Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
Penerapan prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan pensiunan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Asli Daerah pada BPPD Wilayah UPT Tengah Kota Bandung
Luci Septianti* 1 , Dyah Purnamasari 2
Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia.
* lusiiiseptianti@gmail.com

## ABSTRACT
In applying the procedure for submitting and completing the reduction of the Land and Building tax pension on the original local revenue at the BPPD in the Central UPT area of Bandung. The formulation of the problems studied in this study are 1. How is the application of the Land and Building Tax pension application at the BPPD in the Central UPT area of Bandung City. 2. How is the settlement effort in granting a reduction in Land and Building Tax pensions at the BPPD in the  Central  UPT  area  of  Bandung.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  to  submit  a reduction and what requirements are needed in an application for a reduction in PBB and what are the obstacles and how to resolve the reduction in PBB against local revenue at the BPPD in the  Central  UPT  area  of  Bandung  City.  The  method  used  in  this  study  is  qualitative,  namely research  procedures  that  use  descriptive  written  or  spoken  words  that  are  observed.  This research  is  located  at  the  BPPD  Office  in  the  UPT  Central  Bandung  area.  By  conducting interviews, observing and studying related documents at the BPPD in the Central Bandung UPT area, it can  be  concluded  that  the  functions involved, the forms  used  and  the  application  of the submission  procedures  are  still  not  in  accordance  with  SPIP  such  as  officers  receiving incomplete application files. Therefore, socialization is very necessary to provide information to taxpayers  regarding  the  procedures  and  what  requirements  are  needed  in  the  submission  and settlement of the PBB pension reduction.
Keywords: Procedure for Submission and Settlement of Deductions, PBB, SPIP

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  pembayar  pajak  yang  lebih banyak, sehingga perpajakan  merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Pajak menjadi tumpuan harapan untuk menggerakkan roda pembangunan. Selain itu,perpajakan sendiri merupakan sumber penerimaan negara dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap luar negeri. Ditjen Pajak dianggap sebagai pilihan  yang paling tepat karena volumenya relatif  stabil  dan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus  ditingkatkan  dengan  cara  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  (Perwali,  2017)  pajak  merupakan  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh masyarakat  atau  badan  kepada  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2007, tanpa  imbalan  secara  langsung, untuk  tujuan  negara  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Perpajakan pusat adalah perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini terutama oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  -  Kementerian  Keuangan. Sedangkan  pajak  kabupaten  adalah  jenis pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  kabupaten, diatur  menurut  peraturan  daerah  masing- masing, dan hasil yang dipungut digunakan untuk pembiayaan rumah tangga kabupaten.
Sebagai  sumber  pendapatan  utama  daerah, pajak  daerah  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  daerah  itu  sendiri, sehingga  mendorong  penyelenggaraan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
pemerintahan dan pembangunan daerah (Adelina, 2013; Budhiartama & Jati, 2016; Pertiwi et al., 2014).  Pemerintah  daerah  harus  menggali  dan  meningkatkan  sumber  pendapatan,melaksanakan tugas  pemerintahan, dan  melaksanakan  tugasnya.Oleh  karena  itu, daerah  mempunyai  wewenang dan  berhak  mengatur  daerahnya  dan  mengembangkan  segala  potensi  yang  ada, sehingga mendorong daerah itu untuk berkembang dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Pajak  daerah  di  Kota  Bandung  antara  lain  Pajak  Hotel, Pajak  Restoran, Pajak  Hiburan, Pajak Reklame, Pajak  Lampu  Jalan, Pajak  Parkir, Pajak  Air  Tanah, Pajak  Bumi  dan  Bangunan , dan Pajak Pembelian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan .
Salah satu pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan  bangunan . Pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  pajak  yang  dipungut  atas  bumi  dan/atau bangunan  yang  dimiliki, dikuasai, dan/atau  digunakan  oleh  orang  pribadi  dan/atau  badan, tidak termasuk areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang sifatnya signifikan, dan pada  umumnya  tidak  memperhatikan  keadaan  Wajib  Pajak  dalam  menentukan  besarnya  jumlah kena pajak, melainkan berdasarkan objek pajaknya (Perwali, 2017).
Penulis  mencermati  fenomena  bahwa  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan pengurangan  pembayaran  PBB.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  pada  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  dan  juga  melunasi  pajak  terutangnya  secara  tepat  waktu  dan  dapat  mempengaruhi realisasi penerimaan PBB. Namun di satu sisi, pengurangan pembayaran PBB juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PBB, karena secara perhitungannya pengurangan tersebut dapat mengurangi hasil target yang telah ditetapkan sehingga pada saat dilaporkan target tersebut tidak tercapai.  Kepala  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (BPPD)  Kota  Bandung  Arief Prasetya mengaku  menurunkan  target  pencapaian pajak  karena  merosotnya  angka  pendapatan pajak.  Pasalnya,  perolehan  pajak  Kota  Bandung  sebagian  besar berasal  dari  sektor  jasa  dan perdagangan yang saat ini sedang 'lumpuh' terpukul pandemi virus corona.
"Awalnya  target  2020  kami  adalah  Rp2,7  triliun. Kuartal  I  masih  melampaui  target. Masuk kuartal dua saat ini luar biasa drop. Padahal targetnya Rp360 miliar," ucap Arief di Balai Kota Bandung, Selasa (23/6).
Arief  pun  meminta  keringanan  kepada  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  untuk menyesuaikan  target  pajak.  Saat  ini,  target  pajak  2020  Kota  Bandung  menjadi  Rp2,2 triliun. Sementara kuartal II, target pajak disesuaikan menjadi Rp111 miliar.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian, yang  telah  diuraikan  maka  penulis  dapat mengidentifikasikan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  “bagaimana  penerapan  pengajuan pengurangan pensiunan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendaparan asli daerah pada BPPD kantor wilayah UPT Tengah Kota Bandung”.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pengajuan pengurangan pensiunan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  pendaparan  asli  daerah  pada  BPPD  kantor  wilayah  UPT Tengah Kota Bandung.
Penelitian ini bermanfaat Sebagai bahan masukan dan media yang dapat mendeskripsikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam prosedur pengurangan pensiunan  Pajak Bumi dan Bangunan.

## STUDI LITERATUR

## Pengertian Pajak
Berikut beberapa pengertian Pajak menurut para ahli diantaranya : Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang  masuk  dalam  kas  negara  yang  melaksanakan  pada  undang-undang  serta  pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran  atas  kepentingan  umum. untuk  melakukan  pembayaran  atas  kepentingan umum .Unsur  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  masyarakat  dituntut  untuk  membayar  pajak secara  sukarela  dan  penuh  kesadaran  sebagai  warganegara  yang  baik. Penerimaan  pajak  adalah merupakan  sumber  penerimaan  yang  dapat  diperoleh  secara  terus  –  menerus  dan  dapat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan  pemerintah  serta  kondisi  masyarakat  (Purwono, 2010; Resmi,Siti.2016; Waluyo, 2012).
Prof. Dr. Rochmat  Soemitro, SH, dalam  buku  Perpajakan  Edisi  11  (Resmi,Siti.2016) menjelaskan  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Prof  Dr. P.J.A. Andriani, dalam  buku  Perpajakan  Indonesia  (Waluyo.2014:3)    pajak adalah  iuran  kepada  negara  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan, dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk, dan  yang gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

## Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan.Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  jenis  pajak  yang  sepenuhnya  diatur  oleh pemerintah dalam  menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessmen system ).Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek  yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.Di sini keadaan subyek (siapa yang  membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.Dari pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. (Andriyani, 2010; Oliver, 2019)

## Pengertian Pajak Daerah
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rahman,Fatmawati A. 2017; Nugroho & Mafruhah, n.d.). Pengertian pajak daerah  menurut  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah sebagai berikut :
“Pajak  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  wajib  pajak  harus  membayar  pajak  agar  pemerintah daerah dapat mengeluarkan biaya untuk membangun fasilitas publik dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

## Kebijakan Atas Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kebijakan  atas  pengurangan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tercantum pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  82/PMK.03/2017  tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak :
a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Kondisi tertentu yaitu kerugian dan kesulitan likuiditas pada :
1) Akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan PBB, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan; atau
2) Akhir  tahun  kalender  sebelum  tahun  pengajuan  permohonan  pengurangan  PBB, dalam hal wajib pajak melakukan pencatatan.
Kerugian sebagaimana dimaksud yaitu kerugian komersial yang diketahui dari :
1) Laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh; atau
2) Pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, dalam hal wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
Adapun  kesulitan  likuiditas  merupakan  kondisi  ketidakmampuan  wajib  pajak  dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Bencana  alam  sebagaimana  dimaksud  merupakan  bencana  yang  diakibatkan  oleh peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  alam  antara  lain  gempa bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  banjir,  kekeringan,  angin  topan,  atau  tanah  longsor. Sedangkan  sebab  lain  yang  luar  biasa  antara  lain  kebakaran,  wabah  penyakit,  wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.
2. Pengurangan  PBB  diberikan  kepada  wajib  pajak  atas  PBB  yang  terutang  yang  tercantum dalam :
a. SPPT;
b. SKP PBB; dan/ atau
c. STP PBB.
3. Pengurangan PBB dapat diberikan :
a. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; atau
b. Sebesar  paling  tinggi  100%  (seratus  persen)  dari  PBB  yang  terutang  dalam  hal  objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
Selanjutnya,  kebijakan  mengenai  pengurangan  pembayaran  di  Kota  Bandung terdapat  dalam  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  244  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijelaskan pada Bab VI tentang Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Pajak yaitu sebagai berikut :
4. Pengertian
Wali  Kota  dapat  memberikan  pengurangan  atau  pembebasan  pajak,  dengan  ketentuan sebagai berikut :
a. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pensiunan pejabat  negara,  PNS,  TNI/Polri,  pensiunan  BUMN,  pensiunan  BUMD  termasuk istri/suami dan/atau janda/dudanya;
1) Pensiunan PNS termasuk istri/suami dan/atau janda/dudanya untuk golongan I dan II sebesar 40% dari besarnya pajak terutang;
2) Pensiunan pejabat negara, PNS termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya untuk golongan III dan IV sebesar 25% dari besarnya pajak terutang;
3) Pensiunan  TNI/Polri  dengan  pangkat  terakhir  tamtama  dan  bintara  sebesar  40% dari besarnya pajak terutang;
4) Pensiunan  TNI/Polri  dengan  pangkat  terakhir  perwira  sebesar  25%  dari  besarnya pajak terutang;
5) Pensiunan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 25% dari besarnya pajak terutang.
b. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan dan penerima tanda  jasa  bintang  gerilya  termasuk  janda/dudanya;  diberikan  sebesar  75%  dari besarnya pajak terutang.
c. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  orang pribadi  tokoh  pejuang  sosial  termasuk  janda/dudanya;  diberikan  sebesar  50%  dari besarnya pajak terutang.
d. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  yang mengutamakan  pelestarian  lingkungan  hidup;  diberikan  sebesar  50%  dari  besarnya pajak terutang.
e. Objek Pajak bangunan  yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang termasuk cagar budaya;
1) Bangunan  cagar  budaya  golongan  A  diberikan  sebesar  35%  dari  besarnya  pajak terutang;
2) Bangunan  cagar  budaya  golongan  B  diberikan  sebesar  30%  dari  besarnya  pajak terutang; dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
3) Bangunan  cagar  budaya  golongan  C  diberikan  sebesar  25%  dari  besarnya  pajak terutang.
f. Objek  Pajak  yang  terkena  bencana  alam  seperti  gempa  bumi,  tanah  longsor,  gunung meletus  dan  sebagainya,  serta  sebab  lain  yang  luar  biasa  seperti  kebakaran  yang mengakibatkan  objek  pajak  tidak  dapat  dimanfaatkan;  diberikan  sebesar  100%  dari besarnya pajak terutang.
g. Wajib  Pajak  Badan  yang  mengalami  kerugian  dan  kesulitan  likuiditas  pada  tahun sebelumnya  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  dibuktikan  dengan  laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; diberikan sebesar 15% dari besarnya pajak terutang.
h. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  sebagai produsen  kantong  ramah  lingkungan;  diberikan  sebesar  10%  dari  besarnya  pajak terutang.
i. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  perguruan  tinggi swasta; diberikan sebesar 40% dari besarnya pajak terutang.
j. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  rumah  sakit  swasta; diberikan sebesar 40% dari besarnya pajak terutang.
k. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  lembaga  pendidikan dasar dan menengah swasta; diberikan sebesar 40% dari besarnya pajak terutang.
l. Sisa  Objek  Pajak  yang  dibebaskan  oleh  Pemerintah/Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  umum,  sehingga  mengalami  penurunan  nilai  ekonomi;  diberikan  sebesar 50% dari besarnya pajak terutang.
m. Objek yang memiliki sertifikat bangunan gedung hijau dari Pemerintah Daerah;
1) Bangunan gedung hijau yang memiliki sertifikat bintang 2 (dua) diberikan sebesar 20% dari besarnya pajak terutang;
2) Bangunan gedung hijau yang memiliki sertifikat bintang 3 (tiga) diberikan sebesar 30% dari besarnya pajak terutang.
n. Masyarakat  dan/atau  orang  pribadi  yang  berpenghasilan  rendah  dan  tidak  memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar pajak bumi dan bangunan;
1) Untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  sebesar  35%  dari  besarnya  pajak terutang; dan
2) Untuk masyarakat miskin sesuai data yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi  penanggulangan  kemiskinan  sebesar  100%  dari  besarnya  pajak terutang.
5. Cara Pengajuan Permohonan
a. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota.
b. Permohonan pengurangan diajukan :
1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) Selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal diterimanya SKPD;
3) Selambat-lambatnya  15  hari  sejak  terjadinya  bencana  alam  atau  sebab-sebab  lain yang luar biasa.
c. Permohonan pengurangan pajak sebagaimana diajukan pertahun secara perorangan.
6. Bentuk Keputusan
a. Dalam  hal  wajib  pajak  melakukan  permohonan  pengurangan  PBB,  Dinas  menunjuk petugas  untuk  melakukan  penelitian  administrasi  dan/atau  penelitian  lapangan  serta membuat Uraian Penilitian Pengurangan PBB;
b. Berdasarkan  Uraian  Penelitian,  Kepala  Dinas  Pelayanan  Pajak  Kota  Bandung menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB.
c. Keputusan  atas  permohonan  pengurangan  besarnya  PBB  yang  diajukan  wajib  pajak dapat berupa :
1) Mengabulkan seluruh permohonan;
2) Mengabulkan sebagian atau;
3) Menolak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
Terdapat  perubahan  kebijakan  atas  bangunan  cagar  budaya  tercantum  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Cagar  Budaya  mengenai insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut (Pemerintahan Daerah, 2018; Pravasanti, 2020):
1. Untuk  bangunan  cagar  budaya  golongan  A  diberikan  pengurangan  paling  sedikit  sebesar 70% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang;
2. Untuk  bangunan  cagar  budaya  golongan  B  diberikan  pengurangan  paling  sedikit  sebesar 60% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang; dan
3. Untuk  bangunan  cagar  budaya  golongan  C  diberikan  pengurangan  paling  sedikit  sebesar 50% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  yaitu  "penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural setting) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci"(Sugiyono, 2019).

## Pemilihan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  yang  idgunakan  dalam  peneltian  ini  adalah non  profability sampling berupa  accidental  sampling  yaitu  suatu  metode  penentuan  sampel  dengan  mengambil responden yang tersedia disuatu tempat sesuai dengan konteks penelitian.

## Sumber dan Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.
1. Wawancara  menurut  Esterberg  dalam  (Sugiyono,  2019)merupakan  pertemuan  dua orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan pedoman pertanyaan yang telah  dibuat  diharapkan  pertanyaan  dan  pernyataan  responden  lebih  terarah  dan memudahkan untuk rekapitulasi catatatn hasil pengumpulan data penelitian.
2. Observasi  menurut  (Sugiyono,  2019)),  penelitian  dimulai  dengan  mencatat, menganalisis  dan  selanjutnya  membuat  kesimpulantentang  pelaksanaan  dan  hasil program  yang  dilihat  dari  ada  atau  tidaknya  perkembangan  usaha  yang  dimiliki warga  belajar.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi  nonpartisipan,  karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.
3. Dokumentasi  digunakan  penulis  untuk  pengumpulan  data  peristiwa  yang  sudah berlalu. Dokumnetasi ini berbentuk foto.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  proses  pengumpulan  data  secara  sistematis  untuk mempermudah  peneliti  dalam  memperoleh  kesimpulan.  Analisis  data  menurut    Bogdan  dalam Sugiyono  yaitu  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematik  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain    sehingga  dapat  mudah  dipahami  dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. data yang diperoleh. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.
Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2017: 133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktifitas  dalam  analisis  data  yaitu, data  reduction,  data display, dan data conclusion drawing/ verification .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumen  –  dokumen  yang  telah  dipelajari mengenai Penerapan Prosedur Pengujuan dan Penyelesaian Pengurangan Pensiunan Pajak Bumi dan  bangunan      pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Bandung Tengah,  maka  penulis  mendapatkan  hasil  Kebijakan  atas  pengurangan  pembayaran  Pajak  Bumi dan  Bangunan  pada  UPT  Bandung  Tengah, lebih  fokus  mengikuti  (Perwali,  2017). Hanya  saja dalam masa pandemi Covid-19 ini, terdapat beberapa perubahan aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan .  Terdapat  beberapa  kebijakan  keringanan  bagi  wajib  pajak  di  Kota  Bandung  terkait pengurangan pembayaran PBB, berikut rinciannya :
1. Tidak ada kenaikan PBB tahun ini
2. Bebas pajak PBB di bawah Rp. 100.000
3. Gratis PBB untuk veteran yang purna tugas
4. Diskon 75% untuk veteran yang aktif bertugas
Perhitungan atas pengurangan pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan di UPT Bandung Tengah dalam dasar pengenaan perhitungannya telah sesuai dengan (Perwali, 2017). Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah adanya kebijakan penyesuaian NJOP  bumi  atau  tanah  sebesar  100%  dan  terdapat  pula  stimulus  PBB  sebesar  100%.Perubahan tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif  Pajak  Daerah  Terhadap  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  Rangka  Pemulihan  Dampak Ekonomi  Covid-19  (Aprianty  &  Lambey,  2016;  Rohmat  Taufiq,  2021). Menurut  penulis,  setiap perubahan  kebijakannya  UPT  Bandung  Tengah  selalu  mengikuti  peraturan  pemerintah  Kota Bandung  dan  selama  praktik  kerja  di  UPT  Bandung  Tengah,  penulis  diberitahukan  cara perhitungan  stimulus  PBB  tersebut.  Stimulus  adalah  kebijakan  pengurangan  di  masa  pandemi 2020 dan wajib pajak memperkirakan bahwa hal tersebut termasuk dalam pengajuan pengurangan pembayaran  PBB  (Puspita,  2014;  Rahmawan,  2012).  Faktanya  kebijakan  pengurangan  dengan pengajuan pengurangan pembayaran PBB itu maknanya berbeda.
Proses  pencatatan  secara  akuntansi  dalam  bentuk  jurnal  di  UPT  Bandung  Tengah  tidak ada, karena dalam pelaksanaan tugasnya UPT Bandung Tengah hanya melayani wajib pajak yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hanya saja terdapat pencatatan dalam bentuk rekapitulasi data yang dilakukan setiap hari oleh  staff  UPT  Bandung  Tengah  mengenai  wajib  pajak  yang  mengajukan  permohonan pengurangan  pembayaran  PBB.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengajuan  permohonan  pengurangan PBB  atas  pensiunan  lebih  banyak  dibandingkan  kondisi  lainnya.  Buktinya  adalah  hasil  praktek kerja  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dengan  melihat  fakta  di  lapangan  dapat  dipastikan  bahwa mayoritas wajib pajak yaitu mengajukan permohonan pengurangan PBB atas pensiunan.
Selanjutnya pada proses pelaporan, yang pertama terdapat pada SPPT PBB Wajib Pajak mengenai  pengurangan  pembayaran  PBB.  Menurut  penulis,  dalam  pelaksanaan  tugasnya  UPT Bandung Tengah telah mengikuti Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijelaskan pada Bab VI tentang Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Pajak.
Dampak  penerapan  penerapan  prosedur  pengajuan  dan  penyelesaian  pengurangan  PBB pada  Pendapatan  Asli  Daerah  dilihat  dari  realisasi  penerimaan  PBB  yang  tidak  sesuai  dengan target  realisasi,  berikut  breakdown  realisasi  penerimaan  PBB  pada  tahun  2018,2019,2020  dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel Daftar Realisasi PBB di BAPENDA Wilayah Bandung Tengah Tahun 2018 - 2021. Tahun Target Realisasi % 2018 151,415,534,080 124,150,433,226 81,99 2019 139,451,928,171 125,413,418,251 89,93 2020 110,051,006,300 113,050,616,630 102,73 2021 119,316,131,011 98,428,371,400 95,32
Sumber : Data dari UPT Bandung Tengah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
Pada  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  Realisasi  PBB  Tahun  2021  Wilayah  Bandung  Tengah mencapai  98,428,371,400  atau  Rp  98  miliar,  sedangkan  target  pada  tahun  2021  yaitu 119,316,131,011 atau Rp 119 miliar. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu dimana kondisi realisasi mengalami naik turun tetapi  cenderung  mengalami  penurunan  sehingga  realisai  tidak  mencapai  target.  Faktor penyebabnya karena kurangnya sarana dan prasarana pada saat pengurangan pembayaran PBB di UPT  Bandung  Tengah,  seperti  informasi  tidak  dapat  disampaikan  kepada  wajib  pajak,  kondisi yang  tidak  bagus  karena  sedang  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  serta  tersedianya  pelayanan online seperti di web hanya bisa diakses menggunakan Mozilla Firefox dan terjadinya error pada aplikasi  SISMIOP  sehingga  dapat  mempengaruhi  target  penerimaan  pendapatan  daerah  Kota Bandung (Aprianty & Lambey, 2016).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Penerapan  Prosedur  Pengujuan dan  Penyelesaian  Pengurangan  Pensiunan  Pajak  Bumi  dan  bangunan  terhadap  penerimaan  asli daerah  pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah, maka  penulis  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  kebijakan  atas  prosedur  penerapan  pengurangan pembayaran  pensiun  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  UPT  Bandung  Tengah  telah mengikuti Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017. Perhitungan atas pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPT Bandung Tengah dalam dasar pengenaan perhitungannya  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  244  Tahun  2017. Hanya  saja  pada  tahun  2020  ke  belakang  tidak  adanya  penyesuaian  NJOP  bumi  atau  tanah sebesar  100%  dan  stimulus  PBB  100%  (Deloitte,  2019;  KPMG  Asia  Pacific  Tax  Centre,  2018; PwC  Indonesia,  2021).  Namun  dimulai  pada  tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2021,  terdapat penyesuaian  NJOP  bumi  atau  tanah  sebesar  100%  dan  stimulus  PBB  100%  yang  dinamakan kebijakan  pengurangan,    sehingga  itu  mempengaruhi  target  penerimaan  pendapatan  daerah  di Kota  Bandung.  Terhitung  dari  4  tahun  kebelakang  Realisasi  penerimaan  PBB  tidak  mencapai target dan cenderung terus mengalami penurunan.

## REFERENSI
Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (2), 1–20.
Andriyani, Y. (2010). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. In Universitas Katolik Soegijapranata Semarang . Aprianty, R. D., & Lambey, R. (2016). Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bitung. Jurnal EMBA ,
4 (1), 781–790. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11784
Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 15 (2), 1510–1535. Deloitte. (2019). Indonesia Tax Guide 2019-2020. Deloitte . https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-indonesian-tax- guide-2019-2020-en.pdf
Rahman, Fatmawati A. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat
Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dikota Makasar. Jurnal Economix ,
5 (2), 70–81. KPMG Asia Pacific Tax Centre. (2018). Indonesia tax profile . 1 (June), 1–25. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/09/indonesia-2018.pdf
Nugroho, D. R., & Mafruhah, I. (n.d.). Pusat Ke Pajak Daerah Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Kota Surakarta . 44–57.
Oliver, J. (2019). Analisa dan Perancanga Sistem Informasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2). Hilos Tensados , 1 , 1–476. Pemerintahan Daerah. (2018). Pengelolaan Cagar Budaya . Pemerintahan Kota Bandumg. Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1063
Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). Jurnal Perpajakan , Vol. 3 No. (17), 7. Perwali. (2017). Perwali Kota Bandung No. 244 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemungutan PBB . Bapenda Kota Bandung.
Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (01). https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165 Purwono. (2010). Dasar - dasar perpajakan dan akuntansi pajak . Erlangga. Puspita. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Negeri Padang , 1–126. PwC Indonesia. (2021). Pocket Tax Book Indonesian 2021 Tax Services . Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)Di Kecamatan Limpasu, I, 23–39.Timalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (s. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012. , I , 23–39. Rohmat Taufiq. (2021). Analisis dan Perancangan Aplikasi Absensi Karyawan Dengan Teknologi QR Code Berbasis Android Pada UD Sejahtera. SISMIOP , 2 (1), 2–8. Resmi,Siti. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus (S. Empat (ed.)). Sugiyono. (2019). Metode Penelitian . Alfabeta. Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak . Salemba Empat.