## KONSEP HUKUM SUMBER DANA DARI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK BUKU I  DI INDONESIA DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY

## Abdul Latif Mahfuz
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya pidanaplagiat@gmail.com
Naskah diterima: 13 Februari; revisi: 15 Maret disetujui: 03 Mei 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i1.614

## Abstrak:
Konsep hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya denagan  baik  sehingga  tidaklah  berlebihan  bila  dunia  perbankan  harus  sedemikian  rupa  menjaga keprcayaan dari masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Untuk  memperoleh  dana  dari  masyarakat  luas  bank  dapat  menggunakan  3  macam  jenis  simpanan; simpanan  giro,  tabungan  dan  deposito.  Pendanaan  pada  bank  buku  I  kompetisinya  sangat  dinamis, persaingannya  di  dalam  industry  perbankan  sangat  tinggi  agar  eksistensi  perusahaan  bisa  berjalan dengan  baik.  Oleh  sebab  itu  tidak jarang  perusahaan  perbankan  melakukan  segala  macam  cara  agar sumber dan bank dapat terjaga, dengan. Ditambah lagi sistem pengawasan terhadap sumber dana yang pada bank buku 1 termasuk tidak ketat baik internal maupun pengawasan eksternal. Secara umum ada tiga  tahapan  pencucian  uang  yang  dilakukan  melalui  lembaga-lembaga  keuangan  khususnya perbankan placement, layering dan integration.
Kata kunci : Konsep Hukum; Nasabah Penyimpan; Pencucian Uang

## Abstract :
The  legal  concept  of  depositors  in  banks  is  closely  related  to  the  issue  of  public  trust  in  banking institutions, and banking institutions are highly dependent on public trust. Without public trust, banks will not be able to carry out their business activities properly so that it is not excessive if the banking world has to maintain the trust of the public by providing legal protection for depositors. To obtain funds  from  the  wider  community,  banks  can  use  3  types  of  deposits;  demand  deposits,  savings  and time  deposits.  Funding  in  book  bank  I  is  very  dynamic  competition,  competition  in  the  banking industry is very high so that the existence of the company can run well. Therefore it is not uncommon for  banking  companies  to  do  all  kinds  of  ways  so  that  sources  and  banks  can  be  maintained,  with. Plus  the  system  of  supervision  of  the  source  of  funds  in  the  book  bank  1,  including  not  strict  both internal and external supervision. In general there are three stages of money laundering carried out through financial institutions, especially banking placement, layering and integration.
Keywords : Legal Concepts; Depositing Customer; Money laundering

## LATAR BELAKANG
Tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  adalah  mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur, sejahtera  lahir  dan  bathin  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945. 1 Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  membutuhkan  dukungan  dan  bantuan  dari  berbagai pihak, termasuk pihak ketiga, yang salah satunya adalah pihak perbankan. Kerjasama dengan pihak perbankan cendrung meminimalisir resiko dari pada meminjam uang dengan lembaga pemberi pinjaman lainnya.
Sumber-sumber  dana  bank  adalah  usaha  bank  dalam  menghimpun  dan  untuk membiayai  operasinya.  Hal  ini  sesuai  dalam  operasinya  bahwa  bank  adalah  lembaga keuangan  dimana  kegiatan  sehari-harinya  adalah  bidang  jual  beli  uang.  Tentu  saja  sebelum menjual  uang  (memberikan  pinjaman)  bank  harus  membeli  uang  (menghimpun  dana  dari masyarakat)  sehingga  dari  selisih  bunga  tersebut  bank  mencari  keuntungan. 2 Dan  ini  tentu saja  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan  olehpihak  perbankan.  Karena  pihak perbankan  harus  bisa  menarik  dana  sebanyak  mungin  dari  masyarakat.  Untuk  itu  pihak perbankan harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
Sumber  dana  ini  merupakan  sumber  dana  terpenting  bagi  kegiatan  operasi  bank  dan merupakan  ukuran  keberhasilan  bank  jika  mampu  membiayai  operasinya  dari  sumber  dana ini.  Pencarian  dana  dari  sumber  ini  relatif  paling  mudah  jika  dibandingkan  dengan  sumber lainnya.  Mudah  dikarenakan  asal  dapat  memberikan  bunga  yang  relatif  lebih  tinggi  kepada nasabah  dan  dapat  memberikan  fasilitas  menarik  lainnya  seperti  hadiah  dan  pelayanan  atau fasilitas  lainnya  yang  memuaskan  dan  menarik  bagi  nasabah,  mendapatkan  dana  dari summber ini tentu tidak terlalu sulit.
Keuntungan  dana  yang  tersedia  dimasyarakat  tidak  terbatas,  tinggal  bagaiman  bank dapat  berusaha  agar  dana  yang  terdapat  dimasyarakat  dapat  terhimpun  pada  lembaga perbankan.  Kerugiannya  adalah  sumber  dana  dari  sumber  ini  relatif  lebih  mahal  jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi. Secara umum ada  tiga  tahapan  pencucian  uang  yang  dilakukan  melalui  lembaga-lembaga  keuangan khususnya perbankan, usaha real estate, dan penukaran uang. 3 Ketiga tahap ini menurut Guy Stessens  adalah: placement,  layering  dan  integration. 4 Placement (penempatan),  tahap  ini merupakan  tahap  pengumpulan  juga  penempatan  uang  hasil  kejahatan  di  suatu  bank  atau tempat  tertentu  yang  diperkirakan  aman  guna  mengubah  bentuk  uang  tersebut  agar  tidak teridentifikasi. Biasanya dana yang ditempatkan berupa uang tunai dalam jumlah besar yang dibagi  ke dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan di  beberapa rekening di  beberapa tempat.
Dengan  demikian  tahap  penempatan  merupakan  upaya  menempatkan  dana  yang dihasilkan  dari  suatu  aktifitas  kejahatan  melaui  sistem  keuangan.  Dalam  hal  ini  terdapat pergerakan  fisik  uang  tunai  dari  luar  sistem  keuangan  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan. Kegiatan-kegiatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  cara-cara  sebagai  berikut:  penempatan  dana
1 Tabrani Diansyah, “ Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Di Sektor Pertambangan ”, Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No. 1, Mei 2019, hlm. 16.
2 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.61
3 Husein, Yunus, Bunga Anti Pencucian Uang , Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm. 56.
4 Zulkarnain  Sitompul,  “ Tindak  Pidana  Perbankan  Dan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) ”,  Reformasi Hukum Vol. VII No. 2 Juli-Desember 2004, hlm. 89.
dalam  bentuk  tabungan,  giro,  deposito;  pembayaran  angsuran  kredit;  setoran  modal  secara tunai; penukaran uang; pembelian polis asuransi; pembelian produk sekuritas atau surat-surat berharga. 5
Dalam  kegiatan placement ini,  bisa  juga  dilakukan  dengan  cara: Layering (pelapisan) diartikan  sebagai  upaya  untuk  memisahkan  atau  lebih  menjauhkan  hasil  kejahatan  dari sumbernya  atau  menciptakan  serangkaian  transaksi  yang  cukup  kompleks  untuk menyamarkan  atau  mengelabui  sumber  dana  “haram”  tersebut,  dengan  cara-cara  sebagai berikut:  dana  hasil placement ,  selanjutnya  dipindahkan  dari  suatu  rekening  atau  lokasi tertentu  ke  rekening  atau  lokasi  lain;  pembukaan  sebanyak  mungkin  rekening-rekening perusahaan-perusahaan  fiktif  untuk  menerima  dana  hasil placement ,  dengan  memanfaatkan ketentuan  dari  rahasia  bank,  terutama  di  negara-negara  yang  tidak  kooperatif  dalam  upaya memerangi  kegiatan  pencucian  uang;  menggabungkan  antara  uang  tunai  yang  berasal  dari kejahatan dengan yang diperoleh dari hasil yang sah; transaksi yang dilakukan dalam jumlah relative  kecil  namun  dengan  frekuensi  yang  tinggi  untuk  menghindari  pelaporan  transaksi tunai  ( structuring );  transaksi  dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  rekening  atas  nama individu  yang  berbeda-beda  untuk  kepentingan  satu  orang  tertentu  ( smurfing );  melakukan transaksi di bursa saham dengan menggunakan dana dari hasil placement. 6
Dengan  demikian  pelapisan  ini  merupakan  upaya  untuk  mengurangi  jejak  asal  uang tersebut  atau  ciri-ciri  asli  dari  uang  hasil  kejahatan  tersebut  atau  nama  pemilik  uang  hasil tindak  pidana,  dengan  melibatkan  tempat-tempat  atau  bank  di  negara-negara  dimana kerahasiaan  bank  itu  akan  menyulitkan  pelacakan  jejak  uang.  Tindakan  ini  dapat  berbentuk transfer  dana  ke  negara  lain  dalam  bentuk  mata  uang  asing,  pembelian  properti,  pembelian saham  pada bursa efek  menggunakan deposit  yang ada di  bank A untuk  meminjam  uang di bank  B,  dan  sebagainya. Integration (penggabungan),  yaitu  upaya  untuk  menetapkan  suatu landasan sebagai suatu ‘ legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan.
Disini  uang  yang telah dicuci  melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan  resmi  sehingga  tampak  tidak  berhubungan  sama  sekali  dengan  aktifitas kejahatan sebelumnya yang mana menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang  telah  dicuci  dimasukkan  kembali  ke  dalam  sirkulasi  dengan  bentuk  tertentu  sesuai aturan  hukum.  Dengan  demikian,  tahap  penggabungan  ini  merupakan  tahap  mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit dikenali sebagai hasil tindak pidana, dan muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampaknya legal. 7
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  rumusan  masalah dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  bank  buku  I  mendapatkan  sumber  dana  yang  legal dikaitkan dengan ketentuan money laundry di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan
5 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  (Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  dan  Kepailitan) , Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 25.
6 Ibid , hlm. 25
7 Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 59.
bahan  hukum  skunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan    diantaranya  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adakah  artikel  ilmiah  dan  buku serta  etikel  lainnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  nperundang-undangan  dan  pendekatan  analisis.  Bahan-bahan  hukum tersebut  kemdian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif.  Sedangkan  metode  penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Konsep  hukum  terhadap  nasabah  penyimpan  dana  di  bank  sangat  terkait  dengan  masalah kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan,  dan  lembaga  perbankan  sangat tergantung  pada  kepercayaan  masyarakat,  oleh  karena  itulah,  pemerintah  harus  membuat hukum  yang  bisa  merespon  semua  kebutuhan  masyarakat,  Mahfud  MD,  mengatakannya menciptakan hukum yang responsif. 8 Hukum yang responsif merupakan hukum yang tanggap terhadap  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  bahwa  negara menjamin  hak-hak  asasi  mereka  dalam  semua  bidang. 9 Termasuk  dalam  bidang  perbankan. Masyarakat yang mempercayakan menyimpan uangnya di bank, harus mendapatkan jaminan dari  pemerintah  bahwa  dana  yang  mereka  simpankan  di  bank  dapat  aman  dan  jaminan kepastian keamanan bahwa mereka mendapatkan hak mereka ats bagi hasil sebagaiman yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Tanpa  kepercayaan  masyarakat  bank  tidak  akan  mampu  menjalankan  kegiatan usahanya  dengan  baik  sehingga  tidaklah  berlebihan  bila  dunia  perbankan  harus  sedemikian rupa  menjaga  keprcayaan  dari  masyarakat  dengan  cara  memberikan  perlindungan  hukum bagi  nasabah  penyimpan. Hubungan  hukum  antara  nasabah  penyimpan  dengan  bank didasarkan atas suatu perjanjian, oleh karna itu sesuatu  yang wajar apabila kepentingan dari nasabah  yang  bersangkutan  memperoleh  perlindungan  hukum,  sebagaimana  perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan. 10

## 1.  Simpanan Giro
Giro  adalah  simpanan  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan cek,  bilyet  giro,  sarana  pembayaran  lainnya  atau  dengan  cara  pemindahbukuan,  definisi  ini dijelaskan dalam undang-undang perbankkan nomor 10 tahun 1998.
Dalam  bahasa  sehari-hari  kata  simpanan  sering  disebut  dengan  nama  rekening  atau account ,  dimana  artinya  sama.  Dengan  memiliki  simpanan  atau  rekening  berarti  memiliki sejumlah  uang  yang  disimpan  di  bank  tertentu  atau  dengan  kata  lain  simpanan  adalah  dana yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  untuk  dititipkan  di  bank.  Dapat  ditarik  setiap  saat, maksudnya  bahwa  uang  yang  sudah  disimpan  direkening  giro  tersebut  dapat  ditarik  dalam
8 Mahfud MD., “ Capaian Dalam Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia ”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 3 Juli 2009, Yogyakarta FH UII, hlm. 292.
9 Iza Rumesten RS., “ Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung ”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Tahun 2014, hlm. 351.
10 Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan , Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.
sehari,  dengan  catatan  dana  yang  tersedia  masih  mencukupi.  Juga  harus  memenuhi persyaratan  lain  yang  ditetapkan  oleh  bank  yang  bersangkutan  seperti  keabsahan  alat penarikannya.
Penarikan  uang  yang  ada  di  rekening  dapat  ditarik  secara  tunai  maupun  non  tunai. Penarikan  secara  tunai  adalah  dengan  menggunakan  cek  dan  penarikan  non  tunai  adalah dengan  menggunakan  bilyet  giro  (  BG  ).  Pengertian  cek  adalah  surat  perintah  tanpa  syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah  uang  kepada  pihak  yang  disebutkan  di  dalam  cek  atau  kepada  pembawa  cek. Dengan  persayaratan  yang  telah  ditetapkan  baik  secara  tunai  ataupun  pemindahbukuan. Maksudnya,  bank  harus  membayar  sejumlah  uang  kepada  siapa  saja  jika  cek  tersebut memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh bank.

## 2. Simpanan Tabungan
Simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti rata-rata suku bunga  simpanan  tabungan  lebih  tinggi  dari  jasa  giro  yang  diberikan  kepada  nasabah. Simpanan  tabungan  juga  memiliki syarat-syarat  tertentu  bagi  pemegangnya  dan  persyaratan masing-masing  bank  berbeda  satu  sama  lainnya.  Dengan  demikian  tujuan  bank  dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.
Pengertian  tabungan  menurut  Undang-Undang  Perbankan  No.  10  Tahun  1998  adalah simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat-syarat  tertentu  yang disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan  cek,  bilyet  giro,  atau  alat  lainnya  yang dipersamakan  dengan  alat  itu.  Syarat-syarat  penarikan  tertentu  maksudnya  adalah  sesuai dengan  perjanjian  atau  kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara  bank  dengan  si penabung.  Dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian dianatara keduanya.  Ada  beberapa  alat  penarikan  tabungan,  alat  ini  dapat  digunakan  sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah :
a. Buku Tabungan
b. Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan yang terjadi.
c. Slip Penarikan
d. Merupakan  formulir  penarikan  dimana  nasabah  cukup  menulis  nama,  nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang.
e. Kartu yang terbuat dari plastic
f. Yaitu  sejenis  kartu  kredit  yang  terbuat  dari  plsatik  yang  dapat  digunakan  untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya baik uang yang ada di bank maupun yang di ATM.
g. Kombinasi
Yaitu  penarikan  tabungan  dapat  dilakukan  kombinasi  antara  buku  tabungan  dengan slip penarikan.
3.    Simpanan Deposito
Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis di masukkan agar para penyimpan mempunyai  pilihan  sesuai  dengan  tujuan  masing-masing.  Sebagai  contoh  tujuan
penyimpanan  uang  dalam  bentuk  rekening  giro  adalah  untuk  kemudahan  dalam  melakukan pembayaran,  terutama  bagi  mereka  yang  bergelut  di  bidang  bisnis  dan  biasanya  pemegang rekening  giro  tidak  memperhatikan  bunganya.  Bagi  mereka  yang  menyimpan  uangnya rekening  tabungan  disamping  kemudahan  untuk  mengambil  uangnya  juga  adanya pengharapan  bunga  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  rekening  giro.  Tujuan menyimpang uang di rekening deposito dengan mengharapkan penghasilan dari bunga  yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi dari  simpanan  lainnya.  Bagi  bank  simpanan  deposito  merupakan  dana  mahal  karena bunganya paling tinggi dan simpana giro merupakan dana murah.
Sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  14/26/PBI/2012,  syarat  kategorisasi BUKU bank dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
1. Kategori BUKU 1, bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 triliun.
2. Kategori BUKU 2, bank dengan modal inti antara Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun.
3. Kategori BUKU 3, bank dengan modal inti antara Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.
4. Kategori BUKU 4, bank dengan modal inti lebih dari Rp 30 triliun.
Berdasarkan  kategori  BUKU  tersebut,  cakupan  kegiatan  usaha  bank  meliputi  produk  dan aktivitas yang bisa dilakukan adalah:
1. BUKU  1.  Bank  dalam  kategori  ini  memiliki  cakupan  kegiatan  usaha  yang  terbatas, meliputi  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  dalam  rupiah,  e-banking  dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara, dan perdagangan valuta asing.
2. BUKU 2. Selain bisa melakukan kegiatan usaha pada cakupan BUKU 1, bank dengan kategori BUKU 2 memiliki cakupan yang lebih luas, di antaranya kegiatan treasury terbatas  meliputi  spot  dan  derivatif  plain  vanilla,  serta  penyertaan modal pada lembaga keuangan dalam negeri sebesar 15%.
3. BUKU  3.  Bank  dalam  kelompok  kategori  ini  bisa  melakukan  kegiatan  usaha  pada kategori  2  dengan  cakupan  yang  lebih  luas.  Selain  itu,  BUKU  3  dapat  melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di dalam dan luar negeri di kawasan Asia sebesar 25%.
4. BUKU  4.  Bank  yang  termasuk  kategori  ini  bisa  melakukan  kegiatan  usaha  pada kategori BUKU 3 dengan cakupan lebih luas. Untuk kegiatan penyertaan modal bisa menjangkau lembaga keuangan di dalam maupun luar negeri skala internasional.
Fokus  kepada  bank  buku  I  karena  dilevel  ini  kompetisinya  sangat  dinamis, persaingannya  di  dalam  industry  perbankan  sangat  tinggi  agar  eksistensi  perusahaan  bisa berjalan  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu  tridak  jarang  peruahaan  perbankan  melakukan  segal maca  cara  agar  sumber  dan  bank  dapat  terjaga,  dengan.  Ditambah  lagi  system  pengawasan terhadap sumber dana yang pada bank buku 1 termasuk tidak ketat.
Hubungan  hukum  antara  bank  dengan  nasabah  diatur  oleh  hukum  perjanjian.  Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dipihak lain atau dimana dua orang
itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. 11
Hubungan  kontraktual  bank  dengan  nasabah  yang  ternyata  mempunyai  dasar   yang dapat  dikaitkan  pada  beberapa  ketentuan  sesuai  dengan  perikatan  yang  dilakukan  antra mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggung jawab hukum yang  dipikul  oleh  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian  harus  terbentuk  rasa  saling mempercayai,  sehingga  akan  terwujud  suatu  praktek  perbankan  yang  sehat.  Nasabah  dalam hubungan dengan bank mengharapkan tidak adanya pembedaan perlakuan, dangan kata lain harus terbentuk perlakuan yang sama.
Tetapi  saat  ini  pada  kenyataan  yang  ada  menampakkan  bawa  masih  menonjol  adanya kesan ada suatu pembedaan perlakuan kepada nasabah. Perlakuan pada nasabah besar tampak berbeda dengan perlakuan kepada nasabah kecil, contoh nyata terlihat dalam pelayanan kredit yang menyangkut agunan, model penagihan kredit macet dan sebagainya. Adanya hal seperti itu harus diubah sehingga perlakuan kepada nasabah haruslah sama. Dengan perlakuan yang sama  akan  dirasakan  oleh  nasabah  bahwa  adanya  rasa  kekeluargaan,  adanya  keamanan terhadap  uang  atau  barang  berharga  yang  disimpan  untuk  dikelelola  oleh  bank,  juga kerahasiaan atas semua data serta informasi yang diketahui dari nasabah tersebut.
Usaha  bank  umum  dalam  menghimpun  dana  dari  masyarakat  berbentuk  simpanan, pengertian simpanan dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998; “simpanan adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  bank  berdasarkan  perjanjian penyimpanan dalam  bentuk  giro,  deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan  dan  atau  bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  berdasarkan  ketentuan  pasal  1  angka  5  Undang- undang  no 10  tahun  1998  diatas  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  penyimpan  dana terdapat dua hubungan, yaitu;
1.      hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan
2.      hubungan yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan.
Dengan  demikian  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  didasarkan  pada  hubungan kepercayaan  dan  hubungan  hukum.  Hubungan  atas  dasar  kepercayaan  maksudnya  nasabah menyimpan  uangnya  pada  bank  didasarkan  atas  keprcayaan  bahwa  bank  mampu  mengelola sejumlah  uang  yang  disimpan  tersebut.  Sedangkan  hubungan  hukum  yaitu  hubungan  yang menimbulkan  akibat  hukum  yang  mengikat  antara  pihak  bank  dengan  pihak  nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.
Masalah  hukum  perjanjian  ketentuan  umumnya  dapat  dilihat  dalam  buku  II  KUHPdt yang  menganut  sistem  terbuka  dalam  arti  hukum  perjanjian  memberikan  kebebasan  yang seluas-luasnya  kepada  masyrakat  untuk  mengadakan  perjanjian  asal  tidak  melanggar ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  pasal-pasal  dari  hukum  perjanjian  merupakan  hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  mereka  diperbolehkan  membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. 12
Akibat  hukum  dengan  ditandatanganinya  suatu  perjanjian  tersebut  adalah  mengikat para pihak. Asas ini dalam perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (the freedom
11 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan , Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.61.
12 Op. Cit ., hlm. 61
of contract). Asas ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 (1) KUHPdt  yang mengemukakan bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Artinya  bahwa  pihak  bank  dan  pihak  nasabah  terikat  oleh perjanjian  yang  telah  disepakati  tersebut.  Sedangkan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dapat dilihat  dalam  pasal  1320  KUHPdt. 13 Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  ini,  jelas  bagi nasabah hanya ada dua pilihan yakni apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah ditentukan  oleh  pihak  bank.  Jika  nasabah  setuju,  maka  nasabah  dapat  menandatangi perjanjian  yang  telah  disepakati  tersebut.  Oleh  karna  itu  muncul  berbagai  pendapat  bahwa perjanjian  baku  bertentangan  dengan  pasal  1320  jo  Pasal  1338  (1)  KUHPdt  maupun kesusilaan. Akan tetapi dalam praktik perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. 14
Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam produk perbankan yang berupa tabungan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur, sehingga hubungan hukum yang  digunakan  didasarkan  atas  kontraktual  yang  bersifat  umum.  Jadi  hubungan  hukum antara  bank  dengan  nasabah  penyimpan  dana  didasarkan  atas  perjanjian  meminjam  yang artinya bank menempatkan diri sebagai penyimpan dana dari nasabah sehingga bank berhak memakai  dana  tersebut,  dan  bank  mempunyai  kewajiban  kepada  nasabah  untuk mengembalikan dana apabila ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo.
Hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, menimbulkan  dua  sisi  tanggung  jawab,  yaitu  kewajiban  yang  terletak  pada  bank  itu  sendiri (menjamin  keamanan  dana  nasabah  yang  tersimpan  di  bank  serta  memenuhi  kewajiban administrasi perbankan lainnya) dan kewajiban yang menjadi kewajiban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nassabah  diwujudkan  dalam  suatu  bentuk  prestasi  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Hak-hak nasabah diantarnaya;
a. nasabah  berhak  untuk  mengetahui  secara  terinci  tentang  produk-produk  perbankan yang ditawarkan. hak ini merupkan hak utama nasabah karna tanpa penjelasan seca ra rinci dari bank, maka sangat sulit bagi nasabah untuk memilih produk perbankan yang  sesuai  dengan  kehendak  nasabah,  hak-hak  yang  akan  diterima  oleh  nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;
b. nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (pihak bank harus menjelaskan secara rinci jenis tabungan dan deposito apa yang diikuti oleh nasabah serta persentase bunga yang akan di dapatkan oleh nasabah setiap tahunnya).
Pengertian  pencucian  uang  yang  diatur  dalam  UU  TPPU  No.  25  Tahun  2003  adalah perbuatan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,  menyumbangkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  atau perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil tindak  pidana  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan,  atau  menyamarkan  asal  usul  harta
13 syarat-syarat  terjadinya  suatu  persetujuan  yang  sah  menurut  Kita  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam buku 3, bagian 2, pasal 1320:
1.       kesepakatan mereka yang mengikat dirinya 2.       kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3.       suatu pokok persoalan tertentu
4.       suatu sebab yang tidak terlarang
14 Op. Cit ., hlm. 62.
kekayaan sehingga seolah-olah menjadi  harta kekayaan  yang sah (Pasal  1 angka 1 Undang- Undang  No.  25  tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  15  tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang).  Sedangkan  dalam  UU  TPPU  No.  8  Tahun  2010, pengertian pencucian uang mengalami perluasan, menjadi  segala perbuatan  yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 1 UU TPPU No.8 Tahun 2010).
Dalam  perkembangannya,  tindak  pidana  pencucian  uang  menjadi  semakin  luas  dan kompleks,  melintasi  batas-batas  yurisdiksi,  dan  menggunakan  modus  yang  semakin  variatif seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, memanfaatkan lembaga  di  luar  sistem  keuangan,  bahkan  telah  merambah  ke  berbagai  sector  yang  tidak pernah diprediksikan sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF)  on  Money  Laundering kini  telah  mengeluarkan  standar  internasional  yang  menjadi ukuran  bagi  setiap  negara  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang  dan  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  yang  dikenal  dengan  Revised  40 Recommendations  dan  9  Special  Recommendations  (Revised  40+9)  FATF 15 ,  antara  lain mengenai perluasan Pihak Pelapor ( reporting parties ) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia dan juga pedagang kendaraan bermotor (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).

## KESIMPULAN
Seluruh  lembaga  yang  bergerak  memberikan  jasa  di  bidang  keuangan  atau  terkait  dengan keuangan,  menjadi  penentu  atau  garda  terdepan  dalam  upaya  pencegahan  dan  juga emberantasan  pencucian  uang  melalui  peranan  yang  diberikan  berupa  melaporkan  transaksi keuangan  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang.  Proses  pendeteksian  kegiatan  pencucian uang  baik  pada  tahap  placement,  layering  maupun  integration  akan  menjadi  dasar  untuk merekonstruksi  asosiasi  antara  uang  atau  harta  hasil  kejahatan  dengan  sipenjahat.  Apabila telah  terdeteksi  dengan  baik,  proses  hukum  dapat  segera  dimulai,  baik  dalam  rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Hubungan antara  bank  dengan  nasabah  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  menimbulkan  dua  sisi tanggung  jawab,  yaitu  kewajiban  yang  terletak  pada  bank  itu  sendiri  dan  kewajiban  yang menjadi kewajiban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.
Mengenai  tantangan  dan  permasalahan  yang  timbul  belakangan  ini,  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dan  lembaga  yang  terkait  perlu  mengambil  langkah  perbaikan,  baik  wajib dilakukan  oleh  bank  maupun  internal  OJK  sendiri.  Langkah-langkah  perbaikan  tersebut meliputi,  yaitu:  Pertama,  Penguatan  Pengendalian  internal  bank.  Bank  akan  diminta  untuk memperkuat  seluruh  lapis  pengawasan  untuk  dapat  mencegah,  mendeteksi  dan meminimalkan  peluang  dari  risiko  operasional.  Kedua,  Penguatan  aspek  kebijakan  Sumber Daya  Manusia  pada  industri  perbankan.  Manajemen  bank  wajib  untuk  menjaga  integritas pegawai  antara  lain  melakukan  penegakan  prinsip  know  your  employee.  Tentu  OJK  secara intensif  harus  melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  Sumber  Daya  Manusia yang dilakukan bank. Ketiga, Penguatan pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah. OJK tentu meminta  bank  lebih  aktif  melakukan  pemantauan  transaksi  pencucian  uang  dan  pelaporan kepada  PPATK.  Bahkan,  bank  diminta  melakukan  kewenangan  untuk  penundaan  transaksi
15 Ari Purwadi, Jasa Provate Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian Uuang, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari
jika  mencurigakan.  Keempat,  OJK  wajib  untuk  melakukan  penyempurnaan  fokus pengawasan  dan  pemeriksaan.  Fokus  pengawasan  bank  saat  ini  difokuskan  kepada  prinsip berbasis risiko,  bank sentral  akan meningkatkan  fokus kepatuhan pada  risiko  yang melekat, terutama  risiko  operasional.  Kelima,  Penguatan  perlindungan  atas  nasabah.  Dengan demikian,  OJK  telah  melakukan  penataan  organisasi,  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan pengawasan  yang  akan  menekankan  kepada  aspek  perlindungan  nasabah.  Ketujuh, Pemahaman  nasabah  akan  pengetahuan  dan  informasi  yang  memadai  serta  pemahaman fungsi dan manfaat atas resiko produk dan jasa bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie  Habib.  2012. Menjalin  Pemikiran  Pendapat  Tentang  Kenotariatan .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Afandi Ali. 2004. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta.
Henricus  Subekti. Tugas  Notaris  Perlu  Diawasi ,  Majalah  Renvoi  Nomor  11.35.III,  Edisi  3 April 2006.
Kie  Tan  Thong.  2000. Buku  II  Studi  Notariat  Serba  Serbi  Praktek  Notaris .  Cetakan  1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
N.G.  Yudara. Notaris  dan  Permasalahannya  (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  Seputar Kedudukan  Dan  Fungsi  Notaris  Serta  Akta  Notaris  Menurut  Sistem  Hukum Indonesia) .  Makalah  disampaikan  dalam  rangka  Kongres  INI  di  Jakarta,  Majalah Renvoi. Nomor 10.34.III. Edisi 3 Maret 2006.
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Keuangan  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Sutedi Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Tobing G.H.S Lumban. 1983. Peraturan Jabatan Notaris . Cetakan III. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Yustiavandana,  Ivan.  Dkk.  2010. Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal .  Bogor: Ghalia Indonesia.