## TANTANGAN DAN PELUANG KEBIJAKAN NON-TUNAI: SEBUAH STUDI LITERATUR
Izzani Ulfi Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat izzani.ulfi@gmail.com

## Abstrak
Digaungkannya  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  (GNTT)  oleh  Bank  Indonesia  adalah bentuk  dari  implementasi  kebijakan  non-tunai  di  Indonesia.  Transaksi  non-tunai diharapkan  membawa  dampak-dampak  positif  bagi  sebuah  perekonomian.  Dengan menggunakan  metode  studi  literatur,  penelitian  ini  menggali  dampak-dampak  positif penggunaan  uang  elektronik.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menganalisis  tantangan- tantangan  yang  mungkin  ada  dalam  penerapan  kebijakan  non-tunai.  Kemudian peluang  dan  potensi  penerapan  uang  elektronik  dalam  konteks  Indonesia  juga dibahas. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat penerimaan masyarakat, standarisasi  model  bisnis  dan  penyediaan  infrastuktur  yang  mumpuni  adalah tantangan-tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  non- tunai  sedangkan  dukungan  regulasi,  pemerataan  akses  internet  dan  pembangunan infrastruktur  yang  berkelanjutan  di  Indonesia  merupakan  potensi-potensi  pendukung guna  mencapai  lebih  banyak  dampak  positif  dari  implementasi  kebijakan  non-tunai yang lebih baik di masa depan.
Kata Kunci: ekonomi, kebijakan non-tunai, uang elektronik

## Abstract
National  Non-Cash  Movement  (GNTT)  campaigned  by  Bank  Indonesia  is  a  form  of implementing  cashless  policy  in  Indonesia.  Cashless  policy  is  expected  to  have positive benefits in economy. By using literature review method, this paper attempts to explore positive impacts on e-money implementation. Furthermore, challenges as well as opportunities in the implementation of cashless policy in Indonesia also have been explored.    This  study  finds  that  the  acceptance  rate  to  technology,  business  model standardization  and  proper  infrastructures  are  the  challenges  in  cashless  policy whereby  regulation,  even  distribution  on  internet  usage  and  the  continuity  of infrastructure  development  in  Indonesia  are  the  opportunities  that  can  be  used  to reach more positive impacts from cashless policy in the future.

## Keywords: cashless policy, economy, e-money

## PENDAHULUAN
Uang  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  ekonomi.  Mengacu  pada teori, uang berfungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung dan penyimpan nilai. Dalam perekonomian,  uang  dapat  dikatakan  sebagai  oksigen  karena  perannya  sebagai  modal yang dapat menghidupkan sektor-sektor riil. Merujuk pada sejarah, manusia melakukan sistem  barter  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Sistem  itu  kemudian digantikan dengan sistem uang sebagai media pertukaran.
Uang kertas maupun uang logam yang juga disebut uang kartal adalah uang yang diterbitkan  oleh  bank  sentral  sebuah  negara.  Dalam  proses  produksinya,  uang  dicetak dengan  mengacu  pada  standar  operasional  dan  karakteristik  tertentu  agar  tidak  mudah dipalsukan. Tinta untuk mencetak dan fitur pengaman pada uang juga memiliki kriteria khusus. Oleh karena itu, proses pencetakan uang memakan biaya yang tidak murah. Hal tersebut belum termasuk biaya pada proses penyimpanan dan pendistribusian uang tunai cukup besar (Yaqub, Bello, Adenuga, & Ogundeji, 2013).
Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  tercetusnya  bergesernya  uang  kertas  pada uang  elektronik  yang  disebut  juga  e-money.  Kini,  uang  ber-evolusi  menjadi  uang elektronik dimana uang tidak lagi mesti berbentuk fisik, namun juga dapat berupa digit- digit  elektronik.  Dalam  era  sekarang,  kebijakan  penggunaan  uang  elektronik  disebut juga  dengan  mengkampanyekan  penggunaan  transaksi  non-tunai  yang  bertujuan  untuk mencapai masyarakat non-tunai.
Istilah  uang  elektronik  dapat  didefinisikan  sebagai  uang  yang  berbentuk  digital dimana  nilai  uangnya  disimpan  dalam  media  elektronik  tertentu.  Menurut  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No.  16/8/PBI/2014,  uang  elektronik  adalah  nilai  uang  yang disimpan  secara  elektronik  pada  suatu  media  server  atau  chip  yang  dapat  dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Dengan kata lain, uang elektronik  dapat  berupa  perangkat  lunak  maupun  perangkat  keras.  Dalam  perangkat lunak,  uang  elektronik  biasanya  berbentuk  aplikasi  penyimpan  saldo  atau  nilai  uang, sedangkan  pada  perangkat  keras  bentuk  uang  elektronik  yang  paling  umum  adalah sebuah  kartu  yang  didalamnya  mengandung  nilai  uang  tertentu  sesuai  yang  disetorkan penggunanya.
Transaksi  non-tunai  dapat  juga  berarti  transaksi  atau  pembayaran  melalui  media seperti  kartu  debit,  kartu  kredit,  anjungan  tunai  mandiri  (ATM),  cek  dan  lain sebagainnya.  Sistim  transaksi  ini  mengalami  perkembangan  cukup  pesat  di  berbagai negara  dewasa  ini,  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat untuk  menggunakan  alat  pembayaran  yang  mudah,  aman  dan  efisien.  Akibatnya, banyak negara berkembang berlomba-lomba menerapkan kebijakan kebijakan non-tunai yang  berarti  melakukan  pergeseran  dari  penggunaan  transaksi  dengan  uang  kertas  ke uang elektronik.
Dewasa  ini,  memasuki  era  masyarakat  non-tunai,  banyak  transaksi  keuangan dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  menggunakan  uang  elektronik.  Sebagai  contoh, apabila dulu membayar tol harus menggunakan uang tunai, makan sekarang hanya perlu menggunakan  kartu  yang  sudah  terisi  saldo  elektronik  Begitu  juga  dengan  perjalanan dengan  kereta  komuter  yang  dahulu  membayar  tunai  dan  mendapat  tiket,  sekarang cukup menggunakan kartu yang berisi saldo elektronik. Hal ini lebih menarik dilakukan karena  para  penyedia  jasa  keuangan  mengkampanyekan  transaksi  non-tunai  dengan begitu  banyak  promosi  menarik  berupa  potongan  harga  maupun  pengembalian  uang ( cashback) .
Apabila dilihat dari sejarahnya, praktek transaksi non-tunai sudah ada sejak lama. Penggunaan  teknologi  komputer  yang  meningkat  pada  tahun  1860an  membuat perusahaan Western Union memperkenalkan sistem transfer dana elektronik. Kemudian, pada akhir tahun 1990, orang mulai menggunakan cek elektronik dan smart card yang dapat  digunakan  untuk  transfer  uang.  Setelah  itu,  transaksi  digital  melalui  kartu  kredit juga meningkat untuk mencegah biaya transaksi.
Pada  lingkungan  negara-negara  ASEAN,  pada  awal  tahun  2019,  angka  transaksi pembayaran melalui smartphone di Indonesia ada pada angka 47 persen. Namun angka
tersebut masih dibawah Vietnam dan Thailand yang masing-masing mencapai 61 persen dan  67  persen  (PwC,  2019).  Menurut  Bank  Indonesia,  pada  tahun  2019,  volume transaksi  uang  elektronik  mencapai  lebih  dari  515  juta  transaksi  dan  sedangkan penggunaan  ATM  debit  mencapai  616  juta  transaksi.  Kenaikan  angka-angka  tersebut menunjukkan  komitmen  dan  keaktifan  Indonesia  dalam  mendukung  peningkatan transaksi-transaksi non-tunai.
Salah  satu  bentuk  upayanya  adalah  adalah  peluncuran  Gerbang  Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bentuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, meningkatkan perlindungan konsumen dan efisiensi sistem keuangan oleh Bank  Indonesia.  Selain  itu,  Bank  Indonesia  juga  meluncurkan  standar  kode  respons cepat  atau quick  response (QR)  code  untuk  pembayaran  melalui  aplikasi  uang elektronik  berbasis  server,  dompet  elektronik,  atau  mobile  banking  bernama  QR  Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan QRIS ini adalah salah satu bentuk dukungan Bank Sentral dalam mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia.
Terkait  dengan  perkembangan  itu,  potensi  pengembangan  instrumen  sistem pembayaran  non  tunai  masih  sangat  besar.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  membahas  manfaat  transaksi  non-tunai  khususnya  uang  elektronik,  penggunaan ATM  dan  transaksi  menggunakan  kartu  debit  dan  kredit  dalam  sebuah  perekonomian dengan menelusuri penelitian terdahulu pada satu dekade terakhir (2009-2019) melalui studi literatur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran umum berkaitan dengan potensi dan tantangan yang dapat terjadi pada penerapan kebijakan non-tunai di Indonesia.
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Volume Transaksi Non Tunai Periode 2009-2019 Volume Transaksi Uang Elektronik Volume Transaksi ATM/Debit
Gambar 1. Volume Transaksi Non Tunai di Indonesia Sumber: Data diolah dari Bank Indonesia

## KERANGKA TEORI

## E-money dan Inflasi
Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) adalah bentuk gerakan dari Bank Indonesia sebagai  otoritas  moneter  di  Indonesia  untuk  mendorong  penggunaan  instrumen  non- tunai  sebagai  alat  pembayaran.  Pergeseran  penggunaan  uang  dari  tunai  ke  non-tunai tentu  akan  menimbulkan  dampak  pada  sistem  uang  yang  ada.  Hal  yang  paling  dasar
adalah  menurunnya  jumlah  uang  tunai  yang  digunakan  akan  menimbilkan  efek  pada percepatan perputaran uang atau yang disebut dengan velocity of money (Ady, 2016). Selain  itu,  penggunaan  uang  elektronik  juga  akan  berdampak  pada  jumlah  uang beredar  (JUB).  Nilai  uang  ditentukan  oleh  penawaran  dan  permintaan  terhadap  uang. Jumlah  uang  beredar  ditentukan  oleh  Bank  Sentral,  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia. Sementara jumlah uang yang diminta (money demand) ditentukan oleh beberapa faktor, antara  lain  tingkat  harga  rata-rata  dalam  perekonomian  sedangkan  jumlah  uang  yang diminta  oleh  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi  bergantung  pada  tingkat  harga barang  dan  jasa  yang  tersedia.  Dalam  hal  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  makin  tinggi tingkat harga akan semakin besar pula jumlah uang yang diminta.
Dinamika  jumlah  uang  beredar  erat  hubungannya  dengan  harga.  Apabila  harga meningkat,  maka  permintaan  akan  jumlah  uang  beredar  turut  meningkat  pula.  Hal  ini menyebabkan  perekonomian  akan  mencapai  titik  keseimbangan  yang  baru  ketika jumlah  uang  yang  diminta  seimbang  dengan  jumlah  uang  yang  diedarkan.  Pada  teori kuantitas  uang  ( quantity  theory  of  money) dijelaskan  bahwa  tingkat  harga  ditentukan dan akan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang beredar.
Dalam  rangka  didorongnya  penggunaan  transaksi  non-tunai  tentu  akan berpengaruh  terhadap  jumlah  uang  beredar.  Hal  yang  mungkin  perlu  dikaji  adalah apakah hal tersebut memiliki dampak negatif seperti inflasi. Beberapa studi menyatakan bahwa Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia  dan  pertumbuhan  e-money  memiliki  pengaruh  yang  positif  tetapi  tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia (Zunaitin, Regina & Wahyu 2017).
Penurunan  permintaan  uang  akibat  transaksi  non-tunai  juga  akan  menyebabkan penurunan  tingkat  suku  bunga  di  pasar  uang.  Hal  ini  timbul  akibat  masyarakat  yang akan  cenderung  memilih  menggunakan  alat  pembayaran  non  tunai  yang  dibarengi dengan  menyetor  atau  menyimpan  uang  di  bank  atau  penyelenggara  alat  pembayaran non-tunai  lainnya.  Hal  ini  akan  membuat  biaya  pinjaman  lebih  kompetitif  sehingga meningkatkan  investasi  perusahaan  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  output  riil nasional.

## Kebijakan non-tunai dan Dampaknya terhadap Ekonomi
Nigeria  adalah  salah  satu  negara  di  Afrika  yang  secara massive menerapkan kebijakan  non-tunai yang  salah  satunya  adalah  mendorong  penggunaan  e-money. Beberapa studi terkait dampak kebijakan non-tunai melalui e-money menunjukkan hasil yang  positif.  Hal  ini  juga  didukung  oleh Omotunde,  Sunday,  dan  John-Dewole  (2013) yang menyatakan bahwa kebijakan non-tunai adalah sebuah langkah yang tepat karena akan kasus kriminal dan korupsi serta menarik investor asing ke Nigeria.
Dampak  positif  yang  pertama  adalah  e-money  dan  pertumbuhan  ekonomi. Penelitian dari Hasan, De Renzis, dan Schmiedel (2012) menganalisis hubungan antara pembayaran  retail  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menguji  data  dari  27  negara Eropa  pada  periode  1995  sampai  2009.  Secara  umum,  hasil  menunjukkan  migrasi  ke pembayaran  elektronik  memiliki  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, konsumsi  dan  perdagangan.  Dampak  positif  antara  kebijakan  non-tunai  terhadap pertumbuhan  perekonomian  juga  ditunjukkan  oleh  (Mieseigha  &  Ogbodo,  2013), (Comfort  &  Omoare,  2015),  Namun  begitu,  tidak  semua  instrument  memiliki  dampak yang besar.
Namun  begitu,  tidak  semua  media  pembayaran  memberikan  pengaruh  besar. Contohnya  seperti  pada  pembayaran  retail  menggunakan  beberapa  instrumen  seperti
pembayaran  melalui  kartu,  kredit  transfer  dan direct  debit memiliki  hubungan  positif kepada  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  pembayaran  melalui  cek  memiliki  pengaruh yang relative rendah terhadap kondisi makroekonomi (Susilawati & Putri, 2019). Lebih lanjut  lagi,  penelitian  dari  Oyewole,  Gambo,  Abba,  dan  Onuh  (2013)  mengatakan bahwa hanya saluran ATM yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain  itu,  e-money  juga  berpotensi  meningkatkan  pertumbuhan  usaha  kecil  dan menengah (UMKM) dimana pertumbuhan UMKM secara makro akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui pertumbuhan GDP  (Joel, Neeka, Kelvin, &  George,  2016).  Studi  oleh  Comfort  et.al  (2015)  menyatakan  bahwa  kebijakan  non- tunai  berpotensi  mendukung  pertumbuhan  UMKM  walaupun  belum  dapat  sepenuhnya merangkul  UMKM  yang  informal.  Penggunaan  transaksi  non-tunai  juga  dapat meningkatkan  performa  keuangan  dari  UMKM  (Rofiat,  2017)  (Ebeiyamba,  2014) (Odior & Banuso, 2012).
Meski  belum  dapat  merangkul  sektor  informal,  transaksi  non-tunai  berpotensi menciptakan  lapangan  kerja  baru  baik  di  perkotaan  maupun  pedesaan  karena  dengan sistem  online  jarak  dan  waktu  seolah  menjadi  tanpa  batas.  Hal  ini  ditandai  dengan banyaknya  toko-toko  online  yang  dapat  dijangkau  karena  tidak  lagi  memerlukan transaksi pembayaran secara fisik atau tunai. Hal ini juga didukung dengan banyaknya platform marketplace yang memfasilitasi siapapun yang ini masuk dunia bisnis jual beli.
Dari  sisi  konsumen,  kebijakan  ini  juga  berpotensi  memberi  banyak  manfaat positif. (Adeniyi  &  Olutayo,  2015) menunjukkan  kepuasan  konsumen  dalam bertransaksi  dengan  menggunakan  e-money.  Hasil  penelitian  dari  Yaqub,  et.al.  (2013) juga  menyatakan  bahwa  diterapkannya  kebijakan  non-tunai  dengan  memperbanyak saluran  pembayaran  elektronik  akan  berdampak  positf  bagi  kenyamanan  dan kemudahan  konsumen  dalam  pembayaran,  memperkecil  risiko  kejahatan  dan  biaya administrasi  yang  lebih  rendah.  Sedangkan  untuk  perusahaan  benefitnya  dapat  berupa akses yang lebih cepat ke modal dan memperkecil biaya pengurusan (Odior et.al 2012). Terakhir,  pemerintah  juga  akan  diuntungkan  karena  kebijakan  ini  dapat  menaikan tingkat  pengumpulan  pajak,  inklusi  finansial  yang  lebih  baik  dan  perkembangan ekonomi.
Dengan adanya kemudahan bertransaksi, penggunaan transaksi non-tunai idealnya memberikan  efisiensi  dan  keleluasaan  dalam  mengatur  kebutuhan.  Namun  begitu,  ada kemungkinan  lain  yang  dapat  timbul  yaitu  perilaku  konsumtif  akibat  kemudahan bertransaksi tersebut. Sebuah studi Ramadani (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan transaksi non-tunai seperti kartu debit dan uang elektronik, semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi pengguna uang elektronik.
Gambar 2. Dampak Positif Kebijakan non-tunai bagi Perekonomian

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  makalah  ini  adalah  studi  literatur. Penelitian ini mengumpulkan studi-studi terdahulu dalam jangka sepuluh tahun terakhir yaitu  periode  tahun  2009-2019  terkait  kebijakan  non-tunai.  Studi-studi  tersebut kemudian  diekstrak  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  dampak-dampak  positif kebijakan  non-tunai  pada  perekonomian  sekaligus  tinjauaan  mengenai  tantangan  dan peluang yang ada pada penerapan kebijakan non-tunai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Kebijakan Non-tunai
Gambar 3. Tantangan dan Peluang dalam Kebijakan Non-Tunai
Pada  kajian  literatur  telah  ditemukan  banyak  penelitian  yang  membuktikan manfaat  yang  didapat  dengan  adanya  kebijakan  non-tunai  antara  lain  pertumbuhan ekonomi,  potensi  penurunan  angka  kriminal  dan  korupsi  hingga  kenyamanan  dan efisiensi  dalam  bertransaksi  para  pengguna  atau  konsumen.  Namun  begitu,  dalam penerapannya tidak luput dari tantangan-tantangan. Ada beberapa tantangan yang akan menjadi  perhatian  yaitu  karakteristik  ekonomi  dan  tingkat  penerimaan  masyarakat terhadap  teknologi,  standarisasi  model  bisnis  serta  tambahan  biaya  pemeliharaan  dan keamanan.

## Tantangan
• Tingkat Penerimaan
Masyarakat terhadap
Teknologi
• Standarisasi Model Bisnis
• Biaya tambahan untuk pemeliharaan dan keamanan
Peluang
• Regulasi yang mendukung
• Akses dan pengguna internet yang cukup besar
• Infrastruktur yang terus berkembang Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang Mencapai Dampak Positif Kebijakan Non- Tunai

## Kebijakan Non-Tunai
Karakteristik suatu negara dapat menjadi tantangan bagi penerapan kebijakan non- tunai.  Sebagai  contoh,  di  negara  seperti  Nigeria  dan  mayoritas  negara  berkembang, industri  didominasi  oleh  UMKM  berpendapatan  rendah  yang  ketika  dalam  proses migrasi  dari  penggunaan  uang  tunai  menjadi  non-tunai  akan  memerlukan  waktu  yang lama  karena  harus  mengganti  kebiasaaan  menggunakan  uang  tunai  (Nwankwo  &  Eze, 2012).  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  tingkat  penerimaan  terhadap  pembayaran  non- tunai  atau  adanya  resistansi  terhadap  perubahan.  Hal  ini  cenderung  terjadi  pada masyarakat daerah yang bisa jadi tingkat iliterasi terhadap teknologinya masih rendah. Sementara  masyarakat  perkotaan  yang  secara  karakteristik  lebih  mampu  menerima perubahan  dan  didukung  oleh  ketersediaan  infrastruktur.  Penerimaan  yang  lumayan responsif ini  pun  ada  karena  dorongan  berbagai  macam  program  promosi  seperti  yang dilakukan  provider  uang  elektronik  saat  ini.  Dengan  kata  lain,  gerakan  atau  kegiatan penguatan literasi dan kampanye penggunaan transaksi non-tunai harus terus dilakukan.
Dari  sisi  model  bisnis,  Samsumar  (2016) mengatakan  ada  beberapa  model  yang dapat  diterapkan  di  Indonesia,  yaitu model  single  issuer,  model  multi  issuer-  single operator dan model  multi  issuer  -  multi  operator.  Model  single  issuer adalah  model secara  nasional  hanya  ada  satu  penerbit  yang  menerbitkan  uang  elektronik,  dimana sistem  operator  dapat  dilakukan  oleh  penerbit  itu  sendiri  atau  oleh  pihak  lain.  Dalam model  ini issuer harus  memiliki  kemampuan  untuk  membangun  jaringan  sistem  yang luas  ke  berbagai  armada  niaga  ( merchant ).  Hal  yang  menarik  dalam  model  ini  adalah penerimaan terhadap merchant cukup luas.
Model yang kedua, model multi issuer- single operator, adalah model yang secara nasional  memungkinkan  terdapat  lebih  dari  satu  penerbit  e-money  dengan  hanya  ada satu sistem operator yang menyediakan infrastruktur penyelenggaraan uang elektronik. Model  yang  ketiga  adalah model  multi  issuer  -  multi  operator .  Model  ini  pada prinsipnya  hampir  sama  dengan  model  yang  kedua  dimana  secara  nasional  terdapat lebih  dari  satu  penerbit  yang  menerbitkan  uang  elektronik,  namun  masing-masing penerbit dapat menggunakan sistem operator berbeda. Agar setiap uang elektronik yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit itu dapat diterima secara luas karena perbedaan operator,  maka  perlu  ada  standarisasi  dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik  oleh berbagai penerbit dan sistem operator tersebut.
Secara  definisi,  model  yang  paling  dekat  dengan  yang  diterapkan  di  Indonesia adalah  model  yang  ketiga, model  multi  issuer  -  multi  operator. Indonesia  memiliki berbagai  macam  penerbit  dan  operator.  Saat  ini  sudah  ada  39  penerbit  atau penyelenggara  uang  elektronik.  Karena  banyaknya  penerbit  dan  perbedaan  sistem operator ini, maka standarisasi dalam penyelenggaran uang elektronik harus dilakukan.
Keberadaan infrastruktur juga harus diperhatikan terutama bagi masyarakat yang berada di daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah,  penyedia  jasa  keuangan  dan  pembayaran  untuk  merancang  infrastruktur yang tepat. Apabila infrastrutur telah terbangun, tantangan tidak berhenti sampai disitu. Menurut Ibrahim & Maiwada (2014) berikut ini adalah fasilitas-fasilitas ini merupakan infrastruktur  dasar  dari  penyelenggaraan  uang  elektronik  yaitu  pasokan  listrik, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Point of Sale (POS) terminal dan kartu elektronik.
Pasokan  listrik  sangat  penting  karena  seluruh  transaksi  non-tunai  menggunakan sistem  yang  bergantung  pada  daya  listrik.  Kemudian  ATM  juga  penting  untuk mendukung  transaksi  pembayaran  dan  juga  mengisi  ulang  karti-kartu  yang  menjadi media  pembayaran  non-tunai.  Selain  itu,  POS  terminal  yang  merupakan  perangkat elektronik yang digunakan untuk membaca informasi kartu dan memproses pembayaran
pada  kartu  itu  untuk  transaksi  juga  merupakan  alat  yang  penting  dalam  transaksi  non- tunai.
Tingginya  biaya  pemeliharaan  dan  investasi  pada  keamanan  jaringan  untuk menghindari  pembajakan  atau  penipuan  juga  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan mengingat rentannya dunia digital saat ini (Ovat, 2012). Kekhawatiran akan hal ini juga akan  menyebabkan  susahnya  proses  peralihan ke  transaksi  non-tunai.  Ada  dua  hal penting  pada  keamanan  operasional  uang  elektronik,  yaitu potential  security  risk dan security measures (Samsumar, 2016) . Potential security ris k dapat berupa penggandaan alat,  duplikasi  pada  perangkat  lunak/data,  pencurian,  penyalahgunaan  transaksi  hingga risiko malfunction atau  data  yang  hilang. Security  measures, bertujuan  untuk memastikan  ancamana  kejahatan,  memberikan  peringatan  pada  pengguna  apabila  ada indikasi penyalahgunaan dan tindakan untuk mengurangi dampak-dampak yang ada.
Bicara  mengenai  peluang,  regulasi  mengenai  uang  elektronik  dikeluarkan  oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor  20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.  Dari  sisi  perizinan,  penyelenggaraan  uang  elektronik  diotorisasi  dan dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia.  Per  24  Oktober  2019,  telah  ada  39  penyelenggara uang  elektronik  yang  memperoleh  izin  dari  Bank  Indonesia.  Dari  daftar  tersebut,  ada beberapa penyedia layanan yang telah umum digunakan karena menjadi alat bayar pada transportasi  umum  seperti  kereta  komuter  dan  transjakarta  diantaranya  Mandiri  e- money, Flazz BCA dan Brizzi Bank BRI serta LinkAja dari PT Fintek Karya Nusantara yang merupakan  perusahaan  gabungan  bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.
Pada  regulasi  dari  sisi  Syariah,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sudah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang mengatur ketentuan dan batasan  penggunaan  uang  elektronik  sesuai  syariat  Islam.  Namun,  sampai  dengan  saat ini  hanya  satu  penyelenggara  yang  menggunakan  bank  Syariah  yaitu  Bank  Syariah Mandiri  (BSM)  e-money  yang  secara  infrastruktur  penyelenggaraannya  masih bergantung  pada  Bank  Mandiri.  Menurut  laman  daring  BSM,  BSM  e-money  sudah dapat  digunakan  untuk  membayar  tol,  bus,  kereta  komuter,  pengisian  bahan  bakar minyak, belanja di beberapa merchant , restoran dan tempat rekreasi dalam jumlah yang terbatas.
Selain  yang  disebutkan  diatas,  koneksi  dan  jangkauan  internet  juga  memegang peranan  penting  karena  selain  listrik,  transaksi  non-tunai  juga  menggunakan  koneksi internet.  Menurut  survey  APJII  tahun  2019,  pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai 64.8% dari total populasi Indonesia. Persentase tersebut setara dengan 171.17 juta jiwa dari  total  264.16  juta  jiwa  penduduk  Indonesia.  Hal  tersebut  membuat  para  provider tergerak  untuk  terus  meningkatkan  layanan  dan  jangkauan  koneksi  internet  agar  terus meningkatkan  jumlah  jangkauan  pengguna.  Pasokan  listrik  yang  juga  merupakan pendukung operasional transaksi dengan uang elektronik terus meningkat di Indonesia. Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pasokan  listrik  di  Indonesia  sebesar 55.177  MW  pada  tahun  2017  dan  diberitakan  telah  mengalami  kenaikan  sebesar  4000 MW di tahun 2019.
Kios-kios  pengisian  dan  pengecekan  saldo  yang  menjangkau  semua  daerah  dan fasilitas  pelayanan  keluhan  pelanggan  yang  tersedia  sepanjang  waktu  juga  sangat penting.  Hal  ini  berkaitan  dengan  salah  satu  kelemahan  uang  elektronik  dimana  akses pengecekan dan pengisian saldo masih terbatas dan tidak terlepasnya masalah-masalah pada  penggunaan  perangkat  digital  sehingga  memerlukan  adanya  fasilitas  yang  dapat
selalu melayani konsumen kapanpun dan dimanapun apabila terkendala pada transaksi. Hal  ini  dapat  diatasi  dengan  bekerja  sama  dengan  kios-kios  mini  market  seperti Indomart  dan  Alfamart  yang  tersebar  hampir  diseluruh  daerah  di  Indonesia  sehingga sekaligus  dapat  menjawab  tantangan  mengenai  kebutuhan  ATM  sebagai  media pengisian saldo.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dorongan untuk melaksanakan transaksi non-tunai dengan adanya kebijakan non- tunai  pada  berbagai  negara  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  bagi perekonomian.  Dari  penelitian  terdahulu  dapat  disimpulkan  bahwa  transaksi  non-tunai membawa  dampak  positif  dalam  perekonomian  seperti  pertumbuhan  ekonomi  secara makro dan pertumbuhan pada UMKM. Selain itu, efisiensi kenyamanan dan keamanan transaksi juga menjadi dampak positif yang didapatkan konsumen.
Meskipun  begitu,  ada  beberapa  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  rangka penerapan transaksi non-tunai yang efisien diantaranya adalah masih rendahnya tingkat penerimaan  konsumen,  model  bisnis  yang  harus  distandarisasi  dan  biaya  tambahan akibat  kegiatan  pemeliharaan  dan  keamanan  pada  transaksi  non-tunai.  Walau  begitu, Indonesia memiliki beberapa peluang dalam implementasi kebijakan non-tunai tunai di Indonesia diantaranya adalah sudah adanya dukungan regulasi tentang uang elektronik. Selain  itu,  untuk  mengakomodir  rakyat  Indonesia  yang  mayoritas  adalah  penduduk Muslim  untuk  menggunakan  uang  elektronik,  MUI  sudah  mengeluarkan  fatwa  yaitu Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  116/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Uang  Elektronik  Syariah.  Kemudian,  akses  internet  dan  pengembangan infrastruktur  uang  elektronik  di  Indonesia  juga  dinilai  cukup  untuk  memfasilitasi penggunaan uang elektronik di Indonesia.
Dengan  ter-identifikasinya  peluang  dan  tantangan,  kita  dapat  merancang bagaimana  memanfaatkan  peluang  dan  menjawab  tantangan  pada  implementasi kebijakan non-tunai. Dengan dilakukannya hal tersebut, bukan tidak mungkin dampak- dampak  positif  atas  penyelenggaraan  dan  kebijakan  transaksi  non-tunai  yang  telah dilakukan  dapat  terus  meningkat  sehingga  bisa  berkontribusi  pada  perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeniyi, A., & Olutayo, O. (2015). Cashless policy and customers’ satisfaction: A study of commercial banks in Ogun State, Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting Www.Iiste.Org ISSN , 6 (2), 37–48. Retrieved from www.iiste.org Ady,  E.  (2016).  Pengaruh  sistem  pembayaran  non-tunai  terhadap  inflasi  di  Indonesia tahun 2011-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 4 (2),1–15.
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia.  (2019).  Laporan  survey  penetrasi  & profil  perilaku  pengguna  internet  Indonesia. Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia . Retrieved from www.apjii.or.id
Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, 35.
Comfort,  M.A.,  &  Omoare,  E.  O.  (2015).  Cashless  policy  and  economic  activities  in
developing countries (A case study of Nigeria). American Journal of Economics ,
5 (4), 417–422. https://doi.org/10.5923/j.economics.20150504.03
Dewan  Syariah  Nasional.  (2017).  Fatwa  DSN-MUI  tentang  uang  elektronik  syariah,
(19), 12. Retrieved from https://dsnmui.or.id/category/fatwa/
Ebeiyamba,  O.  J.  (2014).  Effect  of  cashless  economy  on  micro  and  small  scale businesses  in  Nigeria. European  Journal  of  Business  and  Management , 6 (1), 101–106.
Hasan,  I.,  De  Renzis,  T.,  &  Schmiedel,  H.  (2012).  Retail  payments  and  economic growth. Bank  of  Finland  Discussion  Paper , SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2100651
Ibrahim, S. O., & Maiwada, Y. B. (2014). An assessment of e-payment infrastructures towards  an  efficient  cashless  policy  in  Nigeria:  A  case  study  of  Bauchi  State. IOSR Journal of Economics and Finance , 5 (4), 18–24.
https://doi.org/10.9790/5933-0541824
Joel,  A.,  Neeka,  I.,  Kelvin,  N.,  &  George,  N.  (2016).  Repositioning  cashless  policy  in the  Nigeria  economy:  Policy  options  for  small  scale  business  development. International  Journal  of  Economics,  Business  and  Management  Studies , 3 (2),
67–74. https://doi.org/10.20448/802.3.2.67.74
Mieseigha,  E.  G.,  &  Ogbodo,  U.  K.  (2013).  An  empirical  analysis  of  the  benefits  of cashless  economy  on  Nigeria’s  economic  development. Research  Journal  of Finance and Accounting , 4 (17), 11–16. Retrieved from www.iiste.org
Nwankwo,  O.,  &  Eze,  O.  R.  (2012).  Electronic  payment  in  cashless  economy  of Nigeria:  Problems  and  prospect. Journal  of  Management  Research , 5 (1),  138– 151. https://doi.org/10.5296/jmr.v5i1.2650
Odior, E. S., & Banuso, F. B. (2012). Cashless banking in Nigeria: Challenges, benefits and policy implications. European Scientific Journal , 8 (12), 289–316.
Omotunde, M., Sunday, T., & John-Dewole, A. T. (2013). Impact of cashless economy in  Nigeria. Greener  Journal  of  Internet,  Information  and  Communication Systems , 1 (2), 040–043. https://doi.org/10.15580/gjiics.2013.2.020713436
Ovat, O. O. (2012). The central bank of Nigeria’s cashless policy in Nigeria: Benefits and  challenges. Journal  of  Economics  and  Sustainable  Development , 3 (14), 128–133. Retrieved from www.iiste.org
Oyewole,  O.  S.,  Gambo,  E.J.,  Abba,  M.,  &  Onuh,  M.  E.  (2013).  Electronic  payment system  and  economic  growth :  A  review  of  transition  to  cashless  economy  in Nigeria. International Journal of Scientific Engineering and Technology , 2 (9), 913–918.
PwC. (2019). Global Consumer Insights Survey. Global Consumer Insights Survey .
Ramadani, L. (2016). Pengaruh penggunaan kartu debit dan uang elektronik (E-Money) terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan , 8 (1), 1–8. https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001
Rofiat, A. (2017). The effect of cashless banking on the financial performance of small and  medium  scale  enterprises. International  Journal  of  Advanced  Research  in Public Policy, Social Development and Enterprise Studies , 2 (2), 133–142.
Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan tantangan penggunaan teknologi e-money sebagai alat  pembayaran  alternatif  di  Indonesia. METHODIKA:  Jurnal  Teknik
Informatika  Dan  Sistem  Informasi , 2 (1),  102–107.  Retrieved  from http://www.methodika.net/index.php/jurnalmethodika/article/view/18
Susilawati, & Putri, D. Z. (2019). Analisis pengaruh transaksi non tunai dan suku bunga BI  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia. Kajian  Ekonomi  Dan Pembangunan , 1 (2), 667–678.
Yaqub,  J.  O.,  Bello,  H.  T.,  Adenuga,  I.  A.,  &  Ogundeji,  M.  O.  (2013).  The  cashless policy  in  Nigeria :  Prospects  and  challenges. International  Journal  of Humanities and Social Science , 3 (3), 200–212.
Zunaitin,  E.,  Niken,  R.W,  Wahyu,  F.P.  (2017).  Pengaruh  e-money  terhadap  inflasi  di Indonesia ( The Effect E-money of Inflation in Indonesia ). Journal Ekuilibrium , II (1), 18–23.