## ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KECAMATAN PUSAKANEGARA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR
Asep Bambang Iryana 1
1) Jurusan Ilmu Pemerintahan STIP-AN email koresepondensi: bepe.a20@gmail.com

## Abstrak
Pelabuhan  Patimban  yang  berlokasi  di  Desa  Patimban,  Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan sebagai proyek strategis  nasional  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penyelenggaraan Pelabuhan  Patimban  sebagai  proyek  strategis  nasional  itu,  menurut  Perpres  ini, meliputi  kegiatan  perencanaan,  pembangunan,  pengoperasian  dan  pengusahaan, pembinaan  teknis  dan  pembinaan  manajemen  pengoperasian  pelabuhan,  serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan. Pembangunan  pelabuhan  ini  merupakan  strategi  Pemerintah  untuk  mengurangi kelebihan  kapasitas  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok.  Pada  dasarnya  pelabuhan mempunyai  peran  penting  dalam  perkembangan  industri,  perdagangan  dan  jasa serta harapan Kabupaten Subang menjadi kota industri metropolitan.
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  :  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data  kualitatif  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  didapat  tentang  Analisis  Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanegara Terhadap Kondisi Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Sekitar  bahwa  terdapat  tiga  poin  yaitu  :  dampak kondisi  sosial  ekonomi,  dampak  mata  pencaharian  dan  dampak  mobilitas penduduk.  Dampak  sosial  ekonomi  terjadinya  persepsi  masyarakat  terhadap perubahan  yang  positif  dan  negatif.  Perubahan  yang  positif  yaitu  lokasi  Desa Patimban  yang  menjadi  lebih  terkenal  dibanding  sebelum  adanya  pemabngunan pelabuhan.  Perubahan  negatif  yaitu  dengan  adanya  pemangunan  Pelabuhan Patimban dimana nantinya akan terjadi interaksi sosial dimana akan ada banyak penduduk  yang  datang  dari  luar  wilayah  baik  yang  datang  sebagai  pencari  kerja karena  nantinya  akan  ada  banyak  perusahaan  yang  beroperasional  di  Pelabuhan Patimban. Tentu hal ini lambat laun akan merubah kebiasaan masyarakat sekitar seiring  dengan  perkembangan  Pelabuhan  Patimban.  Dampak  mata  pencaharian akan  tergesernya  mata  pencaharian  yang  tadinya  sebagai  Petani  dan  Nelayan, dimana  Petani  akan  berkurang  lahan  pertaniannya  sebagai  dampak  pembebasan lahan  yang  diperuntukan  untuk  kepentingan  pelabuhan  serta  Nelayan  yang semakin    jauh  jarak  melautnya.  Dampak  mobilitas  penduduk  yang  disebabkan oleh  adanya  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  meliputi  tiga  pola  yaitu  diatur pemerintah, keinginan sendiri dan tergantung orang lain.
Kata Kunci : Pelabuhan, Dampak, Industri, Mobilitas

## Abstract
Patimban  Port,  which  is  located  in  Patimban  Village,  Pusakegara  District, Subang Regency, West Java Province, is designated as a national strategic project as regulated  in  Presidential  Regulation  No.3  of  2016  concerning  the  Acceleration  of Implementation  of  National  Strategic  Projects.  The  implementation  of  Patimban  Port as  a  national  strategic  project,  according  to  this  Presidential  Decree,  includes planning,  development,  operation  and  exploitation  activities,  technical  guidance  and development of port operation  management,  as  well as guidance  to ensure shipping safety  and  the  environment.  This  port  development  is  the  Government's  strategy  to reduce excess capacity at Tanjung Priok Port. Basically, ports have an important role in  the  development  of  industry,  trade  and  services  and  hope  that  Subang  Regency will become a metropolitan industrial city.
Data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation. The data validity techniques used in the study were source triangulation and method triangulation.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  data  analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion.
Based  on  the  results  of  the  discussion  obtained  about  the  Analysis  of  the Impact  of  the  Development  of  Patimban  Port  in  Pusakegara  District  on  the  Socio- Economic Conditions of the Surrounding Community, there are three points, namely: the  impact  of  socio-economic  conditions,  the  impact  of  livelihoods  and  the  impact  of population mobility. The socio-economic impact of the occurrence of public perceptions of  positive  and  negative  changes.  A  positive  change  is  the  location  of  Patimban Village, which has become more famous than before the port development. A negative change is the development of the Patimban Port where there will be social interaction where there will be many residents  who come from outside the region who come as job  seekers  because  later  there  will  be  many  companies  operating  in  the  Patimban Port.  Of  course  this  will  gradually  change  the  habits  of  the  surrounding  community along  with  the  development  of  Patimban  Port.  The  impact  of  livelihoods  will  be  the displacement  of  their  former  livelihoods  as  farmers  and  fishermen,  where  farmers will have less agricultural land as a result of land acquisition for the benefit of ports and fishermen who are increasingly distant to sea. The impact of population mobility caused  by  the  development  of  Patimban  Port  includes  three  patterns,  namely  being regulated by the government, their own will and depending on others.
Keywords: Port, Impact, Industry, Mobility

## PENDAHULUAN
Pembangunan prasarana infrastruktur di Indonesia telah berlangsung cukup  lama  dan  investasi  yang  dikeluarkan  sudah  sangat  besar.  Namun masih  banyak  masalah  yang  dialami  negara  kita  khususnya  mengenai perencanaan  yang  lemah,  kuantitas  yang  belum  mencukupi,  dan  kualitas yang rendah. Terkait dengan perancanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak selalu berjalan dengan baik selalu saja timbul masalah disetiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah tentu  hal  ini  akan  berdampak  nantinya  pada  hasil  karena  sebaik-baiknya perencanaan  adalah  sebaik-baiknya  hasil,  tetapi  seburuk-buruknya perencanaan adalah seburuk-buruknya hasil. Anggaran infrastruktur setiap tahun  mengalami  peningkatan,  akan  tetapi  penelitian  dari  laporan World Economic Forum menunjukkan peringkat kualitas infrastruktur di Indonesia masih  tergolong  rendah.  Pentingnya  pembangunan  fasilitas  sarana  dan prasarana  infrastruktur  ini  seperti  yang  dinyatakan  oleh  De  dan  Ghosh (2005:81)  bahwa  kendala  yang  dihadapi  daerah-daerah  maupun  negara- negara  lebih  kepada  persoalan  ekonomi  yaitu  bagaimana  memastikan baiknya infrastruktur supaya lebih bermanfaat.
Pelabuhan  Patimban  yang  berlokasi  di  Desa  Patimban,  Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan sebagai proyek  strategis  nasional,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional,"  bunyi  pasal  1  perpres  tersebut,  seperti  dikutip  laman  resmi Sekretariat  Kabinet,  Senin,  13  Juni  2016.  Penyelenggaraan  Pelabuhan Patimban  sebagai  proyek  strategis  nasional  itu,  menurut  Perpres  ini, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan,  serta  pembinaan  untuk  menjamin  keselamatan  pelayaran  dan lingkungan.  Dalam  Perpres  ini  dikatakan  penyelenggaraan  Pelabuhan Patimban yang terdiri atas perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan,  serta  pembinaan  digelar  Kementerian  Perhubungan.  Untuk kegiatan  pembangunan  dan  pengoperasian,  Kementerian  dapat  bekerja
sama  dengan  badan  usaha  pelabuhan.  Penetapan  itu  tertuang  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Pelabuhan Patimban  di  Kabupaten  Subang,  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagai  Proyek Strategis  Nasional.  Pembangunan  pelabuhan  ini  merupakan  strategi Pemerintah  untuk  mengurangi  kelebihan  kapasitas  di  Pelabuhan  Tanjung Priok.  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  ini  diharapkan  juga  dapat sebagai stimulator pengembangan wilayah di daerah Subang.
Pada  dasarnya  pelabuhan  mempunyai  peran  penting  dalam perkembangan  industri,  perdagangan  dan  jasa  serta  harapan  Kabupaten Subang  menjadi  kota  industri  metropolitan.  Hal  ini  disebabkan  karena pelabuhan  merupakan  salah  satu  prasarana  transportasi  yang  cukup  vital bagi  sebuah  negara,  terutama  pada  negara  maritim  seperti  Indonesia. Pelabuhan  juga  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dapat  memberikan kontribusi  bagi  perekonomian  baik  nasional  maupun  daerah,  karena dengan  adanya  pelabuhan  maka  kegiatan  ekonomi  suatu  negara  atau daerah akan dapat menjadi lebih lancar. Menurut Triatmodjo dalam Zulkifli (2017),  berdasarkan  pada  fakta  yang  ada  pada  beberapa  negara,  barang- barang  ekspor  impor  sebagian  besar  dikirim  melalui  jalur  laut membutuhkan  pelabuhan  atau  tempat  untuk  bertambat,  meskipun  rute perjalanan yang dituju dapat dilalui oleh alat transportasi lain. Hal tersebut dapat  terjadi  mengingat  jumlah  barang  yang  dapat  diangkut  oleh  kapal lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  barang  yang  dapat  diangkut oleh armada lain.
Aktivitas  pelabuhan  di  Indonesia  selama  ini  masih  didominasi  di Pelabuhan  Tanjung  Priuk,  sehingga  membuat  lalu  lintas  di  Pelabuhan Tanjung Priuk sering mengalami kepadatan dan arus lalu lintas kendaraan khususnya  ruas  antara  Bekasi-Tanjung  Priok,  Jakarta  selalu  mengalami kemacetan sehingga membuat biaya logistik perusahaan yang menggunakan jasa pelabuhan Tanjung Priuk menjadi tinggi. Dengan alasan itu  pemerintah  membangunan  Pelabuhan  Patimban  yang  berlokasi  di Kabupaten  Subang.  Tujuan  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yakni mengurangi  biaya  logistik,  memperkuat  ketahanan  ekonomi,  mengurangi
tingkat  kepadatan  lalu  lintas  di  Jakarta,  serta  menjamin  keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi minyak dan gas. Kita ketahui bersama bahwa  kepadatan  Pelabuhan  Tnjung  Priuk  Jakarta  membawa  dampak tersendatnya  perekonimian  dan  roda  transportasi  dengan  kemacetan  di area sekitar Tanjung Priuk dan sekitarnya dengan alasan itulah Pemerintah Pusat  membangun  Pelabuhan  baru  di  Patimban  tepatnya  di  Kabupaten Subang  untuk  memberikan  kelancaran  perekomian  Negara  dan  Daerah dalam  hal  ini  adalah  Kabupaten  Subang.  Pembangunan  Pelabuhan Patimban  ditargetkan  selesai  pada  tahun  2020.  Adapun  rencana pembangunan  Pelabuhan  Patimban  meliputi  pembangunan  Car  Terminal Pelabuhan  Patimban  direncanakan  memiliki  kapasitas  tampung  250.000 sampai  300.000  kendaraan  per  tahun.  Pelabuhan  Patimban  juga direncanakan  akan  melayani  jenis  muatan  Peti  Kemas  dan  Kendaraan Bermotor  yang  diangkut  menggunakan  kapal-kapal  berukuran  besar. Pelabuhan  Patimban  juga  akan  didukung  area  sarana  penunjang  untuk mendukung  efisiensi  logistik  dari  dan  ke  Pelabuhan  Patimban  seluas  356 Ha.
Namun  dalam  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  terdapat  pro  dan kontra  dikalangan  masyarakat  sekitar  Khususnya  di  Desa  Patimban Kecamatan  Pusakanegara  juga  umunya  masyarakat  di  kabupaten  Subang terhadap  pembangunan  pelabuhan,  hal  ini  disebabkan  karena  mereka terkena  langsung  dampak  dari  pembangunan  tersebut.  Pembangunan Pelabuhan  Patimban  sendiri  tidak  dipungkiri  bahwa  akan  memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Sehingga perlu  diketahui  terkait  dampak  positif  dan  negatif  dari  sisi  perekonomian masyarakat sekitar di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang.  Hal  ini  yang  harus  disampaikan  dengan  komunikasi  publik  yang baik  anatar  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang  dan Masyarakat  yang  langsung  terkena  dampak  dari  pembangunan  Pelabuhan Patimban  karena  sangat  jelas  dalam  hal  perekonomian  akan  berubah drastis  darai  yang  tadinya  masyarakat  di  Desa  Patimban  Kecamatan Pusakanegara  yang  semula  bermata  pencaharian  sebagai  Petani  dan
Nelayan  akan  berubah  seiring  dengan  berjalannya  Pelabuhan  Patimban. Selain  itu  kondisi  sosialpun  akan  mengalami  perubahan  dimana  yang tadinya  masyarakat  desa  yang  akan  bermetamerfosis  menjadi  wilayah industri  metropolitan  yang  akan  mengubah  kebiasaan  sosial  di  Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dari  itu  peneliti  merumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana dampak pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap kondisi sosial ekonimi masyarakat sekitar ?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM  51  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Pelabuhan  Laut,  pelabuhan adalah  tempat  yang  terdiri  atas  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas- batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan pengusahaan  yang  dipergunakan  sebagai  tempat  kapal  bersandar,  naik turun  penumpang,  dan/atau  bongkar  muât  barang,  berupa  terminal  dan tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  dan keamanan  pelayaran  dan  kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Kebijakan  dari  pemerintah  terkait  dengan  pembangunan  pelabuhan memberikan  dampak  perubahan  sosial  ekonomi  bagi  masyarakat  sekitar. Dampak  perubahan  yang  dialami  oleh  masyarakat  sekitar  adalah  adanya perubahan  fisik  sarana  dan  prasarana  pelabuhan  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.  Perubahan  yang  lain  adalah  dengan  adanya  penyerapan tenaga  kerja  dari  usaha  masyarakat  dan  peningkatan  jumlah  pendapatan bila  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  kebijakan  tersebut  (Anton  S  et al., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, et al. (2005), berbagai  kelompok  masyarakat  berdasarkan  mata  pencaharian  utama (nelayan,  pedagang,  buruh,  pengolah  dan  petani)  menyatakan  bahwa pembangunan pelabuhan mempunyai dampak positif terhadap penyerapan
tenaga  kerja  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  sekitarnya. Sementara  itu  pengembangan  dan  pembangunan  pelabuhan  perikanan/ pangkalan  pendaratan  ikan  dapat  memajukan  ekonomi  di  suatu  wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah.  Direktorat  Prasarana  Perikanan  Tangkap  (2004)  dalam  Suherman dan Dault (2009).
Menurut  Suherman  dan  Dault  (2009),  pembangunan  pelabuhan khususnya  pelabuhan  perikanan  nusantara  (PPN)  memberikan  dampak positif  maupun  negatif  bagi  masyarakat.  Dampak  positif  yaitu  terjadinya peningkatan  usaha  dan  terbukanya  kesempatan  kerja  atau  lapangan pekerjaan  yang  baru  bagi  masyarakat  sekitar,  dimana  hal  ini  akan berpengaruh  pada  pendapatan.  Sedangkan  pengaruh  negatif  dari keberadaan  pelabuhan  yaitu  terjadinya  persaingan  usaha,  konflik  sosial dan ketersediaan sumberdaya ikan yang semakin berkurang.
Menurut Emil Salim (1992, hlm 3) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan  dapat  berdampak  positif  maupun  negative.  Dampak  positif dari pembangunan adalah dapat meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari  meningkatnya  kualitas  fisik,  turunnya  angka  kematian,  dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dampak negative dari pembangunan  yaitu  berkurangnya  sumber  daya,  pencemaran  lingkungan, dan  redistribusi  penduduk.  Sedangkan  menurut  Soediono  (1985:17)  yaitu: “Pembangunan merupakan perubahan susunan dan pola masyarakat yang akan merangsang lapisan-lapisan masyarakat dan dengan adanya teknologi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat”.

## Teori Pembangunan
Pembangunan adalah proses perubahan dari tradisional menju ke  arah  yang  modernisasi.  Dari  masyarakat  yang  statis  menuju masyarakat  yang  lebih  dinamis  yang  mencakup  kedalam  3  aspek yaitu  aspek  ekonomi,  aspek  sosial  dan  aspek  lingkungan.  Para  ahli mempunyai  definisi  yang  bermacam-macam  mengenai  pengertian pembangunan. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, (2005)  mengatakan  bahwa  pembangunan  merupakan  suatu  proses
untuk  melakukan  suatu  perubahan  bagi  wilayah  atau  negara tersebut. Siagian (1994) mempunyai definisi mengenai pembangunan yaitu  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ( nation building ).
Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian  yang  cukup  sederhana  mengenai  pembangunan  yaitu suatu  proses  perubahan  kearah  yang  lebih  baik  melalui  upaya  yang dilakukan  secara  terencana.  Menurut  Deddy  T.Tikson  (2005)  bahwa pembangunan  nasional  dapat  juga  diartikan  sebagai  transformasi ekonomi,  sosial  dan  juga  budaya  yang  dapat  melalui  kebijakan  dan juga strategi menuju kearah yang 14 diinginkan. Transformasi dalam struktur  ekonomi,  misalnya  dapat  dilihat  melalui  peningkatan  atau pertumbuhan  produksi  yang  cepat  dalam  sektor  industri  dan  jasa. Transformasi  dalam  struktur  sosial,  misalnya  dpat  dilihat  melalui penindustrian  kemakmuran  melalui  pemerataan  terhadap  sumber daya  sosial  –  ekonomi.  Seperti  pendidikan,  kesehatan,  perumahan, fasilitas umum.
Maka  dari  itu  pembangunan  juga  dapat  dikatakan  sebagai suatu  upaya  terkoordinasi  untuk  menciptakan  alternative  yang  lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan juga  mencapai  aspirasinya  yang  paling  manusiawi  (Nugroho  dan Rochmin  Dahuri,  2004).  Beberapa  para  ahli  menganjurkan  bahwa pembangunan  suatu  daerah  haruslah  mencakup  dalam  tiga  hal  inti nilai (Kuncoro 1997, Todaro 1983) :
a. Ketahanan ( Sustenance ): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan  pokok  (pangan,  papan,  kesehatan,  dan  proteksi) untuk mempertahankan hidup.
b. Harga diri ( Self
Esteem ): pembangunan haruslah memanusiakan  orang.  Dan  dalam  arti  luas  pembangunan suatu  daerah  haruslah  meningkatkan  kebanggaan  sebagai manusia yang berada di daerah tersebut.
c. Freedom  from  servitude :  kebebasan  bagi  setiap  individu  suatu negara  atau  daerah  untuk  berpikir,  berkembang  berperilaku dan berusaha untuk berpatisipasi dalam pembangunan.

## Kondisi Sosial dan Kondisi Ekonomi
Kondisi  Sosial  Adalah  suatu  masyarakat  selalu  berkaitan dengan  keadaan  kehidupan  masyarakat  di  suatu  wilayah.  Kondisi kehidupan  masyarakat  ini  dapat  dilihat  dari  segi  ras  dan  etnis  yang ada  diwilayah  itu,  mata  pencariannya,  agama  yang  dianut,  tingkat kesejahteraan, nilai  atau norma yang dianut masyarakat, kesehatan, dan  pendidikan  juga  termasuk  dalam  kondisi  sosial.  Kondisi  sosial memang  tidak  dapat  terlepas  dari  kondisi  fisik  suatu  wilayah tersebut.

## Mata Pencaharian
Mata pencarian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh  taraf  hidup  yang  layak  dimana  antara  daerah  satu dengan  daerah  lainnya  yang  berbeda  sesuai  taraf  kemampuan penduduk dan keadaan demografinya (Daldjoeni, 1987 : 89).

## Mobilitas Penduduk
Menurut  Sumaatmadja  (1981  :  147  )  mobilitas  penduduk adalah  pergerakan  penduduk  dari  satu  tempat  ketempat  lain,  baik untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  maupun  untuk  memenuhi kebutuhan sosial lainnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana  adanya.  Teknik  pengumpulan  data,  yaitu:  observasi,
wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  keabsaan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  metode. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik analisis  data  kualitatif,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Presiden Jokowi Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden  No  47  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Pelabuhan  Patimbang  Di Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat  Sebagai  Proyek  Strategi  Nasional disambut  dengan  bahagia  oleh  berbagai  kalangan  baik  dari  Kalangan Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  maupun  dari  kalangan  masyarakat bagaimana  tidak  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  diharapkan  mampu membawa  perubahan  yang  signifikan  terutama  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dari sebelum adanya Pelabuhan Patimban  selain  itu  Pelabuhan  Patimban  juga  diharapkan  mampu mengurangi  tingkat  pengangguran  di  Kabupaten  Subang  dan  membuka peluang  kerja  yang  sebesar-besarnya  di  lingkungan  masyarakat  sekitar yang  terkena  dampak  langsung  pembangunan  Pelabuhan  Patimban. Pembangunan Pelabuhan Patimbang di Kecamatan Pusakanegara Kabupaten  Subang  dengan  kapasitas  7,5  Juta  TEUS  peti  kemas  dan 600.000 CBU kendaraan akan dimulai pada Januari 2018 dan diharapkan terjadi  soft  opening  pada  Maret  2019  kemudian  pada  20  Desember  2020 diresmikan  tahap  pertama  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Jokowi Widodo.  Sedangkan  tahap  penyelesaian  secara  menyuluruh  ditargetkan selesai pada tahun 2027.
Nantinya  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yang  berada  di Kabupaten Subang bisa terkoneksi dengan kawasan penting lainnya seperti Bandara  Kertajati  di  Kabupaten  Majalengka  dan  juga  kawasan  industri  di Bekasi,  Karawang  dan  Purwakarta.  Harapannya  adalah  ketika  proses pembangunan  Pelabuhan  Patimban  ini  berjalan  lancar  dan  dapat  selesai
tepat  waktu  akan  menghasilkan  Segitiga  kawasan  pertumbuhan  ekonomi yaitu Patimban, kemudian Bandara Kertajati dan juga kawasan industri di Bekasi,  Karawang  dan  Purwakarta  sebagai  sebuah  kawasan  industri  yang saling terkait berhubungan dan terkoneksi saling mendukung satu dengan yang  lainnya.  Sehingga  arah  ke  depan  dalam  proses  pengembangannya dapat  menjadi  konkret  dan  jelas  mempunyai  segmen  yang  saling komplementer,  saling  mengisi,  dan  saling  berhubungan  satu  dengan  yang lainnya.  Langkah  ini  diharapkan  mampu  serta  dapat  mempercepat pertumbuhan  sentra-sentra  ekonomi  regional  serta  membuat  produk- produk ekspor semakin efisien dan kompetitif.
Pemerintah Pusat berharap pembangunan Pelabuhan Patimban dapat menjadi  episentrum  baru  dalam  pengembangan  serta  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  di  luar  Jakarta  kita  ketahui  bersama  selama  ini Jakarta  masih  menjadi  pusat  perekonomian  nasional  ketika  Pelabuhan Patimban sudah mulai beroperasi bisa mendorong roda perekonomian baru di  daerah  Rebana  (Cirebon,  Subang  dan  Majalengka).  Pelabuhan  Patimban menjadi  sangat  strategis  di  masa  yang  akan  datang  karena  ditopang  oleh infrastruktur pendukung antara lain Bandara Kertajati dan akses jalan tol.
Dibalik  mewah  dan  megahnya  pembangunan  Pelabuhan  Patimban yang  menyimpan  harapan  besar  untuk  perubahan  serta  pertumbuhan ekonomi  regional  menyimpan  dampak  sosial  yang  sangat  terasa  di masyarakat  sekitar  Pelabuhan  Patimban  yang  secara  langsung  dampak tersebut  dirasakan.  Terutama  dalam  hal  ini  yang  sangat  merasakan dampak  dari  pembangunan  ini  adalah  para  Nelayan.  Selama  ini permasalahan  para  Nelayan  di  Patimban  ketika  melakukan  dialog  dengan berbagai  perwakilan  Nelayanan  yang  terkena  dampak  langsung  adalah kurangnya  modal  untuk  melaut  yang  lebih  jauh  lagi  jaraknya  selain  itu permasalahan lainnya adalah kebiasaan para Nelayan yang terbiasa melaut dengan  jarak  dekat  atau  melaut  di  pinggir  dan  tidak  terlalu  jauh  ke  lepas pantai  ditambah  dengan  alat-alat  melaut  yang  sangat  masih  tradisional. Selama  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  ini  berlangsung  sangat  terasa sekali  dirasakan  oleh  para  nelayan  setempat  dengan  jarak  melaut  yang
tidak  terlalu  jauh  ditambah  pembangunan  Pelabuhan  yang  menghabiskan bibir  pantai  sehingga  mengakibat  penghasilan  para  nelayan  yang  semakin berkurang.
Adapun  point-point  yang  menjadi  dampak  pembangunan  Pelabuhan Patimban akan dibahas secara detail pada point-point sebagai berikut :

## Kondisi Sosial Ekonomi
Perubahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Desa  Patimban Kecamatan  Pusakanegara  dan  sekitarnya  yang  mengalami  suatu  proses pembangunan  Pelabuhan  Patimban  pembangunan  ini  digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar setelah Pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini merupakan suatu gejala yang wajar jika dilihat dari arti pembangunan yang merupakan usaha sadar, terencana dan  terus  menerus  yang  dilakukan  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan pemerintah  menuju  modernitas  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup masyarakat  melalui  pemanfaatan  yang  dimiliki.  Perubahan  persepsi  atau pandangan  pada  masyarakat  di  Desa  Patimban  Kecamatan  Pusakanegara Kabupaten  Subang  terjadi  apabila  terdapat  perbedaan  pandangan masyarakat  sekitar  terhadap  adanya  pembangunan  Pelabuhan  Patimban dan perubahan pandangan tersebut dapat mengarah pada arah yang positif atau negatif.
Dari  hasil  penelitian  bahwa  terjadi  perubahan  persepsi  yang mengaraha kearah positif dan negatif. Dari persepsi masyarakat yang ada di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara dan sekitarnya bahwa masyarakat menilai adanya perubahan yang lebih baik dari sebelum adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dulu yang tadinya Desa Patimban tidak terkenal  dan  tidak  banyak  diketahui  oleh  orang-orang  sekarang  dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban masyarakat diseluruh Indonesia  mengetahui  Desa  Patimban  di  Kecamatan  Pusakanegara kabupaten Subang ditambah rutinitas penduduk yang tadinya sepi menjadi ramai dengan berbagai kegiatan pelabuhan. Selain itu menurut masyarakat di  Desa  Patimban  dengan  adanya  Pelabuhan  Patimban  masyarakat  yang
berprofesi  sebagai  Nelayan  yang  semula  berlayar  dengan  menggunakan alat-alat  yang  masih  sangat  tradisional  akan  mendapatkan  bantuan  yang lebih modern dalam berlayar menangkap ikan sebagai dampak dari adanya pembangunan  Pelabuhan  itu  yang  menjadi  janji  dari  pemerintah  untuk mensejahterakan  para  nelayan  yang  merasakan  dampak  langsung pembangunan Pelabuhan Patimban. Hal ini yang disambut dengan gembira oleh  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  Nelayan  karena  selama  ini  dalam menagkap ikan masih menggunakan alat-alat yang tradisional.
Selain  itu  ada  juga  masyarakat  yang  berpandangan  negatif  dengan adanya  pemangunan  Pelabuhan  Patimban  dimana  nantinya  akan  terjadi interaksi  sosial  dimana  akan  ada  banyak  penduduk  yang  datang  dari  luar wilayah  baik  yang  datang  sebagai  pencari  kerja  karena  nantinya  akan  ada banyak perusahaan yang beroperasional di Pelabuhan Patimban. Tentu hal ini lambat laun akan merubah kebiasaan masyarakat sekitar seiring dengan perkembangan  Pelabuhan  Patimban  karena  banyaknya  pendatang  yang datang  dari  berbagai  daerah  dengan  membawa  kebiasaannya  masing- masing.  Itu  semua  bagian  dari  realita  yang  tidak  bisa  dihindarkan  dari konsekuensi  adanya  pembangunan  yang  telah  diprogramkan  oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pengembangan  dan  peningkatan  Pelabuhan  Patimban  di Kecamatan  Pusakanegara  Kabupaten  Subang  memberikan  kesempatan kerja  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak pembangunan. Berdasarkan data yang  diperoleh peneliti melalui kebijakan Pemerintah  Daerah  serta  Pemerintah  Pusat  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  membuka  berbagai  macam  usaha  yang  secara tidak  langsung  memberikan  kesempatan  berwirausaha  bagai  masyarakat sekitar  yang  terkena  dampak  pembangunan.  Adanya  pembebasan  lahan serta ganti rugi lahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat telah membuka  pikiran  untuk  mengelola  uang  tersebut  sebagai  bentuk  usaha antara  lain  membeli  lahan  pertanian  di  tempat  lain,  membuka  rumah makan, kios dan kontrakan ini dilakukan masyarakat agar uang ganti rugi tidak  habis  dan  ekonomi  terus  berputar  dibalik  dampak  pembangunan
Pelabuhan Patimban. Harapannya adalah ketika semua itu berjalan dengan baik  dan  lancar  usaha  tersebut  mampu  menyerap  tenaga  kerja  warga sekitar  tentu  ini  semua  harus  tetap  dalam  pengawasan  pemerintah  serta pemerintah memberikan pelatihan ekonomi kepada masyarakat.  Namun dalam  pelaksanaanya  ternyata  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  secara tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masyarakat  sekitar,  khususnya  masyarakat  di  Desa  Patimban  Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang. Dari segi sosial perubahan dapat dilihat dari perubahan persepsi masyarakat Desa Patimban terhadap pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yaitu  perubahan  kondisi  lingkungan yang lebih ramai dibanding dulu sebelum adanya pembangunan Pelabuhan Patimban.  Sedangkan  dari  segi  ekonomi,  perubahan  tersebut  dapat  dilihat dari  jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  yang  tinggi  terjadi  di  sekitar  lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban.

## Mata Pencaharian
Mata  pencaharian  utama  masyarakat  disekitaran  Desa  Patimban pada  umumnya  adalah  sebagai  Nelayan,  baik  Nelayan  Tradisional  mupun yang  sudah  mengalami  modifikasi  ke  arah  yang  lebih  modern kebanyakannya  masih  sangat  tradisional,  selain  Nelayan  ada  juga  yang berprofesi  sebagai  Petani  dan  buruh.  Dengan  adanya  Pelabuhan  Patimban ini  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  berdampak  kepada profesi  tersebut  seperti  yang  telah  dijeleskan  sebelumnya  bahwa  Nelayan akan terdampak langsung yaitu jarak melaut yang semakin jauh  ditambah dengan  peralatan  yang  masih  sangat  tradisional.  Para  Nelayan  mengaku sangat  khawatir  dengan  mata  pencahariannya  kehadiran  Pelabuhan Patimban  akan  berdampak  serius  terhadap  para  Nelayan  dan  ini  yang menjadi  PR  pemerintah  adalah  bagaimana  kehadiran  Pelabuhan  Patimban tidak  sampai  menghilakan  mata  pencaharian  Nelayan  di  Desa  Patimban Kecamatan  Pusakanegara  Kabupaten  Subang.  Kondisi  seperti  ini  langsung direspon  cepat  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  terkait  dengan memberikan  bantuan  perahu  yang  lebih  bagus  dari  perahu  yang  sering
digunakan  oleh  Nelayan  agar  mata  pencahariannya  tidak  hilang  dan Nelayan masih bisa untuk melaut.
Selain itu dampak yang sama dirasakan juga oleh para Petani karena pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yang  banyak  menghabiskan  lahan pertanian  berdampak  pada  mata  pencaharian  para  Petani,  namun  dalam hal  ini  dampak  tersebut  tidak  terlalu  dirasakan  karena  ada  program pembebasan  lahan  dengan  ganti  rugi  lahan  yang  terkena  dampak pembangunan  sehingga  para  Petani  mendapatkan  uang  ganti  rugi  dan bisadiperuntukan lagi dengan membeli lahan pertanian di wilayah lain atau juga bisa digunakan untuk berwirausaha. Namun disisi lain adalah dampak bagi  petani  yang  lain  yang  lahannya  tidak  terkena  dan  masih  bisa  bertani tetapi kesulitan akses perairan untuk lahan sawahnya. Memang ini bagian dari  dampak  pembangunan  ada  yang  diuntungkan  dan  ada  juga  yang dirugikan.  Kemudian  para  pemuda  werga  sekitar  akan  mendapatkan keuntungan  dengan  dibukanya  lowongan  pekerjaan  sebagia  dampak  dari pembangunan pelabuhan yaitu dibangunnya perusahan-perusahan sebagai penopang  kegiatan  industri  di  kawasan  Pelabuhan  Patimban.  Karena nantinya  di  Pelabuhan  Patimban  akan  menjadi  wilayah  industri  penopang wilayah industri Bekasi, Karawang dan Purwakarta dan Kabupaten Subang wilayah  Utara  akan  jadi  Kota  Metropolitan  baru  hal  ini  yang  harus dibarengi  dengan  kemampuan  dan  keahlian  warga  sekitar  agar  tidak menjadi penonton di wilayah sendiri.

## Mobilitas Penduduk
Mobilitas  penduduk  merupakan  bagian  dari  proses  pembangunan Pelabuhan Patimban secara keseluruhan. Mobilitas telah menajdi penyebab dan  penerima  dampak  dari  perubahan  dalam  struktur  ekonomi  dan  sosial suatu  daerah  tepatnya  di  Desa  Patimban  Kecamatan  Pusakanegara Kabupaten  Subang  dengan  diresmikannya  pembangunan  pelabuhan  yang akan  menjadi  pusat  industri  selain  dari  kawasan  Bekasi,  Karawang  dan Purwakarta  yang  nantinya  mobilitas  penduduk  akan  tinggi  dimana  warga masyarakat  akan  datang  dan  pergi  silih  berganti.  Oleh  karenanya  akan banyak  perspektif  yang  hadir  dikalangan  masyarakat  ada  yang  menilai
positif ada juga yang menilai negatif tergantung dari bagaimana masyarakat merasakan  dampak  dari  pembangunan  Pelabuhan  Patimban.  Tidak  akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak  akan  terjadi  pengarahan  penyebaran  penduduk  yang  berarti  tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.
Pada  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  terdapat  penduduk  yang terkena  dampak  pembangunan  secara  langsung  dan  aja  juga  yang  tidak langsung.  Penduduk  yang  terkena  dampak  secara  langsung  adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tapak pembangunan Pelabuhan Patimban  dan  semua  asetnya  terkena  pembangunan  Pelabuhan  Patimban sehingga harus pindah hal ini yang dirasakan oleh masyarakat yang secara langsung terkena dampaknya melalui proses ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah  sebagai  dampak  pembangunan  pelabuhan.  Uang  ini  yang dijadikan  untuk  modal  mencari  tempat  tinggal  baru  ataupun  bisa dipergunakan  untuk  memulai  modal  usaha  demi  keberlangsungan hidupnya. Kemudian penduduk yang tidak terkena langsung pembangunan Pelabuhan  Patimban  adalah  penduduk  yang  bermukin  di  luar  tapak pembangunan Pelabuhan Patimban yang mempunyai aset di daerah tempat pembangunan  pelabuhan  dan  penduduk  yang  tidak  mempunyai  aset  di daerah  tempat  pembangunan  pelabuhan  tetapi  merupakan  sumber penghidupannya  yaitu  Petani  dan  buruh  tani.  Hal  ini  yang  amat  terasa adalah  petani  dan  selain  nelayan  yang  merasakan  akibat  dampak pembangunan  lahan  pertanian  yang  berubah  menjadi  lahan  industri nantinya.
Mobilitas  penduduk  yang  terkena  dampak  pembagunan  Pelabuhan Patimban  memberikan  arti  tersendiri  dalam  konteks  mobilitas  penduduk. Mobilitas penduduk yang terkena pembangunan Pelabuhan Patimban lebih bersivat  individual  dan  kepindahannya  direncanakan  secara  matang  dan ada niatan untuk pindah. Mobilitas penduduk yang terkena pembangunan Pelabuhan  Patimban  lebih  bersifat  kolektif  perencanaannya  tidak  matang kepindahannya  terpaksa  atau  tidak  ada  niatan  pindah.  Hal  ini  yang dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak  langsung
pembangunan  Pelabuhan  Patimban  mereka  ada  yang  merencanakan dengan  matang  ada  juga  yang  mereka  tidak  niat  untuk  pindah  faktor  ini lebih  kepada  ketakutan  akan  mata  pencaharian  mereka  yang  nantinya akan  hilang  selama  berpuluh-puluh  tahun  mereka  sudah  tinggal  di  Desa Patimban dengan bermata pencaharian mayoritas sebagai Petani sawah dan Nelayan  hal  ini  yang  dikhawatirkan  nantinya  jika  mereka  harus  pindah namun  disisi  lain  mereka  tidak  bisa  menolak  karena  sudah  menjadi kebijakan  pemerintah  untuk  membangun  Pelabuhan  Patimban  dalam rangka  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.
Dari temuan di lapangan yang dianalisis oleh penulis serta bersumber dari  keterangan  warga  masyarakat  bahwa  mobilitas  penduduk  yang disebabkan  oleh  adanya  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  meliputi  tiga pola  yaitu  diatur  pemerintah,  keinginan  sendiri  dan  tergantung  orang  lain. Diatur  oleh  pemerintah  nerupakan  bagian  dari  program  dampak pembangunan  karena  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yang  banyak menghabiskan  lahan  penduduk  serta  persawahan  sehingga  pemerintah mengatur  perpindahan  penduduk  dengan  program  ganti  rugi  lahan  dari ganti  rugi  lahan  itu  masyarakat  diberikan  pengetahuan  untuk  mengelola uang  dengan  memberi  penjelasan  dalam  perpindahan  penduduk  yang diatur  oleh  pemerintah  sehingga  lahan  yang  tergusur  tergantikan  dengan lahan ditempat lain melalui program ganti rugi lahan ini. Keinginan sendiri merupakan suatu kesadaran masyarakat akan dampak yang dirasakan dari pembangunan  Pelabuhan  Patimban  mereka  sadar  lahannya  yang  akan menjadi bagian dari penggusuran berinisiatif dengan melakukan perpindahan  tentunya  dengan  mengedepankan  aturan  yang  telah  dibuat oleh  Pemerintah  perihal  penggusuran  ini  mereka  sadar  akan  kehilangan tempat  tinggalnya  sehingga  mencarai  tempat  tinggal  baru  melalu  program ganti  rigi  lahan  yang  terkena  dampak.  Kemudian  yang  ketiga  adalah tergantung  orang  lain  ini  biasanya  yang  paling  berbahaya  yang  akan menimbulkan konflik baru dimana tidak semua orang suka dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban ini ada yang mendukung ada juga yang
tidak  dikhawatirkan  mereka  mengikuti  orang  yang  tidak  suka  sehingga mereka  ikut-ikut  untuk  menolak  digusur  dan  dipindahkan  sehingga menimbulkan konflik dan terganggunya pembangunan Pelabuhan Patimban.

## KESIMPULAN
Pembahasan  yang  sudah  disajikan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  dampak  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  di  Kecamatan Pusakanegara  Kabupaten  Subang  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  sekitar  memberikan  dampak  pada  kehidupan  masyarakat, yaitu kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian dan mobilitas penduduk.
Kondisi  sosial  ekonomi  dimana  terjadi  perubahan  interaksi  sosial dimana  masyarakat  yang  tadinya  rutinitas  terbatas  dan  sepi  kini  menjadi lebih  ramai  seiring  dengan  beroperasinya  Pelabuhan  Patimban,  ditambah dengan  roda  perekonomian  yang  berubah  dari  yang  tadinya  sektor pertanian dan melaut berubah menjadi sektor industri.
Mata  pencaharian  yang  berubah  drastis  yaitu  dari  sektor  pertanian karena  lahan-lahan  sawah  yang  berkurang  dan  berubah  menjadi  pusat industri  dan  sektor  laut  yaitu  Nelayan  yang  dirasakan  dampaknya  begitu terasa dengan jangkauan melaut yang semakin jauh dari bibir pantai.
Mobilitas  penduduk  terjadinya  perpindahan  penduduk  baik  yang diatur oleh pemerintah, kemauan sendiri dan tergantung orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Muftiani, RAHMA. 2019. KERJASAMA INDONESIA-JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PATIMBAN

## PORT DEVELOPMENT PROJECT SEBAGAI PELABUHAN INTERNASIONAL
Anton  S.  M.,  Mardiyono  &  Prasetya,  W.  Y.  (2014). Evaluasi  Dampak Kebijakan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap  Perubahan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir Sekitar (Studi Kasus  pada  PPP  Tamperan  Kab.  Pacitan). Jurnal  Administrasi Publik (JAP), 2(11), 1010-1015
Aqwan,  Aziz  Irsyadul.  2016. Dampak  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar .
Daldjoeni, N. 1987. Geografi Kota Dan Desa. Bandung : Alumni Deddy  T.  Tikson.  2005. Indikator-indikator  Pembangunan  Ekonomi . http://ecozon.html. Diakses   pada: Jumat, 22 Januari 2021
Emil Salim , Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1989.
Ghosh,  Buddhadeb  and  Prabir  De  (2005).  ” Investigating  The  Linkage Between Infrastructure and Regional  Development  in  India ”. Journal of Asian   Economics Elsevier. G
Ginanjar,  Kartasasmita,  1994  : Pembangunan  Untuk  Rakyat,  Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan , PT. Pustaka CIDES INDO, Jakarta.
Keusuma,  Cut  Nanda.  2014. Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
Kuncoro,  Mudrajad.  2010. Dasar  -  dasar  Ekonomika  Pembangunan . Yogyakarta :  UPP STIM YKPN.
Lee,  Everett  S,  1987, Suatu  Teori  Migrasi,  Yogyakarta,  Pusat  Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan . Jakarta : LP3ES
Priyanti,  Novalia  Fris.  2017. ANALISIS  KONDISI  EKONOMI  DAN  SOSIAL SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA  PEMBANGUNAN  JALAN  TOL GEMPOL-PANDAAN .
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan
Pembangunan
Daerah . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Siagian,  Sondang  P,  1994, Administrasi  Pembangunan ,  Gedung  Agung, Jakarta.
Soediono.  1985. Ekonomi  Makro:  Pengantar  Analisis  Pendapatan  Nasional . Yogyakarta: Liberty.
Somadi.  2019. Cost-Benefit  Analysis  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban Terhadap Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Subang .
Suherman,  A.  dan  Dault,  A.  (2019 ).  Dampak  Sosial  Ekonomi  Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Pengambengan
Jembrana  Bali . Jurnal Saintek Perikanan, 4(2), 24- 32.
Sumaatmadja.  1981. Studi  Geografi  Suatu  Pendekatan  dan  Analisa Keruangan .   Bandung : Alumni
Suwartapraja, Opan S. DAMPAK

## PEMBANGUNAN
TERHADAP KEPENDUDUKAN (Studi Tentang Mobilitas Eksternal Pada Pembangunan  Bendungan  di  Jawa  Barat). Universita    Padjajaran Bandung.
Todaro,  Michael  dan  Smith.  2006. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga . Jakarta:  Erlangga.  Penterjemah:  Drs.  Haris  Munandar,  MA;  Puji  A.L, SE.
Triatmodjo, Bambang; 1996 , Pelabuhan , Beta Offset, Yogyakarta.
Waluyo,  Dwi  Eko  “ Karakteristik  Sosial  Ekonomi  dan  Demografi  Anak Jalanan ”, diunduh 22 Januari 2021 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan .
Yusuf,  H.,  Moedikdjo,  K.,  Saeni,  M.  S.,  &  Nasution,  L.  I.  (2015). Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  Dan  Pendapatan  Masyarakat  (Studi  Kasus  di
Pelabuhan Perikanan Lempasing, Bandar Lampung). Buletin Ekonomi Perikanan, 6(1), 57-64.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor:  PM  51  Tahun 2015   Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
Peraturan  Presiden  No  47  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Pelabuhan Patimbang Di Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat  Sebagai Proyek Strategi Nasional