Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA
Zatmika Nur Farhan 1 , Deny Guntara 2 , Muhamad Abas 3
123 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia
hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
This study aims to find out the basic considerations of the Panel of Judges in passing a decision on  each  of  the  defendants  who  were  proven  to  have  jointly  committed  the  crime  of embezzlement while serving at PT. Maybank Indonesia Finance Karawang Branch. Apart from that, this study also aims to investigate and find out why the splitting of the case file was carried out between the two defendants in the same case, namely the case of embezzlement in office which was carried out jointly by the two defendants, resulting in a different decision in the same case. . The research method used in this study is normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or norms and rules related to the crime of embezzlement in office by way of literature study, namely by reading, citing and examine the theories related to the problems studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. This data analysis technique was obtained by legal reasoning techniques,  where  this  technique  describes  the  reasons  for  existence,  namely  the  law  is relational, the law is correlated with diversity. Deny Herdian Bin Sudaryono's actions caused material losses that were smaller than those caused by Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. This is one of the judge's considerations in looking at aggravating circumstances and mitigating circumstances.  The  case  files  were  separated  between  the  two  defendants,  so  that  the  two defendants could act as reciprocal witnesses.
Keywords: Criminal act, Embezzlement in office, Decision
* Alamat korespondensi: Universitas Buana Perjuangan Karawang E-mail: hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Sebuah  kasus  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama oleh seorang karyawan swasta yang menjabat sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) dengan seorang  karyawan  swasta  yang  menjabat  sebagai Administration  Head (ADH)  di  PT.  Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, menjadi suatu hal yang melatarbelakangi penyusunan karya tulis ilmiah  ini.  Untuk  mendalami  kasus  tersebut,  diperlukan  rangkaian  proses  peninjauan  secara  yuridis. Dengan  melakukan  peninjauan  secara  yuridis,  maka  perlu  dilakukan  beberapa  proses  seperti menyelidiki, mempelajari dan sebagainya, sehingga akan melahirkan hasil dari peninjauan tersebut yang dapat dikatakan sebagai tinjauan yuridis. Adapun makna dari tinjauan yuridis adalah hasil peninjauan secara  hukum  atau  hasil  peninjauan  menurut  hukum.  Kemudian,  pada  karya  tulis  ini,  tentu  akan ditemukan  pembahasan  mengenai  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dapat  diartikan sebagai  perbuatan  pidana  atau  perbuatan  yang  dianggap  sebagai  suatu  kejahatan  karena  seseorang tersebut menyalahgunakan jabatan untuk memiliki barang yang bukan haknya, namun barang tersebut berada dalam kekuasaan seseorang itu karena jabatan yang dimilikinya. Secara umum, dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk membahas beberapa hal secara komprehensif mengenai tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  ini,  maka  dilakukanlah  studi  pada  putusan  nomor 233/Pid.B/2022/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang.
Didalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  kepada  masing-masing  terdakwa  yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Maybank Indonesia  Finance  Cabang  Karawang  dan  mengapa  dilakukan  pemecahan  berkas  perkara  antara terdakwa  dalam  kasus  yang  sama,  yaitu  kasus  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  secara bersama-sama oleh kedua terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda pada satu kasus yang sama.  Dengan  demikian,  perlu  diadakan  sebuah  penelitian  dengan  melakukan  kajian  secara komprehensif, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan sebuah jawaban yang rasional dan dapat diakui keabsahannya yang benar-benar teruji secara ilmiah.
Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut, maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin ( mos ), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan  yang  diikat  oleh  nilai  baik  buruknya  ditengah  masyarakat  sebagai  manusia  bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.1 Banyak sekali tindak pidana yang terjadi  pada  masa  sekarang  ini,  salah  satunya  yaitu  tindak  pidana  yang  dikenal  dengan  istilah penggelapan,  dimana  penyalahgunaan  kepercayaan  menjadi  hal  dominan  mempengaruhi  terjadinya tindak pidana ini. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal2, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  pidana  bagi  barangsiapa  yang  melanggarnya  atau  bertindak  melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut, perlindungan hukum yang dimaksud salah satunya adalah hukum pidana. Sama halnya dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana penggelapan juga mempunyai unsur-unsur. Adapun unsur-unsur  tindak  pidana  penggelapan  terdiri  dari  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  yang  terdapat dalam  masing-masing  pasal  yang  mengaturnya3.  Penggelapan  diatur  dalam  Kitab  UndangUndang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP) pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan  dalam  keluarga).  Pasal  372  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (penggelapan  biasa atau  penggelapan  pokok)  menyatakan  bahwa:  “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam  karena  penggelapan,  dengan  pidana  penjara paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus  rupiah”.  Perumusan  dari
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
“tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.4
Pada  penelitian  kali  ini,  rencana  pemecahan  masalah  dilakukan  dengan  teknik  pengumpulan teori-teori dan data-data yang valid mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Semua bahan sekunder  yang  berasal  dari  bahan-bahan  kepustakaan  tentunya  akan  dijadikan  acuan  utama  untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian bahan-bahan primer, yang mana dalam penelitian ini berupa putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam  jabatan  yang  terjadi  di  salah  satu  perusahaan  perbankan  di  wilayah  Kabupaten  Karawang. Putusan tersebut didapatkan langsung atau diunduh secara langsung melalui website resmi Direktori Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  ( www.mahkamahagung.go.id ).  Kemudian  untuk menyelidiki dasar pertimbangan hakim dalam kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, sebagai bahan kajian, maka ditelaah juga putusan nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg, yang mana dalam putusan tersebut berisi  kasus  yang  sama,  namun  berkasnya  dibuat  secara  terpisah.  Dengan  adanya  pemisahan  berkas perkara  tersebut,  maka  perlu  ditelaah  juga  putusan  nomor  278/Pid.B/2019/PN  Pwk  sebagai  bahan pembanding,  karena  pada  putusan  tersebut  terdapat  2  (dua)  orang  terdakwa  yang  masing-  masing terdakwa diputus secara bersama-sama dengan putusan yang sama, dalam kasus yang sama. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka timbul pertanyaan mengapa berkas perkara pidana penggelapan dalam jabatan itu ada yang disatukan dan ada juga yang dipisahkan. Mengapa seorang terdakwa bisa sekaligus menjadi saksi dan bagaimana landasan hukumnya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang akurat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang. Selain daripada  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menyelidiki  dan  megetahui  mengapa  dilakukan pemecahan  berkas  perkara  antara  kedua  terdakwa  dalam  kasus  yang  sama,  yaitu  kasus  penggelapan dalam  jabatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  kedua  terdakwa,  sehingga  menghasilkan putusan yang berbeda pada satu kasus yang sama. Banyak kejahatan yang terjadi disekitar kita, dimana kejahatan  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  sekali  oleh  pelaku  kejahatan  yang  sama,  seringkali  pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-berulang.5
Pada  studi  putusan  nomor  223/Pid.B/2022/PN  Kwg  dapat  diketahui  bahwa  terdakwa  Deny Herdian bin Sudaryono bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran pada waktu yang  sudah  tidak  dapat  diingat  lagi  sekitar  tahun  2019  sampai  dengan  bulan  Mei  tahun  2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Maybank Indonesia  Finance  Cabang  Karawang,  beralamat  di  Jl.  Arteri  Karawang  Barat  Ruko  Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang telah dilakukan tindak pidana oleh  terdakwa  dengan  cara  terdakwa  bersama-sama  dengan  saksi  Firdaus  Alam  Perdana  memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan  benda  itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena  kejahatan  dengan  cara  menggunakan  jabatannya sebagai Supervisor yang tugasnya menyelesaikan kredit bermasalah bermufakat dengan saksi Firdaus Alam Perdana sebagai Head Administration yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor  untuk  melakukan  pembayaran  pelunasan.  Sesuai  dengan  standar  operasional  perusahaan, pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance, namun  oleh  terdakwa  diarahkan  untuk  melakukan  pembayaran  secara  tunai  kepada  terdakwa  dan kemudian  pembayaran  dilanjutkan  dicil  dengan  cara  setor  tunai  melalui  Bank  Maybank  Cabang Karawang di Tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana, PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, akhirnya  sampai  pada  putusan  hakim  yang  mengadili  dan  menyatakan  terdakwa  Deny  Herdian  Bin Sudaryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan  penggelapan  dalam  jabatan  dilakukan  secara  berlanjut,  menjatuhkan  pidana  terhadap
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan,  menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF  tentang  promosi  katas  nama  Deny  Herdian  tanggal  7  Desember  2018;  1  (satu) lembar pay  slip April  2021  atas  nama  Deny  Herdian;  1  (satu)  berkas  tanda  terima  BPKB  an.  Asep Taufiqurohman,SE; 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Wawan Wibiksana; 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas surat tanda terima BPKB. Kemudian membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
Meskipun  penggelapan  dalam  jabatan  ini  dilakukan  secara  bersama-sama,  dilakukan  bersama saksi sekaligus terdakwa Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran, namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono dan Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran adalah putusan yang berbeda. Hal itu terjadi karena alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  kepada  masing- masing  terdakwa.  Pada  kasus  yang  sama,  terdakwa  Firdaus  Alam  Perdana,SE  bin  Syofran  berkas perkaranya dipisahkan dengan berkas perkara terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono. Majelis Hakim mengadili Terdakwa Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran pada putusan nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg.  Berbeda  dengan      terdakwa  Deny  Herdian  bin  Sudaryono  yang  dijatihi  sanksi  pidana  3  (tiga) Tahun  dan  6  (enam)  bulan  penjara,  justru  terdakwa  Firdaus  Alam  Perdana,SE  bin  Syofran  dijatuhi sanksi pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Memandang sebuah perbedaan tersebut, maka timbul keinginan untuk meninjau lebih dalam apakah pemisahan atau pemecahan berkas perkara itu berpengaruh pada pelaku tindak pidana dan berpengaruh juga pada serangkaisan proses persidangan di Pengadilan. Sebagai bahan pembanding untuk meninjau hal tersebut, maka dilakukan juga kajian terhadap putusan nomor 278/Pid.B/2019/PN Pwk, yamg mana pada puutusan tersebut memuat kasus penggelapan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa, namun berkas perkaranya tidak dipisahkan, sehingga pada akhirnya kedua terdakwa tersebut menerima putusan yang sama dari Hakim. Kemudian terkait  pemecahan  berkas  perkara  dapat  dikatakan  sebagai splitsing .  Memecah  satu  berkas  perkara menjadi dua atau lebih ( splitsing ) merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat.6 Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan- aturan yang berhubungan dengan tindak pidana dengan cara studi kepustakaan ( library research), yaitu dengan membaca,  mengutip,  menyalin,  dan  menelaah  terhadap  teori-teori  yang  berkaitan  erat  dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data penunjang yang digunakan adalah data primer. Adapun ruang lingkup atau objek dari penelitian ini  mencakup  KUHP,  Karyawan  PT  Maybank  Indonesia  Finance  Cabang  Karawang  sebagai  pelaku tindak  pidana,  putusan  nomor  223/Pid.B/2022/PN  Kwg,  serta  dilengkapi  oleh  putusan  nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg. Penelitian ini fokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  Deny Herdian bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran. Selain daripada itu, penelitian ini juga fokus terhadap pemisahan atau pemecahan berkas perkara Deny Herdian bin Sudaryono dengan Firdaus  Alam  Perdana,SE  bin  Syofran,  sehingga  menghasilkan  putusan  yang  berbeda  pada  masing- masing terdakwa. Penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun akses untuk mendapatkan putusan, dilakukan dengan cara mengunduh langsung dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( www.mahkamahagung.go.id ). Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Kemudian, alat utama pada penelitian ini adalah KUHP dan putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg. Mengenai teknik pengumpulan data, maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan ( Library Research ). Studi  kepustakaan  merupakan  Suatu  pengumpulan  data  dengan  cara  mengkaji  buku–buku  di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari  buku-buku  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Selain  itu,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengumpulan  data  juga  ditunjang  oleh  data  primer,  berupa  putusan  yang  bersumber  dari  Direktori Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Teknik  analisis  data  ini  diperoleh  dengan  teknik penalaran hukum ( Legal Reasoning ) yang dimana teknik ini memaparkan reasons for the existence , yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum.  Kemudian  digunakan  juga  teknik  analisis  logika  hukum  yang  merupakan  alat  untuk memperjelas  dan  mengevaluasi  penalaran,  serta  bisa  dibuat  jalan  dari  premis  menuju  kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penalaran hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan  hakim  merupakan  puncak  dari  perkara  pidana,  sehingga  hakim  harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis,  menurut  Pasal  183  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  tidak  boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan- terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Pasal  184  KUHAP  menyebutkan  alat  bukti  sah  yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan Hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  putusan  Hakim  disatu  pihak  berguna  bagi  terdakwa  guna memperoleh  kepastian  hukum  tentang  statusnya  dan  dapat  mempersiapakan  langkah  berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.7
PT.  Maybank  Indonesia  Finance  (Maybank  Finance)  berkedudukan  dan  berkantor  pusat  di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730. Awalnya dikenal dengan nama PT BII  Finance  Center  (BII Finance ),  yang  didirikan  berdasarkan  akta  pendirian  No.  163  tanggal  13 Februari 1991 Juncto Akta perubahan 225 tanggal 15 Mei 1991, yang keduanya dibuat oleh notaris Richardus  Nangkin  Sinulingga,  S.H.  di  Jakarta.  Pada  tanggal  18  November  2015  adalah  awal  dari proses  transformasi  Maybank  Finance  untuk  menjadi  yang  terdepan  dimana  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  memutuskan  pergantian  nama  perseroan  dari  PT  BII  Finance  Center menjadi PT Maybank Indonesia Finance sebagaimana terdapat dalam Akta RUPSLB No. 105 tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan notaris Satria Amiputra A, S.E., Ak., S.H., M.M., M.Ak., Mec.Dev., M.H., M.Kn. Maybank Finance dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) sebesar 99,99% dan dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Bank Internasional Indonesia sebesar 0,01%, sesuai dengan izin usaha lembaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (d/h  Kementerian  Keuangan  –  Bapepam  –  LK)  dengan  No. 888/KMK.013/1991  tanggal  22  Agustus  1991,  Maybank  Finance  memiliki  kegiatan  utama  yang bergerak  pada  pembiayaan  mobil  baru  dan  bekas.  Maybank  Finance  pada  tahun  2014  melakukan perluasan  usaha  dengan  mulai  merambah  pada  pembiayaan  alat  berat  dan  mesin  industri.  Maybank Finance juga didukung oleh dealer resmi, showroom , dan supplier yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, Maybank Finance telah memiliki 34 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cibubur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang,  Banjarmasin,  Manado,  Cirebon,  Purwokerto,  Balikpapan,  Padang,  Jambi,  Cilegon, Karawang, Lombok, Gorontalo, Aceh, dan Bangka.8
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  kejahatan  yang  seringkali  terjadi  dan  dapat  terjadi disegala  bidang  bahkan  pelakunya  diberbagai  lapisan  masyarakat,  baik  dari  lapisan  bawah  sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang  lain,  dan  kepercayaan  tersebut  hilang  karena  lemahnya  suatu  kejujuran.9  Tindak  pidana penggelapan dalam jabatan merupakan permasalahan hukum yang terjadi pada suatu instansi atau pada perusahaan berbadan hukum. Seseorang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan maupun memiliki jabatan dalam perusahaan swasta, bukan tidak mungkin untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya itu. Pada dasarnya, penggelapan dapat dimaknai sebagai proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Dalam hal ini, tentu pelaku tindak pidana tersebut menggelapkan barang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atau harta yang bukan haknya dengan cara menguasai hingga menikmati manfaat dari barang atau harta tersebut  seolah-olah  barang  atau  harta  tersebut  itu  miliknya  sendiri.  Dalam  hal  ini,  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  penggelapan  dengan  pemberatan  diatur dalam  Pasal  374  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang  dapat  dipahami  bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur- unsur subjektif yang berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.10
Penggelapan  merupakan  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan  menyembunyikan  barang/harta orang  lain  oleh  satu  orang  atau  lebih  tanpa  sepengetahuan  pemilik  barang  dengan  tujuan  untuk mengambil alih, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi dalam penulisan ini, penulis  akan  membahas  tentang  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  pada  Pasal  374  KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana dapat dipahami bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.11 Pasal 374 KUHP  menyebutkan  secara  luas  pengertian  dari  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan,  namun tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  itu  sendiri  terdiri  dari  unsur-unsur  subjektif  berupa  unsur kesengajaan  dan  unsur  melawan  hukum  serta  unsur-unsur  objektif  pada  Pasal  374  KUHP  berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.12
Tindak pidana penggelapan mirip dengan tindak pidana pencurian, namun keduanya tidak sama dan  memiliki  perbedaan.  Ciri  khusus  dalam  kejahatan  penggelapan  ini  jika  dibandingkan  dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan orang yang melakukan tindak pidana ini. Tidaklah wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri.13 Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak  yang  berada  didalam  lingkungan  perusahaan,  karena  biasanya  pihak  tersebut  memahami mengenai pengendalian internal yang berada didalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.14
Ketentuan  yuridis  tindak  pidana  penggelapan  dengan  menggunakan  jabatan  diatur  didalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan  yang  unsur-unsur  tindak  pidananya  terdiri  atas  unsur-unsur  tindak  pidana  penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan  yaitu  jabatan.15  Yang  perlu  diperhatikan  dalam  menetukan  pasal  pada  pelaku  tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  ialah  dengan  memperhatikan  jabatan  yang  dimiliki  oleh  pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam ranah jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu  melakukan  penggelapan  dengan  memanfaatkan  jabatannya  dalam  ranah  pemerintahan,  yang merugikan banyak orang, maka tindakannya tidak tepat bila dikenai pasal 374 KUHP,16 karena hal itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
Seorang Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana dan maksimum pidana pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan  pidana  minimum  untuk  berbagai  macam  pidana,  walaupun  sudah  pasti  terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya  pidana  yang  akan  dijatuhkan.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  menggunakan  pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa  kemudian  ditetapkan  hukumnya  yang  cocok  untuk  fakta-fakta  itu  sehingga  dengan  jalan penafsiran  dapat  ditetapkan  apakah  perbuatan  terdakwa  dapat  dipidana  dan  selanjutnya  menyusul putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kalau sudah dinyatakan demikian, maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  itu  atau  memang  ada. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan.
Hakim  dalam  menilai  kebenaran  keterangan  para  saksi  maupun  terdakwa,  harus  dengan sungguh-sungguh  memperhatikan  :  persesuaian  antara  keterangan  saksi  satu  dengan  yang  lain; persesuaian  keterangan  antara  keterangan  saksi  dengan  alat  bukti  lain;  alasan  yang  mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi; serta segala  sesuatu  yang  pada  umumnya  dapat  mempengaruhi  dapat  tidaknya  keterangan  itu  dipercaya. Faktor-faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  serta  faktor  normatif sebagi  dasar  hukum  penjatuhan  pidana  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  prinsip  pidana  harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.
Pelaksanaan  tujuan  pemidanaan  tidak  semata-mata  memberikan  ancaman  pidana  terhadap setiap  perbuatan  yang  tercela  atau  yang  merugikan  masyarakat.  Pemberian  ancaman  pidana  harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat  adil  makmur  berdasarkan  pancasila  dan  harus  bersifat  netral.  Ia  dapat  berusaha  untuk menstimulir  atau  berusaha  untuk  mencegah.  Hal  ini  adalah  untuk  kesejahteraan  dan  pengayoman masyarakat. Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian  pidana  kepada  narapidana.  Pelaku  yang  dijatuhi  pidana  atau  tindakan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian  dengan  mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya  masing-masing  dalam  sistem  peradilan  pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan,  dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang  bersalah  dipidana  dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.17
Pada studi putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg dapat diketahui bahwa seorang terdakwa yang bernama Deny Herdian Bin Sudaryono, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki,  kebangsaan  Indonesia,  bertempat  tinggal  di  Bendungan  Jago  RT  005  RW  001  Kelurahan Serdang,  Kecamatan  Kemayoran,  Jakarta  Pusat,  agama  Islam  dan  pekerjaan  karyawan  swasta. Terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Penuntut  Umum  Perpanjangan  Pertama  Oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  4  Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022.
Dalam kasus penggelapan dalam jabatan ini, terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono bersama- sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019 sampai dengan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk milik orang lain  dan  benda  itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena  kejahatan,  yang  dilakukan  oleh  orang  yang memegang  barang  itu  berhubungan  dengan  pekerjaannya  atau  jabatannya,  yang  mana  perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan perundang- undangan yang berlaku.  Terdakwa  merupakan  Karyawan  swasta  yang  bekerja  Di  PT  maybank  Indonesia  Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head Colection atau Supervisor (SPV) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.2018.135/HR-PMIF tentang Promosi Karyawan tanggal 07 Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.
2. Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
3. Membuat surat tarik internal dan eksternal.
4. Melakukan penarikan kendaraan.
5. Menyerahkan kendaran tarikan kepada Administration Head Kantor Cabang.
6. Membuat laporan kendaraan tarikan.
7. Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan.
Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan. Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 telah dilakukan pemerikasaan terhadap saksi Firdaus  Alam  Perdana  terhadap  kesesuaian  dokumen  jaminan  dari  Debitur  PT  Maybank  Indonesia Finance  yang  dilakukan  penyimpanan  pada  Kantor  Cabang  Karawang  dengan  penanggung  jawab adalah  Firdaus  Alam  Perdana,  sebagai Administration  Head Kantor  Cabang  Karawang.  Dalam pemeriksaan tersebut, telah terbukti terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan  jabatan Administration  Head (ADH)  Kantor  Cabang  Karawang,  dimana  terdapat  temuan sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas; Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke  Rek  BCA:  1091823247  an  Firdaus  Alam  Perdana.  Perusahaan  menderita  kerugian  senilai  Rp 1.432.908.922,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua  puluh  dua  rupiah)  terhadap  75  fasilitas  pembiayaan  dikarenakan  uang  pelunasan  tidak  pernah diterima oleh perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan. Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana, namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas. Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan  di  Kantor  Cabang  Karawang,  telah  terbukti  terdapat  dugaan  fraud  yang  dilakukan  oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan bukti tanda terima kepada para debitur, namun fasilitas pembiayaan belum lunas; Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran atau pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via  transfer  ke  Rek  BCA  :  1091823247  an  Firdaus  Alam  Perdana.  Perusahaan  menderita  kerugian senilai Rp 3.810.816.100,- (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu seratus rupiah)  terhadap  54  fasilitas  pembiayaan  dikarenakan  uang  pelunasan  tidak  pernah  diterima  oleh perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana, namun sesungguhnya fasilitas  pembiayaan  dimaksud  masih  belum  lunas.  Setelah  melalui  proses  pemeriksaan  berikutnya, kemudian ditemukan fakta baru, bahwa uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut, terdakwa pergunakan untuk pembayaran angsuran jatuh tempo setiap debitur, game Tradding Gold PT. Victory  Ruko  Sunter  Jakarta  Utara.  Tradding  Gold  Olympic  di  aplikasi  Playstore  andorid  serta digunakan untuk operasional kantor.
Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana, PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Adapun 16 debitur yang pelunasannya  tidak  terdakwa  serahkan  kepada  PT.  Mybank  Finance  Indonesia  Cabang  Karawang adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar 16 Nama Debitur dan Nilai Kerugian Perusahaan No No. Perjanjian Nama Debitur Sisa Utang / Nilai Kerugian 1  52501180144 Dadang Apriadi Rp. 41.901.000 2  52501161402 Romli Am.Kep Rp. 81.031.100 3  52101143188 Eva Andria Silviana Rp. 12.201.300 4  52501190203 Nurwati Rp. 10.152.400 5  52101143840 Hapsah Maya Sapira Rp. 8.860.000 6  52101133815 Siti Juriah Rp. 7.281.900
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
7  52501160055 Djadjang Lukman, S. Pd Rp. 5.466.422 8  52101142961 Ade Somantri Rp. 5.320.100 9  52501180984 Deri Anggara Rp. 109.886.100 10  52101142217 N Lusi Ida Susanti Rp. 4.274.200 11  52501181002 Omi Trisnawati Rp. 67.848.000 12  52501161414 H Raji Rp. 25.498.500 13  52101151525 Lujito Rp. 1.794.000 14  52101143179 Listio Darmawantho Rp. 1.413.400 15  52501181206 Euis Haryati Rp. 84. 075.000 16  52501190036 Iin Ratnaningsih Rp. 128. 624.200 JUMLAH Rp. 571.572.622
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Setelah menjalani  serangkaian  proses  persidangan,  mulai  dari  pembacaan  dakwaan,  pemeriksaan  saksi, pemeriksaan barang bukti, pembacaan tuntutan dan lain-lain, akhirnya Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa Deny Hendian Bin Sudaryono, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan kepada para korban sebesar Rp. 571.572.622,- (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- Tidak ada perdamaian dengan para korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
Selain daripada itu, keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu :
- Terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya.
Hakim juga menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani   pula untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  melakukan  penggelapan  dalam  jabatan dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi Karyawan atas nama Deny Herdian tanggal 07 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar pay slip April 2021 an. Deny Herdian.
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. Asep Taufiqurohman,SE.
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. Wawan Wibiksana.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB.
Dikembalikan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang melalui saksi Hendra Satia Ditama Bin Edi Setiadi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Selain menjadi saksi, Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran juga menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  ini.  Hal  itu  sebagaimana  tertuang  pada  putusan  nomor 176/Pid.B/2022/PN  Kwg.  Hanya  saja  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  kepada  Firdaus  Alam Perdana,SE  bin  Syofran  itu  tidak  sama  dengan  putusan  yang  dijatuhkan  kepada  Deny  Herdian  bin
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sudaryono, padahal keduanya melakukan tindak pidana yang sama dengan cara bersama-sama pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut.
Terdakwa  Firdaus  Alam  Perdana,SE  bin  Syofran  bersama-sama  dengan  saksi  Deny  Herdian  bin Sudaryono  pada  sekitar  tahun  2018  sampai  dengan  Februari  2022  atau  setidak-tidaknya  pada  tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang,  beralamat  di  Jl.  Arteri  Karawang  Barat  Ruko  Dharmawangsa  Blok  C  No.16  Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Karawang  yang  berwenang  memeriksa  dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau  sebagiannya  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan  benda  itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan,  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun  masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Didalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, terdakwa merupakan karyawan swasta yang bekerja Di PT. Maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head adminstration berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap sejak tanggal 1 bulan September Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memberikan  pelayanan  terhadap  debitur  berupa history pembayaran, print  out pelunasan, memberikan BPKB tehadap debitur yang sudah lunas.
2. Pencairan pembiayaan ke dealer.
3. Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dicairkan.
4. Mengnontrol dokumen pencairan.
5. mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur.
6. Pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang.
Dari  pekerjaan  terdakwa  tersebut,  sesuai  bukti  slip  gaji,  terdakwa  mendapatkan  upah  sebesar Rp.8.449.547,-  (delapan  juta  empat  ratus  empat  puluh  Sembilan  ribu  lima  ratus  empat  puluh  tujuh rupiah) per bulan. Sekitar bulan Desember 2021, terdapat laporan dari para collector yaitu Sdr. Rohmat Als Omat, Sdr. Asmana dan Sdr. Ibnu kepada saksi Enjang Sulaeman Bin H. Alung yang menjabat sebagai SPV Colelection di PT. Maybank Indonesia yang menginformasikan bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat sekitar kurang lebih 8 debitur yang telah melakukan pelunasan kepada terdakwa, setelah  itu  saksi  Enjang  Sulaeman  Bin  H.  Alung  mengkonfirmasi  kepada  terdakwa  dan  terdakwa mengakui informasi tersebut dan meminta waktu kepada saksi Enjang Sulaeman Bin H. Alung untuk melunasi pembayaran, namun pada sekitar bulan Februari 2022 bertambah menjadi 15- 20 debitur yang mengaku  telah  melunasi  tagihanya,  sehingga  saksi  Enjang  Sulaeman  Bin  H.  Alung  kemudian mendatangi terdakwa dan meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan terdakwa mengatakan akan segera menyelesaikannya dengan cara menjual aset pribadi milik terdakwa. Namun selanjutnya salah satu debitur atas nama Ruwacita melapor kepada customer care di kantor pusat PT. Maybank Indonesia Finance yang menginformasikan bahwa saudara Ruwacita merasa sudah melunasi tagihanya akan tetapi masih ditelepon pihak penagihan dari kantor pusat PT. Maybank Indonesia, sehingga pada hari senin, tanggal 28 Maret 2022 tim audit kantor pusat PT. Maybank datang ke kantor Cabang Karawang untuk melakukan audit. Dari hasil audit ditemukan beberapa BPKB yang sudah tidak ada didalam brankas penyimpanan BPKB dimana terdakwalah yang telah menyerahkan BPKB tersebut kepada para debitur dengan  cara  menerima  uang  tunai  pembayaran  pelunasan  angsuran  dari  para  debitur  namun  oleh terdakwa  uang  tersebut  tidak  disetorkan  kepada  perusahaan.  Untuk  menindaklanjuti  permaslahan tersebut,  maka  dilakukan  audit  terhadap  terdakwa  pada  tanggal  28  dan  29  Maret  2022  dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang. Hasil dari audit tersebut, telah terbukti terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas. Terdakwa Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an. Firdaus Alam Perdana. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terhadap 75 fasilitas
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas  yang  dibuat  oleh  terdakwa,  namun  sesungguhnya  fasilitas  pembiayaan  yang  dimaksud  masih belum lunas.
Selanjutnya,  sebanyak  54  BPKB  yang  tidak  ditemukan  dalam  brankas  BPKB  dan  telah  diberikan kepada  debitur  (Bukti  Tanda  Terima),  namun  fasilitas  pembiayaan  belum  lunas.  Terdakwa  Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran atau pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana. Akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100,- (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu serratus rupiah) terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak  dalam  penguasaan  perusahaan  dan  debitur  memiliki  surat  keterangan  lunas  yang  dibuat  oleh Firdaus Alam Perdana, namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan yang dimaksud masih belum lunas. Dengan demikian, jumlah total debitur sebanyak 129 orang. Hal itu menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua  puluh  dua  rupiah)  dimana  seluruhnya  debitur  pernah  melakukan  pembayaran  atau  pelunasan, namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan utang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur.
Kemudian,  uang  hasil  pembayaran  pelunasan  dari  para  debitur  tersebut  terdakwa  pergunakan  untuk bermain judi online, operasional sehari-hari, pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Firdaus Alam Perdana (Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank U OB dan Bank CIMB Niaga), liburan ke Bali sebanyak  2  (dua)  hingga  3  (tiga)  kali  bersama  istri,  ke  Bandung  beberapa  kali  dan  ke  diskotik disekitarnya. Uang tersebut digunakan juga untuk membayar sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe  36/72  di  Perumnas  Telukjambe  Blok  TB  No.01  Desa  Sukaluyu  Kec.  Telukjambe  Timur  Kab. Karawang dan digunakan untuk membayar sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills  Kawasan  KIIC  Karawang.  Selain  daripada  itu,  uang  tersebut  digunakan  untuk  membeli  emas logam mulia seberat 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang. Untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  keadaan  yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berikut adalah keadaan yang memberatkan terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran :
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada PT. Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- Tidak ada perdamaian dengan para korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :
- Terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya.
Selain daripada itu, hakim juga menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan, maka hakim mengadili :
1. Menyatakan  Terdakwa  Firdaus  Alam  Perdana,S.E  Bin  Syofran  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  melakukan  penggelapan  dalam jabatan dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Nomor  :  SK.2016.031/HR-PMIF,  tanggal  12  April  2016
Tentang Promosi Karyawan.
- 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Nomor  :  SK.2019.179/HR-GMIF,  tanggal  24  Juli  2019
Tentang Penetapan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dikembalikan  kepada  PT.  Maybank  Indonesia  Finance  Cabang  Karawang  lewat  saksi  Hendra  Satia Ditama Bin Edi Setiadi :
- 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Asep Taufiqurohman, SE.
- 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Wawan Wibaksana.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas surat tanda terima BPKB.
- Laporan  hasil  pemeriksaan  audit  PT.  Maybank  Indonesia  Finance  Cabang  Karawang  yang dikeluarkan oleh divisi internal audit dan internal unit control unit PT. Maybank Indonesia Finance. Dikembalikan  kepada  penuntut  umum  untuk  dijadikan  barang  bukti  dalam  perkara  terdakwa  Deny Herdian Bin Sudaryono:
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1091823247 atas nama Firdaus Alam Perdana, SE.
Dikembalikan kepada terdakwa : 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah menelaah masing-masing putusan tersebut, maka dapat dipahami bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono  dengan  Firdaus  Alam  Perdana,  SE  Bin  Syofran  itu  sangat  jauh  berbeda.  Hal  itu  sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbuatan Deny Herdian Bin Sudaryono  menimbulkan  kerugian  materil  kepada  PT  Maybank  Indonesia  Finance  dan  para  korban sebesar   Rp. 571.572.622,- (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Sementara itu, perbuatan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran menimbulkan kerugian materil kepada PT. Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah). Secara garis besar, hal itu sangat berpengaruh terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Deny  Herdian  Bin  Sudaryono  selama  3  (Tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  sanksi  pidana  yang dijatuhkan kepada terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.
Perlu diingat kembali, bahwa dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang ini, pada proses penyelesaiannya  dilakukan  pemisahan  berkas  perkara  pidana  (splitsing).  Pemisahan  berkas  perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama, maupun dilakukan secara bersama-sama, seperti pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. Pemecahan atau pemisahan berkas ini dilakukan oleh Jaksa. Adapun aturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara terdapat pada Pasal 142 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dapat dipahami bahwa ketika penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang  dimaksud  tersebut  adalah  penuntut  umum  dapat  melakukan  penggabungan  perkara  dan membuatnya  dalam  satu  surat  dakwaan,  apabila  pada  waktu  yang  sama  atau  hampir  bersamaan  ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal : a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c)  Beberapa  tindak  pidana  yang  tidak  bersangkut-paut  satu  dengan  yang  lain,  akan  tetapi  yang  satu dengan  yang  lain  itu  ada  hubungannya,  yang  dalam  hal  ini  penggabungan  tersebut  perlu  bagi kepentingan pemeriksaan.
Menurut  Yahya  Harahap,  dalam  buku  Pembahasan  dan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Penyidikan  dan  Penuntutan  (hal.  442),  pemecahan  berkas  perkara  ini  dulu  disebut splitsing .  Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk  memecah  berkas  perkara  menjadi  beberapa  berkas  sesuai  dengan  jumlah  terdakwa,  sehingga berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.  Pemecahan  dilakukan  apabila  yang  menjadi  terdakwa  dalam  perkara  tersebut,  terdiri  dari beberapa  orang.  Dengan  pemecahan  berkas  tersebut,  masing-masing  terdakwa  didakwa  dalam  surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berkas  perkara,  tidak  lagi  dilakukan  bersamaan  dalam  suatu  persidangan.  Masing-masing  terdakwa diperiksa  dalam  persidangan  yang  berbeda.  Pada  umumnya,  pemecahan  berkas  perkara  menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik diantara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi  saksi  timbal  balik.  Menurut  Totok  Bambang  yang  merupakan  seorang  jaksa,  dalam  artikel Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum, splitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat  dilakukan  jika  jaksa  menerima  satu  berkas  perkara  yang  memuat  beberapa  tindak  pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda. Selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya. Pemisahan kasus dapat dilakukan oleh jaksa jika ada lebih dari satu tindak pidana dan pelaku.18
Seorang tersangka atau terdakwa bisa menjadi saksi untuk perkara terdakwa lain dalam kasus tindak pidana yang sama. Tersangka atau terdakwa yang berperan menjadi saksi tersebut dikenal sebagai saksi mahkota. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menjadi salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung menuliskan, saksi mahkota (kroongetuige ) adalah saksi yang berasal atau diambil dari  salah  seorang  tersangka  atau  terdakwa  lain  yang  bersama-sama  melakukan  perbuatan  pidana. Penyematan  mahkota  kepada  saksi  ini  dalam  bentuk  ditiadakan  penuntutan  terhadap  perkaranya, diberikan  tuntutan  yang  sangat  ringan,  atau  dimaafkan  atas  kesalahan  yang  pernah  dilakukan. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Loebby Loqman menjelaskan, saksi mahkota  adalah  kesaksian  sesama  terdakwa.  Biasanya,  kesaksian  ini  terjadi  dalam  peristiwa  tindak pidana penyertaan. Adapun dilansir dari Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum (2019), penyertaan atau deelneming merupakan  peristiwa  yang  melibatkan  orang-orang,  sehingga  melahirkan  suatu  tindak pidana.  Penyertaan  ini  diatur  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHPidana.  Dikutip  dari Lex  Jurnalica (2015), penentuan tersangka atau terdakwa menjadi saksi mahkota adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara dan persidangan terdakwa satu dengan lainnya harus terpisah, sehingga dapat menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain. Pada praktiknya, penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan  larangan self  incrimination atau  mendakwa  diri  sendiri.  Pasalnya,  saksi  harus  melafalkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Hal ini merupakan syarat formil saksi, agar keterangannya dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti.  Disisi  lain,  terdakwa  saat  memberikan  keterangan  tidak  perlu disumpah.  Artinya,  dia  bisa  saja  melakukan  kebohongan  untuk  meringankan  pidana.  Saat  terdakwa menjadi saksi mahkota, maka ia diberi pilihan untuk memberatkan dirinya sendiri maupun meringankan dirinya dengan memberikan keterangan palsu. Sementara itu, Yurisprudensi MA (Mahkamah Agung) Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menjelaskan bahwa MA tidak melarang Jaksa Penuntut Umum  apabila  ingin  mengajukan  saksi  mahkota.  Namun,  penggunaan  saksi  mahkota  setidaknya memenuhi  prinsip-prinsip  sebagai  berikut  :  1)  Dalam  perkara  penyertaan  ( deelneming );  2)  Terdapat kekurangan alat bukti; 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan ( splitsing ).19 Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran yang merugikan PT. Maybank  Indonesia  Finance  Cabang  Karawang  dan  para  debitur,  tentu  memang  sepantasnya  untuk dilakukan pemisahan berkas perkara. Hal itu terjadi karena pasal yang diterapkan yaitu Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang mana dapat dipahami bahwa perkara tersebut termasuk penyertaan dalam tindak pidana. Kemudian, karena berkas perkara tersebut dibuat secara terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum, maka antara terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono dengan terdakawa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran dapat menjadi saksi timbal balik. Artinya, ketika terdakwa  Deny  Herdian  Bin  Sudaryono  sedang  menjalani  proses  persidangan,  maka  Firdaus  Alam Perdana, SE Bin Syofran dapat menjadi saksi bagi terdakwa. Begitu juga sebaliknya, ketika terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran sedang menjalani proses persidangan, maka Deny Herdian Bin Sudaryono dapat menjadi saksi bagi terdakwa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  berdasarkan  Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1  ke-1  KUHP  Jo  Pasal  64  KUHP.  Selain  itu  hakim  juga  mempertimbangkan  keadaan  yang memberatkan  dan  keadaan  yang  meringankan  terdakwa  serta  peristiwa  yang  melatarbelakangi perbuatan pidana. Terdapat perbedaan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. Hal itu berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbuatan Deny Herdian Bin Sudaryono menimbulkan kerugian materil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 571.572.622,- (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Sementara itu, perbuatan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran menimbulkan kerugian materil kepada PT. Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah). Dengan demikian, terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono dijatuhi sanksi pidana selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini dilakukan pemisahan berkas perkara antara Deny Herdian Bin  Sudaryono  dengan  Firdaus  Alam  Perdana,  SE  Bin  Syofran  agar  keduanya  dapat  menjadi  saksi timbal  balik.  Ketika  terdakwa  Deny  Herdian  Bin  Sudaryono  sedang  menjalani  proses  persidangan, maka  Firdaus  Alam  Perdana,  SE  Bin  Syofran  dapat  menjadi  saksi  bagi  terdakwa.  Begitu  juga sebaliknya,  ketika  terdakwa  Firdaus  Alam  Perdana,  SE  Bin  Syofran  sedang  menjalani  proses persidangan, maka Deny Herdian Bin Sudaryono dapat menjadi saksi bagi terdakwa.

## REFERENSI

## Journal article
Andreas.  C.  A.  Loho.  2019. Alasan  Pemberat  dan  Peringan  Pidana  Terhadap  Delik  Penggelapan Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.
Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, no. 1 (2019): 81– 102, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441, h. 81.
Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan KUHP, Jurnal lex crimen, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101.
Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62.
Muhari Supa’at, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim),” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 203–14, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600, h. 207
Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415
KUHP,”  Lex Crimen 6, no. 7 (2017): 101–
7https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17247, h. 106.
Muh.  Thezar  and  St.  Nurjannah,  “Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan,”  Alauddin  Law Development Journal 2, no. 3 (2020): 328–38, http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230, h. 333
Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, (2021).
Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara  Berlanjut  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  PaluNo.12/Pid.B/2009/PN.PL),” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. 1 (2014): 1–12,
Riska Yanti, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu),” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, no. 5 (2013): 1–10
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Book References
Syaiful Bakhri. 2014. Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta.
Adami  Chazawi.  2015.  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I,  Rajawali  Press,  Jakarta.  M  Ali  Zaidan,
Menuju  Pembaruan  Hukum  Pidana  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2015).  Roni  Wiyanto,  Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2016).
Zainal Arifin Hoesein. 2016. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Setara Press, Malang Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. Politik Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Webpage on a Website References httphttps://www.maybankfinance.co.id/profil/sejarah-perusahaan
s://www.hukumonline.com/klinik/a/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i- lt588275023a37c
https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/20/163000365/mengenal-saksi-mahkota-saat- terdakwa- jadi-saksi-dalam-perkara-terdakwa-lain?page=all https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ www.mahkamahagung.go.id