## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 127-154
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.975

## Kritik atas Fikih Lintas Agama: Studi atas Pemikiran Kaum Revivalis

## Siti Hardianti Liputo, Sofyan A.P. Kau
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: Sitihardianti804@gmail.com; sofyan.ap.kau@gmail.com
Abstract: This paper explains the revivalist Islamic criticism of the views of the  Paramadina  Writers  Team  which  permits  interfaith  marriages  and permissibility of inheritance of different religions. This research is a library research  with  the  main  data  source  is  the  book  Fiqh  Lintas  Agama: Membangun  Masyarakat  Inklusif-Pluralis.  The  results  showed  that  Islamic revivalists argued that the history of Mu’azd and Muawiyah which was used as a reference by the Paramadina Writers Team did not agree on its validity compared  to  the  history  which  forbids  a  Muslim  from  inheriting  infidels. Whereas  giving  precedence  to  an  agreed  proposition  of  validity  is  more important to be held against than an argument whose validity is not agreed upon. Choosing a majority opinion over the  opinion of a minority  is more prioritized.  The  case  where  the  majority  of  scholars  forbid  interfaith marriages  is  haram  because  of  the  textual  statements  of  the  verse,  except marriages  with  the  ahl  al-kitab.  That  skill  is  also  an  emergency.  Even  the adverse effects of interfaith marriages must take precedence over benefits.
Keywords: Fiqh Lintas Agama, Revivalists, Marriage, Inheritance

## Criticism of Fiqh Lintas Agama: Study of Thought Revivalists
Abstrak: Tulisan ini mengungkap kritik Islam revivalis atas pandangan Tim Penulis  Paramadina  yang  membolehkan  perkawinan  beda  agama  dan kebolehan  atas  waris  beda  agama.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka dengan  sumber  data  utama  adalah  buku Fiqh  Lintas  Agama  Membangun Masyarakat  Inklusif-Pluralis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Islam revivalis berargumen  bahwa  riwayat  Mu’az dan Muawiyah yang dijadikan rujukan  oleh  Tim  Penulis  Paramadina  tidak  disepakati  kevalidannya

## Kaum Revivalis
dibandingkan  dengan  riwayat  yang  melarang  seorang  muslim  mewarisi orang  kafir.  Sedangkan  mendahulukan  dalil  yang  disepakati  kevalidannya adalah  lebih  utama  diperpegangi  daripada  dalil  yang  tidak  disepakati kevalidannya.  Memilih  pendapat  mayoritas  atas  pendapat  minoritas    jauh lebih dikedepankan. Hal mana mayoritas ulama melarang nikah beda agama adalah haram karena pernyataan tekstual ayat, kecuali nikah dengan ahl al- kitab.  Itu  pun  kebolehan  tersebut  bersifat  darurat.  Bahkan  dampak  buruk perkawinan beda  agama harus didahulukan daripada mengambil manfaat.
Kata Kunci: Fikih Lintas Agama, Kaum Revivalis, Perkawinan, Kewarisan

## A. Pendahuluan
Fikih  lintas  agama  adalah  hasil  pemikiran  cendekiawan  muslim dibidang hukum Islam yang terkait dengan isu-isu non muslim. Istilah teknis fikih  lintas  agama  tidak  ditemukan  dalam  diskursus  fikih  klasik. Terminologi fikih lintas agama pertama kali diperkenalkan oleh Tim Penulis Paramadina  dengan  hadirnya  buku Fiqh  Lintas  Agama  Membangun Masyarakat  Inklusif-Pluralis. 1 Meskipun  demikian,  pandangan  ulama  fikih tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama di luar Islam dibahas di dalam fikih.  Hanya  saja  hubungan  agama-agama  dalam  perspektif  ulama  fikih klasik berbeda dengan pandangan pemikiran Tim Penulis Paramadina.
Salah satu opini hukum fiqh lintas agama yang berseberangan adalah nikah  beda  agama.  Mayoritas  ulama  mengharamkan  pernikahan  seorang muslim/muslimah  dengan  seorang  non  muslim,  baik  non  muslim  dalam kategori ahlul kitab maupun musyrik/musyrikah. Keharaman ini didasarkan pada QS al-Baqarah/2: 221 dan al-Maidah/5: 5. Sebaliknya fiqh lintas agama membolehkan  seorang  yang  beragama  Islam  menikah  dengan  seseorang  di luar  Islam.  Kebolehan  tersebut  didasarkan  kepada  pernyataan  QS  al- Maidah/5:  5  yang  menegaskan:  ‛ (dan  dihalalkan  mangawini)  wanita  yang menjaga  kehormatan  di  antara  wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita-
1 Buku Fiqh  Lintas  Agama  Membangun  Masyarakat  Inklusif-Pluralis  diterbitkan oleh  Yayasan  Wakaf  Paramadina  bekerjasama  dengan  The  Asia  Foundation,  tahun  2004. Buku  yang  dieditori  oleh  Mun’im  A.  Sirri  ditulis  oleh  Tim  Penulis  Paramadina,  yaitu:
Zainun  Kamal,  Nurcholish  Madjid,  Masdar    F.  Mas’udi,    Komaruddin  Hidayat,  Budhy Munawar Rachman, Kautsar Azhari Noer, Zuhairi Misrawi dan Ahmad Gaus AF.
wanita  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  al- Kitab sebelum kamu‛. Kebolehan ini dipahami oleh fiqh lintas agama bukan bersifat  sementara,  sebagaimana  dipahami  oleh  kebanyakan  ulama  fikih. Demikian  juga,  larangan  menikah  dengan  kelompok musyrik dalam QS al- Baqarah/2: 221 sebagai dasar teologis pelarangan nikah beda agama, justru dipahami  oleh fiqh  lintas  agama  sebagai  larangan  yang  bersifat  politis. Bahwa  pelarangan  itu  disebabkan  ketidakharmonisan  hubungan  kaum muslimin  ketika  itu  dengan  kaum musyrik  Mekah.  Kaum  musyrik  Mekah memusuhi kaum muslimin. Karena itu, sebagai sanksi sosial, kaum muslimin dilarang menikah dengan kaum musyrik Mekah. Jika hubungan dengan kaum musyrik telah baik, maka pelarangan itu tidak relevan lagi dijadikan alasan atas pengharaman menikah dengan mereka.
Selain  hal  itu  dalam  diskursus  fikih  kewarisan  disebutkan  bahwa seorang muslim tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim. Itu berarti, non muslim tidak berhak atas harta warisan dari seorang muslim. Ditegaskan dalam fikih waris, bahwa syarat untuk memperoleh kewarisan adalah Islam. Karena  itu,  meskipun  memiliki  hubungan  darah  dan  ikatan  perkawinan, namun  jika  tidak  seagama  (baca:  Islam),  maka  tidak  akan  memperoleh warisan.  Argumen  yang  dijadikan  dasar  atas  pelarangan  tersebut  adalah hadis Nabi saw.: ‚ Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, dan  orang  kafir  juga  tidak  mewarisi  kepada  orang  muslim‛. 2 Berdasarkan landasan  normatif  ini,  ulama  berkesimpulan  bahwa  terlarang  dan  haram waris  beda  agama. 3 Pandangan  ini  dinilai  oleh fiqh  lintas  Agama  sebagai fikih yang sangat tidak toleran terhadap agama lain. 4 Dalam pandangan fiqh lintas  agama, perbedaan  teologis  tidak  menjadi  halangan  bagi  non  muslim untuk memperoleh hak kewarisan baik menerima warisan maupun mewarisi.
Pemikiran fikih lintas agama tentang nikah dan waris beda agama di atas  menuai  kritik  dari  kelompok  Islam  revivalis;  suatu  kelompok  yang menurut Siti Musdah Mulia lebih menekankan aspek fikih dan memandang fikih sebagai perwujudan dari teologi. 5 Itu berarti, kelompok ini sangat fikih oriented.  Fikih  oriented  kaum  revivalis  ini  terlihat  jelas  dari  kritik  dan
2 Al-Shan’ânî, Subul al-Salâm, Juz III (Bandung: Dahlan, t.th.), 101.
3 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jil. II (Beirut: Dar al- Fikr, t.th.), 264.
4 Nurcholish Madjid, et. al., Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina - The Asia Foundation, 2004), 165.
5 Siti  Musdah  Mulia, Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender  (Yogyakarta:  Kibar Press, 2007), 45-46.

## Kaum Revivalis
kecaman  mereka  terhadap fiqh  lintas  agama.  Hartono  Ahmad  Jaiz  dalam kata  pengantar  buku Koreksi  Total  Fiqh  Lintas  Agama  menyebut  isi  buku Fikih Lintas Agama berseberangan dengan Islam. 6 Irfan Suryahardi Awwas Ketua  Lajnah  Tanfiziyah  Majlis  Mujahidin  dalam  sambutan  ‚Debat  Publik Bedah  Buku  Fikih  Lintas  Agama‛  menyebut fikih  lintas  agama  sebagai bentuk kekafiran berpikir. 7
Kritik  kaum  revivalis  menarik  untuk  dikaji  bukan  karena  kecaman mereka  terhadap fikih  lintas  agama  dan  person  para  penulisnya.  Yang menarik  penulis  adalah  argumen  dan  dasar-dasar  metodologi  yang  mereka bangun dalam meng- counter fikih lintas agama. Karena itu, tulisan ini akan diarahkan  kepada  aspek  metodologi  penetapan  hukum  fikih  tentang  relasi agama  sehingga  posisi  dasar  dan  kekuatan  metode  yang  digunakan  oleh kaum revivalis dapat didudukkan secara obyektif. Pada saat yang sama juga, akan  terlihat  pula  basis  argumen  teologis fikih  lintas  agama  dan  kaum revivalis secara adil.
B. Perspektif Fikih Lintas Agama tentang Perkawinan Beda Agama
Perkawinan beda agama adalah perkawinan beda agama antara laki- laki  atau  perempuan  beragama  Kristen  dengan  laki-laki  atau  perempuan yang  beragama  Islam,  dan  lain  sebagainya. 8 Eoh  O.S.  mendefinisikan perkawinan beda agama  sebagai perkawinan yang dilakukan oleh antara dua orang  yang  berbeda  agama  dan  masing-masing  tetap  mempertahankan agamanya. 9 Menurut Islamiyati, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  berbeda  agama  atau  keyakinannya. 1010
Dengan  demikian  perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan  antara  dua orang  yang  berbeda  agama  dan  masing-masing  tetap  mempertahankan agama  yang  dianutnya.  Itu  berarti,  perkawinan  beda  agama  bisa  dalam
6 Hartono Ahmad Jaiz, ‚Kata Pengantar‛ dalam Agus Hasan Bashori, Koreksi Total Fiqh Lintas Agama Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004), vii.
7 Tim  Editor  Mujahidin, Kekafiran  Berpikir  Sekte  Paramadina  (Jakarta:  Wihdah Press, 2004), 33.
8 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990), 13-14.
9 Eoh  O.S. Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Teori  dan  Praktek  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada,1996), 36.
10 Islamiyati, ‚Analisis  Yuridis  Nikah  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Islam  di Indonesia,‛ Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016, 243-25.
bentuk laki-laki muslim mengawini wanita non muslim dan atau sebaliknya, wanita  muslimah  dikawini  oleh  laki-laki  non  muslim.  Dua  bentuk perkawinan  yang  disebut  terakhir  belakangan  disebut  perkawinan  lintas agama atau perkawinan antar agama.
Istilah  perkawinan  beda  agama  dalam  diskursus  fikih  tidak  dikenal. Sebab  perkawinan  beda  agama  lebih  menekankan  perkawinan  yang dilakukan  oleh  mereka  yang  menganut  agama  secara  formal.  Di  Indonesia, terdapat  enam  agama  yang  diakui  secara  formal,  yaitu  Islam,  Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Sementara dalam fikih, perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang menganut agama Islam dengan yang tidak menganut  agama  Islam.  Dalam  al-Quran,  perkawinan  beda  agama  terdiri atas tiga bentuk, yaitu perkawinan dengan ahlul al- Kitâb (QS al-Mâidah/5: 5);  perkawinan  dengan  musyrik  (QS  al-Baqarah/2:  221);  dan  perkawinan dengan kafir (QS al-Mumtahanah/60:10).
Menurut fikih  lintas  agama  perkawinan  beda  agama  adalah  boleh berdasarkan  makna  tekstual  QS  al-Mâidah/5:  5,  yaitu:  ‚Pada  hari  ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi  al-Kitab  itu  halal  bagimu,  dan  makanan  kamu  halal  (pula)  bagi mereka.  (Dan  dihalalkan  mangawini)  wanita  yang  menjaga  kehormatan  di antara  wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatan di antara orang-orang yang  diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud  menikahinya, tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya  gundik- gundik.  Barangsiapa  yang  kafir  sesudah  beriman  (tidak  menerima  hukum- hukum  Islam),  maka  hapuslah  amalannya  dan  ia  di  hari  kiamat  termasuk orang-orang merugi‛. Menurut Tim Penulis Paramadina, konsep ahl al-kitâb menunjukan  sekurang-kurangnya  sebagai  penegasan  bahwa  Islam  datang paling  akhir  dari  deretan  agama-agama abrahmic  memberikan  pengakuan secara terbuka bahwa sejumlah kitab yang turun kepada para nabi dan rasul sebelum  Muhammad  saw.  adalah  sah  dan  valid,  sehingga  dapat  dijadikan referensi  bagi  umat  yang  membaca  dan  mengimaninya.  Menurut  Abd. Moqsith Ghazali, al-Quran datang untuk membenarkan prinsip-prinsip dasar ajaran  tauhid  yang  telah  diletakkan  oleh  para  nabi  dan  rasul  sebelumnya, seperti Ibrâhîm, Mûsâ, ‘Îsâ dan sebagainya. 11 Salah satu bentuk pengakuan
11 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah,  Vol.  3  (Jakarta:  Lentera  Hati,  1421 H/2001  M).  28-30.  Lihat  juga  Muhammad  Quraish  Shihab, Anda  Bertanya  M.  Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Bandung: Al-Bayan, 2002), 220-222.

## Kaum Revivalis
itu  adalah  kebolehan  menikahi  perempuan  mereka  sebagaimana  ditegaskan dalam  QS  al-Mâidah/5:  5.  Kebolehan  tersebut  bersifat  mutlak,  dan  karena itu  keberlakuannya  tidak  terbatas  sebelum  turunnya  al-Quran.  Dengan ungkapan lain, Tim Penulis Paramadina memperluas cakupan makna ahl al- kitâb.
Menurut Nurcholish Madjid (w. 2005 M) sebutan ahl al-kitâb tertuju kepada golongan bukan Muslim, dan tidak ditujukan kepada kaum Muslim, meskipun  mereka  menganut  kitab  suci  al-Quran. 12 Ahl  al-kitâb  tidak tergolong  kaum  Muslim,  karena  mereka  tidak  mengakui  atau  bahkan menentang  kenabian  dan  kerasulan  Muhammad  saw.  dan  ajarannya.  Oleh karena  itu,  dalam  terminologi  al-Quran  disebut  kafir,  yakni  ‚yang menentang‛  atau  ‚yang  menolak,‛  dalam  hal  ini  menentang  atau  menolak Nabi  Muhammad  Saw.  dan  ajaran  beliau,  yaitu  ajaran  agama  Islam. Sebagai  kelompok  yang  menentang  atau  menolak  Nabi,  kaum  Yahudi  dan Nasrani mempunyai sikap yang berbeda-beda, ada yang keras da nada pula yang lunak. Karena itu, Nurcholish berpendapat ahl al-kitâb tidak tergolong musyrik. 13 Bahkan  kelompok  agama  lain,  seperti  Majusi  (Zoroaster)  dan Sâbi ‟ în  termasuk ahl  al-kitâb. 14 Nurcholish  mendasarkan  pendapatnya kepada  Ibnu  Taimiyah  (w.  728  H/1328  M)  yang  berpendapat  kaum ahl al- kitâb  bukan  termasuk  musyrik,  dan  Muhammad  Rasyîd  Ridhâ  yang menegaskan  bahwa  di  luar  kaum  Yahudi  dan  Nasrani  juga  terdapat ahl al- kitâb, seperti Hindu, Budha dan Konfusius (Konghucu). 15
Pendapat  Nurcholish  tersebut  menunjukkan  cakupan  makna ahl  al- kitâb  tidak terbatas kepada kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi juga kepada agama  lain  selain  Yahudi  dan  Nasrani.  Pendapat  senada  juga  dikemukakan Zainun Kamal yang berpendapat seseorang yang percaya kepada salah satu nabi dapat dikategorikan ahl al-kitâb, termasuk agama-agama yang diakui di Indonesia.  Zainun  Kamal  mendasarkan  pendapatnya  kepada  pemikiran  al- Bagdâdî  dan  Muhammad  Abduh.  Al-Bagdâdî  memasukkan  agama  Majusi atau  Zoroaster  yang  ada  di  sekitar  Arab  sebagai ahl al-kitâb. Bahkan Ibnu
12 Nurcholish  Madjid, Islam  Agama Peradaban  Membangun  Makna  dan  Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), 70-71.
13 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, 74.
14 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, 80.
15 Nurcholish  Madjid, Islam  Agama  Peradaban,  78  dan  81.  Bandingkan  Ibnu
Taimiyah, Ahkam  al-Zawâj  (Beirût:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyyah,  1408H/1988  M),  188-190 dan Muh}ammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur ‟ ân al-Hakîm,  Juz  VI (Beirût: Dâr al- Kutub al- ’Ilmiyyah, 1999 M), 188-189.
Rusyd  (w.  582  H)  menyebut  Aristoteles  sebagai  seorang  nabi.  Muhammad Abduh (w. 1323 H) dalam Tafsîr al-Manâr menyebut agama Budha, Hindu, atau agama Konghucu dan Shinto sebagai ahl al-kitâb, karena ada kitab suci yang  dibawa  oleh  seorang  nabi.  Nabi  diartikan  sebagai  pembawa  pesan moral. Di dalam Al-Quran disebutkan ‛Allah mengutus kepada setiap umat seorang  rasul.‛ 16 Itu  berarti  setiap  umat  mempunyai  nabi.  Dalam  agama Budha,  Sidharta  Gautama  dapat  digolongkan  sebagai  nabi  yang  membawa kitab suci. Berdasarkan pengertian dan cakupan ahl al-kitâb tersebut, Zainun Kamal berpendapat bahwa tidak ada larangan menikah dengan kaum agama lain,  seperti  agama  Hindu,  Budha,  Kristen  dan  Protestan.  Sebab,  mereka juga  mempunyai  kitab  suci  yang  berisi  pesan  moral  dan  menjadi  pegangan hidup. 17 Tim Penulis Paramadina berkesimpulan bahwa konsep ahl al-kitâb menunjukan    pengakuan  kepada  para  penganut  agama  di  luar  Islam  yang memiliki  kitab  suci.  Karena  itu,  istilah  ahlul  Kitâb  tidak  tertuju  kepada Muslim,  sekalipun  memiliki  kitab  suci. 18 Tegasnya,  kriteria  ahlul  Kitâb dalam  perspektif  Tim  Penulis  Paramadina  adalah  mereka  yang  memiliki kitab suci, apa pun agama dan kepercayaannya.
Berdasarkan  QS  al-Maidah/5:  5  bahwa  kebolehan  itu  berlaku  atas perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  wanita ahl  al-kitâb,  sedangkan sebaliknya bentuk perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki ahl al-kitâb tidak  ditegaskan  oleh  teks.  Tim  Penulis  Paramadina  selain  membolehkan laki-laki  muslim  menikah  dengan ahl  al-kitâb,  mereka  juga  menghalalkan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki ahl al-kitâb.
Adapun  bentuk  perkawinan  kedua,  yaitu  perkawinan  dengan  orang musyrik  ditegaskan  dalam  QS.  al-Baqarah/2:  221:  ‚ Dan  janganlah  kamu menikahi  perempuan-perempuan  musyrik,  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya  perempuan  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  perempuan musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  menikahkan orang-orang  musyrik  (dengan  perempuan-  perempuan  mukmin)  sebelum mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah  mengajak  ke  surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  Dan  Allah
16 Lihat QS al-Nahl/16: 36.
17 Zainun  Kamal,  ‛Menafsir  Kembali  Perkawinan  Antar  Umat  Beragama‛  dalam Maria  Ulfah  Anshor  dan  Martin  Lukito  Sinaga  (eds.), Tafsir  Ulang  Perkawinan  Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme (Jakarta: Kapal Perempuan, 2005), 154.
18 Nurcholish Madjid, et.al. Fiqih Lintas Agama, 43.
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran‛.
Berdasarkan  makna  literal  ayat  tersebut,  mayoritas  ulama berpendapat  haram  menikah  dengan  kaum  musyrik.  Demikian  pula sebaliknya.  Tidak  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  tentang larangan menikah dengan kaum musyrik. 19 Dalam pemahaman Tim Penulis Paramadina,  wanita  musyrik  yang  haram  dikawini  oleh  orang-orang  Islam adalah  bukan  hanya  mempersekutukan  Allah  tapi  juga  tidak  mempercayai salah satu dari kitab-kitab Samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun  yang  masih  asli;  disamping  tidak  seorang  Nabipun  mereka percayai. 20 Dengan  kategori  yang  disebut  terakhir,  Zainun  Kamal,  salah seorang  Tim  Penulis  Paramadina,  -memasukkan  orang-orang  Majusi  dan Sabian  kelompok  ahl  al-Kitâb.  Sebab  orang-orang  Majusi  mempercayai kenabian Zoroaster dan Allah, menurunkan wahyu kepadanya sebagai kitab suci yang bernama Zend Avesta, dan orang-orang beragama Sabian memiliki kitab  suci  bernama  Ginza,  percaya  terhadap  Hernes,  Plato  dan  beberapa filosuf mendapatkan wahyu Samawi dari Allah yang ajarannya mengandung perintah  larangan,  surga,  dan  neraka.  Oleh  karena  itu,  Ibnu  Rusyd menggolongkan Aristoteles seorang filosuf Yunani sebagai seorang manusia yang bersifat Ilâhî (seorang Nabi) karena ketinggian ajaran mereka, terutama ajaran moral dan bersesuaian dengan ajaran agama. 21
Atas dasar itu Tim Penulis Paramadina membedakan musyrik dan ahl al-kitâb,  sebab  al-Quran  sendiri  tidak  memberikan  kriteria  khusus  siapa sebenarnya  musyrikah  itu. 22 Karena  itu  ulama  berbeda  pendapat,  ada  yang mengkategorikan ahl  al-kitâb  termasuk  musyrik  atau  musyrik  bukan termasuk ahlul Kitâb seperti pendapat Abdullah ibnu ‘Umar dan yang tidak menggolongkan  musyrik  sebagai ahl  al-kitâb.  Menurut  Nurcholish  Madjid, pandangan kedua adalah pandangan yang banyak dianut ulama. Nurcholish termasuk  yang  berpendapat  bahwa ahl  al-kitâb  tidak  tergolong  musyrik. Pandangan  Nurcholish  didasarkan  atas  pendapat  Ibnu  Taimiyah  dan Muhammad Rasyîd Ridhâ yang menyatakan bahwa kaum ahl al-kitâb bukan
19 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  (Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2009), 133.
20 Nurcholish Madjid, et.al. Fiqih Lintas Agama, 159.
21 Jamîl Shâliba, Min Aflatan ilâ Ibn Sînâ (Beirût: Dâr al-Andalus, 1981), 47.
22 Budy  Munawar-Rachman, Reorientasi  Pembaruan  Islam:  Sekularisme, Liberalisme & Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia (Jakarta: LSAF, 2010), 710-712.
termasuk  musyrik. 23 Perbedaan ahl  al-kitâb  dengan  musyrik  adalah  ajaran monotheisme.  Musyrik  sepertinya  murni  sebagai  kekuatan  politik, sedangkan ahl  al-kitâb  (Yahudi  dan  Kristen)  adalah  mereka  yang  sedikit banyak mempunyai persinggungan teologis dengan Islam. 24 Oleh karena itu, dalam  perspektif  Zainun  Kamal,  tidak  setiap  perbuatan  syirik  menjadikan pelakunya  secara  langsung  disebut  musyrik,  karena  pada  kenyataannya Yahudi  dan  Nasrani  telah  melakukan  perbuatan  syirik,  namun  Allah  tidak menyebut  dan  memanggil  mereka  sebagai  musyrik,  namun  tetap  dipanggil dengan ahl al-kitâb.  Hal  ini dapat dilihat dalam  QS  al-Nisâ/4:  171,  QS  al- Mâidah/5:  5  dan  QS  Âli  ‘Imrân/3:  64.  Orang-orang  Islam  pun  bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak  dapat  disebut  sebagai  kaum  musyrik.  Sebab  sebagai  konsekuensi logisnya, jika salah seorang suami-istri dari keluarga Muslim sudah disebut musyrik,  maka  perkawinan  mereka  batal  ( fasakh)  dengan  sendirinya  dan mereka wajib cerai, tapi kenyataan ini tidak pernah diterima. Betapa banyak terdapat  dalam  kenyataan  hidup  ini  pada  orang-orang  beragama,  termasuk orang-orang  Muslim,  melakukan  perbuatan  syirik  dalam  kehidupan  sehari- harinya seperti orang yang mempertaruhkan hawa nafsunya. 25
Argumen  teologis  yang  dikemukakan  Tim  Penulis  Paramadina tentang  ketidaksamaan  antara  musyrik  dengan ahl  al-kitâb  adalah  QS  al- Baqarah/2: 105, yaitu: ‚Orang-orang kafir dari ahlul Kitâb dan orang-orang Musyrik tidak menginginkan diturunkan nya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu…‛ dan QS al-Bayyinah/98: 1, yaitu ‚Orang-orang kafir dari ahlul Kitâb  dan  orang-orang  kafir  Musyrik  tak  akan  melepaskan  (kepercayaan mereka)  sampai  datang  kepada  mereka  bukti  yang  nyata.‛  Kedua  ayat menunjukan dua kategori orang kafir, yaitu ahl al-kitâb dan musyrik (kafir ahl  al-kitâb  dan  kafir  musyrik).  Di  dalam  kedua  ayat  tersebut,  al-Quran menggunakan kata penghubung ‚dan ‟ antara kata kafir ahl al-kitâb dan kafir musyrik.  Hal  ini  menunjukkan  dua  makna,  yaitu:  Pertama,  ahl  al-kitâb berbeda dengan musyrik; Kedua, kata kafir mencakup makna yang luas yang di dalamnya terdapat istilah-istilah yang lebih khusus dengan arti dan makna berbeda  antara  satu  dengan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  kalau  al-Quran menyebut terma kafir musyrik, maka makna atas terma ini berbeda dengan terma kafir ahl al-kitâb.
23 Nurcholish  Madjid, Islam  Agama Peradaban  Membangun  Makna  dan  Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), 74, 79.
24 Nurcholish Madjid, et.al., Fiqih Lintas Agama, 160-161.
25 Nurcholish Madjid, et.al., Fiqih Lintas Agama, 158-159.

## Kaum Revivalis
Adapun terma al-musyrikât yang haram dinikahi seperti yang tertera dalam  QS  al-Baqarah/2:  221  menurut  Tim  Penulis  Paramadina,  tidak  serta merta  tertuju  kepada  musyrik  dalam  artian  non-muslim  (Nasrani  atau Yahudi),  karena  kata syirik dalam al-Quran ditujukan kepada mereka yang kepercayaannya didasarkan pada perbuatan syirik, seperti meyakini ‘Îsâ al- Masî ḥ sebagai putra Maryam (QS al- Mâidah/5: 17), mereka yang meyakini bahwa  Allah  adalah  trinitas  (QS  al-Mâidah/5:  73)  dan  orang  Yahudi  yang menyatakan  bahwa  ‘Uzair  adalah  anak  Allah  (QS  al-Mâidah/5:  30).  Akan tetapi,  meskipun  mereka  melakukan  perbuatan syirk,  al-Quran  tidak langsung  menjustifikasi  dan  mengklaim  mereka  sebagai  ‛ musyrik‛, melainkan  al-Quran  menyebut  mereka  sebagai ahl  al-kitâb  sebagaimana termaktub  dalam  QS  al-Nisâ/4:  171,  QS  al-Mâidah/5:  5  dan  Âli  Imrân/3: 64.  Diksi  kata  yang  diambil  oleh  al-Quran  adalah  kata ahl  al-kitâb  dan bukan  kata musyrik.  Menurut  pemahaman  Tim  Penulis  Paramadina, perbuatan syirik  tidak  serta  merta  membuat  pelakunya  disebut  dengan musyrik. Syirik  tidak  hanya  ditujukan  kepada  umat  non  Muslim  yang menyekutukan  Allah,  tetapi  bisa  ditujukan  kepada  umat  Muslim  yang menyekutukan  Allah.  Penyekutuan  Muslim  kepada  Allah  bisa  lewat berbagai bentuk dan cara, seperti mempertuhankan hawa nafsu, harta benda, ilmu,  kedudukan  dan lain  sebagainya.  Penyekutuan  yang  seperti  ini  selaras dengan firman Allah swt.: ‛Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang menjadikan  hawa  nafsunya  sebagai  Tuhannya‛  (QS  al-Jâsyiyât/45:  23). Kalau  seorang  Muslim  telah  mempertuhankan  harta  atau  hawa  nafsu  atau kedudukan  lantas  dihukumi  sebagai  kafir,  berarti  ikatan  perkawinannya menjadi batal, dan hukumnya wajib cerai. Akan tetapi, fakta yang ada tidak demikian.  Dengan  demikian,  QS  al-Baqarah/2:  221  tentang  pelarangan menikah  dengan  seorang musyrik  jenis  lain,  bukan  musyrik  dalam  artian melakukan  perbuatan syirik,  akan  tetapi  musyrik  yang  memiliki  kriteria khusus,  yaitu  mereka  yang  suka  memerangi  orang-orang  muslim  dalam kehidupannya. 26
Bentuk  perkawinan  ketiga,  yaitu  perkawinan  dengan  orang  kafir disebutkan  dalam  QS  al-Mumtahanah/60:  10,  yaitu  ‚Hai  orang-orang  yang beriman,  apabila  datang  berhijrah  kepadamu  perempuan-perempuan  yang beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)  mereka.  Allah  lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar)  beriman,  maka  janganlah  kamu  kembalikan  mereka  kepada
26 Nurcholish Madjid, et.al., Fiqih Lintas Agama, 161.
(suami-suami  mereka)  orang-orang  kafir.  Mereka  tiada  halal  bagi  orang- orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah  kepada  (suami  suami)  mereka,  mahar  yang  telah  mereka  bayar. Dan  tiada  dosa  atasmu  mengawini  mereka  apabila  kamu  bayar  kepada mereka  maharnya.  Dan  janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali (perkawinan)  dengan  perempuan-perempuan  kafir.  Dan  hendaklah  kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara  kamu.  Dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana‛.  Ayat  ini berisi  dua  bentuk  larangan. Pertama,  mengembalikan  wanita  yang  telah masuk  Islam  kepada  suami  mereka  yang  masih  kafir.  Pasca  hijrah,  mereka menyatakan  keislamannya,  sementara  suaminya  masih  dalam  kekafiran. Ayat  ini  melarang  agar  wanita  yang  telah  beriman  jangan  dikembalikan  – atau kembali- kepada suaminya. Sebab suaminya masih dalam keadaan kafir. Kedua,  menikah  dengan  kaum  kafir.  Pernyataan  al-Qurân,  yaitu  ‚mereka tidak  halal  bagi  orang-orang  kafir  itu  dan  orang-orang  kafir  itu  tidak  halal bagi  mereka‛  dipahami  sebagai  pernyataan  yang  sangat  tegas  tentang keharaman wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim. Demikian pula sebaliknya. 27
Perdebatan  yang  muncul  adalah  apakah  non  muslim  (selain  agama Islam)  termasuk  kategori  kafir  dalam  ayat  tersebut?  Mayoritas  pendapat ulama  di  Indonesia  mengkategorikan  non  Muslim  adalah  kafir  sehingga diharamkan kawin dengan mereka. Dalam fatwa MUI tahun 1980 dan 2005, ayat  di  atas  menjadi  dasar  hukum  atas  keharaman  pernikahan  beda  agama. Pendapat  ini  berbeda  dengan  pendapat  yang  dianut  oleh  Tim  Penulis Paramadina.  Menurut  Zainun  Kamal  tidak  ditemukan  ayat-ayat  al-Quran secara  pasti  dan  eksplisit  yang  mengharamkan  perempuan  muslim  kawin dengan laki-laki agama apapun selain hanya dari kaum kafir Quraisy. Ayat di  atas  hanya  mengharamkan  perempuan  mukmin  kawin  dengan  laki-laki musyrik Quraisy, dan bukan lainnya. 28
Al-Quran  sendiri  menggunakan  terma  kafir  untuk  beragam kelompok, yakni kepada orang kafir sebelum kerasulan Muhammad; kepada orang  kafir  Mekah  yang  mengingkari  Allah  dan  melecehkan  Nabi  saw.; kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah; kepada orang-orang yang  mencari  pertolongan  dan  perlindungan  kepada  selain  Allah;  kepada
27 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), 506-507.
28 Zainun Kamal, ‚Menafsir Kembali Perkawinan Antar Umat Beragama,‛ 159.
orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran ( i’tibâr) dan cinta dunia; dan  kepada  orang-orang  yang  munafik  dan  murtad. 29 Berdasarkan identifikasi  Tim  Penulis  Paramadina,  atas  al-Quran  mereka  menemukan tujuh  jenis  kafir,  yaitu: Pertama,  kafir  (kufr)  inkar,  yakni  kekafiran  dalam arti  pengingkaran  terhadap  terhadap  eksistensi  Tuhan,  rasul-rasul-Nya  dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Kedua, kafir (kufr) juhud, yakni kekafiran dalam  arti  pengingkaran  terhadap  ajaran-ajaran  Tuhan  dalam  keadaan  tahu bahwa  apa  yang  diingkari  itu  adalah  benar. Ketiga,  kafir  munafik  (kufr nifâq), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajarannya dengan lidah  tetapi  mengingkarinya  dengan  hati,  menampakkan  iman  dan menyembunyikan  kekafiran. Keempat,  kafir  (kufr)  syirik,  berarti mempersekutukan  Tuhan  dengan  menjadikan  sesuatu,  selain  dari-Nya, sebagai  sembahan,  obyek  pemujaan,  dan  atau  tempat  menggantungkan harapan.  Syirik  digolongkan  sebagai  kekafiran  sebab  perbuatan  itu mengingkari  kekuasan  Tuhan,  juga mengingkari  nabi-nabi  dan  wahyu-Nya. Kelima,  kafir  (kufr)  nikmat,  yakni  tidak  mensyukuri  nikmat  Tuhan  dan menggunakan  nikmat  itu  pada    hal-hal  yang  tidak  diridloiNya. Keenam, kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam. Ketujuh, kafir Ahli Kitab, yakni non-Muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka. 30
Berdasarkan  golongan  dan  jenis  kafir  di  atas,  Tim  Penulis Paramadina menyimpulkan dua hal. Pertama, istilah kafir mencakup makna cukup luas yang di bawahnya terdapat istilah-istilah yang lebih khusus yang arti dan makna berbeda antara yang satu dari lainnya. Karena itu, jika Allah menyebutkan  dalam  al-Quran  istilah  kafir  musyrik,  maka  itu  maknanya mesti  berbeda  dengan  makna  istilah  dari  kata  ahlul  Kitâb.  Tetapi  jika disebutkan kata kafir saja, maka maknanya menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis  kekafiran  yang  ada. Kedua,  kafir  musyrik  berbeda  dengan  kafir ahlul  Kitâb.  Meskipun  kaum  Nasrani  menyebut  al-Masih  putra  Maryam adalah Tuhan (QS al-Taubah/9: 30) dan Allah yang ketiga dari trinitas (QS al-Mâidah/5:  73),  dan  kaum  Yahudi  menyebut  Uzair  putra  Allah  (QS  al- Maidah/5:  30),  namun  al-Quran  tidak  menyebut  mereka  dengan  panggilan musyrik, meskipun perbuatan mereka adalah perbuatan syirik. Mereka tetap dipanggil  Allah  dengan  sebutan ahl  al-kitab  (QS  al-Nisâ/4:  171;  QS  al-
29 M.  Quraish  Shihab, Ensiklopedi  Al-Quran  Kajian  Kosa  Kata  dan  Tafsirnya (Jakarta: Bimantara, 1997), 189-192.
30 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 156-157.
Mâidah/5:  5  dan  QS  Âli  Imrân/3:  64). 31 Orang  Islam  pun  bisa  melakukan perbuatan  syirik,  dan  kenyataannya  ada,  namun  mereka  tidak  disebut sebagai  kaum  musyrik.  Sebab  sebagai  konsekuensi  logisnya,  kalau  salah seorang  suami-istri  dari  keluarga  muslim  sudah  disebut  musyrik,  maka perkawinan  mereka  batal  dengan  sendiri  dan  wajib  cerai.  Tetapi kenyataanya  ini  tidak  pernah  diterima.  Betapa  banyak  terdapat  dalam kenyataan  hidup  ini  pada  orang-orang  beragama,  termasuk  orang-orang muslim melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-harinya, seperti menjadikan  dan  menyembah  tuhan-tuhan  lain  selain  Allah  (QS  al-Nisâ/4: 36),  mempertuhankan  hawa  nafsu,  harta  dan  kedudukan  (QS  al- Jâtsiyyât/45:  23).    Disinilah  Tim  Penulis  Paramadina  berpendapat  bahwa pelaku-pelaku  syirik  ini  tidak  dikategorikan    sebagai    kaum  musyrik,  dan tidak  diharamkan  mengawini  orang-orang  Islam  dikarenakan  setiap perbuatan  syirik  tidak  secara  langsung  menjadikan  pelakunya  sebagi musyrik, tetapi sebaliknya setiap orang musyrik sudah jelas pelaku syirik. 32
Adapun  tentang  isu  kewarisan  beda  agama  telah  ditegaskan hukumnya    dalam  kitab-kitab  fikih,  termasuk  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Bahwa  seorang  muslim  tidak  boleh  mewarisi  orang  kafir; demikian  pula  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  salah  satu  kelompok  yang diharamkan untuk menerima dan memberi warisan ( mawâni ‟ al-irtsi) adalah orang  kafir.  Pendapat  ini  didasarkan  QS al-Nisa/4:  141 bahwa  ‚Dan   Allah tidak   memberikan   jalan   kepada   orang-orang   kafir   untuk menundukkan (memusnahkan) orang-orang mukmin‛ dan hadis Nabi saw. bahwa ‚Seorang muslim  tidak  mewarisi  kepada  orang-orang  kafir,  begitu  pula  orang  kafir tidak  mewarisi  kepada  orang  muslim.‛ 33 Menurut  Ibnu  Rusyd  bahwa sebagian  besar  ulama  melarang  atau  mengharamkan  waris  beda  agama, terutama  berdasarkan  ayat  dan  hadis  ini. 34 Itu  berarti  ada  juga  ulama  yang membolehkan  waris  beda  agama.  Sedangkan  menurut  Tim  Penulis Paramadina  dalam  konteks  ini  ada  dua  pendapat. Pertama,  pendapat  yang melarang kewarisan beda agama. Pendapat ini mengharamkan secara mutlak seorang muslim mewarisi non muslim; demikian pula sebaliknya. Karena itu, kelompok  ini  menolak  waris  beda  agama.  Pendapat  pertama  ini  didasarkan
31 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 157-158.
32 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 159.
33 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 165.
34 Al-Imam  al-Qadhi  Abu  al-Walid  Muhammad  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn Ahmad  ibn  Rushd  al-Qurthuby  al-Andalusy, Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayat  ak- Muqtashid, Jil. II (Dar al-Fikr, t.th), 264.

## Kaum Revivalis
atas ayat dan hadis di atas. Dalam fikih, mazhab Syafi’i termasuk kelompok ini. Kedua,  pendapat  yang  membolehkan  seorang  muslim  mewarisi  non- muslim  dan  dan  mengharamkan  kebalikannya.  Pendapat  kedua  didasarkan atas  penalaran  analogi  ( qiyas)  tentang  kebolehan  menikah  dengan  ahl  al- kitab, sebagaimana termaktub dalam QS al-Maidah/5: 5. Dengan ungkapan lain,  jika  pernikahan  seorang  Muslim  dengan  wanita  non-Muslim  ( ahl  al- kitab)  diperbolehkan,  maka  kewarisan  pun  dapat  dibolehkan.  Pendapat kedua ini dianut oleh antara lain Mu’adz ibn Jabal, Mu’awiyah, Sa’id ibn al- Musayyah  dan  Masruq. 35 Menurut  Tim  Penulis  Paramadina  pendapat  kedua mencerminkan  upaya  para  ulama  terdahulu  untuk  mencari  jalan  alternatif dalam  kaitannya  dengan  agama  lain,  seperti  dalam  hal  kewarisan  beda agama. Hanya saja disayangkan pendapat alternatif ini cenderung dilupakan atau  dihilangkan  begitu  saja.  Sebaliknya  yang  tersosialisasikan  pendapat mayoritas ( jumhur ulama). Padahal pendapat kedua lebih membela hak-hak minoritas,  meskipun  pendapat  ini  adalah  pendapat  minoritas.  Pendapat kedua ini yang memberi ruang waris beda agama sejatinya diapresiasi, tidak saja  lebih  akomodatif  terhadap  non  muslim,  tetapi  karena  mempunyai landasan normative yang sangat kuat. 36
Bukti  adanya  pendapat  kedua  ini  menunjukan  bahwa  hal-hal  yang dilarang dalam  hak  waris  ( mawâni ‟ al-irtsi)  bukan  merupakan  hal  yang baku    dan    absolut.  Sewaktu-waktu  hukum  tersebut  bias  berubah  sesuai dengan konteks yang berbeda. Dulu, takkala hukum waris ini turun, memang harus  diakui  adanya  kekhawatiran  dan  ketakutan  terhadap  non  muslim. Kenyataan sebenarnya bukan hanya perbedaan agama, melainkan perbedaan kepentingan  politik  antara  komunitas  muslim  dan  non  muslim. 37 Agaknya Tim  Penulis  Paramadina  memahami  bahwa  pelarangan  waris  beda  agama tersebut lebih bersifat politis daripada teologis. Buktinya takkala Hudzaifah menikahi  wanita ahl  al-kitab  dan  Umar  ibn  al-Khaththab  mencoba melarangnya,  ia  berkata:  ‛Saya  tidak  melarang  pernikahan  tersebut,  tapi saya  khawatir  dan  takut….‛  Menurut  Tim  Penulis  Paramadina,  ucapan Umar ibn al-Khaththab ini sebetulnya bukan sebagai fatwa keagamaan, akan tetapi lebih tepat disebut sebagai sikap politis. 38
Apalagi  ayat  yang  menjadi  dasar  pendapat  pertama  yang  melarang
35 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 166.
36 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 166.
37 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 166.
38 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 167.
waris  beda  agama  tidak  menunjuk  langsung  pada  pengharaman  waris  beda agama.  Sedangkan  hadis  yang  menjadi  dasar  normatif  pun  lebih  bersifat umum.  Oleh  karena  itu  menurut  Tim  Penulis  Paramadina,  ayat  tersebut tidak serta merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Bahkan  dalam  banyak  ayat,  Tuhan  justru  mengakomodasi  agama-agama langit  (Kristen,  Yahudi,  dan  Shabi’ah)  dan  mereka  yang  beramal  saleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti (QS al-Baqarah/2: 62). 39
Tim Penulis Paramadina berpendapat hukum waris tersebut sejatinya harus  dikembalikan  pada  semangat  awalnya,  yaitu  dalam  konteks  keluarga ( ûlu al-arhâm), keturunan (nasab), dan menantu (shakhr). Apapun agamanya yang  menjadi  tujuan  utama  adalah  mempererat  hubungan  keluarga. Logikanya  bila  Islam  menghargai  agama  lain  dan  mempersilahkan pernikahan  dengan  agama  lain,  maka  secara  otomatis  waris  beda  agama diperbolehkan. Olehnya hadis yang melarang waris beda agama harus dibaca dalam semangat zaman, yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama  lain  (kafir).  Bila  hubungan  muslim  dengan  non  muslim  dalam keadaan  normal  dan  kondusif,  maka  secara  otomatis matan  hadis  tersebut tidak bisa digunakan. 40
Itu berarti larangan waris beda agama dalam hadis di atas dipahami oleh  Tim  Penulis  Paramadina  sebagai  larangan  dalam  konteks  tertentu. Dalam  hal  ini,  larangan  tersebut  menunjukan  adanya  hubungan  yang  tidak kondusif antara kaum muslim dan non muslim. Dengan kata lain, illat (sebab hukum)  atas  pelarangan  tersebut  adalah  kondisi  yang  sehat  antara  muslim dan non muslim. Kini kondisi tersebut sudah tidak ada lagi, maka pelarangan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

## C. Kritik Islam Revivalis atas Fikih Lintas Agama
Kaum Islam revivalis atau revivalisme Islam adalah kelompok Islam yang cara beragama berorientasi kepada ketentuan fikih klasik secara ketat. Dengan  kata  lain  paradigma  mereka  beragama  adalah  fikih oriented.  Di antara  ciri  beragama  yang  berorientasi  pada  ketentuan  fikih  klasik  adalah mengedepankan  opini  hukum  mayoritas  ( jumhur  al-ulama),  dan  cenderung tidak  menerima  pembaruan  atas  fikih  klasik.  Oleh  karena  itu  bangunan
39 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 167.
40 Nurcholish Madjid, et.al, Fiqh Lintas Agama, 167.
pemikiran fikih kelompok revivalis adalah konstruksi fikih mazhab. Dengan kata  lain,  kritik  mereka  atas  fikih  lintas  agama  yang  diusung  oleh  Tim Penulis  Paramadina  ditolak  mereka  karena  bertentangan  dengan  ketentuan fikih  klasik.  Sebab  seluruh  ahli  fikih  sepakat  atas  ketidakbolehan  bagi muslim  dan  muslimah  menikah  dengan  orang  kafir  yang  tidak  memiliki kitab  samawi  atau  semacamnya,  seperti  musyrik  penyembah  berhala, matahari dan lain-lain serta orang ateis yang tidak meyakini Tuhan. Dalilnya adalah  QS  al-Baqarah/2:  211. 41 Wahbah  al-Zuhailî  berpendapat  bahwa berdasarkan  ayat  ini,  seorang  muslim  tidak  boleh  kawin  dengan  seorang perempuan  musyrik,  yaitu  perempuan  yang  menyembah  Allah  bersama tuhan  yang  lain,  seperti  berhala,  atau  bintang-bintang,  atau  api  atau binatang.  Dalam  konteks  ini  termasuk  di  dalamnya  perempuan  ateis  atau materialis,  yaitu  orang  yang  mempercayai  materi  sebagai  tuhan,  serta  dia mengingkari  keberadaan  Allah,  dia  juga  tidak  mengakui  berbagai  agama samawi, seperti ateis, eksistensial, al-Bahaiyyah dan al-Qadiyaniyyah. 42
Selanjutnya  Wahbah  al-Zuhailî  berpendapat  bahwa  pelarangan pernikahan tersebut disebabkan tidak adanya keharmonisan, ketenangan dan kerjasama  di  antara  suami  istri.  Perbedaan  akidah  menumbuhkan  rasa gelisah dan ketidaktenangan, dan perpecahan di antara suami istri, sehingga kehidupan  rumah  tangga  yang  seharusnya  berdiri  di  atas  landasan  sayang, kasih dan cinta tidak menjadi tenteram, dan tidak dapat tercapai tujuannya berupa  ketenangan  dan  kestabilan.  Kecuali  itu,  ketiadaan  rasa  keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan  rumah  tangga,  kerusakan  dan  keburukan;  membuat  hilang rasa  amanah,  kelurusan,  dan  kebaikan  dari  dalam  dirinya,  karena  dia mempercayai  takhayul  dan  imjinasi,  serta  terpengaruh  dengan  hawa  nafsu dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorongnya untuk beriman kepada Allah, hari kiamat, hisab dan hari kebangkitan. 43
Meskipun mazhab Hanafî, Mâlikî, Syâfi’î dan Hanbalî  membolehkan seorang  muslim  menikah  dengan  orang  kafir  yang  tidak  memiliki  kitab samawi,  seperti  Yahudi  dan  Nasrani,  namun  mereka  tidak  membolehkan
41 Muhammad  Ibrâhim  Jannatî, Durûs  fî  al-Fiqh  al-Muqâran,  terj.  Ibnu  Alwi Bafaqih, et. al, Fiqh Perbandingan Lima Mazhab, Jilid III (Jakarta: Cahaya, 2007), 354. 42 Wahbah  al-Zuhailî, Al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuhu,  terj.  Abdul  Hayyie  al-
Kattani, et. al., Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IX (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 147.
43 Wahbah al-Zuhailî, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, 148.
muslimah  menikah  dengan  mereka. 44 Secara  ijmak,  perkawinan  demikian diharamkan. Dalil yang menjadi rujukan adalah QS al-Baqarah/2: 221, yaitu: ‚Jangan  kalian  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita mukmin)  sebelum  mereka  beriman‛  dan  QS  al-Mumtahanah/60:  10,  yaitu ‚Maka  jika  kamu  telah  mengetehui  bahwa  mereka  (benar-benar)  beriman, maka  janganlah  kalian  kembalikan  mereka  kepada  (suami-  suami  mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang- orang  kafir  itu  tiada  halal  pula  bagi  mereka‛.  Berdasarkan  ayat  tersebut dikehathui  karena  dalam  perkawinan  ini  dikhawatirkan  perempuan  yang beriman  jatuh  dalam  kekafiran.  Biasanya  suami  mengajak  istrinya  untuk memeluk  agamanya,  dan  biasanya  perempuan  mengikuti  suami  mereka karena  terpengaruh  dengan  perbuatan  suaminya,  dan  mengikuti  mereka dalam  agama  mereka.  Terlebih  diakhir  ayat  QS  al-Baqarah/2:  221 disebutkan:  ‚mereka  mengajak  ke  neraka.‛  Maksudnya  mereka  mengajak para perempuan mukmin kepada kekafiran. Ajakan kepada kekafiran adalah ajakan  kepada  api  neraka,  karena  kekafiran  mendatangkan  api  neraka. Perkawinan  perempuan  mukmin  dengan  orang  kafir  merupakan  sebab  bagi ke  arah  yang  haram.  Ini  adalah  perkara  yang  haram.  Meskipun  bunyi  teks ayat  tersebut  memaparkan  tentang  orang-orang  musyrik,  tetapi  yang menjadi  ‘ illat (sebab) adalah ajakan ke api neraka,  mencakup semua orang kafir,  maka  hukum  menjadi  umum  dengan  keumuman  ‘ illat.  Tegasnya, berdasarkan  ayat  tersebut  seorang  muslimah  tidak  boleh  menikah  dengan orang  laki-laki ahl  al-kitab,  sebagaimana  dia  juga  tidak  boleh  menikah dengan  orang  Majusi.  Agama  memutus  penguasaan  orang  kafir  terhadap orang  mukmin  berdasarkan  QS  al-Nisâ/4:  141,  yaitu:  ‚Allah  sekali-kali tidak  akan  memberi  jalan  kepada  orang-orang  kafir  untuk  memusnahkan orang-orang  beriman.‛  Jika  orang  kafir  boleh  menikah  dengan  perempuan mukmin, maka ada jalan baginya untuk mengajak kepada agamanya, dan ini tidak boleh. 45
Kalau pun ulama sepakat atas kebolehan menikahi perempuan ahl al- kitab,  maka  perempuan  yang  dimaksud  adalah  perempuan  yang  percaya terhadap  agama  samawi,  seperti  orang  Yahudi  dan  Nasrani. Ahl  al-kitab adalah  para  pemegang  kitab  Taurat  dan  Injil.  Dalam  konteks  QS  al- Mâidah/5:  5,  perempuan  tersebut  adalah al-muhshanat,  yaitu  mereka menjaga kehormatannya, karena dalam perkawinan seperti ini terdapat rasa
44 Muhammad Ibrâhim Jannatî, Durûs fî al-Fiqh al-Muqâran, 354.
45 Wahbah al-Zuhailî, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, 148.

## Kaum Revivalis
sayang dan cinta di antara suami-istri, serta menyebarkan rasa tenteram dan tenang. 46 Menurut Wahbah al-Zuhailî kebolehan menikah dengan perempuan ahl  al-kitab  dan  larangan  menikah  dengan  perempuan  musyrik,  karena pernikahan dengan ahl al-kitab terdapat kesamaan keimanan pada beberapa prinsip asasi, dimulai dengan pengakuan terhadap Tuhan, keimanan kepada rasul dan hari kiamat, dengan segala hisab dan siksaan yang ada didalamnya. Adanya  titik  temu  ini  menyebabkan  adanya  komunikasi  berdasarkan landasan  ini,  yang  menjamin  terciptanya  kehidupan  perkawinan  yang biasanya  lurus  dengan  mengharap  keislaman  perempuan  tersebut  karena secara general dia beriman dengan kitab-kitab para nabi dan rasul. 47
Namun  menurut  mazhab  Hanafî  dan  Syâfi’î,  serta  Mâlikî  dalam salah  satu  pendapatnya,  seorang  mukmin  makruh  menikah  dengan perempuan  ahlul  Kitab  dan  ahlul dzimmah.  Dalam  mazhab  Hanbalî, perkawinan  dengan  perempuan ahl  al-kitab  adalah  makruh.  Dalam  riwayat dicertikan bahwa Umar ra. berkata kepada orang-orang yang kawin dengan ahl al-kitab, ‚Ceraikanlah mereka‛. Maka para sahabat menceraikan mereka, kecuali  Khuzdaifah.  Kemudian  Umar  ra.  berkata  kepadanya:  ‚Ceraikanlah dia‛.  Khuzdaifah  berkata  kepada  Umar  ra.  ‚Apakah  kamu  bersaksi  bahwa dia  adalah  haram?‛  Umar  ra.  kembali  berkata  kepadanya:  ‚Dia  adalah minuman  keras.  Ceraikanlah  dia.‛  Khuzdaifah  kembali  bertanya  kepada Umar  ra.,  ‚Apakah  kamu  bersaksi  bahwa  dia  adalah  haram?‛.  Umar  ra. menjawab: ‚Dia adalah minuman keras.‛ Khuzdaifah kembali berkata: ‚Aku telah  mengetahui  bahwa  ia  adalah  minuman  keras,  akan  tetapi  ia  halal bagiku.‛  Setelah  lewat  beberapa  waktu,  Khuzdaifah  menceraikan  istrinya. Lalu  ada  orang  yang  bertanya  kepadanya:  ‚Mengapa  kamu  tidak menceraikannya  ketika  Umar  ra.  memerintahkan  hal  itu  kepadamu?‛ Khuzdaifah  menjawab:  ‚Aku  tidak  mau  manusia  melihat  aku  melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan.‛ 48
Mayoritas  ulama  di  Indonesia  mengharamkan  nikah  beda  agama, meskipun  ada  juga  yang  membolehkan. 49 Menurut  M.  Quraish  Shihab
46 Wahbah al-Zuhailî, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, 148-149.
47 Wahbah al-Zuhailî, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, 148-149.
48 Wahbah al-Zuhailî, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, 148-149.
49 Diantara  mereka  yang  membolehkan  Harun  Nasution,  Ahmad  Azhar  Basyir, Nazaruddin Latif dan Sayuti Thalib. Menurut Harun Nasution bahwa tidak ada teks yang secara  tegas  ( sharih),  baik  dalam  al-Quran  maupun  hadis  mutawatir  yang  melarang perkawinan  beda  agama.  Sebaliknya,  menurut  Nazaruddin  Latif  bahwa  ketentuan  Tuhan sudah  jelas  bahwa  Islam  tidak  melarang  seseorang  pemuda/pria  muslim  menikah  dengan
kebolehan  tersebut  bersifat  kondisional,  yaitu  dibolehkan  sebagai  jalan keluar  kebutuhan  mendesak  ketika  itu,  dimana  kaum  muslim  sering bepergian  jauh  melaksanakan  jihad  tanpa  mampu  kembali  ke  keluarga mereka, sekaligus untuk tujuan dakwah. 50 Namun M. Quraish  Shihab lebih cenderung  kepada  pendapat  mayoritas  yang  melarang  perkawinan  beda agama dengan beberapa alasan, diantaranya kebolehan yang terdapat dalam QS  al-Mâidah/5:  5  telah  dibatalkan  ketentuan  legalnya  oleh  QS  al- Baqarah/2: 21, yaitu ‚Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik pria (dengan  wanita-wanita  muslimah)  sampai  mereka  (pria-pria  musyrik  itu) beriman.‛ Itulah sebabnya Abdullâh ibn Umar ra. menegaskan: ‛Saya tidak mengetahui kemusyrikan  yang  lebih  besar  daripada  kemusyrikan  seseorang yang percaya bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah.‛ Alasan  lainnya  rangkaian  redaksi  QS  al-Mâidah/5:  5  di  atas,  telah mendahulukan  penyebutan  wanita-wanita  mukminah  atas  wanita-wanita ahlul  Kitab.  Hal  ini  memberi  isyarat  bahwa  mereka  (wanita-wanita mukminah)  yang  harus  didahulukan  karena  betapa  pun  persamaan  agama dan  pandangan  hidup  sangat  membantu  melahirkan  ketenangan,  bahkan sangat  menentukan  kelanggengan  rumah  tangga.  Itulah  sebabnya  surat  al- Mâidah  ayat  5  di  atas  ditutup  dengan  ancaman  barang  siapa  yang  kafir sesudah  beriman,  maka  hapuslah  amalnya,  dan  seterusnya,  merupakan peringatan  kepada  setiap  yang  makan,  dan  atau  merencanakan  perkawinan dengan  mereka,  agar  berhati-hati  jangan  sampai  hal  tersebut  mengantar
gadis/wanita  beragama  Katolik,  Kristen,  dan  Yahudi  sebagaimana  termaktub  dalam  al- Quran  (surat  al-Mâidah/5:  5).  Hanya  saja  seorang  penasehat  perkawinan  tidak  akan menganjurkan  perkawinan  yang  berlainan  agama  ( interfaith  marriage).  Meskipun  seorang laki-laki Islam  diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja, namun menurut Sayuti Thalib  ada  batasannya.  Diantara  batasan  itu  seorang  laki-laki  muslim  dilarang  kawin dengan perempuan- perempuan tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir kebolehan menikah dengan  wanita  Yahudi  atau  Nasrani  (wanita Kitâbî)  tersebut  bukan  bersifat  mutlak,
melainkan  bersyarat.  Yaitu  mampu  menyelamatkan  kehidupan  agamanya,  agama  anak- anaknya,  agama  Islam,  dan  umat  Islam  pada  umumnya.  Lihat  Ichtiyanto, Perkawinan Campuran  dalam  Negara  Republik  Indonesia  (Jakarta:  Badan  Litbang  Agama  dan  Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 120; Lihat pula Latif H. S. M., Kasus Jodoh dan Perkawinan (Jakarta: BP4 Pusat, 1973), 38; Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: t.p., 1982), 51
50 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,
Vol.  3,  (Jakarta:  Lentera  Hati,  1421  H/2001  M),  28-30.  Lihat  juga  M.  Quraish  Shihab, Anda Bertanya M. Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Bandung: Al- Bayan, 2002), 220-222.

## Kaum Revivalis
mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti. 51
Pendapat  yang  sama  tentang  larangan  perkawinan  beda  agama  juga dikemukakan  oleh  Mahmud  Yunus,  Hasan  Basri,  Mahmuddin  Sudin,  dan Ahmad  Sukarja.  Menurut  Mahmud  Yunus,  lelaki  Muslim  dilarang mengawini  perempuan  Majusi, watsani  (penyembah  berhala)  dan  Sâibah (penyembah  bintang). 52 Hasan  Basri  menyatakan  Islam  melarang perkawinan antar agama. 53 Mahmouddin Sudin berpendapat bahwa sekarang ini  tidak  ada  lagi ahl  al-kitab  sebagai  yang  dimaksudkan  oleh  QS  al- Mâidah/5: 5, karena mereka telah syirik, mereka dikategorikan musyrik dan mengawini wanitanya adalah haram. 54 Menurut Ahmad Sukarja, pelarangan nikah beda agama tidak hanya berlaku bagi lelaki muslim dengan perempuan ahl  al-kitab,  melainkan  juga  sebaliknya.  Ahmad  Sukarja  menulis  hukum perkawinan  antara  perempuan  muslim  dengan  laki-laki  Kristen,  Katolik, Hindu,  Budha,  dan  pemeluk  kepercayaan  non-Islam  lainnya  adalah  mutlak haram.  Perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  Hindu  dan  Budha juga mutlak haram, karena perempuan Hindu dan Budha termasuk golongan musyrik.  Sementara  itu,  perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan Kristen  dan  Katolik  hukumnya  haram li  sadd  al-dzarî’ah. 55 Menurut  M. Quraish  Shihab,  larangan  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  keinginan menciptakan ‚sakinah‛ dalam keluarga  yang merupakan tujuan perkawinan Perkawinan  baru  akan  langgeng  dan  tenteram  jika  terdapat  kesesuaian pandangan hidup antara suami-istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya  bahkan  tingkat  pendidikan  pun  tidak  jarang  menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan perkawinan. 58
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam termasuk kelompok yang  melarang  perkawinan  beda  agama.  Pada  tanggal  1  Juni  1980,  MUI mengeluarkan  fatwa  berkaitan  dengan  kawin  beda  agama.  Fatwa  ini
51 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah,  28-30.  Lihat  juga  M.  Quraish  Shihab, Anda Bertanya M. Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman, 220-222.
52 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Menurut  Madzhab  Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), 50.
53 Ramlan  Marjoned, KH.  Hasan  Basri  70  Tahun  (Jakarta:  Media  Da ‟ wah,  1990), 269-270. 54 Mahmouddin  Sudin, Perkawinan  antar  Agama,  Inferfait  Marriage  (Jakarta: Yayasan Keluarga Sejahtera, 1988), 32-34.
55 Ahmad  Sukarja,  ‚Perkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Islam,‛  dalam Chuzaimah  dan  Hafiz  Anshary  (ed.), Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer,  Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1996), 1-16.
Siti Hardianti Liputo, Sofyan A.P. Kau
menegaskan dua ketetapan. Pertama, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan  untuk  dikawinkan  dengan  seorang  laki-laki  bukan  Islam. Kedua,  bahwa  laki-laki  muslim  tidak  diizinkan  mengawini  seorang perempuan  bukan  Islam,  termasuk  Kristen  ( ahl  al-kitab).  Fatwa  MUI  ini sejalan  dengan  pandangan  ormas  Islam.  Muhammadiyah  secara  resmi mengeluarkan ketetapan larangan dan  keharaman nikah beda agama. Laki- laki  muslim  tidak  dibenarkan  mangawini  perempuan  musyrik,  sedangkan perempuan  muslimah  juga  tidak  dibenarkan  dikawinkan  dengan  laki-laki musyrik  dan ahl  al-kitab. Keharaman di sini bukan haram  li dzâtihi, tetapi haram li  sadd  al-dzarî’ah.  Metode  ini  dipandang  sebagai  bentuk    aplikasi dari   kaidah   fikih: Dar’u  al-mafâsid   muqaddamun alâ  jalbi  al- mashâlih (menghindari  kerusakan  itu  harus  lebih  didahulukan  daripada  mengambil kemaslahatan).  Dari  sisi maqâshid  al-syarî’ah  (tujuan  hukum),  metode  ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas agama ( hifzh al-dîn). Dengan alasan untuk menghindari perpindahan agama. 56
Menurut  Nahdhatul  Ulama  (NU),  pernikahan  lintas  agama,  semisal Islam dengan Kristen adalah tidak sah, karena orang Kristen tidak termasuk dalam  kategori  ahl  al-kitab  yang  memenuhi  syarat  (boleh)  dinikahi. Adapun  syarat  diperbolehkannya  menikahi  kafir kitabî  adalah  jika  mereka dari kalangan Bani Israil, maka nenek moyangnya harus tidak masuk agama tersebut  setelah  di- nasakh  (diganti).  Kalau  dari  selain  Bani  Israil,  maka harus  diketahui  bahwa  nenek  moyangnya  masuk  agama  itu  sebelum  di- nasakh,  walaupun  setelah  terjadinya  distorsi,  dengan  catatan  ia  menjauhi
56 Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam  P.P. Muhammadiyah, Tafsir Tematik Al-Qur'an: tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama (Yogyakarta: Pustaka SM,  2000),  219.  Semula  Muhammadiyah  cenderung  kepada  pendapat  yang membolehkannya  berdasarkan  kekhususan  QS  al-Mâidah/5:  5,  sebab  Nabi  Muhammad sendiri pernah mengawini Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Sebagian sahabat  Nabi  juga  ada  yang  kawin  dengan  perempuan ahl  al-kitab,  tetapi  kemudian Muhammadiyah melarangnya. Alasannya hukum mubah (boleh) harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan.  Salah satu hikmah (baca: ‟ illat hukum) adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam). Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa kepada agama ahlul Kitab,  maka  hukum  mubah  dapat  berubah  menjadi  haram.  Perubahan  fatwa  tersebut didasarkan atas realitas di tengah masyarakat bahwa nikah beda agama berdampak negatif. Pertama,  beralihnya  agama  suami  pada  agama  yang  dianut  oleh  istrinya.  Kedua,  pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Atas dasar itu,  dengan  menggunakan  metode sadd  al-dzarî ‟ ah,  Muhammadiyah  mengharamkan perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  ahlul  Kitab.  Lihat  Faturrahman  Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), 143-148.

## Kaum Revivalis
agama  yang  telah  didistorsi  itu. 57 Oleh  karena  itu,  tidak  ada  ruang  bagi pernikahan beda agama di Indonesia, sebab UU No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  tidak  mengakomodirnya.  Di  dalam  KHI  pasal  40  butir  c, disebutkan:  ‛Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  karena  keadaan  tertentu:  -diantaranya-  (c) seorang  perempuan  yang  tidak  beragama  Islam.  Dalam  KHI  Pasal  44, disebutkan  bahwa  ‚Seorang  perempuan  Islam  dilarang  melangsungkan perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  yang  tidak  beragama  Islam. 58
Pelarangan perkawinan beda agama ini menjadi lebih kuat karena UUP pasal 2  (1)  menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. 59
Disamping  itu  juga  merujuk  UUP  pasal  8  (f),  yakni:  Perkawinan  dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin. 60
Adapun isu kewarisan beda agama, para imam mazhab sepakat atas keharaman  kewarisan  beda  agama  (non  muslim)  bahwa  haram  seorang muslim  mewarisi  harta  orang  kafir,  demikian  pula  sebaliknya. 61 Di  antara alasan yang dikemukakan  adalah  sebagaimana  yang  dijelaskan  Imam  al- Syafi’i  yang  menolak pemaknaan  kata kâfir dengan  kâfir  harbî, 62 karena menurut  Imam  al-Syafi’I, baik kafir ahl al-kitab maupun kafir penyembah berhala,  baik kâfir  harbî  maupun  kâfir  dzimmî,  tetap  tidak  diperbolehkan
57 Tim  Kajian  Fikih  Pondok  Pesantren  Sidogiri, Buku  Besar  Keputusan  Bahtsul Masail  Santri  Salaf  Menjawab  Pandangan  Kitab  Kuning  Mengenai  Berbagai  Persoalan Keagamaan,  Kenegaraan  dan  Kemasyarakatan  (Jawa  Timur:  Pustaka  Sidogiri  Benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, 1432 H), 657-658.
58 Departemen  Agama  RI, Bahan  Penyuluhan  Hukum  (Undang-undang  Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Inpres  No.  1/1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia)  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1996/1997), 301-302.
59 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 290-291.
60 Ahmad Sukarja, ‚Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam,‛ 22-23.
61 Muhammad  Jawwad  Mughniyah, Al-Fiqh  alâ  Madzhab  Al-Khamsah  (Kairo:
Maktabah al- Fikrah, 1414 H), 281.
62 Terminologi kâfir dzimmî  dan kâfir harbî  digunakan untuk mengklasifikasikan kalangan  non- Islam;  kafir  dzimmi  adalah  kalangan  non-Muslim  yang  mana  hak-haknya sebagai  manusia    harus  dijaga  di  tengah-tengah  kalangan  Muslim  karena  kondisi  yang damai  dan  pembayaran jizyah  (semacam  pajak  khusus  bagi  non-Muslim).  Sendangkan kafir    harbi    adalah  kalangan    non-Muslim  yang  diperangi  karena  situasi  dan  kondisi perang di antara kedua belah pihak.
muslim  menerima  waris  darinya,  karena  mereka  sama-sama  kafir.  Alasan yang lainnya adalah tidak adanya nash yang mentakhshish kata kâfir dalam hadis  yang  melarang  Muslim  dan  kafir  saling  mawarisi. 63 Senada  dengan Syafi ‟ i  adalah  pendapat  Imam  al-Syaukani  yang  menyatakan  bahwa  tidak ada pengecualian tentang makna kâfir kecuali dengan dalil yang tegas. 64
Adapun  mereka  yang  membolehkan  waris  beda  agama  dengan merujuk  kepada  riwayat  dari  Umar,  Muadz,  dan  Muawiyah,  menurut  Ibnu Qudamah bahwa riwayat tersebut tidak bisa dipercaya. Sebab Imam Ahmad mengatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  pendapat  bahwa  Muslim  tidak mewarisi  dan  mewariskan  harta  orang  kafir.  Yang  dipraktekkan  oleh kebanyakan  fukaha  adalah  perbedaan  agama  antara  Islam  dan  kafir menghalangi  warisan  dari    kedua    pihak.    Begitu    pula    mereka  sepakat bahwa  kafir  yang  seagama  boleh  saling  mewarisi  di  antara  mereka  apabila mereka  berada  dalam  satu  negara.  Adapun  seorang  murtad  yang  memeluk agama  Islam  sebelum  harta  waris  dibagikan,  maka  berhak  baginya mendapatkan bagian. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadis shahih harus didahulukan  daripada  riwayat  yang  tidak  disepakati  keshahihannya. 65
Agaknya  kesahihan  riwayat  dari  Umar,  Mu ’ adz,  dan  Mu ’ awiyah  tidak disepakati ulama, sehingga sebaiknya ditinggalkan dan lebih mengutamakan riyawat  yang  disepakati  kesahihannya.  Riwayat  tentang  larangan  muslim mewarisi non muslim disepakati kesahihannya.
Menurut  Musthafa  al-Salabiy  bahwa nash  (teks)  tentang  larangan waris  beda    agama  adalah  jelas  dan qath’i  bahwa  tidak  saling  mewarisi antara orang muslim dengan non-muslim, dan demikian sebaliknya. 66 Syekh Muhammad  Ali  al-Shabuni  memasukkan  perbedaan  agama  antara  muslim dengan non-muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan   ( mawâni’ al- irts). 67 Hal  ini  juga  dikemukakan  Sayyid  Sabiq  dalam Fiqh  al-Sunnah. 68
Pendapat  ini  diikuti  MUI  yang  melarang  waris  beda  agama  dengan  alasan
63 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm (Beirût: Dâr al- Fikr, 1403 H), 76-77.
64 Muhammad al-Syaukani, Nailul Awthâr (Kairo: Maktabah Al-Salafiyah, 1374 H),
2085. 65 Abu  Muhammad  Abdulah  bin  Ahmad  Ibnu  Qudamah, Al-Mughni,  Jilid  VII
(Beirût: Dâr al-Fikr, 1404 H), 166.
66 Ahmad  Musthafa  Al-Salabiy, Ahkâm  al-Mawârits  (Beirût:  Dâr  al-Nahdhah  al- Arabiyah, 1978), 87-92.
67 Muhammad      Ali      Al-Shabuni, Al-Mawârits    fî      al-Syari’ah      al-Islâmiyah (Beirût:  Dâr   al-Qalam, 1409 H/1989 M), 32.
68 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4 (Kairo: Dâr al-Fath, 2004), 486.

## Kaum Revivalis
bahwa adanya teks tentang hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi  antar  orang-orang  yang  berbeda  agama  (antara  muslim  dengan non-muslim).  Namun  pemberian  harta  antara  orang  yang  berbeda  agama dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah; dan bukan melalui institusi kewarisan. 69 Adanya  kritikan  kaum  revivalis  terhadap  pandangan Tim Penulis Paramadina dalam kasus perkawinan beda agama dan kewarisan beda agama dikarenakan adanya perbedaan pemahaman terhadap nash-nash yang dijadikan patokan terhadap kedua kasus tersebut.

## D. Penutup
Pendapat Fiqih Lintas Agama yang digagas Tim Penulis Paramadina tentang kebolehan perkawinan beda agama dan kewarisan beda agama tanpa membedakan  apakah ahl  al-kitab,  musyrik  dan  kafir  lebih  didasarkan  atas paradigma  fikih  yang  inklusif,  yaitu  fikih  yang  berorientasi  kepada akomodasi  hak-hak  minoritas.  Akomodasi  fikih  ini  didasarkan  atas  dua argumen:  teologis-normatif  dan  historis.  Secara  teologis-normatif, perkawinan beda agama (dalam konteks ahl al-kitab) dibolehkan dalam QS al-Mâidah/5:  5.  Adapun  larangan  yang  termaktub  dalam  QS  al-Baqarah/2: 221  (kawin  dengan  kaum  musyrik),  dan  QS  al-Mumtahanah/60:  10  (kawin dengan  orang  kafir)  bersifat  kontekstual-politis  daripada  teologis. Sedangkan  kebolehan  waris  beda  agama  didasarkan  atas  riwayat  yang bersumber  dari  Mu’adz  dan  Mu’awiyah,  yang  kemudian  diikuti  oleh sebagian  ulama  kontemporer  seperti  Yusuf  al-Qardhawi.  Riwayat  tersebut dalam  pandangan  revivalisme  Islam  adalah  tidak  disepakati  kebenarannya alias diragukan. Sedangkan teks tentang larangan  waris beda agama adalah jelas dan tegas.
Larangan  menikah  dengan  kaum  musyrik  dan  kafir  bahwa  secara tekstual boleh menikah dengan ahl al-kitab, namun dampak negatifnya lebih besar  daripada  manfaatnya.  Oleh  karena  itu,  mayoritas  mengharamkannya. Keharaman  tersebut  bersifat sad  al-dzariah,  dan  bukan  karena  adanya  teks yang  menunjukkannya.  Ini  berbeda  kasus  perkawinan  dengan  kelompok musyrik  dan  kafir,  yang  dengan  tegas  disebutkan  dalam  QS  al-Baqarah/2: 221  (larangan  menikah  dengan  kaum  musyrik)  dan  QS  al-Mumtahanah/60: 10  (larangan  menikah  dengan  orang  kafir).  Demikian  jelas  dan  tegas
69 MUNAS  VII  MUI  2005,  Keputusan  Fatwa  MUI  No:  5/  MUNAS VII/MUI/9/2005.
sehingga  tidak  menimbulkan  interpretasi  ganda;  dan  karenanya  mayoritas ulama melarang termasuk MUI, NU dan Muhammadiyah, UUP dan KHI.
Terkait  isu  waris  beda  agama,  Pendapat  mayoritas  ulama  fikih  dan ketentuan hukum positif di Indonesia (UUP dan KHI) juga tidak membuka ruang  sehingga  tidak  dapat  diterapkan,  karena  dalil  normatif  tentang kebolehan  waris  beda  agama  yang disandarkan kepada riwayat Mu’dz dan Mu’awiyah dinilai sebagai riwayat yang  tidak  disepakati  kevalidannya.  Ini berbeda  dengan  hadis  tentang  larangan  seorang  muslim  mewarisi  orang kafir;  dan  demikian  sebaliknya  adalah  dalil  yang  disepakti  kevalidannya. Dalam perspektif revivalisme Islam atau Islam revivalis mendahulukan dalil yang disepakti kevalidannya adalah lebih utama diperpegangi daripada dalil yang  tidak  disepakti  kevalidannya.  Demikian  juga  memilih  pendapat mayoritas atas pendapat minoritas jauh lebih dikedepankan.

## Daftar Pustaka
Al-Andalusy,  Al-Imam  al-Qadhi  Abu  al-Walid  Muhammad  Ahmad  ibn Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Rushd  al-Qurthuby. Bidayat  al- Mujtahid wa Nihayat ak-Muqtashid, Jil. II. Dar al-Fikr, t.th.
Departemen  Agama  RI. Bahan  Penyuluhan  Hukum  (Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum  Islam  Indonesia).  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1996/1997.
Djamil, Faturrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos, 1995.
Eoh O.S. Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 1990.
Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdulah bin Ahmad. Al-Mughni, Jilid VII (Beirût: Dâr al-Fikr, 1404 H. Ibnu  Rusyd, Bidayah al-Mujtahid  wa Nihayah al-Muqtashid, Jil. II.  Beirut:
Dar al-Fikr, t.th.
Ibnu  Taimiyah. Ahkam  al-Zawâj.  Beirût:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyyah, 1408H/1988 M.

## Kaum Revivalis
Ichtiyanto. Perkawinan  Campuran  dalam  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta:  Badan  Litbang  Agama  dan  Diklat  Keagamaan  Departemen Agama RI, 2003.
Islamiyati. ‚Analisis  Yuridis  Nikah  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Islam di  Indonesia,‛ Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016.
Jaiz, Hartono Ahmad. ‚Kata Pengantar‛ dalam Agus Hasan Bashori, Koreksi Total  Fiqh  Lintas  Agama  Membongkar  Kepalsuan  Paham  Inklusif- Pluralis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
Jannatî,  Muhammad  Ibrâhim. Durûs  fî  al-Fiqh  al-Muqâran,  terj.  Ibnu  Alwi Bafaqih,  et.  al, Fiqh  Perbandingan  Lima  Mazhab,  Jilid  III.  Jakarta:
Cahaya, 2007.
Kamal,  Zainun.  ‛Menafsir  Kembali  Perkawinan  Antar  Umat  Beragama‛ dalam  Maria  Ulfah  Anshor  dan  Martin  Lukito  Sinaga  (eds.), Tafsir Ulang  Perkawinan  Lintas  Agama  Perspektif  Perempuan  dan Pluralisme (Jakarta: Kapal Perempuan, 2005.
Latif H. S. M. Kasus Jodoh dan Perkawinan. Jakarta: BP4 Pusat, 1973.
Madjid,  Nurcholish,  et.  al. Fiqh  Lintas  Agama  Membangun  Masyarakat Inklusif-Pluralis.  Jakarta:  Yayasan  Wakaf  Paramadina  -  The  Asia Foundation, 2004.
______. Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 1995.
Majelis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam  P.P.  Muhammadiyah, Tafsir  Tematik  Al-Qur'an:  tentang  Hubungan  Sosial  Antar  Umat Beragama. Yogyakarta: Pustaka SM, 2000
Mughniyah, Muhammad Jawwad. Al-Fiqh alâ Madzhab Al-Khamsah. Kairo: Maktabah al- Fikrah, 1414 H.
Mulia,  Siti  Musdah. Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender.  Yogyakarta:
Kibar Press, 2007.
MUNAS  VII  MUI  2005.  Keputusan  Fatwa  MUI  No:  5/MUNAS VII/MUI/9/2005.
Rachman,  Budy  Munawar. Reorientasi  Pembaruan  Islam:  Sekularisme, Liberalisme & Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia.  Jakarta: LSAF, 2010.
Ramlan Marjoned, KH. Hasan Basri 70 Tahun. Jakarta: Media Da’wah, 1990.
Ridhâ, Muh}ammad Rasyîd. Tafsîr al-Qur ‟ ân al-Hakîm,  Juz  VI. Beirût: Dâr al- Kutub al-’Ilmiyyah, 1999 M.
Sâbiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 2008.
______. Fiqih Sunnah, Jilid 4. Kairo: Dâr al-Fath, 2004.
Al-Salabiy, Ahmad Musthafa. Ahkâm al-Mawârits. Beirût: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyah, 1978.
Al-Shabuni, Muhammad Ali. Al-Mawârits fî al-Syari’ah al-Islâmiyah. Beirût: Dâr   al-Qalam, 1409 H/1989 M.
Al-Shâliba, Jamîl. Min Aflatan ilâ Ibn Sînâ. Beirût: Dâr al-Andalus, 1981.
Al-Shan’ânî, Subul al-Salâm, Juz III. Bandung: Dahlan, t.th.
Shihab,  M.  Quraish. Anda  Bertanya  M.  Quraish  Shihab  Menjawab Berbagai Masalah Keislaman. Bandung: Al-Bayan, 2002.
______. Ensiklopedi  Al-Quran  Kajian  Kosa  Kata  dan  Tafsirnya.  Jakarta: Bimantara, 1997.
______. Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 1421 H/2001 M
______. Anda  Bertanya  M.  Quraish  Shihab  Menjawab  Berbagai  Masalah Keislaman. Bandung: Al-Bayan, 2002.
Sudin, Mahmouddin. Perkawinan antar Agama, Inferfait Marriage. Jakarta: Yayasan Keluarga Sejahtera, 1988.
Sukarja,  Ahmad.  ‚Perkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Islam,‛ dalam  Chuzaimah  dan  Hafiz  Anshary  (ed.), Problematika  Hukum
Islam Kontemporer, Buku Pertama. Jakarta: LSIK, 1996.
Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Beirût: Dâr al- Fikr, 1403 H.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2009.
Al-Syaukani,  Muhammad. Nailul  Awthâr.  Kairo:  Maktabah  Al-Salafiyah, 1374 H.
Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: t.p., 1982.
Tim  Editor  Mujahidin. Kekafiran  Berpikir  Sekte  Paramadina.  Jakarta: Wihdah Press, 2004.
Tim  Kajian  Fikih  Pondok  Pesantren  Sidogiri. Buku  Besar  Keputusan Bahtsul  Masail  Santri  Salaf  Menjawab  Pandangan  Kitab  Kuning Mengenai  Berbagai  Persoalan  Keagamaan,  Kenegaraan  dan Kemasyarakatan.  Jawa  Timur:  Pustaka  Sidogiri  Benteng  Ahlus Sunnah wal Jamaah, 1432 H.
Yunus,  Mahmud. Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Menurut  Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
Al-Zuhailî, Wahbah. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al- Kattani,  et.  al., Fiqh  Islam  wa  Adillatuhu,  Jilid  IX.  Jakarta:  Gema Insani Press, 2011.