How to cite: Methodius Kossay (2022) Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Prespektif UU Otonomi Khusus Papua), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022
KAJIAN  KONSEPTUAL  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  PUSAT  UNTUK MENYELESAIKAN  KONFLIK  PAPUA  DI  INDONESIA  (PRESPEKTIF  UU OTONOMI KHUSUS PAPUA)

## Methodius Kossay
Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia Email: methodius.kossay@gmail.com

## Abstrak
Sejak  20  Tahun  Implementasi  UU  Nomor  2  Tahun  2021  Perubahan  kedua  UU Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  sampai dengan saat ini tidak memberikan dampak secara signifikan bagi pembangunan di Papua.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  berbagai  akar  konflik  Papua  yang  belum kunjung  di  selesaikan  sampai  dengan  saat  ini.  Berbagai  kebijakan  dalam  payung hukum  otsus  Papua  dan  regulasi  berupa  Inpres,  Perpres,  Perdasi,  perdasus  dan regulasi  sectoral  diterbitkan  dengan  model  pendekatan  Kesejahteraan  dan Pendekatan  Keamanan.  Namun,  tetap  tidak  memberikan  dampak  khususnya  bagi Orang  Asli  Papua  (OAP).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  bagaimana  konsep  kebijakan  politik  hukum  Papua  di  Indonesia. Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Teori  Negara  Hukum  dan  Teori  L.M.  Friedman.  Hasil  penelitiannya adalah Implementasi Otonomi Khusus Papua dan berbagai kebijakan pembangunan belum optimal mengakselerasi tingkat kesejahteraan  khususnya Orang Asli Papua (OAP) di Papua dan belum mampu menyelesaikan konflik di Papua. Ada beberapa masalah utama terkait dengan implementasi kebijakan yang menjadi akar masalah pembangunan  Papua,  diantaranya  :  tidaknya  grand  design  pembangunan  Papua yang berjangka Panjang dan mengkat komitmen seluruh aktir pembangunan Papua, koordinasi lemah antar aktor pembangunan Papua, khususnya internal pemerintah, inkonsistensi  kebijakan  akibat  kekosongan  dan  tumpang  tindih  hukum,  Kebijakan Pembangunan  Papua  masih  menerapkan  pendekatan  top-down,  Penyalahgunaan dan tata Kelola anggaran yang buruk.
Kata kunci : otonomi khusus papua, kebijakan pemerintah, konflik

## Abstract
Since the 20 years of implementation of Law No. 2 of 2021, the second amendment to  Law  No.  21  of  2001  concerning  Special  Autonomy  for  the  Province  of  Papua, until now has not had a significant impact on development in Papua. This is due to the  various  roots  of  the  Papua  conflict  that  have  not  been  resolved  until  now. Various  policies  within  the  umbrella  of  Papua  otsus  law  and  regulations  in  the form  of  Presidential  Decree,  Perdasi,  Perdasi,  perdasus  and  sectoral  regulation are published with a model of welfare approach and security approach. However,
it  still  does  not  have  an  impact,  especially  for  Indigenous  Papuans  (OAP).  The purpose of this research is to find out and analyze how the concept of Papuan legal political policy in Indonesia. The research method to be used in this research is a qualitative  method  with  a  normative  type  of  research.  The  theories  used  in  this study are the State Theory of Law and the Theory of L.M. Friedman. The results of the  research  are  the  Implementation  of  Papua  Special  Autonomy  and  various development policies have not optimally accelerated the level of welfare, especially Indigenous Papuans (OAP) in Papua and have not been able to resolve the conflict in  Papua.  There  are  several  main  problems  related  to  the  implementation  of policies that are at the root of papua development problems, including: the absence of a long-term Papua development grand design and strengthening the commitment of  all  Papua  development  activities,  weak  coordination  between  Papuan development  actors,  especially  internal  government,  policy  inconsistencies  due  to vacancies  and  legal  overlap,  Papua  Development  Policy  still  applies  a  top-down approach, Abuse and governance of the budget.  bad.

## Keywords: special autonomy of Papua, government policy, conflict

## Pendahuluan
Salah satu ketentuan dalam Bab VI (enam) Undang-Undang Dasar  1945 tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  persoalan  hak-hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang bersifat istimewa. Sebagaimana yang datur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan:  “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau    bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  Undang-Undang (Indonesia  &  ATAS,  2001) .”  Salah  satu  daerah  yang  mendapatkan  khususan  tersebut adalah  Provinsi  Papua.  Kekhususan  tersebut  diakomodir  melaIui  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2021  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Jika  melihat  sejarah  lahirnya  UU  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otsus  Papua disebabkan oleh  munculnya aspirasi Papua Merdeka oleh masyarakat Papua mulai dari tahun  1998  sampai  dengan  tahun  2000.    Aspirasi  ini  muncul  dikarenakan  3  penyebab utama yakni: 1) Sejarah integrasi politik Papua; 2) Telah terjadinya berbagai kekerasan Negara  dan  Pelanggaran  HAM  terhadap orang  Papua  dan  3)  Kegagalan  Pembangunan dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  infrastruktur.    Namun,  sebagai jawaban  atas  tuntutan  aspirasi  rakyat  Papua  tersebut  Pemerintah  di  bawah kepemimpinan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai kebijakan nasional.
Kebijakan  otonomi  khusus  merupakan  jawaban  Pemerintah  untuk  meredusir berbagai  persoalan  yang  muncul  sejak  bergabungnya  Papua  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Indonesia. Semangat dasar penawaran Otonomi Khusus Papua oleh Pemerintah Pusat kepada rakyat Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dalam berbagai segi pembangunan agar meminimalisir aspirasi Politik orang
Papua untuk keluar dari Indonesia dan aspirasi pelanggaran (Berat) HAM Papua selama 40-an tahun hingga sampai dengan saat ini.
Kebijakan Pemerintah Pusat dibawah payung hukum UU Otsus Papua ini, dinilai belum  memberikan  dampak  siginifikan.  Sejak  20  tahun  implementasi  Otsus  di  Papua, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat  dengan dua model yaitu pendekatan kesejahteraan  dan  pendekatan  keamanan.  Dua  model  pendekatan  ini,  bagi  pemerintah pusat  pada  saat  itu,  sebagai  solusi  untuk  menyelesaikan  konflik  di  Papua.  Namun, sebaliknya  bahkan  semakin  subur  eskalasi  kekerasan  dan  konflik  bersenjata  di  Papua. Berdasarkan  hasil  riset  dari  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  tahun  2008, ada  empat  akar  persoalan  di  Papua  yang  harus  di  selesaikan,  yaitu;  1)    Masalah Marjinalisasi  dan  efek  diskriminasi  terhadap  orang  asli  Papua  akibat  pembangunan ekonomi,  konflik  politik  dan  migrasi  massal  ke  Papua  sejak  tahun  1970,  2)  kegagalan pembangunan  terutana  dibidang  pendidikan,  kesehatan  dan  pemberdayaan  ekonomi rakyat.  3),  adanya  kontradiksi  sejarah  dan  kontruksi  identitas  politik  antara  Papua  dan Jakarta.  4),  pertanggung  jawaban  atas  kekerasan  negara  dimasa  lalu  terhadap  warga negara Indonesia di Papua (Widjojo, Amiruddin, Pamungkas, & Dewi, 2008).
Kebijakan  politik  hukum  yang  diambil  oleh  pemerintah  pusat  untuk menyelesaikan konflik Papua selalui bersifat top down . Bersifat top down artinya bahwa setiap  keputusan  kebijakan  dibentuk  oleh  para  pejabat  pemerintah  pusat  dan implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  secara  tersentralisir  atau  terpusat.  Bukan kebijakan yang bersifat botten up. Dimana pengambilan kebijakan berdasarkan masukan atau  aspirasi  murni  dari  rakyat  dan  kemudian  disusun  serta  direalisasikan  oleh pemerintah.  Selain  itu,  juga  karena  tidak  berlandaskan  pada  sikap  saling  percaya sehingga  mengakibatkan  sikap  saling  curiga  antara  pemerintah  pusat  dan  masyarakat Papua.
Selama  20  tahun  implementasi  UU  Nomor  2  tahun  2021  perubahan  kedua  atas UU  nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  tidak memberikan  dampak  signifikan  bagi  pembangunan  di  Papua.    Pembangunan  menjadi prioritas  utama  dari  implementasi  Otsus  di  Papua,  dengan  berbagai  kebijakan  strategi nasional untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua.  Pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerinta pusat dalam menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan pendekatan  kesejahteraan  dan  pendekatan  keamanan.  Dua  pendekatan  ini,  dalam implementasinya tidak  memberikan  dampat  positif  secara  signifikan  di  Papua.  Bahkan sebaliknya , yaitu memperkeruh eskalasi kekerasan di Papua.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  kajian  analisis  dengan  judul:  “Kajian  konseptual  Kebijakan  Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan konflik Papua di Indonesia (Prespektif UU Otsus Papua)”.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep  kebijakan  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelesaikan  konflik  Papua  di  Indonesia (Prespketif UU Otsus Papua).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif,  yaitu  melukiskan  fakta-fakta  dengan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier (Soekanto  &  Mamudji,  n.d.) .  Dengan  jenis  penelitian  normatif  atau  bentuk penelitian  dengan  melihat  studi  kepustakaan (library  research), karena  penelitian  ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah a) Teori Negara Hukum; dalam konteks Negara Hukum di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan;  “Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum”.  b)  Teori  L.M.  Friedman,  efektif  atau  tidaknya  penegakan  hukum dilihat dari 3 komponen yaitu; Struktur, subtansi dan kultur hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kebijakan Pemerintah Pusat
Kebijakan  Pemerintah  Pusat  pada  hakikatnya  merupakan kebijakan yang ditujukan  untuk  publik  dalam  pengertian  yang  seluas-luasnya  (negara,  masyarakat dalam  berbagai  status  serta  untuk  kepentingan  umum),  baik  itu  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  secara  langsung  yang  tercermin  pada  berbagai  dimensi kehidupan publik. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan  untuk  publik  dalam  pengertian  yang  seluas-luasnya  (negara,  masyarakat dalam  berbagai  status  serta  untuk  kepentingan  umum),  baik  itu  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  secara  langsung  yang  tercermin  pada  berbagai  dimensi kehidupan  publik.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  sering  disebut  sebagai kebijakan publik.
Kebijakan  dalam  pengertian  pilihan  untuk  melakukan  atau  untuk  tidak melakukan  mengandung  makna  adanya  kehendak  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan,  kehendak  mana  dinyatakan  berdasarkan  otoritas  yang  dimiliki  untuk melakukan  pengaturan  dan  jika  perlu  dilakukan  pemaksaan.  Pernyataan  kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  disebut  sebagai  kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah  yang  melakukan  adalah  diarahkan  pada  pemerintah  negara.  Kalau kebijakan  pemerintah  dipahami  dari  saran  yang  akan  dicapai  (diatur)  di  mana sasarannya  adalah  publik  tidak  saja  dalam  pengertian  negara  akan  tetapi  dalam pengertian  masyarakat  dan  kepentingan  umum  maka  kebijakan  pemerintah  dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.
Kebijakan  pemerintah  yang  dimaksudkan  disini  adalah  kebijakan  pemerintah pusat  dalam  menyelesaikan  konflik  di  Papua  sehingga  tujuan  yang  cita-citakan tersebut dapat tercapai dan memberikan dampak signifikan dalam dinamika khidupan masyarakat  di  Papua.  Kebijakan-kebijakan  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik di Papua. Kebijakan Pemerintah
pusat  ini  dilakukan  pada  masa  Pemerintahan  Presiden  Megawati,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi).  Salah  satu kebijakan  pemerintah  pusat  pada  masa  pemerintahan  Megawati  Soekarno  Putri sampai  dengan  Presiden  Jokowi  adalah  melalui  regulasi  tentang  kebijakan  tentang Percepatan  Pembangunan  Kesejahteran  bagi  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua Barat.
2. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Papua
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 (3) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah Negara  Hukum”. Maka  setiap  kebijakan  berlandaskan  pada  amanat  konstitusi  1945  dan  Pancasila. Dalam  konteks  Papua,  Pembangunan  di  Tanah  Papua  dilaksanakan  sebagaimana yang diamanatkan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  rumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerndekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  merupakan amanat  konstitusi  UUD  1945  sebagai  pilar  pembangunan  di  Tanah  Papua. Pembangunan  di  Papua  oleh  Kementerian  PPN  /Bappenas  RI  mengklasifikasikan dalam 4 pilar pembangunan Indonesia 2045 dalam acara penyusunan konsep RIPPP ( Jayapura  dan  Manokwari,  17  &  19  Januari  2022),  yakni;  a)  Manusia  Indonesia unggul,  berbudaya  dan  menguasai  iptek,  b)  ekonomi  maju  dan  berkelanjutan,  c) pembangunan merata dan inklusif , d) negara demokratis, kuat dan bersih.
Sejak  20  tahun  Implementasi  Otonomi  Khusus  Papua  dan  berbagai  kebijakan pembangunan  di  Papua  belum  optimal  mengakselerasi  tingkat  kesejahteraan khususnya  Orang  Asli  Papua  (OAP)  dan  belum  mampu  menyelesaikan  konflik  di Papua.  Hal  ini,  disebabkan  oleh  beberapa  masalah  utama  terkait  dengan implementasi  kebijakan  yang  menjadi  akar  masalah  pembangunan  di  Papua  Papua. Pertama;  tidaknya grand  design pembangunan  Papua  yang  berjangka  Panjang  dan mengkat  komitmen  seluruh  aktir  pembangunan  Papua.  sejauh  ini  paying  kebijakan untuk  Papua  adalah  UU  Otonomi  Khusus  Papua  dengan  turunannya  untuk mempercepat pembangunan berupa pedoman kerja pemerintah dalam bentuk perpres atau  inpres.  Namun  pemerintah  tidak  memiliki  rancangan  induk  yang  menjabarkan secara detail-operasional tentang bagaimana perencanaan, implementasi, pengawasan, serta target-terget pembangunan Papua berjalan dalam jangka Panjang. Selain  itu,  pemerintah  tidak  memiliki  desain  yang  berisikan  tentang  peran pembangunan  apa  dan  bagaimana  kolaborasi  dilakukan  oleh  masing-masing  aktor pembangunan, khususnya pemerintah pusat dan daerah (Elisabeth, 2021) .
Kebijakan percepatan pembangunan Papua kerap mengamanatkan penyususnan  rencana  aksi  untuk  pembangunan  Papua  yang  mengacu  pada  RPJMN dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengan  Provinsi  (RPJMP),  namun  RPJMN dan  RPJMP  bukanlah grand  design karena  keduanya  memiliki  periode  waktu  yang singkat,  hanya  lima  tahun  sesuai  dengan  periode  waktu  pad  asatu  periode pemerintahan  saja.  Padahal,  Kerjasama  dan  pelaksanaan  pembangunan  Papua  tidak
bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu yang singkat dan perlu berkesinambungan antar  periode  pemerintahan.  Tidak  hanya  itu,  RPJMN  atau  bahkan,  rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJMN)  yang  menjadi  pedoman pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun juga tidak bisa diposisikan sebagai grand design pembangunan Papua karena berisi program pembangunan  di Indonesia yang berlaku  sangat  umum  dan  tidak  secara  detail  operasional  membahasa  spesifik pembangunan  Papua.  Sementara  itu,  RPJPP  dan  RPJMP  juga  tidak  bisa  dapat diposisikan  sebagai grand  design karena  subtansinya  yang  berfokus  pada  kerja pemerintaha  daeraj,  yakni  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Padahal grand design harus  membicarakan  kolaborasi  dan  kordinasi  seluruh  actor  (perencana  dan pelaksana) pembangunan di Papua.
Absenya  rancangan  induk  pembangunan  di  Papua  menjadikan  kebijakan percepatan  pembangunan  disusun  berdasarkan  prioritas  dari  masing-masing  kepala pemerintahan  dalam  melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  atau  Instruksi  Presiden (Inpres). Oleh karena itu, Inpres 5/2007, Perpres 65/2011, Inpres 9/2017 dan inpres 9/2020  diterjemahkan  sebagai  landasan  umum  membuat  program  dari  kementerian teknis pada pemerintah pusat dan juga dinas daerah (Elisabeth, 2021) .
Situasi  saat  ini,  memperlihatkan  adanya  kekosongan grand  design pembangunan  sebagai  satu  kebijakan  rujukan  yang  mengatur  langkah-langkah strategis pembangunan di Papua dalam jangka Panjang dan mengikat komitmen para aktor pembangunan. Padahal Papua sebagai wilayah yang paling terbelakang tingkat pembangunannya  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia,  serta  memiliki karakteristik  konflik  yang  patut  mendapatkan  perhatian  khusus  terkait  dengan sasaran  dan  rencana  pembangunan  yang  spesifik,  mendetail,  dan  tersusun  matang. Hal ini penting sebagai dasar koordinasi dan kerjasama lembaga, baik itu pemerintah ataupun non-pemerintah dalam bekerja untuk membangun Papua.
Kedua; koordinasi lemah antar aktor pembangunan Papua, khususnya internal pemerintah.  Upaya  percepatan  telah  membawa  konsekuensi  besarnya  anggaran  dan beragamnnya program yang dijalankan di tanah Papua. Pemerintah Pusat dan daerah memiliki  tanggungjawab  pengelolaan  anggaran  dan  program  masing-masing  yang berbeda.  Sudah  sepatutnya,  sebagai  sesama  bagian  lembaga  eksekutif,  pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dan koordinasi untuk menjalankan pembangunan di  Papua.  Namun,  demikian,  hal  tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  seharusnya. Persoalan  koordinasi  yang  lemah  tidak  hanya  terjadi  di  dalam  relasi  pusat-daerah saja, tetap juga berlangusung antar institusi di level pemerintahan yang sama (antar K/L  atau  antar  dinas)  karena  ego  sektoral  masing-masing  institusi.  Masalah koordinasi juga berlangsung antar dinas di dalam lingkungan pemerintahan daerah di Papua.  Lemahnya  kerja  koordinatif  antar  lembanga  pemerintah  seperti  ini  tentu sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  pembangunan  yang  tidak  optimal  menjadi  hal yang  disesalkan,  jika  problem  yang  telah  disadari  sejak  lama  hingga  saat  ini  belum juga menemui titik akhir.
Ketiga; inkonsistensi kebijakan akibat kekosongan dan tumpang tindih hukum.
Undang-Undang Otsus Papua menjadi sebuah kebijakan Politik hukum yang bersifat khusus  yang  memberikan  kewenangan  besar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk mengelola  pembangunan  di  Papua  dan  papua  Barat.  UU  Otsus  juga  memberikan alokasi dana khusus yang menjadi sumber utama untuk percepatan pembangunan di tanah  Papua.  Namun,  kekhususan  yang  ada  pada  UU  Otsus  nampaknya  secara berangsur-angsur  banyak  yang  tidak  berjalan  karena  implementasinya  yang kemudian  mengacu  pada  regulasi  nasional  yang  bersifat  nasional  (umum) (Enembe, 2016) .  Hal  ini  terjadi  akibat  kekosongan  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang seharusnya menjadi aturan turunan dan mengatur hal-hal teknis dari yang dihendaki oleh Otsus Papua.
Jika  berujuk  pada  pasal-pasal  yang  berfokus  pada  isu  pembangunan  sosial- ekonomi di dalam UU Otsus Papua, maka terdapat tujuh perdasi/perdasus di Provinsi Papua dan 16 perdasus/ perdasi di Provinsi Papua Barat yang seharusnya sudah ada untuk  menunjang  pembangunan  di  Papua  namun  belum  terealisasi.  Sementara  itu, setidaknya empat dalam UU Otsus Papua yang sepatutnya diatur di dalam peraturan teknis setingkat PP juga belum terlaksana  hingga hari ini, termasuk tentang fasilitasi pemerintah pusat melalui pemberian pedoman, pelatihan dan supervisi, pengawasan represif terhadap perdasus, perdasi, dan keputusan gubernur, pengawasan fungsional terhadap  penyelenggaan  pemerintahan  daerah  serta  evaluasi  pelaksanaan  UU  Otsus Papua.  Kekosongan  peraturan  teknis  yang  seharusnya  menjabarkan  amanat kekhususan Otsus Papua tentu saja menjadi persoalan besar. Tanpa aturan teknis ini, maka apa yang diatur di dalam UU Otsus dapat tidak terlaksana dan/atau kehilangan marwah  kekhususannya.  Situasi  ini  pada akhirnya  akan  menghambat  pembangunan di Papua.
Keempat; Kebijakan Pembangunan Papua masih menerapkan pendekatan top- down ,  atau  seharunya  dimaknai  sebagai  kebijakan  yang  dibuat  semata-mata  oleh keputusan  pemerintah  (utamanya  di  lewel  pusat)  tanpa  pertimbangan  dan  tidak melibatkan public dan/atau level pemerintahan dibawahnya. Kebijakan untuk Papua yang bersifat top-down lekat dengan kebijakan yang diterapkan pad amasa orde baru, misalnya,  melalui  penerapan  rencana  pembangunan  lima  tahun  (Repelita),  Daerah Operasi  Militer  (DOM),  hingga  kebijakan  Transmigrasi.  Setelah  berakhirnya  Orba, orientasi  kebijakan top-down mulai  diubah  dengan  menerapkan  pendekatan botton- up yang  memberi  ruang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  dan  public  untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah untuk Papua. Misalnya; sejak 2017 mulai diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang)  Otsus  Papua  berbasis  wilayah  adat  di  Papua  dan  Papua  Barat  untuk melibatkan  publik  luas  dalam  pemanfaatan  program  dan  dana  Otsus  Papua.  Meski ada  upaya  berubah,  kebijakan top-down tidak  lantas  berhenti  dan  masih  terus berlangsung di Papua hingga hari ini.
Salah  satu  ciri  mendasar  dari  kebijakan top-down adalah  lemahnya  pelibatan publik  dan/atau  pemerintah  pada  level  di  bawah  pembuat  kebijakannya.  Rendahnya partisipasi  publik  terutama  masyarakat  Papua  di  tujuh  (7)  wilayah  adat.  Dalam kebijakan top-down akan  berakibat  pada  dua  (2)  hal  yakni;  Kebijakan  tidak  sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat, serta menimbulkan rasa keterasingan hingga tidak berhasil menciptakan rasa memiliki (ownership) yang kuat terhadap kebijakan itu.  Hal    ini  kemudian  berakhir  pada  dukungan  yang  lemah  terhadap  kebijakan  itu, dan bahkan bisa jadi muncul penolakan terhadap kebijakan itu.
Kelima;  Penyalahgunaan  dan  tata  Kelola  anggaran  yang  buruk.  Anggaran merupakan  salah  satu  elemen  program  pembangunan  yang  sangat  penting  karena tanpa  anggaran  yang  cukup,  maka  program  pun  tidak  mungkin  terimplementasi dengan  baik.  Dari  aspek  kuantitas  jumlah  anggaran,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa alokasi  anggaran  pemerintah  untuk  pembangunan  Papua  sangatlah  besar.  Namun demikian,  hal  yang  masih  menjadi  solah  adalah  pengelolaan  anggaran  yang  belum optimum  dilakukan  dan  memiliki  banyak  celah  masalah.  Persooalan  penganggaran ini,  di  antaranya  terlihat  dari  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  masih menunjukan  banyak  masalah  menajemen  pengelolaan  anggaran,  alokasi  anggaran yang  tidak  sesuai  Amanah  kebijakan  serta  penyalahgunaan  anggaran  pembangunan Papua.
Baik  buruknya  manajemen  pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah  daerah dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  termasuk  kualitas  kapasitas  sumber  daya  manusia (SDM)  dilingkungan  birokrasi  daerah,  pengawasan  pengelolaan  keuangan, penerimaan transfer pusat oleh daerah dan lainnya. Misalnya; Provinsi Papua dinilai kurang  optimal  dalam  melalkukan  pengelolaan  dana  Prospek  karena  adanya persoalan  keterbatasan  kapasitas  SDM  pengelola  keuangan  di  tingkat  distrik  dan kampung (Aziz, 2018) . Persoalan SDM yang kemudian bersinggungan dengan fungsi pengawasan  pengelolaan  keungan  juga  terjadi  karena  terbatasnya  jumlah  aparat pengawasan  internal  (Inspektorat)  hanya  berjumlah  19  orang  untuk  mengawasi  51 Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Selain  itu,  ada  juga  masalah  lain  yang seringkali  mempengaruhi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  dana APBD, khususnya dana Otsus Papua yakni; terlambatnya dana Otsus dari Pemerintah Pusat.

## Kesimpulan
Kajian  kebijakan  Pemerintah  pusat  dalam  menyelesaikan  konflik  Papua  di Indonesia dalam prespektiff UU Nomor 2 tahun 2022 perubahan kedua atas UU nomor 21  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Papua  adalah  bahwa  sejak  20  Tahun Implementasi  Otsus  Papua,  tidak  memberikan  dampak  signifikan  di  Papua. Implementasi  Otonomi  Khusus  Papua  dan  berbagai  kebijakan  pembangunan  belum optimal  mengakselerasi  tingkat  kesejahteraan    khususnya  Orang  Asli  Papua  (OAP)  di Papua dan belum mampu menyelesaikan konflik di Papua. Ada beberapa masalah utama terkait dengan implementasi kebijakan yang menjadi akar masalah pembangunan Papua,
diantaranya  :  tidaknya  grand  design  pembangunan  Papua  yang  berjangka  Panjang  dan mengkat  komitmen  seluruh  aktir  pembangunan  Papua,  koordinasi  lemah  antar  aktor pembangunan  Papua,  khususnya  internal  pemerintah,  inkonsistensi  kebijakan  akibat kekosongan  dan  tumpang  tindih  hukum,  Kebijakan  Pembangunan  Papua  masih menerapkan  pendekatan  top-down,  Penyalahgunaan  dan  tata  Kelola  anggaran  yang buruk.

## BIBLIOGRAFI
Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2018). Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Google Scholar
Elisabeth,  Adriana.  (2021). Mosaik  Cenderawasih-Pembangunan  Dan  Kesejahteraan Di Tanah Papua . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Google Scholar
Enembe,  Lukas.  (2016). Papua,  Antara  Uang  Dan  Kewenangan .  Rmbooks. Google Scholar
Indonesia,  Pemerintah  Republik,  &  Atas,  Perubahan  Kedua.  (2001). Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua .  Jakarta. Google Scholar
Soekanto,  Soerjono,  &  Mamudji,  Sri.  (N.D.).  Penelitian  Hukum  Normatif  (Jakarta: Rajawali, 1985). See Also Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia , 4–15. Google Scholar
Widjojo,  Muridan  S.,  Amiruddin,  Al  Rahab  E.,  Pamungkas,  Cahyo,  &  Dewi,  Rosita.
(2008).  Papua  Road  Map. Indonesian  Institute  Of  Sciences,  Jakarta . Google Scholar
Copyright holder: Methodius Kossay (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: