## Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Sarana Multigriya Finansial Dalam Mendukung SDGs Menurut Maqashid Syariah
Aufa Saffanah Fitri. S, * dan Gemala Dewi **

## Abstract
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  often  understood  as  a    company obligation regulated in laws and related regulations guided by ISO 26000. In this case, the author reviews the link between SDGs and the implementation of  PT's  CSR  or  CSR  program.  Sarana  Multigriya  Financial  (Persero), according to maqashid sharia. The research method used in this research is the  empirical-juridical  research  method,  with  a  maqashid  sharia  research approach. The study results show that the CSR or CSR programs run by SMF, namely  Homestay  Financing,  House  Development  in  Slums,  and  Social Programs,  are  not  only  profit-oriented  and  philanthropic  activities  but  also carry  the  concept  of  sustainable  development  (SDGs)  from  upstream  to downstream. The impact is the alignment of the implementation of the CSR program or CSR SMF with maqashid sharia, namely protecting religion, soul, mind, property, and offspring.
Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), SDGs, Maqashid Syariah

## Abstrak
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  atau Corporate  Social  Responsibility (CSR)  seringkali  dipahami  sebagai  kegiatan  sosial  ( charity ),  program  dana belas  kasihan  ataupun  dana  bergulir.  Padahal,  CSR  merupakan  sebuah kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang, peraturan terkait, dan  berpedoman  pada  ISO  26000.  Dalam  hal  ini  penulis  meninjau  kaitan SDGs dengan implementasi program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial  (Persero)  menurut maqashid  syariah .  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    metode  penelitian  yuridis  empiris, dengan  pendekatan  penelitian maqashid  syariah. Adapun  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  program  TJSL  atau  CSR  yang  dijalankan  oleh  SMF yakni Pembiayaan Homestay, Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh dan Program  Sosial  tidak hanya sekedar profit oriented dan aktivitas filantropi, namun  juga  mengusung  konsep  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  dari
* Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, E-mail : aufasafana@gmail.com
** Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, E-mail : gemalafillah@gmail.com
Volume 19  Nomor  2, Halaman 159-168 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print, 1829-8117,  Online, 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
hulu ke hilir. Dampaknya adalah keselarasan penerapan program TJSL atau CSR SMF dengan maqashid syariah yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.
Kata Corporate Social Responsibility (CSR), ISO 26000, SDGs, Maqashid Syariah kunci :

## Pendahuluan
Dalam  Islam,  operasional  bisnis  yang  dijalankan  tidak  hanya  berorientasi  pada mencari  keuntungan  ( profit ),  tetapi  berupaya  untuk  menciptakan  ke maslahaatan dan keberkahan. Sebab harmonisasi dalam kehidupan masyarakat ialah keadilan sosial. 2 Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang  mendukung  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan untuk kemaslahatan dan planet bumi. 3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud komitemen  sebuah  program  yang  bertujuan  untuk  melestarikan  lingkungan  dan memberikan kemaslahatan ,  terutama  pada  masyarakat  dan  lingkungan  di  sekitar perusahaan  yang  dioperasikan.  Hal  inilah  yang  dipandang  sebagai  bagian  integral perusahaan. 4
2 Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terjemahan Al-Adalah Al- Ijtima’iyyah Fiil Islam , (Bandung: Pustaka, 1994), h. 30.
3 Endah  Alisjahbana  dan  Armida  Salsiah  Murniningtyas, Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di Indonesia , Vol. III, 2018.
4 Khoirunnisa, Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Berdasarkan  Analisis  Fiqh  Muamalah,  At- Tahdzib: Jurnal   Studi Islam dan Muamalah, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 2
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 28-9-2023| Published : Publised 31-12-2022
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan  atau CSR di Indonesia dilaksanakan dalam  berbagai  pendekatan  antara  lain  seperti  donasi  ( corporate  giving/charity ), kedermawanan perusahaan ( corporate philanthropy ), relasi atau komunitas perusahaan ( corporate  community/public  relation ),  dan  pengembangan  masyarakat  ( community development ).  Kegiatan community  development atau  dikenal  juga  dengan Com  Dev adalah  bentuk  pelaksanaan  CSR  yang  paling  umum  dilakukan  di  Indonesia.  Saat  ini bahkan community  development sudah  diidentikkan  dengan  CSR.  Padahal,  program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  CSR  bukanlah  semata-mata community development. 5 Program community  development yang  baik  akan  menciptakan  sarana komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat sehingga mudah bagi perusahaan  untuk  mengetahui  dan  memahami  perkembangan  dan  gejala-gejala  sosial yang  terjadi  dan  dapat  menentukan  arah  kebijakan  perusahaan,  selain  itu  hal  ini  dapat menjadi  kesinambungan  dan  keamanan  kegiatan  berusaha.  Perusahaan  harus menyelaraskan  pencapaian  kinerja  sosial  dan  kinerja  lingkungan  atau  disebut tripple bottom-line  performance .  Pada  akhirnya  penyelarasan  ketiga  kinerja  tersebut  akan membuat perusahaan mampu memberikan keuntungan, kemaslahatan dan keberkahan. 6
Sebagai  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  di  bawah  Kementerian  Keuangan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tidak hanya menjalankan aktivitas operasional bisnis namun juga melaksanakan kewajiban program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL BUMN) yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/04/2021. 7 Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER- 05/MBU/04/2021  tentang  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  Program TJSL  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  pembangunan  ekonomi,  sosial, lingkungan  serta  hukum  dan  tata  kelola  perusaahaan.  Berkontribusi  penciptaan  nilai tambah  bagi  perusahaan  dengan  prinsip  yang  terintegrasi,  terarah  dan  dampak  yang
5 Lina  Maulidina, Pengaturan  CSR  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan ,  (Lampung:  Aura Publishing, 2018), h. 10
6 Agus  Triyono, Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Community  Development  Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap , Jurnal Komuniti, Vol. VI, No. 2, (September: 2014), h. 111.
7 Kementerian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri BUMN tentang Program TJSL BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN PER-5/MBU/04/2021, Istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak  digunakan  lagi,  diganti  menjadi  TJSL  (CSR/Corporate  Social  Responsibility).  CSR  Indonesia, “Perjalanan BUMN Menuju CSR Strategis, PKBL Habis Kini Ada TJSL” , https://csr- indonesia.com/perjalanan-bumn-menuju-csr-strategis-pkbl-habis-kini-ada-tjsl/ , diakses 22 Februari 2021.
terukur serta akuntanbel, serta dapat membina UMK dan masyarakat sekitar agar lebih mandiri dan tangguh (sejahtera). 8 Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan SMF  mengacu  pada  7  (tujuh)  subjek  inti  yang  terkandung  dalam  ISO  26000  tentang Panduan  Tanggung  Jawab  Sosial  ( Guidance  on  Social  Responsibility ),  yaitu:  1.  Tata Kelola Organisasi; 2. Hak Asasi Manusia; 3. Praktik ketenagakerjaan; 4. Lingkungan; 5. Praktik  Operasi  yang  Adil;  6.  Konsumen;  dan  7.  Pelibatan  dan  Pengembangan Masyarakat. 9
Keberhasilan program  tanggung jawab sosial  perusahaan tidak hanya dinilai dari aktivitas  bisnis  yang  dijalani  perusahaan  tetapi  berkontribusi  untuk  memberikan kesejahteraan  keseluruhan  yang  mencangkup  sosial  dan  lingkungan,  baik  didalam maupun diluar perusahaan. Secara garis besar tolak ukur tingkat keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan selalu diidentikan dengan peraturan-peraturan yang mengikatnya dan sosial  development ,  yaitu  sejauh  mana  tingkat  kepedulian  perusahaan  kepada masyarakat  dan  lingkungan  sekitar.  Singkatnya,  prinsip  TJSL  atau  CSR  terukur dampaknya  dan  dapat  menciptakan  nilai  tambah  baik  bagi stake  holder maupun perusahaan.  Dan  hal  ini  mendorong  TJSL  atau  CSR  menciptakan shared  value (nilai berbagi). 10
Pada  pasal  6  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/04/2021  mengatur bahwa Program  TJSL BUMN dilakukan secara sistematis  dan terpadu  guna menjamin pelaksanaan  dan  pencapaian  keberhasilan  program  TJSL  sesuai  dengan  prioritas  dan pencapaian dari tujuan program TJSL yang berpedoman para rencana kerja. Kemudian Program  TJSL  BUMN  meliputi  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan monitoring  dan  evaluasi.  Dalam  hal  ini,  komitmen  dari  peraturan  Menteri  BUMN  ini berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs melalui CSR. Dan
8 Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER- 05/MBU/04/2021.
9 ISO  26000  merupakan  pedoman  yang  memuat  panduan  ( guidelines )  perusahaan  dalam mengimplementasikan  CSR,  namun  tidak  dirancang  sebagai  sistem  manajemen  dan  tidak  digunakan sebagai  standar  sertifikasi.  Dengan  adanya  ISO  26000  sebagai  panduan  atau  rujukan  utama  dalam pembuatan pedomaan tanggung jawab sosial yang berlaku umum, sekaligus dapat menjawab tantangan kebutuhan  global  termasuk  Indonesia.  Rendi  Mahendra,  ISO  26000  Sebagai  Standar  Global  dalam Pelaksanaan CSR. https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/ diakses 22 Februari 2021.
10 Maria  R  Nindita  Radyati,  Media  Indonesia,    “ Kepemimpinan  BUMN  untuk  CSR  yang  holistis ” https://mediaindonesia.com/opini/403653/kepemimpinan-bumn-untuk-csr-yang-holistis ,  diakses  22 Februari 2021.
membuat program TJSL atau CSR terintegrasi dalam strategi bisnis yang mengacu pada kesepakatan dunia seperti ISO 26000.
Dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat peran dari konsep maqashid syariah perlu diimplementasikan, sebab maqashid syariah berperan  sebagai  alat  sosial  kontrol  dan  rekayasa sosioeconomy yang  bertujuan  untuk mewujudkan kesejahteraan umat. 11 Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji  oleh  penulis  antara  lain: Pertama, Bagaimana  implementasi  program-program TJSL  atau  CSR  PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  dan  kaitannya  dengan  tujuan pembangunan  berkelanjutan  atau  SDGs? Kedua, Bagaimana  kesesuaian  penerapan program  TJSL  atau  CSR  PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero)  dengan  maqashid Syariah?

## Metodelogi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian maqashid syariah . Teknik pengumpulan data diperoleh dari data premier dan data sekunder. Data premier berasal dari data yang dikumpulkan  langsung  oleh  penulis  melalui  wawancara  dengan  Ketua  Koordinator Program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) beserta laporan dan dokumen terkait lainnya. Dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Kemudian, teknik  analisis  data  secara  kulaitatif  dengan  mengumpulkan  data,  mengkualifikasikan, menghubungkan  dengan  teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan  menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 12

## Pembahasan

## Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sering  dianggap  inti  dari  etika  bisnis  dimana perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal tetapi menjadi suatu komitmen untuk bertindak etis, dan beroperasi secara legal. 13 Untuk itu hukum menjadi esensial  sebab  hukum  merupakan  instrument  vital  dalam  mewujudkan  tujuan  tertentu,
11 Toha Andiko, dkk, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam , (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press), h. 96.
12 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.
13 Erni  R  Ernawan, Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social  Responsibility)  dalam Perspektif  Kebijakan  Pembangunan  Pertanian,  Analisis  Kebijakan  Pertanian 6,  No.  2  (2016):  155 – 73, https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.155-173.
baik sebagai sarana sadar dan aktif untuk mengatur masyarakat melalui peraturan hukum yang disengaja. 14
Program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  SMF  telah  diatur  dalam  beberapa peraturan di Indonesia diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Dalam  Ketentuan  Umum  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  pada  pasal  74  ayat  (1):  “Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan merupakan  komitmen  perseroan  untuk  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, maupun masyarakat pada umumnya.” 15 Dan dalam undang-undang tersebut diharapkan tercermin wujud nyata komitmen perusahaan dan stakeholder agar terus mengupayakan keselarasan  kegiatan  usahanya  serta  tidak  melupakan  tanggung  jawabnya  demi kepentingan  berbagai  aspek.  Selain  itu  tanggung  jawab  sosial  dapat  mempengaruhi terjalinnya  hubungan  baik  bagi  para  pemegang  kepentingan  ( stakeholder) dengan masyarakat.
Substansi dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT menunjukkan bahwa tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  mencakup  pemenuhan  peraturan  perundang-undangan terkait,  penyediaan  anggaran  tanggung  jawab  sosial,  lingkungan,  dan  kewajiban pelaporan  tanggung  jawab  tersebut.  Untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut,  kegiatan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  harus  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya  perusahaan  yang  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  serta  memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Jika  perusahaan  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  maka perusahaan  yang  bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT. 16 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2012 Tentang
14 Rahardjo,  S., Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  Sosial  Dalam  Pembangunan  Hukum  Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 19.
15 Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, TLN No. 4756.
16 Nurasiah Harahap, Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Tanggung Jawab Sosial, Jurnal Hukum KAIDAH, Vol. 17, No. 2, (2018), h. 59
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas  menyebutkan  Setiap perusahaan  selaku  subjek  hukum  memiliki  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dan menjadi  kewajiban  untuk  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berkaitan dengan sumber daya alam.  Bagi  perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 17
Kemudian pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial.  Peraturan  tersebut  berperan  penting  dalam melembagakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Indonesia  melalui  instruksi impelementasi tanggung jawab sosial secara baik serta eksplisit. 18 Dalam hal ini peraturan tersebut  mengubah  sifat  tanggung  jawab  sosial  yang  bersifat  etis,  moral  dan  sukarela menjadi kewajiban yang diatur dalam norma yang dapat menimbulkan sanksi. 19
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus  kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk  menyelenggarakan  fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, artinya  Undang-Undang    tersebut  tidak  secara  eksplisit  mengatur  mengenai  tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal 88 ayat (1) hanya mengatur terkait penyisihan laba bersih  BUMN  untuk  keperluan  pembinaan  usaha  kecil/koperasi  serta  pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Penjelasan terperinci terkait kewajiban pelaksanaan tanggung jawab  sosial  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  seluruh  BUMN  diatur  dalam  Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 , Istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)  tidak  digunakan  lagi,  diganti  menjadi  TJSL  (CSR/Corporate  Social Responsibility).  Dan  program  yang  dilakukan  harus  berdasarkan  analisis  dampak perusahaan  dan  berorientasi  pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs) 20
17 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, TLN No. 5305. Pasal 2, 3 dan 7.
18 Binoto  Nadapdap, Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan:  Antara  Kewajiban  Dan  Kesukarelaan, Jurnal Yuridis , Vol 2, No. 1, (2018), h. 34.
19 Patricia  Rinwigati  Waagstein, The  Mandatory  Corporate  Social  Responsibility  in  Indonesia: Problems and Implications ., Journal of Business Ethics, 98.1 (2010), h. 66
20 SUN, “3  Rahasia  Program  TJSL  Perusahaan  BUMN”, https://senyumnegeri.id/3-rahasia- program-tjsl-perusahaan-bumn/ diakses pada 12  Februari 2022
Dan  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/04/2021  tentang  Program Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  mengatur  agar program yang dijalankan perusahaan dapat menciptakan nilai bersama perusahaan yang terintegrasi,  terarah,  terukur  dan  akuntabilitas,  maka  dalam  pengelolaan  program tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  BUMN  pelaksanaan  Program  TJSL  BUMN mengacu pada rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS atau Menteri yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan  evalusi.  Dan  pelaksanaan  program  tersebut  dapat  dilakukan  dalam  bentuk pembiayaan dan pembinaan UMK atau bantuan dan kegiatan lainnya. Selain itu adanya pembentukan  struktur  tim  TJSL  guna  melakukan  pemetaan  dan  penyusunan  program TJSL 21
Namun pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan diatas dianggap tidak efektif sebagai alat penegak hukum karena tidak memberikan kejelasan dan rincian terkait sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial. 22 Untuk itu, perlu dibuat suatu  aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang memuat bentuk-bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan  atau  CSR,  anggaran  biaya  dan  sanksi  agar  tercipta  kepastian  hukum  serta keseragaman antar undang-undang atau antara peraturan terkait lainnya.
Pengembangan tanggung jawab sosial kedepan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan  berkelanjutan,  dan  menjadi  berkelanjutan  apabila  program  yang  dibuat merupakan komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada di dalam perusahaan 23 Dan pada proses pengembangannya baik perusahaan, pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung,  bekerja  sama  dan  saling  mengontrol  sebab  pihak-pihak  ini  sangat menentukan dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini dilakukan agar saling bersinergi dalam menjalankan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak asasi manusia yang fundamental. 24
21 Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER- 05/MBU/04/2021. Pasal 9 dan 10.
22 Ridha  Hidayat, Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  Terhadap Masyarakat Sekitar , De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20, No. 4 (2020), h. 533.
23 Afdal Kurnia, dkk, Sustainable Development dan CSR, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat , Vol. 6, No. 3, (2019), h. 231-237.
24 Elita Rahmi, Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia , Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, (2011), h. 134.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  berkaitan  dengan  tujuan  untuk  mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan ( sustainable economic activity ). Keberlanjutan kegiatan ekonomi  bukan  hanya  terkait  soal  tanggung  jawab  sosial  namun,  menyangkut akuntabilitas  ( accountibility )  perusahaan  terhadap  masyarakat  dan  bangsa  serta  dunia internasional.  Konsep sustainable  development berarti  memperhatikan  keberlanjutnya yakni  dengan  cara  melindungi  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  generasi  yang mendatang. 25 Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kerjasama  antara  perusahaan  (tidak  hanya  perseroan  terbatas)  dengan  segala  hal ( stakeholder )  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berinteraksi  dengan perusahaan untuk menjamin eksistensi dan sustainability perusahaan tersebut. 26
PT. Saran Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemerataan  program  pembangunan nasional. Wujud dan komitmen dalam pencapaian TPB/SDGs diimplementasikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengacu pada prinsip keberlanjutan. 27
Di  sisi  lain,  strategi  pemerintah  dalam  menerapkan  agenda  pembangunan berkelanjutan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan Peraturan OJK 51/POJK.03.2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan  Publik.  Berdasarkan  POJK  No.  51  Tahun  2017  tujuan  yang  ada  pada peraturan tersebut hakekatnya selaras dengan tujuan dalam SDGs. 28 Keselarasan tersebut
25 Ismail Solihin. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability . (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.  27.
26 Ibid., h. 10. 27 PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero), Laporan  Tahunan  2020,  “Memperluas  Mandat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasiona”l, 2020, h. 400.
28 Ada lima tujuan utama pemberlakukan POJK 51, yakni: Terciptanya lingkungan bisnis keuangan maupun  non-keuangan  di  lingkup  pasar  modal/  keuangan  yang  pro  lingkungan  dan  pro  sosial., Mendukung  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan,  Mendorong  pelaku  pasar modal/keuangan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip 3 P ( Profit, Planet, People ), Medorong terjadinya proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dan Mendorong pelaku bisnis di pasar modal/ keuangan untuk menerbitkan dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Laporan Keberlanjutan 2019 Sustainable Report, Tumbuh Berbagi, “Growing & Sharing,” 2019. h. 97-99.
dianggap mampu mengoptimalkan realisasi program dukungan pembiayaan kepemilikan rumah  oleh  SMF,  yang  juga  berarti  berpartisipasi  mencapai  tujuan  pembangunan keberkelanjutan.
Pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs maupun dalam POJK No. 51 Tahun 2017  pada  dasarnya  berkorelasi  positif  dengan  kemampuan  perusahaan  dalam mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas yang dilakukan, untuk  kemudian  menyusun  serta  menjalankan  program  tanggung  jawab  sosial perusahaan, secara menyeluruh.
Dalam  menjalankan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  kebijakan  dasar pelaksanaan  CSR  SMF  sebagai  berikut:  Sinergi  dengan  lembaga  kompeten  (Perseroan bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga    kompeten  dalam  menjalankan  CSR,  Tepat sasaran  dan  tepat  guna  (bantuan  yang  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  bagi  yang membutuhkan),  Optimalisasi  dana  (dana  yang  dikeluarkan  mendapatkan  hasil  yang optimal),  Manfaat  dirasakan  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  yang  diberikan menjadi  manfaat  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan,  dan  Mulai  dari  lingkungan terdekat  (dalam  implementasi  CSR  dilakukan  dimulai  dengan  kondisi  dan  lingkungan sekitar perusahaan). 29
Agar program TJSL atau CSR yang dijalankan dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan, SMF melakukan due diligence sebelum menentukan program atau  kegiatan  TJSL  atau  CSR.  Hal  ini  menjadi  penting  selain  akan  menentukan  pihak yang menjadi subjek pemangku kepentingan utama dalam program TJSL atau CSR SMF, serta untuk menentukan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpotensi timbul dari aktivitas bisnis SMF. 30

## Implementasi Program TJSL atau CSR dan Kaitannya dengan SDGs
Landasan hukum pelaksanaan CSR  PT. Saran Multigriya Finansial (Persero) dalam bentuk  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  sebagai  berikut:  Surat  Edaran
29 Ibid.,
30 Untuk mendapatkan hasil due diligence yang akurat dan objektif maka, Perseroan bekerja sama dengan konsultan independen, yaitu PT Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha (PT Undip MAJU) Semarang. Di dalam proses due diligence , tim konsultan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta instansi Pemerintah. Dan  data  primer  dihimpun  melalui  wawancara  dengan  responden  terhadap  Rumah  tangga  pengelola homestay  dan  non-homestay,  Tamu/wisatawan  yang  menginap  di  homestay,  Kelompok  Sadar  wisata (Pokdarwis), Ketua BUMDes. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Laporan Tahunan, “Memperluas Mandat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasiona”l, 2020, h. 403-404.
Menteri BUMN No. SE-07/MBU/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Surat  Edaran  Menteri  BUMN  No.  SE-14/MBU/2008  tanggal  30  Juni  2008  tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan melalui Kerjasama Penyaluran, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 05/MBU/2007  tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan  Usaha Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan,  Surat  Menteri  BUMN  No.  S-92/  D5.MBU/2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN Nomor  PER-09/MBU/07/2015  tentang  Program  Kemitraan  dan  Program  Bina Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  PER- 02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 09/MBU/07/2015  tentang  Program  Kemitraan  dan  Program  Bina  Lingkungan  Badan Usaha  Milik  Negara,  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/04/2021  tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 31
Selanjutnya,  program  TJSL  yang  dijalankan  melibatkan  pemangku  kepentingan seperti  komunitas  ataupun  masyarakat.  Dan  seluruh  program  TJSL  tersebut  akan dilaksanakan  oleh  Tim  TJSL  dengan  menggunakan  anggaran  khusus  yang  telah dialokasikan  dalam  Pos  CSR  TJSL.  Mengacu  pada  Surat  Keputusan  Direksi  No. 016/SKD/DIR/IX/2021, program TJSL dan Inisiatif Strategi SMF terbagi atas: Pertama , Tim  TJSL  Perseroan  yakni  Program  Kemitraan,  Bina  Lingkungan,  Administrasi  dan Keuangan. Kedua ,  Tim  Inisiatif  Strategis  yakni  Pembiayaan  Homestay  dan Pengembangan  Rumah  Daerah  Kumuh 32 Sesuai  dengan  SK  Direksi  No. 022/SKD/DIR/XII/2020,  Program  TJSL    SMF  kini  terdiri  dari  tiga  kelompok  besar, yakni:  Pembiayaan  Homestay,  Pengembangan  Rumah  Di  Daerah  Kumuh,  Program Sosial.
1) Pembiayaan Homestay
31 PT.  Sarana Multigriya  Finansial  (Persero),  “Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan”, https://smf-indonesia.co.id/tentang-tanggungjawab-sosial-lingkungan , diakses 22 Februari 2022.
32 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), dokumen dari hasil wawancara Surat Keputusan Direksi No. 016/SKD/DIR/IX/2021 Perihal: Penetapan Struktur Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Inisiatif Strategis Perseroan
Program  pembiayaan  homestay  di  Desa  Wisata  (Pembiayaan  Homestay) dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung sektor pariwisata melalui fasilitas pembiayaan khusus  untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah homestay di daerah  tujuan  wisata  potensial.  Tujuan  penerapan  program  ini  yaitu  agar  dapat mendukung  program  pemerintah,  meningkatkan  perekonomian  nasional,  serta berperan dalam revitalisasi 10 destinasi wisata/ New Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No.18 tahun 2016, Homestay terdiri atas 2 jenis yaitu pondok wisata dan rumah wisata. 33 Dalam pelaksanaan program pembiayaan Homestay SMF  melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  pihak  terkait,  antara  lain:  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  lembaga  penyalur,  selain  itu  Bank,  BPR atau  Lembaga  Keuangan  Masyarakat  Desa  dan  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis).

## Gambar 1
Skema penyaluran dana program pembiayaan Homestay SMF 34
Tujuan  pembiayaan  adalah  untuk  digunakan  dalam  rangka  renovasi  atau pembangunan dari suatu unit homestay dalam unit lahan atau tempat tinggal yang dimiliki  secara  pribadi  oleh  masyarakat  di  desa  wisata.  Dengan  plafond pembiayaan Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal tenor 10  (sepuluh)  tahun.  Maksimal  plafond  pembiayaan  serta  tenor  yang  diberikan sesuai dengan hasil rekomendasi dari lembaga penyalur dengan memperhatikan beberapa  aspek  yang  mempengaruhi  termasuk  kemampuan  membayar.  Adapun
33 Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata No.18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Ketentuan Umum.
34 PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero),, “TJSL  di  bidang  Homestay”, dokumen  dari  hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.
kriteria  dan  persyaratan  penyaluran  dana  program  pembiayaan  Homestay  SMF sebagai berikut:
Tabel 1 Kriteria dan persyaratan penyaluran dana program pembiayaan Homestay SMF 35
Pelaksanaan  program  Homestay  menjadi  salah  satu  komitmen  perusahaan yang  sangat  strategis  dalam  mengimplementasikan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs)  di  bidang pariwisata,  hal  ini  karena  pariwisata  berperan  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi,  pelestarian  budaya,  serta  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan.
35 Manual Program Pembiayaan Homestay SMF “Program Pembangunan Homestay”, Maret 2020.
Memiliki Lembaga
Keuangan Memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Memiliki Potensi Wisata Termasuk dalam Destinasi Wisata - Memiliki domisili yang jelas
- Telah diakaui secara hukum/
berbadan hukum (minimal terdapat
ADART)
- Memiliki modal minimum
- Struktur Organisasi (minimal Ketua,
Wakil Ketua dan Bendahara)
- Dalam bentuk bidang usaha
- Berpengalaman dengan lembaga keuangan\
- Telah beroperasi minimal 1 tahun
- Memiliki laporan keuangan minimal
1 tahun
- Terdaftar dan diawasi oleh
Lembaga/Badan Negara - Mendapat referensi dari Kemanpar - Telah aktif dan memiliki anggota
- Berlokasi dekat dengan desa wisata - Memiliki kompetensi dalam memberikan rekomendasi - Telah memiliki lokasi wisata dan beroperasi dengan baik - Nasabah tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Borobudur (Jawa Tengah) - Mandalika
- Labuan Bajo
- Danau Toba
- Likupang
- Tanjung Lesung - Kepulauan Seribu dan kota Tua - Bromo Tengger Semeru - Tanjung Kelayang - Wakatobi - Moratai - Banyuwangi
Adapun  pariwisata  berkelanjutan  adalah  pariwisata  yang  memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan baik di masa kini maupun di masa depan, memperhatikan  kebutuhan  penunjang,  industri,  lingkungan  serta  masyarakat sekitar. 36 Dalam hal ini, tiga pendekatan yang dapat dilihat dalam pembangunan berkelanjutan  (TPB), Pertama ,  Ekonomi,  yakni  memaksimalkan  pendapatan secara  konstan  dan  meningkatkan  sebagai  modal; Kedua ,  Ekologis,  yakni memperhatikan  biologis  dan  fisik; Ketiga ,  Sosial  –  budaya,  yakni  menjaga stabilitas sistem sosial dan budaya. 37

## Tabel 2
Capaian program Homestay SMF di tahun 2021 38
Untuk  itu  program  homestay  selaras  dengan  beberapa  tujuan  dalam  SDGs yaitu  Tanpa  kemiskinan  (tujuan  pertama),  dengan  peningkatan  ekonomi  dari adanya homestay pada tempat dan wilayah wisata tersebut  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Semakin luas dan terbuka lapangan pekerjaan membuktikan  program  tersebut  berhasil  memberikan  Pekerjaan  Layak  dan Pertumbuhan Ekonomi (tujuan kedelapan). Dan kerja sama yang dilakukan antara
36 UNWTO  2013 “Sustainable  Tourism  for  Development. Madrid:  United  Nations  World  Tourism Organization  (UNWTO)”, https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496, Diakses  pada 07 Februari 2022
37 Paul, B. D, Sustainable Development, A Theoritical Approach. Annals of the University of Oradea , Economic Science Series 17 (2), (2008), h. 581-585.
38 Manual Program Pembiayaan Homestay SMF “Program Pembangunan Homestay”, Maret 2020.
No Wilayah Dana yang disalurkan Pagu Pembiayaan Jumlah Homestay 2021 1 Desa Tamansari Banyuwangi – Jawa Timur Rp 1 Milyar Rp 1,5 Milyar 15 Homestay 2 Desa Sukajaya Sumedang – Jawa Barat Rp 150 juta Rp 600 juta 2 Homestay 3 Desa Sembalun Lombok Timur – NTB Rp 450 juta Rp 900 juta 6 Homestay 4 Desa Banagsring Banyuwangi – Jawa Timur Rp 250 juta Rp 500 juta 4 Homestay
SMF  dengan  Kemenparekraf,  BUMDes,  Lembaga  Keuangan  dan  Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sesuai dengan (tujuan ke tujuh belas) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
2) Pengembangan Rumah Di Daerah Kumuh
Pada  program  Pengembangan  Rumah  Kumuh  SMF  bekerjasama  dengan Penyalur dalam pelaksanaan penilaian kelayakan kegiatan, penyaluran bantuan, serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  operasional  atas  kegiatan Pengembangan  Rumah  Kumuh.  Program  ini  dilaksanakan  dengan  memberikan sejumlah  dana  kepada  Penyalur,  sebagai  pelaksana  pembangunan  rumah, berdasarkan suatu dokumentasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani dengan para pihak terkait yang terlibat dalam program. Tujuannya adalah sebagai dukungan  program  Pemerintah  dalam  mengurangi  daerah  pemukiman  kumuh, membangun  dan  atau  memperbaiki  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTHL),  dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (BPR).
Aspek dan Kriteria perumahan dan pemukiman kumuh mengacu pada Pasal 18  Peraturan  Menteri  PUPR  No.  14/PRT/M/2018  Tentang  Pencegahan  dan Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman  Kumuh, ditinjau  dari:  bangunan  Gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum, drainase  lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  sampah  dan  proteksi kebakaran. 39 Dalam  program  ini  SMF  berkolaborasi  dengan  Pemerintah  Kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
39 Peraturan  Menteri  PUPR  No.  14/PRT/M/2018  Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

## Gambar 2
Mekanisme Pelaksanaan Program Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh 40
Kemudian pelaksanaan program Pengembangan Rumah Kumuh selaras dan berkaitan dengan beberapa tujuan dalam SDGs yaitu Tanpa kemiskinan (tujuan pertama),  dengan  direnovasi  suatu  wilayah  daerah  kumuh  dapat  mengurangi ketimpangan  dan  meminimalisir  kemiskinan.  Dampak  lainnya  wialayh  tersebut lingkungannya  menjadi  bersih  dan  dapat  meningkatkan  kesehatan  sekitar  dan kesejahteraan  sesuai  dengan  (tujuan  ketiga)  yaitu  kehidupan  yang  sehat  dan sejahtera. Ketersediaan dan air bersih dan sanitasi pada wilayah tersebut juga akan diperhatikan (tujuan keenam). Program ini juga bertujuan untuk membangun kota dan  pemukiman  yang  inklusif,  aman,  tangguh  dan  berkelanjutan  (tujuan  ke sebelas).
40 PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero) ,“TJSL  di  bidang  Pengembangan  Rumah  di  Kawasan kumuh”, dokumen dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.
Gambar 3
Rekapitulasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019- 2022 41

## 3) Program Sosial
Dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan pelaksanaan program Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  atau  CSR  SMF  fokus  pada  tiga  program utama  yaitu  SMF Care, SMF Smart dan  SMF Green . Pertama ,  SMF Care merupakan  komitmen  Perusahaan  terhadap  isu-isu  sosial  kemasyarakatan, termasuk  dalam  kaitannya  bencana,  perbaikan  infrastruktur  dan  bantuan  sosial lainnya. Kedua ,  SMF Smart merupakan  komitmen  Perusahaan  dalam pengembangan  kapasitas  manusia,  termasuk  dalam  kaitannya  pelatihan  yang mendukung serta bantuan sarana dan prasarana yang terkait didalamnya. Ketiga , SMF Green adalah  Komitmen  Perusahaan  dalam  menjaga  planet  agar  tetap nyaman dan layak huni.
41 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) ,“TJSL di bidang Program Sosial: SMF Smart, SMF Care dan  SMF  gReen”, dokumen  dari  hasil  wawancara  pribadi  dengan  Bapak  Arief  Hidayat,  Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.

## Gambar 4
Realisasi Anggaran Program Bidang Sosial 42
Dalam program sosial, SMF juga melaksanakan program Kampung Wirausaha di Desa  Gunung  Malang,  Kecamatan  Tenjolaya,  Kabupaten  Bogor  –  Jawa  Barat.  Pada program  ini  SMF  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Bogor,  Dinas  UMKM, Universitas  Indonesia  serta  Mitra  SMF  lainnya.  Dan  didalam  program  Kampung Wirausaha mencangkup SMF Care , Smart dan Green , kegiatannya sebagai berikut:
1) SMF Care , Pengobatan dan kesehatan umum melalui pemeriksaan dan pengobatan masal  dan  Kader  sehat  SMF  melalui  pelatihan  kader  dari  setiap  RW  untuk meningkatkan kapasitas sebagai keder sehat.
2) SMF Smart, Pelatihan  produk  souvenir  dari  bambu  melalui  bantuan  pelatihan souvenir bambu untuk dijadikan ciri khas produk setempat dan Pelatihan BUMDES melalui kegiatan pelatihan organisasi BUMDES, social media beserta monitoring.
3) SMF Green ,  Pelatihan  lingkungan  melalui  bantuan  pelatihan  tanaman  toga, Bantuan  sarana  dan  prasarana  dengan  memberikan  bantuan  peralatan  dan  bibit untuk mendukung aktivitas menanam tanaman Toga dan Sentralisasi tanaman toga agar memudahkan proses managemen tanaman toga untuk produk herbal. 43
42 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), “Laporan Konsinyering Sekretaris Perusahaan Bagian TJSL Sosial”, dokumen dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.
43 Ibid.,
Selain  itu,  terdapat  beberapa  program  sosial  yang  mencangkup  SMF Care,  Smart dan Green berkaitan dalam beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs, diantaranya:
1) Tanpa Kemiskinan (tujuan pertama) meliputi Membantu UMKM, dan membagikan produk UMKM tersebut ke panti asuhan dan panti jompo, Memberi bantuan pangan untuk  mesyarakat  pra  sejahtera  di  wilayah  Ciracas,  Jakarta  Timur  dan  Memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
2) Kehidupan  sehat  dan  sejahtera  (tujuan  ketiga)  meliputi  bantuan  peningkatan kesehatan dengan memberikan bantuan alat kesehatan untuk rumah sakit di daerah Bukit Lowelaba, Lembata – NTT, Bantuan APD pada program SMF Peduli Nakes ,  Rumah  pejuang  kanker  di  Bandung,  Donor  darah  dan  Pemeriksaan  Kesehatan pada program SMF Care.
3) Pendidikan bermutu (tujuan keempat) meliputi bantuan Pendidikan dan pelatihan yaitu Beasiswa anak karyawan outsourcing SMF, Berpartisipasi dalam Kemenkeu mengajar,  Bantuan  computer  dan  jaringan  internet  untuk  5  panti  asuhan  guna menunjang  pembelajaran  daring,  Bantuan  rumah  baca,  Bantuan  sarana/media penunjang Pendidikan di Madrasah Aaliyah Kejuruan Al-Muslim- Ambon.
4) Menjaga ekosistem laut (tujuan empat belas) meliputi Program Budikdamber Area Jakarta (Program ketahanan Pangan), Perbaikan prasarana tambak dan Pembuatan sarana  tambak  pemeliharaan  benih  (Lombok),  Penanaman  1.000  Mangrove  di Pantai Beting, Muara Gembong, (Bekasi)
5) Menjaga ekosistem darat (tujuan lima belas) meliputi Program Penghijauan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dilakukan kerjasama antara SMF dengan BUMN Hijau Lestari (HL) 2020, Program Lorong Pangan SMF (Menghijaukan gang-gang Jakarta)
6) Kemitraan  untuk  mencapai  tujuan  (tujuan  tujuh  belas)  meliputi  Bantuan  Rumah Traum,  Healing  korban  longsor  Sumedang  Sinergi  dengan  Pemda  Sumedang, Sinergi Penanganan Covid-19 dengan SMV, Sinergi Responsibility Bencana Alam dengan SMV, dan Program Kampung SMF. 44
Dalam  mempertahankan  hidup  perusahaan,  manajemen  perusahaan  harus menyeimbangkan  dan  memperhatikan  keuntungan,  kelestarian  lingkungan  dan kesejahteraan masyarakat. 45 Implementasi program TJSL atau CSR SMF membuktikan bahwa  SMF  tidak  hanya  mencari  keuntungan  ekonomi  belaka  ( profit ),  akan  tetapi memiliki  kepedulian  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  ( people )  dan  kelestarian lingkungan  ( planet ).  Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No.  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  bahwa  komitmen  SMF dalam  menjalankan  program  TJSL  atau  CSR  telah  sesuai  dengan  definisi  Tujuan Pembangunan  yakni  bertujuan  untuk  menjaga  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat ekonomi  masyarakat  secara  berkesinambungan,  keberlanjutan  kehidupan  sosial masyarakat,  kualitas  lingkungan  hidup  serta  pembangunan  yang  inklusif  dan terlaksananya tata kelola yang mempu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 46

## Kesesuain Pelaksanaan TJSL atau CSR SMF dengan Maqashid Syariah
Syariat  Islam  yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT  bertujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, maka maqashid syariah artinya tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 47 Demikian maqashid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Menurut As-Syatibi ada lima  bentuk maqashid  syariah atau  disebut kulliyat  al-khamsah (lima  prinsip  umum) diantaranya: Hifdzu Din (melindungi agama), Hifdzu nafs (melindungi jiwa), Hifdzu aql (melindungi  pikiran), Hifdzu  maal (melindungi  harta), Hifdzu  nasab (melindungi keturunan). Prinsip kemaslahatan tersebut teralisir dengan terpenuhinya tiga kebutuhan pokok yakni primer (d haruriyah), sekunder (hajiyah) dan tersier (tahsinah) . Dharuriyah adalah  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi,  dan  apabila  tidak  dipenuhi  akan  membuat kehidupan menjadi rusak. Kedua, Hajiyah adalah kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang  apabila  tidak  dipenuhi  akan  mengakibatkan  kesulitan.  Ketiga, Tahsinah adalah kebutuhan  pelengkap,  yang  apabila  tidak  dipenuhi  akan  membuat  kehidupan  menjadi
45 Weni Apriliyani dan Novita, Implementation Of CSR Programs Toward Achievement Of The SDGs Target , Accruals; Accounting Research Journal of Sutaatmadja, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 13.
46 Indonesia,  Peraturan  Presiden  No.  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, LN No. 136.
47 Galuh  Rahrullah  Kartika  Mayangsari  dan  Hasni  Noor ,  Konsep  Maqashid  Al-Syariah  Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) , Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Issue 1, (2014), h. 52.
kurang nyaman. 48 Kebutuhan-kebutuhan tersebut dianggap sebagai hal yang esensial bagi kehidupan  manusia.  Itulah  sebabnya  Islam  melarang  segala  bentuk  yang  dapat mendatangkan bahaya ( dharar ) 49
Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam Islam mencangkup lebih luas makna  ketaqwaan  dan  pemahaman  bahwa  harta  adalah  milik  Allah  SWT. 50 Program TJSL atau CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa  dalam  menjalankan  operasional  perusahaan  juga  harus  memanfaatkan  sumber daya  yang  dapat  memberikan  kemaslahatan.  TJSL  atau  CSR  merepresentasikan bagaimana  Islam  menekankan  untuk  mengutamakan  kepentingan  umum  dibandingkan kepentingan  pribadi.  Tujaun  dari maqashid  syariah adalah  maslahah,  sehingga operasional perusahaan merupakan upaya untuk menciptakan maslahah dan bukan hanya mencari  keuntungan. 51 Implementasi  maqashid  syariah  pada  program  TJSL  atau  CSR terletak pada sejauh mana program tersebut direalisasikan. Berikut peninjauan katagori pengukuran maqashid syariah yang berkaitan dengan program TJSL yang dilaksanakan pada SMF berdasarkan kelima maslahah:
Pertama, Hifdzu  Din (melindungi  agama)  pelaksanaan  program  TJSL  atau  CSR SMF  merupakan  representasi  dari  melindungi  agama  sebab  selain  menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial yang bersifat normatif sebagaimana yang diamanatkan oleh  undang-undang,  perseroan  juga  memiliki  kesadaran  dan  komitmen  penuh  untuk menjalankan  program  TJSL  atau  CSR  yang  sifatnya  melebihi  kewajiban.  Kegiatan- kegiatan tersebut yaitu mencangkup: Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik ketenagakerjaan,  Lingkungan;  Prosedur  Operasi  yang  Wajar,  Isu  Konsumen;  dan Pelibatan dan Pengembangan Komunitas/Masyarakat. 52 Program  TJSL atau CSR SMF memiliki  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dan  perusahaan  memahami  bahwa pemanfaatan  serta  pelestarian  sumber  daya  alam  (SDA)  menjadi  sebuah  prioritas  agar
48 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashiq Bisnis dan Keuangan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), h. 4
49 Jasser Auda, Maqashid Al- Shariah A Beginner’s Guide , Occasional Papers Series 14, (London; The International Institute of Islamic Thought), h. 6
50 Khotimatul  Husna  dan  Nia  Wulandari, “Review  Jurnal  Maqasid  Al -Shariah,Maslahah  and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)”. (DOC) REVIEW JURNAL maqasid | Husna Shapsya - Academia.edu, diakses 23 Februari 2022.
51 Ali  Syukron, CSR  dalam  Perspektif  Islam  dan  Perbankan  Syariah ,  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 (2015), h. 4.
52 PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero),  Laporan  Tahunan  2020  Memperluas  Mandat, Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, h. 408
tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia, sebab menjaga kelestarian yang berkesinambungan  tidak hanya sebuah tanggung jawab bagi manusia  melainkan amanat dari  Allah  SWT  dalam  menjalani  hidup  di  bumi. 53 Untuk  itu  atas  keuntungan  dari operasional  perusahaan  semata-mata  hanya  titipan  yang  bersifat  sementara  yang  harus dipertanggung jawabkan. Hal ini dijelaskapan pada Al-Quran, surat  Yunus  ayat 55
ْمُه َرَثْكَأ َّنِكَل َو ٌّقَح ِ َّاللَّ َدْع َو َّنِإ لاَأ  ِض ْرلأا َو ِتا َواَمَّسلا يِف اَم ِ َّ ِلِلَ َّنِإ لاَأ
َنوُمَلْعَي لا
”Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).”
Kedua Hifdzu  nafs (melindungi  jiwa)  yakni  berkaitan  dengan  aspek ketenagakerjaan yaitu terhadap tenaga kerja melalui wujud komitmen perusahaan untuk memberikan  kontribusi  peningkatan  kualitas  kehidupan  tenaga  kerja  SMF  beserta keluarganya.  Pengelolaan  SDM  yang  berkualitas  dan  perhatian  kepentingan  dua  pihak akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan, terlebih tenaga kerja merupakan salah  satu  poin  dalam  pelaksanaan  CSR  menurut  ISO  26000. 54 Pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  atau  CSR  terkait  HAM  di  SMF  telah  dilaksanakan  melalui: kebebasan berserikat, tidak merekrut tenaga kerja di bawah umur, tidak ada kerja paksa, serta  SMF  menjalin  komunikasi  yang  aktif  dengan  masyarakat  di  sekitar  lingkungan operasional  Perseroan.  SMF  memberikan  dukungan  terhadap  berbagai  kegiatan  yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar lingkungan Perseroan.
Komitmen  SMF  dalam  memenuhi  hak-hak  tenaga  kerjanya  mengacu  dengan peraturan terkait yaitu Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain aspek ketenagakerjaan SMF  juga  memprioritaskan  aspek  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)  yang  diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  5  Tahun  1996  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Beberapa  tanggung  jawab  melalui  pemberian
53 Ahmad  Mas’ari, Sustainable  Development  Perspektif  Maqashid  Al- Syari’ah ,  SNTKI:  Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), h. 179
54 Dani Amran Hakim, Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja , Fiat Justisia, Vol. 10, No. 4, (2016), h. 635
remunerasi,  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  keselamatan  dengan  mengikut sertakan  seluruh  karyawan  kedalam  program  JKN-KIS,  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan  serta  SMF  juga  melakukan  program  persiapan  masa  pensiun karyawan. 55
Ketiga, Hifdzu  aql (melindungi  pikiran),  Komitmen  SMF  untuk  meningkatkan kualitas  dan  kapasitas  SDM  yang  dimilikinya  dengan  menyelenggarakan  program pendidikan dan kompetensi yang berkesinambungan. SMF menyelenggarakan beberapa program  pendididkan  dan  pengembangan  kompetensi  baik  diselenggarakan  secara in- house maupun  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga.  Kemudian hifdzu  aql juga diterapkan  pada  pelaksanaan  program  sosial:  SMF  Smart,  implementasi  dari hifdu  aql lainnya  adalah  pemberian  beasiswa  yang  untuk  anak  karyawan outsourcing SMF, Partisipasi  SMF  dalam  Kemenkeu  mengajar,  bantuan  computer  dan  jaringan  internet untuk  5  panti  asuhan  guna  menunjang  pembelajaran  daring,  Bantuan  rumah  baca, Bantuan sarana/media penunjang Pendidikan di Madrasah Aaliyah .
Keempat Hifdzu maal (melindungi harta), Sebagai bentuk konsep hifdzu mal SMF menyampaikan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggaraan  Negara  (LHKPN)  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dilakukan agar menghindarkan korupsi di dalam perusahaan. SMF juga melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan  sebelum  batas  akhir  waktu  pelaporan  dan  pembayaran.  Kemudian  laporan berkelanjutan  (laporan  tahunan)  yang  memuat  laporan  keuangan  juga  dimuat  pada website  resmi  SMF.  Hal  ini  mencerminkan  keterbukaan  informasi  publik  sebagai  ciri penting negara demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan good governance hal ini sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Selain  itu,  seluruh  program  TJSL  atau  CSR  SMF  menggunakan  dana  program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) dan CSR dalam mendukung tiga kegiatan yaitu Program Pembiayaan  Homestay,  Program  Bina  Lingkungan  yang  terdiri  dari  pengembangan rumah di daerah kumuh dan kegiatan sosial yang mencangkup kegiatan SMF Care, SMF Smart dan SMF Green. Kegiatan tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui program TJSL yang telah secara rutin dilakukan
55 Ibid., h. 420.
oleh  SMF.  Program-  program  tersebut  sebagaimana  sudah  dijalankan  sesuai  dengan RKAP SMF dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham. 56
Kelima Hifdzu nasab (melindungi keturunan) dalam hal keseimbangan ekosistem dan  lingkungan  hidup  sangat  diperlukan  agar  generasi  penerus  mendapatkan  kualitas hidup  yang  lebih  baik  di  masa  depan,  maka  perhatian  SMF  terhadap  kelestarian lingkungan hidup demi tercipta kehidupan yang layak di bumi se bagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  komitmen  tersebut  SMF  terapkan    melalui  kebijakan green  office ,  pengelolaan energi,  pengolahan  limbah,  pengelolaan  air,  penggunaan  material  ramah  lingkungan ( paperless office ), dan pelaksanaan kegiatan penghijauan melalui program SMF Green yang bekerjasama dengan BUMN Hijau Lestari, menjaga ekosistem baik darat maupun laut  serta  menghijaukan  gang-gang  Jakarta  melalui  program  Lorong  Pangan  SMF. 57 Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan telah meminimalisir terjadinya bencana dan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. 58

## Kesimpulan
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR yang dijalankan oleh SMF pada lingkungan dan masyarakat secara garis besar telah memenuhi beberapa tujuan SDG’s, baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Sehingga mencerminkan bahwa  SMF  secara  maksimal  mempertanggung  jawabkan  dampak  dari  kegiatan operasionalnya. Penerapan program TJSL dan CSR tidak hanya sekedar aktivitas charity ataupun filantropi, namun juga mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dari hulu ke  hilir  yang  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  manfaat  yang  besar  baik  bagi perusahaan, stakeholder dan masyarakat.
Dengan  adanya  perubahan  peraturan  dari  sebelumnya  Peraturan  Menteri  BUMN No. PER-02/MBU/04/2020  dengan Program  Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memperjelas aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada lingkup BUMN dan juga terdapat indikator pencapaian pembangunan
56 Wawancara  pribadi  dengan  Bapak  Arief  Hidayat,  Koordinator  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.
57 Ibid., h. 416.-419.
58 Darmawati, Corporate  Social  Responsibility  Dalam  Perspektif  Islam ,  Mazahib,  Vol.  XIII,  No.  2,
(2014), h. 136.
berkelanjutan atau SDGs pada pelaksanaan programnya. Selain itu program, TJSL atau CSR SMF juga memiliki pengaruh dan keterkaitan dengan SDGs. Dengan mengacu pada ISO 26000 program-program tersebut juga telah sesuai dengan maqashid syariah yakni melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Andiko, dkk, Toha. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam , Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
Auda,  Jasser. Maqashid  Al-Shariah  A  Beginner’s  Guide ,  Occasional  Papers  Series  14, London; The International Institute of Islamic Thought.
J.  Moleong , Lexy. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2002.
Maulidina, Lina. Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan , Lampung: Aura Publishing, 2018.
Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial dalam Islam, Terjemahan Al-Adalah Al-Ijtima’iyyah Fiil Islam , Bandung: Pustaka, 1994.
Sahroni  dan  Adiwarman  A.  Karim,  Oni. Maqashiq  Bisnis  dan  Keuangan Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
S.,  Rahardjo. Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  Sosial  Dalam  Pembangunan  Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

## Peraturan
Indonesia,  Undang-Undang  No  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  TLN  No. 4756.
------------,  Peraturan  Presiden  No.  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, LN No. 136.
Presiden  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun    2012  Tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, TLN No. 5305.
Peraturan  Menteri  PUPR  No.  14/PRT/M/2018  Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
------------, Menteri  Badan Usaha Milik  Negara Republik Indonesia,  Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021.
------------, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata No.18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

## Jurnal
Alisjahbana  dan  Armida  Salsiah  Murniningtyas,  Endah.  "Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Vol. III, (2018).
Amran  Hakim,  Dani.  “Urgensi  Penerapan  Corporate  Social  Responsibility  Sebagai
Upaya  Menjamin  Hak-Hak  Tenaga  Kerja”,  Fiat  Justisia,  Vol.  10,  No.  4,
(2016).
Apriliyani dan Novita, Weni. “Implementation Of CSR Programs Toward Achievement Of  The  SDGs  Target”,  Accruals;  Accounting  Research  Journal  of Sutaatmadja, Vol. 3, No. 1, (2019).
Darmawati, “Corporate  Social Responsibility Dalam  Perspektif  Islam”,  Mazahib,  Vol. XIII, No. 2 (2014).
Harahap,  Nurasiah.  “Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Sebagai  Tanggung  Jawab Sosial” , Jurnal Hukum KAIDAH, Vol. 17, No. 2, (2018).
Hidayat, Ridha. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar”, De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20, No. 4 (2020).
Khoirunnisa,  “Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Berdasarkan  Analisis  Fiqh Muamalah”, At- Tahdzib: Jurnal   Studi Islam dan Muamalah , Vol. 4, No. 2 (2016).
Kurnia,  dkk  Afdal.  “Sustainable  Development  dan  CSR,  Prosiding  Penelitian  & Pengabdian Kepada Masyaraka ”t , Vol. 6, No. 3, (2019).
Mas’ari, Ahmad. “Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, SNTKI:
Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2017).
Nadapdap,  Binoto.  “Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan:  Antara  Kewajiban  Dan Kesukarelaan”, Jurnal Yuridis , Vol 2, No. 1, (2018).
B. D, Paul. “Sustainable Development, A Theoretical Approach. Annals of the University of Oradea”, Economic Science Series 17 (2), (2008).
Rahrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor , Galuh. “ Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Issue 1, (2014).
Rahmi,  Elita.  “Standarisasi  Lingkungan  (ISO  26000)  Sebagai  Harmonisasi  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  Dan  Instrumen  Hukum  Di  Indonesia”,  Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, (2011).
Rinwigati  Waagstein,  Patricia.  “The  Mandatory  Corporate  Social  Responsibility  in Indonesia:  Problems  and  Implications”.,  Journal  of  Business  Ethics,  98.1 (2010).
R Ernawan, Erni.  “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam  Perspektif  Kebijakan  Pembangunan  Pertanian,  Analisis  Kebijakan Pertanian”, No. 2 (2016).
Solihin,  Ismail.  “Corporate  Social  Responsibility:  From  Charity  to  Sustainability”.
(Jakarta: Salemba Empat, 2011).
Syukron, Ali. “CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 (2015).
Triyono, Agus. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program
Posdaya  (Pos  Pemberdayaan  Keluarga)  PT.  Holcim  Indonesia  Tbk  Pabrik Cilacap”, Jurnal Komuniti, Vol. VI, No. 2, (September: 2014).

## Artikel dalam Internet
CSR  Indonesia, “Perjalanan  BUMN  Menuju  CSR  Strategis,  PKBL  Habis  Kini  Ada TJSL” , https://csr-indonesia.com/perjalanan-bumn-menuju-csr-strategis- pkbl-habis-kini-ada-tjsl/
Khotimatul  Husna  dan  Nia  Wulandari, “Review Jurnal Maqasid Al-Shariah,Maslahah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)”. (DOC) REVIEW JURNAL maqasid | Husna Shapsya  - Academia.edu
Maria  R  Nindita  Radyati,  “ Kepemimpinan  BUMN  untuk  CSR  yang  holistis ”,  Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/opini/403653/kepemimpinan-bumn- untuk-csr-yang holistis.
PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero),  “Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Lingkungan”, https://smf-indonesia.co.id/tentang-tanggungjawab-sosial- lingkungan
Rendi  Mahendra,  ISO  26000  Sebagai  Standar  Global  dalam  Pelaksanaan  CSR. https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/
SUN, “3  Rahasia  Program  TJSL  Perusahaan  BUMN ”, https://senyumnegeri.id/3- rahasiaprogram-tjsl-perusahaan-bumn/
UNWTO 2013 “Sustainable Tourism for Development. Madrid: United Nations World Tourism Organization (UNWTO)”,
https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496

## Lainnya
Laporan Konsinyering Sekretaris Perusahaan Bagian TJSL Sosial PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Laporan  Keberlanjutan  2019  PT.  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero),    Sustainable Report, Tumbuh Berbagi, “Growing & Sharing,” 2019.
Laporan Tahunan 2020 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), “Memperluas Mandat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasiona”l, 2020.
Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL di bidang Homestay) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
.Laporan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL  di  bidang  Pengembangan
Rumah di Kawasan kumuh) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
.Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL di bidang Program Sosial) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Manual  Program  Pembiayaan  Homestay  SMF  “Program  Pembangunan  Homestay”,
Maret 2020
Surat  Keputusan  Direksi  No.  016/SKD/DIR/IX/2021  Perihal:  Penetapan  Struktur  Tim Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  dan  Inisiatif  Strategis Perseroan