## TANTANGAN HUKUM MODERN DI ERA DIGITAL

## Setyo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak
Email korespondensi: setyoutomodw@yahoo.com

## Abstrak
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  berdampak  positif  dan  negatif bagi kehidupan umat manusia. Begitu pula dengan cyberspace, sebagai salah satu kemajuan  di  bidang  teknologi  tentunya  merupakan  suatu  realitas  yang  dihadapi oleh  legal  metanarative.  Dibutuhkan  terobosan  dan  pendekatan  yang komprehensif  dalam  menyikapi  ketidakberdayaan  legal  metanarative  dalam menghadapi tantangan cyberspace.
Kata Kunci : Cyberspace, Cybercrime, Legal Metanarative

## A. Pendahuluan
Manusia  sekarang  hidup  di peradaban  modern  yang  menuntut segala  sesuatu  serba  cepat,  efektif dan  efisien.  Istilah  modern  seolah menjadi  sebuah  identitas  yang harus melekat pada semua perangkat  kehidupan  manusia  saat ini. Selain istilah modern, dianggap  kuno,  tradisional  dan ketinggalan zaman. Dampak perubahan  zaman  yang  begitu cepat  seiring  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah membawa  kita  memasuki  era digital dengan segala pernak perniknya  yang  serba  canggih, termasuk  hilangnya  sekat-sekat ruang dan waktu antar negara.
Cyberspace menjadi produk digital terkini yang mampu menerobos  batas  ruang  dan waktu,  termasuk  posisi  negara yang selama ini dibatasi oleh wilayah teritorial. Menurut Howard  Rheingold, cyberspace adalah  sebuah  ruang  imajiner atau  ruang  maya  yang  bersifat artifisial,  di  mana  setiap  orang melakukan  apa  saja  yang  biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara cara yang baru. 53 Melalui cyberspace , semua  orang  terhubung  melalui international  network (internet), dapat  saling  berinteraksi  dengan siapapun, kapanpun, di manapun.
Cyberspace telah  menjelma menjadi  ruang  publik  ( public sphere ) sebagaimana diungkapkan oleh Hubermas.
Internet  menjadi  media  diskusi publik yang terbuka bagi  setiap
53 Yasraf Amir Piliang, Public dan Public Cyberspace: Ruang Publik Dalam Era Informasi, tersedia pada http://www.bogor.net/idkf-2/publik- space-dan-public-cyberspace-ruang- publik-dalam-era inf.
individu  tentang  berbagai  tema tanpa  pembatasan. Cyberspace juga  telah  mengalihkan  kegiatan manusia  yang  semula  dilakukan di  dunia  nyata.  Kehadiran email, webblog,  chat,  webcam sampai dengan facebook dan twitter , kemudian  adanya e-learning,  e- commerce, dan
e-banking
menjadi  media  baru  beraktifitas yang  selama  ini  dilakukan  secara fisik.
Perubahan  revolusioner  di atas  dalam  realitasnya  tidaklah selalu  berefek  positif,  karena hasil  karya  teknologi  dikenal selalu  berwajah  ganda  ( double- face ), yakni di satu sisi memberikan  manfaat  yang  besar bagi  kehidupan  manusia,  namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan  bahkan  memperluas tindak  kejahatan  secara  global. Perkembangan teknologi senantiasa  membawa  dampak baik  secara  langsung  maupun tidak langsung, baik dalam artian positif  maupun  negatif  dan  akan sangat berpengaruh terhadap setiap  sikap  tindak  dan  sikap mental setiap anggota masyarakat. 54 Dalam  perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen,  yaitu  faktor  yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat  jahat  atau  memudahkan terjadinya kejahatan. 55
54 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer , Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 10. 55 Abdul  Wahid  dan  Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 59.
Kehidupan telah semakin marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif  baru  yang  tidak  hanya mengatasi  aspek-aspek  kehidupan termasuk kehidupan hukum nasional,  melainkan  juga  untuk memarakkan kehidupan global, bahkan  juga  seakan-akan  hendak menebarkan lokalisme dimana-
mana. 56

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan tersebut di atas, timbul  suatu  permasalahan  yang mesti  dibahas  lebih  lanjut,  yaitu apakah  semua  infrastruktur  hukum yang selama ini dibangun sudah siap menghadapi  problematika  di  dunia nyata.  Konstruksi  hukum  yang selama  ini  berlaku  dibangun  dari paham  positivisme  yang  bersifat formal,  tindakan  fisik  dan  berdaya jangkau yurisdiksi nasional berdasarkan  batasan  teritorial.  Kini legal-metanarative akan diuji kemampuannya  dalam  menghadapi perkembangan teknologi
informatika.

## C. Pembahasan

## Karakter Hukum Modern
Kehadiran hukum modern saat ini  dilatarbelakangi  oleh  sejarah masa lalu yang melibatkan
hubungan timbal balik antara hukum
56 Sutandyo Wignjosoebroto, “ Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan  dan  Masalah ”  Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 244.
dengan masyarakat dan perkembangan negara modern. Modernitas  ini  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut : 1. Mempunyai bentuk tertulis;
2. Hukum  itu  berlaku  untuk seluruh wilayah negara;
3. Hukum  merupakan  instrumen yang  dipakai  secara  sadar untuk mewujudkan keputusan- keputusan politik masyarakatnya. 57 Hukum  dengan  ciri  khasnya yang harus tertulis memang menjadi kebutuhan  negara  modern  yang  se makin  kompleks  dan  bidang  yang beragam. Meskipun demikian, hukum tertulis kemudian menjadikan  hukum  harus  formal,
kaku,  tidak  fleksibel,  dibuat  oleh penguasa yang berwenang dan tidak terkait  sama  sekali  dengan  kualitas kepastian  hukum  dan  keadilan. Kemudian  keberlakuan  hukum  di zona  negara  menunjukkan  hukum modern  sebagai  hukum  nasional yang  didasari  oleh  teori  kedaulatan negara  atas  teritorialnya.  Terakhir,
hukum tidak hanya menjadi instrumen  legitimasi,  tetapi  juga social  engineering .  Sebagai  social engineering, hukum merupakan suatu  sarana  yang  ditujukan  untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan  sarana  yang  dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,  maka  prosesnya  tidak hanya  berhenti  pada  pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain
pengetahuan  yang  mantap  tentang sifat  hakikat  hukum,  juga  perlu diketahui  adalah  batas-batas  di dalam  penggunaan  hukum  sebagai sarana  (untuk  mengubah  ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat).  Harapannya  hukum dapat melayani kebutuhan masyarakat  modern  yang  semakin kompleks  dan  beragam.  Namun hukum  ternyata  tidak  serta  merta dapat seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang mengikutinya. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent  of  change  atau  pelopor perubahan  adalah  seseorang  atau kelompok  orang  yang  mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai  pemimpin  satu  atau  lebih lembaga-lembaga  kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan prlopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi  masyarakat  dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social  engineering atau social planning . Hukum mempunyai pengaruh  langsung  atau  pengaruh tidak  langsung  di  dalam  mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya,  suatu  peraturan  yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai  pengaruh  secara  tidak langsung  yang  sangat  penting  bagi terjadinya perubahan-perubahan
sosial.
57 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1982,  hal 213-214.
Ketidakberdayaan Hukum Modern Sebagaimana yang telah diungkapkan  sebelumnya,  bahwa hukum  yang  kini  berlaku  adalah dilatarbelakangi  oleh  sejarah  dan kehidupan  sosial  di  masa  lalu, seperti  di  kawasan  Eropa  dengan dominasi  paradigma  positivisme yang  melahirkan  konsep Rule  of
Law .  Akibatnya,  hukum  bersifat formal,  prosedural,  berlaku  nasional dan dominasi negara dalam merekonstruksi  dan  menerapkan hukum.
Positivisme  memandang  perlu memisahkan  secara  tegas  antara hukum  dan  moral  (antara das  sein dan das  sollen ).  Dalam  pandangan Positivis tidak ada hukum lain selain perintah  penguasa.  Bahkan  bagian mazhab  hukum  positif  yang  dikenal dengan mazhab Legisme berpendapat  lebih  tegas  bahwa hukum adalah undang-undang. Dengan dasar konsep filsafat Positivisme mazhab Positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan pandangan dasar mazhab Positivisme hukum bahwa : a. Tata  hukum  suatu  negara berlaku bukan karena memperoleh dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam  jiwa  bangsa,  dan  juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi berwenang. b. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan  demikian harus dipisahkan dari bentuk materilnya. c. Isi  hukum  atau  materi  hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi  bahan  ilmu  hukum, karena  hal  tersebut  dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hokum.
John Austin, melalui karyanya “ Analytical Legal Positivism ” tampil menjadi  penganut  utama  aliran Positivisme  Yuridis.  Di  sini  hukum merupakan  perintah  pihak  yang berdaulat.  Ada  kekuasaan  negara yang  memberikan  perintah  dan  ada orang yang menaati perintah tersebut.  Konsekuensinya,  bagi  para pelanggar  dikenakan  suatu  sanksi. Karena  tujuan  Positivisme  Yuridis adalah  pembentukan  sistem-sistem yuridis  (aturan  dan  doktrin)  yang hendak  diterapkan  sebagai  hukum positif,  maka  hukum  menjadi  buah ciptaan  para  ahli  di  bidang  hukum dan otoritas negara. Peraturan perundangan  yang  bersumber  dari negara  menjadi  ukuran  tunggal legalitas  tertib  manusia.  Lebih  jauh Austin  menjelaskan,  pihak  superior itu memaksa orang lain untuk taat.
Tokoh lain dari aliran Positivisme  Yuridis  adalah  Hans
Kelsen.  Menurutnya,  hukum  harus dibersihkan  dari  anasir-anasir  yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.
Pemikiran inilah yang dikenal dengan  Teori  Hukum  Murni (Reine Rechtlehre ) dari Kelsen. Bagi Kelsen, hukum adalah suatu
keharusan  yang  mengatur  tingkah laku  manusia  sebagai  makhluk rasional. Dalam hal ini yang
dipersoalkan  oleh  hukum  bukanlah “bagaimana  hukum  itu  seharusnya” ( what  the  law  ougth  to  be ), melainkan  “apa  hukumnya”  ( what the law is ).
Kajian  normatif  memandang hukum  dalam  wujudnya  sebagai kaidah,  yang  menentukan  apa  yang boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan.  Kajian  normatif  sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang  salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, kajian normatif  mengkaji law  in  books . Kajian  normatif  wilayahnya  adalah das sollen (apa yang seharusnya).
Kondisi  ini  terus  mewarnai proses  pembuatan  dan  penegakan hukum  di  Indonesia  sampai  saat  ini yang  telah  memasuki  era  digital. Hukum  yang  terlalu  formal,  kaku dan  tidak  fleksibel,  serta  berlaku nasional mengalami kesulitan dalam mengakomodir perkembangan teknologi  informatika  yang  begitu cepat.  Hukum  yang  selama  ini dibangun  dengan  konstruksi  asas legalitas, asas teritorial, dan perbuatan  dipandang  sebatas  secara fisik. Hukum juga semakin pragmatis  dengan  tujuan  seolah mengakomodir  semua  problem  di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi  politik  penguasa yang semuanya  jelas  bersifat  sesaat  dan setempat (lokalitas-sektoral).
Kehadiran UU Pornografi atau mungkin UU Informatika dan Transaksi  Elektronika  (UU  ITE) misalnya,  yang  bertujuan  untuk menanggulangi maraknya aksi pornografi, pornoaksi, serta berbagai bentuk cybercrime justru tidak
terlihat hasilnya dan kontraproduktif. Selanjutnya, kehadiran  UU  yang  terkait  dengan sumber daya alam (SDA), seringkali menunjukkan  ketidakberpihakannya kepada  masyarakat,  namun  justru kepada kepentingan ekonomi politik penguasa  dengan  kapitalis  asing. Dengan  perkataan  lain,  bahwa  di sini hukum hanya dibuat oleh aktor- aktor yang berkepentingan.
Hukum modern dengan karakter dan doktrin-doktrinnya yang  selama  ini  menjadi legal- metanarative 58 yang  diterima,  kini mengalai  ketidakberdayaan  ketika berhadapan  dengan  perkembangan teknologi informatika. Jean Francois Lyotard dalam bukunya La Condition Postmoderne: Rapport  su le savair (The Postmondern
Condition: A  Report  on  Knowledge, 1979), menyatakan :
58 Berangkat dari pandangan Lyotard yang  membantah  bahwa  filsafat  modern melegitimasi klaim atas kebenaran (sebagaimana  yang diklaim oleh para  filsuf filsafat  modern)  atas  pemikiran  mereka tentang dasar logis dan empiris, tetapi lebih kepada  dasar  dari  cerita-cerita yang diterima  (atau  “metanarratives”)  tentang pengetahuan  dan  dunia  -  atau  dengan  apa yang  diterminologikan  oleh  Wittgenstein sebagai  permainan  bahasa  (“Language- Games”).  Lebih  jauh  lagi  Lyotard membantah bahwa dalam kondisi postmodern ini, “metanarratives” tidak akan berfungsi  lagi  dalam  melegitimasi  klaim akan suatu kebenaran. Dirinya menyarankan  bahwa  dalam  kebangkitan dari  suatu  keruntuhan  “metanarratives” modern, masyarakat kemudian
mengembangkan  sebuah  permainan  bahasa (”Language-Games”)  yang  baru-seseorang tidak  dapat  mengklaim  tentang  suatu kebenaran  mutlak  selain  dari  merayakan hubungan dunia yang selalu berubah.
“These meta-narrativies- sometimes „grand narratives‟ –  are  grand,  large-scale theories  and  philosophies  of the world, such as the progress of history, the knowabilitiy  of  everything  by science,  and  the  possiblitiy  of absolute freedom. Lyotard argues that we have ceased to believe  that  narratibes  of  this kind are adequate to represent and  contain  us  all.  We  have become  alert  to  difference, diversity, the incimpatibility of aur  aspirations,  beliefs  and desires,  and  for  that  reason postmodernity is characterised by an abundance of micronarrative. 59 Cyberspace yang  dikenal  pula dengan  istilah  dunia  virtual  dan dunia mayantara memiliki karakteristik, yakni without boundary, 24-hour on-line, interractive,  hperlingk,  no  licence, no  censorship  and  efficiency . 60
Kesemua  karakter  tersebut  menjadi permasalahan tersendiri dalam konteks  hukum,  khususnya  terkait berbagai  hubungan  perdata  maupun ketika terjadi kejahatan.
Munculnya cyberspace dengan cybercommunity-nya telah memindahkan sebagian aktivitas dan Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi  pola-pola  hubungan dalam  masyarakat. 61 Lebih  dari  itu,
Sudarto  secara  jelas  menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempunyai  pengaruh  terhadap  pola kejahatan. 62 Kemudian Barda Nawawi Arief  menyebutkan  lebih  eksplisit lagi  bahwa Cybercrime merupakan salah  satu  sisi  gelap  dari  kemajuan teknologi  yang  mempunyai  dampak negatif  sangat  luas  bagi  seluruh bidang kehidupan modern saat ini. 63
Ketiga  pernyataan  ini  menunjukkan bahwa  teknologi  turut  merubah pola-pola hubungan masyarakat yang selama ini dilakukan, termasuk menjadikannya sebagai media kejahatan.
Typoowriter merupakan mesin tik  pertama  yang  dibuat  pada  tahun 1829  menjadi  alat  tercanggih  di zamannya. Namun pada tahun 2010, muncul  teknologi IPAD yang  jauh lebih  canggih.  Perubahan  yang begitu  cepat  dan  sangat  berbeda  ini menggeser  pula  perilaku  manusia dalam bersosialisasi dan berinteraksi.  Dahulu  pada  awalnya, transaksi jual beli, kontrak, perjanjian, sewa menyewa dilakukan  secara  fisik  dan  terjadi suatu transaksi pertukaran uang  dan
perilakunya di  dunia nyata ke dunia maya.  Jelas  di  sini  teknologi mempengaruhi perilaku masyarakat.
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Jean- Fran%C3%A7ois  Lyotard,  diakses  pada tanggal 25 April 2016.
60 Budi  Agus  Riswandi, Hukum  dan Internet Di Indonesia , UII Press,
Yogyakarta, 2003, hal. 15-21.
61 Satjipto  Rahardjo, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) , Genta, Yogyakarta, 2009, hal. 146.
62 Sudarto, Hukum  Pidana  dan Perkembangan  Masyarakat ,  Sinar  Baru, Bandung, 1983, hal. 104.
63 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana  mayantara  “Perkembangan  Kajian Cyber  Crime  Di  Indonesia” ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1-2.
barang. Namun di ruang cyberspace saat  ini,  semua  transaksi  jual  beli, serta  promosinya  melalui  iklan dilakukan secara on-line dan mengabaikan semua kewajiban administrasi,  pajak  dan  hukum keperdataan yang diatur oleh negara. Melalui  e-commerce,  menjadikan proses  rumit  dalam  perdagangan antar  provinsi  bahkan  antar  negara menjadi  lebih  sederhana,  cepat  dan efisien.  Beberapa  di  antaranya  tidak perlu  memiliki  perusahaan  resmi,
namun cukup memiliki blog termasuk  juga  dalam  melakukan transaksi jual beli barang.
Permasalahan  yang  sama  juga terjadi  pada  perlindungan  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  yang sulit  dijaga  oleh  negara  melalui produk  hukumnya.  Semua  dapat dicopy,  diperbanyak  dan  dibajak tanpa  izin  pemegang  hak  cipta, apalagi  untuk  membayar  royaltinya. Banyak  ditemukan  mulai  dari  buku, lagu,  film,  sampai  dengan  berbagai software bebas  saja  diakses  antar negara untuk kemudian diperbanyak, disebarkan dan diperjualbelikan. Di  bidang  yang  berkaitan dengan  kesusilaan,  berbagai  bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi. Berbagai bentuk fitnah, pencemaran nama baik sampai dengan perbuatan asusila juga sering terjadi. Fenomena cyberporn,  cybersex dan
cyberprostitution telah merubah konstruksi  hukum  bahwa  zina  dan prostitusi  juga  dapat  dilakukan  via dunia  maya,  tanpa  harus  melakukan hubungan fisik.
Berbagai dampak prkembangan  teknologi  telematika di atas menjadi tantangan bagaimana  kita  berhukum  di  era digital  yang  tidak  mengenal  batas negara.  Bagaimana  hukum  modern fleksibel untuk dapat terus beradaptasi terhadap perkembangannya yang begitu  cepat ?  Hukum  dituntut  untuk  dapat melindungi hak-hak warga
negaranya  dalam  aktivitas  dunia maya,  seperti  penipuan  dalam  e- commerce,  jaminan  perlindungan Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dan terhindar  dari  segala  bentuk  konten yang  menyesatkan  dan  berbau pornografi.  Konteks  keberlakuan hukum nasional yang sektoral memerlukan reorientasi secara global,  karena  internet  tidak  hanya menghubungkan  antar  orang  atau orang  dengan  negara  dalam  satu negara, namun seantero bumi.
Ketidakmampuan hukum modern dalam menjangkau problem-problem  di  atas  membuat dunia  maya  dianggap  sebagai  dunia tanpa  hukum.  Onno  W.  Purbo menyatakan  bahwa  internet  terlihat oleh sebagian besar orang,
pengguna,  pengamat  sosial  sebagai dunia  tanpa  batas,  tanpa  aturan, dunia  kebebasan.  Hal  inilah  yang menyebabkan  terjadinya  berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia  maya. 64 Padahal  pada prinsipnya, dunia maya tidak
terlepas dengan realitas dunia nyata, karena  orang  atau  korporasi  yang terlibat  hidup  di  dunia  nyata. Mereka hanya menghadirkan  diri
64 Dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op-Cit ., hal. 33.
dan terlibat dalam aktivitas  di dunia maya.  Jadi  dunia  maya  merupakan media  dan cybercommunity terikat dengan hukum.
Menurut Barda Nawawi Arief, “perusakan dan pencemaran informasi di mayarantara” (mungkin dapat  disebut  sebagai  “cyber damage”  dan  “cyber  pollution”)
bagian  dari  environmental  crime, yang perlu
dicegah dan ditanggulangi. 65 Upaya  ini  menurut beliau  jika  dilihat  dari  sudut criminal policy , upaya penanggulangan kejahatan (termasuk cyber crime dan cyberporn )  harus  dilakukan  dengan pendekatan integral (sistemik), yaitu pendekatan  penal  (hukum  pidana), pendekatan
teknologi ( techno prevention )  karena cyber crime
sebagai  salaha  satu  bentuk  dari hitech  crime ,  pendekatan  budaya (kultural), pendekatan
moral
(edukatif)  dan  pendekatan  global (kerjasama internasional).

## D. Penutup
Hukum modern dengan segala doktrinnya sebagai legal- metanarrative yang mewarisi hukum di  masa  lalu  kini  tidak  berdaya ketika  menghadapi  arus  teknologi informatika  yang  telah  melahirkan cyberspace.  Agar  hukum  negara dapat  diberlakukan  di  dunia  maya, maka diperlukan terobosan, perubahan  paradigma,  fleksibelitas, yurisdiksi universal, harmonisasi
65 Barda  Nawawi  Arief, Kapita Selekta  Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 250.
dan
kerjasama global
(internasional).

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  2003. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti. , 2006. Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia” . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hamzah,  Andi.  1992. Aspek-Aspek
Pidana  Di  Bidang  Komputer . Jakarta: Sinar Grafika. http://www.bogor.net/idkt- 2/public.space. http://en.wikipedia.org/wiki/Jean- Fran%C3%A7ois Riswandi, Budi Agus. 2003. Hukum Dan  Internet  Di  Indonesia .
Yogyakarta: UII Press. Rahardjo,  Satjipto.  1982. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. ,  2009. Penegakan  Hukum (Tinjauan Sosiologis) . Yogyakarta: Genta. Sudarto,  1983. Hukum  Pidana  dan Perkembangan Masyarakat . Bandung: Sinar Baru. Wahid,  Abdul  dan  Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime) . Bandung:  Refika  Aditama, Bandung.
Wignjosoebroto,  Sutandyo . 2008. “Hukum  Dalam  Masyarakat,
Perkembangan dan Masalah” . Malang: Bayumedia Publishing.