Jurnal Administrasi Negara Volume 27 Nomor 2, Edisi Agustus 2021 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) TERHADAP WALI NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA SAKAI

## SUPERVISION OF THE NAGARI CONSULTATIVE BODY (BAMUS) OF THE VILLAGE HEAD IN THE NAGARI MUARA SAKAI ADMINISTRATION GOVERNMENT
Nur Afifah Agusma Yeni 1 dan Hasbullah Malau 2
1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Kota Padang Sumatera Barat Email: nurafifahagusma504@gmail.com
2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Kota Padang Sumatera Barat Email: hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

## Abstrak
Pemerintahan  Nagari  merupakan  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  Nagari  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan  sedangkan  BAMUS  (Badan Permusyawaratan) sebagai  lembaga  pengawasan.  Permasalahan  yang  terjadi  di  Nagari  Muara  Sakai  adalah pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari Muara Sakai belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat  beberapa  kegiatan  yang  tidak  diawasi  oleh  BAMUS.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BAMUS dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali  Nagari  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  Muara  Sakai  dan  menemukan faktor-faktor  penghambat  dari  pengawasan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif,  menggambarkan  kejadian  atau  fenomena  sesuai  dengan  apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang ditemukan dilapangan di analisis dengan menggunakan teori pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pengawasan  BAMUS  Nagari  terhadap  Wali  Nagari  Muara Sakai dilakukan melalui musyawarah nagari, komunikasi secara lisan, BAMUS turun langsung kelapangan,  melalui  rapat  koordinasi,  laporan  tertulis,  monitoring,  dan  evaluasi.  Namun, pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BAMUS  tersebut  belum  berjalan  dengan  cukup  baik. Terdapat  beberapa  faktor  penghambat  pengawasan  BAMUS  terhadap  Wali  Nagari  Muara Sakai, yaitu komunikasi yang kurang baik antara BAMUS dan Wali Nagari, ketidak sinkron- an  tindakan  antara  BAMUS  dan  Wali  Nagari  di  beberapa  kegiatan,  kurangnya  gagasan BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta kurangnya transparansi Wali Nagari mengenai beberapa kegiatan Nagari.
Kata  Kunci :  Pengawasan,  Pemerintahan  Nagari,  Wali  Nagari,  Badan  Permusyawaratan Nagari

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara
V27 - 02 (2021) / 135 – 160

## Abstract
Nagari Government is the administration of government affairs and the interests of the Nagari people in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Wali Nagari  as  government  administrators  and  BAMUS  (Consultative  Body)  as  supervisory institutions. The problem that occurs in Nagari Muara Sakai is that BAMUS supervision of the Wali Nagari Muara Sakai is not carried out thoroughly. There are several activities that are not supervised by BAMUS. This is caused by several factors that become obstacles for BAMUS in conducting supervision. This study was conducted to analyze the supervision carried out by BAMUS  Nagari  against  Wali  Nagari  in  the  administration  of  the  Muara  Sakai  Nagari Government and to find the inhibiting factors of this supervision. This study uses descriptive qualitative research methods, describing events or phenomena according to what is happening in  the  field.  This  research  was  conducted  in  Nagari  Muara  Sakai,  Pancung  Soal  District, Pesisir  Selatan  Regency,  West  Sumatera.  The  data  and  information  found  in  the  field  are analyzed  using  direct  and  indirect  supervision  theory.  The  result  of  this  research  is  that BAMUS Nagari's supervision of the Wali Nagari Muara Sakai is carried out through village consultations, verbal communication, BAMUS goes directly to the field, through coordination, written reports, monitoring, and evaluation. However, the supervision carried out by BAMUS has  not  gone well.  There  are  several  factors  that  hinder  BAMUS's  supervision  of  the  Wali Nagari  Muara  Sakai,  namely  poor  communication  between  BAMUS  and  Wali  Nagari, asynchronous  actions  between  BAMUS  and  Wali  Nagari  in  several  activities,  the  lack  of BAMUS ideas in carrying out the supervisory function, and the lack of transparency of the Nagari Wali regarding several activities. Nagari.
Keywords: Supervision, Nagari Government, Wali Nagari, Nagari Consultative Body

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  7  Tahun  2018 tentang  Nagari,  Pasal  1  Ayat  (3) menyebutkan  bahwa  Pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan
urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan dari penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari adalah  untuk  menampung,  menyalurkan, dan  mewujudkan  aspirasi  masyarakat dalam  mengembangkan  kehidupannya yang  sesuai  dengan  falsafah  adat minangkabau.  Hal  ini,  didasarkan  kepada
kebijakan Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun  2000  Tentang  Ketentuan  Pokok Pemerintahan  Nagari  sebagai  persemaian kembali  ke  desa  adat  dan  pengakuan  atas kembalinya  pemerintahan  desa  berbasis nilai-nilai  adat,  dimana  lembaga-lembaga yang  dimiliki  Nagari  (Wali  Nagari, Kerapatan
Adat
Nagari, Badan Musyawarah  Nagari)  digunakan  dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sesuai dengan  nilai  adat  bahwa  aturan  hanya berlaku  pada  Nagari  tersebut  ( adat salingka ) (Malau & Akmal, 2020).
Berdasarkan  Perda  Kabupaten  Pesisir Selatan  Nomor  8  Tahun  2007  tentang

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Pemerintahan Nagari dalam Pasal 10 Ayat (1), Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari  dan  Perangkat  Nagari  sebagai pelaksana  tugas-tugas  Pemerintahan  dan pelayanan masyarakat. Nagari Muara Sakai dipimpin  oleh  satu  orang  Wali  Nagari sebagai  kepala  Pemerintahan.  Disamping Wali Nagari, terdapat unsur BAMUS yang tingkatannya  sejajar  dengan  Wali  Nagari. BAMUS  berfungsi  untuk  mengawasi kinerja  Wali  Nagari  sesuai  dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Nagari.
Dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan,  Wali  Nagari  dibantu  oleh satu orang sekretaris Nagari serta perangkat Nagari.  Perangkat  Nagari  Muara  Sakai terdiri  dari  Kasi  Pemerintahan,  Kasi Kesejahteraan  dan  Pelayanan,  Kaur  Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Perangkat Nagari tersebut bertugas  membantu  Wali  Nagari  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Pelibatan  BAMUS  dalam  urusan Pemerintahan  Nagari  merupakan  hal  yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan  perwakilan  dari  masyarakat
Nagari.  BAMUS  merupakan  salah  satu wujud  demokrasi  dalam  pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan
seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena  mereka  sama-sama  dipilih  oleh masyarakat,  dan  sama-sama  dilantik  oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari  merupakan  lembaga  setingkat, sehingga  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan  BAMUS,  maka  BAMUS  dan Wali  Nagari  perlu  melakukan  koordinasi agar  BAMUS  dapat  mengawasi  kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi  yang  dibutuhkan  oleh  BAMUS untuk  keperluan  pengawasan  dapat diperoleh dengan mudah.
Menurut  Siagian  dalam  (Chandra, 2018)  pengawasan  merupakan  proses pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah bertujuan untuk menjamin agar Pemerintahan diselenggarakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Artinya,  pengawasan  penyelenggaraan Pemerintahan  daerah  ditujukan  untuk mewujudkan  Pemerintahan  yang  bersih (Chandra, 2018).

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Berdasarkan  cara  pelaksanaannya (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) membedakan  pengawasan  menjadi  dua jenis  yaitu  :  (a)  Pengawasan  langsung, maksudnya yaitu pengawasannya dilakukan  di  tempat  kegiatan  sedang berlangsung,  dengan  cara  mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. (b) Pengawasan tidak  langsung,  yaitu  dengan  melakukan pemantauan  dan  melalui  laporan  baik secara  lisan  maupun  laporan  tertulis  dari satuan  kerja  yang  bersangkutan,  aparat pengawas  fungsional,  pengawas  legislatif, dan pengawas masyarakat.
Berdasarkan  observasi  awal,  peneliti menemukan  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  oleh  BAMUS  Nagari  Muara Sakai belum dilakukan secara keseluruhan karena  terdapat  beberapa  kegiatan  Nagari yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Pesisir  Selatan  Nomor  26  Tahun  2017 tentang  Badan  Permusyawaratan  Nagari, dalam  pasal  51  menyebutkan  bahwa pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari dilakukan  melalui  perencanaan  kegiatan Pemerintah  Nagari,  pelaksanaan  kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari. Berdasarkan perbup tersebut berarti seharusnya BAMUS Nagari mengawasi  seluruh  kegiatan  Nagari  mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
Salah  satu  kegiatan  yang  tidak dilaporkan  oleh  Wali  Nagari  kepada BAMUS  Nagari  Muara  Sakai  adalah perubahan  anggaran  Nagari  tahun  2019. Perubahan anggaran yang dibuat oleh Wali Nagari  tersebut  tidak  dilaporkan  kepada BAMUS sehingga BAMUS tidak mengetahui  rincian  dana  yang  digunakan untuk  kegiatan  Nagari  pada  tahun  2019 tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  ketua  BAMUS  Nagari  Muara Sakai,  LKPJ  tahun  anggaran  2019  juga belum diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS sampai dengan Februari 2021. Hal ini  tentu  akan  berdampak  buruk  terhadap jalannya  pemerintahan  Nagari,  karena pengawasan BAMUS merupakan salah satu aspek penting dalam Pemerintahan Nagari. Pada  hal  ini,  sebagaimana  (Malau  & Akmal,  2020)  menyatakan  bahwa  salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari berbasis  nilai-nilai  adat  adanya  tuntutan keterbukaan dan partisipasi antara lembaga di Nagari agar menjadi lebih demokratis.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS  terhadap  Wali  Nagari  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari Muara  Sakai  serta  faktor  penghambat dalam  melakukan  pengawasan  tersebut.

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Peneliti  menganalisis  pengawasan  yang dilakukan  oleh  BAMUS  terhadap  Wali Nagari  Muara  Sakai  berdasarkan  teori pengawasan  yang  dikemukakan  oleh (Pramukti  &  Cahyaningsih,  2016)  bahwa pengawasan  terdiri  dari  pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode
penelitian kualitatif. Peneliti
menggambarkan  kejadian  atau  fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Data  yang  dihasilkan  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati  yang  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  pengawasan  BAMUS Nagari  terhadap  Wali  Nagari  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari Muara  Sakai.  Penelitian  ini  dilakukan  di Nagari  Muara  Sakai  Kecamatan  Pancung Soal  Kaupaten  Pesisir  Selatan,  Sumatera Barat.
Tabel 1. Informan Penelitian No.  Nama Informan Jabatan 1.  Syamsul Bahri  Wali Nagari 2.  Joni Sekretaris Nagari 3.  Can Virgo Ketua BAMUS 4.  Insan Kamil Wakil Ketua BAMUS 5.  Sabariatis Sekretaris BAMUS 6.   Nosi Kaur Tata Usaha dan Umum 7.  Hamdan Kasi Pemerintahan 8.  Buksaruddin Tokoh Maysrakat
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi informannya adalah Wali Nagari, BAMUS Nagari,  perangkat  Nagari,  dan  tokoh masyarakat  Nagari  Muara  Sakai.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.  Sumber  data  utama  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Sedangkan  teknik  penguji keabsahan  data  yang  digunakan  adalah teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi metode.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik  analisis  data  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Pegawasan  BAMUS  terhadap  kinerja Wali Nagari dimuat dalam Peraturan Bupati Pessel  Nomor  26  Tahun  2017  tentang BAMUS  Nagari.  Dalam  pasal  51 menyebutkan  bahwa  objek  pengawasan BAMUS Nagari meliputi kegiatan-kegiatan Nagari  mulai  dari  perencanaan  kegiatan Nagari,  pelaksanaan  kegiatan,  sampai kepada pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Berdasarkan  temuan  di  lapangan, pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Nagari Muara Sakai dilakukan melalui :
Musyawarah  Nagari  (Musnag)  dan Musyawarah
Perencanaan

## Pembangunan (Musrenbang)
Musnag  dan  musrenbang  di  Nagari Muara Sakai dilaksanakan satu kali dalam satu  tahun  dan  biasanya  dilaksanakan  di akhir  tahun  untuk  membahas  rancangan kegiatan Nagari untuk satu tahun kedepan. Wakil Ketua BAMUS Nagari Muara Sakai, mengatakan bahwa:
“...BAMUS  sebagai  unsur  pengawas mengawasi kegiatan Nagari mulai dari perencanannya.  Seperti  musnag  dan musrenbang,  itu  dilakukan  untuk merencanakan  kegiatan  nagari  untuk satu  tahun  kedepan.  Disitu  kita  bisa melihat  apa  saja  rancangan  kegiatan yang  ada,  nanti  kalau  misalnya  ada yang tidak sesuai bisa kita sampaikan, apakah  itu  nanti  dihapuskan  dari program  atau diganti dengan program yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Kita juga bisa
menyampaikan  program  yang  harus dilaksanakan  di  Nagari  berdasarkan keinginan masyarakat...”
Dari  temuan  penelitian,  musnag  dan musrenbang  di  Nagari  Muara  Sakai merupakan kegiatan wajib tahunan sebagai tonggak  untuk  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan Nagari dalam satu tahun kedepan. Musnag dan musrenbang menjadi penentu kegiatan  apa  saja  yang  akan  dilaksanakan
dalam satu tahun kedepan. Melalui kegiatan musnag  dan  musrenbang,  BAMUS  dapat mengawasi kegiatan Nagari yang direncanakan bersama-sama, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

## Rapat  Koordinasi  BAMUS  dan  Wali Nagari
Rapat  koordinasi  di  Nagari  Muara Sakai  dilakukan  untuk  mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam  rapat  koordinasi  akan  dibahas beberapa  hal  mengenai  rincian  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  mulai  dari anggaran,  sumber  daya,  pelaksanaan, sasaran  kegiatan,  dan  lain  sebagainya. Selain itu, rapat koordinasi juga dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara apabila terjadi  masalah  atau  ketimpangan  antara Wali Nagari  dan  BAMUS  Nagari.  Hal  ini dilakukan  untuk  menemukan  solusi  atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Wakil Ketua BAMUS Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:
“...rapat koordinasi dilakukan saat ada ketimpangan  yang  terjadi  antara  Wali Nagari,  BAMUS,  atau  pun  perangkat
Nagari dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari.  Semua  unsur  yang  terkait tersebut  melakukan  pertemuan  untuk membahas  mengenai  ketimpangan yang  terjadi  dan  dicarikan  solusinya agar  masalah  tidak  terus  berlanjut. Kalau  hanya  di  diamkan  saja  akan
berimbas pada penyelenggaraan
Pemerintahan....”
Berdasarkan temuan dilapangan, rapat koordinasi  di  Nagari  Muara  Sakai  tidak dilakukan  secara  rutin  dan  berkala.  Rapat koordinasi  hanya  dilakukan  di  waktu tertentu  dan  ketika  ada  masalah  yang mendesak saja. Menurut Kaur Tata Usaha dan  Umum,  rapat  koordinasi  di  Nagari Muara  Sakai  dilakukan  secara  tertutup, hanya  dihadiri  oleh  beberapa  orang perangkat  Nagari  saja.  Padahal  seluruh Kasi dan Kaur berhak ikut serta dalam rapat koordinasi  yang  dilakukan  karena  mereka termasuk  kedalam  pelaksana  pengelola keuangan desa.

## Komunikasi  Antara  BAMUS  dan  Wali Nagari
Kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  di
Nagari Muara Sakai disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS secara lisan. Wali Nagari  meminta  BAMUS  untuk  benar- benar memantau kegiatan Nagari dari awal hingga kegiatan berakhir agar tidak terjadi kesalahpahaman  mengenai  penggunaan anggaran.  Wali  Nagari  Muara  Sakai mengatakan bahwa:
“...dalam  pemerintahan,  kegiatan- kegiatan  Nagari  selalu  disampaikan kepada  BAMUS.  Kami  meminta BAMUS  untuk  mengawasi  kegiatan- kegiatan  yang  ada  seperti  kegiatan pembangunan. Penyampaiannya dilakukan secara lisan kepada BAMUS
baik  melalui  ketua  BAMUS  ataupun anggotanya, kadang bertemu langsung atau lewat telfon saja...”
Berbeda  dengan  yang  disampaikan Wali  Nagari  Muara  Sakai,  peneliti menemukan  bahwa  komunikasi  antara BAMUS  dan  Wali  Nagari  belum  berjalan cukup  baik.  Hal  ini  seperti  yang disampaikan  oleh  ketua  BAMUS  Nagari Muara Sakai yang mengatakan bahwa:
“...misalnya  ada  perdebatan  antara BAMUS dan Wali Nagari, seharusnya itu bisa diselesaikan melalui rapat atau komunikasi  secara  langsung  dengan Wali  Nagari,  nanti  juga  dihadiri  oleh tokoh-tokoh masyarakat. Namun kadang-kadang  Wali  Nagari  ini  agak susah  ditemui,  jadinya  kita  sulit berkomunikasi.  Entah  ada  masalah pribadi  atau  bagaimana  saya  juga kurang paham, atau mungkin memang karena kesibukannya mengurusi urusan Pemerintahan...” Kemudian ketua BAMUS
menambahkan  bahwa Wali Nagari kurang terbuka kepada  BAMUS mengenai beberapa  kegiatan.  Hal  ini  mengakibatkan BAMUS  tidak  mengetahui  kegiatan tersebut  sehingga  pengawasan  BAMUS menjadi  terhambat.  Ketua  BAMUS mengatakan bahwa:
“...kadang-kadang  Wali  Nagari  tidak transparan  terhadap  kegiatan  yang dilaksanakan dilapangan. Tidak seluruh kegiatan Nagari yang dikomunikasikan  oleh  Wali  Nagari kepada  BAMUS,  apalagi  terkait masalah  keuangan.  Seharusnya  dana

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
yang  dialokasikan  kepada  Nagari  dan direalisasikan oleh Wali Nagari, wajib diketahui  oleh  BAMUS  apapun bentuknya.  Sebab  Wali  Nagari  dan BAMUS  sama-sama  dipilih  oleh masyarakat dan di SK-kan oleh Bupati, jadi kedudukannya sama....”
Hampir sama dengan yang disampaikan Ketua BAMUS, Kasi Pemerintahan Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa: “...dalam  beberapa  kegiatan  kadang Wali Nagari tidak mengkomunikasikan nya kepada BAMUS  seperti  pembangunan  parit miring beberapa waktu lalu. Pada awal perencanaannya, parit miring dibangun di lokasi Lubuk Gedang, namun karena beberapa  hal  pembangunan  dialihkan ke  lokasi  lain,  hal  itu  dilakukan  oleh Wali  tanpa  komunikasi  dulu  dengan BAMUS.  Akibatnya  BAMUS  tidak mengetahui  hal  tersebut,  sehingga pengawasan  oleh  BAMUS  pun menjadi tidak terlaksana....”
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antara  BAMUS  dan  Wali  Nagari  Muara Sakai  belum  berjalan  dengan  cukup  baik dan  masih  terdapat  kesalahpahaman, sehingga mengakibatkan pengawasan BAMUS menjadi terhambat.
BAMUS  Turun  Langsung  ke  Lokasi
Kegiatan
Berdasarkan temuan penelitian, BAMUS  melakukan  pengawasan  dengan
cara  datang  langsung  ke  lokasi,  tempat dimana kegiatan Nagari sedang
berlangsung,  khususnya  dalam  kegiatan pembangunan.  BAMUS  datang  kelokasi kegiatan  untuk  melihat  keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sekaligus mengawasi  apakah  pelaksanaannya  sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Hal ini seperti  yang  dikatakan  oleh  Wali  Nagari Muara Sakai:
“...BAMUS  mengawasi  Wali  Nagari dengan  cara  langsung  turun  ke lapangan.  Misalnya,  pembangunan stadion  mini,  saya  sampaikan  kepada BAMUS bahwasannya sedang berlangsung  pembangunan  disini,  dan kami  meminta  BAMUS  mengawasi kegiatan secara bersama-sama di lokasi kegiatan...”
Namun,  tidak  semua  kegiatan  Nagari Muara  Sakai  diawasi  langsung  oleh BAMUS karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini terjadi karena Wali Nagari  tidak
menginformasikan kepada BAMUS
mengenai  beberapa  kegiatan  Nagari.
Akibatnya kegiatan tersebut tidak terawasi oleh BAMUS sehingga berpotensi terjadinya kesalahan karena pada dasarnya pengawasan  dilakukan  untuk  memastikan agar  kegiatan  berjalan  sesuai  dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Pengawasan  BAMUS  yang  tidak menyeluruh  juga  diakibatkan  karena kurang  kompetennya  BAMUS  dalam melakukan  fungsi  pengawasan.  BAMUS

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Nagari Muara Sakai terdiri dari keterwakilan lima unsur yang berbeda yaitu unsur alim  ulama,  ninik  mamak,  cadiak pandai,  bundo  kanduang ,  dan  unsur pemuda. Masing-masing sebagai perwakilan dari masyarakat Nagari. Namun pada  kenyataannya  unsur-unsur  yang mewakili  tersebut  belum  menjalankan tugas  nya  sesuai  dengan  tupoksi  nya masing-masing. Salah satu tokoh masyarakat Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:
“...salah satu kelemahan dari BAMUS kita ini, mereka tidak memahami betul tugasnya,  mereka  hanya  bergerak sesuai  dengan  arahan  dari  ketua  saja tanpa  ada  inisiatif  masing-masing untuk  mengembangkan  diri  terkait dengan  bidangnya  masing-masing. Ketuanya  juga  kurang  memahami tupoksinya sebagai BAMUS sehingga pengawasan terhadap kegiatan- kegiatan Nagari tidak berjalan efektif.
Menurut  saya  BAMUS  Nagari  kita perlu  ditinjau  kembali.  Kalau  perlu ditunjuk  ulang  kepada  yang  benar- benar  paham  tugasnya.  Bukan  hanya sekedar  mengawasi  dari  jauh  saja, BAMUS tidak akan tahu apa saja yang terjadi  dalam  kegiatan  yang  sedang dilaksanakan, apakah ada kendala, atau bisa saja terjadi penggelapan dana...”
Berdasarkan  hal  tersebut,  kurang kompetennya BAMUS Nagari Muara Sakai menjadi  salah  satu  faktor  penghambat pengawasan  BAMUS  terhadap  Wali Nagari.

## Melalui  LKPJ  (Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban)
Pengawasan  BAMUS  terhadap  Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Muara Sakai dilakukan  melalui  laporan  tertulis  yang diserahkan  oleh  Wali  Nagari  kepada BAMUS.  LKPJ  disampaikan  oleh  Wali Nagari  secara  tertulis  lengkap  dengan rincian  anggaran  suatu  kegiatan.  Seperti yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Nagari Muara Sakai :
“...BAMUS juga melakukan pengawasan melalui laporan
pertanggung jawaban kegiatan  Nagari yang  diserahkan  oleh  Wali  Nagari. Nanti  jika  ada  yang  tidak  sesuai menurut  BAMUS  maka  langsung disampaikan  oleh  BAMUS  kepada Wali  Nagari  untuk  diperbaiki  atau dilakukan peninjauan kembali. Biasanya  yang  tidak  sesuai  itu  terkait masalah  penggunaan  anggaran,  disitu sering  terjadi  cekcok,  tapi  nanti didiskusikan  kembali  agar  kembali sinkron...”
LKPJ  disampaikan  oleh  Wali  Nagari kepada  BAMUS  pada  akhir  tahun  yang berisi mengenai capaian pelaksanaan tugas Wali  Nagari  dalam  satu  tahun  anggaran. Melalui laporan ini BAMUS melihat secara lebih rinci apakah Wali Nagari melakukan tugasnya  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi tanggung jawab Wali Nagari tersebut. Dari penelitian  yang  dilakukan  dilapangan, ditemukan  bahwa  terdapat  perubahan anggaran  pada  LKPJ  Nagari  Muara  Sakai
Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
tahun 2019. Namun perubahan anggaran ini tidak diketahui oleh BAMUS karena LKPJ belum  dilaporkan  kepada  BAMUS  dan belum ditandatangani oleh BAMUS hingga 23  Februari  2021.  BAMUS  sudah mengeluarkan  surat  peringatan  sebanyak dua kali terkait LKPJ tersebut. Berdasarkan hal  tersebut,  pengawasan  BAMUS  yang dilakukan  melalui  laporan  tertulis  belum berjalan  cukup  baik  karena  rincian anggaran yang merupakan salah satu aspek penting  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan tidak  diketahui  oleh  BAMUS,  dengan begitu maka pengawasan BAMUS terhadap Wali  Nagari  belum  dilaksanakan  dengan cukup baik.

## Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh BAMUS  Nagari  terhadap  Wali  Nagari Muara  Sakai  juga  dilakukan  melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
Sekretaris  BAMUS  Nagari  Muara  Sakai mengatakan bahwa:
“....pengawasan  BAMUS  terhadap Wali Nagari itu dilaksanakan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku. Salah  satunya  ada  peraturan  Bupati
Pesisir  Selatan  tentang  BAMUS.
Didalamnya dimuat mengenai pengawasan BAMUS terhadap Kinerja Wali  Nagari,  itu  dilakukan  melalui monitoring  dan  evaluasi.  Kegiatan monitoring ini merupakan pemantauan yang  dilakukan  secara  terus  menerus, jadi  setiap  kegiatan  Nagari  selalu
dipantau  oleh  BAMUS  agar  hasilnya nanti  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Kalau untuk kegiatan evaluasi biasanya  dilakukan  setiap  satu  tahun sekali.  Evaluasi  ini  dilakukan  untuk melihat  pencapaian  akhir  dari  seluruh kegiatan  yang  dilaksanakan  selama satu tahun anggaran...”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan  monitoring  dilakukan  oleh BAMUS  Nagari  untuk  memantau  setiap kegiatan  yang  diselenggarakan  di  Nagari Muara Sakai. Pemantauan dapat dilakukan saat  kegiatan  sedang  berlangsung  maupun saat  kegiatan  sudah  selesai  dilaksanakan. Sedangkan  kegiatan  evaluasi  dilakukan untuk  menilai  kinerja  Wali  Nagari  dalam melaksanakan suatu kegiatan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak.

## PEMBAHASAN
Pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali  Nagari  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai
dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Bupati Pesisir  Selatan  Nomor  26  Tahun  2017 tentang BAMUS Nagari, yaitu dalam Pasal 51  Ayat  (2),  yang  terdiri  dari:  (a) Perencanaan  kegiatan  Pemerintah  Nagari; (b) Pelaksanaan kegiatan; dan (c) Pelaporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari. Untuk  menganalisis  pengawasan  BAMUS Nagari  terhadap  Wali  Nagari  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Muara  Sakai,  peneliti  menggunakan  teori pengawasan  yang  dikemukakan  oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016). Berikut analisa tiga indikator pengawasan BAMUS berdasarkan teori (Pramukti &
Cahyaningsih, 2016):
Perencanaan  Kegiatan  Pemerintahan Nagari

## Musnag dan Musrenbang
Musnag  dan  Musrenbang  merupakan kegiatan musyawarah yang saling berkaitan satu  sama  lain.  Pelaksanaan  Musnag  di Nagari  Muara  Sakai  dilakukan  sebelum Musrenbang.  Musnag  hanya  dihadiri  oleh beberapa orang masyarakat yang mewakili masing-masing  bidang  dalam  kehidupan masyarakat Nagari, sedangkan Musrenbang boleh  dihadiri  oleh  seluruh  masyarakat Nagari.
Musrenbang  merupakan  mekanisme perencanaan pembangunan di Nagari yang melibatkan  masyarakat  sebagai  partisipan dalam  musyawarah  tersebut.  Musrenbang Nagari  Muara  Sakai  dilakukan  agar pembangunan  yang  akan  dilaksanakan tersusun  dan  terencana  dengan  matang sehingga kemungkinan-kemungkinan
untuk  gagal  dapat  diminimalisir  dan  hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunannya  nanti  menjadi  lebih maksimal.  Dengan  begitu,  maka  dapat
menghasilkan pembangunan yang memberikan  manfaat  kepada  masyarakat dan  lebih  tepat  sasaran  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  BAMUS  Nagari sebagai perwakilan dari masyarakat Nagari juga  dapat  memberikan  usulan  program kerja  sebagai  bentuk  penyaluran  dari aspirasi  masyarakat  terkait  program  yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  BAMUS berdasarkan  Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor  26  Tahun  2017  Pasal  36 bagian  (b)  yaitu  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh BAMUS  Nagari  Muara  Sakai  melalui kegiatan musnag dan musrenbang merupakan  salah  satu  bentuk  pengawasan dalam perencanaan kegiatan pemerintahan Nagari. Perencanaan kegiatan Pemerintahan  Nagari  merupakan  tahap awal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Perencanaan
kegiatan pemerintahan  Nagari  tercantum  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Nomor  8  Tahun  2007  tentang Pemerintahan  Nagari,  dalam  Pasal  85 menyebutkan  bahwa  “...dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai  satu  kesatuan  dalam  sistem perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten...” Hal ini berarti bahwa dalam perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari perlu diawasi  oleh BAMUS agar rencana- rencana kegiatan yang ditetapkan nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan.
Pada kegiatan Musnag dan
Musrenbang Nagari Muara Sakai, BAMUS menghadiri  langsung  dan  melihat  secara langsung  kegiatan  tersebut.  BAMUS  juga ikut  terlibat  dalam  perencanaan  program kerja Nagari yang dibahas  dalam kegiatan Musnag dan Musrenbang. Berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai melalui kegiatan musnag dan musrenbang ini termasuk kedalam pengawasan langsung. Hal ini berdasarkan pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh  (Pramukti  &  Cahyaningsih,  2016) yang  mengatakan  bahwa  pengawasan langsung  merupakan pengawasan  yang digelar  ditempat  kegiatan  berlangsung. BAMUS  secara  langsung  mengawasi jalannya kegiatan Musnag dan Musrenbang, apabila terjadi
penyelewengan  atau  program  kerja  yang ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  BAMUS  dapat  memberikan komentar  atau  masukan  agar  setiap program  yang  dilaksanakan  di  Nagari berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat
dan  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan oleh masyarakat Nagari.
Kegiatan  Musyawarah  Nagari  Muara Sakai  tahun  2020  dilaksanakan  pada tanggal  20  Oktober  2020  sedangkan Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 21
Desember 2020.
Dalam kegiatan
Musyawarahh  Nagari  Muara  Sakai, masyarakat  yang  mewakili  bidang-bidang tertentu  menyampaikan  usulan-usulan untuk  dijadikan  sebagai  program  Nagari Muara  Sakai  yang  nantinya  akan dilaksanakan menggunakan anggaran Nagari.  Kemudian  program-program  yang diusulkan  oleh  masyarakat  pada  saat Musnag di bahas  kembali  dalam
Musrenbang untuk dimusyawarahkan secara bersama. Program tersebut
diputuskan berdasarkan keputusan bersama,  yang  dilihat  dari  tingkat kepentingan dan urgensinya. Semua unsur terkait yang menghadiri kegiatan Musrenbang dapat melihat secara langsung program kerja Nagari yang sudah dirancang sedemikian  rupa  untuk  dijalankan  selama satu  tahun  kedepan.  Dengan  begitu masyarakat  mengetahui  pengalokasian anggaran Nagari.

## Rapat koordinasi
Rapat  koordinasi  di  Nagari  Muara Sakai  dilakukan  untuk  mempersiapkan

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilaksanakan di  Nagari  Muara  Sakai.  Dalam  rapat koordinasi  akan  dibahas  beberapa  hal mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.  Rapat  koordinasi  juga  dilakukan untuk  mempertimbangkan  beberapa  hal penting  sebelum  dilakukannya  sebuah pembangunan.  Misalnya  dalam  tiga  bulan kedepan akan dilakukan beberapa pembangunan  di  Nagari  Muara  Sakai seperti  pengerasan  jalan,  pembangunan jamban keluarga, dan pembangunan stadion mini.  Jika  ketiga  pembangunan  ini  tidak dapat  terlaksana  semuanya,  maka  perlu pertimbangan yang matang untuk menentukan  mana  yang  lebih  penting  dan lebih  membutuhkan.  Hal  ini  dibahas didalam  rapat  koordinasi  untuk  mencapai ke-efektifan dalam penggunaan anggaran.
Rapat  koordinasi  yang  dilakukan  di Nagari Muara Sakai melibatkan pemerintah Nagari dan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari termasuk  unsur  BAMUS.  Dalam  rapat koordinasi  disampaikan  mengenai  laporan tentang  program/kegiatan  yang  akan, sedang,  atau  sudah  dilakukan  dan selanjutnya  dibahas  atau  didiskusikan secara bersama mengenai jadwal
pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan juga  kendala  dalam  pelaksanaan  disertai dengan upaya untuk mengatasinya.
Berdasarkan temuan penelitian,
BAMUS  Nagari  mengawasi  secara langsung  perencanaan  dan  persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Wali Nagari,  dengan  begitu  BAMUS  dapat melihat  dan  mengawasi  secara  langsung jika  terjadi  kesalahan  dalam  persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain untuk mengkomunikasikan mengenai kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  di Nagari Muara Sakai, rapat koordinasi juga dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu perkara  apabila  terjadi  masalah  atau ketimpangan  antara  Wali  Nagari  dan BAMUS  Nagari  sebagai  dua  unsur  yang saling  berkaitan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari.  Hal  ini  dilakukan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Seluruh unsur yang  hadir  dalam  rapat  koordinasi  ikut bermusyawarah untuk menyelesaikan pemasalahan yang sedang terjadi.
Secara  teoritis,  rapat  koordinasi termasuk  kedalam  pengawasan  langsung, hal ini berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016). BAMUS menghadiri langsung rapat koordinasi yang dilaksanakan  oleh  Wali  Nagari  untuk membahas  mengenai  kegiatan  yang  akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Nagari

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Muara  Sakai.  Menurut  (Pramukti  & Cahyaningsih, 2016),
pengawasan langsung  merupakan  pengawasan  yang digelar  di  tempat  kegiatan  berlangsung, yaitu  dengan  mengadakan  inspeksi  dan pemeriksaan.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  rapat koordinasi  di  Nagari  Muara  Sakai  tidak dilakukan  secara  rutin.  Rapat  koordinasi hanya dilakukan saat dirasa ada hal penting yang  perlu  dibahas.  Padahal  rapat koordinasi  yang  dilakukan  secara  rutin sangat  membantu  kelancaran  jalannya pemerintahan.  Dengan  dilakukannya  rapat koordinasi secara berkala, seluruh kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  tiga  bulan terakhir oleh Wali Nagari dapat dilaporkan kepada BAMUS Nagari dan kegiatan yang akan  dilaksanakan  kedepannya  dapat dipersiapkan  secara  matang  dan  dibahas lebih mendetail.
Pada  tahun  2020,  rapat  koordinasi  di Nagari  Muara  Sakai  hanya  dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini tidak sesuai dengan teori pengawasan langsung yang dikemukakan oleh Hanafi dalam (Purwadi, 2017).  Menurut  Hanafi  dalam  (Purwadi, 2017),  pengawasan  langsung  merupakan inspeksi  teratur  yang  dilakukan  secara periodik  dengan  mengamati  kegiatan  atau produksi  yang  dapat  diamati.  Pengawasan dilakukan  secara  berkesinambungan  dan
dalam  waktu  berkala  agar  setiap  kegiatan yang  dilaksanakan  tidak  terlewat  dari pengawasan sehingga semua kegiatan dapat berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan apa yang diharapkan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti menilai  bahwa  pengawasan  BAMUS Nagari  terhadap  kinerja  Wali  Nagari melalui  rapat  koordinasi  belum  berjalan dengan cukup baik karena rapat koordinasi di  Nagari  Muara  Sakai  tidak  dilakukan secara rutin dan berkala.

## Pelaksanaan Kegiatan
Komunikasi
Berdasarkan temuan dilapangan, peneliti  menilai  bahwa  komunikasi  antara BAMUS  dan  Wali  Nagari  Muara  Sakai belum  berjalan  dengan  cukup  baik. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara  Sakai  disampaikan  secara  lisan kepada  BAMUS  melalui  ketua  BAMUS oleh  Wali  Nagari  selaku  penyelenggara Pemerintahan Nagari Muara Sakai. Namun, Wali  Nagari  tidak  mengkomunikasikan seluruh  kegiatan  Nagari  kepada  BAMUS Nagari, dalam beberapa kegiatan terkadang Wali Nagari tidak mengkomunikasikannya dengan  BAMUS  mengenai  pelaksanaan kegiatan tersebut.
Salah  satu  kegiatan  yang  tidak dikomunikasikan  kepada  BAMUS  yaitu

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
mengenai pembangunan  parit miring yang dilakukan  di  Nagari  Muara  Sakai.  Hal  ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  dengan  salah  satu  perangkat Nagari.  Peneliti  menemukan  bahwa terdapat masalah dalam pembangunan parit miring  di  Nagari  Muara  Sakai.  Pada  awal perencanaannya,  parit  miring  dibangun  di lokasi Lubuk  Gedang yang  merupakan salah satu kampung di Nagari Muara Sakai . Namun dikarenakan beberapa hal, anggaran yang sudah dianggarkan untuk
pembangunan  parit  miring  di Lubuk Gedang tersebut  dialihkan  oleh  Wali Nagari  untuk  pembangunan  parit  miring dilokasi  yang  berbeda.  Hal  tersebut dilakukan  oleh  Wali  Nagari  tanpa mengkomunikasikan  nya  terlebih  dahulu dengan  BAMUS  Nagari.  Akibatnya BAMUS Nagari tidak mengetahui bahwasannya  pembangunan  parit  miring yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan di Lubuk Gedang dialihkan ke lokasi  lain.  Sehingga  apabila  masyarakat bertanya  kepada  BAMUS,  terjadi  salah komunikasi  antara  BAMUS  dengan masyarakat    karena  BAMUS  tidak mengetahui  pengalihan  pembangunan tersebut.
Komunikasi  merupakan  hal  yang sangat  mendasar  dalam  berbagai  macam aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia,
termasuk dalam pengawasan.  Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan membutuhkan  komunikasi  antara  pihak yang  mengawasi  dan  pihak  yang  diawasi. Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap Wali  Nagari,  BAMUS  berkomunikasi dengan  Wali  Nagari  maupun  dengan perangkat  Nagari  untuk  mengetahui mengenai  kegaiatn-kegiatan  yang  akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan di Nagari Muara Sakai.
Secara  teoritis,  komunikasi  termasuk ke  dalam  pengawasan  langung.  Seperti konsep  pengawasan  langsung  yang disampaikan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) bahwasannya pengawasan langsung merupakan
pengawasan  yang  digelar  di  tempat kegiatan  berlangsung.  Komunikasi  antara BAMUS  Nagari  dan  Wali  Nagari  ini dilakukan  secara  langsung  saat  kegiatan sedang berlangsung. Komunikasi dilakukan untuk membahas mengenai keberlangsungan kegiatan tersebut, baik itu mengenai  kendala  yang  sedang  dihadapi dan  cara  mengatasinya,  atau  mengenai progres  kegiatan  tersebut.  Dengan  begitu, BAMUS  Nagari  mengetahui  setiap  hal mengenai kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi  kesalahpahaman  antara  keduanya dan  pelaksanaan  kegiatan  pun  berjalan
dengan baik dengan pengawasan yang baik pula.
Berdasarkan  hal  tersebut,  berarti pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari  Muara  Sakai  dalam  pelaksanaan kegiatan  Nagari  yang  dilakukan  melalui komunikasi  antara  BAMUS  dan  Wali Nagari  Muara  Sakai  belum  cukup  baik karena  terdapat  beberapa  kegatan  yang tidak  dikomunikasikan  kepada  BAMUS. Hal  tersebut  akan  berdampak  pada kelancaran  pelaksanaan  kegiatan  Nagari karena  BAMUS  Nagari  tidak  megawasi secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan  di  Nagari  Muara  Sakai. Sehingga  nantinya  juga  akan  berdampak buruk  terhadap  program  pembangunan Nagari  Muara  Sakai  dan  tentu  bagi masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  terjadi karena  jika  BAMUS  tidak  mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara  Sakai  maka  BAMUS  tidak  dapat melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan tersebut karena BAMUS tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut,  akibatnya  pengawasan  tidak
dilakukan sehingga kegiatan yang dilaksanakan  tersebut  bisa  saja  tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan  dan  tidak  sesuai  dengan  apa yang diinginkan oleh masyarakat.

## Turun langsung ke lapangan
Berdasarkan temuan peneliti, BAMUS Nagari  Muara  Sakai  turun  langsung  ke lokasi  kegiatan  untuk  memantau  apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana  awal  dan  berjalan  dengan semestinya.  Sehingga  apabila  terjadi kesalahan  atau  terdapat  hambatan  dalam pelaksanaan  kegiatan,  dapat  segera diatasi secara  bersama-sama  agar  kegiatan  tetap berjalan  dengan  baik.  BAMUS  Nagari Muara  Sakai  mengawasi  secara  langsung kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Nagari Muara Sakai. Salah satu contohnya seperti pembangunan stadion mini yang dilaksanakan  di  Nagari  Muara  Sakai, BAMUS  langsung  datang  ke  lokasi pembangunan  stadion  mini  tersebut  untuk melihat  keberlangsungan  pelaksanaan pembangunan  sekaligus  untuk  mengawasi perkembangan  pembangunan  tersebut. BAMUS  melihat  apakah  pembangunan berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  sudah direncanakan  sebelumnya  atau  tidak, kemudian  BAMUS  juga  melihat  apakah penggunaan  anggaran  oleh  Wali  Nagari sesuai  dengan  Rencana  Anggaran  Belanja yang sudah dibuat atau tidak.
Berdasarkan teori pengawasan langsung yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016), pengawasan langsung merupakan
pengawasan  yang  digelar  di  tempat kegiatan  berlangsung,  yaitu  dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Di Nagari  Muara  Sakai,  BAMUS  mengawasi langsung setiap kegiatan yang dilaksanakan di  Nagari  Muara  Sakai  dengan  cara memeriksa beberapa hal yang menjadi poin penting  dalam  kegiatan  tersebut  seperti progres kegiatan, anggaran yang digunakan, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan mengawasi secara langsung  seperti  ini,  kegiatan  yang dilaksanakan  menjadi  lebih  teratur  dan terstruktur  sehingga  dapat  berjalan  sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini memungkinkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan cukup baik.
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Berdasarkan  hasil  penelitian,  Wali Nagari  menyampaikan  laporan  kepada
BAMUS  Nagari  setiap  tiga  bulan  sekali. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga bulan tersebut dilaporkan secara umum  dan  disampaikan  kepada  BAMUS
untuk  kemudian  diamati  apakah  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  Wali  Nagari tersebut  sesuai  dengan  rencana  awal,  dan apakah  mencapai  tujuannya  atau  tidak. Selain itu, pelaporan juga disampaikan oleh Wali Nagari Muara Sakai kepada BAMUS setiap  satu  tahun  anggaran.  Semua kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  di Nagari  Muara  Sakai  dalam  satu  tahun terakhir dilaporkan kepada BAMUS dalam bentuk LKPJ. Hal ini dimuat dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2007  tentang Pemerintahan  Nagari,  dalam Pasal  13  Ayat  (4)  menyebutkan  bahwa “....Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  kepada  BAMUS Nagari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun  dalam musyawarah  BAMUS
Nagari...”
Jadi, seluruh kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari dalam  satu  tahun  terkahir  dilaporkan kepada  BAMUS  Nagari  secara  rinci  dan detail dalam bentuk LKPJ.
Namun  hal  ini  berbeda  dengan dokumen yang peneliti temukan di Nagari Muara  Sakai,  peneliti  menemukan  bahwa pada  tahun  2020  terdapat  beberapa  kali surat  teguran  yang  disampaikan  oleh BAMUS  kepada  Wali  Nagari  terkait Laporan  akhir  tahun  yang  tidak  sesuai dengan  kenyataannya.  Surat  teguran

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
pertama  pada  tanggal  09  Juni  2020,  dan surat  teguran  kedua  pada  tanggal  27  Juni 2020.  Dalam  surat  teguran  ini  BAMUS menyampaikan  kepada  Wali  Nagari  agar segera  menyelesaikan  beberapa  hal meliputi: (1) penandatanganan LKPJ 2019; (2) APB perubahan 2019; dan (3) kegiatan perubahan 2019 yang belum dilaksanakan. BAMUS  Nagari  mengeluarkan  surat peringatan  tersebut  karena  Wali  Nagari belum  menyerahkan  LKPJ  tahun  2019 kepada  BAMUS  sampai  dengan  Februari 2021.  Selain  itu,  perubahan  yang  dibuat pada  anggaran  Nagari  Tahun  2019  tidak diketahui  oleh  BAMUS  Nagari  dan  tidak dilaporkan  kepada  BAMUS  Nagari. Menurut  (Faisal  &  Failin,  2019),  surat teguran  diberikan  kepada  Wali  Nagari untuk  memanggil  wali  nagari  kemudian meminta  keterangan  lebih  lanjut  terhadap permasalahan  yang  timbul  di  dalam Pemerintahan Nagari. Dalam hal ini, surat teguran  yang  diberikan  oleh  BAMUS Nagari  Muara  Sakai  bertujuan  agar  Wali Nagari  segera  melaporkan  LKPJ  nya  dan menjelaskan  rincian  mengenai  perubahan anggaran yang dibuat di LKPJ tersebut.
LKPJ  termasuk  kedalam  pengawasan tidak langsung. Hal ini berdasarkan konsep pengawasan tidak langsung yang dikemukakan oleh (Pramukti &
Cahyaningsih,  2016)  yang  mengatakan
bahwa  pengawasan  tidak  langsung  itu merupakan  pengawasan  yang  dilakukan dengan  mengadakan  pemantauan  dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional,  pengawas  legislatif,  dan pengawas  masyarakat.  Dalam  hal  ini, BAMUS  Nagari  Muara  Sakai  tidak mengawasi  kinerja  Wali  Nagari  secara langsung  namun  melalui  laporan  yang disampaikan  oleh  Wali  Nagari  kepada BAMUS  baik  itu  laporan  persemester maupun  laporan  selama  satu  tahun anggaran.
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menilai bahwa pengawasan tidak langsung yang  dilakukan  oleh  BAMUS  Nagari terhadap  Wali  Nagari  melalui  laporan tertulis belum berjalan dengan cukup baik. LKPJ  yang  seharusya  sudah  diserahkan oleh Wali Nagari di akhir tahun 2019 dan paling  lambat  di  awal  tahun  2020  namun sampai  Februari  2021  masih  belum diserahkan  kepada  BAMUS.  Hal  ini membuktikan  bahwa  Wali  Nagari  belum mampu mempertanggungjawabkan dengan baik  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan di  Nagari  Muara  Sakai  selama  satu  tahun anggaran tersebut (tahun anggaran 2019).

## Monitoring dan evaluasi

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Dari  temuan  peneliti  dilapangan, BAMUS  Nagari  melakukan  evaluasi terhadap  kinerja  Wali  Nagari  melalui laporan  akhir  tahun  yang  diserahkan  oleh Wali  Nagari  kepada  BAMUS  Nagari. Laporan tersebut berupa LKPJ yang berisi mengenai  laporan  kegiatan  Nagari  Muara Sakai selama satu tahun anggaran. Melalui laporan  itulah  BAMUS  mengevaluasi kinerja  Wali  Nagari,  dari  pencapaian- pencapaian  Wali  Nagari  dalam  setiap kegiatan  yang  terlaksana  dan  dari  setiap kendala-kendala yang dihadapi dilapangan saat pelaksanaan kegiatan.
BAMUS Nagari Muara Sakai
melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  Wali Nagari  Muara  Sakai  bukan  sebagai pimpinan yang memberikan penilaian kerja terhadap bawahan, namun sebagai lembaga pengawas  yang  setingkat  dengan  Wali Nagari  yang  sama-sama  berperan  penting dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Nagari Muara Sakai.
BAMUS  mengevaluasi  kinerja  Wali Nagari  Muara  Sakai  dengan  cara membandingkan  laporan  yang  diberikan oleh Wali Nagari dengan Rencana kegiatan di  awal  tahun  yang  dibahas  dalam Musrenbang  dan  dalam  rapat  koordinasi. BAMUS melihat apakah kegiatan dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan atau tidak. Jika ada yang tidak sesuai, maka
BAMUS  memberikan  saran  dan  masukan kepada  Wali  Nagari  agar  dapat  diperbaiki untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Salah  satu  bentuk  evaluasi  yang dilakukan  oleh  BAMUS  Nagari  Muara Sakai  adalah  melalui  surat  teguran mengenai  pelaporan  LKPJ  Wali  Nagari tahun  anggaran  2019.  Surat  teguran tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk evaluasi  dari  BAMUS  terhadap  kinerja Wali  Nagari  dalam  menyelenggarakan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. Melalui kegiatan  evaluasi  ini,  diharapkan  dapat memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang terjadi  agar  tidak  terulang  pada  kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa depan.
Secara  teoritis,  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  ini  termasuk  kepada  bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh  BAMUS  terhadap  Wali  Nagari. Disebut pengawasan tidak langsung karena BAMUS melakukan pengawasan terhadap Wali  Nagari  melalui  monitoirng  dengan megumpulkan  informasi-informasi  dari laporan  yang  ada  kemudian  mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara  Sakai  Kecamatan  Pancung  Soal Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Hal  ini berdasarkan  teori  pengawasan  yang dikemukakan oleh (Pramukti &
Cahyaningsih,  2016)  bahwa  pengawasan tidak  langsung  yaitu  pengawasan  yang

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
dilakukan  dengan  megadakan  pemantauan dan  pengkajian  laporan  dari  pejabat  atau satuan  kerja  yang  bersangkutan,  aparat fungsional,  pengawas  legislatif,  dan pengawas  masyarakat.  Pengawasan  tidak langsung  dilakukan  melalui  laporan  yang disampaikan  oleh  pelaksana  kegiatan  yng dapat berupa laporan tertulis maupun lisan. Dalam  hal  ini,  BAMUS  melakukan pengawasan seara tidak langsung terhadap Wali Nagari melalui LKPJ yang diserahkan
kepada BAMUS, BAMUS Nagari
mengkaji  kembali  laporan  yang  telah disampaikan tersebut apakah sesuai dengan pelaksanaannya atau tidak.
Pramukti & Cahyaningsih, (2016) juga mengemukakan  bahwa  Pengawasan  tidak langsung  ini  dilakukan  dari  jarak  jauh, maksudnya  adalah  pengawas  tidak  berada di tempat kegiatan yang sedang berlangsung  atau  tidak  turun  langsung  ke lapangan.  Pengawas  hanya  memperoleh informasi  mengenai  kegiatan  melalui laporan-laporan  yang  disampaikan  oleh pelaksana  kepadanya.  Dalam  pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ini,  BAMUS  Nagari  tidak  turun  langsung ke lapangan melainkan memonitoring dari laporan  tertulis  yang  disampaikan  oleh Wali  Nagari  kepada  BAMUS  Nagari. BAMUS  Nagari  mengetahui  mengenai
seluruh  kegiatan  yang  dilaksanakan  di Nagari  Muara  Sakai  melalui  laporan tersebut  sehingga  BAMUS  dapat  menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan  sesuai  dengan  sasaran  yang sudah  ditetapkan  atau  tidak.  Kemudian BAMUS  Nagari  dapat  memberikan  saran dan  masukan  terkait  pelaksanaan  kegiatan Nagari  tersebut  demi  perbaikan  dalam kegiatan selanjutnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka disimpulkan  bahwa  pengawasan  BAMUS terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari Muara Sakai
dilakukan melalui pengawasan  langsung  dan  pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung oleh BAMUS  terhadap  Wali  Nagari  dilakukan melalui  musnag  &  musrenbang,  rapat koordinasi, komunikasi langsung, dan turun langsung ke lapangan. Sedangkan pengawasan  tidak  langsung  dilakukan melalui  pelaporan  LKPJ  dan  monitoring serta evaluasi. Secara keseluruhan, pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari belum  berjalan  dengan  cukup  baik  sesuai dengan  konsep  pengawasan.  Hal  tersebut disebabkan karena terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan
BAMUS terhadap Wali Nagari.

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
Faktor Penghambat Pengawasan BAMUS  Nagari  Terhadap  Wali  Nagari dalam  Peyelenggaraan  Pemerintahan Nagari Muara Sakai

## Faktor Komunikasi
Berdasarkan hasil
penelitian, komunikasi  antara  BAMUS  Nagari  dan Wali  Nagari  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari  Muara  Sakai  belum berjalan  dengan  cukup  baik.  Komunikasi yang  kurang  baik  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  kegiatan  Nagari  yang  tidak dikomunikasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS  Nagari.  Hal  ini  mengakibatkan kegiatan  Nagari  tersebut  tidak  terawasi secara  keseluruhan  oleh  BAMUS.  Salah satunya  yaitu  mengenai  perubahan  lokasi pembangunan parit miring di Nagari Muara Sakai yang tidak di informasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari, akibatnya pembangunan  parit  miring  tersebut  tidak diawasi  oleh  BAMUS  sebagai  wakil  dari masyarakat.
BAMUS  Nagari  merupakan  lembaga pengawas  terhadap  kinerja  Wali  Nagari. Apabila komunikasi antara keduanya tidak berjalan  dengan  baik,  maka  hal  ini  juga akan berpengaruh terhadap pengawasannya karena  komunikasi  merupakan  salah  satu aspek penting dalam melakukan koordinasi bidang pengawasan. Penemuan ini hampir sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Prahara, 2013). Dalam penelitiannya
yang  berjudul  “Kewenangan  Badan Musyawarah  (BAMUS)  Nagari  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  Di Kabupaten  Agam”,  Prahara  megatakan bahwa  komunikasi  yang  tidak  baik  antara
BAMUS dan Wali Nagari akan menciptakan  hubungan  yang  tidak  baik pula.  Dengan  begitu  koordinasi  antara keduanya  dalam  urusan  penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari  akan  terpengaruh, sehingga  penyelenggaraan  Pemerintahan Nagari  tidak  berjalan  dengan  baik  sebab BAMUS dan Wali Nagari merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Menurut (Hasibuan, 2011),
komunikasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari koordinasi,  karena  sejumlah  unit  dalam organisasi  akan  dapat  dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan  oleh  adanya  komunikasi. Begitupun dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari  Muara  Sakai, komunikasi  antara  BAMUS  dan  Wali Nagari sangat dibutuhkan karena keduanya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari. Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menilai bahwa komunikasi yang kurang baik antara BAMUS  Nagari  dan  Wali  Nagari  Muara Sakai menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali
Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Muara Sakai.

## Kurangnya Gagasan BAMUS
Berdasarkan temuan dilapangan,
BAMUS  Nagari  Muara  Sakai  terdiri  dari lima  unsur  yang  berbeda  yang  terdiri  dari unsur Ninik  Mamak,  Alim  Ulama,  Cadiak Pandai,  Bundo  Kanduang dan  usur Pemuda.  Hal  ini  berdasarkan  Peraturan Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  26  Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari, Pasal 5 Ayat (1)  menyebutkan  bahwa  “....BAMUS merupakan  wakil  dari  penduduk  Nagari yang bersangkutan yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo  Kanduang dan  Pemuda  yang memenuhi  syarat  serta  memperhatikan keterwakilan  wilayah  dan  keterwakilan perempuan  yang  pengisiannya  dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah  dan  mufakat...”  Namun,  di Nagari  Muara  Sakai  peneliti  menemukan bahwa unsur-unsur yang mewakili BAMUS tersebut belum menjalankan tugas nya  sesuai  dengan  tupoksi  nya  masing- masing.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS di beberapa kegiatan Nagari. BAMUS tidak sepenuhnya dalam menjalankan tupoksinya
sehingga  sering  timbul  permasalahan ditengah masyarakat karena kegiatan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Nagari  ada yang  tidak  sesuai  dan  menyimpang  dari aturan  yang  ada,  sementara  pengawasan dari  BAMUS  tidak  dilakukan  secara menyeluruh.  Seharusnya  BAMUS  yang terdiri  dari  lima  unsur  perwakilan masyarakat mampu melakukan pembagian kerja  untuk  melakukan  pengawasan kegiatan Nagari sesuai dengan bidangnya.
Misalnya BAMUS dari unsur pemuda dapat  melakukan  pengawaan  terhadap kegiatan  dibidang  kepemudaan  seperti kegiatan  olahraga,  wirid  remaja,  dan  lain sebagainya.  Begitupun  dengan  unsur BAMUS lainnya dapat melakukan pengawasan  dan  berkoordinasi  dengan pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya  masing-masing.  Dengan  begitu maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di  Nagari  Muara  Sakai  dapat  diawasi sepenuhnya oleh BAMUS tanpa mengandalkan salah satu unsur saja.
Menurut  (Hasibuan,  2011),  prinsip pembagian  kerja  dimaksudkan  agar  suatu organisasi  dapat  berhasil  dengan  baik dalam usaha  mencapai tujuannya.  Dengan pembagian  kerja  ini  diharapkan  dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu  organisasi.  Pembagian  kerja  adalah perincian  tugas  dan  pekerjaan  agar  setiap

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
individu  dalam  organisasi  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  sekumpulan kegiatan yang terbatas. Namun, yang terjadi di Nagari Muara Sakai berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hasibuan, BAMUS  Nagari  melakukan  pengawasan terhadap  kinerja  Wali  Nagari  dalam  satu kesatuan  yang  kaku  tanpa  adanya  prinsip pembagian  kerja.  Akibatnya,  pengawasan yang  dilakukan  hanya  tertumpu  pada  satu orang saja. Dalam melakukan pengawasan, BAMUS  di  tuntut  harus  mempunyai gagasan  dalam  melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari, dalam hal ini kurangya  gagasan  yang  di  munculkan anggota  BAMUS  akan  mempengaruhi pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS tersebut.
Ketidak  Sinkronan  BAMUS  dan  Wali Nagari
Adanya  ketidak sinkron -an  antara BAMUS dan Wali Nagari dalam beberapa kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Nagari Muara  Sakai  Kecamatan  Pancung  Soal menjadi salah satu penghambat pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari  terhadap  Wali  Nagari.  Perbedaan pendapat merupakan persoalan yang wajar dan  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda. Namun  dari  hasil  temuan  peneliti,
perbedaan pendapat antara Wali Nagari dan BAMUS  Nagari  Muara  Sakai  terlihat sangat jelas. Keduanya memiliki pendapat yang kuat dan saling mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Hal ini tentu akan  sangat  mempengaruhi  jalannya koordinasi  bidang  pengawasan  antara BAMUS  dan  Wali  Nagari.  Jika  keduanya sama-sama keras dengan pendapat mereka, tentu  tidak  akan  menemukan  jalan  tengah nya  sehingga  tidak  dapat  diperoleh keputusan  akhir.  Menurut  (Junaidi,  2020), perbedaan pandangan antara BAMUS dan Wali Nagari akan menjadi hambatan dalam hubungan  antara  keduanya,  karena  dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah  Nagari  harus  dikonsultasikan dengan  BAMUS  dan  tanpa  persetujuan BAMUS  kebijakan  Nagari  tidak  dapat dikeluarkan.
Menurut  (Hasibuan,  2011),  pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran  tiap  anggota  organisasi  atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan  diri  dengan  yang  lain  agar tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Oleh  sebab itu  konsep  kesatuan  tindakan  adalah  inti dari pada koordinasi. Namun, yang terjadi di Nagari Muara Sakai, BAMUS dan Wali Nagari  nya  seringkali  tidak  sinkron tindakannya  di  beberapa  kegiatan  yang dilaksanakan.  Hal  ini  akan  berpengaruh

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
terhadap  jalannya  koordinasi  dan  juga berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS. Selain itu, hal ini juga  akan  berpengaruh  terhadap  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  di  Nagari  Muara Sakai.  Dikarenakan  adanya  ketidak sinkron-an antara BAMUS dan Wali Nagari dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Nagari, maka kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya akan berantakan dan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  rencana sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan baik.

## Wali Nagari Kurang Terbuka
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Wali Nagari  kurang  terbuka  kepada  BAMUS mengenai beberapa kegiatan yang dilaksanakan  di  Nagari  Muara  Sakai.  Hal ini  menjadi  salah  satu  hambatan  bagi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari.  Kurang  terbukanya  Wali  Nagari terhadap  beberapa  kegiatan  menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tidak  menyeluruh,  sehingga  kegiatan- kegiatan yang tidak terawasi oleh BAMUS Nagari  berpotensi  tidak  berjalan  dengan baik  sesuai  dengan  perencanaan  karena pengawasan  BAMUS  Nagari  merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
BAMUS merupakan wakil masyarakat sebagai  pengawas  kinerja  Wali  Nagari, seperti  yang  tercantum  salam  Peraturan Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  26  Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari, dalam Pasal 36  bagian  (c)  yang  menyebutkan  bahwa “BAMUS  Nagari  mempunyai  fungsi melakukan  pengawasan  kinerja  Wali Nagari”.  Berarti  seluruh  kegiatan  yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai wajib diketahui oleh BAMUS.
BAMUS dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari merupakan wakil dari masyarakat  Nagari  sehingga  BAMUS memiliki  kewajiban  untuk  memperoleh informasi setiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan  oleh  Wali  Nagari.  Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam
(Rahmanurrasjid, 2008), transparansi berarti  keterbukaan  pemerintah  dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan  informasi  keuangan  dan informasi  lainnya  yang  akan  digunakan untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak- pihak yang berkepentingan.
Menurut  (Rahmanurrasjid,  2008), makna dari keterbukaan dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah dapat  dilihat  dari  dua  hal  yaitu:  (1)  salah
satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, (2) sebuah upaya  untuk  meningkatkan  manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  serta  untuk mengurangi  peluang  dalam  melakukan praktek  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Berdasarkan hal tersebut, maka ketidakterbukaan  Wali  Nagari  terhadap
BAMUS  di  beberapa  kegiatan  Nagari menimbulkan spekulasi masyarakat bahwasannya ada yang disembunyikan oleh Wali  Nagari  dalam  pelaksanaan  kegiatan tersebut.
Apabila  Wali  Nagari  tidak  transparan dengan  kegiatan-kegiatan  yang  ada,  maka koordinaaansi  BAMUS  dan  Wali  Nagari akan terhambat dan hal tersebut
menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tidak menyeluruh di seluruh kegiatan Nagari, sehingga terdapat beberapa  kegiatan  Nagari  tidak  terawasi dengan cukup baik oleh BAMUS. Kegiatan yang  dilaksanakan  tanpa  pengawasan BAMUS  berpotensi  tidak  berjalan dengan baik, karena apapun yang dilakukan tanpa pengawasan dapat memungkinkan
terjadinya penyelewengan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali  Nagari  dalam  penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari Muara Sakai
dilaksanakan  berdasarkan  Perbup  Pessel Nomor  26  Tahun  2017  tentang  BAMUS Nagari,  Pasal  51  Ayat  (2)  yaitu  melalui perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan,  dan pelaporan.  Pengawasan  BAMUS  yang dilakukan  melalui  perencanaan  kegiatan Pemerintahan  Nagari  dan  pelaksanaan kegiatan  termasuk  kedalam  pengawasan langsung  yang  meliputi:  musyawarah Nagari,  rapat  koordinasi,  komunikasi secara  lisan,  dan  turun  langsung  kelokasi kegiatan. Sedangkan pengawasan BAMUS yang dilakukan melalui pelaporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari merupakan  pengawasan  tidak  langsung yang meliputi : LKPJ Wali Nagari kepada BAMUS, kegiatan monitoring dan evaluasi.
Pengawasan  BAMUS  terhadap  Wali Nagari Muara Sakai belum berjalan dengan cukup baik karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BAMUS dalam melakukan pengawasan. Faktor penghambat  stersebut  yaitu:  komunikasi yang kurang baik antara BAMUS dan Wali Nagari, ketidak sinkron-an tindakan antara BAMUS dan Wali Nagari dalam beberapa kegiatan,  kurangnya  gagasan  BAMUS terhadap tupoksi masing-masing unsur, dan

## Nur Afifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau / Jurnal Administrasi Negara V27 - 02 (2021) / 135 – 160
kurangnya  transparansi  Wali  Nagari terhadap beberapa kegiatan Nagari.

## REFERENSI
Chandra,  M.  J.  A.  (2018). Kewenangan Bank  Indonesia  dalam  Pengaturan dan Pengawasan Di Indonesia Setelah Terbitnya  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2011 Tentang OJK . Bengkulu:
CV. Zigie Utama. Faisal, & Failin. (2019). Pelaanaan Fungsi Pengawasan  Badan  Musyawarah Nagari dalam Mengawasi Pemerintahan  Di  Nagari  Canduang Koto  Laweh  dan  Nagari  Lasi Kecamatan  Canduang  Kabupaten
Agam. Ensiklopedia  Social  Review , 1 (2), 156–163. https://doi.org/https://doi.org/10.3355 9/esr.v1i2.252
Hasibuan,  M.  S.  .  (2011). Manajemen:
Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah .
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Junaidi, T. (2020). Peran Badan Musyawarah  Nagari  Sungai  Sariak sebagai Pengawas Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari Dana Desa. UNES Law Review , 2 (2), 178– 189. https://doi.org/https://doi.org/10.3193 3/unesrev.v2i2.112
Malau, H., & Akmal, A. D. (2020). Synergy of  Indigenous  Values  With  Law Number  6  of  2014  Concerning Village:  Study  on  Nagari  Kapau
Government  In  West  Sumatera . 458 (6), 298–306. https://doi.org/10.2991/assehr.k.2008 03.037
Prahara,  S.  (2013).  Kewenangan  Badan Musyawarah  (Bamus)  Nagari  Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari  Di  Kabupaten  Agam. Jurnal Pelangi , 6 (1). https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.284 Pramukti,  A.  S.,  &  Cahyaningsih,  M. (2016). Pengawasan Hukum Terhadap  Aparatur  Negara .  Jakarta: Pustaka Yustisia.
Purwadi.  (2017).  Pengaruh  Pengawasan Langsung  dan  Tidak  Langsung terhadap  Efektivitas  Kerja  Pegawai pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Pemukiman  Prasarana  Wilayah  Kota Samarinda  The  Effect  of  Direct  and Indirect  Monitoring  on  Employee Effectiveness  in  Public  Works Department a. Akuntabel , 14 (2), 187– 194.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29
264/jakt.v14i2.1911 Rahmanurrasjid,  A.  (2008). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah  yang  Baik  Di  Daerah (Studi  Di  Kabupaten  Kebumen) . Universitas Diponegoro Semarang.