## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1323-1330 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1622

## Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung Dalam Penutupan Asuransinya Melalui Media Internet

## Desni Raspita*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: desniraspita3@gmail.com
Abstrak. Dalam  perkembangan  zaman  akan  berpengaruh  pada  peradaban  manusia  yaitu  dengan  penemuan  salah  satu  teknologi yaitu  internet.  Teknologi  internet  pada  saat  ini  telah  berkembang  dengan  pesat  sehingga  menjadi  basis  pada  berbagai  kehidupan manusia.Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.Tanggung  jawab  antara  perusahaan  asuransi (penanggung)  terhadap  tertanggung  jika  terjadi  klaim  kerugian  dimana  penutupan  asuransinya  melalui  media  internet,  adalah sama halnya dengan  tanggung jawab  asuransi yang ditutup secara konvensional,  dimana tanggung jawab perusahaan asuransi baik yang  melalui  internet  maupun  konvensional  sudah  ditegaskan  dalam  polis  asuransi  kerugian  serta  pengecualiannya  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu penutupan perjanjian  asuransi.
Kata Kunci: Asuransi; Internet; Teknologi
Abstract.  In  the  times,  it  will  affect  human  civilization,  namely  the  discovery  of  one  technology,  namely  the  internet.  Internet technology at this time has developed rapidly so that it becomes the basis for various human lives. The research method used is normative legal research.  with  insurance responsibilities  that  are closed conventionally,  where the responsibilities of  insurance companies both via the internet and conventional have been confirmed in the loss insurance policy and the exceptions that have been agreed upon by both parties at the time of closing the insurance agreement.

## Keywords: Insurance; Internet; Technology

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  perekembangan  sains  dan  teknologi semakin  berkembang  dengan  pesat.Perkembangan  sains dan  teknologi  modern  tidak  hanya  menyangkut  satu bidang  kehidupan  saja  melainkan  juga  telah  merambah kebidang kehidupan lainnya.Hal tersebut juga mempengaruhi  kehidupan  bermasyarakat.  Masyarakat yang  pada  awalnya  tidak  mau  tahu  tentang  teknologi, namun pada akhirnya  harus berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut dan perkembangan  zaman,  jika  tidak  maka  akan  tertinggal informasi  karena  syarat  untuk  maju  adalah  harus mengikuti perkembangan zaman.
Dalam  perkembangan  zaman  akan  berpengaruh pada  peradaban  manusia  yaitu  dengan  penemuan  salah satu  teknologi  yaitu  komputer.  Komputer  pada  awalnya diciptakan  untuk memberikan  kemudahan pada manusia dalam melakukan berbagai perhitungan yang rumit akan menjadi  mudah,  menyimpan  data  lain  dan  sebagainya. Teknologi  komputer  pada  saat  ini  telah  berkembang dengan  pesat  sehingga  menjadi  basis  pada  berbagai kehidupan manusia.
Teknologi  bukan  lagi  sebuah  kata  yang  aneh ditelingan  masyarakat,  dahulu  hanya  orang-orang tertentu  yang  mempunyai  askes  di  teknologi,  contohnya alat  telekomunikasi  hanya  dapat  memiliki  orang-orang kaya  saja,  tetapi  sekarang  sebagaian  besar  masyarakat sudah  memiliki  telepon  baik portable maupun sellular. Demikian halnya dengan komputer, setiap orang dituntut untuk mengenal komputer baik untuk
kepentingan  pendidikan  maupun  untuk  kepentingan usaha.
Pada  saat  ini  perkembangan  komputer  sangatlah tinggi,  setiap  komputer  dapat  ditemui  dalam  setiap kehidupan,  kegiatan pendidikan dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan komputer.
Melalui sarana komputer manusia dapat berkomunikasi  dengan  cepat,  juga  dengan  teknologi yang  disebut  surat  elektronik  ( e-mail ),  berbagai informasi  juga  dapat  disebar  dan  dicari  melalui medium word  wide  web ( www ),  bahkan  transaksi  bisnis  juga dapat  dilakuakn  melelui  internet.  Bukan  sekedar transaksi  bisnis  dalam  jumlah  yang  kecil,  tetapi  juga dalam  jumlah  yang  sangat  besar.  Masyarakat  dapat membeli  mobil,  buku,  tiket  pesawat,  property  dan banyak  lagi  memakai  transaksi  melalui  internet. Masyarakat dapat pula berbangga dengan informasi yang disediakan  melalui  sarana  komputer,  semua  transaksi komersil ini disebut sebagai E-commerce .
Salah  satu  fasilitas  yang  berhubungan  dengan komputer  adalah  internet,  dimana  internet  berfungsi sebagai  sarana  komunikasi  yang  dilakukan  melalui komputer,  setiap  orang  dimana  dan  kapan  saja  dapat mengakses  komputer.Untuk  mendapatkan  informasi yang  mereka  inginkan,  baik  untuk  dunia  usaha, pendidikan maupun hiburan.
Internet adalah jaringan komputer yang terdiri atas jaringan-jaringan  komputer  yang  tersebar  saat  ini  yang berisi  informasi  berupa  gambar,  animasi,  suara  dan video  yaitu  sebagai  alat  media  komunikasi  yang  dapat
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
diakses  untuk  mendapatkan  dan  memberikan  informasi. Selain  itu  fungsi  internet  tidak  hanya  terbatas  pada memberikan  dan  mendapatkan  informasi,  tepat  juga untuk melakukan transaksi-transaksi dalam dunia usaha, sehingga  suatu  transaksi  dapat  dilakukan  dalam  subjek yang berjauhan tempat dan dalam waktu yang singkat.
Kini internet sudah menjadi permasalahan  khusus semenjak  dimanfaatkan  dalam  kegiatan  perdagangan atau  bisnis  yang  dikenal  dengan  transaksi E- commerce .Transaksi  ini  diakui  secara  ekonomi,  oleh sebab  itu  pemanfaatan  internet  ini  sangat  riskan  bagi para  pihak  karena  karakteristiknya  sangat  berbeda dengan  bisnis  konvensional  sehingga  sulit  dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.
Alasan  ini  berdasarkan  pada  suatu  realitas  bahwa transaksi E-commerce yang  memanfaatkan  media internet  sifatnya  tidak  hanya  sebatas  lingkup  local taupun  nasional  tetapi  aktivitas  transaksi  E-commerce sudah  berjalan  tanpa  batas  ( borderless  word ).  Dalam kajian hukum ini memunculkan persoalan choice of law, c hoice of  law  forum, dan  masalah  yuridiksi.  Namun demikian,  bukan  berarti  karena  ada  kendala  semacam ini, hukum tidak patut untuk mengaturnya, justru hal ini merupakan  tantangan  tersendiri,  bagaimana  hukum mampu  memfasilitasi  perkembangan  tersebut.  Proyeksi semacam  ini  adalah  menggali  masalah-masalah  hukum yang sifatnya ius contituendum kemudian diformulasikan dalam konsep ius contitutum .
Masyarakat  Indonesia  belakangan  ini  mulai menyadari  arti  pentingnya  sebuah  asuransi  dalam kehidupan mereka, tetapi kebanyakan dari mereka terlalu merasa  malas  merepotkan  diri  datang  keperusahaan asuransi  untuk  mendapatkan  informasi  yang  mereka butuhkan  tentang  asuransi  tersebut.  Dalam  hal  ini beberapa  perusahaan  asuransi  telah  melakukan  sebuah terobosan  untuk  mempermudah  calaon  klien  mereka yaitu  dengan  cara  membuat home  page mengenai perusahaan  mereka,  yang  berisi  tentang  perusahaan tersebut,  baik  produk-produk  dan  kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari perusahaan asuransi yang lainnya. 1
Hal  ini  sangat  mempermudah  calon  klien  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  asuransi  yang  akan dibutuhkan  klien,  Karena  atau  tanpa  harus  datang kekantor  atau  perusahaan  asuransi,  calon  klien  tersebut sudah dapat mencari dan mendapatkan informasi sendiri melalui internet mengeni asuransi mana yang dibutuhakan calon klien.
“Perusahaan asuransi secara privat ekonomis dalam banyak  hal  jauh  mempunyai  arti  yang  amat  besar dan  dalam  banyak  hal  keadaanya  atau  tidak kehadirannya  juga  menyangkut  kepentingan  sosial ekonomi, sebab perusahaan asuransi secara  lansung
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.
atau tidak langsung, mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan sosial ekonomi”. 2
Perusahaan  asuransi  tidak  hanya  menawarkan kemudahan  dalam  mendapatkan  informasi  tentang perusahaan  asuransi  tetapi  juga  kemudahan  dalam melakukan penutupan asuransi, dimana calon tertanggung  dapat  mengisi  formulir  pendaftaran  dan dapat  langsung  melakukan  penutupan  asuransi,  dimana calon  tertanggung  dapat  mengisi  formulir  pendaftaran dan  dapat  langsung  melakukan  penutupan  asuransi melalui  internet,  yang  kemudian  akan Follow  up oleh perusahaan  asuransi  tersebut.  Fasilitas  memberikan solusi  baru  dalam  dunia  asuransi  tersebut  maka  proses penutupan asuransi tersebut dapat dilakukan tanpa kedua belah pihak bertemu terlebih dahulu.
“Perusahaan  asuransi  sebagai  suatu  lembaga mempunyai  fungsi  sebagai  suatu  lembaga  yang menyediakan  diri  untuk  dalam  keadaan  tertentu memerima  risiko  pihak-pihak  lain,  khusus  risiko-risiko ekonomi  dengan  mekanisme  kerja  padanya,  setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi”.
Secara  umum  syarat  sahnya  perjanjian  asuransi atau  pertanggungan  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata,  dan  secara  khusus  di  atur  dalam  KUHD. Menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  bahwa  ada  empat syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

## Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan  antara  pihak (penanggung  dan  tertanggung)  tentang  isi  perjanjian asuransi  yang  akan  mereka  laksanakan.  Timbulnya  kata sepakat  tidak  boleh  disebabkan  oleh  tiga  hal,  yaitu adanya  unsur  paksaan,  penipuan,  dan  kekeliruan  (Pasal 1322  KUH  Perdata).  Apabila  perjanjian  tersebut  dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat batalkan. 3

## Ad.2. Kecakapan untuk membuat perikatan
Pada  saat  penyusunan  kontrak,  para  pihak  secara hukum  telah  dewasa  atau  cakap  berbuat  atau  belum dewasa  tetapi  ada  walinya.  Didalam  KUH  Perdata  yang disebut  sebagai  pihak  yang  tidak  cakap  untuk  membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa
2 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi  dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Semarang, 1991, h. 10-11
3 Kornelius  Simanjuntak,  Myra  R.B.  Setiawan,  dan Brian  Amy  Prasetyo, Hukum  Asuransi ,Djokosoetono Research Center, Depok, 2011, hlm. 13
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
dan  mereka  yang  dibawah  pengampuan.  Jika  tidak dibawa  pengampuan,  maka  berarti  tidak  dibawah pengampuan.  Jika  belum  dewasa  ia  dibawah  perwalian, jadi yang bertindak adalah walinya.

## Ad.3. Mengenai suatu hal tertentu
Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenal hal tertentu  yang  telah  disetujui.  Suatu  hal  tertentu  disini adalah  objek  perjanjian  asuransi.  Suatu  perjanjian  harus memiliki  objek  tertentu,  jelas  dan  tegas.  Tertanggung harus mempunyai hubungan langsung dengan objek atau benda  pertanggungan.  Hal  ini  harus  dapat  dibuktikan oleh  tertanggung  bahwa  tertanggung  benar-benar memiliki  dan  mempunyai  kepentingan  terhadap  benda yang dipertanggungkan.

## Ad.4. Suatu sebab yang halal
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang-undang, ketertiban  umum  dan  kesusilaan,  sesuai  dengan  Pasal 1337 KUH Perdata.
Menurut  Pasal  1338  KUH  Perdata  menyebutkan bahwa  “Suatu  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan Undang-undang  yang  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Pasal  ini  lazimnya disebut asas kebebasan berkontrak.
Penutupan perjanjian melalui media internet  yang dilakukan tanpa hadirnya kedua belah pihak menimbulkan banyak pertanyaan dibenak masyarakat.Apakah  hal  tersebut  dapat  dilakukan  dan apakah  perjanjian  asuransi  tersebut  berbeda  dengan asuransi yang dilakukan secara konvensional.

## METODE
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan  sebagai apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan ( law in a book ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. 4
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini yaitu  penelitian  normatif  yakni  penelitian  hukum  yang dilaksanakan  menggunakan  teknik  meneliti  bahan pustaka  yang  memakai  objek  penulisan  berupa  pustaka- pustaka  yang  ada,  baik  berbentuk  buku-buku,  majalah, serta  ketetapan-ketetapan  yang  memiliki  hubungan dengan  pembahasan  skripsi  ini,  alhasil  penulisan  ini sifatnya juga penulisan pustaka ( library research ). 5
4 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009. hlm.93
5 Soerjono  Soekanto.  Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1998. hlm.15.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan  dari insurance atau assurance yang  timbul karena  kebutuhan  manusia.  Manusia  selalu  dihadapkan kepada  sesuatu  hal  yang  belum  pasti  yang  mungkin menguntungkan, tetapi mungkin juga sebaliknya apabila peristiwa  tidak  pasti  tersebut  terjadi  dan  meguntungkan atau  menyenangkan,  akan  merupakan  suatu  keuntungan yang  tentu  diharapkan.  Sedangkan  apabila  peristiwa yang  tidak  pasti  terjadi  tersebut  menimbulkan  kerugian maka  kemungkinan  menderita  kerugian  dimaksud disebut dengan risiko.
Lembaga  Asuransi  merupakan  salah  satu  organ masyarakat,  oleh  karena  itu  setiap  lembaga  tidak mungkin  berdiri  sendiri,  dan  sebagai  organ  masyarakat, maka  lembaga  itu  ada  dan  berada  didalam  masyarakat. Karena  suatu  lembaga  tidak  mungkin  dapat  berdiri sendiri,  maka  suatu  lembaga  juga  tidak  mungkin merupakan tujuan terakhir.
Perusahaan  asuransi  secara  terbuka  menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa yang  akan  datang,  baik  kepada  kelompok  maupun perorangan  atau  perusahaan-perusahaan  lain  atas kemungkinan  menderita  kerugian  lebih  lanjut  atas adanya suatu risiko.
Lembaga  asuransi  sebagai  saran  pemindahan risiko  dari  pihak  yang  ingin  mengalami  kerugian  dan tidak  ingin  menanggung  risiko  itu  sendiri,  namun  tidak semua risiko dapat diasuransikan. 6
Asuransi  yang  paling  ideal  adalah  asuransi  yang risiko kerugiannya besar, namun probalitasnya rendah.Kerugian besar itu penting bagi tertanggung.Sedangkan probalitas yang rendah memungkinkan  premi  yang  relatif  kecil  dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan itu.
Apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  seperti disebutkn  diatas,  maka  pihak  tertanggung  dapat mengasuransikan  barangnya.Untuk  mengasuransikan barang  tersebut,  tertanggung  harus  melakukan  suatu perjanjian dengan pihak penaggung.
Jika  dilihat  dari  bentuk  perjanjiannya,  maka perjanjian  asuransi  merupakan  salah  saat  perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.Pada  umumnya  suatu  syarat  perjanjian  haruslah memenuhi  syarat-syarat  yang  tertuang  didalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  maka  syarat  tersebut berlaku untuk perjanjian asuransi. 7
Menurut Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang,  semua  pemberitahuan  yang  salah  atau  tidak benar, atas penyembunyian keadaan yang telah diketahui tertanggung  tentang  asuransi,  mengakibatkan  asuransi
6 Kapler  Marpaung, Meminimalkan  Konflik  Dalam Proses Klaim Asuransi ,Jurnal Asuransi, Jakarta, 2007, hlm. 5. 7 H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia  :  Hukum  Pertanggungan ,  Djambatan, Jakarta,  1990, hlm.47.
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
itu  batal.  Artinya,  tertanggung  wajib  memberitahukan kepada penaggung mengenai objek keberadaan asuransi. Kewajiban tersebut dilakukan oleh tertanggung pada saat mengadakan  asuransi,  dan  apabila  tertanggung  lalai, keliru  dalam  memberitahukan,  tanpa  kesengajaan  maka akibat  hukumya  asuransi  itu  batal,  kecuali  jika tertanggung  dan  penanggung  telah  memperjanjikan  hal lain.
Bahwa  untuk  dapat  disebut  perjanjian  asuransi maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. Adanya  penaggung  dan  tertanggung  sebagai  para pihak.
2. Adanya  premi,  yaitu  sejumlah  uang  yang  harus dibayar tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya peristiwa tertentu yaitu peristiwa yang belum terjadi.
4. Adanya  ganti  rugi,  istilah  ganti  rugi  hanya  dikenal dalam  asuransi  kerugian  sebab  dalam  asuransi  jiwa tidak  dikenal  istilah  ganti  rugi,  karena  menyangkut nyawa  seseorang  dan  hilangnya  nyawa  seseorang tidak dianggap sebagai satu kerugian.
Selain  syarat-ssyarat  perjanjian  asuransi  tersebut, perjanjian  asuransi  jauga  harus  memenuhi  asas-asas dalam  Buku  I  Bab  IX  Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang yakni:
1. Asas Idemnitas ( Principle Of Indemnity )
2. Asas Kepentingan ( Principle Of Insurable Interset ) 3. Asas  Kejujuran  yang  Sempurna  ( Ut  Most  Good Faith )
4. Asas Subrogasi Pada Penanggung.

## Prinsip Idemnitas (Principle Of Indemnity)
Prinsip  atau  asas  idemnitas  adalah  suatu  asas utama  dalam  perjanjian  asuransi,  karena  asas  ini mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari  perjanjian  asuransi.  Perjanjian  asuransi  bertujuan utama  dan  spesifik  ialah  untuk  memberikan  ganti kerugian  kepada  pihak  tertanggung  oleh  pihak penanggung.  Asas  ini  dapat  dijumpai  dalam  ketentuan Pasal 246 KUHD yaitu Seorang penanggung mengikatkan  diri  kepada  seseorang  tertanggung  dengan menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan  penggantian kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan.  Dalam  asas idemnitas ini terkandung dua aspek, yaitu :
1. Aspek  berhubungan  dengan  perjanjian  tujuan perjanjian
Aspek  ini  harus  ditujukan  kepada  ganti-kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti-rugi menduduki posisi yang lebih  menguntungkan.  Hal  ini  berarti  terdapat klausula  yang  bertentangan  dengan  tujuan  ini menyebabkan batalnya perjanjian.
2. Aspek  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah, dan
aspek ini tidak boleh bertentangan dengan aspek yang lama.

## Prinsip Kepentingan (Principle Of Insurable Interset)
Setiap pihak yang mengadakan perjanjian asuransi harus  mempunyai  kepentingan.  Kepentingan  yang dimaksud  adalah  kepentingan  yang dapat diasuransikan, maksudnya  bahwa  pihak  tertanggung  mempunyai keterlibatan  sedemikian  rupa  dengan  akibat  dari peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan  menjadi  menderita  kerugian  Pengertian kepentingan dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan  adalah  apabila  Orang  tersebut  dapat menderia kerugian.

## Asas  Kejujuran  Yang  Sempurna  (Ut  Most  Good Faith)
Asas  kejujuran  merupakan  asas  semua  perjanjian yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  pihak  yang  akan mengadakan  perjanjian.  Isilah  kejujuran  lazimnya  juga dikenal dengan isilah principle of utmose good faith atau uberrimae. Tidak  terpenuhinya  asas  ini  pada  saat penutupan  perjanjian,  maka  perjanjian  tersebut  cacat kehendak sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH  Perdata  Pasal  1320-1329  dan  pasal  1338  KUH perdata  tentang  asas  kebebasan  berkontrak.  Demikian juga  halnya  dengan  perjanjian  asuransi,  asas  ini merupakan  asas  utama,  karena  apabila  asas  ini  tidak diperhatikan  akan  merugikan  salah  satu  pihak.  Dalam Pasal  251  KUHD  disebutkan  bahwa  setiap  keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung,  betapapun  itikad  baik  ada  padanya,  yang dimikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui  keaadan  yang  sebenarnya,  perjanjian  itu tidak  akan  ditutup  atau  tidak  ditutup  dengan  syarat- syarat yang sama, mengakibakan batalnya pertanggungan.

## Asas Subrogasi Pada Penanggung
Sebagaimana  dijelaskan  diatas,  pada  prinsipnya tujuan perjanjian asuransi adalah unuk memberikan ganti kerugian  yang  diderita  oleh  sitertanggung,  sebagai landasan  atau  dasar  ganti  kerugian  tersebut  adalah  asas subrogasi.  Subrogasi  dapat  terjadi  dengan  baik  apabila dengan  persetujuan  atau  perjanjian  maupun  demi undang-undang.  Subrogasi  di  dalam  asuransi  adalah subrogasi berdasarkan undang-undang.
Asas  subrogasi  dapat  ditegakkan,  apabila  hak tersebut  timbul  karena  terjadinya  suatu  kerugian  dan apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak terhadap penanggung.
Dari  uraian  pengerian  prisip-prinsip  asuransi diatas maka dapat diketahui prisip-prinsip asuransi diatas berujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan perjanjian  asuransi  dan  juga  prinsip-prinsip  asuransi  di
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
atas  bertujuan  untuk  mencegah  atau  menanggulangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.
Ada  beberapa  sifat  dalam  perjanjian  asuransi, yakni : 8
(1) Kontrak  asuransi  merupakan  aleatory  contracts, yaitu  dalam  perjanjian,  jumlah  yang  dibayarkan tidak sama besarnya dengan jumlah uang yang akan diterima.
(2) Dalam  pertanggungan  tidak  ada  tawar-menawar untuk  membuat  perjanjian  itu  ( contract  of adhesion ).  Kontrak  yang  disusun  perusahaan asuransi, dimana kita menerima kontrak tersebut.
(3) Perjanjian  asuransi  merupakan  kontrak  unilateral ( unilateral  contract ),  artinya  perjanjian  berlaku secara  unilateral, jika tertanggung  sudah membayar premi,  perusahaan  asuransi  harus  melunasi  ganti kerugian atu apa yang telah di janjikan.
(4) Meskipun  perusahaan  asuransi  telah  berjanjian untuk membayar ganti rugi, maka tertanggung harus memenuhi  syarat-syarat  (kondisi)  yaitu,  misalnya saja  jika  terjadi  kerugian  dikatakan  dalam  kontrak bahwa dalam waktu satu hari harus memberitahukan kepada perusahaan asuransi.
(5) Kontrak harus dibuat secara jujur.
(6) Perjanjian asuransi merupakan ” contract of idemnity ”  yang  artinya  kita  tidak  boleh  mencari keuntungan dalam kontrak asuransi. Oleh karena itu adanya doktrin ini timbulah apa yang dinamakan : (a) Doctrine  of  insurable  interest ,  yang  artinya bila  benar0benar  terjadi  kerugian,  terhadap milik yang dipertanggungkan itu.
(b) Doctrine  of  limitation  of  recovery ,  artinya  ada jumlah  tertentu  atau  jumlah  maksimum  yang bisa  diberikan  kepada  seseorang  (pengganti kerugian).
(c) Doctrine  of  subrogation ,  arti  subrogasi  hak untuk menaggi terhadap pihak ketiga.
(7) Warranty ,  ialah  suatu  jaminan  apa  yang  telah dijanjikan  pada  masa  sekrang  dan  betul-betul dipenuhi pada waktu yang akan datang.
(8) Ambiguty , yang berarti bila mana terjadi perselisihan  antara  perusahaan  asuransi  dengan tertanggung,  maka  hakim  akan  membenarkan  si tertanggung, sebab pembeli asuransi tidak menguasai persoalan dalam asuransi.
Asuransi  kerugian  mempunyai  ciri-ciri  lain, kepentingannya dapat dinilai dengan uang (material) dan dalam menetukan ganti kerugian berlaku asas idemnitas, serta berlaku ketentuan-ketentuan subrogasi.
Polis  asuransi  merupakan  suatu statement yang dibuat  oleh  tertanggung,  didalamnya  juga  dimasukkan
8 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan Instrumen-instrumen Hukumnya , Citra Aditya Bakti, Bandung,  2003, hlm. 179
hal-hal  yang  dikecualikan,  dan  syarat-syarat  apa  saja yang harus dipenuhi.
Pada  dasarnya  polis  terdiri  dari  4  (empat)  bagian, yaitu :
a. Deklarasi
Deklarasi  merupakan  pernyataan  yang  dibuat  oleh calon  tertanggung,  yang  pada  dasarnya  memberikan keterangan  mengenai  beberapa  hak,  baik  mengenai jati  dirinya  maupun  mengenai  barang  yang dipertanggungkan.  Didalam  deklarasi  ini  memuat antara lain :
1) Identitas, dan alamat;
2) Nilai barang yang bersangkutan;
3) Keterangan  lengkap  mengenai  barang  yang bersangkutan;
4) Waktu yang diminta;
5) Dan sebagainya.
b. Klausula Pertanggungan
Klausula  pertanggungan  merupakan  bagian  yang utama  dari  suatu  polis.  Pada  bagian  klausula  ini dengan  jelas  dianut  ketentuan  mengenai  risiko  apa saja  dari  polis  yang  bersangkutan,  yang  ditanggung oleh  penaggung,  syarat-syarat  yang  diminta  dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung.
c. Pengeculaian-pengecualian
Polis  ini  menentukan  terhadap  hal-hal  apa  saja terdapat  pengecualian,  apakah  bencana  atau  bahaya, ataukah mengenai kerugian-kerugian tertentu dikecualikan dalam perjanjian yang dimaksud. d. Kondisi-kondisi
Dalam  polis  ini  dijelaskan  tentang  apa  yang  menjadi hak  dan  kewajiban  para  pihak,  baik  pihak penanggung  dan  pihak  tertanggung.  Kondisi-kondisi tersebut biasanya mengenai :
1) Pembayaran premi;
2) Pertanggungan-pertanggungan lain;
3) Perubahan risiko;
4) Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa;
5) Laporan kerugian;
6) Ganti rugi;
7) Kerugian atas barang;
8) Ganti rugi pertanggungan rangkap;
9) Pertanggunag dibawah harga;
10) Laporan palsu;
11) Taksiran harga dalam kerugian;
12) Biaya yang diganti;
13) Pembayaran ganti rugi;
14) Sisa barang;
15) Sisa jumlah pertanggungan;
16) Subrogasi;
17) Gugurnya hak ganti rugi;
18) Penghentian pertanggungan;
19) Pengembalian premi;
20) Perselisihan
21) Penutup.
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
Khusus  untuk  risiko  yang  dijamin,  dalam penulisan  polis  pada  dasarnya  terdapat  dua  cara pendekatan.  Yang  pertama  adalah  pendekatan  secara peril  ( peril  approach ),  sedangkan  yang  kedua  adalah pendekatan secara all-risk ( all risk approach ).
Untuk  melakukan  perjanjian  asuransi  biasanya para  pihak  yang  akan  membuat  kesepakatan  tersebut harus  bertemu  secara  langsung.  Namun,  seiring  dengan berkembangnya  teknologi,  maka  para  pihak  dalapat melakukanya melalui suatu media yaitu internet.
Melalui  internet,  kita  dapat  melakukan  berbagai macam  hal,  mulai  dari  membeli  barang,  mendapatkan informasi,  melakukan  suatu  perjanjian  dan  sebagainya. Seperti halnya berbelanja di internet, perjanjian asuransi juga  dapat  dilakukan  oleh  pihak  tertanggung  dengan pihak  penganggung  dengan  menggunakan  media internet, dimana keduanya tidak bertmu secara langsung.
Sama halnya dengan perjanjian asuransi konvensional,  calon  tertanggung  harus  melaui  beberapa proses  perjanjian  asuransi.  Pada  penutupan  perjanjian asuransi  kerugian  secara  online  melaui  media  internt, calon tertanggung harus melalui beberapa proses. 9
”Adapun  proses  penutupan  asuransi  kerugian melalui  media  internet  yakni  pada  awalnya  calon tertanggung  yang  ingin  melakukan  penutupan asuransi  kerugian  melalui  media  internet  membuka website  perusahaan  asurasi  yang  di  inginkan, kemudian  setelah  itu  pada  website  perusahaan asuransi  tersebut  akan  tertera  transaksi  online,  bila kita  tertarik  untuk  mengadakan  penutupan  asuransi, maka  calon  tertanggung  tunggal  mengklik  (menekan tombol)  Order  Polis  baru,  kemudian  akan  ada formulir order polis baru yang harus di isi oleh calon tertanggung  mengenai  obyek  asuransi.  Jika  sudah, maka  untuk  selanjutnya  calon  tertanggung  mengklik kembali tombol next, setelah itu akan tertera tentang rincian  premi  yang  harus  dibayar  oleh  calon tertanggung,  kemudian  calon  tertanggung  mengklik next  kembali,  dilanjutklan  dengan  pengisian  data oleh tertanggung, yang meliputi tempat tanggal lahir, alamat rumah, data pekerjaan, dan lain-lain. Apabila telah  selesai  maka  pihak  asuransi  akan  membuat kesepakatan  dengan  menetukan  jadwal  survey sebelum  penerbitan  polis,  setelah  itu  klik  next kembali,  dan  akan  tersedia  form  mengenai  sistem pembayaran,  apakah  melalui  kredit  atau  transfer, jika  sudah  ada,  maka  klik  next  kembali  dan  ada halaman  konfirmasi.  Pada  halaman  konfirmasi tertanggung  tinggal  mengklik  tombol  next.  Dengan mengklik  tombol  next  tersebut  calon  tertanggung dianggap  telah  menyatakan  menyetujui  perjanjian tersebut sehingga transaksi perjanjian asuransi telah selesai”.
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia , PT. Intermasa, Cet. Keempat, 1972, hlm. 15
Dalam  perjanjian  atau  kontrak  haruslah  sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata. Pada Pasal 1320  KUH.  Perdata  salah  satu  unsur  perjanjian  yakni kesepakatan.  Kesepakatan  merupakan  syarat  utama untuk  terbentuknya  suatu  perjanjian,  namun  karena transaksi  ini  dilakukan  melallui  media  elektronik  dalam hal  hal  ini  adalah  internet,  kesepakatan  tersebut  tidak diberikan  secara  langsung  (tidak  bertemunya  para  pihak dalam  perjanjian).  Untuk  mengetahui  kapan  terjadinya kesepakatan  melalui  internet  trsebut,  maka  terlebih dahulu  dapat  dilihat  sistem  yang  berlaku  pada  transaksi jual  beli  di  internet,  Pada  transaksi  jual  beli  di  internet terdapat  tiga  sistem  yang  berlaku,  yang  pertama  calon pembeli  melihat  layar  komputer  adanya  penawaran  dari calon  penjual  (klik  pertama),  kedua  si  calon  pembeli memberikan  penerimaan  terhadap  penawaran  tersebut (klik  kedua),dan  yang  terakhir  masih  di  isyaratkan adanya  peneguhan  dan  persetujuan  dari  calon  penjual kepada pembeli perihalnya diterimanya penerimaan dari calan pembeli dan klik ketiga. 10
Mengenai kesepakatan dalam transaksi penutupan perjanjian  asuransi  kerugian  melalui  media  internet maka  pada  saat  calon  tertanggung  telah  mengisi  semua formulir  yang  telah  disediakan  dan  menyetujui kesepakatan  yang  telah  dibuat  dengan  mengklik  tombol next pada  halaman  konfirmasi,  maka  kesepakatan dianggap telah terjadi.
Dari uraian tersebut diatas maka dapat kita ketahui bahwa  apabila  hanya  dengan  menggunakan  media internet,  penutupan  perjanjian  asuransi  kerugian  dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
Didalam asuransi kerugian, baik secara konvensional  ataupun  melalui  internet,  apabila  terjadi klaim  dari  pihak  tertanggung  maka  tanggung  jawab penaggung akan sangat diperlukan.
”Perjanjian  asuransi  merupakan  suatu  perjanjian timbal  balik  (waderkerige  evereekomst).  Dlam  arti bahwa  suatu  perjanjian  asuransi,  para  pihak  baik tertanggung  maupun  penanggung,  masing-masing mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  saling  timbal balik.  Antara  tertanggung  dan  penanggung  ada prestasi  dan  kontraprestasi  satu  dengan  yang  lain. Penanggung  berdasarkan  kondisi  tertentu  berjanji akan  membayar  atau  membayar,  atau  memberikan jasa-jasa  tertentu  apabila  tertanggung  menderita kerugian  yang  mengakibatkan  karena  terjadinya peristiwa yang tidak tentu. Peristiwa yang tidak tentu itu  merupakan  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian  yang  datangnya  dari  luar  dan  tidak  dapat diduga  kapan  terjadinya,  dan  tidak  ada  unsur
10 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm. 59.
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
kesengajaan.  Sedangkan  tertanggung  berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung”. 11
Perusahaan  asuransi  sebagai  pihak  penaggung mempunyai tanggung jawab terhadap suatu barang milik tertanggung  yang  menjadi  objek  asuransi.  Pada umumnya  mengenai  tanggung  jawab  yang  berisikan janji-janji  khusus  penanggung  telah  dibuat  polis  yang lazim disebut klausula asuransi.
Maksud  klausula  asuransi  tersebut  adalah  untuk mengetahui  batas-batas  tanggung  jawab  penaggung dalam  pembayaran  ganti  kerugian  apabila  terjadi peristiwa yang mengalami kerugian.
Ada  beberapa  jenis  klausula  asuransi  dan  jenis- jenis  klausula  tersebut  ditentukan  oleh  sifat  objek asuransi,  bahaya  yang  mengancam  dalam  setiap asuransi. Klausula-klausula tersebut antara lain : a. Klausula Premier Risque
Klausula  ini  biasa  digunakan  pada  asuransi pembongkaran  dan  pencurian  ( burgary  insurance ), asuransi  tanggung  jawab  ( liability  insurance). Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian, maka penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan  (ketentuan  Pasal  253  Ayat  (3)  Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
b. Klausula All Risk
Klausula ini menentukan bahwa penaggung memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan.
c. Klausula sudah diketahui ( all seen )
Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran ( fire insurance ). Klausula ini menentukan bahwa penanggung  sudah  mengetahui  betul  keadaan, konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.
d. Klausula renunisasi ( renunciation )
Klausula  ini  artinya  pelepasan  hak,  klausula  ini berhubungan  dengan  Pasal  251  KUHD  yang  berarti melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal tersebut. Ini berarti  apabila  timbul  kerugian  baik  evenemen  bagi tertanggung, pada tertanggung tidak memberitahukan keadaan  objek  asuransi  pada  penanggung,  maka penanggung tidak akan mengajukan alasan Pasal 251 KUHD  (tidak  akan  memberitahukan  keadaan  objek asuransi),  dan  penanggung  akan  membayar  klaim kerugian kepada tertanggung.
e. Klausula Free From Particular Averege (FPA)
Klausula  ini  digunakan  pada  asuransi  pengangkutan laut. Averege artinya peristiwa kerugian laut.
Selain  dibuat  dalam  klusula  asuransi,  secara umum  didalam  Pasal  290  KUHD  dijelaskan  secara umum  tanggung  jawab  penanggung  menyatakan
11 Ferdinand Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 543
tanggungan  si  penanggung  adalah  segala  kerugian  dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena  kebakaran,  yang  disebabkan  karena  petir  atau kecelakaan,  api  sendiri,  kurang  hati-hati,  kesalahan  atau itikad  jahat  dari  pelayan-pelayan  sendiri,  tetangga, musuh,  perampok,  dan  lain-lain  dengan  nama  apa  saja, dengan  cara  bagaimanapun  kebakaran  itu  telah  terjadi, disengaja  atau  tidak,  biasa  atau  luar  biasa,  dengan  tiada kecualinya. 12
Menurut  Pasal  249  KUHD,  ada  tiga  jenis pembatasan  tanggung  jawab  penaggung  terhadap asuransi, yaitu :
1) Kerugian yang timbul karena cacat sendiri ( selfdefect) pada asuransi.
2) Kerugian  yang  timbul  karean  kebusukan  sensiri ( selfrot ) pada benda asuransi.
3) Kerugian  yang  timbul  karean  sifat  dan  kodrat ( natural character ) pada benda asuransi.
Pembatasan  mengenai  kesalahan  tertanggung sendiri  diatur  dalam  Pasal  276  KUHD.  Menurut ketentuan  pasal  tersebut  tiada  kerugian  atau  kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh  si penanggung. Bahkan berhakah si  penanggung  memikul  premi  ataupun  menuntutnya, apabila tertanggung sudah mulai memikul suatu bahaya.
Adapun  yang  diamaksud  dengan  kesalahan tertanggung sendiri adalah kesalahan karena tertanggung kurang  hati-hati,  kurang  teliti,  jadi  bukan  kesengajaan. Perbuatan kurang hati-hati dapat menimbulkan kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab penanggung.
Selain  pada  tanggung  jawab  penggung  terhadap objek  asuransi  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas, penaggung  juga  harus  bertanggung  jawab  untuk membyar ganti kerugian  kepada tertanggung  jika terjadi evenement.  Evenement atau  peristiwa  yang  tidak  pasti adalah  peristiwa  yang  menurut  pengalaman  manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupunsudah  pasti  terjadinya  itu  tidak  dapat ditentukan  dan  juga  tidak  diharapkan  akan  terjadi.  Jika terjadi menimbulkan kerugian.
Dalam  asuransi  yang  menjadi  evenement  yang menjadi  beban  penaggung  merupakan  bahaya  yang mengancam  keselamatan  benda  asuransi  atau  objek asuransi  yang  berupa  jiwa  atau  raga  manusia.  Selama belum terjadi bahaya yang mengancam ini disebut risiko.
Asuransi  sebagai  alat  peralihan  risiko,  artinya asuransi  dapat  dipakai  sebagai  salah  satu  wahana  untuk mengadakan  peralihan  risiko.  Risiko  pihak  yang  satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung). Peralihannya  dengan  suatu  perjanjian,  yaitu  perjanjian asuransi kedua belah pihak.
Untuk menentukan apakah penanggung bertanggung  jawab  terhadap  suatu  kerugian  atau  tidak,
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan ke-4, PT Citra Aditya Bakti,Bandung:  2006, hlm. 2
Desni  Raspita,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Tertanggung  Dalam  Penutupan  Asuransinya  Melalui  Media Internet
maka  ada  beberapa  teori  yang  perlu  kita  ketahui,teori tersebut adalah sebagai berikut :
(a) Teori Causa Proxima
Menurut  teori  ini,  maka  hanya  peristiwa  secara kronologis  mempunyai  urutan  terdekat  kepada kerugian  saja  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan kepada penanggung.
(b) Teori conditio sine Quanon
Berdasarkan  teori  ini,  maka  yang  dianggap  sebagai peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  adalah  setiap atau  semua  peristiwa  yang  mendahului  terjadinya kerugian tersebut.
(c) Teori causa Remota Teori ini menyatakan bahwa ( peril ) yang menyebabkan  timbulnya  kerugian  adalah  peristiwa yang paling jauh.
(d) Teori Adequat e
Berdasarkan  teori  ini,  maka  peristiwa  yang  dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian adalah peristiwa  yang  berdasarkan  pengalaman  dianggap pantas  menimbulkan  kerugian  tersebut.  Jadi  tidak perlu  adanya  hubungan  yang  tegas,  yang  diperlukan hanyalah  suatu  penilaian,  yaitu  apakah  peristiwa  itu pantas terjadi apabila suatu peristiwa tertentu lainnya terjadi.
”Menurut  Widya  tanggung  jawab  asuransi  kerugian yang  dilakukan  secara  online  melalui  internet ternyata  tidak  berbeda  dengan  tanggung  jawab asuransi  kerugian  konvensional,  artinya  meskipun penutupan  perjanjian  asuransi  dilakukan  melalui internet,  hal-hal  yang  menjadi  pedoman  untuk menentukan  tanggung  jawab  penanggung  terhadap tertanggung  tetap  menggunakan  klausula-klausula asuransi konvensional. Karena baik secara konvensional maupun melalui internet yang membedakannya  hanyalahmedia  atau  sarana  yang digunakan,  dan  mengenai  tanggung  jawab  biasanya telah tertuang dalam perjanjian asuransi”.
Dari uraian tersebut diatas maka dapat kita ketahui bahwa  tanggung  jawab  antara  perusahaan  asuransi (penanggung)  terhadap  tertanggung  jika  terjadi  klaim kerugian  dimana  penutupan  asuransinya  melalui  media internet  ,  adalah  sama  halnya  dengan  tanggung  jawab asuransi  yang  ditutup  secara  konvensional,  dimana tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  baik  yang  melalui internet  maupun  konvensioanal  sudah  ditegaskan  dalam polis asuransi  kerugian serta  pengecualiannya yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu penutupan perjanjian asuransi. 13
13 Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, Cetakan ke- 1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.18

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  antara  perusahaan  asuransi (penanggung)  terhadap  tertanggung  jika  terjadi  klaim kerugian  dimana  penutupan  asuransinya  melalui  media internet,  adalah  sama  halnya  dengan  tanggung  jawab asuransi  yang  ditutup  secara  konvensional,  dimana tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  baik  yang  melalui internet  maupun  konvensioanal  sudah  ditegaskan  dalam polis asuransi  kerugian serta  pengecualiannya yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu penutupan perjanjian asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika, Hukum  Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 Ferdinand  Silalahi, Manajemen  Risiko  dan  Asuransi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia  :  Hukum  Pertanggungan , Djambatan, Jakarta,  1990 Kapler Marpaung, Meminimalkan Konflik Dalam Proses Klaim Asuransi ,Jurnal Asuransi, Jakarta, 2007 Kornelius  Simanjuntak,  Myra  R.B.  Setiawan,  dan  Brian Amy  Prasetyo, Hukum  Asuransi ,  Djokosoetono Research Center, Depok, 2011 Mulhadi, Dasar-dasar  Hukum  Asuransi, Cetakan  ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017
Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1998 Sri  Rejeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Semarang, 1991 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Asuransi  di  Indonesia , PT. Intermasa, Cet. Keempat, 1972
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen- instrumen  Hukumnya ,  Citra Aditya  Bakti,
Bandung,  2003