## PENGATURAN PEMANFAATAN PERDAGANGAN JENIS IKAN DILINDUNGI/ APPENDIKS CITES DI WILAYAH KERJA LPSPL SERANG

## ARRANGEMENTS FOR THE TRADE USE ON PROTECTED FISH SPECIES/ CITES APPENDIX IN THE LPSPL SERANG WORKING AREA
Suko Wardono 1* , Syarif  Iwan Taruna Alkadrie 2 , Arief  Surya Wibowo 1 , Ayuningtyas Sekarputri Reksajaya 2 , Wibowo 1 , Gusti Aries 3 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta 10110, Indonesia
2 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, Jl. Raya Carita km 4,5 Caringin, Labuan, Pandeglang, Banten 42264, Indonesia
3 Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. Raya Pasar Minggu, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12520, Indonesia Korespondensi: sukowardono@yahoo.com

## ABSTRACT
The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of  Wild Fauna and Flora which has been ratified through Presidential Decree No. 43 of  1978, is the nation’s commitment to the conservation of  endangered, endemic, and protected fish species. Trading traffic of  protected fish species/CITES Appendix in of  the Coastal Resources Management Regional Office (LPSPL) Serang working area is quite high, so it is necessary to control the utilization of  protected fish species to maintain the sustainability of  fish resources. The method of  collecting data was through recording and direct interviews with service officers and treasurers of  LPSPL Serang, as well as secondary data from service databases on traffic activities for protected fish species/CITES Appendix during Semester I (January- June) year 2022. Based on data collected, 53 domestic recommendation letters had been issued consisting of  30,909.80 kg of  shark products, 104.50 kg of  ray fins, 1,308 kg of  sea cucumbers, and 12,009 pcs of  soft coral and anemone; Foreign recommendation letters totaling 1,317 recommendations consisting of  2,335,464.01 kg of  shark products and 283 live sharks, 468,387.55 kg of  ray products and 21 live rays, 24,121.86 kg of  sea cucumbers, and 295,408 pcs of soft coral and anemone; Documents for transport of  fish species consisted of  28 documents i.e., 53,595 arowanas and 3,752.79 kg of  shark and ray fins in the CITES Appendix; Letters of  transport for tentengan fish types consisted of 228 documents of 359 arowanas. Total value of  PNBP obtained was Rp 1,312,204,811.
Keywords: fish species, protected, Serang, trade

## ABSTRAK
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of  Wild Fauna and Flora yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978, merupakan salah satu bentuk komitmen bangsa terhadap konservasi jenis ikan yang terancam punah, endemik, dan dilindungi. Lalu lintas perdagangan jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES di wilayah kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (LPSPL) Serang cukup tinggi, sehingga diperlukan pengendalian peredaran dan pemanfaatan jenis ikan dilindungi untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ikan. Metode pengumpulan data melalui pencatatan dan wawancara langsung dengan petugas admin pelayanan dan bendahara LPSPL Serang, serta data sekunder dari database pelayanan pada kegiatan lalu lintas perdagangan jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Serang pada kurun waktu Semester I (Januari-Juni) tahun 2022. Berdasarkan pendataan pemanfaatan jenis ikan telah terbit surat rekomendasi dalam negeri sebanyak 53 rekomendasi yang terdiri dari 30.909,80 kg produk hiu, 104,50 kg sirip pari, 1.308 kg teripang, serta 12.009 pcs soft coral dan anemon; Surat rekomendasi luar negeri sebanyak 1.317 rekomendasi yang terdiri dari 2.335.464,01 kg produk hiu dan 283 ekor hiu hidup, 468.387,55 kg produk pari dan 21 ekor pari hidup, 24.121,86 kg teripang, serta 295.408 pcs soft coral dan anemon; Surat angkut jenis ikan sebanyak 28 dokumen yang terdiri dari 53.595 ekor arwana dan 3.752,79 kg sirip hiu dan pari Appendiks CITES; Surat angkut jenis ikan tentengan sebanyak 228 dokumen yang terdiri dari 359 ekor arwana. Nilai total PNBP yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan perdagangan jenis ikan sebesar Rp 1.312.204.811.
Kata kunci: dilindungi, jenis ikan, perdagangan, Serang

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara maritim mempunyai potensi di bidang kelautan yang cukup besar dan perlu dikembangkan dan dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai wilayah perairan seluas 3.257.483 km 2 dengan panjang garis pantai 99.093 km 2 serta jumlah pulau 13.466 pulau (Hadi et al . 2018). Kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati perairan, untuk kepentingan perdagangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dan konvensi yang mengatur perdagangannya secara internasional. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora yang  sudah  diratifikasi  melalui Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978, merupakan salah satu bentuk komitmen bangsa terhadap konservasi jenis ikan yang terancam punah, endemik dan dilindungi. Tujuan dari konvensi CITES adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui sistem pengendalian dan pengawasan perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa serta produk-produknya secara internasional. Hal tersebut membawa konsekuensi pada pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dan mengawasi perdagangan tumbuhan dan satwa liar (termasuk di dalamnya spesies aquatik ) yang masuk dalam Appendiks CITES. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini melaksanakan kewenangan sebagai otoritas pengelola/ Management Autority (MA) CITES yang sudah diserahterimakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora , dimana peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi sangat besar dalam pelayanan perizinan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut – KKP dengan wilayah kerja pada 8 (delapan) provinsi yaitu Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas melaksanakan pelayanan pengendalian pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Selama kurun waktu tahun 2015-2020, telah dilakukan penerbitan dokumen rekomendasi perdagangan hiu dan pari sebanyak 9.997 dokumen dan pada kurun waktu 2014- 2019 tercatat sebanyak 29.907.110,91 kg produk hiu dan 7.249.456,03 kg produk pari yang diperdagangkan melalui wilayah kerja LPSPL Serang (LPSPL Serang 2022). Besarnya volume perdagangan jenis ikan harus diimbangi dengan pengaturan pemanfaatannya. Pemanfaatan jenis ikan sesuai persyaratan harus melalui proses pemeriksaan  dan  verifikasi  dan  dikenakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/ atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP. Penerapan aturan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya laut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi terkait aturan dalam pemanfaatan jenis ikan khususnya pada kegiatan perdagangan jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Serang serta mengetahui potensi perdagangan jenis ikan yang berkontribusi pada penerimaan PNBP berdasarkan data layanan perizinan di LPSPL Serang.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode pengumpulan data melalui pencatatan dan wawancara langsung dengan petugas admin pelayanan dan bendahara LPSPL Serang, serta data sekunder dari database pelayanan pada kegiatan lalu lintas perdagangan jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Serang pada kurun waktu Januari-Juni tahun 2022. Adapun data primer bersumber dari data pengajuan
pemanfaatan jenis ikan oleh pelaku usaha pada aplikasi e-SAJI pada website saji. kkp.go.id. Data yang diperoleh dari hasil pendataan diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel serta uraian secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES, pemanfaatan dan perdagangan jenis ikan dilindungi penuh/terbatas, masuk dalam Appendiks CITES, dan memiliki ikan yang mempunyai kemiripan ( look alike species ) dengan jenis ikan yang dilindungi/ Appendiks CITES diatur secara tersendiri. Aspek utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES sesuai dengan ketentuan CITES mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu: 1) Legalitas, semua pelaku usaha harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Pengelola berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) perdagangan dalam negeri; 2) Keberlanjutan, Otoritas Pengelola diwajibkan menerapkan instrumen untuk memastikan perdagangan internasional jenis ikan tersebut tidak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya di alam melalui penetapan kuota pengambilan; 3) Ketertelusuran, Otoritas Pengelola harus memastikan adanya instrumen yang diterapkan untuk memastikan ketertelusuran asal-usul jenis ikan yang diperdagangkan. Dalam hal ini pemerintah menerapkan penetapan kuota pengambilan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam dalam upaya untuk menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan mengalami ancaman kepunahan. Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri untuk setiap provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan ( Scientific  Authority ). Selain itu, untuk penetapan kuota ekspor yang merupakan hasil pengambilan dari alam ditentukan berdasarkan kuota pengambilan setelah dikurangi untuk pemanfaatan lainnya di dalam negeri, sedangkan kuota ekspor hasil pengembangbiakan ditentukan
berdasarkan potensi produksi hasil pengembangbiakan setelah dikurangi untuk pemanfaatan lainnya di dalam negeri. Kegiatan pelayanan pemanfaatan dan perdagangan jenis ikan yang dilakukan LPSPL Serang pada awalnya hanya memberikan layanan rekomendasi saja namun sejak September 2021 yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/ atau Dibatasi Pemanfaatannya, LPSPL Serang juga melaksanakan layanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta look alike species yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SAJI melalui saji.kkp.go.id. Dokumen perizinan yang dipersyaratkan yaitu: (1) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan jenis ikan, (2) Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yaitu dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan, dimana Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI- DN) untuk pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di dalam negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia,  (3)  Sertifikat  berupa  sertifikat Pra Konvensi dan Sertifikat Introduksi dari Laut sebagai dokumen pendukung SAJI- LN untuk pengangkutan jenis ikan ekspor, impor, dan re-ekspor, serta (4) Rekomendasi yang merupakan dokumen untuk peredaran look alike species yaitu untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi. Selanjutnya atas pelaksanaan layanan dimaksud juga diwajibkan untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021. Selama kurun waktu Januari-Juni 2022 jenis layanan yang telah dilakukan oleh LPSPL Serang adalah sebanyak 4 jenis layanan sebagaimana tersaji pada Gambar 1, rekomendasi luar negeri merupakan jumlah yang paling banyak yaitu sebanyak
1.317 dokumen, berikutnya adalah SAJI DN tentengan sebanyak 228 dokumen, rekomendasi dalam negeri sebanyak 53 dokumen, dan SAJI DN merupakan jumlah yang paling sedikit yaitu sebanyak 28 dokumen. Berdasarkan hasil pendataan pada kurun waktu Januari-Juni tahun 2022, produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Loka PSPL Serang sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Jumlah produk yang tercatat pada dokumen rekomendasi dalam negeri terdiri dari 30.909,80 kg produk hiu, 104,50 kg sirip pari, 1.308 kg teripang, serta 12.009 pcs soft coral dan anemon; rekomendasi luar negeri terdiri dari 2.335.464,01 kg produk hiu dan 283 ekor hiu hidup, 468.387,55 kg produk pari dan 21 ekor pari hidup, 24.121,86 kg teripang, serta 295.408 pcs soft coral dan anemon; SAJI DN terdiri dari 53.595 ekor arwana dan 3.752,79 kg sirip hiu dan pari Appendiks CITES; serta SAJI DN tentengan terdiri dari 359 ekor arwana.
Daerah tujuan perdagangan ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES yang terdata di wilayah LPSPL Serang pada dokumen rekomendasi dalam negeri tercatat sebanyak 14 kota tujuan dimana Jakarta merupakan tujuan tertinggi yaitu 17%, pada dokumen rekomendasi luar negeri tercatat sebanyak 57 negara tujuan dimana Amerika Serikat merupakan tujuan tertinggi yaitu 18%, sedangkan pada dokumen SAJI DN tercatat sebanyak 12 kota tujuan dimana Surabaya merupakan tujuan tertinggi yaitu
70%, untuk dokumen SAJI DN tentengan tercatat sebanyak 23 provinsi tujuan dimana Sumatera Utara merupakan tujuan tertinggi yaitu 11%. Gambaran daerah tujuan peredaran perdagangan jenis ikan dimaksud tersaji pada Gambar 2.
Hasil rekapitulasi atas pungutan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2022 yaitu pada periode Januari- Juni tercatat sebesar Rp 1.312.204.811 sebagaimana tersaji pada Gambar 3 dan Gambar 4, jumlah PNBP tertinggi tercatat pada bulan April 2022 yaitu sebesar Rp 245.940.735. Sebaran kontribusi PNBP dimaksud adalah 1,68% dari PNBP rekomendasi dalam negeri, 88,02% dari rekomendasi luar negeri, 7,64% dari surat angkut jenis ikan dalam negeri dan 2,67% dari surat angkut jenis ikan tentangan. Pungutan atas PNBP tersebut merupakan bentuk konstribusi atas pemanfaatan sumber daya laut agar tetap lestari dan berkelanjutan dan nilai total sebesar Rp 1.312.204.811 merupakan perolehan selama 6 (enam) bulan, jika asumsi dalam bulan-bulan berikutnya pada tahun 2022 penerimaan PNBP disetarakan maka penerimaan PNBP dalam setahun mencapai dua kali lipatnya yaitu Rp 2.624.409.622. Dari data tersebut, kontribusi PNBP berasal dari rekomendasi menempati jumlah terbanyak hal ini disebabkan karena wilayah LPSPL Serang mencakup wilayah Jakarta yang merupakan tempat pelabuhan ekspor baik itu pelabuhan udaranya maupun pelabuhan laut.
Gambar 1. Grafik jumlah dokumen layanan periode Januari-Juni 2022

## Tabel 1. Produk jenis ikan yang diperdagangkan periode Januari-Juni tahun 2022
Jenis layanan Jumlah A. Rekomendasi Dalam Negeri 1. Hiu daging 29.300 kg 2. Hiu kulit 45 kg 3. Hiu sirip 1.564,8 kg 4. Pari sirip 104,5 kg 5. Teripang 1.308 kg 6. Soft coral & Anemon 12.009 pcs B. Rekomendasi Luar Negeri 1. Hiu daging 2.124.876,34 kg 2. Hiu hidup 250 Ekor 3. Hiu kulit 63.920,73 kg 4. Hiu sirip 99.162,94 kg 5. Hiu telur 33 Ekor 6. Hiu tulang 47.504 kg 7. Pari daging 424.313,73 kg 8. Pari hidup 21 Ekor 9. Pari sirip 56 kg 10. Pari kulit 36.517,82 kg 11. Pari tulang 7.500 kg 12. Teripang 24.121,86 kg 13. Soft coral & Anemon 295.408 pcs C. SAJI Dalam Negeri 1. Arwana 53.595 Ekor 2. Sirip Hiu & Pari Appendiks 3.752,79 Kg D. SAJI Dalam Negeri Tentengan 1. Arwana 359 Ekor
Gambar 2. Bagan tujuan peredaran dan perdagangan jenis ikan
Gambar 3. Grafik jumlah pungutan PNBP per bulan
Gambar 4. Bagan presentase kontribusi PNBP per jenis layanan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengaturan
pemanfaatan perdagangan jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES telah dilakukan LPSPL
Serang pada wilayah kerjanya melalui proses layanan pemberian izin dan rekomendasi. Berdasarkan pendataan pemanfaatan jenis ikan selama kurun waktu Januari hingga Juni tahun 2022 telah diterbitkan surat rekomendasi dalam negeri sebanyak 53 rekomendasi yang terdiri dari 30.909,80 kg produk hiu, 104,50 kg sirip pari, 1.308 kg teripang, serta 12.009 pcs soft coral dan anemon; surat rekomendasi luar negeri sebanyak 1.317 rekomendasi yang terdiri dari 2.335.464,01 kg produk hiu dan 283 ekor hiu hidup, 468.387,55 kg produk pari dan 21 ekor pari hidup, 24.121,86 kg teripang, serta 295.408 pcs soft coral dan anemon; Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI DN) sebanyak 28 dokumen yang terdiri dari 53.595 ekor arwana dan 3.752,79 kg sirip hiu dan pari Appendiks CITES; Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) tentengan sebanyak 228 dokumen yang terdiri dari 359 ekor arwana. Atas pelaksanaan layanan perizinan dimaksud telah memberikan sumbangan PNBP sebanyak Rp 1.312.204.811 dan ini merupakan bentuk konstribusi atas
pemanfaatan sumber daya laut untuk tujuan pelestarian.

## Saran
Rekomendasi atas hasil penelitian ini yaitu perlunya dukungan penelitian terkait kajian stok jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES, pola penangkapan, struktur stok dan distribusinya, serta kajian sosial ekonomi terhadap pelaku pemanfaatan/perdagangan sebagai upaya menjamin keberlanjutan sumberdaya jenis ikan dilindungi/ Appendiks CITES.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi  TA,  Giyanto,  Prayudha  B,  Hafizt  M, Budiyanto A, Suharsono. 2018. Status Terumbu Karang Indonesia 2018. Jakarta (ID): Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 85
Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis
PNBP. Jakarta (ID): Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ”, yang Telah
Ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973.
[LPSPL] Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Serang, Ditjen PRL. 2022. Rencana Strategis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang 2020-2024. LPSPL Serang, Pandeglang. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora . Jakarta (ID): Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.