## PARADIGMA POLITIK HUKUM PENGUPAHAN INDONESIA: STUDI HAK ATAS UPAH LAYAK BAGI BURUH INFORMAL
Syahwal Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email: syahwal1899@mail.ugm.ac.id disampaikan 14/07/2022 – di -review 06/09/2022
– diterima 24/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.5957

## Abstract
In developing countries, including Indonesia, majority of workers are informal with low wages. This situation  occurs  mainly  because  of  the  problems  with  their  status  as  informal  workers  and  how Indonesian  labor  law  regulates  on  that  matter.  On  this  basis,  this  research  was  conducted  by investigating labor law policies in the field of wages that do not protect informal workers, i.e., wage policy. There are two issues that are the focus of the study in this research. The first is: what is the paradigm of Indonesian wage policy? Second, what paradigm must be incorporated into wage policy in order to provide informal workers with decent wages? The research was conducted using a non- doctrinal research type supported by statutory and conceptual approaches. The conceptual approach is particularly based on Roscoe Pound’s conceptualization of sociological jurisprudence. The research resulted in the finding that Indonesian wage policy is based on the contractualism paradigm, which is rooted in the idea of neoliberalism and causes informal workers to receive low wages. The study also reveals that there is a need to incorporate a human rights paradigm into Indonesian wage policy so that Indonesian wage policy is able to provide a decent life for informal workers.
Keywords: informal workers; wage policy; neoliberalism; human rights;

## Abstrak
Di  negara  berkembang,  sebagian  besar  buruh  merupakan  buruh  informal  dengan  upah  rendah, begitupun di Indonesia. Upah rendah yang diterima buruh informal disebabkan karena statusnya sebagai buruh informal dan bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah kebijakan hukum ketenagakerjaan di bidang pengupahan yang tidak melindungi buruh informal yang merupakan politik hukum pengupahan negara. Ada dua permasalahan  yang  menjadi  fokus  pengkajian  dalam  penelitian  ini,  pertama  adalah  bagaimana paradigma  politik  hukum  pengupahan  Indonesia?  Kedua,  paradigma  apa  yang  harus  dimuat  di dalam politik hukum pengupahan Indonesia guna memberikan upah yang layak bagi buruh informal. Penelitian tergolong sebagai penelitian non-doktrinal yang mendayagunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual secara khusus berpijak pada  bangunan  konseptual sociological  jurisprudence dari  Roscoe  Pound.  Penelitian  ini menghasilkan  penemuan  bahwa  politik  hukum  pengupahan  Indonesia  memiliki  paradigma kontraktualisme  yang  berakar  pada  ide  neoliberalisme  yang  menyebabkan  buruh  informal menerima  upah  yang  rendah.  Penelitian  ini  juga  mengungkap  bahwa  terdapat  kebutuhan  untuk memuat paradigma hak asasi manusia di dalam politik hukum pengupahan Indonesia, agar politik hukum pengupahan Indonesia mampu menjamin kehidupan yang layak bagi buruh informal.
Kata Kunci:
buruh informal; politik hukum pengupahan; neoliberalisme; hak asasi manusia;

## Pendahuluan
Di negara berkembang, sebagian besar dari angkatan kerja menggantungkan hidupnya di sektor ekonomi informal. Istilah sektor informal, sesungguhnya relatif kompleks. Istilah tersebut dapat merujuk ke kegiatan ekonomi maupun hubungan kerja  yang  berada  di  luar  jangkauan  regulasi  formal  tentang  ketenagakerjaan. 1 Kompleksitas  ekonomi  informal  dapat  dipahami  dengan  melakukan  penegasian terhadap pemahaman atas ekonomi formal. Saat ekonomi formal diartikan sebagai suatu  sektor  kegiatan  ekonomi  yang  terstandarisasi  melalui  regulasi  pemerintah yang terdiri atas aspek perizinan, registrasi, standar kualitas, ketenagakerjaan dan pajak, 2 maka ekonomi informal berdiri di sisi yang sebaliknya.
Dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, pada bulan Agustus 2022 tercatat sebesar  59,31%  dari  angkatan  kerja 3 atau  sekitar  80,24  juta  orang  yang menggantungkan  hidupnya  di  sektor  informal  sebesar.  Besarnya  jumlah  buruh informal  tersebut  menjadi  sebuah  problematika,  dikarenakan  informalisasi terhadap  hubungan  kerja  menyebabkan  degradasi  terhadap  perlindungan  dan pengaturan  hubungan  kerja 4 sehingga  buruh  informal  kurang  atau  bahkan  tidak mendapatkan perlindungan hukum. Imbasnya, saat ekonomi informal dinyatakan bertumbuh  dan  menyerap  banyak  buruh,  turutpula  akan  ditemukan  banyak permasalahan perihal hak-hak buruh di sektor informal. 5
Buruh  informal  yang  berada  di  luar  jangkauan  pengaturan  hukum ketenagakerjaan 6 menyebabkan  mereka  tidak  mendapatkan  jaminan  sosial,
1 Anne  Friday  Safaria  et.al,  Hubungan  Ketenagakerjaan  di  Sektor  Informal:  Permasalahan  dan Prospek , Akatiga, Bandung, 2003, hlm. 2-4.
2 Id.
3 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Booklet Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2022,
https://www.bps.go.id/publication/2022/12/23/70829445f7981a364b4064e4/booklet- survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2022.html, diakses 14 Maret 2023.
4 Indrasari  Tjandraningsih,  Pekerja  Informal  dan  Reformasi  Kebijakan  Ketenagakerjaan  di Indonesia:  Praktik  dan  Tantangan  Kebijakan , dalam  Andi  Misbahul  Pratiwi  (ed.),  Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan , Trade Union Rights Centre, Jakarta, 2020, hlm.. 29.
5 International Labour Organization,  Decent Work and the Informal Economy: Sixth Item on the Agenda, International Labour Office, Geneva, 2002 , hlm. 39.
6 International Labour Organization, The Informal Economy and Decent Work: A Policy Recource Guide, Supporting Transitions to Formality, International Labour Office, Geneva, 2013 , hlm. 2.
perlindungan  di  tempat  kerja,  dan  hak-hak  buruh  lainnya  yang  diatur  di  dalam hukum  ketenagakerjaan.  Buruh  informal  juga  diasosiasikan  dengan  upah  yang rendah, pekerjaan yang berbahaya, keamanan dan perlindungan yang rendah serta banyak kerugian lainnya. Dengan kata lain, pekerjaan di dalam ekonomi informal mewakili  sebuah  pekerjaan  yang  tidak  layak. 7 Terkhusus  terhadap  upah  rendah yang diterima oleh buruh informal, terkandung sebuah masalah di mana hidup dan penghidupan buruh digantungkan hanya pada upah. Maka menjadi hal yang wajar jikalau dalam berbagai aksi indusrial dan demonstrasi buruh, upah selalu masuk dalam  daftar  teratas  tuntutan  buruh. 8 Upah  rendah  yang  diterima  oleh  buruh informal menyebabkan hidup dan penghidupan buruh informal menjadi rentan.
Upah rendah juga didapatkan oleh buruh informal di Indonesia. Bagi buruh informal di Indonesia, upah yang rendah merupakan konsekuensi logis dari tidak terlindunginya buruh informal oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia. 9 Salah satu wujud  dari  perlindungan  hukum  terhadap  upah  buruh  yakni  diaturnya  perihal upah minimum bagi buruh.  Imbas dari tidak terlindunginya buruh informal oleh hukum ketenagakerjaan, buruh informal acapkali harus menerima upah di bawah upah minimum. Keadaan ini pada tataran lebih lanjut akan melahirkan kesenjangan upah bagi buruh informal dan buruh formal. 10
Hukum  ketenagakerjaan  yang  tidak  memberikan  perlindungan  terhadap upah bagi buruh informal tentu memuat suatu paradigma, sebagaimana keyakinan bahwa hukum bukanlah entitas otonom yang terbebas dari beragam variabel di luar hukum. 11 Sebagaimana  hukum  diyakini  memuat  suatu  paradigma  yang
7 Suahasil  Nazara,  Ekonomi  Informal  di  Indonesia:  Ukuran,  Komposisi,  dan  Evolusi , Kantor Ketenagakerjaan Internasional, Jakarta, 2010, hlm. 33.
8 Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati, Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia , Akatiga, Bandung, 2009, hlm. 27.
9 Eksklusi buruh informal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia terlihat dalam pengaturan Pasal  1  Angka  15  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang membatasi  hubungan  kerja  hanya  tercipta  dari  perjanjian  kerja  antara  buruh  dengan pengusaha, sementara perjanjian kerja antara buruh dengan pemberi kerja tidak mendapatkan justifikasi yuridis sebagai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penjabaran lebih lanjut akan diulas dalam sub-pembahasan artikel ini.
10 Sararudin et.al , Survey Pekerja Sektor Informal dan Sektor Formal Era Revolusi Industri di Kota Mataram, 7 Jurnal Ekonobis 2. 175, 189-90, 2021.
11 Alan Hunt, The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law, 19 Law & Society Review 1. 11, 22, 1985.
menyebabkan  hukum  merefleksikan  paradigma  tersebut. 12 Pijakan  tersebut mengindikasikan  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  memuat  suatu  paradigma  yang dimanifestasikan  di  dalam  politik hukum  pengupahan  Indonesia  sehingga  buruh informal  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  upah  yang  layak.  Latar belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  menjadi  titik  berangkat  artikel  ini dengan  merumuskan  dua  permasalahan,  yakni  bagaimana  paradigma  politik hukum  pengupahan  bagi  buruh  informal  dalam  hukum  ketenagakerjaan Indonesia?,  dan  paradigma  apa  yang  harus  dimuat  di  dalam  politik  hukum pengupahan Indonesia guna memberikan upah yang layak bagi buruh informal?
Terhadap  kedua  rumusan  permasalahan  di  atas,  penelitian  ini  tergolong sebagai penelitian non-doktrinal 13 yang melakuan pengkajian terhadap paradigma politik hukum pengupahan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini akan melampaui pengkajian sekadar norma hukum, namun melihat apa yang ada di belakang  norma  hukum  perburuhan  sebagaimana  dimanifestasikan  ke  dalam politik  hukum  pengupahan  Indonesia. 14 Rumusan  permasalahan  pertama  akan menelaah  paradigma  politik  hukum  pengupahan  Indonesia  dengan mendayagunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum perburuhan  yang  menyoal  perihal  pengupahan.  Akan  tetapi,  penelitian  ini  tidak hanya sekadar menelaah secara deksriptif legitimasi norma hukum dari undang- undang, namun juga preskripsi atas norma hukum.
Tidak  berhenti  di  tataran  preskripsi  atas  norma  hukum,  melalui  rumusan permasalahan  kedua,  penelitian  ini  turutpula  akan  merekonstruksi  paradigma politik  hukum  pengupahan  Indonesia  dengan  mendayagunakan  bangunan
12 Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 65.
13 Penelitian  ini  tergolong  penelitian  non-doktrinal  dikarenakan  penelitian  ini  menempatkan hukum  sebagai  sebuah  gejala  sosial  yang  berinteraksi  dengan  gejala  sosial  lainnya. Pengungkapan paradigma terhadap sebuah hukum jelas mengharuskan pengkajian yang tidak sekadar  doktrinal,  dikarenakan  paradigma  yang  ada  di  dalam  hukum  bukanlah  hukum  itu sendiri.
14 Perihal pengkajian paradigma dalam penelitian hukum, lihat selengkapnya dalam Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya , dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 193.
pemikiran sociological  jurisprudence dari  Roscoe  Pound  sebagai  alat  bantu konseptual.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  yang dimaksudkan untuk mengungkap dan membangun paradigma dalam politik hukum pengupahan Indonesia.

## Pembahasan

## Politik Hukum Pengupahan: Sebuah Pengantar
Pengkajian  terhadap  politik hukum  terbagi  ke  dalam  tiga  pokok  bahasan.
Pertama, pengkajian terhadap arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan guna mencapai tujuan negara. Kedua, studi terhadap latar  belakang  politik  dan  subsistem  kemasyarakatan  lainnya  di  balik  lahirnya hukum. Ketiga, pengkajian  terhadap  persoalan-persoalan  di  sekitar  penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. 15 Adanya beragam pengkajian politik hukum, melahirkan sebuah urgensi untuk membatasi pemaknaan politik hukum  yang digunakan di dalam penelitian ini. Terma politik hukum 16 dalam penelitian ini dimaknai sebagai kebijakan negara mengenai produk hukum  yang  akan  diberlakukan  guna  mencapai  tujuan  negara.  Akan  tetapi, pengkajian  terhadap  paradigma  politik hukum  yang  merupakan  fokus  artikel  ini turutpula  akan  bersinggungan  dengan  pemaknaan  politik  hukum  sebagai  latar belakang  politik  atau  dalam  arti  luas  adalah  variabel-variabel  non-hukum  yang mempengaruhi lahirnya suatu hukum.
Bagi  hukum  ketenagakerjaan,  diskursus  politik  hukum  mengindikasikan adanya intervensi negara melalui instrumen hukum di dalam relasi buruh-pemberi
15 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6.
16 Dalam  ilmu  hukum  terdapat  dua  terma  yang  sering  dipergunakan  secara  bergantian  seolah keduanya merupakan terma yang serupa, terma yang dimaksud adalah “politik hukum” serta “hukum  dan  politik”.  Sejatinya,  terma  politik  hukum  adalah  terma  yang  digunakan  unt uk melakukan  pengkajian  terhadap  kebijakan  hukum  negara  dengan  berbagai  macam  pisau analisa,  termasuk  politik.  Berbeda  dengan  itu,  hukum  dan  politik  merupakan  terma  yang digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap interdeterminasi antara hukum dan politik. Sebagaimana  dituliskan  di  atas,  penelitian  ini  menggunakan  terma  politik  hukum  sehingga pengkajiannya akan berkutat pada kebijakan hukum negara di bidang pengupahan dan tidak untuk melihat secara khusus interdeterminasi hukum dan politik di dalamnya.
kerja 17 . Sebuah relasi yang memiliki karakteristik ketidaksetaraan posisi tawar dan konflik  kepentingan  yang  memungkinkan  terciptanya  dominasi  atau  bahkan eksploitasi  terhadap  buruh  sebagai  pihak  yang  lemah. 18 Menjadi  jelas  kemudian bahwa  politik  hukum  ketenagakerjaan  merupakan  intervensi  negara  ke  dalam relasi  buruh-pemberi  kerja  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  buruh  selaku pihak  yang  lemah.  Salah  satu  wujud  intervensi  negara  untuk  memberikan perlindungan  kepada  buruh,  terkhusus  terhadap  upah  adalah  melalui  kebijakan hukum  yang  merupakan  politik  hukum  pengupahan  negara.  Politik  hukum pengupahan  menjadi  suatu  bentuk  intervensi  negara  yang  bahkan  menjangkau pasar  tenaga  kerja  dengan  mengatur  mekanisme  penentuan  upah. 19 Bentuk intervensi negara ke dalam pasar tenaga kerja adalah adanya upah minimum dan struktur skala upah. Hal mana menyebabkan pemberi kerja tidak dapat membeli buruh -dalam bentuk upah- sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.
Politik  hukum  pengupahan  bertugas  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan hukum  yang  dihadirkan  negara  mampu  untuk  mencegah  terjadinya  eksploitasi buruh. 20 Eksploitasi  mana  dapat  terjadi  secara  langsung  ataupun  secara  tidak langsung  dengan  pemberian  upah  rendah  yang  mengenyampingkan  martabat manusia  seorang  buruh.  Buruh  dimungkinkan  menerima  upah  yang  rendah dikarenakan buruh di dalam pasar tenaga kerja acapkali dipandang sekadar sebagai komoditas. 21 Buruh  dipandang  sebagai  barang  dagangan  yang  hanya  memiliki aspek  ekonomi  dan  tidak  dengan  aspek  sosial  seperti  kesejahteraan  dan  juga pengembangan diri buruh. Menjadi jelas kemudian bahwa dalam tataran ide, politik
17 Terma  ini  digunakan  untuk  merujuk  hubungan  yang  tercipta antara  buruh  dengan  pemberi kerja secara luas. Terma ini dimaksudkan berbeda dengan terma hubungan kerja yang akan marak dijumpai di dalam artikel ini. Terma relasi buruh-pemberi kerja jelaslah bukan terma hukum, melainkan terma sosiologis yang memperlihatkan sebuah hubungan timbal balik antara buruh dengan pemberi kerja.
18 Zoe Adams, Labour Law, Capitalism, and the Juridical Form: Taking a Critical Approach Questions of Labour Law Reform, 50 Industrial Law Journal 3. 434, 440, 2021 .
19 Giuliano Bonoli, Social Policy Through Labor Markets: Understanding National Differences in the Provision of Economic Security to Wage Earners, 36 Comparative Political Studies. 1007, 1010, 2010.
20 ACL Davies, Perspective on Labour Law, Cambridge University Press, New York , 2009, hlm. 145.
21 Alan Supiot, Labour is not a Commodity: The Concept and Meaning of Work in the Twenty-First Century, 160 International Labour Review 1. 1, 6, 2021 .
hukum  pengupahan  menyoal  intervensi  negara  ke  dalam  relasi  buruh-pemberi kerja  melalui  instrumen  hukum guna  menjamin  bahwa  upah  yang  diterima  oleh buruh mampu untuk menjamin kehidupannya secara layak.
Upaya  pengimplementasian  peran  negara  melalui  politik  hukum pengupahan  guna  menciptakan  kehidupan  yang  layak  bagi  buruh  kerapkali mendapatkan  ujiannya  tatkala  negara  sebagai  institusi  politik  gagal  untuk memanifestasikan hakikat intervensinya di dalam relasi buruh-pemberi kerja. Alih- alih melindungi buruh, negara justru melegitimasi pelanggaran terhadap hak-hak buruh, termasuk perihal upah. Kegagalan negara dapat bersumber dari banyak hal, akan  tetapi  dalam  relasi  buruh-pemberi  kerja,  kegagalan  negara  paling  kuat bersumber  dari  ketidakberpihakannya  kepada  pihak  yang  lemah  yakni  buruh. Sebagaimana  Miliband 22 menuliskan  bahwa  negara  selalu  memihak  kepada kepentingan pemberi kerja, negara menjadikan kepentingan pemberi kerja seolah sebagai kepentingan nasional. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemberi kerja dapat  mendesak  negara  untuk  memihak  kepentingannya,  sembari  menegasikan kepentingan  buruh  sebagai  pihak  yang  kepentingannya  diametral  dengan kepentingan pemberi kerja.
Pijakan-pijakan di atas memperlihatkan bahwa meskipun pada tataran ide politik hukum pengupahan dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hidup layak bagi  buruh  melalui  upah  yang  diterimanya,  akan  tetapi  pada  tataran  praksis, konsepsi  ideal  tersebut  dapat  terbajak  oleh  beragam  alasan.  Pembajakan  mana berakibat pada melencengnya politik hukum pengupahan dari tujuannya. Alih-alih melindungi  buruh,  politik  hukum  pengupahan  negara  justru  melegitimasi eksploitasi buruh melalui pemberian upah yang rendah.

## Mengungkap Paradigma Politik Hukum Pengupahan bagi Buruh Informal
Rahardjo 23 menuliskan  bahwa  hukum  memiliki  paradigma,  yakni  suatu perspektif  dasar.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  hukum  tidak  dapat  dipandang sebagai entitas otonom yang bersih dan terbebas dari beragam varibel di luar atau
22 Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Basic Book, New York, 1969 , hlm. 160-163.
23 Satjipto Rahardjo, Supra no 12, hlm., 65-66.
di  belakangnya.  Hukum  sebagai  sebuah  institusi  sosial  akan  merefleksikan perspektif dasar yang ada di luar dan di belakangnya. 24 Paradigma yang dimiliki oleh hukum akan terefleksikan ke dalam hukum, baik melalui bentuk hukum atau bahkan  norma  hukum  itu  sendiri.  Hukum  yang  menjadi  wadah  perwujudan  dari suatu  paradigma,  membawa  arti  bahwa  kehadiran  hukum  adalah  untuk memajukan  dan  melindungi  paradigma  yang  telah  diwujudkan  di  dalam  hukum. Berdasar  pada  pijakan-pijakan  tersebut,  dalam  pembahasan  ini  akan  diulas persoalan  paradigma  yang  dimajukan  dan  dilindungi  oleh  politik  hukum pengupahan buruh informal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Sebelum  melakukan  telaah  terhadap  paradigma  yang  termuat  di  dalam politik hukum pengupahan di Indonesia, terlebih dahulu perlu ditegaskan perihal konsep  dari  buruh  informal.  Konsepsi  informalitas  bukanlah  sesuatu  yang  telah mendapatkan suatu bentuk pemaknaan yang dapat diterima secara menyeluruh, 25 begitupun terhadap konsepsi informalitas di lapangan ketenagakerjaan yang tidak mendapatkan  pemaknaan  yang  dapat  diterima  oleh  para  ahli  hukum  ataupun praktisi  hukum  ketenagakerjaan.  Artikel  ini  mendudukkan  konsep  informalitas sebagai  suatu  keadaan  di  mana  relasi  buruh-pemberi  kerja  tidak  menjadi  objek pengaturan hukum ketenagakerjaan. 26 Imbasnya, buruh yang terlibat dalam relasi yang demikian tidak mendapatkan perlindungan dari hukum ketenagakerjaan.
Berangkat  dari  konsepsi  tersebut,  informalitas  dalam  hukum ketenagakerjaan  Indonesia  dapat  terlacak  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang mengatur bahwa  hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  buruh  yang timbul berdasarkan perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut, hubungan kerja yang mendapat pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak normatif dari hukum
24 Id .
25 Terkait  diskursus  akan  konsepsi  informalitas,  rujuk  dalam Supriya  Routh,  Building  Informal Workers  Agenda:  Imagining  Informal  Employment  in  Conceptual  Resolution  of  Informality,  2 Global Labour Journal 3. 208, 211-6, 2011; International Labour Organization , Supra no 6, hlm., 3-4.
26 Nabiyla Risfa Izzati, Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia,  50  Masalah-Masalah  Hukum  3.  290,  291,  2021;  Ida  Hanifah, Kebijakan  Perlindungan  Hukum  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  Melalui  Kepastian  Hukum,  17 Jurnal Legislasi Indonesia 2. 193, 202, 2020.
ketenagakerjaan hanyalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kerja antara buruh  dengan  pengusaha.  Pengaturan  yang  demikian  jelas  mengenyampingkan buruh yang terikat perjanjian kerja dengan pemberi kerja dari hak-hak normatif yang  ada  di  dalam  hukum  ketenagakerjaan.  Padahal  UU  Ketenagakerjaan  turut menjustifikasi  bentuk  lain  dari  perjanjian  kerja  selain  perjanjian  kerja  antara pengusaha  dengan  buruh,  yakni  perjanjian  kerja  antara  buruh  dengan  pemberi kerja  sebagaimana  ditemukan  dalam  pengaturan  Pasal  1  Angka  14  UU Ketenagakerjaan.
Cakupan  pengaturan  yang  diberikan  oleh  hukum  ketenagakerjaan sebagaimana  disinggung  di  atas  menyebabkan  perjanjian  kerja  antara  buruh dengan pemberi kerja tidak dikategorikan sebagai suatu hubungan kerja. Keadaan ini  membawa  konsekuensi  logis  bahwa  buruh  yang  melakukan  pekerjaan  atas dasar perjanjian kerja dengan pemberi kerja digolongkan sebagai buruh informal yang  tidak  menjadi  cakupan  pengaturan  hukum  ketenagakerjaan. 27 Hal  ini  tidak terlepas dari paradigma perlindungan yang diberikan oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia  yang  didasarkan  pada  adanya  hubungan  kerja.  Konsekuensi  logis  dari keadaan  ini  adalah  buruh  informal  tidak  memiliki  beragam  hak  seperti  jaminan sosial,  cuti  berbayar,  dan  lain-lain,  selayaknya  buruh  yang  oleh  hukum ketenagakerjaan diakui terikat dengan hubungan kerja.
Salah  satu  contoh  buruh  informal  yang  marak  diperbincangkan  adalah pekerja rumah tangga, yang mana tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia,  termasuk  perihal  upah.  Pekerja  rumah  tangga  tidak  terlindungi  oleh hukum  ketenagakerjaan  dikarenakan  pekerja  rumah  tangga  terikat  perjanjian dengan  pemberi  kerja,  perjanjian  mana  dikecualikan  dari  perjanjian  yang melahirkan  hubungan  kerja.  Imbas  dari  ketiadaan  perlindungan  bagi  pekerja rumah  tangga  sebagai  salah  satu  contoh  buruh  informal  menyebabkan  pekerja rumah tangga kerapkali berhadapan dengan kekerasan ekonomi seperti upah yang
27 Buruh yang tidak menjadi subjek dan objek pengaturan UU Ketenagakerjaan hanyalah satu dari beberapa  bentuk  pekerjaan  informal.  Rujuk  selengkapnya  dalam International  Labour Organization,  Report  of  the  Conference:  Seventeenth  International  Conference  of  Labour Statisticians (ICLS), International Labour Office, Geneva , 2003, hlm. 13.
tidak  dibayarkan  ataupun  upah  yang  rendah. 28 Data  Badan  Pusat  Statistik menunjukkan  bahwa  rata-rata  upah  nominal  pekerja  rumah  tangga  untuk  bulan Desember  2022  berada  di  kisaran  Rp437.066,00  sementera  upah  riil  berada  di kisaran Rp384.855,00. 29
Upah  rendah  yang  diterima  oleh  buruh  informal  jelas  menyimpang  dari pengaturan  pengupahan  bagi  buruh  dalam  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia, sebagaimana  ketentuan  Pasal  88  Ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Ketentuan  ini  kembali  terulang  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja. Lebih khusus, ketentuan terkait pengupahan dapat ditemui di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  yang dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dituliskan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak  atas penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut memperlihatkan  gagasan  akan  pengupahan  yang  inklusif,  ditandai  dengan penggunaan frasa  “setiap  pekerja/buruh” .  Ketentuan a  quo mengindikasikan bahwa  setiap  orang  yang  bekerja  tanpa  memperdulikan  bentuk,  status  dan karakteristik pekerjaannya berhak atas upah yang layak bagi kemanusiaan. Maka daripada itu, buruh informal sejatinya juga memiliki hak untuk memperoleh upah yang layak bagi kemanusiaan.
Impian  akan  pengaturan  pengupahan  yang  inklusif  di  atas  segera  dicegat melalui ketentuan Pasal 3 PP Pengupahan. Ketentuan a quo menegaskan bahwa hak pekerja/buruh atas upah timbul saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan  pengusaha  dan  berakhir  pada  saat  putusnya  hubungan  kerja.  Melalui ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa hak atas upah yang layak hanya diberikan
28 Tempo, Pekerja Rumah Tangga Bukan Warga Kelas Dua, https://koran.tempo.co/read/editorial/479737/mengapa-ruu-pprt-perlu-segera-disahkan, diakses 20 Januari, 2023.
29 Badan  Pusat  Statistik,  Berita  Resmi  Statistik:  Perkembangan  Upah  Pekerja/Buruh Desember 2022,  https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/02/2021/upah-nominal-harian-buruh- tani-nasional-desember-2022-naik-sebesar-0-22- persen.html#:~:text=Upah%20nominal%20harian%20buruh%20tani%20nasional%
20pada% 20Desember%202022%20naik,penurunan%20sebesar%200%2C73%20persen, diakses 15 Maret, 2023.
kepada  buruh  yang  memiliki  perjanjian  kerja  dengan  pengusaha.  Sebagaimana konsepsi  informalitas  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  buruh  informal  lantas menjadi  buruh  yang  tidak  tergolong  sebagai  buruh  yang  berhak  atas  upah  yang layak bagi kemanusiaan. Konsekuensinya, perhitungan upah bagi buruh informal dapat dilakukan tanpa memperhatikan kelayakannya. Upah buruh informal dapat ditetapkan  tanpa  memperhatikan  apakah  penerimaan  buruh  dari  hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara  layak  yang  meliputi  makanan  dan  minuman,  sandang,  perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 30
Bagi  buruh  informal  di  Indonesia,  ketiadaan  perlindungan  hukum menyebabkan buruh informal acapkali menerima upah di bawah upah minimum, serta  tidak  adanya  jaminan  sosial  yang  melindungi  buruh  informal. 31 Buruh informal menerima upah di bawah upah minimum dikarenakan pemberi kerja tidak dibebankan  sebuah  tanggung  jawab  untuk  memberikan  upah  kepada  buruh informal  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Konsepsi  informalitas yang  telah  diulas  jelas  memperlihatkan  bahwa  buruh  informal  dilepaskan  sama sekali  dari  perlindungan  hukum  yang  lazimnya  diberikan  kepada  buruh  formal. Keadaan inilah yang menyebabkan buruh informal harus menerima upah rendah, tidak ada jaminan sosial, dan pada taraf tertentu juga menyebabkan buruh informal mengalami kesukaran untuk berserikat. 32 Pada akhirnya, buruh informal menjadi kelompok yang memperlihatkan suatu kerja yang tidak layak. 33
Pengaturan  pengupahan  yang  mengenyampingkan  buruh  informal  telah ditemui baik di dalam  UU  Ketanagakerjaan,  UU Cipta Kerja,  PP Pengupahan, dan bahkan  dalam  Perpu  Cipta  Kerja  yang  mana  adalah  aturan  hukum  yang mengugurkan  legitimasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  yang  menyatakan  UU  Cipta  Kerja  inkonstitusional  bersyarat.
30 Undang-Undang  R.I.,  No.  13  Tahun  2003,  Ketenagakerjaan,  L.N.R.I.  Tahun  2003  No.  39, Penjelasan Pasal 88 Ayat (1).
31 Mohammad Setiawan, Sektor Informal dan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia , dalam Andi  Misbahul  Pratiwi  (ed.),  Ekonomi  Informal  di  Indonesia:  Tinjauan  Kritis  Kebijakan Ketenagakerjaan , Trade Union Rights Centre, Jakarta, 2020, hlm. 221.
32 Anne Friday Safaria et.al , Supra no 1, hlm., 12.
33 Suahasil Nazara, Supra no 7, hlm., 33.
Perubahan-perubahan aturan hukum yang merupakan politik hukum pengupahan negara  memperlihatkan  tidak  adanya  upaya  untuk  memberikan  perlindungan pengupahan  bagi  buruh  secara  holistik,  termasuk  saat  pemerintah  mengularkan Perpu  Cipta  Kerja  sebagai  produk  hukum  yang  dimaksudkan  untuk  menangani persoalan yang mendesak. Alih-alih menciptakan hukum pengupahan yang inklusif, politik  hukum  pengupahan  Indonesia  terus  melanggengkan  pemilahan  dan pemilihan buruh yang menyandang hak atas upah yang layak.
Tidak diakui dan dilindunginya buruh informal dari beragam hak normatif sejatinya  baru  ditemui  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Dalam  catatan  historis, hukum ketenagakerjaan Indonesia pernah mengakui keberadaan  buruh informal beserta  hubungan  kerja  informal,  sebagaimana  ditemukan  di  dalam  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Melalui ketentuan Pasal 1  Angka  32 34 dan  Angka  33 35 undang-undang a  quo termaktub  jelas  pengakuan keberadaan buruh informal beserta hubungan kerja informal. Tidak hanya sekedar pengakuan, UU No. 25 Tahun 1997 juga memberikan perlindungan kepada buruh informal  untuk  memperoleh  jaminan  sosial  tenaga  kerja, 36 perlindungan  terkait keselamatan  kerja, 37 hak  untuk  menerima  pembinaan  dan  pengembangan  yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. 38
Perlindungan  bagi  buruh  informal  yang  ditemukan  di  dalam  UU  No.  25 Tahun  1997  lantas  hilang  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  termasuk  perihal perlindungan atas upah yang layak. Hal ini menjadikan pengungkapan paradigma politik hukum  pengupahan  bagi  buruh  informal  tidak  dapat  mengenyampingkan aspek  historis  dari  UU  Ketenagakerjaan.  UU  Ketenagakerjaan  menjadi  salah  satu
34 Ketentuan Pasal 1 Angka 32 berbunyi “ pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan ”.
35 Ketentuan Pasal 1 Angka 33 berbunyi “ hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang  terjalin  antara  pekerja  dan  orang  perseorangan  atau  beberapa  orang  yang  melakukan usaha  bersama  yang  tidak  berbadan  hukum  atas  dasar  saling  percaya  dan  sepakat  dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil” .
36 Undang-Undang R.I., No. 25 Tahun 1997, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 1997 No. 73, Pasal 158.
37 Undang-Undang R.I., No. 25 Tahun 1997, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 1997 No. 73, Pasal 159.
38 Undang-Undang R.I., No. 25 Tahun 1997, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 1997 No. 73, Pasal 160.
undang-undang  dari  paket  peraturan  perundang-undangan  yang  dihadirkan seiring dengan gelombang pembaharuan hukum ketenagakerjaan Indonesia pasca Orde Baru. 39 Pembaharuan hukum yang dilakukan kala itu merupakan prasyarat pinjaman yang diberikan oleh International Monetary Fund dan World Bank, hal ini menjadikan  pembaharuan  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia  kala  itu  adalah pembaharuan  yang  mengarah  kepada  neoliberalisasi  hukum  ketenagakerjaan Indonesia. 40
Neoliberalisme dalam diskursusnya tidaklah menghilangkan peran negara, neoliberalisme membutuhkan negara, namun negara yang dimaksud adalah negara yang telah direkonstruksi sedemikian rupa hingga mampu mendukung pasar yang diagungkan  neoliberalisme. 41 Negara  dalam  neoliberalisme  justru  memainkan peranan yang besar, utamanya dalam mengakomodasi kepentingan pasar termasuk dengan melepaskan tanggung jawab sosialnya 42 seperti pemenuhan hak atas upah yang  layak.  Dalam  menjalankan  perannya,  negara  dimungkinkan  untuk menggunakan  segala  perlengkapannya,  seperti  aparat  negara  dan  bahkan instrumen hukum. 43 Negara diyakini memiliki kontrol atas hukum, sehingga negara
39 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1997  tentang  Ketenagakerjaan  sejatinya  juga  merupakan undang-undang yang dihadirkan Orde Baru sebagai upaya untuk mendukung kehadiran pasar bebas,  sebagaimana  dipersyaratkan  oleh World  Bank. Akan  tetapi,  UU  No.  25  Tahun  1997 tidaklah  termasuk  ke  dalam  gelombang  neoliberalisasi  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia dikarenakan  pada  saat  itu World  Bank tidak  mensyaratkan  secara  khusus  dilakukannya pembaharuan  hukum  ketenagakerjaan  sebagai  syarat  pemberian  pinjaman.  Neoliberalisasi hukum ketenagakerjaan Indonesia baru terjadi setelah keruntuhan rezim otoritarianisme Orde Baru,  di  mana World  Bank juga International  Monetary  Fund mulai  menekankan  adanya perubahan  struktural  terhadap  hukum  dan  institusi  hukum.  Oleh  karenanya,  neoliberalisasi hukum  ketenagakerjaan  Indonesia  baru  terjadi  dengan  dihadirkannya  paket  peraturan perundang-undangan  meliputi  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Terhadap perubahan cara pandang World Bank dan International Monetary Fund atas syarat pemberian pinjaman kepada negara, lihat selengkapnya dalam Lawrence Tshuma, The Political Economy of the World Bank’s Legal Framework for Economic Development, 8 Social & Legal Studies 1. 75, 1999.
40 Jafar  Suryomenggolo, The  Making  of  a  New  Social  Contract:  Labour  Law  in  Indonesia  after Reformasi, 28 Kora Open Access Journals 2. 85, 113, 2018.
41 Julie A Wilson, Neoliberalism , Routledge, New York, 2018, hlm. 23.
42 Arianto  Sangadji,  Neoliberalisme  Pengalaman  Indonesia,  dalam  Coen  Husain  Pontoh  dan Arianto  Sangadji  (ed.),  Neoliberalisme:  Konsep  dan  Praktiknya  di  Indonesia , Pustaka IndoPROGRESS, tanpa lokasi, 2021, hlm. 138.
43 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York , 2005 , hlm. 2.
diharapkan  mampu  mengontrol  hukum  untuk  menjaga  pasar.  Bagi  hukum ketenagakerjaan, determinasi neoliberalisme tercermin dari hilangnya intervensi negara ke dalam relasi buruh-pemberi kerja dan juga hukum ketenagakerjaan yang lentur agar biaya buruh dalam proses produksi dapat ditekan ke titik yang paling rendah.
Imbas  dari  determinasi  neoliberalisme  di  dalam  hukum  ketenagakerjaan adalah  dimuatnya  paradigma  kontraktualisme  di  dalam  hukum  ketenagakerjaan Indonesia.  Sebuah  paradigma  yang  menekankan  agar  pemenuhan  hak  buruh didasarkan pada kesepakatan antara buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Negara  tidak  lagi  melakukan  intervensi  ke  dalam  relasi  buruh-pemberi  kerja dengan  menetapkan  standar  pengupahan  bagi  buruh  informal.  Hal  ini  dilakukan negara  dikarenakan  di  dalam  neoliberalisme,  negara  yang  dibutuhkan  adalah negara yang melepaskan diri dari relasi buruh-pemberi kerja.  Paradigma hukum ketenagakerjaan  turutpula  menjadi  paradigma  politik  hukum  pengupahan  bagi buruh  informal.  Paradigma  mana  menyebabkan  politik  hukum  pengupahan memuat  kebebasan  bagi  buruh  informal  dan  pemberi  kerja  untuk  mengatur besaran dan mekanisme pemberian upah berdasarkan kesepakatan.
Paradigma  kontraktualisme  dalam  politik hukum  pengupahan  bagi  buruh informal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia semakin nampak nyata melalui mandeknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah  terlibat  di  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  sejak  tahun  2004. Kerangka  hukum  yang  dihadirkan  negara  melalui  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 44 juga turut mengamini paradigma kontraktualisme yang dimaksud. Paradigma ini nampak jelas dalam ketentuan Pasal 7 Permenaker No. 2
44 Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  merupakan  kerangka  normatif  yang  diakui  oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Permenaker No. 2 Tahun 2015 dijadikan sebagai prakondisi dalam proses penyiapan sebuah  undang-undang  yang  mengatur  perihal  pekerja  rumah  tangga.  Rujuk  selengkapnya dalam  United  Nations  Economic  and  Social  Council,  Second  Periodic  Report  Submitted  by Indonesia under Articles 16 and 17 of the Covenant, due in 2019, E/C.12/IDN/2, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2021, hlm. 13-14.
Tahun 2015 yang menuliskan bahwa pekerja rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja. Imbas dari paradigma kontraktualisme, penentuan upah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja tidak dibarengi dengan kehadiran negara untuk memastikan bahwa upah yang disepakati adalah upah yang layak bagi kemanusiaan.
Melengkapi  mandeknya  RUU  PPRT,  paradigma  kontraktualisme  dalam politik hukum pengupahan semakin menguat dengan dihadirkannya UU Cipta Kerja berikut  dengan  Perpu  Cipta  Kerja.  Melalui  naskah  akademik  UU  Cipta  Kerja diketahui  bahwa  kehadiran  undang-undang a  quo adalah  untuk  menyediakan payung hukum bagi globalisasi ekonomi. 45 Atas  alasan tersebut, hukum haruslah menjadi  alat  yang  melindungi  dan  menyokong  ide  yang  dibawa  oleh  globalisasi ekonomi.  Saat  globalisasi  ekonomi  membutuhkan  kestabilan  dan  ketepatan prakiraan, hukum dan institusi hukum harus memastikan hal tersebut. Salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  hukum  guna  memastikan  hal  tersebut  adalah dengan mengatur agar negara tidak mengintervensi relasi antara buruh-pemberi kerja.  Berdasarkan  pijakan-pijakan  tersebut,  kehadiran  UU  Cipta  Kerja  akan semakin  menguatkan  paradigma  kontraktualisme  dalam  politik  hukum pengupahan  Indonesia.  Hal  serupa  dengan  kehadiran  Perpu  Cipta  Kerja  yang notabenenya  secara  substansial  hanyalah  produk  hukum  yang  digunakan  untuk mengembalikan  legitimasi  UU  Cipta  Kerja  yang  sebelumnya  hilang  dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU 91/PUU-XVIII/2020.
Tidak  terlindunginya  buruh  informal  terhadap  hak  atas  upah  yang  layak dalam  politik  hukum  pengupahan  merupakan  implikasi  dari  adaptasi  ide neoliberalisme  di  dalam  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia.  Negara  diharuskan menjauh  dari  relasi  buruh-pemberi  kerja  dan  membiarkan  para  pihak  untuk mengatur  hak  dan  kewajibannya  sendiri.  Politik  hukum  pengupahan  Indonesia yang  berparadigma  kontraktualisme  menyebabkan  besaran  dan  mekanisme pembayaran  upah  buruh  informal  diserahkan  kepada  kesepakatan  antara  buruh
45 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia,  Naskah  Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, https://uu- ciptakerja.go.id/naskah-akademisruu-tentang-cipta-kerja/, diakses 3 April 2023.
dengan  pemberi  kerja.  Implikasinya  pasti,  ketidaksetaraan  posisi  tawar  yang disertai konflik menyebabkan buruh informal menerima upah yang rendah. Dalam jangka panjang, upah rendah yang diterima buruh informal akan dianggap sebagai sebuah  kewajaran  mengingat  buruh  formal  juga  akan  menerima  upah  rendah sebagai akibat dari neoliberalisasi hukum ketenagakerjaan. 46

## Konstruksi  Paradigma  Politik  Hukum  Pengupahan  dalam  Pemenuhan  Hak Buruh Informal atas Upah Layak
Upah  merupakan  hak  buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan. 47 Upah merupakan  unsur  esensial  dari  suatu  perjanjian  kerja  antara  buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja. 48 Unsur esensial yang menjadi kontra prestasi bagi buruh  yang  telah  melakukan  pekerjaan  pada  pengusaha  atau  pemberi  kerja, sekaligus menjadi alasan utama buruh melakukan pekerjaan.
Pertukaran  upah  dan  pekerjaan  dalam  relasi  buruh-pemberi  kerja merupakan pertukaran yang memuat konflik. Konflik terjadi dikarenakan upah dan pekerjaan  berada  pada  sisi  yang  diametral.  Peningkatan  upah  akan  mengurangi keuntungan  pengusaha  atau  pemberi  kerja,  begitupun  dengan  peningkatan keuntungan  yang  mensyaratkan  pengurangan  hak-hak  buruh. 49 Keinginan  untuk memaksimalkan keuntungan, selalu bermuara pada pengurangan hak-hak buruh, termasuk pengurangan hak buruh atas upah. Guna melipatgandakan keuntungan, tidak jarang pengusaha atau pemberi kerja menekan upah ke tingkatan terendah,
46 Miguel Angel Centeno dan Alejandro Portes, The Informal Economy in the Shadow of the State, dalam Patricia Fernandez-Kelly dan Jon Shefner, Out of the Shadows, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2006 , hlm. 43.
47 Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 39, Pasal 1 Angka 30.
48 Hugh Collins et.al, Labour Law, Cambridge University Press, New York, 2012 , hlm. 229.
49 Christian Yao et.al, The Living Wage as an Income Range for Decent Work and Life, 39 Employee Relations 6. 875, 877, 2017.
padahal  upah  yang  rendah  menempatkan  martabat  manusia  dari  buruh  dalam posisi yang penuh kerentanan. 50
Perlu  dipahami  bahwa upah  yang  layak  melampaui  upah  minimum.  Upah minimum  dikonstruksikan  bagi  buruh  sekadar  untuk  hidup  secara  subsisten, sekadar  agar  buruh  memiliki  tenaga  untuk  melakukan  pekerjaannya.  Sementara itu, upah yang layak ditandai dengan sistem pengupahan yang memperhitungkan aspek sosial dari buruh, seperti kebutuhan hidup buruh dan keluarganya. 51 Upah yang  layak  menandakan  bahwa  pengupahan  dikonstruksikan  untuk  lebih  dari seka dar “untuk hidup” namun juga untuk meningkatkan taraf hidup buruh. Menjadi dapat ditegaskan bahwa upah minimum tidak secara mutatis mutandis menjamin bahwa buruh telah memperoleh upah yang layak, namun kehadiran upah minimum mampu menjaga buruh dari kemiskinan dalam pekerjaan.
Upah yang layak merupakan alat yang memiliki potensi untuk memerangi ketidaksetaraan 52 yang  disebabkan  oleh  kapitalisme, 53 sehingga  memungkinkan buruh  hidup  dengan  cara  yang  bermartabat. 54 Upah  yang  layak  beririsan  erat dengan martabat manusia yang ada pada diri buruh, sehingga dengan upah yang layak,  buruh  diharapkan  mampu  menjalani  hidup  yang  layak  tanpa  kehilangan martabatnya.  Maka  dari  itu,  upah  rendah  yang  diterima  oleh  buruh  informal 55 menyebabkan buruh informal tidak dapat hidup layak dan memiliki kemungkinan untuk  kehilangan  martabatnya  sebagai  manusia,  terutama  saat  harus  menerima pekerjaan dengan kondisi dan syarat-syarat kerja yang eksploitatif.
Permasalahan  pengupahan  bagi  buruh  informal  jelas  membutuhkan intervensi  hukum.  Hukum  utamanya  pada  tataran  kaidah,  berfungsi  untuk
50 ACL Davies, Supra no 20, hlm., 140.
51 Stuart C Carr et.al, The Living Wage: Theoretical Integration and An Applied Research Agenda, 155 International Labour Review 1 . 1, 3-5, 2016.
52 Donald  Hirsch,  The  Living  Wage  and  Low  Income:  Can  Adequate  Pay  Contribute  to  Adequate Family Living Standards, 38 Critical Social Policy 2 , 367, 371, 2018.
53 Id . 54 Christian Yao, et.al , Supra no 49, hlm., 877.
55 International Labour Organization mengakui bahwa secara umum pendapatan buruh informal jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan buruh formal. Rujuk dalam International Labour Organization, Supra no 5, hlm., 31.
melindungi kepentingan setiap orang di dalam masyarakat, 56 yang mana dalam hal ini adalah kepentingan buruh informal untuk mendapatkan upah yang layak. Bagi hukum  ketenagakerjaan  Indonesia,  intervensi  ke  dalam  mekanisme  pengupahan buruh  informal  mengharuskan  adanya  pembaharuan  hukum  ketenagakerjaan, terkhusus lagi terhadap paradigma politik hukum pengupahan bagi buruh informal. Dalam  diskursus  hukum  ketenagakerjaan,  salah  satu  alasan  yang  mendorong dilakukannya  pembaharuan  hukum  adalah  kegagalan  hukum,  utamanya  dalam tataran bentuk dan norma hukum dalam memberikan perlindungan bagi buruh. 57 Uraian-uraian di atas jelas memperlihatkan kegagalan norma hukum dalam politik hukum  pengupahan  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  buruh informal,  berdasarlah  kemudian  jikalau  dilakukan  pembaharuan  politik  hukum pengupahan di Indonesia.
Dalam  diskursus  filsafat  hukum,  upaya  pembaharuan  hukum  guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  terkhusus adressat sebuah  hukum,  erat kaitannya  dengan  aliran sociological  jurisprudence. Suatu  aliran  dalam  filsafat hukum  yang  konstituen  utamanya  adalah  Roscoe  Pound.  Melakukan  peninjauan secara singkat, pada awal perkembanganya, pandangan Pound terkait sociological jurisprudence banyak  dipengaruhi  oleh  ide  ‘ social  control’ yang  digaungkan  oleh Edward  Ross. 58 Ross  memandang  beberapa  variabel 59 yang  mampu  menjamin terciptanya  kontrol  dalam  kehidupan  sosial  di  masyarakat  modern  dan mengidentifikasi bahwa hukum merupakan variabel yang paling mumpuni dalam mengontrol masyarakat. 60 Selain itu, Pound juga dipengaruhi oleh Wiliiam James, seorang pragmatis. 61 Pengaruh ini menyebabkan hukum dalam pandangan Roscoe
56 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 13.
57 Guy Davidov, Articulating Labour Law’s Goals: Why and How , 3 European Labour Law Journal 2. 130, 133, 2012 .
58 Roger Cotterrell, Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry, Routledge, New York, 2018 , hlm. 2.
59 Variabel  sebagaimana  dimaksud  oleh  Ross  meliputi  opini  publik,  pendidikan,  kepercayaan pribadi, serta sentiment moral.
60 Roscoe Pound, Sociology of Law and Sociological Jurisprudence, 5 The University of Toronto Law Journal 1. 1, 12, 1943; Roger Cotterrell , Supra no 58, hlm., 12.
61 Dragan Milovanovic, An Introduction to the Sociology of Law, Criminal Justice Press, New York, 2003 , hlm. 111.
Pound memiliki dua komponen, yakni hukum sebagai alat untuk meredakan konflik dan  hukum  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  keinginan  manusia  sebanyak mungkin. 62
Terkait  dengan  gagasan sociological  jurisprudence ,  Pound  memandang hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat. Hukum dijadikan alat  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditentukan  dalam  sebuah  undang-undang. 63 Hukum  menjadi  pelopor  perubahan 64 sistem  sosial  untuk  memenuhi  keinginan manusia,  baik dalam  artian  individu  atau  sebagai  bagian  dari  kelompok  sosial. 65
Singkatnya,  hukum  dijadikan  sebagai  alat  rekayasa  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Dalam  melakukan  rekayasa  untuk  menciptakan  perubahan  sosial, sociological  jurisprudence menggunakan  tatanan  hukum,  baik  dalam  pembuatan aturan  hukum,  penerapan  hukum,  ataupun  dalam  penegakan  hukum. 66 Maka diyakini  bahwa  hukum  selalu  memiliki  tujuan,  namun  tujuan  dari  hukum  tidak pernah  selesai  dan  terus  dalam  proses.  Pound  menuliskan  bahwa  tujuan  hukum berubah  setiap  waktu,  sebagaimana  hukum  pada  masyarakat  primitif  yang bertujuan tidak lebih hanya untuk menjaga perdamaian, sedangkan sistem hukum dalam masyarakat yunani bertujuan untuk menjaga status quo , dan seterusnya. 67
Terhadap  tujuan  dari  hukum  yang  terus  dalam  proses,  maka  hukum  pun selalu dalam proses. Hukum diharuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap kepentingan-kepentingan  yang  timbul  di  dalam  masyarakat, tak  ayal sociological jurisprudence menjadi  aliran  hukum  yang  memastikan  bahwa  fakta-fakta  sosial terkait  kepentingan  yang  timbul  di  dalam  masyarakat  dicatat  dan  dianalisis sehingga termuat di dalam pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. 68 Tugas
62 Louis H Masotti dan Michael A Weinstein, Theory and Application of Roscoe Pound’s Sociological Jurisprudence: Crime Prevention or Control?, 2 University of Michigan Journal of Law Reform. 431, 443, 1969.
63 Satjipto Rahardjo, Supra no 12, hlm., 96.
64 Pelopor  perubahan  yang  dimaksud  merupakan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  sebagai  pemimpin  satu  atau  lebih  lembaga- lembaga kemasyarakatan.
65 L.B Curzon, Jurisprudence, Cavendish Publishing Limited, London, 1998 , hlm. 162.
66 Roscoe Pound, Sociology of Law and Sociological Jurisprudence , Supra no 60 , hlm., 20.
67 Roscoe Pound, The End of Law as Developed in Juristic Thought, 27 Harvard Law Review 7. 605, 1914.
68 L.B Curzon, Supra no 65, hlm., 162.
ini pula yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh sociological jurisprudence , masalah  terkait  bagaimana  agar  pembuatan  hukum,  penerapan  hukum,  dan penegakan  hukum  mempertimbangkan  fakta  sosial  di  mana  hukum  akan diberlakukan dan terhadap siapa aturan hukum tersebut diterapkan. 69
Sebelum  melakukan  upaya  rekonstruski  politik  hukum  pengupahan Indonesia  agar  mengadopsi  kepentingan  buruh  informal  akan  upah  yang  layak, terlebih  dahulu  perlu  didudukkan  makna  kepentingan  dalam sociological jurisprudence. Pound  mengartikan  kepentingan  sebagai  tuntutan  atau  kehendak yang  ingin  dicapai  dan  oleh  karena  itu  harus  diperhitungkan  dalam  mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat. 70 Kepentingan di dalam masyarakat dibagi menjadi tiga, yakni kepentingan individu yang meliputi kepentingan pribadi seperti  kebebasan  berpendapat  dan  berkeyakinan,  berikutnya  adalah  relasi domestik seperti perkawinan, dan substansi seperti kepemilikan aset, kebebasan berkontrak  dan  kebebasan  untuk  berserikat. 71 Berikutnya  adalah  kepentingan publik  yang  meliputi  kepentingan-kepentingan  politis  dari  individu  di  dalam masyarakat yang terorganisir. 72 Terakhir adalah kepentingan sosial yang meliputi perlindungan  umum  seperti  kesehatan,  dan  perlindungan  institusi  sosial  berupa institusi domestik, institusi keagamaan, dan institusi politik. 73
Terhadap kepentingan-kepentingan tersebut, hukum terlebih dahulu akan mendahulukan  kepentingan  sosial.  Begitupun saat  terjadi  konflik kepentingan  di dalam  masyarakat,  Pound  meletakkan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang menengahi  kepentingan  yang  berkonflik. 74 Akan  tetapi,  di  dalam  kenyataannya, hukum  tidaklah  berkedudukan  sebagai  institusi  sosial  yang  menengahi  konflik kepentingan.  Hukum  seringkali  memihak  salah  satu  kepentingan,  sembari meniadakan  kepentingan  lainnya.  Politik  hukum  pengupahan  Indonesia  yang
69 Roscoe Pound, The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence (Concluded), 25 Harvard Law Review 6. 489 , 513, 1912.
70 James A Gardner, The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound: Part 1, 7 Villanova Law Review 1 . 1, 22, 1961.
71 Roscoe Pound, Outline of Lectures on Jurisprudence, Cambridge University Press, New York, 1920 , hlm. 80-2.
72 James A Gardner, Supra no 70, hlm., 22.
73 Roscoe Pound, Supra no 71, hlm., 83-8.
74 Roscoe Pound, Justice According to Law, 13 Columbia Law Review 8. 696, 712, 1913.
mengeluarkan buruh informal dari cakupan perlindungannya menjadi salah  satu perwujudan  hukum  yang  memihak  kepentingan  pemberi  kerja  dan  meniadakan kepentingan  buruh  informal  akan  upah  yang  layak.  Gagasan  ini  memperlihatkan bahwa  upaya  rekonstruksi  politik  hukum  pengupahan  bagi  buruh  informal  di Indonesia  tidalah  cukup  hanya  pada  tataran  ide,  namun  juga  perlu  keterlibatan praksis.  Pengkajian  dalam  sub-pembahasan  ini  merupakan  pembahasan  dalam tataran ide dan tidak menjangkau langkah-langkah praktis di lapangan. Penegasan ini  tidak  berarti  bahwa  penulis  memisahkan  persoalan  ide  dan  praksisnya  di lapangan, yang mana merupakan sisi yang tidak dapat dipisahkan.
Melanjutkan  penelaahan  terkait  dengan  pengadopsian  kepentingan  buruh informal akan upah layak di dalam politik hukum pengupahan. Pound mencetuskan “ jural postulates ” sebagai batu uji bagi kepentingan untuk memperoleh pengakuan di  dalam  hukum. 75 Postulat-postulat  tersebut  merangkum  nilai-nilai  yang  akan menjadi acuan  ataupun rujukan bagi pembuat  undang-undang dalam melakukan perubahan  aturan  hukum. Jural  postulates memuat  asumsi-asumsi,  bahwa  (1) orang lain tidak akan melakukan penyerangan yang disengaja terhadap mereka; (2) mereka  berhak  mendapatkan  manfaat  dari  apa  yang  telah  mereka  temukan, ciptakan dan peroleh; (3) janji  akan dilaksanakan dengan itikad baik dan  bahwa pengumpulan  kekayaan  secara  tidak  adil  dan  irasional  akan  dicegah  sejauh  atau sedapat  mungkin;  (4)  orang  akan  berhati-hati  dalam  bertindak  agar  tidak menimbulkan  risiko  yang  tidak  wajar  bagi  orang  lain;  (5)  warga  negara  berhak untuk beranggapan bahwa beban yang menimpa kehidupan sosial akan ditanggung oleh  masyarakat;  dan  (6)  pemenuhan  standar  hidup  minimal  manusia  harus dijamin bagi setiap warga negara. 76
Gagasan jural postulates di atas diyakini tidaklah berlaku pada semua kurun waktu  dan  tempat. 77 Asumsi-asumsi  dasar  yang  membentuk  sebuah  masyarakat diyakini memiliki karakteristik yang berbeda pada tiap kelompok masyarakat. Bagi
75 James A Gardner, Supra no 70, hlm., 23.
76 L.B Curzon, Supra no 65, hlm., 165.
77 Francis J Powers, Some Reflections on Pound’s Jurisprudence of Interest , 3 Catholic University Law Review 1 , 10, 17, 1953.
Indonesia,  gagasan jural  postulates terefleksikan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  utamanya  pada  alinea keempat. Alinea keempat UUD NRI 1945 menjadi cita hukum  bagi politik hukum Indonesia, sehingga pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum harus selalu diupayakan agar mencapai cita hukum yang didambakan. Cita hukum sebagaimana termuat di dalam pembukaan UUD NRI 1945 menjadi jural postulates bagi politik hukum  di  Indonesia,  sehingga  kepentingan  yang  muncul  akan  diuji  dengan  cita hukum tersebut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan  sosial  merupakan  cita  hukum  yang  menjadi  penentu  arah  politik hukum di Indonesia, yang dalam pengkajian ini adalah politik hukum pengupahan.
Politik  hukum  pengupahan  Indonesia  yang  memuat  paradigma kontraktualisme  telah  menyebabkan  buruh  informal  mendapatkan  upah  rendah, hal mana sejatinya menyebabkan buruh informal tidak dapat hidup sejahtera dan layak. Upah rendah yang diterima oleh buruh informal disebabkan karena adanya konflik kepentingan yang disertai dengan lemahnya posisi tawar buruh informal di hadapan  pemberi  kerja,  sehingga  buruh  informal  harus  menghadapi  keadaan  di mana  upahnya  akan  ditekan  seminimal  mungkin  hingga  hanya  sekadar  cukup untuk  hidup  agar  keesokan  harinya  dapat  kembali  bekerja.  Paradigma kontraktualisme  yang  termuat  di  politik  hukum  pengupahan  Indonesia mengaburkan  fakta  akan  adanya  konflik kepentingan  dan  ketidaksetaraan  posisi tawar antara buruh dan pemberi kerja.
Upah rendah yang diterima oleh buruh informal jelas merentankan buruh informal, tidak hanya di dunia kerja, namun juga dunia di luar dunia kerja seperti pendidikan  dan  bahkan  kesehatan  buruh. 78 Kerentanan  yang  dihadapi  buruh informal sebagai akibat dari upah yang rendah telah menjauhkan buruh informal dari  cita  hukum  Indonesia,  yakni  kesejahteraan  umum.  Cita  hukum  untuk
78 Arne L Kalleberg,  Precarious Work,  Insecure Workers: Employment Relations  in Transition, 74 American Sociological Review 1 . 1, 21, 2009.
memajukan  kesejahteraan  umum  mendambakan  penciptaan  kesejahteraan  yang menyeluruh bagi warga negara, termasuk bagi buruh tanpa memperdulikan bentuk ataupun status hukum dari hubungan kerjanya. Oleh karena itu, kepentingan bagi buruh informal untuk mendapatkan upah layak haruslah dimanifestasikan di dalam politik  hukum  pengupahan,  dikarenakan  kepentingan  buruh  informal  tersebut telah  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk  menggapai  cita  hukum  Indonesia  yang merupakan jural postulates dalam konteks Indonesia.
Politik hukum pengupahan Indonesia harus diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan  cita  hukum  Indonesia,  akan  tetapi  terlebih  dahulu  perlu  dilakukan perubahan terhadap paradigma politik hukum pengupahan. Perubahan paradigma dalam  politik  hukum  pengupahan  Indonesia  harus  dilakukan  dikarenakan sepanjang  paradigma  kontraktualisme  masih  melatarbelakangi  politik  hukum pengupahan  Indonesia,  sepanjang  itu  pula  politik  hukum  pengupahan  Indonesia akan  terus  mengaburkan  ketidaksetaraan  dan  konflik  yang  eksis  di  dalam hubungan buruh dengan pemberi kerja. Politik hukum pengupahan Indonesia akan terus menciptakan imaji bahwa antara buruh informal dengan pemberi kerja dapat tercapai  sebuah  kesepakatan  yang  sungguh  sepakat  perihal  upah,  tanpa  adanya penyalahgunaan keadaan dikarenakan ketidaksetaraan posisi tawar.
Politik hukum pengupahan Indonesia haruslah memuat paradigma hak asasi manusia,  sebagaimana  Artikel  7 International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights 79 yang  telah  disahkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan  International  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan di mana orang yang bekerja mendapatkan imbalan yang  sekurang-kurangnya  mampu  untuk  memenuhi  kehidupan  yang  layak  bagi dirinya dan keluarganya. Frasa “setiap orang” yang digunakan di dalam Artikel 7
79 Artikel  7  ICESCR  merupakan  artikel  yang  mengejawantahkan  Artikel  23  (3) Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa “ everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection”.
ICESCR dimaksudkan bahwa setiap buruh tanpa pembedaan apapun, baik bentuk pekerjaan  atau  keadaan  subyektif  buruh  seperti  jender,  usia,  dan  sebagainya memiliki hak untuk mendapatkan upah yang mampu memenuhi kehidupan yang layak  bagi  dirinya  dan  keluarganya. 80 Kelayakan  yang  dimaksud  paling  tidak penghasilan yang diterima oleh buruh mencukupi untuk menikmati hak-hak yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak, makanan dan sanitasi air yang layak, dan sebagainya. 81
Konstruksi hukum hak atas upah yang layak sebagai hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang meletakkan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. 82 Termuatnya  paradigma  hak  asasi  manusia  di  dalam  politik hukum  pengupahan  akan  merefleksikan  pengaturan  yang  membebankan  negara atas tanggung jawab untuk mengintervensi relasi buruh-pemberi kerja. Intervensi mana dimaksudkan agar negara memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa bahwa buruh informal menerima upah yang layak.  Pada akhirnya, politik hukum  pengupahan  Indonesia  yang  berparadigma  hak  asasi  manusia  akan memungkinkan  negara  untuk  mencapai  cita  hukum  yang  telah  menjadi jural postulates bagi Indonesia.

## Penutup
Signifikansi  kuantitas  buruh  informal  di  Indonesia,  dibarengi  dengan permasalahan  pemenuhan  hak-hak  buruh  informal,  seperti  hak  atas  upah  layak. Buruh  informal  menerima  upah  yang  rendah,  hal  mana  disebabkan  karena dikecualikannya buruh informal dari cakupan pengaturan hukum ketenagakerjaan Indonesia.  Dalam  hal  upah,  pengecualian  buruh  informal  di  dalam  hukum ketenagakerjaan  timbul  karena  politik  hukum  pengupahan  Indonesia  yang memiliki  paradigma  kontraktualisme.  Sebuah  paradigma  yang  menekankan  agar negara tidak melakukan intervensi terhadap relasi buruh informal dengan pemberi
80 United Nations Economic and Social Council, General Comment No. 23 (2016) on the Right to Just and Favourable Conditions of Work (Article 7 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights), par. 5.
81 Id, par. 5.
82 Pablo Scotto, Thingking the Future of Work Through the History of Right to Work Claims, 46 Philosophy and Social Criticism 8. 942, 948, 2019.
kerja, pengecualian buruh informal di dalam hukum ketenagakerjaan merupakan langkah negara untuk tidak mengintervensi relasi buruh informal dengan pemberi kerja.  Paradigma  kontraktualisme  yang  terkandung  di  dalam  politik  hukum pengupahan Indonesia menjadi konsekuensi logis dari gelombang neoliberalisasi hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Paradigma  kontraktualisme  dalam  politik  hukum  pengupahan  Indonesia telah  menyebabkan  buruh  informal  menerima  upah  yang  rendah.  Hal  ini memperlihatkan  gagalnya  politik  hukum  pengupahan  dalam  mewujudkan  cita hukum  sebagaimana  termaktub  di  dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945.  Oleh karenanya,  terdapat  suatu  kegentingan  untuk  melakukan  perubahan  paradigma dalam politik hukum pengupahan Indonesia demi mencapai cita hukum Indonesia. Menggunakan  kerangka  pembaharuan  hukum sociological  jurisprudence ,  politik hukum pengupahan Indonesia haruslah memuat paradigma hak asasi manusia agar mampu  mewujudkan  cita  hukum  Indonesia  yang  merupakan jural  postulates Indonesia. Melalui paradigma hak asasi manusia, politik hukum pengupahan akan menekankan  intervensi  negara  ke  dalam  relasi  buruh-pemberi  kerja.  Intervensi mana dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pemberi kerja dalam menentukan upah bagi buruh informal, hal ini memungkinkan buruh informal untuk menerima upah yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Anne  Friday  Safaria, et.al .  Hubungan  Ketenagakerjaan  di  Sektor  Informal: Permasalahan dan Prospek . Akatiga. Bandung. 2003.
Arianto  Sangadji.  Neoliberalisme  Pengalaman  Indonesia.  Dalam  Coen  Husain Pontoh dan Arianto Sangadji (ed.). Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka IndoPROGRESS. Tanpa lokasi. 2021.
Centeno, Miguel Angel dan Portes, Alejandro. The Informal Economy in the Shadow of the  State.  Dalam  Fernandez-Kelly,  Patricia  dan  Shefner,  Jon.  Out  of  the Shadows. The Pennsylvania State University Press. Pennsylvania. 2006.
Collins, Hugh., et.al . Labour Law. Cambridge University Press. New York. 2012. Cotterrell,  Roger. Sociological  Jurisprudence:  Juristic  Thought  and  Social  Inquiry.
Routledge. New York. 2018.
Curzon, L.B. Jurisprudence. Cavendish Publishing Limited. London. 1998.
Davies,  ACL. Perspective  on  Labour  Law. Cambridge  University  Press.  New  York.
2009.
Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, New York.
2005.
Indrasari  Tjandraningsih  dan  Rina  Herawati.  Menuju  Upah  Layak:  Survei  Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia . Akatiga. Bandung. 2009. Indrasari  Tjandraningsih.  Pekerja  Informal  dan  Reformasi  Kebijakan Ketenagakerjaan  di  Indonesia:  Praktik  dan  Tantangan  Kebijakan . Dalam Andi Misbahul Pratiwi (ed.). Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan. Trade Union Rights Centre. Jakarta. 2020. International Labour Organization, Decent Work and the Informal Economy: Sixth Item on the Agenda. International Labour Office. Geneva. 2002.
---------------. Report  of  the  Conference:  Seventeenth  International  Conference  of Labour Statisticians (ICLS). International Labour Office. Geneva. 2003.
---------------. The  Informal  Economy  and  Decent  Work:  A  Policy  Recource  Guide, Supporting  Transitions  to  Formality. International  Labour  Office.  Geneva. 2013.
Mahfud  MD.  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi . Rajawali  Pers. Jakarta. 2010.
Miliband, Ralph. The State in Capitalist Society. Basic Book. New York. 1969. Milovanovic, Dragan. An Introduction to the Sociology of Law. Criminal Justice Press. New York. 2003 .
Mohammad  Setiawan.  Sektor  Informal  dan  Fleksibilitas  Pasar  Tenaga  Kerja  di Indonesia . Dalam  Andi  Misbahul  Pratiwi  (ed.).  Ekonomi  Informal  di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan . Trade Union Rights Centre. Jakarta. 2020.
Pound, Roscoe. Outline of Lectures on Jurisprudence. Cambridge University Press. New York. 1920 .
Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah . Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
Suahasil Nazara. Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi, dan Evolusi . Kantor Ketenagakerjaan Internasional. Jakarta. 2010.
Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij. Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya . Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.). Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jakarta. 2003.
Wilson, Julie A. Neoliberalism, Routledge, New York, 2018.
Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Red & White Publishing. Jakarta. 2021.

## Jurnal:
Adams,  Zoe. Labour  Law,  Capitalism,  and  the  Juridical  Form:  Taking  a  Critical Approach Questions of Labour Law Reform. 50 Industrial Law Journal 3. 434- 466, 2021. DOI: 10.1093/indlaw/dwaa024.
Bonoli,  Giuliano.  Social  Policy  Through  Labor  Markets:  Understanding  National Differences  in  the  Provision  of  Economic  Security  to  Wage  Earners.  36
Comparative Political Studies. 1007-1030, 2010. DOI: 10.1177/0010414003257099.
Carr,  Stuart  C,  et.al.  The  Living  Wage:  Theoretical  Integration  and  An  Applied Research  Agenda.  155  International  Labour  Review  1.  1-24.  2016. 10.1111/j.1564-913X.2015.00029.x.
Davidov,  Guy. Articulating Labour  Law’s Goals:  Why  and  How .  3  European  Labour Law Journal 2. 130-,150 2012. DOI: 10.1177/201395251200300203.
Gardner, James A. The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound: Part 1. 7 Villanova Law Review 1. 1-26, 1961.
Hirsch, Donald. The Living Wage and Low Income: Can Adequate Pay Contribute to Adequate Family Living Standards. 38 Critical Social Policy 2. 367-386, 2018. DOI: 10.1177/0261018317729469.
Hunt, Alan. The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law. 19 Law & Society Review 1. 11-38, 1985. DOI: 10.2307/3053393
Ida Hanifah. Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian  Hukum.  17  Jurnal  Legislasi  Indonesia  2.  193-208,  2020.  DOI: 10.54629/jli.v17i2.669.
Kalleberg,  Arne  L.  Precarious  Work,  Insecure  Workers:  Employment  Relations  in Transition.  74  American  Sociological  Review  1.  1-22,  2009.  DOI: 10.1177/000312240907400101.
Masotti, Louis H dan Weinstein, Michael A. Theory and Application of Roscoe Pound’s Sociological  Jurisprudence:  Crime  Prevention  or  Control?.  2  University  of Michigan Journal of Law Reform. 431-449, 1969.
Nabiyla  Risfa  Izzati.  Eksistensi  Yuridis  dan  Empiris  Hubungan  Kerja  Non-Standar dalam  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia.  50  Masalah-Masalah  Hukum  3. 290-303, 2021. DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.290-303.
Pound, Roscoe. Justice According to Law. 13 Columbia Law Review 8. 696-713, 1913.
DOI: 10.2307/1110655.
---------------.  Sociology  of  Law  and  Sociological  Jurisprudence.  5  The  University  of Toronto Law Journal 1. 1-20, 1943. DOI: 10.2307/824509.
---------------. The End of Law as Developed in Juristic Thought. 27 Harvard Law Review 7. 605-628, 1914. DOI: 10.2307/1326455.
---------------.  The  Scope  and  Purpose  of  Sociological  Jurisprudence  (Concluded).  25 Harvard Law Review 6. 489-516, 1912. DOI: 10.2307/1324775. Powers, Francis J. Some Reflections on Pound’s Jurisprudence of Interest . 3 Catholic University Law Review 1. 10-26, 1953.
Routh, Supriya. Building Informal Workers Agenda: Imagining Informal Employment in Conceptual Resolution of Informality. 2 Global Labour Journal 3. 208-226, 2011. DOI: 10.15173/glj.v2i3.1106.
Sararudin  et.al.  Survey  Pekerja  Sektor  Informal  dan  Sektor  Formal  Era  Revolusi Industri  di  Kota  Mataram.  7  Jurnal  Ekonobis  2.  175-194,  2021.  DOI: 10.29303/ekonobis.v7i2.74.
Scotto,  Pablo.  Thinking  the  Future  of  Work  Through  the  History  of  Right  to  Work Claims.  46  Philosophy  and  Social  Criticism  8.  942-60,  2019.  DOI: 10.1177/0191453719860220.
Supiot, Alan. Labour is not a Commodity: The Concept and Meaning of Work in the Twenty-First  Century.  160  International  Labour  Review  1.  1-20,  2021.  DOI: 10.1111/ilr.12205.
Suryomenggolo, Jafar. The Making of a New Social Contract: Labour Law in Indonesia after  Reformasi.  28  Korea  Open  Access  Journals  2.  85-117,  2018.  DOI: 10.21652/kaseas.28.2.201805.85.
Tshuma, Lawrence. The Political Economy of the World Bank’s Legal Framework for Economic  Development.  8  Social  &  Legal  Studies  1.  75-96.  1999.  DOI: 10.1177/096466399900800104.
Yao, Christian et.al. The Living Wage as an Income Range for Decent Work and Life. 39 Employee Relations 6. 875-887, 2017. DOI: 10.1108/ER-03-2017-0071.

## Instrumen Hukum:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  perihal  Pengujian Formiil  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 23 (2016) on the Right to Just and Favourable Conditions of Work  (Article  7  of  the  International  Covenant  on  Economic,  Social,  and Cultural Rights).

## Situs Daring:
Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik: Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Desember  2022.  https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/02/2021/ upah-nominal-harian-buruh-tani-nasional-desember-2022-naik-sebesar-0- 22persen.html#:~:text=Upah%20nominal%20harian%20buruh%20tani% 20nasional%20pada%20Desember%202022%20naik,penurunan%20sebe sar%200%2C73%20persen. Diakses 15 Maret, 2023.
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Booklet Sakernas (Survei Angkatan  Kerja  Nasional)  Agustus  2022.  https://www.bps.go.id/ publication/2022/12/23/70829445f7981a364b4064e4/booklet-survei- angkatan-kerja-nasional-agustus-2022.html. Diakses 14 Maret, 2023.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia.  Naskah Akademik  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademisruu-tentang-cipta-kerja/. Diakses 3 April, 2023.
Tempo. Pekerja Rumah Tangga Bukan Warga Kelas Dua. https://koran.tempo.co/read/editorial/479737/mengapa-ruu-pprt-perlu- segera-disahkan. Diakses 20 Januari, 2023.