Empiricism Journal
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 175-180

## Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum

## Farida Ariany*, Murtiana Ningsih, Eneng Garnika
Universitas Pendidikan Mandalika, Jl. Pemuda No. 59 A, Mataram, Indonesia 83125
Email Korespondensi: faridaariany@undikma.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan  pendidikan  wajib  belajar  9  tahun  yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang  Sistem    Pendidikan  Nasional,  Pemenuhan    hak    anak    atas  pendidikan  dasar  berdasarkan persepektif hukum merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana hak-hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  kewajiban  negara dalam  memberikan  pendidikan  dasar  yang  wajib  dan  cuma-cuma  bagi  anak  dan  pelaksanaan  pemenuhan  hak anak  atas  pendidikan  dasar  di  pemerintah  daerah.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data primer dan data skunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan kuisioner yakni berupa daftar pertanyaan yang  berkaitan langsung dengan substansi penelitian ini. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan melalui penelusuran literature, hasil- hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah atau substansi penelitian ini. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  negara  yang  diwakili  pemerintah  sebagai  pihak  pertama  yang bertanggungjawab  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  memiliki  kewajiban  dalam  pemenuhan  hak  anak  atas Pendidikan  Dasar.  Pelaksanaan  pendidikan  dasar  yang  seharusnya  bersisifat  wajib  dan  cuma-cuma  masih kurang  berhasil,  serta  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  lengkap  menyebabkan  kurang  efektifnya pelaksanaan pendidikan dasar, sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana belum tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,  sehingga  menyebabkan  kurang  efektifnya  pelaksanaan  pendidikan  dasar  di  Kota Mataram, dan berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang belum optimal.
Kata kunci: Hak Anak, Pemenuhan Hak, Pendidikan Dasar.

## Fulfillment of Children’s Rights to Basic Education Based on Legal Perspective

## Abstract
The  implementation  of  the  9-year  compulsory  education  that  has  been  regulated  in  Law  Number  20  of  2003 concerning  the  National  Education  System,  Fulfilling  children's  rights  to  basic  education  based  on  a  legal perspective  is  something  that  must  be  done  by  local  governments,  where  the  rights  of  these  children  are protected  by  law  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  and  Law  Number  4  of  1979  concerning Child Welfare. The purpose of this study is to find out the state's obligation to provide compulsory and free basic education  for  children  and  the  implementation  of  fulfilling  children's  rights  to  basic  education  in  local governments.  The  data  sources  used  in  this  research  are  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data, namely data obtained directly from the field which is sourced from interviews and questionnaires, namely in the form  of  a  list  of  questions  that  are  directly  related  to  the  substance  of  this  research.  Secondary  data,  is  data obtained  from  the  literature  through  literature  searches,  research  results  and  laws  and  regulations  that  are relevant  to  the  problem  or  substance  of  this  research.  The  results  of  the  study  show  that  the  state,  which  is represented  by  the  government  as  the  first  party  responsible  for  administering  education,  has  an  obligation  to fulfill children's rights to basic education. The implementation of basic education which should be compulsory and free of charge is still not successful, and the existence of incomplete facilities and infrastructure has resulted in the ineffectiveness of the implementation of basic education, which has an impact on fulfilling children's rights to basic  education.  In  the  process  of  organizing  education  and  developing  facilities  and  infrastructure  it  has  not been on target and can be accounted for, resulting in less effective implementation of basic education in the City of Mataram, and an impact on fulfilling children's rights to basic education which has not been optimal.
Keywords: Children's Rights, Fulfillment of Rights, Basic Education.
How  to  Cite: Ariany,  F.,  Ningsih,  M.,  &  Garnika,  E.  (2023).  Pemenuhan  Hak  Anak  Atas  Pendidikan  Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. Empiricism Journal , 4 (1), 175 –180. https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158
https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158
Copyright © 2023, Ariany, et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Pendidikan    dasar    merupakan    bagian    dari    hak    asasi    bagi    setiap    orang  dalam memperoleh    peningkatan    dan    kemajuan    baik    dibidang    pengetahuan,  kecakapan, maupun  sikap  dan  moral.  Hak  atas  pendidikan  dasar  tidak terlepas  dari  keberadaan anak    sebagai    aset    bangsa.    Pendidikan    dasar    dan  anak    merupakan    dua    hal    yang saling  berkaitan  satu  sama  lain  dalam memajukan  kualitas  suatu  bangsa.  Oleh  karena itu,  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  hak  anak  atas  pendidikan  dasar  menjadi hal  yang sangat penting (Azra, 2010)
Penegasan  mengenai  hak  anak  atas  pendidikan  dasar    tertuang  dalam  deklarasi umum    hak    asasi  manusia,  yaitu  Pasal  26  ayat  (1)  yang  menyebutkan  :“Setiap    orang berhak    mendapat    pendidikan.    Pendidikan  harus    dengan    cuma-cuma,  setidak-tidaknya dalam    tingkatan    rendah    dan  tingkatan    dasar.    Pendidikan    dasar    harus    diwajibkan. Pendidikan  dalam tingkat  dasar  dan  pendidikan  kekhususan  harus  terbuka  bagi  semua orang,    dan    pendidikan    tinggi    harus    dapat    dinikmati    dengan    cara    yang  sama  oleh semua  orang,  berdasarkan  kecerdasan”.  Berdasarkan    pasal    tersebut,    terdapat    kalimat yang    menyatakan    bahwa  pendidikan  harus  dengan  cuma-cuma,  setidaknya  dalam tingkatan rendah dan tingkatan   dasar.    Pendidikan   dasar    harus    bersifat    wajib.    Hal    ini memberikan  pengertian    bahwa    penyelenggaraan    pendidikan    dasar    harus    dapat dinikmati  oleh  setiap  anak  tanpa  adanya  diskriminasi  serta  dapat  diakses  secara  cuma- cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin. .
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan hidup  manusia dan    keberlangsungan    sebuah    bangsa    dan    negara.    Agar    kelak  mampu    bertanggung jawab    dalam    keberlangsungan    bangsa    dan    negara    setiap  anak    perlu    mendapat kesempatan    yang    seluas-luasnya    untuk    tumbuh    dan  berkembang  secara  optimal  baik fisik,  mental  maupun  sosial.  Untuk  itu,  perludilakukan    upaya    untuk    mewujudkan perlindungan    hukum    anak    dengan  memberikan    jaminan    terhadap    pemenuhan    hak- haknya  tanpa  perlakuan diskriminatif. (Iksan,  2012)
Hak  atas  pendidikan  dasar  juga  tertuang  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945  yang  berbunyi  “Tiap-tiap  orang  berhak  atas  pengajaran.”  Hal  ini    semakin mempertegas    hak    anak    atas    pendidikan    dasar    yang    menjadi  prasyarat  utama  dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak  untuk  melanjutkan  pendidikan pada    tingkat    menengah    maupun  pendidikan    tinggi.8    Tindak    lanjut    dari    UUD    NRI Tahun    1945    tersebut,  diundangkan    didalam    Undang-Undang    No    20    Tahun    2003 Tentang    Sistem  Pendidikan  Nasional.  Hal    ini    kemudian    dijabarkan    melalui    tujuan pendidikan  nasional,  baik  yang tercantum  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  maupun  UU No  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Soedijarto, 2008)
Dalam    pelaksanaan    pendidikan    dasar    9    tahun    sebagai    salah    satu    hak  anak yang  harus  dilindungi  pemenuhannya,  Pemerintah  Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan, yaitu:
1.  Pemerataan  kesempatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  memperoleh  pendidikan, baik  dalam  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur  pendidikan luar sekolah.
2.  Relevansi    atau    keterkaitan    (link   and   match)   antara   pendidikan   dengan  kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
3.  Peningkatan    kualitas    pendidikan    yang    ditunjang    oleh    upaya    peningkatan  kualitas tenaga,    sarana    dan    prasarana    pendidikan    dengan    kebutuhan  kemajuan pembangunan.
4.  Efektivitas    dan    efisiensi    penyelenggaraan    pendidikan.    Penyelenggaraan  pendidikan dasar  harus  menjadi  pilar  utama,  karena  melalui  pendidikan dasar  yang  baik  dan berkualitas,    dapat    diharapkan    akan    menghasilkan  sumber    daya    manusia    (SDM) yang    nantinya    berperan    pada    berbagai  bidang  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.(Ali, 2009)
Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan  yang harus dijaga dan  dilindungi,  khususnya  dari  aspek  hukum.  Perlindungan hukum  dapat  diberikan  dan diberlakukan  terhadap  anak  demi  menjaga  dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya.  Perlindungan  di  sini  dapat    diberikan    dengan    cara    memberlakukan Undang-Undang    Perlindungan  Anak,    yang    di    dalamnya    memuat    suatu    peraturan-
peraturan    hukum    yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap seorang anak. (Setyowati, 1990)
Sudah saatnya negara yang diwakili pemerintah melindungi hak anak atas pendidikan dasar.  Perlindungan  tersebut  dilakukan  baik  secara  vertical  maupun  horizontal.  Pengertian vertical  yaitu  melindungi  individu  atau  kelompok  dari  campur  tangan  yang  tidak  adil  dari pihak  pemerintah, sedangkan horizontal mengacu pada hubungan diantara sesame warga negara.  (Evandri,  2007)  Kondisi  factual  dalam  pelaksanaan  pendidikan  dasar  menjadi pekerjaan  yang  harus  segera  diselesaikan  melalui  berbagai  program.  Sehingga penyelenggaraan  pendidikan    dasar  dalam  rangka  memenuhi  hak  anak  atas  pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma dapat terpenuhi serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yurudis    empiris.  Metode    ini menggunakan teknik  wawancara  dalam  mengumpulkan  data. Pendekatan  empiris  yang dimaksud  adalah  menggunakan  usaha  untuk  mendekati  masalah  yang diteliti dengan sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup    di    masyarakat. Penelitian    dengan    pendekatan    empiris    ini    harus  dilakukan  di  lapangan.  Dengan melakukan  metode  tersebut,  penulis  juga  akan    melakukan    penelaahan    atau    analisis menggunakan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kasus  tersebut.
Jenis    penelitian  yang    dipergunakan  sumber  data,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  yang  bersumber dari    hasil    wawancara    dan    kuisioner    yakni    berupa    daftar  pertanyaan  yang  berkaitan langsung  dengan  substansi  penelitian  ini.  Data  sekunder,  adalah  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan  melalui  penelusuran    literature,    hasil-hasil    penelitian    dan    peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  masalah  atau  substansi penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan    dasar    9    tahun    merupakan    bentuk    implementasi    yang  dilaksanakan oleh    pemerintah    dalam    pemenuhan    hak    anak    atas    pendidikan  dasar    di    Indonesia. Program  pendidikan  dasar  9  tahun  diharapkan  mampu menjadi dasar setiap anak dalam memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk    melanjutkan    pendidikan    ketingkat menengah    maupun    tingkat    tinggi.  Pengetahuan  tentang  Pemenuhan  dan  Perlindungan Hak Anak penting dimiliki oleh setiap orangtua dan calon orangtua agar memiliki perspektif atas  kedudukan  anak  sebagai  generasi  pewaris  masa  depan  bangsa.  Sering  terjadi  anak menjadi objek kepentingan orangtua,  tidak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki masa depannya  sendiri  (Hamid,  20015).  Adapun  perbandingan  antara  hasi  wawancara  dengan perspektif hukum dapat di lihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan Hasil Wawancara dengan Perspektif Hukum
Hasil Wawancara Persepektif hukum
Hak    atas    pendidikan    itu    sendiri merupakan    hak    asasi    manusia  dan suatu    sarana    yang    paling    mutlak diperlukan  untuk mewujudkan  hak-hak lain. Pentingnya  pendidikan,  sebagian dicerminkan  dalam    kenyataan  dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dasar.
Mengenai hak atas pendidikan yaitu berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional,  Pasal  28C  ayat  1,  yang  berbunyi setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri melalui pemenuhan, kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan Undang-Undang  Nomor  39  Tanhun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pendidikan dasar 9 tahun kemudian dipertegas dalam UU No 20 Tahun 2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Pasal 34, yaitu: 1.  Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program  Wajib belajar 2.  Pemerintah    dan    pemerintah    daerah    menjamin    terselenggaranya    wajib  belajar minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya.
3.  Wajib    belajar    merupakan    tanggung    jawab    negara    yang  diselenggarakan    oleh lembaga  pendidikan.  Pemerintah,  pemerintah daerah dan masyarakat
4.  Ketentuan  mengenai  wajib  belajar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
Pendidikan  dasar  9  tahun  yang  wajib  dan  cuma-cuma  yang dilaksanakan  untuk mendukung    pelaksanaan    pemenuhan  hak    anak    atas    pendidikan    dasar,    melibatkan semua    sekolah   negeri    dan  beberapa   sekolah   swasta   dalam    menyukseskan    program ini.    Dalam  merealisasikan    program    pendidikan    yang    wajib    dan    cuma-cuma,    setiap anak  diwajibkan    untuk    mengikuti    pendidikan    dasar,    selain    itu    semua    biaya    yang menyangkut    pendidikan    dasar    yang    cuma-cuma,    mulai    dari    SPP,    biaya  semester, biaya  buku  dan  biaya  lainnya  ditanggung  oleh  pemerintah. Hal demikian menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi setiap anak. Penerimaan  siswa  baru  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  pendidikan yang wajib dan cuma-cuma bagi setiap anak.
Peran    serta    pemerintah    daerah    dalam    melaksanakan    kewajiban  terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar bagi anak, tidak dapat dilepaskan dari adanya pemberlakuan  otonomi  daerah  berdasarkan  UU  No  32  Tahun    2004    Tentang    Otonomi Daerah,  yang  menimbulkan  desentralisasi kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah    daerah.    Adanya  kewenangan    dibidang    pendidikan    yang    berada    dibawah kewenangan kabupaten/kota  bertujuan  untuk  mendekatkan  pelayanan  hak  masyarakat dibidang pendidikan semakin menjadi perhatian.
Kenyataan  yang    juga    terjadi  dalam    implementasi  pemenuhan  hak  atas  pendidikan dasar  yang  wajib  dan  cuma-cuma  di  pemerintah  daerah,  bahwa  tidak  semua    sekolah menyelenggarakan    program    pendidikan    dasar    9    tahun    yang  bebas    biaya    (free    of charge)    bagi    para    siswa.    Maraknya    sekolah    swasta    di  masing-masing  pemerintah daerah  dengan  biaya  pendidikan  yang  yang  cukup  besar  tetapi  menjanjikan  mutu  menjadi salah  satu  masalah  dalam  implementasi  pemenuhan  hak  atas pendidikan.  Biaya  yang cukup  besar  dibebankan  terhadap  para  siswa  merupakan  masalah  terhadap  akses  ke sekolah-sekolah  swasta,  terutama  bagi  siswa  yang  kurang  mampu.  Hal tersebut  jelas bertentangan  dengan  semangat  pendidikan  dimana  setiap  anak  memiliki  kesempatan yang  sama  untuk dapat mengenyam pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya.
Kebijakan    pemerintah    daerah    secara    khusus  dalam  penyelenggaraan    pendidikan gratis,  yang  saat  ini  baru  menyentuh  jenjang pendidikan  dasar  baik  negeri  maupun swasta,  dilaksanakan  melalui pemberian  dana  BOS  yang  berasal  dari  APBN  dan  dana pendidikan    gratis  bagi  setiap  sekolah  di  Pemerintah  Daerah  masing-masing.  Pemberian dana  BOS  diberikan  kepada  semua    sekolah    negeri    maupun    swasta,    sebaliknya    dana pendidikan  gratis diberikan  kepada  sekolah-sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta  yang telah melaksanakan kebijakan pendidikan gratis.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  76 Tahun 2012 Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Bagian huruf D tentang Sasaran Program dan Besar  Bantuan,  pemberian  dana  BOS  bagi    sekolah-sekolah    untuk    seluruh    provinsi    di Indonesia,    dihitung  berdasarkan  jumlah  siswa  di  sekolah  tersebut.  Dana  BOS  (Biaya Operasional Sekolah)  yang  diterima  oleh  setiap  sekolah,  baik  sekolah  negeri  maupun swasta  yang  terdapat  di  Kota  Makassar,    untuk  SMP  (Sekolah  Menengah Pertama) adalah  sebesar  Rp.  710.000/tahun  untuk  setiap  siswa,  sehingga  jika  dirata-ratakan    dalam satu    bulan,    setiap    siswa    memperoleh    Rp.    59.166.  Sementara  itu  untuk  tingkat  SD (Sekolah  Dasar)  negeri  maupun  swasta,  dana  BOS    yang    diterima    setiap    sekolah    Rp. 580.000/tahun    untuk    setiap    siswa,  sehingga    jika    dirata-ratakan    dalam    satu    bulan, setiap  siswa  memperoleh  Rp. 48. 333.
Kebijakan    pemerintah    pusat    maupun    daerah    dalam    melaksanakan  pendidikan yang  cuma-cuma,  melalui  dana  BOS  dan  dana  pendidikan  gratis merupakan  rencana aksi  yang  dilaksanakan  pemerintah  untuk  mendukung implementasi terhadap pendidikan dasar  yang  wajib  dan  cuma-cuma.  Namun  dalam    kenyataan    yang    terjadi    di    Kota Makassar,    bahwa    sekolah-sekolah  negeri    maupun    swasta    yang    telah menyelenggarakan    dan    menerima    dana  pendidikan    gratis,    belum    sepenuhnya menjalankan  program  tersebut.
Sejalan  dengan  pelaksanaan  pendidikan  wajib  belajar  9  tahun  yang telah  diatur dalam    UU    No    20    tahun    2003    Tentang    Sistem    Pendidikan  Nasional,    menyatakan bahwa    sistem    pendidikan    nasional    memberi    hak  kepada    setiap    warga    negara memperoleh  pendidikan  yang  bermutu. Oleh karena  itu,  selain  pendidikan  dasar  yang yang    wajib   dan    cuma-cuma,  ketersediaan    sarana   dan    prasarana   sebagai    penunjang pendidikan  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun.
Menyadari    pencapaian    terhadap    implementasi    pemenuhan    hak    anak  atas pendidikan    dasar    di    Pemerintah  Daerah    yang    belum    maksimal    dan    belum  sesuai dengan  sasaran  yang  diamanatkan,  dibutuhkan  kerjasama  antara  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah, meskipun telah diberlakukan desentralisasi sebagaimana diatur dalam  UU  No  32  Tahun    2004    Tentang    Otonomi    Daerah.  Selain  itu,  peran  serta pemerintah  dan  masyarakat  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  pengawasan  program pendidikan  dasar   bebas  biaya  yang   telah  dicanangkan  pemerintah  dalam  memenuhi hak  anak  atas  pendidikan,  terutama  pengawasan  terhadap  penggunaaan  dana  pendidikan gratis  dan  dana  operasional  sekolah  sehingga  tidak  terjadi  penyalahgunaan  ataupun penyelewengan.  Dengan demikian,  hak  anak    atas  pendidikan   sesuai    dengan    semangat pemenuhan  hak  atas pendidikan dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN
Negara  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  pemerintah,  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan  pendidikan  dasar.  Berdasarkan  International  Covenant  on  Economic  Social and  Cultural  Rights, negara peserta wajib untuk mengupayakan secara penuh  pemenuhan hak    anak  atas  pendidikan  yang  wajib  dan  cuma-cuma.  Kewajiban  negara  terhadap pemenuhan  hak  anak    atas    pendidikan    terdiri    dari    kewajiban    melaksanakan    kemauan kovenan  (obligation  of  conduct)  dan  kewajiban  pencapaian  hasil (obligation  of  result). Dalam    pelaksanaan    kewajibannya    negara    juga  berkewajiban    menyampaikan    laporan tahunan  kepada  Komite.
Implementasi    pendidikan    dasar    yang    telah    dilaksanakan    di    Pemerintah  Daerah hingga  saat ini,  baru  menyentuh  jenjang  pendidikan  dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama  (SMP)  negeri dan    beberapa  sekolah   swasta.    Pelaksanaan pendidikan  bebas    biaya  yang  saat  ini  masih  berjalan  di  Pemerintah  Daerah  dinilai  belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi  dibeberapa sekolah negeri.  Terlebih  dibeberapa  sekolah  swasta  dikarenakan  biaya  operasional  sekolah dianggap  belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun  sarana dan    prasarana  yang    tidak lengkap   yang   berdampak   pada   kualitas   pendidikan   dasar, menjadi alasan belum berhasilnya  pendidikan  dasar yang  wajib  dan  cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.

## REKOMENDASI
Melalui  Dinas  Pendidikan  hendaknya  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  atas penyelenggaraan  pendidikan  dasar  yang    wajib    dan    cuma-cuma    yang    dilaksanakan    di sekolah-sekolah  guna  mengetahui  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalannya.  Untuk selanjutnya    dijadikan  bahan  masukan  dan  pertimbangan  yang  dapat  dijadikan  sebagai bahan  perbaikan    dan  peningkatan  kualitas  pelaksanaan  pendidikan  dasar  yang  wajib  dan cuma-cuma dimasa mendatang.

## UCAPAN TERIMAK A SIH
Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait yang  telah  membantu  terlaksananya  pelaksanaan  penelitian  ini,  sehingga  penulis  dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  B.  N,    (2007).  Arus    Pemikiran    dan    Konstitusionalisme    Hak    Asasi  Manusia  dan Demokrasi, The University of Michigan
Ali, M. (2009). Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Grasindo, Jakarta.
Azyumardi,  A.  (2010).  Paradigma  Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan,
Kompas:Jakarta.
Burhanuddin,  (2014).  Pemenuhan  Hak-Hak  Dasar  Anak  Dalam  Perspektif  Islam, uinsgd Journal , 8 (1), 286 –300.
Effendi,  M.,  &  Evandri,  T.  S.  (2007).  HAM  dalam  dimensi/Dinamika  Yuridis,  Sosial,  Politik, Bandung.
Hamid,  S.  I.  (2015).  Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak  Anak  dalam  Menyongsong
Indonesia Emas 2045. Cakrawala Dini , 6 (1), 17-22.
https://doi.org/10.17509/cd.v6i1.10513
Iksan, M. (2012).  Hukum  Perlindungan  Saksi  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.1
Indriati,  N.,  Suyadi.,  Kartika,  K.,  Sanyoto.,  &  Wismaningsih,  (2017).  Perlindungan  Dan Penemunuhan  Hak  Anak  (Studi  Tentang  Orangtua  Sebagai  Buruh  Migran  Di Kabupaten
Banyumas), Mimbar Hukum, 2(3), 474-487 ,
http://doi.org/10.22146/jmh.24315
Pribadi,  D.  S.  (2007).  Kajian  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Meningkatkan  Hak  Anak  atas Pendidikan, Risalah  Hukum  Fakultas  Hukum  UNMUL-Volume 3.
Setyowati, I. (1990).  Aspek Hukum Perlindungan anak, Bumi Aksara: Jakarta. Soedijarto. (2008). Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Waluyo, B.  (2008).Penelitian  Hukum  dalam  Praktek,  2008,  Sinar  Grafika: Jakarta.