## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 4 Nomor 2, April 2020
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia
Muh. Iqbal * , Abrar Saleng, Sri Susyanti Nur Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin *E-mail: punggawa.iqbal@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  granting  of  Building  Use  Rights  to  PT.  Yasmin Bumi  Asri after  the  reclamation  activities  of  the  Center  Point  of  Indonesia  in  Makassar  City.  This  research  is  a normative  study  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  showed  that  the granting of Building Use Rights to PT Yasmin Bumi Asri after the reclamation activities of the Center Point  of  Indonesia  in  Makassar  City  was  technically  based  on  the  Minister  of  Agrarian  Regulation  / Head  of  the  National  Land  Agency  No.  9  of  1999  concerning  Procedures  for  Granting  and  Canceling State Land Rights and Management Rights and Regulations of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning Delegation of Authority to Grant Land Rights and Land Registration Activities. PT Yasmin Bumi Asri must first obtain a Decree of Granting Rights (SKPH) issued by the Head of the Indonesian National Land Agency because the land area designated for PT  Yasmin  Bumi  Asri  is  more  than  15  hectares  or  150,000  m2.  The  validity  of  Building  Use  Rights obtained by PT. Yasmin Bumi Asri based on a cooperation agreement on reclaiming the Center Point of Indonesia  area  in Makassar  City  is  legally  valid  because  in  Article  4  paragraph  (2)  of the  Cooperation Agreement between the Government of South Sulawesi Province and PT Yasmin Bumi Asri regarding the reclamation activities of the Center Point of Indonesia area determined that the HGB to be received by PT Yasmin Bumi Asri was obtained based on the provisions of the applicable laws and regulations.
Keywords: Building rights; Rights and Obligations: Legitimacy; Reclamation
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemberian  Hak  Guna  Bangunan  kepada  PT. Yasmin  Bumi  Asri  pasca  kegiatan  reklamasi  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  di  Kota  Makassar. Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Yasmin Bumi Asri pasca kegiatan reklamasi kawasan Centre  Point  of  Indonesia  di  Kota  Makassar  secara  teknis  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  dan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  Hak Atas  Tanah  dan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah.  PT  Yasmin  Bumi  Asri  haruslah  memperoleh  Surat Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH)  terlebih  dahulu  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional RI oleh karena luas lahan yang diperuntukkan bagi PT Yasmin Bumi Asri seluas di atas 15 Ha atau 150.000 m2. Keabsahan Hak Guna Bangunan yang diperoleh PT. Yasmin Bumi Asri berdasarkan perjanjian kerja sama tentang reklamasi kawasan Center Point of Indonesia di Kota Makassar adalah sah secara  hukum  oleh  karena  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri mengenai kegiatan reklamasi kawasan Center Point of Indonesia ditentukan bahwa HGB yang akan diterima oleh PT Yasmin Bumi Asri diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Hak Guna Bangunan; Hak dan Kewajiban: Keabsahan; Reklamasi

## A. Pendahuluan
Sumber  daya  alam  memegang  peran  penting  dalam  kegiatan  ekonomi  dan kehidupan  masyarakat  manusia,  namun  juga  dapat  bermuara  pada  kecenderungan pengurasan  dan  degradasi. 1 Pada  tataran  praktis,  sumber  daya  alam  yang  banyak dikelola  dan  dimanfaatkan  adalah  sumber  daya  pesisir  yang  antara  lain  dilakukan dengan cara reklamasi. Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Pemda  mengatur  bahwa “Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  bidang  kehutanan,  kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya mineral  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi”. Hal  ini memperlihatkan  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  lagi  memiliki  kewenangan dalam mengelola wilayah laut dan pesisir.
Selain  berdasar  pada  Undang-Undang  Pemda,  kegiatan  reklamasi  juga  didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (selanjutnya disebut Undang-Undang Pesisir). Pengertian reklamasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 23  Undang-Undang  Pesisir,  yakni  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  rangka meningkatkan  manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari  sudut  lingkungan  dan  sosial ekonomi dengan cara pengurusan, pengeringan lahan atau drainase.
Reklamasi  pantai  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  swasta  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT),  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  Badan  Usaha  Milik  Negara, kerjasama  antara  perusahaan  swasta  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  atau  kerja  sama antara perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Tanah hasil reklamasi pantai nantinya dapat dipergunakan untuk  mendirikan  bangunan yang bersifat  komersial atau publik.  Dengan  banyaknya  proyek  reklamasi  pantai  di  Indonesia,  Salah  satu  contoh proyek  reklamasi  di  Kota  Makassar  adalah  proyek Centre  Point  of  Indonesia (CPI). Proyek  ini  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  dengan  bekerja  sama  dengan  pihak swasta, yakni PT. Yasmin Bumi Asri.
Kebutuhan  dan  manfaat  reklamasi  dapat  dilihat  dari  aspek  tata  guna  lahan,  aspek pengelolaan  pantai,  dan  aspek  ekonomi.  Tata  ruang  suatu  wilayah  tertentu  kadang dibutuhkan  untuk  direklamasi  agar  dapat  berdayaguna  dan  berhasilguna.  Untuk  pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau untuk kepentingan umum yang perairan pantainya dangkal sebaiknya direklamasi agar dapat dimanfaatkan.
Upaya  perwujudan  reklamasi  kawasan  pantai  di  Kota  Makassar  dilaksanakan melalui  kerjasama  dengan  pihak  swasta,  yaitu  PT.  Yasmin  Bumi  Asri.  Dari  hasil penelusuran penulis di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan bahwa antara Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Yasmin Bumi Asri menuangkan kesepakatan kerjasamanya dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Nomor
1 Ahmad Jazuli. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 4 (2), 181-197.
252/VII/PEMPROV/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013  tentang Reklamasi Kawasan Centre  Point  of  Indonesia  tertanggal  29  Juli  2013.  Pada  prosesnya  kemudian  terjadi  2 (dua)  kali  perubahan  atau  addendum  terhadap  perjanjian  kerjasama  tentang  reklamasi Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  di  Makassar  tersebut,  yakni  Addendum  Pertama Nomor  515/III/PEMPROV/2015  dan  Nomor  255/YBA/III/2015  tertanggal  6  Maret 2015 dan Addendum Kedua Nomor 008/IV/PEM-PKS/2018 dan Nomor
215/YBA/IV/2018 tertanggal 5 April 2018.
Dalam  Pasal  4  perjanjian  kerjasama  tersebut  ditentukan  hak-hak  para  pihak  yang mana  salah  satu  poinnya  ditentukan  bahwa  Pihak  Pertama  (Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan)  berhak memperoleh hasil pekerjaan berupa lahan tereklamasi  seluas  50,47 Ha dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan.  Sedangkan  Pihak  Kedua  (PT.  Yasmin  Bumi  Asri)  berhak memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan  seluas  106,76  Ha  pada  kawasan  Centre Point of Indonesia sesuai dengan master plan dalam bentuk Hak Guna Bangunan. Jadi dapat  diketahui  bahwa  total  luasan  tanah  reklamasi  pada  kawasan  Centre  Point  of Indonesia tersebut adalah  157,23 Ha.
Status  tanah  hasil  reklamasi  pantai  adalah  tanah  negara.  Hal  ini  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan Tanah yang mengatur bahwa “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara”. Hal ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala  BPN  RI  Nomor  410-1293  Perihal  Status  Tanah  Timbul  dan  Tanah  Reklamasi yang menetapkan bahwa tanah hasil reklamasi adalah tanah negara.
Status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  yang  berasal  dari reklamasi  pantai  di  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  tersebut  adalah  Hak  Guna Bangunan,  sedangkan  status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  adalah  Hak  Pengelolaan  Lahan.  Hak  atas  tanah  yang  berasal  dari reklamasi  pantai  diperoleh  melalui  Penetapan  Pemerintah  dalam  bentuk  Surat Keputusan Pemberian Hak dimana pihak yang melakukan reklamasi pantai mengajukan permohonan  pemberian  hak  atas  tanah  negara  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Persoalannya  kemudian  adalah  mengenai  proses  pemberian  Hak  Guna  Bangunan kepada PT. Yasmin Bumi Asri atas tanah hasil reklamasi pada kawasan Centre Point of Indonesia  tersebut.  Dalam  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 40 Tahun 1996) ditentukan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak  Guna  Bangunan  adalah  Tanah  Negara,  Tanah  Hak  Pengelolaan,  dan  Tanah  Hak Milik.  Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  tanah  hasil  reklamasi  adalah tanah  negara,  maka  terhadap  tanah  hasil  reklamasi  tersebut  dapat  diberikan  di  atasnya Hak Guna Bangunan kepada PT. Yasmin Bumi Asri.
Pada  tataran  normatif,  jangka  waktu  Hak  Guna  Bangunan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  25  PP  No.  40  Tahun  1996  adalah  paling  lama  30  (tiga  puluh)  tahun  dan dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  serta  dapat diperbaharui satu kali. Dengan demikian, maka total jangka waktu Hak Guna Bangunan adalah  paling  lama  80  (delapan  puluh)  tahun.  Jika  jangka  waktu  yang  dimaksud  akan berakhir,  maka  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  tersebut  wajib  untuk  dialihkan  atau
dilepaskan  oleh  pemegang  hak.  Bahkan  Hak  Guna  Bangunan  dapat  ditingkatkan menjadi  Hak  Milik.  Proses  inilah  yang  akan  penulis  analisa  khususnya  penekanan dalam hal  teknis  pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Yasmin Bumi Asri  pada proyek reklamasi kawasan Center Point of Indonesia di kota Makassar yang difokuskan ke  dalam  prosedur  pemberian  Hak  Guna  Bangunan  pada  tanah  hasil  reklamasi  serta keabsahan  Hak  Guna  Bangunan  yang  diperoleh  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  berdasarkan perjanjian  kerjasama  tentang  reklamasi  kawasan  center  point  of  Indonesia  di  Kota Makassar.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  research )  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus ( cases  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 2 Penelitian dilakukan  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan,  pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatas, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Pertanahan Kota Makassar.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.    Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  Kepada  PT  Yasmin  Bumi  Asri  Pasca Kegiatan Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia
Amendemen  UUD  1945  khususnya  Pasal  18  memberikan  perubahan  yang sangat  signifikan  terhadap  penyelenggaraan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Pasca  amandemen  UUD  1945,  khususnya  perubahan  terhadap  Pasal  18  menjadi penanda  berakhirnya  sistem  pemerintahan  yang  sentralistik  sebab  pemerintahan daerah  yang  sebelumnya  hanya  berfungsi  sebagai  alat  kepentingan  politik pemerintah  pusat  telah  memperoleh  alokasi  kewenangan  seluas-luasnya  untuk mengatur  urusan  rumah  tangganya  secara  otonom,  termasuk  dalam  melakukan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya.  Namun  demikian,  perubahan mendasar sistem ketatanegaraan yang sangat strategis itu juga belum diikuti dengan produk hukum  penunjang pengelolaan sumber daya alam  yang memadai sehingga amanat amandemen UUD 1945 belum dapat diaplikasikan secara utuh. 3
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sebagai  kebijakan  pemerintah  menjadi penting  ketika  dikaitkan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Pengelolaan sumber  daya  alam  sebagai  unsur  lingkungan  dengan  berbagai  keterbatasannya dalam  hal  regenerasi  dan  asimilasi  memerlukan  perhatian  yang  lebih  dari  level pemerintahan yang ada. Pembangunan berkelanjutan sebagai cita-cita penyelenggaraan  pemerintahan  perlu  untuk  memperhatikan  daya  dukung lingkungan  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan. Peranpemerintah propinsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan penyelenggaraan
2 Peter  Mahmud  Marzuki.  2005. Penelitian  Hukum (selanjutnya  disebut  Peter  Mahmud  Marzuki  2) . Jakarta: Kencana. Hlm. 93.
3 Slamet  Suhartono.  2013. Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat . DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 18. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Jakarta. Hlm. 114
pemerintahan  antar  kabupaten/kota  di  wilayahnya  menjadi  sangat  strategis.  Posisi sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  dipisahkan  oleh  batas-batas  administratif menjadi  tantangan  yang  perlu  untuk  dipertimbangkan  dalam  mengelola  sumber daya alam.
Tidak  nyatanya  peran  pemerintah  provinsi  dalam  hal  kewenangan menyebabkan  beberapa  perubahan  terjadi  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di Indonesia.  Pada  Tahun  2014,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  kemudian  direvisi  dan  digantikan  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  ini  memberikan  penguatan  terhadap  eksistensi  Pemerintah  Provinsi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di  Indonesia. Dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan  sumber  daya  alam,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  ini  tidak lagi  hanya  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota,  namun ada  beberapa  kewenangan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang diberikan  kepada  pemerintah  provinsi,  tidak  terkecuali  pemanfaatan  dan pengelolaan wilayah pesisir.
Kewenangan  pemerintah  provinsi  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  merupakan  kewenangan  yang  bersifat  atributif  oleh  sebab bersumber  dari Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ditentukan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah merupakan kewenangan pemerintah provinsi sampai dengan sejauh 12 mill laut di luar minyak dan gas bumi. Untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini,  pemerintah  (dalam  hal  ini  pemerintah  provinsi)  dapat  melakukan  kerjasama dengan  pihak  ketiga  (investor).  Kerjasama  inilah  yang  dituangkan  dalam  bentuk kontrak.
Dalam  Lampiran  Y  Pembagian  Urusan  Bidang  Kelautan  dan  Perikanan  Sub Urusan Angka 1 tentang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah:
1. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
2. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Atas  dasar  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  pemerintah  provinsi  berwenang menerbitkan  izin  reklamasi  kawasan  laut  yag  menjadi  kawasan  Centre  Point  of Indonesia  di  Kota  Makassar  sebab  kawasan  tersebut  bukan  termasuk  sebagai Kawasan  Strategis  Nasional  Tertentu  dan  berada  dalam  wilayah  kewenangan pemerintah  provinsi  (tidak  lebih  dari  12  mil  laut  dan  bukan  merupakan pengusahaan  minyak  dan  gas  bumi).  Perzinan  yang  diterbitkan  oleh  Gubernur Sulawesi  Selatan  dalam  konteks  ini  adalah  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan reklamasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor 122  Tahun  2012tentang  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Selain  perizinan,  dokumen  lainnya  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  adalah  Dokumen  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan
(AMDAL). Dokumen ini juga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penggunaan  instrumen  kontrak  dalam  tindakan  hukum  pemerintahan  tetap dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. 4 Misalnya dalam Pasal 1 angka 20  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (disingkat  UU  Administrasi  Pemerintahan)  dijelaskan  pengertian  konsesi  sebagai keputusan  pejabat  pemerintahan  yang  berwenang  sebagai  wujud  persetujuan  dari kesepakatan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dengan  selain  badan  dan/atau pejabat  pemerintahan  dalam  pengelolaan  fasilitas  umum  dan/atau  sumber  daya alam  dan  pengelolaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Ketentuan  Pasal  1  angka  20  UU  Administrasi  Pemerintahan memperlihatkan  bahwa  pemerintah  dapat  bekerjasama  dengan  pihak  lain  dengan menggunakan instrumen kontrak.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan  dalam  rangka  pembangunan  Centre  Point  of  Indonesia  dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan PT. Yasmin Bumi Asri. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, yakni Perjanjian Kerjasama  Nomor  252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013 tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di  Makassar  tertanggal  29 Juli 2013. Dalam prosesnya kemudian, perjanjian kerjasama tersebut mengalami 2 (dua)  kali  perubahan  ( addendum ),  yakni  Addendum  Pertama  Nomor 515/III/PEMPROV/2015  dan  Nomor  255/YBA/III/2015  tertanggal  6  Maret  2015 serta Addendum Kedua Nomor 008/IV/PEM-PKS/2018 dan Nomor
215/YBA/IV/2018 tertanggal 5 April 2018.
Adapun proses kegiatan reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia di Kota Makassar  berdasarkan  hasil  penelusuran  penulis  dilakukan  sesuai  ketentuan
4 Kontjoro  Purbopranoto  menyatakan  bahwa  tindakan  pemerintahan  adalah  segala  tindakan  dan kewenangan  alat-alat  pemerintahan  untuk  menjalankan  tugas/tujuan  dengan  menggunakan  wewenang khusus/tertentu.Tindakan  hukum  pemerintah  dimaksud  memiliki  unsur-unsur:  (a)  tindakan  tersebut dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  dalam  kedudukannya  sebagai  penguasa  maupun  sebagai  alat perlengkapan  pemerintahan  ( bestuursorgaan );  (b)  tindakan  dilaksanakan  dalam  rangka  menjalankan fungsi  pemerintahan  ( bestuurfunctie );  (c)  tindakan  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  menimbulkan akibat hukum ( rechtsgevolgen ) di bidang hukum administrasi; (d) tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum;  (e)  tindakan  dilakukan berdasarkan norma  wewenang pemerintah;  (f) tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Lihat dalam Anshori Ilyas, et.al . 2017. Kontrak Publik . Makassar: UPT Unhas Press. Hlm. 9-10. Philipus  M  Hadjon  juga  menyatakan  bahwa  “Tindakan  pemerintahan  ( bestuurhandelingen )  adalah tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  administrasi  Negara  dalam  melaksanakan  tugas pemerintahan”. Agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan, maka pemerintah membutuhkan sarana  atau  instrumen  pemerintahan.  Instrumen  pemerintahan  yang  dimaksud  dalam  hal ini  adalah  alat- alat  atau  sarana-sarana  yang  digunakan  oleh  pemerintah  atau  administrasi  negara  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum,  dengan  menggunakan  sarana  atau  instrumen  seperti  alat  tulis  menulis,  sarana  trasnportasi, gedung-gedung  perkantoran,  dan  lain-lain  yang  terhimpun  ke  dalam publiek  domain .  Di  samping  itu, pemerintah  juga  menggunakan  berbagai  instrumen  yuridis  dalam  menjalankan  kegiatan  mengatur  dan menjalankan  urusan  pemerintahan  dan  kemasyarakatan,  seperti  Peraturan  Perundang-Undangan, Keputusan Tata Usaha Negra (KTUN), Peraturan Kebijakan, Rencana-rencana ( Het Plan ), Perizinan, dan Instrumen  Hukum  Keperdataan.  Instrumen  pemeirntahan  dapat  dilakukan  oleh  dalam  bentuk  peraturan, keputusan atau tindakan nyata. Ibid . Hlm. 10-11
pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  yakni  dimulai  dari  tender/lelang  yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Mei 2013 dengan tahapan proses sebagai berikut: 5 a. Pengumuman pascakualifikasi melalui http://lpse.sulselprov.go.id
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
c. Pemberian penjelasan ( Aanwijzing ).
d. Penyampaian/pemasukan dokumen penawaran.
e. Evaluasi dokumen penawaran.
f. Evaluasi isian dokumen kualifikasi.
g. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
h. Kesimpulan
Berdasarkan  evaluasi  dokumen  penawaran  yang  berpedoman  pada  dokumen pelalangan,  maka  diperoleh  5  (lima)  investor  dengan  penawaran  tertinggi  lahan tereklamasi yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni: 6
1. PT. Yasmin Bumi Asri seluas 50,47 Ha.
2. PT. Haka Utama seluas 49,20 Ha.
3. PT. Rama Sarana Persada seluas 48,70 Ha.
4. PT. Harfia Graha Perkasa seluas 48,17 Ha.
5. PT. Ikram Tiga Berlian seluas 47,34 Ha.
Pemenang  lelang,  yakni  PT  Yasmin  Bumi  Asri  kemudian  ditetapkan  pada tanggal  8  Juli  2013  berdasarkan  Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  (BAHP)  Nomor 08/PLI/Pemprov.Sulsel/VI/2013  oleh  Panitia  Lelang  Proyek  Investasi  Reklamasi Centre  Point  of  Indonesia.  Penentuan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  pemenang karena  mengajukan  penawaran  tertinggi  lahan  tereklamasi  untuk  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni seluas 50,47 Hektar. 7
Pada  prosesnya  kemudian,  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  kemudian  ditetapkan sebagai  pelaksana  proyek  yang  dimana  kerjasama  antara  PT.  Yasmin  Bumi  Asri dan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dituangkan  dalam  bentuk  Perjanjian Kerjasama  Nomor  252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013 tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di  Makassar.  Penyusunan perjanjian  kerjasama  tersebut  dibuat  oleh  Tim  Koordinasi  Investasi  Reklamasi Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia.  Perjanjian  kerjasama  tersebut  disusun berdasarkan  dokumen  lelang,  khususnya  mengenai  hal-hal  yang  ditawarkan  PT. Yasmin Bumi Asri dalam penawarannya. 8
Pada  prosesnya  kemudian  terjadi  2  (dua)  kali  perubahan  atau  addendum terhadap  perjanjian  kerjasama  tentang  reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of Indonesia Di Makassar tersebut, yakni Addendum Pertama Nomor 515/III/PEMPROV/2015  dan  Nomor  255/YBA/III/2015  tertanggal  6  Maret  2015 dan Addendum Kedua Nomor 008/IV/PEM-PKS/2018 dan Nomor
215/YBA/IV/2018  tertanggal  5  April  2018.  Addendum  Pertama  dilakukan  oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20011/Maccini Sombala dengan luas lahan 12,11 Ha yang merupakan bagian dari
5 Dr. Since Erna Lamba, S.P., M.P., Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara Tanggal 22 Oktober 2019
6 Ibid
7 Ibid
8 Ibid
kawasan reklamasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama reklamasi kawasan  Centre  Point  of  Indonesia.  Untuk  itu,  maka  disepakati  oleh  para  pihak bahwa  luas  lahan  yang  akan  diberikan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan berkurang dan menjadi 38,36 Ha.
Kemudian  Addendum  Kedua  dilakukan  untuk  menambah  luasan  kawasan reklamasi yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada  Addendum  Pertama  berkurang  12,11  Ha  dan  menjadi  38,36  Ha.  Untuk  itu, disepakati untuk menambahnya kembali seluas 12,11 Ha dengan menetapkan lokasi baru.  Selain  itu,  Addendum  Kedua  ini  juga  dilakukan  untuk  menambah  jangka waktu  pelaksanaan  reklamasi  yang  mana  pada  Addendum  Pertama  selama  kurun waktu 1.700 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Nomor  252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013,  menjadi  3.080 hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Nomor 252/VII/PEMPROV/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan reklamasi pasti memiliki tujuan  dan  alasan  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut.  Menurut  Andi  Alfatah 9 bahwa falsafah adanya tindakan reklamasi lahan pesisir Kota Makassar seperti yang adanya  kawasan Center  Point  of  Indonesia didasarkan  pada  kebutuhan pengembangan  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  itu  sendiri.  Di  samping  itu, kegiatan  ini  juga  menjadi  upaya  penyelamatan  ekosistem  lingkungan  dengan memitigasi sedimentasi akibat longsoran Gunung Bawakaraeng yang terbawa oleh arus Sungai Jeneberang ke pantai sehingga dilakukanlah tindakan reklamasi pantai yang juga akan berdampak pada penambahan ruang publik untuk masyarakat.
Kegiatan  reklamasi  sebenarnya  lebih  kepada  pemanfaatan  lahan  yang  lebih produktif  dengan  melakukan  penataan  kembali  daerah  pantai  karena  kawasan tersebut telah tercemar dengan melihat adanya berbagai proses pembuangan limbah tidak  secara  baik,  seperti  banyaknya  ditemukan  sampah-sampah  dan  lain sebagainya baik bersumber dari adanya pembangunan-pembangunan yang telah ada maupun  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat  yang  kurang  baik  sehingga  pemerintah melakukan penataan kembali daerah pantai. 10
Luas  seluruhnya  kawasan  reklamasi Center  Point  of  Indonesia adalah  seluas 157,23  Ha  dengan  pembagian  untuk  pemerintah  seluas  50,47  Ha  atau  dengan persentase  32%,  sedangkan  untuk  PT  Yasmin  Bumi  Asri  seluas  106,76  Ha  atau dengan  persentase  68%.  Bekerjasamanya  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  menunjukkan  bahwa  lahan  yang  diberikan  kepada pihak  swasta  tentunya  akan  digunakan  sebagai  kawasan  komersil.  Asumsinya adalah  bahwa  semakin  banyak  kawasan  komersil  yang  dibangun,  maka  dengan sendirinya  juga  dapat  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk  berbagai  keperluan  (pemekaran  kota),  penataan  daerah  Pantai, pengembangan  wisata  bahari,  dan  lain-lain  sebagainya.  Namun  harus  diingat  pula bahwa  bagaimanapun  juga  reklamasi  adalah  bentuk  campur  tangan  (intervensi) manusia  terhadap  keseimbangan  lingkungan  alamiah  pantai  yang  diasumsikan
9 Andi  Alfatah,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Sub  Bagian  Peraturan  Daerah  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 10 Oktober 2019
10 Ibid
selalu  dalam  keadaan  seimbang  dinamis  sehingga  akan  melahirkan  perubahan ekosistem  seperti  perubahan  pola  arus,  erosi  dan  sedimentasi  pantai,  serta berpotensi terhadap gangguan lingkungan. 11
Reklamasi  kawasan  pantai  pada  akhirnya  melahirkan  kawasan  baru  yang diharapkan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  semua  pihak,  tidak  saja  dirasakan untuk segolongan saja akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat umum utamanya yang  terdampak  langsung  terhadap  kegiatan  reklamasi  tersebut.  Pembangunan- pembangunan  yang  dilaksanakan  di  Kota  Makassar  seperti  perhotelan,  kawasan hiburan  serta  area  rekreasi  telah  memberikan  perubahan,  seperti  halnya  kawasan Center Point of Indonesia.
Proyek  Center  Point  of  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  RTRW  Provinsi Sulawesi  Selatan  dan  RTRW  Kota  Makassar.  Berdasarkan  RTRW  Provinsi Sulawesi  Selatan  dan  RTRW  Kota  Makassar  lahir  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Selatan  Nomor  2026/IV/Tahun  2011  tentang  Penetapan  Kawasan  Centrepoint  of Indonesia,  Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  704/II/Tahun  2012 tentang  Penetapan  Lokasi  Centrepoint  of  Indonesia,  dan  Keputusan  Walikota Makassar Nomor 604/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centrepoint of Indonesia Sebelah Barat  Pantai  Losari  Di  Kecamatan  Tamalate  dan  Kecamatan  Mariso  Kota Makassar.
Jika  merujuk  pada  asumsi  pertama,  maka  PT  Yasmin  Bumi  Asri  haruslah mendapat  surat  keputusan  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu  terlebih dahulu  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  HGB  kepada  Badan  Pertanahan Nasional.  Persoalannya  kemudian  adalah  sepanjang  penelusuran  penulis  belum ditemukan  adanya  surat  keputusan  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu yang  pernah  diterbitkan  sebagai  dasar  untuk  mengajukan  permohonan  HGB  ke Badan Pertanahan Nasional.
Selanjutnya,  jika  merujuk  pada  asumsi  kedua,  maka  PT  Yasmin  Bumi  Asri haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gubernur sebagai pemegang hak  pengelolaan  untuk  kemudian  mendapatkan  surat  keputusan  menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu  sehingga  dapat  mengajukan  permohonan  HGB kepada  Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  pandangan  penulis,  perjanjian kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT  Yasmin  Bumi Asri  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  dapat  ditafsirkan sebagai  bentuk  persetujuan  dari  Gubernur  untuk  memberikan  HGB  kepada  PT Yasmin  Bumi  Asri.  Oleh  karena  itu,  jika  merujuk  pada  asumsi  kedua  ini,  maka seharusnya  luas  areal  lahan  reklamasi Center  Point  od  Indonesia haruslah  di berikan  Hak  Pengelolaan  Lahan  atas  nama  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan terlebih  dahulu  dan  atas  dasar  perjanjian  kerjasama  tersebut,  maka  PT  Yasmin Bumi Asri dapat memperoleh Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dari  hasil  penelitian  penulis  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan didapatkan  keterangan  bahwa  saat  ini  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  telah
11 Dr. Since Erna Lamba, S.P., M.P., Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara Tanggal 22 Oktober 2019
memperoleh Sertipikat Hak Pengelolaan dari Badan Pertanahan Nasional atas areal lahan hasil reklamasi seluas 50,47 Ha di Kawasan Center Point of Indonesia. Atas dasar ini, maka tentunya asumsi  kedua yang penulis paparkan telah gugur dengan sendirinya.  Hal  ini  berarti  pula  bahwa  PT  Yasmin  Bumi  Asri  akan  mendapatkan tanah  Hak  Guna  Bangunan  langsung  di  atas  tanah  negara.  Untuk  itu,  maka  PT Yasmin  Bumi  Asri  haruslah  mendapat  surat  keputusan  menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk  untuk  itu  terlebih  dahulu  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  HGB kepada Badan Pertanahan Nasional. 12
Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16Tahun  2004  tentang  Penatagunaan Tanah  menentukan  bahwa  “Tanah  yangberasal  dari  tanah  timbul  atau  hasil reklamasidi  wilayah  perairan  pantai,  pasang  surut  rawa,danau,  dan  bekas  sungai dikuasai langsung olehnegara”. Penjelasan Pasal 12 Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun  2004  ini  menjelaskan  bahwa  tanahtimbul  adalah  daratan  yang  terbentuk secara  alamimaupun  buatan  karena  proses  pengendapan  disungai,  danau,  pantai, dan atau pulau timbul, sertapenguasaan tanahnya dikuasai negara, sedangkanreklamasi  adalah  pengurusan  wilayah  perairanguna  memperluas  ruang daratan,  penggunaan,dan  pemanfaatan  tanahnya  harus  sesuai  denganRencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Urip  Santoso 13 menjelaskan  bahwa  status  hak  atas  tanah  yang  dapat diberikankepada pihak yang melakukan reklamasi pantai,yaitu:
Pertama, perusahaan swasta yang berbentukPerseroan Terbatas (PT). Kalau pihak yangmelakukan  reklamasi  pantai  adalah  perusahaanswasta  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT),maka  hak  atas  tanah  yang  dapat  diperoleh  berupaHak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam UUPAdan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  1996tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  danHak  Pakai  Atas Tanah  ditegaskan  Perseroan  Terbatas(PT)  sebagai  badan  hukum  yang  didirikan menuruthukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesiadapat  menguasai  tanah berstatus Hak GunaBangunan atau Hak Pakai. Kalau hak atas tanahyang diperoleh adalah  Hak  Guna  Bangunan,  makamasa  penguasaannya  adalah  untuk  pertama kaliberjangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  tahun,dapat  diperpanjang  untuk jangka  waktu  paling  lama20  (dua  puluh)  tahun,  dan  dapat  diperbaharui haknyauntuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)tahun. Kalau hak atas tanah yang diperoleh  adalahHak Pakai,  maka masa penguasaannya adalah untukpertama kali  berjangka  waktu  paling  lama  25  (duapuluh  lima)  tahun,  dapat  diperpanjang untuk  jangkawaktu  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun,  dan  dapatdiperbaharui haknya untuk jangka waktu palinglama 25 (dua puluh lima) tahun.
Kedua , PemerintahKabupaten/Kota. Kalau pihak yang melakukanreklamasi pantai adalah  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  maka  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  adalah Hak  Pakai  atau  Hak  Pengelolaan.  Dalam  UUPA,  Peraturan  Pemerintah  No.  40 Tahun  1996,  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan
12 Andi  Alfatah,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Sub  Bagian  Peraturan  Daerah  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 10 Oktober 2019
13 Urip  Santoso.  2015. Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Berasal  Dari  Reklamasi  Pantai .  Jurnal Mimbar  Hukum,  Volume  27  Nomor  2.  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  Yogyakarta (selanjutnya disebut Urip Santoso 4). Hlm. 219-221
Pemberian  Hak  Atas  Tanah  dan  Hak  Pengelolaan  ditegaskan  bahwa  Pemerintah Kabupaten/Kota  dapat  menguasai  tanah  berstatus  Hak  Pakai.  Dalam  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9  Tahun  1999 ditegaskan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  menguasai  tanah  berstatus Hak  Pengelolaan.  Kalau  status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  berupa  Hak  Pakai,  maka  masa  penguasaannya  berlaku  selama tanah  Hak  Pakai  dipergunakan  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya  dan kewenangannya  hanyalah  mempergunakan  tanah  Hak  Pakai  untuk  keperluan pelaksanaan  tugasnya.  Kalau  status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  berupa  Hak  Pengelolaan,  maka  masa  penguasaannya  berlaku selama tanah Hak Pengelolaan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dan  kewenangannya  dapat  menyerahkan  bagian-bagian  tanah  Hak  Pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Ketiga, Badan  Usaha  Milik  Negara.  Kalau  pihak  yang  melakukan  reklamasi pantaiadalah  Badan  Usaha  Milik  Negara,  maka  hak  atas  tanah  yang  diperoleh adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Dalam UUPA, Peraturan Pemerintah No. 40  Tahun  1996,  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagai badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia  dapat  menguasai  tanah  berstatus  Hak  Pakai.  Dalam  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9  Tahun  1999  ditegaskan bahwa  Badan  Usaha  Milik  Negara  dapat  menguasai  tanah  berstatus  Hak Pengelolaan. Kalau status hak atas tanah yang diperoleh Badan Usaha Milik Negara berupa  Hak  Pakai,  maka  masa  penguasaannya  berlaku  selama  tanah  Hak  Pakai dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya hanyalah mempergunakan  tanah  Hak  Pakai  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya.  Kalau status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  berupa  Hak Pengelolaan,  maka  masa  penguasaannya  berlaku  selama  tanah  Hak  Pengelolaan dipergunakan  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya  dan  kewenangannya  dapat menyerahkan  bagian-bagian  tanah  Hak  Pengelolaan  kepada  pihak  ketiga  dan  atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Keempat, kerjasama  antara  Perseroan  Terbatas  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Kalau  pihak  yang  melakukan  reklamasi  pantai  adalah  kerjasama  antara  Perseroan Terbatas  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  maka  hak  atas  tanah  yang  diperoleh semula  adalah  Hak  Pengelolaan  atas  nama  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Selanjutnya  dibuatkan  Perjanjian  Penggunaan  Tanah  (PPT)  antara  Perseroan Terbatas  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  dibuktikan  dengan  akta  notaris, yang  isinya  adalah  Perseroan  Terbatas  akan  mendapatkan  Hak  Guna  Bangunan yang  berasal  dari  tanah  Hak  Pengelolaan  atas  nama  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Perolehan  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  Hak  Pengelolaan  melalui  Penetapan Pemerintah  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH)  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Hak  Guna  Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan yang diperoleh Perseroan Terbatas, untuk pertama kali berjangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  tahun,  dapat  diperpanjang  untuk jangka  waktu  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun,  dan  dapat  diperbaharui  haknya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Perpanjangan jangka waktu
dan pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.
Kelima, kerjasama  antara  Perseroan  Terbatas  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara. Kalau  pihak  yang  melakukan  reklamasi  pantai  adalah  kerjasama  antara  Perseroan Terbatas  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  maka  hak  atas  tanah  yang  diperoleh semula adalah Hak Pengelolaan atas nama Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya dibuatkan  Perjanjian  Penggunaan  Tanah  (PPT)  antara  Perseroan  Terbatas  dan Badan Usaha Milik Negara yang dibuktikan dengan akta notaris, yang isinya adalah Perseroan Terbatas akan mendapatkan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak  Pengelolaan  atas  nama  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Perolehan  Hak  Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan melalui Penetapan Pemerintah dalam bentuk Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH)  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan yang diperoleh Perseroan Terbatas, untuk  pertama kali berjangka waktu  paling lama 30 (tiga  puluh)  tahun,  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun,  dan  dapat  diperbaharui  haknya  untuk  jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  tahun.  Perpanjangan  jangka  waktu  dan  pembaharuan  Hak  Guna Bangunan  atas  tanah  Hak  Pengelolaan  dapat  dilakukan  setelah  mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.
Dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), pihak yang melakukan reklamasi pantai sebagai pemohon pemberian hak atas tanah negara  berkewajiban  mendaftarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak  tanah  yang  bersangkutan.  Pendaftaran  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak (SKPH)  oleh  pemohon  pemberian  hak  atas  tanah  negara  dengan  maksud  agar dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai  surat  tanda  bukti hak oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Pendaftaran  Surat  Keputusan  Pemberian Hak (SKPH) tersebut menjadi tanda lahirnya Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan. 14
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dalam  konteks  reklamasi  kawasan  Center  Point of  Indonesia,  PT  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  pelaksana  kegiatan  reklamasi diberikan  prioritas  untuk  dapat  memperoleh  hak  atas  tanah  di  atas  tanah  hasil reklamasi  tersebut.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dari  hasil penelusuran penulis, belum ditemukan adanya surat keputusan menteri atau pejabat yang  ditunjuk  untuk  itu  yang  pernah  diterbitkan  sebagai  dasar  untuk  memperoleh Hak Guna Bangunan. Bahkan  saat  ini Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan telah memperoleh Sertipikat Hak Pengelolaan dari Badan Pertanahan Nasional atas areal lahan hasil reklamasi seluas 50,47 Ha di Kawasan Center Point of Indonesia yang berarti bahwa HGB yang akan didapatkan oleh PT Yasmin Bumi Asri adalah HGB atas tanah negara.
Untuk  mendapatkan  HGB  atas  tanah  negara,  maka  PT  Yasmin  Bumi  Asri haruslah  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang RI/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  melalui  Kepala  Kantor
14 Ibid . Hlm. 224
Pertanahan Kota Makassar. Andi Natsir 15 menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada  permohonan  perolehan  hak  atas  tanah  atas  tanah  hasil  reklamasi  kawasan Center Point of Indonesia dari PT Yasmin Bumi Asri. Permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota Makassar saat  ini hanya berasal  dari Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan  untuk  diterbitkan  Sertipikat  Hak  Pengelolaan  atas  tanah  hasil reklamasi kawasan Center Point of Indonesia.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  dapat  menegaskan  bahwa  tanah  hasil reklamasi kawasan Center Point of Indonesia yang sedianya diperuntukkan bagi PT Yasmin  Bumi  Asri  saat  ini  masih  berstatus quo .  Meskipun  demikian,  PT  Yasmin Bumi Asri tetap menjadi pihak yang diberikan prioritas utama untuk memohonkan status hak atas tanah di atas tanah hasil reklamasi tersebut. Kedudukan PT Yasmin Bumi Asri sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang bisa memperoleh hak atas tanah di atas tanah negara. Dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  ditentukan  bahwa  Hak Guna  Bangunan  dapat  diberikan  kepada  Warga  Negara  Indonesia  dan  Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Menurut  Andi  Natsir 16 bahwa  untuk  memperoleh  Hak  Guna  Bangunan  atas tanah hasil reklamasi di kawasan Center Point of Indonesia, maka PT Yasmin Bumi Asri  haruslah  bermohon  kepada  Menteri  Agrari  dan  Tata  Ruang  Republik Indonesia selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia oleh sebab luas  lahan  yang  didapatkan  oleh  PT  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  pihak  investor adalah  seluas  106,76  Ha  atau  1.067.600  m2.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013,  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  berwenang memberikan  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  yang  tidak  dilimpahkan kewenangannya  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  berarti  bahwa untuk  luas  tanah  di  atas  15  Ha  atau  150.000  m2,  maka  kewenangan  penerbitan SKPH ada pada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia.
2. Keabsahan  Hak  Guna  Bangunan  Yang  Diperoleh  PT.  Yasmin  Bumi  Asri Berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Sama  Tentang  Reklamasi  Kawasan  Center Point of Indonesia
Sudah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  setiap  kegiatan  pasti  ada  tujuan  yang hendak dicapai. Demikian pula dengan pelaksanaan reklamasi pantai, tentu dibalik kegiatan  yang  relatif  cukup  besar  biayanya  terdapat  tujuan  yang  hendak  dicapai. Sedang  tujuan  dalam  suatu  kegiatan,  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  penting dan  bahkan  dianggap  sebagai  suatu  tolak  ukur  dari  keberhasilan  kegiatan  yang bersangkutan, termasuk kegiatan-kegiatan pendukung dari reklamasi pantai.
Dalam  kaitan  dengan  kegiatan  di  sekitar  pesisir  pantai  dan  pulau-pulau  kecil, khususnya  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  reklamasi  pantai  yang  umumnya
15 Andi  Natsir,  S.H.,  Kepala  Sub  Seksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Makassar, wawancara tanggal 10 Oktober 2019
16 Andi  Natsir,  S.H.,  Kepala  Sub  Seksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Makassar, wawancara tanggal 10 Oktober 2019
dilakukan  oleh  suatu  otoritas  (negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  kota  besar, pengelola  kawasan)  terutama  yang  memiliki  laju  pertumbuhan  penduduk  yang relatif  cukup  tinggi,  kebutuhan  akan  tersedianya  lahan  juga  meningkat  dengan pesat.  Akan  tetapi,  upaya  mempersiapkan  ketersediaan  lahan  yang  dimaksud biasanya mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung  laju  pertumbuhan  penduduk  di  daerah  yang  bersangkutan,  sehingga diperlukan usaha-usaha untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru. Namun faktanya  tidak  demikian,  karena  dimana-mana  masih  tersedia  hamparan  daratan yang  cukup  luas.  Namun  pihak  pengembang  tidak  berminat  menanamkan investasinya karena dianggap kurang memberikan keuntungan secara ekonomi.
Kemudian  apabila  ditelaah  dari  konteks  pengembangan  wilayah,  maka reklamasi kawasan pantai diharapkan akan dapat meningkatkan daya tampung dan daya  dukungan  lingkungan  secara  keseluruhan  bagi  kawasan  yang  bersangkutan. Setidak-tidaknya  area  yang  akan  direklamasi  menjadi  lahan  baru  yang  dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang ada di sekitarnya.
Menurut  pandangan Indonesia  Water  Institute pada  Tahun  2012  bahwa seyogyanya perencanaan dan studi terkait kegiatan reklamasi harus mendalam dan tertuju pada: 17
1. Pengendalian  Dampak  Negatif  Lingkungan  –  Campur  tangan  manusia terhadap  alam  akan  berimbas  kepada  ekosistem  yang  ada  di  laut sebelumnya,  maka  perlu  dilakukannya  pencegahan  dampak  meluas  akibat reklamasi  ini.  Salah  satu  contoh:  ketika  Reklamasi  Pantai  Indah  Kapuk selesai, maka persoalan muncul, ketika jalan tol Ir. Sedyatmo (tol bandara) mengalami banjir sehingga muncullah beberapa pendapat, bahwa banjir itu dikarenakan limpasan dari area Pantai Indah Kapuk
2. Supply  air  dan  energi  –  Air  dan  energi  akan  dibutuhkan  di  daerah pengembangan termasuk juga di daerah reklamasi, dari sini perencana harus memperhitungkan betul dari mana sumber energi dan listrik. Contoh kasus: bandara  Kansai,  Jepang  menggunakan  energi  listrik  dari  angin  untuk memenuhi kebutuhan listrik
3. Transportasi  yang  terintegrasi  –  Pengembangan  daerah  akan  berdampak pada  arus  transportasi  di  daerah  akan  meningkat,  maka  daerah  utama  dan daerah  reklamasi  harus  diperhitungkan  arus  transportasi  agar  menghindari kemacetan  karena  tidak  adanya  integrasi  dari  daerah  reklamasi  dan  daerah utama  (daerah  asli).  Contoh  :  reklamasi  di  Incheon  sebagai  bandara internasional Korea Selatan, di bangun 3 moda transportasi yaitu jalan raya, kereta, dan subway untuk menghindari stagnan arus transportasi
4. Tata ruang dan wilayah  – Hal ini tidak terlepas dari awal perencanaan dari reklamasi.  Lahan  hasil  reklamasi  akan  digunakan  sesuai  kebutuhan  maka master  plan tata  ruang  dan  wilayah  tersebut,  harus  benar-benar  dikerjakan dan  diawasi  pelaksanaannya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari penyebaran daerah kumuh / tak tertata dari sebuah kawasan
5. Struktur  tanah  lapisan  reklamasi  –  Hal  ini  merupakan  syarat  utama  dari ketahanan  struktur.  Kekuatan  lahan  reklamasi  terhadap  abrasi  dan  beban
17 Lihat dalam H. Achmad Kadir. Op.Cit . Hlm. 75-76
bangunan di  atasnya harus diperhitungkan agar tidak terjadi kerugian yang besar.
Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa reklamasi pantai dilaksanakan karena kegiatan itu menjanjikan sejumlah manfaat baik bagi pemerintah (baik pusat maupun  daerah),  pengelola,  warga  masyarakat,  dan stakeholder lainnya,  termasuk semua  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  sehingga  reklamasi  pantai dilaksanakan.  Namun  tidak  dapat  disangkali  bahwa  reklamasi  pantai  berpotensi menimbulkan  dampak  negatif  yang  harus  segera  dicari  upaya  untuk mengantisipasinya.  Walaupun  demikian,  terhadap  bidang-bidang  tanah  hasil reklamasi pantai haruslah didaftarkan guna mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.
Dalam  hukum  tanah  nasional  dikenal  setidaknya  ada  2  (dua)  jenis  tanah negara, yakni tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya atau tanah yang belum memiliki status. Sementara itu, tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang pernah  ada  hak  di  atasnya.  Dalam  konteks  reklamasi  pantai,  daratan  yang dihasilkan dari kegiatan reklamasi pantai tersebut dapat dikategorikan tanah negara bebas  karena  belum  pernah  ada  hak  atas  tanah  yang  melekat  di  atasnya,  bahkan tanah  tersebut  merupakan  daratan  yang  dibuat  dengan  sengaja  sehingga  belum pernah ada satu hak pun yang melekat di atasnya.
Dalam  pelaksanaan  proyek  Center  Point  of  Indonesia,  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  bekerjasama  dengan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  investor. Kerjasama  tersebut  dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  Nomor 252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013  antara  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  tentang  Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar dimana dalam perkembangannya telah  mengalami  2  (dua)  kali  perubahan  (addendum),  yakni  Addendum  Pertama Nomor 515/III/PEMPROV/2015 dan Nomor 255/YBA/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015  serta  Addendum  Kedua  Nomor  008/IV/PEM-PKS/2018  dan  Nomor 215/YBA/IV/2018 tertanggal 5 April 2018.
Dalam  Pasal  4  perjanjian  kerjasama  tersebut  ditentukan  hak-hak  para  pihak yang  mana  salah  satu  poinnya  ditentukan  bahwa  Pihak  Pertama  (Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan)  berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan tereklamasi  seluas  50,47  Ha  dalam  bentuk  Hak  Pengelolaan  Lahan  (HPL)  atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Pihak Kedua (PT. Yasmin Bumi  Asri)  berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan  seluas  106,76  Ha pada  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  sesuai  dengan  master  plan  dalam  bentuk Hak Guna Bangunan. Jadi dapat diketahui bahwa total luasan tanah reklamasi pada kawasan Centre Point of Indonesia tersebut adalah  157,23 Ha.
Untuk  menilai  keabsahan  perjanjian  kerja  sama  antara  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan,  maka  dapat  dikaji  dengan  mengkaitkannya  dengan  syarat  sah perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya  bahwa  Pasal  1320  KUHPerdata  telah  menentukan  syarat sahnya  perjanjian,  yakni  harus  memenuhi  syarat-syarat  (1)  Sepakat  mereka  yang mengikatkan  dirinya;(2)Kecapakan  untuk  membuat  suatu  perikatan;(3)  Suatu  hal tertentu;dan(4) Suatu sebab yang halal.
Ditinjau dari kecakapan dan/atau kewenangan bertindak dari para pihak. Pada asasnya,  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  menurut  hukum  dan  sehat  pikirannya adalah  cakap  menurut  hukum. 18 Kemudian  kecakapan  bertindak  dalam  banyak  hal berhubungan  dengan  masalah  kewenangan  bertindak  dalam  hukum.Dalam perjanjian  Kerjasama  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di Makassar, Pihak Pertama yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh Dr.  H.  Syahrul  Yasin  Limpo,  S.H.,  M.H.,  M.Si.  sebagai  Gubernur  Sulawesi Selatan.  Sedangkan  Pihak  Kedua  yakni  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  diwakili  oleh  Dr. Adityawarman  M.  Kouwagam,  S.H.,  M.Kn.  selaku  Direktur  Utama.  Para  pihak dianggap  telah  cakap  menurut  aturan  hukum  Indonesia,  baik  H.  Syahrul  Yasin Limpo  selaku  Gubernur  Sulawesi  Selatan  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  maupun  Adityawarman  M.  Kouwagam selaku Direktur Utama PT. Yasmin Bumi Asri yang bertindak untuk dan atas nama PT.  Yasmin  Bumi  Asri  menurut  aturan  hukum  yang  berlaku  adalah  cakap  untuk melakukan suatu perjanjian.
Selanjutnya dari aspek suatu hal tertentu. Suatu perihal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek  tertentu.Dalam  Perjanjian  Kerjasama  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre Point  of  Indonesia  Di  Makassar,  objek  perjanjian  sudah  nampak  pada  judul perjanjian  kerjasama,  yakni  reklamasi  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di Makassar. Selain itu, Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini juga menegaskan objek dan ruang lingkup pekerjaan, yakni:
(1) Objek  pekerjaan  adalah  reklamasi  berupa  penimbunan  dan  pengurungan serta pembangunan talud pada kawasan Centre Point of Indonesia meliputi areal seluas  157,23 Ha.
(2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penimbunan dan  pengurungan  serta  pembangunan  talud  pada  areal  157,23  Ha  sesuai dengan Master Plan dan Rencana Teknis terlampir.
Ketentuan lainnya yang menegaskan objek perjanjian adalah ketentuan Pasal 6 dalam perjanjian tersebut yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikia,  maka  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of Indonesia    Di  Makassar  adalah  sah  karena  memenuhi  syarat  ketiga  untuk  sahnya suatu perjanjian, yaitu terpenuhinya syarat “suatu hal tertentu”.
Terakhir  adalah  dari  segi  sebab  yang  legal.  Sebab  yang  legal (Oorzaak) atau causa dalam  Bahasa  Latin  dimaksudkan  bahwa  sebab  itu  adalah  sesuatu  yang menyebabkan  seseorang  membuat  perjanjian  yang  termaksud  dan  harus dihilangkan  suatu  kemungkinan  salah  sangka. 19 Dalam  Pasal  1335  KUHPerdata dijelaskan  bahwa  “Suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau  yang  telah  dibuat  karena sesuatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang,  tidak  mempunyai  kekuatan”.  Kemudian Pasal  1336  KUHPerdata  menetukan  bahwa  “Jika  tidak  dinyatakan  suatu  sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan,  perjanjiannya  namun  demikian  adalah  sah”.  Sedangkan  Pasal  1337 KUHPerdata  menetukan  bahwa  “Suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang
18 Subekti. Op.Cit., Hlm. 17.
19 Ibid. Hlm. 19.
oleh  undang-undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau ketertiban umum”.
Dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of  Indonesia  Di  Makassar  disebutkan  bahwa  kerja  sama  para  pihak  diaksanakan dengan prinsip itikad baik, saling menguntungkan, keadilan, dan akuntabel. Prinsip ini  setidaknya  mampu  memperlihatkan  bahwa  kerja  sama  antara  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  adalah  kegiatan  untuk kepentingan  umum.  Di  samping  itu,  kegiatan  yang  dimaksudkan  dalam  perjanjian tersebut adalah kegiatan yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  sebagaimana  telah  direvisi menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil.
Berdasarkan uraian di  atas, maka  penulis dapat  berpendapat  bahwa perjanjian kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT  Yasmin  Bumi Asri adalah absah secara hukum karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Klausul-klausul  dalam perjanjian  mengikat  para  pihak  sebagaimana  Asas Pacta  Sunt  Servanda sehingga apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  perjanjian/kontrak  tersebut,  maka  pihak  yang melanggar dapat digugat di pengadilan.
Di  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  dalam  rangka  reklamasi  kawasan  Center  Point  of Indonesia  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan landasan  yuridis  dalam  penyusunannya.  Peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud adalah: 20
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar
4. Peraturan  Presiden  Nomor  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
6. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029.
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Makassar  yang  kemudian  diubah  menjadi  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Makassar 2015-2034.
20 Lihat  Pasal  1  Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Pemeritah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT. Yasmin Bumi Asri Nomor 252/VII/PEMPROV/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013 tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar tertanggal 29 Juli 2013.
8. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  2026/IV/Tahun  2011  tentang Penetapan Kawasan Centrepoint of Indonesia
9. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  704/II/Tahun  2012  tentang Penetapan Lokasi Centrepoint of Indonesia
10. Keputusan  Walikota  Makassar  Nomor  604/175/Kep/II/09  tentang  Penetapan Lokasi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Untuk  Kawasan  Pembangunan Centrepoint of Indonesia Sebelah Barat Pantai Losari Di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar.
Di  samping  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan  di  atas, perjanjian  kerja  sama  tersebut  secara  tidak  tertulis  juga  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yakni:
1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
6. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  6  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenagan pemerintah  provinsi  dalam  mengelola  kawasan  laut  dan  wilayah  pesisir,  yakni sejauh  12  mil  laut.  Hal  ini  diimplementasikan  dalam  ketentuan  Pasal  3  Perjanjian Kerja  Sama  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  dimana ditentukan  bahwa  objek  dan  ruang  lingkup  pekerjaan  berada  pada  batas  wilayah kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kemudian  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  menjadi  landasan  tindakan  hukum  pemerintah,  sedangkan Perda Sulsel Nomor 6 Tahun 2007 sebagai dasar pengelolaan  wilayah pesisir oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Proyek CPI dilaksanakan berdasarkan RTRW Provinsi  Sulawesi  Selatan yang dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  9  Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029  serta  didasarkan  pula  pada  RTRW  Kota  Makassar  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Makassar  yang  kemudian  diubah  menjadi  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015- 2034.  Berdasarkan  RTRW  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  mempertimbangkan RTRW Kota Makassar,  maka diterbitkan 2 (dua) keputusan gubernur dan 1 (satu) keputusan walikota terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi kawasan Center Point of Indonesia, yakni:
1. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  2026/IV/Tahun  2011  tentang Penetapan Kawasan Centre Point of Indonesia;
2. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  704/II/Tahun  2012  tentang Penetapan Lokasi Centre Point of Indonesia; dan
3. Keputusan  Walikota  Makassar  Nomor  604/175/Kep/II/09  tentang  Penetapan Lokasi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Untuk  Kawasan  Pembangunan Centrepoint of Indonesia Sebelah Barat Pantai Losari Di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar.
Kawasan  Center  Point  of  Indonesia  masuk  dalam  kategori  Kawasan  Strategis Provinsi. 21 Dalam  Pasal  64  poin  b  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan Nomor 9 Tahun 2009 ditentukan bahwa:
Kawasan  Strategis  Provinsi  adalah  wilayah  yang  penataan  ruangnya diprioritaskan  karena  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  penting  dalam lingkup  provinsi  dari  sudut  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Kawasan reklamasi Centre Point of Indonesia masuk dalam kategori Kawasan Strategis  Provinsi.  Atas  dasar  pertimbangan  ini,  maka  Syahrul  Yasin  Limpo  yang menjabat  sebagai  Gubernur  pada  saat  itu  menetapkan  kawasan  Centre  Point  of Indonesia perlu untuk ditata dan direvitalisasi. Untuk itu, maka diputuskanlah untuk dilakukan reklamasi  pada kawasan tersebut  sehingga dapat  memberi manfaat  bagi pengembangan  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Kota  Makassar  sebagai ibukota provinsi.
Dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri terkait pelaksanaan reklamasi kawasan Center Point of  Indonesia,  ditentukan  hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak  di  dalamnya.  Pasal  4 Perjanjian Kerjasama Nomor 252/VII/PEMPROV/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di
Makassar tertanggal 29 Juli 2013 ditentukan hak-hak para pihak yakni:
(1) PIHAK  KESATU  berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan tereklamasi  seluas  50,47  Ha  berikut  infrastruktur  talud  pada  Kawasan Centre  Point  of  Indonesia  sesuai  dengan  master  plan  dalam  bentuk  Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (PIHAK  KESATU)  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang terdiri atas namun tidak terbatas pada:
a. New City Center (Plaza Menara  22,60 Ha)
b. Istana Negara (Kepala Burung  12,94 Ha)
c. Msjid (Area Masjid  2,63 Ha)
d. Jembatan (Area Jembatan  4,33 Ha)
e. Alur Perairan (Area Plaza dan Kepala Burung  3,70 Ha)
f. Perkantoran (Perkantoran Swasta  4,27 Ha).
(2) PIHAK  KEDUA  berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan  seluas  106,76  Hapada  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  sesuai  dengan  master plan  dalam  bentuk  Hak  Guna  Bangunan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
21 Dr. Since Erna Lamba, S.P., M.P., Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara Tanggal 22 Oktober 2019
(3) Letak  lokasi  pembagian  hasil  reklamasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  untuk  PIHAK  KESATU  dan  PIHAK  KEDUA  disesuaikan  dengan master plan.
Kemudian  Pasal  5  perjanjian  kerjasama  tersebut  menguraikan  kewajiban- kewajiban para pihak, yakni sebagai berikut:
(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Menyiapkan  lokasi  reklamasi  sesuai  dengan  master  plan  untuk pembangunan kawasan  Centre Point of  Indonesia, dimana di  dalamnya telah  terdapat  investasi  PIHAK  KESATU  bersama  unsur  pemerintah lainnya berupa:
1. Dinas  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Prov.  Sulsel  (Plaza  Menara), berupa:
- Besi Beton panjang  282 meter.
- Sheet Pile dan Tiang Pancang panjang  349 meter.
- Tanggul Batu Gajah panjang  301 meter.
2. Dinas Bina Marga Prov. Sulsel, berupa:
- Jalan  539 meter.
- Panjang Jembatan  80 meter dan lebar  36 meter.
3. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sulsel, berupa:
- Jalan akses utama, panjang  400 meter dan lebar  50 meter
- Jalan  akses  dari  Transtudio  panjang  750  meter  dan  lebar  30 meter.
4. Kementerian Kelautan (Plaza Menara), berupa:
- Besi Beton panjang  200 meter.
5. Kementerian Pekerjaan Umum (Plaza Menara), berupa:
- Sheet Pile dan Tiang Pancang  213 meter.
b. Menyiapkan  administrasi  persuratan  dan  dokumen-dokumen  yang menjadi  kewenangan  Pemda  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagaimana diperlukan sesuai ketentuan.
c. Bersama  PIHAK  KEDUA  memfasilitasi  dan/atau  menyelesaikan masalah  sosial,  politik,  hukum  dan  lingkungan  sehubungan  dengan pelaksanaan reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia.
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Menyiapkan Detail Engineering Design (DED) berdasarkan master plan dan Rencana Teknis reklamasi yang ada;
b. Melakukan  perolehan  lokasi  dan  mengurus  penerbitan  alas  hak  atas lokasi  yang  telah  diperoleh  bagi  masing-masing  pihak  pada  Badan Pertanahan  Nasional  dengan  dibantu  oleh  PIHAK  KESATU  bilamana diperlukan;
c. Menyiapkan  sumber  daya,  bahan  material  dan  peralatan  lainnya  untuk pelaksanaan reklamasi pada kawasan Centre Point of Indonesia;
d. Memperoleh perizinan reklamasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan melakukan penimbunan dan pengurungan serta pembangunan talud pada kawasan Centre Point of Indonesia;
e. Mematuhi master plan Centre Point of Indonesia;
f. Memenuhi  semua  biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan  pelaksanaan pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan huruf d; dan
g. Pelaksanaan  pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b, huruf  c,  dan  huruf  d  dilakukan  dengan  koordinasi  yang  efektif  dengan PIHAK KESATU.
Pada Addendum Pertama, terjadi beberapa perubahan pada ketentuan hak dan kewajiban para pihak, yakni:
Pasal 4 (1) PIHAK  KESATU  berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan tereklamasi  seluas  kurang  lebih  50,47  Ha  berikut  infrastruktur  talud  pada kawasan Centre Point of Indonesia dengan ketentuan:
a. Seluas kurang lebih 38,36 Ha sesuai dengan Master Plan terlampir;
b. Sisanya seluas kurang lebih  12,11 Ha ditetapkan  kemudian berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
c. Hasil lahan tereklamasi total seluas kurang lebih 50,47 Ha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya dimohonkan Hak Pakai atas  nama  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) PIHAK  KEDUA  berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan tereklamasi  seluas  kurang  lebih  106,76  Ha  pada  kawasan  Centre  Point  of Indonesia  sesuai  dengan  master  plan  terlampir,  dan  lahan  tereklamasi tersebut oleh PIHAK KEDUA selanjutnya dimohonkan Hak Guna Bangunan (HGB)  atas  nama  PIHAK  KEDUA  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Letak lokasi pembagian hasil lahan tereklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  untuk  PIHAK  KESATU  dan  PIHAK  KEDUA ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  Master  Plan  yang  diperbaharui sebagaimana  terlampir  yang  disipkan  oleh  PIHAK  KEDUA  dan  disetujui oleh PIHAK KESATU.
Kemudian  untuk  Pasal  5  mengenai  kewajiban  para  pihak  terdapat  pula perubahan,  yakni  Pasal  5  ayat  (1)  ditambahkan  1  (satu)  poin  yakni  huruf  d  dan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah serta menambahkan 1 (satu) poin yakni huruf h. Hal ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:
(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
d. Menyelesaikan  dan/atau  menangani  masalah  dan/atau  gugatan  hukum terkait  klaim  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  di  area  kawasan reklamasi  tersebut  dengan  dibantu  oleh  PIHAK  KEDUA  apabila diperlukan,  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a.   menyiapkan  Detail  Engineering  Design  (DED)  berdasarkan  master  plan dan Kriteria Desain serta Rencana Teknis terlampir;
b.  melakukan perolehan lokasi dengan melaksanakan pekerjaan reklamasi;
h.  membantu  pengurusan  dan  penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  atas  lahan tereklamasi yang sudah diserahkan kepada PIHAK KESATU.
Sedangkan  pada  Addendum  Kedua  tidak  terjadi  perubahan  pada  ketentuan mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Selain  kewajiban-kewajiban  yang dituangkan dalam perjanjian perjasama tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia  Di  Makassar  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan juga dibebani kewajiban administratif lainnya, yakni menerbitkan dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  reklamasi  sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 22
Adanya  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut  dengan sendirinyamelahirkan  pula  tanggung  jawab  bagi  para  pihak.  Tanggung  jawab tersebut  adalah  berupa  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  para pihak.  Menurut  Since  Erna  Lamba 23 bahwa  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  dituangkan  dalam  Pasal  4  dan  5  Perjanjian Kerjasama  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di  Makassar. Dengan  adanya  hak  dan  kewajiban  tersebut,  maka  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab untuk  melaksanakannya. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  telah  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya,  misalnya penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan reklamasai yang menjadi  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  di  Kota  Makassar  sebagaimana diuraikan  di  atas.  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  salah  satu  pihak dalam Perjanjian Kerjasama tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di  Makassar  secara  institusional  bertanggung  jawab  terhadap  segala  konsekuensi yang  timbul  berkenaan  dengan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia.
Status hak atas tanah yang akan diperoleh PT. Yasmin Bumi Asri yang berasal dari  reklamasi  pantai  di  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  tersebut  adalah  Hak Guna  Bangunan,  sedangkan  status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  Hak  Pengelolaan  Lahan.  Menurut  Andi  Natsir 24 bahwa  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  telah  diatur  mengenai tanah-tanah yang dapat diberikan dengan status Hak Guna Bangunan. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tersebut menentukan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan status Hak Guna Bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Status tanah hasil reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia adalah tanah negara sebagaimana ketentuan dalam Poin 2 Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 410-1293 Tahun 1996 Perihal Status Tanah Timbul dan  Tanah  Reklamasi.  Untuk  mendapatkan  Hak  Guna  Bangunan  yang  dimaksud atas tanah hasil reklamasi, diperlukan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang dalam hal ini adalah Menteri Agraria dan
22 Lihat dalam Addendum Kedua Perjanian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  Nomor  008/IV/PEM-PKS/2018  dan  Nomor  215/YBA/IV/2018  tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar.
23 Dr. Since Erna Lamba, S.P., M.P., Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara Tanggal 22 Oktober 2019
24 Andi  Natsir,  S.H.,  Kepala  Sub  Seksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Makassar, wawancara tanggal 10 Oktober 2019
Tata Ruang RI. Untuk itu, maka PT. Yasmin Bumi Asri dapat diberikan Hak Guna Bangunan  sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  kerjasama  rekmalasi  kawasan Centre Point of Indonesia.
Hanya saja, menurut penulis, Pihak Kedua (PT. Yasmin Bumi Asri) tidak bisa langsung mendapatkan Hak Guna Bangunan atas bagian tanah hasil reklamasi yang didapatkannya. Hal ini penulis dasarkan pada pemikiran bahwa reklamasi kawasan Centre  Point  of  Indonesia  adalah  untuk  kepentingan  publik  dimana  tanah  hasil reklamasi  tersebut  sepatutnya  digunakan  dalam  rangka  pelayanan  publik.  Dengan demikian, maka tanah hasil reklamasi tersebut seharusnya menjadi aset pemerintah provinsi  dengan  status  Hak  Pengelolaan  Lahan.  Adapun  pemberian  Hak  Guna Bangunan  kepada  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  hanya  sebagai  kompensasi  atas  jasanya dalam merealisasikan proyek reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia tersebut dan dapat ia pergunakan selama jangka waktu Hak Guna Bangunan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang didapatkan oleh PT Yasmin Bumi Asri tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada siapa pun dan dengan cara apapun.  Bahkan  jika  perlu,  Hak  Guna  Bangunan  di  atas  Hak  Pengelolaan  yang didapatkan oleh PT Yasmin Bumi Asri tidak dapat pula dijadikan agunan/jaminan dalam  suatu  perjanjian  kredit  apapun  yang  dilakukan  oleh  PT  Yasmin  Bumi  Asri sebagai  pemegang  hak.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  adanya penyelewengan  terhadap  aset  negara  sehingga  dapat  menyebabkan  aset  negara menjadi  berkurang.Dengan  demikian,  maka  Hak  Guna  Bangunan  yang  diperoleh oleh Pihak Kedua adalah Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Untuk  itu,  maka  luasan tanah hasil reklamasi adalah tanah negara yang di atasnya melekat Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selata. Tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat dikerjasamakan untuk pengelolaannya.
Perlindungan  dan  kepastian  hukum  terhadap  bidang-bidang  tanah  pasca reklamasi  pantai  hanya  dimungkinkan  apabila  bidang-bidang  tanah  tersebut didaftarkan  pada  instansi  yang  berwenang.  Pentingnya  dilakukan  pendaftaran terhadap hak-hak atas tanah yang telah diberikan tersebut guna diterbitkan sertifikat hak  atas  tanah  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  sekaligus  sebagai  bentuk  adanya kepastian hukum atas penguasaan suatu bidang tanah. PT Yasmin Bumi Asri dapat memperoleh  hak  atas  tanah  berupa  Hak  Guna  Bangunan  dari  hasil  reklamasi kawasan  Center  Point  of  Indonesia,  bahkan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  mendapatkan prioritas  utama  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  yang  dimaksud.  Catatannya adalah  bahwa  Hak  Guna  Bangunan  yang  dapat  diperoleh  PT  Yasmin  Bumi  Asri didapatkan dengan melakukan proses pendaftaran tanah. Untuk itu, maka dokumen yang paling penting yang harus didapatkan terlebih  dahulu  oleh PT Yasmin Bumi Asri adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Atas dasar SKPH ini, selanjutnya PT Yasmin Bumi Asri dapat melakukan proses pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PT  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  pihak  investor  tidak  dapat  diberikan  hak  atas tanah berupa hak milik oleh sebab kedudukannya sebagai badan hukum yang tidak diperkenankan  oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk  dapat  memperoleh  hak milik  atas  tanah.  Kedudukan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  badan  hukum  tidak termasuk  dalam  badan-badan  hukum  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut sehingga PT Yasmin Bumi Asri hanya dapat memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah hasil reklamasi kawasan Center Point of Indonesia. Hak Guna Bangunan yang diperoleh PT Yasmin Bumi Asri di atas  tanah  reklamasi  pada  Kawasan  Center  Point  of  Indonesia  haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi menunjang pengembangan wilayah dan terutama  bagi  peningkatan  perekonomian  daerah.  Bagi  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan,  hasil  kegiatan  reklamasi  ini  harus  dapat  memberikan  efek  bagi optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat.

## D. Penutup
Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  kepada  PT  Yasmin  Bumi  Asri  pasca  kegiatan reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia di Kota Makassar secara teknis didasarkan pada  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan  dan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Hak Guna Bangunan yang diperoleh PT Yasmin Bumi Asri merupakan HGB di atas  tanah  negara,  sehingga  sebelum  mendapatkan  HGB,  PT  Yasmin  Bumi  Asri haruslah  memperoleh  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH)  terlebih  dahulu  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  oleh  karena  luas  lahan  yang diperuntukkan bagi PT Yasmin Bumi Asri seluas di atas 15 Ha atau 150.000 m2.
Keabsahan  Hak  Guna  Bangunan  yang  diperoleh  PT.Yasmin  Bumi  Asri berdasarkan perjanjian kerja sama tentang reklamasi kawasan Center Point of Indonesia di Kota Makassar adalah sah secara hukum. HGB yang diperoleh PT Yasmin Bui Asri bersumber  dari  tanah  negara  yang  merupakan  tanah  hasil  reklamasi,  sehingga  PT Yasmin  Bumi  Asri  harus  bermohon  untuk  diterbitkan  SKPH  terlebih  dahulu  kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kedudukan PT Yasmin Bumi Asri sebagai subjek HGB  sudah  sesuai  dengan  Pasal  32  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Kegiatan  reklamasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan harus  memperhatikan  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kegiatan  reklamasi  tersebut, khususnya dampak lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat nelayan. Untuk itu, maka  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  6  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir perlu untuk direvisi dan disinkronisasikan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam revisi tersebut  harus  memuat  mengenai  perlindungan  terhadap  masyarakat  nelayan  kecil, khususnya bagi yang terdampak kegiatan pengelolaan wilayah pesisir.

## Referensi
Ahmad Jazuli.  2015.  Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Sumber  Daya  Alam dalam  Rangka  Pembangunan  Berkelanjutan. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 4 (2), 181-197.
Anshori  Ilyas,  Muhammad  Ilham  Arisaputra,  Mustafa  Bola,  dan  Dian  Utami  Mas Bakar. 2017. Kontrak Publik . Makassar: UPT Unhas Press.
Arie  Sukanti  Hutagalung.  2005. Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .  Jakarta: LembagaPemberdayaan Hukum Indonesia.
Erna  Sri  Wibawanti  dan  R.  Murjiyanto.  2013. Hak  Atas  tanah  dan  Peralihannya . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat.  2012. Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa Cendekia.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Slamet  Suhartono.  2013. Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat .  DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  9 Nomor 18. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Jakarta.
Urip Santoso. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai . Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 2: 219-221