Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN: PARADIGMA SENTRALISME HUKUM DAN PARADIGMA PLURALISME HUKUM
Rizka Fakhrurozi, Erwin Syahrudin
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia rikza@gmail.com, erwinsyah@gmail.com

## Abstract
Legal  protection  on  women  as  the  victim  of  sexual  violence  is  provided  to  look  after  the  victim  in which  her  human  right  was  being  violated,  so  that  she  could  be  treated  with  justice  according  to human right law. This study aisns to a nalyze legal protection effort on woman as the victim of sexual violence  eithin  polda  metrojaya  a  uthority.  This  study  uses  empirical  approach.  It  is  a  research method  which  uses empirical  facts  directly  taken from  human  conducts.  It  can be  taken  verbally  by interview, direct observation, as well as physical archives. This study found that the efforts given by polda  metrojaya  towards  the  victim  is  only  limited  to  legal  protection.  The  victim  does  not  receive material or on material compensation. As polda metrojaya only has the authority to process and to follow-up  report  filed  by  the  victim.  During  investigation,  the  victim  experienced  physical  and psychological  disorder,  hence  the  inability  to  gave  informations  and  details  regarding  the  sexual violence report. Victim was also unable to recognize the perpetrator as it happened in a secluded and dark place. These conditions caused some obstacles for investigators to further process the report. As there  was  no  other  witness  than  the  victim  herself,  therefore  the  head  of  female  and  children assistance unit (Kanit PPA) worked alongside DP3AP2KB Jakarta and UPTD PPA Polda Metro Jaya to assist and support the victim during the investigation proces.
Keywords: Customary Law, Centralism Paradigm, Pluralism Paradigm
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia rizka@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum  adat  dalam  bahasa  belanda  dikenal  dengan  adat  recht.A.  Suryaman  Mustari  Pide mengemukakan,  nomenklatur  adat  recht  pertama  kali  diperkenalkan  secara  ilmiah  oleh  Prof.  Dr.  C. Snouck  Hurgronje.  Dalambukunya  De  Atjehers, menyebutkan istilah  hukum  adat  sebagai adat  recht yaitu  untuk  memberi  nama  pada  satu  sistem  pengendalian  sosial  (social  control)  yang  hidup  dalam masyarakat  Indonesia.  Istilah  tersebut  secara  ilmiah  kemudian  dikembangkan  oleh  Cornelis  van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia). Menurutnya, adat recht merupakan nomenkaltur yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang  sesuai  dengan  alam  pikiran  masyarakat  yang  mendiami  seluruh  penjuru  Nusantara,  meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia. 1
Bagi  penganut  Paham  Etatis,  yang  mengklaim  negara  sebagai  satu-satunya  secara  sentral sebagai  sumber  produksi  hukum,  maka  di  luar  negara  tidak  diakui  adanya  hukum.  Paham  Etatisme berujud  sentralisme  hukum,  dipengaruhi  positivisme  hukum  dan  teori  hukum  murni,  maka  secara struktural  dan  sistimatik  wujud  hukum  adalah  bersumber  dan  produksi  dari  negara  secara  terpusat termasuk organ negara di bawahnya. Paham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak  memperoleh  tempat  yang  memadahi.  Etatis  hukum  timbul  yang  didasarkan  pada  teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas Antara zaman modern dan zaman pra modern. Zaman  modern  ditandai  adanya  sistem  hukum  nasional,  sejak  timbulnya  secara  nasional,  sebagai kesatuan  yang  berlaku  dalam  seluruh  teritorialnya.  Paham  ini  timbul  dari  warisan  revolusi  kaum borjuis  dan  hegemoni  liberal  karena  kuatnya  liberalisme,  sehingga  tumbuh  apa  yang  disebut sentralisme hukum ( legal centralism ), dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah jurisdiksi negara tersebut.
Menurut  Max  Weber  dikutip  David  Trubrek  dan  Satipto  Rahardjo, 2 pertumbuhan  sistem hukum  modern  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kemunculan  industrialisasi  yang  kapitalis  memberikan rasionalitas  dan  prediktabilitas  dalam  kehidupan  ekonomi.  Hukum  modern  yang  dipakai  di  mana- mana  di  dunia  sekarang  ini  pada  intinya  mengabdi  dan  melayani  masyarakat  industri-  kapitalis. Kaedah hukum negara berada di atas kaedah hukum lain, dan karenanya harus tunduk kepada negara beserta  lembaga  hukum  negara.  Pemahaman  ideologi  sentralisme  hukum,  memposisikan  hukum adalah sebagai kaedah normatif yang bersifat memaksa, ekslusif, hirarkis, sistimatis, berlaku seragam, serta  dapat  berlaku;  pertama,  dari  atas  ke  bawah  ( top  downwards )  di  mana  keberlakuannya  sangat tergantung  kepada  penguasa  atau,  kedua  dari  bawah  ke  atas  ( bottom  upwards )  di  mana  hukum dipahami  sebagai  suatu  lapisan  kaedah-kaedah  normative  yang  hirarkis,  dari  lapisan  yang  paling bawah  dan  meningkat  ke  lapisan-lapisan  yang  lebih  tinggi  hingga  berhenti  di  puncak  lapisan  yang dianggap sebagai kaedah utama.
Berdasarkan  pendapat  Ter  Haar  dalam  pidato  Dies  Natalis  rechthogeschool  Batavia  (1937) yang  berjudul  “ het  adat  recht  van  nederlandsch  indie  in  wetenchap,  pracktijk  en  onderwijs ” menyatakan  bahwa  terlepas  dari  bagian  hukum  adat  yang  tidak  penting,  terdiri  dari  peraturan  desa, dab  surat  perintah  raja,  maka  hukum  adat  itu  adalah  seluruh  peraturan  yang  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan dengan  penuh  wibawa  dan  yang  dalam  pelaksanaannya  diterapkan  begitu  saja, artinya  bahwa  tanpa  adanya  keseluruhan  peraturan  yang  dalam  kelahirannya  dinyatakan  mengikat sama  sekali.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  adat  yang  berlaku  itu  hanyalah diketahui  dan  dikenai  dari  putusan-putusan  para  fungsionaris  hukum  dalam  masyarakat  itu,  kepala- kepala,  hakim-hakim,  rapat-rapat  desa,  wali  tanah,  pejabat-pejabat  agama,  dan  pejabat-pejabat  desa, sebagaimana  hal  itu  diputuskan  di  dalam  dan  di  luar  sengketa  resmi,  putusan-putusan  mana  yang langsung  tergantung  dalam  ikatan-ikatan  structural  dan  nilai  -  nilai  dalam  masyarakat,  dalam hubungan satu sama lain, dan ketentuan timbal balik. 3
Keberadaan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia  mendapat  tempat  penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
1 A. Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang , Kencana, Jakarta, 2014, hlm, 1-2.
2 Satjipto  Rahardjo:  Penafsiran  Hukum  Yang  Progresif,  dalam:  Anthon  Freddy  Susanto,  SH,  MH:  Semiotika  Hukum, Dekontruksi Teks Menuju Progresifitras Makna, Efika Aditama, Bandung, hlm, 3
3 Bushar Muhammad, Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar , Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm, 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia. 4
Sistem  hukum  yang  dipengaruhi  idiologi  ini,  seluruh  lapisan  kaedah  normatif  ini  baru dianggap sah keberlakuannya sebagai suatu aturan hukum jika sesuai dengan lapisan (norma, kaedah) yang di atasnya. Khusus kaedah utama yang berada di puncak lapisan disebut grundnorm, yaitu suatu kaedah dasar, nilai dasar yang sudah ada dalam masyarakat, digunakan sebagai kaedah pembenar oleh negara dalam mengukur kaedah yang berada di bawahnya. Maka hukum dan penalaran hukum yang berlangsung  adalah  sebagaimana  William  Twining  menyebutnya  sebagai  proses a  finite  closed scheme  of  permissible  justification .  Apa  yang  merupakan  hukum  ditentukan  oleh  legislatif  dalam bentuk  rumusan  yang  abstrak  untuk  kemudian  melalui  proses stufenweise  konkretisierung (kongkritisasi  secara  bertingkat  dari  atas  kebawah)  sehingga  hukum  yang  semula  abstrak  menjadi kongkrit  dipengaruhi  positivisme  hukum  dan  teori  hukum  murni,  maka  secara  struktural  dan sistimatik  wujud  hukum  adalah  bersumber  dan  produksi  dari  negara  secara  terpusat  termasuk  organ negara  di  bawahnya.  Paham  sentralisme  hukum  ini  menempatkan  posisi  hukum  adat  tidak memperoleh  tempat  yang  memadahi.  Etatis  hukum  timbul  yang  didasarkan  pada  teori  modernitas yang  memisahkan  dan  menarik  garis  tegas  antara  zaman  modern  dan  zaman  pra  modern.  Zaman modern  ditandai  adanya  sistem  hukum  nasional,  sejak  timbulnya  secara  nasional,  sebagai  kesatuan yang  berlaku  dalam  seluruh  teritorialnya.  Paham  ini  timbul  dari  warisan  revolusi  kaum  borjuis  dan hegemoni liberal- karena kuatnya liberalisme, sehingga tumbuh apa yang disebut sentralisme hukum ( legal centralism ), dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah jurisdiksi negara tersebut. 5

## II. METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan Penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang. Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan yang masih berlaku. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum
Sentralisme  hukum  yang  juga  disebut  hukum  modern,  dicirikan  oleh  beberapa  sarjana: misalnya  oleh  Marc  Galanter  menyebut  tidak  kurang  dari  11  karakteristik  hukum  modern  itu. Beberapa di antaranya adalah: (1) hukum itu lebih bersifat teritorial daripada personal, dalam arti penerapannya tidak terikat pada kasta, agama atau ras tertentu; (2) sistemnya diorganisir secara hirarkhis dan birokratis; (3) sistem juga rasional yang artinya, tehnik-tehniknya dapat dipelajari dengan menggunakan logika dan bahan-bahan hukum yang tersedia dan (4) disamping itu hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat, tidak dari kwalitas formalnya; (5) hukum itu bisa diubah- ubah dan bukan merupakan sesuatu yang keramat-kaku; ekssistensi hukum dikaitkan pada (kedaulatan) negara. 6
Sedangkan  Lawrence  M.  Friedman,  yang  membagi  unsur  sistem  hukum  dalam  tiga macam: (1) Struktur, (2) substansi dan (3) kultur, maka hukum modern lebih tepat menggunakan tolok ukur kultur hukum, maka hukum lebih dilihat dari sudut kegunaan (utilitarian),  sehingga  ia  mencirikan  hukum  modern  sebagai:  (1)  sekuler  dan  pragmatis; (2)  berorientasi  pada  kepentingan  dan  merupakan  suatu  usaha  yang  dikelola  secara
4 Hulman Panjaitan, Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Jurnal Hukum tô-râ , Vol. 2 No. 3, Desember 2016.
5 Frans Simangunsong, SH, MH, Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum, Jurnal Fakultas Hukum - Universitas Surakarta Vol 3, No 2 (2014).
6 Teguh  Prasetyo.,  dkk., Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum , Studi  Pemikiran  Ahli  Hukum  Sepanjang  Zaman ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 198-201.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sadar  oleh  manusia  (enterprise);  (3)  bersifat  terbuka  dan  mengandung  unsur  perubahan yang dilakukan secara sengaja.
Sehingga  Lawrence  M.  Friedman  lebih  dekat  dengan  pendapat  David  M.  Trubek,  yang memerinci  konsepsi  hukum  modern  sebagai:  (1)  sistem  peraturan-peraturan;  (2)  berupa  karya manusia  dan  (3)  bersifat  otonom,  artinya  merupakan  bagian  dari  negara  tetapi  sekaligus  juga terlepas daripadanya. Pada posisi (sebagai hukum modern) ini hukum memperoleh penyempitan makna, karena hukum semakin menjadi sesuatu yang otonom, lepas dari realitas dan nilai yang seharusnya  sebagai  substansi  dan  pendukungnya.  Hal  ini  berakibat  pada  suatu  keadaan  hukum telah cacat sejak lahirnya, ini sebagai tragedi hukum. Ideologi sentralisme hukum inilah sebagai ibu  kandung  positivisme  hukum  yang  sering  disebut  hukum  modern,  pada  paham  yang  paling ekstrim  adalah  hukum  harus  dibebaskan  dimurnikan  dari  nilai-nilai  non  hukum  (etika,  moral, agama),  sehingga  hukum  sebagai  bebas  nilai  ( value  free ),  yang  dipositipkan  dalam  bentuk peraturan dan yang bersumberkan dari negara dalam bentuk tertulis. Hukum jenis ini dewasa ini sangat  dominan  dan  sebagai  penopang  Negara  penganut  modern-liberal,  bahkan  negara  ultra- modern-neoliberal,  dengan  didukung  oleh  para  pengembannya  (pendidikan  hukum,  profesional dengan standarnisasi yang ketat). 7
Sebaliknya  yang  berlawanan  dengan  paham  sentralisme  hukum  adalah  paham  pluralism hukum.  Paham  pluralisme  hukum  menempatkan  sistem  hukum  yang  satu  berada sama  dengan  sistem  hukum  lain.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  sejak  saat  timbulnya  hukum modern  yang  sentral  dari  negara,  maka  mulai  tergusurnya  jenis  hukum  lain  seperti  hukum adat  dan  kebiasaan  lainnya.  Kalaupun  jenis-jenis  hukum  itu  masih  berlaku,  maka  itu  semua terjadi  karena  “kebaikan  hati”  hukum  Negara  ( by  the  grace  of  state  law ).  Ada  beberapa  tipe pluralisme  hukum 8 .  Tipe  pertama  disebut:  Pluralisme  Relatif,  Pluralisme  Lemah  (J.  Griffith 1986) atau Puralisme hukum hukum negara (Woodman 1995:9) menunjuk pada kontruksi hukum yang di dalamnya aturan hukum yang dominan memberi ruang, implisit atau eksplisit, bagi jenis hukum  lain,  misalnya  hukum  adat  atau  hukum  agama.  Hukum  negara  mengesahkan  dan mengakui  adanya  hukum  lain  dan  memasukkannya  dalam  sistem  hukum  negara.  Tipe  kedua, yang  disebut:  Pluralisme  Kuat  atau  Desk  riptif  (Griffiths,  atau  Pluralisme  Dalam  (Woodman) pluralisme  hukum  menunjuk  situasi  yang  di  dalamnya  dua  atau  lebih  sistem  hukum  hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya. Esmi Warasih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa; “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara- negara  yang  sedang  berubah  karena  terjadi  ketidakcocokan  antara  nilai-nilai  yang  menjadi pendukung  sistem  hukum  dari  negara  lain  dengan  nilai-nilai  yang  dihayati  oleh  anggota masyarakat  itu  sendiri.  Paradigma  pemahaman  hukum  adat  dan  perkembangannya  harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan mengkaji secara luas 9 :
1. Kajian yang tidak lagi melihat system hukum suatu negara berupa hukum negara, namun juga hukum adat hukum agama serta hukum kebiasaan;
2. Pemahaman  hukum  (adat)  tidak  hanya  memahami  hukum  adat  yang  dalam  berada dalam  komunitas  tradisional-  masyarakat  pedesaan,  tetapi  juga  hukum  yang  berlaku dalam lingkungan masyarakat lingkungan tertentu (hybrid law atau unnamed law);
3. Memahami  gejala  trans  nasional  law  sebagaimana  hukum  yang  dibuat  oleh  organisasi multilateral,  maka  adanya  hubungan  interdependensi  antara  hukum  internasional,  hukum nasional dan hukum local.
Dengan  pemahaman  holistik  dan  intregratif  maka  perkembangan  dan  kedudukan  hukum adat  akan  dapat  dipahami  dengan  memadai.  Maka  studi  hukum  adat  dalam  perkembangan mengkaji  hukum  adat  sepanjang  perkembanganya  di  dalam  masyarakat,  dilakukan  secara  kritis obyektif analitis, artinya hukum adat akan dikaji secara positif dan secara negative. Secara positif artinya  hukum  adat  dilihat  sebagai  hukum  yang  bersumber  dari  alam  pikiran  dan  cita-cita masyarakatnya.  Secara  negatif  hukum  adat  dilihat  dari  luar,  dari  hubungannya  dengan  hukum
7 Satjipto  Rahardjo, Penafsiran  hukumyang  progresif dalam  Anthon  Feddy  Susanto,  SH.,  MH.  Semiotika  Hukum Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Malena , Bandung: Efika Aditama, 2003. hlm 33
8 Sajipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003. Hlm 4
9 Esti Royani, Buku Ajar Hukum Adat , Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020. Hlm. 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lain  baik  yang  menguatkan  maupun  yang  melemahkan  dan  interaksi  perkembangan  politik kenegaraan. Perkembangan hukum secara positif artinya hukum adat akan dilihat pengakuannya dalam  masyarakat  dalam  dokrin,  perundang-undangan,  dalam  yurisprudensi  maupun  dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Sebaliknya perkembangan secara negative bagaimana hukum adat dikesampingkan dan tergeser atau sama sekali tidak berlaku oleh adanya hukum positif yang direpresentasikan  oleh  Negara  baik  dalam  perundang-undangan  maupun  dalam  putusan pengadilan.  Sebagaimana  dinyatakan:  hukum  adat  sebenarnya  berpautan  dengan  suatu masyarakat yang masih hidup dalam taraf subsistem, hingga kecocokannya untuk kehidupan kota modern mulai dipertanyakan. Hukum adat dalam perkembangannya dewasa ini dipengaruhi oleh: Politik  hukum  yang  dianut  oleh  Negara  dan  metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk menemukan hukum adat 10 .

## B. Perkembangan Hukum Adat Dalam Paradigma Teori
Hukum  akan  selalu  menyesuaian  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  yang senantiasa terus berubah. Mengenai perkembangan baru dalam Hukum Adat, diketengahkan teori Prof Koesnoe, yang menyatakan bahwa perkembangan hukum adat itu  mencakup: 1. Pengertian daripada Hukum Adat, 2. Kedudukan Hukum Adat, 3. Isi dan lingkungan kuasa  atas orang dan ruang.
Sumbangsih Hukum adat bagi pembentukan hukum nasional, adalah dalam hal pemakaian azas-azas, pranata-pranata dan pendekatan dalam pembentukan hukum. Sumbangsih hukum adat misalnya  dalam  kontrak  bagi  hasil  (bidang  perminyakan),  bidang  hukum  tanah  dan  hukum perumahan  (khususnya  rumah  susun)  dan  azas  pemisahan  horizontal  dapat  digunakan  dalam pembentukan hukum nasional.
Hukum  adat  dengan  ciri  dan  melekat  dalam  hukum  tersebut,  maka  hukum  adat  mampu berkembang sesuai dengan serta mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman. Perkembangan hukum adat dalam dilihat sifatnya serta unsur-unsur yang dari substansinya dan melalui sumber- sumber  hukum  yang  tersedia.  Oleh  karena  itu  substansi  dan  pengakuan  hukum  adat  dapat tercermin  dalam:  a.  Dalam  Dokrin  Prof  Satjipto  Raharjo:    Hukum  adat  dalam  hubungannya dengan  industrialisasi,  maka  bisa  menggunakan  pendekatan  fungsional.  Artinya,  kehadiran hukum  dalam  masyarakat  menjalankan  fungsinya  sebagai  sarana  penyalur  proses-proses  dalam masyarakat  sehingga  tercipta  suasana  ketertiban  tertentu.  Hukum  lalu  menjadi  kerangka  bagi berlangsungnya  berbagai  proses  tersebut  sehingga  tercipta  suatu  suasana  kemasyarakatan  yang produktif.
a. Dalam Perundang-undangan Perundang-undang merupakan produk formil hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang, muatan materi yang diatur dalam perundang-undangan adalah termasuk mengatur hukum yang bersumber pada hukum adat.
b. Dalam yurisprudensi;
c. Kebiasaan (covention, customary law, common law)
d. Dalam Hukum Lunak (Soft Law)

## C. Perkembangan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi
Yurisprudensi,  berasal  dari  kata  bahasa  Latin: jurisprudential ,  secara  tehnis  artinya peradilan tetap atau hukum. Yurisprudensi adalah putusan hakim ( judge made law ) yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa ( azas similia similibus ), kemudian putusan hakim itu menjadi tetap  sehingga  menjadi  sumber  hukum  yang  disebut  yurisprudensi.  Yurisprudensi  dalam praktek berfungsi untuk mengubah, memperjelas, menghapus, menciptakan atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat. 11
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan  bahwa  yurisprudensi  berarti  peradilan  pada umumnya  yaitu  pelaksanaan  hukum  dalam  hal  konkret  terjadi  tuntutan  hak  yang  dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau  siapapun  dengan  cara  memberikan  putusan  yang  bersifat  mengikat  dan  berwibawa.  Di
10 Ibid, hlm 1
11 Hilman Hadikusuma, Peradilan Adat di Indonesia .Jakarta: Miswar, 1989, hlm, 35
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
samping  itu,  yurisprudensi  dapat  pula  berarti  ajaran  hukum  atau  doktrin  yang  dimuat  dalam putusan. 12
Henry  Pandapotan  Panggabean  mengemukakan  bahwa  yuruisprudensi  adalah  produk suatu  system  hukum  yang  lahir  dari judges  as  law  maker dalam  menghadapi  penyelesaian penegakan  hukum  atas  particular  cases.  Diharapkan  yurisprudensi  sebagai  hasil  penemuan hukum itu dapat mewujudkan suatu standar hukum untuk pembentukan klasifikasi hukum yang menciptakan  suatu  kaidah  hukum  melalui  judge  made  law. 13 Kewenangan  hakim  seperti  itu menurut  Yahya  Harahap  hanya  dapat  dilakukan  apabila  kasus  yang  bersangkutan  berhadapan dengan  ketentuan  UU  yang  bersifat  umum,  abstrak  atau  bertentangan  dengan  kepentingan umum.  Munculnya  peranan  hakim  sebagai  judge  made  law  akan  semakin  berkembang  akibat arus globalisasi ekonomi dalam kehdupan bangsa Indonesia. Dalam peranannya sebagai judge made  law ,  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  hakim  memiliki  otonomi  kebebasan  dalam menyelenggarakan fungsi peradilan itu. 14
Sumber  utama  penemuan  hukum  adalah  peraturan  perundang-undangan,  hukum kebiasaan,  yurisprudensi,  perjanjian  internasional  dan  doktrin  (ajaran)  hukum.  Dalam  sistem hukum  Indonesia,  kedudukan  peraturan  perundang-undangan  menempati  prioritas  utama karena dengan asas legalitas sebagai asas hukum di Indonesia. Berdasarkan pendapat Ter Haar tentang adat recht sebagaimana diuarikan diatas, hukum adat tersebut lahir berdasarkan sebuah teori  keputusan.  Hukum  adat  dapat  diartikan  sebagai  seluruh  keputusan  para  pejabat  hukum, baik  hakim  desa,  kerapatan  desa,  hakim,  pejabat  agama  dan  pejabat  desa  yang  memiliki kewajiban dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan tersebut memiliki  nilai  kerohanian,  nilai-nilai  kemasyarakat  yang  hidup  dalam  sebuah  persekutuan hukum adat. 15
Hukum  adat  itu  baru  mempunyai  nilai  hukum  bilamana  ia  dilahirkan  melalui yurisprudensi  karena  adanya  penetapan tersebut maka  kaidah  adat memperoleh sanksi hukum untuk  dapat  dipertahankan  melalui  pengadilan  sebagaimana  pendapat  Soepomo  yang memberikan pengertian bahwa hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim. Kedudukan hukum  adat  dalam  yurisprudensi  tidak  dapat  kita  temui  adanya  ketentuan  yang  tegas  oleh karena  yurisprudensi  di  lapangan  hukum  adat  telah  merupakan  dan  membimbing perkembangan  hukum  adat  sejalan  dengan  perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Dalam keputusan mengenai hukum adat dalam putusan hakim disebutkan. 16
a. Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangan kearah hukum yang bersifat bilateral / parental memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.
b. Dalam  rangka  pembinaan  hukum  perdata  nasional,  hendaklah  diadakan  publikasi yurisprusdensi yang teratur dan tersebar luas.
c. Dalam  hal  terdapat  pertentangan  antara  perundang-undang  dan  hukum  adat  hendaknya hakim memutuskan berdasarkan undang-undang bijaksana.
d. Demi  terbinanya  hukum  perdata  nasional  yang  sesuai  dengan  politik  hukum  negara  kita, diperlukan hakim-hakim yang berorientasi kepada pembinaan hukum.
e. Perdamaian  dan  kedamaian  adalah  tujuan tiap  masyarakat  karena itu tiap  sengketa  hukum hendaklah diusahakan didamaikan.
Beberadaan  hukum  adat  dalam  jurisprudensi  melalui  putusan  Mahkamah  Agung  RI dapat dilihat diuraikan sebagai berikut:
1. Hak Waris Anak dan Pembagiannya
e. Putusan  MARI  No.  179  K/Sip/1961  tanggal  23  Oktober  1961  yang  memuat  kaidah hukum,  Mahkamah  Agung  menganggap  sebagai  hukum  yang  hidup  di  seluruh Indonesia, juga di tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang
12 Sudikno  Mertokusumo,  Sejarah  Peradilan  dan  Perundang-Undangannya  di  Indonesia  Sejak  1942,  Liberti, Yogyakarta,1983, hlm 179.
13 Loc. cit
14 Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm 10
15 Henry  Pandapotan  Panggabean, Peranan  Mahkamah  Agung  Melalui  Putusan-Putusan  Hukum  Perikatan, Bandung: Alumni,  2012, hlm 205-206.
16 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional , Bandung: Alumni, 1978, hlm 130.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
peninggal  warisan  bersama-sama  berhak  atas  harta  warisan  dalam  arti  bahwa  bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.
f. Putusan MARI No. 415 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1970 yang memuat kaidah hukum, hukum  adat  di  daerah  Tapanuli  juga  telah  berkembang  kearah  pemberian  hak  yang sama  kepada  anak  perempuan  seperti  anak  laki-laki,  perkembangan  mana  sudah diperkuat  pula  dengan  sutau  yurisprudensi  tetap  mengenai  hukum  waris  di  daerah tersebut.
g. Putusan  MARI  No.  182  K/Sip/1970  tanggal  10  Maret  1971  yang  memuat  kaidah hukum,  tentang  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  yang  belum  terbagi  dalam hukum adat  yang  harus  diberlakukan  adalah  hukum adat (jurisprudensi)  yang  berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini
h. Putusan  MARI  No.  1037  K/Sip/1971  tanggal  19  Februari  1973  yang  memuat  kaidah hukum, tanah yang bukan merupakan tanah pusaka sebagaimana tersebut dalam bahasa daerah  di  Tapanuli  “Golad”  tetapi  merupakan  tanah  garapan  dari  suami  istri  dalam perkawinan  pertama  dan  yang  dibawa  di  istri  ke  dalam  perkawinannya  kedua  setelah suami  yang  pertama  meninggal  dunia  dan  dari  perkawinan  yang  kedua  itu  tidak  ada anak,  seluruhnya  harus  kembali  kepada  anak,  satu-satunya  dari  perkawinan  yang pertama sekalipun anaknya itu seorang perempuan.
i. Putusan  MARI  No.  172  K/Sip/1974  tanggal  13  Februari  1975  yang  memuat  kaidah hukum,  apabila  seorang  pewaris  meninggal  dunia  di  kampung  Hinako,  Kabupaten Nias,  untuk  menentukan  cara  pembagian  harta  warisannya,  hukum  warisan  yang dipakai  adalah  bertitik  tolak  kepada  agama  yang  dianut  si  pewaris  yang meninggalkanharta  warisan  tersebut,  yakni  apabila  si  pewaris  yang  meninggal beragama  Islam,  maka  pembagian  warisannya  dilakukan  menurut  hukum  Islam  dan apabila  si  pewaris  yang  meninggal  beragama  Kristen,  maka  pembagian  hartanya dilakukan menurut hukum adat.
j. Putusan  MARI  No.  707  K/Sip/1973  tanggal  18  Maret  1976  yang  memuat  kaidah hukum,  pembagian  warisan  dalam  perkara  ini  sekarang  harus  menurut  hukum  yang mengakui  hak  wanita  sama  dengan  hak  laki-laki  dalam  hukum  warisan  (peninggalan warisan ialah ibu Penggugat asal/ibu Tergugat asal meninggal pada zaman Jepang).
k. Putusan  MARI  No.  792  K/Sip/1973  tanggal  22  April  1976  yang  memuat  kaidah hukum,  karena  perkawinan  antara  Tergugat  I  dengan  mendiang  Ompusitumindang Sitorus pada bulan Februari 1958 adalah sah, sedangkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dibenarkan karena tidak disetujui oleh “parboru tubu” dan  juga  Tergugat-Tergugat  tidak  ada  menyelesaikan  pemutusan  pertalian  dengan mendiang  Ompu  Situmindang  Sitorus,  maka  dengan  demikian,  anak  laki-laki  yang dilahirkan oleh Tergugat I termaksud adalah sah keturunan Ompu Situmindang Sitorus.
l. Putusan  MARI  No.  313  K/Sip/1976  tanggal  2  Nopember  1976  yang  memuat  kaidah hukum, dalam hal warisan, hukum yang hidup di Ambon adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.
m. Putusan  MARI  No.  1589  K/Sip/1974  tanggal  9  Februari  1978  yang  memuat  kaidah hukum, sesuai dengan yurisprudensi MA, terhadap anak perempuan di Tapanuli juga di Lombok  adilnya  anak  perempuan  dijadikan  ahli  waris,  sehingga  dalam  perkara  ini, Penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari bapaknya.
n. Putusan  MARI  No.  853  K/Sip/1978  tanggal  29  April  1981  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut  hukum  adat,  dalam  hal  keahlian  warisan  dimungkinkan  penggantian tempat.
o. Putusan  MARI  No.  459  K/Sip/1982  tanggal  15  Agustus  1983  yang  memuat  kaidah hukum, anak perempuan adalah ahli waris.
2. Hak Waris Seorang Janda
a. Putusan  MARI  No.  298  K/Sip/1958  yang  memuat kaidah hukum, menurut hukum adat pada zaman sekarang, janda berhak mewaris atas harta pencaharian suaminya.
b. Putusan MARI No. 100 K/Sip/1976 yang memuat kaidah hukum, di Kabanjahe, mengingat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kepada pertumbuhan masyarakat desa yang menuju kea- rah persamaan kedudukan antara pria  dan  wanita  ditambah  dengan  janda  sebagai  ahli  waris  yang  telah  merupakan jurisprudensi,  maka  janda  ber-  hak mendapat ½ dari harta peninggalan suaminya  dan  ½ dari  harta  pencaharian  yang  merupakan  bagian  suaminya  dibagi  sama  antara  janda  dan anak-anak.
c. Putusan  MARI  No.  1476  K/Sip/1982  tanggal  19  Juli  1983  yang  memuat  kaidah  hukum, menurut  hukum  adat,  meskipun  seorang  istri  nusyud  (ingkar  atau  lari  dari  suami)  tidaklah hilang  haknya  untuk  mendapat  bagiannya  dari  barang  goni  gini  (harta  seharekat)  yang diperolehnya semasa perkawinan.
d. Putusan  MARI  No.  1686  K/Pdt/1995  tanggal  29  Juli  1996  yang  memuat  kaidah  hukum, menurut  hukum  adat  Minangkabau  yang  bersifat  matrilineal,  suami  tidak berhak atas harta bawaan istrinya, karena harta  sengketa  terbukti  sebagai  harta  bawaan  almarhum  Musalmah Ahmad  istri  Penggugat,  sehingga  Penggugat  tidak  berhak  atas  harta bawaan  istrinya  sehin- gga gugatan Penggugat harus ditolak.
3. Anak Angkat
a. Putusan  MARI  No.  210  K/Sip/1973  yang  memuat  kaidah  hukum,  bahwa  keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa me- nilai secara objektif realita keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. tan.
b. Putusan  MARI  No.  1461  K/Sip/1974  tanggal  1  Desember 1976 yang memuat kaidah hukum,  menurut  adat  Bali  pengangkatan  anak  harus  disertai  upara  “Pemerasan” tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak.
c. Putusan  MARI  No.  912  K/Sip/1975  tanggal  31  Maret  1980  yang  memuat  kaidah hukum,  tanpa  upacara  adat  tidak  sah  pengangkatan  anak  meskpiun  sejak  kecil dipelihara serta dikawinkan oarng yang bersangkutan.
d. Putusan  MARI  No.  849  K/Sip/1977  tanggal  3  Juli  1980  yang  memuat  kaidah hukum,  dalam  perkara  ini  terbukti  ibu  kandung  Moestirah  alm.  bersamaan  melahirkan dengan Moestirah, tetapi kemudian bayi Moestirah meninggal dan  bayi    ibu Moestirah (Tergugat  I)  kemudian  diserahkan  kepada  Moestirah  sebagai  anak  sehingga  layak  dan adil apabila Tergugat dapat dianggap sebagai anak angkat.
e. Putusan MARI  No.  1413  K/Pdt/1988  tanggal  18  Mei  1980  yang  memuat  kaidah  hukum, apakah  seorang  adalah  anak  angkat  atau  bukan,  tidak  semata-mata  tergantung  pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.
f. Putusan  MARI  No.  53  K/Pdt/1995  tanggal  18  Maret  1996  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut  hukum  adat  di  daerah  Jawa  Barat,  seorang  dianggap  sebagai  anak angkat  bila  telah  memenuhi  syarat-syarat  yaitu  diurus,  dikhitankan,  disekolahkan  dan dikawinkan.
g. Putusan  MARI  No.  3313  K/Pdt/1999  tanggal  30  Agustus  2001  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut  adat  Jawa  di  Cirebon,  seorang  anak  asuh,  yang  dipiara/diasuh  sejak kecil  sampai  remaja  dan  ikut  membantu  bekerja  dalam  usaha  restau-  rant  “Warung Ayam  Bahagia”  milik  orang  yang  memelihara  anak  tersebut,  dan  mereka  tidak  ada niatan  untuk  mengambil  anak  asuh  tersebut seba-  gai  anak  angkatnya,  maka  menurut hukum  waris  adat,  anak  asuh  ini  bukan  ahli  waris  dari  orang  yang  memeliharanya, sehingga ia, anak asuh tersebut tidak berhak mewarisi baik harta asal maupun harta gono gini  (harta  bersama)  dari  orang  yang  memeliharanya.  Karena  orang  yang  meme-  lihara anak  asuh  tersebut  tidak  mempunyai  anak  kandung  atau  anak  angkat,  maka  ahli warisnya adalah saudara-saudaranya sedarah kesamping dari orang yang memiliki harta asal dan harta gono gini tersebut setalh ia meninggal dunia.
h. Putusan  MARI  No.  416  K/Sip/1968  tanggal  4  Ja-  nuari  1969  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut  hukum  adat  yang  berlaku  di  Sumatera  Timur,  anak  angkat  tidak mempunyai  hak  untuk  mewa-  risi  harta  peninggalan  orang  tua  angkat,  ia  hanya  dapat memperoleh pemberian atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.
i. Putusan  MARI  No.  679  K/Sip/1968  tanggal  24  Desember  1969    yang    memuat kaidah    hukum,  anak  angkat  pewaris  berhak  atas  barang  gawan  yang  diperoleh  dari
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping.
j. Putusan  MARI  No.  102  K/Sip/1972  tanggal  23  Juli  1973  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut hukum adat yang berlaku seseorang anak angkat berhak mewarisi harta gono  gini  orang  tua  angkatnya  sedemikian  rupa,  sehingga  ia  menutup  hak  waris  para saudara orang tua angkatnya.
k. Putusan  MARI  No.  997  K/Sip/1972  yang  me-  muat  kaidah  hukum,  anak  angkat berhak atas harta gono gini dan juga berhak atas harta bawaan dari orang tua angkatnya. Sikap ini dikuatkan oleh putusan No. 1002 K/Sip/1976 yang mengatakan janda dan anak angkat berhak mewarisi harta gono gini sedangkan harta gawan kembali ke asal.
l. Putusan  MARI  No.  2866  K/Pdt/1987     tanggal  27  April  1989  yang  memuat  kaidah hukum,  tujuan  pengangkatan  anak  bukanlah  untuk  menerima  kembali  balas  jasa  dari anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Shingga hubungan hukum pengangkatan anak  yang  telah disahkan  pengadilan  tidak  dapat  dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum  hanyadengan alasan bahwa anak angkat telah menelan- tarkan  atau  tidak merawat dengan  baik orang tua angkatnya.
4. Hak Atas Tanah
a. Putusan  MARI  No.  1704  K/Sip/1981tanggal  11  Maret  1982  yang  memuat  kaidah hukum,  bahwa  dalam  hukum  adat  dengan  dibukanya  tanah  oleh  masyarakat  hukum adat,  kemudian  mengusaha-  kannya  (yang  oleh  UUPA disebut  hak  pakai)  dan  dengan melalui  proses  pertumbuhan  yang  memakan  waktu,  tenaga  dan  modal  maka  tanah tersebut dapat menjadi hak milik orang yang bersangkutan.
b. Putusan  MARI  No.  3648  K/Pdt/1985  tanggal  19  Agustus  1987  yang  memuat  kaidah hukum, berdasarkan hukum adat, untuk menentukan kepemilikan tanah diperlukan bukti tambahan yaitu makam orang pemula/orang yang membuka tanah diatas tanah sengketa sebagai penentu dahulu orang yang menguasai tanah tersebut.
c. Putusan  MARI  No.  1685  K/Sip/1978  tanggal  28  Februari  1981  yang  memuat  kaidah hukum, perjanjian sewa menyebut tersebut ada  dalam suasana hukum adat dimana pihak- pihak  adalah  orang  Indonesia  asli  dan  tanah  sengketa  ada  di  Ujung  Berung,  dasar pemikiran KUHPErdata (BW) harus dihilangkan menurut hukum adat dalam hal ini lebih dititik beratkan pada kepatutan/kepantasan.
d. Putusan MARI No. 3663 K/Pdt/1985 tanggal 15 Juli 1989 yang memuat kaidah hukum, berdasarkan  hukum  adat  yang  hidup  di  daerah  Manggarai  (Ruteng/Kupang),  pesta radang  adalah  merupakan  legitimasi  dari  hak  seseorang  atas  sebidang  tanah  lingko yang masih melembaga.
e. Putusan  MARI  No.  1564  K/Pdt/1986  tanggal  15  Oktober  1987  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut  hukum  adat  Blang  Mameh,  Lhokseumawe,  salah  satu  cara  untuk memperoleh hak milik atas tanah adalah harus ada hubungan hukum antara orang yang bersangkutan  dengan  tanahnya  dalam  arti  setelah  diperolehnya  (baik  dengan  cara penebangan  hutan  maupun  pembagian  tanah  oleh  keuchik/kepala  Desa)  tanah  tersebut harus dikerjakannya, ditanami setidak-tidaknya diberi batas/pagar.
5. Hak Komunal/Ulayat
a. Putusan  MARI  No.  968  K/Sip/1975  tanggal  14 September  1976  yang  memuat kaidah hukum, yang berhak atas dusun dati adalah keturunan patrilineal.
b. Putusan  MARI  No.  1675  K/Sip/1982  tanggal  30 Januari  1984  yang  memuat  kaidah hukum,  penguasaan tanah hak ulayat di  daerah Ende, apabila telah diperkuat oleh saksi- skasi, surat-surat penegasan hak milik dari Gunernur, surat-surat pernyataan memperkuat pendirian atas  penguasaan  tanah  ulayat  Rimba  Gega  dimana  ia  telah  menyelenggarakan upacara  sendiri  tanpa  menunggu  perintah  dari  Mesalaki  Sekeria  adalah  sah  menurut hukum.
c. Putusan  MARI  No.  641  K/Pdt/1985  tanggal  11 Agustus  1986  yang  memuat  kaidah hukum,  tanah persekutuan  hukum  (ulayat)  tidak  dapat  diwarisi  dan  dikuasai  oleh orang  perseorangan  tetapi hanya dapat dikuasai/diwarisi oleh masyarakat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
6. Asas Pemisahan Horizontal
a. Putusan  MARI  No.  2339  K/Sip/1982  tanggal  25 b Mei  1983  yang  memuat  kaidah hukum,  menurut UUPA, pasal 5, bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti dapat diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal).
b. Putusan  MARI  No.  2  K/Sip/1983  tanggal  23Juni 1988  yang  memuat  kaidah  hukum, menurut  hukum  adat,  pemilik  tanah  tidak  selalu  menjadi  pemilik  tanaman  yang  ada diatasnya.
7. Peralihan Hak
a. Putusan  MARI  No.  475  K/Sip/1970  tanggal  3 Juni 1970 yang memuat kaidah hukum, jual  beli menurut  hukum  adat  sudah  terjadi  sejak  perjanjian  tersebut  diikuti  dengan pencicilannya.
b. Putusan  MARI  No.  380  K/Sip/1975tanggal  15 April  1976  yang  memuat  kaidah hukum,  untuk sahnya  perjanjian jual  beli tanah  diperlukan  syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.
c. Putusan  MARI  No.  2992  K/Pdt/1984  tanggal  8 Nopember  1985  yang memuat  kaidah hukum,  menurut  hukum  adat  di  daerah  Aceh  Utara,  penguasaan  tanah  berdasarkan penyerahan  oleh  pemiliknya  dalam  suasana  damai  disaksikan  oleh Keuchik  (kepala Kampung), Kepala Mukmin, Aisten Wedana adalah sah menurut hukum.
d. Putusan  MARI  No.  492  K/Pdt/1985  tanggal  31 Januari  1989  yang  memuat  kaidah hukum, secara  adat  kebiasaan  yang  berlaku  untuk adanyasuatu  perbuatan  jual  beli  yang sah diharuskan adanya dua hal yakni terang dan tunai.
8. Hibah
a. Putusan  MARI  No.    391    K/Sip/1969    tanggal 25 Oktober 1969 yang memuat kaidah hukum,  penghibahan  yang  dilakukan  oleh  almarhum  ke-  pada  ahliwaris-ahliwarisnya dengan  merugikanahli  waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak  mendapat  bagian)  dinyatakan  tidak  sah  dan  harus  dibatalkan  karena  bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah Priangan.
b. Putusan  MARI  No.  123  K/Sip/1970  tanggal  19 September  1970  yang  memuat  kaidah hukum,  hukum  adat  di  Bali  tidak  melarang  adanya  penghibahan  antara  suami  istri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka.
c. Putusan  MARI  No.  528  K/Sip/1972  tanggal  17 Januari  1972  yang  memuat  kaidah hukum, di Tapanuli Selatan terdapat Lembaga Holong Ate yaitu pemberian sebagian dari harta  warisan  menurut  rasa  keadilan  anak  perempuan  apabila  seorang  meninggal  dunia tanpa keturunan anak lelaki.
d. Putusan  MARI  No.  4  K/Sip/1983  tanggal  5  Juli 1983  yang  memuat  kaidah  hukum, berdasarkan hukum adat Jawa Tengah, pemberian kepada anak (ahli waris) tidak boleh merugikan ahli waris lainnya dan karenanya segala pemberian harus diperhitungkan pada waktu pembagian warisan.
9. Lembaga Kadaluarsa
a. Putusan  MARI  No.  916  K/Sip/1973  tanggal  19 Desember  1973  yang  memuat  kaidah hukum,  dalam  hukum  adat  dengan  lewatnya  waktu  saja  hak  milik  oleh  tanah  tidak dihapus.
b. Putusan  MARI  No.  3314  K/Pdt/1991tanggal  28 Nopember  1 9 9 2   yang  m e m u a t k a i d a h   h u k u m , apa  yang  mereka  gugat  adalah  hak  warisan  dan  mengenai  hak menggugat  harta  warisan menurut  hukum adat  tidak  mengenal  batas  jangka  waktu  serta tidak mengenal daluarsa.
10. Penyelesaian Sengketa
a. Putusan  MARI  No.  436  K/Sip/1970  tanggal  30 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum, kepu- tusan  adat  perdamaian  desa  tidak  mengikat  Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim PN dapat menyimpang dari keputusan tersebut.
b. Putusan MARI No. 1377 K/Sip/1978 tanggal 30 April 1981 yang memuat kaidah hukum, Pengadilan  Negeri  tidak  terikat  kepada  putusan  adat desa  dan  Parenge  (Kepala Distrik).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## D. Perkembangan Hukum Adat Dalam Hukum Positif di Indonesia
Sebagaimana  sudah  dijelaskan  di atas  bahwa hukum dan  hukum  adat  mempunyai arti yang  sama  yaitu  sebagai  suatu  rangkaian  norma  yang  mengatur  tingkah  laku  dan  perbuatan dalam  hidup  bermasyarakat  dengan  tujuan  terciptanya  suatu  ketertiban  dalam  masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.
Dalam  pemberlakuan  hukum  adat  sebagai  hukum  positif  kiranya  perlu  diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat  dalam  sistem  hukum  yaitu  konsep  emikiran  legisme  (termasuk  aliran  positivisme)  dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan  dengan  undang-undang,  sedangkan  aliran  sejarah  menentang  penyamaan  hukum dengan  undang-undang  sebab  hukum  itu  tidakmungkin  dibuat  melainkan  harus  tumbuh  dari kesadaran hukum masyarakat. 17
Aliran mazhab sejarah  yang  dipelopori  Von  Savigny cukup  besar  pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas  aliran  yang  menghendaki  kodifikasi  dan  unifikasi  serta  aliran  yang  menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah  menghendaki  agar  hukum  adat  yang  merupakan  pencerminan  nilai-nilai  kebudayaan asli  Indonesia  dipertahankan  untuk  mencegah  terjadinya  pembaratan  dalam  hukum.  Pada  sisi lain  mempertahankan  hukum  adat  juga  berimplikasi  negatif  yaitu  terisolisasinya  bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain. 18
Pertentangan  di  atas  tidak  perlu  dipertahankan  melainkan  harus  dipertemukan  dalam keseimbangan  antara  hukum  sebagai  alat  dan  hukum  sebagai  cermi  budaya  masyarakat.  Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan  hukum  sebagai  alat  untuk  membangun  (mengarahkan)  masyarakat  agar  lebih  maju. 19 Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan  aliran  sociological  jurisprudence  yang  berbicara  tentang living  law atau  hukum  yang hidup  dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa  hukum positif yang  baik  dan  efektif adalah hukum  yang sesuai  dengan  living law yaitu  yang mencerminkan  nilai-nilai  yang hidup  dalam masyarakat. 20
Konsep  pemikiran  legisme/positivisme  sangat  mempengaruhi  para  sarjana  hukum Eropah  dan  Belanda.  Menurut  konsep  ini  tidak  ada  hukum  kecuali  undang-undang.  Hukum tidak  tertulis  (termasuk  hukum  adat  di  Indonesia)  dipadang  bukan  hukum.  Konsep  ini menyamakan  hukum  dengan  undang-undang.  Sebaliknya  pihak  mazhab  sejarah  menentang perundang-undangan  sebagai  suatu  cara  untuk  membuat  hukum  karena  hukum  itu  tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat. Mazhab sejarah ini  menurut  Muchtar  Kusumaatmadja  sangat  berpengaruh  di  Indonesia  baik  dikalangan pendidikan maupun  di pemerintahan.  Pengaruh  ini terus berlangsung melalui  ahli-ahli hukum adat  terkemuka  hingga  generasi  sarjana  hukum  sekarang.  Pemikiran  dan  sikap  mazhab  ini terhadap  hukum  telah  memainkan  peranan  yang  penting  dalam  mempertahankan  hukum  adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.
Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat  termasuk  dalam  kelompok  kedua.  Akan  tetapi  yang  menjadi  permasalahan  adalah  tidak
17 Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, hlm. 28
18 Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma , No. 3 Tahun II, hlm. 48- 49
19 Moh. Mahfud MD, Op.cit , hlm. 29.
20 Mochtar  Kusumaatmaatmadja,  2002, Konsep-konsep  hukum  dalam  Pembangunan,  Pusat  studi  Wawasan  Nusantara, Alumni Bandung, hlm. 13-14.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ada  satu  pasalpun  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  UUD)  1945  yang  mengatur tentang  kedudukan  hukum  tidak  tertulis.  Malah  pasal-pasal  dalam  batang  tubuh  UUD  1945 banyak  yang  memerintahkan  ketentuan  pasalnya  untuk  diatur  lebih  lanjut  dengan  Undang- undang  (undang-undang  oeganik).  Perintah  pengaturan  lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  dalam UUD  1945  ke  dalam  undang-undang  mengandung  makna  bahwa  Negara  Indonesia  lebih mengutamakan hukum yang tertulis.
Pengakuan  terhadap  hukum  tidak  tertulis  dahulu  hanya  dijelaskan  atau  dicantumkan dalam  Penjelasan  Umum  UUD  1945  angak  I  yang  menyebutkan”  ...  Undang-Undang  Dasar ialah  hukum  dasar  yang  tertulis,  sedang  di  sampingnya  Undang-undang  Dasar  itu  berlakunya juga  hukum  dasar  yang  tidak  tertulis,  ialah  aturan-atauran  dasar  yang  timbul  dan  terpelihara dalam  praktik  penyelenggaraan  negara  meskipun  tidak  tertulis”.  Dalam  Pasal  18B  ayat  (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang”.
Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu  daerah  harus  dilakukan  dengan  pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan (tertulis).  Untuk  menganalisa  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  perlu  kiranya diperhatikan  salah  satu  aliran  dalam  ilmu  hukum  yaitu,  Sociological  Jurisprudence  yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich . Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan living law 21 .
Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yag sesuai dengan living law dari masyarakat  yang  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalamnya.  Pesan Ehrlich pada pembuat  undang-undang  adalah  dalam  membuat  undang-undang  hendaklah  diperhatikan  apa yang  hidup  dalam  masyarakat.  Adalah  suatu  kenyataan  dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  Provinsi  Aceh  pada  khusunya adalah hukum yangi sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan undang- undang  dan  Qanun  di  Aceh,  wakil  rakyat  yang  duduk  di  lembaga  legislatif  harus  mampu menggali  dan  wajib  menampung  kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Kesadaran hukum  masyarakat  yang  telah  diformalkan  baik  dalam  undang-undang  maupun  qanun  akan dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  menjaga  ketertiban  dan  kerukunan  hidup  masyarakat. Lebih lanjut peranan hakim sebagai penemu hukum juga sangat penting untuk memperhatikan kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  pertimbangan  hukum  dalam memutuskan  suatu  sengketa.  Dengan  demikian  yurisprudensi  merupakan  salah  satu  sumber pengenal  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam penyelesaian sengketa yang sama.

## IV. KESIMPULAN
Keberadaan  hukum  Adat,  dan  Negara  merupakan  realitas  yang  sangat  penting  dalam pendewasaan  masyarakat  Indonesia.  Keterbukaan  masyarakat  Nusantara  terhadap  berbagai kebudayaan  asing  yang  melakukan  penyebaran  kebudayaan  tidak  pernah  dilawan  oleh  masyarakat Nusantara, ini menunjukkan begitu dewasanya nenek moyang bangsa Indonesia.
Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang  membedakannya  adalah  hukum  adat  hanya  berlaku  untuk  orang  Indonesia  dan  sifatnya  tidak tertulis.  UUD  1945  sebagai  konstitusi  mengakui  di  samping  hukum  tertulis  juga  ada  hukum  yang tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis.  UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu undang-undang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
21 Mahdi  Syahbandir,  Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  ( The  Structure  of  Customary  Law  In  Indonesia’s Legal System ), Jurnal Unsyiyah KANUN No. 50 Edisi April 2010.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, Melalui Pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma  yang  bersumber  pada  nilai-nilai  ( values ).  Namun  demikian  hukum  dan  hukum  adat  pada khususnya menurut karakternya, ada:
1. Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan
2. Hukum  adat  memiliki  karakter  bersifat  tidak  netral  karena  sangat  erat  kaitannya  dengan  nilai- nilai religius.
Dalam  kenyataan  beroperasinya  berbagai  system  hukum  secara  bersama-sama,  sistem-sistem hukum  itu  saling  berkompetisi.  dan  sekaligus  saling  menyesuaikan  dan  mengadopsi.  Hal  itu  sangat kelihatan  dari  bagaimana  hukum  internasional  bahkan  memberi  dampak  sampai  kepada  masyarakat local.  Bagaimana  hukum  modern  memberi  dampak  kepada  hukum  Adat.  atau  hukum  adat  memberi dampak  kepada  hukum  modern.  Keterkaitan  antara  system  hukum  pada  tingakat  makro  dan  mikro (hukum  modern,  plurarism,  hukum  adat)  harus  dapat  ditelusuri.  Demikian  pula  hubungan  antara system hukum yang pernah berlaku pada kurun waktu tertentu dan memberi dampak kepada apa yang berlangsung pada saat ini. juga harus dapat dilihat sebagai suatu rangkaian

## REFERENSI Buku-Buku
A. Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang , Kencana, Jakarta, 2014. Abdurrahman, Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional ,  Bandung:  Alumni, 1978.
Bushar Muhammad, Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar , Jakarta: Pradnya Paramita, 2002. Hendra  Nurtjahjo  dan  Fokky  Fuad, Legal  Standing  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
Henry  Pandapotan  Panggabean, Peranan  Mahkamah  Agung  Melalui  Putusan-Putusan  Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2012.
Hilman Hadikusuma, Peradilan Adat di Indonesia , Jakarta: Miswar, 1989. Esti Royani, Buku Ajar Hukum Adat , Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
Mochtar
Kusumaatmaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Bandung: Alumni, 2002. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, 2006.
Satjipto  Rahardjo,  Penafsiran  Hukum  Yang  Progresif,  dalam:  Anthon  Freddy  Susanto,  SH,  MH: Semiotika Hukum, Dekontruksi Teks Menuju Progresifitras Makna, Bandung: Efika Aditama. Sajipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003. Sudikno  Mertokusumo, Sejarah  Peradilan  dan  Perundang-Undangannya  di  Indonesia  Sejak  1942, Yogyakarta: Liberti, 1983.
Teguh  Prasetyo.,  dkk., Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum , Studi  Pemikiran  Ahli  Hukum  Sepanjang Zaman , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Putusan Mahkamah Agung RI

## Jurnal
Frans  Simangunsong,  SH,  MH,  Hukum  Adat  Dalam  Perkembangan:  Paradigma  Sentralisme Hukum  Dan  Paradigma  Pluralisme  Hukum,  Jurnal  Fakultas  Hukum  -  Universitas  Surakarta Vol 3, No 2 (2014)
Hulman Panjaitan, Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Jurnal Hukum tô-râ , Vol. 2 No. 3, Desember 2016 Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum ( The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System ), Jurnal Unsyiyah KANUN No. 50 Edisi April 2010. Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma , No.
3 Tahun II, hlm. 48-49