## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP N0. 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
( Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep)
IMPLEMENTATION OF SUMENEP REGENT REGULATION NO 14 OF
2019 CONCERNING THE ACCELERATION OF STUNTING
MANAGEMENT
(Study at the Sumenep Districk Health Office)
Oleh : Unti Nur Halisah 1 , Dra. Irma Irawati P 2 , Roos Yuliastina 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiararaja Madura E-mail: nurkhalisahunti@gmail.com

## Abstract
Existence  of  a  policy  that  is  being  implemented  by  the  Sumenep  city  government  regarding Perbup no. 14 of 2019 concerning the acceleration of stunting prevention. This regulation is based on the increasing number of  stunting that occurs in children under five at the age of 0- 23 days. The government needs to take decisive steps to implement the policy properlys. The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  a  local  government  policy regarding  the  acceleration  of  stunting  prevention  and  the  socialization  of  a  policy  on acceleration  of  stunting  prevention  in  Sumenep  Regency.  This  research  uses  descriptive qualitative  research  that  is  conducting  intensive  direct  research,  conducting  in-depth observations  and  describing,  presenting  facts  in  the  field.  The  results  of  this  study  are  the Sumenep district government has implemented a stunting countermeasure policy. The policy implementation  is  carried  out  with  the  Mazmanian  and  Sabatier  approach  model (characteristics  of  the  problem,  characteristics  of  the  policy  or  laws  and  environmental variables) and direct and indirect socialization. Direct socialization by the Health Service in collaboration  with  Puskesmas,  regional  apparatus  and  community  leaders.  Indirectly, through Radio, billboards, pamphlets, and mobile broadcasts as well as the Health Service in collaboration with the fisheries service, and the agriculture service. The agriculture service, and  the  fisheries  service,  help  provide  sensitive  nutrition  interventions  in  the  form  of activities outside the health service. There is an indirect socialization and direct socialization about  stunting  countermeasures,  and  make  the  community  aware  of  the  healthy  community movement  and  clean  society.  Sumenep  has  decreased  in  the  last  five  years  stunting  rate  in 2013 52.5% decreased in 2018 32.81%.
Keywords : Policy Implementation, Acceleration Of Stunting Countermeasures, And Stunting Reduction.

## Abstrak
Sebuah kebijakan  yang sedang diterapkan oleh pemerintah kota Sumenep mengenai  Perbup no.  14  tahun  2019  tentang  percepatan  penanggulangan stunting .  Peraturan  ini  didasari semakin tingginya angka stunting yang terjadi pada anak balita di usia 0-23 hari. Pemerintah perlu  mengambil  langkah  tegas  agar  terlaksana  dengan  baik  kebijakan  tersebut.  Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah daerah  tentang  percepatan  penanggulangan  stunting  dan  sosialisasi  dari  sebuah  kebijakan tentang  percepapatan  penanggulangan  stunting  di  Kabupaten  Sumenep.  Metode  ini menggunakan  metode  kualitatif  diskriptif  yaitu  melakukan  metode  dengan  tiga  cara  yaitu
melakukan  wawacara,  melakukan  observasi  secara  mendalam  dan  dokumentasi.  Hasil  dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Sumenep telah  melaksanakan  kebijakan penanggulangan stunting .  Implementasi  kebijakan  dilakukan  dengan  model  pendekatan Mazmanian  dan  Sabatier  (karakteristik  dari  masalah,  karakteristik  kebijakan  atau  undang- undang  dan  variabel  lingkungan)  dan  sosialisasi  secara  langsung  dan  tidak  langsung. Sosialisai  secara  langsung  Dinas  Kesehatan  bekerjasama  dengan  Puskesmas,  Perangkat daerah  dan  tokoh  masyarakat.  Secara  tidak  langsung,  melalui  Radio,  baliho,  pamflet,  dan siaran  keliling  serta  Dinas  Kesehatan  bekerjasama  dengan  Dinas  perikanan,  dan  Dinas pertanian.  Dinas  pertanian,  dan  dinas  perikanan,  membantu  memberikan  interfensi  gizi sensitif  diselenggarakan  berupa  kegiatan  di  luar  Dinas  kesehatan.  Adanya  sosialisasi  tidak langsung dan sosialisasi secara langsung tentang penanggulangan stunting , dan menyadarkan masyarakat  untuk  ikut  gerakan  masyarakat  sehat,serta  masyarakat  bersih.  Sumenep mengalami  penurunan  selama  lima  tahun  terkahir  angka  stunting  pada  tahun  2013  52,5% mengalami penurunan pada tahun 2018 32,81%.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Percepatan Penanggulangan Stunting , Dan Penurunan Stunting .

## 1. PENDAHULUAN
Tantangan  besar  sumber  daya manusia  sekarang  ini  di  karenakan  60 persen SDM tenanga kerja masih berpendidikan SD dan SMP dan  hanya 20 persen  yang berlatar belakang tinggi. Dan kondisi  ini  masih  diperburuk    dengan persoalan stunting .
Stunting pada  intinya  adalah  gizi buruk dan rendahnya kemampuan kognitif.  Sebagaimana  disampaikan  oleh Plt  kepala  LIPI  Bambang  Subiyanto  pada penyelenggaraan Widyakarya Pangan Nasional  dan  Gizi  (WNPG)  tahun  2018 pada  3-4  2018,  bahwa  persoalan  stunting menjadi sorotan utama yaitu “permasalahan  pemilihan  pangan  yang berkualitas dan gizi yang seimbang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Indonesia  harus  memiliki  SDM yang  berdaya  saing  agar  mampu  nantinya bersaing  di  era  komunikasi  dan  teknolgi saat  ini.  Untuk  memcapai  kemampuan tersebut, maka negri ini harus menyelesaikan  persoalan  stunting  jika ingin  lebih  meningkatkan  kualitas  SDM Indonesia. Kemudian untuk menyelesaikan  persoalan  yang  berkaitan dengan stunting ,  Indonesia  membutuhkan sumber  daya  manusia  yang  memiliki kemampuan  tekhnologi  tinggi,  kecerdasan dan  daya  fisik  produktif.  Sebagai  mana
kita ketahui stunting saat ini menjadi salah satu  faktor  dari  permasalahan  kualitas sumber daya manusia yang tidak produktif di  Indonesia.  Jadi  perlu  adanya  kesiapan yang  di  mulai  dari  sejak  dini.  Karena kedepannya  sumber  daya  manusia  di Indonesia  akan  semakin  di  hadapkan dengan  kemajuan dan perkembangan iptek dan telekomunikasi yang semakin cepat.
Stunting adalah  kondisi  gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan  gizi  kronis  sehingga  anak terlalu  pendek  untuk  usianya  atau  otak tidak  berkembang  dengan  baik.  Seorang anak  dinyatakan Stunting apabila  indeks panjang badan dibandingkan dengan umur (PB/U)  atau  tinggi  badan  dibandingkan dengan  umur  (TB/U)  dengan  batas  ( z- score ) kurang dari -2 SD (www.tnp2k.go.id).  Ada  8,9  juta  anak Indonesia  yang  kurang  gizi,  prevelensi stunting  sebesar  37,2  persen.  Dari  data tersebut  bisa  kita  bayangkan  apabila  satu dari  tiga  anak  di  Indonesia  tumbuh  tidak sempurna karena menderita stunting maka secara  garis  besar  akan  berdampak  pada kualitas  sumber  daya  manuisa  yang  tidak produktif.
Angka stunting di  Indonesia menjadi  salah  satu  masalah  yang  paling banyak  disoroti,  karena  berkaitan  dengan masa  depan  anak-anak  bangsa  Indonesia yang  akan  menjadi  investasi  di  masa depan agar tidak mengalami loss
generation .  Berdasarkan  hasil  riset  pada tahun 2013 menunjukkan prevelensi balita stunting di Indonesia mencapai angka 37,8 persen  sedangkan  pada  tahun  2019 mencapai 16,29 persen. Hal ini mengalami penurunan  yang  sangat  signifikan.  Akan tetapi  WHO  mengatakan  Indonesia  masih berada  di  bawah  target  dengan  angka  di bawah  20  persen.  Oleh  karena  itu  salah satu  fokus  pemerintah  saat  ini  adalah pencegahan  stunting  sebagai  upaya  agar anak-anak  Indonesia  dapat  tumbuh  dan berkembang secara optimal dan maksimal serta mampu berinovasi dan berkompetensi  di  tingkat  global.  Dalam mengatasi  permasalahan stunting ,  perlu adanya peran dari semua sktor dan tatanan masyarakat.
12  Kabupaten  di  Jawa  Timur Kabupaten  Sumenep  termasuk  kedalam angka stunting yang  tinggi,  dengan wilayah yang mempunyai penderita stunting paling  banyak.  Terbukti  pada tahun  2013  sebesar  52,5  persen  dan  pada tahun  2018  34,5  persen,    sedangkan  pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Sumenep  masih  tidak  memiliki  data kesuluruhan, namun salah satu Kecamatan Batang-batang Desa Nyabakan di Kabupaten  Sumenep  menjadi  desa  paling banyak  kasus stunting .  Meskipun  angka tersebut  telah  mengalami  penurunan  yang mencapai angka 18,2 persen, namun angka ini  masih  terbilang  tinggi  dari  prevelaensi
stunting di tingkat nasional yang mencapai 16,29 persen.
Maka dari itu Pemerintah
Kabupaten Sumenep membentuk peraturan  yang  berupa  Perbup  Nomor  14 Tahun 2019 Tentang
Percepatan Penanggulangan stunting yang  bertujuan untuk  mengatasi  masalah stunting sesuai dengan  pasal  8  ayat  (1)  konvergensi bertujuan  mengsinergikan  seluruh  upaya pendekatan  intervensi  gizi  yang  dilakukan untuk percepatan penanggulangan stunting dengan memperhatikan koordinasi, integrasi,  konsolidasi,  dan  berkelanjutan baik  program  pusat,  daerah  dan  desa.  (2) upaya percepatan penanggulangan stunting menerapkan 8 (delapan) kegiatan konvergensi, salah satunya yakni, meningkatan cakupan interfensi gizi terintegrasi  baik  dalam  upaya  pencegahan maupun dalam mengatasi stunting yang di dukung  dengan  sistem  pengelolalan  data stunting yang memadai di tingkat Kabupaten,  Kecamatan,  dan  Desa.  (3) untuk melaksanakan aksi konvergensiyang di  bentuk  sekretariat  bdan  tim  ditingkat Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa  yang ditetapkan  dengan  dengan  Keputusan Bupati, guna melakukan koordinasi dengan mengagendakan percepatan penanggulan stunting di  masing-masing tingkatan.
Upaya  Pemerintah  Kabupaten Sumenep  juga  sudah  melakukan  kegiatan
inovatif  seperti  sosialisasi  pemanfaatan pekarangan  dalam  rangka  penanaman Cabbi Peddhes (cabai  pedas) yang bermanfaat  mencegah  anemia  pada  ibu hamil (bumil) untuk peningkatan bayi agar sehat  dan  cerdas,  juga  memberikan pendampingan  Bumil  Kurang  Energi Kronis  (KEK)  di  bawah  dua  tahun (Baduta),  menyelenggarakan  kelas  Bumil, membuat  Satgas  Penting  (SatuanTugas Peduli  Stunting),  membuat  kelompok Geliz (Gerakan Peduli Gizi), dan Launching  Kampanye  cegah  Stunting  di Pulau  Oksigen  (Gili  Yang)  pada  tahun 2018.
Sehingga dengan beberapa sumber yang di dapat Kabupaten Sumenep mampu  malakukan  penurunan angka stunting  selama  lima  tahun  terakhir, terbukti  pada  tahun  2013  mencapai  angka 52,5  persen  pada  tahun  2018  mencapai angka  34,3  persen  sedangkan  untuk  tahun 2019  Kabupaten  Sumenep  masih  belum memiliki    data  keseluruhan.  Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementassi peraturan bupati no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan stunting,
Dengan penelitian ini, juga dapat memberikan  dampak  kepada  masyarakat Kabupaten Sumenep agar dapat mengantisipasi terjadinya stunting.
Berdasarkan  beberapa  hal  yang telah  di  paparkan  di  atas  maka  peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan bupati  No.  14  tahun  2019  tentang Percepatan  Penanggulangan  Stunting studi  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sumenep. Penelitian  ini  dilakukan  agar Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  melalui Dinas Kesehatan dapat menangani stunting di Kabupaten Sumenep.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Implementasi  kebijakan  menurut Mulyadi  (2018:24)  merupakan  langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan  yang  baik  yang  mampu  dibuat oleh  pemerintah,  tetapi  kemudian  ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan.  Gordon  dan  pasolong  pun mengatakan bahwa implementasi berkenaan  dengan  berbagai  kegiatan  yang di  arahkan  pada  realisasi  program  dalam hal  ini  administrator  yang  mengatur  cara untuk  mengorganisir,  menginterpretasikan dan  menetapkan  kebijakan  yang  telah diseleksi. Atau dengan kata lain implementasi  merupakan  tahap  realisasi tujuan-tujuan program.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabtier dalam  Mulyadi  (2018:  70).  Menjelaskan ada  tiga  Variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:
1. Karakter dari masalah ( tractability
of the problem ) indikatornya:
a. Tingkat kesulitan
teknis  dari  masalah  yang bersangkutan.
b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
c. Proporsi dari kelompok sasaran.
d. Cakupan  perubahan  perilaku yang di harapkan.
2. Karakteristik  kebijakan  /  undang- undang ( ability of stute to  structure implementaion ) indikatornya:
a. Kejelasan kebijakan
b. Besarnya  alokasi  sumber  daya finansial terhadap kebijakan tersebut
c. Kejelasan dan konsistensi  aturan yang ada pada badan pelaksana
d. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan masalah.
e. Seberapa  luas  akses  kelompok- kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan.
3. Variabel  lingkungan  ( nonstatutory variables  affecting  implementation )
indikatornya:
a. Kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tingkat
kemajuan teknologi
b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
c. Tingkat komitmen dan keterampilan  dari  aparat  dan
implementator.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Creswell  (2009)  merupakan  metode  yang digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna  yang  dianggap  berasal dari  masalah  sosial,  yang  mana  di dalamnya terdapat proses pengajuan pertanyaan kepada narasumber, pengumpulan,  analisis,  dan  menafsirkan makna  dari  data-data  yang  diperoleh. Informan  dari  penelitian  ini  diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  metode observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Kualitas  data  divalidasi  menggunakan teknik triangulasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Karakteristik dari Masalah
Dalam rangka percepatan penanggulangan stunting ,  pemerintah daerah  bersama  dengan  salah  satu OPPD  terkait  yaitu  Dinas  Kesehatan telah  bekerjasama  untuk  terus  dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  produktif  khsusnya  di Kabupaten Sumenep Melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah akan dan  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  Kabupaten  Sumenep,  dengan
melakukan  kegiatan  inovatif  seperti sosialisasi  pemanfaatan  pekaranagan dalam rangka penanaman cabbi peddes (cabai  pedas)  dalam  gal  ini  yang bermanfaat mencegah anemia pada ibu hamil  untuk  meningkatkan  bayi  agar sehat  dan  cerda,  juga  memberikan pemdampingan  Bumil  Kurang  Energi Kronis  dibawah  dua  tahu.  Yang  mana kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan tujuan  utama  yakni  supaya  tidak  ada lagi  ibu yang  melahirkan  anak stunting,  juga  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  yang produktif kedepannya.
Penanggulangan stunting sebenarnya  sudah  dilakukan  semenjak tahun  2013,  dimana  Sumenep    dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada  tahun  2013  kasus  gizi  buruk mencapai      144,      tahun      2015 menurun  menjadi  71,  dan  pada  tahun 2016  menurun        menjadi         46 kasus,  sedangkan  pada  tahun  2017 menurun  menjadi  42,  dan  tahun  2018 34  kasus,  terbukti  bahwa  Sumenep berhasil  menurunkan  angka  stunting selama  lima  terkahir.  Stunting  juga sudah menjadi masalah nasional bahkan  internasional  oleh  karena  itu pemerintah daerah membuat kebijakan tentang  percepatan  penanggulangan stunting  karena  merupakan  program
wajib  bagi  semua  daerah.  Bahkan pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi untuk mencegah adanya stunting.  Ada  dua  tingkat  kesulitan teknis  masalah  yaitu  masalah  internal dan masalah eksternal. Masalah internal yakini :
1. Minimnya sosialisasi yang dilakukan  oleh  Dinas terkait dibuktikan  dari  masih  adanya masyarakat  yang  masih  belum mengetahui adanya peraturan bupati tentang peanggulangan stunting .
2. Pemantauan yang masih dilakukan  satu  bulan  satu  kali seperti yang dilakukan di beberapa puskesmas- puskesmas di beberapa desa yang menjadi lokus stunting .
3. Tidak  adanya  akses  makanan sehat  seperti,  pemerian  makan tambahan (PMT), pemberian makanan  makanan  bayi  dan  anak (PMBA).
4. Informasi  yang  diberikan  oleh informan masih belum valid
5. Sulitnya  memberikan  pemahaman kepada masyarakat awam
Tingkat kesuliatan eksternal seperti :
1. lingkungan  yang  kurang  bersih, biasanya  seperti  masyarakat  yang miskin  atau  masyarakat  yang
hidup di pelosok desa.
2. Nikah  usia  dini,  biasanya  remaja putri  yang  kurang  paham  tentang bagaimana  menjaga  kesehatan agar tidak menjadi ibu hamil  yang  kekurangan  energi kronis  (KEK)  sehingga  rentan melahirkan anak stunting.
Masalah-masalah  sosial  yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.  Oleh  karena  itu,  sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi  mudah  tidaknya  suatu progam  yang  diimplementasikan,  jadi tingkat  keberhasilan  sebuah  kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial  yang  ada  jika,  masalah  sosial semakin  besar  maka  tolak  ukur keberhasilan  semakin  sulit  tercapai karena  persoalan  yang  tidak  dapat dipecahkan oleh pemerintah.

## B. Karakteristik  Kebijakan/Undang- Undang
Karakteristik  kebijakan  adalah kejelasan  isi  kebijakan.  Ini  berarti semakin  jelas  dan  rinci  isi  sebuah kebijakan akan
mudah
diimplementasikan karena
implementor  mudah  memahami  dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidak jelasan isi
kebijakan  merupakan  potensi  lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.jadi dalam karakteristik kebijakan  berperan  aktif  bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah.
Kejelasan dari isi Peraturan tentang penanggulangan stunting tersebut  sudah  jelas  berdasarkan  pada bab  3  pasal  5  dimana  percepatan penanggulangan  stunting  dilakukan melalui  5  pilar  yang  mencakup  yaitu Komitmen  dan  visi  misi  pimpinan daerah,  Kampanye  dengan  fokus  pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen  politik  dan  akuntabilitas, Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi  program  nasional,  daerah dan masyarakat, Mendorong kebijakan ketahanan  pangan  dan  gizi  serta Pemantauan  dan  evaluasi  .  Adapun komitemen dari pemerintah yitu mencakup  konsistensi  berupaya  untuk mewujudkan percepatan penanggulangan stunting ,  Komitmen tersebut  dijadikan  peraturan  prioritas bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep dan upaya percepatan penanggulangan stunting wajib  menjadi  komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

## C. Variabel Lingkungan
Kondisi soisal ekonomi dan teknologi, perbedaan waktu dan perbedaan  diantara  wilayah-wilayah hukum  pemerintah  dalam  hal  kondisi sosial,  ekonomi,  dan  teknologi  sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian  tujuan  yang  di  gariskan dalam  suatu  peraturan.  Karena  itu eksternal  faktor  juga  menjadi  hal penting  dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan publik.
Sebagaimana  disampaikan  oleh Ibu  Ariyanti,  S.ST  selaku  Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi bahwasanya  kondisi  sosial  ekonomi dan  teknologi  masyarakat  Sumenep masih  di  katakan  sangat  tertinggal seperti  Minimnya  mediasi  sosialisasi berupa informasi teknoligi yang masih belum  sampai  ke  pelosok  desa  dan masyarakat yang masih tidak mengetahui teknologi modrn, pemantauan  yang  masih  dilakukan satu  bulan  satu  kali  seperti  yang dilakukan  di  beberapa  puskesmas- puskesmas  di  beberapa  desa  yang menjadi  lokus stunting .  Tidak  adanya akses makanan sehat seperti, pemerian makan  tambahan  (PMT),  pemberian makanan  makanan  bayi  dan  anak (PMBA). Jadi permasalahan di lingkungan sosial ekonomi dan teknologi  ini  lah  yang  meperlambat
waktu  dalam  melakukan  percepatan dari kebijakan tersebut.

## 5. PENUTUP

## A. KESIMPULAN
1) Karakteristik Kebijakan
a. Tingkat  kesulitan dari  masalah,
pelaksanakan
preraturan tersebut  memlikidua  tingkat kesulitan, yaitu tingkat kesulitan internal seperti minimnya  mediasi  sosialisasi, teknis  pemantauan  yang  masih dilakukan  dengan  skala  waktu yang  lama.  Adapun  tingkat kesulitan eksternal yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat  awam  dan  sulitnya mengajak  masyarakat  untuk bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulan stunting ,
b. Tingkat  kemajemukan,  tingkat keberagaman masyarakat sumenep  yang  masih  berbeda- beda juga sehingga sulit mengubah perilaku masyarakat.
c. Tingkat komitmen aparat; tingkat  komitmen  aparat  untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan  program kebijakan masih rendah, terbukti  dengan  pemantauan yang  masih  dilakukan  sat
bulan satu kali.
2) Karakteristik Kebijakan
a. Kejelasan kebijakan; kejelasan  isi  peraturan  ini sudah  tertera  pada  bab  3
pasal  5  mengacu  pada  5 pilar yang mencakup komitmen visi misi dll.
b. Kejelasan  dan  konsistensi yang ada pada badan pelaksana;  isi  kebijakan yang sudah jelas dan konsitensi  dengan  menacu pada  SOP  yang  ada  jua
menjadi pedoman bagi implementor  dalam
bertindak
c. Seberapa luas
akses
kelompok-kelompok luar
untuk  berpartisipasi  dalam implementasi kebijakan;
adanya partisipasi para aktor  luar  badan  pelaksana yang telah mendukung  dari tujuan  peraturan  seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan,  Dinas  Kelautan dan lainya, yang merupakan sasaran intervensi gizi sensitif yaitu berupa  kegiatan  di  luar sektor kesehatan.
3) Variabel Lingkungan
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan  teknologi;  pengaruh faktor luar dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan pada peraturan memilki  tingkat  keberhasilan pada pelaksanaan implementasi seperti  pengaruh  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  Sumenep yang masih tertinggal  biasanya terjadi  pada  masyarakat  awam atau  masyarakat  yang  masih tinggal di pelosok Desa.
b. Dukungan publik terhadap kebijakan,  masyarakat  yang memiliki hakikat perhatian dalam mendorong tingkat keberhasilan implementasi peraturan tersebut dan masyarakat  Sumenep  sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut.
c. Sikap  yang  di  inginkan  oleh kelompok  pemilih;  sikap  yang di  ingingkan  oleh  masyarakat Sumenep yaitu adanya perubahan-perubahan yang harus  dicapai  oleh  pemerintah dan  komitmen  aparat  untuk mempercepat  penanggulangan stunting di Kabupaten
Sumenep.

## B. SARAN
1. Diharapkan Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan untuk mengembangkan  informasi teknologi kepada masyarakat Sumenep 2. Diharapkan Pemerintah
memberikan tim khsusus untuk  pemantauan  ke  semua puskesmas-puskesmas yang menjadi daerah lokus stunting
3. Diharapkan
pemerintah memberikan
fasilitas  memadai  berupa  alat kebersihan  untuk  lingkungan masyarakat
4. Diharapkan pemerintah melakukan pemberian edukasi yang intens  kepada  remaja-  remaja
putri yang akan menginjak ke jenjang pernikahan
5. Diharapkan  pemerintah  dapat memberikan solusi bagi masyarakat  yang  memiliki masalah kemiskinan,
pengangguran dan lain
sebagainya

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiono,  Leo,  2017, Dasar  –  Dasar
Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta.
Anggara, Sahya, 2012, Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka setia. Mulyadi,  Deddy.  2018. Study  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.
Bandung: Alfabeta.
Moleong,Lexy J. 2011. Metodelogi PenelitianKualitatif .  PT  Remaja Rosdakarya Offset:Bandung. Prastowo,  Andi.  2012. Metode  Penelitian
Kulaitatif
Dalam Perspektif
Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Purwanto  Agus  E , Sulistyawanto  Ratih
Dyah, 2015, Implementasi Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasinya di
Indonesia,
Yogyakarta : GAVA MEDIA Subarsono,  AG,  2015, Analisis  Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustakan Pelajar.
Sedermayanti,  2017, Manajemen  Sumber Daya  Manusia .  Bandung:  Refika Aditama.
Sugiono, 2018. Metode Penelitian: Kuantitatif,  kualitatif,  dan  RAD . Bandung.: Alfabeta.
Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan  Publik dan Transparansi Penyelengaraan
Pemerintah Daerah . Bandung:
Alfabeta.
Winarno,  Budi,  2012, Kebijakan  Publik
Era Globalisasi . Yogyakarta: CAPS ( Center Of Academic
Publiching Service ).
Wahab,  Solichin,  201, Analisis  Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi  Kebijakan  Publik, Jakarta ; PT Bumi Aksara

## Undang-Undang
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Sumenep Nomor  :  14  Tahun  2019  Tentang
Percepatan Penanggulangan Stunting.

## Jurnal
Fauzi Muhammad. 2018. Evaluasi pelaksanaan  Gizi  yang  Berkaitan dengan  Kejadian Stunting (Tubuh pendek)  di  Kabupaten  Indramayu.
Jurnal Kesehatan Indra
Husada:6(1)
Ratri,  Kartika,  Dewi.  2014.  Implementasi
Peraturan  Walikota  Nomor  36 Tahun  2013  tentang  Kebijakan Kota layak Anak. Jurnal lmuPemerintahan UB. Suliastianingsih.  2018.  ASI  Ekslusif  dan Berat Lahir Berat Lahir Berpengaruh  terhadap Stunting
pada Balita 2-5 tahun di Kabupaten Pesawan. Jurnal Gizi Klinik Indonesia:15(2).
Saputri,  Archda,  Rini.  2019.  Upaya pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Tunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Dinamika Pemerintahan: 2(2)
Surya,  pratama.  2019.  Implementasi Gasing  (gerakan stunting )  Melalui PHBS  dan  Pemeriksaan  Cacing. Jurnal  Pendidikan  dan  Pengabdian Masyarakat:  2(1)

## Website
Mahdi,  Imam.  2019.  Penurunan  Angka Stunting  di  Sumenep  Capai  18,2 Persen. Kabarmadura,id/penurunan- angka- stunting-di-kabupaten- sumenep-  capai-182-persen/. (2 desember 2019).
Nursanti,  Ani.  2019. Stunting Salah  Satu Faktor  Rendahnya  Kualitas  SDM. https://www.pikiran- rakyat.com/advertorial/pr- 01315126/stunting-salah-satu- faktor- rendahnya-kualitas-sdm (11 juli 2019).
Pemerintah,  Kabupaten,  Sumenep.  2019. Bupati Kabupaten
Sumenep
Tercepat Tangani Stunting di Indonesia .
Sumenepkab.go.id/berita/baca/bupa ti-kabupaten-sumenep-tercepat tangani stunting-di-indonesia. (28
November 2019).
Prasetiyo, Budi. 2019.  Khofifah  Sumenep,
Kabupaten Terbanyak
kasus
Stunting di
jatim.
https://m.kbr.id/nusantara/08- 2019/khofifah-sumenep-terbanyak- kasus-stunting . (16 agustus 2019).
Pinandito,  Mego.  2018.  WNPG  XI  Soroti Percepatan Penurunan
Angka
Stunting untuk  SDM  Indonesia yang Berkualitas.
http://lipi.go.id/berita/wnpg- xisoroti-percepatan-penurunan- angkastunting-untuk-sdm- indonesia-yangberkualitas/ (01
Februari 2018).
Rukayyah.  2018.  Sumenep  Jadi  Proyek
Penanganan Stunting Nasional.
Rri.co.id/post/berita/518868/daerah /sumenep-jadi-proyek- penanganstunting-nasional . (24
april2018).
Sigilipo,  Tito.  2019.  Info  Grafik:  Tekan
Stunting Tingkatkan Kualitas
SDM. http://theconversation.com/e mpatdampak-stunting-bagi-anak-
dannegara-indonesia (12november 2019).