## PENGUNGKAPAN MUATAN UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN KESUKUAN PADA BAHASA SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK
(DISCLOSURE OF HATE SPEAKING BASED ON ETHNICITY ON LANGUAGE AS LEGAL EVIDENCE: FORENSIC

## LINGUISTIC ANALYSIS
Ali Kusno, M. Bahri Arifin, Widyatmike G.M. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mulawarman

## Abstract
Disclosure of Content of Hate Speech Based on Ethnicity in Legal Evidence: Forensic Linguistic Analysis. This study aims to reveal allegations of hate speech based on SARA. This research uses descriptive qualitative research with research data in the form of the use of language as legal evidence in uploading SL (Reported) and information from police investigators.  The  analytical  approach  uses  triangulation  theory,  namely  the  analysis  of critical discourse models of Fairclough, sociopragmatics, and Roland Barthes' semiotics. This study concludes that SL uploads are strongly suspected of causing hatred or hostility to  individuals  and/or  groups  based  on  SARA  between  tribal  organizations  (KP  and  PB organizations).  Handling  such  cases  needs  to  be  done  quickly  because  they  have  the potential to cause communal social conflicts.
Keywords: SARA  hate  speech,  critical  discourse  analysis  of  legal  cases,  speech  acts, semiotics, forensic linguistics
Abstrak
Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Alat Bukti Hukum:  Analisis  Linguistik  Forensik. Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan data penelitian berupa penggunaan bahasa sebagai alat bukti hukum dalam unggahan SL (Terlapor)  dan  keterangan  penyidik  kepolisian.  Pendekatan  analisis  menggunakan triangulasi  teori,  yakni  analisis  wacana  kritis  model  Fairclough,  sosiopragmatik,  dan semiotik Roland Barthes. Penelitian  ini menyimpulkan bahwa  unggahan  SL diduga  kuat menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  berdasarkan SARA  antarormas  kesukuan  (ormas  KP  dan  PB).  Penanganan  kasus  seperti  itu  perlu dilakukan dengan cepat karena berpotensi menimbulkan konflik sosial komunal.
Kata-kata Kunci: ujaran kebencian SARA, analisis wacana kritis kasus hukum, tindak tutur, semiotik, linguistik forensik
Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya Vol 12, No 2, Oktober 2022 ISSN 2089-0117 (Print) Page 235 - 251 ISSN 2580-5932 (Online)

## PENDAHULUAN
Seperti  diberitakan detiknews.com (Dirgantara,  2021),  Presiden  Joko  Widodo  memberikan perhatian khusus terkait maraknya kasus  hukum akibat pelanggaran Undang-Undang  Informasi dan  Teknologi  Eelektronik  (UU  ITE).  Kepolisian  menyikapi  perintah  Presiden  Jokowi  untuk meminimalkan  penanganan  kasus  berujung  pemenjaraan  seseorang  dalam  rangka  penegakan hukum  berkeadilan.  Para  penyidik  jajaran  Kepolisian  Republik  Indonesia  diharapkan memedomani Kesadaran Berbudaya  Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih,  Sehat,  dan  Produktif  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Nomor:  SE/2/II/2021.  Seorang penyidik  dalam  penanganan  kasus  dengan  alat  bukti  bahasa  selayaknya  dapat  membedakan pernyataan yang masuk kategori kritik, masukan, hoaks , dan pencemaran nama baik. Hal itu dapat memudahkan  pihak  penyidik  menentukan  kategori  kasus  dengan  alat  bukti  bahasa  yang  dapat dipidana    dan  langkah  yang  perlu  diambil.  Hukum  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dalam penegakan  hukum  ( ultimum  remidium )  dan  perlunya  mengedepankan  keadilan  restiratif ( restorative  justice )  dalam  penyelesaian  perkara  terkecuali  perkara  yang  berpotensi  memecah belah, Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), radikalisme, dan sparatisme (SE/1/II/2021, 2021).
Khusus persoalan yang bernuansa SARA memang seharusnya mendapat penanganan khusus. Hal itu didasari pemahaman bahwa permasalahan SARA berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Fakta beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di daerah-daerah di Indonesia salah satunya disebabkan  keterlambatan  dalam  upaya  meredam.  Apabila  permasalahan  SARA  sudah  terjadi, sulit  bagi  aparat  keamanan  untuk  mengendalikan.  Persoalan  identitas  berhubungan  dengan  sisi emosional seseorang. Menurut Yusuf  Bangura dalam the search for identity: ethnicity, religion and political violence , keberagaman dan perbedaan, seperti yang terdapat di Indonesia, pada satu sisi merupakan sumber kekayaan bangsa. Pada sisi lain hal itu sering menimbulkan dampak negatif berupa  konflik  sosial  yang  dipicu  SARA,  seperti  yang  pernah  terjadi  di  beberapa  daerah  di Indonesia dalam skala kecil maupun skala besar.
Berdasarkan fakta konflik SARA di daerah-daerah, biasanya terjadi akibat dari kesenjangan budaya  dan  sosial  ekonomi,  ketimpangan  pembangunan,  ketidakadilan,  serta  politik  identitas. Konflik bernuansa SARA menurut Lewis Coser termasuk ke dalam konflik nonrealistis. Hal itu ini  didasari  kenyataan  bahwa  konflik  sosial  sering  disebabkan  hal-hal  yang  bukan  substantif. Konflik lebih dipicu oleh kebencian dan prasangka buruk terhadap lawan. Konflik skala kecil yang berlarut-larut  dan  tidak  mendapat  penanganan  serius  dari  pemerintah  dapat  menjadi  sumber persoalan besar. Tidak jarang akumulasi konflik kecil berujung kekerasan dan kerusuhan (Balqis, 2021). Kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa daerah dan berlangsung berkepanjangan telah menimbulkan banyak korban jiwa.
Seperti  keterangan  yang  diberikan  oleh  pihak  penyidik  kepolisian  bahwa  pada  tanggal  4 Januari  2021  menerima  aduan  adanya  unggahan  yang  bernada  provokatif  dalam  media  sosial Facebook SL (Terlapor). Dalam unggahan tanggal 2 Januari 2021, akun Facebook SL mengunggah kalimat-kalimat  sebagai  berikut.  (1) “ngk  lama  bubuhan  komando.  Khusus  Gang  buntu  akn berbwntur dengan ku bubuhan Paser bekireeyyy”. (2) “Buat Gang buntu pengikut nya komando. Ngk ada ku takuti. Klo km mau bentur ayo kita dimna. Komando lawan Paser Bakereiyy”. (3) “Bukan ak menantang ormas. Tapi orang nya aja. Ngk ada ku takuti orang nya komando ppu” (4) “klo mau ngejelekin terus paman yg sudah bantu ak. Buat komando ngk satu orangpun yg kutakutin”
Berdasarkan  keterangan,  SL  (Terlapor)  membuat  unggahan  tersebut  sebagai  bentuk penolakan  pembentukan  Ormas  KP  (ormas  kesukuan  yang  identik  dengan  salah  satu  suku  di
Kalimantan  Timur)  di  lingkungan  tempat  tinggal  SL.  Sebelumnya  SL  sudah  menyampaikan penolakan pembentukan ormas tersebut secara langsung, namun tidak dihiraukan. Sebelum  SL membuat  unggahan  di  akun  Facebook,  telah  terjadi  peristiwa  pencurian  kepiting  yang  diduga dilakukan  oleh  anggota  Ormas  KP  (ormas  kesukuan)  pada  tanggal  18  Desember  2020  sekitar pukul 15.00 Wita. Sejak kejadian tersebut mulai memicu gesekan antara Ormas KP dengan Ormas PB.  Ormas  KP  dan  Ormas  PB  merupakan  organisasi  yang  identik  dengan  kesukuan  masing- masing  di  Kalimantan  Timur.  Pertentangan  antara  kedua  ormas  dapat  dimaknai  pertentangan antara dua suku yang berbeda tidak sebatas ormas.
Pada  tanggal  19  Desember  2020  terjadi  kesepakatan  damai  antara  korban/pemilik  tambak dengan pelaku yang dimediasi oleh aparat TNI/Polri beserta para pemangku adat, tokoh adat, dan perwakilan  Ormas  KP.  Massa  yang  hadir  dari  kelompok  PB  marah  hingga  terjadi  peristiwa penimpasan menggunakan senjata tajam terhadap salah satu anggota Ormas KP oleh oknum dari Ormas  PB.  Dari  hasil  kesepakatan  yang  terjadi  di  Kantor  Polsek,  mulai  timbul  gesekan  antara ormas  KP  dan  Ormas  PB.  Kemudian  pada  tanggal  28  Desember  2020  terjadi  rapat  adat  dan disepakati  pelaku  pencurian  kepiting  dijatuhi  denda  adat  sebesar  Rp24.000.000,00  (dua  puluh empat  juta  rupiah)/orang.    Hasil  akhir  dari  masalah  ini  terjadi  pada  tanggal  4  Januari  2021  di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh pihak Dewan Adat, tokoh ormas, tokoh adat, serta dari unsur pemerintah  dan  TNI/Polri  yang  menghasilkan  kesepakatan  pelaku  diberikan  sanksi  adat ‘penekoro’ yang artinya diusir dari kampung atau wilayah adat dan dijatuhi hukum formal. Selama  terjadinya  masalah  ini  ada  masalah  lain  yang  memicu  permasalahan  lainnya,  dari informasi  yang  diterima  penyidik  ternyata  para  pelaku  (diduga  pencuri  kepiting)  sempat mengalami ancaman jika tidak keluar dari kampung akan dibakar. Hal ini yang membuat anggota KP untuk waspada dan marah. Menanggapi unggahan Facebook SL, pemangku adat pun  sangat tersinggung dan mengkhawatirkan karena ada nuansa  provokasi Ormas  PB dan KP dan potensi bentrok antarormas. Atas kejadian ini Pelapor  memohon kepada pihak Kepolisian agar memproses hukum secara tegas untuk memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada pengguna media sosial agar bijak membuat tulisan di media sosial.
Atas  unggahan  tersebut  SL  (Terlapor)  dilaporkan  terkait  dengan  pasal  ujaran  kebencian berdasarkan  SARA.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengungkapkan  memenuhi tidaknya unsur dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam unggahan akun Facebook SL (Terlapor) sebagai alat bukti. Manfaat teoretis hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan penelitian linguistik forensik dengan pendekatan teori sosiopragmatik, analisis wacana kritis, dan semiotik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu model kajian linguistik forensik dalam menganalisis bahasa sebagai alat bukti hukum khususnya ujaran kebencian berdasarkan SARA. Kajian linguistik forensik kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan berbagai perspektif suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  dapat  menjadi  bagian  upaya  preventif  terjadinya  konflik sosial di Indonesia.
Dalam hal ini, linguistik forensik terasa manfaatnya dalam mengantisipasi potensi konflik di Indonesia. Menurut Turrell (Mintowati, 2016) linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal. Begitu juga dengan pendapat yang diungkapkan oleh Olsson (2004) bahwa linguistik forensik sebagai aplikasi ilmu linguistik dalam bidang hukum. Penerapan linguistik forensik  banyak bersinggungan dengan bahasa sebagai alat bukti hukum (Saputro, 2019, hlm. 12). Penerapa linguistik forensik sangat bermanfaat dalam membantu analisis kasus bahasa sebagai alat bukti hukum.
Coulthard  dan  Jonhson  (2010  dalam  Mintowati,  2016)  mengungkapkan  bahwa  kajian linguistik  forensik  bidang  kajiannya  meliputi,  bahasa  dalam  dokumen  resmi,  bahasa  penegak
hukum  dan  polisi,  interaksi  di  ruang  pengadilan,  interviu  antara  anak-anak  dengan  saksi  dalam sistem  legal,  bukti  linguistik  dan  testimoni  saksi ahli  di  ruang  pengadilan,  atribusi  menulis  dan plagiasi, dan fonetik forensik serta identifikasi penutur. Bidang kajian linguistik forensik tersebut menggambarkan betapa luasnya ruang lingkup kajian linguistik forensik.
Selanjutnya, berdasarkan pendapat Gibbons dan Jhon Turell (2008, hlm. 1) bidang studi utama linguistik  forensik  meliputi  bahasa  hukum  tertulis,  khususnya  bahasa  peraturan  perundang- undangan;  hukum  lisan  wacana,  khususnya  bahasa  proses  pengadilan  dan  pemeriksaan  polisi, masalah  keadilan  sosial  yang  muncul  dari  bahasa  lisan  dan  tulisan  hukum;  penyediaan  bukti linguistik,  yang  dapat  dibagi  menjadi  bukti  atas  identitas/penulis,  dan  bukti  komunikasi; pengajaran dan pembelajaran bahasa hukum lisan dan tulisan; dan penerjemahan dan penafsiran hukum.
Linguistik forensik selain mengungkapkan bahasa sebagai alat bukti hukum, juga diterapkan dalam hal lain, seperti kajian produk hukum dan persidangan. Berdasarkan pandangan beberapa ahli dapat disimpulkan pengertian linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengaji  linguistik  dan  hukum,  baik  kajian  bahasa  dalam  produk  hukum,  bahasa  dalam  proses persidangan,  maupun  bahasa  sebagai  alat  bukti  hukum.  Kajian  linguistik  forensik  di  Indonesia terbilang baru dan belum banyak kajian yang dihasilkan. Oleh karena itu, kajian linguistik forensik merupakan  kajian  linguistik  terapan  yang  penting  untuk  menjadi  fokus  penelitian  di  Indonesia mengingat manfaatnya yang besar.
Linguistik  forensik  di  Indonesia,  khususnya  dalam  pengungkapan  kasus  dengan  bahasa sebagai alat bukti hukum menghadapi persoalan dan tantangan terkait dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (Musfiroh, 2014, hlm. 82--83). Permasalahan utama terletak pada dialek geografis dan dialek sosial. Dialek menjadi bukti penting seorang pelaku berasal dari asli kalangan  tertentu  atau  hanya  kamuflase  kelas.  Selanjutnya,  perbedaan  interpretasi  kelas  sosial terhadap  teks.  Sebuah  teks  yang  sama  sangat  dimungkinkan  memiliki  makna  berbeda  ketika  di tafsirkan kelas sosial yang berbeda.
Berikutnya,  persepsi  kesukuan  yang  berbeda  karena  setiap  suku  memiliki  pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap sebuah teks. Sebuah kalimat bagi suku tertentu dapat dimaknai sebagai bentuk penghinaan, tetapi bukan penghinaan bagi suku yang lain. Sebuah pernyataan dapat dimaknai sebagai ancaman bagi Suku Jawa, tetapi tidak bagi Suku  Batak. Kesenjangan budaya antara satu suku dengan suku lain memang menjadi potensi konflik sosial karena keslaahpahaman.
Permasalah klasik saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia berpersepsi negatif tentang penegakan hukum karena dianggap tidak memberikan solusi dan hanya merugikan.  Berdasarkan penjelasan tersebut analisis linguistik forensik dalam konteks sosial masyarakat Indonesia perlu mempertimbangkan  dialek  geografis  dan  dialek  sosial,  interpretasi  kelas  sosial,  dan  persepsi kesukuan  yang  berbeda.  Apabila  hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  baik,  kesalahan  dalam menganalisis  sebuah  data  kasus  hukum  dapat  dihindari.  Oleh  karena  itu,  dalam  masyarakat multikultur seperti di Indonesia, analisis linguistik  forensik perlu menyesuaikan diri. Kesalahan dan permasalahan hukum tidak hanya membutuhkan bukti bendawi, tetapi juga telaah verbal yang rumit dan akurat.
Dalam  penerapan  penanganan  kasus  bahasa  sebagai  alat  bukti  hukum,  langkah  pertama penyelidikan  perlu  menemukan  hubungan  antara  pola-pola  linguistis  bahasa  dengan  modus operandi,  motif,  dan  orientasi  kejahatan.  Dalam  menganalisis  kejahatan  dengan  menggunakan kajian linguistik forensik, tidak akan ditemukan satu teori linguistik saja untuk memecahkan semua pola  praktik  kejahatan  dan  pikiran  kejahatan  pelaku  (Sawirman,  Hadi,  &  Yusdi,  2014,  hlm.  3). Dengan  demikian,  semua  teori  linguistik  berpeluang  dimanfaatkan  dalam  penanganan  sebuah
kasus bahasa sebagai alat bukti hukum.
Seorang ahli bahasa harus peka dalam memilih dan memilah teori linguistik dalam menghadapi sebuah  kasus.  Kesalahan  dalam  memilih  sebuah  teori  linguistik  akan  dapat  menimbulkan kesalahan  penilaian  terhadap  sebuah  data  alat  bukti  hukum.  Ahli  bahasa  selayaknya  mampu menggunakan  teori  linguistik  menyesuaikan  alat  bukti  hukum  yang  dianalisis.  Analisis  bahasa sebagai alat bukti hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan hukum. Penerapan analisis linguistik  forensik  dengan  benar  dapat  menjadikan  linguistik  forensik  sebagai  instrumen  untuk mengoreksi ketidakadilan karena berperan aktif dalam proses di penegakan kebenaran dan hukum. Ilmu  forensik  yang  dapat  dijalankan  ahli  bahasa  dengan  baik  dan  benar  dapat  menjadi  solusi alternatif  menegakkan  kebenaran,  keadilan,  dan  kebebasan  sipil  pada  saat  hukum  dan  keadilan kurang berpihak kepada masyarakat kecil (Olsson, 2012, hlm. 5).
Ahli  bahasa  selayaknya  dalam  menganalisis  dan  menggunakan  teori-teori  linguistik menjunjung tinggi kebenaran dan tetap mengikuti prosedur ilmiah. Adapun analisis bahasa sebagai alat  bukti  dapat  mengikuti  langkah-langkah  tertentu  (Kusno,  2021a,  hlm.  159).  Langkah  awal, perlunya  definisi  operasional  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan.  Selama  ini  rujukan  definisi, seperti penghinaan, pencemanaran nama baik, dan fitnah, mengacu pada definisi yang terdapat di KBBI V . Oleh karena itu, ahli bahasa perlu mempertimbangkan  pengertian atau definisi lain dari berbagai rujukan. Semakin banyak sumber terkait, akan memudahkan ahli bahasa mengidentifikasi sebuah alat bukti. Selanjutnya, ahli bahasa perlu memiliki akses informasi yang terkait kasus yang dianalisis. Penyidik selayaknya proaktif memberikan informasi lengkap dan sebanyak-banyaknya karena  kelengkapan  data  tersebut  sangat  mempengaruhi  hasil  analisis.  Selanjutnya,  ahli  bahasa perlu mengumpulkan data tuturan secara lengkap.
Ahli  bahasa  apabila  memerlukan  data  profil  para  pihak,  dapat  berkoordinasi  dengan penyidik untukmendapatkan keterangan tentang profil pelapor dan terlapor. Ahli bahasa juga dapat meminta  data  kepada  penyidik  tentang  keterangan  para  saksi.  Selain  sumber  informasi  terkait kasus dari penyidik, ahli bahasa dapat mengumpulkan data dari sumber lain, seperti pemberitaan media dan kasus-kasus yang serupa yang sudah inkrah.
Apabila data dan informasi sudah lengkap, langkah selanjutnya memilih pendekatan teori yang  tepat.  Hal  ini  sangat  penting  dan  perlu  kehati-hatian.  Apabila  salah  memilih  dan menggunakan  teori, akan  menghasilkan  analisis  yang  kurang  tepat  dan  berdampak  kepada  para pihak. Jangan sampai analisis yang tidak tepat merugikan para pihak. Orang yang seharusnya tidak bersalah dapat dinyatakan bersalah apabila analisis ahli bahasa tidak tepat. Dalam menganalisis kasus, ahli bahasa perlu memperlakukan kasus seperti halnya kajian ilmiah sehingga tahapan yang dilakukan menggunakan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan  hukum.  Ahli  bahasa  perlu  selalu  berprinsip  kehati-hatian  dalam  menganalisis  dan menyimpulkan  data  kasus  bahasa  sebagai  alat  bukti  hukum  karena  menyangkut  hajat  hidup seseorang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Hal ini sejalan dengan pendapat Cloulthard & Johnson  (2007,  hlm.  14)  bahwa  sebagai  ahli  bahasa  dalam  menganalisis  sebuah  teks  dapat menggunakan banyak interpretasi yang beragam alat, metode, dan teori. Seorang ahli bahasa dalam penanganan  data  kasus  hukum  perang  bahasa  dituntut  memilih  teori  linguistik  yang  tepat menyesuaikan  kasus  yang  dihadapi.  Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  perspektif teori.
Pendekatan  pertama,  analisis  sosiopragmatik. Sosiopragmatik  pertama-tama  disampaikan
Leech (1983) yang mengatakan pragmatik merupakan kajian linguistik dengan mempertimbangkan  konteks  sosial  dan  konteks  budaya  tertentu..  Dalam  pragmatik  memiliki prinsip-prinsip  yang  berlaku  secara  variatif  berdasarkan  situasi,  status,  dan  kelas  sosial  yang berbeda  (Rahardi,  2009,  hlm.  14).  Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  konteks sosial dan konteks budaya tertentu sangat menentukan dalam kajian pragmatik yang berlaku secara variatif mempertimbangkan perbedaan situasi, status, dan kelas sosial.
Dalam  memaknai  sebuah  tuturan,  peneliti  perlu    memahami  komponen  yang  membangun tuturan  termasuk  memahami  situasi,  peristiwa,  dan  tindak  tutur.  Komponen  tutur  Dell  Hymes membagi menjadi delapan aspek dengan akronim SPEAKING .) Situasi ( act situation ) mencakup latar dan suasana. Partisipan mencakup penutur, pengirim, pendengar dan penerima. End (tujuan) mencakup maksud dan hasil. Act sequence (urutan  tindak) mencakup bentuk pesan dan isi pesan. Key (kunci)  berupa  nada  suara  dan  ragam  bahasa  yang  dipergunakan  dalam  menyampaikan pendapat. Instrumentalities (piranti,  perabotan)  mencakup  saluran  dan  bentuk  tutur. Norms (norma)  mencakup  norma  interaksi  dan  norma  interpretasi. Genre berupa  jenis  bentuk penyampaian (Iswatiningsih, 2016, hlm.38--45).
Dalam  mengaji  perilaku  komunikatif  di  dalam  masyarakat  tutur  perlu  mengaitkan   dengan satuan-satuan interaksi. Satuan interaksi tersebut Hymes menyatakan dalam tiga satuan berjenjang, situasi tutur ( speech situation ), peristiwa tutur ( speech event ), dan tindak tutur ( speech act ). Hymes menjelaskan situasi tutur dengan situasi yang dikaitkan dengan (atau ditandai dengan tiadanya) tutur (Ibrahim, 2004, hlm. 267). Situasi tutur juga diartikan sebagai konteks terjadinya komunikasi (Iswatiningsih, 2016, hlm. 38--45).
Kehadiran  linguistik  forensik  di  Indonesia  dengan  ragam  bahasa  dan  ragam  budaya  harus mampu menempatkan barang bukti ataupun alat bukti hukum ke dalam tindak tutur ( Speech act) (Austin,  1975).    Tindak  tutur  memiliki  lapis  lokusi  (apa  yang  secara  nyata  dikatakan  pelaku), ilokusi (maksud dan tujuan pembicara), dan perlokusi (efek dari ujaran bagi pihak lain) (Musfiroh, 2014).  Dalam  kajian  linguistik  forensik, penting  untuk  mengungkapkan  apa  yang  disampaikan, maksud yang ingin disampaikan, dan dampak yang ditimbulkan sebuah tuturan. Dalam masyarakat Indonesia lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara, sehingga muncul perlokusi yang tidak diharapkan. Dalam hal ini kasus hukum lebih dipicu karena kesalahpahaman.
Pengungkapkan  unsur  bentuk  linguistik  dalam  kasus  hukum  perang  bahasa  dapat  didekati dengan  tindak  tutur.  Tuturan  dapat  dikelompokkan  menjadi  menjadi  dua  jenis,  yakni  tuturan konstatif  dan  tuturan  performatif.  Sebuah  tuturan  konstatif  dilakukan  dengan  mengungkapkan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah (Saifudin, 2020, hlm. 3--5). Selanjutnya, tuturan performatif merupakan tuturan yang dapat melakukan sebuah tindakan  (Saifudin, 2020, hlm.  3--5).  Sebuah  tuturan  performatif  mampu  membentuk  atau  dan  menimbulkan  sebuah tindakan.
Perilaku  tidak  sopan  merusak  norma-norma  sosial  yang  tertanam  secara  ideologis–prinsip- prinsip tindakan yang diterima bersama oleh anggota kelompok yang menunjukkan keanggotaan kelompok tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut (Culpeper, 2011, hlm. 153). Dua metodologi untuk menyelidiki formula ketidaksopanan yang dikonvensionalkan, satu adalah untuk menyelidiki ekspresi yang menunjukkan ketidaksopanan. berorientasi metadiscourse , dan yang lainnya untuk fokus pada keteraturan ekspresi dalam konteks ketidaksopanan. Metodologi kedua  melibatkan  konteks  yang  terkait  dengan  peristiwa  ketidaksopanan  (Culpeper,  2011,  hlm. 152--154).  Analisis  bahasa  dengan  pendekatan  tindak  tutur  efektif  dalam  mengungkapkan pemaknaan  dalam  berbagai  macam  situasi  tutur  dan  beragam  konteks  permasalahan  bahasanya
(Hatdianti, 2018;  Harpriyanti, 2016; Juniat, 2019). Pendekatan  kedua,  analisis  wacana  kritis  Norman  Fairclough. Teks  kasus  kebahasaan merupakan  sebuah  wacana.  Studi  tentang  wacana  menarik  untuk  menjangkai  analisis  berbagai fenomena bahasa di berbagai media dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya (Astuti, 2020;  Ramadhan,  2016).  Sebuah  studi  wacana  mempelajari  semua  aspek  penggunaan  bahasa (Schiffrin, 2007, hlm. 40). Selanjutnya, N. Fairclough (Haryatmoko, 2016, hlm. 4) mendefinisikan wacana  sebagai  praktik  sosial  dalam  bentuk  interaksi  simbolis.  Interaksi  tersebut  dapat diungkapkan  dalam  beragam  objek,  seperti  pembicaraan,  tulisan,  gambar,  diagram,  film  atau musik.  Analisis  penggunaan  bahasa  mengungkapkan  tujuan-tujuan  dan  fungsi-fungsi  bahasa (Schiffrin, 2007, hlm. 41). Bahasa sebagai bagian dari masyarakat, sedangkan fenomena-fenomena linguistik merupakan fenomena sosial (Fairclough dalam Schiffrin, 2007: 41). Wacana perang bahasa juga dianalisis melalui analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA).  Analisis  wacana  kritis  model  N.  Fairclough  menempatkan  wacana  atau penggunaan  bahasa  sebagai  praktik  sosial;  wacana  atau  penggunaan  bahasa  dihasilkan  dalam sebuah  peristiwa  diskursif  tertentu;  wacana  yang  dihasilkan  berbentuk  sebuah  genre  tertentu (Ahmadi F., 2014, hlm. 255). Sebuah kasus kebahasaan sebagai produk wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Untuk mengungkapkan pemaknaan bahasa yang berhubungan dengan kekuasaan  dan hubungan sosial  analisis wacana kritis memiliki enam prinsip (Haryatmoko, 2016, hlm.  10). Enam prinsip itu adalah teks dan konteks, keberurutan dan intertekstualitas, konstruksi dan strategi, peran kognisi sosial, dan interdiskursivitas.  Analisis ini didasari pemikiran bertujuan memberi dasar ilmiah bagi pernyataan kritis terhadap kehidupan sosial dalam rangka moral, politik, keadilan sosial dan kekuasaan (berpihak).
Analisis ini dilakukan meliputi analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini mencakupi (1) analisis tekstual (level mikro), yaitu analisis deskriptif terhadap dimensi teks; (2) analisis praktik wacana  (level  meso),  yaitu  analisis  interpretatif  terhadap  pemproduksian,  penyebaran,  dan pengonsumsian wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; (3) analisis sosiokultural (level  makro),  yaitu  analisis  eksplanatif  terhadap  konteks  sosiokultural  yang  melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014, hlm.  255; Haryatmoko, 2016, hlm. 22--27). Ketiga tahapan analisis tersebut memberikan ruang analisis dengan cakupan yang luas dan komprehensif yang dapat menutup celah kesalahan analisis.
Analisis  wacana  kritis  N.  Fairclough  tersebut  dapat  mengungkap  makna  bahasa  alat  bukti kasus  hukum  secara  menyeluruh  dan  mendalam.  Menurut  Kusno  (2021a,  hlm.  159)  analisis linguistik forensik pada kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough terbukti efektif. Kelebihan analisis ini dapat mengungkapkan pemaknaan dengan data kasus yang terbatas, namun data tambahan dapat digali dari berbagai sumber  yang masih  relevan.  Faktanya,  seringkali  data  kasus  yang  diterima  ahli  bahasa  dari  penyidik  dalam jumlah  yang  terbatas.  Keterbatasan  data  tersebut  dikhawatirkan  ahli  bahasa  dapat  salah memberikan  analisis  alat  bukti  hukum.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  analisis  ini  dapat meminimalkan  hasil  analisis  yang  salah  dengan  menggali  informasi  sebanyak-banyaknya  dari berbagai aspek.
Pendekatan ketiga, analisis semiotik  Roland Barthes. Dalam kajian linguistik forensik, ahli bahasa  lebih  banyak  menggunakan  pendekatan  pragmatik,  sedangkan  pendekatan  ini  kurang dipakai ahli bahasa dalam menganalisis data bahasa alat bukti hukum. Padahal pada kasus-kasus dengan data tertentu lebih efektif dengan analisis semiotik Roland Barthes ini.
Makna dalam kajian semiotik dibagi menjadi makna konotasi dan denotasi. Makna konotasi merupakan sebuah ketetapan, sebuah hubungan, sebuah anaphora, sebuah eature yang memiliki
kekuatan menghubungkan dirinya sendiri dengan anterior, ilterior, dan eskterior tersebut, ke lain tempat  dari  teks  (atau  teks  lain).  Roland Barthes  mengungkapkan  bahwa  semiotik  terarah  pada wacana  khusus  yang  disebut  mitos (miyth) (Budiman  dalam  Kusno,  2016,  hlm.  19).  Barthes berpendapat bahwa bahasa dapat dipilah menjadi dua sudut artikulasi. Artikulasi pertama sistem primer  (ekspresi,  tingkatan  isi,  dan  relasi)  mengkonstitusi  tingkat  ekspresi  untuk  sistem  kedua. Selanjutnya,  sistem  pertama  berhubungan  dengan  tingkat  denotasi  dan  sistem  kedua  dengan tingkat  konotasi.  Pada  artikulasi  kedua  sistem  primer  mengkonstitusi  tingkat  isi  untuk  sistem kedua. Dalam hal, ini sistem pertama berhubungan dengan objek bahasa dan sistem kedua dengan metabahasa (Sobur, 2016, hlm. 70).
Secara semiotik, kewacanaan disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua, a second order semiological  system. Pada  tataran  bahasa (language), yakni  sistem  semiologis  tingkat  pertama, penanda-penanda  berhubungan  dengan  petanda-petanda  sedemikian  sehingga  menghasilkan tanda. Hubungan itu dinamakan sebagai signifikasi. Tanda-tanda pada tataran pertama ini pada gilirannya menjadi penanda-penanda yang berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua.  Pada  tataran  signifikasi  lapis  kedua  inilah  mitos  berada.  Aspek  material  mitos,  yakni penanda-penanda  pada the  second  order  semiological  system itu,  dapat  disebut  sebagai  retorik tanda  pada  sistem  pertama,  sementara  petanda-petandanya  sendiri  dapat  dinamakan  sebagai (fragmen) ideologi.  Menurut  Budiman  (2002,  hlm.  95)  mitos  menurut  Barthes  adalah  wacana berkonotasi,  yakni  wacana  yang  memasuki  lapisan  konotasi  dalam  proses  signifikasinya. Penggunaan semiotik dalam analisis kasus kebahasaan diharapkan dapat membantu mengungkap makna  kasus-kasus  yang  melibatkan  unsur  bahasa  dan  metabahasa.  Semiotik  berperan mengungkapkan makna di balik makna yang disampaikan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan multikasus bahasa sebagai alat bukti hukum. Setiap kasus dipilih dengan hati-hati agar membuahkan hasil berlatar belakang beda, tetapi untuk alasan-alasan tertentu yang dapat diprediksi (replikasi teoretis) (Yin, 2021:54--59). Data penelitian ini  berupa  dokumen  penggunaan  bahasa  akun  Facebook  SL  (Terlapor)  sebagai  alat  bukti  yang ditangani  ahli  bahasa  di  Kelompok  Kepakaran  dan  Layanan  Profesional  (KKLP)  Bahasa  dan Hukum  Kantor  Bahasa  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Data  berupa  dokumen  juga  diperoleh  dari sumber  data  lain  yang  berkaitan  dengan  data  konteks  kasus  yang  akan  dianalisis,  seperti  data keterangan  peyidik  kepolisian  maupun  data  pemberitaan  media.  Data  ini  digunakan  dalam mendukung  analisis  kasus  hukum  sebagai  alat  bukti.  Hal  ini  sangat  penting  dalam  membantu membangun konteks agar dapat membuat analisis dengan konteks yang lengkap.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik  catat  (Jamshed,  2014).  Metode  dokumentasi  dilakukan  dengan  membuat  salinan  data dokumen  penggunaan  bahasa  sebagai  alat  bukti  yang  ditangani  ahli  bahasa  di  Kantor  Bahasa Provinsi  Kalimantan  Timur.  Teknik  simak  dilakukan  dengan  cara  membaca  secara  teliti  dan cermat  data  dokumen  penggunaan  bahasa  sebagai  alat  bukti  untuk  diidentifikasi  dan dikelompokkan  yang  selanjutnya  dianalisis  dengan  pendekatan  analisis  linguistik  forensik. Selanjutnya dilakukan pencatatan data penelitian pada kartu data yang telah disiapkan. Analisis data dokumen penggunaan bahasa pada kasus SL (Terlapor) dilakukan dengan analisis isi ( content analysis ) dengan melibatkan tiga teori.
Norman  K.  Denkin    mendefinisikan  triangulasi  sebagai  gabungan  atau  kombinasi  berbagai metode  yang  dipakai  untuk  mengkaji  fenomena  yang  saling  terkait  dari  sudut  pandang  dan perspektif yang berbeda, yakni dengan (1)  triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika
penelitian  dilakukan  dengan  kelompok),  (3)  triangulasi  sumber  data,  dan  (4)  triangulasi  teori (Rahardjo,  2010).  Hasil  akhir  penelitian  kualitatif  berupa  sebuah  rumusan  informasi  atau thesis statement .  Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  analisis  tiangulasi  teori  dalam  duguaan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), diduga dilakukan oleh SL (Terlapor). Sebelumnya, untuk memudahkan analisis diidentifikasi  delapan aspek komponen tutur  Dell  Hymes.  Situasi  ( act  situation )  sesuai  dalam  uraian  di  latarbelakang,  unggahan  SL (Terlapor)  didahului  adanya  pertentangan  individu  yang  berbeda  ormas  kesukuan. Partisipan , dalam  hal  ini  Terlapor  adalah  SL  yang  membuat  unggahan  di  akun  Facebook.  SL merepresentasikan diri bagian dari ormas PB yang identik dengan suku Paser. Selanjutnya, Pelapor adalah AN yang pernah terlibat konflik dengan SL. AN berasal dari ormas KP yang identik dengan suku Dayak. End (tujuan) tuturan ini maksud SL (Terlapor) membuat unggahan di akun Facebook SL adalah menolak pembentukan Ormas KP, namun tidak dihiraukan dan tetap dibentuk Ormas tersebut  dengan  diketuai  AN.  Sebelumnya  SL  sudah  menyampaikan  penolakan  pembentukan ormas tersebut di wilayah Gang Buntu. Kemudian SL menantang Anggota Ormas KP dengan cara membuat unggahan provokasi di akun Facebook SL sendiri bukan merupakan Anggota/Kelompok dari Ormas KP ataupun PB.
Act  sequence (urutan  tindak)  seperti  yang  diungkapkan  dalam  pendahuluan. Key (kunci) disampaikan  dengan  ragam  bahasa  yang  kasar  (sarkasme)  dan  provokatif. Instrumentalities (piranti, perabotan) berupa pesan melalui unggahan Facebook. Norma dalam interaksi kasus ini karena kedua belah pihak berasal dari dua keompok ormas yang berbeda. Perlu dipahami bahwa ormas  kesukuan  di  Kalimantan  Timur  sekaligus  merepresensikan  suku  tertentu. Genre dalam kasus  ini  berupa  berwujud  tuturan  melalui  unggahan  Facebook.  Berdasarkan  identifikasi komponen  tutur  tersebut,  berikut  ini  analisis  berdasarkan  pendekatan  teori  terkait  dan  konteks unggahan sesuai yang disampaikan para saksi.
1) Analisis Tekstual (Analisis Mikro)
Berikut ini analisis testual terhadap unggahan akun  Facebook SL (Terlapor) terkait dugaan provokasi  permusuhan  antara  Ormas  KP  dan  Ormas  PB.  Kedua  ormas  tersebut  merupakan identitas kesukuan yang berbeda. Analisis pertama, tindak lokusi (makna tuturan) terhadap setiap tuturan SL (Terlapor):

## Data 1
“ngk lama bubuhan komando. Khusus Gang buntu akn berbwntur dengan ku bubuhan PB”.
Berdasarkan keterangan penyidik sesuai hasil pemeriksaan, maksud SL (Telapor) tidak lama lagi Ormas  KP  khususnya  Gang  Buntu  akan  berkelahi  dengan  Terlapor  dan  keluarga  lain  anggota Ormas  PB.  Tuturan  tersebut  dapat  dimaknai  dengan  pendekatan  tindak  tutur.  Secara  lokusi (tindakan  menuturkan  sesuatu),  tuturan  tersebut  secara  keseluruhan  mengungkapkan    SL (Terlapor) menyampaikan bahwa tidak lama lagi bubuhan (para anggota) Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu  akan berbenturan (konfrontasi, berkelahi, dan saling serang) dengan SL (Terlapor) dan bubuhan (para anggota) Ormas PB.
Selanjutnya, SL (Terlapor) melalui akun Facebook mengunggah kalimat sebagai berikut. Data 2
“Buat Gang buntu pengikut nya komando. Ngk ada ku takuti. Klo km mau bentur ayo kita dimna.

## Komando lawan pasir bakireyyy”
Berdasarkan keterangan penyidik sesuai hasil pemeriksaan, maksud SL (Terlapor) adalah Gang Buntu tempat terlapor tinggal yang tergabung di Ormas KP tidak ada yang Terlapor takuti kalau mau  berkelahi  antara  Ormas  KP  melawan  Ormas  PB.  Tuturan  tersebut  dapat  dimaknai  dengan pendekatan  tindak  tutur.  Secara  lokusi  (tindakan  menuturkan  sesuatu),  tuturan  tersebut  secara keseluruhan mengungkapkan bahwa  SL (Terlapor) menyampaikan pesan yang ditujukan kepada warga Gang Buntu  yang tergabung dalam anggota Ormas KP tidak ada yang SL (Terlapor) takuti. satu  pun  yang  ditakuti.  SL  (Terlapor)  menantang  kalau  warga  Gang  Buntu    anggota  ormas  KP ‘mau  bentur’ (konfrontasi,  berkelahi,  dan  saling  serang),  SL  (Terlapor)  mempersilakan  untuk dilakukan di mana menyerahkan kepada warga Gang Buntu  anggota ormas KP untuk menentukan. ‘Benturan’ (konfrontasi,  berkelahi,  dan  saling  serang)  itu  antara  anggota  Ormas  KP  melawan Ormas PB.
Selanjutnya, akun Facebook SL mengunggah kalimat sebagai berikut. Data 3
“Bukan ak menantang ormas. Tapi orang nya aja. Ngk ada ku takuti orang nya komando ppu” . Berdasarkan  keterangan  penyidik  sesuai hasil  pemeriksaan, maksud  SL  (Telapor) bahwa  Ketua ranting KP beserta anggotanya tidak ada yang Terlapor takuti.  Tuturan tersebut dapat dimaknai dengan  pendekatan  tindak  tutur.  Secara  lokusi  (tindakan  menuturkan  sesuatu),  tuturan  tersebut secara keseluruhan mengungkapkan tentang SL (Terlapor) menyampaikan bahwa tidak menantang Ormas KP secara organisasi, tetapi menantang orangnya (anggotanya) saja. Tidak ada orang-orang (anggota) Ormas KP yang SL (Terlapor) takuti. Dalam hal ini, tantangan tidak lagi terbatas bagi anggota Ormas KP yang tinggal di Gang Buntu, tetapi tantangan ditujukan kepada seluruh anggota Ormas KP yang tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Selanjutnya, SL (Terlapor) melalui akun Facebook mengunggah kalimat sebagai berikut. Data 4 “klo  mau  ngejelekin  terus  paman  yg  sudah  bantu  ak.  Buat  komando  ngk  satu  orangpun  yg kutakutin”
Berdasarkan  keterangan  penyidik  sesuai  hasil  pemeriksaan,  maksud  SL  (Telapor)  adalah  kalau mau menjelekkan paman dari Ibu SL merupakan Suku PB yang sudah membantu SL (Terlapor) apabila terjadi keributan  paman SL sebagai penengah  yang dituakan.  Untuk kalimat  tidak satu orang pun yang  SL takutkan maksudnya adalah anggota KP tidak ada yang SL (Terlapor) takuti. Tuturan  tersebut  dapat  dimaknai  dengan  pendekatan  tindak  tutur.  Secara  lokusi  (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan tersebut secara keseluruhan mengungkapkan tentang SL (Terlapor) mengungkapkan bahwa kalau ada orang yang mau menjelekkan terus, dipersilakan menjelekkan Paman  SL    (Terlapor)  yang  merupakan  Suku  PB  yang  sudah  bantu  Terlapor  (apabila  terjadi keributan,    Paman  SL  sebagai  penengah  karena  yang  dituakan).   Dalam  hal ini  dapat  dimaknai bahwa SL (Terlapor) berusaha berlindung di balik nama besar Paman yang diduga sebagai tokoh adat yang dituakan. SL (Terlapor) menyampaikan tantangan kepada ormas KP karena tidak ada satu orang pun yang ditakutkan SL (Terlapor).
Berdasarkan  keempat  analisis  unggahan  tersebut,  dapat  dimaknai  sebagai  berikut:  SL (Terlapor) mengungkapkan bahwa tidak lama lagi anggota Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu akan berkelahi dengan SL (Terlapor) dan anggota Ormas PB. SL (Terlapor) berpesan kepada anggota Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu tidak ada di antara mereka yang SL (Terlapor) takuti. SL (Terlapor) menantang anggota Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu kalau mau berkelahi, SL (Terlapor) mempersilakan untuk dilakukan di mana menyerahkan kepada mereka untuk menentukan. Dalam hal ini bentrokan/perkelahian antara anggota Ormas KP
melawan Ormas PB.
SL  (Terlapor)  menyampaikan  bahwa  tidak  menantang  Ormas  KP  secara  organisasi,  tetapi menantang anggotanya saja. Tidak ada anggota Ormas KP di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang SL (Terlapor) takuti. Dalam hal ini, tantangan tidak lagi terbatas bagi anggota Ormas KP  yang  tinggal  di  Gang  Buntu,  tetapi  tantangan  ditujukan  kepada  seluruh anggota  Ormas  KP yang tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. SL (Terlapor) mengungkapkan bahwa apabila  ada  orang  yang  mau  menjelekkan  terus,  dipersilakan  jelekkan  Paman  dari  SL  yang merupakan Suku PB yang sudah membantu Terlapor (apabila terjadi keributan Paman SL sebagai penengah yang dituakan). Dalam hal ini dapat dimaknai SL berlindung di balik nama Paman yang diduga  sebagai  tokoh  Paser  yang  dituakan.  Lagi-lagi,  SL  (Terlapor)  menyampaikan  tantangan kepada  ormas  KP  karena  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  ditakutkan  SL  (Terlapor).  Pemaknaan secara  semiotik  Roland  Barthes  pada  tataran  konotasi  penanda-penanda  tersebut  menunjukkan seperangkat petanda atau fragmen ideologi bahwa anggota ormas Komando yang tinggal di Gang Buntu tidak ada yang SL takuti. Ormas PB menurut SL lebih baik dari ormas Komando. Kedua,  secara  ilokusi,  yakni  apa  yang  dapat  dicapai  dengan  mengkomunikasikan  niat  dan maksud.  Unggahan-unggahan  SL  (Terlapor)  di  Facebook  tersebut  termasuk  tuturan  performatif yang  mengandung  ‘daya’  yang  dapat  berpotensi  menjadi  nyata.    Dalam  hal  ini,  SL  (Terlapor) selalu mengaitkan diri bagian dari Ormas PB dan berlindung di balik nama Paman yang diduga sebagai  tokoh  Paser  yang  dituakan,  padahal  SL  (Terlapor)  sendiri  bukan  merupakan anggota/kelompok  PB.  Sesuai  dengan  analisis  lokusi  tersebut,  SL  (Terlapor)  beberapa  kali memprovokasi  dan  menantang  anggota  Ormas  KP  di  Gang  Buntu.  Selain  itu,  unggahan  SL (Terlapor) dapat dimaknai provokasi dan tantangan terhadap seluruh anggota Ormas KP di wilayah Penajam Paser Utara, tidak sebatas  yang  tinggal di  Gang  Buntu. Oleh karena itu, unggahan SL (Terlapor) tersebut dapat menimbulkan keresahan dan  provokasi permusuhan antara Ormas  KP dengan Ormas PB. Selain itu, meskipun SL (Terlapor) bukan anggota Ormas PB, melihat konteks kejadian-kejadian  sebelumnya,  tuturan  SL  (Terlapor)  sangat  memungkinkan  untuk  diwujudkan dan tidak sebatas ancaman dan tantangan.
Ketiga, perlokusi, yakni dampak apa yang dihasilkan atau dicapai dengan mengatakan sesuatu, seperti  meyakinkan,  membujuk,  menghalangi,  mengatakan,  mengejutkan  atau  menyesatkan. Dalam  hal  ini  tuturan  SL  (Terlapor)  dapat  berdampak  menyesatkan  dan  memprovokasi  kedua ormas KP melawan Ormas PB untuk melakukan benturan (perkelahian dan konfrontasi). Selain itu, tuturan dalam unggahan SL (Terlapor) dapat menimbulkan rasa terancam bagi para pihak yang dimaksud.    Apabila  pertentangan  tersebut  terus  berlanjut  dapat  menimbulkan  keresahan  di masayarakat.

## 2) Dimensi Praktik Wacana (Level Meso)
Analisis praktik kewacanaan ini dilakukan untuk mengungkapkan proses teks diproduksi dan dikonsumsi,  termasuk  di  dalamnya  menelisik  proses  apakah  yang  dilalui  suatu  teks  sebelum dicetak dan perubahan apa yang dialami sebelum disebarluaskan (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014).  Dalam  kajian  linguistik  forensik,  dimensi  ini  bermanfaat  dalam  mengungkapkan  latar belakang dan akibat sebuah tuturan tersebut. Berdasarkan keterangan, sebelum adanya unggahan akun Facebook SL (Terlapor), ada permasalahan pencurian kepiting yang dilakukan oleh anggota KP pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita para pelaku diamankan oleh anggota Polsek dan dibawa ke Kantor Polsek. Kejadian tersebut mulai memicu gesekan antara Ormas KP dengan Ormas PB.
Pada  tanggal  19  Desember  2020  terjadi  kesepakatan  damai  antara  korban/pemilik  tambak dengan  pelaku  yang  dimediasi  oleh  aparat  TNI/Polri  beserta  para  pemangku  adat Paser,  Tokoh
adat, dan perwakilan ormas KP. Walaupun dengan kondisi di luar Kantor Polsek massa yang hadir dari kelompok PB marah sampai terjadi penimpasan menggunakan senjata tajam terhadap anggota ormas KP yang dilakukan salah satu oknum Ormas PB.
Dari hasil kesepakatan yang terjadi di Kantor Polsek, mulai timbul gesekan-gesekan antara ormas  KP  dan  Ormas  PB,  kemudian  pada  tanggal  28  Desember  2020  terjadi  rapat  adat  dan disepakati  pelaku  dijatuhi  denda  adat  sebesar  Rp.  24.000.000,0  (dua  puluh  empat  juta rupiah)/orang,  hasil  akhir  dari  masalah  ini  terjadi  pada  tanggal  04  Januari  2021  di  Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh pihak Dewan Adat Pasir, tokoh ormas, tokoh adat, serta dari unsur pemerintah  dan  TNI/POLRI  menghasilkan  kesepakatan  pelaku  diberikan  sanksi  adat ‘penekoro’ /diusir  dari  kampung  atau  wilayah  adat  Paser  dan  dijatuhi  hukum  formal.  Ternyata selama terjadinya masalah ini ada masalah lain yang memicu permasalahan lainnya, ternyata para pelaku  sempat  mengalami  ancaman,  jika  tidak  keluar  dari  kampung  akan  dibakar,  ini  yang membuat anggota KP untuk waspada dan marah.

## 3) Dimensi Praktik Sosial Budaya (Level Makro)
Kalimantan  Timur  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  masayarakatnya  masih memegang teguh hukum adat. Hukum adat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, terutama di beberapa daerah seperti di Kutai Barat, Penajam, dan Penajam Paser Utara. Masyarakat patuh dan  tunduk  dengan  hukum  adat  tersebut.  Dalam  konteks  kasus  SL  juga  dilakukan  tahapan penanganan  dengan  menggunakan  hukum  adat  tempat  kejadian  berlangsung.  Apabila  sudah disepakati penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan hukum adat, semua pihak wajib menghormati dan menaatinya. Hal tersebut seperti dalam konteks kasus ini dalam menyelesaikan dugaan pencurian kepiting.
Apabila  dipahami  psikologi  sosial  masyarakat  Kalimantan,  secara  semiotik  Roland  Barthes dapat dipahami bahwa soliditas kesukuan sangat tinggi. Begitu pula rasa penghormatan terhadap kesukuan begitu tinggi. Apabila ada ormas kesukuan yang merasa dihina atau dilecehkan, hal itu dapat dipahami sebagai pelecehan terhadap suku dan pemilik identitas kesukuan tersebut. Deretan konflik kesukuan pernah terjadi di pulau Kalimantan dari skala kecil sampai dengan skala besar, seperti kerusuhan di Sampit dan di Sambas. Konflik-konflik itu seolah menjadi model konflik bagi daerah-daerah  lain  di  Kalimantan.  Permasalahan  pribadi  yang  berlatar  belakang  kesukuan  yang berbeda seringkali melebar pada konflik kesukuan.
Pemahaman atas potensi konflik sosial yang ada di Kalimantan Timur  tidak bisa dilepaskan dari  sejarah  panjang  konflik  sosial  bernuansa  SARA  yang  pernah  terjadi  di  bumi  Kalimantan. Konflik antarsuku yang pernah terjadi di Kalimantan seolah mengulang kembali sejarah pertikaian antaretnis yang terjadi di beberapa daerah. Sejarah kelam tersebut konflik yang tidak terselesaikan dengan tuntas berakibat dendam yang tidak berkesudahan. Hal itu memicu munculnya lagi konflik apabila terdapat pemantiknya (Narwoko, 2004, hlm. 181).
Berbagai potensi konflik selaras dengan keberadaan ormas kesukuan. Ormas-ormas tersebut mengatasnamakan  suku-suku  tertentu.  Satu  sisi  positif  keberadaan  ormas  kesukuan  merupakan bentuk siliditas dan solidaritas kesukuan sekaligus representasi aspirasi masyarakat adat. Menurut Kusno (2017, hlm. 101--102) berbagai potensi kekerasan yang ada di Kalimantan salah satunya dengan  keberadaan  ormas  kesukuan.  Ormas-ormas  kesukuan  marak  di  Kalimantan  Timur  yang mengatasnamakan  suku-suku  tertentu.  Ormas  kesukuan  sebenarnya  berdampak  positif  sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kesukuan, terutama bidang sosial dan politik. Hanya saja ada oknum-oknum ormas yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat dengan melakukan aksi premanisme berkedok ormas kesukuan.
Apabila  terjadi  konflik  antarwarga  berlatar  belakang  kesukuan  yang  berbeda  terlebih  lagi keduanya  anggota  ormas  yang  berbeda,  hal  itu  menyebabkan  peluang  terjadinya  konflik  dapat semakin besar. Sebagai contoh konflik sosial yang terjadi di Nunukan pada tanggal 12 Juli 2007. Asal  mula  pemicu  konflik  tersebut  konflik  pribadi  yang  berlainan  suku  dan  kebetulan  anggota ormas  yang  berbeda.  Keberadaan  ormas-ormas  tersebut  berdampak  negatif  memperuncing perbedaan  yang  ada.  Antara  suku  satu  dengan  yang  lain  membuat  warga  di  Kalimantan  Timur seolah  disekat  dan  dikotak-kotakkan.  Hal  itulah  yang  menyebabkan  ormas-ormas  kesukuan  di Kalimantan Timur cenderung mendapat stereotipe negatif.
Dalam  kurun  waktu  tertentu  konflik  antar-etnis  (suku)  belum  meledak  maka  itu  semua hanyalah  jeda  sosial  yang  fungsinya  sekadar  menunda  konflik  terbuka  yang  sesungguhnya (Narwoko,  2004,  hlm.  181).  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  konflik  antarsuku  harus  segera diselesaikan dengan tuntas. Jangan sampai menunda dan meninggalkan masalah yang setiap saat akan memicu konflik sosial.
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  triangulasi  teori,  yakni  analisis  wacana  kriti  Norman Fairclough  dan semiotik Roland Barthes dapat dipahami bahwa  unggahan SL dalam status akun Facebook  dapat  dikategorikan  memiliki  muatan  yang  diduga  kuat  mengadung  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam hal ini unggahan SL (Terlapor) tersebut diduga kuat dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara anggota Ormas PB sebagai organisasi masyarakat suku Paser  dengan ormas KP sebagai organisasi suku Dayak yang apabila dibiarkan wacana tersebut berkembang dapat memicu konflik sosial terbuka yang bernuansa SARA.
Unggahan  SL  (Terlapor)  memenuhi  sebuah  alat  bukti  hukum  mengandung  unsur  ujaran kebencian berdasarkan SARA. Unsur tersebut berupa berpotensi mengakibatkan ketersinggungan (marah, malu, tercemar, terhina, dsb.) terhadap SARA, mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar,  memenuhi  niat  ( intention )  untuk  menimbulkan  dampak  tertentu,  baik  secara langsung  (aktual)  maupun  tidak,  disebarluaskan,  berdampak  menginspirasi  orang  lain  untuk melakukan  kekerasan,  menyakiti  secara  psikologis,  diskriminatif,  dan  berpotensi  dan/atau menimbulkan konflik sosial komunal. Konflik pribadi yang melibatkan kesukuan dapat melebar menjadi konflik sosial komunal. Menurut Pruitt & Rubin (2011, hlm. 243) ketika dua kelompok satu sama lain terlibat dalam konflik yang berat, sering kali sulit bagi angota masyarakat yang lain untuk  tetap  bersikap  netral.  Salah  satu  alasannya  adalah  para  partisipan  kontroversi  sering  kali mencari  dukungan  dari  anggota  lain  dan  menuntut  agar  mereka  memutuskan  untuk  bergabung dalam  konflik.  Ekskalasi  konflik  sering  kali  mengganggu  atau  menimbulkan  ketakutan  pada masyarakat  luas.  Ketika  masyarakat  mengalami  polarisasi,  konflik  cenderung  semakin  jauh terekskalasi.
Konflik SARA berangkat dari kemarahan, kebencian, sakit hati, pembelaan diri, meskipun nyawa  taruhannya.  Hal  itu  terbentuk  tidak  dalam  sehari,  tetapi  tumpukan  residu  yang  lama mengendap  dan  tidak  disadari.  Konflik  berawal  konflik  individu  melebar  ke  konflik  sosial komunal. Konflik SARA akan meninggalkan trauma berkepanjangan. Selain itu, rasa saling curiga akan selalu membayangi. Sederet konflik sosial pernah terjadi di Indonesia, seperti konflik antar suku di Sampit (2001), konflik antaragama di Ambon (1999), konflik antaretnis (1998), konflik Gerakan Aceh Merdeka, dan koflik di Wamena Papua (2019) (Firdaus, 2019).
Pertikaian  antarsuku  tercatat  pernah  terjadi  di  wilayah  Kalimantan  Timur.  Pertikaian antarsuku pernah terjadi pada tanggal 12 Juli 2007 di Nunukan, Kalimantan Timur. Konflik pribadi yang  melebar  menjadi  konflik  antara  suku  Dayak  dan  Bugis  (Eka,  2007).  Pada  tanggal  26
September  2010  di  Kota  Tarakan  juga  pernah  terjadi  konflik  dengan  latar  belakang  SARA. Bentrok  antarkelompok  warga  terjadi  di  Kampung  Juata  Permai,  Tarakan,  Kalimantan  Timur. Konflik  pribadi  yang  kebetulan  dari  suku  yang  berbeda  melebar  menjadi  konflik SARA  antara warga suku Tidung dengan Suku Bugis Latta (Krisdiantoro, 2010).
Dalam catatan konflik pribadi melebar menjadi konflik kesukuan kembali terulang. Konflik bernuansa  SARA  pada  November  2012,  kembali  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat. Konflik pribadi melebar ke konflik antar suku menyebabkan Pasar Barong Tongkok di Kabupaten Kutai  Barat  menjadi  sasaran  amuk  massa.  Pasar  dibakar  oleh  suku  tertentu  yang  melakukan penyisiran terhadap toko, kios, dan rumah suku lain. Konflik tersebut terjadi berawal dari masalah pribadi salah satu suku yang tidak dilayani ketika membeli BBM di tempat pengisian milik warga suku lain (Vivaborneo.com, 2012).
Dalam  konteks  kasus  ini,  konflik  pribadi  dengan  latar  belakang  organisasi  kemasyarakatan bernuansa kesukuan akan dapat terekskalasi menjadi konflik komunal antarsuku. Pola-pola seperti itulah yang juga melatarbelakangi konflik SARA di beberapa daerah di Indonesia. Kesamaan pola penyebab konflik SARA selayaknya menjadi dasar penanganan ekstra pada kasus unggahan SL (Terlapor) yang terindikasi dapat segera diatasi agar tidak mengulang konflik sosial yang pernah terjadi.  Hal  itu  selaras  dengan  kekhawatiran  Pemangku  Besar  Adat  Paser  atas  unggahan  SL (Terlapor)  dalam  akun  Facebook  yang  sangat  menyinggung  dan  menghawatirkan  terjadinya bentrok  antara Ormas PB dan KP. Penyelesaian persoalan ujaran kebencian berdasarkan SARA, khususnya kesukuan, secara cepat dan terukur sangat diperlukan agar tidak sampai menimbulkan konflik sosial.
Deretan konflik antarsuku yang terulang di wilayah Kalimantan Timur membuktikan adanya potensi bencana sosial. Konflik pribadi dengan latar belakang kesukuan yang berbeda hampir bisa dipastikan berpotensi melebar menjadi konflik komunal. Fakta tersebut didukung hasil penelitian pada tahun 2013 oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian tersebut telah  dihasilkan  Pemetaan  Daerah  Rawan  Bencana  Sosial  di    lima  kabupaten/kota  Kalimantan Timur. Lima daerah tersebut yaitu Samarinda, Balikpapan,  Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat.  Sampai  saat  ini  pun  konflik-konflik  kecil  masih  saja  terjadi.  Samarinda,  sebagai  ibukota Provinsi  Kalimantan  Timur,  menduduki  peringkat  pertama  sebagai  kota  yang  memiliki kecenderungan  konflik  sosial  tertinggi.  Kepentingan  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  sering menjadi faktor pemicu terjadinya konflik antar suku.
Hasil penelitian juga mengungkapkan empat potensi konflik di Kalimantan Timur. Keempat potensi  konflik  itu  adalah  masalah  SARA  (suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan),  status kepemilikan  lahan,  perizinan,  dan  masalah  sosial  kemasyarakatan  serta  masalah  pemerintahan (Timur, 2013: 124-125). Kedua temuan tersebut menandakan bahwa potensi konflik sosial dapat terjadi di Samarinda dan kabupaten kota di sekitarnya dengan masalah SARA sebagai pemicunya. Berdasarkan berbagai gambaran dan pertimbangan tersebut apabila ada kasus bernuansa SARA di daerah perlu mendapat penanganan segera.
Oleh karena itu, unggahan SL (Terlapor) memenuhi sebuah alat bukti hukum mengandung unsur  ujaran  kebencian  berdasarkan  SARA  dan  harus  segera  ditindak  lanjut  proses  hukum berikutnya.  Kasus  serupa  memang  perlu  mendapat  perhatian  khusus  aparat  dan  pemerintah setempat. Sebuah potensi konflik sosial, terutama bernuansa SARA harus segera diatasi sejak dini. Berbagai  konflik  komunal  yang  pernah  terjadi  di  Kalimantan  merupakan  akibat  keterlambatan penanganan sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan harta.

## KESIMPULAN
Unggahan  SL  (Terlapor)  diduga  kuat  dapat  dikategorikan memiliki muatan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam hal ini unggahan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara anggota ormas PB sebagai organisasi suku Paser  dengan ormas KP sebagai organisasi kemasyarakatan suku Dayak. Penanganan  kasus  bahasa  yang  berisi  muatan  kebencian  berdasarkan  SARA  perlu  dilakukan dengan  cepat  karena  kasus  seperti  itu  apabila  muatan  kebencian  berdasarkan  SARA  lambat direspon dan dibiarkan berkembang di masyarakat akan dapat memicu konflik sosial. Fakta-fakta catatan sejarah konflik SARA disebabkan penanganan yang dapat dikatakan terlambat.
Berbagai fakta tersebut perlu menjadi catatan bagi pemerintah pusat yang sudah menetapkan sebagian  wilayah  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai  Kartanegara  sebagai  calon  Ibu  Kota  Negara Nusantara.  Meskipun  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  IKN  tersebut  merupakan  wilayah  yang relatif kosong dari masyarakat, tetapi kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari konteks Kalimantan Timur  dan  Kalimantan  pada  umumnya.  Pembangunan  fisik  dan  sosial  di  IKN  perlu mempertimbangkan  kearifan  lokal  di  Kalimantan  Timur  dengan  karakteristik  psikologi  sosial masyarakatnya.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  terjadinya  konflik  sosial  di  IKN.  Persiapan infrastruktur  fisik  penting,  tetapi  tidak  kalah  penting  adalah  persiapan  infrastruktur  sosial masyarakat IKN dan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga.
Ahli bahasa dalam melakukan analisis kasus ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan  Antargolongan  (SARA)  harus  mempertimbangkan  konteks  secara  detail  dan  lengkap. Kelengkapan data analisis tentu mempengaruhi penilaian analisis sebuah kasus. Selain itu, analisis harus  dapat  menggali  dan  mempertimbangkan  konteks  sosial  yang  berkaitan  langsung  dengan kasus.  Pemahaman  psikologi  sosial  para  pihak  yang  berkasus  sangat  diperlukan.  Hindari  bias kepentingan  apabila  seorang  ahli  bahasa  memiliki  kesamaan  Suku,  Agama,  Ras,  dan Antargolongan.  Kesamaan SARA antara ahli bahasa dengan para pihak yang berperkara terkait kasus  yang  ditangani  bermanfaat  dalam  pemahaman  kasus.  Dalam  hal  ini  ahli  bahasa  sudah mengetahui  betul  latar  belakang  dan  konteks  unggahan,  Sebaliknya,  Kesamaan  latar  belakang SARA antara ahli bahasa dengan para pihak yang berperkara dapat juga berdampak negatif berupa berkurangnya  objektivitas  analisis  karena  kesamaan  SARA  harus  dapat  disiasati  dengan melibatkan ahli bahasa yang lain.
Simpulan  dari aspek  teoretis  menunjukkan  bahwa  Kajian  linguistik  forensik  dengan  ketiga teori  itu  efektif  mengidentifikasi  kasus  perang  bahasa.  AWK  Norman  Fairclough  efektif  untuk kasus sosial yang perlu membangun konteks yang luas. Sosiopragmatik efektif mengungkapkan konteks tuturan, makna, unsur, dan  dampak yang ditimbulkan. Semiotik Roland Bhartes efektif mengungkapkan  pemaknaan  mendalam, dengan  unsur  tanda  nonlingual  seperti  foto.  Penerapan ketiga teori secara bersama-sama dengan kelebihan masing-masing dapat menjadi formula analisis linguistik forensik yang efektif. Selain itu, masukan dan pandangan ahli bahasa lain dalam analisis alat bukti hukum sangat diperlukan untuk mendapatkan perspektif analisis sebagai pembanding.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmadi F., Y. D. (2014). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan  Harga  BBM  2013  di  Buletin  Al-Islam  yang  berjudul  “Menaikkan  Harga  BBM: Menaikkan  Kemiskinan.” Metalingua:  Jurnal  Penelitian  Bahasa , 12  (2) (Analisis  Wacana Kritis), 253--265.
Astuti,  H.  T.  (2020).  Analisis  Wacana  Kritis  pada  Pidato  Politik  Mantan  Ketua  Umum  Partai Golkar  Aburizal  Bakrie. Jurnal  Bahasa  Sastra  Dan  Pengajarannya , Volume  2  N .  Diakses dari
https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/search/search?query=tindak+tutur+pranikah& authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDa y=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&date ToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms =
Balqis,  F.  (2021).  Akibat  Negatif  Konflik  SARA  &  Upaya  Pencegahan  Dampak Gejala  Sosial. Diakses  dari  https://tirto.id/akibat-negatif-konflik-sara-upaya-pencegahan-dampak-gejala- sosial-giyX. Tanggal 12 februari 2022.
Budiman,  K.  (2002).  Membaca  Mitos  Bersama  Roland  Barthes:  Analisis  Wacana  dengan Pendekatan  Semiotik.  In  K.  Budiman  (Ed.), Analisis  Wacana  dari  Linguistik  Sampai Dekonstruksi . Yogyakarta: Pusat Studi Kebidayaan UGM. Cloulthard,  M.,  &  Johnson,  A.  (2007). An  Introduction  to  Forensic  Linguistics  Languange  in Evidence (1st ed.). New York: Routlrdge Taylor & Francis Group. Culpeper,  J.  (2011). Impoliteness  Using  Languange  to  Cause  Ofence (1st  ed.).  Cambridge: Cambridge University Press.
Dirgantara, A. (2021). Respon Perintah Jokowi, Ini Strategi Kapolri Soal UU ITE. DIakses dari https://news.detik.com/berita/d-5375999/respons-perintah-jokowi-ini-strategi-kapolri-soal- uu-ite. Tanggal 14 Maret 2021.
Eka,  W.  (2007).  Kalimantan  Diambang  Perang  Etnis? Berpolitik.Com .  Diakses  dari http://www.berpolitik.com/news.pl?nid=6399&cid=21&gid=25. Tanggal 15 Maret 2021. Firdaus,  A.  M.  (2019).  Sejumlah  Konflik  SARA  di  Indonesia,  Selain  Wamena.  Diakses  dari https://www.ayocirebon.com/explore/pr-94818681/Sejumlah-Konflik-SARA-di-Indonesia- Selain-Wamena?page=all 24 Februari 2022.
Gibbons, Jhon Turell, M. T. (2008). Introduction. In Dimensions of Forensic Linguistics (p. 1). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Haryatmoko.  (2016). Critical  Discourse  Analysis  (Analisis  Wacana  Kritis):  Landasan  teori, Metodologi, dan Penerapan . (H. Zaskuri, Ed.) (1st ed.). Depok: Rajawali Pers. Hayati,  R.  (2019).  Pengertian  Studi  Kasus,  Jenis,  Tujuan,  dan  Contohnya.  Diakses  dari https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/. Tanggal 15 Maret 2021.
Iswatiningsih,  D.  (2016).  Etnografi  Komunikasi:  Sebuah  Pendekatan  dalam  Mengkaji  Perilaku Masyarakat  Tutur  Perempuan  Jawa. Seminar  Nasional  Prasasti  (Pragmatik:  Sastra  Dan Linguistik) .
Diakses dari
https://www.google.com/search?q=etnografi+komunikasi+uns&oq=etnografi+komunikasi+ uns&aqs=chrome..69i57.8459j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#. Tanggal 2 Januari 2022. Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. Journal of Basic and Clinical Pharmacy , 5 (4), 87.
Juniat,  H.  (2019).  Tindak  Tutur  dalam  Wacana  BImbingan  Pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kabupaten  Balangan. Jurnal  Bahasa,  Sastra,  Dan  Pembelajarannya , Volume  9  N . Diakses dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/download/6249/5106 Krisdiantoro. (2010). Inilah Kronologi Bentrok Warga di Tarakan. Tribunnes.Com . Diakses dari http://www.tribunnews.com/regional/2010/09/29/inilah-kronolgi-bentrok-warga-di-tarakan. Tanggal 8 Maret 2022.
Kubar  Rusuh,  Pasar  Barong  Tongkok  Dibakar.  (2012). Vivaborneo.Com .  Diakses  dari
http://www.vivaborneo.com/kubar-rusuh-pasar-barong-tongkok-dibakar.htm.  Tanggal  8 Maret 2022.
Kusno,  A.  (2016).  Propaganda  dalam  Konferensi  Pers  SBY  Menanggapi  Teror  di  Hotel  J.W.
Marriott  dan  Ritz-Carlton  serta  Knferensi  Presiden  Jokowi  Menanggapi  Teror  Bom  di Sarinah. Sirok Bastra , 4 Nomor 1 , 17--28.
Kusno,  A.  (2017).  Analisis  Wacana  Percakapan  Warga  dalam  Grub  Facebook  Bubuhan Samarinda:  Identifikasi  Potensi  Konflik  Sosial. Masyarakat  Dan  Budaya , Volume  19 ,  89– 104. Diakses dari http://jmb-lipi.or.id/index.php/jmb/article/view/391
Kusno,  A.  (2021).  Analisis  Wacana  Kritis  Model  Fairclough  Sebagai  Alternatif  Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). Jurnal Forensik Kebahasaan , Volume 1 N . Diakses dari
https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/4443. Tanggal 21 Desember 2021.
Mintowati,  M.  (2016).  Pencemaran  Nama  Baik:  Kajian  Linguistik  Forensik. Paramasastra , Volume 3 N . Diakses dari https://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra/article/view/1525/1040
Musfiroh,  T.  (2014).  Linguistik  Forensik  dalam  Masyarakat  Multikultur.  In Bahasa  dan  Sastra dalam  Perpespektif  Ekologi  dan  Multikulturalisme (Cetakan  I,  pp.  75--86).  Yogyakarta: Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY.
Narwoko, J. D. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan . (J. D. Narwoko  & B. Suyanto, Eds.) (I). Jakarta: Kencana.
Olsson, J. (2012). Word Crime Solving Crime Through FOrensic Linguistics (1st ed.). New York: Continum International Publishing Group.
Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2011). Teori Konflik Sosial . (M. Khatamie, Ed.) (III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahardi, K. (2009). Sosiopragmatik . (W. Hardani, Ed.) (5th ed.). Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
Rahardjo,  M.  (2010).  Triangulasi  dalam  Penelitian  Kualitatif.  Diakses  dari    https://www.uin- malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html. Tanggal 15 Maret 2021. Ramadhan, J. (2016). Wacana Humor Mahalabiu (Humor Discourse of Mahalabiu Stories). Jurnal Bahasa Sastra Dan Pengajarannya , Volume 6 N .
Diakses dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/view/3739. Tanggal 15 Maret 2021. Saifudin, A. (2020). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. LITE , Volume 15 , 1--16. Diakses dari http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/article/download/3520/1884
Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya , Volume 27 . Diakses dari https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/26171
Sawirman, S., Hadi, N., & Yusdi, M. (2014). Linguistik Forensik Volume 1 . (Y. Markolinda, Ed.) (Cetakan 1). Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
Schiffrin, D. (2007). Ancangan Kajian Wacana . (Abd. Syukur Ibrahim, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
SE/1/II/2021,  S.  E.  N.  (2021).  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk  Mewujudkan  Ruang  Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
Sobur, A. (2016). Semiotika Komunikasi (Keenam). Bandung: Remaja Rosdakarya. Timur,  T.  P.  D.  S.  P.  K.  (2013). Laporan  Akhir  Pemetaan  Daerah  Rawan  Bencana  Sosial  di Kalimantan Timur . Samarinda.