## Volume 2 Nomor 1 (2021) Pages 59 – 66
Ecobankers : Journal of Economy Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal  : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Peran Mediasi pada Lembaga Alternatif  Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI )
Muslih 1 
IAI Bunga Bangsa Cirebon 1 Email  : Moesabdee84@gmail.com 1
Received: 2021-01-17; Accepted: 2020-02-25; Published: 2021-02-28

## Abstrak
Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  efektif  bagi  para  pihak  yang bersengketa,  terlebih  bagi  para  pelaku  jasa  keuangan  dengan  konsumennya.  Forum  ini  banyak  dipakai  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  karena  dapat  memberikan  eksistensi  dan  kelanjutan  hubungan  bisnis.  Oleh karenanya asosiasi sektor perbankan nasional membentuk suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan yang secara khusus menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor perbankan (LAPSPI), dengan  dasar  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Peraturan  Nomor.  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Dari  sekian  pilihan  layanan  penyelesaian  sengketa  seperti Mediasi,  Adjudikasi  dan  Arbitrase,  layanan  Mediasi  menjadi  pilihan  utama  bagi  para  pihak  dalam menyelesaikan sengketanya.
Kata Kun ci: Mediasi, Sengketa Perbankan, LAPSPI.

## Abstract
Mediation is one of the most effective dispute resolution alternatives for the parties to the dispute, especially for financial service actors with consumers. This forum is widely used in business dispute resolution because it can provide  the  existence  and  continuation  of  business  relationships.  Therefore  the  national  banking  sector association  established  an  alternative  dispute  resolution  institution  outside  the  court  that  specifically  handles complaints  and  dispute  resolution  in  the  banking  sector  (LAPSPI),  on  the  basis  of  the  Financial  Services Authority  Regulation  (POJK)  Number.  1/  POJK.07  /  2013  concern  Protection  of  Financial  Services  Sector Consumers  and  Regulation  Number.  1  /  POJK.07  /  2014,  concern  Alternative  Institutions  for  Settlement  of Disputes  in  the  Financial  Services  Sector.  Of  the  various  options  for  dispute  resolution  services  such  as Mediation,  Adjudication  and  Arbitration,  Mediation  services  are  the  main  choice  for  parties  to  settle  their disputes.
Keywords : Mediation, Banking Disputes, LAPSPI.
Copyright © 2021  Ecobankers : Journal of Economy Banking

## PENDAHULUAN
Ada  berbagai  macam  sengketa  yang  potensial  timbul  dalam  praktik  perbankan  yang pada  umumnya  terjadi  antara  bank  dengan  nasabah.  Kemungkinan  sengketa  itu  biasanya berupa  komplain  karena  ketidaksesuaian  antara  realitas  dengan  penawarannya,  tidak  sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi  yang  tidak  masuk  dalam  draft  akad,  serta  komplain  terhadap  lambatnya  proses kerja.(Ashori, 2007: 182)
Oleh karena itu, penyelesaian pengaduan sengketa tersebut dapat ditempuh melalui dua tahapan yaitu: Pertama , Internal Dispute Resolution yaitu penyelesaian pengaduan konsumen yang wajib dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sebagai wujud perlindungan Konsumen di sektor  jasa  keuangan.  (Pasal  32  ayat  1  POJK  No.1  Tahun  2013).  Kedua ,  External  Dispute Resolution yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan.(Mantili, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 2016: 247).
Penyelesaian  sengketa  di  luar  lembaga  jasa  keuangan  memiliki  beberapa  jenjang  dan tahapan  hingga  akhirnya  perkara  dinyatakan  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ).  Dimulai  dari  Pengadilan  Umum,  Pengadilan  Tinggi,  hingga  Mahkamah  Agung. Akan  tetapi,  proses  itu  memakan  waktu  yang  cukup  panjang  dan  bagi  dunia  bisnis  seperti perbankan, proses penyelesaian sengketa yang lama akan menjadi kerugian tersendiri dari sisi waktu serta biaya dalam beracara di pengadilan.
Salah  satu  alternatif  yang  dapat  dipilih  nasabah  untuk  menyelesaikan  sengketanya adalah  melalui  LAPSPI.  Yaitu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  khusus menangani  perkara  dan  pengaduan  di  sektor  perbankan.  Melalui  lembaga  ini  nasabah  dan lembaga  jasa  keuangan  dapat  memilih  layanan-layanan  yang  disediakan,  seperti  Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase.
Dari  ketiga  layanan  tersebut,  penulis  akan  memusatkan  pembahasan  pada  salah  satu layanan  penyelesaian  sengketa  yaitu  Mediasi  sebagai  salah  satu  pilihan  atau  alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Apa itu mediasi?, bagaimana proses mediasi yang dilakukan  LAPSPI?,  dan  sejauh  mana  efektifitas  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan di LAPSPI?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tergantung pada pengamatan sesuai dengan kemampuan  yang  berhubungan  langsung  dengan  orang-orang  di  sekitar  obyek  penelitian (moelong,  2002),  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  sengketa  perbankan  indonesia  (lapspi) Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah  peran mediasi pada lembaga alternatif
Pendekatan  kualitatif  ini  dilakukan  dengan  mengamati  praktik  strategi  pemasaran Syariah  dalam  upaya  menarik  minat  nasabah  di  Bank  Wakaf  Mikro  Buntet  Pesantren. Kemudian  dari  pengamatan  ini  di  harapkan  menghasilkan  data  deskriptif  yang  merupakan fakta dari praktik strategi pemasaran Syariah dalam upaya menarik minat nasabah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa.
Istilah  Mediasi  tentu  sudah  sangat  populer  dikalangan  masyarakat  Indonesia, terlebih bagi mereka yang pernah dihadapkan dengan persengketaan atau bahkan pernah menjalani  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  maupun  non  litigasi.  Dalam  hal
ini  Mediasi  bagaikan  sebuah  alat  transportasi  wajib  bagi  para  pihak  yang  berhadapan dengan sengketa yang sedang menuju kepada tahap-tahap penyelesaian sengketanya.
Dalam  konteks  ini  Mediasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  wajib dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sebelum  akhirnya  berpindah  kepada  upaya selanjutnya baik adjudikasi ataupun arbitrase. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.  1/POJK/2014  disebutkan  bahwa  Mediasi  adalah  penunjukan  pihak  ketiga (Mediator)  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  dalam  menyelesaikan sengketa  agar  tercapai  kesepakatan  antara  keduanya  (Pasal  4  POJK  No.1  Tahun  2014). Mediasi  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  proses  penyelesaian  sengketa  antara  dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus.(Rahmadi, 2010: 12)
Sebelum  lahirnya  Mediasi  dalam  konsep Alternatif  Dispute  Resolution (ADR) seperti  saat  ini,  sebenarnya  masyarakat  hukum  adat  sudah  lebih  dulu  mengenal  Mediasi dengan  sangat  baik.  Namun  masyarakat  hukum  adat  menyebutnya  dengan  istilah musyawarah atau kekeluargaan dengan menjadikan tokoh adat sebagai Mediator. Kedua model tersebut sering dipraktikan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedamaian  dalam  kehidupan  bermasyarakat.(Abbas, 2011: 248-249).
Lebih  jauh  lagi,  prinsip-prinsip  Mediasi  sudah  jauh  dijelaskan  di  dalam  hukum syariah  yang  bersumber  pada  al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi  beserta  praktiknya  di  zaman Rasul. Seperti misalnya konsep “ Sulh” yang dijelaskan oleh al-Qur’an dan Hadis sebagai salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  dimana para  pihak  bersepakat  untuk  mengakhiri  perkara  mereka  secara  damai  (Abbas,  2011: 159).
Konsep “Sulh” ini  juga  pernah  dipraktikan  oleh  Rasulullah  SAW  ketika  terjadi konflik antar suku Arab perihal peletakan hajar aswad pasca rekonstruksi ka’bah akibat banjir besar yang merusak bangunan tersebut. Konflik yang hampir menimbulkan perang saudara  itu  secara  bijaksana  diselesaikan  oleh  Rasulullah  SAW  sehingga  menciptakan perdamaian antar suku Arab .(Abbas, 2011: 167).
Nilai-nilai  ini  yang  kemudian  diambil  dan  diformulasikan  kedalam  sebuah  konsep Mediasi dalam berbagai penyelesaian konflik atau sengketa ditengah-tengah masyarakat. Hingga  pada  akhirnya,  saat  ini  masuk  kedalam  sebuah  layanan  alternatif  penyelesaian sengketa baik di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan dan salah satunya dalam lembaga LAPSPI.

## B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  adalah  sebuah lembaga  pelayanan  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  independen  untuk membantu  nasabah  (konsumen)  dalam  memberikan  layanan  penyelesaian  sengketa  di sektor perbankan di luar pengadilan
Pembentukan lembaga ini merupakan hasil koordinasi dari bank-bank dan direspon oleh  asosiasi  sektor  perbankan  seperti;  Perhimpunan  Bank  Nasional  (PERBANAS), Himpunan  Bank  Milik  Negara  (HIMBARA),  Perhimpunan  Bank  Perkreditan  Rakyat Indonesia  (PERBARINDO),  Asosiasi  Bank  Pembangunan  Daerah  (ASBANDA),
Asosiasi  Bank  Syariah  Indonesia  (ASBISINDO)  dan  Perhimpunan  Bank-Bank International Indonesia (PERBINA) ( https://lapspi.org/, akses 2 Desember 2020).
Dalam  kaca  mata  bisnis,  ikhtiar  Asosiasi  Sektor  Perbankan  dalam  pembentukan lembaga ini merupakan langkah yang tepat dalam strategi bisnis. Alih-alih sengketa yang diselesaikan  pengadilan  bersifat win-lose  sulution yang  dapat  mengakibatkan  hubungan jangka  pendek  antara  nasabah  dan  perbankan,  tentu  lembaga  perbankan  lebih  memilih menjaga hubungan baik dengan nasabah atas pertimbangan stabilitas hubungan bisnis.
Di  sisi  lain,  Otoritas  Jasa  Keuangan  pun  mendorong  perbankan  supaya  proses penyelesaian  pengaduan  sengketa  diselesaikan  melalui  lembaga  ini  (LAPSPI)  karena akan  diselesaikan  oleh  para  ahli  dimasing-masing  bidang  dan  relatif  lebih  cepat  yakni maksimal  diselesaikan  dalam  jangka  waktu  180  hari  serta  dari  sisi  biaya  beracara  lebih murah dan bersifat mengikat para pihak ( final and binding) .
Pendirian  lembaga  ini  didasarkan  pada  beberapa  peraturan  seperti:  (1)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  (2)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (4) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa  Keuangan  dan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Laporan LAPSPI, 2018: 7).

## C. Peran Mediasi LAPSPI Dalam Menyelesaikan Sengketa
Mediasi atau musyarawah adalah sebuah cara  yang dianjurkan dalam agama Islam kepada  para  penganutnya  apabila  terdapat  sebuah  problem  atau  permasalahan  yang sedang  menerpanya.  Dengan  musyawarah  dan  duduk  bersama  antara  kedua  belah  pihak yang sedang bersengketa, maka diharapkan akan menemukan titik terang dan jalan keluar atas  sengketa  yang  dihadapi.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  swt  dalam  al-Qur’an surat al-Imran 3: 159
ُفْعاَف ۖ  َكِل ْىَح  ْهِم ا ْىُّضَفْو َلَ ِبْلَقْلا َظْيِلَغ اًّظَف  َتْىُك  ْىَل َو ۚ ْمُهَل  َتْىِل ِ هاللّٰ َهِّم ٍةَمْح َر اَمِبَف ْرِفْغَتْسا َو ْمُهْىَع ِۚرْمَ ْلَا ىِف ْمُه ْرِواَش َو ْمُهَل
َهْيِلِّك َىَتُمْلا  ُّب ِحُي َ هاللّٰ َّنِا ۗ ِ هاللّٰ ىَلَع ْلَّك َىَتَف  َتْم َزَع اَذِاَف
Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka  dan  mohonkanlah  ampunan  untuk mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian,  apabila engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah mencintai orang yang bertawakal.
Penyelesaian  sengketa  melalui  Adjudikasi,  Arbitrase  atau  bahkan  Pengadilan merupakan  sebuah  cara  terakhir  yang  ditempuh  oleh  kedua  belah  pihak  yakni  kreditor yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  Bank  dan  debitor  yakni  pihak  nasabah  yang  sedang bersengketa.  Sengketa  tidak  akan  terjadi  apabila  kedua  belah  pihak  tidak  cidera  janji dalam  perjanjiannya.  Merujuk  kepada  perintah  Allah  swt  yang  disebutkan  dalam  al- Qur’an  tentang  pentingnya  sebuah  upaya  damai  dengan  cara  musyawarah  atau  duduk bersama  antara  kedua  belah  pihak,  maka  sebelum  melakukan  upaya  hukum  dianjurkan
untuk bermusyawarah terlebih dulu. Apabila belum terjadi kesepakatan maka seyogyanya mendatangkan  pihak  ketiga  sebagai  juru  damai  sehingga  dapat  menengahi  kedua  belah pihak.
Mediasi  merupakan  bagian  dari  upaya  yang  ditempuh  LAPSPI  guna  mencari  jalan tengah  atas  masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa. Upaya ini dilakukan oleh LAPSPI sesuai peraturan LAPSPI Nomor. 01/LAPSPI-per/2017 tentang  Peraturan  dan  Prosedur  Mediasi.  Pelaksanaan  Mediasi  melalui  LAPSPI  adalah upaya  perdamaian  yang  wajib  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sebelum memilih layanan penyelesaian sengketa lain-nya seperti adjudikasi ataupun arbitrase.
Upaya Mediasi yang dilakukan oleh LAPSPI didasarkan pada pertimbangan LAPSPI butir  (a)  dalam  peraturan  LAPSPI  Nomor.  01/LAPSPI-per/2017  tentang  Peraturan  dan Prosedur  Mediasi  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  penyelesaian  pengaduan  Nasabah kepada  Perbankan  seringkali  tidak  tercapai  kesepakatan  yang  dapat  diterima  oleh  para pihak.  Oleh  karena  itu  LAPSPI  menyediakan  layanan  Mediasi  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa.
Mediasi  merupakan manifestasi  dari upaya Asosiasi  Bank Nasional  Indonesia dalam meminimalisir  tingginya  angka  sengketa  yang  terjadi  yang  berujung  kepada  pengadilan dan  berakibat  kepada  hubungan  jangka  pendek  dalam  berbisnis  antara  Nasabah  dengan Perbankan.  Oleh  karena  itu  Mediasi  merupakan  bentuk  cara  yang  dapat  menciptakan hubungan  bisnis  jangka  panjang  dengan  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  ( win-win solution ).
Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 3 (tiga) Peraturan LAPSPI Nomor. 01/LAPSPI- per/2017  tentang  Peraturan  dan  Prosedur  Mediasi,  sifat  dan  proses  Mediasi  dalam penyelesaian sengketa harus dilakukan sebagai berikut:
1. Mediasi dilakukan secara rahasia dan tertutup yang hanya dihadiri oleh para pihak, Mediator dan sekretaris LAPSPI, kecuali para pihak menginginkan kehendak lain.
2. Jika terdapat beberapa kendala terkait lokasi dari para pihak yang mungkin berada di lain  tempat  dan  tidak  dapat  meluangkan  waktunya  untuk  bertemu  di  satu  tempat, maka  pertemuan  Mediasi  dapat  dilakukan  melalui  media  komunikasi  audio  visual yang dapat menghubungkan semua pihak untuk dapat saling melihat atau mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
3. Proses  Mediasi  juga  dilakukan  oleh  seorang  Mediator  atau  lebih  yang  benar-benar dipercaya kemampuannya oleh LAPSPI untuk mempertemukan kepentingan pihak- pihak  yang  bersengketa.  Mediator  juga  harus  berupaya  membimbing  para  pihak untuk  berunding  atau  melakukan  negosiasi  sampai  terdapat  kesepakatan  yang mengikat para pihak.
4. Dalam  hal  ini,  para  pihak  yang  bersengketa  harus  mengedepankan  itikad  baik. Artinya,  upaya  Mediasi  yang  dilakukan  para  pihak  yang  bersengketa  adalah  atas dasar  mencari  kedamaian  tanpa  merugikan  salah  satu  pihak  ( win-win  solution )  dan tidak menghilangkan unsur keadilan di dalamnya. Oleh karena itu keikutsertaan para pihak  dalam  proses  Mediasi  harus  berdasarkan  keinginan  para  pihak  itu  sendiri, bukan paksaan dari orang lain.
5. Kesepakatan perdamaian bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan  itikad  baik,  dan  terhadap  kesepakatan  tersebut  tidak  dapat  diajukan
perlawanan  atau  bantahan.  Oleh  karena-nya,  kesepakatan  perdamaian  harus  dibuat secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
6. Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  suatu  putusan  atau  penetapan pembayaran  bagi  para  pihak.  Tetapi  menunjang  fasilitator  untuk  terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapai kata mufakat.

## C. Jenis-jenis Sengketa Perbankan
Sejak lembaga ini beroperasi pada tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2018, total  pengaduan  atau  sengketa  yang  diterima  dari  nasabah  bank  berjumlah  134 pengaduan    atau  sengketa  dengan  rincian  pada  Tahun  2016:  berjumlah  27  sengketa, Tahun 2017: sebanyak 46 sengketa dan Tahun 2018 sebanyak 61 sengketa. Adapun jenis pengaduan atau sengketa  yang diterima dalam jangka waktu  tersebut  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Periode: 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2018
N O JUMLAH KASUS TELAH SELESAI DIPROSE S LAPSPI PENDIN G PROSES
DI
LAPSPI DITOLA K KEMBALI PROSEDU R IDR TOTA L A KREDIT 1. Permasalahan lelang/agunan 2 1 12 8 23 2. Penetapan suku bunga 0 1 0 0 1 3. Restrukturisasi 9 1 6 20 36 Sub total 11 3 18 28 60 B KARTU KREDIT 1. Penggunaan kartu kredit yang   tidak diakui 7 1 0 4 12 2. Keringanan pembayaran tunggakan 8 0 5 26 39 Sub total 15 1 5 30 51 C DANA 1. Permasalahan giro/tabungan/depos ito 4 2 1 3 10 2. Permasalahan transfer 0 0 0 2 2 Sub total 4 2 1 5 12 D E- BANKING/INTERN ET BANKING/MOBIL E BANKING Penipuan/penarikan 6 0 0 5 11
dana ilegal Sub total 6 0 0 5 11 Jumlah pengaduan yang masuk 36 6 24 68 134
(Sumber: Laporan LAPSPI Tahun 2018: 46)
Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa sengketa di bidang kredit menduduki peringkat pertama dengan jumlah 60 sengketa, disusul dengan kartu kredit 51 sengketa, kemudian sengketa di bidang dana pihak ketiga sebanyak 12 sengketa dan sengketa di bidang e-Banking sebanyak 11 sengketa.
Secara terperinci, sengketa di bidang kartu kredit didominasi oleh sengketa  yang berkaitan  dengan  keringanan  pembayaran  tunggakan  pokok  atau  bunga  sebanyak  39 sengketa,  disusul  dengan  sengketa  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  atau penggunaan  kartu  kredit  oleh  pihak  lain  secara  ilegal  (tidak  diakui  pemilik  kartu) sebanyak 12 sengketa.
Untuk  permasalahan  dana  pihak  ketiga  sebanyak  12  sengketa  terdiri  atas permasalahan deposito atau tabungan sebanyak 10 sengketa dan permasalahan transfer sebanyak  2  sengketa.  Sementara  sengketa  di  bidang  e-Banking  terjadi  sebanyak  11 sengketa, dan semuanya berkaitan dengan penipuan atau penarikan dana nasabah secara ilegal oleh pihak lain melalui Internet Banking/Mobile Banking.
Dari 134 sengketa, sebagaimana telah diuraikan diatas, pelaksanaan penyelesaian sengketa  yang  diterima  oleh  LAPSPI  diselesaikan  melalui  beberapa  layanan diantaranya (Laporan LAPSPI, 2018: 47):
1. Diselesaikan  melalui  Layanan  Mediasi  sebanyak  35  sengketa  (penyelesaian dilakukan di kota yaitu: Jakarta, Ketapang, Padang dan Pekanbaru dan Malang).
2. Diselesaikan melalui Layanan Arbitrase sebanyak 1 sengketa.
3. Masih dalam proses di LAPSPI ( pending ) sebanyak 6 sengketa.
4. Ditolak karena tidak memenuhi syarat sebanyak 24 sengketa.
5. Dikembalikan  kepada  pemohon  untuk  diselesaikan  melalui  proses  IDR  sebanyak 68 sengketa.
Fakta menunjukan bahwa dari sekian layanan penyelesaian sengketa yang ada di LAPSPI,  penyelesaian  melalui  Mediasi  masih  lebih  dominan  dari  layanan  Adjudikasi ataupun Arbitrase. Begitu pula berdasarkan hasil temuan audit Otoritas Jasa Keuangan pada  lembaga  (LAPSPI),  penyelesaian  sengketa  di  LAPSPI  90  %  diselesaikan  secara Mediasi dan menghasilkan kesepakatan perdamaian. Hal ini menunjukan bahwa proses Mediasi LAPSPI dalam menyelesaikan sengketa berjalan secara efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan tentang Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan, dapat disimpukan bahwa:
1. Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  dipraktikan sejak  masyarakat  hukum  adat  dimana  tokoh  masyarakat  adat  berperan  sebagai  Mediator. Bahkan,  Mediasi  ( Sulh )  sudah  dipraktikan  oleh  Nabi  Muhammad  dalam  menyelesaikan konflik yang terjadi pasca rekonstruksi ka’bah.
2. Proses Mediasi dilakukan secara tertutup dan rahasia dengan menyesuaikan kehendak para pihak, Mediasi dapat diadakan lewat media komunikasi yang dapat menghubungkan para pihak untuk dapat saling melihat dan berunding secara langsung. Mediator harus berupaya membimbing  para  pihak  untuk  berunding  atau  melakukan  negosiasi  sampai  terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Perdamaian bersifat final ( final and binding ) dan mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  dan  terhadap  kesepakatan tersebut  tidak  dapat  diajukan  perlawanan  atau  bantahan.  Oleh  karena-nya,  kesepakatan perdamaian harus dibuat secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. 3. Penyelesaian  sengketa  di  LAPSPI  90%  diselesaikan  melalui  layanan  Mediasi  dan menghasilkan  kesepakatan  perdamaian.  Fakta  tersebut  menunjukan  bahwa  layanan Mediasi LAPSPI terbukti efektif dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa dari para pihak yang bersengketa. Hal ini didasarkan pada laporan audit yang diadakan OJK dalam memantau Lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , Jakarta: Kencana, 2011.
Anshori,  Abdul  Ghafur, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2007.
http://lapspi.org/profil/ https://www.ojk.go.id/id/
LAPSPI, Laporan Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Tahun 2018 , Jakarta: LAPSPI 2018.
Mantili,  Ema  Rahmawati  dan  Rai,  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan LAPSPI Nomor. 01/LAPSPI-per/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor.  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor.  1/POJK/2013  tentang  Perlindungan  Sektor  Jasa Keuangan.
Pratama, G. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Dan Jasa Secara Online Sebagai Alternatif Membeli Dikalangan Mahasiswa. Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1(1), 46-54.
Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1(2), 21-34.
Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Syihab,  M.  Quraisy, Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an ,  Jilid  II, Tanggerang: PT. Lentera Hati, 2016.