## HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/HUKUM KETATANEGARAAN

## Oleh
M. Arafat Hermana 1

## Abstract
On the issue of the boundary dispute between North Bengkulu Regency of Lebong, caused by an Act of Establishment of each area and the expansion area of Lebong resulting in a boundary dispute this. Objective: (1) determine the cause of the dispute as the border between North Bengkulu Regency of Lebong, (2) can explain Barriers boundary dispute between Lebong. This type of research used in this study is normative, because the material covered prioritize a review of the terms of the legislation relating to the Settlement Boundary between Lebong regency in Bengkulu Utara Based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Government (replaced by Law Number 23 Year 2014 on Regional Government). Research results show that 1) Cause Boundary disputes between Lebong regency in Bengkulu Utara, described: first, the Regional Establishment Act and second, Extension Lebong regency. 2). Barriers to Settlement of disputes boundary between North Bengkulu regency of Bengkulu Lebong is the Governor's letter No. 140/021 / A / B.1. The letter, declare that the governor of Bengkulu support Formation of the District Padang Bano. The letter has been at odds with the numbers 2 Minutes of Agreement of the Region Emphasis Team, dated June 20, 2008.
Keywords :  disputes / conflicts, procurement, obstacles
1 M. Arafat Hermana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Persoalan  tapal  batas  adalah persoalan yang diakibatkan
ketidakjelasannya  suatu  batas  wilayah otonom  antara  dua  daerah.  Bengkulu merupakan  salah  satu  Provinsi  yang potensial  untuk  terjadinya  persoalan berkaitan  dengan  persoalan  tapal  batas. Hal  ini,  sebabkan  belum  adanya kejelasan  berkaitan  dengan  batas wilayahnya  maupun  tumpang  tindih pengaturan  dalam  penentuan  titik  tapal batas di daerahnya. Salah satu persoalan perbatasan  yang  terjadi,  yaitu  sengketa tapal  batas  antara  Kabupaten  Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.
Kabupaten Bengkulu Utara
merupakan  Kabupaten  yang  dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4  Tahun  1965  tentang  Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-kabupaten dalam  Lingkungan  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor  1091).  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  1976  tentang Pemindahan  Ibu  Kota  Kabupaten Daerah  Tingkat  II  Bengkulu  Utara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1976  Nomor  50,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3091).  Dan, Kabupaten  Lebong  dibentuk  dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten
Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi  Bengkulu  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4339).
Undang-Undang  Darurat  Nomor 4  Tahun  1956  tentang  Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-kabupaten Dalam  Lingkungan  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan  dapat  dikatakan sangat  sederhana.  Secara  garis  besar, Undang-undang  pembentukan  daerah tersebut  hanya  menyebutkan  nama daerah  yang  dibentuk,  kedudukan ibukota  daerah,  jumlah  anggota  DPRD masing-masing  daerah  dan  urusan rumah  tangga  daerah  saja  dan  adapun bagaimana batas daerah yang dimaksud tidak  dimuat  dalam  Undang-undang tersebut.
Rumusan kalimat pembentukan  Kabupaten  Bengkulu Utara  dari    Undang-Undang  Darurat Nomor  4  Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan  pada  Pasal  1  ayat  (10),  yaitu “Bengkulu Utara, dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan
tertanggal 2 Februari 1950 No.
Gb/30/1950” . Selanjutnya,
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan  dan  Kriteria  Pemekaran (digantikan dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2014) tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah), Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Setelah terpenuhinya  syarat-syarat  pemekaran daerah  sebagaimana  terdapat  dalam perundangan
tersebut,dibentuk
Kabupaten  Lebong  melalui  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu.  Pada  Pasal  2  Undang- Undang  pembentukan  daerah  tersebut, menyebutkan “Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang  wilayahnya sebagian berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, dengan cakupan wilayah terdiri atas:
a. Kecamatan Lebong Utara;
b. Kecamatan Lebong Tengah;
c. Kecamatan Rimbo Pengadang;
d. Kecamatan Lebong Selatan; dan
e. Kecamatan Lebong Atas
Berbeda dengan Undang-undang pembentukan  Kabupaten  Bengkulu Utara,  yakni  Undang-Undang  Darurat
Nomor  4  Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  tidak  memuat  batas-batas daerah  Kabupaten  yang  dibentuk  dan tidak  dilengkapi  dengan  peta  wilayah. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi  Bengkulu  memuat  batas-batas daerah dan dilengkapi peta wilayah.
Pada  Pasal  6  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu,  disebutkan  bahwa  batas- batas  daerah  Kabupaten  Lebong, sebagai berikut 2 :
a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan
Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi Sumatera Selatan
2 Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang  Pembentukan Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang di Provinsi Bengkulu
c. SebelahSelatan  berbatasan  dengan Kecamatan  Bermani  Ulu  Kabupaten Rejang  Lebong  dan  Kecamatan Lubuk  Durian  Kabupaten  Bengkulu Utara, dan
d. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kecamatan  Padang  Jaya,  Kecamatan
Giri  Mulya,  Kecamatan  Ketahun,
Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan  Putri  Hijau  Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidakjelasan  Undang-Undang Darurat  Nomor  4  Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  tidak  memuat  batas-batas
daerah dan tidak dilengkapi dengan peta wilayah  Kabupaten  Bengkulu  Utara, memberikan  celah  terhadap  persoalan perbatasan  daerah  yang  dibentuk.
Dalam  hal  ini  persoalan  perbatasan Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Selain  itu, Pasal  6  ayat  (1)  huruf  d  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu, menyebutkan “Sebelah
Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal
Putih, dan Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara” 3 . Jika diterjemahkan  tanpa  memperhatikan peta wilayah sebagaimana yang terdapat dalam  Lampiran  I  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi
Bengkulu dapat mengakibatkan
penafsiran yang keliru sehingga berujung pada penguasaan wilayah oleh Kabupaten  Lebong  terhadap  sebagian wilayah  Kabupaten  Bengkulu  Utara yang mengakibatkan persoalan perbatasan  antara  kedua  Kabupaten  ini. Daerah-daerah  yang  dimaksud  tersebut, yaitu  desa  Padang  Bano,  Desa  Limes, Desa  Uei,  Desa  Sebayua,  dan  Desa Kembung.
Berkaitan  dengan  penyelesaian persoalan  perbatasan  ini  terdapat perselisihan  penyelenggaraan  fungsi pemerintahan  yang  terdapat  di  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (digantikan  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah yang
diundangkan  pada  tanggal  2  Oktober 2014  di  Jakarta)  dengan  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan
3 Pasal  6  ayat  (1)  huruf  d  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2003  tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi
Bengkulu.  Dalam  Pasal  198  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digantikan dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah)  terdapat  perbedaan  dalam fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan (kewenangan  penyelesaian  sengketa tapal  batas)  dengan  Pasal  6  ayat  (4)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi Bengkulu, menyebutkan
“Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.” Tetapi  sampai  saat  ini Kementerian  Dalam  Negeri  tidak mampu menyelesaikan berbagai konflik perbatasan  termasuk  sengketa  tapal batas  antara  Kabupaten  Lebong  dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
Melihat  dinamika  peraturan perundang-undangan  berkaitan  dengan persoalan  perbatasan,  baik  itu  fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  yang termuat  di  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu.  Penulis  tertarik  untuk
membahas hambatan penyelesaian sengketa  tapal  batas  antara  Kabupaten Lebong  dengan  Kabupaten  Bengkulu Utara.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk melihat  penyebab  sengketa  tapal  batas dan    hambatan  dalam  penyelesaian sengketa tapal batas ini. Oleh karena itu Penulis  memilih  judul  “Hambatan Penyelesaian  Sengketa  Tapal  Batas Antara  Kabupaten  Bengkulu  Utara dengan  Kabupaten  Lebong  berdasarkan Hukum  Administrasi  Negara/Hukum Ketatanegaraan”.

## 2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan    uraian    di    atas, dalam    tulisan    ini    dikaji    dua    isu hukum yaitu:
1. Apakah  yang  menjadi  penyebab konflik/sengketa  tapal  batas  antara
Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara ? 2. Apakah hambatan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan Kabupaten Lebong berdasarkan
HAN/HTN?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  normatif.  Pendekatan  penelitian dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan perundang-undangan
( statute approach )  dan  pendekatan konsep  ( conseptual approach ).  Sumber
Bahan  Hukum  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu bahan-bahan  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang ada  kaitannya  dengan  persoalan
perbatasan ini, antara lain:
a) Pancasila
b) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten  dalam  Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  129 Tahun  2009  tentang  Persyaratan dan Kriteria Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan Daerah. g) Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara
Pembentukan,  Penghapusan,  dan Penggabungan Daerah.
h) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2006  tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
i) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  76  Tahun  2012  tentang Pedoman  dan  Penegasan  Batas Daerah
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekuder  yaitu bahan  yang  erat  hubungannya dengan  bahan  hukum  primer  dan dapat  membantu  menganalisis  dan memahami  bahan  hukum  primer. Bahan  hukum  sekunder  meliputi buku,  artikel,  karya  tulis  ilmiah, media  cetak,  media  elektronik,  situs internet,  dan  referensi  tertulis lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  yang  memberikan  informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier  meliputi  Kamus Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia
Indonesia.
Metode  Pengumpulan  Bahan Hukum  dalam  penelitian  ini  yaitu Dalam  melakukan  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  penelusuran
dokumen  baik  secara on-line dan/atau off-line . Analisis bahan hukum dilakukan  untuk  menjawab  masalah penelitian  yang  telah  dirumuskan. Analisis  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  dilakukan  dengan  cara interpretasi dan content analysis . Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan  cara  interpretasi  (penafsiran). Penafsiran  yang  digunakan  dalam penelitian,  yaitu  penafsiran  gramatikal
(taatkundige interpetatie) dan penafsiran otentik.

## C. PEMBAHASAN
1).  Penyebab  Sengketa  Tapal  Batas antara Kabupaten Lebong
dengan  Kabupaten  Bengkulu
Utara. Sengketa  (konflik)  tapal  batas wilayah  disebabkan  karena  perbedaan terhadap  penafsiran  tentang  Undang- undang pemekaran wilayah dan perbedaan luas wilayah.
Perbedaan  penafsiran  tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama , Undang-Undang Pembentukan Daerah. Kabupaten Lebong adalah kabupaten hasil
pemekaran  dari  Kabupaten  Induk, Rejang  Lebong.  Kabupaten  Rejang
Lebong ini sendiri merupakan
kabupaten  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Darurat  Nomor  4
Tahun  1956  tentang  Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-Kabupaten Dalam  Lingkungan  Sumatera  Selatan. Undang-Undang  pembentuk  daerah  ini tidak  hanya  membentuk  Kabupaten Rejang  Lebong.  Juga,  membentuk  14 Kabupaten lainnya di wilayah Sumatera Selatan.  Undang-Undang  pembentuk daerah  ini  dapat  dikatakan  sangat sederhana mengatur substansi berkaitan dengan  daerah  yang  dibentuknya. Secara umum di dalam Undang-Undang pembentukan daerah ini hanya menyebutkan  nama  daerah  dibentuk, kedudukan  ibu  kota  daerah,  jumlah anggota  DPRD  masing-masing  daerah dan  urusan  rumah  tangga  daerah  saja dan  batas-batas  daerah  yang  dibentuk tidak  dimuat  di  dalam  Undang-undang ini.  Disebutkan  di  dalam  Pasal  1  ayat (11)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  4 Tahun  1956  tentang  Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-Kabupaten Dalam  Lingkungan  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan,  bahwa “Rejang Lebong, dengan nama Kabupaten Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari 1950 No. Gb/30/1950” . 4
4 Pasal  1  ayat  (11)  Undang-Undang Darurat  Nomor  4  Tahun  1956  tentang Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten-
Rumusan pembentukan Kabupaten-kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan ayat
(11)  di  atas,  masing-masing  hanya menunjuk  batas  daerah  “... dengan batas-batas sebagaimana di maksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari 1950 No. Gb/30/1950” dan pada bagian Undang- undang  pembentukan  daerah  tersebut tidak  menyebutkan  detail  cakupan kewilayahan  dari  daerah  yang  dibentuk maupun  batas-batasnya  serta  tidak dilengkapi  dengan  peta  daerah  yang dimaksud.
Tahun 2003, Kabupaten Lebong dibentuk melalui Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu. Pembentukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000 tentang  Persyaratan  Pembentukan  dan Kriteria  Pemekaran,  Penghapusan,  dan Penggabungan  Daerah.  Di  dalam  Pasal 2    Nomor  39  Tahun  2003  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Bengkulu,  disebutkan  bahwa  “ Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
Adapun batas-batas daerah
Kabupaten Lebong, sebagai berikut: a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi Sumatera Selatan
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kecamatan  Bermani  Ulu  Kabupaten Rejang  Lebong  dan  Kecamatan Lubuk  Durian  Kabupaten  Bengkulu Utara, dan
d. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kecamatan  Padang  Jaya,  Kecamatan Giri  Mulya,  Kecamatan  Ketahun,
Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan  Putri  Hijau  Kabupaten Bengkulu Utara.
Dan,  berdasarkan  lampiran  I Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu.  Peta  wilayah  Kabupaten Lebong, sebagai berikut :
5 Pasal  2    Nomor  39  Tahun  2003 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
Ketidakpastian  Undang-Undang Darurat  Nomor  4  Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera
Selatan  dalam  menentukan  batas-batas daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dan penafsiran  terhadap  Pasal  6  ayat  (1) huruf  d  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2003  tentang  Pembentukan Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten Kepahiang  di  Provinsi  Bengkulu  yang tidak  didasarkan  pada  peta  wilayah sehingga  menyebabkan  masing  pihak- pihak  mencari  referensi  berbeda  lain ketika  menyelesaikan  permasalahan batas  daerah.  Pada  akhirnya  referensi yang berbeda menyebabkan
ketidaksepahaman  antar  daerah  dalam menentukan  titik  batas  daerah.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa Undang-undang  pembentukan  masing- masing  daerah  sebagai  penyebab timbulnya persoalan perbatasan diantara kedua Kabupaten ini. Sehingga
persoalan  perbatasan  berujung  pada penguasaan  sebagian  wilayah  oleh Kabupaten  Lebong  terhadap  wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua , Perluasan Daerah Kabupaten  Lebong.  Pasca  pemekaran kecamatan, jumlah kecamatan-
kecamatan  di  Kabupaten  Lebong berjumlah  13  Kecamatan  terdiri  dari 100  desa  dan  11  Kelurahan,  5  (lima) diantara  desa  tersebut  berasal  dari Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Kelima desa  tersebut  merupakan  cakupan wilayah  di  Kecamatan  Padang  Bano, meliputi  :  desa  Padang  bano  desa  Uei, desa  Limes,  desa  Sebayua,  dan  desa Kembung.    Kemudian,  Pada  Pasal  2 ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lebong  Nomor  7  Tahun  2007  tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano, menyebutkan  bahwa “wilayah Padang Bano sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemecahan dari Kecamatan Lebong Atas”.
Berdasarkan kronologis di dalam bahan pembinaan  Kabupaten  Bengkulu  Utara tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap  persoalan  perbatasan  ini terjadinya  pengusaa  wilayah  oleh Kabupaten  Lebong  terhadap  sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu. Sebagian wilayah  yang  dikuasai  oleh  Kabupaten Lebong tersebut merupakan bagian dari
wilayah  dari  beberapa  kecamatan  di Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain:
a. Desa  Padang  Bano  (Desa  Renah Jaya) Kecamatan Giri Mulya
b. Desa Sebayua, desa Limes, dan desa Uei Kecamatan Ketahun
c. Desa  Kembung  merupakan  dusun
Gembung  desa  Tanjung  Kemenyan Kecamatan Napal Putih Penguasaan wilayah oleh Kabupaten  Lebong  terhadap  sebagian
wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada peta dibawah ini:
Berdasarkan  peta  di  atas  daerah yang  menjadi  penguasaan  wilayah  oleh Kabupaten  Lebong  terhadap  sebagian wilayah  Kabupaten  Bengkulu  Utara seluas ± 92.725 Ha. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 sampai dengan angka  9  kronologis  diatas  bahwa daerah-daerah  yang  menjadi  persoalan perbatasan  antara  Kabupaten  Lebong dengan Kabupaten Bengkulu merupakan  daerah-daerah  yang  sudah terdaftar  di  Kementerian  Dalam  Negeri dan  sudah  ada  kode  wilayah  yang
menyatakan  wilayah  yang  menjadi persoalan  ini  merupakan  wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong.  Adanya  penguasaan  wilayah oleh  Kabupaten  terhadap  sebagian wilayah  Kabupaten  Bengkulu  Utara tersebut, mengakibatkan terjadi persoalan  perbatasan  di  antara  kedua Kabupaten ini. 2).Hambatan  Penyelesaian  Sengketa Tapal Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Tujuan  dari  penegasan  batas
daerah  mewujudkan  batas  daerah  yang jelas  dan  pasti  baik  dari  aspek  yuridis maupun fisik di lapangan. Batas daerah menentukan  wilayah  penyelenggaraan kewenangan  suatu  daerah  dengan daerah  lain.  Jadi  batas  yang  tidak  jelas dan pasti juga mengakibatkan kekaburan batas penyelenggaraan kewenangan  suatu  daerah  dengan daerah lain.
Wilayah  yang  di  sengketakan dalam  persoalan  perbatasan  ini,  yaitu seluas ± 92.725 Ha. Luas tersebut terdiri dari  areal  kawasan  Hutan,  Pemukiman, dan areal Pertanian.
Pada  pembahasan  sebelumnya telah  dideskripsikan  bahwa  perubahan batas  daerah  secarah  riil  dimulai  pada
tahun 2007 akibat pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong. Salah satu  Kecamatan  yang  terbentuk  yaitu Kecamatan Padang Bano yang merupakan  pemekaran  dari  Kecamatan Lebong Atas, melalui Peraturan
Pemerintah  Kabupaten  Lebong  Nomor 7  Tahun  2007  tentang  Pembentukan Kecamatan  Padang  Bano  di  Kabupaten Lebong.  Disebutkan  dalam  Pasal  2 Peraturan  Daerah  tersebut,  wilayah Kecamatan  Padang  Bano  meliputi  desa Padang  Bano,  desa  Sebayua,  desa Limes,  desa  Uei,  dan  desa  Kembung. Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah  dari  beberapa  kecamatan  di
Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Salah satunya,  yaitu  desa  Renah  Jaya
Kecamatan  Giri  Mulya  yang  terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor    19
Tahun  2000  tentang  Pembentukan
Kecamatan  Giri  Mulya  di  Kabupaten Bengkulu  Utara  merupakan  daerah Kabupaten  Bengkulu  Utara  yang berbatasan  langsung  dengan  wilayah Kabupaten Lebong.
Untuk mengatasi persoalan perbatasan  dengan  Bengkulu  Utara, pihak Kabupaten Lebong telah melakukan upaya-upaya dalam
penyelesaian  sengketa  tapal  batas  ini.
Hal  ini  terlihat  di  dalam  Surat  DPRD
Kabupaten  Lebong  yang  ditujukan
Kepada  Menteri  Dalam  Negeri,  Dirjen
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Bengkulu. Nomor : 170/160/174/DPRD/2006
Perihal  :  Penegasan  Batas  Wilayah Kabupaten Lebong, tanggal 30 Agustus 2006.  Surat  Bupati  Kabupaten  Lebong yang  ditujukan  Kepada  Gubernur Bengkulu  Nomor  136/651/B.I  Perihal: Batas  Wilayah  Kabupaten  Lebong  dan Bengkulu Utara, tanggal 20 April 2006. Dan,  Surat  Bupati  Kabupaten  Lebong yang  ditujukan  Kepada  Gubernur Bengkulu  Nomor:  136/430/B.I  Perihal: Batas  Wilayah  Kabupaten  Lebong  dan Bengkulu, tanggal 23 Februari 2006.
Upaya-upaya  yang  di  lakukan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lebong tercermin dalam Surat DPRD Kabupaten  Lebong  yang  ditujukan Kepada  Menteri  Dalam  Negeri,  Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Bengkulu. Nomor: 170/160/174/DPRD/2006 Perihal  :  Penegasan  Batas  Wilayah. Disebutkan: Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu  dan  Ketentuan  Pasal  6  ayat (4)  bahwa  Penentuan  Kabupaten  secara pasti  di  lapangan  ditetapkan  oleh Menteri Dalam Negeri dan Pasal 7 ayat
(2)  tentang  Penetapan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Lebong dilakukan  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Nasional  dan  Rencana
Tata  Ruang  Provinsi  Bengkulu  serta memperhatikan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah dan Kabupaten/Kota
sekitarnya,  menyikapi  Permendagri
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan  Batas  Daeah,  ketentuan Pasal  20  ayat  (1)  Penyelesaian Perselisihan  Batas  Daerah  Antara
Kabpaten/Kota  dalam  satu  Provinsi difasilitasi oleh Gubernur disamping itu adanya aspirasi dan kegiatan masyarakat disekitar wilayah perbatasan untuk mendapat kepastian tapal batas. 6
Menyikapi  hal  tersebut,  melalui surat  Nomor:  136/3041/I/B.1  Perihal:
Mohon  Identifikasi  Batas  Wilayah Antara  Kabupaten  Bengkulu  Utara dengan Kabupaten Lebong dan
Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Mei 2006.  Inti  surat  tersebut,  bahwa
Gubernur  meminta  kepada  Menteri Dalam  Negeri  untuk  menetapkan  batas daerah  antara  Kabupaten  Bengkulu Utara  dengan  Kabupaten  Lebong.  Pada
6 Surat  DPRD  Kabupaten  Lebong  yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan  Umum  Kementerian  Dalam Negeri,  dan  Gubernur  Bengkulu.  Nomor: 170/160/174/DPRD/2006  Perihal  :  Penegasan Batas Wilayah
paragraf pertama surat tersebut, disebutkan:
Sehubungan  dengan  Surat  Saudara Bupati  Lebong  Nomor  136/430/B.1 tanggal  23  Februari  2006  dan  Nomor: 136/651 tanggal 23 April 2006 Perihal: Batas  Wilayah  Kabupaten  Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Bab II Pasal 7 (1) tentang Pembentukan  Kabupaten  Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003  Bab  II  Pasal  7  ayat  (5)    tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan
Kepahiang menyatakan bahwa Penetapan Batas Wilayah akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Kemudian,  melalui  surat  Nomor: 136/3736/I/B.1  Perihal:  Permohonan Penyelesaian  Batas  dan  Luas  Wilayah Kabupaten  dalam  Provinsi  Bengkulu, 23  Juni  2006.  Yang  isinya  memuat alasan  Gubernur  seperti  yang  terdapat pada  Paragraf  terakhir  surat  tersebut yang  menyebutkan,  “Dengan  alasan Psikologis  mohon  penetapan  batas wilayah  ini  tidak  dilimpahkan  kepada Gubernur sebagai Kepala daerah”. 7
7 surat Nomor: 136/3041/I/B.1 Perihal:
Mohon  Identifikasi  Batas  Wilayah  Antara Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan  Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Mei 2006
Menanggapi  surat  Gubernur tersebut, melalui surat Nomor 126/2502/SJ  Perihal:  Penegasan  Batas Antar  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota tanggal  19  Agustus  2008,  Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Bengkulu untuk menyelesaikan  persoalan  perbatasan tersebut  mengacu  kepada  Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas
Daerah.  Pada  angka  1  (satu)  surat tersebut, menyatakan:
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang  tentang  Pembentukan Daerah  bahwa  Penegasan  batas  daerah Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  secara pasti dilapangan merupakan kewenangan  Menteri  Dalam  Negeri.
Untuk  melaksanakan  amanat  tersebut telah  diterbitkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Penegasan  Batas Daerah.  peraturan  ini  merupakan  acuan bagi  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,
Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan  penegasan  batas  daerah secara pasti di lapangan Kemudian,  dalam  angka  2  (dua), menyatakan: Dalam upaya optimalisasi penyelengaraan  fungsi  pemerintahan perlu ada kepastian hukum batas daerah secara  pasti  di  lapangan  sebagai
pemisah wilayah penyelengaraan kewenangan  suatu  Daerah  dengan Daerah  lainnya.  Untuk  itu  kepada Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota  agar  segera  memprogramkan penegasan batas daerah, yang pelaksanaannya mengacu pada
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penegasan  Batas  Daerah,  melalui  5 (lima)  tahapan  kegiatan  meliputi: Penelitian  dokumen,  pelacakan  batas, pemasangan  pilar  batas,  pengukuran dan  penentuan  posisi  pilar  batas,  dan peta batas. Keseluruhan tahapan kegiatan  tersebut  harus  dituangkan dalam  “Berita  Acara  Kesepakatan” antar daerah yang berbatasan. 8
Selanjutnya, melalui surat Nomor: 136/1628/… Perihal: Penyelesaian  Batas  Daerah  antara Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan Kabupaten Lebong  tanggal 13 Oktober 2008, Menteri Dalam Negeri
menyatakan:
Penegasan  Batas  Daerah  antar  Provinsi dan  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan
Undang-Undang  Pembentukan  Daerah adalah  kewenangan  Menteri  Dalam Negeri. Dalam hal ini terjadi
8 Surat  Nomor  126/2502/SJ  Perihal: Penegasan Batas Antar Provinsi, Kabupaten dan Kota  tanggal  19  Agustus  2008,  Menteri  Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Bengkulu
perselisihan  penyelenggaraan  fungsi pemerintahan  antar  Kabupaten/Kota dalam satu provinsi sesuai dengan pasal 198  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, pada  ayat  (1)  menyatakan  bahwa “Apabila  terjadi  perselisihan  dalam penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan antar  Kabupaten/Kota  dalam  satu
Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan  yang  dimaksud”  dan  pada ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  “Keputusan sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat (1) dan ayat (2)  bersifat final”. 9 Melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan tentang kewenangan penyelesaian persoalan  perbatasan  antara  Kabupaten Bengkulu  Utara  dengan  Kabupaten Lebong.  Seperti  yang  telah  dijelaskan pada  bab  II  Tinjauan  Pustaka, Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan  eksekutif atau  administratif, terhadap  persoalan  perbatasan  antara Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan Kabupaten Lebong, Gubernur Bengkulu telah  memperoleh  kekuasaan  formal
9 surat  Nomor:  136/1628/…  Perihal:
Penyelesaian  Batas  Daerah  antara  Kabupaten Bengkulu  Utara  dengan  Kabupaten  Lebong tanggal 13 Oktober 2008
dalam  mengatasi  persoalan  perbatasan ini.  Kewenangan  yang  diperoleh tersebut mengacu pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penegasan  Batas  Daerah,  menyebutkan “Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  terkait  persoalan perbatasan  antara  Kabupaten  Bengkulu
Utara dengan Kabupaten Lebong, peran Menteri Dalam Negeri hanya mengambil keputusan berkenaan dengan  batas  wilayah  tersebut  ketika adanya  kesepakatan  diantara  kedua belah  pihak  yang  penyelesaiannya difasilitasi oleh  Gubernur sesuai ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 20  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah. Sedangkan  dalam  proses  penyelesaian persoalan  perbatasan  antara  Kabupaten Bengkulu  Utara  dengan  Kabupaten Lebong merupakan kewenangan Gubernur Bengkulu.
Kemudian, setelah dilakukannya identifikasi  wilayah  antara  Kabupaten Rejang  Lebong  dengan  Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong pada tanggal  17  Januari  2006    oleh  Tim Teknis dari Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri dan Tim Teknis masing- masing  Kabupaten,  melalui  surat Nomor:  136/416/I/B.1  Perihal:  Mohon Penerbitan  Hasil  Identifikasi  Batas Wilayah  Antara  Kabupaten  Rejang Lebong  dengan  Kabupaten  Kepahiang dan  Kabupaten  Lebong,  tanggal  29
Maret  2006.  Yang  intinya,  Gubernur Bengkulu    meminta  kepada  Menteri Dalam Negeri RI Up. Dirjen Pemerintahan Umum untuk menerbitkan  surat  Penetapan  hasil identifikasi  Batas  wilayah  antara Kabupaten  Rejang  Lebong  dengan Kabupaten  Kepahiang  dan  Kabupaten Lebong.  Setelah  adanya  diterbitkannya surat  Penetapan  hasil  identifikasi  Batas wilayah  antara  Kabupaten  Rejang Lebong  dengan  Kabupaten  Kepahiang dan  Kabupaten  Lebong  masing-masing Kabupaten  tersebut  selanjutnya  dengan difasilitasi  Gubernur  Bengkulu,  pada tanggal 5 Februari tahun 2007, para Tim Penegasan  Batas  Daerah  yang  terdiri dari  Tim  Penegasan  Daerah  Kabupaten Bengkulu  Utara,  Kabupaten  Lebong, dan  Provinsi  Bengkulu.  Berhasil membuat  Nota  Kesepakatan  tentang
penegasan batas wilayah antara
Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan
Kabupaten Lebong.
Kemudian,
menindaklanjuti angka 4 Nota Kesepakatan  di atas. Pada
tanggal  20  Juni  2008  para  Tim Penegasan  telah  sepakat  tentang  titik batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan  Kabupaten  Lebong  yang dituangkan  Berita  Acara  Kesepakatan. Adapun  titik  batas  yang  telah  sepakati dituangkan  dalam  beberapa  alternatif, sebagai berikut:
A. Alternatif I
“Pegunungan Hulu Salai, Bukit Hulu Kelam,  Bukit  Lekat,  Bukit  Resam dan Bukit Lumut”
Dengan titik 0  : di bukit Resam Titik Koordinat : 03 0 .12 0 .06.00”LS 102 0 .08 ’ .36,50”BT B. Alternatif II
Dengan  Bukit  Lumut  mengarah  ke selatan  menuju  Talang  Walan sepanjang 9 KM, dari Talang Walan mengarah  ke  Air  Tik  Cakeak sepanjang  14,7  KM,  dari  Air  Tik Cakeak  mengarah  lagi  ke  Barat sepanjang  6,12  KM  sampai  pinggir mengarah  ke  Barat  Laut  menuju  Air Suwoh sepanjang 19,3 KM,
kemudian  mengikuti  Air  Lusung  ke Pematang Hulu Salai.
Dengan  titik  0:  diantara  desa  Giri Mulya  dengan  desa Padang    Bano/Renah Jaya
Titik Koordinat :03 0 .12’.16’.56,90”LS 102 0 .03’.20.70”BT
C. Alternatif III
“Bukit  Lumut  sampai  ke  Punggung Bukit Hulu Salai”
Dengan titik 0  : di Bukit Resam Titik Koordinat : 03 0 .12’06.00”LS
102 0 .08’36.50”BT
Selanjutnya, pada angka 2 (dua) Berita  Acara  Kesepakatan  tersebut, disebutkan  juga,  bahwa  “Kedua  Tim sepakat  siap  untuk  menerima  apapun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara
Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan Kabupaten  Lebong  atas  salah  satu  dari ketiga alternatif tersebut pada poin 1 di atas” Kemudian, Setelah adanya
kesepakatan  tentang  titik  batas  daerah antara  Kabupaten  Bengkulu  Utara dengan  Kabupaten  Lebong  antara  Tim Penegasan  batas  daerah.  Sesuai  dengan Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1  tahun  2006 tentang  Pedoman  Penegasan  Batas
Daerah, menyebutkan “Keputusan Penegasan Batas Daerah ditetapkan oleh Menteri  Dalam  Negeri”,  melalui  surat Gubernur Bengkulu Utara yang
ditujukan  kepada  Dirjen  Pemerintahan
Umum  Nomor:  140/021/a/B.1  Perihal: Tertib  Administrasi  Desa,  tanggal  30
Januari  2009.  Yang  intinya,  Gubernur
Bengkulu meminta untuk
diregistrasinya  desa-desa  yang  ada  di
Kecamatan  Padang  Bano.  Isi  surat Gubernur Bengkulu tersebut
bertentangan  dengan  angka  2  (dua)
Berita Acara Kesepakatan tentang batas wilayah  antara  Kabupaten  Bengkulu Utara  dengan  Kabupaten  Lebong  yang telah  disepakati  oleh  para  Tim Penegasan Batas Daerah, tanggal 20 Juli 2008 sehingga secara langsung merugikan Kabupaten Bengkulu
sebelum adanya Keputusan dari Menteri Dalam  Negeri    berkaitan  dengan  titik batas  daerah  antara  kedua  Kabupaten ini.
Selain  itu,  menurut  pihak Kabupaten  Bengkulu  Utara  sikap Gubernur  Bengkulu  tersebut  dianggap oleh  pihak  Kabupaten  Bengkulu  Utara merupakan sikap mendukung Pembentukan  Kecamatan  Padang  Bano yang  telah  jelas  daerah-daerah  dari Kecamatan  Padang  Bano  Kabupaten Lebong  itu  sendiri  merupakan  wilayah dari  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dan sekaligus bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan wilayah-
wilayah  tersebut  merupakan  kawasan hutan  register  70  di  Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidakseriusan Gubernur Bengkulu dalam menyelesaikan  sengketa  tapal  batas antara  Kabupaten  Bengkulu  Utara
dengan  Kabupaten  Lebong  justru menambah  pelik  sengketa  tapal  batas itu.
Selanjutnya,  pada  tahun  2009 menjelang akan dilaksanakannya
Pemilihan  Umum,  Gubernur  Bengkulu Selanjutnya  mengeluarkan  surat  yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Up.  Pemerintahan  Umum  Kementerian Dalam Negeri Nomor: 130/3489/I/B.I.2008  Perihal:  Registrasi Kecamatan  Padang  Bano  dan  desa  di
Kecamatan  Padang  Bano  Kabupaten
Lebong,  tanggal  9  Juni  2008.  Yang intinya, meminta kepada Menteri Dalam Negeri  untuk  menunda  pelaksanaan registrasi  Kecamatan  Padang  Bano Kabupaten  yang  bertentangan  dengan surat  Gubernur  Bengkulu  sebelumnya,
yaitu Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 140/021/a/B.1 Perihal: Tertib Administrasi  Desa,  tanggal  30  Januari 2009 sehingga pada Pemilu tahun 2009 berdasarkan  surat    Menteri  Dalam Negeri dalam Surat Nomor: 270/235/MD Perihal: Penyelesaian
Daerah Pemilihan di Kabupaten
Lebong,  tanggal  21  Juni  2009.  Yang intinya, Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong  pada  tahun  2009  tanpa
Kecamatan Padang Bano.
Kemudian, Sikap Gubernur
Bengkulu  dengan  mengeluarkan  surat
Nomor:  140/021/a/B.1  Perihal:  Tertib
Administrasi  Desa,  tanggal  30  Januari 2009 dan surat Nomor: 130/3489/I/B.I.2008  Perihal:  Registrasi Kecamatan  Padang  Bano  dan  desa  di Kecamatan  Padang  Bano  Kabupaten Lebong, tanggal 9 Juni 2008 mengakibatkan belum adanya
keputusan  dari  Menteri  Dalam  Negeri tentang  tapal  batas  antara  Kabupaten Bengkulu  Utara  dengan  Kabupaten Lebong.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas mengenai “ Hambatan  Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu  Utara  dengan  Kabupaten Lebong  berdasarkan  HAN/HTN , maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :
1. Penyebab sengketa tapal batas antara
Kabupaten Lebong dengan Kabupaten  Bengkulu  Utara  dapat dideskripsikan, sebagai berikut:
pertama, Undang-Undang pembentukan  daerah  dan kedua ,
Perluasan daerah Kabupaten Lebong 2. Hambatan dalam penanganan sengketa tapal batas antara Kabupaten  Bengkulu  Utara  dengan Kabupaten Lebong. Hambatan dalam penanganan  sengketa  tapal  batas  ini adalah  surat  Gubernur  Bengkulu Nomor:  140/021/a/B.1.  Inti  surat
tersebut,
menyatakan bahwa Gubernur  Bengkulu  mendukung Pembentukan  Kecamatan  Padang Bano. Surat tersebut telah bertentangan  dengan  angka  2  Berita Acara Kesepakatan para Tim Penegasan  Batas  Daerah,  tanggal  20 Juni  2008.  Kemudian,  melalui  surat Nomor:130/3489/I/B.I.2008. Inti surat  tersebut,  menyatakan  bahwa Gubernur Bengkulu meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan registrasi Kecamatan Padang Bano.

## 2. Saran
1) Menghindari terjadi sengketa
perbatasan  ini  dikemudian  hari,
peran  masing-masing  pemerintah daerah  sangat  diharapkan.  Peran yang  dimaksud  adalah  adanya inisiatif kerjasama ataupun kesepakatan tertulis/peraturan daerah bersama berkaitan dengan titik batas kedua daearah ini. 2) Gubernur sebagai fasilitator penyelesaian sengketa perbatasan ini diharapkan  untuk  mampu  menjadi penengah  dengan  mengacu  pada peraturan perundangan yang mengatur  penyelesaian  sengketa perbatasan ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Gunawan  Setiardja.1990. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Kanisius: Yogyakarta Abdul  Rasyid  .  2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti: Bandung.
Agus  Dwiyanto,  dkk.  2003. Reformasi
Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah . Pusat Studi
Kependudukan  dan  Kebijakan:
UGM
Alisyabana  Sutan  Takdir.  Indonesia:
Social and Cultural Revolution. Terjemahan Benedict  R.  Anderson.  Kuala Lumpur  Oxford  University Press: Kuala Lumpur.
Amrah  Muslimin.  1978. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah . Alumni: Bandung.
Badan  Statistik  Kabupaten  Rejang Lebong.2001. Rejang Lebong
Dalam Angka 2001 ,  Kantor Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong: Rejang Lebong. -------------1995, Rejang Lebong Dalam
Angka 1995 .  Kantor  Pusat Statistik  Kabupaten  Rejang
Lebong: Rejang Lebong
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten
Bengkulu Utara. 2010. Bengkulu Utara Dalam Angka
2010. Kantor  Pusat  Statistik Kabupaten  Bengkulu  Utara: Bengkulu Utara.
---------------2001, Bengkulu Utara Dalam Angka 2001. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu  Utara:  Bengkulu Utara. -----------2007, Bengkulu Utara Dalam
Angka 2007 ,  Kantor  Pusat
Statistik  Kabupaten  Bengkulu Utara: Bengkulu Utara ------------2011. Bengkulu Utara Dalam
Angka 2011 .  Kantor  Pusat Statistik  Kabupaten  Bengkulu Utara: Bengkulu Utara.
-----------,2012, Bengkulu Utara Dalam Angka 2012 ,  Kantor  Pusat Statistik  Kabupaten  Bengkulu Utara: Bengkulu Utara.
Bambang  Yudoyono.  2002. Otonomi Daerah, Desentralisasi dan
Pengembangan SDM Aparat Pemda dan Anggota DPRD . Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Bagir  Manan.  2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah .  PSH FH UII: Yogyakarta -----------------. 1993. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 .
Uniska: Karawang. Ermaya  Suradinata.  2000. Pelaksanaan otonomi Daerah dalam Kerangka untuk Meningkatkan Integrasi Bangsa . LKN Kementerian Pertahanan: Jakarta Hamza  Taabun,  Dkk.  2013 . Hukum Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Antar Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supriori Papua. FH Unihas: Makasar Harsasi dan Muh. Dawam. 2002. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Analisis Sosio-Ekonomi-Budaya). Lembaga Penelitian UT: Tanpa Kota Terbit. Hm.  AgusSantoso.  2013. Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia .  Pustaka  Pelajar:
Yogyakarta.
H.R  Makaganza.  2008. Tantangan Pemekaran Daerah .  FUSPAD Yogyakarta.
Huda,  Nikmatul.  2005. Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah
Perkembangan dan Problematika). Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.
IDEA.  2000. Penilaian Demokrasi di Indonesia, Pengembangan Kapasitas Seri 8 .  Ameepro:
Jakarta. IrawanSoedjito.
1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah .  Rineka Cipta: Jakarta.
Irfan  Fachruddin.  2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni: Bandung Jimly  Asshiddiqie.  1998 Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Balai  Pustaka: Jakarta. Joseph  Riwu  Kaho.  2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia . Raja
Grafindo Persada: Jakarta.
-----------1980. Otonomi yang Titik Beratnya di Letakkan Pada Daerah TK II .  UGM  Press: Yogyakarta.
J  Kaloh.  2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Rineka Cipta: Jakarta Joses  Jimmy  Sembiring.1999. Cara Menyelesaikan Sengketa di
Luar Pengadilan .  Visimedia: Jakarta. KDH
Kosoemahatmadja.
1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bina Cipta:
Bandung KD. Darumurti dan Umbu Raufa. 2000.
Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaannya .  Citra  Aditya Bakti: Jakarta. Miriam  Budihardjo.2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik ,  Ed.  Revisi.  PT.
Gramedia Pustaka: Jakarta Moh.Kusnard, dkk. 2000. Ilmu Negara. Gaya Media Pratama: Jakarta
Moeljarto T1. 1968 . Beberapa
Pemikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia ,  seksi Penerbitan  Fakultas  Sospol UGM: Yogyakarta Muhaimin  Yahya.  Tanpa  Tahun.
Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia. Prisma: Tanpa Kota Terbit. Nurudin,  dkk.  2006. Kebijakan Elitis Politik Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Pemda Kabupaten Bengkulu Utara,2009, Bahan Materi Pembinaan , Bagian Administrasi Pemerintahan Setda  Kabupaten  Bengkulu Utara: Arga Makmur Pemerintah Kabupaten Lebong,2010, Buku Pembangunan Kabupaten
Lebong : Membangun
Landasan yang Kokoh Dalam Lima Tahun Pertama (2005- 2010) , Pemkab Lebong: Lebong Pansus Tapal Batas Kabupaten Lebong,2009 ,Bahan Pertimbangan Dalam Rangka
Penentuan Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara , DPRD  Kabupaten  Lebong: Tubei. Paulus Efendie Lotulung.1994. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik . Citra Aditya Bakti :Bandung
Rubin,  Pruit  Dean  G  dan  Jeffrey Z.2004. Teori Konflik Sosial (terjemahan). Pustaka  Pelajar: Yogyakarta. Samidjo.  1986. Ilmu Negara .  Armico: Bandung Sarundajang. 1999. Arus Balik
Kekuasaan ke Daerah . Pustaka Sinar Harapan: Jakarta Siti  R  Zuhro,  dkk.  2004. Konflik & Kerjasama Antar Daerah:
Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimanatan Timur. Pusat Penelitian Politik-LIPI: Jakarta. Soehino.  2000. Ilmu Negara .  Liberty: Yogyakarta.
Sri  Sumantri  dan  Bintan  RSaragih. 1993. Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 tahun kembali ke undang undang dasar 1945). Pustaka  Sinar Harapan: Jakarta.
Suwoto
Mulyosudarmo. 1990. Kekuasaan dan Tanggung
Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan .: Universitas
Airlangga: Surabaya Syamsul  Hadi,  dkk.  2007 . Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional. Yayasan  Obor Indonesia: Jakarta. Tri    Ratnawati.  2009. Pemekaran Daerah : Potitik Lokal dan Beberapa lsu Terseleksi . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Wardi  Bachtiar.  2006. Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons .: Remaja Rosdakarya: Bandung.

## Karya Ilmiah
Imam  Radianto.  2010. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Perbatasan Antar Daerah dalam Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri . Di akses tanggal 13 Agustus 2014 M.  Arafat  Hermana.2012. Kajian terhadap Sengeta Tapal Batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara dalam Perspektif Hukum Tata Negara/Administrasi
Negara, Skripsi.  Unib  Press: Bengkulu. -----------.2014. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten
Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan ,  Tesis.  Unib  Press: Bengkulu Muhammad  Rifki  Pratama.  2010.
Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggerang Selatan, Skripsi Fisip UINSH: Jakarta.
Nanang  Kristiyono.  2008. Konflik dalam Penegasan Batas
Daerah antar Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis terhadap Faktor- faktor Penyebab dan Dampaknya) ;  Tesis.  FISIP
Undip; Semarang.
Nurbadri.  2008. Konflik Batas Wilayah di Era otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya, Tesis. Undip Press: Semarang. Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang . Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya.  tanpa tahun. Rizki Argama.2005. Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah
Di Indonesia. Makalah. FH UI Press : Jakarta
R  Alam  SuryaPutra.  2006. Pemekaran Daerah di Indonesia : Kasus di Wilayah Penelitian IRDA . Makalah Seminar Internasional Percik  ke-7.  Salatiga.  Juli 2006.  Pratikno.  2007.”Policy
Paper  :  Usulan  Perubahan Kebijakan  Penataan  Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”.Kajian Akademik Penataan  Daerah  di  Indonesia Kerja  sama  Dengan  DRSP- Depdagri Rusadi  Kantaprawira.1998. Hukum dan Kekuasaan .
Makalah.
Universitas  Islam  Indonesia:
Yogyakarta.
Perundang-undangan: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeah Undang-Undang  Darurat  Nomor  4 Tahun 1965 tentang Pembentukan  Daerah  Otonom Kabupaten-Kabupaten  dalam
Lingkungan  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang  Pembentukan  Lebong dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi Bengkulu Peraturan  Pemerintah  Nomor  129 Tahun 2000 tentang Persyaratan  Pembentukan  dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman  Penegasan  Batas Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76  Tahuun  2012  tentang Pedoman  Penegasan  Batas Daerah