*Korespondensi: Peneliti Independen Email: ghulammaulanailman@gmail.com

## Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework
Ghulam Maulana Ilman* 1 , Revienda Anita Fitrie 2
12 Peneliti Independen

## JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 7 No. 1 Tahun 2021
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4
Abstract. This paper discusses the agenda setting policy for 2020 simultaneous regional elections which were carried out in the midst of the Covid-19 pandemic. Various rejection that have arisen and facts in the field seem to confirm that continuing to carry out the election is an inaccurate decision. The government decisions are classified and analyzed based on three streams, namely problem  stream,  political  stream,  and  policy  stream.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive method with a multiple stream perspective adopted from Kingdon's 2014 theoretical framework. The results of this study reveal that the public's desire to postpone the implementation of regional elections in the midst of a pandemic has been ignored by the government, considering that no one can confirm when this pandemic ends. Strong political stream more dominate because this election  contestation  is  full  of  various  political  interests.  The  enactment  of  Perppu  No.  2/2020 immediately terminate the various policy alternatives that had been offered.
Keywords: Simultaenous Regional Election; Agenda Setting; Multiple Streams
Abstrak. Artikel ini membahas mengenai agenda setting kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan di  tengah  pandemi  Covid-19.  Berbagai  penolakan  yang  timbul  dan  fakta  di  lapangan  seolah membenarkan  bahwa  tetap  melaksanakan  pilkada  merupakan  keputusan  yang  kurang  tepat. Keputusan  pemerintah  tersebut  diklasifikasikan  dan  dianalisa  berdasarkan  tiga  arus  yaitu  arus masalah, arus politik, dan arus kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perspektif multiple streams yang diadopsi dari kerangka teoritik milik Kingdon. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa keinginan masyarakat untuk ditundanya pelaksanaan pilkada di tengah  pandemi  ternyata    tidak  dihiraukan  oleh  pemerintah,  mengingat    tidak  ada  yang  dapat memastikan  kapan  pandemi  ini  berakhir.  Kuatnya  arus  politik  lebih  mendominasi  karena kontestasi pilkada ini memang sarat dengan berbagai kepentingan politis. Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 seketika menggugurkan berbagai alternatif kebijakan yang telah ditawarkan.
Kata Kunci: Pilkada Serentak; Agenda Setting ; Multiple Streams
Received: 14/03/2021           Revised:  21/03/2021           Accepted: 26/03/2021

## PENDAHULUAN
rtikel  ini  membahas  terkait agenda  setting pilkada  2020  hingga memperoleh  perhatian  publik  maupun  pemerintah  sampai  pada dilaksanakannya pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Tujuan dari artikel ini yakni memberikan rekomendasi sebagai bekal untuk pemilihan umum atau  pemilihan  kepala  daerah  selanjutnya  apabila  masih  dilaksanakan  di  tengah pandemi. Agenda setting merupakan tahapan awal dari kebijakan yang penting untuk dibahas karena pada tahap ini berbagai masalah publik bersaing untuk dapat menjadi kebijakan. Selain itu, belum ada penelitian terdahulu yang membahas terkait agenda setting dari  pelaksanaan  pilkada  2020.  Sebanyak  14  artikel  yang  didapatkan  oleh peneliti sebagian besar membahas mengenai efektivitas penyelenggaraan pilkada di tengah  pandemi,  pendidikan  politik  bagi  pemilih  pemula,  partisipasi  pemilih, alternatif baru pelaksanaan pilkada, serta problematika dan teknis penyelenggaraan pilkada. Terdapat satu penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan artikel ini.  Ditulis  oleh  Achmadudin  Rajab  (2020)  artikel  tersebut  berjudul  Urgensi Pelaksanaan  Pilkada  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  pada  Tahun  2020  Sesuai  Perppu No.2  Tahun  2020.  Akan  tetapi  artikel  tersebut  tidak  secara  spesifik  membahas bagaimana agenda  setting dari  Pilkada  2020  yang  di  dalamnya  memuat multiple stream , yakni probem stream, policy stream, dan political stream .
Kehadiran virus ini berhasil melumpuhkan segala aktivitas dari berbagai sektor, mulai  dari  pendidikan,  bisnis,  hingga  politik  (Saleh  &  Mujahhidin,  2020). Penyelenggaraan  pilkada  serentak  Tahun  2020  sempat  ditunda  selama  tiga  bulan akibat  Covid-19  yang  melanda  Indonesia.  Pada  tanggal  23  September  2020 seharusnya 270 daerah di Indonesia dapat melaksanakan kegiatan demokrasi.  Akan tetapi banyak pihak yang mengusulkan pilkada 2020 ditunda hingga September 2021 (Media  Indonesia,  2020).  Menyikapi  hal  tersebut,  Menteri  Dalam  Negeri,  KPU, Bawaslu,  DKPP,  dan  DPR  memberikan  kesepakatan  bahwa  pilkada  serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sehubungan dengan disahkanya Perppu Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Ditetapkanya  tanggal tersebut memunculkan perdebatan publik, mengingat hingga bulan Juli 2020 angka konfirmasi pasien Covid-19 masih belum mengindikasikan adanya penurunan.
A

## Gambar 1
Tren Nasional Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia
Sumber: https://www.worldometers.info/
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  sampai  pada  tanggal  14  Juli  2020  tepat  saat ketok palu penetapan tanggal pilkada 9 Desember 2020, kasus terkonfirmasi terus meningkat  hingga  mencapai  angka  78.572  kasus.  Selain  itu  Tirto.id  menyebutkan bahwa  terdapat  1.172  petugas  KPPS  Positif  Covid  tetap  bertugas  di  Pilkada  2020 (Nathaniel,  2020).  Akan  tetapi  pemerintah  yakin  menetapkan  tanggal  9  Desember 2020  untuk  dilaksanakannya  pilkada.  Melihat  negara  lain  ada  yang  berhasil menyelenggarakan  pemilihan,  Indonesia  akhirnya  mengambil  langkah.  Indonesia berkiblat  pada  Korea  Selatan  yang  mana  melaksanakan  pemilihan  sesuai  dengan penetapan tanggal. Dilansir dari Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA International) yang  berjudul Managing  Elections  Under  the  Covid-19  Pandemic  The Republic  of  Korea’s  Crucial  Test (Spinelli  A.  ,  2020)  Korea  Selatan  dalam pelaksanaannya telah mengambil langkah yang luar biasa guna meminimalisir risiko penularan Covid-19. National Election Commission Korea Selatan mempunyai strategi untuk  menghalangi  infeksi  sebaik  mungkin  yang  mana  Indonesia  belum  memiliki kesiapan  seperti  Korea  selatan pada  saat  itu.  Menurut  yang  tertuang  dalam  karya berjudul Global Overview of Covid-19: Impact on Elections (Alspund, 2020) , setidaknya ada  75  negara  dan  wilayah  di  seluruh  dunia  telah  memutuskan  untuk  menunda pemilihan nasional dan sub nasional karena Covid-19, adapun setidaknya 40 negara dan wilayah telah memutuskan untuk menunda pemilihan nasional dan referendum.

## Gambar 2 Nasional dan Sub Nasional yang Menunda Jadwal Pemilihan
Sumber: IDEA
Pemerintah  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  tetap  optimis  melaksanakan pilkada  serentak  meskipun  dengan  beberapa  alasan  pendukung. Pertama, sebagai pemacu  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah.  Sebesar  15  triliun  total  anggaran  sudah terserap oleh sebagian pihak meliputi KPU, BAWASLU, dan aparat keamanan yang terkait dengan pilkada. Di tingkat individu, kekecewaan terhadap reaksi negara dalam menangani  pandemi  dapat  mengakibatkan  peningkatan  kebutuhan  akan  suatu lembaga (San Lau, et al., 2020). Dilansir pada media online kompas.com, 60 persen anggaran  diperuntukan  oleh  para  petugas  penyelenggara  pemilu.  Sedangkan  40 persen  untuk  pembelian  alat  pilkada  maupun  pengadaan  protokol  kesehatan pencegahan  Covid-19  seperti  masker  dan  lainya  yang  dinilai  membantu  ekonomi masyarakat (Farisa, 2020). Lebih jauh, pemanfaatan anggaran untuk pembelanjaan alat pelindung diri (APD), alat peraga kampanye (APK), hingga bahan kampanye oleh kandidat juga diyakini akan mendorong ekonomi lokal.
Kedua , harapanya pelaksanaan pilkada oleh para kontestan dijadikan sebagai momentum  untuk  memberikan  insentif  bagi  penanganan  pandemi  di  Indonesia. Fenomena pada era desentralisasi, beberapa kebijakan publik mulai dibentuk sejak proses  pemilihan  umum.  Kebijakan  tersebut  merupakan  program  populis  yang ditujukan  untuk  memenangkan  pemilihan  umum.  Pandemi  Covid-19  membawa dampak  yang  signifikan  pada  beberapa  hal  penting  yang  dipertaruhkan  dalam
agenda  politik  pilkada  2020  ini  karena  menjadi  kesempatan  baru  untuk  meraih keuntungan politis dari berbagai partai politik (Spinelli, 2020). Baik petahana maupun calon  penantang,  harapanya  memberikan  konsentrasi  dan  upaya  lebih  terhadap penyelesaian  kasus  Covid-19.  Hal  ini  dijustifikasi  oleh  pemerintah  bahwa  gelaran pilkada dijadikan momentum penyelenggara maupun pemilih untuk melawan Covid- 19 yang notabene ada 270 daerah incumbent akan bertanding dengan kontestan lain. Harapanya pelaksanaan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota betul-betul terpacu untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 (Farisa, 2020)
Ketiga ,  Mahfud  MD  sebagai  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan Keamanan menyatakan pemerintah tidak ingin terjadi  kekosongan pemimpin  yang digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) sampai kurang lebih 200 daerah dalam waktu bersamaan.  Plt  tidak  memiliki  keberani  untuk  serta  merta  mengambil  kebijakan strategis,  sehingga  muncul  kekhawatiran  bahwasannya  penundaan  pilkada  yang terlalu  lama  akan  mengganggu  roda  pemerintahan.  Menimbang  situasi  di  tengah pandemi  Covid-19,  sangat  dibutuhkan  kebijakan  strategis  yang  berimplikasi  pada pergerakan  birokrasi.  Maka  dari  itu  kepala  daerah  perlu  melakukan  pengambilan keputusan  dan  langkah-langkah  yang  strategis  (Prabowo  H.  ,  2020).  Selain  itu pemerintah tetap ingin menjamin hak konstitusi rakyat untuk memilih maupun dipilih sesuai dengan agenda yang sudah diatur. Tercermin dalam Putusan MK Nomor 011- 017/PUU- I/2003 yang menyebutkan “ right to vote and right to be candidate (Erawan, 2014). Serupa dengan pernyataan tersebut, Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  mengatur  mengenai  hak  memilih  seperti  yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan:
“Setiap  warga  mendapatkan  hak  dipilih  dan  memilih dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seusai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”
Pelaksanaan pilkada 2020 tidak hanya tentang dilaksanakan di tengah pandemi, akan tetapi meningkatnya paslon tunggal dengan melawan kotak kosong juga marak terjadi. Perhelatan pilkada yang diikuti oleh pasangan calon tunggal terus meningkat selama  tiga  kontestasi  terakhir.  Menurut  catatan  Perkumpulan  Untuk  Pemilu  dan
Demokrasi (Perludem), pada Tahun 2015 tiga daerah didapati melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Jumlah tersebut terus meningkat sejak Tahun 2017, terdapat sembilan daerah. Kemudian terus meningkat pada Tahun 2018 sebanyak enam belas daerah,  dan  puncaknya  Tahun  2020  kemarin  menjadi  24  daerah.  Peningkatkan pasangan calon tunggal tersebut berakhir dengan melawan kotak kosong di berbagai daerah. Hingga fenomena kemenangan kotak kosong pada pilkada Kota Makassar pada Tahun 2018 harus menjadi tamparan keras sekaligus evaluasi bagi elite partai politik (Anggraini, 2018).
Berbagai  kelemahan  krusial  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  Tahun  2020 dijabarkan oleh peneliti politik LIPI, Moch  Nurhasim (2020).  Kelemahan itu bahkan sudah  pada  dasar  kebijakannya,  yakni  Perppu  2/2020  tentang  Pemilihan  Kepala Daerah.  Sesaat  sebelum  ditentukannya  tanggal  pelaksanaan  Pilkada  Tahun  2020, Perppu  digugat  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  Perppu  2/2020,  KPU  harus membuat langkah verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah yang lebih rasional. Dalam  situasi  yang  normal,  seringkali  didapati  bahwa  verifikasi  syarat  dukungan pasangan calon perseorangan banyak menimbulkan sengketa, maka dalam kondisi pandemi  dikhawatirkan  semakin  menyulitkan.  Menambahkan,  Ratna  (2020) perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa bakal pasangan calon atau tim pemenangan  tak  jarang  mencatut  identitas  seseorang  untuk  dijadikan  sebagai pendukung pencalonan mereka. Ratna menyebut bahwa Bawaslu telah menemukan peristiwa pencatutan tersebut di sejumlah daerah seperti Kepulauan Riau, Kabupaten Rejang  Lebong  Provinsi  Bengkulu,  dan  Kabupaten  Supiori  Provinsi  Papua  (Ratna, 2020).
Berbagai permasalahan yang ditulis oleh peneliti telah memaparkan mulai dari aspek masalah publik hingga aspek politik dan polemik kebijakan yang harus dihadapi sebelum dilaksanakannya pilkada 2020. Banyaknya masalah yang timbul membuat isu ini  mencuri  perhatian  khusus  dari  masyarakat  dan  juga  pemerintah.  Artikel  ingin mengeksplorasi dan menganalisa lebih jauh bagaimana proses agenda setting pilkada 2020. Sebelum akhirnya isu ini menjadi isu yang santer dan menjadi sebuah kebijakan, ada  tahap  yang  dinamakan agenda  setting .  Dalam  menganalisis agenda  setting kebijakan,  peneliti  menggunakan multiple  streams  frameworks yang  di  populerkan
oleh Kingdon sejak Tahun 1984. Dalam konsep tersebut digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah ( problem stream ), arus kebijakan ( policy stream ) dan arus politik  ( political  stream )  dalam  proses agenda  setting .  Ketiga  arus  yang  berbeda tersebut  akan  berusaha  ditemukan  oleh policy  etrepreneur untuk  digunakan membuka policy  window .  Proses  tersebut  akan  dieksplorasi  dan  dibahas  lebih komprehensif pada sub bab pembahasan menggunakan perspektif milik Kingdon.

## Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran pustaka terhadap penelitian sebelumnya, mengenai Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak pada Tahun 2020 di Indonesia. Akan tetapi telah  terdapat  beberapa  penelitian  yang  fokus  membahas  mengenai  pilkada serentak, namun yang secara spesifik membahas bagaimana proses agenda setting belum  pernah  dilakukan.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  membedakan  penelitian  ini dengan  yang  penelitian  lainnya.  Menindaklanjuti  akan  adanya  pilkada  serentak, pendidikan  politik  bagi  pemilih  baru  menjadi  topik  yang  selalu  muncul  setiap tahunnya. Hasil riset mengenai pendidikan politik (Abdi, Nopyandri, & Babas, 2020) & (Indrajat,  Warganegara,  Kurniawan,  &  Kurniawan,  2020)    menyatakan  masih  ada pemilih pemula yang belum memahami pentingnya partisipasi politik dan terdapat cukup  banyak  para  pemilih  pemula  yang  tertarik  untuk  menerima  politik  uang. Partisipasi politik juga disinggung oleh M. Samsul Arif (2020) dalam artikelnya. Artikel tersebut  menjelaskan  strategi-strategi  dalam  meningkatkan  angka  partisipasi sebagai  upaya  menjamin  legitimasi  hasil  dari  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah di tengah pandemi Covid-19.
Lebih  jauh,  sebagian  artikel  membahas  mengenai  efektivitas  pelaksanaan pilkada  serentak  menurut  Prawitasari  dan  Erowati  (2021).  Temuan  dari  artikel tersebut  menyatakan  bahwa,  penyelenggaran  pilkada  dengan  menggunakan e- voting, menjadi  rekomendasi  yang  tepat,  melihat  penggunaan e-voting dapat menjaga  hak  suara  masyarakat  dan  menghambat  penyebaran  Covid-19.  Efektivitas juga dibahas oleh Aisyah (2020) akan tetapi dalam tulisannya membahas mengenai efektivitas  penerapan  aturan  pilkada  serentak  Tahun  2020  dalam  kondisi  darurat penanganan  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Dengan  menggunakan  metode kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan ditemukan bahwa
penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  yang  berkualitas  tidak  berjalan  lurus dengan hasil pemimpin yang berkualitas. Sehingga, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa  kesehatan  masyarakat  dalam  pilkada  Tahun  2020  harus  menjadi  prioritas. Ristyawati (2020) juga membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di masa pandemi. Dalam artikel tersebut disebutkan dampak positif dan negatif dari dilaksanakannya Pilkada 2020.
Urgensi pelaksanaan pilkada telah dibahas oleh Rajab (2020) yang mana dalam artikelnya melihat pilkada Tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai Perppu No. 2 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, pilkada menghadirkan problematika dan teknis pada penyelenggaraannya.  Hal  tersebut  dibahas  oleh  Sarjan  dkk  (2020)  yang menghadirkan  diskusi  yang  mana  disatu  sisi  mengapresiasi  pemerintah  yang berupaya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara, di sisi lain pemerintah perlu menyediakan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Pemerintah No 21  Tahun  tentang  pembatasan  sosial  berskala  besar  dalam  rangka  percepatan penanganan Corona Viruses Dieases atau Covid-19.
Jalanya pilkada serentak dengan aman  juga tidak melupakan peran Bawaslu. Studi yang dilakukan oleh  (Rohid, 2021) menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menerapkan manajemen komunikasi yang baik mulai dari perencanaan awal sampai  dengan  evaluasi  pelaksanaan.  Berdasarkan  hasil  kompilasi  dari  beberapa penelitian  artikel  jurnal  diatas,  masih  belum  ada  sebuah  penelitian  yang  meneliti terkait  proses agenda  setting konteks  pilkada  serentak  Tahun  2020  di  Indonesia.
Sehingga  artikel  ini  diharapkan  mampu  mengisi  celah  penelitian  dalam  lingkup akademik baru-baru ini.

## Landasan Teori
Kebijakan lahir sebagai sebuah instrumen untuk merespon persoalan, namun tidak  semua  persoalan  yang  muncul  tersebut  dapat  direspon  oleh  kebijakan. Persoalan yang mendapat perhatian dalam proses kebijakan sering disebut dengan policy  problem .  Proses  merubah public  problem menjadi policy  problem dalam konteks kebijakan publik disebut dengan agenda setting (Howlett & Ramesh, 1995). Masalah publik kemudian dapat dianggap sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, karena mengenai masyarakat yang terlibat secara tidak langsung. Masalah
publik tersebut kemungkinan akan berkembang menjadi policy issues . Isu kebijakan kemudian  mengalir  dan  masuk  dalam agenda  setting (Kingdon,  2014).  Artikel  ini menggunakan teori milik Kingdon sebagai dasar melakukan analisa terhadap proses agenda setting pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
Menggunakan kerangka model dari multiple streams framework , digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus  masalah ( problem stream ), arus kebijakan ( policy stream ) dan arus politik ( political stream ) dalam proses agenda setting . Arus masalah merujuk pada persepsi masalah sebagai masalah publik yang memerlukan tindakan dan  upaya  pemerintah  untuk  segera  mengatasinya.  Arus  kebijakan  merujuk  pada solusi  yang  ditawarkan  oleh  akademisi  atau  komunitas  kebijakan  dalam  rangka merespon persoalan. Arus terakhir yang dikemukakan oleh Kingdon yaitu adalah arus politik.  Arus  politik  terdiri  dari  banyak  faktor,  seperti  perubahan  kondisi  nasional, pergantian  pejabat  dan  anggota  parlemen  dan  kampanye-kampanye  yang  bersifat menekan dilakukan oleh kelompok kepentingan (Kingdon, 2014). Ketiga arus di atas berjalan pada jalur yang berbeda hingga sehingga suatu waktu ketiga arus tersebut akan  bertemu  di  titik  yang  sama  yang  disebut  jendela  kebijakan  ( policy  windows ). Terbukanya jendela kebijakan tidak dengan sendirinya, hal tersebut membutuhkan upaya  oleh  aktor-aktor  yang  berpengetahuan,  berkomitmen  dan  bersedia  untuk menginvestasikan sumber daya-nya untuk menyatukan ketiga arus tersebut. Aktor tersebut oleh Kingdon sering disebut sebagai policy entrepreneur .
Gambar 3
Kerangka Multiple Streams Kingdon Sumber: Kingdon 2014, diolah peneliti Policy Window Policy Entrepreneur Problem Stream Policy Stream Politic Stream

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, hal. 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati.  Dalam  bukunya,  Creswell  menyebut  bahwa penelitian  kualitatif  merupakan  sebuah  proses  riset  dan  pemahaman  metodologi yang  mengkaji  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia  (Creswell,  2014). Kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang. Nazir (2011, hal. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode  kualitatif  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok manusia,  suatu  subjek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Artikel  ini membahas mengenai agenda setting dari pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di tengah pandemi. Fenomena tersebut menunjukkan kejadian di masa  saat  ini  yang  dapat  dideskripsikan  sehingga  dapat  menjadi  rujukan  untuk pengambilan  kebijakan  selanjutnya.  Proses  pengumpulan  data  menggunakan  jenis data  sekunder  melalui  studi  literatur  baik  berupa  bahan  bacaan  seperti  buku  dan artikel  jurnal  maupun  informasi  dari  media  online  yang  dianggap  relevan  terkait dengan  konteks  pilkada  serentak  Tahun  2020.  Data  sekunder  yang  diperoleh kemudian oleh peneliti dikompilasi dan dipilah untuk memperkuat keabsahan data sehingga hanya data yang akurat dan ilmiah yang akan dipakai dalam menganalisa artikel ini.
Artikel  ini  juga  menggunakan  perangkat  lunak  Publish  or  Perish  (PoP)  untuk memperkuat  perolehan  data  dan  untuk  mencari  bibliografi  sebagai  basis  data tambahan di google scholar. Menambahkan kata kunci Pilkada Serentak 2020 serta limitasi hanya pada Tahun 2020 dan 2021, perangkat lunak PoP berhasil menemukan artikel  dengan  total  sejumlah  n=16.  Dari  keseluruhan  artikel  yang  masuk  dalam kategori artikel jurnal dan masih relevan dengan konteks pilkada serentak Tahun 2020
hanya  n=14  artikel.  Penggunaan  perangkat  lunak  PoP  juga  memberikan  spesifikasi letak kebaruan dalam artikel ini nantinya. Kebaruan artikel ini tercermin dari total 14 artikel  tersebut  masih  belum  ada  yang  membahas  tentang  pilkada  serentak  pada Desember Tahun 2020 melalui potret agenda setting kebijakan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kompleksitas Masalah Sebelum Pelaksanaan Pilkada 2020
Dalam konsep problem stream yang dibangun oleh Kingdon, sebuah masalah akan dikatakan sebagai masalah publik dan perlu dilakukan suatu perubahan apabila terdapat hal seperti Indicator, Focusing Event, dan Feedback (Kingdon, 2014). Aspek pertama, yaitu  indikator  yang  merupakan  ukuran-ukuran  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  kredibel.  Dalam  hal  ini  yang  dapat  menjadi  indikator  dari  pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ialah jumlah kasus Covid-19 dan juga kesiapan pemerintah dalam memberikan akses  pelayanan kesehatan kepada masyarakat apabila muncul klaster baru pada pilkada.
Munculnya  klaster  baru  Covid-19  dapat  terindikasi  dari  ribuan  pelanggaran kesehatan  yang  ditemukan  oleh  Bawaslu.  Lembaga  tersebut  menemukan  dan mencatat  adanya  pelanggaran  sekitar  1.172  petugas  KPPS  yang  kedapatan  masih bertugas  di  TPS  meskipun  diketahui  positif  Covid-19  (Firmansyah  &  Hidayatullah, 2020).  Dari data tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab adanya klaster baru karena penyelenggaraan pilkada. Dicky Budiman selaku peneliti Global Health  Security  &  Pandemic  Griffith University  Australia  menyatakan,  klaster  virus akibat  pilkada  2020  tidak  dapat  diragukan  lagi  kemunculannya.  Kegiatan  tersebut dikarenakan terlaksana ketika pandemi Covid-19 terus meningkat, dibuktikan dengan rasio  kasus  positif  yang  masih  sangat  tinggi  di  atas  10  persen  (Firmansyah  & Hidayatullah, 2020). Penyebaran tidak hanya pada saat hari dilaksanakannya pilkada akan  tetapi  jauh  sebelumnya  karena  pilkada  melalui  banyak  kegiatan  seperti deklarasi,  pendaftaran,  dan  kampanye  yang  berpotensi  menimbulkan  adanya kerumunan.
Penyebaran  virus  Covid-19  di  dalam  pelaksanaan  pilkada  2020  memerlukan kesiapan  dari  penyelenggara  maupun  pemerintah  dalam  menanganinya.  Terdapat
empat prinsip dalam menjalankan pilkada di tengah pandemi menurut Rahmat Bagja selaku  anggota  Bawaslu,  yakni  perlindungan  keamanan  jiwa  dan  kesehatan  yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada; ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap  akuntabel  dalam pelaksanaan Pilkada;  dukungan  anggaran  dan  logistik  yang tepat  waktu;  dan  komitmen  semua  pihak  untuk  menjaga  keberlanjutan  tahapan pilkada yang jujur, adil,  dan demokratis walaupun di tengah pandemi  (Kartikawati, 2020).
Aspek kedua, dari problem stream adalah focusing event yakni peristiwa yang menyita perhatian publik seperti bencana alam  atau pemilu (Widhiarto, Rosyadi, & Kurniasih,  2016).  Dalam  hal  ini,  peristiwa  yang  paling  menyita  perhatian  ialah penyebaran virus corona yang terjadi di seluruh dunia  dan  juga pilkada  itu  sendiri. Aspek ketiga , dari arus masalah ialah feedback. Timbal balik dari masyarakat sangat terlihat  dalam  isu  ini.  Sebagian  pihak  menilai  bahwa  pilkada  serentak  membuka potensi  terjadinya  penularan  virus  yang  lebih  masif  sehingga  perlu  ditunda  hingga kondisi  pandemi  mereda.  Sejumlah  76,09  persen  masyarakat  yang  telah berpartisipasi  pada  pilkada  2020  kemarin  (KPU,  2021).  Selan  itu  didapat  dari  KPU, daftar  pemilih  tetap  Tahun  2020  sebanyak  100.359.152.  Dari  data  tersebut,  ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Sementara, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 50.164.426 atau 49,98 persen. Pemilih ini tersebar di 309 kabupaten/kota, 4.242  kecamatan,  46.747  kelurahan/desa,  dan  298.939  tempat  pemungutan  suara (TPS).  Akan  tetapi  di  sisi  lain  pilkada  harus  tetap  dilaksanakan  guna  mendapatkan pemimpin di daerah yang dapat menangani pandemi dengan tepat dan maksimal.
Timbal  balik  masyarakat  juga  dirasakan  pada  fenomena  kotak  kosong. Kurangnya  sosialisasi  mengenai  pemilihan  calon  tunggal  yang  kurang  masif berdampak  pada  munculnya  berbagai  gerakan  masyarakat.  Salah  satu  gerakan mendukung kotak kosong muncul di pilkada Kediri, Pati, hingga Raja Ampat. Dilansir dari detik.com, dukungan terhadap kotak kosong juga hadir di Kota Solo meskipun sudah ada lawan dari pihak independen (Isnanto, 2020). Dikarenakan seluruh partai politik  mendukung  salah  satu  calon  yang  merupakan  anak  kandung  dari  Presiden Joko Widodo. Dirasa terlalu kuat dan tidak ada lawan yang sebanding, pilkada di Kota
Solo dinilai kurang demokratis. Menurut Zen selaku aktivis budaya menyampaikan, kemunculan calon tunggal merupakan bukti bahwa sistem demokrasi tidak berfungsi karena sangat oligarkis (Isnanto, 2020).

## Penetapan Perppu sebagai Alternatif Kebijakan
Salah satu agenda ketatanegaraan yang terdampak dari serangan Covid-19 ini adalah  Pilkada  2020.  Pemungutan  suara  untuk  Pilkada  2020  sejatinya  akan dilaksanakan  pada  23  September  2020.  Meninjau  kembali  pandemi  Covid-19  Di Indonesia  tak  kunjung  mengalami  penurunan  maka  penetapan  tanggal  pilkada serentak  pun  menjadi  perhatian  publik.  Keputusan  melaksanakan  pemilihan  di tengah  pandemi  tidak  sepenuhnya  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat. Setidaknya  hal  ini  tersampaikan  dari  hasil  Lembaga  Survei  Indikator,  survei  opini publik terhadap 1.200 responden pada rentang 13-16 Juli 2020. Hasilnya, mayoritas responden  atau  63,1  persen  di  antaranya  menyatakan  agar  sebaiknya penyelenggaraan  pilkada  2020  ditunda.  Tak  jauh  berbeda,  hasil  survei  Lembaga Charta  Politika  menunjukkan  54,2  persen  responden  yang  disurvei  tidak  setuju Pilkada  Serentak  2020  tetap  diselenggarakan.  Survei  dilakukan  terhadap  2.000 responden dengan metode wawancara melalui panggilan suara pada 6-12 Juli 2020 (Prabowo D. , 2020).
Litbang  Kompas  juga  melakukan  survei  pada  tanggal  24-25  Maret  2020  atau sebelum  terbitnya  Perppu.  Penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebesar  92 persen responden setuju tahapan pilkada ditunda. Alasanya adalah pilkada di tengah pandemi  rentan  terhadap  penyebaran  Covid-19  (Wahyu,  2020).  Oleh  karena  itu, melanjutkan pemilihan umum dapat berpeluang menjadikan pilkada sebagai proses pemilihan  yang  kurang  inklusif  (James  &  Garnett,  2019).  Berkaca  dari  ketiga  hasil survei  tersebut,  pemerintah  nampaknya  kurang  memperhatikan  pendapat  dari publik.  Terhitung  sejak  disahkanya  Perppu  Nomor  2  Tahun  2020  pada  4  Mei  lalu. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020 atau hanya mundur dua bulan enam belas hari dari rencana awal, 23 September 2020. Keputusan ini disetujui oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  KPU  (Bernie,  2020).  Ada  beberapa
substansi yang dirubah seperti pada pasal 120 ayat 1 dan ditambahkan dalam Perppu tersebut yaitu:
Pasal  122  A  ayat  (1)  berbunyi, "Pemilihan  serentak  lanjutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan". Menurut Pasal  122  A  ayat  (2),  penetapan  penundaan  tahapan  pelaksanaan  pemilihan serentak  serta  pelaksanaan  Pemilihan  serentak  lanjutan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  atas  persetujuan  bersama  antara  KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU
Meninjau kembali substansi pada Perppu No 2 Tahun 2020 memang merupakan salah  satu  alternatif  yang  berusaha  diberikan  kepada  publik  untuk  merespon masalah.  Sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  Kingdon  (2014)  bahwa  kebijakan merujuk pada solusi yang ditawarkan oleh peneliti, pakar/akademisi yang merupakan bagian  dari policy  communities dalam  rangka  merespon  persoalan.  Pada  arus  ini berbagai kemungkinan solusi dieksplorasi dan dipersempit. Dalam konteks ini adalah pemerintah ingin tetap melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Memang, menunda jadwal pelaksanaan pilkada hingga 2021 tidak lantas menjadikan semuanya  ideal,  akan  tetapi  setidaknya  pemerintah  memiliki  waktu  lebih  untuk melakukan  persiapan  dan  menurunkan  tensi  publik  di  tengah  pandemi.  Pasca disahkanya Perppu No 2 Tahun 2020 pemerintah melalui KPU diminta untuk segera merancang regulasi selama masa pilkada guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Revisi dilakukan pada Peraturan KPU Nomor 10/2010 menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020  yang  secara  substansi  mengatur  protokol  kesehatan  dalam  tahapan  pilkada, termasuk saat pemilihan.
Ditetapkanya kebijakan tersebut menurut Kingdon (2014) tentu melalui sebuah proses  yang  dinamakan policy  primeval  soup .  Dalam  konsep  teoritiknya,  pada  arus kebijakan  ini  merupakan  proses  adu  gagasan  berdasar  pada  masalah  publik  yang sedang terjadi. Peran dari para aktor yang terlibat seperti media, akademisi, hingga komunitas  kebijakan  seperti  LSM  dan  gerakan  organik  lainya  tentu  terlibat  dalam proses agenda setting ini. Dimana para masyarakat memiliki positioning yang krusial dalam  sebuah  pemerintahan  yang  dihasilkan  oleh  sistem  pemilihan,  karena  akan berdampak secara politis terhadap legitimasi dari faktor partisipasi publik (Arif M. S.,
2020).  Secara  tidak  langsung  ikut  mempengaruhi  para policy  entrepreneur dalam menentukan substansi dari kebijakan itu nantinya. Hasilnya, pengesahan ini juga tidak lepas dari kondisi perpolitikan yang berdampak pada munculnya berbagai alternatif kebijakan.
Dalih  Politis  untuk  Tetap  Melaksanakan  Pilkada  Serentak:  Pergantian  Pasangan Calon hingga Peluang Politik Dinasti
Bagian  ini  akan  membahas  tentang  fakta  empiris  dan  aspek  politis  yang membentuk political  stream terutama  di  berbagai  daerah  yang  akan  segera melaksanakan  pilkada  serentak.  Pelaksanaan  pilkada  di  tengah  pandemi  Covid-19 mempengaruhi  perhatian  publik  untuk  mendorong  maupun  menghambat pelaksanaanya.  Menurut  Arifin  (2001)  selaku  pemerhati  politik  nasional  setiap konstalasi  politik,  aktor  yang  berkepentingan  akan  melakukan  komunikasi  politik dengan citra dan opini publik. Wujud dari citra dan opini publik tersebut ditangkap langsung oleh pemerintah sebagai dalih untuk tetap melaksanakan pilkada. Menteri Dalam  Negeri,  Tito  Karnavian  dilansir  pada  kompas.id  menyatakan  bahwa pelaksanaan  pilkada  secara  politis  diharapkan  mampu  menjadi  momentum  untuk para pasangan calon di daerah bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi (Faisa, 2020).  Dilansir  dari  (CNNIndonesia,  2020),  pada  realitasnya  pernyataan  tersebut langsung  terbantahkan  dengan  data  per  11  November  sejumlah  70  calon  kepala daerah positif Covid-19. Di antaranya 24 calon merupakan petahana dan sejumlah 6 calon meninggal dunia akibat Covid-19 (Perludem.org, 2020).
Bagaimana kemudian ini menjadi bukti yang ditampilkan kepada publik bahwa tetap  melaksanakan  pilkada  di  tengah  pandemi  dapat  membahayakan  nyawa seseorang.  Utamanya  bakal  calon  yang  menyatakan  akan  bersungguh-sungguh untuk  menyelesaikan  pandemi.  Mengantisipasi  hal  tersebut  KPU  telah  mengatur mekanisme  penggantian  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang berhalangan  tetap  (meninggal  dunia)  pada  Peraturan  KPU  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pencalonan. Pasal 78 Ayat (1) PKPU mengatakan, “Penggantian bakal c alon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan dalam hal: (d) berhalangan tetap”. Pergantian calon tersebut memang diatur  dalam  regulasi  pilkada  2020  yang  ikut  melegitimasi  praktik  politik  dinasti,
seolah  dengan  gugurnya  satu  pasangan  calon  akan  dengan  mudah  memunculkan bakal calon lain. Di balik pergantian calon yang meninggal, kekuasaan diwariskan atau diperluas dengan cara mencalonkan anak, istri, menantu atau kerabat lainnya. Politik dinasti menurut Mendoza, Beja Jr, Venida, & Yap (2016) merupakan anggota keluarga yang menempati posisi jabatan baik secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di berbagai posisi yang berbeda.
Fakta  empiris  dalam  pergantian  pasangan  calon  yaitu  Muharram  di  Pilkada Berau digantikan oleh istrinya, Sri Juniarsih. Partai pengusung Muharram yang terdiri dari  PKS,  PPP,  Demokrat  dan  Gerindra  menunjuk  Sri  yang  merupakan  kader  PKS sebagai calon bupati. Hal serupa juga terjadi di Pilkada Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti  digantikan  putrinya,  Yus  Felesky  Surbakti.  Penggantian  ini  berdasarkan wasiat  yang  bersangkutan  dan  telah  disetujui  oleh  partai  pendukung.  Menambah deretan  tersebut,  juga  terjadi  di  Pilkada  Halmahera  Timur ,  Muh  Din  Ma’Bud digantikan  oleh  Ubaid  Yakub.  Ubaid  adalah  saudara  ipar  dari  adik  Muh  Din  yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur  (Salabi A. , 2020). Praktik substitusi  tersebut  ikut  menjawab  mengapa  kemudian  gugurnya  pasangan  calon yang  sudah  ditentukan  di  awal  tidak  menjadi  halangan  untuk  menunda  pilkada serentak. Karena memang para elit partai dengan mudah memberikan persetujuan kepada  kerabat  dekat  atau  anggota  keluarga  untuk  mengisi  kekosongan  kursi tersebut. Hal ini menjadi bagian dari politik dinasti dan semua itu berdampak pada semakin panjangnya daftar daerah yang mempraktikan hal tersebut di Pilkada 2020.

## Kekosongan Jabatan yang Berimplikasi terhadap Stabilitas Politik
Jika ditinjau kembali, pergantian bakal calon di atas memang sah dan berada di bawah  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Tidak  heran  jika  kemudian pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan di tengah duka akibat pandemi. Ketakutan pemerintah  akan  kekosongan  jabatan  pada  pemimpin  daerah  juga  menjadi  alasan politis untuk tetap melaksanakan pilkada serentak. Disampaikan langsung oleh Dirjen Bina  Administrasi  dan  Kewilayahan  Kementerian  Dalam  Negeri,  (Safrizal,  2020) bahwa  jika  pilkada  ditunda  dan  jabatan  kepala  daerah  diisi  oleh  pelaksana  tugas (PLT),  dikhawatirkan  pandemi  Covid-19  tidak  tertangani  dengan  baik.  Dirasa  tidak memiliki power dan  kendali  penuh  terhadap  proses  kepemimpinan  jika  jabatan
tersebut  diisi  oleh  PLT.  Memang,  secara  yuridis  PLT  sah  untuk  mengambil  alih pimpinan sementara hingga dilaksanakan pemilihan kepala daerah lebih lanjut.
Mencari pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan tentu tidaklah sulit apalagi  mengingat  urgensinya  jika  dilakukan  pilkada  di  tengah  pandemi.  Untuk mengisi  kekosongan  jabatan  Bupati/Walikota,  diangkat  penjabat  Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan  Walikota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang tercermin dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 201. Hal ini menjadi gambaran bahwa pemerintah  dan  DPR  telah  menyiapkan  regulasi  untuk  situasi  yang  membutuhkan pejabat  daerah  dalam  situasi  tertentu.  Akan  tetapi  apakah  kemudian  PLT  yang mengisi  kekosongan  jabatan  tersebut  bisa  berjalan  sesuai  koridor  yang  sudah ditentukan dari awal. Setidaknya ketika mendapat tekanan dari dalam dan luar aktor pemerintahan.  Perasaan  skeptis  tersebut  yang  nantinya  menjadi  salah  satu pertimbangan  partai  politik,  jika  jabatan  tersebut  ditempati  oleh  PLT.  Mengingat jabatan tersebut adalah jabatan politis dan bisa dipastikan akan ada campur tangan elit-elit politik dalam prosesnya.
Kekhawatiran  akan  kosongnya  jabatan  itu  juga  dialami  oleh  petahana  Bupati Kabupaten  Trenggalek,  yaitu  Muhammad  Nur  Arifin.  Jika  pilkada  ditunda  hingga Tahun 2021 maka ditakutkan akan ada kekosongan Rencana Pembangunan Jangka Menengan  Daerah  (RPJMD).  Sekalipun  RPJMD  kota/kabupaten  sedikit  banyak merupakan turunan dari provinsi, namun RPJMD tersebut tidak berdasarkan visi-misi hingga  program  kerja  calon  kepala  daerah  terpilih.  Menambahkan,  bahwa kekosongan ini juga berimplikasi pada rancangan anggaran tahun-tahun berikutnya (Salabi A. , 2020). Perdebatan ini diklarifikasi oleh Djohan (2020) menyatakan bahwa kewenangan  PLT  sama  besarnya  dengan  kewenangan  kepala  daerah  terpilih  yang tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016. Substansi dari regulasi tersebut  menyatakan  bahwa,  para  pengganti  kepala  daerah  sementara  bisa menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  menetapkan kebijakan,  serta  mengangkat  atau  memberhentikan  pejabat  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Sehingga,  tidak  perlu  dasar  hukum  baru  karena  penjabat
pelaksana sama-sama punya kewenangan yang besar karena ada payung hukumnya (Djohan, 2020).

## Kegagalan Kaderisasi Partai dan Munculnya Gerakan Politik Melawan  Kotak Kosong
Menyoal  politik  pada  pilkada  serentak,  partai  politik  mengalami  kegagalan dalam hal kaderisasi. Alih-alih mengambil bagian dari institusi sosial untuk mencetak calon  pemimpin,  partai  semakin  terkesan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  sifatnya pragmatis. Mengingat salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah  fungsi  rekrutmen  politik  (Norris,  P  dalam  Richard  S.  Katz  &  William  Crotty, 2006). Berkaca pada pilkada serentak 2015, munculnya permasalahan calon tunggal dikarenakan sejumlah partai politik telah mengabaikan fungsinya dalam rekrutmen dan  pencalonan  kader,  sehingga  banyak  dari  kalangan  partai  politik  yang  enggan mengusung andalannya dalam kontestasi pilkada (Dhesinta, 2015). Keberadaan calon tunggal  pada  pilkada  serentak  kemarin  mestinya  menjadi  pukulan  keras  terhadap internal  partai,  tetapi  nyatanya  pukulan  itu  dengan  mudah  tersingkir  karna  ada kepentingan pragmatis.
Dinamika  yang  mewarnai  kontestasi  politik  dalam  pilkada  serentak  justru tampak  berjalan  ke  arah  belakang  dengan  munculnya  fenomena  calon  tunggal  di beberapa daerah. Bahkan, calon tunggal dalam pilkada diatur secara formal dalam UU No.10 Tahun 2016 pasal 54 C ayat (1) dan (2) tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan  demikian,  terjadi  peningkatan  jumlah  pasangan  calon  tunggal  secara signifikan  dari  tiga  kali  pilkada  serentak.  Pada  Pilkada  2015,  hanya  ada  tiga  daerah yang  menggelar  pilkada  dengan  paslon  tunggal,  lalu  meningkat  menjadi  sembilan daerah di Pilkada 2017 dan bertambah menjadi 16 daerah pada Pilkada 2018. Sejak 2015, mayoritas paslon tunggal memenangkan kontestasi, hanya di Pilkada Makassar 2018  paslon  tunggal  kalah  dari  kotak  kosong  sehingga  pilkada  diulang  pada  2020 (kompas.id). Hingga kemarin pada Pilkada 9 Desember menjadi sejarah baru dengan total calon pasangan calon tunggal sejumlah 24 dan menjadi yang terbanyak.
Tabel 1 Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Tahun 2020 No Nama Daerah Nama Pasangan Calon 1 Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor – Oloan Nababan 2 Pasaman Benny Utama – Sabar AS 3 Ogan Komering Ulu (OKU) Kuryana Azis – Johan Anuar 4 Bengkulu Utara Mian – Arie Septia Adinata 5 Kebumen Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih 6 Boyolali Muhammad Said Hidayat – Wahyu Irawan 7 Wonosobo Afif Nurhidayat – Muhammad Albar 8 Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati – Suroto 9 Grobogan Sri Sumarni – Bambang Pujiyanto 10 Ngawi Ony Anwar Harsono – Dwi Rianto Jatmiko 11 Kediri Hanindhito Himawan Pramana – Dewi M U 12 Badung I Wayan Giri Prasta – I Ketut Suiasa 13 Sumbawa Barat H W Musyafirin – Fid Syaifuddin 14 Kutai Kartanegara Edi Damansyah – Rendi Solihin 15 Gowa Adnan Purichta Ichsan – Abdul Rauf M K 16 Soppeng Kaswadi Razak – Luthfi Halide 17 Mamuju Tengah M Aras Tamauni – Muh Amin Jasa 18 Raja Ampat Abdul Faris Umlati – Orideko Irino Burdam 19 Pegunungan Arfak Yosias Saroy – Marinus Mandacan 20 Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua – Sowa’a Laoli 21 Pematangsiantar Asner Silalahi – Susanti Dewayani 22 Kota Semarang Hendrar Prihadi – Hevearita Gunaryati R 23 Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud – Thohari Aziz 24 OKU Selatan Popo Ali Martopo – Sholehien Abuasir
Sumber: Rumahpemilu.org
Munculnya pasangan calon tunggal menjadi pertanyaan terkait dengan satu sisi peran  partai  politik  dan  perkembangan  demokrasi  di  sisi  lain.  Berdasarkan  tabel  1, sebelas  di  antaranya  merupakan  petahana,  dan  empat  dari  mereka  memiliki kekerabatan dengan elit dan dinasti politik di daerah (Salabi A. , 2020). Tidak sedikit juga  para  pasangan calon  tunggal  merupakan  orang- orang  “kuat”  lokal  di  daerah. Kondisi  ini  kemudian  berdampak  pada  tidak  adanya  ruang  dukungan  partai  politik kepada kandidat lainnya. Hilangnya kompetisi dapat diasumsikan merugikan pemilih yang  memiliki  kepentingan  untuk  menjadikan  pilkada  di  tingkat  lokal  sebagai momentum  untuk  mengakomodasi  kepentingan-kepentinganya  ke  dalam  bentuk program kerja. Tiadanya lawan dalam kontestasi politik ini dikhawatirkan membuat diskursus kepentingan daerah menjadi stagnan.
Berkaitan dengan fenomena politis di atas, di daerah-daerah dengan pasangan calon  tuggal  muncul  gerakan  dari  masyarakat  yang  merasa  kecewa  dengan  partai politik beserta elit-elitnya. Di Kebumen contohnya, menanggapi minimnya sosialisasi kotak  kosong  oleh  KPU,  relawan  kotak  kosong  berkampanye  dengan  seadanya, mengingatkan  masyarakat  bahwa  ada  aturan  yang  menyatakan  pasangan  calon tunggal tidak harus dipilih (Rumahpemilu.org, 2020).  Ajakan  untuk memilih kolom kosong juga masif di Kediri hingga mampu mengorganisir relawan hampir di setiap kecamatan (Tribunnews.com). Adapun inisiatif lain muncul di Humbang Hasundutan yang disampaikan dalam bentuk sebuah lagu dengan judul “Kotak Kosong” dengan lirik  berupa  ajakan  untuk  menolak  calon  tunggal.  Gerakan  tersebut  merupakan manifestasi dari kekecewaan publik yang mempengaruhi political stream pada proses penetapan  kebijakan  Pilkada  Serentak    Tahun  2020.  Seperti  yang  disampaikan Kingdon (2014).bahwa, arus politik terdiri dari banyak faktor,  salah satunya adalah kampanye-kampanye yang bersifat menekan dilakukan oleh kelompok kepentingan.
Fenomena  tersebut  merupakan  peluang  untuk  mejaga status quo agar  tetap berkuasa  maka  partai  akan  mendompleng  petahana  dengan  memboyong  partai politik  lain  agar  ikut  mendukung  calon  dengan  elektabilitas  yang  tinggi.  Praktik tersebut dijustifikasi oleh Romli (2018) bahwa nilai pragmatisme dalam partai politik yang semakin tinggi karena takut kalah sehingga mereka bersama-sama mengusung calon tunggal yang sudah pasti menang. Selama belum ada regulasi yang mengatur bahwa  masyarakat  boleh  mengkampanyekan  kotak  kosong,  maka  partai  akan dengan  mudah  memenangkan  kontestasi  tersebut.  Dengan  demikian,  menurut Pratama (2016) bahwa prinsip “ equal playing battle field ” atau arena persaingan yang setara  tidak  terjadi.  Kedepanya  jika  hal  ini  masih  terulang,  dan  partai  politik menggunakan skema tersebut untuk memenangkan pilkada maka erosi demokrasi adalah istilah yang sangat tepat untuk merefleksikan meningkatnya calon tunggal di setiap pilkada di Indonesia.
Terbukanya Policy Window oleh Policy Entrepreneur
Dalam konsep yang dikemukakan oleh Kingdon (2014) bahwa sebuah isu akan dapat  masuk  ke  dalam  agenda  jika  pertemuan  tersebut  dibuka  oleh policy entrepreneur untuk  memuncukan  jendela  kebijakan  ( policy  windows ). Policy
entrepreneur memainkan  peran  yang  sangat  penting  (Bocher,  2011).  Hal  tersebut terkait dengan perannya sebagai aktor yang dalam proses agenda setting kebijakan berupaya mengadvokasikan ide-ide  kebijakannya  sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini aktor tersebut datang dari dalam dan luar pemerintahan.  Mereka  yang  memiliki  andil  dan  wewenang  dalam  proses menghubungkan  suatu  permasalahan  dan  memunculkan  sebuah  solusi  berupa kebijakan.
Policy  Window adalah  kondisi  yang  memungkinkan  bersatunya  tiga  arus menjadi sebuah kebijakan publik, yang mana untuk mencapai kondisi ini diperlukan aktor yang dinamakan policy entrepreneur (Chertien, 2002). Policy entrepreneur dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  golongan,  yaitu  golongan  yang  berada  dalam pemerintahan  ( Inside  of  Government )  dan  golongan  yang  berada  di  luar pemerintahan  ( Outside  of  Government ).  Keduanya  mengidentifikasi,  membentuk, dan  mendorong  perhatian  publik  untuk  memperhatikan  permasalahan penyelenggaraan  pilkada  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Dalam  konteks  pilkada serentak, Inside of Government di antaranya KPU, Bawaslu, Kementerian terkait, dan DPRD. Disisi lain Outside of Government di antaranya adalah kelompok kepentingan, peneliti, akademisi, LSM, peserta pemilu, dan opini publik yang berkembang di media. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ndlovu  (2006), media terkadang sangat tendensius  mengover  permasalahan  empiris,  sehingga  membuat  media  menjadi kelompok yang mampu mempengaruhi kebijakan publik.
Kerangka  pada  gambar  3  memberikan  penjelasan  mengenai  posisi policy entreprenur dalam  upayanya  membuka policy  window dengan  memanfaatkan  tiga arus  tersebut.  Dorongan  arus  politik  pada  kasus  pilkada  ini  dirasa  semakin  kuat dengan terbukanya policy window. Hal ini ditandai dengan disahkanya Perppu Nomor 2  Tahun  2020  pada  4  Mei  lalu  yang  cukup  menuai  pro  dan  kontra.  Persetujuan diperoleh dari sembilan fraksi  di DPR dan pemerintah pada Juni Tahun  2020, yang dilaksanakan dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Tito  Karnavian.  Fakta  tersebut  memberikan justifikasi  atas  kuatnya  arus  politik  pada  level  elit  untuk  mengakomodasi kepentinganya  agar  tetap  melaksanakan  pilkada.  Seolah  mengabaikan  berbagai
masalah yang telah disampaikan oleh aktor-aktor di luar pemerintah bahwa sebagian besar  publik  menginginkan  ini  ditunda  hingga  pandemi  sedikit  mereda.  Namun kembali  lagi  bahwa  kendali  penuh  atas  kebijakan  tersebut  berada  di  tangan  aktor pemerintahan yang membuat kebijakan.
Gambar. 3 Kerangka Multiple Streams pada Pilkada Serentak Tahun 2020
Sumber: Penulis, 2021
Sebagai  bentuk  tanggungjawab  moral  pemerintah  mengupayakan  agar proses  penyelenggaraan  pilkada  berjalan  dengan  aman  di  tengah  pandemi.  Revisi atas kebijakan KPU Nomor 10/2010 menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 juga sebagai bukti  bahwa policy  entrepreneur berhasil  melegitimasi  Perppu.  Hal  tersebut terealisasi  melalui  penetapan  aturan  baku  tentang  pelaksanaan  pilkada  serentak dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 . Substansi tersebut secara spesifik  di  antaranya  soal  larangan  pertemuan  yang  melibatkan  massa  dan
Problem Stream Angka kasus aktif Covid-19 belum menurun dan pemerintah tetap ingin melaksanakan pilkada di tengah pandemi dengan berbagai alasan yang mendapatkan kontra dari publik

## Policy Stream
Munculnya berbagai opsi kebijakan Perppu No 2 Tahun 2020 dan PKPU No10  Tahun 2020 agar pilkada tetap bisa terlaksana

## Politic Stream
Berbagai alasan politis yang digunakan oleh setiap aktor untuk memberikan dukungan pelaksanaan pilkada: 1. Paslon yang gugur akibat covid akan bisa digantikan dengan persetujuan partai.
2. Kekosongan jabatan yang berimplikasi terhadap kestabilan
politik 3. Gagalnya proses kaderisasi partai dan munculnya gerakan politik
melawan kotak kosong

## Policy Window
Disahkanya Perppu No 2 Tahun 2020 dan berbagai turunan kebijakan di bawahnya yang mengatur mengenai mekanisme dan protokol kesehatan untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak

## Policy Entrepreneur
Di dalam Pemerintahan: KPU, Bawaslu, Kementerian terkait, dan DPRD
Diluar Pemerintahan: kelompok kepentingan, peneliti, akademisi, LSM, peserta pemilu, media mainstream
mendorong  kampanye  secara  daring.  Selain  itu,  juga  mewajibkan  penggunaan masker, hand sanitizer , sabun dan alat pelindung diri (APD) sebagai media kampanye. Upaya untuk mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan membangun narasi bahwa penyelenggaraan pilkada ini dapat berjalan efektif dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya.

## KESIMPULAN
Agenda Setting dalam proses kebijakan sangat penting dan krusial untuk dikaji sebelum  pada  akhirnya  menjadi  keluaran  kebijakan. Pertama ,  dalam  isu  ini agenda setting nya sudah memiliki komposisi yang tepat dibuktikan dengan adanya problem stream, meliputi  pelanggaran  oleh  1.172  petugas  KPPS  yang  kedapatan  masih bertugas di TPS meskipun diketahui positif Covid-19. Mengingat proses pemutakhiran data,  pendaftaran,  kampanye  memerlukan  waktu  yang  cukup  panjang.  Sehingga muncul  penolakan  dari  masyarakat  jika  tetap  dilaksanakan  pada  Tahun  ini dikhawatirkan  akan  memunculkan  kluster  baru.  Berbagai  peremasalahan  tersebut berhasil  di framing sedemikian  rupa  oleh  para policy  communities untuk  berhasil mendapatkan perhatian pemerintah
Kedua , policy stream muncul sebagai alternatif kebijakan di tengah perdebatan mengenai  pelaksanaan  pilkada  di  tengah  pandemi  Covid-19.    Perihal  penetapan Perppu  tersebut  memang  mendapat  penolakan  dari  sebagian  masyarakat.  Hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei menyatakan sebagian besar dari jumlah  responden  ingin  supaya  pilkada  tidak  dilaksanakan  pada  Tahun  2020  ini. Menyikapi hal tersebut pemerintah memiliki alternatif lain dengan melakukan revisi pada  beberapa  pasal  seperti  122  A  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  agar  pilkada  bisa  tetap dilaksanakan  Tahun  2020.  Penetapan  Perppu  tersebut  juga  menuntut  revisi  atas Peraturan  KPU  Nomor  10/2010  menjadi  PKPU  Nomor  10  Tahun  2020  yang  secara substansi  mengatur  protokol  kesehatan  dalam  tahapan  pilkada,  termasuk  saat pemilihan.
Ketiga ,  arus  yang  paling  dominan  yaitu political  stream karena  lebih  banyak memberikan pengaruh atas terbukanya policy window. Dalam artikel ini dapat dilihat bahwa political stream lebih mendominasi dibandingkan dengan arus yang lainnya.
Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya upaya politis yang mengarah pada bagaimana tetap  melaksanakan  pilkada  di  tengah  pandemi.  Dibuktikan  dengan  pemerintah berusaha  membangun  narasi  positif,  baik  untuk  para  pasangan  calon  maupun masyarakat  tentang  dampak  pilkada  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Narasi  tersebut terbantahkan langsung atas ditetapkanya 70 orang calon kepala daerah positif dan 6 orang  di  antaranya  meninggal  dunia  akibat  Covid-19.  Peristiwa  tersebut  tidak kemudian menjadikan pilkada ditunda, sebaliknya partai politik seketika memberikan rekomendasi kepada kerabat calon yang secara eksplisit melegitimasi praktik politik dinasti.
Meminimalisir  kekosongan  jabatan  jika  pelaksanaan  pilkada  memang  harus ditunda juga masuk kedalam arus politik. Kekhawatiran jika PLT tidak berani untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menjalankan sisa masa kepemimpinan menjadi  salah  satu  alasan.  Faktanya,  kewenangan  PLT  sama  besarnya  dengan kewenangan kepala daerah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 74  Tahun  2016.  Kewenangan  tersebut  meliputi  penetapan  APBD,  menetapkan kebijakan,  serta  mengangkat  atau  memberhentikan  pejabat  sesuai  peraturan perundang-undangan. Kemudian nilai pragmatisme beberapa partai di daerah yang mengusungkan pasangan calon tunggal juga melegitimasi jalanya pilkada serentak. Minimnya  penerapan  etika  politik  terhadap  proses  kampanye  yang  berusaha  di lakukan  oleh  sebagian  masyarakat  dalam  mengkampanyekan  kotak  kosong  malah mendapat  aksi  represi  dari  sejumlah  oknum.  Kuatnya  dorongan political  stream menjadi  salah  satu  penentu  dibukanya policy  window oleh policy  entrepreneurs sehingga muncul kebijakan yang tertuang di dalam Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan kebijakan lain di bawahnya.
Artikel  ini  diharapkan  mampu  menjadi  sebuah  sumber  referensi  apabila pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala  daerah  selanjutnya  masih  dilaksanakan  di tengah pandemi melihat angka kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Artikel ini diharapkan mampu mendorong para policy entrepreneur yang terdiri dari inside of government yang  berada  di  dalam  lingkup  eksekutif  dan  legislatif  dan outside  of government yaitu  kelompok  kepentingan,  peneliti,  akademisi,  LSM,  media  untuk membuka policy  windows dengan  memperhatikan  ketiga  arus  dari agenda  setting.
Dampak  dari  bertemunya  ketiga  arus  dan  hadirnya policy  entrepreneurs dalam mengadvokasikan  gagasanya  akan  meminimalisir  risiko  kegagalan  pada implementasi sebuah kebijakan.
Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah memiliki pasal yang mengatur bahwa  pilkada  dapat  ditunda  apabila  situasi  tidak  memungkinkan.  Pasal  tersebut masih  multi  tafsir  mengenai  ukuran  yang  tidak  memungkinkan.  Perppu  No  2/2020 dibuat  untuk  menjadi  landasan  penyelenggaraan  pilkada  sehingga  harus  dibuat secara  akuntabel.  Kedepannya  apabila  pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala daerah masih dilaksanakan di tengah pandemi, pasal tersebut harus menjawab situasi ketidak  mungkinan  yang  dimaksud  seperti  apa  melihat  posisi  kasus  terkonfirmasi Covid-19  di  Indonesia.  Apabila  pengambil  kebijakan  tetap  melaksanakan  pilkada  di tengah  pandemi,  Indonesia  harus  lebih  siap  dalam  pelaksanaannya  yang memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi. Membuka ruang yang luas untuk e- votting dan memiliki fasilitas yang memadai seperti halnya Korea Selatan dan negara- negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, M. H., Nopyandri, & Babas, U. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah  Pinggiran  Kota  Jambi  Dalam  Menghadapi  Pilkada  Serentak  Provinsi Jambi Tahun 2020. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 3,, 19-24.
Aisyah,  S.  N.  (2020).  Efektivitas  Penerapan  Aturan  Pilkada  Serentak  2020  dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Khazanah Multidisiplin.
Alspund, E. (2020, Juni 24). Global Overview Of COVID-19 Impact On Elections. Diambil kembali dari Idea.int: https://www.idea.int/news-media/multimedia- reports/global-overview-covid-19-impact-elections
Anggraini,  T.  (2018,  July  3).  Kotak  Kosong  Menangi  Pilkada  Makassar,  PERLUDEM:
Tamparan  Keras  Bagi  PArtai  Politik.  Diambil  kembali  dari  Perludem.org: http://perludem.org/2018/07/03/kotak-kosong-menangi-pilkada-makassar- perludem-tamparan-keras-bagi-partai-politik/
Arif,  M.  S.  (2020).  Meningkatkan  Angka  Partisipasi  Sebagai  Upaya  Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu, 18-23.
Arifin,  A.  (2001).  Komunikasi  Politik:  Filasat  Paradigma  Teori-Tujuan-Strategi  dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bernie,  M.  (2020,  April  22).  Betapa  Tidak  Masuk  Akal  Menggelar  Pilkada  pada  9 Desember  2020.  Diambil  kembali  dari  Tirto.id:  https://tirto.id/betapa-tidak- masuk-akal-menggelar-pilkada-pada-9-desember-2020-ePYp
Bocher,  M.  (2011).  The  Role  of  Policy  Entrepreneurs  in  Regional  Governance Processes. New Models of Governance in the Public Sector – Politics and.
Chertien,  J.  (2002).  policy  etrepreneur  :  a  case  study  of  the  2002  G8  summit  in Kananaskis, Alberta. Canada: University of Saskatchewan.
CNNIndonesia. (2020, November 24). 70 Calon Pilkada 2020 Positif Corona, 3 Orang
Meninggal. Diambil kembali dari cnnindonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201124100409-32-573668/70-calon- pilkada-2020-positif-corona-3-orang-meninggal
Covid19.go.id.  (2020,  September  11).  Infografis  COVID-19  (11  September  2020).
Diambil  kembali  dari  Covid19.go.id:  https://covid19.go.id/p/berita/infografis- covid-19-11-september-2020
Creswell, J. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain RIset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dhesinta,  W.  S.  (2015).  Calon  TUnggal  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan Konsep  Demokrasi  (Analisis  Terhadap  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten Blitar Tahun 2015). Jurnal Cita Hukum, Vol 4 No.1 pp 87-104.
Djohan,  D.  (2020,  April  1).  Imbas  Penundaan  Pilkada  2020,  Antisipasi  Kekosongan
Kepala Daerah. Diambil kembali dari rumahpemilu.org: https://rumahpemilu.org/imbas-penundaan-pilkada-2020-antisipasi- kekosongan-kepala-daerah/. Diakses pada 25 januari 2020
Erawan,  P.  (2014,  Maret  18).  MK:  Hak  Memilih  adalah  Hak  Asasi  Warga  Negara. Diambil kembali dari Mkri.id:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724
Faisa, F. C. (2020, July 21). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut- pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all Farisa, F. C. (2020, July 21). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan  Penanganan  Wabah.  Diambil  kembali  dari  https://nasional.kompas.com/: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut- pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all Farisa, F. C. (2020, Juli 21). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. Diambil kembali dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut- pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all Firmansyah, L. M., & Hidayatullah, T. (2020, 12 17). Klaster Baru Covid-19 Akibat Pilkada 2020  Mulai  Bermunculan.  Dipetik  02  02,  2021,  dari  https://lokadata.id/: https://lokadata.id/artikel/klaster-baru-covid-19-akibat-pilkada-2020-mulai- bermunculan
Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy. Toronto: Oxford University Press.
Indrajat, H., Warganegara, A., Kurniawan, R. C., & Kurniawan, B. (2020). Pendidikan pemilih  bagi  pemula  dalam  menciptakan  pemilih  melek  politik  di  Kabupaten Lampung  Selatan  dan  Kota  Bandar  Lampung  pada  Pilkada  serentak  2020. Community Engagement 2, 303-309.
Isnanto, B. A. (2020, Agustus 07). Ada Gerakan Kotak Kosong dan Aksi Menertawakan
Pilkada Solo. Dipetik 02 02, 2021, dari https://news.detik.com/: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5123547/ada-gerakan-kotak- kosong-dan-aksi-menertawakan-pilkada-solo
James, T., & Garnett, H. (2019). Introduction: The Caser for Inclusive Voting Practices Intreoducton. Policy Studies, 1-18. doi:doi.org/10.1080/01442872.2019.1694657 Kartikawati, C. (2020, 06 06). Prinsip Pelaksanaan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi
Covid-19. Dipetik 02 02, 2021, dari https://www.bawaslu.go.id/:
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-pilkada-2020-di- tengah-pandemi-covid-19
Kingdon, J. W. (2014). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Edinburgh, England: Pearson New International Edition (Second Edition).
KPU.  (2021,  1  7).  Tingkat  Partisipasi  Pemilihan  2020  Capai  76,09  Persen.  Diambil kembali
dari www.kpu.go.id: https://www.kpu.go.id/index.php/searching?cx=008990468370182569680%3A mz1ac1l55hq&cof=FORID%3A11&q=jumlah+pemilih+2020&sa=
Media Indonesia. (2020, Juni 11). Realistis Hadapi Pilkada Serentak. Diambil kembali dari https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2031-realistis- hadapi-pilkada-serentak
Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. Oxford Development Studies, 44(2), 189 – 201. Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Nathaniel, F. (2020, Desember 9). 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada  2020.  Diambil  kembali  dari  tirto.id:  https://tirto.id/1172-petugas-kpps- positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian (6 ed.). Bandung: Ghalia Indonesia.
Ndlovu,  L.  (2006).  An  Agenda  Setting  Analysis.  The  Application  of  Kingdon's Framework  to  the  Road  Accident  Fund.  Pietermaritzburg:  Kwazulu  Natal University.
Norris, P dalam Richard S. Katz & William Crotty. (2006). Handbook of Party Politics. London: SAGE Publications.
Nurhasim,  M.  (2020,  Mei  15).  Dampak  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Pilkada  2020.
Diambil kembali
dari http://www.politik.lipi.go.id/: http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak- pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020
Perludem.org.  (2020,  Oktober  6).  PERLUDEM:  6  Calon  Kepala  Daerah  Meninggal
Akibat COVID-19. Diambil kembali dari
Perludem.org: http://perludem.org/2020/10/06/perludem-6-calon-kepala-daerah-meninggal- akibat-covid-19/
Prabowo, D. (2020, July 23). Hasil Dua Survei, Masyarakat Berharap Pilkada Serentak
2020 Ditunda. Diambil kembali dari Nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei- masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all
Prabowo,  H.  (2020,  September  22).  Pemilu  Amerika  Jadi  Alasan  Pemerintah  Ogah Tunda  Pilkada  2020.  Diambil  kembali  dari  Tirto.id:  https://tirto.id/pemilu- amerika-jadi-alasan-pemerintah-ogah-tunda-pilkada-2020-f4YL
Pratama.,  M.  &.  (2016).  Perbaikan  Ber  calon  Tunggal:  Desain  Surat  Suara,  Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye. Jurnal Pemilu & Demokrasi, Vol.8.
Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS), 1176-1183.
Rajab,  A.  (2020).  Urgensi  Pelaksanaan  Pillkada  di  Tengah  Pendemi  Covid-19  Pada Tahun  2020  Sesuai  Perpu  No.2  Tahun  2020.  Jurnal  Rechts  Vinding  Media Pembina Hukum Nasional.
Ratna,  D.  P.  (2020,  July  9).  Menurut  Bawaslu,  Ini  6  Titik  Rawan  pada  Tahapan Pencalonan Pilkada. Diambil kembali dari Nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/08441861/menurut-bawaslu-ini- 6-titik-rawan-pada-tahapan-pencalonan-pilkada?page=all
Ristyawati,  A.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  Pada  Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. Jurnal Crepido, 85-96.
Rizki,  S.  C.,  &  Hilman,  Y.  A.  (2020).  Menakar  Perbedaan  Opini  dalam  Agenda Pelaksanaan  Kontestasi  Pilkada  Serentak  di  Tengah  Covid-19.  Jurnal  Ilmiah Muqoddimah, 4(2), 143-155.
Rohid,  N.  (2021).  Manajemen  Komunikasi  Bawaslu  Kabupaten  Tuban  Dalam Pengawasan  PilkadaSerentak  2020  di  Era  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Ilmu Komunikasi.
Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. Jurnal  Penelitian  Politik:Konstelasi  Politik  di  Tahun  Elektoral  Vol.15,  No.2, Desember 2018, 143-160.
Rumahpemilu.org.  (2020,  Desember  11).  Dominasi  Calon  Tunggal  Tak  Terbendung.
Diambil  kembali  dari  Rumahpemilu.org:  https://rumahpemilu.org/dominasi- calon-tunggal-tak-terbendung/
Safrizal, Z. (2020, Juli 6). Mengapa Pemerintah Semangat Hadapi Pilkada?ini Jawaban
Kemendagri. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: htttps://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/ 13342841/mengapa-
pemerintah-semangat-hadapi-pilkada-2020-ini-jawaban-kemendagri?page=all Salabi,  A.  (2020,  Mei  4).  Jika  Pilkada  Ditunda  2021,  Bupati  Trenggalek  Khawatir
Kekosongan RPJMD. Diambil kembali dari Rumahpemilu.org: https://rumahpemilu.org/jika-pilkada-ditunda-2021-bupati-trenggalek-khawatir- kekosongan-rpjmd/
Salabi, A. (2020, September). Orang Kuat Daerah dan Dinasti Politik di Pilkada Paslon
Tunggal. Diambil kembali dari Rumahpemilu.org:
https://rumahpemilu.org/orang-kuat-daerah-dan-dinasti-politik-di-pilkada- paslon-tunggal/
Saleh,  &  Mujahhidin,  M.  (2020).  Challenges  and  Opportunities  for  Community Empowerment  Practices  in  Indonesia  during  the  Covid-19  Pandemic  through Strengthening the Role of Higher Education. Budapest International Research and Criticsa Institute (BIRCI-Journal):Humanities and Social Sciences, 3(2),1105- 1113.
San Lau, L., Samari, G., Moresky, R., S., C., Kachur, S. P., Robert, L. F., & & Zard, M.
(2020).  COVID-19  in  humanitarian  settings  and  lessons  learned  form  past epidemics. Nature Medicine, 1-2.
Sarjan, Mulya, K. A., & Chadijah, S. (2020). Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum, 59- 76.
Spinelli.  (2020).  Menyelenggarakan  Pemilu  Di  Tengah  Pandemi  COVID-10:  Ujian Krusial Republik Korea. worldwide: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA International). doi:doi.org/10.31752/idea.2020.17
Tribunnews.com. (2020,  Oktober 15).  Tolak Calon Tunggal di Pilbup Kediri, Muncul
Ajakan Memilih Bumbung Kosong. Diambil
kembali dari
Surabaya.tribunnews.com:  https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/15/tolak- calon-tunggal-di-pilbup-kediri-muncul-ajakan-memilih-bumbung-kosong Wahyu,  Y.  (2020,  april  30).  Pandangan  Publik  Tentang  Pilkada  di  Tengah  Pandemi.
Diambil kembali
dari
Jatim.bawaslu.go.id:
http://jatim.bawaslu.go.id/2020/04/pandangan-publik-tentang-pilkada-di- tengah-pandemi/
Widhiarto,  E.,  Rosyadi,  S.,  &  Kurniasih,  D.  (2016).  Policy  Formulation  Study  of Banyumas Health Card in Banyumas Regency. The Indonesian Journal of Public Administration, 45-58.