ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF SYARI’AT
Submitted : Mei 2021 Revised : Juni 2021 Published : Juli 2021

## Muhammad Zuhdi

## Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah
mzsz7887@gmail.com
Abstrak : Sudah menjadi hal yang umum bahwasanya pernikahan yang terjadi di indonesia  tidak  semuanya  tercatat  dalam  hukum  negara  dengan  berbagai  macam faktor dan alasan, maka status anak yang bersangkutan pun juga terpengaruh oleh status  perkawinan  tersebut.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  hak  waris anak  yang  pernikahannya  berstatus  dibawah  tangan.,  metode  yang  digunakan adalah  Kualitatif  dengan  pendekatan  normatif,  dan  anak  tersebut  memiliki  hak waris secara syariat walaupun belum terdata secara hukum kenegaraan.
Kata kunci: Hak waris, Pernikahan dibawah tangan, Anak.
Abstract: It  has  become  a  common  thing  that  marriages  that  occur  in  Indonesia are not all recorded in state law with various factors and reasons, so the status of the  child  concerned  is  also  influenced  by  the  marital  status.  This  study  aims  to determine the inheritance rights of children whose marriages are under the status of  the  hand,  the  method  used  is  qualitative  with  a  normative  approach,  and  the child  has  inheritance  rights  according  to  sharia  even  though  it  has  not  been recorded by state law.
Keywords: Inheritance rights, Underhanded marriage, Children.

## A. Pendahuluan
Anak  adalah  anugrah  terbesar  dari  Allah,  sekaligus  sebagi  amanah  yang dijaga oleh orang tua yang kelak bukan hanya membantu ia didunia nanitinya tapi juga  menjadi  syafa’at  bagi  mereka  diakhirat  kelak.  Dan  islam  juga  memiliki perhatian  khusus  mengenai  anak,  bahkan  syariat  mengatur  berbagai  macam hukum terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan yang terkait dengan dirinya. Dalam  pengertian  yang  lain  menyebutkan  bahwa  pelindungan  anak  merupakan penampakan    kasih  sayang,  yang  diwujudkan    dalam  pemenuhan  hak  dasar  dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi 1 .
1 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006).
Karena begitu besarnya  nilai dan manfaat seorang anak bagi kehidupan manusia, baik  di  dunia    maupun  di  akhirat,  maka  Islam  memandang  pentingnya    menjaga kejelasan  dan  kemurnian  keturunan  dan  nasab  ( hifz  an-nasab ).  Karena  ikatan nasablah  yang  menjaga  keharmonisan  antara  anak  dan  orangtuanya,  karena  ia merupakan  salah  satu  anugerah  terbesar  yang  dikaruniakan  Allah  kepada hambanya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 54:
َو اٗبَسَن ۥُهَلَعَجَف ا ٗرَشَب ِءٓاَمۡلٱ َنِم َقَلَخ يِذَّلٱ  َوُه َو

## ا ٗريِدَق  َكُّب َر َناَك َو ۗا ٗر ۡه ِص
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu
(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
Bahkan  dengan  adanya  ketetapan  nasab,  anak  tersebut  bisa  mendapatkan berbagai  macam  hak-hak  yang  ia  bisa  dapatkan  selain  dari  anak  yang  tidak bernasab  dengan  benar.  Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kewarisan,  Allah  telah  mengatur  hukum  tersendiri  didalam  Firmannya  dengan cukup terperinci, bahkan diantara semua ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat kewarisan  adalah  ayat  yang  paling  rinci  dan  paling  detail  dibandingkan  dengan ayat ayat lainnya, dan lebih depirinci lagi lewat hadis hadis yang dibawakan oleh nabi Shallalahu alaihi wasallam.
Walaupun  demikian,  penerapannya  masih  menimbulkan  wacana  pemikiran dan  pembahasan  di  kalangan  pakar  hukum  Islam  yang  kemudian  dirumuskan dalam  bentuk  ajaran  yang  bersifat  normatif.  Aturan  tersebut  menjadi  pedoman bagi  umat  muslim  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  berkenaan  dengan kewarisan 2 . Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang  -  Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  mendefinisikan  anak  sejak  di  dalam  kandungan  untuk  lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak 3 .
Selain dari hak hak anak yang sudah ditetapkan dalam syariat  yang tertulis didalam  Al-Quran  dan  Al-Hadist,  Negara  juga  menetapkan  berbagai  hukum mengenai  hak-hak  mereka  seperti  seperti  hak  akan  nama  dan  kewarganegaraan, hak  kebangsaan,  hak  persamaan  dan  non  diskriminasi,  hak  perlindungan,  hak
2 Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam ,  4  ed.  (Jakarta:  Kencana  Pramedia  Group, 2012).
3 Hadikusuma Hilman, Hukum Pernikahan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2015).
pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi  dalam  pembangunan,  maka  sudah  seyogyanya  orang  tua  bisa memenuhi  hak-hak  seorang  anak  agar  nantinya  ia  tidak  hanya  bisa  bermanfaan untuk urusan dunia saja, melainkan bisa menjadi penolong mereka diakhirat nanti.
Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya  sampai  anak  itu  nikah  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus 4 .
Sebaliknya,  anak  juga  mempunyai  kewajiban  terhadap  orang  tuanya,  yang diatur  dalam  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yakni  anak  wajib menghormati  orang  tua  dan  menaati  kehendak  mereka  yang  baik,  dan  jika  anak telah  dewasa  ia  wajib  memelihara  menurut  kemampuannya,  orang  tua  dan keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila  mereka  memerlukan  bantuan.  Hal  ini membuktikan  adanya  hubungan  hukum  dengan  timbulnya  hak  dan  kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan Anak juga merupakan salah satu ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan.  Baik  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling  dekat  dengan  pewaris.  Hubungan  kewarisan  antara  orang  tua  dengan anaknya  ini  didasarkan  pada  adanya  hubungan  darah  atau  yang  disebut  juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak 5 .
Ahli  waris  keutamaan  pertama  adalah  anak,  karena  anak  merupakan keturunan  dari  orang  tua  yang  telah  melahirkannya  atas  pernikahan  yang  sah menurut  agamanya  serta  mempunyai  kekuatan  hukum.  Didalam  pasal  2  ayat  (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan berbunyi:
1) Perkawianan    adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
4 “Pasal 45 ayat (2),” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , t.t.
5 Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
2) Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  Pasal  42    Undang-Undang  Nomor  1  (satu)  Tahun1974  tentang Pernikahanyangberbunyi,    “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau  sebagai  akibat  Pernikahan  yang  sah”dari  penegertian  tersebut  maka  terlihat bahwa  anak  yang  telah  dibuahi  sebelum  pernikahan,  namun  dilahirkan  dalam Pernikahan  termasuk  pengertian  anak  yang  sah.  Dengan  demikian  ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi  suami  perempuan  tersebut.  Untuk  hal  itu  laki-laki  (suami)  yang  kawin dengan  wanita  (istri)  tersebut  dapat  menyangkal  tentang  sahnya  anak  yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan  anak  tersebut  dilahirkan  sebagai  akibat  zina.  Oleh  karena  itu  oleh  Undang- Undang diberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada pasal 44 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menentukan bahwa:
1) Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh istrinya,  bilamana  ia  dapat  membuktikan  bahwa  istrinya  berzinah  dan  anak  itu akibat daripada perzinahan tersebut.
2) Pengadilan  akan  memberikan  keputusan  tentang  sah/tidaknya  anak  atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  99,  anak  yang  sah  adalah  1) Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perwanian  yang  sah,  dan  2)  Hasil pembuahan  suami  istri  yang  sah  di  luar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  istri  tersebut. Anak  sah  ditentukan  adanya  Pernikahan  yang  sah  serta  pembuktianya mengunakan  akta  kelahiran,  sejalan  dengan  Penjelasan  hukum  mengenai pencatatan  Pernikahan  menurut  peraturan  perundang-undangan  adalah  mengenai makna  hukum  ( legal  meaning )  pencatatan  Pernikahan.  Mengenai  permasalahan tersebut,  Penjelasan  Umum  angka  4  huruf  b  UU  1/1974  tentang  asas-asas  atau prinsip Pernikahan menyatakan:
“...  bahwa suatu Pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  dan  disamping  itu  tiap- tiap  Pernikahan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  Pernikahan  adalah  sama  halnya  dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan 6 ”

## B. Metode
Pendekatan  normatif  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk penelitian ini, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang 7 . Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur’an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang- undang Hukum Pidana sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu  penelitian yang  menekankan  sumber  informasinya  dari  buku-buku  hukum,  kitab  undang- undang  hukum  pidana  (KUHP),  kitab  fikih,  jurnal  dan  literatur  yang  berkaitan atau relevan dengan objek kajian.
Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yakni upaya yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelolah,  mensintesiskannya,  mencari  dan menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan  kembali  dengan  data-data  yang  berasal dari literatur bacaan. 8
Analisis  data  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  metode  ilmiah, karena  dengan  analisislah  data  tersebut  dapat  berguna  dalam  memecahkan masalah  penelitian.  Analisis  data  kualitatif  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas. Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
a. Metode  Diskriptif,  yaitu  digunakan  untuk  mendiskripsikan  segala  hal  yang berkaitan  dengan  pokok  pembicaraan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat
6 Penjelasan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7 Muhammad Abdul  Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum , III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
8 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian,  Suatu  pendekatan  praktek (Jakarta:  Renika Cipta, 2012).
mengenai  faktor-faktor  sifat-sifat  serta  hubungan  dua  fenomena  yang  diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya 9 .
b. Metode  Induktif,  yaitu  digunakan  ketika  didapati  data-data  yang  mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.
c. Metode  Deduktif,  yaitu  digunakan  sebaliknya  yakni  pengertian  umum  yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya.
Metode Komparatif, 10 yaitu dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan dari dua fenomena atau sistem pemikiran. Dalam komparasi hakiki dalam obyek penelitian dapat menjadi lebih tegas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan perbedaan dan persamaan sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni.

## C. Hasil dan Pembahasan
1) Hak Waris Dalam Prespektif Hukum Islam
Prof.Dr.  Muhammad  Yusuf  Musa  (guru  besar  Syari’at  Islam  pada Fakultas  Syari’ah  Universitas  Cairo)  dalam  bukunya At-Tirkah  wa  al-miras  fi Al-Islam ,  mengemukakan  beberapa  pengertian  dari  berbagai  mazhab,  antara lain adalah sebagai berikut :
a) Menurut Mazhab Hanafiyah adalah :

## هنيدبيرغلا ُّقَح قيِلرعَ ت رنَع ايِفاَص  ِلاَورملاا نم تيمِلا هكَرتُْي اَم َيِه
Artinya:  Yaitu sesuatu  yang  ditinggalkan  simati dari hartanya  yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang atau sebagainya. 11
b) Menurut Mazhab Malikiyah adalah :

## كلاذ هل ناك نم توم دعب قحتسلم تبثي ءزجتلا لبقي قح وه
Artinya:  Yaitu  hak  yang  bisa  dibagi,  yang  diberikan  kepada  yang  berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak itu. 12
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2017).
10 Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: C.V. Rajawali, 2011).
11 Muhammad Yusuf Musa, at-Tirkah  wal Miras Fil Islam , II (Darul Al-Ma’rifah, 1967).
12 Muhammad Abu Zahrah, Ahkamu At tarikat wa almiras (Mesir: Dar al-Fikri, 1963).

## c) Menurut Mazhab Syafi’iyah adalah :

## قوقح وا لام نم هت امم دعب هفلخو هتايح لاح ناسنلال ناكام لك يه
Artinya: Yaitu segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan diwarisi sesudah matinya, baik harta maupun hak. 13
d) Menurut Mazhab Hanabilah adalah :

## ثاتْلا اله لاقيو تيلما نع فلخلما قلحا وه.
Artinya:  Yaitu  hak  yang  diwarisi  dari  simati  dinamakan  ”turas”  ataupun peninggalan. 14
Menurut  Hanafiyah  termasuk  Ibnu  Hazm,  bahwa  yang  termasuk  Tirkah itu  hanyalah  harta  benda  dan  hak-hak  saja,  tidak  termasuk  hak-hak  yang immaterial  seperti  hak suf’at  kiyar ,  hak  cipta  dan  hak-hak Al-ajalu  fi  ad- dain (hak tenggang waktu pada hutang). Sedangkan pengertian Tirkah menurut Jumhur  Fuqada,  adalah  disamping  harta  benda/kekayaan  (material)  juga  hak yang immaterial, seperti hak suf’at , hak kiyar , hak cipta dan lain sebagainya.
(a) Dasar Hukum Waris
Dasar  dan  sumber  utama  dari    peradilan  agama  sbagai  lembaga  negara  yang berwenang  menyelesaikan  masalah  antar  sesama  orang  islam,  sebagai  hukum agama  adalah  nas atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadist Nabi, hal hal yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:
- Q.s An-Nisa’ayat 9:
َ َّللَّٱ  ْاوُقَّتَيۡلَف  ۡمِهۡيَلَع  ْاوُفاَخ  اًفََٰع ِض  ٗةَّي ِ رُذ  ۡمِهِفۡلَخ  ۡنِم  ْاوُك َرَت  ۡوَل  َنيِذَّلٱ  َش ۡخَيۡل َو اًديِدَس  ٗلٗ ۡوَق ْاوُلوُقَي ۡل َو
Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
- Hadits Sunan Abu Daud
َلاَق ،لَّضَفُلما رنِب رِشِب اَنَ ث : َلاَق ،ِدَّدَسُم اَنَ ثَّدَح رنِب ِرِباَج رنَع ،  ِليَقُع رنِب دَّمَُمُ رنِب اللهُدبَع اَنَ ثَّدَح ِراَصرنَلأا َنِم َةَأَررمِا اَنر ئِج  َّتََّح رمَّلَسَو ِهريَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َعَم اَنرجَرَخ :َلاَق  َّللَّاِدبَع ِِ اَووسَلأا  ِِ
13 Musa, at-Tirkah  wal Miras Fil Islam .
14 Abu Zahrah, Ahkamu At tarikat wa almiras .
َقَ ف ،اََله ِريَْتَ نر بِبِ ُةَأرَلما ِتَءاَجَف
،ِدُحُأ َموَي َكَعَم َلِتُق سريَ ق نِب رتِبَثَ اَتر نِب ِنَتَاَه ،َِّللَّا َلوُسَرَيَ :ِتَلا
ِدَقَو
وُسَرَيَ ىَرَ ت اَمَف ، ُهَذَخَأ  َّلاِإ  الااَم اَمَُله رعَدَي رَلََو ،ُهَّلُك اَمُهَ ثاَريرِمَو اَمَُلهاَم اَمُهُّمَع َءاَفَ تسا
ِهللَّاَوَ ف ؟َِّللَّا  َل
َكرنُ ت َلا ِإ اادَبَأ ِناَح
ِكِلاَذ  ِِ ُالله يِضقَي " :مَّلَسَو ِهريَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلاَقَ ف ،ُلاَم اَمَُلهَو  َّلا
" ِةَروُس  ِِ رتَلَزَ نَو :َلاَق
َلَع ُههللَّا ىَّلَص ِههللَّا  ُلوُسَر :َلاَقَ ف ،ةَيلآا )مُكِد َلاوَأ  ِِ ُههللَّا ُمُكريِصوُي( ِءاَسِهنلا َةَأررَلمَا  ِلِ اووُعدُا " :رمَّلَسَو ِهري اَهَ بِحاَصَو "
َكَلَ ف َيِقَب اَمَو ،َنُمُّثلا اَمُهَّمُأ ِطوعَأَو ،ِريَْثُلُّ ثلا اَمِهِطعَأ " اَمِهِهمَعِل َلاَقَ ف ".
Artinya: Dari  Jabir  bin  abdullah  berkata:  ketika  kami  keluar    bersama Rasulullah  SAW  seorang  perempuan  dari  golongan  ansor  mendatangi  kami bersama  kedua  anak  perempuannya,  lalu  ia  berkata:  “Ya  Rasulullah,  ini  dua orang  anak  perempuan  Tsabit  bin  Qais  yang  telah  terbunuh  bersamamu  di perang  uhud.  Paman  mereka  mengambil  harta  peninggalan  ayah  mereka  dan tidak  memberikan  apa-apa  untuk  mereka.  Demi  Allah    keduanya  tidak  dapat menikah  tanpa  harta.  Nabi    berkata:  “Allah  akan  menetapkan  hukum  dalam kejadian  tersebut”.  Kemudian  turun  surat  an-Nisa’.  Nabi  memanggil  si  paman dan berkata: “ Berikan dua pertiga untuk mereka, seperdelapan untuk ibu mereka dan selebihnya ambil untukmu ” 15 .
Mengenai  dasar  hukum  tentang  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam secara  garis  besar  tetap  berpedoman  pada  hukum  kewarisan  Islam    yang bersumber  dari  al-Qur’an  dan  hadis.Perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  sangat sedikit  yang  bersumber  dari  penyesuaian  dengan  hukum  adat,  perumusan Kompilasi  Hukum  Islam  lebih  mengarah  kepada  pengadaptasian  secara  terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati –hati 16 .
Adapun  dasar  hukum  waris    dalam  KUH  Perdata  terdapat  pada  Pasal  830 sampai  dengan  Pasal  1002  KUH  Perdata  yang    intinya 17 .  Bagian  I  Tentang Ketentuan  Umum  (diatur  Pasal    830    s/d  pasal  851):  yang  intinya,  mengatur tentang  Segala  harta  peninggalan  seseorang  yang  meninggal  dunia,  adalah kepunyaan  para  ahli  waris  (Pasal  833    KUH  Perdata),  yang  berbunyi    Para  ahli waris,  dengan  sendirinya  karena  hukum,  mendapat  hak  miik  atas  semua  barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.
a) Rukun Waris
Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:
15 Abu Dawud, Sunan Aby Dawud , vol. II (Beirut: Dar al -Fikr, 1994).
16 M. Yahya Harahap, Kedudukan  Kewenangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004
1) Pewaris,  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  atau  dinyatakan meninggal  berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli waris dan harta peninggalan.
2) Ahli  waris,  adalah  orang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3) Harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  harta  bersama    setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat 18 .
Dari uraian di atas  tampak hanya ada sedikit perbedaan antara  rukun waris secara Islam  maupun  secara  hukum  positif  Indonesia  yang    diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam.
b) Syarat-syarat Waris
Kewarisan  mewajibkan  beberapa  syarat  berikut:  Kematian  pewaris  baik secara  haqiqiy,  hukmiy,  maupun  taqdiriy.  Ahli  waris  secara  pasti  masih  hidup ketika  pewaris  meninggal.  Syarat  kedua  dari  waris  tersebut  menimbulkan beberapa  permasalahan,  yaitu:  bagian  ahli  waris  yang  mafqud,  anak  dalam kandungan,  dan  orang  yang  mati  di  saat  yang  bersamaan.  Mafqud,  sebelum kematiannya  diputuskan  oleh  hakim  maka  bagian  perolehan  warisnya  ditahan sampai  orang  tersebut  dinyatakan  meninggal  atau  sampai  orang  tersebut ditemukan 19 .
Anak  dalam  kandungan  berhak  memperoleh  harta  waris,  bagian    untuknya ditahan  sampai  ia  dilahirkan,  kelahirannya  dalam  keadaan    hidup  ini  merupakan bukti bahwa ia benar-benar hidup saat kematian  pewaris. Orang yang mati di saat yang  bersamaan  yang  saling  berhak  mendapatkan  warisan,  misalnya  seorang bapak  dan  anak  yang  tenggelam  bersama-sama  sehingga  tidak  diketahui  mana yang meninggal lebih dulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi antara satu dengan  yang    lainnya  karena  tidak  jelas  mana  yang  meninggal  terlebih  dahulu.
18 Inpres nomor 1 tahun 1991 , Kompilasi Hukum Islam ,  Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e)
19 Ibnu Khattab Mahfuz Ibn Ahmad Ibn Hasan al -Kalwazany, at-Tahzib fi ‘Ilm al-Fara’id wa al-Wasiyah (Riyad: Maktabah al -‘Abikan, 1995).
Harta    mereka  diwarisi  oleh  para  ahli  warisnya    yang  benar-benar  masih  hidup pada saat kematian mereka 20 .
c) Sebab-sebab Mendapatkan Waris
Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:
1) Hubungan pernikahan, jika suami atau istri meninggal setelah terjadi aqad nikah  yang  sah  meskipun  qabla  dukhu  maka  di  antara  mereka  dapat  saling mewarisi.
2) Hubungan  nasab  atau  kekerabatan,  hubungan  ini  merupakan  sebab memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab yang tidak dapat  dihilangkan dan berlaku secara mutlak 21 .
3) Wala’, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya  atau  kesediaan  orang  tolong-menolong  dengan  orang  lain  melalui perjanjian perwalian 22 .
d) Penghalang Kewarisan
Penghalang  mewarisi,  yaitu  perbudakan,  pembunuhan,  dan  perbedaan  agama. Sedangkan menurut ‘Aly as-Sabuniy syarat ketiga   yaitu mengetahui kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris secara pasti dan jelas, seperti sebagai  suami  istri,  anak  kandung,  kakek,  dan  lain  sebagainya  sehingga  mereka tahu  besarnya  bagian  yang  diperoleh  akan  berbeda  berdasarkan  hubungan tersebut 23 . Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:
1) Pembunuhan
2) Perbedaan Agama
Menurut  pendapat  peneliti  hal-hal  yang  menjadi  penghalang  waris  yaitu perbudakan  (seorang  budak  tidak  berhak  mendapat  warisan  dari  majikannya), pembunuhan  (Ahli  waris  yang  melakukan  pembunuhan  kepada  orang  yang  akan mewarisi tidak berhak mendapat harta warisan dan perbedaan agama (jika seorang waris berbeda agama dengan ahli waris maka tidak berhak mendapatkan warisan)
20 Salih  Ahmad  as-Syamiy, Fara’id  Fiqhan  wa  Hisaban ,  vol.  I  (Beirut:  al  -Maktab  al- Islamiy, 2018).
21 Muhammad Muhyiy ad-Din Abd al  Hamid, Ahkam al-Mawaris (Saudi Arabia: Dar al - Kitab al-‘Arabiy, 1984).
22 Abd  al-’Adzim  Syaraf  ad-Din, Ahkam  al-Miras  wa  al-Wasiyah  fi  as-Syari‘ah  al- Islamiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadist, 1962).
23 Muhammad  ‘Aly  as-Sabuniy, ,    al-Mawaris  fi  as-Syari‘ah  al-Islamiyah  ‘ala  Dau’i  al  - Kitab  wa  as  Sunnah,  Hukum  Waris    menurut  al-Qur’an  dan  Hadis ,  trans.  oleh  A.Zaini  Dahlan (Bandung: Trigenda Karya, 1995).

## (b) Dasar Hukum Nikah Sirri atau Nikah di bawah tangan
Istilah  "Nikah  Di  Bawah  Tangan"  adalah  nikah  tanpa  adanya  suatu pencatatan  pada  instansi  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Nikah  dibawah  tangan  timbul  setelah  berlakunya  UU  Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut  hukum  Islam sepanjang tidak ada motif “ sirri ”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’at yang benar.
Jadi  nikah  di  bawah  tangan  itu  dapat  diartikan  dengan  nikah  yang  tidak dicatatkan  pada  instansi  terkait,  tapi  dilaksanakan  menurut  agama  dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi- sembunyi  tanpa  diketahui  oleh  orang  di  lingkungan  sekitar.  Nikah  semacam  ini (sirri)  jelas-jelas  bertentangan  dengan  Hadits  Nabi  yang  memerintahkan  adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
ْ وأ ْ لْ م ْْ و ْ ل ْ وْ ْ ب ْ ش ْ ةا
“Adakanlah  pesta  perkawinan,  sekalipun  hanya  dengan  hidangan kambing”.(HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557),
dan hadits Nabi
دوفُّدل ِبِ ِهريَلَع اُوُ بِررضاَو ِدِجاَسَمر لا  ِفِ هُوُلَعَجاَو رحاَكِهنلا اَذَه اوُنِلرعَأ
"Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.” (HR. al-Tirmidzi: 1009).
(c) Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Sirri (Kompilasi Hukum Positif)
Penetapan  asal-usul  anak  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  memiliki  arti yang  sangat  penting,  karena  dengan  penetapan  itulah  dapat  di  ketahui  hubungan mahram  (nasab)  antara  anak  dengan  ayahnya.  Hukum  Islam  memberikan ketentuan  lain,  seorang  anak  dapat  dikatakan  sah  memiliki  hubungan  nasab dengan  ayahnya,  namun  hukum  Islam  memberikan  ketentuan  lain,  seorang  anak dapat  dikatakan  sah  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayahnya  jika  terlahir  dari perkawinan yang sah.
Sebaliknya  anak  yang  lahir  di  bawah  tangan  tidak  dapat  di  sebut  dengan anak  yang  sah,  dan  ia  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibunya.  Sebelum pemberlakuan UUP,  pembuktian sahnya suatu    anak dari   perkawinan   di  bawah tangan  harus berdasarkan akta kelahiran  yang dikeluarkan oleh lembaga  catatan
sipil. Kenyataaan  ini sebagai konsekuensi dari perkawinan yang hanya dipandang sebagai  hubungan  perdata.  Sedangkan  sesudah  pemberlakuan  UUP,  pembuktian sahnya  suatu  perkawinan  adalah  berdasarkan    ototritas  agama    yang    kemudian dicatatkan di dalam catatan petugas negara 24 .
Keabsahan  anak  yang  lahir  di  bawah  tangan  diatur  dalam  UU  No  1/1974 Pasal  42,  43  dan  44  berkenaan  dengan  pembuktian  asal-usul  anak  di  dalam Undang-undang perkawinan Pasal 55 menegaskan 25 :
1) Asal-usul  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akte  kelahiran    otentik,
yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2) Bila  akte  kelahiran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan  tentang  asal-usul  anak    setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti menurut syarat.
3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat  kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  hukum  pengadilan  yang  bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Hak-hak  anak  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  mendapatkan  juga perlindungan  hukum  sebagaimana  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak dirumuskan pada 31 hak yaitu:
1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2) Hak untuk mendapatkan nama.
3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4) Hak untuk mendapatkan identitas diri.
5) Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata.
8) Hak  untuk  mendapatkan    perlindungan  khusus  jika  mengalami  konflik hukum.
9) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami  eksploitasi sebagai pekerja seks.
24 Siska  Lis  Sulistiani, Kedudukan  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum positif dan Hukum Islam (Bandung: Refika Aditama, 2015).
25 Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: LSPP, 2000).
10) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami  eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami  eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  penculikan,  penjualan, perdagangan anak-anak.
13) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14) Hak untuk hidup dengan orang tua.
15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua.
16) Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
17) Hak untuk berekreasi dan Hak untuk bermain.
18) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
19) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
20) Hak untuk bebas beragama.
21) Hak untuk bebas berserikat.
22) Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
23) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
24) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
25) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
26) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
27) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan  yang  kejam,
hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi.
28) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  penangkapan  yang  sewenang- wenang.
29) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan .
30) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma 26 .
(d) Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam
Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  atau  secara  eksplisit  mengandung  hak
26 Gautama.
anak  yang  harus  didapatkan  dari  kedua  orang  tuanya  sehingga  Islam  melarang terjadinya  penelantaran  terhadap    anak  tertuang  dalam  firman  Allah  Qs  aN  - Nisa/4:
ُكَف ااسرفَ ن ُهرنِم  وءريَش  رنَع  رمُكَل  َربِْط  رنِإَف ۚ اةَلرِنِ  َّنِِتِاَقُدَص َءاَسِهنلا اوُتآَو اائيِنَه ُهوُل
اائيِرَم
Be rikanlah  maskawin  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  menjaga  anak  itu  adalah  amanah  dari Allah  maka  hendaklah  para  orang  tua  meninggalkan  anak  dalam  keadaan berkecukupan  agar  anak  di  kemudian  hari  (setelah  ditinggal  mati  orang  tuanya) tidak  menjadi  pengangguran  dan  peminta  -minta.  Pada  ayat  yang  lain,  Allah menganjurkan  agar  umat-  Nya  ikut  serta  berperan  dalam  melindungi  anak, khususnya  anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur.  Sesuai  dengan  firman  Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.
لٱَو
ض عَ ب ُءٓاَيِل وَأ   مُهُض عَ ب  ُتهَنِم ؤُم لٱ َو  َنوُنِم ؤُم ٖ ۚۚ َنوُرُم َيَ َنوُميِقُيَو  ِرَكنُم لٱ ِنَع َن وَه  نَ يَو  ِِ وُر عَم لٱِب َع ََّللَّٱ َّنِإ ُۗ َُّللَّٱ ُمُهَُحَ َيرَس َكِئٓهَلروُأ ۚ ٓۥُهَلوُسَرَو ََّللَّٱ َنوُعيِطُيَو َةهوَكَّزلٱ َنوُت ؤُ يَو َةهوَلَّصلٱ ميِكَح ٌزيِز

## ٖ
Artinya  :  Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan  shalat, menunaikan  zakat  dan  mereka  taat  pada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mereka  itu  akan diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah : 71)
Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kita  harus menjaganya,  karena  pada  dirinya  melekat  harkat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  tentang  Hak-hak  Anak.  Dilihat  dari  sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. 27
27 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009).

## (e) Pertanggung Jawaban Anak Hasil Pernikahan Sirri
Realitas di masyarakat justru perkawinan  di  bawah tangan  justru dianggap sebagai  suatu  hal  yang  biasa,  dengan  alasan  bahwa  yang  penting  adalah  kedua mempelai melakukan atas dasar suka sama suka,  sekaligus sebagai rasa toleransi antar  umat  beragama,  dan  inilah  kemudian  yang  dilakukan  gerakan  di  Indonesia yang  menanamkan  dirinya  jaringan  islam  liberal,yang  mencoba  memberikan gagasan-gagasan  yang  sifatnya  kontradiktif  dan  proyektif,    yang  telah  berhasil memunculkan polemik dikalangan kaum muslim Indonesia .
Pertanggung  Jawaban  Anak  Yang  Lahir  Di  Bawah    Tangan  menurut  Hukum Islam.  Dalam  Islam  juga  terdapat  beberapa  hak-hak  anak  yang  termuat  di  dalam firman Allah SWT. sebagai berikut :
a) Hak  anak  dalam  kandungan  untuk  memperoleh  perlakuan  yang  baik,
jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at-Thalaq/65: 6
َحَ  ِتهَلروُأ َّنُك نِإَو ۚ َّنِه يَلَع راوُقِهيَضُتِل َّنُهوُّرٓاَضُت  َلاَو   مُكِد  جُو نِهم مُتنَكَس  ُث يَح   نِم َّنُهوُنِك  سَأ
ل راوُقِفنَأَف َّنِه يَلَع هَّتََّح َن عَضَي َّۚنُهَل َحَ نِإَف َن عَض رَأ مُكَل َف راوُرَِتَ أَو َّنُهَروُجُأ َّنُهوُتا ِ وُر عَِبِ مُكَن  يَ ب نِإَو ُت رَساَعَ ت ُعِض ُتَْسَف ٓۥُهَل هىَر  خُأ
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Thalaq : 6)
Perkawinan itu merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk  baik  pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surat Adz Dzaariyat /  : 49 yang  berbunyi :
َنوُرَّكَذَت  مُكَّلَعَل ِ  يَْج وَز اَن قَلَخ وء يَش ِهلُك نِمَو Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Adzariyat : 49)
Perkawinan  adalah  suatu  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  sebagai  jalan  bagi manusia  untuk  beranak,  berkembang  biak  dan  kelestarian  hidupnya,  setelah masing-masing  pasangan  siap  melakukan  peranannya  yang  positif  dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
Allah  tidak  mau  menjadikan  manusia  itu  seperti  makhluk  lainnya  yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki,  dan  tidak  ada  suatu  aturan.  Tetapi  demi  menjaga  keharmonisan  dan kemuliaan  manusia,  Allah  adakan  hukum  sesuai  dengan  martabatnya.  Sehingga hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  diatur  secara  terhormat      dan berdasarkan  saling  meridhoi,  dengan  ucapan  ijab  qobul  sebagai  lambang  dari adanya  rasa  ridho  -meridhoi,  dan  dengan  dihadiri  para  saksi  yang  menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. 28 .
Bentuk  perkawinan  ini  telah  memberikan  jalan  yang  aman  pada  naluri (seks),  memelihara  keturunan  dengan  baik  dan  menjaga  kaum  perempuan  agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan  suami  istri  diletakkan  di  bawah  naungan  naluri  keibuan  dan kebapakkan,  sehingga  nantinya  menumbuhkan  tumbuh-tumbuhan  yang  baik  dan membuahkan  buah  yang  bagus.  Peraturan  perkawinan  inilah  yang  diridhoi  Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.
b) Pertanggung  Jawaban  Anak  Hasil  Pernikahan  Sirri  Perspektif  Kompilasi
Hukum Islam
Menurut  Undang  undang  Perkawinan  yang  menentukan  perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu (Pasal 2 ayat 1). 29
Disisi  lain  ada  juga  yang  kemudian  berpendapat  bahwa  ikatan  hati Perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan, adalah ikatan  yang rapuh dan  palsu  karena  keduanya  bersatu  bukan  karena  Allah.  Jalan  hidup  yang dirintispun  berdasarkan  agamanya,  sementara  Allah  yang  telah  memuliakan hamba  -Nya  dan  meninggikan  derajatnya  dari  derajat  hewani  menghendaki  agar ikatan perkawinan itu bertujuan mulia yaitu mencapai ridho Allah yang dijadikan sebagai  puncak  tujuan  ,dan  menuntut  agar  hubungan  perkawinan  itu  identik dengan kehendak-Nya,Agamanya dan kesesuaian kehidupan ini. 30
28 Ahmad  Hatta, Tafsir  Qur’an  Perkata  Dilengkapi  dengan  Asbabul  Nuzul  &  Terjemah (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009), h. 251.
29 Hatta, Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah .
30 Muhammad Mutaal Abdul Al-jabry, Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995).
Realitas  di  masyarakat  justru  perkawinan  di  bawah  tangan  justru  dianggap sebagai  suatu  hal  yang  biasa,  dengan  alasan  bahwa  yang  penting  adalah  kedua mempelai  melakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,sekaligus  sebagai  rasa  toleransi antar  umat  beragama,  dan  inilah  kemudian  yang  dilakukan  gerakan  di  Indonesia yang  menanamkan  dirinya  jaringan  islam  liberal,  yang  mencoba  memberikan gagasan–gagasan  yang  sifatnya  kontradiktif  dan  proyektif,yang  telah  berhasil memunculkan polemik dikalangan kaum muslim Indonesia.  Tak sedikit kalangan yang  menganggap  bahwa  perkawinan  beda  agama  dibolehkan  dalam  agama  dan menurut undang undang perkawinan.
Menurut  Siddik  Al-jawi,  dalam  Fachry  mengatakan  ketidaksetujuannya terhadap  gagasan  Perkawinan  di  bawah  tangan  karna  dia  menilai  dapat menghilangkan otentitas agama dan menghambakannya kepada modernisasi.  Hal ini  sepakat  pula  dengan  yang  disampaikan  Faursan  al  -Anshari,ia  melihat  orang yang ingin menerapkan perwujudan keimananya, ia melihat Syariat Islam mampu memberikan solusi atas seluruh  problematika ummat masa kini 31 .
Terlepas  dengan  banyaknya  pendapat  yang  kontra  tersebut.  Tetapi  ada sebagian  dikalangan  kaum  muslim  yang  sependapat  dengan  gagasan  yang dikemukakan terhadap perkawinan di bawah tangan dengan gagasan gagasan yang dikemukakan  oleh  Ratno  Lukito,  menilai  gagasan  yang  di  kemukakan  jaringan Islam  Liberal  adalah  sebuah  gagasan  orang  yang  maju,canggih,  jenius,  yang seharusnya  dikembangkan  menjadi  wacana  berfikir  agar  agama  mampu memberikan tuntunan dalam kehidupan yang semakin berubah.
Berlakunya  peraturan-peraturan  tersebut  tergantung  pada  sifat  kedinamisan kondisi  masyarakat  yang  bersangkutan,  maka  dinamika  yang  terdapat  dalam lingkungan  budaya  termasuk  gagasan-gagasannya  maupun  hukum  yang  terdapat yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  maka  akan  terjadi  perubahan  sikap, tindakan  serta  norma  yang  sesuai  dengan  kondisi  budaya  sosial  setempat. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  mengenai  perkawinan  sering  dijumpai dalam  masyarakat  tentang  perkawinan  yang  bermacam-macam  bentuk  dan
31 Muhammad Siddiq Al-Jawi, “mengkritisi Artikel “Menyegarkan  Kembah Pemahaman Islam,” Mei 2005, 2.
variasinya  banyak  corak  perkawinan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yang  tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang sebenarnya. 32
Masalah  aneka  warna  dan  bentuk  kebudayaan  dalam  masyarakat  yang dinamis,  maka  perubahan  dan  percampuran  budaya  akan  selalu  terjadi    baik karena  adanya  faktor  pemaksaan  atau  adanya  peperangan  maupun  secara  sadar dan  terbuka  diterima  oleh  masyarakat  tersebut.  Perlu  kita  ketahui  bahwa perkawinan  itu  bukan  hanya  menjadi  sunnah  nabi  Muhammad  saw.  Saja,  tetapi merupakan  sunnah  pada  nabi-nabi  lainya.  Artinya  jauh  sebelum  beliau  diutus  ke dunia ini, para nabi bahkan nabi dan manusia pertama, Adam as telah melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga.
Kehidupan  masyarakat  yang  serba  plural  dari  segi  etnis  dan  hukum  yang berlaku,  sering  menimbulkan  konflik-konflik  kecil  dalam  kehidupan  lainnya,  hal ini  dapat  menimbulkan  masalah  dan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  cukup rumit dipecahkan, oleh karena sering dihadapkan oleh perbedaan nilai, norma dan hukum yang berlaku. 33

## D. Kesimpulan
Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian bab perbab dari penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Sirri Menurut  hukum  Islam,  sebagai  anak  yang  sah  atau  syar'i,  anak  yang  lahir dari pernikahan di bawah tangan dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum atau  keperdataan  berupa  hak  dan  kewajiban  dengan  kecuali  orang  tuanya. Karenaya anak dari perkawinan di bawah tangan itupun berhak untuk memperoleh harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya.
2) Pandangan  Kompilasi  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Hasil Pernikahan Sirri
Berdasarkan perspektif  UU No. 1/1974  tentang  perkawinan, perkawinan di bawah tangan adalah nikah ilegal, tidak diakui dan dianggap tidak pernah ada oleh Negara  atau  Pemeritah.  Karena  perkawinan  tersebut  hanya  memenuhi  ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan tidak memenuhi pasal 2
32 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
33 Lecessing Rogert, Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1989).
ayat  (2)  UU  No.  1/1974  tenlang  perkawinan  yang  merupakan  syarat  formil pernikahan dan berfungsi sebagai tanda perbuatan hukum.
3) Perbedaan  dan  Persamaan  tentang  pandangan  Hukum  Islam  Dan  Kompilasi Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Yang  Lahir  Dari    Pernikahan  Di Bawah Tangan
Selama  anak  tersebut  dinilai  sebagai  anak  yang  sah  yang  dihasilkan  dari jalur  perkawinan  yang  dibenarkan  oleh  syariat  Islam,  maka  anak  tersebut  sudah diakui  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  anak  tersebut,  termasuk  juga  hak kewarisan.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.  974  tentang  Perkawinan yang beriaku di Indonesia. anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan berstatus sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar nikah, artinya anak tersebut hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  Ibunya  tidak  dengan  bapaknya.  karena Negara atau Pemerintah tidak mengakui pernikahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  al    Hamid,  Muhammad  Muhyiy  ad-Din. Ahkam  al-Mawaris .  Saudi  Arabia:
Dar al -Kitab al-‘Arabiy, 1984.
Abdul  Kadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum . III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Abdul Al-jabry, Muhammad Mutaal. Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam . Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.
Abu Dawud. Sunan Aby Dawud . Vol. II. Beirut: Dar al -Fikr, 1994.
Abu  Zahrah,  Muhammad. Ahkamu  At  tarikat  wa  almiras .  Mesir:  Dar  al-Fikri, 1963.
Adillah,  Siti  Ummu.  “ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  FAKTOR-FAKTOR YANG  MELATARBELAKANGI  TERJADINYA  NIKAH  SIRRI  DAN DAMPAKNYA  TERHADAP  PEREMPUAN  (ISTRI)  DAN  ANAK- ANAK.” Jurnal  Dinamika  Hukum 11,  no.  0  (12  Maret  2011):  104–12. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267.
Ahmad as-Syamiy, Salih. Fara’id Fiqhan wa Hisaban . Vol. I. Beirut: al -Maktab al-Islamiy, 2018.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian,  Suatu  pendekatan  praktek .  Jakarta: Renika Cipta, 2012.
Gautama, Candra. Konvensi Hak Anak . Jakarta: LSPP, 2000.
Hadi,  Sutrisno. Metodologi  Research .  Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan  Fakultas Psikologi UGM, 2017.
Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
Haliah,  Dahlia.  “Nikah  Sirri  Dan  Perlindungan  Hak-Hak  Wanita  Dan  Anak
(Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah) | Haliah | Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” 30 Juni 2016.
http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/81.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan  Kewenangan . Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Hatta,  Ahmad. Tafsir  Qur’an  Perkata  Dilengkapi  dengan  Asbabul  Nuzul  & Terjemah . Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009.
Hilman,  Hadikusuma. Hukum  Pernikahan  Indonesia .  Bandung:  Mandar  Maju, 2015.
Ibn Ahmad Ibn Hasan al -Kalwazany, Ibnu Khattab Mahfuz. at-Tahzib fi ‘Ilm al- Fara’id wa al-Wasiyah . Riyad: Maktabah al -‘Abikan, 1995.
Ibnu  Anshori. Perlindungan  Anak  Dalam  Agama  Islam .  Jakarta:  Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
K. Lubis, Suhrowardi, dan Komis Simanjutak. Hukum Waris Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Matnuh,  Harpani.  “PERKAWINAN  DIBAWAH  TANGAN  DAN  AKIBAT HUKUMNYA  MENURUT  HUKUM  PERKAWINAN  NASIONAL.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 6,  no.  11  (1  Mei  2016). https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727.
Musa, Muhammad Yusuf. at-Tirkah  wal Miras Fil Islam . II. Darul Al-Ma’rifah, 1967.
“Pasal 45 ayat (2).” Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , t.t.
Rogert, Lecessing. Manusia dan Kebudayaan Indonesia . Jakarta: UI Press, 1989.
Sabuniy,  Muhammad  ‘Aly  as-. ,    al-Mawaris  fi  as-Syari‘ah  al-Islamiyah  ‘ala Dau’i  al  -Kitab  wa  as  Sunnah,  Hukum  Waris    menurut  al-Qur’an  dan Hadis .  Diterjemahkan  oleh  A.Zaini  Dahlan.  Bandung:  Trigenda  Karya,
1995.
Shaleh,  Abd  Rahman.  “PROBLEM  HUKUM  HARTA  WARISAN  DALAM PERNIKAHAN SIRRI” 1, no. 1 (t.t.): 21.
Siddiq  Al-Jawi,  Muhammad.  “mengkritisi  Artikel  “Menyegarkan    Kembah Pemahaman Islam,” Mei 2005, 2.
Sorongan, Gerald Gilberd. “KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK
YANG  LAHIR  DARI  HASIL  PERKAWINAN  SIRIH  DALAM

## KAITANNYA
DENGAN

## WARISAN MENURUT HUKUM
PERDATA.” LEX  PRIVATUM 9,  no.  9  (21  Oktober  2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36569.
Sulistiani,  Siska  Lis. Kedudukan  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Hukum positif dan Hukum Islam . Bandung: Refika Aditama, 2015. Sumadi, Suryabrata. Metodologi Penelitian . Jakarta: C.V. Rajawali, 2011.
Syaraf ad-Din, Abd al-’Adzim. Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi as-Syari‘ah al- Islamiyah . Kairo: Dar al-Fikr al-Hadist, 1962.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Kewarisan  Islam .  4  ed.  Jakarta:  Kencana  Pramedia Group, 2012.