Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Urgensi  Penerapan  Perampasan  Aset  Dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang
Lonna Yohanes Lengkong 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: lonna.yohanes@gmail.com
Abstract: Corruption crimes and money laundering crimes are extraordinary crimes that are detrimental to state finances and the welfare  of the people. In fact, these two types of special criminal acts have become an issue and spotlight in the international world. Indonesia based on Corruption Perception Index In 2022, it is currently at number 34 with a ranking of 110 out of 180 countries in the world. The research results  found  that  the  concept  of  asset  confiscation  has  been  widely  recognized  and  accepted internationally, even involving international cooperation to make it happen. With its ratification United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Asset  confiscation  should  be  a  strategy  to  recover  state  losses  incurred  as  a  result  of  criminal  acts  of corruption and money laundering. Therefore, it is necessary to immediately enact legislation regarding asset confiscation in Indonesia.
Keywords: Money Laundering Crime; Confiscation of Assets; Criminal law; Criminal Procedure Law
How to Site: Lonna Yohanes Lengkong (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 351-364. DOI. 10.55809/tora.v9i3.278

## Introduction
Tindak  pidana  korupsi  didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk keuntungan  pribadi,  pada  dasarnya  merupakan  masalah  ketidakadilan  sosial. 1 Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang terbukti dengan laporan tren  penindakan kasus korupsi tahun 2022. Berdasarkan  data  yang dihimpun Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  Jumlah  penindakan  Kasus  Korupsi  selama  tahun 2022 mencapai 579 kasus. Jumlah tersebut naik dibanding periode di tahun sebelumnya, yakni 533 Kasus. Semakin meningkatnya kasus tersebut menyebabkan jumlah kerugian keuangan negara meningkat, Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579  kasus  korupsi  yang  telah  ditindak  di  Indonesia  sepanjang  2022.  Jumlah  itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai  kasus  tersebut,  ada  1.396  orang  yang  dijadikan  tersangka  korupsi  di  dalam
1 Purwaning M. Yanuar, 2007, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi”. PT. Alumni, Bandung, hlm. 37
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
negeri.  Jumlahnya  juga  naik  19,01%  dibandingkan  pada  2021  yang  sebanyak  1.173 tersangka. 2
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telah  lama  dilakukan  dengan  berbagai  upaya antara  lain  dengan  melakukan  perubahan  peraturan  perundang-undangan  dibidang korupsi,  menempatkan korupsi sebagai salah satu  prioritas  dalam kebijakan  nasional, dan  berkomitmen  untuk  secara  berkesinambungan  mewujudkan  tata  pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak Pidana korupsi tidak lagi merupakan  masalah  nasional,  melainkan  sudah  menjadi  fenomena  transnasional. 3 Perkembangan tindak pidana korupsi memang disertai dengan tindak pidana lain yang terkait  dengan  upaya-upaya  menyembunyikan  aset-aset  hasil  tindak  pidana  korupsi, salah  satunya  adalah  dengan  cara  penyembunyian  asset-aset  tersebut  supaya  uang tersebut  tersembunyi  asal-usulnya  dan  tidak  dapat  diketahui  ataupun  dilacak  oleh penegak  hukum. 4 Alhasil,  uang  hasil  tindak  pidana  tersebut  dapat  dinikmati  dengan aman  oleh  para  pelaku  tindak  pidana.  Tindakan  pelaku  ini  yang  dikenal  sebagai pencucian uang ( money laudering ).
Pengertian dari pencucian uang itu sendiri adalah suatu proses untuk mengaburkan asal- usul  uang yang berasal dari kejahatan. 5 Dalam  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU), disebutkan dalam ketentuan Pasla 1 Angka 1 bahwa Pencucian Uang merupakan semua perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU TPPU tersebut.
Dalam  kaitan  Tindak  Pidana  Korupsi,  untuk  meningkatkan  pengembalian  kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan asset recovery (perampasan aset)  hasil  tindak  pidana.  Bahkan  menurut  Yenti  Ganarsih 6 ,  perampasan  aset  adalah salah  satu  strategi  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  yang  dilakukan  dengan mekanisme tindak pidana pencucian uang. Masih menurut Yenti, bahwa Tindak Pidana Pencucian  Uang  adalah  “suatu  proses  yang  dilakukan  untuk  merubah  hasil  kejahatan seperti  dari  korupsi,  kejahatan  narkotika,  perjudian,  penyelundupan,  dan  kejahatan
2 Dimas Bayu, 2023, “ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022” available at https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022 diakses pada 3 November 2023 pkl 16.25
3 Jamin  Ginting,  Jurnal  Dinamika  Hukum  2011,  “Perjanjian  Internasional  Dalam  Pengembalian  Aset Hasil  Korupsi  di Indonesia”, hlm. 1
4 Sutan Remi Sjahdeini, 2007, “Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme”, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 13
5 David Chaikin dan J. C Sharman, 2009, “ Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship ” AS: Palgrave Macmillan, hlm. 14
6 Yenti  Ganarsih,  2023,  “Undang-Undang  TPPU  Sebagai  Strategi  Pemberantasan  Korupsi”,  Bahan  Pemaparan  pada Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Jakarta, 25 Oktober 2023, tidak diterbitkan, hlm. 3
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
serius  lainnya,  sehingga  hasil  kejahatan  tersebut  menjadi  nampak  seperti  hasil  dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.”
Oleh karenanya  dalam tulisan ini,  penulis mengkaji tentang  urgensi perampasan aset dalam  tindak  pidana  pencucian  uang,  dengan  mengkaji  rumusan  masalah  bagaimana konsep  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  menurut  hukum  pidana,  dan  apakah perampasan  aset  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang. Dalam tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, yang disajikan dalam bentuk artikel sebagai pengembangan hukum pidana materil dan formil di Indonesia.

## Discussion

## Perampasan Aset Dalam Instrumen Internasional
United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau United  Nation dalam  UNCAC  mendefinisikan tentang perampasan aset pada ketentuan Pasal 2 huruf g, yang berbunyi: “Confiscation”, which  includes  forfeiture  where  applicable,  shall  mean  the  permanent  deprivation  of property by order of a court or other competent authority;” Yang diterjemahkan sebagai berikut:  “Perampasan  yang  meliputi  pengenaan  denda  bilamana  dapat  diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau  badan  berwenang  lainnya. 7 Pengertian  Perampasan  Aset  dalam  UNCAC menggunakan istilah “perampasan aset ( asset forfeiture )”, yang berbeda dengan istilah “pengembalian  aset  ( asset  recovery )” 8 .  Pada  Bab  V  UNCAC,  digunakan  istilah Asset Recovery , yang  bisa diterjemahkan secara luas, seperti pencegahan  dan  pendeteksian transfer  Aset  Tindak  Pidana;  Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  secara  langsung; mekanisme  pengembalian  aset  tindak  pidana  melalui  kerjasama  antar  negara  secara transnasional,  kerjasama  internasional  untuk  penyitaan;  serta  pengembalian  dan pencarian aset tindak pidana 9 .
7 Direktorat Hukum, 2021, “Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya”, Jakarta: Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 24
8 Romli Atmasasmita, tanpa tahun, available at https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan- perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/ , diakses pada tanggal 4 November 2023 pkl 13.29 WIB
9 Ibid.
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
Dalam dunia internasional dikenal dua macam perampasan aset, yaitu perampasan aset menurut pidana ( criminal forfeiture atau in personam forfeiture ). dan perampasan aset menurut  perdata  ( civil  forfeiture , Non  Conviction  Based-asset  forfeiture atau in  rem forfeiture ) 10 , akan dijelaskan sebagai berikut.
Perampasan aset menurut pidana ( criminal forfeiture atau in personam forfeiture )
Perampasan  aset  secara in  personam atau  perampasan  set  secara  pidana  ( criminal forfeiture )  atau conviction  based adalah  suatu judgement  in  personam  against  the defendant ,  yang  artinya  perampasan  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  erat  dengan pemidanaan seorang terpidana." Perampasan aset secara in personam yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara  persona (individu),  oleh karena  itu  membutuhkan  pembuktian  mengenai  kesalahan  terdakwa  terlebih  dahulu sebelum  merampas  aset  dari  terdakwa.  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  terlebih  dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari  suatu  tindak  pidana  yang  dikuasai  oleh  terdakwa,  jika  telah  terbukti  maka putusan pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetaplah  yang  menjadi  dasar  hukum untuk merampas harta dari terdakwa.
Perampasan aset secara in personam ini menggunakan mekanisme hukum pidana. Pada persidangan  pidana  terdapat  persyaratan-persyaratan  formal  untuk  menghukum terdakwa  dan juga  untuk melakukan  perampasan aset  milik terdakwa, berikut adalah karakteristik  dari  penjatuhan  keputusan  di  dalam  hukum  pidana:  Harus  berdasarkan dakwaan  yang  bersifat  spesifik  yang  mengacu  pada  tindak  pidana  tertentu,  bukan menggunakan  identifikasi  umum  dari  kejahatan  yang  dilakukan;  Membutuhkan  bukti yang  sesuai  dengan  standar  pembuktian  untuk  memenuhi  persyaratan  dari  nilai pembuktian;  Terdakwa  tidak  diperbolehkan  untuk  dipaksa  mengakui  kesalahannya ( incriminated  himself )  sebagai  pembuktian  kesalahan  di  persidangan;  Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.
Dalam  tahapannya  terdapat.  Tahap  pertama,  pelacakan  aset.  Tujuan  investigasi  atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset." Selanjutnya dalam tahap ketiga, 11 perampasan aset-aset dan terakhir tahap keempat yaitu pengembalian dan penyerahan asset kepada korban.
10 Direktorat Hukum, Op. Cit , hlm. 28-29
11 Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT. Alumni, hlm 215
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
Perampasan  asset  secara in  personam memiliki  keadaan  yang  mengakibatkan keterbatasan jangkauan yaitu seperti: Terdakwa meninggal dunia saat menjalani proses berdasarkan  hukum  acara  pidana  sebelum  dibuktikannya  asal-usul  dari  harta kekayaaannya  karena  kematian  terdakwa  mengakhiri  proses  hukum  acara  pidana; Pelaku  tindak  pidana  tidak  bisa  dituntut;  Pelaku  tindak  pidana  melarikan  diri  keluar negeri; 12
Dengan  perkataan  lain,  perampasan  aset  menurut  pidana  ini  dilakukan  dengan mekanisme  pemeriksaan  perkara  pidana  terlebih  dahulu,  apabila  kesalahan  dan dakwaan  terdakwa  terbukti  dalam  persidangan,  dan  diputuskan  bersalah,  maka pengadilan dapat melakukan perampasan aset tindak pidana milik terdakwa. Hal yang perlu  digarisbawahi  dalam  perampasan  aset  menurut  pidana  ini,  yaitu  terkait pembuktian.  Pembuktian  atas  kesalahan  terdakwa  sudah  pasti  menjadi  pokok  utama dalam pemeriksaan perkara pidananya di pengadilan, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah keterkaitan tindak pidana dengan aset hasil tindak pidana tersebut yang dimiliki oleh terdakwa.
Apabila dikaji lebih lanjut, maka dalam rangka mengaburkan asal muasal peroleh aset terdakwa,  pasti  terdakwa  melakukan  tindakan-tindakan  untuk  menutupi  darimana terdakwa  memperoleh  aset  tersebut,  dengan  tujuan  mengaburkan  atau  menutupi bahwa  aset  terdakwa  dieproleh  dari  hasil  tindak  pidana.  Hal  ini  yang  dikenal  sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laudering).
Perampasan  aset  menurut  perdata  ( civil  forfeiture,  Non  Conviction  Based-asset forfeiture atau in rem forfeiture )
Perampasan  aset  dengan  menggunakan Non-Conviction  Based (NCB) Asset  Forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Perampasan aset  tanpa  pemidanaan  ( Non  Conviction  Based  Asset  Forfeiture )  adalah  mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan  untuk  dirampas  kembali.  Konsep  ini  merupakan  bagian  dari  United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003) yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia,  konsekuensinya  Indonesia  sebagai negara hukum yang bercirikan salah satunya adalah tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah dibuat secara  demokratis sebelumnya, sehingga  hukum yang dibuat  itu  memiliki  supremasi  atau  berada  di  atas  segalanya,  dan  semua  orang berkedudukan sama dihadapan hukum.
Istilah NCB asset forfeiture memang belum dikenal jelas dalam peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  sehingga  belum  ada  definisi  yang  jelas  terkait  ini.  Oleh
12 Theodore S. Greenberg, 2009, Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeitur , Washington DC : The World Bank , hlm 1
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
karenanya,  banyak  kalangan  khususnya  para  akademisi,  mendesak  agar  pemerintah segera  mengimplementasikan  konsep  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan  dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang sampai saat ini belum disahkan meskipun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019.
Mekanisme  perampasan  aset  NCB  asset  forfeiture  sebenarnya  telah  sejalan  dengan beberapa  konvensi  Internasional  yang  sudah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia, seperti  Konvensi  Internasional  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  (diratifikasi melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2006)  dan  UNCAC  yang  diratifikasi  melalui Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2006,  dan  memenuhi  standar  40  Recommendations Financial  Action  Task  Force  (FATF)  on  Money  Laundering  yang  juga  menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan.
Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni: Tidak terdapat cukup  bukti  untuk  membuktikan  unsur-unsur  pidana  korupsi  (putusan  bebas  tidak menghalangi  upaya  gugatan  perdata)  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  32 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor); Tersangka  meninggal  dunia  (menggugat  ke  ahli  warisnya)  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Pasal 33 UU Tipikor; Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU Tipikor; d. Terdakwa meninggal dunia sebelum  putusan pengadilan,  kemudian penuntut umum berdasarkan alat bukti  yang ada  meminta  majelis  hakim  agar  Harta  Kekayaan  yang  terkait  dengan  kasus  korupsi tersebut  dirampas  untuk  negara, sebagaimana  diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Konsep NCB  asset  forfeiture pada  intinya  adalah  perampasan  aset  dari  pelaku  tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata ( in rem ) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari mekanisme ini adalah bahwa jelas harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan. 13 Menurut UNCAC, mekanisme NCB  asset  forfeiture dapat  digunakan  sebagai  alat  atau  sarana  untuk  merampas  aset hasil korupsi di semua yurisdiksi. 14
13 Yunus Husein, 2019, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara  Tindak Pidana Korupsi, hlm 8.
14 Ibid.
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364

## Perampasan Aset Menurut Peraturan di Indonesia
Berdasarkan  konsep  atau  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset,  Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  tanpa  didasarkan  pada  penghukuman  terhadap pelakunya.
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  perampasan  aset  merupakan  bagian  dari  pidana tambahan  berupa  perampasan  barang-barang  tertentu  hasil  tindak  pidana, sebagaimana yang sudah diuraikan di atas oleh penulis. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  ranah  hukum  pidana  di  Indonesia  dengan  tujuan merugikan  terpidana  yang  terbukti  melalui  putusan  pengadilan  yang  mengikat  telah melakukan tindak pidana sehinga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  sekaligus  negara  peserta  konvensi  UNCAC  2003, yang juga sudah meratifikasi UNCAC tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006  tentang  Pengesahan  United  Natlons  Convention  Against  Corruption,  2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003),  belum  menganut mekanisme  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan  ( NCB  asset  forfeiture ).  Saat  ini, Indonesia  menganut  tiga  bentuk  mekanisme  perampasan  aset  dengan  pemidanaan ( criminal forfeiture atau in personam ), perampasan aset perdata, dan perampasan aset administratif. 15 Pengaturan  perampasan  aset  di  Indonesia  mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berbeda-beda  dan  memiliki  terminologi  yang berbeda pula.
Perampasan  aset  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dilaksanakan  semata-mata terbatas  hanya  jika  pelaku  kejahatan  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap ( inckracht ) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya.  Salah  satunya  adalah  adanya  kemampuan  dari  pelaku  untuk mengalihkan  atau  melarikan  hasil  kejahatan  maupun  instrument  kejahatan  ke  luar negeri  dan  bahkan  pelakunya  bisa  saja  melarikan  diri  ke  luar  negeri  dan  tidak  dapat diekstradisi kembali ke Indonesia.
15 David Fredriek Albert Porajow, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non- Conviction Based Asset Forfeiture”, hlm 94-95.
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364

## Dampak Perampasan Aset (Kelebihan dan Kelemahan)
Perampasan aset merupakan hal yang cukup kontroversial di Indonesia, terutama dalam aspek hukum. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menggodok RUU Perampasan Aset yang nantinya akan membahas mengenai perampasan aset yang dilakukan oleh negara. RUU  Perampasan  Aset  ini  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan 16 ,  yaitu  Kelebihannya antara lain: Dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana; Dapat  membantu  memulihkan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana;  Dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Kekurangannya  antara  lain:  Dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi masyarakat;  Dapat  menimbulkan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  aparat  penegak hukum; Dapat merampas hak milik yang sebenarnya sah dimiliki oleh seseorang.

## Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

## Kebutuhan Pengaturan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Terdapat  3  (tiga)  peraturan  yang  digunakan  untuk  perampasan  aset  tindak  pidana pencucian  uang  hasil  korupsi  oleh  kejaksaan,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang- Undang TPPU), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi (Undang- Undang  Tipikor)  dan  Peraturan  Kejaksaan  RI  (PERJA)  Nomor  7  Tahun  2020  tentang Pedoman Pemulihan Aset di mana ruang lingkup dari Perja tersebut hanya berlaku pada Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Pencucian  uang  merupakan  kejahatan  yang  sudah  ada sejak lama.
Namun kejahatan pencucian uang semakin berkembang dan saat ini menjadi kejahatan yang bersifat kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak oleh aparat  penegak hukum. 17 Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian  uang hasil korupsi akan mengancam stabilitas, integritas perekonomian, sistem keuangan, bahkan sendi- sendi  kehidupan  bermasyarakat  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 18 Pencucian  uang  memiliki  tujuan  yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu untuk menempatkan, mentransfer,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,
16 Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan”, No. 1 Vol. 6 Juli 2021: 465-480, Available from https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3 , diakses pada 03 November 2023,
17 Maggie Regina Imbar, 2015, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen Vol. IV/NO. 1/Jan-Mar/2015, Available from : https://shorturl.at/hvIO8 , diakses pada 03 November 2023.
18 Muhammad  Nurul  Huda,  2016,  “Model  Perampasan  Asset  Transaksi  Keuangan  yang  Mencurigakan  dari  Hasil Kejahatan Pencucian Uang”, Disertasi Doktor UNS, hlm 212
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana  sebagaimana  diatur  dalam  ketentaun  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  TPPU dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, di mana  dari  perbuatan  yang  memiliki  tujuan  tersebut  harus  dilaksanakan  perampasan aset terlebih pada tindak pidana asal korupsi.
Peraturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi menggunakan Undang-Undang TPPU mengkomodasi penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana yang  dilakukan  oleh financial  intelligence  unit (FIU)  dengan  nama  Pusat  Pelaporan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  yang  memiliki  tugas  untuk  menerima  laporan transaksi  keuangan,  melakukan  analisis  atas  laporan  transaksi  keuangan  dan meneruskan  hasil  analisis  kepada  Lembaga  penegak  hukum.  Keberadaan  Undang- Undang  TPPU  memperkuat  PPATK  sebagai  lembaga  yang  independen.  Dalam  hal tersebut,  setiap  orang  dengan  keras  dilarang  untuk  melakukan  intervensi  kepada pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  dari  PPATK.  Selain  itu,  PPATK  wajib  menolak  atau mengabaikan  segala  intervensi  dari  pihak  manapun  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang.  Sehingga  Undang-Undang  TPPU  mengakomodasi  mengenai  perampasan aset menggunakan instrument lembaga independen PPATK.
Mengingat  bahwa  salah  satu predicate  crime atau  tindak  pidana  asal  dari  pencucian uang  adalah  korupsi,  dalam  rangka  penegakan  hukum  untuk  melakukan  perampasan aset  tindak  pidana  pencucian  uang  hasil  korupsi  oleh  kejaksaan,  penulis  mencoba mengkaji permasalahan ini dengan Undang-Undang Tipikor karena dalam hal ini, korupsi sebagai predicate  crime dalam  pencucian  uang  dan  dalam  regulasi  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  tidak  hanya  menemukan  pelaku  korupsi  dan menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  saja,  namun  perlu  diikuti  upaya  menyita  dan merampas hasil tindak pidana korupsi.
Perampasan  aset  merupakan  suatu  solusi  untuk  melakukan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Isu  mengenai  perampasan  aset  untuk  pengembalian  aset  merupakan solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  baik  dalam menghadapi masalah hukum secara konseptual maupun operasional. Berkaitan dengan pengaturan  pengembalian  aset  jika  melihat  pada  model  pendekatan  yang  digunakan berdasarkan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  KUHAP terdapat pada ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis  hukuman tambahan, antara lain:  pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan  barang  tertentudan  pengumuman  keputusan  hakim.  Ini  artinya perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  atau  barang  yang tidak  bergerak  (perampasan  aset)  merupakan  hukuman  tambahan  yang  dapat dijatuhkan  bersamaan  dengan  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara/atau  denda.
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
Perampasan  aset  dalam  KUHP  dan  KUHAP  merupakan  dasar  dari  terbentuknya perampasan aset dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor, UndangUndang TPPU dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.
Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah  mempunyai kekuatan  hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab  dan  kewenangan  atas  seluruh  barang  bukti  yang  disita  baik  dalam  tahap penuntutan  untuk  kepentingan  pembuktian  perkara,  maupun  untuk  kepentingan eksekusi.  Tanggung  jawab  kejaksaan  dalam  melakukan  perampasan  aset  untuk pemulihan  aset  telah  diatur  mekanismenya  dalam  PERJA  nomor  7  Tahun  2020  dan awalnya  dilakukan  secara  parsial  oleh  masing-masing  satuan  kerja  kejaksaan,  setelah diatur di dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 (kemudian saat ini menjadi PERJA  7  tahun  2020),  telah  dibentuk  Pusat  Pemulihan  Aset  sebagai  satuan  kerja kejaksaan  yang  bertanggungjawab  memastikan  terlaksananya  pemulihan  aset  di Indonesia  secara  optimal  dengan  pola  sistem  pemulihan  aset  terpadu  secara  efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.

## Perbandingan Perampasan Aset dan Sita Pidana
Secara  internasional  terdapat  dua  jenis  Tindakan  perampasan  asset  dalam  Upaya pengembalian  asset  dalam  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana,  yaitu: perampasan  asset  dengan  mekanisme  hukum  perdata  ( civil  forfeiture,  non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture ) dan perampasan asset secara pidana ( criminal forfeiture  atau  in  personam  forfeiture ).  Dalam  hal  ini  penulis  akan  membandingkan perampasan asset dengan mekanisme in personam dan sita pidana.

## Perampasan Aset
Perampasan aset tindak  pidana yang dikenal  dalam hukum acara pidana  di Indonesia adalah  perampasan  berdasarkan  putusan  pengadilan  pada  perkara  pidana.  Menurut ketentuan Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang Jenis Pidana, yang terbagi menjadi pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara; kurungan, denda; dan pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Salah  satu  jenis  pidana  tambahan  adalah  berupa  sanksi  pidana  perampasan  barang- barang tertentu. Barang-barang tertentu yang dimaksudkan disini adalah barang-barang sebagaimana dimaksudkan  dalam ketentuan  Pasal 39 KUHP.  Pasal 39 KUHP berbunyi:
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang senagaja dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan,  dapat  dirampas;  Dalam  hal  pemidanaan karena  kejahatan  yang  tidak  dilakukan  sengaja  atau  karena  pelanggaran,  dapat  juga dijatuhkan  putusan  perampasan  hal-hal  yang  ditentukan  dalam  undang-undang; Perampasan  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  bersalah  yang  diserahkan  kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  KUHP  tersebut,  secara  tegas  menyebutkan  barang- barang  yang  bisa  dirampas  adalah  terbatas  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka  dan/atau terdakwa dan/atau terpidana. Barang disini memiliki pengertian dalam arti luas, yang dimaknai barang dalam segala bentuk atau  wujudnya  sebagaimana  yang  dimaksudnya  menurut  ketentuan  hukum  perdata. Selain itu, ketentuan Pasal 39 Ayat (3) KUHP bahkan menegaskan bahwa barang yang dapat dirampas adalah barang yang sudah diletakan sita pidana terlebih dahulu. Artinya, sejak  tahap  penyidikan  barang  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan terdakwa harus dilakukan sita pidana.
Hal senada juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  pengertian perampasan aset dikenal dalam putusan hakim pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 46 Ayat (2). Pada intinya kedua ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa  benda  yang  disita  oleh  penyidik  dalam  perkara  pidana,  apabila  pemeriksaan perkara  di  pengadilan  sudah  selesai,  maka  dalam  putusannya,  barang  yang  terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang telah disita, maka dapat dirampas oleh negara atau dimusnahkan oleh negara.
Dari  ketentuan  tersebut,  sudah  jelas  dalam  KUHAP  mengatur,  sebelum  dilakukan perampasan oleh negara atas barang sitaan, maka harus didahului dengan mekanisme sita pidana yang dilakukan sejak tahap penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, barang yang dapat disita yaitu: “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau  untuk  mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk  menghalang- halangi  penyidikan  tindak  pidana;  Benda  yang  khusus  dibuat  atau  diperuntukkan melakukan  tindak  pidana;  Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan tindak pidana yang dilakukan.”
Benda-benda  yang  dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  39  KUHAP  tersebutlah  yang dapat dilakukan sita, dan yang nantinya kemudian sangat mungkin dirampas oleh negara atau  dikembalikan  dari  mana  barang  tersebut  di  sita.  Dengan  demikian,  jika menganalisis  ketentuan  dalam  KUHAP  tersebut,  artinya  Perampasan  aset  harus
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah, dengan didahului oleh upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik atau pengadilan.

## Sita Pidana
Benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan sebuah benda yang diambil untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Penyitaan dirumuskan di dalam Pasal  1  angka  16  KUHAP  yang  menjelaskan  bahwa  penyitaan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah  penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Penyitaan termasuk ke dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat.  Dalam  keadaan  mendesak,  penyitaan  dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik, kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.
Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, Benda sitaan dapat dikenakan penyitaan, apabila: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh  dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;  Benda  yang  dipergunakan  untuk  menghalang-halangi  penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Pengelolaan  barang  sitaan  dikategorikan  ke  dalam  bentuk  pengelolaannya,  yaitu 19 : Pengelolaan  benda  sitaan  yang  sekedar  disimpan  demi  tujuan  pembuktian  di pengadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpananya tidak membutuhkan kemampuan khusus dan atau ruang penyimpanan yang  terlampau  besar;  Pengelolaan  benda sitaan yang  perlu atau harus dilelang  demi  efektifitas  pemeliharaan  dan  menjaga  nilai  ekonomis  benda  tersebut tanpa  mengenyampingkan  kepentingan  untuk  pembuktian  di  sidang  pengadilan; Pengelolaan  benda  sitaan  yang  perlu  ditangani  dengan  kemampuan  khusus  dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan  terhadap  benda-benda  yang  produktif  seperti  alat  berat,  kapal,  dan  lain sebagainya.
19 Willa  Wahyuni,  2022,  “Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan”, Hukumonline.com, Available  from https://www.hukumonline.com/berita/a/benda-sitaan-dan-barang-rampasan-lt62ce8777a4e6c/?page=all , diakses pada tanggal 3 November 2023
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364
Sementara  itu,  barang  rampasan  merupakan  benda  sitaan  berdasarkan  Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.  Benda  sitaan  bersifat  sementara,  dimana  barang  milik  seseorang  dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian. Jika barang sitaan berasal dari hasil tindak pidana, maka tindakan terhadap barang tersebut adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Barang  rampasan  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara. Baik benda sitaan maupun barang rampasan merupakan objek dengan dua perbuatan hukum yang berbeda.
Objeknya sama namun berasal dari perbuatan hukum yang berbeda. Untuk pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 KUHAP. Ketentuan  Pasal  44  dan  Pasal  45  mengatur  secara  khusus  benda  sitaan  sejak  disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan. Sementara itu, Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan, baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain. 20

## Conclusion
Berdasarkan analisis dan uraian yang penulis jelaskan di atas, maka konsep mengenai perampasan aset dalam hukum pidana bukanlah merupakan hal baru. Hal ini bisa  kita lihat  dalam  dengan  adanya  UNCAC  Tahun  2003  dan  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga sudah seharusnya perampasan aset tindak pidana diterapkan dalam tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang.  Melihat bagaimana ide atau gagasan tentang perampasan aset juga menjadi isu internasional  dalam  pemberantasan dan  pencegahan tindak  pidana korupsi, sehingga sudah  seharusnya  Indonesia  segera  mempunyai  undang-undang  khusus  tentang perampasan aset yang bisa  diterapkan  dalam semua tindak  pidana, khususnya tindak pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  rangka  mengembalikan kerugiana  negara  akibat  terjadinya  tindak-tindak  pidana  khusus  yang  bersifat  lintas negara tersebut.
20 ibid
Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 351-364

## References
David  Chaikin  dan  J.  C  Sharman,  2009,  “Corruption  and  Money  Laundering,  A  Symbolic Relationship” AS: Palgrave Macmillan
David  Fredriek  Albert  Porajow,  “Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  Sebagai  Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture”
Dimas  Bayu,  2023,  “ICW:  Penindakan  Kasus  Korupsi  Meningkat  pada  2022” available  at https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada- 2022
Direktorat  Hukum,  2021,  “Permasalahan  Hukum  Seputar  Perampasan  Aset  Dalam  undang- undang  nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana Pencucian  Uang  dan  Upaya  Pengoptimalisasiannya”,  Jakarta:  Pusat  Penelusuran  dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Irwan Hafid, 2021, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, No. 1 Vol. 6 Juli 2021: 465-480.
Available from https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3
Jamin  Ginting,  Jurnal  Dinamika  Hukum  2011,  “Perjanjian  Internasional  Dalam  Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia”
Maggie  Regina  Imbar,  2015,  “Peran  Jaksa  Terhadap  Asset  Recovery  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen Vol. IV/NO. 1/Jan-Mar/2015 Available from : https://shorturl.at/hvIO8
Muhammad  Nurul  Huda,  2016,  “Model  Perampasan  Asset  Transaksi  Keuangan  yang
Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang”
Porajow,  David  Fredriek  Albert.  “Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  Sebagai  Alternatif Memperoleh  Kembali  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture.”  University  of  Indonesia, 2013.
Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT. Alumni Romli Atmasasmita, tanpa tahun, available at
https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca- ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/
Sutan  Remi  Sjahdeini,  2007,  “Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme”, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
Theodore S. Greenberg, 2009, Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeitur, Washington DC: The World Bank
Willa Wahyuni, 2022, “Benda Sitaan dan Barang Rampasan”, Hukumonline.com,
Available  from https://www.hukumonline.com/berita/a/benda-sitaan-dan-barang-rampasan- lt62ce8777a4e6c/?page=all
Yenti Ganarsih, 2023, “Undang-Undang TPPU Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi”, Bahan Pemaparan pada Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  di  Jakarta,  25  Oktober  2023,  tidak diterbitkan
Yunus Husein, 2019, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara  Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
SEPUT, A. H., PERAMP, A., AHAN, D., PEMBERANT, A., TIND, A., PENCUCIAN, U., ... & UP, A. ANG PENCE.