E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 119

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170

## TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KEJAHATAN ABORTUS PROVOCATUS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Salim Fauzi Lubis Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Latsitarda Nusantara VII Kisaran, Asahan – Sumatera Utara Email: lubisdojo@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  aborsi  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  terkandung  dalam  dua  undang-undang, yaitu  KUHP  Pasal  299,  346,  347,  348  dan  349  dan  diatur  dalam  UU  No.  36  tahun  2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76.77. Ada perbedaan antara KUHP dan Hukum dengan rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana Peraturan Hukum Kejahatan Abortus Provocatus? 2. Penegakan Hukum  Terhadap  Kejahatan  Abortus  Provocatus  Menurut  Hukum  Pidana  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  masalah  ini. Bahan penelitian ini diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif  yaitu pendekatan hukum dengan  melihat  regulasi,  baik  hukum  primer  maupun  sekunder.  hukum  atau  pendekatan terhadap  masalah  dengan  melihat  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku,  literatur,  karya  ilmiah dan pendapat para ahli dan sebagainya.
Kata Kunci: Kejahatan, Aborsi, Hukum

## Abstract
The regulation of abortion in positive law in  Indonesia is contained in two laws, namely the Criminal Code (KUHP) Article 299, 346, 347, 348 and 349 and regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health Article 75, 76.77. There is a difference between the Criminal Code (KUHP)  and  the  Law  with  the  formulation  of  a  problem,  namely  1.  How  is  the  Legal Regulation  of  Crime  Abortus  Provocatus?  2.  Law  Enforcement  Against  Crime  of  Abortus Provocatus  According  to  Criminal  Law  The  research  method  used  in  this  study  is  the approach  used  to  this  problem  The  research  material  was  obtained  through  a  normative juridical  approach  namely  legal  approach  by  looking  at  regulations,  both  primary  law  and secondary  law  or  approach  to  problem  by  looking  at  the  prevailing  laws  and  regulations, literature, scientific work and opinions of experts and so on.

## Keywords: Criminal, Abortus, Law

## PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan hukum tertua yang ada, dimana menurut Mahmud Muliadi, hukuman  sudah  ada  pada  saat  Yang  Maha  Kuasa  memberikan  sanksi  kepada  Iblis dikarenakan Iblis tidak mau mengikuti perintah untuk sujud kepada Adam, serta sanksi yang diberikan kepada Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah dikarenakan telah memakan buah yang dilarang oleh Allah (Mahmud Muliadi, 2017).
Fakta  pada  zaman  jahilliah  telah  menggambarkan  kebodohan  sangat  luar  biasa  oleh manusia,  terutama  penghargaan  terhadap  perempuan.  Perempuan  pada  masa  itu  tidak memiliki sektor publik dimana dia bisa mengaktualisasikan diri bahkan kehadiran perempuan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 120

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
sering  kali  dianggap  sebagai  aib  dan  beban  hidup  di  masa  depan  sehingga  untuk mengantisipasinya,  bayi  perempuan  dikubur  hidup-hidup  ketika  baru  dilahirkan.  Seterusnya kejahatan dan kekejaman pada saat perang Dunia ke I dan Ke II, bahkan sampai dengan saat ini di seluruh Dunia, tidak terlepas kejahatan yang terjadi Indonesia.
Banyak alasan seorang wanita melakukan tindakan aborsi, misalnya untuk menutupi aib keluarga  dan  perasaan  malu  pada  diri  sendiri,  keluarga  serta  pandangan  buruk  dari masyarakat.  Anak  yang  lahir  dari  hubungan  terlarang  ( incest )  tersebut  mempunyai kemungkinan  jauh  dari  keadaan  normal  yang  sempurna,  namun  tidak  semuanya.  Hal  ini karena  beberapa  generasi  dari  hasil  hubungan  incest  mengakibatkan  kelahiran  cacat  genetik yang lebih besar.
Pendapat yang sama  juga pernah disampaikan oleh Dr. Ramonasari.  Menurutnya, tidak setiap  pernikahan  incest  akan  melahirkan  keturunan  yang  memiliki  kelainan  atau  gangguan kesehatan. Jadi detailnya seperti ini, bisa saja gen-gen  yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu, kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orangtua yang  memiliki  kedekatan  keturunan.  Pada  kasus  incest,  penyakit  resesif  yang  muncul dominan.  Namun  gangguan  emosional  juga  bisa  timbul  bila  perlakuan  buruk  terjadi  saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pascakelahiran.
Apabila  terjadi  kelahiran,  anak  perempuan  lebih  rentan  dan  berpeluang  besar  terhadap penyakit genetik yang diturunkan orangtuanya. Incest memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan  dari  kesehatan  medis.  Banyak  penyakit  genetik  yang  berpeluang  muncul lebih  besar.  Sebut  saja  pada  genetik,  kromosom  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  jiwa (skizoprenia), Leukodystrophie atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari  jaringan  penunjang  pada  otak  yang  mengalami  gangguan  yang  menyebabkan  proses pembentukan enzim terganggu.
Selain  itu,  perkawinan  sedarah  juga  menghasilkan  keturunan albino (kelainan  pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan  semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi incest . Namun, yang harus diwaspadai juga kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu.
Korban  perkosaan  membutuhkan  banyak  dukungan,  perlindungan  dan  bantuan.  Tetapi dengan melakukan aborsi sama halnya dengan melakukan pemerkosaan yaitu suatu tindakan yang  menghancurkan  dan  mematikan.  Tindakan  yang  menggugurkan  janin  hasil  perkosaan adalah  seperti  menjawab  kekejaman  atas  seorang  wanita  yang  tidak  berdosa  (yaitu  korban perkosaan)  dengan  kekejaman  atas  suatu  korban  yang  tak  berdosa  juga.  Aborsi  dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup.
Bagi  korban  perkosaan  menjalani  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  adalah  suatu  hal yang  sangat  berat.  Menjadi  korban  perkosaan  saja  sudah  berat  apalagi  ditambah  dengan terjadinya  kehamilan  akibat  perkosaan  tersebut.  Korban  akan  terus  dibayang-bayangi  oleh
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 121

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
peristiwa  perkosaan  tersebut  yang  menyebabkan  terjadinya  kehamilan  yang  terus  akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana  status  hukum  anak  yang  dikandungnya  apalagi  jika  yang  melakukan  perkosaan tersebut  masih  merupakan  saudara  sedarah (incest). Tetapi  jika  wanita  tersebut  tidak menginginkan kehamilan dengan jalan menggugurkan kandungannya hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak kandungnya sendiri.
Aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan incest , masih menjadi perdebatan oleh  banyak  kalangan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  dasar  hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu, yaitu  dengan  alasan  adanya  indikasi  medis.  Indikasi  medis  di  dalam  undang-undang  hanya menyebutkan  secara  limitatif, apakah  perkosaan incest dapat  dijadikan  indikasi  medis  untuk melakukan aborsi sehinggga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi tersebut.
Indonesia sebagai negara hukum  yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang di cerminkan dari dasar negara yaitu pancasila dan bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat indonesia.  Dimana  perwujudan  akan  nilai-nilai  kemanusiaan  tersebut  di  tuangkan  dalam produk  hukum  atau  norma  hukum  yang  tanpa  terkecuali  setiap  masyarakat  harus  tunduk kepada  aturan-aturan  yang  ada.  Di  bidang  kesehatan  misalnya,  negara  menjamin  kesehatan yang  merupakan  inplementasi  dari  pencapaian  kesejahteraan,  dan  tidak  jarang  dalam kehidupan kesehatan dapat juga bertalian dengan tindak kejahatan.
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  oleh  setiap  manusia  dan  merupakan suatu  kebutuhan  pokok  selain  sandang,  pangan  dan  papan.  Salah  satu  masalah  di  bidang kesehatan  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  adalah  mengenai Abortus (aborsi).  Aborsi merupakan  hal  klasik  yang  menjadi  perdebatan  sepanjang  zaman.  Seiring  dengan  berbagai perkembangan  dan  perubahan  di  era  gelobalisasi  ini,  aborsi  masih  menjadi  bahan  kajian menarik untuk di bahas.
Pada  negara-negara  yang  mengijinkan abortus di  dasarkan  pada  pertimbangan  bahwa pada  negara  tersebut  sudah  cukup  tenaga  kesehatan  dan  memiliki  teknologi  kesehatan  yang cukup  baik  sehingga  resiko  untuk  terkena  komplikasi  yang  berakibat  kepada  kematian  ibu sangat kecil, sedang pada negara-negara yang melarang aborsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa  pada  negara  tersebut  petugas  pelaksana  kesehatan  yang  menolong  persalinan  masih bersifat  tradisional  seperti  dukun  atau  tenaga  medis  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk menangani persalinan yang dapat berdampak komplikasi sampai dengan kematian. Indonesia termasuk negara yang melarang peraktek abortus (aborsi) dan larangan itu dengan jelas dapat dilihat  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  menyebutkan bahwa abortus merupakan tindak pidana dan pada pelakunya dapat dikenakan hukuman.
Walaupun dapat dikenai hukuman namun faktanya abortus (aborsi) masih di kategorikan suatu  yang  sangat  bermasalah,  hal  itu  di  karenakan  masih  dan  semakin  meningkatnya kematian  yang  terjadi  akibat abortus ,  di  tambah  lagi  banyaknya  pelaku-pelaku  yang melakaukan abortus baik  pasien  yang  menginginkan abortus begitu  juga  profesi  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 122

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
menyediakan fasilitas untuk melakukan abortus (aborsi).

## METODE PENELITIAN
Metode merupakan  suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dan merupakan suatu  cara  yang  terdiri  atas  langkah-langkah  yang  sistematis.  Menurut  Soerjono  Soekamto, Metodologi  pada  hakekatnya  merupakan  pedoman  tentang  proses  seorang  ilmuan  dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto , 1986, h. 6).
Penelitian  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  pencarian,  dan  bukan  sekedar mengamati  dengan  teliti  terhadap  suatu  objek  yang  mudah  terpegang  berdasarkan  batasan- batasan. Maka dapat diperoleh sebuah pernyataan tentang metode penelian  adalah perosedur mengenai  langkah,  upaya  dan  cara-cara  untuk  melaksanakan  penelitian,  yang  meliputi kegiatan-kegiatan,  mencari,  mencatat,  merumuskan  menganalisis,  menyusun  sebuah  laporan dan kemudian menyimpulkannya.
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum (Johny Ibrahim, 2008, h. 282), dikatakan juga  analisis  yuridis  normatif  pada  hakekatnya  menekankan  pada  metode deduktif sebagai pegangan  utama,  yaitu  proses  berpikir  mulai  dari  pernyataan  yang  umum  menuju  peryataan yang  khusus  ( spesifik )  dengan  menggunakan  logika  yang  dapat  diterima  (Moh.  Mahfud MD,  ‎Taufiq  Ismail,  ‎Sri  Sultan  Hamengkubuwana  X,  2012,  h.  232).  Dengan  demikian, penggunaan  jenis  penelitian  ini  akan  menghasilkan  jawaban-jawaban    terkait  dengan penindakan hukum terhadap kejahatan abortus provokatus menurut hukum pidana.
Jenis metode penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang mana bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan sumber data utama (Soerjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,  h.  13-14).  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  dan menganalisis  suatu  peraturan  hukum  (Soerjono  Seokanto,  1986,  h.  63)  dalam  hal  ini  yang berkaitan dengan  penindakan hukum terhadap kejahatan abortus provokatus menurut hukum pidana.
Di  dalam  penelitian  yuridis  normatif ini menggunakan  pendekatan  konsep  ( conseptual approach )  dimana  konsep-konsep  dalam  ilmu  hukum  dapat  dijadikan  titik  tolak  atau pendekatan  bagi  analisis  penelitian  hukum,  karena  akan  banyak  muncul  konsep  bagi  suatu fakta hukum. Pendekatan konsep digunakan ketika suatu penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena aturan hukum tersebut belum atau tidak ada. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan  bahwa  dengan  menggunakan  pendekatan  konsep,  seorang  peneliti  harus membangun  konsep  itu  sendiri  melalui  beberapa  cara  seperti  mengumpulkan  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  Ilmu  Hukum  (Peter  Mahmud Marzuki, 2006, h. 137).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 123

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang menggunakan  konsep legis  positivis yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  identik  dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.  Selain  itu  konsep  ini  juga  memandang  hukum  sebagai  sistem  normatif  yang bersifat  otonom,  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat.  Adapun  maksud penggunaan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini  adalah  penulis menelaah  peraturan  perundang  undangan  dan  kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  tentang penindakan  hukum  terhadap  kejahatan abortus  provokatus menurut  hukum  pidana  dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  terdiri  dari  data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengaturan hukum konsumen serta  tinjauan  hukum  penyedia  jasa.  Sedangkan  data  sekunder,  antara  lain  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, h. 12).
Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dengan penulusuran pustaka ( library research ). Library research memiliki arti teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan  terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan  dan  laporan-laporan  yang ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan  (M.  Nazir,  1988,  h.  1).  Sumber  data adalah subjek dari mana data yang diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:, h. 172).  Sumber data  dapat  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis secara tidak langsung.  Berikut  data  sekunder  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini,  yaitu;  bahan  hukum primer yang diperoleh melalui Undang-undang kesehatan dan KUHP; bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan dan bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.
Prosedur  pengumpulan  data  diperlukan  untuk  memperoleh  suatu  kebenaran  dalam penulisan,  dalam  hal  ini  digunakan  metode  prosedur  pengumpulan  data  dengan  cara  studi kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  mempelajari  dan  menganalisis  data  secara  sistematis melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan  ini.
Analisa  data  memiliki  arti  sebagai  upaya  mengolah  data  menjadi  informasi,  sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Dalam  penulisan  ini menggunakan  analisa  data  kualitatif,  yaitu  suatu  analisis  data  secara  jelas  serta  diuraikan dalam  bentuk  kalimat  sehingga  diperoleh  gambaran  yang  jelas  yang  berhubungan  dengan penulisan  ini.  Dengan  menghubungkan  data  primer,  sekunder  dan  tertier  maka  akan disimpulkan  suatu  hasil  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 124

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
berhubungan  dengan  penindakan  hukum  terhadap  kejahatan abortus  provokatus menurut hukum pidana.

## PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  disahkan  pemerintah  pada tanggal  13  Oktober  2009.  Dengan  disahkannya  undang-undang  tersebut,  maka  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1992  dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku  lagi.  Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut  dianggap  tidak  mampu  lagi  mengakomodir  perkembangan  di  bidang  kesehatan. Umumnya  setiap  Negara  ada  Undang-Undang  yang  melarang  aborsi  tetapi  larangan  ini tidaklah  mutlak  sifatnya  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang,  melakukan  aborsi, dianggap suatu kejahatan. Aborsi sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu-satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.
Aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Adapun  rumusan  dari  masing-masing  pasal tersebut adalah: (Kusumaryanto, 2002, h. 13)
Pasal 75.
(1) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  “Setiap  orang  dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikanberdasarkan:  a. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderitapenyakit  genetik  berat dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapatdiperbaiki  sehingga  menyulitkan bayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan;atau  b.  Kehamilan  akibat  perkosaan  yang dapat menyebabkan trauma psikologisbagi korban perkosaan.
(3) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiridengan  konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yangkompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 76.
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama haidterakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan  yangmemiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 125

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
c. Dengan  persetujuan  ibu  hamil  yang  bersangkutan;  d.  Dengan  izin  suami,  kecuali korban perkosaan; dan
d. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 77.
Pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan  dari  aborsi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  tidak  bermutu,  tidak  aman,  dan tidak  bertanggung  jawab  serta  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbeda  dengan  KUHP  yang  tidak  memberikan  ruang  sedikit  pun  terhadap  tindakan aborsi,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  memberikan  ruang terhadap terjadinya aborsi. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan  tampaklah  bahwa  dengan  jelas  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 melarang  aborsi  kecuali  untuk  jenis abortus  provocatus  medicalis (aborsi  yang  dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).
Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus medicalis dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam  bahaya  maut  dan  juga  dapat  dilakukan  jika  anak  yang  akan  lahir  diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan EctopiaKordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi  kulit)  maupun Anensefalus (janin  akan  dilahirkan  tanpa  otak  besar)  (Njowito Hamdani, 1992, h. 215).
Perkosaan  merupakan  kejadian  yang  amat  traumatis  untuk  perempuan  yang  menjadi korban.  Banyak  korban  perkosaan  membutuhkan  waktu  lama  untuk  mengatasi  pengalaman traumatis  ini,  dan  mungkin  ada  juga  yang  tidak  pernah  lagi  dalam  keadaan  normal  seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi (Sri Setyowati, 2002, h. 99).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi menyatakan  bahwa  Negara  pada  prinsipnya  melarang  tindakan  aborsi,  larangan  tersebut ditegaskan  kembali  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. Tindakan  aborsi  pada  beberapa  kondisi  medis  merupakan  satu-satunya  jalan  yang  harus dilakukan  tenaga  medis  untuk  menyelamatkan  nyawa  seorang  ibu  yang  mengalami permasalahan  kesehatan  atau  komplikasi  yang  serius  pada  saat  kehamilan.  Pada  kondisi beberapa  akibat  pemaksaan  kehendak  pelaku,  seorang  korban  perkosaan  akan  menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.
Trauma mental  yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung  korban.  Sebagaian  besar  korban  perkosaan mengalami  reaksi  penolakan  terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  pada  prinsipnya  sejalan  dengan  ketentuan  peraturan  pidana  yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 126

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat  perkosaan,  serta  melindungi  tenaga  medis  yang  melakukannya,  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
Berdasarkan  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan tersebut di atas, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah  terpenuhi.  Rumusan  Pasal  75  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan    menyatakan  bahwa  tindakan  aborsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  hanya dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri dengan  konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang  kompeten  dan berwenang.  Rumusan  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  sebelum  dilakukan  aborsi  harus dilakukan  tindakan  konsultasi  baik  sebelum  maupun  setelah  tindakan  yang  dilakukan  oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.
Penjelasan Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang  telah  memiliki  sertifikat  sebagai  konselor  melalui  pendidikan  dan  pelatihan. Penjelasanayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor  yang akan memberikan penasehatan  sebelum ataupun  sesudah  dilakukan  tindakan.  Hal  ini  penting  mengingat  aborsi adalah  tindakan  yang  sangat  berbahaya  yang  jika  tidak  dilakukan  dengan  benar  akan membawa  dampak  kematian  serta  beban  mental  yang  sangat  berat  bagi  si  wanita.  Aborsi berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan  harus  dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung  jawab, demikian bunyi  Pasal 35 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
Praktik  aborsi  yang  dilakukan  dengan  aman,  bermutu  dan  bertanggung  jawab  itu, menurut  Peraturan  Pemerintah  ini,  meliputi  dilakukan  oleh  dokter  sesuai  dengan  standar; dilakukan  di  fasilitasi  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  menteri  kesehatan; atas  permintaan  atau  persetujuan  perempuan  hamil  yang  bersangkutan;  dengan  izin  suami, kecuali  korban  perkosaan;  tidak  diskriminatif;  dan  tidak  mengutamakan  imbalan  materi  (K. Bertens, 2002, h. 47).
Tindakan aborsi membawa resiko cukup tinggi, terutama apabila dilakukan tidak sesuai standar  profesi  medis.  Tindakan  aborsi  yang  berbahaya  misalnya  dengan  cara  menggunakan ramuan,  manipulasi  fisik,  atau  menggunakan  alat  bantu  yang  tidak  steril.  Secara  medis, digunakan  empat  metode  dasar  terminasi  kehamilan  atau  aborsi.  Metode  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Kuretase atau pengerokan dangan sendok kuret ataupun vakum kuret pada dinding rahim tempat  menempelnya  janin.  Cara  ini  membutuhkan  keterampilan  khusus  karena komplikasi  yang  terjadi  akibat  kesalahan  tindakan  tersebut  dapat  merugikan  dan cenderung mematikan.
2. Memasukan  cairan  NaCL hipertonis pada  lapisan  amnion  untuk  melepaskan  janin  dari
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 127

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
dinding  rahim.  Metode  ini  meniru  proses  mulainya  perselisihan  dan  biasanya  digunakan untuk mengakhiri kehamilan pada usia 4-6 bulan.
3. Pemberian  prostaglandin  melalui  pembuluh  darah  arteri,  cairan  amnion,  dan memasukkannya  melalui  vagina  dan uterus dengan  dosis  tertentu. Prostaglandin ini dimaksudkan  untuk  menginduksi  persalinan  buatan  sehingga  janin  dapat  keluar  dari rahim.
4. Dengan  melakukan vacuma  spiration ,  yaitu  menggunakan  semacam  selang  plastik berdiameter tertentu untuk menghisap janin dari rongga rahim.
Tindakan  aborsi  yang  sesuai  standar  profesi  medis  di  atas  masih  mengandung  risiko, baik  yang  bersifat  dini  ataupun  lanjut.  Risiko  seorang  perempuan  yang  melakukan  aborsi antara lain sebagai berikut: (Eny Kusmiran, 2011, h. 50)
1. Infeksi  alat  reproduksi  karena  kuretase  yang  dilakukan  secara  tidak  steril.  Hal  ini dapat  membuat  perempuan  mengalami  kemandulan  di  kemudian  hari  setelah menikah.
2. Perdarahan  sehingga  kemungkinan  besar  mengalami  syok  akibat  perdarahan  dan gangguan  saraf  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  perdarahan  tersebut  dapat menyebabkan tingginya risiko kematian ibu atau janin, atau keduanya.
3. Oleh  karena  keadaan  rahim  yang  belum  cukup  kuat  menyangga  kehamilan  serta kemungkinan  persalinan  yang  sulit,  resiko  terjadinya  sobek  rahim  dan  resiko kemandulan  karena  rahim  yang  sobek  harus  di  angkat  seluruhnya,  risiko  infeksi, sehingga menyebabkan risiko kematian ibu, anak, atau keduanya.
4. Terjadinya fistula  genital  traumatis , fistula  genitala dalah  timbulnya  suatu  saluran/ hubungan yang secara normal tidak ada, antara saluran genital dan  saluran kencing atau saluran pencernaan.
Secara  hukum,  pengguguran  kandungan  dengan  alasan  non-medis  dilarang  keras. Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi meliputi melakukan, menolong, atau menganjurkan  aborsi,  tindakan  ini  diancam  hukuman  pidana  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  dan  KUHP  Pasal  346  (Eny  Kusmiran, 2011, h. 51).
Alasan  limitatif  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  75  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  tersebut  di  atas,  undang-undang  juga  mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi  yang tertuang di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Syarat-syarat tersebut antara lain;
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama haidterakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan  yangmemiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 128

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
Berdasar  syarat  tersebut  maka  yang  dapat  dilakukan  aborsi  adalah  janin  yang  berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.  Syarat  ini  dapat  disimpangi  jika  setelah  6  (enam)  minggu  dari  usia  kehamilan tersebut  terjadi  kedaruratan  medis  yang  memang  mengharuskan  untuk  diambil  tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga  kesehatan  yang  berwenang.  Kelebihan  dari  Pasal-Pasal aborsi  provocatus Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap  pelaku aborsi  provocatus  kriminalis jauh  lebih  berat  dari  pada  ancaman  pidana sejenis KUHP.
Dalam  Pasal  194  Undang-Undang  Nomor  36Tahun  2009  pidana  yang  diancam  adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama  hanya  4  tahun  penjara  atau  denda  paling  banyak  tiga  ribu  rupiah  (Pasal  299  KUHP), paling  lamaempat  tahun  penjara  (Pasal  346  KUHP),  Paling  lama  dua  belas  tahun penjara(Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348KUHP). Ketentuan  pidana  mengenai  aborsi provocatus  criminalis dalam  UndangUndangNomor  36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum danprevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis.
Dengan  merasakan  ancaman  pidana  yang  demikian  beratnya  itu,  diharapkan  para pelakuaborsi  criminalismenjadi  jera  dan tidak  mengulangi  perbuatannya,  dalam  duniahukum hal  ini  disebut  sebagai  prevensi  khusus,  yaitu  usaha  pencegahannya  agarpelaku abortus provocatus  criminalis tidak  lagi  mengulangi  perbuatannya.Prevensi  umumnya  berlaku  bagi warga  masyarakat  karenamempertimbangkan  baik-baik  sebelum melakukan aborsi  dari  pada terkena  sanksipidana  yang  amat  berat  tersebut.  Prevensi  umum  dan  prevensi  khusus  inilah yangdiharapkan  oleh  para  pembentuk  Undang-Undang  dapat  menekan  seminimalmungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Ketentuan  Pasal  75,  larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat  dikecualikan berdasarkan  ayat  2  huruf  b:  Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma psikologis  bagi  korban  perkosaan.  Dihubungkan  dalam  KUHP  Pasal  48  tentang overmacht atau daya paksa merupakan alasan pemaaf bagi tindak pidana aborsi korban perkosaan. Yang artinya  perbuatan  yang  dilakukan  tetap  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  kesalahannya  bisa dimaafkan  karena  pengaruh  daya  paksa.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia  (KUHP) abortus provocatus  criminalis dilarang  dan  diancam  hukuman  pidana  tanpa  memandang  latar belakang  dilakukannya  dan  orang  yang  melakukan  yaitu  semua  orang  baik  pelaku  maupun penolong  abortus.  Sedangkan  Undang-undang  No  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan memberikan  pengecualian  abortus  dengan  alasan  medis  yang  dikenal  dengan abortus provocatus medicalis . Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 129

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

## Saran
Aparat  penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim)  dalam  memberi  pelayanan  dan perlindungan  kepada  perempuan  korban  perkosaan  seyogyanya  dilandasi  oleh  rasa kemanusiaan,  dan  dalam  menangani  kasus  perkosaan  tidak  hanya  menggunakan  landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan UndangUndang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan  Pasal  tunggal).  Dan  juga  kiranya  penegak  hukum  hendaknya  mengetahui  bahwa Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah mencantumkan unsur psikologis wanita sebagai  korban  perkosaan  ke  dalam  alasan  indikasi  medis.    Perlu  dilakukan  perubahan terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  aborsi  yakni  penjelasan tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  abortus  dan  abortus  bagi  korban  perkosaan,  Perlu kerjasama  antara  penegak  hukum  yakni  pihak  kepolisian,  kejaksaan  dan  para  hakim  dengan pihak  dokter  forensik  dan  juga  peran  aktif  masyarakat  dalam  menangani  kasus abortus criminalis .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 130

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Tindakan Yang Dilakukan...(Salim Fauzi Lubis) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Bertens, K. (2002). Aborsi Sebagai Masalah Etika . Jakarta: Gransindo.
Hamdani, Njowito. (1992). Ilmu Kedokteran Kehakiman . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ibrahim,  Johny.  (2008). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Surabaya: Bayumedia.
Kusmiran,  Eny.  (2011). Kejahatan  Reproduksi  Remaja  Dan  Wanita .  Jakarta:  Selemba Medika.
Kusumaryanto. (2002). Kontroversi Aborsi . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum cetakan ke-2. Jakarta: Kencana. MD,  Moh.  Mahfud  &  Ismail,  Taufiq.    dkk.  (2012). Prosiding  Kongres  Pancasila  IV. Yogyakarta: Pusat Studi Pancsila UGM. .
Muliadi, Mahmud. (2017). Seminar Nasional Hoak . Universitas Asahan: FH-UNA.
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Seokanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat cetakan ke-13. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Setyowati, Sri. (2002). Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: TP. Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo.