Studi Perbandingan Konflik Pers Indonesia dan Pers Malaysia dalam Konteks Nationality of Press dan Neighbor’s Press

## Fiandy Mauliansyah
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar Email: fiandymauliansyah@gmail.com

## Abstract
This paper aim to examine on a comparison between press freedom in Indonesia and Malaysia in proclaiming their relationship. This study is expected to explain more about the difference that the author seems to differences over the  rationality and public opinion. In this study, it was found that freedom of the press in the context of “neighboring countries” on the one side can be a fire in the hull that is tangible to the bilateral conflict so that each lost principle of balancing of the press. But on the other side, freedom of the press, however – more realiable in  rationality  and  acceptance  of  public  opinion,  the  similarities  and  differences  are  quite acceptable.
Keywords: Freedom of the Press. Neighbor’s Press. Rasionality and Public Opinion

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  masyarakat,  perbedaan  dan  persamaan  pandangan  merupakan bentuk dari sebuah kewajaran dalam berkehidupan. Hal ini juga berlaku dalam tubuh media massa,  termasuk  pers  di  negara-negara  yang  meskipun  secara  geografis  sangat  berdekatan. Dalam tingkatan tertentu, pers di negara-negara  Asia Tenggara bisa memberikan yang sama terhadap sebuah peristiwa yang terjadi pada salah satu negara anggota ASEAN (Haryatmoko, 2007). Di sisi lain, meskipun  Indonesia dan  Malaysia memiliki kedekatan geografis,  pers di kedua negara ini bisa memberikan pandangan yang bertolak belakang.
Seperti  yang  diketahui,  pada  masa  Orde  Baru  sebelum  1998,  pers  di  Indonesia senantiasa  mendapat  tekanan  dan  kontrol  yang  ketat  dari  pemerintah.  Sementara  pada  Era Reformasi  telah  dirumuskan  undang-undang  baru  yang  menjamin  kemerdekaan  bagi  insan pers. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan pers yang tidak dalam kontrol pemerintah tetapi masih tertakluk kepada Kode Etik Jurnalistik. Pada masa yang sama, Malaysia –selaku negara tetangga- masih mengontrol pers karena dalam proses membangun negara, kestabilan sangat  diperlukan  supaya  tidak  terganggu  oleh  usaha-usaha  yang  dapat  menganggu pembangunan. Kebebasan pers yang wujud di Malaysia adalah kebebasan yang berada dalam peraturan perundang-undangan (Hasim, 2005). Hal ini untuk mencegah supaya tidak tersebar berita yang dapat menggugat kestabilan negara.
Setelah  memasuki  Era  Reformasi  banyak  peristiwa  yang  telah  menimbulkan perselisihan antara dua negara. Sejak itu, golongan media berlomba-lomba menulis tentang isu sensitif  yang  berpotensi  mengeruhkan  hubungan  bilateral.  Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi dalam  beberapa  tahun  ke  belakang  telah  menjadi  fokus  utama  pihak  media.  Hal  ini  terbukti dari perhatian yang diberikan oleh kedua pers terhadap operasi penangkapan serta pemulangan pendatang  tanpa  izin  (PATI).  Selain  itu,  pers  juga  mempublikasikan  berita  tentang  sikap beberapa majikan Malaysia yang cenderung tidak manusiawi terhadap pekerja Indonesia.
Keadaan bertambah buruk ketika media Malaysia melaporkan keluhan masyarakatnya terhadap  berbagai  masalah  sosial  dan  kriminal  yang  ditimbulkan  oleh  pendatang  tanpa  izin yang berasal dari  Indonesia, kabut asap yang diakibatkan oleh  kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan perang dunia ”maya” yang terjadi di new media . Paparan berita mengenai Malaysia-Indonesia  terdiri  dari  berbagai  topik  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan lingkungan. Salah satu isu yang menjadi sorotan pers ialah sengketa wilayah Sipadan-Ligitan dan Ambalat. Isu ini merupakan isu politik tentang wilayah yang berada di perbatasan kedua negara.  Isu  Sipadan-Ligitan  merupakan  isu  perbatasan  pertama  yang  muncul  di  pers  kedua negara setelah Indonesia menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Sengketa Sipadan-Ligitan merupakan perselisihan antara Malaysia dan Indonesia atas kepemilikan dua pulau yang berada di  Selat  Makassar.  Pada  13  Januari  2003,  berita  yang  berjudul  “Penyelesaian  Sengketa Sipadan-Ligitan Interpelasi” dipaparkan oleh Kompas . Dua tahun setelah itu, Ambalat menjadi fokus  utama  pihak  pers.  Wajarlah  jika  hubungan  semakin  keruh  dan  perasaan-perasaan emosional menjalar dalam jiwa masyarakat di dua negara. Dilanjutkan pula dengan perang blog yang terjadi di internet ( www.topix.com/forum/world/malaysia ). Perang dunia maya tersebut menggunakan  kata-kata  yang  kasar  bahkan  kadang  merusak website pihak-pihak  tertentu ( detikine t, 31 Ogos 2007).
Tulisan ini mencoba mengkaji tentang kebebasan pers di Indonesia dan Pers Negara Tetangga (Malaysia) dalam konteks negara bertetangga dalam mewartakan hubungan mereka. Sehingga kajian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang perbedaan tersebut yang menurut penulis sepertinya perbedaan yang ada lebih kepada rasionalitas dan opini publik..

## 2. KAJIAN TEORITIS

## Sistem Media; Empat Teori Pers
Suatu karya klasik dalam bidang teori pers selama ini, yaitu Four Theories of the Press, karangan Siebert, Peterson dan Schramm (1956) telah menciptakan paradigma dominan dalam menganalisis sistem-sistem media di dunia, khususnya dalam menilai tingkat kebebasan pers di berbagai negara dan wilayah dunia. Sekalipun kemudian muncul teori-teori pers sesudahnya, seperti jurnalisme pembangunan, media revolusioner dan media demokratik-partisipan, tetapi teori-teori  itu  hanya  merupakan  pelengkap  dari  empat  teori  dasar  yang  sudah  mapan sebelumnya  (McQuail,  2000).  Sistem  otoriter  mengatur  media  untuk  mendukung  dan memajukan kebijakan pemerintah demi pencapaian tujuannya (Siebert, dalam McQuail. 1997). Masalah yang paling utama dalam sistem ini adalah membuat serta melaksanakan pengawasan efektif  terhadap  media,  terutama  yang  dimiliki  swasta.  Mekanisme  kontrol  yang  dijalankan antara  lain  sistem  perizinan,  sensor  oleh  pemerintah,  pajak  khusus,  undang-undang  dan peraturan, yang tujuannya untuk mempertahankan bangsa dan negara dari pengkhianatan dan makar.  Menurut  Siebert  et  al,  penganut  sistem  otoriter  tidak  mempersoalkan  atau  menolak diskusi  tentang  system  politik  secara  filsafati  umum,  namun  tidak  memperbolehkan  kritik
langsung terhadap pemimpinpemimpin politik yang sedang berkuasa, maupun kebijaksanaan dan  proyek  pemerintahan  yang  dilaksanakannya,  apalagi  upaya-upaya  terbuka  untuk menggulingkan kekekuasaan.
Konsep pers Otoriter didasarkan pada sejarah dan falsafah abad 16 dan 17 di Inggris tentang kekuasaan absolut kerajaan. Sebaliknya, teori Libertarian berpandangan bahwa orang adalah  makhluk  yang  rasional  dan  memiliki  tujuan  hidupnya  sendiri.  Kebahagiaan  dan kesejahteraanindividu  merupakan  tujuan  dari  masyarakat.  Masa  pencerahan  di  Eropa  telah memberi  dorongan  pada  pencetusan  konsep  libertarian,  dengan  tuntutannya  untuk membebaskan  manusia  dari  segala  pembatasan  di  luar  dirinya  untuk  pencapaian  tujuannya sendiri  (Siebert  et  al,  1954).  Nama-nama  seperti  John  Milton,  John  Stuart  Mill  dan  Thomas Jefferson merupakan pemikir-pemikir besar di belakang konsep ini.
Fungsi  dari  media  libertarian  adalah  untuk  memberi  informasi  dan  hiburan,  serta bertindak  sebagai  penjaga  ( watchdog )  terhadap  pemerintah.  Media  libertarian  kebanyakan milik  swasta.  Kontrol  terhadap  media  Libertarian  kebanyakan  dilakukan  melalui  proses “pembenaran-sendiri” ( self-righting process ) dan pengadilan, sekalipun perizinan, sensor atau perampasan  materi  penghinaan  dan  penghentian  publikasi  suratkabar  juga  kadang-kadang digunakan. Sensor sukarela juga kadang-kadang dipraktekkan, sementara hak untuk mendapat akses kepada sumbersumber pemerintahan pun dituntut secara aktif.
Teori  Tanggung  Jawab  Sosial  merupakan  perkembangan  lebih  lanjut  dari  teori Libertarian  dan  pertama  kali  dicetuskan  pada  abad  20  di  Amerika  Serikat  oleh  Komisi Kebebasan  Pers,  yang  menekankan  pada  tanggung  jawab  sosial  pers  di  samping  kebebasan yang  dimilikinya.  Di  samping  fungsinya  untuk  memberikan  informasi,  menghibur  dan menjual, pers berkewajiban juga  untuk  “mengangkat konflik ke ranah diskusi” (Severin dan Tankard,  2001). Kontrol  terhadap  pers  kebanyakan  dalam  bentuk  pendapat  publik,  tindakan konsumen  dan  etika  profesi.  Perbedaan  pokok  antara  teori  Libertarian  dan  teori  Tanggung Jawab Sosial adalah bahwa teori Tanggung Jawab Sosial menyarankan perlunya media dijaga oleh  suatu  lembaga  agar  bekerja  secara  bertanggung  jawab,  apabila  mereka  tidak melaksanakannya secara sukarela.
Teori  Komunis  (Soviet)  berlandaskan  pada  ideology  Marxis  dan  menilai  tinggi kesatuan,  yaitu  kesatuan  kelas  pekerja  dan  kesatuan  partai.  Demi  kesatuan,  hanya  ada  satu posisi yang benar dan hanya satu kebenaran, yakni kebenaran absolut. Peranan dari pers adalah untuk menginterpretasikan doktrin dan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partai. Media dalam masyarakat komunis dimiliki negara dan harus menjadi “propagandis kolektif, pengobar semangat kolektif- dan penata kolektif. Motif keuntungan dihilangkan dari kegiatan penerbitan dan  penyiaran.  Pemerintah  memiliki  suatu  divisi  khusus  untuk  penyensoran  pers.  Cara pengontrolan lain adalah penunjukan editor, arahanarahan yang banyak tentang isi media, tajuk dan  kritik  media.  Keempat  teori  pers  tradisional  tersebut  kiranya  masih  dapat  digunakan sebagai pisau analisis bagi kajian tentang pers suatu Negara. Dalam perjalanannya, pembagian keempat teori itu mendapatkan kritikan, bahkan ada yang menyarankan pendapat bahwa teori- teori dominan itu tidak dapat secara memuaskan mendeskripsikan realitas media di berbagai negara.

## Kebebasan Pers: Perspektif Dunia
Sistem  pers  sebuah  negara  dibentuk  oleh  keadaan  politik  negara  tersebut  (Lihat Mancini  dan  Hallin,  2004;  Hazel,  2001;  Hardt,  1997)  .  Sistem  ini  berlandaskan  sistem pemerintahan,  politik,  undang-undang,  nilai  budaya  dan  sejarah  negara  itu.  Selain  itu,
keanekeragaman  etnis,  agama,  dan  bahasa  turut  memainkan  peranan  penting  dalam pembentukan  sistem  pers  tersebut  (Hardt,  1988).  Sistem  pers  yang  telah  disepakati  ini  akan berpengaruh kepada kebebasan pers (Safar Hasim, 1996).
Dari  Indeks  Kebebasan  Pers  2014,  Malaysia  berada  di  posisi  ke-147  sedangkan Indonesia  berada  di  posisi  132  dari  180  negara.  Rating  ini  diberikan  oleh Reporters  Sans Frontières yang berlokasi di Paris, Perancis. RSF telah memantau kebebasan pers di seluruh dunia  sejak  tahun  1985.  Semakin  tinggi  indeks  suatu  negara,  semakin  banyak  kekangan terhadap kebebasan pers di negara itu.
Indeks  kebebasan  pers  ini  mengukur  tingkat  kebebasan  pers  di  dunia  yang menggambarkan tahap kebebasan yang dinikmati oleh wartawan dan organisasi media di suatu negara.  Selain  itu,  indeks  ini  juga  memperhitungkan  usaha  pemerintah  dalam  menghormati kebebasan bersuara. Pada tahun 2006, Malaysia memiliki indeks kebebasan pers yang rendah. Prestasi ini diperoleh ketika Malaysia dipimpin oleh  Tun  Abdullah  Ahmad Badawi. Tan  Sri Ramon  Navaratman,  Presiden Transparency  International (Malaysia),  mengatakan  bahwa peningkatan  dari  segi  pemahaman  media  adalah  sesuatu  yang  membanggakan  dan  hal  ini membuktikan bahwa pemerintah telah membuka ruang untuk berdiskusi dan berwacana ( New Strait Times , 27 Oktober 2006).
Tidak  seperti  di  Malaysia,  perkembangan  media  khususnya  pers  di  Indonesia  telah melahirkan sistem dan organisasi pers baru. Perubahan ini berpengaruh terhadap pemberitaan mengenai hubungan Malaysia-Indonesia disebabkan kebebasan pers tanpa control (Lesmana, 2005). Pemimpin besar Malaysia dan Indonesia memaknai kebebasan pers dengan perspektif yang berbeda. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis dalam The New Straits Times pada 9 Juli 1981 dengan judul Freedom of the Press: Fact and Fallacy.
Dalam  menjunjung  kebebasan  pers  peranan  potensi  ini  mesti  diingat,  selagi pers  sedar  (sadar)  mengenai  dirinya  sebagai  satu  potensi  ancaman  kepada demokrasi dan secara baik menghadkan (membatasi) perlaksanaan hadnya, ia patut  dibenarkan  berfungsi  tanpa  gangguan  pemerintah.  Tetapi  apabila  pers dengan telah menyalahgunakan haknya dengan mengapi-apikan rakyat tanpa perlu, dalam keadaan itu pemerintah demokrasi patut mempunyai hak untuk mengontrolnya.
Presiden Republik Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda terhadap kebebasan pers. Dalam pidato di Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari, Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  meminta  wartawan  dan  pakar  media  untuk  melatih self-censorship (melakukan  kontrol  atas  dirinya  sendiri)  karena  zaman  pemerintah  mengontrol  pers  sudah berakhir. Kata beliau:
“Saya  sangat  ingin  melihat  "self  censoring"  diterapkan.  Saya  berharap  para dewan press, wartawan senior, dan reporter dan pemimpin asosiasi wartawan akan  menerapkan  prinsip  bagaimana  menentukan  apa  yang  sepatutnya diberitakan dan yang tidak patut diberitakan. Kebebasan press sangat dihargai di  Indonesia  sekarang  dan  Indonesia  tidak  akan  kembali  ke  saat  ketika pemerintah ikut campur dalam masalah media, tetapi kebebasan ini memiliki batasan  sendiri.  Kami  mendukung  kebebasan  press,  tetapi  ketika  kebebasan tersebut digunakan dengan baik dan bertanggungjawab”.
(www.waspada.co.id)
Kini,  Indonesia-Malaysia  telah  menjalin  hubungan  selama  55  tahun.  Sejauh  ini, hubungan diplomatik antara kedua negara serumpun ini secara formal terjalin rukun, terutama di kalangan pemerintah. Namun di sebagian masyarakat terkadang masih muncul perselisihan yang  berpontensi  memicu  konflik  bilateral.  Salah  satu  sumber  dari  masalah  hubungan  dua negara  serumpun  ini  adalah  pelaporan  media  di  negara  masing-masing  yang  menyuarakan perasaan tidak puas terhadap beberapa isu yang timbul.
Media merupakan platform untuk mengapresiasikan pemikiran yang lahir dari seluruh lapisan  masyarakat.  Abdul  Latiff  (2009)  menyatakan  dalam  tulisannya,  kebanyakan  berita mengenai  hubungan  Malaysia-Indonesia  hanya  bersifat  sensasional-provokatif,  tidak berdasarkan  kenyataan  dan  tindakan  ini  justru  mampu  mengeruhkan  hubungan  Malaysia- Indonesia.  Apakah  ini  terjadi  karena  perbedaan  indeks  kebebasan  pers  yang  pada  akhirnya mampu mencorakkan berita tentang hubungan Malaysia-Indonesia?

## Self Censorship Media
Pada tingkatan individual, self censorship merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Namun, pada  tingkatan  organisasi  atau  masyarakat,  terlebih  lagi  media  massa, self  censorhip atau sensor  diri  adalah  tindakan  pengawasan  yang  dilakukan  sendiri  terutama  dalam  memenuhi berbagai kepentingan, yakni masyarakat dan pasar. Tindakan self censorship tidak hanya untuk menghadapi isu – isu sensitif, tapi juga dalam proses seleksi atau editing di media, kreativitas iklan, yang disebut juga soft censorship . Secara internal, media terus melakukan self censorship ini seperti pemilihan judul atau headline berita di surat kabar sebagai proses editing. Persoalan- persoalan yang timbul akibat pemberitaan di media menuntut perlunya self censorship. Dalam menghadapi  tuntutan  publik,  media  pun  dengan  kesadarannya  ( awareness )  terus  berupaya meningkatkan kualitas dengan cara menyensor isi media untuk mengurangi kontroversial atau untuk  memenuhi  selera  publik  dan  industri.  Para  pemilik  media  khususnya,  terus  berusaha keras menerapkan self censorship secara sistematis dengan alasan  kepentingan pasar. Meski dalam sistem pers liberal sekalipun, self censorship merupakan evidensi dalam proses seleksi (Chomsky & Herman, 1994).
Hubungan antara media, masyarakat, dan pemerintah merupakan bentuk interlocking yang  saling  mengikat  untuk  menjadi  satu  sistem.  Jika  muncul  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  pers,  maka  muncullah  bentuk  protes  atau  keluhan,  karena  ada  sistem  yang  saling mengunci  tersebut.  Dengan  demikian,  bentuk  perlawanan  atau  keluhan  dari  masyarakat  dan pemerintah terhadap isi media dalam komunikasi ketiga tingkatan tersebut. Banyak factor yang mempengaruhi  isi  media.  Beberapa  faktor  intrinsik  pada  pekerja  media  yang  dapat mempengaruhi isi media, pertama adalah karakteristik wartawan serta latar belakang personal dan profesional; kedua, sikap personal wartawan termasuk nilai-nilai dan keyakinannya serta ketiga orientasi profesional dan konsep peran. Selain level individual yang akan mempengaruhi isi media, juga ada pengaruh rutinitas media, organisasi media, eksternal media dan ideologi, yang semua merupakan bagian dalam proses self  censorship itu  sendiri (Shoemaker&Reese, 2001).
Hubungan  masing-masing level terhadap  isi  media  pada  hakikatnya  merupakan refleksi  sistem  pers  yang  dipilih  sebuah  negara,  sejalan  dengan  dengan  sistem pemerintahannya.  Di  negara  tersebut.  Pada  setiap  sistem  ini  juga  akan  mencerminkan kebebasan  pers  yang  dianut,  serta  bagaimana self  censorship menjadi  pegangan  dalam melakukan  kegiatan  pers.  Dalam  sistem  pers  tanggungjawab  sosial,  misalnya,  maka  prinsip
utama  yang  menjadi  pegangan  jurnalistik  adalah:  a)  media  seyogyanya  menerima  dan  b) memenuhi  dan  menetapkan  standar  tinggi  atau  profesional  media  antara  lain  informatif, kebenaran,  ketepatan,  objektivitas  dan  keseimbangan,  c)  media  seyogyanya  dapat  mengatur diri  sendiri  dalam  kerangka  hukum  dan  lembaga  yang  ada,  d)  menghindari  hal  yang  dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan, ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik dan agama, e) mencerminkan kebinekaan masyarakat dan memberikan kesempatan sama untuk  mengungkapkan  berbagai  sudut  pandang  dan  hak  jawab,  f)  masyarakat  dan  publik memiliki  hak  untuk  standar  profesi  yang  tinggi  dan  intervensi  dapat  dibenarkan  untuk kepentingan  umum,  g)  wartawan  dan  media  profesional  bertanggungjawab  terhadap masyarakat, majikan dan pasar (McQuail, 2005: 234)
Prinsip-prinsip dalam sistem pers juga merupakan pegangan dalam pelaksanaan sensor diri, sesuai dengan tujuan dan fungsi media massa. Setiap wartawan pada hakikatnya memiliki standar profesi dan model karir yang dapat mereka atur sendiri. Ia benar-benar ingin menjadi wartawan  profesional,  wartawan  amplop,  wartawan  bodreks.  Namun,  bagi  wartawan umumnya, sebenarnya pegangan moral merupakan alasan kuat untuk menggeluti profesi ini. Ada  sembilan  elemen  yang  harus  dipenuhi  oleh  wartawan  dalam  melaksanakan  kegiatan jurnalistik secara profesional yakni sebagai berikut: a) wajib menegakkan kebenaran, b) loyal pada  masyarakat,  c)  sebagai  forum  publik,  d)  disiplin  dalam  verifikasi  liputan,  e)  menjaga kebebasan pers dari berbagai tekanan setiap liputan, f) pengawas independen terhadai berbagai bentuk kekuasaan, g) sajikan berita yang signifikan dan relevan, h) menyediakan berita yang komprehensif  dan  proporsional,  h)  mempertimbangkan  kata  hati  atau  hati  nurani (Kovach&Rosenstiel, 2001: 12-13).
Dari  uraian  di  atas  dapat  diringkas  bahwa self  censorship merupakan  elemen  utama dalam  sistem  pers  tanggungjawab  sosial,  karena  wartawan  harus  mempertimbangkan  semua langkah kegiatannya untuk masyarakat.

## Etika pers dan Kotak Potter
Konsep etika pers berkembang seiring dengan profesi jurnalistik itu sendiri. Kode etik media adalah pedoman yang menjadi pegangan wartawan, tetapi seringkali kurang memadai ketika berhadapan dengan persoalan moral yang sulit. Hal ini karena posisi wartawan dengan lima  kewajiban  yang  melekat  pada  dirinya  sendiri,  yakni  kewajiban  kepada  diri  sendiri, khalayak, atasan, profesi dan masyarakat Ini semua berhubungan dengan tuntutan media yang berkualitas  yang  pada  gilirannya  akan  terrefleksi  pada  kebebasan  pers  itu  sendiri.  Kuncinya adalah  kejujuran  dalam  melaksanakan  tugas  termasuk  dalam  peliputan  dan  investigasi. Menurut Belsey&Chadwick (2005: 10-11) asumsi kode etik bukan sekadar kode etik itu sendiri secara harfiah yang memuat berbagai sanksi, bukan juga sejumlah aturan yang harus dipatuhi, tapi  lebih  merupakan  prinsip  atau  komitmen  mengenai  baik-buruk  atau  salah-benar  dalam masalah  kemanusiaan  yang  dapat  diterapkan  dalam  liputan  yang  objektif  dan  imparsial. Komitmen terhadap informasi berkualitas justru merupakan hakikat etika pers itu sendiri.
Kode etik media massa tidak dapat mengantipisipasi semua persoalan moral, namun di  sisi  lain  sering    terjadi  ketidakkonsistenan  dalam  menerapkan  prinsip  moral  yang  sudah ditetapkan. Ralph Potter, profesor Harvard Divinity School, menyusun model empat kuadran untuk  menguji  problem  etika  yang  disebut  Kotak  Potter,  yang  masing-masing  memuat  satu kategori  pertanyaan  (Vivian,  2008: 630-634).  Kategori  ini  dapat  membantu  menjelaskan  isu dan menghasilkan pandangan moral sebagai pegangan self censorship yang dapat dibenarkan. Berikut ini empat kuadran dari Kotak Potter, yakni: 1) kuadran situasi ( situation ); fakta atau
isu yang ditentukan lebih dulu dibahas. Di sini tahapan keputusan dalam pemilihan isu untuk disiarkan  media.  Keputusan  pada  tahapan  ini  lebih  bersifat  redaksional,  apakah  sudah  layak siar, di samping memperhatikan agenda media dan kepentingan masyarakat; 2) kuadran  nilai ( values) :  jika  keputusan  pada  kuadran  pertama  telah  disetujui,  maka  editor  dan  reporter mengidentifikasi nilai dan manfaat yang mendasari semua pilihan yang tersedia. Pada kuadran ini  proses  dilakukan  dengan  menyusun  nilai  positif  dan  negatif  terhadap  isu  yang  disiakan tersebut.; 3) kuadran prinsip ( principles ): untuk lebih menguatkan nilai pada kuadran 3 untuk kepentingan  publik.  Di  sini  berlaku  pertimbangan  sangat  mendasar  yakni  loyalitas  pada masyarakat  (citizens)  ;  4)  kuadran  loyalitas  ( loyalities ):  di  sini  pertimbangan  adalah  untuk memenuhi  berbagai  kepentingan,  apakah  pemberitaan  itu  untuk  memenuhi  kepentingan masyarakat, editor, pemilik modal atau untuk diri sendiri.
Kotak  Potter  tidak  menyediakan  jawaban,  tapi  hanya  sebuah  proses  untuk  mengkaji elemen elemen utama dalam persoalan etika dan self censorship . Hal ini karena Kotak Potter berfokus  pada  aspek  moral,  misal  penyebutan  nama  korban  perkosaan  apakah  bijak  jika khalayak justru tersinggung sehingga mereka akhirnya tidak mau lagi membeli koran tersebut. Dengan  munculnya  berbagai  efek  yang  tidak  diinginkan  dari  isi  media,  seperti  tayangan kekerasan di TV terhadap anak-anak, maka etika media dan self censorship menjadi pegangan wartawan dalam memilah-milah informasi yang disajikan di media sesuai dengan fungsi media massa.  Apalagi,  banyak  isu  sensitif  yang  dapat  menjebak  wartawan  dengan  alasan  untuk kepentingan media atau tuntutan masyarakat. (Perry, 2002: 221)

## Kebebasan; Antara Nasionalisme dan Keperpihakan Media
Media massa memiliki keterbatasan dalam menyajikan seluruh realitas sosial sehingga ada  proses  seleksi  saat  para  editor  sebagai gatekeeper memilih  berita-berita  mana  saja  yang akan  dimuat  atau  tidak.  Pemilihan  ini  jelas  sangat  subjektif  dan  bergantung  pada  misi,  visi, nilai, atau ideologi yang ingin disampaikan media massa. Ketika media menyelekasi pemuatan berita,  media  itu  telah  berpihak  kepada  suatu  nilai.  Dalam  konteks  ini,  media    akan  berada dalam tiga kemungkinan, yaitu apakah media cenderung berafeksi positif , netral, atau negatif. Keberpihakan  yang  paling  mendasar  terhadap  suatu  objek  adalah  perasaan  mendukung (favourable) maupun perasaan tidak mendukung (unfavourable) .
Kasus  sengketa  wilayah  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  atas  wilayah  Ambalat beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2005 menjadi contoh sempurna bagaimana wacana keberpihakan  media  di  Indonesia  dalam  memberitakan  konflik  politik  antarnegara.  Bumbu- bumbu nasionalisme dan patriotisme memenuhi ruang-ruang berita media Indonesia. Setelah kasus  Ambalat, memanasnya hubungan politik  Indonesia-Malaysia  kembali terjadi beberapa kali  karena  berbagai  sebab.  Namun,  konflik  tersebut  juga  cepat  menguap  seiring  dengan bergantinya isu-isu seksi lainnya yang menggeser perhatian media.
Garis  depan  perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia,  yaitu  wilayah  perairan  seluas lapangan  sepakbola  bernama  Karang  Unarang,  menjadi  objek  tindakan  saling  klaim  oleh masing-masing  negara.  Indonesia  mengatakan  dengan  tegas  bahwa  wilayah  tersebut–  juga Ambalat–merupakan  bagian  dari  kepulauan  Indonesia,  berdasarkan  peta  warisan  kolonial. Malaysia juga tak mau kalah, dengan mengatakan bahwa peta tersebut sudah tidak up to date , dan  yang  lebih  aktual  adalah  peta  versi  baru  buatan  Inggris.  Dengan  patokan  batas  maritim tersebut,  Ambalat  pun  dianggap  sebagai  bagian  dari  wilayah  Malaysia  ( TEMPO ,  20  Maret 2005).
Munculnya kasus Ambalat ini memancing emosi bangsa Indonesia bahwa kedaulatan negara  bukan  hanya  urusan  negara.  Berbagai  aksi  menentang  Malaysia  kian  ramai  digelar. Suasana  panas  semakin  menjadi  karena  di  sejumlah  kota  di  Indonesia  mendadak  berjangkit sentimen  anti-Malaysia.  Sejumlah  posko  ”Ganyang  Malaysia”  berdiri  di  berbagai  daerah, bahkan  dengan  mengusung  yel-yel  rela  mati  untuk  Indonesia,  jika  memang  perang  militer harus terjadi.
Di  satu  sisi,  bangkitnya  semangat  nasionalisme  dalam  diri  masyarakat  Indonesia, sedikit  banyak,  dipengaruhi  oleh  hasil  pemberitaan  media.  Lazimnya  ketika  negara  sedang dilanda konflik bilateral, apalagi yang menyangkut dengan kedaulatan negara masing-masing, seluruh elemen warganegara tergerak untuk membangkitkan semangat kebangsaannya. Begitu pula dengan para pelaku media. Perasaan memiliki  ( sense of belonging ) bisa menjadi faktor yang  cukup  memengaruhi  cara  para  jurnalis  memaknai  sebuah  peristiwa,  untuk  kemudian merekonstruksikannya  dalam  bentuk  berita.  Fitaha  (2012)  dalam  penelitiannya  tentang Kebebasan Pers dalam Konteks Hubungan Malaysia dan Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa  dalam  konteks  pelaporan  berita  mengenai  Ambalat,salah  satu  media  harian  Malaysia (Berita  Harian)  lebih  sering  memaparkan  berita  yang  mengarah  kepada  upaya  perpaduan negara serumpun. Sedangkan media di Indonesia (Harian Kompas) memiliki kelebihan dalam menampung berbagai pandangan kritis masyarakat tersebut isu mengenai Ambalat.
Ada semacam dilema dalam diri jurnalis Indonesia. Jika begitu saja membela negara dan  tidak  memberikan  berita  dengan  berimbang,  sama  saja  mereka  mengkhianati  konsepsi keadilan dan keseimbangan berita dalam jurnalisme profesional yang sudah dianut sekian lama. Sementara jika tidak, ada semacam rasa bersalah karena dianggap tidak setia dan loyal pada negara.  Ihwal  inilah  yang  memengaruhi  pegiat  media  dalam  membentuk  wacana  dan  opini publik ketika melakukan pemberitaan.
Ditambah  lagi  dengan  konteks  historis  Indonesia  yang  pernah  berkonflik  dengan Malaysia,  dan  gerakan  anti-Malaysia  juga  lahir  dengan  nama  yang  sama.  Kasus  Ambalat seakan membuka memori warga kedua negara bahwa sebelumnya mereka pernah berseteru dan menimbulkan sentimen-sentimen sejarah. Konteks historis ini hanya satu dari sekian banyak faktor, yang membuat pelaku media di Indonesia menambahkan bumbu-bumbu patriotisme ke dalam  beritanya.  Maka  tak  heran,  jika  istilah-istilah  yang  bisa  menimbulkan  sebuah  opini bahwa ”Malaysia adalah musuh”, bertebaran di ruang-ruang berita media massa cetak. Sebut saja TEMPO (edisi 14-20 Maret 2005, hal.28) yang menuliskan ”…kapal Malaysia yang suka memancing  geram.”,  atau  Suara  Merdeka  (edisi  14  Maret  2005)  yang  menulis  “…Malaysia sebagai  negara  tetangga  yang  mulai  menggerogoti  keutuhan  wilayah  Republik  Indonesia, terutama di Ambalat.” (cetak tebal oleh penulis). Hal ini cukup menegaskan adanya “campur tangan” rasa kebangsaan individu dalam menulis sebuah berita.
Meski seringkali terdapat faktor “dorongan”–secara langsung maupun tak langsung– dari  pemerintah  untuk  membela  negara  atau  posisi  pemerintah  yang  tidak  tegas  dalam berdiplomasi,  namun  terlibatnya  semangat  nasionalisme  seorang  jurnalis  sedikit  banyak memengaruhi objektivitas dalam menulis berita. Alasan-alasan seperti menjaga citra bangsa di dunia internasional, atau dalam konteks untuk tetap menjaga kedaulatan negara, pembentukan opini  tentu  terjadi  di  masyarakat.  Pada  titik  ini,  media  berhasil  mengeluarkan  kekuatannya dalam memengaruhi wacana yang berkembang di ruang publik.
Dalam  kasus  peliputan  berita  tentang  Ambalat  misalnya,  terdapat  indikasi  adanya kandungan ideologi kebangsaan dalam penulisan berita. Sekilas praktik jurnalisme ini tidaklah menjadi masalah. Tapi, dengan praktik seperti itu, berita tidak lagi berada di tengah-tengah dan tidak berpihak. Malah, semakin lama wartawan ditengarai potensial untuk menyebarkan berita bohong, dengan tujuan menjaga citra bangsa. Ideologi kebangsaan atau nasionalisme, adalah sebuah paham yang pada intinya mensyaratkan kecintaan yang besar pada tanah air, etnis, dan kelompok. Peter Alter (1989: 5)  menyebut bahwa nasionalisme juga seringkali memberikan harapan tentang kebebasan dan tatanan sosial yang adil tanpa diskriminasi. Sebab, satu sama lain  anggota  sebuah  kelompok  atau  suku  bangsa  memiliki  perasaan  sama  dan  kesetaraan, termasuk di kalangan jurnalis.
Praktik jurnalisme yang demikian ini, sebenarnya pernah diterapkan oleh para jurnalis Amerika Serikat, khususnya pasca peristiwa pemboman gedung World Trade Center tanggal 11 September 2001. Ada sebuah ideologi patriotis yang terkandung dalam berita-berita yang dimunculkan. Saat itu, dalam pemberitaan invasi AS ke Irak, penggunaan kata ”kita” – yang menunjuk  pada  tentara  AS  –  dan  kata  ”mereka”  –  yang  merujuk  pada  tentara  lawan  sangat mudah  ditemukan  dalam  berbagai  berita  di  media  AS.  Selain  karena  perasaan  senasib sepenanggungan  dengan  para  korban,  terdapat  tekanan  besar  dari  pemerintah,  untuk menyajikan berita yang mendukung Amerika.
Negara seolah mewajibkan para pelaku media untuk membela negaranya. Jika tidak, beban  psikologis  sebagai  pengkhianat  bangsa  akan  membayangi  begitu  saja.  Maka,  bisa dibilang, fanatisme kebangsaan dalam rekonstruksi berita di media massa cetak terjadi karena berbagai  faktor.  Dan  meskipun  jurnalisme  patriotik  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberi pembelaan  kepada  negara,  pada  akhirnya  prinsip-prinsip  jurnalisme  profesional  menjadi ternegasikan.  Selain  karena  perasaan  senasib  sepenanggungan  dengan  para  korban,  terdapat tekanan besar dari pemerintah, untuk menyajikan berita yang mendukung Amerika.

## Kebebasan atau Kebablasan Pers?
Bagaimanapun  kecilnya  sebuah  kontroversi,  jika  diliput  dan  diberitakan  oleh  massa akan  berubah  menjadi  konflik  yang  lebih  besar.  Paling  tidak  keberadaannya  akan  memiliki legitimasi. Demikian ungkap Tichenor, dkk., dalam bukunya Community Conflict and the Press (1980). Tanpa media massa, konflik akan menjadi berita kecil yang terbatas daya jangkaunya. Lebih  lanjut  Tichenor  menilai,  efek  psikologis  pemberitaan  konflik  jauh  melebihi  apa  yang bisa dicapai oleh konflik itu sendiri. Media  menjadi  sarana percepatan sebuah  topik menuju kesadaran dan kepentingan masyarakat yang lebih luas (Tichenor, dkk., 1980: 119).
Pemberitaan  konflik  melalui  media  selalu  bersinggungan  dengan  dua  sisi: mempertajam atau sebaliknya, mereduksi konflik. Dalam kaitan ini, setidaknya ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik. Pertama , media sebagai issue intensifier: media berposisi memunculkan  konflik  kemudian  mempertajamnya.  Dalam  posisi  ini,  media  mem- blow  up realitas  menjadi  isu  sehingga  seluruh  dimensi  konflik  menjadi  transparan. Kedua ,    media sebagai conflict  diminisher, yakni  menenggelamkan  suatu  isu  atau  konflik.  Secara  sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis. Ketiga, media berfungsi sebagai pengarah konflik ( conflict resolution), yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta  mengarahkan  pihak  yang  bertikai  pada  penyelesaian  konflik.  Lewat  pemberitaan  di
media,  pihak  yang  terlibat  diharapkan  memahami  sudut  pandang  pihak  lain,  mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap apriori yang semula terbentuk.
Melihat  isi  sebuah  media  adalah  melihat  bagaimana  pembentukan  wacana  sosial  di dalamnya,  maka  sama  saja  dengan  melihat  bagaimana  media  merepresentasikan  dunia  ini, melalui simbol-simbol apa media menyebarluaskan sebuah wacana kepada masyarakat, serta hubungan–hubungan apa yang terbentuk. Itu semua, direfleksikan dalam berita yang dihasilkan oleh media tersebut. Proses pembentukan wacana oleh media, ternyata juga dipengaruhi oleh pihak-pihak  yang  “memegang”  media  itu  sendiri.  Pemahaman  ini  berlandaskan  pada pandangan  paradigma  kritis.  Everett  M.  Rogers  (dalam  Eriyanto,  2001:  23)  menyebutkan bahwa dalam paradigma ini media dipandang sebagai entitas yang tidak bebas nilai, melainkan sangat rentan akan penguasan oleh pihak dominan, yang dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan propaganda).
Memahami  berita,  sama  saja  dengan  memahami  sebuah  produk  teks.  Ketika memahami teks ini, audiens dapat melihat bagaimana realitas empirik ditampilkan oleh berita. Perlu diingat, bahwa berita, adalah sebuah wacana yang sengaja dibangun oleh media. Ketika menyajikan sebuah berita, media dipengaruhi oleh seperangkat nilai dan ideologi yang dianut, sehingga  media  memiliki  tendensi-tendensi  tertentu,  yang  pada  akhirnya  disebarluaskan kepada publik.
Paradigma  kritis  memandang  berita  tidak  hanya  serangkaian  kalimat  dan  serentetan paragraf  dalam  teks,  melainkan  berita  sesungguhnya  diliputi  sejumlah  variabel  ketika diproduksi. Faktor-faktor itu adalah fakta, posisi media  yang bersangkutan, posisi wartawan yang meliput beritanya, serta hasil liputan – yang berkorelasi kuat dengan kemampuan kognitif wartawan  menerjemahkan  sebuah  peristiwa.  Dan  bahasa,  yang  menjadi  media  penyampaian pesan berita, merupakan  representasi dari dunia  nyata. Karenanya, peran bahasa  juga sangat penting dalam pembentukan wacana itu sendiri.
Berita, yang notabene memiliki banyak dimensi wacana yang menarik untuk diteliti, harus dibaca dan dipahami dalam sebuah situasi sosial yang meliputi norma, nilai, tujuan, serta kepentingan  bersama.  Oleh  karena  itu,  bagaimana  sebuah  berita  dipahami  harus  selalu diletakkan dalam konteks sosial dan system politik yang ada.
Menurut Aart van Zoest (1991, dalam Sobur, 2002: 60), sebuah teks tak pernah lepas dari  ideologi.  Ia  juga  memiliki  kemampuan  untuk  memanipulasi  pembaca  ke  arah  suatu ideologi.  Sebuah  ideologi,  menurut  Eriyanto  (2001:  13),  adalah  suatu  konsep  sentral  dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Sebab, teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik  ideologi  atau  pencerminan  dari  ideologi  tertentu  Ini  artinya,  suatu  berita  sangat mungkin  merepresentasikan  ideologi  yang  diusung  serta  untuk  memenuhi  kepentingan berbagai pihak.
Lalu dengan melihat perbedaan dasar paradigma dan perspektif jurnalisme, bagaimana seharusnya  wartawan  bersikap  dan  berpihak  dalam  meliput  dan  memberitakan  konflik? Dimulai  dari  kewajiban  wartawan  memahami  dan  mempraktikkan  jurnalisme  profesional dengan menepati prinsip objektivitas pemberitaan. Kemudian setelah standar dasar jurnalisme tersebut  terpenuhi,  wartawan  hendaknya  menerapkan  jurnalisme  damai  dalam  setiap pemberitaan  konflik  yang  ditulisnya  sehingga  kontroversi  tidak  berlangsung  berlarut-larut tanpa  arah  penyelesaian.  Selanjutnya,  agar  berita  yang  disajikan  kepada  pembaca  mampu mengungkap realitas konflik secara komprehensif, wartawan juga perlu bekerja kreatif dengan teknik peliputan ala jurnalisme investigasi. Sebagai titik puncak dari “perjalanan menentukan keberpihakan”  ini,  terutama  dalam  pemberitaan  mengenai  kasus-kasus  yang  melibatkan
kepentingan  masyarakat  luas,  jurnalis  berkewajiban  menerapkan  jurnalisme  publik  sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurut  konsepsi  “baku”  etika  jurnalisme,  dalam  pemberitaan  konflik,  media  yang diwakili oleh jurnalis dituntut berada dalam “situasi tengah” antara pihak-pihak yang terlibat konflik.  Beberapa  pandangan  meneguhkan  bahwa  tugas  jurnalis  yang  utama  adalah menjalankan profesi secara independen dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Jurnalis juga  tidak  boleh  memihak  salah  satu  pihak  atau  hanya  menyuarakan  pihak  tertentu  dan menafikan keberadaan pihak lain. Karena itu jurnalis tidak boleh membawa kepentingan salah satu pihak yang bertikai. Semua pihak memiliki hak yang sama atas akses informasi.
Pendek  kata,  peran  ideal  seorang  jurnalis  dalam  memberitakan  konflik  adalah menjalankan  tugas  profesional.  Saat  bertugas,  jurnalis  memiliki  komitmen  untuk  mencari berita dan menginformasikannya kepada pembaca sesuai standar teknis dan etika jurnalistik. Untuk memenuhi tuntutan profesionalisme itu, sekali lagi jurnalis harus selalu menjaga sikap netral,  objektif,  berimbang,  akurat,  dan  benar  sehingga  jurnalis  harus  berada  dalam  posisi independen dan tidak memihak (Burns, 2002: 22-24).
Pandangan-pandangan  normatif  tentang  “profesionalisme”  wartawan  kemudian dikritik  oleh  Kovach  dan  Rosenstiel  (2004)  dan  Charity  (1995).  Kovach  mengungkapkan, komitmen  kepada  warga  ( citizen) yang  dimiliki  jurnalis  seharusnya  lebih  besar  ketimbang egoisme profesional. Artinya, tugas utama seorang jurnalis adalah bertanggung jawab kepada kepentingan warga. Kesetiaan pada warga ini disebut Kovach sebagai independensi jurnalistik yang sesungguhnya (Kovach & Rosestiel, 2004: 59). Dalam ranah kesadaran moral yang lebih luas,  jurnalis  diharapkan  memiliki  kepekaan  sosial  sehingga  mendorong  terciptanya  arah penyelesaian  konflik  melalui  berita  yang  ditulisnya.  Jurnalis  bekerja  tidak  sekadar memberitakan  tanpa  memberi  alternatif  bagi  penyelesaian  persoalan  yang  terjadi  di  ruang public

## 3. PENUTUP
Dalam  kehidupan  masyarakat,  perbedaan  dan  persamaan  pandangan  merupakan bentuk dari sebuah kewajaran dalam berkehidupan. Hal ini juga berlaku dalam tubuh media massa,  termasuk  pers  di  negara-negara  yang  meskipun  secara  geografis  sangat  berdekatan. Dengan berbagai latar peristiwa yang disoroti, kajian berfokus pada Indonesia dan Malaysia yang  selalu  menghadirkan  hal-hal  unik.  Secara  faktual,  meskipun  dalam  geografis  yang berdekatan  ,  sejumlah  perbedaan  selalu  mengemuka  di  antara  keduanya.  Dalam  perjalanan waktu, kontroversi, ketegangan dan konflik mewarnai hubungan kedua negara sejak keduanya menjalin  kontak  yang  berjalan  pararel  pula  dnegan  persamaan  pandangan  kesepakatan  dan kedekatan secara harmonis atas dasar kepentingan masing-masing.
Dalam  kasus  peliputan  berita  tentang  Ambalat  misalnya,  terdapat  indikasi  adanya kandungan ideologi kebangsaan dalam penulisan berita. Sekilas praktik jurnalisme ini tidaklah menjadi masalah. Tapi, dengan praktik seperti itu, berita tidak lagi berada di tengah-tengah dan tidak berpihak. Malah, semakin lama wartawan ditengarai potensial untuk menyebarkan berita bohong, dengan tujuan menjaga  citra bangsa. Ideologi  kebangsaan atau  nasionalisme  adalah sebuah paham yang pada intinya mensyaratkan kecintaan yang besar pada tanah air, etnis, dan kelompok. Nasionalisme juga seringkali memberikan harapan tentang kebebasan dan tatanan
sosial yang adil tanpa diskriminasi. Sebab, satu sama lain anggota sebuah kelompok atau suku bangsa memiliki perasaan sama dan kesetaraan, termasuk di kalangan jurnalis.
Evaluasi  terhadap  liputan  pers  Malaysia  dan  Indonesia  pun  tak  berbeda  dengan hubungan  kedua  Negara  tersebut.  Pada  titik  tertentu  liputan  pers  Indonesia  sering  dikecam dengan tidak sesuai fakta, tidak bebas dan lebih sebagai corong pemerintah. Tapi di sisi lain, pada  kurun  waktu  tertentu  hubungan  dalam  dunia  informasi  pers  Malaysia  dan  Indonesia berjalan harmonis. Saling membantu dan saling mengevaluasi. Dengan demikian, kebebasan pers  dalam  konteks  Negara  bertetangga  di  satu  sisi  dapat  menjadi  api  dalam  sekam  yang berwujud  kepada  konflik  bilateral  sehingga  masing-masing  pers  kehilangan  asas keberimbangannya.  Namun  di  sisi  yang  lain,  kebebasan  pers  juga  –  secara  penerimaan rasionaliasai  dan  opini  publik,  persamaan  dan  perbedaan  itu  dapatlah  diterima.  Jika  urusan tersebut  kemudian  dikembalikan  pada  urusan  kebenaran  dan  keberimbangan  maka  hal  ini kiranya bisa membuka peluang lain untuk mendiskusikan lebih dalam lagi  tentang liputan pers kedua Negara teresebut.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latiff  Abu  Bakar.  (2009). Hubungan  Malaysia-Indonesia  melalui  media  cetak:  satu tafsiran . Makalah dipresentasikan dalam Seminar Hubungan Indonesia-Malaysia 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.
Belsey, Andrew&Ruth Chadwick. (2005). Ethical Issues in Journalism and The Media . Routledge.
Fitaha  Aini.  2012. Kebebasan  Pers  dalam  Konteks  Hubungan  Indonesia-Malaysia.  “Studi Pada  Berita  Harian  (Malaysia)  dan  Kompas  (Indonesia) .  Aspikom.  UPN  Veteran Yogyakarta.
Hallin, Daniel C. dan Mancini, Paolo (2004). Comparing Media System. “Three   Models  of Media  and  Politics.  Communication,  Society  and  Politics. Cambridge  University Press.
Hardt,  Hanno  (1988). Comparative  Media  Research;  The  World  According  to  America, “Critical Studies in Mass Communication”.
Hardt,  Hanno  (1997). Social  Theory  of  The  Press;  Early  German  and  American Perspective . Beverly Hills; Sage Publisher.
Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi. Jakarta: Kanisius.
Hazel,  Kathryn-Jane  (2001). The  Media  and  Nationalism  in  Quebec;  A  Complex Relationship. “Journalism Studies 2 (1): 93-107
Kovach, Bil & Tom Rosenstiel. (2001). The Elements of Journalism. What News People Should Know and The Public Should Expect . Three Rivers Press, New York.
Lesmana, Tjipta. 2005 . Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika. Jakarta: Erwin-Rika Press.
Mohd Safar Hasim. (2005). Akhbar di Malaysia; Antara kebebasan dengan tanggung jawab . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd.  Safar  Hasim.  (1996). Mahathir  dan  Akhbar .  Kuala  Lumpur:  Utusan  Publications  & Distributors. Smith, 1997 New York
Perry, David K. (2002). Theory and Research in Mass Communication. Context and Consequences.
Suwardi, Harsono. 2007. Bahan Kuliah: Media & Government Relations . Jakarta: Pascasarjan FISIP UI.
Vivian, John. (2008). Teori Komunikasi Massa, terjemahan. Jakarta, Kencana Group
Situs Web http://rsf.org/index2014/en-index2014.php Diakses Pada 20 Juni 2014.