INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 554-563 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia
Delycia anwar rannu 1 ✉ , Ellen Santoso 2 , Rasji 3
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email : Delycia.205210064@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  yang  menerapkan  sistem  hukum  positif  memiliki  kerangka  hukum  yang kompleks  dan  berkembang pesat  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  dan  tuntutan  zaman. Meskipun undang-undang dan peraturan-peraturan telah dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam pembentukan hukum tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengeksplorasi kontribusi dan dampak yang dapat dihasilkan oleh filsafat hukum dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan data berdasarkan statistik atau perhitungan lainnya.  Filsafat  hukum,  sebagai  cabang  dari  filsafat,  memainkan  peran  penting  dalam  membantu memahami hakikat hukum dan membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah  dan  landasan  negara,  menjadi  dasar  bagi  pengembangan  ilmu  hukum  dan  pembentukan hukum  di  Indonesia.  Dalam  proses  pembentukan  hukum,  Pancasila  dan  nilai-nilai  dasar  seperti keadilan sosial, demokrasi, kesusilaan, dan moralitas tinggi menjadi pedoman. Secara keseluruhan, hubungan  erat  antara  ilmu  hukum,  filsafat  hukum,  dan  landasan  etika  hukum  di  Indonesia menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan dan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Filsafat Hukum, Hukum, Pancasila.

## Abstract
Indonesia, as a country that applies a positive legal system, has a complex and rapidly evolving legal framework  in  line  with  societal  developments  and  the  demands  of  the  times.  Although  laws  and regulations have been established to govern various aspects of social, economic, and political life in Indonesia, it is important to consider the ethical dimension in the formation of these laws. The purpose of this writing is to explore the contributions and impacts that can be generated by the philosophy of law in this context. The research method used in this writing is qualitative research with a document- based  approach.  Qualitative  research  is  a  type  of  research  that  does  not  produce  data  based  on statistics or other calculations. Philosophy of law, as a branch of philosophy, plays a crucial role in helping to understand the essence of law and shaping the ethical foundation of law in Indonesia. Pancasila, as the nation's philosophy and foundation, serves as the basis for the development of legal science  and  the  formation  of  laws  in  Indonesia.  In  the  process  of  law  formation,  Pancasila  and fundamental values such as social justice, democracy, morality, and high ethics serve as guidelines. Overall, the close relationship between legal science, philosophy of law, and the ethical foundation of law in Indonesia creates a strong foundation for the development and implementation of fair and just laws in accordance with the values of Pancasila.
Keyword: Philosophy of Law, Law, Pancasila.

## PENDAHULUAN
Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  tunggal  dengan  bentuk  pemerintahan republik,  yang  prinsip  kedaulatannya  berlandaskan  pada  hukum  (rechsstaat)  dan  bukan semata-mata kekuasaan (machtsstaat). Konsep negara kesatuan mengacu pada negara yang tidak terbagi menjadi beberapa entitas seperti dalam negara federasi; ini adalah satu entitas negara yang tunggal. Artinya, tidak ada negara-negara bagian atau otonomi yang terpisah dalam negara ini. Selain itu, ada hanya satu pemerintah di dalam negara kesatuan ini, yaitu pemerintah  pusat,  yang  memiliki  otoritas  tertinggi  dalam  semua  bidang  pemerintahan. Pemerintah pusat ini adalah yang memiliki kekuasaan akhir dan tertinggi dalam mengambil keputusan mengenai segala hal di dalam wilayah negara ini. (Soehino, 1996)
Sebagai  negara  hukum,  semua  pihak,  termasuk  penguasa,  rakyat,  dan  negara  itu sendiri, tunduk pada hukum. Setiap sikap, perilaku, dan tindakan harus patuh pada hukum. Sumber hukumnya berasal dari kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum positif memiliki kerangka hukum yang kompleks dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat dan  tuntutan  zaman.  Meskipun  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  telah  dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam pembentukan hukum tersebut.
Landasan  etika  hukum  merupakan  aspek  penting  dalam  hukum  yang  membimbing pembentukan,  interpretasi,  dan  implementasi  hukum.  Etika  hukum  mencakup  nilai-nilai, prinsip-prinsip  moral,  dan  pertimbangan  filosofis  yang  mendasari  hukum.  Dalam  konteks Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang peran filsafat hukum dalam membentuk landasan etika hukum sangatlah relevan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat Indonesia.
Pentingnya penelitian tentang peran filsafat hukum dalam membentuk landasan etika hukum  di  Indonesia  terletak  pada  kontribusinya  terhadap  pemahaman  yang  lebih  baik tentang bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan,  dan kebaikan dalam masyarakat. Hal ini juga berhubungan dengan upaya memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang menggambarkan tujuan-tujuan moral yang dikejar oleh negara.
Dengan demikian, dalam penulisan ini, penulis akan fokus pada pembahasan mengenai bagaimana filsafat hukum dapat berperan dalam pembentukan hukum tertulis di Indonesia. Penulis  akan  mengeksplorasi  kontribusi  dan  dampak  yang  dapat  dihasilkan  oleh  filsafat hukum dalam konteks ini. Selain itu, penulis akan membahas apakah filsafat hukum dapat digunakan  sebagai  salah  satu  pendekatan  untuk  mengatasi  berbagai  krisis  yang  muncul dalam  masyarakat  pasca  reformasi.  Untuk  melakukan  analisis  ini,  tulisan  ini  akan menguraikan aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam ilmu hukum serta merincikan cakupan objek kajian filsafat hukum.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan  yang  lebih  dalam  tentang  pentingnya  memperhatikan  dimensi  etika  dalam pembentukan hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan  data  berdasarkan  statistik  atau  perhitungan  lainnya.  (Nahrowi,  2008) Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  sendiri.  Salah  satu sumber  data  yang  utama  adalah  studi  pustaka,  yakni  memanfaatkan  sumber-sumber kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data  penelitian  tanpa  melakukan  pengumpulan  data langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber kajian utama, dengan melakukan analisis terhadap penelitian- penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kecenderungan dalam Kajian Ilmu Hukum
Terdapat  dua  kecenderungan  dalam  perkembangan  ilmu  hukum.  Pertama,  ilmu hukum cenderung terbagi menjadi berbagai cabang yang tampaknya berdiri sendiri. Kedua, ilmu hukum cenderung menjadi bagian dari bidang ilmu lain, sehingga seakan-akan bukan suatu  disiplin  ilmu  yang  independen.  Kecenderungan  pertama  tercermin  dalam pengelompokan ilmu hukum ke  dalam aspek  normatif,  empiris,  dan  filosofis. Terkadang, para ahli dalam ketiga aspek ini saling berselisih.
Sementara  itu,  kecenderungan  kedua  adalah  semakin  kuatnya  upaya  untuk mengaitkan  ilmu  hukum  dengan  sosiologi  hukum  dan  antropologi  hukum.  Namun, kecenderungan-kecenderungan  ini  dapat  mengurangi  kemampuan  ilmu  hukum  dalam mengembangkan  diri  dan  menghadapi  tantangan-tantangan  yang  ada.  Oleh  karena  itu, diperlukan pendekatan yang bersifat integratif dalam ilmu hukum. Spesialisasi dalam ilmu hukum  adalah  penting  dalam  perkembangannya,  tetapi  terlalu  banyak  spesialisasi  dapat membuat  ilmu  hukum  menjadi  dangkal.  Seolah-olah  ilmu  hukum  hanya  dapat  melihat sebagian kecil dari kenyataan yang ada, seperti orang buta yang hanya menangkap ekor gajah tanpa memahami gambaran keseluruhan gajah.
Obyek utama dari ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kebenaran dalam ilmu hukum bergantung pada sifat-sifat yang melekat pada hakikat hukum. Untuk memahami  hakikat  hukum  secara  menyeluruh,  perlu  mempertimbangkan  tiga  tinjauan mendasar,  yaitu  tinjauan  ontologis,  tinjauan  epistemologis,  dan  tinjauan  aksiologis. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)
Tinjauan ontologis membahas tentang eksistensi atau keberadaan suatu obyek yang akan  dikaji.  Beberapa  pandangan  menganggap  bahwa  segala  sesuatu  bersifat  materi, sementara lainnya berpendapat bahwa semua yang ada memiliki sifat spiritual. Pandangan ini  memengaruhi  cara  kita  melihat  suatu  obyek.  Tinjauan  epistemologis  membahas persyaratan  dan  aturan  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  obyek  dalam  penelitian.  Ini berhubungan  dengan  metode  atau  pendekatan  yang  akan  digunakan  untuk  memahami obyek  tersebut.  Tinjauan  aksiologis  melibatkan  pertimbangan  tentang  bagaimana  suatu obyek memengaruhi atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan nilai yang mendasari suatu obyek.

## Filsafat dan Filsafat Hukum
Secara etimologis, istilah "filsafat" berasal dari kata "philosophia," yang terdiri dari dua elemen, yaitu "philo" yang berarti cinta, dan "sophia" yang berarti kebijaksanaan. Oleh
karena itu, filsafat dapat didefinisikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  filsafat  memiliki  dua  pengertian  utama.  Pertama,  itu  adalah pengetahuan dan penyelidikan yang dilakukan dengan akal budi untuk memahami hakikat segala yang ada, termasuk sebab, asal-usul, dan hukumnya.  Kedua, filsafat juga merujuk pada teori yang menjadi dasar pemikiran dalam berbagai bidang seperti logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.
Filsuf terkenal Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan mencapai  kebenaran  yang  murni.  Sementara  itu,  Aristoteles,  murid  Plato,  memandang filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai aspek kebenaran, termasuk ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
Filsafat  memiliki  beberapa  cabang  ilmu  utama,  termasuk  ontologi  (metafisika), epistemologi,  aksiologi  (tentang  nilai),  dan  etika  (moral).  Ontologi  membahas  hakikat mendasar  dari  keberadaan  sesuatu,  sementara  epistemologi  mengkaji  asal-usul pengetahuan manusia, kriteria kebenaran, dan struktur pengetahuan manusia. Aksiologi, di sisi  lain,  mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  terkait  dengan  suatu  objek  atau  fenomena. Terakhir,  etika  memfokuskan  perhatian  pada  nilai-nilai  yang  relevan  dengan  perilaku manusia, termasuk pertimbangan tentang kebaikan dan kejahatan, benar dan salah.
Purnadi Purbacaraka Soerjono Soekanto mengidentifikasi sembilan makna hukum, termasuk pengetahuan yang disusun sistematis berdasarkan pemikiran, kumpulan aturan yang  mengarahkan  perilaku  yang  pantas  atau  diharapkan,  serta  struktur  dan  proses peraturan  hukum  tertulis.  Selain  itu,  hukum  juga  melibatkan  petugas  yang  menjalankan penegakan hukum, keputusan yang diambil oleh penguasa, dan proses pemerintahan yang melibatkan  berbagai  elemen  sistem  kenegaraan.  Hukum  juga  mencakup  aspek  sikap tindakan yang teratur, yang mengulangi perilaku dengan cara yang sama untuk mencapai kedamaian, serta jalinan nilai-nilai yang menggambarkan konsep abstrak tentang yang baik dan buruk.
Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam. Ini berarti bahwa objek kajian dalam filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, dan kajian tersebut mencapai inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.
Lili Rasyidi mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menjadi fokus masalah dalam filsafat  hukum.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  mencakup  hubungan  antara  hukum  dan kekuasaan, hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial-budaya, alasan Negara memiliki hak  untuk  menghukum  seseorang,  alasan  individu  patuh  terhadap  hukum,  pertanyaan tentang  tanggung  jawab,  masalah  hak  milik,  kontrak,  dan  peran  hukum  sebagai  alat perubahan sosial dalam masyarakat. (Abdul Ghofur Anshori, 2008)

## Hukum dan Pembentukan Hukum
Menurut Apeldoorn, seperti yang dikutip oleh Immanuel Kant, para ahli hukum masih dalam  proses  pencarian  untuk  mendefinisikan  hukum.  Definisi  hukum  dapat  sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu yang melihatnya. Sebagai contoh, ahli hukum Belanda J. van Kan mengartikan hukum sebagai serangkaian peraturan yang bersifat memaksa  dan  berfungsi  untuk  melindungi  kepentingan  individu  dalam  masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan definisi Rudolf van Jhering yang menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan norma yang bersifat memaksa yang berlaku di dalam suatu Negara. Hans Kelsen, di sisi lain, mendefinisikan hukum sebagai serangkaian norma yang mengatur perilaku manusia. Pendapat ini diperkuat oleh ahli hukum Indonesia, Wirjono Projodikoro, yang menganggap hukum sebagai rangkaian peraturan yang mengatur tindakan individu sebagai anggota masyarakat, serta mengatur kebahagiaan dan tata tertib masyarakat.
Selanjutnya,  O.  Notohamidjojo  berpendapat  bahwa  hukum  adalah  seperangkat peraturan,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  yang  umumnya  memiliki  sifat memaksa  terhadap  perilaku  manusia  dalam  masyarakat  dan  antar  Negara.  Hukum  ini memiliki dua prinsip utama, yaitu keadilan dan daya guna, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.
Dari  berbagai  definisi  tersebut,  Paul  Scholten  mengidentifikasi  beberapa  ciri  khas hukum,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  A.  Gunawan  Setiardja.  Pertama,  hukum  adalah aturan  yang  mengatur  perilaku  manusia,  di  mana  hukum  positif  yang  dibuat  oleh pemerintah dianggap sebagai sumber hukum. Kedua, hukum tidak hanya ada dalam bentuk keputusan,  tetapi  juga  dalam  implementasinya  dalam  kehidupan  nyata.  Ketiga,  hukum bersifat  mengikat,  sehingga  setiap  warga  negara  wajib  patuh  terhadap  hukum  sesuai dengan  undang-undang.  Keempat,  hukum  memiliki  lembaga  yang  mendukungnya  dan melindungi masyarakat, sehingga bersifat institusional. Kelima, setiap hukum memiliki dasar yang mengharuskan dan mewajibkan, serta mencerminkan ideologi bangsa.
Pentingnya  undang-undang  dalam  penegakan  hukum  juga  ditekankan,  di  mana undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah negara adalah yang memiliki signifikansi yuridis yang kuat. Hal ini ditegaskan dengan kenyataan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di luar lembaga negara memerlukan pengakuan dari negara agar dapat berlaku secara sah. Contohnya, hukum adat hanya  dianggap sah jika mendapat  pengakuan dari negara untuk penggunaannya oleh warga negara.
Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam konteks pembentukan hukum, ada beberapa teori yang dapat diterapkan:
1) Materiele  theorie,  yang  diperkenalkan  oleh  Leo  Pold  Pospisil,  seorang  warga  negara Amerika yang menjadi warga Negara Belanda, memaparkan tiga kerangka berpikir yang penting. Pertama, hukum di suatu Negara dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: Authoretorian  law,  yang  berasal  dari  penguasa  (author),  dan  Common  law,  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Kedua,  masing-masing  jenis  hukum  ini  memiliki keunggulan  dan  kelemahan  yang  saling  berlawanan.  Authoretorian  law  memiliki kepastian hukum yang tinggi dan daya paksanya yang kuat, tetapi bersifat statis dan sulit mencapai  obyektivitas  keadilan  karena  diciptakan  oleh  penguasa,  bukan  oleh  rakyat. Sementara  Common  law  bersifat  dinamis  dan  memungkinkan  obyektivitas  keadilan, tetapi memiliki kepastian hukum yang rendah dan daya paksa yang lemah. Ketiga, hukum yang ideal adalah hukum yang mengambil sebanyak mungkin dari common law, namun disusun dalam bentuk authoretorian law (hukum tertulis).
2) Formile theorie, yang dikemukakan oleh Rick Dickerson, seorang ahli hukum asal Inggris dalam bukunya "Legal Drafting Theory," mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh hukum yang baik. Pertama, hukum tersebut harus mampu mengatur permasalahan secara  lengkap.  Kedua,  tidak  boleh  ada  ketentuan  yang  mengizinkan  delegasi perundang-undangan  (delegatie  van  wetgeving).  Ketiga,  tidak  boleh  ada  ketentuan (pasal) yang bersifat elastis.
3) Filosofische  theorie,  yang  diperkenalkan  oleh  Jeremi  Bentham  dalam  bukunya  "Legal Theory,"  menetapkan  tiga  unsur  yang  harus  dimiliki  oleh  hukum  yang  baik.  Pertama, hukum harus berlaku secara filosofis, yang berarti produk hukum harus sesuai dengan filsafat Pancasila. Produk hukum yang berhasil melewati penyaringan Pancasila dianggap sah. Kedua, hukum harus berlaku secara sosiologis, yang berarti hukum yang dibentuk harus  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  tempat  hukum  tersebut  akan diterapkan. Jika tidak sesuai, maka produk hukum tersebut akan sia-sia. Ketiga, hukum harus berlaku secara yuridis, yang berarti hukum harus mencapai keseimbangan antara kebenaran dan keadilan. Ini mengindikasikan bahwa benar tidak selalu berarti adil, dan sebaliknya,  yang  dianggap  adil  belum  tentu  benar.  Benar  berarti  kesesuaian  antara perbuatan  dan  peraturan,  sedangkan  adil  berarti  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban. Produk hukum yang baik harus memiliki ketiga sifat ini. (Khambali*, 2014)
Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Landasan Etika Hukum di Indonesia Negara-negara di seluruh dunia menganut berbagai jenis paham tentang sumber hukum yang menjadi landasannya. Ada negara-negara yang menganut paham teokrasi, di mana sumber hukum utama dianggap sebagai ajaran-ajaran Tuhan yang terkandung dalam
kitab-kitab suci atau yang sejenis dengan itu. Di sisi lain, ada negara-negara yang menganut paham  negara  kekuasaan,  di  mana  kekuasaan  yang  ada  di  negara  tersebut  dianggap sebagai  sumber  utama  hukum.  Dan  ada  juga  negara-negara  yang  menganut  paham kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat menjadi sumber hukum yang paling penting.
Namun,  Republik  Indonesia  memiliki  pandangan  yang  unik  tentang  sumber hukumnya. Bagi Indonesia, sumber hukum utama adalah Pancasila, yang ditemukan dalam alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pancasila  bukan  hanya  dasar  falsafah  dan  pandangan  hidup,  tetapi  juga  menjadi  dasar negara dan sumber hukum yang mengatur tata tertib di Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam membimbing perkembangan ilmu hukum Indonesia. (Abdul Ghofur Anshori, 2008)
Pancasila  menjadi  landasan  yang  melegitimasi  pembangunan  ilmu  hukum  di Indonesia,  dengan  menggabungkan  berbagai  pendekatan  epistemologi,  termasuk  rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Masuknya unsur intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia  diharapkan  dapat  menghasilkan  pemahaman  hukum  yang  lebih  holistik  dan memberikan semangat serta jiwa untuk pembangunan hukum di Indonesia.
Keterkaitan  antara  hukum  dan  manusia  merupakan  suatu  hubungan  yang  tak terpisahkan.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  hukum  di  Indonesia  harus  didasarkan  pada pemahaman  akan  hakikat  manusia.  Profesor  Notonagoro  telah  menggambarkan  hakikat manusia secara menyeluruh. Hakikat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang mengamalkan Pancasila adalah sebagai makhluk yang bersifat monopluralis, yang berarti memiliki sifat majemuk dalam satu kesatuan.
Menurut Notonagoro, manusia sebagai makhluk monopluralis memiliki tiga hakikat kodrat yang berikut: Pertama, susunan kodrat monodualis, yaitu manusia terdiri dari unsur fisik  (raga)  dan  non-fisik  (jiwa).  Kedua,  sifat  kodrat  monodualis,  yang  mengacu  pada kenyataan bahwa manusia adalah individu yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Dan  ketiga,  kedudukan  kodrat  monodualis,  yang  menunjukkan  bahwa  manusia  memiliki eksistensi yang mandiri dan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan  pemahaman  ini,  pembangunan  hukum  di  Indonesia  dapat  lebih memperhitungkan  kompleksitas  hakikat  manusia  sebagai  individu  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  mencerminkan  prinsip-prinsip  Pancasila  yang  mengakui  pluralitas  dan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan hukum.
Melalui pemahaman bahwa manusia bersifat monopluralis, kita dapat melihat bahwa paradigma  hukum  Indonesia  berakar  pada  Pancasila.  Notonagoro  menjelaskan  bahwa landasan ontologi manusia yang monopluralis adalah dasar bagi Pancasila sebagai sistem
filsafat. Dengan demikian, Pancasila menjadi pondasi filosofis yang menginspirasi seluruh hukum dalam sistem hukum Indonesia.
Moch. Koesnoe menunjukkan bahwa dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi hukum nasional kita. Ini adalah rechtsidee hukum, atau konsep ideal tentang apa yang menjadi hukum di negara kita. Secara singkat, nilai-nilai dasar ini mencakup:
1) Hukum harus memiliki sifat melindungi dan mengayomi, bukan sekadar memerintah.
2) Hukum harus mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagai  tujuan  tetapi  juga  sebagai  pedoman  konkret  dalam  pembuatan  peraturan hukum.
3) Hukum harus bersifat demokratis, berasal dari rakyat, dan mencerminkan sifat kerakyatan.
4) Hukum  harus  mencerminkan  kesusilaan  dan  moralitas  tinggi,  baik  dalam  peraturan maupun pelaksanaannya, sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat istiadat rakyat kita.
Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pasal  2  dari  undang-undang  ini menegaskan  bahwa  Pancasila  adalah  sumber  utama  segala  sumber  hukum  negara. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  hukum  dasar  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Dalam kajian ilmu hukum, terdapat dua kecenderungan utama: pertama, ilmu hukum cenderung terbagi-bagi menjadi berbagai cabang yang terkadang bersifat terpisah; kedua, ilmu hukum cenderung berkaitan erat dengan bidang ilmu lain seperti sosiologi hukum dan antropologi  hukum.  Kecenderungan  ini  memiliki  dampak  pada  kemampuan  ilmu  hukum dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan diri.
Pentingnya integrasi dalam ilmu hukum menjadi jelas karena terlalu banyak spesialisasi dapat  membuatnya  menjadi  dangkal.  Ilmu  hukum  perlu  mencari  keseimbangan  antara spesialisasi dan integralitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang realitas hukum. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan filosofis dalam pemahaman hukum.
Filsafat  hukum,  sebagai  cabang  dari  filsafat,  memainkan  peran  penting  dalam membantu memahami hakikat hukum dan membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah dan landasan negara, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu
hukum dan pembentukan hukum di Indonesia. Pengertian hakikat manusia dalam konteks monopluralis juga menjadi panduan dalam mengembangkan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila.
Selain  itu,  pembentukan  hukum  di  Indonesia  diatur  oleh  undang-undang  yang menekankan peran Pancasila sebagai sumber utama hukum. Dalam proses pembentukan hukum,  Pancasila  dan  nilai-nilai  dasar  seperti  keadilan  sosial,  demokrasi,  kesusilaan,  dan moralitas tinggi menjadi pedoman.
Secara keseluruhan, hubungan erat antara ilmu hukum, filsafat hukum, dan landasan etika  hukum  di  Indonesia  menciptakan  fondasi  yang  kuat  untuk  pengembangan  dan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori.  (2008).  Menggali  Makna  Sistem  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasiona. Yogyakarta: Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas ukum UGM ke-62 .
Khambali*,  M.  (2014).  Fungsi  Filsafat  Hukum  dalam  Pembentukan  Hukum  di  Indonesia.
SUPREMASI HUKUM Vol. 3 No. 1, 1-18.
Nahrowi, B. d. (2008). Mengetahui Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rhineka Cipta.
Soehino. (1996). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,.
Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.