## MENDAYAGUNAKAN PENINGGALAN SEJARAH, MEWARISKAN HARMONI: KONSTRUKSI MODEL HARMONI SOSIAL KEHIDUPAN MULTIETNIS MENGGUNAKAN TEKS ISTANA DALAM LOKA
Kasimanuddin Ismain a , Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim b
Kasimanuddin.ismain.fis@um.ac.id, moch.nurfahrul.fis@um.ac.id
a Universitas Negeri Malang, Indonesia.
b Universitas Negeri Malang, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 11 th January 2021 Revised: 28 th October 2021 Accepted: 5 th December 2021
Published: 30 th December 2021

## ABSTRACT
The meaning of social harmony in the Dalam Loka Palace is reflected in the layout and architecture of  multi-ethnic city. The learning model research methods include problem analysis, formulating a draft model, expert validation, model revision stage 1,  limited  trial  of  the  initial  model,  model  revision  stage  2,  extensive  trial,  final revision, and model preparation. Through validation and testing, a suitable model has been produced to foster the harmony of multiethnic life. The uniqueness of the model is the partnership of the regent as regional leader and the sultan as the holder of the Samawa tradition and culture according to the regional motto of Sabalong Samalewa. With the uniqueness of the model, it is hoped that it can eliminate the potential  for  conflict  through  the  implementation  of  policies  on  internal  and external factors of the model in development in the area concerned, which touches various aspects of multi-ethnic life.

## KEYWORDS
model construction; social harmony; Sultanate of Sumbawa; Sabalong Sama Lewa.

## ABSTRAK
Makna kerukunan sosial di Keraton Dalam Loka tercermin dalam tata ruang dan arsitektur kota multietnis. Metode penelitian model pembelajaran meliputi analisis masalah, merumuskan rancangan model, validasi ahli, revisi model tahap 1, uji coba terbatas  model  awal,  revisi  model  tahap  2,  uji  coba  ekstensif,  revisi  akhir,  dan penyusunan model. Melalui validasi dan pengujian, dihasilkan model yang cocok untuk  membina  kerukunan  hidup  multietnis.  Keunikan  model  tersebut  adalah kemitraan bupati sebagai pemimpin daerah dan sultan sebagai pemegang tradisi dan  budaya  Samawa  sesuai  semboyan  daerah  Sabalong  Samalewa.  Dengan keunikan model tersebut, diharapkan dapat menghilangkan potensi konflik, melalui penerapan kebijakan faktor internal dan eksternal model dalam pembangunan di daerah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan multi etnis.

## KATA KUNCI
konstruksi model; kerukunan sosial; Kesultanan Sumbawa; Sabalong Sama Lewa.

## Permalink/DOI
10.17977/um021v15i22021p377
-390
Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  integrasi  masyarakat  suku,  terbentuk  melalui  perjalanan sejarah  yang panjang (Zuhdi, 2014).  Kajian terhadap masyarakat suku atau masyarakat multietnis  dalam  Sejarah  Indonesia  dilakukan  antara  lain  oleh  Sulistiyono  (2011) menggunakan konsep diaspora. Secara historis kepulauan Indonesia disebut sebagai land of diaspora  Perjalanan  Sejarah  Indonesia  menjadi  masyarakat  multietnis  diwarnai  migrasi etnis-etnis disertai isyu-isyu lintas budaya dengan segala kompleksitasnya di daerah yang didatangi.
Realitas  sosio-kultural  ini  sepanjang  sejarah  keIndonesiaan  kita,  ditinjau  dari perspektif Pascastrukturalisme,  telah menghadirkan wajah yang ambigu. Di satu sisi, kita selalu  membanggakan  kekayaan dan  keunikan  kebudayaan dari berbagai etnis yang ada, namun di sisi lain, realitas konflik antar etnis dan bayang-bayang akan meletusnya konflik antar etnis senantiasa mengiringi dinamika perjalanan sejarah keIndonesiaan kita.
Bayang-bayang  konflik  antar  etnis  yang  mengiringi  dinamika  sejarah  Indonesia, antara lain seperti konflik Suku Melayu berhadapan dengan Suku Madura di Sambas (1996- 1997), Suku Dayak melawan Suku Madura  di Kalimantan Tengah (2001), penganut Kristen Ambon melawan etnis Buton, Bugis, Makasar di Ambon (1999), konflik berbagai kelompok etnis di Poso (2001) (Marzali, 2003:15).  Konflik etnis Sumbawa dengan etnis Bali  tahun 1980    berulang  tahun  2003,  dan  2013.    Fakta  sejarah  menunjukkan    etnis  yang  pernah berkonflik, berpotensi    berkonflik lagi.
Permasalahannya,  mengapa konflik bernuansa etnis di Sumbawa berulang? Apakah karena resolusi konflik tidak berdasarkan modal sejarah-budaya (Suparlan, 2010), sehingga tidak  menghilangkan  potensi  konflik?  Adanya  stereotip  negatif  pada  etnis  minoritas (Suyitno, 2015) apakah ini penyebabnya?  Ataukah ada faktor lain,  karena diduga terdapat kompleksitas faktor   melatarbelakanginya (Marsali, 2011).
Untuk  menjawab    permasalahan  di  atas,  sekaligus  mengantisipasi  terulangnya konflik,  mendesak dan penting dikembangkan Model Harmoni Sosial Kehidupan Multi Etnis dari  Sejarah  Lokal  Masa  Kesultanan  Sumbawa  melalui  Perspektif  Pasca  Strukturalisme. Gambaran model dirumuskan secara visual dan simbolik menggunakan teks Istana Dalam Loka,  situs  rumah  panggung  kembar  warisan  Kesultanan  Sumbawa  (Ismain,  2019). Bangunan ini menampilkan simbolik harmoni etnis Sumbawa dengan etnis Bugis Makassar berdasarkan kemiripannya dengan Balla Lompoa, istana Sultan Gowa  (Ismain, 2019).
Rumusan model yang akan dicapai melalui penelitian pengembangan ini mengacu pada pandangan Tim Puslitjaknov (2008), yaitu: (1). menggambarkan struktur model yang digunakan  secara  singkat,  sebagai  dasar  pengembangan  produk;  (2)  apabila  model  yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan mengenai komponen-komponen dan kaitan antar komponen.
Model  yang  digunakan  di  sini  dikembangkan  sendiri  oleh  peneliti.  Peneliti memaparkan  model,  berupa  komponen-komponen  yang  membentuk  model  serta  kaitan antar  komponen  yang  terlibat  dalam  pengembangan.  Model  yang  dirancang  dalam penelitian ini adalah model Pendekatan Kontekstual, yakni suatu model yang strukturnya mengakomodasi  keunikan-keunikan  dimensi  sosial  budaya  serta  kompleksitas  masalah yang terdapat pada  masyarakat multi etnis Sumbawa. Konstruksi  model  mengakomodasi
keunikan faktor internal dan faktor eksternal  multietnis di Sumbawa. Rumah harmoni sosial ini, dinaungi oleh teks dua atap  yang  satu kesatuan yakni Sultan Sumbawa sebagai simbol sejarah dan budaya. Dua badan bangunan merupakan teks faktor internal dan eksternal yang berkontribusi bagi dekonstruksi harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa.
Faktor internal  diadopsi  dari kehidupan  multi etnis  masa Kesultanan Sumbawa (Ismain, 2019). Teks  faktor  eksternal  diadopsi dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik, yang diteliti lebih lanjut  dalam sejarah lokal kontemporer Sumbawa. Fakta historis faktor eksternal ini diduga dapat mengungkap akar penyebab disharmoni sosial, yang berujung berulangnya konflik  etnis.
Dengan  menggunakan  perspektif  Pasca  Strukturalisme,  akan  dibongkar  selubung teks    konflik  untuk  menemukan  tafsir  baru  yang  konstruktif  bagi  model  harmoni  yang dikembangkan. Model yang sudah lebih konkrit divalidasi, diuji-coba, ditelaah collaborator asing untuk menghasilkan model final yang siap diimplementasikan.  Pembelajaran sejarah dengan model yang tepat penting untuk meningkatkan kesadaran sejarah siswa (Khakim, 2018).

## METODE
Tulisan ini menindaklanjuti  penelitian tahun 2019  mengenai kehidupan multi etnis  masa  Kesultanan  Sumbawa,    yang  sudah  dipublikasikan  dalam  artikel  jurnal (Ismain,  2019)  dan  monograf  (Ismain,  2019).  Selain  itu,  kajian  sejarah  lokal  ini  juga berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti antara lain pembelajaran sejarah seni melalui museum musik kota Malang sebagai pelopor museum musik  di  Indonesia  (Khakim  dkk.,  2019),  pembuatan  papan  informasi  dan  perawatan situs Sejarah Kolonial Belanda Makam Dinger di Batu Malang (Khakim dkk., 2020), dan pemetaan potensi geografi wisata pada budaya Barong Ider Bumi Banyuwangi (Khakim dkk., 2020). Kajian sejarah lokal dengan nilai-nilai pendidikan tersebut dapat melengkapi penelitian  kali  ini.  Hasil  penelitian  itu    dikembangkan  menjadi  model  harmoni  sosial sebagai objek penelitian.
Gambaran teoritis objek penelitian ini adalah struktur model yang terbangun atas relasi  berbagai  komponen,yakni:  faktor-faktor  internal  dan  faktor-faktor  eksternal berdasarkan  fakta  sejarah  kehidupan  harmoni  multi  etnis  di  Kesultanan  Sumbawa. Konstruksi Model bersifat fleksibel dan terbuka secara Kontekstual, dan Perbaikan Model Kontekstual  Secara  Berkelanjutan.  Objek  lainnya  adalah  realitas  kekinian  masyarakat multietnis di Sumbawa, diteliti melalui sejarah lokal kontemporer.
Sebagai kelanjutan penelitian tahun 2019, lokasi utama tetap di Sumbawa Besar, didasarkan  fakta  historis  ibukota  Kesultanan  Sumbawa  berada  di  kota  ini,  yang menampilkan  kehidupan  multi  etnis  sampai  sekarang,  namun  konflik  etnis  pernah terjadi. Di kota ini dilakukan uji coba terbatas dan meluas, dengan subjek generasi lintas etnis dari Sumbawa, Jawa, Bali, Sasak, dan lain-lain. Lokasi lainnya adalah  Mataram untuk melakukan  studi  kepustakaan  di    Museum  dan  Perpustakaan  daerah  Nusa  Tenggara Barat.  Data  dikumpulkan  melalui  metode  angket,  wawancara,  studi  kepustakaan  atau kearsipan, dan dokumentasi.
Prosedur penelitian yang digunakan mengacu pada Borg dan Gall (1983) yakni meliputi  melakukan  analisis  persoalan,  merumuskan  draft    model,  validasi  ahli,  revisi
model tahap 1,  uji coba secara terbatas model awal, revisi model tahap 2, tahap uji coba meluas, revisi akhir, dan penyusunan model final.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Harmoni Sosial Masa Kesultanan
Kehidupan harmoni sosial tumbuh dan berkembang sejak zaman pra-kesultanan. Pada zaman Praaksara kehidupan harmoni dicerminkan oleh asal usul Tau Tepal (etnis asli Sumbawa) yang diperkirakan percampuran ras Melayu Austronesia yang sudah ada di Sumbawa dengan etnis Sasak.
Sejak    zaman  Hindu  Budha  etnis  Sumbawa  makin  terbuka  menerima  etnis pendatang  dan  bebas  memiliki  tanah  (Tanah  Panyaka)    berdasarkan  prinsip  “tumpan aeng- aeng,  tu  tumpan  nan  tau  baeng”  (orang  yang  menjumpainya  itulah  yang memilikinya).    Kehidupan  harmoni  terjalin  dengan  Jawa  melalui  saluran  niaga  yang mendatangkan pengaruh Hindu Budha pada kerajaan-kerajaan kecil di Sumbawa.  Dewa Awan  Kuning  raja  Hindu  di  Sumbawa  berkunjung  ke  Majapahit  dan  diterima  dengan penuh  persahabatan  mencerminkan  kehidupan  harmoni  etnis  Sumbawa  dengan  Jawa dari  segi  politik.  Kehidupan  harmoni  dengan  etnis  Bali  terjalin  melalui  saluran perkawinan, dan politik berdasarkan kesamaan keyakinan pada masa Hindu-Budha. Hal ini didukung oleh adanya bangunan Pura Semawa di Sanur Bali  yang didirikan pada abad 13  (Ardiansyah,  2018:24),  jauh  sebelum  berdirinya  Kesultanan  Sumbawa.  Pada  masa kesultanan, masih digunakannya  gelar para pejabat kesultanan seperti dewa, permekal diduga pengaruh dari Bali (Haris, 2015).
Kesultanan Sumbawa  berdiri sebagai bagian kekuasaan Kesultanan Gowa, telah menyuburkan  kehidupan  harmoni  yang  sudah  terjalin  melalui  saluran  ekonomi- perdagangan  dengan  etnis  Bugis  Makassar.  Etnis  ini  mendiami  kampung  Bugis,    yang diberi  status  sebagai  kampung  tamu  kesultanan  dipimpin  oleh  Karaeng  Matoa.  Di kalangan elite kesultanan terjalin harmoni sosial dengan elite dari etnis Bugis Makassar melalui saluran perkawinan (Manca, 1984).  Di bidang arsitektur, harmoni dengan etnis Bugis Makasar dicerminkan oleh tingggalan istana  Dalam Loka. yang memiliki kemiripan dengan istana Balla Lompoa di Gowa (Ismain, ). Di bidang politik pemerintahan diadopsi Hadat  Syara’  yang  mengharmonikan  adat  dan  agama  (Adat  Barenti  ko  Syara’,  Syara’ barenti Kitabullah Taket ke Nene), selanjutnya menjadi kepribadian atau karakter etnis Sumbawa.
Kehidupan harmoni dengan etnis  Sasak  terjalin melalui bidang sosial-ekonomi, berkat kedekatan geografis  pulau Sumbawa dengan pulau Lombok. Di  bidang politik. pada  masa  Mas  Cini  Kesultanan  Gowa  mengintegrasikan  Selaparang  Lombok    dengan Kesultanan Sumbawa pada tahun 1640. Pusat Kesultanan Sumbawa yang berkedudukan di  Salaparang  dipindahkan  ke  Sumbawa,  namun  harmoni  dengan  etnis  Sasak  tetap terjaga, karena Salaparang menjadi kamutar empat, sebagai vasal Kesultanan Sumbawa (Soelkan, 1998).
Kehidupan harmoni dengan etnis Jawa sudah tejalin sejak pra-kesultanan melalui saluran  perdagangan  dan  politik.  Pada  masa  Dewa  Awan  Kuning  terjalin  hubungan politik dengan Majapahit. Ada juga yang datang ke kesultanan dengan misi Islamisasi, sebagaimana dilakukan oleh Sunan Prapen dan rombongan, konon sekitar 10.000 orang
Jawa. Pada tahap pertama, Islamisasi  dilakukan terhadap sultan dan pejabat kesultanan. Hal ini diberitakan dalam Babad Lombok Pupuh 838-930  (Musbiawan, 2018: 172-174) yang  peneliti  rangkum  berikut  ini:  Wahai  sekalian  orang  Jawa,  kita  berangkat  untuk mengislamkan Sumbawa. Sesampainya di pelabuhan sunan Prapen menjelaskan kepada syahbandar kesultanan maksud kedatangannya tidak untuk merusak dan berlaku kejam, tetapi hanya untuk menerangi kalbu mengikuti perintah  Allah dalam Al- Qur’an. Sultan memberi tempat pemukiman orang Jawa di kampung Jawa, di ibukota kesultanan.
Seorang etnis Timor datang ke Sumbawa tahun 1933, kemudian diangkat sebagai pengawal kesultanan oleh  Sultan Kaharuddin III. Sejak  itu makin banyak pendatang etnis Timor,  sehingga  mendorong  sultan  memberikan  tanah  untuk  membangun  rumah penampungan sementara, yang mereka sebut sebagai rumah persatuan. Mendesak pula kebutuhan  gereja  sebagai  tempat  ibadah,  ternyata  mendapat    perhatian  Sultan Kaharuddin III, yang mengeluarkan surat keputusan hibah tanah untuk dibangun gereja pada tanggal 8 Juli 1940 (Fisabilillah, 2018).
Para  etnis  pendatang    ke  Sumbawa  membawa  pengaruh  terhadap  bahasa  dan budaya, bentuk tubuh dan warna kulitnya, sehingga tau Samawa yang saat ini mendiami Kabupaten Sumbawa merupakan percampuran dari banyak etnis yang kemudian hidup harmoni  dalam    kehidupan  sehari-hari.  Tau  Samawa  terjadi  dan  berulangnya  konflik dengan  keragaman  budaya  yang  dimilikinya  (Raba,  2002).  Kehidupan  harmoni      ini disebabkan oleh adanya kearifan lokal Adat barenti ko Syara, Syara barenti Kitabullah Taket Ko Nene . Ungkapan  kearifan lokal “mana tau barang kayu, lamen to nyaman ate banan  si  sanak  paranak”,  artin ya  siapapun  dia,  asal  bisa  memberi  ketenangan, persahabatan  dan  persaudaraan.  Berabad-abad  harmoni  sosial  terjalin  dengan  baik dalam kehidupan antar etnis di Sumbawa, sehingga setiap etnik merasa dirinya “kita srea tau Samawa” atau kita semua orang Sumbawa . Sumbawa terkenal kemajemukannya dan paling terbuka bagi pendatang (Kompas, 22 Januari 2013).
Implementasi teori dekonstruksi  dalam studi ini dilakukan dengan penggunaan gagasan-gagasan  utama  Derrida  yang  sudah  disinggung  di  atas  untuk  menganalisis harmoni  sosial  masyarakat  multi  etnis  di  Sumbawa  dengan  memanfaatkan  teks-teks sejarah  lokal.  Penerapan  analisis  pasca  strukturalisme  ini  mencakup  beberapa  hal penting.   Pertama, studi ini memaknai fenomena harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa  sebagai teks, yakni rangkaian simbol yang memiliki makna -makna yang tak terbatas.  Teks  di  sini  seturut  dengan  pemikiran  Derrida    bukanlah  realita  tentang harmoni sosial dan sejarah lokal  itu sendiri, melainkan jejak-jejak (traces) dari harmoni sosial masyarakat multi etnis dan sejarah lokal Sumbawa.
Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembaha-san sesuai dengan tujuan yang dipapar-kan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang di-paparkan pada pendahuluan.

## Analisis Pasca Strukturalisme (Teori Dekonstruksi)
Kerangka pemikiran yang melandasi studi tentang jejak-jejak dari harmonis sosial multi etnis dan sejarah lokal Sumbawa ini adalah kedua jejak teks tersebut dipengaruhi
(atau  terjadi  intertekstualitas  dalam  bahasa  pascastrukturalisme)  oleh  berbagai  jejak teks  lain  yang  dalam  studi  ini  disebut  sebagai  faktor  internal  dan  eksternal.  Melalui analisis terhadap praktek intertekstualitas tersebut akan dapat dirumuskan suatu model kontekstual tentang harmonis sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa berbasis sejarah lokal Sumbawa.
Kedua,  jejak-jejak  harmoni  sosial  masyarakat  multi  etnis    di  Sumbawa  yang dilacak melalui sejarah lokal ini memiliki makna yang bersifat plural, tidak bersifat final dalam arti makna dan kebenarannya mengalami penundaan, dipenuhi dengan paradoks dan ambiguitas. Gambaran tentang penerapan konsep-konsep tersebut dalam studi ini misalnya  adanya  pluralitas,  penundaan,  paradoks  dan  ambiguitas  pemaknaan ketimpangan  sosial,    ekonomi  dan  atau    politik  antara  etnis  Sumbawa  dan  etnis-etnis pendatang yang dipandang sebagai salah satu faktor eksternal yang mengancam harmoni sosial  masyarakat  multi  etnis  di  Sumbawa.  Data  yang  dikumpulkan  melalui  FGD menunjukkan bahwa para peserta yang berasal dari etnis Sumbawa dan Bali menyatakan tidak ada ketimpangan ekonomi antara etnis yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial pada tahun 1980 dan 2013. Peserta FGD dari etnis Sumbawa mengatakan bahwa warga  lokal  dari  etnis  Sumbawa  memiliki  jenis  pekerjaan  yang  berbeda  dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para warga dari etnis pendatang. Pekerjaan yang tidak dilakukan oleh warga etnis Sumbawa dilakukan oleh warga etnis pendatang.Sementara itu peserta FGD dari etnis Bali menceritakan pengalaman hidupnya sejak pertama kali datang  ke  Sumbawa  hingga  sekarang  ini  justru  banyak  ditolong  secara  ekonomi  oleh warga etnis Sumbawa.  Pada waktu terjadi kerusuhan pada tahun 1980 dan 2013, warga dari  etnis  Bali  tersebut  justru  dilindungi  oleh  warga  dari  etnis  Sumbawa.  Hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjadi PNS dan penjaga Istana Dalam Loka yang  berasal  dari  etnis  Sumbawa  juga  menyatakan  bahwa  tidak  ada  ketimpangan ekonomi antara etnis Sumbawa dengan etnis pendatang. Di sisi lain, berdasarkan data hasil wawancara dengan seorang PNS lain dari etnis Sumbawa justru menyatakan bahwa penyebab  terjadinya  kerusuhan  pada  masa  itu  adalah  karena  faktor  pekerjaan (ekonomi). Pemberitaan di media massa dan hasil studi yang dilakukan oleh  akademisi juga ada yang menyatakan bahwa terjadinya konflik antar etnis di Sumbawa akibat dari kesenjangan sosial, ekonomi dan politik antara etnis pendatang dengan etnis Sumbawa. Purnama (2013, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/783-rusuh- sumbawa-dan-peran-lembaga-adat)  dalam salah satu analisisnya menyatakan:
“Sejarah b erulang. Konflik serupa pernah terjadi di Tana Samawa pada  masa  lampau.  Ketegangan  antara  masyarakat  asli  Sumbawa terhadap pendatang dari Bali pernah mencapai puncaknya pada tahun 1980. Para pendatang Bali menguasai banyak lini strategis baik di sektor ekonomi,  politik,  dan  birokrasi  sebagai  implikasi  dari  kebijakan sentralisasi pemerintah Orde Baru saat itu. Pengangkatan para pimpinan di daerah ditentukan oleh pemerintah pusat”.
Gambaran tentang pluralitas pemaknaan teks-teks faktor eksternal dari berbagai sumber data  tersebut  sesuai  dengan pandangan  pasca  strukturalisme  bahwa  terdapat
perbedaan  pandangan  antar  berbagai  pihak  dalam  memaknai  kesenjangan  ekonomi, sosial,  dan politik pada masyarakat Sumbawa. Perlindungan terhadap warga etnis Bali (termasuk juga budaya Bali) sebagaimana dinyatakan peserta FGD juga tidak sepenuhnya terjadi pada warga etnis Bali lainnya jika mengacu pada teks berikut ini:
Aksi  kekerasan  terjadi  di  jalanan  Sumbawa  Besar.  Kantong- kantong  pemukiman  orang  Bali  menjadi  sasaran  kemarahan  warga. Terlebih  setelah  tewasnya  seorang  warga  karena  timah  panas  yang rumornya ditembakkan oleh salah seorang perwira polisi beretnis Bali. Setelah  peristiwa  itu  maka  ada  aturan  tidak  tertulis  untuk  melakukan pembatasan  pimpinan  dari  etnis  Bali  dalam  lingkungan  birokrasi Kabupaten Sumbawa. Kemudian orang Bali harus mengurangi intensitas dan skala pelaksanaan tradisinya di Sumbawa seperti upacara ngaben dan kirab keliling kota dengan berbagai tetabuhan (Satriani (ed), 2010, dalam Purnama, 2013).
Berpijak dari dua kutipan teks di atas  dapat dianalisis disini bahwa terdapat fakta warga  etnis  pendatang    (Bali) yang    dilindungi  dan  tidak dilindungi    oleh warga  etnis Sumbawa. Selain itu juga terdapat fakta bahwa terjadi ketimpangan ekonomi dan politik yang berkembang sejak masa Orde Baru dimana banyak warga etnis Bali yang menguasai sektor-sektor ekonomi dan posisi politik yang strategis di Sumbawa. Adanya aturan tidak tertulis  pembatasan warga etnis Bali untuk menduduki posisi strategis dalam birokrasi di Sumbawa juga merefleksikan adanya ketimpangan dalam bidang politik. Dekonstruksi terhadap  berbagai  teks  tentang  ketimpangan  sosial,  ekonomi  dan  politik  pada masyarakat  multi  etnis  di  Sumbawa  dapat  digunakan  sebagai  bagian  dari  solusi persoalan harmoni sosial yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut. Artinya, salah satu  faktor  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  penciptaan  harmoni  sosial masyarakat  multi  etnis  di  Sumbawa  adalah  reduksi  kesenjangan  di  bidang  sosial, ekonomi dan politik antar etnis – etnis pendatang dengan etnis Samawa.
Dekonstruksi teks-teks kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik di Tana Samawa dapat digunakan untuk menemukan teks solusi harmoni sosial di masyarakat ini. Dekonstruksi  yang  dilakukan  di  sini  adalah dengan  mendialogkan  teks-teks  faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pencapaian harmonis sosial. Dalam hal  ini  teks-teks  yang  didialogkan  dari  faktor  internal  etnis  Sumbawa    antara  lain:  1) kapasitas  masyarakat Samawa dalam menghadapi  dinamika politik lokal dan  nasional serta  globalisasi kapital, 2) komitmen  masyarakat Sumbawa terhadap kesatuan  budaya Sumbawa  yang mengatasi perpecahan identitas budaya akibat  pemekaran wilayah, 3) Redefinisi dan revitalisasi etos  kerja dan kualitas SDM etnis Samawa untuk mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi dan politik  dengan etnis-etnis pendatang. Teks-teks faktor eksternal yang perlu didialogkan antara lain mencakup:1) Kebijakan politik nasional dan lokal yang melindungi masyarakat adat yang ada di  Sumbawa, 2) Dukungan dan advokasi LSM, akademisi dan pemerhati  terhadap berbagai aspek yang terkait dengan harmoni sosial  di  Tana  Samawa,  dan  3) Good  will  dan kebijakan  pemerintah daerah  dan  pusat untuk mereduksi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik antar etnis di Sumbawa.
Selain pemaknaan yang bersifat plural, penerapan analisis pasca strukturalisme dalam  studi  ini  juga  dilakukan  dalam  penggunaan  pandangan  bahwa  kebenaran  tidak bersifat  final,  melainkan  mengalami  penundaan/penangguhan.  Implementasi  analisis pasca strukturalisme dalam penelitian ini terkait dengan pandangan kebenaran bersifat tidak  final  atau  mengalami  penangguhan    dapat  dilihat  pada  perbandingan  kasus kegemilangan harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa pada masa Kesultanan dengan munculnya konflik antar etnis yang berkembang sejak masa Orde Baru (konflik tahun 1980) dan berlanjut pada masa Reformasi (konflik tahun 2013). Hal ini bisa dilihat pada kutipan teks berikut ini:
Namun ternyata konflik besar yang pernah terjadi lebih dari dua dekade lalu pecah kembali. Kearifan lokal Sumbawa yang tergambar dari bait  pantun  “mana  tau barang  kayu  lamento  samanate  bananse  sanak paranak”  yang  artinya  siapapun  dia  yang  penting  bisa  melahirkan ketenangan,  kebahagiaan,  persahabatan,  persaudaraan,  kekeluargaan itu  bisa  diterima  dengan  baik,  harus  kembali  dibuktikan.  Sumbawa tercatat telah memiliki sejarah panjang dalam interaksinya dengan para pendatang. Para Sultan Sumbawa memberi tanah bagi para pendatang yang  jejaknya  sampai  sekarang  masih  bisa  dilihat.  Ada  Kampung Marilonga  (pendatang  dari  NTT),  Kampung  Jawa,  Kampung  Bali, Kampung  Lombok,  Kampung  Bugis,  Karang  Banjar  bahkan  sultan mendirikan gereja untuk warganya yang beragama Nasrani. Dialog lintas etnis  yang  sudah  dibangun  sejak  zaman  kesultanan  mengkondisikan masyarakat Sumbawa relatif terbuka (Purnama, 2013).
Teks tersebut menunjukkan bahwa kebenaran tentang harmoni sosial masyarakat multi  etnis  Sumbawa  yang  terjadi  pada  masa  Kesultanan  ternyata  tidak  sepenuhnya benar  ketika  Kesultanan  Sumbawa  bergabung  dengan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Konflik yang mengoyak bangunan indah harmoni sosial masyarakat Sumbawa di  masa  lalu  menunjukkan  bahwa  hilangnya  kekuasaan  dan  kewenangan  Sultan Sumbawa pada masa pasca kemerdekaan (khususnya pada masa Orde Baru dan Masa Reformasi)  membawa  implikasi  bagi  rapuhnya  bangunan  harmoni  sosial  masyarakat multi etnis di Sumbawa pada masa kini. Gambaran  tersebut menunjukkan bahwa perlu ada upaya dekonstruksi  terhadap peran dan fungsi Sultan Sumbawa di masa kini agar bangunan  harmoni  sosial  di  Tana  Samawa  bisa  berdiri  tegak  dan  kokoh  kembali sebagaimana  terjadi  pada  masa  lalu.  Dekonstruksi  terhadap  peran  dan  fungsi  Sultan Sumbawa  di  masa  kini  tentu  bukan  pada  ranah  politik,  mengingat  kekuasaan  politik Sultan Sumbawa di masa kini sudah tidak lagi eksis.  Dekonstruksi yang perlu dilakukan terhadap peran dan fungsi Sultan Sumbawa di masa kini adalah penguatan simbol sultan sebagai penjaga dan pemersatu  di ranah sejarah dan budaya agar tercipta harmoni sosial pada masyarakat multi etnis di Sumbawa.  Pentingya peran dan fungsi sultan di masa kini dapat dilihat pada saat terjadi letusan konflik dalam menenangkan massa sehingga dapat meredam  eskalasinya  tidak  semakin  meluas.  Selain  itu,  modal  simbolik  dan  budaya Sultan  sebagai  Pemimpin  Lembaga  Adat  Tana  Samawa  (LATS)  memungkinkan
beroperasinya  lembaga  kesultanan  sebagai  pemersatu  dan  pengayom  berbagai  etnis yang ada di Sumbawa, sebagaimana dinyatakan dalam teks berikut ini :
Situasi yang terjadi di Sumbawa saat ini merupakan momentum tepat  untuk  menunjukkan  eksistensi  dan  peran  Lembaga  Adat  Tana Samawa yang sudah direvitalisasi. Kehadiran Sultan Sumbawa atau yang kerap disapa dengan Daeng Ewan untuk menenangkan massa kemarin sebaiknya  diikuti  dengan  langkah-langkah  yang  lebih  sistematis  demi resolusi konflik yang efektif.  LATS harus mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari intermediary actors yang prima sebagaimana hasil keputusan  Musyawarah  Adat  pada  8-10  Januari  2011  lalu.  LATS diharapkan  menjadi  jembatan  mediasi  bila  terjadi  konflik  antara pemerintah dengan masyarakat. Payung hukum lewat Perda Kabupaten Sumbawa  No.  23  2007  juga  memberikan  tugas  bagi  LATS  untuk  bisa berperan  menjadi  fasilitator  dan  mediator  dalam  menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakat (Purnama, 2013).
Implementasi yang ketiga dari teori pasca strukturalisme terhadap  teks-teks yang terjalin  dalam  fenomena  harmoni  sosial  masyarakat  multi  etnis  di  Sumbawa  di  atas adalah  berbagai  teks  tersebut    tidak  ada  yang  memiliki  posisi  pusat  dan  pinggiran. Masing-masing teks dipandang memiliki posisi yang setara dan tidak beroposisi biner. Teks-teks  yang  berasal  dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan,  FGD  dan  studi pustaka semuanya memiliki posisi yang setara. Tidak ada teks yang mendominasi teks- teks  lainnya.  Pandangan  para  informan  yang  bertentangan  dengan  pernyataan  para peserta FGD atau teks hasil studi pustaka tentang suatu hal yang terkait dengan harmoni dalam studi ini tidak dimaknai beroposisi biner. Pandangan-pandangan atau pernyataan- pernyataan  yang  bertentangan  dari  berbagai  sumber  tersebut  dalam  studi  ini didekonstruksi untuk menemukan makna baru yang konstruktif bagi penciptaan model harmoni sosial masyarakat multi etnis Sumbawa.
Ilustrasi tentang penerapan pandangan pasca strukturalisme tersebut dalam studi ini misalnya pada teks faktor eksternal  transparansi, kesigapan, dan ketegasan aparat dalam menjaga harmoni sosial. Semua data yang diperoleh dari wawancara mendalam, FGD dan studi pustaka menyatakan bahwa meletusnya konflik di Sumbawa tidak terlepas dari ketertutupan pihak kepolisian dalam kasus kematian wanita yang berasal dari etnis Sumbawa serta pembiaran   yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat konflik itu mulai terjadi.  Pembiaran  yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan  berakibat  massa  menjadi semakin  marah  sehingga  melakukan  pembakaran  dan  penjarahan  terhadap  berbagai bangunan dan fasilitas ibadah. Teks faktor eksternal tentang transparansi, kesigapan, dan ketegasan  aparat  dalam  menjaga  harmoni  sosial  ini  tidak  dipandang  memiliki  posisi pusat ataupun pinggiran bila didialogkan dengan berbagai teks lain baik yang berupa teks faktor eksternal lainnya maupun teks-teks faktor internal.  Misalnya, teks faktor eksternal lainnya yang dipandang memiliki kontribusi bagi penciptaan harmoni sosial masyarakat multi  etnis di Sumbawa  adalah pengetahuan dan  komitmen penghormatan  etnis-etnis pendatang terhadap budaya Sumbawa. Teks-teks yang terkait dengan pengetahuan dan
komitmen penghormatan etnis-etnis pendatang terhadap budaya Sumbawa yang berasal dari  peserta  FGD  umumnya  menyatakan  bahwa  gesekan  dan  konflik  yang  terjadi dikarenakan warga dari etnis-etnis pendatang yang kurang memahami terhadap budaya masyarakat Sumbawa. Inti kebudayaan Sumbawa adalah seperti tertuang dalam Rapang Tana S amawa yang menyatakan “Adat barenti ko syara’, syara’ barenti kitabullah” (Adat berpedoman  pada  syariat,  syariat  berpedoman  pada  kitab  suci  Al  Qur’an).  Ketua  MUI Sumbawa, Nadi Husain menyatakan bahwa budaya Sumbawa menempatkan agama dan wanita pada posisi yang sakral. Pelanggaran terhadap nilai budaya ini akan berpengaruh terhadap harmoni sosial yang ada di Sumbawa.
Gambar 1. Bagan Alur Model Istana Loka (sumber: dokumen pribadi )
Mengacu  pada  pandangan  Gasche  di  atas  maka  penelitian  berupaya mengidentifikasi hirarki yang terdapat dalam berbagai teks tentang harmoni sosial dan konflik  etnis di Sumbawa (baik yang berupa ungkapan, peristiwa, pemberitaan di media massa). Dalam konteks penelitian ini, identifikasi terhadap hirarki teks misalnya dari teks hasil  wawancara  dengan  informan  yang  menyatakan  bahwa  konflik  yang  meletus  di Sumbawa  bukan  konflik  etnis,  melainkan  hanya  dilakukan  oleh  oknum.  Pernyataan tersebut sebagai sebuah teks dalam perspektif Derrida perlu dibongkar, misal dengan menanyakan apa benar itu hanyalah ulah oknum? Terlalu menekankan pada teks oknum akan menyembunyikan berbagai teks lain seperti memudarnya solidaritas sosial kedua etnis, ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya etos kerja yang juga dikemukakan oleh informan yang bersangkutan. Analisis terhadap pembongkaran teks dalam penelitian ini mengarah pada berbagai kontradiksi dan paradoks pernyataan yang dikemukakan oleh informan tersebut. Misalnya, pernyataan informan yang mengatakan bahwa warga lokal etnis Sumbawa justru tidak ada yang berjualan kuliner Sumbawa, sementara berbagai etnis  pendatang  justru  banyak  menjual  kuliner  etnis  masing-masing.  Melalui pembongkaran terhadap berbagai teks berita tersebut akan dapat dirumuskan teks baru yang mengarah pada konstruksi baru relasi etnisitas yang harmonis, bukan dengan cara
mempertentangkan dengan konflik, melainkan justru mendialogkan antara konflik dan harmoni.
Model  ini  terbangun  atas  komponen  yang  saling  berkaitan,  yakni  Faktor-faktor Internal,  Faktor-faktor  Eksternal.  Konstruksi    model  ini  bersifat  Kontekstual,  dan Perbaikan Model Kontekstual Secara Berkelanjutan. Faktor-faktor Internal adalah  faktor yang berasal dari  budaya antar etnis Sumbawa dan Bali  yang ditengarai menjadi akar terjadinya konflik antara dua etnis tersebut. Sedangkan  faktor eksternal adalah faktor yang  berasal  dari  luar  budaya  kedua  etnis  tersebut  yang  dipandang  terkait    dengan terjadinya  konflik  antara  dua  etnis  tersebut  (misal,  ketimpangan  akses  sumberdaya ekonomi dan politik).
Perpaduan antara komponen-komponen Faktor Internal dan Faktor Eksternal di atas  akan  berpengaruh  terhadap  komponen  konstruksi  model  harmoni  sosial masyarakat  multi  etnis  di  Sumbawa  yang  berbasis  modal  sosial  Sejarah  Lokal  melalui perspektif Pascastrukturalisme Konstruksi model yang dikembangkan mengakomodasi keunikan Faktor Internal dan Eksternal yang terdapat pada sejarah masyarakat kedua etnis tersebut.
Komponen  Perbaikan  Model  Kontekstual  secara  berkelanjutan  memiliki  fungsi adaptif  terhadap  dinamika  sosial  yang  berkembang.  Komponen  ini  berfungsi  untuk merespon  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  dinamika  sosial  masyarakat  multietnis sehingga model ini lebih sensitif, responsif serta relevan dengan perubahan yang terus bergulir.
Butir-butir harmoni kehidupan multietnis di Sumbawa  dalam model ini terdapat pada  teks  tubuh  badan  bangunan  istana,  terdiri  dari    teks-teks  faktor  internal  dan eksternal  yang  memberi  ruang  dan  kontribusi  bagi  dekonstruksi  harmoni  sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa.   Teks faktor internal  berada di dalam  pengayoman sultan dan dijalankan oleh LATS meliputi
1. Pengetahuan  tau Samawa tentang sejarah kehidupan multi etnis dan adat budaya Samawa sejak masa kesultanan Sumbawa
2. Peran LATS dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sejarah &  adat budaya Samawa.
3. Penguatan peran LATS  meredefinisi dan revitalisasi etos  kerja dan kualitas SDM tau Samawa mengatasi kesenjangan  dengan etnis-etnis pendatang.
4. Kapasitas  tau Samawa dalam menghadapi  dinamika politik lokal dan  nasional serta  globalisasi kapital.
5. Komitmen    tau  Samawa  terhadap  kesatuan    budaya  Samawa    yang  mengatasi perpecahan identitas budaya
Adapun teks faktor eksternal berada di dalam pengayoman bupati dan dijalankan oleh organ dan aparatur birokrasi, meliputi:
1. Pengetahuan dan komitmen penghormatan etnis  pendatang terhadap sejarah dan adat budaya Sumbawa.
2. Kebijakan  pemerintah  daerah    memfasilitasi  akomodatif  dan  toleran  terhadap pelestarian dan pengembangan nilai sejarah dan adat budaya Sumbawa.
3. Goodwill  dan  kebijakan      pemerintah  daerah  mengembangkan  SDM  untuk mereduksi ketimpangan antar etnis di Sumbawa.
4. Kebijakan  politik  lokal  dan  nasional  yang  melindungi    masyarakat  adat  dari dinamika konflik  di Sumbawa.
5. Dukungan  nyata  berbagai  kalangan  (akademisi/LSM)  ,dan    kesigapan  aparat menjaga  harmoni sosial di Sumbawa.

## Deskripsi model
Model  harmoni  sosial  masyarakat  multietnis  di  Sumbawa      secara  simbolik menggunakan  teks bangunan Istana Dalam Loka, istana Sultan Sumbawa yang dibangun tahun  1885    oleh  Sultan  Muhammad  Jalaluddinsyah  III  (1883-1931)  (Manca,  1984)  . Bangunan yang pernah diteliti oleh Ismain, arsitekturnya merupakan gabungan dua buah bangunan  rumah  panggung  ukuran  besar  bertingkat  dua  dengan  kemuncak  hiasan Bangkung,  terdiri dari  dua atap limas bersusun, dua tubuh bangunan, disangga 99 tiang rumah, serta dua  anak tangga di bagian depan dan belakang. Makna simbolik bangunan terkait dengan  religiusitas masyarakat, sebagaimana terdapat pada  hiasan Bangkung sebagai simbol Bouraq (kendaraan Nabi Muhammad), 17 anak tangga simbol 17 rakaat Sholat Lima Waktu,  99 tiang simbol dari Asma’ul Husna  Jadi  tiang -tiang yang menyangga dalam  model  ini  adalah  teks  sejarah  dan  budaya  yang  mencerminkan  religiositas berbagai  etnis yang ada di Sumbawa.
Konstruksi model di bawah ini secara simbolik menempatkan Sultan  dan Bupati Sumbawa di kedua atap bangunan istana, seturut dengan fungsi atap  yang melindungi dan mengayomi penghuninya, dalam hal ini masyarakat  Sumbawa. Sultan mengayomi dari  segi  adat  dan  budaya  melalui  faktor-faktor  internal,  bupati  mengayomi  dari  segi pemerintahan  daerah  melalui  faktor-faktor  eksternal.  Dua  kutub  kepemimpinan  ini seharusnya    tidak  berjalan  sendiri-sendiri,  tetapi  menampilkan  harmoni  kolaborasi (anak  panah  dalam  gambar  model)  karena    secara  filosofis  diikat  oleh    motto  daerah Sumbawa  yaitu  Sabalong  Samalewa  yang  bermakna  kebulatan  tekad  masyarakat Sumbawa  melaksanakan  pembangunan  dengan  adil,  serasi,  selaras  dan berkesinambungan  (Raba,  2002)  baik  material  maupun  spiritual.  Kebijakan-kebijakan sultan dijalankan oleh Lembaga Adat Tana’ Samawa (LA TS), sedangkan kebijakan bupati dijalankan oleh organ  birokrasi pemerintahan daerah.
Hubungan  antara Sultan dengan Bupati telah  digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor  20/2015, pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan hubungannya bersifat  kemitraan    dalam  pelaksanaan  pembangunan  khususnya  terkait  pelestarian nilai-nilai  tradisional,  adat  dan  budaya.  Kemitraan  keduanya  akan  mewujudkan  dan menjaga harmoni kehidupan multi etnis di Sumbawa. Setiap butir/point faktor internal dan  eksternal  harus  saling  terkait  dengan    selaras  dalam  bentuk  kebijakan  dan implementasi  program  pembangunan.  Harmoni  sosial  akan  dapat  terwujud  jika  ada kesesuaian kebijakan atau program antara butir-butir faktor internal dengan butir-butir faktor eksternal. Kebijakan dan program kesultanan terkait dengan pemerintah daerah atau    pemerintah  daerah  memfasilitasi  program  dari  kesultanan.  Kegiatan  tersebut termasuk  perlindungan  dan  perawatan  lingkungan  cagar  budaya  yang  penting  untuk pembelajaran sejarah yang kontekstual (Khakim dkk., 2021).

## KESIMPULAN
Etnis  Sumbawa  memiliki  sejarah  panjang  berinteraksi  dan  terbuka  menerima kehadiran  etnis-etnis  pendatang  karena  dari  segi  fisik,  bahasa  dan  budaya    etnis  ini tumbuh  dari  percampuran  dengan  etnis-etnis  pendatang.    Pada  masa  Kesultanan Sumbawa kehidupan harmoni multietnis bertumbuh subur karena mendapat akomodasi dari kebijakan sultan, sehingga berbagai etnis pendatang difasilitasi baik pemukimannya maupun  tempat  beribadah.  Akan  tetapi  pasca  masa  kesultanan,  bangunan  kehidupan harmoni  multietnis  tersebut  seolah-olah  lenyap,  karena  terjadinya  konflik  bernuansa etnis,  yang  berulang.    Model  harmoni  sosial  ini  dikonstruksi  untuk  mengantisipasi terulangnya  konflik.  Gambaran  model  dirumuskan  secara  visual  dan  simbolik menggunakan  teks  Istana  Dalam  Loka,  situs  rumah  panggung  kembar    warisan Kesultanan Sumbawa, karena menyimbolkan kehidupan harmoni multietnis di masanya. Model ini terbangun atas komponen yang saling berkaitan, yakni Faktor-faktor Internal, Faktor-faktor Eksternal. Konstruksi  model ini bersifat Kontekstual, dan Perbaikan Model Kontekstual Secara Berkelanjutan. Faktor-faktor Internal adalah  faktor yang berasal dari budaya antar etnis di Sumbawa  yang ditengarai menjadi akar terjadinya konflik antar etnis tersebut. Sedangkan  faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar budaya etnis    yang  dipandang  terkait    dengan  terjadinya  konflik  antar  kedua  etnis  tersebut (misal, ketimpangan akses sumberdaya ekonomi dan politik).

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku dan Jurnal
Borg,  W.  R.  dan  Gall,  M.  D.  1983.  Educational  Research:  An  Introduction.  London: Longman,Inc.
Fisabilillah.  2018.  Pemimpin  yang  Tidak  Melawan  Arus  (Sejarah  Pemikiran  Sultan Muhammad Kaharuddin III). Sumbawa Besar: Pajenang -  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa.
Harris, M. 1984. Kemunculan Teori Antropologi Jilid 2. Terjemahan Hasiym Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia
Iskandar.  2010.  Konflik  Etnis  Samawa  dan  Bali,  (Online),  ((M  N  L  Khakim  dkk.,  2021)), diakses 21 April 2015.
Ismain,  K.  2019.  “Nilai -Nilai  Pendidikan  Karakter  dari  Harmoni  Kehidupan  Multi  Etnis  di Kesultanan  Sumbawa”.  Sejarah  dan  Budaya :  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan Pengajarannya, Vol. 13 No. 2, hlm. 206-216.
Khakim, M. N. L., Insani, N., Anggraeni, R. M., dan Lailah, E. T. N. 2020. Review of Tourism Geography to Preservation of Barong Ider Bumi Cultures in Banyuwangi Regency Indonesia. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 8, No. 3, hlm. 7.
Khakim, M. N. L., Ramadhan, D. D. N., Dhieba, F., dan Putri, Y. S. K. 2020. “Kegiatan Perawatan dan Pengenalan Wisata Situs Sejarah pada Zaman Kolonial Makam Dinger di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ” . Jurnal Praksis dan Dedikasi , Vol. 1, No. 3, hlm. 6-10.
Khakim, M. N. L., Sulistyo, W. D., Yuliati, Hudiyanto, R. R., dan Afhimma, I. (2021). Historical learning  based  on  outdoor  learning  and  environmental  insight  as implementation  of  the  utilization  of  Gua  Suci  sites  in  Tuban.  IOP  Conference
Series: Earth and Environmental
Science, 747(1), 012050. https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012050
Khakim,  Moch.  N.  L.  2018.  Kesadaran  Sejarah  Dalam  Novel  ‘Menunggu  Beduk  Berbunyi’ Hamka (1950) Sebagai Pengembangan Materi Ajar Sejarah Indonesia Modern. Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia, Vol. 1, No. 2, hlm.  163 – 175.
Khakim, Moch. N. L., Fabian, Alwi, Prasetiyo, Gusmaro Yoga, & Mutiara, Shinta. 2019. Museum Musik  Indonesia  sebagai  Wisata  Edukasi  di  Kota  Malang.  Jurnal  Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 1, hlm. 67 – 78.
Marzali,  A.  2003 .    ‘Perbedaan  Etnis  dalam  Konflik:  Sebuah  Analisis  Sosio  Ekonomi terhadap Kekerasan di Kalimantan”, dalam Murni Jamal(ed). Konflik Komunal Indonesia Saw mi. Leiden-Indonesia: INIS dan PBB.
Purnama        (2013, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/783- rusuh-sumbawa-dan-peran-lembaga-adat, diakses tgl 26 Nopember 2019
Suparlan.
2010. Hak Budaya Komuniti dan Integrasi Kebangsaan. http://etnobudaya.net/2010/11/11/hak-budaya-komuniti-dan-integrasi- kebangsaan/ . Diakses tanggal 10 November 2019
Suyitno,  I.  2015.  Pendekatan  Budaya  dalam  Pemahaman  Perilaku  Budaya  Etnik. Makalah dalam Prosiding International Conference Contribution of History for  Social  Sciences  And  Humanities  (ISBN:  978-602-7150-65-2).  Malang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
Zuhdi.  2014.  Identitas,  Sejarah,  dan  Pendidikan  Sejarah  di  Indonesia.  Makalah  dalam Prosiding  Seminar  Nasional  Pembelajaran  Sejarah  di  Tengah  Perubahan (ISBN: 978-602-71506-1-4). Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Website Kompas.com