## __________________________________________

## Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan
Nila Trisna Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nilatrisna76@gmail.com

## Abstract
In  Law  no.  12  of  1995  concerning  pemasyarakatan  which  became  a  positive  law  and must be implemented to achieve the purpose of pemasyarakatan. The guidance given to prisoners  has  a  purpose  to  enable  prisoners  to  play  an  active  role  in  natural development and to live fairly as good and responsible citizens after their prison term is completed.  Coaching  is  adapted  to  the  talents  and  interests  of  prisoners  so  that  the prisoners  understand  that  all  coaching  is  given  for  their  good  that  they  have  the readiness  to  return  with  the  community  when  they  are  free.  So  the  inmates  rules  and follows  every coaching well  and  without feeling  compelled. Penitentiary  also provides the  rights  of  inmates  as  part  of  the  community  in  accordance  with  the  prevailing provisions  so  as  to  create  a  conducive  atmosphere.  Guidance  given  in  the  form  of personality  coaching  that  includes  religious  and  moral  coaching,  self-help  include general skills and special skills. This research uses normative juridical method, that is approach  which  is  done by  examining  the  legislation  which  relevant  with  the problem which  studied  or  looking  from  the  aspect  of  sociology  of  law.  Technique  of  data collection is done by Research of Library (Library Research), that is by studying book and literature relevant with writing.
Keywords: Coaching, Prisoners, Prisons
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________

## 1. PENDAHULUAN
Istilah  ini  dicetuskan  pertama  kali  oleh  Rahardjo,  S.H.  yang  menjabat  Menteri Kehakiman  RI  saat  itu.  Pemasyarakatan  dinyatakan  sebagai  suatu  sistem  pembinaan terhadap  para  pelanggar  hukum  dan  sebagai  suatu  pengejawantahan  keadilan  yang bertujuan  untuk  mencapai  reintegrasi  sosial  atau  pulihnya  kesatuan  hubungan  antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  Sistem  Pemasyarakatan  mulai  dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU  Pemasyarakatan  itu  menguatkan  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  suatu  sistem Pemasyarakatan  yang merupakan  tatanan  pembinaan  bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Dengan  mengacu  pada  pemikiran  itu,  mantan  Menteri  Hukum  dan HAM  Hamid  Awaludin  mengatakan  bahwa  pemasyarakatan  adalah  suatu  proses pembinaan  yang  dilakukan  oleh  negara  kepada  para  narapidana  dan  tahanan  untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.
Selanjutnya  pembinaan  diharapkan  agar  mereka  mampu  memperbaiki  diri  dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar  warga  binaan  menyadari  kesalahan  dan  memperbaiki  diri  serta  tidak  mengulangi tindak  pidana  yang  pernah  dilakukan.  Dengandemikian jika  warga  binaan  di  LP  kelak bebas  dari  hukuman,  mereka  dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat  dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi  sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan  suatu  proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP.
Dalam  konteks  pelaksanaan  misi  Pemasyarakatan  tersebut  menempatkan  posisi petugas  Pemasyarakatan  dalam  lintas  relasi  yang  setara  merupakan  prasyarat berjalannya  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu.  Kondisi  saat  ini  dirasakan  oleh Pemasyarakatan  dalam  upaya  pelaksanaan  misi  Pemasyarakatan  belum  mendapatkan apresiasi  dan  penghormatan  yang  memadai  dari  lingkungan  penegak  hukum  lainnya. Pemasyarakatan  diposisikan  hanya  sebagai  ujung  dari  proses  peradilan  pidana  yang berjalan.  Dalam  konteks  normatif  memang  terdapat  permasalahan  yang  cukup  krusial mengenai  posisi  Pemasyarakatan  yang  ditempatkan  sebagai  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana. Hal tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
__________________________________________

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pembinaan
Pembinaan  adalah  suatu  proses  belajar  dengan  melepaskan  hal-hal  yang sudah  dimiliki,  dengan  tujuan  membantu  orang  menjalaninya  untuk  membetulkan dan  mengembangkan  pengetahuan  dan  kecakapan  yang  sudah  ada  serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang  sedang  dijalani  secara  lebih  efektif  (Mangunhardjana,  1991:12).  Lebih  lanjut lagi  Mangunhardjana  (1991:14),  mengatakan  bahwa  pembinaan  membantu  orang untuk  mengenal  hambatan-hambatan  baik  yang  ada  di  dalam  situasi  hidup  dengan melihat segi-segi positif dan negatifnya, serta menemukan cara-cara pemecahannya. Pembinaan  dapat  menimbulkan  menguatkan  motivasi  orang  untuk  mendorongnya mengambil  dan  melaksanakan  salah  satu  cara  yang  terbaik  guna  mencapai  tujuan dan sasaran hidupnya, tetapi pembinaan hanya mampu memberi bekal.
Pada  awalnya  pembinaan  narapidana  di  Indonesia  menggunakan  sistem kepenjaraan.  Model  pembinaan  seperti  ini  sebenarnya  sudah  dijalankan  jauh sebelum  Indonesia  merdeka.  ”Dasar  hukum  atau  Undang-Undang  yang  digunakan dalam  sistem  kepenjaraan  adalah  Reglemen  Penjara  (Gestichten  Reglement)  Stbl. 1917  No.  708”  (Harsono  1995:6).  Bisa  dikatakan  bahwa  perlakuan  terhadap narapidana  pada  waktu  itu  adalah  seperti  perlakuan  penjajah  Belanda  terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya,  tetapi  tenaga  mereka  seringkali  dipergunakan  untuk  kegiatan- kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  tidak  dapat  disamakan dengan  kebanyakan  orang  dan  harus  menggunakan  prinsip-prinsip  pembinaan narapidana.  Ada  4  komponen  penting  dalam  pembinaan  narapidana  (Harsono 1995:51), yaitu:
1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
3. Masyarakat,  adalah  orang-orang  yang  berada  di  sekeliling  narapidana  pada saat  masih  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rutan,  dapat  masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat,
4. Petugas,  dapat  berupa  petugas  kepolisian,  pengacara,  petugas  keamanan, petugas  sosial,  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  Rutan,  hakim  dan  lain- lain.
Pembinaan  merupakan  program  di  mana  para  peserta  berkumpul  untuk
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746

## __________________________________________
memberi,  menerima  dan  mengolah  informasi,  pengetahuan  dan  kecakapan  yang sudah  ada  maupun  yang  baru.  Dalam  situasi  hidup  yang  nyata,  orang  yang menjalani pembinaan  harus  bersedia  mempraktekkan  hasil  pembinaannya  dan  hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain  seperti  dorongan  semangat,  kerjasama  dari  orang-orang  yang  berada  di sekelilingnya.  Pembinaan  yang  dilakukan  terus  menerus  akan  mempertebal moralitas  dan  budi  pekerti  luhur  seseorang.  Yang  penting  pembinaan  akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.
Menurut  pendapat  Harsono  (1995:47)  bahwa  tujuan  pembinaan  adalah pemasyarakatan, dapat dibagi ke dalam tiga hal, yaitu:
1) Setelah  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  lagi  melakukan  tindak pidana
2) Menjadi  manusia  yang  berguna,  berperan  aktif  dan  kreatif  dalam membangun bangsa dan negaranya.
3) Mampu  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang terdiri dari perbaikan  segi  mental  dan  rohani,  pembinaan  berbangsa  dan  bernegara, pembinaan  kemampuan  intelektual  serta  pembinaan  kesadaran  hukum.  selain memberikan  pembinaan  kepribadian  yang  memulihkan  harga  diri  narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi  produktif.  Narapidana  disadarkan  bahwa  setelah  masuk  ke  dalam lembaga  pemasyarakatan  dan  menjadinarapidana  bukan  berarti  mereka  tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan  karena  kelemahan  yang  dimilikinya.  Sehingga  ini  menjadi  tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri.

## 2.2 Narapidana
Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari  induknya  dan  selama  waktu  tertentu  itu  diproses  dalam  lingkungan  tempat tertentu    dengan  tujuan,      metoda  dan  sistem  pemasyarakatan,   se hin gga pada  suatu  saat  narapidana  itu  akan  kembali  menjadi  manusia anggota  masyarakat   yan g  baik  ( Poer nomo,   1986: 180).     Dalam Undang-Undan g  No.  12  Tahun  1995  pasal  1  butir  6    mendefinisikan,

## __________________________________________
“Terpidana  adalah  seorang  yang  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

## 2.3 Lembaga Pemasyarakatan
Dalam sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga
Pemasyarakatan  mendapat  prioritas  khusus.  Sebab  bentuk  bangunan  yang sekarang  ada  masih  menunjukkan  sifat-sifat  asli penjara,  sekalipun  image  yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir (Harsono 1995:32).
Penjara    dulu  sebutan    tempat  bagi  orang  yang  menjalani  hukuman  setelah melakukan  kejahatan.  Istilah  ”penjara”  Penjara  dulu  sebutan  tempat bagi  orang yang  menjalani  hukuman  setelah  melakukan  kejahatan.  Istilah  ”penjara”  di Indonesia  sekarang  sudah  tidak  dipakai  dan  sudah  diganti  dengan  sebutan ”Lembaga  Pemasyarakatan”  karena  sejarah  pelaksanaan  pidana  penjara  telah mengalami  perubahan  dari  sistem  kepenjaraan  yang  berlaku  sejak  zaman pemerintahan  Hindia  Belanda  sampai  munculnya  gagasan  hukum  pengayoman yang menghasilkan perlakuan terhadap narapidana dengan sistem
pemasyarakatan.
Dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995  diatur  tentang  Pemasyarakat
Pasal (12) ayat (1) yang berbunyi:
”Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LembagaPemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:
a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis kejahatan;
e. Kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan
Lembaga  Pemasyarakatan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan  (Kalapas).  Dalam  menjalankan  tugasnya,  lembaga  ini  terdiri atas  bagian-bagian  yang  memiliki  tugas  serta  kewenangan  masing-masing. Bagian  bagian  tersebut  masih  dibagi  ke  dalam  sub  bagian  atau  sub  seksi  yang bertujuan mewujudkan efektifitas kerja.
Peranan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  kaitannya  dengan  pembinaan ketrampilan  bagi  narapidana.  Peranan  dapat  membimbing  seseorang  dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:
a. Memberi arah pada proses sosialisasi
b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
d. Menghidupkan  sistem  pengendali  dan  kontrol,  sehingga  dapat  melestarikan kehidupan masyarakat.
Menurut pendapat Hendropuspito (Narwoko dan Suyatno, 2004:140) peranan sosial  yang  ada  dalam  masyarakat  dapat  diklasifikasikan  menurut  cara pelaksanaannya yaitu dibedakan menjadi dua antara lain:
a. Peranan yang diharapkan (expected roles)
yaitu  cara  ideal  dalam    pelaksanaan  peranan  menurut penilaian  masyarakat. Masyarakat  menghendaki  peranan  yang  diharapkan  dilaksanakan  secermat- cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Yang termasuk dalam Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler, peranan diplomatik dan sebagainya.
b. Peranan yang disesuaikan (actual roles)
yaitu  cara  bagaimana  sebenarnya  peranan  itu  dijalankan.  Peranan  ini pelaksanaannya  lebih  luwes,  dapat  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi setempat,  tetapi  kekurangan  yang  muncul  dapat  dianggap  wajar  oleh masyarakat.  Kaitannya  dengan  lembaga  (institusi)  yaitu  Lembaga Pemasyarakatan.  Harapan  yang  dimaksud  adalah  harapan  dari  Lembaga Pemasyarakatan  kepada  narapidana  agar  menjadi  warga  negara  yang  baik dan taat pada hukum yaitu dengan cara memberikan pembinaan yang sesuai dengan  bakat  dan  keahlian  narapidana  yang  nantinya  dapat  digunakan sebagai  bekal  setelah  narapidana  menyelesaikan  masa  tahanan.  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  membina  narapidana dengan cara membekali ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak.
Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  narapidana  dibina  secara  teratur dan  berencana  supaya  mereka  dapat  memasuki  kembali  kehidupan masyarakat.  Mereka  dibina  untuk  menjadi  anggota  masyarakat  agar tidak  melanggar  hukum  lagi,  dibimbing  agar  berguna,  aktif  dan produktif  dalam  pembangunan  serta  dituntun  kembali  agar  menjadi manusia  seutuhnya  yang  sanggup  hidup  bahagia  di  sebagai  warga negara  tetap  dilindungi  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  di  mana  narapidana  tersebut  berada.  Narapidana memiliki  hak  sebagai  seorang  manusia  yang  dilindungi  oleh  hak  asasi manusia  sehingga  masyarakat  tidak  berhak  untuk  memperlakukan

## __________________________________________
narapidana  maupun  mantan  narapidana  sebagai  orang  yang  tercela,  mereka hanya  seorang  yang  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  sehingga mereka kehilangan kemerdekaan dan diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalamLembaga  Pemasyarakatan  dimana  mereka  juga  mempunyai  hak-hak sebagai  narapidana  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  hak-haknya  harus dipenuhioleh  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  pada  akhirnya  mereka  akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  diteliti  atau  melihat  dari  aspek  sosiologi  hukum.  Tehnik pengumpulan  data  dilakukan   dengan  Penelitian Kepustakan (Library Research) ,  yaitu dengan  mempelajari  buku  dan  literature  yang  relevan  dengan  penulisan.Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan, adalah:
- Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal,  artikel.
- Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
Perkembangan  mental  warga  binaan  tidak  lepas  dari  kondisi  pemasyarakatan, walaupun  pada  dasarnya  Lembaga  Pemasyarakatan  bukanlah  tempat  paling  baik  bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya  dan  pembangunan  nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjunjung  tinggi  hukum  dan  memberikan  rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin  oleh  Negara  artinya  setiap  warga  Negara  sama  di  mata  hukum  ini
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746

## __________________________________________
menyatakan  salah  satu  kaidah  hukum.  Asas  persamaan  kedudukan  ini  sangat  penting ditegakkan  terutama  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pelaksanaan  pidana  penjara dengan  sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  saat  ini  mengacu  kepada  Undang- UndangNomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Pemasyarakatan  yang  merupakan  perubahan  ide  secara  yuridis  filosofis  dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:
1. Bagi  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  pemikiranpemikiran baru  mengenai  fungsi  pemidanaan  yang  tidak  lagi  sekedar  penjeraan  juga merupakan  suatu  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Warga  Binaan Pemasyarakatan telah  melahirkan  suatu  sistem pembinaan  yang  sejak  lebih dari  30  (tiga  puluh)  tahun  yang  dikenal  dan  dinamakan  dengan  Sistem Pemasyarakatan.
2.  Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur- angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  agar  narapidana  menyadari kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  bagi  diri, keluarga, dan lingkungan.
Warga  Binaan  bukan  saja  objek  melainkan  juga  subyek  yang  tidak  berbeda  dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sehingga  tidak  harus  diberantas,  yang  harus  diberantas adalah  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  narapidana  berbuat  hal-hal  yang bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan,  agama,  atau  kewajiban-kewajiban  sosial  lain yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Dwidja  Priyanto  (2006:102),    mengemukakan pengertian pemidaan, bahwa:
“Pemidanaan  adalah upaya  untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya,  dan  mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman,tertib dan damai.”
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746

## __________________________________________
Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat  penting,  karena  sistem  kepenjaraan  di  masa  kolonial  Belanda  dilihat  dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat.  Selain  itu,  sistem  ini  punya  andil  dalam  menyuburkan  terjadinya penularan  kejahatan  antara  narapidana  sehingga  lahir  istilah  sekolah  kejahatan (school  crime) .  Akibatnya  menimbulkan  siapa  yang  paling  kuat  ialah  yang berkuasa.  Tugas  dan  fungsi  seorang  petugas  pemasyarakatan  adalah  penjagaan keamanan  dan  juga  membina  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta  menjaga  hal-hal  yang  dapat  memicu  keadaan  yang  tidak  diinginkan  serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan  penegakan  hukum pidana,  oleh  karena  itu  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengembangan konsepsi  umum  mengenai  pemidanaan.  Sistem  pemasyarakatan  disamping  bertujuan untuk  mengembalikan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik  juga bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak pidana  oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  serta  merupakan  penerapan  dan  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Menyadari  hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem  pemasyarakatan,  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan  berhak  mendapatkan pembinaan  rohani  dan  jasmani  serta  dijamin  hak  –  hak  mereka  untuk  menjalankan ibadahnya,  berhubungan  dengan  pihak  luar  baik  keluarga  maupun  pihak  lain, memperoleh  informasi  baik  melalui  media  cetak  maupun  elektronik,  memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:
“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan    pancasila  yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
Pasal  2  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menjelaskan:
“Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  berperan  aktif  dalam  pembangunan, dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak  didik  pemasyarakatan  kepada  fitrahnya  dalam  hubungan  manusia  dengan Tuhannya  manusia  dengan pribadinya,  manusia dengan sesamanya,  dan manusia dengan lingkungannya”.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menjelaskan:
“Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  warga  binaan  pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertangung  jawab berintegrasi  secara  sehat  adalah  pemulihan  kesatuan  hubungan  warga  binaan pemasyarakatan dengan masyarakat”.
Pemasyarakatan  sendiri  juga  merupakan  salah  satu  elemen  dari  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  melalui  TAP  MPR  Nomor  X/MPR/1998,  yakni  menciptakan ketertiban  umum  dan  keadilan  serta  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia. Eksistensi  pemasyarakatan  sebagai  instansi  hukum  telah  diatur  secara  tegas  di  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Pada  dasarnya,  pola sistem  pemasyarakatan  yang  dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  telah  banyak  mengadopsi Standard  Minimum  Rules  for the  Treatment  of  Prisoners  (SMR). Salah  satu  konsep  pemasyarakatan,  dimana pembinaan  dan  pembimbingan  terhadap  narapidana  atau  anak  pidana  mengarah  pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.
Dalam  konsideran  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  jelas  dinyatakan  bahwa  penerimanaan  kembali  oleh masyarakat  serta  keterlibatan  narapidana  dalam  pembangunan  merupakan akhir  dari  penyelenggaraan  pemasyarakatan.  Proses  pembinaan  yang  berlaku dalam  sistem  pemasyarakatan  mengedepankan  prinsip  pengakuan  dan perlakuan  yang  lebih  manusiawi  dibandingkan  dengan  sistem  pemenjaraan
__________________________________________
yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

## 1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pengayoman
Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  juga  memberikan  bekal  hidupnya kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  warga  yang  berguna  di dalam masyarakat.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
Persamaan  perlakuan  dan  pelayanan  adalah  pemberian  perlakuan  dan pelayanan  yang  sama  kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  tanpa membeda-bedakan orang.
c. Pendidikan
Pendidikan  adalah  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  dan  bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman  jiwa kekeluargaan,  keterampilan,  pendidikan  kerohanian,  dan  kesempatan  untuk menunaikan ibadah.
d. Pembimbingan
Pembimbingan  adalah  bahwa  penyelengaraan  bimbingan  dilaksanakan berdasarkan  pancasila,  antara  lain  penanaman  jiwa  kekeluargaan, keterampilan,  pendidikan  kerohanian  dan  kesempatan  untuk  menunaikan ibadah.
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  harus  tetap  diperlukan  sebagai manusia.
f.  Kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu-satunya  penderitaan    kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya  penderitaan  adalah  Warga  Binaan Pemasyarakatan  harus  berada  dalam  Lapas  untuk  jangka  waktu  tertentu, sehingga  mempunyai  kesempatan  penuh  untuk  memperbaikinya.  Selama  di Lapas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  tetap  memperoleh  hak  –  haknya  yang lain  seperti  layaknya  manusia,  dengan  kata  lain  hak  perdatanya  tetap dilindungi  seperti  hak  memperoleh  perawatan  kesehatan,  makan,  minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
g.  Terjaminnya  hak  untuk  tetap berhubungan dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu.  Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada  di  Lapas,  tetapi  harus  tetap  didekatkan  dan  dikenalkan  dengan masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari  masyarakat,  antara  lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas  dari  anggota  masyarakat  yang  bebas,  dan  kesempatan  berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun  1995, dinyatakan bahwa:
“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  lakukan  oleh  Bapas.  Sedangkan  pembinaan  di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di  dalam  Lapas)  dan  secara  ekstramural  (diluar  Lapas).  Pembinaan  secara  intramural yang  dilakukan  di  Lapas  disebut  asimilasi,  yaitu  proses  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pembinaan  secara  ekstemural  juga  dilakukan  oleh Bapas  yang  disebut  integrasi,  yaitu  proses  pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu  untuk  hidup  dan  berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas. Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat     atau cuti menjelang bebas
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkunga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
1999  tentan g  Pembi naan  dan  Bimbin gan  Warga  Binaan  Pema syarakatan menj elaskan:
“Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  professional,  kesehatan jasmani  dan  rohani  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  Pelaksanaan pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan      dilakukan  oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:
a. Pembina  Pemasyarakatan  Pembina  pemasyarakatan  adalah  petugas pemsyarakatan  yang  melaksanakan  yang  melaksanakan  pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas
b. Pengaman  Pemasyarakatan  Pengaman  pemasyarakatan  adalah  petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas
c. Pembimbing  Kemasyarakatan  Pembimbing  kemasyarakatan  adalah  petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menjelaskan  tentang  3  (tiga)  tahap pembinaan narapidana yaitu:
a. Tahap awal
Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:
1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal b. Tahap lanjutan
Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:
1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana.
2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

## __________________________________________
1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
c. Tahap akhir
Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai  dengan berakhirnya  masa  pidana  dari  narapidana  yang  bersangkutan.  Pembinaan  tahap  akhir meliputi:
Dalam  hal  narapidana  tidak  memenuhi  syarat  -syarat  tertentu  pembinaan  tahap  akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi  syarat-syarat  tertentu pembinaan  tahap  akhir  narapidana  yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

## 5. KESIMPULAN
Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan  para  narapidana  kembali  ke  masyarakat.  Pemasyarakatan  dinyatakan sebagai  suatu  sistem  pembinaan  terhadap  para  pelanggar  hukum  dan  sebagai  suatu pengejawantahan  keadilan  yang  bertujuan  untuk  mencapai  reintegrasi  sosial  atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  Sistem  Pemasyarakatan  mulai  dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU  Pemasyarakatan  itu  menguatkan  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  suatu  sistem Pemasyarakatan  yang merupakan  tatanan  pembinaan  bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Sistem  pemasyarakatan  disamping  bertujuan  untuk  mengembalikan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik  juga  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga Binaan  Pemasyarakatan,  serta  merupakan  penerapan  dan  bagian  yang  tak  terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari pancasila.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Affan  Gaffar.  2000. Tugas  dan  Kekuasaan  Eksekutif, dalam  Afan  Gaffar  dkk, Hubungan  Eksekutif  dan  Legislatif  di  Daerah. Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
Arief  Budiman.  1996. Teori  Negara,  Negara  Kekuasaan  dan  Ideologi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Ateng  Syafrudin.1982. Hubungan  Kepala  Daerah  Dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. Tarsito. Bandung.
Bambang  Yudoyono. Otonomi  Daerah  Desentralisasi  dan  Pengembangan  SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD . Sinar Harapan, Jakarta.
Bambang  Purwoko.  2000. Membangun  Kemitraan  Strategis:  Posisi  DPRD  di  tengah Arus  Perubahan, dalam  Afan  Gaffar  dkk. Hubungan  Eksekutif  dan  Legislatif  di Daerah . Fisipol Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Harsono Hs, C.I, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana . Jakarta: Djambatan
Josef  Riwu  Kaho,  2000. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Kansil, C.S.T.  1985. Sistem Pemerintahan Indonesia . Aksara Baru. Jakarta.
Mangunhardjana, AM. 1991. Pembinaan Arti dan Metodenya . Yogyakarta: Kanisius
Miriam Budiardjo. 1993. Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Muchlis  Hamdi. Peranan  dan  Kapabilitas  Lembaga  Legislatif  Pada  Pelaksanaan Program  Pembangunan  Daerah  Otonom .  dalam  Andi  A.  Malarangeng  dkk. 2001. Otonomi  Daerah  Perspektif  Teoritis  dan  Praktis. Bigraf  Publishing. Yogyakarta.
Pratikno, Birokrasi  Indonesia, dalam  Bey  Suryawikarta  dkk,  1997. Birokrasi  di Indonesia , Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Samugyo  Ibnu  Redjo, Reposisi  Birokrasi  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah:
Demokrasi  Sebagai  Model. dalam  Andi  A.  Malarangeng  dkk,  2001. Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
Sunindhia,  Y.W.  dan  Ninik  Widiyanti.  1987. Praktek  Penyelenggaraan  Pemerintahan di Daera., Bina Aksara. Jakarta.
Sri  Djoharwinarlien,  2001. Penyerapan  Aspirasi  Masyarakat  dalam  Penyusunan Peraturan  Daerah, dalam  Afan  Gaffar  dkk. Hubungan  Eksekutif  dan  Legislatif  di Daerah . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Community: Volume 3,  Nomor 2, Oktober 2017 ISSN: 2477-5746

## __________________________________________
Poernomo, Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan  Pemerintah Nomor 1  Tahun  2001  tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
TAP  MPR  Nomor  X/MPR/1998 Tentang  Pokok-Pokok  Reformasi  Pembangunan Dalam  Rangka  Penyelamatan    Dan  Normalisasi  Kehidupan  Nasional  sebagai haluan Negara
UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan