ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016 │ 33

## PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR AL-SHULHUH DAN JAWATAN AL-HISBAH

## Havis Aravik
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
(STEBIS IGM) Palembang Email : havis@stebisigm.ac.id

## Abstrak
“Studi  ini  membahas  tentang  konsep  Islam  tentang  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui jalur  as-shulhuh  (Perdamaian)  dan  Jawatan  al-Hisbah  (Lembaga  Penegak  Hukum).  Hasil  studi memberikan  kontribusi  signifikan  terutama  dalam  melakukan  penyelesaian  yang  menguntungkan  dan dipahami kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan peradilan khusus yang di dalam  Islam  disebut  dengan  jawatan  al-hisbah  bukan  melalui  jalur  perdamaian  (al-shulhu)  dapat menjadi solusi konstruktif atas hal tersebut.”
Kata Kunci; Ekonomi Islam, Konsumen, Jawatan al-hisbah, al-shulhuh

## DASAR PEMIKIRAN
Kajian  ekonomi  dalam  persepektif  Islam  merupakan  kajian  menarik.  Menarik karena  kajian  ekonomi  selalu  berkembang  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ia  juga merupakan  wadah  untuk  memenuhi  kebutuhan  materiil  manusia  yang  berlaku  dalam ajaran  etika  agama  secara kaffah (komprehensif)  dalam  segala  aspek  kehidupan (Rozalinda, 2014: 1).
Menarik  karena  banyak  terjadi  berbagai  problematika  dalam  membangun hubungan  dalam  ranah  ekonomi.  Diantaranya  sengketa  konsumen  yang  berawal  dari adanya  perasaan  tidak  puas  dari  salah  satu  pihak  karena  ada  pihak  lain  yang  tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah dijanjikan. Ketidakpuasan akan berkembang pada kerugian akibat konflik interest secara vertikal maupun horizontal.
Berangkat  dari  permasalahan  di  atas,  penulis  tertarik  membahas  bagaimana konsep  Islam  tentang  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  jalur al-Shulhuh (Perdamaian)  dan  Jawatan al-Hisbah (Lembaga  Penegak  Hukum).  Dengan  harapan dapat menambah literatur tentang penyelesaian sengketa konsumen, sekaligus membuka ruang dialog akademik seputar permasalahan penyelesaian sengketa konsumen baik dari perspektif al-Shulhuh (Perdamaian)  maupun  Jawatan al-Hisbah (lembaga  penegak hukum).
Studi ini merupakan jenis studi  pustaka ( library research ) yang menitikberatkan pengolahan  data  secara  kualitatif  dengan  metode  analisis  data  menggunakan  metode
34   │ Havis Aravik PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI …
deskriptif-analisis . Studi  tersebut  bertujuan untuk menggambarkan atau membeberkan apa yang terjadi sekarang (Arikunto, 2002: 9) dan mengeksplorasi fenomena-fenomena yang  tidak  dapat  dikuantifikasikan  (Satori  dan  Komariah,  2002:  23).  Selain  itu, Deskriptif  penting  karena  merupakan  metode  analisis  data  yang  befungsi  untuk menjelaskan  suatu  pemikiran  (fakta)  sehingga  dapat  diterima  secara  rasional (Suryabrata, 2007: 18).

## PEMAHAMAN
1. Al- Shulhuh
Secara  kebahasaan, al-shulhu menurut  Muhammad  Syartha  al-Dimyati adalah qath‟u  al-naza‟i, artinya  memutuskan  pertengkaran  (al-Dimyathi,  tt:  81). Menurut  Sayyid  Sabiq  (1995:  327) al-shulhu berarti  memutus  perselisihan. Sedangkan menurut istilah, al-shulhu didefenisikan dalam berbagai perspektif.
Taqiyuddin  Abu  Bakr  Ibn  Muhammad  al-Husaini  (tt:  271)  mendefenisikan al-shulhu sebagai “akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih” . Ibrahim  al-Bajuri    (tt:  371)  mendefinisikan al-shulhu “akad  yang  berhasil memutuskan  perselisihannya”.  M.  Hasbi  Ash  Shiddieqy  (2001:  101) mendefinisikan al-shulhu “kesepakatan  dari  dua  orang  yang  berselisih  mengenai suatu hak untuk melaksanakan sesuatu dengan menghilangkan perselisihan”.
Al-Shulhu merupakan  istilah  denotatif  yang  sangat  umum.  Istilah  tersebut bisa  berkonotasi  perdamaian  dalam  lapangan  kehartabendaan,  perdamaian  dalam permusuhan,  perdamaian  dalam  rumah  tangga,  perdamaian  antar  sesama  muslim, maupun  muslim  dengan  non  muslim.  Secara  jelas  dalam  ajaran  Islam  perdamaian adalah perbuatan yang sangat terpuji (Karim, 2007: 49).  Jadi dari berbagai defenisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-shulhu merupakan akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.
Perdamaian ( al-shulhu ) disyari‟atkan di dalam al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟ ulama.  Hal  itu  agar  tercapai  kesepakatan  sebagai  pengganti  dari  perselisihan  dan agar  permusuhan  antara  dua  pihak  dapat  dileraikan.  Hal  tersebut  seperti  tertuang dalam Q.S. al-Hujarat [49] ayat 9:
...بَوُهٌَْيَب اىُذِل ْصَأَف اىُلَتَتْقا  َييٌِِهْؤُوْلا  َيِه ِىبَتَفِئبَط  ْىِإَو ”Dan  jika  dua  golongan  dari  orang-orang  mukmin  berpendapat,  maka damaikanlah antara keduanya …”. (Q.S. al-Hujarat, [49]: 9).
Demikian halnya disebutkan dalam Q.S. al-Nisa‟ [4] ayat 114:
...ِسباٌلا َيْيَب ٍح َلَْصِإ ْوَأ ٍفوُرْعَه ْوَأ ٍةَقَدَصِب َرَهَأ  ْيَه  الَِإ ْنُهاَىْجًَ  ْيِه ٍريِثَك يِف َرْيَخ َلَ
” Tidak  ada  kebaikan  pada  kebanyakan  bisikan-bisikan  mereka,  kecuali  dari bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh  (manusia) memberi  sedekah, berbuat
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016 │ 35
makruf  atau  mengadakan  perdamaian  di  antara  mereka… ”.  (Q.S.  al-Nisa‟,  [4]:
114).
Disebutkan pula dalam Q.S. al-Nisa‟[4] ayat 128:
...ٌرْيَخ ُخْل ُّصلاَو ...
”... Perdamaian itu amat baik...”. (Q.S. al-Nisa: 128).
Dasar  hukum  sunnah  juga  dapat  ditemukan  bahwa  Rasulullah  SAW. menganjurkan  untuk  melaksanakan  perdamaian,  dalam  sebuah  hadits  yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmudzi, dari Umar bin Auf al-Muzzani:
مرد بذلص لَا ييولسولا ييب زئبج خلصلا ىلع ىىولسولاو بهارد لدا وا لَلَد .بهرد لدا وا لَلَد مرد بطرش لَا نهطورش
”Perdamaian  dibolehkan  di  kalangan  kaum  muslimin,  selain  perdamaian  yang mengharamkan  yang  halal  atau  mengalalkan  yang  haraman.  Dan  orang-orang Islam  (yang  mengadakan  perdamaian  itu)  bergantung  pada  syarat-syarat  mereka (yang  telah  disepakati),  selain  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram ”. (HR. Turmudzi). (al-Asqalani, t.t: 56).
Dari  sisi  akad,  arti shulhu mencakup  makna  dalam  berbagai  bentuk transaksi.  Bisa  jadi shulhu itu  berlaku  pada  jual  beli,  kasus  hibah, ijarah, ataupun persoalan-persoalan  transaksi  lainnya  yang  diperbolehkan.  Dengan  demikian, persoalan al-shulhu tidak keluar dari salah satu makna transaksi tersebut.
Rukun-rukun al-shulhu adalah (1) Mushalih, yaitu masih-masih pihak yang melakukan  akad  perdamaian  untuk menghilangkan  permusuhan atau  sengketa;  (2) Mushalih  anhu, yaitu  persoalan  -  persoalan  yang  diperselisihkan  atau disengketakan;  (3) Mushalih  alaih, yaitu  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah badal al-shulhu ; (4) Shighat ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.
Ijab dan qabul dapat  dilakukan  dengan  lafadz  atau  dengan  apa  saja  yang menunjukkan adanya ijab qabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan;
”Saya  berdamai  denganmu,  saya  bayar  utangku  padamu,  saya  ganti  kerugianmu”, dan pihal lain menjawa; ”Telah aku terima”. Dengan adanya al-shulhu, penggugat berpegang  kepada  suatu  yang  disebut badal  al-shulhu dan  tergugat  tidak  berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan (Suhendi, 2002: 174).
Syarat  para  pihak  yang  melakukan  perdamaian  adalah, Pertama ,    Berakal sehat. Tidak sah suatu perdamaian yang  dilakukan oleh orang  gila atau anak-anak yang  belum  berakal,  yang  belum  bisa  membedakan  antara  yang  baik  dan  buruk ( mumayyiz) ; Kedua ,  Pihak-pihak  yang  melakukan al-shulhu tidak  boleh  masih berusia  belum  dewasa,  baik  keduanya  atau  salah  satu  pihak  kalau  sekiranya perdamaian  yang  akan  mereka  lakukan  berkaitan  dengan  persoalan  yang
36   │ Havis Aravik PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI …
menimbulkan bahaya atau kerugian. Ketiga , Pelaksanaan al-shulhu dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartabendaan pada anak-anak yang masih kecil, mestilah dilakukan  oleh  walinya,  seperti  ayahnya  atau  orang  yang  memeliharanya;  dan keempat, Salah  satu  pihak  yang  melakukan  akad  itu  bukanlah  orang  yang  murtad. Syarat  terakhir  tersebut  dikemukakan  oleh  mazhab  Hanafiyah,  sedangkan  jumhur ulama tidak memakai persyaratan tersebut (Karim, 2007: 57-58).
Pada garis besarnya, perdamaian dalam bentuk al-shulhu untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:
a. Al-shulhu al-ikrar
Al-shulhu  al-ikrar yaitu  perdamaian  dalam  suatu  kasus  yang  sudah  ada pengakuan  pihak  tergugat.  Misalnya  seorang  menggugat  pihak  lain  tentang suatu  harta  dan  pihak  tergugat  membenarkan  isi  tuduhan  penggugat.  Untuk menyelesaikan  perselisihan  antara  keduanya,  pihak  penggugat  dan  tergugat melakukan al-shulhu. Perdamaian  dalam  soal  yang  seperti  tersebut  disepakati kebolehannya  oleh  para  ulama.  Perdamaian  tersebut  bisa  berlaku  terhadap benda dengan benda, atau pada kemanfaatan harta, seperti barang sewaan.
b. Al-shulhu al- inkar
Al-shulhu  inkar yaitu  perdamaian  sesuatu  yang  diingkari  oleh  pihak  tergugat, seperti  penggugat  mempunyai  hak  atas  sesuatu  yang  ada  di  tangan  tergugat, tetapi  pihak  tergugat  menyangkat  tuduhan  itu.  Kasus  seperti  tersebut  banyak terjadi di masyarakat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, al-shulhu  inkar  diperbolehkan.  Mereka  beralasahan  bahwa  perdamaian  itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam al-Qur‟an.
Ulama  Syaifi‟iyah  dan  Abi  Laila  berpendapat  bahwa  perdamaian  dalam sengketa  yang  diingkar  oleh  tergugat  itu  tidak  boleh  dilakukan,  kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui  bahwa  itu  tidak  berhak  atas  sesuatu  yang  dituduhkan.  Menurut kelompok tersebut, al-shulhu inkar jika diperbolehkan sama saja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
c. Al-shulhu al-sukut
Al-shulhu  al-sukut ialah  perdamaian  dalam  kasus  diamnya  pihak  tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban  atas  gugatan  yang  dituduhkan  kepadanya,  baik  pengakuan  maupun pengingkaran. Pada persoalan tersebut, pihak penggugat mengadakan al-shulhu dengan  pihak  tergugat  guna  mengakhiri  perselisihan.  Jumhur  ulama  sepakat bahwa al-shulhu  sukut diperbolehkan.  Sedangkan  ulama  Syafi‟iyah berpendapat  bahwa  perdamaian  tersebut  tidak  boleh,  sebab  sikap  diam  itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat (Suhendi, 2002: 55-57).
Sisi  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  soal  perdamaian  adalah bahwa perdamaian itu hanya boleh terjadi pada persoalan yang termasuk hak yang
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016 │ 37
bisa  diganti  rugi,  sekalipun  bukan  berupa  harta,  seperti  pada  persoalan  qishash. Semua  persoalan  yang  termasuk  hak  Allah  seperti  perzinahan,  pencurian,  tidak boleh dilakukan perdamaian (Suhendi, 2002: 57).
Abdul  Ghofur  Anshori  dalam  bukunya Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah, (2010:  37-38)  menyebut  konsep  penyelesaian  sengketa  secara al-shulhuh adalah  penyelesaian  sengketa  alternatif  dan  sama  dengan  penyelesaian  sengketa secara non legalitas, dimana mempunyai beberapa keunggulan antara lain, Pertama, sifat  kesukarelaan  dalam  proses.  Karena  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak. Kedua, prosedur  cepat.  Dimana  para pihak  yang  bersengketa  dapat  mengedepankan  semangat  kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.
Ketiga, Putusan non-yudisial. Dimana putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh  lembaga  hakim,  melainkan  lebih  pada  hasil  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa  sendiri  dengan  atau  tanpa  bantuan  pihak  ketiga  yang  netral.  Karena merupakan kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan perjanjian yang mengikat seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Keempat, prosedur rahasia ( confidential) . Di mana keputusan yang diputuskan bersifat  rahasia.  Tujuannya  untuk  menjaga  reputasi  dari  para  pihak  yang  sedang bersengketa. Kelima, fleksibelitas  dalam  merancang  syarat-syarat  penyelesaian sengketa.
Keenam, hemat  waktu  dan  biaya.  Di  mana  fleksibelitas  prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan berkonsekuensi logis, pada penghematan waktu dan biaya. Dengan demikian sejalan dengan asas dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki  dilakukan  secara  cepat,  sederhana,  dan  biaya  murah. Ketujuh, Pemeliharaan hubungan baik. Dimana penyelesaian sengketa seperti tersebut dapat menjaga  atau  memelihara  hubungan  baik  di  antara  para  pihak  yang  sedang bersengketa.  Hal  tersebut  dapat  terwujud  karena  penyelesaian  sengketa  dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan putusan hakikatnya  merupakan  kesepakatan  dari  para  pihak.  Dengan  demikian  sifat penyelesaian  sengketa  yang  ada  yakni win-win  solution. Bahwa  setiap  pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional.
Kedelapan, kontrol  dan  lebih  muda  memperkirakan  hasil  karena  prosedur dan  fleksibelitas  akan  memudahkan  bagi  pihak  bersengketa  untuk  memperkirakan hasil  penyelesaiannya. Kesembilan, Putusan  cenderung  bertahan  lama  karena penyelesaian  sengketa  secara  kooperatif  dibandingkan  pendekatan  adversial  atau pertentangan.

## 2. Jawatan al-Hisbah
Pada  dasarnya,  perdamaian  ( al-shulhu )  sangat  baik  dan  bahkan  dianjurkan oleh  Ekonomi  Islam,  selama  perdamaian  itu  tetap  dalam  koridor  syariah,  yakni
38   │ Havis Aravik PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI …
mengacu pada ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur‟an dan  hadits.  Namun  karena  posisi  konsumen  yang  tidak  kuat,  maka  cara penyelesaian  perdamaian  termasuk  padanya  sistem  penyelesaian al-tahkim (arbitrase ), tidak akan banyak menguntungkan konsumen. Pelaku usaha akan lebih menunjukkan  ”arogansi‟nya  dalam  penyelesaian  hukum  secara  damai  di  luar pengadilan (Az Nasution, 2002: 58).
Dengan  demikian,  sesungguhnya  penyelesaian  yang  paling  baik  terhadap perlindungan  hak  konsumen  adalah  dengan  adanya  hukum  dan  badan  pengawas pemerintah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen, yang dalam hal melalui peradilan. Dalam sejarah Islam, telah dikenalkan sebuah struktur hukum yang aktif dan efektif untuk membela hak-hak konsumen, yaitu jawatan al- hisbah (Muhammad dan Alimin, 2004: 225) .
Jawatan al-hisbah adalah  satu  lembaga  penegak  hukum  di  samping kehakiman  dan  kejaksaan  ( al-qadha dan wilayah  al-muzhalim ),  dan  polisi ( syurthah ).  Kekuasaan  peradilan  dalam  Islam  ada  tiga,  yaitu  (1) Wilayah  al- muzhalim (pengawas aparatur negara dan penegak hukum publik yang tidak mampu ditanggung  oleh qadhi dan wali  hisbah );  (2) Wilayah  al-qadha  al-‟adi (penegak hukum  sipil  dan  publik);  (3) Wilayah  al-hisbah (penegak  dan  pengawas  langsung hukum sipil dan ketertiban umum).
Pada  hakikatnya  tiga  lembaga  peradilan  tersebut  saling  menunjang  dalam menegakkan  hukum,  sesuai  dengan  peran  masing-masing. Wilayah  al-muzhalim lebih  tinggi  kedudukannya  dari wilayah  al-qadha  al-‟adi ,  sedangkan wilayah  al- qadha lebih tinggi dari wilayah al-hisbah.
Wilayah al-qadha (kekuasaan hakim) khusus berkaitan dengan pembuktian gugatan  seperti  tulisan,  para  saksi  dan  pengakuan.  Ia  juga  berhak  mengawasi  dan mengadili  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kemaslahatan  umum,  seperti  segala pelanggaran  hukum  yang  terdapat  di  tengah  masyarakat  walaupun  kadangkala tanpa ada gugatan dari seorang pendakwa.
Wilayah al-muzhalim berwenang untuk mengadili para pegawai atau pejabat pemerintah  di  mana  seorang  hakim  biasa  tidak  mampu  menyelesaikannya,  dan semua perkara pihak-pihak yang mempunyai power di masyarakat di mana seorang qadhi atau hakim biasa tidak mampu melakukannya. Wilayah al-muzhalim berhak memutuskan  hukum  dan  menjalankan  eksekusi  keputusan  hukum  tersebut. Lembaga wilayah  al-muzhalim lebih  luas  peranannya,  lebih  berwibawa  dan  lebih kuat  segi  tampilannya  dan  wilayah  al-qadha.  Oleh  karenanya  lembaga  tersebut didukung  oleh  para  pengawal  dan  kaum  terpelajar  untuk  memutuskan  hukumnya. Wilayah  al-muzhalim berhak  memeriksa  suatu  kasus  hukum  walaupun  tanpa  ada pengaduan  atau  dakwaan.  Tugasnya  antara  lain  mengawasi  pemotongan, kekurangan, dan keterlambatan gaji para pegawai (al-Mawardi, tt: 76).
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016 │ 39
Jawatan al-hisbah berada pada tataran paling bawah dalam struktur hukum peradilan  Islam,  namun  keberadaannya  paling  efektif  dalam  menegakkan  hukum. Al-hisbah adalah sebuah jawatan pengawas dan penegak hukum yang pertama kali ada  dalam  sejarah  hukum  ekonomi  dunia.  Pembentukan  jawatan  tersebut  diikuti bangsa  Eropa  setelah  berakhirnya  Perang  Salib  (1097-1291  M)  (Muhammad  dan Alimin, 2004: 247).
Pada  masa  periode  awal  Islam  (masa  Rasulullah  Saw.  dan  Khulafa‟  al- Rasyidun),  kekuasaan al-hisbah umumnya  langsung  dilaksanakan  oleh  Nabi  Saw. dan  para  khalifah  karena  cara  kehidupan  umat  Islam  yang  masih  sederhana. Jawatan al-hisbah merupakan pelaksana dari al-amru bi al-ma‟ruf wa nahyu „an al- munkar, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih.
Jawatan al-hisbah juga  merupakan  bagian  dari  tugas  kekuasaan  peradilan. Jawatan al-hisbah turut  menangi  permasalahan  yang  berhubungan  dengan peradilan,  wilayah al-muzhalim dan al-syurthah (kepolisian).  Namun  terdapat beberapa  perbedaan  khusus  antara  wewenang  dan  strutur  jawatan.  Penegakan hukum yang dilakukan oleh wali hisbah lebih bersifat aktif dan sebagaimana yang dikatakan  oleh  Ibn  Qayyim  bahwa  kewenangan  al-hisbah  bersifat  menegakkan hukum  dengan  tanpa  perlu  adanya  suatu  tuntutan  atau  gugatan  pihak-pihak (Rozalinda, 20014: 179).
Dalinya dapat dirujuk pada Q.S. Ali Imran ayat 104:
َكِئَلوُأَو ِرَكٌُْوْلا  ِيَع  َىْىَهٌَْيَو  ِفوُرْعَوْلبِب  َىوُرُهْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِإ  َىىُعْدَي ٌةاهُأ ْنُكٌِْه  ْيُكَتْلَو َىىُذِلْفُوْلا ُنُه .
“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat (lembaga umat) yang menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung ”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 104).
Al-Hisbah merupakan  institusi  keagamaan  yang  sangat  penting  dalam lintasan  sejarah  ekonomi  Islam.  Tugas  dan  wewenang  wali hisbah sangat  luas, namun  pada  pembahasan  tersebut  penulis  akan  membahas  tugas  jawatan  hisbah yang berhubungan dengan kegitan perekonomian.
Struktur,  tugas  dan  wewenang  jawatan al-hisbah bidang  ekonomi  adalah: Pertama , Wali  hisbah diangkat  oleh  pemerintah  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  mempunyai  anggota-anggota  yang  terdiri  atas  berbagai  ahli  yang mengontrol  segala  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Misalnya  untuk  memeriksa timbangan dan takaran, keaslian bahan suatu barang, dan keamanan konsumsi suatu barang ditangani oleh ahli-ahli khusus. Mereka berkeliling di desa atau kota dalam sebuah  kelompok  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Tempat  operasi  mereka  adalah semua pasar, toko-toko, jalan-jalan umum, masjid-masjid, dan tempat-tempat pesta.
40   │ Havis Aravik PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI …
Kedua , Wali hisbah berkewajiban mengawasi segala perbuatan munkar atau perbuatan  melawan  hukum  yang  nyata  terjadi  pada  masyarakat,  serta memperhatikan  perbuatan-perbuatan  makruf  yang  ditinggalkan  masyarakat  secara jelas.  Ia  haru  mengawasi  segala  kegiatan  pasar,  tanpa  perlu  menunggu  pengaduan atau dakwaan seseorang. Oleh karena itu, jawatan tersebut harus memiliki otoritas, wibawa dan disegani oleh masyarakat.
Ketiga,  Wali  hisbah berhak  memanggil  dan  mendengar  dakwaan  pihak- pihak  yang  bersengketa,  namun  apabila  permasalahan  mereka  sudah  berhubungan dengan  persengketaan  hukum  yang  berkaitan  dengan  bukti-bukti,  maka  tugas tersebut  diserahkan  pada  hakim  atau  wilayah al-muzhalim .  Jadi  ia  hanya menyelesaikan masalah-masalah yang tidak perlu di bawa ke pengadilan.
Apabila  terjadi  pelanggaran  secara  nyata,  maka  wali  hisbah  dapat menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan  kesalahan  yang  bersangkutan.  Dalam menjatuhkan  hukuman,  wali  hisbah  lebih  memprioritaskan  peringatan  penyadaran, pencegahan atau nasehat daripada hukuman penjara berupa ta‟zir ((Muhammad dan Alimin, 2004: 251).
Contoh  konkrit  tugas wali  hisbah adalah  seperti  melarang  model-model akad  yang  terlarang  berupa  praktek  riba,  monopoli  dengan  segala  bentuknya  yang merugikan  kepentingan  publik  yang  umumnya  terdiri  atas  para  konsumen, mengawasi tidak terdapatnya permainan harga, mengawasi para industriawan dengan berbagai macam usaha pemalsuan dan penyembunyian cacat suatu barang.
Contoh  zhahirnya  terlihat  lebih  bagus  dari  isinya,  pemalsuan  uang  dan wangi-wangian, jual beli yang tidak sah, jual beli gharar, penipuan, dan memeriksa alat timbangan dan takaran secara cermat. Selain itu juga melarang para pemilik jasa kendaraan  memuat  melebihi  kapasitas,  melarang  perbuatan najasy karena  hal  itu akan merugikan para pembawa barang atau produsen dan para pembeli, memberi hak khiyar bagi pembeli mustarsil, dan lain-lain.
Dengan  demikian  dalam  menegakan  hukum  kepada  konsumen  terdapat  tiga tingkatan  struktur  penegak  hukum  dalam  Islam  yang  saling  mendukung,  di  mana  wali al-hisbah berada  pada  tataran  pertama  yang  secara  kontinu  dan  langsung  terjun  ke lapangan  mengawasi  pelaksanaan  hukum.  Selanjutnya qadhi (hakim)  yang  siap menerima  segala  gugatan  atau  persengketaan  yang  berhubungan  dengan  pembuktian dan kajian hukum ijtihadi.
Sedangkan  tataran  terakhir  wilayah al-muzhalim yang  senantiasa  siap mendengar  pengaduan  dan  memeriksa  ke  lapangan  terhadap  masalah-masalah persengketaan  yang  tidak  mampu  dilakukan  oleh wali  al-hisbah dan qadhi, yang disebabkan  oleh  karena  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  mempunyai  power  yang besar dalam masyarakar.
Wali al-hisbah yang  melaksanakan  tugas  itu  semua  sering  disebut  dengan muhtasib atau sahib  as-suq (Pengawas  pasar).  Oleh  karena itu,  seorang  yang  diangkat
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016 │ 41
untuk memegang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten  dalam  masalah  hukum,  pasar  dan  urusan  perindustrian.  Melalui al-hisbah, negara menggunakan lembaga tersebut untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi, termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ekonomi Islam telah memuat  secara  lengkap  tentang  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Menurut  konsep Islam  akan  lebih  baik  bila  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  badan  peradilan khusus yang di dalam Islam disebut dengan jawatan al-hisbah .
Meskipun  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  perdamaian  ( al-shulhu )  sangat baik  dan  bahkan  dianjurkan  oleh  hukum  Islam,  namun  karena  konsumen  berada  pada posisi  yang  lemah,  justru  model  penyelesaian  sengketa  seperti  itu  akan  merugikan konsumen.
Studi  tersebut  memberikan  rekomendasi  bahwa  ekonom  Indonesia  dapat mengambil  banyak  aspek  positif  yang  terdapat  pada  konsep  wilayah al-hisbah yang pernah terlaksana dan menjadi kajian para ahli hukum ekonomi Islam.
42   │ Havis Aravik PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI …

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
Anshori, Abdul Ghofur, 2010, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar, t.th, Bulugh Al-Maram , Beirut: Dar al-Kitab al-„Ilmiyah. Al-Bajuri, Ibrahim, t.th, al-Bajuri, Indonesia: Daar al-Ihya. Al-Dimyati, Muhammad Syatha, t.th, I‟anat Thalibin, Semarang: Toha Putra. Al-Husatersebut,  Taqiyuddin  Abu  Bakr  bin  Muhammad,  t.th, Kiafayat  al-Akhyar, Bandung: PT. Al-ma‟arif.
Al-Mawardi, Abu Hasan, t.th, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Surabaya: Syirkah Bangil Indah.
Ash  Shiddieqy,  M.  Hasbi,  2001, Pengantar  Fiqh  Muamalah, Semarang:  PT.  Pustaka Rizki Putra.
Junaidi, Heri, 2007, Fiqh Muamalah Kontemporer , Palembang: P3RF UIN Raden Fatah Karim, Helmi, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad  dan  Alimin,  2004. Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi Islam, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekomomi UGM.
Nasution,  Az.,  1999, Hukum  Perlindungan  Konsumen;  Suatu  Pengantar, Yogyakarta: Daya Widya.
Rozalinda,  2014, Ekonomi  Islam;  Teori  dan  Aplikasinya  Pada  Aktivitas  Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sabiq, Sayyid, 1995, Fiqh al-Sunnah , Jilid III, Beirut: Dar al-Fkr. Sotari, Djam‟an dan Aan Komariah, 2009, Metodologi Studi  Kualitatif, Bandung: PT. Alfabeta
Suhendi, Hendi, 2002, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Suryabrata, Sumadi, 1998, Metodologi Studi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.