## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 237-259 jiap@uin-alauddin.ac.id
KONSEP  AMANAH:  PENGELOLAAN  DANA  DESA  MENUJU GOOD VILLAGE GOVERNANCE
Rustam,  Memen  Suwandi,  Namla  Elfa  Syariati,  Puspita  Hardianti  Anwar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Surel: rustamm@gmail.com, memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id, namla.elfa@uin-alauddin.ac.id, puspita.h.anwar@uin_alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7 Nomor 2 Halaman 237-259 Samata, Desember 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 5 September 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima:
19 Desember 2021
Copyright:  Rustam,  Memen  Suwandi,  Namla  Elfa  Syariati  (2021).  Konsep  Amanah: Pengelolaan  Dana  Desa  Menuju  Good  Village  Governance.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban (237-259).
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  Pengelolaan  Dana  Desa  dengan  konsep amanah  dalam  mewujudkan Good  Village  Governance di  Desa  Wonorejo  Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif  yang diperoleh  melalui  metode  wawancara  dan  observasi.  Adapun  analisis  data  yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemerintah desa  telah  menerapkan prinsip  akuntabilitas dengan baik.  Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap  masyarakat  tentang  pengelolaan  Dana  Desa.  Dan  terkait Pertanggungjawaban  yakni  laporan  pertanggungjawaban  program  dan  realisasi program  kepada  masyarakat  secara  periodik  dan  membuat  laporan pertanggungjawaban  yang  ditujukan  untuk  pemerintah  daerah,  provinsi  maupun pusat,(2)  Pemerintah  desa  Wonorejo  Timur  telah  melakukan  tanggung  jawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep amanah (3) terwujudnya Good  Village  Governance di  desa  Wonorejo  Timur  yang  mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Hal ini didukung dengan penerapan konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa di desa Wonorejo Timur. Kata Kunci : Amanah, Good Village Governance , Pengelolaan Dana Desa.
This  study  aims  to  determine  the  Village  Fund  Management  with  the  concept  of trust in realizing Good Village Governance in East Wonorejo Village. This research is  a  qualitative  research  with  a  descriptive  approach  obtained  through  interviews and  observations.  The  data  analysis  used  is  triangulation  of  data  sources.  The results  of  the  study  show  that  (1)  The  village  government  has  implemented  the principle  of  accountability  well.  Then  the  Village  Fund  management  stage  has implemented the principle of transparency that is open to the community regarding the  management  of  the  Village  Fund.  And  related  to  accountability,  namely program  accountability  reports  and  program  realization  to  the  community periodically and making accountability reports aimed at local, provincial and central governments,  (2)  the  East  Wonorejo  village  government  has  carried  out  its responsibilities vertically and horizontally which is in accordance with the concept of  mandate  (  3)  the  realization  of  Good  Village  Governance  in  the  village  of  East Wonorejo  which  includes  the  fulfillment  of  accountability,  transparency  and participation.  This  is  supported  by  the  application  of  the  concept  of  trust  in  the management of the Village Fund in the village of East Wonorejo . Keywords: Trust, Good Village Governance, Village Fund Management.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Terjadinya  krisis  ekonomi  yang  ada  di  indonesia  menimbulkan berbagai ragam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit  diberantas,  kualitas  pelayanan  masyarakat  yang  memburuk, penegakan hukum sulit untuk dijalankan, terjadi monopoli dalam kegiatan ekonomi, masalah-masalah tersebut terjadi karena tata cara penyelenggaraan  pemerintahan  yang  kurang,  karena  tidak  diatur  dan dikelolanya  dengan  baik.  Penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  ditandai dengan  adanya  penerapan  kebijakan    yang  demokratis  dalam  era globalisasi.  Fenomena  demokratis  ditandai  dengan  baiknya  kontrol penyelenggara  pemerintahan  kepada  masyarakat,  sementara  fenomena globalisasi  ditandai  dengan  saling  ketergantungan  antar  bangsa  terutama ekonomi  dan  bisnis  (Paramudya  dan  Widodo,  2018).  Mengacu  pada banyaknya  kasus  krisis  ekonomi  yang  terjadi,  pemerintah  berkomitmen untuk  melakukan  pencegahan  korupsi  dalam  rangka  mewujudkan penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  berwibawa  (Bustaman,  2018). Mewujudkan  komitmen  tersebut,  maka  diperlukan  suatu  sistem pemerintahan  yang  baik  dan  efektif  yang  sesuai  dengan  prinsip  prinsip bersifat  demokratis,  konsep  pemerintahan  yang  baik  itu  disebut  dengan good governance.
Good  governance  selalu  menarik  dan  menjadi  perhatian  oleh  para pakar  keilmuan,  bukan  hanya  pakar  politik,  melainkan  juga  para  pakar hukum,  ekonomi,  manajemen  pemerintahan,  tata  negara,  dan  bahkan hukum  Islam  atau  ushul  fiqh  (Anwar,  2007). Governance  merupakan paradigma  baru  dalam  tatanan  pengelolaan.  Ada  tiga  pilar governance, yaitu  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Sementara  itu, paradigma  pengelolaan  pemerintahan  yang  sebelumnya  berkembang adalah government  sebagai  satu-satunya  penyelenggara  pemerintahan. Bergesernya  paradigma  dari government  kearah  governance,  yang menekankan  pada  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan  keseimbangan  antara pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  madani  ( civil  society),  maka dikembangkan  pandangan  atau  paradigma  baru  administrasi  publik  yang disebut  dengan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance)  (Mardiasmo, 2002).
Berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, memunculkan berbagai  fenomena  dengan  tuntutan  masyarakat  untuk  menciptakan akuntabilitas sehingga tuntutan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi  bagi  para  pemerintah  pusat  maupun  daerah  agar  senantiasa melakukan    tata  kelola  pemerintah  dengan  baik  (Aminudin,  2019). Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  pemerintahan  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  tentang  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa.  Pemerintah  daerah  mempunyai
kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  pengelolaan  daerahnya.  Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Habriono (2008) menyebut bahwa melalui alokasi dana tersebut,  desa  mempunyai  peluang  untuk  mengelola  pembangunan, Pemerintahan  dan  sosial  kemasyarakatan  desa  secara  otonom.  Didukung dengan penelitian Widianto dkk., (2018) yang menyatakan bahwa semakin tingginya  jumlah  alokasi  Dana  Desa  tersebut  menunjukkan  semakin tingginya  perkembangan  potensi  yang  ada  ditiap  desa.  Oleh  karena  itu, Desa  dibekali  dengan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  perencanaan  dan pengelolaan keuangan.
Pengelolaan keuangan menyangkut keputusan investasi, pembiayaan, dan deviden untuk suatu organisasi (Mardiasmo, 2002). Salah satu  bentuk  pembiayaan  pemerintah  terhadap  pengembangan  wilayah pedesaan  adalah  pemerintah  mengalokasikan  Dana  Desa  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara,  setiap  tahun  anggaran  yang diperuntukkan  bagi  desa  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  kabupaten/kota  untuk  pembangunan  wilayah  pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran Dana Desa setiap tahunnya  meningkat  dengan  jumlah  yang  begitu  besar,  pada  organisasi sektor  publik  ini  sering  sekali  dicap  sebagai  sarang  pemborosan  sumber daya,  pembocoran  dana  maka  seharusnya  diperlukan  tata  kelola  dengan baik (Aminudin, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Meutia dan Liliana (2017) diungkapkan bahwa dari 26 pemerintah desa dikabupaten Ogan Ilir Sumatera  Selatan,  belum  semua  desa  mempunyai  aparatur  desa  yang mumpuni.  Dalam  proses  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  dan pengelolaan keuangan desa yang bersih dan baik, masih terdapat masalah- masalah  tentang  pengelolaan  Dana  Desa,  ketika  dilihat  dari  media informasi,  sektor  keuangan  pemerintah  desa  belum  bisa  menerapkan prinsip  pengelolaan  organisasi  sesuai  yang  diharapkan  oleh  masyarakat (Wardani dan Fauzi, 2018).
Peluang  terjadinya  tindak  penyimpangan  pengelolaan  Dana  Desa masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak- pihak  yang  ingin  mencari  keuntungan  dari  adanya  program  Dana  Desa. Penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa sudah terjadi dibeberapa  daerah  di  Indonesia.  Salah  satu  contoh  kasus  dugaan  korupsi penyalahgunaan  alokasi  Dana  Desa  yang  diduga  melibatkan  kades wonorejo, kecamatan mangkutana. Dimana dalam kasus ini terdakwa telah menilep  dana  senilai  Rp  46.000.000  untuk  penggunaan  pada  periode  yang lalu  (terbittop.com).  Menekan  terjadinya  kecurangan-kecurangan  dengan berbagai  macam  bentuk,  maka  dibutuhkan  suatu  konsep  yang  mampu memperbaiki  tindakan-tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma dan aturan-aturan untuk mencapai maslahat. Konsep yang dimaksud disini adalah  konsep  yang  mampu  menyadarkan  manusia  bagaimana pertanggungjawaban  ini  bukan  hanya  pertanggungjawaban  dunia  dimana
manusia  dengan  manusia  melainkan  pertanggungjawaban  yang sesungguhnya kepada sang pencipta.
Sebagai  umat  manusia  yang  taat  tentu  akan  mengikuti  segala aturan-aturan  Allah  dan  Rasulnya.  Apabila  mereka  mengkhianati  Allah dan  Rasulnya,  berarti  mereka  menghianati  amanat-amanat  yang dipercayakan  kepada  diri  mereka  dan  tidak  mampu  merealisasikan  apa yang  telah  diamanatkan  (Rohman,  2017).  Pemerintah  telah  diberi kepercayaan  dan  amanah  oleh  masyarakat  sebagai  pemimpin  harus memiliki  sifat  jujur,  begitupun  halnya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa harus  dilakukan  secara  jujur  sehingga  prinsip-prinsip good  governance dapat terimplementasikan.
Pengelolaan Dana Desa menuju good village governance sangat baik disandingkan  dengan  konsep  amanah,  karena  melihat  fenomena  diatas masih  banyak  terjadi  kecurangan  sehingga    masih  sulit  menciptakan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan. Governance  sendiri  merupakan sebuah  paradigma  baru  pada  tatanan  pengelolaan  pemerintahan  yang menekankan  pada  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan  keseimbangan  untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi publik yang baik (Astuti, 2016).  Mewujudkan  sebuah  tata  kelola    desa  yang  baik (Good  village Governance) dalam lingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yaitu  transparansi,  akuntabel dan  responsive  serta  dilakukan  sesuai  aturan  dan  disiplin  anggaran  yang telah ditentukan (Temenggung, 2016). Proses akhir kegiatan penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  ketentuan,  sehingga  terwujud  Tata  Kelola Pemerintah Desa yang Baik (Good Village Governance) (setiawan, 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Stewardship Theory
Teori stewardship  pertama  kali  dikemukan  oleh  (Donaldson  dan Davis  pada  tahun  1989).  Teori  ini  menggambarkan  situasi  dimana  para manajer  tidaklah  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehinnga  teori  ini  mempunyai  dasar  psikologi  sosiologi  telah  dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal.  Raharjo  (2007)  Mengungkapkan  Bahwa  teori stewardship mengasumsikan hubungan kiat antara kesuksesan organisasi dengan  kepuasan  pemilik. Steward  akan  melindungi  dan  memaksimalkan kekayaan  organisasi  dengan  kinerja  perusahaan,  sehingga  dengan demikian  fungsi  utilitas  akan  maksimal.  Asumsi  penting  dari stewardship adalah  manajer  meluruskan  tujuan  sesuai  tujuan  pemilik.  Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup. Teori  tersebut  mengasumsikan  adanya  hubungan  yang  kuat  antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi
menggambarkan  maksimalisasi  utilitas  kelompok principals  dan manajemen.  Maksimalisasi  utilitas  kelompok  ini  pada  akhirnya  akan memaksimumkan  kepentingan  individu  yang  ada  dalam  kelompok organisasi  tersebut  (Arifin  Dkk.,  2016).    Pemerintah  sebagai  pihak  yang lebih  banyak  memiliki  informasi  khususnya  dalam  bidang  keuangan diharapkan  dapat  mewujudkan  transparansi  terhadap  rakyat  sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat (Nosihana dan Yaya, 2016). Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan di ikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi  dan  perkembangan  organisasi  sektor  publik.  Kondisi  semakin kompleks  dengan  bertambahnya  tuntutan  akan  akuntabilitas  pada organisasi  sektor  publik.  Principal  semakin  sulit  untuk  melaksanakan sendiri  fungsi  fungsi  pengelolaan  (Zoelisty  dan  Adityamawarman,  2014). Teori  tersebut  mengasumsikan  adanya  hubungan  yang  kuat  antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan  maksimalisasi  utilitas  kelompok  principals  dan manajemen.  Maksimalisasi  utilitas  kelompok  ini  pada  akhirnya  akan memaksimumkan  kepentingan  individu  yang  ada  dalam  kelompok organisasi tersebut (Arifin Dkk., 2016).
Akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  agent  untuk memberikan  pertanggungjawaban  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  principal  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawabannya.  Sebagai  wujud pertanggungjawaban    atas  wewenang  yang  diberikan,  pemerintah  daerah memberikan  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  masyarakat.  Laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi  sampai  sejauh  mana  pemerintah  daerah  mengelola  sumber daya  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Hal  ini  pemerintah  daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah  yang  baik,  bersih,  dan  berwibawa  sehingga  dapat  dengan  mudah menciptakan pemerintah yang good village governance.
2. Konsep Amanah
Amanah merupakan nilai dasar yang bermakna luas, dimana setiap hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  tugas  dan  tanggung  jawab  atau  hak dan  kewajiban  dapat  diambil  rujukan  pada  prinsip  amanah  sebagai  nilai dasarnya  (Abhas,  2015).  Amanah  adalah  konsep  yang  digunakan  untuk mendesain,  bentuk,  struktur,  dan  manajemen  organisasi  tersebut merupakan  instrumen  yang  digunakan  oleh  khalifah  untuk  menjalankan tugas mulianya dimuka bumi yakni memberikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta (Latifah, 2020). Islam memandang  konsep  amanah  sangat  penting  dan  memiliki  konsekuensi yang  besar  untuk  orang  orang  yang  mengabaikan  amanah.  Amanah
berkaitan  dengan  akhlak  seperti  kejujuran,  kesabaran  dan  keberanian. Untuk menjalankan amanah, perlu keberanian yang tegas (Zoelisty, 2014).
Amanah  adalah  menyampaikan  hak  apa  saja  kepada  pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain,  baik  berupa  harga  maupun  jasa.  Amanah  berkaitan  dengan  akhlak yang  lain,  seperti  kejujuran,  kesabaran,  atau  keberanian  (Darwis,  2013). Menurut Pandangan Husain dan Wahyuddin (2015) atas kata amanah pada hakikatnya  mengandung  makna  sebagai  berikut.  Pertama,  akuntabilitas kepada  Allah  SWT,  sebagai  kausa  prima  Allah  yang  dipercaya  oleh  umat islam  sebagai  raja  atas  segala  raja,  maka  disana  jualah  tempatnya  untuk mempertanggung jawabkan di hari akhir apa yang dilakukan selama hidup dimuka  bumi  ini.  Kedua,  Akuntabilitas  pada  Habluminannas  (tanggung jawab terhadap sesama Manusia/Kolega). Manusia yang diciptakan sebagai makhluk  sosial  menjadikannya  sebagai  makhluk  yang  kompleks.  Ketiga, kesuksesan  suatu  entitas  tak  pernah  lepas  dari  alam  dimana  ia memperoleh  penghasilan  ataupun  sumber  daya  yang  dikelola.  Seseorang yang diberikan amanah disebut dengan wali amanat (steward) yang dapat menjaga dan mengatur sendiri amanah yang diberikan kepadanya (Kamla dkk., 2006). Islam memandang kepemilikan sebagai sebuah amanah. Tidak ada  kepemilikan  mutlak  untuk  manusia  melainkan  relatif  (Triyuwono, 2004).

## 3. Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  memiliki  kandungan  hak  dan  kewajiban  yang dapat  diukur  dengan  uang  dan  barang  yang  dapat  dihasilkan  dari pendapatan desa yang dimana pendapatan asli desa, alokasi penganggaran pendapatan  dan  belanja  negara,  hasil  pajak  daerah/  kota,  bantuan keuangan  dari  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  ataupun dari pihak ketiga yang termasuk pendapatan desa yang sah (Saputra dkk., 2019).  Kehadiran  Dana  Desa  ini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  serta  kualitas  hidup  manusia  ini  ditunjang  dengan pengelolaan  Dana  Desa  yang  yang  baik  sehingga  dapat  menanggulangi kemiskinan (Jamaluddin dkk., 2020).
Tujuan  Dana  Desa  adalah  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemerataan  pembangunan  desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di desa,  memajukan  perekonomian  desa,    Dana  Desa  dapat  mengatasi kesenjangan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa,  meningkatkan  perekonomiam  desa,  serta  dapat  mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Hanafie dkk., 2019). Pengelolaan Dana Desa yang  baik  adalah  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  dikeluarkan pemerintah  yaitu  pengelolaan  Dana  Desa  yang  transparansi  dan akuntabilitas. Upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan  Dana  Desa,  aparat  desa  harus  melakukan  perencanaan yang  matang,  pelaksanaan  dan  penatausahaan  yang  baik,  sehingga  dapat
dengan  mudah  dalam  proses  pelaporan  sehingga  menciptakan  tata  kelola yang  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif.  Pengelolaan  Dana  Desa haruslah  didasari  dengan  prinsip  transparansi  yang  berlaku  sehingga dapat tertib dalam  pengelolaan anggaran Dana Desa (Yesinia dkk., 2018). Puspasari  dan  Purnama  (2018)  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan Dana  Desa  berdasarkan  pada  praktik-praktik  pemerintah  yang  baik  dan taat  dalam  mengikuti  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa    diantaranya transparansi, akuntabel, pertisipatif. Disisi lain, aparat desa harus mampu menyusun  laporan  keuangan  untuk  dipertanggungjawabkan  kepada pemerintah  pusat,  kabupaten/kota  serta  masyarakat  setempat  (Sofyani dkk., 2018).
4. Good Village Governance Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Adapula  yang  mengartikannya  sebagai  tata  pemerintahan  yang  baik  dan ada  pula  yang  mengartikannya  sebagai  sistem  pemerintah-an  yang  baik. Praktek good  governance  ditingkat  desa  masih  sulit  dilakukan,  hal  ini karena anggapan bahwa sumber daya ( khususnya manusia dan organisasi) yang  ada  disebagian  besar  desa  di  indonesia  masih  mengalami keterbatasan.  Peraturan  sering  berubah-ubah  sehingga  menuntut perangkat  desa  harus  aktif  mengikuti  peraturan  yang  terbaru  (Mulyani dkk.,  2018).  Pemerintah  yang  baik  adalah  pemerintah  yang  transparan segala kebijakan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah (Sari,  2018).  Melihat  keadaaan  sekarang  masih  banyak  mesyarakat  yang kurang  percaya    akan  kinerja  aparatur  desa  dalam  hal  pengelolaan  yang tidak transparan oleh perangkat desa (Hulu dkk., 2018). Hal ini kompetensi aparat  diperlukan  dalam  menunjang  dalam  mewujudkan  pemerintah  desa yang baik ( good village governance).
Good  village  governance  juga  dapat  diukur  dari  proses  penyusunan Anggaran Pembelanjaan Dan Belanja Desa yaitu dengan cara  pengelolaan didasarkan  pada  prinsip  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  (Darmi, 2016).  Untuk  mencapai good  village  governance  dalam  tata  kelola pemerintahan  Desa  maka  prinsip-prinsip good  governance  hendaknya ditegakkan  prinsip good  governance  dalam  pemerintahan,  prinsip-prinisp ini  meliputi  partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supermasi  hukum, transparani,  peduli,  stakeholder  bereorientasi  pada  konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas (Putra, 2017). Hal yang  sama  diungkapkan  oleh  Wardiyanto  (2016)  yang  menyatakan  bahwa perwujudan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  ( good  village governance)  memiliki  prinsip-prinsip  yang  menyangkut  elemen  utama yaitu;  partisipasi,  kepastian  hukum,  transparansi,  Akuntabilitas.  Dengan demikian  pemerintah  desa  diharapkan  mempunyai  tata  kelola  desa  yang baik  sesuai  dengan  prinsip  yang  ada  dalam  mewujudkan good  village governance.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  kualitatif  adalah  riset  yang  bersifat  deskriptif  dan cenderung  menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna  (perspektif    subjek)  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif (Rahmat, 2019). Metode penelitian kualitatif  yang bersumber dari aktivitas wawancara,  pengamatan  dan  pengalian  dokumen    (Wahidmurni,  2017). Penelitian  dilakukan  pada  Pemerintah  Desa  Wonorejo  Timur  yang berlokasi  Kecamatan  Mangkutana,Kabupaten  Luwu  Timur,  Provinsi Sulawesi  selatan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah peneltian kualitatif berdasarkan pada pendekatan.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subjek yang  diperoleh  melalui  responden  penelitian  yang  di- interview  dan didokumentasikan  (Susila,  2015).  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth interview)  sesuai  dengan  pedoman  wawancara  yang  telah  disiapkan sebelumnya  dengan  pihak  pemerintah  desa  Wonorejo  Timur  ,  dan  data sekunder  dalam  penelitian  ini  jurnal-jurnal  yang  menjadi  bahan  rujukan atau bukti pendukung atas temuan yang ada pada  data primer (Sugiyono, 2013).  Adapun  teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  dalam  penelitian menurut  Milles  Dan  Hubermen  (1992)  yaitu  tahap  reduksi  data,  tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan keabsahan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  menggunakan  validitas  internal untuk  memenuhi  nilai  kebenaran  dari  data  dan  informasi  yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  kegiatan  menyeluruh  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  atas  urusan  keuangan  desa.  Prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  transparansi,  partisipasi, akuntabilitas  dan  penggunaan  anggaran  secara  tertib  dan  disiplin (Permendgari  No.  113,  2014).  Tahap  perencanaan  keuangan  desa  di  Desa Wonorejo  Timur  diawali  dengan  membuat  Rancangan  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDesa).  Rancangan  Pembangunan  Jangka Menengah Desa ini dibuat pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya  Kepala  Desa.  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  adalah  dokumen  perencanaan  untuk  periode  5  (lima)  tahun  yang disusun,  agar  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dasar  pembangunan  oleh Pemerintah  Desa  Wonorejo  Timur.  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah  Desa  Wonorejo  Timur  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam membuat  dokumen  perencanaan  tahunan  desa  yaitu  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan  dan  pengawasan. seperti halnya yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa:
“ Pada  proses  pembuatan  Anggaran  Dana  Desa  dimulai  dari mengumpulkan  aspirasi  masyarakat  melalui  RT  dan  Dusun kemudian  dirangkum  dan  dibahas  dalam  Musyawarah  Desa (Musdes)  dan  melibatkan  unsur  masyarakat.  Didalam  Musdes tersebut  akan  menghasilkan  Rancangan  APBDes  yang selanjutnya  rancangan  tersebut  akan  dikonsultasikan  hingga rancangan  tersebut  disetujui  dan  disahkan  oleh  Bupati.“(hasil wawancara dengan Sekdes Ismunandar).”
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekdes di Desa  Wonorejo  Timur  telah  selesai  dalam  menyusun  RPJM.  RPJM  Desa berisi  usulan  dan  aspirasi  masyarakat  mengenai  program,  kegiatan  dan kebutuhan  desa  terkait  pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik, pengembangan  fasilitas  desa,  pemberdayaan  masyarakat  dan  lain sebagainya  yang  sesuai  dengan  prioritas  dan  visi  dan  misi  desa.  Tahap Pengelolaan,  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  pembiayaan  bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa yang ada di  Desa  Wonorejo  Timur  Kepala  Desa  mensosialisaikan  program pemberdayaan  masyarakat  yang  direncanakan  oleh  desa  melalui  tiap-tiap dusun dan memberitahukan besaran ADD untuk tahun Anggaran berjalan, setelah proses pelaksanaan maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana  pembangunan  desa  (Musrenbangdes)  dengan  melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa  selesai maka  pihak  Tim  Pelaksana  Desa  akan  melaporkan  setiap  anggaran  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dalam  bentuk  laporan anggaran  biaya  kepada  Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa.  Tim Pelaksanaan Kegiatan di Desa Wonorejo Timur mendukung dalam adanya keterbukaan  informasi  mengenai  program  Dana  Desa  adalah  dengan memasang  papan  informasi  yang  berisikan  jadwal  dan  rincian  anggaran dana  tentang  kegiatan  fisik  yang  sedang  dilakukan  dan  membuat  baliho atau  spanduk  yang  berisikan  informasi  perincian  penggunaan  dana  Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara:
“Selama  ini  menurut  saya  sudah  transparansi,  dimana  kami pemerintah  desa  telah  memasang  baliho  atau  papan  informasi mengenai rincian penggunaan Dana Desa untuk setiap kegiatan atau  pembangunan.  Semua  telah  dicantumkan  dalam  papan informasi  tersebut  untuk  Dana  Desa  yang  digunakan  telah terpasang di depan kantor desa dan ketika ada rapat kita juga
akan  menjelaskan  semuanya  kepada  masyarakat.”(hasil wawancara Kepala Desa Yusuf Anwar)”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  bahwa pelaksanaan  pembangunan  desa  oleh  Pemerintah  Desa  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  menciptakan  desa  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  desa.  Sebagian  masyarakat  telah  sangat  puas terhadap  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, dibuktikan  dengan  adanya  pelaksanaan  yang  sesuai  direncanakan.  Tahap Pelaporan  Dana  Desa,  sudah  dibuktikan  dengan  pertanggungjawaban pelaksanaan  program  pada  pemerintah  tingkat  lebih  tinggi  dilakukan secara  periodik.  seluruh  pengeluaran  dan  penggunaan  berasal  Dana  Desa dibukukan sedemikian rupa sang bendahara desa di Desa Wonorejo Timur sudah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam peraturan Kabupaten. pelaksanaan  pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  pada  Desa Wonorejo  Timur  sistem  serta  mekanisme  pelaporan  pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh bendahara Desa Wonorejo Timur telah sinkron dengan peraturan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara:
“Semua  tugas  mengenai  pencatatan  penerimaan  dan pengeluaran kita serahkan oleh bendahara desa, namun dalam pelaporan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  Kepala  Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota  melalui  Camat  sebagai  bentuk  Laporan Pelaksanaan  APBDes  dan  laporan  realisasi  Anggaran  dengan cara  menggabungkan  seluruh  laporan.”  (hasil  wawancara Bendes Mujiono, 2021)
Lebih  lanjut  dijelaskan  pada  bendahara  desa  tentang  perincian pelaporan anggaran Dana Desa sebagai berikut:
“…Ketika  ada  uang  masuk,  bendahara  akan  mengecek kemudian  memberitahukan  kepada  Kepala  Desa.  Kepala  Desa akan  mengecek  anggaran  apa  saja  yang  masuk.  Kemudian, Kepala Desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK dan  TPK  membuat  RAP.  Setelah  RAP  dibuat  maka  akan diserahkan  kepada  Seketaris  Desa  (Sekdes)  untuk  diverifikasi sebelum  diajukan  kepada  kepala  desa.  Setelah  tahap  verifikasi selesai  Sekdes  memberikan  kepada  kepala  desa  untuk  di  ACC. Kemudian  diberikan  kepada  Bendahara  untuk  membuat  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bendahara mencairkan dana tersebut sesuai aturan.” (hasil wawancara Bendes, Mujiono)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  sistem  dan  prosedur  laporan pelaksanaan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa yang  disampaikan  kepada  wali/walikota  melalui  Camat  sudah  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  daerah.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan yang  baik,  diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat.  Dengan  menyelenggarakan  Musrengbangdes  yang  berkaitan
dengan  desa  dan  rencana  pembangunan  agar  masyarakat  setempat  dan pemerintahan  desa  berfungsi  dengan  baik,  menampung  segala  aspirasi masyarakat  dalam  hal  pembangunan  atau  pemberdayaan  masyarakat  di Desa  Wonorejo  Timur.  Pelaksanaan  pemerintahan  desa  harus  dilakukan secara  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  semua  hal  terkait  dengan penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  dapat  diakses  oleh  Masyarakat, Camat, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan BPK.
Dalam  hal  akuntabilitas,  pengelolaan  dana  desa  sejalan  dengan konsep  kejujuran  dimana  pemerintah  bertanggung  jawab  atas  apa  yang telah  dilakukan  sebagaimana  mestinya.  Akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  agen  (wali  amanat)  untuk  mempertanggungjawabkan, menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  macam  kegiatan kepada  prinsipal  (wali),  dimana  prinsipal  tentu  berhak  dan  berwenang untuk  menuntut  pertanggungjawaban  tersebut  yang  meliputi  kejujuran dan kebenaran pertanggungjawaban tersebut yang di dalamnya terkandung kejujuran dan kebenaran.
Terkait dengan temuan penelitian  pada rumusan masalah pertama ini, peneliti merangkumnya sebagai berikut:
a. Aspek Perencanaan: Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik hasi dari wawancara dan pertanyaan terhadap informan yang memperlihatkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, partispatif, jujur dan  disiplin  anggaran.  Dimana  pihak  pemerintah  desa  selalu melibatkan  masyarakat  dan  aparat  desa  lainnya  dalam  proses pelaksanaan  APBDes.  Sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan.  Agar  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah desa tidak menimbulkan kecurigaan.
b. Aspek  Pengelolaan:  Dalam  tahap  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Wonorejo  Timur  telah  menerapkan  prinsip  transparansi  yang terbuka  terhadap  masyarakat  tentang  pengelolaan  APBDes  di  Desa Wonorejo  Timur  dalam  hal  ini  transparansi  yang  dilakukan  aparat pemerintah desa yaitu memberikan informasi tentang keuangan desa yang  tertera  dalam  papan  informasi  di  kantor  desa,  bertujuan  agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa.
c. Aspek  Pertanggungjawaban:  Pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Wonorejo  Timur  berupa  evaluasi  dan transparansi yang meliputi dua hal yakni laporan pertanggungjawaban  program  dan  realisasi  program  kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban  yang  ditujukan  untuk  pemerintah  daerah, provinsi maupun pusat.
2. Penerapan Konsep Amanah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wonorejo Timur

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pengelolaan adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau  sekelompok  orang  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  diinginkan. Salah  satu  aspek  yang  harus  dimiliki  oleh  pemangku  kepentingan  desa khususnya  aparat  desa  adalah  pengetahuan  dan  pemahaman  dalam mengelola  dana  desa.  Aspek  ini  harus  dimiliki  untuk  mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan di desa. Dalam pengelolaan dana desa,  hal  yang  penting  dilakukan  adalah  melibatkan  masyarakat.  Seperti yang dikatakan kepala desa, wonorejo timur:
“Informasi  yang  kita  berikan  kepada  masyarakat  desa  seperti halnya  perencanaan  pembangunan.  Informasi  yang  kita sampaikan kepada masyarakat ketika sedang diadakan rapat di Kantor  Desa.  Seperti  Perencanaan,  Pembangunan  dan sebagainya,  dari  ketiga  (3)  hal  tersebut  kita  lakukan  sebaik mungkin,  agar  tidak  adanya  timbul  kecurigaan  masyarakat kepada  aparat  desa  karena  semua  ada  batasnya.  Pemerintah Desa  menerapkan  prinsip  transparansi  laporan  keuanagan sewajarnya  saja  kepada  masyarakat  karena  transparansi  yang sebenarnya  terjadi  kepada  inspektorat  dan  kepala  desa  saja.” (hasil wawancara Kepala Desa Yusuf Anwar)
Hal ini diperkuat  dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama bendahara desa wonorejo timur:
“Bisa  dikatakan  cukup  baik  dalam  tingkat  transparansi terhadap  masyarakat,  Kepala  Desa  selalu  melibatkan masyarakatnya  ketika  ada  rapat  musyawarah  di  kantor.  Dan telah  dibuatkan  papan  transparansi  di  depan  kantor  untuk mengetahui  informasi  mengenai  dana  desa.”  (hasil  wawancara Bandes Mujiono).
Pengelolaan  Dana  Desa  secara  transparansi  tentunya  sangat diharapkan agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya dengan  baik  ,  maka  harus  ada  pemahaman  konsep  amanah  dalam  diri setiap  aparat  desa  terkait  dengan  pengelolaan  Dana  Desa.  Menurut Pandangan  Husain  dan  Wahyuddin  (2015)  atas  kata  amanah  pada hakikatnya  mengandung  makna  sebagai  berikut.  Pertama,  akuntabilitas kepada  Allah  SWT,  sebagai  kausa  prima  Allah  SWT  yang  dipercaya  oleh umat  islam  sebagai  raja  atas  segala  raja,  maka  disana  jugalah  tempatnya untuk mempertanggung jawabkan di hari akhir apa yang dilakukan selama hidup  dimuka  bumi  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang diutarakan oleh kepala desa wonorejo timur:
“Secara  pribadi  kapasitas  saya  sekarang  jadi  pelayan masyarakat namun yang paling melekat didalam diri saya orang mengenal  saya  sebagai  seorang  muslim  disetiap  rapat-rapat bulanan  saya  sudah  biasa  menekankan  bahwa  apapun  yang kemudian kita lakukan ini selalu ada dalam pengawasan Allah SWT,  apalagi  dalam  bentuk  laporan  pertanggung  jawaban  dan
sebagainya,  yang  selalu  saya  tekankan  kepada  teman  teman  , ingat  bahwa  ketika  kita  diperiksa  yang  memeriksa  adalah manusia  dan  tidak  menutup  kemungkinan  yang  namanya manusia  akan  mencari  celah  kekeliruan,  kesalahan,  bahkan biasa terjadi sangat-sangat minim sekali ketika pemeriksaan itu mencari  titik  kebenaran  oleh  karenanya  ketika  kita  sudah melakukan sistem  atau regulasi yang ada dalam sebuah aturan pemerintahan  dalam  pengelolaan  kegiatan  ataupun  lainnya maka  ingat  pasrahkan  semuanya  kepada  allah,  dan  itu  saya sangat  tekankan  kepada  teman  teman  khusunya  kepada  TPK dan  juga  KAUR  keuangan  karena  yang  bisa  terjadi  seperti  itu kita  hanya  mengandalkan  administrasi  terkadang  pula  bahwa yang  memeriksa  ini  adalah  manusia  yang  boleh  jadi  yang menggerakkan  hati  mereka  adalah  Allah  SWT.”  (hasil wawancara kepala desa Yusuf Anwar)
Kedua, pertanggungjawaban kepada Habluminannas (tanggung jawab terhadap  sesama  manusia/rekan  kerja).  Manusia  yang  diciptakan  sebagai makhluk  sosial  menjadikan  mereka  makhluk  yang  kompleks.  Ketiga, keberhasilan  suatu  entitas  tidak  pernah  lepas  dari  alam  karena memperoleh  pendapatan  atau  sumber  daya  yang  dikelola.  Seseorang  yang telah  didelegasikan  disebut  wali  amanat  (agent)  yang  dapat  memelihara dan  menjalankan  amanah  yang  diberikan  kepadanya.  (Kamla  dkk.,  2006). Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  diutarakan  oleh  bendahara desa sebagai berikut:
“Setiap tiga (3) bulan sekali kami pemerintah desa mengadakan rapat  evaluasi  mengenai  pengelolaan  dana  desa  yang mengundang  tokoh  masyarakat,  BPD  dan  perangkat  desa. Evaluasi  tersebut  dilakukan  untuk  mewujudkan  transparansi dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  pemerintah  desa mengharapkan adanya usulan-usulan demi kelancancaran suatu program.” (hasil wawancara dengan Bendes, Mujiono).
Selain itu, pemasangan papan informasi berupa spanduk penggunaan Dana Desa secara umum sudah kita terapkan, setiap kegiatan fisik maupun pengembangan  masyarakat  juga  sudah  dilakukan  pemerintah  saat  ini. Lebih lanjut dijelaskan oleh bendahara desa sebagai berikut:
“Ketika  penyusunan  APBDes  kita  membuat  dalam  bentuk baliho  lalu  di  pajang  depan  kantor  desa  sehingga  masyarakat tahu,  jadi  bentuk  kontrol  masyarakat  nantinya,  dan  Ketika masyarakat  melihat  benar  ada,  otomatis  tanggung  jawab  kami terhadap  masyarakat  dalam  hal  ini  pembangunan  sarana prasarana  itu  telah  terlaksana  dan  mereka  tahu  bahwa  ada pembagunan karena masyarakat langsung melihat dilapangan.” (hasil wawancara dengan bandes Mujiono)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Dari  hasil  wawancara  diatas  diketahui  bahwa  pemerintah  desa Wonorejo  Timur  telah  melakukan  tanggung  jawabnya  secara  vertikal maupun  horizontal  yang  dimana  sesuai  dengan  konsep  amanah  yang dimana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja,  melainkan  tanggung  jawab  kepada  sang  pencipta  yaitu  Allah  SWT. Pemahaman konsep dalam konteks amanah akan membawa manusia pada pemahaman  bahwa  setiap  aktivitas  adalah  untuk  mencari  ridha  Allah SWT.  Ini  merupakan  bentuk  pencapaian  paling  tinggi,  lebih  tinggi  dari ukuran materialism.  Reputasi  sikap  amanah  dan  profesionalitas merupakan  modal  utama  bagi  lembaga  desa  untuk  melaksanakan  tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Pengelolaan Dana Desa Dengan Konsep Amanah Dalam Mewujudkan Good Village Governance Di Desa Wonorejo Timur
Konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  semula  banyak  diusung oleh  lembaga-lembaga  bantuan  internasional  dalam  rangka  upaya mengefektifkan  dan  menyukseskan  program  yang  ada.  Konsep  tata  kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimaksudkan sebagai perbaikan dan perluasan terhadap konsep pemerintahan (goverment) selama ini yang dipandang  tidak  memadai  konsep governance  (tata  kelola  pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (goverment) karena di dalam yang  pertama,  yaitu governance,  terkandung  pengertian  bahwa pemerintahan  tidak  hanya  diselenggarakan  oleh  pemerintah (goverment) sendiri  tetapi  juga  bersamasama  dengan  aktor-aktor  di  luar  pemerintah, yaitu  masyarakat.  Para  ahli  mengakui  bahwa  sesungguhnya  "tidak  ada struktur  pemerintahan  terbaik  yang  dapat  diidentifikasi  dengan  jelas untuk  digunakan  sebagai  sebuah  model  universal  bagi  negara-negara berkembang.  Menurut  pandangan  syari'ah  suatu  pengertian governance dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi:
ۡوَهَن َو  ِفو ُرۡعَمۡلٱِب ْاو ُرَمَأ َو َة َّٰوَك َّزلٱ ْا ُوَتاَء َو َة َّٰوَلَّصلٱ ْاوُماَقَأ  ِض ۡرَ ۡلۡٱ يِف  ۡمُهََّّٰنَّكَّم نِإ َنيِذَّلٱ وُمُ ۡلۡٱ ُةَبِقََّٰع ِهَّلِل َو  ِِۗرَكنُمۡلٱ ِنَع ْا ِر Terjemahannya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di  muka  bumi  niscaya  mereka  mendirikan  sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan  yang  mungkar;  dan  kepada  Allah-lah  kembali  segala urusan.”
Dari  ayat  ini  kita  dapat  melihat  bahwa governance  dalam  perspektif syari'ah  adalah  suatu  penggunaan  otoritas  kekuasaan  untuk  mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  spiritual  dan  rohaniahnya sebagaimana  disimbolkan  oleh  penegakan  salat,  (2)  penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan eko nomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan  membayar  zakat,  dan  (3)  penciptaan  stabilitas  politik  dan
keamanan  sebagaimana  diilhamkan  oleh  tindakan  amar  ma'ruf  nahi munkar.
Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al- Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang  dapat  dijabarkan  menjadi  asas-asas  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Nilai  dasar  pertama,  yaitu  partisipasi,  ditegaskan  di  dalam  alqur'an surah Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:
ِل  ِهَّللٱ  َن ِ م  ٖةَم ۡح َر اَمِبَف
َش َو  ۡمُهَل  ۡرِفۡغَت ۡسٱ َو  ۡمُهۡنَع  ُف ۡعٱَف  َۡۖكِل ۡوَح  ۡنِم ْاوُّضَفنَلَ ِبۡلَقۡلٱ َظيِلَغ اًّظَف  َتنُك  ۡوَل َو  ۡۖۡمُهَل  َتن يِف  ۡمُُ ۡرِوا َنيِلِ ك َوَتُمۡلٱ  ُّب ِحُي َهَّللٱ َّنِإ ِِۚهَّللٱ ىَلَع  ۡلَّك َوَتَف  َت ۡم َزَع اَذِإَف  ِۡۖر ۡمَ ۡلۡٱ Terjemahannya:
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi berhati  kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan tekad,  maka  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  sekretaris  desa bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  sudah  sangat  baik.  Hal  tersebut dibuktikan dengan wawancara berikut:
“Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo Timur sangat baik.  Terbukti  saat  mereka  diundang  untuk  melakukan Musrembangdes  masyarakat  sangat  antusias  hadir  dan memberikan  banyaknya  usulan  -usulan  untuk  program  kerja yang  akan  dilakukan.“  (hasil  wawancara  dengan  Sekdes, Ismunandar)
Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  kepala Desa Wonorejo Timur:
“Pada  proses pembuatan APBDes dimulai dari mengumpulkan aspirasi  masyarakat  melalui  RT  dan  Dusun  kemudian dirangkum dan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan melibatkan  unsur  masyarakat.  Didalam  Musdes  tersebut  akan menghasilkan Rancangan APBDes yang selanjutnya rancangan tersebut  akan  dikonsultasikan  hingga  rancangan  tersebut disetujui dan disahkan oleh Bupati.” (wawancara dengan kepala desa Yusuf Anwar)
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa tersebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa sudah sangat baik ini dibuktikan pada proses musrembangdes yang dimana masyarakat  turut  aktif  memberikan  usulan  dan  aspirasi  mengenai

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
program,  kegiatan  dan  kebutuhan  desa  terkait  pembangunan  baik  fisik maupun  non  fisik.  Adanya  partisipasi  masyarakat  luas  dalam  mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting Good Governance. Masyarakat tidak hanya  dijadikan sebagai obyek belaka  dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga  merupakan pelaku signifikan di  dalam  proses  tersebut. Accountability  atau  biasa  disebut  dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas berasal dari  kata  dasar account  (hitung).  Dalam  agama  Islam,  setiap  perbuatan yang  dilakukan  di  dunia  akan  di-hisab  (dihitung)  walaupun  sebesar  biji dzarrah di akhirat kelak seperti yang terkandung dalam surah Al Zalzalah ayat 7-8:
ۥُه َرَي ا ٗ رَش ٖة َّرَذ َلاَقۡثِم  ۡلَمۡعَي نَم َو ۥُه َرَي ا ٗرۡيَخ ٍة َّرَذ َلاَقۡثِم  ٖذِئَم ۡوَي اَهَل
Terjemahannya:
“Barangsiapa  yang  mengerjakan  kebaikan  seberat  dzarrahpun, niscaya  dia  akan  melihat  (balasan)nya.  Dan  barangsiapa  yang mengerjakan  kejahatan  sebesar  dzarrahpun,  niscaya  dia  akan melihat (balasan)nya pula.”
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  sekretaris  desa bahwa  tingkat  akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Wonorejo Timur sudah dapat dikatakan cukup sangat baik. Hal tersebut dibuktikan hasil wawancara :
“Menurut  saya  tingkat  akuntabilitas  desa  itu  sudah  dapat dikatakan baik dimana pemerintah desa telah mempertanggungjwaban  APBDes  dengan  benar”  (hasil wawancara Sekdes Ismunandar)
Dalam kaitannya  dengan konsep good governance, komitmen seorang pemimpin  dan  juga  para  pemegang  amanah  di  pemerintahan  akan  sangat berpengaruh  dalam  proses  reformasi  birokrasi  untuk  menuju good governance, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab  seseorang  dalam  memegang  amanahnya  menjadi  seorang  leader. Seorang  pemimpinlah  yang  akan  mempengaruhi  pengikutnya  (dalam konteks  pemerintahan  adalah  para  jajaran  stafnya)  menuju  ke  arah  yang lebih  baik (good  governance).  Konsep  transparasi  dalam  prespektif  islam, sudah  tertuliskan  dalam  Al-Quran  surah  Al-Baqarah  ayat  282  dari  ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan
orang-orang  beriman  dalam  bermuamalah  hendaknya  bersikap  terbuka Artinya  memegang  teguh  kebenaran  dan  kejujuran.  Tim  Pelaksanaan Kegiatan di Desa Wonorejo Timur mendukung dalam adanya keterbukaan informasi  mengenai  program  Dana  Desa  adalah  dengan  memasang  papan informasi  yang  berisikan  jadwal  dan  rincian  anggaran  dana  tentang kegiatan  fisik  yang  sedang  dilakukan  dan  membuat  baliho  atau  spanduk yang  berisikan  informasi  perincian  penggunaan  dana  Dana  Desa.  Hal  ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala desa:
“Selama  ini  menurut  saya  sudah  transparansi,  dimana  kami pemerintah  desa  telah  memasang  baliho  atau  papan  informasi mengenai rincian penggunaan Dana Desa untuk setiap kegiatan atau  pembangunan.  Semua  telah  dicantumkan  dalam  papan informasi  tersebut  untuk  Dana  Desa  yang  digunakan  telah terpasang di depan kantor desa dan ketika ada rapat kita juga akan  menjelaskan  semuanya  kepada  masyarakat.”  (hasil wawancara Kepala Desa Yusuf Anwar)
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  bendahara desa  wonorejo  timur,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara sebagai berikut:
“bisa  dikatakan  cukup  baik  dalam  tingkat  transparansi terhadap  masyarakat.  kepala  desa  selalu  melibatkan masyarakat  ketika  ada  rapat  musyawarah  dikantor,  dan  telah dibuatkan  papan  informasi  didepan  kantor  agar  masyarakat dapat  mengetahui  informasi  mengenai  dana  desa.”  (hasil wawancara dengan bendahara desa, Mujiono)
Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa dapat disimpulkan bahwa transparansi di desa wonorejo timur sudah sangat baik ini  dibuktikan  adanya  keterbukaan  aparatur  desa  terhadap  masyarakat terkait  pengelolaan  anggaran  desa  yang  di  tuangkan  dalam  papan informasi.  Pemerintah  desa  yang  telah  mewujudkan Good  Village Governance, memiliki indikator antara lain: Pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras  dengan  perencanaan  daerah  dan  nasional.  Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan  yang mengakibatkan permasalahan  hukum.  Keempat,  mutu  pelayanan  kepada masyarakat meningkat  (Temenggung,  2016).  Penerapan good  village  governance  pada pengelolaan  Dana  Desa  harus  di  iringi  sifat  amanah  yang  merupakan tujuan  pemerintahan  Wonorejo  Timur  dalam  menghasilkan  pengelolaan keuangan  yang  baik.  Seperti  halnya  yang  diungkapkan  oleh  kepala  desa Wonorejo Timur adalah sebagai berikut:
“Yang selalu saya tekankan kepada teman teman , ingat bahwa ketika kita diperiksa yang memeriksa adalah manusia dan tidak menutup  kemungkinan  yang  namanya  manusia  akan  mencari celah kekeliruan, kesalahan, bahkan biasa terjadi sangat-sangat minim  sekali  ketika  pemeriksaan  itu  mencari  titik  kebenaran oleh  karenanya  ketika  kita  sudah  melakukan  sistem  atau regulasi  yang  ada  dalam  sebuah  aturan  pemerintahan  dalam pengelolaan  kegiatan  ataupun  lainnya  maka  ingat  pasrahkan semuanya  kepada  allah,  dan  itu  saya  sangat  tekankan  kepada teman teman khusunya kepada TPK dan juga KAUR keuangan karena  yang  bisa  terjadi  seperti  itu  kita  hanya  mengandalkan administrasi terkadang pula bahwa yang memeriksa ini adalah

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
manusia  yang  boleh  jadi  yang  menggerakkan  hati  mereka adalah Allah SWT.” (hasil wawancara kepala desa Yusuf Anwar) Berdasarakan  hasil  wawancara  diatas  di  simpulkan  bahwa pemerintah desa wonorejo timur sangat mengedepankan konsep amanah  di setiap aparatur desanya dalam hal pengelolaan Dana Desa. konsep amanah ini  dijadikan  sebagai  salah  satu  konsep  yang  memonitori  aparatur  desa dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  yang  telah  di  amanahkan  dan sebagai  penghalang  untuk  tidak  berbuat  perilaku  menyimpang  pada pengelolaan  Dana  Desa.  Dari  pembahasan  rumusan  masalah  diatas  dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa telah Mewujudkan good village governance  yang  dimana  pemerintah  telah  menerapkan  prinsip-prinsip yang  ada  didalam good  village  governance.  Hal  ini  sejalan  dengan  Teori Stewardship  dimana  para  aparat  desa  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat  dan  bertindak  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sarta mampu mewujudkan tujuan visi misi desa.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pemerintah  desa  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan  cara menerapkan prinsip akuntabilitas  dengan baik. Dimana pihak pemerintah desa selalu melibatkan  masyarakat dan  aparat  desa lainnya dalam proses pelaksanaan  APBDes.Kemudian  tahap  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Wonorejo  Timurtelah  menerapkan  prinsip  transparansi  yang  terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan APBDes di Desa Wonorejo Timur dalam  hal  ini  transparansi  yang  dilakukan  aparat  pemerintah  desa  yaitu memberikan  informasi  tentang  keuangan  desa  yang  tertera  dalam  papan informasi  di  kantor  desa,  bertujuan  agar  masyarakat  desa  mengetahui pendapatan  dan  pengeluaran  desa.  Bentuk  Pertanggungjawaban  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Wonorejo  Timurberupa  evaluasi  dan transparansi yang terdiri atas dua  hal yakni laporan pertanggungjawaban program  dan  realisasi  program  kepada  masyarakat  secara  periodik  dan membuat  laporan  pertanggungjawaban  yang  ditujukan  untuk  pemerintah daerah,  provinsi  maupun  pusat,  Pemerintah  desa  Wonorejo  Timurtelah melakukan  tanggungjawabnya  secara  vertikal  maupun  horizontal  yang dimana  sesuai  dengan  konsep  amanah  yang  dimana  bukan  hanya menekankan    kepada  tanggung  jawab  kepada  manusia  saja,  melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, terwujudnya Good Village  Governancedi  desa  Wonorejo  Timuryang  mencakup  terpenuhinya akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi.  Hal  ini  ditunjang  dengan adanya  penerapan  konsep  amanah  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  di  desa Wonorejo Timur.
DAFTAR PUSTAKA Abubakar,  A.  A.,  Dibal,  N.  A.,  Amade,  P.,  dan  Joyce,  P.  2017.  Effect  of internal control activity on financial accountability and transparency in local government areas of Borno State, Nigeria. European Journal of Business and Management, 9(30): 58-65.
Afiyanti.  Y.  2008.  Validasi  dan  Realibilitas  Dalam  Penelitian  Kualitatif. Jurnal Keperrawatan Indonesia, 12(2):137-141.
Aminudin.  A.  2019.  Implementation  of  good  village  governance  in  village development. Journal  of  public  administration  and  local  governance (JPALG), 3(1): 1-17.
Anton,  FX.  2010.  Menuju  Stewardship  Manajemen. Majalah  Ilmiah Informatika 1(2): 61-80. Anwar,  Syamsul.  2007. Studi  Hukum  Islam  Kontemporer,  Jakarta:  RM Books.
Arifin,  J.  F.,  dan  S.  Pratolo.  2012.  Pengaruh  Kualitas  Sistem  Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Metode Model Delon dan Mclean. Jurnal akuntansi & Investasi, 13(1): 28-34.
Astuti, T. P. dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa  Menyongsong  Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,1(1): 1-14.
Azmi,  Z.,  A.  N.  Abdillah,  Dan  Wardayani.  2018.  Memahami  Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(1): 159-168.
Bustaman.,  E.  Amalia,  dan  Jalaluddin.  2018.  A  performance  analiysis  of village  fund  management:  a  case  study  in  lut  tawar  district- Indonesia .  journal  of  accounting  research,  organization  And Economics, 1(2): 112-121.
Bungin,  B.  2001.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Aktualisasi  Metodologis ke  Arah  Ragam  Varian  Kontemporer.  PT  Rajagrafindo  Persada: Jakarta.
Creswell,  J.  W.  2015.  Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset  (Memilih  di Antara lima Pendekatan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmi,  Titi.  2016.  Optimalisasi  Peran  Perempuan  Berbasis  Modal  Sosial pada Sektor  Pemerintahan  Desa  (Studi  pada  Pengelolaan  Dana Desa). Jurnal Antropologi. 18(1): 21-27.
Darwis,  Satibi.  2013.  Nasihat  Pekanan  Insan  Takaful  (Sifat  Amanah).
Artikel. 07 (September): 1-3.
Emzir.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data.  Jakarta: Rajawali Pers. Habriono,  H.  2008.  ADD: Senjata  Ampuh  Penanggulangan  Kemiskinan?, Majalah  Mudik  “Media  Pembaharuan  Desa”  Edisi  10  Agustus  2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Hanafie,  H.,  A.  Nugraha,  dan  M.  Huda.  2019.  Akuntabilitas  Dana  Desa (Kajian  Tentang  Akuntabilitas  Dana  Desa  Di  Kecamatan Masalembu,  Kabupaten  Sumenep). Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  4(1):
39-46.
Hanum,  F.  2019.  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Desa Ngentrong  Kecamatan  Karangan  Kabupaten  Nganjuk). Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi, 2(1): 51-56.
Hidayah,  M.  N.  dan  N.  Sayidah.  2019.  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Penompo. Jurnal  Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 3(1): 117-124.
Hulu, Y., R. H. Harahap, dan M. A. Nasution. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Jurnal  Pendidikan  Ilmu- Ilmu Sosial, 10(1): 146-154.
Husain,  S.  Dan  W.  Abdullah.  2015.  Metafora  Amanah  Pengelolaan  Dana Pihak  Ketiga  (DPK)  Sebagai  Penopang  Asset  Perbankan  Syariah Ditinjau  Dari  Aspek  Trilogi  Akuntabilitas  (Studi  Kasus  Pada  PT.
Bank BNI Cabang Makassar). Jurnal Iqtisaduna, 1(2): 40-64. Hutami,  A.  S.  S.  2019.  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1): 10-19.
Jamaluddin, Y., A. Sumaryani, B. Rusli, dan R. A. Buchari. 2018. Analisis Dampak  Pengelolaan  dan  Penggunaan  Dana  Desa  terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,
6(1): 14-24.
Kamayanti, A. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiotas Keilmuan. Jakarta: Yayasan rumah peneleh.
Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. Jurnal Studi Masyarakat Islam, 15(1).
Latifah,  E.  2020.  Shari’ah  Enterprise  Theory  (Amanah)  Pada  Pendekatan Behavioral  Accounting  Dalam  Menilai  Shari’ah  Microfinance  (Studi Kasus  Pada  Koperasi  Syariah  Lamongan). Jurnal  Shidiqia Nusantara, 1(1): 63-73.
Lestari,  L.  Dan  N.  Sayidah.  2019.  Akuntabilitas  Desa  dan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Pada Desa  Kupang,  Kecamatan  Jetis,  Kabupaten  Majokerto). Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 3(1): 1-12. Mardiasmo.  2002.  Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta: Andi
Mardiasmo.  2002.  Elaborasi  Reformasi  Akuntansi  Sektor  Publik:  Telaah Kritis
Pada  Upaya  Aktualisasi  Kebutuhan  Sistem  Akuntansi  keuangan Daerah.
JAAI. 6(1): 63-82.
Meutia, I. dan Liliana, L. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2): 336-352.
Miles,  B.  M.  dan  M.  Huberman.  1992.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta.
Mufli,  M.  dan  T.  Prastyo.  2018.  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi Keuangan  Desa  (SIKADES)  1.0  Berbasis  Android. Jurnal Penelitian dan Terapan Akuntansi, 3(2): 26-48.
Mulyani.  S.,  H.  Suharman,  S.  Winarningsih,  Dan  C.  Sukmadilaga.  2018.
Peran  Anggaran  Partisipatif,  Good  Village  Governance  Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Desa. Jurnal  Implikasi  Ipteks  Untuk Masyarakat, 7(3): 203-208. Nosihana, A., dan R. Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhinya  pada  Pemerintah  Kota  dan Kabupaten  Di  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  dan  Bisnis, 3(2): 89-104.
Nurlinda.  2018.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuamgan, 6(1): 170-1714.
Pancawati,  H.,  Rachmawati,  M.  O.,  dan  Ceacilia,  S.  2019.  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Menuju Good  Government Governance. Jurnal Stie Semarang. 11(3): 1-21
Paramudya,  A.  S.,  N.  Zuriah,  dan  R.  Widodo.  2018.  Implementasi  Konsep Good Governance Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Desa Lindungsari    Kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang. Jurnal  Civil Hukum, 3(2): 119-127.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. jakarta Prayatni,  N.  D.  S.,  Putri,  M.  W.  S.,  Dewi,  K.  Y.  D.  2019.  Analisis Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Bebetin  Melalui  Konsep Good Village Governance (GVG). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. 9(1): 47-58.
Puspasari,  O.  R.  dan  D.  Purnama.  2018.  Implementasi  Sistem  Keuangan Desa  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Kuningan. Jurnal Kajian Akuntansi, 2(2): 145-159.
Putra,  H.  S.  2017.  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Dalam  Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo  Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda, 6(2): 110–119.
Putri,  F.  E.  2017.  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  keuangan daerah. JOM Fekom, 4(1): 483-497. Raharjo,  E.  2007.  Teori  Agensi  dan  Teori  Stewarship  dalam  Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi, 2(1): 37-46. Rahmat, P. S. 2019. Penelitian Kualitatif. Equilibrium.9(5): 1-8.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Rahmawati, dan H. Usman. 2014. Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Auditor  dalam  Mendeteksi  Kecurangan. Jurnal  Akuntansi  dan Investasi, 15(1): 68-76.
Safitri,  T.  A.,  Fathah,  R.  N.  2018.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Mewujudkan Good  Governance.  Jurnal  Litbang  Sukowati.  2(1):  89 ‐ 105
Saihan,  G.  H.,  S.  Falah.  dan  B.  E.  Bharanti.  2018.  Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  SKPD  di  Kabupaten  Keerom. Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset, 1(1): 27-41.
Sapartniingsih.,  D.  Suharno,  dan  K.  Djoko,  2018.  Analisis  Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Partisipasi  Penganggaran  dan  Pengawasan  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi,14(102): 100-114. Saputra,  K.,  A.  Kurniawan,  P.  B.  Anggiriawan,  dan  I.  N.  Sutapa.  2018.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri   Hita  Karana. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Riset  Airlangga, 3(1): 306-321.
Sari.  N.  I.  2018.  Transparansi  Administrasi  Keuangan  Desa  (Studi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pendekatan Good Village Governance Di Desa Kenongo dan Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 6(1): 1-8. Setyono,  J.  2015.  Good  Governance  Dalam  Perspektif  Islam  (Pendekatan Ushul Fiqih: TeoriPeningkatan Norma). Jurnal Muqtasid. 6(1): 25-40. Sofyani,  H.,  R.  Suryanto,  S.  A.  Wibowo,  dan  H.  Widiastuti.  2018.  Praktik
Pengelolaan  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Dlingo  di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1): 1-16. Somantri,  G.  R.  2015.  Memahami  Metode  Kualitatif. Makara  Sosial Humaniora, 9(2): 57-65.
Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Jurnal Harmonia, 11(2): 173-179.
Subroto,  A.  2009.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa-Desa  Dalam  Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung). Tesis.
Sugiarti.,  Ekasari.  dan  Ivan  Y.  2017.  Analisis  Faktor  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Partisipasi Penganggaran  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Proceedings.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Susila,  I.  2015.  Pendekatan  Kualitatif  Untuk  Riset  Pemasaran  dan Pengukuran Kinerja Bisnis. Jurnal Manajemen Dan Bisni, 19(2): 12- 23.
Temenggung, Y.  A. (2016). Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning the Village. International Journal of Social Sciences,.43(1) ISSN 2305-4557. Triani,  N.  N.  A.  dan  Susi  H.  2017.  Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1): 136-155. Triyono  Dan  Iwan  2004.  Trust  (Amanah),  The  Divine  Symbol:
Interpretations  In  The  Context  Of  Islamic  Banking  And  Accounting Pronciples. Presentation At The Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research  In  Accounting  Conference.Department  Of  Accounting– Brawijaya University.
Triyono.,  F.  Achyani.  dan  M.  A.  Arfiansyah.  2019.  The  Determinant Accountability  of  Village  Funds  Management  (Study  in  The  Villages in  Wonogiri  District). Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia, 4(2): 188- 135.
Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. 3(7): 1-17. Wardani. M. K. dan A. S. Fauzi. 2018. Analisis Penerapan Good Corporate Governance  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Sewurejo Karangannyar. Among Makarti, 11(22): 108-127.
Wardiyanto  B,  Aminah  S,  &  Martanto  U.  2016.  Percikan  Pemikiran  Tata Kelola  dan  Pembangunan  Desa.  Airlangga  University  Press: Surabaya.
Widianto, A., R. Harjanti. dan  Y. P. Sari. 2018. Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes). Politeknik Negeri Jakarta, 5(2): 849-857.
Yesinia,  N.  I.,  Norita  C.  Y.,  dan  Dania  P.  2018.  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Aset   (Akuntansi Riset), 10(1): 105-112.
Zoelisty,  C.,  dan  Adityawarman.  2014.  Amanah  Sebagai  Konsep Pengendalian  Internal  Pada  Pelaporan  Keuangan  Masjid  (Studi Kasus  Pada  Masjid  Di  Lingkungan  Universitas  Diponegoro). Diponegoro Journal Of Accounting, 3(3): 1-12.
http://terbittop.com/2016/07/sejumlah-kasus-korupsi-mandeg-di-kejari- luwu-timur/. Diakses pada 25 juli 2021.