## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama
El Firsta Nopsiamti AR, Dessy Rakhmawati Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: elfirstanopsiamtiar@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  antara  Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN. Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar  biasa (extra  ordinary  crime) dikarenakan  dampaknya  yang  luar biasa,    tidak  hanya  merusak  keuangan  publik  dan  mengganggu stabilitas  dan  keamanan  sosial,  tetapi  juga  merusak  nilai-nilai demokrasi  dan  kepastian  hukum.  Penulisan  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normative  dengan  pendekatan Perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan kasus. Hasil penelitian ini  adalah bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana Korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  (Analisis  Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN. Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021.  PN.  Jmb,  Hakim  mempertimbangkan  dalam Putusan  Nomor  05/PID.SUS-TPK/2021/PN.  Jmb  dan  06/PID.SUS- TPK/2021/PN.  Jmb  yaitu  pertimbangan  yuridis;  dakwaan  JPU, keterangan  terdakwa  dan  saksi,  barang  bukti,  dan  pasal-  pasal. Pertimbangan  non  yuridis  yaitu  yang  melatar  belakangi  perbuatan terdakwa,  kondisi  diri  terdakwa,  hal-hal  yang  memberatkan terdakwa.
Kata Kunci: Pelaku; Korupsi; Bersama sama; Pertimbangan Hakim

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-07-09 Accepted: 2023-07-09 Publish: 2023-07-31
KEYWORDS: Perpetrators; Corruption Crimes; Collectively; Judges Considerations

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  the  basic  considerations  of  judges  in convicting perpetrators of corruption jointly between Court Decision Number  5/Pid.Sus.Tpk/2021  PN.Jmb  and  Decision  Number 6/Pid.Sus.TPK/2021.  PN.  Jmb.  Corruption  is  classified  as  an extraordinary  crime  because  of  its  extraordinary  impact,  not  only damaging public finances and disrupting social stability and security, but also destroying democratic values and legal certainty. This paper uses a normative juridical research method. The results of this study are  the  Basis  for  Judges'  Considerations  in  imposing  criminal sanctions on perpetrators of Corruption Crimes which are committed jointly  (Analysis  of  Court  Decisions  Number  5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb  and  Decision  Number  6/Pid.Sus.TPK/  2021.  PN.Jmb,  the Judge considered in Decision Numbers 05/PID.SUS- TPK/2021/PN.Jmb and 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb namely juridical considerations; the prosecutor's indictment, the statements of  the  accused  and  witnesses,  evidence,  and  articles  Non-juridical considerations,  namely  the  background  to  the  defendant's  actions,
the defendant's personal condition, the things

## A. PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  peran  mengatur  dalam  masyarakat.  Keberadaan  hokum  dalam masyarakat  harus  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan  masyarakat dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  kepentingan  mereka  tidak  akan bertentangan satu sama lain. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. 1
Korupsi  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime) dikarenakan  dampaknya  yang  luar  biasa,  tidak  hanya  merusak  keuangan  publik  dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  jenis  pidana khusus  juga  harus  ditindak  dengan  cara  yang  tidak  konvensional.  Korupsi  merupakan masalah serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social dan ekonomi serta politik, serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan  moral  karena  menjadi  budaya  yang  mengancam  cita-cita  keadilan  dan  masyarakat yang sejahtera 2 .
Korupsi merupakan masalah serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat,  membahayakan  pembangunan  social  dan  ekonomi  serta  politik,  serta menggerogoti  nilai-nilai demokrasi  dan  moral  karena  menjadi  budaya  yang  mengancam cita-cita keadilan dan masyarakat yang sejahtera.
Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan  illegal  untuk  mendapatkan  keuntungan  demi  kepentingan  pribadi  atau  golongan. Dalam  perkembangannya  terdapat  penekanan  bahwa  korupsi  adalah  tindakan penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power) atau  kedudukan  publik  untuk  kepentingan pribadi.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  banyak  di lakukan oleh para koruptor. 3
Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kekuasaan eksekutif), tetapi juga  oleh  anggota  lembaga  legislatif,  yudikatif,  dan  swasta  “Korupsi  di  Indonesia menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif 3. Menurut Muladi dan  Barda  Nawawi  Arief,  “tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  sangat memalukan,  tercela  dan  sangat  dibenci,  tidak  hanya  oleh  bangsa  dan  negara  Indonesia, tetapi  oleh bangsa dunia. 4
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Persada Media Grup, 2008), hlm. 36.
2 Elizabeth  Siregar,  Sahuri  Lasmadi,  Vani  Kurnia,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas  dan Kewenagan  Jaksa  Sebagai  Penyidik  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi”,  PAMPAS:  Journal  of Criminal Law, 1, 2 (2020), hlm. 63. Diakses
dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401, pada tanggal 5 maret 2023, pukul 14.00 WIB.
3 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 12.
4 Barda Nawawi Arief dan M uladi, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 133.
5 Claudia  Permata  Dinda,  Usman,  &  Tri  Imam  Munandar,  “Praperadilan  Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” PAMPAS
Jurnal Of Crimnal, 1, 2 (2020), hlm. 83. Dikases darihttps://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/pada tanggal 5 maret 2023, pukul 14.30 WIB.
Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PJmb Terdakwa bernama Hasanuddin Alias Hasan Bin Arakhman di Bain III Kecamatan Kabupaten Bungo untuk  Rio  Dusun  Air  Gemuruh    dan    Rio  Dusun  Air  Gemuruh  Kabupaten  Bungo  dan Putusan Nomor 6/ Pid Sus - TPK/2021/PN.PJmb, atas namaTerdakwa Firdaus Als Pir Bin Efendi  Ibrahim  yang  sebelumnya  Kabag  Keuangan  dan  Perencanaan  selaku  Pelaksana Fungsi Keuangan Dusun Air Gemuruh, Kec Batin III Kab Bungo bersama-sama melakukan penyelewengan  dana  desa  dan  merugikan  keuangan  pemerintah  Kabupaten    Bungo sebesar  Rp.  644.539.114,71,-  (Rp.  644539141)  Audit  Perhitungan  Kerugian  Keuangan Negara – Tindak Pidana Korupsi, Dana Anggaran Pendapatan Belanja Dusun (APBDesun) Penyimpangan  Pengelolaan  Air  Gemuruh  Provinsi  Dukuh,  Kecamatan  Bathin  III, Kabupaten  Bungo  SR-219/PW05/5/2020  KeuanganTahun  2018,  tanggal  1  September 2020, mewakili Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Jambi.
Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Dari kedua putusan tersebut, yaitu Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jmbi dan Putusan  Nomor  6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.  Jmb,  hakim  menjatuhkan  putusan  berbeda terhadap  terdakwa  yaitu  3  (tiga)  tahun  untuk  terdakwa  Putusan  Nomor  6/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Jmbi    yang  lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  terdakwa  dalam putusanNomor  5/Pid.Sus.TPK/  2021/  PN.Jmb  yang  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  4 (empat)  tahun sedangkan  mereka  terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama- sama,  yaitu  sama-sama  merugikan  negara  sebesar  Rp.  644.539.114,71  (enam  ratus  empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah tujuh puluh satu  sen)  sebagaimana  hasil  laporan  Audit  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Jambi,    sehingga putusan ini tidak membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi.
Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  jenis  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari,  meneliti  dan  menafsirkan  aturan  hukum  yang  berlaku alam hal ini, penulis mengkaji pertanggungjawaban pidana dari rekan pelaku korupsi analisis putusan Pengadilan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmbi dan putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2021 /PN Jambi dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
A. PEMBAHASAN
1. Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Jambi.
a) Fakta Yuridis
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  pada  persidangan  dihubungkan  dengan barang  bukti  yang  dihadirkan  Jaksa  Penuntut  Umum  serta  Penasehat  Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa menjabat sebagai RIO (Kepala Dusun) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013-2019 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 608/BPMPDPP  KB Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013. Bahwa pada tanggal  28  Maret  2018  Terdakwa  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Dusun  Tahun  Anggaran 2018,  berdasarkan  Peraturan  Dusun  Air  Gemuruh  Nomor 03 Tahun  2018 dengan  total  anggaran  sebesar  Rp.  1.513.573.591,00,-  (Satu  Milyar  Lima Ratus Tiga Belas Juta lima Ratus Tujuh Puluh TigaRibu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
Bahwa  untuk  membantu  tugas  pengelolaan  keuangan  Dusun  Air  Gemuruh tersebut,  Terdakwa  selaku  RIO  Air  Gemuruh  Menerbitkan  Surat  Keputusan  Rio  Air Gemuruh tanpa Nomor Tahun 2018, tanpa tanggal bulan April 2018 tentang Pelaksana Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Dusun  PTPKD  Air  Gemuruh  TA  2018,  dengan  susunan pelaksana sebagai berikut:
I. Penanggung Jawab : RIO Air Gemurh II.  Koordinator : Sekretaris Dusun Air Gemuruh III  Pelaksana Kegiatan : 1. Ahmadi 2.  Alfindra Alfindaris 3. Norhayati. 4. Marisa Harjum, Am., Kep IV  Bendahara : Firdaus
b) Fakta Persidangan
Penuntut  Umum  telah  menghadirkan  32  (tiga  puluh  dua)  orang  saksi,  yang  dalam member kesaksiannya di bawah sumpah, dan semua keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah.
c) Pertimbangan Sosiologis
Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Hakim tidak mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  hal-hal  yang    meringankan secara sosiologis.
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa  mempunyai  tanggungan  keluarga  serta  berusia  relatif  muda  yang  dapat memperbaiki kesalahannya.
2. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Jambi
a) Fakta Yuridis
Berdasarkanfakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dari keterangan jaksa dan pembela, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa  terdakwa  menjabat  selaku  Kepala  Urusan  Keuangan  dan  Perencanaan  Dusun Air  Gemuruh  berdasarkan  Surat  Keputusan  Rio  Air  Gemuruh Nomor  06 Tahun  2018, tanggal  27 Maret 2018 yang juga sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh  berdasarkan  Surat  Keputusan  Rio  Air  Gemuruh  Nomor  12  Tahun  2018, tanggal  21 Juli 2018,  tentang Penunjukkan  pelaksanaan fungsi kebendaharaan Dusun
Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan  keuangan  Dusun  dalam  rangka  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan, peñata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Dusun, pada tanggal 02 Januari 2018, Saksi Hasanuddin selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Dusun Air Gemuruh menerbitkan  Surat  Keputusan  Rio  Air  Gemuruh  Nomor  01  Tahun  2018  tentang Pengangkatan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Tahun 2018.
Bahwa Saksi HASANUDDIN menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor 01.ATahun  2018,  tanggal  02  Januari  2018  tentang  Pengangkatan  staf  Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA 2018 dengan susun sebagai berikut:
1 FIRDAUS Staf  Bidang  Keuangan,  Perencanaan dan Pemerintahan 2 PADLI AZIZ Staf  Bidang  Tata  Usaha  dan  Umum, Pelayanan dan Kesejahteraan

## b) Fakta Persidangan
Penuntut  Umum  telah  menghadirkan  32  (tiga  puluh  dua)  orang  saksi,  yang dalam  memberi  kesaksiannya  di  bawah  sumpah,  dan  semua  keterangan  saksi, terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah.

## c) Pertimbangan Sosiologis
Hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringan  kanterdakwa  Hakim  tidak mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  hal-hal  yang meringankan secara sosiologis.
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui kesalahannya;
- terdakwa  mempunyai  tanggungan  keluarga  serta  berusia  relatif  muda  yang dapat memperbaiki kesalahannya.
3. Analisis Penulis
Dalam  kasus  ini,  majelis  ahli  membuktikan  bahwa  terdakwa  tidak  dipaksa melakukan  tindak  pidana  tersebut  dan  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Kemudian  unsure  pengampunan  yang  tidak  masuk  akal  terpenuhi. Maka  dari  penjelasan  di  atas  penulis  dapat  menjelaskan  bahwa  terdakwa  dapat memikul  tanggungjawab  pidana    dan  juga  dapat  memikul  tanggungjawab  pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2021/PN. Jmb dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN. Jmb yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.  Untuk  terdakwa  Hasanuddin  hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara selama  4  (empat)  tahun,  dan  dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan, dengan  perintah  agar  Terdakwa  tetap  ditahan,  serta  menghukum  terdakwa
Hasanuddin  untuk  membayar  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Sementara itu untuk terdakwa Firdaus hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikuragi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap  ditahan,  dan  menghukum  terdakwa  Firdaus  untuk  membayar  denda  sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan, serta menghukum  Terdakwa  Firdaus  membayar  Uang  Pengganti  sebesar  Rp. 136.881.862,40- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu juta delapan  ratus  enam  puluh  dua  rupiah  empat  puluh  sen)    kepada  Negara,  dan  jika terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti  paling  lama  1  (satu)  bulan  setelah putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Penulis juga menganalisis bahwa ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku, yaitu pertanggungjawaban ketat.
Oleh  karena  itu,  dilihat  dari  uraian  unsur-unsur  penyusun  pertanggung jawaban  pidana  di  atas,  maka  pelaku  memikul  tanggung  jawab  mutlak  (strict liability), karena dalam hal ini pelaku membuktikan dan benar-benar melakukan tindak  pidana  tanpa  pembuktian  lebih  lanjut  bahwa  pelakunya  bersalah.  Baik pelaku maupun pelaku juga telah mengakui kesalahannya, bahwa ia secara sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan bahwa ia dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Vonis  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa atas  nama  Firdaus  Als  Pir  Bin Efendi  Ibrahim  yaitu  pidana  4  (empat) tahun  penjara  atas  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  terkait  dengan  tindak pidana korupsi Dana  Desa,  terdakwa selain dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp 136.881.863,40 (seratus  tiga  puluh  enam  juta  delapan  ratus  delapan  puluh  satu  ribu  delapan ratus  enam  puluh  dua  ribu  koma  empat  puluh  sen).  Sedangkan  terdakwa  atas nama Hasanuddin yang dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun penjara serta  membayar  denda  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah),  serta membayar uang pengganti Rp. 507.657.252,31 (lima ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma tiga puluh satu sen). Atas  putusan  tersebut  menurut  penulis  adalah  tidak  adil,  terdakwa  atas  nama Firdaus  dijatuhi  hukuman  4  (empat)  tahun  dan  selain  membayar  denda  Rp. 50.000.000,-  terdakwa  juga  haruskan  membayar  uang  pengganti.  Jika dibandingkan  dengan  terdakwa  atas  nama  Hasanuddin  yang  dijatuhi  hukuman selama  3  (tiga)  tahun  dan  membayar  denda    Rp  50.000.000,-  terdakwa  juga membayar  uang  pengganti  yang  jumlahnya  jauh  lebih  kecil  jika  dibandingkan dengan  terdakwa  Hasanuddin.  Seharusnya  terdakwa  Hasanuddin  hakim menjatuhkan  pidana  lebih  tinggi  dari  terdakwa  Firdaus,  mereka  terbukti  telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

## B. SIMPULAN
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Nomor  5/Pid.Sus.Tpk/2021  PN.Jmb  dan  Putusan  Nomor  6/Pid.Sus.TPK/2021.  PN.  Jmb, Hakim  mempertimbangkan  dalam  Putusan  Nomor  05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb  dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb  yaitu  pertimbangan  yuridis;  dakwaan  JPU,  keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal- pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru.  Jakarta:  Edisi  Kedua  Cetakan  Ke-6.  Kencana Prenada Media Group, 2017.
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Refika Aditama.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Persada Media Grup, 2008.

## Jurnal
Claudia Permata Dinda, Usman, & Tri Imam Munandar. “Praperadilan Terhadap Penetapan Status  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi”  PAMPAS  JurnalOf  Crimnal,  1,2,  (2020):  82-103.    doi: https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568
Elizabeth  Siregar, Sahuri Lasmadi & Vani  Kurnia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan  Jaksa  Sebagai  Penyidik  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi”  PAMPAS  Jurnal  Of  Criminal,  1,2,(2020):  1-11.  doi: https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084