## IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REGIM HAK CIPTA
Dudung Indra Ariska Universitas Wiralodra, Indramayu Email : dudung90@gmail.com ,

## ABSTRACT
Indonesia  as  an  archipelago  has  a  very  rich  diversity  of  cultural  arts.  This  is  in  line with  the  diversity  of  ethnicity,  trabs  and  religion  as  a  whole  is  a  national  potential which needs to be protected. After the enactment of Law No. 19 of 2002, the creators in the field of literature and science received legal protection so that it is no longer turned off the creativity of its employees. Normatively, if there is piracy, the sanctions imposed are very severe, namely a seven-year prison sentence and / or a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00  (five  billion  rupiah).  In  fact,  piracy  is  still  ongoing.  The  current development  of  piracy  is  due  to  law  enforcement  carried  out  by  law  enforcement officers  in  this  case  the  police  are  not  carried  out  thoroughly  and  thoroughly,  or  in other  words  run  half-heartedly  so  that  there  is  no  single  case  of  piracy  in  the  film sector that can be used as jurisprudence.

## Key word: Legal protection, piracy, jurispridence

## I. PENDAHULUAN
Banyaknya  pembajakan  di  bidang  Hak  Cipta  lainnya  menjadikan  Indonesia sebagai  surga  bagi  para  pembajak  sehingga  pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual banyak  yang  di  rugikan.  Hal  tersebut  di  ungkapkan  oleh  Direktorat  Jendral  Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam  hubungan  antar  manusia  dan  antar  Negara merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipungkiri.  HKI  juga  merupakan  sesuatu  yang Given  dan  Inheren  dalam  sebuah  masyarakat  industri  atau  yang  sedang  mengarah kesana.  Keberadaannya  senantiasa  mengikuti  dinamika  perkembangan  itu  sendiri, begitu  pula  halnya  dengan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  mau  tidak  mau bersinggungan dan terlibat langsung 1 .
Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan  memiliki  keanekaragaman  seni  budanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekanyaan seni dan  budanya  itu  merupakan  salah  satu  sumber  dari  karya  intelektual  yang  dapat  dan
1 http://www.public.hki.go.id:HKI
perlu  dilindunggi.  Kekayaan  seni  dan  budanya  itu  merupakan  salah  satu  sumber  dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindunggi oleh undang-undang.
Salah  satu  perkembangan  yang  menonjol  dan  memperoleh  perhatian  seksama dalam  masa  sepuluh  tahun  terakhir  dan  kecenderungan  yang  masih  berlangsung  di masa  yang  akan  datang  adalah  meluasnya  globalisasi  baik  di  bidang  sosial,  ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya.
Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah  menempatkan  dunia  sebagai  pasar  tunggal  bersama.  Dengan  memperhatikan kenyataan  dan  kecenderunggan  seperti  itu  maka  menjadi  hal  yang  dapat  dipahami adanya  tuntutan  kebutuhan  bagi  pengaturan  dalam  rangka  perlingungan  hukum  yang memadai,  apalagi  beberapa  Negara  semakin  mengandalkan  kegiatan  ekonomi  dan perdagangannya  pada  produk-produk  yang  hasilnya  atas  dasar  kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 2 . Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di  dalam  Undang-Undang  No  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  jauh  lebih  sempurna dibandingkan  UU  yang  telah  direvisi  dan  juga  adanya  hukuman  pidana  kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak.  Namun  pada  kenyataannya  pembajakan  masih  berlangsung.  Perkembangan pembajakan  saat  ini  terjadi  karena  penegakan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan  tuntas,  atau  dengan  kata  lain  dijalankan  dengan  setengah  hati  sehingga  tidak  ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi 3 . UU  No.  28  Tahun  2014 masih  belum  maksimal  penerapannya,  dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Yang harus dilakukan oleh para  penegak  hukumlah  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2 Sentosa Sembriring, Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2002, hal 5
3 Wihadi Wiyanto , Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan . Hal 318
Dari operasi yang telah dilakukan ini tidak ada kejelasan Hukum dan status dan pelaksanaan  penegakan  Hukum.  Sampai  saat  ini  pembajakan  masih  ada  dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dan berlakunya UU No. 28 Tahun 2014. Jadi dengan kata lain bahwa setelah pihak aparat tidak lagi berkonsentrasi pada UU Hak Cipta dan penegakannya maka pelanggaran berlangsung kembali bahkan lebih berani 4 .
Muladi  menyatakan  bahwa  penegakan  Hukum  pidana  dalam  kerangka  sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebgai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana  yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana 5 .
Donald  R  Taft  dan  Ralph  W  England,  seperti  dikutip  Barda  Nawawi  Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya  merupakan  salah  satu  sarana  kontrol  sosial,  kebiasaan  keyakinan  agama, dukungan  dan  pencelaan  kelompok,  penekanan  dari  kelompok  kelompok  interest  dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum 6 .
Penegakan  Hukum  atas  Hak  Cipta  biasanya  dilakukan  oleh  pemegang  Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara  dikenakan  kepada  aktivitas  pemalsuan  yang  serius  namun  kini  semakin  lazim pada  perkara-perkara  lain.  Sanksi  pidana  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  di  Indonesia secara  umum  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  singkat  satu  bulan  dan  paling lama  tujuh  tahun  yang  dapat  disertai  maupun  tidak  disertai  denda  sejumlah  paling sedikit  satu  juta  rupiah  dan  paling  banyak  lima  milyar  rupiah,  sementara  ciptaan  atau barang  yang  merupakan  hasil  tindak  pidanan  hak  cipta  serta  alat-alat  yang  digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/ 2002 bab XIII).
Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014  diharapkan pembajakan  dapat  diberantas.  Namun  setelah  sekian  bulan Back  To  Natur lagi.
4 Ibid., hlm. 319.
5 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana .  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995) hlm. Vii.
6 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Pengakan  Dan  Pembangunan  Hukum Pidana (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1998) hal 42
Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat  bisa  mulai  mengerti.  Pada  saat  itu  telah  dilakukan  sosialisasi  dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 28 tahun 2014. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undnag Hak Cipta. Kendati demikian  pembajakan  tetap  saja  berjalan.  Kalau  dilihat  dan  diamati  dari  tahun  80-an sampai  sekarang  bisa  ditarik  suatu  garis  besarnya.  Pertama  adalah  masalah law enforcement ,  penegakan  dan  penanganan  pelanggaran  terhadap  UU  No.  8  tahun  1982 yaitu  bahwa  film  tidak  disensor  saja  tidak  bias  ditangani.  Itu  membuktikan  adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berlajan dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama  seperti  “ Never Ending  Story ”.  Dalam  hal  ini  diragukan  juga  keseriusan  pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta 7 .
Dengan  adanya  korelasi  antara  pelanggaran  hak  cipta  dengan  ancaman  pidana diharapkan mampu  untuk  mendorong  upaya  penanggulangan  tindak  pidanan  dibidang HAKI  khususnya  Hak  Cipta  yang  sedang  marak-maraknya  terjadi  di  Indonesia. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  dalam  UU  Hak  Cipta  menegaskan  :  “Barang  siapa dengan  sengaja  menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan,  atau  menjual  kepada  umum suatu  ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  atau  Hak  terkait,  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dari  ketentuan  tersebut,  maka  dengan  pembuktian  yang  cukup  sederhana sebenarnya  aparat  penegak  hukum  sudah  dapat  melakukan  tindakan  terhadap  praktek pembajakan,  sehingga  kerugian  Negara  yang  diakibatkan  oleh  praktek  pembajakan tersebut  dapat  dikurangi.  Apabila  hal  tersebut  juga  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk memberantas  tindak  pidana  pembajakan  nampaknya  hal  tersebut  tidak  akan  berjalan efektif,  praktek  pembajakan  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  UU  Hak  Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakannya di dasarkan pula pada UU Hak Cipta 8 .
Pelanggaran  HAKI  khususnya  Hak  Cipta  terjadi  di  Indonesia,  setelah  bangsa Indonesia  diprotes  oleh  banyak  Negara  terutama  Amerika  Serikat  atas  pembajakan
7 Wihadi  Wiyanto: Penerapan  UU  No.  19  tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  Dalam  Rangka Memerangi  Pembajakan.  Disampaikan  pada  Lokakarya  Terbatas  Masalah-Masalah  Kepailitan  dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya , Jakarta 10-11 Februari 2004
8 Prosiding Simposium Nasional Haki , 18 Desember 2003. hlm 15.
yang  terjadi  baik  pada  bidang  Hak  Cipta,  Merek  maupun  paten.  Negara-negara  yang merasa  dirugikan  menempatkan  Indonesia  sebagai Priority  Watch  List sebagaimana juga yang diberlakukan pada Negara-negara Cina, Argentina dan Rusia.
Desakan-desakan  dari  Negara  maju  inilah  yang  telah  menggugah  pemerintah Indonesia  untuk  mulai  berusaha  terus  menegakkan  hukum  dalam  bidang  HAKI, sehingga  peringkatnya  sudah  agak  turun  tapi  masih  tetap  menjadi  incaran  Negara- negara besar karena Indonesia dianggap gudangnya pembajakan.
Terakhir Indonesia dianggap sebagai pembajak program computer yang masuk dalam  peringkat  ketiga  sedunia  dalam  kategori  Negara  yang  tidak  melaksanakan perlindungan  HAKI  diantaranya  nomor  satu  Vietnam  dan  kedua  Cina.  HAKI mempunyai  nilai  ekonomis  yang  tinggi  yang  didalamnya  tersangkut  juga  nilai  moral yang harus dihormati. Tapi karena arena yang dimasuki adalah arena bisnis maka nilai moral  yang  berupa  etika  bisnis  sudah  diabaikan,  sehingga  persaingan  ketat  dalam  era persaingan  global  membawa  negara-negara  untuk  saling  mencari  pasar  dengan  cara- cara  yang  tidak  etis.  Tentu  saja  banyak  kepentingan  di  dalamnya  khususnya kepentingan ekonomis, maka tidak mustahil ada kepentingan kapitalisme global dibalik itu semua.
Setelah diberlakukannya UU No 28 tahun 2014, para pencipta pada bidang seni sastra  dan  ilmu  pengetahuan  mendapat  perlindungan  hukum  sehingga  tidak  lagi mematikan  kreatifitas  para  pengaragnya.  Secara  normatif  apabila  terjadi  pembajakan maka  sanksi  yang  diberlakukan  sangat  berat  yaitu  sanksi  pidana  penjara  tujuh  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah),  terdapat dalam  pasal  72  ayat  1,  sedang  pada  ayat  (3)  nya  menyangkut  program  computer dipidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Apakah  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan sedemikian berat akan membawa implikasi positif pada dunia bisnis? diberlakukannya Undang-  Undang  No.  28    tahun  2014  ini  membawa  harapan  yang  sangat  besar, sehingga  para  pebisnis  akan  dapat  mengeksploitas  hak  ekonomis  atas  ciptaannya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana  ketentuan  pidana  terhadap  pelanggaran  Hak  Cipta  sebagai  upaya perlindungan  hukum  bagi  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  ketentuan hukum positif yang ada?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan    Yuridis  Normatif,  yakni penelitian yang menitikberatkan  pembahasan pada  data-data sekunder berupa  bahan- bahan  hukum,  baik  primer,  sekunder  maupun  tersier,  yang  didukung  data  primer. Pendekatan  yuridis  digunakan  untuk  meneliti  ketentuan  penegakan  hukum  atas  hak kekayaan intelektual regim Hak Cipta.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan  perundang-undangan  menganai  hak  cipta  dalam  menegakan  pelanggaran terhadap hak simpta.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  Penelitian kepustakaan Penelitian kepustakaan      dilakukan  untuk  memperoleh  bahan-bahan    hukum  baik  primer, sekunder, maupun tersier. 9 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan  perundang-undangan  nasional,  khusunya  difokuskan  pada  pengkajian peraturan hukum pidana dibidang hak Cipta.  Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin,  pendapat  para  ahli  yang  dapat  terlihat  dalam  buku-buku  hukum  dan makalah-makalah  yang  ditulis  oleh  para  ahli,  karangan  berbagai  panitia  pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Di  samping  itu  dikaji  pula  bahan    hukum      tersier, yakni      berupa      pendapat-pendapat      atau      opini  masyarakat  yang  ada  di  dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklospedi, yang dapat memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif preskiptif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  penegakan  peraturan  perundang- undangan di bidang hak kekayaan intelektual regim hak cipta.
9 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1.      Pengaturan Hak  Atas Kekayaan Intelektual Regim Hak Cipta
Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  HKI,  secara  substantif  dapat  diartikan  sebagai Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak atas  Kekayaan  Intelektual  atau  Intelektual  Property  Right  dikelompokan  dalam  hak yang  dimiliki  secara  perorangan  yang  tidak  dalam  wujud  kebendaan.  Hak  tersebut secara khusus diberikan kapada pemilik dan pemegang hak dalam hal mengumumkan, memperbanyak  dan  mengedarkannya,  atau  memberikan  ijin  kepada  orang  lain  atas ciptaannya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa hak cipta  sebagai  hak  eksklusif  (exclusive  right)  merupakan  subyek  hukum  yang  bersifat immaterial  yang  melindungai  hubungan  kepentingan  antara  pencipta  dengan keasliannya ciptaannya.
Keberadaan  Undang-undang  Hak  Cipta  memang  diperuntukkan  khusus  untuk melindungi  hak  bagi  mereka  yang  telah  menghasilkan  karya-karya  yang  berasal  dari pcngungkapan  (ekspresi)  intelaktualitas  (intangible),  dan  bukannya  yang  bersifat kebendaan  (tangible),  apabila  yang  belum  berwujud  apa-apa  seperti  ide-ide  informasi dan lain sebagainya 10 .
Hak cipta adalah hak eksekusi yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya “hak cipta merupakan  hak  untuk  menyalin  suatu  ciptaan”.  Hak  Cipta  dapat  juga  memungkinakn pemegang  hak  tersebut  untuk  membatasi  penggandaan  tidak  sah  atas  suatu  ciptaan. Pada umumnya pula hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas 11 .
Hak  cipta  berlaku  pada  berbgai  jenis  karya  seni  atau  karya  ciptaan  ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta kaya tulis lainnya, film karya koreografis (tari, balet) dan sebagainya) komposisi musik, rekaman suara lukisan, gambar, patung, foto perangkat lunak computer, siaran radio dan televisi dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Hak  cipta  merupakan  salah  satu  jenis  hak  kekayaan  intelektual.  Namun  hak cipta  membedakan  secara  mencolok  dari  hak  kekayaan  intelektual  lainnya  (seperti paten yang memberikan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk
10 Etty Susilowati, Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual . Semarang : 2007. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
11 http://www.en.wikipedia.org/wiki/hakcipta
mencegah  orang  lain  yang  melakukannya  Hukum  yang  mengatur  hak  cipta  biasanya hanya  mencakup  ciptaan  yang  berupa  perwujudan  suatu  gagasan  dan  tidak  mencaup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud dan terwakili didalam ciptaan tersebtu sebgai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun miili tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan  karya  yang  meniru  tokoh  tikus  tertentu  ciptaan  walt  Disney  tersebut namun,  tidak  melarang  penciptaan  atau  karya  seni  lain  mengenai  tokoh  tikus  secara umum
Di  Indonesia  masalah  hak  cipta  diatur  dalam  undang-undang  hak  cipta,  yaitu yang berlaku sat ini, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalam undang-undang  tersebut  pengertian  hak  cipta  adalah  “hak  ekslusif  bagi  penciptanya atau  penerima  ha  kuntuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaanya  atau memberikan  ujin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  batasan-batasan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 butur 1).
Undang-undang    No.  19  Tahun  2002    tentang  Hak  Cipta  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Perkembangan undang-undang tentang Hak Cipta berkaitan  dengan  isu  penegakan  (inforcement)  yang  tidak  saja  menjadi  isu  nasional, tetapi juga regional dan isu internasional. Hak cipta tidak lepas  sebagai bagian dari hak kekayaan  intelektual  yang  terdiri  dari  perlindungan  seni,  sastra  ilmu  pengetahuan dan hak-hak  terkait  Merek,  Paten,  Desain  industri,  desain  tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan Rahasia  Dagang.  Serta  perlindungan  dan  varietas  tanaman.  Ada  pengembangan  Haki yang  tidak  tercakup  dalam  undang-undang  tentang  Hak  Cipta  yaitu  genetic  resource traditional knowledge & for klor (GRTKF). Untuk faktor perlindungan berada dibawah undang-undang Hak Cipta 12 .
Latar belakang perlindungan hak cipta adalah karena kita memiliki budaya yang sangat  tinggi  dan  beraneka  ragam  sehingga  diharapkan  terwujudnya  perkembangan terhadap  produk-produk  hak  cipta  sehingga  diperlukan  perlindungan  atas  hak  cipta tersebut. Selain itu juga karena Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO, TRIPS, dan WTC. Perlindungan hak cipta diatas berdasarkan ketentuan bern convention. Akan tetapi  dipisahkannya  hak  cipta  dengan  hak  terkait,  maka  hak  terkait  tidak  memiliki perlindungan secara international, karena Indonesia belum menjadi anggota dari Reom convention  dan  the  WIPO  performance  phonograms  threaty  (WPPS)  sehingga  kalu
12 Prosiding Haki, Jakarta 10-11 Februari 2004. hal 285
broadcasting  Indonesia  di  copy  oleh  Malaysia,  Singapura  dan  Negara  anggota  roem convention dan WPPT lainnya maka kita tidak bisa mengklaim.
Pemberian sanksi yang tinggi terhadap pelanggaran hak cipta diharapkan dapat mendorong  kreativitas.  Dalam  rangka  memberantas  pembajakan  departemen kehakiman  mengadakan  kerjasama  kira-kira  dengan  18  assosiasi  dibidang  hak  cipta yang bertujuan agar dapat mendorong kreativitas dengan menghormati karya orang lain serta untuk meningkatkan system usaha di bidang hak cipta.
Pentingnya  perlindungan  hak  cipta  adalah  kepastian  hukum  pada  masyarakat pencipta  sehingga  akan  mengundang  investor  untuk  investasi  dananya  di  Indonesia. Hambatan  dalam  bidang  hak  cipta  ada  pada  sifat  perlindungan  hak  cipta  adalah otomatis.  Bagi  pencipta  tidak  diwajibkan  untuk  melakukan  pendaftaran,  pendaftaran dapat  mendukung  adanya  kepastian  hukum  bagi  para  pencipta.  Lingkup  perlindungan hak  cipta  selain  karya  seni,  sastra  dan  Ilmu  pengetahuan  adalah  folklore.  Folklore adalah hak milik Negara. Di dunia internasional, folklore sedang diperdebatkan apakah masuk  ke  lingkup  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  atau  bukan.  Karena  para anthropolog  Indonesia  menyatakan  bahwa  folklore  adalah  termasuk  tradisional knowledge  seperti  tari-tarian  Jawa,  Bali  dsb.  Akan  tetapi  menurut  ketentuan internasional, folklore harus diatur dalam undang-undang hak cipta, sedangkan folklore adalah  sesuatu  yang  berkaitan  denga  karya  sastra  dan  budaya,  sehingga  timbul perdebatan yang besat antara ahli folklore dengan ahli anthropolog.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  tidak  secara  otomatis  munculnya  suatu  kepastian hukum  saat  lahirnya  produk  Undang-Undang.  Ternyata  peraturan  bukan  satu-satunya factor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan factor yang cukup adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa minimnya daya beli masyarakat  terhadap  bentuk  asli  memang  merupakan  permasalahan  dalam memberantas  berbagai  pelanggaran  HKI  di  Indonesia 13 .  Selain  masalah  tersebut, menurut  Ansori  Sinungan  selaku  Direktur  Hak  Cipta  HKI  dalam  penegakan  hukum HKI  di  Indonesia  terdapat  dilemma,  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek.  Pertama, aspek  budaya  dimana  masyarakat  cenderung  belum  merasa  bersalah  menggunakan barang  bajakan.  Kedua  aspek  social,  dimana  seharusnya  penegak  hukum  harus dilakukan  tanpa  pandang  bulu.  Dan  ketiga,  aspek  hukum  dimana  masih  terdapat perbedaan persepsi mengenai hukum HKI. Dan para penegak hukum dan masyarakat.
13 Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta : Penerbit Buku. Kompas, 2007
Menurut R.  Abdussalam, berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat adalah akibat 14 :
1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan
2. Tingkah laku petugas kepolisian yang mengurangi cipta baik tentang penegakan hukum
3. Pelanggaran  hukum  yang  dibiarkan  dan  dalam  waktu  singkat  diikuti  oleh jumlah orang yang lebih banyak dan tidak dipidana.
4. Tingkah  laku  petugas  kepolisian  yang  merusak  citra  kesatuannya  seperti pungutan  luar,  perlakuan  kasar,  tidak  memberikan  pelayanan  yang  baik, sehingga  menimbulkan  skeptis  dalam  masyarakat  terhadap  segala  usaha  yang baik dari penegak hukum atau petugas kepolisian.
Perhatian  dunia  internasional  terhadap  masalah  hak  cipta  telah  melahirkan beberapa  konvensi  internasional  di  bidang  hak  cipta.  Sejak  pertama  kali disepakatipemebrian  perlindungan  terhadap  karya  sasatra  dan  karya  seni  dalam  Berne Convention  1886,  telah  mengilhanai  lahirnya  beberapa  konvensi  susulan  yang. merupakan  kesepakatan  antar  negara"  dalam  mengatur  masalah  hak  cipta  secara  lebih spesifik, termasuk di dalam pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena  perkembangan  teknologi,  rnisalnya  karya  cipta  di  bidang  Phonograms, Distribution programme carrying signals transmitted by Satelite 15 .
Beberapa  kesepakatan  bersama  antar  negara  yang  mengatur  masalah  hak  cipta antara lain:
a. Bem Convention for the Protection af Uteraray 2nd Artistic Works 1886;
b. Universal Copyright Conventian 1955;
c. Rome Canventian far tile Pratection af Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961;
d. WIPO Copyright Treaty (WC7) 1996;
e. WIPO Performances and Phanograms Treaty(WPP7) 1996:
f. Brussels  Convention  relaling  to  the  Oisirioution  of  Prograrnme  carrying  signals transmitted by Satelite 1974.
14 Abdussalam, Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hokum  Positif  Dalam  Disiplin  Hukum ,  (Restu Agung, 2007).
15 Budi  Santoso, Materi  Hak  cipta ,  disampaikan  pada  pelatihan  PRE-SERTIFIKASI  HKI KLINIK HARI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008.
g. Convention for tile  Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971
h. Treah  on  the  International  registration  of  Audiovisual  Works  (Film  Register Treaty) 1991.
Selain itu, terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga masalah hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual pada umumnya, yaitu :
a. Trips (Marakesh Agreement 15-04-1994);
b. OAPI (Bangui Agreement Revising Extracts 24-02-1999);
c. OAPI (Bangui Agreement 02-03-1977;
d. NAFTA (Intellectual Property Excerpts 08-12-1993) ; 16
Dari rangkaian kesepakatan bersarna di bidang hak cipta maka Bern convention merupakan  konvensi  tertua  yang  mengatur  masalah  hak  cipta.  Konvensi  Bern  di tandatangani  di  Bern,lbu  kota  Swidzerland,pada  tanggal  9  September  1886  oleh sepuluh  negara  peserta  asli  (Belgium,  France,  germany,  Great  Britain,  Haiti,  ltaly, Liberia,  Spain,  Swidzerland,  Tunisia)  dan  tujuh  negara  yang  menjadi  peserta  dengan cara aksesi ( Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden ).
Sejak  zaman  Belanda  Hak  Cipta  diatur  pada  Auteurswet  Tahun  1912  Stb.  No. 600. aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat  serta  cita-cita  Hukum  nasional,  sehingga  auteurswet  ini  disebut.  Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6  Tahun  1982,  yang  diubah  UUHC  No.  7  tahun  1987,  selajutnya  diubah  kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta terakhir kali diundangkan UUHC No  19  Tahun  2002.  Undang-Undang  ini  dikeluarkan  untuk  merealisasi  amanah  Garis Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  dalam  rangka  pembangunan  dibidang  Hukum, dimaksudkan  untuk  mendorong  dan  melindungi  pencipta  dan  hasil  karya  ciptaanya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa 17 .
Sejak  Indonesia  menyataka  berdaulat  penuh  pada  17  Agustus  1945  diikuti dengan  dibuatnya  UUD  45  tanggal  18  Agustus  maka  berdasarkan  Pasal  II  aturan
16 http ://www.wipo.org
17 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual (Sejarah,  Teori  dan Praktiknya di Indonesia) bandung, citra aditya Bhakti, 1997.
peralihan  UUD  45  maka  semua  peraturan  perundangan  peninggalan  jaman  kolonial Belanda  tetap  langsung  berlaku  sepanjang  belum  dibuat  yang  baru  dan  tidak bertentangan  dengan  UUD  45.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  khusus  yang berkaitan  dengan  pengaturan  hak  cipta  diberlakukan  Auteurswef  1912  peninggalan kolonial belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat  membuat  UU  hak  cipta  nasional  yang  dituangkan  dalam  UU  No.  6  tahun  1982 tentang  hak  cipta  ini  banyak  mengalami  perubahan  serta  penambahan  peraturan pelaksana, sbb 18 :
a. UU No .6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:
b. UU  No  .7  tahun  1987  tentang  Perubahan  UU  No.  6  tahun  1982  tentang  Hak Cipta;
c. UU  No.12  tahun  1997  tentang  Perubahan  UU  No  .6  tahun  1982  sebagaimana diubah dengan UU No. 7 tahun 1987 tentang hak Cipta;
d. UU No.19 tahun 2002 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang hak cipta No. 12 Tahun 1997
e. UU No. 19 Tahun 2002 selanjutnya diganti dengan UU No. 28 Tahun 2014.
f. UU  No.4  tahun  1990  tentang  Wajib  Serah  Simpan  Karya  Cetak  dan  Karya rekam.
Selain  diatur  dalam  UU  maka  sebagai  kelengkapan  pengaturan  hak  cipta  juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:
a. PP NO.14 tahun 1986 Jo PP NO.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
b. PP NO.1 tahun 1989 tentang penerjemahanhan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan.penelitian dan pengembangan".
c. Keppres  RI  NO.18  tahun  199.7  tentang  pengesahan  Berne  Convention  for  the Protection of Literaray and Artistic works.
d. Keppres  RI  NO.17  tahun  1988  tentang  Pengesahan  persetujuan  mengenai perlindungan  Hukum  secara  timbal  balik  terhadap  hak  Cipta  atas  Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa:
e. Keppres  RI  NO.25  tahun  1989  tentang  Pengesahan  Persetujuan  mengenai Perlidungan  Hukum  secara  timbal  balik  terhadap  hak  Cipta  anatar  RI  dengan Amerika Serikat;
f. Keppres RI NO.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan
18 Budi santoso, Materi Hak Cipta , Opcit. Hlm. 41.
g. Perlindungan  Hukum  secara  timbai  balik  terhadap  hak  cipta  antara  Rl  dengan Australia:
h. Keppres  RI  NO.56  tahun  1994  tentang  pengesahan  persetujuan  mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan lnggris:
i. Peraturtan  menteri  Kehakiman  Rl  NO.M.01-HC.03.01  tahun  1987  tentang pendaftaran Ciptaan:
j. Keputusan  menteri  kehakiman  Rl,NO.M.04.PW.07.03  tahun  1988  tentang Penyidikan hak cipta;
k. Surat  Edaran  menteri  kehakiman  RI  NO.M.01.PW  07.03  tahun  1990  tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
l. Surat  Edaran  menteri  kehakiman  RI  NO.M.02.I:C.03.01  tahun  1991  tentang Kewajiban  melampirkan  NPWP  dalam  permohonan  pendaftaran  ciptaan  dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

## 3.2.     Klasifikasi Hak Cipta menurut UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
Menurut  ketentuan  Pasal  11  ayat  UUHC,  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  UUHC  adalah ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  yang  meliputi  bebagai  jenis karya berikut ini 19 :
a. Buku,  program  komputer,  Famflet,  susunan  perwajahan  karya  tulis  yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah,  kuliah,  pidato,  clan  eiptaan  lainnya  yang  diwujudkan  dengan  cara diucapkan;
c. Alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan; Ciptaan  lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks,  termasuk  karawitan,  dan rekaman suara;
d. Drama, tari (koregrati), pewayangan, pantomin;
e. Karya pertunjukan;
f. Karya siaran;
g. Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrali.
h. seni pabat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
i. Arsitektur;
19 Rachmadi  Usman  : Hukum  Hal  Atas  Kekayaan  Intelektual  (Perlindungan  dan  Dimensi hukumnya di Indonesia ). Bandung PT: Alumni 2003
j. Peta;
k. Seni batik;
l. Fotografi;
m. Sinematografi;
n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
Dasar  Filosofi  berlakunya  hak  cipta  adalah  sesuai  dengan  konsepsi  hak  milik yang  bersifat  immaterial  yang  merupakan  hak  kebendaan.  Hak  kebendaan  yang mempunyai  sifat  droit  de  suit,  senantiasa  mengikuti  dimana  benda  tersebut  berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan Hukum apa saja terhadap haknya. Adanya batasan  waktu  pemilikan  hak  cipta  dalam  jangka  waktu  selama  hidup  ditambah  50 tabun, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seseorang pencipta sebagai pemiliknya.  Sehingga  setelah  si  pencipta  meninggal  dan  ditambah  dengan  50  tahun, selanjutnya  haknya  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  lusa  secara  bebas  sebagai  milik umum ( Public domain) , artinya masyarakat boleh mengumumkan atau mernperbanyak tanpa  harus  minta  izin  kepada  si  pencipta  atau  si  pemengan  hak  dan  tidak  dianggap sebagai  pelanggaran  hak  cipta.  Pembatasan  jangka  waktu  hak  cipta  yang  tercantum pada  UUHC  No.  28  tahun  2014,  dikenal  juga  pada  aturan  Belanda  yaitu  Auterswet 1912. Ketentuan auterswet ini merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi Bern.
Pembatasan hak cipta mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu  ciptaan  senantiasa  benar-benar  dihormati  sebagai  hak  individu,  dengan  jangka waktu  yang  relative  panjang  akan  tercipta  keseimbangan  antara  kepentingan  individu dan  masyarakat  yang  dikenal  dengan  konsepsi  hak  milik  yang  berfungsi  sosial. Walaupun  demikian  dalam  praktek  ternyata  batasan  kepemilikan  hak  cipta  ini  justru sering menguntungkan pihak lain yaitu pihak prosedur dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku. Hal ini tidak terlepas  dari  hak  cipta  yang  mengandung  sifat  komersial,  yaitu  ada  unsur  ekonomis dalam rangka mencari keuntungan.
Sebagian  dari  institusi  hukum  mengenai  Hak  Cipta  ( copy  right )  bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni  merupakan  bagian  dari  HAKI  dan  HAKI  pun  merupakan  suatu  hak  yang  timbul akibat  adanya  tindakan  kreatif  manusia  yang  menghasilkan  karya-karya  inovatif  yang
dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  manusia.  Hukum  memberikan  perlindungan terhadap  seniman  dan  karyanya  yang  lahir  dari  sebuah  proses  penciptaan  daya itelektual, karsa dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut di  tuangkan  dalam  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  tentangt  Hak  Cipta    atas perintah pasal 105 Undang-Undang tersebut.

## 3.3.     Penegakan Hukum  Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
Sebagian  dari  institusi  hukum  mengenai  Hak  Cipta  ( copy  right )  bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni  merupakan  bagian  dari  HAKI  dan  HAKI  pun  merupakan  suatu  hak  yang  timbul akibat  adanya  tindakan  kreatif  manusia  yang  menghasilkan  karya-karya  inovatif  yang dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  manusia.  Hukum  memberikan  perlindungan terhadap  seniman  dan  karyanya  yang  lahir  dari  sebuah  proses  penciptaan  daya itelektual, karsa dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut di  tuangkan  dalam  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  Pasal  78 Undang-Undang  tersebut.  Pasal  2  Undang-Undang  tersebut  mengatakan  bahwa  Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak- pihak  lain  yang  boleh  memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin  pemegangnya.  Jadi, sebagai  suatu  hak  eksklusif  HAKI  tidak  dapat  dapat  diganggu  gugat.  Hal  ini  sejalan dengan  prinsip droit  inviolable  et  sacre dari  hak  melik  itu  sendiri.  Hak  eksklusif  itu sendiri tidak saja tertuju padamasyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan  kreativitas  individu  untuk  kemanfaatan  manusia  secara  luas.  Namun, kenyataannya  di  Indonesia  kreasi  para  seniman  secara  hukum  belum  dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri.
Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  hal,  antara  lain  HAKI  sebagai sebuah  institusi  hukum  dirasakan  belum mampu  melindungi  kepentingan  hukum  para seniman.  Atau  boleh  jadi  seniman  itu  merasa  tidak  “membutuhkan”  perlindungan HAKI.  Dalam  hal  ini  tampaknya  sang  seniman  lebih  memandang  keberadaan  HAKI hanya  dari  aspek  kepentingan  moralitas  dirinya  ketimbang  keuntungan  ekonomis. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat
2  menyatakan  bahwa  suatu  hak  cipta  tidak  boleh  diubah  walaupun  hak ciptanya  telah diserahkan  kepada  pihak  lain,  kecuali  dengan  persetujuan  pencipta  atau  dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu  yan telah dijual ke perusahaan  rekaman  oleh  penciptanya,  tidak  boleh  nama  pencipta  lirik  lagu  tersebut dihapuskan  beghitu  saja  meskipun  ketika  karya  tersebut  dipublikasikan.  Hal  ini merupakan  kemajuan  yang  berarti  dalam  Undang-  Undang  Hak  Cipta  kita  saat  ini. Karena  Undang-Undang  tersebut  mengakui  dimensi  moral  dari  karya  itu  lahir  bukan hanya  atas  dasar  kepentingan  ekonomi  tetapi  merupakan  ekspresi  dari  eksistensi  sang seniman  sebagai    manusia  yang  dilindungi  hak  asasi  manusianya  (HAM)  secara Universitas  sebagai  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia sebagai  mahluk  tuhan.  Pelanggaran  terhadap  hak  moral  sang  seniman  berarti pelanggaran  terhadap  HAM  sebagaimana  diatas  dalam  Undang-Undang  No.  39  tahun 1999  tentang hak asasi manusia 20 .
Diadakannya  undang-undang  atau  aturan  hukum  terhadap  suatu  masalah, bisaanya  disebabkan  adanya  hal-hal  yang  menimbulkan  kerugian  moral  maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau  sebuah  komunitas  dan  sanksi  terhadap  kegiatan  apa  pun  yang  menyebabkan timbulnya  kerugian  itu,  untuk  memberikan  terapi  hukum  serta  pengajaran  bagi  para pelanggar  aturan  serta  untuk  meminimalisir  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  merugikan orang lain tersebut.
Pelanggaran  hak  cipta  atau  karya  buku  sudah  terjadi  sejak  berlakunya Auteurswet 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya Undang-Undang Hak Cipta 1982. Auteurswet pada  hakikatnya  tidak  mempunyai  dampak  terhadap  perlindungan hak  cipta.  Mengingat  masyarakat  Indonesia  pada  waktu  itu,  yaitu  masa  berlakunya Auteurswet tersebut  belum  cukup  mencapai  tingkat  pemahaman  mengenai  arti  dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan cultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu.  Perlindungan  Hak  Cipta  secara  individual  pada  hakikatnya  merupakan  hal  yang tidak dikenal di Indonesia.
Suatu  ciptaan  oleh  masyarakat  dianggap  secara  tradisional  sebagai  milik bersama.  Tumbuhnya  kesadaran  bahwa  ciptaan  itu  perlu  perlindungan  hukum  setelah
20 http: // wiki.org /haki/.
dihadapinya  bahwa  ciptaan  itu  mempunyai  nilai  ekonomi.  Adapun  dalam  pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonomisnya.
Baru  setelah  menonjol  nilai  ekonomi  dari  hak  cipta,  terjadilah  pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku  dan  penerbitan,  film  dan  rekaman  video  serta  komputer.  Pelanggaran  terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagai (anggota) masyarakat kita untuk  memperoleh  keutungan  dagang  dengan  cara  mudah.  Sebagai  akibatnya  bukan saja  merugikan  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta,  tetapi  juga  merugikan perekonomian pada umumnya.
Undang-Undang  No  28  Tahun  2014,  selanjutnya  ditulis  UUHC  2014  telah menyediakan  dua  sarana  hukum,  yang  dapat  dipergunakan  sekaligus  untuk  menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  dapat  dituntut  secara  pidana  dan  perdata  sekaligus sebagaimana disebutkan Pasal 105 21 .
Berdasarkan  Pasal  96  dan  Pasal    112  sampai  dengan  Pasal  119  UUHC  2014  , pelaku  pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  selain  dituntut  secara  perdata,  juga  dapat dituntut  secara  pidana.  Demikian  UUHC  2014  juga  telah  menyediakan  dua  sarana hukum,  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menindak  pelaku  pelanggaran  terhadap  Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC  2014,  penyelesaian  sengketa  di  bidang  hak  cipta  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana dinyatakab Pasal 95 ayat (1).
Pengajuan  tuntutan  pelanggaran  atas  hak  cipta  dapat  juga  dilakukan  secara pidana.  UUHC  telah  merumuskan  perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  hak  cipta.  Semula  tindak  pidana  hak  cipta  ini  merupakan  delik  ,  tetapi kemudian  diubah  menjadi  delik  aduan  Pasal  120.  Dengan  menjadi  delik  aduan, penindakannya  semata-mata  didasarkan  pada  adanya  pengaduan  dari  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  yang  merasa  dirugikan,  sehingga  penegakan  hukumnya  menjadi kurang  efektif.  Selain  itu,  ancaman  pidananya  pun  terlalu  ringan  dan  kurang  mampu menjadi  penangkal  terhadap  pelanggaran  hak  cipta,  sehingga  ancaman  pidananya  pun
21 Endang  Purwaningsih, ibid , hlm. 158.
diperberat  guna  lebih  melindungi  iasapemegang  hak  cipta  dan  sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP 22 .
UUHC  2014  memuat  secara  rinci  jenis-jenis  Tindak  Pidana  Hak  Cipta  yang jelas  dalam  lingkup  ilmu  pengetahuan,  kesenian  dan  kesusasteraan.  UUHC  2014 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian  mengadakan  ketentuan  baru  mengenai  ancaman  pidana  atas  pelanggaran Hak  Terkait  dan  terhadap  perbanyakan  penggunaan  Program  Komputer  untuk kepentingan  komersial  secara  tidak  sah  dan  melawan  hukum.  Beberapa  ketentuan tindak  pidana  diamana  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  diancaman  dengan  hukuman pidana, dapat terlihat pada pasal-pasal sebagai berikut :
1. Pelanggaran  hak  ekonomi    terhadap  Pasal    ayat  (3)  dan/atau  Pasal  52  untuk penggunaan secara komersial, ancamannnya ditetapkan didalam Pasal 112.
2. Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal  9 ayat (1)  huruf i untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (1).
3. Pelanggaran  hak ekonomi terhadap Pasal  9 ayat (1)  huruf c, hurud d, huruf f dan/atau  huruf  g  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya didalam Pasal 113 ayat (2).
4. Pelanggaran terhadap  hak ekonomi  Pasal  9 ayat (1)  huruf a, hurud b, huruf e dan/atau  huruf  g  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya didalam Pasal 113 ayat (3).
5. Pelanggaran dengan kategori  pembajakan terhadap Pasal  9 ayat (1)  huruf a, hurud  b,  huruf  e  dan/atau  huruf  g    ditetapkan  ancamannya  didalam  Pasal  113 ayat (4).
6. Pelanggaran  hak  ekonomi  terhadap  Pasal    23  ayat  (2)    huruf  e  untuk penggunaan komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 116 ayat (1).
7. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal  23 ayat (2)  huruf a, hurud b dan/atau huruf  f  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya  didalam Pasal 116 ayat (2).
8. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal  23 ayat (2)  huruf c dan/atau huruf d untuk penggunaan  secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal  116 ayat (3).
22 Ibid., hlm. 165
9. Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal  23 ayat (2)  huruf c dan/atau  huruf  d  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya didalam Pasal 116 ayat (4).
10. Pelanggaran  hak  ekonomi  terhadap  Pasal    24  ayat  (2)    huruf  c  untuk penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya  didalam  Pasal  117  ayat (1).
11. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal  24 ayat (2)  huruf a, huruf b,  dan/atau huruf  d  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya  didalam Pasal 117 ayat (2).
12. Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal  24 ayat (2)  huruf a, huruf  b  dan/atau  huruf  d  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan ancamannya didalam Pasal 117 ayat (3).
13. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal  25 ayat (2)  huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau  huruf  d  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1).
14. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal  25 ayat (2)  huruf d  dengan maksud pembajakan ditetapkan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (2).
Disamping perlindungan terhadap jenis-jenis hak cipta pada Pasal 23, Pasal 24, dan  Pasal  2,  sebagaimana  diuraikan  diatas,  terdapat  ancaman  terhadap  orang  yang mengelola  perdagangan  dalam  segala  bentuk  yang  dengan  sengaja  dan    mengetahui membiarkan  penjualn  dan/atau  penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan  yang dikelolannya  sebagaimana dimaksud Pasal 10 diancamn dengan hukuman pidana denda sebagaiman disebutkan Pasal 114.
Perbuatan  lain  yang  diancam  dengan  pidana    denda  adalah  setia  orang  yang tanpa  persetujuan  dari  orang  yang  dipotret  atau  ahli  warisnya  melakukan  penggunaan secara  komersial,  penggandaan,  pengumuman,  pendistribusian,  atau  komunikasi  atas potret  sebagaiman  dimaksud  pasal    12  untuk  kepentingan  reklame  atau  periklanan untuk  penggunan  secara  komersial  baik  didalam  media  elektronik  maupun  non elektronik dipidana denda dengan sebagaiman ditetapkan Pasal 115.
Ancaman hukuman pidana juga ditujukan kepada  Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak  memiliki  izin  operasional  dari  Menteri  sebagaiman  dimaksud  Pasal  88  ayat  (3) dan  melakukan  penarikan  royalty  diancam  pidana  dan/atau  denda  sebagaiman ditetapakan Pasal 119.
Berdasarkan  uiraian  di  atas  didalam  UUHC  2014    terdapat  16  macam  jenis perbuatan atau kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang Hak Cipta yang  diatur  dalam  UUHC  2014.  Kesembilan  jenis  tindak  pidana  hak  cipta  tersebut merupakan delik aduan. Jadi pengak hukum tidak dapat begitu saja melakukan tindakan apabila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Dari uraian tersebut dapatlah dikemukakan beberapa simpulan berkaitan dengan implementasi kektentuan pidana dalam pelanggaran hak cipta, yakni :
1. Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC  2014)  selain mengatur  berkaitan  dengan  ganti  rugi  atas  tuntutan    perdata,  juga  dapat dilakukan tuntutan pidana sebagaiman disebutkan didalam Pasal 105.
2. Ketentuan  pidana  yang  melindungi  pencipta  dari  berbagai  pelanggaran  telah diatur  sebanyak  16  jenis  pelanggaran  terhadap  Pasal  23,  Pasal  24,  Pasal  25, Pasal 10, dan Pasal 12.
3. Didalam  penegakannya,  aparat  penegak  hukum  masih  melangalami  kesulitan mengingat  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  bukan  delik  biasa  melainkan  delik aduan,  sehingga  aparat  penegak  hukum  bersifat  pasif.  Hal  ini  menyebabkan ketidakefektifan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  hak  kekayaan  intelektual regim ha cipta.
4.2. Saran
1. Memeperhatikan  sulitkan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak  cipta, maka  disarankan  para  seniman  untuk  memiliki  organsiasi  yang  mengurusi  hak kekayaan intelektual para seniman atau pencipta.
2. Harus dilakukan perubahan KUHAP berkaitan dengan jenis barang bukti, yang belum mencantumkan media elektronik dpat sebagai barang bukti.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Budi  Santoso,  2008, Materi  Hak  cipta ,  disampaikan  pada  pelatihan  PRE- SERTIFIKASI  HKI  KLINIK  HARI  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang .
Barda Nawawi Arief,  1998, Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,  1997, Hak  Milik  Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Satjipto Raharjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Sentosa  Sembriring,  2002, Prosedur  Dan  Tata  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan Inteltual, Penerbit Yrama Widya, Bandung.
Wihadi Wiyanto , Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan .
______________, Penerapan  UU  No.  19  tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  Dalam Rangka  Memerangi  Pembajakan.  Disampaikan  pada  Lokakarya  Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya , Jakarta 10- 11 Februari 2004
Sumber Lain:
Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hokum Positif Dalam Disiplin Hukum , Restu Agung, 2007. http://www.wipo.org
Prosiding Haki, Jakarta 10-11 Februari 2004. Hlm. 285
Prosiding Simposium Nasional Haki , 18 Desember 2003. Hlm. 15. http://www.en.wikipedia.org/wiki/hakcipta