Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, Maret 2021

## ANALISIS  YURIDIS  KEDUDUKAN  JABATAN  ANGGOTA  POLRI  AKTIF  DI LUAR INSTITUSI POLRI DI TENGAH ISU DWI-FUNGSI POLRI
Adrianus  Adhiwira  Yoga  Pradhana,  Chairul  Muriman  Setyabudi  dan  Surya Dharma
Sekolah Kajian Strategik Global Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Email: mbahadhiwira@yahoo.com, cak_iir@yahoo.co.id dan surya_tendik@yahoo.com

## Abstract
This research aims to juridically analyzing the positions of active POLRI members outside POLRI institutions, especially in ministries, agencies and commissions, then connecting with issues The dual function of the POLRI. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used  are  secondary  data.  The  results  show  that  the  placement  of  active  POLRI members  in  ministries,  institutions  and  commissions  does  not  violate  statutory regulations nor is a form of the dual function of POLRI. This is because the position of an active POLRI member still has a bearing on the police function even though he is serving outside the POLRI institution.

## Keywords: active polri members, position outside the polri institution, the dual
function of abri, police function.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  yuridis  kedudukan  jabatan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) aktif di luar institusi POLRI terutama di kementerian, lembaga, dan komisi  kemudian dihubungkan dengan isu Dwi Fungsi POLRI.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundangan-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Data  yang  digunakan  adalah data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penempatan  anggota  POLRI aktif  di  kementerian,  lembaga,  dan  komisi  tidak  melanggar  peraturan  perundang- undangan dan juga tidak merupakan bentuk Dwi Fungsi POLRI. Hal ini dikarenakan jabatan  anggota  POLRI  aktif  tersebut  masih  memiliki  keterkaitan  dengan  fungsi kepolisian walaupun bertugas di luar institusi POLRI.
Kata kunci : anggota polri aktif; jabatan di luar institusi polri; dwi fungsi polri; fungsi kepolisian
Coresponden Author Email: mbahadhiwira@yahoo.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) sejak beberapa tahun lalu adalah fenomena bottle-neck, khususnya sumbatan dalam perjalanan Komisaris  Besar  (Kombes)  menuju  bintang  (berpangkat  jenderal/Pati).  Hal  ini  terlihat dari  data  susunan  personel  POLRI  pada  Gambar  1  dan  Gambar  2.  Dari  data  tersebut tampak adanya kesenjangan yang besar antara perwira menengah (Kombes) dan perwira tinggi (Pati). Akibatnya, kendati sudah memenuhi syarat atau eligible , banyak Kombes berkompetisi kemudian tidak kunjung naik jabatan menjadi pati sehingga mengakibatkan terjadinya  kondisi bottle-neck kenaikan  pangkat  (Ridha  &  Wijaya,  2020).  Hal  ini dikarenakan  jabatan-jabatan  yang  tersedia  untuk  pati  sudah  terisi  semua,  terlebih  lagi jumlah  jenderal memang  dibatasi.  Kondisi  semacam  ini  sempat  diungkap  oleh  mantan Kapolri Tito Karnavian maupun Kapolri Idham Azim.

## Gambar 1 Susunan Personel POLRI
Sumber: Baginfopers Robinkar SSDM POLRI, Oktober 2019 (Ridha & Wijaya, 2020) . 8,770 71,611 31,211 83,488 91,125 55,382 20,007 15,117 11,176 8,965 5,119 1,744 230 84 11 1 Tamtama Brigadir Polisi Dua Brigadir Polisi Satu Brigadir Polisi Brigadir Kepala Ajun Inspektur Polisi Satu Inspektur Polisi Dua Inspektur Polisi Satu Ajun Komisaris Polisi Komisaris Polisi Ajun Komisaris Besar Polisi Komisaris Besar Polisi Brigadir Jenderal Polisi Inspektur Jenderal Polisi Komisaris Jenderal Polisi Jenderal Polisi

## Gambar 2 Susunan Status Pamen Berpangkat Kombes
Sumber: Baginfopers Robinkar SSDM POLRI, Oktober 2019 (Ridha & Wijaya, 2020)
Bila  dibiarkan  berkepanjangan,  situasi kondisi bottle-neck tersebut  tentu berimplikasi  negatif.  Selain  kepada  pembinaan  karir  bagi  Perwira  Menengah  (Pamen) POLRI  ke  depannya,  kondisi  tersebut  juga  berdampak  kepada  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  POLRI  sebagai  pelayan  publik  (Ridha  &  Wijaya,  2020). Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  POLRI  telah  mengambil  berbagai  langkah  atau  strategi  dari memperpanjang  masa  dinas  dalam  kepangkatan;  memperluas  jabatan  struktural  bagi pangkat Kombes dan Brigadri Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu; menambah satuan kerja; hingga mengembangkan jabatan struktural di luar institusi POLRI (Ridha & Wijaya, 2020).
Sehubungan  dengan jabatan  di  luar institusi  POLRI  tersebut,  sejumlah anggota POLRI aktif telah menduduki jabatan di kementerian, lembaga, komisi, dan sebagainya. Namun, pengisian jabatan oleh anggota POLRI aktif di sejumlah lembaga, kementerian, atau komisi tersebut ternyata telah memunculkan beragam isu. Salah satu yang mencuat di  tengah  masyarakat  adalah  adanya  anggapan  tentang  Dwi  Fungsi  POLRI,  yang mengingatkan  kembali  perihal  Dwi  Fungsi  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia (ABRI) di masa orde baru.
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  studi  ini  berfokus  menganalisis  secara yuridis  kedudukan  jabatan  anggota  POLRI  aktif  di  luar  institusi  POLRI  terutama  di kementerian,  lembaga,  dan  komisi,  kemudian  dihubungkan  dengan  isu  Dwi  Fungsi POLRI  yang  sempat  menjadi  perhatian  publik.  Berdasarkan  penelusuran,  fokus  studi serupa  ini  belum  banyak  dilakukan.  (Fahrani,  2018)  dalam  studinya  sebatas  meneliti kriteria dan syarat jabatan di instansi pemerintah tertentu yang bisa diisi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI. (Limanjaya, 2020) meneliti penunjukan anggota POLRI aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian ditinjau dari kepastian hukum. (Rivera, 2018) meneliti peralihan status anggota POLRI menjadi PNS.
1.226 518 Kombes dengan Jabatan Kombes Anjak/Non-Job
Penelitian dari Fahrani, Limanjaya, dan Rivera tersebut belum mengarah kepada analisis bagaimana kedudukan anggota POLRI aktif yang bertugas di luar institusi POLRI terutama di kementerian, lembaga, dan komisi dalam hubungannya dengan konteks isu Dwi  Fungsi  POLRI.  Dari  studi  ini,  peneliti  berharap  dapat  memperjelas  bagaimana kedudukan  anggota  POLRI  aktif  yang  bertugas  di  luar  institusi  POLRI  khususnya  di kementerian, lembaga dan komisi sekaligus menerangkan apakah hal tersebut merupakan “Dwi Fungsi POLRI” atau bukan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian  yuridis normatif, yaitu menggambarkan bagaimana hubungan hukum positif dengan permasalahan yang diangkat (Soerjono dan Mamudji,  2011).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan perkara  atau  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  (Marzuki,  2005). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep  hukum  yang  melatarbelakanginya  (Machmud,  2005).    Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang berasal  dan  dikumpulkan  dari  studi  dokumen/kepustakaan  (Soerjono,  2011).  Adapun bahan-bahan tersebut dikelompokkan dalam tiga jenis.
Pertama, berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diangkat antara lain  Undang-Undang No. 2 (dua) Tahun 2002 tentang POLRI; Peraturan Kapolri No. 4 (empat) Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota  POLRI  di  Luar  Struktur  POLRI;  Peraturan  Polisi  Nomor  12  Tahun  2018 Tentang Perubahan Perkap Nomor 4 (empat) Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi; Undang-Undang No. 34 (tiga puluh empat) Tahun 2004 tentang  TNI;  Undang-Undang  No.  20  (dua  puluh)  Tahun  1982  Ketentuan  Pokok Pertahanan Keamanan Negara; Undang-Undang No. 5 (lima) Tahun 2014A ASN; PP No. 11  (sebelas)  2017  tentang  Manajemen  PNS;  dan  PP  No.  15  (lima  belas)  Tahun  2001 tentang  Pengalihan  Status  Anggota  TNI  dan  Anggota  POLRI  Menjadi  PNS.  Kedua, berupa  bahan  sekunder  berupa  buku-buku  atau  artikel-artikel  ilmiah  terkait  teori-teori penegakan hukum, kepolisian, dan Dwi Fungsi ABRI. Ketiga, bahan tersier seperti yang berasal  dari  media  elektronik  atau  sumber  internet  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian.
Delimitasi atau batasan area penelitian ini adalah seputar masalah dasar hukum kedudukan  anggota  POLRI  aktif  yang  bertugas  di  luar  institusi  POLRI  khususnya  di kementerian, lembaga dan komisi. Penelitian ini memiliki keterbatasan (limitasi) dari sisi jenis data. Data yang disajikan terbatas pada data sekunder dan tidak menampilkan data primer yang berasal dari wawancara.
Analisis data yang digunakan penulis terbagi dalam tiga alur kegiatan. Pertama, tahap reduksi data. Dalam tahap reduksi ini, data yang sudah terkumpul disederhanakan dan digolongkan, kemudian mengeliminasi data yang tidak perlu atau tidak terkait dengan
topik  penelitian.  Kedua,  penyajian  data.  Dalam  tahap  penyajian  data,  data  yang  telah disederhanakan  dan  dikelompokkan  disajikan  dalam  bentuk  tabel  untuk  menghasilkan informasi yang bermakna sekaligus memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan terkait  dengan  topik  yang  diteliti.  Ketiga,  memverifikasi  dan  menarik  kesimpulan (Patilima,  2007). Pada  tahap  ini,  data-data  yang  telah  disajikan  dinilai  kembali  untuk dilihat  ketepatan  dan  kesesuaiannya  dengan  tujuan  analisis  guna  ditarik  menjadi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan pada penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI: Dari Orde Baru Ke Era Reformasi
Selama masa pemerintahan Orde Baru, POLRI maupun TNI tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada masa itu berlaku Dwi Fungsi ABRI  yang  mengacu  pada  pengertian  bahwa  ABRI  mengemban  dua  fungsi  yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (Hankam), disamping itu juga berfungsi sebagai  kekuatan  sosial  politik  sebagaimana  dinyatakan  dalam  UU  No.  20  Tahun 1982  Ketentuan  Pokok  Pertahanan  Keamanan  Negara  (Rikan,  2014).  Berdasarkan Dwi Fungsi ABRI saat itu, dalam fungsi sebagai kekuatan sosial politik, tidak sedikit anggota ABRI yang menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan mulai sebagai bupati, walikota, gubernur, pejabat eselon, menteri, duta besar, dan sebagainya.
Pasca Orde Baru terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,  termasuk  menyangkut  ABRI.  Di  samping  pemisahan  POLRI  dan  TNI, terjadi pula penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang ditandai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  pembatasan  pengisian  jabatan  di  luar  struktur organisasi baik bagi anggota TNI ataupun POLRI.
Di  lingkungan  TNI  diterbitkan  Undang-Undang  No.  34  (tiga  puluh  empat) Tahun 2004 yang salah satu isinya mengatur pembatasan penempatan prajurit aktif di luar struktur organisasi TNI. Berdasarkan Undang-Undang TNI tersebut, prajurit aktif TNI dibatasi boleh bertugas di luar struktur organisasi di beberapa instansi saja seperti di  instansi  Koordinator  Bidang  Politik  dan  Keamanan  Negara,  Pertahanan  Negara, Sekretaris  Militer  Presiden,  Intelijen  Negara,  Sandi  Negara,  Lembaga  Ketahanan Nasional,  dan  Dewan  Pertahanan  Nasional.  Sementara  itu,  untuk  anggota  POLRI, terbit UU No. 2 (dua) Tahun 2002 tentang POLRI yang salah satu isinya mengatur anggota  POLRI  aktif  harus  mengundurkan  diri  atau  pensiun  dari  Dinas  Kepolisian jika  menduduki  jabatan  di  luar  kepolisian.  Terbitnya  peraturan  yang  membatasi jabatan anggota TNI maupun POLRI aktif di luar struktur organisasi, ini menandakan penghapusan Dwi Fungsi ABRI di era Reformasi (Fahrani, 2018).
Tabel 1
Perbedaan Peran ABRI di Orde Baru dan Masa Reformasi
MASA ORDE BARU MASA REFORMASI Pemberlakuan Dwi Fungsi ABRI Penghapusan Dwi Fungsi ABRI TNI POLRI Aspek Legalitas UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan  Pokok  Pertahanan Keamanan Negara. Pasal 28 ayat (1):
“Angkatan  Bersenjata  sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang  bersama-sama  kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung  jawab  mengamankan dan  menyukseskan  perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan .”
Pasal 28 ayat (2): “Dalam  melaksanakan  fungsi sosial, Angkatan Bersenjata diarahkan  agar  secara  aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai  masalah  kenegaraan dan pemerintahan, serta mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945  dalam  segala  usaha  dan kegiatan pembangunan sosial .” UU  No.  34  Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 ayat (1): “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan  diri atau  pensiun  dari dinas aktif keprajuritan .” Pasal 46 ayat (2): “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator  bidang Politik dan Keamanan  Negara, Pertahanan Negara,  Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and  Rescue  (SAR) Nasional,  Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung .”
UU  No.  2  Tahun 2002 tentang POLRI
Pasal 28 ayat (3): “Anggota Kepolisian  Negara
Republik  Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan  diri atau  pensiun  dari dinas kepolisian.”

## B. Jabatan Anggota POLRI Aktif di Luar Institusi POLRI
Sebagaimana dijelaskan di atas, di masa Reformasi telah terjadi penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Dalam konteks anggota POLRI, Undang-Undang Nomor 2 (dua) Tahun  2002  telah  mengatur  bahwa  anggota  POLRI  harus  mengundurkan  diri  atau pensiun  dari  Dinas  Kepolisian  jika  ingin  menduduki  jabatan  di  luar  Kepolisian. Namun, ada anggota POLRI yang masih menduduki jabatan di luar struktur POLRI seperti di kementerian, lembaga, atau komisi seperti tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2 Anggota POLRI Menjabat di Luar Struktur Organisasi POLRI Anggota POLRI (Nama) Jabatan Komjen Pol Boy Rafli Amar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Heru Winarko Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Andap Budi Revianto Inspektur Jenderal KemenkumHAM Irjen Pol Reinhard Silitonga Dirjen Pemasyarakatan KemenkumHAM Irjen Pol   Setyo Wasisto Irjen di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Brigadir Jenderal Adi Deriyan Staf  Khusus  bidang  Keamanan  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sumber: www.cnninonesia.com
Bagaimanakah menilai posisi anggota POLRI aktif yang menduduki jabatan di sejumlah kementerian/lembaga/komisi tersebut? Apakah hal itu menunjukkan Dwi Fungsi ABRI?
Dalam  konteks  ini  perlu  dilihat  lebih  lanjut  maksud  frase  “jabatan  di  luar kepolisian” yang terdapat pada Pasal 28 ayat (3) UU POLRI. Berdasarkan Penjelasan UU POLRI, yang dimaksud sebagai jabatan di luar kepolisian tersebut adalah jabatan yang  tidak  mempunyai  sangkut  paut  dengan  kepolisian  atau  tidak  berdasarkan penugasan dari Kapolri.
Dengan demikian, anggota POLRI yang menduduki jabatan di luar institusi POLRI  yang  jabatan  tersebut  tidak  berhubungan  dengan  fungsi  kepolisian  harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Namun, apabila mempunyai sangkut paut dengan fungsi kepolisian, anggota POLRI tetap dapat menjabat di luar struktur  kepolisian.  Jadi,  anggota  POLRI  masih  tetap  diperbolehkan  menduduki jabatan di luar kepolisian sepanjang jabatan tersebut sesuai dengan bidang atau fungsi kepolisian (Limanjaya, 2020).
Untuk melihat jabatan anggota Polisi aktif di luar struktur organisasi POLRI seperti tersaji pada Tabel 2 apakah masih bersangkut paut dengan fungsi kepolisian, ini dapat dianalisis dengan membandingkan tugas maupun wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dengan fungsi kepolisian.
Sebagaimana diatur dalam UU POLRI, fungsi kepolisian adalah di bidang (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; serta (3) pemberian  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam konteks  Komjen  Pol  Firli  Bahuri  menjabat  sebagai  Ketua  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  meskipun  yang  bersangkutan  masih  aktif,  hal  tersebut  tidaklah melanggar  peraturan  perundangan-undangan  atau  juga  mengharuskan  yang bersangkutan lebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ini karena jabatan di luar institusi POLRI yang diemban Komjen Pol Firli Bahuri masih memiliki sangkut paut dengan fungsi kepolisian, yakni fungsi penegakan hukum.
KPK merupakan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Polisi dan lembaga KPK sama-sama melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Karena tujuan, fungsi, dan wewenang yang  dipunya KPK juga dimiliki oleh anggota kepolisian, maka jabatan Ketua KPK (yang diemban Komjen Pol  Firli  Bahuri)  adalah  jabatan  yang  dapat  diisi  oleh  anggota  POLRI  tanpa  yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Demikian pula  halnya  dengan  jabatan-jabatan  lain  di  KPK  yang  masih  berhubungan  dengan fungsi kepolisian seperti penyidik. (Limanjaya, 2020).
Posisi  jabatan  yang  diisi  oleh  Komjen  Pol  Boy  Rafli  Amar  sebagai  Kepala BNPT atau Komjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN juga merupakan jabatan yang  masih  mempunyai  keterhubungan  dengan  fungsi  kepolisian.  BNN  adalah Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK)  yang  mempunyai  tugas  di  bidang pencegahan,  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika, psikotropika,  prekursor  dan  bahan  adiktif  lainnya  (kecuali  bahan  adiktif  untuk tembakau  dan  alkohol).  Adapun  BNPT  adalah  LPNK  yang  membidangi penanggulangan  terorisme.  Mengingat  BNN  dan  BNPT  merupakan  lembaga  yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, pengisian jabatan sebagai Ketua BNN atau ketua BNPT oleh anggota POLRI aktif masih diperbolehkan sebab jabatan tersebut  masih  memiliki  sangkut  paut  dengan  fungsi  kepolisian  yakni  fungsi penegakan hukum. Demikian pula bagi anggota POLRI aktif lainnya yang menduduki posisi jabatan-jabatan tertentu di kedua lembaga tersebut masih tetap diperbolehkan sejauh jabatan yang dipegang terkait dengan fungsi kepolisian.
Sebagaimana jabatan Ketua KPK, BNN atau BNN, begitu pula dengan jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenprin) yang dijabat oleh Mantan Kadiv  Humas  Mabes  POLRI  Irjen  Pol  Setyo  Wasisto.  Posisi  Inspektur  Jenderal merupakan  jabatan  yang  strategis  di  Kemenperin.  Jabatan  ini  memiliki  tanggung jawab  dalam  pengawasan  dan  pengawalan  program  pemerintah  di  sektor perindustrian,  khususnya objek vital nasional dan kawasan industri strategis. Peran Inspektur  Jenderal  Kemenprin  juga  mencakup  pembinaan  penyidik  di  lingkungan pegawai negeri sipil Kemenperin. Dalam konteks ini, jabatan di luar institusi POLRI yang  diemban  anggota  POLRI  Setyo  Wasisto  masih  berpautan  dengan  fungsi kepolisian, yakni mencegah agar tidak terjadi kesalahan maupun pelanggaran hukum dalam kegiatan di setiap direktorat di Kemenperin.
Hal  serupa  juga  dapat  dilihat  pada  posisi  Dirjen  Pemasyarakatan  di KemenkumHAM yang dijabat oleh Irjen Pol Reinhard Silitonga. Hampir 50 persen kejahatan narkoba terjadi di lapas dan rutan. Hal ini menuntut KemenkumHAM untuk dapat  menyelesaikan  permasalahan  ini.  Atas  dasar  itu,  salah  satu  tugas  Dirjen Pemasyarakatan  adalah  menyelesaikan  permasalahan  narkoba  di  dalam  lapas  dan rutan.  Dengan  demikian,  tugas  Dirjen  Pemasyarakatan  di  KemenkumHAM  yang dijabat  Irjen  Pol  Reinhard  Silitonga  masih  memiliki  sangkut  paut  dengan  fungsi kepolisian. Oleh sebab itu, walaupun berkerja di luar struktur organisasi POLRI, Irjen Pol  Reinhard  Silitonga  tetap  bertugas  di  bidang  fungsi  kepolisian.  Dengan  adanya Anggota POLRI menduduki jabatan ASN dalam rangka fungsi kepolisian, ini juga akan  memperlancar  koordinasi  dengan  instansi  POLRI  dan  stakeholders  lainnya dalam penegakan hukum (Fahrani, 2018).
Tabel 3
Posisi Jabatan Anggota POLRI di Luar Institusi Polri dan Sangkut Pautnya dengan Fungsi Kepolisian Anggota POLRI Posisi Jabatan dan Lembaga/Kementerian/Komisi Sangkut Paut dengan Fungsi Kepolisian Komjen Pol Firli Bahuri Ketua KPK Penegakan hukum Komjen Pol Heru Winarko Ketua BNN Penegakan hukum Komjen  Pol  Boy Rafli Amar Ketua BNPT Penegakan hukum Irjen Pol Reinhard Silitonga Dirjen Pemasyarakatan KemenkumHAM Penegakan hukum Irjen  Pol      Setyo Wasisto Irjen di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Keamanan  dan  ketertiban; penegakan hukum Brigadir Jenderal Adi Deriyan Staf Khusus bidang Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Keamanan dan ketertiban
Jabatan yang diisi oleh anggota POLRI aktif di luar struktur organisasi POLRI seperti disampaikan di atas berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan  Perundang-undang Manajemen PNS 2017 juga merupakan posisi jabatan terbuka untuk diisi oleh anggota POLRI seperti posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). UU  No.5/2014  tentang  ASN  telah  memberikan  arah  pedoman  aturan  yang mengharuskan  adanya  kompetisi  melalui  seleksi  secara  terbuka  ketika  memasuki posisi jabatan tinggi (JPT). Persaingan untuk JPT dimungkinkan tidak semata secara internal  sesama  PNS-ASN,  tetapi  bisa  saja  akan  bersaing  dengan  anggota TNI/POLRI, bahkan bisa juga dengan unsur non-PNS (Suharman, 2017). Peraturan Kapolri  No.  4  Tahun  2017  juga  memungkinkan  bagi  anggota  POLRI  aktif  untuk
bertugas di kementerian, lembaga atau komisi. Untuk Anggota POLRI, jabatan JPT di instansi di luar POLRI tersebut yang diperbolehkan adalah sejauh jabatan tersebut masih menyangkut dengan fungsi kepolisian.
Tabel 4 Jenis Jabatan di Luar Institusi POLRI dan Kesesuaian dengan Peraturan/Perundang-Undangan Nama Jabatan dan Lembaga/Kementerian/Komisi Jenis Jabatan Kesesuaian dengan peraturan/perundang- undangan Komjen Pol  Firli Bahuri Ketua KPK Jabatan struktural / (JPT) • Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan
Anggota POLRI di Luar Struktur POLRI
• UU No. 5 Tahun 2014 ASN
• PP No. 11 2017
tentang Manajemen PNS
Komjen Pol  Heru Winarko
Ketua BNN Jabatan struktural / (JPT) Komjen Pol  Boy Rafli Amar Ketua BNPT Jabatan struktural / (JPT) Irjen  Pol Reinhard Silitonga Dirjen Pemasyarakatan KemenkumHAM Jabatan struktural / (JPT) Irjen  Pol Setyo Wasisto Irjen di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jabatan struktural / (JPT) Brigadir Jenderal Adi Deriyan Staf  Khusus  bidang  Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Jabatan Fungsion al/(JF)
Berdasarkan pemaparan di atas, jabatan anggota POLRI aktif di luar institusi seperti di kementerian, lembaga atau komisi sebagaimana dicontohkan di atas tidak menujukkan  Dwi  Fungsi  ABRI  sebagaimana  di  era  Orde  Baru.  Ini  karena anggota POLRI  aktif  tetap  bertugas  di  bidang  yang  masih  terkait  dengan  fungsi  kepolisian walaupun berada di luar struktur organisasi POLRI. Bahkan, pengisian jabatan di luar institusi POLRI itu juga mempertimbangkan aspek kompetensi dan syarat yang sesuai dengan tugas jabatan yang akan diemban. Dengan demikian, posisi yang dijabat oleh anggota  POLRI  aktif  tersebut  telah  mempertimbangkan  aspek  latar  belakang  dan keahlian yang sesuai dengan tugas mereka sebagai anggota POLRI.

## Kesimpulan
Pengisian jabatan di luar struktur organisasi POLRI oleh anggota POLRI terutama di  sejumlah  kementerian,  lembaga  atau  komisi  telah  mengundang  perhatian  sejumlah
kalangan.  Hal  tersebut  memunculkan  isu  terkait  adanya  Dwi  Fungsi  POLRI”,  sebuah istilah yang mengingatkan kembali padat Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru di mana ABRI memiliki fungsi pertahanan dan keamanan sekaligus fungsi kekuatan sosial-politik.
Di masa Reformasi, Dwi Fungsi ABRI telah dihapuskan. Di lingkungan POLRI, hal ini ditandai dengan lahirnya UU POLRI No. 2 Tahun 2002 yang salah satu pasalnya mengatur  pembatasan  tentang  jabatan  anggota  polisi  aktif.  Pembatasan  tersebut  yakni polisi aktif harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika menduduki jabatan  di  luar  institusi  yang  tidak  terkait  dengan  fungsi  kepolisian.  Namun,  anggota POLRI masih diperbolehkan menduduki jabatan di luar struktur kepolisian sejauh jabatan tersebut masih memiliki sangkut paut dengan fungsi kepolisian.
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disampaikan, posisi yang diduduki oleh anggota POLRI aktif di kementerian, komisi dan lembaga masih terkait dengan fungsi kepolisian  seperti  di  BNN,  BNPT,  KPK,  atau  Kementerian  Kemenkum-HAM.  Hal  ini menunjukkan  walaupun  menjabat  di  luar  institusi  POLRI,  tugas  yang  dijalankan  oleh anggota POLRI aktif masih berhubungan dengan fungsi kepolisian. Selain itu, pengisian jabatan di luar institusi POLRI tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka.  Dalam  konteks  ini,  maka  kedudukan  anggota  POLRI  aktif  yang  menjabat  di beberapa  kementerian,  komisi  dan  lembaga,  hal  tersebut  tidaklah mencerminkan  suatu bentuk  Dwi  Fungsi  ABRI  karena  anggota  POLRI  kendati  bertugas  di  luar  institusi POLRI, tugas dan wewenang yang dijalankan masih di bidang yang sama yakni fungsi kepolisian.

## BIBLIOGRAFI
Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen , I (4), 41–59.
Endiarti,  J.  J.  (2019).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengisian  Jabatan  Pimpinan Tinggi  dan  Pengangkatan  dalam  Jabatan  Administrasi  di  Lembaga  Ketahanan Nasional. Civil Service: Jurnal Kebijakan  dan Manajemen PNS , 13 (No.2), 39– 50.
Fahrani, N. S. (2018). Analisis Kriteria dan Syarat Jabatan ASN tertentu yang dapat Diisi dari Anggota POLRI dan Prajurit TNI. Civil Service , 12 (No.12), 139–154.
Iqbal, Muhammad.  (2019). Jenderal Polisi Menyebar di Luar Polri, Dari BUMN Hingga
PSSI. di akses   https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128142831-4
118725/jenderal-polisi-menyebar-di-luar-polri-dari-bumn-hingga-pssi  diakses  3 Februari 2021
CNN.  (2019)  Duduk  Manis  Jenderal  Polisi  di  Jabatan  Sipil  Era  Jokowi https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630144023-12-519071/duduk- manis-jenderal-polisi-di-jabatan-sipil-era-jokowi/1 diakses 2 Februari 2021.
Limanjaya, R. (2020). Penunjukan Anggota POLRI Aktif untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Adigama , 3 (2), 826–845.
Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN: Antara  Idealita  dan  Realita. Majalah  Hukum  Nasional , 50 (1),  45–59. https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.51
Patilima, Hamid. (2007). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Kapolri  No.  4  Tahun  2017  Tentang  Penugasan  Anggota  POLRI  di  Luar Struktur POLRI.
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota POLRI Menjadi PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Polisi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perkap Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Penugasan Anggota Polri Di Luar Struktur Organisasi.
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Pusat  Bahasa.  (2008). Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional.
Ridha,  C.,  &  Wijaya,  C.  (2020).  Analisis  Strategi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia
Dalam  Fenomena  Bottle-Neck  Pamen  POLRI. JIANA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara) , 16 (9), 24–35.
Rikan,  K.  (2014).  Konsep  Dwifungsi  ABRI  dan  Perannya  Dimasa  Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. F akultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.
Sinaga,  F.  A.  (2018).  Legalitas  Penunjukan  Pejabat  POLRI  Menjadi  Pelaksana  Tugas Gubernur  Pada  Masa  Kampanye  Pemilihan  Kepala  Daerah. Jurnal  Legislasi Indonesia , 15 (1), 63–73. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/16
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers.
Suharman,  E.  (2017).  Kewenangan  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Dalam  Pengisian Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Di  Daerah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan , 5 (2), 219. https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.467