## Volume 3 Nomor 2 (2022) Pages 132 – 139 Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Nanang Naisabur 1, Haris Maiza Putra 2
STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
nanang@staialfalah.ac.id 1 , harismaiza@staialfalah.ac.id 2
Received: 2022-07-28 ; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

## Abstrak
Produk  halal  menjadi  penyumbang  terbesar  perekonomian  negara.  Hal  ini  tentunya  harus  menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengembangkannya. UMKM di Indonesia dengan berbagai produk halalnya  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menjelaskan  perhatian  negara  dalam  hal  regulasi  yang  ada  terkait  UMKM  dan  pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggambarkan pendapat para  praktisi.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  memberikan  perhatian  kepada  para pelaku usaha di Indonesia yang dibuktikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan dilaksanakan di Indonesia. Untuk kemajuan produk halal UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masyarakat Indonesia  dapat  bergerak  di  bidang  produk  halal  dan  harus  mampu  bersaing  sebagai  produsen  serta memperhatikan berbagai aspek, baik komunikasi, teknologi, pasar, dan lain-lain.

## Kata Kunci: Pemerintah, UMKM, Produk Halal, Pertumbuhan Ekonomi

## Abstract
Halal products are the biggest contributor to the country's economy. This of course should be the main concern  of  the  government  in  developing  it.  MSMEs  in  Indonesia  with  their  various  halal  products receive special attention from the government in Indonesia. The purpose of this study is to explain the attention  of  the  state  in  terms  of  existing  regulations  related  to  MSMEs  and  Indonesia's  economic growth. This research is a literature study that describes the opinions of practitioners. The results of the study show that the government has paid attention to business actors in Indonesia as evidenced by the rules that are set and implemented in Indonesia. For the advancement of MSME halal products and economic growth in Indonesia, Indonesian people can move in the field of halal products and must be able to compete as producers and pay attention to various aspects, both communication, technology, markets, and others.
Keywords: Government, MSMEs, Halal Products, Economic Growth
Copyright © 2022  Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  dijamin  hak  konstitusionalnya  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  seperti  hak  untuk  beragama  dan beribadah, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, termasuk hak untuk memperoleh makanan, minuman yang halal dan baik. dan obat-obatan (halalan thoyyiba). setiap konsumen, terutama  konsumen  yang  beragama  Islam.  Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama Islam tentunya harus menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup ada aturan-aturan dalam ajaran Islam. Aturan-aturan ini diperoleh dari teks-teks dan kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. pemenuhan kebutuhan hidup ada aturan dalam ajaran Islam. Aturan-aturan ini diperoleh dari teks-teks dan kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Khairuddin & Zaki, 2021).
Produk  halal  merupakan  salah  satu  kebutuhan  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  di Indonesia. Produk halal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup masyarakat muslim di Indonesia (Makhtum & Farabi, 2021). Makanan halal menjadi masalah utama  bagi  konsumen  muslim.  Halal  meliputi  proses  pemotongan,  penyimpanan,  penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Selain halal, seorang muslim juga wajib mengkonsumsi makanan yang baik (thoyyib), seperti tidak kadaluarsa, tidak mengandung zat aditif beracun, dan  tidak  membahayakan  kesehatan.  Makanan  halal  harus  thoyyib,  sedangkan  makanan thoyyib belum tentu halal. Hal ini karena thoyyib seringkali bersifat subjektif, sedangkan halal bersifat mutlak (Makhtum & Farabi, 2021).
Perhatian dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga kehalalan pangan  yang  dikonsumsi  masyarakat.  Tanggung  jawab  ini  dikenakan  terhadap  produk  cacat yang merugikan konsumen berupa kerugian materiil  maupun immateriil agar produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum diedarkan ke pasar agar konsumen tidak ragu dan khawatir terhadap produk tersebut (Qomaro & Mawaddah, 2019). Jika dilihat dari esensi nilai-nilai Islam. Sebagai agama yang menjaga kualitas hidup masyarakat secara Islami, agama mewajibkan  semua  umat  Islam  pada  khususnya  dan  seluruh  umat  manusia  pada  umumnya untuk memperhatikan apa yang mereka makan, yang tidak hanya berkaitan dengan esensinya tetapi  juga  untuk  memenuhinya.  persyaratan  dan  prosedur  untuk  mendapatkannya  (Nur  & Istikomah, 2021).
Lahirnya  UU  no.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  diharapkan  dapat memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  tentang  penggunaan  berbagai  jenis  makanan, minuman, dan obat-obatan yang memenuhi syarat sebagai produk halal oleh masyarakat. Istilah halal merupakan istilah yang akrab dengan hukum Islam yang artinya halal untuk dipakai atau dipakai.  Dalam  konteks  ini,  berbagai  jenis  makanan,  minuman,  atau  obat-obatan  yang  sah dikonsumsi oleh umat Islam yang benar-benar sadar dan percaya bahwa makanan, minuman, atau obat yang dikonsumsi tidak dilarang (haram) menurut Hukum Islam (Triyanto, 2017).
Selanjutnya  fenomena  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum sebagai produsen dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Jika terus menjadi konsumen, perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang. Dengan demikian, ditegaskan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah “Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi  di Indonesia”
134 | Pengaruh Signifikan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Di Masa Pandemi Pada Perusahaan Sub Sektor Foods And Baverages yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif melalui penelitian kepustakaan (Putra, Abdurohman, & Ahyani, 2022). Alasan penulis menggunakan metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara detail pelabelan di Indonesia saat ini dengan  mengadopsi  pendapat  para  ahli  dan  praktisi  dari  buku  dan  jurnal  internasional  dan nasional  (Ahyani,  Putra,  Slamet,  &  Mutmainah,  2022),  yang  memiliki  pemahaman  tentang kepedulian pemerintah terhadap produk halal di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan objek kajian ilmiah ini. Pendekatan dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  berkaitan  dengan  penelitian  (Kurniati,  Putra, Komara,  Wibianika,  &  Setiansyah,  2021).    Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori penelitian normative (Putra & Ahyani, 2022). Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian (Putra & Solehudin, 2022). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka ( library research ) dengan mengadopsi pendapat para ahli dan praktisi (Abdurohman dkk., 2020), dimana para praktisi ini telah memiliki pemahaman terhadap  masalah  yang  dibahas  kaitannya  dengan  “Perhatian  Pemerintah  Terhadap  Produk Halal  UMKM  dalam  Menekan  Pertumbuhan  Ekonomi    di  Indonesia”.  Dilanjutkan  dengan literature review sesuai dengan tema penelitian (Kurniati, Putra, Prakasa, & Pratomo, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal di Indonesia
Pengaturan  pemeriksaan  sertifikasi  halal  pada  awalnya  menjadi  kewenangan Kementerian  Agama.  Departemen  Agama  telah  menerbitkan  Keputusan  Menteri  Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal (Keputusan Menteri Agama No. 518, 2001). Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Pengawasan Makanan Halal (Keputusan Menteri Agama No. 519, 2021), yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi  halal  kepada  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat,  Obat,  dan  Kosmetika  -  Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) (Suparto, D, Yuanitasari, & Suwandono, 2016).
Pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, tidak konsisten, tidak  sistemik,  dan  sukarela  yang  mengakibatkan  sertifikasi  halal  tidak  memiliki  legitimasi hukum yang kuat. (Suparto dkk., 2016). Berdasarkan alasan tersebut, pelaksanaan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang No. 33, 2014).
Perhatian  pemerintah  terhadap  produk  halal  di  Indonesia  meliputi;  1)  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (Undang-Undang  No.  33,  2014);  2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP No. 31, 2019); 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  (PMA No. 26, 2019); 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal  (KMA  No.  982,  2019);  5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Bidang Penjaminan Produk Halal (PP No. 39, 2021); 6) Keputusan Kepala Badan  Penjaminan  Produk  Halal  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Penetapan  Label  Halal; (Keputusan Kepala BPJPH No. 4, 2022).
Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  memberikan  jaminan  halal  untuk  setiap  produk yang beredar di masyarakat. Maka bagi konsumen sendiri, salah satu upaya pertama yang dapat dilakukan  pada  produk  yang  beredar  di  masyarakat  adalah  dengan  melihat  kemasan  dan labelnya.  Label  pada  kemasan  produk  makanan  hanyalah  hiasan.  Dari  label,  konsumen  tahu banyak tentang produk yang akan mereka konsumsi (Suriyani, 2019).

## Perhatian  Pemerintah  terhadap  Produk  UMKM  di  Indonesia  untuk  Pertumbuhan Ekonomi
Jika  suatu  produk  tanpa  label  halal,  maka  tentunya  konsumen  muslim  ragu  untuk mengkonsumsinya sehingga produk tersebut tidak memberikan manfaat. Di sisi lain, jika diberi label halal, dapat mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha (Nurfaika & Ilyas, 2021). Dalam ajaran Islam kehalalan  suatu  produk  sangat  ditentukan,  misalnya  produk  pangan  antara  lain  dengan memperhatikan  tanda  atau  kode  Sertifikat  Halal  dan/atau  Label  Halal.  Dari  aspek  tersebut, kepentingan  konsumen  pada  umumnya  dan  konsumen  muslim  pada  khususnya  menjadi pembahasan yang penting dan menarik (Ishak, 2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Kamila  (2021),  Di  era  new  normal  atau  tatanan kebiasaan baru yang mengutamakan aspek higienitas dan kebersihan suatu  produk, ekonomi syariah juga memiliki instrumen yang baik untuk mendobrak perkembangan ekonomi ini, salah satunya  adalah  industri  halal.  Dari  peluang,  upaya,  dan  strategi  yang  dikaji  di  Indonesia mengenai  industri  halal,  hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  proyeksi  industri  halal  di  era  new normal mempotensiasi kondisi, peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. era normal baru. Sehingga di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis,  dan  masyarakat  dapat  beradaptasi  dengan  pola  ekonomi  baru  guna  memajukan perekonomian  di  era  new  normal.  Ditambah  dengan  pola  bisnis  yang  semakin  maju  dengan digitalisasi, semakin memudahkan industri halal menguasai pasar khususnya di Indonesia.
Sedangkan  dari  segi  teknologi  Sayekti  (2018)  menyimpulkan  bahwa  perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan persaingan yang ketat. Mobilitas manusia, distribusi barang, serta lalu lintas modal dan informasi tumbuh lebih cepat melalui digitalisasi. Perkembangan  digitalisasi  telah  menciptakan  terobosan  di  bidang  ekonomi,  yaitu  dalam interaksi  business-to-business,  business-to-customer,  atau  customer-to-customer.  Ekonomi digital telah membawa dampak positif dan negatif yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat.  Pemerintah  harus  mampu  membuat  regulasi  yang  mendorong  perkembangan ekonomi digital sebagai strategi dalam mewujudkan visi 2020-nya, seperti kebijakan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha rintisan, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan ICT bagi UKM. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga perlu ditingkatkan di luar Jawa dan Sumatera  untuk  meminimalisir  ketimpangan  yang  terjadi.  Pemerintah  juga  perlu mengembangkan  pendidikan  TIK  dari  tingkat  dasar  hingga  atas  dan  mendorong  partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang TIK.
Berdasarkan  penelitian  Arifqi  &  Junaedi  (2021),  Pandemi  Covid-19  telah  menjadi  isu global yang terjadi di  berbagai  negara, termasuk  Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  tetap  dijalankan.  Kebijakan-kebijakan tersebut  tentunya  memberikan  multiplier  effect  pada  berbagai  lini  kehidupan  masyarakat, terutama yang berdampak pada sektor ekonomi. Salah satunya terjadi pada kegiatan UMKM (Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah).  Kegiatan  UMKM  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam memulihkan  perekonomian  Indonesia.  UMKM  harus  mampu  memanfaatkan  perkembangan teknologi  untuk  meningkatkan  produktivitas  usahanya.  Bisnis  UMKM  melibatkan  proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. UMKM juga merupakan kegiatan ekonomi yang  banyak  diterapkan  oleh  masyarakat  dan  terbukti  mampu  bertahan  dari  krisis  ekonomi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Kegiatan UMKM di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya kegiatan  UMKM  sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip  syariah  Islam. Pengembangan digital UMKM syariah harus memiliki instrumen tertentu dalam menjalankan aktivitas  usahanya.  Berikut  instrumen  umum  implementasi  UMKM  Syariah  secara  digital; Pertama,  mematuhi  peraturan  yang  berlaku,  baik  di  mikroskop  maupun  hukum  negara  yang berlaku.  Kedua,  Anda  harus  memiliki  kecerdasan  dan  kemampuan  untuk  menarik  pembeli tanpa  memaksa.  Ketiga,  menjunjung  tinggi  transparansi  dalam  bertransaksi.  Keempat, mengutamakan  kepuasan  pelanggan.  Kelima,  memberikan  pelayanan  yang  ramah.  Secara umum,  praktik  UKM  Syariah  digital  harus  terus  dikembangkan  melalui  3  komponen  dasar dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai prinsip syariah.
136 | Pengaruh Signifikan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Di Masa Pandemi Pada Perusahaan Sub Sektor Foods And Baverages yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020
Pemahaman  pelaku  usaha  makanan  dan  minuman  atau  UMKM  di  Jatinangor  masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor belum teruji kehalalannya secara resmi mengingat hanya sebagian kecil  produk  pangan  di  Jatinangor  yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal  dari  LPPOM  MUI. Meski  banyak  pelaku  UMKM  di  Jatinangor  yang  mengklaim  bahwa  produk  makanan  atau minuman yang mereka jual adalah halal, namun klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah.  Kehalalan  produk  pangan  yang  dihasilkan  oleh  pedagang  UMKM  di  Jatinangor  hanya sebatas klaim  sepihak dari pedagang, belum mendapatkan jaminan halal  resmi dari lembaga yang  berwenang  dan  berwenang  yaitu  LPPOM  MUI.  Selain  itu,  dasar  klaim  halal  yang dilakukan oleh UMKM didasarkan pada kriteria halal yang sangat umum dan sederhana, yaitu hanya sebatas diproduksi oleh umat Islam, tidak mengandung babi,  dan bukan dari bangkai. Untuk  dapat  menjamin  kehalalan  suatu  produk  pangan,  selain  bahan  baku,  kehalalan  bahan baku juga harus dipenuhi, ketentuan mengenai halal tambahan bahan baku, proses pembuatan, pengemasan,  dan  pendistribusian  produk  harus  dipenuhi.  LPPOM  MUI.  Rendahnya pemahaman  para  pelaku  UMKM  tentang  sertifikasi  halal  disebabkan  karena  kurangnya kegiatan  sosialisasi  sertifikasi  halal,  baik  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah,  lembaga keagamaan, maupun komponen masyarakat lainnya. Untuk itu perlu adanya upaya yang masif, berkesinambungan,  dan  terarah  untuk  mensosialisasikan  kegiatan  sertifikasi  halal  kepada pelaku UMKM di Jatinangor, khususnya pelaku UMKM dalam kategori mikro dan kecil. Selain itu, dana atau hibah khusus dari pemerintah, donatur, dan pihak lain juga diperlukan bagi para pelaku UMKM di Jatinangor agar dapat segera mengurus proses pendaftaran sertifikasi halal yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi mereka. (Akim, Konety, Purnama, & Adilla, 2019).
Untuk  mengembangkan  produk  dan  meningkatkan  perekonomian,  komunikasi  tidak kalah pentingnya. Salah satu cara untuk mempengaruhi konsumen adalah dengan membangun komunikasi yang baik sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian.  Hal  ini  dikarenakan  keputusan  pembelian  sangat  penting  untuk  diperhatikan. Bagaimanapun juga keputusan pembelian merupakan sesuatu yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang akan dilakukan (Suprapto & Azizi, 2020).
Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan ekonomi halal harus dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya bagi para pelaku usaha. UMKM saat ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibuat strategi khususnya bagi UMKM untuk dapat menghadapi perkembangan ekonomi halal. Beberapa hal yang dapat dijadikan  strategi  antara  lain  sertifikasi  halal,  pengelolaan  usaha  yang  baik,  dan  sikap kepemimpinan yang tangkas dari para pemimpin (Kusumawati & Arizqi, 2021).
Penyebaran  pandemi  Covid-19  menjadi  perhatian  besar  bagi  masyarakat  Indonesia karena masalah yang terus ditimbulkannya. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh Covid-19 yang  berdampak  pada  perekonomian  Indonesia  yang  telah  merambah  ke  berbagai  belahan dunia.  Dampak  terhadap  perekonomian  Indonesia,  baik  dari  sisi  perdagangan,  investasi, maupun pariwisata, turun akibat wabah ini. Keadaan perekonomian Indonesia berdampak pada perekonomian dan bisnis syariah, hal ini menjadi tantangan bagi perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, salah satunya kerugian yang cukup besar akibat larangan perjalanan umroh  ke  Mekkah,  mengakibatkan  bisnis  syariah  dan  permintaan  produk  syariah  menurun. Memproduksi produk halal, sebagian bahan bakunya digunakan dari luar negeri, hal ini dapat menghambat produksi produk halal dan dari dampak pandemi ini realisasi investasi terhambat. Tak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya di bisnis syariah, meningkatnya risiko lembaga keuangan syariah akibat pandemi Covid-19.
Dari  tantangan  tersebut,  ekonomi  dan  bisnis  syariah  harus  merumuskan  strategi bagaimana mengatasi dampak pandemi Covid-19. Inilah posisi bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang berjuang mengatasi wabah Covid-19. Pelaku ekonomi  dan  usaha  syariah  harus  menunjukkan  empati  dan  solidaritas  kepada  pemangku
kepentingan.  Situasi  Covid-19  yang  tidak  bisa  diprediksi  kapan  akan  berakhir,  maka  para pelaku usaha syariah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, apakah akan bertahan atau pindah untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih menguntungkan.
Pemerintah  melalui  program  stimulus  penanganan  pandemi  Covid-19,  pelaku  usaha syariah memanfaatkan strategi pengembangan untuk menghasilkan bisnis. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi target pertumbuhan, penerapan teknologi transaksi  digital  dalam  satu  aplikasi  untuk  memudahkan  nasabah  bertransaksi  selama  WFH, peluang  pembiayaan  baru  di  sektor-sektor  yang  terkait  langsung  dengan  dampak  pandemi Covid-19 seperti pembiayaan peralatan. dengan perangkat medis. Dari tantangan dan strategi tersebut,  ekonomi  dan  bisnis  syariah  dapat  memberikan  kontribusi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat, khususnya yang terkena dampak Covid-19 sebagai solusi bagaimana ekonomi dan bisnis syariah mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan bagaimana seluruh masyarakat dapat  berperan  dalam  memulihkan  guncangan  tersebut  dengan  mengutamakan  pencapaian tujuan – tujuan syariah (Sumarni, 2020).
Pemerintah  melalui  program  stimulus  penanganan  pandemi  Covid-19,  pelaku  usaha syariah memanfaatkan strategi pengembangan untuk menghasilkan bisnis. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi target pertumbuhan, penerapan teknologi transaksi  digital  dalam  satu  aplikasi  untuk  memudahkan  nasabah  bertransaksi  selama  WFH, peluang  pembiayaan  baru  di  sektor-sektor  yang  terkait  langsung  dengan  dampak  pandemi Covid-19 seperti pembiayaan peralatan. dengan perangkat medis. Dari tantangan dan strategi tersebut,  ekonomi  dan  bisnis  syariah  dapat  memberikan  kontribusi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat, khususnya yang terkena dampak Covid-19 sebagai solusi bagaimana ekonomi dan bisnis syariah mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan bagaimana seluruh masyarakat dapat  berperan  dalam  memulihkan  guncangan  tersebut  dengan  mengutamakan  pencapaian tujuan – tujuan syariah (Pujiono, Setyawati, & Idris, 2018)

## KESIMPULAN
Negara  memfasilitasi  pelaku  usaha  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  diperiksa  oleh BPJPH, seperti data terkait pelaku usaha, nama dan jenis produk usaha, daftar produk dan bahan yang  digunakan,  cara  atau  proses  sistem  pengolahan  produk,  dan  jaminan  halal.  Setelah persyaratan terpenuhi, BPJPH meneliti dokumen, kemudian menentukan LPH yang dipilih oleh pemohon  atau  pelaku  usaha,  kemudian  LPH  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  produk, langkah MUI selanjutnya adalah menentukan produk pangan halal melalui sidang fatwa halal. Setelah  melakukan  proses  melalui  tahapan-tahapan  yang  telah  ditentukan,  jika  memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka BPJH menerbitkan Sertifikat Halal. Untuk kemajuan produk halal UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat bergerak di bidang produk halal dan harus mampu bersaing sebagai produsen serta memperhatikan berbagai aspek, baik komunikasi, teknologi, pasar, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (2), 14.
Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 11. Diambil dari https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795/1941
Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  di  Jatinangor  Terhadap  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  Pada Produk  Makanan. Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (1),  31. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258
Arifqi,  Moh.  M.,  &  Junaedi,  D.  (2021).  Pemulihan  Perekonomian  Indonesia  Melalui Digitalisasi  UMKM  Berbasis  Syariah  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Al-Kharaj :  Jurnal
138 | Pengaruh Signifikan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Di Masa Pandemi Pada Perusahaan Sub Sektor Foods And Baverages yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020
Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 3 (2), 192–205.
https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311 Ishak,  A.  (2019).  Penerapan  Produk  Halal  Berdasarkan  PP  NO.  31  Tahun  2019  (Khusus
Konsumen Beragama Islam). Lex Privatum , 7 (3). Diambil dari
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25925 Kamila,  E.  F.  (2021).  Peran  Industri  Halal  dalam  Mengdongkrak  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia  di  Era  New  Normal. Jurnal  Likuid , 1 (1),  10.  Diambil  dari https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12731
Keputusan kepala BPJPH No. 4. (2022). Penetapan Label Halal . Keputusan  Menteri  Agama  No.  518.  (2001). Pedoman  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  dan Penetapan Pangan Halal . Keputusan Menteri Agama No. 519. (2021). Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal . Khairuddin,  &  Zaki,  M.  (2021). Progres  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia  (Studi  pada  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kementerian  Agama  dan  Lembaga Pengkajian,  Obat-obatan  dan  Kosmetika  (LPPOM)  MUI  Pusat . 13 ,  1.  Diambil  dari http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/9352 KMA No. 982. (2019). Layanan Sertifikasi Halal .
Kurniati,  P.,  Putra,  H.  M.,  Komara,  L.  S.,  Wibianika,  H.,  &  Setiansyah,  R.  (2021).  Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi , 8 (2), 9.
Kurniati, P., Putra, H. M., Prakasa, A., & Pratomo, W. (2022). Cara Mudah Belajar Menulis Jurnal Menggunakan Referensi Otomatis Microsoft Word dan Zotero. Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi , 9 (1), 11. https://doi.org/10.22460/p2m.v9i1.3131
Kusumawati, D. A., & Arizqi. (2021). Ekonomi Halal: Penerapan Manajemen Bisnis dan Agile Leadership  Pada  UMKM  Bandeng  Presto. Jurnal  Budimas , 03 (02),  8.  Diambil  dari http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3488
Makhtum, A., & Farabi, M. E. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan  dan  Minuman  Unggulan  di  Kabupaten  Bangkalan. IHTIFAZ:  Islamic Economics, Finance, and Banking , 12. Diambil dari
http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihtifaz/article/view/6034
Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah , 3 (2). Diambil dari http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6780 Nurfaika,  S.,  &  Ilyas,  M.  (2021).  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  Pada  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al- Syarī’ah. Shautuna , 2 (2), 14. Diambil dari https://journal3.uin- alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842
PMA No. 26. (2019). Penyelenggara Jaminan Produk Halal .
PP  No.  31.  (2019). Peraturan  Pelaksana  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal . PP No. 39. (2021). Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal .
Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah  dalam  Menghadapi  Persaingan  Global. Indonesia  Journal  of  Halal , 1 (1),  1. https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109 Putra,  H.  M.,  Abdurohman,  D.,  &  Ahyani,  H.  (2022).  Eksistensi  Filsafat  Ekonomi  Syari’ah sebagai  Landasan  Filosofis  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia. Ecobankers :  Journal  of Economy Banking , 3 (1), 13. Diambil dari http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666 Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 20 (1), 23.
https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861
Putra,  H.  M.,  &  Solehudin,  E.  (2022).  Fundamentals  of  Economic  and  Monetary  Policy  in
Islam. Al-Falah: Journal of Islamic Economics , 7 (1), 16. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302
Qomaro,  G.  W.,  &  Mawaddah,  I.  (2019).  Product  Liability  dan  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Produk  Berlabel  Halal  Palsu. Jurnal  Pamator , 12 (2).  Diambil  dari https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6275
Sayekti,  N.  W.  (2018).  Tantangan  Perkembangan  Ekonomi  Digital  di  Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 10 (5), 6. Diambil dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-
2018-163.pdf Sumarni,  Y.  (2020).  Pandemi  Covid-19:  Tantangan  Ekonomi  dan  Bisnis. Al-Intaj  Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah , 6 (2), 13. Diambil dari https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3358
Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., &  Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan  Kelembagaan  Sertifikasi  Halal  Terkait  Perlindungan  Konsumen  Muslim Indonesia. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 28 (3),  427. https://doi.org/10.22146/jmh.16674
Suprapto,  R.,  &  Azizi,  Z.  W.  (2020).  Pengaruh  Kemasan,  Label  Halal,  Label  Izin  P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen , 3 (2), 125–133. https://doi.org/10.31002/rn.v3i2.1984 Suriyani, M. (2019). Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 14 (1), 25–44. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914 Triyanto, W. A. (2017). Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2014  (Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen) . 5 (1),  8.  Diambil  dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15143
Undang-Undang No. 33. (2014). Jaminan Produk Halal .