Volume 2 Issue 2, August 2020: pp. 95-107.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu

## Laundering Constitutional Implementation of Election Supervisory Agency Authority as Election Supervisor and General Election Process Dispute

## Yessinia Bela Abidin
Bagian Penindakan Pelanggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara E-mail: yessiniabelaabidin@gmail.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu18@gmail.com

## Guasman Tatawu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com
Abstract: The authority of election supervisory agency as a state institution that has two authorities at the same time, namely the authority to oversee the stages of the holding of elections and adjudicate disputes over the general election process must be by the state constitution (Constitution of the Republic of Indonesia 1945) in its implementation so as not to cause actions or decisions issued by election supervisory agency  becomes  a  defect  in  authority.  Related  to  this,  attribution  of  election supervisory agency's existence in carrying out the functions of overseeing the election stage  as  well  as  examining,  reviewing,  adjudicating  and  adjudicating  election process disputes consisting of administrative violations and election process disputes results in final and binding decisions to realize electoral overflow and jurisdiction and uphold the fairness of the election process. The results of the study show that: 1) The exercise of the authority to administer the election supervision carried out by Southeast  Sulawesi  election  supervisory  agency  is  by  the  state  constitution (Constitution of the Republic of Indonesia 1945) and the electoral law in this case law  number  7  of  2017  concerning  general  elections  and  regulations  technical regulations implementing the authority of election supervisory agency by carrying out  violation  prevention  functions  by  increasing  public/public  participation.  2) Executing  the  authority  to  adjudicate  disputes  over  the  general  election  process which consists of administrative violations of the general election and dispute over
the  general  election  process,  Southeast  Sulawesi  election  supervisory  agency  has institutionally carried out this function optimally.
Keywords: Implementation; Election Overseer; Election Process Dispute
Abstrak: Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  sebagai lembaga  negara  yang  memiliki  dua  kewenangan  sekaligus  yaitu  kewenangan mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  dan  mengadili  sengketa proses  pemilihan  umum  harus  sesuai  dengan  konstitusi  negara  (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dalam pelaksanaannya agar tidak menyebabkan  tindakan  atau  putusan  yang  dikeluarkan  Bawaslu  menjadi  cacat wewenang.  Terkait  hal  tersebut,  secara  atribusi  eksistensi  Bawaslu  dalam menjalankan  fungsi  penyelenggaraan  pengawasan  tahapan  Pemilu  serta memeriksa, mengkaji, mengadili dan memutus sengketa proses Pemilu yang terdiri dari pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu berujung pada putusan yang  final  dan  mengikat  guna  mewujudkan  Pemilu  yang  Luber-Jurdil  dan menegakkan  keadilan  proses  Pemilu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1) Pelaksanaan wewenang penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  telah  sesuai  dengan  konstitusi  negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan kaidah hukum Pemilu  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  dan  peraturan-peraturan  teknis  pelaksanaan kewenangan Bawaslu dengan menjalankan fungsi-fungsi pencegahan pelanggaran dengan meningkatkan partisipasi masyarakat/publik. 2) Pelaksanaan kewenangan mengadili  sengketa  proses  Pemilu  yang  terdiri  dari  pelanggaran  administratif Pemilu  dan  sengketa  proses  Pemilu,  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  secara institusional telah melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.
Kata kunci: Pelaksanaan; Pengawas Pemilu; Sengketa Proses Pemilu

## PENDAHULUAN
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan dua kewenangan di saat yang bersamaan  yakni  kewenangan  eksekutif  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan kewenangan  mengadili  sengketa  proses  Pemilu  yang  terdiri  dari  pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilihan umum (Pemilu).
Baron de Montesquieu dalam karyanya yang berjudul L’Esprit des Lois ( The Spirit of the Laws ) menguraikan bahwa Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Menurutnya, ketiga kekuasaan itu harus terpisah  satu  sama  lain,  baik  mengenai  tugas  (fungsi)  maupun  mengenai  alat perlengkapan  (lembaga)  yang  menyelenggarakannya.  Menurut  Montesquieu,  kekuatan Legislatif  adalah  kekuasaan  membuat  undang-undang,  kekuatan  Eksekutif  meliputi penyelenggaraan  undang-undang  (oleh  Montesquieu  diutamakan  tindakan  di  bidang
politik  luar  negeri),  dan  kekuasaan  Yudikatif  adalah  kekuasaan  mengadili  terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). 1
Kemudian, Sir Ivor Jennings membedakan pemisahan kekuasaan ( separation of power ) dalam arti material dan formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam fungsi tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan  kekuasaan  itu  pada  tiga  badan,  yakni  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah apabila pembagian  kekuasaan  itu  tidak  dipertahankan  dengan  tegas. 2 Robert  M.  McIver mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material disebut dengan pemisahan kekuasaan (separation  of  powers ),  sedangkan  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti  formal disebut dengan pembagian kekuasaan ( division of powers ). 3
Kekuasaan  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban ( rechten en plichten ). 4 Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas praesumptio iustae causa . 5 Menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam hal tidak terpenuhi legalitas tersebut menyebabkan cacat dalam tindakan pemerintah. Cacat wewenang mengakibatkan tindakan pemerintahan atau keputusan pemerintah menjadi batal demi hukum ( nietig ). Cacat prosedur tidak menyebabkan tindakan atau keputusan pemerintah menjadi batal, namun kekurangan yang ada harus dilengkapi. Cacat prosedur dapat dimohonkan pembatalan, dan bukan batal demi hukum. 6
1 Romi Librayanto, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Makassar: Pukap, 2008, hlm. 152.
2 Sir Ivor Jennings, The Law and the Constitution , 4th edition, London: The English Language Book Society, 1976,  hlm.  22.  Lihat  juga  dalam  Winarno  Yudho  et.al., Mekanisme  Impeachment  &  Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005, hlm. 14.
3 Robert M. McIver, The Modern State , Oxford: Oxford University Press, 1950, hlm. 364. Lihat juga dalam Winarno Yudho et.al., Ibid.
4 Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar  Nasional  Pengembangan  Wilayah  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  di  Kawasan  Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 13 Mei 2000, hlm. 1.  Lihat juga dalam Guasman Tatawu. “ Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ” , Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2,  September 2017, hlm. 150.
5 Asas praesumptio  iustae  causa adalah  asas  yang  menempatkan  bahwa  setiap  keputusan  Pemerintah harus  dipandang  benar.  Asas  ini  diterapkan  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  hukum memberikan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan.
6 Philipus M Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 95. Lihat juga dalam Guasman Tatawu, Op.Cit ., hlm. 151.
Kewenangan  campur  sari  Bawaslu  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  yakni  sebagai  pengawas  penyelenggaraan  Pemilu yang  merupakan  fungsi  eksekutif  dan  kewenangan  memutus  penyelesaian  sengketa proses  Pemilu  yang  identik  dengan  fungsi  yudikatif  kontradiksi  apabila  merujuk  pada doktrin Trias  Politica bahwa  kewenangan/kekuasaan  (eksekutif,  legislatif,  yudikatif) harus  dibatasi  untuk  menjamin  tidak  terjadinya  kesewenang-wenangan  pemegang kekuasaan dalam hal ini lembaga negara yang diberi wewenang baik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan serta tidak tersebutnya secara expressive verbis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedudukan dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan  umum  sehingga  akan  mengakibatkan  ketiadaan  keberadaan  (nir-eksistensi) Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawas  penyelenggaraan  Pemilu  yang  akan  mengancam prinsip-prinsip absolut penyelenggaraan Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber-Jurdil) pada setiap pelaksanaan pengawasan dan mengadili sengketa proses Pemilu.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  hukum  yang  akan  mengkaji  dan menganalisis  pelaksanaan  konstitusional  kewenangan  Bawaslu  dalam  mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan mengadili sengketa proses Pemilu ke dalam 3 (tiga) tataran hukum, yaitu, teori hukum ( rechtstheorie ), filsafat hukum ( rechtsfilosofie ) dan dogmatik hukum ( rechtsdogmatiek ). Teori hukum, filsafat hukum dan dogmatik hukum kemudian diarahkan kepada praktik hukum yang menyangkut pembentukan hukum dan penerapan hukum. 7
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian hukum normative empirik . Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 8 Sedangkan normative empiris , yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data primer dan  juga  disebut  penelitian
7 Bruggink dalam Arief  Sidharta, Refleksi Tentang Hukum , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999, hlm. 65.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
kepustakaan.  Penelitian  hukum empiris dilakukan  dengan  cara  meneliti  pelaksanaan kewenangan Bawaslu yang merupakan bahan hukum sekunder .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu Konstitusi  adalah  kumpulan  asas-asas  yang  mengatur  dan  menetapkan  kekuasaan  dan pemerintah,  hak-hak  yang  diperintah,  dan  hubungan  antara  keduanya  atau  antara pemerintah  dengan  yang  diperintah.  Konstitusi  dipergunakan  untuk  menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang merupakan kumpulan peraturan yang  menetapkan  dan  mengatur  atau  menentukan  pemerintah.  Konstitusionalisme merupakan  komponen  integral  dari  pemerintahan  demokratis.  Di  Indonesia  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ide konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara
Pada Pasal  22E Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sendiri tidak hanya mengatur dasar yuridis mekanisme demokrasi prosedural (Pemilu), tetapi juga mengatur apa dan siapa yang diberi kewenangan untuk menjalankan Pemilu. Sebab,  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip  Pemilu  yang  Luber  dan  Jurdil,  idealnya  harus dijalankan  oleh  suatu  lembaga  penyelenggara  yang  didesain  untuk  menyelenggarakan suatu Pemilihan umum. Oleh Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  pembentuk  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menghendaki dan memerintahkan pembentukan “…suatu komisi pemilihan umum”.
Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan akar konstitusionalisme pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu sebagai suatu cabang kekuasaan di luar 3 (tiga) cabang kekuasaan konvensional. 9 Rumusan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan petunjuk  bahwa  pemilihan  umum  mestinya  dijalankan  oleh  “suatu  komisi  pemilihan umum”.  Frasa  “suatu  komisi  pemilihan  umum”  yang  ditulis  dengan  huruf  kecil  (bukan huruf  kapital)  menunjukkan  perlunya  sebuah  badan  atau  lembaga-lembaga  yang difungsikan sebagai penyelenggara Pemilu. Landasan argumentasi penulis merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81-PUU-IX- 2011 yang berbunyi:
9 Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
“Bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemilihan  umum  yang luber  dan jurdil,  Pasal  22E  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri”.  Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”
Ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun juga tidak berdiri sendiri dan terpisah dengan rumusan dalam Pasal 22E ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi “ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur  dengan  undang - undang”.  Frasa “diatur  dengan  undang - undang” menunjukkan  adanya  kehendak  pembentuk  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk  memberikan  kewenangan atributif  pelaksana  kekuasaan  pembentuk  undang-undang  dalam  hal  ini  kekuasaan legislatif (dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menerjemahkan sekaligus memberikan bentuk lembaga atau badan-badan penyelenggara Pemilu seperti apa yang akan difungsikan sebagai penyelenggara pemilu. Dengan adanya atribusi kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih, menentukan, membentuk, dan melegalkan  lembaga-lembaga  penyelenggara  Pemilu  melalui  produk  hukum  berbentuk Undang-undang,  maka  sepatutnya  pemberian  nama,  bentuk,  dan  jenis  kewenangan penyelenggara pemilu diatur melalui undang-undang.
Keberadaan  lembaga  penyelenggara  Pemilu  dalam  produk  hukum  berbentuk Undang-undang dapat dilihat secara lugas dalam batang tubuh Pasal 1 angka 7 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang menyebutkan bahwa:
“Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  pemilu  ya ng terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan  Pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”
Berangkat dari pengertian Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat dipastikan bahwa lembaga atau  badan  penyelenggara  pemilu  yang  dikehendaki  oleh  pembentuk  undang-undang sebagai  tindaklanjut  atas  perintah  atributif  pembentuk  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, struktur dan kedudukan konstitusionalitas  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  ditarik  dari  Pasal  22E  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengenal 3 (tiga) struktur lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sekalipun berdasarkan fungsi pembentukannya Bawaslu dikelompokkan sebagai lembaga  negara  penunjang  ( State  Auxiliary  Agencies) karena  tidak  disebutkan  secara expressive-verbis dalam  batang tubuh Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945,  namun  berdasarkan  sumber  pembentukannya,  Bawaslu  dibentuk berdasarkan  kehendak  pembentuk  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  atau  bersumber  dari  ketentuan  Pasal  22E  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81- PUU-IX-2011). Maka dari itu, secara yuridis, Bawaslu memiliki dasar hukum konstitusional sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang didesain sebagai penyelenggara pengawasan pemilu.
Dalam  melaksanakan  kewenangan  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu sebagai lembaga yang diberi wewenang menurut  Pasal  89,  Pasal  94  ayat  (1)  dan  Pasal  98  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  Bawaslu  memiliki  tugas melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Kegiatan pengawasan berbasis IT ( information technology /teknologi  Informasi) melalui Gowaslu yang merupakan respons Bawaslu dalam menjalankan kewenangan pengawasan dengan mengikuti  tren IT  yang  berkembang  dimasyarakat  milenial.  Aplikasi  Gowaslu  ini memudahkan  masyarakat  dalam  melaporkan  dugaan  baik  pelanggaran  dan  sengketa selama tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemudahan instrumen dengan pelaporan online memakai sistem operasi berbasis Android yang dapat mengakomodasi masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak untuk dapat memberikan partisipasinya dalam pengawasan Pemilu.
Kemudian  kegiatan  pojok  pengawasan  merupakan  pelaksanaan  kewenangan mengawasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan
Pasal  97  huruf  f  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  yang  menyatakan  Bawaslu  bertugas  mengelola,  memelihara,  dan merawat  arsip. ...”.  Hasil  pengawasan  yang  telah  diarsipkan  dengan  baik  akan  menjadi bahan evaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi yang merupakan tugas Bawaslu sesuai Pasal 97 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum.  Pembentukan  pojok  pengawasan  sejalan  dengan  pelaksanaan  tugas Bawaslu yang terdapat Pasal 440 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu memberikan akses informasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kab/Kota.
Pelaksanaan  kewenangan  mengawasi  oleh  Bawaslu  dengan  kegiatan  Forum Warga,  merupakan  bentuk  dari  upaya  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam menjalin koordinasi yang masif dengan masyarakat sipil untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan  Pemilu.  Kemudian  kegiatan  Saka  Adhyasta  Pemilu  dan  Gerakan Partisipatif  Pengawas  Pemilu  merupakan  upaya  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dalam meningkatkan partisipatif masyarakat usia muda untuk sadar dan ikut andil dalam penyelenggaraan  Pemilu  yang  Luber  Jurdil  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## Pelaksanaan  Konstitusional  Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Mengadili  Sengketa Pemilu
Kewenangan  mengadili  sengketa  Pemilu  yang  dilekatkan  pada  Bawaslu  merupakan kewenangan  yang  sifatnya  atributif  sebab  kewenangan  untuk  memeriksa,  mengkaji, mengadili,  dan  memutus  pelanggaran-pelanggaran  pemilu  (administratif  pemilu  dan penyelesaian sengketa proses pemilu) bersumber dari Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Selain itu, tafsir konstitusional terhadap kewenangan mengadili sengketa Pemilu oleh  Bawaslu  juga  dikuatkan  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU- XVI/2018  Petitum  keenam  halaman  48-49  yang  memberikan  penguatan  bahwa  frasa ‘rekomendasi’ terhadap pelanggaran administratif pemilu yang dilekatkan pada Bawaslu melalui rumusan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimaknai sebagai produk hukum berbentuk Putusan. Ratio-legis hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 31/PUU-XVI/2018, hendak memberi penguatan terhadap lembaga Bawaslu yang tadinya
secara  redaksional  hasil  penanganan  pelanggaran  administratif berbentuk  rekomendasi diubah  menjadi  bentuk  putusan.  Artinya  bahwa  dengan  memberikan  kuasa  kepada Bawaslu  untuk  menerbitkan produk  hukum berbentuk putusan,  kewenangan  mengadili yang  dilekatkan  pada  Bawaslu  hendak  ditegaskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan memandang  penempatan  kewenangan  mengadili  sengketa  proses  Pemilu  yang  berada pada Bawaslu merupakan kewenangan yang sudah tepat adanya, atau sudah seharusnya dan  tidak  menjadi  sebuah  pertentangan.  Pun  seandainya,  kuasa  produk  hukum  berupa putusan tadi tidak dimiliki oleh Bawaslu, maka putusan yang merupakan produk hukum mengadili  sengketa  proses  Pemilu  tidak  boleh  pula  dimiliki  oleh  Bawaslu.  Akan  tetapi, berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU-XVI/2018,  Mahkamah Konstitusi  telah  memberikan  penguatan  kewenangan  melalui  tafsir  Konstitusionalitas wewenang  Bawaslu  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  kewenangan  mengadili  sengketa proses  Pemilu  sebagaimana  pula  linear  dengan  Pasal  94  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berkaitan  dengan  konstitusionalitas  kewenangan  mengadili  sengketa  proses Pemilu yang dilekatkan pada Bawaslu, jika ditelisik ke dalam struktur norma di Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menghendaki  Bawaslu  tidak  sekedar  menjadi  lembaga  pengawas  ( supervisory  bodies ), melainkan  pula  di- setting menjadi  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  memeriksa, mengadili  dan  memutus  sengketa  proses  Pemilu.  Pembenaran  hukum  penulis  ini  dapat dilacak  dalam  norma  hukum  Pasal  94  ayat  (2)  jo.  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  menugaskan  Bawaslu untuk  menerima,  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran  administrasi  Pemilu dan  memutus  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu.  Pasal  93  huruf  b  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  Bawaslu  bertugas melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  pemilu  dan  sengketa proses Pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan Bawaslu berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di  seluruh  wilayah  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  demikian  seketika tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  berjalan  Bawaslu  hadir  sebagai  salah  satu institusi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan (Pasal 89 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum) dan  fungsi  kuasi  mengadili sengketa proses Pemilu (Pasal 94 dan 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) sebagaimana yang dimaksud Pasal 22E Undang- Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dasar hukum kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu termuat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kedudukan  hukum  Bawaslu  dalam  memeriksa  dan  memutus  sengketa  proses Pemilu  dan  pelanggaran  administrasi  Pemilu  termaktub  pada  Pasal  94  ayat  2  huruf  d Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, dalam  melakukan penindakan  pelanggaran  Pemilu,  Bawaslu  bertugas  “ memutus pelanggaran  administrasi  Pemilu”. Pasal  94  ayat  (3)  huruf  d  dan  e,  dalam  melakukan penindakan  sengketa  proses  Pemilu,  Bawaslu  bertugas  “ melakukan  proses  adjudikasi sengketa proses Pemilu; memutus pen yelesaian sengketa proses Pemilu”. Pasal 95 huruf a dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ,  Bawaslu  berwenang  “ memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran administrasi  Pemilu  dan  menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengajudikasi  dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU- XVI/2018  maka  disusunlah  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  secara  eksplisit  dan lex  specialis menguraikan tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan  Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  dan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Secara  atributif  Bawaslu  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk mengadili  sengketa  proses  Pemilu.  Pasal  94  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  guna  melakukan pencegahan pelanggaran  Pemilu  dan pencegahan  sengketa proses  Pemilu  sebagaimana
Pasal  93  huruf  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  Bawaslu  bertugas  melakukan  proses  adjudikasi  sengketa  proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  kajian  pada  pelaksanaan  konstitusional  kewenangan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan mengadili sengketa Pemilu, maka dapat ditarik  kesimpulan  pelaksanaan  wewenang  penyelenggaraan  pengawasan  Pemilu  yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  kaidah  hukum  Pemilu  dalam hal  ini menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum. Di samping itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan fungsi- fungsi  pencegahan  pelanggaran  dengan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat/publik melalui program-program pengawasan partisipatif pemilu yang melibatkan pemilih untuk ikut serta bersama Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan kewenangan mengadili sengketa Pemilu dalam hal ini pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu berdasar pada tujuan untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara secara institusional telah melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hadjon, Philipus M., Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan
I  Gusti  Ngurah  Wairocana, Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
Jennings, Sir Ivor, The Law and the Constitution , 4th edition, London: The English Language Book Society, 1976.
Librayanto,  Romi, Trias  Politica  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Makassar: Pukap, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. McIver, Robert M., The Modern State , Oxford: Oxford University Press, 1950 .
Sidharta, Arief, Refleksi Tentang Hukum , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
Yudho,  Winarno  et.al., Mekanisme  Impeachment  &  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi , Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah  Konstitusi,  Republik  Indonesia  bekerjasama  dengan  Konrad- Adenauer-Stiftung, 2005.

## Jurnal dan Makalah
Manan,  Bagir, Wewenang Propinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah, Makalah  pada  Seminar  Nasional  Pengembangan  Wilayah  dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 13 Mei 2000.
Tatawu,  Guasman,  “ Hakekat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Sengketa Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) ”,  Halu  Oleo  Law Review,  Volume  1  Issue  2,
September 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XI/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XVI/2018.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826).
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor 1098).