## KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI DESA PANGANDARAN
Oleh :
Mamay Komariah, S.H., M.H . *) mamaykomariahsh@yahoo.co.id
Anda Hermana, S.H., M.H . **) hermana.aher@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  research  is  very  important  to  carry  out  research  on  children  in Pangandaran Village based on the observation of Pangandaran Village is quite large in the exploitation of children because it is a tourist area.
This  research  was  carried  out  using  Qualitative  Descriptive  Research Methods.  The  data  collected  consist  of  primary  data  and  secondary  data.  Primary data was obtained from interview with research respondents, namely the Employees of  the  Social  Service  of  Pangandaran  District  and  Members  of  the  Pangandaran Police Station. Only secondary data is available at the office or in Pangandaran office and other publications.
Based  on  the  research  result  obtained  that  (1)  Every  carrie  out  on  children that  can  cause  adverse  problems,  mental  or  mental  health,  or  moral  development children, in Pangandaran Village which related to Articel 13 of Law Number 35 Year 2014 on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (2) Efforts made by the Government and law enforcement for its prevention by using the Child Protection Act, and Comprehensively by making efforts that affect activities that can be categorized as child exploitation with the criminal justice process in force
Keywords: Child Protection, Child Exploitation,

## ABSTRAK
Penelitian  ini  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  mengkaji  secara  yuridis terhadap  eksploitasi  anak  di  Desa  Pangandaran  yang  berdasarkan  pengamatan Desa  Pangandaran  berpotensi  cukup  besar  dalam  eksploitasi  anak  disebabkan karena merupakan daerah wisata.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  Metode  Penelitian Deskriptif  Kualitatif.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri  atas  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden penelitian yaitu Pegawai  Dinas  Sosial  Kabupaten  Pangandaran  dan  Anggota  Kepolisian  Polsek Pangandaran. Sedangkan data sekunder diperoleh dari di Dinas atau instansi terkait di Kabupaten Pangandaran serta publikasi ilmiah lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa (1) Setiap kegiatan yang dilakukan  terhadap  anak  yang  dapat  menimbulkan  dampak  yang  merugikan terhadap  keselamatan,  kesehatan  fisik  ataupun  mental,  atau  perkembangan  moral anak-anak,  di  Desa  Pangandaran  dinyatakan  sebagai  sebuah  kejahatan  sesuai
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
**) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas  Undang- Undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  penegak  hukum  yaakni  upaya  Preventif  dengan sosialisasi  mengenai  Undang-Undang  Pelindungan  Anak,  dan  secara  Refresif dengan  melakukan  upaya  tindakan  terhadap  siapapun  yang  diduga  melakukan kegiatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  eksploitasi  anak  yakni  dengan  melalui proses peradilan pidana yang berlaku.
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak,

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum  menurut Stahl, disebut dengan istilah Rechtsstaat mencakup  empat  elemen  penting.  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.  36/0 tanggal  25  Agustus  1990.  Dengan  diratifikasinya  konvensi  tesebut,  berarti secara hukum, negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak, baik sipil, politik, sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Akan  tetapi,  pada  kenyatannya  negara  masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak.
Fenomena  pekerja  anak  merupakan  gambaran  betapa  kompleks  dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan,  serta  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  diagung- agungkan  di  penjuru  dunia.  Sejak  awal  pendeklarasian  HAM,  berbagi  bentuk peraturan  yang  bersifat  universal  telah  dikeluarkan  dalam  rangka  mendukung upaya  perlindungan  HAM  di  dunia.  Upaya  perlindungan  juga  diikuti  dengan penegakan  hukum  demi  terselenggaranya  HAM  yang  konsisten.  Di  dunia internasional  maupun  di  Indonesia,  masalah  seputar  kehidupan  anak  menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah.
Anak,  seyogyanya  adalah  gambaran  dan  cerminan  masa  depan,  aset keluarga,  agama,  bangsa,  negara  dan  merupakan  generasi  penerus  di  masa yang  akan  datang.  Mereka  berhak  mendapatkan  kebebasan,  menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh  pihak  tertentu  yang  ingin  memanfaatkan  kesempatan  untuk  mencari keuntungan pribadi. Dari berbagai gejala sosial yang saat ini tengah muncul ke permukaaan,  masalah  pekerja  anak  kian  menjadi  perbincangan  hangat  dalam upaya perealisasian yang sebenarnya.
Perdagangan  anak  adalah  rekrutmen,  transportasi,  pemindahan, penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak,  pornografi  anak  dan  bentuk  lain  dari  eksploitasi  seksual,  pekerja  anak, kerja  paksa  atau  pelayanan,  perbudakan  atau  praktek  lain  yang  menyerupai perbudakan,  penghambaan,  pemindahan  atau  perjualan  organ  tubuh, penggunakan  aktivitas  terlarang/tidak  sah  dan  keikutsertaan  dalam  konflik bersenjata.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan Anak : “anak adalah seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
Berlandaskan peraturan baik secara nasional ataupun internasional serta pendapat-pendapat para sarjana yang mengatur tegas mengenai hak-hak anak, namun  dalam  kenyataannnya  masih  terdapat  hak-hak  anak  yang  tidak  dapat terpenuhi.  Salah  satu  contohnya  adalah  Desa  Pangandaran  di  Kabupaten Pangandaran  yang  merupakan  daerah  pantai  wisata  di  jawa  barat,  masih Nampak  banyaknya  anak  yang  melakukan  kegiatannya  selayaknya  orang dewasa  sehingga  secara  tidak  langsung  mereka  tidak  mendapat  hak-hak sebagai  seorang  anak,  meskipun  landasan  yuridis  mengenai  hak-hak  dan perlindungan anak telah tegas di atur.
Uraian  di  atas  menunjukan  bahwa  sesungguhnya  usaha  perlindungan anak  sudah  sejak  lama  ada,  baik  pengaturan  dalam  bentuk-bentuk  peraturan pemerintah  maupun  organisasi  sosial.  Namun  usaha  tersebut  belum menunjukan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  terbukti  bahwa  masih  banyak  orang  tua  yang memaksa  anaknya  untuk  menikah  demi  untuk  membantu  perekonomian mereka,  ini  artinya  orang  tua  anak  telah  melanggar  hak-hak  anak  yang tercantum dalam Peraturan Perundang- Undangan.
Setelah melakukan pengamatan di Desa Pangandaran yang merupakan lokasi  bagi  penelitian  ini  banyak  anak-anak  yang  berada  di  bawah  umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi  yang  dilakukan.  Masih  banyak  yang  tidak  terlihat  jelas,  upaya-upaya eksplotasi  anak-anak  di  negeri  ini  bahkan  dapat  disejajarkan  dengan  tindakan kriminal.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat  maupun  daerah  perlu  berusaha
keras  untuk  mengawal  implementasi  produk-produk  hukum  guna  melindungi kepentingan  dan  hak-hak  anak,  dalam  hal  ini  adalah  pengemis  anak,  dalam proses  hukum,  sehingga  dalam  penanganan  perkara  pidana  yang  dilakukan oleh  pengemis  anak  ini,  para  petugas  hukum  bisa  bertindak  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  yang  pada  akhirnya  tidak  akan  ada  perlakuan  salah  yang dilakukan  oleh  petugas  hukum  kepada  pelaku  atau  korban  dari  tindak  pidana anak.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  peneliti  mencoba merumuskan  permasalahan  agar  lebih  fokus  pada  masalah  yang  diteliti  (1) Bagaimana kajian yuridis terhadap eksploitasi anak di Desa Pangandaran? (2) Bagaimana  upaya  pemerintah  dan  penegak  hukum  di  wilayah  Desa Pangandaran terhadap eksploitasi anak?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui:  (1)  kajian  yuridis terhadap  eksploitasi  anak  di  Desa  Pangandaran.  (2)  upaya  pemerintah  dan penegak hukum di wilayah Desa Pangandaran terhadap eksploitasi anak.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2014:2)  metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument  kunci,  pengambilan  sample  sumber  dan  data  dilakukan  secara purposive dan snowbaal ,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan trianggulasi  (gabungan)  analisis  data  bersifat  induktif/  kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan (library  research) yaitu  pengumpulan  bahan  dan  data-data  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas. Studi  lapangan (field  research) yaitu  melalui  wawancara  dengan  pemerintah dan penegak hukum Desa Pangandaran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  Tinjauan Umum Tentang Anak
Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan
pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa  depan suatu  negara,  tak  terkecuali  Indonesia  (Nashriana:  2011:  1).  Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  1  Angka  1  yaitu seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan.
Sehubungan  dengan  hal  kesejahteraan  anak,  dalam  penjelasan umum  Undang-undang,  dijelaskan  bahwa  oleh  karena  anak,  baik  secara rohani  maupun  jasmani,  dan  sosial  belum  memiliki  kemampuan  untuk berdiri  sendiri,  maka  menjadi  kewajiban  bagi  generasi  terdahulu  untuk menjamin,  memelihara  dan  mengamankan  kepentingan  anak  itu. Pemeliharaan,  jaminan  dan  pengamanan  ini  selayaknya  dilakukan  oleh pihak  yang  mengasuhnya  di  bawah  pengawasan  dan  bimbingan  negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.
Peran anak yang strategis dalam menentukan masa depan bangsa sangat  disadari  oleh  masyarakat  dunia  untuk  melahirkan  sebuah perjanjian  internasional  melalui  Konvensi  Hak  Anak (Convention  on  the Right of the Children). Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai suatu instrumen internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara khusus memberikan perlindungan  akan  hak-hak  anak.  Perjanjian  ini  menekankan  posisi  anak sebagai  manusia  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  atas  hak-hak yang dimilikinya. KHA telah hampir diratifikasi oleh semua anggota badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia berdasarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  36  Tahun  1990. Dengan  demikian,  Indonesia  berkewajiban  untuk  mengimplementasikan hak-hak  anak  yang  dilakukan  dengan  mengakui  adanya  hak-hak  anak serta  melaksanakan  dan  menjamin  terlaksananya  hak-hak  anak  di masyarakat. KHA berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak- hak  anak  dan  mekanisme  implementasi  hak  anak  oleh  negara  sebagai pihak  yang  meratifikasi  peraturan  tersebut.  Materi  hukum  mengenai  hak- hak anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
a. Hak  atas  kelangsungan  hidup,  yaitu  hak-hak  anak  dalam  KHA  yang meliputi  hak  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan  hidup  dan  hak-
hak  untuk  memperoleh  standar  kesehatan  tertinggi  dan  perawatan sebaik-baiknya.
b. Hak  perlindungan,  yaitu  hak-hak  anak  dalam  KHA  yang  meliputi  hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
c. Hak  untuk  tumbuh  kembang,  yaitu  hak-hak  anak  dalam  KHA  yang meliputi  segala  bentuk  pendidikan  formal  maupun  non  formal  dan  hak untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
d. Hak  untuk  berpartisipasi,  yaitu  hak-hak  dalam  KHA  yang  meliputi  hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
Adapun hak - hak dasar  anak  menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak meliputi : a.  Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
b.  Hak atas pelayanan;
c.  Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
d.  Hak atas perlindungan lingkungan hidup; e.  Hak mendapat pertolongan pertama;
f.  Hak memperoleh asuhan;
g.  Hak memperoleh bantuan;
h.  Hak diberi pelayanan dan asuhan;
i.  Hak memperoleh pelayanan khusus;
j.  Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

## 2.2.  Ruang Lingkup Eksploitasi Anak
Pengertian  eksploitasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (1990),  adalah  pemanfaatan  untuk  keuntungan  sendiri, penghisapan , pemerasan  atas  diri  orang  lain  yang  merupakan  tindakan  tidak  terpuji. Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  anak,  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah seseorang  yang  berusia  di  bawah  21  Tahun  dan  belum  menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Menurut  undang-undang  tersebut,  anak  adalah  siapa  saja
yang  belum  berusia  18  tahun,  belum  menikah,  dan  termasuk  anak  yang masih  di  dalam  kandungan  (berarti  segala  kepentingan  yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).
Eksploitasi  fisik  adalah  penyalahgunaan  tenaga  anak  untuk dipekerjakan  demi  keuntungan  orangtuanya  atau  orang  lain  seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang  seharusnya  belum  dijalaninya(iin-green.web.id/2015/05/08/definisi- kekerasan-terhadap-anak/).  Dalam  hal  ini,  anak-anak  dipaksa  bekerja menggunakan  segenap  tenaganya  dan  juga  mengancam  jiwanya. Tekanan  fisik  yang  berat  dapat  menghambat  perawakan  atau  fisik  anak- anak  hingga  30%  karena  mereka  mengeluarkan  cadangan  stamina  yang harus bertahan hingga dewasa.
Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya  perkembangan emosional  anak. Hal ini dapat  berupa kata- kata  yang  mengancam  atau  menakut-nakuti  anak,  penghinaan  anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak  baik  untuk  perkembangan  emosi  anak,  memberikan  hukuman  yang ekstrim  pada  anak  seperti  memasukkan  anak  pada  kamar  gelap, mengurung  anak  di  kamar  mandi,  dan  mengikat  anak.  Pada  sektor  jasa, terutama  hotel  dan  hiburan,  anak-anak  direkrut  berdasarkan  penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus  melayani  para  pelanggan  yang  kebanyakan  orang  dewasa, sehingga  berpeluang  untuk  mengalami  tekanan  batin  karena  mengalami rayuan-rayuan seksual.
Dampak  eksploitasi  anak  yang  dapat  terjadi  adalah  secara  umum adalah (Kartini Kartono. Patologi Sosial : 2005 : 125-126) :
1.  Anak  berbohong,  ketakutan,  kurang  dapat  mengenal  cinta  atau  kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2.  Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3.  Mengalami  gangguan  dalam  perkembangan  psikologis  dan  interaksi sosial.
4.  Pada  anak  yang  lebih  besar  anak  melakukan  kekerasan  pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5.  Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6.  Kecemasan  berat,  panik,  dan  depresi  (anak  mengalami  sakit  fisik  dan bermasalah di sekolah).
7.  Harga diri anak rendah.
8.  Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9.  Gangguan personality.
10. Kesulitan  dalam  membina  hubungan  dengan  orang  lain  dalam  hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.
Pendapat  para  ahli  ilmu  sosial  tentang  masalah  kemiskinan, khususnya  perihal  sebab  mengapa  munculnya  kemiskinan  dalam  suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu  masyarakat berkaitan dengan budaya  yang  hidup dalam suatu masyarakat.
Dalam  konteks  pandangan  seperti  ini,  maka  kemiskinan  sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa  yang  lebih  populer  sebab-sebab  kemiskinan  terkait  dengan  rajin atau  tidaknya  seseorang  dalam  bekerja/  mengolah  sumber-sumber  alam yang tersedia.
Apabila  orang  rajin  bekerja,  dapat  dipastikan  orang  tersebut  akan hidup dengan kecukupan. Di samping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia  yang  memiliki etos kerja tinggi  dan sifat  hemat pasti akan  hidup lebih dari kecukupan. (Loekman Soetrisno:1997:98)
Dalam  konteks  lingkungan  sosial  di  masyarakat  Indonesia,  anak yang  bekerja  dianggap  sebagai  wahana  positif  untuk  memperkenalkan disiplin  serta  menanamkan  etos  kerja  pada  anak.  Hal  ini  sudah  menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa  bahwa  bekerja  merupakan  hal  positif  bagi  perkembangan  anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.
Pada  beberapa  komunitas  tertentu,  sejak  kecil  anak-anak  sudah dididik  untuk  bekerja,  misalnya  di  sektor  pertanian,  perikanan,  industri kerajinan,  nelayan,  dan  lain-lain.  Namun,  pekerjaan  yang  dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak.
Masa anak-anak yang seharusnya adalah masa yang dipergunakan untuk  sekolah  guna  menuntut  ilmu  yang  akan  menjadi  bekal  hidupnya  di
kemudian  hari  dan  masa  dimana  melewati  umur  untuk  mulai  belajar mengenal  dan  memahami  lingkungan  yang  lebih  baik  demi  masa  depan yang  telah  matang.  Namun  nyatanya,  kini  banyak  anak-anak  yang  tidak mendapatkan  haknya  selayaknya  anak  pada  umumnya  karena  tidak terlepas  dari  dorongan  orang  tua  dan  sekitar  yang  memotivasi  untuk melakukan pekerjaan.
Berdasarkan  fakta,  masih  banyak  anak-anak  yang  belum mendapatkan  hak-haknya  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang.  Untuk mewujudkan  usaha  tersebut,  diperlukan  dukungan  dari  pihak  Pemerintah sendiri  untuk  mengawasi,  membimbing,  melindungi  dan  memberikan sanksi  yang  tegas,  terhadap  orang  tua  dan  pihak-pihak  yang  melalaikan tanggung  jawabnya  terhadap  perlindungan  anak,  dengan  berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Berdasarkan  penelitian  dari  Komisi  Pelindungan  Anak  Indonesia (KPAI) faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak di antaranya adalah Ekonomi
Faktor  ekonomi  merupakan  pangkal  utama  dalam  peningkatan jumlah  pekerja  anak.  Harga  bahan  pokok  yang  semakin  mahal,  tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun  untuk  membantu  mencukupi  kebutuhan  dasarnya.  Sebagian  kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.
Keadaan  di  lingkungan  sekitar  juga  merupakan  faktor  pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak karena pengaruh lingkungan psikologi sosial-budaya terhadap tumbuh kembang anak-anak.
Orang  dengan  pendidikan  yang  terbatas,  memiliki  lebih  sedikit keahlian/ skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah dieksploitasi karena  mereka  bermigrasi  mencari  pekerjaan  yang  tidak  membutuhkan keahlian. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya eksploitasi anak dan tidak  mengetahui  cara-cara  yang  dipakai  untuk  menipu  atau  menjebak mereka  dalam  pekerjaan  yang  disewenang-wenangkan  atau  pekerjaan yang mirip perbudakan.
Terjadinya  eksploitasi  anak  juga  didorong  dengan  adanya  perilaku manusia yang saat ini sudah  menjadi budaya seperti pernikahan dini dan
hutang. Faktor tersebut juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap terjadinya praktik eksploitasi anak.
Penegakan  dan  perlindungan  hukum  di  Indonesia  terhadap  anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus eksploitasi anak seperti tak kapok dan muncul dengan berbagai modus operandi. Perbaikan ekonomi dan penegakan hukum harus dilakukan bersamaan untuk menyelamatkan anak Indonesia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Kajian Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak Di Desa Pangandaran
Kondisi  anak  dewasa  ini  yang  sangat  mengkwatirkan  seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan msyarakat. Realita menunjukkan bahwa  kesejahteraan  anak  untuk  saat  ini  nampaknya  masih  jauh  dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dari orang tuanya termasuk penelantaran.
Eksploitasi anak saat ini menjadi permasalahan yang marak dalam kehidupan  anak  di  Indonesia.  Anak  yang  dalam  proses  pertumbuhan dipaksa,  dimanfaatkan  untuk  melakukan  segala  sesuatu  yang  membawa keuntungan  bagi  orang  yang  memanfaatkan  tersebut.  Sebagian  dari mereka  bekerja  untuk  bisa  membantu  orang  tuanya  serta  memenuhi kebutuhannya sendiri karena himpitan ekonomi. Itu artinya mereka bekerja atas dasar kesadaran pribadi. Akan tetapi, banyak juga dari mereka yang bekerja keras karena perintah dan paksaan dari orang tuanya. Hal ini pun tidak terlepas dari himpitan ekonomi yang diderita oleh keluarga tersebut.
Kemiskinan  dinilai  menjadi  salah  satu  penyebab  utama  terjadinya eksploitasi  terhadap  anak,  meski  undang-undang  dengan  tegas ditegakkan melarang penggunaan tenaga kerja anak-anak. Banyak orang tua yang malas bekerja dan menugaskan anaknya untuk bekerja. Padahal sudah  menjadi  kewajiban  orang  tua  untuk  mencari  nafkah  dan  sudah menjadi  tugas  seorang  anak  untuk  belajar.  Kekurangan  bahan  pokok, biaya  sekolah  bahkan  hutang  bisa  menjadi  penyebab  utama  orang  tua mepekerjakan anak-anaknya.
Adapun tindakan eksploitasi terhadap anak tersebut bisa dilakukan oleh orang tua sendiri. Hal ini dapat dilakukan secara sadar maupun tanpa unsur  kesengajaan,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat.
Dalam  melakukan  pembinaan,  pengembangan,  dan  perlindungan anak,  perlu  peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak, lembaga  keagamaan,  lembaga swadaya masyarakat,  organisasi kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media  massa,  atau lembaga  pendidikan.  Perlindungan  anak  tentunya  dilakukan  melalui kebijakan  hukum.  Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan  hukum  kriminal  dan  kebijakan  hukum,  dimana  keduanya merupakan bagian kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  kebijakan  sosial  atau  politik merupakan  kebijakan  atau  upaya  mencapai  kesejahteraan  sosial, sehingga  kebijakan  sosial  merupakan  usaha  pemerintah  untuk memecahkan  masalah  dalam  kehidupan  masyarakatnya  dengan  tujuan untuk  mensejahterakan  sehingga  menimbulkan  perbaikan  terhadap kondisi-kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu,  kebijakan  sosial  dititikberatkan  pada  masalah  yang  harus ditangani oleh para pelau kebijakan.
Perlindungan  anak  di  Indonesia  tentu  saja  erat  kaitannya  dengan perlindungan  yang  digalakkan  oleh  masyarakat  Internasional,  dimana berbagai hak dan kewajiban anak dibahas serta disepakati, juga dibuatnya prinsip  dan  ketentuan  terhadap  perlindungan  anak  tersebut .  Convention on  the  Rights  Of  the  Children atau  Konvensi  Hak  Anak  dalam  majelis Umum  PBB  1989  merupakan  bukti  perlindungan  anak  yang  digalakkan oleh masyarakat Internasional.
Konvensi  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  setiap  negara  dalam memberlakukan  serta  membuat  aturan-aturan  mengenai  perlindungan anak  di  berbagai  negara.  Seperti  yang  telah  disebutkan  di  awal  bahwa Undang-undang perlindungan anak, terutama yang juga berkaitan dengan eksploitasi  itu  tersebar  di  beberapa  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia,  adapun  peraturan-peraturan  atau  undang-undang  mengenai
perlindungan  anak  yang  mengatur  mengenai  eskploitasi  terhadap  anak memberikan kebijakan sebagai berikut :
1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 64, 65);
2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 1 angka 7, angka 8);
3.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak  (Pasal  13  ayat  1,  76  huruf  I,  59  ayat  2,  Pasal  66, Penjelasan Pasal 66, Pasal 78, Pasal 88).
Desa  Pangandaran  merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  di Kabupaten  pangandaran  yang  letaknya  sangat  strategis,  hal  ini dikarenakan Desa Pangandaran  merupakan pusat wisata dari Kabupaten Pangandaran,  berdasarkan  hasil  penelitian  tidak  dipungkiri  terdapat beberapa  kegiatan  dimana  kegiatan  itu  bertentangan  dengan  undang- undang, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh anak dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.
Anak-anak di Desa Pangandaran yang dikategorikan sebagai anak yang  melanggar  undang-undang  beragam  kedudukannya  seperti  yang dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Yakni baik  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  ataupun  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Beberapa  jenis  pelanggaran  yang  terjadi  yakni tentang  ekploitasi  anak.  Munculnya  perilaku  eksploitatif  terhadap  anak baik oleh orang tua  maupun pihak bertentangan dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  88  menjelaskan  bahwa  : ”setiap  orang  yang  mengeksploitasi  ekonomi  atau  seksual  anak  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/  atau  denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Dalam  perlindungan  anak  terhadap  eksploitasi  anak,  anak mempunyai hak-hak yang yang harus dilindungi. Hak-hak anak dalam hal ini  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak.  Setiap  anak  selama  dalam pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggung jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari perlakuan  diskiriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan,  ketidakadilan, dan, perlakuan salah lainnya.
Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan memperkerjakan  anak  memiliki  peluang  besar  untuk  terjadi,  meskipun dengan pertimbangan bahwa jumlah keseluruhan dari tindakan eksploitasi anak  yang  ada  di  Desa  Pangandaran  tidak  banyak,  namun  kenyataan yang dapat dilihat mengenai kegiatan tersebut justru membuat keresahan bagi  beberapa  pihak  tentunya  pihak  yang  berkepentingan  dalam banyaknya  anak  yang  dieksploitasi.  Sementara  menurut  keterangan  dari pihak  Lembaga  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Pangandaran  bahwa  saat ini  anak-anak  sering  dijadikan  sebagai  alat  untuk  mencari  keuntungan materi  oleh  oknum-oknum  tertentu,  apakah  itu  dari  keluarga  anak  itu sendiri  ataupun  pihak-pihak  lain  yang  mengeksploitasi  anak  secara ekonomi,  dimana  mereka  diharapkan  untuk  membantu  perekonomian keluarga maupun hanya untuk keuntungan pribadi bagi pihak-pihak lain.
Adanya  tuntutan-tuntutan  tersebut  tak  jarang  membuat  anak dipekerjakan  di  sektor-sektor  formal  maupun  informal.  Di  sektor  formal anak biasa dijadikan buruh atau bahkan sebagian besar anak di pedesaan dipekerjakan  di  sektor  pertanian  maupun  yang  lainnya.  Sementara  di lingkungan  kerja  informal,  anak  bekerja  sebagai  pengemis,  anak  jalanan, tukang  becak,  pedagang  asongan,  pengangkut  barang  di  pasar,  tukang parkir,  pemulung  di  tempat  sampah,  pemulung  jalanan,  tukang  batu  dan sebagainya.
Melihat semua hal itu tentunya selain kerugian yang bersifat jangka panjang,  anak-anak  tersebut  juga  sangat  rawan  terhadap  kekerasan, eksploitasi  tenaga  dan  ekonomi.  Anak  rawan  mengalami  tindakan- tindakan  tersebut,  sebab  umumnya  pekerjaan  yang  mereka  geluti  tidak mempunyai  segmentasi  pekerjaan  atas  dasar  usia.  Lebih  lanjut,  Data Lembaga  Badan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten Pangandaran,  menyebutkan  ada  anak-anak  dibawah  umur  yang
dipekerjakan  di  sektor  formal  maupun  di  sektor  non  formal.  "Penyebab utama  pekerja  anak  ini  karena  kemiskinan.  Orang  tua  membiarkan  anak bekerja  agar  mampu  menyumbang  20-25  persen  dari  pendapatan keluarga.

## 3.2.  Upaya Pemerintah dan Penegak Hukum terhadap Eksploitasi anak di Desa Pangandaran
Kejahatan  merupakan  gejala  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat  meresahkan,  disamping  itu  juga  mengganggu  ketertiban  dan ketentraman  dalam  masyarakat  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  telah  dan  terus  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  masyarakat.  Berbagai  program  dan  kegiatan  telah dilakukan  sambil  terus  menerus  mencari  cara  paling  tepat  dan  efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi  oleh  masyarakat  di  seluruh  negara  semenjak  dahulu  dan  pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri.
Norma  hukum  pada  umumnya  dirumuskan  dalam  undang-undang yang  dipertanggungjawabkan  aparat  pemerintah  untuk  menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  maka wajarlah  bila  semua  pihak  baik  pemerintah  maupun  warga  masyarakat, karena  setiap  orang  mendambakan  kehidupan  bermasyarakat  yang tenang  dan  damai.  Menyadari  tingginya  tingkat  kejahatan,  maka  secara langsung  atau  tidak  langsung  mendorong  pula  perkembangan  dari pemberian  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  pelaku  kejahatan  pada hakekatnya  berkaitan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  usaha penanggulangan kejahatan tersebut.
Menurut  Hoefnagles  Upaya  Penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan cara yaitu :
a. Criminal  law  Appliaction (penerapan  hukum  pidana).  Contoh: Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.
b. Prevention  without  punishment (pencegahan  tanpa  pidana) Contoh: Dengan cara  menerapkan  hukuman  maksimal  kepada pelaku  kejahatan.  Maka  secara  tidak  langsung  memberikan pervensi  (pencegahan)  kepada  publik  walapun  tidak  dikenal hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.
c. Influencing  views  of  society  in  crime  and  punishment (media masa mempunyai pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan dan pemidanan lewat media masa). Contoh: Mengsosialisasikan suatu  undang-undang  dengan  memberikan  gambaran  tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.
Upaya  pencegahan  kejahatan  dapat  berarti  menciptakan  suatu kondisi  tertentu  agar  tidak  terjadi  kejahatan.pencegahan  kejahatan sebagai  suatu  usaha  yang  meliputi  segala  tindakan  yang  mempunyai tujuan  yang  khusus  untuk  memperkecil  ruang  segala  tindakan  yang mempunyai  tujuan  yang  khusus  untuk  memperkecil  ruang  lingkup kekerasan  dari  suatu  pelanggaran  baik  melalui  pengurangan  ataupun melalui  usaha-usaha  pemberian  pengaruh  kepada  orang-orang  yang potensial  dapat  menjadi  pelanggar  serta  kepada  masyarakat  umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit.
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat  berperan.  Bagi  pemerintah  adalah  keseluruhan  kebijakan  yang dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi  yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah  yang  begitu  luas,  maka  kunci  dan  strategis  dalam menanggulangi  kejahatan  meliputi  ketimpangan  sosial,  diskriminasi nasional,  standar  hidup  yang  rendah,  pengangguran  dan  kebodohan  di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi  menimbulkan  kejahatan  harus  merupakan  strategi  pencegahan kejahatan yang mendasar.
Upaya  atau  kebijakan  untuk  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal  ini  pun  tidak  terlepas  dari  kebijakan  yang  lebih  luas,  yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan  sosial  dan  kebijakan/upaya-upaya  untuk  perlindungan masyarakat.  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dilakukan  dengan menggunakan  sarana  penal  (hukum  pidana),  maka  kebijakan  hukum
pidana  khususnya  pada  tahap  kebijakan  yudikatif  harus  memperhatikan dan  mengarah  pada  tercapainya  tujuan  dari  kebijakan  sosial  itu  berupa ”social welfare ” dan “ social defence .
Menurut  A.S  Alam  penanggulangan  kejahatan  terdiri  atas  bagian pokok yaitu :
1.  Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya  pre-emtif  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum terjadinyakejahatan.  Penanggulangan  kejahatan  secara  preventif dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  atau  timbulnya  kejahatan  yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam  kriminologi  yaitu  usaha-usaha  memperbaiki  penjahat  perlu diperhatikan  dan  diarahkan  agar  tidak  terjadi  lagi  kejahatan  ulangan. Upaya  preventif  sangat  beralasan  untuk  diutamakan  karena  upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.
2.  Represif,  upaya  represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan kejahatan  secara  konsepsional  yang  ditempuh  setelah  terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  perbuatannya  serta memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar  bahwa  perbuatan  yang dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain  juga  tidak  akan  melakukannya  mengingat  sanksi  yang  akan ditanggungnya sangat berat. Sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat  5  (lima)  subsistem  yaitu  sub-sistem  kehakiman,  kejaksaan, kepolisian,  pemasyarakatan,  dan  kepengacaraan,  yang  merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula  dengan  metode perlakuan ( treatment ) dan penghukuman ( punishment ).
Upaya-upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh  pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  untuk  menangani  dan  menghilangkan  kejahatan kekerasan  terhadap  anak  yang  dipekerjakan  di  Desa  Pangandaran  salah
satunya  dengan  melakukan  sosialisasi  terhadap  seluruh  elemen masyarakat tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak”.
Sosialisasi tentang peraturan undang-undang ini kepada masyarakat  gencar  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  aparat  penegak hukum  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  bahwa  segala  bentuk kekerasan  terhadap  anak  termasuk  juga  dengan  mempekerjakan  anak dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  ekploitasi  secara  ekonomi  terhadap anak  dan  dapat  dikenakan  sanksi  yang  berat  bagi  yang  melakukan kejahatan  kekerasan  terhadap  anak.  Serta  mempekerjakan  anak  dapat digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang dan memiliki sanksi pidana yang sangat tegas.
Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga menambahkan upaya yang dapat  dilakukan  oleh  pihak  satuan  nya  dalam  menanggulangi  tindak pidana eksploitasi anak  yakni dengan diadakannya patroli yang rutin oleh pemerintah  dalam  hal  ini  kerja  sama  antara  pihak  satuan  polisi  pamong praja, pihak dinas sosial dan juga aparat kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.  Kesimpulan
a.  Kajian  yuridis  ekploitasi  anak  di  Desa  Pangandaran  yakni  ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam hal mempekerjakan anak sehingga dapat dikaji dengan diberlakukanya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  (Pasal  64,  65),  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (Pasal  1  angka  7,  angka  8),  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  anak  (Pasal  13  ayat  1,  76  huruf  I,  59  ayat  2, Pasal 66, Penjelasan Pasal 66, Pasal 78, Pasal 88).
b.  Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun penegak hukum terhadap  eksploitasi  anak  di  Desa  Pangandaran  dilakukan  dengan cara  Preventif  dan  Refresif.  Yakni  dengan  cara  sosialisasi  Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap semua lapisan masyarakat serta dengan  melakukan  sebuah  pemberian punishment /  tindakan  dengan melalui proses peradilan sesuai yang berlaku
4.2.  Saran
Sebaiknya  pemerintah,  penegak  hukum,  masyarakat  serta  orang tua  lebih  giat  melakukan  sosialisasi  dan  melakukan  tindakan  terhadap kegiatan-kegiatan  yang  menyangkut  ekspoitasi  anak.  Sebab  anak merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  mempunyai  hak  untuk dilindungi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan  bahwa  posisi  anak  di  dalam  undang-undang  sangat  jelas untuk di lindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku-buku
Asshiddiqie, Jimly, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Jakarta, Sinar Grafika Offset.
Bisri,  Ilhami,  2005, Sistem  Hukum  Indonesia:  Prinsip-Prinsip  dan  implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Sutedjo,  Wigiati  dan  Melani,  2013, Hukum  Pidana  Anak, Bandung,  Refika Aditama.
Bellamy, Carol, 1997. Laporan Situasi Anak-anak di Dunia 1997 . Jakarta, Unicef.
Djalal, Nachrowi dan Hardius Usman. 2005, Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi. Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), Jakarta, PT Grasindo.
Kartono, Kartini, 2005, Patologi Sosial . Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Soetrisno,  Loekman,  1997, Kemiskinan,  Perempuan  dan  Pemberdayaan,
Yogyakarta, Kanisus.
Moleong,    L    J.,  2004, Metodologi    Penelitian Kualitatif,  Bandung,  PT.Remaja Rosdakarya.
-------------    2011, Metodologi    Penelitian Kualitatif Edisi  Revisi ,  Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
Nazir, 2014, Metode Penelitian , Bogor, Ghalia Indonesia.
Sugiyono,    2014, Metode    Penelitian    Kuantitatif,    Kualitatif,    dan    Kombinasi ( Mixed Methods ), Bandung, Alfabeta.
------------  2008, Metode Penelitian Kunatitatif  Kualitatif dan R&D , Bandung, Alfabeta.
------------  (2016). Metode Penelitian Pendidikan  ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D) , Bandung, Alfabeta.

## B.  Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## C.  Jurnal
Nurdin, M. dan Fatimah. 2013. Eksploitasi Anak Dibidang Ekonomi Di Kabupaten Aceh Tamiang . Jurnal Ilmiah Research Sains. 2 (3). 10.
Ajeng  Gayatri  Octorani  Putri,  Elly  Malihah  ,  Siti  Nurbayani  K, Ekploitasi  Pekerja Anak  Dibawah  Umur  Sebagai  Bentuk  Penyimpangan  Sosial  (Studi Etnografi  Anak-anak  Pengumpul  Koin  Dermaga  Pelabuhan  Merak  Kota Cilegon). Jurnal Sosietas. 5 (1). 3.
Tb.  Rachmat  Sentika.  2007. Perlindungan Terhadap Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice .  Jurnal Sosioteknologi 11 (2). 6.
Nelsa,  Fadilla.  2016. Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5 (2). 181-94.