PENJUALAN  SERTIFIKAT  VAKSIN  COVID-19  OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

## SALES  OF  COVID-19  VACCINE  CERTIFICATE  BY FACEBOOK USERS BASED ON RELATED LAW
Yasmina Fayza a , Muhamad Amirulloh b , Mustofa Haffas c

## ABSTRAK
Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling diminati di Indonesia  dapat  disalahgunakan  untuk  melakukan  tindakan  yang bertentangan dengan hukum seperti penjualan sertifikat vaksin Covid- 19  karena  sertifikat  vaksin  Covid-19  yang  dijual  tersebut  bukan merupakan data otentik karena merupakan Dokumen Elektronik yang telah dimanipulasi. Artikel ini mengkaji mengenai dasar hukum dari pelanggaran  penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  oleh  pengguna Facebook  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  peraturan pelaksananya  serta  tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh pelaku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  bertujuan  untuk melakukan  harmonisasi  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku pada  perlindungan  hukum  terhadap  norma  dan  peraturan  hukum lainnya  yang  berkaitan  dengan  pengamalan  peraturan  hukum  di lapangan.  Sehingga  penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  merupakan perbuatan  yang  dilarang  menurut  Pasal  35  UU  ITE  dan  Facebook sebagai PSE dibebaskan dari tanggung jawab hukum karena Facebook merupakan  PSE  berbasis User  Generated  Content sehingga  dapat menggunakan  prinsip safe  harbor dan  Facebook  hanya  bertanggung jawab  terkait  dengan  teknis  administrasi  saja . Pengguna  Facebook dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 38 maupun dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU ITE
Kata  kunci: facebook;  penyelenggara  sistem  elektronik;  sertifikat vaksin covid-19.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: zahra20026@mail.unpad.ac.id
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 27 Juni 2022
Artikel diterbitkan:
30 November 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.953 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Facebook, which is one of the most popular social media in Indonesia, can be misused to take actions that are against the law such as the sale of Covid-19 vaccine certificates because the Covid-19 vaccine certificates sold are not authentic data because they are manipulated Electronic Documents. This article examines the legal basis of the violation of the sale of Covid-19 vaccine certificates by Facebook users in Law Number 19 of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions (UU ITE) and its implementing regulations and legal actions. what the perpetrator can do. The research method used in this article is using the normative juridical method, which aims to harmonize the  legal  provisions  that  apply  to  legal  protection  of  norms  and  other  legal  regulations  relating  to  the practice of legal regulations in the field. So that the sale of Covid-19 vaccine certificates is an act that is prohibited according to Article 35 of the ITE Law and Facebook as a PSE is freed from legal responsibility because  Facebook  is  a  User  Generated  Content-based  PSE  so  it  can  use  the  safe  harbor  principle  and Facebook is only responsible for technical administration. Facebook users can be sued civilly under Article 38 or criminally prosecuted under Article 51 paragraph (1) of the ITE Law.
Keywords: covid-19 vaccine; electronic system operator; facebook.

## PENDAHULUAN
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah terpisah dari komunikasi. Melalui komunikasi,  ikatan  antara  manusia  semakin  mudah  dan  maksud  serta  terwujudnya tujuan yang ingin disampaikan. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan harmonis. 1
Indonesia  menjamin  hak  komunikasi  warga negara  melalui  Pasal  28F  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia. 2
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  komunikasi  dapat  dilakukan  di  media sosial.  Nasrullah  mengemukakan  bahwa  media  sosial  merupakan  sebuah  media  di internet  yang  digunakan  untuk  menampilkan  pengguna  maupun  melakukan komunikasi,  interaksi  serta  berbagi  dengan  pengguna  lainnya  dalam  bentuk  ikatan sosial secara virtual . Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia cukup tinggi berdasarkan hasil penelitian lembaga We Are Social dalam buku Nasrullah. 3
Facebook merupakan salah satu media sosial yang memiliki peminat yang tinggi di  Indonesia  dengan  penetrasi  sebesar  81%  sehingga  Indonesia  menempati  urutan ketiga terbesar di dunia dengan total 130 juta pengguna aktif bulanan. Indonesia pun menjadi  target  penonton  iklan  Facebook  tertinggi  yaitu  dengan  jumlah  17  juta  dan Bahasa Indonesia meerupakan bahasa dengan urutan ketiga paling tingggi di Facebook
1 Ety Nur Inah, (2013). Peranan Komunikasi dalam Pendidikan, Jurnal Al- Ta’dib, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2013, hlm.177
2 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Ahmad Setiadi , (2016), Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi”, Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika, Volume 16, Nomor 2, hlm.1

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
setelah Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol. 4 Pada bulan Maret tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kedua dari 10 negara dengan pengguna Facebook terbesar di Asia yang  mencapa  175,3  juta  atau  sama  dengan  64,3  persen  dari  keseluruhan  penduduk Indonesia yaitu sebanyak 276,63 juta (83% dari pengguna internet di Indonesia). 5
Selain  untuk  melakukan  komunikasi,  Facebook  pun  menjadi  sarana  untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik. Untuk mendukung transaksi jual beli secara elektronik, Facebook memiliki layanan yaitu Facebook Marketing . Adapun tujuan dari Facebook Marketing yaitu untuk pemasaran sebuah usaha, melaksanakan transaksi, memperluas usaha, meghemat biaya serta melaksanakan kegiatan bisnis lainnya secara mendunia. 6
Facebook  memiliki  Ketentuan  Layanan  ( Term  of  Serivice )  yang  salah  satunya mengatur konten apa saja yang dapat pengguna sebarluaskan di Facebook. Berikut ini merupakan Ketentuan Layanannya:
1. Dilarang menggunakan Facebook untuk melakukan atau menyebarkan sesuatu yang bersifat:
a. Bertentangan  dengan  ketentuan  ini,  standar  komunitas  Facebook,  dan ketentuan ataupun kebijakan lain yang berlangsung untuk pendayagunaan Facebook oleh pengguna
b. Bertentangan dengan hukum, bersifat diskriminatif, sesat dan menipu
c. Melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  pengguna  lain  termasuk  hak kekayaan intelektualnya.
2. Dilarang  mengunggah  kode  atau  virus  yang  dapat  membahayakan  atau melakukan suatu hal yang berakibat tidak aktif, menambah beban dan rusaknya kinerja atau bentuk produk Facebook yang seharusnya.
3. Dilarang melakukan akses atau menghimpun data dari produk Facebook dengan langkah  otomatis  (dengan  tidak  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari Facebook)  atau melakukan upaya  akses  data  yang  tidak  pengguna  miliki  izin aksesnya. 7
Namun,  terdapat  transaksi  jual  beli  di  Facebook  yang  bertentangan  dengan hukum, yaitu penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh Pengguna Facebook. Pengguna Facebook dengan nama Jojo tersebut menjual sertifikat vaksin Covid-19 dengan harga
4 Wahyunanda  Kusuma  Pertiwi,  Facebook  Jadi  Medsos  Paling  Digemari  di  Indonesia,  diakses  melalui https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di- indonesia?page=all diakses pada tanggal 2 November 2021
5 Viva  Budy  Kunsnandar,  Indonesia  Pengguna  Facebook  Terbsesar  Kedua  di  Asia  Setelah  India,  diakses  melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-dia-asia- setelah-india
6 Zainal Muttaqin, (2011), Facebook Marketing dalam Komunikasi Pemasaran Modern, Teknologi, Volume 1, Nomor 2, hlm.103
7 Ketentuan Layanan, diakses melalui < https://id-id.facebook.com/legal/terms>
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa melakukan  vaksinasi  terlebih  dahulu.  IF  yang  merupakan  salah  satu  tersangka  dari penjualan sertifikat vaksin Covid-19 ini sebelumnya merupakan relawan vaksin yang mempunyai akses pada laman Pcare BPJS dan menjalankan tindakannya hanya dengan E-KTP milik pembeli dan mengunggah E-KTP tersebut pada laman Pcare BPJS.
Praktik  penawaran  dan  penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  oleh  pengguna Facebook  tersebut  akan  dikaji  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (Undang-Undang  ITE)  dan  peraturan  pelaksananya  yang mengatur  bagaimana  rambu-rambu  dalam  melakukan  Transaksi  Elektronik  dan melarang  tindakan-tindakan  tertentu  yang  merupakan  tindak  pidana  atau  perbuatan melawan hukum.
Muhamad  Amirulloh  dan  Helitha  Novianty  Muchtar  menyatakan  bahwa Undang-Undang  ITE  memberikan  efek  beruntun  untuk  peraturan  perundang- undangan lainnya yang belum selaras dan belum mengikuti serta memberikan fasilitas terhadap  perkembangan  Teknologi,  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  baik  secara nasional  maupun  internasional.  Tujuan  dari  terdapatnya  harmonisasi  yaitu  agar peraturan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  ITE  dapat  dilanjutkan  sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum memiliki kepastian dan kejelasan untuk kegiatan pemanfaatan TIK di masyarakat. 8
Sedangkan di masa pandemi Covid-19 sertifikat vaksin ini merupakan dokumen yang sangat penting. World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa vaksin merupakan  alat  yang  paling  ampuh untuk  melindungi  manusia  dari  virus  Covid-19. Sehingga seluruh dunia menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 dan menjadi kewajiban di banyak negara agar terwujudnya masyarakat yang sehat. 9
Di  Indonesia  kegunaan  dari  sertifikat  vaksin  Covid-19  yaitu  untuk  memasuki ruang  publik  seperti  pusat  perbelanjaan,  restoran,  tempat wisata, supermarket ,  sarana olahraga,  perkantoran,  kendaraan  umum  serta  hotel  yang  tidak  digunakan  untuk penanganan Covid-19. 10
Jika meninjau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  Facebook  mempunyai
8 Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, (2018), Cyberlaw: Perlindungan Hukum Bagi Orang Terkenal dari Cybersquatting , Bandung: Logoz Publishing, hlm.102
9 Trias Palupi Kurnianingrum, (2021), “ Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covid- 19 di Ruang Publik?”, Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Volume 13, Nomor 16, hlm.3
10 Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) No. 53 dan 54 Tahun 2021
kewajiban  untuk  menyelenggarakan  Sistem  Elektroniknya  secara  aman,  andal  serta bertanggung jawab terhadap berjalannya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 11
Tindakan menjual sertifikat vaksin Covid-19 ini merupakan Informasi Elektronik serta  Dokumen  Elektronik  yang  bertentangan  karena  di  dalamnya  menyesatkan  dan terkandung  kecurangans  serta  ketidakjujuran  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Surat Edaran Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia  Platform  dan  Pedagang  ( Merchant )  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik ( Electronic Commerce ) yang Berbentuk User Generated Content .
Jika  melihat Pasal  11 Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat terbebas dari tanggung jawab hukum jika:
a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10;
b. memberikan  Informasi  Pengguna  Sistem  Elektronik  (Subscriber  Information) yang  mengunggah  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
c. melakukan  Pemutusan  Akses  ( take  down )  terhadap  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. 12
Facebook  pun  wajib  mendaftarkan  diri  menjadi  PSE  Lingkup  Privat  di Kementrian  komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  Setiap  PSE  Lingkup Privats  seperti  Facebook,  Twitter,  Google  dan  lain  sebagainya  wajib  untuk mendaftarkan  diri  pada  tanggal  24  Mei  2021.  Akan  tetapi  batas  waktu  pendaftaran ditunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) yang diselenggarakan oleh Kementrian BKPM telah berjalan. 13 Kini  Facebook  telah  terdaftar  sebagai  PSE  di  Direktorat  Tata  Kelola  Aptika Kementrian  komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  Adapun  manfaat  dari terdaftarnya PSE adalah sebagai berikut:
1. Manfaat untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah terdaftar
a. Sudah  teridentifikasi  secara  jelas  karena  terdaftar  dalam  Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik
b. Mendapat kepercayaan dari masyarakat
11 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12 Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
13 Galuh  Putri  Riyanto,  Kominfo  Perpanjang  Batas  Akhir  Pendaftaran  PSE  di  Indonesia,  diakses  melalui https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/14333237/kominfo-perpanjang-batas-akhir-pendaftaran-pse-di- indonesia?page=all
c. Membentuk  gambaran  ekosistem  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi Elektronik
d. Memiliki  bukti  resmi  telah  terdaftar  di  Kementrian  Komunikasi  dan Informatika.
2. Manfaat untuk Masyarakat
a. Mengetahui apa saja Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah terdaftar
b. Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  suatu  Penyelenggara  Sistem Elektronik meningkat
c. Membuat  masyarakat  lebih  cerdas  dan  waspada  saat  melangsungkan transaksi  melewati  informasi  tanda  daftar  Penyelenggara  Sistem Elektronik. 14

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan  hukum  yang  berlaku  pada  perlindungan  hukum  terhadap  norma  dan peraturan  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pengamalan  peraturan  hukum  di lapangan. 15
Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan melalui cara melaksanakan penelitian  terhadap  bahan  kepustakaan  yaitu  data  sekunder  atau  penelitian  hukum kepustakaan. 16 Penelitian  dalam  artikel  ini  akan  mengkaji  praktik  penawaran  dan penjualan  sertifikat  Covid-19  oleh  pengguna  Facebook  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik serta peraturann pelaksananya.

## PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Facebook dan Pengguna sebagai Subjek Hukum
Sebagai  PSE,  Facebook  memiliki Term  of  Service (Ketentuan  Layanan)  yang mengatur bahwa dilarang untuk melakukan atau menyebarkan sesuatu yang bersifat bertentangan  dengan  hukum,  diskriminatif,  sesat  serta  menipu  bagi  pengguna Facebook. Apabila ditemukan konten yang mengandung hal yang bertentangan dengan Facebook, maka Facebook akan menghapus konten tersebut dan pengguna lain yang melihat konten tersebut melaporkan kepada Facebook guna mendukung Facebook.
14 Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  FAQ:  PSE  Lingkup  Privat,  diakses  melalui <https://layanan.kominfo.go.id/faqs/19427216359acbe7f486d68029557702>
15 Burhan Asofa, (2001), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.15
16 Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.9
Facebook  pun  memiliki  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  sesuai dengan  Standar  Komunitas  Facebook.  mengunggah  konten  jual  beli  dokumen,  baik dokumen asli maupun dokumen palsu merupakan salah satu konten yang dilarang oleh Facebook.
Sebagai  pengguna,  sudah  sepatutnya  tunduk  pada  ketentuan  yang  telah ditentukan oleh Facebook. Penjualan sertifikat vaksin Covid-19 ini merupakan hal yang bertentangan karena sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual merupakan dokumen yang telah dimanipulasi sehingga terlihat seperti sertifikat vaksin Covid-19 yang otentik.
Tindakan yang dilakukan pengguna Facebook ini  melanggar Pasal  35 Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  karena  penjualan  sertifikat vaksin  Covid-19  ini  merupakan  tindakan  memanipulasi  dokumen  agar  seakan-akan sertifikat vaksin Covid-19 tersebut otentik. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengguna  Facebook  ini  pun  telah  memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, yaitu sebagai berikut:
a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
b. Melakukan manipulasi Dokumen Elektronik
c. Bertujuan  untuk  menjadikan  Dokumen  Elektronik  tersebut  seperti  data  yang otentik. 17
Terkait  dengan  unsur  yang  pertama,  pengguna  Facebook  tidak  berhak  untuk melakukan perubahan dan menjual Dokumen Elektronik dalam bentuk sertifikat vaksin Covid-19 serta pengguna Facebook tersebut menyalahgunakan wewenangnya sebagai mantan relawan vaksinasi Covid-19. Terkait dengan unsur yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh pengguna Facebook merupakan manipulasi Dokumen Elektronik yaitu dalam  bentuk  sertifikat  vaksin  Covid-19.  Terkait  dengan  unsur  ketiga,  tujuan  dari transaksi  jual  beli  sertifikat  vaksin  Covid-19  adalah  agar  sertifikat  vaksin  Covid-19 tersebut seperti diterbitkan oleh pihak yang berwenang sehingga terlihat otentik.
17 Deas  Markustianto  dan  Budi  Setiyanto,  (2019),  “Tindak  Pidana  Pembuatan  Akun  Palsu  dalam  Media  Sosial  (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2012.PN.PT), Recidive, Volume 8 Nomor 1, hlm.48
Sebagai  pengguna  Facebook  sudah  seharusnya  cakap  hukum,  yaitu  dimana seseorang  dapat  melakukan  tindakan  hukum  dengan  akibat  hukum  yang  sudah ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, cakap hukum dapat dihubungkan dengan batas usia dan cakap hukum lazim disebut sebagai unsur penting saat ingin melakukan perbuatan di masyarakat. 18
Facebook memiliki ketentuan layanan terkait dengan larangan pengguna dalam menggunakan Facebook, yaitu sebagai berikut:
a. Berusia  dibawah  13  tahun  atau  usia  minimal  resmi  di  negara  masing-masing untuk dapat menggunakan Facebook
b. Terpidana karena kejahatan seksual
c. Terlebih dahulu akun Pengguna dinonaktifkan oleh Facebook karena melanggar ketentuan Facebook
d. Dilarang  untuk  menerima  produk,  layanan  atau  perangkat  lunak  Facebook berdasarkan hukum yang berlaku.
Sebagaimana  telah  ditentukan  oleh  Pasal  10  ayat  (1)  Peratutan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem Elektronik Lingkup Privat, Facebook memiliki ketentuan layanan ( term of service ) dan sarana  untuk  pengaduan.  Apabila  pengguna  melaporkan  sebuah  konten  kepada Facebook,  maka  pihak  Facebook  akan  meninjau  laporan  tersebut  dan  akan menindaklanjuti jika konten tersebut terbukti bertentangan dengan standar komunitas Facebook.
Sebagai  PSE  berbasis User  Generated  Content (UGC),  Facebook  telah  memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peratutan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup Privat  telah  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (3) Peratutan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup  Privat  karena  Informasi  Elektronik  atau Dokumen Elektronik yang bertentangan tersebut diunggah oleh pengguna.
Facebook tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik  yang  bertentangan  tersebut  karena  Facebook  memiliki  ketentuan  layanan yang  mengatur  tentang  larangan  pengguna  untuk  mengunggah  konten  yang bertentangan  dengan  hukum,  bersifat  diskriminasi,  menipu  dan  menyesatkan. Facebook  pun  memberikan  pernyataan  bahwa  Facebook  tidak  dapat  mengendalikan atau mengarahkan perilaku pengguna saat menggunakan Facebook dan Facebook tidak
18 Danang  Wirahutama, et.al, “Kecakapan  Hukum  dan  Legalitas  Tanda  Tangan  seorang  Terpidana  dalam Menandatangani Akta Otentik”, Masalah-Masalah Hukum , Vol.47 No.2, 2018, hlm.121
memiliki  tanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengguna  yang bertentangan dengan hukum baik di dalam Facebook maupun di kehidupan nyata.
Facebook  hanya  bertanggung  jawab  apabila  diberikan  izin  oleh  hukum  yang berlaku  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kehilangan  terhadap  segala sesuatu  yang  memiliki  dampak  yang  merugikan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Lawrence Lessig, jika tidak dapat diaturnya sebuah tindakan, maka tindakan tersebut diatur oleh pemerintah agar terdapat peningkatan terhadap keteraturan yang disebut sebagai dua langkah regulasi ( regulatory two-step ). 19 Apabila ketentuan layanan Facebook tidak  dapat  mengatur  tindakan  penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  oleh  Pengguna Facebook, maka hukum dari Negara Indonesia yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Peratutan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup Privat dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Suatu  permasalahan  yang  timbul  di  dunia  maya  ini  bukan  merupakan  suatu permasalaha yang berasal dari dunia maya itu sendiri, melainkan permasalahan yang terdapat di dunia nyata dan direfleksikan oleh dunia maya yang harus diberantas dan dipecahkan. 20 Internet  telah  mendatangkan  aksi  kejahatan-kejahatan,  baik  untuk ‘keusilan’ semata maupun untuk meraih keuntungan. Hal ini disebut sebagai kejahatan pada dunia maya atau disebut sebagai cybercrime . 21

## Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Objek Hukum
Sertifikat  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan  surat keterangan  atau  tanda  secara  tercatat  dari  seseorang  yang  berwenang  agar  dapat digunakan  untuk  bukti  kepemilikan  atau  sebuah  peristiwa.  Berdasarkan  pengertian tersebu maka sertifikat merupakan suatu surat keterangan yang harus diterbitkan oleh seseorang yang memiliki wewenang.
Tindakan  penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  menimbulkan  kerugian  karena sertifikat  vaksin  Covid-19  dapat  dimiliki  oleh  seseorang  yang  belum  melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan vaksinasi Covid-19 merupakan hal yang amat penting bagi  kehidupan  manusia  di  masa  pandemi  Covid-19  agar  tercapainya herd  immunity (kekebalan)  terhadap  Covid-19.  Untuk  tercapainya herd  immunity maka  dibutuhkan
19 Lawrence Lessig, (2006), Code Version 2.0, New York: Basic Books Group, hlm.62
20 Muhamad  Amirulloh,  “Ajakan  Presiden untuk  Kritik  Kinerja  Pemerintah  dan  Budaya  Siber  Masyarakat  Informasi Indonesia”,
dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/dokumen_petunjuk/PETUNJUK%20PENULISAN%20NASKAH%20JR V%202021%20(1).pdf?page=artikel&berita=378 diakses pada 4 Februari 2021 pukul 00:29
21 Muhamad Amirulloh, Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global , Bandung: Unpad Press, 2016, hlm.3
sedikitnya  165  juta  penduduk  Indonesia  yang  melakukan  vaksinasi  Covid-19.  Maka melalui  adanya  transaksi  jual  beli  sertifikat  vaksin  Covid-19  dapat  menimbulkan gangguan terhadap proses tercapainya herd immunity.
Karena  sertifikat  vaksin  Covid-19  yang  dijual  oleh  pengguna  Facebook  ini merupakan  hasil  dari  manipulasi  terhadap  Dokumen  Elektronik,  maka  bukan merupakan data otentik karena tidak asli. Tindakan ini  tergolong ke dalam tindakan computer related forgery (pemalsuan menggunakan sistem komputer). 22

## Penawaran dan Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Perbuatan Hukum
Di masa pandemi Covid-19 vaksin Covid-19 merupakan hal yang wajib dan bukti dari telah dilakukannya vaksinasi yaitu dengan diterbitkannya sertifikat vaksin Covid- 19.  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta,  Ahmad  Riza  Patria  menyatakan  bahwa  sertifikat vaksin Covid-19 bertujuan untuk syarat di ruang publik agar terselamatkannya banyak pihak  untuk  meraih  percepatan  vaksinasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai herd immunity . 23
Diwajibkannya vaksinasi Covid-19 ini menjadi rintangan bagi masyarakat yang tidak  ingin  melakukan  vaksinasi  Covid-19  sehingga  menimbulkan  permasalahan hukum yakni pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. Melalui Surat Edaran, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia pada perjalanan darat, laut amupun udara melarang dipalsukannya sertifikat vaksin Covid-19. Tindakan pemalsuan sertifikat vaksin Covid- 19  akan  dikenakan  hukuman  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku karena tindakan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 masuk ke dalam tindak pidana pemalsuan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 24
Sertifikat vaksin Covid-19 merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum  karena  memanipulasi,  membuat,  meniadakan  dan  merusak  Informasi  atau Dokumen Elektronik supaya data tersebut seperti data yang otentik. Tindakan ini harus dilaksanakan dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum. 25 Sudah terbukti bahwa penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  oleh  pengguna  Facebook  ini  dilakukan  secara sengaja  karena  pengguna  tersebut  mendapatkan  keuntungan,  tanpa  hak  karena pengguna Facebook tersebut tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli sertifikat vaksin Covid-19 dan memberikan sertifikat vaksin Covid-19 kepada orang yang belum melakukan  vaksinasi  serta  melawan  hukum  karena  sertifikat  vaksin  Covid-19  yang
22 Sigid Suseno, (2012), Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: Refika Aditama, hlm.179
23 Trias Palupi Kurnianingrum, Op.Cit, hlm.3
24 Ibid, hlm.4
25 Sigid Suseno, Loc.Cit
dijual  oleh  pengguna  Facebook  merupakan  Dokumen  Elektronik  yang  telah dimanipulasi sehingga tidak otentik. 26
Pengguna  Facebook  yang  merupakan  mantan  relawan  vaksin  Covid-19  pun menyalahgunakan  wewenangnya.  Sebagai  tim  pelaksana  yang  melakukan  tugas pelayanan vaksinasi Covid-19, sudah seharusnya sesuai dengan fungsi yang disebutkan dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  kesehatan  Nomor  10  Tahun  2021  tentang Pelayanan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease (COVID-19):
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22  dalam  melaksanakan  pelayanan  Vaksinasi  COVID-19,  membentuk  tim  pelaksana yang memiliki fungsi:
a. pendaftaran/verifikasi;
b. skrining  (anamnesa),  pemeriksaan  fisik  dan  pemberian  edukasi,  serta persetujuan tindakan;
c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
d. melakukan  observasi  pasca  Vaksinasi  COVID-19,  pemberian  tanda  selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19;
f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19. 27
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Facebook  tidak  dapat  melakukan kendali  atau  memberikan  arah  terhadap  tindakan  pengguna  saat  mmenggunakan Facebook dan Facebook tidak memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pengguna baik  secara  daring  maupun  luring  meliputi  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik yang bertentangan dengan hukum karena Facebook tergolong ke dalam PSE berbasi User  Generated  Content (UGC), yang memiliki arti  setiap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diunggah oleh pengguna sehingga Facebook secara langsung sudah menyebarluaskan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diunggah oleh pengguna sehingga Facebook terbebas dari tanggung jawab hukum.

## Tanggung  Jawab  Facebook  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  dan Penggunanya terhadap Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19
Sebagai  PSE,  Facebook  diharuskan  memiliki  tanggung  jawab  terhadap terselenggaranya  Sistem  Elektronik  dan  melakukan  kontrol  terhadap  Informasi Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  secara  andal,  aman  dan  bertanggung  jawab
26 Ibid
27 Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  kesehatan  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Pelayanan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Berikut  merupakan  makna  dari  aman, andal,  beroperasi  sebagaimana  mestinya  serta  bertanggung  jawab  berdasarkan Penjelasan Pasal 15:
1. “Andal”, yaitu Sistem Elektronik memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan pengguna
2. “Aman”,  yaitu  Sistem  Elektronik  terjaga  baik  secara  non  fisik  maupun secara fisik
3. “Beroperasi  sebagaimana  mestinya”,  yaitu  kapabilitas  dari  Sistem  Elektronik harus sesuai dengan pendalamannya
4. “Bertanggung  jawab”,  yaitu  subjek  hukum  memiliki  tanggung  jawab  hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Menurut Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Sistem Elektronik harus terselenggara secara aman, andal serta bertanggung jawab terhadap berjalannya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
PSE  memiliki  tanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  dan terkelolanya Informasi Elektronik dan Dokumen secara aman, andal serta bertanggung jawab  dan  memiliki  kewajiban  untuk  mengadakan  panduan  penggunaan  layanan menggunakan  Bahasa  Indonesia  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  9  ayat  (1) Peratutan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Facebook telah mempunyai panduan penggunaan layanan dengan Bahasa Indonesia.
Terkait dengan pengelolaan secara aman, andal serta bertanggung jawab, menurut hemat  penulis  Facebook  sebagai  PSE  belum  mengelola  Sistem  Elektroniknya  secara aman, andal serta bertanggung jawab karena masih terdapat sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual oleh pengguna tanpa melakukan vaksinasi terlebih dahulu di Facebook pada tanggal 17 Mei 2022 yang ditemukan oleh penulis.
Kendati  demikian,  sebagai  PSE  berbasi User  Generated  Content (UGC)  Facebook mempunya tanggung jawab yang terbatas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, yaitu  pihak  yang  bertransaksi  akan  mendapatkan  akibat  hukum  pada  pelaksanaan Transaksi  Elektronik  apabila  dilakukan  sendiri. 28 Sehingga  pengguna  akan  dikenakan pertanggung  jawaban  karena  telah  menjual  sertifikat  vaksin  Covid-19  yang  bukan merupakan Data Elektronik otentik.
28 Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Terkait dengan pengguna, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  yaitu  pada  Pasal  65  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  setiap  pelaku  usaha dilarang  untuk  melakukan  perdagangan  menggunakan  Sistem  Elektronik  yang  tidak benar.
Pengguna  dapat  dikenakan  pertanggung  jawaban  baik  secara  perdata  maupun pidana. Untuk pertanggungjawaban secara perdata, menurut Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  mengajukan  gugatan baik terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik maupun pengguna Teknologi Informasi yang  mengakibatkan  kerugian. 29 Selanjutnya  untuk  pertanggungjawaban  pidana, menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Facebook  yang  merupakan  PSE  berbasis User  Generated  Content (UGC)  dapat menggunakan prinsip safe harbor baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ataupun  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup Privat. Prinsip safe harbor ini merupakan upaya pemerintah agar terbaginya tanggung jawab diantara penjual yang menjalankan jual beli pada situs mereka, penyelenggara jual beli online dan bentuk marketplace User Generated Content (UGC). 30
Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang  Batasan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang  ( Merchant ) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ( Electronic Commerce ) yang Berbentuk Generated Content terdapat  pula  prinsip safe  harbor yang  memberi  petunjuk  untuk  PSE  dan pedagang terkait dengan batasan tanggung jawab pada Transaksi  Elektronik melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam bentuk User Generated Content (UGC). 31
Facebook  tetapi  mempunyai  tanggung  jawab,  namun  terbatas.  Facebook  pun diharuskan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem Elektronik  Lingkup  Privat  yaitu  dengan  memberikan  Informasi  Pengguna  Sistem
29 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Winda  Ferissa,  Kominfo  Satukan  Aturan  Safe  Harbor  Policy  dan  Konten  Ilegal,  diakses  melalui <https://kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten- ilegal/0/sorotan_media#:~:text=Safe%20Harbour%20Policy%20adalah%20kebijakan,menyediakan%20lapak%20untu k%20digunakan%20penjual.>
31 Lihat  Maksud  dan  Tujuan  pada  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2016  tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang ( Merchant ) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ( Electronic Commerce ) yang Berbentuk User Generated Content
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 1, November 2022
Elektronik  ( Subscriber  Information )  yang  mengunggah  Informasi  Elektronik  atau Dokumen  Elektronik  yang  bertentangan  agar  terlaksananya  pengawasan  atau penegakan hukum. 32
Sehingga  melalui  tercapainya  persyaratan  untuk  memberi  batas  terhadap tanggung  jawab  Facebook  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik,  maka  Facebook dapat  menggunakan  prinsip safe  harbor yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem Elektronik Lingkup Privat. Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam kasus  penjualan  sertifikt  vaksin  Covid-19  di  Facebook  ini  tidak  memiliki  tanggung jawab  baik  secara  perdata  maupun  pidana.  Tanggung  jawab  Facebook  hanya  terkait teknis  administrasi,  seperti  memberikan  data  pengguna  Facebook  yang  melakukan penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19  serta  mengadakan  sarana  pelaporan  yang  dapat dipergunakan oleh masyarakat umum
Dikaitkan  dengan  pengguna  Facebook,  maka  telah  sengaja  dan  tanpa  hak melakukan penjualan sertifikat vaksin Covid-19. Perbuatan pengguna Facebook sesuai dengan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sehingga  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  35  yaitu  dapat diberikan  tanggung  jawab  hukum  baik  secara  perdata  maupun  pidana.  Untuk memberikan tanggung jawab secara pidana dapat menggunakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku terancam  pidana  penjara  paling  lama  12  tahun  atau  denda  paling  banyak  sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belar miliar rupiah) dan untuk memberikan tanggung jawab secara perdata dapat menggunakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dengan  menggugat  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem Elektronik atau menggunakan Teknologi Informasi yang merugikan.

## PENUTUP
Transaksi  jual  beli  sertifikat  vaksin  Covid-19  di  Facebook  merupakan  tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Facebook  sebagai  PSE  berbasis User Generated Content (UGC) sudah mengoperasikan Sistem Elektronik sebagaimana diatur
32 Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Terhadap pelaku yang menggunakan Facebook untuk menawarkan dan menjual sertifikat  vaksin  Covid-19  dapat  digugat  secara  perdata  berdasarkan  Pasal  38  ayat Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat dituntut secara  pidana  berdasarkan  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Prinsip safe harbor dapat dipergunakan oleh Facebook incorporation sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri  Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup  Privat  sehingga Facebook dapat terbebas dari pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana namun Facebook tertap bertanggung jawab atas teknis administrasi.
Pengguna  Facebook  alangkah  baiknya  tidak  melakukan  transaksi  jual  beli sertifikat vaksin Covid-19 supaya tidak dikenakan pertanggungjawaban secara perdata atau  dikenakan  sanksi  pidana.  Untuk  pelaku  penjualan  sertifikat  vaksin  Covid-19 alangkah baiknya ditangani melalui langkah restorative justice sebagai pengamalan dari prinsip ultimum remidium dalam pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Burhan Asofa, (2001), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Lawrence Lessig, (2006), Code Version 2.0, New York: Basic Books Group.
Muhamad  Amirulloh  dan  Helitha  Novianty  Muchtar.  (2018). Cyberlaw:  Perlindungan Hukum Bagi Orang Terkenal dari Cybersquatting , Bandung: Logoz Publishing.
Muhamad Amirulloh, (2016), Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sebagai Hukum Positif di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global , Bandung: Unpad Press. Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sigid Suseno, (2012), Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: Refika Aditama.

## Jurnal
Ahmad  Setiadi,  ( 2016),  “Pemanfaatan  Media  Sosial  Untuk  Efektifitas  Komunikasi”,
Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika, Volume 16, Nomor 2.
Deas Markustianto dan Budi Setiyanto, (2019), “Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam  Media  Sosial  (Studi  Putusan  N omor:  10/Pid.Sus/2012.PN.PT)”, Recidive,
Volume 8 Nomor 1.
Ety  Nur  Inah,  (2013),  “Peranan  Komunikasi  dalam  Pendidikan”, Jurnal  Al- Ta’dib,
Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2013.
Trias Palupi Kurnianingrum, (2021), “Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covi d-19 di Ruang Publik?”, Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Volume 13, Nomor 16.
Zainal Muttaqin, (2011), “Facebook Marketing dalam Komunikasi Pemasaran Modern”,
Teknologi, Volume 1, Nomor 2.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektroni.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## Sumber Lain
Galuh  Putri  Riyanto.  (2021).  Kominfo  Perpanjang  Batas  Akhir  Pendaftaran  PSE  di Indonesia.  Available  from:  https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/ 14333237/kominfo-perpanjang-batas-akhir-pendaftaran-pse-di- indonesia?page=all [diakses pada tanggal 3 November 2021]
Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  FAQ:  PSE  Lingkup
Privat. Available from: https://layanan.kominfo.go.id/faqs/ 19427216359acbe7f486d68029557702 [diakses pada tanggal 29 April 2022] Muhamad Amirulloh, Ajakan Presiden Untuk Kritik Kinerja Pemerintah dan Budaya Siber Masyarakat Informasi Indonesia, Available from: https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/dokumen_petunjuk/PETUNJUK
%20PENULISAN%20NASKAH%20JRV%202021%20(1).pdf?page=artikel&berita =378 [diakses pada tanggal 4 Februari 2021]
Viva Budy Kunsnandar. (2021). Indonesia Pengguna Facebook Terbsesar Kedua di Asia Setelah  India.  Available  from:  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/ 2021/07/13/indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-dia-asia-setelah-india [diakses pada tanggal 3 November 2021]
Wahyunanda  Kusuma  Pertiwi.  (2019.  Facebook  Jadi  Medsos  Paling  Digemari  di Indonesia.  Available  from:  https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/ 11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia?page=all  [diakses pada tanggal 2 November 2021]
Winda  Ferissa,  Kominfo  Satukan  Aturan  Safe  Harbor  Policy  dan  Konten  Ilegal.
Available  from:  https://kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan- aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-
ilegal/0/sorotan_media#:~:text=Safe%20Harbour%20Policy%20adalah%20kebija kan,menyediakan%20lapak%20untuk%20digunakan%20penjual  [diakses  pada tanggal 14 Maret 2022]