## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 2 (2022): 257-291, DOI: 10.22437/ujh.5.2.257-291

## “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia

## Ratno Lukito
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga ratnolukito@yahoo.com

## Abstract
Discussing the study of comparative law in Indonesia, this paper is interested in focusing on the issue of why comparative law studies are declining both in quantity and quality. Using Charles Tilly’s theory of social history, this paper concludes that comparative law studies in Indonesia are currently in a stagnant position and fewer people are concerned with the quality of this academic study. This paper reveals that the comparative law that began during the Dutch Rechtshoogeschool in Batavia in 1924 basically did not develop until the present day. Both in terms of epistemology, subject of the study, postulate to method and approach illustrate how comparative law studies have stagnated when compared to the development of this study abroad. Comparative law in Indonesia is only focused on substantive studies without paying attention to this scienti fi c development on the epistemological and methodological side. Improvements can thus be proposed in dealing with this situation, namely by increasing the number of sources of writing and discussion of comparative law from outside, especially those in English, and making this comparative study a core science in legal studies.
Keywords: epistemology; subject of the study; postulate; method and approach; substantive.

## Abstrak
Membahas kajian perbandingan hukum di Indonesia, tulisan ini tertarik untuk memfokuskan diri pada persoalan mengapa kajian perbandingan hukum semakin merosot baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan menggunakan teori sejarah sosial dari Charles Tilly, tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa kajian perbandingan hukum di Indonesia saat ini pada posisi yang mandeg dan semakin sedikit orang yang perhatian dengan mutu dari kajian akademik ini. Tulisan ini mengungkap bahwa perbandingan hukum yang dimulai sejak masa Rechtshoogeschool Belanda di Batavia tahun 1924 pada dasarnya tidak mengalami perkembangan hingga masa sekarang. Baik sisi epistemology , subject of  the study , postulate hingga method and approach menggambarkan betapa kajian perbandingan hukum itu mengalami stagnasi bila dibandingkan dengan perkembangan kajian ini di luar negeri. Perbandingan hukum di Indonesia hanya terpusat pada kajian substantive saja tanpa memperhatikan perkembangan keilmuan ini pada sisi epistemologis dan metodologisnya. Perbaikan dengan demikian dapat diusulkan dalam menghadapi situasi ini yaitu dengan semakin memperbanyak sumber tulisan dan bahasan perbandingan hukum dari luar, khususnya yang berbahasa Inggris, dan menjadikan kajian perbandingan ini sebagai ilmu yang inti dalam kajian hukum.
Kata kunci: epistemologi; subjek kajian; postulat; metode dan pendekatan; substantif.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas persoalan perbandingan hukum di Indonesia. Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan beberapa model perbandingan hukum yang menjadi tren dalam studi (ilmu) hukum di luar negeri, dan mencoba menelaahnya dalam studi perbandingan hukum di Indonesia. Pembahasan semacam ini menjadi penting agar bisa dipelajari bagaimana sebaiknya studi perbandingan hukum dilakukan, sekaligus supaya kajian demikian dapat menjadi bagian inti atau setidaknya meningkat kualitasnya dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.
Sebagai suatu kajian dalam ilmu hukum yang terus mengalami perkembangan di luar negeri, perbandingan hukum sepertinya justru
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
mengalami kemandegan di Tanah Air. Sedikitnya orang yang tertarik dengan kajian ini ditandai dengan semakin sedikitnya para penulis yang tertarik menulis tentang kajian perbandingan di Indonesia men- jadi ukuran kemerosotan kajian ini. Kemonotonan kajian yang hanya berfokus pada perbandingan substansi hukum menjadikan kajian ini tidak begitu menarik bagi para mahasiswa dan dosen. 1 Situasi ini sejatinya berakar sejak pertama kajian ini dikenalkan di Tanah Air, yaitu di Sekolah Tinggi Hukum Batavia ( Rechtshoogeschool te Batavia ) pada 1924. Kajian perbandingan pada saat itu merupakan kajian yang masih sangat muda, dengan penekanan pada perbandingan normatif yang berpusat pada black letter law . 2 Perbandingan model seperti inilah yang masih hidup hingga sekarang di Indonesia, dan semakin menguat karena positivisme yang terus hidup di dalamnya.
Penelitian ini menggunakan teori sejarah sosial ( social history ) sebagaimana diungkapkan oleh Charles Tilly yang menekankan peran orang biasa ( ordinary people ) ketimbang para elite dan individu pimpinan masyarakat dalam mewujudkan suatu nilai pada masa lampau. Sejarawan sosial melihat sejarah dari orang biasa dalam jumlah yang besar sebagai pihak yang lebih berperan dalam memahami masa lampau, mereka juga melihat bahwa orang-orang itulah yang mampu melahirkan inisiatif yang bebas ketimbang yang
1  Beberapa tulisan yang memperlihatkan kajian perbandingan hukum hanya berfokus pada substansi hukum ini, akan dikemukakan nanti dalam sub- bahasan “Perbandingan Hukum di Indonesia”.
2  Dalam studi hukum di Rechtshoogeschool , dari 24 mata kuliah yang diajarkan terdapat empat yang berhubungan secara langsung dengan kenyataan adanya pluralisme hukum di Nusantara saat itu. Keempat mata kuliah tersebut adalah Adatrecht (Hukum Adat), Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam (Hukum dan Pranata Sosial Islam), Beginselen van het Romeinsch privaatrecht (Prinsip Hukum Perdata Romawi), dan tentu saja Intergentiel recht (Hukum Antar Golongan) yang lebih berorientasi pada metodologi resolusi kon fl ik yang muncul akibat keberagaman hukum yang dianut dalam masyarakat. Lebih lanjut mengenai studi hukum tiap semester di Rechtshoogeschool ini, baca AB Massier, The Voice of  the Law in Transition: Indonesian Jurists and their Languages, 1915-2000 , terj. Michaela Wouters (Leiden: KITLV Press, 2008), hlm. 128-37. Hal ini menunjukkan perbandingan hukum muncul di Nusantara sebagai ilmu praktis dengan pendekatan yang normatif positivis.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
biasa dihasilkan dalam sejarah konvensional lainnya. 3 Dengan teori ini artikel ini ingin melihat sejauh mana perkembangan perbandingan hukum itu sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengkaji, baik itu dosen maupun mahasiswa, karena merekalah yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak elite. Mereka adalah kebanyakan orang ( large numbers of  ordinary people ) yang bersentuhan dengan keilmuan perbandingan ini, berbeda dengan para teorisi yang lahir darinya beberapa teori perbandingan hukum. Dari merekalah, orang-orang yang mengkaji perbandingan hukum tersebut, artikel ini akan melihat sejauh mana perkembangan kajian perbandingan dilakukan.
Tulisan ini akan mengungkap tiga model kajian perbandingan hukum yang berkembang hingga saat ini, untuk kemudian menunjukkan beberapa kelemahan model kajian perbandingan hukum yang ada di Indonesia. Kajian ini kemudian akan ditutup dengan kesimpulan yang pada intinya ingin mengajak masyarakat pengkaji hukum lebih aware tentang kondisi kemerosotan kajian perbandingan hukum di negeri ini. Dengan pendekatan historis, analisis terhadap kajian perbandingan hukum dilakukan dengan hati-hati untuk menunjukkan kemandegan dari kajian ini yang hanya terfokus pada satu model kajian saja tanpa mengingat model lain yang menjadi dasar dari model perbandingan substantive .

## B. Esensialisme Ilmu Perbandingan Hukum
Kalau kita melakukan taksonomi terhadap studi perbandingan hukum, maka terdapat beberapa model perbandingan yang menjadi
3  Charles Tilly, “Retrieving European Lives,” dalam Reliving the Past: The Worlds of  Social History, ed. Olivier Zunz (North Carolina: Chapel Hill Press, 1985), hlm. 31-2. Charles Tilly argued that the real task of social history lay in, “documenting large structural changes; 2) reconstructing the experiences of ordinary people in the course of those changes; and (3) connecting the two.” Charles Wetherell, “Historical Social Network Analysis,” dalam New Methods for Social History, ed. Larry J. Grif fi n dan Marcel van der Linden (Cambridge: Press Syndicate of University of Cambridge, 1999), hlm. 126. Baca juga, Peter N. Stearns, “Social History,” https:// www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/ obo-9780199756384-0131.xml, diakses 10/5/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
tren saat ini, yaitu: (1) perbandingan epistemologis, (2) perbandingan metodologis; dan (3) perbandingan substantif. 4 Perbandingan epis- temologis pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang persoalan- persoalan ke fi lsafatan dari keilmuan perbandingan hukum, dan perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya, sedangkan perbandingan substantif merupakan jenis perbandingan yang banyak dilakukan oleh para ahli yaitu dengan memperbandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan. Ketiga jenis perbandingan ini terus mengalami perkembangan dengan dibuktikannya berbagai tulisan, riset dan kajian para ahli tentang hal ini yang selalu berkembang. 5
Terutama pada kajian perbandingan epistemologis dan metodologis yang selalu muncul dengan perdebatan yang sengit tentang berbagai topik di dalamnya, kajian perbandingan dapat dikatakan sebagai kajian dalam ilmu hukum yang terus mengalami kemajuan. 6

## 1. Kajian Perbandingan Epistemologi
Kajian ini berkembang dengan pesatnya pada abad 20. Ketika itu ilmu perbandingan hukum dibayangi oleh perdebatan yang sangat intens dari para ahli tentang kedudukan ilmu ini dalam lingkup
4  Baca tentang hal ini, Mark Van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of  Comparative Law (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004), terutama dalam lima bagian buku yang masing-masing ditulis Alan Watson, H Patrick Glenn, Marek Zirk-Sadowski, Geoffrey Samuel, dan Juha Karho pada hlm. 1-90; Ratno Lukito, Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 1-96. 5  Tentang ini, Werner Menski, Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of  Asia and Africa (Cambridge: Cambridge University Press, edisi dua, 2006), hlm. 25-81. (“If globalisation means increasing hybridisation in locality-coloured and culture-speci fi c forms worldwide, rather than uniformising homogenisation, lawyers need to be better equipped to understand the manifold pluralities within and between legal systems as complex entities with ragged boundaries. It seems that a plurality-focused understanding of globalisation challenges legocentric Western laws and questions much of what Western culture and modernity claim to stand for,” hlm. 25.)
6 Esin Örücü, The Enigma of  Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty- fi rst Century (Leiden: Koninklijke Brill N. V., 2004), hlm. 7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
kajian teori hukum ( jurisprudence ) maupun hubungan hukum dengan impact sosialnya. Khususnya dalam bidang epistemologi, ilmu ini diperdebatkan tentang kedudukannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan: adakah kajian ini absah disebut sebagai sebuah kajian yang memiliki sistem keilmuan sendiri, atau barang kali hanya merupakan cabang dari keilmuan hukum secara umum, sebagaimana cabang-cabang area kajian lain? Dari perdebatan inilah maka kajian perbandingan tersebut tidak melulu berisi tentang materi perbandingan namun lebih berisi persoalan apakah perbandingan merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Materi dari perbandingan epistemologis inipun berkisar tentang apakah perbandingan hukum pantas dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki sistemnya sendiri yang kemudian merembes ke persoalan komparabilitas dan levelling pada bentuk perbandingan tersebut.
Secara epistemologis dan ontologis, ilmu perbandingan hukum merupakan kajian yang lebih mendasarkan diri pada pengetahuan keperbandingan yang mampu untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, dan mampu untuk memvalidasi ilmu tersebut. Demikian pula ontologis dikhususkan untuk mempelajari apa yang akan diperbandingkan dan apa yang membuat sesuatu objek itu dapat diperbandingkan ( comparable ). Dari dua hal inilah perbincangan berkembang ke arah yang lebih rumit tentang ilmu perbandingan tersebut. Secara detail, Geoffrey Samuel membahas tentang hal ini sebagaimana tampak dalam Skema 1. 7
Dari ranah epistemologis dan ontologis inilah maka dapat dipahami bahwa perbincangan tentang ilmu perbandingan hukum tidaklah sekadar memperbandingkan segala sesuatu. Dengan begitu keperbandingan itu juga didasari atas basis pengetahuan yang lebih mendasar. Dua hal dalam ranah ini mempertanyakan tentang suatu pengetahuan yang mampu menghasilkan pengetahuan baru yang dihasilkan oleh keperbandingan itu. Demikian juga epistemologis membahas validasi apa yang patut digunakan untuk mengukur suatu pengetahuan. Artinya, dengan validasi apa suatu pengetahuan yang
7 Geoffrey Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014), hlm. 49.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dihasilkan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang valid. Ini berarti epistemologi mengarahkan studi untuk melakukan perbandingan yang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu pengetahuan baru yang valid. Inipun juga diikuti oleh dua hal ontologisnya, yaitu objek apa yang dapat diperbandingkan dan apa yang membuat objek tersebut dapat diperbandingkan; karena itu, secara ontologis ilmu ini menghasilkan ilmu perbandingan yang mampu menghasilkan kajian tentang ilmu keperbandingan ( comparison gives the result of  comparability ). 8
Dari perbincangan di atas kemudian muncul perdebatan tentang independensi ilmu perbandingan hukum ini. Kelompok pertama meli- hat bahwa ilmu perbandingan hukum secara idealis dan fi loso fi s, pen- dekatannya pun lebih bersifat kritis. Hal ini sesuai dengan ungkapan Yntema bahwa perbandingan hukum adalah suatu bagian yang integral dari suatu pendekatan yang komprehensif terhadap ilmu sosial dan sains (“ An integral part of  the more comprehensive universe of  social and human science ”). 9 Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang lebih general karena ia bukanlah sekadar ilmu pengetahuan yang ber tugas memperbandingkan berbagai hukum, akan tetapi lebih sebagai ilmu pengetahuan sosial yang cakupannya lebih besar dari sekadar kajian hukum itu sendiri. Pemahaman ini
8  Roger Cotterrell, “Comparatists and Sociology,” dalam Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, ed. Pierre Legrand dan Roderick Munday (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 131-53.
9  Hessel E. Yntema, “Comparative Law Research, Some Remarks on ‘Looking out of the Cave’,” Michigan Law Review , 54, 7 (1956), hlm. 902.
Skema 1. Dimensi epistemologi dan ontologi ilmu perbandingan hukum
secara mutlak mengandaikan bahwa ilmu perbandingan ini adalah bagian dari ilmu fi lsafat karena pandangannya terhadap dunia yang lebih luas sehingga orientasi keilmuannya pun juga sangat idealis dan tidak mau terjerembab ke dalam hal-hal praktis dari kegiatan perbandingan hukum itu sendiri.
Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Rudolfo Sacco bahwa dipa- hami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang fi loso fi s, perbandingan hukum tentu saja bertujuan untuk memahami data-data hukum dengan lebih baik. 10 Dalam hal ini tugas-tugas nya yang tersembunyi seperti misalnya dalam usahanya untuk memperbaiki hukum atau interpretasi kita terhadap suatu hukum merupakan tugas yang penting namun tetap kedua saja ( secondary ) kedudukannya dalam tujuan utama dari perbandingan hukum tersebut. 11 Tujuan utamanya adalah pemahaman kita terhadap hukum itu menjadi lebih baik lagi, yaitu untuk mencapai hukum yang lebih baik lagi ( arriving at the better law ). Karena itu, perspektif idealis diperlukan di sini. Ia membawa kita pada suatu pendekatan baru yang lebih luas, di mana keilmuan perbandingan hukum tidak hanya dibatasi pada pendekatan law as a rule saja tetapi lebih luas lagi difokuskan pada aktivitas akademik untuk memahami hukum dalam konteksnya dan hukum sebagai sebuah budaya yang hidup di tengah masyarakat, sehingga kita mampu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subyek (hukum) yang diteliti sekaligus secara induktif mampu mere fl eksikan penemuan itu dalam perspektif fenomena hukum yang lebih luas lagi.
Akibat positifnya adalah bahwa pendekatan yang idealis dan modern terhadap keilmuan perbandingan hukum ini akan menghindarkan orang dari perangkap substantif hukum, karena
10 Rodolfo Sacco, “Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II),” The American Journal of  Comparative Law, 39, 1 (1991), hlm. 4-5.
11  “Comparative law, understood as a science, necessarily aims at the better understanding of legal data. Ulterior tasks such as the improvement of the law or interpretation are worthy of the greatest consideration but nevertheless are only secondary ends of comparative research.” Sacco,
“Legal Formants,” hlm. 4-5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
hukum tidak hanya dilihat dalam perspektif sempitnya sebagai sistem aturan an sich . Di sinilah karenanya, ilmu perbandingan hukum dapat memainkan peran pentingnya dalam memahami suatu culture juridique . Oleh karenanya, dalam penyebutannya, kelompok ini lebih tertarik dengan sebutan “Comparative law” atau “Comparative Legal Studies”, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan “Perbandingan Hukum”, yang menunjukkan keterlepasan kajian ini dari pendekatan sempit dari bentuk-bentuk kajian perbandingan hukum tradisional yang menekankan sepenuhnya pada kajian perbandingan terhadap aturan hukum saja tanpa memberikan perhatian dengan konteks hukum yang melingkupinya. 12
Kelompok kedua lebih mendekati persoalan ini secara praktis. Mereka lebih spesi fi k dan practical-oriented . 13 Orientasi keilmuannya lebih fokus hanya pada persoalan pencarian persamaan dan perbedaan hukum itu sendiri. Dalam pemahaman mereka, keilmuan perbandingan hukum sebetulnya tidak eksis, dan kalaupun ada dia tidaklah bisa berdiri sendiri sebagai suatu kajian yang mandiri. Perbandingan hukum dengan demikian tidak lain adalah keilmuan yang secara spesi fi k dan praksis berusaha untuk menemukan persamaan maupun perbedaan berbagai tradisi dan sistem hukum yang ada. Dus dia bukanlah ilmu pengetahuan yang bisa dilepaskan dari tujuan praktisnya itu sendiri, yaitu memperbandingkan berbagai aturan hukum.
Bagi kelompok ini “comparative law” lebih cenderung diartikan sebagai “hukum perbandingan” dan bukan “perban dingan hukum”, karenanya mereka memahami bahwa bukan hanya tidak ada aturan hukum perbandingan tetapi lebih dari itu tidak pernah didapati suatu transaksi atau hubungan hukum yang dapat disebut sebagai komparatif. 14 Hukum perbandingan itu tidak pernah eksis karena
12 Örücü, The Enigma of  Comparative Law, hlm. 11-2.
13  Harold C. Gutteridge, Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of  Legal Study and Research (London: Cambridge University Press, edisi dua, 1949; reprint, London: Wildy and Sons, 1974), hlm. 2. Baca juga dalam Örücü, The Enigma of  Comparative Law, hlm. 15-7. 14 Gutteridge, Comparative Law, hlm. 2. Sebagaimana dikatakannya di hlm. 1, “The process of comparing rules of law taken from different systems does
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
memang tidak mempunyai subjek kajian ( subject matter ); ia juga tidak masuk dalam berbagai kategori hukum yang ada selama ini. Karena itu, yang bisa dilakukan hanyalah kajian perbandingan terhadap berbagai area hukum yang ada tersebut, misalnya perbandingan terhadap hukum keluarga, perbandingan hukum pidana, dan sebagainya.
Sebetulnya, kajian komparatif tidak menjadi elemen sentral dari kegiatan akademik itu, melainkan area hukumnya yang menjadi fokus kajiannya, yang memang dilakukan untuk tujuan teknis tertentu, misalnya harmonisasi hukum, reformasi hukum, dan lain- lain. Sedangkan ide pemisahan ilmu perbandingan hukum dari ilmu hukum substansi adalah ide yang absurd dan keliru, karena beberapa alasan: (1) ide pemisahan tersebut secara fi loso fi s meragukan; (2) karena semua kajian hukum pada dasarnya melibatkan kajian komparatif, maka tidak tepat bahkan bahaya melepaskan kajian perbandingan itu menjadi sistem ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari induk kajiannya; (3) ilmu perbandingan hukum, kalau memang ada, tidak mempunyai subjek kajian yang jelas. 15 Ini berarti kajian perbandingan yang dependent sifatnya tidak terlalu mempercayai ilmu perbandingan itu dapat berdiri sendiri, karena itu dia memerlukan bantuan dari bidang lain yang akan memperkaya ilmu tersebut. 16
Karena pemahaman antara dependensi dan independensi inilah kemudian kajian epistemologis ini bergerak lebih lanjut ke bagian- bagian lain, salah satunya yaitu munculnya teori keperbandingan ( comparability theory ).
not result in the formulation of any independent rules for the regulation of human relationships or transactions. Not only are there no "comparative" rules of law but there are no transactions or relationships which can be described as comparative.”
15 William Twinning, “Comparative Law and Legal Theory: The Country and Western Tradition,” dalam Comparative Law in Global Perspective, ed. Ian Edge (New York: Transnational Publishers, 2000), hlm. 45.
16 Sebagaimana dikatakan Örücü: “As comparative law has no speci fi c content, the content of any particular comparative endeavour will depend entirely on what is being compared and the purpose of comparison. If it is anything, comparative law is merely a method or technique of looking at law.” Örücü, The Enigma of  Comparative Law, hlm. 16.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Comparability atau keperbandingan pada dasarnya ilmu yang membincangkan tentang tingkat keperbandingan suatu fakta sosial. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini, yaitu yang tidak terbatas ( unlimited ) dan yang berbatas ( limited ). Pertama, dipengaruhi oleh pandangan idealis sebagaimana di atas maka kelompok ini memahami bahwa “ All things are comparable even if  unique ”, semuanya dapat diperbandingkan meskipun mereka berbeda dan unik dengan keperbedaannya tersebut. 17 Oleh karena itu, semua entitas di dunia ini dapat saling diperbandingkan meskipun tidak harus jelas perbedaan maupun persamaan antara kedua entitas yang diperbandingkan tersebut. Dengan kata lain, kegiatan perbandingan itu bisa dilakukan pada setiap entitas hukum yang berlainan, tanpa suatu syarat apapun secara absolut. Artinya, hukum apapun bisa diperbandingkan dengan hukum apapun yang lain, sejauh ada alasan untuk memperbandingkan antara keduanya.
Dengan ketakterbatasannya ini maka kegiatan perbandingan hukum tidak bisa dibatasi oleh alasan apa pun. Kegiatan keilmuan ini dengan demikian tidak bisa dibatasi oleh logika fungsionalisme tertentu yang kadang justru membatasi gerak logika perbandingan itu sendiri, atau dengan kata lain kegiatan perbandingan hukum tidak boleh dibatasi oleh alasan-alasan apa pun, entah itu fungsionalisme, strukturalisme maupun yang lainnya. Karena “ everything is comparable even if  looks incomparable ”, bahwa segala sesuatu dapat diperbanding- kan meskipun dia tampaknya tidak dapat diperbandingkan, karena tingkat keperbedaan antara keduanya tampak tidak mungkin untuk dicari persamaan atau perbedaannya. Teori ini memandang secara mutlak bahwa segala sesuatu itu dapat diperbandingkan. Kemutlakan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh apa pun.
Kedua, pandangan yang sebaliknya; yaitu yang berbatas, artinya bahwa perbandingan itu ilmu yang dibatasi oleh beberapa hal yang mengitarinya. 18 Sesuatu yang ingin diperbandingkan haruslah memang layak dibandingkan, demikian pendapat para pengkaji yang percaya dengan keterbatasan kajian ini. Keberbedaan dengan begitu
17 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 19-28.
18 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 28-32.
tidak mesti bisa menjadi alasan untuk memperbandingkan, karena aktivitas perbandingan itu harus mengikuti syarat dasar agar ia menjadi layak secara ilmiah, yaitu ada unsur komparabilitas yang jelas jika dua atau lebih entitas hukum itu ingin diperbandingkan. Merryman sendiri menerangkan bahwa “comparison is possible only if  the instances are comparable and the results interpretable” 19 atau perbandingan itu mungkin dilakukan jika suatu hal yang diperbandingkan tersebut dapat dibandingkan dan hasilnya dapat diinterpretasi sedemikian rupa. Hukum yang bisa diperbandingkan hanya terbatas pada hukum yang similia similibus , yaitu yang terdapat unsur persamaan antara beberapa entitas yang diperbandingkan.
Komparabilitas dengan demikian dimaknai pada sifat “kurang lebih sama” ( approximately similar ) atau “tidak terlalu berbeda” ( not too different ) yang dimiliki oleh entitas yang diper bandingkan tersebut. Komparabilitas itu mengharuskan adanya suatu aktivitas intelektual untuk mengkontraskan antara suatu institusi, aturan atau apapun yang agak mirip (“ an intellectual activity of  juxtaposing somewhat similar systems, institutions or rules ”). 20 Hal ini karena kajian perbandingan tidak bisa secara bebas dilakukan pada setiap topik hukum, ia hanya berlaku untuk hal-hal tertentu yang ada nilai persamaannya (“like must be compared with like”). Di sinilah letak pendekatan praksis dan fungsional kelompok ini; perbandingan itu mungkin saja dilakukan jika terdapat variabel yang menjadi common denominator dari berbagai subjek hukum yang diperbandingkan tersebut. Hal ini sesuai dengan Zweigert dan Kotz yang menerangkan bahwa perbandingan itu dapat mempunyai makna nyata jika institusi hukum yang diperbandingkan itu memang secara natural dan fungsional dapat diperbandingkan. 21
19  J.H. Merryman, “Comparative Law and Scienti fi c Explanation”, dalam Law in the United States in Social and Technological Revolution, ed. John N. Hazard dan Wenceslass J. Wagner (Brussels: Bruyland, 1974), hlm. 92. Lihat pula dalam Esin Örücü, “Developing Comparative Law,” dalam Comparative Law: A Handbook, ed. Esin Örücü dan David Nelken (Portland, OR.: Hart Publishing, 2007), hlm. 43-66, khususnya 47.
20 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 21.
21  Zweigert dan Kotz mengatakan: “…[t]he basic methodological principle of all comparative law is that of functionality. From this basic principle stem all the other rules which determine the choice of laws to compare, the
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Komparabilitas dengan demikian harus mengikuti tiga unsur kajian perbandingan: (1) comparatum (elemen yang diperbandingkan), (2) comparandum (subjek perbandingan), dan (3) tertium comparationis. 22
Unsur ketiga ini pada dasarnya dipahami sebagai a common comparative denominator , yaitu sifat atau elemen umum yang sama-sama ada di masing-masing entitas hukum sehingga menjadikan kegiatan perbandingan itu punya makna dan membawa hasil yang fungsional sifatnya.
Persoalan di atas ini pun akhirnya merembes pada persoalan levelling dari kajian perbandingan tersebut. Terdapat dua level di sini, yaitu level makro dan mikro. Pada tatanan makro, perbandingan lebih memperhatikan gambar besar dari sebuah sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. 23 Perbandingan lebih ditujukan untuk melihat penampilan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara dalam lingkup hubungannya dengan sistem hukum di negara lain. Perbandingan dengan begitu akan lebih menitikberatkan pada aspek makro sebuah sistem hukum, dan bukannya detail mikro lex specialist yang mengisi sistem yang besar tersebut. Karena itu, sistem hukum di sini dipahami secara normatif sebagai satu kesatuan kompleks dari institusi, aktor maupun proses hukum yang hidup dalam suatu konteks kultur hukum tertentu dari suatu wilayah negara yang independen. Sedang pada level mikro, pengamatan lebih difokuskan pada substansi aturan hukumnya ( law as a body of  rules ) secara spesi fi k. 24 Dengannya, perbandingan itu dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan yang berbeda dalam suatu topik tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan subyek kajian perbandingan mikro lebih fokus ke arah praktik hukum sebagai tatanan aturan yang
scope of the undertaking, the creation of a system of comparative law. Incomparables cannot be usefully compared and in law the only things which are comparable are those which ful fi l the same function.” Lihat dalam Konrad Zweigert dan Hen Kotz, An Introduction to Comparative Law , terj. Tony Weir (Oxford, Clarendon Press, edisi tiga, 1998), hlm. 34.
22 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 21; Lukito, Perbandingan
Hukum , hlm. 26. 23 Lukito, Perbandingan Hukum , hlm. 28-32.
24 Lukito, Perbandingan Hukum , hlm. 32-7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan bukan untuk mengkaji hukum dalam ukuran besarnya sebagai fenomena sosial secara general . Perbandingan dilakukan utamanya karena keinginan untuk memahami fungsi suatu aturan hukum itu diciptakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, yang utamanya adalah untuk mem- berikan jalan keluar dari problem-problem hukum yang dihadapi oleh masyarakat, di samping secara general untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri sebagai institusi yang didesain untuk merespons kebutuhan masyarakat. Antara makro dan mikro ini tampaknya masing-masing mempunyai pegangan yang menjadikan kajiannya mempunyai value yang patut untuk dipertahankan.
Geoffrey Samuel menerangkan bahwa kajian perbandingan makro dan mikro ini sesungguhnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya hanya dibedakan dari subjek kajiannya yang memang berbeda namun tetaplah satu juga. 25 Hal ini dapat dilihat dalam Diagram 1.
Diagram 1. Subjek kajian perbandingan hukum
Dalam praktiknya, kajian makro dan mikro ini nantinya akan muncul lagi dalam kajian pembagian bidang kajian perbandingan, di mana antara perbandingan fakta atau kasus atau bahkan aturan tertentu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan kajian area hukum dan sistem hukumnya.
25 Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method , hlm. 53.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)

## 2. Perbandingan Metodologis
Sebagai kelanjutan dari sisi epistemologis, perbandingan hukum metodologis lebih menukik pada persoalan teknis dari perbandingan tersebut. Perbincangannya pun berkisar pada peran fungsional dari perbandingan, subyek kajian dan bagaimana substantif meng- komparasikan antara dua hal atau lebih.
Fungsionalisme membahas tentang tujuan dan ruang lingkup dari perbandingan tersebut, apakah dengan menggunakan perspektif general atau spesi fi k. Pada pandangan general , para ahli memandang bahwa perbandingan hukum itu merupakan suatu perbincangan pada dan tentang hukum ( comparative law is conversation on and about law ). 26
Karena itu, sisi umum dari pendekatan ini adalah memahami tujuan perbandingan hukum itu secara luas, yang dapat bermuara pada peningkatan pengetahuan tentang hukum dan bagaimana aplikasinya dalam konteks tertentu. Dalam praksisnya, perbandingan tersebut dilakukan untuk memahami perbedaan antara berbagai sistem dan aturan hukum yang ada dan dapat mendalami latar belakang dan alasan dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dapat ditingkatkan pengetahuan tentang dan ditemukan persamaan dari berbagai sistem hukum yang berlainan. Secara re fl ektif, kajian perbandingan hukum yang dilakukan dengan menemukan aspek-aspek persamaan ( commonalities ) antara berbagai tradisi hukum yang berbeda itu dapat dilihat sebagai kegiatan riset yang ditujukan untuk menemukan “common core” dari berbagai variasi hukum, yang karenanya “better law” (hukum yang lebih baik) dapat dikreasi sedemikian rupa dalam masyarakat itu sendiri.
Pandangan kedua lebih spesi fi k dalam membahas persoalan ini. Bagi kelompok ini, “comparative law research must be instrument for the realization of  certain aims” , 27 bahwa kajian perbandingan hukum itu merupakan riset untuk instrumen dalam usaha untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Tugas perbandingan hukum tidak sekadar
26 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 34.
27 Muhammad Imran Ali, “Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World,” Journal of  Legal Studies , 26, 40 (2020), hlm. 66-80.
melakukan pencarian terhadap persamaan maupun perbedaan dari berbagai tradisi dan institusi hukum yang ada. Pencarian itu pun tidak boleh berhenti dalam tataran wacana saja, tetapi harus bermuara pada usulan perubahan konkret yang diperlukan untuk peningkatan mutu institusi hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, perbandingan hukum itu bukanlah ilmu general dan berwawasan global; ilmu ini adalah ilmu teknis metodologis, karena itu kajiannya ditujukan secara spesi fi k untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap aturan tertentu dari suatu institusi hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
Hal ini pun berimbas pada penentuan subyek kajian dari perbandingan tersebut. Pada yang pertama dari perbincangan ten- tang subyek ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai perbandingan sistem hukum ( comparative legal system ). Dengan pendekatan yang lebih broad-oriented , bidang kajian yang dilakukan dalam ranah ini difokuskan pada institusi hukum yang lebih general, yaitu ranah sistem hukum atau bahkan yang lebih besar lagi dari itu, misalnya, pada aspek keluarga hukum ( legal families ), budaya hukum ( legal cultures ) atau tradisi hukum ( legal traditions ). 28 Model kajiannya pun bisa berbentuk “atas-bawah” ( top-down ) maupun “bawah-atas” ( bottom-up ) untuk melihat interaksi, overlaping maupun bentuk hubungan lainnya dari berbagai sistem hukum yang tergabung dalam keluarga hukum maupun antar tradisi hukum yang menjadi subjek penelitian.
Terdapat dua pendekatan dalam hal ini. Satu pendekatan lebih cenderung dengan pandangan yang luas dan tidak membatasi diri pada perspektif normatif-positivis hukum (pendekatan inclusive ), sedang kelompok lain bersikukuh dengan perspektif yang melihat fenomena hukum itu dari sisi normatifnya semata (pendekatan exclusive ). 29
Bagi kelompok inklusif, context that counts ; hukum harus dipahami dalam konteks sosial, kultural, ekonomi dan politik tertentu; dan ini
28 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 46; Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World (London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited, edisi dua, 1999), hlm. 227, secara umum 225-32. 29 Cruz, Comparative Law in a Changing World , hlm. 229-30.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
tere fl eksikan dalam kajian perbandingan sistem hukum yang sangat kental dengan ulasan-ulasan extra legal , meski tentu saja sisi normatif dari studi itu tetap saja nampak. Kelompok ekslusif, di sisi lain, lebih memahami fenomena sistem hukum itu dari aspek normatifnya saja, tanpa mau terjerembab ke dalam perangkap argumen di luar sisi normativitas; context does not count .
Pada kelompok kedua lebih memahami pada perbandingan hukum substantive . Perbandingan hukum dipahami secara sederhana sebagai kajian antar berbagai aturan hukum yang berlainan. Pandangan pertama dari kelompok ini meyakini bahwa hukum tidak dapat dipahami kecuali diamati dari aspek ruang lingkup yang lebih makro, yang terletak dalam konteks historis, politik, sosial ekonomi dan psikologis yang melingkupinya, jadi tidak hanya sekadar mempelajari aturan hukumnya saja. 30 Aspek konteks yang melingkupi wujud aturan hukum yang verbal itulah yang tidak boleh dikesampingkan. Aturan, institusi, dan proses hukum harus selalu diperhatikan ketersambungannya. Sedangkan menurut pandangan kedua , kajian perbandingan aturan hukum itu harus dibatasi hanya pada aturan hukum itu saja, tidak perlu menimbang faktor-faktor yang melingkupi aturan itu. Dalam perspektif ini, aturan hukum semata dilihat dari aspek hubungan “top-down”, yaitu institusi negara sebagai agen yang secara sah menciptakan aturan hukum. Menurut kelompok ini, mereka harus memegangi perspektif “law as rules” secara rigid: perbandingan hukum betul-betul hanya bertugas untuk membandingkan aturan-aturan hukum dari berbagai peraturan negara yang sudah ada dan sama sekali tidak berurusan dengan proses dari penciptaan aturan-aturan hukum itu.
Dan sekarang kita sampai pada perbincangan tentang cara memperbandingkan dua hal yang dijadikan sebagai subjek kajian. Dalam hal ini kita kembali dihadapkan pada adanya dua
30 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 47. “Hence, context is what counts. We have already seen that macro-comparison must be carried out in context and legal systems - at present the hallmark of the nation State - must be approached within their social, cultural, economic and political environment in order to lead to a deep understanding of law as it actually unfolds.”
pandangan: (1) metode eksplanatoris-kontekstual dan (2) normatif- tekstual. 31 Pertama, yaitu eksplanatoris-kontekstual, memahami bahwa perbandingan adalah suatu cara melihat sesuatu atau lebih merupakan sebuah mode pendekatan terhadap subyek tertentu dan metode untuk sampai pada satu kognisi tertentu ( comparison is a way of  looking, a mode of  approaching material and a method in the process of  cognition ). Perbandingan adalah riset yang dengan cara membandingkan antara dua atau lebih fenomena maka akan diperoleh pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Perbandingan hukum dalam hal ini dipahami sebagai bagian dari keilmuan sosial yang lebih general dan independen ketimbang sekadar keilmuan hukum yang spesi fi k mendalami nilai-nilai normatif yang ada dalam masyarakat tertentu saja. Perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan keilmuan yang open-ended sifatnya, dan karena tidak ada metode standar yang dihasilkan oleh para ahli perbandingan hukum maka metode keilmuan sosial secara umum dapat diterapkan dalam kajian ini.
Secara teknis, langkah pertama yang mesti dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap data tentang feno mena yang akan dikaji. Berbagai data dan informasi yang ter- kumpul saling disandingkan, dianalisis, dideskripsikan dan diiden- ti fi kasi persamaan dan perbedaannya sehingga peneliti mampu mengeksplanasikan tinjauan umum dari subjek kajian. Dalam sesi eksplanasi ini deskripsi tidak boleh dibatasi hanya pada variabel- variabel normatifnya saja, namun juga harus melibatkan berbagai data sosial yang berada di luar data hukum itu sendiri tetapi sangat relevan dalam memahami fenomena hukumnya. Penelitian harus dilanjutkan pada kegiatan veri fi kasi dan kon fi rmasi temuan-temuan data yang ada agar supaya kegiatan riset itu dapat diselesaikan. Berikutnya, langkah veri fi katif bisa dilaksanakan dengan menyandingkan antara asumsi yang terangkum dalam hipotesis dengan data riil yang didapatkan dalam penelitian di lapangan. Dalam tahapan ini, analisis perbandingan itu dilakukan untuk mengon fi rmasi sejauh mana
31 Lukito, Perbandingan Hukum , hlm. 83-96.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
tingkat probabilitas dari asumsi terhadap fenomena yang diteliti.
Pada normatif-tekstual, perbandingan lebih diorientasikan pada “ black-letter-law , dalam arti pendekatan riset yang dipilihnya lebih bersifat normatif, struktural, institusional dan positivistik.” 32
Informasi yang dicari sebagai bahan analisis cukup berasal dari data hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kasus- kasus hukum, perdebatan majelis legislatif, doktrin dari para juris, dan sebagainya. Rule based research , walaupun eksklusif dan sempit cara pandangnya terhadap suatu data, tetaplah dianggap sebagai yang terbaik dalam metode perbandingan hukum yang normatif ini. Dia juga sangat tekstual sifatnya karena konteks yang menjadi latar belakang dari segala teks hukum tidaklah dianggap perlu untuk mendampingi data teks tersebut di lapangan. Para penelitinya mesti memulai riset perbandingan itu dari kenyataan eksistensi aturan yang ada, tanpa menyambungkannya dengan konteks di mana aturan itu berada. Fakta lapangan dengan begitu tere fl eksi hanya dalam bentuk aturan hukum yang ditemui, dan hanya dari fakta hukum itu saja analisis penelitian perbandingan ini bisa dimulai.
Dalam hal ini, riset dilakukan dengan dimulai dari inti perban- dingan hukum itu sendiri, yaitu menyandingkan, mengkon traskan, mencari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih data hukum yang ada. Jadi, inilah yang menjadi inti pandangan kelompok pragmatis ini: penelitian harus dimulai dari “fakta”, atau problem yang senyatanya ada, dan bukannya “asumsi terhadap fakta itu”. Ketika langkah memperbandingkan itu dijalankan, maka tahap berikutnya tentu bisa dilakukan yaitu mengeksplanasikan hasil perbandingan tersebut. Dan ini berarti bahwa kegiatan studi perbandingan itu se- cara pragmatis tidak dipahami sekadar kegiatan penyandingan dan pengkontrasan nilai-nilai persamaan dan perbedaan dari berbagai data hukum saja, namun lebih jauh harus dilanjutkan dengan kegiatan penganalisisan ( the venture of  analysis ) terhadap hasil koleksi data perbandingan itu. Cukup bagi peneliti mempersiapkan data hukum, biarkan orang lain memanfaatkan data tersebut untuk membangun
32 Lukito, Perbandingan Hukum , hlm. 88.
bangunan sistem hukum yang kuat. Dua pandangan metodologis di atas pada dasarnya beranggapan bahwa perbandingan hukum dapat dilihat secara tekstual atau kontekstual, semuanya sangat tergantung kepada peneliti. Keduanya pun sebetulnya juga dapat disatukan dengan menggunakan pendekatan hibrida ( hybrid ) di mana pendekatan kontekstual digunakan setelah mempelajari suatu aturan atau hukum yang dikaji secara tekstual.

## 3. Perbandingan Substantif ( Substantive Comparison )
Perbandingan ini dinamakan substantif karena isian dari kajiannya yang lebih berhubungan dengan subyek inti dari suatu perbandingan. Dengan kata lain, apa yang diperbandingkan adalah substansi dari kajian tersebut. Kajian yang substantif dengan begitu akan berhubungan dengan kajian yang akan diperbandingkan, yaitu hukum-hukum yang akan diambil untuk dicari persamaan dan perbedaannya.
Dalam hal ini, Peter de Cruz menerangkan bahwa dalam mela- kukan kajian perbandingan terdapat delapan tahapan yang perlu diperhatikan dan dilakukan. 33 Pertama, mengidenti fi kasi masa- lah yang akan diteliti ( research questions ). Dalam hal ini, penulis hendaknya memulai sesuatu dengan terlebih dahulu mengetahui masalah yang akan diteliti. Apa yang akan diteliti dari perbandingan tersebut, yang dari masalah itu akan berkembang menjadi suatu fenomena yang pantas untuk menjadi suatu kajian perbandingan. Kedua, mengidenti fi kasi hukum asing dan keluarga hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini sebelum perandingan dilakukan, peneliti terlebih dahulu mengidenti fi kasi keluarga hukum dari suatu hukum yang akan diperbandingkan. Ketiga, menentukan sumber- sumber hukum yang relevan. Dari masing-masing hukum yang akan diperbandingkan, dicari sumber hukumnya masing-masing untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian. Keempat, mengumpulkan data-data hukum yang berhubungan ( normative checklist ), sehingga perbandingan akan mudah dilakukan. Kelima, mengorganisasikan
33 Cruz, Comparative Law in a Changing World , hlm. 235-9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
data sesuai dengan kelompoknya dalam perbandingan tersebut. Keenam, menyusun peta tentatif jawaban terhadap masalah yang diteliti. Hal ini setelah persamaan dan perbedaan dari kajian itu sudah ditemukan. Ketujuh, menganalisis secara kritis prinsip-prinsip hukum sesuai dengan makna intrinsiknya. Masing-masing unsur persamaan dan perbedaan tersebut dianalisis untuk kemudian dipahami unsur- unsur dan maknanya. Kedelapan, menyusun kesimpulan dari riset perbandingan yang dilakukan.
Dalam hal ini peneliti mesti ingat dua hal dalam metodologi tentang subyek yang akan diperbandingkan, yaitu kajian sistem ( systemic comparative law ) dan kajian substansi ( substantive comparative law ). 34 Pada kajian sistemik, perbandingan dilakukan antara sistem hukum yang berbeda. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji unsur- unsur dalam sistem hukum tersebut yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Kedua unsur memiliki karakter substansi, struktur maupun kultur yang berbeda yang karenanya kedua sistem patut untuk diperbandingkan untuk ditemukan unsur kesamaannya, meskipun berasal dari dua unsur yang berbeda. Kajian sistemik ini lebih luas jangkauannya, tidak hanya pada unsur substansinya saja. Faktor substansi hanya merupakan satu dari tiga unsur yang harus diteliti, karena juga dicari perbandingan pada unsur-unsur struktur maupun kultur hukumnya. Perbandingan sistemik ini dengan demikian jauh lebih mendalam dan komprehensif, karena pelibatan ketiga unsur sistem hukum yang ada menjadi ciri utama dari sifat sistemik tersebut. Karena itu, perbandingan sistemik ini tidak mudah dilakukan, karena dalam praktiknya memerlukan bantuan ilmu pengetahuan lain selain ilmu hukum itu sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai multidisciplinary approach of  comparative law , di mana perbandingan hukum dilakukan dengan melibatkan kajian keilmuan-
34 Örücü, The Enigma of  Comparative Law , hlm. 47. “A broad approach to comparative law moves us away from legal systems as macrounits of inquiry and the ‘law as rules’ approach. Law cannot be understood or represented unless regarded within broad historical, political, socio-economic and psychological contexts…. At the micro-comparative level comparative law presupposes the existence of rules and legal institutions, and their plurality, but statutory rules alone cannot be the object of comparative inquiry.”
keilmuan lain yang berhubungan, dapat misalnya ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, kedokteran, kriminologi, statistika, dan lain sebagainya. Di sinilah ajaran dari sosio-legal study of  law dipraktikkan dalam kajian perbandingan hukum.
Berbeda dengan kajian sistemik, kajian perbandingan yang substantif lebih menyentuh pada persoalan isian dari suatu hukum. Jika perbandingan sistemik lebih luas dan tidak hanya menyentuh persoalan hukumnya saja, maka perbandingan substantif lebih memfokuskan diri pada persoalan hukum atau aturan yang ada. Ia hanya akan memperbandingkan aturan satu dengan yang lainnya, dicari perbedaan dan persamaannya untuk kemudian berusaha menemukan esensi perbandingan dari keduanya. Dalam hal ini, perbandingan tidak berarti hanya akan berusaha menemukan hukum dari suatu hukum A dan bagaimana hukum dari B saja lalu berhenti melakukan analisis. Jika demikian, maka berarti peneliti tidak melakukan kegiatan perbandingan. Perbandingan harus dilakukan dengan melakukan studi atau analisis yang mendalam kenapa A hukumnya berbeda dengan B, apa yang menyebabkan perbedaan mereka, mengapa A berbeda dengan B, maupun pertanyaan- pertanyaan lain yang dapat diajukan di sini. Karena itu yang penting di sini adalah research question -nya yang sudah harus dirumuskan sebelum peneliti melakukan perbandingan tersebut.
Selanjutnya perlu dijalankan delapan step yang telah dikemu- kakan oleh de Cruz di atas, yang harus dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Hal ini menekankan bahwa meskipun peneliti barangkali mengambil perbandingan model substantif namun tidak langsung melakukan perbandingan terhadap aturan atau hukum yang ada dengan tanpa pertimbangan hal-hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Yang jelas latar belakang mengenai suatu pasal sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Di samping itu, perbincangan mengenai kondisi so- sial, politik dan budaya masyarakat yang menyebabkan munculnya suatu pasal juga diperlukan. Di sinilah pentingnya peneliti melakukan kajian yang mendalam dan hati-hati terhadap perbandingan tersebut agar hasilnya pun juga tidak diperoleh secara serampangan. Dengan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
demikian, meski riset difokuskan pada isi aturan atau hukumnya, yang menjadi penentu adalah bagaimana latar belakang terhadap sesuatu itu, background is what matters .

## C. Perbandingan Hukum di Indonesia
Setelah membahas tentang tiga model kajian perbandingan hukum saat ini, maka artikel ini perlu untuk mendiskusikan bagaimana keadaan riil studi perbandingan hukum tersebut di Indonesia. Dalam hal ini, artikel ini melihatnya secara historis asal mula per- tama kali kajian ini dikenalkan di dalam negeri. Perbandingan hukum di Indo nesia dapat dikatakan merupakan hasil dari didikan Belanda terhadap kajian ini. Semua berasal dari pengajaran hukum di Sekolah Tinggi Hukum Batavia ( Rechtshoogeschool te Batavia ) yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada 28 Oktober 1924 35 bahwa pengetahuan tentang ilmu perbandingan hukum kemudian mewujud dalam bentuk pengajaran di fakultas-fakultas hukum saat ini. Karakter dan model yang muncul pada saat sekarang pada dasarnya merupakan turunan dari bentuk yang dikembangkan pada masa-masa sebelumnya, dan semua bermula pada bentuk pengajaran perbandingan di Sekolah Tinggi tersebut.
Dari 24 mata kuliah yang diajarkan dalam Rechtshoogeschool , terdapat empat mata kuliah yang berhubungan secara langsung dengan kenyataan adanya pluralisme hukum di Nusantara saat itu. Keempat mata kuliah tersebut adalah Adatrecht (Hukum Adat), Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam (Hukum dan Pranata Sosial Islam), Beginselen van het Romeinsch privaatrecht (Prinsip Hukum Perdata Romawi), dan tentu saja Intergentiel recht (Hukum Antar Golongan) yang lebih berorientasi pada metodologi resolusi kon fl ik yang muncul akibat keberagaman hukum yang dianut dalam masyarakat. 36 Yang menarik di sini penjajah sadar betul pentingnya mendidik para calon praktisi hukum untuk mengenal
35  Baca informasi sekilas mengenai hal ini dalam Wikipedia, “Rechtshooge- school te Batavia,” https://id.wikipedia.org/wiki/Rechtshoogeschool_te_ Batavia, diakses terakhir 8/10/2022.
36 Massier, The Voice of  the Law in Transition , hlm. 128-37.
adanya berbagai keragaman dalam tradisi hukum di Nusantara sejak awal dibentuknya proto-state . Artinya keberagaman hukum harus diajarkan yang kemudian darinya akan muncul kajian-kajian perbandingan antar berbagai tradisi hukum tersebut karena perlunya pengetahuan tentang bagaimana dalam menghadapi persoalan- persoalan perbandingan hukum di lapangan.
Dari mata kuliah tersebut bisa dibayangkan bahwa pada awalnya perbandingan hukum muncul di Nusantara sebagai ilmu praktis dengan pendekatan yang normatif positivis. Dan pendekatan studi semacam ini juga dialami di negara-negara lain pada saat itu, yaitu ketika kajian perbandingan masih infant sifatnya, dengan bentuk studi yang secara langsung memperbandingkan berbagai aturan yang berbeda. Pendekatan ini mensyaratkan peneliti mengetahui substansi dari masing-masing hukum yang diperbandingkan, dan kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan maupun persamaan dari keduanya. Tidak perlu bagi peneliti mengetahui hal-hal lain yang berada di luar substansi itu, karena yang terpenting adalah isi pokok masalah dari perbandingan hukum tersebut. Intinya, perbandingan dilakukan dengan tanpa pembahasan metodologis tentang mengapa dan bagaimana perbandingan dilakukan. 37
Pendekatan yang dilakukan di Rechtshoogeschool tersebut menji- wai para peneliti perbandingan hukum hingga saat ini, yaitu dengan metode positivis an sich , artinya perbandingan dilakukan karena keingintahuan mereka tentang substansi hukum dengan tujuan untuk  memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Misal, bagaimana seorang hakim atau lawyer ingin mengetahui hukum tentang suatu hal spesi fi k tertentu sesuai dengan sistem hukum yang dipilih. Sebagai contoh, bagaimana hukum waris anak perempuan tunggal menurut hukum waris Islam dan bagaimana jika dibandingkan dengan hukum waris sipil Belanda? Peneliti di sini berkewajiban untuk mencari tahu tentang hukum waris anak perempuan tunggal tersebut dalam hukum Islam sebelum kemudian membandingkannya dengan hukum sejenis dalam hukum sipil Belanda. Ini adalah
37 Baca: Wahyono Darmabrata, “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum,” Jurnal Hukum & Pembangunan, 30, 4 (2000): 319-27.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
bentuk perbandingan yang fundamental dan mendasar, yaitu usaha mengetahui hukum tertentu dalam rangka memperbandingkan antara dua atau lebih hukum yang berbeda. Dan inilah yang menjadi dasar dari perbandingan hukum tersebut, yaitu perbandingan untuk mengetahui persamaan dan atau perbedaan masing-masing aturan hukum yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dalam hukum. Artinya bahwa perbedaan atau persamaan tersebut dicari untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Perbandingan seperti ini tampaknya terus berkembang hingga masa di mana studi perbandingan yang secara langsung memperbandingkan aturan-aturan hukum dari sistem hukum yang dikaji menjadi bentuk yang umum dilakukan oleh para mahasiswa maupun dosen hukum. 38
Pendekatan seperti ini tampaknya terus berlanjut dan menghiasi berbagai studi perbandingan hukum di Tanah Air. Berbagai perkem- bangan dalam studi perbandingan hukum di luar negeri juga tampaknya sulit untuk diikuti oleh para pengkaji perbandingan ini di Indonesia. Beberapa problema menghantui kajian ini hingga saat ini. Pertama adalah karena kurangnya akses terhadap kajian perbandingan hukum yang dilakukan di luar negeri. Hal ini di samping karena keterbatasan kemampuan dalam bahasa asing, utamanya bahasa Inggris, juga karena kurangnya akses terhadap
38  Baca: Djoni Sumardi Ghozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018); Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 2003); R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2014); Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005); Farrel Alanda Fitrah, “Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia”, Sign Jurnal Hukum , 2, 2 (2021): 122-37; Rian Prayudi Saputra, “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris” ; Susanti, “ Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) di Belanda,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6, 3 (2018): 377-87; Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, “Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Wawasan Yuridika , 5, 2 (2021): 224-48 .
tulisan-tulisan akademik hukum di luar negeri. Kebanyakan buku- buku dan jurnal perbandingan hukum asing dapat diakses dengan harga yang cukup mahal, sehingga kemampuan tersebut tidak merata kepada seluruh mahasiswa dan dosen. Kedua, kajian perbandingan hukum bukan menjadi kajian yang penting dilakukan pada era pasca-kemerdekaan. Kajian ini hanya menjadi pelengkap saja di tengah kepentingannya terhadap kajian hukum di Tanah Air yang masih menghadapi problema keberagaman hukum. Kajian hukum justru lebih banyak pada substantive aspects hukum tetapi sangat jarang kajian yang melibatkan studi komparatif terhadap berbagai substansi hukum yang berlainan. Menurunnya kajian perbandingan hukum tampak dari sedikitnya jumlah tulisan tentang perbandingan hukum tersebut. Dalam hal ini, meskipun kita mengalami kondisi pluralisme hukum karena beragamnya sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, para pengkaji tampaknya kurang tertarik untuk melakukan kajian perbandingan hukum secara mendalam. Ketiga, kurang berkembangnya hukum internasional sejak era tahun 1980an, baik private ataupun public international law . Hukum internasional mempunyai peran yang sangat besar terhadap kajian perbandingan, karena pemahaman terhadap hukum asing menjadi fondasi terkuat terhadap studi ini. 39 Tanpa melakukan kajian untuk memahami hukum asing maka tidak akan mungkin diperoleh pemahaman yang baik terhadap hukum internasional tersebut. Di sinilah pentingnya kajian perbandingan hukum, dan memang awal mula perbandingan itu juga karena keingintahuan terhadap sistem hukum asing. Dengan
39  Tentang pentingnya kajian hukum internasional dan hubungannya dengan Hukum Perbandingan, satu step penting telah dilakukan oleh Institute of Migrant Right (IMR) yang berpusat di Cianjur, Jawa Barat, yang sejak beberapa tahun terakhir menerbitkan International Journal of  International and Comparative Law (IJIL). Namun karena masih banyaknya artikel-artikel tentang hukum internasional, kajian perbandingan hukum pun masih agak kurang. Jurnal lain yang cukup stabil adalah Indonesian Comparative Law Review (ICLR) yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang secara stabil dalam beberapa tahun ini (terbit mulai Desember 2018) menerbitkan tulisan-tulisan tentang hukum internasional dan perbandingan hukum. Sayangnya, perbandingan hukumnya pun masih bersifat normatif dan positivis.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
ketiga hal ini maka dapat dikatakan bahwa sejak awal kemerdekaan hingga sekarang belum ada kemajuan yang berarti dalam kajian perbandingan hukum tersebut.
Pada saat ini, kajian perbandingan hukum di tingkat sarjana Strata Satu (S1) semakin dikurangi porsinya dan itupun tetap difokuskan pada perspektif kajian hukum positif. Karena itu, yang masih umum didapati adalah percikan-percikan kajian perbandingan hukum yang mikro sifatnya, seperti contohnya mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana atau Perbandingan Hukum Perdata yang masih ditemui di berbagai fakultas hukum di Tanah Air, meski tidak dipelajari aspek teoritik keperbandingannya. 40 Secara umum kemerosotan kajian perbandingan hukum itu memang sudah dimulai sejak dekade 1980an ketika gelombang positivisme hukum di Tanah Air semakin menguat dan masih terus berproses kemerosotan itu hingga sekarang, yang ditandai dengan semakin tersisihnya kajian ini dalam kancah perbincangan studi hukum. Kalaupun ada, perbandingan itu bersifat asesoris saja tidak menyentuh sisi epistemologis kajian perbandingan tersebut. Sebagaimana dalam kajian pluralisme hukum, belum ada satupun fakultas hukum yang membuka kajian ini, baik di tingkat sarjana strata satu hingga pasca sarjananya. Kajian teoretik pluralisme hukum yang berkembang dengan pesatnya di luar negeri masih belum begitu dikenal di negeri ini, meski kenyataan pluralisme hukum selalu menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak lagi bisa dimungkiri betapa fenomena ini mere fl eksikan dengan sangat kuatnya cengkeraman monisme dan positivisme hukum di Tanah Air, sehingga meminggirkan kajian-kajian pluralisme hukum dan hukum perbandingan dianggap sebagai hal yang biasa saja, meskipun itu sangat berdampak pada pemahaman fenomena hukum dalam masyarakat.
Karena itu, beberapa karakteristik kajian hukum perban-
40 Sebagaimana tampak dalam silabus dari mata kuliah yang bersangkutan yang sama sekali tidak membahas tentang hal-hal metodologis dari kajian perbandingan tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab awal dari tulisan ini.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dingan di negeri ini dapat digambarkan sebagai berikut. 41 Pertama, epistemology . Dalam perspektif epistemologis, kajian perbandingan hukum di Indonesia dengan demikian lebih menonjol dilakukan dalam bentuk praksisnya, dalam arti lebih menekankan aspek perbandingan substantif hukum. Ajaran-ajaran hukum yang berbeda itu dianalisis persamaan dan perbedaannya untuk kemudian dapat ditarik pelajaran dari aspek-aspek komparatifnya itu. Dalam hal ini, perbandingan hukum itu merupakan studi yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kajian hukum. Ia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan hukum yang menitikberatkan pada metode perbandingan dalam kegiatan kajiannya. Kajian perbandingan hukum itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus digantungkan pada ilmu hukum secara umum sebagai induknya. Pun dengan demikian, ditilik dari proses kajiannya, subyek perbandingan hukum belum menyentuh aspek kajian fi loso fi s dan epistemologisnya. Perbandingan hukum tidak pernah dilihat sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan luas cakupannya. Ia lebih dipahami sebagai sekadar metode untuk mendalami hukum, yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara ajaran hukum yang berbeda-beda. Karenanya, perbandingan hukum mikro-lah yang banyak diikuti oleh para mahasiswa dan para dosen kita di Tanah Air.
Kedua, subject of  study . Sebagai akibat dari pendekatan yang sifatnya praksis dan mikro tersebut maka perbandingan hukum di Indonesia masih sebatas pada bentuk kajian yang terfokus pada aspek ajaran hukum saja. Perbandingan hukum dengan demikian lebih dipahami sebagai sebuah studi yang memperbandingkan ajaran- ajaran hukum yang saling berlainan satu sama lainnya, di mana fokus kajian itu tidak dilepaskan dari aspek-aspek normatifnya saja. Perbandingan yang sifatnya inklusif, dengan lebih menitikberatkan pada aspek nomos dan faktor-faktor di luar tatanan normatif hukum, masih sangat jarang dilakukan (untuk mengatakan belum ada). Apalagi kajian yang sifatnya makro terhadap tradisi hukum ataupun
41 Lukito, Perbandingan Hukum , hlm. 109-13.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
keluarga hukum masih sangat jarang dilakukan. Memang hambatan utamanya mungkin pada kenyataan masih minimnya kualitas kajian hukum internasional di negara kita. Situasi ini tentu sekedar konsekuensi logis dari minimnya infra struktur di lembaga-lembaga kajian hukum di Tanah Air. Keterbatasan sumber bacaan maupun kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dari para pelajar dan peneliti hukum masih menjadi kendala utama. Perbandingan hukum makro biasanya dilakukan dengan melibatkan hukum asing dan aspek-aspek di luar hukum yang mempengaruhi sistem hukum yang menjadi subyek kajian itu, karena itu biasanya kajian ini sangat erat hubungannya dengan kajian hukum internasional. Pemahaman terhadap aspek-aspek hukum suatu negara tentu tidak mungkin dicapai tanpa memahami masyarakat di mana sistem hukum itu berjalan.
Ketiga, postulate . Perbandingan hukum yang mikro sebagaimana dalam paragraf sebelumnya biasanya lebih mendasarkan diri pada postulat perbandingan: “ Things to be compared must be comparable ”, karena itu pandangan fi loso fi s yang digunakan sebagai alur pijakan dalam kajian perbandingan ini bersifat membatasi diri ( limited ) dan horisontal saja. Variabel perbandingan itu tidak dibuka pada faktor-faktor yang bebas, kecuali sebatas pada faktor normatif yang secara sharih diyakini mempunyai dasar logika yang kuat untuk diperbandingkan. Di sini, de fi nisi komparabilitas itu sendiri tentu sangat subyektif, tergantung dari keluasan horizon si peneliti. Namun jelas bahwa pendekatan yang terbatas dan horisontal itu tidak memungkinkan bagi peneliti untuk berimprovisasi yang bebas, lepas dari kungkungan normativitas.
Keempat, method and approach . Kita dengan demikian dapat memberikan karakter dari kajian perbandingan hukum ini di Indonesia sebagai kajian yang bersifat normative-textual . Utamanya karena bentuk kajian perbandingan hukum itu yang masih terfokus pada riset persamaan dan perbedaan dari berbagai ajaran (substansi) hukum domestik yang ada. Di samping bersifat normatif, karena memang hanya berhubungan dengan fenomena aturan hukum saja ( law as a system of  rule ), ia juga bersifat tekstual karena aspek
kajian ini yang sangat dominan kajian teks (hukum), sedangkan faktor-faktor di luar hukum itu lebih banyak dikesampingkan, meski diakui kegunaannya. Sejatinya, hal ini merupakan kelanjutan dari kajian hukum yang secara umum masih didominasi oleh kajian yang sangat normatif, struktural, institusional, dan positivistik. Kajian hukum lebih dipahami sebagai kegiatan yang memfokuskan diri pada masalah nilai normatif yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi alat bagi terbentuknya tatanan kehidupan duniawi semata. Meski dalam kajian itu mahasiswa maupun peneliti dipaksa harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya maupun agama yang eksis dalam masyarakat, pada kenyataannya hal itu sekadar menjadi pelengkap saja.
Karena itu, kajian perbandingan hukum yang bersifat independent , explanatoy and contextual masih jarang dilakukan dalam berbagai lingkaran studi dan perbincangan ilmiah. Pendekatan yang normatif- tekstual itu tentu saja lebih berorientasi pada black-letter law , dalam arti riset yang dilakukan itu selalu bersifat doktrinal, struktural, dan tentu saja positivistik. Informasi yang dicari sebagai bahan analisis cukup berasal dari data-data hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kasus-kasus hukum, doktrin dari para juris, dan sebagainya. Inilah yang secara umum bisa disebut sebagai rule based research , karena walaupun eksklusif dan sempit cara pandangnya terhadap suatu data, hal itu tetap dianggap sebagai dasar analisis yang terbaik dalam metode perbandingan hukum. Tekstualisme itu tampak menonjol sekali karena konteks yang menjadi latar belakang dari segala data teks hukum itu tidaklah dianggap perlu untuk mendampingi data teks tersebut di lapangan. Dalam hal ini, fakta hukum adalah data terbaik untuk menopang kajian perbandingan itu. Mungkin dalam banyak aspek, kajian tekstual perbandingan hukum ini dirasa sangat narrow minded , namun justru di situlah letak tantangannya untuk membuat kajian ini supaya lebih menarik.

## D. Kesimpulan
Perbandingan hukum berkembang secara natural sejak dari masa
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Sekolah Tinggi Hukum Batavia ( Rechtshoogeschool te Batavia ) pada 1924 yang mengembangkan kajian beberapa tradisi hukum, yaitu hukum adat ( Adatrecht ), hukum Islam ( Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam ), hukum Romawi ( Beginselen van het Romeinsch privaatrecht ) maupun teknis resolusi terhadap kon fl ik dari beberapa hukum yang berbeda ( Intergentiel recht ). Perbandingan yang dilakukan pun bersifat normatif positivis yang mengedepankan pencarian norma suatu sistem hukum dan memperbandingkannya dengan norma lain yang sejenis. Perbandingan hukum pun dilakukan karena pencarian terhadap norma hukumnya dengan adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan. Model perbandingan hukum berkembang lebih sebagai sebuah kegiatan akademik yang dipusatkan pada kajian pencarian suatu persamaan atau perbedaan nilai normatif antar sistem hukum yang dilakukan untuk pemecahan kasus. Model seperti inilah yang pada dasarnya eksis hingga saat ini, tanpa adanya kemajuan yang berarti. Problem utamanya terletak pada kemonotonan kajian perbandingan tersebut baik pada tingkatan teoretik maupun praksis hukum yang terlalu terfokus pada pola positivismenya. Kajian perbandingan hukum di negeri ini banyak dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa yang bersifat monoton pada satu model substantif saja, tanpa diperkuat dengan kajian yang epistemologis dan metodologis.
Diperparah dengan semakin keringnya sumber bacaan dan refreshing teori hukum yang dialami oleh sebagian besar para pengkaji hukum kita, institusi hukum masih lebih didekati dari sisi norm- nya ketimbang nomos- nya. Hukum pun lebih banyak dipahami sebagai institusi yang tidak terlalu erat dengan faktor-faktor sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat karena perhatian lebih difokuskan pada institusinya yang sudah jadi dan bukan pada proses penciptaan hukum itu sendiri. Tiga bentuk perbandingan hukum modern yang terpusat pada studi epistemologis, metodologis, dan substantif hukum merupakan bentuk pengembangan dari kajian perbandingan yang lebih perhatian pada proses pembentukan suatu hukum dan tidak sekadar terfokus pada problematika hukum yang muncul di masyarakat.
Dengan mempelajari secara mendalam posisi dan status kajian perbandingan hukum ini di Indonesia, artikel ini sampai pada satu usulan yang sekiranya baik dilakukan untuk meningkatkan kajian ini agar perbandingan hukum dapat menjadi bagian inti dari ilmu pengetahuan hukum. Usaha ini terdiri dari dua hal pokok: pertama, semakin meningkatkan kajian epistemologis, metodologis, dan substantif dari kajian perbandingan ini di luar negeri untuk diimpor. Dengan demikian perlu semakin ditingkatkan kemampuan bacaan bahasa Inggris (maupun bahasa asing lainnya) dalam studi-studi tentang perbandingan hukum ini. Kedua, perbandingan hukum dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang inti dalam lingkaran kajian hukum di negeri ini, bukan sekadar asesori sebagaimana perlakuan terhadap kajian ini selama ini. Perbandingan adalah metode untuk memahami hukum, karena dengannya ajaran-ajaran hukum akan mampu dipahami dengan baik dan mendalam. Meninggalkan kajian perbandingan berarti akan dengan sengaja meninggalkan setengah bagian yang sangat inti dalam mempelajari hukum; hal ini karena keilmuan hukum hanya akan sampai pada setengah dari satu lingkaran penuh ilmu pengetahuan hukum yang ada karena tindakan pengabaian ini, dan ini berarti tidak akan mampu memahami fenomena hukum itu secara menyeluruh.

## Daftar Pustaka
Ali, Muhammad Imran. “Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World.” Journal of  Legal Studies , 26, 40 (2020): 66-80. DOI: 10.2478/jles-2020-0012. Arief, Barda Nawawi. Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana .
Jakarta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 2003.
Cotterrell, Roger. “Comparatists and Sociology.” Dalam Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, diedit oleh Pierre Legrand dan Roderick Munday, 131-53. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003).
Cruz, Peter de. Comparative Law in a Changing World . London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited, edisi dua, 1999.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Darmabrata, Wahyono. “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum.” Jurnal Hukum & Pembangunan, 30, 4 (2000): 319-27. DOI: 10.21143/jhp.vol30.no4.318. Djoni, Sumardi Ghozali. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat). Bandung: Penerbit Nusa
Media, 2018.
Engelbrekt, Antonina Bakardjieva dan Joakim Nergelius (eds.).
New Directions in Comparative Law . Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2009.
Fitrah, Farrel Alanda. “Perbandingan Hukum terkait Pembentukan
Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia.” Sign Jurnal Hukum, 2, 2 (2021): 122- 37. DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93.
Fuady, Munir. Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2005.
Gutteridge, Harold C. Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of  Legal Study and Research . London:
Cambridge University Press, edisi dua, 1949; reprint, London: Wildy and Sons, 1974.
Hoecke, Mark Van (ed.). Epistemology and Methodology of  Comparative Law . Oxford dan Portland Oregon: Hart Publishing, 2004.
Lukito, Ratno. Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode .
Yogyakarta: UGM Press, 2016.
Markesinis, Basil. Comparative Law in the Courtroom and Classroom: The
Story of  the Last Thirty-Five Years . Oxford and Portland Oregon:
Hart Publishing, 2003.
Marpaung, Ramsen dan Tristam Pascal Moeliono. “Perbandingan
Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia.” Wawasan Yuridika, 5, 2 (2021): 224-48. DOI:
10.25072/jwy.v5i2.494.
Massier, AB. The Voice of  the Law in Transition: Indonesian Jurists and their Languages, 1915-2000 . Terjemahan Michaela Wouters.
Leiden: KITLV Press, 2008.
Menski, Werner. Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems
of  Asia and Africa. Cambridge: Cambridge University Press, edisi dua, 2006.
Merryman, J.H. “Comparative Law and Scienti fi c Explanation”. Dalam Law in the United States in Social and Technological Revolution, diedit oleh John N. Hazard dan Wenceslass J. Wagner, Brussels: Bruyland, 1974.
Örücü, Esin. “Developing Comparative Law.” Dalam Comparative Law: a Handbook, diedit oleh Esin Örücü dan David Nelken, 43- 66. Portland, OR.: Hart Publishing, 2007.
Örücü, Esin. The Enigma of  Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty- fi rst Century . Leiden: Koninklijke Brill N. V., 2004. Sacco, Rodolfo. “Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II).” The American Journal of
Comparative Law, 39, 1 (1991): 1-34. DOI: 10.2307/840669. Samuel, Geoffrey. An Introduction to Comparative Law Theory and Method . Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014.
Saputra, Rian Prayudi. “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris.” Jurnal Pahlawan , 3, 1 (2020): 47-61. DOI: 10.31004/jp.v3i1.615.
Soeroso, R. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Gra fi ka,
2014.
Stearns, Peter N. “Social History.” https://www.oxfordbibliographies. c o m / v i e w / d o c u m e n t / o b o - 9 7 8 0 1 9 9 7 5 6 3 8 4 / o b o - 9780199756384-0131.xml. Diakses 10/5/2022.
Susanti. “ Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) di Belanda.”
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6, 3 (2018): 377-87. DOI: 10.29303/ius.v6i3.580.
Tilly, Charles. “Retrieving European Lives.” Dalam Reliving the Past: The Worlds of  Social History, diedit oleh Olivier Zunz, 11-52. North Carolina: Chapel Hill Press, 1985.
Twinning, William. “Comparative Law and Legal Theory: The Country and Western Tradition.” Dalam Comparative Law in Global Perspective, diedit oleh Ian Edge, 21-76. New York: Transnational Publishers, 2000.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Wetherell, Charles. “Historical Social Network Analysis.” Dalam New Methods for Social History, diedit oleh Larry J. Grif fi n dan Marcel van der Linden, 125-44. Cambridge: Press Syndicate of
University of Cambridge, 1999.
Wikipedia. “Rechtshoogeschool te Batavia.” https://id.wikipedia.
org/wiki/Rechtshoogeschool_te_Batavia. Diakses 8/10/2022.
Yntema, Hessel E. “Comparative Law Research, Some Remarks on
‘Looking out of the Cave’.” Michigan Law Review , 54, 7 (1956): 899-928.
Zweigert, Konrad dan Hein Kotz. An Introduction to Comparative Law . Terjemahan Tony Weir. Oxford, Clarendon Press, edisi tiga, 1998.