## ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

## Ailen Safitri, Meyzi Heriyanto, dan Mariaty Ibrahim
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Analysis of Implementation of Accrual Based Government Accounting Stan- dards. This study aims to analyze the readiness in the application of accounting standards based on government accruals in the District Government of Meranti Islands. The research type is quantitative, with population of unit apparatus in government of Meranti Islands Regency. Data collection techniques are questionnaires and interviews. Samples were taken as many as 80 people with purposive sampling method. Informant Research 5 people. The analytical meth- od used is quantitative descriptive. Based on data analysis using Human Resource Indicators, Commitment, Information System and Standard Operating Procedure, it can be concluded that the Regional Government of Meranti Islands Regency is ready to implement the implementa- tion of Government Regulation No. 71 of 2010 on accounting standard of government based on full accrual, but still lack of human resources Which background accounting, especially in the financial section which is also one of the indicators in the readiness of the implementation of PP No. 71 of 2010. Lack of bimtek and training on PP No. 71 Year 2010 is one of the exist- ing human resource constraints are not too understand about the accrual-based accounting is .
Keywords: accounting standards , basic accrual, commitment
Abstrak: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peneli- tian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian adalah kuan- titatif, dengan populasi aparat satuan kerja dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Me- ranti. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Sampel diambil sebanyak 80 orang dengan metode purposive sampling. Informan Penelitian 5 orang. Metode analisis digunakan adalah deskritif kuantitatif. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan indika- tor Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Informasi dan Standar  Operasional Prosedure dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah siap untuk melaksanakan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual penuh, namun masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi khususnya pada bagian keuangan yang juga merupakan salah satu indikator dalam kesiapan penerapan PP No 71 Tahun 2010. Kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai PP No 71 Tahun 2010 merupakan salah satu kendala sumber daya manusia yang ada belum terlalu memahami mengenai akuntansi berbasis akrual tersebut.
Kata kunci:  standar akuntansi , akrual basic, komitmen

## PENDAHULUAN
Salah satu misi pemerintahan Indo- nesia saat ini adalah mewujudkan pemerin- tahan yang bersih dan transparan. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan penge- lolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk ter-
us berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi isu yang sangat penting di era reformasi saat ini untuk menciptakan good  government governance.
Dengan diterbitkannya  Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP
Berbasis Akrual maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan telah mempun- yai landasan hukum, sehingga diharapakan dapat menghasilkan suatu laporan keuan- gan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterap- kan dalam lingkup pemerintahan sehingga menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonomi Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya .
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju ak- rual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Meranti sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai ben- tuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  harus melakukan berbagai persia- pan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sa- rana dan prasarana untuk menunjang pener- apan basis akrual. Persiapan tersebut di- lakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  agar siap dan dapat mengatasi ber- bagai kendala dalam penerapan basis akrual.
Beberapa tantangan dalam implemen- tasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Simanjuntak , 2010) sebagai berikut:
1. Sistem Akuntansi dan IT Based  System
Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipasti- kan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan me- merlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.
2. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelema- han penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
3. Resistensi terhadap perubahan Sebagai layaknya untuk setiap peruba- han, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebi- jakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerin- tahan berbasis akrual dapat berjalan den- gan baik.
4. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kuali- tas SDM ada di pemerintah daerah. Apa- lagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ke- tika SDM yang terbatas kemudian harus dibagi lagi.
5. Struktur organisasi
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah harus menyusun struktur organisasi baru di- mana ruang untuk akuntansi semakin terbuka. Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM akuntansi menjadi per- soalan yang semakin berat.
6. Aspek regulasi Ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan Pemerin- tah Daerah kurang serius untuk melak- sanakan akuntansi. Pemerintah Daerah merasa dijadikan objek karena beberapa
petunjuk teknis atau pedoman pelaksa- naan tidak sejalan.
Menurut Widjajarso (2008), penggu- naan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk mem- berikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan me- ningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas.
Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transpar- ansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah me- munculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.
Menurut Halim dalam Selvina, dkk (2015), menjelaskan Akuntansi pemerintah- an memiliki kaitan yang erat dengan penara- pan dan perlakuan akuntansi pada domain publik . Domain publik memliki wilayah yang luas dan kompleks di bandingkan den- gan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan or- ganisasi massa, lembaga swadya masyarkat, dan organisasi nirlaba lainnya.
Menurut Siregar (2015), walaupun memiliki kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan ( user ) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuan- gan, akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga memiliki kelemahan, kelemahan terse- but terletak pada berbagai tantangan untuk dapat menerapkannya. Ada beberapa factor yang merupakan tantangan penerapan yang perlu diatasi, yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, pendanaan, resistensi, dan komitmen pimpinan. Yamamoto dalam Mardiasmo (2009), Perubahan dari cash basis menjadi accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam
dan kompleks terhadap berbagai faktor ling- kungan yang mempengaruhinya, salah sa- tunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut.
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan ker- ja sama dari berbagai pihak.  Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apa- lagi jika pemerintah akan menerapkan akun- tansi berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk men- ganalisis kesiapan dalam penerapan stan- dar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Me- ranti.

## METODE
Metode yang digunakan dalam pene- litian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, dimana se- buah penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Pene- litian ini dilakukan  di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah melalui metode kuesioner dan wawancara. Sedan- gkan, Populasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah satuankerja- satuan kerja dalam Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling . Adapun yang menjadi sampel dalam peneli- tian ini adalah PPK-SKPD dan Staf Bagian Keuangan yang ada di dalam Setiap SKPD sebanyak 80 responden. Peniliti juga meng - gunakan  informan  sebagai  narasumber penelitian , informan dalam penelitian ini adalah 1(Satu) Sekretaris Daerah Kabupat- en Kepulauan, 1 (Satu) Orang Kepala Dinas DPPKAD, 1 (Satu) Orang Kasi Akuntansi di DPPKAD dan 2 (Dua) Orang  Staf  Keuan- gan dan Pelaporan DPPKAD di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## HASIL
Parameter Untuk Kesiapan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD Dalam Pener- apan  SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan komitmen dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden = 299+292+287+291+284+290+288+298 =
2329
Nilai Tertinggi =  8 x 73 x 5 = 2920 Nilai Tertinggi =  8 x 73 x 1 = 584

## I   =   Nilai Tertinggi – Nilai  Terendah
Banyak Kelas
I = 2920 - 584 5 =  467, 2

## Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar a : Interval Parameter untuk Kesiapan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam Penerapan SAP Berbasis
Akrual STS TS
C S
S SS 584 1051 1518 1986 2453 2920
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk ke- siapan komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual adalah sebanyak 2329 skor.
Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada rata- rata interval 1986 dan 2453 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2329 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen kepala daerah dan DPRD mempunyai rasa tanggung jaw- ab, mempunyai kesiapan dalam keberanian bersikap, kesiapan dukungan dalam pelak- sanaannya baik berupa kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan. Komitmen juga
menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Kh- susus Pemerintah Daerah Meranti dari sisi komitmen telah mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan ten- tang pelaksanaan akrual pada APBD Kabu- paten Kepulauan Meranti pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Dan hal diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbaru yakni Peraturan Bupati No 45 tanggal 23 November 2015  tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual; dan Peraturan Bupati No 46 tanggal 23 Novem- ber 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemer- intah Daerah (SAPD), sehingga menjadikan komitmen Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Ak- rual semakin matang.

## Parameter Untuk Kesiapan Sumber Daya
Manusia Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan SAP Berbasis Akrual, dengan menggunakan ska- la likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden  =  238 + 228+231+237+240+232+232+232 +238 = 2108 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 5= 3285 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 1= 657
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =  3285 - 657 5
=  525,6
Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:

## Gambar b : Interval Parameter untuk Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam
Penerapan SAP Berbasis Akrual
STS TS C S S SS 657 1183 1708 2233 2759 3285 Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk ke- siapan SDM dalam penerapan SAP Berbasis Akrual  adalah sebanyak 2108 skor Jawa- ban. Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval 1708 dan 2233. Maka dapat diketahui bahwa kesiapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Dimana sumber daya manusia merupakan integritas sebagai sarana pendukung optimasi bidang tugas yang membutuhkan perhatian untuk melak- sanakan segala aktivitas, yang memiliki alasan serta harapan, membutuhkan adanya tupoksi yang jelas dan dorongan untuk berk- erja, yang membutuhkan pendistribusian SDM disetiap SKPD  yang sesuai dengan bidang ilmu dan latar belakang pendidikan. Jika dilihat dari paramenter kesipan dapat disimpulkan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dalam rata-rata interval “ CUKUP SIAP ” ini dikarenakan masih minimnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi sehingga masih membutuhkan adanya pelatihan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dae- rah. Dengan pelatihan tersebut diharapkan sumber daya manusia di Pemerintah Kabu- paten Kepuluan Meranti memiliki kemauan dan pemahaman yang baik sehingga dapat bekerja keras, disiplin serta memiliki loyali- tas yang tinggi serta dapat memahami ten- tang peraturan pengelolaan keuangan dae- rah yang telah di amanatkan oleh undang – undang khusunya dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

## Parameter Untuk Kesiapan Sarana
Prasarana Dalam Penerapan SAP Ber- basis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan sarana prasarana dalam penerapan SAP Ber- basis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden = 249 + 262+267+269+281 = 1328 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 5= 1825 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 1= 365
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas I =1825 – 365 =  292 5
Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar c : Interval Parameter untuk Kesipan Sarana Prasarana dalam Pener- apan SAP Berbasis Akrual
STS TS C S S
SS
365 657 949 1241 1533 1825
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrual adalah seban- yak 1328 skor jawaban . Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Infrastriktur dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabu- paten Kepuluan Meranti berada di kategori “ SIAP” , baik berupa kesiapan sarana ru- angan yang memadai untuk operasi Standar Akuntansi Pemerintahaan, kesiapan du- kungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 226-236
kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran.
Parameter Untuk Kesiapan Standar Op- erasional Prosedure (SOP) Dalam Pener- apan SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan standar operasional prosedure (SOP) dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden  =  290 + 301+291+282+291 = 1455 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 5 = 1825 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 1= 365
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =1825 – 365    = 292 5 Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar d: Interval Parameter untuk Ke- siapan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual
STS TS
C S
S SS 365 657 949 1241 1533 1825
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Standar Operasional Procedure (SOP) dalam pelaksanaan SAP Berbasis Ak- rual  adalah sebanyak 1455 skor Jawaban. Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam penerapan SAP Berbasis Ak- rual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di keadaan yang “SIAP”, berupa kesiapan yang didukung oleh Per- aturan Daerah yakni Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2015 Tentang Standar Operasio-
anl Prosedur Pelaksanaan Akuntansi Diling- kungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Parameter Untuk Kesiapan Sistem In- formasi Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan sistem informasi dalam penerapan SAP Ber- basis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden =263+279+279+255+279+273+264+267+2 50    = 2409 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 5= 3285 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 1= 657
I =3285 - 657 5 =  525,6
Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar e : Interval Parameter untuk Kesiapan Sistem Informasi dalam Pener- apan SAP Berbasis Akrual
STS TS C S S SS 657 1183 1708 2234 2759 3285
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sistem Informasi dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrual  adalah seban- yak 2409 skor Jawaban . Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 2234 dan 2759. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan sistem informasi dalam pelaksa- naan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di keadaan yang “SIAP” baik berupa kesiapan yang didukung oleh system mekanisme pe- nyelenggaraan SAP Berbasis Akrual dalam
bidang keuangan, kesiapan didukung oleh sistem manajemen informasi yang dilak- sanakan secara cermat, tepat akurat, kesia- pan didikung oleh system perangkat lunak SAP yang (fleksibel) didukung oleh pelati - han peningkatan yang berkualitas. Pada Tahun 2014 telah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggu- nakan Aplikasi SIPKD Akrual. Kemudian, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengantikannya dengan SIMDA 2.7, ini merupakan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengelolan Keuangan Pemerintah (BPKP), walaupun output yang dihasilkan  aplikasi SIPKD atau SIMDA sampai saat ini hany- alah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) se- dangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh  Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuagan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minim- nya sumber daya manusia  (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan ma- sih adanya  pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA 2.7.
Pelaporan Keuangan di Pemerintah  Ka- bupaten Kepuluan Meranti Pemerintah Kabupaten Kepuluan Me- ranti sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya tahun 2009 s.d 2014 masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA ( Cash To - ward Acrual ) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual. Dimana PP No.24 Tahun 2005 Lam- piran II masih memperbolehkan penggu- naan CTA (Cash Toward Acrual ). Penggu- naan basis akuntansi berbasis Akrual di Ka- bupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan sepenuhnya Pada Tahun 2015.  Pada Tahun 2015,  Kabupaten Kepuluan Meranti telah menyajkan 7 (Tujuh) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Angga- ran Lebih  (LPSAL),  Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK). Pada dasarnya basis akuntansi hanya dikenal dua, yaitu Ba- sis Kas dan Basis Akrual. Secara teori send- iri tidak ada teori untuk CTA. Disebut CTA dan/atau Kas Menuju Akrual karena untuk realisasi anggaran masih menggunakan ba- sis kas sedangkan untuk neraca menggunak- an basis akrual.

## PEMBAHASAN
Dilihat dari hasil penelitian dan data telah diperoleh, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tiga kali berturut- turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Opini audit dari BPK berupa WDP (sejak tahun 2009 sampai dengan 2010) dan WTP (dari tahun 2012 sampai dengan 2015) menjadikan Kabupaten Kep- ulauan Meranti memiliki nilai lebih di mata publik atas kualitas kinerja aparatur pemer- intahnya, transparansi dan kredibilitas lapo- ran keuangannya. Dlihat dari sisi pembua- tan laporan keuangan berdasarkan SAP , Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu panutan untuk daerah lain. Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah daerah telah mempunyai anggaran terkait pelatihan dan pengembangan SDM (sosialisasi, work- shop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 men- ganggarkan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan an- tara lain :
1.  Bimbingan Teknis Akutansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan angga- ran Rp 893.650.000,00
2.  Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dengan anggaran Rp199.579.000,00
3.  Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual dengan anggaran Rp272.559.000,00 Namun pada tahun 2015  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum men- ganggarkan terkait pelatihan dan pengem-
bangan SDM. Pada Tahun 2014  Dalam pengembangan aplikasi Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti menganggarkan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan keg- iatan antara lain :
1. Pengembangan Aplikasi SIPKD angga- ran Rp1.006.997.500,00
2. Pelaksanaan Aplikasi SIPKD anggaran Rp980.049.189,00 Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupat- en Kepulauan Meranti juga menganggarkan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ke- giatan Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pendampingan Aplikasi SIPKD dengan anggaran Rp 993.365.000,00 Dari data di atas dapat diambil kesim- pulan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempersiapakan penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dengan matang sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 baik dari sisi komitemen, anggaran dan sistem keuangan hal ini juga di dukung dari Peng- hargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengec- ualian) dari BPK RI selama 3 (tiga) kali ber- turut turut.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Kep- ulauan Meranti Pernyataan yang mendukung komitmen pemerintah kota Kabupaten Kepulauan Me- ranti dalam penerapan standar akuntansi ak- rual  ini disampaikan key Informan 1 yakni Bapak . Iqaruddin selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepualuan Meranti menyatakan tentang komitmen pemerintah daerah dalam penerapan Akuntansi Berba- sis Akrual yang menyatakan bahwa : “ Per- siapannya  kita  sudah  matang  sejak  tahun 2014,  namun  persiapan  yang  lebih  intens itu Tahun 2015 ini,  karena ketika keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Berbasis Akrual agar semua daerah menyusun lapo - ran  keuangannya  dengan  Berbais  Akrual dan mewajibkan membuat kebijakan akun - tansi paling lambat 31 Mei 2014 dan itupun sudah dilakukan oleh Kabupaten kami,  ini
dapat dilihat dari Peraturan Bupati No. 45 Tahun  2015  Tentang  Kebijakan  Akuntansi Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati No. 46  Tahun  2015  Tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah  Daerah  (SAPD).  Dengan  per - aturan  ini  menjadi  dasar  dalam  komitmen Pemda dalam pelaksanaan Akuntansi Ber - basis Akrual ”. Hal ini sejalan dengan International Federation of Accountants (IFAC) No. 01 dalam Gabriella dan Kurniawan (2014 ) me- nyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari cash basis menjadi accrual basis perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyarat- kan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, sumber data manusia yang mema- dai, kemampuan teknologi dan sistem infor- masi yang memadai dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.
Sumber Daya Manusia Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah daerah Kabu- paten Kepulauan Meranti telah mempunyai anggaran terkait pelatihan dan pengemban- gan SDM (sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar). Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah kas basis menuju basis akrual akan memba- wa dampak/implikasi walau sekecil apapun itu. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapakah pemerintah daerah mengim- plemntasikan SAP bebasis akrual ini akan terus timbul. Hal paling baku muncul terkait sumber daya manusia pemerintah. Sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai kurang memadai, ini karenakan  SDM di Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti yang di nilai tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan dan hal tersebut menjadi masalah
klasik dalam pengelolaan keuangan.
Sarana Prasarana dan Standar Opra- sional Prosedur Pernyataan yang mendukung sarana prasarana dan standar operasional procedur (SOP)  di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan basis akuntansi dapat berupa kesiapan sarana ruangan yang memadai untuk operasi SAP, kesiapan du- kungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempun- yai kemauan dan integritas untuk menyiap- kan dukungan anggaran. Walaupun belum semua terpenuhi secara maksimal dukun- gan tersebut sudah dapat dilihat sejak tahun 2014 baik dari segi ruangan yang cukup layak buat system aplikasi, anggaran yang berkaitan Akuntansi Berbasis Akrual telah disahkan oleh DPRD maupun system ap- likasi yang digunakan.

## Sistem Informasi
Pada Tahun 2014 telah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggu- nakan Aplikasi SIPKD Akrual. Kemudian, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengantikannya den- gan SIMDA, ini merupakan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengelolan Keuangan Pemerintah (BPKP), walaupun output yang dihasilkan  aplikasi SIPKD atau SIMDA sampai saat ini hany- alah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) se- dangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh  Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuagan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minim- nya sumber daya manusia  (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan ma- sih adanya  pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA Modul Pembukuan di tahun terse- but.

## Kendala Pemerintah Daerah
Adapun kendala yang dihadapi dalam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual jika dilihat dari 4 sudut pandang kesiapan sebagai berikut :
1.  Dari sisi komitmen Pemerintah Kabupat- en Kepulauan Meranti telah mendapat dukungan penuh  dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sejalan dengan jumlah skor yang di peroleh berada di rata- rata interval 1986 dan 2453 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2329 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen kepala daerah dan DPRD mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai kes- iapan dalam keberanian bersikap, kes- iapan dukungan dalam pelaksanaannya baik berupa kebijakan dan sistem akun- tansi pemerintahan.
2.  Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur dalam memahami penerapan Akuntansi Ber- basis Akrual. Hal ini dapat dilihat data yang di peroleh peneliti yakni dimana sarjana S 1- akuntansi hanya berjumlah 16 Orang atau 22 % dan pegawai yang berpendidikan sarjana S 1- Ekonomi ber- jumlah 22 Orang atau 30 %, sedangkan 35 orang atau 48 % berpendidikan lain- ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kabupaten Kepulauan Meranti jika dilihat dari latar pendidikan akun- tansinya masih sangat minim dan masih kurangnya sosialisasi,  pelatihan  dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jumlah 2108 skor Jawaban memperlihatkan ke- siapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan SAP Berba- sis Akrual dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Hal ini di dukung dengan perek- rutan tenaga akuntan yang berjumlah 40 orang yang ditugaskan di masing-mas- ing SKPD dan BUD dalam membantu proses penyusunan laporan keuangan, ini disebabkan SDM di Pemerintah Ka- bupaten Meranti yang di nilai masih be-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 226-236
lum kompeten dan trampil dalam melak- sanakan pengelolalaan keuangan daerah khususnya akuntansi berbasis akrual.
3.  Telah Tersedianya sarana prasarana, baik itu kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai kemau- an dan integritas untuk menyiapkan du- kungan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil data yang diperoleh peneliti yakni berada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533  sebanyak 1328 skor jaw- aban yakni berada di kategori  “ SIAP” .
4.  Kesiapan sistem informasi dalam pener- apan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di kondisi “ SIAP”  yakni 2409 skor Jawaban . Maka dapat di disimpulkan bahwa sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti didu- kung oleh sistem mekanisme penye- lenggaraan SAP Berbasis Akrual dalam bidang keuangan yang di mulai dari proses penjurnalan, buku besar, penye- suaian dan neraca saldo. Kesiapan ha- rus dilaksanakan secara cermat, tepat akurat sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual. Ini dikarenakan, Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan per- aturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu laporan realisasi angga- ran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekui- tas dan catatan atas laporan keuangan . Sistem perangkat lunak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti , yakni berupa Aplikasi SIMDA, dimana output yang dihasilkan  aplikasi tersebut sam- pai saat ini hanyalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh  Pemerintah Daerah untuk
menyusun laporan keuagan SKPD mau- pun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia  (pega- wai) yang handal dan kompeten di- bidangnya dan masih adanya  pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA Modul Pembukuan di tahun tersebut.

## Rencana Strategis Pemerintah
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual antara lain; 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2.  Mengumpulkan aparatur-aparatur nega- ra (SDM) yang kompeten dam  melaku- kan pengembangan atas pemahaman kepada para pengelola keuangan pemer- intah melalui pelatihan atau bimbingan teksis  mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengakomodir sistem akuntansi pemer- intahan berbasis akrual yakni aplikasi SIMDA 2.7
4.  Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disip- lin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya
5.  Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelo- laan keuangan daerah
SIMPULAN Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kep- ulauan Meranti yang dilihat dari paramenter kesiapan  Komitmen, Sistem informasi , Sarana prasarana dan Standar Operatinonal Prosedure (SOP) menunjukan interval ra- ta-rata “ SIAP”, sedangkan Sumber Daya Manusia menunjukan parameter interval rata-rata yang “ Cukup Siap”. Hal ini dik- arenakan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berlatar belakang akuntansi masih san- gat kurang, sehingga menjadi bantu sandun- gan bagi pemda dalam memahmi mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khu- susnya pada bagian keuangan.
Kendala sistem informasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemer- intah (SAP) antara lain; untuk tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan kas basis dalam penyu- sunan laporan keuangannya dengan meng- gunakan system aplikasi SIPKD untuk per- angkat lunaknya, namun untuk Tahun 2015 sesuai dengan amanat Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 penyu- sunan laporan keungan sudah menggunakan SIMDA 2.7 berbasis akrual untuk perangkat lunaknya. Ini menujukan  Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti harus bekeja ektra keras untuk melakukan pelatihan kepada para aparatur negara (SDM) agar dapat me- mahami dan menyusun Laporan Keuangan- nya  Berbasis Akrual secara penuh.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No 45 tanggal 23 November  2015 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Ak- rual; dan Peraturan Bupati No 46 tanggal 23 November 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadikan komite- men dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

## DAFTAR RUJUKAN
Mardiasmo.,2009, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi. Selvina Sitorus, dkk, 2015, Analisis Kes- iapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasar- kan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Di- nas Pendapatan Pengelolaan Keuan- gan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
Widjajarso., Bambang, 2008. Penerapan Ba- sis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:Sebuah Kajian Pendahulu- an www.wikipedia.org diunduh tang- gal 12 Januari 2014.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 226-236