## Legalitas
Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Presfektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan)
* Asrul Taufik Harahap, Ediwarman, Triono Eddy Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email:asrultaufik@gmail.com
Abstrak . Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan.  Untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya  penyandang  disabilitas  menggunkan  narkoba  maka  diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut. Hal ini akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang Disabilitas Peneliitan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang  digunakan  ialah  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  data  bersumber  dari library research dan field research di Polresrtabes Kota Medan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka  diketahui  bahwa  faktor-faktor  penyhalahgunaan  narkoba  terhadap  penyandang  disabilitas  ialah  faktor  kepribadian, keluarga,  pendidikan,  lingkungan  dan  ekonomi  dan  tidak  percaya  diri.  Dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  oleh penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat yaitu dampaknya sangat luas dan merupaakan ancaman serius terhadap berbagai  aspek  kehidupan  dan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara,  masyarakat  juga  merasa  terganggu  dan  terkait keluarganya mempengaruhi oleh pengguna narkotika tak terkecuali terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Polrestabes  Kota  Medan dalam  melakukan  pencegahan  dan  penanggualangan  narkotika  ialah  melakukan  giat  rutin  GKN (Grebek  Kampung  Narkoba),  melaksanakan  penyuluhan  secara  rutin  di  wilayah  rawan  markoba,  melakukan  giat  gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  Pusat  Rehabilitas  Korban  Narkoba  Mari  Indonesia  Bersinar  sebagai  wadah pemulihan. Polrestabes Kota Medan agar segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terakit hal tersebut agar tidak terjadi.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika,Penyandang Disabilitas, Kriminologi
Abstract .  Narcotics  abuse  by  persons  with  disabilities  is  increasingly  damaging  both  mentally  and  physically,  therefore special attention and legal policy actions are needed to deal with and resolve this problem so that it is not sustainable. To find out the causes of people with disabilities using drugs, research is needed on the factors and what legal consequences will occur for people with disabilities. This will be reviewed based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no.  8  of  2016  concerning  Persons  with  Disabilities  This  research  was  conducted  using  descriptive  analytical  research method, the approach method used is the legal approach and the conceptual approach. Data collection techniques were sourced from library research and field research at the Medan City Police Station and the Institute for Compulsory Reporting Recipients  (IPWL)  of  the  Mari  Indonesia  Bersinar  Drug  Victim  Rehabilitation  Center,  then  the  data  was  analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the factors of drug abuse against persons with disabilities are  personality,  family,  education,  environmental  and  economic  factors  and  lack  of  confidence.  The  impact  of  narcotics abuse by persons with disabilities on the community environment is that the impact is very broad and is a serious threat to various aspects of life and survival of the nation and state. The efforts made by the Medan City Police in preventing and controlling narcotics are carrying out routine activities of GKN (Grebek Kampung Narkoba), conducting regular counseling in areas prone to markoba, conducting mutual cooperation activities in drug-prone areas, developing the Shining program (Drug  Clean).  Register  yourself  or  the  victim  to  the  Recipient  Institution  for  Compulsory  Reporting  (IPWL)  the  Mari Indonesia  Bersinar  Drug  Victim  Rehabilitation  Center  as  a  place  for  recovery.  Medan  City  Polrestabes  to  immediately conduct socialization and education to the community so that this does not happen
Keywords : Narcotics Abuse, Persons with Disabilities, Criminology

## PENDAHULUAN
Perkembangan globalisasi sangat berkembang dengan cepat diikuti dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) yang begitu terbuka luas dan mudah terjangkau. Perkembangan IPTEK tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga dapat memberi dampak negatif bagi yang menyalahgunakan  IPTEK.  Penyalahgunaan  IPTEK  dapat  dilihat  dari  peredaran  Narkotika  yang  begitu
mengkhawatirkan dan sangat sulit untuk dihentikan pada masa ini.  Kejahatan narkotika merupakan salah satu kriminalitas tertinggi dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia bahkan dunia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjerat kalangan dewasa, elit. Namun telah menyebar keseluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, miskin dari berbagai profesi. Bahkan penyalahgunaan narkotika telah merambat kepada pihak disabilitas.  Penyalahgunaan  narkotika  oleh  disabilitas  merupakan  hal  yang  sangat  memprihatinkan  dan membuktikan  bahwa  penyalahgunaan  narkotika  begitu  luas  dan  bebas  tanpa  memperhitunngkan  akibat  yang terjadi. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai  upaya  menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika.  Namun  kesadaran  masyarakat  terhadap  ketaatan terhadap hukum masih rendah.
Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang Disabilitas  adalah  bahwa  penyandang  disabilitas  merupakan  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinterkasi dengan lingkungan dapat mengalami hembatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kejahatan natkotika merupakan extra ordinary crime , karena jaringan predaran sangat luas hingga batas negara (transnational crime) . Peredaran narkotika dilakukan dengan berbagai cara oleh para pelaku secara ilegal, dibeberapa lokasi dijadikan sebagai modus operandi misalnya melalui jalur darat, laut dan udara.  Modus  operandi  yang  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  misalnya  dimasukkan  ke  dalam  kantong plastik/tas,  pakaian atau tempat tertentu atau menggunakan kurir dan paket pos. 1
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan ditanggulangi, semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoitka tersebut 2 . Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang narkotika agar masalah narkoba tidak harus tumbuh dalam masyarakat. 3
Pada  situasi  atau  keadaan  ekonomi  sulit,  para  penyandang  cacat  khususnya  anak-anak  cacat  dan  anak jalanan sering dieksploitasi untuk memperoleh uang. Ada sindikat tertentu yang memanfaatkan penyandang cacat untuk memanfaatkan bisnis haramnya dan mereka tidak dapat melawan karena tidak berdaya. Secara psikologis penyandang cacat dan anak jalanan memiliki konsep diri negatif, yang mengakibatkan tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, emosi tidak stabil, sehingga mudah terbawa pengaruh orang lain, termasuk pengaruh bujukan maupun intimidasi terhadap penyalahgunaan narkoba. 45
Menurut Kalakhar, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan internasional,  regional  dan  nasional,  sehingga  upaya  penanggulangannyapun  harus  secara  global  dan komprehensif  yang  melibatkan  seluruh  potensi  bangsa  dan  kerjasama  intensif  dengan  negara  lain. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan  dan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  korban  penyalahgunaan narkoba kebanyakan adalah generasi muda yang merupakan aset sangat berharga bagi masa depan bangsa, namun sebaliknya kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 6 Penyalahgunaan narkotika telah sampai pada penyandang disabilitas, hal ini tentu menjadi perhatian yang urgensi  dalam  memarangi  narkotika.  Penyandang  disabilitas  yang  memiliki  keterbatasan  psikis  maupaun  fisik telah menjadi objek dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan melakukan  studi  lapangan  di  Polrestabes  Kota  Medan.  Penyalahgunaan  narkotika  oleh  penyandang  disabilitas tentu  akan  semakin  merusak  mental  maupaun  fisiknya,  oleh  karena  itu  perlu  perhatian  khusus  dan  tindakan kebijakan  hukum  dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan  permasalahan  ini  agar  tidak  berkelanjutan.  Untuk mengetahui  penyebab  terjadinya  penyandang  disabilitas  menggunkan  narkoba  maka  diperlukan  penelitian mengenai  faktor-faktornya  dan  akibat  hukum  apa  yang  akan  terjadi  bagi  penyandang  disabilitas tersebutKeunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,    maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam  penulisan  ini  yaitu,  Bagaimana  kebijakan  dan  upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan  narkotika terhadap disabilitas?
1 Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., Polri Mengisi Republik , PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010, Halaman . 241.
2 Makarao dan Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Halaman .49.
3 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004, Halaman. 53
4 Gories  Mere.  Kalakhar  BNN.  Penyandang  Cacat  dan  Anak  Jalanan  Rentan  Terhadap  Narkoba. https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba, diakses
5 Maret 2021
6 Gories Mere Loc.Cit ,

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian    hukum  normatif. Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat keilmuan hukum 7 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum  yang  mengunakan  pendekatan,  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute  Aprroach ),  pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 8
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa  yang  dimaksud  sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum  dengan  beranjak  dari  pandangan  –  pandangan  dan  doktrin  –  doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu hukum. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Dan Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkotika Terhadap Disabilitas
Penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan suatu regulasi hukum  terkait pengaturan produksi, penyediaan,  peredaran,  penyaluran  dan  penggunaan  psikotropika  diperlukan  anutan  hukum  yang  berfungsi sebagai requalation , serta pencegahan peredaran gelap nakotika dan psikotropika memrlukan perhatian sebagai bentuk general  prevention . 10 Upaya  pencegahan  ini  sangat  diperlukan  sehingga  bisa  diperoleh    berapa  jauh maksimal  kebutuhhan  maksimal  kebutuhan  tahunan  akan  narkotika.  Upaya  untuk  mengantisipasi  terhadap penanggulangan  dan  pencegahan  narkotika  maka  dibutuhkan  suatu  kebijakan  dalam  peredaran  narkotika  dan kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui pengambilan kebijakan kriminal (criminal policy) . Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui  sarana  penal  atau  penegakan  hukum  pidana  diantaranya  melalui  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat.
Program criminal  policy tersebut  menjadi  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum  dengan  menegakkan hukum  sebagai  suatu punishment , tetapi juga  kadang-kadang  diperlukan  sarana reward untuk  membangkitkan motivasi  masyarakat  guna  menunjang  pengakan  hukum.  Dalam  uapya  penegakan  hukum (law  enforcement) , menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya sebatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukm harus memenjarakan sebanyakbanyaknya para pengguna narkotika di lembaga permasyarakatan.
Non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap  permasalahan-permasalahan  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menaggulangi penyalahgunaan narkoba. 11
Mengacu  kepada  sistematika  kebijakan  kriminal  yang  telah  ada  usahausaha  kebijakan  non  penal  dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (trafiking) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa : Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga
7 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
9 Ibid , hlm 177.
10 Handono, Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika.
Diponegoro Law Review,  Vol. 1 No. 2, (2013).
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4050
11 Loc, Cit, Handono
masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, pengingkatan usaha- usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usahausaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial. 12
Pencegahan  kejahatan  (upaya  non  penal)  memfokuskan  diri  pada  campur  tangan  sosial,  ekonomi  dan pelbagai  area  kebijakan  publik  dengan  maksud  mencegah  terjadinya  kejahatan.  Bentuk  lain  dari  keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana  kontrol  sosial  informal.  Peningkatan  pencegahan  kejahatannya  berorientasi  pada  pelaku  atau offendercentred  crime  prevention dan  berorientasi  pada  korban  atau victim-centred  crime  prevention. 13 Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok  Polri  yang  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia (UU Polri), yaitu :
a) Upaya Preemtif
Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan  penyuluhan  yang  bersifat  dengan  sasaran  untuk  memengaruhi  faktor-faktor  penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba”.
b) Upaya Preventif
Tindakan  preventif  sebagaimana  dikatakan  oleh  Momo  Kelana  (2002)  merupakan  pelaksanaan  fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  kegiatan  kepolisian.  Dalam  pencegahan  masalah tindak  pidana  narkoba,  pihak  Satuan  Narkoba  melakukan  Operasi  Rutin  Kepolisian  dan  Operasi  Khusus Kepolisian”

## c) Upaya Represif
Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan  masyarakat,  setelah  informasi  yang  didapat  diyakini  kebeneranya,  barulah  aparat  Kepolisian  bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian”.
Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan.  Upaya  pencegahan  dan  penaggulangan  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  di  Polrestabes Kota Medan diantaranya ialah sebagai berikut: 14

## 1. Melaksanaan Giat Rutin GKN (Gerebek Kampung Narkoba)
Kegiatan ini dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan menggerebek sebuah kampung yang menjadi lokasi pesta  narkoba.  Salah  satu  penggerebekan  yang  telah  dilakukan  ialah  terjdi  di  Desa  Sei  Menciirm  Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang pada 25 Juni 2021 oleh petugas gabungan Polrestabes Medan bersama Denpom 1/5 Medan menggerebek sebuah kampung  yang menjadi lokasi pesta narkoba dan perjudian yang beromset jutaan rupiah per hari.
Penggerebekan  di  kampung  narkoba  berjuluk  perkampungan  ”Las  Vegas”  tersebut  membuat  para pendengar narkotika dan pemain judi kabur ke dalam hutan tidak jauh dari lokasi tersebut. Ratusan petugas yang terlibat  dalam  penggerebekan  tersebut  secara  langsung  membuka  paksa  pintu  dan  menemukan  barang  bukti perjudian  dan  narkotika  sebanyak  26  gram  sabu,  65  mesin  judi  jackpt  dan  3  unit  mesin  judi  tmebak  ikan. Perkampungan  Sei  Mencirim  kini  berada  dalam  pengawasan  Polrestabes  Medan  dan  nantinya  akan  rutin dilakukan pemeriksaan untuk menjadikannya perkampungan sejahtera bersih narkoba. 15
12 Refrensi Abintoro Prakoso, “Kriminologi Hukum & Hukum Pidana”, (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013, hal 159 13 Ibid, halaman 160
14 Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni
15 Oke  News, Polrestabes  Medan  Grebek  Kampung  Narkoba  Berjuluk  “Las  Vegas”,  Sita  Mesin  Judi  dan  Sabu , https://news.okezone.com/read/2021/06/25/608/2430920/polrestabesmedan-gerebek-kampung-narkoba-berjuluk-las-vegas- sita-mesin-judi-dan-sabu. Akses di Medan 6 Juni 2021

## 2. Melaksanakan Penyuluhan Secara Rutin Di Wilayah Rawan Narkoba
Polrestabes Kota Medan melakukan penyuluhan secara rutin di daerah-daerah rawan narkotika sekitaran kota Medan secara berkelanjutan. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan proses pencegahannya. Memberikan motivasi serta pendidikan moral kepada generasi muda agar tidak terjerat dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Polrestabes Medan dalam target ke depan akan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Melakukan Giat Gotong Royong Di Wilayah Rawan Narkoba
Kegiatan ini dilakukan guna memberikan aktifitas positif terhadap masyarakat dalam mebentuk karakter yang saling tolong menolong, gootng royong dan kerja sama. Aparat penegek hukum dalam hal ini Polrestabes kota  Medan  mengajak  masyarakat  untuk  bersama-sama  dalam  melakukan  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika.  Melaporkan  kepada  petugas  apabila  terjadi  transaksi  narkotika  dan  penyalahgunaan  narkotika dilingkungan tesebut, ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan terhadap pencegahan peredaran narkotika. 4. Program Medan Bersinar ( Bersih Narkoba)
Polrestabes Kota Medan memiliki program khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di  kota  Medan,  yaitu  adanya  program  Medan  Bersinar.  Program  ini  telah  terlaksana  di  Kampung  Subur  yang bekrja sama dengan Stakeholder . Dalam program ini beberapa kegiatan yang dilakukan ialah: 16
a) Penambahan sarana prasarana;
b) kegiatan olahraga;
c) kegiatan hidroponik;
d) pembuatan posko tobat;
e) melakukan patroli rutin di wilayah rawan narkoba.
Kejahatan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi penerus bangsa, cita-cita negeri ini tidak akan terwujud  selagi  generasi  penerus  terkontaminasi  Narkoba.  Peredaran  Narkoba  menyasar  semua  kalangan masyarakat,  tidak  mengenal  usia,  dan  berbagai jenis pekerjaan.  Berbagai  cara  dan  upaya  terus  dilakukan  oleh Polda  Sumatera  Utara  beserta  jajarannya,  melalui  Direktorat  Narkoba  polda  sumatera  utara  terus  berupaya memberantas kejahatan narkoba. Salah satunya melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  6  Tahun  2018,  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) dikelompokan menjadi 4 kategori, yakni pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi penelitian dan pengembangan penanganan  penyalahgunaan  narkotika  serta  presekusor  narkotika.  Guna  melaksanakan  program  P4GN  di  era digitalisasi industri 4.0, harus memiliki cara dan inovasi.
Sumut  Bersinar  adalah  terobosan  atau  inovasi  baru  dalam  membangun  penyampain  informasi  kepada publik dan masyarakat khususnya pada pelajar yang berbasis aplikasi, yang menjawab tantangan kedepan tentang perkembangan  teknologi  informasi  dalam  rangka  pencegahan  terhadap  penyalahgunaan  Narkoba  di  wilayah hukum  Polda  Sumatera  Utara,  Model  Digitalisasi  Sosialisasi  adalah  proses  dari format  analog  menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi disimpan, dikelola, dan didistribusikan dalam bentuk teks, angka audio visual, yang berisi tentang program atau kegiataan yang tertuang didalam Sumut Bersinar. 17
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotiba  diwajibkan  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Rehabilitasi medis  adalah  pengobatan  dan  pemulihan  kondisi  kesehatan  bagi  korban,  sementara  rehabilitasi  social  adalah upaya  pemulihan  mental  para  pecandu.  Berdasarkan  Pasal  55  Undang-Undang  Narkotika,  rehabilitasi  dapat dilakukan berdasarkan permohonan. Suatu permohonan rehabilitasi diawali dengan laporan oleh si pecandu atau keluarga kelembaga rehabilitasi medis dan sosial.  Narasumber  dengan  tenang  dan jelas    serta    enak didengar  mengumandang suara menjelaskan dan menjawab pertanyaanpertanyaan baik dari  presenter maupun para pendengar dalam dialog Interaktif Halo Polisi. Sebagai Narasumber Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut AKBP  Fadris S  R  Lana,  SIK  M.SI  dan  IPWL  LRPPN  Bhayangkara  Indonesia Taufik  CH  Cht  di  RRI  Medan Chanel  94,3  FM    dalam  acara  Dialog  Interaktif  Halo  Polisi  dengan  mengambil  tema  Strategi  pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui Aplikasi Sumut Bersinar guna mendukung perubahan teknologi kepolisian di era Police 4.0. Selaku pedamping dari Humas Polda Sumut Kaur Mitra Subbid Penmas Bid Humas Polda Sumut Kompol Sahat Tarigan SH, dan Jamaluddin S.Sos Paur mitra subbid penmas bid humas. Siaran langsung ini di pandu presenter yang berpengalaman Desy Utami, pada hari Rabu (16/06/2021) sekitar pukul 15.00-16.00 WIB.
16 Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021
17 Tuntas  Online, Strategi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Melalui  Aplikasi  Sumut  Bersinar . https://www.tuntasonline.com/2021/06/16/strategi-pencegahan-penyalahgunaannarkoba-melalui-aplikasi-sumut-bersinar. Akses di Medan 6 Juli 2021
Dialog  Interaktif  Halo  Polisi  ini  berjalan  tertib,  aman  dan  lancar.Dan  menjalankan  Prokes  (Protokol Kesehatan). Systim aplikasi ini merupakan  ide dari AKBP M. Fadris Sangun Ratu Lana, SIK, M.Si, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan  V Kementerian PUPR Tahun 2021, membuat terobosan  dalam  program    aplikasi  "Sumut  Bersinar"  di  era  digitalisasi  industri  4.0,  yang  akan    memberikan informasi terhadap masyarakat didalam penyalahgunaan Narkoba pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
Upaya  Polrestabes  Kota  Medan  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota Medan tentu tidak terlepas dari hambatanhambatan yang terjadi, menurut IPDA Ruspian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes  Medan  bahwa  yang  menjadi  hambatan  dalam  upaya  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes kota Medan adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat kota medan terkait penyalahgunaan narkotika di beberapa wilayah tertenu di Kota Medan yang merupakan wilayah rawan narkoba.
Namun, disamping itu tingkat keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Medan sudah cukup maksimal. Hal ini terlihat berdasarkan seringnya dilakukan GKN  (Grebek  Kampung  Narkoba)  di  wilayah  rawan  narkoba  di  Kota  Medan  dan  seringnya  dilakukan  upaya bimbingan dan penyuluhan bahaya narkoba serta didirikannya Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). Sejauh ini Polrestabes Medan belum melakukan uapya khusus terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh penyandang disabilitas, hal ini akan menjadi target ke depan bagi Polrestabes Kota Medan.

## SIMPULAN
Kebijakan  dan  upaya  hukum  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  adalah  terdiri  dari kebijakan  penal  dan  non  penal,  dimana  di  proses  secara  hukum  maupun  direhabilitasi.  Upaya  yang  dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan markoba, melakukan giat  gotong  royong  di  wilayah  rawan  narkoba,  mengembangkan  program  Bersinar  (Bersih  Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., Polri Mengisi Republik , PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010.
Makarao dan Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004.
Gories  Mere.  Kalakhar  BNN.  Penyandang  Cacat  dan  Anak  Jalanan  Rentan  Terhadap  Narkoba. https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba, diakses Maret 2021 .
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Handono, Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika.
Diponegoro Law Review,
Vol. 1 No. 2, (2013).
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4050 .
Refrensi  Abintoro  Prakoso, “Kriminologi  Hukum  &  Hukum  Pidana”, (Penerbit  Laksbang  Grafika- Yogyakarta), 2013.
Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni. Oke News, Polrestabes Medan Grebek Kampung Narkoba Berjuluk “Las Vegas”, Sita Mesin Judi dan Sabu ,  https://news.okezone.com/read/2021/06/25/608/2430920/polrestabesmedan-gerebek-kampung-narkoba- berjuluk-las-vegas-sita-mesin-judi-dan-sabu. Akses di Medan 6 Juni 2021.
Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021.
Tuntas  Online, Strategi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Melalui  Aplikasi  Sumut  Bersinar . https://www.tuntasonline.com/2021/06/16/strategi-pencegahan-penyalahgunaannarkoba-melalui-aplikasi- sumut-bersinar. Akses di Medan 6 Juli 2021