## PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Oleh:
Sugiono 1 , Ketut Wetan Sastrawan 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Berbeda  dengan  sistem  KUHP,  maka  dalam  sistem  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  bila  seorang  anggota  Militer  terbukti bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana  selain  dijatuhi  pidana  pokok  dengan pertimbangan-pertimbangan  hakim,  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa pemecatan  dari  dinas  Militer.  Penelitian  ini  meneliti  dasar  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  pada Pengadilan    Militer  III-14  Denpasar,  serta  apakah  penjatuhan  sanksi  pidana tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas  Militer  pada  Pengadilan    Militer  III-14 Denpasar dapat berdiri sendiri.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas  militer  pada  Pengadilan    Militer  III-14  Denpasar,  selain  mengacu  pada Peraturan  Perundang-Undangan,  juga  didasarkan  kepada  pertimbangan  bahwa seorang  prajurit  memiliki  tanggung  jawab  lebih  besar  dari  masyarakat  pada umumnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Juga menjadi pertimbangan untuk  pemecatan  adalah  prajurit  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan  nama  baik  kesatuannya  tercemar tercemar.  Penjatuhan  Sanksi  pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas Militer tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok
Kata-kata Kunci: Pidana Tambahan, Pengadilan Militer, Pemecatan dari Militer.

## PENDAHULUAN
Hukuman  merupakan  istilah  hukum  bagi  semua  akibat  hukum  karena melanggar  suatu  norma  hukum.  Bila  yang  dilanggar  norma  hukum  disiplin sanksinya  adalah  hukum  disiplin,  hukum  pidana  itu  merupakan  hukum  yang mengatur  tentang  pelanggaran  pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan  terhadap kepentingan  umum,  perbuatan  mana  diancam  dengan  hukuman  yang  merupakan suatu  penderitaan atau siksaan. Maka dari definisi tersebut  bahwa hukum  pidana bukanlah  suatu  hukum  yang  mengandung  norma-norma  baru,  melainkan  hanya
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
mengatur  tentang  pelanggaran-pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan  terhadap norma-norma  hukum  yang  mengenai  kepentingan  umum  (C.S.T  Kansil  dan Christine S.T. Kansil, 2004:  3).
Hukum  pidana  adalah  serangkaian  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur tingkah  laku  yang  dilarang  atau  diharuskan  terhadap  pelanggarannya  diancam dengan  pidana,  jenis  dan  macam  pidana  dan  cara  cara  menyidik,  menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana (S.R. Sianturi, 1989: 8).
Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan pidana  pokok  hanya  boleh  satu  macam  saja  dalam  hal  hanya  satu  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  pelaku  yaitu  salah  satu  pidana  pokok  yang  diancamkan secara  alternatif  pada  pasal  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Terhadap  tindak pidana pokok tersebut bila hakim menganggap perlu, masih dapat disertai dengan pidana tambahan.
Berbeda  dengan  sistem  KUHP,  maka  dalam  sistem  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  bila  seorang  anggota  Militer  terbukti  bersalah melakukan  suatu  tindak  pidana  selain  dijatuhi  pidana  pokok  dengan pertimbangan-pertimbangan  hakim,  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa pemecatan dari dinas Militer.
Bagi anggota Militer tersebut, pemecatan dari dinas Militer merupakan akhir dari  karir  dan  pengabdiannya  di  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini.  Oleh  karena  itu  hakim  harus  mempertimbangkan  dengan  seksama  sebelum memberikan  pidana  tambahan  pemecatan.  Pertimbangan  ini  antara  lain  dapat tidaknya  anggota  militer  tersebut  dibina  dan  diperbaiki  sehingga  pemberian pidana  tambahan  selain  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku, sedapat mungkin dihindari mengingat kerugian negara yang telah mengeluarakan dana  yang tidak sedikit untuk mendidik seorang militer, apalagi Perwira. Namun seorang  Militer  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat  dibina  dan  diperbaiki biasanya dipecat dari dinas Militer.
Seperti  telah  dikemukakan,  ketentuan  khusus  (KUHPM)  berlaku  bagi anggota  militer  disamping  ketentuan  umum  (KUHP).  Kekhususan  KUHPM
tampak  dalam  hal  jenis  pidana  tambahan  yang  berbeda  antara  KUHP  dengan KUHPM.  Pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  Militer  diatur  dalam  Pasal  6 huruf  b  ke-1  KUHPM  jo  Pasal  26  KUHPM;  sistem  penjatuhannya  diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khas militer atau lex specialis . Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP.
Pemecatan  dari  dinas  Militer  sebagai  sanksi  pidana  tambahan  bersifat pilihan  bagi  hakim  dan  tidak  bersifat  imperatif,  artinya  hakim  dapat mempertimbangkan menurut penilaiannya sebelum memutuskan untuk memberikan  pidana  tambahan  pemecatan  kepada  terdakwa.  Antara  lain  yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan pemotongan gaji kepada terdakwa.
Pasal  26  Kitab  Undang-undang  hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  secara eksplisit memang telah memberikan pedoman kepada hakim dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan, rumusannya sebagai berikut:
(1) Pemecatan  dari  dinas  Militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan  hak  untuk memasuki  angkata  bersenjata,  selain  dari  pada  yang  ditentukan  dalam  Pasal 39,  dapat  dijatuhan  oleh  hakim  berbarengan  dengan  setiap  putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang anggota Militer yang  berdasarkan  kejahatan  yang  dilakukan  dipandangnya  tidak  layak  lagi tetap dalam kalangan Militer.
(2) Pemecatan  tersebut  menurut  hukum  berakibat  hilangnya  hak-hak  yang diperolehnya  dari  TNI  selama  dinasnya  yang  dahulu,  dengan  pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal  yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
(3) Apabila  pemecatan  tersebut  bebarengan  dengan  pencabutan  hak  atau memasuki TNI, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan  memakai  bintang-bintang,  tanda-tanda  kehormatan,medali-medali  atau tanda-tanda  pengenal,  sepanjang  kedua-duanya  yang  disebut  terakhir diperolehnya  berkenaan  dengan  dinasnya  yang  dahulu  (S.R.  Sianturi,  1989: 92).
Dalam pelaksanaanya, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer secara administrasi tidak langsung dapat dilaksanakan bersamaan dengan putusan hakim.
Pemecatan  tersebut  beraspek  adminisrtasi,  sehingga  harus  ada  surat  keputusan difinitif dari pejabat yang berwenang.
Proses terbitnya putusan pelaksanaan terhadap pemecatan dari dinas militer memerlukan  putusan  yang  bersifat  difinitif,  sementara  menunggu  surat  putusan tersebut  sanksi  pokok  yang  dijatuhkan  tetap  dapat  dilaksanakan  yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).
Ketika  Surat  Keputusan  Difinitif    belum  diterima  dari  pejabat  yang berwenang  terpidana  menjalani  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Militer (Masmil),  dan  setelah  terbit  Surat  Keputusan  Difinitif  yang  bersangkutan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan umum. Tetapi ada sebagian masyarakat yang  menilai  bahwa  terpidana    seorang  militer  yang  dijatuhi  pidana  tambahan pemecatan dari dinas militer sudah mendapat cap jelek yaitu sudah tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan yang telah ada dalam  militer yang begitu disiplin,  jadi apabila  militer  tersebut  ada  dalam  masyarakat  umum  juga  tidak  akan  mematuhi aturan yang telah ada.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  pada  Pengadilan    Militer  III-14 Denpasar?
2. Apakah  penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas Militer pada Pengadilan  Militer III-14 Denpasar dapat berdiri sendiri?

## TINJAUAN PUSTAKA
Hukum  dibuat  untuk  ditegakkan,  meskipun  selalu  saja  ada  perilaku menyimpang untuk  berbuat  bertentangan dengan hukum.  Dalam hal  inilah unsur sanksi  dapat  memegang  peran  penting.  Dasar  gagasannya  adalah  subjek  hukum akan cenderung memilih menghindari sanksi dan berbuat sesuai hukum.
Sehubungan  degan  sanksi  pidana,  Sholehuddin  menyatakan  (Sholehuddin, 2003: 49):
Sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan.  Sanksi  terletak pada  adanya  atau  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri  yakni  untuk  memuaskan
tuntutan  keadilan.  Sedangkan  dalam  teori  relatif,  sanksi  ditekankan  pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.
Bambang Purnomo mengemukakan bahwa “sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (Strafbedreiging ) dan mempunyai  tugas  agar norma  yang sudah ditetapkan  itu  supaya  ditaati  dan  atau  sebagai  akibat  hukum  atas  pelanggaran norma”. (Bambang Purnomo, 1987: 34).
Selanjutnya Riem G. Kertasapoetra menyebut hukuman untuk sanksi pidana, dikatakan bahwa  (Riem G. Kertasapoetra, 1985: 75):
Hukuman  merupakan  sanksi  yang  harus  diterapkan  pada  setiap  tindak pidana,  merupakan  “suatu  penderitaan”  bagi  si  terpidana  dengan  putusan atas  vonis  hakim,  sebagai  akibat  atas  perbuatannya  yang  jahat  atau  salah, yang wujudnya baik dengan cara mengurangi atau mengambil kemerdekaan dirinya untuk bergerak dimasyarakat  ramai karena harus masuk di lembaga pemasyarakatan atau disitanya harta benda  yang telah dikumpulkan dengan cara yang tidak halal.
Dari  batasan  tentang  sanksi  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  sarjana tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa  sanksi  adalah  merupakan  alat  pemaksa  yang berupa ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada siapa saja yang melanggar Undang-undang, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tidak  semua  sarjana  menyetujui  pendapat  bahwa  hakekat  pidana  adalah pemberian nestapa, hal  itu  diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip  oleh Muladi  bahwa  pidana  adalah  seruan  untuk  tertib  ( tot  de  orde  roepoen) ,  pidana pada  hakekatnya  mempunyai  tujuan  utama  yaitu  untuk  mempengaruhi  tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. ( Sudarto, 1981: 110).
Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat 1 menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut (Andi Hamzah,  1994: 28):
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Tindak  pidana  militer  yang  diatur  di  dalam  KUHPM  dibagi  menjadi  dua yaitu  tindak  pidana  militer  murni (Zuiver  Militaira  Delict) dan  tindak  pidana militer  campuran (Gemengde  Militerire  Delict). Tindak  pidana  militer  murni (Zuiver  Militaira  Delict) .  Tindak  pidana  militer  murni  hanya  dilakukan  oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh Pasal 73 KUHPM yaitu : diancam  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  sementara maksimum  dua  puluh  tahun  militer  yang  dalam  waktu  perang  dengan  sengaja  : Ke-1  :  (diubah  dengan  Undang-Undang  39  Tahun  1947)  menyerahkan  kepada musuh atau membuat atau membiarkan perpindah dalam kekuasaan musuh, suatu tempat  atau pos  yang diperkuat  atau diduduki  yang berada dibawah perintahnya, atau  angkatan  darat,  angkatan  laut,  atau  suatu  bagian  dari  padanya,  tanpa melakukan  segala  sesuatu  untuk  itu  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  atau dituntut  oleh  kewajiban  dari  dia  dalam  keadaan  itu.  Tindak  pidana  militer campuran  adalah  suatu  perbuatan  yang  terlarang  yang  sebenarnya  sudah  ada peraturannnya, hanya perbuatan itu berada dalam perundang-undangan yang lain. Ancaman  hukumannya  dirasakan  terlalu  ringan  apabila  perbuatan  itu  dilakukan oleh  seorang  militer.  Oleh  karena  itu  perbuatan  yang  sudah  diatur  oleh  undang- undang  lain  yang  jenisnya  sama,  diatur  kembali  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Militer  disertai  ancaman  hukumannya  yang  lebih  berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  meneliti  tentang  pelaksanaan  norma  hukum,  dalam  hal  ini norma  hukum  tentang  Pidana  Militer  maupun  Hukum  Acara  Pidana  Militer. Norma  hukum  ini  dilaksanakan  oleh  hakim  pidana  militer  dalam  menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari milter.
Sebagai  penelitian  deskriptif  penelitian  ini  menggambarkan  tentang pertimbangan hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari militer.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Militer  III-14  Denpasar.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  secara purposive ,  jadi  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu,  yang  terutama  adalah  karena  tujuan  untuk  memudahkan  pencarian  dan pengumpulan  data.  Pemilihan  lokasi  pada  Pengadilan  Militer  III-14  Denpasar, juga  disertai  asumsi  bahwa  apa  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  juga menggambarkan  apa  yang  terjadi  di  tempat  lain,  sehingga  dapat  diatrik  suatu generalisasi.
Ada  dua  sumber  data  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum.  Dari  sumber  data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.
Bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya:
1. Bahan Hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor  31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli yang ditulis dalam bentuk buku, maupun hasil-hasil penelitian.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan.
b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moleong,  L.,  1999:  103).  Analisis  dilakukan  secara  kualitatif  dengan alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## PEMBAHASAN
Saat  ini  terdapat  19  Pengadilan  Militer    di  Indonesia,  yakni :  Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Pengadilan Militer I-02 Medan, Pengadilan Militer I-03 Padang,  Pengadilan  Militer  I-04  Palembang,  Pengadilan  Militer  I-05  Pontianak,
Pengadilan  Militer  I-06  Banjarmasin,  Pengadilan  Militer  I-07  Balikpapan, Pengadilan  Militer  II-08  Jakarta  Pengadilan  Militer  II-09  Bandung,  Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Militer III-12  Surabaya,  Pengadilan  Militer  III-13  Madiun,  Pengadilan  Militer  III-14 Denpasar, Pengadilan Militer III-15 Kupang, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer  III-17 Manado, Pengadilan  Militer  III-18 Ambon,  Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
Apel Ginting, Kepala pengadilan Militer III-14 Denpasar menjelaskan bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  merupakan  Pelaksana Kekuasaan  Kehakiman  di  Lingkungan  TNI  dan  sejak  tanggal  1  September  2004 berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2004 Peradilan  Militer  telah  dialihkannya  pembinaan,  organisasi,  administrasi  dan finansial  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Militer  dari  MABES  TNI  ke Mahkamah Agung RI, namun  pembinaan Administrasi  Prajurit  TNI tetap berada di bawah MABES TNI, sedangkan PNS pada Pengadilan Militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil di bawah Mahkamah Agung RI.
Pengadilan  Militer  III-14  Denpasar  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama bertugas  menyelenggarakan  Kekuasaan  Kehakiman  yang  bebas  di  Lingkungan TNI  dan  untuk  terlaksananya  tugas  tersebut  Dilmil  III-14  Denpasar menyelenggarakan fungsi utama:
1. Memeriksa  dan  memutus  perkara-perkara  kejahatan  dan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Anggota  TNI  berpangkat  Prada  sampai  dengan  Kapten  yang locus  delectinya dan/atau  domisili  kesatuan  terdakwa  berada  di  wilayah hukum Dilmil III-14 Denpasar meliputi Wilayah Propinsi Bali dan NTB yang dilimpahkan oleh Otmil III-14 Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengatur  dan  meneruskan  permohonan  Banding,  Kasasi,  Grasi  serta Peninjauan  Kembali  perkara-perkara  yang  menjadi  wewenang  Dilmil  III-14 Denpasar.
3. Melaksanakan Fungsi Keuangan selaku Satker sendiri.
Dilihat dari perspektif hukum pidana KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum  pidana  khusus,  karena  dibentuk  dan  diberlakukan  bagi  orang-orang tertentu  yaitu  anggota  angkatan  bersenjata.    Dengan  demikian  KUHPM merupakan  kitab  hukum  pidana  yang  diberlakukan  khusus  bagi  anggota  TNI mengandung  arti  bahwa  hukum  pidana  tersebut  mengatur  suatu  perbuatan  yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit).
Kekhususan  hukum  pidana  Militer  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sifat  dan hakekat anggota Militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga hukum pidana Militer bisa saja menyimpang dari azas-azas hukum pidana umum, penyimpangan tersebut  antara  lain  menyangkut  sanksi  pidana  yang  berbeda  dengan  stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.
Bentuk  penyimpangan  sanksi  hukum  pidana  dalam  KUHPM  dapat  dilihat dalam  Pasal  6  huruf  b  ke-1  KUHPM  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  jenis hukuman pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer adalah pemecatan  dari  dinas  kemiliteran  dengan  atau  tanpa  pencabutan  haknya  untuk memasuki  angkatan  bersenjata.  Jenis  pidana  pemecatan  ini  bersifat  murni kemiliteran ( van zuiver militaire aard ) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).
Eksistensi  hukum  pidana  pemecatan  dalam  KUHPM  tidak  mencantumkan secara  eksplisit  mengenai  syarat  yang  harus  dipenuhi  dan  dipertimbangkan  oleh Hakim  dalam  penjatuhan  pidana  tambahan  pemecatan.  Pasal  26  (1)  KUHPM hanya  menyatakan  bahwa  pidana  tambahan  pemecatan  dapat  dijatuhkan  oleh Hakim  Militer  terhadap  anggota  Militer  yang  melakukan  tindak  pidana  apabila menurut  pertimbangan  Hakim  dipandangan  sudah  tidak  layak  lagi  untuk dipertahankan  dalam  dinas  Militer,  sedangkan  mengenai  kriteria  atau  parameter layak  tidaknya  anggota  Militer  untuk  tetap  dipertahankan  dalam  dinas  Militer yang  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM.
Pengertian  tidak  layak  ( ongeschikt )  sebagai  dasar  oleh  Hakim  dalam menjatuhkan  pidana  tambahan  pemecatan  tersebut  disebabkan  sudah  tidak mempunyai  sifat-sifat  yang  seharusnya  bagi  seorang  Militer,  jadi  bukan  sama
sekali  dimaksudkan  terpidana  tidak  mempunyai  kecakapan  ( onbekwaam )  untuk menjalankan dinas  Militer. Dengan demikian penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana  benar-benar  tidak  layak  lagi  berdinas  sebagai  anggota  Militer  menjadi kewenangan  dan  kebebasan  Hakim  sepenuhnya  (Anthony.R.Tampubolon,  2013: 2).
Bahwa  norma  penjatuhan  pidana  tambahan  pemecatan  oleh  Hakim  dalam sidang  pengadilan  adalah  Pasal  26  ayat  (1)  KUHPM  yang  menegaskan  bahwa Terdakwa  berdasarkan  kejahatan  yang  dilakukannya  dipandang  tidak  layak  lagi untuk  tetap  berada  di  kalangan  Militer.  Ukuran  layak  atau  tidak  layak  tersebut tidak  diberikan  defenisi  yang  jelas  dalam  Undang-Undang,  sehingga  Hakim diberikan  kebebasan  untuk  menafsirkan  ukuran  layak  atau  tidak  layak  yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.
Pertimbangan  mengenai  layak  tidaknya  anggota  TNI  untuk  dapat dipertahankan  sebagai  Prajurit  TNI  secara  umum  menggunakan  kriteria  yang menunjuk  kepada  dasar  hukum  yang  termuat  dalam  KUHPM  maupun  Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI antara lain sebagai berikut:
1. Anggota  TNI  tersebut  adalah  pribadi  yang  tidak  perduli  dengan  aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
2. Anggota  TNI  melakukan  pelanggaran  susila  terhadap  sesama  Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI.
3. Perbuatan-perbuatan  yang  dianggap  dapat  mencemarkan  nama  baik  dan kepentingan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, prefentif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.
Dari segi prospektif hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya yang tidak bisa didelegasikan kepada  Hakim  sipil,  disebabkan  putusan  tersebut  akan  dijadikan  dasar  oleh pimpinan TNI untuk ditindak lanjuti.
Dalam  ketentuan  pasal  196  ayat  (3)  UU  Peradilan  Militer  menyatakan: “Salinan putusan pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara,Oditur, Polisi militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum”. Ketentuan ini mengadung makna  penjatuhan  hukuman  tambahan  pemecatan  tersebut  apabila  sudah dinyatakan  berkekuatan  hukum  tetap  (BHT)  harus  diteruskan  dan  dilaksanakan oleh  Komandan  Satuan  guna  dilakukan  pemecatan  terhadap  prajurit  yang bersangkutan.
Bahwa  adanya  pendapat  putusan  pengadilan  sebagai  wadah  satu  satunya untuk  melakukan  pemecatan  terhadap  seorang  prajurit  juga  tidak  dapat dibenarkan, sebab pemecatan secara administrasi tanpa putusan pengadilan dapat dilakukan  apabila  kesatuan  dipandang  sudah  tidak  pantas  dan  layak  lagi dipertahankan sebagi  seorang prajurit.  Oleh sebab itu pemecatan  yang dilakukan secara  administrasi  tidak  dapat  dijadikan  dasar  bertentangan  dengan  putusan pengadilan,  sebab  masih  ada  kemungkinan  putusan  secara  administrasi,  apabila bertentangan  dengan  aturan  yang  berlaku  dapat  dibatalkan  melalui  gugatan  Tata Usaha  Militer  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  265  ayat  (1)  UU  Peradilan Militer.
Persoalan berikutnya terkait adanya pembatasan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan  Pasal  45  A  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  jo Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  yang  membatasi  Kasasi  menyatakan:  “  Perkara  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda”. Ketentuan tersebut dapat dikatakan sangat merugikan kepentingan hukum Prajurit  yang  dipecat  apabila  pidana  yang  dijatuhkan  tidak  lebih  dari  1(satu) tahun.
Sebagai  contoh  ancaman  pasal  284  KUHP  perkara  perzinahan  maksimal  9 bulan,  dan  kalau  kita  menunjuk  ST  Panglima  TNI  dan  peraturan  yang  berlaku dilingkungan TNI terhadap Prajurit  yang melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI, walaupun dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan pasti akan dipecat, namun  sesuai  ketentuan  tersebut  upaya  hukum  Kasasi  telah  tertutup,  sehingga akan merugikan prajurit yang akan memperjuangkan haknya di tingkat Kasasi.
Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  pada  Rakernas  Mahkamah  Agung  RI Tahun  2012  di  Menado  Komisi  III  Bidang  Peradilan  Militer  telah  mengajukan Rekomendasi  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  agar  diterbitkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung RI berisi pengecualian penerapan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2004  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah  Agung  terhadap  Prajurit  TNI  yang  mendapat  hukuman  tambahan dipecat  dari  dinas  militer  berhak  mengajukan  upaya  hukum  Kasasi.  Dengan adanya  rekomendasi  tersebut  diharapkan  kedepan  pengadilan  tidak  menolak permohonan  Kasasi  yang  diajukan  oleh  Prajurit,  sedangkan  dalam  praktek dilapangan  saat  ini  para  Panitera  meneruskan  permohonan  Kasasi  tersebut, walaupun  dibuat  Berita  Acara  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  45  A,  dan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskannya (S.R. Sianturi, 1989: 17).

## PENUTUP
Sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  sesuai  dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan   Militer  III-14 Denpasar, selain mengacu pada  Peraturan  Perundang-Undangan,  juga  didasarkan  kepada  pertimbangan bahwa seorang prajurit memiliki tanggung jawab lebih besar dari masyarakat pada  umumnya  untuk  menjaga  ketertiban  dan  ketentraman.  Juga  menjadi pertimbangan  untuk  pemecatan  adalah  prajurit  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan  nama  baik kesatuannya tercemar.
2. Penjatuhan  Sanksi  pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas  Militer tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana Militer (KUHPM), jenis sanksi pidana  yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana terdiri dari  pidana  utama (pokok) yaitu:  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan    pidana  tambahan terdiri  dari  :  pemecatan  dari  dinas  militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan
haknya  untuk  memasuki  Angkatan  Bersenjata,  penurunan  pangkat  dan pencabutan  hak-hak  yang  disebutkan  pada  pasal  35  ayat  pertama  pada nomor-nomor  ke-1,  ke-2  dan  ke-  3  KUHP  serta  pasal  26  ayat  (1)  KUHPM. Dasar  lain  ialah  ketentuan  hukum  administrasi  (pasal  19  Undang-undang Milsuk)  dimana  pemecatan  dapat  dijatuhkan  apabila  seseorang  militer dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 bulan.
Sehubungan  dengan  simpulan  penelitian  ini  dikemukakan  saran-saran sebagai berikut.
1. Kepada  Anggota  TNI  disarankan  untuk  selalu  berhati-hati  dalam  bersikap dan  bertingkah  laku,  karena  selain  membawa  nama  baik  pribadi  juga membawa nama baik kesatuan.
2. Kepada  hakim  pada  Pengadilan  militer  III-14  Denpasar  disarankan  untuk bijaksana  dalam  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari militer,  karena  dapat  berpengaruh  terhadap  pribadi,  keluarga,  maupun kesatuan prajurit yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah.    1994. Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Cetakan  ke-2.  Jakarta:  Rineka Cipta. bambang Purnomo. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil  2004, Pokok-pokok  Hukum  Pidana Jakarta; PT Pradnya Paramita.
Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grapindo.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. S.R.  Sianturi  1989, Asas-asas  Hukum    Pidana  di  Indonesia  dan  penerapannya, cetakan 3. Jakarta : Alumni AHAEM- PETEHAEM.