## INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING.
E-ISSN: 2549-6417 P-ISSN: 2579 -7166 DOI: http://dx.doi.org/10.23887/ijcsl.v4i4
History: Received : 02 August 2020
Revised : 09 September 2020 Accepted : 06 October 2020
Published  : 30 November 2020 Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Pengembangan Desa Wisata Partisipatif-Mandatori: Studi Kasus pada Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan-Bali
I Made Ardana Putra 1* , Made Suardani 2 , I Nyoman Anom Purwa Winaya 3 , I Made Rai Jaya Widanta 4 , I Wayan Dana Ardika 5
1,2,3,4,5 Politeknik Negeri Bali, Indonesia *Corresponding author : rai_widanta@yahoo.com

## Abstract
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian terbesar, hal ini dikarenakan semua sektor kehidupan seperti  niaga,  industri  kecil  rumahan,  pertanian,  pekebunan,  perikanan  dan  lain  sebagainya  sangat  bergantung  pada perkembangan  pariwisata.  Namun  dengan  adanya  pandmei  covid-19,  sektor  pariwisata  mulai  merosot  dan  menyebabkan lumpuhnya  kegiatan  pariwisata.  Berdasarkan  masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  tujuan  penilitian  yakni  untuk mengembangkan desa wisata yang tepat guna ditengah wabah pandemi covid-19. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Subjek  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  dua,  yakni kelompok peserta yang terlibat secara intensif dan peserta yang terlibat secara bermusim. Hal tersebut bergantung pada jenis kegiatan  yang  selenggarakan.  Metode  pengumpulan  data  digunakan  adalah  metode  non  tes  dengan  cara  melakukan observasi, serta bertatap muka langsung dengan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan  menggabungkan antara teori  yang ada dengan kondisi dilapangan.  Adapun  Hasil  kajian dalam penelitian ini  menunjukkan  bahwa  model  partisipatif  dan  mandatori  sangat  membantu  percepatan  pengembangan  desa  wisata Belimbing ini. Partisipasi setiap unsur sangat bermanfaat membantu lancarnya pengembangan tersebut. Selain itu, regulasi yang  mengatur  rambu-rambu  pengembangan  desa  wisata  daerah  Tabanan  sangat  membantu  semua  unsur  pengembangan tersebut sehingga setiap unsur atau pihak yang terlibat memiliki pedoman pasti dalam pengembangan ini.
Keywords : Desa Wisata, Model Partisipatif-Mandatori, CBT

## Abstract
The tourism sector is one of the largest economic sectors, this is because all sectors of life such as commerce, small home industry, agriculture, plantations, fisheries, and so on are very dependent on tourism development. However, with the covid- 19  pandemic,  the  tourism  sector  began  to  decline  and  caused  tourism  to  be  paralyzed.  Based  on  this  problem,  research objectives  can  be  formulated,  namely  to  develop  a  tourist  village  that  is  appropriate  during  the  Covid-19  pandemic outbreak. So that the type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The subjects in this study were divided into two, namely groups of participants who were intensively involved and participants who were involved in the season. This depends on the type of activity that is carried out. The data collection method used is the non-test method by  making  observations  and  meeting  face  to  face  with  the  community.  The  data  obtained  were  then  analyzed  using descriptive analysis techniques by combining existing theories with field conditions.  The results in this study indicate that the  participatory  and  mandatory  models  help  accelerate  the  development  of  this  Belimbing  tourism  village.  The participation of each element is very useful in helping the development run smoothly. Also, the regulations governing the signs for the development of a tourism village in the Tabanan area are very helpful for all elements of this development so that every element or party involved has definite guidelines in this development.
Keywords: Tourism Village, Participatory-Mandatory Model, CBT

## Introduction
Pariwisata merupakan barometer perekonomian masyarakat di Bali. Pariwisata di Bali berkembang  sekitar  empat  dekade  terakhir  dan  menjadi  salah  satu  mata  pencarian  terbesar masyarakat,  hal  ini  dikarenakan  semua  sektor  kehidupan  seperti  niaga,  industri  kecil rumahan,  pertanian,  pekebunan,  perikanan  dan  lain  sebagainya  sangat  bergantung  pada
perkembangan pariwisata. Dalam perkembangan dunia pariwisata di Bali wisatawan menjadi stake holder terbesar dan berperan sebagai konsumen produk-produk lokal dengan hasil yang sangat  menjanjikan,  sehingga  pemerintah  provinsi  Bali  memfokuskan  segala  aspek perekonomian  ke  bidang  pariwisata  dan  bergantung  kepada  hasil  dari  industri  pariwisata (Raya & Nugroho, 2019; Warami & Dewi, 2015) .
Munculnya  pandemi  covid-19  berdampak  pada  perubahan  tatanan  kehidupan masyarakat  baik  itu  tatanan  di  bidang  pendidikan,  sosial  budaya,  maupun  perkonomian (Chang  et  al.,  2020;  Wong  et  al.,  2020) .  Pada  bidang  perekonomian  adanya  wabah  virus covid-19  menyebabkan  perekonomian  di  Indonesia  lumpuh  total  dan  berdampak  langsung terhadap  dunia  pariwisata  di  Bali.  Hampir  sembilan  puluh  persen  industri  lainnya  terkena dampak  penuruan  pariwisata  ini (  Bellina  and  Citra  2020) .  Semua  sektor  yang  bekaitan dengan  pariwisata  lesu.  Karyawan  yang  bekerja  di  bidang  pariwisata  kehilangan  pekerjaan mereka,  seperti  hotel,  restoran,  travel,  jasa  transportasi, laudry dan  lain  sebagainya. Dampaknya  bahkan  menjalar  ke  bidang  lain  seperti,  pedagang,  penyewaan  rumah  kos, penjual  makanan,  penjualan  kendaraan,  dan  sebagainnya.  Adanya  kemerosotan  industri pariwisata  ini  tidak  dapat  dibairkan  terus  menerus,  karena  jika  dibiarkan  akan  berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran serta meingkatkan angka kemiskinan yang ada di  provinsi  Bali.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  masyarakat  mulai  berupaya  untuk mempertahankan  kondisi  perekonomian  Bali  yang  lesu.  Kebanyakan  dari  mereka  beralih profesi dari pegawai atau pelaku pariwisata menjadi karyawan di bidang lain atau membuat usaha sendiri. Beberapa dari mereka tetap mengupayakan usaha di bidang pariwisata dengan memodifikasi  pola-pola  seerti  produksi,  pemasaran  serta  mencari  konsumen  yang memungkinkan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  masyarakat  desa  Belimbing  adalah mengembangkan eko wisata.
Pengembangan  eko  wisata  berbasis  partisipasi-mandatori  di      Desa  Belimbing, Pupuan,  Tabanan-Bali  dilakukan  dengan  menggunakan  model  CBT (community-based tourism) .  Dalam  proses  pengembangan  desa  wisata  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah satu  komponen  penting,  hal  ini  dikarenakan  partisipasi  masyarakat  baik  dalam  bentuk dukungan mereka terhadap rencana dan program pengembangan ataupun penerimaan mereka terhadap  putusan,  perencanaan  tersebut  akan  memengaruhi  tingkat  keberhasilan pengembangan  tersebut  selain  itu  adanya  partisipasi  masyarakat  akan  dapat  membantu perkembangan  pariwisata  serta  menumbuhkan  kemandirian  dalam  proses  pemberdayaan (Frasawi & Citra, 2018; Istiyanti, 2020) . Terdapat dua alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat  dibutuhkan  dalam  pengembangan  pariwisata,  yang  pertama  yakni  untuk  membantu pengambilan suatu keputusan terkait pengembangan pariwisata, dan yang kedua yakni untuk menentukan  manfaat  yang  akan  diterima  oleh  masyarakat  dengan  keberadaan  industri tersebut (VGA et al., 2018) .
Dalam  pengembangan  dunia  wisata  penggunaan  program  mandatori  juga  dapat membantu  peningkatan  kualitas.  Program  mandatori  merupakan  program  wajib  yang  harus dikembangkan  sesuai  dengan  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dalam  pengembangan program  wisata  desa  ini,  ada  beberapa  program  mandatori  atau  program  wajib  yang  dibuat dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten,  kecamatan  dan  dilimpahkan  ke  pemerintahan desa.  Istilah  mandatori  sering  dilawankan  dengan  istilah  voluntir  atau  sukarela,  yaitu  suatu yang dikerjakan karena semata-matau untuk berderma (Purwaningsih & Mahagangga, 2018) . Dengan kata lain, istilah yang pertama mengandung makna bahwa pengerjaan suatu kegiatan karena  merupakan  kewajiban  pelaksana  tersebut,  dan  istilah  kedua  mengandung  makna pengerjaan suatu kegiatan karena pelaksana semata-mata ingin berderma atau melakukannya secara sukarela (Wardi et al., 2017) . Sehingga pengembangan eko wisata berbasis partisipasi- mandatori merupakan suatu cara pengembangan desa wisata dengan mewajibkan masyarakat untuk berpartispasi secara aktif dan kreatif dalam setiap kegiatan.
Pengembangan Desa Wisata Partisipatif-Mandatori: Studi Kasus pada Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan-Bali
Pengembangan  desa  wisata  yang  hanya  berbasis  partisipasi-mandatori  tidak  akan cukup  untuk  mengembalikan  kondisi  perekonomian  masyarakat  setelah  adanya  pandemi covid-19  sehingga  dirasa  perlu  penggunaan  suatu  metode  pengembangan  yang  relevan dengan  kondisi  saat  ini.  Salah  satu  metode  yang  relevan  digunakan  dalam  pengembangan desa  wisata  berbasis  partisipasi-mandatori  adalah  model  pengembangan  CBT (community- based  tourism). CBT  merupakan  industri  pariwisata  yang  menekankan  konsep  di  mana masyarakat  diberlakukan  sebagai  agen  yang  mampu  mengelola  dan  mengembangkan  objek wisata  tersebut  sehingga  memberikan  kesempatan  atau access dalam  manajemen  dan pembangunan pariwisata  yang berujung  pada pemberdayaan politis melalui kehidupan  yang lebih  demokratis  serta  dalam  hal  pembagian  defiden (Rahayu  et  al.,  2016;  Simanjuntak  & Sariffuddin,  2017) .  Ada  tiga  kriteria  yang  digariskan  CBT:  (1)  masyarakat  dilibatkan  untuk mengontrol, mengatur, serta membangun wisata tersebut; (2) masyarakat  yang tidak terlibat langsung  dalam  industri  tersebut  juga  mendapatkan  keuntungan;  dan  (3)  adanya pemberdayaan  secara  politis  dan  demokratisasi  serta  pembagian  keuntungan  kepada komunitas yang kurang beruntung di desa tersebut. Adapun manfaat penggunaan model CBT dalam  pengembangan  desa  yakni  dapat  membantu  dalam  mengupayakan  adanya  suatu perencanaan  pendampigan  yang  membela  masyarakat  lokal  serta  serta  memberikan  kontrol sosial  sehingga  mampu  mewujudkan  kesejahtraan  masyarakat (Nurhidayati,  2015) .  Hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menciptakan  proyek  yang  dapat  menciptakan  suatu pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  menciptakan  hubungan  baik  antara  masyarakat  lokal dengan  pengunjung  atau  wisatawan  dengan  tetap  memperhatikan  faktor-faktor  atau  sistem- sistem  seperti  infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan,  serta  lingkungan (Hidayat,  2011; Marthalina, 2019)
Kajian tentang peranan desa wisata dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal dilakukan  oleh Leonandri  &  Rosmadi  (2018) kajian  tersebut  berhasil  mengungkap  bahwa beberapa problema yang dihadapi oleh masyarakat lokal, pemerintah daerah serta  pengguna ( stakekolders ).  Kajian  kualitatif  ini  Pengembangan  desa  Palalangonyang,  Bandung  ini menganalisis  kemampuan  desa  wisata  yang  dikembangkan  untuk  menyediakan  lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, serta efek pembeangunan ekonomi masyarakat. Kajian ini menghasilkan bahwa peranan desa wisata. Kajian potensi desa sebagai basis pengembangan desa  wisata  juga  dilakukan  oleh (Latif,  2018) , Hasil  kajian  ini  menemukan  bahwa  ada  tiga faktor  pendukung community  resilience,  community  resilience, yaitu  (1)  masyarakat  atau individu  tidak  memiliki  problema  mendasar  tentang  rasa  keunikan  atau  kepemilikan  lahan atau  gaya  hidup,  namun  problema  budaya  yaitu  sesuatu  yang  diterima  dan  dipelajari;  (2) masyarakat  lokal  telah  memiliki  hubunan  baik  dengan  pemerintah  dan  pemegang  dan pembuat  kebijakan;  (3) community  resilience bergantung  pada  fleksibilitas  masyarakat. Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Attar et al., (2013) yang menunjukkan bahwa seluruh desa  wisata  di  Kecamatan  Bumiaji  yang  berbasis  CBT  memiliki  potensi  wisata  dan  obyek daya tarik wisata (ODTW) berupa atraksi alam, sumberdaya pertanian dan budaya yang dapat lebih  dikembangkan.  Penilaian  potensi  wisata  dan  obyek  daya  tarik  wisata  (ODTW) menunjukkan Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas termasuk klasifikasi Sangat Baik.
Berdasarkan  jabaran  mengenai  pengembangan  desa  wisata  berbasis partisipatif- mandatori dengan  menggunakan  model  CBT,  dapat  ditarik  tujuan  penelitian  yakni  untuk mengembangkan  desa  wisata,  menjadi  desa  yang    yang  tepat  guna.  pengembangan  desa wisata  berbasis partisipatif-mandatori dengan  menggunakan  model  CBT  diharapkan  dapat membantu  pemerintah  desa  untuk  meningatkan  pendapatan  desa  serta  dapat  membuku lowongan  pekerjaan  bagi  warga  desa  yang  dirumahkan,  sehingga  sumber  daya  manusia  di desa tersebut juga akan meningkat.

## Materials and Methods
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  desa  wisata  Belimbing,  Pupuan, Tabanan-Bali,  sehingga  dapat  menjadi  desa  wisata  yang    yang  tepat  guna.  Secara  khusus, tujaun riset ini adalah untuk mengetahui pola pengembangan desa wisata Belimbing berbasis partisipatif mandatori. Pengembangan tersebut secara spesifik berfokus pada program wisata treking  yang  menyangkut  beberapa  aspek,  seperti  jalur  treking,  fasilitas  penunjangnya, penyediaan  program  kuliner,  serta  pemberdayaan  guide  desa.  Fokus  penelitian pengembangan ini adalah treking Duren Taluh di desa  Belimbing.  Sehingga jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Subjek dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yakni kelompok peserta yang terlibat secara intensif  dan  peserta  yang  terlibat  secara  bermusim.  Hal  tersebut  bergantung  pada  jenis kegiatan yang selenggarakan. Peserta tersebut adalah kelompok PKK desa, kelompok karang taruna banjar dinas Duren Taluh, kelompok petani, kelompok sadar wisata desa, aparat desa, kelompok kuliner, serta masyarakat umum.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  yakni  metode non tes dengan cara melakukan  observasi, serta bertatap muka langsung dengan masyarakat guna  berinterkasi  dengan  para  partisipan  yang  terlibat  di  tempat  penelitian  selain  itu pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan model etnografis partisipatif di mana  peneliti  aktif  bergabung  dengan  partisipan  selama  kegiatan  riset  utuk  melakukan observasi  dan  wawancara (Widodo,  2016) .  Hal  ini  agar  peneliti  mampu  memperoleh  data yang  seakurat  dan  selengkap  mungkin.  Data  hasil  riset  dianalissi  dengan  memadukan  atau membandingkan  dengan  teori-teori  yang  digunakan.  Penyajian  hasil  riset  dilakukan  secara deskriptif dengan mendeskripsikan hasil perolehan data dilapangan, yakni data terkait dengan model partisipatif dan model mandatori dalam pengembangan desa wisata Belmbing tersebut. Hasil  analisis  riset  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  menggunakan  kalimat- kalimat.

## Results and Discussion
Pengembangan  desa  wisata  Belimbing  dengan  model  partisipatif  merupakan pengembangan  yang  bersifat  kolaboratif  dengan  melibatkan  beberapa  pihak.  Ada  beberapa pihak  yang  dilibatkan  dalam  pengembangan  tersebut,  seperti  akademisi,  pemerintah kabupaten dan kecamatan, desa adat dan desa dinas, masyarakat luas, petani, serta lembaga subak. Beberapa unsur baik dari desa maupun pemerintah dapat diilustrasikan pada gambar 1.
Gambar 1. Pihak yang dilibatkan dalam model partisipatif
Akademisi berperan sebgai  pionir hal ini dikarenakan akademisi berperan  hampir di semua  proses  pengembangan  tersebut,  seperti planning,  executing,  controlling,  evaluating, serta maintaining. Dalam  implementasinya,  akademisi  mengawali  program  pengembangan tersebut  dengan  mengajukan  dana  kepada  pihak  pemberi  dana  dengan  membuat  proposal. Tahap planning telah  dibuat  serta  disampaikan  kepada  pihak  pemberi  dana  sebelum disampaikan  kepada  pihak-pihak  lainnya.  Setelah  dana  disetujui  dan  dicairkan,  akademisi dengan  jumlah  tiga  sampai  lima  orang  menyampaikan planning tersebut  kepada  pihak lainnya yang terkait dengan desa wisata tersebut dan mengeksekusinya. Executing merupakan proses  utama  dan  memakan  waktu  paling  lama  karena  menyangkut  pengadaan  barang, pengembangan sistem, alat, tempat sumber daya manusia (SDM), serta mengimplementasikan  program.  Implementasi  program  memerlukan  beberapa  tindak  lanjut agar keberhasilan program tersebut dalat dijamin. Oleh karena itu, ada tiga kegiatan penting yang mutlak dilakukan akademisi, yaitu mengontrol jalannya pelaksanaan program tersebut, mengevaluasi  program  tersebut,  serta  menjaga  keberlangsungan  program. Controlling tersebut  merupakan  suatu  langkah  pengaturan  atau  manajemen.  Tanpa  adanya  manajemen yang  baik,  semua  usaha  atau  bisnis  akan  terganggu. Evaluating juga  memegang  peranan penting  karena  perolehan  hasil  evaluasi  akan  membantu  perusahaan  atau  industri bersangkutan  dapat  digunakan  untuk  menilai,  membandingkan,  merevisi,  atau  menetapkan usaha  tersebut.  Evaluasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  seperti  mengobservasi langsung,  meminta  responden  untuk  mengisi  formulir  atau  angket,  serta  mengisi  komentar. Hasil angket dan komentar tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk melakukan revisi program. Maintaining juga tidak kalah pentingnya karena aktivitas ini akan mampu minimal mempertahankan  capaian  yang  telah  diraih  di  samping  juga  untuk  meningkatkan  capaian tersebut dengan merevisi kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.
Pemerintah, pemerintah  yang  dimaksudkan  adalah  pemerintah  Kabupaten  Tabanan, Kecamatan Pupuan, Desa Belimbing yang memegang peranan penting dalam pengembangan desa  wisata  ini.  Ada  dua  peranan  pemerintah  terkait  dengan  penetapan  regulasi  untuk pengembangan  desa  wisata  Belimbing,  peranan  umum  dan  peran  kusus.  Secara  umum, pemerintah  berperanan  penting  dalam  membuat  kebijakan  pengembangan  desa  wisata  di seluruh  Kabupaten  Tabanan.  Hasil  dari  renstra  pengembangan  atau  rencana  induk pengembangan (RIP) desa wisata di seluruh Tabanan menjadi pijakan bagi pengembangan di Desa  Belimbing.  Secara  khusus,  pemerintah  kabupaten  dan  kecamatan  melalui  pemerintah Desa  Belimbing  menurunkan  RIP  tersebut  ke  dalam  aturan  yang  lebih  eksplisit  yang mengatur  eksistensi,  penyelenggaraan,  pembagian  profit,  pemberdayaan  masyarakat, manajemen  atau  pengelolaan  wisata  serta  penjagaannya.  Selain  itu  secara  kusus  pemerintah berperan  untuk  membantu  para  akademisi  untuk  membuat  kebijakan  berupa  peraturan  desa (Perdes)  Desa  wisata  Belimbing.  Perdes  ini  akan  dijadikan  sebagai  barometer  tata  cara pengelolaan  dan  pelaksanaan  desa  wisata.  Dengan  memiliki  perdes  desa  wisata  seperti  ini, semua  pihak  yang  terkait  akan  memiliki  suatu  rambu  sehingga  memudahkan  untuk melangkah.  Selain  pemerintah  Kabupaten  Tabanan,  pemerintah  pusat juga  merupakan  salah satu  unsur  yang  sangat  memegang  peranan  dalam  mensukseskan  program  tersebut.  sebagai contoh,  penetapan  desa  Belimbing  sebagai  Desa Belimbing juga  merupakan  salah  satu  desa dalam  Kawasan  Prioritas  Pembangunan  Nasional  (KPPN)  sejak  tahun  2016  memberikan rambu-rambu  terang  terhadap  pengembangan  ini.  Di  samping  itu,  pengukuhan  Desa Belimbing  sebagai  salah  satu  desa  di  kawasan  NIKOSAKE  (Nira,  Kopi,  Salak,  Kelapa) khususnya  desa  penghasil  nira,  serta  pengukuhan  Desa  Belimbing  sebagai  desa  wisata dengan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Tabanan  Nomor  180/315/03/HK  &  HAM/  2018 merupakan sumbangsih pemerintah yang berharga.
Desa Adat  dan Desa Dinas  dan Banjar Dinas, Seperti diulas di depan, peran desa dinas  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  kecamatan  dan  kabupaten  sangat  penting.
Banjar  dinas  sebagai  lembaga  pemerintah  terkecil  pun  memiliki  peran  yang  sangat  penting berkaitan  dengan  pembuatan  regulasi.  Selain  itu,  implementasi  regulasi  di  masyarakat  juga memerlukan kehadiran dan campurtangan banjar dinas karena lembaga tersebut bersentuhan langsung  dengan  masyarakat.  Dalam  pengembangan  desa  wisata  ini,  akademisi  selalu berhubungan  dengan  desa  dinas  dan  banjar  dinas  dalam  beberapa  hal,  seperti  pembuatan peraturan  desa  (Perdes),  penggalian  aspirasi  masyarakat  sebelum  program  pengembangan desa  wisata  dilaksanakan,  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dalam  hal  peningkatan kesadaran  masyarakat  untuk  hidup  sehat  dan  mengelola  sampah  baik  sampah  organik maupun sampah non organik, mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan lain sebagainya.    Desa  dan  banjar  dinas  di  desa  Belmbing  sering  diikutkan  dalam  rapat  baik  di desa maupun ditingkat banjar, baik dalam rapat koordinasi tentang program pengembangan, rapat  penggalian  aspirasi  masyarakat,  rapat  pengembangan  banjar  dinas,  dan  sebagainya. Dalam rapat koordinasi, sebagai contoh, banjar dinas sangat beperanan dalam menyampaikan informasi  tentang  pengembangan  desa  wisata,  rencana  detail  pelaksanaan  pengembangan, tahapan-tahapan  pengembangan,  pola  manajemen,  pemberdayaan  SDM,  perawatan  dan upaya  menjaga  kelangsungan  industri  tersebut  serta output pengembangan  tersebut. Sosialisasi yang dilakukan per banjar dinas sangat efektif karena masyarakat masing-masing banjar  dinas  memiliki  kesempatan  luas  untuk  berdiskusi  dengan  baik.  Upaya  ini  sangat efektif untuk memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat dari hulu ke hilir.
Masyarakat  umum, peranan  masyarakat  umum  dalam  upaya  pengembangan  desa wisata  ini  juga  tidak  kalah  pentingnya.  Masyarakat  luas  yang  tidak  bersentuhan  dengan industri  wisata  ini  secara  langsung  juga  akan  mendapat  keuntungan  dengan  adanya  wisata desa  yang  berbasis community-based  tourism (CBT).  Seperti  konsep  CBT  yang  mampu merangkul semua lapisan masyarakat, pengembangan desa wisata ini juga melibatkan semua unsur  masyarakat  desa.  Walaupun  beberapa  lapisan  masyarakat  tidak  bersentuhan  langsung dengan  kegiatan  wisata  desa  tersebut,  namun  ada  pertimbangan  dan  asumsi-asumsi  yang diperhatikan desa di masa mendatang. Pertimbangan dan asumsi tersebut adalah: (1) lapisan masyarakat tersebut akan menjadi pihak yang bisa menyumbangkan ide atau gagasan untuk mendukung  dan  memperbaiki  program  desa  wisata;  (2)  karena  mereka  akan  memperoleh imbas, seperti konsep yang ditawarkan oleh CBT, mereka akan menjadi peserta aktif di masa mendatang;  (3)  rasa  nasionalisme  mereka  akan  tumbuh  jika  ada  pihak  luar  (akademisi) membantu  mengembangkan  desa  mereka. Dengan  pelibatan  masyarakat  umum  di  dalam beberapa  kegiatan  seperti  rapat-rapat,  menggali  aspirasi  mereka,  melakukan  surve  persepsi masyarakat  luas  tentang  eksistensi  dan  program  pengembangan  desa  wisata  Belimbing. Partisipasi  masyarakat  luas  tersebut  berhasil  memberikan  sumbangsih  pemikiran  inspiratif kepada  pengembangang  desa  wisata  tersebut.  Masyarakat  umum  juga  sangat  berjasa  untuk mendukung  program  pengembangan  ini  dalam  hal  mengorganisir  dan  menyediakan  para peserta yang dilibatkan dalam program pengembangan SDM, seperti peserta pelatihan guide desa,  peserta  pelatihan  kuliner,  peserta  pelatihan  home  industri  lainnya  penunjang  program wisata desa Belimbing.
Petani, pelibatan  petani  dalam  pengembangan  ini  sangat  intensif.  Petani  yang dilibatkan  adalah  petani  yang  memiliki  sawah  yang  dilalui  jalur  treking  serta  petani-petani yang sawahnya berada di luar atau jauh dari jalur treking yang dikembangkan. Petani-petani yang  berkaitan  secara  langsung  dengan  jalue  treking  diajak  secara  lebih  intensif  untuk melakukan  koordinasi.  Koordinasi  tersebut  menyangkut  beberapa  hal,  seperti  memetakan jalur-jalur treking yang ada, mendata jenis-jenis jalur treking (jalan, jembatan, parit, dan lain- lain),  membahas  model  perbaikan-perbaikan  yang  perlu  dilakukan  pada  setiap  titik, membahas  waktu  pelaksanaan  yang  tepat  untuk  setiap  titik,  jangka  waktu  yang  diperlukan serta  teknik  pelaksanaan  perbaikan  tersebut,  serta  periraan  dana  yang  diperlukan  untuk perbaikan tersebut.  Sedangkan  petani  yang  tidak  memiliki  sawah  yang  dilalui  jalur  tersebut
Pengembangan Desa Wisata Partisipatif-Mandatori: Studi Kasus pada Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan-Bali
juga  dilibatkan  dalam  diskusi  sejenis  namun  intensitasnya  berkurang.  Selain  kegiatan koordinasi,  para  petani  tersebut  juga  diundang  untuk  beberapa  kegiatan  penunjang,  seperti: (1)  pada  saat  pembukaan  program  yang  melibatkan  sebagian  besar  masyarakat  Belimbing seperti karang taruna, kelompok sadar wisata, PKK, kelompok kuliner, dan petani; (2) pada saat pelatihan guide desa yang memandu tamu dan melintas sawah, telajakan atau perbatasan sawah mereka; (3) serta pada saat kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalur tersbut.
Lembaga  Subak, lembaga  subak  tidak  kalah  pentingnya  dalam  membantu pembentukan  program  desa  wisata  ini.  Keterlibatan  organisasi  di  bidang  agraris  ini  sangat diperlukan  terutama  dalam  menyusun  regulasi-regulasi  untuk  mengatur  pengelolaan  wisata desa.  Seperti  contoh,  pada  saat  penyusunan  perdes  desa  wisata  Belimbing,  pihak  akademisi sangat  bergantung  dan  tertolong  dengan  dilibatkannya  organisasi  subak.  Beberapa  klausul yang bersifat teknis dan implementatif sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan digagas oleh pihak subak. Kausul yang menyangkut kesejahteraan masyarakat khususnya petani telah sukses  disusun  berkat  masukan-masukan  dari  organisasi  subak.  Seperti  contoh,  bagaimana keuntungan dari usaha desa wisata dapat dinikmati oleh petani, pihak-pihak di bawah banjar dinas  yang  seyogyanya  memperoleh  pembagian  hasil  penjualan  program  treking  tersebut, serta  besaran  pembagian  yang  sepatutnya  diterima  oleh  pihak-pihak  tersebut.  Selain  itu, subak juga memberikan pendangan terkait dengan upaya perawatan serta kelangsungan hidup program wisata desa ini. Untuk itu, subak memberikan usulan agar disisikan dan dialokasikan dana perawatan berkala dengan menyisihkan pendapatan-pendapatan wisata desa tersebut.
Pengembangan  program  wisata  desa  yang  bersifat  mandatori  memang  lebih  terbatas karena tren pengembangan desa wisata dewasa ini adalah community-based tourism (CBT). Namun  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  peran  serta  pihak  pemerintah  sebagai penghasil dan pemegang kebijakan sangat dibutuhkan. Model mandatori merupakan model penugasan yang  mewajibkan  desa  untuk  mewujudkan  visi-misi  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten,  serta  kecamatan.  Hal  ini  memberikan  rambu-rambu  kepada  desa Belimbing  secara  khusus  tentang  arah  pembangunan  di  bidang  pariwisatanya  di  masa mendatang dengan melibatkan semua komponen yang ada.
Beberapa produk hukum berupa peraturan-peraturan telah dihasilkan oleh pemerintah untuk  mengatur  dan  menentukan  rambu-rambu  pembangunan  kepariwisataan  Tabanan, khususnya Desa  Belimbing. Peraturan-peraturan yang menjadi referensi tersebut adalah: (1) peraturan  pemerintah  tentang  Kawasan  Prioritas  Pembangunan  Nasional  (KPPN)  dari pemerintah  pusat;  (2)  perda  NIKOSAKE  (Nira,  Kopi,  Salak,  Kelapa)  yang  mengatur kawasan-kawasan  dengan  penghasil  produk-produk  tersebut  sesuai  dengan  Surat Keputusan (SK)  Bupati  Tabanan  Nomor  180/315/03/HK  &  HAM/  2018;  (3)  Rancangan  Peraturan Daerah  (Raperda)  Inisiatif  DPRD  Tabanan  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Tabanan  tahun  2019-2027;  (4)  serta  program  Taman  Teknologi Pertanian  (TTP).  Regulasi-regulasi  ini  mengatur  pelaksanaan  pengembangan  desa  wisata  di seluruh kabupaten Tabanan.
Pengembangan  bermodel  mandatori  ini  sangat  penting  diupayakan  karena  beberapa alasan:  (1)  pengembangan  wisata  desa  Belimbing  tidak akan  keluar  dari  jalur  RIP  dan  visi- misi  pemerintah;  (2)  pengurusan  ijin  akan  lebih  mudah  karena  tidak  berseberangan  dengan rencana induk pemerintah; (3) pengkajian terhadap potensi-potensi pengembangan desa dapat dilakukan secara terpusat di tingkat pemerintah pusat atau daerah sehingga pihak desa tidak perlu  mengadakan  kajian  awal.  Regulasi-regulasi  yang  memandatkan  pembangunan kepariwisataan di daerah Tabanan khususnya Desa Belimbing dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Regulasi Mandatori
Pengembangan  desa  wisata  berbasis  partisipasi-mandatori  di      Desa  Belimbing, Pupuan,  Tabanan-Bali  dilakukan  dengan  menggunakan  model  CBT  diharapkan  dapat menjadikan  desa  belimbing  menjadi  desa  yang  tepat  guna,  serta  dapat  membantu  dalam meningkatkan  pendapatan  desa  serta  masyarakat.  CBT  merupakan  industri  pariwisata  yang menekankan konsep di mana masyarakat diberlakukan sebagai agen yang mampu mengelola dan  mengembangkan  objek  wisata  tersebut  sehingga  memberikan  kesempatan  atau access dalam  manajemen  dan  pembangunan  pariwisata  yang  berujung  pada  pemberdayaan  politis melalui kehidupan yang lebih demokratis serta dalam hal pembagian defiden (Rahayu et al., 2016;  Simanjuntak  &  Sariffuddin,  2017) .  Ada  tiga  kriteria  yang  digariskan  CBT:  (1) masyarakat  dilibatkan  untuk  mengontrol,  mengatur,  serta  membangun  wisata  tersebut;  (2) masyarakat  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  industri  tersebut  juga  mendapatkan keuntungan; dan (3) adanya pemberdayaan secara politis dan demokratisasi serta pembagian keuntungan  kepada  komunitas  yang  kurang  beruntung  di  desa  tersebut.  Adapun  manfaat penggunaan  model  CBT  dalam  pengembangan  desa  yakni  dapat  membantu  dalam mengupayakan  adanya  suatu  perencanaan  pendampigan  yang  membela  masyarakat  lokal serta serta memberikan kontrol sosial sehingga mampu mewujudkan kesejahtraan masyarakat (Nurhidayati,  2015) .  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menciptakan  proyek  yang  dapat menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan baik antara masyarakat  lokal  dengan  pengunjung  atau  wisatawan  dengan  tetap  memperhatikan  faktor- faktor  atau  sistem-sistem  seperti  infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan,  serta  lingkungan (Hidayat, 2011; Marthalina, 2019)
Kajian tentang peranan desa wisata dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal dilakukan  oleh Leonandri  &  Rosmadi  (2018) kajian  tersebut  berhasil  mengungkap  bahwa beberapa problema yang dihadapi oleh masyarakat lokal, pemerintah daerah serta pengguna ( stakekolders ).  Kajian  kualitatif  ini  Pengembangan  desa  Palalangonyang,  Bandung  ini menganalisis  kemampuan  desa  wisata  yang  dikembangkan  untuk  menyediakan  lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, serta efek pembeangunan ekonomi masyarakat. Kajian ini menghasilkan bahwa peranan desa wisata. Kajian potensi desa sebagai basis pengembangan desa  wisata  juga  dilakukan  oleh (Latif,  2018) , Hasil  kajian  ini  menemukan  bahwa  ada  tiga faktor  pendukung community  resilience,  community  resilience, yaitu  (1)  masyarakat  atau individu  tidak  memiliki  problema  mendasar  tentang  rasa  keunikan  atau  kepemilikan  lahan atau  gaya  hidup,  namun  problema  budaya  yaitu  sesuatu  yang  diterima  dan  dipelajari;  (2) masyarakat  lokal  telah  memiliki  hubunan  baik  dengan  pemerintah  dan  pemegang  dan pembuat  kebijakan;  (3) community  resilience bergantung  pada  fleksibilitas  masyarakat.
Pengembangan Desa Wisata Partisipatif-Mandatori: Studi Kasus pada Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan-Bali
Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Attar et al., (2013) yang menunjukkan bahwa seluruh desa  wisata  di  Kecamatan  Bumiaji  yang  berbasis  CBT  memiliki  potensi  wisata  dan  obyek daya tarik wisata (ODTW) berupa atraksi alam, sumberdaya pertanian dan budaya yang dapat lebih  dikembangkan.  Penilaian  potensi  wisata  dan  obyek  daya  tarik  wisata  (ODTW) menunjukkan Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas termasuk klasifikasi Sangat Baik.

## Conclusion
Pengembangan desa wisata Belimbing menganut model CBT dengan mengutamakan model  partisipatif.  Ada  beberapa  unsur  yang  dilibatkan  secara  partisipatif  dalam pembangunan  tersebut,  seperti  akademisi,  pemerintah  kabupaten  dan  kecamatan,  desa  adat dan  desa  dinas,  masyarakat  luas,  petani, serta  lembaga  subak.  Berbagai  upaya  dan  kegiatan yang  telah  dilakukan  oleh  akademisi  dan  desa  beserta  unsur-unsur  desa  yang  dilibatkan dalam  pengembangan  ini,  seperti  diskusi  umum,  rapat,  surve,  observasi,  wawancara,  FGD, uji coba, pelatihan dan lain sebagainya dalam upaya pengembangan desa Wisata Belimbing. Semua  unsur  telah  berperan  dan  berpartisipasi  aktif  sesaui  dengan  tugas,  tanggung  jawab serta  kapasitas  mereka  dalam  memberikan  saran,  opini,  respon  pada  pelaksanaan pengembangan ini.
Selain itu, melalui model mantori, peran pemerintah sangat mendukung pelaksanaan pengembangan  ini.  Peran  pemerintah  dalam  membuat  visi-misi,  kebijakan,  serta  regulasi sangat  membantu  percepatan  pengembangan  desa  wisata  tersebut.  Empat  regulasi  yang memberikan  rambu-rambu  pembangunan  wisada  desa  Belimbing  adalah  (1)  peraturan pemerintah  tentang  Kawasan  Prioritas  Pembangunan  Nasional  (KPPN)  dari  pemerintah pusat;  (2)  perda  NIKOSAKE  (Nira,  Kopi,  Salak,  Kelapa)  yang  mengatur  kawasan-kawasan dengan  penghasil  produk-produk  tersebut  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati Tabanan Nomor 180/315/03/HK & HAM/ 2018; (3) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif  DPRD  Tabanan  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten Tabanan  tahun  2019-2027;  (4)  serta  program  Taman  Teknologi  Pertanian  (TTP).  Regulasi- regulasi ini mengatur pelaksanaan pengembangan desa wisata di seluruh kabupaten Tabanan.

## References
Attar, M., Hakim, L., & Yanuwiadi, B. (2013). Analisis potensi dan arahan strategi kebijakan pengembangan  desa  ekowisata  di  kecamatan  bumiaji  –  kota  batu. Journal  of Indonesian Tourism and Development Studies , 1 (2), 68–78.
Chang, T. Y., Hong, G., Paganelli, C., Phantumvanit, P., Chang, W. J., Shieh, Y. S., & Hsu, M. L. (2020). Innovation of dental education during COVID-19 pandemic. Journal of Dental Sciences , 155 . https://doi.org/10.1016/j.jds.2020.07.011
Frasawi, E. S., & Citra, I. P.  A. (2018).  Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha , 6 (3), 175–185.
Hidayat,  M.  (2011).  Strategi  Perencanaan  Dan  Pengembangan  Objek  Wisata  (Studi  Kasus Pantai  Pangandaran  Kabupaten  Ciamis  Jawa  Barat). Tourism  and  Hospitality Essentials (THE) Journal , 1 (1), 33–44.
Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening  (  Community  Empowerment  Through  Development  of  Tourist  Villages in Sukawening Village ). Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat , 2 (1), 53–62.
Latif, A. N. K. (2018). Analysis of tourism villages development in Indonesia: case studies: three tourism villages. ASEAN Journal on Hospitality and Tourism, Vol 16.2, pp.99- 106. ASEAN Journal on Hospitality and Tourism , 16 (2), 99–106.
Leonandri, D., & Rosmadi, M. L. N. (2018). The Role of Tourism Village to Increase Local Community  Income. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-
Journal) : Humanities and Social Sciences , 1 (4), 188–193. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.113
Marthalina.  (2019).  Pengembangan  Kawasan  Wisata  Karst  Rammang-Rammang  di Kabupaten  Maros. TRANSFORMASI:  Jurnal  Manajemen  Pemerintahan , 11 (2),  17– 41.
Nurhidayati,  sri endah. (2015). Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism ( CBT ) sebagai  pendukung  agrowisata  berkelanjutan. Masyarakat,  Kebudayaan  Dan  Politik Vol. , 28 (1), 1–10.
Purwaningsih, N. P. E., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Badung. Jurnal Destinasi Pariwisata , 5 (2), 187–194.
Rahayu,  S.,  Dewi,  U.,  &  Fitriana,  K.  N.  (2016).  Strategi  Pengembangan  Community  Based Tourism  Sebagai. Jurnal  Kajian  Ilmu  Administrasi  Negara  Volume , 4 (2),  65–80. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12615
Raya,  S.,  &  Nugroho,  S.  (2019).  Analisis  Peran  Stakeholder  Desa  Wisata  Carangsari  , Kecamatan Petang , Kabupaten Badung. Jurnal Destinasi Pariwisata , 7 (2), 390–397.
Simanjuntak,  F.,  &  Sariffuddin,  S.  (2017).  Peran  Local  Champion  Dalam  Pengembangan Community  Based  Tourism  (Cbt)  Di  Desa  Wisata  Candirejo,  Magelang. Jurnal Pengembangan Kota , 5 (2), 190–199. https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.190-199
Sophie Bellina, Citra Tomy Tri Cahyaningrat, A. S. T. P. (2020). Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal IlmiahDunia Hukum , 5 (1), 18–30.
VGA,  N.  A.,  Kusumawati,  A.,  &  Hakim,  L.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengembangan  Desa  Wisata  Serta  Dampaknya  Terhadap  Perekonomian  Warga  Di Desa Tulungrejo Kota Batu. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 61 (3), 48–56.
Warami, H., & Dewi, P. C. (2015). Wacana Apec : Legitimasi Dan Signifikasi Perekonomian Bali  (  Kajian  Wacana  Kritis  Parawisata  ). Retorika:  Jurnal  Ilmu  Bahasa , 1 (1),  168– 184. https://doi.org/10.22225/jr.1.1.116.168-184
Wardi, Y., Abror, & Trinanda, O. (2017). Wisata Islami Bagi Pelaku Wisata Di Kota Padang. International Journal of Community Service Learning , 1 (3), 144–147. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/ijcsl.v1i3.12670
WIDODO, H. P. (2016). The Esp Vocabulary Portfolio As A Tool For Sustained Vocabulary Learning. Issues in Materials Development , 121–133.
Wong, G. L. H., Wong, V. W. S., Thompson, A., Jia, J., Hou, J., Lesmana, C. R. A., Susilo, A., Tanaka, Y., Chan, W. K.,  Gane, E., Ong-Go,  A.  K.,  Lim, S.  G.,  Ahn, S.  H.,  Yu, M.  L.,  Piratvisuth,  T.,  &  Chan,  H.  L.  Y.  (2020).  Management  of  patients  with  liver derangement during the COVID-19 pandemic: an Asia-Pacific position statement. The Lancet Gastroenterology and Hepatology , 5 (8), 776–787.
https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30190-4