## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
KABUPATEN BUTON)
L. M. Ricard Zeldi Putra

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Dosen Hukum Tata Negara

## ABSTRACT
The  Organization  of  the  Government  of  the  village  of  terpisakan  no  peyelenggaraan autonomous  region.  Through  law  No.  6  Year  2014  about  villages,  each  village  given discretion to set its own kewenanganya, either the authority based on the origin of the local  scale,  the  powers  and  authority  of  the  village,  in  the  transferred  by  the  Central Government/provinces//kota in accordance with government legislation. This research uses the normative-empirical type. The data used in this research is the primary data, namely  data  obtained  directly  from  the  field  in  the  form  of  interviews  and questionnaires  and  secondary  data,  namely  data  obtained  from  graphical  documents (tables, notes, meeting, meetings, etc), photographs, films, video recordings, and other things that can enrich the primary data.  Research results show that implementation of the allocation of Funds in the village of Banabungi Village have been implemented but in pelaksanaanya  is  not  effective.  It  is  based  on  is  Not  dilaksanakanya  the  principle  of transparency and participatory in its own ruling, a factor pelaksanaanya i.e. the absence of  legal  sanctions  or  force  power  for  the  Government  when  the  village  does  not implement  legal  norms.  While  the  position  of  Permendagri  NO.  113  Year  2014  about financial  management  is  in  compliance  as  regulations,  although  the  above  provision does  not  mention  explicitly  the  type  of  legislation  in  the  form  of  a  regulation  of  the Minister,  but  the  phrase  rules  set  by  Ministers  at  the  top,  reflecting  the  existence  of ministerial regulation as one of the types of legislation.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Kesatuan  menganut  asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18  Undang-Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa,  pembagian  daerah  Indonesia  atas daerah  besar  dan  daerah  kecil,  dengan  susunan  pemerintahannya  ditetapkan  dengan
uandang-undang  dengan  memandang  dan  mengingat  dasar  permusyawaratan  dalam sistem  pemerintahan  Negara  dan  hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang  bersifat istimewa.  Daerah  di  Indonesia  akan  dibagi  menjadi  daerah  Provinsi,  Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Tujuan  utama  penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan  publik (public  service) dan  meningkatkan  perekonomian  daerah.  Pada dasarnya,  tiga  misi  utama  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fisik,  yaitu mengkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  sumber  daya  daerah,  dan  memberdayakan  serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat  hukum,  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwewenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.
Pemahaman  Desa  di  atas  menempatkan  desa  sebagai  suatu  organisasi pemerintah  yang  secara  politis  memiliki  kewenangan  tertentu  untuk  mengurus  dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak  terpisakan  dari  peyelenggaraan otonomi  daerah.  Pemerintahan  desa  merupakan  merupakan  unit  terdepan  (ujung tombak)  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  menjadi  tonggak  strategis  untuk keberhasilan  semua  program  yang  dijalankan  pemerintah.  Karena  itu  upaya  untuk memperkuat  Desa(pemerintah  desa  dan  lembaga  kemasyarakatan  desa)  merupakan langkah  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  hakikat dari otonomi daerah.
Melalui  UU  NO.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  setiap  desa  di  berikan  keleluasaan untuk  mengatur  kewenanganya  sendiri,  baik  kewenangan  berdasarkan  asal-usul,
kewenangan  lokal  berskala  desa,  dan  kewenangan  yang  di  tugaskan  oleh  pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam UU No.6 Tahun 2014 Alokasi dana desa yang di kenal dengan ADD adalah dana desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang di terima oleh kabupaten sebesar 10% setelah di kurangi dengan Dana Desa Alokasi Khusus (DAK).
Yang  menjadi  persoalan  di  Desa  Banabungi  masyarakat  mempersoalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa, beberapa hal yang dikeluhkan warga masyarakat antara lain tidak mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya, adanya dugaan penyalah gunaan dana, hal lain yang banyak di persoalkan adalah tidak adanya sumber informasi yang dapat dengan mudah diakses  oleh  masyarakat.  Setelah  peneliti  melakukan  pengamatan  awal  dilapangan terbukti  tidak  ada  sumber  informasi  disediakan  pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  tata  kelola  ADD  yang baik  supaya  dana  tersebut  tepat  sasaran  dan  dapat  di  gunakan  untuk  kepentingan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  dalam pemanfaatan ADD  perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan  keuangan dalam hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan  desa  pasal  2  ayat  1  yang  berbunyi  :  “keuangan  desa  di  kelola  berdasarkan asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran”.
ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa  dalam hal  kegiatan pelaksanaan  pemerintah  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  ADD  diantaranya adalah  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan pelayanan  pemerintah,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan  sesuai  dengan kewenangannya. Selain itu ada yang ditujukan pula supaya meningkatkan kemampuan lembaga  kemasyarakatan  masyarakat  di  Desa  dalam  perencanaan,  pelakasanaan,  dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi yang di miliki oleh Desa.
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  menjadi  tolak  ukur  dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Dari  urain-urain  tersebut  diatas  maka  penulis  perlu  untuk  meneliti permasalahan  keefektifan  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  berdasarkan  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu yang berjudul:
“EFEKTIFITAS  PELAKSANAAN  ALOKASI  DANA  DESA  BERDASARKAN  PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON”.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  adalah  tipe  Normatif-empiris  yang  pada dasarnya  merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan adanya  pembahasan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris mengenai  implementasi  kekuatan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Jenis dan sumber data yang di gunakan  dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara dan kuesioner dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat,dll) foto-foto,film, rekaman video, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.
Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu  suatu  metode  yang  dilakukan  dengan  memasukan  data  dari  hasil  wawancara dalam  kerangka  tabel  untuk  menghitung  frekuensi  dan  membuat  persentase.  Dengan metode  ini  dirapkan  dapat  memberikan  gambaran  secara  teratur,  ringkas  dan  jelas. Dengan  demikian  maka  kesimpulan  yang  di  tarik  akan  sesuai  dengan  kejadian  yang sebenarnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Oleh Penyelenggara Pemerintah Desa Pelaksanaan Asas Transparan.
Kepala  desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  Desa  yang  di bantu  oleh  perangkat  Desa.  Perangkat  Desa  terdiri  atas  sekretaris  desa,  pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedangkan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai tugas operasional.
Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka tata kelola ADD yang efektif supaya  dana  tersebut  tetap  sasaran  dan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  ADD  perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, hal ini tertuang pada pasal 2 ayat1 permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berbunyi : Keuangan  Desa  dikelolah  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran .  Konkritnya pelaksanaan asas transparan juga  dijelaskan  pada  pasal  40  ayat  (1):  laporan  realisasi  dan  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang di maksud pada pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi kepada  masyarakat.  “(2):  media  informasi  sebagaimna  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

## Analisa Efektifitas
2.  Analisa  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  Penyelenggara  pemerintahan Desa Banabungi.

## 1.1. Pelaksanaan asas Transparan
Kepala  desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  Desa  yang dibantu  oleh  perangkat  Desa.  Perangkat  Desa  terdiri  atas  sekretaris  desa,  pelaksana kewilayahan dan pelaksana tekhnis. pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembatu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedangkan pelaksana tekhnis merupakan unsur pembatu kepala desa sebagai tugas operasional.
Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka tata kelola ADD yang efektif supaya  dana  tersebut  tepat  sasaran  dan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pembangunan  dan pemberdayaan masarakat dalam pemanfaatan  ADD perlu  mengacu pada  asas-asas  pengelolaan  Keuangan  desa,  hal  ini  tertuang  pada  pasal  2  ayat  I Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
"Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akunlabel,  partisipatif  serta
dilakukan  dengan  terlib  dan  disiplin  anggaran  " .  konkritnya  Pelaksanaan  asas transparan  juga  dijelaskan  pada  pasal  40  ayat  (  l  ) "laporan  realisasi  dan  laporan pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masarakat secara tertulis dan dengan media informasi kepada  masarakat.”  (2)  :  media  informasi  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (l) antara  lain  papan  pengumuman.  radio  komunitas  dan  media  informasi  lainya Guna untuk  mengetahui  pelaksanaan  asas  transparan  dalam  pelaksanaan  ADD  di  Desa Banabungi  maka  penulis  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  Desa  banabungi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
Tabel  1.1.  hasil  kuesioner  terkait  pelaksanaan  transparansi  dalam  pengelolaan ADD di Desa Banabungi.
No Pertanyaan Jawaban Jumlah responden (N)   Persentase (0/0) l Apakah Anda diinformasikan mengenai laporan realisasi dan pertangung jawaba APBDesa ? Ya
Tidak 4 22 18,18 84.61 jumlah
26 100
e-ISSN 2621-6159
2 Apakah pemerintah Desa menyediakan sumber infomasi yang mudah diakses masyarakat berupa papan pengumuman informasi tentang pengelolaan keuangan Desa ? Ya
Tidak 0 26 0
100
jumlah
26 100

## Sumber : Data primer (Banabungi 7-13 Januari 2017)
Dari  26  responden,  ternyata  4  atau  18,18%  mengatakan  diinformasi  mengenai laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggung  jawaban  APBDesa-  sedangkan  22  atau 84,61%  responden  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai  laporan  realisasi  dan laporan pertanggung jawaban APBDesa.
Dari  pertanyaan  kedua,  26  atau  100%  menjawab  ya  yaitu  pemerintah  Desa Banabungi tidak menyiapkan sumber informasi yang mudah diakses oleh masarakat.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  diatas,  peneliti  berpendapat  bahwa  aparat pemerintah  desa  tidak  melaksanakan  apa  yang  diamanahkan  dalam  pasal  40  ayat  (l) dan  (2)  yang  berhubungan  dengan  asas  Transparan  sehingga  memunculkan pemerintahan  yang  tidak  Transparan.  Menurut  Arbi  Sani  (jurnal  karaketeristik pemerintahan tidak transparan) "Dampak dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak Transparan
l .  Rendahnya  atau  bahkan  tidak  adanya  kepercayan  warga  negara  terhadap pemerintahan.
2.   Rendahnya  partisipasi  warga  negara  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat pemerintah.
3.   Sikap  apatis  warga  negara  dalam  mengambil  inisiatif  dan  peran  yang  berkaitan dengan kebijakan publik.
4.   Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislative, KKN akan  merajalela dan menjadi budaya mendarah daging (nilai dominan).
Hal  tersebut  sekaligus  menjawab  pertayaan  pada  latar  belakang  ini,  yaitu akibat  tidak  adanya  transparansi  dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa  sehingga menjadi salah satu dampak ketidak efektifan pelaksanaan ADD.

## 1.2.  Pelaksanaan asas partisipatif
Salah  satu  indikator  keberhasilan  Alokasi  Dana  Desa  adalah  meningkatnya partisipasi masarakat dalam pelaksanaan pembanggunan desa dan penyerapan tenaga kerja  lokal  pada  kegiatan  pembanggunan.  Pengelolaan  keuangan  Desa,sejak tahapperencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan  dan  pertanggungjawaban wajib  melibatkan  masyarakat  luas  didesa,  utamanya  kelompok  marjinal  sebagai penerima manfaat dari program pembangunan kegiatan di Desa.
Tabel  1.2.  hasil  kuesioner  terkait  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengelolaan ADD di Desa Banabungi.
N o Pertanyaan Jawaban Jumlah responden (N) Persenta se l . Apakah Anda dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa ? Tidak Ya
7 19
26.92 73,07 jumlah 26 100
e-ISSN 2621-6159
2 Apakah dalam pelaksanaan
ADD berupa pembanggunan fisik cukup menyerap tenaga kerja lokal ? Cukup
kurang 21 5 80,76 19,24 jumlah
26 100
Sumber : Dala primer (Banabungi 7-13 Januari 2017 Dari  26  responden,  7  atau  26.92%  memberi  tanggapan  mereka  tidak dilibatkan  dalam  pelaksanaa  Alokasi  Dana  Desa  sedangkan  19  atau  73,17 responden mengatakan mereka dilibatkan.
Pertanyaan  kedua,  apakah  dalam  pelaksanaan  ADD  berupa  pembangguna  fisik cukup  menyerap  tenaga  kerja  lokal.  Dari  26  responden,  21  atau  80,76%  menjawab cukup sedangkan 5 atau 19,24% responden menjawab kurang. Berdasarkan tanggapan responden  penulis  menyimpulkan  pemberdayaan  masarakat  dalam  Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kurang efektif hal ini dapat dilihat masih kurang terserapnya tenaga kerja lokal dan dilibatkanya masyarakat dalam pelaksanaan ADD secara keseluruhan.

## 1.3. Pelaksanaan asas Akuntabel dan Disiplin Anggaran
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang memiliki hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  akan  pertanggungjawaban.
Dengan  demikian,  pelaksanaan  kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  harus  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  mulai  dari  proses  perencanaan  hingga pertanggungjawaban.  Asas  ini  mempertanggung  jawabkan  dan  melaporkan
pelaksanaan  APBDesa  secara  tertib,  kepada  masyarakat  maupun  kepada  jajaran pemerintahan diatasnya, sesuai peraturan perundangundangan.
Tabel 1.3. Hasil kuesionerterkait pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Banabungi.
No Pertanyaan J awaban Jumlah responden (N) Persentas e (0/0) l . Apakah pelaporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa banabungi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ? Sesua kurang sesuai tidak sesuai
8
2 0
80
20 0
Jumlah 10 100 2 Apakah ada temuan penyimpanganpenyimpangan terkait pelaporanh dan pertanggung jawaban Alokasi
Dana Desa? Tidak temuan 10 0 100 0 jumlah
10 100
Sumber : Data primer (Banabungi 7-13 Januari 2017
Dari  10  responden,  8  atau  80%  memberi  tanggapan  sudah  sesuai  ketentuan dalam pelaksanaanAlokasi  Dana Desa  sedangkan  2 atau 20% responden mengatakan kurang sesuai dengan prosedur yang ada dan 0 atau 20% responden mengatakan tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Pertanyaan  kedua,  apakah  ada  temuan penyimpangan  dalam  pelaksanaan  ADD  Dari  IO  responden,  10  atau  100%  menjawab tidak ada temuan sedangkan 0 atau 0% responden menjawab ada temuan.
Berdasarkan hasil kuesioner diatas dari segi pelaporan dan pertanggung jawaban sudah  efektif  hal  ini  terbukti  mayoritas  responden  memberikan  tanggapan  tidak  ada permasalahan dalam pelaporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Transparansi merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi  terwujudnya  pemerintahan  yang  efektif.
Perwujudan  tata  pemerintahan  yang  efektif  mensyaratkan  adanya  keterbukaan, keterlibatan  dan  kemudahan  aspek  bagi  masarakat  terhadap  proses  penyelenggaraan Pemerintahan.

## PENUTUP

## D. Kesimpulan
Dari  uraian-uraian  yangdikemukakan  pada  bab-bab  terdahulu,  maka  peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Banabungi  maka  penulis menyimpulkan  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Banabungi  telah  dilaksanakan namum dalam pelaksanaanya tidak efektif. Hal ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, faktor mendasar yang mempengaruhi tidak efektifnya Pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Banabungi  adalah  Tidak  dilaksanakanya  asas  transparansi dan  partisipatif  dalam  pelaksanaanya,  faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  tidak  adanya sanksi  hukum  atau  daya  paksa  bagi  pemerintah  desa  apabila  tidak  melaksanakan norma-norma  hukum.  Disamping  itu,  pelaksanaan  asas  Transparansi  dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 masih kurang. hal ini dapat pada uraian penelitian diatas yakni dampak yang paling mendasar ketidak efektifan pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya transparansi dalam pelaksanaan alokasi Dana desa

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,Jimly. 2010. Perihal Undang-undang, Rajawali Pers.: Jakarta
Awang, Azam.2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Hamidi, Jazim.2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Prestasi Pustaka : Jakarta
Huda, Ni"matul.2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. FH UII Press: Yogyakarta Jeddawi, Murtir.2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Ull Pers: Yogyakarta Koenjaranigrt. 2011. Manifestasi otonomi Daerah, Total Media : Yogyakarta Muluk, Khairul.2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah,Bayumedia Publishing : Malang
Ridwan.2009. Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press : Yogyakarta
Rahardjo, Sajipto. 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan metode dan Pilihan Masala., Genta Publishing : Jogjakarta
Soekanto, Soejono. 1998. Pengatar Penelitian flukum. Jakarta
Universitas Indonesia Press
Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.
Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1988  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : Balai Pusataka
Winarno. Budi. 2008. Kehijakan puhlik Teori dan proses, Buku Kita : Yogyakarta