## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. (48-61) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan
(Technical Barrier To Trade Agreement)
Hambali
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jln. Syech Nawawi AL-Bantani No. 3 KM. 5 Kota Serang-Banten 42123 E-mail: ihambali112@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8840
Info Artikel |Submitted : 13 Agustus 2020 |Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 15 Agustus 2020
How  to  cite:  Hambali,  ―Pemberlakuan  Sertifikasi  Halal  Secara  Wajib  Terhadap  Produk Asing  Menurut  Persetujuan  Tentang  Hambatan  Teknis  dalam  Perdagangan  (Technical Barrier  To  Trade  Agreement)‖, Nurani  Hukum  :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2  No.  2, (Desember, 2019)‖, hlm. 48-61.

## ABSTRACT
Indonesia requires halal certification on products that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia  through  Law  No.  33  of  2014  on  Halal  Product  Assurance.  The  regulation  of  halal  certification obligations  on  foreign  products  are  considered  to  be  a  trade  barrier  and  the  trade  rules  of  World  Trade Organization in the Technical Barrier to Trade Agreement require that member shall ensure that regulations are  not  prepared,  adopted  or  applied  with  the  effect  of  creating  unnecessary  obstacles.  The  purpose  of  this research  is  to  know  and  analyse  the  existence  of  regulation  of  halal  certification  obligations  on  foreign products  according  to  TBT  Agreement  and  legal  action  of  government  in  fulfilment  of  regulation  of  halal certification  obligation  for  foreign  product  with TBT  Agreement.  The  study  used  normative  juridical  type and the data used secondary data sourced from primary legal materials, namely Law No. 33 of 2014, WTO Agreement  and  TBT  Agreement,  secondary  legal  materials,  namely  books  and  scientific  journals,  and tertiary legal materials, law dictionary. The approach used is the juridical approach of historical, explanatory, legal synchronization and comparative. Techniques of collecting data through library research and studied using qualitative analysis. The existence of regulation of halal certification obligation on foreign products in Law No. 33 of 2014 is consistent with TBT Agreement. The legal act of the government through its roles in the fulfilment halal certification which obligated s  on  foreign products to the provision of TBT Agreement, namely  the  implementation  and  application  of  the  principles  in  the  TBT  Agreement  into  the  technical regulations that have been and will be issued by Indonesian government agencies and institutions.
Keywords: Technical Barriers to Trade, Halal Certification,  World  Trade Organization.

## ABSTRAK
Indonesia  mewajibkan  sertifikasi  halal  pada  semua  produk  yang  masuk,  beredar  dan diperdagangkan di  wilayah  Indonesia melalui  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dinilai dapat menjadi hambatan perdagangan dan aturan perdagangan  World Trade Organization  yang termuat  dalam  Technical  Barrier  to  Trade  Agreement  mewajibkan  negara  anggota  harus memastikan  bahwa  peraturan  dibuat  disusun,  ditetapkan  dan  diterapkan  tidak  menimbulkan hambatan  yang  tidak  perlu.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis keberadaan  peraturan  hukum  kewajiban  sertifikasi  halal  terhadap  produk  asing  menurut  TBT Agreement dan perbuatan hukum pemerintah dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi  halal  bagi  produk  asing  dengan  TBT  Agreement.      Penelitian      menggunakan      tipe yuridis   normatif   dan   data   yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum  primer,  yakni  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014,  WTO  Agreement  dan  TBT Agreement,  bahan  hukum  sekunder,  yakni  buku-buku  dan  jurnal  ilmiah,  dan  bahan  hukum tersier,  yakni  kamus  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  yakni  pendekatan yuridis historis, eksplanatoris, sinkronisasi hukum dan komparatif. Teknik pengumpulan  data  melalui  penelitian kepustakaan    dan    dikaji    menggunakan  analisis  kualitatif.  Keberadaan  peraturan  hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 konsisten  terhadap  ketentuan  TBT  Agreement.  Perbuatan  hukum  pemerintah  melalui  peran- perannya  dalam  pemenuhan  kesesuaian  peraturan  kewajiban  sertifikasi  halal  bagi  produk  asing terhadap  ketentuan  TBT  Agreement  yakni  berupa  pelaksanaan  dan  penerapan  prinsip-prinsip yang  terdapat  dalam  TBT  Agreement  ke  dalam  regulasi  teknis  yang  telah  dan  akan  diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah Indonesia.
Kata Kunci : Hambatan  Teknis  dalam  Perdagangan,  Sertifikasi  Halal,  World Trade Organization.

## A. PENDAHULUAN
Perdagangan  lintas  negara  sejak dahulu sudah dilakukan oleh
masyarakat  dunia,  bahkan  kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum adanya masa  kolonial.  Diera  modern  saat  ini, kegiatan  perdagangan  antar  negara menjadi  berkembang  sangat  cepat  dan semakin bebas. World Trade
Organization  (WTO)  menjadi  salah  satu organisasi  dunia  yang  dibentuk  sebagai upaya  negara-negara  dalam  mengatur lalu  lintas  perdagangan  yang  demikian. WTO  didirikan  pada  tanggal  1  Januari 1995,  oleh    Marrakesh  Agreement Establishing the World Trade Organization yang didalamnya memiliki  ketentuan-ketentuan  hukum yang  mengikat  anggotanya.  Hukum dasar  WTO  tersebut  yakni  pengaturan mengenai  non-diskriminasi,  pengaturan mengenai  akses  pasar,  pengaturan mengenai  perdagangan  yang  tidak  adil, pengaturan  mengenai  hubungan  antara liberalisasi  perdagangan  dan  nilai-nilai serta kepentingan sosial ekonomi lainnya dan  peraturan  mengenai  harmonisasi perangkat  hukum  nasional  dalam bidang-bidang tertentu.
1 Negara
Indonesia  telah  bergabung  ke  dalam anggota  WTO  dengan  mengikatkan  diri pada  segala  ketentuan  yang  dituangkan dalam  Marakesh  Agreement      melalui ratifikasi      Undang-Undang      Nomor    7 Tahun   1994 Republik Indonesia tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade  Organization  (Persetujuan Pembentukan    Organisasi    Perdagangan Dunia).
Negara  yang  menjadi  anggota WTO  memiliki  konsekuensi  bahwa segala  aturan  perdagangan  yang  ada dalam  aturan  nasionalnya  harus  sejalan dengan  aturan  yang  ada  di  WTO  dan melaksanakan  segala  kesepakatan  yang
1 Peter  van  den  Bossche,  Daniar Natakususmah  &  Joseph  Wira  Koesnaidi ,
Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization) ,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.
ada  didalam  ketentuan  hukum  WTO. Kenyataannya  antar  negara  yang  satu dengan  yang  lain  memiliki  kepentingan dan  kebutuhan  berbeda-beda  yang dipengaruhi kondisi lingkungan geografis,  kultur  sosial  budaya  bahkan agama.  Akibat  dari  adanya  kepentingan dan  kebutuhan  tersebut  kemudian menghasilkan  aturan  yang  kadang bersifat menghambat perdagangan antar anggota  WTO.  Harmonisasi  peraturan nasional  dengan  aturan  WTO  sangat penting  dalam  rangka  memperlancar perdagangan dan tidak menjadi hambatan perdagangan (trade barrier).
Permasalahan  dalam  kesesuaian suatu peraturan nasional negara anggota WTO  dengan  aturan  WTO  yang mengakibatkan  hambatan  perdagangan yaitu peraturan yang dibuat oleh negara anggota WTO pada umumnya diskriminasi,  terlalu  memproteksi,  dan regulasi  teknis  yang  tidak  transparan. Dalam  hal  aturan  diskriminasi,  WTO memiliki dua prinsip non- discrimination  yang  mendasari  hukum di  WTO  sebagaimana  disebut  di  atas, yakni      prinsip      most-favouried-nation treatment      (Perlakuan      MFN)      dan national treatment. Kewajiban perlakuan MFN  melarang  diskriminasi  antar barang,  jasa,  atau  pemberi  jasa  (service suppliers) berdasarkan asal negara asing yang  berbeda  (atau  oleh  tujuan  negara asing yang berbeda), sedangkan kewajiban  perlakuan  nasional  (national treatment)    melarang    diskrimasi  antar barang,  jasa,  pemberi  jasa  dari  negara asing  dengan  barang,  jasa,  pemberi  jasa local. 2
Indonesia    menjadi    negara anggota    WTO    yang    memiliki    jumlah penduduk  beragama  Islam  terbesar  di dunia  dan  sebagaimana  dijelaskan bahwa  agama  dapat  mempengaruhi aturan  dalam  suatu  negara.  Salah  satu contoh  pengaruh  agama  tersebut  yakni pada  adanya  ketentuan mengkonsumsi
atau  menggunakan  suatu  produk  yang bersertifikat  atau  memiliki  label  halal. Keberadaan  produk  dengan  label  halal penting  bagi  Muslim  Indonesia  dan merupakan  kebutuhan  asasi  manusia yang  dijamin  oleh  konstitusi  Indonesia. Masyarakat  Muslim  di  Indonesia  sangat berhati-  hati  dalam  memilih  dan membeli  pangan  dan  produk  lain  yang diperdagangkan.
Sebagian
besar masyarakat  hanya  mau  mengkonsumsi dan  menggunakan  produk  yang  benar- benar  halal  dengan  jaminan  tanda halal/keterangan  halal  resmi    yang diakui  Pemerintah.    Label  halal  adalah label  yang  dicantumkan  pada  kemasan pangan  yang  mengindikasikan  bahwa suatu  produk  telah  menjalani  proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal (telah memiliki sertifikat  halal). 3 Label  halal  pada  suatu produk
dinilai telah menjamin kebersihan dan keamanan untuk dikonsumsi atau digunakan.
Sertifikasi    kehalalan    produk telah    lama   dilaksanakan   oleh    Majelis Ulama    Indonesia    yang    mengeluarkan Sertifikat    Halal    bagi    produk  yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lembaga dalam MUI yang menanganinya yakni Lembaga
Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia (selanjutnya  disebut  LPPOM  MUI). LPPOM  MUI  dibentuk  sebagai  reaksi merebaknya  isu  ―lemak  babi‖  yang terjadi  pada  tahun  1988.    Isu    tersebut berkembang  sangat  cepat  sehingga  jika dibiarkan berlarut-larut
dapat mengganggu  perekonomian    nasional karena  banyak  produk  makanan  dan minuman  yang  diisukan  mengandung lemak
babi menurun
drastis pemasarannya.  Antisipasi    agar    tidak terulang          kembali          kejadian
3 Feri  Kusnandar ,  FAQ  tentang  Pangan Halal, Departemen Teknologi IPB , Bogor, 2010, hlm.
1.
tersebut,    maka  didirikanlah    LPPOM MUI pada tanggal  6 Januari 1989. 4
Pengesahan  Rancangan  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal  oleh Presiden  RI  ke-6,  Presiden  RI  Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  Legislatif pada  17  Oktober  2014  sebagai  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya disebut  UUJPH)  menjadikan  sertifikasi halal  sebagai  kewajiban  (mandatory) terhadap produk yang akan diperjualbelikan. Penjelasan umum UUJPH  menyatakan  bahwa  berbagai peraturan    perundang-undangan    yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan  Produk  Halal  selama  ini belum  memberikan  kepastian  dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim.  Pasal  4  UUJPH  secara  tegas menyatakan    bahwa  produk    yang masuk,  beredar dan  diperdagangkan  di wilayah  Indonesia  wajib  bersertifkasi halal.
UUJPH secara resmi
diberlakukan  pada  2019  (lima  tahun setelah  disahkan)  menjadi  dasar  hukum yang  kuat  bagi  pengaturan  dan standarisasi  halal  lebih  lanjut  di Indonesia,  akan  tetapi  ketentuan  ini berpotensi dapat menimbulkan hambatan  dalam  perdagangan  bagi negara  mitra  dagang  Indonesia  dalam memasarkan produknya. Produk- produk  seperti  makanan,  kosmetik hingga  obat-obatan  yang  diimpor  ke Indonesia  sebelumnya  tidak  harus berlabel halal untuk bisa
diperjualbelikan  di  wilayah  Indonesia dan  dengan  berlakunya  kewajiban sertifikasi dan pelabelalan halal, produk- produk asing dari negara lain yang akan masuk dilakukan proses pensertifikasian dan  diberi  label  halal  terlebih  dahulu. Tindakan  tersebut  dapat  menimbulkan
4 Lukmanul  Hakim, Buku    Panduan Olimpiade  Halal    LPPOM  MUI    Halal    is    My    Life Untuk  SMU/Sederajat  Tingkat  Nasional ,  LPPOM MUI, Bogor, 2014, hlm 11.
kesulitan  atau  terhambatnya  negara  lain dalam mengakses pasar Indonesia. Salah satu  mitra  dagang  Indonesia  yakni  Uni Eropa  bahkan  menyatakan  bahwa UUJPH  sebagai  aturan  yang  paling kompleks  dan  kejam  dibanding  aturan- aturan  di  negara  lainnya.  Menurut Delegasi  Uni  Eropa,  aturan  dalam UUJPH  juga  akan  menimbulkan  biaya untuk    memproduksi    dan    mengekpor produk    ke    Indonesia    dan    hal    ini menjadi  hambatan  perdagangan  impor mereka ke Indonesia. 5
Peraturan  yang  dinilai  dapat menimbulkan  hambatan  perdagangan (trade  barrier)  dan  mempersulit  akses pasar  tentu  tidak  sesuai  dengan aturan dan  tujuan  adanya  WTO  sebagai organisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional yang harmonis  dapat  terwujud  dengan apabila akses pasar yang ada bebas dari hambatan  atau  barrier,  baik  hambatan tariff  ataupun  non-tarif.  Aturan  WTO ketentuan  yang  mengatur  hal  ini terdapat dalam GATT (General Affair on Tariffs  to  Trade)  1994,  GATS  (General Agreement  on  Trade  in  Service),  TBT (Techincal  Barier  to  Trade) Agreement dan  SPS  (Sanitary  and  Phytosanitary) Agreement.
Technical  Barrier  to  Trade Agreement  (selanjutnya  disebut  TBT Agreement)  merupakan  salah  satu perjanjian yang ditujukan untuk meminimalisir adanya hambatan, terutama  terkait  peraturan  teknis  yang memberlakukan suatu persyaratan terkait  komposisi,  kualitas,  keamanan, proses    produksi,    label    dan    lain-lain, suatu    produk    yang    diperdagangkan dalam  wilayah  negara  WTO. 6 TBT
5 ― Uni  Eropa  Kritik  Undang-Undang  Halal Indonesia ‖, http://www.zona-
halal.com/2015/03/uni- eropa-kritik-undang- undang-halal.html.,  diakses  pada  tanggal  28 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB.
6 Peter  van  den  Bossche,  Daniar Natakususmah  &  Joseph  Wira  Koesnaidi, Op.cit. , hlm. 83
Agreement  mulai  berlaku  pada  pada  1 Januari  1995  sebagai  salah  satu persetujuan  di  bawah  Annex  IA  dari Agreement    Establishing    the    World Trade    Organization    (biasa    disingkat WTO    Agreement).    WTO    Agreement sendiri    merupakan    dokumen    akhir (final  document)  hasil  dari  Putaran Uruguay  yang  ditandatangi  oleh  111 (seratus sebelas) negara pada tanggal 15 April 1994. 7
TBT  Agreement mewajibkan bahwa negara anggota harus
memastikan benar peraturan teknis atau standarisasi  yang  dibuatnya  tidak  boleh menyebabkan  hambatan  yang  tidak diperlukan.  Pasal  2.2  TBT  Agreement menyatakan bahwa:
“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect  of  creating  unnecessary obstacles  to  international  trade.  For this  purpose,  technical      regulations shall      not      be      more      trade- restrictive   than necessary to fulfil a legitimate  objective,  taking  account of  the  risks  non-fulfilment  would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements;  the  prevention  of deceptive  practices;  protection  of human  health  or  safety,  animal  or plant  life  or  health,  or  the environment. In assessing such risks, relevant  elements  of  consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing  technology  or  intended end-uses of products.” (Anggota harus menjamin bahwa peraturan
teknis disusun, ditetapkan  dan  diterapkan  tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan  dampak  menimbulkan
7 Rusli  Pandika, Sanksi  Dagang  Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO , Alumni, Bandung, 2010, hlm. 62.
hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk  keperluan  ini,  peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat      perdagangan, dari      pada      yang      diperlukan untuk  memenuhi    tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan    risiko  yang akan    timbul    seandainya ketentuan    tersebut    tidak dipenuhi.  Tujuan  sah  tersebut antara lain, persyaratan keamanan  nasional;  pencegahan praktek yang menyesatkan; perlindungan  kesehatan  atau keselamatan manusia, kehidupan atau  kesehatan  hewan  atau tanaman,  atau  lingkungannya. Dalam  mengkaji  risiko  semacam itu,  elemen  terkait  yang  perlu dipertimbangkan  antara  lain, tersedianya  informasi  ilmiah  dan teknis,  teknologi  pemrosesan terkait atau kegunaan akhir yang dituju dari produk).
Pemahaman akan prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  ketentuan  TBT Agreement    penting    agar    tidak disalahgunakan    sebagai    tindakan proteksi dan melindungi produksi dalam negeri.  Kewajiban  sertifikasi  halal sebagai  standar wajib  perlu  dilihat  dan dianalisis    sesuai    ketentuan    yang mengaturnya  dalam  hubungan  dagang internasional antar negara anggota WTO yakni  ketentuan  TBT  Agreement. Berdasarkan uraian tersebut di atas akan dikaji  dengan  judul  ―Pemberlakuan Sertifikasi  Halal  Secara  Wajib  Terhadap Produk    Asing    Menurut    Persetujuan Hambatan    Teknis  Dalam  Perdagangan (Technical Barrier to Trade Agreement)‖. Metode Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  secara normatif
yakni penelitian yang
mendasarkan  pada  kajian  norma  yang
ada  pada  sistem  hukum.  Hukum ditelaah  asas-asasnya,  dijabarkan  dari undang-undang, peraturan yang terkait. 8 Norma-norma  terkait  media  massa disandingkan  dengan  asas-asas  serta doktrin  mengenai  kontrol  sosial  oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila  pada  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Pendekatan  penelitian  ini menggunakan pendekatan undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan sosial  ( social  approach ),  serta  pendekatan asas. Analisis dan pembahasan disajikan secara  deskriptif-eksplanatoris  yaitu dengan  menjabarkan  temuan  asas-asas, doktrin,  teori  dengan  peristiwa  yang terjadi  serta  memberikan  penjelasan dengan rinci. 9

## B. PEMBAHASAN
Keberadaan Peraturan Hukum Kewajiban  Sertifikasi  Halal  Terhadap Produk Asing Menurut Technical Barrier to Trade Agreement Undang-Undang    Nomor    33
Tahun    2014    tentang    Jaminan    Produk Halal  akan  memberlakukan  kewajiban sertifikasi  halal  pada  seluruh  produk yang  beredar  di  Indonesia  tidak terkecuali  produk  negara  lain  yang diimpor masuk ke  Indonesia.  Ketentuan hukum  kewajiban  sertifikasi  halal terhadap  produk    yang    beredar    di Indonesia  sebagaimana  termuat  dalam Pasal  4 UUJPH yang menyatakan bahwa produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia wajib bersertifikat halal. UUJPH menjadi landasan adanya mandatory (kewajiban) untuk  seluruh  produk  di  Indonesia bersertifikasi  halal  yang  sebelumnya ketentuan sertifikasi halal hanya bersifat
8 Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.
9 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, Penerbit  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
2012, hlm. 50.
voluntary  (sukarela), meskipun  terdapat pengecualian  kewajiban  bersertifikat halal  yang  ditujukan  kepada  pelaku usaha  yang  memang  memproduksi produk  dari  bahan  yang  diharamkan dengan  syarat  bahwa  pelaku    usaha yang memproduksi  produk  dari  bahan haram  tetap diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.
Indonesia        yang      tergabung dalam    globalisasi     dan     liberalisasi perdagangan    melalui    keanggotaannya dalam  World  Trade  Organization sejak tahun  1994  mengharuskan  segala tindakan Indonesia tidak boleh
menghambat  proses  perdagangan  antar anggota  WTO.  Pemberlakuan  aturan hukum  yang  hendak  dibuat  atau  baru akan  diterapkan  pada  suatu  negara anggota    WTO    terkait    perdagangan harus    selaras    dan    konsisten    dengan aturan yang ada di WTO, diketahui dan disetujui  oleh  negara  anggota  lain  agar tidak menghambat lalu
lintas perdagangan  internasional  antar  negara anggota. Ketentuan khusus dalam aturan WTO  yakni  Pasal  2.2  TBT  Agreement menyatakan  bahwa  anggota  harus menjamin  bahwa  peraturan  teknis disusun,  ditetapkan  dan  diterapkan tidak  dengan  maksud  untuk  atau  tidak dengan dampak menimbulkan
hambatan  yang  tidak  perlu  dalam perdagangan internasional.
Ketentuan  hukum dalam UUJPH harus  konsisten  dengan  TBT  Agreement agar UUJPH tidak ditentang dan digugat ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa    WTO atau  yang  disebut  Dispute  Settlement Body    WTO    oleh  negara  anggota  lain apabila  dinilai  sebagai  salah  satu  dari hambatan  bagi  perdagangan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum  WTO.  Banyak  negara  yang sangat  perhatian  terhadap  pengaturan sertifikasi  halal  ini.  Pasal  yang  menjadi kunci  utama  pengaturan  hukum  dari UUJPH, yakni Pasal 4 dinilai terlalu luas dan  kompleks,  banyak  pihak  yang meminta UUJPH untuk direvisi.
Beberapa  kamar  dagang  internasional yang  terdiri  dari  American  Chamber  of Commerce Indonesia, European Business Chamber  of  Commerce  Indonesia, Indonesia  Australia  Business  Council,
Indonesia Canada Chamber of Commerce,  Jakarta  Japan  Club,  Korean Chamber  of  Commerce  and  Industry, US-ASEAN Business Council memberikan pernyataan bersama bahwa pelaksanaan  UUJPH  akan  memiliki beberapa  konsekuensi  yang  tidak diinginkan yang akan menciptakan biaya tambahan  bagi  konsumen,  berpotensi mempengaruhi  kesehatan  masyarakat, mengurangi  efisiensi  dan  menghambat bisnis. 10
Indonesia  melalui  UUJPH  akan menjadi  satu-satunya  negara  di  dunia yang  menerapkan 11 ,  karena  itu  banyak negara  anggota  WTO  yang  berekasi menyampaikan  tanggapan  atas  aturan tersebut.  Negara  Malaysia  dan  Brunei tidak  memiliki  undang-undang  yang secara  khusus  mengatur  halal  dan  tidak mewajibkan  sertifikasi  halal  seperti halnya  UUJPH  di  Indonesia.  Malaysia dan  Brunei  telah  memiliki  lembaga sertifikasi  halal  yang  berada  di  bawah pemerintah,  jauh  sebelum  Indonesia merumuskan  BPJPH  sebagai  lembaga otoritas  resmi  halal  Indonesia,  yakni Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia (JAKIM) dan Bahagian Kawalan
Makanan  Halal  (BKMH)  Brunei  yang hanya memberikan pelayanan sertifikasi bagi yang mengajukan. 12
10 ― International  chamber  Joint  Position Paper On Law No. 33/2014 concerning Halal Products Assurance ‖,http://cloud.chambermaster.com/use rfiles/UserFiles/chambers/9078/File/Indonesia/ InternationalChambersJointPositionPaperonHalal- Final.pdf, diakses pada tanggal 3 April 2017 pukul 15.00 WIB.
11 ― Wajib  Halal,  Industri  Farmasi  Masih Kebingungan ‖,http://nasional.kontan.co.id/news /sertifikasi-produk-halal-akan-berlaku-wajib-1, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 19.00.
12 Iffah Karimah, ―Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal‖, Jurnal Syaria , Vol.
Pelaksanaan      sertifikasi      halal produk      di      Indonesia      selama      ini jumlahnya  lebih  sedikit  dari  jumlah produk  yang  beredar  itu  sendiri,  data persentase  jumlah  produk  yang  beredar dengan jumlah produk yang bersertifikat halal sebagaimana data yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Bimbingan    Masyarakat Islam
Kementerian    Agama    RI  menunjukan total  persentase  produk  bersertifikat halal  sejak  tahun  2011  sampai  dengan 2014  adalah  26,11  %  (53.383  sertifikasi dari  231.851  produk)  sehingga  produk pangan, kosmetika dan obat-obatan yang beredar  dan  belum  bersertifikat  halal tahun  2011  sampai  dengan  2014  sebesar 73,  89%.
13 Kondisi  produk  yang bersertifikasi halal sangat sedikit dibanding jumlah produk yang beredar.
Dua  perjanjian  penting  yang memuat pengaturan hambatan non-tariff yang  terdapat  dalam  WTO  terkait pemberlakuan penerapan kebijakan atau peraturan  teknis  yakni  aturan  TBT Agreement atau SPS Agreement. Selama kebijakan  atau  aturan  yang  dibuat  oleh negara  anggota  tidak  bertentangan dengan  kedua  perjanjian  tersebut  maka aturan  tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh negara tersebut. Ketentuan SPS
Agreement  secara  khusus  mengatur hambatan    non-tariff    yang  terkait dengan    kesehatan    hewan,    manusia dan  tumbuhan  yang  didukung  kajian ilmiah yang relevan.
Pengaturan    hukum    sertifikasi halal    sebagaimana    dalam    UUJPH merupakan  suatu  tindakan  di  bawah lingkup aturan TBT Agreement dan oleh karena  itu  ketentuan  UUJPH  harus selaras  dengan  aturan  TBT  Agreement.
1  No.  1  (2015),  LKIHI  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, hlm. 117.
13 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama  RI,  ― Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI ‖,
http://simbi.kemenag.go.id/halal/assets/collecti ons/newsletter/files/55642c827e6ac.pdf  diakses pada tanggal 3 April 2017 pukul 15.00 WIB.
Keselarasan  dengan  TBT  Agreement mengadung  arti  bahwa  UUJPH  harus memenuhi segala kewajiban dan prasyarat  yang  ada  dalam  ketentuan hukum perdagangan WTO sebagaimana termuat di TBT Agreement.
Kewajiban  halal  yang  termuat dalam Pasal 4 UUJP menyatakan produk yang      masuk,      beredar,      dan diperdagangkan   di   wilayah Indonesia wajib  bersertifikat  halal.  Ketentuan  ini berarti    bahwa  seluruh  produk,  tidak hanya  produk  luar  negeri  /  produk asing,  tetapi  produk    dalam    negeri    / domestik,    yang    beredar    di    Indonesia juga  diwajibkan  bersertifikasi  halal. Aturan  hukum  ini  sebagai  suatu peraturan    yang    netral    secara    hukum atau    tidak    ada    diskriminasi,  namun melihat    ketentuan    lebih    lanjut sebagaimana    termuat    dalam  Pasal  47 UUJPH yang menyatakan bahwa produk halal  yang  berasal  dari    luar    negeri perlu  dilakukan  sertifikasi  kembali  di Indonesia  apabila  tidak  terdapat  kerja sama saling pengakuan.
Ketentuan  Pasal  47  UUJPH sepintas  dapat  diartikan  akan  terjadi diskriminasi  karena  meskipun  produk yang  masuk  telah  bersertifikasi  dan berlabel    halal    yang    dikeluarkan otoritas    resmi    suatu    negara  anggota WTO  namun  belum  disertifikasi  di Indonesia  atau  produk  halal  tersebut bukan berasal dari negara anggota yang telah  kerja  sama  saling  pengakuan dengan  Indonesia  maka  produk  halal tersebut  tidak  dapat  masuk  beredar  di Indonesia.  Tindakan  demikian  akan terkesan ada  pembedaan  antar  produk halal    yang    berasal    dari    satu    negara dengan negara lain, sementara ketentuan halal  semestinya  sama  antar  negara karena  berdasarkan  aturan  hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Berdasarakan  uraian  di  atas bahwa  UUJPH  telah  menyelaraskan  diri dengan      ketentuan      hukum      dalam TBT      Agreement.      Keharusan      untuk penyelarasan  dan  konsistensi  kedua
aturan  tersebut  dilakukan    mengingat bahwa Indonesia telah mengikatkan diri ke  dalam  perjanjian-perjanjian  yang menjadi    dasar    hukum    anggota  WTO. Uraian    BAB    II  telah    menjelaskan bahwa  keterikatan  suatu  negara  atas hukum  internasional  didasari  pada kehendak  sebagaimana  disampaikan Triepel,  hukum  internasional,  dalam  hal ini    ketentuan    WTO,    mengikat    bagi negara-negara  bukan  karena kehendak mereka  satu  persatu  untuk  terikat melainkan karena adanya suatu
kehendak  bersama,  yang  lebih  tinggi dari  kehendak  masing-masing  negara untuk  tunduk  pada  hukum  yang  ada 14
Kehendak    demikian    termuat    di perjanjian-perjanjian yang menjadi hukum  dalam  WTO  Agreement.  Prinsip pacta  sunt  servanda  yang  merupakan norma tertinggi dalam hukum internasional  juga  menyatakan  bahwa negara-negara harus menghormati perjanjian-perjanjian yang dibuat
diantara mereka. 15
Adanya      kesepakatan      bersama yang      termuat      dalam      perjanjian internasional  bertujuan  agar  masyarakat internasional dapat merasakan ketertiban,  keteraturan,  keadilan,  dan kedamaian. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah  kepentingan  dan  kebutuhan bersama  akan  ketertiban  dan  kepastian hukum  dalam  melaksanakan  hubungan internasional. Indonesia, melalui pembukaan  UUD  1945  dengan  jelas menyatakan  bahwa  pemerintah  negara Indonesia  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Indonesia      menjadi      negara dengan   jumlah   penduduk   terbanyak keempat  di  dunia  dan  mayoritas penduduknya  adalah  pemeluk  agama Islam  oleh  karena  itu  Indonesia
14 Mochtar  Kusumatmadja, Op.cit ,  hlm. 45.
15 Ibid .
mempunyai hak melindungi
kepentingan  warga  negaranya  yang beragama  Isalam  tersebut.  Indonesia sebagaimana dalam falsafah negara yang dianutnya,  Sila  Pertama  Pancasila  yakni Ketuhanan  Yang    Maha    Esa    yang secara    filosofis    mencerminkan    bahwa Negara  Kesatuan    Republik    Indonesia wajib    menjamin    kemerdekaan penduduk  untuk  memeluk  agama  dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama  dan    kepercayaannya    itu. Pancasila    juga    didukung    konstitusi Indonesia  seperti  yang  termuat  dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut  agama  dan  kepercayaan masing-masing.
Indonesia dalam membuat  aturan  tidak  bisa  lepas  dari unsur keagamaan. Keberadaan aturan hukum sertifikasi  halal  diperlukan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum bagi  penduduk  beragama  Islam.  Bagi seorang Muslim menempatkan pentingnya  kebaikan  dan  kebersihan disegala aspek   kehidupan,   baik   dari makanan      maupun      barang-barang yang digunakan.
Islam sangat menekankan pentingnya aspek keselamatan  dan  keamanan  dalam menkonsumsi  barang  dan/atau  jasa. Kualitas
produk halal mampu memberikan  jaminan  bagi  konsumen Muslim akan keamanan, kebersihan  dan kesehatan  dari  suatu  produk.  Banyak negara    berlomba-  lomba  untuk memproduksi  berbagai  produk  halal untuk  dapat  menguasai  pangsa  pasar yang  sangat  banyak  di  Indonesia. Konsumsi  dan  penggunaan  berbagai produk  halal  terus  meningkat  dan menjadi  tren  sehingga  perlu  diimbangi dengan  suatu  pengaturan  jaminan produk  halal  sebagaimana  kita  ketahui bahwa berkembangnya hukum mengikuti perkemangan masyarakat.
Undang-Undang Jaminan Produk Halal  yang  telah  terbit  akan  mampu mengakomodir  keinginan  penduduk Indonesia  yang  beragama  Islam dan  hal yang  perlu  diperhatikan  kemudian adalah  bagaimana  penerapan  dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia.  Penerapan  tenggang  waktu kewajiban  sertifikasi  halal    yang diberikan  juga  perlu  diperhatikan  agar tidak terjadi kebingungan dan ketidaksiapan  oleh  produsen  industri dalam dan luar negeri.
Perbuatan  Hukum  Pemerintah  Dalam Pemenuhan    Kesesuaian  Peraturan Hukum  Kewajiban  Sertifikasi  Halal Bagi  Produk  Asing  Dengan  Technical Barrier To Trade Agreement
Kesadaran negara anggota World Trade  Organization  terhadap  hak  dan kewajiban    atas    ketentuan    Technical Barrier    to    Trade    Agreement  semakin meningkat  dengan  melihat  semakin aktifnya Negara anggota WTO
menyampaikan  trade  concern  yang terkait  dengan  kepentingan  negaranya. Sikap  negara  anggota  WTO  yang  terus aktif  ini  menjadikan  penyesuaian  atau pemenuhan  dan  konsistensi  suatu peraturan  atau  tindakan  yang  akan berlaku    di    negara    anggota    menjadi sangat    penting    untuk    menghindari konflik  perdagangan  dikemudian  hari. Pemerintah  Indonesia  sebagai  negara anggota  WTO  wajib  memenuhi    aturan dalam  TBT  Agreement.
Kewajiban    yang  timbul  tersebut mengharuskan  Pemerintah  Indonesia melakukan  perbuatan  hukum  agar peraturan  hukum  kewajiban  sertifikasi halal  bagi  produk  asing  dapat  sesuai dan  konsisten  dengan  TBT  Agreement. Perbuatan    hukum    ini  bermakna adanya    peran-peran    pemerintah    yang harus    dilakukan    dalam  upaya pemenuhan tersebut.
Pelaksanaan    prinsip-prinsip    umum dalam    aturan    TBT    Agreement  harus dipenuhi  oleh  Pemerintah  Indonesia,
prinsip  tersebut  dikelompokan  menjadi 3    (tiga)    prinsip    utama    yang    temuat dalam    pasal-pasal    dalam  kerangka hukum  TBT  Agreement  dan  telah dibahas  pada  uraian  huruf  A  BAB  IV yakni:  pertama,  kewajiban  pemenuhan prinsip  non-diskriminasi  sebagaimana termuat dalam Pasal 2.1, Pasal 5.1, Pasal 5.2  dan  Paragraf    D  lampiran  3  TBT Agreement.      Kedua,  menghindari hambatan  perdagangan  yang  tidak diperlukan  yang  termuat  dalam  Pasal 2.1,  Pasal  5.1,  Pasal  5.2 dan  Paragraf    E lampiran  3  TBT  Agreement.  Ketiga, penggunaan standar internasional dalam Pasal  2.4,  Pasal  5.4  dan  Paragraf  F lampiran 3 TBT Agreement.
Ketentuan TBT Agreement selain mengharuskan  pemenuhan  tiga  prinsip tersebut  di  atas  juga  mewajibkan Pemerintah  Indonesia  agar  setiap peraturan  teknis,  standar dan  prosedur penilaian  kesesuaian  yang  dibuat harus bisa selaras dan harmonis dengan aturan standar internasional serta mengharuskan  diterapkannya  prinsip transparansi.  Harmonisasi  didasarkan pada  ketentuan  yang  termuat  dalam Pasal,  2.4,  Pasal  2.5,  Pasal  2.6,  Pasal  5.4 dan  Pasal  5.5  serta  lampiran  3  huruf    F dan G TBT Agreement.
Sertifikasi  halal  di  Indonesia selama ini tidak dikelola oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan oleh Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  dengan  standar  halal  yang telah  ditetapkan  atas  dasar  fatwa  dari Komisi  Fatwa  MUI.  Komisi  Fatwa  MUI melakukan  sertifikasi  halal  dengan merujuk  pada  3  (tiga)  standar  sertifikat halal yakni:
1. HAS  (Halal  Assurance  System) 2300,  Persyaratan  Sertifikasi  Halal: Kebijakan dan Prosedur,  Lembaga Pengkajian    Pangan    Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia;
2. HAS  23201,  Persyaratan  Bahan Pangan Halal, Lembaga Pengkajian
Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia; dan 3. HAS  23103,  Pedoman  Pemenuhan
Kriteria  Sistem  Jaminan  Halal  di
Rumah  Potong  Hewan,  Lembaga
Pengkajian  Pangan  Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia. 16
Majelis      Ulama      Indonesia merupakan   kumpulan   dari   organisasi kemasyarakatan atau ormas-ormas Islam dan  bukan  otoritas  resmi  pemerintah. Pasca  diundangkannya  UUJPH,  standar halal  kemudian  dikaji  dan  disusun kembali  serta  diambil  alih  oleh Pemerintah.
Pemerintah Indonesia
melalui  Badan  Standarisasi  Nasional (selanjutnya disebut BSN), pada Oktober 2015  telah  membentuk  Komite  Teknis Halal (03-08) yang diketuai   oleh   Drs. Sholahudin      Al-Aiyub,      M.Si.      dari Majelis      Ulama  Indonesia  dan beranggotakan  22  pakar  dari  BSN, BPOM,  YLKI,  GAPMMI,  Kementerian Agama,  LPPOM  MUI,  IPB,  dan Perwakilan Laboratorium Pengujian. 17 81 Hasil  dari  kerja  komite  tersebut  yakni Standar    Nasional  Indonesia  99001:2016 Sistem    Manjemen    Halal    (selanjutnya disebut  SNI 99001:2016) yang ditetapkan berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala Badan  Standarisasi  Nasional  Nomor  :
230/KEP/BSN/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016. SNI 99001:2016 ini berlaku umum untuk semua kategori perusahaan,
meliputi perusahaan industri  pengolahan  (pangan,  obat,
16 Majelis            Ulama            Indonesia, ― LPPOM            MUI            LUNCURKAN            HAS 23000 ‖,http://www.halalmui.org/newMUI/inde x.php/main/detil_page/8/594,  diakses  pada tanggal 4 April 2017 pukul 15.00 WIB.
17 Badan    Standarisasi  Nasional,    ― RSNI Sistem  Manajemen Halal:  Acuan  dan  Prinsip  dalam Memberikan Jaminan Halal ‖, http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/7
238/RSNI-Sistem-Manajemen-Halal---Acuan-dan- Prinsip-dalam-Memberikan-JaminanHalal#. WNE6nEei9f1,  diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 10.00 WIB.
kosmetika),  Rumah  Potong  Hewan (RPH), proses produksi (dapur),
katering, restoran, industri jasa
(distributor,  warehouse,  transporter, retailer).
Kerangka  regulasi  teknis  selain SNI  99001:2016  sedang  disusun  dan dimatangkan  oleh  Kementerian  Agama yakni:  Peraturan  Presiden  tentang Organisasi   dan   Tata   Kerja   BPJPH, Peraturan      Pemerintah      tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal dan Peraturan Pemerintah tentang Tarif  Sertifikasi  Halal  dan  Peraturan Menteri  mengenai  hal-hal  teknis  terkait penyelenggaraan JPH. 18
Badan  Standarisasi  Nasional merupakan  instansi  pemerintah  yang diberikan  kewenangan  oleh  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang Standarisasi  dan  Penilaian  Kesesuaian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan  dibidang  standardisasi dan akreditasi harus
mengharmonisasikan    aturan    teknis yang    ada.    Upaya    pemerintah    dapat dilihat   juga   dalam   perumusan   SNI 99001:2016      yang      tidak      hanya mengadopsi  ketentuan  standar  halal LPPOM  MUI  tetapi  telah  menjadikan standar  internasional  SMIIC  yakni OIC/SMIIC  I:  General  Guidelines  on Halal      Food      sebagai      rujukan sebagaimana   diwajibkan   dalam   TBT Agreement.  OIC/SMIIC  I:  General Guidelines  on  Halal  Food  yang merupakan  salah  satu  standar  halal internasional  yang  berasal  dari  lembaga the  Standards  and  Metrology  Institute Institute  for  Islamic  Countries  (SMIIC). SMIIC dibentuk oleh Organisasi
18 Badan  Standarisasi  Nasional,  ― Menuju Halal Sebagai Jaminan Keamanan dan Kesehatan bagi Produk,        yang        harmonis        Dengan        Aturan Internasional ‖,        http://bsn.go.id/main/berita/ berita_det/6382/Menuju-Halal-Sebagai-Jaminan- Keamanan-dan-Kesehatan-bagi-Produk--yang- harmonis-Dengan-Aturan-Internasional,  diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 10.00 WIB.
Kerjasama  Islam  (OKI)  pada  Mei  2010 dengan  tujuan  menciptakan  mekanisme harmonisasi  standar,  skema  akreditasi, dan  skema  sertifikasi  antar  negara anggota  OKI,  mewujudkan  kesetaraan kompetensi  dibidang  metrologi  dan penilaian  kesesuaian  antar  negara  OKI dan  mengembangkan  saling  pengakuan sertifikat  antar  anggota  SMIIC  untuk meningkatkan  volume  perdagangan intra  – OKI.  SMIIC memiliki  14 (empat belas)  Technical    Committees,    yang meliputi    bidang  Halal  Food,  Halal Cosmetic,  Service  Site,  Renewable Energy,  Tourism  and  Related  Services, Agriculture  Process,  Transportation, Leather  and  Tanning  Material,  Textiles and  Related  Products,  Halal  Supply Chain,  Halal  Management  Systems,
Dangerous Goods Transportation Requirements,  Jewellery  dan  Petroleum and  Petroleum  Products      dengan  3 standar  yang  menjadi  acuan    yaitu OIC/SMIIC    I:    General  Guidelines  on Halal Food; OIC/SMIIC 2: Guidelines for Bodies Providing Halal Certification; dan OIC/SMIIC  3:  Guidelines  for  Halal Accreditation  Body  Accreditating  Halal Certification Bodies. 19
Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat internasional memiliki ketergantungan  satu  sama  lain,  oleh karena  itu  Pemerintah  Indonesia  tidak mempunyai pilihan untuk tidak melakukan  pemenuhan  aturan  WTO. Tujuan  yang  dimiliki  pemerintah  yakni untuk  memajukan  perekonomian  dan mensejahterakan  warganya  yang  salah satunya  melalui  hubungan  dagang internasional.  Konsekuensi  tergabung Indonesia  sebagai  negara  anggota  WTO adalah terikat dengan semua
ketentuannya  sehingga  tindakan  hati- hati pemerintah dalam penerapan setiap aturan  atau    kebijakan  nasional  perlu
19 The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries, “Standard Development” ,https://www.smiic.org/en/smicc, diakses  pada  tanggal  4  April  2017  pukul  15.00 WIB.
dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran bahkan  apabila  diperlukan,  pemerintah dapat  memungkinkan  untuk  merubah sejumlah aturan nasional. Indonesia juga tidak  bisa  memilih  melakukan  transaksi perdagangan  hanya  dengan  satu  atau dua  negara  anggota  secara  khusus, karena  apabila  memang  demikian  harus dilaksanakan  dalam  kerangka  regional seperti Perdagangan Bebas ASEAN agar tidak  melanggar  prinsip  perdagangan internasional  dan  tidak  ada  tuntutan negara anggota lain, baik tuntutan ganti rugi  atau  sanksi  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  WTO  berupa tindakan balasan yang mungkin   terjadi dimana      hal      tersebut      dapat dibenarkan      oleh      WTO  berdasarkan prinsip  retaliasi.  Tidak  hanya  diberikan sanksi  hukum,  pengucilan  dan  tekanan secara  politis  akan  didapat  Indonesia apabila melanggar ketentuan perdagangan    WTO,    terutama    jika Indonesia  dihadapkan  dengan  negara maju  yang  kemudian  dapat  merugikan kepentingan nasional. Kenyataan demikian  tidak  dapat  dikesampingkan, karena  sudah  sering  terjadi  dan  dengan melihat  posisi  Indonesia  yang  masih sangat  bergantung  pada  negara  lain, menghindari  perselisihan  merupakan cara  terbaik  yang  perlu  dilakukan pemerintah Indonesia.
Salah  satu  kunci  agar  penerapan sertifikasi  halal  secara  wajib  oleh pemerintah  Indonesia  dapat  berhasil adalah kepercayaan.
Pemerintah Indonesia  harus  mampu  membuat negara  lain  percaya  dan  yakin  akan regulasi pengaturan yang  ada merupakan    pengaturan    yang  tidak menghambat  perdagangan.  Regulasi, aturan dan pensyaratan yang dibuat dan ditetapkan      harus      bisa      diyakinkan oleh      pemerintah      bahwa      itu dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien serta tidak menimbulkan biaya berlebihan sehingga dapat memperlancar dan memberikan manfaat bagi produsen dalam memproduksi dan
memasarkan  produknya  di  wilayah Indonesia.  Kekhawatiran  dan  reaksi negara lain muncul karena mereka tidak percaya  terhadap  tindakan  pemerintah Indonesia  dalam  membuat  regulasi, bahkan  dari  dalam  negeri  sendiri, kekhawatiran itu muncul dari produsen- produsen lokal dengan diundangkannya UUJPH. Resistensi dapat ditiadakan dan dihilangkan  apabila  mereka  percaya terhadap pelaksanaan aturan pemerintah dan sebaliknya, mereka akan mendukung pelaksanaan sertifikasi halal secara wajib tersebut.

## C. PENUTUP
Keberadaan    peraturan    hukum kewajiban    sertifikasi    halal    terhadap produk  asing  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal konsisten terhadap ketentuan TBT Agreement dan pemberlakuan  pengaturan  ini  dijamin oleh aturan hukum perdagangan internasional,  khususnya  aturan  dalam kerangka WTO, selama peraturan teknis, standar atau prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan  yang  tidak  perlu  dalam perdagangan internasional dan memang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara anggota WTO;
Perbuatan  hukum  pemerintah yang  dilakukan  melalui  peran-perannya dalam    pemenuhan    kesesuaian peraturan    kewajiban    sertifikasi    halal bagi      produk      asing      terhadap ketentuan      TBT      Agreement      yakni penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam  TBT  Agreement  dalam  setiap kebijakan,  pengaturan  dan  regulasi- regulasi  teknis  yang  telah  dan  akan diterbitkan.  Prinsip  tersebut  yakni  non- diskriminasi,  menghindari        hambatan perdagangan        yang        tidak diperlukan,  penggunaan    standar internasional,    harmonisasi    dan transaparansi.
Prinsip
non-diskrimanasi diterapkan  Pemerintah  dengan  tidak
membedakan    keberlakuan    kewajiban sertifikasi    halal    atau  menyeluruh,  baik produsen  dalam  negeri  maupun  luar negeri  dengan  tidak  membedakan  asal negara.  Kedua,  prinsip  menghindari hambatan  yang  berlebihan,  pemerintah dapat  menyusun  aturan  halal  dengan tujuan  yang  jelas.  Ketiga,  harmonisasi yang  dilakukan  oleh  Kementerian  dan lembaga  terkait  seperti  Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional. Pemerintah  melalui  badan-badan  atau lembaga  tersebut  dapat  menyelaraskan atau  mengharmonisasi  dengan  standar internasional.    Terakhir,    dalam    hal pemenuhan    transparansi,  Pemerintah melakukan  notifikasi  melalui  melalui Badan  Standarisasi  Nasional    sebagai Notification    Body    dan    memberikan waktu  yang cukup bagi negara anggota lain untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan  sebagai  fungsi  dari  Enquiry Point.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional.  ―Menuju Halal Sebagai Jaminan Keamanan Dan  Kesehatan  Bagi  Produk, Yang  Harmonis  Dengan  Aturan Internasional.‖  bsn.go.od,  n.d. http://bsn.go.id/main/berita/ berita_det/6382/Menuju-Halal- Sebagai-Jaminan-Keamanan-dan- Kesehatan-bagi-Produk--yang- harmonis-Dengan-Aturan- Internasional.
———. ―RSNI Sistem Manajemen Halal: Acuan  Dan  Prinsip  Dalam Memberikan  Jaminan  Halal.‖ www.bsn.go.id,
n.d. http://www.bsn.go.id/main/ber ita/berita_det/7238/RSNI- Sistem-Manajemen-Halal--- Acuan-dan-Prinsip-dalam- Memberikan-
JaminanHalal#.WNE6nEei9f1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Kementerian Agama RI. ―Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI.‖
simbi.kemenag.go.id,
n.d. http://simbi.kemenag.go.id/hala l/assets/collections/newsletter/f iles/55642c827e6ac.pdf.
Hakim,  Lukmanul. Buku  Panduan Olimpiade  Halal  LPPOM  MUI Halal Is My Life Untuk SMU/Sederajat  Tingkat  Nasional . Bogor: LPPOM MUI, 2014. http://cloud.chambermaster.com. ―International  Chamber  Joint Position  Paper  On  Law  No. 33/2014 Concerning Halal Products Assurance,‖ n.d. http://cloud.chambermaster.com /userfiles/UserFiles/chambers/9
078/File/Indonesia/ InternationalChambersJointPositi onPaperonHalal-Final.pdf. Karimah, Iffah. ―Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi  Halal.‖ Jurnal  Syariah ,
2015.
Kusnandar,  Feri. FAQ  Tentang  Pangan Halal . Bogor: Dapartemen Teknologi IPB, 2010. Majlis  Ulama  Indonesia.  ―LPPOM  MUI LUNCURKAN HAS 23000.‖ www.halalmui.org, n.d. http://www.halalmui.org/new MUI/index.php/main/detil_pag
e/8/594.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015.
Pandika,  Rusli. Sanksi  Dagang  Unilateral Di  Bawah  Sistem  Hukum  WTO . Bandung: Alumni Bandung, 2010.
Peter van den Bossche, Daniar Natakususmah, Joseph Wira Koesnaidi. Pengantar Hukum WTO  (World  Trade  Organization) . Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia, 2010.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012. Standard  Development.  ―The  Standards and  Metrology  Institute  for  the Islamic Countries,‖ n.d. https://www.smiic.org/en/smic c. www.zonahalal.com.  ―Uni  Erofa  Kritik Undang-Undang Halal Indonesia,‖ 2015. http://www.zona- halal.com/2015/03/uni-  eropa- kritik-undang-undang-halal.html. http://nasional.kontan.co.id. ―Wajib Halal,  Industri  Farmasi  Masih Kebingungan,‖ n.d. http://nasional.kontan.co.id/ne ws/sertifikasi-produk-halal- akan-berlaku-wajib-1.