AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN

## ACMARUL FAJAR

## Universitas Madura

## ABSTRACT
The  government  can  collect  entertainment  taxes  such  as  music  performances, karaoke, billiard, water recreation, for those who entertain entertainment, the entertainment tax is one of the potential areas that are very important to be improved. To know the amount of contribution of entertainment tax to local income and the effectiveness of entertainment tax of Pamekasan Regency. This research take object at Office of Revenue Service, research type  using  quantitative  descriptive  method.  This  type  of  data  in  this  research  uses quantitative data, data source in the form of primary and secondary data. Data collection techniques  in  this  study  using  the  method  of  documentation  and  interviews.  The  analysis data  used  in  this  research  is  identifying  target  data  and  entertainment  tax  realization, identifying  target  data  and  realization  of  local  revenue,  calculating  contribution  of entertainment tax to local revenue, calculating the effectiveness of entertainment tax. Based on the research result, the contribution of entertainment tax to local revenue in 2011 amounted to 0.05%, in 2012 by 0.04%, in 2013 by 0.05%, in 2014 by 0.04%, and for the year 2015 By 0.05%. Average entertainment tax contribution of 0.05% from 2011 to 2015, this is classified under very less criteria. The effectiveness of entertainment tax revenue for 2011 amounted to 179.01%, in 2012 of 161.99%, in 2013 of 186.36%, in 2014 of 245.23%, and for 2015 by 152.59%. With an average rate of effectiveness of entertainment tax revenue of 185.04%, this includes very effective in Pamekasan District. Suggestions for pamekasan service to be more able to optimize the potential of entertainment tax which is in Pamekasan Regency.
Keyword: contribution of entertainment tax, local revenue

## ABSTRAK
Pemerintah  dapat  memungut  pajak  hiburan  seperti  pertunjukan  musik,  karaoke, bilyard, rekreasi air, bagi yang menyelengarakan hiburan, maka pajak hiburan merupakan salah  satu  potensi  daerah  yang  sangat  penting  untuk  ditingkatkan.  Untuk  mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dan besarnya efektifitas pajak  hiburan  Kabupaten  Pamekasan.Penelitian  ini  mengambil  objek  pada  Kantor  Dinas Pendapatan,  jenis  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.  Jenis  data  dalm penelitian ini menggunakan data kuantitatif, sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  dokumentasi  dan wawancara. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi data target dan realisai pajak hiburan, mengidentifikasi data target dan realisasi pendapatan asli daerah, menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, menghitung efektivitas pajak hiburan.
Berdasarkan hasil penelitian kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2011 sebesar 0,05%, pada tahun 2012 sebesar 0,04%, pada tahun 2013 sebesar 0,05%, pada tahun 2014 sebesar 0,04%, dan untuk tahun 2015 sebesar 0,05%. Rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 0,05% dari tahun 2011 sampai tahun 2015, ini tergolong pada kriteria
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
sangat  kurang.  Efektifitas  penerimaan  pajak  hiburan  untuk  tahun  2011  sebesar  179,01%, pada  tahun  2012  sebesar  161,99%,  pada  tahun  2013  sebesar  186,36%,  pada  tahun  2014 sebesar  245,23%,  dan  untuk  2015  sebesar  152,59%.  Dengan  rata-rata  tingkat  efektifitas penerimaan pajak hiburan sebesar 185,04%, ini termasuk sangat efektifnya pada Kabupaten Pamekasan.  Saran  untuk  dinas  pamekasan  agar  lebih  bisa  mengoptimalkan  potensi  pajak hiburan yang berada pada Kabupaten Pamekasan

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  pinjaman  daerah,  dan  penerimaan  daerah  lain  yang  sah.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, ditetapkan ada 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  tersebut  terdiri  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  bea  balik nama  kendarann  bermotor,  dan  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor.  Sedangkan  pajak daerah kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan  dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, seta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (Siregar 2001;396).
Kabupaten  Pamekasan  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  yang  telah melaksanakan program-program pembangunan, untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya  sendiri,  disamping  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Maka  dari  itu,  untuk  dapat memenuhi  pembiayaan  pembangunan,  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  berusaha  untuk meningkatan  pendapatan  daerah  dengan  mengoptimalkan  jenis-jenis  pendapatan  yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayaanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi  daerah,  mengupayakan  dan  meningkatkan  sumber-sumber  penerimaan  daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah.
Seperti  apa  yang  telah  disebutkan  di  atas,  diantara  berbagai  macam  pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah  satunya  pajak  hiburan.  Selain  itu  juga,  kabupaten  Pamekasan  sebagai  daerah  yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan  yang  mewarnai  setiap  saat,  maka  tepat  sekali  pemerintah  melalui instansi  terkait  bekerja  sama  dengan  swasta  untuk  mengadakan  jenis  dan  tempat  hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.
Adanya  pajak  hiburan  seperti  pertunjukan  musik,  karaoke,  bilyard,  rekreasi  air, pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelengarakan hiburan, maka pajak hiburan  merupakan  salah  satu  potensi  daerah  yang  sangat  penting  untuk  ditingkatkan. Dengan  memperhatikan  hal-hal  tersebut  di  atas  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  dalam mengurus  dan  menyelenggarakan  urusan-urusan  yang  menyangkut  bidang  pendapatan daerah  sangat  memerlukan  keberadaan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  pertanyaan  penelitian  ini  adalah:  (1) Berapa besar kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
pada Kabupaten Pamekasan,  (2) Berapa besar efektifitas penerimaan pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan.
Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; (1) Seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah,  (2)  Untuk  mengetahui  seberapa  besar  efektifitas  pajak  hiburan  pada  Kabupaten Pamekasan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan  pajak  daerah  dan  siapa  saja  yang  menjadi  wajib  pajaknya  sesuai  dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat  lebih  efisien,  murah,  dan  transparan.  Pajak  daerah tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Jenis  pajak  kabupaten  atau  kota  berdasarkan  Undang–Undang  No.  28 tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah,  yaitu:  (1)  Pajak  Hotel,  (2)  Pajak  Restoran,  (3)  Pajak Hiburan,  (4)  Pajak  Reklame,  (5)  Pajak  Penerangan  Jalan,  (6)  Pajak  Parkir,  (8)  Pajak  Air Tanah. Pengertian dari jenis pajak daerah diatas akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana pada hal ini  pajak  hotel  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  yang  melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan konsumen, serta wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan.
2. Pajak Restoran
Pajak  restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Dimana dalam  hal  ini  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang membeli makanan dan minuman dari restoran, serta wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dalam bidan restoran.
3. Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, serta wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
4. Pajak Reklame
Pajak  reklame  adalah  pajak  penyelenggaraan  reklame.  Dimana  dalam  hal  ini  yang menjadi  subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menggunakan  reklame, serta  wajib  pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menyelenggarakan reklame.  Reklame  merupakan  suatu  sarana  yang  digunakan  sebagai  media  promosi dan  pemasaran  yang  pada  saat  ini  sangat  dibutuhkan  untung  menunjang  kemajuan bisnis dan perdagangan.
5. Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa didaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekening listriknya dibayar pemerintah daerah. Dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
badan  yang  dapat  menggunakan  tenaga  listrik,  serta  wajib  pajak  penerangan  jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
6. Pajak Parkir Pajak Parkir adalah pajak atas lenyelenggaraan tempat parkir di luar  badan jalan, baik yang  disediakan  suatu  usaha  termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan bermotor. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan  yang  melakukan  parkir  kendaraan  bermotor,  serta  wajib  pajak  parkir  adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
7. Pajak Air Tanah Pajak  air  tanah  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  air  tanah  dimana  setiap pengambilan  atau  pemanfaatan  air  tanah  akan  dikenakan  pajak  air  tanah.  Dimana dalam  hal  ini  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  yang  melakukan pengambilan  atau  pemanfaatan  air  tanah,  serta  wajib  pajak  air  tanah  adalah  orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan ait tanah.

## Tarif Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota
Besarnya  tarif  yang  berlaku  untuk  pajak  Kabupaten/Kota  ditetapkan  dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undung-undang. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ditentukan besarnya tarif pajak diantaranya :
1. Pajak Hotel dengan tarif 10%
2. Pajak Restoran dengan tarif 10%
3. Pajak Hiburan dengan tarif 35%
4. Pajak Reklame dengan tarif 25%
5. Pajak Penerangan Jalan dengan tarif 10%
6. Pajak Parkir dengan tarif 30%
7. Pajak Air Tanah dengan tarif 20%

## Pajak Hiburan
Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah  atas  penyelenggaraan  hiburan.  Pajak  hiburan  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan hiburan  yang  meliputi  semua  jenis  pertunjukan,  permainan,  permainan  ketangkasan,  atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

## Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
Dasar  pengenaan  Pajak  Hiburan  adalah  jumlah  uang  yang  diterima  atau  yang seharusnya  diterima  oleh  penyelenggara  hiburan.  Jumlah  uang  yang  seharusnya  diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan atau penonton.

## Tarif Pajak Hiburan
Tarif  pajak  hiburan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  35%  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  keleluasan  kepada  pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing- masing daerah kabupaten/kota.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Oleh  karena  objek  pajak  hiburan  meliputi  berbagai  jennis  hiburan,  pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan.

## Kontribusi Pajak Hiburan
Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika potensi penerimaan pajak hiburan  semakin  besar  dan  pemerintah  daerah  dapat  mengoptimalkan  sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi pajak hiburan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Perhitungan kontribusi  penerimaan  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  menurut  Abdul Halim (2004;163) digunakan rumus sebagai berikut:

## Kontribusi = Pajak Hiburan Pendapatan Asli daerah X 100%
Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten  Pamekasan.  Dengan  membandingkan  hasil  analisis tersebut  dari  tahun  ke  tahun  selama  tahun  2011-2015,  akan  diketahui  kontribusi  yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hiburan dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pamekasan.
Menurut  Halim  (2004;163),  Klasifikasi  Kriteria  Kontribusi  pajak  hiburan  adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan
Prosentase Kriteria ≥ 50 40 - 50 30 - 40 20 - 30 10 - 20 ≤ 10 Sangat baik Baik
Sedang Cukup Kurang Sangat kurang
Sumber : Halim (2004;163)

## Efektifitas Pajak Hiburan
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu effective yang  berarti  berhasil  atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  pengelolaan  Keuangan  Daerah  Bagian  Ketiga  pasal  4  ayat  (4)  yang menyebutkan  bahwa  efektif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  pencapaian hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu  dengan  cara  membandingkan keluaran dengan hasilnya.
Menurut  Bastian  (2010;61)  Efektivitas  menunjukan  kesuksesan  atau  kegagalan dalam  pencapaian  tujuan.  Tingkat  dimana  kinerja  yang  sesungguhnya  sebanding  dengan kinerja  yang  ditargetkan.  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2009;232)  menjelaskan  bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara  sederhana  efektivitas  merupakan  perbandingan Outcome (hasil)  dengan Outpu t (target).  Menurut  Halim  (2004;152)  Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.  Namun  demikian  semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  menggambarkan  kemampuan daerah semakin baik.
Menurut  Halim  (2004;152)  rumus  untuk  menghitung  efektivitas  adalah  sebagai berikut :

## Efektifitas = Realisasi Pajak Hiburan
Target Pajak Hiburan X 100% Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Hiburan Prosentase Kriteria Diatas 100% 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80% Kurang dari 60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber : Permendagri No 690.900.327 Tahun 2006

## Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan  daerah  tersebut  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  sesuai  dengan  kebutuhannya  guna  memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).
Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :
a) Hasil pajak daerah  yaitu pungutan daerah menurut  peraturan  yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai  pembayaran  pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasa  atau  karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
c) Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  berupa  dana  pembangunan  daerah  dan  bagian  untuk  anggaran  belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisish nilai tukar rupiah terhadap  mata  uang  asing,  dan  komisi/potongan  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari penjualan dan/atau pengadaan baran dan/atau jasa oleh daerah.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, data  yang ada diolah dan kemudian dianalisis. Deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan  angka-angka  untuk  menarik  kesimpulan  dari  kejadian-kejadian  yang  dapat diukur. Dalam  hal  ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  karena peneliti menggunakan data-data yang berhubungan dengan angka-angka
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder  karena mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media Perantara (di peroleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di Publikasikan berupa realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  dokumentasi  dan wawancara.
1. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui sumber data beberapa dokumen perusahaan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  berupa  laporan  realisasi anggaran selama periode 2011-2015.
2. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak  informan dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pajak hiburan yang terdapat di Kabupaten Pamekasan.
Informan dalam penelitian ini adalah Bpk. Sugiono,  selalu Kabid Pengawasan dan Pengendalian.  Teknik  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis  deskriptif  kuantitatif.  Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan, mengklasifikasikan  data,  menginterprestasikan  data,  dan  menjabarkan  data  sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara. Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis  kuantitatif  yang  digunakan  dalam menghitung kontribusi dan efektifitas pajak hiburan pada pendapatan asli daerah.
Langkah–langkah yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Mengidentifikasi data target dan realisasi pajak hiburan tahun 2011 sampai 2015.
2. Mengidentifikasi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai 2015
3. Menghitung  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dan membandingkan dengan kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.
4. Menghitung  efektifitas  pajak  hiburan  dan  membandingkan  dengan  kriteria  efektifitas yang telah ditetapkan.
5. Memberikan kesimpulan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan
Tabel 3 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011 Kode Rekening Uraian Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) 4.1 Pendapatan Asli Daerah 55.760.074.535,00 70.704.959.013,38 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 7.496.885.000,00 9.563.301.396,10 4.1.1.01 Pajak Hotel 67.220.000,00 79.655.500,00 4.1.1.02 Pajak Restoran 250.000.000,00 739.043.938,10 4.1.1.03 Pajak Hiburan 20.665.000,00 36.992.960,00 4.1.1.04 Pajak Reklame 300.000.000,00 416.946.232,00 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 6.300.000.000,00 7.407.065.666,00 4.1.1.06 Pajak Parkir 10.000.000,00 17.375.000,00 4.1.1.07 Pajak Air Tanah 30.000.000,00 32.386.460,00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.961.441.750,00 9.282.566.261,24 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 2.229.327.005,00 2.229.327.005,00 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 36.072.420.780,00 49.629.764.351,04
Sumber : Data yang diolah
Tabel 4 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Kode Rekening Uraian Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) 4.1 Pendapatan Asli Daerah 65.958.919.674,54  83.390.621.222,46 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 9.142.706.378,43 11.630.945.325,42 4.1.1.01 Pajak Hotel 70.170.000,00 118.377.100,00 4.1.1.02 Pajak Restoran 562.664.628,43 980.655.246,87 4.1.1.03 Pajak Hiburan 20.165.000,00 32.664.750,00 4.1.1.04 Pajak Reklame 350.000.000,00 521.743.932,00 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 7.300.000.000,00 8.352.588.384,00 4.1.1.06 Pajak Parkir 20.000.000,00 26.130.000,00 4.1.1.07 Pajak Air Tanah 30.000.000,00 32.680.220.00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.624.484.390,00  16.467.508.278,01 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 2.190.408.777,11 2.190.408.788,29 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 41.001.320.129,00  53.101.758.830,74 Sumber : Data yang diolah
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Kode Rekening Uraian Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) 4.1 Pendapatan Asli Daerah 81.876.726.485,53  89.462.536.535,55 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 10.551.510.250,00  12.250.921.869,44 4.1.1.01 Pajak Hotel 109.170.000,00 133.456.300,00 4.1.1.02 Pajak Restoran 551.340.000,00 162.450.456,00 4.1.1.03 Pajak Hiburan 23.165.000,00 43.170.000,00 4.1.1.04 Pajak Reklame 650.000.000,00 651.147.035,44 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 8.000.0000.000,00 9.340.253.189,00 4.1.1.06 Pajak Parkir 25.000.000,00 22.955.000,00 4.1.1.07 Pajak Air Tanah 30.000.000,00 18.705.080,00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.912.919.300,00  19.020.284.066,94 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 1.676.769.958,72 1.709.430.958,72 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 51.735.526.976,81  56.481.899.640,45 Sumber : Data yang diolah

## Tabel 6 Rekapitulasi Laporan Realisasi PADKabupaten Pamekasan Tahun 2014
Kode Rekening Uraian Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) 4.1 Pendapatan Asli Daerah 123.545.229.169,8 5 171.518.204.166,97 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 15.268.620.000,00 19.835.563.015,00 4.1.1.01 Pajak Hotel 118.270.000,00 153.532.409,00 4.1.1.02 Pajak Restoran 544.600.000,00 1.116.420.681,00 4.1.1.03 Pajak Hiburan 33.750.000,00 82.765.000,00 4.1.1.04 Pajak Reklame 563.000.000,00 581.469.919,00 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 8.400.000.000,00 10.604.737.010,00 4.1.1.06 Pajak Parkir 43.000.000,00 57.500.000,00 4.1.1.07 Pajak Air Tanah 42.000.000,00 74.351.190,00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.256.850.133,00 13.474.841.522,79 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 1.772.989.806,00 1.772.989.806,08 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 93.246.769.230,85  136.434.809.823,10 Sumber : Data yang diolah
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Tabel 7 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Kode Rekening Uraian Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) 4.1 Pendapatan Asli Daerah  144.288.155.336,62  170.258.936.684,19 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 19.479.638.846,00 23.152.195.643,00 4.1.1.01 Pajak Hotel 134.340.000,00 149.159.000,00 4.1.1.02 Pajak Restoran 580.230.000,00 1.174.658.632,00 4.1.1.03 Pajak Hiburan 47.860.000,00 73.027.500,00 4.1.1.04 Pajak Reklame 577.006.016,00 768.231.671,00 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 12.000.000.000,00 12.408.812.257,00 4.1.1.06 Pajak Parkir 70.900.000,00 92.630.000,00 4.1.1.07 Pajak Air Tanah 47.316.080,00 52.757.700,00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.256.519.707,00 13.008.538.383,00 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 1.847.294.966,08 1.847.294.966,08 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 109.704.701.817,54  132.250.907.692,11

## Sumber : Data yang diolah

## Analisa Data Deskriptif
Analisa Data Deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data,  menginterprestasikan  data  target  dan  realisasi  pajak  hiburan  dan  menjabarkan  data target dan realisasi pendapatan asli daerah.
Tabel 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011 sampai 2015 Tahun Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian (%) 2011 20.665.000,00 36.992.960,00 179,01 2012 20.165.000,00 32.664.750,00 161,99 2013 23.165.000,00 43.170.000,00 186,36 2014 33.750.000,00 82.765.000,00 245,23 2015 47.860.000,00 73.027.500,00 152,59
Sumber : Data yang diolah
Setelah dilihat dari tabel 8 diatas maka terlihat dimana realisasi pajak hiburan pada lima tahun tersebut rata-rata melebihi dari target yang ditentukan. Pada tahun 2011 anggaran yang  ditentukan  sebesar  Rp.  20.665.000,00  dengan  realisasi  mencapai  Rp.  36.992.960,00 sehingga  pencapaian  presentasi  sebesar  179,01%.  Sedangkan  pada  tahun  2012  anggaran yang  ditentukan  sebesar  Rp.  20.165.000,00  dengan  realisasi  mencapai  Rp.  32.664.750,00 sehingga  pencapaian  presentasi  sebesar  161,99%,  penerimaan  ini  sedikit  menurun ketimbang penerimaan yang di dapat pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 anggaran yang  ditentukan  sebesar  Rp.  23.165.000,00  dengan  realisasi  mencapai  Rp.  43.170.000,00 sehingga pencapaian presentasi  sebesar 186,36%, penerimaan ini kembali meningkat  dari hasil penerimaan tahun 2012.
Sedangkan  pada  tahun  2014  anggaran  yang  ditentukan  sebesar  Rp.  33.750.000,00 dengan  realisasi  mencapai  Rp.  82.765.000,00  sehingga  pencapaian  presentasi  sebesar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
245,23%, penerimaan tahun 2014 kembali mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2015 anggaran  yang  ditentukan  sebesar  Rp.  47.860.000,00  dengan  realisasi  mencapai  Rp. 73.027.500,00  sehingga  pencapaian  presentasi  sebesar  152,59%,  penerimaan  pada  tahun 2015 kembali mengalami penurun presentasinya.
Jadi setiap tahun, dari tahun 2011 sampai 2015 tidak selalu mengalami peningkatan kadang mengalami  penurunan. Dan bisa di  lihat  pencapaian persentase  yang paling besar terdapat pada tahun 2014 sebesar 245,23% dengan anggaran sebesar Rp 33.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp 82.765.000,00.

## Tabel 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2011 sampai 2015 Tahun Anggaran (Target) (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian (%) 2011 55.760.074.535,00 70.704.959.013,38 126,80 2012 65.958.919.674,54 83.390.621.222,46 126,43 2013 81.876.726.485,53 89.462.536.535,55 109,26 2014 123.545.229.169,85 171.518.204.166,97 138,83 2015 144.288.155.336,62 170.258.936.684,19 118,00
Sumber : Data  diolah
Setelah dilihat dari tabel 9 diatas maka terlihat dimana pendapatan asli daerah pada lima tahun tersebut rata-rata melebihi dari target yang ada. Pada tahun 2011 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 55.760.074.535,00 dengan realisasi mencapai Rp. 70.704.959.013,38 sehingga  pencapaian  presentasi  sebesar  126,80%.  Sedangkan  pada  tahun  2012  anggaran yang  ditentukan  sebesar  Rp.  65.958.919.674,54  dengan  realisasi  mencapai  Rp. 83.390.621.222,46 sehingga pencapaian presentasi sebesar 126,43%. Sedangkan pada tahun 2013 anggaran  yang ditentukan sebesar Rp. 81.876.726.485,53 dengan realisasi mencapai Rp. 89.462.536.535,55 sehingga pencapaian presentasi sebesar 109,26%.
Sedangkan  pada  tahun  2014  anggaran  yang  ditentukan  sebesar  Rp. 123.545.229.169,85  dengan  realisasi  mencapai  Rp.  171.518.204.166,97  sehingga pencapaian  presentasi  sebesar  138,83%.  Dan  sedangkan  pada  tahun  2015  anggaran  yang ditentukan sebesar Rp. 144.288.155.336,62 dengan realisasi mencapai Rp. 170.258.936.684,19  sehingga  pencapaian  presentasi  sebesar  118,00%.  Tahun  pencapaian persentase yang paling besar terdapat pada tahun 2014 sebesar 138,83% dengan anggaran sebesar Rp 123.545.229.169,85 dan realisasi sebesar Rp 171.518.204.166,97.

## Analisis Kontribusi Pajak Hiburan
Analisis kontribusi dapat digunakan untuk menghitung sumbangan  yang diberikan oleh  pendapatan  pajak  hiburan  terhadap  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  pada kabupaten pamekasan. Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pamekasan. Dengan membandingkan hasil  analisis  tersebut  dari  tahun  2011-2015,  akan  diketahui  kontribusi  yang  terbesar  dan yang  terkecil  dari  tahun  ke  tahun.  Sehingga  dapat  diketahui  seberapa  besar  peran  pajak hiburan  dalam  menyumbang  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten Pamekasan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Berikut  perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan  asli daerah dan membandingkan dengan kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.

## Tabel 10 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011 sampai 2015
Tahun Realisasi Pajak Hiburan (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 36.992.960,00 70.704.959.013,38 0,05 Sangat Kurang 2012 32.664.750,00 83.390.621.222,46 0,04 Sangat Kurang 2013 43.170.000,00 89.462.536.535,55 0,05 Sangat Kurang 2014 82.765.000,00 171.518.204.166,97 0,05 Sangat Kurang 2015 73.027.500,00 170.258.936.684,19 0,04 Sangat Kurang Rata-rata 0,05 Sangat Kurang Sumber : Data  diolah
Dilihat dari tabel 10 yang dijelaskan diatas bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Pamekasan  selama  tahun  2011  sampai  2015  sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,05%. Ini dapat dilihat dari tahun 2011 bahwa presentasi kontribusi pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan hanya sebesar 0,05%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan, maka presentasi kontribusi pajak hiburan terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Kabupaten  Pamekasan  sebesar  0,04%.  Pada  tahun 2013  kontribusi  pajak  hiburan  mengalami  kenaikan  kembali  menjadi  pada  presentasi kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Kabupaten  Pamekasan sebesar 0,05%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hiburan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, maka presentasi kontribusinya sebesar 0,05%.
Pada  tahun  2015  kontribusi  pajak  hiburan  mengalami  penurunan  kembali,  maka presentasi  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Kabupaten Pamekasan  sebesar  0,04%.  Sehingga  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli daerah  pada  Kabupaten  Pamekasan  sangat  kurang  sehingga  kontribusi  pajak  hiburan  ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut dijelaskan oleh infoman sebagai berikut :
“ Pajak hiburan tidak dapat dijadikan sumbangan besar untuk pendapatan asli daerah di  karenakan  kecilnya  penerimaan  pajak  hiburan  dan  besarnya  penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Sehingga  presentase  pajak  hiburan  menjadi  sangat  kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.”
(Hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Sugiono,  selaku  Kabid.  Pengawasan  dan Pengendalian, pada tanggal 02 Agustus 2016)

## Analisis Efektifitas Pajak Hiburan
Analisis  efektifitas  dapat  digunakan  untuk  menghitung  perbandingan  realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan. Dengan analisis  ini  akan  didapatkan  seberapa  besar  efektifitas  pajak  hiburan  dengan  target  pajak hiburan  pada  Kabupaten  Pamekasan.  Dengan  membandingkan  hasil  analisis  tersebut  dari
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
tahun 2011-2015, akan diketahui efektifitas  yang terbesar dan  yang terkecil dari tahun ke tahun.
Berikut  perhitungan  efektifitas  penerimaan  pajak  hiburan  dan  pembandingkan dengan kriteria efektifitas yang telah ditetapkan.
Tabel 11 Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011 sampai 2015 Tahun Realisasi Pajak Hiburan (Rp) Target Pajak Hiburan (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 2011 36.992.960,00 20.665.000,00 179,01 Sangat Efektif 2012 32.664.750,00 20.165.000,00 161,99 Sangat Efektif 2013 43.170.000,00 23.165.000,00 186,36 Sangat Efektif 2014 82.765.000,00 33.750.000,00 245,23 Sangat Efektif 2015 73.027.500,00 47.860.000,00 152,59 Sangat Efektif Rata-rata 185,04 Sangat Efektif Sumber : Data yang diolah
Dari  Tabel  11  diatas  diketahui  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak  hiburan  pada tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015,  yaitu  mencapai  179,01%  dengan  kriteria  sangat efektif untuk tahun 2011 dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 36.992.960,00 dan target pajak  hiburan  sebesar  Rp.  20.665.000,00.  Pada  tahun  2012  efektifitas  mencapai  161,99% dengan kriteria sangat efektif, dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 32.664.750,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 20.165.000,00.
Pada  tahun  2013  efektifitas  mencapai  186,36%  dengan  kriteria  sangat  efektif,  dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 43.170.000,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 23.165.000,00.  Pada  tahun  2014  efektifitas  mencapai  245,23%  dengan  kriteria  sangat efektif, dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 82.765.000,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 33.750.000,00. Pada tahun 2015 efektifitas mencapai 152,59% dengan kriteria sangat  efektif,  dan  realisasi  pajak  hiburan  sebesar  Rp.  73.027.500,00  dengan  target  pajak hiburan sebesar Rp. 47.860.000,00.
Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa rata-rata efektifitas selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 185, 04% ini tergolong kriteria sangat efektif. Hal ini diperkuat oleh informan yang mengatakan sebagai berikut :
“  Penghasilan  pendapatan  pajak  hiburan  tiap  tahun  selalu  melebihi  dari  anggaran yang sudah ditentukan, jadi presentasi pajak hiburan menjadi tinggi.”
(Hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Sugiono,  selaku  Kabid.  Pengawasan  dan Pengendalian, pada tanggal 02 Agustus 2016)

## PENUTUP Kesimpulan
Kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dalam  waktu  5  (lima) tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2015 adalah 0,05%, 0,04%, 0,05%, 0,05%, dan 0,04%. Rata-rata  kontribusi  penerimaan  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada Kabupaten  Pamekasan  sebesar  0,05%.  Besarnya  presentasi  kontribusi    penerimaan  pajak hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Kabupaten  Pamekasan  tahun  2011  sampai 2015  tergolong  pada  kriteria  sangat  kurang.  Dari  hasil  tersebut  menggambarkan  bahwa pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  belum  mengoptimalkan  potensi  yang  ada  dalam  pajak
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
hiburan  sebagai  salah  satu  penyumbang  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  pada tahun 2011 sampai 2015.
Tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan dalam waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2015 adalah 179,01%, 161,99%, 186,36%, 245,23% dan 152,59%. Rata- rata  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak  hiburan  pada  Kabupaten  Pamekasan  sebesar 185,04%. Tingkat efektifitas tersebut membuktikan bahwa selama tahun 2011 sampai 2015 pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  telah  melakukan  pemungutan  pajak  hiburan  dengan sangat efektif sehingga penerimaan pajak hiburan melebihi dari anggaran yang ditentukan.

## Saran
Dari kesimpulan yang di jelaskan di atas, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan  bisa  mengoptimalkan  potensi  pajak  hiburan  yang  berada  pada  Kabupaten Pamekasan. Dan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan juga lebih tegas bagi wajib pajak untuk  meningkatkan  pembayar  pajaknya,  karena  hal  tersebut  penting  bagi  pelaksanaan Kabupaten Pamekasan ditahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Setiawan, AK. 2006. Perpajakan Umum ; PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta.
Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga ; Penerbit Erlangga, Jakarta.
Setu Setiawan dan Eny Suprapti. 2002. Perpajakan ; Bayu Media dan UMM press, Malang.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi ; Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
____________. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi ; Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Indriantono, et al. 2009. Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen ; Penerbit BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah :  Penerbit  Andi  Offset, Yogyakarta.
_________. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011 ; Penerbit Andi, Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  No.  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No  32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah .
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Siregar, Baldric dan Bonni. 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana ; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Puspitasari. 2004. Analisis Efektifitas, Efesiensi Dan Kontribusi Pajak Dan Retrebusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora ; Hal. 45