## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562

## Optimalisasi Peran Dalam Meningkatkan
Kinerja Perangkat Desa
Ahmad Hapid TA* 1 , Ira Arini 2 1,2 Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Korespondensi Penulis: *hapidahmadta@gmail.com, ira.arini@gmail.com

## ABSTRAK
Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan  masyarakat  dan  segala  sumber  daya  yang  kita  miliki  secara  baik  (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  optimalisasi  peran  kinerja  perangkat  desa.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Informan  dari  penelitian  ini  adalah  Camat  Warunggunung, Kepala Desa Sindangsari, Ketua BPD, Pendamping Desa, Sekretaris Desa, RT, RW dan Tokoh Masyarakat.  Adapun  hasil  penelitian  ini  Optimalisasi  Peran  Kinerja  dalam  meningkatkan Perangkat  Desa  akan  berjalan  dengan  baik  jika  sudah  melaksanakan  indikator  dari  peran yang sesuai terutama dengan peran Mantri Perangkat Desa desa agar semua pekerjaan sesuai dengan target Perencanaan Desa baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Pelaporan seperti LKPDes,  LPPDes  dan  LRA  serta  memaksimalkan  peran  dan  fungsi  Perangkat  Desa sebagaimana  yang  tertuang  dalam  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  12 Tahun  2017  tentang Peraturan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa  dan  Peraturan  Bupati Lebak No. 16 Tahun 2017 tentang Prangkat desa.
Kata kunci: Peran, Kinerja, Perangkat Desa.

## ABSTRACT
Village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress  of  the  nation  through  the  village.  Village  officials  are  required  to  be  able  to  manage  and develop the community and all the resources we have in a good manner (Good Governance) which is characterized by democratic and decentralized characteristics. The purpose of this study is to determine the  optimization  of  the  role  of  village  device  performance.  This  study  used  descriptive  qualitative method. The informants of this study were Warunggunung sub-district, Sindangsari village head, BPD chairman, village assistant, village secretary, RT, RW and community leaders. As for the results of this study, Optimization of the Role of Performance in improving Village Equipment will run well if it has implemented indicators of the appropriate role, especially with the role of Village Device Mantri so that all work is in accordance with Village Planning targets both RPJMDes, RKPDes and APBDes, Reporting  such  as  LKPDes,  LPPDes  and  LRA  and  maximizing  the  role  and  function  of  Village Apparatus as stated in Regent Regulation Number 12 of 2017 concerning Regulations Organizational Structure and Work Procedures of Village Government and Lebak Regent Regulation No. 16 of 2017 concerning Village Promotion.
Key words: Role, performance, village device.
Informasi Artikel: Submit: 2023-06-28 Revisi: 2023-07-26 Diterima: 2023-08-31

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari   2 014   setelah   sebelumnya    melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang   dalam   UU   No. 32   Tahun   2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  PP  No.  72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan  tersebut  merupakan political  will dari  pemerintah  yang  diharapkan  akan  membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.
Perangkat  desa  sebagai  salah  satu  unsur  pelaku  desa  memiliki  peran  penting  tersendiri  dalam mengembangkan  kemajuan  bangsa  melalui  desa.  Perangkat  desa  merupakan  bagian  dari  unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi  sosial  budaya masyarakat setempat  yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasi), dan unsur kewilayahan atau kepala dusun (Kadus) yang ada di setiap pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan  mengembangkan  masyarakat  dan  segala  sumber  daya  yang  kita  miliki  secara  baik  ( Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.
Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada pemerintahan desa terkait peran perangkat desa dalam optimalisasi kinerja di Desa Sindangsari yaitu  selain bisa menyelesaikan sebagaimana amanah Peraturan  Dalam  Negeri  No.  114  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Pembangunan  Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan  dan  Pemberdayaan  terhadap  masyarakat  tetapi peningkatan peran sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa agar bisa bekerja dengan baik dan hasilnya sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan usulan   proyek   atau kegiatan      cenderung    didominasi      oleh    pemerintah      desa  sedangkan  masyarakat  tidak  dapat memberikan  masukan  mengenai  kegiatan  tersebut.  Pengembangan  pelayanan  yang  ada  didesa umumnya masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya peran dari aparatur desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat.
Sebagai pertimbangan bahwa jumlah aparatur Pemeritahan Desa berjumlah 15 orang sedangkan tingkat kedisiplinan aparatur Pemerintahan Desa belum maksimal dan masih jauh dari harapan, masih banyak para pegawai yang terlambat atau tidak hadir dalam melaksanakan program kerja Desa, ini akan berdampak  pada  kurang  tercapainya  target  dan  sasaran  dari  Program  Desa  yang  akhirnya  Sasaran

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562
Kinerja Pegawai (SKP) aparatur Pemerintahan Desa Sindangsari Kabupaten Lebak belum maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui optimalisasi peran dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.
Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang  merupakan  perpaduan  berbagai  teori,  orientasi  maupun  disiplin  ilmu.  Teori  peran  berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara  tertentu.  Posisi  seorang  aktor  dalam  teater  dinalogikan  dengan  posisi  seseorang  dalam masyarakat,  dan  keduanya  memiliki  kesamaan  posisi,  (Sarwono,  2015  :  215).  menurut  Suhardono (2018:10), peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.
Penilaian  kinerja  individu  sangat  bermanfaat  bagi  dinamika  pertumbuhan  organisasi  secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja  karyawan.  Ukuran  kinerja  pada  saat  yang  sama  dapat  pula  merupakan  sasaran  organisasi. Ukuran ini memberikan pengukuran yang jujur tentang progres atau prestasi individu dan tim. Ukuran kinerja akan memberikan dasar untuk umpan balik yang terbaik (Wibowo, 2014).
Desa  adalah  satuan  pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga  merupakan  badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional,  dimana  desa  adalah  agen  pemerintah terdepan  yang  dapat  menjangkau  kelompok  sasaran  rill  yang  hendak  disejahterakan  dan  sebagai lembaga  yang  memperkuat  struktur  pemerintahan  negara  Indonesia  karena  sebagai    kesatuan masyarakat  hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa  sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur  kelembagaan   yang  mapan  dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang  bersangkutan. Desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan.
Secara  sosiologis  peranan  adalah  aspek  dinamis  yang  berupa  tindakan  atau  perilaku  yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki  peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola  dan  mengembangkan  masyarakat  serta  sumber  daya  yang  dimiliki  secara  baik  ( Good Governance ) yang    bercirikan    demokratis dan desentralisatis.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode grounded theory .  Desain penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuatan laporan hasil penelitian tidak menggunakan upaya kuantifikasi atau perhitungan-perhitungan statistic seperti  lazimnya  dalam  penelitian  kualitatif.  Komponen  dalam  metode  penelitian  kualitatif  meliputi antara  lain:  jenis  data,    informan  dan  sumber  data  penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  pedoman wawancara, validasi data teknik analisis data. subyek penelitian yang dimaksud adalah orang (actor), pejabat  (aparatur)  Pemerintahan  Desa  Sindangsari  Kecamatan  Warunggunung  yang  dipandang mengetahui  dan  memahami  terkait  Optimasliasi  peran  dalam  meningkatkan  Kinerja  Perangkat  Desa Sindansari  Kecamatan  Warunggunung,  dengan  pengalaman  dan  pengetahuan  itu  mereka  bisa memberikan informasi berkenaan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dilakukan  observasi  dengan  pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pedoman wawancara merupakan hal-hal utama dalam  bentuk  pertanyaan  yang  dijadikan  acuan  oleh  peneliti  untuk  mengajukan  pertanyaan  kepada responden. Alat wawancara yang dapat dipergunakan adalah buku catatan, alat perekam, serta kamera. Pengumpulan  data  primer  dengan  wawancara  terstruktural  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi yang  terkait  dengan  Optimasliasi  peran  dalam  meningkatkan  Kinerja  Perangkat  Desa  Sindansari Kecamatan  Warunggunung  Kabupaten  Lebak.  Penentu  responden  wawancara  dilakukan  dengan metode Purposive Sampling . Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan.
Untuk  menguji  validitas  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik  triangulasi  yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau  pembanding  terhadap  data  itu.  Untuk  itu  teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.
Observasi  Partisipatif
Wawancara Mendalam
Dokumentasi
Informan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562
Gambar 3.1 Gambar Triangulasi Teknik Pengambilan Data

## Gambar 3.2 Gambar Triangulasi Sumber Data
Analisis data mencakup, data reducition , data display , dan data conculition drawing/verification .

## Bagan 3.3 Komponen dalam analisis data (interactive model)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Sindangsari    masuk  wilayah  Kecamatan  Warunggunung      dengan  luas  wilayah  Desa Sindangsari  1216 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 2.967. jiwa penduduk tetap, 796 KK. di tahun 2021. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya
Data
Ketua BPD RT dan RW Wawancara Mendalam Pendamping Desa Kepala Desa Tokoh Masyarakat Sekretaris Desa Camat

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562
alam  yang  berpotensi  belum  digali  saat  ini.   Letak  Geografis  desa  Sindangsari    berada  di  wilayah Kabupaten Lebak. Keseharian masyarakat desa Sindangsari  adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan  berternak  (Kambing,  ayam  Itik),  Perikanan,   bangunan,  buruh  bangunan  serta  berdagang  dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Sindangsari   perbukitan dan peswahan.
Terdapat empat variabel yang sangat menentukan peran dalam sebuah tanggungjawab termasuk dalam  optimalisasi  peran  dalam  meningkatkan  kinerja  perangkat  desa,  yaitu  adanya  kepastian  akan kewenangan  yang  dimiliki,  tingkat  kepastian  akan  sasaran  dan  tujuan  dari  pekerjaan,  adanya  rasa tanggung  jawab  atas  suatu  pekerjaan,  tingkat  kepastian  pembagian  waktu  kerja,  tingkat  ketepatan pembagian waktu kerja, adil tidak nya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan, serta tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.
Adanya  kepastian  akan  kewenangan  yang  dimiliki  yaitu  maksudnya  adalah  dalam  pembinaan kelompok tani desa tujuan dari yang ingin dicapai tentunya menjadi point penting yang harus dijadikan prinsip  dalam  mengoptimalkan  peran  serta  dari  sebuah  organisasi  dalam  hal  ini  Pemerintahan  Desa Sindangsari  yaitu  kepastian  akan  kewenangan  yang  dimiliki  masing-masing  pekerja  dalam  hal  ini Perangkat Desa itu sendiri, karena jika sudah diberikan kewenangan tersebut niscaya miskomunikasi dalam  penyelesaian  tugasnya  masing-masing  yang  sudah  dibagi  akan  mengalami  tumpang  tindaih pekerjaan.  Pada  prinsipnya  kepastian  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  perangkat desa di seluruh kecamatan warunggunung ini sudah seuai Standar Operating Operasional (SOP) atau Tugas Pokok dan Fungsi baik yang tertera dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 atau Peraturan Daerah  Kabupaten  Lebak  No.  1  Tahun  2015  tentang  Desa,  artinya  jika  melihat  dari  fungsi  yang diberikan terutama kegiatan-kegiatan yang ditugaskan baik dari Dinas terkait dalam hal ini DPMD atau kegiatan di tingkat Kecamatan masing-masing desa sudah melakukan yang sama, yaitu memberikan kegiatan  sesuai  dengan  tugas  pokoknya  masing-masing,  walaupun  mungkin  ada  saja  desa  yang memberikan  pekerjaan  diluar  yang  bukan  tupoksinya,  tapi  saya  rasa  untuk  zaman  sekarang  dengan banyak pengawasan dan pembinaan dari DPMD maupun di tingkat Kecamatan sudah memahami betul pekerjaannya masing-masing.
RPMJDes  merupakan  Dokumen  wajib  yang  harus  ada  di  Pemerintahan  Desa,  berikut  dengan documen RKPDes dan APBDes, artinya semua penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan yang ada di Desa harus mengacu pada tiga document tersebut, berarti seorang  Perangkat  Desa  harus  bisa  mengejawantahkan  seluruh  komponen  yang  tertuang  dalam document  tersebut  untuk  itu  point  ini  yang  ingin  peneliti  dapat  sejauhmana  sasaran  dan  tujuan  dari program pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa sindangsari dalam melaksanakan semua kegiatannya  apakah  sudah  maksimal  atau  masih  harus  diberikan  motivasi  lain  supaya  tepat  sasaran sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan.  Semua  aspek  sudah  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  yang diharapkan,  masing-masing  perangkat  desa  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya,  maksud  dari  sasaran  ini  pekerjaan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  document

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562
perencanaan baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes.
Dalam  pertanggungjawaban  dalam  suatu  pekerjaan,  artinya  perangkat  desa  selain  harus  bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, pekerjaan yang lain juga terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kepentingan orang banyak terutama di Desa  Sindangsari  jelas  harus  menjadi  prioritas  utama  supaya  semua  yang  mengatasnamakan kepentingan masyarakat  bisa  terlaksana  dengan baik, karena  pada  hakikatnya  pemerintahan  desa  itu hadir  untuk  memberikan  pelayanan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Perangkat  Desa  harus  senantiasa bersinergi  bahu  membahu  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  target  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa,  Rencana  Kerja  Desa  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  Sindangsari karena itu merupakan document perencanaan yang ada di Desa yang harus dikerjakan setiap tahunnya, jika pekerjaan itu sudah diselesaikan saya rasa perangkat desa sudah memahami dengan sesungguhnya akan tugas dan fungsinya masing-masing, walaupun terkadang dilapangan kita harus benar-benar saling mengingatkan, saling memberikan motivasi dan support sesama perangkat desa, agar ritme pekerjaan sesuai dengan target rencana kerja pemerintahan desa bisa diselesaikan sesuai tahapan.
Tingkat  kepastian  dalam  waktu  bekerja  para  perangkat  desa  pasti  dilakukan  karena  akan berdampak  hak  yang  diterima  oleh  setiap  perangkat  desa  setiap  tahunnya,  yang  disebut  Siltap (penghasilan  tetap).  Peran  kepala  desa  dalam  memenej  pembagian  pekerjaan  sudah  dilakukan  dan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing masing hal ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Strategi yang dilakukan selain akan berdampak padak Siltap, Kepala Desa juga melakukan Pengawasan dan Evaluasi setiap kegiatan.
Pembagian kerja yang dilakukan oleh Kepala Desa Sindangsari sudah dilakukan secara adil itu terbukti dengan adanya pembagian sesuai SOTK hal ini diperkuat oleh  Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun  2017  tentang  Peraturan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa.  Volume pekerjaan sudah mengikuti alur yang dibuat karena setiap tahun anggarannya ada pola dan rencana kerja yang rutin. Kejelasan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sudah termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Peraturan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa. Indikator  tersebut  selain  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, ada hal lain juga yaitu kelengkapan dokumen perencanaan yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

## KESIMPULAN
Peran Kinerja Perangkat Desa di Desa Sindangsari Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak sudah optimal, terutama dengan peran Mantri Perangkat Desa desa agar semua pekerjaan sesuai dengan target Perencanaan Desa baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Pelaporan seperti LKPDes, LPPDes dan  LRA  serta memaksimalkan  peran dan fungsi  Perangkat  Desa  sebagaimana yang tertuang  dalam

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 2 (2023) Community Empowerment Hal: 65-72 DOI: 10.55314/jcoment.v4i2.562
dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Lebak No. 16 Tahun 2017 tentang Prangkat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Moeheriono. 2012. “Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nawawi, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Gajahmada University Press, Yogyakarta
Sarwono,  Wirawan  Sarlito,  2012.  Psikologi  Remaja:  Definisi  Remaja,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada
Suhardono,  Edy.  2018.  Teori  Peran:  Konsep,  Derivasi  dan  Implikasinya  .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
_________(2014) . Manajemen Kinerja . Edisi Keempat . Jakarta : Rajawali Pers.
_________(2014) . Perilaku Dalam Organisasi . Edisi 1-2 . Jakarta : Rajawali Pers