Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1: Juni 2021 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

## Irzak Yuliardy Nugroho
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Email: ardhiesjb@gmail.com

## Abstrak
Islam  dengan  perangkat  hukumnya  memiliki  standar  pakem. Prinsip dan krakteristik hukum Islam adalah standar tersebut. Hukum syariah  yang  paten  memberikan  pedoman  dan  pijakan  kusus  sebagai bentuk distingsi dengan produk hukum pada umumnya. Rumus hukum Islam memiliki standar yang fertikal, sekaligus horizontal. Makalah ini akan  membahasa  secafra  lebih  lengkap  tentang  prinsip-prinsip  dan karakteristik  hukum  Islam.  gagasan  dalam  makalah  ini  menggunakan kajian literatur, dengan berpijak pada bebarapa literatur-literatur terkait, lalu  kemudian  dikonstruksi  secara  terstruktur  dan  tertib.  Prinsip  dan karakter  hukum  islam  akan  selalu  tetap  dan  tidak  akan  pernah  ada perubahan. Namun dalam realisasinya, akan menimbulkan banyak tafsir dan heremeneutika, lebih-lebih ketika berbenturan dengan kondisi sosial yang  terus  berkembang.  Kekuatan  prinsip karakterisitik  hukum  Islam menjadikan produk hukum islam (fiqh) selalu kontekstual dan dinamis.
Kata Kunci: Prinsip hukum Islam, Karakteristik hukum Islam, Syariah.

## Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  (Allah)  pasti  membutuhkan agama  (Islam)  dalam  menyandarkan  segala  kehidupannya  serta menjadikan  pijakan  dalam  kehidupan  sehari-hari. 1 Sebagai  agama samawi  yang  paling  terakhir  dan  sempurna,  islam  menyempurnakan segala bentuk agama yang ada sebelumnya, karena agama samawi lainnya sudah  tidak  lagi  mendapatkan  legitimasi  (secara  syariah).  Dengan demikian  islam  datang  sebagai  jalan  keluar  atas  segala  dinamisasi persoalan hidup yang dihadapi manusia.
1 Musyarrofah, “Approaches to Islam in Religious Studies: Kontribusi Charles J. Adams dalam Studi Islam” dalam studi Islam perspektif Insider/outsider , ed, M arfan  Muammar dan Abd Wahid Hasan (Jogjakarta:  IRCiSoD, 2013), 81.
Syariah Islam memiliki ruang dan waktu yang tak terbatas. Sifat kondisional menjadikan hukum Islam memiliki peranan penting dalam menjawab  setiap  problematika  yang  dihadapi  oleh  setiap  manusia. Fleksibilitas hukum Islam senantiasa memberikan peluang pada setiap persoalan  untuk  disikapi  secara  ijtihad  yang  menghasilkan  fiqh. Konstruksi fiqh ini kemudian menjadi bagian yang selalu memberikan diskursus  yang  beragam,  sehingga  kesimpulan  demi  kesimpulan  akan beragam dan menuai heterogenitas.
Sebagai  pedoman  hidup  manusia,  syariah  senantiasa  untuk mengatur  segala  aktifitas  manusia  agar  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan yang telah digariskan melalui kaidah hukum islam. Tuntunan dan  aturan  telah  digariskan  melalu  al-Qur`an  dan  al-Hadits.  Kedua sumber tersebut diistilahkan sebagai nushus al-syariah . Keduanya memiliki posisi sentral dalam setiap aktifitas yang dilakukan para mujtahid dalam meutuskan  persoalan  manusia.  Al-Qur`an  dan  al-hadits  merupakan hujjah utama dalam perumusan hukum. Meskipun begitu, tidak berarti mudah menggunakan al-Qur`an dan hadits sebagai dalil. Kemampuan untuk  memahami  al-qur`an  adalah  menjadi  syarat  utama.  Sehingga setiap persoalan yang dicari dalilnya dapat dikompromikan dengan dalil- dalil yang tersebar dalam ayat al-Qur an. Hal itu telah dicontohkan oleh ulama` madzhab, dimana pada era tersebut islam sebagai sebuah isntitusi agama  dan  masyarakat  sebagai  pemeluk  ajaran  islam  yang  taat, 2 tak terkecuali ketaatannya dalam bidang hukum Islam.
Telah banyak produk hukum Islam yang tersebar dalam kitab- kitan  klasik,  yang  kemudian  menjadi  rujukan  umat  Islam  di  seluruh dunia.  Keragaman  kitab  fiqh  dan  madzhabnya  menjadi  bukti  bahwa Islam  dan  produk  hukumnya  memiliki  keluwesan  dan  kelenturan. Heterogenitas hukum islam (fiqh) tersebut tidak lepas dari jaminan atas prinsip-prinsip yang telah ada dalam syariah, yang dirumuskan oleh para ulama` mujtahid atau ulama` ushul. Prinsip-prinsip hukum islam serta krakteristiknya  menjadikan  hukum  Islam  tidak  kaku,  dan  tidak  statis, apalagi hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya 3 .
2 Roibin, Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 65.
3 Roibin, Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), vii.
Prinsip hukum Islam memberikan peluang besar agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui al-Qur`an dan al-Hadits, tentu melalui kajian dan pembacaan para mujtahid. Itulah mengapa hukum Islam sering kali disebut  sebagai  produk  hukum  yang  ramah  pada  zaman  dan  waktu ( shalih likulli zaman wa makan ) .
Adagium  hukum  islam  menyebutkan  bahwa al-nushus mutanahiyah wal waqai`i ghairu mutanahiyah tentu dapat dipahami bahwa hukum Islam mengemban tugas sangat berat. Reformasi dan kemajuan umat  manusia  beserta  budayanya  menjadikan  peradaban  manusian semakin  kompleks.  Persoalan-persoalan  baru  semakin  berdatangan mengiringi kemajuan manusia. Tentu keberadaan hukum Islam menjadi memiliki  urgensitas  yang  sangat  tinggi.  Hukum  Islam  dituntut  untuk mengambil  peran  pada  aspek  legalitas  dan  kemaslahatannya.  Oleh karena  itu,  kemampuan  para  pengkaji  hukum  Islam  menjadi  sangat penting,  serta  dituntut  dalam  memberikan  sikap  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Sebagai  sebuah  aturan,  syariah  Islam  memiliki  prinsip-prinsip yang menjadi titik tekan dalam pengamalan dan pemberlakuan hukum Islam,  agar  rumusan  dan  kesimpulan  hukum  memberikan  dampak maslahah pada subyek hukum Islam, yaitu kepada umat Islam. Karena puncak  dari  produk  hukum  Islam  adalah  memberikan  kemaslahatan bagi  penganutnya.  Kemasalahatan  ini  kemudian  menjadi  penentu terhadap eksis tidaknya sebuah produk hukum. Eksistensi hukum Islam dalam  menjamin  kemaslahatan  manusian  sangat  dibutuhkan.  Apalagi sifat utama dari agama Islam sebagai pembawanya adalah memberikan kerahmatan  bagi  seluruh  alam.  Menjamin  kemasalahatan  manusian lewat produk hukum adalah bagian dari misi kerahmatan agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam yang ramah dan rahmah perlu memiliki kesepahaman dengan prinsip-prinsip dan kraktersitik dari pada hukum Islam.
Isu yang terus menerus menjadi diskursus hingga saat ini adalah tentang  hukum  Islam,  selain  Indonesia  merupakan  negara  dengan penduduk muslim terbanyak ketimbang agama yang lain, juga legitimasi ketinggian  hukum  Islam  yang  terus  menerus  menjadi  alasan fundamental  dan  istimewa  dari  produk  hukum  lainnya  (Civic  law,
129 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Common Law, Social Law). 4 Sebagai pilar utama hukum Islam, maka prinsip dan krakteristik menjadi hal penting untuk dipahami bersama. Agar  setiap  produk  atau  upaya  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  setiap  ahli hukum  tidak  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah digariskan  dan  menjadi  pakem  dalam  al-Qur`an  dan  al-hadits  sebagai nash  syariah,  masing-masing  dari  hukum  tersebut  saling  berkaitan, sehingga  tidak  memiliki  celah/kelamahan. 5 serta  hukum-hukum  yang telah  diputuskan  dalam  kitab-kitab  fiqh  dapat  dipahami  tentang kandungan  prinsipnya.  Prinsip-prinsip  dan  krakteristik  hukum  Islam menjadi rumus utama dalam setiap istimbath hukum. Dengan berpijak pada prinsip dan krakteristik ini, maka rumusan hukum senantiasa tidak lepas  dari  semangat  keislaman  yang  dibawa  oleh  bagina  nabi Muhammad  SAW.  Rumusan  hukum  yang  melepaskan  prinsip  dan krakteristik  akan  berakibat  pada  kesimpulan  hukum  yang  tidak  islami dan  tidak  memberikan  kemaslahatan  hukum.  kajian  tentang  prinsip hukum islam menjadi sangat penting. 6

## Pembahasan
1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam
Hukum  Islam  merupakan  sandaran  manusia  agar  hidupnya teratur  dengan  baik  sesuai  standar  Islam.  Standar  hukum  yang  sesuai dengan Islam tentu berdasarkan pada dalil-dalil yang termaktub dalam al-Qur`an.  Salah  satu  bentuk  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hukum Islam adalah tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam menjadi hal yang utama dalam setiap perumusan hukum.
Dalam kamus KBBI, Prinsip memiliki arti asas dan dasar, artinya kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar  berfikir,  dan  bertindak.  Prinsip bisa  diartikan  sebagai  suatu  pijakan  utama  dalam  setiap  tindakan  atas segala  sesuatu.  Pengetian  yang  lain  disebutkan  bahwa  prinsip  adalah suatu  pernyataan  fundamental  atau  kebenaran  umum  maupun
4 Mohsi, M. Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 1 (2), 236-251, 2015,  237.
5 Muhammad  Rizal, Eksistensi  Prinsip-prinsip  Hukum  Islam  Terhadap  Pengaturan  Perang  Dalam Hukum Humaniter Internasiol, dalam Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 2, 7.
6 Nor Hafidah, Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah.
Dalam Rechtidee, vol 8 No 2, 2013, 2.
individual  yang  dijadikan  seseorang  atau  kelompok  sebagai  sebuah pedoman  untuk  berfikir  atau  bertindak. 7 Setiap  proses  berfikir  dan bertindak yang memiliki pijakan, maka pijakan atau pegangan tersebut disebut sebagai prinsip.
Tentang  hukum  Islam  banyak  sekali  para  ahli  memberikan definisi, mulai dari ahli ushul fiqh, hingga ahli fiqh. Dalam pengertian sederhana  hukum  Islam  memiliki  arti  tentang  aturan  atau  ketentuan yang  berkaitan  dengan  kehidupan  manusia  sesuai  standar  al-Qur`an, baik berupa tuntutan, pilihan, dan semacamnya. Arti sempitnya adalah hukum syariah. Prinsip hukum Islam itu sendiri memiliki arti tentang pijakan  atau  pedoman  berfikir  dari  hukum  Islam.  Dengan  pengertian bahwa hukum Islam memiliki pedoman atau pijakan yang kuat. Pijakan dan  pedoman  ini  akan  senantiasa  dipakai  dalam  setiap  perumusan hukum Islam dalam segala lintas persoalan manusia.
Ada  beberapa  prinsip  umum  dalam  hukum  Islam  yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu prinsip tauhid, pronsip keadilan, prinsip  amar  makruf  nahyi  mungkar,  prinsip  persamaan,  prinsip kebebasan,  prinsip  toleransi,  dan  prinsip  saling  tolong  menolong. Ketujuh prinsip tersebut secara inplisit disebutkan dalam nash syariah yang merupakan inti pokok dari hukum Islam.
a. Prinsip ketauhidan.
Tauhid  merupakan  pondasi  utama  dari  pada  ajaran  Islam. Seluruh aspek kehidupan manusia memiliki pondasi transendental, yaitu ketauhidan. Tauhid menjadi dasar atas segala dimensi ajaran Islam,  baik  yang  berupaka  tasawuf,  akhlaq,  dan  hukum.  Hakikat tauhid  ini  merupakan  penyerahan  secara  total  dan  bulat  kepada kehendak tuhan, sehingga segala aktifitas  manusia tidak lepas dari pakem  syariah  dan  kehidupan  bisa  teratur  dengan  baik,  sesuai dengan  pola  kehidupan  yang  dikehendaki  oleh  Allah  SWT. Landasan  atau  prinsip  tauhid  menjadikan  hukum  syraih  memiliki deferensiasi  sekaligus  sebagai  pembeda  dari  semua  jenis  produk hukum  lainnya.  Prinsip  ketauhidan  mengisyaratkan  bahwa  semua
7 http://wikipedia.org/wiki/prinsip.
131 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu Tauhid yang dilambangkan dalam kalimat lailaha illa allah . 8
Seorang teolog Imam al-Halimy sebagaimana yang dinukil Imam  al-Baihaki  menyebutkan  bahwa  pengucapan  kalimat  tauhid belum  terkategori  cukup  untuk  dikatan  orang  bisa  dikatakan bertauhid.  Ada  lima  syarat  yang  harus  terpenuhi,  yaitu pertama ;menetapkan  adanya  sang  maha  kuasa,  agar  terhindar  dan terlepas dari peniadaan tuhan. Keduai; menetapkan kesaannya, agar terlepas  dan  terhindar  dari  syirik. Ketiga ;  menetapkan  bahwa  allah bukan  substansi  atau  bukan  materi. Keempat ;  apapun  selain  allah asalnya tidak ada. Kelima ; menetapkan allah maha pengatur apa yang diciptakannya,  sekaligus  mengontrolnya. 9 Lebih  lanjut  al-Halimy menyebutkan  kelimanya  tersirat  dalam  satu  pernyataan  kalimat tauhid lailaha illa Allah.
Karena pentingnya prinsip ketauhidan ini, maka dalam Islam diwajibkan  untuk  memahami  dan  mempelajarinya.  Ada  materi khusus  untuk  menguatkan  prinsip  ketauhidan  umat  Islam,  yag disenut  sebagai  ilmu  kalam.  Ilmu  kalam  inilah  yang  kemudian menguatkan  prinsip  ketauhidan  setiap  umat  Islam.  Termasuk menguatkan sistem berhukumnya umat manusia.
Prinsip  tauhid  sebagai  bentuk  legitimasi  bahwa  manusia pada fitrahnya adalah bertauhid, karena Allah menciptakan manusia atas  fitrah  tauhid.  Dalam  beberapa  ayat  al_Qur  an  disebutkan, diantaranya dalam surat al-Rum ayat 30.
َو  ۡمِقَأَف يِ دلٱ  َكِلََٰذ ِۚهَّللٱ ِقۡلَخِل َليِدۡبَت  َلَ ۚاَهۡيَلَع  َساَّنلٱ  َرَطَف يِتَّلٱ ِهَّللٱ  َت َر ۡطِف ۚاٗفيِنَح ِنيِ دلِل  َكَه ۡج ن َنو مَلۡعَي  َلَ  ِساَّنلٱ  َرَث ۡكَأ َّنِكََٰل َو  مِ يَقۡلٱ ٠٣
Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama  Allah;  (tetaplah  atas)  fitrah  Allah  yang  telah  menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah)  agama  yang  lurus;  tetapi  kebanyakan  manusia  tidak mengetahui Surah al-An`am ayat 116.
8 Husnul Fatarib, Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan adabtabilitas Hukum Islam), dalam Nizam Vol 4. No 1 Januari 2014.
9 Imam al-Baihaki, Syu`ab al-Iman, Juz 1, 190-191.
Vol.1 No. 1 Juni 2021 | 132
ي  ِض ۡرَ ۡلۡٱ يِف نَم  َرَث ۡكَأ  ۡعِط ت نِإ َو َّلَِإ  ۡم ه  ۡنِإ َو َّنَّظلٱ  َّلَِإ َنو عِبَّتَي نِإ ِۚهَّللٱ ِليِبَس نَع  َكوُّل ِض
َنو ص  ر ۡخَي
١١١
Artinya:. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan  Allah.  Mereka  tidak  lain  hanyalah  mengikuti  persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). 10
Secara  lebih  khusus  tentang  tujuan  prinsip  bertauhid tertuang dalam QS Ali Imran ayat 64. Berpegang teguh kepada satu kalimat/ketetepan tuhan adalah bentuk upaya dan prinsip agar tidak terjadi  perselisihan.  Serta  agar  terhindar  dari  sikap-sikap menyekutukan Tuhan.
Keempat  ayat  tersebut  menyebutkan  tentang  fitrah ketauhidan  serta  pentingnya  berada  dan  mentaati  apa  yang  telah ditetapkan oleh Islam hukum Islam secara lebih khusus. Serta tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada tuhannya.
Fathur rahaman jamil menyebutkan, dengan prinsip tauhid dapat dirumuskan beberapa prinsip-prinsip khusus. Pertama ; prinsip berhubungan langsung dengan Allah tanpa adanya perantara. Kedua ; prinsip  beban  hukum  (taklifi). 11 Prinsip  kedua  ini  sebagai  wujud kesaan tuhan dan dan tentang pemeliharaan akidah dan iman.
b. Prinsip keadilan
Keadilan  merupakan  prinsip  asasi  yang  sangat  ditekankan dalam  Islam. 12 kewajiban  melaksanakan  keadilan  dalam  hukum Islam ditekankan secara penyebutannya secara berkali-kali dalam al- Qur an. Penyebutan al-Quran terhadap diksi adil lebih dari 1000 kali penyebutan,  dengan  sinonim  katanya.  Bahkan  Ali  Sariati  yang dikutipoleh Majid Kahduri menyebutkan, dua pertiga kandungan al- Qur  an  berisikan  tentang  pentingnya  dan  penekanan  tentang keadilan. 13 Ada  beberapa  ayat  yang  dapat  dikemukakan  dalam
10 QS al- An`am, 116.
11 Fathurrahman Jamil, Filsafat hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), 66.
12 Afifuddin  Muhajir, Fiqh  Tata  Negara  Upaya  Mendialogkan  Sistem  Ketatanegaraan  Islam, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 47.
13 Majid Kahduri, The Islamic Conception of Justice , (London: The John Hopkins University Press,
1984), 10
makalah  ini  tentang  betapa  pentingnya  penegakan  dan  prinsip keadilan.
Sebagai  pedoman  setiap  manusia,  Al-Qur  an  ditegaskan bahwa yang dikandungnya adalah tentang kebenaran. Surat an-Nisa` ayat 105 menyebutkan tentang hal itu. Hal tersebut sebagai rumus agar  manusia  berlaku  adil  dengan  standar wahyu  yang  diturunkan oleh sang maha kuasa.
Surat  Al-Maidah  ayat  8  menyebutkan  tentang  betapa pentingnya  keadilan.  Keadilan  berdiri  di  atas  segalanya,  bahkan kebencian  dan  permusuhan  tidak  bisa  dijadikan  landasasn  untuk berlaku  tidak  adil.  Keadilan  tidak  memandang  kepentingan emosional, tetapi berdasrkan kepada prinsip hukum Islam. Hukum Islam standarnya adalah kitab Allah. Dalam Surat an-Nisa` ayat 58 menekankan  tentang  larangan  melakukan  pilih  kasih  dalam penetapan  hukum.  Sehingga  Allah  memberikan  amanah  kepada manusia untuk menetapkan hukum secara tepat dan proporsional. Dan ditekankan dalam ayat terebut bahwa keadilan versi al-Qur-an adalah yang sebaik-baiknya pengajaran. Surah al-Hadid ayat 25
ِب   ساَّنلٱ َمو قَيِل َنا َزيِمۡلٱ َو  َبََٰتِكۡلٱ  م هَعَم اَنۡل َزنَأ َو ِتََٰنِ يَبۡلٱِب اَنَل س  ر اَنۡلَس ۡرَأ ۡدَقَل ِِۖط ۡسِق ۡلٱ .....
Artinya.  Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  rasul-rasul Kami  dengan  membawa  bukti-bukti  yang  nyata  dan  telah  Kami turunkan  bersama  mereka  Al  Kitab  dan  neraca  (keadilan)  supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 14
Urgensi  adil  diisyaratkan  melalui  sebuah  atsar  al-sahabah yang  menyebutkan  bahwa  Nabi  Muhammad  menjadikan  adil sebagai amal ibadah yang paling agung, dengan menyebutkan bahwa sehari  dari  hari-harinya  pemimpin  yang  adil  lebih  baik  daripada ibadah  enam  puluh  tahun. 15 Dalam  tataran  praksis,  keadilan diwujudkan  dengan  memberlakukan  semua  manusia  secara  sama
14 QS al-Hadid, 25.
15 Tsiqatullah Ibn Asakir, Tabyin Kadzibil Muftari Fima Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asyari, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H), 101.
serta  memosisikan  mereka  sesuai  dengan  sifat  dan  kondisinya masing-masing. 16
Berbagai  pristiwa  diceritakan  di  beberapa  riwayat  tentang penerapan  keadilan  pada  awal-awal  Islam.  salah  satunya  tentang peristiwa    sengketa  pencurian  di  zamana  nabi  Muhammad  SAW. Pada waktu itu yang mencuri adalah seorang muslim, Thi`mah bin Ubairiq.  Barang  curian  tersebut  dititipkan  kepada  seorang  yahudi yang  bernama  zaid  bn  Samin.  Ketika  barang  itu  dicari  oleh  si pemilik, si yahudi tersebut kaget. Si yahudi hanya bisa menjelaskan bahwa  barang  tersebut  adalah  titipan  dari  Thi`mah  bin  Ubairiq. Sedangkan  pencuri  aslinya  (thi`mah)  di  bela  oleh  kaum  muslimin pada waktu itu, hingga mengadunya kepada sang nabi. Hampir saja nabi  mempercayainya,  namun  akhirnya  persoalan  menjadi  jelas, bahwa si yahudi tidak bersalah. Oleh karenanya maka turunlah QS Al-Nisa` ayat 105 yang telah disebutkan di atas.
Peristiwa  ni  memberikan  pelajaran  tentang  pisau  keadilan yang  tidak  memandang  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan. Siapapun pelaku kriminal atau melanggar ketentuan perlu ditindak berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  siapapun  yang  tidak bersalah  mesti  dilakukan  pembelaan.  Tidak  ada  distingsi  dalam supremasi  hukum,  tidak  ada  pilih  kasih  dalam  penegakan  hukum. Keadilan merupakan pangkal setiap persoalan. Hukum Islam yang berkeadilan  merupakan  cerminan  dari  misi  kemaslahatan  Islam. Hukum  Islam  memandang  bahwa  posisi  manusia  adalah  sama. Bentuk  pendeskreditan  atas  nama  hukum  merupakan penyimpangan dari hukum.
c. Prinsip kebebasan
Islam  sangat  memuliakan  manusia.  Dalam  ayat  al-Qur  an sangat  gamblang  sekali  tentang  posisi  manusia  dalam  lingkup kesyariatan. Al-Isra` ayat 70 menyebutkan;
ََٰن ۡلَمَح َو َمَداَء ٓيِنَب اَن ۡم َّرَك ۡدَقَل َو۞
ٖريِثَك  َٰىَلَع  ۡم هََٰنۡلَّضَف َو ِتََٰبِ يَّطلٱ َنِ م م هََٰنۡق َز َر َو  ِر ۡحَبۡلٱ َو  ِ رَبۡلٱ يِف  ۡم ه
ٗلٗي ِضۡفَت اَنۡقَلَخ  ۡنَّم ِ م ٠٣
16 Afifuddin  Muhajir, Fiqh  Tata  Negara  Upaya  Mendialogkan  Sistem  Ketatanegaraan  Islam,
(Yogyakarta: Ircisod, 2017), 48.
Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,  Kami  angkut  mereka  di  daratan  dan  di  lautan,  Kami  beri mereka  rezeki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang telah Kami ciptakan. 17
Ayat  tersebut  mengisyaratkan  tentang  keistimewaan manusia. Kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena  itu,  maka  manusia  mendapatkan  anugerah  kebebasan. Kebebasan ini merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia.
Gubernur  mesir,  Amr  bin  Ash  dinasehati  oleh  sayyidina Ustman berkaitan dengan keadilan. Ustman RA berkata; sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan ibu mereka dalam keadaan merdeka . 18 Sayyidina Ali juga mengeluarkan statemen tentang keadilan bahwa janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka.
Allah  SWT  melalui  syariatnya  memberi  ruang  kebebasan pada  hambanya,  baik  dalam  ihwal  beragama,  berfikir  dan menyatakan pendapat. Sehingga bentuk penghambaan kepada setiap insan  adalh  bentuk  penistaan  dan  penyesatan.  Penhambaan hanyalah  dapat  dilakukan  kepada  sang  maha  kuasa  yaitu  Allah. Jaminan  kebebasan  ini  dapat  dipergunakan  oleh  manusia  dalam rangka menjamin dirinya terbebas dari jeratan kepentingan manusia.
Afifuddin  Muhajir  membatasi  tentang  kemerdekaan  ini, karena  dianggapnya  terlalu  luas.  Batsan-batasan  tersebut  adalah. Pertama; kebebesan  tidak  menodai  harkat  dan  martabat  manusia. Kedua; tidak  mengganggu  hak  orang  lain. Ketiga ;  tidak  melawan aturan,  baik  aturan  syariah  atuapun  kesepakatan  bersama,  selama tidak bertentangan dengan syariat. 19
Selain prinsip-prinsip di atas, ada pula prinsip yang sifatnya umum. Yaitu Prinsip Amar Ma`ruf nahi mungkar, prinsip toleransi, dan  prinsip  tolong  menolong.  Hasbi  Ash  Shiddieqy  dalam  buku
17 QS al-Isra`, 70.
18 Ali Abu Hasan bin Abdu al-Hayyi an-Nadwi, Madza Khasira al-Alam bi inhithati al-Muslimin,
(Mesri: Maktabah al-Iman, Tanpa Tahun), 106.
19 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, ...57.
filsafat ukum Islam-nya menjabarkan beberapa prinsip hukum islam adalah  tentang  menghadapkan  khitab pada  akal,  memagari  akidah dengan  akhlak,  menjadikan  segala  beban  hukum  untuk  kebaikan jiwa  dan  kesuciannca,  mempersatukan  agama  dan  dunia  dalam tinajaun hukum, serta yang terakhir adalah prinsip tahkim. 20

## 2. Karakteristik Hukum Islam
Hukum  Islam  menempati  posisi  di  antara  syariah  wadhiyyah (aturan produk manusia) dan syariat samawiyah (ketentuan agama- agama Samawi) sebelum Islam. 21 agama-agama samawi sebelumnya telah  mewariskan  banyak  hal  tentang  hukum,  yang  kemudian disortir dan dilakukan filterisasi setelah Islam datang. Hal demikian dilakukan karena agama-agama samawi sebelumnya diperuntukkan pada satu komunitas tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan hukum didalamnnya  terkesan  kosntan,  tidak  ada  perubahan.  Ketentuan- ketentuan  agama  samawi  sebelum  Islam  terbilang  temporal,  tidak dapat  menembus  segala  zaman.  Oleh  karena  itu,  Islam  sebagai samawi  yang  menyempurnakan  agama-agama  sebelumnya.  Al- Qur`an  menyebutkan  bahwa  islam  dengan  al-Qur  annya menyempurnakan atas aturan-aturan yang ada sejak agama samawi sebelumnya, serta bersifat final. Namun kefinalannya tidak berarti menutup aktivitas lain terkait persoalan umat islam. Problematikan kehidupan  manusia  semaikin  kompleks,  sehingga  posisi  agama Islam sangat penting hadir dalam hal ini. Sedangkan hukum dalam konsepsi Islam seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang di buat oleh allah. 22
Kesempurnaan  dan  finalitas  Islam  menyimpan  vitalitas  yang tidak  ada  habisnya  dan  aktivitas  yang  tidak  ada  habisnya. 23 Oleh karenanya disebutkan bahwa nash itu terbatas, sedangkan persoalan- persoalan semakin semarak dan berkembang. Maka dari itu, upaya- upaya  menggalian  hukum  oleh  para juris harus  terus  dilakukan,
20 Hasbi ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), 85.
21 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, 169.
22 Sayyid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. dalam Soumatera Law
Review. Vol 2 No 2. 2019, 241.
23 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, 171.
termasuk oleh para mujtahid. Sehingga kondisionalitas hukum Islam sangat betul-betul realistis.
Secara umum, Islam memiliki dua karakteristik. Yaitu ketegaran dan kelenturan. Hal ini terbukti, AL-Qur an memiliki dua konsep dalil, yaitu bersifat qath i yang diperuntukkan pada kasus-kasus yang secara langung mendapatkan hukum jelas dari al-Qur` an. Sementara satunya  adalah  bersifat  dzanni,  yaitu  ayat  yang  menimbulkan beberapa tafsir dari kalangan para mufassir dan mujtahid. Karena ayat yang dzanni inilah, maka Islam dengan al-Qur annya disebut sebagai agama yang syamil (Komprehensif) dan kamili (sempurna).
Ayat kulliyat dan juz-iyat yang berkategori zhaniiyat sudah barang tentu memerlukan penjabaran dan penafsiran.
Secara  terperinci  bentuk-bentuk  karakteristik  hukum  Islam adalah sebagai berikut.
a. Sempurna
Hasbi  al-Siddiqie  menyebutkan  salah  satu  krakteristik hukum Islam adalah takamul , lengkap sempurna dan bulat. 24 Syariah Islam membawahi segala element sudut yang berbeda-beda dalam satu kesatuan, karena hukum Islam tidak menghendaki pertentangan antara ushul dan furu `. 25 kesempurnaan  hukum  Islam  memberikan ruang  terbuka  terhadap  segala  lini  kehidupan  manusia,  oleh karenanya  hukum  Islam  diakui  sebagai  produk  hukum  yang kontekstual. Kompleksitas persoalan yang dihadapi manusia dapat dilakukan kajian dengan pendcekatan hukum Islam. oleh karenanya Islam memberikan perangkat metode dalam merumuskan persoalan tersebut,  melalui  kajian  ushul  fiqh.  Dengan  ilmu  ushul  fiqh  dapat menerapkan dalil-dalil ijmaly untuk menggali hukum yang bersifat amaly. 26
b. Elastis dan tidak memberatkan
Dalam surat al-Baqarah ayat 286 secara tegas Allah berfirman;
24 Mauluddin, S. B. (2004). Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 2 (1), 5.
25 M. Hasbi al-Siddiqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.
26 M Noor Harisuddin, Ilmu Ushul Fiqh, (Jember: Pena Salsabila, 2015), 6. Lihat juga dalam Ali Jum`ah, Sejarah  Ushul  Fiqh  –Histori  Ilmu  Ushul Fiqh dari  Masa  Nabi  Hingga  Sekarang, Terj  Adi
Maftuhin, (Depok: Keira Publishing, 2017), 28.
َلَ ۡتَبَسَت ۡكٱ اَم اَهۡيَلَع َو  ۡتَبَسَك اَم اَهَل ۚاَهَع ۡس  و  َّلَِإ ااسۡفَن  هَّللٱ   ُِ لَك ي
Ayat  ini  memberikan  penegasan  tentang  kebebasan manusia.  Kebebasan  manusia  telah  dimandatkan  secara  total. Sehingga tidak ada aturan hukum Islam yang membebani manusia di  luar  kemampuannya.  Oleh  karenanya,  dalam  Islam  terkenal dengan dua bentuk hukum yang secara aplikasi telah dicontohkan oleh nabi dan para ulama` mujtahid, yaitu hukum azimah dan hukum rukhshah.
Selain  itu,  Ayat  tersebut  memberikan  semacam  rambu-rambu bahwa  hukum  Islam  tidak  kaku,  dan  konstan,  melainkan kondisional. Dalam islam dikenal sebagai hukum rukhsah, kebalikan dari hukum azimah. Kondisi, dan situasi menjadikan hukum islam cocok pada segala zaman. Kelenturan dan keluwesan ini menjadikan hukum  Islam  dapat  jaya  disegala  ruang  dan  waktu.  Kelenturan hukum Islam, hingga sampai memperbolehkan sesuatu yang pada asalnya  diharamkan  secara  hukum  azimah.  Kondisi  yang memperbolehkan  tersebut  apabila  ada  dharurat  yang  sangat  tidak bisa ditinggalkan. Elastisitas hukum Islam memberikan kemudahan dan  kemurahan  dalam  melaksanakan  hukum  secara  kaffah  dan sempurna.
c. Bersifat realistis
Sebagai hukum yang mbersifat mujmal, al-Qur an memberikan peluang  untuk  pemaknaan  yang  bersifat  realistis.  Dalam  pengertian setiap kasus dan persoalan hukum di era sekarang dapat diarahkan dan dicari hukumnya pada ayat-ayat yang ada, dengan menggunakan metode ijtihadi. Hukum Islam bisa dikatakan sebagai rumus utama, sedangkan kasus-kasus  yang  selalu  berdatanagan  adalah  obyek  yang  dapat diputuskan  melalui  hukum  Islam.  sifat  realistis  ini  membuka  peluang akan berubahnya hukum, dari satu lokalitas ke lokalitas yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oleh karena sifat realitas ini, hukum Islam yang diputuskan bisa saja berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Tentu ini berdasrakan banyak pertimbangan, termasuk faktor psikologi, sosial, serta budaya yang melingkupinya.
Sifat realistis ini sebagai petunjuk bahwa hukum Islam memiliki karakteristik yang universal dan dinamis. Artinya Universalitas hukum islam  ini  sesuai  dengan  syari`  atau  pembuat  hukum,  yang  memiliki
kekuatan  tanpa  batas.  Sedangkan  dinamisasi  hukum  Islam  mampu bergerak dengan cepat serta mampu menyesuaikan dengan keadaan dan situasi.  Dinamika  ini  adalah  bukti  keluwesan  dan  kelenturan  hukum islam sangat jelas. 27
d. Memiliki reward dan sanksi dunia akhirat
Sistem  sanksi  adalah  bentuk  upaya  dalam  memaksimalkan semangat  pemberantasan  hukum,  sekaligus  memberikan  bukti  bahwa sistem phunnisment juga dijalankan dalam sistem hukum Islam. selain itu juga dalam rangka menegakkan keadilan, sehingga perlu ada hukuman atau tindakan berupa sanksi, seperti korupsi harus mengembalikan atau membayar ganti rugi. 28 Sedangkan bagi yang taat terhadap hukum Islam, maka diganjarlah dengan pahala.
Adapun besarannya reward dan sanksi yang didapatkan sesuai dengan  kebaikan  dan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum. Dalam surah al-Zalzalah disebutkan secara gamblang;
ه َرَي ا ٗرۡيَخ ٍة َّرَذ َلاَقۡثِم  ۡلَمۡعَي نَمَف ۥ ٠ ۥ ه َرَي ا ٗ رَش ٖة َّرَذ َلاَقۡثِم  ۡلَمۡعَي نَم َو
٨
Artinya:  Barangsiapa  yang  mengerjakan  kebaikan  seberat dzarrahpun,  niscaya  dia  akan  melihat  (balasan)nya.  Dan  barangsiapa yang  mengerjakan  kejahatan  sebesar  dzarrahpun,  niscaya  dia  akan melihat (balasan)nya pula.
Dalam pandangna umat Islam, dari sekian banyak agama, ideologi dan falsafah  yang  mengemuka  di  dunia,  hanya  Islam  yang  dapat  mengahadapi tantangan-tantangan zaman. 29 Padangan demikian sudah menjadi keyakinan, hal itu  berdasar  pada  kenyataan  dan  realitasnya,  dimana  agama  Islam  dengan perangkat hukumnya memiliki karakteristik yang komprehensif dan universal. Kedua karakteristik ini menjadi salah satu bentuk pengejawantahan bahwa Islam secara niscaya menjadi agama yang terus memiliki kepekaan-kepekaan sosial dan semacamnya, yang menembus segala zaman di dunia.

## Kesimpulan
27 Fathur Rahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: logos, 1997), 46.
28 A Jazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Rajawali, 2000), 31- 32. 29 Abd Rauf Muhammad Amin, Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam, dalam Al-Qolam, Vol 20, No 3 (2014), 23.
Prinsip hukum Islam menjadi pijakan atas segala aktifitas sosial manusia dalam  segala  kondisi  zaman.  Dalam  Islam  telah  ditetapkan  bentuk-bentuk prinsip  yang  pakem.  Mulai  dari  yang  sifatnya  umum,  hingga  yang  berbicara secara khusus pada hukum Islam itu sendiri. Beberapa tokoh telah memberikan rincian tentang prinsip hukum Islam. diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan,  prinsip  kemasllahatan,  amar  makruf  nahi  mungkar,  toleransi,  dan tolong  menolong.  Prinsip  tersebut  menjadi  acuan  dan  pijakan  utama  dalam setiap putusan hukum, baik yang sudah pakem dalam fiqh klasik, maupun dalam merespon kasus-kasus kekinian.
Secara  umum,  Karaktersitik  hukum  islam  terdapat  dua  bentuk  yaitu takamul dan mutlak .  Sebagai  bukti  bahwa  hukum  Islam  menjadi  hukum  yang final secara syariahnya, dan elastis secara fiqhnya. Karaktersitik hukum Islam yang  takamul  dan  mutlak  ini  menjadi  titik  pembeda  dengan  hukum  pada umumnya. Selain itu, karakteristik hukum Islam juga luwes dan lentur. Artinya ada sisi kedinamisan yang terus memiliki kecocokan dengan segala lingkup dan zaman yang berbeda. Oleh karena itu, hukum Islam selalu memberikan jalan keluar yang optimal dan maslahah, serta memberikan jaminan yang baik, tidak hanya ketika dalam kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan secara ukhrawi.
Daftar Pustaka al-Baihaki, Imam . Syu`ab al-Iman, Juz 1.
al-Siddiqy, M. Hasbi. 1993. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Anshar, Sayyid. 2019. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.
dalam Soumatera Law Review. Vol 2 No 2. 235-245.
ash Shiddieqy, Hasbi. 2001. Filsafat Hukum Islam. Semarang: Pustaka Riski
Putra.
bin  Abdu  al-Hayyi  an-Nadwi,  Ali  Abu  Hasan. Madza  Khasira  al-Alam  bi inhithati al-Muslimin, (Mesri: Maktabah al-Iman, Tanpa Tahun).
Fatarib, Husnul . 2014. Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan adabtabilitas Hukum Islam), dalam Nizam Vol 4. No 1.
Gunawan,  H.  2018.  Karakteristik  Hukum  Islam. Jurnal  AL-MAQASID:
Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan , 4 (2), 105-125.
141 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Harisuddin, Mohammad Noor. 2015. Ilmu Ushul Fiqh. Jember: Pena Salsabila.
http://wikipedia.org/wiki/prinsip.
Ibn Asakir, Tsiqatullah . 1404 H . Tabyin Kadzibil Muftari Fima Nusiba ila  al-
Imam Abi al-Hasan al-Asyari. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi.
Jamil, Fathurrahman . 1997 . Filsafat hukum Islam. Jakarta: Logos.
Jazuli,  A.  2000. Fiqh  Jinayah;  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan  dalam  Islam.
Jakarta: Rajawali.
Jum`ah,  Ali.  2017. Sejarah  Ushul  Fiqh  –Histori  Ilmu  Ushul  Fiqh  dari  Masa  Nabi
Hingga Sekarang, Terj Adi Maftuhin. Depok: Keira Publishing.
Kahduri, Majid. 1984. The Islamic Conception of Justice . London: The John Hopkins
University Press.
Mauluddin,  S.  B.  (2004).  Karakteristik  Hukum  Islam  (Konsep  Dan
Implementasinya). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 2 (1).
Mohsi,  M.  (2015).  Konstruksi  Hukum  Perceraian  Islam  Dalam  Fiqh
Indonesia. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 1 (2), 236-251.
Mohsi, M. (2018). Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Reflektika , 13 (1), 84-104.
Muhajir,  Afifuddin.  2017. Fiqh  Tata  Negara  Upaya  Mendialogkan  Sistem
Ketatanegaraan Islam. Yogyakarta: Ircisod.
Muhammad Amin, Abd Rauf. 2014. Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam
Tradisi Hukum Islam, dalam Al-Qolam, Vol 20, No 3.
Musyarrofah, 2013. “Approaches to Islam in Religious Studies: Kontribusi
Charles  J.  Adams  dalam  Studi  Islam”  dalam studi  Islam  perspektif Insider/outsider ,  ed,  M  arfan    Muammar  dan  Abd  Wahid  Hasan
(Jogjakarta:  IRCiSoD).
Nor Hafidah, Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. Dalam Rechtidee, vol 8 No 2, 2013.
Rahman Jamil, Fathur.1997. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: logos.
Rizal, Muhammad. Tanpa tahun. Eksistensi Prinsip-prinsip Hukum Islam Terhadap
Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasiol, dalam Legal Opinion:
Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 2.
Roibin.  2010. Dimensi-dimensi  Sosio-Antropologis  Penetapan  Hukum  Islam  dalam
Lintas Sejarah. Malang: UIN Maliki Press.