## KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI ATAS PENJUALAN HARTA BERSAMA YANG TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DARI
MANTAN SUAMI ATAU MANTAN ISTRI (Studi  Putusan Nomor 3200/Pdt.G/2016/PA.Lmj.)

## ANDIK WICAKSONO

## Abstrak
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan (pasal 35 ayat (1) Undang- Undang  Nomor 1  Tahun 1974), perolehan  harta tersebut melibatkan  peran  serta suami  istri,  baik peran serta secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila  salah satu pihak  mantan suami atau mantan istri menjual  harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan mantan suami atau mantan istri maka penjualan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3200/Pdt.G/2016/PA.Lmj.). Ter Haar mengatakan “....barang- barang  yang  diperoleh  pada  masa  perkawinan  oleh  suami  dan  isteri  merupakan  harta  bersama sehingga  merupakan  harta  (sebagai  bagian  harta  keluarga)  yang  pada  waktu  terjadi  sesuatu (khususnya pada perceraian) menimbulkan  hak  dari  suami  dan isteri  atas harta  tersebut (masing- masing sebagian). Tidak adanya harta bersama, merupakan suatu penegecualian yang besar. Hanya pada masyarakat-masyarakat patrineal, maka adanya harta keluarga suami  (pada kawin jujur)  atau harta  isteri  (pada  kawin  semendo) tidak  memberikan  kemungkinan  terbentuknya  harta  bersama, betapapun kecilnya kemungkinan tersebut”.

## Kata Kunci : Harta Bersama, Akta Jual Beli, Putusan Pengadilan Agama

## Abstract
Joint  property  is  property  acquired  during  the  marriage  (article  35  paragraph  (1)  of law number 1 Year 1974), the acquisition of such property involves the role as well as husband and wife, both roles  as  well  as  directly  or  indirectly. When  one  party  ex-husband or  ex-wife sell  along the treasure  without the consent and knowledge of the ex-husband or ex-wife then the sale is not valid and  does  not  have  the  force  of  law  (Religious  Court  ruling  of  Lumajang    Number  3200/Pdt. G/2016/PA. Lmj.). TER Haar says. "... goods acquired during marriage by  husband and wife is a treasure together so it is a treasure (as part of the family treasures) that at the time of happening of something (especially divorce) gives rise to the right of the husband and wife over the treasure (each part). The  absence  of shared  property,  is  a  penegecualian. Only on  patrineal societies,  then  the existence  of  the  treasure  family husband  (on  mating  honest)  or  property  wife  (on  the  mating semendo) does not provide the possibility of the formation of the joint property, regardless  of how small the possibility ".
Keywords: Shared Property, Deed Of Sale And Purchase, Religious Court Ruling

## PENDAHULUAN
Ikatan perkawinan yang sah mempunyai  implikasi  yang  luas  terhadap perolehan  harta,  baik  harta  yang  diperoleh suami  maupun  harta  yang  diperoleh  istri. Perolehan  harta selama  perkawinan  disebut
sebagai harta bersama dengan catatan bahwa perolehan  harta  tersebut  melibatkan  peran serta  suami  istri,  baik  peran  serta  secara langsung  maupun  secara tidak langsung.
Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan,  Pasal  35  ayat  (1)
menetapkan  bahwa  harta  yang  diperoleh selama perkawinan dinamakan harta bersama.  Namun  undang-undang  ini  tidak menafikan  adanya harta milik  pribadi  sesuai rumusannya  pada  pasal  35  ayat  (2)  yang menetapkan  bahwa  harta  bawaan (sebelum menikah)  atau  harta  yang  diperoleh  dari hadiah atau warisan dalam perkawinan tidak termasuk  harta  bersama  melainkan  harta milik  pribadi  suami isteri  itu  sendiri.
Sedangkan  dalam  Pasal 97 Kompilasi Hukum  Islam  ditentukan  bahwa Janda atau duda    cerai hidup,   masing-masing   berhak seperdua dari harta bersama  sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,  artinya  harta  bersama  tersebut di bagi  dua sama besar antara mantan suami dan mantan istri.
Berdasarkan ketentuan  tersebut, maka tanpa  melihat  apakah  selama  perkawinan tersebut masing-masing suami isteri menegakkan  kewajiban  mereka  masing- masing  atau  tidak,  tanpa  memperhatikan besar  kecilnya  keterlibatan  masing-masing pihak  dalam  mewujudkan  terbentuknya harta bersama, tanpa memperhatikan  apakah salah  satu  pihak  berkianat  dengan  tidak menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami atau isteri,  apabila  terjadi  perceraian, selama tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan,  maka  masing-masing  pihak
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam  di Indonesia , PT. Raja Grafindo  Persada, Cet ke-4, Jakarta, 2000, h. 51
akan  memperoleh separuh  dari  harta bersama tersebut. 1
Aturan sebagaimana yang telah disebutkan  diatas,   merupakan  suatu  aturan agar   tidak  terjadi  perebutan  harta bersama yang tidak   mendasar   antara mantan suami dengan mantan isteri.
Pengaturan  harta  perkawinan  dan penyelesaiannya  apabila  terjadi  perceraian sangat  penting.  Untuk  itu  Undang-undang Nomor  1 Tahun  1974  dalam  pasal  37  telah menentukan  bahwa  apabila  perkawinan putus  karena  perceraian,  harta  bersama diatur  menurut  hukumnya  masing-masing. Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  yang dimaksud  dengan  “hukumnya”  adalah hukum  agama,  hukum  adat,  dan  hukum- hukum  lainnya.
Didalam  latar  belakang  itu,  penulis memuat bahwa  telah terjadi  penjualan  harta bersama  yang  dilakukan  oleh  mantan  Istri tanpa  persetujuan  mantan  suami  yang berupa  2 (dua)  bidang  sawah yang berakta jual  beli  atas nama  mantan  Istri  (penjual). Sehingga  para pembeli  dengan  iktikat  baik, telah  membayar  seluruh  pembelian  dua bidang  sawah tanpa  rasa ragu  dan  pembeli yakin  bahwa dua  bidang  sawah yang  dibeli tersebut adalah harta penjual  yang tidak  ada sangkut  pautnya  dengan  orang  lain  (para pembeli  tidak  tau bahwa dua  bidang  sawah
itu  adalah  harta  besama  dengan  mantan suami  penjual).
Oleh  karena para pembeli  telah  yakin atas  pembeliannya  dan  merasa  punya  hak atas tanah pembeliannya,  maka para pembeli mengajukan  akta  jual  beli  dan  berhasil PPAT  (camat)  menerbitkan  akta  jual  beli atas nama para pembeli  yang beriktikat  baik tersebut.
Melihat  harta  bersama  yang  dimilik i oleh mantan suami  telah di jual  oleh  mantan istri,  maka  mantan  suami  merasa  hak-hak keperdataannya  terancam  dan  tidak  mau kehilangan  harta bersama tersebut, sehingga mantan suami mengajukan gugatan pembagian  harta  bersama yang  telah  dijual kepada para pembeli  ke Pengadilan  Agama Lumajang,  dan  disamping  itu  pengajuan gugatan  pembagian  harta  bersama  tersebut didasarkan  bahwa  harta  bersama  tersebut belum  pernah di bagi.
Didalam  gugatannya,  mantan  suami memohon  kepada pengadilan  Agama untuk menetapkan  bahwa    kedua  bidang  sawah tersebut  adalah  harta  bersama  antara Penggugat  (mantan  suami)    dan  Tergugat (mantan  istri)  yang  belum  pernah  dibagi, Menetapkan  pembagian harta  bersama tersebut  ½  bagian deberikan kepada Penggugat  (mantan  suami)  dan   ½  bagian lagi    di  berikan  kepada  Tergugat  (mantan istri)  dan yang  terakhir  Penggugat  sanggup membayar biaya  perkara.
Mencermati  dari  tuntutan  Penggugat yang  notabene  sebagai  mantan  suami Tergugat,  telah  memasukkan  2 (dua)  orang sebagai  Turut Tergugat  yang  dianggap  oleh Penggugat  sebagai  orang yang  telah membeli  harta  bersama  Penggugat  dan Tergugat  yang  belum  pernah di  bagi.  Akan tetapi Penggugat tidak  menganggap  pembeli adalah    pembeli  yang  beriktikat  baik, sehingga  Penggugat  tidak  memperhatikan dengan tidak memberikan  perlindungan  atas hak-hak  pembeli  yang  beriktikat  baik  dan semata-mata hanya mementingkan kepentingan  perdata  Penggugat  semata, padahal  didalam  harta bersama tersebut ada bagian  yang  seharusnya  menjadi  bagian Tergugat  yang  bisa  diberikan  kepada  para pembeli yang  beriktikat baik  sebagai jaminan  atas pembeli  yang beriktikat  baik.
Akta  Jual  Beli  2  (dua)  bidang  sawah atas  nama  Tergugat  (mantan  istri),  telah berubah  menjadi  nama para pembeli  karena memang  telah  terjadi  jual  beli  dan akta jual beli  atas  nama  para  pembeli  tersebut  telah diterbitkan  oleh PPAT  (camat).
Didalam  petitium,  Penggugat (mantan suami)  juga  tidak  memohon  kepada Majelis Hakim,  untuk dinyatakan  tidak sah dan tidak mempunyai  kekuatan   hukum  atas  akta jual beli  yang  telah  diterbitkan  oleh  PPAT (Camat).
Disamping  itu  Penggugat  (mantan suami),   tidak  memohon  kepada Pengadilan Agama  tersebut  untuk    dinyatakan  bahwa
akta jual  beli yang diterbitkan  PPAT (camat) tersebut batal demi hukum,  padahal  didalam Putusan  Mahkamah  Agung    tanggal  13 Nopember    1978    No.  263K/Sip/19 76 menegaskan :
Karena  tanah  sengketa    merupakan  harta bersama   suami  istri  ,  untuk  menjual  tanah tersebut    tergugat  I  harus    mendapatkan persetujuan  dari  istrinya 2 atau  sebaliknya penjualan tersebut harus dengan mendapatkan persetujuan suami atau mantan suami / mantan istri.
“Dari  putusan  tersebut,  hukum  melarang pemindahan  harta  bersama    secara sepihak  oleh  suami  atau istri.  Penjualan, pengagunan , penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri dianggap  bertentangan  dengan  hukum  . .
.  .  Jika  tidak  hukum  mengancam pembatalan  jual  beli.  Istri    dapat menggugat    pembatalan  jual  beli 3 ,  istri harus  di  baca  pula  suami  atau  mantan suami/  mantan istri.
Yang perlu ditegaskan bahwa pembagian  harta  bersama  dalam  tesis    ini adalah  pembagian  harta  bersama  menurut hukum  Islam,  karena  penelitian  ini  berasal dari  studi    terhadap  putusan  Pengadilan Agama Luamajang nomor 3200/Pdt.G/2016/PA  Lmj.
2 Yahya  Harahap, Kedudukan  ,  Kewenangan dan    Acara  Peradilan  Agama ,  Pustaka  Kartini  ,  1990, Jakarta , h. 319.
Berdasarkan
studi putusan Pengadilan
Agama Lumajang telah diperoleh  fakta bahwa dalam amar putusan  / petitum,  Majelis  hakim  Pengadilan  Agama Lumajang telah  mengabulkan tuntutan pembagian  harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta  Majelis Hakim menyatakan  bahwa  akta  jual  beli  yang diterbitkan  PPAT  (dalam  hal  ini  Camat) tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
Amar atau petitum  yang menyatakan bahwa akta jual  beli  yang tidak sah dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum,    yang  telah dijatuhkan  oleh  Majelis  hakim  Pengadilan Agama  Lumajang, telah  menyebabkan kerugian  yang nyata bagi para pembeli  yang beriktikat baik  dan  sekaligus  putusan tersebut  telah  memutus  proses  pencarian bukti  kepemilikan  yang  berupa  akta  tanah yang seharusnya bisa diperoleh  para pembeli yang  beriktikat  baik.  Oleh  karena  itu diperlukan  kompensasi  terhadap  kerugian bagi  para pembeli  yang beriktikat  baik.
Didalam    penyelesaian  sengketa pembagian  harta  bersama yang  telah  dijual oleh  mantan Istri,   tidak  didapatkan  petitum yang  menyatakan  bahwa  jual  beli  yang dilakukan  oleh  mantan  istri  batal  demi hukum  sehingga  akta jual  beli  tersebut dapat
3 Ibid, h. 319-320.
dibatalkan  oleh  Majelis  Hakim  pemeriksa perkara di Pengadilan  Agama Luamajang.
Berikut  alur    mulai  perkawinan  hingga putusan Pengadilan Agama  Lumajang tentang gugatan Harta Bersama:

## PERKAWINAN
(Proses Menjadi Suami – Istri) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## PEROLEHAN HARTA BERSAMA SELAMA MASA PERKAWINAN
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## TERJADI PERCERAIAN
Tanpa Adanya Gugatan Harta Bersama
Mantan Istri Menjual Harta Bersama tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin mantan suami berupa 2 (dua) bidang tanah sawah sehingga terbit akta jual beli
Mantan Suami mengajukan gugatan Harta Bersama
ke Pengadilan Agama Lumajang
Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3200/Pdt.G/2016/PA.Lmj “Tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa akta jual beli yang diterbitkan PPAT (dalam hal ini Camat)  tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian untuk menyelesaikan  masalah  dalam  penulisan  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan  yang berlaku dikaitkan dengan  teori  hukum  serta  melihat  realita yang  terjadi  dimasyarakat  yaitu  berkaitan dengan  kekuatan  hukum  akta  jual  beli  atas penjualan harta  bersama  yang tanpa persetujuan    salah  satu  pihak  dari  mantan suami  atau    mantan  istri  yang  terjadi  di Pengadilan  Agama Lumajang.

## PEMBAHASAN
Penelitian  terhadap kekuatan hukum akta  jual  beli  atas penjualan  harta bersama yang tanpa persetujuan  salah satu pihak  dari mantan  suami  atau  mantan  istri, di Pengadilan  Agama Lumajang.

## a.  Pengertian Perjanjian  Jual Beli
Menurut  pasal    1313  Kitab    Undang- Undang  Hukum  Perdata. Perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih    mengikatkan  dirinya    terhadap satu  orang  atau  lebih,  dalam  membuat perjanjian  ,  kedudukan  antara    para  pihak yang  mengadakan    perjanjian  sama    dan sederajat. 4
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata juga  mengatur  mengenai  pengertian    jual
4 M.  Yahya  Harahap,  Segi  –  Segi    Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung,  1986. H. 181.
beli  yaitu  :  suatu perjanjian  bertimbal  balik dalam  mana  pihak    yang  satu   (si  penjual) berjanji   untuk  menyerahkan   hak milik  atas suatu barang ,  sedang pihak yang lainnya   (si pembeli)  berjanji    untuk  membayar  harga yang  terdiri  atas    sejumlah  uang  sebagai imbalan  dari perolehan   hak milik  tersebut.
Perkataan  jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak  perbuatan dinamakan menjual. Istilah yang  mencakup  dua perbuatan    yang  bertimbal  balik  itu  adalah sesuai  dengan  istilah  belanda  “koop  an verkoop” yang juga mengandung  pengertian bahwa pihak  yang satu “verkoop“  (menjual) sedang  yang  lainnya  “koopt”  membeli. Didalam  bahasa  inggris  jual  beli  disebut dengan  hanya  “sale“    saja  yang  berarti “penjualan“   (hanya dilihat   dari sudutnya  si penjual),  begitupula  dalam  bahasa Perancis disebut  hanya  dengan    “vente”    yang  juga berarti  “penjualan“, sedangkan  dalam bahasa  Jerman    dipakainya perkataan “Kauf” yang berarti  “pembelian”. 5
Unsur pokok  dalam perjanjian   jual  beli adalah    barang  dan  harga,  dimana    antara penjual  dan pembeli  harus ada kata sepakat tentang  harga  dan  benda    yang  menjadi obyek  jual  beli. 6 Suatu  perjanjian  jual  beli yang  sah  lahir    apabila  kedua  belah  pihak telah setuju   tentang harga dan barang. Sifat konsensual    dari  perjanjian jual  beli
5 R.  Subekti,  SH.  Aneka  Perjanjian, PT ,  Citra Aditya Bakti, Bandung,  1995, h. 1.
6 Ibid,  h. 2.
tdersebut  ditegaskan  dalam  Pasal    1458 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  berbunyi  “jual  beli  dianggap  sudah terjadi  antara  kedua  belah  pihak  seketika setelah  mereka    mencapai  kata  sepakat tentang  barang dan harga, meskipun  barang ini    belum  diserahkan    maupun  harganya belum  di  bayar. 7
Jual beli ialah perjanjian atau persetujuan   atau kontrak  dimana  satu pihak (penjual)   mengikat  diri  untuk  menyerahkan hak  milik  atas  benda    atau  barang  kepada pihak  lainnya  (opembeli)    yang  mengikat dirinya  untuk   membayar  harganya  berupa uang kepada  penjual. 8
Menururt Salim  HS  perjanjian  jual  beli adalah   suatu perjanjian  yang  dibuat   antara pihak penjual  dan pihak pembeli.  Dim dalam perjanjian  itu  pihak    penjual  berkewajiban untuk  menyerahkan  obyek   jual  beli  kepada pembeli  dan  berhak  menerima  harga    dan pembeli  berkewajiban  untuk    membayar harga  dan    berhak  menerimam    objek tersebut. 9
Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam definisi  tersebut adalah:
1.  Adanya  Subyek  Hukum  ,  yaitu  Penjual dan Pembeli.
2. Adanya  kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli   tentang barang dan harga.
7 Ibid  , h.3
8 Wirjono  Projodikoro  ,Rancangan  Undang- Undang  T entang   Peraturan Hukum  Perjanjian  ,  Bab  II Pasal  16    (  selanjutnya    disebut  sebagai    Wirjono Projodikoro  II)
3. Adanya  hak dan  kewajiban   yang  timbul antara  pihak  penjual  dan pihak  pembeli.

## b.  Syarat  Sahnya  Perjanjian  Jual Beli
Pasal  1320  Kitab  Undang  –  Undang Hukum  Perdata   menyatakan  bahwa syarat sahnya perjanjian  adalah:
1.  Sepakat  mereka  uang  mengikatkan dirinya.
Syarat  pertama    untukm  sahnya  suatu perjanjian   adalah adanya suatu kesepakatan atau  konsensus    pada  para  pihak.  Yang  di maksud dengan kesepakatan adalah perseusian  kehendak  antara  para  pihak dalam  perjanjian.  Jadi  dalam  hal  ini  tidak boleh  ada unsur  pemaksaan  kehendak  dari salah satu pihak  pada pihak lainnya.  Sepakat juga  dinamakan  suatu  perizinan,  terjadi kerena  kedua  belah  pihak  sama  –  sama setuju   mengenai  hal  – hal  yang pokok   dari suatu perjanjian   yang  diadakan.  Dalam  hal ini  kedua belah pihak   menghendaki  sesuatu yang sama  secara timbal  balik. 10
2. Cakap  untuk  membuat suatu perjanjian.
Cakap  artinya  :kemampuan untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang dalam  hal  ini  adalah    membuat  suatu perjanjian.  Perbuatan  hukum  adalah  segala perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum.  Orang  yang  cakap  melakukan
9 Salim  HS.  Hukum  Kontrak T eori dan T ehnik Penyusunan Kontrak, Jakarta,  Sinar Grafika.. h. 49.
10 Ibid,  h. 33
perbuatan  hukum  adalah  orang  yang  sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur  21  tahun    sesuai  dengan  Pasal
1330 Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata.
3.  Suatu hal tertentu.
Suatu  hal  tertentu  disebut  juga  dengan obyek  perjanjian.  Obyek  perjanjian  harus jelas   dan  ditentukan  oleh  para  pihak   yang dapat  berupa  barang.  Maupun  jasa  namun juga  dapat  berupa  tidak  berbuat  sesuatu. Objek  perjanjian   juga  dapat disebut  dengan prestasi. 11
4.  Suatu sebab yang halal.
Di  dalam  pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata   tidak  dijelaskann pengertian  sebab  yang  halal.  Maksudnya adalah isi perjaqnjian tersebut  tidak bertentangan   dengan  peraturan  perundang- undangan,  kesusilaan  dan ketertiban  umum. Syarat  pertama  dan  ke  dua    merupakan syarat  subyektif    karena  berkait  dengan subyek  perjanjian   dan  syarat ketiga  dan ke empat    merupakan    syarat  objektif    karea berkaitan  dengan  obyek  perjanjian.  Apabila syarat  pertama  dan  syarat  kedua    tidak terpenuhi  , maka perjanjian  itu dapat diminta pembatalannya.Pihak yang meminta pembatalan  itu    adalah  pihak  yang  tidak cakap    atau  pihak    yang  memberikan ijinknya   secara tidak bebas. 12
11 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak  dan Perancangan Kontrak, Jakarta, PT. Raja  Grafindo Persada, 2007, h. 69.
c. Kekuatan Akta Jual Beli Dalam Penjualan  Harta Bersama Yang Tanpa Persetujuan Mantan Suami Atau Mantan istri.
Berdasarkan pasal Pasal 19 ayat (1) dan (2),
UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok  – Pokok  Agraria   ( “ UU PA) jo.  Pasal 1 angka 20 PP No. 24  Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah    (  “  PP 24/1997”).  Menyatakan bahwa:
1.  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan  –  ketentuan  yang diatrur   dengan  peraturan pemerintah.
2.  Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat    (1) pasal ini  meliputi:
1) Pengukuran  perpetaan  dan pembukuan tanah.
2)  Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah    dan peralihan  hak-hak tersebut.
3) Pemberian  surat-surat  tanda bukti  hak,
yang berlaku sebagai  alat pembuktian yang kuat.
Surat  tanah  non  sertifikat  yang kepemilikannya  terdaftar & diakui  Camat”, dan  akta  yang  dikeluarkan  oleh  Camat sebagai  PPAT  Sementara,  sesuai  dengan ketentuan Pasal  2 PP No.  37  Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:
12 Abdul  Kadir Muhammad , Hukum Perkawinan, Alumi, Bandung,   1982 , h. 20
1.  PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan sebagian kegiatan  pendaftaran  tanah dengan  membuat  akta  sebagai  bukti telah  dilakukannya  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah atau Hak  Milik  Atas Satuan  Rumah  Susun, yang akan  dijadikan dasar  bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan hukum  itu.
2.  Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) adalah  sebagai berikut:
1) Jual beli.
2) Tukar menukar.
3) Hibah.
4)  Pemasukan  ke  dalam  perusahaan (inbreng).
5) Pembagian  hak bersama.
6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai atas tanah Hak Milik.
7) Pemberian Hak Tanggungan.
8) Pemberian kuasa membebankan  Hak
Hal ini  ditegaskan  pula  dalam Pasal 32 PP
24/1997 yang berbunyi:
(1)   Sertipikat  merupakan  surat tanda  bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data yuridis yang  termuat  di  dalamnya,
sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada
13 Yahya Harahap SH, Kedudukan , Kewenangan dan    Acara  Peradilan  Agama,  Pustaka  Kartini  ,  1990, Jakarta , h. 319.
dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  hak yang bersangkutan.
(2)  Dalam hal atas suatu bidang  tanah sudah diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas nama  orang  atau  badan  hukum  yang memperoleh  tanah tersebut dengan itikad baik  dan  secara  nyata  menguasainya, maka pihak lain  yang merasa mempunyai hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi menuntut pelaksanaan  hak  tersebut apabila  dalam waktu 5 (lima)  tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah atau penerbitan  sertipikat  tersebut.
Disamping itu dalam putusan Mahkamah  Agung    tanggal  13  Nopember 1978    No.  263K/Sip/1976  menegaskan  : Karena  tanah  sengketa    merupakan  harta bersama    suami  istri,  untuk  menjual  tanah tersebut    tergugat  I  harus    mendapatkan persetujuan  dari  istrinya 13 atau  sebaliknya penjualan tersebut harus dengan mendapatkan persetujuan suami atau mantan suami/  mantan istri.
Dari putusan tersebut, hukum melarang  pemindahan  harta bersama  secara sepihak  oleh  suami  atau  istri.  Penjualan,
pengagunan  ,  penghibahan  atau  penukaran harta  bersama    tanpa  kesepakatan  bersama suami  istri    dianggap  bertentangan  dengan hukum.  Jika  tidak  hukum  mengancam pembatalan  jual  beli 14 ,    Istri    dapat menggugat   pembatalan  jual  beli,  istri  harus dibaca  pula  suami  atau  mantan  suami/ mantan istri.
d. Perlindungan Hukum.

## 1.  Pengertian Perlindungan Hukum.
Perlindungan  Hukum  terdiri  dari dua kata    yaitu  perlindungan dan  hukum. Pengertian  perlindungan  sebagai    tempat berlindung,  hal  (perbuatan  dan sebagainya) memberikan  kenyamanan  /  keselamatan. 15
Perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan yang  tidak  tercatat  karena  kesalahan pencatat dan terhadap anak–anaknya, adalah suatu  suatu  perbuatan    untuk  melindung i pihak  yang  melakukan  perkawinan  serta perlindungan tersebut bukan hanya diberikan  kepada pasangan yang melakukan perkawinan  akan  tetapi  juga  di  berikan kepada anak  - anaknya,  serta akibat  hukum apa yang harus diterima  oleh anak- anak dari pasangan  perkawinan  yang  tidak  tercatat karena    kesalahan  yang  disengaja  oleh pencatat perkawinan.
14 Ibid,  h. 319-320.
15 Marta Fransisca M. Aspek Hukum  Pembuktian Sebagai  Anak  Luar  Kawin    dari  Pewarisan    Pada Perkawinan Yang  T idak    Ssesuai  Dengan  Pasal  2  Ayat 1 Undang  –  Undang  Nomor  1    T ahun  1974    T entang Perkawinan, Unisba, Disertasi Bandung  , 2013 . 182.
Di  samping itu,  ada  beberapa pengertian  tentang  perlindungan  hukum menurut  para ahli  yaitu :
1)  Perlindungan
Hukum adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak asasi manusia  yang dirugikan  orang lain dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum. 16
2)  Perlindungan  Hukum  adalah  berbagai upaya hukum  yang harus diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 17

## 2. Sarana  Perlindungan Hukum
Sarana  perlindungan  Hukum  ada  dua macam, yaitu:
1)  Sarana Perlindungan  Hukum  Preventif
Pada perlindungan  hukum  preventif  ini, subyek  hukum  diberikan  kesempatan untuk mengajukan keberatan  atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif.  Tujuannya  adalah,  mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya bagi tindak pemerintahan yang
16 Satjipto  Raharjo.Penyelenggaraan  Keadilan dalam  Masyarakat yang  Sedang  Berubah.  Jurnal  Masalah Hukum, 1993.h. 37
17 T eori Perlindungan Hukum.  www.Insan  T ajali Nur.blogspot.com. 2009,  h. 2
didasarkan  pada  kebebasan  bertindak karena  dengan  adanya  perlindungan hukum yang  preventif pemerintah terdorong  untuk  bersifat hati-hati  dalam mengambil  keputusan  yang  didasarkan pada  diskresi.  Di  indonesia  belum  ada pengaturan khusus mengenai perlindungan  hukum  preventif. 18
2)  Sarana Perlindungan  Hukum  Represif Perlindungan hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  Penanganan  perlindungan hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan Peradilan  Administrasi  di  Indonesia termasuk kategori  perlindungan  hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan  pemerintah  bertumpu dan  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi manusia  karena menurut sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  diarahkan kepada pembatasan- pembatasan  dan  peletakan  kewajiban masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip kedua  yang  mendasari  perlindungan hukum  terhadap  tindak  pemerintahan adalah prinsip  negara hukum. Dikaitkan dengan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan  dan  perlindungan  terhadap
18 Ibid.  h.3
hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama  dan  dapat  dikaitkan  dengan tujuan  dari negara hukum. 19
Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyatIndonesia,  landasan  berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan  dasar  falsafah  negara.  Pengakuan dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat manusia  dikatakan  bersumber pada  Pancasila,  karena  pengakuan  dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik  melekat pada Pancasila. Selain bersumber  pada  Pancasila  prinsip perlindungan  hukum  juga  bersumber pada prinsip  negara hukum. 20

## 3) Pengertian Hukum
Pengertian  Hukum  menurut    J.C.T.
Simorangkir dan
Woerjono Sastropranoto.  Adalah:
“Peraturan-Peraturan  yang  bersifat memaksa  ,  yang  menentukan  tingkah laku    manusia  dalam  lingkungan masyarakat    yang  dibuat  oleh  badan  – badan resmi  yang berwajib”.
Menurut    R.  Soeroso,    Hukum  adalah himpunan  peraturan    yang  dibuat  oleh yang  berwenang    dengan  tujuan  untuk mengatur    tata  kehidupan  masyarakat yang  mempunyai  ciri  memerintah   dan melarang serta mempunyai sifat
20 Ibid.  h.3
memaksa  dengan  menjatuhkan    sanksi hukuman  bagi  yang melanggarnya. Hukum  harus  mampu  memberikan perlindungan  terhadap    semua  pihak karena setiap orang memilik i kedudukan  yang  sama  di  hadapan hukum,  setiap  aparat  harus  mampu menegakkan  hukum    sesuai  fungsi aturan  hukum  ,  oleh  karenanya   secara tidak  langsung    hukum  harus   mampu memberikan  perlindungan    terhadap setiap  hubungan  hukum  atau  segala aspek    dalam  kehidupan  masyarakat yang diatur  oleh hukum.
Karena itu perlindungan hukum merupakan  gambaran   dari  bekerjanya fungsi  hukum    untuk  mewujutkan tujuan  – tujuan  hukum  ya’ni,  keadilan, kemanfaatan    dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah    suatu perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  subyek  hukum,  sesuai  dengan aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat preventif  (pencegahan),  maupun dalam bentuk  yang    berbentuk  refresif  ( pemaksaan  ),  baik  yang  secara tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka menegakkan  peraturan hukum. Menurut  Undang-Undang    Nomor  39 Tahun  1999  tentang  HAM,  Hak  Asasi Manusia  adalah   seperangkat  hak yang melekat   pada hakekat dan  keberadaan
21 Undang – Undang   No. 39 T ahun 1999 tentang HAM.
amnusia  sebagai  Mahluk  Tuhan  Yang Maha  Esa    dan  merupakan  anugerah- Nya  yang  wajib  dihormati  ,  dijunju ng tinggi  dan  dilindungi    oleh  negara, hukum  dan pemerintah  dan setiap orang demi  kehormatan    serta  perlindungan harkat dan martabat manusia. 21
Menyinggung hak keamanan pada  diri  setiap  individu,  pada  pasal- pasal  HAM  ayat  7  menjelaskan  setiap manusia  di  depan  hukum  berhak untuk mendapatkan  perlindungan  dari  hukum yang  sama  tanpa  diskriminasi.  Semua berhak  atas  perlindungan  yang  sama terhadap  setiap  bentuk  diskriminasi yang  bertentangan  dengan  pernyataan ini  dan  terhadap  segala  hasutan  yang mengarah  pada  diskriminasi  semacam itu.
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan
hukum adalah memberikan  pengayoman  terhadap hak asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  di berikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum. 22
Menurut Lili  rasjidi  dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa  hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,  melainkan
22 Sajtipto Raharjo, Ilmu Hukum, ( Bandung  , PT. Citra Aditya Bakti, 2000 ), h. 54.
juga prediktif dan antisipatif. 23 Pendapat Sunaryati
Hartono mengatakan  bahwa  hukum  dibutuhkan untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum kuat  secara sosial,  ekonomi  dan politik untuk  memperoleh  keadilan  sosial. 24
Menurut  pendapat  Pjillipus  M. Hadjon bahwa perlindungan  hukum  bagi  rakyat sebagai  tindakan pemerintah  yang bersifat preventif  dan represif. 25
Perlindungan  hukum  yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  berikap  hati-hati  dalam pengambilan keputusan  berdasarkan diskresi,  dan perlindungan  yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan
terjadinya sengketa, termasuk
penangananya  di lembaga  peradilan. 26
Patut  dicatat  bahwa  upaya  untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya  yang  diinginkan  oleh  manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai  dasar  dari  hukum  yakni  adanya kepastian  hukum,  kegunaan  hukum serta  keadilan  hukum,  meskipun  pada umumnya  dalam  praktek  ketiga  nilai dasar  tersebut  bersitegang, namun
23 Lili  Rosjidi  dan  I.B.  Wysa  Putra,  Hukum Sebagai  Suatu  Sistem,  ,  Remaja  Rusdakary,  Bandung, 1993, h. 118.
24 Sunaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional  ,    Alumni, Bandung,  1991,  h. 55.
25 Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat Indonesia ,   PT . Bina Ilmu, Surabaya,   1987, h. 122
haruslah  diusahakan  untuk  ketiga  nilai dasar tersebut bersamaan. 27
Fungsi primer hukum, yakni melindungi  rakyat  dari  bahaya   dan tindakan  yang  dapat  merugikan  dan menderitakan  hidupnya  dari  orang lain, masyarakat  maupun penguasa.  Di samping  itu  berfungsi  pula  untuk memberikan  keadilan  serta    menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan  tersebut  ditujukan  pada subyek hukum  yaitu pendukung  hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. 28
Dilapangan  hukum  perdata    terdapat asas –asas hukum   Islam  yang  menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi sesorang, sebagian diantaranya  adalah: a.  Asas Kemaslahatan Hidup
“Kemaslahatan  hidup  adalah  segala sesuatu yang  mendatangkan  kebaikan  , berguna,  berfaedah  bagi  kehidupan. Asas kemaslahatan  hidup  adalah   asas yang mengandung makna bahwa hubungan  perdata  apapun    juga  dapat
26 Maria  Al  Fons,  Implementasi  Perlindungan Indikasi  Geografis  Atas Produk- Produk Masyarakat lokal Dalam  Perspektif Hak Kekayaan  Intelektual ,  Ringkasan Disertasi Doktor, Malang, Universitas Brawijaya , 2010, h. 18
27 Ibid.  h. 18.
28 Ibid.  h. 2.
dilaksanakan asal hubungan itu mendatangkan  kebaikan,   berguna serta berfaedah    bagi  kehidupan  manusia pribadi  dan  Msyarakat,  kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Al Qur an dan  Assunah.  Asas ini  sangat  berguna untuk pengembangan berbagai lembaga  hubungan  perdata   dan  dalam menilai   lembaga – lembaga hukum  non Islam yang ada dalam suatu masyarakat. 29
Al – ‘Adatu muhakkamat” 30 , kebiasaan yang  baik    dalam  suatu  masyarakat  , berlaku  sebagai  hukum    (Islam)    bagi umat Islam,  mendapat pembenaran. b.  Asas    Menolak  Madharat  Dan Mengambil  Manfaat.
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa harus dihindari  segala bentuk  hubungan perdata  yang  mendatangkan  kerugian (mudarat) dan mengembangkan (hubungan  perdata)    yang  bermanfaat bagi  diri  sendiri    dan  masyarakat. Dalam asas ini  mengandung  pengertian pula  bahwa    menghindari  kerusakan harus  diutamakan    dari  memperolah (meraih)    keuntungan  dalam  suatu transaksi. 31 c. Asas Adil  dan Berimbang.
29 Mohmmad Daud  Ali , Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan T ata Hukum Islam di  Indonesia, PT . Raja Grafindo  Persada, Jakarta 2012, h. 132 -133.
30 Ibid.  h. 133.
“Asas  keadilan  mangandung    makna bahwa   hubungan  perdata   tidak  boleh mengandung  unsur  – unsur    penipuan, penindasan,  pengambilan  kesempatan, pada waktu pihak lain sedang kesempitan,  asas ini  juga   mengandung arti  bahwa   hasil  yang  diperoleh  harus berimbang   dengan  usaha atau   ihktiar yang dilakukan. 32
d.  Asas  Larangan  Merugikan  Diri Sendiri  dan Orang Lain.
“Asas ini  mengandung  arti bahwa  para pihak  yang    mengadakan  hubungan perdata  tidak  boleh    merugikan  diri sendiri   dan orang lain  dalam hubungan perdatanya. Merusak  harta  kendatipun tidak  merugikan  diri  sendiri  ,  tetapi merugikan  orang  lain   tidak  dibenarkan dalam hukum  Islam. 33
e. Azas Perlindungan  Hak.
“Asas  ini  mengandung  arti    bahwa semua  hak  yang  diperoleh    seseorang dengan    jalan  halal  dan  sah,  harus dilindungi.  Bila  hak itu  dilanggar   oleh salah  satu  pihak    dalam  hubungan perdata,  pihak  yang  dirugikan    berhak untuk  menuntut  pengembalian  hak  itu atau  menuntut    kerugian  pada  pihak yang merugikannya. 34
31 Ibid.  h. 133-134.
32 Ibid.  h. 134-135.
33 Ibid.  h. 135.
34 Ibid.  h. 136-137.
f. Asas  Yang  Beriktikat  Baik  Harus Dilindungi
“Asas  ini  berkaitan  erat  dengan    asas lain  yang  menyatakan  bahwa  orang yang  melakukan    perbuatan  tertentu bertanggung  jawab    atau  menanggung resiko  atas  perbuatannya.  Namun  jika ada  pihak  yang  melakukan    suatu hubungan  perdata    tidak  mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai iktikat baik dalam hubungan  perdata    kepentingannya harus  dilindungi    dan  berhak  untuk menuntut    sesuatu  jika  ia  dirugikan karena iktikat  baiknya. 35

## E. Prinsip Kepastian Hukum
1.  Teori Pembuktian
Di  dalam  perlindungan hukum dalam upaya mendapatkan kepastian hukum, tentunya dalam permohonan pembagian harta bersama harus memperhatikan    teori  pembuktian.  Penulis berusaha  menggali  terhadap  bukti-bukt i yang  diajukan  pihak-pihak  ke  persidangan, dengan  mengungkapkan  teori-teori  yang mampu  mengungkap  terhadap  pedrolehan harta bersama.
“Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara  perdata  yang  berlaku
35 Ibid.  h. 137.
36 Riduan  Syahrani,  Hukum  Acara  Perdata  di Lingkungan  Peradilan  Umum,  Pustaka  Kartini,  Jakarta, 1988, h. 4
sekarang ini  masih  belum  terhimpun  dalam satu  kodifikasi,  melainkan  tersebar  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan, baik  pruduk  kolonial  Hindia  Belanda  dulu maupun  produk  nasional  setelah  Indonesia merdeka. 36
Dalam  pembuktian  perkara perdata, pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa - peristiwa  yang  dikemukakannya.  Pihak- pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya.  Sebab Hakim menurut asas  hukum acara  perdata  dianggap mengetahui  akan  hukumnya  ( ius  curia novit ),  baik  hukum  yang  tertulis  maupun yang tidak  tertulis. 37
Terhadap  akta yang  merupakan  alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannnya  (Pasal  165  HIR,  285  Rbg, 1870  BW).  Sebaliknya  hakim  tidak  wajib mempercayai  seorang  saksi,  yang  berarti bahwa ia bebas menilai  kesaksian (Pasal 172 HIR, 309  Rbg, 1908  BW).
“Selanjutnya mengenai alat-alat bukti  dalam  perkara  perdata  dimuat  dalam Pasal  164  HIR/284  Rbg/1866  BW  yang terdiri dari  bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan,  pengakuan  dan sumpah.  Alat- alat bukti lainnya adalah berupa pemeriksaan  setempat  yang  diatur  dalam
37 Riduan  Syahrani, Opcit . h. 76
Pasal 153 HIR/180 Rbg dan keterangan ahli yang  diatur  dalam  Pasal 154  HIR/181  Rbg. Dalam  Hukum  Islam  mengenal  4  (empat) macam alat bukti  yaitu  pengakuan,  sumpah, kesaksian  dan  dokumen-dokumen  tertulis yang menyakinkan. 38
“Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata  menyatakan  bahwa dalam hukum  acara perdata kebenaran yang  dicari adalah  kebenaran  formal  saja.  Pengertian kebenaran  formal  di  sini  diartikan  sebagai kebenaran yang  didasarkan  kepada alat-alat bukti  yang  sah  dan  berdasarkan  alat-alat bukti  tersebut  hakim  akan  mengambil keputusan  siapa  yang  menang  dan  siapa yang kalah. 39
Sistem hukum acara perdata menurut HIR/Rbg  adalah mendasarkan kepada kebenaran  formal,  artinya  hakim  akan memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata terikat  mutlak  kepada  cara-cara  tertentu yang  telah  diatur  dalam  HIR/RBg.  Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal  itu. 40
Hapsoro  juga  menyatakan  bahwa dalam  acara  perdata  yang  dicari  hakim adalah  kebenaran  formal.  Artinya  bahwa hakim tidak perlu mengorek secara mendalam  perihal  fakta  dan  peristiwanya sebagaimana  dalam  acara  pidana  tetapi
38 Ahmad  ad-Da’ur,  Hukum  Pembuktian Dalam Islam, Pustaka T hariul “Izzah,Bogor.  2002,h. 7.
39 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,  Hukum Acara Perdata  dalam T eori dan Praktek , Mandar Maju,  Bandung,  1991, h. 53
hakim  terikat  pada  apa  yang  dikemukakan para pihak. 41
Di  Indonesia,  salah  seorang  yang mempunyai peran dalam menetapkan hukum    dan    melakukan    ijtihad    fikih adalah    hakim    pada    pengadilan    agama. Dalam      mengadili  perkara,      tentunya seorang   hakim    harus berlandaskan  pada wahyu  Allah.  Hal  ini    sesuai    dengan firman-Nya  dalam  Al-Quran  surah an-Nisâ (4) ayat  105:
“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili  antara manusia  dengan  apa yang Telah  Allah  wahyukan  kepadamu,  dan janganlah  kamu  menjadi  penantang  (orang yang  tidak  bersalah),  Karena  (membela) orang-orang yang khianat. 42
pada peraturan perundang- undangan.   Dalam  melaksanakan  tugasnya, ia    dituntut  memiliki  pengetahuan  yang lebih,  untuk  menemukan  hukum,  ketika persoalan  yang  diperhadapkan  kepadanya tidak  secara  gamblang  menunjuk  pada aturan  yang  dimaksud.  Hal  ini  sesuai ketentuan  pasal  56  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan
40 Subekti,  op.cit, h.  145
41 Hapsoro Hadiwidjoyo,   Op.Cit ., h. 17
42 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 125
perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  yang  berbunyi: “Pengadilan   tidak    boleh    menolak   untuk memeriksa    dan    memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum tidak  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib memaksa dan memutusnya. 43
2.  Teori Akibat  Hukum
Akibat  hukum  adalah  akibat  suatu tindakan  yang dilakukan  untuk  memperoleh suatu  akibat  yang  dikehendaki  oleh  pelaku dan yang diatur  oleh hukum.  Tindakan  yang dilakukannya  merupakan  tindakan  hukum yakni tindakan yang  dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki  hukum.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  akibat  hukum  adalah  segala  akibat yang  terjadi  dari  segala  perbuatan  hukum yang dilakukan  oleh subyek hukum terhadap obyek  hukum  atau  akibat-akibat  lain  yang disebabkan karena kejadian-kejad ian tertentu  oleh  hukum  yang  bersangkutan telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai akibat hukum.
Subyek  hukum  yang  bersangkutan.. Dengan demikian  jelaslah  bahwa perbuatan yang  dilakukan  subyek  hukum  terhadap obyek hukum  menimbulkan  akibat hukum.
43 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan dalam  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Direktorat  Jendral Badan  Peradilan Agama, Jakarta, 2010, h. 221
44 T ata  Wijayanta,  Asas  Kepastian  Hukum, Keadilan  dan  Kemanfaatan,  Dalam  Kaitanya    Dengan
Akibat hukum itu dapat berwujud:     Lahirnya,  berubahnya  atau lenyapnya  suatu  keadaan  hukum  dan Lahirnya,  berubahnya  atau lenyapnya  suatu hubungan  hukum,  antara  dua  atau  lebih subyek  hukum,  di  mana hak dan kewajiban pihak  yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban  pihak  yang  lain.,      Lahirnya sanksi  apabila  dilakukan  tindakan  yang melawan  hukum,     Akibat  hukum  yang timbul  karena  adanya  kejadian-kejad ian darurat oleh hukum  yang bersangkutan telah diakui  atau dianggap  sebagai akibat  hukum, meskipun dalam  keadaan  yang  wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut  hukum.
3.  Teori Asas Kepastian Hukum
Asas adalah  suatu dalil  umum   yang dinyatakan  dalam  istilah  umum    tanpa mensyaratkan   cara-cara khusus    mengenai pelaksanaannya    yang  diterapkan  pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk  yang tepat  bagi perbuatan itu. 44
Kepastian  hukum  secara  normatif adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara pasti  karena  mengatur secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multi- tafsir)  dan  logis  dalam  artian  ia  menjadi suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain
Keputusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,  (  Artikel    ), Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  ,  Yogyakarta, 2013, h. 3
sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan  konflik  norma. Konflik  norma yang ditimbulkan  dari ketidakpastian  aturan dapat  berbentuk  kontestasi  norma,  reduksi norma atau distorsi  norma. 45
Jadi kepastian hukum adalah kepastian  aturan  hukum,  bukan  kepastian tindakan  terhadap atau tindakan  yang sesuai dengan aturan  hukum. Karena  frasa kepastian hukum tidak mampu
menggambarkan kepastian perilaku terhadap  hukum secara  benar-benar. 46
Kepastian  hukum    dapat  juga  berarti    hal yang  dapat  ditentukan    oleh  hukum   dalam hal-hal  yang konkrit. 47
Unsur-unsur kepastian hukum diantaranya  adalah :
1)  Adanya  kejelasan  norma  sehingga  dapat dijadikan    pedoman  bagi  masyarakat yang dikenakan  peraturan itu. 48
2)  Adanya kejelasan dan ketegasan terhadap  berlakunya    hukum    di  dalam masyarakat. 49
3)  Adanya  jaminan  bahwa  hukum  dapat dijalankan. 50
4)  Merupakan  perlindungan yustisiabel terhadap  tindakan    sewenang-wenang, yang berarti bahwa  seseorang akan dapat
45 http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu- kepastian-hukum/  Rabu  , 8 Oktober 2014. Jam 08.35.
46 Ibid.  h. 2. 47 Van  Apeldoorn,  Pengantar  ilmu  Hukum cetakah   ke dua  puluh  empat  , Pradnya Paramita, Jakarta 1990, h.  25.
48 Ibid.,h. 24.
memperoleh    sesuatu  yang  diharapkan dalam  keadaan tertentu. 51

## PENUTUP

## A.   Kesimpulan
1. Akta  Jual  beli  atas  penjualan  harta bersama yang tanpa persetujuan mantan suami  atau  mantan  istri  tidak  sah  dan tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
2. Perlindungan hukum  terhadap  pembeli yang beritikat  baik adalah :
a. Penjual (  Tergugat I).  dihukum mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh pembeli yang beriktikat  baik,  dengan  memberikan bagian  harta bersama penjual  (Tergugat I ) kepada   para pembeli  yang beriktikat baik  ,  sekiranya  bagian  harta  bersama tersebut  tidak  mencukupi  maka  harus diambilkan  dari  harta  yang  dimilik i Penjual  ( Tergugat  I ) dan  apabila  dari bagian  harta  bersama  ditambah  harta yang  dimiliki  penjual  (  Tergugat  I  ) tetap  tidak  mencukupi,  maka  harus dianggab  sebagai  hutang  penjual  ( Tergugat I ) yang harus dibayar  kepada pembeli  yang beriktikan  baik.
b. Pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut pembatalan  jual  beli  dan  pembatalan
49 Ibid,  h. 24.
50 Fence M. Wantu , Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala  Mimbar Hukum, Vol. 19  no.  3,  Oktober   2007, Yogyakarta ,  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah  Mada,  h. 24
51 Ibid  , h. 24
akta  jual  beli  ke  pengadilan  yang berwenang untuk memeriksa dan memutus  perkara pembatalan  jual  belai dan akta jual  beli.
c. Penalaran  eksistensi  hukum  hakim dalam  putusan    terhadap  akta  jual  beli
harta  bersama    yang  dijual  tanpa persetujuan   mantan suami  atau mantan istri, hakim berpedoman pada pembuktian dan kaidah umum
ketentuan  peralihan harta  bersama antara mantan suami dan istri dan hakim menganggap   akata jual  beli  yang terbit atas penjualan  harta bersama yang tidak persetujuan  mantan  suami  atau mantan istri dianggap  tidak berkekuatan hukum.

## B.   Saran
1.  Seharusnya  peralihan  harta  bersama setelah perceraian harus tetap mendapat persetujuan  mantan  suami  dan  mantan istri,  sehingga  tidak  terjadi  perebutan harta bersama.
2.  Seharusnya pihak pembeli yang beriktikat baik  tetap  mendapatkan
penggantian  atas kerugianya.
3.  Penalaran  eksistensi  hukum  hakim dalam  putusan    terhadap  akta  jual  beli harta  bersama    yang  dijual  tanpa persetujuan   mantan suami  atau mantan istri seharusnya hakim tetap berpedoman  pada  pembuktian dan kaidah  umum  ketentuan  peralihan  harta bersama  antara  mantan  suami  dan
mantan istri dan hakim harus menganggap   akta jual  beli  yang  terbit atas penjualan  harta bersama yang tanpa persetujuan  mantan  suami  atau mantan istri dianggap  tidak berkekuatan hukum.

## REFRENSI
Ahmad  Rofiq,  MA. 2000. Hukum Islam di Indonesia .    Jakarta.  PT  Raja Grafindo  Persada, Cet ke-4.
Arifin  Bustanul.  1991/1992. Kedudukan Wanita  Islam  di  Indonesia  dalam Hukum .  Jakarta.    Hukum  dan Peradilan No.1, Ditbinbapera. Abdul  Gani  Abdullah.  1994. Pengantar Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta. Gema Insani Press.
Achmad Ali. 1993. Teori Hukum dan Teori Peradilan    Termasuk  Interpretasi Undang – Undang . Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Al Zuhaili,  Wahbah,  Dr. 1989. Al Fiqhu al Islamiyati wa Adilatuhu . Beirut.   J.
7, Daru al Fikri,  Cet. Ke-3.
Ensiklopedi  Hukum  Islam .  1994.  Editor Abdul  Azis  Dahlan.  Jakarta.    PT. Ichtiar baru Van Hoeve.
E. Sumaryono.  1995. Etika Profesi Hukum . Yogyakarta.  Kanisius.
Hasbi  Hasan.  2004. Respons  Islam Terhadap Konsep  Keadilan .  Pokja Perdata  Agama  MARI  .  Suara Uldilag  Vol . II Nomor 5.
Jimli  Assidiqy.  2004. Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer .
Palembang.    Orasi  Ilmiah  Pada Wisuda  Sarjana  Hukum, FH Universitas    Sriwijaya  palembang. Simbur  Cahaya. Plato. 1986. The Law . Penguin  Classes, di beri  kata pengantar,   oleh  Trevor  J. Saunders.
M.  Tartib.  1994. Diktat  Kuliah  Hukum Perdata Bagi Calon Hakim
Pengadilan  Agama  Angkatan  III .
Jakarta.
Muhammad  Syafi’I  Antonio.  2001. Bank Syariah  dari  Teori  ke  Prakteh ,
Gema Insani,  Cet. I.
Pangeran  Alhaj  dan  Usman  Surya  Patrio. 1994. Materi  Pokok  Pendidikan Pancasila ,  Dirjend  Binbaga  Islam dan UT.
Paulus Efendi  Lotulung.  2013. Hukum Tata Usaha    Negara  dan  Kekuasaan.

## Jakarta. Salemba.
Peruntukan  RUUKI  yang  Dipertikaikan-
Subseksen 23 (9), http.//
bantahir.barvehost.com.
R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2006. Pluralisme dalam Perundang- undangan Perkawinan di
Indonesia .  Surabaya. Airlangga University  Press, Cet IV. Rangkuman Yurisprudensi Indonesia Mahkamah Agung II, Hukum
Perdata dan Acara Perdata .
Mahkamah Agung. Proyek
Yurisprudensi.
Satjipto  Raharjo.  2000. Ilmu  Hukum . Bandung.   Citra Aditya  Bakti.
Sotanto Soepiadhy. 2012. Kepastian Hukum . Surabaya. Surabaya pagi.
Subekti  dan R. Tjipto  Sudibjo.  1990. Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata. Jakarta.  Pratnya Paramita.
Suryono  Sukanto.  2001. Hukum  Adat  di Indonesia , PT.  Raja Grafindo Persada, Cet. II.
Sutrisno  Hadi,  1993. Metodologi Research,
Jilid I. Yogyakarta. Yayasan
Penerbitan Fakultas
Psikologi
Universitas  Gajah  Mada.
Syachran  Basah.  1997. Ilmu  Negara: Pengantar  Metode    dan  Sejarah Perkembangan .    Jakarta  .  Citra aditya.
Toif. 2016. Implikasi  Itsbat Nikah Terhadap Status  Perkawinan  Dan Status  Anak    Di  Hubungkan Dengan  Status  Anak .  Bandung. Unisba.
Yahya Harahap. 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama  Undang-undang  nomor  7 tahun 1989.
Wantjik  Saleh.  2009. Hukum Perkawinan di  Indonesia. Jakarta.    Ghalia Indonesia.
Aira. Perlindungan  Hukum .2009.  http.
//4iralOtus,Blogspot.com. Diakses
pada tanggal  26 Desember 2009.
------- Peruntukan RUUKI Yang Dipertikaikan –  Subseksen  23  (9),
http.// bantahir.barvehost.com.