Jurnal Akuntansi  fuset, Prodi Akuntansi  UPI
ISSN : 2A86 -2563

## PENGARUH  SISTEM AI(UNTANSI KEUANGAN DAIRAII  TERIIADA}

## KUALITAS  LAPORAN KEUANGAIY PEMERINTAII  KABUPATEN BANDTII{G
Oleh: R. Nelly Nur Apandi
{Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPIS
Adrianus Fajar
{Alumni  Prodi  Aktmtansi Fakultas  Pendidiksn  Ekonomi & Bisnis UPI)
Abstrak Dalam rangka menjalankan  reformasi secara rnenyeluruh dan wewenang pengelolaan keuangan  daerah,  pemerintah  harus  menlrusun  sebuah sistem  akuntansi pemerintahan yang mengacu  pada SAP. Hal ini ditujukan agar  pemerintah  dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan  dapat  dipercaya.  Namun  pada  kenyataannya tetap ditemukan  ketidakpatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  besarnya  pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif dengan  pendekatan survey  analirik.
Sampel dalam  penelitian ini terdiri dari 24 organisasi  perangkat  daerah i SKPD di Iingkungan  Pemerintah Kabupaten Bandung melalui  teknikpu4posive  sampling.  Analisis Statistik  yang digunakan  adalah  regresi linier sederhana dengan uji t- statistik dengan tingkat  signifikansi  5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah pada Pemerintah  Kabupaten Bandung  mendapat hasil sebesar  81,5  yo yang  tergolong  pada interval baik sedangkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tergolong pada interval sangat baik dengan hasil 86,6%. Sedangkan hasil pengujian dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara  Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap kualitas  laporan keuangan Pemerintah  Kabupaten Bandung melalui persamaan regresi Y: 5,867 + 0,462X dengan koefisien determinasi sebesar 78,3yo yang berarti bahwa  sebesar 78,3 Yo perubahan mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandrmg dapat diterangkan oleh variabel Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah sedangkan sisanya sebesar 2l,7Ya dipengaruhi  oleh variabel  lain.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah, Kualitas Laporan  Keuangan
Latar Bclakang
Laporan  keuangan pemerintah  daerah  sebagai  bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD harus disusun  atau dihasilkan dari sebuah sistern akuntansi pemerintah  daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara  manual ataupun menggunakan aplikasi  komputer.  Namun  mengingat  sumber daya manusia  yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi  khususnya akuntansi keuangan sektor publik rnaka akan lebih tepat jika menggunakan  sistem aplikasi  komputer yaag komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan  dapat  meminimalkan  kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan  keuangan yang dihasilkan.
Sebagai upaya konkrit  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  negara I daerah  adalah penyampaian laporan pertanggungiawaban keuangan pemerintah yang memenuhi  prinsip tepat wal'tu dan disusun dengan mengikuti standar  akuntansi  pemerintahan  yang  telah  diterima secara umum. Pernyataan  tersebut diatur  dalam UU No. 17 tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, PP No. 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  dan  Permendagri No. l3 tahun 2006.

## R. Netly Nur Apandi & Adrianus Fajar
ISSN  : 2086 -2563 Namun hal ini bertolak belakang  dengan kenyataan yang ada, Seperti yang disarnpaikan oleh Daeng Nazier (Kepala  Direktorat  Utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan  dan Diklat BPK)  yang dikutip  dalam surat kabar  Kompas edisi Rabu, 29 Aprit 2009 bahwa LKPD tahun 2007 seharusnya diserahkan  kepada BPK  paling lambat bulan Maret ?00E.  akan tetapi sejumlah  pemerintah  kabupaten / kota terlambat menyerahkan  laporan  keuangan itu. Dari total 469 pemda, hanya 275 pemda yang menyerahkan LKPD  tahun 2007 tepat walttu.
Pemerintah daerah  selaku  pengelola  dana pubiik harus  mampu menyediakan laporan  keuangan yang diperlukan  publik secara akural relevan,  dan  tepat rvaktu" Hal ini sejalan  dengan teori agensi / teori keagenan yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976)  dalam Sugiri (2003)  bahwa  hubungan keagenan  sebagai  sebuah kontrak yang rnenyatakan  bahwa  seorang  atau lebih (prinsipal) meminta  kepada  orang lain (agen) untuk melakukan jasa tertenfu tlemi kepentingan  prinsipal.  dengan mendelegasikan otoritas kepadanya.
Pada Laporan Keuangan  Kabupaten  Bandung  dua  tahun berturut-turut {2ti07-2$08) selalu ditemukan  ketidakpatuhan  terhadap perundang-undangan yang trerlaku. kecnrangan, dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK. Sedangkan dalarn Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang  berkualitas salah satunya  adaiah  harus disajikan secara andal. Andal disini  berarti bebas dari pengertian  menyesatkan dan kesalatrarr yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi.

## Rurnusan Masalah
1. Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  pada Pemerintah Kabupaten
Bandung.
2. Bagaimana kualitas laporan  keuangan pada  Pemerintah  Kabupaten  Bandung.
3. Seberapa trcsar  pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Bandung.

## Kerangka Pernikiran
Setelah hampir sepuluh tahun  berlakunya otonomi  daerah hampir belum ada kemajuan signifikan yang ditunjukan oleh pemerintah  daerah. Laporan Keuangan Femerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara  urnum masih buruk (siaran pers- BPK RI,23 Juni  2008). Laporan  keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD harus  disusun  atau  dihasilkan dari setruah sistem akuntansi pemerintah  daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi  komputer.  Namun mengingat  sumber daya manusia yang masih sangat minim yang Lrerspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka  akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teru-ii. Hal ini akan  dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi  dan meningkatkan kualitas laporan  keuangan yang  dihasilkan. Pada hakekatnya di dalam  pemerintahan  daerah belum  dapat meny,usun  Iaporan keuangan dan belum memaharni sistem  akuntansi- Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah men)  rsun sistem akuntansi pemerintahan yailg mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah  pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Sistem  akuntansi  pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan  gubernur I bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah  tentang pengelolaan  keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Mardiasmo QA04 : 35) mengatakan trahwa untuk  dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan,  handal  dan dapat dipercaya,  pemerintah daerah harus memiliki
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UP[, Vol. 2, No. 1 336
sistem  akuntansi yang handal.  Sistem akuntansi yang lemah  menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang  handal dan kurang  relevan untuk pembuatan keputusan.  Saat ini sistem  akuntansi  yang dimiliki pemerintah  daerah rata-rata masih lemah.
PermendagriNo. 13 tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah : "serangkaian prosedur mulai  dari proses pengumpulan  data. pencatatan,  pengikhtisaran, sampai  dengan pelaporan keuangan dalam rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang  dapat dilakukan secara manual  atau  menggunakan aplikasi  komputer." Dalam  rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD,  setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungiawaban  pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD 2. Neraca SKPD
3. Catatan atas Laporan  keuangan SKPD
Sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan  Daerah (PPKD), sedangkan sisten:  akuniansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan  oleh PFK-SKPD. Berdasarkan  Permendagri No- i 3 tahun 2005 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah  bahwa sistem akuntansi pemerintahan  daerah sekurang-kur?ngnya meliputi sebagai berikut :
l. Prosedur Akuntansi Penerimaan  Kas;
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas:
3. Prosedur Akuntansi  Aset Tetap / Barang Milik Daerah; dan 4- Prosedur Akuntansi Selain Kas. Pemerintah, baik pusat rnaupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam  rangka  pemenuhan hak-hak puhlik, yaitu hak untuk mengetahui (right  to know\, hak untuk  diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and trs he listened to). Hal ini semua  pada  akhirnya menuntut kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah dalam  rnenghasilkan  laporan  keuangan yang berkualitas.
Karakteristik kualitatif laporan  keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adatrah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan  dalam informasi  akuntansi  sehingga dapat  memenuhi  tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan  pemerintah  daerah  dapat  memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami Penelitian yang dilakukan  oleh Envin Danismaya (2009) dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas  Laporan  Keuangan pada Pusat Pengembangan dan Pemberda)'aan Pendidik  dan Tenaga Kependidikan  Bandung", menyatakan  terdapat hubungan yang positif sebesar  52.8% antara Sistem Akuntansi Keuan gan terh adap Akuntab i litas  Laporan  Keuan  gan.
Dari pemaparan di atas berpijak  pada  teori-teori  yang  ada bahwa pemerintah daerah  menyusun  sistem  akuntansi yang mengacu  pada SAP guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah  daerah  sesuai dengan SAP dan juga dengan  adanya sistem akuntansi  yang  handal  akan menghasilkan kualitas taporan keuangan.
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2, No. I JJ I

## Metode Penelitian
Pada penelitian yang penulis iakukan  ini, metode  yang digunakan adalah metde deskriptif  analitilq vaitu suatu metode yang menggambarkan  keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang ada,  kemudian data yang  diperoleh  selama penelitian  diolah, dianalisis  dan diproses lebih  lanjut berdasarkan teori-teori  yang telah dipelajari, dan dijadikan sebagai bahan pembahasan untuk menentukan  hubungan,  pengaruh, serta keterkaitan antara variabel-variabel  yang diteliti- Dalam hal ini aktivitas  yang dilakukan penulis adalah  mempelajari pengaruh  Sistem Akuntansi  Keuargan  Daerah terhadap kual itas laporan  keuangan.
Menurut jenis data, penelitian ini menggunakan  analisis  data primer yang berasal dari hasil  penyebaran  kuesioner  kepada  responden.
Variabel-variabel  yang terdapat  dalam penelitian ini dapat didefrnisikan sebagai berikut:
l. Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada peneiitian ini dijadikan  sebagai variabel independen (variabel X). Sistem  Akuntansi  Keuargan Daerah  adalah serangkaian prosedur mulai  dari proses pengumpulan data, ;;enc;rtatan. pengikhtisaran. sarnpai dengan pelaporan keuangan dalam  rangka pertanggungiau.aban  pelaksanaan APBD yang dapat  dilakukan secara manuai atau mer:ggunakan aplikasi komputer. (Permendagri No. 13 tahun 2006).
2, Kualitas  lapcran keuangan pada penelitiar ini dijadikan sebagai variabel dependen (variabel Y). Kualitas  laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  normatif  yang perlu diwujudkan dalam  informasi  akuntansi sehingga dapal memenuhi tujuannya (PP No. 24 tahun  2005).
Populasi  dalam  penelitian ini adalah seluruh  Satuan Kerja Perangkat  Dinas (SKPD) di Pemerintahan  Kabupaten  Bandung yang berjumlah  54 SKPD yang terdiri  dari dinas,  badan, kantor.  dan kecamatan. Sampel  pada  penelitian ini adalah SKPD  yang berbentuk  dinas, badan dan kantor yaitu sebanyak 24 (dua puluh  empat) SKPD.  Aiiapun pertimbangan  mengapa SKPD yang berbentuk  kecamatan tidak dilibatkan dalam penelitian ini adalah karena pada SKPD yang  berbentuk  kecamatan sulit mendapatkan perizinan untuk penelitian ini mengingat adanya Pemilihan  Kepala Daerah {PILKADA) Kabupaten Bandung  yang  akan segera  berlangsung.
Sedangkan kuesioner sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bragian yaitu kuesioner yang pertanyaannya berkaitan dengan variabel x dan kuesioner yang perianyaannya trcrkaitan dengan variabel y. Kuesioner yang berisi pertanyaan variabel x akan disebarkan  kepada fungsi akuntansi  masing-masing dinas sedangkan kuesioner yang trerisi pertanyaan variabel y akan  discbarkan  kepada kepala  dinas dari masing-masing  dinas,  sehingga yang menjadi responden  pada penelitian ini adalah fungsi akunlansi  dan kepala ,Jinas dari 24 SKPD yang menjadi sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh  secara  langsung yang memiliki hubungan yang relevan  dengan penelitian yang  dilakukan. Data tersebut diperoleh  dari hasil penyebaran kuesioner  kepada  responden. Alat ukur  yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah ska]a Likert dengan  menggunakan variabel  berukuran interval, karena kuesioner berupa pilihan berganda  dengan iima alternatifjawaban  yang  bertujuan  untuk mengukur sikap, pendapat  maupun  persepsi seseorang.
Dalam  skala  Likert,  jawaban yang dikumpulkan dari pernyataan positif untuk setiap itemnya akan diberibobot sebagai berikut :
Jurnal Akuntansi Riset" Prodi Akuntansi IIPI, Vol. 2, No. 1
R, Nelly Nur Apandi & Adrianus  Fajar ISSN : 2086 -2563 Tabel 1
Pemberian SkorJawaban Pilihan Jawaban Skor A 5 B 4 C 3 D 2 E I
Menurut Sugiyono (2009) kriteria interpretasi skor berdasarkan  jawaban responden dapat ditentukan sebagai berikut, "skor  maksimum setiap kuesioner adalah 5 dan  skor minimum  adalah l, atau berkisar antara 2Ao/o sampai 100%, maka jarak antara skcr  yang berdekatan adalah  16%. ((100%-ZA%)/5)." Sehingga dapat diperoleh  kriteria sebagai berikut :
Setelah data diperoleh  dengan  lengkap  sesuai dengan yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan proses analisis  data  dan  analisis  data sebagai berikut :
1.
Uji Yalidit*s Validitas Menurut  Ghiselli (Dalam Jogiyanto H.M 2007:  120) Menunjukan seberapajauh suatu tes atau  satu set dari operasai-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur.
Pengujian validitas tiap butir pernyataan kuesioner  menggunakan validitas konstruksi,  karena  instrumen  kuesioner  yang digunakan  adalah untuk mengukur sikap {nontest). Pengujian dilakukan dengan  cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pernyataan dengan skor total, selanjutnya  interpretasi dari koefisien  korelasi yang dihasilkan, bila korelasi tiap  faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3 maka  dapat  disimpulkan  bahwa instrumen  tersebut memiliki validitas konstruksi  yang baik. {Sugiyono,2008  : 178)
nZxy - XxIy Dimana x : Skor tiap item pertanyaan y : Skor total seluruh  pertanyaan xy : Skor pertanyaan dikalikan dengan skor total.
2. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas  dalarn penelitian ini menggunakan teknik belah dua (splil halfi yang dianalisis  dengan rumus Spearman Brown. Untuk keperluan hal ini, maka butir-butir  instrumen dibelah menjadi dua kelompok  yaitu kelompok  ganjil dan kelompok genap.  Selanjutnya  skor data tiap kelompok disusun  sendiri,  kemudian  skor total antara kelompok ganjil dan kelompok genap dicari korelasinya. Setelah didapatkan  korelasinya dilanjutkan dengan  memasukannya ke dalam rumus sebagai berikut:
Tabel 2
Tidak Baik i Tidak Efektif Kurans Baik / Kurans Efektif 36%- 51.99% Cukup Baik / Cukup Efektif s2% - 67.99% Baik I Efektif Baik / Sangat Efektif
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2, No. I 339
Dimanarl -. _ 2xrb 'L- r+rb
: Reliabilitas  internal seluruh  instrumen
F6 : Korelasi Warson antara  belahan pertama dan  kedua.
Keputusan reliabilitas item dalam penelitian ini menggunakan kriteria Kaplan yang menyatakan : "it has been sugested that reliability estir"notes in the rtmge of 0,7 to 0,8 are good enoughfor more Wrposes in basic resewch. " (Robert M. Kaplan & Denis P. Saccuzzo, Psychological  Testing Principles,  application and issues : Brooks / Cole Publishing Company,  Pacific  Grove, Californiq 1993 p:126). Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok item  dalam  suatu dimensi dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya  tidak kurang dari 0,7.
3. Uji lt{ormalitas  Data Pengujian hipotesis  dalam penelitian  ini menggunakan statistik parametrik karena data yang alan diuji berbentuk interval. Karena  akan  menggunakan statistik  parametrik maka  setiap data pada  setiap variabel harus terlebih dulu diuji normalitasnya. LJji normalitas data dilakukan dengan uji Ko lmogorov-Smirnov.
4. U.ii l-iuieralitas
Ltji linieritas digunakan  untuk  menguji  linier  tidaknya suatu data yang dianalisis yaitu variabe! independen terhadap variabel dependen. Pada pelre!itian ini" uji linieritasnya  diiakukan dengan uji F.
5. Menentuksn Per-sslnaan Regresi l-inier Sederhana
Persamaan regresi adalah  persamaan matematik yang  memungkinkan peramalan nilai suatu variabel  dependen dari nilai variabel  independen.  Selain itu juga analisis regresi  digunakan untuk  memutuskan apakah naik dan  menurunnya  variabel dependen dapat dilakukan dengan menaikkan  dan  menurunkan variabel independen. Adapun bentuk persamaan  regresi linier sederhana  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah : y=a+bX
Keterangan : I: Kualitas Laporan  Keuangan a : Konstanta b : Koefisien Regresi X: Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah Menurut Riduwan  (Dennis,  2009:52) harga a dan b dapat diketahui dengan menggunakan  rumus  sebagai berikut:
l,yl,E-IxIrv a= 5. b- nlxz - {I r)z nlxy - IrIy
nZxz-Gx)2
fr{elaknkan  Pengujian  Hipotesis tuji t) Untuk menguji hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan  rumus uji t sebagai berikut:
Keterangan: b : koefisien regresi sb r standart error dari variabel independen Dalam pengujian hipotesis  melalui uji t ini, tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah 5olo atau  0,05  pada taraf  signifikan 95o/a- Pengujian t-statistik  berfujuan untuk  menguji signifikansi variabel independen  dalam mempengaruhi variabel dependen.
Pengujian t-statistik  ini merupakan uji signifikansi dua arah.
Jurnal Akuntansi Rise! Prodi Akuntansi  UPL Yol. 2, No. 1 340 b t -- S6
R. Nelly  Nur Apandi & Adrianus Fajar ISSN : 7A86 -2563
Hipotesis yang digunakan  pada penelitian ini adalah sebagai berikut;
Ho : F = 0, Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah tidak berpengaruh  terhadap kualitas laporan  keuangan. H1 : p 10, Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah berpengaruh  terhadap kualitas laporan  keuangan.
Pengujian dilakukan  dengan  cara membandingkan t-hitung yang didapat dari hasil regresi  dengan t-tabel yang  merupakan nilai  kritis, dengan syarat-syarat: a. Jika nilai t-hitung  lebih besar atau  sama  dengan nilai t-tabel, maka hipotesis  nol ditolak, artinya bahwa  Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan keuangan,  serta  koefisien  regresi variabel  independen adalah sigrrifikan terhadap variabel dependen.
b. Sebaliknya jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel,  maka  hipotesis  nol diterima, afiinya bahwa  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Iaporan keuangan. seda koefisien regresi variabel independen adalah tidak signifikan terhadap variabel dependen.
Ketentuan:
I t n'run* |' t - (Ho diterima, H1 ditolak)
I t ou*. I ' t ", iHo ditolak"  Hr diterima)
7. MenghitungKoefisienDeterminasi
Koefisien determinasi  (R2)  merupakan  cara untuk mengukur  ketepatan  suatu garis regresi.  Perhitungan koefisien determinasi juga digunakan untuk mengukur seberapa besar  pengaruh variabel independen  terhadap variabel dependen. Untuk menghitung koefisien determinasi (R2)  digunakan rumus :
R2= n(a.I Y + b1.I YXr * bz.X YXe) - (I Y)'
n.xY2 - (I1J2
(Suharyadi dan  Purwanto,  2004 :5 I 5)
Nilai R2 berkisar antara 0 dan I (0 < Rz < 1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jika R2 semakin mendekati angka l, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin  erat/dekat,  atau dengan kata lain model tersebut dapat dinilai  baik.
b. Jika R2 semakin menjauhi  angka 1, maka  hubungan  antara variabel bebas dengan variabel terikat  jauh atau tidak  erat, atau  dengan kata lain model tersebut  dapat dinitai kurang baik.

## Hasil  Penelitian
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Mengacu pada Peraturan  Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan bahwa  pemerintah  menyusun  sistem akuntansi  yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.  Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan sendiri merupakan prinsipprinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai  kekuatan hukurn dalam upaya  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah di Indonesia. Dari data yang diperoleh  dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa  Pemerintah Kabupaten  Bandung  telah menerapkan atau melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan  baik- Hal ini terbukti dengan  perhitungan  yang disajikan sebelumnya bahwa  dengan penilaian skala 0 yo - rcO%o, penerapan atau pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah p"da  pemerintah Kabupaten Bandung telah  mencapai 81,54yo. Hal ini
341 Jurnal Akuntansi Riset Prodi Akuntansi [IPI, Vol. 2, No. I
R. Nelly'Nur Apandi & Adrianus Fajar
dapat te{adi karena  SKPD pada pemerintahan Kabupaten  Bandung hampir seluruhnya sudah minerapkan Sistem Aiuntansi Keuangan  Daerah dan berpedoman  pada Peraturan pemerinrah yang berlaku. terbukti dengan dijkikannya PermendagriNo' 13 Tahun 2006 sebagai p"ao*u-n pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah'
Namun bila dilihat  lebih.iauh. sebenarnya  terdapat  beberapa  hal yang tidak sesuai dalam penerapan  atau  pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  pada Femerintah Kabupaten  Bandung. Hal ini dapat terlihat dari jawaban - ji}'aban yang diberikan pada kuesioner variabel Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah. Seperti yang telah dibahas sebelumn,va, kuesioner penelitian untuk variJbel Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah pada awalnya  berjumlatr I ? itern pertanyaan namun ada 4 item pertanyaan yang  tidak valid sehingga  hanya  terdapat i3 item pertanyaan untuk variaLrel Sistem  Akuntansi
Keuangan Daerah. tserdasa*an  hasil peneiitian  ke lapangan.  ternyata 4 item yang tidak valid tersebut dikarenakan item pertanyaan  tersebut tidak sesuai dengan kenyataan  yang ada  pada  pemerintah  Kabupaten  Bandung'
contoh  nyata lainnya adalah  pengelolaan Aset. berdasarkan PermendagriNo' 1l tahun  2006 j.o permendugri No. 59 tahun 2007  bahwa  pemerittah  daerah melakukan penyusutan  dengan m"ngginakan metode  saldo  rnenurun  atau  garis lurus sedangkan hasil -1u*uUun yang clberikan?rnyata masih ban,vak yang  belum bahkan tidak melaksanakan penyusutan  tersebut  sama sekali. Ha[ ini *ungk;n terjadi karena kesuiitan dalam menilai aret, akan tetapi hal ini juga sangat  sering dialanii oleh  pemerintah  daerah yang lainnya'
Kurlitas  Laporan Keuangan Laioran keuang-an disusun untuk menyediakan  infonnasi- yang relevan mengenai posisi keuangi* dun seluruh  transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode  pelaporan. Laporan keuangan  terutama digunakan  untuk membandingkan realisasi  pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan  dengan  anggaran yang telah ditetapkan, **itui kondlsi keuangan,  mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suait entitas pelapoian dan membantu  menentukan ketaatannya  terhadap peraturan perundang-undangan'
m neneiitian ini- tinr 'rgkat Daridatayangdiperolehdalampenelitianini,tingginyapersentasetln
penerapan Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah kabuipaten  Bandung nyatanya telah  mampu memtruat kualitas laporan keuangan Pemerintah  Kabupat-en  Bandung pun menjadi semakin bagus' Dengan data yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kualitas  laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung bila  dinilai dalam  skala 0olo - 1{J0% yaitu sebesar 86,66o/a.
Fengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan  pada Pemerintah  Kabupaten Band*ng Untuk  mengetahui hubungin dan pengaruh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  dengan kualiL laporan keuangan pada Pemerintah  Kabupaten  Bandung, maka dilakukan perhitungan staiistik dengan *"nggrnunakan analisis regresi dan  koefisien determinasi.  Berdasarkan hasil analisis regiesi, diperoleh nilai koefisien regresi (&) sebesar 0,462 Darinilai koefisien  regresitersebut,  menunjukkan adanya hubungan positif antara Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  dengan kualitas laporan  keuangan' Dari hasil perhitungan  tersebut dapat disiipulkan bahwa pada  Pemerintahan Kabupaten Bandung,
ietika te,ladi  kenaikkan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  sebesar I satuan'  maka  akan terjadi p"ninEutun kualitas laporan  keuangan sebesar 0,462 satuan'
Setelah mengetahui adanya hubiingan dan pengaruh antara  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah aeJgan kualitas  lapcran  keuangan, rnaka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebui dapat dilihat  dari besarnyi nilai koefisien  determinasi'  Dari  hasil pe.hit ngln y*g aitutrt*, Aip"roleh nilai koefisien  determinasi sebesar  78,3yo' Hal  ini rnenunjukkan bahwa sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah memberikan kontribusi sebesar
Jurnal Akuntansi fusel Prodi Akuntansi  UPI, Vol' 2, No' 1 342
R. Nelly Nur Apandi & Adrianus  Fajar ISSN : 2086 -2563
78,3yo dalam mempengaruhi kualitas laporan  keuangan dan sisanya sebesar 21.7% dipengaruhi  oleh faLtor-faktor  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Laporan keuangan pemerintah  daerah  sebagai bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau  dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah  daerah yang handal, yang bisa dike{akan secara manual ataupun menggunakan aplikasi  komputer. Mardiasmo (2004 : 35) pun  mengatakan dalam bukunya "Otonomi Keuangan  Daerah"  bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan  yang relevan, handal,  dan dapat dipercay4 pemerintah  daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut, hal ini terjadi dikarenakan langkah-langkah yang seharusnya dijalankan  oleh pemerintah  daerah dalam menyajikan laporan keuangan dibuat  dalam sebuah Peraturan  Pemerintah yang artinya memiliki sifat mernaksa  sehingga hal  tersebut  harus dilaksanakan.
Namun berdasarkan penelitian di lapangan  masih  terdapat  beberapa faktor yang dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan. Hal ini mungkin  sudah mulai ramai menjadi  bahan pembicaraan yaitu tentang pemberdayaan aparatur pegawai pemerintah daerah itu sendiri. Pemberdayaan aparatur  pemerintah  daerah ini berbicara  lebih  jauh t€ntang  kompetensi dari para pegawai pemerintah  daerah, karena temyata pada pemerintah daerah  sangat sedikit yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi  sektor publik- Dengan kata lain, hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan - kesalahan pada proses  akuntansi dan meningkatkan kualitas  laporan keuangan  yang dihasilkan.  Meskipun  demikian,  penulis kira hal ini perlu diteliti lebih jauh lagi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah  Kabupaten  Bandung sudah baik, bahkan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah tersebut dapat meningkatkan  kualitas laporan keuangan  yang dihasilkan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan  pada bab sebelumnya,  maka penulis dapat mengambil  simpulan bahwa : l. Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan  dengan baik. Dari hasil data yang diperoleh bahwa  Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  termasuk  pada kategori yang baik atau efektif. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten  Bandung telah menerapkan  prosedur akuntansi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu dengan dijadikannya  Permendagri No. 13 tahun  2006  sebagaipedoman  dalam  pengelolaan  Keuangan  Daerah.
2. Kualitas  laporan keuangan  pada  Pemerintah Kabupaten  Bandung telah disajikan atau dihasilkan dengan  sangat baik. Dari hasil data yang  diperoleh  bahwa kualitas laporan keuangan termasuk pada kategori sangat baik. Hal ini mungkin terjadi karena tuntutan dari otonomi daerah yang  sudah semakin mendesak pemerintah  daerah dalam memperbaiki  kinerja termasuk  dalam penyajian laporan  keuangan.
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh  dengan arah positif terhadap kualitas laporan  keuangan. Dari hasil tersebut  dapat diartikan bahwa jika Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  semakin  membaik  maka akan menyebabkan sernakin membaiknya juga kualitas laporan  keuangan,  dan juga berlaku  sebaliknya.
Saran Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan,  penulis  dapat mengajukan saran sebagai berikut:
I. Hendaknya Pemerintah  Kabupaten  Bandung perlu  lebih mengadakan  pelatihan  tentang Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  kepada  seluruh  pegawainya  untuk  membentuk sebuah pemahaman yang lebih kepada para pegawai. Selain itu juga Pemerintah
Jurnal Akuntansi Riset, ProdiAkuntansi  UPI, Vol. 2, No. I 343
R. Nelly'Nur Apandi & Adrianus Fajar
Kabupaten Bandung mulai  lebih memikirkan  tentang spesialisasi  kepada para pegawai,  sehingga bisa memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian terutama  dalam menlusun laporan  keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya  yang tertarik unfuk melakukan penelitian sejenis, hendakn-va menambah variabel penelitian dengan  pemberdayaan  ataupun  kompetensi para pegawai Pemerintah  Kabupaten Bandung  terhadap kualitas  laporan keuangan  karena berdasarkan penelitian di lapangan hampir seluruh fungsi akuntansi Pemerintah Kabupaten  Bandung tidak berasal dari latar belakang  pendidikan  yang  sesuai.
Daftar Pustaka Abdul Halim.  (2007). Akurutansi  Keuangan Duerah. Jakarta : Salemba  Empat. Abdul Halim. (2007)- Pengelolaan Keungan Daerah.Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Erwin Danisrnaya. (2009).  "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan terhadap Akuntabilitas  Laporan Keuangan  pada  Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Fendidik dan Tenaga  Kependidikan Bandung". Slripsi. Bandung : Fakultas Ekonorni {Jniversitas Padjajaran. Firmansyah lrman. (2008). "Peran Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah terhadap 'i'ransparansi dan  Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Provinsi Jarva Baratr", Sfripsi.  Bandung : Fakultas Ekonorni Universitas Widyatama. Iman  Abdurachman.  (2009).  "Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Organisasi  Perangkat Daerah Pemerintah  Kabupaten Purwakarta". S*rupsi. Bandung : Fakultas Ekonomi  Universitas Padjajaran.
Indra Bastian.  (2006). Ahmtansi Sektor Publik- Suatu Pengantar Jakarta Erlangga Jeria Handayani. (2007). "Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dalam Mewujudkan Transparansi  dan Akuntabilitas  Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota DiProvinsi Jawa Tengah". Slwipsi. Bandung : Fakultas  Ekonomi Un iversitas  Padjaj aran. Jogiyanto. (200'1). Metodologi Penelilicn  Bisnis Salah  Kaprah dmt Pengalarnan- pengalaman  Yogyakarta : BPFE. Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yoryakarta : Andi. (2004).  Otonomi & Manajemen  Keuangan Daerah.  Yogyakarta : Andi.
(2006). "Penvujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi  Sektor Publik : Suatu Sarana Gaod Governance". Jurnal Akuntansi Pemerintahcm.Yol.2No. 1 p. 1-17 I\{ulyadi. (2001).  Sistern Akuntcnsi. Jakarta  : Salemba Empat. Nunuy  Nur Afiah. (2009).  Akuntansi  Pemerintahan : Implementasi Ahmtansi  Keutngrm Penwrintsh  Doerah. Jakarta : Kencana  Prenada Media Group. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri No. 59 Tahun  2007  tentang Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah, Peraturan  Pemerintah No. 24 Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Renovator  S. (2004). Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas  Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Skripsi. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Fadjajaran. Robert M. Kaplan & Dennis P. Saccuzzo. (1993). "Prycologiccl Testing  Principles,
Application, and Issue" : Brooks / Cole Publishing  Company Pacific Grove. California p:126 Siregar, Baldric. (200i). Ahmtarui Pemerintahsn  Dengan Sistem Dsna. Yogyakarta : STIE YKPN
Sudjana.  (2000). Stctistika Untuk Ekonomi dm Niaga I- Bandung : Tarsito. (i997). Statistiko Untuk Ekanomi dan Niaga.I/. Bandung  : Tarsito.
Jurnal Akuntansi  Riset, Prodi Akuntaasi  UPL Vol. 2, No. I 344
ISSN : 2086 -2563
Sugiyono. (1999). Metode Penelition Bisnis. Bandung : Alfabeta' (2009). Metode Penelition  Kuotttitatif,  Kuolitatif  danR&D.  Bandung: Alfabeta. Suharyadi dan Purwanto. (200a). Statistika rmtuk Ekonomi dan Keuangan  Modern,
Jakarta  : Salemba Empal
Supramono  dan lntiyas  Utami.  (2004). Desqin Proposal  Penelitiqn. Yogyakarta: Andi' .
Jurnal Akuntansi  Risst, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2, No. 1
345