## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PENYELENGGARA PARKIR  ILEGAL

## Mohammad Riyan Hidayatulloh
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
05020420039@student.uisby.ac.id

## Abstract
Parking is something that cannot be separated by the community, parking is needed by the community, especially in terms of transportation. Often we find parking lots that use the shoulder of the road as a parking  lot  and  we  still  find  lots  of  illegal  parking  that  still  occurs  in  big  cities.This  research  is  a normative  legal  research  with  primary  and  secondary  legal  materials  and  statutory  approaches collected  from  literature  and  document  studies  and  then  analyzed  using  qualitative  methods.This research concludes: First, there are several things that distinguish between legal parking and illegal parking, where we often encounter cases of illegal parking, namely in accordance with regulations No. 29 and 30 of 2018. called illegal collection. Illegal collection and corruption are the same actions where illegal collection and corruption are aimed at self-gain in accordance with Article 12 letter e of Law Number 20 of  2001 derived from Article 423 of  the Criminal Code which is referred to in Article 1 paragraph  (1)  letter  c  of  the  Law  Number  3  of  1971  and  Article  12  of  Law  Number  31  of  1999  as  a Corruption  Crime  which  was  later  reformulated  in  Law  Number  20  of  2001.  Third,  the  obstacle experienced  by  the  government  in  enforcing  the  law  on  illegal  parking  attendants  is  the  lack  of personnel, considering as time goes by more and more illegal parking attendants.
Keywords : Illegal Parking Attendants, Illegal Colection, Law Enforcement.

## ABSTRAK
Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, parkir sangat dibutuhkan oleh  masyarakat  utamanya  dalam  hal  trasportasi.  Seringkali  kita  menemukan  parkir  yang menggunakan  bahu  jalan  sebagai  tempat  parkir  dan  masih  banyak  menemukan  perkir  illegal  yang masih terjadi  dikota kota besar.Penilitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum  primer  dan  skunder  dan  pendekatan  perundang-undangan  yang  dikumpulkan  dari  studi pustaka dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : Pertama, beberapa hal yang membedakan antara parkir legal dan parkir ilegal, dimana kasus parkir ilegal sering kita temui terutama dikota-kota besar bahkan ada juga yang menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan raya dipergunakan untuk parkir dengan tujuan personal yaitu untuk menguntungkan  dirinya  sendiri.  Kedua,  penegakan  hukum  para  juru  parkir  liar  yang  memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan pemerintah, hal ini bisa juga disebut dengan pemungutan liar. Pemungutan liar dan korupsi merupakan tindakan yang sama dimana pemungutan liar dan korupsi bertujuan demi keuntungan diri sendiri sesuai  dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1971  dan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagai  Tindak  Pidana Korupsi  yang  kemudian  dirumuskan  ulang  pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Ketiga, hambatan  yang  dialami  oleh  pemerintahan  dalam  menegakkan  hukum  para  juru  parkir  liar  yaitu kurangnya personil, mengingat seiring berjalannya waktu semakin banyak para juru parkir liar.
Kata kunci: Juru Parkir Liar, Pemungutan Liar, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN.
Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor pasti sangat membutuhkan fasilitas parkir.  Parkir  merupakan  penitipan  sementara  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  parkir. Kebutuhan yang tidak dapat terlepas dari para pemilik kendaraan bermotor terutama di kota kota  besar  yang  mana  disetiap  pusat  perbelanjaan,  tempat  pariwisata  dan  juga  ditempat tempat lain hampir semua telah menyediakan jasa parkir. Oleh karena itu parkir diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas parkir yang disediakan oleh penyelanggara parkir di tempat tempat umum sangat membantu masyarakat utamanya yang memiliki kendaraan bermotor sebab itu setiap tempat tempat umum telah menyediakan fasilitas  parkir.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  penyebab  jasa  penyelanggara  parkir  menjadi ajang bisnis karena memiliki keuntungan yang sangat besar dan pendapatan yang besar juga, ditambah lagi seiring berjalannya waktu jumlah kendaaraan bermotor yang terus bertambah. Semakin  berkembangnya  zaman  kepemilikan  kendaraan  bermotor  dapat  mudah  diperoleh oleh  masyarakat  dengan  adanya  kredit  atau  jaminan.  Hal  ini  menyebabkan  membutuhkan lahan  yang  banyak  untuk  dijadikan  tempat  parkir  dan  memicu  terjadinya  parkir  liar  yang mana penyelenggara parkir liar kerap kali tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan  atas  barang  yang  diparkirkan  padahal  sebenarnya  tugas  utama  dari  pengelola parkir  adalah  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  lokasi  tempat  parkir  yang dikelolanya.  Tanpa  disadari  apa  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang  telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir.
Parkir liar kerap kali tidak memiliki surat izin yang resmi dari pemerintah setempat, hal ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)  yang  mana  disebutkan  “penyediaan  fasilitas  parkir  untuk  umum  hanya  dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.” Penyelenggara parkir yang tidak memiliki izin dalam artian tidak ada karcis parkir yang dikeluarkan oleh pemda. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara illegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah Kabupaten atau Kota serta  uang  parkir  tidak  termasuk  ke  pemerintah  sebagai  bentuk  pendapatan  asli  daerah. Penyelenggara parkir liar dapat dijatuhkan dengan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tukang parkir memaksa untuk memberikan uang parkir.
Perkara    parkir  adalah    perkara    yang  sering  kali  dirasakan  oleh  kota-kota  besar di negeri. kalau permasalahan parkir ini tidak ditangani dengan cakap  bakal  mempengaruhi permasalahan  kemacetan pada jalur perlintasan kendaraan. sehingga   guna menanggulangi tentang itu dibutuhkan prosedur serta pengurusan perparkiran.   Di kota Surabaya sendiri
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023
dimana kota yang sebagai peranan  pokok  perdagangan serta pelayanan, membuat  kota ini selaku  salah  satu  kota  yang  terdapat  aktivitas    tertinggi  di  jawa  timur. akan  tetapi    dalam penentuan biaya  parkir ini  kali dipengaruhi oleh keperluan  sendiri pengelola alias penyedia parkir yang bersangkutan buat  memperoleh  profit  sebagai  individu.
Menurut data yang diperoleh dari CALK Kota Surabaya, pendapatan parkir di kota itu naik cukup cepat. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.291.803.500, dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 11.153.519.500.  Namun,  yang  sering  dimanfaatkan  oknum  Parkir  Surabaya  untuk  mencari nafkah adalah oknum tukang parkir liar yang tidak memiliki izin parkir dari UPTD Parkir Surabaya.  Penerimaan  retribusi  parkir  menjadi  tantangan  karena  masih  banyak  tantangan manajemen  dan  masih  banyak  tempat  parkir  utama  yang  tidak  terdaftar  di  UPTD  parkir Surabaya. Biaya yang tinggi belum diimbangi dengan pelayanan prima, dan pemilik kendaraan masih bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan, sehingga tidak jelas peran apa yang harus  dimainkan  pemerintah  dalam  menyelesaikan  masalah  terkait  parkir.  Petugas  parkir tidak  resmi  menggunakan  pinggir  jalan  di  sejumlah  lokasi  kemacetan  tanpa  pernah mengindahkan  aturan  yang  diberlakukan  pemerintah  untuk  kawasan  yang  notabene merupakan ruang publik. penjaga parkir. Skema bagi hasil atau penyetoran dana kepada pihak tertentu ke kas daerah.
Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  hal  ini  UPTD  parkir  Surabaya  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  dari  sektor  retribusi  parkir  dalam  rangka  mengoptimalkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Perencanaan,  perumusan,  pembinaan,  pengendalian, pemaksimalan  pungutan  retribusi  parkir,  dan  koordinasi  kebijakan  di  bidang  perparkiran merupakan tanggung jawab utama UPTD Perparkiran Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  merupakan  kajian  hukum  normatif  yang  secara  metodis  disusun  atas berbagai  bagian  undang-undang  dan  standar  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  kajian  hukum  tertulis  yang  berkaitan  dengan  filsafat,  sejarah, penjelasan umum, serta pasal-pasal dan bahasa hukum yang digunakan. Dengan bahan hukum sekunder  (yaitu  semua  terbitan  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi, terbitan tentang hukum dalam bentuk buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan) dan primer (yaitu semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan naskah resmi). dan pendekatan perundang-undangan yang dikumpulkan dari studi literatur dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Umum Tentang Parkir
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyebutkan bahwa “Parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya”, memuat peraturan yang mengatur tentang perparkiran .
Parkir adalah situasi di mana pengemudi meninggalkan mobil dan tidak bergerak. Parkir tidak diizinkan  menurut  hukum.  Setiap  operator  kendaraan  bermotor  memiliki  kecenderungan untuk menempatkan tempat parkir sedekat mungkin dengan lokasi kegiatan. 1
Definisi parkir menurut para ahli :
1. Parkir, menurut Poerwadar Minta, adalah tempat berhenti sementara mobil. 2
2. Menurut Sukanto, parkir adalah tindakan menghentikan sementara dan menyimpan kendaraan (seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain) di suatu tempat yang telah  ditentukan.  Area  yang  dibuat  untuk  menampung  kendaraan  ini  bisa  berupa pinggir jalan, garasi, atau pekarangan. 3
3. Menurut Warpani, parkir adalah suatu tempat di mana kendaraan angkutan/barang (baik  bermotor  maupun  tidak  bermotor)  berhenti  dan  ditinggal  dalam  waktu  yang telah ditentukan. 4
Dari beberapa definisi parkir, penulis dapat menyimpulkan bahwa parkir adalah tindakan kendaraan  yang  berhenti  atau  diam  di  suatu  lokasi.  Dalam  hal  ini,  parkir  hanya  menjadi permanen  setelah  pengemudi  meninggalkan  mobil  tanpa  pengawasan.  Oleh  karena  itu, diperlukan tempat untuk memarkir mobil.

## Tinjauan Umum Tentang Parkir Liar (Ilegal)
Parkir liar adalah parkir yang mucul secara tiba-tiba dan ilegal atau tidak resmi dengan penggunaan lahan secara sepihak. Ilegal atau tidak resmi disini berarti parkir liar tidak berada
1 https://erepo.unud.ac.id/cgi/oai2 , access 29 November 2022.
2 Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
3 Sukanto., Nafsiologi. Jakarta., Integritas Press. 1985.
4 Warpani, S., Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua., Bhatara Karya Aksara, Jakarta. 1990.
dibawah naungan pemerintah setempat serta uang yang dihasilkan dari parkir tersebut tidak masuk ke dalam pemerintahan sebagai bentuk hasil pendapatan daerah.
Parkir  liar  biasanya  terjadi  pada  saat  ada  kegiatan  event-event  besar,  bukan  hanya  itu parkir liar juga terjadi di tempat-tempat keramaian terutama di kota kota besar. Hal ini terjadi karena  kurangnya  fasilitas  tempat  parkir  dari  penyelenggara  acara  dan  kemudian dimanfaatkan  oleh  warga  sekitar  untuk  membuka  lahan  sebagai  tempat  parkir,  parkir  liar pada saat event-event besar ini biasanya tidak jarang menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk parkir, parkir liar yang menggunakan bahu jalan ini berdampak pada lalu lintas karena penyempitan jalan yang digunakan untuk parkir, dampak lainnya yaitu kecepatan kendaraan yang melintas dan juga kemacetan yang ditimbulkan oleh pemotongan jalan yang digunakan untuk parkir, sudah jelas bahwa parkir liar yang menggunakan bahu jalan sangat merugikan bagi para pengguna jalan.
Dalam kasus lain, kita sering melihat tarif parkir yang diminta oleh operator parkir liar lebih  tinggi  dari  tarif  yang  ditetapkan  pemerintah.  Misalnya,  tarif  parkir  di  Surabaya dijelaskan oleh Perwali No. 29 Tahun 2018 tentang perubahan tarif jasa parkir pinggir jalan umum  dan  Perwali  No.  30  Tahun  2018  tentang  tarif  retribusi  tempat  khusus  parkir,  yaitu sebagai berikut:
Parkir Umum di Jalan
• Grup 1 (mini truk): Rp 7.000
• Grup 2 (mobil dan pick-up): Rp 3.000
• Rp 15.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
• Rp 10.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
• Rp 1.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor)
• Kelompok 6 (pengendara sepeda): -

## Parkir Zona
• Kelompok 1 (truk mini): Rp 10.000;
• Kelas 2 (mobil dan pick up): Rp 5.000; Parkir Zona
• Rp 20.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
• Rp 14.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
• Rp 2.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
• Kelompok 6 (pengendara sepeda): -
Parkir di jalan umum yang bersifat insidentil dan sementara pada waktu tertentu
• Kelompok 1 (truk mini): Rp 12.000
• Kelas 2 (mobil dan pick up): Rp 10.000;
• Rp 25.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
• Rp 15.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
• Rp 3.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
• Kelompok 6 (pengendara sepeda): - Parkir halaman
• Grup 1 (mini truk): Rp 5.000
• Grup 2 (mobil dan pick-up): Rp 5.000
• Rp 10.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
• Rp 10.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
• Rp 2.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor),
• Kelompok 6 (pengendara sepeda): - Parkir gedung
• Grup 1 (mini truk): Rp 8.000
• Grup 2 (mobil dan pick-up): Rp 8.000
• Rp 20.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
• Rp 20.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
• Rp 3.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
• Kelompok 6 (pengendara sepeda): - Di tempat wisata, parkir
• Kelompok 1 (truk mini): Rp 10.000
• Kelas 2 (mobil dan pick up): Rp 10.000;
• Rp 25.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
• Rp 25.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
• Rp 5.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
• Kelompok 6 (pengendara sepeda): - 5
5 https://cintamobil.com/pasar-mobil/daftar.lengkap.tarif.parkir.resmi-kota.surabaya.aid12578 ., Access 01 Desember 2022
Meskipun sebenarnya tarif parkir sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat masih banyak kita jumpai para juru parkir mamatok tarif melebihi tarif parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah, hal ini merupakan pemungutan liar liar yang dilakukan oleh juru parkir dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

## Perbedaan Parkir Legal Dan Parkir Ilegal (Liar)
Parkir  merupakan  kebutuhan  bagi  para  pemilik  kendaraan  bermotor,  seiring berkembangnya zaman dan bertambah besarnya jumlah kendaraan. Dalam hal ini dibutuhkan lebih  banyak  fasilitas  parkir  terutama  dikota-kota  besar  dimana  pusat  perbelanjaan  dan tempat  wisata  semakin  banyak  akan  tetapi  kurangnya  lahan  untuk  menyediakan  fasilitas parkir, oleh karena itu sering kita jumpai banyak penyelenggara parkir liar yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Dari pernyataan diatas beberapa perbedaan antara perkir legal (resmi) dan parkir Ilegal (Liar) yaitu : 6
a. Status Tempat Parkir
Fasilitas parkir disediakan di properti yang sah, seperti yang tersirat dalam istilah tersebut.  Dengan  kata  lain,  petugas  parkir  yang  sah  diberi  wewenang  untuk bekerja di lokasi tertentu dengan izin dan surat resmi. Sementara itu, penyedia jasa parkir tanpa izin menggunakan ruang tersebut. Mayoritas orang yang parkir liar melakukannya di bahu jalan atau di tanah yang belum berkembang.
b. Jenis Karcis Tiket  adalah  faktor  penting  dalam  memisahkan  parkir  legal  dan  ilegal.  Dinas Perhubungan menerbitkan karcis resmi parkir liar yang berfungsi sebagai penanda mobil  bagi  pemiliknya.  Tiket  yang  dikeluarkan  oleh  penyedia  parkir  yang  sah memiliki barcode, lubang berlubang, dan nomor resmi. Namun, kualitas kertasnya buruk. Parkir liar masih menawarkan kutipan sebagai penanda.
c. Petugas Berseragam Teknologi  dan  petugas  parkir  merupakan  komponen  utama  dari  pengelolaan parkir yang legal. Dinas Perhubungan mengeluarkan seragam resmi petugas parkir yang legal, yang datang dalam berbagai warna tergantung lokasi. Namun, karena banyak penyedia parkir gelap memproduksi seragam palsu, penggunaan seragam parkir  untuk  membedakan  antara  parkir  legal  dan  ilegal  (ilegal)  bukanlah  cara yang dapat diandalkan.
d. Kartu Identitas Petugas
Manajemen  parkir  legal memiliki  kartus identitas  sebagai  petugas  parkir. Kartu tersebut memuat lambang dari Dishub yang menekankan status legal mereka.
6 https://centrepark.co.id/5-hal.penting.yang.membedakan.parkir,resmi,dengan.parkir.ilegal ., access 29 November 2022.

## e. Cara Berkomunikasi
Petugas  parkir  resmi  akan  berkomunikasi  dengan  menunjukkan  kartu  identitas dan menjelaskan secara singkat organisasi yang menaungi mereka. Sebagian besar petugas  parkir  ilegal,  di  sisi  lain,  umumnya  berusaha  menghindari  pertanyaan tentang organisasi yang mengendalikan mereka.

## Tinjauan Umum Pemungutan Liar
Pemungutan berasal dari kata liar dan mengumpulkan. Kumpulan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa mengambil atau mengutip sesuatu adalah haram jika dilakukan tanpa izin. Oleh karena itu, pungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu dari seseorang (seperti uang atau barang lain) tanpa persetujuannya atau tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan.
Pemungutan  ilegal  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana.  Pemerasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  368  KUHP  adalah  penggunaan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk  memaksa  seseorang  menyerahkan  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  miliknya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Seseorang dapat memilih melakukan pemungutan secara tidak sah karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:
1.Penyalahgunaan kekuasaan, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
2. Susunan mental atau temperamen seseorang.
3. aspek moneter atau ekonomi.
4. Budaya organisasi dan variabel budaya.
5. Sumber daya manusianya.
6. Lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwasanya  pemungutan  liar  bertujuan untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dimana  keuntungan  yang  didapatkan  hanya  untuk individu.  Bisa  dilihat  faktor  utama  yang  menjadi  penyebab  pemungutan  liar  adalah  faktor ekonomi.

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemungutan Liar Parkir
Parkir merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari alat trasnportasi, seiring bertambahnya waktu transportasi semakin banyak, hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat yang  lebih  mudah  mendapatkan  transportasi,  karena  saat  ini  sudah  banyak  ditemui bahwasanya masyarakat dengan mudah mendapatkan transportasi dengan sistem kredit.
Dalam  kenyataannya,  sistem  parkir  masih  sering  dijumpai,  bahkan  terbilang  cukup merata, masih terdapat pegawai yang nakal, dan ini juga bisa disebut sebagai pungutan liar apabila tarif yang diminta melebihi tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Sekalipun tidak ada ketentuan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  atau  tindak  pidana  pungutan  liar  dalam peraturan  perundang-undangan,  pungutan  liar  mulai  dikenal  di  masyarakat.  Namun,
pungutan  liar  dan  korupsi  sebenarnya  adalah  perilaku  yang  sama  karena  keduanya memanfaatkan  kekuasaan  untuk  keuntungan  pribadi  dengan  melanggar  hukum  atau mengabaikan peraturan.
Namun karena perbuatan pungutan dan korupsi adalah perbuatan yang sama, maka pungutan  liar  dapat  ditemukan  secara  tidak  langsung  dalam  rumusan  korupsi,  khususnya dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diturunkan dari Pasal 423 KUHP dan merupakan disebut Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1971  dan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Petugas  parkir  wajib  mengikuti  pedoman  dalam  pasal  19  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya :
a. Melakukan kontrak kerja bersama pemerintah;
b. Menggunakan seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
c. Menjaga kemanan, kebersihan, keindahan dan kenyamana lokasi parkir;
d. Menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan dilokasi parkir;
e. Menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dilokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
f. Membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
g. Memungut  retribusi  parkir  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui dinas;
h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
i. segera  melaporkan  dan  berkoordinasi  dengan  Dinas  apabila  terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya.
Pada huruf (g) dijelaskan bahwa retribusi parkir yang dipungut petugas harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dan disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan jasa tersebut. Namun, dalam praktiknya, ada sejumlah petugas yang tidak berizin memungut biaya parkir  melebihi  batas  yang  ditetapkan  pemerintah,  dan  tiket  yang  mereka  keluarkan  juga harus  seizin  pemerintah.  Menurut  KUHAP  terkait,  pemerintah  daerah  telah  diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk menyelidiki tindak pidana termasuk pelanggaran hukum  setempat.  Menurut  Pasal  34  Perda  Kota  Surabaya  Nomor  3  Tahun  2018, bagi  yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Teguran lisan,
b. Peringatan Tertulis,
c. Pemberhentian sebagai petugas parkir.
Kemudian  dilanjutkan  ke  Pasal  39  Perda  Kota  Surabaya  Nomor  3  Tahun  2018  tentang sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
Definisi Perda tentang pungutan liar juga memenuhi ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama semb ilan tahun.” Karena  pungutan  liar  memenuhi  ketentuan  KUHP,  maka  dapat  dilakukan pemeriksaan dengan sistem peradilan pidana dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

## Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Parkir Liar
Dalam  penegakan  hukum  bagi  pelanggar  pemungutan  liar  kerap  kali  menyulitkan pemerintah dalam penegakan hukum, ada beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam menegakkan hukum bagi pelanggar :
a. Personil  dari  pemerintah  yang  kurang  sehingga  sulit  dalam  melakukan pemantauan  terhadap  para  jukir  yang  legal  atau  yang  ilegal.  Semakin banyaknya fasilitas parkir dan tempat-tempat keramaian memerlukan personil yang banyak untuk mengawasi dari pihak pemerintahan. Kurangnya personil menjadi  faktor  utama  tidak  maksimalnya  pengawasan  dari  pemerintahan antara parkir legal dan parkir ilegal.
b. Sebelum pemerintah melakukan razia, juru parkir sudah mengetahui. Hal ini menyebabkan  pemerintah  sulit  mengetahui  tempat-tempat  yang  digunakan untuk  parkir  liar.  Juru  parkir  liar  yang  melarikan  diri  pada  saat  razia menyulitkan personil untuk menangkapnya.
Selain faktor diatas juga terdapat beberapa faktor yang lain yaitu :
a. Faktor kaidah hukumya sendiri
Pertimbangan hukum yang mempengaruhi pemilihan tempat parkir yang tidak mematuhi  peraturan  tersebut  dan  pengenaan  sanksi  bagi  pengguna  tempat parkir.  dimana  beratnya  hukuman  tidak  sebanding  dengan  kebutuhan pengguna tempat parkir dan penyediaan tempat parkir itu sendiri.
b. Faktor penegak hukum
Karena mereka termasuk pejabat di lapisan atas, menengah, dan bawah, para penegak  hukum  atau  mereka  yang  bertugas  menegakkan  hukum  memiliki tanggung  jawab  yang  sangat  luas.  Artinya,  untuk  melaksanakan  tanggung jawabnya  dalam  menegakkan  hukum,  petugas  perlu  memiliki  seperangkat pedoman, termasuk peraturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawabnya.
Sistem  hukum  akan  terpengaruh  jika  aturan  dan  peraturannya  kuat  tetapi aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang buruk. Mungkin menantang untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang peraturan yang sudah baik tetapi tidak ditegakkan oleh hukum.
c. Faktor fasilitas atau sarana Karena mereka termasuk pejabat di tingkat atas, menengah, dan bawah, para penegak  hukum  atau  mereka  yang  bertugas  menegakkan  hukum  memiliki tanggung  jawab  yang  sangat  luas.  Artinya,  untuk  menjalankan  tanggung jawabnya  dalam  menegakkan  hukum,  petugas  perlu  memiliki  pedoman, termasuk peraturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawabnya. 7
Sistem  hukum  akan  terpengaruh  jika  aturan  dan  peraturannya  kuat  tetapi aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang buruk. Mungkin menantang untuk  meningkatkan  pengetahuan  publik  tentang  peraturan  yang  ada  yang tidak ditegakkan oleh hukum.
d. Faktor masyarakat
Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. 8
Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian  antara  ketertiban  dan  ketentraman  yang  dikehendaki  atau sepantasnya. 9
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
7 Parmitasari., I. Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. Jurnal Yuridis, Vol. 3 No.1, 2017., hlm. 20-37.
8 Putri Mira Delima., F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S., Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No.2, 2020., hlm. `1-15.
9 Harianti, H. Muhammadiah, M, & Azikin, R., Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3, 2015., hlm. 1-13.

## Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Liar Parkir
Dalam  mengatasi  hambatan  penegakan  hukum  terhadap  pungutan  liar  parkir, pemerintah  daerah  berhak  serta  berkewajiban  menyelesaikan  hambatan  tersebut,  hal  ini nantinya agar peraturan daerah tentang parkir yang sudah ada dapat berjalan secara maksimal. Dapat  disimpulkan  bahwasanya  faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  terhadap pemungutan  liar  parkir  merupakan  faktor  internal  dan  eksternal,  maka  upaya  yang  dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Dari faktor hukum
Pengimplementasian  sanksi  terhadap  pemungutan  liar  parkir  yang  terkadang  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  hal  ini merupakan  sebuah  hambatan  dan  salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan sanksi dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Dari faktor penegak hukum
Mengoptimalkan para penegak hukum dalam mengatasi para pemungut parkir liar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menertibkan para pemungut liar agar mereka merasakan efek jera, tidak hanya itu  para penegak hukum harus berpegang teguh terhadap aturan sehinggal dapat memberikan sanksi yang tegas pula terhadap para pemungut liar.

## c. Dari faktor Masyarakat
Melakukan  himbauan-himbauan  kepada  masyarakat  dengan  cara  memberikan edukasi terkait dengan melakukan edukasi terhadap pentingnya izin kepada pemerintahan dan menghimbau agar berhati-hati dalam melakukan pembayaran parkir, karena masyarakat kebanyakan  acuh  terhadap  karcis  sebagai  retribusi  parkir.  Dan  juga  mengajak  masyarakat untuk bekerjasama apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diharap segera melapor ke pihak-pihak terkait

## SIMPULAN
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara parkir legal dan parkir ilegal yaitu status tempat parkir, jenis karcis, petugas berseragam, kartu identitas petugas, cara berkomunikasi.
Permasalahan yang saat ini sering kita jumpai yaitu beberapa juru parkir nakal dimana juru  parkir  nakal  memasang  tarif  parkir  melebihi  tarif  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah, meskipun  sudah  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tiap  masing-masing  daerah  mengenai tarif  parkir,  akan  tetapi  banyak  juru  parkir  yang  menghiraukannya.  Pemungutan  liar  ini merupakan  tindakan  yang  sama  dengan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  terdapat  pada  yaitu terdapat pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan
Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Penilaian tidak sah juga telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat diproses melalui sistem peradilan pidana dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan karena mengandung unsur pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
Sukanto. 1985. Nafsiologi. Jakarta: Integritas Press.
Warpani, S, 1990, Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
Jurnal :
Abdurrakhman Alhakim dan Oryza Sativa MY “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia”, Universitas Internasional Batam, Batam, 2021, Vol 8, No 3
Al Thareq Nur Fauzi, et al. “Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang)”. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2021, Vol 1, No 3.
Devi Waya Sari Simbangando, Skripsi Tentang : Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012
Elvi, Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, UIB Repository©2019
Harianti, H, et al. (2015). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3.
Kadek Agus Mahendra Wijaya, et al. “Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parki r Liar di Kota Denpasar”, Universitas Warmadewa,Denpasar -Bali, Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, 4 (3) (2022).
Luqman Eko Susanto “ Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”, Universi tas 17 Agustus 1945, Surabaya
Muhammad Yusuf Rahman, et al. “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata”. Universitas Muslim Indonesia, 2020, Vol 1 No 1.
Parmitasari, I. (2017). Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. Jurnal Yuridis, Vol. 3 No.1.
Putri Mira Delima, et al. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No.2.
https://cintamobil.com/pasar-mobil/daftar-lengkap-tarif-parkir-resmi-kota-surabaya- aid12578 https://centrepark.co.id/5-hal-penting-yang-membedakan-parkir-resmi- dengan-parkir-ilegal
UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
perwali No 29 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan perwali No 30 tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018
Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana