## 276 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 276 – 282

## REHABILITASI LAHAN KRITIS DI NTT MELALUI PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
Yudhistira ANR Ora, Fransiskus Xaverius Dako
Politeknik Pertanian Negeri Kupang Jalan Prof. Herman Yohanes Penfui-Kupang P.O.Box 1152 Kupang 85011 Telepon :(0380)881600,881601; email: hyan1409@yahoo.com

## ABSTRACT
Critical land area in East Nusa Tenggara (ENT) comprises of relatively large area, which is 1,512,934.77 ha (83.64%) of the total 1,808,900 ha of the forest area in ENT Province; the category of critical comprises of potential to be critical to critical. The targets of the critical land  are  lands  with  function  related  to  rehabilitation  and  reforestation  activities,  which include protected forests, protected areas outside the forest areas, and cultivated areas for agricultural purposes. To prevent forest and land destruction and to renew the function of the critical lands, actual efforts on forest and land rehabilitation are needed. According to the Ministry of Forestry Decree Number 20/Kpts-II/2001, the aim of critical land and forest rehabilitation  is  choosing  degraded  land  and  forest  resources  to  be  function  optimally  so that  they  can  provide  benefits  for  the  people,  guarantee  the  balance  of  environment  and watershed  systems  and  support  the  sustainability  of  forest  development.  In  creating  of sustainable forest management, there is a need of a model of forest management as a part of  forest  and  degraded  land  rehabilitation;  one  of  the  efforts  is  through  development  of community  forests.      Community  forests  are  state  forests  with  main  benefits  are  put  on community  empowerment,  especially  for  community  who  live  in  and  around  forest  areas. The  community  empowerment  could  be  seen  as  efforts  in  improving  community  abilities and independencies so that they can be benefited from  the forest resources optimally and fairly through capacity development and accessibility for the prosperity of the community. Keywords: reforestation, critical lands, community forests.

## PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  merupakan provinsi kepulauan yang terdiri  dari  566  pulau  besar  dan  kecil,  42  pulau  telah  diberi  nama  sedangkan 524  belum  bernama.  Jajaran  pulau  besar  adalah  Pulau  Flores,  Pulau  Sumba dan  Pulau  Timor  serta  gugusan  Pulau  Alor.Menurut  posisi  geografis  wilayah Provinsi NTT terletak antara 8º-12º Lintang Selatan dan 118º - 125º Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 47.394.90 Km2 dan luas perairan ± 200.000 Km2. Dari luas daratan tersebut di atas berdasarkan pemaduserasian pola Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)  antara  Rencana  Tata Ruang  Provinsi  (RTRP)  sesuai SK.  Menteri  Kehutanan  No.  423/Kpts-II/1999  tanggal  15  Juni  Tahun  1999 ditetapkan  bahwa  luas  kawasan  hutan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT) adalah 1.808.990 Ha atau 38,20 % dari luas daratan (Dishut Provinsi NTT,2010).
Pembangunan kehutanan pada hakekatnya diselenggarakan berdasarkan azas  kelestarian  hasil  dan  manfaat,  serta  dengan  senantiasa  mengedepankan prinsip-prinsip keterpaduan, kebersamaan, dan keterbukaan, untuk mendukung  upaya-upaya  perwujudan  kesejahteraan  dan  atau  kemakmuran rakyat  secara  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Visi  pembangunan  kehutanan Provinsi  NTT  dalam  jangka  panjang  menuju  Tahun  2033  adalah  Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Lestari dan Berdayaguna Secara Optimum (Dishut  Propinsi  NTT,  2010).  Dalam  mewujudkan  pengelolaan  hutan  secara lestari di NTT tetap berpedomaan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  yang  mengamanatkan  bahwa  pembangunankehutanan bertujuan untuk  menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk  perairannya  yang  meliputifungsi  konservasi,  lindung,  dan  produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untukmencapai manfaat lingkungan sosial, budaya,  dan  ekonomi  yang  seimbang  dan  lestari;  meningkatkan  daya  dukung Daerah  Aliran  Sungai  (DAS);  mendorong  peran  serta  masyarakat;  menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat  maka  perkembangan  wilayah  dalam  suatu  kawasanpun  semakin meningkat  pula.Sebagai  akibat  pemanfaatan  ruang  untuk  kepentingan masyarakat  yang  semakin  besar  dan  luasan  ruang/kawasan  untuk  public semakin  kecil  maka  mendorong  masyarakat  untuk  merambah  kawasan  hutan baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  dengan  sengaja.  Konsekuensi  dari masyarakat  yang  merambah  kawasan  hutan  dengan  tingkat  intensitas pengelolaan  yang  sangat  tinggi  menyebabkan  83,73%  kawasan  hutan  di  Nusa Tenggara  timur  terancam  menjadi  kritis  dari  luas  total  kawasan  hutan 1.808.990  ha.  Untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  tingkat  kerusakan  hutan yang  semakin  tinggi  dengan  luasan  areal  lahan  kritis  yang  cukup  besar  maka dibutuhkan  suatu  model  pengelolaan  hutan  dengan  pengembangan  hutan kemasyarakatan  (HKm).  Review  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  alternative pemecahan masalah lahan kritis  di  Propinsi NTT  melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm).

## PEMBAHASAN

## Potret Kehutanan Provinsi NTT
Kawasan  hutan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sesuai  SK  Menteri Kehutanan  No.423/Kpts-II/1999  tanggal  15  Juni  1999  memiliki  luas 1.808.990,00 yang terdiri dari tiga bagian besar yaitu kawasan hutan produksi 727.440 ha, hutan lindung 731.220 ha dan hutan konservasi 350.330 ha. Luas masing-masing  kawasan  hutan  Provinsi    Nusa  Tenggara  Timur  secara  rinci disajikan pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Luas Kawasan Hutan di Provinsi NTT Berdasarkan Fungsinya

## Kondisi Biofisik Kawasan Hutan
Data  pada  Dinas  Kehutanan  (Dishut)  Provinsi  NTT  (2013)  menunjukkan bahwa penutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder menempati areal terluas  yaitu  sebesar  742.015,36  ha  (41,02%).  Di  urutan  kedua  dan  ketiga masing-masing ditempati oleh tipe penutupan lahan berupa  padang savana dan semak  belukar  masing-masing  dengan  luasan  282.444,62  ha  (15,61%)  dan 200.349,35 ha (11,08%).
Gambar 2. Penutupan Lahan di NTT
Selain itu pada kawasan hutan juga dijumpai adanya pemukiman, sawah dan  pertanian  lahan  kering.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kawasan  hutan  yang ada  di  Provinsi  NTT  sudah  mengalami  perambahan  oleh  masyarakat,  namun demikian ada sebagian wilayah kawasan ini sudah lama dihuni oleh masyarakat dengan berbagai aktifitas pertanian/perkebunannya. Tipe penutupan lahan yang mendominasi wilayah Provinsi NTT yaitu Hutan Lahan Kering Sekunder adalah seluruh  kenampakan  hutan  di  dataran  rendah,  perbukitan  dan  pegunungan yang kondisi lapangannya  merupakan hutan primer yang dan telah mengalami perubahan  suksesi  karena  pengaruh  perubahan  iklim  dan  berbagai  aktivitas manusia.    Savana  merupakan  areal  dengan  kenampakan  non  hutan  alami berupa padang rumput dengan sedikit pohon. Savana terdapat hampir di semua wilayah kawasan hutan yang ada di Provinsi NTT.

## Topografi
Kawasan  hutan  Provinsi  NTT  memiliki  kondisi  topografi  yang  sangat bervariasi  mulai  dari  datar  sampai  tingkat  kemiringan  yang  terjal.  Bagian wilayah  dengan  kemiringan  curam  (kelerengan  25%  -  40%)  menempati  luasan terbesar  yaitu  seluas  780.371,51  Ha  (43,14%)  dari  total  luas  kawasan  hutan. Tingkat kelerengan ini terdapat di hampir semua kabupaten dalam Provinsi NTT. Bagian  wilayah  yang  memiliki  tingkat  kemiringan  terjal  (Kelerengan  >  40%) menempati  areal  yang  terkecil  yaitu  hanya  seluas  115.818,91  Ha  atau  6,40% dari total luas kawasan hutan Provinsi NTT dan menyebar di tiga belas wilayah kabupaten.  Perincian  luas  kawasan  hutan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur berdasarkan kondisi topografinya dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Perincian Luas Wilayah dalam Kawasan Hutan berdasarkan Tingkat Kelerengan

## Tingkat Kekritisan Lahan
Berdasarkan data dari Dishut Provinsi NTT (2013), Provinsi NTT memiliki lahan kritis dalam kawasan hutan. Lahan kritis di kawasan hutan Provinsi NTT dikelompokkan  kedalam  5  tingkatan  yaitu:  agak  kritis,  kritis,  potensial  kritis, sangat kritis dan tidak kritis. Untuk wilayah yang potensial menjadi lahan kritis didalam  kawasan  menempati  areal  terluas  yaitu  sebesar  881.366,43  Ha (48,74%),  agak  kritis  menempati  areal  terluas  kedua  yaitu542.880,25  Ha (30,02%),  wilayah  yang  tergolong  kritis  72.138,62  Ha  (3,99%)  dan  terdapat  di semua  status  kawasan  hutan.  Adapun  rincian  luas  lahan  kritis  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  berdasarkan  tingkat  kekritisan  dan  status  kawasannya  secara rinci ddilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4. Perincian Luas Wilayah dalam Kawasan Hutan berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan

## Rehabilitasi Lahan Kritis Melalui Pengembangan HKm
Seperti penjelasan diatas diketahui bahwa luas lahan kritis di NTT cukup besar  (83,64%)  mulai  dari  golongan  potensial  kritis  sampai  dengan  kritis. Sasaran  lahan  kritis  adalah  lahan-lahan  dengan  fungsi  lahan  yang  ada kaitannya  dengan  kegiatan  reboisasi  dan  penghijauan,  yaitu  fungsi  kawasan hutan  lindung,  fungsi  kawasan  lindung  di  luar  kawasan  hutan  dan  fungsi kawasan  budidaya  untuk  usaha  pertanian.Untuk  mencegah  kerusakan  hutan dan lahan serta memulihkan kembali fungsi lahan yang kritis diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang sungguh-sungguh.
Kegiatan  rehabilitasi  lahan  kritis  telah  dimulai  sejak  tahun  1976  antara lain  melalui  program  bantuan  Reboisasi  dan  Penghijauan  (INPRES),  kemudian sejak  Tahun  Anggaran  1994/1995  melalui  DIPDA  Tingkat  II.  Pada  tanggal  31 Januari 2001 dikeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan  secara  terpadu  dan  berkelanjutan.  Tujuan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan seperti  tesebut  pada  SK  Menhut  adalah  terpilihnya  sumberdaya  hutan  dan lahan  yang  rusak  sehingga  berfungsi  optimal  yang  dapat  memberikan  manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS dan mendukung  kelangsungan  pembangunan  kehutanan.  Dalam  mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari maka dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang  kritis  tersebut  diperlukan  suatu  model  pengelolaan  hutan  dan  salah satunya adalah melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm).
Upaya  penanganan  masalah  lahan  kritis  di  Propinsi  NTT  saat  ini  hanya melalui  kegiatan  penghijauan  dan  reboisasi.  Kegiatan  tersebut  merupakan program  pemerintah  sehingga  pelaksanaannya  pun  menunggu  pemberian program.  Oleh  karena  itu,  tingkat  keberhasilannya  pun  rendah  karena terbatasnya  cakupan  program,  terbatasnya  dana  dan  tenaga  untuk keberlanjutan program terutama pada tahap pemeliharaan.
Alternatif  lain  untuk  pemecahan  masalah  lahan  kritis  belum  banyak dilihat,  salah  satunya  adalah  dengan  pengembangan  hutan  kemasyarakatan (HKm).  Menurut  Permenhut  No.37/Menhut-II/2007,  HKm adalah hutan negara yang  pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  di dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan.  Pemberdayaan  masyarakat  dilihat  sebagai
282 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 276 – 282
upaya  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  agar  mereka mendapatkan  manfaat  sumber  daya  hutan  secara  optimal  dan  adil  melalui pengembangan  kapasitas  dan  pemberian  akses  dalam  rangka  kesejahteraan masyarakat.
HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang  tidak  dibebani  hak  atau  izin  dalam  pemanfaatan  hasil  hutan  dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35  tahun  dan  diperpanjang  sesuai  dengan  hasil  evaluasi  setiap  5  tahun.  HKm diperuntukkan  bagi  masyarakat  miskin  yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar kawasan  hutan  serta  menggantungkan  penghidupannya  dari  memanfaatkan sumberdaya hutan.Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan);kedua,  perizinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah (Bupati/Walikota/Gubernur);  dan  ketiga,  pengelolaan  di  lapangan  yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha  pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
Saat ini terdapat lebih 50 juta penduduk miskin Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang menggantungkan penghidupannya akan sumberdaya  hutan.  Karenanya,  kebijakan  HKm  selain  bertujuan  untuk pemberdayaan  masyarakat  juga  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  dengan membuka akses dan ruang kawasan hutan bagi masyarakat.
Menurut Prasetyo (2013) dengan keberadaan Hutan Kemasyarakatan, ada beberapa  manfaat  yang  diperoleh  bagi  masyarakat,  pemerintah  dan  terhadap fungsi  hutan.  Bagi  Masyarakat  HKm  dapat:  a) memberikan  kepastian  akses untuk  turut  mengelola  kawasan  hutan,  b)  menjadi  sumber  mata  pencarian,  c) ketersediaan  air  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  rumah  tangga  dan  pertanian terjaga,  dan  d)  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  dan  pihak  terkait lainnya. Bagi pemerintah HKm dapat memberikan: a) sumbangan tidak langsung oleh  masyarakat  melalui  rehabilitasi  yang  dilakukan  secara  swadaya  dan swadana,  dan  b)  kegiatan  HKm  berdampak  kepada  pengamanan  hutan.Bagi fungsi  hutan  dan  restorasi  habitat  HKm  dapat:  a)  mendorong  terbentuknya keanekaragaman tanaman, b) terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui
pola  tanam  campuran  dan  teknis  konservasi  lahan  yang  diterapkan,  dan  c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.
Selain  itu,  HKm  diharapkan  mampu  mengubah  paradigma  pengelolaan hutan yang sentralistik, yang telah menimbulkan deforestasi, marginalisasi hak- hak  masyarakat,  keterpinggiran  budaya  dan  kemiskinan.Melalui  HKm diharapkan  perencanaan  dan  penetapan  kawasan  hutan  dapat  dilakukan  dari bawah  yaitu  berdasarkan  fakta  lapangan  yang  memperhatikan  keberadaan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Keberadaan  HKm  diharapkan  mampu  menyelesaikan  konflik-konflik kehutanan  dengan  memberikan  akses  dan  hak  mengelola  terkait  klaim masyarakat  dalam  penguasaan  kawasan  hutan.  Dalam  konteks  tersebut,  HKm diharapkan  dapat  menjamin  keberlanjutan  dan  transformasi  ekonomi  dan budaya  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan  yang  membutuhkan pengakuan dan kepastian tenurial.
Berdasarkan  data  Potensi  Desa  Sensus  Ekonomi  2006  (PODES  SE06), kerjasama  Pusat  Rencana    dan  Statistik  Kehutanan,  Departemen  Kehutanan dengan  Direktorat  Statistik  Pertanian,  BPS  Jakarta  (2007)  disebutkan  bahwa jumlah  desa  di  Provinsi  NTT  berjumlah  2738  desa.  Menurut  letaknya  terhadap kawasan  hutan,  jumlah  desa  yang  berada  dalam  kawasan  hutan  73  desa (2,67%),  tepi  kawasan  hutan  769  desa  (28,09%)  dan  berada  diluar  kawasan hutan  1896  desa  (69,25%).  Dengan  demikian  dalam  pengelolaan  hutan  harus melibatkan  masyarakat  yang  desanya  (842  desa)  berada  di  dalam  kawasan hutan dan tepi kawasan hutan. Jumlah desa yang berada dalam kawasan hutan maupun  yang  berada  disekitar  kawasan  hutan  akan  terus  bertambah  seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah untuk memekarkan desa, kecamatan, dan kabupaten.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pengembangan  HKm  dapat  dijadikan alternative  solusi  permasalahan  lahan  kritis  di  Propinsi  NTT.  Hal  ini  karena adanya keterlibatan masyarakat yang akan menjamin keberlangsungan program penghijauan dan reboisasi lahan kritis. Di samping itu, adanya kesempatan bagi masyarakat  untuk  mengolah  lahan  di  bawah  tegakan  hutan  akan  turut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma  pengelolaan  hutan  bahwa  harus  terdapat  keselarasan  antara  aspek ekologi, ekonomi dan social.
284 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 276 – 282

## KESIMPULAN
Partisipasi masyarakat dalam pengembangan HKm merupakan salah satu kunci  keberhasilan  pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan  di  Provinsi NTT.  Partisipasi  masyarakat  tersebut  menjadi  sangat  penting  karena  pada akhirnya  masyarakat  adalah  penerima  manfaat  pembangunan  kehutanan. Pembentukan  HKm  di  provinsi  NTT  ini  sangat  membantu  pengelolaan  hutan secara lestari mengingat banyaknya desa yang berada dalam kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Praseyo,AB.2010. Hutan Kemasyarakatan . e-MagazineWarta BP2SDM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor.37/Menhut-II/2007  tentang  Hutan Kemasyarakatan.
Dishut  Provinsi  NTT.2013.  Rencana  Kehutanan  Tingkat  Provinsi  (RKTP)  NTT Tahun 2014-2033
SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang Standar dan Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dishut  Provinsi  NTT.2010.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2029