## Asas Tunggal Pancasila dan Upaya Memaknai Kembali “Stabilisasi” Politik Indonesia

## Amsar A. Dulmanan
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Indonesia
Abstract: This  paper  deals  with  the  single  principle  of  Pancasila  and  efforts  to  redefine  the "stabilization"  of  Indonesian  politics.  Ideological  strengthening  measures  are  based  on  the historical  power  of  Indonesia,  which  is  filled  with  a  variety  of  conflicts  and  conflicts  within community groups, in political parties or in elites in state institutions, especially in competition, polarization of political interests and ideological background. The concept of ideology cannot be destroyed, always dynamizing itself as an awareness that is believed by many people, groups or within political party institutions. From this understanding, at least the New Order patterned a political awareness about the necessity of Pancasila to become an ideology of the state in the direction of an ideological awareness in a life together in a community, becoming a nation within the Indonesian state.
Keywords: Pancasila; stabilization; Indonesian politics

## Pendahuluan
Pada  awal  Orde  Baru  berdiri,  Soeharto  dan  para  pendukungnya  yang  didominasi  oleh ABRI dan sebagian kecil kelompok sipil ingin memposisikan kembali Pancasila sebagai ideologi negara.  Keinginan tersebut  oleh  Orde  Baru  dimaknai  sebagai  stabilisasi  Politik  dan  stabilisasi pembangunan ekonomi.
Menurut  Orde  Baru,  akar  dari  keterpurukan  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  berdaulat adalah  penyelewengan-penyelewengan  dan  penghianatan  mendasar  dimasa    kekuasaann Soekarno  atau  kekuasaan  sebelumnya  terhadap  ideologi Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai landasan  konstitusional  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Karena itu  tatanan  politik  baru yang  dibangun,  --setidaknya  dalam  klaim  Soeharto,  ialah  keharusan untuk  mendasarkan  diri  pada  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  “murni”  dan “konsekuen”.
Pada akhirnya prinsip “konstitusionalisme” ini yang dijadikan landasan Orde Baru untuk memperoleh legitimasi kekuasaannya sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat  yang dianggapnya  membahaya- kan stabilitas negara. Dalam hal  ini  “rezim” Orde Baru  berkehendak  menciptakan  tatanan  sosial  (social  order)  baru  yang  mampu  menjaga stabilisasi politik yang menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi nasionalnya.
Dalam  usaha  menjaga  stabilitas  sosial  politik  dan  pembangunan  ekonomi  nasional, Soeharto  dengan  Orde  Barunya  membentuk  format  politik  baru.  Yaitu  dengan  melakukan pendekatan  politik  untuk  mengingatkan  serta  meneguhkan  kembali  kesadaran  “politik” masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar dari pelaksanaan kekuasaan atau penyelenggaraan pemerintahan, disamping upaya implementatif dari keinginan mewujudkan  cita  dan  tujuan  negara  dalam  konsepsi  Indonesia  sebagai  Negara  Kesatuan berbentuk Republik.
Signifikasinya  adalah  tindakan  pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  dan pelarangan  terhadap  penyebaran  paham  Marxiame-Leninisme-Komu-  nisme,  juga  de-
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (2) Juli 2015, 1-5 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Amsar A. Dulmanan, Asas Tunggal Pancasila dan Upaya Memaknai Kembali “Stabilisasi” Politik Indonesia
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
ideologisasi,  fusi  atau  penyederhanaan  partai,  de-parpolisasi,  politik  massa  mengambang “floating  mass”,  monoloyalitas  birokrasi  atau  birokratisasi,  ideologisasi  Pancasila  hingga menjadikan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  organisasi  kemasyarakatan,  bagi  partai politik dan Golongan Karya.
Perioritas  stabilisasi  politik  dan  ekonomi  –tugas  pokok  kabinet  Ampera,  yang terkonsentrasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  nasional,  Orde  Baru  membangun korporatismenya  bersama  ABRI,  Golkar  dan  kelompok-  kelompok  profesional  yang dikehendaki,  yang  sekaligus  menjadi  bangunan  penyanggah  kekuasaan  atau  rezim  (regime) pemerintah, “modernisasi” dan kapitalismenya dalam proses pembangunan yang direncanakan – Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Orde Baru.
Untuk  menjaga  stabilitas,  utama  pada  kepentingan  ideologisasi  Pancasila  tersebut,  Orde Baru membentuk sebuah kekuasaan negara yang perfeksionis, “manunggal” dan terintegralistik sebagai sistem pemerintahan. Negara, bagi Orde Baru merupakan satu kesatuan antara kekuasaan (power),  otoritas  (authority)  dan  legitimasi  (legitimacy).  Dalam  hal  ini  kekuasaan  adalah kapasitas  untuk  mempengaruhi  pihak  lain, otoritas  menunjuk  pada  hubungan  dan relasi  kuasa “pembuat”  kebijakan  dengan  warga  negaranya,  sedang  legitimasi  tidak  saja  didasari  pada “karismatik” dari tradisi –Jawa— maupun secara rasional, melainkan  juga merupakan otoritas yang yang diperoleh melalui kekuasaan dan paksaan.
Negara,  oleh  Orde  Baru  dan  Soeharto  dibuat  kuat  serta  menjadi  pusat  penyelenggaraan kekuasaan  dari  sitem  politik  korporatismenya,  yaitu  sebagai  “negara  korporatisme”  (state corporatism) yang tentu saja sangat birokratik otoriterianisme. Negara atau pemerintah berperan sangat sentral, mengawal dan mengawasi program –program yang dijalankan, bahkan Negara – bagi  Orde  Baru--  menjadi  alat  represif,  yang  memaksa  lewat  kekerasan  aparatusnya (Rerepressive  state  aparatus). Sementara  pada  kebutuhan  ideologisasi  Pancasila,  negara  masif memobilisasi kesadaran partisipatif masyarakatnya dilakukan melalui program pendidikan moral Pancasila  (PMP)  dan  penataran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  atau Ekaprasetia  Pancakarsa.  Pada  peran  kedua  tersebut,  Orde  Baru  menjadikan  negara  sebagai aparatus ideologi (ideological state aparatus) yang bekerja secara persuasif, tersamar tetapi sangat ideologis.
Orde  baru,  praktek-praktek  kekuasaannya  dilakukan  secara  komprehensif,  tidak  hanya dijalankan atau diatur oleh institusi “negara” tetapi juga sangat ditentukan oleh “ideologi” serta dituntun  oleh  kondisi  pragmatisme.  Kese-  muanya  terpola  sebagai  tindakan  dominasi  dan hegemoni  dari  kepentingan-  kepentingan  politik  yang  mau  dicapai,  termasuk  kepentingan legitimasi  terhadap  kekuasaan  orde  baru,  namun  satu  hal  yang  tercermati  kekuasaan  yang dijalankan  selalu  berawal  dan  berpijak  secara  konstitusional.  Dalam  hal  ini,  Orde  Baru melakukan  kekerasan  dan  paksaan  sebagai  pelaksanaan  konstitusi,  perundang-undangan  dan peraturan pemerintah.
Orde Baru, atas nama negara bisa  meletakan tindakan dan upaya politik  yang dilakukan merupakan   pengejawantahan   dari   kepentingan   bersama   atau manifestasi dari konstitusi sehingga  aparatus  menjadi  absah  menjalankannya  dengan      mempergunakan      kekerasan (coersive)   atau   meyakinkan   dalam perubahan  yang  menuntut  tindakan-tindakan  persuasif (persuasive  action) dari pemerintah, atau dari negara. Seperti pada ideologisasi Pancasila sebagai asas    tunggal,    dalam    hal    ini    Orde    Baru    memarginalisasi    konsepsi “primordialisme” yang  menjadi  ideologi  “khas”—meminjam  Deliar  Noer-- dalam  kelompok  masyarakat  atau dalam  partai  politik  untuk  tidak  menjadi  “mainstream”   kehidupan   politik   kenegaraan,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (2) Juli 2015, 1-5 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Amsar A. Dulmanan, Asas Tunggal Pancasila dan Upaya Memaknai Kembali “Stabilisasi” Politik Indonesia
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
juga   tindakan   “kekerasan” terhadap  ideologi  “agama”  terutama  dari  kelompok  Islam  atas keinginannya menggantikan  Pancasila  dan  UUD  1945  dengann  “Piagam  Jakarta”,  yang meletakan syariat Islam sebagai asas berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Pancasila sengaja diproduksi sebagai “diskursus” kebenaran yang diposisikan menjadi ideologi nasional, tidak ada yang lainnya.
Pada  aspek  lain,  Soeharto  tidak  hanya  meletakkan  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional, tetapi  sekaligus  sebagai  alat  legitimasi  kekuasaan.  Akibatnya,  siapa  yang  dianggap  sebagai “musuh” rezim selalu diidentifikasikan sebagai “musuh Pancasila”,  menolak  apa  yang  menjadi kebijakan  Orde  Baru  atau  Soeharto tentang   tatanan   ideologis   dalam   kehidupan   bernegara adalah   menolak Pancasila.  Dalam  konteks  itu,  Orde  Baru  dalam  meneguhkan  Pancasila dan  UUD  1945  sebagai  dasar  falsafah  dan  konstitusi  negara  dilakukan  secara  top-  down, dominatif      dan   represif,     dan    dalam      satu   tafsir.    Sehingga     dalam  perspektif       lain, akhirnya    justru    mengebiri    demokrasi,    partisipasi    dan kebebasan serta kebhennikaan yang telah ada di masyarakat Indonesia.
Kemudian  pola  politisasi,  dominasi  dan  hegemoni  Orde  Baru  mengenai  Pancasila  lewat penyeragaman asas, selalu tidak pernah bisa dilakukan secara total. Selalu saja ada ruang yang dimanfaatkan  kelompok-kelompok  individual  maupun  sosial,  yang  berada  di  luar  jangkauan kontrol  pemerintah  menjadikannya  sebagai  ruang  “negosiasi”.  Pengalaman  Nahdlatul  Ulama (NU)  dalam  menerima  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  misalnya,  memperlihatkan  bagaimana desakan (hegemony) Orde Baru dinegosiasikan dengan identitas, nilai dan otoritas keNUannya.
Melalui cara tersebut para kiai atau “elite” di luar kekuasaan mampu menerima Pancasila secara  sukarela  dan  elegan.  Respon  yang  ditunjukan  bahwa  organisasi  kemasyarakatan  dan keagamaan berhasil menginter- pretasikan “dogmatisme” keagamaan terhadap masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, terutama kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan- tuntutan bangunan  politik  Indonesia  yang  begitu  majemuk,  sembari  berusaha  agar  aturan-aturan keagamaan tetap dihormati, tanpa meninggalkan atau menegasikan ketauhidannya. Lebih  jauh dalam proses ”menyesuaikan” ternyata telah mengkondisikan umat Islam untuk mereinterpretasi ajaran-  ajarannya  agar  kompatibel  dengan  tuntutan  zaman  sehingga  dengan  demikian  bisa menjawab masalah-masalah keumatan dan kebangsaan.
Bahkan blessing in disguise bahwa penerimaan asas tunggal telah mendorong komunitas Islam  untuk  membangun  alternatif  gerakan  sosial  keagamaannya  terhadap  gerakan  Islam “politik” yang cenderung bersifat legalisme minded. Gerakan dan kesadaran baru ini umumnya mengubah  orientasi  perjuangan  umat  Islam  ke  arah  yang  bersifat  sosio-kultural  seperti menggiatkan pendidikan, demokratisasi, pluralisme, pengembangan hak-hak asasi dan mengenai kemanusiaan.  Sehingga  pasca  penerimaan  asas  tunggal,  hubungan  Islam  dan  negara  menjadi harmoni (harmonious) dan sinkron (syncrounous) tanpa harus mempertentangkan Pancasila dan agama ataupun sebaliknya.
Secara teoritis, kajian ini juga memperlihatkan bahwa dominasi dan hegemoni tidak pernah bisa  dilakukan  secara  total.  Dengan  banyaknya  respon  perlawanan  dan  negosiasi  komunitas Islam –juga lainnya-- terhadap asas tunggal. Respon yang muncul mengisyaratkan bahwa ruang pemaknaan politik sebenarnya tidaklah homogen. Dalam ruang politik Indonesia yang heterogen semacam  ini  individu  atau  komunitas  bisa  menafsirkan  Pancasila  atau  melakukan  pemaknaan “ideologis”  politiknya  secara  berbeda  dan  mengekspresikannya  dalam  tata  kehidupan  secara berbeda  pula.  Realitasnya  kerap  saling  bertentangan  satu  dengan  lainnya,  bahkan  pada  hal tertentu  menimbulkan  konflik  “kepentingan”  terhadap  kekuasaan  di  berbagai  pelapisan,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (2) Juli 2015, 1-5 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Amsar A. Dulmanan, Asas Tunggal Pancasila dan Upaya Memaknai Kembali “Stabilisasi” Politik Indonesia
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
infrasruktur ataupun pada suprastruktur, dalam dan termasuk negara.
Tetapi  yang  patut  dipahami  adalah  bagaimana  Orde  Baru  menguatkan  basis  ideologi dengan mengunakan institusi kekuasaan dan negara, kemudian membangun institusi penopang atau  penyanggahnya  dan  melakukan  pemaknaannya  sebagai  kekuasaan  yang  korporatisme. Sementara  korporat-  isme  yang  dijalankan  searah  dengan  tuntutan  pada  proses  pembangunan ekonomi  dengan  tahapan  program  yang  hendak  dilakukan  (Repelita)  Orde  Baru  telah memposisikan pemerintahannya pada karakteristik sebagai negara otoriterianisme birokratik.
Kenyataan politik dan kekuasaan Orde baru memang sejalan dengan proses ideologisasi yang dilakukannya, yang pernah diingatkan oleh Louis Althusser, yaitu secara otoritatif melalui pendekatan “repressive State Aparatus” (RSA) yang bekerja dengan penggunaan kekerasan. Dan melalui “Ideological State Aparatus” (ISA) yang melakukan peran dan fungsi persuasif, tersamar dan  ideologis dengan  memanfaatkan  institusi keagamaan, pendidikan, keluarga, media  massa, juga  segenap  institusi  yang  bisa  dijadikan  sarana  sosialisasi  peneguhan  ideologi  Pancasila tersebut.
Ideologisasi Pancasila yang dilakukan Orde Baru atau Soeharto, terutama pada kebijakan menjadikan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  dalam  kehidupan  organisasi  kemasyarakatan, partai politik dan Golongan Karya, adalah sebatas kepentingan kekuasaannya untuk memaknai stabilisasi perubahan politik Indonesia dari beragam konflik dengan beragam para- digmatiknya, termasuk di dalamnya adalah kekuatan-kekuatan ideologis. Pada kepentingan tersebut, penguasa Orde Baru melalaikan bahwa ideologi secara substansial tidak pernah bisa dinegasikan bahkan dihilangkan  atau  dimusnahkan,  kecuali  sebatas  proses-proses  yang  dijinakkan  dan  dimar- ginalisasi  ataupun  ideologi  yang  diproduksi  menjadi  dominan  (dominance),  sebatas  tindakan hegemoni untuk menumbuhkan kesadaran politik dan bernegara.
Hegemoni  adalah  cara  yang  tersamar,  evolusif,  dengan  efektifitas  pengelolaan  ideologi agar diterima oleh kelompok masyarakat dengan kepatuhan dan penundukan tanpa menggunakan atau  melalui  represi  kekerasan  dan  paksaan.  Hal  tersebut  lupa  dilakukan  dan terabaikan  oleh Orde Baru, ideologisasi Pancasila dibangun dengan pengawalan aparatus negara, yaitu militer, polisi dan lembaga pengadilan dengan tujuan memperjuangkan legitimasi kekuasaannya.
Padahal,  Gramsci  mengingatkan,  upaya  memantapkan  legitimasi  kekuasaan  atau hegemoninya  dituntut  kemampuan  penguasa  membuat  kelompok  massa  menerima  prinsip- prinsip,  ide-ide,  norma-norma  dan  nilai-nilai  sebagai  dan  menjadi  “milik”-nya,  milik  bersama juga. Seperti keberhasilan Orde Baru tehadap   NU   ketika   harus   menerima   Pancasila   secara organisasi,      yang  ditetapkan   melalui    perdebatan    ideologis    antara   Agama    dan    Pancasila dalam  Munas  Alim  Ulama  NU  di  Situbondo  tahun  1983.  Namun  kegagalannya adalah ketika    ideologisasi    Pancasila    dilakukan    secara    hegemonisasi    tetapi  bersamaan        dengan tindakan-tindakan    dominasi,    yang    mengandalkan tindakan  represif  dari  aparatus-aparatus ideologinya.    Disinilah    kegalan    itu  dapat    dicermati,    yaitu    ketika    “negara”    Orde    Baru bersikukuh  memaksakan ideologinya dan negara merekayasa “kesadaran” masyarakat terhadap ideologi Pancasila   dengan   perspektif   “asas   tunggal”,   sebatas   “tafsir”   kekuasaan Soeharto. Sepanjang  kekuasaannya,  Orde  Baru  tidak  membentuk  kesadaran  yang  secara  substansi mendukung  kekuasaan  negara,  melainkan  sebaliknya  justru  menumbuhkan  “ilusi”  dari kepatuhan dan kesadaran palsu, yaitu sebatas memenuhi “legitimasi” politis dari kekuasaannya, sebuah  kebutuhan  politik  pragmatisme  dari  kepentingan  “privilege”  kelompok  bersangkutan. Sehingga  ketika  negara  terpuruk  (krisis)  tidak  dapat  memberi  jaminan  terhadap  hal  tersebut,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (2) Juli 2015, 1-5 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Amsar A. Dulmanan, Asas Tunggal Pancasila dan Upaya Memaknai Kembali “Stabilisasi” Politik Indonesia
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
radikalisme  ideologis  muncul  mengedepan  kembali,  signifikansinya  terlihat  dalam  beberapa kasus  perlawanan  di  daerah-daerah  seperti  pada  kasus  Lapangan  Banteng,  peristiwa  Tanjung Priok, Talangsari Lampung, peledakan Borobudur, gereja, BCA hingga terrisme yang terjadi saat ini.

## Penutup
Kembali  pada  konsepsi  bahwa  ideologi  tidak  bisa  dimusnahkan,  selalu  mendinamisasi dirinya sebagai kesadaran yang diyakini banyak orang, kelompok-kelompok atau dalam institusi partai politik. Dari pengertian ini setidaknya Orde Baru telah mempola sebuah kesadaran politik tentang keharusan Pancasila menjadi ideologi negara searah dengan kesadaran ideologis dalam kehidupan bersama dalam kelompok masyarakat, menjadi bangsa dalam negara Indonesia. Untuk itu Pancasila dan Agama atau ideologi lainnya tidak bisa saling menegasikan, melainkan saling mengisi dalam harmonisasi dan sikronisasi ideologis, yang saling melengkapi.
Namun dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat dengan keragaman adat, tradisi, bahasa, suku dan agama-agama yang kesemua dipahami sebagai kebhennikaan Indonesia, setidaknya  menuntut  satu  pengertian  bersama  tentang  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar bernegara yang mendinamisasi watak pluralisme dan keterbukaannya. Tuntutan ini pun ternyata tidak  dapat  dipenuhi  oleh  pemerintahan  Orde  Baru  dan  belum  menjadi  tanggungjawab  untuk “bersama” mengingatkan tentang relasi serta posisi ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain  --yang  menjadi  keyakinan  ideologis  dari  perorangan,  kelompok  masyarakat  atau  partai– partai  politik, tentu  saja tanpa tindakan  kekerasan  apapun  dan dari  siapapun,  selain  ketegasan sikap  meyakini  bahwa  Pancasila  secara  “politis’  telah  menjadi  “ideologi”  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## Bibliografi
Nasution, Adnan Buyung, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).
Thaib, Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi, (Yogayakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) Thaib, Dahlan, “Konstitusionalisme dalam UUD 1945: Pokok-pokok Pikiran”, makalah dalam diskusi publik Pusat Studi Hukum
Konstitusi Fakultas Hukum UII bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Yogyakarta, 15 Februri 2007.
Thaib,  Dahlan,  “Sistem  dan  Prosedur  Amandemen  UUD”,  makalah  acara  Forum  Exspert Meeting, Yogyakarta, 17-18 Maret 2007.
Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Politik, (Yogyakarta: TiaraWacana, 1999) Ramage,  Douglas  E.,  Pemahaman  Abdurrahman  Wahid  tentangPancasila  dan  Penerapannya:
Dalam  Era  Pasca  Tunggal.  DalamElyasa  K.H.  Darwis  (editor),  Gus  Dur,  NU  dalam MasyarakatSipil. (Yogyakarta: LKiS, 1997)