## PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nurcahaya,
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, email: nurcahaya@uin-suska.ac.id
Mawardi Dalimunthe,
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, email: mawardi.dalimunthe@ gmail.com
Srimurhayati
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, email: smurhayati@yahoo.com

## Abstract
One of phenomenon that occurs in Indonesia is interfaith marriage. This marriage was carried out partially openly and partially carried out secretly. Islam forbids interfaith marriages based on the word of Allah Surat al-Baqarah verse 221. Interfaith marriage is also issued by Law No. 1 of 1974 Article 2. The main problem in this study is health issues  and  how  the  laws  of  marriage  are  interfaith  according  to  the  jurists.  This research is library research. Sources of data in this study include: Al-Quran and al- hadith, fuqaha opinion, Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and Compilation of Islamic  Law.  To  review  this  problem  used  library  research  (library  research)  and analytical analytic research. Article 2 paragraph (1) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage ("Law 1/1974") states that marriage is legal, carried out based on the law of each  religion  and  its  beliefs.  Article  10  PP  No.  9  In  1975  it  was  declared  a  new marriage legally made in the presence of the recording employee and attended by two witnesses. And the procedure for marriage is carried out according to the laws of each religion  and  its  beliefs.  So,  Law  1/1974  does  not  recognize  interfaith  marriage,  so interfaith  marriage  cannot  be  done.  Article  40  of  KHI  states  the  prohibition  on marriage between a man and a woman who is not Muslim. Fuqaha denies the marriage of Muslim women with non-Muslim women either ahlul kitab or musyrik.
Keywords: marriage, interfaith, Law

## Abstrak
Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  perkawinan  beda  agama. Perkawinan  tersebut  sebahagian  dilakukan  secara  terang-terangan  dan  sebahagian dilakukan sembunyi-sembunyi. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah  surat al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh
Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember  2018  Perkawinan Beda Agama.............Nurcahaya, dkk
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  2.  Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  hukum  pernikahan    beda  agama  menurut  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  dan  bagaimana  hukum  pernikahan    beda  agama  menurut fuqaha . Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini antaralain:  al-Quran  dan  al-hadis,  pendapat fuqaha, UU  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan  bersifat  deskriptif  analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU  1/1974”)  menyatakan    bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai  pencatat  dan  dihadiri  dua  orang  saksi.  Dan  tata  cara  perkawinan  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal  perkawinan  beda  agama,  sehingga  perkawinan  antar  agama  tidak  dapat dilakukan. Pasal  40  KHI  menyatakan  larangan  melangsungkan  perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  tidak  beragama  Islam.  Fuqaha  sepakat  bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah  dengan  pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah.  Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat.
Keywords : Perkawinan, Beda Agama dan Hukum

## PENDAHULUAN
Pernikahan  beda  agama  yang  terjadi  di  Indonesia  kebanyakan  dari  kalangan artis  antara  lain:  pernikahan  Jamal  Mirdad  dengan  Lidia  Kandau  setelah  25  tahun kandas ditengah jalan (cerai), Titi Kamal dengan Kristian Sugiono, Rinto Harahap dan Lily  Kuslolita,  Marcell  Siahaan  dan  Rima  Melati  Adams,  Bob  Tutupoly  dan Rosmayasuti  Nasution,  Jeremy  Thomas  dan  Ina  Indayanti,  Ari  Sihasale  dan  Nia Zulkarnaen, Rio Febrian dan Sabria Sagita Kono.
Indonesia  adalah  bangsa  yang  memiliki  banyak  agama  yang  dianut  oleh penduduknya.  Perbedaan  agama  ini    menimbulkan  hubungan  sosial  antar  individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan social ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama.
Fakta  di  atas  bertentangan  dengan  firman  Allah  dalam  surat  al-Baqarah  ayat 221  yang  artinya: Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum
Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember  2018  Perkawinan Beda Agama.............Nurcahaya, dkk
mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  wanita musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang- orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  orang  musyrik,  walaupun  Dia menarik  hatimu.  mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah  mengajak  ke  surga  dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 1
Dalam  pandangan  Islam,  kehidupan  keluarga  seperti  itu  tidak  akan  terwujud secara  sempurna  kecuali  jika  suami  isteri  berpegang  kepada  agama  yang  sama.  Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan  ibadah,  pendidikan  anak,  pengaturan  makanan,  pembinaan  tradisi keagamaan, dan lain-lain.
Muslim menikahi  wanita musyrikah atau ahlul kitab jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap penikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab  seperti  dalam  surat  al-Maidah:  5.  Intinya  Allah  memperbolehkan  pernikahan Muslim  dengan  perempuan ahlul  kitab yaitu  Yahudi  dan  Nasrani.  Dalam  kasus  ini, kebanyakan  ulama‟  menganggap  praktek  tersebut  hukumnya makruh  tanzih bukan makruh  tahrim. Maksudnya  seorang  Muslim  lebih  baik  menikah  dengan  Muslimah, karena  apabila  menikah  dengan  perempuan ahlul  kitab berarti  melawan  yang  lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa. Adapun sebagian ulama‟ melarang perkawinan Muslim  dengan  perempuan ahlul  kitab Yahudi  dan  Nasrani  itu  mengandung  syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi  Kristen)  dan  juga  kepercayaan  bahwa  Uzair  adalah  putra  Allah,  serta mengkultuskan  Haikal  Nabi  Sulaiman  (bagi  Yahudi).  Di  sisi  lain,  walaupun  Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka
1 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tarjamahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th),  53
Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember  2018  Perkawinan Beda Agama.............Nurcahaya, dkk
telah  dirubah.  Di  sisi  lain,  Ahmad  Sukarja  juga  mengatakan  bahwa  sebagian  ulama mengharamkannya  atas  dasar  sikap musyrik  kitabiyah dan  juga  karena  fitnah  serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri  berbeda,  maka  akan  timbul  beberapa  kesulitan  di  lingkungan  keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain  sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi.” 2
Perkawinan  beda  agama  juga  dilarang  oleh  Undang-undang  nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi:”Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 3
Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  akad  yang sangat  kuat  atau mitsaqon  gholidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakaanya  merupakan  ibadah.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah  warahmah 4 . (Kompilasi  Hukum Islam pasal 2).

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan  beda agama  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  dan  bagaimana  hukum pernikahan  beda agama menurut fuqaha .

## METODOLOGI
2 Nardoyo  Amin, Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Fiqh  (Jurnal  Justitia), Ponorogo:  Fakultas Syari‟ah, t. Thn, hlm. 82-83.
3 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tentang. PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM . Tanggal Berlaku. 10 Juni 1991.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember  2018  Perkawinan Beda Agama.............Nurcahaya, dkk
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  ( library  research )  dan  bersifat deskriptif  analitik.  Adapun  sumber  primer  dalam  penelitian  ini  anatara  lain:  Hukum Islam,  UU  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Adapun  sumber  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  tentang  hukum perkawinan Islam di Indonesia.

## KERANGKA TEORI
1. Perkawinan Beda Agama.
Perkawinan  beda  Agama  adalah  pernikahan  antar  pemeluk  agama    yang berbeda.  Namun  mereka  tetap  memeluk  agama  masing-masing 5 Karena  di Indonesia adalah masyarakat  yang pluralistic dalam beragama. Yang terdiri dari agama  Samawi    maupun  agama    ardhi.  Dengan    kondisi  seperti  ini  bisa  terjadi pernikahan  antara    Islam  dengan  Katolik,  Islam  dengan  Hindu,  Katolik  dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya.Namun  yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim.
Tentang  hukum  pernikahan  lelaki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab,  ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei  dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham  Syafi’i  dan  Syi’ah  Imamiyah.  Hasan  Basri  Mantan  Ketua  MUI  Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama. 6
Senada  dengan  pendapat  tersebut  adalah  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).  Melalui  fatwanya,  MUI  melarang  perkawinan  antara  orang  muslim  dan non muslim (baik ahl al-kitab maupun bukan ahl al-kitab ), baik laki-lakinya yang muslim  maupun  perempuannya  yang  muslimah.  Pertimbangan  atau  alasan dikeluarkannya  fatwa  MUI  tersebut  adalah  untuk  menghindari  timbulnya
5 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, cet 1,(Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006), 10
6 Ichtianto, Laporan  Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undangundang Perkawinan.  Proyek  Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995. 1
keburukan/kerugian (mafsadat) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori hukum Islam dengan kaidah:
ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج َىلَع مدقم ْدِسافمَلْا ُء ْرد
“Menolak/menghindari kerugian/kerusakan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).”
Adapun jika calon isteri itu wanita ahl al-Kitab yang tergolong kelompok ahl al-kitab yang  memerangi  pemerintahan  Islam (harbiyah), maka  menurut  ulama mazhab Hanafi makruh tahrim (haram) bagi laki-laki muslim untuk menikahinya Karena  dapat  membawa  kepada mafsadat dan  menimbulkan  fitnah . Sedangkan menikahi  wanita ahl  al-kitab yang  tunduk  dengan  undang-undang  Islam (dzimmiyah) hukumnya makruh tanzih. 7
Di kalangan Ulama Malikiyah ada dua pendapat; pertama, nikah dengan wanita kitabiyah  bagi  pria  muslim  adalah  makruh  mutlak,  baik dzimmiyah maupun harbiyah. Demikian  pula  menurut  Imam  ‘Atha’  bahwa  perkawinan  tersebut hukumnya makruh . Khusus dengan harbiyah kadar makruhnya lebih besar; kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat  yang membolehkan secara mutlak. Karena  mazhab  Maliki  dibina  atas  dasar sad  al-zari`ah (menutup  jalan kemafsadatan),  maka  jika  nikah  dengan  wanita ahl  al-kitab khawatir memunculkan mafsadat, haram hukumnya nikah dengan kitabiyah. 8
Menurut  Ulama  mazhab  Syafi`i,  makruh  hukumnya  menikah  dengan  wanita Ahl al-Kitab yang dzimmi (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan Ahl al-Kitab yang harbiyah (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar ( ةهاركلا  دتشت ).  Kemudian  mereka  juga  mengemukakan  bahwa  hukum  makruh tersebut memiliki syarat-syarat: pertama, tidak mengharapkan wanita Ahl al-Kitab
7 Abd ar-Rahman al - Jaziri , Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III,  1996
8 Ibid.
untuk  memeluk  Islam; kedua, masih  ada  wanita  muslimah  yang  dapat mendatangkan kebaikan baginya; ketiga, jika tidak menikah dengan wanita Ahl al- Kitab dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim m engharapkan agar wanita Ahl al-Kitab tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang  dapat  mendatangkan  kebaikannya,  dan  jika  tidak  menikahi  wanita Ahl  al- Kitab terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut. 9

## PEMBAHASAN
1. Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia
Perkawinan yang sah telah diatur dalam perundang-undangan pasal 2 Undang- undang  no  1  tahun1974  sebagai  berikut:(Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani, 1978:35)
a) UU  No.  1  tahun  1974    menyatakan    bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b) Perkawinan  wajib  dicatatkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perkawinan:
a) Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
b) Pasal  3  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
c) Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d) Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum islam menyatakan sebagai berikut:
9 Ibid
1) Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  karena  keadaan  tertentu;  karena  wanita  yang  bersangkutan  masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
e) Pasal  44  menyatakan  sebagai  berikut: Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan  Kompilasi Hukum  Islam  diatas,  bahwa  setiap  orang    yang  ingin  melakukan  pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang  berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.
Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1
Nikah beda Agama menurut Peraturan Perundangan Indonesia
NO Peraturan perundang-undangan di Indonesia Isi Keterangan 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwa  perkawinan  adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tidak boleh seorang Muslim  menikah  dengan cara  atau  menurut  agama Nasrani  atau  sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan  pernikahan beda agama. 2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut hukum Islam. Seorang  Muslim  tidak  sah pernikahannya bila dilakukan di menurut hukum  agama  lain.  Hal  ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama. 3 Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam Dilarang melangsungkan perkawinan: -  Seorang  wanita  yang masih  berada  dalam  masa iddah dengan pria lain; - Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dilarang  menikahi Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tidak memungkinkan  pernikahan beda agama. 4 Pasal  44  Kompilasi Hukum Islam Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan Tegas  dilarang  nikah  beda agama.
perkawinan dengan seorang pria  yang  tidak  beragama Islam.

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqaha
Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah  dengan  pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran  etika  akidah,  karena  sebagaimana  yang  kita  ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. 10 Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:
a. Mazhab Hanafi
Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal. Yaitu :
1) Perkawinan  antara  pria  muslim  dengan  wanita  non  muslim  ( musyrik ) hukumnya adalah haram mutlak.
2) Perkawinan  antara pria  muslim dengan  wanita ahlu  al-kitab (Yahudi  dan Nasrani),  hukumnya mubah (boleh). 11 Menurut  mazhab  Hanafi  yang dimaksud  dengan ahlu  al-kitab adalah  siapa  saja  yang  mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. 12 Bahkan  menurut  mazhab  ini  mengawini  wanita ahlu  al-kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.
10 M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra,.1991),  205
11 Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al- Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir (Beirut: Darul Ma’rifah, 1428 H / 2007 M), juz III,  228 12 Sihabuddin bin Muhammad as-Shna’ni, Bada’i Ash-Shana’i (Lebanon: Darul Ma’arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270
3) Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi hukumnya makruh tahrim , karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
4) Perkawinan dengan wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih , alasan mereka adalah karena wanita ahlu al-kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi. 13
Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2
Nikah beda Agama menurut Hanafi NO Pendapat Imam Hanafi Isi Keterangan 1 Haram Mutlak. Perkawinan antara pria muslim  dengan  wanita  non muslim ( musyrik ) hukumnya  adalah  haram mutlak. Haram pernikahan beda agama. 2 Boleh/ Mubah Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh) (As-Syaukani, 1428 H/2007M: 228). Boleh  jika  antara  laki- laki  muslim  dengan wanita  Yahudi  dan Nasrani 3 Makruh Tahrim Perkawinan  dengan  wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi hukumnya makruh tahrim , karena akan membuka  pintu  fitnah,  dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar. Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama. 4 Makruh Tanzih Perkawinan  dengan  wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh  tanzih , alasan mereka adalah karena wanita ahlu al-kitab Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.
13 Az-Zailaiy, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, t.th), Juz  II, 109
dzimmi ini  menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi - Seorang  wanita  yang  tidak beragama Islam.

## b. Mazhab Maliki
Mazhab Maliki  berpendapat  bahwa perkawinan  beda  agama mempunyai dua pendapat yaitu:
1) Menikah  dengan  kitabiyah  hukumnya  makruh  baik  dzimmiyah  (wanita- wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih  besar  (Ibnu  Abdil  Barr,  t.th:  543).  Akan  tetapi  jika  dikhawatirkan bahwa si  isteri  yang kitabiyah ini  akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
2) Menikah  dengan  kitabiyah  hukumnya  boleh  karena  ayat  tersebut  tidak melarang  secara  mutlak.  Metodologi  berpikir  mazhab  Maliki  ini menggunakan  pendektan Sad  al-Zarai’ (menutup  jalan  yang  mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan. 14
Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3 Nikah beda Agama menurut Maliki
NO Pendapat Imam Maliki Isi Keterangan 1 Haram Mutlak. Apabila  dikhawatirkan  bahwa  si isteri  yang kitabiyah ini  akan mempengaruhi  anak-anaknya  dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak. Haram  pernikahan beda agama.
14 Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II
2 Makruh Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah ,  namun  makruh menikahi  wanita  harbiyah  lebih besar  bila  tidak  dikhawatirkan mempengaruhi  anak-anaknya  dan meninggalkan agama Islam Lebih baik dihindari pernikahan beda agama 3 Makruh Tahrim Perkawinan dengan wanita kitabiyah yang  ada  di Daar  al- Harbi hukumnya makruh  tahrim , karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar. Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.

## c. Mazhab Syafi’i
Mazhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa  perkawinan  beda  agama  adalah  boleh Yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlu al-kitab  menurut  mazhab  Syafi’i  adalah  wanita-wanita  Yahudi  dan  Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. 15 Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :
1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
2) Lafal  min  qoblikum  (umat  sebelum  kamu)  pada  surat  Al-Maidah  ayat  5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.Menurut  mazhab  ini  yang  termasuk  Yahudi  dan  Nasrani  adalah wanita-wanita  yang  menganut  agama  tersebut  sejak  Nabi  Muhammad sebelum  diutus  menjadi  Rasul,  yaitu  semenjak  sebelum  Al-Qur’an diturunkan,  tegasnya  orang-orang  yang  menganut  Yahudi  dan  Nasran sesudah Al-Qur’an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori
15 Muhammad  Syamsuddin  bin  Ahmad  Al-Khotib  Asy-Syarbini, Mughni  Al-muhtaj (Beirut  – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187
ahlu  al-kitab,  karena  tidak  sesuai  dengan  bunyi  ayat  min  qoblikum tersebut. 16 Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4

## Nikah beda Agama menurut Syafi’i
NO Pendapat Imam Syafi’i Isi Keterangan 1 Haram Haram menikahi orang-orang yang menganut  Yahudi  dan  Nasran sesudah Al-Qur’an diturunkan karena  tidak  termasuk  Yahudi  dan Nasrani kategori ahlu al-kitab Haram  pernikahan beda agama. 2 Boleh Perkawinan  beda  agama  adalah boleh, menikahi wanita-wanita Yahudi  dan  Nasrani  keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk  penganut  Yahudi  dan Nasrani,  karena  termasuk  Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab Lebih baik dihindari pernikahan beda agama
d. Mazhab Hambali.
Mazhab  Hambali  mengemukakan  bahwa  perkawinan  beda  agama  haram apabila  wanita-wanita musyrik ,  akan  tetapi  boleh  menikahi  wanita  Yahudi  dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat  Imam Syafi’i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlul kitab , menurut pedapat mazhab ini bahwa  yang  termasuk ahlual-kitab adalah  yang  menganut  agama  Yahudi  dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. 17 Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4 Nikah beda Agama menurut Hanbali NO Pendapat Imam Hanbali Isi Keterangan 16 Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, Raudhah Ath-Thalibin (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, 132
17 Taqwiyudin Ibnu Najjar, Syarh Muntaha Al-Iradaat (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III
1 Haram Perkawinan  beda  agama  haram apabila wanita-wanita musyrik Haram  pernikahan beda agama. 2 Boleh Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab , Termasuk ahlual-kitab adalah yang menganut  agama  Yahudi  dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad  belum  diutus  menjadi Rasul. Lebih baik dihindari pernikahan beda agama
Dari  pemaparan  diatas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  peraturan  perundang- undangan di  Indonesia  melarang perkawinan  beda agama.  Fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik  adalah  haram.  Ulama  berbeda  pendapat  tentang  perkawinan  dengan Ahlul kitab. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan Ahlul kitab.

## KESIMPULAN
Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan aturan yang membolehkan  pernikahan  beda  agama.  Para  ulama sepakat  menyatakan  bahwa pernikahan dengan orang musyrik haram beda agama adalah haram. Menikahi wanita Ahl  al-Kitab bagi  pria  muslim  terdapat  dua  pandangan  ulama, pertama, halal hukumnya, jika wanita Ahl al-Kitab adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan  dirinya  (tidak  berzina).  Hal  ini  berdasarkan  QS.  Al-Maidah  (5)  ayat  5; kedua, haram  hukumnya  jika  wanita ahl  al-Kitab tersebut  ternyata  akidahnya  telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam  posisi  demikian  wanita Ahl  al-Kitab itu  telah  tergolong  sebagai  orang-orang musyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.
Namun  pada  prinsipnya  penulis  menyatakan  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  ada ditengah-tengah  kehidupan  modern  sekarang  ini,  kehalalan  menikahi  wanita Ahl  al- kitab itu hanya ditujukan bagi pria muslim yang kuat imannya, mampu menampakkan kesempurnaan  Islam,  keluhuran  budi  pekerti  secara  Islami  dan  mampu  menjalankan
misi dakwah, sehingga wanita Ahl al-Kitab tersebut tertarik dengan ajaran Islam dan sekaligus  memeluk  Islam  dengan  penuh  kesadaran.  Tetapi  jika  imannya  lemah  dan khuwatir  akan  terkikis  keimanan  serta  berakibat  murtad,  maka  haram  hukumnya menikahi wanita Ahl al-Kitab. Hal ini sesuai dengan konsep li sad al-zari`ah .

## A. DAFTAR PUSTAKA
Abd ar-Rahman al - Jaziri , Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III,  1996
Akbarizan. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam dan Melayu”, Toleransi . 4 (2), 177-194 vol. , 2012
Asmin,  Status  Perkawinan  Antar  Agama  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perkawinan No 1/1974, cet 1,(Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006), hlm.10
Az-Zailaiy, Tabyin  Al-Haqaiq  Syarh  Kanzu  Ad-Daqaiq (Beirut:  Daar  Al-Ma’rifah,
t.th), Juz  II
Badruddin  bin  Abi  Muhammad  al-Nawawi, Majmu’  Syrah  Muhazzab (LKebanon: Maktabah Ilmiyah, t.th), Juz XVI
Badruddin  bin  Abi  Muhammad  al-Nawawi, Raudhah  Ath-Thalibin (Cairo:  Darul Maarif, 1327 H), Juz VII
Ichtianto,  Laporan  Akhir  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  20  Tahun  Pelaksanaan Undangundang  Perkawinan.  Proyek  Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995. 1
Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi (Maroko: Darul Ilmiyah, t.th), Juz  II
Ibnu  Rusdy, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatu  al-Muqtashid (Beirut:  Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II
Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991.  Tentang.  PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM . Tanggal Berlaku. 10 Juni 1991.
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tarjamahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th)
Muhammad  Bin  Ali  Bin  Muhammad  As-Syaukani, Fathu  al-Qadir  al-Jami'  Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir (Beirut: Darul Ma’rifah, 1428 H / 2007 M), juz III
Muhammad  Syamsuddin  bin  Ahmad  Al-Khotib  Asy-Syarbini, Mughni  Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III
Nardoyo Amin, Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia), Ponorogo: Fakultas Syari‟ah, t.th)
Sihabuddin bin Muhammad as-Shna’ni, Bada’i Ash-Shana’i (Lebanon: Darul Ma’arif Arabiyah, t.th), Juz II
Taqwiyudin Ibnu Najjar, Syarh Muntaha Al-Iradaat (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan