INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10123-10133 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Komunikasi Pemerintahan dalam Penggunaan Aplikasi SP4N LAPOR di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
Elin Ayu Sariti 1 ✉ , Evi Priyanti 2
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2110631180150@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Komunikasi adalah salah satu indikator keberhasilan pada implementasi kebijakan, untuk itu diperlukan komunikasi  yang  lebih  aktif  untuk  menyampaikan  isi  kebijakan.  Sebelum  pelayanan  nya  dilakukan khususnya dalam hal ini Instansi Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan harus menjelaskan tentang aplikasi SP4N LAPOR kepada masyarakat dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga aplikasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  fenomena  tersebut  dengan menggunakan teori komunikasi kebijakan publik dari Laswell yaitu: who (siapa), says what (pesan), in which  channel  (saluran  komunikasi),  to  whom  (kepada  siapa),  with  what  effect  (unsur  pengaruh). Kualitatif  adalah  metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  dengan  wawancara  sebagai  teknik pengumpulan  datanya.  Dengan  adanya  komunikasi  tersebut,  maka  memberikan  dampak/efek  bagi masyarakat maupun Pemerintah. Masyarakat merasa diperhatikan dan terayomi karena mendapat hak untuk memberikan perkembangan wilayah, sedangkan Pemerintah menjadikan SP4N-LAPOR sebagai social control.
Kata Kunci: Komunikasi pemerintahan, SP4N LAPOR, Bekasi

## Abstract
Communication  is  one  indicator  of  success  in  policy  implementation,  for  this  reason  more  active communication is needed to convey policy content. Before the service is carried out, especially in this case, government agencies, sub-districts and sub-districts must explain the SP4N LAPOR application to the community by providing education and outreach to the community, so that the application can be accepted by the community and can be put to good use by the community. The aim of this research is to explain this phenomenon by using Laswell's theory of public policy communication, namely: who (who), says what (message), in which channel (communication channel), to whom (to whom), with what effect (element). influence). Qualitative is the method used in this research, with interviews as the data collection  technique.  With  this  communication,  it  will  have  an  impact/effect  on  society  and  the Government.  The  community  feels  cared  for  and  protected  because  they  have  the  right  to  provide regional development, while the Government uses SP4N-LAPOR as social control.
Keywords: Government Communication, SP4N LAPOR, Bekasi

## PENDAHULUAN
Pemerintah  senantiasa  melaksanakan  pembangunan  nasional  agar  setiap  warga negara  terpenuhi  kehidupan  minimalnya  (Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945). Pembangunan merupakan perubahan tingkat kesejahteraan yang terukur berdasarkan dimensi sosial, politik atau hukum (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006). Untuk memenuhi kebutuhan warga negara, Pemerintah melaksanakan berbagai pelayanan publik  (Sagita,  2018).  Pelayanan  publik  dapat  berbentuk  barang,  jasa  atau  layanan administrasi  (Hasanah,  2016).  Adapun  tujuan  akhir  yang  diharapkan  atas  pelaksanaan pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suwandi dan Yahya, 2017).
Perkembangan media digital sebagai media baru memberikan berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat berkembang pesat sehingga memberikan dampak pada seluruh sektor kehidupan. Salah satu teknologi yang banyak berkembang pada zaman ini yaitu teknologi informasi. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  dikatakan  suatu  perilaku  penggunaan  teknologi informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas serta meningkatkan suatu kinerja, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat menunjang dan membantu dalam suatu  organisasi  yang  memiliki  strategi  sistematis  dalam  memperoleh  tujuan  yang ditentukan oleh organisasi terkait (Sawitri,2016).
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  mendefinisikan pelayanan  publik  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian  kegiiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang mana salah satu penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membuka akses secara kontinyu kepada masyarakat agar dapat menyampaikan pendapat dan menyampaikan pengaduan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam  pasal  36  dan  37  UU  Nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layananannya. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  sudah  banyak  berinovasi  dalam  mengembangkan penyelenggaraan  pelayanan  pengaduan  publik  berbasis  digital  atau  elektronik.  Hal  ini menyebabkan  kondisi  pengelolaan  pengaduan  publik  di  setiap  daerah  saat  ini  belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga pengelolaan pengaduan pelayanan publik tidak berjalan secara efektif. Tidak efektifnya pelayanan publik berdampak kepada masyarakat yang  merasa  tidak  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan.  Penyebab  buruknya  kinerja pelayanan publik  juga  karena  belum terlaksananya keterbukaan dan  akuntabilitas dalam pemberi pelayanan.
Sehingga  untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun  2013  Tentang  pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  membuat  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Pengaduan Online  Rakyat  (LAPOR)  sebagai  upaya  untuk  mengintegrasikan  sistem  pengelolaan pengaduan satu pintu dalam rangka upaya mewujudkan good governance. Dalam hal ini pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip “no wrong door policy” yaitu menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun serta menjamin laporan pengaduan  atau  aspirasi  akan  disalurkan  kepada  penyelenggara  pelayanan  publik  yang berwenang menangani laporan tersebut.
Selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  melalui  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  24  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  Nasional  dan  Peraturan Menteri  PANRB  Nomor  3  Tahun  2015  yang  selanjutnya  diperbarui  dengan  Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan  Publik  Nasional  Tahun  2020-2024.  Layanan  aplikasi  LAPOR  telah  terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga dan 493 Pemerintah di Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu pemerintah daerah yang sudah terkoneksi dengan LAPOR. LAPOR  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Bekasi  sebagai  wujud  implementasi  dari
PermenPAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.
Program  LAPOR  di  Kota  Bekasi  dikelola  oleh  Dinas  Kominfostandi  dan  sudah terkoneksi  dengan  44  instansi  di  Kota  Bekasi.  Dinas  Kominfostandi  Kota  Bekasi  sebagai pengelola program LAPOR sudah menerapkan SP4N-LAPOR sebagai alat menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Untuk melaksanakan program LAPOR, Dinas Kominfostandi sudah melakukan  beberapa  strategi  komunikasi  dalam  mensosialisasikan  program  ini  kepada masyarakat Kota Bekasi yaitu dengan melakukan publikasi di sosial media seperti facebook, Instagram,  dan  twitter  serta  sosialisasi  dengan  komunitas-komunitas  yang  ada  di masyarakat dan kemudian disebarluaskan oleh komunitas tersebut ke lingkup kecil seperti RT/RW  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  khalayak  ketika  menerima  pesan  terkait layanan SP4N-LAPOR melalui sosialisasi.
Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian  Kota  Bekasi  melakukan Sosialisasi SP4N-LAPOR kepada perwakilan masyarakat, ketua RW/RT dan Karang Taruna pada kegiatan rapat minggon tingkat Kecamatan di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi pada Rabu 03 Mei 2023. Sosialisasi pertama dilaksanakan pada wilyah Kecamatan Bekasi Barat yang bertempat di Aula Kelurahan Jakasampurna yang dihadiri langsung oleh Camat Bekasi Barat, para Lurah dan 40 peserta perwakilan masyarakat, ketua RW dan Rt dari 5 (lima) Kelurahan wilayah Kecamatan Bekasi Barat, termasuk Kelurahan Kotabaru.
Dalam hal pengaduan mengenai pelayanan publik, sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan  atau  masukan  atas  pelayanan  yang  diterima  apabila  para  pelaksana  dan penyelenggara  melakukan  penyimpangan  standar  pelayanan.  Berbagai  upaya  sosialisasi melalui berbagai pendekatan komunikasi perlu dilakukan, sehingga bukan hanya diketahui tetapi juga diterapkan penggunaannya. Berkaca dari kondisi tersebut, artinya komunikasi menjadi  penting  dalam  mengimplementasikan  program  kepada  masyarakat.  Mengenal kondisi masyarakat merupakan hal yang penting untuk menentukan pesan yang nantinya akan  disampaikan  terkait  dengan  aplikasi  SP4N-LAPOR  ini,  seleksi  dalam  penggunaan media juga harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, untuk melihat bagaimana  efek  yang  diberikan  oleh  penggunaan  media  tersebut  dalam  melakukan komunikasi pemerintahan.
Menurut Sedarmayanti, komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, gagasan, isi pikiran/pernyataan, inforasi dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan  negara.  Menurut  Laswell,  komunikasi  adalah  sebuah  proses  penyampaian  pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikan yang menimbulkan efek tertentu. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teori model komunikasi Laswell, Menurut (Fiske,2012), model Laswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat  proses  komunikasi  yaitu,  who  (siapa),  says  what  (apa  yang  dikatakan),  in  which channel (saluran komunikasi), to whom (kepada siapa), with that effect (unsur pengaruh).
Penelitian ini, ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang akan diterapkan terlebih dahulu  dikomunkasikan  kemudian  disosialisasikan  untuk  menggambarkan  proses penyampaian informasi kebijakan dari pengambil keputusan kepada pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi kebijakan publik kepada para pelaku kebijakan perlu dilakukan agar dapat  mengetahui  dan  memahami  tujuan,  tugas  dan  tanggung  jawab  kebijakan  publik (Nurati,  2016).  Komunikasi  adalah  salah  satu  indikator  keberhasilan  pada  implementasi kebijakan,  untuk  itu  diperlukan  komunikasi  yang  lebih  aktif  untuk  menyampaikan  isi kebijakan. Sebelum pelayanan nya dilakukan khususnya dalam hal ini Instansi Pemerintahan, Kecamatan  dan  Kelurahan  harus  menjelaskan  tentang  aplikasi  SP4N  LAPOR  kepada masyarakat dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga aplikasi tersebut  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh masyarakat.  Dalam  hal  ini  peneliti  mencoba  menjelaskan  fenomena  tersebut  dengan menggunakan teori komunikasi kebijakan publik dari Laswell yaitu: who (siapa), says what (pesan), in which channel (saluran komunikasi), to whom (kepada siapa), with what effect (unsur pengaruh).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi lokasi penelitian adalah Kota Bekasi. Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti dapat  memperoleh  data  maupun  informasi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  permasalah yang ada, maka situs dari penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Kotabaru Bekasi Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dengan  deskripsi  pemaparan  diatas  menjadi  pendukung  penulis  untuk  melakukan analisis mengenai komunikasi pemerintahan dalam penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR di Kelurahan Kotabaru kecamatan Bekasi Barat kota Bekasi, berikut merupakan hasil penelitian yang  telah  diuraikan  berdasarkan  model  komunikasi  yang  dikemukakan  oleh  Laswell, sebagai berikut:

## 1. Who (siapa/sumber)
Dalam  aspek who  disini  mengacu  pada  peran  seseorang  dalam  melakukan komunikasi,  biasanya  orang  yang  melakukan  komunikasi  adalah  seorang  pimpinan  atau instansi atau organisasi pemerintahan yang memiliki kualitas pemahaman dan penyampaian yang  baik  dalam  memberikan  materi  yang  disampaikan.  Hal  ini  harus  dikuasai  oleh seseorang  yang  akan  melakukan  komunikasi  karena  untuk  memudahkan  penerima  atau pendengar memahami isi materi yang disampaikan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Kelurahan  Kotabaru  telah  melakukan  komunikasi dengan masyarakat tentang sosialisasi melalui program aplikasi SP4N-LAPOR. Berdasarkan hasil tersebut, berikut adalah jawaban Agus H. Mamun, S.Sos.I selaku Lurah Kotabaru untuk memperkuat hasil penelitian
“Yang  terlibat  banyak,  pertama  dari  aparatur,  pemerintah,  kemudian  RT/RW, kelurahan, kecamatan, kemudian dari diskominfostandi.”
Pada kesempatan yang sama, peneliti juga memberikan pertanyaan kepada salah satu masyarakat Kelurahan Kotabaru mengenai aplikasi SP4N-Lapor tersebut,
“Saya mengetahui aplikasi tersebut dari pihak kelurahannya itu sendiri, dan pernah juga dapet informasi dari ketua rt, dan waktu kumpul ibu-ibu juga sempat ada obrolan mengenai aplikasi tersebut.”
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Lurah  Kotabaru  sudah  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat yang dimana sosialisasi tersebut melibatkan beberapa aparatur, RT/RW, serta diskominfostandi yang dipercaya dapat melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami  dan  pemahaman  yang  luas  dimana  hal  tersebut  dapat  membantu  masyarakat memahami pesan dari sosialisasi yang dilakukan.

## 2. Says What (pesan)
Aspek says what dimaksudkan pada isi materi atau pesan yang hendak disampaikan atau dikomunikasikan oleh lembaga pemerintahan kepada penerima/masyarakat. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti yang akan disampaikan dapat berupa pengetahuan dan informasi  yang  harus  diketahui  oleh  penerima/masyarakat  agar  efektif  apabila  isi  pesan tersebut  bermakna  dan  penting  untuk  diketahui  serta  meningkatkan  pemahaman  agar sejalan dengan maksud dan tujuan program.
Dalam wawancara yang dilakukan kepada Lurah Kotabaru dan juga respon masyarakat mengenai sosialisasi tersebut, berikut jawabannya,
“Sosialisasi yang pertama disampaikan konten daripada SP4N -LAPOR itu seperti apa, kemudian apa saja sih yang layak atau ideal untuk dilaporkan, karena kan selama ini
kan jangan sampai SP4N-LAPOR yang sudah kita fasilitasi, sudah kita buat, sehingga masyarakat memberikan masukannya   itu  tidak  difilter  sehingga  apapun  bentuknya dilaporkan. Makanya ini kan sebetulnya laporannya untuk masyarakat terkait terhadap lingkungan  atau  apakah  itu  tentang  masalah  sosial,  budaya,  pendidikan,  dan  lain sebagainya.”
“Informasi yang diberikan kepada saya sebagai masyarakat kotabaru mengenai aplikai tersebut cukup jelas ya, jadi saya mudah memahaminya.” Kata salah satu masyarakat kelurahan kotabaru
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  dilakukan  dengan  baik  karena  masyarakat mudah  memahai  isi  pesan  sosialisasi  tersebut  yang  berisi  mengenai  pengetahuan  dan penting mengenai konten Aplikasi SP4N-LAPOR tersebut. Bisa dilihat pada point pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai apa itu Aplikasi SP4N-LAPOR, lalu berlanjut pada aspek layak atau tidaknya laporan tersebut untuk dilaporkan, dimana layak atau tidaknya suatu laporan dapat dilihat dari penggunaan kata atau kalimat yang dimana masyarakat memberikan kritik atau saran dengan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara.

## 3. In Which Channel (saluran/media)
Sarana komunikasi yang tersedia merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi, media komunikasi sebagai alat penyampaian informasi yang meyakinkan masyarakat untuk mengubah sikap dan perilakunya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini bertujuan untuk mendorong kita menggunakan layanan yang dikenal di media seperti brosur,  surat  kabar,  dan  media  massa  lainnya  seperti  iklan  TV,  surat  kabar,  dan  radio, sehingga diharapkan informasinya jelas agar masyarakat dapat mengetahui dari apa yang disampaikan.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  Lurah  Kotabaru  dan  salah  satu masyarakat  Kelurahan  Kotabaru  berikut  jawaban  mengenai  saluran/media  apa  yang digunakan saat sosialisasi:
“Menyampaikan informasi tersebut melalui sosialisasi, lewat media, lewat sosialisasi kepada  masyarakat  secara  langsung  baik  verbal  maupun  non  verbal.  Selama  ini  di wilayah terutama di kelurahan menggunakan media facebook, instagram, kemudian tiktok  dan  lain  sebagainya,  karena  merupakan  kewajiban  dari  56  wajib melakukan/punya media- media tersebut.”
“Kalau  saya  tau  informasi  mengenai  aplikasi  SP4N  Lapor  dari  ketua  rt,  atau  bisa dibilang dari mulut ke mulut”
Hal ini menunjukkan bahwa media komunikasi yang digunakan dan dilaksanakan oleh pihak  Kelurahan  Kotabaru  dalam  mensosialisasikan  terkait  aplikasi  SP4N-LAPOR  kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan media agar bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat Kelurahan Kotabaru. Dimana salah satu caranya yaitu dengan disampaikan secara langsung melalui sosialisasi secara langsung baik verbal maupun non verbal.
4. To Whom (siapa/penerima)
Aspek to whom dimaksudkan pada seseorang yang mendapatkan pesan dari suatu komunikasi, biasanya orang yang menerima sosialisasi dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi terhadap materi yang sudah disampaikan oleh instansi pemerintahan, hal ini memudahkan penerima untuk memahami dengan benar isi materi yang disampaikan.
Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Lurah Kotabaru, dan juga salah satu masyarakat Kelurahan Kotabaru, berikut jawabannya,
“Kepada masyarakat, terintegrasinya yaitu adalah yang pertama masyarakat, kemudian kelurahan, kecamatan RT/RW”
“Untuk  itu  saya  belum  pernah  coba  melapor  ya,  karena  belum  ada  yang  ingin dilaporkan.  Tapi  saya  rasa  itu  sangat  membantu  kita  sebagai  masyarakat  yang mungkin merasa tidak nyaman untuk melapor secara langsung gitu ya, kalau lewat aplikasi tersebut kan bisa disembunyikan identitas kita sebagai pelapor.”
Hal  ini  menunjukan  bahwa  pesan  tersebut  yang  paling  utama  ditujukkan  kepada masyarakat karena bisa kita lihat kembali bahwa Aplikasi SP4N-LAPOR itu sendiri sebuah bentuk aplikasi yang dibuat diskominfo untuk kepentingan masyarakat luas, jadi ditujukan yang paling utama untuk masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan respon masyarakat kalau aplikasi  dirasa  sangat  membantu  masyarakat  jika  ingin  melapor  karena  dapat disembunyikan identitas pelapor.
5. With What Effect (dampak/efek)
Dalam  aspek with  what  effect  berkenaan  dengan  pengaruh  yang  diharapkan  atau diperoleh oleh sumber pemberi pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Agar dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, tidak hanya memahami proses tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan dan apabila efek yang timbul pada komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, berarti komunikasi dikatakan berhasil dan demikian juga sebaliknya.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  Lurah  Kotabaru  dan  salah  satu masyarakat  Kelurahan  Kotabaru,  berikut  jawaban  mengenai  dampak  ataupun  respon masyarakat setelah menerima sosialisasi tersebut:
“Cukup dan antusias, artinya masyarakat terwakili, masyarakat terayomi, masyarakat bisa mendapat haknya untuk memberikan perkembangan wilayah Kota Bekasi. Selain itu memiliki dampak seperti social control, artinya dengan adanya SP4N-LAPOR ini menjadi social control buat kita, mana-mana hal yang harus kita benahi, mana-mana hal yang sudah dibenai, dan mana-mana yang akan   dibenahi,  sehingga  dengan social control dari masyarakat itu sendiri kita bisa melihat hal-hal yang kurang atau belum  kita  lakukan  terutama  dalam  masalah  program  pemerintahan  dan  lain sebagainya.”
“Kalau  saya  setelah  mendapat  informasi  tersebut  jadi  tau  ya  mengenai  aplikasi tersebut, jadi ada pengetahuan baru gitu kalau pemerintah membuat aplikasi tersebut untuk masyarakat.”
Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut berhasil karena memiliki dampak yang ternyata tidak hanya bagi masyarakat melainkan juga bagi Pemerintah, dimana hal tersebut dapat menjadi social control untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah dibenahi, belum dibenahi, dan akan dibenahi. Sedangkan bagi masyarakat sendiri mereka merasa terbantu serta  merasa mendapat  perhatian  lebih mengenai  hal-hal yang kurang dirasakan  atau  belum  dilakukan  oleh  kelurahan  atau  pihak  pemerintah  terutama  dalam program pemerintah.

## Pembahasan
Kotabaru adalah kelurahan yang berada Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan Kotabaru terdiri atas 179 rukun tetangga dan 22 rukun warga. Kantor Kelurahan Kotabaru berada di Jalan Duku Raya No.1, RT 09 RW 04 dengan kode pos 17139. Kelurahan Kotabaru berbatasan dengan Kelurahan Medan Satria di Utara, Kelurahan Kali Baru di Timur, Kelurahan Kranji di Selatan dan Kelurahan Pulogebang di Barat.
Kelurahan Kotabaru merupakan pemekaran dari Kelurahan Kali Baru yang pada saat itu  masih  bergabung  dengan  kecamatan  Bekasi  Barat  (pada  saat  itu  Kecamatan  Medan Satria belum dibentuk). Setelah pemekaran Kecamatan Bekasi Barat, maka Kp. Rawa Pasung sebelah barat dan Kp. Rawa Bebek menjadi Kelurahan Kotabaru yang berada di kecamatan Bekasi Barat, sedangkan Kelurahan Kalibaru yang terdiri dari Kp. Rawa Pasung sebelah timur dan Kp. Rawa Bambu tetap bernama Kalibaru, tetapi berada di kecamatan Medan Satria, Daerah Tingkat II Kotamadya Bekasi. Kelurahan Kotabaru berdiri sejak tahun 1992-an, yang
sebelumnya kantor Kelurahan Kotabaru berada di jalan Kalibaru Barat tepat di wilayah RW 15 saat ini.
Wilayah kelurahan ini memiliki luas sekitar 161.100 ha dengan kondisi geografis berada di ketinggian 30 meter dari permukaan laut. Kelurahan ini memiliki kepadatan penduduk mencapai  50.448  jiwa,  hal  ini  menunjukkan  betapa  pesatnya  perkembangan  di  segala bidang.  Wilayah kelurahan Kotabaru terdiri dari  permukiman penduduk  perumahan  dan permukiman penduduk perkampungan, perumahan yang berada di wilayah Kotabaru ini dikembangkan oleh PT Metropolitan Development, dengan memberi tiga nama Perumahan yakni  Perumahan  Harapan  Baru  I,  II,  dan  Perumahan  Harapan  Baru  Regency,  wilayah permukiman  perkampungan  terdiri  dari  dua  nama  yakni  Perkampungan  dengan  nama Kampung Rawa Pasung dan Kampung Rawa Bebek.
Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  wilayah  Kelurahan  Kotabaru  cukup  melengkapi kebutuhan  keseharian  masyarakat  Kotabaru  yang  terdiri  dari  fasilitas  Pendidikan  yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Madrasah Ibtidaiyah, SMP Negeri dan Swasta, Madrasah Tsanawiyah, SMA/SMK Swasta, sarana ibadah dengan masjid, musholla, dan gereja, sarana  olahraga (Gedung Olahraga), dan terdapat beberapa perusahaan yang berada di wilayah kelurahan ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yaitu:
1. Dalam  hal  melaksanakan  proses  komunikasi  kepada  komunikan  sudah  tepat, dilakukan  oleh  orang  yang  berhak  dan  dipercaya  mampu  memberikan  informasi yaitu aparatur, pemerintah dan juga dari diskominfostandi.
2. Pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan dilakukan dengan baik, mengenai Aplikasi  SP4N-LAPOR  dan hal-hal yang layak dilaporkan ataupun tidak  berkaitan dengan penggunaan kalimat yang tidak mengandung unsur sara.
3. Menggunakan  media  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  seperti  sosialisasi baik  verbal  maupun  non  verbal,  dan  menggunakan  sosial  media  sebagai  sarana sosialisasi.
4. Masyarakat sebagai tujuan utama dari sasaran sosialisasi atau sebagai pihak yang menerima  pesan,  karena  tujuan  dari  Aplikasi  SP4N-LAPOR  adalah  memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
5. Terdapat dampak/efek bagi masyarakat maupun Pemerintah. Masyarakat merasa diperhatikan dan terayomi karena mendapat hak untuk memberikan perkembangan
wilayah, sedangkan Pemerintah menjadikan SP4N-LAPOR sebagai social control.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  R.  &.  (2019).  Komunikasi  Kebijakan  Publik  dalam  Implementasi  Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. 1-15.
Fauziah, F. A., Rudiana, & Sutisna, J. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mengelola  E-Government  Melalui  Aplikasi  Layanan  Aspirasi  Pengaduan  Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bekasi Tahun 2020. Jurnal Administrasi Pemerintahan.
Hasan, E. (2005). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: PT. Refika Aditama .
Ranama, A. L., Mulyanto, A. I., & Kurniawan, I. A. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penggunaan  Aplikasi  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  Nasional Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat  (SP4N  LAPOR)  di  Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi.
Sawitri.  (2016).  Pengaruh  Teknologi  Informasi,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Efektivitas  Penggunaan  dan  Kepercayaan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kinerja Individual. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammaddiyah Surakarta.
Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: PT. Refika Aditama.
Suwandi, I. M. (2017). Refleksi Otonomi Daerah di Indonesia . Alga Print.
Wrihatnolo,  R.  R.  (2006).  Manajemen  Pembangunan  Indonesia  Sebuah  Pengantar  dan Panduan. PT. Elex Media Komputindo.
Yulianto, M. R. (2021). Efektivitas Aplikasi SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan  Publik  Nasional)  Dalam  Pengelolaan  Pengaduan  Masyarakat  di  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.