ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 1 Februari, 2024 Halaman 29-42 Submitted 19 Oktober 2023 Revised 28 January 2024 Accepted 11 February 2024

## THE IMPACT OF OMNIBUS LAW ON LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN THE MANAGEMENT ENVIRONMENT DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Nurul Khoirotul Hijriah Faculty of Law, Universitas Jambi nurulkhijriah@gmail.com
Fauzi Syam Faculty of Law, Universitas Jambi fauzisyam@unja.ac.id

## Abstract
This research aims to analyze the impact of the Omnibus law on regional government authority in environmental management in Indonesia. The method used in this research is document analysis and literature study. The research results show that adopting the Omnibus  law  results  in  changes  in  environmental  regulations  that  can  lead  to  the degradation  of  local  government  authority.  Some  authorities  previously  owned  by regional governments in environmental management, such as environmental permits, pollution control, and natural resource management, can be transferred to the central government  level.  This  degradation  of  local  government  authority  in  environmental management has a significant impact. One of them is a lack of responsiveness to specific environmental problems at the local level. Different environmental conditions between regions require different approaches to management. If local governments' authority is limited, their ability to deal with environmental problems effectively will also be limited. Apart  from  that,  the  degradation  of  local  government  authority  can  also  reduce community  participation  in  decision-making  related  to  the  environment.  Active  and involved  community  participation  in  environmental  management  is  crucial  for sustainable development. However, if local government authority is limited, community participation may be hampered and local interests may not be well represented.
Keywords: Authority, Environment, Omnibus law, Regional Government.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak Omnibus  law terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  dokumen  dan  studi literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adopsi Omnibus  law menghasilkan perubahan  dalam  regulasi  lingkungan  yang  dapat  menyebabkan  degradasi kewenangan  pemerintah  daerah.  Beberapa  kewenangan  yang  sebelumnya  dimiliki oleh  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  seperti  perizinan lingkungan,  pengendalian  pencemaran,  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dapat dipindahkan ke tingkat pemerintah pusat. Degradasi kewenangan pemerintah daerah dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini  memiliki  dampak  yang  signifikan.  Salah satunya adalah kurangnya responsivitas terhadap masalah lingkungan yang spesifik di  tingkat  lokal.  Kondisi  lingkungan  yang  berbeda  antar  daerah  memerlukan pendekatan  yang  berbeda  dalam  pengelolaannya.  Jika  kewenangan  pemerintah daerah  terbatas,  maka  kemampuan  mereka  untuk  menangani  permasalahan lingkungan  secara  efektif  juga  akan  terbatas.  Selain  itu,  degradasi  kewenangan pemerintah daerah juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan  terkait  lingkungan  hidup.  Partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dan  terlibat dalam  pengelolaan  lingkungan  sangat  penting  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan.  Namun,  jika  kewenangan  pemerintah  daerah  terbatas,  partisipasi masyarakat dapat terhambat dan kepentingan lokal mungkin tidak terwakili dengan baik.
Kata Kunci: Kewenangan, Lingkungan Hidup, Omnibus law , Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Indonesia  telah  mengadopsi  kebijakan Omnibus  law sebagai  upaya  untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Salah satu aspek yang  terdampak  secara  signifikan  adalah  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan lingkungan hidup. Omnibus law mengusulkan perubahan dalam regulasi lingkungan yang mengarah pada degradasi kewenangan pemerintah daerah, adapun konsep omnibus  law merupakan  suatu  undang-undang  yang  sekaligus  merevisi beberapa undang-undang. 1
Sebelumnya,  pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  dalam  pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip otonomi daerah. 2 Mereka memiliki kekuasaan
1 Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, Eko Nuriyatman, “Prospek Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam,” Bina Hukum Lingkugan, Volume 5, Nomor 1, (2021), https://bhl- jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/156/107, hlm. 305.
2 Muhammad  Akib,  “Wewenang  Kelembagaan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Di  Era  Otonomi Daerah,”
Jurnal Media Hukum, Volume 19, Nomor 2, (2012), https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103, hlm. 243.
untuk  mengatur  dan  mengawasi  lingkungan  hidup  di  wilayah  mereka  sendiri, termasuk  dalam  hal  perizinan  lingkungan,  pengendalian  pencemaran,  dan pengelolaan sumber daya alam. Lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD  1945) terdapat  pada  Pasal  28H  ayat  (1)  yakni,  “Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Pasal 18B ayat (2)  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  otonomi  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  wilayahnya.  Dengan dasar  hukum  ini,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setempat.
Namun,  dengan  adopsi omnibus  law ,  beberapa  kewenangan  tersebut  dapat dipindahkan  ke  tingkat  pemerintah  pusat.  Dalam  beberapa  kasus, omnibus  law menghapuskan atau mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan  terkait  lingkungan  hidup. 3 Adopsi omnibus  law termuat  dalam  Undang- Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang.  Lahirnya  Undang-Undang  ini  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki kontrol yang memadai dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kondisi lokal.
Penjelasan  diatas  mengakibatkan  degradasi  kewenangan  pemerintah  daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang signifikan. 4 Salah satunya adalah kurangnya responsivitas terhadap masalah lingkungan yang spesifik di  tingkat  lokal.  Kondisi  lingkungan  yang  berbeda  antar  daerah  memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam pengelolaannya. Jika kewenangan pemerintah
3 Dona Budi Kharisma Al Sentot Sudarwanto, “ Omnibus law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan  Berkelanjutan,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional, Volume  9, Nomor, 1 (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411, hlm. 109.
4 Alofsen  Sianturi,  “Degradasi  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Dan Perlindungan  Hukum  Lingkungan  Pasca Omnibus law ,” Locus Journal  of  Academic  Literature  Review, Volume 2, Nomor 8, (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.219, hlm. 697.
daerah  terbatas,  maka  kemampuan  mereka  untuk  menangani  permasalahan lingkungan secara efektif juga akan terbatas.
Selain  itu,  degradasi  kewenangan  pemerintah  daerah  juga  dapat  mengurangi partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  lingkungan  hidup. Partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan.  Namun,  jika  kewenangan pemerintah daerah terbatas, partisipasi masyarakat dapat terhambat dan kepentingan lokal mungkin tidak terwakili dengan baik.
Hak atas lingkungan hidup dalam rumusan norma Undang-Undang Omnibus law masih  menjadi  tantangan  yang  besar, 5 terutama  karena  adanya  penghapusan  dan pengubahan berbagai rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Beberapa  hal  mendasar perubahan  tersebut  khususnya  berkaitan  penghapusan  izin  lingkungan  dan menggantinya  dengan  persetujuan  lingkungan,  pengurangan  kegiatan  usaha  yang diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL), pelimpahan kewenangan pengujian  dan  penilaian  kelayakan  lingkungan  kepada  pihak  swasta,  pembatasan akses dan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, serta  penghilangan mengenai Komisi Penilai AMDAL.
Berdasarkan  hal  tersebut,  diperlukan  kajian  mendalam  mengenai  dampak omnibus law terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi  perubahan  regulasi  terhadap  kewenangan  pemerintah  daerah  dan memberikan  rekomendasi  bagi  pemerintah  untuk  memastikan  perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat lokal.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. 6 Sumber data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  data  sekunder. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
5 Agus Suntoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus law Cipta Kerja,” Jurnal Ham, Volume  12,  Nomor  1,  (2021),  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18, hlm. 10.
6 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 24.
konsep. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menemukan prinsip umum dalam melakukan reformasi regulasi bidang lingkungan menggunakan omnibus law . 7 Teknik  pengumpulan  data  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier  digunakan  studi  kepustakaan.  Data  yang  telah  dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## C. Danpak Omnibus law dalam Pemerintahan Daerah
Pembaruan  Undang-Undang  Lingkungan  hidup  melalui  metode omnibus  law dirumuskan  dengan  keutamaan  keseimbangan  kepentingan  ekonomi,  sosial  dan ekologi.  Lingkungan  hidup  tidak  semata  dipandang  sebagai  faktor  produksi  untuk eksploitasi demi memenuhi target-target pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan pungutan bukan pajak lainnya 8 . Namun lebih jauh lagi kepentingan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan untuk “mencapai keadilan dengan mendasarkan pada  pertimbangan  moral,  maka  dibutuhkan  sebuah  hukum  sebagai  fungsi pengintegrasi diantara berbagai kepentingan yang ada. ” 9
Sejak  hadirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  pemerintah  pusat  akan  memiliki peran yang lebih dominan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan lingkungan hidup. Pemusatan kewenangan ini dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan lingkungan hidup dengan kondisi lokal yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia. Pengurangan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mengurangi fleksibilitas mereka dalam  mengambil  keputusan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik lingkungan setempat. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi partisipasi publik dan transparansi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  lingkungan  hidup  di tingkat  daerah. Omnibus  law dapat  mengurangi  kewenangan  pemerintah  daerah
7 Helmi,  Fitria,  Retno  Kusniati ,  “Penggunaan Omnibus  law Dalam  Reformasi  Regulasi  Bidang Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia,” Masalah-Masalah  Hukum, Volume  50,  Nomor  1,  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35, hlm. 32.
8 Ibid , hlm. 33 9 Wahyu Nugroho, “Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum, Volume 48, Nomor 4, (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410, hlm. 406
dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup. 10 Beberapa  kewenangan  seperti  perizinan lingkungan,  pengendalian  pencemaran,  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dapat dipindahkan ke pemerintah pusat. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat lokal.
Pasal 18A UUD NRI 1945 mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota,  atau antara  provinsi,  kabupaten  serta  kota,  diatur  dengan  undang-undang  dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pengaturan mengenai pasal 18A UUD NRI 1945 tersebut sekaligus apa yang diatur dalam undang-undang organiknya, dalam  penerapan  memiliki  implikasi  “ikutan”  yakni  adanya  hubungan  kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  otonom,  terdapat  pelimpahan maupun  penyerahan  beberapa  urusan  dari  pusat  ke  daerah  sampai  dengan kemandirian yang coba untuk dibangun di daerah-daerah otonom. 11
Adanya  penyerahan  atau  pelimpahan  urusan  dari  pusat  ke  daerah  juga  diakui sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan apa itu otonomi daerah,  yakni  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  yang  tidak  kalah  menjadi  catatan yaitu  dalam  rangka  pemerintahan  daerah  saat  ini  mengakibatkan  sistem  otonomi daerah  telah  memberi  kuasa  yang  amat  besar  kepada  kepala  daerah. 12 Sedangkan untuk  daerah  otonom  diartikan  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik penyerahan maupun pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah  Otonom  sesungguhnya  harus  benar-benar  diatur  secara  serius,  melihat
10 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  “Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang - Undang Omnibus  law Cipta  Kerja,” Jurnal  Meta-Yuridis, Volume  4,  Nomor  1,  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827, hlm. 106.
11 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 49.
12 Afif Syarif, Eko Nuriyatman, “Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan  Penguatan  Lembaga  Masyarakat  Adat,” Wajah  Hukum, Volume  4,  Nomor  1,  (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.89, hlm. 11.
bahwasannya negara kita konsisten untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan, maka  konsep  yang  harus  dibangun  dalam  hal  hubungan  kewenangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga tidak  sampai  mengancam  kedaulatan  dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, sekalipun daerah diberikan hak untuk bertumbuh secara mandiri.
Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pasal  ini  memberikan  dasar  hukum  bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di  wilayahnya.  Dengan  dasar  hukum  ini,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk  mengelola  lingkungan  hidup  di  wilayahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan karakteristik  setempat.  Menurut  Mariun  Otonomi  Daerah  merupakan  kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat  inisiatif  sendiri  untuk  mengatur  dan  mengoptimalkan  sumber  daya  yang dimiliki daerahnya 13 .
Lahirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dengan  metode Omnibus  law berdampak pada  pengurangan  transparansi  dan  partisipasi  publik  dalam  proses  pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan dalam mengurangi prosedur pengelolaan lingkungan hidup adalah Pasal 50 Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Pasal  ini  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  pusat untuk menetapkan izin lingkungan hidup dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mungkin kehilangan kewenangan untuk mengatur prosedur pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya sendiri.
Pengurangan  prosedur  ini  dapat  mengurangi  transparansi  dalam  pengambilan keputusan  terkait  lingkungan  hidup,  karena  proses  yang  lebih  sederhana  mungkin tidak  melibatkan  tingkat  partisipasi  publik  yang  sama  seperti  prosedur  yang  lebih detail. Partisipasi publik yang melibatkan masyarakat, LSM, dan pihak terkait lainnya penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Selain itu, pengurangan prosedur juga dapat mempengaruhi akses masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lengkap  mengenai  dampak
lingkungan dari suatu proyek atau kebijakan. Informasi yang transparan dan mudah diakses  oleh  publik  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya landasan hukum dalam Omnibus law yang mengatur pengurangan prosedur ini menunjukkan perlunya pemahaman  yang  komprehensif  terkait  implikasi  hukum  dan  dampaknya  terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Undang-Undang  Cipta  Kerja,  mengandung  revisi  undang-undang  terkait lingkungan hidup yang dapat melemahkan perlindungan lingkungan yang lebih kuat dan berdampak negatif pada upaya pemerintah daerah di Indonesia. Revisi ini dapat mengurangi  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  dan  melindungi lingkungan  hidup  di  wilayahnya  sendiri.  Dalam    Pasal  49  Ayat  (1)  Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa izin lingkungan hidup yang diberikan oleh pemerintah pusat akan mengesampingkan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian,  pemerintah  daerah  kehilangan  kendali  atas  izin  lingkungan  hidup  di wilayahnya sendiri, sehingga dapat melemahkan perlindungan lingkungan yang lebih kuat yang mungkin telah diatur oleh pemerintah daerah sebelumnya.
Dampak  negatif  lainnya  adalah  pengurangan  kewenangan  pemerintah  daerah dalam  mengatur  tata  ruang  dan  penataan  wilayah  yang  berhubungan  dengan perlindungan  lingkungan  hidup.  Revisi  undang-undang  dalam Omnibus  law dapat memberikan  pemerintah  pusat  kewenangan  yang  lebih  besar  dalam  menentukan kebijakan  tata  ruang,  yang  mungkin  tidak  sepenuhnya  mempertimbangkan  aspek lingkungan yang spesifik di tingkat daerah. Selain itu, revisi undang-undang juga dapat membatasi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengenakan  sanksi  dan  aturan yang  lebih  ketat  terhadap  pelanggaran  lingkungan  hidup.  Hal  ini  dapat  berdampak pada penegakan hukum yang efektif dan perlindungan lingkungan yang lebih baik di tingkat lokal.
Omnibus  law bertujuan  untuk  menciptakan  keseragaman  regulasi  di  seluruh Indonesia. Namun, kondisi lingkungan hidup di setiap daerah mungkin berbeda-beda. Pengelolaan  lingkungan  yang  efektif  memerlukan  pendekatan  yang  berbeda  sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dengan adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah, responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal dapat terhambat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
terkait lingkungan hidup sangat penting. Omnibus law yang membatasi kewenangan pemerintah  daerah  dapat  mengurangi  partisipasi  masyarakat  di  tingkat  lokal. Partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dapat  membantu  meningkatkan  pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan menghasilkan keputusan yang lebih berkelanjutan.
Pengelolaan  lingkungan  yang  efektif  memerlukan  kewenangan  yang  kuat  di tingkat lokal. Dengan adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah, penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan dapat menjadi lebih sulit. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
Dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup,  keseragaman  regulasi  yang dihasilkan oleh Omnibus law mungkin tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap daerah. Hal ini dapat terjadi karena Omnibus law cenderung mengatur kebijakan secara nasional, dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi dalam regulasi. Namun, dalam konteks lingkungan hidup, setiap daerah memiliki  karakteristik  dan  tantangan  unik  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam pengelolaan lingkungannya. Misalnya, beberapa daerah mungkin memiliki ekosistem yang khas, sumber daya alam yang berbeda, atau masalah lingkungan yang spesifik. Regulasi yang seragam  dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat dapat  mengakibatkan  ketidaksesuaian  dan  kesulitan  dalam  menjaga  keberlanjutan lingkungan hidup di masing-masing daerah.
Dasar  hukum  untuk  permasalahan  ini  dapat  ditemukan  dalam  prinsip-prinsip desentralisasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang  ini  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  lokal.  Oleh  sebab  itu,  sangat  perlu  bagi pemerintah  pusat  untuk  melibatkan  pemerintah  daerah  dalam  proses  perumusan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap daerah, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai.
Pembatasan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  dapat  mengurangi  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat lokal. Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam
pengambilan  keputusan  lingkungan  sangat  penting  untuk  mencapai  pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  lingkungan  didasarkan pada  prinsip  demokrasi  dan  keadilan  lingkungan.  Melalui  partisipasi,  masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang kondisi lingkungan, kebutuhan, dan aspirasi mereka sendiri. Dasar hukum untuk partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  lingkungan  dapat  ditemukan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 14 Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan.
Namun,  pembatasan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan lingkungan dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Ketika keputusan lingkungan diambil  secara  sentralistik  oleh  pemerintah  pusat,  masyarakat  di  tingkat  lokal mungkin  tidak  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pengambilan keputusan tersebut. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa partisipasi  masyarakat  tetap  dijunjung  tinggi  dan  diakomodasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  lingkungan  hidup.  Pemerintah  daerah  perlu melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program lingkungan di wilayahnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  dan  lebih  memperhatikan  kondisi lingkungan setempat.
Pengelolaan lingkungan yang efektif memang membutuhkan kewenangan yang kuat di tingkat lokal. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan  yang  berbeda  dalam  pengelolaan  lingkungan.  Dengan  kewenangan  yang kuat,  pemerintah  daerah  dapat  mengambil  langkah-langkah  yang  sesuai  dengan kondisi lingkungan setempat. Mereka dapat mengadopsi kebijakan dan regulasi yang lebih relevan dan responsif terhadap masalah lingkungan yang ada di wilayah mereka. Selain itu, kewenangan yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  dan  menjaga  keseimbangan  ekosistem. Dengan kewenangan yang kuat di tingkat lokal, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  lingkungan  dan  menjaga  keberlanjutan
lingkungan  hidup.  Masyarakat  juga  dapat  berperan  aktif  dalam  pengawasan  dan pengawalan  terhadap  kebijakan  dan  program  lingkungan  yang  dilaksanakan  di wilayah mereka.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Omnibus  law memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Degradasi  kewenangan  ini  dapat membatasi responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal,  mengurangi  partisipasi  masyarakat,  dan  menghambat  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Meskipun  memiliki  beberapa  dampak  yang  negatif,  adopsi Omnibus  law atau Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki tujuan utama untuk mendorong investasi dan pembangunan  ekonomi  di  Indonesia.  Namun,  perlu  diatur  dengan  baik  agar  tidak berdampak  negatif  pada  lingkungan  hidup.  Salah  satu  aspek  penting  yang  perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Omnibus law adalah perlindungan lingkungan hidup. Meskipun  investasi  dan  pembangunan  ekonomi  penting  bagi  pertumbuhan  negara, kita  tidak  boleh  mengabaikan  perlindungan  lingkungan  yang  merupakan  aset berharga yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.
Perlu ada regulasi yang kuat dan ketat untuk memastikan bahwa setiap investasi dan  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan memperhatikan  aspek  lingkungan.  Misalnya, perlindungan  terhadap  sumber  daya  alam,  pengelolaan  limbah,  pencegahan  polusi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengaturan yang baik juga harus memastikan adanya  mekanisme  pemantauan  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  untuk menghindari pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, partisipasi publik dan keterbukaan informasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki  akses  yang  cukup  terhadap  informasi  mengenai  dampak  lingkungan  dari setiap proyek atau kegiatan ekonomi.
Dalam menerapkan Omnibus law , pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya berfokus pada mendorong investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi  juga  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  lingkungan  hidup. Keseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi  dan  perlindungan  lingkungan  harus dijaga agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

## D. Kesimpulan
Omnibus  law dapat  membatasi  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan beberapa kewenangan yang dipindahkan ke pemerintah  pusat.  Hal  ini  dapat  mengurangi  responsivitas  terhadap  permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal. Keseragaman regulasi yang dihasilkan oleh Omnibus law mungkin tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap  daerah.  Pendekatan  yang  berbeda  diperlukan  untuk  pengelolaan  lingkungan yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Pembatasan  kewenangan  pemerintah  daerah  dapat  mengurangi  partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat lokal. Partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dapat  membantu  meningkatkan  pengawasan  dan keputusan  yang  lebih  berkelanjutan.  Pengelolaan  lingkungan  yang  efektif membutuhkan  kewenangan  yang  kuat  di  tingkat  lokal.  Pembatasan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam Omnibus  law dapat  menghambat  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  lingkungan  dan  mengurangi  upaya  untuk  menjaga  kualitas lingkungan  hidup. Omnibus  law bertujuan  mendorong  investasi  dan  pembangunan ekonomi,  namun  perlu  diatur  dengan  baik  agar  tidak  berdampak  negatif  pada lingkungan hidup.

## E. Saran
Sebagai saran, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dan implikasi  dari  pembatasan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan lingkungan hidup yang dihasilkan oleh Omnibus law . Diperlukan upaya untuk menjaga responsivitas  terhadap  permasalahan  lingkungan  yang  spesifik  di  tingkat  lokal, mempromosikan  partisipasi  aktif  masyarakat,  dan  memastikan  penegakan  hukum yang  efektif  terhadap  pelanggaran  lingkungan.  Pendekatan  yang  berkelanjutan  dan inklusif  dalam  pengelolaan  lingkungan  akan  memastikan  perlindungan  lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Afif  Syarif,  Eko  Nuriyatman. “ Penegakan  Hukum  Lingkungan Bidang  Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat. ” Wajah Hukum. Volume 4.
Nomor 1. (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.89.
Agus Suntoro. “ Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja. ” Jurnal Ham. Volume 12. Nomor 1. (2021).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18.
Alofsen Sianturi. “ Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. ” Locus Journal of Academic Literature Review. Volume 2. Nomor 8. (2023).
https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.219.
Ani Sri Rahayu. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya . Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Bandar Maju, 2008.
Elita  Rahmi,  Rustian  Mushawirya,  EKo  Nuriyatman. “ Prospek  Omnibus  Law Bidang Sumber  Daya  Alam. ” Bina  Hukum  Lingkugan. Volume  5.  Nomor  1.  (2021). https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/156/107.
Helmi, Fitria, Retno Kusniati. “ Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia. ” Masalah-Masalah  Hukum. Volume  50. Nomor 1. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24- 35.
Muhammad  Akib. “ Wewenang  Kelembagaan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Di  Era Otonomi  Daerah. ” Jurnal  Media  Hukum. Volume  19.  Nomor  2.  (2012). https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103.
Roni  Sulistyanto  Luhukay. “ Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. ” Jurnal Meta-Yuridis. Volume 4. Nomor 1. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827.
Sentot  Sudarwanto,  Dona  Budi  Kharisma  Al. “ Omnibus  Law  Dan  Izin  Lingkungan Dalam  Konteks  Pembangunan  Berkelanjutan. ” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum
Nasional. Volume 9. Nomor 1. (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411.
Wahyu Nugroho. “ Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. ” Masalah-Masalah Hukum. Volume 48. Nomor 4.
(2019). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang -Undang.