TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government DOI: 10.55314/tsg.v4i4.553 Hal. 462-470
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Kelompok Tani Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)
Pilia Angriani (1), Amaliatulwalidain (2), M. Qur ’ anul Kariem (3) Universitas Indo Global Mandiri Palembang, 0811-7322-710 Email Korespondensi: piliaelmansyah@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  upaya  apa  saja  yang  sudah  dilakukan  kepala  desa  dalam pemberdayaan masyarakat khususnya anggota kelompok tani. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teori  yang  di gunakan  menggunakan  Teori  Munawar  Noor  dan  Edi  Suharto  dengan  indikator  enabling,  empowering, protecting, pertumbuhan ekonomi dan kultural dan politis. Hasil penelitian menunjuk bahwa upaya-upaya yang di  lakukan  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala  desa  masih  belum  optimal.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari kendala-kendala  yang  terjadi  seperti  a).kurangnya  sosialisasi  dan  pembinaan  terhadap  kelompok  tani  serta sarana prasarana yang belum terpenuhi, b).kurangnya perhatian dan komitmen yang kuat dari kepala desa dalam merencanakan  program  dan  kebijakan  untuk  kelompok  tani,  c).penggunaan  teknologi  yang  tergolong  masih sangat sederhana akibat kurangnya penerapan teknologi pertanian dan d).minimnya realisasi anggaran dana desa yang  di  pergunakan  untuk  pemberdayaan  kelompok  tani.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  secara keseluruhan  bahwasanya  pemerintah  desa  belum  berhasil  dalam    melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui kelompok tani di desa Muara Gelumpai. Banyaknya permasalahan mulai dari  ketidakjelasan  kegiatan  setelah  pembentukan  kelompok  tani  serta  tidak  adanya  program  yang  dibuat  oleh kepala  desa  sendiri  untuk  pemberdayaan  kelompok  tani,  mengakibatkan  timbul  permasalahan-permasalahan baru.

## Kata Kunci : Pemerintah Desa,Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Ekonomi, Kelompok Tani
Abstract: This  research  aims  to  find  out  what  efforts  the  village  head  has  made  to  empower  the  community, especially  members  of  farmer  groups.  The  data  collection  techniques  used  were  observation,  interviews  and documentation techniques using a qualitative approach. The theory used uses Munawar Noor and Edi Suharto's theory  with  indicators  of  enabling,  empowering,  protecting,  economic,  cultural  and  political  growth.  The research results show that the efforts made by the village government, in this case the village head, are still not optimal.  This  can  be  seen  from  the  obstacles  that  occur,  such  as  a).  lack  of  socialization  and  guidance  for farmer groups and inadequate infrastructure, b). lack of attention and strong commitment from village heads in planning programs and policies for farmer groups, c). The use of technology is still relatively simple due to the lack of application of agricultural technology and d). the lack of realization of the village fund budget which is used to empower farmer groups. From the results of this research, it can be concluded overall that the village government  has  not  been  successful  in  implementing  community  empowerment  in  economic  development through  farmer  groups  in  Muara  Gelumpai  village.  There are  many  problems  ranging  from  unclear activities after  the  formation  of  farmer groups  and  the absence of  programs  created  by  the  village  heads  themselves  to empower farmer groups, resulting in new problems emerging.
Keywords: Village Government, Community Empowerment, Economic Development, Farmer Groups
Article History : Received; 10-08-2023; Revised; 02-09-2023; Accepted; 28-10-2023

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  menyiapkan  masyarakat  dengan  memperkuat  kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan untuk keadilan sosial yang berkelanjutan.  Maka  sangat  diperlukan  pemberdayaan  masyarakat  khususnya  petani  untuk  menunjang perekonomian  masyarakat.  Dari  kegiatan  dan  upaya  penguatan  modal  sosial  dalam  sebuah  kelompok masyarakat  petani  ini  lah  yang  menghasilkan  sebuah  konsep  pemberdayaan  masyarakat.  Karena  besarnya potensi  pada  sektor  pertanian  tentu  sangat  diperlukan  pemberdayaan  terhadap  masyarakat  tersebut.  Dengan adanya  pemberdayaan  masyarakat  pada  sektor  pertanian  di i harapkan  masyarakat t bisa  mandiri  dan mampu u meningkatkan kualitas hasil pertanian (Sudarmanto, Eko dkk, 2020).
Pertanian  sangat  berperan  dalam  memperbaiki  perekonomian  Indonesia,  baik  melalui  fisik  mau  pun sumber  daya  lain  yang  dikembangkan  melalui  pemberdayaan  masyarakat.  Sektor  pertanian  yang  merupakan salah satu sumber kehidupan rata-rata penduduk k terutama di desa yang merupakan penyerap p tenaga a kerja a terbesar  negara  Indonesia a di  bandingkan  dengan  sektor  lainnya,  di  buktikan  dengan tingginya  jumlah  tenaga  kerja  pada  Februari  2022  yaitu  mencapai  40,6  juta  orang  yang  merupakan  angka terbesar dari total 17 sektor penyerap tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2022).
Kecamatan  Muara  Payang  merupakan  adalah  salah  satu  kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Lahat Provinsi  Sumatera  Selatan,  yang  dibentuk  berdasarkan  Perda  Nomor.  25  Tahun  2008.  Setelah  terbentuk,
Kecamatan Muara Payang memiliki 7 7 desa a dan n beberapa a dusun, , salah satunya Desa a Muara a Gelumpai. . Karena  sebagian  besar  penduduk  desa  Muara  Gelumpai  adalah  petani,  maka  sektor pertanian  menjadi  hal  yang  penting  bagi  pembangunan  ekonomi  masyarakat  desa  tersebut.  Oleh  karena  itu, mereka  sangat  bergantung  pada  hasil  pertanian  untuk  menunjang  kebutuhan  sehari-hari,  terutama  produksi pertanian kopi setahun sekali.
Namun hasil pertanian Desa Muara Gelumpai masih jauh dari harapan. Tentu saja di akibatkan beberapa hal  seperti  faktor  cuaca,  pengetahuan  dan  pemahaman,  proses  pemasaran,  fasilitas  dan  lainnya.  Selain  itu kelompok  tani  juga  sangat  minim  pembinaan  dalam  pengembangan  usaha.  Tentunya  pengolahan  pasca  panen kopi  sangat  diperlukan  dalam  menentukan  kualitas  dan  cita  rasa  kopi.  Akibatnya,  petani  belum  mampu mendapatkan  hasil  panen  yang  memadai.  Pemerintah  desa  dalam  hal  ini  berperan  dalam  memberikan  ide-ide baru  untuk  menerapkan  pemberdayaan  petani  agar  dapat  menghasilkan  hasil  yang  meningkat  dan  kualitas terbaik,  diantaranya  melalui  pembentukan  “Kelompok  Tani  Serasan”.  Kelompok  Tani  tersebut  adalah sekumpulan warga yang memiliki pekerjaan yang sama sebagai petani kopi, terdiri atas bapak-bapak/lelaki yang beranggotakan  10-25  orang.  Pembentukan  kelompok  tani  oleh  pemerintah  desa  tersebut  sebagai  wadah  untuk mendapat  dan  mengembangkan  pengetahuan  dibidang  pertanian.  Akan  tetapi  permasalahannya  dari  awal terbentuknya  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kelompok  tani  ini,  belum  memberikan  dampak  dan  kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan akibat dari berbagai faktor (Pemerintahan Desa Muara Gelumpai, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, 2022)..
Dalam hal pemberdayaan masyarakat pemerintah setempat yakni kepala desa berperan penting menjadi aktor  utama  dalam  upaya  penyedia  akses  pemberdayaan  masyarakat  terutama  pada  sektor  pertanian  di  desa Muara  Gelumpai.  Dalam  hal  ini  berdasarkan  konsep  otonomi  desa  proses  pelaksanaan  pemeritah  desa diselenggarakan  sesuai  dengan  sistem  pemerintahan  NKRI.  Maka  dalam  proses  pelaksanaannya  kepala  desa harus  memiliki  program  dan kebijakan  berdasarkan  aturan yang  sudah  ditetapkan.  Akan tetapi  sampai  saat  ini yang  menjadi  permasalahan  di  desa  Muara  Gelumpai  adalah  mengenai  pelaksanaan  secara  langsung  terkait dengan  pengalokasian  dana  desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  terutama  pada  sektor  pertanian. Dimana  belum  adanya  kejelesan  alokasi  dana    untuk  kebutuhan  pemberdayaan  tersebut.  Dengan  adanya  dana desa  yang  seharusnya  menjadi  modal  untuk  terlaksananya  kegiatan  pemberdayaan,  tentu  akan  memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan ekonomi melalui kelompok tani.
Maka dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “ Upaya Pemerintah Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pembangunan  Ekonomi  Kelompok  Tani  Desa  Muara Gelumpai  Kecamatan  Muara  Payang  Kabupaten  Lahat)”, agar  peneliti  dapat  menjelaskan  bagaimana pelaksanaan  kegiatan  kelompok  tani  dalam  meningkatkan  perekonomian  pada  sektor  pertanian  melalui pemberdayaan  masyarakat  khususnya  para  petani  kopi.  Karena  sektor  pertanian  adalah  bidang  yang  berperan penting  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  serta  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  terutama masyarakat desa. Pembentukan kelompok tani dapat menjadi sebuah usaha pembangunan pertanian yang akan mengelola hasil pertanian dan menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama antar para petani dalam kelompok tani (Raintung, 2021).
Dalam  hal  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  upaya  yang  di  lakukan  pemerintah  desa tersebut, terdapat aspek kajian pemberdayaan masyarakat menurut (Noor, 2011) yaitu diantaranya :
1. Enabling ,  meningkatkan  potensi  masyarakat  agar  mampu  bersaing  secara  sehat,  mandiri  dan berkembang.
2. Empowering ,  menyiapkan  sarana  prasarana  melalui  penyuluhan  dan  pelatihan  agar  masyarakat  dapat mengembangkan dan mengelola potensi yang ada sebagai peluang usaha yang mendapat penghasilan.
3. Protecting ,  melakukan  perlindungan  lebih  pada  masyarakat  yang  tergolong  masyarakat  ekonomi menengah  kebawah  dengan  regulasi  yang  mampu  melindungi  dari  adanya  persaingan  yang  tidak seimbang.
Dalam  konsep  kajian  tersebut,  maka  yang  menjadi  dasar  upaya  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  perekonomian  yaitu  dengan  program  dan  kebijakan yang di buat sesuai dengan kebutuhan para anggota kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi.
Konsep  tersebut  juga  berhubungan  dengan  yang  di  sampaikan  menurut  Edi  Suharto  indikator  penentu keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  ada  2  yaitu  1)  kemampuan  dalam  pertumbuhan ekonomi  dan  2)  mampu  dalam  kultural  dan  politis.  Maka  dalam  hal  ini  kedua  pernyataan  tersebut  dapat  di jadikan pondasi sebagai upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif. Kaelan menyatakan bahwa penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  lebih  berfokus  mengkaji  kualitas  objek  penelitian  untuk  mendeskripsikan keadaan  sebuah  objek  atau  gejala  tertentu.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mengkaji  objek  yang alami,  yang  mana  peneliti  sebagai  instrumen  utama,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  triangulasi, analisa data yang bersifat induktif, serta hasil yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  agar  dapat  mempelajari  tentang  objek  yang  diteliti  serta menganalisa  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  pembangunan ekonomi,  maka  peneliti  akan  mengumpulkan  data-data  yang  bersumber  dari  lokasi  objek  penelitian  yaitu kelompok tani kopi di Desa Muara Gelumpai dan pemerintahan setempat (Abdussamad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepala  desa  berperan  sebagai  peran  utama  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat di desa Muara Gelumpai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan kepala desa, sejauh mana kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan tingkat efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan. Permasalahan yang terjadi di desa Muara Gelumpai akan tetap ada apabila pemerintah tidak terlalu memperhatikan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu pun seperti permasalahan yang terjadi pada kelompok tani di desa Muara Gelumpai, apabila kepala desa tidak membentuk program ataupun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sektor pertanian.  Maka  dari  itu  untuk  mengetahui  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  kepala  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat, peneliti  meneliti mengenai program atau pun kebijakan apa  saja yang  di buat untuk pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian dengan anggaran dana desa yang ada. Dan apakah telah berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi para petani atau belum.
Dengan menggunakan konsep aspek kajian dan indikator penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini di lakukan untuk  mengetahui upaya  pemerintah desa dalam  pemberdayaan masyarakat  terhadapat pembangunan  ekonomi  sektor  pertanian  di  desa  Muara  Gelumpai.  Dengan  beberapa  langkah  yang  di  lakukan untuk  proses  pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan  data  lapangan  secara  langsung  dengan  metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan terkait.

## Enabling

## Membentuk Kelompok Tani
Perberdayaan  adalah  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  individu,  kelompok  dan  masyarakat  luas  agar mengembangkan  kemampuan  untuk  melakukan  perubahan  lingkungannya,  aksesibilitas  terhadap  sumberdaya yang  terkait  dengan  potensi  pekerjaan,  aktivitas  sosial  dan  lainnya.  Menurut  Munawar  Noor enabling adalah aspek  yang  digunakan  untuk  mengkaji  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  yang  merupakan  upaya  dalam meningkatkan potensi masyarakat agar mampu bersaing secara sehat, mandiri dan berkembang. Dikembangkan juga oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato dalam bukunya, bahwasanya enabling sebagai cara untuk menciptakan  keadaan  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  agar  berkembang.  desa  Muara  Gelumpai  yang
menjadi lokasi penelitian ini memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian yakni produksi komiditas kopi. Mayarakat di desa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani kopi. Desa Muara Gelumpai salah satu desa yang terletak di kabupaten Lahat dimana kabupaten Lahat merupakan salah satu penyumbang produksi kopi terbesar di Sumatera Selatan (innalar.com).
Dalam  hal  ini  pemerintah  setempat    melakukan  pemberdayaan  untuk  mengembangkan  potensi  kopi dengan membentuk kelompok tani “Bersama Kita Bisa”. Maka dari pembentukkan kelompok tani tersebut agar melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  membantu  mengembangkan  potensi  pertanian  kopi  yang menjadi  mata  pencaharian  penunjang  perekonomian  di  desa  Muara  Gelumpai.  Sebagaimana  yang  terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 Tentang Desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat  desa  merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran  dan  pendayagunaan sumberdaya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan dibentuknya kelompok tani, maka para petani berhak untuk  mengikuti  dan  memanfaatkan  setiap  kegiatan  yang  di  adakan  guna  memberdayakan  masyarakat  pada sektor pertanian.
Dari  indikator  ini  menunjukkan  bahwasanya  untuk  memberdayaankan  masyarakat  di  desa  Muara Gelumpai,  kepala  desa  setempat  memilih  untuk  mengembangkan  sektor  pertanian  dengan  produksi  kopi  yang menjadi  potesi  utama  di  desa  tersebut.  Kepala  desa  membentuk  kelompok  tani  sebagai  upaya  untuk mengembangkan potensi kopi. Maka sesuai dengan konsep enabling yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa  pemerintah  desa  sudah  melakukan  upaya  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  dalam menciptakan  keadaan  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  agar  berkembang.  Dalam  hal  ini  dapat disimpulkan  pemberdayaan  masyarakat  sudah  ada.  Serta  sangat  diharapkan  dalam  pelaksanaannya  kegiatan yang ada mampu menjadikan kelompok tani berjalan dengan efektif.

## Empowering

## a. Upaya Kepala Desa Dalam Mendukung Kelompok Tani
Aspek kedua yang dapat digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yakni dalam pembangunan ekonomi kelompok tani adalah melalui aspek empowering . Empowering adalah penyiapan sarana prasarana  melalui  penyuluhan  dan  pelatihan  agar  dapat  mewujudkan  pengembangan  dan  pengelolaan  potensi usaha yang memberikan penghasilan. Pengertian tersebut juga didukung oleh pernyataan yang dijelaskan dalam buku Mardikanto dan Soebiato yang mengatakan bahwa empowering adalah usaha memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini kepala desa sebagai peran penting yang berupaya untuk mendukung dan membantu menyediakan sarana prasarana untuk pemberdayaan masyarakat. Diketahui dalam pelaksanaannya banyak sekali faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana menjadi salah satu faktor tersebut. Maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal memenuhi masukan-masukan masyarakat.
Agar  pemberdayaan  masyarakat  dapat  terlaksana,  perlu  adanya  tahapan-tahapan  yang  terkait  dengan aspek-aspek  keberhasilan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  yang  mampu  memecahkan  persoalan  yang  ada terkhusus  pada  pertanian.  Beberapa  diantaranya  adalah  melalui  sosialisasi,  pelatihan  skill,  produksi  dan pemasaran (Amaliatulwalidain, Nike Angraini, 2019).
Dalam upaya mewujudkan konsep empowering , kepala desa mendukung dan mendorong para petani yang tergabung  dalam  kelompok  tani  “Bersama  Kita  Bisa”  di  desa  Muara  Gelumpai  agar  dapat  menerima  serta merasakan sarana prasarana yang disediakan. Kepala desa sudah memberikan arahan kepada kelompok tani untuk memasukan  proposal-proposal  permohonan  bantuan  kepada  dinas  terkait.  Dengan  adanya  kegiatan  tersebut menandakan  bahwa    kepala  desa  sudah  berupaya  mendukung  berkembangkan  kelompok  tani  melalui  arahan untuk  mengajukan  bantuan  guna  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pertanian  kopi.  Namun  pengarahan  kepada kelompok  tani  untuk  membuat  proposal  pengajuan  bantuan  kepada  Dinas  Pertanian  faktanya  belum  ada  tindak lanjut dari hal tersebut. Dalam rangka pelaksanaan konsep empowering yaitu penyiapan sarana prasarana melalui penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani, dapat disimpulkan belum berjalan karena minimnya penyuluhan terkait program-program pertanian yang berkelanjutan.

## b. Program Kartu Tani
Kesejahteraan adalah sebuah tatanan kehidupan sosial yang berada pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri. Pada umumnya masyarakat pedesaan yang menjadi masyarakat tergolong tingkat kesejahteraan yang masih rendah atau miskin.
Pada  pasal  34  ayat 1  Undang-Undang  Dasar 1945 bahwasanya  mengenai  kewajiban negara untuk  memelihara fakir  miskin  dan  anak  terlantar,  agar  mewujudkan  tujuan  pancasila  dan  UUD  1945  yaitu  menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi para masyarakat dengan ekonomi kurang mampu (jdih.kemenkeu.go.id).
Desa  Muara  Gelumpai  yang  mayoritas  masyarakat  merupakan  petani  kopi  sangat  memerlukan  adanya pemberdayaan  dengan  kebijakan  dan  inovasi  yang  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam proses produksi pun sangat diperlukan pengetahuan dan bantuan dari pemerintah. Inovasi dan kebijakan dalam hal ini merupakan upaya nyata berkelanjutan yang harus diterapkan pelaksanaanya dilapangan dengan konsisten untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  petani.  Dengan  adanya  kelompok  tani  “Bersama  Kita  Bisa” tentunya dapat menjadi penguat untuk mewujudkan kesejahteraan  para petani (setneg.go.id).
Untuk  pemenuhan  fasilitas  sarana  prasarana,  bantuan,  pelatihan  dan  penyuluhan  untuk  kelompok  tani belum  berjalan  dengan  efektif.  Dengan  alat-alat  pertanian  sederhana  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  para petani  belum  mampu  mengembangkan  produksi  kopi  dengan  maksimal.  Dalam  hal  ini  masyarakat  sangat membutuhkan  inovasi-inovasi  yang  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  para  petani.  Tentunya  kepala  desa sangat  berperan  penting  untuk  menyiapkan  sarana  prasarana  serta  penyuluhan  dan  pelatihan  agar  para  petani mampu mengembangkan dan mengelola potensi tanaman kopi sebagai usaha para warga desa.
Namun  dalam  ketidak  efektifan  kelembagaan  kelompok  tani  tersebut,  para  anggota  kelompok  tani mengatakan jika belum lama ini tepatnya pada tanggal 1 Januari 2023 pemerintah memberikan sarana pertanian melalui program berupa “Kartu Tani” yang berbentuk ATM dan memiliki fungsi sebagai alokasi pupuk subsidi. Kartu tersebut adalah program dari Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan server BRI yang di berikan kepada  para  anggota  kelompok  tani  sebagai  alat  untuk  pembelian  pupuk  dengan  potongan  harga.  Para  petani diharuskan  mengisi  saldo  pada  ATM  tersebut  terlebih  dahulu  lalu  dapat  menggunakannya  di  tempat  tertentu untuk membeli pupuk. Dengan membawa KTP dan KK para petani yang terdaftar dalam anggota kelompok tani mendatangi Dinas Pertanian setempat untuk menerima kartu tani tersebut.
Dari  analisa  pernyataan-pernyataan  yang  di  teliti,  hasilnya  menunjukkan  bahwasanya  dalam  rangka pemenuhan  kesejahteraan  kelompok  tani  pemerintah  melalui  program  kartu  tani  yang  di  inisiasi  oleh Kementerian  Pertanian  yang  bekerjasama  dengan  server  BRI  belum  dapat  memberikan  dampak  bagi kesejahteraan  para  anggota  kelompok  tani.  Dikarenakan  dengan  adanya  kartu  tani  belum  bisa  memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh petani. Tidak adanya penyuluhan berkelanjutan mengakibatkan petani tidak mampu mengaksesnya.

## Dana Desa Muara Gelumpai Tahun Anggaran 2020
URAIAN PENDAPATAN PENGELUARAN 1.Pendapatan asli desa Rp. 1.500.000,00 2.Dana desa Rp. 898.910.000,00 3.Bagi hasil pajak dan retribusi
Rp. 9.758.200,00
4.Alokasi dana desa (ADD) Rp. 470.683.440,00 5.Jumlah Pendapatan Rp.1.380.851.640,00 Belanja 1.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 422.598.057,00 2.Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 624.611.750,00 3.Bidang pembinaan kemasyarakat Rp. 97.324.000,00 4.Bidang pemberda yaan masyarakat Rp. 55.700.000,00 5.Jumlah belanja Rp. 1.200.233.807,00 Jumlah Rp.1.380.851.640,00 Rp. 1.200.233.807,00

## Sumber : Dokumen Dana Desa diakses pada Selasa, 27 Juni 2022
Berdasarkan  tujuan  disalurkannya  dana  desa  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa tujuan alokasi dana desa adalah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan  pemerintah  desa,  BPD  dan  operasional  penyelenggara  alokasi  dana  desa.  Sedangkan  70% dipergunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan  sarana  prasarana  ekonomi  desa  salah satunya pemberdayaan dibidang ekonomi masyarakat dan kelompok usaha yang merupakan potensi masyarakat desa (djpb.kemenkeu.go.id).
Hal  tersebut  juga  berkesinambungan  dengan  pernyataan  Presiden  RI  pada  tahun  2019  lalu.  Pernyataan Presiden Joko Widodo pada agenda sosialisasi penggunaan dana desa di Jawa Timur pada 4 Januari tahun 2019, beliau  menjelaskan  bahwa  dana  desa  naik  menjadi  Rp.73  triliun  yang  mana  ditahun  sebelumnya  berjumlah Rp.60  triliun.  Presiden  menyatakan  jika  ia  ingin  anggaran  dana  desa  terus  naik  setiap  tahunnya.  Dalam sosialisasinya  presiden  menyampaikan  bahwa  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dana  desa  hanya  berfokus  pada pembangunan infrastruktur desa. Maka sejak pada tahun 2019 tersebut presiden menginginkan dana desa mulai lebih menekankan untuk anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inovasi-inovasi (setneg.go.id).
Akan tetapi pada realita pelaksanaannya kepala desa belum memiliki program atau kebijakan yang dibuat sendiri untuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Alokasi dana desa  tidak  jelas  arahnya  kemana.    Tidak  adanya  transparansi  dana  desa  dan  adanya  proyek-proyek yang  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  seperti  pembangunan  jalan  warga  yang  selalu  di  adakan  tiap  tahunnya. Sedangkan  upaya-upaya  lain  seperti  sarana  prasarana  pertanian  belum  terencana  dengan  optimal.  Akibat masalah tersebut tentunya mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat kepada kepala desa.
Dengan  anggaran  dana  desa  Muara  Gelumpai  berjumlah  Rp.898.910.000  seperti  pada  tabel  5.2.2 seharusnya  kepala  desa  mampu  membuat  program  atau  inovasi  sendiri  yang  berupaya  untuk  pemberdayaan masyarakat  khususnya  untuk  kelompok  tani.  Jika  dilihat  dari  tabel  dana  desa  tersebut  kepala  desa  masih mengalokasikan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa lebih besar (memprioritaskan) dari pada untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  kepala  desa  belum  sepenuhnya  mampu  mengatur  dana  desa sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  dan  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  ditetapkan  oleh  kebijakan  yang  sudah ada.

## Protecting

## Pengukuhan dan Pembenahan Kelompok Tani
Selain  bertujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  para  petani  yaitu  anggota kelompok tani sebagai objek penelitian ini, tentunya sangat diperlukan adanya regulasi. Regulasi sendiri adalah sebuah  aturan  atau  perlindungan  yang  dibuat  untuk  mengendalikan  sebuah  tatanan  agar  dipatuhi  dalam pelaksanaannya sehingga setiap kegiatan menjadi lebih efektif.
Seperti  yang  dijelaskan  menurut  teori  utama  yang  digunakan  dalam  penlitian  ini  bahwa  aspek  kajian pelaksanaan  pemberdayaan  yang  ketiga  adalah  melalui  konsep protecting. Protecting merupakan  adanya perlindungan  lebih  pada  masyarakat  yang  tergolong  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah  dengan  melalui regulasi yang mampu melindungi dari adanya persaingan yang tidak seimbang.
Seperti kelompok tani pada umumnya, kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah melakukan kegiatan yang telah disusun terlebih dahulu untuk hal pengembangan komoditas agar menjadi lebih baik.
Akan tetapi walaupun sudah lama dibentuk, kelompok tani ini masih belum mencapai tujuan sebenarnya sehingga masih banyak terjadi masalah yang sama dan berulang. Maka dengan adanya regulasi yang jelas akan membantu  kelompok  tani  untuk  bersinergi  meningkatkan  intensitas  dan  kualitas  karena  merasa  memiliki tanggung jawab dalam kelembagaan pertanian. Seperti pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani  Pasal 1, menyatakan bahwa kelembagaan petani dikembangkan dari, oleh  dan  untuk  petani  guna  kepentingan  bersama.  Kelembagaan  petani  yang  dimaksud  salah  satunya  adalah kelompok tani. Untuk mengetahui apakah regulasi pengembangan kelompok tani di desa Muara Gelumpai  sudah  diatur  secara  jelas  atau  belum,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan peneliti memperoleh dokumen piagam pengukuhan dan pembenahan kelompok tani.
Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani “Bersama Kita Bisa” sudah dibentuk dengan  regulasi  yang  jelas  dari  segi  keanggotaannya  tidak  terbentuk  secara  otomatis  saja.  Regulasi  yang  ada sudah  mengatur  secara  jelas  siapa  saja  yang  mengemban  tanggung  jawab  sebagai  ketua,  sekretaris,bendahara dan  keanggotaannya.  Sesuai  dengan  prosedurnya  kelompok  tani  merupakan  organisasi  sosial  nonformal  yang dibentuk  atas  dasar  inisiatif  pemerintah  desa  yang  bekerjasama  dengan  masyarakat.  Masyarakat  dalam  hal  ini merupakan  para  petani  yang  memiliki  usaha  yang  sama  yakni  produksi  kopi  yang  menjadikan  kopi  sebagai penunjang kehidupannya.
Oleh sebab itu para petani merasa memiliki kelompok tani karena terdapat bukti keanggotaannya dan sudah  terdaftar  di  Kementerian  Pertanian  RI.  Maka  apabila  terdapat  kebijakan,  bantuan,  pelatihan  dan penyuluhan  serta  informasi  terkait  kelompok  tani  mereka  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam
menerimanya. Maka bisa dikatakan kepala desa sudah melakukan pemberdayaan dari segi regulasi keanggotaan yang jelas dalam kelompok tani.

## Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi  Petani

## 1. Peningkatan Pembangunan Ekonomi  Pada  Kelompok Tani

## a. Infrastruktur Jalan Usaha Tani
Munawar  Noor  bahwa  dikatakan  pemberdayaan  masyarakat  apabila  terjadi  peningkatan  potensi masyarakat,  kesejahteraan  masyarakat  berupa  terpenuhinya  sarana  prasarana  yang  dapat  mengembangkan  dan mengelola  potensi  menjadi  peluang  usaha  yang  menghasilkan  serta  adanya  perlindungan  terhadap  masyarakat dari timbulnya persaingan tidak seimbang. Berdasarkan pernyataan sebelumnya peningkatan potensi masyarakat menjadi  salah  satu  penentu  keberhasilan  suatu  pemberdayaan  masyarakat,  maka  melalui  proses  peningkatan pembangunan  ekonomi  pada  sektor  pertanian  dapat  menjadi  indikator  penentu  keberhasilan  pemberdayaan masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan akan dapat memberikan akses kemudahan
Pembangunan  adalah  proses  perubahan  yang  direncanakan  dan  merupakan  kegiatan  yang berkesinambungan  berkelanjutan  dan  bertahap  menuju  ketingkat  yang  lebih  baik.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut  pembangunan  harus  dilakukan  bertahap  di  segala  sektor  maupun  sub  sektor  secara  terencana  dan terprogram  serta  berkelanjutan  agar  mampu  mewujudkan  tujuan  pembangunan  untuk  memperbaiki perekonomian warga masyarakat desa terutama para petani (Hasan dan Azis, 2018).
Secara  umum  indikator  penentu  peningkatan  pembangunan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  infrastruktur, fasilitas  umum,  akses  informasi,  kualitas  SDM  dan  pendapatan  penduduk.  Maka  dalam  penelitian  ini  untuk melihat  tingkat  keberhasilan  peningkatan  pembangunan  ekonomi  dalam  kelompok  tani  dapat  dilihat  dari beberapa indikator tersebut, diantaranya pembangunan infrastruktur  dan hasil pendapatan.
Dengan mengalokasikan dana desa berkisar Rp.624.611.750 yang dirangkum dalam dana desa pada tabel 5.2.2 pelaksanaan pembangunan desa, jalan usaha tani menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang ada pada  tahun  2021.  Adanya  pembangunan  infrastruktur  jalan  tersebut,  kepala  desa  menyampaikan  bahwasanya sebagian  dana  desa  digunakan  untuk  pembuatan  jalan  yang  digunakan  para  petani  sebagai  akses  menuju  ke perkebunan  kopi.  Dengan  adanya  infrastruktur  jalan  tersebut  memberikan  kemudahan  akses  bagi  para  petani yang  mana  sebelumnya  harus  melalui  jalanan  yang  cukup  terjal  berkelok  dan  berbahaya  untuk  menuju keperkebunan kopi menjadi lebih aman hingga bisa dilalui dengan mobil dan motor.
Dengan  adanya  kerja  sama  antara  kelapa  desa,  kelompok  tani  dan  pihak  dinas  yang  berwenang  lainnya  tentu akan  dapat  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Tentunya  harus  dipersiapkan  dengan perencanaan yang baik dan dengan dana yang mencukupi juga. Dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan  sangat  diharapkan  pemerintah  mencanangkan  inovasi  baru  yang  nantinya  akan  memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi para petani. Misalnya dengan membantu mempromosikan komoditas kopi lokal  melalui  objek  wisata  kopi,  maka  komoditas  kopi  lokal  di  desa  Muara  Gelumpai  akan  lebih  dikenal  di pasaran.

## b. Hasil Pendapatan
Selain pembangunan infrastruktur, tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi juga dapat dinilai dari hasil pendapatan. Hal tersebut dikarenakan jika hasil pendapatan komoditas mengalami peningkatan maka pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil dilaksnakan dengan efektif. Begitu pun sebaliknya jika tidak ada peningkatan hasil pendapatan komoditas maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif.
Kopi adalah komoditas pertanian di Indonesia yang memiliki peluang ekspor tertinggi. Kopi termasuk tanaman tahunan yang banyak diperdagangkan, maka sangat diperlukan perhatian lebih dalam membudidayakan tanaman kopi. Kopi bukan hanya secangkir minuman yang memiliki aroma khas dan mengandung kafein. Tetapi untuk menjadi secangkir kopi memerlukan proses yang sangat panjang mulai dari teknik budidaya, pengolahan pasca panen  hingga  penyajian  akhir.  Buah  yang  diolah  dengan  benar  akan  menghasilkan  biji  kopi  dengan  kualitas mutu tinggi. Kriteria kualitas kopi bisa ditentukan dari aspek fisik, cita rasa dan kebersihan tergantung dengan proses  produksi  kopi  itu  sendiri.  Buah  kopi  yang memiliki  kualitas  baik  adalah buah  kopi  yang  dipetik  dalam keadaan  matang  sempurna  berwarna  merah  atau  pun  hijau  tua.  Dengan  demikian  hasil  pengelolaan  petani
menjadi faktor penentu kualitas harga kopi. Pada sektor pertanian kopi sering kali dihadapkan oleh permasalah yang  ada  yaitu  rendahnya  produktivitas  kopi,  harga  jual  kopi  yang  mengalami  fluktuasi  dan  kenaikan  harga produksi hal ini tentu saja mengakibatkan pendapatan petani rendah.
Akan tetapi dengan adanya akses jalan usaha tani tidak memberikan dampak peningkatan terhadap hasil pendapatan  petani,  melainkan  hanya  memberikan  kemudahan  kepada  petani  sebagai  akses  untuk  menuju  ke perkebunan kopi. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan jika upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Muara Gelumpai guna meningkatkan pembangunan ekonomi para petani belum cukup efektif, karena  belum  memberikan  dampak  perubahan  terhadap  peningkatan  hasil  pendapatan  produksi  kopi.  Adanya program pembangunan tersebut juga tidak diiringi dengan program lain yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga  menjadikan  pembangunan  akses  jalan  tersebut  belum  sepenuhnya  memberikan  manfaat  terhadap penghasilan petani.

## 2. Kegiatan Berbudaya Dan Politik

## a. Budaya Gotong Royong
Budaya  merupakan  sebuah  pola  hidup  secara  menyeluruh  yang  diwariskan  turun  temurun.  Budaya terbentuk  karena  beberapa  unsur  diantaranya  adat  istiadat,  bahasa,  karya  seni,  agama  dan  politik.  Menurut Linton  budaya  adalah  keseluruhan  sikap  dan  pola  perilaku  serta  pengetahuan  yang  menggambarkan  suatu kebiasaan  yang  diwariskan  kepada  masyarakat  maupun  sekelompok  anggota  tertentu.  Pernyataan  tersebut berkesinambungan  juga  dengan  definisi  budaya  menurut  Andreas  Eppink  yang  mengatakan budaya  mencakup keseluruhan mengenai norma dan nilai sosial, ilmu pengetahuan serta struktur sosial, religius dan lainnya.
Pada  bidang  pertanian  tentu  kebudayaan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar.  Salah  satu  kebudayaan yang  masih  terjadi  pada  bidang  pertanian  adalah  budaya  gotong  royong  yang  mana  setiap  individu  ataupun kelompok  dapat  melakukannya.  Namun  karena  pengaruh  dari  perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat mengakibatkan  perubahan  budaya  gotong  royong  yang  sebelumnya  saling  tolong  menolong  menjadinyakan masyarakat bersifat individualisme masing-masing masyarakat. Yang seharusnya dengan adanya gotong royong dapat  meningkatkan  nilai  kerja  sama  antar  para  petani,  namun    faktanya  setiap  individu  mengharapkan  upah agar dapat saling membantu dalam setiap kegiatan pertanian.
Kebudayaan  yang  selama  ini  dijunjung  tinggi  oleh  para  anggota  kelompok  tani  adalah  budaya  gotong royong.  Akan  tetapi  akibat  perkembangan  zaman  dengan  pengaruh  teknologi  yang  ada,  mengakibatkan  rasa untuk  saling  tolong  menolong  semakin  terkurang  dan  budaya  gotong  royong  pun  lambat  laun  menjadi menghilang.  Jika  kepala  desa  tidak  segera  berupaya  mengatasi  permasalah  tersebut  maka  nilai  yang  tertanam pada kebudayaan akan hilang dan akan berpengaruh bagi generasi selanjutnya.

## b. Politik Pembangunan Pertanian
Dalam  pertanian  politik  adalah  sebuah  kebijakan  yang  dirancang  untuk  memberi  kemudahan  dan kelancaran  terhadap  laju  pembangunan  ekonomi  pertanian.  Pada  politik  pembangunan  pertanian  pemerintah berupaya  melakukan  tindakan  untuk  memajukan  pertanian,  menjadikan  pertanian  menjadi  lebih  produktif, tingkat hidup petani menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan menjadi merata.
Terkait dengan tujuan politik pembangunan tersebut, pemerintah harus memiliki strategi tertentu dalam meningkatkan  pembangunan  pertanian.  Apa  lagi  pada  era  teknologi  seperti  sekarang  ini.  Bukan  hanya mekanisme  mesin  dan  alat  pertanian  saja  yang  harus  berjalan  dengan  optimal  melainkan  integritas  dengan jaringan internet juga harus optimal. Karena teknologi sangat berpengaruh terhadap segala aspek untuk saat ini.
Dinas  Pertanian  memiliki  tugas  untuk  membantu  Gubernur  dalam  melaksanakan  urusan  kewenangan pemerintah  pada  bidang  pertanian.  Dalam  hal  ini  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Lahat  memilik  strategi-strategi dalam  pengembangan  pertanian  sesuai  dengan  visi-misi.  Selain  itu  Dinas  Pertanian  juga  memiliki  beberapa tugas  pokok  dan  fungsi  diantaranya  adalah  penyelenggaraan  penyuluhan  dan  pelatihan,  perumusan  kebijakan pertanian  hingga  penyaluran  bantuan  alat  dan  mesin  pendukung  pertanian  guna  untuk  meningkatkan pembangunan pertanian.
Akan  tetapi  tidak  semua  kebijakan  dapat  dirasakan  oleh  semua  petani,  salah  satunya  pada  anggota kelompok  tani  di  Desa  Muara  Gelumpai.  Meskipun  Dinas  Pertanian  memiliki  banyak  strategi  dalam pembangunan pertanian, kelompok tani “Bersama Kita Bisa” tidak menerima dampak kebijakan tersebut dengan optimal. Hal ini tentu saja dapat dinilai dari kegiatan-kegiatan pertanian yang jarang dilakukan pada desa Muara
Gelumpai.  Akan  tetapi  sangat  disayangkan  belum  terlaksana  dengan  optimal  di  desa  Muara  Gelumpai. Pemerintah  belum  sepenuhnya  memperhatikan  kelompok  tani  yang  seharusnya  diberdayaan  agar  mampu meningkatkan  pembangunan  ekonomi  pertanian.  Penyuluhan  dan  pelatihan  yang  sangat  diharapkan  oleh  para petani belum pernah dilaksanankan di desa tersebut. Untuk bantuan seperti alat dan mesin pertanian juga belum pernah ada. Dalam hal ini terkait dengan strategi kebijkan pembangunan pertanian guna memberdayakan petani melalui kelompok tani “Bersama Kita Bisa” belum berjalan dengan efektif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat   (Studi Kasus  Pembangunan  Ekonomi  Kelompok  Tani  Desa  Muara  Gelumpai  Kecamatan  Muara  Payang  Kabupaten Lahat),  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  upaya-upaya  yang  di  lakukan  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala desa  masih  belum  optimal.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  kendala-kendala  yang  terjadi  seperti  a).kurangnya sosialisasi  dan  pembinaan  terhadap  kelompok  tani  serta  sarana  prasarana  yang  belum  terpenuhi,  b).kurangnya perhatian  dan  komitmen  yang  kuat  dari  kepala  desa  dalam  merencanakan  program  dan  kebijakan  untuk kelompok  tani,  c).penggunaan  teknologi  yang  tergolong  masih  sangat  sederhana  akibat  kurangnya  penerapan teknologi  pertanian  dan  d).minimnya  realisasi  anggaran  dana  desa  yang  di  pergunakan  untuk  pemberdayaan kelompok tani.
Meski pun ada beberapa upaya yang sudah di lakukan oleh kepala desa, akan tetapi upaya-upaya yang di lakukan  belum  sesuai  dengan  permasalahan  dan  kebutuhan  para  anggota  kelompok  tani.  Adapun  upaya  yang sudah  di  lakukan  tersebut  yaitu  dengan  membentuk  kelompok  tani  untuk  tujuan  meningkatkan  potensi  desa, menjalankan  program  yang  sudah  ada  dari  Kementerian  Pertanian  RI,  membentuk  kelompok  tani  dengan regulasi yang jelas dan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.
Akan  tetapi  upaya  yang  di  lakukan  tersebut  masih  sangat  kurang  untuk  menghasilkan  perkembangan yang lebih baik. Sehingga dapat dikatakan pemerintah desa belum berhasil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan  ekonomi  melalui  kelompok  tani  di  desa  Muara  Gelumpai.  Banyaknya permasalahan  mulai  dari  ketidakjelasan  kegiatan  setelah  pembentukan  kelompok  tani  serta  tidak  adanya program  yang  dibuat  oleh  kepala  desa  sendiri  untuk  pemberdayaan  kelompok  tani,  mengakibatkan  timbul permasalahan-permasalahan baru.
Salah satunya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kelapa desa karena anggaran dana desa yang tidak jelas  arahnya.  Karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan  hal  tersebut  tentunya  akan  berpotensi meningkatnya  angka  kemiskinan  di  Desa  Muara  Gelumpai  karena  tidak  adanya  pemberdayaan  yang  tepat. Padahal  sektor  pertanian  terutama  pertanian  kopi  adalah  matapencaharian  utama  penunjang  kehidupan  sehari- hari  masyarakat  di  desa  tersebut.  Jika  tidak  adanya  perhatian  yang  serius  dari  kepala  desa  otomatis  sektor pertanin tidak akan berkembang dan menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi.

## REFERENSI
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif : CV.Syakir Media Press, Makassar Amaliatulwalidain, Nike Angraini, B. H. (2019). Pembuatan Kue Tempe Matcha Di Kecamatan Sukarami Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang ,. Abdimas Mandiri , 3 (2), 137–142. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PGM/article/view/829/978 Mardikanto, T., & Poerwoko Soebiato (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67 Tahun 2016 Petani pasal 1 ayat 1 tentang Pembinaan Kelembagaan Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Governance , 1 , No.2 (2), 1–9.
Sudarmanto, Eko., dan Erika Revida, Nur Zaman Marulam MT Sirmarmata, Sukarman Purba, Syafrizal Erniarti Bachtiar,  Annisa  Ilmi  Faried,  Nasrullah,  Ismail  Marzuki  Puji  Hastuti,  Jamaludin,  Irwan  Kurniawan  Faizah Mastutie,  Andi  Susilawaty.  (2020) Konsep  Dasar  Pengabdian  Kepada  Masyarakat :  Pembangunan  dan Pemberdayaan. Yayasan Kita Menulis. Sukino.  (2013). Membangun  Pertanian  Dengan  Pemberdayaan  Masyarakat  Tani :  Pustaka  Baru  Press, Yogyakarta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 tentang desa Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1 tentang desa