Volume 8                                                  Nomor 3                                               Desember 2020

## Analisis Kesiapan Pelaksana dalam Menerapkan Program Pengendalian COVID-19 di Desa Meteseh
Lelly Prakusha, Sutopo Patria Jati, Nurhasmadiar Nandini Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: lellypra@yahoo.com

## ABSTRACT
COVID-19 has become a global pandemic in  2020.  As  of  May  25,  2020,  there  were 22,750  confirmed  cases  of  COVID-19  in Indonesia. Prevention and control of COVID- 19  need  to  be  implemented  by  the  village government which is in direct contact with the community.  Therefore,  the  Ministry  of Villages issued a Village Ministerial
Regulation  Number 6 of 2020 concerning  the Implementation  of  the  COVID-19  Response Village  Program.  Meteseh  Village  is  one  of the villages in the Kendal Regency that has a risk of spreading COVID-19. This research is a  qualitative  descriptive  study  using  a purposive technique with an in-depth interview  with  informants  selected  based  on criteria  and  literature  study  method.  The results  show  that  the  implementation  of  the COVID-19  Response  Village  Program  in Meteseh  Village  has  not  been  running optimally  due  to  unclear  implementation standards  in  related  policies,  limited  human resource  capacity  in  program  planning  and resource  management,  especially  in  the aspect  of  controlling  COVID-19  and  the community  attitudes  that  do  not  apply  health protocols  influenced  by  social,  economic, political  conditions.  Therefore,  Meteseh Village  is  advised  to  increase  the  role  of village  midwives  to  provide  education  about the  handling  of  COVID-19  to  program implementers,  increase  the  participation  of health  workers,  religious  leaders,  and
community  leaders  in  Meteseh  Village  to assist  in  handling  COVID-19,  continue  to provide  information  of  COVID-19  and conduct  evaluation  activities  of  program implementation  including  making  a  complete written report about program implementation
Keywords :  COVID-19,  Village,  Prevention, Social, Economic

## PENDAHULUAN
Tahun  2020,  virus  corona  telah  menjadi pandemi global. Di Indonesia, hingga tanggal 25 Mei 2020, WHO mencatat terdapat 22.750 kasus  terkonfirmasi  COVID-19 1 .Berdasarkan data  10  provinsi  di  Indonesia  dengan  kasus COVID-19  tertinggi  hingga  tanggal  25  Mei 2020,  ditemukan  bahwa  Provinsi  Jawa Tengah  di  peringkat  4  dengan  jumlah  1.351 kasus  dengan  214  kasus  di  Kota  Semarang. Pencegahan  COVID-19  perlu  dilakukan  oleh seluruh tingkat pemerintah, terutama pemerintah  desa  yang  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat.  Sesuai  dengan  isi  Surat Edaran  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No.  8  Tahun  2020,  bahwa  perlu  adanya pelaksanaan Program Desa Tanggap COVID- 19 yang kemudian didukung dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2020.

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia

## Manajemen Kesehatan
Manajemen Kesehatan Indonesia
Salah satu desa di Kabupaten Kendal yang berbatasan  langsung  dengan  Kota  Semarang yaitu  Desa  Meteseh.  Desa  Meteseh  turut mengambil  bagian  dalam  penerapan  Program Desa  Tanggap  COVID-19.  Berdasarkan  studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat beberapa  faktor  risiko  di  Desa  Meteseh. Pertama,  Desa  Meteseh  merupakan  desa terluas di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dengan  total  jiwa  11.239  yang  memiliki tingkat  mobilisasi  yang  tinggi  ke  Kecamatan Boja setiap harinya. Sedangkan, di Kecamatan  Boja  terdapat  kasus  COVID-19 sejumlah  4  kasus 2 .  Kedua,  Desa  Meteseh berbatasan  langsung  dengan  Kota  Semarang serta menjadi  jalur alternatif  bagi pengendara dari Kendal ke Semarang atau sebaliknya dan banyak  warga  Meteseh  yang  bekerja  di  Kota Semarang.  Ketiga,  terdapat  lebih  dari  20 perumahan  yang  sebagian  besar  dihuni  oleh pendatang dari luar daerah. Keempat, meskipun  pemerintah  menetapkan  larangan mudik,  namun  berdasarkan  data  identifikasi pemudik  Desa  Meteseh,  selama  kurun  waktu Bulan Maret –  April 2020, masih terdapat 46 pemudik dari wilayah dengan tingkat penularan  virus corona  yang tidak terkendali. Oleh  karena  itu,  Desa  Meteseh  perlu menguatkan  upaya  pencegahan  dikarenakan memiliki  risiko  penularan  COVID-19  dari segi  geografis  maupun  dari  sosial  ekonomi dengan  menerapkan  Program  Desa  Tanggap COVID-19  secara  efektif  dan  efisien,  tim perlu memperhatikan karakteristik masyarakat terutama sikap dan komitmen yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan mendeskripsikan kesiapan pelaksana dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Desa Meteseh yang dianalisis  berdasarkan  faktor  standar  dan sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap dan lingkungan. Subyek  penelitian  dipilih  dengan  teknik purposive  yaitu  berdasarkan  pertimbangan tertentu  yang  terdiri  dari  informan  utama yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala
Urusan  Perencanaan  Desa,  dan  Bidan  Desa, serta  informan  triangulasi  yang  terdiri  dari Bendahara  Desa,  PJ  UKM  Puskesmas  Boja, Kepala  Dusun  Rowosari,  Kepala  Dusun Krajan  Tengah,  Kepala  Dusun  Teseh,  dan Kepala  Dusun  Sasak.  Pengumpulan        data primer        menggunakan    metode  wawancara mendalam secara langsung dengan menerapkan  protokol  kesehatan  serta  data sekunder  melalui  studi  pustaka.  Instrumen penelitian  yang  digunakan  yaitu  pedoman wawancara dan alat dokumentasi seperti buku catatan  lapangan,  alat  perekam,  kamera,  alat tulis, dan bolpoint. Setelah tahap pengumpulan  data  selesai  dilakukan  maka data  dianalisis  melalui  tahap  reduksi  data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Implementasi  Program  Desa Tanggap COVID-19 di Desa Meteseh
Program  Desa  Tanggap  COVID-19  di Desa  Meteseh  dimulai  di  Bulan  Maret  2020. Pedoman  pelaksanaan  program  dilaksanakan berdasarkan  Permendes  PDTT  RI  No.  6 Tahun  2020  mengenai  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2020.  Program  Desa Tanggap  COVID-19  di  Desa  Meteseh  terdiri dari  upaya  pencegahan  dan  penanganan COVID-19. Untuk upaya pencegahan, kegiatan  pertama  yaitu  kegiatan  edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi keliling dan  saat  kegiatan  warga  secara  kondisional serta  kepada  warga  yang  terkonfirmasi COVID-19  dan  kontak  erat  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat mengenai  informasi  terbaru  dari  COVID-19. Tetapi,  belum  terdapat  edukasi  kepada kelompok  rentan  yang  membutuhkan  akses khusus  untuk  mendapatkan  informasi  secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan RI HK.01.07/MENKES/413/2020, perlu adanya  pelaksanaan  edukasi  secara  rutin setiap  hari  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap upaya pengendalian COVID-19 oleh pemerintah.
“Edukasi  melalui  kepala  dusun  dan  ketika ada pertemuan” (IU 1)
“Awalnya  rutin  komunikasi  dan  edukasi, tetapi sekarang berkurang, karena masyarakat juga sudah melihat dari media” (IU 2)
Kegiatan kedua yaitu penyemprotan disinfektan  yang  dilakukan  sekali  di  seluruh wilayah  desa  di  Bulan  Maret  2020  karena adanya  pertimbangan  keefektifan  biaya  dan manfaat. Semestinya, penyemprotan disinfektan  dapat  dilakukan  secara  rutin terutama  di  dengan  bahan  dan  metode  yang tepat  yaitu  di  benda  mati  untuk  memutus rantai penyakit.
“Penyemprotan  serentak  dari  desa  sekali karena mengingat anggaran dan keefektifannya” (IU 2)
Kegiatan  ketiga  yaitu  terdapat  upaya pembubaran kegiatan berkerumun yang kurang  bermanfaat  oleh  Tim  Tanggap COVID-19  dan  Babinkamtibmas.  Namun, masih  terdapat  kegiatan  yang  berkerumun masih  terlaksana  dan  kurang  menerapkan protokol kesehatan.
“Kalau  kerumunan  nggak bermanfaat diusahakan dibubarkan pak babin” (IU 4)
Hingga  tanggal  27  Agustus  2020,  terdapat 9 warga terkonfirmasi COVID-19. Penanganan  COVID-19  yang  dilakukan  oleh Bidan  Desa  sudah  sesuai  dengan  Pedoman Pencegahan  Dan  Pengendalian  COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan RI bahwa setiap penemuan  kasus  di  wilayah  perlu  adanya respon  tanggap  berupa  notifikasi,  verifikasi, rujukan  dan  penanggulangan,  yaitu  dengan memantau  perkembangan  kasus  melalui media  komunikasi,  pemberian  edukasi  ke warga  yang  terkonfirmasi  COVID-19  serta kontak  erat,  mendata  kontak  erat  untuk melaksanakan Rapid  Test ,  dan  penyelidikan epidemiologi  berupa  identifikasi  gejala  dan risiko  melalui  Ketua  RT  dan  Kepala  Dusun. Namun, masih terdapat Ketua RT dan Kepala Dusun yang kurang kooperatif dalam bekerjasama untuk menangani kasus COVID- 19 di wilayahnya.
“Sampai  27  Agustus  2020,  ada  9  positif. Setiap  ada  kasus  saya  ngedata  kontak  erat kayak  keluarga  untuk  dilakukan  rapid  test. Ada  identifikasi  gejala  sama  risiko  dari puskesmas  lewat  Pak  RT,  Pak  Kadus  baru bidan.  Saya  pantau  perkembangan  lewat WA” (IU 4)
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan bahwa  masih  terdapat  hambatan  dalam pelaksanaan  program  yaitu  belum  rutinnya penerapan  upaya  pencegahan  COVID-19  dan belum  optimalnya  penanganan  COVID-19  di Desa Meteseh.

## 1.  Standar dan Sasaran Kebijakan
Program  Desa  Tanggap  COVID-19 bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan  penyebaran  COVID-19  di Desa  Meteseh  dengan  sasaran  seluruh masyarakat  Desa  Meteseh.  Sedangkan  untuk standar dan sasaran kebijakan, dasar pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan Program  Desa  Tanggap  COVID-19  yaitu Permendes  No.  6  Tahun  2020  serta  pedoman dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kendal sebagai  dasar  penanganan  COVID-19  di tingkat desa oleh bidan desa.
Namun, belum terdapat standar pelaksanaan  program  dan  anggaran  beserta target  capaian  yang  terukur  pada  kebijakan tersebut. Sehingga berdampak pada perencanaan program yang dilakukan berdasarkan  pemahaman  dan  kapasitas  dari tim  pelaksana.  Perencanaan  program  yang kurang  matang  dapat  berpotensi  menjadi hambatan  dalam  mengelola  sumber  daya secara efektif dan efisien selama pelaksanaan program. 3
“Pedoman pelaksanaan mengacu di permendes  no  6  tahun  2020  tentang penggunaan  dana  desa.  Dari  dasar  itu  maka desa  harus  menganggarkan  untuk  dana pelaksanaan  program  desa  tanggap  COVID- 19 tapi nggak ada standar besarannya”  (IU 3) “Kalau  saya  lebih  ke  penanganannya  jadi mengacunya  dari  pedoman  pelaksanaan  dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal”  (IU 4)

## 2.  Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  adalah  komponen paling  penting  dalam  pelaksanaan  program karena  sebagai  penggerak  dari  sumber  daya lain.  Namun,  berkaitan  dengan  tingkat pemahaman  masih terdapat anggota tim  yang belum  paham  mengenai  upaya  pencegahan dan  penanganan  COVID-19  serta  standar pelaksanaan Program Desa Tanggap COVID- 19.  Sehingga  dapat  berpotensi  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  program  karena pemahaman anggota berpengaruh pada kinerja tim dalam  mencapai tujuan program. 4 Selain  itu,  kebijakan  yang  belum  terdapat standar  pelaksanaan  dan  target  capaian  yang jelas,  mengakibatkan  perencanaan  program dilaksanakan berdasarkan kemampuan interpretasi  dan  perencanaan  yang  terbatas dari pelaksana serta waktu yang mendadak.
Kapasitas  pemerintah  desa  yang  masih kurang  dalam  memahami  pencegahan  dan penanganan  COVID-19  untuk  dilakukan secara gotong royong serta belum terdapatnya pembagian tugas  yang  jelas dapat berdampak pada kurangnya partisipasi anggota tim dalam pelaksanaan  program  yang  dapat  berdampak pada  kurang  optimalnya  pengelolaan  sumber daya  sehingga  dapat  berpotensi  kegagalan dalam  penerapan  kebijakan  dan  pencapaian tujuan. 5 Berdasarkan  kuantitas,  tim  sudah mencukupi  untuk  pelaksanaaan  program. Namun,  terdapat  hambatan  pada  penanganan COVID-19  yaitu  meningkatnya  beban  kerja Bidan  Desa.  Dimana  selama  masa  pandemi, Bidan  Desa  tidak  hanya  bertanggung  jawab pada penanganan COVID-19, tetapi juga tetap melaksanakan  kewajibannya  yang  berkaitan dengan pengobatan sederhana, pelayanan gizi, pelayanan  kesehatan  ibu  dan  anak  serta pelayanan  kesehatan  lainnya  di  lingkup  Desa Meteseh. 6
Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  No.  34/2016,  rasio  ideal  bidan terhadap  penduduk  yaitu  1:1000.  Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan beban  kerja  dari  Bidan  Desa  Meteseh  yaitu 1:11.239. Namun, Puskesmas Boja menyatakan  bahwa  sulit  untuk  menambah jumlah  bidan  saat  pandemi  karena  perlu
adanya  perencanaan  dan  persetujuan  dari pihak  bertanggung  jawab.  Beban  kerja  dari bidan  desa  yang  tinggi  tersebut  dapat berpotensi  berdampak pada produktivitas dan kualitas  hasil  kerja  yang  kurang  optimal. 6 Oleh  karena  itu,  desa  perlu  meningkatkan peran  tenaga  medis  potensial  yang  termasuk warga  desa  untuk  menjadi  relawan  dan membantu  Bidan  Desa  untuk  melaksanakan penanganan COVID-19.
“Untuk  kuantitas  sdm  sudah  cukup  namun sdm kurang memahami mengenai
penanganan covid”   (IU 3) “Mencukupi si mbak dibantu kader tapi yaitu beban kerja bidan nambah”
(IU 4)
“Walaupun  beban  kerja  meningkat,  tapi cukup  nggak  cukup  ya  tetep  itu  nggak  bisa nambah bidan desa apalagi pandemi ini diluar rencana, mau nggak mau kita harus siap” (IT 2)
Berdasarkan  Permendes  No.  6/2020, anggaran  untuk  Program  Desa  Tanggap COVID-19  berasal  dari  dana  desa.  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Desa  bersama  BPD mengadakan  rapat  perubahan  APBdes  untuk memutuskan anggaran Program Desa Tanggap  COVID-19  di  Desa  Meteseh sejumlah  Rp.  51.050.000  secara  musyawarah dikarenakan belum terdapat standar pengalokasian  anggaran  program.  Namun, peneliti  tidak  mendapatkan  rincian  dari anggaran  tersebut.  Semestinya  pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa perlu menerapkan  asas  transparasi  sehingga  dapat mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.7Sedangkan,  untuk  anggaran  jaring pengaman  sosial  melalui  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) sejumlah  Rp. 283.500.000  yang dibagikan  melalui  2  tahap  kepada  105  warga dalam kurun waktu April – September 2020.
“Antara  BPD  dan  pemdes  sepakat  untuk menganggarkan Rp. 51.050.000 itu 45.050.000  dari  dana  desa  dan  6  juta  dari PAD” (IU 3).

## Tabel 1. Anggaran Penanganan COVID-19 di Desa Meteseh
Jenis Program Jumlah Anggaran Keterangan Program Desa Tanggap COVID-19 Rp. 51.050.000 - Bantuan Langsung Tunai Rp. 283.500.000 Tahap 1 : Rp. 600.000 x 3 bulan Tahap 2 : Rp. 300.000 x 3 bulan Total Rp. 334.550.000
Untuk  sumber  daya  material  secara kuantitas  telah  mencukupi  yaitu  terdapat penyediaan rumah karantina di Pusat Kesehatan  Desa  Meteseh  (PKD)  serta penyediaan  alat  pencegahan  COVID-19.
Namun, masih kurang optimalnya
penggunaan rumah karantina dan alat kesehatan  seperti  termogun  sebagai  upaya pencegahan  COVID-19  di  Desa  Meteseh. Pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya yang  kurang  maksimal  tersebut  dipengaruhi oleh  kemampuan  tim  pelaksana  dalam menggerakkan  sumber  daya  lain  sehingga berdampak  pada  pelaksanaan  program  yang kurang  efektif  dan  efisien.  Semestinya  perlu adanya  pemanfaatan  secara  tepat  terhadap sumber  daya  yang  telah  disediakan  oleh pelaksana untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal dan bermutu. 8
“Kita  menyediakan  rumah  karantina  dari ruang PKD ada 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, ada fasilitas kesehatan juga, keperluan medis juga, termogun, APD.“  (IU 2) “Ruang  karantina  ada  2  kamar,  dapur  dan kamar  mandi,  belum  ada  logistik  tambahan karena belum ada yang menginap. Kalau alat kesehatan  Di  balai  desa  tadinya  ada pengetesan suhu tubuh menggunakan termogun,  tapi  sekarang  sudah nggak  karena kadang  termogunnya  dipakai  posyandu”  (IU 4)

## 3.  Komunikasi
Komunikasi  antar  pelaksana  dilakukan melalui media komunikasi whatsapp dan rapat langsung secara berkala. Begitu pula komunikasi  dengan  Puskesmas  Boja  yang dilakukan  secara  rutin  melalui  Bidan  Desa. Komunikasi  melalui  media  sosial  dinilai efektif  dan  aman  selama  masa  pandemi COVID-19  ini  karena  media  sosial  berperan sebagai  sarana  bertukar  informasi  mengenai penyebaran COVID-19 secara cepat dan tepat sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan. 9
“Ada grup WA tingkat dukuh, RW kemudian tingkat  desa.  Kalau  untuk  rapat  rutin  tim belum  ada  karena  dibatasi,  paling  tidak  ada suatu  komunikasi  jadi  lewat  telpon,  kalau keadaan darurat baru rapat” (IU 1)
Sedangkan  untuk  metode  komunikasi dengan  masyarakat  dilakukan  secara  berkala melalui  media  komunikasi  whatsapp  dan kegiatan  warga  secara  kondisional.  Namun, untuk intensitas komunikasi dengan masyarakat  sebagai  bentuk  upaya  pemberian informasi  cenderung  berkurang  dikarenakan anggapan  bahwa  warga  telah  mendapatkan informasi dari media. Sedangkan penggunaan media  sosial  yang  kurang  tepat  berpotensi berdampak  pada  peningkatan  kepanikan masyarakat yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi pemahaman dan kejelasan informasi secara  rutin  dan  tepat  mengenai  upaya pengendalian  COVID-19  terutama  mengenai kebijakan  yang  terus  berkembang  setiap harinya. 10
“Awalnya rutin komunikasi dan edukasi, tetapi sekarang  berkurang,  karena  masyarakat  juga sudah melihat dari media” (IU 2)
Berdasarkan Protokol Komunikasi COVID-19, perlu adanya penyampaian informasi  terkini  secara  rutin.  Meskipun penanganan  krisis  oleh  pemerintah  desa terutama  dari  segi  komunikasi  seringkali kurang  optimal  dikarenakan  kapasitas  dan ketersediaan  sumber  daya  yang  terbatas  serta kondisi sosial dan ekonomi. Namun, hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan meningkatkan  pemahaman  dari  pelaksana terutama  pemerintah  desa  yang  tidak  terbiasa dengan  penanganan  kesehatan.  Oleh  karena itu  perlu  adanya  peran  dari  bidan  desa  untuk
memberi  pemahaman  kepada  anggota  tim pelaksana lain sebagai dasar untuk melakukan komunikasi krisis kepada masyarakat. Dimana  komunikasi  krisis  tersebut  sangat penting  dilakukan  secara  rutin  dan  konsisten karena bertujuan untuk mengendalikan informasi yang diterima masyarakat. 11

## 4.  Karakteristik Badan Pelaksana
Keberhasilan implementasi program dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sumber  daya manusia  sesuai  dengan  karakteristik  yang dibutuhkan  dalam  melaksanakan  program. 12 Program  Desa  Tanggap  COVID-19  di  Desa Meteseh  dilaksanakan  oleh  Tim  Tanggap COVID-19 yang dibentuk secara musyawarah dan  diketuai  oleh  Kepala  Desa  dengan anggota  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Desa, Badan  Pengawas  Desa  (BPD),  Bidan  Desa, Kepala  Dusun,  Ketua  RW,  Ketua  RT, Babinkamtibmas  dan  tokoh  masyarakat  serta relawan  dusun.  Sehingga  seluruh  anggota pelaksana  bertanggung  jawab  kepada  kepala desa.
“Pembentukan  tim  tanggap  covid  secara musyawarah,  Jadi  isinya  pemdes  dan  BPD, babinkamtibmas, babinda, bidan desa ditambah tokoh masyarakat. di tiap dusun ada relawan” (IU 2)
Namun  belum  terdapat  pembagian  tugas yang jelas sehingga berdampak pada pelaksana  yang  kurang  paham  batasan mengenai  tanggung  jawab  dan  batasan kewenangan. Semestinya perlu adanya aturan yang  jelas  mengenai  standar  pelaksanaan melalui  pembentukan  SOP  atau  standard operating  procedures  sebagai  prosedur  kerja atau pedoman pelaksana dalam bertindak. 13
“Pembagian  tugas  didelegasikan  ke  kasi pelayanan,  ketua  tetap  kepala  desa  tapi pelaksanaannya  dilaksanakan  bersama  – sama.” (IU 2)
Dalam  badan  pelaksana  program,  sektor kesehatan perlu menjadi komponen inti dalam memberikan pelayanan kesehatan dan membangun  ketangguhan  sistem  kesehatan Oleh  karena  itu  diperlukan  peran  tenaga kesehatan  yang  memahami    pengendalian
COVID-19.  Komunikasi  risiko  tersebut  perlu dilakukan  bidan  desa  dengan  diawali  kepada pemerintah  desa  yang  memiliki  kewenangan untuk  merencanakan  anggaran  dan  standar pelaksanaan  kegiatan  untuk  pengendalian COVID-19 di Desa Meteseh melalui Program Desa  Tanggap  COVID-19.  Hal  tersebut bertujuan untuk  memperkuat kolaborasi antar pelaksana  karena  pemerintah  desa  selaku anggota pelaksana juga memiliki kewenangan untuk  merubah  anggaran  dana  desa  untuk pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan Permendes  No.  6  Tahun  2020  bahwa pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran  dari  bidang  lain  untuk  pelaksanaan sehingga dapat mengelola sumber daya secara efektif  dan  efisien  sehingga  meningkatkan kualitas  pemberian  edukasi  melalui  promosi kesehatan masyarakat mengenai pengendalian COVID-19 kepada  masyarakat Desa Meteseh secara tepat dan konsisten. 14
Terkait  pertanggung  jawaban  program, belum  terdapat  evaluasi  secara  resmi  yang dilakukan oleh pelaksana program.
Semestinyaprogram desa yang masih berlangsung  perlu  adanya  evaluasi  untuk mengukur capaian program 15 .
“Evaluasi  resmi  belum  ada,  tetapi  setiap kegiatan  kita  evaluasi  langsung  namun  tidak tertulis,  yang  dievaluasi  yaitu  pendanaan, keberhasilan dan respon masyarakat.” (IU 2)
“Untuk rapat evaluasi belum”   (IU 3)
Sedangkan,  untuk  pelaporan  kegiatan berupa  dokumentasi  yang  dikirim  secara kondisional melalui media komunikasi whatsapp dari  dusun  ke  desa  lalu  dilanjutkan ke  kecamatan  karena  belum  terdapat  standar pembuatan  laporan  secara  tertulis  yang  perlu dibuat oleh pemerintah desa untuk dilaporkan kepada  pemerintah  kecamatan.  Sehingga  di Desa  Meteseh  belum terdapat laporan tertulis terkait  pelaksanaan  Program  Desa  Tanggap COVID-19.
“Laporan adanya LPJ. Secara aturan melalui pihak kecamatan lalu disalurkan ke kabupaten”   (IU 1)
“Semua kegiatan ada laporan berupa data dan foto.  Lalu  dokumentasi  itu  dilaporkan  ke kecamatan tapi nggak ada laporan tertulisnya.” (IU 2)
5.  Sikap
Seluruh anggota menerima dan
mendukung pelaksanaan Program Desa
Tanggap COVID-19.
Terkait tingkat komitmen  anggota,  sebagian  besar  anggota tim sudah  bertanggung  jawab. Namun,  masih terdapat  anggota  yang  kurang  berpartisipasi dan  kooperatif  dalam  pelaksanaan  kegiatan, terutama  penanganan  COVID-19.  Sedangkan untuk  masyarakat,  sebagian  besar  sudah menerima dan antusias dalam ikut serta dalam pelaksanaan  program  pencegahan  COVID-19 sebagai  relawan.  Komitmen  tersebut  perlu dimiliki  oleh  seluruh  anggota  pelaksana program untuk menimbulkan rasa kepemilikan  terhadap  program  yang  dapat meningkatkan keberhasilan program 16 .
“Sebagian  besar  mau  bergerak  saling  support dan kerja sama” (IU 2)
“Untuk  penanganan,  masih  ada  anggota  yang agak susah, saya nggak enak kalau ngajak terus tapi nggak ada tanggapan” (IU 4) “Ketua  RT  sudah  bertanggung  jawab, melakukan  penyemprotan,  mencari  sponsor. Ada kesadaran sendiri.” (IT 6)

## 6.  Lingkungan
Untuk  menerapkan  kebijakan  secara optimal, pelaksana juga perlu mengidentifikasi  faktor  yang  mempengaruhi perilaku  dari  sasaran.  Berkaitan  dengan lingkungan  sosial,  Masyarakat  Desa  Meteseh memiliki  hubungan  sosial  yang  kuat  dimana masyarakat  masih  sering  berkumpul  dan melaksanakan  kegiatan  atau  acara  tertentu tanpa  menerapkan protokol kesehatan dengan tepat.  Sikap  individu  tersebut  cenderung dipengaruhi  oleh  persepsi  dan  pengamatan terhadap  perilaku  orang  lain  di  lingkungan sosialnya. 17
“Kalau  lingkup  tetangga  dan  warga  sekitar masih  berkerumun,  kalau  warga  desa  meteseh kurang  sadarnya  yaitu  pemahaman  untuk menjaga  jarak,  terus  nggak  mengenakan masker.” (IU 3)
Selain  lingkungan  sosial,  lingkungan ekonomi  juga  berdampak  pada  perilaku masyarakat.  Pandemi  COVID-19  berdampak pada  kondisi  ekonomi  masyarakat  dimana masyarakat Desa Meteseh mengalami penurunan  pendapatan  yang  cukup  drastis, dirumahkan sementara, serta terkena pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Menurut International  Labour  Organization  (ILO), kebijakan  isolasi  mandiri  berpengaruh  pada 81%  tenaga  kerja  di  seluruh  dunia  sehingga berdampak  pada  hilangnya  pekerjaan  dan pendapatan  para  pekerja. 18 Oleh  karena  itu, masyarakat  yang  tidak  kehilangan  pekerjaan memanfaatkan  kesempatan  tersebut  dengan tetap bekerja dan beraktivitas. Sebagian besar warga  Desa  Meteseh  bekerja  di  Kota Semarang.  Hal  tersebut  meningkatkan  risiko penyebaran karena warga tidak bisa melaksanakan  isolasi  mandiri  selama  14  hari dikarenakan  bekerja  setiap  hari.  Sedangkan, masa karantina  yang ditetapkan  WHO adalah 14 hari sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus dan pengendalian penyakit. 68 Namun, Tim  Tanggap COVID-19 desa  cenderung  memaklumi  warga  untuk bekerja  dan  bepergian  keluar  daerah  dengan tujuan mencukupi kebutuhan, terutama setelah terbitnya kebijakan new normal .
“Terus  terang  saat  pandemi  mengenai pendapatan  ya  cukup  drastis,  karena  masalah pekerjaan  sendiri,  dilockdown,  di  PHK  dan menjadi  pengangguran,  sehingga  pendapatan masyarakat mengalami penurunan” (IU 1)
“Kalau  keluar  masuk  Semarang  kita  nggak haruskan  isolasi  karena  banyak  yang  kerja  di semarang tiap hari.”   (IU 4)
Terbitnya  kebijakan  new  normal  atau tatanan  kebiasaan  baru  di  Bulan  Juni  2020, berdampak  pada  komitmen  warga  dan pemerintah  desa  untuk  tetap  melaksanakan upaya  pengendalian  COVID-19.  Terutama pada  sikap  masyarakat  yang  memiliki pemahaman  kurang  mengenai  kebijakan tersebut sehingga menganggap bahwa pandemi telah usai dan dapat bepergian tanpa menggunakan  masker.  Stigma  tersebut  dapat menjadi  kekuatan  yang  kuat  di  masyarakat.
Sehingga  perlu  adanya  pengelolaan  stigma secara  tepat  pada  proses  pengendalian pandemi untuk mencapai tujuan dari pengendalian COVID-19. 19 Selain itu,
pemimpinmemiliki peran
untuk menyampaikan  pengertian  kebijakan  new normal  ke  masyarakat  secara  tepat  untuk mengarahkan masyarakat dalam  bertindak. 20
“ New  normal malah  warga  jadi  salah pengertian dikira sudah normal jadi nggak usah pakai  masker,  jadi  paling  tidak  dari  tim puskesmas, saya juga lewat pkk dan pertemuan kader memberikan info yang benar.”  (IT 2)
Peningkatan  COVID-19  di  Jawa  Tengah menuntut pemerintah provinsi untuk mengetatkan  upaya  pengendalian  COVID-19 di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  SE No.  443.5/0009625,  yang  menyatakan  bahwa Kabupaten Kendal perlu melanjutkan pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PKM).  Hal tersebut  sesuai  dengan  SE  Bupati  Kabupaten Kendal mengenai kewajiban memakai masker dan jaga jarak serta PKM. Namun, pada akhir Bulan  Juli  2020,  Bupati  Kabupaten  Kendal mulai mengizinkan pelaksanaan acara hajatan dengan  syarat  sesuai  protokol  kesehatan. Tetapi  masih  terdapat  pengunjung  atau  tamu acara  yang  belum  menerapkan  protokol kesehatan.  Hal  yang  paling  utama  dalam pembatasan kegiatan masyarakat yaitu regulasi  yang  jelas  dan  memiliki  kekuatan yang mengikat sehingga warga bersedia untuk berkerjasama  untuk  menerapkan  protokol kesehatan  guna  mengurangi  tingkat  risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya. 21
“Mulai  Juli  ini  dari  pemerintah  kabupaten sudah  mulai  mengizinkan  pelaksanaan  acara hajatan  namun  tetap  harus  sesuai  dengan protokol kesehatan.”(IU 1)

## KESIMPULAN
Implementasi  Program  Desa  Tanggap COVID-19    yang  dilaksanakan  mulai  Bulan Maret  2020  di  Desa  Meteseh  masih  terdapat hambatan  dalam  pelaksanaannya  yaitu  upaya pencegahan  yang  belum  rutin  serta  upaya penanganan yang belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum terdapatnya standar pelaksanaan yang jelas pada kebijakan terkait,
kurangnya  tingkat  partisipasi  pelaksana  yang dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas pelaksanadi  bidang  penanganan  kesehatan serta sikap masyarakat yang kurang menerapkan protokol kesehatan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
Penelitian ini menyarankan Desa Meteseh untuk  meningkatkan  peran  bidan  desa  untuk memberikan  edukasi  mengenai  penanganan COVID-19 kepada pelaksana program, meningkatkan  partisipasi  tenaga  kesehatan, tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat  di  Desa Meteseh untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan  COVID-19  secara  tepat  serta mengadakan kegiatan evaluasi capaian program  serta  pembuatan  laporan  tertulis secara lengkap dan rapi. Bagi Puskesmas Boja diharapkan  untuk  memperkuat  tim  promosi kesehatan  untuk  melakukan  edukasi  terkait COVID-19 di tingkat desa dan mengembangkan literasi kader desa. Sedangkan,  untuk  Pemerintah  Kabupaten Kendal, diharapkan untuk menetapkan regulasi  yang  jelas  dan  spesifik  terkait pencegahan  dan  penanganan  COVID-19 terutama di tingkat desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima kasih  pada  seluruh  pihak  yang  telah berpartisipasi dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan COVID-19
Indonesia, https://covid19.go.id/  (accessed  26  May 2020). 2.   Pemerintah  Kabupaten  Kendal.  Kendal Tanggap Covid-19, https://corona.kendalkab.go.id/ (2020, accessed 22 May 2020). 3.   Ramdhani  D,  Anisa  IZ.  Pengaruh Perencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan
Anggaran  Pada  Organisasi  Perangkat Daerah  Provinsi  Banten.  2017;  10:  134–
148.
4.   Roosje  Kalangi.  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  dan  Kinerja. J  LPPM  Bid EkoSosBudKum 2015; 2: 1–18.
5.   Ilmu  F,  Politik  I,  Malang  UM.  Model Penguatan  Kapasitas  Pemerintah  Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis  Electronic  Government  (E- Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. 2018; 5: 216–258.
6.   Melati  KYA,  Wigati  PA,  Arso  SP. Analisis  Beban  Kerja  Bidan  Desa  Di Puskesmas  Duren  Kabupaten  Semarang. J  Kesehat  Masy ;  3,  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jkm (2015).
7.   Ferina  I,  Burhanuddin  B,  Lubis  H. Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014
Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Ogan Ilir). J Manaj dan Bisnis Sriwij 2016; 14: 321–336. 8.   Sejati NDII. Analisis Pemanfaatan Fasilitas  Kesehatan  Puskesmas  oleh Masyarakat  Di  Kecamatan  Ngrampal Kabupaten Sragen. 2013; 1–16.
9.   Sampurno  MBT,  Kusumandyoko  TC, Islam  MA. Budaya  Media  Sosial  , Edukasi  Masyarakat  dan Pandemi. J Sos dan  Budaya  Syar-i ;  7.  Epub  ahead  of print 2020. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15210. 10.  Balkhi  F,  Nasir  A,  Zehra  A,  et  al.
Psychological  and  Behavioral  Response to  the  Coronavirus  (  COVID-19  ) Pandemic. Cureus J Med Sci . Epub ahead of print 2020. DOI: 10.7759/cureus.7923.
11.  Studi  P,  Komunikasi  I,  Sosial  FI,  et  al. Communication  Of  Village  Government Crisis  In  The  Covid  Pandemic  19  In Bikuk Air Village. 2020; 12–23.
12.  Zaenal.  IMPLEMENTASI  PROGRAM BANTUAN
SUMBANGAN PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN (SPP) GRATIS BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN PANGKEP.
13.  Sarifudin. Implementasi Kebijakan
Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Malala
Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. e-
Jurnal Katalogis 2014; 2: 32–42. 14.  IFRC, WHO, UNICEF. Pelayanan kesehatan  berbasis  komunitas,  termasuk penjangkauan  dan  kampanye,  dalam konteks pandemi COVID-19. 2020.
15.  Arhamuddin.  Evaluasi  Program  Gerakan
Membangun  Desa  Sejahtera,  Mandiri,
Dan Bermartabat Di Kecamatan
Pasangkayu  Kabupaten  Mamuju  Utara. J Katalogis 2016; 4: 1–13.
16.  Ariyani  D,  Hakim  A,  Noor  I.  Pengaruh Faktor  Komunikasi,  Sumberdaya,  Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap  Output  Implementasi  Program Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Di Kabupaten  Probolinggo. J  Pembang  dan Alam Lestari 2014; 5: 15–21.
17.  Yanti  B,  Mulyadi  E,  Wahiduddin,  et  al. Community  Knowledge,  Attitudes,  and Behavior  Towards  Social  Distancing Policy  as  A  Means  of  Preventing Transmission of Covid-19 in Indonesia. J
Adm  Kesehat  Indones ;  8.  Epub  ahead  of print 2020. DOI: 10.20473/jaki.v8i2.2020.4-14.
18.  Setiawan SN, Nurwati N, Si  M. Dampak COVID-19  terhadap  Tenaga  Kerja  di Indonesia, https://www.researchgate.net/publication/ 340925534%0ADampak (2020).
19.  Howard  J,  Huang  A,  Li  Z,  et  al.  Face Masks Against COVID-19 : An Evidence
Review Face Masks Against COVID-19 : An  Evidence  Review.  Epub  ahead  of print 2020. DOI: 10.1073/pnas.XXXXXXXXXX. 20.  Buheji M, Ahmed D, Ahmed A. Planning for  ’  The  New  Normal  ’  Foresight  and Management of the Possibilities of Socio- economic .  Epub  ahead  of  print  2020.
DOI: 10.5296/bms.v11i1.17044.
21.  Ivanka N. Large - Scale Sosial Restrictions:  What’s  next.  Indones  J  Int Clin Leg Educ. Epub ahead of print 2020. DOI: 10.15294/ijicle.v2i2.38324.