## PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF ATAS PERALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM
DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41

## TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)
oleh :
Utami Rifatunnisarftnnsa@gmail.com

## Abstract
Based on the provisions of Article 32 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, endowments can be protected by registering waqf land in accordance with the procedures in the Waqf Law, and further regulations in Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 Year 2004 concerning Waqf. Then basically the sale of waqf property by nazhir or the parties involved in the representation, is prohibited by Islamic law and statutory regulations. However, there are exceptions to how to register against wakaf property in Article 41 of the Waqf Act, for reasons justified by Islamic Law and the Law with the Applicable provisions.
Keywords: Endowments, Endowment Protection, Sale and Purchase Endowments

## Abstrak
Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam Undang-undang Wakaf, dan peraturan lebih lanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian pada dasarnya penjualan harta benda wakaf baik oleh nazhir atau pihak-pihak yang terkait dalam perwakafan, dilarang oleh Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pengecualian dengan cara ruislag terhadap harta benda wakaf dalam Pasal 41 Undang-Undang Wakaf, dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam dan Undang-undang dengan ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Wakaf, Perlindungan Wakaf, Jual Beli Wakaf

## A.  Pendahuluan
Wakaf  sebagai  ibadah  sosial  (ijtima’iyah) yang bersifat sunnah merupakan bentuk amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari  akhir,  meskipun  orang  yang  berwakaf  ter- sebut telah meninggal dunia. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, men- jadikan wakaf mempunyai kedudukan ter- sendiri. Pentingnya wakaf akhirnya mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang- undang Wakaf ini dibuat untuk mengatur perbuatan  hukum  yang  dilakukan  melalui wakaf.
Pelaksanaan wakaf sendiri di Indonesia semula masih sangat sederhana, yakni hanya dilandasi kepercayaan antara wakif dengan nazhir  dengan  hanya  melaksanakan  wakaf melalui  lisan  saja  dan  tidak  disertainya administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf. Hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan- permasalahan seperti tanah wakaf terlantar, tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya dan bisa saja menjadi sengketa dikemudian hari. Dengan tidak adanya bukti yang kuat dari pelaksanaan tersebut, maka akan sulit untuk menjamin perlindungannya dikemudian hari. Maka dari itu tanah wakaf bisa saja digunakan tidak sesuai dengan ketentuannya, bahkan bisa diperjualbelikan.
Perbuatan menjual tanah wakaf merupakan perbuatan melawan hukum. Jika perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka perbuatan ter- sebut batal demi hukum, karena objek jual beli adalah harta wakaf. Menurut Pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang.
Pada kenyataannya, jual-beli tanah wakaf atau peralihan tanah wakaf terhadap pihak ketiga pernah terjadi di Desa Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi,  Kota  Tasikmalaya,  yang  mana nazhir memperoleh tanah wakaf tersebut hanya
melalui  ikrar  saja  dari  wakif  tanpa  mensertifikat- kan tanah wakaf tersebut. Kemudian nazhir menjual tanah wakaf tersebut kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk memperluas tanah wakaf tersebut. Hasil dari perolehan penjualan tanah wakaf  tersebut  kemudian  dibelikan  kembali dengan tanah yang luasnya lebih besar dari tanah wakaf sebelumnya. Tetapi disini tidak ada transparansi dari hasil penjualan tanah wakaf tersebut sehingga banyak membuat  spekulasi  dari  masyarakat  sekitar, apakah tanah wakaf tersebut memang di- pergunakan untuk peruntukannya atau tidak.

## B. Pembahasan
Pelaksanaan wakaf yang masih banyak dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan hanya dilandasi rasa kepercayaan antara wakif dan nazhir dengan ikrar secara lisan tanpa mengadministrasikannya untuk mendaftarkan tanah wakaf, tentu saja akan menimbulkan kekacauan, keresahan, dan permasalahan dikemudian hari karena keberadaanya tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan sesuai Pasal 32 Undang-undang Wakaf, yang mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional),  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Tidak di- daftarkannya tanah wakaf, maka tanah wakaf tidak atau belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum sendiri memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman. Secara hukum islam, pelaksanaan wakaf seperti ini sah, namun kedepannya tidak ada yang bisa menjamin untuk perlindungannya.
Pelaksanaan sertifikasi wakaf harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah
Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 179-186
ditentukan. Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah : 1
1.  Kepastian hukum atas harta yang diwakafkan
2.  Dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syariah dan perundang- undangan.
3.  Kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga.
4.  Sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf di kemudian hari.
Perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subyek dan obyek hukum. Pengayoman sebagai gambaran dari fungsi hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum. 2
Upaya dari perlindungan tanah wakaf adalah dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf merupakan satu-satunya bukti otentik telah dilakukannya perwakafan. Sesuai Pasal 17 Undang-undang Wakaf, yang mana Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan maupun tulisan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jika nazhir ingin mendaftarkan tanah wakaf namun tidak ada Akta Ikrar Wakaf dan tidak dimungkinkan lagi untuk dibuat, maka nazhir harus membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Tata cara pembuatan APAIW terdapat dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Sedangkan untuk prosedur pendaftaran tanah wakaf terdapat dalam Pasal 32 sampai Pasal 39 Undang-undang Wakaf, dan untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 42 tahun 2006.
Pemberian tanah wakaf dalam kasus ini tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tanah wakaf tersebut tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan tanah wakaf tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat wakaf sampai sekarang. Wakif juga tidak menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Wakif sudah meninggal dunia, oleh karena itu tidak memungkinkan dibuat AIW lagi. Jika nazhir akan mendaftarkan tanah wakaf tersebut, maka haruslah dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sebagaimana uraian diatas, prosedur peralihan wakaf ini tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-undang Wakaf.
Kekuatan pembuktian bahwa wakaf telah terjadi secara lisan dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada satupun syarat yang mengaharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.
Perjanjian wakaf secara tertulis meskipun tidak dibuat dengan standar baku atau ada keterangan yang menunjukan ikrar wakaf tersebut, maka dapat digunakan sebagai salah satu bentuk awal untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi akta ikrar wakaf. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Wakaf, proses tersebut disempurnakan dengan undang-undang sehingga wakaf akan lebih baik jika mengikuti prosedur yang ada.
Pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan tidak menjamin perlindungan hukum, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara di bawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan tidak dijamin secara hukum atau batal
Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak ... — Utami Rifatunnisa
1 Achmad Irwan Hamzani, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 15, Desember 2016, hlm. 134-135.
2 Ibid
demi hukum. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, maka nazhir maupun tanah wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nazhir tersebut oleh negara dianggap tidak ada. 3 Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang- wenang.
Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf dimaksudkan supaya seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak diinginkan, baik oleh nazhir maupun pihak ketiga. Persyaratan bagi nazhir sendiri ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 9 sampai Pasal 14 yaitu : 4
1.  Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
2.  Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Penambahan persyaratan nazhir ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada.
3.  Pembatasan masa jabatan nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja nazhir, dalam Undang-Undang Wakaf ini menjadi poin penting agar nazhir bisa dipantau kerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk
menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran.
4.  Nazhir dapat menerima hak pengelolaan dan  pengembangan  benda  wakaf,  agar nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional. 5
Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir supaya berjalan optimal, sebaiknya dikelola bukan oleh nazhir per- seorangan, tetapi dari kalangan pemerintah atau lembaga. Dalam hal ini misalnya Kementerian Agama, dan untuk ditingkat daerah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bisa saja dikelola oleh nazhir perseorangan, namun jangan sampai harta  benda  wakaf  tersebut  tidak  dibuatkan  Akta Ikrar Wakaf dan tidak mensertifikatkan wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan supaya tanah wakaf tidak liar atau banyak disimpangi. Jika dikelola oleh nazhir yang perseorangan, dikhawatirkan tanah wakaf digunakan untuk kepentingan pribadi atau sesuai kehendak nazhir.
Unsur penting dalam wakaf adalah nazhir. Pentingnya kedudukan nazhir membuat ber- fungsi tidaknya wakaf bergantung kepada nazhir. Namun tidak berarti nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap wakaf yang diamanahi kepada- nya. Permasalah wakaf biasanya muncul dari nazhir yang terkadang belum benar-benar profesional dan optimal untuk mengelola wakaf tersebut, sehingga sering terjadi permasalahan seperti  peralihan  wakaf  baik  dijual  atau ditukar.
Hukum Islam melarang peralihan tanah wakaf, baik dijual maupun ditukar. Sebagaimana
3 Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, “Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan“, Semarang, 2010.
4 Atok Naimulloh (et.al), “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)”, Jurnal Hukum dan Humaniora Vol. 1, Oktober 2016, hlm. 81
5 Hasil wawancara dengan Rafani Akhyar, Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Barat, 21 Maret 2018 Pukul 10:57
Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 179-186
hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW : 6
“Apakah perintahmu yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.”
Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, penggunaan, atau pengalihan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:
a.  Dijadikan jaminan
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar
g.  Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
Penyimpangan yang diperbolehkan dalam pasal tersebut hanyalah pada huruf f, yakni wakaf boleh ditukar dalam kondisi tertentu. Penukaran benda wakaf ini dikenal dengan istilah ruislag. Hukum Islam memperbolehkan ruislag dengan syarat wakaf terganti dengan yang lebih tinggi dan lebih besar manfaatnya, serta atas persetujuan dari pemerintah setempat. Fikih sangat memberi perhatian dalam penukaran (ruislag) pada hak wakif, jika wakif telah masyaratkan ruislag ketika berikrar maka ruislag boleh dilakukan. Tetapi jika tidak disyaratkan, maka ruislag  tidak diperbolehkan kecuali mendapat persetujuan dari hakim. Undang-undang Wakaf sendiri tidak menyebutkan hal yang demikian. Pasal 41 Undang-undang Wakaf menjelaskan pelaksanaan
penukaran wakaf adalah pemerintah, yakni menteri agama setelah mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.
Hukum islam dan Undang-undang pada dasarnya melarang jual beli wakaf, namun terdapat pengecualian selama dalam kondisi tertentu wakaf tersebut boleh dijual dan ditukar dengan yang lebih tinggi dan lebih manfaat atau sekurang- kurangnya sama dari sebelumnya.
Jual beli tanah wakaf untuk memperluas tanah wakaf yang belum mempunyai seritikaf tanah wakaf menurut hukum Islam, nazhir berkewajiban untuk tidak menjual tanah wakaf. Dari segi hukum positif sendiri, karena wakaf tidak bersertifikat dan belum jelas akta ikrar wakafnya, mengakibatkan perlindungan hukum tidak dapat terjamin. Sehingga dapat menyebabkan nazhir tidak amanah dan bisa terjadi jual beli.
Para ulama terdahulu seperti Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali mensyaratkan beberapa hal dalam menukar atau menjual benda wakaf. Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat, yaitu : 7
1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual
2.  Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak lagi sesuai dengan tujuan semula diwakafkannya
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.
Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yakni :
1.  Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya
2.  Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya
6 Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam , Vol. 1 , No. 2, 2016, hlm. 127.
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke- 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 519
Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak ... — Utami Rifatunnisa
3.  Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat. 8
Ulama Hambali lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk Masjid atau bukan Masjid. Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu Masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat. Sementara di tempat yang baru, mereka tidak mampu membangun Masjid. 9
Imam Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti  barang  wakaf,  dalam  kondisi  apa- pun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, sekalipun terdapat banyak alasan untuk itu. Imam Syafi’i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu. Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya. 10
Merujuk kepada kasus ini, berdasarkan Mazhab Imam Syafi’i, harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual meskipun dengan alasan untuk memperluas tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah wakaf bisa saja masih bisa dimanfaatkan, meskipun hanya sedikit manfaat yang bisa dirasakan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berbeda dengan Syafi’i, yang mana dalam kasus ini mereka memberikan perhatian dalam penukaran atau penjualan wakaf ini. Mereka membolehkan tanah wakaf ini dijual, yang mana hasilnya nanti dibelikan kembali dengan tanah wakaf yang lebih besar dan manfaatnya juga lebih besar. Hal ini tentu saja dengan syarat-syarat yang telah diuraikan diatas.
Penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir dalam kasus ini tidak sesuai dengan peraturan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan, meskipun penjualan ini bertujuan untuk memperluas tanah wakaf itu sendiri. Hal ini dikarenakan wakaf yang dijual dan diruislag ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada seperti nazhir yang belum mendaftarkan dirinya sebagai nazhir sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, tidak adanya Akta Ikrar Wakaf, tidak didaftarkannya wakaf tersebut, tidak dibuatkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dan menjual serta menukar tidak dengan prosedur yang benar. Dalam menyelasikan kasus wakaf seperti ini, nazhir harus melalui prosedur yang benar jika terpaksa harus menjual dan menukar tanah wakaf. Tanah wakaf yang dijual harus ditukar kembali dengan tanah wakaf yang nilai dan manfaatnya sekurang-kurangya sama dengan wakaf semula dan mendaftarkan tanah wakaf tersebut sesuai prosedur yang ada.
Prosedur yang harus dilakukan dalam menukar harta benda wakaf untuk wakaf yang dijual sebelumnya, terdapat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi :
Penukaran  terhadap  harta  benda  wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
a.  Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
b.  Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima
8 Ibid
9 Ibid
10 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, Jakarta: IIMaN, 2004, hlm. 375
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
Selama tanah wakaf tersebut tidak di- hilangkan, namun digeser atau dialihkan ke tempat lain dan kemudian dibangunkan kembali dengan yang lebih besar sesuai dengan tujuan dari pemberian tanah wakaf tersebut, maka orang yang mewakafkan tanah tersebut pahalanya akan  tetap  ada  dan  terus  mengalir  sebagai  amal jariyah.

## C. Penutup
Perlindungan hukum tanah wakaf  menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Undang- Undang Wakaf, dan peraturan lebih lanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf yang tidak didaftarkan oleh nazhir sekarang, belum memiliki perlindungan hukum, tetapi tanah wakaf tetap sah menurut hukum Islam.
Pada dasarnya penjualan harta benda wakaf baik oleh nazhir atau pihak-pihak yang terkait dalam perwakafan tersebut, dilarang oleh Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pengecualian terhadap harta benda wakaf dengan cara di ruislag dalam Pasal 1541 KUH Perdata dan dalam Pasal 41 Undang- Undang Wakaf, dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam seperti Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, serta Undang- undang. Penjualan tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf dapat dibenarkan apabila alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak ... — Utami Rifatunnisa
Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 179-186

## Daftar Pustaka

## Buku & Jurnal
Achmad Irwan Hamzani, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 15, Desember 2016.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke- 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Atok Naimulloh (et.al), “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)”, Jurnal Hukum dan Humaniora Vol. 1, Oktober 2016.
Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, “Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan“, Semarang, 2010.
Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam ,
Vol. 1 , No. 2, 2016.
Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf , Jakarta: IIMaN, 2004.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Wawancara dengan Rafani Akhyar sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.