PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DI PROVINSI BALI PADA TAHUN 2008-2015
Luh Kertiasih
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia
e-mail: Kertiasih6@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui (1)  pengaruh tingkat inflasi terhadap UMR di  Provinsi Bali pada tahun 2008-2015, (2) pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap UMR di   Provinsi Bali pada tahun 2008-2015, dan (3) pengaruh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap UMR di Provinsi Bali pada tahun 2008-2015. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Provinsi Bali dan objek dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan UMR di  Provinsi Bali. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi.  Data  yang  sudah  diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji regressi variabel dummy dengan bantuan program statistical package for  social sciences (SPSS) for  windows versi 16.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  tingkat inflasi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  UMR,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  signifikansi  dengan  uji  t diperoleh nilai t.hitung lebih kecil dari t.tabel yaitu -0.079<2.0369 dengan nilai signifikansi 0.938>0.05, (2) tingkat pertumbuhan ekonomi tidak  berpengaruh signifikan terhadap UMR, hal ini dapat dilihat dari nilai t.hitung  yang  lebih  kecil  dari  nilai  t.tabel  yaitu  -0.151<2.0369  dengan  nilai  signifikansinya  sebesar 0.881<0.05, dan (3) tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap UMR, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi dengan uji F diperoleh nilai F.hitung lebih kecil dari nilai F.tabel yaitu 0.015<4.17 dengan nilai signifikansi  0.985<0.05.
Kata kunci : Tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi , UMR

## Abstract
This research aims to know (1) the influence of inflation to minimum wage in Bali Province in 2008- 2015, (2) the influence of economic growth of minimum wage in Bali Province in 2008-2015, and (3) the influence of  the inflation rate and  the  growth rate economic simultaneously to the  minimum  wage in the Province  of  Bali  in  2008-2015.  This  type  of  research  is  included  in  the  types  of  causal  research  with quantitative approach. The subject in this study is the Province of Bali and the object of this research is the inflation rate, economic growth rates and the  minimum wage in  the  province of  Bali. The data collection method used  is  the  documentation. Data  obtained  will  be analyzed by  regression analysis  with  dummy variables using the Statistical Program Socila Scene (SPSS) 16.0 for  windows. The results showed that (1)  the  rate  of  inflation  no  significant effect  on  the  minimum  wage,  it  can  be  seen  from  the  test  results significance  with  the  t  test  values  obtained  t  count  smaller  than  t  table  it  was,  -0.079<2.0369  with  a significance value 0938>0.05. (2) The rate of economic growth does not significantly influence the minimum wage,  it  can  be  seen  from  t.  count  value  smaller  than  the  value  t  table  it  was,  0.151  <2.0369  with  a significance value of 0881<0.05. (3) The rate of inflation and the rate of economic growth simultaneously no significant effect on the minimum wage, it can be seen from the results of tests of significance by F test values obtained Fcount smaller than the value F.table it was, 0.015<417 with significant value 0.985 <0.05.
Keyword : Inflation rate, economic growth rate, regional minimum wage .

## PENDAHULUAN
Upah  adalah  imbalan  yang  diterima pekerja  atas  jasa  kerja  yang  diberikannya dalam proses memproduksikan barang atau jasa    di    perusahaan.    Perusahaan, pemerintah dan pekerja memiliki kepentingan berbeda terhadap upah. Pekerja memiliki kepentingan terhadap upah untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan berusaha melakukan  efisiensi  biaya  agar  dapat memaksimumkan  laba.  Kepentingan  yang berbeda antara perusahaan dengan pekerja mengenai  upah,  menyebabkan  adanya permasalahan  antara  perusahaan  dengan pekerja  mengenai  upah  yang  sepantasnya diperoleh.  Pemerintah  sebagai  pihak  yang menetapkan kebijakan pengupahan diharapkan  mampu  memberikan  keadilan bagi  perusahaan  dan  tenaga  kerja  dalam menetapkan    upah.    Tujuan    pemerintah dalam  menetapkan  kebijakan  pengupahan adalah  untuk  tetap dapat  menjamin  standar kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja  dan keluarganya,  meningkatkan  produktivitas dan  meningkatkan  daya  beli  masyarakat. Selain itu, kebijakan pengupahan dimaksudkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan  kerja  serta  mampu  menahan tingkat  inflasi.  Upah  pekerja  perlu  cukup layak  dan  terus  meningkat  supaya  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  pekerja  dan keluarganya. Peningkatan upah dan penghasilan  pekerja  akan  meningkatkan daya  beli masyarakat pada umumnya, yang kemudian  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi (Simanjuntak, 2011).
Bagi  perusahaan,  perbaikan  upah merupakan  salah  satu  hal  penting  untuk dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas.   Menurut   Peraturan   Menteri No. 1 Tahun 1999, “Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar minimal pengupahan     oleh     pengusaha     kepada seluruh karyawannya berdasar pada ketetapan    di    suatu    daerah    tertentu ”. Berdasarkan  peraturan  menteri  tersebut, UMR  dibagi  menjadi  2  yaitu  UMR  tingkat  I yang berada di Provinsi, dan UMR tingkat II di Kota /Kabupaten. Namun Dengan adanya Keputusan    Menteri    Tenaga    Kerja    dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  No.  226 Tahun  2000  UMR  tingkat  I  telah  dirubah
menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP)  dan UMR  tingkat  II  dirubah  menjadi  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK).  Menurut Peraturan  Menteri No.  7 Tahun 2013,  Upah Minimum  adalah  upah  bulanan  terendah yang  terdiri  atas  upah  pokok  termasuk tunjangan  tetap  yang  ditetapkan  oleh Gubernur  sebagai  jaring  pengaman.  UMP adalah  upah  minimum  yang  berlaku  untuk seluruh  kabupaten/kota  di  satu  provinsi. UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah  kabupaten/kota.  Menurut  Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88, setiap pekerja  berhak  memperoleh  penghasilan yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan. Menurut Saifuddin Bachrun  (2012)  upah  merupakan  satu- satunya  sumber  penghasilan  dan  harus cukup  memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi mereka  dan  keluarganya  secara  wajar  atau hidup  layak.  UMR  merupakan  salah  satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan  kebutuhan  hidup  bagi  tenaga kerja,  sehingga  sangat  penting  sesuai dengan  kebutuhan  hidup  layak  (KHL) masyarakatnya. KHL adalah standar kebutuhan    yang    harus    dipenuhi    oleh seorang  pekerja  lajang  untuk  dapat  hidup layak  baik  secara  fisik,  non  fisik  dan  sosial untuk kebutuhan satu bulan.
Peran  pemerintah  dalam  menetapkan kebijakan    pengupahan    pada    umumnya adalah  untuk  menjamin  standar  kehidupan yang  layak  bagi  pekerja  dan  keluarganya. Menurut Simanjuntak (2011) ketentuan upah minimum  dapat  ditetapkan  berlaku  untuk seluruh  daerah,  di  satu  negara,  atau  untuk semua  sektor  di  seluruh  daerah,  atau berbeda  menurut  daerah  dan  sektor. Semakin  banyak  variasi  ketentuan  upah minimum  semakin  lebih  mencerminkan kondisi pasarnya, akan tetapi semakin besar beban    administrasinya.    Walaupun    dalam dua  dekade  terakhir  ini  UMP  dan  UMK  di Indonesia  hampir  setiap  tahun  dinaikkan, namun  tingkat  upah  pada  umumnya  masih rendah. Menurut Bahcrun (2011) komponen- komponen  yang  dijadikan  dasar  penetapan UMP  memang  sudah  rinci  dan  luas  namun dari sisi pencapaian KHL masih dibawahnya.
Faktor  yang  mempengaruhi  UMR adalah  tingkat  inflasi,  tingkat  pertumbuhan ekonomi  dan  tingkat  suku  bunga  (Fahmi, 2014).  Menurut  Murni  (2013)  tingkat  inflasi adalah  tingkat  perubahan  harga  secara umum  untuk  berbagai  jenis  produk  dalam rentang  waktu  tertentu.  Tiga  kriteria  yang perlu  diamati  untuk  melihat  telah  terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan  terjadi  terus-menerus  dalam  rentang waktu  tertentu.  Indikator  untuk  menghitung tingkat    inflasi    adalah    indeks    harga konsumen  ( consumers  price  index ).  Indeks harga   adalah   rata-rata   tertimbang   dari harga-harga produk berdasarkan uang yang berlaku  di  pasar.  Indeks  harga  dapat  juga diartikan sebagai  ukuran tingkat harga rata- rata  barang  dan  jasa.  Indeks  harga konsumen  ( consumers  price  index )  adalah indeks harga yang mengukur biaya sekelompok  barang  dan  jasa  di  pasar. Menurut  Sukirno  (2002)  faktor-faktor  yang menimbulkan  inflasi  ada  dua  jenis  yaitu  (1) inflasi  tarikan  permintaan  terjadi  apabila sektor  perusahaan  tidak  mampu  dengan cepat   melayani   permintaan   masyarakat akan  kebutuhan  barang  dan  jasa  di  dalam pasar  dan  (2)  inflasi  desakan  biaya  adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan  biaya  produksi.  Menurut  Murni (2013)  Upaya-upaya  untuk  mengendalikan inflasi dapat berupa penerapan (1) kebijakan fiskal  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk mengubah  dan  mengendalikan  penerimaan dan  pengeluaran  pemerintah  melalui  APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) dengan  maksud  untuk  mengatasi  masalah yang    sedang    dihadapi,    (2)    kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan  jumlah  uang  yang  beredar, dan  (3)  kebijakan  anti  inflasi  yang  berbiaya rendah, disebut juga kebijakan pendapatan. Kebijakan pendapatan, yaitu tindakan pemerintah  yang  berusaha  membuat  inflasi moderat  melalui  langkah-langkah  langsung, baik  melalui  persuasi  verbal,  pengawasan hukum atau insentif-insentif lain
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  adalah suatu  perkembangan  negara  atau  daerah yang    dapat    dilihat    dari    angka    dalam persentase  yang  memperlihatkan  tinggi rendahnya       atau       cepat       lambatnya
pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  atau daerah dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya (Murni, 2013). Pertumbuhan  ekonomi  sangat  ditentukan oleh  ketersediaan  faktor-faktor  produksi dalam  suatu  negara.  Berdasarkan  konsep mikro  dalam  teori  produksi,  jumlah output sangat  ditentukan  oleh  input-input  yang terlibat  dalam  proses  produksi.  Secara umum faktor produksi tersebut dapat berupa sumber  daya  alam  (tanah  atau  lahan,  sinar matahari  dan  lain-lain).  Barang  modal (berupa  barang,  mesin,  atau  uang),  tenaga kerja,  dan  keahlian  ( managerial  skill atau technical  skill ).  Menurut  Adisasmita  (2013) pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan  pertambahan  output,  yang umunya diukur menggunakan Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  untuk tingkat  daerah.  Lebih  lanjut  dipertegas menurut    Adisasmita    (2011)    PDRB digunakan    sebagai    indikator    untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena (1) PDRB  adalah  jumlah  nilai  tambah  yang dihasilkan  oleh  seluruh  aktivitas  produksi  di dalam  perekonomian  daerah,  (2)  PDRB dihitung  atas  dasar  konsep  arus  barang artinya perhitungan PDRB hanya mencangkup  nilai  produk  yang  dihasilkan pada  suatu  periode  tertentu,  dan  (3)  batas wilayah  perhitungan  PDRB  adalah  daerah (perekonomian domestik).
Pemerintah  dalam  menetapkan  upah minimum mempertimbangkan beberapa faktor  antara  lain  yaitu  kebutuhan  hidup pekerja dan keluarganya, tingkat upah pada umumnya  didaerah  yang  bersangkutan, biaya  hidup  dan  perubahannya,  sistem jaminan sosial nasional, kondisi dan kemampuan perusahaan, serta tujuan nasional  seperti  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  perluasan  kesempatan  kerja,  dan peningkatan    produktivitas    (Simanjuntak, 2011).  Menurut  Ardana,  dkk.  (2012)  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  pemberian upah    yaitu    kondisi    perekonomian.    Bila kondisi  perekonomian  sedang  maju (boom ) maka tingkat upah/kompensasi akan semakin  besar,  karena  akan  mendekati kondisi full  employment. Sebaliknya  jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka  tingkat  upah  rendah  karena  terdapat banyak      penganggur      ( disqueshed      un
employment ).     Gaol     (dalam     Kristanto, 2013:12) apabila terjadi peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  yang  diukur dengan  output  PDRB  maka  upah  minimum ditingkatkan.  Menurut  Saiffudin  Bachrun (2012)  perubahan  upah  yang  ditetapkan pemerintah berkaitan erat dengan produktivitas, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Kistanto
(2013) menyimpulkan  bahwa  PDRB  berpengaruh positif  terhadap  UMK.  Menurut  Mankiw (2006) penyesuaian harga secara bertahap, mempengaruhi  penetapan  upah.  Jumlah uang  beredar  yang  lebih  kecil  menurunkan permintaan agregat, yang selanjutnya memaksa  penurunan  proporsional  upah nominal
untuk mempertahankan kesempatan  kerja.  Ketika  jumlah  uang beredar banyak maka akan dapat meningkatkan  upah.  Menurut  Murni  (2013) salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk mengatasi  inflasi  adalah  dengan  mengatur tingkat  upah.  Ulfa  (2014)  menyimpulkan bahwa  laju  inflasi  berpengaruh  positif terhadap UMR.
Provinsi  Bali  merupakan  salah  satu provinsi  di  Indonesia  yang  mengalami permasalahan  upah  minimum.  Pada  hari Kamis,  19  November  2015  Sekelompok buruh  di  Bali  khususnya  di  Denpasar, menggelar  aksi  unjuk  rasa  yang  bertujuan untuk  menuntut  UMR  Provinsi  Bali  sama dengan  UMR  DKI  Jakarta  (sumber  data: http://regional.kompas.com/read/2015/11/9/ 12490681/Demo.Buruh.di.Bali.tuntut.UMR.d isamakan.dengan.DKI.Jakarta).
Berdasarkan penelitian awal diketahui bahwa,  UMR  di  Bali  masih  rendah.  Pada tahun  2010  UMR  sebesar  Rp  829.316,00 dan    KHL    Provinsi    Bali    sebesar    Rp 959.232,00, pada tahun 2011 UMR sebesar Rp  890.000,00  dan  KHL  Provinsi  Bali sebesar  Rp  711.099,00,  pada  tahun  2012 UMR   sebesar   Rp   967.200,00   dan   KHL Provinsi Bali sebesar Rp 1.101.766,00, pada tahun 2013 UMR  sebesar  Rp 1.130.779,00 dan    KHL    Provinsi    Bali    sebesar    Rp 2.117.000,00,  pada  tahun  2014  UMR sebesar  Rp  1.542.600,00  dan KHL  Provinsi Bali  sebesar  Rp  1.396.234,00,  pada  tahun 2015  UMR  sebesar  Rp  1.621.172,00  dan KHL  Provinsi  Bali  sebesar  Rp 1.612.818,00 (sumber   data:   www.bps.go.id).   Sehingga pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013
UMR  Provinsi  Bali  belum  sesuai  dengan harapan masyarakat untuk mampu memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara layak, dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 UMR sudah sesuai dengan KHL. Namun  perkembangan  UMR  Provinsi  Bali yaitu  dari  tahun  2008  sampai  tahun  2015 mengalami    fluktuasi    yaitu    (9,75%), (11,33%), (9,12%), (7,32%), (8,71%),
(22,07%),  (30,62%),  (5,09%)  (sumber  data: www.bps.go.id).
Permasalahan UMR Provinsi Bali yang belum sesuai dengan KHL dan perkembangan UMR yang mengalami fluktuasi  diduga  disebabkan  oleh  tingkat inflasi  dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang  mengalami  fluktuasi.  Tingkat  inflasi  di Provinsi  Bali  Pada  tahun  2008  sampai dengan  2015  yaitu  (9,62%),  (4,37%), (8,10%),    (3,75%),    (4,71%),    (7,35%), (8,03%),  (2,70%).  Tingkat  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Bali  pada  tahun  2008 sampai dengan 2015 yaitu (5,97%), (5,33%), 5,83%),  (6,66%),  (6,96%)  (6,69%),  (6,72%),
(6,04%) (sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali).
Berdasarkan  dari  latar  belakang  dan kajian   teori   di   atas,   maka   dapat   dikaji permasalahan  yang  ingin  diteliti,  penelitian ini  memfokuskan  pada “Pengaruh  Tingkat Inflasi,  dan  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi    Bali    pada    Tahun    2008-2015 ”, sehingga    rumusan    masalah    dalam penelitian  ini  adalah  (1)  apakah  terdapat pengaruh  tingkat  inflasi  terhadap  UMR  di Provinsi   Bali   pada   tahun   2008-2015,   (2) apakah terdapat pengaruh tingkat pertumbuhan  ekonomi  terhadap  UMR  di Provinsi Bali pada tahun 2008-2015, dan (3) apakah  terdapat  pengaruh  tingkat  inflasi, dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  secara simultan terhadap UMR di Provinsi Bali pada tahun 2008-2015.
Berdasarkan   rumusan   masalah   di atas,  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  (1)  pengaruh tingkat inflasi terhadap UMR di  Provinsi Bali pada tahun 2008-2015, (2) pengaruh tingkat pertumbuhan  ekonomi  terhadap  UMR  di Provinsi Bali pada tahun 2008-2015, dan (3) pengaruh tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan    ekonomi    secara    simultan
terhadap  UMR  di  Provinsi  Bali  pada  tahun 2008-2015.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian  kausal  merupakan  pendekatan ilmiah  terhadap  pengambilan  keputusan manajerial  dan  ekonomi  yang  bertujuan untuk  mendapatkan  bukti  hubungan  sebab akibat  atau  pengaruh  dari  variabel-variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2007) desain kausalitas dapat dilakukan dengan langkah- langkah  sebagai  berikut  (1)  merumuskan masalah, (2) landasan teori, (3) merumuskan  hipotesis,  (4)  melakukan penelitian,  (5)  mengumpulkan  data  dan analisis data, dan (6) menyusun laporan dan menyimpulkan.   Penelitian    ini    dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat  inflasi dan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  terhadap UMR.  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini adalah  tingkat  inflasi  (X1)  dan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  (X2),  sedangkan yang termasuk dalam variabel terikat adalah UMR (Y). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah  Provinsi  Bali.  Objek  penelitian  ini adalah  tingkat  inflasi,  tingkat  pertumbuhan ekonomi dan UMR  Provinsi  Bali.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2010) data  kuantitatif  adalah  jenis  data  yang berupa  angka-angka  (dapat  diukur  atau dihitung).  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tingkat  inflasi,  tingkat pertumbuhan ekonomi dan UMR.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder   adalah   sumber   data   penelitian yang   diperoleh   secara   tidak   langsung melalui   BPS   Provinsi   Bali.   Metode   yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi. Metode  dokumentasi  adalah  metode  yang dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan.  Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi berupa  dokumen  mengenai  tingkat  inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan UMR dari BPS  Provinsi  Bali.   Metode  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis regresi dengan variabel dummy dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan   program   SPSS   16.0 for
windows . Menurut Yudiaatmaja  (2013) analisis  regresi  dengan  variabel dummy adalah  regresi  yang  mengandung  data berbentuk  nominal  ( dummy). Data  nominal adalah  data  yang  hanya  bermanfaat  untuk membedakan atau mengelompokkan. Misalnya  data  jenis  kelamin  terdiri  dari  pria dan   wanita.   Data dummy lainnya   bisa berupa data berat, data tinggi, data nilai, dan sebagainya. Menurut Santosa (2005), regresi dummy digunakan  pada  persamaan regresi  yang  variabel  bersifat  kualitatif. Variabel  yang  bersifat  kualitatif  ini  bisa merupakan variabel kategorik.
Sebelum  melakukan  analisis  regresi dengan   variabel dummy ,   maka   terlebih dahulu   dilakukan   uji   asumsi   klasik.   Uji asumsi  klasik  digunakan  untuk  mengetahui apakah persamaan dari analisis regresi bisa digunakan    untuk    memberikan    prediksi terhadap  variabel  yang  diteliti.  Menurut Santosa  (2009)  terdapat  lima  uji  asumsi klasik yang harus diuji yaitu (1) uji normalitas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi,  variabel  pengganggu  atau residual mempunyai distribusi normal, (2) uji multikoloniaritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  ada  gejala  korelasi  antar  variabel independen (3) uji heteroskedastisitas bertujuan  menguji  apakah  varians  dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan  yang  lain  tetap  sama  atau berbeda.  (4)  uji  autokorelasi  bertujuan menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu  (residual)  pada  periode  t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya),  (5)  uji  linearitas  bertujuan menguji  apakah  persamaan  hubungan antara  variabel  independen  dan  dependen linear.      Analisis  regresi  dengan  variabel dummy terdapat dua jenis pengujian yaitu uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya    pengaruh    satu    variabel    bebas yang  terdiri  dari  tingkat  inflasi  dan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  secara  individual dalam  menerangkan  variabel  terikat  yaitu UMR.  Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui besarnya  pengaruh  semua  variabel  bebas secara  bersama-sama  terhadap  variabel terikat.  Uji  F  difungsikan  untuk  mengetahui kemampuan variabel bebas yang terdiri dari tingkat  inflasi  dan  tingkat  pertumbuhan ekonomi   secara      bersama-sama   dalam
menjelaskan UMR. Selain uji t dan uji F, juga dilakukan  analisis  determinasi  yaitu  untuk mengetahui  besarnya  pengaruh  tingkat inflasi  dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi terhadap UMR.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Pengaruh   Tingkat   Inflasi    terhadap UMR di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015 yang  dianalisis  dengan  menggunakan  uji statistik  t tes dengan  menggunakan  program SPSS  16.0 for  windows .  Hasil  analisis menunjukkan  besarnya  pengaruh  Tingkat Inflasi  terhadap  UMR  dapat    dilihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil uji t untuk variabel tingkat inflasi terhadap UMR Provinsi Bali
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 1 (Constant) 3.192E6 209797.274 15.217 .000 Tingkat Inflasi -1606.698 20392.697 -.015 -.079 .938
Tabel     1     memperlihatkan     bahwa variabel  Tingkat  Inflasi  tidak  berpengaruh signifikan terhadap UMR karena dilihat dari nilai  t hitung =  -0.079  <  t tabel =  2.0369  atau  p- value  =  0.938  > α  =  0.05 maka  H a ditolak. Dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Tingkat inflasi     tidak     memiliki    pengaruh     yang signifikan  terhadap  UMR  di  Provinsi  Bali Tahun 2008-2015.
Pengaruh Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi  terhadap  UMR  di  Provinsi  Bali pada  Tahun  2008-2015  yang  dianalisis dengan  menggunakan  uji  statistik  t tes dengan menggunakan program SPSS 16.0 for  windows .  Hasil  analisis  menunjukkan besarnya  pengaruh  Tingkat  Pertumbuhan Ekonomi  terhadap  UMR  dapat  dilihat  pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil uji t untuk variabel tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap UMR Provinsi Bali
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1  (Constant) 3.192E6 209797.274 15.217 .000 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi -7991.170 52930.408 -.028 -.151 .881
Tabel     2     memperlihatkan     bahwa variabel tingkat pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMR karena dilihat dari nilai thitung =0.151< t tabel =  2.0369 atau  p-value  = 0.881  < α  =  0.05,  maka  Ha  ditolak.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  tingkat pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  UMR  di Provinsi Bali Tahun 2008-2015.
Pengaruh  Tingkat  Inflasi  dan  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  secara  Simultan terhadap UMR  di  Provinsi  Bali  pada Tahun 2008-2015  dilakukan  dengan menggunakan uji  statistik  F tes dengan  menggunakan program   SPSS   16.0 for   windows. Hasil analisis  menunjukkan  besarnya  pengaruh tingkat   inflasi   dan   tingkat   pertumbuhan ekonomi   secara   simultan   terhadap   UMR dapat  dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil perhitungan uji F tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap UMR
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 3.391E10 2 1.696E10 .015 .985 a Residual 3.184E13 29 1.098E12 Total 3.188E13 31
Berdasarkan     hasil     analisis     pada tabel 3  menunjukan  bahwa Fhitung = 0.015 <Ftabel  = 4.17  atau p-value = 0.985 >  α = 0,05.  Hal  ini  berarti  Ha  ditolak,  jadi  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  tingkat  inflasi dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  secara simultan  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variabel UMR.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat   inflasi   dan   tingkat   pertumbuhan ekonomi    terhadap    UMR,    maka    dapat digunakan   analisis   koefisien   determinasi ( Adjusted R Square ). Besarnya koefisien determinasi   ( Adjusted   R   Square )   dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi ( Adjusted RSquare )
Model                            R          R Square    Adjusted R Square               Std. Error of the Estimate 1                                      .033 a .001                          -.068                                                 1.04790E6
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4  dengan  menggunakan  program SPSS
16.0   for   windows menunjukkan   bahwa besar  pengaruh  tingkat  inflasi   dan  tingkat pertumbuhan   ekonomi   terhadap   variabel UMR    secara     simultan    sebesa    -0,68 sehingga    sumbangan    pengaruh    untuk variabel   tingkat   inflasi   (X1)   dan   tingkat pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap UMR (Y)  secara simultan adalah  sebesar  0.  Hal ini berarti UMR di Provinsi Bali Tahun 2008- 2015 tidak dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi  dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi. Sehingga UMR di Provinsi Bali dipengaruhi oleh faktor lain.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan tidak  ada  pengaruh  tingkat  inflasi  (X1) terhadap  UMR  (Y)  di  Provinsi  Bali  Tahun 2008-2015 mendukung hasil temuan empiris dari  Kistanto  (2013)  yang  menyatakan bahwa  tingkat  inflasi  tidak  mempengaruhi UMR.  Hal  tersebut,  karena  tingkat  inflasi  di Provinsi Bali per tri wulan dari tahun 2008 – 2015 sebagian besar yaitu 96,87% termasuk dalam  tingkat  inflasi  moderat.Tingkat  inflasi
moderat  merupakan  tingkat  inflasi  yang paling rendah. Menurut
Murni  (2013)  kebijakan  anti  inflasi  yang berbiaya  rendah  yaitu  kebijakan-kebijakan yang  berusaha  menurunkan  inflasi  tanpa terjadi  kenaikan  tingkat  pengangguran. Kebijakan anti  inflasi  yang  berbiaya  rendah, disebut juga kebijakan pendapatan. Kebijakan pendapatan, yaitu tindakan pemerintah  yang  berusaha  membuat  inflasi moderat  melalui  langkah-langkah  langsung, baik  melalui  persuasi  verbal,  pengawasan hukum    atau    insentif-insentif    lain    dan tindakan langsung pemerintah seperti kebijakan  pengendalian  harga  dan  upah  di pasar  produk  dan  pasar  tenaga  kerja. Kebijakan akan sangat berarti bagi kegiatan ekonomi, apabila bisa menjaga tingkat inflasi berada  ditingkat  yang  sangat  rendah. Sehingga tingkat inflasi di Provinsi Bali yang rendah  dan  sudah  sesuai  dengan  tujuan pemerintah,  maka  tingkat  inflasi  tidak mempengaruhi UMR.
Hasil   penelitian   yang   menunjukkan tidak   ada   pengaruh   tingkat   pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap UMR (Y) di Provinsi Bali  Tahun  2008-2015  ini  tidak  mendukung
teori Fahmi (2014) yang menyatakan bahwa UMR  dipengaruhi  oleh  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Hal  tersebut,  karena  tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali per tri wulan dari tahun 2008 –2015 sebagian besar mengalami  pertumbuhan  yang  lambat  dan lapangan usaha yang dominan memberikan kontribusi  dalam  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  adalah  sektor  perdagangan,  hotel dan  restoran,  serta  pertanian,  peternakan, kehutanan  dan  perikanan.  Menurut  Murni (2013)  secara  umum  daerah  yang  belum maju  atau  lambat  pertumbuhannya  adalah daerah  agraris  yang  PDRB  didominasi  oleh hasil  pertanian.    Menurut  Bachrun  (2012) perkembangan  sektor  industri  modern  dan majunya pertumbuhan ekonomi akan mampu  melakukan  perbaikan  tingkat  upah dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya,  sehingga  hal  tersebut, menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi UMR.
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat inflasi (X1) dan   tingkat   pertumbuhan   ekonomi   (X2) secara  simultan  terhadap  UMR  (Y)  di Provinsi  Bali  Tahun  2008-2015.  Hasil penelitian  ini  tidak  mendukung  teori  Fahmi (2014) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi  UMR  adalah  tingkat  inflasi dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Hal tersebut,  karena  tingkat  inflasi  yang  sudah rendah dan sesuai dengan tujuan pemerintah serta lambatnya tingkat pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Bali, sehingga tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan  ekonomi  tidak  mempengaruhi UMR di Provinsi Bali pada tahun 2008-2015. Selain  itu  karena  ada  berbagai  faktor  lain yang    mempengaruhi    upah.    Menurut Bachrun  (2011)  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi tingkat upah adalah pengangguran.  Pengangguran  yang  masih tinggi  di  Provinsi  Bali  yaitu  tahun  2013 sebesar  41.482  orang  dan  2014  sebesar 44.126   orang   dan   tahun   2015   sebesar 47.210  orang  (sumber  data:  BPS  Provinsi Bali),  sehingga dengan pengangguran yang terus  meningkat  mungkin  hal  tersebut  yang mempengaruhi tingkat upah di Provinsi Bali. Menurut Fahmi (2014) faktor yang mempengaruhi  UMR  salah  satunya  tingkat suku bunga.

## PENUTUP
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
(1)   Tingkat     inflasi     tidak     berpengaruh singnifikan    secara    parsial    terhadap UMR di Provinsi Bali pada Tahun 2008- 2015. Hal tersebut ditunjukan dari hasil analisis  t tes yang  menunjukkan  bahwa nilai  t hitung =  -0.079 < t tabel = 2.0369 atau p-value = 0.938 > α = 0.05.
(2)   Tingkat   pertumbuhan   ekonomi   tidak berpengaruh  signifikan  secara  parsial terhadap  UMR  di  Provinsi  Bali  pada Tahun      2008-2015.      Hal      tersebut ditunjukan  dari  hasil  analisis  t tes yang menunjukan bahwa nilai thitung =         - 0.151< t tabel =   2.0369 atau   p-value   = 0. 881< α  =  0.05.
(3)   Tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi  tidak  berpengaruh  signifikan secara    simultan    terhadap    UMR    di Provinsi  Bali  pada  Tahun  2008-2015. Hal    tersebut    ditunjukan    dari    hasil analisis  F tes yang  menunjukkan  bahwa Fhitung = 0.015 < Ftabel = 4.17 atau  p- value  = 0.985 > α = 0,05.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.
(1)     Bagi Akademik
Bagi  peneliti  lain  yang  bermaksud melakukan        penelitian        di        bidang Ketenagakerjaan       khususnya       meneliti tentang
Upah Minimum Regional, diharapakan  melakukan  penelitian  lebih lanjut dan mendalam untuk mengembangkan  penelitian  ini  dengan mengkaji aspek-aspek lain
yang mempengaruhi UMR dan melakukan penelitian   dengan   menggunakan   waktu yang  lebih  lama  serta  subyek  yang  lebih banyak.
(2)     Bagi Pemerintah Provinsi Bali Bagi pemerintah Provinsi Bali
diharapkan     dalam     menetapkan     UMR
memperhatikan  tingkat  inflasi  dan  tingkat pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  UMR  bisa memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat dengan  layak  dan  sejahtera.  Bagi  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Bali  diharapkan dapat menyediakan data PDRB pada tingkat perbulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Pembiayaan Pembangunan  Daerah. Yogyakarta:
Graha Ilmu
---------.   2013. Teori-Teori   Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu
Ardana,  I  Komang,dkk.  2012. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu Bachrun,Saifuddin. 2012. Desain Pengupahan  untuk  Perjanjian  Kerja Bersama . Jakarta: PPM.
---------.    2011. MenghitungTunjangan Insentif Bonus dan Fasilitas . Jakarta:
PPM.
Badan   Pusat   Statistik.   2015. Bali   dalam Angka 2015 . Denpasar :BPS
---------.  2015.  Data  dan  Informasi  Indeks Harga  Konsumen,  PDRB  dan  UMR
Provinsi  Bali  2008-2015.  Denpasar: BPS
Fahmi,     Irham.     2014. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta
Keputusan    Menteri    Tenaga    Kerja    dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 226 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pasal  1,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  8, Pasal  11,  Pasal  20  dan  Pasal  21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Kistanto,  Ilham.  2013. Analisis  Penetapan Upah  Minimum  di  Jember .  Tersedia pada(http://repository.unej.ac.id/bitst ream/handle/123456789/5678/Ilham %20Kistanto%20- %20090810101120.pdf?sequence= 1 diakses tanggal 12 Juni 2016).
Lestari, Sri.2015. Demo, Buruh di Bali Tuntut UMR disamakan dengan DKI Jakarta . tersedia pada http://regional.kompas.com/read/201 5/11/19/12490681/Demo.Buruh.di.B ali.Tuntut.UMR.disamakan.dengan.
DKI.Jakarta (diakses pada tanggal 2 Juni 2016).
Murni,   Asfia.   2013. Ekonomika   Makro . Bandung: PT Refika Aditama
Mankiw,Gregory.2006. Makroekonomi . Jakarta : Erlangga.
Peraturan   Menteri   No.   01   Tahun   1999 Tentang Upah Minimum
Peraturan    Menteri    No.    7    Tahun    2013 Tentang Upah Minimum
Santosa,  Budi,  Purbayu  dan  Ashari.  2005.
Analisis  Statistik  dengan  Microsoft Excel dan SPSS . Yogyakarta: ANDI.
Simanjuntak,  Payaman  J.2011. Manajemen
Hubungan Industrial . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Bandung: Alfabeta.
Sukirno,  Sadono.  2002. Pengantar  Teori Makroekonomi .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Perkasa.
---------.   2004. Makro   Ekonomi   Modern .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
Ulfa  Triana,  Novia.  2014. “Penerapan
Analisis
Regresi Panel pada Pemodelan      Angka  Upah  Minimum Regional  (UMR)  Propinsi          di
Indonesia pada Periode Tahun 2008- 2012 ”. Tersedia             pada http://statistik.studentjournal.ub.ac.id /index.php/statistik/article/view/176/1 96  (diakses  pada  tanggal  25  Mei 2016)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
www.bali.bps.go.id (diakses pada tanggal 25
Desember 2016)
www.bps.go.id   (diakses   pada   tanggal   18 Januari 2017) Yudiaatmaja,  Fridayana.  2013. Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi  Komputer  Statistik  SPSS .
Singaraja:  PT  Gramedia  Pustaka Utama,Jakarta.