## FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERTUNGGAK OLEH PEMERINTAH ACEH
Anhar Nasution
(Fakultas Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia)
Jummaidi Saputra
(Fakultas Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia)

## ABSTRAK
Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Dalam Pasal 2 salah satu jenis pajak adalah pajak  kendaraan  bermotor.  Data  yang  terdapat  di  Dinas  Pedapatan  dan  Kekayaan  Aceh (DPKA) pada tahun 2014 sebanyak 1,591 Unit, Pada Tahun 2015 sebanyak 2,744, sedangkan 2016 meningkat menjadi 7,050 unit.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  faktor  penghambat Dinas  Pedapatan  Dan  Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor roda empat yang tertunggak.
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  ini  adalah  penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  Hambatan  Dinas  Pendapatan  dan  Kekayaan  Aceh  (DPKA) terhadap  penagihan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tertunggak  yaitu  Kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  pada  waktu  yang  ditentukan, Kemampuan  masayarakat  yang  masih  rendah,  Kurangnya  melakukan  tindakan  pengawasan dilapangan, Serta kurangnya petugas dan  fasilitas bagi petugas penagih pajak.
Saran  kepada  Dinas  Pendapatan  dan  Kekayaan  Aceh  agar  sosialisasi  lebih  tegas  untuk merubah  masyarakat  menjadi  budaya  sadar  bayar  pajak  kendaraan  bermotor  tepat  waktu. Serta melakukan tindakan dilapangan secara langsung terhadap masyarakat  yang tertunggak pajak kendaraan bermotor.

## Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor

## A. LATAR BELAKANG
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  yang  diberikan  kewenangan  dalam  hal pelaksanaan  otonomi  khusus,  oleh  karena  itu pemerintah  daerah  provinsi  Aceh diharapkan  untuk  lebih  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  yang  ada  di daearhnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  dan  pembangunan melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Salah  satu  faktor  pendukung  yang  secara  jelas menentukan  keberhasilan pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  mampunya  daerah  untuk membiayai  pelaksanaan  kekuasaan/kewenangan  yang  terdapat  didaerah  tersebut  serta kemampuan personalia dan kelembagaan pemerintah daerah. 1
Bintoro  Tjokroamidjojo  berpendapat  bahwa  sumber  penerimaan  keuangan  tersebut dapat disesuaikan, diantara lain Dari pendapatan dan melalui pajak  yang sepenuhnya di serahkan kepada atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pisat dan masih ada potensinya di daerah 2 . Dan pajak yang dikemukakkan oleh Adriani ialah iuran yang  terutang  oleh  wajib  pajak  kepada  negara  yang  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  yaitu gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 3
Dasar  hukum  pemungutan  pajak  adalah  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  1945 yang berbunyi ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur  dengan  undang- undang”.  pengertian  negara  yang dimaksud  termasuk  daerah otonom,  sehingga  daerah  otonom  dapat  memungut  pajak  daerah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  termasuk  peraturan  daerah. Sedangkan  dasar  hukum bagi  pemungutan  pajak  daerah  adalah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000.  Yang  selanjutnya  di  gantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1 Koswara, Otonomi  Daerah:  Untuk Demokrasidan  Kemandirian  Rakyat, Yayasan  Pariba,  Jakarta,  2001. hlm. 47.
2 http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html, Diakses 12 Mei 2017.
3 R.  Santoso Brotodiharjo, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak, PT.  Refika  Aditama,  Jakarta-Bandung,  2003, hlm. 2.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  menetaptakan  ada  enam  belas  jenis  pajak daerah, yaitu terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Salah  satu  jenis  pajak  provinsi  adalah  pajak  kendaraan  bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah mengatur dengan jelas  bahwa  untuk  dapat  dipungut  pada  suatu  daerah,  setiap  jenis  pajak  daerah  harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
Menurut  Soetrisno  pajak  daerah  dapat  dijelaskan  sebagai  pungutan  daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah  sebagai  badan  publik.  Sedangkan  lapangan  pajaknya adalah  lapangan  pajak  yag belum  diusahakan  oleh  negara 4 . Pajak  daerah  di  Aceh diatur  dalam  Pasal  180  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu:
(1) Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Aceh  dan  PAD  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik
Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/ kota;
4. Zakat; dan
5. Lain-lain  pendapatan  asli  Aceh  dan  pendapatan  asli  kabupaten/kota  yang sah.
Pengaturan  tentang  pajak daerah  di  Aceh  diatur  secara  khusus  diatur  dalam  Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Dalam Pasal 2 menyebutkan salah satu jenis pajak adalah pajak kendaraan bermotor, yaitu salah satu yang meningkatkan pendapatan asli  daerah  (PAD).  Pemerintah  daerah  sangat  berkepentingan  untuk  memperhatikan perkembangan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Aceh  oleh  wajib  pajak  untuk  dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, defenisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih  beserta  gandengannya  yang  digunakan  disemua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan oleh  peralatan  tekhnik  berupa  motor  dan  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  digerakkan.  Objek
4 Soetrisno, Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara, Andi Offset, Yoyakarta, 1999, hlm. 18.
Pajak Kendaraan Bermotor meliputi  yaitu kepemiilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor  yang  digunakan disemua  jenis  jalan  darat,  antara  lain,  dikawasan  bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. 5
Penjelasan  di  atas  menjelaskan  bahwa  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  salah satu  pajak  yang  sangat  pontensial  untuk  Aceh.  Oleh  karena  itu  DPKA  harus  melakukan pengawasan terhadap pajak kendaran bermotor agar tidak terjadi banyaknya pembayaran pajak  yang  tertunggak  karena  dapat  mengganggu  dalam  memberikan  pemasukan  yang signifikan kepada PAD.
Berdasarkan  penelitian  awal  yang  dilakukan  di  ruang  lingkup  pemerintah  daerah Provinsi Aceh pada tahun 2014 sebanyak 1,591 Unit, Pada Tahun 2015 sebanyak 2,744, meningkat menjadi 7,050 unit di tahun 2016. dari data tersebut maka terjadi permasalahan dalam melakukan pungutan pajak yang pemerintah daerah. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan  penelitian  dengan  rumusan  masalah  “Apakah Faktor  Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh? ”.

## B. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan penjelasan di latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penghambat penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak oleh Pemerintah Aceh.

## C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan  sosiologis.  Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  yaitu dengan melakukan wawancara.

## D. PEMBAHASAN
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, 6 . Sedangkan Siahaan mengartikan bahwa pajak kendaraan bermotor
5 Marihot  P  Sihaan, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  PT  Raja  Grafindo Perkasa,  Jakarta,  2006,  hlm 140
6 Kurniawan,  Panca  dan  Purwanto,  Agus. Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia.  Bayumedia Publishing, Malang: 2004, hlm 54
adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor 7 . Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.
Adam  Smith dalam  bukunya Wealth  of  Nations dengan  ajaran  yang  terkenal  "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 8
1. Asas Equality (asas  keseimbangan  dengan  kemampuan  atau  asas  keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan  penghasilan  wajib  pajak.  Negara  tidak  boleh  bertindak  diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (asas  kepastian  hukum):  semua pungutan  pajak  harus berdasarkan  UU,  sehingga  bagi  yang  melanggar  akan  dapat  dikenai  sanksi hukum.
3. Asas Convinience  of  Payment (asas  pemungutan  pajak  yang  tepat  waktu  atau asas  kesenangan):  pajak  harus  dipungut  pada  saat  yang  tepat  bagi  wajib  pajak (saat yang  paling  baik),  misalnya  disaat  wajib  pajak  baru  menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Effeciency (asas  efesien  atau  asas  ekonomis):  biaya  pemungutan  pajak diusahakan  sehemat  mungkin,  jangan  sampai  terjadi  biaya  pemungutan  pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak menjelaskan beberapa  teori  sebagai  dasar  adanya  pemungutan  pajak,  yaitu  teori  asuransi  bahwa negara mempunyai  tugas  untuk  melindungi  warganya  dari  segala  kepentingannya  baik keselamatan  jiwanya  maupun  keselamatan  harta  bendanya  dan  teori  kepentingan  yaitu dasar  pemungutan  pajak  adalah  adanya  kepentingan  dari  masing-masing  warga  negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. 9
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam PAD di Aceh.  Sehingga  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  harus  menjadi  hal  serius  dalam
7 Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 175
8 Azhari  A.  Samudra, Perpajakan  di  Indonesia  Keuangan  Pajak  dan  Retribusi, PT.  Hecca  Mitra  Utama, Jakarata, 2005, hlm. 54
9 R. Santoso Brotodiharjo,Op Cit, hlm. 26
pengelolaan  dan  pemungutannya.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  Aceh dalam  melakukan  pemungutan.  Salah  satunya  upaya  yang  dilakukan  yaitu  melakukan penguatan dibidang hukum sebagai dasar atau pijakan untuk melaksanakan yang dimulai dari Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor  11  tahun  2012  tentang  pelaksanaan  Qanun  Aceh  Nomor  2  tahun  2012  tentang Pajak  Aceh.  Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan  dan  Kekayaan  Aceh  hanya dilakukan  dengan  dalam  bidang  penguatan  hukum  saja  sebagai  payung  hukum pelaksanaan  penagihan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tertunggak.  Selain  itu,  upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat. 10
Dari upaya  yang dilakukan terdapat beberapa hambatan  yang diperoleh Pemerintah Aceh  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tertunggak diantaranya :
1. kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  tepat waktu. 11 Seharusnya masyarakat harus sadar untuk apa pajak itu dibayar, dan nantinya siapa  yang  merasakan  dari  hasil  pajak  itu.  Pajak  kendaraan  yang  di  pungut  dari pemilik  kendaraan  bermotor  tersebut  digunakan  untuk  pembangunan  daerah  yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik. Peran masyarakat sangat penting dalam pemasukan pajak tersebut Pemerintah Daerah tidak bisa  bekerja  sendiri  dalam  harus  ada  suatu  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dan masyarakat.  Budaya  sadar  terhadap  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  ini  sangat penting untuk dibentuk.
2. Kemampuan  masayarakat  yang  masih  rendah. 12 Dengan  perkembangan  teknologi maka banyak kendaraan-kendaraan keluaran baru dengan fasilitas-fasilitas dan bentuk yang  semakin  menarik  dan  kemudian  mudahnya  saat  ini  masyarakat  memperoleh dengan  uang  muka  yang  rendah  masyarakat  dapat  memiliki  kendaraan  bermotor. Dengan hal tersebut masyarakat hanya memikirkan memiliki kendaraan tersebut akan tetapi  tidak  sanggung  untuk  membayar  pajak  dari  kendaraa  tersebut.  Kemampuan masyarakat yang rendah tidak diimbangi dengan keinginan yang besar untuk memiliki kendaraan  bermotor.  Belum  lagi  dengan  tuntutan  kebutuhan  saat  ini  memang  harus memiliki  kendaraan  bermotor,  misalnya,  dulu  kita  tidak  melihat  anak  sekolah menggunakan  kendaraan  bermotor  akan  tetapi  saat  ini  semua  anak  sekolah
10 Dajwi, Bagian Pengembangan PHD, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, wawancara 28 Maret 2017
11 Muktar, Bagian Tata Usaha Samsat Kota Banda Aceh, wawacara 5 April 2017
12 Dajwi, Bagian Pengembangan PHD, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, wawancara 28 Maret 2017
menggunakan  kendaraan  bermotor  yang  kadang  demi  perkembangan  zaman  harus memiliki  kendaraan  bermotor  tanpa  melihat  kemampuan,  termasuk  kemampuan membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. 13
3. Kurangnya  melakukan  tindakan  dilapangan. 14 Disadari  perlunya  dilakukan  suatu tindakan  dilapangan  sebagau  upaya  penegasan  terhadap  kendaraan  bermotor  yang telah tertunggak pajak sehingga dapat dilakukan pendataan tersebut, karena terkadang apabila  hanya  menunggu  akan  menyulitkan  dikarenakan masih  rendahnya  kesadaran masyarakat.  Penindakan  sebenarnya  salah  satu  upaya  efektif  dalam  melakukan penagihan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tertunggak  dari  pada  hanya  menunggu untuk melakukan pembayaran yang tertunggak dikantor.
4. Kurangnya  petugas  dan    fasilitas  bagi  petugas  penagih  pajak.  Dengan  peningkatan pertumbuhan  kendaraan  bermotor  tidak  dibarengi  dengan  jumlah  petugas  penagih pajak  sehingga  ini  memperlambat  penagihan  pajak  kendaraan  bermotor  yang tertunggak selain itu fasilitas yang dimiliki petugas penagih pajak kendaraan bermotor belum memadai, sehingga ini juga akan memperlambat. 15
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  telah  tergambarkan  beberapa  hambatan  Pemerintah Aceh  dalam  melakukan  penagihan  pajak  kendaraan  bermotor.  Ini  merupakan  catatan penting  bagi  Pemerintah  Aceh  dalam  meningkatkan  PAD  bagi  Provinsi  Aceh.  Dengan tingginya  PAD  maka  akan  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat  Aceh nantinya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Hambatan Pemerintah Aceh terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak  yaitu  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  pada  waktu  yang  ditentukan,  Kemampuan  masayarakat  yang masih  rendah,    Kurangnya  melakukan  tindakan  pengawasan  dilapangan,  Serta kurangnya petugas dan  fasilitas bagi petugas penagih pajak.
13 Mahyaruddin, masyarakat yang tetunggak pajak, wawancara, 16 April 2017
14 Dajwi, Bagian Pengembangan PHD, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, wawancara 28 Maret 2017
15 Muktar, Bagian Tata Usaha Samsat Kota Banda Aceh, wawacara 5 April 2017

## 2. Saran
Pemerintah  Aceh  agar  sosialisasi  lebih  tegas  untuk  merubah  masyarakat menjadi budaya sadar bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Serta melakukan tindakan  dilapangan  secara  langsung  terhadap  masyarakat  yang tertunggak  pajak kendaraan bermotor.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku-buku
Azhari  A.  Samudra, Perpajakan  di  Indonesia  Keuangan  Pajak  dan  Retribusi, PT.
Hecca Mitra Utama, Jakarata, 2005.
Koswara, Otonomi  Daerah:  Untuk  Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.
Kurniawan,  Panca  dan  Purwanto,  Agus, Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
Marihot P. Sihaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006.
R.  Santoso  Brotodiharjo, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak, PT.  Refika  Aditama, Jakarta-Bandung, 2003.
Siahaan,  Marihot  P, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi.  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Soetrisno, Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara, Andi Offset, Yoyakarta, 1999.

## 2. Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
3. Website
http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html,  diakses  15  Mei 2017.