Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.91-108 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
PERANAN DALIHAN NATOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI PERANTAUAN
(Studi Kasus : Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang)
Martina Nainggolan, Margo Hadi Pura Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361.
Email : martina19ngl@gmail.com & Oficiumnobile@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang beraneka salah satunya perbedaan hukum pidana yang mereka  anut  antara  lain  suku  Batak/Masyarakat  Batak  toba  adalah  masyarakat  yang  memiliki banyak keunikan dari bahasa, sistem pembagian warisan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang  dijunjung  tinggi  yaitu  Dalihan  Natolu. Masyarakat  tetap  menjunjung  adatnya  dimanapun mereka berada tak terkecuali di perantauan. Dalam tulisan ini akan dibahas peran Dalihan Natolu sebagai  tiang  penyelesaian  perkara  pidana  yang  terjadi  pada  masyarakat  batak  toba  di rengasdengklok dengan meneliti peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian perkara  tindak  pidana  adat  pada  Masyarakat  Batak  Toba  di  Rengasdengklok  Kabupaten Karawang  Serta  Bentuk Sanksi  Hukum  pada  pelaku  tindak  pidana  adat.  Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas–asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan di Rengasdengklok Karawang.  Demi  keseimbangan  maka  harus  selaras  demi  menciptakan  kehidupan  masyarakat adat yang tertib dan tentram di perantauan dan pastinya menjadi mediator yang selalu berusahan mendamaikan  par  pihak  yang  bersengketa  atas  tindak  pidana.  Hendaknya  Lembaga  Dalihan Natolu selalu bisa menjadi mediator yang berperan sangat penting bagi masyarakat batak toba di perantauan  maupun  tidak.  Sebagai  penengah  yang  selalu  mencapai  perdamaian  dan  tidak menimbulkan sakit hati lagi antar pihak.
Kata Kunci : Dalihan Natolu, Masyarakat Batak, Perkara Pidana

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  diverse  country,  one  of  which  is  the  difference  in  criminal  law that  they embrace, among others, batak tribe / Batak toba community is a society that has many uniqueness of language, heritage division system, kinship system and philosophy of life that is upheld, namely Dalihan Natolu. People still uphold their customs wherever they are, no exception in overseas. In this paper will be discussed the role of Dalihan Natolu as a pillar of criminal settlement that occurs in  the  batak  toba  community  in  rengasdengklok  by  examining  the  role  of  Dalihan  Natolu  as  a mediator  in  the  settlement  of  customary  criminal  cases  in  the  Batak  Toba  Community  in Rengasdengklok  Karawang  Regency  and  the  Form  of  Legal  Sanctions  on  perpetrators  of customary  crimes.  The  author  uses  the  method  of  empirical  juridical  approach  (sociological) which  is  good  research  on  legal  principles,  namely  by  conducting  direct  research  into  the indigenous environment of Nomads in Rengasdengklok Karawang. For the sake of balance, it must be aligned in order to create an orderly and peaceful life of indigenous peoples in overseas and certainly be a mediator who always tries to reconcile the parties to the dispute over criminal acts. Dalihan Natolu Institution should always be a mediator who
plays a very important role for the batak toba community in overseas or not. As a mediator who always achieves peace and does not cause any more heartache between parties.
.
Keywords : Dalihan Natolu, Batak Society, Criminal Cases

## A. PENDAHULUAN
Hukum Adat adalah salah satu Hukum Nasional Negara Republik Indonesia, yang sangat beragam ditanah air sesuai adat dan suku yang ada. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan tidak tertulis, tetapi mempunyai peranan yang sangat  baik  dalam  mengatur  kehidupan  atau  kebiasaan  dalam  lingkungan masyarakat.  Karena  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat adat, maka sangat perlu mendapatkan perhatian lembaga masyarakat pada  umumnya  dan  pemerintah  pada  khususnya  agar  tidak  terjadi  ketegangan antara suku masing-masing yang masih sangat teguh memepertahankan hukum adat dan kepercayaannya.
Pada  dasarnya  hukum  adat  berfungsi  menciptakan  dan  memelihara keteraturan  terhadap  ketentuan-ketentuan  adat  dalam  hubungan  sosial.  Hal  ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan  vertikal  kepada  Tuhan.  Dengan  demikian  adat  adalah  2  aturan  hukum  yang mengatur kehidupan manusia, sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan  keharmonisan.  Secara  teologis,  adat  merupakan  bentuk  keseluruhan  suatu agama suku, adat merangkum, meresapi dan menentukan suku atau bangsa dengan cara yang bagaimanapun. Adat menghubungkan orang yang hidup yang kelihatan dengan orang yang mati yang tidak kelihatan; adat mengatur tata tertib sosial untuk desa sebagai persekutuan hukum, persekutuan produksi, dan persekutuan agama; adat  mempertahankan  daya  hidup  mitos  dimana  kekuatannya  terdapat  pada nomisme,  yaitu  sikap  hukum  yang  alamiah  dan  tujuannya  ialah  utk  tercapainya kelanggengan  dan  keselarasan.Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  memiliki banyak suku. Menurut data dari BPS terdapat 1331 kategori suku di Indonesia,Salah satu bentuk dan keragaman suku tersebut adalah suku Batak Toba. 1
1 Togar Nainggolan, Batak Toba. Sejarah dan Transformasi Religi , (Medan: Bina Media Perintis 2012) 4.
Batak  Toba,  adalah  salah  satu  suku  yang  berasal  dari  Sumatera  Utara dimana  suku  ini  memiliki  sistem  kekerabatan  Patrilineal  dan  masih  memegang teguh adat-adat dan kepercayaan nya. Dalam masyarakat Batak Toba penyelesain masalah-masalah adat selalu diupayakan dengan cara Damai yang dilakukan oleh Lembaga  Masyarakat  Adat  yaitu  Dalihan  Natolu.  Jika  diterjemahkan  secara langsung  Dalihan  Natolu  artinya  Tiga  Tiang  Tungku,  yang  diartikan  masyarakat sebagai tiga tiang penopang dalam menjalankan adat istiadat, dimana yang tiga itu adalah Somba marhulahula, Elek Marboru , Manat mardongan tubu. Ketiga  unsur tersebut berjalan selaras, seimbang dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga. Dalihan Na Tolu berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak  serta kewajiban seseorang/  kelompok  orang  atau  mengatur  dan  mengendalikan  tingkah  laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat masyarakat Batak 2 .
Berbicara  soal  pidana  pemidanaan,  masyarakat  batak  tidak  lagi menggunakan pidana-pidana adat yang diterapkan zaman dulu yang bahkan sampai melanggar  Hak  Asasi  Manusia  .  masyarakat  batak  sudah  menggunkan  hukum positif untuk penyelesaian masalah pidana adat. Tetapi bukan berarti Sanksi adat benar-benar hilang dari kebiasaan masyarakat, masih banyak pelanggaran adat yang diselesaikan oleh lembaga adat di masyarakat batak toba. Pelanggaran adat istiadat yang dilakukan, misalnya perkawinan satu marga (inses), pencurian, pencemaran nama baik dan hal-hal lain yang diyakini sebagai tatanan sosial masyarakat yang tidak  dapat  dilanggar  Sanksi  bagi  pelanggar  hukum  adat,  diyakini  berasal  dari kutukan Tuhan yang mereka yakini. Misalnya, tidak berketurunan, penyakit kronis yang  tidak  kunjung  sembuh,  kerugian  ekonomi  di  setiap  pekerjaan,  bahkan hukuman  mati.  Hukuman  ini  berlaku  bagi  pelaku  adat  hingga  generasi  penerus dalam  beberapa  generasi.  Karena  asas  adat  Batak  itu  berasal  ketuhanan  yang diturunkan  oleh  nenek  moyang  Batak,  jadi  semua  orang  Orang  Batak  yang menjalankan  adat  istiadat  adalah  orang-orang  yang  bersekutu  nenek  moyang.
2 Alexander  Marpaung, “Arti  Dalihon Na Tolu  Dalam  Adat  Budaya  Batak Toba.” (On Line), tersedia di https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natolu- dalam budaya.html.di akses Pada Tanggal 25 Maret 2021 Pukul 11.00 Wib.

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
Apabila  Tidak  menggunakan  hukum  positif,  pelanggaran  pidana  adat  bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dalihan Natolu.
Penelitian ini menjadi penting karena dua hal yaitu, Pertama bahwa dalam penyelesaian  tindak  pidana  di  kalangan  suku  Batak  orang  perantauan  ternyata masih menggunakan prinsip kekeluargaan solusinya lewat tokoh adat, sedikit beda dengan  Prinsip  penyelesaian  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  KUHP  berlaku  di Indonesia.Kedua,  bahwa  hukum  adat  istiadat  yang  masih  diakui  di  Indonesia ternyata masih hidup,tumbuh serta berperan dalam penyelesaian sengketa Pidana yang terjadi pada masyarakat Adat Batak dilingkungan Perantauan. Hal ini menjadi berpengaruh terhadap kasus yang masuk dilingkungan peradilan.  Jadi Tujuan Dari penelitian  ini  adalah  mengkaji  lebih  lanjut  Peranan  Dalihan  Natolu  Dalam Menyelesaikan  Tindak  Pidana  Adat  di  Perantauan  atau  lebih  spesifiknya  di Rengasdengklok dengan metode penelitian. Dengan mempelajari lebih lanjut maka kita akan mengetahui seberapa penting peran dari Lembaga Dalihan Natolu bagi masyarakat Batak Diperantauan khususnya Di Rengasdengklok Karawang.
Berdasarkan  penjabaran  Latar  Belakang  diatas  maka  penulis  meneliti permasalahan  yakni  bagaimana  peranan Dalihan  Natolu sebagai  mediator dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  adat  pada  masyarakat  batak  toba  di Rengasdengklok Kabupaten Karawang serta bagaimana tindak pidana serta bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan oleh Dalihan Natolu pada pelaku tindak pidana adat  pada  masyarakat  batak  toba  di  perantauan  Rengasdengklok  Kabupaten Karawang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai sesuatu  sebagaimana tentang  tata  cara  penelitian  harus  dilakukan  maka  metode  penelitian  yang digunakan oleh penulis antara lain :
1. Jenis Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Hukum  pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas–asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan
di  Rengasdengklok  Karawang.  Penelitian  hukum  empiris  akan  mencoba untuk  melihat  latar  belakang  budaya,  masyarakat  yang  ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik. 3
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  langsung  di  Rengasdengklok  Karawang  di wilayah  mayoritas  orang  batak  tinggal.  Di  mana  terdapat  kasus–kasus pidana adat yang diselesaikan oleh para penatua adat setempat secara hukum adat mereka.
3. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data  yang  didapatkan  langsung  dalam  kehidupan  masyarakat dengan  wawancara  secara  langsung  dengan  penetua  adat  setempat (Yang Tau/Paham mengenai Adat )
b. Data sekunder
Data  skunder  Bahan  hukum  sekunder  itu  diartikan  sebagai  bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan  memberikan  petunjuk  kemana  peneliti  akan  mengarah.  Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin– doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet. 4
c. Teknik Pengumpulan Data
1) Dengan study pustakan dengan buku buku yang ada, E-book, Jurnal Ilmiah.
2) Dengan  wawancara  dengan  pemuka  adat/Penatua  Adat  di Rengasdengklok Karawang yaitu dengan Bapak S.Limbong selaku Ketua Punguan Limbong Mulana di Rengasdengklok Karawang.
3 Ni Made Gde Maya Pramitha, ”Hak  Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali”. Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Esa Unggul, Jakarta (2014) 11-12.
4 Rahmad  Kharisman,  “Peranan  Lembaga  Adat  Dalam  menyelesaikan  Perkara  Pidana: Studi  Kasus  di  Desa  Hurama  Kecamatan  Siabu  Kabupaten  Mandailing  Natal”. SKRIPSI Sarjana Hukum, Universitas Sumatra Utara. Medan (2015) 30.

## C. PEMBAHASAN & ANALISIS
Sebelum  membahas  inti  permasalahan  penulis  sedikit  menjabarkan kerangka teori  guna menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang diteliti.  Konsep  bukan  merupakan  gejala/fakta  yang  akan  diteliti,  melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka yang dipakai dalam permasalahan tugas akhir ini adalah teori Lawrence M. Friedman sebagai berikut :
1. Subtansi Hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sistem substansial  yang  menentukan  bisa  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem  hukum  yang  mencangkup  hukum  yang  hidup (living  law), bukan hanya aturan yang ada didalam kitab undang-undang.
2. Budaya  Hukum,  Kultur  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman  adalah sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  kepercayaan,  nilai, pemikiran,serta  harapan.  Kultur  Hukum  adalah  suasana  pemikiran  sosial dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari,  dan  disalahgunakan.  Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola piker masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya  hukum.  Baik  subtansi  hukum,  struktur  hukum,  maupun budaya  hukum  saling  keterkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain  dan  tidak dapat dipisahkan.
Dalam pelaksanaanya diantara ketiganya harus tercipta hubungan saling mendukung  agar  tercipta  pola  hidup  aman,  tertib,  dan  damai.  Hukum  bisa bekerja  sesuai  dengan  fungsinya  jika  masyarakat  patuh  dan  tunduk  terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak tidak dibenarkan. 5
Konstitusi sendiri mengakui hal tesebut, yakni dalam pasal 18B ayat (2) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang,  Peristiwa  penyelesaian sengketa diluar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku  serta  norma-norma  adat  yang  berlaku  dimasyarakat.  Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaiakan
Melalui mekanisme hukum adat hendaknya Negara tidak mencampurinya, dalam arti tidak diproses kembali lewat pengadilan.Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa masyarakat adat dengan Negara 6 .
1. Pengertian  Adat,Hukum  Adat,Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam Hukum Nasional
Istilah  adat  berasal  dari  Bahasa  Arab,  yang  diterjemahkan  dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku  seseorang  yang  terus  menerus  dilakukan  dengan  cara  tertentu  dan diikuti  oleh  masyarakat  luar  dalam  waktu  yang  lama.  Unsur-unsurnya adalah:
a. Adanya tingkah laku seseorang
b. Di lakukan terus menerus
c. Adanya dimensi waktu
d. Di ikuti oleh orang lain.
Adat  istiadat  menunjukkan  bentuk,  sikap,  tindakan  perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang  berlaku  di  lingkungan  wilayahnya.  Adat  istiadat  terkadang
6 Zen  handianto.  “Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.Friedman”.  (On  Line).  tersedia  di www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html,  diakses  pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 15.00 Wib

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
dipertahankan  karena  kesadaran  masyarakatnya,  tetapi  tidak  jarang  pula adat  istiadat  dipertahankan  dengan  sanksi  atau  akibat  hukum  sehingga menjadi hukum adat 7 .
Istilah  hukum  adat  pertama  kali  diperkenalkan  secara  ilmiah  oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul De Atjehers menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial ȋsocial control yang hidup dalam Masyarakat  Indonesia.  Istilah  ini  kemudian  dikembangkan  secara  ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis  dan  merupakan  pedoman  untuk  sebagian  besar  orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:
a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat- adat  yang  kebanyakan  tidak  dibukukan  /tidak  dikodifikasikan  dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli,  yaitu  hukum  yang  tidak  bersumber  pada  peraturan  perundangan yang  dibuat  oleh  pemerintahan  (india  Belanda  dahulu  atau  alat kekuasaan  lainya  yang  menjadi  sendinya  dan  yang  diadakan  sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia 8 .
Perbedaan  antara  adat  dengan  hukum  adat,  menurut  berbagai  pendapat sarjana, yaitu:
a. Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari  kepala  adat  dan  apabila  tidak  ada  keputusan,  maka  itu  tetap merupakan tingkah laku/adat.
b. Van  Vollenhoven,  suatu  kebiasaan/adat  akan  menjadi  hokum  adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
7 Yulia, Hukum Adat, ( Aceh: UnimalPress, 2016) 1.
8 Ibid, 2.
c. Van  Dijk,  perbedaan  antara  hukum  adat  dengan  adat  terletak  pada sumber dan bentuknya Hukum adat 9 .
Hukum  adat  dijamin  dan  dilindungi  dalam  Undang-undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  yang  diatur  dalam  pasal  18B ayat (2)  yang berbunyi: “(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesauan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”
Oleh  karena  itu  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  konsitusi  ini memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat sepanjang memenuhi syarat, yakni:
a. Syarat  Realitas,  yaitu  hukum  adat  masih  hidup  dan  sesuai perkembangan masyarakat;
b. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;
Apabila  kita  melihat  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan sebagaimana yang tertera dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana hierarki terebut terdiri dari;
. UUDNRI 1945;
. Ketetapan MPR;
. Peraturan Pemerintah;
. Peraturan Presiden;
. Peraturan Daerah Provinsi; dan
. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adat  dalam  hal  ini  tidak diberikan  kapasitas  secara  formil  sebagai  sumber  hukum  perundang-
undangan,  namun hukum  adat  diberi  kapasitas  secara  formal  serta  diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim serta pendapat para sarjana 10 .
2. Peranan  Dalihan  Natolu  Sebagai  Mediator  Dalam  Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana  Adat  Pada  Masyarakat  Batak  Toba  di Rengasdengklok Kabupaten Karawang
Dalihan Na tolu atau Tiga Tiang Tungku adalah unsur yang paling penting dalam adat Batak Toba, yang pertama Somba Marhula-hula, Elek Marboru  dan  Manat  Mardongan  tubu.  Ketiga  unsur  ini  harus  saling melengkapi satu sama lain atau boleh dibilang tidak boleh hanya dijalan kan duaunsur saja tetapi harus berjalan beriringan keduanya. Budaya tradisional "Dalihan  na  Tolu  ”Ini  juga  menegaskan  aspek  hubungan  antar  individu, kelompok  atau  keluarga  masyarakat  Batak  Toba.  Maka  hubungan  bisa saling  menguntungkan  jaga  dan  pelihara  integritas  suatu  hubungan kekerabatan  yang  mendasarinya  kepercayaan  publik  pada  Mulai  Jadi  na Bolon.  Jika  seseorang  tidak  memaknai  sebagai  Tuhan  yang  disembah masyarakat  Batak  Toba,maka  setiap  manusia  juga  tidak  dapat  memaknai hubungan antara sesamanya.
a. Somba Marhula-hula
Hula-hula yang dimaksud dalam adat Batak Toba adalah Keluarga laki-laki  dari  pihak  isteri  atau  ibu.  Pada  Orang  Batak  pihak  Borulah (Perempuan  )  Yang  menghormati  hula-hulanya.  Apabila  misalnya seorang perempuan setelah menikah tinggal didaerah hula-hulanya tetapi tidak menghormati hula-hulanya bisa saja kehidupan nya menjadi sulit. Jadi  antara  perempuan  dan  saudaranya  laki-laki  harus  saling menghormati.
b. Manat Mardongan Tubu
10 Diakses dari https://menuruthukum.com/2019/11/19/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum- nasional/, Tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 Wib.
Dongan  Tubu  yang  dimaksud  adalah  sekelompok  Masyarakat dalam satu rumpun marga.  Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan induk. Namun dalam perkembangannya marga bisa saja memecah diri menjadi spesipik yang lebih kecil, Contoh Toga Sihombing untuk marga- marga  silaban,  nababan  dan  Hutasoit.,  maksud  dari  manat  mardongan tubu  ,  sesama  satu  marga  harus  menjalin  komunikasi  yang  baik  dan berhati-hati supaya tidak ada salah paham antar mereka yang bersaudara supaya tidak menimbulkan ketidakselarasan.
c. Elek Marboru
Boru adalah sekelompok  orang dari saudara  perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan  sehari-hari  sering  kita  dengar  istilah  elek  marboru  yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau pasupasu.
Mayoritas Orang batak akan pergi merantau meninggalkan kampung halaman untuk mencari jati diri di kampung orang lain. Namun, walaupun berada  di  kampung  atau  di  daerah  lain  tidak  akan  bisa  meninggalkan identitas sebagai Orang Batak dan tetap harus melestarikan dan menerapkan adat batak tersebut terlebih bertemu dengan sesama orang batak.
Ketika Orang Batak sudah bertemu sesama orang batak mereka akan membentuk  sebuah  perkumpulan  yang  akan  menjadi  rumah  kedua  di perantauan,  dimana  mereka  akan  membentuk  organisasi  untuk  tetap menjalankan adat sendiri meskipun di kampung orang lain. Dalam sebuah negara, ada Hukum ada Pula Lembaga penegak Hukumnya. Sama halnya dengan Hukum Adat tentunya ada lembaga Hukum Adat nya yaitu Dalihan Natolu. Ketika selama diperantauan terjadi tindak pidana adat maka  yang akan lebih dulu menanganinya adalah Lembaga Adat Dalihan Natolu ini. Tetapi apabila tidak bisa diselesaikan jalur adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang atau menggunakan hukum positif.
Siapa saja bisa saja melakukan tindak pidana,  dimana pun dan kapan pun. Baik Tindak Pidana  dilingkungan umum ataupun dilingkungan yang taat  akan  adat.  Di  Rengasdengklok  Karawang  Jawa  Barat,  Banyak  sekali Masyarakat Batak Toba yang merantau disini. Sehingga mereka membentuk perkumpulan atau disebut PUNGUAN. Ada perkumpulan dari satu marga yang sama, perkumpulan dari satu kampung yang sama, atau sesama orang batak  yang  terdiri  dari  banyak  marga.  Disamping  dari  tujuan  untuk mempererat silaturahmi antar Orang Batak, perkumpulan ini juga bertujuan menjaga  kententraman  dan  ketertiban  sesama  Masyarakat  Batak  di peratauan  ini.  Setiap  Perkumpulan  akan  memiliki  Ketua  serta  jajaran pengurusnya  serta  Penasehat  yang  dianggap  bisa  menjadi  penengah  dan pembimbing dari perkumpulan tersebut. Dalam perkumpulan tersebut akan terbentuk secara otomatis Dalihan Natolu dimana ada yang sebagai Hula- hula, Dongan Tubu, dan Boru.
Dalihan Natolu ini menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, kasih sayang, holong, sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik 11 .
Oleh  sebab  itu,  maka  Setiap  unsur  dalam  adat  Dalihan  Na  Tolu mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Hak dan kewajiban ini sesuai dengan  kedudukan  atau  status  mereka  ketika  duduk  sama  dalam menyelesaikan  persoalan  atau dalam  hal pengambilan keputusan.  Artinya dongan sabutuha mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan boru dan hula-hula. Walaupun secara relative kedudukan ini tidak mutlak disetiap kesempatan, karena bisa saja pada suatu waktu kelompok dongan sabutuha menjadi  kelompok  boru  ataupun  kelompok  hula-hula  dan  sebaliknya 12 . Adapun  hak  dan  kewajiban  dalihan  na  tolu  menerapkan  pola  tritunggal
11 Basyral Hamidy Harahap, Siala Sampagul: Nilai-nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidimpuan, Cet. I, Padangsidimpuan: Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2004. 23.
12 Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, Horja: Adat Istiadat Dalihkan Na Tolu, Jakarta, 1993. 56.
yakni,  bahwa  pihak  hula-hulalah  yang  memberikan  pertimbangan, masukanmasukan, dan nasihat-nasihat, sedangkan pihak dongan tubu atau dongan sabutuha sebagai tuan rumah yang menyadiakan semua keperluan, dan pihak boru yang berperan sebagai parhobas (pelayan atau pekerja).
Hubungan ketiga unsur dari Dalihan Na Tolu ini satu sama lain sudah di atur didalam hukum adat. Bagi lembaga Dalihan Na Tolu tanggungjawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan adalah merupakan suatu sistem yang terkait, saling berhubungan, saling menjunjung dan saling mendukung. Di dalam  pelaksanaan  upacara-upacara  adat  ketiga  unsur  Dalihan  Na  Tolu, harus  tetap  dalam  mardomu  ni  tahi  (selalu  mengadakan  musyawarah mufakat).  Musyawarah  untuk  mufakat  akan  tercapai  jika  unsur  rasa kesatuan,  rasa  tanggungjawab  dan  rasa  saling  memiliki  tersebut  tetap terpelihara. Berhasilnya suatu pekerjaan ditentukan oleh :
a. Adanya rasa persatuan dan kesatuan
b. Adanya rasa memiliki
c. Adanya rasa tanggungjawab
Saat  Melakukan  Wawancara  dengan  pak  S.Limbong  selaku  orang yang Tahu adat di Rengasdengklok karawang,Beliau mengatakan Dalihan Natolu sangat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana adat  yang  dilakukan  diperantauan,  dimana  Lembaga  tersebut  bisa mengupayakan  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dilingkungan  tersebut dengan  cara  damai,  dengan  cara  melakukan  pertemuan  untuk mendiskusikan permasalahan tersebut bersama Hula-hula,Dongan Tubu dan boru. Selagi masalah itu masih bisa diselesaikan secara damai antar unsur maka  akan  diupayakan  sekeras  mungkin  damai  supaya  tidak  sampai  ke pihak yang berwajib yang akan menempuh penyelesaian masalah yang lebih rumit.  Semua  Unsur  Dalihan  Natolu  akan  mencari  Solusi,  yang  tidak merugikan  korban  dan  tidak  menguntungkan  pelaku  tindak  pidana  atau lebih  tepatnya  keputusan  yang  netral.    Karena  Masyarakat  Batak  sangat menghargai keputusan orang tua, jadi peranan mereka sangat penting .
Perbedaan pendapat acap kali sering terjadi. Boleh saja, tetapi untuk kebaikan,  tapi  jangan  menjadi  perselisihan  .  perbedaan  pendapat  akan menghasilkan  yang  lebih  baik.  Perdebatan  (diskusi)  akan  menghasilkan keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini akan menuntut setiap  orang  dapat  mengkoreksi  diri  dimana  kekurangannya  dan kelebihannya, mana yang baik, mana yang kurang baik dari dirnya 13 .
Secara  umum  tujuan  masyarakat  menyelesaikan  secara  hukum  adat mereka adalah dengan berbagai alasan seperti:
a. Untuk melestarikan hubungan keluarga yang selama ini terjalin.
b. Dengan  membawa  masalah  tersebut  kepada  pihak  berwajib  seperti polisi,  maka  menurut  mereka  bukan  menyelesaikan  masalah  tetapi, menambah  masalah  yaitu  akan  menimbulkan  dendam diantara  kedua belah pihak.
c. Mereka beranggapan kalau masalah tersebut dibawa kepihak berwajib, akan memakan waktu yang cukup lama,untuk diproses karena mereka beranggapan hanya yang mempunyai uang saja yang akan diteruskan pengaduannya
d. Mereka juga beranggapan bahwa masyarakat tersebut masih mematuhi hukum  adat  yang  berlaku,  yaitu  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  si bersalah adalah sanksi dari seluruh masyarakat seperti dikucilkan 14 .
3. Tindak  Pidana  Serta  Bentuk  Sanksi  Hukum  Yang  Dapat  Diberikan Oleh  Dalihan  Natolu  Pada  Pelaku  Tindak  Pidana  Adat  Pada Masyarakat  Batak  Toba  di  Perantauan  Rengasdengklok  Kabupaten Karawang
Tindak  Pidana  yang  umumnya  terjadi  di  lingkungan  Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang.
a. Pencurian Ringan
13 Narasumber Bapak S.Limbong
Beberapa  kali  terjadi  pencurian  ringan  yang  dilakukan  beberapa pemuda  disekitaran  tempat  tinggal  Masyarakat  Batak  Toba  di Rengasdengklok,  dan  sasarannya  sesama  mereka  juga.  Bisa  saja tetangga atau keluarga sendiri. Hal ini terjadi bukan berarti karena sifat nya  begitu  tetapi  dari  beberapa  kejadian  saat  ditanya  yang  menjadi alasannya adalah karena ingin membeli sesuatu tapi tidak punya uang, yang pada akhirnyaa melakukan pencurian ringan. Namun kasus begini sudah  lama  sekali  tidak  terulang  lagi  kata  pak  S.Limbong.  Biasanya sanksi  yang  diberikan  bisa  berupa  mengusir  pelaku  pencurian  dari lingkungan tersebut apabila dia tidak tinggal bersama orang tua. Tetapi apabila tinggal bersama orang tua maka akan diadakan rapat oleh para Lembaga Dalihan  Natolu serta TuaTua setempat. Dan biasanya akan dinasehati, dan diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi hal tersebut.
b. Perkelahian
Perkelahian sangat lumrah sekali terjadi diakibatkan kesalahpahaman, tidak hanya anakmuda bahkan para orang dewasa pun masih banyak yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan berujung perkelahian yang sampai menyebabkan luka-luka. Beberapa tahun lalu ada kasus yang sama terjadi di Rengasdengklok Marga X dengan Marga Y  ,  berkelahi  sampai  mereka  luka  karena  salah  paham.  Akhirnya Lembaga  Adat  Dalihan  Natolu  pun  bergerak  lebih  dulu  untuk memperjelas masalah tersebut, dan berusaha meluruskannya agar tidak ada perkelahian lagi. Mereka akan diberi Nasehat-Nasehat yang akan merubah pola pikir mereka bahwa perkelahian tak bisa menyelesaikan masalah.  Sanksi  tidak  begitu  jelas,  tetapi  lebih  mengutamakan perdamaian, demi tercapainya kerukunan.
c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Dalam  hukum  positif  KDRT  termasuk  kasus  tindak  pidana  Delik Aduan.  Yang  artinya  apabila  salah  satu  pihak  tidak  melapor  akan adanya  kekerasan  dalam  Rumah  tangga,  pihak  berwenang  tidak  bisa
asal  menangkap  orang  yang  melakukan  kekerasan  tersebut.  Namun dalam lingkungan adat, KDRT masih sering terlihat faktornya bisa saja karena Ekonomi dan lainnya. Dalam kasus ini tidak harus delik aduan, ketika ada sesama mereka yang melihat kejadian tersebut maka akan diberitahukan kepada LADN. Dan apalagi si korban melaporkan maka harus  diselesaikan  secara  cepat.  Unsur-unsur  Dalihan  Natolu  akan berkumpul,  membahas  permasalahan  mereka.  Lagi-lagi  upaya  yang dilakukan harus di Damaikan dengan pertimbangan banyak hal. Baik demi anak, orang tua, dan keluarga lainnya. Dan sanksi nya biasanya apabila suami tetap berlaku keras pada Isteri maka pihak keluarga Isteri akan membawa kembali putri mereka ke rumah mereka. Atau cerai dari segi adat. Namun di Rengasdengklok karawang belum pernah terjadi, sampai  perempuan  dibawa  pulang  pihak  keluarganya.  Upaya  Damai sepanjang ini masih berhasil.
d. Penghinaan
Penghinaan terhadap marga, adalah yang paling sering terjadi. Satu orang yang dihina maka semua orang yang marga nya sama juga akan ikut tidak terima dan berujung perkelahian satu lawan sepuluh. Sanksi yang diberikan adalah mengusir si Penghina dari lingkungan tersebut dan tidak bisa kembali lagi ketempat itu. Karena dianggap menghina semua keturunan merekadan tidak menghargai orang lain.
e. Perzinahan
Hidup  diperantauan  kadang  membuat  orang  lupa  akan  adat.  Ada yang belum suami isteri sudah tinggal bersama yang ujung-ujungnnya mengakibatkan kesalahpahaman di mata orang lain dan ada juga yang sampai  Hamil.  Sanksi  dari  perbuatan  mereka  itu  adalah  harus Dinikahkan,  mereka  akan  dibimbing  Lembaga  Adat  Dalihan  Natolu menyelesaikan masalah mereka tersebut dan harus mengawasi sampai mereka benar-benar menikah supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
Pada Intinya, Lembaga Adat Dalihan Natolu selalu mengupayakan penyelesaian  menggunakan  keadilan  Restorativ  atau  Restorative  Justice
yang  merupakan  Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Jadi  dalam  masyarakat  adat  lembaga  adat  akan  mengumpulkan pihak  yang  terkait  mengenai  tindak  pidana  tersebut  dan  mengupayakan upaya damai dengan cara memberi nasehat dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan atau mengguntungkan satu pihak saja. Yang pasti tetap adil dan tidak merugikan korban.

## D. PENUTUP
Adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna  kebiasaan.  Adat  atau  kebiasaan  adalah  tingkah  laku  seseorang  yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Kedudukan hukum adat menurut UUD 1945 yaitu dalam pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  bahwa,  negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan  manusia  pada  masyarakat  hukum  adat  untuk  mempertahankan  adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya.  Hukum adat sebagai the living law  adalah  pola  hidup  kemasyarakatan  tempat  dimana  hukum  berproses  dan sekaligus  juga  merupakan  hasil  dari  proses  kemasyarakatan  yang  merupakan sumber dan dasar dari hukum itu seperti, kebutuhan hidup masyarakat, cara hidup masyarakat,  pandangan  hidup  masyarakat,  dan  lain  sebagainya.Dalam lingkungan Adat adat Lembaga Hukum Adat nya yang disebut Dalihan Natolu. Dalihan  Natolu  atau  Tiga  Tiang  Tungku  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu  Somba Marhula-hula,Manat  Mardongan  Tubu,  Elek  Marboru.  Ketiga  unsur  ini  harus berjalan  selaras  demi  menciptakan  kehidupan  masyarakat  adat  yang  tertib  dan tentram  di  perantauan  dan  pastinya  menjadi  mediator  yang  selalu  berusahan mendamaikan par pihak yang bersengketa atas tindak pidana.

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
Suatu tindak pidana, ini diselesaikan oleh penatua adat dimana dalam hal ini  dia  bertindak  sebagai  hakim  adat,  yang  dihadiri  oleh  semua  pihak  secara langsung,  jika  salah  satu  pihak  tidak  hadir  maka  persidangan  tidak  bisa diputuskan, termasuk pihak korban (yang dirugikan), pelaku, saksi, serta semua unsur  Dalihan  Natolu.  Ada  Beberapa  tindak  pidana  yang  umumnya  terjadi  di wilayah  Masyarakat  Batak  Toba  di  Rengasdengklok  Karawang  antara  lain pencurian ringan, Perkelahian, KDRT, Penghinaan dan Perzinahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Horja, Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna. Adat Istiadat Dalihkan Na  Tolu . Jakarta. 1993. Nainggolan,  Togar.. Sejarah  dan  Transformasi  Religi .  Medan:  Bina  Media Perintis. 2012.
Yulia.. Hukum Adat . Aceh : Unimal Press. 2016.

## Internet
https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natolu- dalam www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m- friedman.htm
https://menuruthukum.com/2019/11/19/kedudukan-hukum-adat-dalam- hukum-
nasional/,

## Sumber Lainnya
Bakara,Dessy  Kurniawati, Peranan  Dalihan  Na  Tolu  Sebagai  Tiang Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terjadi Pada Masyarakat Adat Batak Toba    Diperantauan  (Studi  Kasus  :  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  Di Perumahan  Total  Persada  Kota  Tangerang  ), Fakultas  Hukum
Universitas Esa Unggul.
Jakarta.
Ni Made Gde Maya Pramitha, Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali . Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Esa Unggul. Jakarta.
Rahmad  Kharisman. Peranan  Lembaga  Adat  Dalam  Menyelesaikan  Perkara Pidana  :  Studi  Kasus  di  Desa  Huraba  Kecamatann  Siabu  Kabupaten Mandailing Natal .Skripsi. Sarjana Hukum,. Universitas Sumatra Utara. Medan. 2015
Wawancara dengan Bapak S.Limbong