https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.30596 ISSN: 2461-0550 (online) | 2337-7895 (print)
How to cite: Nugraha, A. Y., & Wibowo, U. B. (2020). Manajemen sistem informasi e-budgeting pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 8 (1), 70-80. doi: https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.30596

## Manajemen sistem informasi e-budgeting pada Sekolah Menengah Atas
Negeri di Kota Yogyakarta
Aan Yudha Nugraha *, Udik Budi Wibowo Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Jl. Colombo No. 1, Karang Malang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia. aanynugraha@gmail.com * Corresponding Author

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History Received: 10 March 2020;
Revised: 27 July 2020;
Accepted: 31 July 2020

## Keywords
Manajemen; Pembiayaan pendidikan; Sistem informasi; E-budgeting ;
Management; Education funding; Information systems
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1.)  Mendeskripsikan  mengenai  manajemen  sistem informasi  (SI) e-budgeting di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  (SMAN)  di  Kota Yogyakarta; dan 2.) Menganalisis keunggulan dan hambatan dalam manajemen SI e- budgeting di  SMAN  di  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian dilaksanakan di SMAN di wilayah Kota Yogyakarta.  Subjek  penelitian  meliputi  kepala  sekolah,  bendahara  dan  admin e- budgeting . Penelitian juga dilakukan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Balai  Pendidikan  Menengah  Kota  Yogyakarta,  dan  Dinas  Pendidikan  Kota Yogyakarta.  Data  dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara,  observasi  dan  studi dokumen.  Analisis  data  menggunakan  model  analisis  data  Creswell.  Teknik keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sistem e-budgeting baru  diterapkan  pada jenjang  SMAN  sederajat.  Perencanaan  mengikuti  pola  penyusunan  RKAS. Pengorganisasian meliputi pengerahan staf dan adanya pelatihan. Sistem ini berfungsi untuk mengelola dana BOS dan APBD. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan  dinas  terkait.  Terdapat  keunggulan  dan  hambatan  dalam  implementasi e- budgeting . E-budgeting berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan.
This  study  aims  to:  1.)  Describe  the  management  of  information  systems  (IS)  e- budgeting  at  State  High  Schools  (SMAN)  in  Yogyakarta  City;  and  2.)  Analyze  the advantages  and  obstacles  in  the  management  of  SI  e-budgeting  at  SMAN  in Yogyakarta  City.  This  research  is  a  qualitative  study  with  a  case  study  type.  This research  was  conducted  at  SMAN  in  the  Yogyakarta  City  area.  Research  subjects include  the  principal,  treasurer,  and  admin  e-budgeting.  The  research  was  also conducted  at  the  Youth  and  Sports  Education  Office,  Yogyakarta  City  Secondary Education Center, and the Yogyakarta City Education Office. Data collected through interview  techniques,  observation,  and  study  of  documents.  Data  analysis  uses Creswell's data analysis model. The validity of the research data using triangulation techniques  and  using  reference  materials.  The  results  showed  that  the  new  e- budgeting system was applied at the same level of high school. Planning follows the RKAS preparation pattern. Organizing includes staff deployment and training. This system  functions  to  manage  BOS  and  APBD  funds.  Supervision  is  carried  out  by principals and related agencies. There are advantages and obstacles in implementing e-budgeting. E-budgeting plays a role in increasing transparency and accountability in education funding.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.
Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 8, No. 1, April 2020

## PENDAHULUAN
Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan tentunya perlu memperhatikan beberapa komponen, antara lain: sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik, dan pembiayaan dalam kegiatan belajar mengajar, budaya sekolah yang semuanya saling terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen-komponen tersebut sangat penting dan saling berpengaruh sehingga dapat memberikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keadaan pembiayaan pendidikan di dalamnya, karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan (Nasori, 2019, p. 119). Pembiayaan pendidikan yang baik adalah pembiayaan yang mampu memenuhi semua kebutuhan  berdasarkan  anggaran  yang  telah  dibuat.  Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  sesuai anggaran yang telah dibuat diperlukan kemampuan mengelola yang baik. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada program dan kegiatan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan  pendidikan  meliputi;  pelaksanaan  anggaran  pendidikan,  akuntansi  dan  pertanggung- jawaban  keuangan  pendidikan,  serta  pemeriksaan  dan  pengawasan  anggaran  pendidikan  (Matin, 2014, p. 4).
Anggaran  operasional  sekolah  merupakan  aspek  yang  masih  diperdebatkan  antara  pihak pengelola  sekolah  dengan  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ).  Di  satu  sisi,  pengelola  sekolah merasa dana pendidikan masih kurang, oleh karena itu pihak sekolah masih melakukan pungutan dana  kepada  orang  tua  siswa.  Dalam  Kompas  (16  Oktober  2018)  disebutkan  dalam  menanggapi keluhan  masyarakat  tentang  penggunaan  dana  sekolah,  termasuk  dana  bantuan  operasi  sekolah (BOS) dari pemerintah, Mendiknas meminta dana sekolah dikelola secara transparan. Khoirunnisak, Arishanti, dan Vebrianti (2017) berpendapat bahwa:
“penyelewengan juga dapat akibat harga satuan item belanja yang tidak terstandar, terjadinya budget maximizing yang pada akhirnya dapat menyebabkan inefisiensi, proses penganggaran yang tidak transparan dan tidak adanya kejelasan rincian dana, rekap anggaran per-rekening belanja  tidak real  time,  serta  masalah  yang  muncul akibat  masih  mengandalkan  pertemuan face-to-face”.
Fenomena  globalisasi  dan  modernisasi,  yang  disertai  dengan  meningkatnya  tuntutan masyarakat  akan  pemenuhan  kebutuhan  pendidikan  yang  baik  dan  berkualitas.  Hal  ini  membuat pemerintah  harus  mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan  internal  maupun  eksternal  untuk menanggapi  tuntutan-tuntutan  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien.  Namun  pada  kenyataannya, pemenuhan tuntutan publik masih menemui banyak permasalahan, terutama di sekolah yang masih tetap  saja  ada  sekolah  melakukan  pungutan-pungutan  dengan  berbagai  dalih  dan  ketidaktahuan batasan atas larangan yang dimaksud dalam aturan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh proses penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pendistribusian  pelayanan  pendidikan  yang  tidak  transparan, sehingga banyak menciptakan peluang terjadinya korupsi.
Teknologi  menjadi  pendukung  di  bidang  pendidikan  dengan  contoh  berbagai  perangkat elektronik  dan  perangkat  lunak  pendidikan  yang  berkembang  pesat  saat  ini.  Dengan  keberadaan teknologi ini banyak pengurangan biaya perangkat keras dan perangkat lunak telah di aplikasikan di sekolah-sekolah, dan mendukung education for all . Pada saat yang sama, dalam Earthman (2009, p. 229) mengemukakan bahwa penerapan teknologi yang terbaru dan terinovasi ke semua sekolah, telah menjadi hal utama yang perlu dipertimbangkan oleh para pendidik dan anggota dewan sekolah. Salah satu inovasi dan juga pengembangan sistem informasi dibidang pendidikan adalah dengan adanya e- budgeting yang membantu dalam sistem penganggaran. Bentuk sistem informasi e-budgeting terlihat dari pemaparan pada penelitian Zarnelly (2017, p.  75) yang menyebutkan bahwa e-budgeting mengacu  pada  pengertian  sistem informasi  sebagai suatu kombinasi dari people (orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer netwiorks and data  communication (jaringan  komunikasi), data  base (basis  data)  yang  mengum- pulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi bagi pengguna dalam suatu organisasi. Dari bentuk sistem e-budgeting itu, sistem ini merupakan perpaduan kinerja dari manusia dan komputer yang dapat membantu mengelola proses penganggaran pendanaan pada suatu organisasi. Sistem ini dapat
membantu  pekerjaan  pengelolaan  anggaran mulai  dari  proses  input  hingga menampilkan  laporan anggaran. Pembiayaan pendidikan dan sistem informasi, kedua hal tersebut tentu memerlukan sebuah sistem pengelolaan yang baik. Dalam organisasi pendidikan membutuhkan manajemen dalam setiap jenis penyelenggaraan dan pengelolaannya. Definisi manajemen menurut Anoraga (2009, p. 109) adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal (dengan metode yang efesien dan efektif), demikian pula mencapai kesejahteraan  dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Cara  pengelolaan  biaya  disebut  dengan  manajemen  pembiayaan.  Menurut  Arwildayanto,
Nina, dan Warni (2017, p. 24) adapun tahapan dalam manajemen pembiayaan yaitu; penyusunan perencanaan  anggaran  ( budgeting ),  pembukuan  ( accounting ),  dan  pemeriksaan  ( auditing ). Budgeting merupakan proses mengidentifikasi tujuan, menetapkan prioritas, mendeskripsikan tujuan ke dalam tampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, serta membuat rekomendasi alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Accounting merupakan kegiatan pembukuan meliputi dua hal, yaitu: 1.) Pengaturan yang menyangkut akan hal kewenangan dalam menentukan  kebijakan  tentang  menerima  dan  mengeluarkan  uang;  dan  2.)  Pengaturan  tentang bagaimana tata cara menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang. Auditing merupakan proses yang menyangkut mengenai pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang. Pemeriksaan pembiayaan pendidikan terdiri dari kegiatan memonitor, menilai, dan melaporkan yang merupakan kegiatan yang bersifat sistematis. Menurut Matin (2014, p. 188) jika dilihat dari perspektif pelaksanaan pengawasan, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu: 1.) Pengawasan melekat ( waskat ); 2.) Pengawasan fungsional ( wasnal ); 3.) Pengawasan legislatif; dan 4.) Pengawasan masyarakat ( wasmas ). Implementasi  anggaran  di  organisasi  pendidikan  seperti  sekolah,  mendapati  beberapa permasalahan yang umum terjadi seperti sistem pengalokasian, persaingan dalam sumber daya, dan lagi dikarenakan pemerintah bukan hanya melayani beberapa sekolah, melainkan juga banyak ragam dan jenis sekolah lainnya. Masalah selanjutnya bagi sekolah adalah selalu lebih banyak kebutuhan untuk dilayani daripada dana untuk melayani mereka. Dari sini lah dituntut untuk bagaimana sekolah dapat bijak dan akuntabel dalam menetapkan prioritas untuk memilih kegiatan yang akan didanani atau tidak didanai. Sekolah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman dan ekpektasi serta harapan dari konsumen pendidikan (siswa dan orang tua siswa) tentu membutuhkan pendanaan dalam menjalankan proses pembelajaran maupun operasionalnya sebagai pendukung.
Lunenburg dan  Ornstein (2000) megungkapkan  bahwa pembiayaan  pendidikan  merupakan masalah  utama  penyelenggaraan  pendidikan  di  USA.  Pada awal  tahun  1930-an  pemerintah  lokal menanggung  sekitar  82,7%  biaya  pendidikan.  Pada  tahun  1999  proporsi  pembiayaan  bergeser menjadi pemerintah federal (pusat) sebesar 6,1%, negara bagian sebesar 43,9%, pemerintah lokal sebesar 39,9%, dan sumber lain sebesar 10,2%. Namun, besar dana yang disediakan bervariasi antar negara bagian, misalnya di New Jersey sebesar US$ 9.318 dan di Utah US$ 3.670/siswa/tahun. Disini terlihat bahwa bagaimana USA mengelola dana pendidikan, karena dana pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, tapi juga memberlakukan sistem desentralisasi dana pendidikan dengan membebankan beberapa persen dari total anggaran kepada negara bagian untuk mendanai pendidikan daerahnya.
Dari  berbagai  macam  tantangan  dan  hambatan  dalam  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah, seperti, besaran ketersediaan dana, prioritas anggaran, sistem penganggaran yang dapat menampil- kan  hasil  program,  tujuan,  dan  umpan  balik.  Tantangan  pembiayaan  juga  didasarkan  kepada bagaimana cara untuk memenuhi prinsip pembiayaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam hal manajerial, informasi yang tepat sasaran dan tepat waktu, yaitu dengan adanya Sistem Informasi (SI) dalam pengelolaan dana pendidikan  yaitu e-budgeting .  Sebuah  sistem  modern  peningkatan  dari  sistem  pengelolaan  dana pendidikan secara konvensional yang selama ini berjalan. Sistem informasi (SI) adalah sebuah sistem pengguna  mesin  yang  terintegrasi,  terkomputerisasi  dan  menyediakan  informasi  yang  diperlukan untuk  mendukung  operasi  organisasi.  Menurut  Awad  (dalam  Babaei  &  Beikzad,  2013,  p.  375) elemen utama dari sistem informasi adalah: 1.) Sistem terintegrasi untuk memberikan layanan kepada banyak pengguna; 2.) Sistem komputer menghubungkan beberapa perangkat lunak informasi melalui
database; 3.) Interface pengguna-mesin merespons pencarian sementara dan segera; 4. Mempresen- tasikan informasi ke semua level manajemen; dan 5.) Mendukung operasi dan kinerja organisasi.
Qadriyanti (2013, p. 83) menyebutkan bahwa kemajuan teknologi pada telekomunikasi dan teknologi informasi pada akhirnya menjadikan perubahan terhadap tatanan organisasi dan hubungan sosial  dan  kemasyarakatan.  Hal  ini  menimbulkan  suatu  perubahan  dalam  aktivitas  kehidupan masyarakat  dalam  berbagai  sektor.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui electronic system . Bagaimanapun hal ini  harus  diterima  oleh  setiap  organisasi  agar  dapat  bertahan  dan  bersaing.  Banyak  keuntungan pelayanan yang dilakukan menggunakan teknologi dan electronic system , seperti: layanan menjadi lebih cepat, real time , dapat diakses kapan dan dimana saja, serta lebih transparan. Telah banyak teknologi  dan  sistem elektronik yang  diterapkan  di  bidang  pendidikan, contohnya adalah  kondisi sekarang dimana teknologi tersebut telah diterapkan pada manajemen pembiayaan di sekolah, yaitu dengan penerapan e-budgeting pada proses manajemen pembiayaan di sekolah, yang notabene proses tersebut sebelumnya (meliputi pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban) selama ini dilakukan secara  konvensional  atau  pencatatan  manual.  Dengan  hadirnya  teknologi  ini  diharapkan  dapat membantu serta mempermudah pihak terkait dalam hal manajemen pembiayaan pendidikan.
Dari bagian manajemen ini, dikelompokkan kedalam fungsi-fungsi yang dilakukan pada saat menjalankan manajemen itu sendiri. Adapun fungsi manajemen menurut Terry dan Rue (2010, p. 43), yaitu: 1.) Perencanaan ( planning ); 2.) Pengorganisasian ( organizing ); 3.) Pelaksanaan ( actua- ting ); dan 4.) Pengawasan ( controlling ). Planning merupakan suatu proses pembuatan tujuan tentang apa-apa  saja  yang  akan  menjadi  target  oleh  lembaga  atau  organisasi  selama  suatu  jangka  waktu tertentu  yang  akan  datang,  serta  melakukan  persiapan  dengan  menyediakan  berbagai  macam perangkat, agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik. Organizing merupakan upaya kerjasama untuk melibatkan banyak personel yang berkompeten dalam bidangnya untuk mencapai tujuan, sehingga pengorganisasian akan membuat setiap personel paham tentang tigas pokok dan fungsinya  masing-masing. Actuating merupakan  salah  satu  dari  fungsi  manajemen  yang  dapat dimaknai sebagai cara manajemen untuk mewujudkan segala rencana agar tercapai tujuan organisasi melalui pengerahan, pemanfaatan, dan pengarahan semua sumber daya dalam organisasi tersebut. Fungsi pengawasan mutlak diperlukan dalam berjalannya suatu sistem manajemen suatu organisasi. Menurut  Matin  (2014,  p.  185)  pengawasan  ( controlling )  merupakan  suatu  kegiatan  melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan atau dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam perencanaan.
Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak lepas dari konsep efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana dan program pendidikan, efisiensi merujuk kepada suatu rasio antara masukan dan keluaran, hanya jika sistem tersebut menghasilkan keluaran yang cukup atau bahkan lebih dari yang ditargetkan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Sementara efektivitas merujuk pada suatu rasio antara keluaran yang diinginkan dengan keluaran yang dicapai. Sistem informasi e- budgeting dapat menjadi sebuah media yang dapat menjadi perantara guna tercapainya efektivitas dan  efisiensi  manajemen  pembiayaan.  Sistem  informasi  keuangan  sangat  penting  bagi  stabilitas, keberlanjutan,  dan  pertumbuhan  sebuah  organisasi.  Ameen  dan  Ahmad  (2013,  p.  59)  dalam penelitiannya  menyebutkan  bahwa  sejak  1984,  Bank  Dunia  telah  membiayai  87  proyek  sistem informasi keuangan di 51 negara, dengan total lebih dari US $ 2,2 miliar. Sebagian besar dari jumlah ini  diberikan  untuk  solusi  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  terkait  sistem  informasi keuangan.  Sistem  ini  dirancang  dengan  fokus  yang  lebih  baik  pada  kualitas,  fungsionalitas, keandalan, dan kemampuan untuk mengurangi resiko korupsi.
E-budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem e-budgeting memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran, karena dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau poses dalam  penyusunan  anggaran.  Selain  itu,  prosedur  dalam e-budgeting juga  dapat  mengantisipasi potensi adanya mark-up dengan adanya sistem saling mengawasi (Pemerintak Kota Surabaya, 2017). Diharapkan  dengan  adanya  e- budgeting ini  yang  diterapkan  di  sekolah  dapat  membantu  dalam
penyusunan anggaran ( budgeting ), pembukuan ( accounting ), hingga pemeriksaan ( controlling ), serta dampak laten negatif lain yang sering terjadi pada sistem pembiayaan seperti mark-up dan korupsi. Penelitian  ini  menyajikan  temuan  bagaimana  proses  manajemen  sistem  informasi e-budgeting di sekolah sebagai organisasi pendidikan, yang selama ini objek penelitian dilakukan organisasi profit (perusahaan)  dan  lembaga  kepemerintahan,  serta  bagaimana  sistem  ini  memiliki  kelebihan  dan kendala jika dijalankan pada sekolah.

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang disusun berdasarkan pendekatan kualitatif dan dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif memiliki sifat sebagai berikut: deskriptif, lebih memilki  latar  natural,  peneliti  lebih  memperhatikan  proses  daripada  hasil,  peneliti  cenderung menganalisis data secara induktif. Sugiyono (2011, p. 289) menyebutkan bahwa metode deskriptif digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan  atau  memotret  situasi  sosial  yang  akan  diteliti  secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sedangkan menurut Yin (2010, p. 18) studi kasus merupakan studi empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata dan dimana multi sumber bukti dapat dimanfaatkan.

## Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, Dinas Pemuda Pendidikan dan Olahraga (DIKPORA), dan Balai Pendidikan Menengah (Balai Dikmen) Kota  Yogyakarta.  Waktu  penelitian  meliputi  penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan  pada  bulan Maret  sampai  dengan  Juli  2019,  pengambilan  data  dilakukan  pada  bulan  Juli  sampai  dengan September  2019, dan  analisis data  dilakukan  pada  bulan  November 2019 sampai  dengan Januari 2020.

## Target atau Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menjadi sumber data  primer  antara  lain:  kepala  sekolah,  bendahara,  dan  admin e-budgeting ,  staf  Dinas  Pemuda Pendidikan  dan  Olahraga  (DIKPORA),  Balai  Pendidikan  Menengah  (Balai  Dikmen)  Kota Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Data sekunder meliputi dokumen mengenai struktur  organisasi  sekolah  dan  laporan  penggunaan  dana  pendidikan  di  sekolah  yang  dikelola melalui sistem e-budgeting .

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2011, p. 203). Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan anggaran di lingkungan sekolah tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti meliputi hal atau kondisi yang tampak pada saat melakukan penelitian di lapangan. Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara baku terbuka, Moleong  (2017,  p.  187)  menjelaskan  bahwa  jenis  wawancara  ini  menggunakan  seperangkat pertanyaan  baku,  hal  ini  dimaksudkan  agar  menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  kekeliruan. Studi  dokumen  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  sumber  non-insani  yang  terdiri  dari dokumen  dan  rekaman.  Miles  dan  Huberman  (1992,  p.  75)  menjelaskan  bahwa  dokumen  yang diperoleh pada teknik ini dapat digunakan sebagai bahan refernsi dan komparasi. Dengan analisis dokumentasi diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid

## Keabsahan Data
Uji  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji credibility .  Uji kredibilitas yang diterapkan terhadap hasil penelitian ini adalah triangulasi dan menggunakan bahan referensi.  Triangulasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  triangulasi  sumber  dan  teknik. Penggunaan bahan referensi yang dimaksud dalam uji ini adalah, data dan dokumen autentik dan terpercaya yang dapat mendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan

## Analisis Data
Analisis  data  menggunakan data  analysis  spiral yang  dikemukakan  oleh  Creswell,  pada analisis data kualitatif menggunakan model ini merupakan suatu proses penerapan langkah-langkah yang  spesifik  hingga  umum  dengan  berbagai  level  analisis  yang  berbeda.  Lebih  lanjut  Creswell (2015, p. 254) menjelaskan adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: data  collection , data  managing , reading  and  memoing , describing , classify  and  interpreting , representing and visualizing .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## E-budgeting pada SMAN di Kota Yogyakarta
Kebijakan  pengalihan  wewenang  tersebut  turut  merubah  pula  pada  kebijakan  dan  cara pengelolaan keuangan di jenjang SMA sederajat, yaitu, yang mana Dinas Pemuda Pendidikan dan Olahraga (DIKPORA) yang menaungi SMA sederajat sebelumnya memang sudah lama mengguna- kan sistem e-budgeting , lalu setelah itu sistem ini pula diterapkan di sekolah untuk penyeragaman, serta meningkatkan performa daripada sistem pengelolaan keuangan sekolah. Keberadaan sistem e- budgeting untuk mengelola keuangan sekolah juga dibantu oleh keberadaan e-katalog dan standar harga  barang  dan  jasa  (SHBJ). E-katalog dan  SHBJ  (diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah) ini menjadi patokan dan pegangan bagi sekolah dalam menentukan harga untuk pembelanjaan barang dan jasa, sehingga untuk setiap pembelanjaan harga menjadi seragam dan masuk akal (wajar) disetiap sekolah. E-katalog dan  SHBJ  ini  juga  mendorong  untuk  meningkatkan  aspek  transparansi  dan akuntabilitas  penggunaan  dana  pendidikan  di  sekolah  terhadap  belanja  barang  dan  jasa  yang dilakukan.

## Perencanaan dan Penganggaran
Proses perencaan dan penganggaran dengan menggunakan sistem e-budgeting pada SMAN Kota Yogyakarta tahap pertama yang dilakukan adalah menyusun atau membuat rencana anggaran terlebih dahulu yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan rapat tahunan yang diadakan oleh sekolah. Waktu  penyusunan  rencana  anggaran  yang  tertuang  pada  RKAS  seperti  yang  dijabarkan  oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2015) penyusunan RKAS dilakukan pada awal tahun  ajaran  untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  Kegiatan  rapat  penyusunan  rencana  kegiatan  dan anggaran  ini  masih  seperti  pada  saat  sekolah  melakukan  manajemen  pembiayan  dengan  sistem konvensional (tanpa e-budgeting ), yaitu dilakukan di bulan-bulan pada akhir tahun ajaran, rencana ini  disusun  untuk  kegiatan  di  tahun  ajaran  baru  selanjutnya.  Sekolah  biasa  melakukan  proses perencanaan ini dari rentang bulan April-Juni.
Sistem  informasi e-budgeting merupakan  sistem  yang  digunakan  untuk  membantu mengelola  dana  pendidikan.  Dana  pendidikan  bagi  sekolah  negeri  yang  utama  adalah  yang bersumber  dari  pemerintah,  seperti  dana  Anggaran  Pendapatan,  dan  Belanja  Daerah  (APBD), Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  baik  itu  BOS  nasional  (BOSNAS)  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat,  dan  BOS  daerah  (BOSDA)  yang  dikeluarkan  oleh  pemenrintah  daerah.  Lalu adapula  dana yang  bersumber  dari masyarakat,  namun  dana  ini  bersifat  tidak  wajib  dan  lebih  ke sukarela, contohnya adalah sumbangan dari orang tua siswa (dana komite), dan sumbangan alumni. Namun  tidak  semua  dana  tersebut  dikelola  menggunakan  sistem e-budgeting ,  hanya  dana  yang
berasal  dari  pemerintah  saja,  yaitu  dana  APBD  dan  BOS  (BOSNAS  dan  BOSDA).  Hal  ini dikarenakan sistem ini berasal dari pemerintah, dana tersebut juga berasal dari pemerintah, lalu harus dilaporkan kepada pemerintah dengan ataupun melalui cara yang sudah ditentukan. Sedangkan, dana yang berasal dari masyarakat tadi dikelola sendiri oleh sekolah baru nanti dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pengorganisasian
Pengorganisasian yang dimaksud disini adalah pengerahan sumber daya manusia di sekolah untuk melakukan manajemen pembiayaan menggunakan sistem e-budgeting . Hal ini dimaksudkan untuk  membagi job  desk dan  tanggung  jawab  kepada  personel  atau  staf  di  suatu  sekolah  sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pada lingkup sekolah, yang terlibat dalam penggunaan sistem ini adalah kepala sekolah dan bendahara dan atau admin e-budgeting . Peran kepala sekolah terbatas kepada pengesah dan validator dokumen keuangan sebelum diinput dan diproses kedalam sistem e- budgeting , sedangkan bendahara sekolah dan admin e-budgeting , adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan sistem ini seutuhnya.
Dalam penggunaan sistem e-budegting ini untuk memanajemen pembiayaan pendidikan di sekolah  dibutuhkan  personalia  ataupun  staf  yang  bersangkutan  yang  memiliki  spesifikasi  dan kualifikasi agar pekerjaan dapat dikerjakan secara benar dan tepat. Untuk dapat memiliki spesifikasi dan kualifikasi ini maka staf (bendahara dan admin e-budgeting ) membutuhkan suatu pelatihan dan bimbingan, mengingat bahwa sistem e-budgeting ini merupakan sistem yang baru di sekolah.

## Pelaksanaan dan Pembukuan
Pelaksanaan  dan  pembukuan  merupakan  tahap  dimana  sekolah  merealisasikan  serta melakukan pencatatan kegiatan dari rencana yang telah dibuat. Hal ini mengacu pada RKAS yang telah dibuat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembukuan menggunakan sistem e-budgeting dilakukan setelah sekolah melakukan kegiatan dan atau pembelanjaan barang dan atau jasa. Untuk jenis  anggaran  yang  diproses  menggunakan  sistem  ini,  sebelumnya  telah  sempat  disinggung sebelumnya bahwa hanya dana yang bersumber dari pemerintah saja, yaitu dana BOS (BOSDA dan BOSNAS) dan APBD. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana tersebut  kepada  pemerintah  dari  banyak  sekolah  dengan  pola,  cara  dan  laporan  yang  seragam, sehingga mudah untuk dipahami oleh pihak terkait karena memiliki standar yang sama.
Dalam setiap pengimplementasian kebijakan dan sistem baru pada lembaga dan organisasi pasti menemukan adanya hambatan. Dibutuhkan penanganan dan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut, agar kedepannya bisa menjadi perbaikan dan meningkatkan performa dan kinerja bagi lembaga atau organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa hambatan beserta solusinya dalam pengimplementasian e-budgeting di  SMA  Negeri:  1.)  Terdapat  penamaan  anggaran  dan  kegiatan yang  mirip  atau  hampir  sama  pada  pilihan  menu  di  sistem;  2.)  Terdapat  sistem deadline yang dirasakan membuat sekolah menjadi tidak fleksibel; 3.) Jaringan yang tidak lancar pada saat tanggal- tanggal deadline pengiriman laporan; 4.)  Keterbatasan  SDM  untuk  pengoperasian  sistem  ini,  dari segi jumlah dan skill. Solusinya adalah, jika setiap sekolah telah memiliki minimal satu bendahara, jika perlu dilakukan pengadaan atau pengangkatan untuk admin e-budgeting yang bisa berasal dari PTT  (pegawai  tidak  tetap);  5.)  Dokumen  yang  dibutuhkan  lebih  banyak  untuk  penggunaan  dana dengan nominal tertentu; 6.) Pengharusan menggunakan satu bank (bank BPD) yang sama untuk setiap  transaksi  dan  pembayaran;  dan  7.)  Pada  lingkup  Dinas  Pemuda  Pendidikan  dan  Olahraga (DIKPORA), sistem ini belum  terintegrasi secara otomatis kedalam sistem keuangan DIKPORA, yang mana sistem ini sudah bersifat internet, namun sistem e-budgeting di sekolah masih bersifat intranet.

## Pengendalian dan Pemeriksaan
Tahapan  terakhir  dalam  kegiatan  manajemen  sistem  informasi  dan  pembiayaan  adalah pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan sebagai fungsi monitoring dan  evaluasi  untuk  mengetahui  daripada  tingkat  keterlaksanaan  dan  keberhasilan  pelaksanaan rencana  yang  telah  dibuat  diawal.  Pengendalian  dan  pemeriksaan  pada  manajemen  pembiayaan dengan  sistem e-budgeting pada  SMAN  di  Kota  Yogyakarta  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu
pengendalian  dan  pemeriksaan  oleh  kepala  sekolah  dan  dari  dinas  terkait  (Balai  DIKMEN  dan DIKPORA).
Lembaga  terkait  (DIKPORA  dan  Balai  DIKMEN)  melakukan  proses  evaluasi  secara menyeluruh juga meliputi daripada kinerja  sekolah,  evaluasi  diperlukan sebagai  upaya  perbaikan bagi  aspek  apa-apa  saja  yang  dirasa  masih  kurang,  setelah  dilakukan  evaluasi  lembaga  ini  lalu memberikan masukan dan pertimbangan untuk tindakan perbaikan kepada sekolah. Dengan evaluasi ini  diharapkan  kinerja  sekolah  kedepannya  menjadi  lebih  baik  dan  dapat  menjadi  patokan  untuk tindakan perencanaan di tahun ajaran berikutnya. Bentuk lain dari pengendalian dan pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  lembaga  ini  selain  evaluasi,  adalah  dengan  mengkoordinir  serta  mengawal pengelolaan keuangan di sekolah.

## Peran E-Budgeting dalam Transparansi dan Akuntabilitas
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bagaimana  sistem e-budgeting berperan  dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu: 1.) Sistem dapat meminimalisir penyelewengan dan penyalahgunaan dana; 2.) Sistem ini menuntut lebih rinci dalam pelaporan; 3.) Sistem ini bersifat online dan real time , serta adanya pemeriksaan yang dapat dilakukan secara langsung; 4.) Terdapat tahapan validasi yang bertingkat, dari proses perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran; 5.) Perubahan tidak dapat dilakukan kapanpun dan terdapat cara  serta  tahapan  tertentu  bila  ingin  melakukan  perubahan;  6.)  Pembelanjaan  mengacu  pada e- katalog dan SHBJ, sehingga untuk setiap harga barang dan jasa sudah distandarkan; 7.) Meminimal- kan perputaran uang secara cash atau tunai.

## Pembahasan
Keberadaan sistem e-budgeting ini di sekolah terbilang masih baru karena baru diterapkan di tahun 2017. Penerapan sistem e-budgeting ini untuk digunakan di lingkungan sekolah berkaitan dengan  penerapan  kebijakan  pengalihan  kewenangan  pendidikan  menengah  dari  pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Penetapan kebijakan ini merupakan perwujudan dari tujuan desentralisasi pendidikan yakni untuk menyeragamkan pengelolaan pendidikan, khususnya jenjang SMA atau SMK antar kabupaten atau kota di wilayah provinsi (Sendhikasari, 2016).
Proses  perencanaan  dituangkan  ke  dalam  dokumen  yang  disebut  Rencana  Kegiatan  Dan Anggaran  Sekolah  (RKAS).  Pengertian  perencanaan  kerja  sekolah  menurut  Peraturan  Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  adalah  merupakan  rencana  kerja  tahunan  yang  disebut dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan sekolah selama satu tahun kedepan. Dalam dokumen ini dituliskan apa saja kegiatan serta belanja barang dan jasa yang diubah kedalam nilai mata uang. Selanjutnya RKAS inilah yang telah disusun dan disetujui bersama, lalu akan diinput untuk diajukan melalui sistem e-budgeting . Selain itu, kemudahan lain yang diperoleh dari penggunaan sistem e- budgeting ini pada proses perencanaan adalah, pada sistem ini telah terdapat point-point panduan bagi sekolah tentang bagaimana dana yang diperoleh akan dianggarkan untuk apa saja.
Sekolah  sebagai  organisasi  pendidikan  dalam  melaksanakan  kegiatan  tentu  memerlukan dukungan dari  berbagai  pihak, seperti  pemerintah,  orang  tua  siswa, masyarakat,  dan  tentu  warga sekolah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dalam hal melakukan perencanaan juga  memerlukan  dukungan  dan  harus  melibatkan  berbagai  pihak  yang  terkait  tersebut.  Hal  ini dikarenakan sekolah merupakan lembaga dan juga sekaligus organisasi non-profit yang melayani masyarakat terhadap kebutuhan akan pendidikan, sehingga banyak pihak terlibat didalamnya. Dalam petunjuk  teknis  penyusunan  kerja  sekolah  oleh  Direktorat  Pembinaan  SMA  (2010)  ada  beberapa unsur yang harus terlibat dalam penyusunan RKAS yaitu: kepala sekolah, tim kerja, dewan guru, dan komite sekolah.
Dalam pengorganisasian, pelatihan yang didapatkan oleh staf terkait di lingkungan sekolah, mereka  peroleh  sebelum  sistem  ini  benar-benar  diterapkan  di  sekolah  dan  dipekerjaan  mereka. Pelatihan dan bimbingan yang mereka peroleh mencakup bagaimana menggunakan sistem ini secara menyeluruh.  Selain  karena  sistem e-budgeting ini  berbeda  dengan  sistem  pengelolaan  biaya
pendidikan  secara  konvensional  yang  digunakan  sebelumnya,  sistem  ini  juga  memiliki  opsi  atau pilihan  menu  yang  beragam  didalam  sistem  tersebut.  Menurut  Umar  (2005)  adapun  program pelatihan  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  penguasaan  berbagai  teknik  dan  keterampilan  suatu pelaksanaan kerja tertentu. Ini melibatkan penyediaan program pengembangan dan kursus pelatihan yang cocok untuk program tersebut. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Setyawan, Priyono dan  Iswanaji  (2017)  yang  menjelaskan  bahwa  pelatihan  dapat  meningkatkan  keterampian  SDM pengguna sistem informasi e-budgeting , sehingga dapat berimbas pada keberhasilan implementasi sistem  ini.  Selain  itu,  keberhasilan  organisasi  pendidikan  bergantung  pada  kekuatan  dan  kualitas anggota staf. Oleh karena itu, pelatihan bagi kinerja staf sangat dibutuhkan pada pengimplementasian sistem baru pada lngkungan kerja mereka karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai sasaran kerja yang diinginkan demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh sekolah.
Penggunaan sistem informasi e-budgeting yang mana merupakan inovasi dan kebijakan baru pada  dunia  pendidikan  dalam  membantu  pekerjaan  manajemen  pembiayaan  dan  melaksanakan pencatatan keuangan sekolah tentu memilki keunggulan dibanding sistem yang digunakan sebelum- nya. Keunggulan sistem e-budgeting ini antara lain: 1.) Sistem informasi mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan. Hal ini dijelaskan oleh Davis (1995) bahwa relevansi sistem infor- masi  dengan  pengambilan  keputusan  adalah  sistem  informasi  membantu  melalui  tahapan  penye- lidikan, perancangan dan pemilihan keputusan; 2.) Membantu dalam pekerjaan pengelolaan dana pendidikan, karena mempermudah dalam pencatatan, sistem yang terotomatisasi, dan sistem yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja; 3.) Perbaikan dalam pola kerja, karena ada deadline yang membuat lebih tertib, sekolah lebih cermat dan berhati-hati dalam penggunaan dana dan pembuatan laporan; 4.) Proses administrasi dan pencairan dana lebih cepat; 5.) Sebagai sarana dan media bagi pihak  terkait  dalam  kaitan  dengan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  (dapat  melakukan  proses perencanaan  hingga  pengawasan  menggunakan  sistem  ini);  dan  6.)  Mendorong  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

## SIMPULAN
Sistem informasi e-budgeting baru diterapkan pada jenjang sekolah SMA/SMK/SLB yang berstatus  Negeri,  dikarenakan  pada  jenjang  tersebut  sekolah  sudah  bisa  berlaku  sebagai  kuasa pemegang anggaran dan dikarenakan kebijakan pengalihan wewenang pengelolaan SMA sederajat kepada  provinsi.  Perencanaan  ( planning )  dan  penganggaran  ( budgeting )  manajemen  pembiayaan dengan sistem e-budgeting mengikuti alur penyusunan RKAS dan setelah itu diinput melalu sistem e-budgeting . Tahapan pengorganisasian terlaksana pada manajemen sistem informasi e-budgeting . Pada tahapan ini terjadi pengerahan staf untuk pengoperasian sistem informasi e-budgeting , jobdesk tersebut dilakukan oleh bendaharawan dan admin e-budgeting di sekolah. Pelaksanaan ( actuating ) dan pembukuan ( accounting ) sistem e-budgeting ini digunakan untuk mengelola dana APBD dan BOS (BOSDA dan BOSNAS). Fungsi pengendalian ( controlling ) dan pemeriksaan ( auditing ) pada implementasi sistem informasi e-budgeting pada SMAN di Kota Yogyakarta terdapat pengawasan melekat ( waskat ) yang dilakukan oleh kepala sekolah, Balai Pendidikan Menengah (DIKMEN) dan Dinas  Pemuda  Pendidikan  dan  Olahraga  (DIKPORA).  Keunggulan  sistem e-budgeting sebagian besar berperan dalam perbaikan sistem administrasi pengelolaan dana pendidikan. Masih terdapat hambatan dalam implementas sistem e-budgeting dikarenakan sistem ini masih tergolong baru di sekolah.  Sistem e-budgeting merupakan  penyempurnaan  daripada  sistem  pengelolaan  dana pendidikan yang sebelumnya sudah ada di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameen, A. B., & Ahmad, K. (2013). A conceptual framework of financial information systems to reduce corruption. Journal of Theoretical and Applied Information Technology , 54 (1), 59- 72. Retrieved from http://www.jatit.org/volumes/Vol54No1/9Vol54No1.pdf
Arwildayanto,  A.,  Nina,  L.,  &  Warni,  T.  S.  (2017). Manajemen  Keuangan  dan  pembiayaan pendidikan . Bandung: Widya Padjajaran.
Anoraga, P. (2009). Manajemen bisnis . Jakarta: Rineka Cipta.
Babaei,  M.,  &  Beikzad,  J.  (2013).  Management  information  system,  challenges  and  solutions. European Online Journal of Natural and Social Sciences , 2 (3), 374-381. Retrieved from http://european-science.com/eojnss_proc/article/view/3705/1427
Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain Riset: Memilih di antara lima pendekatan (3 rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Davis, G. B. (1995). Kerangka dasar sistem informasi manajemen . Jakarta: Gramedia.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Republik  Indonesia.  (2015). Panduan pengembangan rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) .
Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Atas  Republik  Indonesia.  (2010). Juknis  penyusunan rencana kerja sekolah .
Earthman, G, I. (2009). Planning educational facilities: What educators need to know . Maryland: Rowman & Littlefield Education.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah .
Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia  Nomor  19  tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. D. (2018). Penerapan e-budgeting Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai good governance. UNEJ e-Proceeding , 249-256. Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6715
Lunenburg F. C., & Ornstein, A. C.  (2000). Educational administration: Concepts and practice . London: Thomas Learning Berkshire House.
Matin, M. (2014). Manajemen pembiayaan pendidikan konsep dan aplikasinya . Jakarta: Rajawali Pers.
Miles B. M., & Huberman A., M. (1992). Analisis data kualitatif . Jakarta: UI Press.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasori, N. H. (2019). Kemandirian sekolah dalam pengelolaan pembiayaan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta.  Seminar Nasional Pendidikan dan Call for Papers (SNDIK) I 2019. Retrieved from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11189
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2017).  Sistem  informasi e-budgeting .  Retrieved  from https://ebudgeting.surabaya.go.id/new_portal/
Sendhikasari,  D.  (2016).  Pengalihan  kewenangan  manajemen  pendidikan  menengah  dari kabupaten/kota ke provinsi. Info Singkat, April. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI . Retrieved  from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I- P3DI-April-2016-38.pdf
Sugiyono,  S.  (2011). Metode  penelitian  pendidikan:  Kuatitatif,  kualitatif,  PTK,  R&D .  Surakarta: Fairuz.
Qadriyanti, N. L. (2013). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan akuntansi. Ilmu & Riset Akuntansi , 2 (11).
Setyawan, S., Priyono, N., & Iswanaji, C. (2017). Development model of e-budgeting and e-reporting on  the  management  of  village  fund  finance. Jurnal  Dinamika  Akuntansi , 9 (1),  92-99. doi: https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12000
Terry, G., & Rue, L. W. (2010). Dasar-dasar manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Umar, H. (2005 ). Riset sumber daya manusia dalam organisasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yin, R. K. (2010). Studi kasus: Desain dan metode . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Zarnelly,  Z.  (2017).  Sistem  informasi e-budgeting menggunakan  pendekatan  berorientasi  objek (Studi kasus: UIN SUSKA Riau). Jurnal Ilmiah Rekayasa & Manajemen Sistem Informasi , 3 (1), 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.24014/rmsi.v3i1.3449