DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 26 Juli 2024, Revised: 30 Juli 2024, Publish: 4 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Implementasi  Perma Nomor 7 Tahun 2022  Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B
Nursitta Hidayati 1 , F auziah Lubis 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, nursitta0201203135@uinsu.ac.id 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, fauziahlubis@uinsu.ac.id
Corresponding Author: nursitta0201203135@uinsu.ac.id 1
Abstract: This research aims to examine in more depth how to implement PERMA Number 7 of  2022,  especially  regarding  free  E-courts  in  the  Rantauprapat  Class  I B  Religious  Court. This  research includes  qualitative research using empirical  juridical research methods that use  two  data  sources,  namely  primary  and  secondary.  Primary  data  sources  consist  of interviews  with  6  (six)  people  who  filed  lawsuits,  and  2  (two)  clerks  at  the  Rantauprapat Class  I  B  Religious  Court  regarding  the  implementation  of  PERMA  Number  7  of  2022,  as well as secondary data originating from PERMA Number 7 of 2022, Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010, books and literature studies related to this research. The results of this research show that changes to PERMA Number 7 of 2022 cover several aspects, one of which is regarding online case registration using free. 5 (five) of the 6 (six) sources did not know about the existence of Supreme Court regulation Number 7 of 2022 and also E-court, and  4  (four)  of  the  6  (six)  sources  did  not  know  about  prodeo.  In  terms  of  implementing PERMA Number 7 of 2022 at the Rantauprapat Class I B Religious Court, we have tried our best  to  implement  PERMA Number  7 of  2022,  however, there are several  inhibiting  factors originating  from  internal,  namely  the  lack  of  facilities  and  infrastructure  as  well  as  the pegawaif’s  lack  of  knowledge  regarding  the  implementation  of  e-  court  and  also  externally which  consists  of  low  public  knowledge  regarding  technological  sophistication,  so  that  it cannot be implemented as a whole.
Keywords : (Implementation PERMA, E-Court, Prodeo)
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  lebih  dalam  mengenai  bagaimana Implementasi  PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkhusus mengenai E-court Secara Prodeo di Pengadilan  Agama  Rantauprapat  Kelas  I  B.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer  terdiri  dari  wawancara  terhadap  6  (enam) masyarakat yang melakukan gugatan, dan 2 (dua) orang pegawai kepaniteraan di Pengadilan Agama  Rantauprapat  Kelas  I  B  tentang  implementasi  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022,  serta data  sekunder  yang  berasal  dari  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022,  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  10  Tahun  2010,  buku-buku  dan  kajian  literatur  yang  berkaitan  dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pada PERMA Nomor
7 Tahun 2022 mencakup beberapa aspek salah satunya mengenai pendaftaran perkara secara online  menggunakan  prodeo.  5  (lima)  diantara  6  (enam)  narasumber  tidak  mengetahui mengenai adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan juga E-court, serta 4  (empat)  di  antara  6  (enam)  narasumber  tidak  mengetahui  mengenai  prodeo.  Dalam  hal pengimplementasian  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  di  Pengadilan  Agama  Rantauprapat Kelas I B sudah berusaha secara maksimal untuk menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun dikarenan ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari internal yaitu kurangnya sarana  dan  prasarana  serta  minimnya  pengetahuan  para  pegawai  tentang  penerapan  e-court dan  juga  eksternal  yang  terdiri  dari  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  kecanggihan teknologi, sehingga tidak bisa terimplementasi secara menyeluruh.
Kata Kunci: Implementasi PERMA , E-Court , Prodeo

## PENDAHULUAN
E- court merupakan  layanan  bagi  Pengguna  Terdaftar  untuk  Pendaftaran  Perkara Secara  Online,  Mendapatkan  Taksiran  Panjar  Biaya  Perkara  secara  online,  Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik yang berlandaskan pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan secara Elektronik.
PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  sendiri  mengatur  mengenai  pengguna,  pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara  elektronik.  Menurut  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018,  pengguna  yang  dapat  beracara menggunakan e-Court hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai  persidangan  secara  elektronik.  Maka  dari  itu,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tanggal  6  Agustus  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik.  Dampak  dari keluarnya  peraturan  terbaru  tersebut,  Mahkamah  Agung  melakukan  terobosan  baru  dalam aplikasi e-Court dengan menambahkan menu e-litigation (persidangan secara elektronik). 1
Seiring  berjalannya  pembaharuan  PERMA  tersebut,  masih  terdapat  kendala  dan proses  beracara  masih  belum  sepenuhnya  optimal,  dan  masa  pandemi  Covid  19  yang mengaharuskan beracara secara online guna menghindari kerumunan sehingga pada Oktober 2022  terdapat  pembaharuan  kembali  pada  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang termuat dalam PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  mengatur  beberapa  aspek  perubahan  dalam  sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan  dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan  elektronik  dan/atau  berada  di  luar  negeri.  Tergugat  yang  “tidak  mau” melaksanakan  persidangan  secara  elektronik  tetap  mengikuti  prosedur  manual  tanpa kehilangan  hak  untuk  membela  kepentingannya.  Pengadilan  tidak  memaksanya  untuk mengikuti  persidangan  secara  elektronik.  Pengadilan  menjembatani  proses  manual  dengan melakukan  digitalisasi  dokumen  dan  menginputnya  dalam  SIP  sehingga  bisa  diakses  oleh penggugat.  Sebaliknya,  dokumen  Penggugat  yang  tersaji  elektronik  diunduh  oleh  petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.
Selain  itu,  layanan  administrasi  perkara  secara  elektronik  meliputi  pendaftaran, pembayaran  dan  pemanggilan  perkara  secara  elektronik.  Sistem e-Court akan  meregistrasi perkara apabila ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya
1 Amran Saudi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cet. Ke-5 (Jakarta : Kencana, 2023), h. 85.
perkara.  Dengan  mekanisme  demikian,  perkara  prodeo  tidak  dapat  didaftarkan  melalui layanan e-Court sehingga   pihak  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  mendatangi  gedung pengadilan baik untuk mendaftarkan perkara maupun mengikuti persidangan. PERMA No. 7 Tahun  2022  merespons  hal  tersebut  pada  pasal  12  dengan  membuat  ketentuan bahwa   Pengguna  Terdaftar  maupun  Pengguna  Lainnya  dapat   menggunakan  layanan pembebasan  biaya  perkara  dengan   tahapan  mengunggah dokumen  permohonan  dan mengunggah dokumen ketidakmampuan  secara ekonomi.
Tentunya  ada  kendala  yang  menjadi  penghambat  terlaksana  pendaftaran  perkara secara E-court .  Sehingga  hal  ini  menarik  perhatian  penulis  untuk  meneliti  lebih  dalam mengenai  bagaimana  efektivitas  dari  perubahan  PERMA  ini  dalam  penerapan  pendaftaran perkara  sidang  elektronik  secara  prodeo.  Di  zaman  yang  penuh  dengan  digitalisasi  ini, tentunya  persidangan  secara  elektronik  menjadi  salah  satu  alternatif  masyarakat  untuk menerapkan persidangan secara sederhana dan efektif.
Akan  tetapi  penerapannya  di  masyarakat  belum  diketahui  secara  pasti  apakah  sudah terimplementasi    ataukah  belum  sehingga  perlu  untuk  diteliti  lebih  dalam  mengenai bagaimana  penerapan  pendaftaran  sidang  elektronik  menggunakan  prodeo  dalam  hal  ini penulis  menggunakan  studi  kasus  di  pengadilan  agama  Rantaprapat.  Pada  penelitian  ini penulis akan meneliti mengenai  perubahan  yang  ada di  PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tata cara  pendaftaran  persidangan  elektronik  dan  juga  penggunaan  prodeo  pada  pendaftaran persidangan  elektronik  serta  menemukan  solusi  dari  kendala-kendala  yang  dialami  dalam penerapan E-court .

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  merupakan  penelitian  hukum  mengenai pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  langsung  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  pada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  dua sumber  data  yaitu  primer  dan  sekunder.  Data  primer  terdiri  dari  wawancara  terhadap  6 (enam)  masyarakat  yang  melakukan  gugatan  dalam  perkara  perceraian,  dan  kepada  aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  2  (dua)  orang  pegawai  kepaniteraan  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat  Kelas  I  B  tentang  implementasi  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022,  serta  data sekunder yang berasal  dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan  secara  Elektronik  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  10  Tahun  2010 Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  juga  buku-buku  dan  kajian  literatur hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik field research atau  penelitian  lapangan  untuk  menemukan  penelitian terkait  Implementasi    PERMA  nomor  7  Tahun  2022  dalam  penerapan  pendaftaran  perkara menggunakan E-Court terkhusu s secara  prodeo yang  akan  diteliti  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat,  kemudian library research yang  mana  berarti  penelitian  yang  menggunakan buku atau aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Mengenai E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia Memanfaatkan  kecanggihan  teknologi    berupa    jaringan  internet,    sistem E-Court dibuat  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam  hal  mengakomodir  proses
penyelesaian  perkara  secara  daring  (online). 2 E-Court ialah    suatu  aplikasi    atau    layanan yang memberikan kemungkinan bagi  yang  mencari keadilan bisa mendaftarkan perkara dan pemanggilan yang dilakukan secara online. Adapun  layanan e-court terbagi  atas e-filling (mendaftarkan  perkara  online), e-payment (membayarkan  biaya  perkara    online),    dan e- summons (dipanggil dengan cara online). 3
E-Court juga  dapat  diartikan  sebagai  aplikasi  yang  digunakan  untuk  memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang  yang  bersifat  elektronik,  latar  belakang  MA  menggunakan e-court untuk mengembangkan  kemudahan  yang  lebih  sederhana  guna  untuk  mengajukan  gugatan  atau permohonon.  Karena  selama  ini  orang  berperkara  selalu  datang  sedangkan  wilayah  perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk  memanggil  lawan  penggugat,  kemudian  munculah  aplikasi  e- court hasil  dari  inovasi MA. 4
Dahulu  yang  hanya  bisa  mengakses E-Court sendiri  adalah  seorang  advokat (pengacara)  yang  wajib  mempunyai  akun  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya selanjutnya  di  kembangkan  sehingga  bisa  diakses  oleh  semua  masyarakat  yang  akan melakukan  pengaduan  secara  online. E-Court adalah  sebuah  instrumen  pengadilan  sebagai bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara  online, pembayaran  secara  online,  mengirim  dokumen  persidangan  (replik,  duplik,  kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online.
Sistem E-Court pertama  kali  diresmikan  pada  tahun  2018  oleh  Mahkamah  Agung. Peresmian    ini    diharapkan    mampu    membawa    perubahan    administrasi    di    pengadilan dengan  meringkas  proses  dan    menghemat    biaya    yang    dibutuhkan    sehingga  mampu mendorong  pertumbuhan  modernisasi  manajemen  perkara  di  lingkungan  peradilan. 5 Masih banyak  sarana  prasarana yang  harus  dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi E-Court, sehingga  tahap  awal  penerapan E-Court dilakukan  secara  bertahap  di  beberapa  Pengadilan Negeri percontohan di Indonesia maka PERMA ini mengalami 2 (dua) kali perubahan, yang mana  pada  saat  ini  PERMA  yang  berlaku  adalah  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022 Tentang tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
Berikut  ini  beberapa  aspek  perubahan  sistem  persidangan  elektronik  yang  diatur dalam PERMA 7 Tahun 2022:
1. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat.
2. Perluasan Jenis Perkara.
3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik.
4. Perluasan Pengguna Layanan.
5. Mengakomodir perkara prodeo.
6. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP (Sistem Informasi Pengadilan).
7. Persidangan Elektronik .
Dengan adanya Aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi  menerima  pendaftaran  perkara  secara  online  sehingga  akan  menghemat  waktu  dan biaya  bagi  para  pihak  saat  melakukan  pendaftaran  perkara.  Aplikasi E-Court di  samping
2 Mahkamah      Agung      RI,).      Aplikasi      E  -Court,  2018,  di  akses  melalui:  https://e-court.mahkamah agung.go.id/. pada 01 Mei 2024 Pukul 12.45 wib.
3 Mela Saputri, dan Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping” , Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik , Vol. 5, No. 1, Tahun 2023, h. 35.
4 Mumtaza Azzahiroh, dkk, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di  Pengadilan  Negeri  Kota  Malang”, Jurnal  Teknologi  dan  Komunikasi  Pemerintahan ,  Vol.2,  No.  2, November 2020, h. 65.
5 Annisa Dita Setiawan, dkk, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.2, 2021, h. 204.
dapat  mengubah  paradigma  aparatur  peradilan  khususnya  di  bidang  administrasi  perkara, juga  yang paling penting adalah dapat  mengubah citra ( Image ) pengadilan  yang dulu  masih bersifat  manual,  saat  ini  telah  beralih  ke  Era  Modernisasi  melalui  pemanfaatan  ilmu Tekhnologi. 6
Pendaftaran  perkara  Perdata  (Pengajuan  gugatan)  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  perangkat  mobile  yang  terkoneksi  dengan  jaringan  Internet  (Smartphone, Tablet Phone, Laptop, Notebook, Netbook) tanpa harus datang kepengadilan.  Integrasi Data antara E-Court dan  SIPP  (Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara)  Untuk  meningkatkan keandalan Aplikasi E-Court , Mahkamah Agung telah melakukan proses integrasi data antara aplikasi E-Court dan  SIPP  (Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara)  yang  telah  diterapkan juga pada Pengadilan.
Pengguna  terdaftar  yang  telah  melakukan  pembayaran  terhadap  E-  SKUM  yang diterbitkan  melalui  saluran  elektronik,  akan  mendapatkan  nomor  perkara  yang  dikirim  ke domisili  elektronik  pengguna  terdaftar  melalui  aplikasi E-Court ,  Nomor  perkara  tersebut diterbitkan    oleh    aplikasi    SIPP    (Sistem    Informasi    Penelusuran    Perkara)    pengadilan Dalam  rangka  mengimplementasikan  aplikasi  pengadilan  Elektronik  ( E-Court )    Mahkamah Agung    Republik  Indonesia  (MA)  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Atas    Peraturan    Mahkamah    Agung Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

## Kententuan Hukum Mengenai Pendaftaran Perkara Secara Prodeo
Berprodeo dalam arti bahasa dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu: Cuma-Cuma;  gratis;  sebagai  contoh  “Buku  ini  saya  berikan  kepada  kamu  secara  prodeo.” Beracara  secara  prodeo  adalah  berperkara  secara  cuma-cuma  atau  tanpa  biaya  di  depan pengadilan.  Dalam  berperkara  secara  prodeo,  maka  pihak  yang  ingin  berperkara  secara prodeo  harus  membuktikan  bahwa  dirinnya  benar-benar  tidak  mampu,  sehingga  pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo. 7
Kata  Prodeo  dan  Probono  dalam  dunia  hukum  sering  disamakan  pemakaianya  bagi beberapa  kalangan,  karena  pada  prinsip  kedua  kata  ini  memiliki  makna  yang  sama  yaitu dalam  hal  pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  apakah  itu  beracara  di  pengadilan, pendampingan,  memberikan  pendapat  hukum,  atau  pun  untuk  konsultasi  masalah  hukum yang  dihadapi.  Tetapi  sebenarnya  kedua  istilah  ini  merupakan  dua  istilah  yang  memang berbeda satu sama lain. 8
Meskipun  penegakan  hukum  secara  umum  efektif  dan  adil,  namun  penerapannya terhambat  oleh  banyaknya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  kurang  memiliki kesadaran diri. Akibatnya, upaya mencapai keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum masih  sulit  dilakukan,  hal  ini  sangat  berdampak  pada  masyarakat  Indonesia,  khususnya masyarakat  kelas  sosial  ekonomi  rendah.  Mengatasi  masalah  ini  secara  kolaboratif  sangat penting untuk memastikan berfungsinya penegakan hukum secara optimal di Indonesia. 9
Ketidakmampuan  masyarakat  secara  finansial  untuk  menuntut  haknya  sesuai  dengan prosedur  hukum,  sehingga  perlu  diadakan  kebijaksanaan  untuk  dapat  mengajukan  perkara dengan  tidak  terbentur  oleh  biaya,  khususnya  dalam  berperkara  perdata,  oleh  karena  itu
6 Hafizatul  Ulum,  dan  M.  Dewa  Ginting  Singaulung,  “Implementasi  Peraturan  Mahkamah Agung    Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022    Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik (Studi  Kasu di Pengadilan Negeri Praya)”, JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) , Vol. 2, No. 1 September 2023, h. 75-88.
7 Mohamad Toufik Makarao, Pokok–Pokok Hukum Acara Perdata (Cipta, Jakarta: Rineka, 2014 ), h. 13
8 Nawa Angkasa, “Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010”, Jurnal Hukum , Vol. 13 No. 1, 2014, h. 1.
9 Fauziah  Lubis,  dan  M. Iqbal  Nasution, The  Implementation Of Advocate  Immunity  Rights In The  Criminal Offense Of Obstruction Of Justice, Jurnal RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental , Vol.18, No. 8, h. 3
diperlukan suatu prosedur untuk  mengajukan perkara-perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo).
Bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut  dengan  berperkara  secara  prodeo.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  asas  trilogi  peradilan yaitu peradilan cepat,  sederhana dan murah. Namun  masih banyak masyarakat  yang kurang mampu  tidak  memahami  cara  berperkara  secara  prodeo  di  pengadilan,  dan  tidak  berani berperkara di pengadilan, walaupun mereka ingin mengajukan gugatan di pengadilan.
Berperkara secara Prodeo ialah pembebasan bayaran perkara di Pengadilan untuk para pihak  yang  berperkara.  Salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  negara  yakni  memberi  akses berperkara  secara  Prodeo  terhadap  masyarakat  yang  tidak  sanggup.  Layanan  secara  cuma- cuma  ialah  salah  satu  layanan  bagi  masyarakat  miskin  untuk  bantuan  hukum  sebagaimana diatur  dalam  PERMA  RI  No.  01  Tahun  2014  ialah  “Negara  menanggung  proses  biaya berperkara  di  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  serta  Mahkamah  Agung,  hingga  tiap orang maupun sekelompok orang yang tidak sanggup secara ekonomi dapat berperkara secara prodeo”. 10
Mengenai ketentuan prodeo ini  tidak hanya di atur didalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, jauh sebelum itu ketentuan mengenai prodeo juga di atur di dalam Undang-Undang No. 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  Pasal  1 (1)  dinyatakan  bahwa  Bantuan  Hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi Bantuan  Hukum  secara  Cuma-Cuma  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum.  Penerima  Bantuan Hukum  adalah  orang  atau  kelompok  orang  miskin  yang  tidak  dapat  memenuhi  hak  dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Sedangkan  dalam  SEMA  No.  10  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan  hukum  tersebut  meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili, membela,  dan/atau  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1. Melindungi  dan  melaksanakan  hak  penerima  bantuan  hukum  untuk  mengakses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan asas persamaan di depan hukum.
3. Memastikan penyelenggaraan bantuan hukum seragam di seluruh Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Pasal  25  SEMA  No  10  Tahun  2010  menyatakan  bahwa  jasa  Bantuan  Hukum  yang dapat  diberikan  oleh  Pos  Bantuan  Hukum  berupa  pemberian  informasi,  konsultasi,  dan nasihat  serta  penyediaan  Advokat  pendamping  secara  Cuma-Cuma  untuk  membela kepentingan  Tersangka/Terdakwa  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mampu  membiayai  sendiri penasihat hukumnya.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
a. Mendapatkan  Bantuan  Hukum  hingga  masalah  hukumnya  selesai  dan/atau perkaranya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  selama  Penerima  Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
10 Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2014.  Tentang  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
b. Mendapatkan  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan  Standar  Bantuan  hukum  dan/atau Kode Etik Advokat.
c. Mendapatkan  informasi  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemberian  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Penerima Bantuan Hukum wajib :
a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Seperti  diketahui,  masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk  mengajukan  perkaranya  ke Pengadilan  tidak  dipungut  biaya.  Namun  demikian,  tidak  berarti  bahwa  setiap  orang  yang datang  untuk  menyelesaikan  perkaranya  di  Pengadilan  dan  mengaku  tidak  mampu  dengan sendirinya  dapat  menuntut  secara  Prodeo.  Untuk  dapat  berperkara  secara  cuma-cuma, tentunya ada tata cara dan syarat yang telah diatur. 11

## Pendaftaran Perkara Secara Prodeo Melalui E-Court di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022
Layanan administrasi perkara secara elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara secara elektronik. Sistem e-Court akan meregistrasi perkara apabila ada notifikasi  dari  sistem  perbankan  bahwa  penggugat  telah  membayar  biaya  perkara.  Dengan mekanisme  demikian,  perkara  prodeo  tidak  dapat  didaftarkan  melalui  layanan e-Court sehingga  pihak  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  mendatangi  gedung  pengadilan  baik  untuk mendaftarkan perkara maupun mengikuti persidangan. PERMA 7 Tahun 2022 merespons hal tersebut  dengan  membuat  ketentuan  bahwa  Pengguna  Terdaftar  maupun  Pengguna  Lainnya dapat  menggunakan  layanan  pembebasan  biaya  perkara  dengan  tahapan  mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
Hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  12  PERMA  7  Tahun  2022  yang berbunyi:
1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
2) Pengguna  Terdaftar  atau  Pengguna  Lain  dapat  menggunakan  layanan  pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
a. Mengunggah dokumen permohonan.
b. Mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
3) Dokumen  ketidakmampuan  secara  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sehigga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai berkas yang harus  di  unggah  atau  di  upload  mengikuti  ketentuan  undang-undang.  Adapun  syarat-syarat yag dimaksud adalah :
1. Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa /Lurah/Kepala  wilayah  setempat  yang  menyatakan  bahwa  benar  yang  bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
2. Surat  Keterangan  Tunjangan  Sosial  lainnya  seperti  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM), Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  Kartu  Beras  Miskin  (Raskin), Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk  miskin  dalam  basis  data  terpadu  pemerintah  atau  yang  dikeluarkan  oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
11 Ulya  Masyita  Kahar,  Nila  Trisna,  “Implementasi  Beracara  Secara  Prodeo  di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh)”, Jurnal  Justisi  Universitas  Muhammadiyah  Sorong ,  Vol.  9, No. 3 September 2023, h. 256.
3. Menyerahkan/Memperlihatkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  kepada  Petugas Layanan  Informasi  Pengadilan  untuk  selanjutnya  dilakukan  penelusuran  melalui aplikasi Basis Terpadu data Penduduk Miskin (TNP2K), salah satu Inovasi Peradilan Agama.
Berikut  beberapa  tahapan  yang  dapat  dilakukan  pada  saat  mendaftar  perkara  Prodeo melalui E-court di Pengadilan Agama:
1. Gugatan Didaftarkan secara Online hingga sampai muncul perintah untuk membayar dengan Virtual Account.
2. Kemudian pada hari yang sama, Pencari Keadilan juga mengajukan surat permohonan Prodeo  kepada  Ketua  Pengadilan  dengan  melampirkan  semua  persyaratan  yang berhubungan dengan Prodeo dan diserahkan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
3. Terhadap Surat Permohonan tersebut dibuatkan disposisi oleh PTSP dan diajukan ke Ketua Pengadilan.
4. Setelah  Berkas  Permohonan  Prodeo  dipelajari  dan  disetujui  oleh  Ketua  Pengadilan, maka  Ketua  Pengadilan  membuat  Disposisi  yang  memerintahkan  kepada  Panitera Muda  Perkara  untuk  memproses  permohonan  tersebut  disertai  catatan  untuk berkoordinasi  dengan  KPA  (Kuasa  Pengguna  Anggaran)  guna  memastikan  bahwa masih terdapat alokasi dana untuk Prodeo.
5. Selanjutnya  Panitera  Muda  Perkara  berkoordinasi  dengan  Bendahara  Pengadilan melalui KPA.
6. Setelah dipastikan masih ada dana untuk  biaya Prodeo maka Panitera Muda Perkara menyerahkan bukti Virtual Account atas perkara tersebut kepada KPA.
7. Kemudian KPA melakukan pembayaran sesuai Virtual Accont.
8. Setelah  Pembayaran  selesai  dilaksanakan  maka  selanjutnya  Panitera  Muda  Perkara dapat melanjutkan proses registrasi terhadap perkara yg dimaksud.
Dengan  mekanisme  ini  masyarakat  yang  hendak  yang  mengajukan  perkara  Prodeo (proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma atau gratis) dapat melakukannya dengan mudah dan ringan melalui aplikasi e-court . Apalagi dengan kondisi masa endemi seperti ini, maka  sangat  direkomendasikan  agar  menggunakan  secara  maksimal  fasilitas E-court dalam mengajukan gugatan, termasuk gugatan Prodeo.

## Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B
Pengadilan  Agama  Rantauprapat  mulai  berdiri  tanggal  1  Mei  1953  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agama  No.  2  Tahun  1953.  Pertama  lahirnya  Pengadilan  Agama Rantauprapat  dikenal  dengan  nama  Majelis  Pengadilan  Agama  Islam  dengan  singkatan  M (P). A.I. Kabupaten Labuhan Batu.
Pada  Tahun  2020,  Pengadilan  Agama  Rantauprapat  meraih  juara  IV  dalam  kategori Pengadilan  Agama  yang  memberikan  layanan e-court setelah  Mahkamah  Syar‟iyah Takengon  (38,87%)  Pengadilan  Agama  Bangko  (29,32%),  Pengadilan  Agama  Sukabumi (29,27%) dan Pengadilan Agama Rantauprapat (28,58 %).
Dalam  proses  mengimplementasi  kan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022,  bagaimana penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  milik  Pengadilan  Agama  Rantauprapat  yaitu, https://www.pa-rantauprapat.go.id/layanan-masyarakat/ket-spp,  belum  ada  menjelaskan mengenai  ketentuan e-court secara  prodeo,  adapun  pada  laman  web  tersebut  hanya membahas  ketentuan  pendaftaran e-court berdasarkan  PERMA  sebelumnya.  Hal  ini  terlihat dari terakhir update pada laman web tersebut pada tanggal 19 Desember 2019 tentang e-court dan pada tanggal 15 Juni 2022 tentang prodeo. Padahal dengan perkembangan digitalisasi di masa sekarang ini harusnya laman web itu diperbaharui agar masyarakat lebih mudah untuk
mendapatkan  informasi  terkhusus  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara E-court menggunakan prodeo.
Sejalan dengan hal ini, pada praktiknya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa  narasumber  yang  merupakan  masyarakat  di  Kota  Rantauprapat  masih  ada  yang belum mengetahui mengenai E-court dan pendaftaran dengan cara prodeo. Adapun hasil dari wawancara antara penulis dengan narasumber sebagai berikut:
1. Maia,  merupakan  salah  seorang  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  gugatan  di Pengadilan  Agama  Rantauprapat.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan  hasil  bahwa  ia  sama  sekali  tidak  mengetahui  apa  itu  pendaftaran  perkara secara E-court, ia menjelaskan bahwa untuk mendaftarkan gugatan harus langsung ke pengadilan  agama  agar  bisa  segera  di  proses.  Terkait  pendaftaran  perkara E-Court secara prodeo ia juga tidak mengetahui, bahkan ia sendiri tidak mengetahui apa yang dimaksud  dengan  prodeo.  Setelah  penulis  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan prodeo  ia  mengatakan  seharusnya  hal-hal  seperti  ini  dijelaskan  kepada  masyarakat awam  sepertinya  yang  jauh  dari  pengadilan  sehingga  bisa  mempermudah  proses pengajuan gugatannya.
2. Lia,  merupakan  salah  seorang  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  gugatan  di Pengadilan  Agama  Rantauprapat.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan  hasil  bahwa  ia  tidak  tidak  pernah  mendengar  bahkan  mengetahui  apa  itu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 namun ia pernah mendengar sekilas tentang E-Court. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengetahui apa itu prodeo kalau saja  ia  tahu  mengenai  prodeo  dari  awal  pasti  beliau  memilih  untuk  mendaftarkan perkaranya  secara e-court menggunakan  prodeo  karena  selain  mengurangi  biaya pendaftaran  juga  mengurangi  biaya  yang  harus  dikeluarkannya  untuk  melakukan persidangan karena penggugat dan tergugat berada di wilayah yang berbeda, selain itu juga bisa mempermudah persidangan.
3. Jannah,  merupakan  salah  seorang  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  gugatan  di Pengadilan  Agama  Rantauprapat.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan  hasil  bahwa  ia  belum  pernah  mengetahui  mengenai e-court dan  prodeo sebelumnya. Berdasarkan penjelasannya, ia dahulu  bekerja diluar Negeri  guna untuk melakukan  gugatan  cerai  ia  mengambil  cuti  dan  pulang  ke  Indonesia,  seharusnya kalau  ia  tahu  mengenai E-court tentunya  ia  akan  menggunakan E-court untuk menyelesaikan perkaranya.
4. Intan,  merupakan  salah  seorang  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  gugatan  di Pengadilan  Agama  Rantauprapat.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan  hasil  bahwa  ia  menjelaskan  bahwa  sebelumnya  ia  tahu  mengenai  prodeo, akan  tetapi  ia  tidak  mengetahui  kalau  prodeo  bisa  dilakukan  secara e-court karena kalau  bisa  ia  tentunya  tidak  akan  bersusah  payah  ke  Pengadilan  Agama  untuk mendaftarkan permohonan cerainya karena ia juga memiliki anak  yang masih balita, tentunya  bila  dengan e-court akan  lebih  memudahkannya.  Dan  berdasarkan penjelasannya beliau mendaftarkan perkara perceraian ini menggunakan prodeo tetapi secara langsung ke pengadilan agama Rantauprapat.
5. Lukman,  merupakan  salah  seorang  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  gugatan  di Pengadilan  Agama  Rantauprapat.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan  hasil  bahwa  ia  tidak  mengetahui  adanya e-court padahal  ia  merupakan seseorang  yang  aktif  bersosial  media,  terlebih  di  Pengadilan  Agama  Rantauprapat tidak  menjelasakan  secara  jelas  mengenai  pendaftaran  Perkara  secara e-court ini karena  ini  bisa  membantu  banyak  orang  terutama  bagi  yang  jaraknya  jauh  seperti  ia dengan istri yang saat ini berbeda tempat tinggal. Berdasarkan penjelasan beliau juga dengan  adanya  persidangan  secara  online  ini  bisa  lebih  mengefisiensikan  waktu  dan mengurangi coast atau biaya  yang dikeluaran untuk menghadiri persidangan, apalagi
dalam  hal  ini  ia  berkerja  jadi  harus  sering  mengajukan  cuti  untuk  menyelasaikan gugatannya di Pengadilan Agama Rantauprapat. Selain itu, mengenai prodeo ia sudah mengetahui  perihal  prodeo  sejak  lama,  akan  tetapi  ia  tidak  memenuhi  syarat  untuk menggunakan  prodeo,  maka  ia  menjelaskan  saya  lebih  senang  kalau  saya  tahu mengenai e-court ini lebih awal.
6. Indah,  merupakan  salah  seorang  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  gugatan  di Pengadilan  Agama  Rantauprapat.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan hasil bahwa ia menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apa itu e-court dan prodeo, berdasarkan penjelasan beliau mungkin karena ia tinggal di daerah yang bisa dikatakan  perkampungan  dan  tidak  aktif  dalam  sosial  media,  serta  latar  belakangan pendidikannya  yang  rendah  mengakibatkan  ia  tidak  mengetahui  mengenai  hal  ini. Akan tetapi, saran dari saudari Indah seharusnya ada penjelasan berupa Implementasi untuk  masyarakat  awam  seperti  dirinya  agar  mudah  dalam  menjalani  proses persidangan,  ia  juga  menjelaskan  bahkan  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  langsung ke  Pengadilan  Agama  ia  masih  kebingungan  karena  tidak  mengetahui  syarat  dan prosedurnya  sehingga  harus  bolak-balik  ke  Pengadilan  Agama  untuk  melengkapi berkas dan persyaratannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  6  (enam)  orang  narasumber  di  atas  ditemukan hasil bahwa 5 (lima) orang di  antaranya tidak mengetahui adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022  serta  tidak  mengetahui E-court, dan  hanya  1  (satu)  diantaranya  yang  mengetahui mengenai  mengenai E-Court namun  tidak  mengetahui  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022. Mengenai  Prodeo  2  (dua)  dari  6  (enam)  orang  narasumber  mengetahui  prodeo  akan  tetapi tidak mengetahui bahwa prodeo bisa dilakukan menggunakan E-Court , sementara 4 (empat) diantaranya  sama  sekali  tidak  mengetahui  prodeo  dan  pendaftaran  perkar E-Court secara prodeo.
Adapun saran dari beberapa narasumber bahwa seharusnya Pihak Pengadilan Agama Rantauprapat  terkhususya  bisa  melakukan  Implementasi    ke  daerah  yang  masih  minim informasi  terkait  pendaftaran  perkara  secara  elektronik  ini  guna  untuk  memudahkan masyarakat  dalam  menyelesaikan  perkaranya  di  Pengadilan  Agama  Rantauprapat,  terlebih bagi  mereka  yang  tinggal  di  Luar  Negeri  hal  ini  tentunya  bisa  membantu  mengefisiensikan waktu dan biaya.
Untuk  mengetahui  Implementasi  terkait  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  yang  telah dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Rantauprapat  Kelas  I  B,  maka  penulis  melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B dengan hasil sebagai berikut:
1. Kaharuddin  Nasution,  merupakan  Pegawai  Kepaniteraan  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat  Kelas  I  B.  Berdasarkan  penjelasan  beliau  bahwa  pengadilan  ini  telah melakukan  Implementasi    terkait perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini pada tahun 2023. Dan beliau juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Agama Rantau  Prapat  menduduki  posisi  IV  pada  kategori  Pengadilan  Agama  yang memberikan  layanan e-court ,  dan  terkait  sosialiasi  perubahan  PERMA  Nomor  7 Tahun  2022  ini  sudah  dilakukan  juga  sudah  menjelaskan  mengenai  kebolehan menggunakan  prodeo  pada  pendaftaran  perkara e-court. Akan  tetapi,  ia  juga menjelaskan  bahwa  hal  ini  belum  maksimal  dilakukan  karena  masih  dilakukan  di beberapa daerah saja, dikarenakan keterbatasan waktu, dan pihak pegawai juga harus mempelajari  hal  ini  lebih  dalam  lagi  agar  bisa  memberikan  bantuan  layanan  kepada masyarakat.  Dan tentunya  salah  satu  faktor penghambatnya  adalah jaringan internet yang masih bisa dikategorikan kurang memadai di Kota ini.
2. Emmi  Purna  Rangkuti,  merupakan  Pegawai  Kepaniteraan  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat  Kelas  I  B.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  ia menjelaskan bahwa ketika ada yang mendaftarkan pengajuan permohonan gugatan di
Pengadilan  Agama  Rantauprapat  Kelas  I  B,  ia  juga  turut  menjelaskan  bahwa  ada Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  yang  didalamnya  mengatur tentang pendaftaran perkara secara elektronik atau yang disebut dengan E-Court dan pendaftaran itu bisa dilakukan menggunakan prodeo atau gratis, namun ada beberapa orang  yang  mengabaikan  penjelasannya,  dan  merasa  bahwa  proses  itu  ribet  karena terkendala dari minimnya pengetahun ia terkait pendaftaran online.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan  2  (dua)  orang  pegawai  di Pengadilan Agama Rantauprapat  Kelas  I  B, keduanya menjelaskan bahwa pihak pengadilan sudah  melakukan  sosialasasi  terkait  perubahan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  dan pendaftaran  perkara  secara  elektronik  menggunakan  prodeo,  akan  tetapi  belum terimplementasi  secara  maksimal  karena faktor  penghambat. Adapun faktor penghambatnya yaitu kendala di jaringan internet, dan belum menyeluruhnya  Implementasi  yang dilakukan di  setiap  daerah  karena  keterbatasan  waktu  dan  juga  pihak  pegawai  yang  harus  memahami prosedur  pendaftaranya  secara  mendalam  agar  bisa  menImplementasi  kannya,  terlebih kendala dari luar adalah minimnya minat masyarakat untuk mengetahui perubahan yang ada.

## Kendala dalam Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Perkara E-Court Secara Prode
Dalam mengimplementasikan atau mensosialisasikan sesuatu, dalam hal ini peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  tentunya  tidak  terlepas  dari  beberapa  kendala sebagai  penghambat  untuk  terlaksananya  peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  secara  utuh. Maka  dari  itu  pada  penelitian  ini  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa  kendala  yang menjadi  penghambat  pelaksanaan  Implementasi    secara  utuh  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat  terkait  perubahan  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  tentang pendaftaran perkara E- court secara prodeo.
Kendala dan tantangan dalam implementasi e-court yaitu adanya Komitmen bersama oleh  Satker,  Majelis  Hakim  masih  terbiasa  bersidang  secara  konvensional,  Panitera  Sidang dan  aparat  pengadilan  sangat  minim  pelatihan  dan  banyak  kendala  lainnya  yang  segera memerlukan  solusi,  sedangkan  terkait  administrasi  dan  persidangan  elektonik  ada  lima  hal penting  yang  harus  dipahami  yaitu: E-Filling (pendaftaran), E-Payment (pembayaran), E- Summons (panggilan), E-Litigation (persidangan)  dan  Upaya  Hukum  baik Verzet atau Banding.
Narasumber  juga  menambahkan  bahwa  ada  hal  baru  dalam  PERMA  7  tahun  2022 yang menjadi salah satu faktor penghambatnya karena harus mempelajari hal baru lagi, yaitu tentang  surat  tercatat,  adalah  surat  yang  dialamatkan  pada  penerima  dan  dapat  dibuktikan dengan  tanda  terima  dari  penerima  yang  menyebutkan  tanggal  penerimaan,  dan  juga pendaftaran perkara secara elektronik menggunakan prodeo.
Agar  lebih  mempermudah  pembahasan  ini  maka  penulis  membaginya  menjadi  dua bentuk kendala yaitu kendala internal dan juga eksternal dengan penjelasan sebagai berikut: Kendala  Internal  : Keterbatasan  sumber  daya  manusia.  Pelaksanaan  suatu  kebijakan  tentu harus ditunjang  oleh  sumber  daya  manusia supaya dalam melaksanakan  sebuah program bisa  terjalankan  secara  baik.  Berdasarkan  temuan  penulis  dilapangan  yang  menjadi  kendala pada  proses  menjalankan e-court ini  yakni  terkait  sumber  daya  manusianya,  karena  belum banyaknya pegawai yang betul-betul menguasai teknologi,  dan  benar-benar  paham  tentang e-court ini,  dengan    hal    ini    akan  menyebabkan  terhambatnya  proses  layanan e-court ini. Sarana  dan  prasarana  yang  belum  mencukupi,  sehingga  sarana  dan  prasarana  menjadi  satu diantara penunjang pelaksanaan suatu program. Terlebih kendala jaringan internet di Kota ini Rantauprapat  ini  yang  masih  dikategorikan  minim  dan  lemot  menjadi  salah  satu  faktor penghambat secara internal.
Kendala  Eksternal  : Pengetahuan  masyarakat  tentang  pengadilan  elektronik  ini.  Kendala pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah,  membuat  masyarakat  tidak  mengerti  akan
teknologi  dan  belum  tahu  telah  adanya    pengadilan    berbasis  elektronik,  yang  mana masyarakat tetap saja menerapkan   ataupun   memilih cara manual dengan datang langsung ke kantor untuk  mendaftarkan perkaranya, padahal  seperti  yang kita ketahui  dengan  adanya pengadilan berbasis elektronik ini akan memudahkan bagi masyarakat.
Sehingga berdasarkan penelitian di atas maka dapat di telaah menggunakan dua teori hukum  yaitu,  teori  efektivitas  hukum  dan  juga  teori maqashid  syar’iah .  Teori  efektivitas hukum  merupakan  teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  keberhasilan,  kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Oleh karena itu, fokus  kajiannya  adalah  teori  efektivitas  hukum,  meliputi  keberhasilan  penerapan  undang- undang tersebut, kegagalan penerapannya, dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 12 Maka berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  secara  teori  implementasi  perma  Nomor  7  Tahun 2022  belum  efektif  terlaksana  di  pengadilan  agama  Rantauprapat  Kelas  I  B  hal  ini  terlihat dari  5  diantara  6  narasumber  yang  tidak  mengetahui  adanya  peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2022  ditambah  lagi  masyarakat  juga  tidak  mengetahui  apa  itu E-court dan juga  prodeo  ditambah  lagi  hal  mengenai  penggunaan  prodeo  secara E-court di  Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B.
Kemudian,  teori maqashid  al-syari’ah ,  Imam  al-Ghazali  merumuskan  bahwa kemaslahatan  terbagi  ke  dalam  lima  prinsip  dasar  ( al-kulliyah  al-khams ),  yaitu hifẓ  al-din (memelihara  keyakinan/agama), hifẓ al - nafs (memelihara  jiwa), hifẓ al -„ aql (memelihara akal/pikiran), hifẓ al -„ rdh (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan hifẓ al - maal (memelihara kekayaan atau properti). 13 Pada penelitian ini maqashid al-syari’ah yang berkaitan dengan hal ini adalah teori melindungi agama dalam hal kemaslahatan karena dengan  adanya  perma  Nomor  7  Tahun  2022  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan prodeo, selain melindungi harta  penerapan  atau  implementasi  PERMA  tersebut  juga  melindungi  harta  yang  mana mengurangi  biaya  perkara  yang  seharusnya  dikeluarkan  masyarakat  selain  itu  juga mengurangi  biaya  transportasi  untuk  mendaftarkan  perkara  secara  langsung  di  pengadilan agama Ranatauprapat kelas I B.
Oleh  karenanya  berdasarkan  dua  teori  tersebut  implementasi  Perma  Nomor  7  Tahun 2022  belum  terlaksana  secara  efektif  di  Pengadilan  Agama  Rantauprapat  kelas  I  B  padahal pada  dasarnya,  dengan  menerapkan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  secara  efektif  dapat membawa  kemaslahatan  bagi  masyarakat  khususnya  masyarakat  kurang  mampu  yang  akan melakukan pendaftaran perkara di pengadilan agama Rantauprapat kelas I B.

## KESIMPULAN
Perubahan  pada  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  terdapat  dalam beberapa  aspek  yang  paling  menonjol  di  sini  adalah  mengenai  kebolehan  melakukan pendaftaran  perkara  secara  online  menggunakan  prodeo  atau  secara  cuma-cuma  untuk masyarakat yang kurang mampu. Tentunya pada perubahan ini diharapkan dapat semaksimal mungkin  diterapkan pada masyarakat  khususnya masyarakat  yang kurang mampu dan ingin melakukan  pendaftaran  gugatan  perkara  di  pengadilan  agama  atau  pengadilan  negeri  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi  yang terjadi di pengadilan Agama  Rantauprapat  kelas  1B  terkait  perubahan  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7 Tahun 2022 dalam hal pendaftaran perkara secara online atau yang biasa dikenal dengan E- court menggunakan  prodeo  belum  terlaksana  secara  maksimal,  sebagaimana  dari  hasil wawancara  penulis  dengan  peran  narasumber  5  diantara  6  narasumber  tidak  mengetahui
12 Ibnu  Radwan  Siddik  Turnip,  Sukiati,  Irwan,  The  Patterns  Of Applying  Legal  Theory  In  Thesis  Writing  of Students  Of  Islamic  Family  Law  In  The  Faculty  Of  Syari‟ah And  Law At  UIN  Sumatera  Utara, Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , Vol. 21, No. 2, Desember 2022, h. 395.
13 Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al Ushul , vol. I (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 281.
mengenai  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  dan  juga E-court, serta  4  di antara 6 narasumber tidak mengetahui mengenai prodeo.
Tentunya  hal  itu  didasarkan  oleh  beberapa  faktor  yang  terjadi  dari  internal  maupun eksternal. Faktor internal ialah kendala internet atau sarana dan prasarana yang masih belum memadai,  serta  pemahaman  yang  belum  maksimal  dari  para  pegawai  terkait  penerapan E- court, dan dari faktor eksternal disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal  penggunaan  internet  atau  media  sosial  sebagai  penghambat  Implementasi    penerapan perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

## REFERENSI
Angkasa, Nawa “Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010”,  Jurnal Hukum, Vol.
13 No. 1, 2014.
Azzahiroh,  Mumtaza  dkk,  “Implementasi Aplikasi  E-Court  Dalam  Mewujudkan  Pelayanan Publik  Yang  Baik  Di  Pengadilan  Negeri  Kota  Malang”,  Jurnal  Teknologi  dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.2, No. 2, November 2020.
Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min „Ilm al Ushul, Vol. I.Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th. Kahar, Ulya Masyita dan Nila Trisna, “Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri  Meulaboh  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh)”.Jurnal  Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 9, No. 3 September 2023.
Lubis, Fauziah dan M. Iqbal Nasution, The Implementation Of Advocate Immunity Rights In The Criminal  Offense Of Obstruction Of Justice, Jurnal RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental, Vol.18, No. 8.
Mahkamah      Agung      RI,  Aplikasi      E  -Court,  2018,  di  akses  melalui:      https://e- court.mahkamah agung.go.id/. pada 01 Mei 2024 Pukul 12.45 wib.
Makarao,  Mohamad  Toufik  Pokok–Pokok  Hukum  Acara  Perdata.  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2014.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  yang  merupakan  Perubahan  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
Saputri,  Mela  dan  Jumiati,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Layanan  Publik  Dengan  Aplikasi  E- Court  di  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Sikaping”,  Jurnal  Manajemen  dan  Ilmu Administrasi Publik , Vol. 5, No. 1, Tahun 2023.
Saudi, Amran.Pembaruan Hukum Acara Perdata di  Indonesia, Cet.  Ke-5.Jakarta :  Kencana, 2023.
Setiawan,  Annisa  Dita  dkk,  “Implementasi  Sistem  E-Court  Dalam  Penegakan  Hukum  di Pengadilan Negeri”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.2, 2021.
Turnip,  Ibnu  Radwan  Siddik,  Sukiati,  Irwan,  The  Patterns  Of  Applying  Legal  Theory  In Thesis Writing of Students Of Islamic Family Law In The Faculty Of Syari‟ah And Law At  UIN  Sumatera  Utara,  Istinbáth  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam, Vol.  21, No. 2, Desember 2022,
Ulum,  Hafizatul  dan  M.  Dewa  Ginting  Singaulung,  “Implementasi  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022  Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (Studi    Kasu  di  Pengadilan  Negeri Praya)”, JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), Vol. 2, No. 1 September 2023.