Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 157

## KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional
Nasarudin Umar IAIN Ambon e-mail: nasaruddin_umar80@yahoo.com

## Abstract
Indonesia  is  known  as  a  country  with  a  mixed  legal  system.  The  current  legal system is dominated by three major legal systems, namely Western legal system, customary legal system and Islamic legal system. The mixing of legal system has been  emerging  problem,  because  basically  each  legal  system  has  a  different character. The most basic problem is unbalancing in the formation of legal system in consequence of the dominance of Western legal system from customary and religious  legal  system.  This  paper  try  to  analyze  the  concept  of  integration  of religious  legal  system  in  the  national  legal  system  to  make  its  position  can  be balanced.  Based  on  the  analysis,  the  concept  of  Three  Pillars  of  Modern  Legal Systems is suitable for modern Indonesian legal system in order to integrate the diversity of cultures, customs and religions.
***
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  dengan  sistem  hukum  campuran.  Sistem hukum  yang  saat  ini  berlaku  didominasi  oleh  tiga  sistem  hukum  besar,  yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Percampuran sistem  hukum  ini  bukan  tak  masalah,  karena  pada  hakekatnya  setiap  sistem hukum  memiliki  karakter  yang  berbeda.  Problem  paling  dasar  adalah  pem- bentukan hukum yang tidak berimbang, yaitu dominasi sistem hukum Barat atas hukum  agama  dan  adat.  Tulisan  ini  mengurai  konsep  integrasi  sistem  hukum agama  dalam  sistem  hukum  nasional  agar  kedudukannya  dapat  berimbang. Berdasarkan  hasil  analisa,  konsep  Three  Pillars  Sistem  Hukum  Modern  yang integratif  merupakan  konsep  hukum  yang  tepat  untuk  sistem  hukum  modern Indonesia dalam rangka mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan agama.
Keywords : integrasi sistem hukum, hukum agama, hukum nasional
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 158

## A.  Pendahuluan
Membicarakan  sistem  hukum  Indonesia  berarti  kita  membahas  hukum secara  sistematik  yang  berlaku  di  Indonesia.  Secara  sistemik  berarti  hukum dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang unsur-unsur, sub-subsistem atau elemen elemennya saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi serta saling memperkuat atau  memperlemah  antara satu  dengan  yang  lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri atas sub sistem atau elemen-elemen  hukum  yang  beraneka  antara  lain  hukum  tata  negara,  hukum perdata,  hukum  pidana  serta  hukum  international  serta  norma-norma  sosial, agama dan kebiasaan.
Sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini adalah bersumber dari tradisi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang merupakan tiga sistem hukum  yang  menjadi  komponen  utama  dalam  pembentukan  hukum  di Indonesia. Atau pendapat Achmad Ali 1 bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempraktikkan mixed sytem atau sistem campuran di mana berlaku sistem  hukum  perundang-undangan,  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Apabila dikaitkan degan pendapat Eric L. Rischard dalam pengelompokan sistem hukum utama  yang  berkembang  di  dunia  maka  sistem  hukum  Indonesia  merupakan sistem hukum Far East, (hukum Timur Jauh) yaitu sistem hukum yang kompleks yang  merupakan  perpaduan  antara  sistem civil  law,  common  law dan  hukum Islam  sebagai  basis  fundamental  masyarakat.  Sistem  hukum far  east memiliki karakteristik yang penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial, penghindar- an dari proses hukum yang birokratis.
Tradisi  sistem  hukum  Indonesia  yang  berhukum  secara  sistem  campuran menimbulkan  persoalan  tersendiri  karena  hal  tersebut  disebabkan  karena menggabungkan berbagai tradisi sistem hukum seperti sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat dalam satu sistem hukum. Ketiga sistem hukum  tersebut  memiliki  substansi  dan  karakteristik  yang  berbeda.  Sistem hukum adat dibangun dari tradisi kerakyatan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat sektarian yang sangat sulit diterapkan secara umum seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia yang beragam suku, adat istiadat dan kebudayaan  dan  semakin  mendapat  tantangan  dimasa  modernisasi  saat  ini.
______________
1 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 203
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 159
Sistem  hukum  Islam  merupakan  sistem  hukum  yang  dibangun  berdasarkan wahyu ilahi tradisi ketuhanan dan sarat dengan nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan,  yang  diturunkan  Sang  Khaliq  untuk  seluruh  umat  manusia  dan seluruh alam, originalitas dan internalisasinya ditaati oleh seluruh umat Islam di seluruh  jagat  raya  ini,  hukum  Islam  telah  melewati  perjalanan  sejarah  yang panjang seiring dengan peradaban manusia hingga sekarang ini.
Sedangkan sistem hukum Barat di Indonesia dibangun dari tradisi positivis- me yang beranjak dari pemikiran Barat yang berpaham sekularistik, individual- istik dan hendonism yang mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia di atas nilai-nilai ketuhanan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sistem hukum ini lahir dari hukum Romawi ( corpus luris civilis ) yang kemudian diadobsi oleh Perancis  ( code  civil dan code  commerce )  dan  Belanda  ( Burgelijk  Wetboek, dan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Koophandel ) pada tahun 1858 hingga dipaksakan  berlakunya  di  Indonesia  selama  berabad-abad  mulai Januari  1848 (oleh  Mr.  C.J.  Scholten  dan  M.  Meyer) hingga  sekarang  ini  berdasarkan  aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 2 .
Problem yang paling mendasar dalam sistem hukum Indonesia alam praktek pembentukan  hukum  ( law  making )  di  Indonesia  ketiga  sistem  hukum  tidak diadobsi secara tidak berimbang sistem hukum Barat lebih mendominasi sistem hukum  nasional,  sehingga  sistem  hukum  agama  dan  adat  kebiasaan  kurang memiliki  ruang  untuk  ditegakkan  oleh  negara.  Sehingga  dampaknya  cara berhukum pemerintahan sangat positifistik atau berhukum secara normatif ala Barat  (kebelandaan).  Itulah  sebabnya  sistem  hukum  adat  dan  sistem  hukum Islam  di  Indonesia  tidak  berkembang  dan  tidak  terserap  dengan  baik  dalam sistem  hukum  nasional,  indikasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  presentase  produk hukum  perundang-undangan  yang  dihasilkan oleh  negara  lebih  banyak  meng- adopsi  sistem  hukum  Barat  seperti  KUH  perdata,  KUH  Pidana,  KUH  Dagang, hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  sistem  peradilan,  sistem  perundang- undangan,  sistem  ketatanegaraan  dan  sistem  pemerintahan  pusat  dan  daerah berkarakter  kebelandaan  dan  kebar-baratan,  yang  jika  dipresentasekan  secara bebas tidak kurang dari 80-90% sistem hukum nasional dibangun dan berwatak ______________
2 Segala  peraturan  perundang-undangan yang  masih  ada  tetap berlaku  selama belum  diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 160
hukum  Barat  sedangkan  hanya  10-20%  diterapkan  sistem  hukum  Islam  dan sistem  hukum  adat  hanya  untuk  perkara-perkara  tertentu  yaitu  hukum  per- kawinan dan kewarisan, urusan haji dari hukum Islam sedangkan hukum agraria dan pertanahan diadobsi dari hukum adat.
Dalam  konteks  pembangunan  hukum  Indonesia,  tuntutan  untuk  merevisi bahkan mengganti berbagai peraturan perundang yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUH Pidana, KUH Perdata yang sudah tidak sesuai dengan jati diri  bangsa  Indonesia,  pembaruan  ketentuan  tersebut  merupakan  keharusan sejarah dan keharusan konstitusional yang tidak bisa ditawar lagi.
Nilai-nilai asing seperti nilai-nilai kebebasan, kapitalisme, nilai-nilai hendonis- me  yang  sangat  kental  dalam  produk  hukum  kolonial  tersebut  telah  banyak membentuk  watak  masyarakat  dan  merusak  mental  masyarakat  akhirnya menggeser  nilai-nilai  agama,  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  sudah  lama dianut.
Demikian  pula  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini,  banyak  bermunculan peraturan perundang-undangan yang bernuansa keagamaan seperti UU Otono- mi Khusus Aceh, UU Haji, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Pornografi, Perda Anti Maksiat, Perda Pelarangan Minuman Keras, Perda Berbusana Muslim, Perda Baca  tulis  al-Qur’an  dan  sebagainya.  Perkembangan  tersebut  adalah  cerminan kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  tinggi  terhadap  tuntutan  hukum  yang bersumber  dari  kearifan  nilai-nilai  agama  dari  berbagai  komponen  negeri  ini untuk menginginkan modernisasi hukum nasional dalam berbagai bidang dalam mengatasi permasalahan bangsa dewasa ini.
Oleh karena itu, negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah  satu  negara  di  dunia  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  arus  globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum serta diperlukannya  konsep  integrasi  sistem  hukum  agama  dalam  sistem  hukum nasional
Berangkat  dari  keadaan  demikian,  maka  dalam  tulisan  ini  akan  mengurai konsep  integrasi  sistem  hukum  agama  dalam  sistem  hukum  nasional.  Agar tulisan ini akan lebih mendalam menjelaskan hal itu. Dan labih lanjut lagi akan menguria konsep hukum modern dalam persepektif keindonesiaan.
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 161

## B.  Konsep Hukum Modern dalam Perspektif Keindonesiaan
Kata “modernisasi” adalah hal atau tindakan menjadikan modern (terbaru, mutakhir). 3 Secara  etimologi, kata  modern  berasal  dari  bahasa  Latin moderma yang  berarti  masa  kini,  terbaru  atau  mutakhir.  Modern  biasa  juga  berarti sekarang, baru atau saat ini. 4
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia kata  modern  diartikan  sikap,  cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. 5 Kata modern dapat ditelusuri dalam beberapa hal: pertama, berhubungan dengan waktu (sejarah); kedua,  berhubungan  dengan  penemuan-penemuan  dalam  bidang  ilmu  penge- tahuan,  dan  yang  ketiga,  berhubungan  dengan  pikiran  (ideologi).  Gagasan modern  sering  dipahami  sebagai  gagasan  pembaruan  dan  dipertentangkan dengan gagasan tradisional. 6
Menurut Donald Eugen Smith, 7 batasan-batasan tentang modernisasi sering kali ditekankan pada  aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan Manfret Halpern bahwa “revolusi moder- nisasi melibatkan transformasi semua sistem yang dipakai orang untuk mengatur masyarakatnya,  baik  sistem  politik,  sosial,  ekonomi,  intelektual,  keagamaan maupun psikologi”. 8 Hukum juga merupakan salah satu sistem yang dipakai untuk mengatur  kehidupan  masyarakat.  Demikian  juga  dari  sudut  pandang  Islam, sekularisasi  harus  dijauhkan  dari  proses  modernisasi.  Modernisasi  atau  pem- bangunan tidaklah harus dibarengi dengan sekularisasi seperti pendapat Smith. 9
Berdasarkan  pengertian  modernisasi  di  atas  maka  modernisasi  hukum  di Indonesia  dalam  tulisan  ini  adalah  pembaruan  hukum  di  bidang  peraturan
______________
3 Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa Deprtemen Nasional, 2008), h. 965.
4 Nurcholish Madjid, Islam dan Kemodernan (Bandung: Mizan, 1987), h. 63.
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 662.
6 Ahmad Mubarak, Relevansi Tasawuf dengan Problem Manusia Modern, dalam Nurcholis Madjid, dkk. Manusia Modern Mendambah Allah Renungan Tasawuf Positif, ed., Ahmad Nadjib Burhani, (Jakarta: Iman dan Hikma, 2002), h.167-168. Lihat: juga Hj. St. Nurhayati “Tasawuf Pada Abad Modern: Solusi Problem Manusia Menurut Seyyed Hossein Nasr”, Disertasi , (Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013), h.24.
7 Donald Eugene Smith, Religion and Political Developmen an Analytic Study, (Boston: Massachusetts, Little,  Brown  and  Company,  1970),  diterjemahkan  oleh  Machnun  Husein, Agama  dan  Modernisasi Politik Suatu Kajian Analitis , (Jakarta: Rajawali, 1985), h.5.
8 Manfred Halpern, “Toward Futher Modernization of the Study of New Nations” , World Politics , No. 17 (October 1964), h. 173.
9 Manfred Halpern, “Toward Futher Modernization of the Study of New Nations” , h. xv.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 162
perundang-undangan baik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sudah  tidak  sesuai  dengan  konteks  kekinian  dan  kebutuhan  hukum  bangsa Indonesia  maupun  lahirnya  undang-undang  yang  bernuansa  keagamaan, khususnya syariat Islam yang mewarnai perkembangan hukum nasional dalam satu dekade terakhir ini.
Sebab konsep hukum modern yang telah digagas oleh para ahli terdahulu seperti  Max  Weber,  Galenter  dan  Charles  Samprod  yang  mengilhami  konsep negara hukum di negara-negara Barat pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat ditegakkan di Indonesia yang memiliki karakteristik ketimuran dan perdaban yang berbeda dengan negara Barat pada umumnya. Di antaranya dalam per- bedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara.
Konstitusi  Indonesia  Pasca  Amandemen  1999-2002  telah  memberikan paradigma hukum konstitusional yang modern di Indonesia. Hal ini disampai- kan Amin Rais dalam sambutannya dalam sidang paripurna MPR tahun 2000 tersebut  mengatakan  bahwa  Sidang  Tahunan  MPR  Tahun  2000  telah  meng- hasilkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dengan hasil ini majelis mempersembahkan kepada bangsa sebuah konstitusi modern, konstitusi yang mengakomodasi asas konsti- tusionalisme dan prinsip demokrasi universal, sebagaimana konstitusi negara- negara yang telah lebih dulu maju dan demokratis. 10
Amin  Rais  hendak  menegaskan  bahwa  hukum  modern  dalam  perspektif UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  perpaduan  asas  konstitusionalisme  dan  prinsip demokrasi universal. Salah satu prinsip  baru dalam  konstitusi Indonesia pasca amandemen adalah ditegaskannya nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian integratif dari nilai fundamental yakni Pancasila hal tersebut menunjukkan suatu potret kesatuan hukum modern Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengandung  butir-butir  pasal  yang  tidak  hanya  merupakan  pintu  gerbang masuknya norma-norma hukum yang secara kuantitatif maupun kualitatif sangat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, karena sifatnya sangat membuka diri bagi masuknya nilai-nilai agama dalam sistem hukum maupun hukum positif ______________
10 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 , Buku Tujuh, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010. h. 694.
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 163
nasional  kita,  sekaligus  juga  akan  menjadi  motor  pendorong,  lahirnya  sebuah sistem hukum positif nasional pada masa-masa mendatang. 11
Karena  itu  setiap  sistem  hukum  nasional  dan  penyusunan  peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pancasila.  Adapun  nilai-nilai  yang  bersumber pada pandangan filosofi Pancasila, yakni:
1.  Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.  Nilai-nilai  hak-hak  asasi  manusia  dan  penghormatan  terhadap  harkat  dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.  Nilai-nilai  kepentingan  bangsa  secara  utuh,  dan  kesatuan  hukum  nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia.
4.  Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana terdapat di dalam sila  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  per- musyawaratan/perwakilan.
5.  Nilai-nilai  keadilan,  baik  individu  maupun  sosial  seperti  yang  tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12
Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 ten- tang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  bahwa  Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai de- ngan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea  keempat  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  ke- bijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  negara  sehingga  setiap  materi  muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## ______________
11 Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam, dalam Aspek Hukum, dan Lembaga Negara, (Bandung: Mizan, 1997 ), h.28.
12 Zainuddin, “Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Keadilan Sosial di Indonesia”, Disertasi, tidak diterbitkan, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011), h. 295.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 164
Jaringan nilai-nilai dalam Pancasila diharapkan memperkuat sistem hukum nasional untuk senantiasa surveive dalam menghadapi modernisasi yang terjadi di dalam masyarakat akibat era globalisasi dewasa ini.
Perkembangan  dunia  dewasa  ini  yang  semakin  maju  dan  terus  ber- kembang pesat, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekno- logi.  Akibat  kemajuan  komunikasi,  informasi  dan  transportasi  hampir  dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut.  Perkembangan  tersebut  seakan-akan  telah  menjadi  nilai  baru masyarakat modern. Arus informasi tersebut, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, dan dihindarkan. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan  nilai-nilai  untuk  menjaring  nilai-nilai  yang  tidak  sesuai  dengan pandangan hidup bangsa.
Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam  arti  hukum  tersebut  harus  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur  yang  ditentukan.  Juga  suatu hukum  yang  baik  harus  dapat dimengerti atau  dipahami  oleh  para  pihak  yang  diaturnya. 13 Karena  itu  salah  satu  dimensi mutlak  dalam  pembentukan  sistem  hukum  Indonesia  yang  modern  adalah senantiasa  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  Indonesia  dan  sesuai  cita hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Negara  Indonesia  memerlukan  suatu  sistem  hukum  modern  yaitu seperangkat  atau  suatu  sistem  hukum  yang  mampu  mengantisipasi  serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah  satu  negara  di  dunia  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  arus  globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum.
Sebab  konsep hukum modern  yang telah  digagas  oleh para  ahli terdahulu seperti  Max  Weber,  Galenter  dan  Charles  Samprod  yang  mengilhami  konsep negara hukum di negara-negara Barat pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat ditegakkan  di  Indonesia  yang  memiliki  karakteristik  ketimuran  dan  perdaban yang  berbeda  dengan  negara  Barat  pada  umumnya.  Di  antaranya  dalam  per- bedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara. Karena itu sebelum membahas konsep hukum modern dalam perspektif keindonesiaan ______________
13 Otje Salman, dkk., Beberapa Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 2012), h. 90-91.
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 165
maka  terlebih  dahulu  melihat  pemikiran  hukum  modern  dalam  telah  digagas Max Weber dan Marc Galater.
Konsep hukum modern dalam pandangan Max Weber yakni memiliki ciri- ciri sebagai berikut:
1.  Aturan-aturan  hukum  memiliki  suatu  kualitas  normatif  yang  umum  dan lebih abstrak.
2.  Hukum modern adalah hukum positif, hasil keputusan yang diambil secara sadar.
3.  Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk  sanksi  yang  diberikan  dengan  sengaja,  dikaitkan  dengan  aturan- aturan hukum yang dapat berlaku melalui pengadilan-pengadilan, bilamana terjadi atas pelanggaran aturan-aturan tersebut.
4.  Hukum  modern  adalah  sistematis,  aturan-aturannya,  prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya  dan  doktrin-doktrinnya  yang  berbeda-beda.  Serta  bagian hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam, berhubung- an satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikir- an  normatif  yang  logis,  rasional,  atas  dasar  di  mana  semua  problem  praktis yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum.
5.  Hukum  modern  adalah  sekular,  substansinya  sama  sekali  terpisah  dari pertimbangan  keagamaan  dan  etis,  artinya  kesahian  tidak  lagi  tergantung dari kebenaran  moralnya  dan  prosedur-prosedurnya dibebaskan  dari  arti- arti  magis  dan  telah  menjadi  upaya  rasional  untuk  mencapai  maksud- maksud yang rasional. 14
Salah satu konsep hukum modern yang dituliskan oleh Max Weber adalah bahwa  Hukum  modern  adalah  sekular,  substansinya sama  sekali  terpisah  dari pertimbangan keagamaan dan etis.
Dari segi peristilahan sekularisasi didefinisikan sebagai proses yang menuju pada keadaan yang sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama. 15 Yaitu  paham  yang  ingin  memisahkan  atau  menetralisasi  semua  bidang  ke- ______________
14 Yesmin  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana ( Konsep,  Komponen,  dan  Pelaksanannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia ) , (Bandung: Widya Padjajaran, 1988), h. 2-3. Selanjutnya dapat dibaca dalam A.A.G. Perter dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pustaka Harapan , 1988), h.368-369.
15 Tahir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu Study  tentang  Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta:Bulan Bintang, 2003), h. 102.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 166
hidupan,  seperti  politik  dan  kenegaraan,  ekonomi,  hukum,  sosial-budaya  dan ilmu pengetahuan-teknologi dari pengaruh agama. 16
Tahir Azhary menegaskan rujukan paham sekularisme menurut penentang- nya adalah Injil, dalam Matheus 22: 21
Render unto Caesar, the things which are caesar’s and unto God the things which are God’s
(berikanlah  kepada  penguasa  duniawi  hal-hal  yang  berhubungan  dengan urusan  duniawi,  dan  serahkanlah  kepada  Tuhan  segala  urusan  yang  ber- hubungan dengan Tuhan). 17
Paham  ini  lekat  di  hati  peradaban  Eropa  yang  memisahkan  agama  dan negara. 18 Menurut  Amin  Rais,  doktrin  Nasrani  tentang  sekularisasi  sama  sekali tidak dikenal dalam Islam. Ia menyebut sekularisasi sebagai “semacam kelatahan intelektual”. 19
Perspektif  Max  Weber  tentang  hukum  modern  yang  memisahkan  hukum dengan pertimbangan keagamaan dan etis, jelas tidak relevan jika diterapkan di Indonesia. Karena dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 agama, moral, hukum dan negara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Hal ini di dasarkan oleh sejumlah pandangan di antaranya, pandangan dari M. Rasjidi yang mengemukakan tiga macam penyelesaian tentang sampai di mana terdapat hubungan hukum dan moral sebagaimana dibahas dalam filsafat hukum umum yaitu:
1.  Hukum  dan  moral  harus  berdampingan  karena  moral  merupakan  pokok hukum.
2.  Masing-masing  hukum dan  moral  ada  bidangnya, tetapi  moral  lebih  tinggi dari hukum.
3.  Masing-masing  hukum  dan  moral  ada  bidangnya  sendiri  yang  tiada hubungannya satu sama lain.
Lebih  lanjut  ia  mengatakan  dalam  hubungan  hukum  dan  moral  menurut ajaran Islam tercermin terutama dalam hal sebagai berikut:
______________
16 Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya ..., h. 13.
17 Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya ..., h.  33-34.
18 Hamka, Islam:  Islam  Revolusi  Ideologi  dan  Keadilan  Sosial,  Editor: Rusjdi,  (Jakarta:  Pustaka Panjimas, 1984), h.80.
19 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 51-52.
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 167
1.  Beberapa ketentuan hukum Islam mempertahankan tegaknya moral luhur, seperti  dalam  hukum  pidana  yang  menentukan  bahwa  perzinaan  adalah delik moral yang diancam dengan pidana cambuk 100 kali, tanpa memerlu- kan aduan pihak yang bersangkutan.
2.  Beberapa  ketentuan  hukum  Islam  mengandung  nilai  moral  luhur,  seperti terdapat dalam ketentuan hukum muamalat yang mengajarkan agar orang yang  berpiutang  mengalami  kesulitan  untuk  membayar  utangnya  pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3.  Dalam melaksanakan hukum hendaknya dilandasi dengan nilai moral luhur yang  bertumpu  pada  sikap  patuh,  taat  dan  rela  melaksanakan  ketentuan hukum  yang  telah  ditetapkan  al-Qur’an  dan  sunnah  Rasul  untuk  meng- hindari ketentuan hukum bertentangan dengan nilai moralitas Islam. 20
Berikutnya  karakteristik  sistem  hukum  modern  dikemukakan  oleh  Marc Galanter, ia mengatakan bahwa hukum modern memiliki karakteristik seperti: 21 Hukum uniform terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula  dengan  penerapannya.  Penerapan  hukum  ini  lebih  cenderung  bersifat teritorial  daripada  personal.  Artinya,  bahwa  peraturan-peraturan  yang  sama dapat  diterapkan  bagi  umat  segala  agama,  warga  semua  suku  bangsa,  daerah kasta dan golongan. Perbedaan di antara pribadi-pribadi yang diakui oleh hukum bukanlah  perbedaan  dalam  makna  intrinsik  atau  kualitas,  tetapi  perbedaan fungsi, kondisi, dan prestasi dalam tuntutan-tuntutan duniawi;
Hukum uniform terdiri  dari  peraturan-peraturan  yang uniform dan  tidak berbeda  pula  dengan  penerapannya.  Penerapan  hukum  ini  lebih  cenderung bersifat  teritorial  daripada  personal.  Artinya,  bahwa  peraturan-peraturan  yang sama  dapat  diterapkan  bagi  umat  segala  agama,  warga  semua  suku  bangsa, daerah kasta dan golongan. Perbedaan di antara pribadi-pribadi yang diakui oleh hukum  bukanlah  perbedaan  dalam  makna  intrinsik  atau  kualitas,  tetapi  per- bedaan fungsi, kondisi dan prestasi dalam tuntutan-tuntutan duniawi.
Dalam  konteks  keindonesiaan  konsep  hukum  modern  dengan  konsep hukum uniform Galanter  tidak  selalu  dapat  dijalankan,  mengingat  keragaman budaya, ras, agama di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin ______________
20 Ahmad Azhar Basyir, Hubungan Agama dan Pancasila, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1985), h. 58.
21 Teguh Prasetyo.,dkk., Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 198-201.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 168
disatukan dengan satu unifikasi hukum semata. Karena dalam kondisi tertentu penerapan  hukum  ini  lebih  cenderung  bersifat  personal  dari  pada  teritorial. Artinya,  bahwa  peraturan-peraturan  yang  khusus  dapat  diterapkan  bagi  umat tertentu, warga atau suku bangsa, daerah khusus, dan golongan tertentu.
Sistem  hukum  Indonesia  mengakui  dan  menjamin  adanya  satuan-satuan masyarakat hukum adat dan kekhususan agama tertentu. Sehingga dimungkin- kan adanya undang-undang yang berlaku khusus bagi umat agama dan kesatuan adat  tertentu.  Keberlakuannya  pun  hanya  mengikat  subjek  hukum  bagi  umat agama atau kesatuan adat tertentu. Ini menunjukkan adanya ruang yang bersifat khusus dalam keberlakuan suatau peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Menurut Jazuni, di Indonesia keberlakuan suatu undang-undang dapat dilihat dalam  undang-undang  yang  bersangkutan.  Adakalanya  hukum  berlaku  secara nasional, di semua daerah dan kepada semua warga negara. Akan tetapi, ada juga hukum  yang  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  berkualifikasi  tertentu,  misalnya warga negara yang beragama Islam. Dalam kaitan ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum  Islam  ada  yang  dapat  diberlakukan  secara  umum  kepada  semua  warga negara, yaitu nilai-nilai universalnya (yang diajarkan semua agama) dan ada pula dalam  hal  ini  umat  Islam,  yaitu  aturan-aturan  hukum  yang  khusus  berlaku  bagi Muslim tidak bagi umat lain. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Bagan 1. Nilai-nilai Universal
Untuk nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama atau yang dapat diterima oleh pemeluk semua agama (pada gambar terletak di tengah, merupa- kan  persinggungan  dari  agama-agama  yang  ada),  dapat  dilegislasikan  dan  di- berlakukan secara nasional kepada semua warga negara. Untuk nilai-nilai parti- kular  yang  hanya  diajarkan  oleh  agama  tertentu  atau  hanya  menyangkut  ke-
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 169
pentingan (pemeluk) agama tertentu (pada gambar, agama A saja, atau agama B saja,  atau  agama  C  saja),  jika  dilegislasikan,  hanya  dapat  diberlakukan  kepada pemeluk agama tertentu tersebut. jika yang dilegislasikan adalah hukum Islam yang menyangkut kepentingan umat Islam, ia hanya diberlakukan kepada umat Islam. 22
Perundang-undangan  khusus  yang  melayani  kepentingan  golongan  agama tidak  dimaksudkan  sebagai  suatu  pengaturan  materi  yang  diskriminatif  dan sewenang-wenang.  Adanya  ciri-ciri  dan  karakteristik  pada  golongan  agama menimbulkan legal distinction bukan suatu diskriminasi yang sewenang-wenang sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu inequality before the law. Menurut pemerintah, hukum nasional harus diartikan satu sistem hukum nasional yang di dalamnya terdapat subsistem hukum nasional sehingga kalimat “satu kesatuan hukum” tidak boleh diartikan terlalu sempit.
Bahwa  prinsip equality  before  the  law merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia.  Namun  demikian,  tidak  mungkin  serta  tidak  adil  jika  prinsip  ini diterapkan  kepada  semua  warga  negara  tanpa  perbedaan  dan  dalam  semua perundang-undangan, karena tanpa memperkecil arti prinsip equality before the law itu perbedaan-perbedaan yang asasi yang ada di antara warga Negara dapat dan  seharusnya  mendapatkan  peraturan-peraturan  yang  berlainan  dalam hukum. Legal distinction tidak harus dipandang sebagai inequality before the law. Sebaliknya,  tidak  dapat  dikatakan equality  before  the  law hanya  dianggap  sah apabila factual  condition sama  secara  keseluruhan.  Atas  dasar  itu  selalu  dapat dipikirkan pengaturan hukum mengenai suatu golongan. 23
Karena  itu  konsep  hukum  modern  menurut  Max  Weber  dan  Galanter dalam  konteks  keindonesiaan  tidak  sepenuhnya  dapat  dijalankan,  karenanya diperlukan  konsepsi  baru  dalam  merumuskan  konsep  hukum  modern  yang cocok dengan karakteristik hukum di Indonesia.
Berbeda  halnya  dengan  pandangan  Charles  Samprod  dalam  tulisannya Discuss of  law antara  lain  menyatakan  bahwa hukum  modern  adalah hukum yang substansinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pandangan ini juga diperkuat  oleh Angel dalam tulisannya Law  Time  and  Community, Angel ______________
22 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 356-357.
23 Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan agama pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Januari 1989 dalam Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 379-380.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 170
menyatakan  bahwa  hukum  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang di dalam masyarakat. 24
Menurut  Aswanto,  secara  teoritis  hukum  yang  bertentangan  dengan  nilai- nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  tidak  dapat  dianggap sebagai hukum modern. 25 Oleh sebab itu nilai-nilai agama sebagai salah satu nilai yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat  Indonesia  menjadi  salah  satu indikator dalam menentukan apakah suatu hukum atau peraturan dapat disebut sebagai hukum yang modern.
Karakteristik  Negara  Indonesia  dalam  konstitusinya  telah  memposisikan nilai-nilai  agama  sebagai  nilai-nilai  konstitusional,  sebagai  hukum  dasar  per- aturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum  negara  yang  di  dalamnya  memuat  nilai  tertentu  seperti  nilai Ketuhanan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa mensyaratkan norma hukum di bawah UUD NRI Tahun 1945.
Kedaulatan  yang  pertama  adalah  kedaulatan  Tuhan,  kedaulatan  Tuhan  di dasarkan pada sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mukaddimah UUD  NRI  Tahun  1945,  bahwa  kemerdekaan  Indonesia  ini  ialah  karunia  Allah SWT  “Atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  dengan  didorong  ke- inginan  luhur,  supaya  berkehidupan  kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Dan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 “ Negara Indonesia Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
Salah satu karakteristik hukum Indonesia adalah tidak terlepas dari hukum dasarnya  yakni  Pancasila  dan  pokok  pangkal  segala  sila  ialah  percaya  kepada Tuhan,  karena  itu  karakter  hukum  modern  Indonesia  adalah  hukum  yang “berketuhanan”  karenanya  negara  Indonesia  sendiri  sebagai  otoritas  pemilik hukum  di  Indonesia  pun  sebagai  negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa, Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.
Dalam  tafsiran  Hamka  bahwa  tiada  di  antara  kita  yang  di  dalam  dirinya mengalir  Iman,  yang  tidak  paham  bahwasanya  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, sebagai sila pertama dari falsafah negara kita, ialah bahwa kita percaya kepada Tuhan,  dan  Tuhan  itu  Esa  adanya,  tidak  beranak  dan  tidak  diperanakkan,  dan
______________
24 Aswanto, “Paradigma di Balik Penyusunan Rancangan KUHP”, makalah yang disampaikan pada, seminar  publik  “Kebebasan  Berekspresi  dalam  Negara  Demokrasi:  Tinjauan  Kritis  terhadap  RUU KUHP”,  di Makassar, tgl. 5 Juli 2006.
25 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 379-380.
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 171
tidak  sesuatu  pun  yang  menyamai-Nya.  Kita  jadikan  dia  dasar  pertama  dan utama dari negara kita. Artinya bahwa Negara Indonesia berketuhanan, tegasnya bahwa  kita  seluruh  penduduk  negara  ini  percaya  akan  adanya  Tuhan.  Dia dijadikan niat dasar pertama negara ini, bukanlah semata-mata jadi buah mulut atau sapu-tangan penghapus bibir ( lip-service , kata bung Hatta). Dia adalah dasar pertama sebagai dasar niat kita bermasyarakat dan bernegaraa. Supaya dijadikan titik  tolak  kita  berpikir.  Apa  saja  yang  kita  kerjakan,  kita  amalkan  dan  kita usahakan dalam negara ini ialah dengan niat mencapai ridha Allah.
Konstitusi Indonesia pasca amandemen dapat dikatakan sebagai konstitusi yang  kombinatif  karena  mampu  mengakomodir  keanekaragaman  hukum Indonesia. Keanekaragaman hukum di Indonesia dapat dilihat dari diakomodir- nya tiga nilai-nilai baru dalam konstitusi. Nilai-nilai konstitusional itu adalah, nilai- nilai agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia). Ketiga nilai-nilai dasar  itu diatur secara  berdampingan dalam  UUD  NRI  Tahun 1945.
Ketiga dimensi nilai tersebut dapat pula dikatakan telah merefresentasikan nilai-nilai yang hidup di dalam kesadaran dan keadilan masyarakat Indonesia secara  umum,  meskipun  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  hak  asasi  manusia merupakan nilai yang diadobsi dari hukum Internasional, namun substansi dan spiritnya telah disesuaikan dengan karakteristik keindonesiaan.
Karenanya  kombinasi  ketiga  dimensi  nilai  tersebut  akan  memenuhi  rasa keadilan masyarakat di masa yang akan datang, karena nilai-nilai tersebut telah lama hidup dan mengakar di Indonesia, menjadi satu kesatuan sistim nilai dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Salah  satu  keistimewaan  hukum nasional  saat  ini  karena  memberikan  jaminan  konstitusional  terhadap  keber- langsungan hukum agama, hukum adat baik keberlakuannya secara normatif (di- berlakukan  secara  hukum  kebiasaan)  maupun  keberlakuan  ditegakkan  secara yuridis melalui regulasi peraturan perundang-undangan negara dan sedangkan hukum-hukum  Barat  dan  hukum  universal  lainnya  terlebih  dahulu  diratifikasi melalu suatu perjanjian internasional dan melalui undang-undang.
Hukum hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat, apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang secara filosofi diyakini kebenarannya oleh masya- rakat  tempat  hukum  itu  diberlakukan.  Apabila  ada  produk  hukum  yang  tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai filosofis yang diyakini kebenarannya oleh  bangsa  Indonesia  (terutama oleh umat  Islam  yang  jumlahnya  mayoritas), maka  konsekuensinya,  hukum  itu  pasti  tidak  akan  bisa  dilaksanakan,  sebagai-
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 172
mana  seharusnya  hukum  itu  berlaku.  Bahkan  mungkin  hal  itu  akan  menjadi pemicu  pertentangan  antara  rakyat  dengan  penguasa  telah  menyimpang  dari nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Sebaliknya apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka.
Karena itu berdasarkan uraian di atas penulis sampai pada suatu penegasan bahwa, sistem hukum Indonesia memiliki karakter hukum modern, kemodernan hukum Indonesia sangat terlihat adanya konfigurasi hukum yang sangat dinamis dan  terbuka  dalam  struktur  UUD  NRI  Tahun  1945  pasca  amandemen,  peng- akuan dan jaminan negara terhadap berbagai sub sistem hukum yakni, sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum internasional, diikat oleh satu kesatuan sistem hukum pancasila. Sehingga ciri hukum modern dalam perspektif keindonesiaan, dapat disusun sebagai berikut:
1.  Aturan-aturan hukumnya berdasar atas kombinasi hukum yang bersumber dari Allah dan akal manusia
2.  Hukum  modern  Indonesia  dibingkai  oleh  tiga  konsep  kedaulatan  dalam sistem  hukum  nasional  yaitu  kedaulatan  Tuhan,  kedaulatan  rakyat  dan kedaulatan  negara  tanpa  mempertentangkan  dan  memisahkan  satu  sama lain.
3.  Hukum  modern  Indonesia  adalah  kombinatif,  hukum  yang  substansinya mengkombinasikan  nilai-nilai  hukum  agama,  nilai-nilai  moral,  nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Barat dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diadobsi secara proporsional.
4.  Hukum modern Indonesia adalah tidak sekuler, ketentuan substansi hukum- nya tidak memisahkan agama, hukum dan moral etis. Ketiganya dipadukan sebagai satu kesatuan dalam merespons berbagai persoalan sosial. Artinya hukum  Indonesia  yang  modern  adalah  hukum  yang  tidak  menghendaki materialisem yang terlepas bebas. Demikian pula hukum Indonesia modern adalah  hukum  yang  tidak  memisahkan  moral  dan  hukum.  Dan  hukum Indonesia modern merupakan hukum yang tidak membenarkan marxisme dan tidak pula membenarkan kapitalisme.
5.  Hukum  modern  Indonesia  adalah  plural  hukum  yang  mengayomi  per- samaan  dan  keberagaman,  suku,  ras,  budaya,  dan  adat  istiadat.  Artinya Hukum modern Indonesia adalah mengakar pada kesadaran hukum masya- rakat  yang  sinergis,  hukum  mengsinergikan  berbagai  kekhususan  dan  ke-
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 173
istimewaan baik satuan-satuan daerah istimewa maupun kesatuan-kesataun masyarakat karena adat istiadat dan syariat agama.
6.  Hukum  Modern  Indonesia  adalah  responsif  dan  visioner  terhadap  ke- butuhan  hukum  dan  perkembangan  serta  dinamika  masyarakat  baik pengaruh dari budaya luar maupun dalam budaya Indonesia sendiri. Seperti demokrasi, HAM dan hukum lokal dan lain-lain.
7.  Hukum  Indonesia  modern  adalah  hukum  yang  tidak  semata-mata  ber- orientasi  pada  kepentingan  umum  tetapi  juga  berorientasi  untuk  me- melihara, dan menjaga kepentingan serta kemaslahatan agama, akal, akhlak, harta  dan  jiwa.  Perlindungan  hukum  yang  konverehensif  ini  berdasarkan tujuan pembentukan negara Indonesia dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD NRI  Tahun  1945  yakni,  melindungi  segenap  dan  seluruh  tumpa  darah Indonesia.

## C.  Konsep Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional
Berdasarkan konsep hukum modern dalam konteks keindonesiaan di atas maka  perpaduan  nilai-nilai,  prinsip-prinsip,  dan  norma-norma  agama  dengan nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  dan  norma  hukum  positif  negara  merupakan kolaborasi  yang  ideal  dalam  memperbaiki  kualitas  peraturan  perundang- undangan di Indonesia.
Karena  itu  memadukan  tatanan  agama,  tatanan  hukum  positif  negara, sebagaimana  teori siyāsah  dīniyyah Ibnu  Khaldun.  Lebih  dari  itu  nilai-nilai, prinsip-prinsip  dan  norma  adat  dan  etika  sosial  yang  positif  dapat  dipadukan dengan hukum negara dalam pendekatan monoisme legal system .
Di  mana  tatanan  negara,  agama  dan  etika  sosial  harus  dapat  bekerjasama dalam  satu  kesatuan  integral  dalam  membangun  sistem  hukum  nasional Indonesia  yang  integratif  artinya  suatu  sistem  hukum  yang  dipandang  relevan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan dunia global, di mana elemen- elemen sistem hukum nasional baik sistem hukum agama, sistem hukum adat dan  sistem  hukum  produk  negara  (hukum  positif)  harus  dapat  bekerjasama, saling  berpangku  tangan  dalam  memberikan  konstribusi  positif  dalam  mem- bangun  sistem  hukum  nasional  yang  kuat  dan  bermartabat  seperti  bagan  di bawah ini:
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
174
Bagan 2.
Konsep Three Pillars System Hukum Modern yang Integratif Sumber: Hasil Kajian Penulis Tahun 2014
Melalui Konsep Three Pillars System Hukum Modern yang Integratif tersebut merupakan konsep hukum yang tepat untuk sistem hukum modern Indonesia saat  ini  untuk  mengintegrasikan  keanekaragaman  budaya,  adat  istiadat,  dan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu potensi yang  jika  diberdayakan  secara  berimbang  dan  integratif  dalam  satu  sistem hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern Indonesia di  masa  yang  akan  datang.  Apalagi  konsep  tersebut  akan  sangat  strategis  jika digunakan  dalam  mengahadapi  era  globalisasi  dewasa  ini  untuk  memfilter masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.
Jika dihubungkan dengan prinsip snow ball (bola salju), maka sistem bola ter- sebut diibaratkan suatu sistem hukum yang terus berputar ( the legal sistem that turning ),  bersinergi  seperti  bola  salju  yang  terus  berputar  dan  semakin  lama semakin membesar. Bola sistem hukum nasional inilah yang diharapkan memuat 3 sub sistem di dalamnya terdapat sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara diharapkan akan saling bekerjasama dan terus bersinergi. Bila ketiga sistem hukum tersebut “dikawinkan” akan “melahirkan” bola sistem hukum  nasional  yang  kuat  dalam  merobohkan  setiap  persoalan  bangsa  yang dihadapi.
Ketiga sistem  tersebut baik sistem hukum  agama  dan sistem hukum  adat berkonstribusi  dalam  perumusan  sistem  hukum  positif  negara,  demikian  pula sistem hukum produk negara  tidak  boleh  bertentangan dengan  sistem hukum adat dan sistem hukum  agama dan  begitu pula sebaliknya  sistem hukum adat dan agama tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum agama. Ketiga sistem
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 175
tersebut  terlembaga  secara  formal  dan balance dalam  sistem  hukum  nasional. Artinya  nilai-nilai  hukum  agama,  nilai  hukum  adat  yang  bersifat  universal terlembaga  secara  formal  dan  seimbang  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan baik dalam landasan, asas maupun dalam norma hukum, materi muatan perundang-undangan.
Hanya dengan itu krisis moral, krisis hukum dengan berbagai permasalahan hukum dan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia dewasa ini seperti maraknya  prostitusi,  peredaran  minuman  beralkohol,  meningkatnya  tingkat perceraian,  kemiskinan,  berkembangnya  homo  seks,  lesbian,  pornogafi  dan pergaulan bebas yang kian hari semakin mengkhwatirkan generasi bangsa hanya dapat  diatasi  dengan  mengoptimalkan  memberdayakan  dan  mengintegrasikan norma-norma  Islam,  seperti  memaksimalkan  penarikan  zakat,  penataan  per- gaulan  yang  yang  islami,  pemberlakuan  hukum  zina  dan  minuman  beralkohol secara  tegas,  dan  penerapan  pidana  Islam  secara  bertahap  dan  lain-lain sebagainya, serta norma-norma sosial dan adat istiadat yang sarat dengan nilai- nilai luhur ke dalam hukum negara atau hukum positif yang bersifat universal, maka  hukum  nasional  akan  mampu  memecahkan  permasalahan  tersebut  dan lebih penting sistem hukum nasional akan tetap bertahan ( survive ) dan bertahan dalam menghadapai berbagai tantangan dan permaslahan bangsa di era globali- sasi dan pluralisme hukum yang semakin menglobal.
Menurut Abrar Saleng, dalam konteks konstuksi hukum dan pembangunan hukum nasional, ada perpaduan berbagai nilai. sub-sub sistem yang ada di dalam sistem  hukum  nasional  seperi  sistem  hukum  Islam,  sistem  hukum  adat  dapat berkonstribusi  dalam  membangun  sistem  hukum  nasional.  Sistem  hukun nasional  dan  sistem  hukum  Islam  harus  saling  menerima  dan  saling  memberi dalam membangun sistem hukum yang lebih luas. Namun permasalahan yang sering muncul jika ada perbedaan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sehigga diperlukan konsep bagaimana memformulasikan sub sistem dengan sub sistem yang lain bisa saling diterima dan menerima tanpa melihat minoritas dan mayoritas. 26
Menurut penulis nilai-nilai atau norma-norma Islam yang bersifat universal lah  yang  dapat  masukkan  sistem  hukum  nasional  tanpa  menyebutkan  lebel agama  tertentu  seperti  “nilai-nilai  syariat  Islam”  tetapi  nilai-nilai  syariat  Islam ______________
26 Dalam suatu diskusi ilmiah 18 Januari 2014.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 176
seperrti nilai ilahi, nilai khalīfah , nilai keseimbangan, nilai kemaslahatan dan nilai keadilan,  dimodifikasi  dengan  bahasa  hukum  nasional  yang  bersifat  universal tanpa menyebutkan itu nilai-nilai Islam. Demikian pula sebaliknya nilai-nilai atau norma-noram agama lain yang positif dan bersifat universal bisa diterima oleh umat  lain  dapat  pula.  Sepanjang  tidak  berkaitan  dengan  pemaksaan  aqidah, ibadah dan budaya agama, atau ajaran-ajaran keyakinan tertentu kepada agama lain. Jika berkaitan dengan masalah-masalah sosial, muamalah, budi pekerti maka nilai-nilai  dan  norma-norma  agama  manapun  dapat  mengambil  peran  dalam memberikan solusi dalam membangun hukum nasional.
Sehingga hanya  nilai-nilai  yang  memiliki  kesamaan  yang dapat  dipadukan dalam sistem hukum nasional sedangkan nilai-nilai yang berbedah hanya berlaku dalam sistem hukum masing-masing, negara kemudian memberikan perlindung- an agar masing-masing sub sistem hukum dapat menjalankan nilai-nilainya de- ngan baik. Salah satu nilai yang bersifat universal adalah nilai ketuhanan, dimana semua agama di Indonesia menyakini adanya Tuhan.
Konsep  yang  lain  yang  bisa  diterapkan  ke  depan  adalah  memberlakukan dualisme legal sistem yaitu sistem hukum dualistik atau sistem dualism hukum secara nasional. artinya sistem hukum nasional menghidupkan sub sistem yang ada di bawahnya dan memberikan ruang-ruang strategis sesuai dengan konteks yang  diperlukan  negara  atau  yang  dibutuhkan masyarakat.  Artinya  sub  sistem diangkat  menjadi  hukum  negara  yang  di- back  up secara  penuh  oleh  institusi hukum dan berbagai substansi hukum yang dipelukan.
Seperti  halnya  di  Malaysia  yang  menganut  dualisme  hukum,  di  mana hukum  Islam  diterapkan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dengan  regulasi dan sistem peradilan Islam. Sedangkan warga Negara Malaysia yang beragama non Islam diberlakukan hukum sipil dengan peradilan sipil pula. Berdasarkan hasil  observasi  penulis  (2013)  di  Malaysia  tempat  perjudian  seperti  togel, ketangkasan  mudah  kita  temukan  di  tempat-tempat  yang  telah  ditentukan seperti di sekitar kawasan Plaza Idaman, kawasan perjudian di genting Alien dan  sebagainya  namun  tempat-tempat  tersebut  hanya  bisa  dimasuki  oleh orang-orang non-Muslim. Jika ditemukan orang Islam pribumi maka akan di- kenakan saksi berdasarkan akta jinayah Islam persekutuan Malaysia. Demikian pula  pengaturan  minuman  alkohol  juga  diberlakukan  dualisme  hukum. Minuman beralkohol dengan mudah di dapatkan di sejumlah supermarket se- perti di supermarket KK (KeKe). Namun minuman beralkohol tersebut secara tegas tertulis peringatan “dilarang untuk orang Islam”.
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 177
Sehingga tidak tertutup kemungkinan di Indonesia adanya Mahkamah yang bersifat khusus bagi agama tertentu, termasuk berdirinya Mahkamah Syariah di setiap daerah yang telah memiliki perda-perda syariah, seperti yang saat ini di- terapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dan yang diterapkan di Negara Malaysia.
Demikian pula berkaitan dengan sistem hukum adat, sistem hukum nasional memberikan pengakuan terhadap pengadilan adat di setiap kesatuan-kesatuan masyarakat  adat  wilayah  persekutuan  atau  wilayah  petuanan  adat  tertentu. Dalam  sistem  peradilan  adat  tersebut  berlakulah  hukum  adat  yang  bersifat khusus, seperti yang terjadi di berbagai wilayah adat di Indonesia. Berdasarkan hasil  observasi  di  desa  Kilfura  Seram  Timur  Provinsi  Maluku  masyarakat  me- nerapkan  pengadilan  adat  secara  sederhana,  jika  terdapat  warganya  yang meminum minuman beralkohol dan melakukan perbuatan asusila maka kepala adat atau  kepala  dusun  memberikan hukuman  kepada  yang  bersangkutan  be- rupa pukulan kayu, jika pihak orang tua ingin memukul langsung anaknya, maka pihak  kepala  adat  memberikan  kesempatan  untuk  memukul  anaknya  dan disaksikan oleh petinggi negeri setempat.
Sistem hukum nasional memberikan pengawasan, perlindungan dan jamin- an  atas  pelaksanaan  hukum  adat  dan  hukum  syariah  yang  berlaku  di  daerah- daerah  untuk  tersebut  untuk  memastikan  pelaksananaan  hukum  khusus tersebut dapat berjalan dengan baik.
Apabila  kedua  konsep  tersebut  dapat  dilakukan  maka  perencanaan  pem- bentukan  perundang-undangan  nasional  harus  direkonstruksi  dengan  mem- berikan ruang yang seluas-luasnya, masuknya nilai-nilai syariat Islam dan nilai- nilai  hukum  adat  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Baik  dalam  penyusunan  landasan,  asas  sampai  pada  norma  hukum dalam materi muatan ketentuan dalam pasal-pasalnya perundang-undangan.
Sehingga  tidak  satupun  pasal  dalam  rancangan  peraturan  perundang- undangan yang berdiri sendiri, melainkan diturunkan dari suatu asas hukum di mana asas hukum tersebut  merupakan turunan atau penjabaran dari  nilai-nilai hukum yang akan ditegakkan dalam peraturan tersebut. Adapun nilai, asas dan norma yang akan dijabarkan harus bersumber dari nilai-nilai syariat Islam atau nilai-nilai  agama  jika  peraturan  yang  akan  dibuat  adalah  peraturan  yang  ber- nuansa  agama.  Demikian  pula  apabila  peraturan  yang  dibuat  berkaitan  dengan memeliharan budaya dan adat istiadat maka nilai, asas dan materi muatan dalam pasal-pasal peraturan tersebut harus bersumber dari nilai-nilai budaya dan adat istiadat tertentu.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 178

## D.  Kesimpulan
Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  arus  globalisasi.  Sebagai  akibat  dari globalisasi,  juga  menimbulkan  dampak  di  bidang  hukum.  Karena  itu  salah  satu dimensi mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia yang modern adalah senantiasa  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  Indonesia  dan  sesuai  cita hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Melalui Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif tersebut merupakan konsep hukum yang tepat untuk sistem hukum modern Indonesia saat  ini  untuk  mengintegrasikan  keanekaragaman  budaya,  adat  istiadat,  dan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu potensi yang  jika  diberdayakan  secara  berimbang  dan  integratif  dalam  satu  sistem hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi konsep tersebut akan sangat strategis jika di- gunakan dalam mengahadapi era globalisasi dewasa ini untuk memfilter masuk- nya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.[w]
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 179

## BIBLIOGRAFI
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Jakarta: Kencana, 2009.
Azhary, M. Tahir, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan
Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Anwar,  Yesmin,  dkk., Sistem  Peradilan  Pidana:  Konsep,  Komponen,  dan  Pe- laksanannya  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Bandung:  Widya
Padjajaran, 1988.
Aswanto,  “Paradigma  di  Balik  Penyusunan  Rancangan  KUHP”,  makalah  yang disampaikan pada, seminar publik “Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi: Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHP”, di Makassar, tanggal 5 Juli
2006.
Basyir, Ahmad Azhar, Hubungan Agama dan Pancasila , Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia, 1985.
Halpern, Manfred, “Toward Futher Modernization of the Study of New Nations”,
World Politics , No. 17 - October 1964.
Hamka, Islam:  Islam  Revolusi  Ideologi  dan  Keadilan  Sosial ,  ed.  Rusjdi,  Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1984.
Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Mubarak, Ahmad, “Relevansi Tasawuf dengan Problem Manusia Modern’, dalam
Nurcholis  Madjid,  dkk. Manusia  Modern  Mendamba  Allah  Renungan Tasawuf  Positif, ed.,  Ahmad  Nadjib  Burhani,  Jakarta:  IIMaN  dan  Hikmah,
2002.
Madjid, Nurcholish, Islam dan Kemodernan , Bandung: Mizan, 1987.
Mardjono,  Hartono ,  Menegakkan  Syariat  Islam  dalam  Konteks  Keindonesiaan, Proses  Penerapan  Nilai-Nilai  Islam,  dalam  Aspek  Hukum,  dan  Lembaga Negara, Bandung: Mizan, 1997.
Nurhayati,  “Tasawuf  pada  Abad  Modern,  Solusi  Problem  Manusia  Menurut Seyyed Hossein Nasr”, Disertasi , Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Nasarudin Umar
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
180
Salman, Otje, dkk., Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Bandung: PT. Alumni, 2012.
Smith,  Donald  Eugene, Religion  and  Political  Developmen  an  Analytic  Study Boston:  Massachusetts,  Little,  Brown  and  Company,  1970,  diterjemahkan oleh Machnun Husein, Agama dan Modernisasi Politik Suatu Kajian Analitis , Jakarta: Rajawali, 1985.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.
Zainuddin, “Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Keadilan Sosial di Indonesia’,
Disertasi , Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.