## DINAMIKA PSIKOLOGIS  PERILAKU KORUP KAUM ELIT POLITIK PEREMPUAN DAN UPAYA DAKWAH ISLAMIAH

## Hasyim Hasanah 1
Abstract: The  main  focus  of  this  paper  is  to  explore  and  analyze  the motive  and  processes  of  elite  women  who  commit  bribery  and  corruption, analyzing  the  psychological  impact  of  bribery  and  corruption  of  women, and mapping psychological points in finding propaganda strategy to overcome  the  corrupt  behavior  of  the  elite  women.  The  method  used  in this paper is a qualitative descriptive phenomenological approach. The findings  of  this  paper  suggest  that  the  elite  women  doing  a  lot  of graft and corruption triggered by personal motives consumptive style which  are  very  high.  The  process  that  is  used  to  meet  the  expectation is to manipulate some administration financial documents such as marking-up the budget, distribute aspirations funds administration without valid proof. Psychological impact of this behavior that then arises  is  the  rising  level  of  stress,  tending  to  become  emotional  and depressed. One effort that can be done to reduce the psychological impact of this behavior is by irsyad dakwah (good propaganda), i.e. the personal approach of the Islamic propaganda activities that involve more psychological aspects such as submission process and internalize the teachings of Islam, recognition, understanding, provide assistance, and resolve psychological problems .
Kata Kunci : perilaku korup, elit perempuan, dan dakwah Islam.

## A. PENDAHULUAN
Kiprah  perempuan  dalam  politik  di  era  reformasi  mulai  berubah  kearah  yang  positif setelah hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR,  DPD,  DPRD  I  dan  DPRD  II)  sebagai  manifestasi  peran  perempuan  dalam  politik praktis.  Alasan  perempuan  Indonesia  mampu  dan  dapat  menjadi  kekuatan  perubahan  bukan sesuatu  yang  mustahil.  Keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga-lembaga  penting menunjukan  signifikasi  peran  perempuan  baik  pada  era  reformasi  maupun  masa-masa sebelumnya  bahwa  perempuan  Indonesia  sudah  terlibat  dalam  perjalanan  bangsa  sejak
1 Penulis adalah dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
revolusi fisik sampai sekarang adalah modal sejarah yang bisa dipakai perempuan Indonesia dalam  era  reformasi  yang  sudah  mengakui  peran  perempuan.  Berdasarkan  data  perempuan yang duduk di legislatif hasil pemilu 2004, sebanyak 550 orang perempuan atau sekitar 10.7 %  menjadi  anggota  DPR,  128  orang  atau  sekitar  21%  angota  DPD,  dan  1.849  orang  atau sekitar  9  %  anggota  DPRD  Tingkat  I . Jumlah  ini  menunjukkan  peran  perempuan  dalam aktivitas politik dari masa ke masa menunjukan bahwa tidak mustahil angka optimisme 51% bisa tercapai sekaligus dapat membangun harapan baru masa depan masyarakat Indonesia.
Semakin diakuinya peran perempuan di dunia politik justru mematahkan harapan baru masyarakat  Indonesia  untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  demokrasi  yang  sejahtera,  adil dan  merata  bebas  dari  korupsi.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2006 hingga tahun 2012 terjadi peningkatan  kasus  pelanggaran  moral  yang  disebabkan  para  politisi  perempuan.  Terhitung mulai tahun 2006, Mulya A Hasyim dan mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kemenkes, Ratna  Dewi  Umar  terseret  kasus  dugaan  korupsi  pengadaan  alat  kesehatan  untuk penanggulangan  wabah  flu  burung  Departemen  Kesehatan  (Sekarang  Kementerian)  senilai Rp 52 miiliar. Tahun 2008 dari 22 nama yang masuk kategori Koruptor Indonesia, dua kaum elit  perempuan  tersandung  kasus  suap  dan  korupsi  yaitu  Artalyta  Suryani  (terdakwa penyuapan  jaksa  senilai  Rp  5,9  M)  dan  Harini  Wiyoso  (terdakwa  kasus  penyuapan  MA sebesar  Rp  4,8  M).    Tahun  2009  dari  79  kasus,  3  perempuan  (politisi  asal  Sragen  dan karanganyar  ikut  terlibat  dalam  kasus  korupsi  dua  orang  dari  Jawa  Tengah  (Kasus Rehabilitasi  Lift  Gedung  Keuangan  Negara  (GKN)  dan  Dana  subsidi  perumahan  dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kabupaten Karanganyar).
Perilaku  Korup  semakin  meningkat  setelah  tahun  2011  sebanyak  tujuh  politisi perempuan  terlibat  dalam  kasus  suap  dan  korupsi  mulai  dari  Nunun  Nurbaetie  (kasus dalam suap  cek  pesawat  DGS  BI  2004,  dia  baru  ditahan  10  Desember  2011),  Malinda  Dee mengeruk  dana  nasabah  Citibank.  Mindo  Rosalina  Manulang  (terlibat  kasus  suap  proyek Wisma  Atlet).  Imas  Diansari,  hakim  ad  hoc  Pengadilan  Hubungan  Industrial  PN  Bandung (kasus  suap  Rp  200  juta  dari  Manajer  PT  Onamba  Indonesia  Odi  Juanda).  Ni  Luh  Mariani Tirtasari  dan  Engelina  Pattiasina  (Keduanya  menerima  suap  seusai  memilih  Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia). 2
Baru-baru  ini,  awal tahun  2012  dua  kaum  elit  perempuan  kembali  ditetapkan  menjadi tersangka  kasus  suap  dan  korupsi  yaitu  mantan  putri  Indonesia  Angelina  Sondakh,  dia
2 KP2KKN, Laporan Monitoring Penenganan Kasus Korupsi: Korupsi Elit Politik, Rilis Media, Desember, 2011.
ditetapkan  terlibat  suap  Wisma  Atlet 3  Februari  2012  (dijerat  pasal  5  Ayat  2,  pasal  10  dan pasal 11 atau pasal 12 UU Tipikor). Selanjutnya Dharnawati (terlibat kasus korupsi dan suap Kemenakertrans.  Perilaku  korup  kaum  elit  perempuan  tidak  hanya  terjadi  di  pemerintahan pusat,  tetapi  juga  terjadi  di  daerah  diantaranya:  Mantan  Bupati  Banyuwangi  Ratna  Ani Lestari  (tersangka  korupsi  pembebasan  lahan  senilai  Rp  19  miliar),  Rini  Sukriswati  Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Jatim menjadi buron (kasus korupsi petani tebu Rp 28 miliar).
Kaum perempuan yang aktif di legislatif maupun eksekutif yang rentan menjadi korban dari  maraknya  praktik  koruptif  itu,  sering  terjadi  seiring  dengan  lemahnya  sistem  di  partai politik  sehingga  berpotensi  menimbulkan  praktik  korupsi  di  kalangan  politisi.  Tidak dipungkiri  bahwa  kekuasaan  dekat  sekali  dengan  tindak  pidana  korupsi  dan  kasus  suap, sehingga  ada  peluang  untuk  melakukan  itu  dalam  konteks  perilaku  korup,  baik  menjadi korban  dari  satu  sistem  yang  sudah  ada,  atau  bisa  jadi  perempuan  masih  awam  dengan masalah politik. Menurut Sri, 10 tahun terakhir ini, kaum perempuan terjun ke dunia politik terus meningkat sehingga secara pengetahuan politik masih awam dan mereka juga familiar dengan  lika-liku  di  dalam  legislatif,  ataupun  organisasi  parpol.  Oleh  sebab  itu,  perempuan yang berkiprah di dunia politik mudah terseret. 3 Padahal, hasil penelitian Bank Dunia tahun 1999, Corruption  And  Woman  In  Goverment ,  menyimpulkan,  perempuan  memiliki  hasrat lebih rendah untuk menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut merekomendasi, jika jumlah anggota parlemen perempuan cukup banyak di suatu negara, hal itu berpotensi kuat menurunkan tingkat korupsi. Teori ini kemudian meyakinkan perempuan mampu  menjadi  pengontrol  dan  pengarah  bagi  lelaki  yang  sering  gelap  mata  dan  salah langkah.  Banyak  pihak  percaya  rasa  malu  menjadi  kekuatan  efektif  bagi  perempuan  untuk tidak  korupsi,  seperti  meminta-minta  komisi.  Rupanya  teori  tahun  1999  itu  sudah  bergeser. Saat ini perempuan justru memainkan peran strategis dalam praktik mafia hukum dan mafia kasus. Dalam kasus Imas Diansari, misalnya, Imas disangka berperan memenangi perkara PT Onamba Indonesia di tingkat Mahkamah Agung. Pergeseran ini dengan posisi dan kedudukan yang  kini  dijabat  oleh  para  kaum  elit  perempuan  yang  telah  menghilangkan  budaya  malu pada korupsi. 4
Secara  umum,  ranah  psikologi  menyebutkan  bahwa  kecenderungan  perempuan  masuk dalam  lingkar  korupsi  disebabkan  adanya  mala-perilaku  sosialnya  dalam  bentuk  perilaku menyimpang dari norma sosial, penghargaan diri ( self esteem ), dan gaya hidupnya, sehingga
3 KP2KKN, Laporan Monitoring Penenganan Kasus Korupsi 2011: Regenerasi Korupsi Tiada Henti, Rilis Media, Januari 2012.
4 Hussein Alatas, Sifat, Sebab dan Fungsi Korupsi (Jakarta: LESFI, 1987), hlm. iv.
dalam psikologi dapat dikemukakan bahwa  perilaku korupsi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, politik dan hukum, melainkan juga masuk dalam perilaku ( behavior ).
Korupsi sebagai suatu perilaku yang dipengaruhi berbagai faktor, baik individu maupun secara  sosial,  membawa  dampak  yang  begitu  luar  biasa  bagi  kehidupan  para  pelaku  dan keluarganya  dan  kurang  mendapat  perhatian  secara  akademis.  Realitas  ini  tentu  cukup memprihatinkan, secara praktisi akademis tentu perlu upaya sistematis dalam mengantisipasi maraknya perilaku suap dan korup dikalangan elit perempuan di Indonesia. Salah satu upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  kecenderungan  praktik  suap  dan  korupsi  adalah dengan melakukan upaya dakwah Islam.
Dakwah  merupakan  suatu  kegiatan  dan  proses  penyadaran  mental  spiritual  yang berorientasi pada perbaikan akhlak dan kepribadian islami. Dakwah juga merupakan kegiatan internalisasi  nilai-nilai  agama  (Islam)  pada  diri  seseorang,  sehingga  memungkinkannya menghindari  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai  ajaran  agama.  Aep  Kusmawan 5 menyebutkan  bahwa  proses  dakwah  islamiyah  merupakan  upaya  atau  jalan  menyampaikan doktrin  ajaran  agama  (Islam)  dalam  merubah  perilaku  para  penganutnya,  sehingga  mampu mengurangi  potensi  negatif  yang  menjadi  penyebab  hilangnya  fitrah  ilahiah  dalam  diri penganutnya.  Proses  dakwah  dapat  dilakukan  dengan  melalui  beberapa  kegiatan,  salah  satu kegiatan dakwah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam mengurangi dan menanamkan kepribadian Islam adalah melalui kegiatan irsyad dakwah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  perlu  mengkaji  dan  menganalisis  secara mendalam  berbagai  sudut  pandang  keterlibatan  kaum  elit  perempuan  dalam  korupsi  dan kasus  suap  di  Indonesia  dari  sisi  psikologi.  Selanjutnya  menemukan  upaya  dakwah  Islam untuk  membentengi  pribadi  perempuan  dari  praktik  suap  dan  tindak  pidana  korupsi.  Untuk memperkuat pembahasan ini akan disajikan beberapa  kajian riset sebelumnya sebagai upaya afirmatif  pembahasan  yang  akan  dilakukan. Pertama ,  penelitian  berjudul Memerangi  kasus korupsi  di  Indonesia  yang  terdesentralisasi  (Studi  Kasus  Penanganan  Kasus  Korupsi Pemerintah Daerah ) oleh Taufiq Rinaldi, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor apa  yang  mendorong  pengungkapan  korupsi  di  tingkat  lokal, mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal, mengidentifikasi modus operandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi dan mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan  penanganan  kasus  korupsi. Mereka  Panggil  Aku  Koruptor oleh  Nadia  Salama,
5 Aep Kusmawan, “Napak Tilas Perjalanan: Dari Dakwah ke Ilmu Dakwah” dalam, Dimensi Ilmu Dakwah: Tinjauan Dakwah dari Aspek Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, hingga Paradigma Pengembangan Profesionalisme (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 60.
penelitian  ini  mengkaji  fenomena  korupsi  dari  makna  pengalaman  seseorang  melakukan korupsi  dengan  pendekatan  kualitatif-fenomenologis.  Hasil  penelitian  ini  menyebutkan bahwa  (1)  motif  melakukan  korupsi  adalah  faktor  personal  dan  solidaritas  sistem  yang memungkinkan  terjadinya  korupsi,  (2)  cara  mengatasi  dengan  menggunakan  pendekatan dakwah islamiyah (irsyad Islam) .

## B. PERILAKU KORUP
United Nation Development Programe (UNDP) mengidentifikasi bahwa kasus korupsi dikalangan  elit  politik  kian  meningkat  sehingga  memungkinkan  banyak  kajian  dalam berbagai  perspektif  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  hukum  dan  kekuasaan.  Praktik  korupsi merupakan  isu  strategis  dalam  menggali  makna  perilaku  individu.  Disebutkan  demikian karena  korupi  merupakan  bentuk  pernyimpangan  perilaku  yang  berdampak  pada kompleksitas  aturan  dan  norma  yang  berkembang  dalam  masyarakat. 6 Korupsi  menjadi problem  kejahatan  kemanusiaan  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime  and  crimes  agains humanity ). 7 Dikatakan  demikian  karena  dapat  mengakibatkan  kemiskinan  berkepanjangan. Korupsi  bukan  hanya  persoalan  individual,  melainkan  menjadi  persoalan  sistemik  dan  akan menjangkiti siapa saja yang berada disekitarnya.
1. Praktek Suap dan Korup Elit Perempuan
Dalam  kurun  sepuluh  tahun  terakhir  mencapai  6.432  kasus  korupsi  di  dunia,  atau sekitar 63,67% meningkat setiap tahunnya (Teten, 2010). Di Jawa Tengah terjadi 102 kasus korupsi,  data  yang  berhasil  kami  himpun  terkait  dengan  kerugian  negara  pada  setiap  kasus adalah sejumlah 63% setiap tahunnya, 32 diantaranya adalah koruptor perempuan. 8
Penelitian  yang  dilakukan  Rinaldi,  dkk,  menemukan  bahwa  kecenderungan  korupsi dikalangan  elit  politik  membawa  dampak  sosial  daripada  kasus  kriminal  lainnya.  Dampak psikologis ini lebih terlihat pada koruptor perempuan. Punch menjelaskan bahwa perempuan yang  terlibat  dalam  kejahatan  kemanusiaan  seperti  perilaku  korupsi  secara  tidak  langsung dapat  berakibat  pada  perkembangan  psikologi  diri  perempuan,  mereka  akan  disisihkan  dari komunitas  sosial.  Hal  ini  dikarenakan,  masyarakat  masih  menempatkan  perempuan  sebagai elemen  pembangun  karakter  ( character  building  elementary )  bagi  anak.  Perilaku  korusi perempuan  akan  menyebabkan  perkembangan  mental  anak  terganggu,  melahirkan  perilaku
6 Jaremy Pope, Curbing Corruption (Ney York: The World Bank, 1999), hlm. 99.
7 Taylor Joan, “Corruption of the social approach”, Journal of economic, Vol. II, No. 5, 2009), hal. 175
8 KP2KKN, Laporan Monitoring Penenganan Ksusu Korupsi: Korupsi Elit Politik, Rilis Media, Desember, 2011.
menyimpang, pelanggaran moral dan tekanan mental. 9 Beberapa hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan yang biasa.
Mengidentifikasi pengalaman korupsi kaum elit perempuan, disebutkan bahwa semakin perempuan  memiliki  akses  yang  luas  dalam  sektor  publik  maka  kecenderungan  munculnya perilaku korup akan semakin meningkat. Peningkatan ini dipicu karena beberapa faktor yaitu mengenai  perilaku  hidup  konsemerisme.  Perilaku  ini  menjadi  gaya  hidup  baru  bagi  para kaum  elit  perempuan.  Gaya  hidup  konsumerisme  didasarkan  pada  pemahaman  psikologi struktural bahwa perempuan lekat dengan peran domestiknya, suka berbelanja, berbusana dan menghias  diri. Perempuan mestinya dapat memerankan peran politiknya sebagai pembaharu tatanan kehidupan pemerintahan, bukannya malah terbawa arus kehidupan yang konsumeris.
Selain  hal  ini,  ada  dugaan  bahwa  perempuan  memiliki  pemahaman  yang  awam mengenai  konsep  politik  praktis,  sehingga  hal  ini  memungkinkan mereka  memiliki  persepsi yang keliru tentang keterwakilannya dalam parlemen atau posisi strategisnya.  Persepsi  yang keliru  ini  terjadi  karena  adanya  disorientasi  konseptualisasi  makna  posisi  sosial  yang diperankan  seseorang.  Disorientasi  ini  muncul  sebagai  respon  tidak  sadar  bahwa  dirinya sedang  masuk  dalam  lingkaran  sistem  yang  tidak  kondusif  dan  tidak  sesuai  dengan mekanisme  tatanan  nilai  yang  ada.  Hal  ini  tentu  akan  melahirkan  salah  persepsi  ( mal perception) .
Kesalahan  persepsi  selanjutnya  akan  melahirkan  penilaian  yang  keliru  terhadap  setiap perilakunya.  Dalam  konsepsi  korupsi  penilaian  keliru  ini  muncul  sebagai  bentuk  upaya memperkaya  diri  sendiri.  Lebih  dari  itu  juga  dijelaskan  bahwa  perilaku  korupsi  identik dengan perilaku menyimpang yang dilakukan secara tidak disadari, karena penilaian terhadap perilaku yang keliru. Kekeliruan ini diakibatkan dari respon negatif yang kemudian dipahami sebagai  suatu  kewajaran.  Kewajaran  ini  termanifestasikan  dalam  rumusan  ABC; Affective , suatu  bentuk  ketidak-konsistenan  sikap  pada  tata  pola  kehidupan,  maksudnya  melahirkan sikap  keluar  dari  tata  nilai,  sikap  pasif  dan  cenderung  tidak  mempedulikan  dampak perilakunya; Behavior yaitu kemampuan untuk melibatkan diri dari upaya memperkaya diri, mencapai  kesenangan  dan  lain  sebagainya;  dan Cognitive yaitu  mempraktikkan  kepiawaian dan  posisi  strategisnya  dalam  memanfaatkan  kesempatan  yang  dimiliki  ketika  duduk  dalam jabatannya.
Di  samping  itu,  ada  juga  pendapat  yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  korup  sangat terkait  dengan  pemaknaan  hidup  yang  keliru.  Motif  yang  biasa  dilakukan  seseorang  dalam
9 Martin Lutter, “The level of Corruption”, Journal on Criminal Policy an research, No. 1, Vol. 1, 2012.
kasus korupsi diantarnya adanya faktor solidaritas sosial para anggota politisi, dan perempuan memiliki  kecenderungan  mudah  menampakkan  solidaritas  sosial,  sebagai  wujut eksistensinya;  faktor  jabatan.  Dari  beberapa  kasus  korupsi  yang  melibatkan  kaum  elit perempuan,  sebaian  besar  dikarenakan  posisi  strategis  perempuan  menduduki  jabatan tertentu, seperti sebagai panitia anggaran, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya.
Seperti halnya pada kasus korupsi yang dilakukan politisi laki-laki, proses korupsi pada perempuan  dilakukan  melalui  penggelembungan  anggaran,  penyaluran  dana  aspirasi  tanpa bukti  administrasi  yang  sah.  Proses  korupsi  terjadi  melalui  ketidakcermatan  sistem monitoring  dan  pengawasan  dari  penyelenggara.  Dugaan  lain  mengarah  pada  proses penyuapan kepada beberapa pihak yang terlibat secara sistematis. Beragamnya dugaan proses korupsi ini tentu perlu diidentifiksi lebih lanjut mengingat proses selalu berkaitan dengan apa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana suatu aktivitas dilakukan. Perempuan semestinya harus menjalankan fungsi strategisnya sebagai monitor pelaksanaan kerja suatu lembaga, bukannya menjadi  aktor  pelaku  korupsi.  Problematika  yang  memprihatinkan.  Apalagi  mendasarkan pada  dampak  psikologis  yang  akan  diterimanya  setelah  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus korupsi.
2. Faktor Perilaku Korup dan Suap kaum Elit Politik Perempuan
Korupsi  adalah  sebuah  tindakan  aksi  atau  perilaku.  Sebagaimana  perilaku  lainnya,  ia dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  faktor  sosial  maupun  faktor individual.  Faktor  sosial penyebab  perilaku  korup  bermacam-macam,  karenanya  pendekatan  yang  digunakan  untuk melihat  fenomena  korupsi  juga  beraneka  ragam,  misalnya  pendekatan  sosial  budaya, pendekatan agama, pendekatan hukum, dan pendekatan politik. Namun agaknya pendekatan individual  terhadap  korupsi  kurang  mendapat  perhatian.  Padahal  sebagai  sebuah  perilaku manusia,  korupsi  lahir  pula  dari  faktor  psikologis  manusianya.  Berikut  ini  akan  dijelaskan mengenai faktor terjadinya korupsi secara individual diantaranya: pertama, adalah sikap yang dimiliki  kaum  elit  politik  perempuan.  Bila  seseorang  memiliki  sikap  yang  positif  terhadap korupsi maka kecenderungan seseorang untuk melakukan korupsi cenderung besar.
Kedua, adalah  intensi  atau  niat  untuk  melakukan  korupsi.  Baik  sikap  positif  maupun negatif  terhadap  korupsi  bisa  melahirkan  niat  untuk  berkorupsi.  Seseorang  yang  bersikap positif  mungkin  berniat  melakukan  korupsi  mungkin  juga  tidak.  Sebaliknya  seseorang  yang memiliki sikap negatif mungkin tidak berniat mungkin juga berniat. Ketiga , norma subjektif yang diyakini individu. Norma subjektif ini dipengaruhi diantaranya oleh tingkat religiusitas. Bila  seseorang  memiliki  tingkat  keberagamaan  yang  lebih  matang  daripada  umumnya
masyarakat  maka  kecenderungan  orang  itu  untuk  melakukan  korupsi  juga  kecil,  karena adanya  ancaman  lebih  tegas  dalam  agama  mengenai  korupsi.  Keempat,  adalah  kesempatan yang tersedia untuk melakukan korupsi. Faktor kesempatan ini merupakan faktor yang paling dekat  dengan  perilaku  korupsi.  Kelima, hobi  dan  kesenangan  bergaya  hidup  mewah  atau konsumerisme.  Perilaku  ini  nampaknya  lebih  banyak  menjangkiti  kaum  elit  politik perempuan.  Gaya  hidup  glamor  yang  dimiliki  beberapa  kaum  elit  perempuan  terlihat  dari penampilan, sikap dan perubahan yang terjadi pada elit politik perempuan.
Secara  sosial  faktor  yang  menyebabkan  maraknya  kasus  suap  dan  praktik  korup dikalangan elit perempuan adalah persoalan sistem kepartaian yang ada pada beberapa partai politik di Indonesia. Kecenderungan ini secara kolektif menyebabkan perempuan ikut ambil bagian  dalam  lingkaran  kasus  suap  dan  praktik  korupsi.  Selanjutnya  terkait  dengan  sistem solidaritas yang memungkinkan terjadinya korupsi. Rata-rata kasus suap dan perilaku korupsi sangat  terkait  dengan  sistem  solidaritas  partai  yang  ada.  Hal  ini  tentu  menjadi  faktor  yang perlu segera dilakukan pembenahan.
3. Dampak Psikilogis Perilaku Korup Elit Perempuan
Perilaku  suap  dan  praktik  korupsi  secara  umum  membawa  dampak  psikologis  yang sangat  besar.  Dampak  yang  paling  jelas  adalah  dampak  psiko-sosial,  yaitu  perasaan  malu disertai  dengan  tekanan  mental  akibat  proses  isolasi  masyarakat,  khususnya  pada perkembangan anak-anaknya. Secara sosial, masyarakat memiliki stigma negatif bahwa para pelaku suap dan praktik korupsi sangat tidak layak hidup berdampingan dengan masyarakat, hal ini dikarenakan ada stereotip sosial yang dimiliki masyarakat, di manapun pelaku korupsi dan suap ada, maka di situlah mereka akan melakukan hal yang sama. Stereotip ini tentu akan melahirkan tekanan psikologis yang berat bagi para pelaku suap dan korupsi.
Selain  itu  masyarakat  memandang  bahwa  para  pelaku  korupsi  dan  kasus  suap  telah membuat  kemiskinan  dalam  masyarakat  semakin  tinggi  dan  membuat  masyarakat  semakin melarat. Akibat dari perilaku itu selanjutnya akan membuat masyarakat berupaya melakukan isolasi  sosial  terhadap  seluruh  aspek  kehidupan  mulai  dari  isolasi  terhadap  akses  sosial, partisipasi sosial, dan dukungan sosial. Tentu hal ini akan semakin mempersusah ruang gerak para pelaku korupsi dan kasus suap.
4. Upaya Dakwah Islamiyah
Dakwah  dapat  didefinisikan  dengan  usaha  menyampaikan,  mengajak  atau  menyeru manusia  untuk mengenali  Islam,  menerima  dan  menghayatinya  yang  dilaksanakan  sesuai
kaedah,  cara  dan  pendekatan  tertentu . 10 Secara  etimologis  dakwah  bermakna  ajakan, sedangkan  dalam  terminologi  artinya  adalah  menggunakan  akal  pikiran  dalam  rangka menyelematkan manusia dari rasa jauh dan lupa terhadap Allah Swt agar menjadi dekat dan ingat,  dengan  berbagai  sarana  dan  metode.  Wujud  dari  aktivitas  dakwah  di  masyarakat melibatkan dua dimensi besar yaitu kerisalahan dan kerahmatan .
Dimensi kerisalahan menyangkut  upaya  penyampaian  pesan  secara  benar  dan sempurna  (efektif  dan  efisien),  sedangkan  dimensi kerahmatan yaitu  mencakup pengaplikasian nilai-nilai kebenaran dan kesalihan. Pada tingkatan penyampaian pesan islami target  utamanya  adalah  agar  manusia  lebih  mengetahui,  memahami,  menghayati  dan mengamalkan  Islam  sebagai  pandangan  hidup,  sehingga  penyampaian  pesan  tersebut  dapat berujung  pada  perubahan  perilaku  manusia  kearah  yang  makin  islami.  Lebih  lanjut dijelaskan, dimensi kerisalahan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran umat dan terjadi proses internalisasi. Dalam dimensi ini diturunkan menjadi dua hal yaitu yang disebut dengan irsyad dan tabligh .
Irsyad berarti  penyebarluasan  ajaran  Islam  yang  sangat  spesifik  di  kalangan  tertentu (melibatkan  hubungan  personal)  khususnya  dalam  proses  penakhlukan  ilham  takwa  atau internalisasi  ajaran  Islam.  Sedangkan tabligh merupakan  penyebarluasan  ajaran  Islam  yang memiliki  ciri-ciri  tertentu  yaitu  bersifat  insidental,  oral,  missal,  seremonial,  bahkan  kolosal, melibatkan  beragram agregat  social dari  berbagai  kalangan.  Dalam  kerangka tabligh , kegiatan  komunikasi  Islam  atau  dakwah  mencakup  penyebarluasan  ajaran  Islam  melalui sarana pemancar atau sarana transmisi dengan menggunakan media elektromagnetik. Tabligh juga bermakna difusi yaitu penyebarluasan ajaran Islam dengan bahasa lisan, tulisan melalui bermacam media yang berorientasi pada khalayak. 11
Kegiatan  dakwah  yang  dapat  digunakan untuk  mengurangi  dampak  psikologis  praktik suap  dan  korup  para  elit  perempuan  adalah  kegiatan  dakwah  yang  berorientasi  pada terbangunnya  kesadaran  dan  perbaikan  mental  spiritual  para  pelaku  korup.  Kegiatan  ini masuk  dalam  wilayah  kegiatan irsyad dakwah.  Melalui irsyad dakwah  akan  dimungkinkan adanya  proses  penakhlukan  ilham  takwa,  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  upaya  dakwah  yang dilakukan secara simultan dan kontinyu diarahkan pada meresapi nilai-nilai ajaran agamanya, selanjutnya akan menghasilkan penerimaan diri dan timbulnya rasa sadar terhadap diri sendiri ( self awarennes ). Munculnya kesadaran diri sebagai manusia sangat memberikan arti penting
10 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.  24-27.
11 Aep Kusmawan, “Napak Tilas Perjalanan …”, hlm. 17-18.
dalam  perkembangan  karakter  dan  kepribadian  seorang  individu. 12 Kondisi  ini  sangat membantu individu menyadari seluruh tugas kemanusiaan dan tanggung jawabnya.
Tugas  kemanusiaan  dan  tanggung  jawab  itu  terkait  dengan  tugas  ganda  sebagai Khalifah  fi  al  ardh dan  sebagai abdullah. Sebagai Khalifah  fi  al  ardh ditekankan  pada kemampuan  sebagai  penguasa,  pemimpin  juga  sebagai  pengganti  atau  wakil  Allah  di  muka bumi  yaitu  untuk  mengelola,  mengolah,  mengatur,  membangun  dan  mengembangkan  agar dunia  menjadi  hunian  nyaman,  aman,  indah,  dan  makmur,  sehingga  mereka  mampu menikmati hasil karya dengan tenang, tentram, damai dalam suasana penuh perdamaian dan cinta  kasih.  Dalam  persfektif  ini  manusia  berhak  untuk  memanfaatkan  segala  ciptaan  Allah dengan ikhlas dan bertanggung jawab.
Tanggung  jawab  kedua  sebagai abdullah. Manusia  dalam  melaksanakan  aktivitas  di dunia  harus  menyadari  asal  muasal  penciptaan  dan  kejadiannya,  yaitu  untuk  beribadah  dan meningkatkan kecintaan kepada Allah dengan keihlasan, kepatuhan, tunduk dan istiqomah. 13 Tanggung Jawab manusia memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam pencapaian tujuan dakwah.  Sebagaimana  diungkapkan  Roosdi  tujuan  dakwah  dapat  tercapai  apabila  pelaku dakwah  secara  komprehensif  memahami dan  peduli  terhadap  aktivitas  dakwah,  dan  sebagai khalifah  fi  al  ardh dan abdullah manusia  harus  mampu  menyeimbangkan  peran  dakwah. Kedudukan  sebagai khalifah  fi  al  ardh menuntut  manusia  untuk  dapat  melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang begitu melimpah. Sedangkan sebagai abdullah manusia  memiliki  kewajiban  untuk  mengembangkan  potensi  keberagamaan  dan ibadahnya  seperti amar  ma’ruf  nahi  mungkar, pelaksanaan  rukun  iman  dan  Islam  secara konsisten. 14 Dengan  menyadari  potensi  ini  individu  akan  melakukan  pertimbangan  yang matang  sebelum  melakukan  perilaku  negatif  atau  justru  terjerat  ada  bentuk  praktik  sosial yang membawa kerusakan pada tata kehidupan umat manusia secara lebih luas.
Kegiatan irsyad juga  berarti  kegiatan  dakwah  yang  sarat  akan  penanaman  nilai-nilai ajaran  agama. 15 Dengan  menanamkan  nilai-nilai  ajaran  agama,  tentu  akan  membekali  umat dalam menjalani kehidupan, hal ini dikarenakan didalam setiap ajaran agama tentu memiliki nilai-nilai  ilahiah  (ketuhanan)  dan  mondial  (keduniaan).  Pemahaman  terhadap  nilai-nilai  ini tentu  akan  dapat  memberikan  rambu-rambu  dalam  bersikap  dan  bertindak.  Dengan  adanya
12 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 15.
13 Miftah Ahmad Fathoni, Pengantara Ajaran Islam: Pendekatan Sains Dalam Memahami Agama (Semarang : Gunung Jati, 2001), hlm. 18.
14 A.S. Roosdi, Dakwah Aktual: Solusi Problem Keberagamaan Umat (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm  1
15 Syamsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.
pemahaman  ini  diharapkan  ada  suatu  upaya  mengentaskan  dampak  psikologis  pelaku  suap dan korupsi secara komprehensif dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar potensi individual dapat dikenali sehingga internalisasi ajaran agama dan nilai sosial dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga perilaku korup kaum elit perempuan dapat diminimalisir.
Pada  kasus  suap  dan  korupsi  kaum  elit  perempuan,  tentu  upaya  dakwah  ini  semakin penting  dilakukan  tidak  hanya  sekedar  upaya  mengurangi  dampak  psikologis  dari  perilaku suap dan korup, malainkan juga sebagai upaya dalam rangka melakukan upaya membentengi diri  dari  perilaku  yang  tidak  dianjurkan  agaman.  Perempuan  sebagai  salah  satu  pendidik utama  dalam  keluarga  tentu  menjadi  pertimbangan  penting  perlunya  dakwah  sebagai mekanisme  pembentengan  diri  kaum  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  secara  psikologis perempuan  memiliki  kedekatan  emosi  yang  lebih  dibandingkan  dengan  laki-laki  kaitannya dengan  pola  pengasuhan  kepada  anak-anaknya.  Perempuan  biasanya  menjadi role  model utama  para  anak,  karena  dengan  keberadaannya,  perempuan  lebih  memiliki  kecenderungan ditiru para anaknya.
Kondisi demikian tentu menuntut suatu konsekuensi logis bahwa perempuan yang baik akan  mempengaruhi  perkembangan  anak-anaknya.  Sebaliknya  perempuan  yang  banyak melakukan  perbuatan  tidak  baik,  secara  tidak  langsung  akan  membawa  dampak  bagi perkembangan  anak  secara  lebih  luas,  anak  akan  menjadi  nakal,  bahkan  tak  jarang melahirkan sikap dan perilaku seperti yang ditunjukkan oleh orang tuanya.  Oleh karena itu, bagi para perempuan mutlak mendapatkan perhatian khusus dalam pemahaman ternadap nilai ajaran  agamanya,  sehigga  akan  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang  sesuai  dengan  ajaran agama.

## C. PENUTUP
Praktik suap dan korupsi yang dilakukan oleh sebagian kaum elit perempuan dewasa ini semakin  meningkat  sejalan  dengan  keikutsertaan  perempuan  dalam  ranah  politik  di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kesempatan, melainkan persoalan sistem yang ada di  komunitas  elit  pemerintahan.  Motif  yang  biasanya  muncul  adalah  akibat  kesempatan memanfaatkan  posisi  dan  jabatan  dalam  rangka  memperkaya  atau  memenuhi  kebutuhan hidup yang konsumtif. Bagi para elit perempuan ini, motif utama yang dimiliki adalah adanya personal  consumtive  style atau  gaya  hidup  komsumtif  pribadi.  Proses  suap  dan  korupsi  ini dilakukan  melalui  penggelembungan  penggelembungan  anggaran,  penyaluran  dana  aspirasi tanpa  bukti  administrasi  yang  sah.  Dampak  psikologis  yang  kemudian muncul  dari  perilaku
ini  adalah  meningkatnya  tingkat  stresing,  cenderung  menjadi  emosional  dan  depresif.  Salah satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  dampak  psikologis  perilaku  ini  adalah dengan kegitan irsyad dakwah, yaitu pendekatan personal kegiatan dakwah Islam yang lebih banyak  melibatkan  aspek  psikologi  berupa  proses  penyampaian  dan  internalisasi  ajaran Islam, pengenalan, pemahaman, memberi bantuan, dan mensolusikan problem psikologisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Hussein, 1987. Sifat, Sebab dan Fungsi Korupsi, Jakarta: LESFI.
Amin, Syamsul Munir, 2009. Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah.
Fathoni,  Miftah  Ahmad,  2001. Pengantara  Ajaran  Islam:  Pendekatan  Sains  Dalam Memahami Agama, Semarang: Gunung Jati.
Hamdi, Muluk, 2008. Psikologi Korupsi, Harian Seputar Indonesia.
Huntington, Samuel, 1968. Political order in Change Society , New Heaven: Yale University Press.
Joan, Taylor, 2009.  “Corruption of the Social Approach”, Journal of economic, Vol. II, No. 5.
Joseph, 1967. “Corruption and Political Development” , American Political Science Review.
KP2KKN, 2011. Laporan Monitoring Penenganan Kasus Korupsi: Korupsi Elit Politik, Rilis Media, Desember.
KP2KKN, 2012. Laporan Monitoring Penenganan Kasus Korupsi 2011: Regenerasi Korupsi Tiada Henti, Rilis Media, Januari.
Kusnawan,  Aep  (Ed),    2009.  “Napak  Tilas  Perjalanan  :  Dari  Dakwah  ke  Ilmu  Dakwah”, dalam, Dimensi  Ilmu  Dakwah:  Tinjauan  Dakwah  dari  Aspek  Ontologi,  Epistemologi, Aksiologi,  hingga  Paradigma  Pengembangan  Profesionalisme ,  Bandung:  Widya Padjajaran.
Lutter, Martin, 2012. “The level of Corruption”, Journal on Criminal Policy an research, No. 1, Vol. 1.
Nurdjana, I.G.,  2005 Korupsi dalam praktik Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia.
Pope, Jeremy, 1999. Curbing Corruption, Ney York: The World Bank.
, 2003. Strategi Pemberantasan Korupsi , Jakarta: Yayasan Obor.
Rais, M. Amien, 1996. Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan.
Roosdi,  A.S.,    1992. Dakwah  Aktual:  Solusi  Problem  Keberagamaan  Umat, Jakarta:  Gema Insani Press.
Saputra, Wahidin, 2011, Pengantar Ilmu Dakwah, Jakarta: Rajawali Press,.
Schramm,  Mattias  (ed).,  2005. The  new  Institution  Economic  of  Corruption, Abingdom, Oxon RN: Routledge.
Sri,  dan  Wardani,  2012. Keterlibatan  Politisi  Perempuan  dalam  Kasus  Suap, Laporan Penelitian.
Sugiyono,  2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.