E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 57-66 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446
KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI
Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur Email: isdian@umm.ac.id, sholahuddin.alfath@gmail.com

## Abstrak
Secara yuridis-formal, tegas ditentukan, bahwa setiap perjanjian mempersyaratkan adanya kata sepakat  para  pihak.  Meski  demikian, implementasi  piranti  normatif itu tidak  semudah  bunyi tekstualnya. Dengan menggunakan metode analisis yuridis, tulisan dengan tema “Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”, mengangkat dua permasalahan menarik. Pertama , bagaimana relevansi kata sepakat dalam perjanjian  sebagai upaya mencegah wanprestasi; Kedua , bagaimana format ideal pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian. Temuan dalam penelitian ini memastikan, bahwa: Pertama, kata sepakat merupakan kata  kunci  dalam  menjamin  terlaksananya  dan  terpenuhinya  janji-jani  para  pihak  dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam perjanjian pada umunya, kata sepakat mempunyai relevansi untuk  mencegah  terjadinya  wanprestasi.  Kedua,  secara  ideal,  dalam  setiap  perjanjian  perlu dipastikan, bahwa para pihak benar-benar memahami apa yang disepakati baik secara formal maupun secara material (substansial).
Kata Kunci: Kata Sepakat, Perjanjian, Wanprestasi.

## Abstract
In  a  juridical-formal,  firmly  determined, that  each  agreement  requires  the  agreement  of  the parties. However, the implementation of normative tools is not as easy as the textual sounds. Through  a  juridical  approach,  writing  with  the  theme  "Agree  to  the  Agreement  and  its Relevance  as  a  Prevention  of  Default",  raised  two  interesting  problems.  First,  how  is  the relevance of the agreement in the agreement as an effort to prevent default; Second, what is the ideal format for agreement in an agreement. The findings in this study confirm, that: First, the agreement is the key word in ensuring the implementation and fulfillment of the promises of the parties to the agreement. Therefore, in agreement in general, the agreement has relevance to prevent defaults. Second, ideally, in every agreement it is necessary to ensure that the parties truly understand what has been agreed both formally and materially (substantially).
Keywords: Agree, Agreement, Default.

## PENDAHULUAN
Perjanjian  hakikatnya  merupakan  perbuatan  hukum  masyarakat  untuk  saling mengikatkan  dirinya  satu  sama  lain.  Sebagai  sarana  saling  mengikatkan  diri  satu  sama  lain, perjanjian  mempersyaratkan  terjadinya  kata  sepakat  dari  para  pihak.  Kata  sepakat  dalam perjanjian  dapat  dilihat  sebagai  prasyarat  dasar.  Secara  yuridis,  tanpa  kata  sepakat  dari  para pihak, dapat dipastikan tidak akan terjadi perbuatan saling mengikatkan diri  itu. Mengikatkan diri satu sama lain sesungguhnya bermakna adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban  para  pihak.  Justru  karena  adanya  kesadaran  untuk  saling  mengakui  hak  dan kewajiban  inilah  para  pihak  mengikatkan  dan  kemudian  menundukkan  diri  pada  apa  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
disepakati.  Karenanya,  kata  sepakat  juga  dapat  dimaknai  sebagai  kesadaran  untuk  saling menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kata  sepakat  dalam  perjanian  hakikatnya  tidak  bermakna  formalitas.  Kata  sepakat mengandung  makna  yang  jauh  lebih  esensial  dari  sekedar  formalitas.  Di  dalam  kata  sepakat terkandung makna adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati  janji  dan  harapan  masing-masing.  Karena  itu,  dalam  kata  sepakat  juga  terkandung makna  adanya  kepastian  hukum.  Dalam  konteks  perjanjian,  kepastian  hukum  hakikatnya merupakan  jaminan,  bahwa  apa  yang  disepakati  dalam  perjanjian  dapat  terlaksana  dan terpenuhi sesuai janji masing-masing pihak. Adanya jaminan ini akan memberikan manfaat dan keuntungan  bagi  para  pihak.  Dengan  demikian,  maka  kata  sepakat  juga  bermakna  adanya jaminan untuk saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi masing-masing pihak.
Kesadaran  terhadap  pentingnya  memahami  kata  sepakat  dalam  perjanjian,  dengan demikian menjadi tuntutan bagi siapapun  yang akan melakukan perjanjian atau kesepakatan. Kesadaran ini akan berfungsi sebagai pengikat para pihak untuk menunaikan janji-janji yang telah disepakatinya. Dengan demikian kata sepakat dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya ingkar janji atau wanprestasi.  Kesadaran terhadap pentingnya kata sepakat dengan demikian menjadi  “kata  kunci”  terlaksananya  sebuah  perjanjian.  Meski  juga  tidak  dapat  dipungkiri, bahwa di dalam dunia praktek, ada indikasi, bahwa tidak semua perjanjian dilandaskan pada adanya kata sepakat. Tidak adanya kata sepakat dalam perjanjian tentu maknanya sangat luas. Dalam dunia praktek, tidak adanya kata sepakat dalam perjanjian misalnya dapat terjadi karena tidak bertemunya para pihak secara face to face di hadapan notaris. Tiadanya kata sepakat juga dapat  bermakna  tidak  adanya  pemahaman  tentang  apa  yang  disepakati.  Karena  itu,  ada kebutuhan akademik yang cukup mendesak untuk dilakukan penelitian terhadap persoalan kata sepakat  dalam  perjanjian,  khususnya  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  ingkar  janji (wanprestasi).
Mengingat keterbatasan ruang dan waktu penyajian, penelitian ini akan mencukupkan diri  pada  persoalan  kata  sepakat  dalam  perjanjian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan wanprestasi. Penelitian ini akan diawali dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hal terkait  prinsip  hukum  perjanjian.  Pada  area  yang  lebih  khusus,  penelitian  ini  juga  akan mendiskusikan secara lebih detail tentang  konsep kesepakatan, yang diawali dengan mencari konsep  kesepakatan  dalam  perjanjian  hingga  pada  akhirnya  menemukan  kesatuan  prinsip hukum  sebagai  upaya  mencegah  wanprestasi.  Untuk  memudahkan  kajian  dan menistematisasikan uraian penyajian, penelitian ini akan mengajukan dua permasalahan pokok sebagai  acuan  pembahasan. Pertama ,  bagaimana  relevansi  kata  sepakat  dalam  perjanjian sebagai  upaya  mencegah  wanprestasi  sesuai  yang  diatur  dalam  KUHPerdata; Kedua , bagaimana  format  ideal  pemenuhan  kata  sepakat  dalam  perjanjian  yang  diatur  dalam KUHPerdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  ( legal  research )  dengan  beberapa pendekatan  sekaligus.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( Conceptual  approach )
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 57-66 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446
(Ibrahim,  2000,  h.  300-322).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute-approach ),  yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2007, h. 96) yang berkaitan dengan syarat sahnya perajanjian, terutama kata sepakat. Pendekatan konsep ( conseptual approach ), yaitu  dengan  menelaah  dan  memahami  konsep-konsep  (Ibrahim,  2007,  h.  391)  mengenai prinsip-prinsip perjanjian dan konsep kesepakatan dalam hukum perjanjian.
Penelitian  ini  juga  akan  mengeksplor  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  hukum,  oleh karenanya penelitian ini juga sekaligus merupakan penelitian filosofis (Yusriadi, 2009, h. 17). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder seperti buku-buku dan dokumen-dokumen ilmiah  yang terkait dengan pokok bahasan. Penelitian ini tidak saja akan melihat hukum dalam tampilannya secara tekstual, tetapi akan melihat hukum dalam tampilannya sebagai ide, cita-cita, nilai, moral dan keadilan yang disebut sebagai konsep hukum  yang  idiologis,  filosofis  dan  moralistis  (Soemitro,  1989,  h.  1).  Sedangkan,  teknik analisis  bahan  dilakukan  dengan  cara  bahan-bahan  hukum  dikategorikan  dan  disusun  secara sistematis. Teknik untuk menganalisis menggunakan sistem Interprestasi dalam teknis analisis bahan hukum, seperti penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Relevansi Kata Sepakat dalam Pejanjian Sebagai Upaya Mencegah Wanprestasi Sesuai yang Diatur dalam KUHPerdata
Mengawali  bahasan  tentang  relevansi  kata  sepakat  dalam  perjanjian  sebagai  upaya mencegah  terjadinya  wanprestasi,  akan  dipaparkan  terlebih  dahulu  secara  detail  tentang perjanjian.  Kajian  tentang  perjanian  dalam  konteks  pembahasan  permasalahan  pertama didahulukan  atas  pertimbangan,  bahwa  kata  sepakat  sejatinya  hanya  merupakan  salah  satu syarat untuk sahnya perjanjian. Dengan demikian cukup beralasan kiranya pada bagian awal pembahasan  ini  dipaparkan  terlebih  dahulu  hal-hal  yang  bersifat  general.  Pilihan  atas  model kajian ini juga dimaksudkan agar arah pembahasan dapat disajikan secara sistematis mulai dari hal-hal yang bersifat general menuju pada hal yang bersifat special. Melalui pembahasan yang demikian diharapkan pembahasan akan semakin mengerucut pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah disinggung, bahwa perjanjian hakikatnya merupakan perbuatan hukum masyarakat untuk mengikatkan dirinya satu sama lain. Sebagai perbuatan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, perjanjian mempunyai cakupan  dan  jangkauan  yang  demikian  luas.  Meski  demikian,  dalam  perkembangannya, perjanjian  lebih  dikenali  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  berbisnis.  oleh karenanya,  persoalan  tentang  perjanjian  sesungguhnya  lebih  dikenal  dalam  dunia  bisnis. Berkaitan  dengan  realitas  ini,  Yohanes  Sogar  Simamora  menyampaikan,  bahwa  perjanjian merupakan  bagian  yang  melekat  dari  transaksi  bisnis  yang  memiliki  fungsi  untuk  menjamin seluruh  harapan  yang  dibentuk  dari  janji-janji  para  pihak  dapat  terlaksana  dan  terpenuhi (Simamora, 2017, h. 25). Pandangan Simamora tentang perjanjian sesungguhnya menegaskan, bahwa  perjanjian  hakikatnya  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memastikan,  bahwa  apa  yang disepakati para pihak  dapat dilaksanakan dan dapat dipenuhi. Dalam pandangan yang demikian sesungguhnya  tersirat,  bahwa  perjanjian  sesungguhnya  merupakan  sarana  untuk  menjamin
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 57-66 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446
kepastian  hukum,  dalam  konteks  ini  adalah  kepastian  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  para pihak sesuai yang disepakati.
Sementara itu secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  dengan  KUH  Perdata)  perjanjian  dikonstruksi sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara tersurat, konsepsi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan, bahwa perjanjian sejatinya merupakan perbuatan mengikatkan diri antara satu atau beberapa orang dengan seorang atau lebih. Senada dengan konsepsi yang dibangun KUHPerdata, Subekti memberikan batasan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1987, h. 1). Dengan demikian nampak bahwa inti dari sebuah perjanjian adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh salah satu/para pihak.
Melandaskan pada beberapa konsepsi tentang perjanjian sebagaimana paparan di atas, terbaca  secara  terang,  bahwa  perjanjian mempunyai  beberapa  fungsi  sekaligus.  Perjanjian  di dalam  kehidupan  masyarakat  memiliki    beberapa  fungsi,  terutama  untuk  memberikan  suatu kepastian  tentang  mengikatknya  perjanjian  antara  para  pihak.  Lebih  lanjut  oleh  Lukman Santoso AZ dalam bukunya telah membedakan fungsi perjanjian menjadi 2 macam yaitu fungsi yuridis  dan  fungsi  ekonomis  (AZ,  2016,  h.  18).  Fungsi  yuridis  perjanjian  yaitu  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak.  Sedangkan  fungsi  ekonomis  perjanjian  yaitu untuk merubah nilai penggunaan suatu sumber daya yang sebelmunya bernilai rendah menjadi nilai  yang  lebih  tinggi.  Melihat  begitu  pentingnya  perjanjian  maka  seharusnya  perjanjian menguntungkan  bagi  para  pihak  secara  timbal  balik.  Pada  titik  ini,  sangat  dipahami  jika perjanjian  menjadi  persoalan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  modern  sekarang  ini. Mengingat  kehadirannya  tidak  saja  penting  dalam  konteks  kepentingan  hukum,  tetapi  juga penting  dalam  konteks  kepentingan  ekonomi.  Karena  itu  menjadi  wajar  jika  persoalan perjanjian berkembang demikian pesat, khususnya dalam ranah hukum privat.
Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perjanjian saat ini sangat berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH  Perdata,  para  pihak  dalam  kontrak  bebas  untuk  membuat  perjanjian,  apapun  isi  dan bagaimanapun bentuknya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya.  Perjanjian  yang  merupakan  undang-undang  bagi  para  pihak maka  dalam  konteks  pembuatan  perjanjian  (perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis  maupun secara  lisan)  harus  melibatkan  kesadaran  para  pihak  untuk  memahami  perjanjian  sehingga dalam pra pembuatan kontrak hingga pasca pembuatan perjanjian dapat berjalan dengan baik dan melindungi masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian yang dibuat juga harus memenuhi asas-asas  di  dalam  hukum  perjanjian  lainnya,  seperti:  asas  konsesualisme,  asas  kekuatan mengikat, dan asas keseimbangan (Budiono, 2014, h. 29-32). Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut  tetap  tidak  boleh  melanggar  syarat-syarat  sahnya perjanjian dalam KUH Perdata.
Perjanjian akan menjadi sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak  yang  membuatnya  apabila  memenuhi  syarat  sah  perjanjian.  Syarat  sahnya  perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata. Berdasarkan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: a. Sepakat untuk mengikatkan diri; b. Cakap untuk membuat suatu kontrak; c. Mengenai suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat tersebut dipenuhi oleh suatu perjanjian maka  terhadap  perjanjian  tersebut  berlaku  ketentuan:  1)  Perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang bagi para pihak; 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa kesepakatan bersama; 3) Pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik (AZ, 2016, h. 23).
Namun,  seiring  perkembangan  dunia  bisnis  dan  kebutuhan  masyarakat,  seringkali timbul  permasalahan  dari  perikatan  yang  dilakukan  masing-masing  individu,  terutama  yang perikatan yang timbul dari perjanjian. Seringkali dijumpai suatu hubungan perdata yang dimulai dari  suatu  perjanjian  kedua  belah  pihak  kemudian  dalam  pelaksanaannya  menjadi  perkara pidana,  meskipun  awalnya  murni  merupakan  hubungan  bisnis  yang  dilandasi  itikad  baik. Permasalahan  yang  seringkali  berujung  pada  perkara  pidana  dan  seringkali  terjadi  di masyarakat  yaitu:  praktik  penyalahgunaan  uang  yang  dipinjam  namun  tidak  sesuai  dengan peruntukannya,  suatu  kewajiban  dalam  perjanjian  yang  tidak  berhasil  dipenuhi  namun  uang pembayaran tidak dikembalikan, pemberian cek kosong  yang  sejak awal diketahui tidak ada dananya, dan bahkan salah satu pihak mengakui bahwa penandatangan dilakukan secara tidak sah meskipun diakui bahwa tanda tangan tersebut adalah sah miliknya.
Berdasarkan uraian kasus-kasus tersebut di atas, perkara pidana yang diawali dengan perjanjian bisnis, selalu berawal dari niat jahat dan itikad tidak baik dari si pelaku. Itikad baik tercermin  dari  sebelum  sampai  pada  pelaksanaan  perjanjian.  Itikad  baik  ini  harus  dimulai dengan pemenuhan salah satu syarat sah perjanjian  pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesepakatan Para Pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang  bebas  antara  para  pihak  mengenai  hal-hal  pokok  yang  diinginkan  dalam  perjanjian. William T. Major menyatakan bahwa terdapat beberapa elemen yang mendasari adanya suatu perjanjian  sederhana.  Elemen-elemen  tersebut  yaitu  kesepakatan,  niat,  dan  konsiderasi (janji/manfaat timbal balik) (Major, 2018, h. 15). Memenuhi elemen-elemen tersebut tentunya semua  pihak  harus  telah  mencapai  kesepakatan  atau  dianggap  telah  mencapai  kesepakatan. Kesepakatan  tersebut  tentunya  didasari  dengan  adanya  niat  yang  dimiliki  oleh  semua  pihak untuk membuat perikatan hukum sehingga pada akhirnya semua pihak mendapatkan sejumlah manfaat dari janji/manfaat timbal balik berdasarkan butir-butir kesepakatan. Oleh karena itu, jika di dalam suatu perjanjian/transaksi tidak memenuhi salah satu elemen tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian itu tidak ada.
Persesuaian kehendak (dalam hal ini kesepakatan) ini dapat dilihat dalam pernyataan para pihak, karena kehendak tidak dapat diketahui oleh orang lain/tidak dapat dilihat oleh orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam (Major, 2018, h. 19). Suatu perjanjian hanya mungkin terjadi atas suatu kesepakatan atas persetujuan para  pihak.  Eggens  dalam  Ibrahim  dalam  Artikel  Ery  Agus  Prioyono  menyatakan  asas konsensualisme merupakan puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah: een man eem  man,  een  word  een  word .  Eggens  melanjutkan  bahwa  ungkapan  orang  harus  dapat dipegang ucapannya merupakan tuntutan kesusilaan (Priyono, 2018, h. 22).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446
Selanjutnya,  Herlin  Budiono  menyatakan  bahwa  dalam  menyusun  suatu  perjanjian sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah win-win attitude , suatu sikap yang dilandasi dengan itikad baik (Budiono, 2013, h. 244). Sebagai upaya pemenuhan sikap tersebut maka  kesepakatan  ini  tentunya  harus  pula  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1321  KUH Perdata. Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Hal ini dijelaskan pula oleh J. Satrio bahwa Sepakat  yang  benar  pasti  sepakat  yang  tidak  tersesat,  tidak  terpaksa, tidak tertipu,  dan  tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan (Satrio, 2019, h. 1). Dengan demikian perjanjian yang dimulai dengan kata sepakat dari para pihak dapat terlaksana dengan baik dan kepentingan  masing-masing  pihak  terlindungi.  Dalam  hal  ini,  antara  para  pihak  harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat  dinyatakan  secara  tegas  maupun  diam-diam.  Bebas  di  sini  artinya  adalah  bebas  dari kekhilafan ( dwaling , mistake ), paksaan ( dwang , dures ), dan penipuan ( bedrog , fraud ).
Selain  itu,  selain  pemenuhan  Pasal  1321  KUH  Perdata,  kesepakatan  harus  dianalisis lebih  lanjut  berdasarkan  teori-teori  yang    digunakan  untuk  menentukan  saat  terjadinya kesepakatan  para  pihak,  yaitu:  teori  kehendak,  teori  pernyataan,  dan  teori  kepercayaan (Budiono, 2010, h. 76). Teori kehendak menyatakan bahwa perjanjian ditentukan oleh faktor kehendak  para  pihak  saja  meskipun  terkadang  kehendak  tersebut  tidak  sesuai  dengan pernyataan  pihak  tersebut.  Teori  ini  jelas  memiliki  kelemahan  karena  secara  hukum  formil seseorang  harus  mempercayai  apa  yang  dinyatakan  oleh  orang  lain  sebelum  dibuktikan sebaliknya. Berbeda dengan teori pernyataan, teori ini menyatakan bahwa kehendak para pihak harus  dinyatakan  dan  pernyataan  itulah  yang  mengikat  para  pihak.  Namun,  teori  ini  pun memiliki  kelemahan  mana  kala  apa  yang  dinyatakan  oleh  para  pihak  tidak  sesuai  dengan kehendak  sehingga  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian.  Misalnya,  para  pihak  sepakat menjual  barang  dengan  harga  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah),  namun  yang  tertulis adalah  Rp.  10.000,00  (sepuluh  ribu  rupiah).  Untuk  menyempurnakan  teori-teori  sebelumnya maka muncul teori kepercayaan yang menjelaskan bahwa pernyataan akan menjadi perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut hukum kebiasaan menimbulkan kepercayaan  bahwa hal yang  dinyatakan  adalah  hal  yang  memang  benar  dikehendaki.  Berdasarkan  uraian  teori  ini, maka seharusnya kesepakatan itu terjadi pada saat adanya kehendak para pihak yang dinyatakan sehingga pihak lawan memahami dan menerima kehendak tersebut. Selain itu, pihak lawan juga harus  memahami  dan  menerima  kehendak  tersebut  dengan  memperhatikan  prinsip  kehatia- hatian dengan berdasarkan hukum kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.
Berdasarkan  pada  analisis  singkat  di  atas,  maka  para  pihak  pada  saat  melakukan persesuaian  kehendak  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  sah  secara  hukum  dan  melindungi kepentingan  masing-masing  individu  seharusnya  memperhatikan  beberapa  faktor,  yaitu penawaran  kehendak  kepada  pihak  lain,  penyataan  kehendak  secara  tegas,  penerimaan kehendak dari orang lain, pernyataan penerimaan kehendak dari orang lain, penerapan prinsip kehati-hatian dengan berlandaskan itikad baik, dan penerapan Pasal 1321 KUH Perdata. Pada akhirnya, kesepakatan yang timbul adalah kesepakatan yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu, dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Selain itu, perjanjian yang lahir dari kesepakatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan melindungi kedua belah
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
pihak/para  pihak.    Dengan  demikian  tersimpul,  bahwa  kata  sepakat  dengan  segala pengertiannya mempunyai relevansi terhadap upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

## Format  Ideal  Pemenuhan  Kata  Sepakat  Dalam  Perjanjian  Sesuai  yang  Diatur  dalam KUHPerdata
Kata  sepakat  mengandung  makna  bahwa  keinginan  para  pihak  untuk  saling mengikatkan  diri  dan  keinginan  ini  menimbulkan  kepercayaan  bahwa  perjanjian  itu  akan dipenuhi oleh para pihak (Priyono, 2018, h. 22). Kesepakatan  juga merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak/perjanjian yang pada umumnya diungkapkan dengan kata setuju  yang  disertai  dengan  pembubuhan  tanda  tangan  sebagai  bukti  persetujuan atas  segala yang tercantum di dalam perjanjian (Sari, 2017, h. 82-83). Begitu pentingnya unsur kesepakatan dalam perjanjian untuk dipenuhi secara benar maka diperlukan suatu format ideal yang harus dipenuhi.
Kesepakatan  dapat  dibuat  dalam  suatu  bentuk  tertentu,  yaitu:  secara  tertulis,    secara lisan,  disimpulkan  secara  logis  berdasarkan  tindakan  masing-masing  pihak  dan  situasi  atau keadaan lingkungan kasus tersebut, atau gabungan dari berbagai cara tersebut (Major, 2018, h. 16).  Sisi  lain,  Sudikono  Mertokusumo  dalam  Jurnal  Novi  Ratna  Sari  menyatakan  bahwa terdapat lima cara terjadinya persesuian pernyataan kehendak, yaitu dengan (Sari, 2017, h. 83):
a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
c. Bahasa yang tidak sempurna asal diterima oleh pihak lawan;
d. Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya;
e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh Pihak Lawan.
Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Kedua cara  tersebut  tetap  menjadikan  perjanjian  memiliki  kekuatan  mengikat  para  pihak  dan  tetap menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  yang  bersepakat.  Namun,  hal  ini  perlu diperhatikan  ketika  dikaitkan  dengan  kemudahan  dalam  perihal  pembuktian,  sebagaimana diatur di dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Alat pembuktian meliputi alat bukti secara tertulis, Alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika perjanjian dilakukan secara tertulis maka  pembuktian  mudah  dilakukan,  meskipun  hukum  meberikan  alternatif  pembuktian  lain jika  tidak  ada  bukti  secara  tertulis.  Hasanuddin  Rahmat  menyatakan  bahwa  perumusan perjanjian sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis dengan beberapa alasan (Rahmat, 2000, h. 2):
a. Perjanjian tertulis merupakan alat untuk menunjukann apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian atau belum;
b. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat untuk saling memantau para pihak apakah telah melaksanakan prestasinya atau belum atau bahkan telah wanprestasi;
c. Perjanjian tertulis sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan ganti rugi kepada pihak lainnya.
Para pihak yang telah mencapai kata sepakat dapat menyatakan kesepakatan tersebut di dalam perjanjian secara tertulis. Selain itu, dengan memperhatikan analisis Penulis sebelumnya yaitu  faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  persesuaian  kehendak  untuk  mencapai
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
kesepakatan  yang  sah  secara  hukum  dan  melindungi  kepentingan  masing-masing  individu, maka disini Penulis menguraikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak dalam kesepakatan.  Syarat  tersebut  dibedakan  menajdi  dua  macam,  yaitu  syarat  formal  dan  syarat meterial. Syarat formal pemenuhan kata sepakat meliputi:
a. Identitas para pihak dalam membuat perjanjian;
b. Kewenangan para pihak dalam membuat perjanjian;
c. Kecakapan para pihak sudah sesuai hukum atau belum;
d. Identitas obyek yang akan diperjanjikan;
e. Kehalalan obyek yang akan diperjanjikan.
f. Waktu dan tempat dimana para pihak melakukan kesepakatan; dan
g. Terdapat  pembuktian  atas  kesepakatan  yang  dibuat  para  pihak  sebagai  alat  bukti  dalam penyelesaian sengketa.
Sedangkan syarat material pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian, yaitu:
a. Kejelasan para pihak menyampaikan kehendak masing-masing;
b. Kesesuaian kehendak para pihak dengan aturan hukum yang berlaku;
c. Kesepakatan  tidak  tersesat,  tidak  terpaksa,  tidak  tertipu,  dan  tidak  telah  diberikan  karena adanya penyalahgunaan keadaan;
d. Penerimaan  dan  kepercayaan  pihak  lain  dalam  perjanjian  dalam  persesuaian  kehendak (kesepakatan);
e. Pernyataan secara tegas dari para pihak untuk bersepakat terhadap segala isi kesepakatan.
Pemenuhan  syarat-syarat  tersebut  di  atas  selanjutnya  direalisasikan  dalam  bentuk perjanjian  sebagai  wujud  pernyataan  atas  kehendak  masing-masing  pihak  dengan memperhatikan rancangan garis besar perjanjian dan dasar hukum atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  Kata sepakat dalam perjanjian sebagai upaya mencegah wanprestasi secara yuridis sangat relevan. Sebab, kesepakatan yang timbul adalah kesepakatan  yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu, dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Selain itu, perjanjian yang lahir dari kesepakatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan melindungi kedua belah pihak/para  pihak;  Kedua,  Format  ideal  pemenuhan  kata  sepakat  dalam  perjanjian  harus memenuhi  syarat  formal  (identitas  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian;  kewenangan  para pihak  dalam  membuat  perjanjian;  kecakapan  para  pihak  sudah  sesuai  hukum  atau  belum; identitas obyek yang akan diperjanjikan;k ehalalan obyek yang akan diperjanjikan; waktu dan tempat dimana para pihak melakukan kesepakatan; dan terdapat pembuktian atas kesepakatan yang  dibuat  para  pihak  sebagai  alat  bukti  dalam  penyelesaian  sengketa)  dan  syarat  meterial (kejelasan  para  pihak  menyampaikan  kehendak  masing-masing;  kesesuaian  kehendak  para pihak  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku;  kesepakatan  tidak  tersesat,  tidak  terpaksa,  tidak tertipu,  dan  tidak  telah  diberikan  karena  adanya  penyalahgunaan  keadaan;  penerimaan  dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
kepercayaan  pihak  lain  dalam  perjanjian  dalam  persesuaian  kehendak  (kesepakatan);  dan pernyataan secara tegas dari para pihak untuk bersepakat terhadap segala isi kesepakatan).

## SARAN
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  tersebut  diatas,  penulis  ingin  memberikan  beberapa masukan  atau  saran,  diantaranya:  Pertama,  Seyogyanya  perlu  dilakukan  sosialisasi  oleh stakeholders terkait  pentingnya  kata  sepakat  dalam  perjanjian  untuk  mencegah  terjadinya wanprestasi  dalam  segala  bentuk  atau  aktifitas  perikatan;  Kedua,  Seyogyanya stakeholders terkait memahami pentingnya penggunaan kata sepakat dalam perjanjian beserta pemenuhan terhadap  syarat  formil  dan  materilnya,  upaya  tersebut  perlu  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah selaku pembuat undang-undang, dengan menuangkan regulasi dalam bentuk surat edaran atau sejenisnya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Priyono,  Ery.  (2018). Aspek  Keadilan  dalam  Kontrak  Bisnis  di  Indonesia . Jurnal  Law Reform, Volume 14, Nomor 1
Budiono,  Herlien.  (2014). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Budiono.  Herlien.  (2013). Kumpulan  tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan . Bandung: PT. Citra aditya Bakti
Hanitijo  Soemitro,  Ronny.  (1989). Perspektif  Sosial  dalam  Pemahaman  Masalah-Masalah Hukum . Semarang: CV. Agung
Ibrahim,  Johnny.  (2005). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia
Mahmud Marzuki, Peter. (2007). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Rahmat, Hasanudiin. (2000). Legal Drafting . Bandung: Citra Adutya Bakti Ratna Sari, Novi. (2017). Komparisi Syarat Sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam . Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Santoso  AZ,  Lukman.  (2016). Hukum  Perikatan”  Teori  Hukum  dan  Teknis  Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis. Malang: Setara Press Satrio, J. (2019). Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4db425c9b56/sepakat-dan- permasalahannya--lahirnya-perjanjian, pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:38 WIB Sogar  Simamora,  Yohanes.  (2017). Hukum  Kontrak:  Prinsip-prinsip  Hukum  Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah di Indonesia . Surabaya: LaksBang Pressindo. Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
T. Major. William. (2018). Hukum Kontrak. Bandung: Nuansa Cendekia Yusriadi.  (2009). Tebaran  Pemikiran  Kritis  Hukum  dan  Masyarakat .  Malang:  Surya  Pena Gemilang.