ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)

## APPLICATION OF THE PIERCING THE CORPORATE VEIL PRINCIPLE IN INDONESIAN COMPANY LAW FROM THE PERSPECTIVE OF SUBSTANTIVE JUSTICE
Febri Falisa Putri 1 , Sylvia Mufarrochah 2 , Much Usman 3 , Abdul Khakim 4 1,2,3,4) Institut Teknologi dan Bisnis Yadika, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia
Article Info Abstract Received: 08/06/2024 Accepted: 10/07/2024 The  principle  of  piercing  the  corporate  veil  in  Indonesia  is regulated  in  various  laws,  especially  the  Limited  Liability Company  Law,  but  its  application  in  judicial  practice  still faces  challenges  such  as  a  lack  of  deep  and  uniform understanding among legal practitioners. The purpose of this research  is  to  analyze  the  application  of  the  piercing  the corporate  veil  principle  in  Indonesian  company  law  and evaluate  whether  its  application  has  reflected  substantive justice. This research uses a normative legal research method with  statutory  and  conceptual  approaches,  using  primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative analysis with a deductive approach. The research results show that the application of the piercing the corporate veil principle in Indonesian company law is still limited and has not fully reflected  substantive  justice.  Although  this  principle  is regulated in the Limited Liability Company Law and several court cases, its application faces challenges such as a lack of clear criteria, limited understanding among legal practitioners,  and  concerns  about  its  impact  on  investment. These factors cause difficulties for creditors or third parties in obtaining  adequate  compensation,  while  the  misuse  of corporate forms by shareholders or company management is often  not  effectively  held  accountable.  To  enhance substantive  justice,  efforts  are  needed  such  as  clarifying application  criteria,  increasing  understanding  among  legal practitioners, strengthening law enforcement, and developing stronger jurisprudence.

## Keywords:
Piercing  The  Corporate  Veil,
Company Law, Substantive Justice, Corporate Responsibility, Jurisprudence.
This is an open access article under the CC BY license.
Corresponding Author: Febri Falisa Putri Email: febrifalisaadvokat@gmail.com
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim

## INTRODUCTION
Perkembangan  dunia  usaha  di  era  globalisasi  telah  membawa  dampak  signifikan terhadap struktur dan dinamika perusahaan di Indonesia. Salah satu bentuk badan usaha yang paling umum dan diminati adalah Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT memiliki karakteristik utama berupa pemisahan harta kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, yang dikenal dengan prinsip separate legal entity atau limited liability. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dari tanggung jawab yang melebihi nilai saham yang dimilikinya dalam perseroan.(Kornelis, 2022)
Namun,  dalam  praktiknya,  prinsip  pemisahan  harta  kekayaan  ini  seringkali disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  yang dapat  merugikan  pihak  ketiga,  kreditur,  atau  bahkan  negara.  Penyalahgunaan  tersebut  dapat berupa  pengalihan  aset  perseroan  secara  tidak  sah,  penghindaran  kewajiban  hukum,  atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip good corporate governance. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan suatu mekanisme hukum yang dapat menerobos batas-batas formal perseroan untuk mencapai keadilan substantif.(Budiarto & Pujiyono, 2021)
Dalam  konteks  inilah,  doktrin  "piercing  the  corporate  veil"  atau  penerobosan  tirai perusahaan menjadi relevan dan penting untuk diterapkan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.  Doktrin  ini  memungkinkan  pengadilan  untuk  mengabaikan  status  badan  hukum perseroan dan membebankan tanggung jawab kepada pemegang saham,  direksi,  atau pihak- pihak lain yang sebenarnya mengendalikan perseroan, ketika terjadi penyalahgunaan bentuk perseroan untuk tujuan yang tidak sah atau merugikan pihak lain.(Rokan & Hasanah, 2020)
UUPT  telah  mengadopsi  prinsip  piercing  the  corporate  veil,  meskipun  tidak  secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa ketentuan limited liability tidak berlaku apabila: (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau  tidak  terpenuhi;  (b)  pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan  perseroan  untuk  kepentingan  pribadi;  (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  perseroan;  atau  (d)  pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang  mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.(Hirman et al., 2017)
Meskipun UUPT telah memberikan landasan hukum bagi penerapan doktrin piercing the corporate  veil,  implementasinya  dalam  praktik  peradilan  di  Indonesia  masih  menghadapi
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
berbagai  tantangan  dan  kendala.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kurangnya  pemahaman yang mendalam dan seragam di kalangan hakim, praktisi hukum, dan pelaku usaha mengenai konsep dan penerapan doktrin ini. Hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa perusahaan.(Iqlima Thahirah et al., 2023) Selain itu, penerapan doktrin piercing the corporate veil juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, yang merupakan tujuan utama dari  penegakan  hukum.  Keadilan  substantif  mengacu  pada  pencapaian  keadilan  yang sesungguhnya,  tidak  hanya  berdasarkan  pada  pemenuhan  formalitas  hukum  semata.  Dalam konteks hukum perusahaan, keadilan substantif berarti memastikan bahwa pihak-pihak yang benar-benar  bertanggung  jawab  atas  kerugian  atau  pelanggaran  hukum  dapat  dimintai pertanggungjawaban, tanpa terhalang oleh konstruksi formal perseroan terbatas.(Rissy, 2019)
Penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam perspektif keadilan substantif juga harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  perlindungan  terhadap  pihak  ketiga  atau kreditur  dengan  kepastian  hukum  bagi  investor  dan  pelaku  usaha.  Di  satu  sisi,  doktrin  ini diperlukan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  bentuk  perseroan  dan  melindungi  pihak-pihak yang  dirugikan.  Di  sisi  lain,  penerapan  yang  terlalu  luas  atau  tidak  proporsional  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi daya tarik investasi di Indonesia.(Apandi et al., 2023)
Dalam konteks hukum Indonesia, selain UUPT, terdapat beberapa peraturan perundang- undangan  lain  yang  relevan  dengan  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil.  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (UU  Kepailitan)  memberikan  dasar  hukum  bagi  penerapan  doktrin  ini  dalam  kasus kepailitan  perseroan.  Pasal  104  ayat  (2)  UU  Kepailitan  menyatakan  bahwa  anggota  Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh kreditor, apabila kepailitan terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian Direksi  dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut.(Triawan, 2023)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengandung ketentuan yang  dapat  dikaitkan  dengan  prinsip  piercing  the  corporate  veil,  khususnya  dalam  konteks perlindungan  investor  dan  transparansi  perusahaan  publik.  Pasal  85  UU  Pasar  Modal mewajibkan  Direksi  dan  Komisaris  untuk  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  atas kerugian  yang  diderita  pemegang  saham  atau  investor  akibat  prospektus  yang  memuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan.(Savitri, 2021)
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
Dalam  ranah  hukum  lingkungan,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga mengadopsi prinsip yang serupa  dengan  piercing  the  corporate  veil.  Pasal  116  UUPPLH  menyatakan  bahwa  apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  dan/atau  orang  yang  memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.(Fahruddin, 2019)
Penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  dalam  berbagai  bidang  hukum  tersebut menunjukkan bahwa doktrin ini memiliki relevansi yang luas dan penting dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, baik dari segi  regulasi  maupun  praktik  peradilan,  untuk  memastikan  tercapainya  keadilan substantif.(Widiatno, 2022) Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan prinsip piercing the corporate veil adalah kriteria atau indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan dalam situasi apa doktrin ini dapat diterapkan. Meskipun UUPT telah memberikan beberapa kondisi di mana limited liability dapat diterobos, interpretasi dan penerapan ketentuan tersebut  dalam  praktik  masih  memerlukan  elaborasi  lebih  lanjut.  Pengadilan  perlu mengembangkan yurisprudensi yang konsisten dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar untuk menerobos tirai perusahaan.(Yulfasni & Arliman S., 2019)
Indonesia,  sebagai  bagian  dari  komunitas  internasional  dan  anggota  organisasi  seperti G20  dan  ASEAN,  perlu  memastikan  bahwa  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil sejalan  dengan  standar  dan  praktik  terbaik  internasional.  Hal  ini  tidak  hanya  penting  untuk meningkatkan kepercayaan investor asing, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia  mampu  menghadapi  tantangan  yang  muncul  dari  globalisasi  ekonomi  dan perkembangan teknologi.(Kusumadewi, 2019)
Dalam konteks regional ASEAN, harmonisasi hukum perusahaan dan penerapan prinsip piercing the corporate veil dapat menjadi agenda penting dalam integrasi ekonomi kawasan. Mengingat  meningkatnya  interkoneksi  ekonomi  antar  negara  ASEAN,  keselarasan  dalam pendekatan  terhadap  isu-isu  hukum  perusahaan,  termasuk  penerapan  doktrin  piercing  the corporate veil, dapat memfasilitasi transaksi bisnis lintas batas dan meningkatkan perlindungan investor di kawasan.(Mandala, 2014)
Penelitian  lebih  lanjut  mengenai  topik  ini  sangat  diperlukan  untuk  mengeksplorasi berbagai  aspek  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  di  Indonesia.  Hasil  penelitian tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  pengembangan  hukum
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
perusahaan  di  Indonesia  yang  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  keadilan  substantif  dan mampu  menghadapi  tantangan  era  globalisasi  ekonomi.  Berdasarkan  pada  pemaparan  latar belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  berjudul  “Penerapan  Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan Indonesia dalam Perspektif Keadilan Substantif”. Adapun perumusan masalahnya yakni sebagai berikut:
1) Bagaimana penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam hukum perusahaan di Indonesia?
2) Apakah penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesia telah mencerminkan keadilan substantif?

## RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  berfokus  pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam konteks hukum Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan  konsep  keadilan  substantif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani,  khususnya yang terkait dengan hukum  perusahaan dan prinsip  piercing  the corporate veil di  Indonesia. Sementara  itu,  pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  memahami  konsep-konsep  hukum terkait piercing the corporate veil dan keadilan substantif, yang akan membantu dalam analisis dan penarikan kesimpulan.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum  primer meliputi  peraturan perundang-undangan yang  relevan,  seperti  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  Kepailitan,  dan putusan-putusan  pengadilan  terkait  piercing  the  corporate  veil.  Bahan  hukum  sekunder mencakup  buku-buku  teks  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  artikel  ilmiah,  dan  hasil  penelitian hukum  yang  relevan.  Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  meliputi  kamus  hukum  dan ensiklopedia hukum untuk membantu pemahaman istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  (library research).  Peneliti  akan  mengumpulkan,  mempelajari,  dan  menganalisis  berbagai  literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
dengan  topik  penelitian.  Selain  itu,  peneliti  juga  akan  melakukan  penelusuran  bahan-bahan hukum  melalui  internet  untuk  mendapatkan  informasi  terkini  mengenai  perkembangan penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesia.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  dengan  pendekatan deduktif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan logika  deduktif,  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  ke  hal-hal  yang bersifat  khusus.  Peneliti  akan  menganalisis  konsep  piercing  the  corporate  veil  dan  keadilan substantif secara umum, kemudian menerapkannya pada konteks hukum perusahaan Indonesia. Hasil  analisis  ini  akan  digunakan  untuk  menilai  apakah  penerapan  prinsip  piercing  the corporate veil di Indonesia telah mencerminkan keadilan substantif.

## DISCUSSION

## Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan Di Indonesia
Penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  dalam  hukum  perusahaan  di  Indonesia merupakan topik yang kompleks dan terus berkembang. Prinsip ini pada dasarnya merupakan suatu doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan status badan hukum suatu  perseroan  terbatas  dan  membebankan  tanggung  jawab  kepada  pemegang  saham  atau pengurus perseroan atas tindakan-tindakan perseroan.(Iqlima Thahirah et al., 2023) Dasar Hukum:
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  prinsip  piercing  the  corporate  veil  diatur  secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Meskipun istilah "piercing the corporate veil" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang- undang  ini,  beberapa  pasal  mengindikasikan  penerapan  prinsip  tersebut.(Mahandara,  2022) Pasal  3  ayat  (1)  UUPT  menegaskan  bahwa  pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung jawab secara pribadi  atas  perikatan yang dibuat  atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi  saham  yang  dimiliki.  Namun,  Pasal  3  ayat  (2) memberikan  pengecualian  terhadap  prinsip  tersebut  dalam  beberapa  kondisi,  yang  pada dasarnya merupakan penerapan dari doktrin piercing the corporate veil.(Rohendi, 2018) Kondisi-kondisi tersebut meliputi:(Panalaga, 2023)
1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
3. Pemegang saham  yang bersangkutan terlibat  dalam  perbuatan melawan hukum  yang dilakukan oleh perseroan.
4. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang  mengakibatkan  kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Selain  itu,  Pasal  97  ayat  (3)  UUPT  juga  mengatur  tentang  tanggung  jawab  anggota Direksi secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip piercing the corporate veil.(Raffles, 2020)
Penerapan dalam Praktik:
Dalam  praktiknya,  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  di  Indonesia  masih terbatas  dan  cenderung  konservatif.  Pengadilan  Indonesia  umumnya  masih  menghormati prinsip separate legal entity dan limited liability yang melekat pada perseroan terbatas. Namun, terdapat beberapa kasus di mana pengadilan telah menerapkan prinsip ini.(Kusumadewi, 2019)
Salah  satu  contoh  penerapan  prinsip  ini  dapat  dilihat  dalam  kasus  PT  Newmont Minahasa Raya. Dalam  kasus  ini, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1144 K/Pid/2006 memutuskan  untuk  membebankan  tanggung  jawab  pidana  kepada  Presiden  Direktur perusahaan tersebut atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  doktrin  piercing  the  corporate  veil,  putusan  ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia bersedia untuk "menembus tabir perusahaan" dan membebankan  tanggung  jawab  kepada  individu  di  balik  perusahaan  dalam  kasus-kasus tertentu.
Contoh  lain  dapat  dilihat  dalam  kasus  kepailitan.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung No.  1001  K/Pdt/1990,  pengadilan  memutuskan  untuk  membebankan  tanggung  jawab pembayaran utang perusahaan kepada pemegang saham mayoritas. Pengadilan mendasarkan putusannya pada fakta bahwa pemegang saham tersebut telah menggunakan aset perusahaan untuk  kepentingan  pribadinya,  yang  mengakibatkan  perusahaan  tidak  mampu  membayar utangnya.
Tantangan dan Perkembangan:
Meskipun  prinsip  piercing  the  corporate  veil  telah  diakui  dalam  hukum  Indonesia, penerapannya  masih  menghadapi  beberapa  tantangan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah kurangnya  kriteria  yang  jelas  dan  konsisten  untuk  menentukan  kapan  prinsip  ini  harus diterapkan.  Pengadilan  Indonesia  cenderung  menerapkan  prinsip  ini  secara  kasuistis,  yang
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.(Dewi, 2018)Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan  prinsip  ini  secara  luas  dapat  mengurangi  insentif  untuk  berinvestasi  dan berwirausaha, mengingat salah satu daya tarik utama perseroan terbatas adalah perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham.(Rusli, 2017) Oleh karena itu, pengadilan harus berhati-hati  dalam  menerapkan  prinsip  ini  dan  memastikan  bahwa  penerapannya  hanya dilakukan  dalam  kasus-kasus  di  mana  telah  terjadi  penyalahgunaan  bentuk  perseroan  yang nyata.
Perkembangan terbaru dalam hukum perusahaan Indonesia juga menunjukkan adanya upaya  untuk  memperkuat  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil,  terutama  dalam konteks  perlindungan  lingkungan  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, memperkenalkan  konsep  tanggung  jawab  mutlak  (strict  liability)  bagi  perusahaan  yang kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan.(Suharto, 2020) Ini dapat dilihat sebagai bentuk lain dari "piercing the corporate veil" dalam konteks lingkungan.
Perbandingan dengan Yurisdiksi Lain:
Jika dibandingkan dengan yurisdiksi lain, penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal. Di Amerika Serikat, misalnya, pengadilan telah mengembangkan sejumlah tes untuk  menentukan kapan prinsip  ini harus diterapkan, seperti "alter  ego  test"  atau  "instrumentality  test".  Di  Inggris,  penerapan  prinsip  ini  telah  diperluas melalui  kasus-kasus  seperti  Prest  v  Petrodel  Resources  Ltd  [2013]  UKSC  34,  di  mana Mahkamah  Agung  Inggris  memperluas  cakupan  prinsip  ini  ke  dalam  konteks  hukum keluarga.(Sulistiowati & Antoni, 2013) Indonesia dapat belajar dari pengalaman yurisdiksi lain ini  dalam  mengembangkan  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil.  Namun,  penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip ini tetap sesuai dengan konteks hukum dan bisnis Indonesia.(Apandi et al., 2023)
Implikasi bagi Dunia Usaha:
Penerapan prinsip piercing the corporate veil memiliki implikasi signifikan bagi dunia usaha  di  Indonesia.  Di  satu  sisi,  prinsip  ini  dapat  menjadi  alat  penting  untuk  mencegah penyalahgunaan  bentuk  perseroan  terbatas  dan  melindungi  kepentingan  kreditor  serta  pihak ketiga  lainnya.  Di  sisi  lain,  penerapan  yang  terlalu  luas  dapat  menimbulkan  ketidakpastian hukum dan mengurangi daya tarik bentuk usaha perseroan terbatas.(Dewi, 2018) Oleh karena itu,  penting  bagi  pelaku  usaha  di  Indonesia  untuk  memahami  prinsip  ini  dan  implikasinya. Perusahaan  perlu  memastikan  bahwa  mereka  mematuhi  semua  persyaratan  hukum  yang
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
berlaku,  menjalankan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  dan  menghindari  tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan bentuk perseroan.(Darmawan, 2013)
Pemegang saham dan pengurus perusahaan juga perlu menyadari bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindakan perusahaan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal  ini  seharusnya  mendorong  mereka  untuk  bertindak  dengan  kehati-hatian  dan  integritas dalam  menjalankan  perusahaan.(Almas  Qinthar  Tri  Cipto  &  Sumriyah  Sumriyah,  2023) Penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam hukum perusahaan Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Meskipun prinsip ini telah diakui dalam undang-undang dan beberapa putusan pengadilan, penerapannya masih terbatas dan cenderung konservatif.(Suharto, 2020) Namun,  dengan  semakin  kompleksnya  dunia  usaha  dan  meningkatnya  kesadaran  akan perlunya perlindungan terhadap kepentingan publik dan lingkungan, dapat diharapkan bahwa prinsip ini akan semakin sering diterapkan di masa depan.
Tantangan  ke  depan  adalah  bagaimana  menerapkan  prinsip  ini  secara  tepat  untuk mencapai  keseimbangan  antara  perlindungan  kepentingan  publik  dan  pemeliharaan  iklim investasi yang kondusif. Diperlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam penerapan prinsip ini untuk memastikan bahwa ia berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan bentuk perseroan  terbatas,  tanpa  menghilangkan  manfaat  dan  daya  tarik  bentuk  usaha  ini  bagi  para investor  dan  pengusaha.  Dengan  demikian,  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  di Indonesia  merupakan  area  hukum  yang  dinamis  dan  terus  berkembang,  yang  akan  terus memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  landscape  hukum  perusahaan  di  Indonesia  di masa mendatang.

## Penerapan  Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil  Di  Indonesia  Dalam  Pencerminan Keadilan Substantif
Prinsip  piercing  the  corporate  veil  merupakan  doktrin  hukum  yang  memungkinkan pengadilan  untuk  mengabaikan  pemisahan  hukum  antara  perseroan  terbatas  dan  pemegang sahamnya dalam situasi tertentu. Di Indonesia, prinsip ini secara implisit diakui dalam berbagai peraturan  perundang-undangan,  terutama  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT).(Iqlima  Thahirah  et  al.,  2023)  Pasal  3  ayat  (1)  UU  PT menegaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun, Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut dalam beberapa kondisi, yang pada dasarnya merupakan penerapan
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
dari  doktrin  piercing  the  corporate  veil.(Rohendi,  2018)  Pengecualian  tersebut meliputi:(Kurniawan, 2014)
1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
3. Pemegang saham  yang bersangkutan terlibat  dalam  perbuatan melawan hukum  yang dilakukan oleh perseroan
4. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang  mengakibatkan  kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan
Penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesia juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat ketentuan yang memungkinkan Bapepam (sekarang OJK)  untuk  meminta  pertanggungjawaban  direksi  atau  komisaris  atas  pelanggaran  yang dilakukan oleh perseroan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  terdapat  ketentuan  yang memungkinkan penjatuhan sanksi kepada direksi atau pengurus perusahaan atas pelanggaran yang  dilakukan  oleh  perusahaan.(Adhyaksa,  2015)  Meskipun  prinsip  piercing  the  corporate veil telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya dalam praktik peradilan masih terbatas  dan  belum  sepenuhnya  mencerminkan  keadilan  substantif.  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi hal ini antara lain:(Apandi et al., 2023)
1. Ketidakjelasan  kriteria  penerapan:  Meskipun  UU  PT  telah  memberikan  beberapa kriteria untuk  penerapan prinsip  piercing  the corporate veil, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan dan interpretasi dari kriteria-kriteria tersebut. Hal  ini  dapat  menyebabkan  inkonsistensi  dalam  penerapan  prinsip  tersebut  oleh pengadilan.
2. Kurangnya  pemahaman  dan  keberanian  hakim:  Masih  terdapat  kecenderungan  di kalangan  hakim  untuk  menghormati  secara  kaku  prinsip  pemisahan  badan  hukum perseroan  dan  pemegang  saham.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  kurangnya pemahaman  mendalam  tentang  konsep  piercing  the  corporate  veil  atau  keengganan untuk mengambil langkah yang dianggap "radikal" dalam konteks hukum perusahaan Indonesia.
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024
Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
3. Kesulitan  pembuktian:  Dalam  banyak  kasus,  pembuktian  adanya  itikad  buruk  atau perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  seringkali  sulit dilakukan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  jarang diterapkan,  bahkan  dalam  situasi  di  mana  penerapannya  mungkin  diperlukan  untuk mencapai keadilan substantif.
4. Kurangnya  yurisprudensi  yang  kuat:  Masih  terbatasnya  kasus-kasus  di  mana  prinsip piercing  the  corporate  veil  diterapkan  oleh  pengadilan  Indonesia  menyebabkan kurangnya yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
Untuk menilai apakah penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesia telah mencerminkan keadilan substantif, kita perlu memahami konsep keadilan substantif itu sendiri. Keadilan  substantif  merujuk  pada  pencapaian  keadilan  yang  sesungguhnya,  bukan  hanya keadilan  yang  bersifat  formal  atau  prosedural.  Dalam  konteks  hukum  perusahaan,  keadilan substantif  dapat  diartikan  sebagai  tercapainya  keseimbangan  antara  perlindungan  terhadap pemegang saham dan kepentingan kreditor serta masyarakat luas. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan  dalam  menilai  kesesuaian  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil dengan keadilan substantif di Indonesia antara lain:(Dewi, 2018)
1. Perlindungan  terhadap  kreditor  dan  pihak  ketiga:  Penerapan  prinsip  piercing  the corporate  veil  seharusnya  mampu  memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada kreditor  dan  pihak  ketiga  yang  dirugikan  akibat  tindakan  perseroan  atau  pemegang sahamnya. Dalam praktiknya, masih sering terjadi kasus di mana kreditor atau pihak ketiga kesulitan mendapatkan ganti rugi karena terbatasnya aset perseroan, sementara pemegang saham tetap terlindungi di balik prinsip pertanggungjawaban terbatas.
2. Pencegahan  penyalahgunaan  bentuk  perseroan:  Prinsip  piercing  the  corporate  veil seharusnya  dapat  berfungsi  sebagai  instrumen  untuk  mencegah  dan  menghukum penyalahgunaan bentuk  perseroan terbatas. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus  di  mana  pemegang  saham  atau  pengurus  perseroan  melakukan  tindakan  yang merugikan perseroan atau pihak ketiga tanpa konsekuensi hukum yang memadai.
3. Keseimbangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan:  Penerapan  prinsip  piercing  the corporate  veil  harus  mampu  menjaga  keseimbangan  antara  kepastian  hukum  (yang diperlukan  untuk  mendorong  investasi  dan  aktivitas  bisnis)  dan  keadilan  (yang diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  luas).  Dalam  praktiknya,
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
seringkali terjadi kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan substantif.
4. Fleksibilitas dalam penerapan: Untuk mencapai keadilan substantif, penerapan prinsip piercing the corporate veil seharusnya cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi  dan  kondisi  yang  mungkin  timbul  dalam  praktik  bisnis.  Namun,  dalam kenyataannya,  penerapan  prinsip  ini  di  Indonesia  cenderung  kaku  dan  terbatas  pada situasi-situasi yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang.
Beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh untuk menilai penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesia dalam konteks keadilan substantif antara lain:
1. Kasus  Bank  Century:  Dalam  kasus  ini,  meskipun  terdapat  indikasi  kuat  adanya penyalahgunaan  perseroan  oleh  pemegang  saham  pengendali,  prinsip  piercing  the corporate veil tidak diterapkan secara efektif. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai, sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pribadi.
2. Kasus  Lapindo  Brantas:  Meskipun  bencana  lumpur  Lapindo  menimbulkan  kerugian besar bagi  masyarakat  dan lingkungan, penerapan prinsip  piercing  the corporate veil terhadap  pemegang  saham  pengendali  PT  Lapindo  Brantas  tidak  dilakukan  secara maksimal.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  keadilan  substantif  dalam penanganan kasus tersebut.
3. Kasus-kasus  kebangkrutan  perusahaan  besar:  Dalam  beberapa  kasus  kebangkrutan perusahaan  besar  di  Indonesia,  sering  kali  ditemukan  bahwa  pemegang  saham  atau pengurus  perusahaan  telah  melakukan  tindakan  yang  merugikan  perusahaan  atau kreditor.  Namun,  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  untuk  meminta pertanggungjawaban pribadi dari pihak-pihak tersebut masih jarang dilakukan.
Untuk  meningkatkan  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  agar  lebih mencerminkan keadilan substantif di Indonesia, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
1. Memperjelas kriteria penerapan: Perlu adanya peraturan pelaksana atau pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria dan prosedur penerapan prinsip piercing the corporate veil. Hal ini akan membantu hakim dan praktisi hukum dalam menerapkan prinsip tersebut secara lebih konsisten dan adil.
2. Meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran:  Diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  di  kalangan  hakim,  praktisi  hukum,  dan  pelaku  bisnis
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
mengenai konsep dan pentingnya prinsip piercing the corporate veil dalam mencapai keadilan substantif.
3. Memperkuat  penegakan  hukum:  Penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  terhadap penyalahgunaan  bentuk  perseroan  terbatas  perlu  dilakukan,  termasuk  dengan menerapkan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  secara  lebih  aktif  dalam  kasus-kasus yang relevan.
4. Mengembangkan  yurisprudensi:  Pengadilan,  terutama  Mahkamah  Agung,  perlu mengembangkan  yurisprudensi  yang  kuat  mengenai  penerapan  prinsip  piercing  the corporate  veil.  Hal  ini  akan  memberikan  panduan  yang  lebih  jelas  bagi  pengadilan tingkat bawah dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.
5. Mempertimbangkan  revisi  undang-undang:  Jika  diperlukan,  dapat  dipertimbangkan untuk merevisi UU PT atau peraturan terkait lainnya untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan jelas bagi penerapan prinsip piercing the corporate veil.
6. Meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas:  Perlu  adanya  peningkatan  transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan terbatas, termasuk memperkuat peran dan tanggung jawab direksi dan komisaris. Hal ini akan memudahkan pendeteksian dan pembuktian adanya penyalahgunaan bentuk perseroan.
7. Mengembangkan  doktrin  hukum  terkait:  Selain  prinsip  piercing  the  corporate  veil, perlu juga dikembangkan doktrin-doktrin hukum terkait lainnya, seperti fiduciary duty dan  business  judgment  rule,  yang  dapat  mendukung  tercapainya  keadilan  substantif dalam hukum perusahaan.
Kesimpulannya, meskipun prinsip piercing the corporate veil telah diakui dalam sistem hukum  Indonesia,  penerapannya  dalam  praktik  masih  belum  sepenuhnya  mencerminkan keadilan substantif. Diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pembuat undang-undang,  pengadilan,  dan  praktisi  hukum,  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip ini secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih  baik  antara  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  dan  kepentingan  kreditor  serta masyarakat luas, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan substantif dalam hukum perusahaan di Indonesia.

## CONCLUSION
Penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  dalam  hukum  perusahaan  di  Indonesia masih  terbatas  dan  cenderung  konservatif.  Prinsip  ini  diatur  secara  implisit  dalam  Undang-
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) yang memberikan pengecualian terhadap prinsip  tanggung jawab terbatas pemegang saham. Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia umumnya masih menghormati prinsip separate legal entity  dan  limited  liability,  namun  terdapat  beberapa  kasus  di  mana  prinsip  piercing  the corporate  veil  diterapkan,  seperti  dalam  kasus  PT  Newmont  Minahasa  Raya  dan  beberapa kasus kepailitan. Tantangan utama dalam penerapan prinsip ini adalah kurangnya kriteria yang jelas dan konsisten, serta kekhawatiran bahwa penerapan yang terlalu luas dapat mengurangi insentif  untuk  berinvestasi.  Meskipun  demikian,  terdapat  perkembangan  dalam  upaya memperkuat  penerapan  prinsip  ini,  terutama  dalam  konteks  perlindungan  lingkungan  dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  di  Indonesia  belum  sepenuhnya mencerminkan  keadilan  substantif.  Meskipun  prinsip  ini  telah  diakui  dalam  sistem  hukum Indonesia,  terutama  melalui  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  penerapannya  dalam  praktik  peradilan  masih  terbatas  dan  cenderung  konservatif. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian keadilan substantif dalam penerapan prinsip ini antara lain: ketidakjelasan kriteria penerapan, kurangnya pemahaman dan keberanian hakim, kesulitan  pembuktian,  serta  kurangnya  yurisprudensi  yang  kuat.  Akibatnya,  masih  sering terjadi  kasus  di  mana  kreditor  atau  pihak  ketiga  kesulitan  mendapatkan  ganti  rugi  yang memadai,  sementara  pemegang  saham  atau  pengurus  perusahaan  yang  melakukan penyalahgunaan bentuk  perseroan tidak dimintai  pertanggungjawaban pribadi secara efektif. Untuk  meningkatkan  pencapaian  keadilan  substantif,  diperlukan  upaya-upaya  seperti memperjelas kriteria penerapan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan praktisi hukum, memperkuat penegakan hukum, dan mengembangkan yurisprudensi yang lebih kuat terkait penerapan prinsip ini.
Untuk  meningkatkan  penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  di  Indonesia  dan mencapai keadilan substantif yang lebih baik, disarankan agar pemerintah dan otoritas hukum terkait  melakukan  beberapa  langkah  penting.  Pertama,  merevisi  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  untuk  memberikan  kriteria  yang  lebih  jelas  dan  komprehensif  mengenai  situasi  di mana prinsip  ini dapat  diterapkan. Kedua, menyelenggarakan pelatihan dan edukasi  intensif bagi  hakim,  jaksa,  dan  praktisi  hukum  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka tentang  konsep  dan  penerapan  prinsip  ini.  Ketiga,  mendorong  pengembangan  yurisprudensi yang kuat melalui putusan-putusan pengadilan yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.  Keempat,  memperkuat  mekanisme  penegakan  hukum  dan  pembuktian  untuk
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
memudahkan penerapan prinsip ini dalam kasus-kasus yang relevan. Terakhir, melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip ini secara efektif untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks Indonesia.

## REFERENCES
Adhyaksa,  G.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Nasabah  terhadap  Kerugian  Akibat  Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyingkapan Tabir Perseroan ((Piercing The Corporate Veil) dalam kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris ( Studi PT. Bank Century.,Tbk). UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.24
Almas  Qinthar  Tri  Cipto,  &  Sumriyah  Sumriyah.  (2023).  Tanggung  Jawab  Badan  Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora , 2 (2), 138–143. https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1273
Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan  Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil  Dalam  Kasus  Forced  Delisting. Jurnal Usm Law Review , 6 (2), 796. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076
Budiarto, A., & Pujiyono. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking. Jurnal Privat Law , 9 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60038
Darmawan,  R.  I.  (2013).  Analisa  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Pada  PT  Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 2 (1).
Dewi, S. (2018). Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan  Good  Corporate  Governance. Jurnal  Hukum  Respublica , 16 (2),  252–266. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439
Fahruddin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Veritas , 5 (2), 81–98. https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489
Hirman, Purwati, Y., & Nugroho, S. S. (2017). Hukum Perseroan Terbatas . Pustaka Iltizam.
Iqlima Thahirah, Maulidhina Amalia Fauziah, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Realitas Prinsip Piercing  The  Corporate  Veil  dalam  Mewujudkan  Good  Corporate  Governance. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik , 1 (1), 41–47. https://doi.org/10.59581/jhsp- widyakarya.v1i1.190
Kornelis,  Y.  (2022).  Implikasi  Hukum  Perseroan  Perseorangan  Terhadap  Indeks  Ease  Of Doing Business Indonesia.
Jurnal Yustisiabel , 6 (2), 132.
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024 Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847
Kurniawan,  M.  (2014).  Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Menurut Hukum Positif. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 26 (1), 72. https://doi.org/10.22146/jmh.16055
Kusumadewi, Y. (2019). Pelaksanaan Prinsip Piercing The Coorporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Binamulia Hukum , 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.341
Mahandara, A. (2022). Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Dan Kedudukan Pemegang Saham Sebagai Penanggung  Pajak. Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 6 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v6i2.5443
Mandala,  S.  (2014).  Penguatan  Kerangka  Hukum  Asean  Untuk  Mewujudkan  Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (2), 183. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.39
Panalaga,  W.  B.  (2023).  Penerapan  Asas  Fiduciary  Duty  dan  Piercing  the  Corporate  Veil Terhadap  Tanggungjawab  Terbatas  Direksi  Suatu  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  dan Amerika. Unes Law Review , 6 (1).
Raffles,  R.  (2020).  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  Direksi  dalam  Pengurusan Perseroan Terbatas.
Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 107–137. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137
Rissy, Y. Y. W. (2019). Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di  Inggris,  Australia  Dan  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (1),  1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20
Rohendi,  A.  (2018).  Perkembangan  Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseoan  Terbatas Dalam Undang-Undang Nasional Menggantikan Hukum Warisan Kolonial. Yustitia , 4 (1), 1–15. https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.26
Rokan, M. K., & Hasanah, A. N. (2020). Hukum Perusahaan: Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus . Perdana Publishing.
Rusli, T. (2017). Sistem Badan Hukum Indonesia . CV. Anugrah Utama Raharja.
Savitri,  A.  M.  (2021). Analisis  Hukum  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Berdasarkan  Pasal 109  Undangundang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas .  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum IBLAM.
Suharto, A. R. (2020). Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8 (2) Agustus 2024
Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, Much Usman, Abdul Khakim 328 Badan Hukum. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52
Sulistiowati, & Antoni, V. (2013). Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 2 (3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152
Triawan,  S.  (2023).  Analisis  Hukum  Terkait  Piercing  The  Corporate  Veil  dalam  Perkara Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  /  PKPU. Unes  Law  Review , 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Widiatno,  M.  W. (2022).  Penerapan Piercing  The Corporate Veil Dalam  Menilai  Tanggung Jawab  Pribadi  Pendiri  Perseroan  Terbatas  Perorangan. Lex  Jurnalica , 19 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v19i1.5378
Yulfasni,  &  Arliman  S.,  L.  (2019).  Header  Halaman  Editorial  Team  Peer  Reviewer  Peer Review  Process  Focus  &  Scope  Author  Guidelines  Author  Fees  Publication  Ethics Copyright Notice Privacy Statement Online Submission Open Acces Policy Contact Us Tools  Download  Template  StatCounter  -  Free  Web. Pagaruyuang  Law  Journal , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v3i1.1603