INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2311-2321 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional
Bintang Maha Putra 1 🖂 , Naura Amalia 2 , Haryo Laksono Bimo 3
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Email: Bintangmahap15@students.unnes.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  dengan  sumber  daya  alam  yang  kaya  dan  melimpah,  sehingga diperlukan  regulasi  yang  tepat  untuk  menentukan  bagaimana  alokasi  dan  pengelolaan  dari sumber  daya  alam  yang  dimiliki  khususnya  dalam  sektor  pertambangan.  Hal  ini  dikarenakan sumber  daya yang terdapat  dari  pertambangan  sejak dahulu hingga saat  ini seringkali masih terdapat  kesulitan  dalam  pengelolaan  dan  perizinan.  Sehingga,  dalam  rangka  meningkatkan hilirisasi produk hasil pertambangan maka dibentuklah undang-undang baru yaitu UU Minerba. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan UU Minerba terhadap perizinan pembangunan proyek strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris untuk menerangkan implementasi dari UU Minerba. Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa UU Minerba memberikan dampak yang cukup signifikan  terhadap perizinan pembangunan proyek strategis nasional.
Kata Kunci: Pertambangan, Undang-Undang, Proyek

## Abstract
Indonesia is a country with rich and abundant natural resources, so proper regulations are needed to determine how the allocation and management of natural resources are owned, especially in the mining sector. This is because the resources available from mining from the past until now often have difficulties in management and permits. Thus, in order to increase the downstream mining products, a new law was formed, namely the Minerba Law. This study aims to describe  how the Minerba Law applies to national  strategic  project development permits. The method used in this study is a descriptive research method with analysis and approaches to normative juridical methods and empirical juridical methods to explain the implementation  of  the  Minerba  Law.  Based  on  the  research  results,  it  is  known  that  the Minerba  Law  has  had  a  significant  impact  on  the  licensing  of  national  strategic  project development.
Keywords: Mining, Act, Project

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, hal ini ditandai  dengan cukup  banyak negara lain  yang  bergantung terhadap hasil  kekayaan alam Indonesia yang seringkali diekspor ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan mereka. Sumber daya alam di Indonesia memang cukup banyak dan bervariasi, mulai dari komoditas pertanian, perkebunan, fauna, bahkan hingga ke bahan tambang yang berupa hasil dari pertambangan.
Berikut merupakan  beberapa  sebab mengapa Indonesia memiliki sumber  daya alam yang melimpah yaitu; (1) Indonesia merupakan negara yang berada di Jalur Rangkaian Gunung Berapi  yaitu  sirkum  pasifik  yang  mengakibatkan  cukup  banyak  gunung  berapi  yang  masih bersifat aktif dan dapat meletuskan berbagai material vulkanik sesekali, akibat terjadinya luapan material vulkanik tersebut, maka tanah yang terletak di sekitar gunung tersebut dapat lebih subur karena mengandung zat hara/mineral yang tinggi dan meningkatkan kesuburan tanah sehingga seringkali ditemukan cukup banyak perkebunan di sekitar lokasi tersebut (Destrianah et  al.,  2022);  (2)  Indonesia  memiliki  iklim  tropis  dengan  dua  musim  yaitu  kemarau  dan penghujan dengan intensitas hujan yang cukup sering yang juga mempengaruhi kesuburan tanah; (3) Indonesia berada di lokasi pertemuan lempeng tektonik, kondisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki produk mineral serta pertambangan yang kaya dibandingkan negara lain; (4)  Indonesia  merupakan  negara  yang  dikelilingi  oleh  perairan  sehingga  cukup  kaya  akan komoditas seperti perikanan, pasir, minyak bumi, emas, dan lain-lain dimana sumber daya ini
kemudian dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendongkrak perekonomian. Dikarenakan seluruh faktor itu, Indonesia sejak dahulu hingga saat ini menjadi negara dengan penghasil sumber daya alam yang cukup besar(Hapsari Dewi et al., 2018).
Beberapa bukti bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya ditandai dengan keberadaan tambang emas di Papua yang dikelola oleh Freeport dengan kepemilikan saham yang dimiliki negara mencapai lebih dari 50%, bahkan pada tahun 2019 pertambangan emas ini diklaim mampu menghasilkan emas hingga 160 ton(Windarto et al., 2020). Kemudian dalam sektor  pertambangan  batu  bara,  diketahui  pada  tahun  2018  dari  hasil  pertambangan  yang terletak di dua pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera, diperoleh hasil pertambangan mencapai lebih  dari 500 juta ton. Kondisi  ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara nomor empat sebagai penghasil komoditas batu bara paling besar. Dalam sektor gas alam, diketahui bahwa Indonesia memiliki gas alam yang cukup kaya di wilayah Blok Natuna dan Blok Cepu. Gas alam merupakan komoditas yang dapat digunakan untuk bahan bakar, membangkitkan listrik, serta sebagai bahan energi alternatif. Sumber daya alam yang menghasilkan mineral serta bahan tambang diklasifikasikan sebagai sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena dalam pembentukannya memerlukan waktu yang lama bahkan hingga  puluhan  tahun(O  &  J,  2017).  Sektor  pertambangan  menjadi  salah  satu  sektor  yang memberikan pemasukan tinggi terhadap kondisi perekonomian nasional dibandingkan dengan sektor lainnya.
Terakhir,  tentunya  perkebunan,  Indonesia  yang  memiliki  tanah  subur  menjadi  lahan yang sangat potensial untuk menanam berbagai tanaman yang bermanfaat mulai dari coklat, kelapa sawit, teh, karet, dan lain-lain.
Dalam  beberapa  bukti  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  bidang  pertambangan memiliki hasil yang cukup besar dan potensial untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat memanfaatkan peluang dan potensial tersebut, maka diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatur pengelolaan, perizinan maupun pemanfaatan dari bahan hasil tambang. Regulasi dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang memang sengaja untuk disusun dalam rangka menjamin terlaksananya kehidupan yang tertib dan  sesuai  dengan  rencana.  Di  Indonesia  sendiri,  salah  satu  wujud  adanya  regulasi  adalah undang-undang.
Apabila dikaji lebih mendalam dalam undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 tahun 2011 mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan maka dijelaskan bahwa  peraturan  perundang-undangan  disusun  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas
persetujuan Presiden. Sementara itu, apabila diartikan secara luas maka peraturan perundang- undangan dapat diartikan sebagai  sebuah aturan  yang dibuat  dan ditulis dengan  berisikan norma hukum yang umumnya bersifat memaksa dan mengikat secara umum, dan ditetapkan oleh  sebuah  badan maupun penguasa yang memiliki  kewenangan  sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Luhukay & Dewi, 2020). Dikarenakan peraturan  perundang-undangan  memang  berisi  berbagai  norma  hukum,  maka  sudah hakikatnya  bahwa  peraturan  perundang-undangan  tidak  lepas  dari  keberadaan  sistematika hukum(Mokhlas et al., 2022).
Berdasarkan  pasal  7  UU  nomor  12  tahun  2011  mengenai  pembentukan  peraturan perundang-undangan diketahui dalam proses pembentukannya, telah diatur mengenai jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian ditetapkan bahwa dasar  utama  yang  menjadi  pedoman  dari  keseluruhan  regulasi  hukum  di  negara  ini  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Berdasarkan  hal  tersebut diketahui bahwa UUD 1945 yang menjadi tatanan regulasi tertinggi dari seluruh aturan yang ada  di  Indonesia.  Hal  ini  mengakibatkan  berbagai  regulasi  yang  disusun  dibawahnya  tidak boleh menentang atau berlawanan dengan apa yang telah dimuat dalam UUD 1945, karena itu merupakan hukum yang bersifat mengikat, dan berada pada tataran tertinggi.
Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 3 mengemukakan bahwa bumi, air dan berbagai sumber daya alam yang ada dimiliki oleh negara dan harus dikelola dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara memegang kewenangan tertinggi  dalam  pengelolaan  sumberdaya  dikarenakan  untuk  mencegah  terjadinya penyelewengan  dan  berbagai  hal  buruk  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam(Dewanti  & Novitasari, 2019). Meskipun  demikian,  terkadang tetap terjadi beberapa kasus  penggelapan pengiriman barang bahan tambang ilegal, maupun dibangunnya proyek yang tidak berizin. Sehingga pada dasarnya diperlukan aturan yang tepat dalam perizinan, maupun pengelolaan sumber  daya  alam  di  Indonesia  khususnya  undang-undang  mengenai  bahan  mineral  dan tambang seperti yang tercantum dalam UU Minerba.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  riset  ini  yaitu  penelitian  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  dengan  meninjau perundang-undangan  yang  ada,  serta  pencarian  data  menggunakan  metode  literature research (tinjauan pustaka) guna mengetahui berbagai implementasi UU minerba terhadap
Perizinan  Pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional  melalui  berbagai  referensi  ilmiah  baik berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya(Ibrahim et al., 2018).
Metode  yuridis  normatif  umumnya  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  terhadap undang-undang yang dibahas untuk kemudian dilakukan pengkajian kepustakaan (Atmaja, 2017).  Berikut  merupakan  beberapa  tahapan  yang  dilakukan  dalam  proses  pengkajian kepustakaan:
1. Memperoleh topik untuk dibahas sebagai sebuah permasalahan dengan terdapatnya beberapa referensi atau bukti terkait problematika yang ingin untuk dibahas apakah memiliki  urgensi  tertentu,  serta  melihat  lebih  jauh  apakah  topik  tersebut  pernah dibahas sebelumnya atau tidak. Apabila telah di reset, apakah terdapat kekurangan terhadap topik yang dibahas tersebut. Pencarian data tersebut dapat diperoleh dari undang-undang, dokumen resmi, artikel maupun jurnal ilmiah, laporan tahunan, dan berkas lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Patel & Patel, 2019).
2. Melakukan pencarian kembali terkait data topik yang ingin dibahas.
3. Melakukan  pengkajian  mengenai  beberapa  teori  mendasar  yang  dianggap  sesuai dengan topik yang akan dibahas (Fauzi & Pradipta, 2018)
4. Mulai  dilakukan  penggalian  terhadap  teori  yang  telah  diperoleh  dengan  cara melakukan  perbandingan,  maupun  melakukan  kombinasi  antara  pernyataan  yang terdapat dalam teori tersebut.
5. Mulai  menemukan  dasar  teori  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  topik  yang  dibahas sehingga kemudian dapat ditentukan kemungkinan sementara (hipotesis) (Purwono, 2018).
Kemudian setelah dilakukannya pengkajian kepustakaan dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan melakukan observasi secara lebih dalam mengenai implementasi dari undang-undang  tersebut  apakah  telah  sesuai  dengan  yang  diharapkan  serta  apakah memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan perizinan pembangunan proyek strategis nasional (Cagney, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi UU Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terdapat beberapa ciri yang melekat pada aktivitas usaha dalam bidang mineral serta batubara, ciri ini berkaitan dengan resmi atau tidaknya operasional pada aktivitas usaha yang dilakukan  demi  terwujudnya  jaminan  kepastian  hukum  yang  menyatakan  bahwa  segala
aktifitas yang terjadi merupakan aktifitas resmi dan telah memperoleh perizinan (Sanduan, 2022). Pada dasarnya segala bentuk pengelolaan mineral dan batubara memang dikendalikan oleh pemerintah atau negara ini sesuai dengan hukum yang tertera dalam undang-undang nomor  11  tahun  1967  mengenai  aturan  pokok  pertambangan.  Akibat  eksistensi  regulasi tersebut, cukup banyak pihak yang memiliki usaha dalam bidang ini dalam melaksanakan usahanya diberikan berbagai kemudahan yang terdiri dari beberapa insentif seperti adanya perlindungan serta pemberian jaminan bagi investasi, kemudian terbukanya lapangan kerja untuk para pekerja asing, kemudahan dalam bidang perpajakan serta berbagai kemudahan lainnya.  Berdasarkan  undang-undang  nomor  11  pada  tahun  1967  menunjukkan  bahwa terdapatnya sistem kontrak karya yang mengakibatkan timbulnya relasi antara pemerintah dengan perusahaan pada sektor pertambangan khususnya dalam perdataan.
Meskipun  demikian,  keberadaan  kontrak  tersebut  diketahui  tidak  menguntungkan kedua  belah  pihak,  melainkan  hanya  memberikan  sedikit  keuntungan  bagi  pemerintah. Seperti halnya yang terjadi pada kontrak dengan perusahaan Freeport, diketahui pemerintah memperoleh  keuntungan  yang  cukup  sedikit  bahkan  tidak  lebih  dari  3%.  Sehingga keberadaan kontrak ini dinilai tidak adil bagi negara dikarenakan hanya memberikan hasil yang  sedikit  untuk  negara  dibandingkan  dengan  banyaknya  sumber  daya  tambang  yang diambil oleh perusahaan tersebut. Dengan terdapatnya ketidakseimbangan tersebut maka mengakibatkan negara merasa keberatan karena keuntungan  yang diperoleh tidak sesuai dengan risiko rusaknya lingkungan yang cenderung tidak dapat dikendalikan. Maka dengan melihat kondisi atau  kenyataan yang terjadi  di  lapangan, maka  dapat  disimpulkan bahwa situasi  ini  berbeda  dengan  isi  dari  pasal  33  ayat  3  dalam  undang-undang  dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengenai kegiatan mengelola hasil pertambangan haruslah dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi kemakmuran dan tingkat kesejahteraan rakyat. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengeluaran UU nomor 4 tahun 2009 mengenai  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  yang  seringkali  disingkat  dengan  UU Minerba.  Keberadaan  UU  Minerba  ini  sebagai  bentuk  penghapusan  kontrak  karya  serta menggantinya dengan sistem perizinan yang kini dikenal sebagai izin usaha pertambangan atau IUP. Selain itu dalam UU Minerba ini juga dijelaskan bahwa keberadaan IUP sebagai bentuk kendali negara Indonesia terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perusahaan yang mengelola maupun melakukan produksi dalam bidang pertambangan.
Tidak hanya itu, dalam kebijakan yang baru diketahui bahwa negara Indonesia sudah tak lagi menjadi  pihak  lain  semata terhadap lembaga maupun  perusahaan tambang milik
asing, melainkan negara Indonesia kini sebagai penguasa atas berbagai hasil tambang. Akibat eksistensi regulasi tersebut, maka negara dapat lebih leluasa dalam melakukan pengendalian maupun  menerapkan  aturan  terkait  penggunaan  sumber  daya  yang  berasal  dari  sektor pertambangan  (Skuta  et  al.,  2017).  Tak  hanya  itu,  melihat  regulasi  dalam  undang-undang nomor  23  tahun  2014,  mengenai  pemerintahan  daerah,  terdapat  pemberian  kewenangan bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat  memberikan  izin  usaha  pertambangan.  Namun  kini kewenangan penerbitan izin untuk usaha tambang  harus diajukan ke pemerintah provinsi. Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  pencegahan  terjadinya  kerusakan  lingkungan,  maupun terjadinya penyelewengan pemanfaatan hasil tambang yang mengakibatkan kerugian bukan hanya bagi lingkungan namun juga bagi pemasukan perekonomian pemerintah (Dewi, 2020).
Reformasi yang dilaksanakan semata-mata sebagai upaya untuk mencegah  hal-hal buruk mendominasi dalam kegiatan sektor pertambangan. Kemudian setelah terciptanya UU minerba, kemudian diterapkan selama beberapa waktu. Kini UU Minerba dianggap telah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, serta kebutuhan dari seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pertambangan. Sehingga bagi banyak pihak diperlukan pengkajian ulang terkait UU Minerba, agar isi dari undang-undang tersebut dapat lebih relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan hukum serta bagaimana operasional di lapangan dalam bidang tambang secara nyata.
Hingga pada dua tahun yang lalu, pemerintahan mulai melegalkan revisi UU Minerba. Terdapatnya perbaikan terhadap UU Minerba agar dapat memberikan perubahan dengan mulai  melaksanakan  pemberian  izin  secara  terpusat  dari  pemerintah  pusat  untuk meminimalisir terjadinya berbagai penyelewengan, untuk mengelola jumlah produksi serta penjualan, agar dapat terus menjadi sumber pertahanan energi dan memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian di Indonesia.
Berdasarkan sejarah, diketahui bahwa regulasi mengenai pengelolaan dan pemberian izin usaha tambang di negara Indonesia menjadi sebuah bentuk keberlanjutan dari adanya hukum  mengenai  pertambangan  sebelum  era  kemerdekaan.  Pada  masa  itu  regulasi pertambangan  berasal  dari  regulasi  yang  disusun  oleh  para  penjajah  yang  berasal  dari Belanda, yang sering disebut dengan Indische Mijnwet yang mulai diterapkan sekitar tahun 1900-an,  undang-undang  tersebut  secara  berkelanjutan  terus  menerus  mengalami perubahan  dan  perbaikan,  berdasarkan  peraturan  tersebut  mengatakan  bahwa  lembaga pemerintahan  mengelola    dan  mengatur  mengenai  perizinan  terkait  bidang  minyak  dan tambang baik berupa logam, batubara, permata dan lain-lain.  Sementara untuk berbagai
bahan tambang dengan nilai yang tidak terlalu tinggi umumnya dikelola secara bebas oleh penguasa wilayah sekitar.
Kemudian  setelah  masa  kemerdekaan  berlalu,  akhirnya  negara  mulai  menyusun peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  nomor  37  tahun  1960  mengenai pertambangan meskipun pada akhirnya diganti kembali menjadi undang-undang nomor 37 tahun 1960 an. Regulasi mengenai pertambangan secara terus menerus diganti maupun dikaji ulang  secara  berkala.  Hingga  pada  tahun  1967  mulai  terdapat  pemberian  peluang penanaman saham dalam bidang tambang khususnya dalam bentuk kontrak karya (Dordia, 2021).
Kemudian, berdasarkan regulasi dalam bidang pertambangan disesuaikan dengan UU nomor 11 tahun 1967, mengenai ketentuan utama pertambangan bahwa ketentuan mengenai kontrak tersebut mulai memunculkan berbagai potensi dan menarik cukup banyak investor dari  luar  negeri  agar  dapat  mulai  menanamkan  modal  di  Indonesia.  Kondisi  ini  ditandai dengan terdapatnya Kontrak Karya sejak dahulu hingga saat ini. Regulasi ini terus berjalan bahkan meskipun terdapat regulasi mengenai desentralisasi yang mengutamakan pembagian kekuasaan  kepada  para  penguasa  daerah,  namun  prinsip  dan  mekanisme  dari  bidang pertambangan tidak  banyak berubah justru tetap mengutamakan  prinsip kekuasaan yang terpusat.  Meskipun,  akhirnya  kondisi  ini  mengakibatkan  terjadinya  ketidakcocokan  antara peraturan  undang-undang  aktivitas  pertambangan  dengan  undang-undang  pemerintah daerah.  Sehingga  kemudian  undang-undang  pemerintahan  daerah  tersebut  digantikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Dengan keberadaan undang-undang baru tersebut,  terdapat  reformasi  regulasi  pertambangan  agar  dapat  lebih  sesuai  dengan perkembangan zaman dan tidak berlawanan dengan UU terkait pertambangan.
Kemudian,  setelah  melalui  masa  lebih  dari  40  tahun,  mulai  diberlakukan  undang- undang  baru  yang  kini  disebut  dengan  Minerba  di  Indonesia.  UU  tersebut  mengatur mengenai  bagaimana  Indonesia  menjadi  memiliki  posisi  yang  tak  tergantikan  dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam mineral dan batubara di Indonesia sehingga tidak dapat dirugikan oleh pihak asing baik berupa perusahaan maupun lembaga. Langkah yang cukup berani diambil oleh Indonesia dengan mulai memberhentikan kontrak karya dan menggantikannya  dengan  izin  usaha  pertambangan  yang  mewajibkan  setiap  perusahaan maupun lembaga untuk dapat melaksanakan aktivitas perkembangannya secara resmi maka harus  mengajukannya  kepada  pemerintahan  pusat  dan  pemerintah  provinsi.  Meskipun pemberian IUP bersifat harus kepada pemerintah pusat, namun pemerintah daerah setempat memiliki  kewajiban  dalam  melakukan  monitoring  terhadap  setiap  tindakan  usaha  yang
dilakukan  oleh  lembaga  maupun  perusahaan  dalam  sektor  tambang  guna  memastikan bahwa setiap tindakan yang diterapkan tidak melanggar regulasi dan berjalan sesuai dengan standar  keamanan  maupun  pengelolaan  yang  berlaku  (Rianse  et  al.,  2018).  Keberadaan tanggungjawab ini tidak lain dikarenakan pemerintahan kabupaten atau kota dianggap lebih mudah  dan  lebih  mudah  untuk  menjangkau  lokasi  pertambangan  untuk  melakukan monitoring secara berkala dan tentunya sangat merepotkan bagi pemerintahan pusat apabila harus berulang kali mengunjungi lokasi pertambangan.
Dalam reformasi UU Minerba, hal yang paling tampak  merupakan perubahan sistem dari  dikelola  dan  diatur  pemerintah  daerah  menjadi  diatur  oleh  pemerintahan  pusat. Kemudian  terdapat  pernyataan  bahwa  pemerintah  memiliki  hak  untuk  menjadi  penguasa dalam  hal  kebijakan,  penetapan  pengaturan,  pengurusan,  mengelola  serta  mengawasi kegiatan  pertambangan  yang  ada.  Sementara  itu  terkait  pemberian  izin  usaha  tambang dalam UU terbaru terdapat tiga macam izin yaitu izin terkait usaha pertambangan izin usaha pertambangan  khusus  dan  izin  pertambangan  rakyat.  Keberadaan  perubahan  regulasi  ini diharapkan  dapat  mengubah  kondisi  usaha  pertambangan  menjadi  lebih  mudah  dan fleksibel, dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar. Meskipun demikian, reformasi undang-undang ini memberikan sedikit kekhawatiran bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh daerah kabupaten atau kota karena hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan izin pembebasan lahan. Apalagi selama pertambangan ini masih dilangsungkan maka tetap saja pemerintah  daerah  yang  menanggung  risiko  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  akibat aktivitas  pertambangan.  Keberadaan  perubahan  regulasi  ini  memang  mengakibatkan semakin banyaknya kemunculan proyek pembangunan strategis di Indonesia namun pada kenyataanya  ini  juga  semakin  memperbesar  risiko  terjadinya  kerusakan  lingkungan  akibat semakin sederhananya pemberian izin usaha pertambangan. Karena pada dasarnya sebesar apapun  keuntungan  yang  diperoleh  (Mehta,  2022),  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas tambang  tak  ternilai  harganya  dan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk mengembalikannya seperti sediakala (Hidayat & Syamsul, 2021).

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  kaya,  hal  ini  ditandai  dengan  cukup banyak negara lain yang bergantung terhadap hasil kekayaan alam Indonesia yang seringkali diekspor ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan mereka. Sumber daya alam di Indonesia memang cukup banyak dan bervariasi, mulai  dari  komoditas pertanian,  perkebunan, fauna,
bahkan  hingga  ke  bahan  tambang  yang  berupa  hasil  dari  pertambangan.  Keberadaan  UU Minerba ini sebagai bentuk penghapusan kontrak karya serta menggantinya dengan sistem perizinan yang kini dikenal sebagai izin usaha pertambangan atau IUP. Selain itu dalam UU Minerba ini juga dijelaskan bahwa keberadaan IUP sebagai bentuk kendali negara Indonesia terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perusahaan yang mengelola maupun melakukan produksi dalam bidang pertambangan. Keberadaan perubahan regulasi ini diharapkan dapat mengubah kondisi usaha pertambangan menjadi lebih mudah dan  fleksibel,  dan  menciptakan  peluang  investasi  yang  lebih  besar.  Meskipun  demikian, reformasi undang-undang ini memberikan sedikit kekhawatiran bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh daerah kabupaten atau kota karena hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan izin pembebasan lahan. Apalagi selama pertambangan ini masih dilangsungkan maka tetap saja  pemerintah  daerah  yang  menanggung  risiko  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  akibat aktivitas pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja,  I.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Hukum  dalam  Penyusunan  Naskah  Akademik.  In Denpasar: Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Cagney, A. G. (2020). Introduction to Research Methodologies. Lingua Cultura, 1(45), 1 – 6.
Destrianah,  Simanihuruk,  B.,  &  Utama,  S.  (2022).  Preferensi  Petani  Terhadap  Budidaya  Padi System Of Rice Intensification (SRI) DI Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Interpretation A Journal Of Bible And Theology, 2, 193 – 210.
Dewanti, D. S., & Novitasari, R. (2019). Factor Analysis of Coal Mining Industry in Air Sebayur
Village. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 20(2).
https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5027
Dewi, R. S. (2020). Regulasi Pertambangan. In Universitas Tulungagung.
Dordia, Z. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-
Undang Mineral Dan Batubara. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 167 – 182.
Fauzi, A., & Pradipta, I. W. (2018). Research methods and data analysis techniques in education articles  published  by  Indonesian  biology  educational  journals. JPBI  (Jurnal  Pendidikan Biologi Indonesia), 4(2), 123 – 134. https://doi.org/10.22219/jpbi.v4i2.5889
Hapsari Dewi, R., Fahrudin, A., Sutrisno, D., & Koes Hendrayana, S. (2018). Resiliensi Nelayan Terhadap  Ketersediaan  Sumberdaya  Perikanan  Di  Kepulauan  Karimunjawa. Journal  of Natural Resources and Environmental Management, 9(2), 527 – 540.
Hidayat,  &  Syamsul.  (2021).  Environmental  Impacts  of  Open  Pit  Mining  Blasting:  Particular Discussions on Some Specific Issues. Journal of Mining and Environmental Technology, 1(1), 1 – 11.
Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). Metodologi Penelitian. Gunadarma Ilmu.
Luhukay, R. S., & Dewi, R. K. (2020). Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat  dalam  Rancangan  Undang – Undang  Mineral  dan  Batubara. Al- ’Adl , 13(2),  265. https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861
Mehta,  P.  S.  (2022).  The  Indian  Mining  Sector:  Effects  on  the  Environment  &  FDI  Inflow.
Conference on Foreign Direct Investment And The Environment, 17.
Mokhlas, Pancawardani, N. L., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp). Jurnal Abdimas Indonesia,
2(3), 316 – 323. https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.288
O, U., & J, A. (2017). Effect of Mining Activities on Vegetation Composition and nutrient status of Forest  Soil  in  Benue  Cement  Company  ,  Benue  State  ,  Nigeria. International  Journal  of Environment, Agriculture and Biotechnology, 1(1), 297 – 305.
Patel, M., & Patel, N. (2019). Exploring Research Methodology. International Journal of Research and Review, 6(3), 48 – 55.
Purwono. (2018). Studi Kepustakaan. In Universitas Gajah Mada.
Rianse, U., Abdullah, W., Abdi, Rianse, I., & Zulfikar. (2018). The Impact Of The Gold Mining On The Social Economic And Cultural In The Bombana District Southeast Sulawesi Province. IJTAS, 1(1), 1 – 23.
Sanduan, A. P. (2022). Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 5(1), 142 – 160.
Škuta,  R.,  Kučerová,  R.,  Pavelek,  Z.,  &  Dirner,  V.  (2017).  Assessment  of mining  activities  with respect to environmental protection. Acta Montanistica Slovaca, 22(1), 79 – 93.
Windarto, G. T., Ambo Ningtyas, D., & Paramita, P. D. (2020). Analysis of Differences in Stock Price Pt. Freeport Before and After the Stock Divestation By Pt. Inalum As a Soe  Operator of Indonesia in Month December 2018. Journal of Management, 6(1).