Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PDRB TERHADAP PEYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
Tulus Widjajanto 1 , Irwan Agus 2
1,2, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI tulus.nairtech@gmail.com 1 , irwan.agus1763@gmail.com 2
Diterima: 10 Februari 2020; Direvisi: April 2020; dipublikasikan: 30 April 2020

## ABSTRACT
Regional  economic  growth  which  is  reflected  by  the  rate  of  gross  regional  domestic  product (GRDP)  which  is  expected  to  create  new  jobs  is  apparently  unable  to  realize  expectations. Additional  employment  is  still  relatively  small.  This  is  caused  by  various  things  including foreign  and  domestic  investment  which  is  stagnant  so  that  new  employment  is  minimal,  labor union  factors,  factors  determining  minimum  wages,  or  labor  factors  at  a  certain  educational level  do  not  match  their  qualifications  with  the  labor  needed  by  the  labor  market.  Ideal conditions from economic growth to labor absorption is economic growth capable of affecting growth  in  employment  absorption  is  greater.  Likewise  with  investment,  the  ideal  condition  of investment is able to influence the growth of labor absorption through opening new employment opportunities for the existing workforce.
Keywords : Investment, GRDP, Labor Absorption of Central Java Province

## ABSTRAK
Petumbuhan  ekonomi  daerah  yang  dicerminkan  oleh  laju  produk  domestik  regional  bruto (PDRB)  yang  diharapkan  bisa  menciptakan  lapangan  pekerjaan  baru  ternyata  tidak  mampu merealisasikan  harapan.  Tambahan  penyerapan  tenaga  kerja  masih  relatif  kecil.  Hal  ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya investasi asing dan domestik yang tersendat sehingga lapangan  pekerjaan  baru  minim,  faktor  serikat  pekerja,  faktor  penentuan  upah  minimum, ataupun faktor tenaga kerja pada tingkat pendidikan tertentu tidak sesuai kualifikasinya dengan tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  oleh  pasar  kerja.Kondisi  ideal  dari  pertumbuhan  ekonomi terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  adalah  pertumbuhan  ekonomi  mampu  mempengaruhi pertumbuhan  penyerapan tenaga  kerja  lebih  besar.  Begitu  pula  dengan  investasi,  kondisi  ideal investasi mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penyerpan tenaga kerja melalui pembukaan kesempatan kerja baru bagi angkatan kerja yang ada.
Kata Kunci : Investasi, PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  negara Indonesia  dibentuk  untuk  melindungi  segenap  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2010  –  2014  menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan  dengan  tujuan  akhir  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat..  Pada  tataran global,  ”Deklarasi  Millennium”  yang  ditandatangani  di  New  York  tahun  2000  juga  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  berisi  komitmen  untuk  mempercepat pembangunan  manusia  dan  pemberantasan  kemiskinan.  Komitmen  tersebut  diterjemahkan menjadi  beberapa  tujuan  dan  target  yang  dikenal  sebagai  Millennium  Development  Goals (MDGs)  (Bappenas,  2007).  Sebelum  tahun  1970-an,  pembangunan  semata-mata  dipandang sebagai  fenomena  ekonomi  saja.  Tinggi  rendahnya  kemajuan  pembangunan  di  suatu  negara hanya  diukur  berdasarkan  capaian  pertumbuhan  Gross  National  Product  (GNP)  baik  secara keseluruhan  maupun  per  kapita,  yang  diyakini  akan  menetes  sendiri  (trickle  down  effect) terhadap  lapangan  pekerjaan  dan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  demi  terciptanya distribusi pendapatan. Fakta yang terjadi adalah beberapa negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  namun  gagal  memperbaiki  taraf  hidup  (kesejahteraan) masyarakatnya (Todaro, 2000: 18).
Pembangunan  ekonomi  maupun  pembangunan  pada  bidang-bidang  lainnya  selalu melibatkan  sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu  pelaku  pembangunan,  oleh  karena  itu jumlah  penduduk  di  dalam  suatu  negara  adalah  unsur  utama  dalam  pembangunan.  Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban  bagi  keberlangsungan  pembangunan  tersebut.  Jumlah  penduduk  yang  terlalu  besar  dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang  berada  pada  usia  kerja  tidak  memperoleh  pekerjaan.  Kaum  klasik  seperti  Adam  Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapatan bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat  perkembangan  output  dengan  tingkat  perkembangan  penduduk  yang  akhirnya dimenangkan  oleh  perkembangan  penduduk.  Karena  penduduk  juga  berfungsi  sebagai  tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi  jika  tidak  memperoleh  pekerjaan  berarti  mereka  akan  menganggur,  dan  justru  akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002:88).
Peningkatan  jumlah  penduduk  membawa  konsekuensi  pertambahan  jumlah  angkatan kerja.  Jumlah  angkatan  kerja  yang  tinggi  bisa  menjadi  bonus  demografi  jika  terserap  oleh lapangan pekerjaan, juga akan menjadi malapetaka jika tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Angkatan kerja ynag tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan memperbesar jumlah pengangguran. Kondisi seperti ini terjadi di Indonesia selama periode 1998-2003 dimana angka kesempatan kerja masih tertinggal 4 sanpai 4,5 persen dari pertumbuhan angkatan kerja sehingga  pada  akhir  2003  tinggkat  pengangguran  di  Indonesia  sebesar  9,5  persen.  (Jogiyanto, 2003)
Petumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju produk domestik regional bruto (PDRB)  yang  diharapkan  bisa  menciptakan  lapangan  pekerjaan  baru  ternyata  tidak  mampu merealisasikan  harapan.  Tambahan  penyerapan  tenaga  kerja  masih  relatif  kecil.  Hal  ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya investasi asing dan domestik yang tersendat sehingga lapangan  pekerjaan  baru  minim,  faktor  serikat  pekerja,  faktor  penentuan  upah  minimum, ataupun faktor tenaga kerja pada tingkat pendidikan tertentu tidak sesuai kualifikasinya dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846
Kondisi  ideal  dari  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  adalah pertumbuhan  ekonomi  mampu  mempengaruhi  pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerja  lebih besar.  Begitu  pula  dengan  investasi,  kondisi  ideal  investasi  mampu  memberikan  pengaruh terhadap pertumbuhan penyerpan tenaga kerja melalui pembukaan kesempatan kerja baru bagi angkatan kerja yang ada.

## Tenaga Kerja
Pasar  tenaga  kerja,  sama  halnya  dengan pasar-pasar lainnya  dalam  perekonomian  diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran  tenaga  kerja  akan  menentukan  tingkat  upah  (Mankiw,2003:  4).  Menurut  Ricardo  ( Deliarnov,  2009:53)  nilai  tukar  suatu  barang  ditentukan  oleh  biaya  yang  dikeluarkan  untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk  bertahan  hidup  (subsisten)  bagi  buruh  yang  bersangkutan.  Upah  sebesar  ini  disebut sebagai upah alami (natural wage). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan- kebiasaan  setempat.  Tingkat  upah  alami  naik  proporsional  dengan  standar  hidup  masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan  penawaran,  maka  dalam  kondisi  ekuilibrium  ,  secara  teoritis  para  pekerja  akan  menerima upah  yang  sama  besarnya  dengan  nilai  kontribusi  mereka  dalam  produksi  barang  dan  jasa (Mankiw, 2003:11).
Gambar 1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah: Pendekatan Pasar Bebas (Sumber: Todaro 2000:326)
Gambar 1, titik we melambangkan tingkat upah ekuilibrium (equilibrium wage rate), pada tingkat  upah  yang  lebih  tinggi  seperti  pada  w2  ,  penawaran  tenaga  kerja  melebihi  permintaan sehingga  persaingan  di  antara  individu  dalam  rangka  memperebutkan  pekerjaan  akan mendorong  turunnya  tingkat  upah  mendekati  atau  tepat  ke  titik  ekuilibriumnya,  yakni  we. Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti w1, jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para  pengusaha  dalam  memperebutkan  tenaga  kerja  dan  mendorong  kenaikan  tingkat  upah mendekati  atau  tepat  ke  titik  ekulibrium,  We.  Kelemahan  dari  model  Pasar  Bebas  Kompetitif Tradisional adalah kurang memberikan petunjuk yang berarti mengenai kenyataan determinasi upah  dan  lapangan  kerja  khususnya  di  negara  berkembang.  Mekanisme  penyesuaian  otomatis dalam  pasar  tidak  akan  mampu  mendorong  tingkat  upah  riil  sampai  pada  tingkat  we  yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Indikator  penting  untuk  dapat  mengetahui  kondisi  ekonomi  suatu  daerah  dalam  kurun waktu  tertentu  ialah  menggunakan  data  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dapat
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846
menggunakan  atas  dasar  harga  berlaku  ataupun  atas  dasar  harga  konstan.  Menurut  Sukirno (2000),  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka  yang panjang,  penekanannya  ialah  pada  tiga  aspek  yakni  proses,  output  per  kapita,  serta  jangka panjang.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  proses,  bukan  hanya  gambaran  ekonomi  sesaat. Pembangunan  daerah  serta  pembangunan  sektoral  harus  dilaksanakan  sejalan  agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan  untuk  seluruh  wilayah  usaha  dan  jasa  dalam  suatu  wilayah,  menerapkan  jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016)
Adapun  pembangunan  daerah  dilaksanakan  guna  meminimalisisr  ketimpangan pertumbuhan  ekonomi  antar  daerah,  tujuan  pembangunan  sendiri  haruslah  mencakup  sasaran berikut,  yakni  :  usaha  meratakan  pembangunan  diseluruh  daerah  agar  pembangunan  antar daerah  merata,  pengarahan  pembangunan  daerah  sesuai  kemampuan  aspirasi  serta  potensi daerah  untuk  kepentingan  perkembangan  nasional  maupun  daerah  itu  sendiri,  lanjut mengembangkan  hubungan  ekonomi  antar  daerah  yang  saling  menguntungkan  agar  supaya terjalin ikatan  ekonomi  yang  kuat  antar  daerah  guna menokohkan  kesatuan  ekonomi  nasional, kemudian  yang  terakhir  yakni  membina  daerah-daerah  minus,  perbatasan  serta  tanah  kritis dengan  program  khusus.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perkembangan  kesejahteraan masyarakat  yang  diukur  dengan  besarnya  pertumbuhan  produk  domestik  regional  bruto perkapita  (PDRB  perkapita).  Semakin  tinggi  nilai  PDRB  suatu  daerah  maka  ini  menunjukkan tingginya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  serta  menggambarkan  bahwa  daerah  tersebut mengalami  kemajuan  dalam  perekonomian.  Pada  hakekatnya  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  dapat  terjadi  ketika  penentu-penentu  endogen  (faktor  dari  dalam  daerah)  maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi.
Perubahan  tahun  dasar  dalam  penyusunan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) telah  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dari  tahun  2000  menjadi tahun  2010.  Tahun dasar  ini  dilakukan  perubahan  karena  selama  sepuluh  tahun  terakhir  telah  terjadi  banyak perubahan  baik  tatanan  global  maupun  lokal  yang  berpengaruh  pada  perekonomian  nasional. PDRB  tahun  dasar  2010  ini  mengacu  pada  Sistem  Neraca  Nasional  (SNN)  2008.  SNN  2008 merupakan  rekomendasi  internasional  mengenai  bagaimana  penyusunan  ukuran  aktivitas ekonomi  yang  sesuai  dengan  standar  neraca  baku  yang  mana  didasarkan  pada  prinsip-prinsip ekonomi.  Menurut  BPS  (2016),  salah  satu  indikator ekonomi  makro  yang  dapat  menunjukkan kondisi  perekonomian  daerah  setiap  tahunnya  ialah  data  PDRB.  Dari  data  PDRB  ini  berguna untuk;
1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur  ekonomi  atau  peranan  setiap  lapangan  usaha  dalam  suatu  daerah.  Lapangan  usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
4. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai  PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. Dalam  PDRB  per  kapita  atas  dasar  harga  konstan  bermanfaat  untuk  mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
Menurut  Tarigan  (2004),  cara  untuk  menghitung  angka-angka  PDRB  terdapat  tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846
1. Pendekatan  Produksi,  PDRB  merupakan  jumlah  nilai  tambah  atas  barang  dan  jasa  yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan  Pendapatan,  PDRB  ialah  jumlah  balas  jasa  yang  diterima  oleh  faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukkan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.
Tiga  pendekatan  yang  telah  dijelaskan  diatas  merupakan  metode  langsung  dalam menghitung angka-angka PDRB, adapun metode tidak langsungnya dalam  menghitung angka- angka  PDRB.  Metode  tidak  langsung  merupakan  metode  penghitungan  alokasi  yakni  dengan cara  mengalokasikan  PDB  menjadi  PDRB  provinsi  ataupun  sebaliknya  yakni  PDRB  provinsi menjadi PDRB kabupataen atau kota dengan menggunakan berbagai indikator produksi maupun indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator.

## Investasi
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas  yang  umum  di  lakukan.  Menurur  Jogiyanto,  investasi  dapat  didefinisikan  sebagai penundaan  konsumsi  sekarang  untuk  digunakan  dalam  produksi  yang  efesien  selam  periode waktu  tertentu.  Sedangkan  menurut  Menurut  Sukirno  kegiatan  investasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan  pendapatan  nasional  dan  meningkatkan  taraf  kemakmuran  masyarakat.  Peranan ini  bersumber  dari  tiga  fungsi  penting  dari  kegiatan  investasi,  yakni  (1)  investasi  merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai  akibat  investasi  akan  menambah  kapasitas  produksi;  (3)  investasi  selalu  diikuti  oleh perkembangan teknologi.
Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.
Investasi  langsung,  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  membeli  aktiva  keuangan  yang  dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak  dengan  membeli  aktiva  yang  tidak  diperjual  belikan,  biasanya  diperoleh  dari  bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

## METODE
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang datanya bersumber dari data sekumder. Data  tersebut  merupakan  data  investasi,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  PDRB  kota/kabupaten yang  ada  di  Jawa  Tengah  pada  tahun  2018.  Data  diolah  dengan  metode  regresi  menggunakan aplikasi statistical package sosial sciense (SPSS) versi 22.
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Olah Data Dari hasil olah data menggunakan SPPS 22 didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Model Summary Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .791 a .626 .603 .43755 a. Predictors: (Constant), TK, INVEST Tabel 2. Anova ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 10.271 2 5.135 26.824  .000 b Residual 6.126 32 .191 Total 16.397 34 a. Dependent Variable: PDRB b. Predictors: (Constant), TK, INVEST Tabel 3. Coeficient Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.573 .094 59.557 .000 Invest -4.291E-7 .000 -1.016  -7.074 .000 TK .000 .000 .464  3.231 .003 a. Dependent Variable: PDRB

## Uji Hipotesis
1. Terdapat  pengaruh  simultan  antara  investasi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2018.
Berdasarkan  Tabel  2.  Nilai  signifikansi  menunjukan  0,000  dimana  nilai  tersebut dibawah  0,05.  Hal  tersebut  bisa  diartikan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara simultan  (bersama)  antara  investasi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  terhadap  PDRB.  Dimana besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh  investasi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  terhadap PDRB  ditunjukkan  oleh  nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,603  atau  60.3%  dimana  39,7% kontribusi terhadap PDRB dipengaruhi oleh faktor lain.
Dengan  hasil  demikian,  maka  pemerintahan  provinsi  Jawa  Tengah  sepatutnya memberikan  perhatian  khusus  terhadap  dua  faktor  tersebut  untuk  mendongkrak  PDRB provinsi  sehingga  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  bisa  berjalan  dengan  baik.  Investasi merupan  ladang  subur  dalam  perokonomian  dalam  menciptakan  lapangan  kerja  baru. Dengan  kondisi  tesebut,  maka  pemprov  jateng  harus  mampu  merumuskan  kebijakan- kebijakan  yang  mampu  menarik  invertasi  baik  investasi  luar  negeri  (asing)  maupun  dalam negeri  (domestik)  guna  menciptakan  lapangan  kerja  baru  sehingga  angkatan  kerja  bisa
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846
terserap. Dampak secara tidak langsung dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka akan menurunkan angka jumlah pengangguran yang ada di Jawa Tengah.
2. Terdapat  pengaruh  parsial  antara  investasi  terhadap  PDRB  di  Jawa  Tengah  tahun 2018 .
Berdasarkan  Tabel  3.  Nilai  signifikansi  investasi  menunjukan  0,000  dimana  nilai tersebut dibawah 0,05. Hal tersebut bisa diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara investasi terhadap PDRB.
Akhir-akhir  ini  Jawa  Tengah  menajdi  pusat  primadona  pusat  perhatian  bagi  para investor.  Tahun  2019  terdapat  140  pabrik  yang  memindahkan  basis  produksinya  dari  Jawa Barat ke Jawa tengah, hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah.
"Tahun ini 140 pabrik dari Jawa Barat ke Jateng. Ada di  Tegal, Pekalongan, Sragen, Boyolali.  Sektor  macam-macam  termasuk  Tekstil  dan  Produk  Tekstil,"  kata  Ganjar  kepada CNBC Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Trend  perpindahan  pabrik  ini  dikarena  beberapa  faktor  diantaranya  adalah  Suasana Jawa Tengah yang kondusif baik dari segi keamanan dan politik dianggap menjadi daya tarik pengusaha  berinvestasi  dan  merelokasi  pabrik  ke  sana.  Selain  itu  insentif  seperti  tax allowance  juga  cukup  menjadi  daya  tarik  Jawa  Tengah.  Fakrtor  yang  sangat  menggiurkan dimata para investor adalah UMP jawa tengah yang sangat kompetitif dalam hal biaya tenaga kerja.  Sebagai  contoh,  UMK  Karawang  pada  tahun  2019  sebesar  Rp4,23  juta;  Purwakarta Rp3,7 juta, dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,1 juta. Sementara itu, UMK di Jawa Tengah, rata-rata setengah di bawahnya, UMP di Jateng saja pada 2019 masih Rp 1,6 juta.
3. Terdapat  pengaruh  parsial  antara  penyerapan  tenaga  kerja  terhadap  PDRB  di  Jawa Tengah tahun 2018.
Berdasarkan  Tabel  3.  Nilai  signifikansi  penyerapan  tenaga  kerja  menunjukan  0,003 dimana  nilai  tersebut  dibawah  0,05.  Hal  tersebut  bisa  diartikan  bahwa  terdapat  pengaruh yang signifikan secara parsial antara penyerapan tenaga kerja terhadap PDRB.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Jawa  Tengah  mencatat  jumlah  angkatan  kerja  pada Februari  2019  mencapai  18,59  juta  orang,  bertambah  0,36  juta  orang  atau  naik  1,97  % dibandingkan dengan Februari 2018. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,21%.
Kepala  BPS  Jateng  Sentot  Bangun  Widoyono  mengatakan,  dalam  setahun  terakhir, secara  absolut  pengangguran  bertambah  sekitar  10.000  orang,  akan  tetapi  kenaikan pengangguran  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  kenaikan  jumlah  penduduk  yang  bekerja sehingga  angka  TPT  turun  sebesar  0,01%  poin  menjadi  4,22%  pada  Februari  2019 dibandingkan  dengan  Februari  2018.   Adapun,  TPT  tertinggi  pada  Februari  2019  tersebut terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Diploma, yaitu sebesar 8,41%.
Volume 12, No. 1, April 2020, pp. 89-96 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i1.5846
Dengan  hasil  dan  kondisi  angkatan  kerja  dan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  ada  diatas maka  perlu  kebijakan  yang  dirumuskan  agar  investasi  dalam  menciptakan  kesempatan  kerj tersebut bisa menyerap angkatan kerja secara maksimal yang dampak secara tidak langsungnya akan dirasakan untuk menetak atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka (PTP) yang ada di provinsi Jawa Tengah.

## SIMPULAN
Melihat hasil analisis penelitian pada pembahasan diatas yang menyatakan bahwa terdpat pengaruh secara simultan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah  tahun  2018,  maka  pemprov  Jateng  harus  terus  berbenah  diri  untuk  mempercantik  diri guna  menarik  investor  datang  ke  Jawa  Tengah.  Hal  ini  bisa  dituangkan  dalam  kebijakan- kebijakan  baik  dari  segi  moneter  dan  fiskal  yang  diambil  oleh  pemprov  agar  mampu meningkatkan nilai investasi riil, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB provinsi Jawa Tengah. Terlebih Jawa Tengah mempunyai modal yang cukup kuat di sektor upah tenaga kerja yang  sangat  kompetitif  dibandingkan  dengan  daerah  lain,  namun  keterampilan  dan  etos  kerja SDM  yang  tidak  kalah  bersaing  dengan  daerah  lain.  Stabilitas  keaman  dan  politik  di  Jawa Tengah  juga  dipandang  cukup  memberikan  rasa  aman  bagi  pari  investor  untuk  menanamkan modal investasi di Jawa Tengah.

## DAFTAR RUJUKAN
Anonimous  PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto).  (2019).  Jawa  Tengah  Dalam  Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Semarang. Deliarnov. (2009). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Jogiyanto. (2003). Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I. Yogyakarta: BPFE. Mankiw, N Gregory. (2003). Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sukirno,  Sadono.  (2000).  Pengantar  Makro  Ekonomi,  Edisi  Kedua,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Tarigan, Robinson. (2004). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasinya. Cetakan Kesatu. Jakarta: Bumi Aksara.
Todaro,  P.Michael.  (2000).  Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga.  Jakarta:  Penerbit Erlangga. https://www.cnbcindonesia.com/news/20191126210123-4-118229/umk-lebih-murah-ganjar- 140-pabrik-jabar-pindah-ke-jateng https://www.solopos.com/angkatan-kerja-jateng-naik-036-juta-bagaimana-pengangguran- 990695 https://jateng.bps.go.id/