Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Wahana Wisata di Negeri Syariat (Implementasi Nilai Syariat Islam pada Wahana Impian Malaka,
Aceh Besar)
Zahraton Aini 1 , Vatta Arisva 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta zahratun.aini17@gmail.com 1 , vattaarisva94@gmail.com 2

## Abstract
This article aim to explain the management of Wahana Impian Malaka tourism based on Islamic Sharia and to describe the obstacles faced by Wahana Impian Malaka managers in conforming to Islamic  Sharia.  This research uses a qualitative descriptive approach (field  research),  with  data  collection  techniques  using  observation,  interviews  and documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  management  mechanism  at Wahana Impian Malaka Tourism in general has implemented Islamic Sharia rules, such as: turning off live music when prayer time comes, providing facilities for prayer services, separating changing rooms to women and men, selling of halal food, and wearing modest clothing; the female administrators wear headscarves and the male managers also wear dress politely and neatly. Obstacles and challenges faced by both the manager and the surrounding community in implementing Islamic Sharia-based rules are: non-separated male  and  female  pools,  no  punishment  by  managers  for  tourists  who  violate  Islamic Sharia  rules,  lack  of  socialization  from  management  and  government  and  the  lack  of concern from the local community in the implementation of Islamic Sharia.
Keywords:  Aceh Tourism, Islamic Sharia, Islamic Tourism.

## 1. PENDAHULUAN
Wahana  wisata  yang  terus  dikembangkan  di  Aceh  menarik  perhatian  berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan Aceh, yang dikenal dengan Nanggroe Seuramoe Mekkah (Negeri  Serambi  Mekkah),    terus  menggalakkan  penerapan  atau  pengimplementasian nilai-nilai  ke-Islaman  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perihal  ini  menjadi  perhatian masyarakat  dunia  pada  saat  Aceh  diberikan  kekhususan  dengan  pengesahan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam aturan hukum tersebut membolehkan Aceh menerapkan Syariat Islam, di mana dalam pandangan mereka yang phobia  Islam,  penerapan  Syariat  Islam  secara  tidak  langsung  melanggar  Hak  Asasi Manusia.
Namun demikian, masyarakat Aceh tidak terlalu risau dengan komentar-komentar dari  pihak  luar.  Untuk  meruntuhkan  pandangan  seperti  itu,  masyarakat  terus  bergerak untuk  mengembangkan  diri  secara  lebih  terbuka,  salah  satunya  dapat  dilihat  melalui perkembangan  ekowisata  di  Aceh.  Maka  para  pemodal  atau  pengembang  telah  berani mengambil  suatu  langkah  dalam  membangun  sebuah  wahana  wisata  umum  di  tengah negeri Syariat.

## 190
Aceh  merupakan  salah  satu  Daerah  Tujuan  Wisata  (DTW),  yaitu  sesuatu  yang dapat di lihat pemandangan alam, peninggalan purbakala, dan sejarah. Selain itu, Aceh dikenal  juga  dengan  hamparan  laut  yang  luas  dan  indah,  serta  kelestarian  hutan  dan panorama  alam  lainnya.  Sebagai  wilayah  paling  ujung  barat  Indonesia,  Aceh  terdapat banyak  tempat  yang  bisa  dijadikan  sebagai  daya  tarik  wisata  (objek  wisata). (Rahmadhani, 2014).
Pariwisata  sebagai  arena  industri  tentunya  memiliki  kontribusi  besar  terhadap pemerintah  dan  masyarakat.  Kepariwisataan  dapat  dimanfaatkan  langsung  oleh masyarakat,  baik  secara  ekonomi,  sosial  budaya,  bahkan  dalam  jenjang  pendidikan sekalipun. Secara etimologis, pariwisata terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan ( travel ), kata wisatawan yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ( travelers ) (Nandi, 2016). Pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan dari tempat tinggal  semula  ke  daerah  tujuan  tertentu,  bukan  untuk  menetap  dan  mencari  nafkah melainkan untuk bersenang-senang.
Perjalanan pariwisata bukan hanya menjadi aktivitas masyarakat yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang pendek, namun kegiatan ini juga bisa diartikan sebagai intruksi sosial. Kehidupan masyarakat bisa dilihat dari hubungan para wisatawan dan relasi yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat, umumnya dapat  dilihat  dilihat  dari  karakteristik,  tingkah  laku,  tata  krama  dan  pergaulannya (Bambang, 2008).
Setiap  aktivitas  masyarakat  di  Aceh  sangat  berhubungan  dengan  nilai-nilai keagamaan,  di  mana  kehidupan  masyarakat  yang  mayoritasnya  beragama  Islam, memudahkan pemerintah dalam menerapkan wisata berbasis syariah. Dengan demikian, berkurangnya tantangan dalam mengatur sebuah aturan tentang pariwisata yang berbasis Syariat Islam. Dalam penjelasan terkait dengan wisata berbasis Syariat Islam merupakan pelestarian  pariwisata  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  dan  dapat  diwujudkan  dalam pemaknaan serta pencapaian pergaulan dan tingkah laku sebagai tuntutan dalam ajaran agama itu sendiri. (Marefa, 2017)
Adapun aturan-aturan tentang kepariwisataan di Aceh telah diatur dalam beberapa pasal qanun diantaranya: Pasal 82 dalam Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang “Larangan di  tempat-tempat  wisata”,    mengatur  bahwa  setiap  orang  dilarang  meminum  minuman keras  dan  mengkonsumsi  barang  yang  memabukkan,  melakukan  perbuatan  asusila, berjudi atau maisir, merusak sebagian atau seluruh objek dan daya tarik wisata.
Terkait  dengan  pembahasan  di  atas,  dalam  pasal  83  juga membahas  mengenai: “wisatawan  nusantara  dan  wisatawan  manca  negara  diwajibkan  berbusana  sopan  di tempat-tempat  wisata,  bagi  wisatawan  muslim  diwajibkan  berbusana  sesuai  Syariat Islam,  pemandian  ditempat  umum  dipisahkan  antara  laki-laki  dan  perempuan”,  serta “bagi  masyarakat  yang  menonton  pertunjukan/hiburan  dipisahkan  antara  laki-laki  dan perempuan,  bagi  pengusaha  atau  kelompok  masyarakat  serta  aparatur  pemerintah  dan badan  usaha  dilarang  memberikan  fasilitas  kemudahan  atau  melindungi  orang  untuk melakukan  mesum,  khamar  atau  mabuk-mabukan,  setiap  orang,  baik  sendiri  maupun
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat”. (Qanun Aceh, 2018) Begitupun  dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh  Nomor  07  Tahun    2014  memutuskan  bahwa  Pariwisata  yang  didalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan, hukumnya haram (MPU Aceh, 2014).
Menariknya,  terdapat  sebuah  wisata  yang  sedang  dikembangkan  di  Aceh  yaitu Wahana Impian Malaka yang merupakan wisata air atau waterboom, terletak di lereng bukit  Kutamalaka  lebih  kurang  30  menit dari  pusat  Kota  Banda  Aceh  sebagai  ibukota provinsi.  Wahana  Impian  Malaka  memiliki  sejumlah  fasilitas  seperti  kolam  renang, gazebo, kantin dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Aceh Besar memang memiliki ragam  destinasi  wisata  yang  menarik,  namun  Wahana  Impian  Malaka  (WIM  69) tetap menjadi primadona bagi masyarakat lokal atau non lokal yang berkunjung.
Hadirnya  Wahana  Impian  Malaka  sebagai  wisata  air  di  Aceh,  tentu  harus menyesuaikan dengan iklim budaya masyarakat Aceh yang kental dengan penerapan nilai syariat Islam. Nilai syariat Islam ini telah diberlakukan dan dikodifikasi ke dalam sebuah aturan hukum, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pengelola wisata. Setiap sektor  pariwisata  tentunya  mempunyai  hambatan,  begitu  pula  dengan  Wahana  Impian Malaka yang masih terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan aturan yang sesuai Syariat  Islam,  seperti  tatacara  berpakaian  mandi  yang  sopan  serta  campur-baur  antara laki-laki dan perempuan di satu kolam mandi yang sama.
Oleh  karena  itu,  peneliti  berniat  untuk  mengetahui  tentang  pengelolaan  dan hambatan WIM 69 dalam menerapkan aturan wisata sesuai dengan Syari’at Islam. Maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengungkapkan  bagaimana  manajemen  di  wisata Wahana Impian Malaka dalam mengelola wisata yang berbasis Syariat Islam. Selain itu, penelitian  ini  juga  mengungkapkan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pengelola  Wahana Impian Malaka dalam menyesuaikan pengelolaan wisata dengan Syariat Islam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian tentang pariwisata di Aceh sudah banyak  dilakukan. Namun terdapat perbedaan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sekarang,  seperti  peneltian yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso dengan judul “Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. Dalam penelitiannya, Eko menjelaskan bahwa masih terdapat fasilitas yang  kurang  memadai  dan  kurangnya  pemahaman  serta  kesadaran  masyarakat  dalam pengembangan  wisata  berbasis  halal  di  Kota  Banda  Aceh,  baik  dalam  hal  penyediaan sarana prasarana maupun dalam hal SDM wisata (Santoso et al., 2021).  Dalam hal ini, penelitian  Eko  dengan  penelitian  yang  dilakukan  sekarang  sama-sama  peneliti  tentang pariwisata  di  Aceh.  Namun  penelitian  ini  berfokus  pada  syariat islam  pada  pariwisata. Dalam penelitian Iman Jauhari, ia menjelaskan sebenarnya Syariat Islam sudah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh.  Ajaran islam dalam bidang ibadah, perkawinan dan  kewarisan  sudah  dilaksanakan  sejak  lama,  bahkan  sejak  masa  kesultanan  Aceh terdahulu  sehingga  sudah  meresap  dan  menyatu  dengan  kehidupan  sehari-hari  dalam masyarakat Aceh (Jauhari, 2010). Pelaksanaan syariat dalam masyarakat Aceh waktu itu,
bukan  sekedar  pelaksanaan  dalam  bidang  ibadah,  namun  juga  ditambah  beberapa peraturan  mengenai  hukum  keluarga.  Syariat  Islam  bagi  masyarakat  Aceh  merupakan pedoman  hidup  yang  menyeluruh,  yang  merasuk  dan  menjadi  ruh  berbagai  aspek kehidupan,  yang  pengamalannya  menyatu  ke  dalam  budaya,  dan  bahkan  terserap  ke dalam struktur dan protokoler pemerintahan. (Al Yasa', 2020).
Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dengan judul “Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh”, membahas bahwa terdapat beberapa strategi yang  dilakukan  oleh  dinas  Pariwisata  Banda  Aceh  dengan  melakukan  sosialisasi, sertifikasi produk kerja sama dengan lembaga sertifikasi, melakukan promosi ke dalam dan luar negeri serta pembenahan sarana dan prasarana dalam konteks Syariat (Irwansyah &  Zaenuri,  2021).  Dalam  hal  ini  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  sebelumnya adalah pada penelitian sekarang peneliti berfokus pada implementasi aturan Syariat Islam pada wisata Wahana Impian Malaka.
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait wisata halal  dalam  syariat  Islam.  Fatwa  tersebut  diputuskan  dalam  sidang  paripurna  V  tahun 2022  yang  diselenggarakan  di  aula  MPU  Aceh.    Ketua  MPU  Aceh  (Faisal  Ali) mengatakan  bahwa  “untuk  setiap  pengelola,  pemandu  wisata,  tempat  penginapan  dan wisatawan harus mengamalkan nilai-nilai syariat.” (Alfandi, 2022).
Menurut Israwati, pengembangan pariwisata di Aceh berkaitan erat dengan Qanun dan  peraturan  daerah  yang  ada.  Berdasarkan  Qanun  Nomor  8  Tahun  2013  tentang kepariwisataan,  sistem  pengembangan  pariwisata  di  Aceh  disesuaikan  dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan pakaian di tempat pariwisata serta penginapan yang disediakan oleh losmen maupun hotel di  sekitar  lokasi  wisata.  Sebelum  pemberlakuan  syariat  Islam,  hal-hal  yang  tidak diperbolehkan dalam Islam bisa dipraktekkan dengan mudah. Namun sekarang semuanya telah  diawasi  oleh  Polisi  Syariat  dari  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  sekitar. Pelanggarnya pun akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Israwati, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu sebuah metode  dengan  mendeskripsikan  temuan  yang  dilakukan  selama  proses  penelitian  ke dalam sebuah tulisan (Moleong, 2002; Suwendra, 2018).  Pendeskripsian dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap implementasi Syariat Islam pada wisata Wahana Impian Malaka, yang lebih sesuai dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2013).
Oleh karena sebagai penelitian sosial kemasyarakatan serta penerapan terhadap suatu nilai syariat Islam yang kemudian dikejawentahkan ke dalam sebuah aturan, maka teknik  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian  adalah  dengan  cara observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  (Marisa  Ramadhani  Ansyah,  2022).  Adapun observasi  yang  peneliti  lakukan  dengan  cara  mengamati  dan  berkeliling  di  Wahana Impian Malaka sebagai bentuk pengamatan terhadap lokasi-lokasi yang disinyalir dapat terjadinya pelanggaran terhadap nilai syariat. Sedangkan dokumentasi, dilakukan sebagai
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
bukti  lengkap  terhadap  apa  yang  peneliti  lihat  dapat  peneliti  buktikan  dalam  bentuk sebuah  sketsa  gambar  yang  menjadi  acuan  pembuktian  dalam  penelitian  ini.  Yang terakhir yaitu proses wawancara, dilakukan dengan mencari informan baik secara acak maupun yang telah ditentukan. Secara acak, peneliti mendapati informan dari pengunjung yang sedang berwisata ke Wahana Impian Malaka, maupun kepada warga para penjual makanan  yang  berada  di  dalam  komplek  wisata  Wahana  Impian  Malaka.  Wawancara secara ditentukan yaitu dengan berdiskusi langsung dengan para pihak pengelola, petugas ataupun staff Wahana Impian Malaka.
Setelah  semua  data  yang  peneliti  butuhkan  terkumpul,  selanjutnya  peneliti melakukan analisis data. Perihal ini dilakukan untuk meramu temuan sesuai dengan apa yang  didapatkan  dilapangan,  sehingga  dideskripsikan  ke  dalam  bentuk  tulisan  untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah peneliti utarakan pada bagian awal pendahuluan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengelolaan Wisata Wahana Impian Malaka Berbasis Syariat Islam
1) Wahana Wisata Impian Malaka
Wahana Impian Malaka atau wisata air malaka merupakan salah satu waterboom wahana air di Aceh Besar, yang terletak di sebelah selatan kota Aceh Besar tepatnya di Desa  Lam  Ara  Tunong,  Samahani  Kecamatan  Kuta  Malaka,  Kabupaten  Aceh  Besar. Waktu tempuh objek wisata ini lebih kurang 30 menit dari Kota Banda Aceh. Wisata ini menjadi tempat terbaik untuk menikmati berbagai wahana air dan menghabiskan waktu bersama teman, kerabat kerja, atau keluarga. Selain itu, wisata ini juga dikelilingi oleh pemandangan  alam  yang  hijau  dan  indah.  Sehingga,  pengunjung  dapat  menghabiskan waktu berjam-jam dengan suasana sejuk dan nyaman di sana. (Hasil Observasi, 2020)
Wahana Impian Malaka (WIM 69) mulai dibangun sejak tahun 2013 di atas tanah seluas 25 Hektar dan resmi dibuka bulan agustus 2014. Lokasinya yang jauh dari polusi udara  sangat  menarik  minat  wisatawan.  Ditambah  lagi  dengan  kenyamanan  yang disuguhkan  oleh  pihak  pengelola  yang  menyediakan  fasilitas  seperti  mushalla,  ruang ganti, toilet, mini market, gazebo, serta lahan parkir yang luas dan aman.  Dengan adanya fasilitas ini membuat pengunjung merasa puas berlibur kesini.
Tempat pariwisata ini merupakan Wahana Air terbesar yang terletak di Aceh Besar, yang  diresmikan  langsung  oleh  Bupati  Aceh  Besar  pada  saat  itu  yaitu  Bapak  Mukhlis Basyah.  Pada  acara  tersebut  juga  dirangkai  dengan  buka  puasa  bersama  jajaran Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar,  Wakil  Bupati  Aceh  Besar  Bapak  Syamsul  rizal, M.Kes  dan  Sekda  Kabupaten  Aceh  Besar  Bapak  Jailani  dan  masyarakat  sekitar.  Pada acara  peresmian  Wisata  Wahana  Impian  Malaka  juga  diisi  dengan  tausyiah  yang disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  Tgk.H Faisal Ali. Kehadiran objek wisata milik pengusaha muda ini diharapkan dapat menjadi alternatif  pilihan  wisata  akhir  pekan  bagi  warga  Kota  Banda  Aceh,  Aceh  Besar  dan masyarakat kabupaten atau kota lainnya.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Dalam  pengelolaannya,  wahana  wisata  ini  juga  memiliki  visi  dan  misi  yang dijalankan, serta struktur pengelola yang jelas dalam menjalankan bisnis usaha dengan jenis  wisata  air  yang  diberi  nama  Wahana  Impian  Malaka.  Adapun  visi  dari  Wisata Wahana Impian Malaka sebagai berikut:
Tabel 4.1: Visi dan Misi Wisata Wahana Impian Malaka
Visi Misi Dapat  mewujudkan  tempat  wisata  yang lebih  diminati  oleh  wisatawan  asing maupun  lokal.  Berdasarkan  adat  istiadat dan kebudayaan yang bernuansa Islami. ▪ Meningkatkan promosi objek wisata dalam rangka menarik minat wisatakan lokal ▪ Meningkatkan pengembangan informasi serta pengembangan sumber daya manusia. ▪ Meningkatkan fasilitas dan menyediakan makanan kuliner Aceh ▪ Menjadikan wisata air kolam impian masyarakat ▪ Menyediakan ruang ganti dan toilet ▪ Menumbuh  dan  kembangkan  sikap sadar wisatawan dan standar budaya dalam masyarakat. Tabel 4.2: Struktur Pengelola Wisata Wahana Impian No Nama Jabatan 1 Azwir Basyah Direktur/Pemilik 2 Sudarli Manager/pengelola 3 Arief Fadillah Wakil Manager 4 Rahmi Manager Keuangan 5 Maulidar Manager Marketing 6 Asnawi Koordinasi Treatment dan Vocum 7 Abdullah Mekanik 8 Suryadi Koordinasi Perpipaan 9 Zainal Abidin Koordinasi Lapangan 10 Muhammad Rizki Koordinasi Kolam 11 Basyir Koordinasi Parkiran 12 Chairunnisa Koordinasi Tiket Sumber: Manager Pengelola WIM
Pihak  pengelola  Wisata  Wahana  Impian  Malaka  menyediakan  fasilitas  guna mendukung  objek  Wisata.  Adapun  fasilitas  yang  terdapat  di  Wahana  Impian  Malaka antara lain:
a. Lahan Parkir
Wahana  Impian  Malaka  (WIM69)  terdapat  tempat  parkir  yang  cukup  luas, sehingga banyak menampung kendaraan. Sistem keamanan yang bagus, setiap mobil dan motor di sana terlihat rapi dan aman dari pencurian, karena petugas di tempat parkir tidak
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
hanya satu orang tapi ada empat orang petugas. Mereka tetap siap siaga dan tidak pernah lengah dalam memperhatikan semua kendaraan yang terparkir di area parkiran tersebut. Ketika  pengunjung  hendak  memarkirkan  kendaraan  petugas  memberikan  karcis  atau tanda  bukti  sudah  membayar  parkir  dengan  harga  Rp.  2000  rupiah,  selanjutnya pengunjung  bisa  langsung  mengambil  tiket  masuk  ke  dalam  Wisata  Wahana  Impian Malaka.
Gambar 4.1 Lahan parkir Wisata Wahana Impian Malaka (Sumber: Dokumentasi Peneliti)

## b. Kolam Renang
Kegiatan  utama  di  wisata  Wahana  Impian  Malaka  tentunya  sama  seperti waterpark lainnya  yaitu  bermain  air.  Pengunjung  bisa  menjelajahi  berbagai  fasilitas permainan air di wisata ini. Wahana Impian Malaka terdapat tujuh kolam pemandian atau kolam renang yang bisa digunakan bagi semua usia pengunjung. Di kolam utama terdapat dataran landai mirip dengan pantai, terdapat juga water Slider Spiral untuk pengunjung dewasa. Selanjutnya, ada kolam arus atau disebut dengan Lazy River , bentuk kolam ini seperti sungai. Arusnya tidak terlalu kuat, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kedalaman kolam bervariasi, untuk anak-anak bisa bermain di kolam dengan kedalaman 70  cm,  sedangkan  untuk  pengunjung  dewasa  bisa  bermain  dengan  kedalaman  140  cm sampai 170 cm.

## 196
Gambar 4.2 Kolam berenang dewasa (Sumber: Dokumentasi Peneliti)

## c. Seluncuran atau Water Slide
Selain kolam renang yang dijadikan sebagai fasilitas utama di wisata ini, adalagi permainan  yang  tidak  kalah  asik  untuk  dimainkan  dan  jangan  sampai  dilewatkan  oleh pengunjung wisata ini, yaitu seluncuran atau Water Slider . Seluncuran di sini terdiri dari bermacam-macam  bentuk  dan  ketinggian.  Seluncuran  air  yang  paling  diminati  oleh pengunjung adalah New Giant Slider, yang berketinggian 25 meter dan panjang 96 meter. Seluncuran ini sangat ekstrim dan tidak dibolehkan untuk anak-anak. Namun, anak-anak juga disediakan seluncuran tersendiri yang pastinya sudah sangat aman dan nyaman.
Gambar 4.3 Seluncuran/ Water Slider dengan ketinggian 25 meter (Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## d. Panggung Hiburan
Pengelola Wisata ini juga menyediakan panggung hiburan, yang tempatnya tidak jauh dari kolam utama. Panggung ini sengaja ditempatkan tidak jauh dari kolam utama agar  mudah  menarik  perhatian  pengunjung.  Area  panggung  dan  area  halaman penontonnya  cukup luas,  sehingga  bisa  untuk  memuat  banyak  orang.  Pengunjung bisa dengan bebas bernyanyi dan meminta di panggung Wahana Impian Malaka juga sering mengadakan event. Di Wahana Impian Malaka juga sering kedatangan artis aceh seperti Farah Vika, Ami Rahmi dan Lisa Sanjaya.

## Gambar 4.4 Penyanyi di Panggung WIM
(Sumber: Instagram Wisata Wahana Impian Malaka)

## e. Musholla
Mushalla  disediakan  di  tengah-tengah  Wahana  Impian  Malaka  (WIM  69). Terdengar  suara  azan  setiap  masuk  waktu  shalat,  azan  dikumandangkan  oleh  petugas. Saat  terdengar  suara  azan,  maka  seluruh  aktivitas  pengunjung  diberhentikan  selama  2 jam,  seperti  panggung  hiburan, Water  Slider atau  seluncuran  untuk  orang  dewasa, sedangkan  untuk  kolam  renang  atau  pemandian  tidak  begitu  di  atur.  Bagi  pengunjung yang  tengah  melakukan  aktivitas  mandi  tidak  diberhentikan,  dikarenakan  tidak  semua pengunjung melaksanakan shalat. (Hasil Observasi, 2020)

## 198
Gambar 4. 5 Tempat wudhu WIM (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Wisata Wahana Impian Malaka)

## f. Ruang Ganti dan Toilet
Ruang  ganti  adalah  fasilitas  ruang  yang  disediakan  untuk  mengganti  pakaian, membersihkan diri setelah menikmati seluruh wahana khususnya setelah bermain dengan air  yang  mengandung  kaporit.  Di  dalam  ruang  ganti  ini  disediakan shower dengan  air yang bersih tanpa kaporit. Pengunjung juga bisa membersihkan diri dengan berkeramas menggunakan  shampo  dan  sabun.  Namun,  di  ruang  ganti  tidak  disediakan  peralatan mandi. Sehingga para pengunjung harus menyediakan sendiri. Pengunjung bisa membeli di swalayan yang sudah disediakan oleh pihak Wisata Wahana Impian Malaka (WIM 69).

## 2) Wahana Impian Malaka Berbasis Syariat Islam
Syariat Islam merupakan salah satu kekhasan yang sangat melekat ketika orang- orang berbicara tentang Aceh. Implementasi Syariat Islam berusaha diwujudkan dalam semua  aspek  kehidupan  di  Aceh.  Hampir  semua  isu  di  Aceh  baik  dari  skala  lokal, nasional, hingga internasional menerapkan konsep Syariat Islam. Demikian juga halnya dengan pariwisata, pada dasarnya pengembangan wisata berbasis Syariat Islam bukanlah wisata yang khusus orang muslim. Namun, wisatawan non-muslim juga bisa menikmati pelayanan  yang  bersyariat.  Wisata  syariat  pun  bukan  hanya  wisata  ziarah  dan  religi lainnya,  melainkan  wisata  yang  mencakup  ketersediaan  fasilitas  yang  mendukung terhadap penerapan dan pelayanan berbasis syari’at Islam.
Dalam  pengertiannya,  syariat  secara  bahasa,  berarti  ‘jalan  yang  lurus’  atau ‘sumber mata air’. Jadi orang yang menjalankan syariat berarti berjalan di atas jalan yang benar  (lurus).  Orang  yang  tak  menjalankan  syariat  berarti  berjalan  melalui  jalan  yang salah  alias  salah  jalan.  Secara  terminologi,  syariat  merupakan  semua  yang  ditetapkan Allah  atas  hamba-Nya  berupa  agama  (dien)  dari  berbagai  aturan.  Syariat  bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik melalui Al-Qur’an ataupun dengan Sunnah Nabi SAW. berupa perkataan, perbuatan dan perlakuan. (Daud Rasyid, 2015)
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Dengan demikian, Syariat Islam mencakup semua aturan yang ada dalam Islam, termasuk  aqidah,  hukum,  dan  akhlak.  Jadi  Syariat ialah  Islam itu  sendiri.  Kata  Syariat diartikan  para  ahli  sebagai  sistem  hukum  dalam  Islam.  Begitu  halnya  dengan  wisata Syariat  Islam,  terminologi  wisata  syariah  di  beberapa  negara  ada  yang  menggunakan istilah seperti Islamic Tourism , halal tourism , halal travel , ataupun as moslem friendly destination .  Definisi  pariwisata  syariat  adalah  kegiatan  yang  didukung  oleh  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariat Islam (Kemenpar, 2012).
Sedangkan  menurut  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  dengan  menggunakan terminologi Islamic  Tourism, yang  didasari  pada  Al-Qur’an  surat  Al-Ankabut  (29:20) yang  menganjurkan  manusia  untuk  melakukan  perjalanan  di  bumi  untuk  mengambil pelajaran  dari  ciptaan  Allah  dan  mengambil  rahmat-Nya,  memberikan  definisi  bahwa Islamic  Tourism didefinisikan  sebagai  perjalanan  wisata  yang  ditujukan  untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam (Subarkah, 2018).
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  Aceh  sebagai  wilayah  dengan kekhususannya ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah, maka penerapan tersebut juga  harus  dijalankan  pada  tempat-tempat  wisata  dengan  menjaga  kearifan  lokal  serta menjalankan  syari’at  Islam  yang  telah  diundangkan.  Perihal  tersebut  juga  ingin diterapkan  pada  salah  satu  destinasi  wisata  air  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Besar, tepatnya kecamatan Samahani dengan nama Wahana Impian Malaka (WIM 69). Objek wisata  ini,  pengelolaannya  sudah  begitu  bagus,  sesuai  dengan  visinya  yaitu  dapat mewujudkan  tempat  wisata  yang  lebih  diminati  oleh  wisatawan  asing  maupun  lokal, berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan yang bernuansa Islami.
Mekanisme  pengelolaan  wisata  Wahana  Impian  Malaka  pada  umumnya  sudah mematuhi Syariat Islam, seperti:
a. Mematikan musik ketika waktu shalat
Untuk  mematuhi  peraturan  mengenai  Syariat  Islam  di  Aceh,  sepatutnya  ketika azan  dikumandang  azan,  maka  semua  aktivitas  harus  dihentikan  termasuk live musik. Adapun  pihak  pengelola  wisata  berusaha  mematuhi  aturan  yang  sudah  diatur  oleh pemerintah sesuai dengan aturan Syariat Islam, yaitu memberhentikan alat musik pada saat  jam  shalat.  Pada  saat  observasi,  peneliti  melihat  langsung  adanya  pemberhentian aktivitas  tersebut  selama  dua jam.  Sehingga  pengunjung  bisa  melakukan  ibadah  shalat dengan  tenang.  Namun  aktivitas  lainnya  tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya,  seperti pengunjung tetap bisa melakukan pemandian di kolam renang.
Begitu juga dengan yang disampaikan oleh informan 1: “Untuk aturan Syariat Islam pada umumnya kami berusaha menerapkan, walaupun  tidak  sepenuhnya.    Seperti  pada  saat  jam  shalat  ada  pihak pengelola  yang  mematikan  musik, agar  tidak  mengganggu  orang  shalat. Setelah jam shalat baru di hidupkan kembali.”
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sama halnya yang disampaikan oleh informan 2 dia menyatakan bahwa: “Ketika masuk jam shalat semua aktivitas memang diberhentikan, seperti musik, seluncuran yang tinggi itu juga di berhentikan sebentar, karena kan seluncuran  tersebut  ada  petugas  yang  mengawal,  jadi  ketika  jam  shalat petugas tersebut menutup aktivitas seluncuran.”
Demikian juga yang di sampaikan oleh informan 3 sebagai pengunjung, bahwa:
“Saya  melihat  para  pengunjung  berhenti  melakukan  aktivitas  pada  saat azan  berkumandang,  walaupun  masih  ada  pengunjung  yang  melakukan aktivitas  seperti  mandi  di  kolam,  namun  dari  petugas  keamanan  tetap melakukan sebagaimana aturan yang berlaku.”

## b. Memisahkan ruang ganti antara laki-laki dan perempuan
Setelah peneliti melakukan observasi di tempat wisata langsung, peneliti melihat ruang  ganti  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  di  pisahkan,  berarti  mekanisme pengelolaan  wisata  ini  pada  umumnya  mengikuti  aturan  dari  pada  penerapan  Syariat Islam.  Pada  dasarnya,  setiap  ruang  ganti  di  tempat  lain  tetap  menerapkan  pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan telah menjadi etika bersama dalam berkehidupan bagi masyarakat  muslim  dalam  menjaga  privasi  masing-masing,  dimana  juga  menjaga terhadap hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

## c. Memisahkan mushalla laki-laki dan perempuan
Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengelola  wisata  yaitu  memisahkan mushalla  laki-laki  dan  perempuan  tujuannya  agar  memberikan  kenyamanan  kepada pengunjung ketika melaksanakan ibadah shalat. Seperti yang disampaikan oleh informan 4, sebagai pengunjung bahwa:
“Saya merasa nyaman dengan fasilitas yang di sediakan oleh pihak wisata ini,  seperti  mushalla  yang  sudah  dipisahkan  antara  laki-laki  dan perempuan,  sehingga  pada  saat  berwudhu’  maupun  shalat  tidak berdampingan lagi dengan lawan jenis.”
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, Wisata Wahana Impian Malaka sudah mencapai  sistem  dari  teori  Fungsionalisme  Struktural,  bahwa  wisata  ini  berada  di lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat juga sangat mendukung dengan penerapan aturan berbasis Syariat Islam pada wisata ini sehingga lingkungan (adaptasi) di  wisata  ini  sangat  mendukung.  Wisata  ini  juga  menjalankan  aktivitas  seperti  aturan Syariat Islam, walaupun tidak seluruhnya dijalankan, namun bisa disebutkan pencapaian ( goal ) sudah dijalankan.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## B. Tantangan  dan  Hambatan  dalam  Penerapan  Syariat  Islam  di  Wahana  Impian Malaka
Dalam  pengembangan  daya  tarik  suatu  Wisata  pasti  tidak  terlepas  dari  kondisi maupun  pihak  yang  dapat  menghambat  keberlangsungan  perkembangan  wisata  itu sendiri.  Faktor  penghambat  merupakan  suatu  hal  yang  dapat  menghambat  atau menggagalkan kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor penghambat daya tarik suatu wisata bisa  saja  terjadi  karena  mengalami  permasalahan  dengan  bencana  alam,  status kepemilikan lahan, kurangnya kerja sama dengan investor (pihak ketiga), atau kurangnya kerja sama antar pengelola di suatu tempat wisata.
Begitupun  di  tempat  Wisata  Wahana  Impian  Malaka,  dalam  pelaksanaannya, menurut  observasi  peneliti  masih  terdapat  celah  yang  menyebabkan  terjadinya pelanggaran aturan Syariat Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1) Tidak bisa dipisahkan kolam renang antara laki-laki dan perempuan
Dari  hasil  observasi  peneliti  di  Wisata  Wahana  Impian  Malaka,  kolam  renang masih disatukan antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga hal ini sangat terindikasi untuk  terjadinya  pelanggaran  aturan  dalam  Syariat  Islam,  karena  pada  saat  pemandian pengunjung akan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Kepariwisataan,  pada  pasal  83  poin  ke  3 menyatakan  bahwa  pemandian  di  tempat  umum  dipisahkan  antara  laki-laki  dan perempuan.
Demikian pula yang diungkapkan oleh manager umum pengelola Wisata Wahana Impian Malaka bahwa:
“Untuk wisata di sini kami pihak pengelola mencoba untuk menjalankan aturan  Syariat  Islam,  tetapi  belum  sepenuhnya  mengimplementasikan qanun  wisata  yang  diatur  dari  pemerintah.  Contohnya,  ada  pengunjung yang  memakai  pakaian  yang  tidak  enak  kita  lihat,  tidak  sesuai  dengan aturan dalam Islam, kami pihak pengelola hanya bisa menegur dan kami tidak bisa memberikan sanksi yang lain, hambatan yang sulit untuk kita hadapi disini yaitu belum bisa memisahkan kolam renang laki-laki dengan perempuan,  karena  apa,  karena  kolam  di WIM  ini  punya  satu  alur  yang sambung bersambung. Jika WIM ini di pisahkan kolam renang antara laki- laki  dan  perempuan,  maka  pihak  kami  sebagai  pengelola  wisata  akan kewalahan,  selain  itu  Wisata  di  Aceh  Besar  juga  tidak  ada  yang memisahkan.  Dengan  demikian,  jika  kolam  di  WIM  di  pisahkan  maka akan  menurunkan  pengunjung,  bahkan  tidak  ada  lagi  pengunjung  yang datang kemari dan juga yang datang kesini rata-rata keluarga, jadi ya susah untuk kita pisahkan, otomatis akan membutuhkan lahan yang cukup besar pula,  karna  kita  masih  kurang  sarana  dan  prasarana  yang  dapat memisahkan kolam laki-laki dan kolam perempuan”
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pendapat  di  atas  juga  dibenarkan  oleh  informan  4  sebagai  pengunjung,  dia menyatakan bahwa:
“Untuk aturan yang berbasis Syariat Islam saya lihat tidak semuanya di terapkan, seperti kolam berenang yang masih disatukan, terus saya pribadi tidak  melihat  kalau  disini  ada  peraturan  yang  ditulis  seperti  papan  atau sejenisnya di sekitar area ini, untuk saya sendiri ya tau kalau disini harus berpakaian  sopan,  tidak  buang  sampah  sembarangan  layaknya  tempat- tempat  wisata  lain.  Hal  lainnya  saya  juga  liat  kalau  ada  beberapa pengunjung yang buka jilbab saat mandi, tanpa ada teguran dari petugas disini. Mungkin ya karena mereka gak lihat peraturan tertulis”
Hal  yang  sama  disampaikan  pula  oleh  Informan  5  sebagai  pengunjung  ia menyatakan bahwa: “Fasilitas di wisata ini sudah memadai, sudah tersedianya mushalla tempat shalat, namun untuk kolamnya tidak dipisahkan dan pengunjung yang melanggar Syariat Islam tidak ada sanksi khusus dari pengelolanya”.

## 2) Tidak adanya tindakan dari pihak pengelola Wisata
Setelah  beberapa  melakukan  observasi  langsung  di  Wisata  Wahana  Impian Malaka,  peneliti  mengamati  tidak  ada  tindakan  langsung  dari  pihak  pengelola  dalam menyikapi pengunjung yang melanggar aturan Syariat Islam. Peneliti melihat pengunjung yang berpakaian tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam, namun dari pihak pengelola tidak  ada  teguran  dan  sanksi  tertentu.  Hal  ini  bertendangan  dengan  Fatwa  Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  Nomor  07  Tahun  2014  tentang  pariwisata  dalam pandangan  Islam,    pada  poin  ke  sembilan  memutuskan  bahwa  Pemerintah  Aceh memberikan  sanksi  bagi  pengelola  wisata  dan  wisatawan  yang  melanggar  nilai-nilai Syariat Islam.
Bagitupula hal ini juga disampaikan oleh salah satu pengelola wisata Informan 6 bahwa:
“Untuk pengunjung yang memakai pakaian tidak sesuai dengan Syariat Islam,  kalau  ada  kami  lihat  ya  kami  sekedar  bilang  jangan  seperti  itu. Tidak ada pengelola khusus untuk pengawasan pengunjung ini.”
Demikian  juga  peneliti  mendapatkan  informasi  yang  sama    dari  pengunjung lainnya  bahwa:
“Seharusnya  ada  pihak  pengelola  yang  menginformasikan  kepada pengunjung  agar memakai  pakaian  yang islami,  karna  ini  di  aceh,  kan aceh di kenal dengan Syariat Islam.
Tidak hanya itu, informan 7 juga menyampaikan hal yang sama bahwa:
“Tempat  wisata  di  Aceh  ya  rata-rata  seperti  ini,  pengunjung  yang memakai  pakaian  dan  melakukan  hal  yang  melanggar  Syariat  Islam,
tidak  ada  tu  pihak  wisatanya  menegur,  paling  ya  kalau  memang kebetulan  di  depan  mata  terlihat  pengunjung  yang  memakai  pakaian tidak  sopan  di  tegur  sekedar  aja.  Kalaupun  ada  peraturan  tidak  semua juga dipatuhi.”

## 3) Kurangnya sosialisasi tentang Syariat Islam
Sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Misalnya tingkat-tingkat permulaan dari proses sosialisasi manusia itu terjadi dalam lingkungan keluarga.   Karena adanya  sosialisasi  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  seharusnya dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya.
Dalam  upaya  menyukseskan  penerapan  prinsip  wisata  Syariat  Islam  sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang awam.  Sosialisasi dilakukan untuk mengubah arah perilaku masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengetahui ialah salah satu efek dari sosialisasi. Setelah masyarakat mengetahui bagaimana wisata berbasis Syariat Islam, maka dengan mudahnya masyarakat menerima dan ikut berperan dalam mewujudkan tempat wisata berbasis Syariat Islam.
Oleh karena itu, di dalam suatu wisata tentu saja dibutuhkan sosialisasi, baik itu dari pemerintah kepada pihak pengelola wisata tersebut maupun dari pihak wisata kepada wisatawan atau pengunjung. Agar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Aceh tetap berjalan di setiap pariwisata khususnya Wisata Wahana Impian Malaka ini.
Adapun setelah peneliti melihat langsung di Wisata Wahana Impian Malaka ini kurangnya media sosialisasi. Media yang dimaksud oleh peneliti seperti pamplet aturan wisata yang berbasis Syariat Islam, yang di tempelkan oleh pihak pengelola di dalam area wisata maupun media berupa brosur atau spanduk yang tertulis aturan bagi pengunjung wisata tersebut.
Perihal ini dibenarkan oleh manager umum yang menyatakan bahwa: “Disini tidak ditempelkan peraturan tertulis, begitu juga dengan brosur itu tidak ada, karena kan yang datang kemari tidak hanya orang muslim, ada juga  pengunjung  yang  non  muslim.  Kalau  dari  pemerintah  pernah bersosialisasi  tentang  Pariwisata  Halal  waktu  itu,  sekitar  2019,  tapi  ya sekedar sosialisasi, efek ke pengunjung tidak begitu berpengaruh”
Sama halnya yang disampaikan oleh informan 7 sebagai pengunjung, bahwa: “Saya tidak melihat peraturan yang tertulis di sini, mungkin sudah tidak ada lagi, saya tidak tau juga, sudah dua kali saya kemari saya tidak lihat. Untuk  informasi  tidak  pernah  mendengar  pihak  pengelola  menginfokan untuk tidak melanggar aturan Syariat Islam.”
Demikian juga dengan pengunjung lainnya  yang menyatakan bahwa:
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
“Seharusnya  sebagai  wisata  di  Aceh  sangat  di  perlukan  aturan  tertulis, seperti  dilarang  memakai  pakaian  yang  ketat,  atau  bagaimana  lah penelitiannya,  karna  kan  di  Aceh  di  identik  dengan  Syariat  Islam,  tidak hanya di tempat wisata, di semua tempat harus seperti itu.”

## 4) Kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat
Wisata  Wahana  Impian  Malaka  terletak  di  Gampong  Lam  Ara  Tunong, Kecamatan  Samahani,  Kabupaten  Aceh  Besar.  Partisipasi  masyarakat  setempat  adalah kunci utama agar wisata ini berjalan sesuai dengan visi misi yang sudah di atur. Peran masyarakat  sangat  diperlukan  baik  dalam  perencanaan,  pengelolaan,  pengembangan maupun  dalam  evaluasi  kerja.  Perkembangan  wisata  akan  sulit  terwujud  jika  peran masyarakat  setempat  diabaikan.  Masyarakat  setempat  adalah  orang  pertama  yang mengetahui tentang lokasi wisata tersebut. Dalam hal ini kepedulian masyarakat bukan hanya sebatas partisipasi saja, melainkan masyarakat harus aktif dalam menilai apakah pembangunan  wisata  yang  dibangun  sudah  sesuai  dengan  harapan,  tujuan  dan  bisa meningkatkan perekonomian masyarakat  tersebut. (Ratnaningsih & Mahagangga, 2015)
Adapun  setelah  observasi  peneliti  di  tempat  wisata  Wahana  Impian  Malaka, peneliti  melihat  kurangnya  kepedulian  masyarakat  sekitar terhadap  aturan  wisata yang berbasis Syariat Islam. Masih menurut peneliti, masyarakat kurang peduli dengan wisata tersebut dikarenakan untuk aturan yang berbasis Syariat Islam yang bisa mengatur hanya pihak pengelola, wisata ini juga milik pribadi. Sehingga, masyarakat setempat tidak dapat menegur pengunjung yang melanggar aturan Syariat Islam.
Informan 8 sebagai masyarakat setempat menyatakan bahwa:
“Kami  sebagai  masyarakat  disini  sangat  setuju  dengan  aturan  Syariat Islam, kami juga tidak mau pengunjung melanggar aturan tersebut, untuk menegur kan harus ke wisata, kami disini ya seperti biasa, untuk masuk ke wisata  saja  kami  bayar  juga,  kecuali  udah  datang  rame-rame  ya  bisa  di gratiskan 2 orang.”
Perihal ini juga di sampaikan oleh Informan 9, ia mengatakan bahwa: “Dulu orang kampung disini ada yang pernah jadi petugas di WIM, tapi saya tidak tau lagi sekarang dia masih bekerja atau tidak, partisipasi kami disini  saya  rasa  juga  kurang,  karna  kan  wisata  milik  pribadi.  Untuk menegur pengunjung yang tidak mematuhi aturan ya petugas disana, kan pengunjung datang dan ganti pakaian segala macam tu di wisata.”
Namun dalam proses penerapan untuk membentuk wisata yang bernuansa Islami masih belum adanya ketegasan dari pihak pengelola, seperti tidak adanya sanksi untuk pengunjung yang melanggar aturan Syariat Islam.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 5. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  mekanisme  pengelolaan  di  Wisata  Wahana  Impian  Malaka  secara umum  sudah  mengimplementasikan  aturan  Syariat  Islam,  seperti:  pihak  pengelola mematikan live musik  ketika  masuk  waktu  ibadah  shalat,  disediakan  fasilitas  untuk ibadah  shalat,  dipisahkan  ruang  ganti  antara  perempuan  dan  laki-laki,  tersedianya makanan halal, serta pihak pengelola perempuan semuanya memakai jilbab, begitupun dengan pengelola laki-laki semuanya berpakaian sopan dan rapi.
Hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi  baik  oleh  pihak  pengelola  ataupun masyarakat  sekitar  dalam  menerapkan  aturan  berbasis  Syariat  Islam  yaitu:  tidak  bisa memisahkan  kolam  laki-laki  dengan  perempuan,  tidak  adanya  tindakan  dari  pengelola untuk wisatawan yang melanggar aturan Syariat Islam, kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola  dan  pemerintah  terkait  dan  kurangnya  kepedulian  dari  masyarakat  setempat dalam penerapan Syariat Islam.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aceh, D. S. I. (2018). Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan .
Alfandi, R. (2022). MPU: Wisata Aceh Harus Terapkan Prinsip Syariat . Readers.ID.
Bakar,  A.  Y.  A.  (2020). Pelaksanaan  Syariat  Islam  Sebagai  Otonomi  Khusus  yang Asimetris . Dinas Syariat Islam Aceh.
Daud Rasyid. (2015). Indahnya Syariat Islam (Vol. 2). Usamah Press.
Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda  Aceh. Journal  of  Governance  and  Social  Policy , 2 (1),  41–55. https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107
Israwati.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Syariat  Islam  Terhadap  Potensi  Wisata  di  Kota Banda Aceh. Repositori Institusi University Sumatera Utara .
Jauhari, I. (2010). Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Hukum Pro Justitia .
Marefa. (2017). Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh Skripsi. Skripsi .
Marisa Ramadhani Ansyah, S. H. N. R. (2022). Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada  Masyarakat  Terdampak  Covid-19  Di  Kelurahan  Helvetia  Timur. Profesional:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Administrasi  Publik , 9 (2),  255–260. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3097
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya.
Nandi, N. (2016). Pariwisata Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jurnal Geografi Gea , 8 (1), 33–42. https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1689
Rahmadhani.  (2014). Menuju  industri  pariwisata  Aceh  berbasis  bencana .  Parama Publishing.
Ratnaningsih, N. L. G., & Mahagangga, I. G. A. O. (2015). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali). Jurnal Destinasi Pariwisata , 3 (1), 45–51.
Santoso,  E.  B.,  Rahmadanita,  A.,  Rahmaniazar,  L.,  Hidayat,  E.,  &  Alyani,  N.  (2021). Pengembangan  Wisata  Halal  Di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Widya Praja , 47 (2), 195–208. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231
Subarkah,  A.  R.  (2018).  Potensi  dan  Prospek  Wisata  Halal  Dalam  Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). Jurnal Sosial Politik , 4 (2), 49. https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979
Suwendra,  I.  W.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu  Sosial,  Pendidikan Kebudayaan, dan Keagamaan . Nilacakra. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dala m_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=front cover
Udoyono, B. (2008). Sukses Menjadi Pramuwisata Profesional . Kesaint Blanc.