Abstrak—  Teknologi  Informasi  kini  menjadi  bagian  penting untuk  mendukung  keberhasilan  proses  bisnis  organisasi, termasuk instansi pemerintahan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintahan  pada bidang  pendidikan.  Saat  ini,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lamongan tengah  mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung  proses  bisnisnya.  Pengembangan  teknologi informasi  tersebut  memerlukan  sebuah  perencanaan  strategis sistem  informasi  untuk  mengetahui  kebutuhan  teknologi informasi yang tepat dan sesuai dengan proses bisnis organisasi. Namun  kendala  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  belum  adanya bidang khusus yang mampu membuat perencanaan pengembangan  teknologi  informasi  secara  runut,  sehingga perencanaan  strategis  sistem  informasi  perlu  dilakukan  di Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan.  Perencanaan strategis  sistem  informasi  ini  dibuat  berdasarkan  Panduan Umum  Perpres  No.  95  Tahun  2018.  Tahap  yang  dilakukan diantaranya pembuatan arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan  informasi,  arsitektur  aplikasi,  arsitektur  infrastruktur, arsitektur  keamanan, dan arsitektur layanan.  Hasil dari tugas akhir ini adalah cetak biru rancangan sistem informasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
Kata  Kunci—  Perpres  No.  95  Tahun  2018,  Perencanaan, Perencanaan Strategis, Dinas Pendidikan, Sistem Informasi.

## I. PENDAHULUAN
EKNOLOGI  Informasi  saat  ini  telah  menjadi  bagian penting untuk mendukung keberhasilan bisnis perusahaan. Memasuki era  revolusi industri 4.0 menjadikan perusahaan  harus  menerapkan  teknologi  informasi  untuk keberlangsungan  bisnis  ditengah  persaingan  yang  semakin pesat.  Selain  perusahaan,  Institusi  pemerintahan  pun  tidak terlepas  dari  penerapan  teknologi  informasi  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.  Proses  penerapan  teknologi  informasi  dan komunikasi  sebagai  alat  untuk  membantu  menjalankan sistem  pemerintahan  dalam  memberikan  pelayanan  ini seringkali  disebut  sebagai  e-government  atau  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)[1].
Bagi  instansi  pemerintahan,  e-government  membuat mereka untuk memiliki kota pintar (smart city) yang mampu membuat  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif, transparan,  dan  akuntabel  serta  pelayanan  publik  yang berkualitas dan terpercaya[2]. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan  tengah  menerapkan  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten Lamongan  tahun  2016  –  2021[3],  pemerintah  Kabupaten
Lamongan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kota pintar yang berdaya saing dan berbasis TIK. Selain itu, dalam  rangka  mengembangkan  teknologi  informasi  yang mampu  mendukung  SPBE  dan  tata  kelola  SPBE,  maka diperlukan  sebuah  perencanaan  strategis  agar  penerapan teknologi  informasi  akan  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya secara  bertahap  dan  dapat  membantu  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  diimplementasikan. Pembuatan  perencanaan  strategis  jangka  panjang  ini mengacu  pada  Peraturan  Presiden  no.  95  Tahun  2018 mengenai  peta  rencana  SPBE  pemerintah  daerah[2]. Perencanaan strategis yang disusun meliputi arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur  aplikasi,  arsitektur  keamanan,  dan  arsitektur layanan.
Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah memiliki  rencana  strategis  (renstra)  tahun  2016  –  2021. Dalam  dokumen  tersebut  belum  terdapat  penjabaran  terkait pengembangan  sistem  informasi  terintegrasi  yang  mampu memudahkan  kerjasama  antar  sub  bagian[4].  Sedangkan apabila  dibenturkan  dengan  RPJMD  Kabupaten  Lamongan, terdapat  tanggung  jawab  bagi  pemerintah  Kabupaten Lamongan  beserta  Dinas  terkait  untuk  mengembangkan sebuah kota pintar yang berdaya saing dan berbasis TIK. Hal ini  membuktikan  bahwa  Dinas  Pendidikan  membutuhkan strategi untuk mengembangkan aplikasi. Berdasarkan kondisi tersebut  maka  diperlukan  sebuah  sistem  informasi terintegrasi  untuk  menyelaraskan  dan  mengintegrasikan kinerja  masing-masing  bidang  kerja  pada  instansi  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Lamongan.  Sistem  Informasi  yang terintegrasi tersebut akan membantu efektifitas dan efisisensi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Strategi
Strategi adalah sebuah cara yang diambil organisasi untuk dapat mencapai misi organisasi. Sebuah strategi perusahaan bisa  diartikan  rencana  permainan  agar  perusahaan  tersebut bisa memenangkan kompetisi di areanya[5].

## B. Perencanaan Strategis
Perencanaan  strategis  adalah  proses  manajemen  dalam menciptakan  dan  memelihara  kesesuaian  antara  tujuan organisasi  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  guna menangkap  peluang  pasar  yang  selalu  berkembang. Perencanaan  strategis  menguji  cara  memilih  sasaran  hasil,

## Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018
Reginia Cindy Kusuma, dan Khakim Ghozali Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail: reginiacindykusuma@gmail.com, zidanz2004@gmail.com
T
tujuan  organisasi  dan  rencana  tindakan  strategis  untuk disebarkan dan diubah jika keadaan berubah, serta penetapan kemajuan program.

## C. Sistem Informasi
Istilah  sistem  informasi  memiliki  berbagai  macam pengertian.  Sistem  informasi  (SI)  adalah  kombinasi  antar komponen-komponennya,  yaitu  prosedur, informasi,  orang, dan  teknologi  informasi  yang  diorganisir  sehingga menunjang tujuan sebuah organisasi[6]. Dalam hal ini istilah sistem informasi sering disamakan dengan sistem informasi manajemen. Padahal, keduanya adalah istilah yang berbeda. Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari sistem informasi.

## D. Perencanaan Strategis SI/TI
Perencanaan  strategis  SI/TI  merupakan  sebuah  proses untuk  mengidentifikasi  sistem  informasi  berbasis  komputer mengenai  apa  saja  yang  bisa  dikembangkan  untuk mendukung  tujuan  bisnis  perusahaan[7].  Perencanaan strategis  SI/TI  menjabarkan  bagaimana  pengaruh  sistem informasi terhadap kinerja bisnis dan organisasi. Perencanaan strategis  SI/TI  juga  menerangkan  berbagai  kebutuhan manajemen  supaya  strategi  SI/TI  selaras  dengan  strategi bisnis organisasi[8].
E. Panduan Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018
Setiap institusi pemerintahan memiliki Rencana Induk TIK selama  lima  tahun  kedepan.  Perencanaan  tersebut  mengacu pada  Panduan  Umum  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018. Dalam perencanaannya,  setiap  institusi  harus  memiliki  minimal perencanaan atas komponen berikut[2]:
a. Arsitektur  proses  bisnis,  yaitu  model  dari  proses  bisnis yang  diterapkan  oleh  organisasi  untuk  menjalankan sistemnya.
b. Arsitektur data dan informasi, yaitu model dari informasi organisasi  yang  merupakan  kebutuhan  organisasi berdasar proses bisnisnya.
c. Arsitektur  infrastruktur,  yaitu  topologi,  konfigurasi, integrasi dan spesifikasi infrastruktur kebutuhan teknologi  beserta  pendekatan  siklus  hidupnya  untuk memastikan ia sesuai dengan kebutuhan.
d. Arsitektur aplikasi, yaitu model dari aplikasi yang ada di sebuah organisasi yang menjelaskan lingkup aplikasi dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan organisasi.
e. Arsitektur keamanan, yaitu model keamanan jaringan dan perangkat  keras  seperti  authorization  systems,  security operation, identity management. Arsitektur ini berfungsi untuk menciptakan desain  keamanan  data dan informasi serta jaringan yang tepat untuk organisasi.
f. Arsitektur  layanan,  yaitu  model  dari  layanan  dengan menyediakan desain manajemen layanan yang tepat untuk organisasi.

## F. Dinas Pendidikan
Dinas  Pendidikan  adalah  unsur  pelaksana  urusan pemerintahan  daerah  di  Bidang  Pendidikan  yang  berada  di bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah.  Dalam  penelitian  ini  yang  dituju  adalah Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan[4].  Berikut  ini
merupakan  struktur  organisasi  yang  dimiliki  oleh  Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

## G. ISO 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013 merupakan sebuah dokumen standar Sistem  Manajemen  Keamanan  Informasi  (SMKI)  atau Information  Security  Management  Systems  (ISMS)  yang memberikan  gambaran  secara  umum  tentang  apa  saja  yang seharusnya  dilakukan  dalam  usaha  pengimplementasian konsep-konsep keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Standar  Nasional  Indonesia  ISO/IEC  27001  merupakan sebuah standar internasional keamanan informasi yang terdiri atas  persyaratan  –  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam usaha  menggunakan  konsep  –  konsep  keamanan  informasi yang  dapat  berlaku  secara  internasional  pada  sebuah organisasi[9]. Adapun standar ini mengadopsi sebuah konsep PDCA  (PLAN,  Do,  Check,  Act)  untuk  membentuk keseluruhan proses ISMS. Standar PDCA memberikan model yang kokoh untuk menerapkan prinsip – prinsip yang tersedia dalam  panduan  tersebut  dalam  mengatur  penilaian  risiko, desain keamanan dan penerapan, manajemen keamanan dan penilaian kembali.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian terdiri atas penjelasan metode yang digunakan  untuk  membuat  perencanaan  strategis  sistem informasi. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

## A. Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis
Arsitektur  proses  bisnis  dikerjakan  dengan  melakukan analisis terhadap strategi bisnis yang dimiliki oleh organisasi dan memperbaiki proses bisnis yang sedang diterapkan dalam organisasi.  Input  dari  arsitektur  bisnis  ini  berdasarkan  pada visi  dan  misi,  struktur  organisasi,  tugas  pokok  dan  fungsi, program kerja, startegi bisnis yang dimiliki  oleh organisasi. Sedangkan output  yang  diharapkan  adalah  arsitektur  proses bisnis. Pada tahap ini terdapat beberapa komponen yang perlu dilakukan analisis dalam sebuah organisasi untuk mengetahui aliran bisnis yang berlangsung. Beberapa komponen tersebut antara lain:
1. Melakukan identifikasi pada visi dan misi
2. Melakukan identifikasi pada struktur organisasi
3. Melakukan identifikasi pada tugas, pokok, dan fungsi
4. Melakukan identifikasi pada program kerja
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

## B. Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi
Berdasarkan arsitektur bisnis tersebut, selanjutnya peneliti melakukan identifikasi kebutuhan informasi yang menunjang arsitektur  bisnis.  Tahapan  yang  harus  dilakukan  untuk penyusunan  arsitektur  data  dan  informasi  adalah  sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi  kebutuhan  informasi  berdasarkan tupoksi
2. Melakukan  identifikasi  kebutuhan  data  dan  informasi berdasarkan program kerja
3. Mengumpulkan kebutuhan data dan informasi
4. Mengumpukan pengguna data dan informasi
5. Mengkategorikan kebutuhan data dan informasi
6. Membuat matriks kategorisasi informasi vs pengguna
7. Membuat matriks aliran informasi
8. Mengidentifikasi database
9. Mengidentifikasi tabel dalam database
10. Validasi hasil penyusunan arsitektur data dan informasi

## C. Penyusunan Arsitektur Aplikasi
Arsitektur aplikasi disusun dengan mengisi berbagai tabel atau  matriks  untuk  memperlihatkan  adanya  kebutuhan aplikasi,  baik  aplikasi  yang  sudah  ada,  aplikasi  yang  baru dikembangkan,  maupun  hubungan  antar  aplikasi.  Tahapan yang  akan  dilakukan  pada  penyusunan  arsitektur  aplikasi adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi potensi aplikasi
2. Mengidentifikasi pengguna aplikasi
3. Memetakan aplikasi berdasarkan program kerja
4. Memetakan aplikasi berdasarkan kategori
5. Memetakan aplikasi terhadap proses bisnis organisasi
6. Membuat diagram hubungan antar aplikasi
7. Validasi hasil penyusunan arsitektur aplikasi

## D. Penyusunan Arsitektur Infrastruktur
Tinjauan infrastruktur dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan infrastruktur TIK agar dapat menunjang aplikasi – aplikasi yang diperlukan oleh instansi. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:
1. Strategi pengembangan WAN/LAN
2. Strategi pengembangan Server
3. Strategi pengembangan Internet Service
4. Strategi pengembangan Client
5. Strategi pengembangan Application Development Environment
6. Validasi hasil penyusunan arsitektur infrastruktur
E. Penyusunan Arsitektur Keamanan
Setelah menyusun arsitektur infrastruktur, maka selanjutnya  adalah  melakukan  penyusunan  arsitektur keamanan.  Pada  tahap  ini  best  practice  yang  digunakan adalah  ISO  27001.  Adapun  tahap  yang  dapat  dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis aplikasi dan kebijakan penggunaan
2. Mengidentifikasi kontrol keamanan terhadap aplikasi
3. Melakukan validasi untuk memastikan semua keamanan digunakan  pada  setiap  aplikasi  dengan  cara  membuat matriks antara keamanan terhadap aplikasi.
F. Penyusunan Arsitektur Layanan
Untuk  mendukung  keberhasilan  organisasi  dalam mengimplementasikan  aplikasi  dan  layanan  TI  yang  akan
diterapkan, maka diperlukan penyusunan arsitektur layanan. Penyusunan  arsitektur  layanan  ini  dibagi  menjadi  dua, diantaranya  adalah  pelayanan  publik  dan  administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan merupakan  layanan  SPBE  yang  mendukung  tata  laksana internal  birokrasi  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  dan akuntabilitas  pemerintah.  Sedangkan  pelayanan  public merupakan  layanan  SPBE  yang  mendukung  pelaksanaan layanan  public  pemerintah  instansi.  Adapun  tahapan  yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  klasifikasi  aplikasi  terhadap  beberapa kategori jenis layanan pemerintahan.
2. Membuat  detail  modul  aplikasi  dengan  mengisi  tabel yang ada dibawah ini.
3. Membuat  detail  modul  aplikasi  dengan  mengisi  tabel yang ada dibawah ini.
4. Melakukan validasi arsitektur layanan.

## IV. PEMBAHASAN
Bagian ini menjelaskan hasil pembahasan penelitian untuk merumuskan sebuah aplikasi baru yang dapat dikembangkan.

## A. Arsitektur Proses Bisnis
Arsitektur  Bisnis  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lamongan  disusun  berdasarkan  dokumen  Tupoksi  dan Rencana  Strategis  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Lamongan.  Informasi  yang  dibutuhkan  dari dokumen tersebut adalah visi, misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan program kerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten  Lamongan. Informasi  ini  dijadikan  acuan dalam melakukan identifikasi informasi pada tahap berikutnya.

## 1) Visi
Visi  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan  dalam jangka waktu 5 tahun, sejak tahun 2016 hingga 2021 adalah: “Terwujudnya  Pendidikan  yang  Berkualitas  untuk  Semua.” Visi  tersebut  merupakan  visi  yang  diturunkan  dari  visi Kabupaten Lamongan.

## 2) Misi
Untuk mewujudkan visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan,  maka  diperlukan  penjabaran  visi  agar  lebih konkret  dan  detail.  Disini  ditetapkan  misi  –  misi  instansi Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan  sebagai  penjelas dalam  memformulasikan  arahan  kinerja  menuju  realisasi kinerja. Adapun misi – misi tersebut adalah:
a. Meningkatnya  aksesibilitas  dan  manajemen  pelayanan pendidikan
b. Meningkatnya  kompetensi  pendidik  dan  tenaga kependidikan
3) Tupoksi
Setiap komponen dalam struktur organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing. Tupoksi ditulis kembali untuk kemudian dianalisis pada tahap berikutnya.

## 4) Program Kerja
Program  kerja  didapatkan  dari  hasil  review  dokumen rencana strategis. Program kerja ditulis kembali pada bagian ini untuk kemudian di analisis pada arsitektur berikutnya.

## B. Arsitektur Data dan Informasi
Arsitektur  data  dan  informasi  disusun  berdasarkan arsitektur  proses  bisnis  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lamongan  yang  telah  dikerjakan  pada  tahap  sebelumnya.
Arsitektur proses bisnis dijadikan acuan dalam menurunkan kebutuhan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan.  Informasi yang  telah  diidentifikasi  akan  dikumpulkan  dalam  sebuah database.
1) Menganalisis kebutuhan informasi melalui tupoksi
Tugas  pokok  dan  fungsi  masing  –  masing  bagian  dari struktur  organisasi  Dinas Pendidikan Kabupaten  Lamongan dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi. Kebutuhan data dan informasi yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi adalah berupa dokumen input, bentuk dokumen, pengirim dokumen, tindak lanjut dokumen, nama dokumen input, dan penerima dokumen. Output dari tahap ini adalah daftar kebutuhan informasi.
2) Menganalisis  kebutuhan  informais  melalui  program kerja
Program  kerja  yang  telah  diidentifikasi  dalam  arsitektur bisnis  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan  digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan darsitektur data dan informasi. Penentuan kebutuhan masing masing program kerja dapat menurunkan kebutuhan informasi yang berbeda. 3) Daftar kebutuhan informasi
Setelah mengidentifikasi kebutuhan informasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan program kerja yang dimiliki oleh Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan,  selanjutnya mengelompokkan  kebutuhan  informasi  menjadi  satu  tabel untuk  mempermudah  melakukan  penyusunan  pada  tahap berikutnya. Terdapat 313 kebutuhan informasi yang berhasil dianalisis.
4) Mengumpulkan pengguna informasi
Setelah  kebutuhan  informasi  dikelompokkan,  kemudian pengguna informasi dikelompokkan menjadi satu tabel untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan informasi terkait. Terdapat 38 pengguna informasi yang ditemukan berdasarkan analisis data dan informasi.
5) Melakukan kategorisasi informasi
Pada  tahap  ini  ditemukan  28  kategorisasi  informasi.
Diantaranya perencanaan, evaluasi, administrasi, kepegawaian, operasional, timeline program kerja, keuangan, sarana  prasarana  internal,  kebijakan,  monitoring  evaluasi, kurikulum  SD,  Sarana  prasarana  SD,  Kesiswaan,  laporan, proposal, kurikulum SMP, sarana prasarana SMP, kurikulum pendidikan  masyarakat,  pendidikan  masyarakat,  program kerja, tenaga kependidikan, forum dinas, dana bantuan, profil pendidikan,  evaluasi  belajar,  jadwal  program  kerja,  sarana prasarana PAUD, dan sarana prasarana olahraga.
6) Membuat matriks kategorisasi informasi vs pengguna
Matriks  dibuat  untuk  mengetahui  hubungan  antara informasi  yang  telah  dikategorisasikan  dengan  pengguna informasi  tersebut.  Hal  ini  untuk  mengetahui  siapa  saja pengguna informasi.
7) Membuat matriks aliran informasi
Matriks  aliran  informasi  dibuat  untuk  mengetahui keterhubungan  antar  informasi  yang  sudah  dikategorikan sebelumnya.
8) Mengidentifikasi database
Database dibuat berdasarkan kategori informasi yang telah ditentukan.  Terdapat  28  database  yang  sudah  dianalisis. Adapun hubungan antar database tersebut digambarkan pada Gambar 2. Hubungan antar database.

## 9) Mengidentifikasi tabel dalam database
Untuk  mengetahui  detail  fungsi  dari  database  maka diperlukan  pengetahuan  secara  detail  mengenai  kebutuhan tabel  yang  terdapat  dalam  database  untuk  kemudian digunakan sebagai dasar analisis berikutnya.
10) Validasi hasil penyusunan arsitektur data dan informasi Validasi  dilakukan  untuk  meyakinkan  bahwa  hasil identifikasi  kebutuhan  informasi  yang  dilakukan  tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Setiap kategori informasi dipetakan terhadap tupoksi dan program kkerja. Minimal ada satu kategori informasi terpetakan terhadap salah satu tupoksi dan  program  kerja.  Disamping  itu  tidak  ada  kategori informasi  yang  tidak  terpetakan  sama  sekali.  Berikut  hasil validasi terhadap masing-masing tupoksi dan program kerja.

## C. Arsitektur Aplikasi
Arsitektur aplikasi merupakan tahap setelah arsitektur data dan informasi. Pada tahap ini terdapat penjelasan kebutuhan aplikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan rencana pengembangan  aplikasi  beserta  hubungan  antar  aplikasi. Adapun tahapannya sebagai berikut.

## 1) Mengidentifikasi potensi aplikasi
Potensi  aplikasi  dibuat  dengan  membuat  pemetaan kategori informasi. Beberapa kategori informasi bisa menjadi satu  buah  aplikasi  baru.  Pengelompokan  kategori  tersebut berdasarkan  pada  kesamaan  ruang  lingkup  kategori informasi. Pada tahap ini ditemukan 10 aplikasi utama untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

## 2) Mengidentifikasi pengguna aplikasi
Mengidentifikasi  pengguna  aplikasi  untuk  mengetahui siapa yang akan menggunakan aplikasi terkait. Identifikasi ini didasarkan pada kategori informasi dan pengguna informasi. Setiap  aplikasi  yang  dimiliki  merupakan  hasil  dari  turunan arsitektur data dan informasi sehingga didapatkan hubungan antara  informasi  dan  pengguna  informasi.  Informasi  dan pengguna yang saling berkaitan akan menunjukkan pengguna aplikasi tersebut.
3) Memetakan aplikasi berdasarkan program kerja
Pemetaan  aplikasi  terhadap  program  kerja  dilakukan dengan  cara  mencari  kesamaan  informasi  yang  terdapat dalam  aplikasi  dan  program  kerja.  Bila  ada  kesamaan informasi  yang  terdapat  pada  keduanya  maka  itu menunjukkan  aplikasi  dan  program  kerja  saling  berkaitan. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui hubungan aplikasi dengan program kerja.

## Gambar 2. Hubungan antar database

## 4) Memetakan aplikasi berdasarkan kategori
Pada  tahap  ini  aplikasi  akan  dipetakan  berdasarkan kategori  aplikasi  yang  telah  dideskripsikan  dalam  Perpres No.85 Tahun 2018, diantaranya aplikasi umum dan aplikasi khusus.  Aplikasi  umum  adalah  aplikasi  yang  terintegrasi secara  terpusat  nasional.  Sedangkan  aplikasi  khusus  adalah aplikasi tambahan yang dapat digunakan sebagai penunjang kinerja.  Berdasarkan  pemetaan  ini,  terdapat  1  aplikasi termasuk  aplikasi  umum,  dan  9  aplikasi  yang  termasuk aplikasi khusus.
5) Memetakan aplikasi terhadap proses bisnis organisasi
Pada tahap ini aplikasi dipetakan berdasarkan proses bisnis yang  dimiliki  oleh  organisasi.  Adapun  kategorinya  adalah Transaksional, Operasional, Pelaporan, Analisa, Monitoring, Perencanaan. Tujuan pemetaan ini untuk mengetahui fungsi aplikasi dalam proses bisnis organisasi.

## 6) Membuat diagram hubungan antar aplikasi
Untuk  mengetahui  hubungan  antar  aplikasi,  maka  dapat ditinjau  pada  keterkaitan  antar  informasi.  Informasi  yang saling  berkaitan  menunjukkan  bahwa  aplikasi  yang menggunakan  informasi  tersebut  juga  saling  terkait. Penentuan  hubungan  antar  aplikasi  didasarkan  pada  adanya hubungan  informasi  yang  saling  berkaitan  antar  aplikasi tersebut.  Berikut  adalah  diagram  hubungan  antar  aplikasi beserta diagram yang telah digambarkan.

## 7) Validasi hasil penyusunan arsitektur aplikasi
Validasi  dilakukan  untuk  meyakinkan  bahwa  hasil identifikasi aplikasi tidak dilakukan secara menyimpang dari tujuan organisasi. Setiap aplikasi dipetakan terhadap tupoksi dan program kerja. Dalam hal ini minimal ada satu aplikasi terpetakan  terhadap  salah  satu  tupoksi  dan  program  kerja. Disamping itu tidak ada aplikasi yang tidak terpetakan sama sekali.

## D. Arsitektur Infrastruktur
Arsitektur  infrastruktur  merupakan  penggambaran  dari kondisi  infrastruktur  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Lamongan  saat  ini  dan  masa  mendatang  yang diharapkan.  Infrastruktur  TI  dalam  hal  ini  terdiri  atas  8 komponen, diantaranya WAN, LAN, Service, Server Service, Middleware, Client, Application Development Environment, dan  Systems  Management.  Kemudian  untuk  mengetahui kebutuhan  infrastruktur  mendatang,  maka  masing-masing dari komponen tersebut dijabarkan sesuai dengan kondisi saat
ini  dari  permasalahan  yang  terjadi  dan  permasalahan  yang kemungkinan  terjadi  di  masa  mendatang,  setelahnya  akan disusun rencana pengembangan infrastruktur mendatang.
WAN/LAN meliputi tiga hal utama, yaitu jaringan WAN, LAN, internet. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan jaringan WAN, LAN, dan internet yang dikembangkan, maka dilakukan identifikasi lokasi pengguna aplikasi dari gambar peta lokasi pengguna.

## 1) Strategi pengembangan WAN/LAN
WAN/LAN meliputi tiga hal utama, yaitu jaringan WAN, LAN, internet. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan jaringan WAN, LAN, dan internet yang dikembangkan, maka dilakukan identifikasi lokasi pengguna aplikasi dari gambar peta  lokasi  pengguna.  Setelah  mengetahui  peta  lokasi pengguna, selanjutnya membuat konfigurasi jaringan WAN.

## 2) Strategi pengembangan Server
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan  memiliki  60 komputer  yang  tersebar  diberbagai  ruangan.  Untuk  itu dibutuhkan  server  yang  dapat  memberikan  layanan  secara
Gambar 3. Diagram Hubungan Antar Aplikasi
Gambar 4. Peta Lokasi Pengguna
Gambar 5. Jaringan WAN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Tabel 1.
Kebijakan Arsitektur Keamanan 1 SIM Data Pokok Pendidikan Daftar Kebijakan: 1. Menentukan hak akses pengguna aplikasi
2. Membuat  prosedur  penggunaan
Aplikasi 3. Menentukan admin aplikasi
4. Membuat dokumen pengelolaan admin 5. Menentukan tata
cara permintaan hak akses 6. Membuat modul Aplikasi
7. Menentukan  batasan  informasi berdasarkan pengguna aplikasi 8. Menghapus hak akses pengguna aplikasi
2 SIM Program dan Evaluasi
3 SIM  Bantuan  Operasional Sekolah 4 SIM Pendidikan Masyarakat 5 SIM  Guru  dan  Tenaga
Kependidikan
6 SIM Administrasi 7 Sistem Informasi Kependidikan 8 SIM Keuangan
9 SIM Pegawai
10
SIM Program Kesiswaan
cepat  dan  dapat  menampung  komputer  client  yang  banyak. Server yang diperlukan dalam hal ini adalah Blade Server.
Merek:  HP  BL460c,  dengan  Prosessor:  128  Core/  32 Prosesor  Quad  Core.  Fungsi  utama  dari  server  ini  adalah untuk  menyimpan  data  –  data  kedinasan.  Lokasi  Server: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

## 3) Strategi pengembangan Internet Service
Dalam  pengembangan Internet Service  Dinas Pendidikan Kabupaten  Lamongan  dapat  menggunakan  jasa  penyedia layanan internet (Internet Service Provider). Jaringat internet dibangun secara outsourcing. Pembangunan jaringan internet atau layanan internet dilakukan diberikan pada seluruh lokasi utama kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

## 4) Strategi pengembangan Client
Device  pengguna  server  disebut  dengan  client.  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Lamongan  telah  memiliki  60 komputer sebagai penunjang kinerja kedinasan. Pada masing- masing ruang kerja setidaknya terdapat 8 hingga 9 komputer yang  digunakan,  kecuali  ruang  kerja  Sekretaris  dan  Kepala Dinas.  Pembagian  jumlah  computer  client  pada  ruang  kerja utama  sebaiknya  disesuaikan  dengan  beban  bidang  kerja masing-masing.  Sub  bagian  umum  merupakan  bagian  yang memiliki  beban  kerja  yang  cukup  besar,  sehingga membutuhkan computer lebih banyak.

## 5) Strategi  pengembangan  Application  Development Environment
Aplikasi  dikembangkan  dalam  bentuk  aplikasi  berbasis web.  Bahasa  pemrograman  yang  digunakan  HTML,  CSS, Javascript,  PHP.  Database  yang  digunakan  adalah  MySQL Aplikasi  database  menggunakan  PHPMyAdmin  Aplikasi dikembangkan  dengan  aplikasi  Sublime  Text  3  dan  dapat dijalankan pada web browser Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer.
6) Validasi hasil penyusunan arsitektur infrastruktur Validasi infrastruktur dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil  pengadaan  infrastruktur  akan  menunjang  berjalannya sebuah  aplikasi.  Setiap  infrastruktur  dipetakan  terhadap aplikasi.  Minimal  ada  satu  infrastruktur  yang  terpetakan terhadap salah satu aplikasi dan tidak ada infrastruktur yang tidak terpetakan sama sekali.

## E. Arsitektur Keamanan
Penyusunan  arsitektur  keamanan  ini  dilakukan  untuk menganalisis  kondisi  keamanan  dan  kebutuhan  kontrol keamanan  berdasarkan  ISO/IEC  27001:2013  pada  bagian klausul kontrol akses.
1) Menganalisis aplikasi dan kebijakan penggunaan
Bagian  ini  menjelaskan  kebijakan  pada  penggunaan aplikasi  yang  dimiliki  oleh  instansi  Dinas  Pendidikan Kabupaten Lamongan.
2) Mengidentifikasi kontrol keamanan terhadap aplikasi
Bagian  ini  akan  menjelaskan  hubungan  antara  kebijakan dengan kontrol keamanan yang disediakan oleh ISO27001:2013  dalam  membuat  kebijakan  manajemen keamanan informasi.
3) Melakukan validasi untuk memastikan semua keamanan digunakan  pada  setiap  aplikasi  dengan  cara  membuat matriks antara keamanan terhadap aplikasi.
Validasi dilakukan dengan menggunakan standar ketentuan  arsitektur  keamanan  berdasarkan  Perpre  No.95
Tahun  2018  dengan  kebijakan  keamanan  informasi  yang telah dianalisis.

## F. Arsitektur Layanan
Arsitektur  layanan  ini  disusun  untuk  memetakan  aplikasi berdasarkan  beberapa  kategori  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Kategori ini tergolong  menjadi  dua,  yaitu  bagian  pelayanan  publik  dan bagian  administrasi  pemerintahan.  Pada  tabel  tersebut terdapat 5 aplikasi tergolong administrasi pemerintahan, dan 5 aplikasi tergolong pelayanan publik.

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lamongan  memiliki dokumen rencana strategis sistem informasi seperti visi, misi, strategi, dan program kerja.
Terdapat  313  kebutuhan  informasi  yang  diperoleh  dari arsitektur proses bisnis.
Aplikasi  yang  dihasilkan  dari  hasil  analisis  arsitektur informasi  berjumlah  10  aplikasi,  diantaranya  SIM  Data Pokok Pendidikan, SIM Bantuan Operasional Sekolah, SIM Pendidikan Masyarakat, SIM Keuangan, SIM Administrasi, SIM Pegawai, SIM Kesiswaan, Sistem Informasi Kependidikan,  SIM  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,  SIM Program dan Evaluasi.
Infrastruktur dibangun atas aplikasi yang tersebar di kantor dinas  dan  sekolah  –  sekolah  di  Kabupaten  Lamongan. Terdapat  pembangunan  jaringan  WAN  untuk  memudahkan koneksi ke berbagai sekolah yang terdapat diberbagai daerah.
Pada arsitektur keamanan terdapat delapan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengelola kontrol akses penggunaan aplikasi.
Arsitektur  layanan  mengklasifikasikan  aplikasi  menjadi dua  kategori  yaitu  pelayanan  public  dan  administrasi pemerintahan.  Melalui  hasil  analisis  tersebut  ditemukan  5 jenis aplikasi termasuk pelayanan public dan 5 jenis aplikasi yang termasuk administrasi pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  E.  A.  Sosiawan,  “Tantangan  dan  Hambatan  dalam  implementasi  E- Government  di  Indonesia,”  in  Seminar  Nasional  Informatika (SEMNASIF), 2015, vol. 1, no. 5.
[2]  P.  P.  R.  I.  No,  “Tahun  2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik,” 95AD.
[3]  B.  Lamongan,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  Nomor  14 Tahun 2017. 2017.
[4]  D.  P.  Lamongan,  Rencana  Strategis  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lamongan 2016 - 2021. 2016.
[5]  N.  P.  Sriminangga,  “Perencanaan  strategis  teknologi  informasi  pada Pondok  Pesantren  an-Nur  II  al-Murtadlo  Malang  dengan  metode Wetherbe,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
[6]  F.  N.  Romadhon,  “Perencanaan  Strategis  Sistem  Informasi  Mahad Thaybah  Surabaya  Berdasarkan  Panduan  Umum  Tata  Kelola  TIK Nasional Tahun 2007.,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.
[7]  A.  Mulyani,  “Perencanaan  Strategis  Sistem  Informasi  Taman  Satwa Menggunakan Metodologi Ward and Peppard,” J. Algoritm., vol. 14, no. 1, pp. 107–117, 2017.
[8]  A.  Wedhasmara,  “Langkah-langkah  perencanaan  strategis  sistem informasi dengan menggunakan metode Ward and Peppard,” J. Sist. Inf., vol. 1, no. 1, 2009.
[9]  C. Chazar, “Standar Manajemen Keamanan Sistem Informasi Berbasis ISO/IEC 27001: 2005,” J. Inform. dan Sist. Inf., vol. 7, no. 2, pp. 48–57, 2015.