Volume 6 Nomor 1 (2024)   916 - 927   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5774
Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Perspektif Fatwa DSN- MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002: Studi Putusan Nomor2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn
Sri Rizki 1 , Cahaya Permata 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia sri0204193119@uinsu.ac.id 1 , cahayapermata@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
Hajj bailout funds gave birth to various polemics, one of which is the return of Hajj funds in  the  event  of  Hajj  cancellation  as  in  case  decision  number:  2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn.  This research aims to find out the judge's legal basis in resolving the refund of Hajj funds and how the decision is reviewed from the DSN-MUI fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002. This type of research is normative  juridical  with  a  statute  approach  and  judicial  case  studies  approach.  The  results showed that the legal basis of the judge in resolving this case was based on the Civil Code and the main consideration of the judge was the contract, according to the researcher the judge should not only consider the contract but other regulations related to the collection of ujrah in financing Hajj  bailout  funds  such  as  the  DSN-MUI  fatwa  No:  29/DSN-MUI/VI/2002.  Dispute  resolution carried out by the plaintiff through the religious court is in accordance with DSN-MUI fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 because in dispute resolution through a sharia arbitration body it must be  agreed  by  the  parties  in  writing,  but  in  this  decision  the  parties  did  not  include  it  in  the contract.
Keywords: Settlement of disputes; Hajj refund; Fatwa DSN-MUI

## ABSTRAK
Dana talangan haji melahirkan beragam polemik salah satunya adalah pengembalian dana  haji  jika  terjadi  pembatalan  haji  sebagaimana  pada  kasus  putusan  nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam menyelesaikan pengembalian dana haji dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari fatwa  DSN-MUI  No:  29/DSN-MUI/VI/2002.  Jenis  penelitian  ini  yuridis  normatif  yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan judicial case  studies . Penelitian  didapatkan  hasil  yaitu  dasar  hukum  hakim  dalam  menyelesaikan perkara ini berdasarkan KUHperdata dan yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah akad, m enurut  peneliti  hakim  seharusnya  tidak  hanya  mempertimbangkan  akad  saja melainkan  regulasi  lain  terkait  pengambilan  ujrah  dalam  pembiayaan  dana  talangan  haji seperti  fatwa  DSN-MUI  No:  29/DSN-MUI/VI/2002.  Penyelesaian  sengketa  oleh  penggugat melalui pengadilan agama sudah sesuai menurut fatwa DSN-MUI No:29/DSN-MUI/VI/2002 karena dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah harus disepakati oleh para  pihak  secara  tertulis,  namun  dalam  putusan  ini  para  pihak  tidak  mencantumkannya dalam akad
Kata kunci: Penyelesaian sengketa; Pengembalian dana haji; Fatwa DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Melaksanakan ibadah haji pada dasarnya merupakan keinginan setiap umat muslim.  Meskipun  agar  dapat  melaksanakan  ibadah  haji  seorang  muslim  harus menunggu waktu yang cukup lama karena sistem daftar tunggu (waiting list) yang diberlakukan,  jarak  yang  ditempuh  jauh  dan  biaya  yang  dikeluarkan  relatif mahal. Banyak  sekali  umat  muslim  yang  hendak  beribadah  haji,  namun  terkendala  biaya untuk mendapatkan porsi haji.
Dengan  adanya  antusiasme  tersebut  maka  bank  syari’ah  di  Indonesia memberikan solusi yakni dengan cara memberikan Dana Talangan Haji. Ini adalah pemberian dana talangan dari bank pada nasabah dalam rangka mendapatkan nomor porsi ketika melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Nomor porsi sendiri bisa dikatakan sebagai nomor urut untuk calon jamaah haji yang otomatis diberikan oleh Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ketika penyetoran BPIH. Dan SISKOHAT  yaitu  suatu  sistem  komputerisasi  haji  terpadu  yang  berbentuk  jaringan komputer yang tersambung antara bank penerima setoran BPIH dengan Departemen agama  RI.  BPIH  yaitu  suatu  biaya  yang  calon  jamaah  haji  keluarga  dalam  rangka beribadah  jadi  dimana  besar  nominalnya  ditentukan  pemerintah.  Oleh  karena  itu, bisa  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  dana  haji  yaitu  suatu  proses  dalam menyelenggarakan  dana  untuk  bisa  menutupi  kekurangan  dana  yang  dimiliki nasabah agar bisa membantu dalam beribadah haji (Sinaga, Alam, Arkan, & Hasibuan, 2018).
Firman Allah swt dalam Q.s Ali Imran ayat 97 yang artinya:
“ Di  sana  terdapat  tanda-tanda  yang  jelas,  (di  antaranya)  maqam  Ibrahim. Barangsiapa  memasukinya  (Baitullah)  amanlah  dia.  Dan  (di  antara)  kewajiban manusia  terhadap  Allah  adalah  melaksanakan  ibadah  haji  ke  Baitullah,  yaitu  bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. ”
Berdasarkan ayat di atas, apabila terdapat orang yang tidak dapat sampai ke Mekkah,  dengan  pengecualian  menggunakan  cara  berutang,  sementara sesungguhnya  dirinya  tidak  bisa  membayar  hutang  tersebut,  maka  seseorang tersebut dalam hal ini tidak wajib haji karena jelas memaksakan diri dan dia tidak termasuk orang yang istitha’ah.
Dana  talangan  haji  menimbulkan  berbagai  polemik,  salah  satunya  adalah pengembalian  dana  haji  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Medan  No. 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn dimana gugatan yang dilakukan oleh Fahmi Irsan sebagai Penggugat kepada PT. BNI Syariah yang kini telah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia sebagai Tergugat I, BPKH sebagai Tergugat II tidak dapat mengembalikan dana  pembiayaan  haji  yang  telah  diangsur  oleh  Penggugat  dikarenakan  masih memiliki  ujrah  sehingga  dana  yang  telah  diberikan  Tergugat  II  digunakan  untuk membayar sisa ujrah pembiayaan haji kepada Tergugat I, sehingga gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Penilaian dari hakim bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak ada kesalahan dalam hal ini.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   916 - 927   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5774
Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 diterangkan bahwa dalam  pengurusan  haji  untuk  nasabah,  LKS  yang  merupakan  Lembaga  Keuangan Syariah bisa mendapatkan ujrah atau imbalan jasa dengan mempergunakan prinsip al-ijarah  sebagaimana  Fatwa  DSN-MUI  nomor  9/DSN/-MUI/IV/2000.  Dasar  untuk besarnya  imbalan  jasa  al-ijarah  tersebut  tidak  diperbolehkan  menurut  jumlah talangan al- qardh dari LKS pada nasabah terkait. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut ujrah yang diberikan oleh Tergugat I didasarkan pada jumlah talangan dana haji tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.
Berdasarkan  fakta  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  membahas  apa  penyebab pengembalian dana haji, apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan  ini,  dan  bagaimana  putusan  ini  jika  ditinjau  dari  Fatwa  DSN-MUI  Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.  Oleh  karena  itu,  peneliti  akan  mengkaji  topik  ini  dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Perspektif Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  (Studi  Putusan  Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn)”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yuridis  normatif  dipergunakan  pada  penelitian  dengan memanfaatkan  pendekatan judicial  case  studies dan  pendekatan  perundang- undangan. Pendekatan statute approach ini yaitu dengan melakukan telaah terhadap seluruh  regulasi  dan  perundang-undangan  yang  menyangkut  isu  hukum  terkait Putusan  Pengadilan  Agama  Medan  Nomor:  2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn,  serta pendekatan judicial  case  studies yakni  suatu  pendekatan  kasus  hukum  disebabkan terdapatnya masalah tertentu, oleh karenanya dalam penyelesaiannya dengan cara melibatkan pengadilan. Dengan menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Metode  studi  dokumen  (studi  kepustakaan) dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kronologi Pengembalian Dana Haji Pada Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn
Berdasarkan  putusan  No:  2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn  Penggugat  bersama mantan istri melakukan pendaftaran pergi haji ke kantor Tergugat I dengan talangan haji kredit pada tanggal 3 mei 2013 sebagaimana yang tercantum dalam surat No. MES/006/804/R  yaitu:  Akad  pengurusan  dan  pembiayaan  haji  no. MES/2013/218/THI  tanggal  3  Mei  2013,  yang  ditandatangani  Tergugat  I  dan Penggugat  untuk  pengurusan  haji  atas  nama  mantan  istri  sebesar  Rp.  23.750.000, biaya ujrah Rp. 10.093.750 untuk jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d 3 Mei 2018 (disebut Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 218). Akad pengurusan dan pembiayaan haji no. MES/2013/219/THI, tanggal 3 Mei 2013, yang  ditandatangani  Tergugat  I  dan  Penggugat  untuk  pengurusan  haji  atas  nama Fahmi Irsan (Penggugat) sejumlah Rp. 23.750.000, biaya ujrah Rp. 10.093.750 dengan
jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d 3 Mei 2018 (disebut Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 219).
Penggugat  telah  melakukan  setoran  awal  ke  Tergugat  I  dengan  jumlah  Rp. 25.000.000,  adapun  jumlah  uang  pembayaran  yang  telah  disetor  sebesar  Rp. 20.974.596, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 46.409.260. Kemudian Penggugat menyampaikan  kepada  Tergugat  I  melalui  surat  pada  tanggal  15  April  2021 Penggugat  bermaksud  untuk  membatalkan  Surat  Pendaftaran  Pergi  Haji  (SPPH) khusus  untuk  porsi  Penggugat  dengan  alasan  adanya  keperluan  keluarga.  Setelah melaksanakan  prosedur  untuk  pembatalan  haji  reguler,  maka  Penggugat  datang kepada  Tergugat  I  untuk  mengambil  dana  ke  yang  ada  di  rekening,  Penggugat meminta print out rekening Koran dan buku tabungan serta untuk menarik dana yang ada  di  rekening  Penggugat.  Setelah print  out tersebut  didapatkan  dari  kantor Tergugat I terdapat perbedaan atau tidak kesesuaian antara print out tersebut, dan dana Penggugat nihil atau Rp. 0.
Dari print out buku tabungan Penggugat terdapat keterangan kredit sebagai berikut: pada tanggal 26/02/20 sebesar Rp. 20.974.596, tanggal 02/05/21 sebesar Rp. 25.434.664, total keseluruhan kredit sebesar Rp. 46.409.260. dan dari print out buku tabungan Penggugat terdapat keterangan debet sebagai berikut: pada tanggal 26/02/20  sebesar  Rp.  20.974.596,  tanggal  03/05/21  sebesar  Rp.  16.010.198  dan tanggal  03/05/21  sebesar  Rp.  9.424.466,  namun  faktanya  Penggugat  tidak  pernah melakukan transaksi penarikan atau pemotongan di rekening tersebut.
Berdasarkan  Akad  Pengurusan  Dan  Pembiayaan  Haji  No.  218  Juncto  Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 29, Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membayar  kepada  Tergugat  I  atas  fasilitas  pengurusan  dan  pembiayaan  haji  yang masih  tertunggak. Outstanding kewajiban  Penggugat  kepada  Tergugat  I  per  bulan Desember  2020  adalah  Rp.  40.000.878  maka  Tergugat  I  menarik  dana  secara otomatis  melalui  system  pada  tanggal  3  mei  2021  sebesar  Rp.  25.434.664  pada rekening  Penggugat  dan  dipergunakan  untuk  membayar  kewajiban  Penggugat kepada  Tergugat  I  dan  pada  tanggal  24  Mei  2019  s/d  24  Februari  2020  saldo Penggugat dibawah saldo minimum sehingga Tergugat I tidak dapat menarik dana secara  otomatis  melalui  sistem  untuk  pembayaran  kewajiban  Penggugat  kepada Tergugat I yang masih tertunggak
Penarikan dana oleh Tergugat I seperti disebutkan telah disepakati Penggugat yang  tercantum  dalam  pasal  10  Akad  Pengurusan  Dan  Pembiayaan  Haji  No.  218 Juncto  Akad  Pengurusan  Dan  Pembiayaan  Haji  No.  219  yang  berbunyi  sebagai berikut: “Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 KUHPerdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu  dari  nasabah,  membebani  dan/atau  rekening  lain  nasabah  yang  ada  pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan, denda, ganti rugi, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan  barang  agunan  dan  biaya  lainnya  yang  timbul  karena  dan  untuk pelaksanaan akad ini” (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.) .
Selain pasal 10 dalam akad tersebut pengembalian dana dari Tergugat secara otomatis  oleh  Tergugat  I  apabila  Penggugat  menunggak  kepada  Tergugat  I  diatur
dengan jelas dalam pasal 15 ayat (4) yang berbunyi: “Apabila nasabah menunggak dalam waktu 2 (dua) berturut-turut, Bank berhak melakukan pembatalan porsi haji nasabah  melalui  kantor  departemen  agama  setempat  dan  pengembalian  biaya pendaftaran  porsi  haji  tersebut  digunakan  untuk  melunasi  pembiayaan  nasabah” (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.) .
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kronologi  pengembalian dana haji akibat pembatalan porsi haji yang telah disetor oleh Tergugat II tidak dapat diambil oleh Penggugat karena dana pengembalian haji akibat pembatalan haji telah ditarik  secara  otomatis  oleh  Tergugat  I  untuk  pembayaran  ujrah  yang  masih tertunggak.
B. Penyebab Pengembalian Dana Haji Pada Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn
Mengacu pada putusan tersebut Penggugat melakukan pembatalan porsi haji kepada  Tergugat  II  karena  Penggugat  telah  bercerai  dengan  mantan  istri.  Karena berdasarkan akta cerai Penggugat mengajukan permohonan pembatalan haji reguler tanggal 15 April 2021 kepada Tergugat II dan Tergugat I mengeluarkan surat nomor xxx  tertanggal  15  April  2021  yang  tujuannya  kepada  Tergugat  II  untuk  dapat mengkreditkan dana pembatalan ke rekening Penggugat.
Penggugat  telah  mengeluarkan  Surat  permohonan  pada  Tergugat  II,  dan Tergugat I sudah menyerahkan pada Tergugat II, sehingga Tergugat II mengeluarkan surat nomor xxx tanggal 15 April 2021 dengan hal pengembalian setoran awal BPIH Batal  Calon  haji  Jemaah  haji,  atas  nama  Penggugat  dan  mantan  istri.  Namun permintaan untuk pengembalian dana atas nama mantan istri Penggugat tidak dapat dipenuhi  Tergugat  II  karena  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu  fotokopi buku tabungan atas nama jamaah haji tersebut. Serta dana Penggugat pada tanggal 3 Mei 2021 telah berhasil ditransfer oleh Tergugat II.
Berdasarkan aturan tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 yaitu dengan membawa syarat yang salah satunya adalah Fotokopi  buku  tabungan  atas  nama  jamaah  haji  tersebut  yang  masih  aktif  serta menunjukkan buku tabungan aslinya.
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pengembalian dana haji pada putusan ini dikarenakan Penggugat telah bercerai dengan mantan istri, maka Penggugat mengajukan pembatalan porsi haji atas nama Penggugat dan Mantan istri  Penggugat  kepada  Tergugat  I,  lalu  Tergugat  I  memberikan  surat  pembatalan kepada  Tergugat  II  agar  dana  yang  telah  disetor  dapat  dikembalikan.  Dana pembatalan  porsi  haji  atas  nama  Penggugat  telah  berhasil  dikembalikan  oleh Tergugat II pada Tergugat I, namun dana pembatalan porsi haji atas nama mantan istri Penggugat tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat II karena salah satu syarat pembatalan dana haji tidak dapat dipenuhi yaitu fotokopi buku tabungan atas nama jemaah haji yang masih aktif.  Serta penyebab lahirnya sengketa ini lahir karena dana yang  telah  dikembalikan  oleh  Tergugat  II  ditarik  secara  otomatis  oleh  Tergugat  I untuk menutupi kewajiban Penggugat yang masih tertunggak, Penggugat merasa hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Namun hal itu sudah disepakati dalam
akad  yaitu  nasabah  memberi  kuasa  pada  perbankan  apabila  bank  sewaktu-waktu tanpa  persetujuan  nasabah  membebani  dalam  hal  pembayaran  ganti  rugi  ataupun biaya yang timbul akibat pelaksanaan akad, maka penarikan dana secara otomatis oleh Tergugat I bukan tindakan melawan hukum.
C. Dasar Hukum Putusan Hakim Pada Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn
Putusan  hakim  yaitu  suatu  produk  hasil  sidang  di  pengadilan.  Pengadilan sendiri bisa dikatakan sebagai tempat terakhir untuk pencari keadilan, oleh karena itu  sudah  sepatutnya  putusan  hakim  bisa  memenuhi  tuntutan  pencari  keadilan tersebut. Hakim terkait hal ini yaitu dalam menetapkan putusan perkara wajib untuk mencerminkan  beberapa  unsur  yang  meliputi  kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan keadilan (Margono, 2012).
Seorang  hakim  dalam  hal  penjatuhan  suatu  putusan  bukan  sebatas berlandaskan  perundang-undangan  saja.  Ini  dikarenakan  perundang-undangan kemungkinan belum memuat pengaturan yang jelas, oleh karena itu diharuskan bagi hukum  untuk  bisa  menggali  nilai-nilai  hukum,  misalnya  hukum  tidak  tertulis  dan hukum  adat  dalam  masyarakat.  Hakim  terkait  hal  ini  berkewajiban  melakukan penggalian  dan  merumuskan  hasilnya  dalam  putusan.  Putusan  hakim  ini  juga termasuk  proses  dalam  menegakkan  hukum  dengan  tujuan  di  antaranya  yaitu mencapai kepastian hukum atau kebenaran hukum. Kepastian hukum dalam putusan hakim  adalah  suatu  produk  penegak  hukum  yang  berdasarkan  fakta  persidangan yang secara yuridis relevan dari penyelesaian perkara persidangan (Margono, 2012). Putusan hakim diharapkan agar bisa memberi rasa keadilan, baik pada pihak terkait  ataupun  untuk  khalayak  luas  secara  umum.  Ada  tiga  kriteria  yang  perlu diperhatikan dalam mencapai keadilan putusan dalam hukum perdata, yaitu Keadilan Etika Putusan, Keadilan Materiil Putusan, dan Keadilan Formil Putusan. Kriteria ini, saling mempengaruhi dalam putusan yang dibuat hakim (K, Ferindra, Roro, & Trias, 2021).
Dapat  disimpulkan  bahwa,  seorang  hakim  dalam  membuat  suatu  putusan sepatutnya  untuk  mempertimbangkan  asas  kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan keadilan supaya putusan tersebut menjadi ideal. Jika tidak bisa mewujudkan ketiga asas  tersebut  secara  bersama-sama,  maka  asas  keadilan  adalah  yang  lebih  dulu diprioritaskan.
Berdasarkan  putusan  ini  hakim  menilai  tidak  ada  kesalahan  atau  unsur perbuatan  melawan  hukum  oleh  Tergugat  I  dan  II,    maka  dinyatakan  ditolak  atas gugatan Penggugat (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.). Majelis hakim berpendapat Berdasarkan  KUHPerdata  pasal  1365  yaitu  Perbuatan  melawan  hukum  secara ringkas dikatakan sebagai berbagai tindakan yang membawa kerugian pada orang lain dan bersifat pelanggaran hukum, dimana mengharuskan pihak pemicu kerugian untuk  mengganti  kerugiannya.  Adanya  perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu perbuatan  yang  berlawanan  dari  kewajiban  hukum  atau  melanggar  hak  subjektif orang lain, sebagaimana diatur pada perundang-undangan. Atau secara ringkasnya maksud  dari  melawan  hukum  ini  yaitu  melawan  perundang-undangan,  sedangkan terdapatnya unsur kesalahan adalah kesalahan harus ada, baik yang sifatnya subjektif
(akibat dari tindakan yang dilakukan diketahui oleh pelaku) ataupun secara objektif (pelaku  dalam  hal  ini  merupakan  pihak  yang  secara  hukum  bisa dipertanggungjawabkan).
Terhadap  unsur  hubungan  sebab  dan  akibat  yaitu  terdapatnya  hubungan kausal  dari  perbuatan  dengan  akibatnya,  seperti  kerugian  akibat  tindakan  pelaku atau  secara  ringkasnya  tidak  akan  terjadi  kerugian  apabila  pelaku  tidak  berbuat melawan  hukum  dan  terakhir  adanya  kerugian  yaitu  kerugian  yang  ditimbulkan harus ada, baik berbentuk materiil ataupun in materiil.
Penggugat  dalam  putusan  in  merasa  apabila  Tergugat  I  sudah  bertindak melawan  hukum  sebab  tidak  mengembalikan  dana  talangan  haji  yang  telah dibatalkan, namun pada faktanya, dalam perbuatan melawan hukum ada unsur sebab dan akibat, dalam putusan ini penyebab Tergugat I tidak dapat mengembalikan dana pengembalian haji karena Penggugat tidak membayarkan ujrah dana talangan haji yang telah disepakati, maka akibatnya dana yang telah dikembalikan oleh Tergugat II digunakan  untuk  membayar  sisa  ujrah  dana  talangan  haji.  Kerugian  ini  tidak  akan terjadi apabila Penggugat sudah melunasi ujrah, maka dalam putusan ini pihak yang dirugikan sebenarnya yaitu Tergugat I. ini dikarenakan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dalam akad dana talangan haji yang disepakati.
Seperti  tercantum  pada  akad  pembiayaan  pasal  10:  “Untuk  memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Akad  ini  yang  tidak  akan berakhir  oleh  sebab-sebab  yang  ditentukan  oleh  Pasal  1813,  1814  dan  1816 KUHPerdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah membebani  dan/atau  mendebit  tabungan  rekening  giro  dan/atau  rekening pembiayaan dan/atau rekening lain nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan,  denda,  ganti  rugi,  premi  asuransi,  biaya-biaya  pengikatan  barang agunan  dan  biaya  lainnya  yang  timbul  karena  dan  untuk  pelaksanaan  akad  ini” (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.).
Majelis  hakim  berpendapat  di  dalam  akad  syariah  yaitu  ada  asas-asas perjanjian  yang  harus  dimiliki  oleh  pihak  kreditur  maupun  debitur  salah  satunya adalah Asas Keadilan (Al ‘Adalah) sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Hadid (57): 25 yang memiliki arti “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan  neraca  (keadilan)  supaya  manusia  dapat  melaksanakan  keadilan.” Para pihak yang  berakad  dalam  asas  ini  diharuskan  untuk  berlaku  benar  dalam  mengungkap keadaan dan kehendak, memenuhi seluruh kewajibannya, serta memenuhi perjanjian yang sudah dibuat.
Dalam  putusan  ini  pertimbangan  majelis  hakim  menjadikan  akad  sebagai pertimbangan  utama,  hal  ini  sesuai  dengan Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata  yang secara ringkas menerangkan bahwa syarat sah perjanjian di antaranya dibutuhkan kata  “Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya”.  Serta  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata,  berbunyi  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.
Maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam menolak gugatan ini berdasarkan KUHPerdata dan yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah
perjanjian  akad  pembiayaan  itu  sendiri  karena  akad  yang  sah  menjadi  undang- undang dalam perjanjian itu sendiri. Alasan hakim menolak gugatan ini adalah adanya wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Penggugat  sehingga  untuk  menutupi  ujrah  yang masih  ada  dana  yang  telah  dikembalikan  oleh  Tergugat  II  akibat  pembatalan pendaftaran haji ditarik secara otomatis oleh Tergugat I, menurut hakim itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan akibat yang ditanggung Penggugat yang disebabkan perbuatan Penggugat itu sendiri. Atau ringkasnya tidak akan ada kerugian apabila Penggugat melaksanakan kewajibannya.
Dalam hal pengembalian dana haji dalam putusan ini hakim menolak gugatan dengan  alasan  bahwa  Penggugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sehingga  dana yang telah dikembalikan oleh Tergugat II digunakan untuk menutupi kewajiban yang masih  ada.  Menurut  peneliti  seharusnya  hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan melalui akad saja melainkan dengan regulasi terkait pengambilan dana ujrah seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 karena dalam fatwa ini terdapat  larangan  yaitu  besarnya  imbalan  jasa  al-ijarah  tidak  dengan  menurut banyaknya talangan al-Qardh dari LKS pada nasabah.
Dalam putusan ini besarnya ujrah didasarkan besarnya dana talangan serta kesepakatan  waktu  di  awal  tidak  sesuai  dikarenakan  telah  dilakukan  merger (penggabungan) antara 3 bank di Indonesia salah satunya PT. Bank Negara Indonesia Syariah  (BNI  Syariah).  Maka  berdasarkan  hal  tersebut  perubahan  anggaran  dasar telah beralih sesuai dengan peraturan PT. BSI. sebesar Rp. 40.000.878 dengan rincian pokok Rp. 25.626.410, Ujrah Rp. 14. 266. 968, dan biaya sebesar Rp. 107. 500 per bulan Desember 2020. Berdasarkan hal tersebut Pengambilan fee ujrah pada bank syariah untuk pembiayaan dana talangan haji yaitu dengan cara meninjau besarnya pinjaman al-qardh. Sehingga hal ini berlawanan dari Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN- MUI/IV/2000.
Melihat hal tersebut, sebab ujrah yang tidak sesuai menyebabkan Penggugat tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya.  Seharusnya  hakim  mempertimbangkan regulasi  terkait  pengambilan  ujrah  dalam  pembiayaan  dana  talangan  haji,  apakah pengambilan fee ujrah  tersebut  sudah  sesuai  regulasi  yang  ada  atau  belum.  Maka dapat  disimpulkan  dalam  putusan  hakim  menolak  gugatan  penggugat  menurut peneliti belum sesuai

## D. Peraturan Tentang Pembatalan Pendaftaran Haji dan Pengembalian Dana Haji
1. Peraturan Tentang Pembatalan Pendaftaran Haji
Peraturan  tentang  pembatalan  pendaftaran  haji  diatur  dalam  aturan Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Reguler  dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2021  dan  aturan  Tentang  Pedoman  Pembatalan  Pendaftaran Jemaah  Haji  Reguler  Dan  Pengembalian  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018.
Berdasarkan  peraturan  menteri  agama  No.  13  tahun  2021  yaitu  dianggap batalnya pendaftaran jemaah haji, jika:
a. Pendaftarannya dibatalkan dengan alasan sah
b. Jemaah haji membatalkan pendaftarannya
Volume 6 Nomor 1 (2024)   916 - 927   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5774
c. Jemaah haji meninggal serta porsinya tidak dimanfaatkan ahli waris.
Pembatalan sebab meninggal ini bisa dilakukan ahli waris jika meninggalnya jemaah  haji  tersebut  antara  waktu  mendaftar  hingga  sebelum  masuk  asrama  haji. Untuk pembatalan karena jemaah membatalkan pendaftarannya bisa antara waktu mendaftar  hingga  sebelum  masuk  asrama  haji,  pembatalan  ini  tidak  lagi  berlaku apabila  sesudah  masuk  asrama  haji,  sedangkan  pembatalan  jemaah  haji  dengan alasan sah dikarenakan oleh beberapa hal seperti: meninggal serta memiliki wasiat untuk  tidak  membatalkan  pendaftaran  haji,  meninggal  dan  tidak  mempunyai  ahli waris,  berpindah  agama,  berpindah  kewarganegaraan,  terbukti  mempergunakan kartu identitas yang tidak sah untuk pendaftaran haji. Pembatalan ini bisa dibuktikan dari  adanya  dokumen  dari  pejabat  berwenang  atau  pernyataan  jemaah  haji  yang diketahui lurah atau kepala desa.
Tata  cara  pembatalan  pendaftaran  jemaah  haji  setoran  awal  BPIH  Reguler berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 yaitu:  Pembatalan  pendaftaran  oleh  jemaah  haji  tersebut  di  Kankemenag Kota/Kabupaten dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH dari BPS BPIH
b. Bukti setoran awal BPIH (asli) dari BPS BPIH
c. Surat permohonan pembatalan dan menerangkan alasan pembatalan dengan bermaterai Rp. 6000 dan ditujukan pada Kepala Kankemenag Kota/ Kab.
d. SPPH
e. Fotokopi KTP serta menunjukkan yang asli
f. Fotokopi buku tabungan atas nama jemaah haji tersebut serta menunjukkan buku tabungan yang asli; dan
2. Peraturan Tentang Pengembalian Dana Haji Peraturan  tentang  pengembalian  dana  haji  diatur  pada  aturan  Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014,  aturan  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Dan  Umrah  dalam  Undang- undang Nomor 8 Tahun 2019, dan aturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2020.
Jemaah haji dalam hal ini tidak bisa mengambil saldo setoran BPIH atau BIPH khusus. Pengambilannya sebatas dilakukan jika jemaah haji melakukan pembatalan porsinya, sebab alasan lainnya yang sah ataupun meninggal dunia (UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, n.d.).
Pembayaran  setoran  jemaah  haji  terdiri  dari:  dana  setoran  awal  dan pelunasan BPIH, pembayaran ini disetor kepada rekening BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) di Bank Penerima Setoran BPIH. BPIH yang sudah disetor lewat BPS BPIH dikembalikan dengan bersama nilai manfaatnya apabila:
a. Ahli waris jemaah haji yang meninggal tidak memanfaatkannya
b. Keberangkatan dibatalkan jemaah haji sendiri dengan alasan sah
c. Keberangkatan jemaah haji dibatalkan dengan alasan sah.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   916 - 927   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5774
Pengembalian BPIH maksimal sebulan dari semenjak meninggalnya jemaah haji,  atau  jemaah  haji  dibatalkan  dan  membatalkan  keberangkatannya  (Undang- undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, n.d.)
Pengembalian atas setoran awal atau setoran lunas BPIH dibayarkan pada jemaah haji melalui RTJH (Rekening Tabungan Jemaah Haji) dengan berdasar pada surat permohonan pengembalian setoran BPIH dan BPIH Khusus dari menteri. Surat permohonan ini mencakup: nama jemaah haji, nomor RTJH dan nomor porsi jemaah haji.  Dalam  hal  jemaah  haji  yang  tidak  memiliki  RTJH  maka  surat  permohonan pengembalian  harus  dilengkapi  nomor  rekening  lainnya  sebagai  rekening  tujuan pengembalian tersebut.
Dalam  putusan  ini  pengembalian  dana  haji  akibat  pembatalan  pendaftaran haji yang telah dikreditkan oleh Tergugat II ke rekening a/n Penggugat telah berhasil, namun  Tergugat  II  tidak  dapat  mengkreditkan  dana  pembatalan  a/n  mantan  istri karena berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 pada poin e salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu Fotokopi buku tabungan aktif atas nama jamaah. Dari uraian diatas Tergugat II telah  melakukan  tugas  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Namun  dalam  hal pengembalian dana oleh Tergugat I kepada nasabah tidak diatur oleh Regulasi mana pun karena itu merupakan kebijakan dari bank yang melakukan dana talangan haji.
E. Penyelesaian  Sengketa  Pengembalian  Dana  Haji  Pada  Putusan Nomor:2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn    Ditinjau  Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002
Penyelesaian  sengketa  memiliki  beberapa  bentuk  yakni  secara  litigasi  atau lewat pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Secara non0litigasi sendiri terdiri dari melalui arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa dengan penilaian ahli, konsolidasi, mediasi, negosiasi, dan konsultasi (Talib, 2013).
Mengacu pada aturan Tentang Peradilan Agama yang termuat dalam Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dipaparkan  bahwasanya  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Ekonomi Syari’ah memiliki kewenangan yakni kegiatan atau perbuatan usaha yang dilaksanakan sesuai prinsip syari’ah, di antaranya: Bisnis Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Sekuritas Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syarah Dan Obligasi Syariah,  Reksa  Dana  Syariah,  Reasuransi  Syariah,  Asuransi  Syariah,  Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Serta Bank Syariah (Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, n.d.)
Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  memuat  pengaturan mengenai Penyelesaian sengketa dana talangan haji, yaitu apabila timbul perselisihan dari  kedua  pihak  atau  satu  pihaknya  tidak  menjalankan  kewajibannya,  maka penyelesaiannya  melalui  badan  arbitrase  syari’ah  sesudah  kesepakatan  melalui musyawarah tidak tercapai.
Penyelesaian  sengketa  lewat  badan  arbitrase  syariah  harus  didahului kesepakatan  secara  tertulis  antara  pihak  guna  penyelesaian  melalui  lembaga arbitrase.  Namun  dalam  putusan  ini  para  pihak  tidak  mencantumkan  dalam  akad
melalui lembaga apa yang harus ditempuh jika timbul sengketa dalam pembiayaan dana talangan haji.
Pada kasus ini para pihak telah melakukan proses mediasi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil maka dengan alasan ini Penggugat  memilih  menyelesaikan  lewat  Pengadilan  Agama  Medan.  Berdasarkan analisis  di  atas  penyelesaian  sengketa  pengembalian  dana  haji  diselesaikan  lewat jalur Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  karena  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase sifatnya pilihan dan tidak wajib, maka jika mereka tidak mencantumkan dalam akad untuk menyelesaikan lewat arbitrase hal itu tidak menjadi masalah.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  ini  yaitu  berdasarkan  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  yang  dijadikan  pertimbangan hakim  yang  utama  untuk  memutuskan  perkara  ini  berdasarkan  akad  itu  sendiri karena    akad  yang  dibuat  secara  sah  tanpa  melanggar  ketentuan  syariat  berlaku sebagai  undang-undang.  dalam  memutuskan  perkara  ini,  dasar  hukum  hakim menurut  peneliti  belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  29/DSN-MUI/VI/2002, berdasarkan  fatwa  tersebut  pengambilan  biaya  ujrah  tidak  dilandasi  jumlah  dana talangan  haji,  seharusnya  hakim  lebih  mempertimbangkan  regulasi  terkait pengambilan ujrah dalam dana talangan haji.
Dalam hal penyelesaian sengketa pengembalian dana haji Penggugat memilih untuk  diselesaikan  melalui  pengadilan,  dimana  ini  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 29/DSN-MUI/VI/2000 yakni apabila timbul sengketa dalam dana talangan haji maka pihak  menyelesaikan  lewat  badan  arbitrase  syariah  apabila  musyawarah  tidak berhasil,  penyelesaian  lewat  badan  arbitrase  syariah  haruslah  sesuai  dengan kesepakatan tertulis. namun dalam putusan ini para pihak tidak mencantumkan jika terjadi sengketa para pihak harus menempuh jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktori  Mahkamah  Agung  RI. Putusan  Pengadilan  Agama  Medan  Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn .
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  29/DSN-MUI/VI/2002  Pembiayaan  Pengurusan  Haji Lembaga Keuangan Syari’ah.
K, N. S., Ferindra, R. G., Roro, R., & Trias, T. (2021). Kelayakan yurisprudensi untuk memenuhi rasa keadilan. Jurnal Ikamakum , 1 (1).
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018.
Margono. (2012). Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim . Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
Sinaga, A., Alam, A. P., Arkan, F., & Hasibuan, S. W. (2018). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk  Biaya Perjalan Ibadah Haji. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 1 (2). https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.519
Talib,  I.  (2013).  BENTUK  PUTUSAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  BERDASARKAN MEDIASI. LEX ET SOCIETATIS , 1 (1). https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Dan Umrah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Haji.
Undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.