Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional

## Muazzin²⁰

## Abstrak
Selama  dekade  terakhir,  hukum  internasional  telah  berkembang  lebih  baik  dengan memper mbangkan  hak  masyarakat  adat  atas  sumber  daya  alam  yang  kemudian memengaruhi  hukum  berbagai  negara.  Meskipun  demikian,  dalam  prak knya,  hak masyarakat adat atas sumber daya alam  dak selalu dijamin dan ditegakkan. Selain itu, hak masyarakat adat tersebut kurang mendapatkan pengakuan hukum formal meskipun dalam beberapa  tahun  terakhir  beberapa  negara  telah  mengesahkan  undang-undang  untuk melindungi  hak  masyarakat  adat  atas  sumber  daya  alam.  Ar kel  ini  berusaha  untuk menganalisis kerangka hukum internasional yang memberikan perlindungan secara memadai terhadap isu-isu tentang hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Konvensi ILO 169 telah menetapkan beberapa hak masyarakat adat yang pen ng, seper free dan informed consent , consulta on, dan compensa on .  Ketentuan  konvensi  tentang  hak  atas  sumber  daya  alam memiliki pengaruh terhadap berbagai negara dalam penyusunan instrumen lainnya. Konvensi juga digunakan sebagai referensi dalam kasus hukum domes k, misalnya di Bolivia, Argen na, Venezuela, dan pengadilan regional. The United Na ons Declara on on the Rights of Indig- enous  Peoples (UNDRIP)  merupakan  dokumen  pen ng  bagi  pengakuan  dan  perlindungan hak-hak  masyarakat  adat  di  ngkat  internasional.  Deklarasi  ini  mengakui  hak-hak  kolek f, termasuk the right to self-determina on dan the right to cultural heritage and intellectual property . Referensi tentang hak atas tanah dapat ditemukan di seluruh deklarasi. Pasal 26 merupakan  salah  satu  ketentuan  utama.  Ketentuan  ini  memiliki  visi  yang  jauh  ke  depan, terutama  pengakuan  bahwa  masyarakat  adat  memiliki hak  atas  tanah  yang  mereka  miliki secara tradisional dan menguasai sumber daya yang mereka miliki. Berdasarkan Pasal 32, negara berkewajiban menerapkan the free, prior and informed consent dari masyarakat adat sebelum memberikan persetujuan proyek-proyek yang dapat memengaruhi tanah mereka.
Kata kunci: hak atas sumber daya alam, hak masyarakat adat, hukum internasional, Konvensi ILO 169, sumber daya alam.

## The Rights of Indigeneous People over Natural Resources: Interna onal Law Perspec ves

## Abstract
Over the past decade, interna onal law has evolved so as to be er take into considera on indigenous  peoples'  natural  resources  rights  and  has  inﬂuenced  in  many  ways  the  law  of
20 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala  Aceh,  Jalan  T.  Nyak  Arief  Darussalam,  Banda  Aceh, muaz_hukum@yahoo.co.id, S.H. (Universitas Syiah Kuala Aceh), M.H. (Universitas Padjadjaran).
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
numerous states. However, in prac ce, indigenous peoples' natural resources rights are not always guaranteed and enforced. Furthermore, most of the indigenous peoples lack formal legal recogni on of their natural resources rights, although in recent years some states have adopted legisla on to secure indigenous peoples' natural resources rights. This ar cle seeks to analyze  whether  within  the  framework  of  interna onal  law,  a  sufﬁcient  protec on  to indigenous  peoples  regarding  natural  resources  rights  issues  has  been  provided.  ILO Conven on 169 entrenches important indigenous peoples' rights such as free and informed consent, consulta on and compensa on. Its provisions on natural resources rights have had an inﬂuence on states and on the dra ing of other instruments. The Conven on has also been used as a point of reference in domes c case law in regional courts (for example in Bolivia, Argen na,  and  Venezuela).  The  United  Na ons  Declara on  on  the  Rights  of  Indigenous Peoples (UNDRIP) represents an important step towards the recogni on and protec on of indigenous peoples' rights at interna onal level. It acknowledges numerous collec ve rights, including the right to self-determina on and the right to cultural heritage and intellectual property. References to land rights can be found throughout the Declara on. Ar cle 26 is one of the key provisions; it is far reaching, especially in recognizing that indigenous peoples have a right over the lands they have tradi onally owned and have control over the resources that they possess. It also acknowledges that states must give legal recogni on to these lands and that customary land tenure must be respected. Ar cle 32 requires states to obtain the free, prior and informed consent of indigenous peoples before approving projects that can aﬀect their lands.
Keywords: rights  to  natural  resources,  indigenous  peoples  rights,  interna onal  law,  ILO Conven on 169, natural resources.

## A.  Pendahuluan
Is lah ' indigenous peoples' mulai dikenal di seluruh dunia dan semakin diakui oleh banyak  negara,  setelah Interna onal  Labour  Organiza on (ILO)¹  mendeklarasikan Conven on  Concerning  Indigenous  and  Tribal  Peoples  in  Independent  Countries ( Konvensi ILO 169 )² tanggal 27 Juni 1989 . Is lah indigeneous peoples³ yang digunakan
1 Interna onal Labour Organiza on (ILO) merupakan badan khusus PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak  dan  produk f  dalam  kondisi  yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan  kerja yang  layak, meningkatkan  perlindungan  sosial, dan  memperkuat  dialog dalam  menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.
2 ILO Conven on 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Geneva, 29 Juni 1989) menggan kan ILO Conven on 107 concerning the Protec on and Integra on of Indigenous and Other Tribal and Semi-tribal Popula ons in Independent Countries (Geneva, 2 Juni 1959). Konvensi ini berlaku mengikat sejak 5 September 1991.
3 Is lah 'indigenous and tribal peoples' dalam Konvensi ini diterjemahkan menjadi 'masyarakat hukum adat' sesuai dengan is lah yang dipergunakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia. Terjemahan lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Dalam
dalam Konvensi ILO 169 juga diadopsi oleh World Bank dalam pelaksanaan proyek pendanaan  pembangunan  di  sejumlah  negara,  terutama  di  negara-negara  ke ga, seper  di Amerika La n, Afrika, dan Asia Pasiﬁk.
Masyarakat hukum adat dan eksistensinya selalu menjadi topik yang menarik dan sering menimbulkan perdebatan, terutama sekali apabila masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dihadapkan dengan kepen ngan negara atau pemerintah. Dari sekian banyak hak-hak masyarakat hukum adat, hak atas pengelolaan sumber daya alam  menjadi  topik  yang  menarik  karena  sumber  daya  alam  memiliki  peran  yang besar dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat mengingat mereka  menggantungkan  hidupnya  pada  sumber  daya  alam  di  tempat  mereka nggal.
Sekarang ini, sekitar 370 juta orang yang merupakan anggota masyarakat hukum adat yang hidup di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, merupakan 5% dari seluruh penduduk dunia. Sementara itu, 80% dari seluruh keanekaragaman haya  di planet bumi ini tumbuh subur di 22% dari wilayah bumi yang merupakan tempat  nggal masyarakat hukum adat.⁴ Para peneli  menyatakan bahwa ke ka keanekaragaman haya  terancam, maka akan mengancam juga hubungan antara masyarakat hukum adat  dengan  tanah  air  mereka  yang  sudah  berlangsung  lama  dan  turun  temurun, serta  akan  mengancam  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  hukum  adat. Kerusakan  lingkungan  yang  terus  terjadi  membahayakan  kelanjutan  hubungan mereka dengan lingkungannya yang sudah diprak kkan selama ribuan tahun, seper mengumpulkan obat-obatan, berburu, memancing, dan kegiatan pertanian.⁵
The Word Commission on the Social Dimension of Globaliza on yang dibentuk oleh ILO pada Februari 2002, dalam laporannya yang berjudul “ A Fair Globaliza on: Crea ng Opportuni es for All ” ,⁶ mengkaji berbagai aspek globalisasi dan implikasinya bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Komisi ini berupaya untuk menyelaraskan antara tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komisi ini mengakui bahwa diperlukan upaya
pertemuan  yang  bertajuk  “Lokakarya  Pengembangan  Sumber  Daya  Hukum  Masyarakat  Adat  tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di dalam Kawasan Hutan”, yang berlangsung pada tanggal 25-29 Mei 1993, di Toraja Sulawesi Selatan, is lah indigenous peoples' diadopsi dan diterjemahkan menjadi kosa kata 'masyarakat adat'.  Isu  masyarakat  adat  semakin  memperoleh  tempatnya  dalam  gerakan  masyarakat  sipil  melalui pendeklarasian pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 di Jakarta.
4 United Na ons Development Programme, “Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Be er Future for All”, New York: Palgrave Macmillan, 2011, hlm. 54.
5 Jeﬀ Corntassel and Cheryl Bryce, "Prac cing Sustainable Self-Determina on: Indigenous Approaches to Cultural Restora on and Revitaliza on", Brown Journal of World Aﬀairs , Volume XVIII, Issue II, Spring/Summer 2012, hlm.
151.
6 World Commission on the Social Dimension of Globaliza on. “A Fair Globaliza on: Crea ng Opportuni es for All”, (www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf),  ﬁrst  published  as  an  ILO  publica on  in  February  2004, reprinted in April 2004.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 324
untuk membela hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya, budaya dan iden tas mereka, pengetahuan tradisional, dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri,  baik  pada  ngkat  lokal,  maupun  nasional.⁷  Selain  itu,  komisi merekomendasikan  bahwa  prinsip free  and  prior  informed  consent (FPIC)  harus diupayakan terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat sebelum kegiatan proyek pembangunan dilaksanakan.⁸
Komisi  juga  mencatat  bahwa  kegiatan  industri  pertambangan  menimbulkan dampak  nega f  terhadap  masyarakat  hukum  adat,  masyarakat  lokal,  bahkan lingkungan tempat mereka berinteraksi. Selain itu, beberapa masyarakat hukum adat dari  negara-negara  tertentu  mengangkat  isu  militerisasi  tanah  adat,  termasuk pendirian  pangkalan  militer  asing.  Kenyataan  di  atas  dan  rekomendasi  komisi mencerminkan,  antara  lain,  pen ngnya  nilai  tanah  dan  sumber  daya  alam  bagi masyarakat  hukum  adat,  dak  hanya  untuk  mereka  dan  negara  tempat  mereka nggal, tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional.
Tulisan  ini  berupaya  untuk  menyajikan  perkembangan  instrumen  hukum internasional terkait dengan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya hak atas  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Beberapa  putusan  pengadilan  di  beberapa negara  terkait  dengan  sengketa  masyarakat  hukum  adat  mengenai  pengelolaan sumber daya alam, walaupun secara singkat, juga akan dikemukakan dalam tulisan ini.

## B.  Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat 1.  Konsep Dinamika Hukum
Hukum mempunyai dinamika yang dapat diketahui melalui penelusuran pemikiran dan  kebijakan  yang  terjadi  pada  masa  lampau,  guna  membenahi  masa  kini  dan memprediksikan yang akan terjadi ke depan.⁹ Menurut Kelsen sebagaimana diku p Sodiki,¹⁰  dinamika  atau  perubahan  di  bidang  hukum  berwujud  perubahan  hukum sebagai suatu sistem tertutup dan atau sistem terbuka. Perubahan hukum sebagai suatu  sistem  tertutup;  dinamika  internal  hukum;  jika  mengu p  pendapat  Kelsen, yakni perubahan hukum yang berlangsung berdasarkan  ngkatan hierarki hukum. Di samping  itu,  terdapat  perubahan  yang  berlangsung  di  dalam  masyarakat  seper ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum.  Perubahan  terakhir  ini  berupa  perubahan
7 Ibid , hlm. 311 dan 312.
8 Ibid , hlm. 311.
9 Husen  Al ng,  “Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat Ternate)”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 11 Nomor 1, Januari 2011, hlm. 89.
10  Achmad Sodiki, “Penataan Kepemilikan Hak atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)”, Disertasi , Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 43.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
nilai-nilai,  sikap,  dan  ngkah  laku  masyarakat  terhadap  hukum,  atau  dengan perkataan  lain,  adanya  dinamika  eksternal  hukum.¹¹ Perubahan  hukum  yang mengatur  permasalahan  pertanahan  sangat  bergantung  pada  poli k  hukum pemerintah, sekaligus dipengaruhi oleh konstelasi poli k yang terjadi pada saat itu.¹² Dalam  kehidupan  bernegara,  fenomena  sosial  dan  hukum  itulah  yang  kemudian mengkristal dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Pandangan  lain  dikemukakan  oleh  Luhmann  melalui  teori  yang  disebut ‘the theory of society as func onally diﬀeren ated social system’. ¹³ Berdasarkan pendapat Luhmann,  sistem  hukum  adalah  suatu  sistem  yang  norma f  tertutup  ( norma ve closed  system ) . Meskipun    demikian,  pada  saat  yang  sama  sistem  hukum  juga merupakan sistem yang kogni f terbuka ( cogni ve open system ) . Ketertutupan dan keterbukaan bukan merupakan kontradiksi, melainkan dua kondisi yang  mbal balik.
Sebagai suatu sistem yang secara norma f tertutup, kedudukan antarkomponen sistem adalah simetris, sedangkan hubungan dengan lingkungan bersifat asimetris. Operasional  sistem  bergantung  kepada  lingkungan  dan  menyesuaikan  diri  dengan perubahan kondisi. Teori " Self referen al legal system " membedakan antara norma f dan  kogni f  orientasi  sekaligus  juga  membedakan  dan  mengombinasikan  antara keterbukaan dan ketertutupan sistem tersebut.¹⁴
Selama  ini,  poli k  hukum  penguasaan  tanah  yang  diberlakukan  Pemerintah Indonesia bersifat norma f (hukum negara) dan sangat tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme  hukum)  dalam  masyarakat  yang  masih  teguh  mempertahankan  dan melaksanakan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat. Padahal sangat banyak konsep dan asas-asas hukum adat yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional.
2.  Konsep Pengakuan dan Perlindungan Pengakuan (erkenning)¹⁵ secara terminologi berar  proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan mengakui berar  ‘menyatakan berhak’. Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efek f pada suatu wilayah yang disebut
11 Ibid , hlm. 44.
12  Lihat konﬁgurasi poli k dan hukum dalam Mahfud M.D, Pergulatan Poli k dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gamamedia, 1999, hlm. 4. Bandingkan dengan Hasna , "Pertautan Kekuasaan Poli k dan Negara Hukum", Jurnal Hukum Respublica , Volume 3 Nomor 1, Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 102-113.
13  Niklas Luhmann, "The Self Reproduc on of law and its Limits" dalam: Gunter Teubner (ed.), Dilema of Law in the Welfare State, New York: Walter de Gruyter, 1988, hlm. 112.
14 Ibid , hlm. 48.
15    Husen Al ng, Op.cit ., hlm. 89.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 326
dengan pengakuan de facto, selain pengakuan secara hukum ( de jure ) yang diiku dengan  ndakan- ndakan  hukum  tertentu,  seper   pertukaran  diploma k  dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.
Kelsen,  dalam  bukunya " General  Theory  of  Law  and  State ", ¹⁶ menguraikan pengakuan dalam kaitan dengan keberadaan suatu negara sebagai berikut:
Terdapat dua  ndakan dalam suatu pengakuan, yakni  ndakan poli k dan  n- dakan hukum. Tindakan poli k mengakui suatu negara (baca: keberadaan masyarakat hukum adat- penulis ) berar  negara mengakui dan berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan poli k dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya, sedangkan  ndakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan di atas yang  ditetapkan  oleh  hukum  internasional  (baca:  hukum  nasional- penulis )  untuk menetapkan  fakta  negara  (baca:  masyarakat  adat- penulis )  dalam  suatu  kasus kongkret.
Penetapan  hukum  negara  (hukum  posi f)  sebagai  satu-satunya  hukum  yang mengatur  kehidupan  masyarakat,  kemudian  dikri si  oleh  para  pengikut  mazhab sejarah yang meyakini bahwa se ap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing, bergantung  pada  riwayat  hidup  dan  struktur  sosial  yang  hidup  dan  berkembang dalam  mengatur  kepen ngan  mereka.  Savigny  melihat  bahwa  hukum  sebagai fenomena historis sehingga keberadaan se ap hukum berbeda, bergantung kepada tempat  dan  waktu  berlakunya  hukum  tersebut.  Hukum  harus  dipandang  sebagai penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa ( Volksgeits ).¹⁷ Konsep volksgeist Savigny tersebut dipertegas oleh Ehrlich yang menyebutkan dengan fakta-fakta hukum ( fact of law ) dan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law of people ) yang berpandangan bahwa dalam se ap masyarakat terdapat aturan hukum yang hidup ( living law ) . Semua hukum merupakan hukum sosial, dalam ar  bahwa semua hubungan hukum ditandai dengan adanya faktor-faktor sosial dan ekonomi.
Pengakuan  bersyarat  yang  selama  ini  diterapkan  oleh  pemerintah  (sepanjang masih  ada  dan  dak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan),¹⁸ sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945, hal ini sangat merugikan eksistensi dari
16  Hans Kelsen, Teori umum tentang Hukum dan Negara , terjemahan Sumarno, Jakarta: Rimdi Press, 1973, hlm.
222.
17  Lihat: Farida Pa ngi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional dalam Era Globalisasi", Majalah llmu Hukum Amanna Gappa , Volume 11  Nomor 13, Januari-Maret 2003, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 411.
18  Lihat  penjelasan  tentang  hal  ini  pada  Jufrina  Rizal,  "Perkembangan  Hukum  Adat  sebagai  Living  Law  dalam Masyarakat", Jurnal llmu Hukum Amanna Gappa , Volume 16 Nomor 1, Maret 2008, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 27.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
masyarakat  adat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  bentuk  pengakuan  terbatas  yang persyaratan  pengakuan  tersebut  diserahkan  kepada  poli k  hukum  negara  dalam mengakui  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  telah  terjadi  penundukan  hukum  adat  terhadap  hukum  negara, yang oleh Griﬃths disebut sebagai pluralisme hukum lemah,¹⁹ yaitu pemberlakuan hukum  adat  hanya  dapat  dimungkinkan  dengan  pengakuan  dari  hukum  negara terlebih dahulu.

## 3.  Konsep Hak Masyarakat Hukum Adat
Adat is adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat  bergantung  pada  masyarakat  yang  mendukung  adat  is adat  tersebut, terutama  berpangkal  tolak  pada  perasaan  kebersamaan,  idealisme,  dan  keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat is adat, walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepas an hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.²⁰
Membedakan adat dan hukum adat dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kaidah tersebut. Malinowski menyatakan bahwa perbedaan kebiasaan dengan hukum berdasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksi dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi  dan  pelaksanaannya  ada  pada  warga  masyarakat  secara  individu  dan kelompok,  sedangkan  pada  hukum  sanksi  dan  pelaksanaannya  ada  pada  suatu kekuatan terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat.
Penilaian pakar hukum di atas menurut penulis lebih cenderung melihat hukum adat  dari  aspek  sanksi  yang  diterapkan  oleh  suatu  otoritas  atau  penguasa,  ke ka suatu  individu  melakukan  pelanggaran  atas  norma  yang  disepaka .  Meskipun demikian,  dak selamanya hukum adat tersebut iden k dengan pemberian sanksi. Pada  masyarakat  tertentu,  sanksi  merupakan  alterna f  terakhir  ke ka  seseorang dak  menaa   norma  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hal  yang  terpen ng  bagi masyarakat  adalah  hukum  adat  tersebut  dapat  memberikan  rasa  aman  dan menciptakan  keter ban  dalam  hubungan  sosial.  Sanksi  dak  selamanya  diberikan oleh suatu otoritas atau ins tusi yang berkuasa, tetapi ada juga yang diberikan oleh
19  Lihat penjelasan konsep ini dalam Bernard Steny, "Pluralisme Hukum: Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal", Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria , Volume 3 Nomor 3, Tahun 2006, hlm. 84-85.
20  Penjelasan panjang lebar mengenai hal ini dapat dibaca pada Achmad Sodiki, “Masalah Konﬂik Peraturan Per- undang-undangan dan Konﬂik di Lapangan Agraria dan Usulan Penanganannya (Mencari Format Penanganan Konﬂik Agraria dalam Rangka Implementasi Ketatapan MPR No.IX/MPR/2001)”, Makalah , Disampaikan sebagai Penanggap Utama dalam Seminar Nasional Strategi Pelaksanaan Pembaharuan Agraria, 26 September 2002, Jakarta,  hlm.  3;  Lihat  juga  Teddy  Anggoro,"Kajian  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  HAM  dalam  Lingkup Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia", Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan ,  Volume  36  Nomor  4,  Oktober- Desember 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 489.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 328
masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial yang dilakukan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adat²¹  yang  dimaknai  dalam  penulisan  ini adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur pembentuknya, seper  terdapat adat  is adat  sebagai  nilai-nilai  yang  telah  melembaga  dalam  masyarakat  melalui perbuatan-perbuatan  masyarakat,  mengandung  norma  yang  berdasarkan kesepakatan  bersama  secara  dak  tertulis,  memiliki  ins tusi  atau  organisasi  yang menegakkan,  memiliki  sanksi,  serta  dipengaruhi  oleh  agama  yang  dianut  pada masyarakat.  Nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  telah  didapatkan  berdasarkan kesepakatan  masa  lalu,  dalam  kehidupan  modern  masih  menjadi  rujukan  sebagai kearifan lokal ( local wisdom ) .²²
Selanjutnya,  menurut  penulis,  secara  substansial  memberikan  pemahaman bahwa  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  selalu  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat,  yang  selalu  mengiku   perkembangan  zaman,  memberikan  jaminan keter ban  bagi  masyarakat,  serta  mampu  memberikan  keadilan.  Hukum  adat bertujuan  menciptakan  kedamaian  dan  meningkatkan  kesejahteraan  bagi masyarakat. Di samping itu, hak masyarakat hukum adat merupakan hak yang bersifat individu atau hak yang bersifat komunal. Salah satu hak yang bersifat komunal yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  adalah  hak  ulayat (wilayah)  untuk  menunjukkan  bahwa  tanah  merupakan  wilayah  lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.
Menurut  Sodiki,  konsep  penguasaan  tanah  yang  berlaku  pada  masyarakat tradisional, antara lain hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan  yang  mempunyai  wewenang  ke  luar  dan  ke  dalam,  serta  di  dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong).²³Muchsin mendeﬁnisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang  merupakan  lingkungan  hidup  para  warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari sumber  daya  alam,  termasuk  tanah  di  dalam  wilayah  tersebut  bagi  kelangsungan
21  Is lah  ‘masyarakat  adat’  diambil  dari  terjemahan  kata  ‘indigenous  peoples’  yang  dibedakan  dengan  is lah ‘Masyarakat Hukum Adat’ yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni ‘rechtgemencshap’. Lihat: Masyhud Asyhari, "Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat atas Tanah", Jurnal Hukum lus Quia lustum , Volume 13 Nomor 7, April 2000, hlm, 108-109; Jawahir Thontowi, "Komunitas  Lokal dalam Perspek f HAM dan Hukum Nasional", Jurnal Hukum , Volume 57, Juli 2005, hlm. 245. 22  Jawahir Thontowi, Op. cit , hlm. 239-240. Lihat juga Rachmad Syafa'at, "Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat di Indonesia", Jurnal Publica , Volume 4 Nomor 1, Januari 2008, Malang: FISIP UMM, hlm. 8-15.
23  Achmad Sodiki, “Penataan Kepemilikan Hak atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika  Hukum)”, Disertasi , Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 21.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
hidup dan kehidupannya.²⁴  Pengakuan terhadap hak ulayat ini menunjukkan adanya kebolehan warga negara, secara adat, untuk memiliki atau menguasai tanah secara kolek f bagi pemenuhan kepen ngan bersama dan juga  pengakuan hak atas tanah secara pribadi.²⁵

## C.  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Sumber  Daya  Alam  dalam  Hukum Internasional
Masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat secara keseluruhan suatu bangsa atau negara, memiliki kepen ngan yang harus dihorma  oleh pemerintah atau negara, terutama  berkaitan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Pemerintah berkewajiban  memenuhi  kepen ngan  pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat, termasuk indigenous  peoples, dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Kewajiban  tersebut  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  hukum  internasional, misalnya  Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa - Bangsa  (PBB)  No.  41/128 tentang Declara on on The Right to Development. Pasal 1 ayat (1) bu r 2 deklarasi menyatakan bahwa:
”The right to development is an inalienable right by virtue of which every human person and all peoples are en tled to par cipate in, contribute to, and enjoy  economic,  social,  cultural,  and  poli cal  development,  in  which  all human rights and fundamental freedom can be fully realized .” Dalam Pasal 2 ayat (1) deklarasi tersebut, dinyatakan: ”The human person is the central subject of development and should be the ac ve par cipant and beneﬁciary of the right to development.” Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa: ”States  have  the  right  and  duty  to  formulate  the  appropriate  na onal development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the en re popula on and of all individuals, on the basis of their ac ve, free, and meaningfully par cipa on in development, and in the fair distribu on of the beneﬁts resul ng there from.”
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan  pembangunan  rakyat  di  segala  bidang,  baik  sebagai  individu,  maupun kelompok. Selain itu, negara berkewajiban mengikutsertakan rakyat dalam proses pembangunan, serta secara adil mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh rakyat,  dak terkecuali terhadap penduduk asli.
24  Muchsin, "Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional", Varia Peradilan , XXI (245) April 2006,
Jakarta : Ikahi, hlm. 35.
25  Ni'matul Huda, "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Is mewa Yogyakarta", Jurnal Hukum , Volume 13 Nomor 7 April 2000, Yogyakarta: Fakultas Hukum UN, hlm. 108.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 330
Perlindungan  hak  masyarakat  adat  terhadap  sumber  daya  alam  berkembang semakin baik. Berbagai instrumen hukum internasional lainnya, baik dalam bentuk hard law , maupun so  law , mengatur secara jelas tentang perlindungan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
1. Conven on Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries
(Konvensi ILO 169)
Konvensi ILO 169 merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengikat secara hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Konvensi ILO 169 menentukan prinsip dasar mengenai indigenous peoples dan tribal peoples . Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat  nasional  dan  yang  statusnya  diatur  secara  keseluruhan  atau  sebagian oleh  adat  atau  tradisi  mereka  sendiri  atau  oleh  undang-undang  atau  peraturan- peraturan khusus.²⁶
Masyarakat  hukum  adat  di  negara-negara  merdeka  dianggap  sebagai  pribumi karena  mereka  adalah  keturunan  dari  penduduk  yang  mendiami  negara  yang bersangkutan atau berdasarkan wilayah geograﬁs tempat negara yang bersangkutan berada. Juga pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara  saat  ini  tanpa  memandang  status  hukum  mereka,  tetap  mempertahankan beberapa atau seluruh ins tusi sosial, ekonomi, budaya, dan poli k mereka sendiri.²⁷
Dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi ini, dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan par sipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistema s untuk melindungi hak-hak dan  menjamin  dihorma nya  keutuhan  mereka.  Aksi  tersebut  melipu   langkah- langkah untuk:
(1)  memas kan  bahwa  para  anggota  dari  masyarakat  hukum  adat  ini  mendapat manfaat  berdasarkan  kesetaraan  derajat  dari  hak-hak  dan  kesempatan- kesempatan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dan  peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka nggal;²⁸
(2)  mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap iden tas sosial dan  budaya  mereka,  adat-is adat  dan  tradisi  mereka,  serta  ins tusi-ins tusi mereka;²⁹
26   Pasal 1 ayat (1) huruf a Konvensi ILO 169.
27  Pasal 1 ayat (1) huruf b Konvensi ILO 169. 28  Pasal 2 ayat (2) huruf a Konvensi ILO 169. 29  Pasal 2 ayat (2) huruf b Konvensi ILO 169.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
(3)  membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.³⁰
Sejalan  dengan  Konvensi  ILO  169,  Durning  menyebutkan  beberapa  kriteria penduduk asli, yaitu paling  dak memiliki lima elemen dasar sebagai berikut:³¹
a.  keturunan penduduk asli suatu daerah yang kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat dari luar yang lebih kuat;
b.  sekelompok  orang  yang  mempunyai  bahasa,  tradisi,  budaya , dan  agama  yang berbeda dengan kelompok yang lebih dominan;
c.  selalu diasosiasikan dengan beberapa  pe kondisi ekonomi masyarakat;
d.  keturunan masyarakat pemburu, nomadik, dan peladang berpindah;
e.  masyarakat  dengan  hubungan  sosial  yang  menekankan  pada  hubungan kelompok,  pengambilan  keputusan  melalui  kesepakatan,  serta  pengelolaan sumber daya secara kelompok.
Menurut Cobo,³²  penger an indigenous peoples adalah sebagai berikut: ”Indigenous  peoples,  communi es  and  na ons  are  those  which,  having  a historical  con nuity  with  pre-invasion  and  pre-colonial  socie es  that developed on their territories considers themselves dis nct from other sector of the socie es now prevailing in those territories, or part of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future genera ons their ancestral territories, and their ethnic iden ty, as the basis of their con nued existence as peoples, in accordance  with  their  own  cultural  pa erns,  social  ins tu ons  and  legal system.”
Berdasarkan  batasan-batasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa indigenous peoples adalah penduduk atau kelompok masyarakat dari suatu bangsa atau negara yang  rentan  terhadap  penindasan  dan  keter nggalan.  Umumnya  yang  disebut penduduk asli dari suatu negara adalah mereka atau kelompok penduduk yang sangat tradisional dan jauh dari sentuhan teknologi dan kemajuan; golongan penduduk yang sangat  jauh  ter nggal  dibandingkan  dengan  golongan  penduduk  lainnya,  padahal mereka  umumnya  memiliki  lingkungan  dengan  sumber  daya  alam  yang  sangat potensial.  Sistem  dan  tatanan  hukum  sebelumnyalah  yang  menyebabkan  mereka
30   Pasal 2 ayat (2) huruf c Konvensi ILO 169.
31  Bruce Mitchell, B. Se awan, dan Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000, hlm. 299.
32  Nico Schijver, Sovereignty Over Natural Resource , Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 312.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 332
selalu ter nggal. Eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam sedikit pun dak menyentuh perbaikan kesejahteraan mereka. Sebaliknya hanya memberikan keuntungan  kepada  segelin r  golongan  penduduk  yang  lainnya.  Belum  lagi keuntungan  yang  dak  diraih  oleh  penduduk  asli.  Oleh  karena  itu,  yang  paling berpotensi  menderita  kerugian  di  kemudian  hari  akibat  dampak  dari  kegiatan tersebut adalah penduduk asli.
Konvensi ILO 169 memuat beberapa pasal pen ng yang secara khusus mengatur tentang isu tanah. Dalam Pasal 14, dinyatakan bahwa:³³
“The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands  which  they  tradi onally  occupy  shall  be  recognised.  In  addi on, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples  concerned  to  use  lands  not  exclusively  occupied  by  them,  but  to which they have tradi onally had access for their subsistence and tradi onal ac vi es.”
Dengan kata lain, ketentuan Pasal 14 ini memaksa negara untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat adat. Apabila  dak mengakui, negara akan melanggar hak-hak masyarakat adat tersebut.³⁴
Selain itu, konvensi ILO 169 memuat ketentuan pen ng mengenai penguasaan masyarakat hukum adat atas sumber daya alam. Secara khusus, dalam Pasal 15 diatur hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam. Dalam ketentuan ayat (1), dinyatakan sebagai berikut:
“The rights of the people concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to par cipate in the use, management and conserva on of these resources.”
Penduduk  asli  berhak  atas  terpeliharanya  sumber  daya  alam,  termasuk  di dalamnya hak untuk berpar sipasi dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumber  daya  tersebut.  Dengan  demikian,  realisasi  terhadap  pelaksanaan  hak-hak penduduk asli merupakan kewajiban negara atau pemerintah.
Konvensi  ILO  169  merupakan  instrumen  hukum  internasional  pertama  yang mengakui hak-hak masyarakat adat yang bersifat kolek f. Dalam konvensi ini, juga diakui  hak-hak  masyarakat  adat  yang  pen ng,  seper free dan informed  consent, consulta on, dan compensa on .  Dalam  mengambil  keputusan  mengenai  suatu
33  Lihat: Pasal 14 ayat (1) ILO Conven on 169.
34  Sophie Lemaitre, “Indigenous Peoples' Land Rights and REDD: A Case Study”, Review of European Community &
Interna onal Environmental Law (RECIEL) 20 (2) 2011, hlm. 152.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
kegiatan  yang  akan  berpengaruh  terhadap  mereka,  pemerintah  harus mengonsultasikannya  dengan  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  melalui prosedur-prosedur  yang  berlaku,  terutama  melalui  ins tusi-ins tusi  perwakilan mereka,  atau  se ap  kali  sedang  melakukan  per mbangan  terhadap  upaya-upaya legisla f  atau  administra f  yang  dapat  langsung  berpengaruh  terhadap  mereka.³⁵ Pemerintah  juga  harus  menetapkan  cara-cara  yang  memungkinkan  masyarakat hukum adat ini untuk dapat secara bebas berpar sipasi, sekurang-kurangnya pada ngkat yang sama seper  sektor-sektor lainnya dalam populasi, di seluruh  ngkat pengambilan keputusan dalam ins tusi-ins tusi pemilihan umum dan administrasi, dan  badan-badan  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  kebijakan-kebijakan  dan program-program yang menyangkut kepen ngan mereka.
Bila  pemindahan  masyarakat  hukum  adat  ini  ke  tempat  lain  dianggap  perlu sebagai  suatu  langkah  pengecualian,  pemindahan  ke  tempat  lain  tersebut  hanya boleh  berlangsung  jika  mereka,  dengan  kehendak  bebas  yang  mereka  miliki, menyetujuinya  setelah  mereka  memaklumi  akibat-akibatnya.  Jika  dak  dapat diperoleh persetujuan dari mereka, pemindahan ke tempat lain tersebut hanya boleh berlangsung dengan mengiku  prosedur-prosedur semes nya yang ditetapkan oleh peraturan  perundang-undangan  nasional,  termasuk  dengan  cara  mengumpulkan pendapat umum jika dipandang tepat atau patut dilakukan, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk dapat terwakili kepen ngannya secara efek f.³⁶
Apabila terdapat situasi, yaitu negara tetap mempertahankan kepemilikan atas sumber-sumber  daya  mineral  atau  sumber-sumber  daya  yang  terdapat  di  bawah permukaan  tanah  atau  hak-hak  atas  sumber  daya  lain  yang  menyangkut  tanah, pemerintah  harus  menetapkan  prosedur  yang  mengharuskan  mereka  untuk mengonsultasikannya  dengan  masyarakat  hukum  adat  untuk  mendapatkan keterangan  yang  benar  tentang  apakah  dan  hingga  sejauh  mana  kepen ngan masyarakat  hukum  adat  akan  dirugikan  sebelum  menjalankan  atau  mengizinkan program-program  apapun  untuk  mengeksplorasi  atau  mengeksploitasi  sumber- sumber  daya  tersebut  yang  menyangkut  tanah-tanah  mereka.  Masyarakat  hukum adat yang bersangkutan harus (jika memungkinkan) ikut mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut dan harus menerima gan  rugi (kompensasi) yang adil atas se ap kerusakan atau kerugian yang dapat  mbul yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut.³⁷
35  Pasal 6 ayat (1) huruf a Konvensi ILO 169.
36    Pasal 16 ayat (2) ILO Conven on 169. 37  Lihat Pasal 15 ayat (2) ILO Conven on 169.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 334
Dalam Pasal 16 ayat (3) konvensi, dinyatakan, “Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their tradi onal lands, as soon as the grounds for reloca on cease to exist” . Ke ka kepulangan seper  itu  dak mungkin, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian atau dalam hal  dak adanya perjanjian seper  itu, melalui prosedur-prosedur yang tepat masyarakat hukum adat ini harus, dalam semua situasi yang  mungkin,  diberi  tanah-tanah  yang  mutu  dan  status  hukumnya  sekurang- kurangnya sama dengan tanah-tanah yang sebelumnya mereka tempa , yaitu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka saat ini dan perkembangan di masa yang akan datang. Bila masyarakat hukum adat bersangkutan menyatakan lebih menyukai  atau  memilih  gan   rugi  dalam  bentuk  uang  atau  barang,  mereka  harus diberi gan  rugi sesuai permintaan tersebut di bawah jaminan-jaminan yang tepat dan patut.³⁸
Ketentuan  beberapa  pasal  konvensi  tersebut,  yang  mewajibkan  pelaksanaan kegiatan  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  adat,  mengadopsi prinsip free and prior informed consent (FPIC).³⁹ Oleh karena itu, masyarakat hukum adat  dan/atau  masyarakat  lokal  yang  akan  menerima  dampak  dari  implementasi sebuah kegiatan harus berada pada posisi sebagai subjek utama dalam FPIC, misalnya masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan (forest dependent community), haruslah menjadi subjek utama dalam implementasi proyek REDD+ .
Keharusan memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama dalam FPIC dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia merupakan hal yang pen ng dan menentukan bagi keberhasilan program tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa proyek REDD+ akan menimbulkan dampak bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kegiatan REDD+ di kawasan tersebut akan sukses jika mendapat  dukungan  dari  masyarakat  hukum  adat  dan/atau  masyarakat  lokal, terutama yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan/atau ekosistem hutan.⁴⁰
Hak  masyarakat  hukum  adat  atas  sumber  daya  alam  yang  berkaitan  dengan tanah-tanah  mereka  harus  secara  khusus  dilindungi.  Hak  tersebut  termasuk  hak
38  Lihat Pasal 16 ayat (4) ILO Conven on 169.
39 Free  and  Prior  Informed  Consent (FPIC)  adalah  satu  proses  yang  memungkinkan  masyarakat  hukum  adat dan/atau  masyarakat  lokal  untuk  menjalankan  hak-hak  fundamentalnya  untuk  menyatakan  apakah  mereka setuju  atau  dak  setuju  terhadap  sebuah  ak vitas,  proyek,  atau  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  di  ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumber daya, dan perikehidupan masyarakat.
40  Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia “Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang akan Terkena Dampak dalam Ak vitas REDD+ di Indonesia”, Jakarta, 2011, hlm. 4.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
masyarakat  hukum  adat  untuk  berpar sipasi  dalam  pengelolaan  dan  konservasi sumber daya alam. Namun, keefek fan pelaksanaan konvensi ini tetap saja diragukan sebab  masyarakat  adat  dak  diperbolehkan  mengajukan complaints .  Selain  itu, konvensi  ini  hanya  dira ﬁkasi  oleh  22  negara  sampai  pada  September  2011.⁴¹ Meskipun demikian, ketentuan Konvensi ILO 169,  khususnya tentang hak atas tanah memberikan pengaruh terhadap negara-negara dalam menyusun instrumen lainnya.
Negara Indonesia, meskipun belum mera ﬁkasi Konvensi ILO 169, prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam  yang  diatur  konvensi,  sudah  diatur  dalam  Kons tusi  Republik  Indonesia. Pengakuan  pen ng  terhadap  masyarakat  hukum  adat  dan  hak  ulayat  ditemukan dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) hasil amandemen kedua. Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:
(1)  Negara mengakui dan menghorma  satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat is mewa yang diatur dengan undang-undang;
(2)  Negara mengakui dan menghorma  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal  ini,  memberikan  posisi  kons tusional  kepada  masyarakat  hukum  adat dalam  hubungannya  dengan  negara  serta  menjadi  landasan  kons tusional  bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan. Pasal tersebut adalah satu pernyataan tentang; (a) kewajiban kons tusional negara untuk  mengakui  dan  menghorma   masyarakat  adat,  serta  (b)  hak  kons tusional masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak  tradisionalnya.  Apa  yang  termaktub  dalam  pasal  18  B  ayat  (2)  tersebut sekaligus  merupakan  mandat  kons tusi  yang  harus  ditaa   oleh  penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang.
Walaupun negara mengakui dan menghorma  keberadaan masyarakat hukum adat berserta hak ulayatnya secara deklara f, tetapi dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2),  ditentukan  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dapat  dinikma nya  secara  aman.  Persyaratan-persyaratan  itu  secara  kumula f adalah:
a. Sepanjang masih hidup
b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
41  Sophie Lemaitre, Op.cit ., hlm. 152.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 336
c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Diatur dalam undang-undang
Persyaratan kons tusional masyarakat hukum adat yang termuat di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 masih sangat umum. Oleh karena itu, Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia⁴² memberikan penasﬁran resmi di dalam salah satu putusannya untuk  memperjelas  kualiﬁkasi  dari  masyarakat  hukum  adat.  Dalam  per mbangan hukum  Putusan  Nomor  31/PUU-V/2007,  Mahkamah  Kons tusi  telah  memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang  Mahkamah Kons tusi berkenaan dengan ada  daknya kedudukan hukum ( legal standing ) kesatuan masyarakat hukum adat dalam upaya melindungi hak-hak kons tusionalnya.
Pengakuan  bersyarat  terhadap  masyarakat  adat  dalam  sejarah  Republik Indonesia  dimulai  pada  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  Undang-Undang Kehutanan,  Undang-Undang  Pengairan,  dan  beberapa  peraturan  departemen  dan lembaga pemerintahan. Setelah UUD 1945 mengadopsi empat persyaratan tersebut bagi  masyarakat  adat,  kemudian  berbagai  undang-undang  yang  lahir pascaamandemen  mengiku   alur  tersebut,  antara  lain:  Undang-Undang  Sumber Daya Air, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Perkebunan.
Pengakuan  bersyarat  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  masih  belum bersungguh-sungguh  membuat  ketentuan  untuk  menghorma   dan  mengakui  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Pengaturan  tentang  masyarakat  adat  dan  hak ulayatnya, sampai hari ini, masih bersifat  dak jelas dan  dak tegas. Tidak jelas karena belum  ada  aturan  yang  kongkret  tentang  apa  saja  hak-hak  yang  terkait  dengan keberadaan masyarakat yang dapat dinikma nya. Dikatakan  dak tegas karena belum ada mekanisme penegakan yang dapat ditempuh dalam pemenuhan hak masyarakat adat, yang dapat dituntut di muka pengadilan ( jus ciable ) .
Persyaratan dalam Pasal 18 B ayat (2) beserta dengan serangkaian persyaratan yang  dilanjutkan  oleh  beberapa  Undang-Undang  tentang  Sumber  Daya  Alam menunjukkan bahwa negara dan pemerintah baru bisa mengakui dan menghorma hak  ulayat  masyarakat  adat  secara  deklara f,  tetapi  belum  sampai  pada  ndakan hukum  untuk  melindungi  dan  memenuhi  agar  hak  ulayat  masyarakat  adat  dapat terpenuhi.  Bahkan  sama  sekali  belum  menyentuh  mekanisme  penegakan  hukum nasional bila terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat yang sudah dianggap sebagai hak asasi manusia.
4 2   L i h at   P u t u s a n   N o m o r   3 1 / P U U - V/ 2 0 0 7   te r ta n g ga l   1 8   J u n i   2 0 0 8   m e l a l u i   We b s i te   M K   d i : h p://www.mahkamahkons tusi.go.id/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2031%20TUAL%20dibaca%2018 %20Juni%202008.pdf.
Ketentuan konvensi ini digunakan sebagai acuan (referensi) dalam menangani kasus  hukum  domes k  (misalnya,  Bolivia,  Argen na,  dan  Venezuela)  dan  pada pengadilan regional (seper  melalui sistem inter-Amerika tentang hak asasi manusia dalam kasus Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay tahun 2005 atau kasus Mayan Communi es di District Toledo v. Belize tahun 2004),⁴³ bahkan ke ka negara yang bersangkutan belum mera ﬁkasi konvensi (misalnya, dalam kasus Awas Tingni v. Nicaragua tahun 2001.⁴⁴
Selain Konvensi ILO 169, hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam juga sudah diterima dalam instrumen internasional lainnya. Earth Summit di Rio de  Janeiro  pada  1992  menghasilkan Rio  Declara on  on  Environment  and Development (Deklarasi  Rio  1992).  Berdasarkan  Prinsip  ke-22  deklarasi  ini, dinyatakan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  mempunyai  peran  pen ng  dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan prak k tradisional mereka. Oleh karena itu, negara harus mengenal dan mendukung penuh en tas,  kebudayaan,  dan  kepen ngan  mereka  serta  memberikan  kesempatan berpar sipasi  ak f  dalam  pencapaian  pembangunan  yang  berkelanjutan (sustainable development).⁴⁵ Hasil pen ng lainnya dari Earth Summit adalah Agenda 21. Dalam Chapter 26 Agenda 21, ditegaskan tentang adanya perlindungan terhadap hak ulayat dari masyarakat hukum adat, sebagai berikut:
“Indigenous  people  and  their  communi es  have  an  historical  rela onship with their lands and are generally descendants of the original inhabitants of such lands. In the context of this chapter the term "lands" is understood to include  the  environment  of  the  areas  which  the  people  concerned tradi onally occupy”.
Deklarasi  Rio  1992  pada  dasarnya  menegaskan  bahwa  se ap  negara  atau pemerintah berkewajiban menghorma  tradisi, pengetahuan, dan peran penduduk asli dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan serta pemeliharaan ja  diri, kebudayaan, dan kepen ngan mereka.
2. United Na ons Declara on on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)
Perjuangan  masyarakat  hukum  adat  mencapai  puncaknya,  setelah  Majelis  Umum PBB, melalui pemungutan suara mayoritas (144 negara menyatakan mendukung, 4 negara menolak, 11 negara abstain, dan 30 negara  dak hadir), untuk mengadopsi United Na ons Declara on on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada 13
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 338
43  Lihat Interna onal Labour Organiza on (ILO), Applica on of Conven on No.169 by Domes c and Interna onal Courts in La n America: A Casebook ,ILO Publica ons, 2009. 44  Sophie Lemaitre, Op.cit ., hlm. 153-154.
45  Lihat Prinsip 22 Deklarasi Rio 1992.
September  2007.⁴⁶  Keadaan  masyarakat  hukum  adat  di  seluruh  dunia  yang mempriha nkan  menjadi  perha an  masyarakat  internasional,  khususnya  setelah Majelis  Umum  PBB  mengadopsi  UNDRIP.⁴⁷  Perha an  internasional  yang  semakin meningkat atas peris wa penindasan, penundukan, dan upaya untuk peminggiran masyarakat hukum adat, memunculkan upaya-upaya yang posi f dan agresif untuk mendorong  adanya  pengakuan  internasional  terhadap  hak-hak  mereka.⁴⁸  Bagi masyarakat  hukum  adat,  pengesahan  Deklarasi  PBB  tentang  hak-hak  masyarakat hukum adat ini merupakan tonggak yang bersejarah, setelah melalui perjuangan yang panjang untuk memperoleh pengakuan internasional atas hak-hak mereka yang telah dimulai sejak lebih dari 23 tahun di PBB.⁴⁹
Meskipun  Majelis  Umum  PBB  telah  mengadopsi  UNDRIP,  perdebatan  tentang ruang lingkup hak menentukan nasib sendiri ( self-determina on ) masyarakat hukum adat masih terus berlangsung hingga sekarang.⁵⁰ Dalam Pasal 3 UNDRIP, dinyatakan: “Indigenous peoples have the right to self-determina on. By virtue of that right they freely determine their poli cal status and freely pursue their economic, social and cultural development”. Berdasarkan Pasal 3 ini, diatur sangat jelas tentang pengakuan hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri.  Hak  tersebut  termasuk  hak  dalam  bidang poli k, hak untuk mengembangkan ekonomi, dan hak untuk pembangunan dalam bidang sosial dan budaya.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  sudah  diterima  dalam  hukum internasional.⁵¹  Pada  tahun  1996, Interna onal  Court  of  Jus ce (ICJ)  dalam  Kasus
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
46  United Na ons Declara on on the Rights of Indigenous Peoples, General Assembly Resolu on 61/295, Annex
U . N .   D o c . A / R E S / 6 1 / 2 9 5   ( S e p t e m b e r   1 3 ,   2 0 0 7 ) ,   d i k u p   d a r i   h p : / / w w w 2 . o h c h r. o r g / english/issues/indigenous/declara on.htm.
47  Muhamad Sayu  dan Rohaida Nurdin, “Economic Dimension of the Right to Self-Ditermina on of the Orang Asli:
th Right to Land and Natural Resources”, dalam: The 4  Interna onal Graduate Students Conference on Indonesia, “Theme Indigenous Communi es and The Projects of Modernity”, Proceeding , The Graduate School UGM, 30-31 Oktober 2012, hlm. 392. 48 Ibid , hlm. 392.
49  Perha an yang cukup serius terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait dengan hak atas tanah, dimulai  sejak  dibentuknya World  Council  of  Indigenous  People (WCIP)  pada  tahun  1966.  Pada  tahun  1982 dibentuk Working Group on Indigenous People (WGIP) melalui persetujuan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB. Proses pembuatan draf dan pembahasan isi deklarasi ini sudah dimulai tahun 1994 dan Kelompok Kerja Draf Deklarasi baru berhasil menyelesaikan tugasnya serta menyerahkan hasilnya ke Komisi PBB tentang HAM pada bulan Februari 2006. Lihat juga Lembar Fakta Hak Asasi Manusia (HAM), Edisi III yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
50  Muhamad Sayu  dan Rohaida Nurdin, “Economic Dimension of the Right to Self-Ditermina on of the Orang Asli:
th Right to Land and Natural Resources”, dalam: The 4  Interna onal Graduate Students Conference on Indonesia, “Theme Indigenous Communi es and “The Projects of Modernity”, Proceeding , The Graduate School UGM, 30- 31 Oktober 2012, hlm. 391.
51  Rohaida Nordin, Muhammad Sayu  dan Ma hew Albert Witbrodt, “Indigenous Peoples in Asia: Indigenousness
th and  Self-determina on”, Makalah ,  dipresentasikan  dalam  The  9   Annual  Asli  Conference  2012,  Singapura, tanggal 31 Mei-1 Juni 2012, hlm. 3. Hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self-determina on) juga diatur
Portugal v. Australia ( East Timor Case ), mendeﬁnisikan hak untuk menentukan nasib sendiri  sebagai  “ erga  omnes ”.  Anaya  menyatakan  bahwa  hak  untuk  menentukan nasib sendiri ditetapkan sebagai bagian dari jus cogens dan secara umum diterima dalam hukum internasional.⁵² Dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat, hak untuk  menentukan  nasib  sendiri  merupakan  representasi  dari  kebebasan  untuk membuat  keputusan  terkait  dengan  hal-hal  yang  berpengaruh  terhadap  mereka, untuk hidup sesuai dengan cara hidup mereka yang tradisional, nilai dan keyakinan mereka, dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam negara.⁵³
Hak untuk menentukan nasib sendiri juga sangat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pada UNDRIP diatur dengan lebih jelas ketentuan tentang hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam. Pasal 26 ayat (2) UNDRIP secara khusus telah menetapkan bahwa: “ Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of tradi onal ownership or other tradi onal occupa on or use, as well as those which they  have  otherwise  acquired ”.  Masyarakat  hukum  adat  mempunyai  hak  untuk memiliki dan mengelola tanah dan sumber daya alam dengan alasan kepemilikan tradisional. Dalam kasus Delgamuukw v. Bri sh Colombia , Ketua Mahkamah Agung memutuskan  bahwa  label indigeneous adalah sui  generis, ⁵⁴  yaitu  label  tersebut diperoleh atas dasar kehidupan dan penghidupan mereka di wilayah tersebut sejak lama. Di samping itu, dalam kasus The Mayagna ( Sumo ) Awas Tingi Community v. Nicaragua , the  Inter-American  Court  of  Human  Right diakui  hak  atas  harta  dari masyarakat  hukum  adat  dengan  memperha kan  instrumen  internasional,  seper Pasal 14 ayat (2) Konvensi ILO 169⁵⁵ dan perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia Amerika Serikat.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 340
dalam Pasal 1 the Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Right (ICCPR), dan ketentuan yang sama juga terdapat  dalam  Pasal  1  the  Interna onal  Covenant  on  Social,  Economic,  and  Cultural  Rights  (ICSECR)  yang mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang.
52  Muhamad Sayu  dan Rohaida Nurdin, “Economic Dimension of the Right to Self-Ditermina on of the Orang Asli.......”, Op.cit .,hlm. 396.
53  Anaya JS, Indigenous Peoples in Interna onal Law , New York: Oxford University Press, 2004, hlm. 97.
54  Muhamad Sayu  dan Rohaida Nurdin, “Economic Dimension of the Right to Self-Ditermina on of the Orang
Asli…..”, Op.cit. , hlm. 398.
55  Pasal 14 Konvensi ILO 169 menyatakan:
(1) The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they tradi onally occupy shall be recognised. In addi on, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have tradi onally had access for their subsistence and tradi onal ac vi es. Par cular a en on shall be paid to the situa on of nomadic peoples and shi ing cul vators in this respect ;
(2) Governments shall take steps as necessary to iden fy the lands which the peoples concerned tradi onally occupy, and to guarantee eﬀec ve protec on of their rights of ownership and possession ;
(3) Adequate  procedures  shall  be  established  within  the  na onal  legal  system  to  resolve land claims by the peoples concerned .
Sebagaimana Konvensi ILO 169, UNDRIP kembali menegaskan kewajiban negara melaksanakan  prinsip the  free,  prior  and  informed  consent dari  masyarakat  adat sebelum  menyetujui  dan  melaksanakan  proyek  yang  dapat  memengaruhi  tanah mereka. Dalam Pasal 32 ayat (2) deklarasi ini dinyatakan sebagai berikut:
“States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representa ve ins tu ons in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project aﬀec ng their lands or territories and other resources, par cularly in connec on with the  development,  u liza on  or  exploita on  of  mineral,  water  or  other resources” .
Selain  itu,  masyarakat  adat  memiliki  hak  mendapatkan  res tusi  atas  tanah mereka  dan  kompensasi  jika  res tusi  dak  memungkinkan.⁵⁶  Uraian  tersebut menunjukkan  bahwa  hukum  internasional  mengakui  hak  masyarakat  adat  untuk menentukan nasib sendiri. Dalam bidang tanah dan sumber daya alam, hak tersebut diatur dengan jelas dalam UNDRIP meskipun masih berupa instrument yang so  law , yaitu  dak  mengikat  secara  hukum.  Paling  dak,  hal  ini  harus  ditafsirkan  sebagai sebuah standar yang baik dan merupakan pengakuan atas semua hak masyarakat hukum adat di seluruh dunia untuk dapat berdiri sejajar dengan masyarakat yang lainnya.

## D.  Penutup
En tas masyarakat adat semakin diakui oleh banyak negara. Se ap pemerintah harus menghorma  kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adat. UNDRIP merupakan instrumen internasional utama yang mengakui dan menjunjung  nggi hak-hak  masyarakat  adat.  Berdasarkan  deklarasi  ini,  negara  memiliki  kewajiban menghorma  dan memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut. Deklarasi ini juga mengakui sebagai  prasyarat  dalam the  right  to  Free,  Prior  and  Informed  Consent memutuskan kegiatan yang memengaruhi wilayah dan tanah masyarakat adat atau undang-undang lain yang dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
UNDRIP memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat adat atas sumber  daya  alam.  Akan  tetapi,  sebagai so   law tentu  saja  masih  merupakan instrumen yang  dak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, deklarasi ini tetap memiliki  pengaruh  yang  signiﬁkan  dan  dapat  menjadi  langkah  awal  menuju penerapan instrumen yang mengikat di masa depan atau dapat berkembang menjadi customary interna onal law . Di samping UNDRIP, Konvensi ILO 169 juga mengatur
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
56 Pasal 28 ayat (1) UNDRIP.
berbagai  hak  dan  perlindungan  bagi  masyarakat  adat,  dengan  penekanan  khusus pada hak masyarakat adat untuk berkonsultasi dan berpar sipasi dalam membuat keputusan tentang kegiatan yang mempengaruhi mereka.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  anggota  PBB  yang  secara  konsisten memberikan suara mendukung dan ikut menjadi penandatangan dalam pengesahan UNDRIP.  Dengan  demikian,  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  menghorma (to respect) ,  melindungi (to  protect) ,  dan  memenuhi (to  fulﬁll) hak-hak  masyarakat hukum adat yang telah dijamin oleh deklarasi ini. UUD 1945 baru sampai pada tahap memberikan pengakuan yang  deklara f terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  (hak  ulayat)  yang  diiku   dengan  persyaratan merupakan  keadaan  yang  bertentangan  dengan  tujuan  pengakuan  dan penghormatan  itu  sendiri.  Adanya  persyaratan  yang  bersifat  membatasi  itu memberikan ruang kepada pemerintah untuk menafsirkan sendiri secara berbeda dengan  kepen ngan  masyarakat  hukum  adat.  Faktanya  adalah  persyaratan  itu kemudian  diiku   dan  dikembangkan  dalam  beberapa  peraturan  yang  mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat dalam sejumlah undang- undang  di  bidang  sumber  daya  alam.  Pengakuan  tersebut  belum  sampai  pada ndakan hukum to protect dan to fulﬁll hak masyarakat adat atas hak ulayat. Sehingga mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak ulayat juga belum dibuat.
Pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah harus dapat memas kan  bahwa  mereka  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  dan menghilangkan  diskriminasi  terhadap  masyarakat  adat,    serta  melaksanakan undang-undang  tentang  perlindungan  masyarakat  adat  secara  efek f.  Harus  ada pengakuan bahwa pengutamaan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kuasai dan pelihara secara turun temurun sejak zaman dahulu. Ke dakmampuan masyarakat adat untuk mengiku  proses ser ﬁkasi tanah secara modern,  dak boleh dijadikan sebagai alasan untuk perampasan penguasaan hak mereka untuk kepen ngan apapun.

## Da ar Pustaka Buku
Anaya J.S., Indigenous Peoples in Interna onal Law , Oxford University Press, New York, 2004. Bushar  Muhammad, Asas-Asas  Hukum  Adat  Suatu  Pengantar ,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 1976.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 342
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Gramedia, Jakarta, 2006. Dewan  Kehutanan  Nasional  dan  UN-REDD  Programme  Indonesia, Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak dalam Ak vitas REDD+ di Indonesia, Jakarta, 2011. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Alih Bahasa Somarno), Rimdi Press, Jakarta, 1973. Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum , Tinta Mas Indonesia, Jakarta. Hilman Hadikusumah, Pokok-Pokok Penger an Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1980. H. L. A. Hart, Konsep Hukum The Concept Of Law , Nusa Media, Bandung, 2009.
Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria: Perspek f Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
I  Nyoman  Nurjaya, Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Perspek f  Antropologi Hukum , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008. Interna onal  Labour  Organiza on  (ILO), Applica on  of  Conven on  No.169  by Domes c and Interna onal Courts in La n America: A Casebook, 2009. Mahfud MD, Pergulatan Poli k dan Hukum di Indonesia, Gamamedia, Yogyakarta, 1999.
Mitch,  Bruce,  B.  Se awan  dan  Dwita  Hadi  Rahmi, Pengelolaan  Sumberdaya  dan Lingkungan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
Rafael  Edy  Bosko, Hak-Hak  Masyarakat  Adat  dalam  Konteks  Pengelolaan  Sumber Daya Alam , Elsam, Jakarta, 2006.
Rawls, John, A Theory of Jus ce , Harvard University Press, Cambridge, 1971.
Sandra  Moniaga, Hak-hak  Masyarakat  Adat  dan  Masalah  serta  Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia , HuMa, Jakarta, 2005. Schrijver,  Nico, Sovereignty  over  Natural  Resources:  Balancing  Rights  and  Du es , Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Teubner, Gunther (ed.), Dilemma of law in the Welfare State, Walter de Gruyter, New York, 1988.
United  Na ons  Development  Programme, Human  Development  Report  2011
Sustainability and Equity: A Be er Future for All, Palgrave Macmillan, New York,
2011.
World  Bank, Indonesia  Environment  and  Development:  Challenges  for  the  Future ,
1994.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional

## Dokumen Lain
Achmad  Sodiki,  "Kebijakan  Sumber  Daya  Alam  dan  Implikasi  Juridisnya  Pasca  TAP MPR No.IX/MPR/2001 dan Kepres No 34 Tahun 2003". Makalah , disampaikan dalam Seminar Nasional "Eksistensi dan Kewenangan BPN Pasca Keppres No. 34 Tahun 2003", Malang.
____________,  “Masalah  Konﬂik  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Konﬂik  di Lapangan Agraria dan Usulan Penanganannya (Mencari   Format   Penanganan Konﬂik Agraria dalam Rangka Implementasi Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001)”. Makalah,  disampaikan  sebagai  Penanggap  Utama  dalam  Seminar  Nasional Strategi Pelaksanaan Pembaharuan Agraria , 26 September 2002, Jakarta, 2002.
_____________,  “Penataan  Kepemilikan  Hak  atas  Tanah  di  Daerah  Perkebunan Kabupaten  Malang  (Studi  tentang  Dinamika  Hukum)”. Disertasi .  Program
Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Corntassel,  Jeﬀ,  dan  Cheryl  Bryce,  “Prac cing  Sustainable  Self-Determina on:
Indigenous  Approaches  to  Cultural  Restora on  and  Revitaliza on”, Brown Journal of World Aﬀairs, Volume XVIII, Issue II, Spring/Summer 2012, hlm. 151.
Farida Pa ngi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional dalam Era
Globalisasi", Majalah  llmu  Hukum  Amanna  Gappa, Volume  11    Nomor  13, Januari-Maret 2003, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2003. Hasna , "Pertautan Kekuasaan Poli k dan Negara Hukum", Jurnal Hukum Republica, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2003, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,
Pekanbaru,  2003.
Husen Al ng, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 11 Nomor 1, Januari 2011.
Jawahir Thontowi, "Komunitas Lokal dalam Perspek f HAM dan Hukum Nasional",
Jurnal Hukum, Volume 57, Juli 2005. Jufrina Rizal, "Perkembangan Hukum Adat sebagai Living Law dalam Masyarakat",
Jurnal llmu Hukum Amanna Gappa, Volume 16 Nomor 1, Maret 2008, Fakultas
Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2008.
Lemaitre, Sophie, “Indigenous Peoples' Land Rights and REDD: A Case Study”, Review of European Community & Interna onal Environmental Law (RECIEL) 20 (2) 2011, ISSN 0962 8797.
Lily Bauw dan Bambang Sugiono, "Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di Papua dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam", Jurnal Kons tusi, Volume I Nomor 1,
Juni 2009, MKRI, Jakarta,  2009.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 344
Masyhud  Asyhari,  "Pemberdayaan  Hak-Hak  Rakyat  atas  Tanah", Jurnal  Hukum  lus Quialustum, Volume 13 Nomor 7, April 2000. Muchsin,  "Kedudukan  Tanah  Ulayat  dalam  Sistem  Hukum  Tanah  Nasional", Varia Peradilan , XXI (245) April 2006, Ikahi, Jakarta, 2006. Muhamad  Sayu   dan  Rohaida  Nurdin, “Economic  Dimension  of  the  Right  to  Self- Determina on of the Orang Asli: Right to Land and Natural Resources” , dalam th The  4   Interna onal  Graduate  Students  Conference  on  Indonesia,  Theme Indigenous  Communi es  and  “The  Projects  of  Modernity” , Proceeding ,  The Graduate School UGM, 30-31 Oktober 2012, Yogyakarta, 2012. Ni'matul Huda, "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah   Bekas Swapraja di Daerah Is mewa Yogyakarta", Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 7 April 2000, Fakultas Hukum UN, Yogyakarta, 2000.
Rachmad  Syafa'at,  "Kearifan  Lokal  dalam  Masyarakat  Adat  di  Indonesia", Jurnal Publica, Volume 4 Nomor 1, Januari 2008, FISIP UMM, Malang, 2008. Rohaida  Nordin,  Muhammad  Sayu dan  Ma hew  Albert  Witbrodt, “Indigenous Peoples  in  Asia:  Indigenousness  and  Self-determina on” , Makalah , th dipresentasikan dalam The 9  Annual Asli Conference 2012 , Singapura, tanggal 31
Mei-1 Juni 2012.
Steny, Bernard, "Pluralisme Hukum: Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan
Otonomi Hukum Lokal", Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2006.
Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 36 Nomor 4, Oktober-Desember 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ja- karta, 2006.
Muazzin: Hak Masyarakat Adat ( Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam: Perspek f Hukum Internasional