## Perkembangan Relasi Negara dan Agama Paska Reformasi Konstitusi

## Ferry Herlius dan Donna Rumiris Sitorus
ferryherlius@gmail.com Kejaksaan Agung Republik Indonesia

## Abstract
Speaking of the number of religions in Indonesia, juridically, since the past until now Indonesia has not designated one particular religion as a state religion nor does it make Indonesia a religious state. The position taken by the Indonesian state is in line with the theory and conception of a symbiotic state, it can be seen with the emergence of laws that meet the needs of all religions in Indonesia. This paper will discuss the relationship between religion and the state in historical currents, as well as the guarantee of religious freedom in positive law and international conventions.  The method used in discussing this matter is a normative research method, with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literature literature. The approach used is a statute approach and a conceptual approach. The results showed that religion and state in Indonesia have a dynamic pattern from the beginning of independence to the present. The relationship of religion and the state, has a symbiotic pattern of mutualism. The state needs religion as a source of morality for the administration of the state and the social system of society, religion needs the state to facilitate worship and certain religious needs of each religion. Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.36810                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 22 June 2022; Accepted 10 October 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords:
Relation; State and Religioin;
Amandement Constitution.
Copyright © 2022 Ferry Herlius dan Donna Rumiris Sitorus. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Bicara banyaknya agama di Indonesia, secara yuridis, sejak dahulu hingga saat ini Indonesia tidak menetapkan satu agama tertentu menjadi agama negara dan juga tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Posisi yang diambil negara Indonesia sejalan dengan teori dan konsepsi negara simbiotik, hal itu terlihat dengan munculnya undang-undang yang memenuhi kebutuhan seluruh agama di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai relasi agama dan negara dalam arus sejarah, serta jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional.  Metode yang digunakan dalam membahas hal tersebut adalah metode penelitian normatif, dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama dan negara di Indonesia memiliki pola yang dinamis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Relasi agama dan negara, memiliki pola simbiosis mutualisme. Negara membutuhkan agama sebagai sumber moralitas bagi penyelenggaraan negara dan tata sosial kemasyrakatan, agama membutuhkan negara untuk memfasilitasi peribadatan dan kebutuhan keagaamaan tertentu dari tiap-tiap agama. Kata Kunci: Relasi; Negara dan Agama; Amandemen Konstitusi.
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...

## Pendahuluan
Negara dan agama dalam konteks ke-Indonesia memiiki pola yang dinamis. Pasca reformasi konstitusi, agama dan negara memiliki pola simbiosis mutualisme. Negara dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan, agama menjadi salah satu sumber hukum materil bagi hukum negara. Pancasila adalah titik tengah antara bandul negara agama dan negara sekuler. Ali Safaat mengatakan: 1
In general, the relationship between the state and religion is based on three paradigms, namely the integralist paradigm, the symbiotic paradigm, and the secularistic paradigm. The three paradigms form different state patterns, namely (1) a secular state that separates state and religion; (2) state religion; and (3) a state which is not a religious state but does not clearly separate state affairs and religious affairs. The pattern of state-religious relations in Indonesia is based on Pancasila as the nation’s ideology and the basis of the state. Pancasila is a compromise in the middle point between the secular nation state and the Islamic state. Pancasila on the one hand affirms that the state is a separate entity that is not a theocracy. This means that the state remains in a profane or worldly territory with all its rules and devices that are also established and carried out secularly. However, the state’s goals and policies, though decided and executed secularly, can be influenced by reasons derived from religious teachings.
Dengan pemahaman demikian, ajaran ilmu agama banyak mempengaruhi asas- asas dalam hukum negara. Asas-asas tersebut akan membentuk pola arah tertentu terhadap norma hukum. Jika asas hukum benar-benar diamalkan dengan penuh keyakinan, niscacya apapun visi yang akan dicapai tentu akan terwujud. 2
Manusia sebagai makhluk berakal yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding makhluk hidup lainnya. 3 Melalui akal dan intuisinya tersebut, manusia memiliki dan membangun dimensi hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Dalam hubungannya yang vertikal, manusia memiliki hubungan transdental metafisis kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia akan mengabdikan diri pada Tuhannya secara ikhlas untuk mencapai ketenangan, kemuliaan, dengan berbagai
1 Muchamad Ali Safa’at, ‘The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations’ (2022) 8 Constitutional Review.
2 Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi., ‘Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia’ (2022) 24 Jurnal Of Judicial Review.
3 Konrad Kebung, Filsafat Itu Indah (Prestasi Pustaka 2008).[9].
ikhtiarnya untuk menyambut kehidupan setelah kematiannya. 4 Oleh karenanya Tuhan menurunkan agama untuk manusia.
Sementara itu, dalam hubungannya yang horizontal, manusia lahir sebagai makhluk sosial yang terikat dengan manusia lainnya untuk bersama menjalin kehidupan dan saling membutuhkan. Hubungan vertikal dan horizontal manusia tersebut sejatinya saling bersinggungan. Dengan komunitas sosial dan agama, manusia mencari modal keimanannya untuk hubungannya yang vertikal. Agama- lah yang sejatinya akan melahirkan manusia untuk memiliki dua sisi kehidupan, baik kepada Tuhan, sesama manusia (rakyat) dan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menaungi kehidupan manusia. 5
Rumitnya relasi agama dan negara (politik) ini diuraikan dengan jelas oleh J. Philip Wogemen 6 Menurutnya, secara garis besar terdapat tiga pola umum hubungan politik dan agama. Pertama, pola teokrasi dimana agama menguasai negara; kedua, erastianisme bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama, atau negara menguasai agama; dan ketiga hubungan sejajar antara agama dan negara – dalam pemisahan yang unfriendly dan friendly .
Pemisahan yang unfriendly antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil, karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara. Wogeman, 7 menganggap alternatif terbaik adalah pemisahan yang friendly – meskipun tetap menyimpan persoalan wewenang negara.
Konsep teokrasi yang berkembang di zaman Abad Pertengahan, kekuasaan kepala negara (raja) menyatu dengan konsep kependetaan dalam Agama Nasrani, sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut. Hukum Tuhan dijalankan oleh raja-pendeta atas nama Tuhan yang sangat mutlak. Akan tetapi sayangnya, konsep tersebut justru digunakan untuk menindas rakyat,
4 Antonius Atosokhi, Dkk Gea, Character Building III Relasi Dengan Tuhan (Elex  Media Komputindo).[21].
5 Ignas Kleden, ‘Agama Dan Negara’ ( Opini Kompas 2017).
6 J. Philip Wogaman, Christian Perspectives on Politics (John Knox Press 2000).[250-252].
7 ibid .
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
gereja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga berhak melakukan apa saja terhadap proses kehidupan. 8 Teokrasi yang kemudian disalahgunakan di daratan eropa, akhirnya memunculkan gerakan baru yang menghendaki adanya pemisahan negara dan agama.
Perkembangan pemisahan agama dan negara juga terjadi di sebagian besar negara  luar eropa, hal ini disebabkan karena negara eropa yang notabennya negara penjajah membawa juga paham tersebut ke negara jajahannya dengan nama proyek sekulerasisi. 9 Menurut  Yudi  Latif,  sejarah  Indonesia  modern  bisa  digambarkan sebagai sejarah ketegangan dan pertentangan abadi antara proyek sekularisasi dan  islamisasi  negara  dan  masyarakat.  Konflik  antara  kedua  arus  ini  berjalan sedemikian akut. Di satu sisi, proyek sekularisasi 10 di Indonesia pada mulanya merupakan hasil rekayasa kaum penjajah sebagai upaya untuk melumpuhkan perlawanan pribumi terhadap mereka, dan bukan merupakan evolusi sosial kaum pribumi yang tumbuh secara alamiah. Sedangkan Islamisasi yang terjadi di Indonesia, berperan sebagai perekat yang paling kuat dalam mempersatukan berbagai elemen untuk melawan penjajahan. 11 Hari ini, Indonesia mencantumkan Ketuhanan dalam konstitusi, bukan berarti konstitusi Indonesia berubah menjadi konstitusi agama, melainkan konstitusi yang memahami Ketuhanan secara universal atas semua keyakinan agama/kepercayaan. Ahmad Rofii menegaskan: located between an exclusively secular state and a religious or theocratic state. 12
Tulisan  ini,  untuk  memberikan  refleksi  filosofis-teoritis  terhadap  relasi negara dan agama secara umum, dan juga kontekstualisasi terhadap Indonesia beserta praktiknya. Atas uraian singkat diatas, maka yang akan dibahas: 1. Relasi
8 Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam (Paramadina 1999). [245-246].
9 Andita Rahma, ‘Imparsial Sebut 31 Kasus Intoleransi Terjadi Dalam Satu Tahun - Nasional Tempo.Co’, ( Nasional Tempo.co , 2022). <https://nasional.tempo.co/read/1273292/imparsial-sebut- 31-kasus-intoleransi-terjadi-dalam-satu-tahun> diakses pada 17 Juni 2022
10 Algemene Bepalingen van Wetgeving.
11 Yudi  Latif, Sekularisasi Masyarakat Dan Negara Indonesia, Dalam Komarudin Hidayat Dan Ahmad Gaus AF, Islam (Ed), Negara Dan Civil Society (Paramadina 2005).[115-116].
12 Ahmad  Rofii.,  ‘The  Religiosity  of  the  Indonesian  Constitution:  Article  29  (1)  and  Its Interpretation’ (2021) 7 Constitutional Law Review.
agama dan negara dalam arus sejarah. 2. Jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam membahas hal tersebut adalah metode penelitian normatif, dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penelitian  dilakukan dengan berbagai  upaya  guna  mencapai  kebenaran  koherensi  dengan  menghubungkan hasil identifikasi  atas  keselerasan  antara  peraturan-peraturan  yang  berlaku dengan norma-norma  dan/atau  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  di masyarakat. 13 peneliti   menggunakan   analisa   data   menggunakan   pola deduksi   untuk menjelaskan  berbagai  norma  Peraturan  yang  berkaitan  dengan isu  hukum  terlebih dahulu  kemudian  menjelaskan  tentang  fakta  hukum kemudian.  Analisa  data  tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, saksama, dan dideskripsikan secara holistik dan rinci.  Dengan  demikian,  pola  penalaran tersebut  disusun  secara  sistematis  sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji. 14

## Analisis dan Pembahasan
1. Dinamika Hukum dalam Relasi Agama dan Negara
Hubungan agama dengan negara merupakan diskursus lama yang hingga saat ini masih mengalami perdebatan di berbagai kalangan, sehingga pembahasan mengenai hubungan kedua institusi tersebut masih sangat relevan untuk membentuk suatu tata nilai dan tata sosial kehidupan masyarakat kearah
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Edisi  Revisi,  Kencana  Prenada Media Group 2017).
14 Dinda Fefty M P Fradhana Putra D., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana LaelaFatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, ‘View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia’ (2021) 18 Istinbath Jurnal Hukum. [194-215].
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
yang lebih baik dan moderen. Hubungan antara keduanya selalu dipengaruhi oleh sejarah sosial budaya yang berbeda di setiap wilayah atau negara. Bahkan terdapat disebagian wilayah mengenai hubungan agama dan negara telah diformulasikan di dalam konstitusi. 15 Hubungan antara agama dan negara selalu menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Perdebatan tersebut selalu berfokus terhadap masalah bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik ataukah sekuler. 16
Perkembangan pemikiran tentang pola hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami diskurus yang sangat menarik. Hal ini terjadi pada sidang penyusunan dasar negara dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Pada sidang tersebut terjadi pembelahan sikap dan respon para anggota BPUPKI yang terbagi dua kelompok. Kelompok pertama mengajukan usul agar negara Indonesia kelak berdasarkan kebangsaan tanpa ikatan khas pada ideologi keagamaan. Sementara terdapat kelompok anggota yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Perbedaan dalam menyikapi hal itu melahirkan beberapa pemikiran yang berkembang dalam sidang BPUPKI.
Sebagai  pembahasan  pertama  dalam  sidang  BPUPKI.  Moh.  Yamin,
Soepomo dan Soekarno, masing-masing mengemukakan pandangannya tentang bagaimana  kaitannya  antara  negara  dan  agama.  Moh.  Yamin  berpandangan mengenai bahwa agama  mengandung makna universal dan tidak menunjukan simbol  makna  indentitas  agama  tertentu.  Yamin  tidak  menyinggung  tentang format relasi antara negara dan agama, titik tekannya pada bagaimana membangun negara dan masyarakat yang berperadaban luhur.
Sedangkan, Soepomo berpendapat  mengenai negara dan agama menghasilkan beberapa hal yaitu: 1. Tentang masyarakat agama mayoritas
15 Natalie. Goldstein, “Global Issues: Religion and the State” (Facts on File, Inc 2010).[6-7].
16 Moh Dahlan, ‘Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia’ (2014) 14 Analisis: Jurnal Studi Keislaman 1.[2].
dan minoritas. Soepomo menyadari bahwa Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk kala itu, dan ia menghendaki agar negara tidak terhegemoni dengan agama tersebut (Islam yang terbilang golongan besar). Soepomo menghendaki negara yang disusun memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat beragama, sehingga masyarakat agama bisa menganut keyakinanya masing-masing dengan khidmat, 2. Soepomo memberikan pandangan yang menyinggung tentang format relasi negara dan agama. Ia mengusulkan ada pemisahan negara dan agama.
Penulis berpendapat, bahwa format pemisahan Soepomo adalah soft secularism hal ini dikarenakan seluruh urusan agama tidak perlu diurus negara, melainkan biarkan hal itu diurus oleh masing-masing agamanya. Menurut penulis, pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan negara intregalistiknya, yang salah satu point pentingnya adalah tentang bagaimana mereformasi pelembagaan adat agar bisa menaungi kebutuhan masyarakat dalam level terkecil (desa/komunitas adat)  Sehingga, menurut penulis satu sisi Soepomo menghendaki pemisahan, tetapi disisi lain pemikirannya tentang negara integralistik cukup menjawab tentang bagaimana tatakelola pelembagaan agama sebagai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Soekarno juga turut memberikan pandangannya tentang agama dan negara pada tanggal 1 Juni 1945. Pandangan Soekarno tidak jauh berbeda dan tetap konsisten untuk menyampaikan prinsip persatuan (unity) dalam keberagaman di Indonesia  Pemikiran dari Soekarno yang dituangkan dalam  tulisan  berjudul:  Nasionalisme,  Islamisme  dan  Marxisme,    dapat dikatakan sebagai benih Soekarno menyampaikan persatuan. Dalam tulisan itu, ia menjelaskan titik singgung antara masing-masing ideologi dalam usaha membangun bangsa. 17
Dalam tulisannya ia mengatakan: “Kita harus menerima, tetapi juga harus memberi. Inilah rasahasianya persatuan itu. Persatuan tidak akan bisa
17 ibid.
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
tercipta kalau masing-masing pihak tidak mau memberi sedikit pula”.  Format Soekarno dalam menyatukan ideologi-ideologi, digunakan juga olehnya untuk menyatukan agama-agama di Indonesia hidup dalam hati masyarakat. Soekarno meyakini bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang terhadap agamanya, maka semakin tinggi kebijaksanaannya dalam kehidupan bernegara dan menghadapi ragam perbedaan. Dengan cara demikian, maka tidak ada yang namanya ‘egoisme agama’ dalam kehidupan negara. Soekarno juga mencotohkan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai teladan yang penuh toleransi.
Perdebatan BPUPKI tentang agama dan negara, akhirnya melahirkan format relasi negara dan agama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: 1. Negara disusun tidak berdasarkan pada identitas agama tertentu.  2. Pancasila dan UUD 1945 naskah asli tidak menyebutkan agama tertentu sebagai agama negara. 3. Negara menjamin kebebasan beragama bagi tiap-tiap warganya. Kesepakatan tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara adalah satu dari sekian format relasi negara dan agama dalam Pancasila dan UUD 1945 Naskah Asli.
Akan tetapi identitas Islam masih mewarnai UUD 1945. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945: “ Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa……..”.
Selanjutnya, dalam Pasal 9 UUD 1945: Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “ Demi Allah , saya bersumpah..........” Walaupun syarat menjadi Presiden tidak berasal dari agama tertentu (terbuka buat seluruh warga agama), tetapi jika sumpahnya demikian, secara ‘tidak langsung’ UUD 1945 menghendaki Presiden dari agama Islam oleh karena sumpah jabatannya atas nama “Allah SWT”. 18
UUD  1945,  meminjam  istilah  dari  Jimly  Asshiddiqie  adalah  konstitusi
18 Hamzah dan Samiang katu, ‘Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama’ (2020) 1 Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman.[13]
yang tergolong a very godly constitution ,  UUD 1945 adalah konstitusi yang sangat berketuhanan, sehingga tidak mungkin ditafsirkan sebagai ‘Godless Constitution’ yang dapat mengusung ide ‘freedom from religion’ sebagai bentuk yang ekstrim dari prinsip ‘freedom of religion’. Penyebutan nama ‘Allah’ sebagaimana lazim digunakan oleh umat Islam dan juga oleh penganut agama Kristiani, tidak boleh ditafsirkan secara eksklusif hanya mencakup pengertian Tuhan sebagaimana dipahami oleh 1 atau 2 golongan agama saja. Tuhan dalam UUD 1945 adalah Tuhan yang universal ( the universal God ). 19
Agama dan negara akan terus mengalami fluctuative  discourse dalam percaturan politik di Indonesia. 20 Hubungan negara dan agama selalu menjadi survive pada momen tertentu seperti selalu terjadinya ketegangan pada saat berlangsungnya Pemilu baik pada skala nasional atau skala daerah. Hal ini memang disebabkan oleh golongan-golongan tertentu yang memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. 21
Gelombang pemikiran hubungan negara dan agama telah menghasilkan dua gelombang, 22 dan saat ini Indonesia dalam perkembangan pemikirannya tentang hubungan agama dan negara telah memasuki gelombang ketiga pada gelombang ketiga ini lah disebut sebagai gender pemikiran yang disebut dengan Islam Liberal. Karakteristik dari pemikiran gelombang ketiga ini adalah sikap kritisnya terhadap bentuk otoritarianisme dan toleransi atau menghargai segala keberagaman yang ada di dunia. 23
19 N Madjid, Cita-Cita Politik Kita, Dalam Bosco Dan Dasrizal (Ed.), Aspirasi Umat Islam Indonesia. (Lappenas 1983).[59-62].
20 Ahmad  Sholikin,  ‘Pemikiran  Politik  Negara  Dan  Agama  Ahmad  Syafii  Maarif’  (2012)  2 Jurnal Politik Muda.
21 ibid . 22 Gelombang pertama adalah pemikiran Islam yang sangat konservatif dimana dalam gelombang pertama ini dikelompokkan lagi kedalam tipologi pemikiran yaitu neo- modernisme,sosialisme-demokrasi, internasionalism-universalismedan modernis islam. Sedangkan pada gelombang kedua lebih memperlihatkan suatu kesinambungan dengan pemikiran yang telah di eksplorasi dan dielaborasioleh para intelektual muslim gelombang kedua. Pada pemikiran gelombang kedua ini titik tekannya adalah islam yang dipertajam dengan ilmu sosial dijadikan sebagai kritik terhadap bentuk ketimpangan struktural sebagai akibat dari pembangunan yang selalu berorientasi pada pertumbuhan. Lihat di  Syamsul Arifin, Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme : Artikulasi Baru Islam Di Indonesia Dalam Nalar Agama Publik (Intrans Publishing 2019). [60-63].
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
Apabila diperhatikan Negara Indonesia lebih kepada sikap sebagai bentuk negara yang bersifat simbiotik. Hal ini berangkat dari pemikiran yang dimana negara tidak menyatakan dirinya secara tegas hubungan antara agama dan negara dimana bahwa agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda namun saling memerlukan. Sehingga dari dasar tersebut penulis menganggap bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat simbiotik hal ini juga dibuktikan dengan fakta empiris, yang kenyataannya terdapat sebagian regulasi-regulasi yang bersumber dari nilai-nilai universal agama khususnya islam contohnya ialah  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lebih  lanjut Indonesia juga memformalkan hukum yang pada awalnya merupakan hukum agama, hal ini dicontohkan oleh Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-undang tentang Wakaf, Undang-undang tentang Otonomi Khusus Aceh, Undang-undang tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang yang lain.
Sebaliknya, agama yang ada di Indonesia juga telah memperoleh jaminan perlindungan atas keberlangsungannya yang diakibatkan oleh kekuasaan. Kekuasaan negara Indonesia mengambil kekuasaan terhadap agama yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan dalam hal peribadatan hingga perayaan-perayaan keagamaan. Negara menjadi suatu pilar penting untuk menjaga eksistensi agama dari penghinaan yang akan dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri penegasan terhadap jaminan perlindungan seluruh agama telah dituangkan secara langsung di dasar negara Indonesia yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ditegaskan pada undang-undang organiknya yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama.

## 2. Jaminan Kebebasan Beragama
Kelompok nasionalis sekuler melihat usulan pengadopsian hukum Islam dalam konstitusi akan mengarah pada pembentukan negara teokratik yang pada gilirannya berpotensi mendiskriminasi pemeluk agama non-islam
dan menghilangkan representasi identitas non muslim. 24 Akan tetapi melihat perkembangannya, kekhawatiran itu tidak terjadi dengan model pengaturan kebebasan beragama di Indonesia hari ini.
Dalam norma konstitusi, kebebasan beragama dan kebebasan berekpresi diatur dalam dua tempat, namun tiap tempat memiliki makna yang berbeda, tetapi juga memiliki satu kesatuan yang harus dilihat. Kebebasan beragama diatur  dalam  dua  tempat,  yakni  di  Pasal  28E  dan  Pasal  29  UUD  NRI  1945, apabila kedua Pasal itu dikorelasikan secara sistematis, maka ada dua hal yang dapat dipahami. 25
Indonesia sebagai negara yang multikultural yang menjamin kebebasan beragama setiap warganya dalam hukum positif dengan penuh toleransi. 26
Pada posisi ini, hukum memiliki dua fungsi, yaitu integratif dan transformatif. Integratif adalah hukum sebagai mekanisme pemerintah untuk mengelola konflik dan mempertahankan tertib sosial. Transformatif, adalah hukum sebagai wahana mengekrepsikan nilai dan untuk mengubah kondisi sosial politik masyarakat. Dengan kata lain, hukum dalam hubungannya dengan kehidupan beragama dapat dibuat untuk mengatur dan membatasi agama sebagai bagian dari proses sekularisasi, namun disisi lain juga dapat menjadi legalisasi hukum agama menjadi hukum negara. 27
Habernas mengatakan, hukum merupakan alat solidaritas sosial, khususnya integrasi dalam masyrakat yang kompleks. Hukum yang berlaku berdasarkan prinsip legalitas merupakan transformasi dari komunikasi tanpa tekanan yang memberikan legitimasi kepada pranata sosial tertentu. Di Indonesia, kebebasan beragama dan kepercayaan dijamin dan diatur oleh hukum, yakni:
24 Syahriza Alkohir Anggoro and Tunggul Anshari Setia Negara, ‘The Struggle for Recognition: Adat Law Trajectories under Indonesian Politics of Legal Unification’ (2022) 29 International Journal on Minority and Group Rights.[43].
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Nomor 97/PUU-XIV/2016’ 154.
26 M. Zainudin, ‘Agama, Politik Dan Demokrasi,’ ( Opini Kompas ) 5 April 2022.
27 Olle Tornquist, ‘Muslim Politics and Democracy: The Case of Indonesia’ (2007) 01 Journal of Indonesia Islam.[27].
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
Pasal Peraturan Bunyi Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1.  Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2.  Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 3.  Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat . 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun . 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1. Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 2.  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 4 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun . 22 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia 1.  Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2.  Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Media Iuris, 5 (3) 2022: 429-448 23 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia 1.  Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 2.  Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 50 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. 55 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali 1 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 . 2, 3, dan 4 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri P e m b e r d a y a a n Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 2: Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.
Pasal 3:
1.  Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
2.  Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
Pasal 4: 1.  Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. 2.  Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri P e m b e r d a y a a n Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat 1.  Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh- sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2.  Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang- undangan. 3.  Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

## Sumber: Diolah Sendiri Oleh Penulis
Uraian dari tabel diatas, menunjukan dan mengeksplorasi tentang dasar hukum terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan Indonesia. Mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana dalam level peraturan menteri, negara telah hadir dalam bentuk regulasi khususnya menghormati, menghargai dan memenuhi terhadap jaminan kebebasan beragama di Indonesia.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga para founding fathers menjadikan prinsip Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menjadi  sila  pertama.  Secara  ideal,  agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Pernyataan Bung Karno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa: 28 Pertama, bukan hanya orang-orang Islam yang berhak memperjuangkan hukum agamanya, tetapi juga pemeluk agama-agama lain: Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan sebagainya. Nilai-nilai hukum agama dan keyakinan serta budaya apa pun bisa masuk ke dalam nasional melalui proses demokratis. Point pertama ini sesuai dengan realita hukum yang ada.
28 M Mahfud MD, Hukum Islam Dalam Hukum Nasional (Kolom Opini Kompas 2018).
Sebagai contoh, ada beberapa kepercayaan agama tertentu diluar Islam yang akhirnya menjadi sumber hukum positif.
Seperti tradisi tata ruang bali yang melarang adanya gedung pencakar langit di Bali yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kdh. Tk. 1 Bali, Tanggal 22 November 1971, No 13/Perbang 1614/II/a/1971. Aturannya juga sudah diperbarui dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Bali.  Yang  mana,  disebutkan  adanya larangan bangunan yang tingginya lebih dari 15 meter. Jika ada bangunan lebih dari itu, maka itu akan melanggar/menabrak bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia. 29
Kedua, pembentukan hukum nasional kemudian diolah melalui proses eklektis di lembaga legislatif, yakni memilih nilai-nilai hukum dari berbagai agama, keyakinan, dan kultur yang disepakati sebagai kalimatun sawa’ (pandangan yang sama) oleh para wakil rakyat dan pemimpin negara yang terpilih untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum negara. Produk dari proses eklektisasi itu kemudian bisa dikelompokkan menjadi dua Pertama, untuk hukum-hukum publik  diberlakukan  unifikasi  hukum,  yakni  memberlakukan  hukum-hukum yang sama untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama, ras, suku, dan kelompok sosialnya. Dalam hal khusus tentu bisa berlaku perkecualian sesuai dengan asas “lex specialis derogat legi generali ”.  Kedua, untuk hukum- hukum privat berlaku hukum agama, kepercayaan, dan adat masing-masing komunitas golongan penduduk. Ketiga, untuk bidang hukum yang dibuat hanya untuk memfasilitasi dan memproteksi bagi yang ingin melakukannya tanpa memberlakukan mewajibkan atau melarang substansinya, misalnya UU
Zakat,  UU  Ekonomi  Syariah,  UU  Haji,  dan  sebagainya.  Sebenarnya  hukum perdata Islam dan Adat sudah diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda (1848) sehingga sejak dulu pun kita sudah mempunyai lembaga Peradilan Agama.
29 Ali Mustofa, ‘HOT NEWS! Revisi RTRW, Ketinggian Bangunan Di Bali Bisa Diatas 15 M,’
( Radar Bali ). < https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/metro-denpasar/11/12/2018/hot- news-revisi-rtrw-ketinggian-bangunan-di-bali-bisa-diatas-15-m>  Diakses pada 23 April 2022 .
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
Dengan demikian, nilai-nilai hukum agama bisa menjadi sumber hukum dalam arti sebagai bahan pembuatan hukum (sumber hukum materiil) tetapi tidak otomatis menjadi sumber hukum formal (peraturan perundang- undangan) atau hukum yang berdiri sendiri. Sumber hukum materiil tidak dengan sendirinya menjadi sumber hukum formal atau hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Ia hanya bisa menjadi hukum formal setelah melalui proses eklektisasi. Nilai-nilai hukum agama apa pun bisa masuk ke dalam hukum publik (nasional) jika disepakati oleh lembaga legislatif dalam proses eklektisasi. Adapun hukum privat (perdata) bisa berlaku dengan tanpa harus dijadikan hukum formal. Untuk hukum-hukum Islam yang tidak bisa menjadi hukum publik, nilai-nilai substantifnya tetap bisa dimasukkan, yakni ma qushid al syar’i atau tujuan syariahnya yang meliputi kemaslahatan umum dan tegaknya keadilan.
Atas dasar itu, maka hukum Islam dalam bidang muamalah adalah hukum yang sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial dan hukum Islam akan relevan untuk setiap ruang dan waktu, termasuk bagi masyarakat Indonesia. 30
Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan hukum suatu Negara, hukum Islam perlu diterapkan dengan melakukan ijtihad sesuai dengan sosial budaya masyarakatnya. Selain itu, dalam kajian hermenutika filosofis juga ditemukan bahwa, hukum Islam mempunyai peran penting dalam melakukan transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, karena hukum Islam akan mampu menjawab dinamika kehidupan umat dan bangsa. 31 Hal ini lah, yang kemudian menjadikan mengapa fikih Indonesia dapat memberikan kontribusi sebagai bahan materi pembangunan hukum nasional. Begitpun dengan arah pembangunan hukum nasional, yang salah satu aspeknya juga menekankan agar hukum nasional tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, dalam pembangunan hukum nasional harus memperhatikan
30 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, ‘Hukum Islam Antara Statis Dan Dinamis’ (2014) 48 As-Syir’ah 99.
31 Moh Dahlan, ‘Hermeneutika Hukum Islam Inklusif Di Indonesia’ (2015) 8 Nuansa 39.
kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tatan nilai budaya yang berlaku di masyarakat (living law) .

## Kesimpulan
Relasi agama dan negara di Indonesia memiliki pola yang dinamis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Relasi agama dan negara, memiliki pola simbiosis mutualisme. Negara membutuhkan agama sebagai sumber moralitas bagi penyelenggaraan negara dan tata sosial kemasyrakatan, agama membutuhkan negara untuk memfasilitasi peribadatan dan kebutuhan keagaamaan tertentu dari tiap-tiap agama.
Indonesia tidak menenetapkan satu agama tertentu menjadi agama negara, Indonesia juga tidak memisahkan dasar-dasar negara dari agama. Indonesia ada dalam posisi melekatkan agama dan negara di satu sisi, tetapi di sisi lain menjaga jarak yang cukup konsisten antara agama dan negara. Pola yang dinamis ditunjukan dengan kehadiran regulasi sektor agama yang kian marak di era reformasi, dimana regulasi itu mengakomodiasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat agama dalam menyelenggarakan peribadatan, kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam level global, akomodasi nilai-nilai agama ke dalam hukum negara sejatinya tidak ditujukan pada masyarakat agama tertentu, melainkan juga dapat digunakan sebagai sumber hukum bagi agama-agama lainnya dalam penyelesaian sengketa.

## Daftar Bacaan

## Buku
Antonius Atosokhi, Dkk Gea, Character Building III Relasi Dengan Tuhan (Elex Media Komputindo 2004).
J. Philip Wogaman, Christian Perspectives on Politics (John Knox Press 2000).
Kleden I, ‘Agama Dan Negara’ ( Opini Kompas 2017).
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
Konrad Kebung, Filsafat Itu Indah (Prestasi Pustaka 2008).
Madjid N, Cita-Cita Politik Kita, Dalam Bosco Dan Dasrizal (Ed.), Aspirasi Umat Islam Indonesia (Lappenas 1983).
M Mahfud MD, Hukum Islam Dalam Hukum Nasional (Kolom Opini Kompas 2018).
Madjid N, Cita-Cita Politik Kita Dalam Bosco Dan Dasrizal (Ed.), Aspirasi Umat Islam Indonesia. (Lappenas 1983).
Syamsul Arifin, Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme : Artikulasi Baru Islam Di Indonesia Dalam Nalar Agama Publik (Intrans Publishing 2019).
Yudi Latif, Sekularisasi Masyarakat Dan Negara Indonesia, Dalam Komarudin Hidayat Dan Ahmad Gaus AF, Islam (Ed), Negara Dan Civil Society (Paramadina 2005).
Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam (Paramadina 1999).

## Jurnal
Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, ‘Hukum Islam Antara Statis Dan Dinamis’
(2014) 48 As-Syir’ah 99.
Ahmad Rofii., ‘The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation.’ (2021) 7 Constitutional Law Review.
Ahmad Sholikin, ‘Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif,’
(2012) 2 Jurnal Politik Muda.
Andita Rahma, ‘Imparsial Sebut 31 Kasus Intoleransi Terjadi Dalam Satu Tahun - Nasional Tempo.Co’, ( Nasional Tempo.co , 2022).
Dahlan M, ‘Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia’ (2014) 14 Analisis: Jurnal Studi Keislaman 1.
——, ‘Hermeneutika Hukum Islam Inklusif Di Indonesia’ (2015) 8 Nuansa 39.
Dinda Fefty M P Fradhana Putra D., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana LaelaFatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, ‘View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia,’ (2021) 18 Istinbath Jurnal Hukum.

## Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi., ‘Menggali Asas-Asas Pengadilan
Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak
Asasi Manusia.’ (2022) 24 Jurnal Of Judicial Review.
Hamzah dan Samiang katu, ‘Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama’ (2020) 1 Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman.
M. Zainudin, ‘Agama, Politik Dan Demokrasi’ ( Opini Kompas ).
Muchamad Ali Safa’at, ‘The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations’ (2022) 8 Constitutional Review.
Natalie. Goldstein, “Global Issues: Religion and the State,” (Facts on File, Inc 2010).
Olle Tornquist, ‘Muslum Politics and Democracy: The Case of Indonesia,’ (2007) 01 Journal of Indonesia Islam.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Edisi  Revi,  Kencana Prenada Media Group 2017).
Syahriza Alkohir Anggoro and Tunggul Anshari Setia Negara, ‘The Struggle for Recognition: Adat Law Trajectories under Indonesian Politics of Legal Unification’ (2022) 29 International Journal on Minority and Group Rights.

## Laman
Ali Mustofa, ‘HOT NEWS! Revisi RTRW, Ketinggian Bangunan Di Bali Bisa Diatas 15 M,’ ( Radar Bali ) < https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/metro- denpasar/11/12/2018/hot-news-revisi-rtrw-ketinggian-bangunan-di-bali- bisa-diatas-15-m>.

## Perundang-undangan

## Algemene Bepalingen van Wetgeving

## Putusan Mahkamah
Putusa n Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Nomor 97/PUU-XIV/2016’ 154.
Study C and others, ‘The Case of Indonesia’ (2002) 01 1.
How to cite: Ferry Herlius dan Donna Rumiris Sitorus, ‘Perkembangan Relasi Negara dan Agama Paska Reformasi Konstitusi’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.
Ferry Herlius dan Donna Rumiris: Perkembangan Relasi Negara...
--This page is intentionally left blank--