## Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi
Volume 11 Issue  3 2024 Pages 1087 - 1101 p-ISSN: 1858-005X e-ISSN: 2655-3392 DOI: https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i3.1156 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK

## TINJAUAN IMPLEMENTASI TEORI PERENCANAAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN BENER MERIAH
Jonathan Badawi Wempi Suek 1* , Inggar Rayi Arbani 2 , Andhyka Putra Arie Gayo 3 1,2,3 Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia E-mail: jonathan.suek@gmail.com
Abstract: The  Regency  Sanitation  Strategy  (RSS)  document  represents  the  government's initiative to address the consequences of market failure resulting from insufficient sanitation services, that lead to environmental pollution and a decline in public health. This failure has hindered  the  attainment  of  the  universal  access  target  (100-0-100),  characterized  by shortcomings  in  environmental  quality,  health,  and  community  welfare  in  Bener  Meriah Regency.  This  study  aims  to  assess  the  application  of  planning  theory  in  formulating  RSS documents in Bener Meriah Regency. The research employed  document review, interviews, stakeholder mapping, and qualitative descriptive analysis of interview findings. The outcomes include  identifying  stakeholders,  planning  approaches,  the  role  of  planners,  and  uncovering weaknesses and ethical issues in the planning process. Conclusions drawn from the discussion are:  1)  Six key  actors  are  involved  in preparing  the  RSS document;  2) Various  approaches, including  mixed  scanning,  comprehensive  rationale,  advocacy  planning,  and  collaborative planning, are employed in the RSS preparation process in Bener Meriah; 3) All planning roles play a part in the RSS preparation process; and 4) Weaknesses in the document preparation process  encompass  inadequate  data  quality,  unrealistic  aspects  of  funding  and  human resources, and limited engagement of external stakeholders.
Keywords: Planning Theory, Sanitation, Mixed Scanning, Evaluation
Abstrak: Penyusunan  dokumen  Strategi  Sanitasi  Kabupaten  (SSK)  merupakan  upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak kegagalan pasar dari rendahnya penyediaan sanitasi yang  mengakibatkan  pencemaran  lingkungan  dan  menurunnya  kesehatan  masyarakat. Kegagalan pasar tersebut berpengaruh terhadap belum tercapainya target universal akses 100- 0-100  yang  ditandai  dengan  belum  terpenuhinya  kualitas  lingkungan,  kesehatan  dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan kajian ini yaitu untuk meninjau implementasi teori perencanaan dalam proses penyusunan dokumen SSK di Kabupaten Bener Meriah dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Metode yang digunakan antara lain dokumen review, wawancara, stakeholder mapping, serta deskriptif kualitatif dari hasil  wawancara.  Kajian  ini  menghasilkan  pemetaan  stakeholder  yang  terlibat,  pendekatan perencanaan  dan  peran  perencana  dalam  proses  penyusunan,  serta  kelemahan  dan  etika perencanaan  yang  mencuat  dari  proses  perencanaan.  Kesimpulan  yang  dihasilkan  dari pembahasan antara lain: 1) Terdapat 6 aktor  kunci yang berperan dalam proses penyusunan dokumen SSK; 2) Proses penyusunan SSK Bener Meriah menggunakan beberapa pendekatan yaitu mixed scanning, rational comprehensive, advocacy planning, dan collaborative planning; 3) Semua peran perencana terlibat dalam proses penyusunan SSK; dan 4) Adanya kelemahan dalam proses penyusunan dokumen ini yaitu kualitas data yang kurang memenuhi kebutuhan perencanaan,  kurang  realistis  dari  segi  pendanaan  dan  sumberdaya  manusia,  serta  kurang pelibatan stakeholder eksternal.
Kata Kunci: Teori Perencanaan, Sanitasi, Mixed Scanning, Evaluasi
Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Penyediaan layanan sanitasi yang layak masih sangat memprihatinkan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (miskin) yang bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh di Indonesia. Sanitasi permukiman yang tidak memadai sangat mempengaruhi kualitas  lingkungan  dan  kesehatan  (Fahham,  2019;  Herniwanti  et  al.,  2021;  Purwoko, 2018;  Rasyidah,  2019).  Kemiskinan  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  masyarakat kurang  dapat  menerapkan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat,  sehingga  berdampak  pada kondisi lingkungan menjadi kurang nyaman untuk ditempati (Citrawuni & Hanafi, 2015). Selain dari aspek penyediaan, aspek pengelolaan sanitasi yang aman juga masih menjadi salah satu tantangan Indonesia yang paling mendesak (UNICEF Indonesia, 2022). Oleh karena  itu,  seiring  berkembangnya  jumlah  penduduk  dan  dampaknya  bagi  kesehatan masyarakat, maka kualitas penyediaan dan pengelolaan layanan sanitasi yang merupakan salah satu layanan dasar perlu ditangani dan ditingkatkan.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pemuktakhiran dokumen SSK pada tahun 2017 setelah 5 (lima) tahun menjadi perserta Program Percepatan  Pembangunan Sanitasi  Permukiman.  Dokumen  tersebut  perlu  kembali  disusun  karena  masih  adanya indikasi  kegagalan  pasar  dalam  penyediaan  sanitasi  di  Kabupaten  Bener  Meriah  yaitu belum tercapainya target universal akses 100-0-100 (salah satu targetnya 100% layanan sanitasi)  yang  ditandai dengan  1)  adanya  sarana  prasarana  yang  belum  berfungsi  dan ketersediaan yang masih parsial serta tidak terintegrasi, dimana hal ini berkaitan dengan keterbatasan pendanaan untuk penyediaan layanan sanitasi; 2) cakupan pelayanan yang belum menyeluruh, keterbatasan inovasi teknologi untuk penanganan air limbah domestik (karena  rumah  penduduk  berjauhan);  3)  fungsi  kelembagaan  yang  masih  lemah  yang ditandai  dengan  belum  lengkapnya  peraturan  daerah  terkait  bentuk  dan  struktur organisasi, 4) kualitas sumberdaya manusia yang belum memiliki keahlian khusus terkait pengelolaan air limbah dan persampahan, 5) belum ada pihak swasta yang berkontribusi dalam  pembangunan  sanitasi,  dan  6)  belum  terlaksananya  penerapan  pengawasan  dan sanksi hukum.
Penyusunan  Pemutakhiran  dokumen  SSK  juga  dilakukan  karena  jangka  waktu dokumen  SSK  sebelumnya  telah  memasuki  masa  berlakunya.  Dengan  disusunnya pemutakhiran  dokumen  SSK  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  masukan penting bagi dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun
2018-2022  dan  RTRW  Kabupaten  Bener  Meriah  2012-2032  pada  sektor  sanitasi. Internalisasi  tersebut  juga  diharapkan  dapat  bermuara  pada  peningkatan  kondisi lingkungan  permukiman  sehingga  memberikan  dampak  signifikan  terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
Sanitasi  merupakan  aspek  penting  dalam  menjaga  kesehatan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Implementasi  teori  perencanaan  dalam  penyusunan  dokumen  strategi sanitasi menjadi krusial dalam memastikan bahwa upaya-upaya sanitasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Perencanaan yang matang dapat  mengarahkan  langkah-langkah  strategis  yang  tepat  dalam  meningkatkan  akses, keberlanjutan,  dan  efektivitas  program  sanitasi  (Sandy,  2020).  Dengan  demikian, penyusunan  dokumen  strategi  sanitasi  yang  didasarkan  pada  teori  perencanaan  akan memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan sanitasi yang berkelanjutan.
Teori  perencanaan  memainkan  peran  penting  dalam  mengidentifikasi  masalah- masalah  sanitasi  yang  perlu  diatasi,  menetapkan  tujuan  yang  jelas,  serta  merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menganalisis situasi saat ini, mengevaluasi kebutuhan masyarakat, dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia,  teori  perencanaan  membantu  dalam  merumuskan  strategi  yang  realistis  dan terukur dalam bidang sanitasi (Lestari et al., 2018).
Penyusunan dokumen strategi sanitasi yang didasarkan pada teori perencanaan juga memperhitungkan  berbagai  faktor  kontekstual,  seperti  kondisi  geografis,  budaya,  dan ekonomi  lokal.  Dengan  memahami  karakteristik  masyarakat  yang  dilayani,  strategi sanitasi  dapat  disesuaikan  agar  relevan  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat,  sehingga meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program (Puji Lestari & BN, n.d.).
Selain  itu,  teori  perencanaan  memberikan  kerangka  kerja  yang  sistematis  dan terstruktur  dalam  proses  penyusunan  dokumen  strategi  sanitasi.  Dengan  mengikuti langkah-langkah  yang  telah  ditetapkan,  organisasi  atau  pemerintah  dapat  memastikan bahwa  semua  aspek  yang  relevan  dipertimbangkan  secara  komprehensif,  mulai  dari analisis situasi hingga pengembangan rencana Tindakan (Lantaeda et al., 2017).
Dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan,  pentingnya  implementasi  teori perencanaan dalam penyusunan dokumen strategi sanitasi semakin ditekankan. Dengan memastikan bahwa strategi sanitasi yang disusun berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada hasil, upaya-upaya sanitasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Pangestu & Sunarya, 2022). Oleh karena itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  implementasi  teori  perencanaan  dalam penyusunan dokumen strategi sanitasi untuk memahami dampaknya terhadap efektivitas program sanitasi.

## METODE
Tinjauan implementasi teori perencanaan dalam penyusunan dokumen SSK Bener Meriah  Tahun  2017  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  dengan menggunakan  beberapa  metode  yang  dimulai  dengan  melakukan  dokumen  review terhadap dokumen pedoman penyusunan SSK serta dokumen SSK Bener Meriah Tahun 2017. Review pada pedoman penyusunan strategi dilakukan untuk mengetahui tahapan serta proses penyusunan ideal serta output yang dihasilkan dari setiap proses penyusunan yang  dilakukan.  Selanjutnya  metode  wawancara  digunakan  untuk  pengumpulan informasi  kualitatif  terkait  penyusunan  dokumen  SSK  Bener  Meriah  Tahun  2017. Wawancara dilakukan kepada perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kunci yang terlibat dalam penyusunan dokumen SSK Bener Meriah Tahun 2017 yaitu Bappeda dan DPUPKP. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penilaian peran stakeholder yang  terlibat  berdasarkan  tingkat  pengaruh  dan  kepentingannya  (sebagai input  dalam  analisis stakeholder  mapping ),  keterlibatan  kelompok  minoritas,  kendala- kendala  dalam  proses  penyusunan,  dan  saran-masukan  untuk  penyempurnaan  proses penyusunan dokumen SSK Bener Meriah.
Penyusunan strategi sanitasi kabupaten perlu melihat keterlibatan dari stakeholder . Pemetaan stakeholder dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  pemain  kunci, menilai  potensi  dukungan  atau  pun  pihak  yang  oposisi  di  antara  para stakeholder berdasarkan kekuatan ( power ) dan kepentingan ( interest ) dari tiap stakeholder (Aligica, 2006).  Tahap  terakhir  dilakukan  analisis  definisi  deskriptif  kualitatif.  Definisi  analisis deskriptif merupakan pengumpulan data dan informasi dari wawancara atau pengamatan tentang  masalah  yang  diteliti  di  lapangan  untuk  menganalisis,  menggambarkan,  dan meringkas berbagai kondisi dan situasi (Lindawati & Hendri, 2016). Analisis deskriptif kualitatif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  hasil  wawancara  narasumber  tentang pelaksanaan penyusunan SSK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  membahas  proses  penyusunan  aktor  yang  terlibat, pendekatan  perencanaan  yang  digunakan,  epistemologi  perencanaan  yang  dominan, kelemahan  dalam  proses  perencanaan,  etika  perencanaan  yang  mencuat,  dan  peran perencana dalam proses penyusunan dokumen SSK Bener Meriah.

## Proses Penyusunan dan Aktor yang Terlibat
Proses  klasifikasi  peran  aktor  atau  pemangku  kepentingan  dalam  penyusunan dokumen  SSK  Kabupaten  Bener  Meriah  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  peran berdasarkan  tim  pelaksana  kegiatan  atau  Pokja  (Kelompok  kerja)  sanitasi  yang  telah dibentuk  sebelumnya  dalam  konteks  kegiatan  penyusunan  dokumen  SSK  Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi peran stakeholder yang terlibat dalam kegiatan (Sandy, 2020). Dari analisis tersebut dapat menjadi sebuah informasi data terhadap pengaruh dan kepentingan dari masing-masing aktor pemangku kepentingan  dalam  lingkup  penyusunan  Strategi  Sanitasi  Kabupaten  Bener  Meriah. Adapun identifikasi aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen SSK Bener Meriah Tahun 2017 yaitu Bupati Bener Meriah, Sekretaris Daerah, Fasilitator propinsi, Bappeda, Dinas PUPKP (Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Kementerian PUPR, Anggota DPRD/K, Camat, Kepala Desa (Kades), Perguruan tinggi, LSM dan Media massa.
Menurut Reed et al. (2009) bahwa analisis peran stakeholder menggunakan tingkat/ derajat pengaruh dan kepentingan. Masing-masing dari tingkat pengaruh dan kepentingan berdasarkan informasi yang diperoleh secara wawancara dan kuesioner kepada informan atau stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyusunan dokumen SSK Bener Meriah ini.  Berdasarkan  hasil  analisis  dari  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  dari stakeholder yang  terlibat  maka  dapat  dijelaskan  bahwa key  player (aktor  kunci)  dalam  kegiatan dimaksud  merupakan stakeholder yang  terlibat  yang  memiliki  kepentingan  tinggi  dan pengaruh  yang  tinggi  sehingga  dianggap  paling  berperan  dalam  pengembangan  suatu kegiatan  proyek  tersebut.  Adapun key  player yang  dimaksud  adalah  seperti  Sekretaris Daerah  Kabupaten  Bener  Meriah,  Fasilitator  Propinsi,  Bappeda,  Dinas  PUPKP,  Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan sisanya stakeholder yang  terlibat  masuk  ke  dalam  kuadran context  setter (memiliki  pengaruh
yang  tinggi  tetapi  pengaruhnya  yang  rendah)  dan crowd (memiliki  kepentingan  dan pengaruh yang rendah) yang dapat dilihat pada Gambar 1.

## Sumber: Hasil analisis penulis, 2023
Gambar 1. Matriks Power-Interest Aktor dalam Penyusunan Dokumen SSK Bener Meriah Tahun 2017

## Pendekatan Perencanaan yang Digunakan
Tahapan identifikasi pendekatan perencanaan mempertimbangkan karakteristik dari tiap pendekatan, dimana karakteristik tersebut digunakan untuk menyelidiki dan menilai tiap  langkah  dan  aktivitas  pada  proses  penyusunan  dokumen  SSK.  Berdasarkan  hasil peninjauan, kami mengidentifikasi penggunaan pendekatan mixed scanning dan beberapa pendekatan  lain  seperti rational  comprehensive,  advocacy  planning, dan collaborative planning dalam proses penyusunan dokumen SSK . Pendekatan Mixed scanning tercermin dalam  proses  penyusunan  karena  dokumen  SSK  ini  disusun  untuk  memenuhi  target universal  access 100-0-100,  salah  satunya  100%  Akses  Sanitasi.  Namun  demikian dokumen SSK merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) sehingga program dan kegiatan dapat dimutakhirkan secara berkala apabila ditemui kepentingan yang saling bersaing dan sumber daya yang terbatas.
Pendekatan perencanaan rational comprehensive tercermin berdasarkan kajian dan data yang diperlukan untuk mendukung proses penyusunan dokumen SSK. Penyusunan dokumen  ini  perlu  dilalui  dengan  melakukan  kajian-kajian  lain  sebelumnya  yaitu:  1) Environmental  Health  Risk  Assessment (EHRA)  yaitu  sebuah  studi  partisipatif  yang secara  substansi  memberikan  data  ilmiah  dan  faktual  tentang  ketersediaan  layanan sanitasi di tingkat rumah tangga dalam skala kabupaten (Djafri, 2014); 2) Kajian Peran
Swasta  dalam  Penyediaan  Layanan  Sanitasi  untuk  mengetahui  dengan  jelas  peta  dan potensi  peran  swasta  dalam  penyediaan  layanan  sanitasi;  3)  Kajian  Kelembagaan  dan Kebijakan  untuk  mengetahui  kondisi  dan  gambaran  kelembagaan  eksisting  agar  tata kelola layanan sanitasi dapat dikembangkan secara realistis dan berkelanjutan; 4) Profil Keuangan  dan  Perekonomian  Daerah  untuk  memetakan  kondisi  internal  dan  eksternal pendanaan sanitasi; 5) Kajian Komunikasi dan Media yang bertujuan untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi untuk menjangkau target yang dituju; 6) Kajian Peran Serta  Masyarakat  untuk  mengidentifikasi  pelaksanaan  program/kegiatan  sanitasi  yang telah  dilakukan  berbagai  pihak  di  masyarakat  dalam  rangka  menyusun  strategi pembangunan  sanitasi  yang  tepat  sasaran;  dan  7)  Kajian  Sanitasi  Sekolah  untuk mengidentifikasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas, LSM, ataupun pihak swasta serta kondisi sanitasi sekolah.
Penggunaan pendekatan perencanaan advocacy planning yang tercermin pada proses penyusunan  dokumen  SSK  terletak  pada proses  internalisasi  dan  penyamaan  persepsi, proses  konsolidasi  penganggaran  dan  pemasaran  sanitasi,  dan  proses  finalisasi.  Pada proses internalisasi dan penyamaan persepsi, pendekatan tersebut dilakukan dalam bentuk advokasi dari Pokja Provinsi kepada Pokja Kabupaten melalui kegiatan Kick-Off Meeting untuk mencapai pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap 3 hal pokok yaitu manfaat dokumen SSK, dasar hukum dan keterkaitan dokumen SSK terhadap dokumen lainnya. Selain itu, adanya Kajian Komunikasi dan Media juga merupakan pendekatan advokasi yang  diperlukan  untuk  menyusun  strategi  kampanye  dan  komunikasi,  yang  juga bermanfaat sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di kabupaten untuk stakeholder kunci,  yakni  pemerintah  dan  media  massa.  Pada  proses  konsolidasi penganggaran  dan  pemasaran  sanitasi,  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  proses inventarisasi  dan  advokasi  pencarian  sumber  pendanaan  potensial  kepada  pihak  non- pemerintah,  baik  itu  badan  usaha  ataupun  masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam pembangunan  sanitasi.  Sedangkan  pada  proses  finalisasi,  pendekatan  ini  tercermin melalui pelaksanaan forum konsultasi publik yang dimanfaatkan sebagai sarana advokasi pembangunan sanitasi.
Collaborative  planning sebagai  pendekatan  perencanaan  yang  mengedepankan komunikasi untuk pembentukan pemahaman intersubjectif juga tercermin dalam proses penyusunan  dokumen  SSK.  Hal  ini  ditunjukan  dari  kewajiban  pelaksanaan  konsultasi
publik yang sekurang-kurangnya perlu dihadiri oleh anggota DPRD, para kepala OPD terkait,  Camat/Kades,  kepala  instansi/lembaga  daerah,  perguruan  tinggi,  LSM/KSM terkait sanitasi, badan usaha/perorangan sumber pendanaan potensial, dan media massa. Pihak pokja kabupaten sebagai penyelenggara konsultasi publik perlu mencatat semua masukan dan melakukan perubahan yang diperlukan terhadap draf dokumen SSK. Selain dilakukannya  konsultasi  publik,  pendekatan  perencanaan  kolaboratif  juga  tercermin melalui upaya pelibatan pihak non-pemerintah dalam pembangunan sanitasi. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kajian pemetaan potensi peran swasta dalam penyediaan sanitasi, antara lain dapat berbentuk: 1) pengoperasian TPA sampah; 2) kontrak pekerjaan penyapuan jalan protokol dan pengangkutan sampah; 3) jasa penyedotan lumpur tinja dari tanki  septic;  4)  pengelolaan  IPLT;  5)  pengelolaan  daur  ulang  sampah  3R,  pengadaan sarpras sanitasi, dll.

## Epistemologi Perencanaan yang Dominan
Penyusunan  dokumen  SSK  Bener  Meriah  Tahun  2017  ini  diketahui  terdapat  2 epistemologi  perencanaan  yaitu  epistemologi  perencanaan  yang  bersifat technical rationality dan  epistemologi  perencanaan  yang  bersifat communicative  rationality . Epistemologi  perencanaan  dengan  pendekatan technical  rationality diartikan  sebagai bentuk penyusunan dokumen SSK secara teknis yang mana menerapkan aturan baku dan arahan yang sesuai pada panduan penyusunan dokumen SSK. Sedangkan communicative rationality yaitu  pendekatan  epistemology  perencanaan  yang  mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan dokumen SSK Bener Meriah ini.
Sumber: Hasil analisis penulis, 2023
Gambar 2. Epistemologi Perencanaan pada Penyusunan Dokumen SSK Bener Meriah Tahun 2017
Adapun  Penerapan technical  rationality di  SSK  ini  dapat  terlihat  pada  tahapan formulasi  kerangka  kerja  sanitasi  yang  meliputi  pemetaan  kondisi  dan  kemajuan pembangunan sanitasi serta tahapan formulasi strategi sanitasi kabupaten yang meliputi skenario pembangunan sanitasi dan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi. Sedangkan  penerapan  pada  pendekatan  communicative  rationality  dalam  penyusunan SSK ini terdapat pada tahapan formulasi kerangka kerja sanitasi yang meliputi Kick of Meeting dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan (Pokja) penyusunan dokumen SSK Bener Meriah dan internalisasi dalam penyamaan persepsi yang memerlukan komunikasi serta  koordinasi  lebih  lanjut  dalam  mendukung  kegiatan  SSK  ini.  Sementara  untuk tahapan  finalisasi  dalam  kegiatan  SSK  ini  menggunakan  2  pendekatan  gabungan sekaligus  yaitu technical dan communicative  rationality yang  meliputi  kegiatan konsultasi  publik, audiensi &  lobby,  serta  finalisasi  dokumen  SSK  secara menyeluruh termasuk masukan dan arahan dalam rangkaian kegiatan konsultasi publik dan audiensi yang  dapat  menjadi instrumen  kebijakan dalam  penyempurnaan  penyusunan  dokumen SSK  Bener  Meriah  ini  yang  tentunya  berdasarkan  arahan  dan  panduan  pedoman penyusunan SSK secara teknis. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

## Kelemahan Proses Perencanaan dalam Proses Penyusunan
Proses  perencanaan  dalam  penyusunan  SSK  Bener  Meriah  memiliki  beberapa kelemahan,  diantaranya  yaitu  kurang  memperhatikan  kondisi  geografis.  Perencanaan sanitasi menyebutkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah  akan memiliki akses  terhadap  sanitasi  layak  pada  tahun  2025,  sehingga  pembangunan  infrastruktur sanitasi akan dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, kondisi geografis Kabupaten Bener Meriah memiliki kontur wilayah yang berbukit  dan  berkelok.  Implementasi  pembangunan  infrastruktur  sanitasi  perlu mempertimbangkan kondisi geografis di sebuah wilayah, mengingat tiap daerah memiliki kontur wilayah yang berbeda sehingga dalam realisasinya butuh dilakukan kajian lainnya seperti kesuaian lahan, desain infrastruktur yang sesuai dan lain-lain.
Kelemahan ke dua, kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Fokus  SSK  yang  disusun  hanya  pada  pembangunan  fisik,  seperti  pembangunan infrastruktur  yang  mendukung  sanitasi.  Sementara  itu,  untuk  meningkatkan  kualitas kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  perlu  dilakukan  dari  segi  non  fisik  seperti pendidikan  dan  kesehatan.  Misalnya  akses  terhadap  pendidikan  dan  kesehatan  bagi masyarakat kurang mampu dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak.
Kelemahan ke tiga, pelibatan stakeholder eksternal dalam proses penyusunan SSK masih kurang. Stakeholder eksternal dalam hal ini misalnya pihak swasta yang memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan. Pelibatan stakeholder eksternal membuka potensi keran-keran pendanaan di luar lingkup anggaran pemerintah daerah  sehingga  dapat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  program  yang telah disusun. Selain itu, penyamaan permahaman pentingnya sanitasi yang layak hanya dilakukan secara internal pemerintahan, sehingga terdapat ketimpangan persepsi antara pemerintah  dengan  masyarakat  dan  pihak  swasta.  Padalah  masyarakat  memiliki  peran terbesar  dalam  memegang  tanggungjawab  menjaga  lingkungan  agar  tetap  bersih  dan sehat (Ramadhani, 2016).
Kelemahan ke empat, terbatasnya sumber pendanaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas  dalam  pembangunan  sanitasi  di  Kabupaten  Bener  Meriah  menyebabkan rencana yang disusun kurang realistis. Pendanaan yang dianggarkan dalam perencanaan SSK Bener Meriah hanya bersumber dari APBD dan APBN, dimana belum ada sumber
pendanaan  dari  pihak  swasta  ataupun  lembaga  di  luar  instansi  pemerintahan.  Untuk meningkatkan  kualitas  SDM,  pemerintah  dapat  melakukan  pendampingan  untuk meningkatkan  kapasitas  aparatur  dengen  metode blended  learning yang  dinilai  efektif membantu  proses  transfer  ilmu  dan  pemahaman  dalam  mengelola  sanitasi  di  daerah (Rizani & Rahayu, 2021).
Kelemahan ke lima, pada proses penyusunan SSK terdapat gap antara ketersediaan dan kesesuaian data dari hasil kajian EHRA dengan kebutuhan data untuk bahan input pada  instrumen  SSK.  Hasil  analisis  kajian Environmental  Health  Risk  Assessment (EHRA) menghasilkan unit data layanan pada level kecamatan, sementara itu, kebutuhan data untuk input pada instrumen SSK membutuhkan unit data layanan secara keseluruhan sehingga menyebabkan proses analisis instrumen SSK berlangsung lebih lama. Selain itu, pelaksanaan  penyusunan  dokumen  SSK  membutuhkan  lebih  dari  1  tahun  anggaran, meskipun berdasarkan pedoman diindikasikan membutuhkan waktu 11 bulan (Februari hingga Desember).

## Etika Perencanaan yang Mencuat
Beberapa etika perencanaan yang mencuat dalam proses perencanaan penyusunan SSK  Bener  Meriah,  yaitu  adanya  isu  transparansi.  Transparansi  akses  informasi  pada penyusunan  SSK  Bener  Meriah  perlu  dilakukan  kepada  semua stakeholder .  Hal  ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak.
Isu  yang  ke  dua  yaitu  terkait  akuntabilitas.  Penyusunan  dokumen  perencanaan disusun secara jelas dan terukur dengan dilengkapi baseline dan target indikator kinerja. Keberhasilan perencanaan dapat diukur dari target indikator kinerja yang telah disusun. Selain itu, perencanaan tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholder . Pada dokumen SSK Bener Meriah Tahun 2017 belum dijelaskan secara jelas baseline dan target capaian untuk pengembangan sanitasi.
Isu  yang  ke  tiga  yaitu  kesetaraan.  Beberapa  isu  kesetaraan  yang  mencuat  dalam penyusunan  SSK  yaitu  ada  kelompok-kelompok  yang  belum  terwakilkan  dalam pelaksanaan  penyusunan  strategi  sanitasi  misalnya  seperti  kelompok  rentan  dan kelompok  adat.  Pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  perlu  memastikan  bahwa  semua stakeholder dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan. Selain itu, SKPD yang hadir
masih  terlihat  mengutamakan  ego  sektoral  dengan  mementingkan  kepentingan instansinya masing-masing dan mengesampingkan kepentingan bersama.

## Peran Perencana dalam Proses Penyusunan
Peran perencana yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen SSK ditinjau dari beberapa  peran  yang  meliputi  sebagai technical  expert,  facilitator,  mediator,  adviser, advocate, communicator dan mobilizer (lihat tabel 3). Keberagaman peran perencana ini terlibat pada tiap proses penyusunan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan asal entitas yang  terlibat.  Pada  proses  pertama  terkait  internalisasi  dan  penyamaan  persepsi, perencana dengan peran fasilitator memandu anggota pokja agar memiliki kesepahaman dan  kesamaan  persepsi  mengenai  pentingnya  pembangunan  sanitasi  dan  perlunya penyusunan SSK. Secara khusus Pokja Provinsi mendelegasikan tenaga fasilitator untuk membantu  Pokja  Kabupaten  dalam  penyusunan  dokumen  SSK.  Sedangkan,  perencana dengan  peran technical  expert memiliki  tugas  untuk  menyusun  laporan  Bab  1,  serta pengaturan proses penyusunan, jadwal kerja, pembagian tugas dan tanggungjawab antar anggota pokja.
Pada  proses  2  terkait  pemetaan  kondisi  dan  kemajuan  pembangunan  sanitasi, perencana dengan peran fasilitator dan mediator memandu pemetaan kondisi dan masalah sanitasi terkini, serta menyepekati area beresiko sanitasi, dimana hal tersebut dilakukan dengan mendapatkan masukan dari adviser. Selain itu, perencana dengan peran technical expert memiliki tugas untuk menyusun Bab 2 Profil dan Bab 5 Kerangka Kerja Logis, termasuk pengumpulan data sekunder dan pelaksanaan kajian EHRA + 6 kajian lainnya.
Tabel 1. Peran Perencana dalam Proses Penyusunan Dokumen SSK
No Peran Perencana Proses 1 2 3 4 5 1. Technical expert v v v v v 2. Mobilizer v 3. Mediator v v v v 4. Advocate v v 5. Facilitator v v v v v 6. Adviser v v v 7. Communicator v Sumber: Hasil analisis penulis, 2023
Pada  proses  3  terkait  penyusunan  skenario  pembangunan,  para  perencana  dengan peran technical expert , fasilitator, mediator, dan adviser bekerjasama dalam menyepakati visi-misi & tujuan sasaran pembangunan, menetapkan sistem dan zona sanitasi yang akan diaplikasikan, menyusun  strategi  pengembangan,  menyepakati indikasi  program  untuk
jangka waktu 5 tahun. Selain itu technical expert juga memiliki tugas untuk menyusun laporan Bab 3, Bab 4, Bab 5 & Bab 7.
Pada proses 4 terkait konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi, perencana dengan  peran technical  expert, fasilitator  dan  mediator bekerjasama  dalam mengidentifikasi  dan  membahas  sumber  pendanaan  indikatif.  Sedangkan,  perencana dengan  peran  advokat mengidentifikasi  sumber  pendanaan  non-pemerintah  dengan melakukan  advokasi  kepada  perusahaan  penyelenggara  CSR,  Perusahaan  non-CSR, LSM, Sekolah, Universitas, dsb untuk berkontribusi dalam pembangunan sanitasi. Pada proses 5 terkait finalisasi, semua peran perencana terlibat dari berbagai kalangan melalui penyelenggaraan konsultasi publik karena forum tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan dengan  beragam  kepentingan.  Sedangkan  perencana  dengan  peran  advokat  berperan melakukan advokasi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan atas dokumen SSK.

## SIMPULAN
Penyusunan  dokumen  SSK  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menanggulangi dampak kegagalan pasar dari rendahnya penyediaan sanitasi sebagai barang publik yang mempengaruhi pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dokumen ini disusun melalui  serangkaian tahapan  yang  secara  ringkas terdiri  dari  5  tahap  yaitu  penyamaan persepsi,  pemetaan  kondisi,  penyusunan  skenario  pembangunan,  konsolidasi penganggaran,  dan  finalisasi  yang  melibatkan  6  aktor  kunci  yaitu  Bappeda,  Dinas Kesehatan,  DLH,  DPUPKP,  Sekertaris  Daerah  dan  Fasilitator  Provinsi.  Sesuai  dengan pedoman penyusunan dan praktik penyusunannya, penulis mengidentifikasi penggunaan pendekatan mixed  scanning , rational  comprehensive , advocacy  planning dan collaborative planning dalam proses penyusunan dokumen, dimana secara epistemologi, proses tersebut menggunakan kedua pendekatan rasionalitas, baik itu rasionalitas teknikal maupun  komunikatif.  Penulis  juga  mengidentifikasi  keterlibatan  beragam  peran perencana  dalam  proses  penyusunan  dokumen  SSK  dimana  peran technical  expert dibutuhkan  pada  keseluruhan  tahapan,  sedangkan  pada  proses  finalisasi  merupakan tahapan yang melibatkan seluruh peran perencana dari berbagai kalangan karena adanya pelaksanaan  konsultasi  publik.  Namun  demikian,  penulis  menduga  pelaksanaan konsultasi  publik  yang  merupakan  representatif  dari  adanya collaborative  planning memiliki kualitas yang kurang baik dengan adanya isu transparansi, isu akuntabilitas dan isu  kesetaraan  sebagai  pelanggaran  etika  perencanaan  yang  mencuat.  Selain  itu,  pada
penyusunan  dokumen  SSK  Bener  Meriah  juga  masih  ditemukan  beberapa  kelemahan, antara  lain:  kurang  realistis,  kurang  memperhatikan  kondisi  geografis  dan  kebutuhan- kepentingan masyarakat, keterlibatan stakeholder , dan ketersediaan dan kesesuaian data dan periode pelaksanaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aligica,  P.  D.  (2006).  Institutional  and  Stakeholder  Mapping:  Frameworks  for  Policy Analysis  and  Institutional  Change. Public  Organization  Review , 6 (1),  79–90. https://doi.org/10.1007/s11115-006-6833-0
Allmendinger, P. (2017). Planning Theory (3rd ed.). PALGRAVE.
American Planning Association. (2023). Ethical Principles in Planning . Planning.Org.
Andhika,  L.  R.  (2017).  Public  Goods  Bukankah  Untuk  Rakyat? Jurnal  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik , 8 (1), 41. https://doi.org/10.22212/jekp.v8i1.697
Chong, J., Abeysuriya, K., Ross, K., Willets, J., Hidayat, L., Sulistio, H., Loekman, I., Suartana,  N.,  Carreiro,  M.,  &  Wedahuditama,  F.  (2015). Penguatan  Tata  Kelola Sanitasi Untuk Kota Kecil di Sumatera, Indonesia .
Citrawuni, D. K., & Hanafi, I. (2015). Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Kota Blitar). In JAP) (Vol. 3, Issue 12).
Djafri,  D.  (2014).  Prinsip  dan  Metode Analisis  Risiko  Kesehatan  Lingkungan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas , 8 (2), 100–104.
Fahham, A. M. (2019). Sanitasi dan Dampaknya bagi Kesehatan: Studi dari Pesantren.
Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 10 (1), 33–47.
https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i1.1230
Fauzi, H., Svensson, G., & Rahman, A. A. (2010). “Triple Bottom Line” as “Sustainable Corporate Performance”: A Proposition for the Future. Sustainability , 2 (5), 1345– 1360. https://doi.org/10.3390/su2051345
Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (Edisi Revisi) . Kanisius.
Hendler, S. (1995). Planning Ethics (1st ed.). Routledge.
Herniwanti, H., Dewi, O., Rani, N., Yunita, J., Rahayu, E. P., Mitra, M., Kiswanto, K., & Hartono,  B.  (2021).  Penyuluhan  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  (STBM) sebagai Support Program Kesehatan Lingkungan pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Abdidas , 2 (2), 435–441. https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.295 IAP.  (1994). Ketetapan  Kongres  Istimewa  IAP  No.5  tahun  1994  tentang  Kode  Etik Perencana Indonesia . IAP.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2017). Pedoman  Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) .

## Lestari,  P.,  Paripurno,  E.  T.,  &  Nugroho, A.  R.  B.  (2018). IMPLEMENTASI  MODEL KOMUNIKASI  BENCANA  BERBASIS  KOMUNITAS  MELALUI  RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG .
Lindawati,  S.,  &  Hendri,  M.  (2016).  Penggunaan  Metode  Deskriptif  Kualitatif  Untuk Analisis  Strategi  Pengembangan  Kepariwisataan  Kota  Sibolga  Provinsi  Sumatera Utara. Seminar Nasional APTIKOM , 833–837.
Mather, A. S. (1986). Land Use . John Wiley & Sons.
Miller, R. L., & Meiners, R. E. (2000). Teori Mikroekonomi Intermediate (H. Munandar,
Ed.). Raja Grafindo Persada.
Pangestu,  G.  J.,  &  Sunarya,  E.  (2022).  Peran  Strategi  Rebranding  Dan  Brand  Image Terhadap  Keunggulan  Bersaing  Pada  CV.  Roughrebel  Abadi  Sukabumi. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) , 3 (1), 287–295.
Pichierri,  A.  (2016).  Private/public  –  common:  Economic  goods  and  social  orders.
European Journal of Social Theory , 19 (2), 264–282.
https://doi.org/10.1177/1368431015600019
Puji Lestari, E. T. P., & BN, A. R. (n.d.). IMPLEMENTASI MODEL KOMUNIKASI BENCANA  BERBASIS  KOMUNITAS  MELALUI  RENCANA  KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG. Prosiding , 357.
Purwoko,  S.  (2018,  February).  Indikator Air  Layak  Minum  dan  Sanitasi  Layakdalam Mendukung Upaya Kesehatan Lingkungan di Rumah Tinggal. Prosiding Seminar Nasional Germas 2018 .
Ramadhani,  F.  (2016).  Strategi  Sanitasi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  di  Kecamatan Tampan Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa FISIP , 3 (2).
Rasyidah,  U.  M.  (2019).  Diare  Sebagai  Konsekuensi  Buruknya  Sanitasi  Lingkungan.
Keluwih: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran , 1 (1), 31–36.
Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis  methods  for  natural  resource  management. Journal  of  Environmental Management , 90 (5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
Rizani,  M.  D.,  &  Rahayu,  T.  I.  (2021).  Peningkatan  Kapasitas  Berjenjang  Terhadap Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Sanitasi  Permukiman. Bengawan:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1).
Sandy,  O.  F.  (2020).  Jurnal  Ilmiah Administrasi  Publik  (  JIAP  ) Analisis  Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 6 (3), 415–422.
UNICEF  Indonesia.  (2022).  Laporan  Tahunan  Indonesia  2022. UNICEF  Laporan Tahunan Indonesia 2022 , 6.