Jurnal hasil penelitian terapan yang di diterbitkan oleh Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
JURNAL AHLI MUDA
INDONESIA

## JURNAL AHLI MUDA INDONESIA
AKN PUTRA SANG FAJAR
BLITAR ISSN (p) : 2722 -4414
ISSN (e) : 2722 -4406

## Vol. 2 No. 1

## Table of Contents
JAMI : Jurnal Ahli Muda Indonesia JAMI Vol. 2 No. 1 (2021) journal homepage: https://journal.akb.ac.id/
Title: Profil  Usaha  Peternakan  Sapi  Potong  Rakyat  Di  Kabupaten  Jember  Provinsi  Jawa Timur
Authors: Amam, Pradiptya Ayu Harsita 1-12
Title: Analisa Potensi Pasar Terhadap Produk Olahan Telur Ditinjau Dari Aspek Permintaan
Pasar
Authors: Adiguna Sasama Wahyu Utama, Shanti Ike Wardani, Rani Arifah Normawati
13-20
Title: Pembangunan  Peternakan  Berkelanjutan  dalam  Perspektif  Standar  Kompetensi
Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Di Indonesia
Authors: Hidayat Bambang Setyawan, Amam
21-36 Title: Penggunaan Google Classroom dalam Diskusi Online Authors: Joko Prayudha S 37-44
Title: Analisis  Bauran  Pemasaran  Kopi  Mandailing  (Studi  Kasus  Pada  Coffee  Shop  Lopo
Mandheling Cafe, Panyabungan)
Authors: Novebri, Nurul Fadhilah
45-56
Title: Teknologi IB Pada Ayam Hutan Hijau Jantan Dengan Ayam Kampung Betina  dalam
Upaya Pelestarian Plasma Nuftah Ayam Bekisar
Authors: Sapta Andaruisworo, Erna Yuniati
57-61
Title: Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada Kpp Pratama Sumedang
Authors: Sukmayadi, Erpi Rahman 62-72
Title: Sistem Informasi Plagiarisme Proposal Tugas Akhir Menggunakan Algoritma Rabin-
Karp (Studi Kasus Fastikom Unsiq)
Authors: Muhamad Fuat Asnawi, Zaenal Abidin
73-82
Title: Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pada
Karyawan PT.Hadji Kalla
Authors: Ayu Puspitasari 83-91
Title: Pengelolaan  Pelabuhan  Perikanan  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di
UPT. P2SKP Pasongsongan
Authors: Sofiatul Marwah, Yaqub Cikusin, Hayat
93-104

## JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia
ISSN 2722-4406(p)/2722-4414(e) DOI Number 10.46510 Published by Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Address Jalan dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar Website https://journal.akb.ac.id/index.php/jami Email jami@akb.ac.id
JURNAL AHLI MUDA INDONESIA
journal homepage: https://journal.akb.ac.id/

## PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPT. P2SKP PASONGSONGAN
Sofiatul Marwah 1 , Yaqub Cikusin 2 , Hayat 3
1.2.3 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 651444 e-mail : humas@unisma.ac.id Penulis Korespondensi. Sofiatul Marwah, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 651444 , e-mail : marwahs309@gmail.com A R T I K E L   I N F O

## A B S T R A K
Artikel History: Objektif. Indonesia  merupakan  negara  kepulauan,  adanya  pelabuhan perikanan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir serta  dapat  membantu  perekonomian  masyarakat  yang  bermata pencarian  sebagai  nelayan.  Pelabuhan  perikanan  merupakan  tempat yang terdiri dari daratan dan perairan serta sekitarnya dengan batas- batas  tertentu.  Pelabuhan  perikanan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam pasal 3 dan 4 KEPMEN No.34 tahun 2004 yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitas produksi, penanganan dan pengelolaan, fasilitas pengendalian  pengawasan  mutu,  pemasaran  hasil  perikanan  di wilayahnya,  fasilitas  dan  melakukan  pembinaan  masyarakat  nelayan. UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan  dan Perikanan Pasongsongan merupakan pelabuhan perikanan yang cukup potensial dengan  lokasi  yang  sangat  strategis  yang  merupakan  sentra perekonomian  di  Pulau  Madura.  Mengingat  pentingnya  peran pelabuhan  perikanan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah dalam sektor kelautan dan perikanan maka penting untuk di laksanakan penelitian.
Material  and  Metode. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan  dan Perikanan Pasongsongan (UPT.P2SKP).
Hasil. Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  pelabuhan  perikanan dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  UPT.P2SKP Pasongsongan  yang  pertama  dari  hasil  pengelolaan  retribusi pendapatan  pelabuhan  perikanan  melihat  peraturan  daerah  seperti pembuatan  surat  izin  penangkapan  ikan  (SIPI),  surat  izin  kapal pengankutan ikan (SIKPI), usaha penangkapan dan pengangkutan ikan (SIUP), dan dari hasil retribusi pas masuk pelabuhan. Hasil retribusi pas masuk  pelabuhan  tidak  hanya  pemungutan  masuk  pelabuhan  akan tetapi dari  pemungutan  pemakaian los  jaring, pemakaian  air, docking kapal, listrik, sewa lahan lerep, jasa kebersihan. Yang kedua operasional pelabuhan perikanan yang meliputi pendaratan ikan yang berlangsung dari pagi hingga tanpa batas waktu yang ditentukan serta membutuhkan beberapa orang dalam prosesnya, serta pelayanan perbekalan sebelum berangkat melaut yang berupa es, air, solar, dan bahan makananan. Yang ketiga  yaitu  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  seperti lahan  pelabuhan,  dermaga,  kolam  pelabuhan,  jalan  komplek,  break
Kata kunci : Pengelolaan, Pelabuhan Perikanan, Pendapatan Asli Daerah
Menerima 15 April 2021 Revisi 8 Mei 2021 Diterima 27 Mei 2021
Tersedia Online 30 Juni 2021
A R T I C L E   I N F O

## A B S T R A C T
Artikel History : Objective Indonesia is an archipelagic country, the existence of a fishing port is very important for people living in coastal areas and can help the economy of people whose eyes are as fishermen. A fishing port is a place consisting  of  land  and  waters  and  its  surroundings  with  certain boundaries. Fishery port as referred to in articles 3 and 4 of KEPMEN No.34 of 2004 which has the task of implementing production, handling and management facilities, quality control facilities, marketing of fishery products  in  its  area,  facilities  and  conducting  guidance  for  fishing communities. UPT.P2SKP  Pasongsongan  is  a  fishery  port  that  is  quite potential with a strategic location, because it is located on the main route of Pantura Madura which connects Sumenep Regency with Pamekasan Regency which is the economic center on Madura Island.
Given the important role of fishing ports to increase local revenue in the marine and fisheries sector, it is important to carry out research.
Materials and Methods. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. The location of this research is UPT. Port and Management  of  Marine  and  Fishery  Resources  Pasongsongan (UPT.P2SKP).
Results. The  role  of  the  government  in  managing  fishing  ports  in increasing local revenue at UPT.P2SKP Pasongsongan, the first from the management of fishing port revenue retribution, sees local regulations such  as  making  fishing  permits  (SIPI),  fishing  vessel  permits  (SIKPI), fishing  businesses  and  fish  transportation  (SIUP),  and  from  the retribution for entering the port. The results of the port entry fees are not only the collection of port entrance fees, but also from the use of net booths, water usage, ship docking, electricity, flat land leases, cleaning services.  The  second  is  fishery  port  operations  which  include  fish landing which takes place from morning to no specified time limit and requires several people in the process, as well as provision of supplies before going to sea in the form of ice, water, diesel, and foodstuffs. The
Keywords : Management, Fishery Ports, Local Own Revenue
water, gedung TPI, kantor administrasi, tangki air, direksiket, gedung pengepakan ikan, bengkel, los jaring, docking kapal, poskamladu, rumah dinas, gedung serbaguna, kios ikan, kios nelayan. Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan yaitu sumberdya yang cukup memadai, struktur birokrasi yang berjalan dengan lancar, komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat nelayan sudah baik, aturan atau regulasi yang jelas juga berjalan dengan baik dan maksimal. Adapaun faktor penghambat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya efektifitas pelayanan dalam pembuatan surat kapal dikarenakan waktu pembuatannya yang membutuhkan waktu cukup lama, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat kapal betapa pentingnya memilki surat kapal dan surat tersebut sangat berguna ketika melakukakn kegiatan melaut, yang terakir yaitu terbatasnya lahan dan beberapa gedung yang tidak dipergunakan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di UPT.P2SKP Pasongsongan pemerintah memliki peran penting yaitu dalam pengelolaan pelabuhan perikanan seperti retribusi hasil pendapatan, operasional pelabuhan, tersdianya sarana dan prasarana. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.
Recived 15 April 2021 Revision 8 Mei 2021
Accepted 27 Mei 2021 Avalilable Online 30 Juni 2021

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  yang  terdiri  dari  17.508 pulau  (besar  dan  kecil).  Sekitar  65  persen  wilayah  nusantara  terdiri  dari  perairan,  maka dapat dikatakan indonesia merupakan negara maritim. Karakteristik negara kepulauan dan negara maritim bahwa antara pulau-pulau terdapat perairan yang dapat digunakan sebagai alur  transportasi  laut.  Menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  pasal  27  tentang Pemerintah  daerah  bahwa  daerah  provinsi  diberi  kewenangan  untuk  mengelola  sumber daya alam laut yang di wilayahnya. Bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa kabupaten Sumenep  itu  mempunya  hak  dalam  mengelola  sumberdaya  alam  lautnya  baik  dalam administrasinya  dan  penegakan  hukumnya  terhadap  peraturan  daerahnya  utnuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  faktor  pendukung  proses  pembangunan daerah.  Melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pemerintah  daerah  mampu  membiayai berbagai  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  daerah,  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk kemajuan daerah tersebut seperti dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat  di  daerah.  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diharapkan  semakin besar dengan didayagunakannya kewenangan pemerintah daerah.(Novrianti 2015)
Dengan adanya pelabuhan perikanan juga berperan  serta merupakan titik temu antar transportasi laut. Di era pasar bebas pembangunan pelabuhan perikanan adalah salah satu cara  untuk  mencapai  suatu  keberhasilan  dibidang  dunia  perikanan.  Sedangkan  untuk mencapai keberhasilan tersebut butuh evaluasi kinerja atau operasionalnya. Seperti yang terdapat  dalam  tujuan  dari  Direktorat  Jendral  Perikanan  Tangkap  yaitu  meningkatnya produksi  dan  produktivitas  usaha  perikanan  tangkap  berbasis  pengelolaan  sumber  daya ikan  yang  berkelanjutan  dan  meningkatnya  kesejahteraan.  Rendahnya/ketimpangan distribusi  pendapatan  nelayan  sebagai  masalah  utama  dari  permasalahan  yang  dihadapi khususnya  pada  sektor  perikanan  tersebut,  sesungguhnya  bersumber  pada  masalah substansi  yaitu  adanya  sekelompok  anggota  masyarakat  (nelayan  miskin)  yang  secara
third is the availability of adequate facilities and infrastructure such as port land, docks, port ponds, complex roads, breakwater, fish auction, buildings, administrative offices, water tanks, directors, fish packing buildings, workshops, net booths, ship docking, poskamladu, houses. service, multipurpose building, fish kiosk, fisherman kiosk. In the management of fishing ports, namely driving factors and inhibiting factors. The driving factors in the management of the fishery port at UPT.P2SKP Pasongsongan are adequate resources, the bureaucratic structure is running smoothly, communication between governments and fishing communities is good, clear rules or regulations are also running well and optimally. As for the inhibiting factors in the management of fishing ports, namely the lack of service effectiveness in making ship certificates due to the time needed to manufacture shipwrecks, the lack of awareness and participation of the community in making ship letters is how important it is to have ship documents and these letters are very useful when carrying out fishing activities, which recently namely limited land and several unused buildings.
Conclusion. Based on the results of research on fishery port management in increasing local revenue at UPT.P2SKP Pasongsongan, the government has an important role, namely in the management of fishery ports such as revenue retribution, port operations, the availability of facilities and infrastructure. There are 2 factors in this influence the management of fishing ports, namely driving factors and inhibiting factors.
struktural  tidak  mempunyai  peluang  dan  kemampuan  yang  memadai  untuk  mencapai tingkat hidup yang layak. Akibatnya nelayan miskin tersebut harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset usaha (produktif),  sehingga  semakin  lama  semakin  tertinggal.  Meskipun  sesungguhnya  hasil produksi  tangkapan  ikan  nelayan  di  tiga  desa  studi  relatif  meningkat  setiap tahunnya.(Tobarasi 2019)
Banyak  kajian  dan  penelitian  di  lakukan  oleh  para  peneliti  Indonesia  tentang pengelolaan  pelabuhan  perikanan  salah  satu  diantaranya  yang  telah  dilakukan  oleh Muhammad Nur Taufik Siddik yang dipublikasikan pada No. ISSN 1979-5645 yang berjudul Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. dan dari  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pengelolaan  retribusi  sektor  kelautan  dan perikanan  sudah  baik  tetapi  belum  optimal,  dapat  dilihat  dari  penerimaan  retribusi  tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha  kelautan  dan  perikanan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  cenderung  stabil. Adapaun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain meliputi pembuatan  surat  izin  usaha  kelautan  dan  perikanan,  faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan  sektor  kelautan  dan  perikanan  yaitu  faktor  penghambat  dan  faktor pendukung.(Adisaputra, Pratama, and Nawawi 2014)
Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk  itu  perlu  adanya  kiat-kiat  bagi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  potensi masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  pendapatan  masyarakat.  Meningkatnya pendapatan  masyarakat  jelas  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan sekaligus  menambah  PAD.  Peningkatan  PAD  tentunya  tidak  terlepas  dari  kemampuan pemerintah  dalam  membina  masyarakat  dan  unsur  swasta  dalam  mewujudkan  berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.(Susani, Ati, and Hayat 2019)
PAD  dalam  sektor  kelautan  di  UPT.P2SKP  meskipun  tidak  mencapai  target  yang sebanyak-banyaknya  tapi  lebih  dari  60%  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan. Untuk tahun 2020 karena kondisi pandemi virus Covid 19 pendapatan asli daerah lumayan menurun, dan juga targetnya luamyan tinggi. Dari segi infrastruktur pelabuhan perikanan di desa  pasongsongan  seperti  gedung  TPI,  kantor  administrasi,  gedung  pertemuan  nelayan, gedung pengepakan ikan, gapura alur keluar masuk pelabuhan, kantor poskamladu, gudang barang, dan kios nelayan. Melihat perkembangan infrastruktur pelabuhan perikanan di desa Pasongsongan  yang  sekarang  sudah  sangat  berbeda.  mayoritas  mata  pencariannya masyarakat di kecamatan pasongsongan yaitu sebagai nelayan. Dan melihat perbedaan dulu sebelum dikelolanya tempat pengelolaan ikan di pasongsongan yang sekarang lebih efisien dan efektif.

## 2. MATERIAL DAN METODE
Pendekatan yang digunakan pada ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Metode  yang  dipilih  untuk  digunakan  dalam  rangka  memperoleh suatu data yang akurat dan relevan, sehingga dapat di analisis serta dapat disusun secara sistematis  sesuai  dengan  tujuan  diadakannya  penelitian  tersebut.  Jenis  data  yang dikumulkan  bersifat  naturalistik  atau  alamiah  apa  adanya.  Dalam  penelitian  bimbingan konseling,  pengumulan  data  akan  berupa  membuat  rekaman  atau  catatan  komprehersif tentang kata-kata atau ucap1an dan tindakan atau tingkah laku partisipan (Willig, 2008).
Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu  di    UPT.Pelabuhan  dan  Pengelolaan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan Pasongsongan  (UPT.P2SKP).  Penulis  memilih  menggunakan  pendekatan  kualitatif  agar
dapat  mengetahui  dan  mendeskripsikan  kenyataan  dari  fenomena  yang  diteliti  sehingga memudahkan  penulis  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam  rangka  mengetahui pengelolaan  pelabuhan  perikanan  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di pelabuhan perikan UPT.P2SKP Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
Tabel.1  Sumber data primer Asal Responden Jumlah Teknik Pengambilan Data Keterangan UPT.P2SKP Pasongsongan 5 Wawancara Subjek Pedagang ikan Pasongsongan 10 Wawancara Informan (Pedagang) Nelayan 10 Wawancara Informan (Nelayan) Masyarakat Pasongsongan 10 Wawancara Informan (Masyarakat)
Penelitian mengambil sumber data dari asal responden yaitu 5 dari aparatur pemerintah di UPT. P2SKP Pasongsongan salah satunya kepala pelabuhan perikanan dan stafnya. 10 dari pedagang ikan, 10 dari informan nelayan, dan 10 dari masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif tentang pengelolaan pelabuhan perikanan  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  pada  UPT.Pelabuhan  dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan Kabupaten Sumenep, sehingga peneliti kemudian mencari data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.  Disini  peneliti  membahas  tentang  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhi  dalam  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  di  UPT.P2SKP  Pasongsongan. Pengelolaan  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  tentang  bagiamana  mengelola pelabuhan  dalam  artian  yang  pertaama  melaksanakan  dan  melakukan  pelaksanaan  dari retribusi sektor kelautan dan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan Kabupaten Sumenep, adapun dalam pembahasan masalah tentang bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dari retribusi dapat di lihat dari apa saja yang sudah dilakukan oleh UPT.P2SKP Pasongsongan dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dengan  mempertimbangkan  potensi  dan peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  Peran  dari  Kantor  UPT.Pelabuhan  dan  Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan Kabupaten Sumenep ialah membuat target pendapatan terlebih dahulu sesuai dengan potensi dan peraturan yang telah ditetapkan,  dari  hasil  perencanaan  target  kemudian  disosialisasikan  kepada  Dinas Perikanan dan Kelautan serta diserahkan kepada DPRD untuk dirapatkan dan disepakati. Kemudian dari hasil rapat tersebut biasanya yang terjadi perubahan target pendapatan yang telah  dibuat  oleh  UPT.Pelabuhan  dan  Pengelolaan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

## Tabel.2 Relaisasi Penerimaan PAD UPT.P2SKP Pasongsongan
NO TAHUN TARGET REALISASI PENERIMAAN PAD DARI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PERSENTASE TERCAPAI 1. 2017 100.000.00 0 72.969.000 72.969.000 72% 2. 2018 175.000.00 0 128.022.000 128.022.000 73% 3. 2019 175.000.00 0 111.920.500 111.920.500 63% 4. 2020 217.000.00 0 137.205.408 137.205.408 632,%
Sumber data : Kantor UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan
Melihat  tabel  diatas  bahwa  target  dan  realisasi  penerimaan  hasil  retribusi  sektor kelautan  dan  perikanan  bisa  dikatakan  hampir  mencapai  target  pada  tahun  2017,  target mencapai 100.000.000 dan realisasi penerimaan 72.969.00, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019  mengalami  peningkatan  yang  sangat  besar  baik  pada  target  tetapi  mengalami penurunan  pada  realisasi  penerimaannya,  dan  pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan baik  dari  target  maupun  realisasi  penerimaannya.  Hal  yang  mempengaruhi  target perencanaan  maupun  realisasi  penerimaan  biasa  pada  aturan  yang  mengatur  ataupun perencanaan  program  yang  belum  maksimal.  Perencanaan  harus  melihat  dari  berbagai aspek  contohnya  sumberdaya,  sarana,  dan  prasarana.  Adapaun  perencanaan  dari pemerintah  Kabupaten  Sumenep  terkhusus  di  kantor  UPT.Pelabuhan  dan  pengelolaan Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  (UPT.P2SKP)  Pasongsongan  dengan  melihat  dari peraturan  daerah  ialah  pembuatan  surat  izin  penangkapan  ikan  (SIPI),  surat  izin  kapal pengangkutan ikan , surat izin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan (SIUP).
Kesadaran masyarakat akan surat izin usaha perikanan itu sangat penting, sehingga perencnaan  yang  dibuat  oleh  dinas  kelautan  dan  perikanan  berdasarkan  pada  peraturan daerah yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.  Begitu juga yang dijelaskan kepala pelabuhan bahwa dalam pembuatan surat izin ada berapa prosedur administrasi  yang  harus  di  penuhi  oleh  pemohon  yang  kan  membuat  surat  izin  usaha, mungkin dari beberapa prosedur administrasi tersebut masyarakat merasa ribet dan susah mengurus surat izin tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPT.Pelabuhan  dan  Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan (Choirul Huda, 2021):
“Pada  perencanaan  penentuan  target  anggaran  retribusi  sektor  kelau tan  dan perikanan, terdapat langkah berupa seksi izin usaha kelautan dan perikanan bersama Kepala Pelabuhan  mengajukan  usulan  kepada  Dinas  Perikanan  dan  kelautan  kemudian  Dinas mengajukan  usulan  target  anggaran  kepada  DISPENDA  (Dinas  Pendapatan  Daerah), kemudian  usulan  tersebut  diserahkan  ke  DPRD  Kabupaten  Sumenep,  Setelah  mendapat kesepakatan berulah target yang telah disetujui dapat terealisasikan”.
Selain  dari  retribusi  pembuatan  surat  kapal melainkan  juga  dari  hasil  retribusi pas masuk pelabuhan. Retribusi Boarding Pass Pelabuhan adalah pungutan atau penarikan tarif yang dilakukan oleh pelabuhan sebagai pembayaran jasa yang diberikan oleh pemerintah
bagi penduduk secara perorangan, dimana dikenakan sesuai tarif yang telah ditentukan oleh daerah tersebut atau daerah yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Biasanya yang menjadi objek dari retribusi pas masuk pelabuhan ini yaitu orang pribadi dan kendaraan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 40 tentang Retribusi  jasa  pelabuhan  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah  pemabayaran  atas pelayanan  penyediaan  dermaga  fasilitas  tempat  bertambatnya  kapal,  tempat  turun  dan naiknya  penumpang  dan  kendaraan,  serta  bongkar  muat,  kegiatan  usaha  dan  fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimilki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Tabel 3. Hasil retribusi tahun 2019 NO  BULAN SETOR PAD KE KASDA 1. Januari 4.961.500 2. Februari 1.548.500 3. Maret 1.009.500 4. April 613.000 5. Mei 898.500 6. Juni 929.000 7.. Juli 2.780.000 8. Agustus 412.000 9. September 2.623.500 10.  Oktober 181.500 11.  November 1.703.000 12.  Desember 230.000 Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep Tabel 4. Hasil Retribusi Tahun 2020 NO  BULAN SETOR PAD KE KASDA 1. Januari 1.260.500 2. Februari 3.134.500 3. Maret 8.717.250 4. April 2.523.750 5. Mei 804.500 6. Juni 2.957.000 7.. Juli 9.125.000 8. Agustus 4.185.000 Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep
Dari  tabel  di  atas  hasil  retribusi  tahun  2019-2020  tidak  hanya  dari  pemugutan  pas masuk  kendaraan  baik  modil  atau  sepeda  motor,  melainkan  dari  hasil  pemungutan pemakaian  los  jaring,  pemakaian  air,  doking  kapal,  listrik,  pas  masuk  orang,  sewa  lahan lerep, jasa kebersihan.
Yang  kedua  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  yaitu operasional pelabuhan, kegiatan operasional pelabuhan yang di lakukan ole UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan sebagai berikut: pendaratan ikan, dan pelayanan jasa perbekalan kapal. Proses pendaratan ikan di UPT.P2SKP Pasongsongan berlangsung dari pagi hari mulai pukul 06.00 WIB sampai selesai
tidak ada batas waktu yang ditentukan. Orang yang membantu dari proses pendaratan ikan kapal  ini  dari  anak  buah  kapal  (ABK)  yang  sekitaran  16-20  orang  dan  juga  ada  kuli pikul/angkut per grup 16 orang. Sebelum hasil tangkapan di daratkan di atas kapal disortir terlebih dahulu sesuai jenis dan ukuran oleh anak buah kapal dikarenakan jenis dan ukuran akan mempengaruhi harga jual sehingga setelah kapal sampai di dermaga hasil tangkapan ikan siap di daratkan.
Tabel 5. Jumlah Produksi Ikan Tahun 2017-2020 No Jenis Ikan Jumlah Per Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Manyung 2262 8667 6544 11285 2 Layang 1386002  2279661 1865841 1840935 3 Kembung 99891 32282 76824 104282 4 Selar Kuning 42236 9620 4238 19591 5 Bentong 53001 34047 33364 61492 6 Kakap Merah 2479 1932 2163 1395 7 Tembang 94119 212123 460711 423647 8 Tongkol 204040 144923 371470 525064 9 Tenggiri 26166 10249 7325 8891 10 Layur 69564 26013 56213 36680 11 Semar 54041 68145 31057 1929 12 Pari 2041 780 1091 7362 13 Sunglir 4823 1196 1391 17433 14 Cumi-cumi 19887 9209 12951 761 15 Remang 856 274 531 3773 16 Lemadang 2175 307 770 7859 17 Alu-alu 11991 5959 7947 19318 18 Tatengkek 10987 13221 9113 29740 18 Bawal Hitam 57685 23498 24160 3081 20 Cucut Martil 228 10 15 156 21 Hiu 12 10218 4162 6050 22 Daun Bambu 6396 460 221 348 23 Golok-golok 1681 3132 5913 3912 24 Kwee 9250 2821 5913 78 25 Terubuk 3328 390 - 221 26 Layaran 0 15443 915 68 27 Peperek 9993 1924 22705 245 28 Talang-talang 0 39 - 130 29 Swanggi 10462 180 85 - 30 Odul 385 2650 90 - 31 Pari Kekeh 3967 2919373 3398 4266 32 Jaket 10088 - - - Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep
Menurut laporan tahunan UPT.P2SKP Pasongsongan Tahun 2020, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah hasil tangkapan ikan  yaitu salah satunya musim ikan. Musim ikan ini yang sangat mempengaruhi jumlah produksi ikan di perairan pasongsongan. Jumlah trip yang dilakukan nelayan pada saat puncak musim tertinggi dan puncak musim terendah juga  memiliki  perbedaan.  Kapal  yang  mendaratkan  hasil  tangkapannya  di  UPT.P2SKP Pasongsongan rata-rat sebanyak 18 kapal dengan rata-rata hasil tangkapan sebanyak 3,3 ton per hari, sedangkan pada musim terendah sebanyak 7 kapal dengan hasil rata-rata sebanyak 1,5 ton perhari.
Tabel 6. Jumlah Trip Nelayan No Bulan 2-10 GT 10-20 GT >20 GT Jumlah 1. Januari - 250 - 250 2. Februari 125 196 - 321 3. Maret 205 478 - 683 4. April 196 395 - 591 5. Mei 65 141 - 206 6. Juni 40 45 - 85 7. Juli 75 152 - 227 8. Agustus 250 344 - 594 9. September 156 344 - 500 10. Oktober 136 300 - 436 11. November 172 319 - 491 12. Desember 87 64 - 151 Total 1507 3028 0 4535 Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep
Selain pendaratan ikan dalam operasional pelabuhan perikanan yaitu jasa perbekalan. yang  dimaksud  pelayanan  perbekalan  yaitu  dimana  sebelum  nelayan  berangkat  mencari ikan  atau  melakukan  kegiatan  penangkapan  di  laut  lepas  UPT.P2SKP  Pasongsongan menyiapkan  perbekalan  yang  akan  digunakan  saat  melaut  yaitu  berupa  es,  air,  solar  dan bahan  makanan  bagi  nahkoda  dan  anak  buah  kapal  (ABK).  Tetapi  di  UPT.P2SKP Pasongsongan  hanya  menyediakan  air  saja  untuk  perbekalan  melaut,  dikarenakan UPT.P2SKP  Pasongsongan  masih  belum  memilki  fasilitas  pabrik  es  di  sekitar  UPT.P2SKP Pasongsongan,  sedangkan  solar  yang  diperoleh  nelayan  dari  SPBU  Pasongsongan. UPT.P2SKP Pasongsongan hanya menyediakan pasokan air bersih dari tandon yang ada di pelabuhan.  Ketersediaan air bersih di pelabuhan perikanan pasongsongan berasal dari air sumur yang ada di UPT.P2SKP Pasongssongan.
Tabel 7. Perbekalan es, solar, dan air tahun 2020 No Bulan Es (kg) Solar (liter) Air (liter) 1. Januari 54.600 60.000 62.500 2. Februari 30.800 47.070 49.000 3. Maret 72.100 114.720 119.500 4. April 49.000 94.800 98.750 5. Mei 16.800 33.840 35.250 6. Juni 2.450 10.800 11.250 7. Juli 33.250 36.480 38.000 8. Agustus 177.100 82.560 86.000
No Bulan Es (kg) Solar (liter) Air (liter) 9. September 214.200 82.560 86.000 10.  Oktober 66.408 84.282 69.850 11.  November 47.799 69.000 70.800 12.  Desember 2.450 15.360 16.000 Total 766.957 731.442 742.900 Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep
Yang  ketiga  yaitu  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  di UPT.P2SKP  Pasongsongan.  Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  pelabuhan  perikanan umumnya terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Menurut Profil UPT.P2SKP Pasongsongan 2020, UPT.P2SKP Pasongsongan sudah memiliki fasilitas- fasilitas tersebut.
Tabel 8. Fasilitas Pokok dan Kondisi Fasilitas di UPT.P2SKP Pasongsongan No Fasilitas Satuan Kondisi 1. Lahan Pelabuhan 2 Ha Baik 2. Dermaga 210m 2 Baik 3. Kolam Pelabuhan 1,4 Ha Baik 4. Jalan Komplek 887 m Baik 5. Break Water - Sisi Barat 170 m Baik - Sisi Timur 200 m Baik Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep Tabel 9. Fasilitas Fungsional dan Kondisi Fasilitas di UPT.P2SKP Pasongsongan No Fasilitas Satuan Kondisi 1. Gedung TPI 333 m 2 Baik 2. Kantor Administrasi 120 m 2 Baik 3. Tangki Air 12 m 2 Baik 4. Direksikeet 80 m 2 Baik 5. Gedung Pengepakan Ikan 252.96 m 2 Baik 6. Bengkel 100 m 2 Baik 7. Los Jaring 457.96 m 2 Baik 8. Docking Kapal 990 m 2 Baik 9. Poskamladu 150 m 2 Baik Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep Tabel 10. Fasilitas Penunjang dan Kondisi Fasilitas di UPT.P2SKP Pasongsongan No Fasilitas Satuan Kondisi 1. Rumah Dinas 4 Unit Baik 2. Gedung Serbaguna 231 m 2 Baik 3. Kios Ikan 10 Unit Baik 4. Kios Nelayan 17 Unit Baik Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti mengemukakan bahwa ada faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  di  UPT.P2SKP Pasongsongan yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat. Dari hasil wawancara peneliti serta  melihat  langsung  kondisi  di  lapangan  ada  beberapa  faktor  yang  menunjang pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut yaitu yang pertama sumberdaya masih kurang pada  UPT.P2SKP  Pasongsongan  akan  tetapi  pihah  UPT.P2SKP  Pasongsongan  untuk memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  dengan  sebaik  mungkin  sehingga  sampai  saat  ini kegiatan  atau  program  yang  ada  di  pelabuhan  perikanan  berjalan  dengan  lancar.    Kedua struktur  birokrasi  menetapkan  struktur  apa  saja  yang  ditetapkan  dan  yang  dibutuhkan dalam melaksanakan  kinerja  organisasi,  dan  penempatan  orangpun  sudah  sesuai  dengan bidang dan keahliannya. Ketiga yaitu komunikasi, komuniasi antara aparat pemerintah di UPT.P2SKP  Pasongsongan  dengan  masyarakat  nelayan  berjalan  dengan  baik.  Dari  situ pengimplementasian  kebijakan  yang  ada  di  pelabuhan  perikanan  pasongsongan  akan berhasil.  Dengan  diadakannya  sosilisasi  oleh  pemerintah  bisa  mengetahui  apasa  saja kebijakan  atau  aturan-aturan  yang  ada  di  pelabuhan  perikanan  serta  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  antara  pemerintah  di  UPT.P2SKP  Psongsongan  dengan  masyarakat nelayan. Keempat yaitu aturan atau regulasi, aturan pemungutan retribusi harus jelas, serta melihat  sesuai  kondisi  yang  ada  dilapangan.  Apabila  suatu  daerah  mengelola  potensi daerahnya  tersebut  dengan  aturan  yang  baik  dan  benar  maka  hasilnya  akan  maksimal. Dengan  adanya  aturan  yang  jelas  maka  akan  terjadi  kesinambungan  antara  potensi  yang dimiliki di daerah tersebut dengan hasil yang di dapatkan.
Faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  yaitu  yang  pertama kurangnya efektifitas pelayanan, di UPT.P2SKP Pasongsongan masih bisa dibilang kurang efektif,  karena  lamanya  waktu  atau  proses  pembuatan  surat  atau  dokumen  kapal membutuhkan waktu yang lumayan lama.
Berdasarkan  wawancara  dengan  masyarakat  nelayan  (musleh,  2021)  mengatakan bahwa :
“ Untuk mengurus surat-surat perahu saya tidak terlalu memperhatikan, bukan karena saya  tidak  paham  untuk  mengurus  surat-surat  tersebut  dikarekan  waktu  dala pembuatannya memakan waktu yang cukup lama ”.
Kurangnya  tenaga  kerja  atau  sumberdaya  menajadikan  pekerjaan  atau  tugas  tidak efektif  dan  efisien.  Jadi  pelayanan  dalam  pembuatan  surat-surat  kapal  itu  membutuhkan waktu luamayan lama, tidak bisa sehari atau dua hari selesai, karena juga prosesnya tidak hanya di kantor UPT.P2SKP Pasongsongan melainkan juga mengurus ke Dinas Perikana ]n di  Kabupaten  Sumenep.  Yang  kedua  yaitu  kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi  dalam pembuatan  surat-surat  kapal,  tingkat  kesadaran  dan  partisipasinya  dalam  melihat kewajibannya  untuk  membuat  surat-surat  kapal  masi  kurang  baik  dikarenakan  mereka menganggap remeh dan tidak penting membuat surat-surat kapal yang seharusnya mereka punya untuk kapal mereka.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  nelayan  (Samat,  2021) mengatakan bahwa :
“ Kalau  saya  kurang paham  dalam  proses pembuatan  surat  kapal,  saya  kadang masih bingung untuk persyaratan-persyaratannya meskipun ikut sosilisasi dari pelabuhan ”.
Yang  ketiga  yaitu  terbatasnya  luas  lahan  di  UPT.P2SKP  Pasongsongan  menyulitkan pihak UPT.P2SKP Pasongsongan untuk melakukan pengembangan pelabuhan ke depannya dan berpengaruh juga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sistem pemasaran di UPT.P2SKP  Pasongsongan  tidak  melalui  mekanisme  pasar  yang  menguntungkan  bagi
nelayan maupun bagi pedagang karena tidak adanya mekanisme kegiatan pelelangan ikan padahal  sudah  disediakan  gedung  pelelangan  ikan  akan  tetapi  masyarakat  tidak menghiraukan  itu  sehingga  harga  jual  hasil  tangkapan  ikan  tidak  stabil  dan  juga  dapat mempengaruhi peningkatan PAD.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Choirul Huda selaku kepala pelabuhan di UPT.P2SKP Pasongsongan (17-02-2021) mengatakan bahwa :
“ Lahan  bebas  yang  belum  dipergunakan  hanya  tinggal  sedikit,  tetapi  untuk  sekarang sudah  mulai  memperluas  lahan  lagi  dan  rencananya  lahan  kosong  tersebut  mau  di jadikan bebrapa gedung operasional pelabuhan sekaligus tempat wisata, berhubung ini dekat dengan laut cocok sekali untuk dijadikan tempat wisata, akan tetapi berhubung sekarang lagi pandemi covid jadi PAD yang turun dari pemerintah juga menurun, jadi sekarang harus diberhitajn  dulu  proses pembangunannya  ya  di  karenakan  dana masi kurang ”.

## 4. KESIMPULAN
Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  di  UPT.P2SKP Pasongsongan  dalam hal  ini  yang  dilaksanakan  UPT.P2SKP  Pasongsongan  sudah  dibilang cukup  berhasil.  Karena  peran  peemerintah  dalam  peneglolaan  pelabuhan  perikanan  di UPT.P2SKP  Pasongsongan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  yaitu  dengan pengelolaan  retribusi  pendapatan  daerah,  operasional  pelabuhan  perikanan,  sarana  dan prasarana di pelabuhan perikanan. Pelaksanakan pengelolaan retribusi pendapatan daerah meliputi retribusi surat-surat kapal di pelabuhan sesuai dengan peraturan daerah dan hasil retribusi pas masuk pelabuhan. Sedangkan dalam pelaksanaan operasional di UPT.P2SKP Pasongsongan  meliputi  pendaratan  ikan  dan  perbekalan.  Adapaun  sarana  dan  prasarana yang  ada  di  UPT.P2SKP  Pasongsongan  memiliki  3  fasilitas  yaitu  fasilitas  pokok,  fasilitas fungsional,  dan  fasilitas  penunjang.  Faktor  pendukung  dalam  pengelolaan  pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan yaitu sumberdaya, struktur birokrasi, komunikasi, aturan  atau  regulasi.  Faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  yaitu kurangnya efektifitas pelayanan, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pembuatan surat kapal, terbatasnya lahan dan beberapa gedung yang tidak dipergunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisaputra,  Wismoyo,  Nuradyatun  Pratama,  and  Juanda  Nawawi.  2014.  “Pengelolaan Retribusi  Sektor  Kelautan  Dan  Perikanan  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah ( PAD ) Di Kabupaten Majene.” 7: 121– 28.
Adisasmita,  Rahardjo.  2013.  Pembangunan  Ekonomi  Maritim.  Yogyakarta:  Graha  Ilmu. http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=37399.
Hayat. 2014. “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” 8(1). https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/70/110.
Hayat .  2016.  “Peneguhan  Reformasi  Melalui  Penilaian  Kinerja  Pelayanan  Publik.”  20(2). https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/24804/16032.
Hayat. 2020. “Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi
Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik.” 8(1). http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/HH/1190. Hayat. 2018. “Kebijakan Publik.” In
Malang:
Intrans Publishing. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik.
Hayat.  2017.  Manajemen  Pelayanan  Publik.  Depok:  PT.RajaGrafindo  Persada. http://www.rajagrafindo.co.id/produk/manajemen-pelayanan-publik-2/.
Novrianti, Ade. 2015 . “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sektor Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli.” Katalogis 3(8): 176 – 87.
Sri  Soemantri  Martosoewignjo.  2014.  Otonomi  Daerah.  Bandung:  PT.Remaja  Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=910649.
Susani,  Novira,  Nurul  Umi  Ati,  and  Hayat.  2019.  “Pengembangan  Objek  Wisata  Taman Nasional  Kelimutu  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Ende.” Jurnal Respon Publik 13(3): 103 – 12. Tobara si,  Indrawan.  2019.  “Analisis  Alternatif  Kebijakan  Perikanan  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Konawe.” Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 5(2): 29 – 40.
Wahyono  Suroto  Kusumoprojo.  2009.  Indonesia  Negara  Maritim.  Jakarta  Selatan:  Teraju Anggota IKAPI.
https://www.google.co.id/books/edition/Indonesia_negara_maritim/QoJKR85srh8C? hl=id&gbpv=0.