## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.373
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)
Margaretha Laurinsque L.T 1* , Erna Dewi 2 , Indah Satria 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jalan Za. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia
* Correspondence email: margarethalaurinsque@gmail.com
Abstrak. Pencabulan  mewujudkan  kekufuran  esa  berasal  kelaliman  seksual  yang  diakibatkan  berasal  adanya  deformasi  yang kelahirannya  bagian  dalam  figur  khalayak  kita.  Pencabulan  adalah  rupa  kelaliman  yang  berlaga  sangat  lesu  terutama  muka korbannya,  terlebih  lagi  jika korbannya  berupa anak karena anak adalah penerus  masa depan atau bisa  di  sebut penerus  bangsa sebab pencabulan akan  melanggar hak asasi  manusia serta dapat merusak  martabat kemanusiaan, khususnya terhadap  jiwa, akal dan  keturunan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaku  melakukan  tindak  pidana penncabulan  Anak  dan  bagaimana  pertanggungjawabannya  berdasarkan  Putusan  Nomor  75/Pid.Sus/2020/PN  Metro.  Metode penelitian  menggunakan  dalam  penulisan  Jurnal  penelitian  ini  ialah  Pedekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris. Berdasakan  hasil  penelitian  factor  penyebab  Pelaku  melakukan  kejahatan  pencabulan  terhadap  anak  ini  antara  lain  Faktor keagamaan  dimana  iman  terdakwa  di  sini  goyah  dan  tergoda  oleh  godaan  duniawi,  Yang  kedua  faktor  IPTEK  dimana  pelaku menyalahgunakan perkembangan kemajuan ternologi dengan melihat hal-hal yang tidak baik dan faktor itulah yang menyebabkan terjadinya pencabulan.
Kata Kunci: Tenaga Pendidik; Anak; Pencabulan; Tindak Pidana
Abstract. Fornication embodies the kufr one comes from sexual tyranny which results from the existence of deformations that give birth to a part in the figure of our audience. Fornication is a form of cruelty that plays very sluggishly, especially in the face of the victim,  especially  if  the  victim  is  a  child  because  the  child  is  the  future  successor  or  can  be  called  the  successor  of  the  nation because  sexual  immorality  will  violate  human  rights  and  can  damage  human  dignity,  especially  for  the  soul,  reason  and descendants.  The  problem  in  this  research  is  what  factors  influence  the  criminal  act  of  child  molestation  and  how  the accountability is based on Decision Number 75 / Pid.Sus / 2020 / PN Metro. The research method using this research journal is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research, the factors causing the perpetrator to commit the crime of sexual immorality against this child include religious factors where the faith of the defendant is shaky and tempted by worldly temptations. the occurrence of sexual immorality.

## Keywords: Educators;  Child;  Fornication;  Criminal act

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa  yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat  masih  bermunculan  berbagai  kejahatan.  Ini  menunjukkan  bahwa  tujuan  hukum  itu  belum  terwujud sepenuhnya.
Fenomena  kelaliman  itu  akan  selalu  dijumpai  bagian  dalam  pekerjaan  sehari-hari.  Setiap  jiwa  bagian  dalam kehidupannya  wajib  akan  selalu  memiliki  tekad  kepada  mengasese  kebutuhannya,  jika  maksud  akan  babak  itu  tidak terlampiaskan  dongeng  bagian  dalam  jasmani  orang  inisiatif  yang  akan  keluih  ialah  butuh  mengasese  kebutuhannya itu  walaupun  pakai  menyandarkan  segala  lembaga  dan  bahkan  lembaga-lembaga  yang  tidak  benar. 1 Pidana  adalah serbuan  etik-etik  bagian  dalam  tiga  loka  sifat  lain,  yaitu  sifat  perdata,  sifat  ketatanegaraan,  dan  sifat  susunan  saham pemerintah, yang oleh penyusun Undang-cabut ditanggapi pakai suatu anutan pidana. 2
Alasan  pengakuan  terhadap  eksistensi  kejahatan  tersebut  karena,  kejahatan  merupakan  bentuk  tingkah  laku manusia  yang  sangat  merugikan  masyarakat,  seperti  kejahatan  kesusilaan  yang  meliputi  pemerkosaan,  pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (misdrijven tegen de zeden) mengadakan kelaliman yang cukup menjangkau  minat  dikalangan  masyarakat,  jadi  berasal  seringnya  diberitakan  tindak  pidana  perkosaan  dan  agresi  di kendaraan-kendaraan elektronik dan cetak. Salah esa sepak terjang yang dilarang oleh lembaga kekejian adalah agresi. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mencecahkan  tindak  pidana  agresi  ke  bagian  dalam  tindak  pidana
1 Wirjono Projodikoro. 2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama. Bandung, hlm. 52.
2 . Ibid ., hlm. 8.
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)
kesusilaan.  KUHP belum  mengembangkan  pakai  kategoris  niat  berasal  agresi  itu  orang  dan  terbayangkan  mengebur adukkan pengertiannya pakai perkosaan atau persetubuhan.
Pencabulan  menjadikan  keingkaran  tunggal  mulai  sejak  onar  seksual  yang  diakibatkan  mulai  sejak  adanya deformasi yang kelahirannya bagian dalam konstruksi biasa kita. Pencabulan adalah rupa onar yang beradu sangat lesu terutama  dekat  korbannya,  pasal  penyerangan  akan  menyangkal  hoki  asasi  pribadi  bisa  menghancurkan  tingkatan kemanusiaan,  khususnya  terhadap  jiwa,  rasio  dan  keturunan.  Cabul  menjadikan  sikap  yang  tidak  senonoh  bagian dalam  jagat  seksual,  misalnya  sikap  merabaraba  aurat  yang  dilakukan  di  sadar  khalayak  yang  melahirkan  stimulan berahi.  Korban  bagian  dalam  onar  ini  seringkali  adalah  bocah-bocah.  Anak  menjadikan  pengganti  reka-rekaan-reka- rekaan penentangan suatu anak. Selain itu, bocah menjadikan sandaran orangtua, Setiap bocah harus mencengkaukan restorasi sejak dini, bocah terlazim merenggut jalan yang seluas-luasnya kepada bisa meningkat dan bertambah secara optimal,  ketakziman  fisik,  lubuk  moral  maupun  sosial.  Terlebih  lagi  bahwa  era  keturunan  menjadikan  seratus  tahun pendirian watak, kepribadian dan etika jasmani seorang pribadi, agar denyut berjerih payah memegang ketajaman dan anugerah kintil terlihat tegar bagian dalam denyut.
Anak  adalah  tingkatan  pengganti  kaum  yang  memegang  ketergantungan  bagian  dalam  mengerti  dan  menjaga awak berpunca berbagai reaksi pokok yang ada. Begitu juga tambah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perindungan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  perian  bahkan  yang  masih  bagian  dalam  kandungan. Ketika  budak  bekerja  target  tindak  pidana,  langit  harus  merelakan  sumbangsih  kepadanya.  Secara  sifat  langit Indonesia  sangkil  merelakan  sumbangsih  untuk  budak  menyeberangi  berbagai  pokok  perundang-anggapan diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  perihal  Perlindungan  Anak.  Agar  terwujudnya  pokok  buntut  pribadi  Indonesia  yang  bermartabat  dan  mampu membela  menimbrung  menanggung  deretan  dan  aliansi  kaum  bagian  dalam  bekas  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan restorasi secara melantas berlinang demi kontinuitas  hidup, kemajuan dan perputaran fisik, mental, dan sosial  menimbrung sumbangsih berpunca  segala kans yang akan memanaskan budak dan kaum dimasa depan.
Ubi  societas  ibi  ius ,  dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum  yang  berarti  pula  setiap  masyarakat  memiliki cara-cara berhukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa lain ..3
Berbagai  macam  aturan  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menjaga  perilaku  manusia  agar  selalu  berakhlaq  terpuji, tidak  berbuat  kerusakan,  serta  kemaksiatan.  Meskipun  pada  dasarnya  manusia  itu  diciptakan  berkecenderungan terhadap  kebaikan,  namun  sekali-kali  manusia  itu  juga  mempunyai  sisi  negatifnya  yaitu  suka  berbuat  kerusakan. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap lingkungan di sekitarnya. 4 Untuk  meluluskan  suatu  tingkah  laku  seperti  suatu  tindak  pidana,  KUHP  menuntut  adanya  elemen-elemen ukuran  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  lembaga  membangkang  kebiasaan  dan  kejahatan.  Sifat  membangkang  kebiasaan selalu  mengkover  suatu  tindak  pidana,  ketakziman  lembaga  membangkang  kebiasaan  terkandung  secara  spesifik terselip  bagian  dalam  kerangka  tindak  pidana  maupun  tidak  terselip  secara  spesifik  bagian  dalam  kerangka  tindak pidana.  Unsur  kejahatan  selalu  mengkover  suatu  tindak  pidana,  ketakziman  secara  spesifik  terselip  bagian  dalam kerangka  tindak  pidana  maupun  tidak  terselip  secara  spesifik  bagian  dalam  kerangka  tindak  pidana,  kecuali  bagian dalam  kerangka  tindak  pidana  sedia  elemen  kealpaan.  Agar  terlampiaskan  suatu  tingkah  laku  seperti  suatu  tindak pidana harus meluluskan elemen lembaga membangkang kebiasaan dan kejahatan.
Salah satu perkara Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak adalah seperti dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Metro  Nomor  75Pid.sus/2020.  Kasus  tersebut  dilakukan  oleh  Terdakwa Jus Juansyah Bin  Jumani, dimana  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Metro  memutuskan  Menyatakan  terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencabulan terhadap anak”; pada Hari Rabu Tanggal  03  Juni  2020  sekira  atau  setidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  Bulan  juni  2020  bertempat  di  Jalan  Batu Kelurahan  Ganjarasri  Kecamatan  Metro  Barat  Kota  Metro  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Metro  yang  melakukan,    perbuatan  pencabulan  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  memenuhi  hasrat  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  memforsir  seorang  dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan buat membagikan benda suatu, yang seluruhnya ataupun sebagian merupakan milik  orang  itu  ataupun  orang  lain  ataupun  biar  membuat  hutang  ataupun  menghapus  piutang.  Menjatuhkan  pidana kepada tersangka dengan pidana penjara 6( 3 )  bulan,  Menetapkan masa penangkapan  serta penahanan  yang sudah dijalani  tersangka  dikurangkan  seluruhnya  dari  Pidana  yang  dijatuhkan;  Menetapkan  tersangka  senantiasa  ditahan; Membebankan kepada tersangka membayar bayaran masalah beberapa Rp. 2. 000. 00( 2 ribu rupiah);
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  meneliti  jurnal  yang  berjudul  Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku  Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/Pn Metro)
3 Suteki. 2013. Desain Hukum di Ruang Sosial. Thafa Media. Yogyakarta, hlm. 165-166.
4 Adami Chazawi. 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Rajawali Pers. Jakarta, hlm 2
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)

## Pengertian Anak
Pengertian anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi.  Karena  secara  kodrat  anak  memiliki  substansi  yang  lemah  dan  di  dalam  sistem  hukum  dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layak nya seorang subjek hukum yang normal.
Anak fragmen bagian dalam kerabat menemukan prakata bahagia, karena anggota menyerahkan ujung pangkal perbanyak warga tuanya.  Arti di sini  mengandung kegiatan menyerahkan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan  advis perizinan  konstituen  yang  disebabkan  oleh  keberhasilan  warga  tuanya  yang  taksiran  memiliki  keturunan,  yang  akan mempersembahkan  semua  maksud-maksud  runggu  dan  presensi  hidupnya.  Anak  dikonotasikan  serupa  badan  yang belum  menghambur  kematangan  fisik,  kematangan  sosial,  kematangan  pribadi  dan  kematangan  mental.  Kemudian racun  dipahami  bahwa  anggota  menemukan  tunas,  potensi,  dan  generasi  ari  substitusi  maksud  –  maksud  penolakan bocah, memiliki jasa strategis dan mempunyai perintah dan sifat terasing yang menjaga sirkulasi presensi bocah dan habitat fase seratus tahun depan. Oleh karna itu memelihara anggota menemukan pikulan semua warga.

## Pertanggungjawaban Pidana

## Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP
Pertanggungjawaban  Pidana  Menurut  Ketentuan  Hukum  Positif  Perbuatan-tabiat  kriminal  memercayai peraturan KUHP kita  kira pangkal  kebengisan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu  tabiat-tabiat yang cara menampik hukumnya baru bisa tersua setelah tersua pokok yang menentukan. Perbuatan kriminal tidak terhitung pengenalan pertanggungjawaban kriminal.
Dilarang  dan  diancamnya  perbuatan  dengan  suatu  ancaman  pidana.  Apakah  orang  yang  melakukan  perbuatan kemudian  dijatuhi  pidana,  tergantung  kepada  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  itu  orang  tersebut  memiliki kesalahan. 5
Dengan  demikian,  membicarakan  pertanggungjawaban  pidana  mau  tidak  mau  harus  didahului  dengan penjelasan  tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. 6
Pidana  Penjara  Berbeda  dengan  orang  dewasa,  pidana  penjara  bagi  anak  nakal  lamanya  ½  (satu  perdua)  dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan. 7 Teori Pertanggungjawaban Pidana Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu: 1. Teori  Monoistis  Teori  monoistis  ini  dikemukakan  oleh  Simon  yang  merumuskan  pertanggungjawaban  pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan dan orang itu dianggap bertanggung jawabatas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur- unsur Strafbaar Feit itu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnyaunsur perbuatan dengan unsur pembuat, maka dapat kita simpulkan bahwa Strafbaar  Feit  adalah  sama  dengan  syarat-syarat  penjatuhan  pidana  sehingga  kalau  terjadi  Strafbaar  Feit  maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana. 8 2. Teori  Dualistis  Pandangan  dualistis  ini  memisahkan  antara  perbuatan  pidana  dan  petanggungjawaban  pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatn pidana hanya  dapat  dilarang  karena  tidak  mungkin  suatu  perbuatan  dijatuhi  pidana.  Sedangkan,  unsur  subjektif  hanya terkandung  dalam  pertanggungjawaban  pidana  yang  ditujukan  kepada  pembuat.  Oleh  karena  itu,  pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat dipidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatn yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar.

## Pengertian dan Jenis-jenis Pidana
Hukum  pidana  itu  ialah  hukum  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  -pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan terhadap  kepentingan  umum,  perbuatan  mana  diancam  dengan  hukuman  yang  merupakan  suatu  penderitaan  atau siksaan. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri  atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok
5 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 165.
6 Mahrus Ali. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 155.
7 Bambang Waluyo. 2000 . Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 29.
8 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno.  2009. Pertanggungjawaban  Pidana  koorporasi. Kencana  Media  Group.  Bandung,  hlm. 61-63.
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)
terdiri  atas  pidana  mati,  kurungan,  denda  dan  tutupan.  Sedangkan  pidana  tambahan  terdiri  atas  pencabutan  hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

## Pidana Mati
Menarik untuk dipahami adalah jenis pidana mati, yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifar khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan yang tidak setuju. 9

## Pidana Penjara
Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping  itu  juga   mempunyai  tujuan  lain  yaitu  untuk  membina  dan  membimbing  terpidana  agar  dapat  kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy. 10
Menyatakan  bahwa  “  pidana  Penjara  Diancamkan  Terhadap  kejahatan-kejahatan  bersengaja,  kejahatan- kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal ”.
Dalam pasal 12 KUHP 11 diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :
(1) Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
(2) Hukuman  penjara  sementara  itu  sekurang-kurangnya  satu  hari  dan  selama-  lamanya  lima  belas  tahun  berturut- turut.
(3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum  mati, penjara  seumur  hidup, dan penjara sementara, dan dalam  hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
(4) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

## Pidana Kurungan
Pidana  kutungan  merupakan  pidana  yang  lebih  ringan  daripada  pidana  penjara  yang  diperuntukkan  bagi peristiwa-peristiwa  pidana  yang  lebih  ringan  sifatnya,  dalam  hal  bagi  mereka  yang  melakukan  pelanggaran- pelanggaran  yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Buku  III  KUHP  serta  bagi  mereka  yang  melakukan  kejahatan- kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan  minimal  satu  hari  dan  maksimal  satu  tahun  dan  dapat  diperpanjang  menjadi  satu  tahun  empat  bulan  jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.
Dalam beberapa hal , pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu: 12 1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal  maksimum  umum,  maksimum  khusus,  dan  minimum  umum,  tapi  tidak  mengenal  minimum  khusus, maksimum  umum  pidana  penjara  15  tahun  yang  karna  alasan-alasan  tertentu  dapat  diperpanjang  menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum  pidana  penjara  maupun  kurungan  sama  1  hari.  Sedangkan  maksimum  khusus  disebutkan  pada  setiap rumusan  tindak  pidana  tertentu  sendiri-sendiri,  yang  tidak  sama  bagi  semua  tindak  pidana,  bergantung  dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Orang  yang  dipidana  kurungan  dan  pidana  penjara  diwajibkan  untu  menjalankan  (bekerja)  pekerjaan  tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidan penjara.

## Pidana Denda
Pidana  denda  adalah  pidana  yang  berupa  harta  benda  yang  jumlah  ancaman  pidananya  pada  umumnya  relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda
9 Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 12.
10 Ahmad  Nindra  Ferry.  2002.  Efektifitas  Sanksi Pidana Dalam  Penanggulan  Kejahatan.  Psikotropika.  Kota  Makassar. Perpustakaan Unhas. Makassar, hlm.31
11 R. Soesilo. 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia
12 Adami Chazawi. 2002,SH.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)

## Pidana Tutupan
Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

## Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana
Tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  pendekatan Strafbaar  Feit atau  delik  dalam  bahasa  inggrisnya Criminal Act, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat darri pakarpakar hukum pidana. 1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang  Hukum  Pidana,  bertentangan  dengan  hukum  pidana  dan  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 13
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena  peristiwa  itu  merupakan  suatu  perbuatan  atau  sesuatu  yang  melalaikan  maupun  akibatnya  (keadaan  yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). 14

## Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana
Aturan-aturan  hukum  pidana  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  tentu  saja  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan  oleh  Wirjono  Prodikroro  bahwa  tujuan  hukum  adalah  “untuk  mengadakan  keselamatan,  kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”. 15
Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:
1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan kealpaan
3. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
4. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
5. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
6. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

## Tindak Pidana Pencabulan
Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan  oleh  pemerintah  sebagai  hal  yang  merugikan  dan  menyiksa  masyarakat  yang  bersifat  melanggar kaidah hukum pidana.
Pencabulan Anak dan Pencabulan di Lingkungan Kerja Mengenai Pasal  294 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (“KUHP”) yang  Anda  sebutkan,  berbunyi  sebagai berikut:
1. Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya,  anak  angkatnya,  anak  di  bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya,atau dengan seorang yang belum  dewasa  yang  dipercayakan  padanya  untuk  ditanggung,  dididik  atau  dijaga,  atau  dengan  bujang  atau  orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama:
a. Pegawai  negari  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  dibawah  perintahnya  atau  dengan  orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga;
b. pengurus,  dokter,  guru,  pegawai,  mandor  (opzichter)  pengawas  atau  pesuruh  dalam  penjara,  tempat  pekerjaan negara  (landswerkinrichting),  tempat  pendidikan,  rumah  piatu,  rumah  sakit,  rumah  sakit  jiwa  atau  lembaga sosial,

## Unsur-Unsur Pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP
Menjawab pertanyaan Anda, unsur-unsur pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP adalah:
1. Barang siapa;
2. Melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  orang  (dewasa  atau  belum  dewasa)  yang  dimasukkan  ke  dalamnya  (satu lingkungan kerja/ institusi);
13 Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta, hlm.20.
14 Ibid
15 R.Soersono. 1992. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Bandung, hlm. 27
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)
3. Pelaku  tindak  pidananya  adalah  pengurus,  dokter,  guru,  pegawai,  pengawas  atau  pesuruh  dalam  penjara,  orang yang  berada  pada  tempat  pekerjaan  negara,  tempat  pendidikan,  rumah  piatu,  rumah  sakit,  rumah  sakit  jiwa  atau lembaga sosial.
Dasar Hukum:
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak dan  diubah  kedua  kalinya  dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana Pencabulan anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/Pn. Metro)
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Metro  yaitu  Bapak  Rakhmad  Fajeri sekaligus  salah  satu  majelis  Hakim  pada  kasus  nomor  75/Pid.Sus/2020/PN.Metro.  Beliau  mengemukakan  bahwa: “Pencabulan  anak  di  bawah  umur  terjadi  karena  faktor  kenakalan  korban  sendiri,  seperti  berpakaian  seksi  dan menampakkan aurat secara berlebihan dan memiliki rupa yang cantik”. 16
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor-faktor  selanjutnya  yang  menyebabkan  pencabulan  terhadap  anak dibawah  umur disebabkan oleh  akibat yang ditimbulkan oleh korban juga, dari  segi penggunaan pakaian  yang seksi, karena wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri.
Sementara  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kejaksaan  bagian  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  ( KASIPIDUM  )  bapak  Dwi  Nanda  Saputra,  SH.  MH  Metro  mengatakan  bahwa  faktor  timbulnya  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur  yaitu  :    “  Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  pencabulan  anak  di  bawa umur karena kurangnya pemahaman agama dan kemajuan ilmu pengetahuan ilmu teknologi (IPTEK).” 17 Mengingat hal di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa fakor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak  di  bawah  umur.  Pertama,  kurang  pemahaman  agama.  Karena  memang  pemahaman  agama  merupakan  ajaran kepercayaan yang diyakini oleh setiap manusia sebagai penuntun sikap dan prilaku untuk melakukan perintah-nya dan menjauhi  larangan-nya.  Dengan  demikian  apabila  manusia  menjalankan  ajaran  agama  maka  ia  akan  senantiasa menjadi manusia  yang selalu melakukan  hal-hal  yang baik. Sebaliknya jika manusia jauh  dari ajaran agama maka ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kedua, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) karena mengingat perkembangan ilmu pengtahuan dan teknologi (IPTEK) mempunya pengaruh yang besar bagi pertumbuhan dan  kemajuan  suatu  bangsa.  Namun  perkembangan  IPTEK  tersebut  banyak  dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab seperti dengan membuat  situs-situs porno di internet, mengedarkan VCD dan majalah porno dan lain  sebagainya. Sehingga  hal  tersebut sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan anak untuk melakukan  kejahatan dan kesusilaan.
Jadi  Faktor  yang  mempengaruhi  terdakwa  untuk  melakukan  pencabulan  terhadap  anak  juga  masuk  kedalam faktor  lingkungan  ,  yang  dimana  itu  juga  mempengaruhi  pergaulan  seseorang  melakukan  aktifitasnya  sehari-hari karena  lingkuan  dalam  pergaulan  itu  menentukan  kelakuan  dan  sifat  kita  dalam  beraktifitas.  Kemudian  faktor  yang mempengaruhi  terdakwa  masuk  kedalam  faktor  keagaam,  dimana  iman  terdakwa  sangat  lemah  sehingga  mudah tergoda  olah  godaan  duniawi  termasuk  melakukan  pencabulan  terhadap  anak  dibwah  umur  .  Kemudia  faktor  yang mempengaruhi  terdakwa  masuk  dalam  faktor  kemajuan  ilmu  teknologi  (  IPTEK  )  dimana  saudara  terdakwa menggunakan kemajuaan ilmu teknologi tidak dipergunakan dengan sebaiknya seperti menonton video porno, melihat video  tes  uji  rangsangan  dan  masih  banyak  lagi  penggunaaan  yang  tidak  baik,  sehingga  saudara  terdakwa  bisa melakukan  percabulan  tersebut.  Adapun  saudara  terdakwapun  memberikan  keterangan  pada  saat  penyelidikan  dan menyatakan  bahwa  terdakwa  melakukan  hal  tersebut  dengan  maksud  keisengan  dan  dilakukan  dalam  keadaan  sadar diri.
Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga  Pendidik  Dalam  Melakukan  Kejahatan  Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/Pn. Metro)
Berdasarkan  hasil penelitian dengan Bapak  Dwi Nanda  Saputra  selaku Kepala  Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Metro, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan
16 Rakhmad Fajeri  (Majelis Hakim), Wawancara, Metro 27 Desember 2020
17 Dwi Nanda Saputra ( Kasipidun ), Wawancara, Metro 06 Januari 2021
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)
konsep  sentralyang  dikenal  dengan  ajaran  kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran  kesalahan  dikenal  dengan  sebutan mens  rea . Mens  rea didasarkanpada  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  seseorang  bersalahjika  pikiran  orang  itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua  syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu  ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana ( actus reus ), dan ada sikap batin jahat/tercela ( mens rea ). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagai  acuan  menjerat  pelaku  tindak pidana pencabulan. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Hal ini sejalan dengan asas lex specialis  derogat  legi  generalis ,  yang  artinya  Undang  -  Undang  Khusus  Undang  -  Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).
Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan  kebohongan,  tipu  muslihat  dan  bujukan  terhadap  anak  di  bawah  umur  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan  dilakukannya  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  kehormatan  anak  oleh  orang  lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.
Unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi,  berdasarkan  rumusan  Pasal  82  Undang-undang  Nomor    35  tahun  2014 tentang  perubahan  Undang-undang  No.  23  tahun  2002,  maka  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:
1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Adanya tipu muslihat.
3. Adanya serangkaian kebohongan.
4. Adanya bujukan.
5. Adanya pencabulan dengan seorang anak.
Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:
1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur  tindak pidana.
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
3. Tidak ada alasan pembenar.
4. Tidak ada alasan pemaaf.
5. Mampu bertanggung jawab.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor  yang  mempengaruhi  terdakwa  dalam  Putusan  Nomor  75/pid.sus/2020/PN.Metro  terhadap  siswinya, terdakwa  melakukan  kejahatan  pencabulan  masuk  dalam  faktor  keagaman,  dimana  iman  terdakwa  sangat  lemah sehingga  mudah  tergoda  oleh  godaan  duniawi  sehingga  melakukan  pencabulan  terhadap  anak  yang  korbannya merupakan  siswinya  sendiri.  Kemudian  ada  lagi  faktor  terdakwa,  masuk  dalam  faktor  kemajuan  ilmu  teknologi (IPTEK) dimana terdakwa menggunakan kemajuaan  ilmu  teknologi  tidak dipergunakan dengan  sebaiknya seperti menonton  video  porno,  melihat  video  tes  uji  rangsangan  dan  masih  banyak  lagi  penggunaaan  yang  tidak  baik, sehingga  saudara  terdakwa  bisa  melakukan  percabulan  tersebut.  Adapun  saudara  terdakwapun  memberikan keterangan  pada  saat  penyelidikan  dan  menyatakan  bahwa  terdakwa  melakukan  hal  tersebut  dengan  maksud keisengan dan dilakukan dalam keadaan sadar diri.
2. Pertanggungjawabaan  pidana  bagi  terdakwa  dalam  putusan  Nomor  75/Pid.Sus/2020/PN.Metro  terhadap  siswinya yang  melakukan  kejahatan  pencabulan    bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  Terdakwa.  Keadaan  yang memberatkan  Perbuatan  Terdakwa  merusak  masa  depan  generasi  penerus  bangsa.  Keadaan  yang  meringankan Terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan  dan  menyesali  perbuatannya.  Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana pada pasal  Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  serta  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan  yang berisikan tentang penyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  pendidik  atau  tenaga  kependidikan”;  dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta  denda  sejumlah  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
Margaretha  Laurinsque  L.T,  Erna  Dewi  dan  Indah  Satria,  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tenaga Pendidik dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)

## Saran
Selanjutnya  peneliti  mengemukakan  saran-saran  yang  meyangkut  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  skripsi  ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:
1. Kepada  kuasa  diharapkan  bisa  melenyapkan  konten-konten  yang  berbau  pornografi  hormat  ambang  sarana  cetak maupun  elektronik  karena  babak  tertera  adalah  diryah  tunggal  bagian  yang  mengakibatkan  terjadi  pelanggaran. Dengan  dilakukan  gerakan  tertera,  bertekad  bisa  menyumbat  ataupun  menyurutkan  tindak  pidana  pelanggaran terhadap bocah dibawah usia.
2. Kepada  kebanyakan  diharapkan  kepada  lebih  mengintensifkan  mentalitas,  moralitas,  dan  kepercayaan  nilai mengedalikan jasmani agar tidak mudah terusik kepada mengamalkan suatu babak atau gerakan yang hisab hormat yang buntutnya akan menyusahkan dirinya sendiri. Selain itu kebanyakan juga harus lebih tafsir dan bekerja bagian dalam  babak  menyumbat  terjadi  pelanggaran  bocah  dibawah  usia  pakai  memberitakan  menjelang  penjuru  yang berhak jika memaklumi adanya tindak pidana pelanggaran terhadap bocah dibawah usia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami Chazawi. 2002, SH. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta: Raja Grafindo Persada. Adami Chazawi. 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Rajawali Pers. Jakarta. Agus  Rusianto.  2015. Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Tinjauan  Kritis  Melalui  Konsistensi  antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Surabaya.  Kencana.
Ahmad  Nindra  Ferry.  2002.  Efektifitas  Sanksi Pidana Dalam  Penanggulan  Kejahatan.  Psikotropika.  Kota  Makassar. Perpustakaan Unhas. Makassar.
Andi Hamzah . 2009. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika. Jakarta. Bambang Waluyo. 2000 . Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta. Maidin Gultom.2008 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.Refika Aditama Bandung. Mahrus Ali. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta. M. Nasir Djamil.2013. Anak Bukan Untuk Dihukum . Sinar Grafika, Moeljatno.2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. Muladi dan Dwidja Priyatno. 2009. Pertanggungjawaban Pidana koorporasi. Kencana Media Group. Bandung. R.Soersono. 1992. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Bandung. Suteki. 2013. Desain Hukum di Ruang Sosial. Thafa Media. Yogyakarta. Wirjono Projodikoro. 2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Waluyadi.2009. Hukum Perlindungan Anak. CV Mandar Maju. Bandung.

## Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain
R. Soesilo. 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia

## Sumber Lain
Dwi Nanda Saputra, SH. MH  ( Kasipidun ), Wawancara, Metro 06 Januari 2021 Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. (Majelis Hakim), Wawancara, Metro 27 Desember 2020