## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Victor Emanuel PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI
Gadion PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN  JAMINAN DI CU  KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG Tri Minarti

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG
Sugianto

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 1 Halaman 1 - 57 Sintang Maret 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum. Chief Editor :
Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H Editors : Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H English Language Advisors: Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi............................................................................................................................... 1-10

## PERLINDUNGAN  HUKUM  MOTIF  KAIN  TENUN  IKAT  DAYAK  KABUPATEN  SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Victor Emanuel ............................................................................................................................ 11-23

## PENANGANAN TINDAK PIDANA  ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI
Gadion .......................................................................................................................................... 24-34

## PENYELESAIAN  WANPRESTASI  PERJANJIAN  KREDIT  KELOMPOK  PRODUKTIF DENGAN  JAMINAN DI CU  KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG
Tri Minarti .................................................................................................................................... 35-47

## PERAN  SERTA  MASYARAKAT  DALAM  TERTIB  BERLALU  LINTAS  (STUDI  KASUS  DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG
Sugianto ....................................................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum  Motif Kain Tenun  Ikat Dayak Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,Penanganan  Tindak  Pidana  Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.
PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI
Gadion
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang Email : unkagadion@gmail.com
Abstract
The police are known as the official
punishment of abortion crime and promiscuity are  everywhere  on  teenager.  Therefore,
organization that is responsible for protecting people and property. In this case, police resort faces  the  difficulties  in  handling  abortion crime.  the  difficulties  are  coming  from  the unmanageable   evidence    and     the lack awareness  of  people  who  expected  to  help police  proving  the  evidence.  this  research is designed as a form of juridical sociological approach based on law and fact. a descriptive analysis  is  used  as  technique  for  analysis of this research. This analysis is important to describe a     problem      systematically.
Due  to  the  role      of      police      who responsible for protecting people  and  property,  it  is  crucial  for  police for  investigating  and  solving  crime,  and catching people who have committed a crime especially  on  the  case  of  abortion  crime. in  other  hand,   police   are    found    the shortcoming, namely: It    is    difficult to  consider  the  appropriate  regulation  for
itisveryrecommendedtorevisetheregulationof KUHP  who  stand      for      abortion      crime. Key words: The Handling of Abortion Crime

## PENDAHULUAN
Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak  jarang  mereka  sering  terjerumus  dalan perbuatan  menyesatkan  seperti  yang  akhir- akhir ini banyak diberitakan di media massa. Remaja yang sudah berkembang kematangan seksualnya jika kurang mendapatkan pengarahan  dari  guru  atau  orang  tua,  akan mudah  terjebak  dalam  pergaulan  bebas. Masalah  ini  dapat  terjadi  apabila  remaja  tak dapat  mengendalikan  perilaku  seksualnya yang  berakibat  remaja  cebderung  untuk melakukan hubungan seks diluar pernikahan, hubungan  seks  bebas  yang  berakibat  banyak remaja yang hamil diluar nikah sehingga para remaja  melakukan  aborsi.  Menegenai  aborsi banyak  anggapan  dan  penilaianyang  timbul pada  masyarakat  karena  adanya  perbedaan pengetahuan  dari  masyarakat.  Masa  remaja secara  global  berlangsung  antara  usia  13
tahun sampai dengan 21 tahun. Masa remaja ini  dibagi  menjadi  dua  yaitu  masa  remaja usia awal 13 tahun sampai 18 tahun dan masa remaja akhir usia 18 tahun sampai 21 tahun.
Sedangkan  definisi  hukum  yang ada  dan  tersebar  di  puluhan  ribu  buku  yang tak  terhingga  banyaknya.  Metode  untuk memahami  hukum  dengan  menggunakan definisi dapat dibedakan ke dalam:
1. Definisi  yang  langsung  merumuskan suatu pengertian hukum tertentu.
2. Definisi   yang   masih   membedakan beberapa jenis hukum 1
Norma hukum ada yang tertulis dan yang tidak  tertulis  namun  keduanya  tetap  dapat menjadi  acuan  dalam  penyusunan  suatu ketentuan hukum yang bersifat publik. Secara historis  sebagian  besar  hukum  tertulis  yang berlaku di Indonesia masih berasal dari hukum Belanda  yang  memiliki  dasar  pemberlakuan hukum yaitu Pasal 2 Aturan Peralihan Undang- undang  Dasar  1945  (UUD  1945).  Ketentuan tersebut merupakan transitoir yang fungsinya untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukumdalam  penyelenggaraan  pemerintahan negara. 2
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan aturan-aturan untuk : 3
1 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hu- kum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence), Kencana, Jakarta, Hlm. 418 2 Abdullah Marlang, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar. Hlm.1-2
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal- hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar larangan-larangan itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan pidana itu dapat diselesaikan  apabila  ada  orang  yang disangka  telah  melanggar  larangan tersebut.
Pembentuk  Undang-Undang  kita  telah sepakat untuk menggunakan istilah straafbar feit untuk menyebutkan apa yang kita ketahui sebagai  tindak  pidana.  Disamping  itu,  ada beberapa  sarjana  hukum  yang  lebih  memilih menggunakan  istilah  delik  seperti  Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji Pemidanaan dapat dilakukan  apabila  terpenuhi  syarat-syarat antara  lain: 4 ,  1. Actus  reus yaitu  perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif; dan,  2. Mens  rea yaitu  pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif. Tindak  pidana  mempunyai  dua  sifat  yaitu sifat  formil  dan  sifat  materil.  Sifat  formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1 4 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 98
dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan  perbuatan  (dengan  selesainya tindak  pidana  terlaksana),  kemudian  dalam sifat  materil  dalam  jenis  tindak  pidana  yang dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akiba, maka tindak pidana terlaksana). 5
Adapun  beberapa  teori  tentang  tujuan pemidanaan yaitu:
1. Teori Absolut atau Pembalasan
( vergeldings  theorien ).  Teori  ini muncul  pada  akhir  abad  18  yang mengatakan  bahwa  pidana  tidaklah bertujuan  untuk  yang  praktis  seperti memperbaiki  penjahat.  Kejahatan  itu sendirilah  yang  mengandung  unsur- unsur  untuk  dijatuhkannya  pidana kepada  pembuatnya  ( quiapeccatum est ). Pidana merupakan akibat mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu pembalasan  kepada  yang  melakukan kejahatan.  Jadi  dasar  pembenar  dari pidana  terletak  pada  adanya  atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 6
2. Teori Relatifatau Tujuan ( doeltheorien )
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk  memuaskan  tuntutan  absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau  pengimbalan  kepada  orang  yang
5 Saifudiendsh.blogspot.com pengertian tindak pidana diakses hari Jumat 14 Juli jam 04.26 wib
6
Muladi, 1998, Teori -teori dan Kebijakan Pidana ,Alumni, Bandung, Hlm.. 10
melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu yang  bermanfaat.  Pidana  dijatuhkan bukan  quia  peccatum  estmelainkan netpeccetur (agar orang tidak melakukan kejahatan).
3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)
Teori  gabungan  antara  pembalasan dan      prevensi      bervariasi        pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan.  Teori  gabungan  yang kedua  yaitu  menitikberatkan  pada pertahanan  tata  tertib  masyarakat. Teori  gabungan  yang  ketiga  yaitu memandang  sama  pembalasan  dan pertahanan tata tertib masyarakat. 7
Demikian pula jika terjadi pertentangan  antara  peraturan  lama  dengan peraturan  baru  maka  dapat  diselesaikan dengan asas Lex posteriori derogat legi priori. Asas  hukum  berperan  sebagai  pemberi  arti dan  bobot  etis  terhadap  perturan  hukum  dan sistem hukum. 8
Dari  beberapa  definisi  diatas  dapatlah disimpulkan  bahwa  pidana  mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain: 9
1. Pidana  itu  pada  hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau
7 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta 36-37 8 Abdullah Marlang, 2011, Pengantar Hukum Indonesia , AS Publishing, Makassar. Hlm 36
9 Muladi, 1998, Teori -teori dan Kebija-
akibat-akibat  lain  yang  tidak menyenangkan;
2. Pidana  itu  diberikan  dengan sengaja  oleh  orang  atau  badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana  itu  dikenakan  kepada
seseorang  yang  telah  melakukan tindak  pidana  menurut  undang- undang.
Soerjono Soekanto membuat perincian factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri,
misalnya undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukum penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkuungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Dilihat kelima factor diatas menunjukan bahwa saling keterkaitan, yang  mana  penegakan  hukum  harus  dijalan kan Pidana ,Alumni, Bandung, Hlm. 4
kan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  semua lapisan  masyarakat,  walaupun  masih  adanya penerapan  hukum  yang  belum  dijalankan sebagaimana mestinya, menurut pendapat J.S  Badudu  dan  Sutan  Mohammad  Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil .
Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian  hukum  dengan  fakta  yang  ada pada  instansi  yang  bersangkutan  ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang  ditemui  dalam  penelitian 10 .  Dengan metode  pendekatan  terhadap Penanganan Tindak  pidana  aborsi   oleh   Kepolisian Sektor  Belinbing Resort  Melawi” artinya penulis   mencari    secara   langsung    dan mendapatkan  data  dari Kepolisian  Sektor Kecamatan  Belimbing  Kabupaten  Melawi Dalam  Menangani  Perkara  Tindak  Pidana Menggugurkan atau Mematikan Kandungan. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu  suatu  penelitan  yang  menggambarkan secara  menyeluruh  dari  systematis  obyek dari pokok permasalahan. 11 Pada penulisan Proposal    penelitian    ini    penulis  akan menganalisa  serta  menyusun  data  yang  telah terkumpul,  untuk  dapat  diambil  kesimpulan serta  memberikan  suatu  gambaran  tentang Penanganan  Tindak  pidana   aborsi   oleh Kepolisian Sektor Belinbing Resort Melawi”

## PEMBAHASAN
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , universitas Indonesia, Jakarta, 2006
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis dengan  anggota  kepolisian  sektor  Belimbing menyampaikan  bahwa  proses  penangan pekara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Kepolisian  sebagai  berikut:  Pertama,  proses penyeleseian kasus tindak pidana pengguguran kandungan berawal dari adanya suatu laporan dari  masyarakat  tentang  terjadinya  suatu kasus tindak pidana pengguguran kandungan yang  diterima  pihak  Kepolisian,  maka  pihak Kepolisian  khususnya  pada  bagian  Reserse dapat  bertindak  dalam  melakukan  proses penyidikan.  Penyidikan  tersebut  dilakukan pertama-tama,  apabila  barang  bukti  yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yang sedang berpatroli maka dalam hal ini pihak Kepolisian yang  sedang  berpatroli  tersebut  harus  segera dan  secepat  rnungkin  melaporkan  kepada pihak  Reserse  atau  yang  dikenal  dengan berkasmodel  “A”  (berkas  model  A  adalah laporan  tindak  kejahatan  ataupun  bukti  yang ditemukan  langsung  oleh  pihak  kepolisian saat  berpatroli)  dan  dalam  hal  ini  si  pelapor wajib bertanggung jawab.
Kedua,  laporan  yang  diberikan oleh  masyarakat  kepada  pihak  Kepolisian, khususnya  bagian  Reserse  yang  menangani kasus ini atau dengan tindak pidana tersebut, laporan seperti ini dikenal atau disebut dengan berkas  model  “B”  (berkas  model  B  adalah laporan yang diberikan oleh masyarakat) dan dalam hal inipun si pelapor harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya.
Praktek , Jakarta, sinar grafika, 1991 hal: 122
Setelah  ada  laporan  yang  masuk pada pihak Kepolisian, laporan mulai diproses dan diolah, setelah itu pihak Kepolisian mulai melakukan  penyidikan  terhadap  kasus  atas tindak  pidana  tersebut,  penyidikan  yang dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  (khususnya oleh  bagian  reserse)  akan  dimulai  dari  saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti  yang  ditemukan  di  tempat  kejadian perkara.  Setelah  itu  akan  ditemukan  suatu hal  yang  akan  menjadi  petunjuk  dari  kasus tersebut  berdasarkan  fakta  dan  laporan  yang diterima  oleh  pihak  Kepolisian.  Polisi  di dalam  melakukan  suatu  penyidikan  kasus tindak  aborsi  yang  sedang  terjadi  tersebut dibantu  oleh  saksi  ahli  yaitu  dokter  yang berwenang,  dalam  hal  ini  untuk  membantu proses visum barang bukti serta  yang diduga sebagai tersangka.
Setelah  mendapatkan   visum   dari si  ibu  atau  yang  dicurigai  maka  pelaku dalam hal  ini si  ibu  tersebut  harus menjalani proses  penyidikan  yang  diantaranya  adalah dipertanyakan  siapa  yang  telah  membantu dalam melakukan proses pengguguran kandungan  tersebut,      apakah      seorang dokter,  bidan,  dukun  atau  yang  lainnya. Juga  dipertanyakan  siapa  yang  menyuruh, mengiming-imingi  atau  yang  memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan dan apakah tindakan pengguguran kandungan  tersebut  dilakukan  secara  terang- terangan  atau  secara  sembunyi-sembunyi.
Setelah  semua  keterangan-keterangan  pada proses   penyidikan   yang    diperoleh    dari si  ibu  dianggap  sudah  mencukupi  maka berkas-berkas  tersebut  segera  diproses  dan selanjutnya  dilimpahkan  kepada  Kejaksaan dan  dari  Kejaksaan  jika  dianggap  cukup semua  berkas-berkas  tersebut  maka  pihak Kejaksaan  langsung  melimpahkan  perkara tersebut kepada pihak Pengadilan.
Kepolisian melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
(1) Menindak  lanjuti  laporan  dari  warga
Dari  laporan  yang  diberikan  oleh warga,  maka  polisi  yang  berjaga  di Polsek setempat akan membuat laporan polisi  dan  dari  pihak  aparat  kepolisian akan  berangkat  ke  tempat  kejadian perkara atau yang disingat dengan nama TKP  untuk  melakukan  penyelidikan.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian yaitu sebagai berikut;
a) Tindakan  Awal  Mengamankan ataupun menutup tempat
kejaadian  perkara  atau  TKP dengan memberikan garis polisi (police line),dengan tujuan agar tidak  sembarangan  orang  dapat keluar  masuk  sehingga  barang bukti  yang  mungkin  masih  ada disekitar  tempat  kejadian  tidak dipindahkan  ataupun  hilang, sehingga mempermudah  proses penyelidikan.
b) Olah tempat kejadian perkara
(TKP)
1. Mengamankan seseorang yang  diduga  sebagai  pelaku aborsi dengan mencatat identitas pelaku
2. Barang bukti yang ditemukan diamankan
3. Melakukan  pemotretan  TKP Mencari saksi
(2) Penyidikan
a) Melakukan  pemeriksaan  terhadap saksi  yang  diduga  kuat  mengetahui apa-apa yang dilakukan pelaku tindak pidana  dengan  mencatat  identitas saksi.
b) Melengkapi  surat-surat  penyitaan (pilun)
c) Upaya lain:
1. Menghubungi saksi yang dianggap  sebagai  saksi  kunci yang  mengetahui  kejadian aborsi dilakukan untuk segera dimintai keterangan yang diduga  terlibatdalam  tindakan aborsi tersebut.
2. Memintakan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti  yang      tertinggal di  TKP  yang  dibuat  oleh  si pelaku.
(3) Pembuatan  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) oleh PenyidikTindakan
yangdilakukan  oleh  penyidik  dalam pembuatan BAP yaitu:
a) Permintaan Visum  et  Repertum
penyidik  di  samping  melakukan pemeriksaan  seperti  yang  tersebut diatas,  tindakan  selanjutnya  yang sangat penting adalah permohonan visum  et  repertum merupakan alat bukti  yang  sangat  penting,  karena dapatmenentukanapakahseseorang benar-benar  telah      melahirkan atau  baru  melahirkan  seorang anak  atau  tidak. Permohonan visum  et  repertum dilakukan  oleh penyidik  yang  memeriksa  tindak pidana  pengguguran  kandungan tersebut.  Permintaan visum  et repertum dilakukan  tidak  hanya kepada  tersangka,  tetapi  juga kepada  mayat  atau  korban  untuk menentukan  penyebab  matinya korban tersebut.Hasil pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  kedokteran kehakiman  atau  dokter  atau  ahli lainnya,  lazim  disebut  Visum  et Repertum.  Karena  penyidik  tidak mungkin  menghadirkan  korban  di sidang  pengadilan,  karena  dalam hal  ini  korban  telah  mati,  dikubur atau sudah membusuk. Oleh karena itu fungsi dari Visum et Repertum adalah  sebagai  pengganti  dari benda  bukti  atau  alat  bukti  yang
berupa manusia.
b) Penangkapan
Penangkapan  terhadap  tersangka dilakukan  paling  lama  24  jam atau satu hari. Mengutip pasal 19 ayat  (1)  KUH  Acara  Pidana yang  berbunyi  :  “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,  dapat  dilakukan  untuk  paling lama  satu  hari”  Penyidik  yang dapat melakukan penangkapan dan  pada  waktu penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan, penyidik dalam melakukan penangkapan harus diketahui oleh dua orang saksi dari anggota  Unit  Reskrim,  dan  paling sedikit  1  (satu)  orang  saksi  yang mengetahui  terjadinya  peristiwa kejahatan tersebut dengan tersangka sebagai pelakunya. Apabila tersangka  tertangkap  di  TKP, penyidik  sudah  dibekali  dengan surat  perintah  penangkapan,  maka harus  segera  membuat  berita  acara penangkapannya.
c) Penahanan
Tindakan selanjutnya adalah melakukan  penahanan  tersangka. Surat  perintah  penahanan  di  buat oleh  penyidik,  mengutip  pasal
20 ayat  (1)  KUH  Acara  Pidana, berbunyi : “Untuk kepentingan
penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu  atas  perintah  penyidik sebagaimana  dimaksud  Pasal  11 KUH  Acara  Pidana  berwenang melakukan penahanan. Dari penahanan terhadap tersangka dilakukan  karena  ada  rasa  kuatir tersangka  akan  melarikan  diri, merusak atau menghilangkan barang  bukti  dan  atau  mengulangi perbuatannya.  Apabila  penyidik
belum selesai
melakukan pemeriksaan baik kepada tersangka maupun  kepada  para  saksi  dan jangka  waktupenahanan  tersangka yang  diberikan  penyidik  selama 20  (dua  puluh)  hari  hampir  habis, maka  penyidik  dapat  meminta permohonan untuk memperpanjang penahanan tersangka kepada Kejaksaan  Negeri  dengan  disertai bahan pertimbangan berupa
lampiran  laporan  kemajuan/resum hasil pemeriksaan tersangka.
d) Penyitaan
Mengutip  pasal  1  butir  (16)  KUH Acara  Pidana  berbunyi  :  “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk  mengambi  alih  dan  atau menyimpan  di  bawah  penguasaannya benda  bergerak  atau  tida  bergerak, berwujud  atau      tidak      berwujud untuk  kepentingan  pembuktian
dalam  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan.  Dalam  hal  tindakan  aborsi yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter, maka  penyitaan  dalam  hal  ini  adalah benda  yang  khusus  digunakan  atau diperuntukkan  melakukan  aborsi,  dan barang-barang  bukti  dikumpulkan dengan masalah tersebut.
e) Pemeriksaan terhadap saksi
Penyidik selanjutnya mempunyai tugas  mengumpulkan      keterangan dari  saksi,  yang  dimaksud  saksi  di sini  adalah  saksi  yang  melihat  atau mendengar  sendiri  tentang  adanya tindak pidana aborsi.
Adapun cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai berikut :
1. Masing-masing  saksi  diperiksa sendiri-sendiri, terpisah dari saksi yang satu dengan saksi yang lain dan  dilakukan  secara  bergiliran. Hal ini dilakukan untuk  menjaga keterangan yang diberitakan saksi bersifat obyektif.
2. Pemeriksaan  dilakukan  dengan jalan  wawancara,  yaitu  dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan  kepada  saksi  tentang apa  yang  dilihat,  didengar  dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut.  Setelah  memperoleh keterangan-keterangan  dari  saksi utama, dilanjutkan terhadap
saksi  berikutnya  yang  dianggap mengetahui  atau  memperkuat tuduhan-tuduhan  yang  diarahkan pada pelaku, yang terpenting pula adalah keterangan saksi kunci.
Pemeriksaan  terhadap  tersangka  Setelah kesemua  saksi-saksi  yang,  dari  saksi  awal, saksi  pendukung  lainnya  serta  saksi  kunci dilengkapi  dengan  keterangan  saksi  ahli. Adapun cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan  harus  dilakukan  secepat mungkin sebab bila terlalu lama jangka waktunya,  ingatan  terhadap  peristiwa yang lalu menjadi kabur dan tersangka dikuatirkan  sudah  mempersiapkan siasat untuk berkelit.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan-persiapan      yang      cukup
dan  kesimpulan  dari  pernyataan- pernyataan yang diperoleh dari keterangan-keterangan  para  saksi  dan barang bukti yang ada. Yang kemudian tersangka memberikan keterangan atau pengakuan pengakuan yang diberikan kepada  penyidik  :  Bahwa  tersangka pada  saat  dilakukan  pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmaniah ataupun  rohani  dan  mengerti  untuk dimintai keterangan sehubungan kasus
tindak pidanapengguguran kandungan atau yang sering disebut dengan tindak pidanaaborsi. Dan setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, selanjutnya penyidik membuat berkas perkara  tersebut  segera  diserahkan kepada  Jaksa  selaku  penuntut  umum, maka  tersangka  beserta  barang  bukti selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab Jaksa  PenuntutUmum  untuk  proses peradilan  di  Pengadilan  Negeri. Dengan  peran  yang  dilakukan  oleh pihak  kepolisian  serta  tindak  lanjut penyelidikan  kasus  aborsi  ini  angka kejahatan tindak pidana aborsi dikalangan  para  remaja  sekurang- kurangya  mampu  diselesaikan  dan dapat ditekan peningkatannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis dengan inisia “AM” mengatakan  bahwa  perbuatan  aborsi dilakukan  dikarenaka  pergaulan  yang begitu  bebas  sehingga  pada  saat hamil  diluar  nikah  pasangan  laki-laki meniggalkan  sehingga  mengambil suatu  keputusan  unuk  menggugurkan kandungan  karena  merasa  malu  dan takut kepaa orang-orang yang disekitar termasuk orang tua. Perbuatan tersebut dilakukan  dengan  cara  meminum obat-obatan  yang  diperkirakan  akan menimbulkan kematian janin sehingga hal  tersebut  membuat  kondisi  lemah
dan  tidak  mampu  untuk  beridiri  pada saat  terjadi  pendarahan.  Berdasarkan keterangan diatas dapat penulis sampaikan bahwa pelaku aborsi dalam melaksanakan perbuatan tersebut dalam  kondisi  sadar  dan  mengetahui apabila  terjadi  efek  dari  perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan  korban bagi ibu dan anak.

## KESIMPULAN
Berdaasarkan      uraian-uraian        diatas dapat  penulis  simpulkan  bahwa  kepolisisan mewujudkankeamanandankenyamanandalam kehidupan  masyarakat.  Kejahatan  aborsiatau dikenal dengan istilah tindak pidana pengguguran kandunganbelakangan ini sangat  marak  terjadi  maka  dari  itu  peran dari kepolisian sangat penting dalam menanggulangi  aborsi  dan  kepolisian  juga dalam menangani kasus mendapatkan hambatan-hambatan.  Yang  pertama  adalah hambatan sulitnya menentukan pasal yang pas dilihat  dari  lemahnya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  masalah  ini, sehingga KUHP sekarang yang memuat pasal tentang  masalah  Pengguguran  Kandungan atau aborsi perlu direvisi. Yang kedua adalah kurangnya  pengetahuan  tentang  bahaya  dari seks  bebas,  tidak  dipungkiri  bahwa  tindakan aborsi ini berawal dari seks bebas dikalangan remaja.

## SARAN
Dengan  melihat  kesimpulan  diatas
dapat  penulis  sarankan  Diharapkan  kepada orang  tua  agar  lebih  meluangkan  waktunya untuk  memperhatikan  pergaulan  anak  baik dilingkungan tempat tingggal maupun dilingkungan  tempat  anak  bergaul  dan diharapkan  kepada  pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  setempat  untuk  lebih  aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Marlang, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar. Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta
Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta
A.Merriam Webster, Webster’s Ninht
New Collegiate Dictionary Glorier Incorporated. 1995. Glorier Family Ecyclopedia
Ary, Donald. 1985. Introduction To Research In Education_3th ed . New York : Holt,
Rienhart and Winston. diakses Hari Jumat Tanggal 23 Nopember  2018 Jam
13.00 Wib
Cecep Triwibowo, 2014 , Etika dan Hukum Kesehatan , Nuha Medika, Yogyakarta
R.  Atang  Ranoemihardja,  1991, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Tarsito, Bandung Moeljatno, 2008, Asas-asas hukum pidana,
Rineka Cipta, Jakarta,
Muladi, 1998, Teori -teori dan Kebijakan
Pidana ,Alumni, Bandung
Muhammad Mulayadi, 2008, Politik Hukum
Pidana ,  medan,  Universitas  Sumatra
Utara.
Raharjo,Satjipto, 2009 Penegakan Hukum
Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta
Publishing.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian
Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia,
1983
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  jurimetri,
Jakarta Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo,1990. Metodologi
Penelitian Hukum dan jurimetri ,
Jakarta Ghalia Indonesia
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi
Penelitian Hukum dan jurimetri ,
Jakarta Ghalia Indonesia 1990,