INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9491-9498 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata
Raja Songkup Pratama 1 ✉ , Siti Zahra Siagian 2 , Yuli Indriani Lubis 3 , Florensia Silaban 4 , Victoria Grace Daely 5 , Parlaungan Gabriel Siahaan 6 , Sri Hadiningrum 7
Universitas Negeri Medan
Email: rajasongkuppratama@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam kegiatan berternak, terdapat kemungkinan ternak memasuki lahan milik orang lain dan merusak tanaman yang ada di sana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tanggung jawab  pemilik  ternak  dalam  hal  ini.  Pasal  1366  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  setiap  orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kasus kerusakan tanaman akibat ternak, pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik tanaman. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan terkait dalam KUHPerdata, seperti konsep strict liability, dan ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  kepastian  hukum  dan melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  berternak  dan  pertanian.  Dengan memahami  kewajiban  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak,  diharapkan  konflik  dapat diminimalkan dan terwujud keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ganti Rugi

## Abstract
In livestock activities, there is a possibility that livestock enter other people's land and damage the plants there. The Civil Code (KUHPerdata) regulates the responsibilities of livestock owners in this matter. Article 1366 of the Civil Code states that every person is responsible not only for losses caused by his own actions, but also for losses caused by objects under his control. In cases of crop damage caused by livestock, the livestock owner can be held responsible for compensating for the losses suffered by the crop owner. This research analyzes related provisions in the Civil Code, such as the concept of strict liability and compensation. This research uses an empirical normative research method that examines the implementation of positive legal provisions and written documents in each specific legal event that occurs.  This  research  aims  to  provide  legal certainty  and  protect the interests  of  parties  involved in livestock and agricultural activities. By understanding the obligations and responsibilities of each party, it is hoped that conflict can be minimized and harmony in social life can be realized.
Keywords: Responsibility of Livestock Owners, Compensation

## PENDAHULUAN
Kegiatan  berternak  dan  bertani  merupakan  aktivitas  yang  saling  berkaitan  dan memiliki  peran  penting  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan  masyarakat.  Namun, terkadang terdapat potensi konflik antara kedua kegiatan tersebut. Salah satu permasalahan yang kerap timbul adalah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternak yang memasuki lahan  milik  orang  lain.  Permasalahan  ini  tidak  hanya  berdampak  secara  ekonomi  bagi pemilik tanaman yang mengalami kerugian, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum dan solusi yang jelas, konflik seperti ini dapat berkembang menjadi sengketa yang lebih besar dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  sebagai  kodifikasi  hukum perdata di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai tanggung jawab pemilik ternak dalam  kasus  kerusakan  tanaman  milik  orang  lain.  Meskipun  demikian,  penerapan ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  praktik  seringkali  menghadapi  tantangan  dan membutuhkan  penafsiran  yang  cermat.  Salah  satu  permasalahan  utama  yang  muncul adalah terkait dengan konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak pemilik ternak atas kerusakan  tanaman  yang  disebabkan  oleh  ternaknya.  Konsep  ini  mengisyaratkan  bahwa pemilik  ternak  bertanggung  jawab  secara  mutlak  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh ternaknya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan.
Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep strict liability ini masih belum optimal. Masih terdapat perdebatan dan ketidakpastian hukum dalam hal penentuan ganti rugi yang adil, serta pertimbangan aspek-aspek lain seperti hubungan kepemilikan antara pemilik dan
ternak, upaya pencegahan yang dilakukan, dan besaran kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, unsur perbuatan melawan hukum juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kasus kerusakan tanaman oleh ternak.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  yang  mendalam  untuk  memahami  secara komprehensif  ketentuan-ketentuan  terkait  dalam  KUHPerdata  tentang  Analisis  Hukum Kewajiban  Pemilik  Ternak  dalam  Mengganti  Kerusakan  Tanaman  Milik  Orang  Lain Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dengan  adanya  penelitian  ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan berternak dan bertani.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  metode  normatif  empiris,  yang  memadukan  kajian  kepustakaan/hukum dengan  pengamatan  lapangan.  Mengkaji  secara  mendalam  KUHPerdata,  putusan pengadilan,  dan  literatur  hukum  terkait  kewajiban  pemilik  ternak  mengganti  kerusakan tanaman.  Melakukan  analisis  isi  ( content  analysis)  secara  kualitatif  terhadap  data kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Undang-undang Hukum Perdata terkait tanggung jawab pemilik ternak dalam kasus kerusakan tanaman milik orang lain
Dalam  KUHPerdata,  terdapat  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tanggung  jawab pemilik ternak apabila ternaknya menimbulkan kerusakan pada tanaman milik orang lain. Pasal 1367 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik binatang bertanggung jawab atas kerugian yang  diderita  oleh  orang  lain,  baik  karena  ulah  binatang  itu  sendiri  atau  karena  berada dalam suatu tempat yang tidak semestinya.
Misalnya,  seorang  petani  memiliki  ladang  sayuran  yang  berbatasan  dengan  area penggembalaan ternak milik orang lain. Jika ternak tersebut lepas dan merusak tanaman sayuran milik petani, maka pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata. Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada petani atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya.
Dalam penerapannya, petani sebagai pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa  kerusakan  tanaman  tersebut  memang  disebabkan  oleh  ternak  yang  dimiliki  oleh pihak  tertentu.  Bukti-bukti  seperti  saksi,  foto,  atau  rekaman  dapat  digunakan  untuk menguatkan klaim tersebut.
Penerapan konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak pemilik ternak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya dalam KUHPerdata
Pasal  1367  ayat  (3)  KUHPerdata  secara  tegas  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab pemilik binatang adalah tanggung jawab mutlak. Artinya, pemilik ternak harus bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  ternaknya  meskipun  pemilik  tidak  dapat disalahkan atas kelalaiannya dalam mengawasi ternak tersebut.
Konsep strict  liability  atau  tanggung  jawab  mutlak  ini  berlaku  tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik ternak. Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman yang terjadi semata-mata karena adanya hubungan kepemilikan antara pemilik dan ternaknya.
Sebagai contoh, seorang peternak memiliki beberapa ekor sapi yang digembalakan di area  yang  seharusnya  aman.  Namun,  secara  tidak  terduga,  sapi-sapi  tersebut  berhasil meloloskan  diri  dan  merusak  tanaman  milik  petani  lain  yang  berada  di  dekat  area penggembalaan. Dalam kasus ini, meskipun peternak tidak dapat disalahkan karena telah berupaya  menggembalakan sapi-sapinya di area yang seharusnya aman, peternak tetap harus  bertanggung  jawab  secara  mutlak  atas  kerusakan  tanaman  yang  disebabkan  oleh sapi-sapinya tersebut berdasarkan konsep strict liability.
Penerapan konsep ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini petani pemilik tanaman yang rusak. Pemilik ternak dianggap memiliki risiko yang  lebih  tinggi  dalam  mengawasi  dan  mengendalikan  ternaknya,  sehingga  harus menanggung tanggung jawab secara mutlak apabila ternaknya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

## Pembahasan
Konsep tanggung jawab mutlak ( strict liability) dapat digunakan dalam hal seseorang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extra-hazardous atau ultrahazardous  atau  abnormally  dangerous,  kemudian  ia  diwajibkan  memikul  segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak hati-hati ( utmost care) dan juga untuk mencegah segala bahaya atau kerugian dan kerugian itu tidak dihubungkan dengan kesengajaannya (Supriadi, 2010).
Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik  tenak  berkewajiban  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan.  Hal ters ebut sesuai dengan pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena
kesalahannya  untuk  mengganti  kerugian  tersebut”  dan  Pasal  1366  KUHPerdata  yang berbunyi  “Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.”
Berdasarkan  kedua  pasal  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  suatu  perbuatan  dapat dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  apabila  memenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut :
1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
a) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
b) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya,  karena  orang  yang  tidak  tahu  apa  yang  ia  lakukan  tidak  wajib membayar  ganti  rugi.  Sehubungan  dengan  kesalahan  in  terdapat  dua kemungkinan :
1) Orang  yang  dirugikan  juga  mempunyai  kesalahan  terhadap  timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya  kerugian,  maka  sebagian  dari  kerugian  tersebut  dibebankan kepadanya  kecuali  jika  perbuatan  melawan  hukum  itu  dilakukan  dengan sengaja.
2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian  itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing- masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata- nyata  diderita  dan  keuntungan  yang  seharunya  diperoleh.  Jadi  pada  umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak  hanya  untuk  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita,  juga  keuntungan  yang seharusnya diperoleh.
2) Kerugian  idiil,  dimana  perbuatan  melawan  hukum  pun  dapat  menimbulkan kerugian  yang  bersifat  idiil  seperti  ketakutan,  sakit  dan  kehilangan  kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan  dengan  menilai  kerugian  tersubut,  untuk  itu  pada  asasnya  yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi  perbuatan melwan hukum. Pihak yang dirugikan  berhak menuntut  ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
Untuk  memecahkan  hubungan  causal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
1) Condition  sine  qua  non,  dimana  menurut  teori  ini  orang  yang  melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine  qua  non  menimbulkan  kerugian  (yang  dianggap  sebagai  sebab  dari  pada suatu  perubahan  adalah  semua  syarat-syarat  yang  harus  ada  untuk  timbulnya akibat).
2) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan  melawan  hukum.  Terdapat  hubungan  causal  jika  kerugian  menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum
Setiap  orang  yang  memiliki  dan  memelihara  ternak  bertanggungjawab  atas  setiap kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  ternaknya,  demikian  juga  terhadap  kerugian  itu  pemilik tenak  berkewajiban  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan.  Hal  ini  sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab
atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggung jawabnya,  barang-barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya  dan  juga  binatang- binatang miliknya.
Namun  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata,  cara  yang  lebih  diutamakan  dalam penyelesaiannya  di  dalam  masyarakat  adalah  dengan  musyawarah  atau  perdamaian. Dengan  cara  ini  para  pihak  dapat  saling  bertemu  dan  menjelaskan  inti  permasalahan dengan cara yang baik. Kemudian para pihak dapat saling memberikan pandangan serta penjelasan, lalu mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Penyelesaian dengan cara ini  dinilai  akan  lebih  adil  untuk  kedua  belah  pihak,  baik  itu  untuk  pihak  pemilik  ternak maupun pihak yang dirugikan, yaitu pemilik tanaman."
Musyawarah antar para pihak yang bersengketa merupakan cara yang yang paling bijak  serta  diutamakan  dalam  penyelesaian  setiap  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat. Dengan musyawarah semua pihak yang terlibat dapat saling bertukar pikiran serta  mencari  solusi  terbaik  bersama-sama  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut. Penyelesaian  masalah  melalui  cara  musyawarah  dinilai  efektif  digunakan  untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat karena di dalam masyarakat rasa kekeluargaan dan  kebersamaan  masih  cukup  kental.  Oleh  sebab  itu  penyelesaian  permasalan  melalui musyawarah terus diutamakan dan dilaksanakan di dalam masyarakat.
Meskipun  penyelesaian  secara  kekeluargaan  dipandang  baik,  namun  penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak petani. Dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya.

## SIMPULAN
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aturan tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerusakan tanaman milik  orang  lain sudah diatur jelas  dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemilik ternak diwajibkan untuk mengganti rugi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya, baik karena ulah ternaknya sendiri maupun karena ternaknya berada di tempat yang tidak semestinya. Tanggung jawab ini bersifat  mutlak  atau strict  liability,  artinya  pemilik  ternak  harus  bertanggung  jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dalam mengawasi ternaknya. Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak petani sebagai pihak yang dirugikan.
Meski  begitu,  dalam  kenyataannya  di  masyarakat,  penyelesaian  kasus  kerusakan tanaman  oleh  ternak  lebih  sering  dilakukan  secara  kekeluargaan  melalui  musyawarah antara pemilik ternak dan petani yang terkena dampaknya. Cara ini dinilai efektif karena menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang masih kental di masyarakat.
Namun,  penegakan  hukum  secara  tegas  dan  pemberian  ganti  rugi  yang  adil  tetap diperlukan agar pemilik ternak lebih berhati-hati dalam mengawasi ternaknya dan hak- hak petani juga dapat terlindungi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, M. D. (1994 ). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Pendowo, A. (2020). Pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pemilik hewan peliharaan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. jakarta.
Prodjodikoro, W. (1992). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Satrio, J. (1993). Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Citra Aditya Bakti.
Bandung
Setiawan, R. (1979). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Binacipta. Bandung Syahrani, R. (2006). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung Sembiring, S. (2016). Hukum Pertanahan di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta Salim, H. S. (2003). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta
Elly Kristiani Purwendah. (2016). Penerapan Regime Tanggung Jawab Dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 2(2), 10. dwipayana,  I.  K.  (2022).  Tanggung  jawab  pemilih  hewan  peliharaan  terhadap  kerugian  akibat perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  hewan  peliharaan. Jurnal  ilmiah  Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Fuady, M. (2010). Teori- Teori dalam Sosiologi
Hukum. KencanaM.  Ihsanul  Fikr,  i.  M.  (2021).  Problematika  ganti  rugi  atau  tanaman  akibat intervensi pemeliharaan hewan ternak. Jurnal tamwil jurnal ekonomi Islam.
Muhaling,  A.  J.  (2019).  Kelalaian  Yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Menurut  Perundang – Undangan Yang Berlaku. Lex Crimen
Saidil Awwalin, m. A. (2018). Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak. jurnal ilmiah bidang hukum perdataan.
Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group Jakarta
Universitas Udayana, H. p. (2019). Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai pembuatan yang melawan hukum. Hukum perdata fakultas Hukum Universitas Udayana.