## PRAKTEK AKAD PEMBIAYAAN NASABAH
STUDI :ANALISIS PENETAPAN AKAD PEMBIAYAAN NASABAH DI BANK MUAMALAT CABANG MALANG
R. Zakaria Subiantoro, SE Prof. Dr. Abdul Hadi, M.AG, Dr. M. Arfan Muammar, M.Pd.I Masento1979@yahoo.com

## ABSTRACT
R.Zakaria Subiantoro, Practice of Customer Financing Agreement Analysis Study of Customer Financing Agreement Determination in Bank Muamallat Brench of Malang. A Thesis, Study Program of Sharia Economics Law, Master degree, Muhammadiyah University of Surabaya.
Based  on  Sharia  Banking  growth  in  Indonesia  (UU  Number  72  Years  1992  about Banking) where bank based on profit sharing principle had started to gain place in government policy through Bank Indonesia. However, It have not been well-known and interested yet by people.
After  monetary  crisis  happened  in  1998,    the  government  improves  more  about  the chance of sharia branches establishment, either public bank or private bank, those are legalized legislation  Number  10  years  1998  about  the  changing  of  Legislation  Number  7  years  1992 about Banking.
Although  in  its  development,  the  Sharia  banking  appearance  is  not  understood  by  people through make value that sharia banking has no difference with conventional banking (just the different in terminology.
If the thesis writing can achieve goal according to the title, the problems above was the limited only in the process of financing submission, the practice of financing agreement and the mudharabah agreement which is suitable for Sharia Indonesian economics law.
However, the method used in this research is qualitative with study case method, for to know  about  the  problematic  problem  in  the  process  of  customer  financing  agreement disposition in sharia banking.
This research is expected to be able to give a suggestion such as a concept that can be implemented in the field practice, either for people or sharia banking, after that all of side like the first hope of banking with the concept of profit sharing. Then, in the future, all of side can understand how to make sharia transaction deeply in accordance with the first appearance of sharia with profit sharing concept that can bring life blessing for all side who implemented it.
Keywords: practice, financing agreement, Mudharabah

## ABSTRAK
R.Zakaria Subiantoro, Praktek Akad Pembiayaan Nasabah Studi Analisis Penetapan Akad Pembiayaan Nasabah Di Bank Muamalat Cabang Malang.
Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Berdasarkan pertumbuhan dunia perbankan syariah yang ada di Indonesia (UU Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan) dimana bank berdasarkan prinsip bagi hasil sudah  mulai mendapat  tempat  dalam  kebijakan  pemerintah  melalui  Bank  Indonesia.  Tapi  belum  banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat.
Baru pada saat setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998, pemerintah lebih meningkatkan peluang  berdirinya  cabang-cabang  bank  syariah  baik  perbankan  milik  pemerintah  maupun perbankan  milik  swasta,  yaitu  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Namun  dalam  perkembangannya,  kehadiran  perbankan  syariah  tidak  dipahami  oleh masyarakat  dengan  menilai  bahwa  bank  syariah  itu  sama  saja  dengan  bank  konvensional (hanya istilah saja yang berbeda)
Agar  penulisan  tesis  ini  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  judulnya,  maka permasalahan  tersebut  diatas  penulis  membatasi  hanya  pada  proses  pengajuan  pembiayaan, praktek  akad  pembiayaan  dan  kesesuaian  akad  mudharabah  dengan  prinsip-prinsip  hukum ekonomi syariah.
Sedangkan  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan metode stuidi kasus, guna mengetahui problematika yang berkembang dalam proses penetapan akad pembiayaan nasabah di perbankan syariah.
Kemudian  hasil  penelitian  diharapkan  mampu  memberikan  masukan  berupa  konsep yang  dapat  diterapkan  dalam  praktek  dilapangan  baik  oleh  masyarakat  maupun  pihak perbankan syariah, kemudian kedepan semua pihak memahami bagaimana bertransaksi syariah secara  lebih  mendalam  sesuai  apa  yang  diharapkan  oleh  semua  pihak  seperti  harapan  awal munculnya perbankan dengan konsep bagi hasil yang dapat membawa keberkahan hidup bagi yang menerapkannya.
Kata Kunci : Praktek, Akad Pembiayaan, Mudharabah

## PENDAHULUAN
Sistem perekonomian  yang dikenal dan dianut atau perilaku ekonomi yang menjadi  rujukan  masyarakat  Indonesia dalam  memenuhi  kebutuhannya  (baik konsumtif  maupun  produktif)  adalah mengacu pada sistem ekonomi kapitalis yang  merupakan  warisan  dari  Belanda akibat lamanya menjajah bangsa Indonesia yaitu sekitar 350 tahun.
Pengertian Sistem Ekonomi
Kapitalis adalah  hak  individu  mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hak penuh dalam  mengambil  manfaat  atas  harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha.
Dalam  sistem  ekonomi  kapitalis individu  bebas  melakukan  pekerjaan sesuai  dengan  keinginannya.  Dengan demikian  adanya  kebebasan  dalam melaukan tindakan ekonomi dan besarnya bagi individu yang bersangkutan. Negara tidak berhak ikut campur  dan  terlibat  secara  langsung terhadap  kebebasan  tindakan  ekonomi dan  individu.  Manusia  bebas  dalam berkreasi secara optimal dalam
melakukan produksi dan distribusi atau berusaha untuk
memperoleh keuntungan  sebesar-besarnya  bagi  diri sendiri.
Modal  atau  kapital  merupakan unsur  atau  alat  dalam  melakukan produksi  dan  kebebasan  berusaha  bagi setiap  individu  untuk  meraih  tujuan- tujuan  pribadi  secara  optimal.  Sebagai koreksi dari pengalaman sistem ekonomi kapitalis tersebut maka munculah  pengaturan-pengaturan  yang bertujuan di satu pihak agar pengelolaan  bisnis  tidak  menyebabkan kerugian  di  masyarakat.  Di  lain  pihak setiap pelaku bisnis diberikan kebebasan dan keserasian tujuan antara pelaku dan pihak-pihak terkait di dalam kehidupan bisnis di masyarakat.
Pengaturan  atas  perilaku  bisnis secara mikro sebenarnya dapat dikategorikan  sebagai  aplikasi  etika bisnis.  Sebagaimana  kita  ketahui  di dalam  sistem  ekonomi  kapitalis,  hak individu  menjadi  cukup  dominan hingga  pencapaian  tujuan  individu sering berlawanan dengan tujuan sosial, yakni  kemakmuran  secara  merata  di masyarakat.  Di  sinilah  sebenarnya  di butuhkan pengaturan  yang  mendukung terciptanya  suatu  alokasi  sumber  daya ekonomi  secara  adil  dan  merata  pada berbagai pemilik sumber daya ekonomi.
Dalam  sistem  ekonomi  kapitalis, alokasi  daya  ekonomi  menjadi  tidak dapat  optimal  bagi  masyarakat  karena adanya  ketimpangan yang makin menajam antara kelompok usaha  besar dengan  kelompok  usaha  kecil  dan menengah. Hal ini dipicu oleh karakter yang  khas  di  dalam  sistem  ekonomi kapitalis,  yaitu  :  semangat  bersaing antara  pelaku  ekonomi  sangat  tinggi dan kebersamaan sosial menjadi lemah di  antara  pelaku  ekonomi  dalam masyarakat.
Nilai  moral (persaudaraan,  kerja sama  saling  membantu,  kasih  sayang dan kemurahan hati) menjadi kering di dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  ini. Ingat latar belakang munculnya undang-undang antitrust, justru perekonomian  Amerika  Serikat  sangat didominasi  para  kapitalis  yang  sangat rakus, kurang manusiawi dan melindas begitu saja pada unit-unit ekonomi yang lebih kecil.
Dalam  sistem  ekonomi  kapitalis, setiap  individu  mementingkan  diri sendiri  daripada  masyarakat.  Padahal prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang lebih profesional justru harus memperhatikan  kepentingan  pihak- pihak  terkait  dan  saling  mendukung untuk bermitra kerja dengan
lingkungannya. Jadi prinsip mengutamakan kepentingan diri sendiri di dalam sistem ekonomi kapitalis tidak dapat dibenarkan oleh etika bisnis. 1
Aplikasi  sistem  ekonomi  Kapitalis justru mengalami reformasi atau penyesuaian  yang  cenderung  mengacu pada aplikasi etika bisnis yang profesional. 2
Dukungan  dari  lembaga  keuangan pun, juga yang menjalankan operasional  usahanya  berbasis  Bunga. Meskipun  sekitar  tahun  1992  sudah berdiri  sebuah  bank  yang  beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu  bank  muamalat,  masyarakat belum banyak yang berminat.
Akibat  dari  bobroknya  sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga tersebut,  di  Indonesia  terjadi  sekitar tahun 1998 dengan jatuhnya pemerintahan  orde  baru  yang  ditandai dengan  mundurnya  Presiden  Soeharto. Dimana  yang  kita  kenal  dengan gonjang  ganjing  Krismon  (  Krisis Ekonomi ).
Seluruh pakar dan pengamat ekonomi  saat  itu  sepakat,  bahwa penyebab krisis ekonomi yang terjadi di
Indonesia tersebut
adalah lebih disebabkan oleh sistem ekonomi (kapitalis) yang berbasis Bunga.
Dunia perbankan ambruk, ada yang ditutup,  dimerger,  di  rekapitulasi dengan  menggunakan  bantuyan  dana dari  Bank  Indonesia  yang  di  kenal dengan  BLBI  (  Bantuan  Likuiditas Bank Indonesia ).
Saat itu yang tidak terlalu
mengalami  goncangan  akibat  krisis ekonomi  tersebut  adalah  satu-satunya perbankan yang
menjalankan operasional  bisnisnya  menggunakan
1 Budi Untung, 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Yang menerbitkan CV Andi Offset, Yogyakarta
prinsip  bagi  hasil  (syariat  Islam)  yaitu bank  muamalat,  sesuai  UU  Nomor  72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip  Bagi  Hasil.  Dengan  melihat fakta  baik  analisis  para  pakar  dan pengamat ekonomi maupun sistem bagi hasil  yang  diterapkan  oleh  bank muamalat dalam menjalankan operasional bisnisnya (tahan goncangan akibat krismon 1998), maka pemerintahpun  membuat  kebijakan dengan  memberikan  peluang  kepada bank-bank  konvensional  (baik  bank pemerintah  maupun  swasta)  untuk membuka cabang-cabang bank syariah, sesuai  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas UU  No.7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.
Tidak  hanya  dunia  perbankan  saja yang menyambut antusias atas berlakunya  undang-undang  tersebut, tapi  kita  kita  terutama  kaum  muslimin sudah  barang  tentu  sangat  gembira menyambut kehadiran bank-bank syariah  tersebut,  karena  sebetulnya memang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya  dalam  rangka  ingin menjalankan kebutuhan hidupnya dengan  penuh  berkah  sesuai  dengan perintah agamanya.
Saat itulah masyarakat mulai tertarik untuk menggunakan jasa perbankan  syariah,  setidaknya  ada pilihan  lain  dan  sebagian  masyarakat muslim  mulai  meninggalkan  sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga yang  dalam  prakteknya  benar-benar sangat batil dan dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya,  bahkan  juga  masyarakat non muslim.
Mengenai  hal  ini  Allah  SWT  telah mengingatkan  kepada  kita  dalam firman-Nya
2 Budi Untung, 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Yang menerbitkan CV Andi Offset, Yogyakarta
(QS. An Nisa : 29)
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ....
“ 3
Namun demikian dalam perkembangannya, sering kita temukan sebagian masyarakat bahkan kita kaum muslimin mencemooh kehadiran
perbankan  syariah  dengan  mengatakan bahwa antara perbankan syariah dengan perbankan  konvensional  itu  sama  saja (hanya  nama  atau  istilah  saja  yang berbeda), bahkan secara hitungan bisnis perbankan  syariah  itu  lebih  mahal  dan rumit persyaratannya.
Dan  semakin  hari  semakin  bertambah jumlah  masyarakat  yang  memahami demikian. Dengan
adanya perkembangan pemahaman masyarakat yang  demikian  itulah,  bagi  penulis sangat  penting  dan  mendesak  untuk melakukan  penelitian  dan  diperlukan langkah-langkah  yang  nyata  untuk mengatasi  dan  mencari  jalan  keluar yang proposional agar masyarakat tidak kembali terjebak dengan sistem perekonomian  yang  berbasis  bunga, yang  dengan  kata  lain  kita  selamatkan umat ini dari jeratan transaksi-transaksi syariah  yang  menjadikan  umat  lebih tenteram  dalam  menjalani  kehidupan yang penuh berkah baik di dunia dan di akhirat,  yang  juga  pada  akhirnya menjadi  keberkahan  bagi  bangsa  dan negara.
3 Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Tanjung Mas Inti Semarang.2000.
4 Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Tanjung Mas Inti Semarang.2000.
Pengertian Sistem Ekonomi Islam adalah  sistem  perekonomian yang  diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam yaitu  berdasarkan  Al-Quran  dan  As- Sunnah.
Allah  SWT  berfirman  dalam  QS.  Al Muthaffifin : 1-6
1. Kecelakaan besarlah bagi orang- orang yang curang 4
2. (yaitu)  orang-orang  yang  apabila menerima  takaran  dari  orang  lain mereka minta dipenuhi 5
3. dan  apabila  mereka  menakar  atau menimbang  untuk  orang  lain,
mereka mengurangi 6
4. “ Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,” 7
5. pada suatu hari yang besar, 8
6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? 9
Ayat  di  atas  menunjukkan  adanya hubungan yang erat antara agama,
5 Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Tanjung Mas Inti   Semarang.2000.
6 Ibid;
7 Ibid;
8 Ibid;
9 Ibid;
keyakinan  kepada  Allah,  keyakinan kepada  hari  Akhir,  perilaku  ekonomi, dan sistem ekonomi.
Karena  itu,  dari  sisi  tujuannya, ekonomi  Islam  bertujuan  mencapai kesejahteraan  manusia  dalam  rangka ibadah kepada Allah. Umat Islam juga meyakini  Allah  yang  menciptakan bumi beserta isinya.
Karena itu, pemilik hakiki bumi dan seisinya  adalah  Allah.  Manusia  hanya diberi  hak  pakai  (sebagai  amanah). Karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk mengelolanya berdasarkan norma-norma agama
Islam.  Hal  ini  karena  apapun  yang dilakukan  manusia  di  dunia  akan dimintai  pertanggungjawabannya  oleh Allah SWT diakhirat nanti.
Perbedaan antara transaksi berbasis Bunga  (sehingga  kita  katakan  batil) dengan  transaksi  berbasis  Bagi  Hasil (penuh berkah karena adil).
Mencermati  problematika  tersebut di  atas,  penulis  sangat  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  lebih mendalam dan tentunya hasil penelitian itu akan peneliti susun dalam sebuah karya tulis berupa tesis dengan judul
“Praktek  Akad  Pembiayaan  Nasabah, Studi  :  Analisis  Penetapan  Akad Pembiayaan
Nasabah
di Bank Muamalat Cabang Malang.”

## KAJIAN TEORI
a. Akad
10 Dr.H.Nasrun Haron,MA ,figh Muamalah, Gaya Media pratama:Jakarta,2007,h.97 Rozalinda ,figh muamalah & aplikasi pada perbankan syariah ( padang, Haifa press,2005 ), hlm.41
11 http://qori- ekonomiislam.blogspot.co.id/2011/06/pengertian- pembiayaan.html
Secara bahasa akad adalah: “ Ikatan  antara  pihak-pihak baik  ikatan  itu  secara  nyata atau  maknawi  yang  berasal dari  satu  pihak  atau  kedua belah pihak.” 10
b. Pembiayaan
Pembiayaan  atau financing,
yaitu pendanaan yang diberikan  oleh  suatu  pihak kepada  pihak  lain  untuk mendukung  investasi  yang telah direncanakan, baik dilakukan  sendiri  maupun lembaga.  Dengan  kata  lain pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk  mendukung  investasi yang telah direncanakan. 11
c. Mudharabah
Secara  teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara  dua  pihak  dimana pihak pertama ( shahibul maal )  menyediakan  seluruh modal  (100%),  sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 12
d. Murabahah Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati. 13

## 1. Akad Mudharabah
Secara  teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan  seluruh  modal  (100%),
12 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan , cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi’i Antonio
13 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi’i Antonio
sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola.
Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian  si pengelola. Jika seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelelola,  maka  si  pengelola  harus bertanggung-jawab atas kerugian tersebut. 14
Landasan Syariah :
Al Quran
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.” (QS. Al Jumuah : 10) 15

## Al Hadits
Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Munthallib jika  memberikan  dana  ke  mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan  agar  dananya  tidak dibawa  mengarungi  lautan,  menuruni lembah  yang  berbahaya,  atau  membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut,  maka  yang  bersangkutan bertanggung-jawab  atas  dana  tersebut.
Disampaikanlah  syarat-syarat  tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”
(H.R. Thabrani) 16 2. Macam-Macam Akad

## Mudharabah
14 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan , cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi’i Antonio
15 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan , cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi’i Antonio
a. Mudharabah Muthlaqah Adalah  bentuk  kerjasama antara shahibul  maal dan mudharib cakupannya
sangat luas dan tidak dibatasi  oleh  spesifikasi jenis  usaha,  waktu  dan daerah bisnis. 17
b. Mudharabah Muqayyadah
c. Adalah kebalikan dari mudharabah  muthlaqah .  Si mudharib dibatasi  dengan batasan  jenis  usaha,  waktu dan  tempat  usaha.  Adanya pembatasan  ini  seringkali mencerminkan kecenderungan  umum  si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 18

## 2. Keuntungan
2.a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
2.b. Kesepakatan
rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
c.  Pembagian  keuntungan  baru dapat dilakukan setelah
mudharib
mengembalikan  seluruh  atau sebagian  modal  kepada  shahib al-mal. 19
16 Ibid;
17 Ibid;
18 Ibid;
19 Ibid;
Menurut madzhab Hanafiyah rukun Mudharabah  adalah  ucapan  tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan  dalam  suatu  perjanjian (ijab) dan ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad  perjanjian  atau  kontrak  (qabul), jika  pemilik  modal  dengan  pengelola modal  telah  melafalkan  ijab  qabul, maka  akad itu  telah memenuhi rukunnya dan sah. 20

## Fatwa DSN Tentang Ketentuan Mudharabah
Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH).

## 3. Akad Murabahah
Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam al murabahah penjual  harus  memberitahu  harga produk  yang  ia  beli  dan  menentukan suatu  tingkat  keuntungan  sebagai tambahannya. 21
Landasan Syariah
Al Qur’an
“  Dan  Allah  telah  menghalalkan jual belli dan mengharamkan riba.” 22

## ( QS. Al Baqarah : 275 )
Al Hadits
20 Ibid;
21 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi’i Antonio
22 Ibid;
Dari  Suhaib  Ar  Rumi  r.a,  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda,  “Tiga hal  yang  di  dalamnya  terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur garam dengan tepung untuk keperluan  rumah,  bukan  untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah) 23

## Fatwa  DSN  Tentang  Ketentuan Murabahah
Pembiayaan  murabahah  telah  diat ur    dalam    Fatwa    DSN    No. 04/DSN-  MUI/IV/2000.    Dalam fatwa tersebut
disebutkan ketentuan    umum    mengenai murabahah.

## 4. Macam-Macam Akad Murabahah
A. As Salam
Adalah  pembelilan  barang yang  diserahkan  di  kemudian  hari sementara  pembayaran  dilakukan dimuka. 24

## Landasan Syariah

## Al Qur’an
“  Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  kamu  bermu’amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. “ 25 (QS. Al Baqarah : 282) Al Hadits 23 Ibid;
24 Ibid;
25 Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan , cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi’i Antonio
Ibnu  Abbas  meriwayatkan bahwa  Rasulullah  SAW  datang  ke Madinah  di  mana  penduduknya melakukan salaf (salam) dalam
buah-buahan  (untuk  jangka  waktu) satu,  dua,  dan  tiga  tahun.  Beliau berkata :
“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya  ia  melakukan  dengan takaran  yang  jelas  dan  timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” 26
Dari  Suhaib  Ar  Rumai  r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandung  dengan  tepung  untuk keperluan  rumah,  bukan  untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah) 27
B.Al Istishna’
Adalah  merupakan  kontrak penjualan  antara  pembeli  dan pembuat barang.
Dalam kontrak ini, pembuat barang  meneruma  pesanan  dari pembeli.  Pembuat  barang  lalu berusaha  melalui  orang  lain  untuk membuat  atau  membeli  barang menurut  spesifikasi  yang  telah disepakati  dan  menjualnya  kepada pembeli  akhir.  Kedua  belah  pihak bersepakat  atas  harga  serta  sistem pembayaran.  Apakah  pembayaran dilakukan  dimuka,  melalui  cicilan, atau  ditangguhkan  sampai  suatu waktu  pada  masa  yang  akan datang. 28
26 Ibid;
27 Ibid;
Menurut  jumhur  fuqaha, al istishna’ merupakan  suatu  jenis khusus  dari as  salam .  Biasanya jenis  ini  dipergunakan  di  bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan al  istishna’ mengikuti ketentuan dan aturan akad as salam .

## Landasan Syariah
Mengingat al istishna’ merupakan  lanjutan  dari as  salam , maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada as salam juga berlaku pada istishna’ . 29
Perbedaan  antara  transaksi berbasis  Bunga  (sehingga  kita katakan  batil)  dengan  transaksi berbasis  Bagi  Hasil  (penuh  berkah karena adil) :

## Analisis Pembahasan
PERBEDAAN BUNGA >< BAGI HASIL NO. BUNGA BAGI
HASIL
1
Penentuan Bunga dibuat pada saat akad 1 Penentuan besarnya ratio Bagi hasil dibuat dengan asumsi harus selalu untung saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan bisa untung atau rugi 2 Besarnya % Bunga 2 Besarnya ratio Bagi
28 Ibid;
29 Ibid;
berdasarkan pada hasil berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3
Pembayaran bunga tetap sesuai dengan 3 Pembagian Bagi Hasil tergantung pada yang diperjanjikan baik untung/rugi keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama
4 Pembayaran
Bunga tidak meningkat 4 Jumlah pembagian Laba meningkat sesuai meskipun keuntungan berlipat
dengan peningkatan jumlah pendapatan 5
Eksistensi Bunga diragukan (kalo tidak 5 Tidak ada yang meragukan keabsahan dikecam) oleh semua agama termasuk Bagi Hasil Islam KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan  terhadap  data-data  dan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan  di lapangan  selama penelitian berlangsung serta disesuaikan dengan permasalahan- permasalahan, temuan-temuan dilapangan yang dipaparkan
sebelumnya  maka  dapat  dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut  :
1.  Bagaimana  proses  dan  prosedur pengajuan  pembiayaan  yang  diajukan oleh
nasabah  di  Bank  Muamalat  Cabang Malang, adalah sebagai berikut :
a.  Mengisi  Formulir  Pengajuan Pembiayaan
b. Proses :
b.1. BI Checking
b.2. Taksasi Jaminan
b.3. Analisa Yuridis
b.4.  Trade  Checking  (  buyer  dan supplier )
b.5.  Wawancara/Verifikasi  usaha ‘on the spot’
c. Proposal Pembiayaan :
c.1. Analisa Kualitatif, terdiri dari
:
- Aspek Umum dan Legalitas
- Aspek Manajemen
- Aspek Usaha
- Aspek Pemasaran
- Aspek Produksi
c.2.  Analisa  Kuantitatif,  terdiri
dari : - Mutasi Keuangan di Bank - Laporan SID / BI Checking - Neraca
- Laba / Rugi
c.3. Aspek Syariah
c.4. Collateral / Jaminan
c.5. Kesimpulan dan Rekomendasi
d. Offering Letter SP3
e. A K A D f. Cair / Dropping
2.  Apakah  praktek  akad  pembiayaan calon nasabah di Bank Muamalat selalu sesuai  dengan  pengajuannya,  dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dengan dihentikannya produk pembiayaan syariah dengan konsep
bagi      hasil,  salah  satunya  yaitu mudharabah , dan dengan diarahkannya semua  transaksi  syariah  dengan konsep  jual  beli  tangguh (murabahah), maka
praktek akad pembiayaan nasabah di Bank Muamalat sebagian tidak sesuai
dengan pengajuannya, terutama yang mengajukan dengan sistem bagi hasil.
3. Apakah praktek akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, tidak dapat ditemu kan  karena  akad  mudharabah  sudah dihentikan dalam praktek transaksi transaksi dengan nasabahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Azam,  Abdul  Aziz. Fiqh Muamalah .  Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset, 2010.
Agustin,  Risa. Kamus  Ilmiah  Popular Lengkap .Surabaya: Serbajaya, tt.
A.  Karim,  Adiwarman. Bank  Islam:
Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Ansarian,  Husain. Struktur  Keluarga Islam. Jakarta: Ansariyan Publications, 2000.
Ascarya. Akad dan Produk
Bank Syariah .Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Arthesa,  Ade,dkk. Bank  dan  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank .  Jakarta:  Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif (Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan  Ilmu  Sosial  Lainnya) .  Jakarta:
Kencana, 2007.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah  Nasional  UI .  Ciputat:  CV.  Gaung Persada, 2006.
Hasan, Ali. Marketing Bank Syariah .Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. LembagaKeuangan Islam ; Tinjauan  Teoretis  dan  Praktis.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Isretno, R. A. Evita. Pembiayaan Mudharabah  dalam  System  Perbankan Syariah .Jakarta: Cintya Press, 2011.
J.  Moleong,  Lexy. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung  :  PT.  Remaja  Rosda karya, 2004.
Jusmaliana,  dkk. Usaha  Bagi  Hasil  Antara Teori  dan  Praktik .Bantul:  Kreasi  Wacana,
2010.
Karomah  Yaumiddin,  Umi. Usaha  Bagi Hasil  Antara  Teori  dan  Praktek .Bantul:
KreasiWacana,2010.
Latifa  M.  Algaoud  dan  Mrvyn  K. Lewis. Perbankan
Syariah; Prinsip,
Praktik,  dan  Prospek .Terj.  Burhan  Wira
Subrata.  Jakarta  :  PT  Serambi  Ilmu Semesta, 2005.
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank  Syari’ah .Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN, 2005.
Muhammad. System dan Prosedur Operasional  Bank  Syariah .Yogyakarta: UII Press, 2001.
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Mudharabah  di  Bank  Syariah:  Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah  sebagai  Akibat  Masalah  Agency . Jakarta: Rajawali, 2008.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi  Penelitian .  Jakarta  : PT. Bumi Aksara, 2007.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah. Akuntansi Syariah  di  Indonesia .  Jakarta:  Salemba Empat, 2008.
Rivai,  Veitsal  dan  Arviyan  Arifin. Islamic Banking;  Sebuah  Teori,  Konsep  dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Rivai,  Veithzal,  dkk. Islamic  Financial Management .  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010.
Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Zikrul Hakim,2008.
Soemitra,  Andi. Bank  dan  Lembaga
Keuangan
Syariah .Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Sumar’in. Konsep Kelembagaan Bank
Syariah .Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  Alfabeta, 2012.
Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah:
Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum .
Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Syafi’I Antonio, Muhammad. Bank Syariah dari  Teori  ke Praktek .Jakarta:Gema Insani Press,2001.
Tarsidin. Bagi  Hasil:  Konsep  dan  Analisis .
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi,2010.
Wirdyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di
Indonesia .Jakarta:Kencana Prenada
Media,2005. Wiyono,Slamet. Akuntansi Perbankan Syariah :  Berdasarkan  PSAK  dan  PAPSI. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2005.

## TESIS
Ikit, Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank  Syariah  Mandiri), UIN  Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2012.
Susiana, dengan judul “Analisis Pembiayaan  Mudharabah  pada  PT.  Bank Tabungan  Negara  (pesero)  Tbk  Kantor Cabang Syariah Malang”, IAIN, Semarang, 2012
Bakdiah, dengan judul “Penerapan Pembiayaan  dengan  Akad  Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT-
MMU Sidogiri Pasuruan)”, IAIN,
Semarang, 2014
Kamal  Muhtar, Maslahat  Sebagai  Dalil Dalam  Penetapan  Hukum  Islam  Masalah Kontemporer ,  Yogyakarta:  IAIN  Sunan Kalijogo, 2000