Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10

## Sistem  Hukum  Adat  Terhadap  Upaya  Penyelesaian Perkara Pidana

## La Syarifuddin
Universitas Mulawarman, Indonesia E-mail: lasyarifuddin@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The concept of the state of law,  fairy legal certainty is not only be reached with the arguments contained in the Law. In Indonesia, it is one country that is not only based on the law, but also sees the development of values that live in society, namely customary law. The existence of customary law in an effort to settle cases still has a place and is adopted and implemented in various communities, this process is still running today.  Various  types  of  systems for  implementing  dispute  resolution  through  customary  institutions  to settle criminal cases are an out-of-court process on the wishes and the agreement which is acceptable to all parties.
Keywords : system; settlement; case; law; custom

## ABSTRAK
Berdasarkan konsep negara hukum,  kepastian hukum tidak hanya bisa  dicapai hanya dengan argumen yang  terkandung  dalam  UU  tersebut.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak  hanya  berdasarkan  pada hukum, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Keberadaan  hukum  adat  dalam  upaya  penyelesaian  kasus  masih  memiliki  tempat  dan  diadopsi  dan diimplementasikan  di  berbagai  komunitas  hingga  saat  ini.  Berbagai  jenis  sistem  untuk mengimplementasikan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat untuk menyelesaikan kasus pidana adalah proses di luar pengadilan atas keinginan dan perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kata Kunci : dana bergulir; kebijakan; otonomi daerah

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  penyelesaian  sengketa  terdiri  dari  penyelesaian  secara litigasi yang melalui  proses  peradilan  dan non  litigasi yang  diselesaikan  diluar  proses  peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat.
Pengakuan  tentang  hukum  adat  ayat  2  Pasal  18B  UUD  1945  menyebutkan  bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam Undang-undang.
Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak  tradisionalnya  tersebut  atau  pengakuan  yang  bersifat  semu,  secara  filosofis
mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat 1 .
Ketentuan Pasal 5 ayat (1)Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  meletakan  dasar  eksistensi  hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum  yang  mengaturnya  yaitu  hukum  adat  (hukum  tidak  tertulis)  diakui  dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.
Keberadaan  hukum  adat  sebagai  salah  satu  komponen  substansi  hukum,  harus  diberi tempat  yang  wajar  dalam  pengembangan  materi  hukum  sesuai  dengan keanekaragaman  sosial  budaya  masyarakat 2 .  Dalam  konsep  negara  hukum  maka kepastian  hukum  yang  adil  bukan  saja  ditempuh  dengan  dalil-dalil  yang  ada  dalam Undang-undang, karena indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga  melihat  perkembangan,  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  seperti  hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaanya.
Walaupun  kebijakan  formulatif  secara  nasional  tidak  mengakui  eksistensi  peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung  RI  eksistensi  peradilan  adat  tetap  mengakuinya.  Misalnya,  sebagai  salah  satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991  dimana  dalam ratio  decidendi putusan  disebutkan  bahwa  apabila  seseorang melanggar  hukum  adat  kemudian  Kepala  dan  Para  Pemuka  Adat  memberikan  reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua  kalinya)  sebagai  terdakwa  dalam  persidangan  Badan  Peradilan  Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun  1951)  sehingga  dalam  keadaan  demikian  pelimpahan  berkas  perkara  serta tuntutan  Kejaksaan  di  Pengadilan  Negeri  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( niet ontvankelijk Verklaard ) 3 .
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tersebut  menjelaskan  bahwa  Mahkamah  Agung sebagai  Badan  Peradilan  Tertinggi  di  Indonesia    menghormati  putusan  Kepala  Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman  atas  perbuatannya  tidak  dapat  dibenarkan  mengadili  untuk  kedua  kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.
Hukum  adat  dari  tinjauan  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis  hakikatnya  diakui  dan dihormati  eksistensnya  dalam  upaya  mewujudkan  sistem  hukum  yang  berkeadilan sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat  dan  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Upaya  penyelesaian  perkara  pidana  merupakan  upaya  untuk
1 Mohammad  Jamin,  (2014). Peradilan Adat,  Pergeseran  Politik  Hukum,  Perspektif  Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 143
2 Yusril Ihza Mahendra, (2002). Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Jak arta: Depkeh HAM RI, hal. 5
3 Edy Sanjaya, (2011). Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara , 2011,   Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, hal. 7-8
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10
memulihkan  keseimbangan  terhadap  pelanggaran  atau  perbuatan  kesalahan  yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi  sebuah  sistem  hukum  yang  mengedepankan  penyelesaian  sengketa  atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah  tersebut  dapat  dikemukakan  dalam  rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  pada tulisan ini adalah bagaimana sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana.

## PEMBAHASAN

## Konsep Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  cara  yang  pada  dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala  kelebihan  dan  kekurangan  yang  diberikan  oleh  Tuhan  kepada  manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam  lingkunganya,  maupun  dengan  dirinya  sendiri.  Namun  selalu  berusaha  mencari cara untuk menyelesaikannya.
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  dua  proses.  Proses  penyelesaian sengketa  tertua  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan,  kemudian  berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi  menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat  adversarial  yang  belum  mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsip dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa 4 .
Sedangkan  melalui  proses  diluar  pengadilan  menghasilkan  kesepakatan  kesepakatan yang  bersifat  win-win  solution,  dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari kelambatan  yang  diakibatkan  karena  hal  prosedural  dan  administratif,  serta menyelesaikan masalah secara komperhensip dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik 5 .
Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (conteding), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainya. Kedua, mengalah (yielding) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima  kekurangan  dari  yang  sebetulnya  diinginkan.  Ketiga,  pemecahan  masalah (problem  solving) yaitu  mencari  alternatif  yang  memuaskan  dari  kedia  belah  pihak. Keempat, menarik diri (with drawing) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam (in action) yaitu tidak melakukan apa-apa 6 . Para  ahli  antropolgi  hukum  mengemukakan  pendapatnya  tentang  cara-cara penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  baik  dalam  masyarakat
4 Rachmadi Usman, (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.5
5 Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubun, (2004). Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 84
6 Ibid .
tradisional  maupun  modern.  Laura  Nader  dan  Harry  F.  Todd,  menerangkan  cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, diantaranya yaitu, membiarkan saja (lumping it), mengelak (avoidance), paksaan (coercion), perundingan (negotiation), mediasi (mediation), arbitrase (arbitration) dan peradilan (adjudication) 7 .

## Sistem Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana
Penyelenggaraan  peradilan  pidana  adat  merupakan  mekanisme  bekerjanya  aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan  musyawarah,  sampai  kemudian  kepada  pengambilan  keputusan  oleh pimpinan  lembaga  adat.  Proses  ini  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dari  upaya penyelesaian melalui hukum adat.
Terhadap  pencapaian  tujuan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Lembaga adat  bekerja  dalam  satu  sistem,  artinya  bahwa  terdapat  fungsi  beberapa  komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.
J.W.LaPatra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menuliskan 8 bahwa:
Many defferent societal systems have an impacton an individual before he has contact  with  the  criminal  Justice  System.  He  is  born  withn  certain  mentaal  is phisicyl abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family. Which important roles in his life other societal systems-economic, educational, technolical play and political among others-has a substansial influence on his life.
Dari uraian diatas diatas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat  merupakan  suatu  sistem  dalam  masyarakat.  Untuk  menjelaskan  sistem penyelesaian  hukum  adat  terhadap  perkara  pidana,  maka  perlu  membahas  tentang sistem  sebelum  sampai  pada  sistem  peradilan  pidana  adat.  Sistem  mempunyai  dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.  Kedua,  sistem  sebagai  suatu  rencana,  metode  atau  prosedur  untuk mengerjakan sesuatu.

## Sistem Mediasi
Upaya  alternatif  pemidanaan  sebenarnya  dalam  masyarakat  Indonesia  penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.
7 Laura  Nader,  Harry  F.  Todd  Jr.,  (1978). The  Disputing  Process  Law  in  Ten  Societies ,  New  York: Columbia University Press, hal. 9-11
8 Yesmil  Anwar,  Adang,  (2009) Sistem  Peradilan  Pidana,  Konsep,  Komponen  dan  Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia , Bandung: Widya Padjajaran, hal. 28-29
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10
Barda  Nawawi  Arief,  menjelaskan  bahwa  untuk perkara  pidana  pada  prinsipnya  tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan 9 , antara lain :
a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana  denda.  Ayat  1  pasal  82  KUHP,  dijelaskan  bahwa  kewenangan  menuntut pelanggaran  yang  diancam  dengan  pidana  denda  saja  menjadi  hapus,  kalau dengan  suka  rela  dibayar  maksimum  denda  dan  biaya-biaya  yang  telah dikeluarkan  kalau  penuntutan  telah  dimulai,  atas  kuasa  pejabat  yang  ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan  dalam  pasal  82  KUHP  tersebut  deikenal  dengan  istilah  pembayaran denda  damai  ayau afkoop yang  merupakan  salah  satu  alasan  penghapus penuntutan.
b. Dalam  hal  tindak pidana  dilakukan  oleh  anak di  bawah  usia  12  tahun.  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak . Pasal  21 ayat (1) dijelaskan bahwa , dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil  keputusan  untuk, menyerahkannya  kembali  kepada  orang  tua/Wali;  atau  mengikut  sertakannya dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  di  instansi pemerintah  atau  LPKS  di  instansi yang  menangani  bidang  kesejahteraan  sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Ketentuan diatas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal, seperti yang diuraikan diatas. Penyelesaian  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pasal  82  KUHP  belum  menggambarkan secara tegas adanya memungkinkan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban  (terutama  dalam  masalah  pemberian  ganti  rugi  atau  kompensasi)  yang merupakan  sarana  pengalihan  atau  diversi  untuk  dihentikannya  penuntutan  maupun penjatuhan pidana.
Walaupun  pasal  82  KUHP  merupakan  alasan  penghapus  penuntutan,  namun  bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar  denda  maksimum  yang  diancamkan.  Penyelesaian  kasus  pidana  dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat.

## Sistem Restoratif Justice
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  pendekatan  restoratif,  suatu  konflik  atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi  dalam  hubungan  antara  anggota  masyarakat  yang  harus  diselesaikan  dan dipulihkan  oleh  seluruh  pihak  secara  bersama-sama.  Lingkaran  berpusat  kepada
9 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyususnan  Konsep  KUHP Baru , Bunga Rampai, Semarang, halaman , hal. 33-34
keseimbangan  terhadap  korban  untuk  berperan  dalam  proses  penyelesaian  tindak pidana 10 .
Mark Umbreit dikutip Rufinus 11 , menjelaskan bahwa:
Restorative justice is a “victim -centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and respresentatives of the community to address the harm caused by the crime ”.
Daly, menjelaskan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan  dan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  yang  harus  ditunjang melalui  konsep  restitusi  yaitu  mengupayakan  untuk  memulihkan  kerusakan  dan kerugian  yang  diderita  oleh  para  korban  tindak  pidana  dan  memfasilitasi  terjadinya perdamaian 12 .
Kemudian Tony Marshal, menjelaskan pula bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian  dalam  menghadapi  kejadian  setelah  timbulnya  tindak  pidana  tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang 13 .
Toni  Marshal  dalam  tulisannya Restorative  Justice  an  Overview ,  dikembangkan  oleh Susan  Sharpe  dalam  bukunya  berjudul, Restorative  Justice  a  Vision  For  Hearing  and Change, yang mengungkapkan lima (5) prinsip kunci dari restorative justice 14 , yaitu :
a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
b. Restorative  Justice berusaha  menyembuhkan  kerusakan  atau  kerugian yang  ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
c. Restorative  Justice memberikan  pertanggung-jawaban  langsung  dari  pelaku secara utuh;
d. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
e. Restorative  Justice memberikan  ketahanan  kepada  masyarakat  agar  dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
Dengan  demikian  konsep  restoratif  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana  merupakan konsep penyelesaian secara bersama-sama yang menghadirkan para pihak baik korban serta  pelaku  serta  melibatkan  masing-masing  pihak  keluarga  melalui  perwakilan  atau pendampingan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  proses  perdamaian,  dengan mengembalikan keadaan yang timbul seperti kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban.
Rufinus  berpendapat  bahwa,  melibatkan  korban  dalam  penyelesaian  tindak  pidana bukan  sekedar  memberi  fasilitas  bagi  korban  untuk  dapat  menerima  ganti  rugi  yang
10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk,  (2014). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10
dialaminya,  tetapi  hatus  dimaknai  pula  sebagai  suatu  kesempatan  bagi  pelaku  untuk dapat  diterima  dalam  lingkaran  penyelesaian  tindak  pidana  sehingga  proses penyelesaian  tersebut  dapat  dilakukan  secara  adil  dan  seimbang.  Kesediaan  korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana. 15
Res t orative Justice pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa  di luar  peradilan  dengan  menggunakan  cara  mediasi  atau  musyawarah  dalam  mencapai suatu  keadilan  yang  diharapkan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  hukum  pidana tersebut  yaitu  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  dan  korban  tindak  pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.
Restorative  justice dikatakan  sebagai  falsafah  (pedoman  dasar)  dalam  mencapai keadilan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  diluar  peradilan  karena  merupakan  dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat  timbulnya  korban/kerugian  dari  perbuatan  pidana  tersebut.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa Restorative  Justice mengandung  prinsip-prinsip  dasar meliputi: 16
1.  Mengupayakan  perdamaian  di  luar  pengadilan  oleh  pelaku  tindak  pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2.  Memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk bertanggung  jawab  menebus  kesalahannya  dengan  cara  mengganti  kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3.  Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana  dan  korban  tindak  pidana  tersebut  apabila  tercapai  persetujuan  dan kesepakatan diantara para pihak.
Konsep  dasar  pendekatan  restoratif  dengan  maksud  untuk  mengembalikan  keadaan yang  timbul  oleh  korban  sehingga  rasa  perasaudaraan  antara  masing-masing  pihak terajut kembali, telah berlangsung di Indonesia sejak sebelum penjajah kolonial Belanda sampai  dengan  masa  penjajahan.  Hal  tersebut  dianut  hingga  sekarang  melalui  dan terdapat pada hukum adat.
Pendekatan  restoratif  di  Indonesia  melalui  hukum  adat  merupakan  nilai-nilai  budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam  budaya  dan  adatnya  melalui  semboyang  Bhineka  Tunggal  Ika,  maka  segala perbedaan  tidak  perlu  dipertetangkan  tetapi  segala  sesuatunya  melalui  musyawarah. Hukum adat yang tidak tertulis dianut seyognyanya bisa menjadi rujukan atau sumber hukum nasional.
Pendekatan restoratif di Indonesia yang sudah ada dan mengakar dalam hukum adat, Soepomo menjelaskan bahwa: 17
15 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Loc. cit.
16 Ibid.
17 R. Soepomo, (2007). Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 118

## Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana (La Syarifuddin)
Terhadap  delik-delik  yang  terutama  hanya  melukai  kepentingan  golongan  famili atau  kepentingan  orang  seorang  dengan  tidak  membahayakan  keseimbangan hukum  persekutuan  desa  pada  umumnya,  maka  petugas  hukum  (kepala  adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal  demikian  seringkali  pihak  yang  terkena  diberi  kesempatan  untuk  berdamai (rukunan)  dengan  pihak  yang  melakukan  delik.  Dalam  hal  demikian  uang denda atau  pembayaran  kerugian  dari  pihak  yang  melakukan  delik  tidak  masuk  kas negera melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.
Dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  pendekatan  restoratif,  individu- individu  dituntut  untuk  berperan  aktif  dalam  pemecahan  masalah  dan  negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam  pandangan  restoratif  sebenarnya  individu-individulah  yang  harus  memainkan peran  dan  tanggung  jawabnya  dalam  pemecahan  konflik  secara  kolektif  dan  bukan dibebankan kepada  Negara,  Negara  dianggap  tidak  mempunyai  suatu peran  eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. 18
Pendekatan  restoratif  diarahkan  kepada  reparasi,  restorasi  atas  kerusakan,  kerugian yang diderita akibat tindak pidana dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian, Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui  system  adversarial  (permusuhan).  Keadilan  restoratif  berusaha  memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Negara diposisikan dapat memberikan  perlindungan  kepastian,  kemanfaatan  serta  keadilan  hukum.  Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.
Burt  Galaway  dan  Joe  Hudson 19 ,  mengatakan  bahwa  konsep  keadilan  restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:
a. Tindak  pidana  sebagai  suatu  konflik  pertentangan  antara  individu-individu  yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri.
b. Tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu.
c. Proses  tersebut  harus  menunjang  partisipasi  aktif  oleh  para  korban, pelaku  dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.
Pendekatan  konsep  restoratif  memberi  pemahaman  bahwa  sebagai  pihak  yang mengalami  kerugian  atau  kerusakan  akibat  tindak  pidana  yaitu  korban,  memiliki  hak sepenuhnya untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut bertujuan
18 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, op.cit, hal. 111
19 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Ham  RI, (2013),  Pengkajian  Hukum Tentang  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak- Anak, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak. pdf, diunduh tanggal 13 Desember 2019
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10
untuk  menciptakan  keadaan  seperti  semula  yang  timbul  melalui  jalur  musyawarah untuk  mencapai  perdamaian.  Dengan  demikian  konsekwensinya  bahwa  perbuatan tindak  pidana  bukan  lagi  dengan  pendekatan  sanksi  oleh  negara,  tetapi  perbuatan tindak pidana dapat dipulihkan dengan pendekatan musyawarah sanksi berupa denda atau lainya.

## SIMPULAN
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  hukum  adat  merupakan  proses  penyelesaian perkara  diluar  peradilan  yang  terdiri  dari  dari  pertama,  sistem  mediasi  dengan pendekatan  konsensus  melalui  musyawarah.  Kedua,  sistem restoratif  justice sistem penyelesaian perkara dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali. Dari sistem tersebut menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal  prosedural  dan  administratif,  serta  menyelesaikan  masalah  secara  komperhensip dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

## DAFTAR REFERENSI
Barda  Nawawi  Arief,  (2008), Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyususnan Konsep KUHP Baru , Bunga Rampai, Semarang
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, (2013), Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative _justice_anak.pdf, diunduh tanggal 13 Desember 2019
Edy Sanjaya, (2011). Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara , 2011,
Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang
Dean G Pruitt & Jeffrey Z. Rubun, (2004). Konflik Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Laura Nader, Harry F. Todd Jr., (1978). The Disputing Process Law in Ten Societies , New York: Columbia University Press
Mohammad  Jamin,  (2014). Peradilan  Adat,  Pergeseran  Politik  Hukum,  Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Yogyakarta: Graha Ilmu
R.  Soepomo,  (2007). Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat  (cetakan  ke-17), Jakarta:  Pradnya Paramita
Rachmadi Usman, (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-
2) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk,  (2014). Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui Pendekatan Restoratif: Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Yesmil  Anwar  dan  Adang,  (2009). Sistem  Peradilan  Pidana,  Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya  Dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Bandung:  Widya Padjajaran
Yusril  Ihza  Mahendra,  (2002). Mewujudkan  Supremasi  Hukum  di  Indonesia,  Jak arta: Depkeh HAM RI