## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234
THE INFLUENCE OF TAX SANCTIONS AND SERVICE QUALITY ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX (PBB) (CASE STUDY AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY UPT PPD CENTRAL BANDUNG REGION)
PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PPD WILAYAH BANDUNG TENGAH)
Ramadhani Zafran 1 , Tria Apriliana 2
Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama 1,2 ramadhani.zafran@widyatama.ac.id 1 , tria.apriliana@widyatama.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determined  and  analyzed  the  effect  of  tax  sanctions  on  taxpayer compliance, to determine and analyze the effect of service on taxpayer compliance and to  determine  and  analyze  the  effect  of  tax  sanctions  and  service  quality  on  taxpayer compliance. In this study the method used is an explanatory survey. The data collection technique used in this study used a questionnaire technique with a sample of 100 people. Data  processing  techniques  using  editing,  coding  and  tabulation.  Data  analysis techniques  used  descriptive  statistical  tests,  validity  tests,  reliability  tests,  classic assumption tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression analysis, T tests, F tests, and analysis of the coefficient of determination. Based on the research results, tax sanctions affect taxpayer compliance registered with the Regional Revenue Agency UPTD PPD in the Central Bandung region with a t-count of 2,959 > t-table (1,984) and has a significance value of 0.004, less than 0.050. This means that the better the tax sanctions applied, the better the taxpayer compliance will be. Based on the research results, service quality affects taxpayer compliance registered with the UPTD PPD Regional Revenue Agency for the Central Bandung Region. This means that the better the quality of services provided, the better the Taxpayer Compliance based on the comparison between tcount and ttable which shows tcount of 5,172, while ttable is (1,984). From these results it could be seen that tcount > ttable, namely 5,172 > 1,984.  Based  on  the  results  of  research  on  Tax  Sanctions  and  Service  Quality,  they simultaneously  influence  taxpayer  compliance  registered  at  the  Regional  Revenue Agency UPTD PPD in the Central Bandung Region with F count greater than F table value, namely 86,296 > 3,089, with a significance value of 0.000 <0.050.
Keywords : Tax Sanctions, Service Quality, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini guna mendalami serta melaksanakan analisis pengaruh sanksi pajak  pada  patuhnya  individu,  pengaruh  pelayanan  pada  patuhnya  individu,  serta pengaruh  sanksi  pajak  serta  kualitas  pelayanan  pada  patuhnya  individu.  Metode  yang dimanfaatkan  survey  explanatory  serta  teknik  penghimpunan  datanya  yakni  kuesioner 100 orang sampel. Editing, koding, serta tabulasi menjadi teknik olah datanya. Sementara teknik  analisis  datanya  memanfaatkan  uji  statistik  deskriptif,  analisis  koefisiensi determinasi, regresi linear berganda, uji F, uji T, heteroskedastisitas, multikolinearitas, normalitas, asumsi klasik, reliabilitas serta validitas. Berdasarkan hasil penelitian sanksi
pajak memengaruhi  patuhnya individu yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Wilayah Bandung Tengah dengan nilai t hitung 2.427 > ttabel (1.984) serta mempunyai  nilai  signifikansi  0,0017  lebih  kecil  dari  0,050.  Dengan  artian  kepatuhan wajib pajak kian baik, ketika penerapan sanksi pajak juga kian baik. Berlandaskan hasil kualitas pelayanan memberi pengaruh pada patuhnya individu yang terdaftar pada lokasi penelitian. Artinya patuhnya individu akan kian baik ketika kualitas pelayanan juga baik berlandaskan  perbandingan  antara  thitung  dengan  ttabel  yang  menunjukkan  thitung 5.223, sementara ttabel (1.984). Dari hasil tersebut bisa dilihat dimana thitung > ttabel yaitu 5.223 > 1.984,. Berdasarkan hasil penelitian Sanksi Pajak serta kualitas pelayanan memengaruhi  secara  simultan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  lokasi penelitian melalui F hitung > nilai F tabel yakni 70.078 > 3.089, nilai signifikansi 0,000 < 0,050.
Kata Kunci: Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. PENDAHULUAN
Jalannya  roda  pemerintahan  serta perekonomin  layaknya  sektor  industri, perbankan,  kesehatan,  serta  pendidikan yang  menjadi  pendanaan  pembangunan kepada  rakyat  sangat  diberi  pengaruh oleh  besarnya  kontribusi  penerimaan pajak.
Sebagaimana disebut pada UU  No 16  Tahun  2009,  pemberian  wajib  yang ditujukan pada negara dari individu atau organisasi  berlandaskan  UU,  dimana imbalannya  tidak  secara  langsung  serta dimanfaatkan guna kepentingan negara.
Penghasilannya mencakup bermacam  sektor  yakni  didapat  dari PBB,  PBB-P2  yang  menjadi  sumber penerimaan  pemerintah  daerah  yang dimanfaatkan guna membelanjai pengeluaran pemerintah. PBB-P2 diambil  berlandaskan  pada  aturan  UU Perpajakan tanpa imbalan langsung dari daerah.  Tiap  tahunnya,  pendapatan  dari pajak  selalu  ditingkatkan  (Tawas  et  al., 2016)
Banyak faktor yang bisa memberi pengaruh  patuhnya  wajib  pajak  ketika membayar  pajak  yakni,  sanksi  pajak, SPPT,  pengetahuan  mengenai  pajak, sadarnya wajib pajak, sikap, NJOP, serta lain  sebagainya.  NJOP  ialah  indikasi nilai  jual  tanah  atau  bangunan  yang dipunya  wajib  pajak.  Sikap  yakni pernyataan evauatif yang memberi
keuntungan  mengenai  peristiwa,  orang, atau  objek  (Pertiwi  et  al.,  2017).  Sikap wajib  pajak  pada  layanan  pajak  bisa menyebar  pengaruh  pada  patuhnya individu.
Kepatuhan  wajib  pajak  yakni keadaan taatnya individu pada keharusan pajak  selaras  dengan  UU  yang  ada (Imaniati & Isroah, 2016). Sebagaimana disampaikan  Dirjen  Pajak,  pada  tahun 2021  hanya  9  juta  wajib  pajak  yang sudah memberi laporan Surat
Pemberitahuan  (SPT).  Dimana  masih jauh  dari  sasaran  yakni  80%  atau  15,2 juta orang yang melaporkan.
Guna  memberi  pelayanan  PBB dengan baik, terdapat tuntutan reformasi kebijakan  pelayanan  publik  layaknya pemungutan  PBB  yang  bisa  memberi kontribusi  pada  PAD  yang  mana  akan mencapai  transparansi  serta  adanya tanggung  jawab  semua  komponen, proses pelayanannya serta SDM pemberi layanan, serta penguatan unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan. Selain  kualitas  pelayanan  atau patuhnya  individu  ketika  melaksanakan pembayaran, sanksi pajak menjadi faktor lain.  Sanksi  pajak  dilaksanakan  oleh individu yang melaksanakan pelanggaran aturan pajak yang ada serta mempunyai akibat pada kerugian negara ataupun  daerah  yang  mana  bisa meminimalisir  individu  supaya  tidak
melaksanakan pelanggaran aturan pajak
(N. Rahayu, 2017). Tujuan  dari  sanksi  pajak  yakni guna mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya.  Sanksi  pajak  yang  dikenakan oleh  pemerintah  pada  umumnya  akan berupa  denda  administrasi.  Melalui sanksi pajak ini akan memberi pengaruh pada  tindakan  individu  (Parera  & Erawati, 2017).
Tabel 1. Target serta Realisasi PBB Tahun 2018-2022
Tahun Target Murni PBB
(Rp) Target
Perubahan (Rp) Realisasi PBB Persentase % 2018 700.500.000.000 - 552.686.400.078 79% 2019 630.000.000.000 630.000.000.000 558.242.627.008 88% 2020 780.000.000.000 500.000.000.000 505.193.534.229 104% 2021 700.000.000.000 500.000.000.000 509.056.381.743 108% 2022 670.000.000.000 - 540.926.563.518 80%
Sumber:  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Bandung, 2023
Melalui  tabel  tersebut,  bisa ditinjau  realisasi  penerimaan  PBB  tiap tahunnya  di  Kota  Bandung.  Dari  tahun 2018  sampai  2021  menunjukkan realisasi  penerimaan  PBB  di  Kota Bandung  terjadi  peningkatan  dan penurunan di tiap tahunnya. Tahun 2018 realisasinya Rp. 552.686.400.078, dengan persentase 79%, lalu tahun 2019 realisasinya menjadi Rp. 558.242.627.008,  persentasenya  88%,
kemudian  di  tahun  2020  menjadi  Rp.
505.193.534.229  persentasenya  104%
dan tahun 2021 realisasinya menjadi Rp.
509.056.381.743  persentasenya  108%. Dan ditahun 2022 realisasinya Rp.540.926.563.518 persentasenya 80%. Sesuai  Peraturan  Wali  Kota
Bandung No. 42 Tahun 2020 mengenai perubahan  Peraturan  Wali  Kota  No.  22 Tahun  2020  mengenai  pemberian insentif  pajak  daerah  guna  menangani akibar  ekonomi  virus  corona,  bahwa Wajib  Pajak  mendapatkan  relaksasi batas  waktu  pembayaran  pajak  daerah sampai  dengan  Desember  2020,  oleh karenanya seluruh Wajib Pajak dianggap 100%  memenuhi  ketentuan  peraturan
wali kota.
Tujuan  dari  penelitian  ini  guna melaksanakan pemahaman serta analisis pengaruh  sanksi  pajak  pada  patuhnya individu,  pengaruh  pelayanan  pada patuhnya individu, serta pengaruh sanksi pajak  serta  kualitas  pelayanan  pada patuhnya individu.

## Kajian Pustaka
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mardiasmo  (2018a),  memberi penjelasan pajak yakni sumbangan yang ditujukan  ke  negara  berlandaskan  UU dimana imbalannya secara tidak langsung.  PBB  merupakan  pajak  pada bumi  serta  bangunan  berdasar  UU  No. 12  Tahun  1985  yang  mana  sudah dilaksanakan perubahan melalui UU No. 20 Tahun 2000.
Wajib Pajak Wajib pajak sebagaimana dipaparkan  Sari  (2016)  yakni  individu atau  organisasi  mencakup  pemenuhan, pemotongan,  serta  pungutan  pajak dengan kewajiban atau hak pajak selaras dengan  aturan  UU  pajak.  Wajib  Pajak Pribadi  ialah  tiap  orang  dengan penghasilan  lebih  dari  syarat  tidak terkena pajak. Tiap individu di Indonesia diwajibkan mendaftar serta mengantongi NPWP,  kecuali  ditentukan  pada  UU (Mulyono, 2012).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Tiap individu yang selaras dengan persyaratan  sebagai  pembayar  pajak serta  sudah  mendaftar  ke  KPP  selaras dengan aturan nilai pajak disebut wajib pajak.    Wajib    pajak    bisa  dinyatakan patuh bila mempunyai sikap taat ketika menjalankan tanggungan pajaknya selaras  dengan  UU  yang  ada  (Faizin  & Ruhana, 2016).

## Sanksi Pajak
Sanksi  ialah  tindakan  hukum
ketika  adanya  pelanggaran  pada  aturan UU pajak (Kurniawan, 2019). Pengenaan  sanksi  pajak  pada  individu bisa  menimbulkan  kepatuhan  individu guna  memberi  peningkatan  kepatuhan individu.  Hal  ini  akan  terjadi  sebab individu akan mempunyai fikiran adanya sanksi  berat  dari  tindakannya  (Rahayu, 2010).

## Kualitas Pelayanan Perpajakan
Cara  petugas  guna  memberi bantuan apapun keperluan individu atau wajib  pajak  disebut  kualitas  pelayanan pajak    (Sari  &  Fidiana,  2017). Peningkatan  kepatuhan  individu,  akan terjadi  melalui  terwujudnya  pelayanan fiskus  yang  baik.  Melalui  terwujudnya pelayanan  dengan  kualitas  baik  akan mewujudkan  akibat  positif  yakni kesediaan individu ketika melaksanakan keharusannya.
Gambar 1. METODE PENELITIAN Survey explanatory menjadi metode yang dimanfaatkan, yakni survei guna memberi penjelasan hubungan dua variabel  atau  lebih  dari  uji  hipotesis. Survei dilaksanakan melalui pengambilan populasi, melalui pemanfaatan kuesioner sebagai instrumen  penghimpunan  data.  Dalam mendapatkan  informasi  sehubungan dengan  masalah  pada  Laporan  Tugas Akhir  ini,  penulis  menetapkan  lokasi yang  dilaksanakan  pada  penelitian  ini yakni Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Wilayah Bandung Tengah.
Objeknya yakni sanksi pajak serta kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak.  Variabel  independentnya  yakni sanksi  pajak  serta  kualitas  pelayanan sementara  itu  variabel  dependennya yakni  kepatuhan  wajib  pajak.  Unit
analisisnya yakni wajib pajak terverifikasi  lokasi  penelitian.  Dimana sampel  yang  dimanfaatkan  yakni  100 responden. Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan memanfaatkan teknik kuesioner. Editing, koding serta tabulasi menjadi  teknik  olah  data  yang dimanfaatkan.  Teknik  analisis  data memanfaatkan  uji  statistic  dreskriptif, regresi linear berganda, uji T, koefisien determinasi,  uji  F,  heteroskedastisitas, multikolinearitas,  normalitas,  asumsi klasik, reliabilitas, serta validitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN Deskripsi Hasil Penelitian Uji Validitas Tabel 2. Hasil Uji Validitas No Variabel Rhitung Rtabel Kesimpulan 1 SANKSI PAJAK (X1) 1 0.753 0.1966 Valid 2 0.719 0.1966 Valid 3 0.742 0.1966 Valid 4 0.719 0.1966 Valid 5 0.779 0.1966 Valid 6 0.754 0.1966 Valid 7 0.721 0.1966 Valid 2
KUALITAS PELAYANAN (X2) 1 0.692 0.1966 Valid 2 0.727 0.1966 Valid 3 0.693 0.1966 Valid 4 0.704 0.1966 Valid 5 0.764 0.1966 Valid 6 0.766 0.1966 Valid 7 0.703 0.1966 Valid 8 0.695 0.1966 Valid 9 0.696 0.1966 Valid 10 0.733 0.1966 Valid
3 KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 1 0.707 0.1966 Valid 2 0.740 0.1966 Valid 3 0.695 0.1966 Valid 4 0.791 0.1966 Valid Sumber: Data Diolah Berlandaskan uji validitas koefesiensi  korelasi  butir  pertanyaan tersebut,  diperoleh  informasi  dimana seluruh  item  pertanyaan  pada  tiap variabel  mempunyai  nilai  rhitung  >  r tabel  berlandaskan  hal  tersebut  maka bisa diambil simpulan dimana tiap item pertanyaan valid serta bisa lanjut ke uji realibilitas.

## Uji Realibilitas Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas
No  Variabel Cronbach's Alpha Keputusan
1  Sanksi Pajak (X1) 0.863 Reliabel 2  Kualitas Pelayanan (X2) 0.895 Reliabel 3  Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.713 Reliabel
Sumber : Data Diolah
Berlandaskan hasil uji realibilitas, didapat  informasi  dimana  semua variabel  bernilai  Cronbach’s  Alpha  > 0.70.  Berlandaskan  hasil  tersebut  maka bisa  diambil  simpulan  dimana  semua variabel sudah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Tabel 4. Uji Hasil Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.63826868 Most Extreme Differences Absolute .083 Positive .083 Negative -.060 Test Statistic .083 Asymp. Sig. (2-tailed) .089 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data Diolah
Berlandaskan uji normalitas melalui  Kolmogorov-Smirnov,  bisa ditinjau  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  0,131. Dikarenakan nilai probabilitas p, 0.131 > tingkat signifikansi, 0,05. Bisa diartikan asumi  normalitas  sudah  terpenuhi. Secara  visual  gambar  grafik  normal probability plot bisa ditinjau :
Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot Sumber: Data Diolah

## Uji Multiklinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) 1.738 1.179 1.475  .144 SANKSI PAJAK .148 .061 .260  2.427  .017 .348  2.874 KUALITAS PELAYANAN .228 .044 .559  5.223  .000 .348  2.874 a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sumber: Data Diolah Data  yang  dimanfaatkan  pada penelitian  ini  yakni  data  variabel independen. Berlandaskan tabel tersebut, didapat hasil yakni : 1. Nilai  VIF  pada  variabel  SANKSI PAJAK  yakni  2.874  <  10  melalui nilai  Tolerance  0.348  >  0.10  maka variabel Independent SANKSI PAJAK  bisa  dikatakan  tidak  ada gejala multikoloniearitas. 2. Pada variabel KUALITAS PELAYANAN  diperoleh  nilai  VIF 2.874  <  10  dengan  nilai  Tolerance 0.348  >  0.10  dimana  variabel Independent KUALITAS PELAYANAN  bisa  dikatakan  tidak ada gejala multikoloniearitas Uji Heteroskedastisitas Gambar 2. Grafik Scatterplot Bisa ditinjau pada grafik scatterplot  tersebut,  penyebaran  titik- titik  disekitar  angka  0  pada  sumbu  Y, data  menyebar  acak.  Bisa  diambil simpulan dimana tidak ada heteroskedastisitas,  analisis  melalui pemanfaatan  scatter  plot  mempunyai sejumlah  kekurangan  yang  dikarenakan jumah  tinjauan  memberi  pengaruh hasilplotting.  Semakin  sedikit  jumlah sampel  pengamaan,  makin  sulit  juga interpretasi hasil. Diperlukan uji statistik yang  lebih  baik  guna  memberi  jaminan akurasi  dari  hasil  yakni  uji  glesjer.
Pelaksanaan uji glesjer melalui pengregresian  nilai  absolute  residual pada  variabel  independen,  berikut  ialah dasar  keputusan  uji  heteroskedastisitas melalui uji glesjer.
• Bila  nilai  Sig.  >  0.05  Tidak  ada heteroskedastisitas
• Bila  nilai  Sig.  <  0.05  ada heteroskedastisitas
Dibawah  ini  menjadi  hasil  uji heteroskedastisitas..
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2.038  .754 2.703 .008 SANKSI PAJAK .040  .039 .174 1.026 .307 KUALITAS PELAYANAN -.047  .028 -.284 -1.677 .097 a. Dependent Variable: absres Sumber: Data Diolah Nilai  probabilitas  (Sig)  variabel SANKSI PAJAK 0.307, pada KUALITAS  PELAYANAN  0.097. Dikarenakan  nilai  probabilitas  (Sig)
seluruh variabel > signifikansi 0.05 atau 5%  maka  bisa  diambil  simpulan terpenuhinya  asumsi  homoskedastisitas dengan  artian  tidak  ada  gejala heteroskedastisitas serta bisa dimanfaatkan  guna  melaksanakan  uji melalui  model  uji  regresi  linear berganda.
Analisis Data Analisis Linear Berganda Tabel 7. Hasil Analisis Linear
Berganda Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toler ance  VIF 1  (Constant) 1.738 1.179 1.475 .144 SANKSI PAJAK .148  .061 .260 2.427 .017  .348 2.874 KUALITAS PELAYANAN .228  .044 .559 5.223
.000  .348 2.874
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sumber: Data Diolah Berlandaskan hasil analisis regresi linear berganda, didapat model regresi yakni:
𝒀 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟖 + 𝟎. 𝟏𝟒𝟖𝑿 𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟐𝟖𝑿 𝟐 Yang mana :
Y = KEPATUHAN WAJIB PAJAK X1 = SANKSI PAJAK X2 = KUALITAS PELAYANAN Berlandaskan model regresi linear berganda, didapat informasi yakni.
a. Konstanta  1.738  dengan  artian  bila tidak  ada  perubahan  pada  nilai variabel  independen  maka  variabel dependent nilainya yakni 1.738
b. Koefisien  regresi  pada  variabel SANKSI  PAJAK  (X1)  0.148  serta positif  dengan  artian  bila  variabel SANKSI  PAJAK  naik  1  poin  secara signifikan, serta variabel independen lain  tetap  nilainya.  Maka  variabel SANKSI PAJAK memberi peningkatan  nilai  dari  variabel KEPATUHAN WAJIB PAJAK 0.148 c. Koefisien  regresi  pada  variabel KUALITAS  PELAYANAN  (X2) 0.228 serta positif yang mana artinya bila variabel KUALITAS PELAYANAN  naik  1  poin  secara signifikan, serta variabel independen lain  tetap  nilainya.  Maka  variabel KUALITAS  PELAYANAN  akan memberi  peningkatan  nilai  dari variabel  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK 0.228
Uji-t Tabel 8. Hasil Uji-t Coefficients a Model Unstandard ized Coefficient s Standardize d Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta
Toleranc e VIF 1 (Constant) 1.738 1.179 1.475  .144 SANKSI PAJAK .148  .061 .260 2.427  .017 .348 2.874 KUALITAS PELAYANAN .228  .044 .559 5.223  .000 .348 2.874 a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Sumber: Data Diolah Berlandaskan uji t, didapat informasi yakni:
1. Variabel  SANKSI  PAJAK  nilai signifikansinya 0.017, nilai tersebut < 0.05.  Sementara  itu  t  hitung  nilai 2.427 >  ttabel (1.984) maka variabel SANKSI PAJAK memengaruhi variabel Y. Yang menjadilan
hipotesis  pertama,  H 1 :  variabel  X1 memengaruhi signifikan secara parsial pada variabel Y “diterima”.
2. Variabel KUALITAS PELAYANAN mempunyai  nilai  signifikansi  0.000,
dimana  <  0.05.  Sementara  t  hitung didapat  nilai  5.223  >    ttabel  (1.984) maka variabel KUALITAS PELAYANAN  memberi  pengaruh pada  variabel  Y.  Yang  menjadikan hipotesis  kedua,  H 2 :  variabel  X2 memengaruhi signifikan secara parsial pada variabel Y “diterima”

## Uji F
Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 422.273 2 211.137 77.078 .000 b Residual 265.709 97 2.739
Total 687.982 99 a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK
Sumber: Data Diolah Berlandaskan hasil, didapat informasi nilai signifikansi 0.000 < 0.05
serta nilai Fhitung 77.078 > Ftabel 3.089 bisa  diartikan  variabel  independen memberi  pengaruh  variabel  dependent. Maka, bisa diambil simpulan dimana ada pengaruh  signifikan  simultan  X1  serta X2 pada variabel dependent Y.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .783 a .614 .606 1.655072 a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Sumber: Data Diolah Berlandaskan  hasil  uji  koefisien determinasi, nilai R2 dimanfaatkan guna memahami  kemampuan  variabel  bebas ketika  memberi  penjelasan  variabel terikat. Berlandaskan tabel, bisa ditinjau dimana  nilai  R2  0,606  dengan  artian dimana  60.6%  variasi  dari  variabel dependent KEPATUHAN WAJIB PAJAK  bisa  diterangkan  variasi  dua variabel  independen  yakni  SANKSI PAJAK serta KUALITAS PELAYANAN.  Sementara  sisanya (100%  -  60.6%  =  39.4%)  diberi pengaruh variabel lain diluar penelitian.

## Pembahasan Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Hubungan  sanksi  pajak  dengan kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan pembayaran PBB menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh  secara  signifikan.  Nilai thitung  2.427  >  ttabel  (1.984)  serta mempunyai  nilai  signifikansi  0,0017  <
0,050,  maka  H1dapat  di  terima berlandaskan  nilai  statisktik.  Hasil penelitian  yang  diperoleh  menunjukkan nilai  positif  dengan  artian  makin  tinggi sanksi  pajak  maka  makin  tinggi  juga kepatuhan  individu,  serta  sebaliknya. Hasil menunjukkan dimana sanksi pajak bisa  memberi  peningkatan  patuhnya individu ketika melaksanakan pembayaran  PBB.  Dengan  berlakunya sanksi  pajak  akan  memberikan  dampak positif pada patuhnya individu. Hasil ini selaras  dengan  analisis  Herlina  (2020) dimana  sanksi  pajak  memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berlandaskan  hasil  uji  hipotesis dari  perbandingan  thitung  serta  ttabel yang  menunjukkan  thitung  5.223, sementara  ttabel  (1.984).  Dari  hasil tersebut  bisa  dilihat  dimana  thitung  > ttabel yaitu 5.223 > 1.984, ambang batas signifikansi  0,000  <  0,050,  maka  H2 diterima.
Hasil yang diterima menunjukkan  nilai  positif  yang  artinya makin  baik  kualitas  pelayanan  maka semakin tinggi juga kepatuhan individu, serta sebaliknya. Sehingga apabila ingin meningkatkan kepatuhan individu maka kualitas  pelayanan  harus  ditingkatkan. Wajib  pajak  cenderung  mematuhi kewajiban  perpajakannya  bila  petugas
mampu memberi kualitas baik.
Penelitian  sebelumnya  milik  Herlina (2020)  dimana  kualitas  pelayanan memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak secara signifikan.
Pengaruh  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berlandaskan  hasil  uji  simultan bisa ditinjau dimana nilai F hitung > nilai F  tabel  yakni  77.078  >  3.089,  melalui nilai signifikansi 0,000 < 0,050. Dengan artian  variabel  sanksi  pajak  (X1)  serta kualitas  pelayanan  (X2)  apabila  diuji simultan  akan  memengaruhi  kepatuhan wajib pajak (Y).
Hasil penelitian yang dilaksanakan memperoleh  hasil  positif  artinya  makin tinggi  sanksi  pajak  serta  kualitas pelayanan,  makin  tinggi  pula  patuhnya individu,  serta  sebaliknya.  Hasil  ini selaras  dengan  analisis  Herlina  (2020), dimana  ada  pengaruh  signifikan  Sanksi Pajak  serta  Kualitas  Pelayanan  pada kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP Kesimpulan
Berlandaskan  hasil  analisis,  maka sejumlah simpulan dari peneliti yakni :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  Sanksi Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  yang  terverifikasi  pada Badan  Pendapatan  Daerah  UPTD PPD  Wilayah  Bandung  Tengah.
Artinya  makin  baik  sanksi  pajak, makin  baik  pula  kepatuhan  wajib pajak. 2.  Berlandaskan hasil kualitas pelayanan  memberi  pengaruh  pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada  Badan  Pendapatan  Daerah
UPTD  PPD  Wilayah  Bandung Tengah.  Artinya  kian  baik  kualitas pelayanan,  kian  baik  pula  kepatuhan wajib pajak.
3.  Berlandaskan  hasil  penelitian  Sanksi
Pajak  serta  Kualitas  Pelayanan memberi  pengaruh  simultan  pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada  Badan  Pendapatan  Daerah UPTD  PPD  Wilayah  Bandung
Tengah.
DAFTAR PUSTAKA Amrul,  R.,  Hidayanti,  A.  A.,  & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi , 7 (2), 221–241.
Arrasi,  D.  R.  (2022).  Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  PBB (Studi  Kasus  Di  Kantor  Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 10 (1).
As’  Ari,  N.  G.  (2018).  Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas  Pelayanan,  Kesadaran Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi. Jurnal  Ekobis Dewantara , 1 (6), 64–76. Faizin,  M.  R.,  &  Ruhana,  I.  (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Jurnal  Perpajakan
(JEJAK) , 9 (1).
Herlina,  V.  (2020).  Pengaruh  Sanksi,
Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan
Bangunan  Di  Kabupaten  Kerinci. Jurnal Benefita , 5 (2), 252. Jotopurnomo,  C.,  &  Mangoting,  Y. (2013). Pengaruh Kesadaran
Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax & Accounting Review , 1 (1), 49. Lestari,  M.  A.,  &  Hadi,  D.  A.  (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran,  Dan  Kualitas  Pelayan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi  Dan  Bangun. Owner:  Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (4), 4092– 4107.
Mardiasmo.  (2018a). Akuntansi  Sektor Publik-Edisi  Terbaru .  Penerbit Andi. Mulyono,  D.  (2012). Konsep  Dan Aplikasi  Dan  Penuntun  Praktis .
Andi Publisher. Nafiah, Z., Sopi, S., & Novandalina, A. (2021).  Pengaruh  Sanksi  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama Pati. JURNAL  STIE  SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK) , 13 (2).
Nasution,  A.  P.  (2019).  Dampak Pengetahuan  Pajak  Dan  Kualitas
Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (STUDI  KASUS:  KPP PRATAMA  BINJAI). Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik , 7 (2),
207–224. Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi  Perpajakan,  Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi  Dan  Bangunan. Jurnal
Akuntansi , 5 (1), 37–48.
Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama  Kabupaten  Purworejo
Pada Tahun 2017. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 5 (5). Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15–30. Rahayu,  S.  M.,  &  Siti,  K.  (2010).
Kepatuhan (Vol.  19).  Salemba Empat.
Sari,  D.  (2016). Jumlah  Wajib  Pajak .
Graha Ilmu. Sari,  V.  A.  P.,  &  Fidiana,  F.  (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan  Perpajakan,  Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (2). Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J.  D.  L.  (2017).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  Manado. Going  Concern:  Jurnal  Riset Akuntansi , 12 (2). Siregar,  D.  L.  (2017).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Batam. Journal  Of  Accounting And  Management  Innovation ,
1 (2), 119–128.
Tawas,  V.  B.  J.,  Poputra,  A.  T.  T.,  & Lambey,  R.  (2016).  Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  KPP Pratama  Bitung). Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (4).
Undang-Undang  Republik  Indonesia.
(N.D.). Undang-Undang .
Wahyuni, N. K. D., Mahaputra, I. N. K. A.,  &  Sudiartana,  I.  M.  (2022).
Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib  Pajak  Dan  Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Badung  Utara. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) , 2 (1), 2241–2249.
Waru,  O.  A.  (2018).  Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Jurnal Ekobis Dewantara . Yuliansyah,  R.,  Setiawan,  D.  A., Mumpuni, R. S., & Others. (2019).
Pengaruh  Pemahaman,  Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan  Pada  Pemerintah Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. Jurnal STEI Ekonomi , 28 (02), 233–253.