Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 8, Number 1, Tahun 2024, pp. 17-28 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78899

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 12, 2024 Accepted March 10, 2024 Available online April 25, 2024
Kata Kunci: Eksistensi Desa Adat, Kemandirian Ekonomi, Peraturan Daerah
Keywords: Existence of Customary Village, Economic Independence, Regional Regulation.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## Eksistensi  Desa  Adat  Dalam  Kemandirian  Ekonomi  Pasca Peraturan  Daerah  Bali  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Desa Adat di BALI
Ni Luh Gede Mita Sundari 1* , A.A Gede Putra Pemayun 2
1,2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

## A B S T R A K
Perubahan  sistem  politik  mendorong  Pemerintah  Provinsi  Bali membentuk  suatu  regulasi  terkait  Desa  Adat  sebagai  kepedulian  dan upaya  melindungi  eksistensi  Desa  Adat  di  Bali  yang  diharmonisasi melalui  gerak dinamika perkembangan jaman. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  eksistensi  desa  adat  dalam  kemandirian  ekonomi pasca  terbitnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Desa  Adat.  Penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subjek  penelitian dari  7  orang.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi, wawancara,  studi  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Teknik pemeriksaan  data  menggunakan  metode  Triangulasi  data.  Hasil penelitian  menunjukkan  Desa  Adat  Guwang  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat  telah  memiliki  masyarakat  hukum  adat  yang memiliki  kesamaan  perasaan  kelompok.  Kendala  yang  dihadapi  oleh Desa  Adat  dalam  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  yaitu  kendala yang  timbul  karena  faktor  internal  dan  kendala  yang  timbul  karena faktor  eksternal.  Simpulan  penelitian  yaitu  adanya  lembaga perekonomian  yang  ada  yaitu  lembaga  yang  bergerak  di  sektor keuangan  adalah  LPD  dan  disektor  riil  adalah  BUPDA,  maka  mampu menfaatkan  potensi  yang  ada  di  wewidangan  Desa  Adat  yang  dapat mendukung  terjadinya  kemandirian  ekonomi  yang  dimana  akan mewujudkan  kasukretan  Desa  Adat.  Implikasi  penelitian  ini  dapat memberikan  pengetahuan  kepada  pihak-pihak  terkait  mengenai kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.

## A B S T R A C T
Changes in the political system encourage the Bali Provincial Government to form a regulation related to Customary  Villages  as  a  concern  and  effort  to  protect  the  existence  of  Customary  Villages  in  Bali which are harmonized through the dynamics of the times. This research aims to analyze the existence of  Indigenous  villages  in  economic  independence  after  the  issuance  of  Bali  Province  Regional Regulation  Number  4  of  2019  concerning  Indigenous  Villages.  This  research  in  collecting  data  uses descriptive  qualitative  research  design.  The  research  subjects  were  7  people.  Data  collection  using observation  techniques,  interviews,  documentation  studies  and  literature  studies.  The  data-checking technique uses the data triangulation method. The results showed that Guwang Customary Village as a  unit  of  customary  law  society  has  a  customary  law  society  that  has  a  common  group  feeling.  The obstacles  faced  by  the  Customary  Village  in  realizing  economic  independence  are  obstacles  arising from  internal  factors  and  obstacles  arising  from  external  factors.  The  research  concludes  that  the existing economic institutions, namely  institutions engaged  in  the  financial sector are LPD and in the real  sector  BUPDA,  can  utilize  the  potential  that  exists  in  the  Customary  Village  area  which  can support  economic  independence  which  will  realize  the  Kasukretan  of  the  Customary  Village.  The implications  of  this  research  can  provide  knowledge  to  relevant  parties  regarding  the  economic independence of Desa Adat in Bali.

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah mencatat pada abad ke-9 Masehi, Bali  memasuki peradaban yang telah lama berdiri, baik dalam  bidang  sosial,  politik,  budaya,  dan  agama.  Kehadiran  Desa  Adat  di  Bali  telah  menjadi  institusi sosioreligius  yang  selalu  melekat  pada  seluruh  aktivitas  adat,  seni,  budaya,  serta  agama  masyarakat  di Bali. Aktifitas masyarakat adat mempunyai agama yang kuat, ditandai dengan adanya kaitan keagamaan sekaligus  simbol persatuan masyarakat adat dalam melakukan ritual keagamaan kolektif sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat adat kepada Tuhan ( Ida Sang Hyang Widhi Wasa ) (Fauziyah, 2022; Yasa & Sudiana,  2022). Pelestarian  serta  kesinambungan  kebudayaan  Bali  dengan  dijiwai  agama  Hindu  juga mendapatkan  sentuhan  peran  penting  Desa  Adat  karena  proses  regenerasi  tradisi  berlangsung  secara sistematis (Jayanti et al., 2022;  Sumarjo, 2018). Karakter sosial Desa Adat juga ditandai dengan adanya peraturan (Awig-Awig dan Pararem) yang mengatur tata hubungan kemasyarakat, hak, kewajiban, serta tanggung  jawab  sosial  seluruh krama  desa (anggota  masyarakat  adat) (Adnjana  Putri  &  Raka,  2021; Kurniasari,  2022). Dengan  seiring  perkembangan  jaman  dan  dinamika  perubahan  sistem  politik  dan pemerintahan menyebabkan eksistensi Desa Adat di Bali terus mendapat tantangan dari waktu ke waktu. Politik  administratif  kolonial  telah  menghadirkan  ‘dualitas  desa’  dengan  adanya  ‘Desa  Dinas’,  sebagai realitas  ‘yang  lain’  ( the  others )  di  luar  Desa  Adat (Wibawa  et  al.,  2020;  Yoga,  2023). Dengan  adanya dualitas  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  silang  pandangan  mengenai  tugas  dan  wewenang  masing- masing, serta tak jarang menimbuulkan konflik sosial.
Namun,  terjadinya  perubahan  sistem  politik  mendorong  Pemerintah  Provinsi  Bali  membentuk suatu  regulasi terkait  Desa Adat sebagai kepedulian  dan upaya melindungi eksistensi Desa Adat di Bali yang diharmonisasi melalui  gerak dinamika perkembangan jaman. Sejumlah perubahan telah dilakukan terhadap peraturan yang mengatur tentang desa adat di Bali, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  06  Tahun  1986  tentang  Kedudukan,  Fungsi  dan  Peran  Desa  Adat  Sebagai  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  di  Bali,  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman , Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Desa Pakraman ,  dan  Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali semakin menguatkan keberadaan dari Desa Adat di Bali.  Pemerintah Provinsi  Bali  telah  menerbitkan  regulasi  yang  sangat  strategis,  diantaranya  adalah  diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Regulasi ini merupakan implementasi nyata dari Visi Misi Pembangunan Daerah Bali “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui rencana pembangunan  global  menuju  Bali  era  baru”.    Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019 memberikan landasan hukum yang komprehensif terhadap keberadaan 1.493 desa adat di Bali. Selain itu kemunculan  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali  juga  mengatur eksistensi  Desa  Adat  di  Bali.  Eksistensi  Desa  Adat  akan  memberikan  penguatan  dibeberapa  aspek kehidupan masyarakat adat di Bali dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari (Setyastrini et al., 2023; Wati et al., 2021).
Sistem  perekonomian  yang  wajib  dibentuk  untuk  pemanfaatan  sumberdaya  di  Desa  Adat  yaitu lembaga  keuangan  Desa  Adat  Lembaga  Perkreditan Desa  Adat  (LPD)  yang  bergerak  disektor  keuangan perekonomian (Agustini,  2019;  Saputra  et  al.,  2019). Serta  Desa  Adat  di  Bali  wajib  untuk  membentuk badan  usaha  yang  disebut  dengan Baga  Utsaha  Padruwen Desa  Adat  (BUPDA)    bergerak  disektor  riil perekonomian (Piadnyan  et  al.,  2020;  Suarjana,  2023) .    BUPDA  merupakan  perusahaan  induk  (sejenis holding)  yang    dapat  mendirikan  anak  perusahaan  (unit  usaha)  dengan  jenis  dan  jumlah  yang  sesuai dengan kebutuhan, peluang usaha, potensi ekonomi, kemampuan finansial dan keterampilan sumber daya Desa Adat setempat. Kedepannya Desa Adat di Bali akan memiliki sistem perekonomian adat yang dapat bersinergis dengan pelaku ekomoni yang terdiri dari perorangan, kelompokan, dan utsaha praduwen Desa Adat (LPD dan BUPDA) (Agustini, 2019; Saputra et al., 2019; Wati et al., 2021). Dengan adanya sinergitas dari ketiga pelaku ekonomi merupakan mesin perekonomian sebagai sumber kesejahtreraan bagi krama Desa  Adat (Arjaya,  2022;  Suarjana,  2023). Keberadaan  mesin  penggerak  perekonomian  ini  secara langsung dan tidak langsung akan memperkuat perekonomian Desa Adat di Bali menjadi perekonomian yang  mandiri  yang  berfungsi  untuk  memperkokoh  dan  tanggung  dalam  menjaga,  melindungi  dan melestarikan  adat  budaya  Bali  serta  eksistensi  Desa  Adat  di  Bali  ditengah  perkembangan  jaman moderenisasi. Berdasarkan hasil observasi data jumlah LPD Di Provinsi Bali  Tahun 2023 yang terdiri dari desa  adat  di  provinsi  Bali  sebanyak  1493,  terdapat  LPD  sebanyak  1439  dan  yang  belum  sebanyak  46. Serta  data  jumlah  BUPDA  Di  Provinsi  Bali  Tahun  2023  yaitu  344.  Namun  dengan  diundangkannya Peraturan Desa Adat tidak serta merta  menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan dan persyaratan yang harus diselesaikan oleh  Peraturan Daerah  Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019  Tentang Desa Adat Di Bali agar dapat  berfungsi  dengan  efektif  dalam  penyelesaian  permasalahan  tersebut (Datrini  et  al.,  2023;  R., Kamurnian Tafonao, Artha Lumban Tobing, 2023).
Permasalah  yang  timbul  setelah  berlakuknya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali berkaitan dengan penguatan bidang ekonomi yaitu penerbitan mengenai aturan turunan dari Perda Desa Adat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan  lainnya,  Penerbitan  peraturan  hukum  adat  seperti awig-awig dan pararem ,  Identifikai  dan inventarisasinilai budaya dan adat Bali yang berkaitan dengan tata kelola ekonomi, bisnis dan manajemen, cara berpikir ( mindset ), sikap ( attitude ), dan prilaku ( bihavior ) dari perangkat/pengurus ( Prajuru ) Desa Adat, dan warga ( krama ) Desa Adat di Bali, Meningkatkan kemampuan dari Prajuru dan krama, Penataan potensi usaha dan ekonomi Desa Adat di Bali, Pembentukan kumpulan data terkait ekonomi Desa Adat di Bali (Hakim  &  Qurbani,  2022;  Sandiasa  &  Sudianing,  2021) .  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis eksistensi desa adat dalam kemandirian ekonomi pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  saran  kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi guna memajukan Desa Adat yang ada di  Bali  khusnya  dalam  mengembangkan  kemandirian  perekonomian.  Selain  itu,  dapat  memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait mengenaik kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.
.

## 2. METODE
Penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif, yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  keadaan  sebenarnya  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berpandangan  bahwa  realita  dipandang  sebagai  suatu  yang holistik,  kompleks,  dinamis,  penuh  makna  dan  pola  pikir  induktif (Hoffman,  2022;  Sugiyono,  2019). Pengumpulan data berupa deskripsi  objek penelitian yang diperoleh dari wawancara dan laporan. Poin- poin  data  dan  analisis  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  laporan penelitian secara rinci. Subjek penelitian dari 7 orang terdiri dari Bandesa Adat Guwang, Patengen Desa Adat  Guwang, Pengelola LPD  Desa  Adat  Guwang, Pengelola BUPDA  Desa  Guwang, Krama Desa  Adat Guwang, Prajuru Majelis  Desa Adat Provinsi Bali dan  Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.  Pengumpulan  data  adalah  proses  pengumpulan  data  berdasarkan  kebutuhan  penelitian.  Untuk mencapai hasil penelitian yang baik diperlukan data yang valid dan reliabel sehingga analisis data yang dilakukan  mencerminkan  tujuan  penelitian  yang  telah  ditetapkan.  Pengumpulan  data  dilakukan berdasarkan  kemampuan  dan  metode  penelitian  yang  digunakan.  Dalam  penelitian  ini,  menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Observasi dan survei lapangan untuk mengamati secara dekat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian di Desa Adat.  Tujuan  wawancara  ini  adalah  untuk  mendefinisikan  masalah  secara  lebih  terbuka  dengan menanyakan pandangan dan gagasannya kepada orang yang diwawancarai. Dokumentasi dalam penelitin ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambaran bagaimana jalannya  perekonomian di Desa Adat yang di kuatkan dengan adanya keberadaan LPD dan BUPDA.
Teknik pemeriksaan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan  untuk  mendapatkan  keakuratan  data  yang  relevan  maka  perlu  dilakukannya  peningkatan ketekunan  dalam  melakukan  pengamatan  di  lokasi  penelitian.  Penggunaan  metode  Triangulasi  data dilakukan  bertujuan  untuk  memeriksa  kembali  terhadap  metode  pengumpulan  data,  serta membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi atau kesesuain hasil obeservasi ketika melakukan penelitian dilapangan (Bugin, 2008:257). Pemilihan teknik ini dikarenakan dalam penelitian ini menggukan metode pengumpulan data lebih dari satu, sehingga data yang diperoleh dari metode satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan. Audit trail bertujuan untuk dapat membentuk penelitian kualitatif yang dependabilitas, maka diperlukan gabungan dari konfirmabilitas yang dilakukan dengan  audit  trail,  yang  dilakukan  oleh  pembimbing.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisa  data deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  apa  yang  terjadi  dilapangan  dan mengupayakan penggambaran data.
Model  analisa  deskriptif  kualitatif  terdiri  dari  tahap  pengumpulan  data.  Pada  tahap  ini melaksanakan penyumpulan data terkait penelitian secara keseluruhan, Adapun data yang diperoleh yaitu data sekunder maupun data primer, data yang diperoleh pada saat melakukan observasi, hasil wawancara dengan  informan  serta  data  pendukung  lainnya.  Tahap  reduksi  data  merupakan  proses  seleksi  yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul serta mensintesis data berbeda dari catatan lapangan tertulis. Hal ini sangat berguna dan membantu peneliti mendapatkan gambaran  hasil  observasi  yang  akurat.  Tahap  penyajian  data,  dalam  menyajikan  data  peneliti  dapat menyajikan  melalui  grafik,  table,  pictogram  dan  lainnya.  Tujuan  dari  penyajian  data  tersebut  agar  data terkelompokan  serta  tersusun  salam  suatu  pola  hubungan,  sehingga  dapat  memudahkan  untuk memahami  informasi  dari  data  tersebut.  Tahap  penarikan  kesimpulan,  kesimpulan  dapat  berupa
pernyataan  secara  singkat  serta  dapat  dipahami  dengan  mudah  yang  mengarah  pada  tujuan  penelitian. Kesimpulan juga dapat berupa hubungan kausal atau interatif, maupun teori datau hipotesis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Guwang merupakan badan usaha keuangan milik Desa Adat Guwang yang didirikan  pada Tahun 1990. Berdirinya LPD Desa Adat Guwang disepakati dalam Paruman Desa Adat Guwang dan  penerbitan  Surat  Keputusan Gubernur KDH  Bali  Nomor  972  Tahun  1984  yang  memberikan  ruang  kepada  Desa  Adat  seluruh  Bali  untuk mendirikan LPD. Sebagai percontohan di setiap kabupaten di Bali didirikan masing-masing 1 (satu) LPD. Desa  Adat  yang  menjadi  percontohan  dalam  pendirian  LPD  yaitu  memprioritaskan  Desa  Adat  yang menjadi  pemenang  pada  lomba  Desa  Adat.  Pada  saat  itu  Desa  Adat  Guwang  merupakan  salah  satu pemenang Desa Adat, sehingga terpilihlah Desa Adat Guwang sebahai pilot project (proyek percontohan) untuk  mendirikan  LPD.  Berdasarkan  SK  Gubernur  Bali  Nomor  974  Tahun  1984  Desa  Adat  yang mendapatkan bantuan pendirian LPD mendapatkan modal usaha sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), mesin  ketik,  kalkulator,  peti  uang,  dan  blangko-blangko  yang  dapat  menunjang  jalannya  aktivitas pembangunan LPD yang ada di Desa Adat percontohan. Selain itu para pengurus atau pengelola LPD yang akan nantinya diangkat sebagai pengelola LPD diberikan pendidikan atau bintek terkait pengelolaan LPD selama 12 (dua belas) hari oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pada awal pembembentukan awal LPD Desa Adat Guwang hanya memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu sebagai ketua, sekretaris dan bendahara, dan untuk kantor masih menumpang di Kantor Kepala Desa Guwang .
Dalam proses rekruitmen karyawan LPD Desa Adat Guwang, pemilihan dilakukan dengan proses seleksi  oleh  Tim  yang  dibentuk  berdasarkan Paruman Desa  Adat  Guwang  yang  terdiri  dari  beberapa kelompok  yang  ahli  dalam bidangnya.  Sampai  dengan  saat  ini  jumlah  karyawan  yang  dimiliki  oleh  LPD Desa  Adat  Guwang  bejumlah  23  (dua  puluh  tiga)  orang  karyawan.  Berdasarkan  data  jumlah  karyawan LPD Desa Adat Guwang dalam setiap tahunnya mengeluarkan biaya operasional tenaga kerja pada tahun 2023  yaitu  sebesar  Rp2.771.223.000  setiap  tahunnya.  Selain  itu  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Pamucuk  Prajuru LPD  Desa  Adat  Guwang  dijelaskan  bahwa  LPD  Desa  Adat  Guwang  juga  memberikan beasiswa  pendidikan  Srata  I  (S1)  kepada  karyawannya,  dan  sampai  saat  ini  sudah  tercatat  3  (tiga) karyawannya  telah  menyelesaikan  pendidikan  dan  masih  terdapat  2(dua)  karyawan  yang  masih menjalankan  pendidikannya.  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Guwang  sebagai  salah  satu  lembaga perekonomia yang ada didalam Desa Adat yang merupakan unit operasional yang memiliki fungsi sebagai wadah  kekayaan  Desa  Adat  yang  dapat  berupa  uang  atau  surat  berharga  lainnya.  Keberadaan  LPD diarahkan  kepada  peningkatan  usaha  dalam  meningkatkan  taraf  kehidupan Krama Desa  Adat  dan menunjang segala aktivitas serta pembanguna yang ada di Desa Adat. Tertuang dalam Pararem LPD Desa Adat  Guwang  dijelaskan  bahwa  usaha  LPD  Desa  Adat  Guwang  terdiri  dari  menerima  Simpanan  dalam bentuk tabungan sukarela, simpanan berjangka dan bentuk simpanan lainnya. Dalam hal pengembangan penambahan  jenis  simpanan  dan  persyaratan  harus  diputuskan  dalam Paruman Desa  Adat  Guwang. Perkembangan jumlah simpanan yang terdapat di LPD Desa Adat Guwang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Jumlah Simpanan dan Nasabah LPD Desa Adat Guwang Tahun 2020 s.d. 2023
No Tahun Tabungan Deposito Jumlah Tabungan (Rp) Jumlah Nasabah Jumlah Deposito (Rp) Jumlah Nasabah 1 2020 51.462.715.000 8.324 75.533.400.000 1.281 2 2021 43.251.090.000 8.558 84.304.800.000 1.297 3 2022 60.160.883.000 7.097 92.009,300.000 1.379 4 2023 83.779.442.000 7.602 99.197.950.000 1.426
Kedua menyediakan fasilitas kredit kepada Krama Desa Adat, Banjar Adat, Desa Adat Guwang dan Lembaga Keuangan Lainnya. Kredit kepada Krama Tamiu  dan Tamiu  dikenakan biaya administrasi dan bunga  yang  lebih  tinggi,  disertai  dengan  pengikat  notarial.  Aset  LPD  Desa  Adat  Guwang,  dari  awal pembentukan LPD Desa Adat Guwang yang hanya bermodalkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi  Bali  berupa  bantuan  dana  dari  Pemerintah  Provinsi  Bali  yaitu  sebesar  Rp2.000.000  (dua  juta rupiah)  dan  peralatan  operasional  yang  menunjang  aktivitas  pembangunan  LPD  di  Desa  Adat  Guwang. Perkembangannya sampai dengan saat ini tampak cukup sangat pesat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis  di  lapangan  perkembangan  aset  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Guwang  yang  dari  tahun  ke
tahun mengalami perkembangan dan peningkatan. Data jumlah aset yang dimiliki LPD Desa Adat Guwang dari ahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Aset LPD Desa Adat Guwang Tahun 2020 s.d. 2023
Laba  adalah  sisa  hasil  usaha  yang  diperoleh  LPD  Desa  Adat  Guwang  setelah  dikurangi  semua biaya operasional, penyisihan, dan pajak. Laba ini merupakan sumber dana utama untuk pengembangan LPD Desa Adat Guwang. Besaran Laba yang diperoleh  oleh  LPD Desa Adat Guwang dihitung  pada akhir tahun dan kemudian dipertanggungjawabkan pada Paruman Desa Adat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah laba yang diperoleh LPD Desa Adat Guwang dari tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Laba LPD Desa Adat Guwang Tahun 2020 s.d. 2023
Berdasarkan Pararem LPD Desa Adat Guwang bahwa pembagian laba telah tertuang bahwa laba LPD Desa Adat Guwang ditentukan pada akhir tahun buku LPD. Pembagian laba tersebuth arus dilakukan oleh  LPD  paling  lambat  1(satu)  bulan  setelah  laporan  pertanggungjawaban  LPD  Desa  Adat  Guwang disetujui dalam Paruman Desa Adat GuwangBerdasarkan laba yang diperoleh setiap tahunnya oleh LPD Desa Adat guwang dilakukan pembagian yang telah tertuang di dalam Pararem LPD Desa Adat Guwang. Penggunaan laba LPD Desa Adat Guwang digunakan sebagai cadangan Modal sebesar 60% dipergunakan oleh LPD untuk meningkatkan modal LPD. Dana Pembangunan dan Pembiayaan Desa Adat sebesar 20% diserahkan kepada Desa Adat Guwang, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Adat. Jasa Produksi sebesar 10% dari laba, dengan ketentuan 65% diperikan kepada Pengelola LPD Desa Adat Guwang dan 35% diberikan kepada Prajuru Desa dan Panureksa LPD. Dana Pemberdayaan sebesar 5%  atau  setinggi-tingginya  sebesar  Rp300.000.000,-(tiga  ratus  juta  rupiah)  disetor  oleh  LPD  Desa  Adat Guwang  ke  rekening  LPLPD  untuk  keperluan  pemberdayaan  LPD.  Dana  Sosial  sebesar  5%  dengan ketentuan 70% dikelola Desa Adat Guwang dan 30% dikelola LPD Desa Adat Guwang. Selain pembagian laba  tersebut  LPD  Desa  Adat  Guwang  juga  memberikan  Biaya  Sosial  kepada  Desa  Adat  Guwang  yang dimana ini merupakan hasil Paruman dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang ada di Desa Adat  Guwang  yaitu  pembangunan  dan  pemeliharaan  di  Desa  Adat, Pitra  Yadnya/Atiwa-tiwa (Pengabenan), dan Upacara Agama/Wali di Pura. Pemberian dana ini diberikan  disetiap akhir bulannya
144.432.968.000  145.900.908.000 171.299.083.000 205.813.322.000 - 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 2020 2021 2022
2023
2.218.558.000 1.807.869.000 1.508.772.000 1.614.647.000 - 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2020 2021 2022
2023
dari LPD Desa Adat Guwang kepada Desa Adat Guwang yang selanjutnya digunakan dalam segala kegiatan operasional Desa Adat dan membantu meringankan beban Krama Desa Adat Guwang serta menggerakan perekonomian Desa Adat Guwang.
Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) “Amertha Prakerthi” Desa Adat Guwang didirikan pada tahun  2022  berdasarkan  kesepakatan Krama dalam Paruman Desa  Adat  yang  dituangkan  dalam  Berita Acara Paruman Desa  Adat  Guwang.  Pendirian Baga  Utsaha  Padruwen Desa  Adat  (BUPDA)  “Amertha Prakerthi”  Desa  Adat  Guwang  telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme dan Pendirian Baga Utsaha  Padruwen Desa  Adat  (BUPDA).  Pada  bidang  usaha  Produksi Baga  Utsaha  Padruw en  Desa  Adat (BUPDA) “Amertha Prakerthi” Desa Adat Guwang mendirikan unit usaha pengelolaan Air Minum  Dalam Kemasan (AMDK) yang diberi nama Air Mineral Toya Beji Guwang. Unit usaha ini di dirikan pada tanggal 1 Juli 2018 yang  dimana  memanfaatkan sumber air yang berasal dari air sumber air Pancoran  Solah  Beji Guwang yang ada di wilayah Desa Adat Guwang. Berdasarkan uji labotarium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan  Provinsi  Bali  dengan  nomor  registrasi  440.52/-/Kes/Labkes,  bahwa  air  minum  Toya  Beji Guwang  layak  untuk  dikonsumsi  dengan  melalui  proses  filterisasi  terlebih  dahulu  sebelum  dikemas kedalam  botol.  Untuk  saat  ini  Air  Mineral  Toya  Beji  Guwang  memproduksi  air  minum  kemasan  botol dengan ukuran 330 ml yang diberinama Air Mineral Toya Beji Guwang. Untuk 1 (satu) dus berisi 24 botol kemasan  Air  Mineral  Toya  Beji  Guwang  dengan  ukuran  330  ml  dihargai  sebesar  Rp.  34.000.  Selain  itu Toya  Beji  Guwang  juga  melayani  isi  ulang  galon  dengan  ukuran  19  liter  yang  pergalonnya  dihargai Rp5.000 bagi Krama Desa Adat Guwang dan Rp7.000,- bagi warga diluar Desa Adat Guwang.  Berdasarkan data yang peroleh bahwa pada tahun 2023 Aor Mineral Toya Beji Guwang memiliki jumlah omset dan laba yang  cukup  tinggi  yaitu  dengan  jumlah  omset  mencapai  sebesar  Rp.746.023.684,-  dan  jumlah  laba mencapai sebesar Rp. 178.459.722,-.
Berdasarkan wawancara, dengan adanya Air Mineral yang bersumber dari Pancoran Solas Toya Beji  Guwang  sampai  saat  ini  belum  mendistribusikan  penjualan  air  minum  mineral  ini  keluar  wilayah Desa Adat Guwang, namun jika ada warga di luar Desa Adat Guwang yang berkeinginan untuk membeli dan  mengkonsumsi  dapat  datang  langsung  membeli  di  tempat  produksi.  Air  Mineral  Toya  Beji  Guwang telah memproduksi air minum kemasan botol yang berukuran 330 ml dan isi ulang gallon dengan ukuran 19  liter.  Air  kemasan  botol  ini  biasa  dimanfaatkan  sebagai  kebutuhan  air  minum  pada  saat  upacara  di pura, kegiatan di Desa Adat, dan setiap Krama Desa Adat Guwang yang mengadakan upacara keagamaan. Selain  itu  hasil  dari  penjualan  dari  Air  Mineral  Toya  Beji  Guwang  dimanfaatkan  untuk  mendukung kegiatan upacara agama yang ada di Desa Adat Guwang, sehingga Krama Desa Adat Guwang tidak pernah dikenakan peturunan untuk  upacara  keagaman.  Selain  memberikan  pemasukan  yang  mampu meringankan  beban Krama Desa  Adat  Guwang,  unit  usaha  Air  Mineral  Toya  Beji  Guwang  juga memberikan lapangan pekerjaan yang dimana memprioritaskan kepada Krama Desa Adat Guwang. Untuk saat  ini  Air  Mineral  Toya  Beji  Guwang  telah  memperkerjakan  8  (delapan)  orang  yang  memang  Krama Desa  Adat  Guwang.  Desa  Adat  Guwang  merupakan  Desa  Adat  pertama  yang  mengelola  sebuah  toko modern  sebagai  Baga  Utsaha  Padruwen  Desa  Adat.  Toko  modern  tersebut  diberi  nama  Guwang  Mart  I. Guwang Mart I yang dikelola oleh Desa Adat Guwang sebagai Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Guwang dalam kesehariannya dilajalankan oleh 7 karyawan, 7 pegawai tersebut  berasal dari perwakilan setiap Banjar Adat yang ada di Desa Adat Guwang yang telah lulus seleksi rekrutment yang dilakukan  oleh  tim  ahli  dari  Universitas  Udayana.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  pada  tahun 2023  Omset  dari  Guwang  Mart  I  mencapai  Rp2.204.891.200  dengan  laba  sebesar  Rp60.527.078.  Selain Guwang Mart I, terdapat Guwang Mart II  yang diremikan pada tanggal 5 Oktober 2022 merupakan toko modern  kedua  yang  didirikan  serta  dikelola  oleh  Desa Adat  Guwang  yang  berlokasi  di  areal  Pasar  Seni Guwang.  Untuk  pengelolaannya  dilakukan  kerjasama  antara  Desa  Adat  Guwang  dengan    Ary’s  Mikro dalam  hal  pemasokan  produk  yang  akan  dijual,  namun  untuk  bangunan  dan  segala  fasilitas  berupa bangunan  toko  dan  fasilitas  pendukungnya  disediakan  oleh  Desa  Adat  Guwang.  Untuk  produk  yang ditawarkan oleh Guwang Mart II lebih menawarkan makanan dan minuman ringan karena lokasinya yang terletak  di  Pasar  Seni  Guwang  yang  pengunjungnya  adalah  para  Wisatawan  yang  membeli  oleh-oleh ataupun barang kerajinan disana.
Berdasarkan  dari  data  yang  diperoleh,  pada  tahun  2023  Guwang  Mart  II  memiliki  Omset penjualan  mencapai  Rp951.598.029  namun  hasil  laba  yang  diperoleh  merupa  hasil  pembagian  dengan Ary’s mikro karena sistem pengelolaannya yaitu dengan kerjasa sehingga pembagian laba yang diperoleh oleh Desa Adat Guwang mencapai Rp53.982.469,-. Berdasarkan data, terlihat pada bulan Agustus sampai dengan November Tahun 2023 tidak ada omset penjualan dan laba hasil penjualan disebabkan pada bulan tersebut pada areal Pasar Seni Guwang sedang melakukan renovasi sehingga Guwang Mart II tutup atau tidak beroperasi, namun di buka kembali pada Bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang . Pasar Seni Guwang  merupakan  unit  usaha Baga  Utsaha  Padruwen Desa  Adat  (BUPDA)  Desa  Adat  Guwang  yang
didirikan tahun 27 November 2001 dan diresmikan oleh Gubernur Bali bapak Dewa Made Baratha. Pasar Seni  Guwang  merupakan  pasar  yang  menjual  aneka  barang  atau  kerajinan  seni  seperti  lukisan,  patung, ukiran, pakaian dan berbagai macam souvernir. Pendirian Pasar Seni Guwang berada diatas tanah milik Pemerintah  Kabupaten Gianyar sehingga sesuai peraturan BUPDA Amertha  Prakerti Desa Adat Guwang memiliki  kewajiban  untuk  membayarkan  bagi  hasil  sebesar  20%  dari  hasil  pendapatan  kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Selain itu,  terdapat  Pasar Seni Guwang  menggunakan sistem  blok yang disewakan  kepada  pedagang  dengan  biaya  sewa  Rp.  20.000.000  per  tahun  dan  sampai  dengan  saat  ini terdapat  300  blok  yang  tersedia  untuk  pedagang  yang  berjualan  di  Pasar  Seni  Guwang,    yang  dimana memprioritaskan Krama Desa Adat Guwang untuk berjualan di lokasi tersebut.  Tercatat sampai dengan akhir Tahun 2023 pendapatan dari biaya sewa dan operasional dari Pasar Seni Guwang mencapai Rp352. 632.335,- dan laba yang diperoleh mencapai Rp31.890.435
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  terlihat  terdapat  pada  Bulan  Agustus  samapai  dengan November  2023  tidak  memperoleh  omset  dan  laba  dikarenalan  pada  bulan  Agustus  sampai  dengan November 2023 areal Pasar Seni Guwang harus ditutup karena sedang dilaksanakannya renovasi.  Eskrim Gelato Guwang merupakan unit usaha Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Guwang yang tergolong masih baru didirikan yang diresmikian pada 5 Otober 2022 yang lokasinya di areal Pasar Seni Guwang.  Seluruh  pembangunan  dan  penyediaan  alat  sepenuhnya  bersumber  pada  keuangan  Desa  Adat Guwang.  Namun  dalam  pengelolaan  Eskrim  Gelato  Guwang  masih  melakukan  kerjasama  dengan  Gosha Kitchen  untuk  pemenuhan  dan  penyediaan  eskrim.  Sementara  sampai  dengan  saat  ini  jumlah  pegawai yang dipekerjakan di Eskrim Gelato Guwang hanya 2 (dua) orang karena mengingat jumlah pengunjung yang  belum  ramai.  Sampai  dengan  akhir  tahun  2023  omset  penjualan  dari  Es  Krim  Gelato  Guwang mencapai Rp.134.615.000 dan jumlah hasil laba yang diperoleh yaitu Rp.16.322.642.
Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian terjadi penurunan pendapat bahkan kerugian pada  bulan  Juli  sampai  dengan  September  hal  ini  disebabkan  mulai  sepinya  pembeli  Es  Krim  Gelato Guwang karena penutupan di areal Pasar Seni Guwang, dan pada bulan Oktober dan November 2023 Es Krim Gelato Guwang di tutup sementara karena kegiatan renovasi Pasar Seni Guwang. Pada bidang jasa terdapat Barong Dan Kecak Stage. Barong dan Kecak Stage merupakan unit Baga Utsaha Padruwen Desa Adat  (BUPDA)  Desa  Adat  Guwang  yang  bergerak  dibidang  jasa  yang  dimana  menawarkan  jasa  hiburan berupa tarian pertunjukan Barong dan Keris kepada para wisatawan. Barong dan Keris Stage merupakan unit usaha berusia paling muda yang dimiliki oleh Desa Adat Guwang. Untuk mendukung pembangunan Barong dan Keris stage Desa Adat Guwang mengeluarkan dana sebesar 1,5 Miliar. Selain dana dari Desa Adat Guwang terdapat beberapa bantuan dana yang diberikan dari pihak CSR dan pihak ketiga. Barong dan  Keris  Stage  dibuka  dan  melakukan  pentas  pertunjukan  setiap  hari  pada  Pukul  09.30  WITA  sampai dengan 10.30 WITA dan untuk tarif yang diberikan yaitu  untuk anak-anak sebesar Rp75.000 per  orang dan untuk dewasa sebesar Rp150.000 per orang. Berdasarkan data yang peroleh di lokasi penelitian dari mulai  diresmikannya  Unit  Usaha  Barong  dan  Keris  Stage  ini  jumlah  omset  dari  penjualan  tiket  yang diperoleh sampai dengan akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp526.475.000 namun karena Barong dan Keris Stage merupakan unit Usaha yang baru berdiri sampai dengan akhir tahun 2023 belum memperoleh laba dan masih mengalami kurugian. Pembagian Laba BUPDA Amertha Prakerthi, berdasarkan yang termuat dalam Pararem Baga  Utsaha  Padruwen Desa  Adat  “Amertha  Prakerthi”  Desa  Adat  Guwang  bahwa  laba yang diperoleh yaitu berupa manfaat manfaat sekala dan manfaat niskala. Manfaat sekala yaitu maanfaat yang  diperoleh  berupa  finansial  dan  non  finansial  yang  dimana  digunakan  untuk  meningkatkan kesejahtraan Krama Desa Adat Guwang. Sedangkan manfaat niskala merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan Panca Yadnya .  Laba dari hasil usaha BUPDA “Amertha Prakerthi” Desa Adat Guwang dialokasikan untuk pengelolaan BUPDA “Amertha Prakerhi” Desa Adat Guwang sebesar 70% dan untuk Desa Adat sebesar 30%. Pengelola BUPDA “Amertha Prakerthi” Desa Adat Guwang wajib mengelola 70% dari  hasil  laba  yang  dipergunakan  untuk  pembentukan  modal  organic  milik  Desa  Adat  Guwang  yang dikelola oleh BUPDA “Amertha Prakerthi” Desa Adat Guwang sebesar 80% (delapan puluh persen). Jasa produksi  dan/atau  bonus  diberikan  kepada Prajuru Desa  Adat  Guwang,  Pengelola  dan  Pegawai  BUPDA “Amertha Prakerthi” Desa Adat Guwang sebesar 15% (lima belas persen) dan iuran untuk pelaksana tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (lima persen). Desa Adat Guwang wajib menerima dan mengelola 30%  dari  hasil  laba  yang  diperoleh  yang  disetorkan  langsung  ke  dalam  kas  Desa  Adat  Guwang  yang kemudian  diperuntukan  untuk  Dana  Punia,  Dana Panca  Yadnya ,  Dana  operasional  dan olih – olihan Prajuru Desa Adat, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Krama Desa Adat Guwang, Dana catu untuk Banjar Adat, dan Iuran kepada Majelis Desa Adat. Penyetoran laba ini dilakukan oleh masing-masing unit usaha  yang  dimiliki  oleh  BUPDA  “Amertha  Prakerthi”  Desa  Adat  Guwang  setiap  akhir  bulan  langsung kepada kas Desa Adat Guwang.

## Pembahasan
Temuan  pertama,  eksistensi  Desa  Adat  Guwang  dalam  Kemandirian  Ekonomi  Desa  Adat  Pasca Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Desa  Adat  di  Bali. Eksistensi  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Bali  yang  selanjutnya  diberi  sebutan  Desa  Adat  tidak  dapat  terlepas  dari Sejarah  keberadan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri.  Keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat sebagai  subjek  hukum  adat  ditemukan  oleh  Van  Vollenhoven,  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  telah eksis sejak leluhur Bangsa Indonesia. Dengan demikian kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada sejak sebelum negara ini ada. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dijelaskan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Fauziyah, 2022; Sumarjo, 2018; Yoga, 2023). Eksistensi Desa Adat telah diakui oleh negara secara hukum yang tertuang dalam Pasal 18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  menentukan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam  Undang- Undang.”  Ini  berarti  bahwa  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  wajib  tetap diakui  dan  diberikan  jaminan  keberlangsungan  hidupnya  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Demikian juga Pasal 28I ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pengakuan dan  jaminan  terhadap  keberlangsungan  hidup  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sebagai kearifan lokal Bali harus dikuatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  otonomi  berwenang  mengatur  dan mengurus  Daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakatnya  sepanjang  tidak  bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Berdasarkan  peraturan  tersebut  serta  melihat  kondisi  Desa  Adat  di  Bali  yang  membutuhkan kepedulian  oleh  pemerintah  dalam  menjaga  eksistensinya  maka  Pemerintah  Provinsi  Bali  menerbitkan peraturan yang dimana peraturan tersebut bersifat menguatkan dari keberadaan Desa Adat di Bali serta menjaga  kelestariannya.  Maka  Pemerintah  Provinsi  Bali  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Selain itu keberadaan dari Desa Adat di Bali dikuatkan lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 tentang Provinsi Bali pada Pasal 6 yang berbunyi “Dalam  wilayah  Provinsi  Bali  terdapat  Desa  Adat  dan  subak  yang  diatur  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.  Artinya  keberadaan  dari  Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat adat dan Subak sebagai organisasi tradisional telah diakui. Keberadaan atau  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  terdiri  dari  2  (dua)  macam  yaitu  secara de  facto dan de  jure . Dalam  penelitian  ini  mengangkat  mengenai  eksistesi  studi  kasus  Desa  Adat  Guwang  yang  dapat  dilihat eksisistensinya  melalui de  facto ,  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  atau  Desa  Adat  diakui keberadaannya karena di dasarkan pada kenyataan bahwa sistem adatnya masih tetap ada, dipelihara dan didukung oleh rakyatnya, sehingga masih tetap di berlaku di dalam kehidupan kesatuan masyarakat adat atau Desa Adat (Wati et al., 2021; Yoga, 2023). Desa Adat Guwang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat  telah  memiliki  masyarakat  hukum  adat  yang  dimana  memiliki  kesamaan  perasaan  kelompok  yang disebut  dengan Krama Desa  Adat  Guwang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa berdasarkan awig-awig Desa Adat Guwang terdapat 3 (tiga) jenis Krama yaitu Krama Penangga , Krama Tamiu dan Tamiu yang dimana disetiap Krama tersebut memili hak dan kewajibannya masing-masing. De Jure merupakan pengakuan dari suatu keberadaan berdasarkan hukum. Ini berarti sesuatu yang memiliki pengakuan resmi berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku (Holle et al., 2022; Sinta & Reumi, 2023). De  jure menekankan  pada  pengakuan  resmi  pihak  yang  berwenang  seperti  pemerintah.  Dalam penelitian ini eksistensi dari Desa Adat secara hukum telah diakui oleh konstitusi yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang.”  Ini  berarti  bahwa  keber adaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  wajib  tetap  diakui  dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Piadnyan et al., 2020; Rohman et al., 2020). Agar daerah mempunyai ruang lingkup yang lebih besar dalam mengatur dan mengendalikan hajat hidup masyarakatnya, maka pemerintah  pusat harus memperhatikan kearifan lokal  dalam  merumuskan  kebijakan  tersebut.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Provinsisi  Bali  telah menerbitkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali  yang
bertujuan sebagai payung hukum dari keberadan Desa Adat di Bali. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa di Bali lebih memperjelas fungsi dan keberadaan Desa Adat tersebut agar kelestarian dari kearifan lokalnya tetap terjaga (Fauziyah, 2022; Wibawa et al., 2020).
Lembaga perekonomian tersebut  yaitu lembaga yang  bergerak di  bidang sektor keuangan yang dikenal  dengan  nama  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  dan  lembaga  yang  bergerak  di  sektor  riil  yang dikenal Baga  Utsaha  Padruwen Desa  Adat  (BUPDA).  Dalam  Penelitian  ini  Desa  Adat  Guwang  dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Adat guna terciptanya Kasukretan Desa Adat telah membentuk Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Guwang  dan Baga  Utsaha  Padruwen Desa  Adat  Guwang  “Amertha Prakerthi”. Dalam penelitian ini erat kaitannya dengan Desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dimana terdapat hukum yang berlaku yaitu diakui adanya hukum negara, hukum adat, dan  hukum  agama.  Sebagai  hukum  Negara  yaitu  adanya  pengakuan  hukum  berupa  adanya  Undang- Undang,  Peraturan  Daerah  serta  Peraturan  Gubernur  yang  mengatur  dari  keberadaan  Desa  Adat  serta lembaga  yang  ada  didalamnya  yaitu  lembaga  perekonomian  LPD  dan  BUPDA.  Pembentukan  lembaga perekonomian di Desa Adat sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali  yaitu  untuk  menciptakan  kemandiarian  ekonomi  guna  mewujudkan “Kasukretan”  atau  kesejahtraan  Desa  Adat.  Tujuan  dari  Kemandirian  Ekonomi  di  Desa  Adat  yaitu terciptanya  kesejahtraan  di  Desa  Adat  (Kasukretan)  Desa  Adat,  hal  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan terlaksananya Panca Kreta dan Panca Yadnya . Dengan adanya lembaga perekonomian yang ada di Desa Adat Guwang yaitu lembaga yang bergerak di sektor keuangan adalah LPD dan disektor riil adalah BUPDA, maka Desa Adat Guwang mampu menfaatkan potensi yang ada di wewidangan Desa Adat Guwang yang dapat mendukung terjadinya kemandirian ekonomi yang dimana akan mewujudkan kasukretan Desa Adat Guwang.
Temuan kedua, kendala Desa Adat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa  Adat  guna  terciptanya  Kasukretan  Desa  Adat  terdapat  beberapa  kendala  yang  di  temui  oleh  Desa Adat. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini kendala yang dihadapi oleh Desa Adat  dalam  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  yaitu  kendala  yang  timbul  karena  faktor  internal  dan kendala  yang  timbul  karena  faktor  eksternal.  Kendala  faktor  internal  yaitu  kapasitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  Desa  Adat.  Desa  Adat  di  Bali  yang  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Bali  yang  memiliki  wilayah,  kedudukan,  susunan  asli,  hak-hak  tradisional, harta  kekayaan  sendiri,  tradisi,  tata  Krama  pergaulan  hidup  masyarakat  secara  turun  temurun  dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri (Sumarjo,  2018;  Yoga,  2023). Kondisi  saat  ini  di  Desa  Adat  masih banyak  ditemui Prajuru Desa  Adat  yang  masih  belum  memahami  secara  menyeluruh  mengenai administrasi pemerintahan secara baik. Selain perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadi kendala bagi Desa Adat karena rata-rata usia dari Prajuru Desa Adat telah memasukin usia lansia. Dalam lembaga perekonomian Desa Adat yaitu LPD Desa Adat Guwang dan BUPDA Amertha Prakerthi Desa Adat Guwang juga mengalami kendala masalah dibidang Sumber Daya Manusia karena dalam mengelola LPD Desa  Adat  Guwang  sebagian  besar  karyawannya  masihh  memiliki  jenjang  pendidikan  setara  Sekolah Menengah Atas (SMA) dan terdapat beberapa karyawan LPD yang masih menempuh pendidikan Strata 1 (S1) yang merupakan beasiswa yang diberikan dari LPD Desa Adat Guwang.
Sedangkan  pada  pengelolaan  BUPDA  Amerta  Prakerthi  Desa  Adat  Guwang  jumlah pekerja/karyawan  yang  mengelola  setiap  unit  usaha  masih  sangat  terbatas  baik  dari  jumlah  karyawan dan  kemampuan  manejerialnya.  Kedua  mindset krama desa  adat  yaitu  kurangnya  pemahaman  Krama Desa  Adat  Guwang  mengenai  tujuan  terbentuknya  lembaga  perekonomian  Desa  Adat.  Sebagai  lembaga perekonomian  Desa  Adat  Guwang  LPD  dan  BUPDA  bukanlah  lembaga  perkonomian  yang  bertujuan mencari keuntungan ( benefit ) finasial belaka, melainkan lembaga perekonomian Desa Adat nerorientasi pada  mencapai  labda/manfaat  yang  optimal  bagi Krama Desa  Adat  baik  secara  sekala  mapun  niskala. Sehingga  semangat  atau  panatisme  dari  Krama  Desa  Adat  Guwang  yang  masih  kurang  untuk membesarkan dan meningkatkan lembaga perekonomian yang ada di Desa Adat Guwang. Masih ditemui Krama  Desa  Adat  Guwang  yang  belum  sadar  akan  kewajiban  untuk  membayar  kreditan  atau  pinjaman pada  LPD  Desa  Adat  Guwang.  Pembayaran  akan  kreditan  ini  sangat  berpengaruh  terhadap keberlangsungan operasi LPD Desa Adat Guwang. Ketiga, Potensi ekonomi dan keterbatasan modal Desa Adat. Setiap Desa Adat di Bali tentunya memiliki potensi ekonomi yang dimiliki, baik berupa potensi yang diperoleh dari alam maupun potensi yang diperoleh dari kekayaan budaya dan sejarahnya. Namun tidak semua  Desa  Adat  mampu  mengetahui  serta  mengembangkan  potensi  yang  ada  di  Desa  Adat  tersebut. Dibutuhkan  pemetaan  dan  penggalian  potensi  yang  ada  di  Desa  Adat  tersebut  guna  mengembangkan potensi tersebut sehingga berdampak pada perekonomian Desa Adat. Keterbatasan modal juga menjadi
salah  satu  kendala  kemandirian  ekonomi  di  Desa  Adat.  Desa  Adat  belum  memiliki  modal  yang  cukup dalam mengolah potensi yang ada di Desa Adat tersebut dikarenakan akses dalam sumber pendaan yang masih  terbatas.  Keempat,  konflik  adat  merupakan  kendala  yang  sering  muncul  di  Desa  Adat,  dalam penelitian  ini  konflik  adat  yang  ditemui  adalah  perebutan  lahan  Adat  (Laba  Desa  Adat)  yang  akan dijadikan lokasi pembentukan unit usaha BUPDA. Konflik ini muncul karena kepemilikan dari lahan yang di akui oleh salah satu orang sehingga dalam pembangunan unit usaha BUPDA mengalami kendala. Selain itu konflik internal berupa ketidak sesuaian kepemahaman antar Prajuru Desa Adat dengan Krama Desa juga mendukung perkembangan ekonomi di Desa Adat karena adanya rasany ketidak percayaan Krama Desa  Adat  kepada Prajuru Desa  Adat  dalam  mengelola  potensi  Desa  Adat,  sehingga  terhambatnya pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Desa  Adat (Dewi  &  Dharma,  2023;  Isdiyanto  &  Putranti, 2021).
Kendala  faktor  eksternal  terdiri  dari  regulasi  dan  peraturan,  terdapat  beberapa  regulasi  yang perlu dilakukan harmonisasi mengingat telah terjadi beberapa perkembangan di Desa Adat yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dengan dikeluarkannya beberapa regulasi tentang Desa Adat di Bali beserta lembaga perekomomian di Desa Adat, banyak Desa Adat  yang  masih  belum  mengetahui  dari  keberadaan  regulasi  tersebut.  Berkaitan  dengan  regulasi  yang diketahui bahwa di Bali menganut dualitas desa yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Sampai saat ini belum dikeluarkan  regulasi  yang  mengatur  secara  jelas  terkait  kewenangan  Desa  Dinas  dan  Desa  Adat  secara khusus dan spesifik, sehingga dibeberapa daerah sering terjadi timpang tindih kewenangan antara Desa Adat dan Desa Dinas di Bali. Kedua, potensi ekonomi dan keterbatasan modal desa adat. Setiap Desa Adat di Bali tentunya  memiliki potensi ekonomi yang dimiliki, baik berupa potensi yang diperoleh  dari alam maupun  potensi  yang  diperoleh  dari  kekayaan  budaya  dan  sejarahnya.  Namun  tidak  semua  Desa  Adat mampu mengetahui serta mengembangkan potensi yang ada di Desa Adat tersebut. Dibutuhkan pemetaan dan penggalian potensi yang ada di Desa Adat tersebut guna mengembangkan potensi tersebut sehingga berdampak pada perekonomian Desa Adat (Fauziyah, 2022; Wati et al., 2021) . Selain itu tidak semua Desa Adat memiliki potensi ekonomi yang sama hal ini disebabkan oleh perbedaan wilayah serta kearifan lokal kebudayaan  di  masing-masing  Desa  Adat (Diantika  &  Mastini,  2023;  Hukum,  2024;  Sumarjo,  2018). Dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi dalam mengolah dan memanfaatakn potensi yang ada di Desa Adat  agar  dapat  bermanfaat  secara  ekonomi  bagi Krama Desa  Adat (Magfirah,  2020;  Rahmawati  et  al., 2022).
Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu, isa menunjukkan bagaimana regulasi baru mengenai desa adat  telah  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  lokal.  Dengan  lebih  banyak kontrol  atas  sumber  daya  dan  pemanfaatan  lahan,  desa  adat  dapat  mengoptimalkan  potensi  ekonomi mereka,  seperti  pariwisata  berbasis  budaya,  kerajinan  tangan  tradisional,  atau  pertanian  organik. Keterbatasan modal juga menjadi salah satu kendala kemandirian ekonomi di Desa Adat. Desa Adat belum memiliki modal yang cukup dalam mengolah potensi yang ada di Desa Adat tersebut dikarenakan akses dalam  sumber  pendaan  yang  masih  terbatas.  Dalam  penelitian  di  Desa  Adat  Guwang  modal  awal  yang dimiliki Desa Adat Guwang dalam membangun Lembaga Perekonomian Adat masih  menggunakan uang Kas dari Desa Adat dan masih terdapat beberapa Unit Usaha yang dimiliki oleh BUPDA Desa Adat Guwang yang modalnya belum seutuhnya kembali dan belum memperoleh keuntunga. Ketiga, persaingan di Sektor Riil dan Keuangan, Desa Adat Guwang merupakan Desa Adat yang berlokasi di daerah yang cukup strategi karena  berada  di  daerah  pariwisata.  Tentunya  cukup  banyak  ditemukan  beberapa  usaha  di  sektor  riil maupun keuangan yang berada di wilayah Desa Adat Guwang. Dengan banyak berdirinya usaha di sektor riil dan keuangan makan menimbulan persaingan antara Desa Adat Guwang dengan pihak swasta yang mendirikan  usaha.  Implikasi  penelitian  ini  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  pihak-pihak  terkait mengenai kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.

## 4. SIMPULAN
Adanya lembaga perekonomian yang ada di Desa Adat Guwang yaitu lembaga yang bergerak di sektor keuangan adalah LPD dan disektor riil adalah BUPDA, maka Desa Adat Guwang mampu menfaatkan potensi  yang  ada  di  wewidangan  Desa  Adat  Guwang  yang  dapat  mendukung  terjadinya  kemandirian ekonomi  yang  dimana  akan  mewujudkan  kasukretan  Desa  Adat  Guwang.  Dalam  mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Adat guna terciptanya Kasukretan Desa Adat terdapat beberapa kendala yang di temui oleh Desa Adat. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor. kendala yang dihadapi oleh Desa Adat  dalam  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  yaitu  kendala  yang  timbul  karena  faktor  internal  dam kendalam yang timbul karena faktor eksternal. Direkomendasikan kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan  kebijakan  atau  regulasi  guna  memajukan  Desa  Adat  yang  ada  di  Bali  khususnya  dalam mengembangkan kemandirian perekonomian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adnjana Putri, K. S., & Raka, A. A. G. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017  Tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  (Study  Penelitian  pada  LPD  Desa  Pekraman Sesetan). Jurnal Widya Publika , 9 (1), 92 – 103. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.655. Agustini,  M.  E.  (2019).  Peran  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  dalam  Memberikan  Pelayanan  pada
Masyarakat Desa Legian. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (2), 279 – 291. https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2212.
Arjaya, I. M. (2022). The strength  of traditional villages in managing coastal areas in Bali. Law Doctoral Community Service Journal , 1 (1), 54 – 59. https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.1.4430.54-59.
Datrini,  L.  K.,  Suwitra,  I.  M.,  &  Selamet,  I.  K.  (2023).  Penguatan  Desa  Adat  Melalui  Kemandirian  Dan Pemberdayaan  Krama  Desa. WICAKSANA:  Jurnal  Lingkungan  Dan  Pembangunan , 7 (2),  54 – 60. https://doi.org/10.22225/wicaksana.7.2.2023.54-60.
Dewi,  C.  I.  D.  L.,  &  Dharma,  I.  B.  W.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasar  Tradisional  Dari Keberadaan  Pasar  Modern  di  Kabupaten  Jembrana. Jurnal  Sutasoma , 1 (2),  92 – 98. https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i2.220.
Diantika, P., & Mastini, G. N. (2023). Moderasi Beragama Melalui Pemujaan Hindu-Islam Di Pura Keramat Desa  Adat  Seseh  Kabupaten  Badung. Kamaya:  Jurnal  Ilmu  Agama , 6 (2),  207 – 223. https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.1936. Fauziyah, F. (2022). Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 5 (1), 58 – 74. https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776. Hakim, M. L., & Qurbani, I. D. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara , 1 (2), 92 – 106. Hoffman, D. W. (2022). Metode Penelitian Kualitatif .
Holle,  E.,  Nendissa,  R.,  Matitaputty,  M.,  &  Matuankotta,  J.  (2022).  Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis  Masyarakat. Jurnal Dedikasi Hukum , 2 (1), 24 – 37. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20533. Hukum, J. A. (2024). Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida : Tinjauan Hukum Dan Peluang . 7 (1), 23 – 31. https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4967. Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 231 – 256.
Jayanti, I. G. N., Rupa, I. W., Satyananda, I. M., Putra, I.  K.  S., Rema, I. N., Sumarja, I. M., & Sumerta, I. M. (2022). Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali. DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan , 22 (2), 127 – 135. https://doi.org/10.32795/ds.v22i2.3398.
Kurniasari,  T.  W.  (2022).  Kekuatan  Hukum  Lembaga  Keuangan  Adat  Hindu  (Lembaga  Perkreditan Desa/Lpd) : Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 1 – 14. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6651.
Magfirah,  N.  K.  (2020).  Model  Komunikasi  Pengembangan  Wisata  Kearifan  Lokal  Pada  Desa  Wisata Mukapayung  Kabupaten  Bandung  Barat. JIKA  (Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Andalan) , 3 (2),  99 – 116. http://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/2709.
Piadnyan, K. B., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Dalam  Sistem  Lembaga  Keuangan  Mikro. Jurnal  Analogi  Hukum , 2 (3),  378 – 382. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.378-382.
R.,  Kamurnian  Tafonao,  Artha  Lumban  Tobing,  L.  J.  (2023).  GOVERNANCE :  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Politik Lokal dan Pembangunan. Elvandar , 9 (4), 100 – 104.
Rahmawati,  Y.,  Santaufany,  F.  F.  A.,  Hati,  E.  M.,  &  Roziqin,  A.  (2022).  Kearifan  Lokal  Dalam  Menghadapi Covid-19:  Studi  Kampung  Tangguh  Di  Jawa  Timur. Masyarakat  Indonesia , 47 (1),  1 – 12. https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.936.
Rohman,  M.  A.,  Hasanah,  F.  N.,  &  Untari,  R.  S.  (2020).  Development  of  Interactive  Learning  Videos  to Increase  Learning  Motivation  in  Graphic  Design  Lessons  in  Vocational  Schools:  Pengembangan Video Pembelajaran Interaktif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Pelajaran Desain Grafis Di SMK. Procedings of The Icecrs , 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.21070/icecrs2020485. Sandiasa,  G.,  &  Sudianing,  N.  K.  (2021).  Pelaksanaan  Administrasi  Dan  Pola  Pemberdayaan  Masyarakat
Dalam Menghadapi Covid 19. Jurnal Widya Publika , 9 (1), 36 – 52. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652.
Saputra, K. A.  K., Trisnadewi, A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W.  P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. Jurnal Ilmiah Akuntansi ,
4 (1). https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250. Setyastrini, N. L. P., Darmayasa, I. N., Suprapto, P. A., & ... (2023). Pemberdayaan Perekonomian Desa Adat
Melalui  Pendampingan  Rancangan  Sistem  Akuntansi  BUPDA.  …, 4 (4),  1667 – 1675. https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/604.
Sinta, T. N., & Reumi, F. (2023). Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. Amanna Gappa , 31 (1), 2023. Suarjana, I. W. (2023). Theoretical Basis for Setting Baga Utsaha Druwen Traditional Village (BUPDA) as an  Economic  Institution  for  Traditional  Village  Communities  in  Bali. Law  Doctoral  Community Service Journal , 2 (2), 72 – 77. https://doi.org/10.55637/ldcsj.2.2.7483.72-77. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan . Alfabeta.
Sumarjo, S. (2018). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi desa adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten  Karangasem,  Bali. Habitus:  Jurnal  Pendidikan,  Sosiologi,  &  Antropologi , 2 (1),  27 – 39. https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222.
Wati,  N.  K.  P.  C.,  Mahendrawati,  N.  L.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  S.  (2021).  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Pada Lembaga  Perkreditan  Desa  (Lpd)  Adat  Mengwi. Jurnal  Analogi  Hukum , 3 (1),  32 – 36. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.32-36.
Wibawa,  I.  P.  S.,  Gelgel,  I.  P.,  &  Martha,  I.  W.  (2020).  Tata  Cara  Penyuratan  Dan  Pendaftaran  Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). Mudra Jurnal Seni Budaya , 35 (3), 257 – 265. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103.
Yasa,  I.  P.  G.  B.,  &  Sudiana,  A.  A.  K.  (2022).  Peran  Desa  Adat  Kapal  Dalam  Kewenangan  Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Jurnal Hukum Mahasiswa , 2 (1), 1 – 14.
Yoga,  K.  A.  S.  P.  (2023).  Awig-Awig  Sebagai  Hukum  Adat  Di  Wilayah  Desa  Adat  Provinsi  Bali. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 25 (5), 292 – 295. https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448.