## POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

## M. Iwan Satriawan
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Lampung Email : i_santri@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  arah  politik  hukum pemerintahan  desa.  Menggunakan  pendekatan  sejarah  hukum  dapat  disimpulkan bahwa  arah  politik  hukum  pemerintahan  desa  dari  tahun  ke  tahun  telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn terkecil desa  telah  memiliki  peraturannya  sendiri  yaitu  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang  desa.  Hal  ini  adalah  sebagai  dasar  bahwa  sistem organisasi desa langsung dibawah bupati atau walikota.

## Kata kunci : Politik Hukum dan Pemerintahan Desa
I. Pendahuluan Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata
“swadesi”  bahasa  Sansakerta  berarti wilayah,  tempat  atau  bagian  yang mandiri  dan  otonom. 1 Istilah  desa sendiri  sangat  beragam  di  berbagai tempat  di  Indonesia.  Desa  hanya dipakai  dalam  masyarakat  pulau
Jawa,  Madura  dan  Bali.  Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama  Gampong  atau  Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan  Kuta  atau  Huta,  didaerah Minangkabau disebut dengan Nagari,kemudian di Lampung disebut  dengan  dusun,  pekon  atau tiuh.  Dalam  kamus  Besar  Bahasa Indonesia  kata  ”desa”  diartikan sebagai kesatuan  wilayah yang dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. 2
1 P.j  Zoetmulder  dalam  Ateng  Syarifuddin, 2010, Republik  Desa ,  Alumni:  Bandung, hlm. 2.
2 Tim  Penyusun  kamus  Pusat  Pembianaan dan  Pengembangan  Bahasa,  1995, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  Cet.VII ,  Balai Pustaka. Jakarta. hlm.226.
Sedangkan  dalam  istilah  lain desa  diartikan  adalah  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat. 3 Keberadaan  desa  sebagai  satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam  bahwa  institusi  desa bukan hanya sebagai entitas administratif  belaka  tetapi  juga entitas hukum yang harus dihargai,diistimewakan, dilindungi dalam  struktur  pemerintahan  di Indonesia.
Hal ini yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang  menyatakan:  Negara  mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
3 HAW.  Widjaja,  2012, Otonomi  Desa (Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan Utuh), Rajawali Press: Jakarta, hlm.3
prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.  Dari  pemahaman pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945, bahwa  desa  diartikan  bukan  saja sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat,  tetapi  juga  sebagai  hirarki pemerintahan  yang  terendah  dalam NKRI. 4
Secara  teoritik  dan  praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan  pemerintahan.  Pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan  pemerintahan  ialah  organ atau  alat/aparat  yang  menjalankan pemerintahan 5 .  Dalam  istilah  lain pemerintahan  dan  pemerintah  dalam masyarakat  secara  umum  diartikan sama,  dimana  kedua  kata  tersebut diucapkan  bergantian  (pemerintah atau  pemerintahan).  Sebutan  kedua kata  atau  istilah  tersebut  menunjuk pada  penguasa  atau  pejabat.  Mulai dari  Presiden  hingga  Kepala  Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan  disebutlah  pemerintah  atau pemerintahan,  tetapi  orang  yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an). 6 Menurut Ramlan Subekti, pemerintahan mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit.
Pemerintahan  dalam  arti  luas  berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.
4 Khairuddin,  2011, Dekonstruksi  Politik Hukum  Otonomi  Desa  Dalam  Peraturan Perundang-undangan Di Indonesi a, Ringkasan disertasi tidak diterbitkan.
5 Ridwan  H.R  sebagaimana  dikutip  oleh Yulia  Netta  dan  M.Iwan  Satriawan,  2013,
Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara), PKK-PUU  F.H  Unila:Bandar Lampung, hlm.70
6 Didik  Sukaryono,  2010, Pembaharuan Hukum  Pemerintah  Desa ,  Setara  Press: Malang, hlm 57
Sedangkan  pemerintahan  dalam  arti sempit meliputi eksekutif saja. 7 Dalam  literature  yang  lain Montesquie mengartikan pemerintahan dalam arti luas meliputi: pembentukan undang-
undang  ( la-puissance  legislative ); pelaksanaan ( la-puissance executive ); dan peradilan ( la- puissance de juger ). Ajaran
Montesquieu  ini  dikenal  dengan ajaran  tentang  pembagian  kekausaan negara  yang  popular  disebut  dengan “trias politika”. 8
Seiring  dengan  bergulirnya reformasi  1998,  yang  mana  salah satu tuntutannya adalah diberlakukannya otonomi daerah secara  luas,  maka  telah  terjadi pergeseran dalam dinamika pemerintahan di Indonesia khususnya  mengenai  desa.Jika  masa sebelum reformasi bersifat
sentralistik  maka  setelah  reformasi menjadi  desentralisasi.  Bergulirnya otonomi daerah tersebut yang artinya daerah  kebebasan  dan  kemandirian dari satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. 9 Kebebasan dan kemandirian  dalam  otonomi  daerah bukan berarti kemerdekaan melainkan kebebasan dan kemandirian  dalam  ikatan  negara kesatuan. Hal  ini  membuktikan  bahwa keberadaan otonomi daerah sebagaimana pernyataan Bagir Manan tersebut diatas, tidak
7 http://kanekzoke.blogspot.com/diakses pada tanggal 14 Desember  2011 hlm 1
8 Sadjijiono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok  Hukum  Administrasi, Laksbang Pressindo:Yogyakarta, hlm.42.
9 Bagir  Manan,1993, Perjalanan  historis Pasal 18 UUD 1945 ,Uniska: karawang, hlm 30
kemudian mengartikan bahwa pemerintah  desa  lepas  mandiri  atau kemudian  menjadi  negara  bagian,
namun  tetap  dalam  koridor  asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas  pembantuan  sebagaimana  asas otonomi  daerah  yang  di  anut  di Indonesia.
Dengan  demikian, pertama, Bagaimanakah  dinamika  perubahan politik  hukum  pemerintahan  desa  di Indonesia?, kedua Bagaimanakah arah  politik  hukum  pemerintahan desa di Indonesia sekarang?
II. Pembahasan
2.1. Konsep  Dasar  Pemerintahan Desa
Konsep  pemerintahan  dalam arti  luas  sebagaimana  dikemukakan oleh  ramlan  Subekti  yang  mengacu pada  organ-organ  negara  semacam eksekutif,  legislative  dan  yudikatif sebagaimana  konsep  trias  politika.
Namun  berbeda    halnya  dengan Indonesia yang menggunakan konsep Panca  Praja  yaitu  adanya  lembaga Presiden sebagai representasi eksekutif,  DPR,  DPD  dan  MPR sebagai  representasi  legislative,  M.A dan M.K sebagai representasi yudikatif  ditambah  BPK  (Badan Pemeriksa  Keuangan)  yang  berdiri sendiri sejajar dengan ketiga lembaga tinggi negara tersebut.
Dari  fenomena  tersebut,  maka dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah menyangkut organ atau kelembagaan yang memiliki tugas dan kewenangan.  Sedangakan  kata-kata pemerintahan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan tugas dan kewenangan oleh organ atau lembaga  yang  memiliki  tugas  dan kewenangan. Perumusan  formal  desa  dalam UU  No  5  Tahun  1979  tentang
Pemerintahan    Desa    adalah  sebagai berikut : “…suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk  sebagai  kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah  langsung  dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia..” Sedangkan  dalam  UU  No  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian sebagai: “….Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul dan  adat  setempat  yang  diakui dalam  sistem  pemerintahan nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten..”
Selanjutnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angaka (12) desa dikatakan sebagai: “…..kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..” Sedangkan pengertian pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No  72  Tahun  2005
Tentang  Desa  terutama  pada  pasal  1 angka  (6)  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari  uraian  tersebut  diatas, menurut  Didik  Sukriono  dalam bukunya pembaharuan hukum Pemerintahan  Desa 10 secara  yuridis dan  politis  terdapat  dua  konsep  desa yaitu, desa  yang  diakui ,  yakni  desa masyarakat  hukum  adat    yang disebut  dengan  nama-nama  setempat dan desa  dibentuk ,  yakni  desa  yang diakui  oleh  pemerintah  berdasarkan undang-undang.Artinya desa dipandang  sebagai  suatu  daerah kesatuan  hukum  dimana  bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa  atau  memiliki  wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.
2.2.  Dinamika  Perubahan  Politik Hukum Pemerintahan Desa Berangkat dari perbedaan pendapat  dari  para  ahli  tentang politik hukum, maka Imam Syaukani dan  A.  Ahsin  Thohari  menetapkan ruang  lingkup  atau  wilayah  kajian politik hukum sebagai berikut: 11
1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat  oleh  penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum; 2. Proses perdebatan dan
perumusan nilai-nilai dan
10 Didik Sukriono, Op.Cit .hlm.64.
11 Imam  Syaukani,  dan  A.  Ahsin  Thohari, 2006, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  Raja Grafindo Persada: Jakarta,hlm.51-52.
aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan  perundang-undangan oleh penyelenggara negara  yang berwenang  merumuskan  politik hukum;
3. Penyelenggaraan  negara  yang berwenang  merumuskan  dan menetapkan politik hukum;
4. Peraturan  perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi  dan  menentukan suatu  politik  hukum,  baik  yang akan, sedang dan telah
ditetapkan;
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan  implementasi  dari politik hukum suatu negara. Dari ruang lingkup yang diberikan  oleh  Imam  Syaukani  dan A.Ahsin  Thohari  tersebut  diatas, maka  dinamika  perubahan  politik hukum pemerintahan desa di Indonesia  telah  mengalami  berbagai macam  bentuk  sistem  pemerintahan.
Dari  sistem  pemerintahan  orde  lama yang  awalnya  demokrasi  kemudian berubah menjadi otoriter dan pemerintahan orde baru yang otoriter yang  selanjutnya  digantikan  oleh orde reformasi yang demokratis.
Pasang  surut  ini  tidak  terlepas dari  gaya  kepemimpinan  dalam mengambil  kebijakan.  Sebagaimana dikatakan oleh Mahfud M.D konfigurasi  politik  yang  demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter  responsive  atau  otonom, sedangkan  konfigurasi  politik  yang otoriter ( nondemokratis ) akan
melahirkan  produk  hukum  yang
berkarakter konservatif atau ortodoks atau menindas. 12

## Desa di 1945-1949
Awal-awal kemerdekaan adalah awal yang sulit bagi pemerintahan dwi tunggal Soekarno- Hatta dalam melaksanakan pemerintahan  sebagaimana  amanat UUD  1945.  Hal  ini  disebabkan masih  bercokolnya  tentara  Belanda di beberapa wilayah  Indonesia untuk mempertahankan lagi daerah jajahannya.  Sedangkan  pemerintah
Indonesia  sudah  menyatakan  diri kemerdekaannya.  Dari  agresi  militer Belanda  ke-1  pada  tahun  1946 hingga  agresi  militer  Belanda  ke-2 pada  1947  yang  berhasil  menahan beberapa pemimpin Indonesia semacam  Soekarano,  Hatta,  Agus Salim,  Sutan  Syahrir  ke  Brastagi Sumatera Utara. Namun  terlepas  dari  masa revolusi  tersebut,  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan  pada  tanggal  17 Agustus  1945,  sejak  awal  disepakati untuk  mendirikan  suatu  negara  yang menganut  paham  unitaris  dengan bersendi desentralisasi.
Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  18 UUD 1945  yang bersesuaian dnegan Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945  yang secara  tegas  mengehndaki  konsep desentralisasi dalam negara kesatuan,
tetapi penegasan ini tidak memberikan indikasi bahwa kewenangan  otonomi  pemerintah daerah  bersifat  kewenangan  negara bagian. Kaidah pasal 18 menegaskan tentang daerah otonom dan istimewa, dibiaskan  dengan  kaidah  penjelasan Pasal  18  dengan  menyebut  ada
12 Mahfud  M.D,  2010, Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Rajawali Press:Jakarta.hlm.66
wilayah bersifat administrative, disamping daerah otonom dan istimewa. 13

## Desa Masa 1949-1950
Konstitusi  RIS  lahir  setelah bentuk  negara  mengalami  perubahan dari  bentuk  negara  kesatuan  menjadi negara  federal  hal  ini  merupakan hasil  dari  perundingan  Renville. Perubahan  ini  secara  langsung  turut berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan  sampai  ke  daerah- daerah.  Bukan  lagi  hubungan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah melainkan  negara  federal  dengan pemerintah  negara  bagian  dengan pemerintah daerah dibawahnya.
Realiasasi  dari  amanat  dalam konstitusi RIS untuk mengatur hubungan  pemerintah  negara  bagian dengan  pemerintah  daerah,  maka dikelaurkannya UU Negara Indonesia  Timur  No.44  Tahun  1950 tentang  Pemerintah  Daerah  Negara Timur pada 15 Mei 1950. 14
Sedangkan  untuk  wilayah  lain  dari Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) tetap  memakai  UU  No  22  Tahun 1948  khususnya  di  wilayah  negara Republik Indonesia.

## Masa 1950
Keberlakuan  RIS  yang  hanya satu  tahun  membawa  dampak  pada
13 Aggusalim  Andi  Gandjong  dalam  Didik Sukriono, Op.Cit .hlm.155
14 Ibid .hlm.157,disini bahkan dijelaskna pula bahwa  makna  yang  termaktub  dalam konsideran  UU  NIT  No  44  Tahun  1950 dijelaskna  bahwa  sangat  perlu  diadakan perubahan  dalam  pemerintahan  daerah- daerah  di  Indonesia  Timur  agar  perubahan- perubahan  itu  dapat  disesuaikan  dengan status  negara  kesatuan  yang  segera  akan dibentuk.
berubahnya pula UUD RIS. Pergantian  dari  UUD  RIS  kepada
UUDS  berdampak  pada  perubahan susunan  negara  federal  menjadi negara  kesatuan  yang  berbentuk republic.  Perubahan  ini  membawa konsekwensi  makna  hukum  yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam UUDS menegaskan landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah seperti pembagian  daerah  di  Indonesia  atas daerah  ebsar  dan  kecil  yang  berhak mengurus  rumah  tangganya  sendiri, dengan bentuk susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan undang-undang,  dengan  memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. 15 Pada Pasal 131 ayat (1) UUDS menyebutkan tentang pembagian daerah  Indonesia  atas  daerah  besar dan  kecil  yang  berhak  mengurus rumah  tangganya  sendiri  (autonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan undang-undang,  dengan  memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
Kemudian pada Pasal  131 ayat (2)  menyebutkan  bahwa  kepada daerah  diberikan  otonomi  seluas- luasnya  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Kemudian  pada Pasal  132  juga  menyebutkan  bahwa kedudukan  daerah  Swapraja  diatur dengan undang-undang dengan ketentuan  bahwa  dalam  bentuk susunan pemerintahannya harus
15 Ibid .hlm.157
diingat  pula  ketentuan  dalam  pasal 131,  dasar-dasar  permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Dari semua pasal-pasal tersebut  diatas,  tidak  menjelaskan secara  terperinci  pemerintahan  desa, namun lebih banyak mengatur tentang daerah-daerah yang
diberikan  otonomi  untuk  mengurus rumah tangganya sendiri.

## Masa 1959
Seiring dengan mundurnya bung  Hatta  sebagai  wakil  Presiden maka  bekahir  sudahlah  dwi  tunggal Soekarno-Hatta  dalam  memimpin perjalanan  bangsa  Indonesia  yang  di proklamasikan  pada  tanggal  17 Agustus 1945.
Salah  satu  perubahan  yang paling menonjol adalah diberlakukannya  Dekrit  Presiden  5 Juli 1959. 16 Perubahan ini membawa konsekwensi  terjadinya  penyesuaian (perubahan) kembali susunan pemerintahan  di  daerah  dengan susunan menurut UUD 1945. Hal ini nampak dengan dikeluarkannya  Penpres  No  6  Tahun 1959 sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Pelaksanaan  Penpres  ini semakin  menunjukkan  perubahan politik hukum pada kuatnya intervensi  pusat  kepada  daerah  yang dapat  dilihat  dalam  (a)  pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah;(b)  kekuasaan  kepala  daerah sebagai alat pusat untuk”menangguhkan”keputusan DPRD;dan  (c)  pengisian  jabatan
16 Salah  satu  isi  dekrit  Presiden  5  Juli  1959 adalah kembali kepada UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementara.
kepala  daerah  melalui  mekanisme pengangkatan.
Masa 1965-1998 Pasca runtuhnya Soekarno dengan orde lamanya maka dimualailah pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharo  yang  biasa  disebut  dengan orde  baru.  Melalui  TAP  MPRS  No XXI/MPRS/1966  digariskan  politik hukum  otonomi  daerah  yang  seluas- luasnya disertai perintah agar UU No 18 Tahun 1965 diubah kembali guna disesuaikan  dengan  prinsip  otonomi yang  dianut  oleh  TAP  MPRS tersebut.
Dengan  kekuatan  politiknya yang dominan, pemerintah orde baru kemudian  mencabut  TAP  MPRS  No XXI/MPRS/1966  tentang  otonomi daerah  dan  memasukkan  masalah tersebut  ke  dalam  TAP  MPR  No IV/MPR/1973  tentang  GBHN  yang sejauh  menyangkut  politik  hukum otonomi  daerah  dengan  merubah asasnya  dari  otonomi  nyata  yang seluas-luasnya menjadi otonomi nyata dan bertanggung jawab. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5  Tahun  1974  dan  UU  No  5  Tahun 1979  yang  melahirkan  sentralisasi kekuasaan dan menumpulkan otonomi  daerah.  Dengan  berlakunya undang-undang  ini  telah  melahirkan ketidakadilan  secara  politik  dengan menempatkan kedudukan DPRD sebagai  bagian  dari  pemerintah daerah dan penetapan kepala daerah.Juga  ketidakadilan  ekonomi dengan  banyak  kekayaan  daerah terserap  habis  ke  pusat  untuk kemudian  dijadikan  alat  operasi  dan tawar-menawar politik yang akhirnya menimbulkan  benih-benih  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## Masa  1998-2004
Reformasi 1998 dengan ditandai jatuhnya pemerintahan Soeharto  yang  telah  menguasai negeri  ini  selama  lebih  kurang  32 tahun  telah  membawa  angin  segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Munculnya ide-ide negara federalis  atau  yang  lebih  ekstrim dengan  melakukan  disintegrasi  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika  tidak  dilakukan  perubahan mendasar khususnya mengenai
hubungan pusat dan daerah.
Hal  ini  kemudian  direspon dengan  mengeluarkan  UU  No  22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi  daerah  dalam  UU  No  22 Tahun  1999    yang  mana  kemudian diperkuat  dengan  amandemen  UUD 1945  khususnya  Pasal  18    semakin menguatkan power  share antara pusat  dan  daerah  baik  dalam  segi politik maupuan ekonomi.
Munculnya  raja-raja  kecil  di daerah sebagai akibat dari diberlakukannya  otonomi  seluas- luasnya  yang  termaktub  dalam  UU
No  22  Tahun  1999  dan  UU  No  25 Tahun  1999  yang  dengan  tegas menyebutkan
formulasi desentralisasi itu sendiri yaitu penyerahan  wewenang  pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Ketentuan  ini  kemudian semakin  dikonkritkan  dalam  Pasal 7(1)  yang  mengatur  tentang  konsep dasar  relasi  kewenangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Secara singkat disebutkan bahwa ”kewenangan daerah mencakup kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan,  kecuali  kewenangan dalam  bidang  politik  luar  negeri,
pertahanan keamanan, peradilan,
moneter  dan  fiscal,  agaman  serta kewenangan bidang lain.

## Masa 2004 – Sekarang
Dengan selesainya proses amandemen  UUD  1945  tahap  ke empat  pada  2002  membawa  dampak juga  dengan  perubahan  undang- undang  otonomi  daerah.UU  No  22 Tahun  1999  yang  lebih  bernuansa federalis dengan melahirkan raja-raja kecil  di  daerah  dirubah  dengan  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah  daerah.Berdasarkan  UU No  32  Tahun  2004    tentang pemerintahan  daerah,  desa  diatur mulai  dari  pasal  200  sampai  dengan pasal 216.
Dalam Pasal 200 ayat(1) menyebutkan bahwa ” Dalam pemerintahan  daerah  kabupaten/ kota  dibentuk  pemerintahan  desa yang  terdiri  atas  pemerintah  desa dan badan permusyawaratan desa. ”
Kemudian  lebih  lanjut  UU  No 32  Tahun  2004  Pasal  207  juga menyebutkan bahwa “Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah  kabupaten/kota  kepada desa  disertai  dengan  pembiayaan, sarana  dan  prasarana,  serta  sumber daya manusia.”
Hal  ini  semakin  menunjukkan perhatian  pemerintah  pusat  kepada daerah  khususnya  desa.  Realita  ini yang mebedakan antara era orde baru dengan orde reformasi dimana keberlakuan  otonomi  daerah  tetap dalam koridor NKRI dengan menitik pusatkan perhatian pada kemandirian masyarakat  khususnya  di  daerah pedesaan.
3.3. Arah Politik Hukum Pemerintahan Desa
Politik hukum atau legal policy pemerintahan  desa  dari  tahun  ke tahun  semakin  menunjukkan  kearah pembentukan  civil  society  atau meminjam  istilah  Nurcholis  Madjid “ masyarakat  madani ”.Politik  hukum pemerintahan  desa  yang  dimaksud disini  adalah  arah  kebijakan  hukum pemerintahan  desa  secara  nasional, yakni garis-garis besar kebijaksanaan hukum yang dianut oleh penyelenggara  negara  dalam  usaha dan upaya memelihara, memperuntukkan , mengambil manfaat,  mengatur  dan  mengurus pemerintahan desa beserta masyarakat  desa  sebagai  komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Hal  ini  telah  nampak  dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  desa  sebagai  ganti  dari undang-undang  nomor  5  tahun  1979 tentang  pemerintahan  desa.  Dalam PP  ini  menurut  Prof  Ateng  dan Suprin 17 telah mempunyai pemikiran tentang  pengaturan  mengenai  desa yaitu:
1. Keanekaragaman  yang  memiliki makna  bahwa  istilah  desa  dapat disesuaikan  dengan  asal-usul dan kondisi social budaya masyarakat  setempat.  Hal  ini berarti  pola  penyelenggaraan pemerintahan  serta  pelaksanaan pembangunan  di  desa  harus menghormati  sistem  nilai  yang berlaku pada masyarakat setempat,tetapi  juga  harus  tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, memiliki makan bahwa penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan desa  harus  mampu  mewujudkan
17 Ateng  Syafrudin  dan  Suprin .Op.Cit .hlm 88-89
peran  aktif  masyarakat  agar masyarakat  senantiasa  memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sesame warga desa 3. Otonomi  asli,  memiliki  makna bahwa  kewenangan  pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus  masyarakat  setempat didsarkan  pada  hak  asal  ususl dan  nilai-nilai  social  budaya yang  terdapat  pada  masyarakat setempat, tetapi harus diselenggarakan dalam prespektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 4. Demokratisasi,  memiliki  makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanan pembangunan  di  desa  harus mengakomodasi aspirasi masyarakat  yang  diartikulasikan dan diagregarsikan melalui BPD dan  lembaga  kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa. 5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan masyarakat melalui  penetapan  kebijakan, progam dan  kegiatan yang sesuai  dengan  esensi  masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Secara umum, Ateng Syarifudin 18 berpendapat bahwa
politik  hukum  pemerintahan  desa
18 Ateng Syarifudin dalam Ateng Syarifudin dan  Suprin Na’a .Op.Cit .hlm.90-91
yang  paling  mutakhr  adalah  sebagai berikut:
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu keatuan masyarakat hukum yang mempunayi susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam  pengaturan  mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi  asli,  demokrasi  dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyelenggaraan  pemerintahan desa  merupakan  sub  sistem dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  sehingga  desa memiliki  kewenangan  untuk menagtur dan mgurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada  badan  permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati/walikota. 3. Desa dapat melakukan perbuatan  hukum,  baik  hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda,  dan  bangunan  serta dapat  dituntut  dan  menuntut  di muka  pengadilan.  Untuk  itu kepala desa dengan persetujuan BPD  mempunyai  wewenang untuk  melakukan  perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 4. Sebagai perwujudan demokrasi,  di  desa  dibentuk BPD  atau  sebutan  lain  yang sesuai  dengan  budaya  yang berkembang  di  desa  yang bersangkutan,  yang  berfungsi sebagai  lembaga  legislasi  dan
pengawasan dalam hal pelaksanaan  peraturan  desa, anggran pendapatan dan belanja  desa,  peraturan  kepala desa dan keputusan desa. 5. Di  desa  dibentuk  lembaga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra  pemerintah  desa  dalam rangka pemeberdayaan masyarakat desa. 6. Desa memiliki sumebr pembiayaan berupa pendapatan desa,  bantuan  pemerintah  dan pemerintah  daerah,  pendapatn lain-lain  yang  sah,  sumbangan pihak  ketiga  dan  pinjaman desa. 7. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai  wewenang  untuk mendamaikan perkara / sengketa dari para warganya. 8. Dalam  upaya  meningkatkan dan  mempercepat  pelayanan kepada masyarakat yang
bercirikan  perkotaan  dibentuk kelurahan  yang  berada  di dalam daerah kabuoaten/kota.

## IV. Penutup
4.1. Kesimpulan
1. Bahwa  perubahan  undang- undang tentang otonomi
daerah  sangat  tergantung dari  situasi  dan  arah  politik yang dianut oleh pemerintahan yang berkuasa. Jika  arah  politik  pemerintah yang berkuasa adalah responsive, maka akan
menghasilkan perundang-
undangan yang bercorak demokratis, namun sebaliknya  jika  arah  politik pemeritah  yang  berkuasa adalah  otoriter,  maka  akan menghasilkan perundang- undangan yang bercorak konserfativ atau otoriter. 2. Bahwa  arah  politik  hukum pemerintahan desa dari tahun ke  tahun  telah  menunjukkan kearah  yang  lebih  baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn  terkecil  desa telah  memiliki  peraturannya sendiri yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Hal  ini  adalah  sebagai  dasar bahwa sistem organisasi desa langsung  dibawah  bupati atau walikota.
4.2 Saran
1. Hendaknya kedepan perlu memecah  undang-undang  32 Tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah  menjadi tiga bagian yaitu undang-undang tentang pemerintah daerah, undang-undang tentang pemilukada  dan  undang-undang tentang  desa.  Hal  ini  bertujuan untuksemakin menguatkan pemerintahan desa dalam mengeluarkan  kebijakan  dalam pengelolaan desa. 2. Hendaknya dengan semakin diperhatikannya pemerintahan desa oleh pusat, maka diperlukan  pembenahan  SDM agar  mampu  menerjemahkan setiap  perintah  undang-undang. Jangan sampai karena minimnya SDM, undang-undang yang sudah  dibuat  hanya  sekedar pajangan  karena  tidak  mampu menerjemahkannya dalam
sebuah  kebijakan  yang  pro rakyat.

## Daftar Pustaka
Ateng  Syarifuddin,  2010, Republik Desa , Alumni:Bandung
Bagir Manan,1993, Perjalanan historis  Pasal  18  UUD  1945 , Uniska:karawang Didik Sukaryono, 2010, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa , Setara Press:Malang HAW.Widjaja,2012, Otonomi  Desa (Merupakan  Otonom  yang  Asli, Bulat dan Utuh),Rajawali Press:Jakarta Imam Syaukani, dan A.Ahsin Thohari, 2006, Dasar-dasar
Politik  Hukum ,  Raja  Grafindo
Persada: Jakarta Miriam  Budiardjo,  2010. Dasar- dasar  ilmu  politik. edisi  revisi, Gramedia:Jakarta Mahfud  M.D,  1998. Politik  Hukum di Indonesia , LP3ES:Jakarta __________,  2010, Membangun Politik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi , Rajawali Press: Jakarta Sadjijiono, 2008, Memahami Beberapa  Bab  Pokok  Hukum Administrasi , Laksbang Pressindo: Yogyakarta Sri Soemantri Martosoewignjo, 1992, Bunga  Rampai  Hukum Tata Negara Indonesia , Alumni:Bandung Tim Penyusun kamus Pusat Pembianaan  dan  Pengembangan Bahasa,  1995, Kamus  Besar Bahasa Indonesia Cet.VII ,
Balai Pustaka:Jakarta
Yulia  Netta  dan  M.Iwan  Satriawan, 2013, Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori  Bernegara),  PKK-PUU  FH Unila: Bandar Lampung