WAJAH PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA
Oleh ;

## Muhammad Sya’roni 1

## Abstrak
Perjalana pendidikan Islam di Indonesia berawal dari pertama kali Islam disebarkan di Indonesia, perkembangan pendidikan Islam terus berjalan mulai dari masa kerajaan hingga masa sekarang dengan beraneka bentuk institusi dan variannya.  Sistem penyelenggraan pendidikan Islam di Indonesia terdiri atas pendidikan In Ormal,  Non formal dan Formal. Pendidikan Informal dan Non Formal berjelan sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat tertentu, tidak terikat dengan waktu dan evaluasi yang ditentukan oleh pemerintah. Sistem penyelnggraan Institusi Pendidikan Islam Formal mengikuti ketentuan yang ditetapak oleh pemerintah akan tetapi ada ciri khas tersendiri yang dibuat oleh
lembaga
Kata Kunci:
Pendidikan, Institusi, Sistem

## A. Latar Belakang
Bicara soal pendidikan tidak terlepas dari kajian soal kehidupan manusia. Manusia  sebagai  mahluk  tuhan  yang  memiliki  daya,  karya,  dan  karsa  tentu memiliki  keaneka  ragaman  warna  kehidupannya  yang  akhirnya  memunculkan kenekan ragaman wajah pendidikan. Lebih-lebih perkembangan pendidikan tidak terlepas  dari  sejarah  sosial  manusia  itu  sendiri.  Hal  inilah  kenapa  studi  tentang pendidikan tidak sampai pada titik pangkalnya, karena kehidupan manusia selalu dinamis sehingga berdampak pula pada dinamisasi pendidikan.
Dalam  lingkup  negara,  wajah  pendidikan  suatu  negara  tentu  tidak  lepas dari  sejarah  sosial  bangsa  tersebut.  Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas berpenduduk  muslim  dengan  keaneka  ragaman  ras  suku  dan  budayanya,  amat kaya  akan  pertumbuhan  dan  perkembangan  Pendidkan  Islam,  mulai  dari  yang bertarap tradisional seperti Surau di Sumtra Barat, Rangkang di Aceh, Langgar di
1 Penulis adalah Dosen STIT Al-Fattah Siman Lamongan
Jawa  Timur,  hingga  yang  bertarap  modern  lengkap  dengan  manajemen  dan sarana-prasarananya  yang  lengkap  dan  canggih,  seperti  Pondok  Modern  Gontor, al-Zaitun,  bahkan  Universitas  Islam  Negeri  (UIN),  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN), dan lain sebagainya.
Perkembangan  dan  pertumubuhann  lembaga  pendidikan  Islam  juga disokong  oleh  ideologi  dan  aliran  yang  diyakini  oleh  penyelenggara  pendidikan. Selain  itu  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik  bagsa  juga  cukup  berperan  dalam mewarnai  wajah  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadikan  wajah pendidikan islam di Indoneia bercorak dengan berbagai model dan variannya. Pun demikian  untuk  pendidikan  Islam  formal  masih  terdapat  persamaan  secara nasional.
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, negara sudah  berupaya  memperbaiiki  sistem  pendidikan  nasional  termasuk  di  dalmnya adalah Pendidikan Islam, namun sampai saat ini, keberhasilan itu belum nampak, justru  data  yang  dirilis  oleh  Pearson  Education  (2014)  cukup  mencengangakan. “Indonesia  adalah  yang  paling  rendah  (nomor  40)  dari  ranking  40  negara  di dunia”.  Yang  menarik  adalah  hasil  ranking  berdasarkan   Eduaction  Index  ini terdapat   empat negara di Asia  yang menempati  posisi nomor satu sampai empat menggeser  Finlandia ke posisi nomor urut lima  yang pada tahun 2012 berada di posisi nomor urut satu. Keempat negara Asia dengan sistem pendidikan terbaik di dunia pada tahun 2014 adalah: (1) Korea Selatan, (2) Jepang, (3) Singapura, dan (4) Hongkong. Ranking berikut adalah Finlandia (ranking 5), Inggris (6), Kanada (7), Belanda (8), Jerman (12), USA (14), Australia( 15), Belgia (18), Prancis (23), Thailand (35), Brazil (38), Meksiko (39), dan Indonesia (40)
Kajian  berikut  akan  mengupas  bagaimana  wajah  pendidikan  Islam  di Indoensia dalam perspektif Pendidikan Nasional. Mengingat keneka ragaman rupa wajah  pendidikan  di  indoensia  sehingga  penulis  hanya  membatasi  pada  kajian singkat  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  Institusi  Pendidikan  Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan islam
B. Pembahasan
1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia
Studi  tentang  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tidak terlepas  dari  kajian  sejarah  masuknya  Islam  di  Indonesia.  Ini  karena  awal munculnya  pendidika  Islam  di  Indonesia  terwujud  dengan  adanya  praktek penyebaran agam Islam itu sendiri. Masuk dan berkembangnya agama Islam di  indonesia  disebabakan  dua  faktor  yang  cukup  Dominan. Pertama, letak geografis  Indonesia  yang  berada  di  persimpangan  jalan  internasional  dari jurusan  timur  tengah  menuju  tiongkok. Kedua, Kesuburan  tanah  yang menghasilkan bahan-bahan keperlua hidup yang dibutuhkan oleh bangsa lain, misalnya  rempah-rempah 2 yang  akhirnya  Indonesia  ditinggali  oleh  para pedagang dari manca negara.
Ada  perdebatan  seputar  kapan  Islam  mulai  masuk  di  Indonesia.  Ada yang mengatakan islam masuk ke Indoneia pada Abad XX M tetapi pendapat ini dimentahkan dengan adanaya fakta bahwa pada abad VII M, Islam sudah masuk  di  Indonesia  sebagaimana  yang  di  jelaskan  oleh  Zuhairini  yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad XII M oleh para muballigh dari Persi (Iran) atau dari India Barat (Gujarat).
Merujuk  pada  periodeisasi    sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia yang  dibuat  oleh  Zuhairini,  ada  7  fase  datangnya  Islam  ke  Indonesia;  fase pengembangan  dengan  melalui  proses  adaptasi;  fase  berdirinya  kerajaan- kerajaan  Islam  (proses  politik);  fase  kedatangan  orang  barat  (zaman penjajahan);  fase penjajahan Jepang; Fase Penjajahan Jepang; Fase Indonesia Merdeka; Fase Pembangunan 3 .
Pendikakan Islam pada fase pertama diawali dengan  masuknya Islam ke  Indonesia  pada  abad  7  M/1  H  yang  disebarkan  oleh  pedagang  dan muballigh  dari  Arab  di  pantai  barat  Pulau  Sumatera,  tepatnya  di  daerah Baros. 4 .  Interaksi  penyebaran  Islam  kepada  penduduk  lokal  melalui  kontak
2 Zuhairini Mukhtarom, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.. 130
3 Zuhairini Dkk, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 7-8
4 Ibid , Hal. 133
jual beli, perkawinan, dan dakwah baik secara individu maupun kolektif 5 dari situlah  semacam  Pendidikan  Islam  berjalan  meskipun  dalam  bentuk  yang sangat  sederhana,  tanpa  terikat  oleh  formalitas  waktu  dan  tempat  tertentu. Materi  pelajarannya  yang  pertama  adalah  kalimat  Syahadat.  Sebab  barang siapa  yang  telah  bersyahadat  berarti  sudah  masuk  Islam  kemudian  secara lambat  laun  dikembangkan  pada  materi  rukun  iman,  rukun  Islam  terus belanjut  pada  cara  melaksnakan  sholat  lima  waktu,  membaca  al-Qur’an  dan seterusnya
Pada Fase kedua,  yakni masa pengembangan dengan proses adaptasi, pendidikan  Islam  tersus  berkembang.  Mahmud  Yunus  menggambarkan pendidikan  Islam  pada  fase  ini  ditandai  dengan  terbentuknya  sistem  langgar atau surau sebagai pusat studi keislaman. Dengan dipandu oleh juru dakwah yang biasanya dikenal dengan sebutan modin atau lebai, pengajian al-Qur’an dibedakan  menjadi  dua  tingkatan.  Pertama,  tingkat  rendah  atau  pemula dengan  materi  pembelajaran  pengenalan  huruf  dan  bacaan  al-Qur’an  pada malam dan pagi hari sesudah shalat subuh. Kedua, tingkat atas, yaitu dengan penambahan beberapa pembelajaran seperti pelajaran lagu, qasidah, barzanji, dan tajwid. Metode yang digunakan ialah dengan cara sorogan dan halaqah 6
Pada  fase  ketiga  (munculnya  kerajaan  Islam)  potren  pendidikan  di Indonesia mulai mengalami kemajuan karena pada fase ini pendidikan islam mendapat  dukungan  yang  penuh  dari  kerajaan,  kerajaan  islam  yang  pertama adalah  Pase  atau  kerajaan  Samudera  di  Aceh  yang  beridiri  pada  abad  10  M dengan  rajanya  yang  pertama  Al  Malik  Ibrahim  bin  Mahdum,  yang  kedua bernama Al Malik Al Shaleh dan yang terakhir Al Malik Sabar Syah. Sistem pendidikan  Islam  pada  masa  ini,  sebagaimana  keterangan  Ibnu  Batutah, sebagai berikut:
a. Materi pendidikan  dan pengajaran agama bidang syariat ialah Fiqh Madzhab Syafi’i.
5 Mahmud Yunus , Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1985), Hlm. 14
6 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), Hlm. 22-23
b. Sistem  pendidikannya  secara  informal  berupa  majlis  taklim  dan halaqah.
c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.
d. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara 7
Kerajaan  Islam  yang  kedua  di  Indonesia  dan  yang  juga  mewariskan pendidikan  islam  adalah  Perlak  di  Aceh.  Raja  yang  pertama  adalah  Sultan Alaudin  abad  12M,  Raja  yang  keenam  yang  bernama  Sultan  Mahdum Alaudin Muhammad Amin adalah seorang Ulama yang mendirikan perguruan tinggi  Islam.  Suatu  majlis  taklim  tingkat  tinggi  yang  dipruntukkan  khusus para murid  yang sudah alim. Kitab-Kitab yang dikaji cukup berbobot seperti Al-Um karya Imam Syafi’i dan beberapa kitab lainnya 8 .
Dari  Pase  dan  Perlak,  akhirnya  pendidikan  Islam  menyebar  ke Malaka,  Sumatera  Barat  dan  Jawa  Timur.  Pendidikan  Islam  pertama  kali masuk  ke  Jawa  pada  abad  14  M  (1399  M)  di  bawa  oleh    Maulana  Malik Ibrahim bersama keponakannya yang bernama Mahdum Ishaq yang menetap di  Gresik.  Perkembangan  Pendidikan  Islam  semakin  kokoh  dengan  adanya pimpnan  yang  diebut  Wali  Songo.  Sistem  pendidikan  yang  dilakukan  oleh para wali adalah sistem pesanten. Maulana Malik Ibrahim berhasil mencetak kader  mubaligh  selama  20  tahun.  Wali-wali  yang  lain  adalah  murid  dari Maulana  Malik  Ibrahim  yang  akhirnya  tersebar  sampai  ke  maluku, kalimantan yang di bawa oleh para santri wali songo 9
Pada fase kedatangan orang barat (zaman penjajahan belanda) kondisi pendidikan  Islam  di  Indonesia  mengalami  banyak  kendala  sehingga mengalami  kemunduran  yang  luar  biasa.  Sejak  zaman  VOC,  kedatangan Belanada ke Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. Pondok Pesantren,  Masjid,  Mushalla  dianggap  tidak  membantu  belanda.  Pesantren dianggap tidak berguna dan rendah sehingga disebut sekolah desa. Pada tahun 1882  M  pemerintah  Belanda  membentuk  satu  badan  khusus  yang  di  beri nama Priesterraden . Badan ini bertugas mengawasi kehidupan beragama dan
7 Zuhairini Dkk, Sejarah Pendidikan Islam... , hlm 212
8 Ibid ., Hlm 136
9 Ibid ., Hlm 137-146
pendidikan Islam pribumi. Atas nasehat badan inilah maka pada tahaun 1905 pemerintah  belanada  mengeluarkan  peraturan  yang  isinya  orang  yang memberikan  pengajian  harus  mintak  izin  lebih  dahulu.  Pada  tahun  1925, belanda mengeluarka peraturan yang lebih keta lagi bahwa tidak semua orang (kyai)  boleh  memberikan  pelajaran  mengaji.  Pada  tahun  1932  muncul  lagi peraturan yang akan memberantas dan menutup madrasah atau sekolah yang tidak  punya  izin  atau  memeberikan  pelajaran  yang  tidak  disukai  ole pemerintah
Wajah  pendidikan  islam  pada  fase  penjajahan  Jepang  mengalami sedikit  kebaikan  dibading  pada  zaman  belanda  walaupun  secara  umum terbengkalai  karena  murid-murid  sekolah  hanya  disuruh  gerak  badan,  baris berbaris,  bekrja  bakti,  bernyanyi  dan  lain  sebagainya.  Yang  masih  agak beruntung  adalah  mdrsah-mdrsah  yang  berada  di  pondok  pesantren  yuang bebas  dari  pengawasan  langsung  pemerintah  jepang.  Dalam  rangka  mencari simpati  dan  dukungan  rakyat  Indonsia,  jepang  memberi  beberapa  kebaikan terhadap pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut:
1. Pondok  pesantren  yang  besar  sering  mendapat  kunjungan  dan    bantuan dari pembesar-pembesar Jepang
2. Sekolah  negeri  diberi  pelajaran  Budi  Pekerti  yang  isinya  Identik  dengan ajaran Agama
3. Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jajarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahjar Muzakir, dan Bung Hatta 10
Awal  fase  Indonesia  merdeka  ditandai  dengan  proklamasi  pada tanggal 17 Agustsus 1945. Pada awal masa ini kondisi Indonesia masih belum stabil,  akan  tetapi  perhatian  pemerintah  terhadap  pendidikan  Islam  cukup besar.  Pendidikan  agama  saat  itu  secara  formil  institusiomal  dipercayakan kepada  Departemen  agama  dan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Pendidikan  Agama  Islam  secara  umum  mulai  diatur  pada  bulan  Desember 1946  melalalui  suarat  keputusan  bersama  dua  menteri,  yaitu  menteri  Agama dan  Mneteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  menetapkan  bahwa
10 Ibid ., Hlm 150-152
pendidikan  agamadiberikan  mulai  kelas  IV  sampai  Kelas  VI  SR  (Sekolah Rakyat) 11
Pada  fase  pembangunan  atau  zaman  orde  baru,  kehidupan  sosial, agama, dan politik diIndonsia mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam  yang semakin mantap.  Pemerintah  Orde  Baru  betekad  sepenuhnya  untuk  kembali  kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni.  Pemerintah dan rakyat  akan membangaun manusia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya, yakni membangaun  bidang  jasamani  dan  rohani.  Pendidikan  agama  makin memperoleh tempat  yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat. Dalam sidang-sidang  MPR yang menyususn GBHN pada tahun 1973-1978  dan  1983  selalu  ditegaskan  bahwa  pendidikan  agama  menjadi mata  pelajaran  wajib  di  sekolah-sekolah  negeri  maupun  swasta  di  semua jenjang pendidikan 12 .

## 2. Institusi Pendidikan Islam di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  yang  majemuk,  kaya  dengan  keaneka ragaman  suku,  budaya,  bahasa,  dan  adat  istiadatnya  memiliki  berbagai bentuk  Institusi  Pendidikan.  Sebagaimana  yang  dituangkan  dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Instutusi  Pendidikan  dikelompokkan  menjadi  tiga  Kelomok,  yaitu Pendidikan Islam Formal, Pendidikan Islam Non-Formal, dan Pendidikan Islam In-Formal
a. Pendidika Islam Formal
Dalam  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan  yang  terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi. 13 Abu  Ahmad  dan Nur  Uhbiyato  memberi  pengertian  tentang  lembaga  penddikan  sekolah,
11 Ibid ., Hlm 154
12 Ibid ., Hlm 155
13 Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 11
yaitu bila dalam pendidikan tersebut  diadakan ditempat  tertentu, teratur, sistematis,  mempunyai  perpanjnagan  dalam  kurun  waktu  tertentu, berlangsung  mulai  pendidikan  dasar  sampai  pendidikan  tinggi,    dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi 14
Haidar  Nawawi  mengelompokkan  lembaga  pendidikan  sekolah kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikannya diselenggarakan  secara  sengaja,  berencana,  sistematis  dalam  rangka membantu  anak  dalam  mengembangkan  potensinya  agar  mampu menjlanakn tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi. 15
Di  Indonesia  yang  termasuk  kategori  lembaga  pendidikan  Islam formal adalah sebagai berikut:
1. Raudhatul  Athfal  (RA)  atau  Bustanul  Athfal,  atau  nama  lain  sesuai dengan pendiriannya
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Islam (SDI)
3. Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  Sekolah  Menengah  Pertama  Islam (SMPI), atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini
4. Madrasah  Aliyah  (MA)  atau  Sekolah  Menengah  Atas  Islam  (SMAI) atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini
5. Perguruan  Tinggi  Islam  antara  lain  adalah  sekolah  Tinggi  Agama Islam (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Universitas Islam Negeri  (UIN)  atau  lembaga  sejenis  milik  Yayasan  atau  organisasi keislaman
b. Pendidikan Islam Non Formal
Sesuai  dengan  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan,  Pendidikan  nonformal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar pendidikan  formal  yang  dapat dilaksanakan  secara  terstruktur  dan berjenjang 16 .  Ramayulis  mengartiak  pendidikan    Non-Formal  adalah lembaga  pendidikan  yang  teratur  namun  tidak  mengikuti  peraturan-
14 Ramayulis, Ilmu Pendidikanm Islam, /(jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet VI, hlm. 282
15 Ibid ., Hlm 282
16 Ibid, Pasal 12
peraturan  yang  tetap  dan  ketat. 17 Denagn  kata  lain  dapat  dipahami bahwa  penidikan  Islam  non-formal  adalah  pendidikan  yang diselengggrakan  oleh  masyarakat  dengan  tanpa  mengikuti  peraturan yang baku dari pemerintah.
Kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  PP No.  55  tahun  2007  mengatur  tentang  pelaksanaan  pendidikan agama  dan  pendidikan  keagamaan  pada  jenjang  pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di dalam  PP No. 55 tahun 2007 menyebut    majelis  taklim,  pengajian  kitab,  pendidikan  Alquran dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam nonformal
Beberapa  diantara  pendidikan  Islam  non  formal  yang diselenggrakan  oleh  masyarakat  dan  masih  tetap  eksis  hingga sekarang adalah sebagai berikut
1. Masjid, Mushalla, Langgar, Surau dan Rangkang
2. Madrasah Diniyah
3. Majlis  Ta’lim,  TPQ,  Taman  Pendidikan  Seni  al-Qur’an,  Jama’ah wirid
4. Kursus-kursus Keislaman
5. Badan-badan Pembinaan Rohani
6. Badan-Badan Konsultasi keagamaan
c. Pendidikan Islam Informal
Pendidikan  informal  adalah  jalur  pendidikan  keluarga  dan lingkungan. 18 .  Keluarga  sebagai  unit  terkecil  dalam  masyarakat  adalah sekelompok  orang  yang  memiliki  pola-pola  kepentingan  masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya 19 . Pengertian ini berarti menegakkan bahwa yang masuk adalam ketagori pendidi islam in formal  adalah  pendidika  Islam  yang  diberikan  oleh  orang  tua  kepada
17 Ibid hlm. 283
18 Undang-Undang NO 20 tahun 2003 ... Pasal 13
19 Ramayulis, Ilmu ..., hlm. 281
keluarganya  dan  juga  pendidikan  islam  dilingkunangan  masyarakat seperti majlis ta’lim yang ada di masjid-masjid atau mushola.
Praktek  pendidikan  Islam  informal  tidak  terikat  dengan penjenjangan,  waktu,  atau  muatan  kuirkulumnya.  Pendidikan  berjalan secara  alami  dan  materi  pendidikannya  bersiafat  kondisonal  dan  sesuai dengan kebutuhan tanpa ada program waktu dan evaluasi.

## 3. Lembaga Pendidikan Islam
Secara  etimologi,  lembaga  adalah  asal  sesuatu,  acuan,  sesuatu  yang memberi bentuk pada  yang lain, badan atau organisasi  yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukann suatu usaha. 20 Istilah lembaga  pendidikan  Islam,  secara  terminologi  ada  banyak  pendapat  yang menjelaskan  pengertiannya.  Ada  yang  memaknai  lembaga  pendidikan  Islam secara fisik dan ada yang mengartikannya secara abstrak. Sebagaimana yang dikutip  oleh  Prof.  Dr  Ramayulis,  Hasan  Langgulung  menjelaskan  bahwa lembaga  pendidikan  adalah  suatau  sistem  peratuaran  yang  bersifat mujarrad suatu  konsepsi  yang  terdiri  dari  kode-kode,  norma-norma,  ideologo-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi  simbolik. 21 Pendapat  Hasan  Langgulung  inilah  pendapat  yang mencakup  keduanya  (Fisik  dan  Non-fisik)  dan  cukup  menggambarakan tentang realitas lembaga pendidikan islam di Indonesia
Ada  berbagai  bentuk  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  natara lain adalah pondok pesantren dengan berbagai variannya, sekolah Islam atau Madrasah  dengan  berbagai  jenjang  dan  modelnya,  dan  perguruan  tinggi dengan berbagai program studinya.
a. Pondok Pesantren
Pesantren  merupakan  bentuk  lembaga  pendidikan  Islam  yang pertama di Indonesia. Berdasarkan Pendataan DEPAG pada tahun 1984- 1985, pondok pesantren tertua di Indonesia adalah pondok pesantren Jan
20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Putaka, 1990), cet iii, hlm.. 572
21 Ramayulis, Ilmu ..... hlm. 277
Tampes  II  berdiri  pada  tahun  1062  di  Pamekasan  Madura 22 .  Sekalipun kebenarannya  msih  diragukan  tapi  pesantren  merupakn  lembaga pendidikan islam Tertua di indonesia.
. Istilah pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat  dari  bambu.  Disamping  itu  kata  Pondok  mungkin    berasal  dari bahasa  arab  “ Funduq ”  yang  berarti  Hotel  Atau  Asrama 23 .  Sedangakan Pesantren menurut Mastuhu adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan  najaran  Islam  dengan  menekankan  oentingnay  moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari 24
Pesantren  merupakan  bentuk  lembaga  pendidikan  Islam  yang pertama  di  Indonesia.  Keberadaan  Pondok  Pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia,  telah  tumbuh  dan  berkembang sejak  masa  penyiaran  Islam  dan  telah  banyak  berperan  dalam mencerdaskan  kehidupan  masyarakat.  Sejarah  perkembangan  Pondok Pesantren  menunjukkan  bahwa  lembaga  ini  tetap  eksis  dan  konsisten menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam ( tafaqquh fiddin ) sehingga dari pesantren lahir kader ulama, guru agama, mubaligh, tokoh politik dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat.
Pada  sejarah  berdirinya  pesantren,  awalnya  pesantren  didirikan dengan  misi  khusus,  yaitu: pertama ,  sebagai  wahana  kaderisasi  ulama’ yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat; kedua ,  membentuk  jiwa  santri  yang  memiliki  kualifikasi moral dan religius; ketiga, menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada tuhan, bukan hanya untuk meraih  prestasi  kehidupan  dunia. 25 Kemampuan  pesantren  untuk  tetap survive  hingga  kini  tentu  merupakan  kebanggaan  tersendiri  bagi  umat
22 Hasbullah , Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), Hlm. 41
23 Ibid, Hlm. 40
24 Mastuhu, Dinamika  Sistem  pendidikan  Pesantren;  Suatu  Kajian  tentang  Unsur  dan  Nilai  Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), hlm 55
25 Ainur  Rofiq  Dawam,  Ahmad  Ta’arifin, Manajemen  Madrasah  Bebasis  Pesantren, (Listafariska, 2005), hal. 6
islam,  terutama  kalangan  pesantren.  Hal  ini  sangat  beralasan,  sebab ditengah  derasnya  arus  modern  dan  globalisasi,  dunia  pesantren  masih konsis dengan kitab kuning 26 dan konsep pendidikan yang mungkin oleh sebagian orang dianggap tradisional. Begitu pula dengan pelajaran kitab- kitab  kuning  (klasik)  merupakan  salah  satu  elemen  dasar  dari  tradisi pesantren.    Seluruh  sisi  kehidupan  pesantren  bersifat  religius-teosentris yang  merujuk  kepada  al-Qur’an  dan  Hadis,  sehingga  semua  aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan.
Seiring dengan perkembangan zaman dan cepatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  arus  informasi global,  pendidikan  di  pondok  pesantren  juga  mengalami  perubahan dalam  rangka  penyesuaian,  khususnya  menyangkut  kurikulum  dan metode  serta  teknik  pembelajarannya.  Aktifitas  belajar  bukan  hanya diposisikan  sebagai  media  (alat),  tetapi  sekaligus  sebagai  tujuan,  karena itu proses belajar mengajar di pesantren sering tidak mengalami dinamika dan  tidak  mempertimbangkan  waktu,  strategi,  dan  metode  yang  lebih kontekstual  dengan  perkembangan  zaman 27 .  Padahal,  seiring  dengan pergeseran  zaman santri membutuhkan formalitas, sebut saja Ijazah serta penguasaan bidang keahlian lain  yang dapat  mengantarnya agar mampu menjalani  kehidupan.  Di  era  modern,  santri  tidak  cukup  hanya  berbekal nilai  dan  norma  moral  saja,  tapi  perlu  pula  dilengkapi  dengan  keahlian yang relevan dengan dunia kerja modern.
Hal demikian inilah yang kemudian mengharuskan pendidikan di Pondok  Pesantren  mengalami  perubahan  dan  pengembangan  khususnya kurikulum  dan  metode  pembelajarannya.  Sejak  tahun  1970-an  bentuk- bentuk  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  pesantren  sudah  sangat bervariasi.  Bentuk-bentuk  pendidikan  dapat  diklasifikasikan  menjadi empat tipe, yakni:
26 Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren . (Jakarta: IRD Press, 2004), hl. 37
27 Muhibbuddin,  “Modernisasi  Manajemen  Pendidikan  Pesantren” Mozaik  Pesantren, Edisi 02/Th.I/November 2005, hl. 36.
1. Pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  formal  dengan menerapkan  kurikulum  nasional,  baik  yang  hanya  memilki  sekolah keagamaan (MI, MTs, MA. Dan PT. Agama Islam) maupun yang juga memilki sekolah umum (SD, SMP, SMA, dan PT Umum).
2. Pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  keagamaan  dalam bentuk  madrasah  dan  mengajarkan  ilmu-ilmu  umum  meski  tidak menerapkan kurikulum nasional.
3. Pesantren  yang  hanya  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  dalam  bentuk madrsah diniyah.
4. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian. 28
Pesantren jenis yang ketiga dan keempat ini masih mempertahankan  pola  pendidikan  khas  pesantren  yang  telah  lama berlaku  di  pesantren,  baik  kurikulum  atau  metode  pembelajarannya, sehingga  disebut  Pondok  Pesantren Salafiyah . Berbeda  dengan  Pondok pesantren  jenis  pertama, Pesantren  ini  tidak  menggunakan    kurikulum pemerintah  dan  hanya  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  dengan  mengkaji kitab-kitab  klasik  atau  yang  disebut kitab  Kuning .    Metode pembelajarannya  pun  menggunakan  metode  khas  pesantren  tradisional yaitu sorogan,  bandongan dan halaqoh. 29 Kebanyakan  santrinya  belum mendapatkan  kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan  dasar,  sehingga keluaran/lulusan  Pesantren  Salafiyah  tersebut  tidak  mendapatkan  Surat Tanda  Tamat  Belajar  (STTB)  atau  Ijazah  sebagaimana  lulusan pendidikan  formal  yang  dapat  digunakan  untuk  melanjutkan  pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.
Berdasarkan  Pendataan  pada  tahun  2011/2012  Jumlah  pondok pesantren di Indoensia mencapai  27.230 pondok pesantren yang tersebar di  sekuruh  indonesia  Populasi  Pondok  Pesantren  terbesar  berada  di Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah  dan  Banten  yang
28 Amin  Haedari, Panorama  Pesantren  Dalam  Cakrawala  Moderen .  (Jakarta:  Diva  Pustaka, 2004),hl.16.
29 M.Habib  Chirzin,  “Agama,  Ilmu  dan  Pesantren”  dalam  M.Dawam  Raharjo  (ed), Pesantren  dan Pembaharuan .  ( Jakarta: LP3ES), hl. 87-88.
berjumlah  78,60%  dari  jumlah  seluruh  Pondok  Pesantren  di  Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok  Pesantren  yang  ada,  berdasarkan  tipologi  Pondok  Pesantren, terdapat  sebanyak  14.459  (53,10%)  Pondok  Pesantren  Salafiyah,  dan 7.727  (28,38%)  Khalafiyah/Ashriyah,  serta  5.044  (18,52%)  sebagai Pondok Pesantren Kombinasi 30

## b. Madrasah Diniyah
Berdasarkan  Undang-undang  Pendidikan  dan  Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional  untuk  memenuhi  hasrat  masyarakat  tentang  pendidikan agama.  Madrasah  Diniyah  termasuk  ke  dalam  pendidikan  yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.
UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional yang  ditindaklanjuti  dengan  disyahkannya  PP  No.  55  Tahun  2007 tentang  pendidikan  agama  dan  keagamaan  memang  menjadi  babak baru  bagi  dunia  pendidikan  agama  dan  keagamaan  di  Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.
Keberadaan  peraturan  perundangan  tersebut  seolah  menjadi ”tongkat  penopang”  bagi  madrasah  diniyah  yang  sedang  mengalami krisis  identitas.  Karena  selama  ini,  penyelenggaraan  pendidikan diniyah  ini  tidak  banyak  diketahui  bagaimana  pola  pengelolaannya. Tapi  karakteristiknya  yang  khas  menjadikan  pendidikan  ini  layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.
30 Analisis  dan  Interpretasi  Data  pada  Pondok  Pesantren,  Madrasah  Diniyah  (Madin),  Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012 pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf
Secara  umum,  setidaknya  sudah  ada  beberapa  karakteristik pendidikan  diniyah  di  bumi  nusantara  ini.  Pertama,  Pendidikan Diniyah Takmiliyah (suplemen) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah  jenis  ini  betul-betul  merupakan  kreasi  dan  swadaya masyarakat,  yang  diperuntukkan  bagi  anak-anak  yang  menginginkan pengetahuan  agama  di  luar  jalur  sekolah  formal.  Kedua,  pendidikan diniyah  yang  berada  dalam  lingkaran  pondok  pesantren  tertentu,  dan bahkan  menjadi  urat  nadi  kegiatan  pondok  pesantren.  Ketiga, pendidikan  keagamaan  yang  diselenggarakan  sebagai  pelengkap (komplemen)  pada  pendidikan  formal  di  pagi  hari.  Keempat, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan  secara  formal  di  pagi  hari,  sebagaimana  layaknya sekolah formal.
Madrasah  diniyah  mempunyai  tiga  tingkatan  yakni  :  Diniyah Awaliyah,  Diniyah  Wustha  dan  Diniyah  Ulya.  Madrasah  DIniah Awaliyah  berlangsung  4  tahun  (4  tingkatan),  dan  Wustha  2  tahun  (2 tingkatan).  Input  Siswa  Madrasah  Diniyah  Awaliyah  diasumsikan adalah siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU.
Sebagai  bagian  dari  pendidikan  luar  sekolah,  Madrasah Diniyah bertujuan :
1. Melayani  warga  belajar  dapat  tumbuh  dan  berkembangn  sedini mungkin  dan  sepanjang  hayatnya  guna  meningkatkan  martabat dan mutu kehidupanya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan  sikap  mental  yang  diperluakan  untuk  mengembangkan  diri, bekerja  mencari  nafkah  atau  melanjutkan  ketingkat  dan  /atau jenjang yang lebih tinggi, dan
3. Memenuhi  kebutuhan  belajar  masyarakat  yang  tidak  dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (TP 73 Pasal.2 ayat 2 s.d 3).
Untuk  menumbuh  kembangkan  ciri  madrasah  sebagai  satuan pendidikan  yang  bernapaskan  Islam,  amka  tujuan  madrasah  diniyah dilengkapi  dengan  “memberikan  bekla  kemampuan  dasar  dan keterampilan  dibidang  agama  Islam  untuk  mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”. Dalam program pengajaran ada bebarapa bidang studi yang diajarkan  seperti  Qur’an  Hadits,  Aqidah  Akhlak,  Fiqih,  Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.
Dalam  pelajaran  Qur’an-Hadits  santri  diarahkan  kepada pemahaman  dan  penghayatan  santri  tentang  isi  yang  terkandung dalam  qur’an  dan  hadits.  Mata  pelajaran  aqidah  akhlak  berfumgsi untuk  memberikan  pengetahuan  dan  bimbingan  kepada  santri  agar meneladani  kepribadian  nabi  Muhammad  SAW,  sebagai  Rasul  dan hamba  Allah,  meyakini  dan  menjadikan  Rukun  Iman  sebagai pedoman  berhubungan  dengan  Tuhannya,  sesame  manusia  dengan alam  sekitar,  Mata  pelajaran  Fiqih  diarahkan  untuk  mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui  memahami  dan  menghayati  syariat  Islam.  Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya  pengalaman  santri  dengan  keteladanan  dari  Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh  Islam. Bahasa Arab sangat penting  untuk  penunjang  pemahaman  santri  terhadap  ajaran  agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa degan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.
Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan
oleh  Departemen  Agama  Pusat  Kantor  Wilayat/Depag  Propinsi  dan Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kotamadya  atau  oleh pengelola  kegiatan  pendidikan  sendiri.  Prinsip  pokok  untuk mengembangkan  tersebut  ialah  tidak  menyalahi  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku  tentang  pendidikan  secara  umum,  peraturan pemerintah,  keputusan  Menteri  Agama  dan  kebijakan  lainnya  yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

## c. Madrasah
Itilah  “Madrasah”  berasal  dari  bahasa  Arab  sebagai keterangan  tempat  (dzaraf),  dari  akar  kata  :  “Darasa,  Yadrusu, Darsan,  dan  Madrasatan”.  Yang  mempunyai  arti  “Tempat  belajar para  pelajar”  atau  diartikan  “jalan”  (Thariq),  misalnya  :  diartikan  : “ini  jalan  kenikmatan”.  Sedangkan  kata  “Midras”  diartikan  “buku yang  dipelajari”  atau  “tempat  belajar 31 .  Dalam  bahasa  Indonesia madrasah  disebut  dengan  sekolah  yang  berarti  bangunan  atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. 32 Dari pengertian di atas dapat dipahami madrasah adalah tempat untuk belajar ilmu-imu keislaman, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya.
Sejak  Tahun  1975,  standar  pendidikan  Madrasah  sama dengan  sekolah  umum,  ijazahnya  mempunyai  nilai  yang  sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum  setingkat  lebih  atas  dan  siswa  madrasah  dapat  berpindah  ke sekolah  umum  yang  setingkat.  Lulusan  Madrasah  Aliyah  dapat melanjutkan  kuliah  ke  perguruan  tinggi  umum  dan  agama.  Hal  ini berdasarkan  SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  tiga  Meneteri,  yaitu Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Menteri
31 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 50
32 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 889
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/4 1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa.
Pada  masa  Pemerintah  orde  baru,  pemerintah    melakukan langkah  konkrit  berupa  penyusunan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang  madrasah  diberikan  melalui  keputusan- keputusan  yang  lebih  operasional  dan  dimasukkan  dalam  kategori pendidikan  sekolah  tanpa  menghilangkan  karakter  keagamaannya. Melalui  upaya  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Madrasah  berkembang secara terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional 33
Ada  4  jenjang  pendidikan  pada  Madrasah,  yaitu  Raudlotul Athfal  (RA),  Madrsah  Ibtidaiyah  (MI),  Madrasah  Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam)  tingkat  pada  jenjang  pendidikan  dasar.  Madrasah  Ibtidaiyah (MI)  ini  setara  dengan  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  wajib  ditempuh oleh  seluruh  anak-anak  Indonesia.    Kini  terdapat  23.071  MI  di Indonesia.  Dari  jumlah  tersebut,  terdapat  1.686  MI  yang  berstatus Negeri (MIN) dan 21.385 MI yang berstatus Swasta (MIS). 34
Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang  terdiri  dari  3  (tiga)  tingkat  pada  jenjang  pendidikan  dasar sebagai  lanjutan  dari  Sekolah  Dasar,  MI  atau  bentuk  lain  yang sederajat,  diakui  sama  atau  setara  Sekolah  Dasar  atau  MI. Pendidikan  madrasah  tsanawiyah  ditempuh  dalam  waktu  3  tahun, mulai  dari  kelas  7  sampai  kelas  9.  Murid  kelas  9  diwajibkan
33 Nur  Uhbiyati, Ilmu  Pendidikan  Islam, Untuk  IAIN,  STAIN,  PTAIS,  (Bandung  :  Pustaka  Setia, 1998) hal. 234-239
34 Taufiq,  Sholla  Dkk  Madrasah  Lebih  Baik  Madrasah  The  Best  Choive,  (Jakarta:  Direktorat Pendidikan Madrasah  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri, 2014)  Hlm 19
mengikuti  Ujian  Nasional  yang  memengaruhi  kelulusan  siswa. Lulusan  MTs  dapat  melanjutkan  pendidikan  ke  Madrasah  Aliyah atau Sekolah Menengah Atas/sekolah menengah kejuruan.
Jumlah  MTs  di  Indonesia  adalah  15.244,  yang  berstatus Negeri  (MTsN)  sebanyak  1.437  dan  yang  berstatus  Swasta  (MTsS) berjumlah 13.807. Salah satu MTsN yang terbaik di Indonesia adalah MTsN 1 Malang. 35
Madarash  Aliyah  (MA)  adalah  satuan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada  jenjang  pendidikan  menengah  sebagai  lanjutan  dari  Sekolah Menengah  Pertama,  MTs  atau  bentuk  lain  yang  sederajat,  diakui sama  atau  setara  Sekolah  Menengah  Pertama  atau  MTs.    Aliyah adalah  jenjang  yang  paling  tinggi  di  madrasah.  Pada  tahun  kedua (yakni  kelas  11),  seperti  halnya  siswa  SMA,  maka  siswa  MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam  (IPA),  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS),  Ilmu-ilmu  Keagamaan Islam,  dan  Bahasa.  Pada  akhir  tahun  ketiga  (yakni  kelas  12),  siswa diwajibkan  mengikuti  Ujian  Nasional  (dahulu  Ebtanas)  yang memengaruhi  kelulusan  siswa.  Lulusan  madrasah  aliyah  dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama  Islam,  atau  langsung  bekerja.  MA  sebagaimana  SMA,  ada MA umum  yang sering dinamakan MA dan MA kejuruan (di SMA disebut  SMK)  misalnya  Madrasah  Aliyah  kejuruan  (MAK)  dan madrasah Aliyah program keterampilan.
Jumlah  MA  yang  ada  di  Indonesia  adalah  6.664,  yang berstatus  Negeri  (MAN)  sebanyak  758  dan  yang  berstatus  Swasta (MAS)  sebanyak  5.906.  Di  antara  Madrasah-madrasah  Aliyah  yang terbaik adalah MA Banat NU Kudus dan MAN Negara Bali 36 .
35 Ibid, Hlm 23

## d. Sekolah Islam
Sekolah Islam merupakan bentuk dari modernisasi
pendidikan  islam.  Awal  munculnya  Sekolah  Islam  berawal  dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama yang mempuntai  gagasan  membuka  sekolah  dengan  sistem  “sekolah belanda”  dengan  tambahan  pelajaran  Agama.  Pemrakarsa  Utama dalam  modernisasi  Pendidikan  Islam  adalah  organisasi  mordernis Islam seperti Jami’at Khair, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah 37 .
Dalam  perkembangannya,  pendirian  pendidikan  islam  ini menjadi  inspirasi  bagi  hampir  semua  organisasi  pergerakan  Islam seperti  Nahdlotul  Ulama’  (NU)  dengan  Pendidikan  Maarif  tahun 1926  di  Jawa  timur,  Persatuan  Islam  (Persis),  Persatuan  Umat Islam  (PUI),  Al-Washliyah,  Matalaul  Anwar,  dan  Persatuan Tarbiyah  Islamiah  (Perti)  dengan  corak  dan  ciri  khas  masing- masing.  Sekolah  yang  mereka  dirikan  merupakan  sekolah  umum dengan  memasukkan  pengajarah  Agama  dan  menambahkan  nama Islam di belakangnya sehingga menjadi SD Islam, SMP Islam, dan SMA  Islam.  Selain  itu,  ada  yang  menggunakan  nama  organisasi penyelenggara seperti SD Muhammadiyah, SMP Maarif NU, SMA Al-Irsyad.  Ada  pula  yang  menggunakan  perlambang  berbahasa Arab,  misalnya  SD  Al-Falah,  SMP  Futuhiyah.  Dan  belakngan  ini muncul  nama  SDIT  (Sekolah  Dasar  Islam  Terpadu)  SMPIT (Sekolah  Menengah  Pertama  Islam  terpadu). 38 Belakangan  ini muncul sekolah Islam dengan model fullday atau Boarding Scholl .
Perkembangan  Sekolah  Islam  saat  ini  mendapat  Animo  dari masyarakat  yang  cukup  besar.  Hal  ini  terjadi  sebagai  imbas  dari kekurangan  yang  ada  pada  Madrasah  atau  Sekolah.  Banyak masyarakat  menilai  bahwa  pendidikan  di  madrasah  kurang profesioanl  dalam  biadang  materi  umum  sehingga  tertinggal
37 Muhammad  Kholid  Fathoni, Pendidikan  Islam  dan  Pendidikan  Nasional  [paradigma  Baru], (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Hlm. 70
38 Ibid, Hlm. 71
dengan  sekolah,  sementara  sekolah  umum  kurang  dalam memberikan  layanan  pendidikan  Agama.  Sekolah  Islam  muncul sebagai  alterntif  bagi  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan pendidikan  Agama  yang  baik  dan  pendidikan  umum  yang profesional.

## e. Perguruan Tinggi Islam
Pendirian  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  sudah  dirintis sejak  zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda,  dimana  Dr.  Satiman Wirjosandjoyo  pernah  mengemukakan  pentingnya  keberadaan lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  untuk  mengangkat  harga  diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. Bagi Indonesia, kebutuhan Pendidikan tinggi Islam sudah sanagat mendesak untuk mendidik tenaga ahli dalam bidang Ilmu agama Islam dan sebagai pusat  pengembanagan  intelektualisme  agama  Islam.  Keinginan tersebut  berhasil  direalisasi  di  Minangkabau  dengan  didirikannya sekolah Tinggi oleh persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 1940 39 . Sekolah Tinggi  Islam  ini  merupakan  Sekolah  Tinggi  Islam  yang  pertama kali  berdiri  di  Indonesia  dan  menjadi  cikal  bakal  Sekolah  Tinggi Islam yang lain baik negeri maupun swasta.
Undang-Undang  No  20  Tahun    2003  tentang  Sistem pendidikan  Nasioanl  pasal  19  ayat  1  menyatakan  “Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang  mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister, spesialis,  dan  doktor  yang  diselenggarakan  oleh  pendidikan tinggi”.  dari  pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  yang dimaksud  dengan  perguruan  tinggi  Islam  adalah  jenjang pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  (SMA/MA)  yang
39 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Mutiara Sumberwidya, 1992), hlm 117
mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister, spesialis, dan doktor yang berciri khas Islam.
Saat  ini  Pendidikan  Tiggi  Islam  (PTI)  di  indonesia  baik yang  negeri  maupun  yang  swasta  terus  berkembang  dengan berbagai program studi dan jurusan. Saat ini Pergurun Tinggi Islam Swasta  se-Indonesia  berjumlah  272  lembaga  sementara  Perguruan Tinggi Islam Negeri berjumlah 52.
4. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Indonesia
Sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertauatan yang tergabung  menjadi  suatu  keseluruhan 40 .  Dengan  demikian  Sistem pendidikan  bisa  difahami  sebagai  himpunan  gagasan  atau  prinsip- prinsip  pendidikan  yang  saling  bertauatan  yang  tergabung  menjadi suatu keseluruhan 41 .
Dalam  mengkaji  sistem  pendidikan  dalam  suatu  negara  tidak terlepas  dari  falasafah  suatu  bangsa  tersebut.  Ketika  negar-negara barat  mempunya  falsafah  hidup  rasionalis,  materialis,  dan  pragmatis maka  sistem  pendidiksan  yang  dibuat  oleh  barat  tentu  bercorak rasionalis, pragmatis, dan materialis. Falsafah bangsa indonesia adalah Pancasila.  Dengan  demikian  maka  sistem  pendidikan  Nasional Indonesia  (Pendidikan  Islam)  bercorak  khusus  Indonesia  yang  tidak ditemui  pada  sistem  pendidikan  lainnya.  Pendidikan  Nasional  adalah pendidikan  yang  berakar  pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 42
Penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia  sudah  diatur dengan  jelas  di  dalam  Undang-Undang  SISDIKNAS  kemudian dijabarkanke  dalam  Peratuaran  Pemerintah  lalu  dioprasionalkan
40 DG  Ryan, System    Analisis  in  Educational  Planning dalam  Ramayulis, Ilmu  Pendidikanm  Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet VI, hlm. 37
41 Imam  Barnadib, Filsafa6  Pendidikan  Tinjauan  Beberapa  Aspek  dan  Proses  Pendidikan (Yogyakarta: Studying, 1982), hlm 19
42 Ramayulis, Ilmu Pendidikanm Islam, /(jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet VI, hlm. 37
dalam Peratuaran Meneteri. Pendidikan  Islam merupakan bagian dari Sistem  Pendidikan  Islam  sehingga  sistemnye  mengikuti  Sistem Pendidikan  Nasional.  Pendidikan  keagamaan  menurut  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No:  55  Tahun  2007  tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Bab I, Pasal 1, Ayat 2 berbunyi,  “pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  yang mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan  /  atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”.
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam In-Formal dan Non- formal  memang  disebut  dalam  Peratuarn  Pemerintah  akan  tetapi dalam  pelaksaannya  berjalan  secara  alami  tanpa  terikat  dengan peraturan yang baku dan diselenggrakan sesuai dengan situasi, kondisi dan tujuan penyelenggaraannya.
Adapun  sistem  penyelenggaran  pendidkan  Islam  formal  di Indonesia sebagai  bagian dari pendidikan nasionaltentu  tidak terlepas dari  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Penyelenggaraan  Pendidikan  Islam mengacu  pada  delapan  Standar  pendidikan  nasional  yang  sudah ditetapkan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4496)  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32. tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor  71,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5410)
a. Tujuan Pendidikan Islam
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  31  ayat  (3)  mengamanatkan  bahwa  pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan
nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur  dengan  undang-undang.  Tujuan  Pendidikan  Islam  sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional maka tujuan pendidikannya  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  bahwa  pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sedangkan  Pasal  3  menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah  menetapkan  profil  kualifikasi  kemampuan  lulusan  yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan.
Berikut  ini  adalah  Standar  Kompetensi  Lulusan  yang ditetapka  pemerintah  melalui  Permendikbud  No  54  tahun  2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
SD/MI/SDLB/PAKET A Dimensi Kualifikasi kemampuan Sikap Memiliki  perilaku  yang  mencerminkan  sikap orang  beriman,  berakhlak  mulia,  berilmu,  percaya diri,  dan  bertanggung  jawab  dalam  berinteraksi secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan  alam di  lingkungan  rumah,  sekolah,  dan  tempat
bermain. Pengetahuan Memiliki  pengetahuan  faktual  dan  konseptual berdasarkan  rasa  ingin  tahunya  tentang  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  budaya  dalam wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan, dan  peradaban  terkait  fenomena  dan  kejadian  di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan  Memiliki  kemampuan  pikir  dan  tindak  yang produktif  dan  kreatif  dalam  ranah  abstrak  dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. SMP/MTS/SMPLB/PAKET B Dimensi Kualifikasi kemampuan Sikap Memiliki  perilaku  yang  mencerminkan  sikap orang  beriman,  berakhlak  mulia,  berilmu,  percaya diri,  dan  bertanggung  jawab  dalam  berinteraksi secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan  alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pengetahuan Memiliki  pengetahuan  faktual,  konseptual,  dan prosedural  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni,  dan  budaya  dengan  wawasan  kemanusiaan, kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban  terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
Keterampilan  Memiliki  kemampuan  pikir  dan  tindak  yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai  dengan  yang  dipelajari  disekolah  dan sumber lain sejenis. SMA/MA/SMALB/PAKET C Dimensi Kualifikasi kemampuan Sikap Memiliki  perilaku  yang  mencerminkan  sikap orang  beriman,  berakhlak  mulia,  berilmu,  percaya diri,  dan  bertanggung  jawab  dalam  berinteraksi secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan  alam serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  budaya  dengan wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan, dan  peradaban  terkait  penyebab  serta  dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan  Memiliki  kemampuan  pikir  dan  tindak  yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai  pengembangan  dari  yang  dipelajari  di sekolah secara mandiri.

## b. Kurikulum
Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama  adalah  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan bahan  pelajaran,  sedangkan  yang  kedua  adalah  cara  yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran 43 .
Kurikulum yang diberlakukan untuk tingkat MI - MA mulai tahun  ajaran  2013/2014  adalah  kurikulum  2013  yang  mana kurikulum  tersebut  telah  memenuhi  kedua  dimensi  tersebut. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:
1) mengembangkan  keseimbangan  antara  pengembangan sikap  spiritual  dan  sosial,  rasa  ingin  tahu,  kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2) sekolah  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang memberikan  pengalaman  belajar  terencana  dimana peserta  didik  menerapkan  apa  yang  dipelajari  di  sekolah ke  masyarakat  dan  memanfaatkan  masyarakat  sebagai sumber belajar; 3) mengembangkan  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan serta  menerapkannya  dalam  berbagai  situasi  di  sekolah dan masyarakat;
4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk
mengembangkan  berbagai  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan; 5) kompetensi  dinyatakan  dalam  bentuk  kompetensi  inti kelas  yang  dirinci  lebih  lanjut  dalam  kompetensi  dasar mata pelajaran;
6) kompetensi  inti  kelas  menjadi  unsur  pengorganisasi ( organizing  elements )  kompetensi  dasar,  dimana  semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk  mencapai  kompetensi  yang  dinyatakan  dalam kompetensi inti;
43 Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  68  Tahun  2013  Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Hlm 1
7) kompetensi  dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat ( reinforced ) dan memperkaya  ( enriched )  antarmatapelajaran  dan  jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) 44 .
Struktur Kurikulum MI
44 Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  68  Tahun  2013  Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Hlm. 3
Mata Pelajaran Alokasi waktu Belajar Per-minggu Kelompok A I  II  III  IV  V  VI 1 Pendidikan Agama Islam 1  Al-Qur’an Hadits 2  2  2  2  2  2 2  Aqidah Akhlaq 2  2  2  2  2  2 3  Sejarah kebudayaan Islam 2  2  2  2  2  2 2  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5  5  6  5  5  5 3  Bahasa Indonesia 8  9  10  7  7  7 4  Bahasa Arab 2  2  2  2  2  2 5  Matematika 5  6  6  6  6  6 6  Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3  3  3 7  Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3  3  3 Kelompok B 8  Seni Budaya dan Prakarya 4  4  4  5  5  5 9  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 4  4  4  4  4  4 Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 34  36  40  43  43  43

## Struktur Kurikulum MTs
K
Mata Pelajaran
Alokasi waktu
Belajar Per-minggu Kelompok A VII VIII IX 1 Pendidikan Agama Islam 1  Al-Qur’an Hadits 2 2 2 2  Aqidah Akhlaq 2 2 2 3  Sejarah kebudayaan Islam 2 2 2 2  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 3  Bahasa Indonesia 6 6 6 4  Bahasa Arab 3 3 3 5  Matematika 5 5 5 6  Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 7  Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 8  Bahasa Inggris 4 4 4 Kelompok B 1  Seni Budaya 4 4 4 2  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 4 4 4 3  Prakarya 2 2 2 Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 46 46 46

## Struktur Kurikulum MA
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam Mata Pelajaran Alokasi waktu Belajar Per-minggu Kelompok A VII VIII IX 1 Pendidikan Agama Islam 1  Al-Qur’an Hadits 2 2 2 2  Aqidah Akhlaq 2 2 2 3  Sejarah kebudayaan Islam 2 2 2 2  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 3  Bahasa Indonesia 4 4 4 4  Bahasa Arab 4 2 2 5  Matematika 4 4 4 6  Sejarah Indonesia 2 2 2 7  Bahasa Inggris 2 2 2 Kelompok B 1  Seni Budaya 2 2 2 2  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3 3  Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 Jumlah Jam Kelompok A dan B Per-Minggu 33 31 31 Kelompok C Peminatan Matematika 3 4 4
Struktur Kurikulum MA Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Biologi 3 4 4 Fisika 3 4 4 Kimai 3 4 4 Mata Pelajaran Polihan dan Pendalaman Pilihan Lintas Minat dan/atau pendalaman minat 6 4 4 Jumlah Alokasi Waktu Pe-Minggu 51 51 51
Mata Pelajaran Alokasi waktu Belajar Per-minggu Kelompok A VII VIII IX 1 Pendidikan Agama Islam 1  Al-Qur’an Hadits 2 2 2 2  Aqidah Akhlaq 2 2 2 3  Sejarah kebudayaan Islam 2 2 2 2  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 3  Bahasa Indonesia 4 4 4 4  Bahasa Arab 4 2 2 5  Matematika 4 4 4 6  Sejarah Indonesia 2 2 2 7  Bahasa Inggris 2 2 2 Kelompok B 1  Seni Budaya 2 2 2 2  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3

## Struktur Kurikulum MA
Peminatan Ilmu Bahasa 3  Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 Jumlah Jam Kelompok A dan B Per-Minggu 33 31 31 Kelompok C Peminatan 1  Geografi 3 4 4 2  Sejarah 3 4 4 3  Sosiologi 3 4 4 4  Ekonomi 3 4 4 5  Mata Pelajaran Polihan dan Pendalaman 6  Pilihan Lintas Minat dan/atau pendalaman minat 6 4 4 Jumlah Alokasi Waktu Pe-Minggu 51 51 51
Mata Pelajaran Alokasi waktu Belajar Per-minggu Kelompok A VII VIII IX 1 Pendidikan Agama Islam 1  Al-Qur’an Hadits 2 2 2 2  Aqidah Akhlaq 2 2 2 3  Sejarah kebudayaan Islam 2 2 2 2  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 3  Bahasa Indonesia 4 4 4 4  Bahasa Arab 4 2 2 5  Matematika 4 4 4 6  Sejarah Indonesia 2 2 2 7  Bahasa Inggris 2 2 2
Struktur Kurikulum MA
Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan
Kelompok B 1  Seni Budaya 2 2 2 2  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3 3  Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 Jumlah Jam Kelompok A dan B Per-Minggu 33 31 31

## Kelompok C Peminatan
1  Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4 2  Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4 3  Bahasa dan Sastra Bahasa Asing Lainnya 3 4 4 4  Antropologi 3 4 4 5  Mata Pelajaran Polihan dan Pendalaman 6  Pilihan Lintas Minat dan/atau pendalaman minat 6 4 4 Jumlah Alokasi Waktu Pe-Minggu 51 51 51
Mata Pelajaran Alokasi waktu Belajar Per-minggu Kelompok A VII VIII IX 1 Pendidikan Agama Islam 1  Al-Qur’an Hadits 2 2 2 2  Aqidah Akhlaq 2 2 2 3  Sejarah kebudayaan Islam 2 2 2 2  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 3  Bahasa Indonesia 4 4 4 4  Bahasa Arab 4 2 2

## c. Proses Pembelajaran
Pembelajaran  adalah  proses  interaksi  peserta  didik  dengan pendidik  dan  sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar 45
45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1
5  Matematika 4 4 4 6  Sejarah Indonesia 2 2 2 7  Bahasa Inggris 2 2 2 Kelompok B 1  Seni Budaya 2 2 2 2  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3 3  Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 Jumlah Jam Kelompok A dan B Per-Minggu 33 31 31 Kelompok C Peminatan 1  Tafsir – Ilmu Tafsir 2 3 3 2  Hadits - Ilmu Hadits 2 3 3 3  Fiqih – Ushul Fiqih 2 3 3 4  Ilmu Kalam 2 2 2 5  Akhlaq 2 2 2 6  Bahasa Arab 2 3 3 Mata Pelajaran Pilohan dan Pendalaman Pilihan Lintas Minat dan/atau pendalaman minat 6 4 4 Jumlah Alokasi Waktu Pe-Minggu 51 51 51
Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan Islam
diselenggarakan  secara  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan, menantang,  memotivasi  peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  perkembangan  fisik serta psikologis peserta didik.
Untuk itu setiap satuan  pendidikan  Islam harus  melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian  proses  pembelajaran  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  ketercapaian  kompetensi  lulusan.  Sesuai  dengan Standar  Kompetensi  Lulusan  dan  Standar  Isi  maka  prinsip pembelajaran yang digunakan:
1) dari  pesertadidik  diberi  tahu  menuju  pesertadidik mencari tahu;
2) dari  guru  sebagai  satu-satunya  sumber  belajar  menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
3) dari  pendekatan  tekstual  menuju  proses  sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 5) dari  pembelajaran  parsial  menuju  pembelajaran terpadu; 6) dari  pembelajaran  yang  menekankan  jawaban  tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7) dari  pembelajaran  verbalisme  menuju  keterampilan aplikatif;
8) peningkatan  dan  keseimbangan  antara  keterampilan fisikal ( hardskills ) dan keterampilan mental ( softskills);
9) pembelajaran  yang  mengutamakan  pembudayaan  dan pemberdayaan  peserta  didik  sebagai  pembelajar sepanjang hayat;
10) pembelajaran  yang  menerapkan  nilai-nilai  dengan memberi keteladanan( ing ngarso sung tulodo) , membangun  kemauan  ( ing  madyo  mangun  karso) ,  dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran ( tut wuri handayani);
11) pembelajaranyang  berlangsung  di  rumah,  di  sekolah,
dan di masyarakat;
12) pembelajaran  yang  menerapkan  prinsip  bahwa  siapa saja  adalah  guru,  siapa  saja  adalah  siswa,  dan  di  mana saja adalah kelas. 13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pembelajaran; dan 14) Pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya peserta didik 46
Sasaran pembelajaran mencakup engembangan ranah sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dielaborasi  untuk  setiap satuan  pendidikan.  Ketiga  ranah  kompetensi  tersebut  memiliki lintasan  perolehan  (proses  psikologis)  yang  berbeda.  Sikap diperoleh  melalui  aktivitas“  menerima,  menjalankan,  menghargai, menghayati,  dan  mengamalkan”.  Pengetahuan  diperoleh  melalui aktivitas“  mengingat,  memahami,  menerapkan,  menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melaluiaktivitas“ mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik  kompetensi  beserta  perbedaan  lintasan  perolehan turut  serta  mempengaruhi  karakteristik  standar  proses.  Untuk memperkuat  pendekatan  ilmiah  ( scientific ),  tematik  terpadu (tematik  antar  mata  pelajaran),  dan  tematik  (dalam  suatu  mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry  learning) .  Untuk mendorong  kemampuan  peserta  didik  untuk  menghasilkan  karya kontekstual,  baik  individual  maupun  kelompok  maka  sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan  karya  berbasis  pemecahan  masalah( project  based learning) . 47
d. Pembiayaan
46 Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, hlm 1-2
47 Ibid, hlm 3
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
Pemerintah Indonesia telah menetapkan anggran 20 % dari APBN untuk  pendidikan.  Sehingga  ada  bantuan  bagi  sekolah    berupa BOS,  BSM,  Blok  Grand,  DAK  dan  laian-lain.  Pendanaan Pendidikan  Islam formal menjadi  tanggung jawab bersama antara pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan  Masyarakat.  UU Sisdikna Mengamanatkan “
(1) Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab menyediakan  anggaran  pendidikan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  31  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 48 .

## e. Penilaian
Evaluasi  merupakan  bagian  yang  cukup  penting  dalam pendidikan  Islam.  Baik  mulai  dari  tingkat  dasar  samapai  tingkat tinggi.  untuk  penilaian  lembaga  pendidikan  formal  tidak MI/MTs/MA/yang sederajat telah diatur dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Penilaian  pendidikan  sebagai  proses  pengumpulan  dan pengolahan  informasi  untuk  mengukur  pencapaian  hasil  belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis  portofolio,  ulangan,  ulangan  harian,  ulangan  tengah semester,  ulangan  akhir  semester,  ujian  tingkat  kompetensi,  ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah 49 .
48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46
49 1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan ( input ) , roses , dan keluaran ( output ) pembelajaran.
2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat  digunakan  untuk  menentukan  posisi  relatif  setiap  peserta  didik  terhadap standar  yang  telah  ditetapkan.  Cakupan  penilaian  merujuk  pada  ruang  lingkup materi,  kompetensi  mata  pelajaran/kompetensi  muatan/kompetensi  program,  dan proses 50 .
Mekanisme  penilaian  mulai  jenjang  Sekolah  Dasar  sampai  Menengah diatur sebagai berikut:
a. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan.
b. Penilaian  diri  dilakukan  oleh  peserta  didik  untuk  tiap  kali  sebelum ulangan harian.
c. Penilaian  projek  dilakukan  oleh  pendidik  untuk  tiap  akhir  bab  atau tema pelajaran.
d. Ulangan  harian  dilakukan  oleh  pendidik  terintegrasi  dengan  proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.
e. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
3.  Penilaian  berbasis  portofolio  merupakan  penilaian  yang  dilaksanakan  untuk  menilai  keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam
proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
5.  Ulangan  harian  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  periodik  untuk  menilai  kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
6.  Ulangan  tengah  semester  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pendidik  untuk  mengukur pencapaian  kompetensi  peserta  didik  setelah  melaksanakan  8  –  9  minggu  kegiatan  pembelajaran.  Cakupan ulangan  tengah  semester  meliputi  seluruh  indikator  yang    merepresentasikan  seluruh  KD  pada  periode tersebut.
7.  Ulangan  akhir  semester  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pendidik  untuk  mengukur pencapaian  kompetensi  peserta  didik  di  akhir  semester.  Cakupan  ulangan  meliputi  seluruh  indikator  yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
8.  Ujian  Tingkat  Kompetensi  yang  selanjutnya  disebut  UTK  merupakan  kegiatan  pengukuran  yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan  kegiatan  pengukuran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengetahui  pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan MTK
meliputi  sejumlah  Kompetensi  Dasar  yang  merepresentasikan  Kompetensi  Inti  pada  tingkat kompetensi tersebut.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
11.  Ujian  Sekolah/Madrasah  merupakan  kegiatan  pengukuran  pencapaian  kompetensi  di  luar kompetensi  yang  diujikan  pada  UN,  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan.  (  Lampiran  Peraturan  Menteri Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2013Tentang  Standar  Penilaian Pendidikan)
50 Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun 2013Tentang Standar Penilaian Pendidikan
f. Ujian  tingkat  kompetensi  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan  pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan  kelas  XI  (tingkat  5),  dengan  menggunakan  kisi-kisi  yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas
VI  (tingkat  3),  kelas  IX  (tingkat  4A),  dan  kelas  XII  (tingkat  6) dilakukan melalui UN.
g. Ujian  Mutu  Tingkat  Kompetensi  dilakukan  dengan  metode  survei oleh Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5).
h. Ujian  sekolah  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
i. Ujian  Nasional  dilakukan  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan 51 .

## C. Penutup
Dari urian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
1. Sejarah perjalana pendidikan Islam di Indonesia berawla dari pertama kali Islam  disebarkan  di  Indonesia,  perkembangan  pendidikan  Islam  terus berjalan mulai dari masa kerajaan hingga masa sekarang
2. Institusi  Pendidikan  Formal  adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan  tinggi  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan  formal  yang  dapat dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang,  In-Formal  (pendidikan keluarga dan lingkungan)
3. Pondok  Pesantren  merupakan  bentuk  lembaga  pendidikan  Islam  yang pertama  di  Indonesia.  Saat  ini  Pondok  Pesantren  berkembang  menjadi  4 tipe.
a. Pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  formal  dengan menerapkan kurikulum nasional
b. Pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  keagamaan  dalam bentuk  madrasah  dan  mengajarkan  ilmu-ilmu  umum  meski  tidak menerapkan kurikulum nasional
c. Pesantren  yang  hanya  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  dalam  bentuk madrsah diniyah.
d. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian
4. Madrasah merupakan lemabaga pendidikan Islam yang diakui bagian dari pendidikan Nasional.  Jenjang Madrsah tediri dari RA. MI, MTs, dan MA
5. Sekolah Islam merupakan bentuk dari modernisasi pendidikan islam yang di prakarsi oleh tokoh-tokoh atau organisasi modernis islam Indonesia
51 Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun 2013Tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Pergurun Tinggi Islam merupakan lembaga pendidikan Islam lanjutan dari tingkatan MA atau SMA
7. Sistem penyelnggraan pendidikan Islam In Ormal dan Non formal berjelan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  situasi  masyarakat  tertentu,  tidak  terikat dengan waktu dan evaluasi yang ditentukan oleh pemerintah
8. Sistem  penyelnggraan  Institusi  Pendidikan  Islam  Formal  mengikuti ketentuan  yang  ditetapak  oleh  pemerintah  akan  tetapi  ada  ciri  khas tersendiri yang dibuat oleh lembaga

## Daftar Pustaka
Analisis  dan  Interpretasi  Data  pada  Pondok  Pesantren,  Madrasah  Diniyah (Madin),  Taman  Pendidikan  Qur’an  (TPQ)  Tahun  Pelajaran  2011-2012 pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf
Barnadib,  Imam, Filsafat  Pendidikan  Tinjauan  Beberapa  Aspek  dan  Proses Pendidikan, Yogyakarta: Studying, 1982 Chirzin,  M.Habib,  “Agama,  Ilmu dan Pesantren” dalam M.Dawam  Raharjo  (ed), Pesantren dan Pembaharuan .  Jakarta: LP3ES Dawam,  Ainur  Rofiq,  Ahmad  Ta’arifin, Manajemen  Madrasah  Bebasis Pesantren, Listafariska, 2005 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: Balai Putaka, 1990
Fathoni,  Muhammad  Kholid, Pendidikan  Islam  dan  Pendidikan  Nasional [paradigma Baru], Jakarta: Departemen Agama RI, 2005 Haedari,  Amin dkk, Masa Depan Pesantren . Jakarta: IRD Press, 2004 _________, Panorama  Pesantren  Dalam  Cakrawala  Moderen .  Jakarta:  Diva Pustaka, 2004
Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo, 1999
_________, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 1996 Mastuhu, Dinamika  Sistem  pendidikan  Pesantren;  Suatu  Kajian  tentang  Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS, 1994 Mukhtarom, Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1997 Muhibbuddin,  “Modernisasi  Manajemen  Pendidikan  Pesantren” Mozaik Pesantren, Edisi 02/Th.I/November 2005 Nata, Abuddin, Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Ramayulis, Ilmu Pendidikanm Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2006
Taufiq,  Sholla  Dkk  Madrasah  Lebih  Baik  Madrasah  The  Best  Choive,  Jakarta: Direktorat  Pendidikan  Madrasah    Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian Agama Ri, 2014
Uhbiyati,  Nur, Ilmu  Pendidikan  Islam, Untuk  IAIN,  STAIN,  PTAIS,  Bandung  : Pustaka Setia, 1998
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ; Jakarta: Balai Pustaka, 1984 Cet. VII
Yunus, Mahmud , Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Hida Karya Agung, 1985
___________, Sejarah Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Mutiara Sumberwidya, 1992
Zuhairini Dkk, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang  Kerangka  Dasar  Dan  Struktur  Kurikulum  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2013  Tentang  Standar  Proses  Pendidikan  Dasar  Dan Menengah
Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 66 Tahun 2013Tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  912  tahun  2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 mata Pelajaran PAI dan Bhs. Arab Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1