## JUDGE : Jurnal Hukum

## Volume 05  Nomor 01  Tahun 2024
Edisi : Februari 2024
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## PERANAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## A R T I C L E I N F O ABSTRAK
Article history: Received   :  01 Januari 2024 Revised   :  19 Januari  2024 Accepted   :  Februari 2024 Pencucian  uang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  adalah  setiap  orang  yang  menempatkan,  mentrasfer, mengalihkan,  membelajakan,  membayarkan,  menghibahkan, menitipkan,  membawa  keluar  negeri,  mengubah  bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  didiganya merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  yang  di  maksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  dipidana  karena  tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar  rupiah).  Aparat  penegak  hukum  adalah  institusi yang  bertanggung  jawab  dalam  penegakan  hukum.  Lebih  lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk  melaksanakan  proses  peradilan,  menangkap,  memeriksa, mengawasi,  atau  menjalankan  perintah  undang-undang  di bidangnya masing-masing.
Metode pendekatan yang dipergunakan  adalah  yuridis  Normatif,  yaitu  penelitian  yang mengacu  kepada  norma  norma  hukum  yang  terdapat  pada peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  sebagai  penelitian normatif  yang  berawal  dari  premis  umum  dan  berakhir  dengan kesimpulan khusus, Pengumpulan data diambil data bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang  undangan,  buku  buku,  artikel  ilmiah,  catatan perkuliahan  para  ahli.  Bahan  hukum  tersier  berupa  bahan  hukum yang memberikan petunjuk.
This is an open access article under the CC BY NC licence Keywords: Pencucian Uang, Aparat Penegak Hukum HR Tax Planning, Income tax Article 21, Tax Burden Efficiency
Correspondling Author : Bram Raya Ketaren Universitas Harapan Medan Email : bramraya@email.com

## PENDAHULUAN
Kejahatan pencucian uang ( money loudring ) sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional  merupakan  hal  baru  di  banyak  negara  termasuk  Indonesia.  Dampak  yang ditimbulkan  dalam  kejahatan  pencucian  uang  sangat  merugikan  perekonomian  suatu  negara baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu berdampak pada berkurangnya pendapatan negara  terhadap  pengelakan  pajak  dengan  menyimpan  uang  diluar  negeri  ( tax  heaven ),
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
pendanaan  kejahatan  terorisme  yang  berdampak  terhadap  keamanan  dan  keutuhan  negara, sehingga  negara-negara  di  dunia  dan  organisasi  internasional  merasa  perlu  adanya  perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.
Praktek  pencucian  uang  diketahui  banyak  dana-dana  potensial  yang  tidak dimanfaatkan  secara  optimal  karena  pelaku  pencucian  uang  sering  melakukan  “ steril investment ”  yaitu  melakukan  penyamaran  harta  kekayaan  dari  hasil  kejahatan,  misalnya dalam  bentuk  investasi  di  bidang  properti  pada  negara-negara  yang  mereka  anggap  aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperolehjauh lebih rendah (Nasution, 2008). Pencucian  uang  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  untuk  mengubah  hasil korupsi,  kejahatan  narktika,  perjudian,  penyelundupan  dan  kejahatan  lainnya  dapat  diubah seolah-olah menjadi hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Darwin, 2012).
Indonesia kejahatan pencucian uang sudah menjadi budaya karena merupakan sebuah kejahatan  yang  dapat  menghasilkan  uang  secara  utuh  dan  jumlah  yang  sangat  besar. Banyaknya modus kejahatan pencucian uang dilakukan pelaku dengan cara menyimpan uang hasil kejahatan ditempat ( placement ) yang aman pada sebuah bank atau tempat tertentu untuk sementara  waktu,  kemudian  diolah  dan  dipindahkan  ( Layering ) dengan  cara  mentransfer keberbagai rekening bank yang tersebar untuk menghilangkan asal usul uang tersebut, setelah itu membelikan sebuat aset, melakukan investasi keberbagai negara dan hasil yang diperoleh ( Integration ) seolah olah terlihat sah.
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  merupakan  lembaga sentral  ( focal  point ) yang  mengkoordinasikan  pelaksanaan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia.  Secara  internasional  PPATK merupakan  suatu Financial  Intelligence  Unit (FIU)  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan untuk  menerima  laporan  transaksi  keuangan,  melakukan  analisis  atas  laporan  transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.
Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang  No.  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  15  Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam  rangka  memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kuat  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  pencucuan  uang,  pada  tanggal  22  Oktober  2010  diundangkan Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang yang menggantikan undang- undang terdahulu.
Keberadaan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  memperkuat  keberadaan  PPATK  sebagai lembaga  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  dan  pengaruh  dari  kekuasaan  manapun. Dalam  hal  ini  setiap  orang  dilarang  melakukan  segala  bentuk  campur  tangan  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  PPATK.  Selain  itu,  PPATK  wajib  menolak  dan/atau mengabaikan  segala  campur  tangan  dari  pihak  mana  pun  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan.
Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  menggunakan pendekatan  mengejar  hasil  kejahatan  ( follow  the  money ) dalam  mencegah  dan  memberantas tindak  pidana.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  (dikenal  dengan Rezim  Anti  Pencucian  Uang)  yang  masing-masing  memiliki  peran  dan  fungsi  signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
Peran serta publik dan stakeholder sangat penting untuk mendukung langkah- langkah yang  dilakukan  PPATK  dalam  memerangi  kejahatan  dengan  pendekatan  pengejaran  hasil kejahatan ( follow the money ) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research ) menggunakan studi kasus no rmatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto , sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-komparatif  ( descriptive  comparative ).  Metode deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada berdasarkan data, menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpresentasikannya.  Seperti  halnya  namanya,  sifat  penelitian  tersebut  ialah menggambarkan  keadaan  seperti  yang  ada  saat  ini.  Hal  tersebut  hanya  menggambarkan fenomena  atau  situasi  yang  diteliti  dan  karakteristiknya,  serta  melaporkan  apa  yang  telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala- gejala, fakta- fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.
Metodologi  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  melalui/menggunakan data skunder (data kepustakaan) yaitu yang berupa:
1. Bahan  hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  atau  kaidah  dasar,  peraturan  dasar, peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  yang  tidak  terkodifikasikan,  yurisprudensi dan  bahan  hukum  yang  lain  yang  masih  berlaku  sebagai  bahan  hukum  positif  yaitu Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan  Hukum  Sekunder , yaitu  bahan  hukum  yang  bisa  menjelaskan  mengenai  hukum primer, seperti buku-buku jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau  suatu  istilah  yang  ditemukan  pada  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang terdiri dari: Kamus-kamus Hukum, Kamus bahasa, dan Dokumen.
Pada  penelitian  hukum  normatif  ini,  pengolahan  data  hanya  ditujukan  pada  analisis dan  secara  diskriptif  kualitatif,  dimana  materi  atau  bahan-bahan  hukum  tersebut  untuk selanjutnya  akan  dipelajari  dan  dianaliasis  muatannya  sehingga  dapat  diketahui  taraf sinkronisasinya,  kelayakan  norma,  dan  pengajuan  gagasan-  gagasan  normatif  baru. Pengolahan dan analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:
1. Teknik  pengumpulan  data  terhadap  bahan-bahan  hukum  primer  dilakukan  dengan  cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam suatu penelitian tentang azas-azas dan  norma  hukum  yang  menjadi  objek  permasalahan  ataupun  yang  dapat  dijadikan  alat analisis pada masalah penelitian.
2. Teknik  pengumpulan  data  terhadap  bahan-bahan  hukum  skunder  dilakukan  dengan  cara menelusuri  literatur-literatur  ilmu  hukum  ataupun  hasil-hasil  penelitian  hukum  yang relevan dengan masalah penelitian.
3. Teknik  pengumpulan  data  terhadap  bahan-bahan  hukum  tersier  dilakukan  dengan  cara menelusuri  kamus  bahasa  dan  dokumen  tertulis  lainnya  yang  dapat  memperjelas  suatu
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
Hal 1-11
persoalan  atau  suatu  istilah  yang  ditemukan  pada  bahan-bahan  hukum  primer  dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan  Hukum  Kewenangan  Aparat  Penegak  Hukum  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering)

## Kepolisan Republik Indonesia
Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Polisi  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (A. Junaidi, 2014).
Pasal  4  sampai  pasal  9  KUHAP  menguraikan  tentang  Penyidik  adalah  Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuaraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf  g  menyatakan  dalam  tugas  dan  tanggung  jawab  penyidik  berpedoman  pada  KUHAP. (A. Junaidi, 2014).
Pada  sektor  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  oleh  Kepolisian,  berdasarkan Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi  pada huruf  11  butir  10,  dengan  inti  melalui  instruksi  itu  diberikan  instruksi  khusus  untuk  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mengambil  upaya  untuk  mengekfektif  pun mengefisienkan  segala  upaya  pada  saat  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  guna  menghukum para perlaku tindak pidana tersebut dan menyelamatkan uang negara. (Muwahid, dkk, 2021).

## Kejaksaan Republik Indonesia
Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asalnya permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai  kewenangan  jaksa  sebagai  penyidik  Tindak  Pidana  Pencucian  uang  (TPPU)  yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu Negara yang memiliki wewenang melakukan  penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dan  untuk  mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang Asalnya yaitu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di tentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberanstas Tindak Pidana  pencucian  Uang.  Dan  proses  penyidikan  nya  adalah  Memperoleh  sumber  tindakan penyidikan dan surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan. Dimulai Penyidikan, Panggilan saksi,  Tersangka,  Pemeriksaan  Saksi,  Ahli  dan  Tersangka,  Tinttdak  Pengeledahan  atau Penyitaan, Penahanan Tersangka.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  menyelenggarakan  fungsi  Intelijen  pada  bidang penegakan  hukum.  Pelaksanaan  fungsi  Intelijen  pada  Kejaksaan  Republik  Indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja Jaksa Agung Muda Inteljen yang merupakan unsur pembantu pimpinan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  dalam  bidang  intelijen kejaksaan.  Adapun  Lingkup  bidang  intelijen  Kejaksaan  yaitu  meliputi  kegiatan  intelijen penyelidikan,  pengamanan,  dan  penggalangan  untuk  melakukan  pencegahan  tindak  pidana untuk  mendukung  penegakan  hukum  baik  preventif  maupun  represif  di  bidang  ideologi, politik,  ekonomi,  keuangan,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  melaksanakan  cegah
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. (Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020).

## Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPK  adalah  mengkoordinasikan  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi;  meletakkan  sistem  pelaporan  dalam kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  meminta  informasi  tentang  kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau  pertemuan  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  meminta  laporan  instansi  terkait  menge  nai  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  visi  KPK  adalah “Mewujudkan  Indonesia  yang  Bebas  Korupsi”.  Visi  ini  menunjukkan  suatu  tekad  kuat  dari KPK  untuk  segera  instan  namun  diperlukan  suatu  penanganan  yang  komprehensif  dan sistematis.  Sedangkan  misi  KPK  ialah  “Penggerak  Perubahan  untuk  Mewujudkan  Bangsa yang  Anti  Korupsi”.  Dengan  pernyataan  misi  tersebut  diharapkan  bahwa  KPK  nantinya merupakan  suatu  lembaga  yang  dapat  “membudayakan”  anti  korupsi  di  masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. (Badjuri, A, 2011).
Spesifikasi tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Khusus untuk tugas koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat dimaknai bahwa KPK merupakan koordinator dalam pemberantasan korupsi. Merujuk Pasal 7 UU KPK, KPK menjadi koordinator untuk (1) penindakan  tindak  pidana  korupsi,  dan  (2)  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Pertama,  dalam  hal  penindakan,  KPK  mengkoordinir  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini,  penindakan  seluruh  tindak  pidana  korupsi oleh  kepolisian  dan  kejaksaan  mesti  berada  dibawah  koordinasi  KPK.  Bahkan  dalam  proses pembahasan UU KPK sempat terbersit usulan dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) agar  diterapkannya  kebijakan  satu  pintu  ( one  gate  policy )  dimana  kewenangan  penyidikan dipercayakan  pada  KPK  dan  selanjutnya  KPK-lah  yang  menetapkan  keterlibatan  kepolisian dan atau kejaksaan. (Diansyah, Dkk, 2011).
Dalam  konteks  mengkoordinir  proses  penindakan,  KPK  berwenang  untuk  meminta informasi  tentang  seluruh  kegiatan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  kepada  instansi kepolisian  dan  kejaksaan.  Lebih-lebih  lagi  bila  penindakan  itu  dilakukan  terhadap  tindak pidana  korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  UU  KPK,  yaitu:  Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
1. Melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang  lain  yang  ada kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauc. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Diansyah, Dkk, 2011).

## Kemenkunham
Kewenangan  dari  pihak  terkait  untuk  menyidiki  berbagai  kasus  pencucian  uang, sehingga  para  pihak  tidak  bisa  bergerak  untuk  menangi  hal  TPPU.  Sebelumnya  penindakan kasus pencucian uang di atur pada pasal 74 Undang-Undang TPPU, Namun penjelasan Pasal tersebut  dianggap  membatasi  kapasitas  kewenangan  pihak  terkait  untuk  menyelidiki  kasus nya.  Pasal  74  UU  TPPU  menghambat  kepentingan  pemberantasan  pencucian  uang,  kerena
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
setiap bidang dan kasus harus memiliki penyidik yang spesifik dan ahli di bidangnya masing- masing.
Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang pada umumnya dibentuk sebuah badan yang disebut sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang di Indonesiadisebut sebagai Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Badan  FIU  merupakan  badan  yang sangat penting dalam rangka pencegahan terjadinya pencucian uang yaitu terutama dalam hal mewajibkan pihak-pihak tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk  melaporkan adanya transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.
PPATK  mempunyai  tugas  pokok  untuk  mencegah  dan  memberantas  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU)  sehubungan  dengan  itu,  PPATK  melakukan  pengelolaan  data  dan informasi yang diperoleh dari Pihak Pelapor. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, serta melaksanakan kegiatan analisis dan/atau pemeriksaan terhadap laporan  dan  informasi  Transaksi  Keuangan  yang  berindikasi  TPPU  dan/atau  tindak  pidana lain.

## Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
Faktor  penghambat  dalam  penegak  tindak  pidana  pencucian  uang,  termasuk Kompleksitas Transaksi Keuangan sering menggunakan teknik - teknik yang kompleks untuk menyembunyikan  asal  -  usul  dana  ilegal  mereka.  Hal  ini  bisa  sulit  bagi  penyidik  untuk melacak dan mengungkapinya.
Kebijakan  Keuangan  Global  adanya  perbedaan  dalam  kebijakan  keuangan  dan kerahasiaaan  bank  diberbagai  negara  dapat  menghambat  kerja  sama  Internasional  dalam melacak  aliran  keuangan  kriminal.  Kurangnya  Sumber  Daya  beberapa  lembaga  penegakan hukum  mungkin  menghadapi  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  teknologi,  dan  anggaran yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  menyelidiki  dan  menuntut  kasus pencucian  uang.  Kerahasiaan  dan  Anonimitas  pelaku  pencucian  uang  yang  sering menggunakan bisnis palsu, perusahaan cangkang, atau agen yang menyembunyikan identitas mereka.  Hal  ini  membuat  sulit  utuk  melacak  pemilik  sebenarnya  dari  aset  atau  transaksi tersebut.
Kurangnya kerja sama antara negara  - negara dan lembaga keuangan dan melacak dan menghentikan  pencucian  uang  sering  kali  terhambat  oleh  perbedaan  hukum  dan  kebijakan antarnegara.  Teknologi  Advokasi  Penjahat  dapat  memanfaatkan  teknologi  canggih  untuk menyembunyikan  jejak  digital  trnsaksi  keuangan  mereka.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat dan  bisnis  mugkin  tidak  sepenuhnya  sadar  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  cara melaporkannya, yang dapat menghambat pelaporan kasus yang mencurigakan. Ketidakmampuan  untuk  mendapatkan  bukti  yang  kuat  pencucian  uang  sering  melibatkan perpindahan  secara  kompleks  dan  tidak  langsung.  Ini  dapat  membuat  sulit  untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan pidana.
Untuk  mengatasi  faktor  -  faktor  penghambat  ini,  penegakan  hukum  dan  lembaga- lembaga  terkait  perlu  bekerja  sama,  meningkatkan  kerja  sama  internasional,  meningkatkan pelatihan  dan  mengembangkan  teknik  investigasi  yang  lebih  canggih  dalam  upaya  untuk melawan pencucian uang secara efektif.
Berdasarkan banyak nya kasus-kasus pencucian uang yang terjadi di indonesia, ada dua faktor eksternal dan internal,faktor eksternal adalah :
1. Kepentingan  Ekonomi  yaitu  negara  atau  pihak  tertentu  mungkin  memiliki  kepentingan ekonomi  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  dapat  membuat  penegakan  hukum
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
menjadi  sulit  kerena  adanya  tekanan  ekonomi  atau  korupsi  yang  melibatkan  pihak-pihak berwenang.
2. Kelemahan  hukum  dan  peraturan  yaitu  ketidak  jelassan  atau  kelemhan  dalam  undang- undang  dan  peraturan  terkait  pencucian  uang  dapat  menjadi  penghambat.  Penegakan hukum  memerlukan  kerangka  hukum  yang  kuat  dan  jelas  untuk  memperoses  pelaku pencucian uang.
3. Kurangnya  sumber  daya  yaitu  seumber  daya  manusia,  anggaran,  dan  peralatan  dapat menghambat penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang. Untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana ini, diperlukan sumber daya yang memadai.
4. Keterlibatan pihak asing yaitu dalam bebearapa  kasus,  pencucian uang melibatkan pihak- pihak  asing  atau  teransaksi  lintas  batas.  Ini  dapat  membuat  penegakan  hukum  menjadi lebih  kompleks  kerena  kerjasama  internasiobnal  yang  diperlukan  untuk  melacak  dan menghentikan aliran kotor.
5. Perlawanan dari pelaku pencucian uang yaitu pelaku [pencucian uang sering kali memiliki sumber  daya  finansial  dan  pengaruh  yang  cukup  besar  untuk  melawan  upaya  penegak hukum.  Mereka  dapat  menggunakan  berbagai  metode  untuk  menghhindari  diteksi  dan penuntutan.
6. Masalah  korupsi  yaitu  korupsi  dalam  sistem  penegakan  hukum  atau  pemerintah  dapay menghambat  upaya  untuk  mengungkapkan  dan  menuntut  tindak  pidana  pencucian  uang. Ini dapat mencakup suap kepada petugas hukum, hakim, atau pejabat pemerintah.
7. Kurangnya kesadaran dan pelatihan yaitu kurang kesadara dan pelatih  di  kalangan  aparat penegak  hukum  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  teknik  penyelidikan  yang efektif dapat mempengaruhi penegakan hukum.
8. Perbedaan  hukum  antar  negara  yaitu  perbedaan  dalam  hukum  pencucian  uang  antara negara-negara  dapat  menjadi  hambatan.  Ini  kerena  aturan  defenisi  yang  berbeda  dapat membuat kerjasama lintas negara sulit.
Selain  faktor-faktor  eksternal,  ada  juga  faktor-faktor  penghambat  internal  yang  dapat mempengaruhi penegak hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam sistem penegekan hukum itu sendiri. Beberapa faktor penghambat internal tersebut meliputi:
1. Korupsi  Internal  yaitu  terdapat  resiko  bahwa  beberapa  anggota  aparat  penegak  hukum yang  terlibat  dalam  penyelidikan  atau  penegakan  hukum  pencucian  uang  dapat  terlibat dalam  tindak  korupsi  sendiri.  Mereka  dapat  menerima  suap  atau  imbalan  dari  pelaku pencucian uang untuk menghentikan penyelidikan atau menghindar penuntutan.
2. Kurangnya  komitmen  yaitu  tidak  semua  aparat  penegaka  hukum  mungkin  memiliki komitmen yang kuat dalam menerangi pencucian uang. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan,  termasuk  kurangnya  pemahaman  tentang  pentingnya  masalah  ini  atau  kurangnya motivasi.
3. Kurangnya  keahlian  dan  pelatihan  yaitu  penyelidiakn  dan  penegakan  hukum  pencucian uang  memerlukan  pengetahuan  dan  keahlian  khusus.  Kurangnya  pelatihan  atau pengalaman  dalam  hal  ini  dapat  menghambat  kemampuan  aparat  penegak  hukum  untuk mengindentifikasi, penyelidik,dan meuntut kasus pencucian uang dengan efektif.
4. Birokrasi  dan  lambatnya  proses  hukum  yaitu  sistem  hukum  yang  lambat  dan  birokratis dapat  menghambat  penegakan  hukum  pencucian  uang.  Proses  hukun  yang  berlarut-larut dapat memberikan peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menghindari penuntutan.
5. Ketidakmampuan Kordinasi yaitu kurangnya kordinasi antara berbagai lembaga penegakan hulum,  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pihak  berwenang  lainnya  dapat  menyulitkan penyelidikan dan penuntuatan tindak pidana pencucian uang.
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
6. Ketidakjelasan  peran  dan  tanggung  jawab  yaitu  kurang  pemahaman  tentang  peran  dan tanggung  jawab  masing-masing  lembaga  individu  dalam  penegakan  hukum  pencucian uang dapat mengganggu kordinasi dan efesiensi.
7. Tekanan  Politik  dapat  mempengaruhi  aparat  penegak  hukum  menahan  dalam  tindakan mereka.  Ini  bisa  berarti  menahan  atau  mengehntikan  penyelidikan  atau  penuntutan pencucian uang kerena tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan tertentu.
Untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  internal,diperlukan  reformasi  dalam  sistem penegakan hukum,peningkatan dalam etika dalam akubilitas aparat penegak hukum,pelatiahan  yang  lebih  baik,serta  perann  yang  jelas  dan  koordinasi  yang  lebih  baik antara  lembaga-lembaga  yang  terlihat  dalam  penegakan  hukum  pencucian  uang  yang  jujur dan berkomitmen juga dapat membantu mengatasi korupsi internal

## Jenis Money Laundring
Proses pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional tindakan illegal tersebut, yaitu:
1. Penempatan ( Placement )
Tindakan  pertama  dari  pencucian  uang  atau  money  laundering  adalah placement atau penempatan  uang.  Proses placement adalah  ketika  dana  ilegal  tersebut  masuk  ke  dalam sistem  finansial.  Sistem  finansial  disini  berarti  Lembaga  Keuangan  yang  menjadi  tempat untuk  menaruh  dana  ilegal  tersebut,  dapat  berupa  bank,  perusahaan  pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Pada tahapan ini,biasanya pelaku memecah dana ilegal menjadi  beberapa  pecahan  kecil  agar  tidak  mudah  terdeteksi.  Kemudian,  mengalihkan uang  tersebut  melalui  pembuatan  cek,  deposito,  melakukan  pembiayaan,  dan  kegiatan keuangan legal lainnya.
2. Lapisan ( Layering )
Langkah  kedua  dari  tindakan  money  laundering  adalah  dengan  melakukan  aktivitas layering . Layering adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut. Cara yang biasa oknum money laundering lakukan adalah dengan  membeli  aset,  berinvestasi,  atau  dengan  menyebar  uang  tersebut  dengan pembukaan  rekening  bank  di  beberapa  negara  dengan  kriteria tax  havens (surga  pajak). Negara tax havens adalah negara yang memperbolehkan pemilik instrumen keuangan tidak membayar  pajak  atas  kegiatan  usahanya  atau  investasi.  Sehingga,  uang  dari  kegiatan money laundering secara nominal tidak berkurang dan dirasa aman karena berada jauh di luar  negeri.  Cara  lain  dari  proses layering adalah  dengan  melakukan  kegiatan offshore banking dan transaksi menggunakan perusahaan boneka ( shell corporation ). 3. Integrasi ( Integration )
Langkah  terakhir  yang  biasa  dilakukan  dari  tindakan  money  laundering  adalah  integrasi atau integration .  Aktivitas integration adalah  upaya  untuk  menggabungkan  atau menggunakan  uang  hasil  money  laundering  untuk  dinikmati  langsung,  diinvestasikan  ke dalam  berbagai  jenis  produk  keuangan  ,  dipergunakan  untuk  membiayai  kegiatan  bisnis yang  sah,  dan  membiayai  kembali  kegiatan  tindak  pidana.  Cara  yang  biasa  dilakukan oknum  money  laundering  adalah  dengan  melakukan  investasi  pada  suatu  kegiatan  usaha, penjualan  dan  pembelian  aset,  serta  pembiayaan  korporasi.  Namun,  dalam  praktiknya, pelaku  money  laundering  tidak  selalu  melakukan  ketiga  proses  diatas  secara  bertahap, melainkan  dengan  menggabungkan  dan  melakukan  tahapan-tahapan  diatas  secara berulang,  sehingga  seolah  menciptakan  proses  pencucian  uang  yang  rumit,  terorganisir, dan melibatkan banyak pihak.
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3

## Mencegah Money Laundring
Berdasarkan OJK, terdapat beberapa perilaku untuk mencegah seseorang dari tindakan money laundering. Berikut beberapa pencegahan dari aktivitas merugikan ini.
1. Peran Penyedia Jasa Keuangan
a. Menerapkan program anti pencucian uang dengan melakukan Customer Due Diligence (CDC)  dan Enhanced  Due  Diligence (EDD)  untuk  mengetahui  profil  dan  risiko nasabah.  Penerapan  CDC  dan  EDD  dapat  dilakukan  mulai  dari  identifikasi,  verifikasi, monitoring calon nasabah, dan pengkinian profil nasabah.
b. Melakukan  pemantauan  dan  pengkinian  data  untuk  mengetahui  profil  dan  risiko nasabah terupdate.
c. Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan.
d. Menyampaikan  Laporan  Transaksi  Keuangan  Tunai  (LTKT),  Laporan  Transaksi Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Peran Nasabah Penyedia Jasa Keuangan
a. Wajib  memberikan  identitas  dan  informasi  yang  benar  yang  dibutuhkan  oleh  Pihak Pelapor  dengan  minimal  memuat  identitas  diri,  sumber  dana,  dan  tujuan  Transaksi dengan  mengisi  formulir  yang  disediakan  oleh  Pihak  Pelapor  dan  melampirkan dokumen pendukungnya.
b. Dalam  hal  transaksi  dilakukan  untuk  kepentingan  pihak  lain,  setiap  orang  wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut secara jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.
c. Transaksi  pengiriman  uang  melalui  sistem  transfer  wajib  memberikan  identitas  dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah  uang,  jenis  mata  uang,  tanggal  pengiriman  uang,  sumber  dana,  dan  informasi lain  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib  diberikan  ke Penyedia Jasa Keuangan.
d. Secara  tegas  menolak  untuk  menyimpan  dana  kepemilikan  orang  lain  pada  rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana.
e. Secara tegas menolak dana yang tidak diketahui asal usulnya.
3. Peran Masyarakat Umum
a. Tidak membeli harta atau aset yang tidak jelas status kepemilikannya.
b. Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya untuk siapa.
c. Tegas  menolak  mendanai  pembelian  bahan  kimia  berbahaya  yang  diduga  terkait kegiatan terorisme.
d. Tidak  terlibat  dalam  pengumpulan  dana  oleh  yayasan  bagi  kegiatan  yang  tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut.
e. Tegas  menolak membantu pendistribusian buku, artikel,  tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal.

## Undang Undang No 8 Tahun 2010
Pencucian  uang  secara  sederhadana  didefinisikan  adalah  suatu  upaya  perbuatan  untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul   uang/dana   atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai  transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah/legal.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pencucian Uang  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-  unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini.  (Pasal  1  angka  1  UU  8  Tahun  2010).  Unsur-unsur
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3
dimaksud  yaitu  Setiap  Orang/Korporasi  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Hasil  tindak  pidana  adalah  Harta  Kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana: korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja,  penyelundupan migran,  di  bidang  perbankan,  di  bidang  pasar  modal,  di  bidang  perasuransian,  kepabeanan, cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan,  pencurian, penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi,  di  bidang  perpajakan,  di bidang  kehutanan,  di  bidang  lingkungan  hidup,  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

## KESIMPULAN
Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang telah diatur sesuai dengan pasal 40 UU No. 8 tahun 2010, keberadaan PPATK dalam undang- undang  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  Lembaga  yang  independent  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya,  dalam  proses  penyidikan  dapat  dikatakan  sebagai media  informasi  yang  diperoleh  dari  penyedia  jasa  keuangan  untuk  selanjutnya  di  teruskan kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  PPATK  adalah  Lembaga  yang  independent  dengan peranan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  pengelolaan  data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transaksi  pencucian  uang  dan  meneruskan  kepada  penyidik  terhadap  terjadinya  pencucian uang.  Hambatan  PPATK  dapat  berupa database yang  terbatas  dan  belum  terintegrasi  dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas.
Untuk  kepentingan  penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut, hal tersebut telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 72 undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang,  bahwa  dalam meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah  dilaporkan  oleh  PPATK,  maka  terhadap  penyidik,  penunutut  umum,  atau  hakim  tidak berlaku  ketentuan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  rahasia  bank  dan  kerahasiaan transaksi  keuangan  lainnya,  sebetulnya  dalam  rangka  membahas  terobosan  rahasia  bank, dapat  dikatakan  bahwa  pelaporan  adanya  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  oleh penyedia  jasa  keuangan  khususnya  bank  kepada  PPATK  merupakan  terobosan  rahasia  bank dalam  arti  luas  sehingga  terobosan  rahasia  bank  yang  dilakukan  oleh  PPATK  merupakan sebagian gambaran nyata bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan pelaksanaan undang- undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  peranan  PPATK sangat penting.
Bram Raya Ketaren 1 , Muslim Harahap 2* , Rehulina 3

## DAFTAR PUSTAKA
1]. Artijo Alkosar (1994) White Collar Crime dan Corporate crime .Vol I.
2]. Dr.  Dra.  Sulistyowati,  SH,  CN, Alternatif  Penegakan  Hukum  Pidana  Berbasis  Nilai Keadilan , Yogyakarta, 2020.
3]. Hadi yusuf (2022) Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan . Vol 8.
4]. Ilham Azali. ( 2022) Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari hasil tindak pidana penyalagunaan narkotika . Vol I.
5]. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang . MQS Pub & AYYCCS Group, Jakarta, 2006.
6]. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, Hukum Dan Penegakan Hukum , Jakarta, 2021 7]. Sayahdi Buamona.(2019) White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana. Vol III.
8]. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9]. Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang. Adrian Sutedi, Tindak pidana pencucian uang . PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2018.