## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta. Volume 3 | Nomor 2 | Desember | 2022 e-ISSN: 2809-4433 dan p-ISSN: 2809-5081
Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan
Chairul Fajar Tafrilyanto 1 , Septi Dariyatul Aini 2 , Sri Indriati Hasanah 3 , Kusyairi 4 , Linda Susanti 5 Universitas Madura 1,2,3,4,5

## Keywords
UMKM; NIB.
Corespondensi Author Pendidikan,  Universitas  Madura Email: chairul_math@unira.ac.id

## History Artikel
Received : 2022-10-09 Reviewed: 2022-10-10
Revised: 2022-10-14
Accepted: 2022-11-15
Published: 2022-25-25 Abstract: The important role of MSMEs is increasingly being felt in the process of national economic development in Indonesia. Branta Tinggi Village is one of the villages in Tlanakan District, Pamekasan Regency which has a large number of MSMEs. However, there are still many MSME owners in Branta Tinggi Village who do not understand the importance  of  business  legality  in  the  form  of  making  a Business Identification  Number  (NIB),  because  some  people  have  an understanding  that  obtaining  business  permits  and  legality  is  a complicated  and  time-consuming  matter.  Meanwhile,  the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in running a business. In carrying out this community service activity, the University of Madura KKN 4 Team is trying to increase the potential of MSMEs to improve the welfare of the people of Branta Tinggi Village. One of them is by helping to make NIB (Business Identification Number) in 3 hamlets. This community service activity is given in making a Business Identification Number (NIB) which is carried out through the door to door method where this service activity is carried out in real time by visiting the residence of each UMKM in three hamlets in the village of Branta Tinggi. Abstrak : Peran  penting  UMKM  semakin  dirasakan  dalam  proses pembangunan  ekonomi  nasional  di  Indonesia.  Desa  Branta  Tinggi merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Tlanakan  Kabupaten Pamekasan yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak. Namun masih banyak masyarakat pemilik UMKM di Desa Branta Tinggi yang belum  memahami  pentingnya  legalitas  usaha  berupa  pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena sebagian masyarakat memiliki pemahaman  bahwa  pengurusan  izin  dan  legalitas  usaha  adalah masalah yang rumit dan memakan waktu lama. Sementara itu, Nomor Induk  Berusaha  (NIB)  sendiri  memegang  peranan  penting  dalam menjalankan  bisnis.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini,  Tim  KKN  4  Universitas  Madura  berusaha  untuk meningkatkan  potensi  UMKM  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Desa  Branta  Tinggi.  Salah  satunya  dengan  membantu pembuatan  NIB  (Nomor  Induk  Usaha)  di  3  dusun.  Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diberikan  dalam  pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan melalui metode door to door dimana kegiatan pengabdian ini dilakukan secara nyata dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM di tiga dusun di desa Branta Tinggi.

## PARTA: Jurnal Pengabdian  Kepada Masyarakat Vol 3 No 2, Desember 2022

## Pendahuluan
Peran  penting  keberadaan  UMKM  di  Indonesia  semakin  terasa  dalam proses  pembangunan  ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002).
Desa Branta Tinggi merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang  memiliki  jumlah pelaku  UMKM  yang  cukup banyak.  Sebagai  salah  satu  wilayah  yang  berada  di  lokasi Kabupaten Pamekasan. Desa Branta Tinggi terdapat 3 dusun yaitu Gedongan, Tengah dan Pelanggaran. Akan tetapi,  masih  banyaknya  para  pelaku  UMKM  di  wilayah  Desa  Branta  Tinggi  yang  belum  mengetahui  dan memahami  tentang  pentingnya  legalitas  usaha  dalam  bentuk  pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha.
Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  adanya  legalitas  usaha,  diantaranya  yaitu  mendapatkan  jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik  domestik  maupun  ekspor),  akses  pembiayaan  yang  lebih  mudah,  serta  memudahkan  memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).
Bidang  usaha  yang  ditekuni  para  pelaku  UMKM  di  Desa  Branta  Tinggi  sangat  bervariasi  mulai  dari pedagang toko peracangan, selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa seperti salon. Industri kecil juga berkembang dengan baik seperti industri pengolahan makanan, pembuatan kapal dll. Keberadaan pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan  kondisi  finansial  masyarakat  sekitar.  Dalam  perkembangannya,  pelaku  UMKM  di  Desa  Branta  Tinggi memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, berorientasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha.
Aturan   dalam   bidang   perizinan   sudah   diterapakan   oleh Kementerian   Koordinator  Bidang Perekonomian  RI  sejak  bulan  Mei  2018.  Aturan  tersebut  menganjurkan  agar  para pemilik  usaha  segera melakukan  pengurusan  NIB,  sebagai identitas  suatu  perusahaan.  Dengan adanya NIB, pengusaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Jika pelaku  usaha  sudah  memiki  NIB,  maka tidak  perlu  lagi  mengurus  izin  perusahaan  seperti  API dan  TDP.  Selain  NIB,  untuk  pelaku  UMK  juga dapat  mengurus  Izin  Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK). Dengan   memiliki   IUMK,   banyak   manfaat   atau keuntungan   yang   diperoleh. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menurut  Pasal 4 PMDN No 83/2014 adalah:
a. Memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan
b. Memperoleh pendampingan dari    pemerintah    pusat    maupun    daerah untuk pengembangan usaha
c. Memperoleh kemudahan  dalam  akses  pembiayaan  ke  lembaga  keuangan seperti bank dan non bank untuk menambah modal usaha
d. Pelaku  usaha memperoleh kemudahan  dalam hal  pemberdayaan dari  pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.
Beberapa  kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha adalah (1) belum mengetahui manfaat  yang  akan diperoleh  dengan  adanya  surat  izin  usaha,  (2)  masih  dirasa  sulit ketika mengurus perizinan, dan (3) belum paham bagaimana mengurus surat izin usaha.
Pada pelaksanaan  Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami Tim KKN 4 Universitas Madura berupaya bagaimana meningkatkan potensi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Branta Tinggi. Salah satunya yaitu dengan membantu pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di 3 Dusun yang ditujukan oleh perangkat  desa.  Dimana  dengan  adanya  pembuatan  NIB  tersebut,  masyarakat  di  Desa  Branta  Tinggi  dapat mempunyai sertifikat legalitas usahanya bagi masyarakat yang mempunyai usaha.

## Metode
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan melalui metode door to door dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di tiga dusun di desa Branta Tinggi. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, peserta KKN 4 melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan  formulir  isian  yang  memuat  data  untuk  memenuhi  persyaratan  pembuatan  Nomor  Induk Berusaha (NIB).
2. Tahap Pelaksanaan
Pada  tahap  pelaksanaan  ini  dilaksanakan  menggunakan  metode door  to  door sehingga  pelaksanaan pengisian formulir dilakukan pada kediaman masing-masing UMKM. Pada tahap ini, peserta KKN 4 juga memberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian peserta KKN juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.
3. Tahap Pembuatan Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara  mandiri oleh peserta KKN 4, dimana peserta KKN 4 secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM.

## Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan pertama adalah melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM di tiga dusun di desa Branta Tinggi, data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan oleh perangkat desa, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan peserta KKN 4 dalam pelaksanaan di lapangan agar  mengetahui  secara  jelas  dan  spesifik  berapa  jumlah  dan  letak  UMKM  di  setiap  dusunnya.  Kemudian dilakukan pembuatan  formulir  isian  yang  terdiri dari data  diri  pelaku  usaha  dan  data  usaha  itu  sendiri  yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kegiatan  kedua  adalah  memberikan  pendampingan pada  pelaku  UMKM.  Kegiatan ini  dilaksanakan  di kediaman masing-masing UMKM dimana peserta KKN 4 menggunakan metode door to door , metode ini dipilih karena  dirasa  lebih  efektif  dibandingkan  mengumpulkan  para  pelaku  UMKM  dengan  konsep  pemberian sosialisasi.  Penggunaan  metode  ini  juga  diharapkan  para  pelaku  UMKM  akan  lebih  memahami  mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

## Gambar 1: Pendataan pada pelaku UMKM
Pada kegiatan ini, peserta KKN 4 memberikan pendampingan mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB),  apa  pentingnya  dan  kegunaan  Nomor  Induk  Berusaha  bagi  kelangsungan  usaha  yang  dimilikinya. Kemudian peserta KKN 4 juga memberikan sesi tanya jawab apabila terdapat hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pemaparan tersebut. Kemudian peserta KKN 4 juga memberikan pendampingan dalam pengisian pada formulir yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri sebagai persyaratan
pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Pendampingan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengisian formulir.

## Gambar 2: Kegiatan Pendampingan Pengisian Formulir Isian OSS
Kegiatan ketiga adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri oleh peserta KKN 4. Yang dimana,  peserta  KKN  4  secara  bertahap  sesuai  pemetaan  data  UMKM  per  dusun  membuat  Nomor  Induk Berusaha  (NIB)  dari  tiap  data  UMKM  yang  telah  dikumpulkan  melalui  metode door  to  door .  Nomor  Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetakkan oleh tim sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk hardfile . Sedangkan, untuk pihak desa Branta Tinggi akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk softfile . Kemudian penyerahan hardfile kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh peserta KKN 4 kepada pelaku UMKM pada pertemuan di balai desa Branta Tinggi.
Gambar 3. Kegiatan pembagian sertifikat NIB kepada masyarakat yang memiliki UMKM yang telah terdata

## Simpulan Dan Saran
Berdasarkan uraian di atas, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di desa Branta Tinggi dapat memiliki legalitas usaha. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan pendampingan kepada para  pelaku  UMKM  menggunakan  metode door  to  door atau dengan  mendatangi  kediaman  masing-masing UMKM. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM pada pertemuan di balai desa Branta Tinggi dalam bentuk Hardfile , dan untuk perangkat desa dalam bentuk Softfile .

## Daftar Rujukan
Adriani, C. (2022). Pemberdayaan UMKM dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. Abdimas Patikala: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 406-413.
Diana, L., Akhbari, I., Fadilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran  Legalitas  Usaha  Bagi  UMKM  Keluharan  Dukuh  Sutorejo, Jurnal  Penyuluhan  Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) , 1, 81 – 88
Kusmanto, H.,  Rahmawati, L.E., Prayitno, H.J. 2019. Realisasi Kesantunan Berkomunikasi pada Media Sosial Instagram @Jokowi: Studi Politikopragmatik. Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan, 19(02), 119-130.
Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology , 8(2), 1 – 6.
Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. Akmenika UPY, 2 , 1-13
Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1(1), 77 – 83.
Rio, F. W. & Susilawati. (2016). Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM . Bandung : PT Refika Aditama, 2016.
Tambunan. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Wulandari,  I.,  &  Budiantara,  M.  (2022).  Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  Melalui  Online  Single Submission. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6 (2), 386-394.
Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh . J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 1(3), 175-188.