Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2402

## KOLONIALISASI GELAR HAJI: INISIASI BELANDA WASPADAI PERLAWANAN UMAT

## Aldhania Uswatun Hasanah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang aldhania_uswatun_hasanah_2001056008@walisongo.ac.id

## Abstrak
Kolonialisasi  ibadah  haji  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  belanda  melalui  kebijakan  serta  ordonansi pelaksanaan  ibadah  haji  pada  masa  penjajahan  merupakan  bentuk  prasangka  sosial  (Ambiguous),  yang berdampak  pada  kekhawatiran  atas  perlawanan  kolonialisme  oleh  umat  muslim  pribumi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  melalui pendekatan Histografi atau sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dominasi politik haji yang dilakukan  oleh  kolonial  belanda  pada  masa  penjajahan  sangat  kental,  hal  ini  didasari  dengan  adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda yang sangat memberatkan jamaah yang akan melaksanakan  ibadah  haji  ke  tanah  suci  dengan  alasan  kewaspadaan  dan  kekhawatirannya  tehadap masyarakat pribumi yang berhaji.
Kata kunci : Kolonialisasi, Gelar haji, Perlawanan Umat

## Abstract
Colonialization of the pilgrimage carried out by the Dutch government through policies and ordinances for the implementation of the pilgrimage during the colonial period was a form of social jealousy (ambiguous), which resulted in concerns over resistance to colonialism by indigenous Muslims. The method used in this study is to use a descriptive qualitative method through a histographic or historical approach. The results of this study indicate that the political  domination of  the pilgrimage carried out  by the Dutch colonialists during the colonial period was very strong, this was based on the existence of various regulations issued by the Dutch government which were very burdensome for pilgrims who would carry out the pilgrimage to the holy land on the grounds of their vigilance and concern for pilgrimage native peoples.
Keywords: Colonialization, Pilgrimage, Community Resistance

## PENDAHULUAN
Orientasi  pelaksanaan  ibadah  haji  dari  masa  ke  masa  melahirkan  stratifikasi  sosial  yang cukup  signifikan.  Terlepas  dari  makna  dan  eksistensi  ibadah  haji  dalam  sudut  pandang religiusitas,  fenomena  gelar  haji  menjadi  realitas  sosial  yang  berkembang  sangat  konstruktif  di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih sejarah panjang ibadah haji mencatat, pemberian gelar haji belum  pernah  dipergunakan  oleh  Rasulullah  saw,  begitupun  para  sahabat.  Berbeda  di  Indonesia, gelar  haji  justru  menempati  posisi  tersendiri  bagi  masyarakat,  bahkan  gelar  haji  masih  sangat eksis  sebagai  ekspresi  simbolik  telah  melaksanakan  ibadah  haji. 1 Demikian,  banyak  sekali
1 N.  Saptono,  “Latar  Belakang  Pemakaian  Gelar  Haji,” Jurnal  Arkeologi  Balai  Arkeologi  Jawa Barat , 2019.
pertanyaan  yang  muncul  terkait  bagaimana  kemudian  penggunaan  gelar  haji  menjadi  salah  satu ralitas sosial yang berpengaruh terhadap stratifikai sosial di tengah masyarakat Indonesia.
Gelar  haji  tidak  lahir  begitu  saja,  melainkan  sebagai  bagian  dari  konstruksi  sejarah. Permasalahan  haji  dimasa  penjajahan  Belanda  yang  memuncak  terjadi  pada  awal  abad  ke-19 dimana terjadi pelonjakan jamaah haji yang cukup signifikan lantas menjadi alasan mendasar bagi pemerintah belanda untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan ibadah haji saat itu. Melihat angka jamaah yang terus meningkat, pemerintah belanda melakukan berbagai bentuk pembatasan salah satunya dengan mewajibkan adanya penyandangan gelar haji pada depan nama orang-orang yang telah berhaji kepada masyarakat pribumi yang tekah melaksanakan ibadah haji di mulai pada tahun 1916. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan pemerintah Belanda Staatsblas tahun 1903.
Pemberian gelar haji yang tertuang dalam bentuk  kebijakan pemerintah  kolonial belanda merupakan bias paradigma kolonialis yang cukup krusial untuk di bahas. Sehingga dalam hal ini, berbagai  bentuk  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  kolonial  belanda  dalam  mengatur pelaksanaan  ibadah  haji,  serta  hal-hal  yang  melatarbelakang  kondisi  demikian  merupakan  akar yang  harus  digali  lebih  dalam.  Dengan  demikian,  berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut, penulis  mencoba  untuk  melakukan  penelitian  secara  kompeherensif  dengan  judul Kolonialisasi gelar haji: Inisiasi belanda waspadai perlawanan umat.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  merupakan  jenis  kajian  sejarah  dengan  bentuk  library  research.  Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensip, penulis menggunakan studi kritik sejarah, dengan pendekatan  interaktif.  Data  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi,  kajian  kepustakaan  melalui referensi serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang sudah ada. Data yang terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  model  kritik  sejarah  yang  bertujuan  untuk  mengkaji sejarah secara tidak langsung melalui analisis terhadap berbagai literatur yang tersedia: buku, teks, essay, artikel dan berbagai jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berusaha  secara tidak langsung melakukan interaksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. 2 Penelitian sejarah merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang  diharapkan  untuk  menggali  aspek-aspek  kesejarahan dari perspektif kekinian. 3 Metode ini lebih fokus pada aktivitas mengkaji periode yang bermakna
2 M. Yusuf, Metode Penelitian (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014).
3 Samsu, Metode  Penelitian:  Teori  dan  implikasi  kualitatif,  kuantitaif,  Mixed  Method,  serta Research & development (Jambi: Pusaka Jambi, 2017).
dan  layak  untuk  dibahas  dalam  proses  penelitian,  bahwa  kegiatan,  peristiwa,  karakteristik,  nilai- nilai, serta kemajuan bahkan kemunduran, dilihat dan dikaji dalam konteks waktu. 4

## ANALISIS

## Transformasi Gelar haji dan makna simboliknya bagi Masyarakat Indonesia
Dalam  teori  sosiologi,  dikatakan  bahwasanya  setiap  masyarakat  pasti  memiliki  sesuatu yang dihargai, demikian hal ini merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem berlapis- lapis  dalam  masyarakat.  Selain  itu  juga  ditegaskan  bahwa  dalam  sistem  sosial  terdapat  dua pemilahan status, yang pertama yakni achieved status (yang dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha  yang  disengaja)  sementara  yang  kedua ascribed  status (hanya  dapat  dicapai berdasarkan  kelahiran). 5 Dalam  hal  ini  Haji  masuk  dalam  kategori  pertama,  yang kemungkinannya mampu didapatkan oleh setiap orang untuk mencapainya. Sehingga ibadah haji memiliki tempat khusus sebagai simbol konfigurasimasyarakat musim.
Terlepas  dari  sejarah  panjang  mengenai  asal  usul  muculnya  gelar  haji,  nyatanya penggunaan  gelar  haji  merupakan  sebuah  eksistensi  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  masyarakat muslim  yang  berhaji.  Khususnya  di  indonesia,  Gelar  haji  masih  sangat  dilestarikan,  bahkan transformasi pemaknaan gelar haji sendiri telah mencapai tingkat kedudukan  seseorang di tengah masyarakat.  Menurut  Farida  (1999)  Dalam  konteks  status  sosial,  Haji  tidak  sekedar  memiliki makna sebagai doktrin keagamaan semata, melainkan telah mengalami perluasan persepsi sebagai sebuah  institusi  yang  mampu  mengendalikan  nilai  dan  kearifan  lokal.  Sehingga  sebagai  doktrin sosial,  haji  telah  menyedikan  seperangkat  paranata  yang  mampu  menaikkan  status  sosial  dalam masyarakat.  Khususnya  di  beberapa  wilayah,  salah  satunya  di  tengah  masyarakat  pedagang Betawi, mereka meyakini bahwa pilihan yang paling populer untuk meningkatkan status sosialnya yaitu dengan menunaikan ibadah haji.
Ibadah haji dianggap sebagai bentuk transformasinya seorang hamba menuju status yang baru.  Bagi  santri  remaja  ibadah  haji  dianggap  sebagai  penutup  ideal  setelah  usai  pendidikan  di pesantren, sekaligus sebagai awal menuju masa dewasa. Bila keluarga seorang santri menganggap pendidikan  anaknya  di  pesantren  sudah  selesai,  maka  mereka  kemudian  mengusahakan  anaknya menjalankan haji ke Makkah. Sekembalinya dari sana bisanya diberi julukan dengan Haji X. 6
Di  kalangan  masyarakat  muslim  Madura  dan  jawa  ada  sebuah  tradisi  dengan  mengganti nama lama menjadi nama baru yang diberikan oleh seorang Syeikh di Makkah. Penggantian nama ini  bagi  masyarakat  pedesaan  Madura  merupakan  sebuah  keharusan,  dan  bisa  dikatakan  sebagai
4 M. G. Musa, Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902 (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2015).
5 M.  Zainuddin,  “Haji  dan  Status  Sosial:  Studi  tentang  Simbol  Agama  di  Kalangan  Masyarakat Muslim,” el Harakah: Jurnal Budaya Islam 15, no. 2 (2013), https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2764.
6 Zainuddin.
tradisi  yang  tidak  bisa  ditinggalkan,  misalnya  dari  nama  Kailan,  setelah  pulang  dari  haji  diganti dengan  Abdussyakur.  Nama  yang  terakhir  inilah  kemudian  yang  populer  dan  dipopulerkan  di masyarakat  (biasanya  kemudian  disingkat  menjadi  Haji  Syakur,  Kang  Kaji  dan  seterusnya). Khususnya  di  Madura,  sesuatu  akan  di  anggap  tidak  lazim  dan  tidak  sopan  apabila  setelah  itu masih ada orang yang memanggil dengan sebutan nama tanpa gelar haji kecuali bagi orang yang tidak tahu.
Melalui  kajian  biografi  Muhammad  Radjab,  tokoh  penting  Minangkabau,  Vedenbregt mengatakan  bahwa  martabat  tinggi  yang  dimiliki  seorang  haji  di  sana  menyebabkan  banyaknya anak muda yang juga ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga sekembalinya mereka dari Makkah mereka akan melengkapi diri dengan sorban dan simbol-simbol yang identik dengan seorang haji. Salah satu bentuk indikasi naiknya status sosial para haji pada masyarakat pedesaan Madura dan Jawa  terlihat  pada  bagaiman  masyarakat  memperlakukan  para  haji  tersebut,  khususnya  dalam upacara-upacara berbau keagamaan. Dalam acara-acara seperti halnya tahlilan (doa bersama atau kirim  doa  untuk  arwah  orang  yang  sudah  meninggal),  haul  (peringatan  tahunan  untuk  sesorang yang  meninggal),  walimahan  (baik  walimah  nikah  maupun  walimah  pemberian  nama  anak, walimah  tasmiyah)  dan  seterusnya,  para  haji  biasanya  ditempatkan  pada  posisi  terdepan  sejajar dengan kiai atau bindharah (putera kiai), atau gus (di jawa). 7
Maka  gelar haji  yang di sandangkan  kepada  para haji memiliki  nilai spritual yang tinggi dan  sangat  dihargai  ditengah  masyarakat  indonesia.  Respon  masyarakat  terhadap  penggunaan gelar haji menghasilkan berbagai pemaknanaan serta perspektif spritual yang justru menjadi tolak ukur kedudukan seorang muslim ditengah masyarakat. Bahkan masyarakat indonesia menganggap bahwa  pemberian  gelar  haji  kepada  masyarakat  usai  menunaikan  ibadah  haji  merupakan  bentuk penghargaan yang menunjukan keistimewaan seorang muslim itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masa Kolonial Belanda
Pelaksanaan  ibadah  haji  menjadi  salah  satu  ritual  keagamaan  yang  sudah  sejak  lama dijalani  oleh  masyarakat  islam  di  Indonesia.  Keterpanggilan  masyarakat  muslim  indonesia  akan perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji selain karena dorongan ruhaniyyah atau motivasi keagamaan, namun juga karena maraknya perkeembangan pelayaran yang ada sehingga memudahkan  calon  jamaah  menuju  Makkah  untuk  beribadah.  Sebagaimana  yang  tercatat bahwasanya teknologi pelayaran yang dikebangkan oleh kerajaan-kerajaan maritim pada masa itu
7 Zainuddin.
sudah terbilang pesat. 8 Sehingga kehadiran pedagang muslim bahkan pendakwah menuju perairan nusantara  tidak  hanya  memberi  kesan  baik  terhadap  pribumi  untuk  memeluk  agama  islam, melainkan juga meningkatkan jiwa spritulitas masyarakat yang semakin ingin dekat dengan Allah melalui perjalanan ibadah haji.
Pada  saat  itu,  masyarakat  pribumi  menganggap  bahwa  seseorang  yang  melaksanakan ibadah  haji  sebagai  seseorang  yang  lebih  alim  atau  lebih  baik  dikalangan  umat  muslim  pribumi, dengan kata lain bahwa pengalaman berhaji akan menentukan level keislaman seseorang saat itu. Pada  abad  ke  17  dan  18,  Azyumardi  Azra  mengatakan  bahwa  terdapat  jamaah  haji  Indonesia (nusantara).  yakni  umat  islam  yang  telah  melaksanakan  ibadah  haji.  hal  ini  tidak  terlepas  dari hubungan  pelayaran  yang  terjadin  antara  masyarakat  kepulauan  nusantara  dan  pedagan  dari jazirah  arab,  umumnya  pelayaran  itu  dilakukan  melalui  selat  malaka,  Samudra  pasai,  dan  pidie. Wilayah ini telah dikenal sejak lama sebagai pusat perdagangan internasional. 9
Sebelum adanya  kapal  api, perjalanan ibadah haji  tentu  saja masih menggunakan perahu layar,  yang  sangat  bergantung  dengan  musim  .  Tidak  hanya  itu  para  calon  jamaah  haji  juga  ada yang  menumpang  pada  kapal  dagang.  Perjalanan  yang  panjang  serta  membutuhkan  waktu  yang tidak sedikit membawa mereka melalui berbagai Pelabuhan di Nusantara hingga ke aceh sebagai pelauhan  terakhi  di  Indonesia  yang  lalu  disebut  sebagai serambi  Makkah .  Dari  sanalah  para jamaah  akan  menunggu  kapal  yang  menuju  ke  india,  dan  dari  india  mereka  akan  mencari  kapal yang  bisa  menampung  mereka  menuju  Hadramaut,  Yaman  atau  bahkan  angsung  menuju  ke tempat tujuan mereka yaitu Jeddah. Perjalanan ini lamanya bisa mencapai  hingga setengah tahun dalam sekali jalan bahkan lebih. 10
Selain  itu,  tingkat  bahaya  dan  ancaman  yang  harus  dihadapi  oleh  para  jamaah  sangat mungkin  terjadi,  bahkan  ada  perahu  yang  mereka  tumpangi,  karam  serta  penumpangnya tenggelam  dan  terdampar  di  pulau  yang  sangat  jauh  dan  tidak  berpenghuni.  Bahaya  yang  hadir juga berasal dari orang-orang kapal itu sendiri, seperti bajak laut atau bahkan awak perahu yang memanfaatkan  kelemahan  para  jamaah  dengan  melakukan  pemerasan  dan  peramporakan  harta benda yang dimiliki oleh para penumpang. Jika dibayangkan, perjalanan yang dilakukan oleh para calon  jamaah  saat  itu  sangat  membutuhkan  ketahanan  mental  yang  kuat,  sebab  disepanjang perjalanan  mereka  harus  menghadapi  berbagai  bahaya  serta  tekanan  yang  mengancam  nyawa mereka sendiri.
Meski menempuh perjalanan yang panjang dan berbagai bahaya yang mengkhawatirkan, jumlah jamaah yang melakukan perjalanan ibadah haji justru terus meningkat. Calon jamaah haji
8 Dawam Multazamy Rohmatulloh, “Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial,” QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 9, no. 2 (2017), https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359.
9 Zainal,  “Regulasi  Haji  Indonesia  Dalam  Tinjauan  Sejarah,” JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) 11, no. 2 (2018), https://doi.org/10.31958/juris.v11i2.1118.
10 M. V. Bruinessen, “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji,” 2017.
terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  dan  masyarakat  Indonesia  begitu  antusias  dan berlomba-lomba  untuk  berangkat  ke  tanah  suci  dengan  berbagai  motif  serta  alasan  masing- masing. 11 Berawal  dari  aktivitas  perdagangan  yang  berkebang  pesat  hingga  ke  negeri  Arab, sehingga  membuka  banyak  jalan  bagi  muslim  nusantara  untuk  melaksanakan  ibadah  haji. meskipun  proses  yang  dilakukan  tidak  mudah,  namun  tekad  masyarakat  muslim  untuk  berhaji justru semakin kuat.
Pada  pertengahan  abad  ke  19  jumlah  jamaah  haji  mengalami  peningkatan  bukan  hanya sekali,  namun  terus  menerus.  Pada  sekitar  tahun  1850-1860  jumlah  jamaah  haji  telah  mencapai rata-rata  1.600  orang,  dan  semakin  meningkat  tatkala  dibukanya  terusan  suez  pada  tahun  1869 dimana  kondisi  transportasi  sudah  semakin  baik  dan  layak  untuk  digunakan  membuat  banyak masyarakat indnesia berbondong-bondong untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Pada  tahun  1870-an,  jumlahnya  meningkat  hingga  2.600  orang,  disisi  lain  menurut  Dick  Doles dan Nicao Kaptein dalam karangannya yang berjudul “Indonesia dan Haji” ia menuturkan bahwa pada tahun 1870 jumlah jamaah haji meningkat menjadi 3258 orang.
Dan  tidak  lama  kemudian,  pada  tahun  1880an,  jumlah  jamaah  mengalami  peningkatn hampir dua kali lipat dari sebelumnya, yakni 4.600 orang. Namun jika dilihat dari statistik jumlah jamaah yang berangkat dan pulang mengalami perbedaan, jamaah yang pulang justru lebih sedikit dari jumlah asilnya saat keberangkatan,hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jamaah haji yang juga  memiliki  untuk  menimba  ilmu  disana  melalui  orang-orang  terkemuka,  selain  itu  ada  juga yang  meninggal  karena  penyakit,  dan  ada  juga  yang  memilih  untuk  menetap  dan  melanjutkan hidup  disana  yang  lalu  disebut  dengan  “Koloni  jawa”. 12 Orang-orang  yang  disebut  koloni  jawa inilah  yang  akan  membahayakan  pemerintah  belanda  dengan  melakukan  perlawanan  terhadap kolonialisme,  karena  orang  yang  hanya  murni  melaksanakan  ibadah  haji  tidak  memberi  dampak politik terhadap Belanda.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  calon  jamaah  haji  pada  masa  itu, beberapa  diantaranya,  Jalur  perdagangan  yang  harus  dilalui  pada  masa  itu  yakni  Pelabuhan Hormuz,  Aden  serta  Pelabuhan  yang  ada  di  mesir.  Ketika  dinasti  Mamluk  berkuasanasib Pelabuhan  Jeddah  mengalami  perubahan,dengan  memperbaiki  hubungan  dagang  dengan  eropa dan dihapuskannya pembatasan memasuki laut merah. Dengan begitu, Pelabuhan jedah dijadikan sebagai Pelabuhan utama laut merah hingga pada akhirnya Pelabuhan Jeddah menjadi Pelabuhan internasional.  Pelabuhan  Jeddah  yang  telah  menjadi  Pelabuhan  internasional  tidak  hanya
11 Asyhadi  Mufsi  Sadzali,  “Kelas  Haji  Kelas  Sosial:  Sejarah  Haji  dari  Zaman  Kolonial  Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme,” Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1551.
12 Istikomah,  “Pelaksanaan  Ibadah  Haji  Abad  Ke  19  Dan  Dampaknya  Terhadap  Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda,”
Jurnal Tamaddun 5, no. 2 (2017), https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105.
mengundang para pedagang dari berbagai penjuru dunia, melainkan juga para penuntut ilmu yang kemudian berbondong-bondong ke tanah suci untuk memperdalam ilmu agama termasuk jamaah yang usai melakukan ibadah haji.
Faktor  lain  yang  juga  melatarbelakangi  kesadaran  masyarakat  pribumi  untuk melaksanakan  ibadah  haji  selain  karena  aksesnya  yang  sangat  mudah  adalah  juga  karena terjadinya  kebangkitan  religiulitas  pada  diri  umat  muslim  Indonesia.  Dimana  sebagaian  besar pulau  jawa  dihadirkan  dengan  adanya  Gerakan  kebangkitan  Kembali  kehidupan  agama,  yang memperlihatkan peningkatan yang sangat luar biasa dalam kegiata ibadah, seperti sholat, berhaji, serta  memberikan  Pendidikan  islam  tradisional  kepada  anak-anak  muda  melalui  pesantren, menyelenggarakan  khotbah  dan  berbagai  kegiatan  keagamaan  lainnya. 13 Hal  itulah  yang kemudian mendorong sebagain besar masyarakat pribumi untuk menunaikan ibadah haji sehingga calon jamaah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## Kolonialisasi Ibadah Haji oleh Pemerintah Belanda
Campur  tangan  pemerintah  kolonial  belanda  terhadap  regulasi  pelaksanaan  ibadah  haji berawal dari prasangka sosial (Ambiguous) di kalangan pemerintah belanda yang berkuasa pada masa  itu,  dimana  besarnya  harapan  yang  menyatakan  adanya  orang-orang  yang  melaksanakan ibadah haji akan menjadi kelompok tandingan bahan perlawanan di kalangan masyarakat pribumi. Demikian,  alasan  inilah  kemudian  memberi  peluang  terhadap  pemerintah  hindia  belanda  untuk berupaya  menghalangi  serta  mempersulit  umat  islam  dalam  menunaikan  ibadah  haji. 14 Kolonial belanda  curiga  bahwa  masyarakat  nusantara  yang  melaksanakan  ibadah  haji  di  Makkah  akan membawa dampak yang merugikan mereka melalui pemikiran baru dalam pergerakan islam untuk melakukan  perlawanan  terhadap  kolonialisme.  Sehingga  kondisi  ini  dijadikan  senjata  untuk kemudian mengendalikan pelaksanaan ibadah haji dibawah tangan mereka dengan mengeluarkan regulasi yang akan mengontrol pergerakan umat muslim di indonesia. 15
Kebijakan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  belanda  merupakan  sebuah  kondisi yang menggambarkan kekhawatiran pemerintah belanda terhadap, yang pertama , kedudukan haji dalam  masyarakat  yang  sangat  dihormati,  sehinngga  hal  ini  berpeluang  menjadikannya  jamaah haji sebagai pemimpin, melalui kuasanya sebagai pemimpin ia dapat menggerakkan umat muslim khususnya  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  penjajahan, kedua ,  pernyataan  sejarah  yang menunjukan  adanya  pemberontakan  yang  dipelopori  para  haji  seperti  kasus  perang  jihad Palembang,  perang  jihad  Cilegon  dan  pemberontakan  Mutiny  di  india,  serta  Haji  yang  sifatya
13 Istikomah.
14 Muhammad  Nuri,  “Pragmatisme  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di  Indonesia,” SALAM:  Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532.
15 Sadzali, “Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme.”
cosmopolitan,  yang  artinya  bhawa  mereka  yang  menunaikan  ibadah  haji  akan  bertemu  dengan jamaah haji dari seluruh dunia, sehingga mereka yang melakukan perjalanan ibadah haji tentunya akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih terhadap jamaah setibanya ke tanah air dan keumngkinanakan mempengaruhi Pan Islamisme di Nusantara. 16
Namun  disisi  lain  pemerintah  belanda  melihat  celah  untuk  memanfaatkan  keuntungan ekonomi  yang  begitu  besar  melalui  perjalanan  ibadah  haji  apabila  dilakukan  monopoli  utuh terhadap  prosesi  ibadah  haji.  Dalam  mengawali  usaha  monopoli  ibadah  haji,  pemerntah  belanda lantas mengeluarkan sebuah keputusan terkait prosesi ibadah haji untuk pertama kalinya, mereka kemudian  berupaya  melakukan  penekanan  terhadap  jamaah  haji  dengan  mengeluarkan  resolusi (putusan)  1825,  dengan  harapan  bahwa  regulasi  tersebut  tidak  hanya  sekedar  memberatkan jamaah  dalam  hal  biaya  melainkan  sebagai  alat  untuk  memonitor  aktivitas  jamaah  dalam melaksanakan ibadah haji selama di makkah hingga kepulangannya ke tanah air.
Deandels merupakan pemerintah belanda pertama yang mengatur urusan perhajian. Pada tahun  1810  pemerintaah  belanda  Jenderal  Deandels  menetapkan  kebijakan  bahwa  setiap  orang yang  ingin  melakukan  perjalanan  dari  jawa  ke  tempat  lain  harus  menggunakan  pas  jalan  alasan untuk  mengatur  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  pribumi.  Peraturan  ini  dikeluarkan  oleh Deandels  ini  berdasarkan  Stbl.  No.  42,  1859. 17 Peraturan  ini  dikeluarkan  selain  untuk  alasan keamanan  juga  sebagai  alat  untuk  memeata-matai  jumlah  jamaah  haji  yang  berangkat,  dengan tujuan  untuk  mempersulit  jamaah  yang  ingin  berangkat  dengan  harapan  jamaah  yang melaksanakan ibadah haji mengalami penurunan.
Pada  tahun  1811-1814,  Indonesia  dikuasai  oleh  inggris  dibawah  pimpinan  Jenderal Raffles. dibawah pimpinan Raffles, ia sangat tertarik dengan kebudayaan jawa, namun tidak bisa dipungkiri  juga  memiliki  kekhawatiran  yang  sama  terhadap  jamaah  haji,  Raffles  menganggap bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji dianggap suci dan dihormati, sehingga dengan demikian  ia  akan  mudah  memimpin  dan  masyarakat  pribumi  akan  mematuhi  perintahnya termasuk untuk melakukan pemberontaan terhadap penjajah. Dengan demikian pemerintah inggris mengeluarkan  surat  edaran  untuk  mewaspadai  orang-orang  yang  berhaji  karena  dianggap  akan mengancam  kolonial, kebijakan tersebut membuat para  haji yang pulang dari  tanah suci  diawasi oleh pemerintah, selain it mereka tidak mendapatkan jabatan sebagai pegawai pemerintah.
Pengawasan  serta  pengaturan  yang  awalnya  cukup  signifikan  terlihat  melalui  politik ibadah  haji  kemudian  mengalami  pelenturan,  hal  ini  karena  pemahaman  pemerintah  belanda terhadap  ibadah  haji  semakin  tinggi  serta  tingkat  penetrasi  kekuasaan  belanda  semakin  kuat, perubahan  sikap  itu  dapat  ditelaah  dari  berbagai  kebijakan  yang  pernah  dikeluarkan  oleh
16 Musa, Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902 .
17 Istikomah,  “Pelaksanaan  Ibadah  Haji  Abad  Ke  19  Dan  Dampaknya  Terhadap  Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda.”
pemerintah  belanda. 18 Pada  tanggal  18  Oktober  1825  Beslit  No.9  ditetapkan  oleh  pemerintah belanda  sebagai  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ibadah  haji  secara  tertulis  pertama  kali melalui resolusi Gubernur Jenderal. Resolusi ini memuat keharusan para calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji untuk membayr pas jalan atau paspor haji sebesar 110 gulden, dan bagi yang  tidak  membeli  pas  jaan  akan  dikenakan  denda  sebesar  1000  gulden,  namun  resolusi  ini bertujuan  untuk  membatasi  kuota  jamaah    haji,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  surat-surat rahasia yang dikirim kepada para residen dan para bupati untuk menggunakan pengaruhnya dalam membendung penduduk pribumi untk berhaji. 19
Beslit No.9 tahun 1825 itu kemudian diubah dengan beslit no. 24 tanggal 24 maret 1831, dimana  peraturan  ini  mengemukakan  tentang  pengurangan  denda  bagi  yang  tidak  membeli  pas jalan  dari  1000  gulden  menjadi  220  gulden,  hal  ini  karena  tidak  ada  yang  sanggup  membayar denda sebanyak itu. Beslit yang disampaikan secara diam-diam tentu saja memperlihatkan secara jelas  akan  ketakutan  kolonial  belanda  terhadap  bahaya  haji.  pengawasan  yang  begitu  ketat dilakukan  oleh  pemerintah  belanda  tidak  mengurungkan  niat  jamaah  untuk  berangkat,  calon jamaah  justru  semakin  bertambah.  Sikap  keras  terhadap  calon  jamaah  kemudian  diperlentur Ketika  Duymaer  Van  Twist  menjadi  Gubernur  Jenderal  pada  tahun  1851-1856  dengan ditetapkannya  Beslit  3  Mei  1852  No.9,  yang  menggantikan  Beslit  tahun  1825  dan  1831,  dalam Beslit 1852 ini ditentukan bahwa pas jalan masih berlaku, namun gratis dalam pelaksanaannyadan denda juga dihapuskan, pedaftaran calon jamaah haji dilakukan oleh kepala daerah, demikian jua pemberian pas jalan. 20 Bersamaan dengan itu, Gubernur Jenderal membuat intruksi kepada Kepala daerah  di  jawa  maupun  diluar  jawa  untuk  tetap  mengwasi  tindakan  para  haji  dan  untuk  terus melaporkan  daftar  nama  orang-orang  yang  berangkat  dan  Kembali  dari  Makkah.  Meskipun peraturan  telah  dilonggarkan  namun  Duymaer  Van  Twist  tidak  lengah  untuk  terus  mewaspadai masalah Haji, khususnya terhada daerah-daerah yang rawan pemberontakan.
Peraturan  tentang  pelaksanaan  ibadah  haji  secara  resmi  dikeluarkan  kembali  oleh pemerintah  belanda  pada  tahun  1859  (Masa  Gubernur  Jenderal  Ch.F.Pahud:  1856-1861)  yaitu Pelgrims  Ordonantie. Peraturan  ini  merupakan  reguasi  haji  pertama  yang  dimuat  dalam Staatbland Van  Neverlandsch-Indie tanggal  6  Juli  1859  No.42. 21 Dan  kemudian  diterjemahkan dalam dua Bahasa yaitu Melayu dan China. Dalam ordonasi ini, pemerintah belanda menetapkan peraturan  berkenaan  dengan  pas  jalan  haji,  persyaratan  ekonomi,  persyaratan  administrasi  haji, serta ujian haji dan biaya denda. Tentunya peraturan ini lebih ketat disbanding resolusi Gubernur
18 Uswatun  Hasanah  dan  Aan  Budianto,  “Melawan  Dominasi  Kolonial;  Implikasi  Terhadap Kebijakan Haji,” Jurnal CANDI 21, no. 2 (2021).
19 R.  F.  Jannah, Kebijakan  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji  Indonesia  Tahun  1945  -  2000  M (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
20 Hasanah dan Budianto, “Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji.”
21 Hasanah dan Budianto.
yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  belanda  sebelumnya. 22 Selain  itu,  pemerintah  belanda menyebutkan  kebijakan  yang  ditetapka  sebagai  alat  untuk  memperkenalkan  Langkah-langkah baru misalnya penggunaan “gelar haji”.
Menurut  Doues  dan  Kaptein,  Ciri-ciri  mencolok  dari  ditetapkannya  ordonasi  tersebut adalah:
1. Calon jamaaah harus memiliki surat keterangan dari seorang bupati, bahwa ia mempunya dana yang  memadai  untuk  perjalanan  pulang  pergi,  serta  mampu  menafkahi  keluarga  yang ditinggalkan.
2. Sekembalinya  dari  Makkah,  para  jamaah  harus  melewati  ujian  yaitu  ujian  haji  yang  akan membuktikan bahwa ia benar-benar telah mengunjungi Makkah.
3. dan  apabila  mereka  telah  dinyatakan  lulus  ujian,  maka  mereka  dibenarkan  untuk menyandanggelar haji dan memakai busana haji khusus. 23
Keterkaitan  gelar  haji  dengan  sejarah  ibadah  haji  di  masa  kolonial  menemukan  titik terang,  bahwasanya  gelar  haji  berakar  dari  tindakan  arogansi  pihak  belanda  yang  memegang kekuasaan  di  semenanjung  nusantara.  Belanda  melakukan  penekanan  penuh  sebagai  bentuk kebijakan  dalam  mengawasi  masyarakat  pribumi  yang  sewaktu-waktu  mengancam  masa-masa kejayaan belanda saat itu. Pelaksanaan ibadah haji pada masa penjajahan memiliki nuansa politik yang cukup kental, karena dalam hal ini pihak belanda berusaha untuk mengalihkan simpati kaum muslimin  Indonesia,  disisi  lain  sebagai  pengendalian  para  jamaah  haji  untuk  tidak  melakukan tindakan yang merugikan atau bahkan menggeser kepentingan kolonial. 24
Sehingga ibadah haji sebagai simbol spiritual masyarakat muslim justru dipahami sebagai jembatan  untuk  mencari  kekuatan  dimana  masyarakat  yang  melakukan  perjalanan  ibadah  haji akan  memberikan  konsentrasi  kepada  jamaah  untuk  melakukan  perlawanan  kepada  pihak kolonial.  Kecurigaan  ini  kemudian  dijadikan  sebagai  senjata  alih-alih  merumah  kacakan  prosesi pelaksanaan  ibadah  haji  upaya  memudahkan  belanda  dalam  mengontrol  pergerakan  masyarakat muslim. 25 Hal inilah  yang melatarbelakangi belanda  untuk memperketat penyelenggaraan ibadah haji  dengan  mengeluarkan  regulasi  yang  mempersempit  ruang  gerak  masyarakat  terkait pelaksanaan ibadah  haji serta melakukan inisiasi dengan menandai  nama-nama masyarakat yang usai  melakukan  perjalanan  haji  dengan  gelar  Haji  di  depan  nama  jamaah  dalam  mewaspadai pergerakan  umat  muslim  yang  dianggap  mampu  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap kolonialisme.  Dengan demikian, jelaslah bahwa hal yang melatarbelakangi tindakan pemerintah
22 Jannah, Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M .
23 R.  Sari, Kebijakan  Politik  Islam  Pemerintah  Hindia  Belanda  Terhadap  Pelaksanaan  Ibadah Haji Tahun 1859 M , 2014.
24 Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.”
25 Musa, Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902 .
belanda  dalam  memperhatikan  pelaksanaan  ibadah  haji  adalah  karena  musuh  kolonialisme  yang sesungguhnya  bukanlah  islam  sebagai  agama  melainkan  islam  sebagai  doktrin  politik  yang sewaktu-waktu akan mengancam kedudukan pemerintah belanda di Hindia Belanda.
Dwi  Hardianto  dalam  Sabili  mengungkap  bahwa  makna  politik  haji  mengandung  empat unsur,  yakni Pertama ,  membangkitkan  kesadaran  akan  persatuan  umat. Kedua, membangkitkan semangat  perjuangan  untuk  melawan  penjajahan,  serta  jamaah  haji  dari  berbagai  negeri  islam umumnya  akan  saling  bertukar  informasi  yang  akhirnya  akan  dapat  saling  memaham  bahwa mereka hidup dalam penjajahan. Ketiga, meningkatkan ketundukan kepada syariah yang semakin kuat, baik dalam persoalan ibadah pribadi maupun aspek politik, sosial bahkan ekonomi, dan yang ke-empa t, tentunya akan meningkatnya semangat untuk berkorban. 26 Untuk itu dalam mewaspadai kecaman  serta  ancaman  tersebut,  pemerintah  belanda  berupaya  untuk  mengatur  segala  bentuk pelaksanaan  ibadah  haji  melalui  ordonasi  dan  regulasi  haji  yang  dikembangkan  serta  ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dominasi  politik  belanda  terhadap pelaksanaan ibadah haji pada masa penjajahan terbilang cukup signifikan, hal ini jelas terlihat dengan adanya  berbagai  regulasi  yang  dikeluarkan  dari  masa  ke  masa  yang  tidak  hanya  mengekang masyarakat pribumi, tetapi juga membatasi ruang gerak masyarakat yang ingin berhaji. Namun, hal- hal  yang  melatarbelakangi  pemerintah  belanda  dalam  melakukan  tindakan  arogansinya  ini  justru memperlihatkan  kekhawatiran  mereka  terhadap  umat  muslim  yang  berhaji,  dengan  kata  lain  bahwa upaya  pemerintah  belanda  dalam  membatasi  pelaksanaan  ibadah  haji  melalui  kebijakan  yang  sangat memberatkan calon jamaah haji justru memberikan pernyataan yang gamblang melalui tindakan yang mereka tampakan, yakni “ketakutan” mereka bahwa umat muslim memiliki potensi yang cukup besar untuk melawan dan melalukan pemberontahan terhadap penjajahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bruinessen, M. V. “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji,” 2017. Hasanah,  Uswatun,  dan  Aan  Budianto.  “Melawan  Dominasi  Kolonial;  Implikasi  Terhadap Kebijakan Haji.” Jurnal CANDI 21, no. 2 (2021).
Istikomah. “Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda.” Jurnal Tamaddun 5, no. 2 (2017). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105.
Jannah,  R.  F. Kebijakan  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji  Indonesia  Tahun  1945  -  2000  M . Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
26 Hasanah dan Budianto, “Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji.”
Musa, M. G. Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902 . Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2015.
Nuri,  Muhammad.  “Pragmatisme  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di  Indonesia.” SALAM:  Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532.
Rohmatulloh, Dawam Multazamy. “Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial.” QALAMUNA: Jurnal Pendidikan,
Sosial,
Dan Agama 9,
no. 2 (2017).
https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359.
Sadzali, Asyhadi Mufsi. “Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme.” Tsaqofah  dan  Tarikh:  Jurnal  Kebudayaan dan Sejarah Islam 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1551.
Samsu. Metode  Penelitian:  Teori  dan  implikasi  kualitatif,  kuantitaif,  Mixed  Method,  serta Research & development . Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
Saptono,  N.  “Latar  Belakang  Pemakaian  Gelar  Haji.” Jurnal  Arkeologi  Balai  Arkeologi  Jawa Barat , 2019.
Sari, R. Kebijakan Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1859 M , 2014.
Yusuf, M. Metode Penelitian . Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
Zainal. “Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 11, no. 2 (2018). https://doi.org/10.31958/juris.v11i2.1118.
Zainuddin,  M.  “Haji  dan  Status  Sosial:  Studi  tentang  Simbol  Agama  di  Kalangan  Masyarakat Muslim.” el Harakah: Jurnal Budaya Islam 15, no. 2 (2013). https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2764.