AL, Lq+hrnlJll
Vol. 4 No. 1, ,anuari - Juni 2010
Ketua Penyunting Sekretads  Penlrunting Anggota  Penl'unting
ISSN:197a-6670

## St,Y#.N,+lJIl
Jamal Abdul Aziz lin Solil<hin
H.M. Daelamy, SP
Ansori A. Luthfi Hamidi fudrvan Suraji Endar,g Widud Editot Bahasa Supdyanto funa Heriyanti Tata Usaha/Sitkulasi Siti  Faizah  Hidayatr Dyah  Ratri  Fiyani

## Penetbit
Jurusan  Syariah STAIN Puru'ckeno
Frekuensi Terbit Dnkalseahun
Alamar  Redaksi
Jurusan  Syari'ah STAIN Purvrokertc Jl. Jend. Ahmad Yani 40A  Purwokerto 53126 \elp. (0281) 63 562a Fa-.r- (028 1 )636553 Email:  mal_duiaziz@yahoo.co.id
Al-Manaltlj addah jurnal ilmiah  Jurusan  Syariah STAIN PurwoLeno yang terbit dua kali  dalam seahun.  Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam  dalam berbagai  sudut  pandang  keilmuan.  Reda.ksi  mengundang  para ahli dan  segenap civitas akademika unok menulis artikel sesuai dengan  tema  besar  jumal  ini. Artitel lang dimuat  tidak selalu mencerminkam  pandalgan rcdaksi  ataupun institusi Iain yang terkait dengan  penerbitan  juroal ini.
Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2010 ISSN:1978-6570 KONSEP NUSYUZ  D,\II'N,{  MAZI{AB SYAFI'I
PERSPEKTIF KEADII-A}J GE,I.JDER
Dui Meitayni 7

## GRASI DAI,AM PERSPEKTIF HUKUM ISI*A},{

## DAN  HUKUM  POSITIF INDONESIA
IndadanouJ 23

## GOOD GO\.ERNANCE DAI,\M PERSPEKTIF

## HUKUMISI.AM
Aief Ailia Bacbnan 41

## PELANGGARAN HAK  KETSYAAN INTELEKTUAL

## DAI.AM  PERSPEKTIF HUKU}I ISLAM
Inan Mtstofa 53

## PORNOGRAFI DAI.AM  PERSPEKTIF HUKUM ISI-fuM
DANHUKUMPOSITIF ' Viui Anjanti 7i

## MENYOAI  HUKUM MEROKOK

## DAIIM
PERSPEKTIF HUKUM

## iSIIM
M  .M*i
91

## MENUJU PENEGAKAN HUKUM

## YANG LEBIH BERKEADII-AN DAN RESPONSIF
Mrb. Bacbral Ulun 113

## Al', MS.N,+HIf

## GRASI DAI-AM  PERSPEI(TIF HUKUM ISI.AM

## DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Imdadurroufe
Abstract
sls one of tlx iglt omed b Pftsidcnt, grari it nntnlhd fu WD
1945. In ishnic ht tbere  is ako a potibilg toforyiw onel ninakt in tbe  name ofiutice and nthfill
Kata kunci: Grasi, Inrabt, al SlaJibh, al bJtn.
' Penulis ada.lah Alumni STAIN  Purwokcno Jurusen  Syari'ah Program Studi Ahr*d al-Syakhsill'ah tahun 2009 I Redaksi Sinar Gafrka, UUD 1945 Hatil  Aaaa&ncn b Pmct  Anandcacn Secara I2nghaP {^k^n^t Sinar Cra6ka, 2008), hal. 10.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
23

## A. Pendahuluan
Negara Republik  Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang D zsar 1945 menetapakan bahwa  Negara Republik  Indonesia adalah  negara hlkum (nchxtaal sebagaimana dibuktikan  dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan  Undang-Undang Dasar 1945. Tetmasuk dalam hal ini adalah pemberian grasi oleh presiden, yang pengaturannya tercantum da.lam pasal 14 ayrt I UUD 1945  yang berbunyi "Pnsiden neaberi grasi dan  rehabilitasi dengan  memperbatikan pertinbangan Mabkanab Agtry"| Sedangkan aturan yuridis teknis tentang  grasi secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang grasi.
Dengan mengajukan  grasi kepada presiden, pemohon  berharap untuk memperoleh suatu penghapusan,  pengurangan  pidana ataupun perubahan pidana  yang telah  ditetapkan oleh pengadilan  yang telah inracbt uatt gmijqd (berkekrutan btkm tetE).  Permohonan  ini tentunya tidaklah  mudah dikabulkan presiden,  karena proses permohonan yang memakan waktu lama dan  selain itu iuga  presiden mendengarkan pertimbangkan  dan  masukan dari Mahkamah Agung sebagai pim- pinan yr-rdisial tingkat akhir. Jika permohonanya terpenuhi, maka akan di kabulkan  permohonan grasi tersebut yaitu dalam  bentuk PengaPusan atau pengurangan  pidana  atau pefubahan dari pidana yang telah dilatuhkan oleh pengadilan.
Berbeda  dengan Hukum Islam  yang  dianggap oleh sebagian kalangan tidak  memiliki suatu kon sep "PelganPtlttai ' terhadap pelaku pidana, karena  acap kali Hukum  Islam lebih  terdengar sebagai hukum yang keiam,  karena memberlakukan  pola  eksekusi hukuman dengan potong tangan, cambuk,  rajam dan  hukuman  lain yang meteka pandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi  dan melanggar  hak asasi manusia.
Argumen-argumen  di aas, khususnya  mengenai hukum pidana Islam, lahir bukan  karena  sikap  antagonisme  terhadap  Islam  tetapi lebih karena  ketidakmengertian  atau kecurigaan  terhadap hukum Islam itu sendiri.  Karena Dalam  hukum  Islam  telah banyak  pemba- hasan mengenai bagaimanakah ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan tindak  pidana atau jaimab  dan bagaimana pula  bentuk tindakan peflguasa  atau korban dalam Islam ketika terjadi suatu pelanggaran  atau keiahatan  yang  menimpa  terhadap seseorang.2
Dalam  hal ini, maka Hukum Islam )uga memberikan adanya suatu pengampunan kepada para  pelaku  iarimah atau pelaku  tindak pidana. Praktik pengampunan tersebut telah ada pada pada masa- masa  sejarah Islam  yang telah  lampau.  Dalam  kajian Hukum Islam, istilah grasi tidaklah diketemukan. Tetapi di dalam Fiqh Jiniyah
'?Abul A'li al-Mewdidi, Iiaaic I -zt' and Co,,ttiturto,  (Karachi:  Jamaat c lslami Publication, 1995),  h..1. 13.
24 Al-Manihil, Vol. 4 No.l,Jaouari  -Juni 2010
terdapat suatu ketentuan  istilah yang memiliki suatu Pengertian yang idektik dengan istilah grasi yato al-Sbafi'b dm al:aJwt Istilah ini merujuk  dengan  menyandarkannya kepada nash maupun di dalam hadis Nabi.
Pembahasan mengenai Gtasi adalah merupakan suatu hal  yang menarik untuk di kaji baik dari  sisi Hukum positif maupun dari sisi Hukum Islam.  Karena seseorang yang telah dijatuhi hukuman pemidanaan  oleh  pengadilan  dan telah incraebt, drprt terhapus atau berubah pemidanaannya dari yang telah  ditetapkan. Dalam sisi Hukum  Islam apakah tujuan dan  naqarid  al-shai'ah dtpzt tercapai, karena terhapus  atau berubehnya  pemidanaan yang bersifat tetap karena  mengajukan  grasi. Dalam n:lisan ini penulis  berusaha untuk mengkajinya melalui suatu telaah dalam  suatu perspektif  Hukum Islam.

## B. Pengertian Gtasi
Perkataan  grasi  berasal dari bahasa latjn "gracia" yrng berartt ampun, pengampunan.3 Bagirmanan,  dalam bukunya l:mbaga
Kepnsidenan, menganikan  bahwa  grasi  adalah kewenangan  Presiden memberi pengampunan  dengan cara meniadakan,  mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi  pidana dan telah memperoleh  kekuatan hukum tetap.a Sedangkan menurut Vao Hamel sebagaimana dikutip oleh  P.A.F  Lamintang  dzlzm b,*wnya Hrkm Penitensier, menfelaskan bahwa beliau merumuskan  apa yang  beliau sebut sebagai gratiew ening atau pemberian gra,si seba,gai:  'Een uerklaing un bet sonereine  geqag, dat dt strafrechteQ/ee getolgen  uan een delikt geltul of tel duh uordet opgebeuen", yang artiryt: "Suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang  menyatakan bahva akibat-akibat menurut  hukum pidana dari suatu delik itu meniadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun untuk sebagian".s
r Andi Hamzah  den Irdaul.Da t+ Upla  HtLm Dolan Paltra Pidano, cct. I (akana: PT Bina Aksera"  1987), hal. 134.
' Rzgjrmrnr4 bnbagt Kepmi&na4 c* 3 ({ogyakettz  FH UII PEss, 2mO, hal. 1 58. 5 PA.E  I-amintang H*tn Paniutricr  @zurrdung  CV. Armico, 1984), h.l. 282.
Al-Manihii, Vol. 4 No.'l,  Januari - Juni 2010
Pemberian  grasi  atau pengampunan  pada mulanya diztmzn kerajaan absolut di Eropa adalah berupa anugerah  raia  @orsteQkgns) yang memberikan  pengampunan  kepada orang yang telah  dipidana, jadi sifamya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negar,^-nega:,^ modern di mana kekuasaan  kehakiman telah terpisah  dengan kekuasaan pemerintahan aas pengaruh  dari paham Trias politica, yang mana  kekuasaan pemerintahan  tidak  dapat sekehendaknya ikut campur  kedalam kekuasaan  kehakiman,  maka pemberian  grasi berubah sifatnya, menjadi sebagai  upaya koreksi terhadap putusan pengadilan,  khususnya  dalam hal mengenai pelaksanaannya.6
C. Pidana yang dapat Dimohonkan Gtasi
Secara istilah 'pidana" dtdeftrusikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diiatuhkan  atau  diberikan  oleh  negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sank) bagSnya ztas perbuatannya  yang  telah  melanggar  larangan hukum pidana. Vuiud penderitaan  yang dapat diiatuhkan  oleh negan itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana  dan bagaimana  cara menjalankannya.T
Mengenai wujud  ienis penderitaan itu, tercantum di dalam pasal 10 KUHP.  Tetapi  wujud batas dan berat  ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam  rumusan  mengenai  masing-masing larangan dalam  hukum  pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas untuk  memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal  10 KUHP tadi. Hal ini berkaian dengan fungsi hukum  pidana sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi pedindungan hukum bagi warga negara dari  tindakan negata dalam rangka  negara menialankan  fungsi  menegakan hukum pidana.E
6 AdamiChazaw\ Pchjatan H*tn Pidata  Bagiar 2 [.karta: I'T Raiacrafindo Pcrseda, 2002), hal. 190. 1 Adtmi Chaztwi, Pthjaron Htfun Pidzna  Bagiaa / (akarta: RajaGrafindo Persada, 2fi2\, h^1. 24. t Arlaz;: Sa,kii<4 Htfun Pidano: Daur Attrar  Uata H*ta Pidaaa KodifLasi Satara:
Gha.lia Indonesia, 1990), hal. 89.
26 Al-Manihii, vol. 4 No.l,Januari - Juni 2010
crasi dalam Perspektif Hukum Islam dan  hukum  Positif Indonesia
Pemidanaan  dalam hukum  pidana adalah  suatu  alat dan bukan tuiuan dari hukum  pidana, yxrg alpzbila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yaitu yang disebut  dengan  terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban,  yang secara khusus  dapat  disebut terhindarnya  masyara'kat dari perkosaan-perkosaan  tethadap kepentingan hukum yang dilindungi, selain itu iuga bemrjuan sebagai pencegthm Qtreuentl) bagi  setiap orang  yang berniat untuk melanggar hukum  pidana,'  sehingga dengan demikian masyarakat  akan  merasa tentram  dan terlindungi.
Berdasarkan ketentuan  yang terdapat  dalam  pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dua  hukuman yang diterapkan dalam  hukum positif di Indonesia yaitu hukuman pokok dan hukuman  tambahan.  Hukuman pokok  terdiri dari pidana  mati, pidana peniara, pidana kurungan, pidana  denda. Hukuman  ambahan terdiri dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan barang-bamng tertentu,  dan pengumuman putusan  hakim.ro
Dari ketentuan  pidana  tersebut di atas, maka  apabila suatu putusan  telah diputuskan  oleh hakim dan telah mempunyai  kekuatan hukum yang tetap (inkracbt van gen ljs$, maka hanyalah terhadap pidana mati dan pidana penjara  yang hanya dapat  diajukan permohonan grasinya  kepada Presiden, hal ini berdasarkan pada ketentuan  Undang-Undang No. 22 tahun 2002  tentang grasi yaitu pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan  bahwa: 'P tmn  pmidanaat yng dapat dinohonkan grati sebagainana dinaksrd  pada Eat 1 adahh pidana  nari, pnjara setntr hi&rp,
dan pryara paling mtdab 2 (du) uhn.''t
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka  seseorang  yang diiatuhi hukuman pokok kurungan  dan denda tidaklah dapat
e Adznn Chazzvtt,  Pdajaan-, h* 25. r0 I-cdcn  Malpaung, ,4;a Tcori Pralbk H&w Pidana, cet 4 Qakarl,:  Sinar gra6ka, 2008), hd. 108. " Verie  Perzdilan, UntuagUdary Na 22 Tabtr 2002 T,nra,,g Crari,l:al. ll.
d-Manahii, Vol. 4 No.1,  Januari - Juni 2010 27
mengaiukan  grasinya ke Presiden. Karena persyaratan permohonan- nya menurut  ketentuan Pasal 2 ayat 2 tidak terpenuhi, karena hukuman  maksimum  kurungan adalah satu tahun. Selain itu untuk hukuman  tambahan  )uga demikian,  karena  sifatnya hukuman tambahan  yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama  dengan hukuman pokok, sehingga ketentuan hukuman  tambahan ini tidak dapat dimohonkan  grasi  kepada Presiden.

## D. Grasi dalam Hukum  Islam
Dalam kajian fiqh iiniyah, tidak temukan istilah gtasi  tetapi dapat  diketemukan istilah as-|1afi'ab dan al-'afw. L{adz "51afi" menurut arti semula  adalah tiap-tiap satuan  yang  genap. Akan  tetapi kemudian  ani itu berkembang  meniadt "S rutu pentoblrran dai seteorarrg terhadap  orang hin agar dipn a bi kei ngin a n t1 a. " Dianil<xtdemikian karena orang yang meminta  p€rtolongao itu bagikan orang yang menyendiri yang memedukan  penolongan kepada orang lain. Dia baru  dikatakan tidak  sendiri  apabila telah berhubungan  dengan orang yang dimintai al-Sbafi'ab.12 'A[ ibn Muhammad  ibn  'An al-Juriini, seorang ahli  ilmu kalam dan ahli hukum, memberikan definisi a/-  ShaJ6'ah sebagn:
"^i.; ttir,lt 6t.r g:Jr ;. -,r:;11 ..," jj+.,11 \r! JliJl .rr ic UJr
Sedangkan istilah al]aJw  menurutAbd al-Qadt Audah  dalam kitabnya al-Tashi' al-Jini'i al-ls6nl
4c  .ri-ll JF .1-A .;i LlrJ r+J..ll !F :.,, t+i J. -.'t" Jt ll ",;r)l Jr ..J.'J.5! .,1i UIJ  , 4dlJ  Ji
Pengampunan dalam FiqhJiniyah memiliki  penimbangan yang tergantung  pada ienis pelanggaran  pidana yang dilakukan. Berikut ini dikemukanakan  jenis-jenis  pidana  dalam  Islam sena hukum yang memberikan  pengampunan  terhadap  pelaku  pidana tersebut:
" Fatchur  Rehman, Hdis-Hadit Tcntang Pctadiha Agana flekana:  Bulan  Bintang, '1917), h^. 234. 3 1\[ ibo Mutnrnrnad  ibo 'N aL]t$a lfal{a @:erut Da al-Kiab  d-'Aobi, tt), I: al. '' Abd d-Qadr 'Awdlh, al-Tagi' ol-Jii'i al-blaai, (Bcirur Mu'assasah al-tusfuh, 1996), L 174.
28 At-Manihil, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
1. Jafrmah Ifudid
Jainab bdid adabh jainab yar:rg dtancam dengan hukuman padts Pengetizn hukuman !ad,  sebrgimmz dikemukakan oleh
Abd  al-Qadr 'Audah adalah:
"-r-lri.,n I jr 6J riJl L Ji.Jl , rr.ll1
Jainab fudid adalah  suatu iarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya  (umlahnya), juga ditentukan  hukumannya secara ielas, baik  melalui  al-Quran  maupun  al-Hadis"'1  Adapun jainab yang termasuk  dalam kelompok !ilid ada tujuh macam yaitu:tsberzina, menuduh  orang  berzina (qtdzzf), meminum minuman keras, pencurian,  pembegalan, keluar  dari agama Islam (murtad)  dan pemberontakan.
Pada' jainab l:*did iru tidak ada pengampunan  sama sekali, baik dari  si korban  atau dari penguasa tertinggi ftepala negara). Pengampunan dari salah  satunya tidak mempengaruhi kepada ke jarimahan  perbuatan yang  dilakukan  ataupun  hukumannya.re Hal ini ditegaskan dengan  hadis dari Ibnu  Umac
l.r .1. :.-trr el-l ^lir llc nl .rl"- .+Jt .f _.Fc ..,1;l Uej 'oyi ./ .iirl r t -a^ 4i rll .l_p- 9r .r- Ol dc ti.i CJ
s Ahmad Wardi Mudich, Hr/hr.n Pidarra hhn (rkartz: Sinar Gra6ta 2005), ha.l. x. t6 'Avdah, al-Taqi'., heJ. 79. tl Rahmat Halom, Hrk*n Pidono lian (Beodung:  Pusteka  Scne" 21U), h^1. 26-27, tr 'Awdzh, al-Tayi', hzl, 19. te lthmadHanaE A:arAms Htk n Pidana hlan (akena:  Bulzn Bint ng,  1981), hal. 18. ' Mulrammad ibn A[ ibn  Muhammad al-Shtwkiti, Na/ al-Az,tit Sbarb Mataqi al. A*hbir, ltz Yl, hal.  l2O.
Al-Menihii, Vot. 4 No.l,Januad - Juni 2010 29
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan  oleh Aisyah r.a juga ditegaskan:
.'!lll U jpil .S.J J  ..-!  tri'- 1 .J4J lii\- .it .. Jr 1,r+i tt,- '.ilt Ji-: r0rt qj  jt .iite ..F , Lr-F..e.+ kj Jl .p llD rrtl .rL6 al i.Jr-t k* J$.1.  'lJtii .5J- e1l ir1.'A."ll .11 ,rj.-,nl J.;.-2 .;., .L Lt yt ql" .s_r+r ;j .tltii feJ--, e! Cr.::t d-, qle ,[rl .rL- .irl Jrt c]i .LUt 4-fi td-J r1le
JCll .i[rl wl lJ till ld ,.lii ,.ur. li rE i t riibrF .r. r. rr+ j,;,- hll r 0f.,13 . +-,;Jl e6; j,;r Et ti lS ntjt . rSl*i 5-p .r.r.. ii., i-.lo U :t rl ! &t dl3 ..:rJt 4rlo tJ,. tit . . :f .' lt z lr ! -..-Lil
2. Jadrlnaln Qisdisd Diyit
piiisi adalah pelaksanaan hukuman  dengan cara sebagaimana pelaku  pidana melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan orang  lain wafat atau lttka,z sedan.gkm djit merupakan  hukuman  pengganti dari hukuman qi$; yarrg dimaafkan.a  Jafrmah yang termasuk  dalam kelompok iarimah qiq djit int terdid atas lima macam yaitu:2a
a. Dua iarimah  masuk  dalam kelompok pimah qisbasb yitr::
i. '' "Jl J:ill (Pembunuhan sengala) ii. t:.c ;-ilt .1.1: L .,Jc.  r? t+.ll (Penganiayaan  sengaja)
b. Kemudian  tiga  jarimah  masuk  dalam kelompok djal yatru:.
i. ,, -ll !.!  .Fill @embunuhan  menyerupai sengafa)
ii. iLrll  JEll @embunuhan  karena kesalahan)
iii. if;. ,;Xt .;j,l L ,Ja  iJ l+I (?enganiayaan tidak sengaia)
Dalam  larimah qili; djit ini, pengampunan hanya bisa diberikan  oleh si korban ^t^u bhargan)a. Pengampunan yang diberikannya  mempunyai  pengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan hukuman 4ri& untuk diganti dengan hukuman diAlzs Menv'rr Abd al- Qadr 'Audah dalam iaimrh qi;i; djir ini syariat telah membolehkan  bagi seorang korban atau keluarga korban untuk mengampuni dari hukumm qi;a;, tetapi tidak boleh baginya untuk mengampuni dari kewaiiban  membayar diyat.26
'z1 Irndn  Abn Zh;1z ih SlnIaf al-Nmrru;, -ta& n rr6rr (!p E +mc, E)J(L 155. 2 Abu  Yazid (ed), Ftqh R ahtat R lpn Mo'bad A,'f.lbadaP lYacana HtLw hlan Konxtnpv 6ogy^k^n^:  Pusuka Pelajar, 2m5), hal. 39. u Rehmat Hakim, Hrtrzr.,  hd. 29. " 'Awdah, al-Ta i'., hal.19- E H^n A, Ara!, hd. 18. 6 'Asdah, al-Tasfr'., }re1.775.
30 Al-Manthii, V,l. 4 No.l,Januari Juni  2010
Sehingga dilit sebagai wuiud  ganti rugi bagi  korban karena pembuat jarimah  mendapatkan  pemaafao dari korban atau keluarganya. Dengan  demikian  si pelaku  jarimah harus  membe- rikan sejumlah hana kepada si korban atau  keluarga  korban, dengan besar kecilnya menurut  jenis  farimah yang diperbuat.2'
Kepala  negara dalam  kedudukannya sebagai penguasr tertinggi,  tidak  boleh memberikan pengampunan  dalam  jarimah qi;i1 djit karena hanya dimiliki oleh  korban  atau keluarga korban.a  Akan teapi kalau korban  tidak cakap (masih di bawah umur atau tidak waras), sementara dia tidak memiliki wali, maka kepala negara  bisa menjadi  walinya.a  Jadi kedudukannya sebagai wali  inrlah yang memungkinkan  dia memberikan pengampunan, hal ini ditegaskan dalam sebuah kaidah  dalam  Islam bahwa penguasa menjadi  wali  bagi  orang yang tidak  mempunyai wali:r a?.;Ylt,3tlfi."lt
Menurut Im-am Milik sebagaimana dikutip  oleh  'Abd al-Qadr Awdah  dalam kitabnya al-Taslti' al-Jinil al-lslani  orang yang berhak  mengampuni  adalah orang yang  berhak menuntut 4riar. yaitu  ahli waris 'asabah yang lebih dekat  deralatnya dengan si korbarq  ahli waris perempuan yang derajamya tidak sama dengan ashabah dan omng  perempuan sekiranya ia bersama-sama dengan orang laki-laki yang  sederajat ia menjadi  ahli waris ashabrh (bil gltai). Mereka ini harus  memenuhi  syarat, yakni telah dewasa dan  berakal sehat.3l
Sedangkan menurut  Imam Abu Hanlfah, Imam asy-Syif i dan Im-am Ahmad  menlelaskan  bahwa orang-orang yang berhak
' Halim, Htbn, hz}.  29- u 'Abdurrahmio d-l\t^\Ia, Sirh,, Sanhn Dclar" lrhr, tc{. Syemsuddin  Ramadlan. (Bogoc Puste*a Tharigul lzzah,2fi2), hal. 3X. a H*im, H*tn hd-  28. $ Abu 'AM AlEh Ahmad ibn Mulremmad ibn tlenb2l  ibn HiEI  ibn Asad d-Shaybini, M$"ad dl-hran A+ ad ibr llazful, tzI1fig. d-Salyid Abu  el-Mu5d d-NG, cer I (Beirut: 'Alem al-Kutub, 1998), M: 165. ' 'Awdah, al-Tarti'., h^L 159.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 31
menuntut 4riiar, dan  sekaligus berhak memberikan  pengampunan adalah semua ahli waris  dari golongan  keturunan  dan  ahli waris sababiyah, baik laki-laki  maupun  perempuan, dengan  syarat apabila  telah dewasa dan  sehat pikirannya.r2
Dasar hukum di perbolehkan memberikan pengampunan kepada orang yang  melakukan  pembunuhan  diantaranya adalah terdapat dalam firman  Allah dalam Surat  zl-Bagarzh:778 r'.:rt'r'-i&'itt ,Ft ,rt, -Fltall SIL +3 lii i;)r' #i U .ir'.}i;Jl{ tli;ti ig.i 1+i.t iil* JFi.r,.3)t,l.rnYr-r.iiiIr.,
Menurut M. Quraish  Shihab dzhm Tafsir al-Misbib,  katr qi;is menganrung arti "persamaan", boleh menuntut lelaki walau  ia membunuh  wanita, demikian  iuga sebaliknya,  karena itulah keadilan  dan persamaan dalam mencabut nyawa  seorang manusia-
Kemudian  dalam kalimat ( .l *  ;, , ) menegaskan bahwa iika keluarga  teraniaya ingin  memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan menggantinya  dengan  tebusan,  maka  hal itu dapat dibenarkan. Disini terlihat  bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena  pemaafan yang dipaksakan akan  berdampak buruk. Keluarga  yang ingin memaafkan  dengan pertimbangan apapun  dapat dibenarkan bahkan terpuji.rs
Kemudian Sumber hadisnya  adalah saMa R:sulullah SA!7 yang diriwayatlan oleh  Anas r.a yang  mengatakan:
. ./! irlJ+c j, -S jx irl .:,c L:i.r .dip L.-.1 ;  r-.  y  l,i:: al rjr-t  i+lt  t-:.Ii cU L J J*il .f fu r.r \rrl J e l}s .;c 34 Ji'JLl rF ,i  )l .F t-6 rp c*r.3 qJt i.,2 &r ql" .ot "f-
Dasar  hukum  tersebut di atas adalah dalil  yang menunjukan bahwa anak adam berhak  memberikan pengampunan  dalam masalzh qi;i; di;t. J^dt dapadah disimpulkan bahwa  pengam-
P Rzlnan, Hzdit-, hd. 242. r M.  Qnraish Shihab,  Talsir al-Mithib, (ek.rta: Iatcra Hati, 2000), I: 368. r Abn Diwud Sulaymrn ibo al-Asy'ath  as-Siiistani, Joar lE DAxd €* ,l-Fikr. Libaoot\ 1994), II: 370.
32
Al-Manihii, Vol. 4 N o.1, Januari -Juni 2010
punan dalam perka;ru qilAs diyit  hrnya dibolehkan  dari pihak korban atau  keluarga korban saia.
3. Jaiimah Ta'zrir
JdmahTa'zk  dalah iarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir Pengertian ta'{r menurut bahasa adalah ta'lib, ttinya memberi pelajaran.ss Sedangkan  penge rtitn ta' qir menutut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Miwardi adalah:
".:,.11 la+ tg el -. r".,Jc t+ r tj -JHj.itlJ
Dalam fiqh liniyzh, ta'{r merupakan  suatu benruk  jarimah yang bentuk atau macam jarimah sena hukuman (sanksi) iarimah ini di tentukan penguasa.3TJadi, jarimah  ini sangat berbe& dengan jarimah pdid da;n qisis ttzu diyit yang macam dan  bentuk hukumannya  telah  ditentukan oleh syara',  sebab jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyara'kat  serta kemaslahatan- nya.  Kemaslahatan  selalu berubah dan berkembaog dari satu waktu ke lain waktu dan dari satu tempat  ke tempat  lain.  Oleh karena itu, sesuatu dapat dianggap  kemaslahatan  pada  suatu masa, bisa jadi tidak lagi demikian  pada waktu yang  lain. Demikian  pula, sesuatu itu dapat dianggap  maslahat  disuatu tempat, ada kemungkinannya  tidak  demikian di tempat lain.rs
J^nm h ta'<ir tidak berbilang  dan tidak  mungkin terbilang.
Hal ini karena  disamping  banyaknya, iuga  mungkin  teriadi fluktuasi,  perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemasla- haatannya. Namun  demikian, syara' menyebutkan sebagian kecil dari iarimah dan bedaku untuk  seluruh tempat tanpa  penge- cualian. Jarimah lz {r seperti ini berlaku abadi di seluruh  tempat dan tidak akan terjadi perubahan  terhadapnya,  artinya  pebuatan- perbuaan itu akan dianggap selamanya  sebagai jarimah. Jarimah
5 'Avrdal\  al-'fard'., h N. r Abi  d- $asen d-t{iwatdi, al-AlEa a+Stlirjab, cct III (Bcirue Dir al-Filr, 1975),ltal. 6. " 'Awd*a al-Tagni'., hzL 776. * Hzllllm, H*ta., haL 31.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 33
ta'1ir ytngditentukan syara" di ^r.ltar nya adalah khianat, suap men)'uap, ingkar janji, riba, berjudi  dan sebagainya. Namun demikian walaupun bentuk  dan  hukuman  iarimah /d k;/ ditentu- kan syara", penerapan sanksinya diserahkan kepada kebiiaksanan hakim. Dia dapat memilih  rangkaian hukuman  dari yang seringan ringannya sampai  seberat beramya. Hal ini karena  pada  dasamya jarimah ini adalah hak penguasa.r'
D miair:ralh  tatrr, penguasa dimungkinkan untuk  membe- rikan pengampunar, keptda jini (pelaku tindak kriminal).o Pemberian  kekuasaaan  dalam  menentukan bentuk  larimah ini kepada penguasa adtlah  agar mereka dapat  dengan leluasa mengatur pemerintahannya  sesuai dengan  situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya.ar Menurut pendapat fuqaha' sebagaimana dikutip  oleh 'Abd  al-Qadr 'Audah, mene- gaskan bahwa  bagi  pemegang perkara  Qtlil ann) memitl<t hzk mengampuni  dalam jarimah ta'{r dri hukuman  atau sebagian hukuman  yang telah  ditetapkan.{2 Yaitu jika ta'{r yang dtlalr,t- kannya adalah memiliki bobot ringan, tetapi  jika memiliki bobot
yang berat, maka hukuman  harus dilaksanakan.
E. Kedudukan  Grasi dalam Petspektif Hukum  Islam
Kedudukan grasi iika di tilik dari sisi permohonannya,  grasi di Indonesia dimohonkan kepada Presiden sebagai  kepala  negara, sedangkan dalam Hukum Islam  permohonaan  tenebut diaiukan kepada Khalifah atau  penguasa Islam yang  sedang berkuasa.
Sedangkan dari sisi substantif permohonanya yaitu adanya  suatu permohonan pengampuanan dari seseorang yag diiatuhi pidana kepada penguasa untuk  memperoleh suatu pengampuanan,  yang wujudnya  dapat berupa penghapusan,  pengurangan atau perubahan ienis pidana yang  telah dijatuhkan  guna memperoleh  suatu  pidana yang lebih ringan dari yang  telah  ditetapkan.
5'  Ibid-, hrJ- 32- { 'rtwdah, a/-Tagrdl, hd. 81. at Haltim, H*tn, hzl. 31. " 'Avdth, al-Tagi'., hd.776.
Al-Manlhil, Vol. 4 Nol,Januari  -Juni 2010 34
Ketenruan grasi di Indonesia  memberikan syara' bahwa pidana yang  dapat dimohonlan grasinya kepada  Presiden  hanyalah  pidana mati,  pidana peniara  seumut hidup dan peniara minimal dua tahun (Undang-Undang No. 22 ahun 2002 ptszl pas 2 tytt 2). Ketentuan ini iika ditilik secara komprehensif belumlah membedkan rasa keadilan, katena memiliki keterbatasan terhadap batasan hukuman minimal, yang  dapat dimohonkan grasioya  kepada Presiden.  Sehingga tethadap pelaku pidana  yang dijatuhi pidana dibawah dua tahun secara otomatis  tidak dapat  mengalukan  permohonannya kepada Presiden. Sedangkan  dalam  konsep Hukum Islam sendiri permo- honan pengampunan tidak di bagi kedalam lumlah  minimal dan maksimal, tetapi lebih  melihat pada persoalan tindak pidana atau macam  farimah  yang dilanggar,  yaitu apakah ixrmz-h lxdid, jajLml.h qiiasd diit rrat ta'qir
Dalam Hukum Islam,  pengampunan  diberikan karena penim- bangan aspek kemaslahatan, sehingga Khalifah aau penguasa Islam dalam mempertimbangkannya menggunakan dasar hukum nash dan hadis yang telah  ditetapkan d"" iug, hukum yang berkembang di dalam masyara'kat.
Dalam hal pembunuhan  terhadap  jiwa  yang dilarang dan terhadap penganiayaan, ketentuan  hukum positif di Indonesia menyatakan  bahwa ketika  perbuatan  tersebut  telah terbukti dan telah ditetapkan hukuman oleh pengadilan,  maka pelaku tindak pidana tersebut dapat menga'ukan permohonan  grasi kepada Presiden.  Selain itu pula  hukuman  terebut juga memenuhi  syarat  untuk  diajukan grasi kepada Presiden, yaitu minimal  dua tahun  dan maksimal  hukuman mati @asa.l 2 ry* 2 Undtng-Undang No. 22 tzhtn 2002). Selain itu jwa keputusan pemidanaannya telah memiliki kekuaatan hukum yang teap dan  terpidana iuga telah mengakui perbuatannya tenebut.
Presiden diberikan  hak dan  kewenangan untuk dapat menga- bulkan atau menolak  permohonannya, tentunya setelah memper- hatikan pertimbangan dari Mahkamah  Agung.  Ketentuan  inilah yang membedakannya  dengan Hukum  Islam, karena dalam ketentuan Hukum Islam kewenangan tersebut tidak berada pada hak kepala
Al-Manihii, Vol.4 No.l,Januari - Juni 2010 35
Negara, tetapi pada korban atau keluarga korban, Disinilah letak keadilan  dalam Hukum Islam, karena dalam  perkara ini hak sesama manusia  lebih dominan.  Jika korban  atau keluarga korban  mengam- puninya, maka pelaku tidak terbebas begitu saia, rcr^pi hlk diat tetap menjadi pengganti dari dihapuskannya hlkttman qisiasi tersebut.  Hal inilah yang dipaparkan  oleh 'AM al-Qadr'Awdah yang menyatakan bahwz dzlxn jainab qisiasd di1it, syariat telah  membo- lehkan  bagi korban atau keluarga korban  untuk mengampuni  dari hukuman qisifui  teapi tidak  boleh baginya untuk mengampuni dari kewaiiban  membayar diyat.tl Djit sebagai wujud ganti  rugi bagi korban karena pembuat  jarimah  mendapatkan  pemaafan dari korban atau keluarganya. Dengan  demikian si pelaku  iarimah harus membe- rikan  seiumlah hara kepada  si korban aau keluarga korban, dengan besar  kecilnya menurut jenis jarimah  yang d.ip€rbuat.s
Begitu pula halnp d rmiailr-'a'h ta'{r,Khalifah auu penguasa Islam  diberikan  kewenangan  penuh untuk mengatur dalam  wilayah hukumnya  serta menjatuhkan  pidana sesuai dengan aturan dan ketetapan  yang berlaku. Dan  dalam iaimah ta'{rii, penguasa  iuga dimungkinkan untuk dapat memberikan  pengarnpuflan  kepadz jini (pelaku tindak  kriminal).a5Pemberian kekuasaaan dalam  menentukan bentuk larimah ini kepada penguasa  adalah  agar mereka  dapat dengan leluasa mengatur  pemerintahannya sesuai dengan situasi  dan kondisi wilayahnya,  serta  kemaslahatan daerahnya.{ Sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada Khalifah dan beliau juga berhak men- ngankan hukuman atau memberikan pengampunan.a? Hal ini sebagai- mana  ditegaskan menurut pendapat fuqoha sebagaimana dikutip  oleh Abd al-Qadir  'Awdah  yang menegaskan bahwa bagi pemegang perk;:a (tlil ann) memlhki hak mengampuni dzhm izimah ta'{r dari hukuman  atau sebagian hukuman  yang  telah ditetapkan.o"
36
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
'3  'Awdrta  ol-Taryi'., hal.775- a Htkilm,, Htba., hzL D. 45 'Awdlh, al-Tagni'., heL 81. 4 Htkim, H&tn., haL 31  . o lJ-M;liJo, NiZaD al- Uqibor,hd.3N. 4 'Awdth,  al-Tayri'., hd. 176.
Presiden memiliki hak dalam hal grasi karena memiliki  kekua- smn dalarn wrlaythytdikattfdan hal ini telah ditentukan oleh Undang- Undang Dasar 1945 dalam  pasal  14. Dalam Hukum  Islam kekuasaan Khalifah dalam  wilayah ini adalah merupakan  bagian dari salah  satu kewenangannya,  walaupun  terdapat  pengeculian terhadap  iarimah qisiasi d!a. Karena  dalam iarimah ini kewenangan  hanyalah meniadi hak dari korban atau keluarga korban untuk meniatuhkan  qisiasi atau dapat pula  memberikan  pengampunan  kepada  pelakunya,  dan tentunya  ketika  pengampunan  diberikan, mz'kz djat meniadi  peng- ganti dari qiiasi  png terhapuskan.

## F. Penutup
Hukum Islam merupakan peraturan Ilahi yang  sempurna. Persoalan-persoa,bn yrng  bersifat parsial  hanya dapat  dimengeni hikmahnya iika dipahami secara menyeluruh  berdasar kepada ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip dan kandungan  yang dikaji secara komprehensif.
Dari pembahasan tersebut, grasi di Indonesia  hanya dapat dimohonkan kepada Presiden  terhadap  semua jenis pemidanaan dengan  ancaman  hukuman minimal adalah dua tahun, sedangkan dalam  ketentuan Hukum Islam pemberian  pengampunan  tersebut hanya dimungkinkan  terhadap Jarim rh ta'7ir yatt't kepada Khalifah atau  penguasa Islam, sedangkan  dalam  Jarimah qisiisi dilit pertimbangan  pengampunan  bukan kepada Khalifah atau  penguasa Islam melainkan  kepada korban atau keluarga  korban. Tetapi iika dalam Jarimah ldid petgrmptnan ini tidak berlaku  baik oleh penguasa Islam ataupun pihak korbannya,  karena jmnrh bdid merupakan  hak mudak kekuasaan dari Allil SWT,  dan bersifat  tetap
(qat') ketenttarnya.
Al-Manihii, Vol. 4 Nol,Januad  -Juni 2010 37
Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. Upala H*ktn Dahn Perkara  Pidana.
Jakarta: PT.  Bina Aksara, 1987.
Arifin, Bey, dlrJr.. Terjenab Suan AM Ddwd,6 jilid. Sematang CV
Asy Sfifa, 1993.
'Awdah, 'Abd al- Qadr. Al-Tarbi' alJkil al IslanT, 2 iuz. Beintr:
Mu'assasah al-Ris-alah,  1996.
Bagirmanan. Lznbaga Ktpnidenan. Yogyzktta:  FH UII Press, 2006.
Cha.zawi,  Ada,mi.  Pelajarar Htk*m Pidana Bagiatt 1. Jaka'ta:. RajaGrafindo P erstdz, 2O02.
Pelajarat Htktn Pidana  Bagian 2. Jrkxta: PT
RajaGrafindo  Petsadt,  2002.
HakJrn, Rahmzt. H rkrn Pidana I slan (F iq b J i ru1ab). Bandung Ptstakz Setia,2000.
Hanafi, Ahmad. Asas-Asat Haktn Pidana Islan.. Jtkarta.: Brbn Bintang, 19
Al-Jurjini, 'A-[ ibn Muhammad ibn '1fi. Al-Taifat,2 iuz. Beiur:
Dar al-Kiab d-'Arab-i, t.t.
I-amintang,  PA.F. Hsfun Panitmsicr Bandung: CV Armico, 1984.
Al-M;liki, Abd al-Rahmi t. Sis/em Sarksi dalan Islan, teri.
Syamsuddin Ramadlan.  Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
2002.
Marpaung  Ieden. Asas Teoi  Praktek H ksa Pidana. Jakarta:  Sinar 9a6ka,2008.
Al-Miwardi Abi at-Hasan. Al-Abk;r" al-S4anfoab. Beirut Dir al- Fikr, 1975.
Al-Mawdudi, Abd A1A. hbmic Lay and Conttitution. Karachi: Jamaat
e-Islami Publication, 1995.
38 Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Grasi  dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif  Indonesia
Muslich,  Ahmad  !7ardi. Htktn Pidana Ishn.  Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Al-Nawaui, Imam Abu Zrkziya ibn Syarf. Sbarlt  Sabib Mssfin,72 juz. Ttp.: Dir d-Fikr, t.t.
Rahman, Fatchur . Hadis-Hadis  Tmlang Peradilan Agana.  Jakarta: Bulan
Bintang, 1977 .
Razak dan Rais I-atief. Te;ienab Hadis Shabib Mtsbn, 2 jilid. Jakata:
Pustaka Al-Husna, 1980.Yazid, Abu, (ed.). Fiqh Realitas: kEon Ma'bad A! Terbadap  lYaeana Htktn Ishrz Korrtem?orer,
Yogyzkxta: Pustaka Pelaiar,  2005.
Sakiio, Aruan. Htakun Pidana: Darur Atnan  Untm Htkrm Pidam
Kodfikasi.  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Al-Shaybani, Abu  'Abd Allah Al.rmad ibn Mulammad  ibn flanbal ibn Hilil ibn Asad. Munad al-lnin Abnad ibn Hatbal, tahq-iq: al-Sayyid Abu al-Mu'at-i al-Nufr, 6 jilid. Beirut: 'Alam al-Kurub, 1998.
Shihab M. Quraish.  T6fih  al-MisbAh,15  jilid. Jakarta: kntera Hati,
2000.
AJ-Sijistini, Ab1 Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ace. Snan Abi Diwd,
6 Juz. Beirut Dir al-Fikr: 1994.
Redaksi  Sinar Grafika. UUD 1945 Hasil Amandemen d2 Proses
Amandemen Suara Lzngkap. Jakana:  Sinat Grafika,2008.
Varia  Peradilan,  Udang-Undang  No. 22 Taltn 2002 Tentang Grasi
AJ-Maoihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 39
Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010