## Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris

## Maya Amalia, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : maymals@yahoo.com

## Abstract
The implementation of the code of ethics for a notary, especially in the provision of honoraria by clients, is that there is an inequality in determining the minimum honorarium limit, and there is a difference in the honorarium between the notary profession. The Notary Code of Ethics is based on the fact that the Notary profession is someone who has expertise and knowledge in the notary field. This article used the juridical normative method. From this article it is known that notaries have  regulations  that  bind  each  member  to  comply,  known  as  the  notary  code  of  ethics.  In accordance with article 4 point 10 of the rules of the notary code of ethics, it is stated that notaries are not allowed to set their own fees that must be paid by clients which are lower than the fees set by the association. The determination of the professional organization for the position of a Notary has a certainty in determining the honorarium based on the Law on the Position of Notary Public. Thus, a similarity will be formed between one notary public and another.
Keywords: code of ethics; notary public; honorarium.

## Abstrak
Kode etik Notaris dalam implementasinya khususnya dalam pemberian honorarium oleh kliennya terjadi ketidaksamaan dalam penentuan batas minimal honororium, terjadi perbedaan honororium diantara  profesi  Notaris.  Kode  Etik  Notaris  berdasarkan  pada  kenyataan  bahwa  profesi  Notaris adalah seorang yang mempunyai suatu keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan. Artikel ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif.  Dari  artikel  ini  diketahui  bahwa  notaris  memiliki peraturan yang mengikat setiap anggotanya untuk mematuhinya yang dikenal dengan istilah kode etik notaris. Sesuai dengan pasal 4 angka 10 peraturan kode etik notaris disebutkan bahwa notaris tidak  diperbolehkan  menetapkan  sendiri  honorarium  yang  harus  dibayarkan  oleh  klien  lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan organisai profesi jabatan Notaris  mempunyai  sebuah  kepastian  dalam  menetapkan  honorarium  berdasarkan  Undang- Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, akan terbentuklah suatu kesamaan antara Notaris satu dengan lainnya.
Kata kunci: kode etik; notaris; honorarium.

## A. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  yang  menjamin  adanya perlindungan hukum, kepastian, ketertiban demi terciptanya keadilan dan kebenaran. Dengan dibuatnya akta notaris, diharapkan dapat  memberikan kepastian hukum  kepada masyarakat
yang membutuhkan jasa notaris (Salim, and Abdullah, 2002). Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat  yang memerlukan jasanya dalam pembuatan  alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian (Budiono, 2004).
Jabatan Notaris sangat penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat juga telah dikemukakan oleh Markus  (Adjie,  2008),  yang  menyatakan  bahwa  agar  tercipta  suatu  perlindungan  dan kepastian  hukum  serta  dalam  hal  ketertiban  maka  harus  ada  kegiatan  dalam pengadministrasian  hukum  atau  yang  disebut  ( law  administrating )  yang  diharapkan  dapat tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek  hukum  itu  sendiri  dan  masyarakat  maka  dengan  adanya  Notaris  dapat  memberi kepastian dalam akta (Notodisoerjo, 1993).
Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat dan juga memiliki tanggung jawab yang besar demi menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya akan terikat pada peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  dan  juga  tunduk  pada  Kode  Etik  Notaris. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut (Kie, 2000).
Kode  etik  Notaris  secara  umum  memuat  pengertian-pengertian  yang  terkait  dengan Kode  Etik  Notaris,  ruang  lingkup  dari  kode  etik  Notaris,  kewajiban  dan  larangan  serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan kode etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya. Pengemban profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membatu mewujudkan hal tersebut (Asshiddiqie, 2014).
Seiring dengan waktu kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu kewaktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi
sebagian  Notaris  untuk  mendapatkan  klien  sebanyak  mungkin  dengan  cara  instan  hal  ini membuat  sebagian  notaris  tergiur  untuk  melenceng  dari  aturan-aturan  yang  ada  demi mendapatkan  klien  yang  sebanyak-banyaknya.  Hal  ini  menimbulkan  persaingan  di  antara sebagian sesama Notaris. Sebagian diantara notaris ada yang secara aktif turun ke lapangan dengan mendatangi kliennya dan menawarkan jasa serta melakukan negosiasi jumlah honor yang akan diberikan (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008).
Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Pada hakekatnya kode etik Notaris ini merupakan suatu penjabaran yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  ini  diperlukan  suatu  peran  Notaris  dimana seseorang  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapinya,  salah  satunya yaitu dengan menghadap kepada seorang Notaris (Bertenz, 2007).
Honororium Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan  atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Untuk menjadikan terwujudnya keadilan dikalangan notaris, terbentuklah suatu perkumpulan notaris yang biasa disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga terciptanya rumusan aturan untuk mengatur anggota yang berupa kode etik notaris.
Notaris  berharap  supaya  tidak  terjadi  persaingan  yang  tidak  sehat  diantara  sesama notaris  dengan  memberikan  honorarium  dibawah  dari  honorarium  yang  telah  ditentukan. Pasal  4  Angka  10  Peraturan  Kode  Etik  Notaris  mengatur  mengenai  Notaris  untuk  tidak menetapkan honorarium  yang harus dibayar klien  jumlahnya lebih  rendah dari honorarium yang  sudah  ditetapkan  oleh  perkumpulan.  Aturan  tersebut  dibuat  untuk  menghindari persaingan yang tidak sehat diantara sesama notaris, yang berdampak pada permainan jabatan notaris.  Meskipun  demikian  pengaturan  mengenai  honorarium  notaris  oleh  perkumpulan sampai  saat  ini  masih  belum  ada  jumlah  yang  jelas,  hanya  mengatur  batas  paling  atas  dan paling atas dengan menggunakan istilah “tidak melebihi”  sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 36 Nomor 2 Tahun 2014 (Nuh, 2011).
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Muchsin  bahwa  nilai  keadilan  ini  merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.  Makna  dari  keadilan  itu  sendiri  masih  menjadi  perselisihan,  keadilan  yang  terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.
Teori Stufenbau merupakan  teori  yang  membahas  tentang  sistem  hukum  oleh  Hans Kalsen, menyatakan bahwa sistem hukum tersebut merupakan sistem kaidah yang berjenjang,
dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi,  dan  kaidah  hukum  yang  tertinggi  (seperti  konstitusi)  harus  berpegang  teguh  pada norma hukum yang paling mendasar ( grundnorm ) (Asshiddiqie, 2006).
Sedangkan  Teori  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  Teori  Keadilan  oleh Aristoteles,  yaitu  keadilan  protektif  memberikan  proteksi  perlindungan  kepada  pribadi- pribadi dalam masyarakat, kemana dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (Setiawan, 2020).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: 1] Bagaimana implementasi aturan-aturan etika profesi dalam mengatasi perbedaan honorarium Notaris?; dan 2] Apakah ada suatu persaingan tidak baik antar sesama profesi Notaris yang ditimbulkan karena perbedaan honorarium antar Notaris?
Sebelum  artikel  ini  dibuat,  telah  ada  beberapa  artikel  terdahulu  dengan  pembahasan yang serupa. Beberapa artikel tersebut antara lain berjudul   “Kepastian Hukum Islam Terkait Honorarium PPAT Atas Jasa Pembuatan APHT”. Artikel tersebut membahas tentang akibat hukum  yang  timbul  atas  pelanggaran  ketentuan  honorarium  akta  notaris.  Semakin  banyak jumlah  notaris  menjadikan  munculnya  adaya  “perang  tarif”  diantara  sesama  Notaris  dan berkibat pada persiangan sesama profesi notaris dalam menentukan klien. (Prayitno, 2019)
Pada tahun 2016, Asri Muji Astuti menulis artikel tentang “honorarium Notaris sebagai upaya  untuk  melindungi hak  Notaris  guna kepastian dan keadilan”. Kejadian ini dilakukan oleh  sekelompok  masa  kerja  Notaris.  Dengan  alasan  para  Notaris  melakukan  hal  ini  untuk memenuhi  suatu  kebutuhan  biaya  operasional  kantor,  dan  kekurangan  atau  ketiadaan kliennya. Ada juga salah seorang Notaris yang menggunakan alasan tersebut dengan kondisi ekonomi kliennya. Pada dasarnya Notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada. Oleh  karena  itu  sebagian  besar  responden  setuju  jika  ada  suatu  aturan  yang  mengatur mengenai  honorarium  terendah  bagi  profesi  Notaris  atas  jasa  yang  sudah  dikerjakannya tersebut. (Astuti, 2016)
Pada  tahun  2013,  Hamry  Theyer  menulis  artikel  berjudul  “Analisis  Honorarium  Jasa Hukum  Notaris  Dan  Ketentuan  Sanksi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris”. Artikel tersebut menganalisis mengenai honorarium jasa hukum Notaris dan ketentuan  sanksi  undang-undang  nomor  30  tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris  (Theyer, 2013).
Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya  yang telah diuraikan diatas, maka yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  tersebut  adalah  bahwa  penelitian  ini
mengkaji  tentang  implementasi  aturan-aturan  etika  profesi  dalam  mengatasi  perbedaan honorarium  Notaris.  Sehingga  penelitian  ini  memiliki  kebaharuan  dalam  hal  mengatasi perbedaan  horarium  Notaris  pada  umumnya  dan  pada  kajian  batas  minimal  honororium khususnya, dengan demikian akan terbentuk kesetaraan antara rekan seprofesi Notaris.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan  kepustakaan  dengan  mengkaji  dari  berbagai  sumber  literatur,  di  antaranya  dari beberapa buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang  akan  dibahas,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. (Soemitro, 2001)

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Implementasi  Aturan-Aturan  Etika  Profesi  Dalam  Mengatasi  Perbedaan Honorarium Notaris.
Notaris  adalah  sebagai  pejabat  umum.  Negara  berwenang  untuk  mengangkatnya untuk  melakukan  tugas-tugas  Negara  khususnya  dalam  melayani  masyarakat  terkait dengan pembuatan akta otentik khususnya dalam perkata keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris,  yaitu “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  berdasarkan undang-undang lainnya” (Purwadi, 2004).
Sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), definisi Notaris juga terdapat  dalam  Pasal  1  Peraturan  Jabatan  Notaris  (“selanjutnya  disebut  PJN”)  atau Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  Indonesie (Stb.  1860:3),  menurut  peraturan  ini  definisi Notaris adalah:
“Notaris adalah pejabat  umum  yang satu-satunya berwenang untuk  membuat  akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain” (Tobing, 1983).
Sesuai  dengan  undang-undang  Jabatan  Notaris  Pasal  15  ayat  (1)  notaris  memiliki kewenangan yaitu :
“Notaris  berwenang  membuat  suatu  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  suatu  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
Selain  kewenangan  yang  bersifat  luas  terbatas  tersebut  Notaris  juga  diberi kewenangan  lain  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e,  yaitu: kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan  ketentuan  ini,  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  berpegang  dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat  akta  atau  memberikan  jasa  hukum  lain  yang  tidak  sesuai  atau  bahkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Effendi, 2004).
Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan Notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah  ”barang  bukti”  dalam  hukum  pidana  atau  ”dokumen  surat”  dalam  hukum administrasi  negara  ataupun  hukum  tata  usaha  negara  yang  biasa  disebut  dengan  surat keputusan  ( beschikking ),  di  mana  termasuk  dalam  wilayah  hukum  publik.  Alat  bukti tertulis autentik yang dibuat Notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah (Fuady, 2005).
Notaris  di  dalam  menjalankan  profesinya  diwajibkan  selalu  mematuhi  aturan perundang-undang yang berlaku. Namun pada kenyatannya notaris seringkali menyimpang dari ketentuan perundang-undang tersebut seperti:
“tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti  Notaris  tidak  menjalankan  protokol  Notaris  secara  baik  dan  benar  seperti menghilangkan  minuta  akta  yang  seharusnya  disimpan  dan  dijaga  oleh  Notaris, Notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan  di  hadapan  Notaris  dan  tidak  dihadiri  oleh  para  pihak  dan  saksi-saksi maupun  Notaris  tidak  berwenang  membuat  akta  tersebut  maksudnya  Notaris  yang membuat  akta  tersebut  bukan  merupakan  wilayah  jabatan  dari  Notaris,  kelalaian
Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  seperti  lupa  mencantumkan  para  pihak maupun  menulis  nomor  akta  maupun  waktu  dibuatnya  akta.  Hal-hal  ini  dapat membuat  kekuatan  akta  otentik  menjadi  hilang  dan  akta  tersebut  berubah  menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal  itulah  Notaris  diharapkan  dapat  meningkatkan  profesionalisme  dengan menjalankan  tugas  jabatannya  secara  baik  dan  benar  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris” (Rahardjo, 2000).
Fungsi  dan  peran  Notaris  dalam  gerak  pembangunan  Nasional  yang  semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian  hukum  segenap  usaha  yang  dijalankan  oleh  segenap  pihak  makin  banyak  dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh  Notaris.  Pemerintah  sebagai  yang  memberikan  sebagian  wewenangnya  kepada Notaris  dan  masyarakat  banyak  tentunya  mempunyai  harapan  agar  pelayanan  jasa  yang diberikan  oleh  Notaris  benar-benar  memiliki  nilai  dan  bobot  yang  dapat  diandalkan (Saputro, 2008).
Notaris melaksanakan jabatan sebagai notaris, diikat oleh kode etik notaris. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain: “a] notaris merupakan pejabat publik  yang  mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat,  b] notaris dalam melaksanakan tugasnya dilarang mencemarkan nama baik dari  perkumpulan seprofesi, c] notaris dalam melaksanakn tugasnya dilarang mencemarkan nama baik dari organisasi Notaris, d] notaris dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpegang teguh pada kaedah hukum di dalam produk yang dihasilkannya. Dengan berpegang teguh pada kode etik, notaris diharapkan dapat menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” (Djuaeni, 2014).
Dalam  menegakkan  hukum  secara  konsisten,  untuk  lebih  menjamin  kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, maka  perlu  didukung  dengan  mewujudkan  lembaga  peradilan  dan  alat  penegak  hukum lainnya  yang  mandiri  serta  penyempurnaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  lembaga  yang  berkembang  dan  dibutuhkan  dalam  masyarakat  salah satunya adalah lembaga Notariat. Lembaga ini muncul dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat dalam masalah dan pergaulan sehari-hari yang membutuhkan adanya alat bukti yang  dijamin  oleh  undang-undang  mengenai  hubungan  keperdataan  maupun  hubungan sosial yang terjadi (Sedarmayanti, 2014).
Setiap masyarakat membutuhkan seseorang ( figuur ) yang keterangan-keterangannya dapat  diandalkan,  dapat  dipercaya,  yang  tanda  tangannya  serta  segelnya  (capnya) memberikan jaminan dan segbagai alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan  penyuluhan  hukum  yang  tidak  ada  cacatnya,  yang  tutup  mulut,  dan membuat  suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Berbeda dengan peran dari seorang advokat dimana ia membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka  seorang  Notaris  harus  berperan  untuk  berusaha  mencegah  terjadinya  kesulitan dimasa akan datang (Huda, 1997).
Semakin  banyaknya  jumlah  Notaris  maka  secara  otomatis  akan  menyebabkan terjadinya  “perang  honorarium”  di  antara  sesama  notaris.  Hal  tersebut  mengakibatkan terjadinya  persaingan  dalam  mendapatkan  klien  sehingga  dapat  terjadi  honorarium  di sebagian  notaris  lebih  rendah  dan  sebaliknya  ada  pula  sebagian  notaris  yang  meminta honorarium yang lebih besar melebihi batasan maksimal seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Badroen, 2006).
Seseorang  dengan  profesi  Notaris,  memiliki  produk  utama  yaitu  berupa  Akta. Dengan demikian seorang Notaris berhak menerima suatu penghargaan atau apresiasi atas kinerjanya  dalam  menerapkan  keilmuannya  dibidang  notaris.    Dengan  demikian  notaris tidak bisa dianggap sebagai “tukang” dalam membuat suatu akta. Akta yang sudah dibuat oleh notaris harus diberikan apresiasi dan penghargaan karena berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai sebuah keyakinan untuk pembuktian yang sempurna.
Setiap akta Notaris yang sudah dibuat akan mempunyai karakteristik tersendiri dari masing-masing notaris dan diperlukan adanya ketelitian yang mendalam. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajaran apabila atas hasil kerja yang dibuat tersebut notaris mendapatkan honorarium  yang  layak  sesuai  dengan  kepekatan  yang  dibuatnya  bersama  klien.  hal mendasar  yang  penting  untuk  dipertimbangkan  dalam  membuat  akta  tersebut  adalah seberapa tingkat kesulitan disesuaikan dengan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian menurut  fungsinya  akta bukan  sekedar dipandang semata-mata hanya berdasarkan pada nilai-nilai ekonomis ataupun nilai sosiologis” (Djakfar, 2007).
Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan  manusia  dalam  menjawab  pertanyaan,  apakah  sesuatu  yang  dilakukannya adalah  perbuatan  baik  ataukah  tidak  baik,  etis  ataukah  tidak  etis.  Sedangkan  integritas
adalah  kesadaran  atas  fungsi  yang  diemban  manusia  di  dalam  masyarakat  tanpa dipengaruhi oleh apapun (Jati Diri Notaris, 2000).
Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan:
” kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris  Indonesia  yang  berlaku  bagi  seluruh  anggota  Perkumpulan  maupun  orang lain  yang  memangku  dan  menjalankan  jabatan  Notaris  baik  dalam  pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Kode Etik adalah: “seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut  "Perkumpulan"  berdasar  keputusan Kongres” (Zubair, 2002).
Perkumpulan  INI  berazaskan  Pancasila  dan  memiliki  tujuan  perkumpulan  antar  lain (Tunggal, 2006):
“1]  menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  keadilan  serta  mengupayakan  terwujudnya kepastian hukum, 2] memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan  ilmu  serta  pengetahuan  dalam  bidang  Notariat  pada  khususnya,  3]  menjaga keluhuran  martabat  serta  meningkatkan  mutu  Notaris  selaku  pejabat  umum  dalam rangka  pengabdiannya  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Bangsa  dan  Negara,  4] memupuk  dan  mempererat  hubungan  silaturahmi  dan  rasa  persaudaraan  serta  rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.”
Notaris  ketika  melaksanakan  profesi  harus  selalu  memperhatikan  ketentuan- ketentuan pokok dalam etika profesi yaitu (Tedjosaputro, 2003):
“1]  profesi  harus  dipandang  (dan  dihayati)  sebagai  suatu  pelayanan,  karena  itu pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien  dan  kepentingan  umum,  mengalahkan  kepentingan  sendiri,  2]  Pelayanan profesional  dalam  mendahulukan  kepentingan  klien  mengacu  kepada  kepentingan atau  nilai-nilai  luhur  yang  memotivasi  sikap  dan  tindakan,  3]  pengemban  profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat  sebagai keseluruhan, 4] agar persaingan dalam  pelayanan  berlangsung  secara  sehat  sehingga  dapat  menjamin  mutu  dan peningkatan  mutu  pengemban  profesi,  maka  pengembangan  profesi  harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi”.
“Landasan kode etik Notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki  spirit.  Notaris  sebagai  pengemban  profesi  adalah  orang  yang  memiliki keahlian  yang  keilmuan  dalam  bidang  kenotariatan,  sehingga  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan  pelayanan  dalam  bidang  kenotariatan. Secara  pribadi  Notaris  bertanggung  jawab  atas  mutu  pelayanan  jasa  yang diberikannya” (Yatimin, 2006).
Jadi notaris harus selalu mentaati kode etik dan menjadikanya pedoman, yang sudah dibuat dan disepakati oleh kelompok/organisasi induknya. Sebagai etika profesi, kode etik Notaris  yang  merupakan  sikap  etis  sebagai  bagian  integral  dan  sikap  hidup  dalam
menjalani profesi Notaris, hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi  Notaris memenuhi  tuntutan etika profesinya atau tidak.
Penulis  berpendapat  bahwa  impelementasi  atau  penerapan  aturan  Etika  Profesi Notaris sangat berperan penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang  diberikan  delegasi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  yang  isinya  mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notaris yang demikian disebut Notaris fungsional ( notariat functionnel ). Aturan Etika Profesi itu sendiri adalah salah satu langkah pencegahan  mengenai  perbedaan  jasa  atau  honorarium  Notaris  namun  penerapan  aturan etika  profesi  ini  masih  belum  memberikan  kepastian  dikarena  masih  banyak  terdapat perbedaan honororium Notaris dikarenakan semua kembali lagi kepada pengemban etika profesi tersebut atau Notaris.
2. Diperlukan  Aturan  Hukum  Yang  Pasti  Mengenai  Batas  Minimal  Honororium Notaris
Pada  kenyataan  yang  terjadi,  dalam  prakteknya  “batas  maksimal  yang  dinyatakan dengan  kata  paling  besar  atau  tidak  melebihi  yang  menimbulkan  suatu  permasalahan”. Karena  dengan  tidak  adanya  suatu  kepastian  besarnya  honorarium  memungkinkan terjadinya  tawar-menawar  antara  notaris  dengan  klien.  Berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sudah diatur mengenai honorarium profesi Notaris, tetapi hanya pada batasan maksimal saja seperti yang tertera dalam Pasal 36 UUJN.
Permasalahan  yang  sering  muncul  yaitu,  sebagai  seorang  Pejabat  Umum,  sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa seorang Notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh Notaris dalam hal ini berupa pembuatan akta yang memiliki nilai dan mutu yang  bisa diandalkan serta memiliki kepastian hukum. Di dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris  hanya  boleh  menerima  honorarium  dari  kliennya. Disisi lain meski merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, Notaris tidak memperoleh gaji dari negara dalam menjalankan kewajiban profesinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Sampai  dengan  sekarang  ini  peraturan  honorarium  profesi  Notaris  tidak menyebutkan  banyaknya  jumlah  atau  proporsi  yang  pasti,  tetapi  hanya  ditentukan  batas maksimal  yang  disebutkan  dengan  kata  “tidak  melebihi”  sebagaimana  disebut  didalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014.
Sebagai  pejabat  umum,  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai seluruh  perbuatan,  perjanjian  dan  juga  penetapan  yang  diharuskan  oleh  yang berkepentingan atau oleh suatu peraturan umum dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  aktanya,  menyimpan  aktanya,  memberikan salinan, grosse, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang  lain.  Negara  memberikan mandat kepada Notaris untuk menjalankan tugas serta fungsinya supaya dapat memenuhi seluruh  kebutuhan  masyarakat  didalam  bidang  hukum  khususnya  keperdataan.  Tidak setiap  warga  negara  dapat  diangkat  menjadi  seorang  Notaris,  akan  tetapi  yang  dapat diangkat  menjadi  seorang  Notaris  ialah  orang-orang  atau  warga  negara  yang  memenuhi syarat-syarat  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Tata  cara permohonan  pengangkatan  notaris  telah  diatur  dalam  Pasal  3  sampai  Pasal  7  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris jo Pasal 5 sampa dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
Waktu  berlakunya  Surat  Keputusan  pengangkatan  Notaris  adalah  saat  awal dimulainya Notaris dapat melaksanakan kewenangannya. Namun, keberadaan SK tersebut tidak secara serta merta dari Notaris dapat melaksanakan kewenangannya, tetapi Notaris harus  disumpah  terlebih  dahulu  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  sebelum melaksanakan  kewenangannya.  Penyumpahan  notaris  yang  telah  dilakukan  oleh  pejabat yang  berwenang  merupakan  momentum  awal  bagi  seorang  Notaris  dalam  menjalankan jabatannnya.  Apabila  ada  seorang  Notaris  yang  melanggar  norma-norma  hukum,  maka akan dijatuhi sanksi atau hukuman yang pengaturannya telah ditentukan dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Agar  dapat  menghindari permasalahan  yang  kerap  timbul  dalm  menjalankan  profesinya,  maka  seorang  Notaris harus mampu membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan yang cukup khususnya dalam bidang  kenotariatan.  Selama  menjalankan  tugas  jabatannya,  meski  diangkat  dan diberhentikan  oleh  pemerintah,  namun  seorang  Notaris  tidak  mendapat  gaji  dari pemerintah,  sehingga  honorarium  yang  diterima  oleh  seorang  notaris  merupakan pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.
Honorarium merupakan hak seorang Notaris, artinya masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris harus membayar Honorarium Notaris, meski demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu membayar honorarium kepada Notaris. Batasan mampu atau tidak mampu ini Notaris sendirilah yang dapat menilainya. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 soal honorarium  juga  diatur  dalam  Pasal  36,  yaitu:  1]  Notaris  berhak  menerima  honorarium yang didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Pada dasarnya para Notaris menyatakan bahwa untuk memnuhi peraturan yang ada, tetapi masalahnya  menurut  mereka  atauran  yang  ada  kurang  jelas,  dan  atau  tidak  mempunyai ketegasan.  2]  Penetapan  besarnya  honorarium  notaris  dalam  praktek  pelaksanaan jabatannya ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Untuk melengkapi ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,  sebenarnya  beberapa  Pengurus  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  di  beberapa  daerah telah membuat pedoman untuk mengatur besarnya honorarium yang dapat diterima untuk setiap macam pekerjaan (Winata, 2003).
Oleh sebab  itu aturan mengenai  batas minimal  honororium  Notaris  sangat  penting untuk  dibuat,  sehingga  ketika  batas  minimal  honororium  sudah  ditetapkan  dengan demikian akan terbentuk sebuah kesetaraan honorarium antara Notaris satu dengan yang lain.  Berdasarkan  uraian  di  atas  sebaiknya  organisasi  atau  perkumpulan  harus membicarakan  mengenai  batas  minimal  honorarium  Notaris.  Dengan  belum  adanya kesepakatan  dari  perkumpulan  mengenai  batas  minimal  Honorarium  Notaris  sejak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sehingga berdampak pada adanya persaingan tidak sehat antara sesama Notaris sebagaimana dalam Pasal  4  Ayat  (9)  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia,  bahwa  melakukan  usaha- usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
Dalam menyusun peraturan daerah dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu adanya  penetapan  dari  suatu  organisasi  Notaris  berupa  kode  etik  Notaris  tentang  batas minimal honorarium atas jasa profesi Notaris memang bukanlah termasuk dalam peraturan perundang-undangan  atau  hierarki  perundang-undangan.    Namun  mempunyai  sebuah keyakinan dan kemampuan untuk memutuskan secara hukum berdasarkan pada Pasal 1338 ayat  (1)  KUHPerdata  :  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  maka  berlaku  sebgai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
Kekuatan  adanya  suatu  perjanjian  ini  pada  dasarnya  sudah  mengikat  kepada  para pihak  dan  yang  dimana  para  pihak  tersebut  telah  menyetujui  mengenai  adanya  bentuk maupun isi dari suatu perjanjian tersebut yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dengan  demikian,  apabila  ada  hal-hal  yang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam peraturan perundang-undangan maka harus diatur dan disepakati bersama oleh para pihak. Pengaturan  honorarium  yang  ideal  bagi  Notaris  berarti  peraturan  yang  dikehendaki mengatur mengenai honorarium Notaris. Sebaiknya penetapan mengenai honorarium dapat diatur dalam peraturan organisasi jabatan Notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi Notaris tersebut pada setiap regional atau wilayah masing-masing. Ditetapkan berapa besarnya Honorarium minimal jasa Notaris, sehingga terciptanya rasa keadilan dan kesetaraan  bagi  Notaris  dalam  menerima  Honorarium  jasa  hukumnya.  Kemudian  dalam peraturan  organisasi  tersebut  dibuatkan  sanksi  atas  pelanggaran  terhadap  ketentuan penetapan  standard  Honorarium  minimal  jasa  Notaris  yang  berlaku  ditiap-tiap  regional atau wilayah masing-masing daerah.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu diadakan perubahan pada Pasal 36 Undang- Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)    agar  juga  menyebutkan  penetapan  batas  minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan Notaris, sehingga penetapan organisai profesi  jabatan  Notaris  mempunyai  sebuah  kepastian  dalam  menetapkan  honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

## D. Simpulan
Implementasi  kode  etik  Notaris  dalam  praktek  kenotariatan  ternyata  banyak  terjadi ketidaksamaan  dalam  penentuan  honorarium,  ada  perbedaan  honororium  diantara  Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang  yang  memiliki  keahlian  dan  keilmuan  dalam  bidang  kenotariatan,  sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan  pelayanan  dalam  bidang  kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Peraturan Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap  Notaris  dan  harus  ditaati  oleh  Notaris.  Dengan  adanya  Kode  Etik  Notaris  tersebut diharapkan tingkah laku notaris dan hubungan sesama rekan notaris berjalan dengan baik.
Sejauh  ini  terdapat  persaingan  yang  tidak  sehat  dalam  menetapkan  honorarium  antar sesama  notaris.  Masih  ada  notaris  yang  lebih  memilih  menetapkan  honorarium  dibawah standard, dan biasanya dilakukan oleh Notaris yang sudah sering melakukan suatu kerjasama
dengan klien yang sama. Penetapan honorarium yang lebih rendah antar Notaris satu dengan Notaris lainnya dianggap dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam mencari atau mendapatkan  klien.  al  ini  dapat  mengakibatkan  jabatan  Notaris  dapat  dipermainkan.  Tidak adanya  ketentuan  mengenai  batas  minimal  honorarium  Notaris  di  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  mengakibatkan  adanya  Notaris  yang  membuat  atau  menerima  honorarium yang  rendah  atas  jasa  yang  dikerjakannya,  bahkan  ketidakpastian  akan  batas  minimal honorarium  menimbulkan  ketidak  setaraan  mengenai  honororium  antar  Notaris  dimata masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  sangatlah  urgen  untuk  dibuat  suatu  aturan  mengenai  standar honorarium Notaris agar dapat menciptakan kesetaraan dalam praktek kegiatan kenotariatan terkait dengan honorarium Notaris.

## Daftar Pustaka
A. Buku-buku:
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Rafika Aditama.
Asshiddigie,  Jimly.  (2006). Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta:  Setjen  & Kepaniteraan MK. RI.
Asshiddigie, Jimly. (2014). Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi . Jakarta: Sinar Grafika. Badroen, F. (2006). Etika Bisnis Dalam Islam . Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Bertenz, K. (2007). Etika . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Budiono,  H.  (2004). Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan,  Buku Kedua . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Djakfar, M,. (2007). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam . Malang: UIN-Maliki Press. Djuaeni, A. (2014). Kode Etik Notaris . Bandung: Laras.
Effendi, L. (2004). Pokok-Pokok Hukum Administrasi . Malang: Bayumedia Publishing. Fuady,  M.  (2005). Profesi  Mulia  (Etika  Profesi  Hukum  Bagi  Hakim,  Jaksa,  Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Huda, C. (1997). Etika Bisnis Islam . Jakarta: Majalah Ulumul Qur’an.
Jati Diri Notaris. (2000). Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang, . Jakarta: PP-INI.
Kie, T.T. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Buku I PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Notodisoerjo,  S.  (1993). Hukum  Notariat  Di  Indonesia  Suatu  Penjelasan .  Jakarta:  Raja Grafindo Perasada.
Nuh, M. (2011). Etika Profesi Hukum . Bandung: Pustaka Setia.
Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia.  (2008). Jati  Diri  Notaris  Indonesia :  Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang, Cet I, . Jakarta: Gramedia Pustaka. Purwadi,  H.  (2004). Memahami  Hukum  Dari  Konstruksi  Sampai  Implementasi .  Jakarta: Rajawali Press.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim, H.S., & Abdullah. (2002). Perancang Kontrak Dan MOU . Jakarta: Sinar Grafika. Saputro, A.D. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Sedarmayanti.  (2014). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bandung:  Penerbit  Rafika Aditama.
Soemitro,  R.H.  (2001). Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Tedjosaputro, L. (2003). Etika Profesi Dan Profesi Hukum . Semarang: Aneka Ilmu. Tobing, GHS. L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3, . Jakarta: Penerbit Erlangga. Tunggal, H.S. (2006). Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris . Jakarta: Harvarindo.
Winata, F.H. (2003). Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum DiIndonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yatimin, A.M. (2006). Pengantar Studi Etika . Jakarta: Rajawali Pers.
Zubair,  A.C.  (2002). Dimensi  Etik  Dan  Asketik  Ilmu  Pengetahuan  Manusia:  Kajian Filsafat Ilmu . Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI).

## B. Artikel Jurnal:
Astuti, A.M. (2016). Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan. Jurnal Hukum, Vol.-, No.-, p. 6-19.
Theyer,  H.  (2014).  Analisis  Honorarium  Jasa  Hukum  Notaris  Dan  Ketentuan  Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Calyptra, Vol.2, (No.2), p.4-12.
Prayitno, I.S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. Rest Yudicata, Vol. 2, (No.1,) p.188-194.

## C. Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Kode Etik Notaris.
Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

## D. Sumber Online:
Setiawan,  P.  (2020).  Pengertian  Keadilan-Makna,  Macam,  Landasan,  Sosial  Para  Ahli. Retrieved from: https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan /