Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA

## Arif Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail : arifardat@hmail.com Zaenal Arifin
Magister Hukum, Universitas Semarang E-mail : r4j4.inal@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan  hukum  dan  pembaruan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  harus ditujukan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  sosial  ( social  equilibrium ),  yakni kehidupan  yang  tertib,  adil  dan  sejahtera.  Corak  komunikasi  atau  dialog  dan dialektika  yang  berlangsung  dalam  proses  pembentukan  perundang-undangan akan berpengaruh pada karakter hukum, semakin transparan dan partisipatif akan menjadikan  hukum  semakin  responsif.  Metode  penelitian  ini  menggunakan yuridis  normatif.  Politik  hukum  perundang-undangan  seharusnya  mencakup  tiga hal:  (i)  menjamin  keadilan  dalam  masyarakat  ( guarantee  justice  in  society );  (ii) menciptakan  ketentraman  hidup (creat  alive  placidity )  dengan  memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (realize use ) dengan menangani kepentingan-kepentingan  yang  nyata  dalam  kehidupan  bersama  secara  kongkrit. Penerapan prinsip keadilan, didasarkan pada “ daya laku hukum” dan “ kesamaan di  hadapan  hukum”.  Prinsip  kepastian  hukum,  ditempuh  melalui:  (i)  penormaan yang  jelas  dan  tegas  mengenai  keharusan  dan  larangan;  (ii)  transparansi  hukum yang  menghindarkan  masyarakat  dari  kebingungan  normatif;  dan  (iii) kesinambungan  tertib  hukum  yang  memberi  acuan  bagi  perilaku  di  masa mendatang.  Adapun  prinsip  kemanfaatan  didasarkan  pada  kemampuan  hukum sebagai instrumen sosial untuk mengintegrasikan agregasi kepentingan sosial agar tidak saling berbenturan, dan sebaliknya terjadi keteraturan.
Kata Kunci: Politik Hukum; Perundang-undangan; Socio-equilibrium
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## POLITICAL LEGAL LEGISLATION AS SOCIO-EQUILIBRIUM IN INDONESIA

## Abstract
The formation of law and reform of legal materials, should aim to achieve social balance  (social  equilibrium),  which  is  an  orderly,  fair  and  prosperous  life.  The style of communication or dialogue and dialectics that takes place in the process of forming legislation will influence the nature of the law, more transparent and participatory  will  make  the  law  more  responsive.  This  research  method  using normative.  Politics  of  legislation  should  include  three  things:  (i)  ensure  fairness in society ( guarantee justice in society);  (ii) create the tranquility of life (creat alive  placidity)  to  maintain  legal  certainty;  and  (iii)  realize  the  usefulness  ( realize  use)  to  deal  with  the  real  interests  in  a  common  life  concretely.  The application  of  the  principle  of  justice,  is  based  on  "law  enforcement"  and "equality before the law". The principle of legal certainty is pursued through: (i) a clear  and  explicit  normalization  of  necessity  and  prohibition;  (ii)  legal transparency that prevents people from normative confusion; and (iii) continuity of the rule of law which provides a reference for future behavior. The expediency principle  is based on the ability of law as a social instrument for  integrating the aggregation  of  social  interests  that  do  not  collide  with  s    each  other,  and  the opposite happens regularity.
Keywords : Politics of Law; Legislatio; Socio- Equilibrium
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Konsep  negara  hukum  di Indonesia  sudah  berubah  setelah dilakukan amandemen Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Setelah amandemen,  konsep  negara  hukum di  Indonesia  bukan  lagi rechtsstaat
atau rule  of  law ,  melainkan  Negara Hukum Indonesia. Maksud penegasan  ini  memiliki  makna sangat penting, terutama jika dikaitkan  dengan  sistem  hukum yang  sudah  ada  di  dunia.  Konsep negara  hukum  rechtsstaat  dan  rule of  law  sangat  berpengaruh  bagi negara hukum Indonesia. 1 Konsep Negara Hukum, selain  bermakna  bukan  Negara Kekuasaan ( Machtstaat ) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi  hukum  dan  konstitusi, dianutnya  prinsip  pemisahan  dan pembatasan kekuasaan menurut sistem  konstitusional  yang  diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan  hak  asasi  manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip  peradilan  yang  bebas  dan tidak  memihak  yang  menjamin persamaan  setiap  warga  negara dalam  hukum,  serta  menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. 2 Sesungguhnya, konsepsi negara  hukum  sendiri  sudah  lama menjadi  bahan  perbincangan  para ahli.  Bahkan  pada  zaman  Yunani
Kuno,  konsepsi  negara  hukum sudah  mulai  diperdebatkan  dan dijadikan diskusi berkelanjutan
1 Sulaiman, Epistemologi  Negara  Hukum Indonesia ,  Jurnal  Seminar  Nasional Hukum    Volume  2  No  1,  2016, Semarang,  Fakultas  Hukum  Universitas Negeri Semarang, hlm 543.
2 Zulkarnaen  Ridwan, Negara  Hukum Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat ,  Jurnal
Fiat  JustisiaVolume  5  No  2,  2012,  Lampung, Fakultas Hukum Lampung, hlm 143.
sebagai salah satu landasan kehidupan  manusia.  Plato  maupun Aristoteles  pada  masa  kejayaannya sudah  memandang  negara  hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian  hari.  Hal  itu  pun  terbukti bahwa  saat  ini,  konsep  negara hukum  selalu  saja  mendapat  porsi pembahasan  yang  sangat  menonjol dalam  sistem  ketatanegaraan  suatu negara. 3
Hukum  merupakan  produk politik  (dibentuk  dan  disahkan) negara  untuk  mengatur  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  agar  mengarah  pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan.  Politik  dan  hukum selalu berkelindan saling
mengandaikan  dan  menjadi  domain negara, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah terkecil di seluruh tanah  air.  Indikasi  kemauan  politik tersebut  bukan  diukur  dari  “sudah berapa  jumlah  undang-undang  yang dibuat”,  melainkan  apakah  “jalan masuk  kepada  keadilan”  itu  telah dirasakan oleh kebanyakan orang di Indonesia,  khususnya  dari  lapisan bawah yang ada di pedesaan. 4
Negara  hukum  Indonesia dapat  diibaratkan  sebagai  sebuah proyek  rumah,  di  mana  dia  harus dibangun,  kemudian  dirawat,  lalu diwariskan pada penerusnya.
Diperlukan  penemuan  jati  diri  atau identitas  dalam  pembentukannya. Dilihat  dari  sisi  sejarah  Indonesia mengikuti  langkah Rechtsstaa t  atau civil  law ,  karena  Indonesia  cukup lama  dijajah  oleh  Belanda.  Namun, jika  konsep civil  law ini  diterapkan
3 Haposan  Siallagan, Penerapan  Prinsip Negara Hukum Di Indonesia , Jurnal Sosiohumaniora  Volume  18  No  2,  2016, Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, hlm 131. 4 Satjipto  Rahardjo, Permasalahan  Hukum di  Indonesia ,  (Bandung:  Alumni,  1983), hlm. 155
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
secara  murni,  kemungkinan  besar tidak  mendatangkan  kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika  masyarakat  Indonesia. Bahkan  yang  lebih  buruk  lagi, pelaksanaan pemerintahan akan
bergerak kaku dan cenderung represif.  Demikian  juga  dengan penerapan  konsep Rule  of  Law secara  murni,  pengendalian  negara pada masyarakat akan sangat lemah, sebab  masyarakat  Indonesia  yang sangat  plural  dan  tersebar.  Jika dibandingkan  dengan Rule  of  Law yang berlaku di Inggris, masyarakat Inggris  merupakan  ‘satu  keturunan’ sehingga  tidak  terlalu  nampak adanya  perbedaan  budaya,  dan  juga terdapat  sosok  raja  sebagai  simbol pemersatu  bangsa.  Bahkan  jika diterapkan secara apa adanya dengan  mengedepankan  liberalisme akan  membawa  perpecahan  di Indonesia. 5 Rasionalitas  dan  moralitas hukum bertumpu pada kemanusiaaan,  dengan  berpedoman kepada hak-hak dan kewajiban asasi manusia.  Hukum  yang  dibentuk hendaknya bernuansa memperjuangkan kemanusiaan, sehingga  dapat  diterapkan  tanpa diskriminasi.  Sifat  manusia  sebagai makhluk  sosial  memiliki  dimensi politik  atau  mengenal  kepentingan bersama,  sehingga  dipahami  bahwa hukum merupakan pranata kehidupan  bersama  yang  bersifat normatif, sedangkan negara dipandang sebagai pranata kehidupan yang efektif. 6 Undang-undang harus mampu mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan umum,
5 Achmad  Irwan  Hamzani, Menggagas Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan  Rakyatny a,  Jurnal  Yustisia Edisi  90  September-Desember,  2014,  Volume 18  No  2,  2016,  Solo,    Universitas  Negeri Sebelas Maret, hlm 141.
6 Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik ,
(Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 15.
sehingga  dapat  menimbulkan  efek yang  dikehendaki.  Pembentukan hukum  hendaknya  mengarahkan kepada  hakikat  hukum  ( law  truth ).
Artinya, pembentukan undang- undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas  yang  lain.  Artikel  ini  mengulas politik  hukum  perundang-undangan di  Indonesia  dikaitkan  dengan fungsi hukum sebagai socio- equilibrium agar  berdampak  sesuai yang dikehendakinya.
B. Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan diteliti  dalam  penelitian  nantinya sebagai berikut :
1. Bagaimana paradigma pembentukan  hukum  dalam Perspektif  Sistem  Hukum  di Indonesia? 2. Bagaimana  Politik  Hukum Legislasi Sebagai Socio-
Equilibrium di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian
Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek  dari  penelitian  atau dalam  mengumpulkan  data yang diperlukan. Metode pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan  yang  berpegang dari  segi-segi    yuridis/hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan  data.  Sumber data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Data  sekunder  ini diperoleh melalui studi kepustakaan.  Bahan  hukum dikumpulkan    dan  dipisahkan menjadi  2  yaitu  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Analisis  merupakan langkah terakhir dalam
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
kegiatan  penelitian.  Data  yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu: a. Normatif  :  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan  peraturan- peraturan yang ada. Penelitian  ini  merupakan penelitian kepustakaan, yaitu  penelitian  terhadap data sekunder. 7 b. Kualitatif  :  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari  dan  menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat  diceritakan  kepada orang lain. 8 II. Pembahasan 1. Paradigma Pembentukan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Istilah ‘hukum’ merupakan  serapan  dari  bahasa Arab  untuk  menyebut recht, yang  secara  harfiah  bisa  berarti ‘lurus’. Adapun istilah wet , tidak hanya diartikan ‘undang- undang’ melainkan juga ‘keniscayaan alami yang menggambarkan adanya keteraturan  di  dunia  indrawi’, misalnya  ‘hukum  Archimedes, hukum Lavoisier’, hukum gravitasi Newton, hukum permintaan-penawaran  sebagai penentu  tingkat  harga,  hukum Gossen tentang hubungan terbalik  antara  jumlah  satuan 7 Lexy  J.  Moleong,  2004, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 67.
8 Ibid.
konsumsi dan tingkat kenikmatan yang dirasakan konsumen,  dan  masih  lebih banyak lagi yang bisa disebutkan. 9 Paradigma hukum setidaknya  dapat  dibaca  dalam dua  arus  utama  yang  saling berebut unggul, yaitu: (i) paham klasik (Aristotelian), bahwa hakikat hukum adalah keniscayaan moral  yang  bersifat normatif; dan (ii) paham kontemporer  (Gallilean),  bahwa hakikat hukum merupakan keniscayaan empirik yang bersifat faktual. 10
Konsep  hukum    ( law concept )  adalah  ” garis-garis dasar,  kebijaksanaan  hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat  hukum.  Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat  hukum  terhadap berbagai  pilihan  tradisi  atau budaya  hukum,  filsafat  atau teori  hukum,  bentuk  hukum, desain-desain pembentukan, dan penyelenggaraan  hukum  yang hendak dipilihnya ”. 11
Hukum berkembang dalam  suatu  masyarakat  yang dinamis, sehingga setiap masyarakat  hukum  memiliki sistem  hubungan  yang  teratur dengan hukumnya sendiri- sendiri, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dinamika hukum dapat dibaca dari perimbangan dua antinomi, yaitu  kepastian  hukum  dan
9 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar), Yogyakarta: Penerbit Liberty,1986, hlm. 4.
10 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1995), hlm. 18.
11 Lili  Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai  Suatu  Sistem ,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 111.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
keadilan  hukum. 12 Suatu  sistem hukum yang modern harus dapat membentuk  hukum  yang  baik, yang mencerminkan rasa keadilan  bagi  semua  pihak  dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat sesuai  dengan  prosedur  yang telah  ditentukan,  dan  juga  harus dimengerti  atau  dipahami  oleh masyarakat secara keseluruhan.
Fungsi  hukum  adalah memelihara  kepentingan  umum dalam masyarakat, menjaga hak- hak  manusia,  dan  mewujudkan keadilan  dalam  hidup  bersama.
Tujuan  dari  tata  hukum  adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman  demi  kelangsungan hidup masyarakat, sehingga harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan- tuntutan dan pertimbangan- pertimbangan lain. 13 Hukum  yang  ditentukan oleh pemerintah, harus mempunyai  kepastian  berlaku ( legalitas ), karena kepastian hukum berpengaruh kepada
perkembangan pembangunan.
Bagi mereka yang ingin berinvestasi tentunya menginginkan kepastian hukum, ketertiban,  serta  keadilan  dalam masyarakat.  Kondisi  tersebut akan dapat menjamin kelangsungan  serta  keamanan dunia usaha dan pembangunan. 14 Melalui  hukum manusia hendak mencapai ketertiban  umum  dan  keadilan. Namun  harus  disadari,  bahwa ketertiban  umum  dan  keadilan yang  hendak  dicapai  melalui
12 Purnadi  Purbacaraka,  dan  Soerjono Soekanto, Sendi-sendi  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum, (Bandung: Alumni 1986), hlm. 40. 13 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran  Tentang  Ancangan  Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional , (Bandung:
Sinar Baru, 1985), hlm. 75.
14 Antonius  Sujata, Reformasi  Dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.261.
hukum  itu  harus  dapat  dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan  hukum  dalam suatu proses sosial yang diterima oleh masyarakat.
Philip  Nonet  dan  Philip Selznick 15 merumuskan  konsep hukum  responsif  sebagai  cara mewujudkan keadilan sosial melalui  hukum  yang  dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial ( social need) yang mendesak, dengan tetap mempertahankan hasil-hasil institusional  yang  telah  dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum. 16 Ketentuan hukum (UU) memiliki hubungan- hubungan  kemasyarakatan  baik dalam  pembentukan  maupun penerapannya.    Pembentukan UU disesuaikan dengan penilaian  terhadap  kepentingan maupun kebutuhan kemasyarakatan,  dan  bertujuan untuk untuk mempengaruhi fakta kemasyarakatan. Penerapannya  terikat  kepada kemungkinan-kemungkinan yang  diberikan  oleh  kehidupan kemasyarakatan.  Oleh  karena itu,  penafsiran  terhadap  UU menurut  tujuan  pengaturan  dan berhubungan  dengan  keadaan- keadaan
kemasyarakatan
menuntut tempatnya dalam penemuan hukum oleh hakim. 17 Pembentukan hukum
(sistem  hukum)  ditentukan  oleh konsep  hukum  yang  dianut  oleh suatu  masyarakat  hukum,  juga oleh  kualitas  pembentuknya.
15 Philip Nonet and Philip Selznick, Law and  Transition:  Towards  Responsive  Law , (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 4.
16 A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed), Hukum dan Perkembangan Sosial ,  (Jakarta:  Sinar  Harapan,  1990),  hlm. 158.
17 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosifis dan Sosiologis ),
(Jakarta:  Chandra  Pratama,  1996),  hlm.  185- 186.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Corak pembentukan hukum dapat  dibagi  ke  dalam  empat sistem, yaitu: (i) Eropa Kontinental ( civi law ), membentuk undang-undang melalui  badan  legislatif;  (ii) Anglo  Saxon  ( common  law ),
kewenangan  membentuk  hukum terpusat pada hakim ( judges as a central  of  legal  creation) ;  (iii) hukum  adat,  di  mana  proses pembentukan  hukum  melalui proses penerimaan atau pengukuhan terhadap kebiasaan- kebiasaan  hukum  yang  secara langsung  melibatkan  kesatuan- kesatuan hukum dalam masyarakat; dan (iv)  kombinasi (tradisi  civil  law,  common  law dan  hukum  adat),  di  mana pembentukan  hukum  dilakukan oleh  hakim,  lembaga  legislatif, maupun lembaga-lembaga adat.
Negara  Indonesia  adalah negara  hukum  (Pasal  1  ayat  (3) UUD  NRI  Tahun  1945),  artinya setiap  tindakan  dari  pemerintah dan  segenap  alat  perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku  yang  ditentukan  oleh rakyat/wakilnya  di  dalam  badan perwakilan  rakyat  ( rechtsstaat ), bukan  berdasarkan  kehendak penguasa  pribadi  atau  tindakan sewenang-wenang yang mematikan hak-hak asasi manusia ( machtsstaat ). 18 Indonesia sebagai negara hukum,  menempatkan  badan legislatif  yang  disebut  dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk hukum. Sebagaimana dinyatakan  secara  konstitusional pada  Pasal  20  UUD  1945,  Ayat (1):  ”Dewan  Perwakilan  Rakyat memegang kekuasaan membentuk”.  Kemudian  pada
18 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu  Negara ,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,
1995), hlm. 79.
Pasal  20  ayat  (2)  :  ”Setiap rancangan undang-undang
dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Presiden  untuk mendapatkan persetujuan bersama”. 2. Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia
Politik  hukum  adalah kebijakan  hukum  ( legal  policy ) yang hendak atau telah dilaksanakan  secara  nasional oleh  pemerintah,  meliputi:  (i) pembangunan hukum, baik pembentukan  hukum  maupun pembaruan terhadap bahan- bahan  hukum  yang  dianggap asing  atau  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  dengan  penciptaan hukum yang dibutuhkan; dan (ii) pelaksanaan  ketentuan  hukum yang telah ada termasuk penegasan  fungsi  lembaga  dan pembinaan para anggota penegak hukum. 19 Pembangunan hukum dalam  konteks legal  policy seharusnya  mencakup  tiga  hal: (i)  menjamin  keadilan  dalam masyarakat ( guarantee justice in society ); (ii) menciptakan ketentraman  hidup  ( creat  alive placidity )  dengan  memelihara kepastian  hukum;  dan  (iii) mewujudkan  kegunaan  ( realize use ) dengan menangani
kepentingan-kepentingan  yang nyata  dalam  kehidupan  bersama secara kongkrit. 20 Hukum merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari 19 Dadan  Muttaqien, “Politik  Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah”. Jurnal  Mimbar  Hukum dan  Peradilan  No.  70,  Januari  2010,  Jakarta: PPHIMM,  hlm  23;  Lihat  juga  Imam  Syaukani &  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-Dasar  Politik Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 30-
31.
20 Theo Huijbers, Loc.cit, hlm. 116-118.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
masyarakat, karena hukum mengatur  masyarakat,  sehingga pembentukan undang-undang bukan  dilihat  sebagai  pekerjaan yang  bersifat  teknis-profesional, melainkan  suatu  pekerjaan  yang memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial,  serta  dampak  sosial (rekonstruksi sosial) yang berlangsung secara dialektis dan simultan, berdasarkan tiga momen,  yakni  eksternalisasi, objektivasi,  dan  internalisasi
(Peter L. Berger) 21 . Pembentukan hukum, merupakan aktivitas yang melibatkan struktur sosial (s ocial  structure )  dan  perilaku masyarakat. Struktur sosial masyarakat  yang  demokratis cenderung  akan  menghasilkan perundang-undangan yang demokratis.  Sebaliknya,  dalam sistem  masyarakat  totalitarian, akan  menghasilkan  sistem  dan tatanan  hukum  yang  cenderung totalitarian, meskipun tidak tertutup  kemungkinan  hukum yang  totalitarian  tersebut  dapat muncul  dalam  tradisi  kultur hukum yang biasa/normal. Kualitas penyusunan perundang- undangan  yang demokratis  akan berjalan sesuai dengan dinamika demokratisasi dalam masyarakat,  dapat  diukur  dari tingkat ”transparansi” dan ”partisipasi” dalam pembentukan hukum. Pembentukan hukum yang responsif memberikan kesempatan  dan  ruang  terbuka untuk  berpartisipasi.  Artinya, pembentukan undang-undang merupakan  forum  politik  bagi kelompok atau organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan 21 Bernard  L.  Tanya, Hukum  dalam
Ruang  Sosial ,  (Surabaya:  Srikandi,  2005),  hlm.
3. kebijaksanaan umum. 22
Pembentukan  dan  penafsiran hukum  tidak  mungkin  terbebas dari  pengaruh-pengaruh  sosial, seperti  moral  masyarakat  dan pembuat  hukum  itu  sendiri, agama,  dan  pluralisme  politik. Artinya,  hukum  tidak  terisolasi dari  kondisi  eksisting  atau lingkungan sosialnya, “ negotiable, subjective and poliy-dependent as politics ”. 23
Duverger  dalam  C.J.M. Schuyt, 24 mengatakan  bahwa sejak undang-undang selalu merupakan  endapan  dari  adu kekuatan  politik,  maka  ia  juga memanggil  terjadinya  konflik- konflik dalam masyarakat. Prinsip “the  greatest  happiness of the community" agar pemerintahan  dapat  melepaskan diri  dari “finding  the  means  to realize  the  true  good  of  the community” (Jeremy  Bentham), memberi arah pada pembentukan perundang- undangan untuk dapat merefleksikan hal-hal yang tengah terjadi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat  mempersiapkannya, bagaimana  keinginannya  untuk menyelesaikan,  dan  bagaimana masyarakat  tidak  ingin  melihat hal-hal yang terjadi atau menyembunyikannya. Asupan inilah  yang  menjadikan  hukum memiliki  karakter  reponsif  di kelak  kemudian  hari  pada  saat hukum itu diberlakukan. 25 Artinya,  pembentukan  undang- undang dapat merupakan 22 Mulyana  W.  Kusumah, Perspektif, Teori,  dan  Kebijaksanaan  Hukum ,  (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 18.
23 Roberto  M.  Unger, Law  and  Modern Society ,  (New  York:  Free  Press,  1975),  hlm. 180.
24 C.J.M.  Schuyt, Rechts  Sociologie , (Rotterdam: Universitarire Pers 1971), hlm. 99.
25 Jeremy  Bentham, The  Theory  of Legislation ,  (Bombay,  India:  NM.  Triparti, 1975), hlm. 13.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
endapan  dari  konflik-konflik
( gathers of  conflicts )  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu, undang-undang  dapat  dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik  ( law  can  be  made  as conflict  completion  tool) ,  tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru  ( evoke  new  conflicts ). Suatu Undang-undang yang pada saat diundangkan mendapat  pujian,  tidak  menutup kemungkinan  bagi  timbulnya konflik di belakang hari. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa undang- undang menyimpan potensi konflik. Pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum  masyarakat,  sekaligus menciptakan  pola-pola  baru  di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran  hukum  baru  sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. 26 Supaya  hukum benar-benar dapat mempengaruhi  perilaku  warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga  dalam  masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan  salah  satu  syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara  formal  maupun  informal, sehingga  apa  yang  diinginkan oleh  hukum  dapat  tercapai. 27
Hal  ini  dapat  terlihat  bahwa jaminan  terhadap  negara  hukum itu  adalah  ditentukan  oleh  dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang  sesuai  dan  kemudian 26 Otje Salman, Beberapa Aspek
Sosiologi  Hukum, (Bandung:  Alumni  1989),
hlm. 69.
27 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994), hlm. 119.
diratifikasi  secara  demokratis,
serta  apakah  hukum  itu  ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah  maupun  oleh  rakyat yang diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban  positif  terhadap  kedua hal  ini  menentukan  juga  kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi (hukum)  yang  bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa konstitusi (hukum)  suatu  negara,  harus dibuat berdasarkan keseimbangan sosio politik yang ada ( socio-equilibrium ). Sehingga  hukum  itu  dapat mengakomodir  semua  kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak.  Di  sinilah  perlu  adanya kesamaan pandangan atau persepsi  terhadap  kandungan dari  peraturan  hukum  yang diciptakan  dari  berbagai  pihak, baik  dari  unsur  masyarakat, partai  politik,  organisasi  sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Proses pembentukan, penerapan dan penegakan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, maupun peranan-peranan yang tersangkut  di  dalamnya  sangat dipengaruhi oleh kekuatan- kekuatan  politik,  ekonomi  dan sosial  budaya. 28 Di  Indonesia terlihat  bahwa  kekuatan  politik sangat mempengaruhi pembentukan  dan  penegakan hukum. Memang bisa dibayangkan  bahwa  akal  yang bekerja  berdasarkan  kehendak bebas,  dapat  sampai  kepada aneka  keputusan  yang  berbeda atau bersilangan. Untuk itu perlu
28 Mulyana  W.  Kusumah, Beberapa Perkembangan  Pemikiran  dan  Masalah  Dalam Sosiologi  Hukum, (Bandung:  Alumni,  1981), hlm. 36.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
adanya  patokan  perilaku  yang sedermikian rupa, sehingga dapat  dibedakan  mana  perilaku yang  dapat  diterima  oleh  umum dan  mana  yang  tidak.  Oleh karena  itu  pemerintah  selaku penyelenggara  negara  secara politis  harus  dapat  memberikan patokan  atau  batasan  terhadap produk hukum yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir antara berbagai  pihak  dan  kalangan, demi terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum akan terjamin hanya bila negara mempunyai sarana- sarana  yang  memadai  untuk memastikan berlakunya peraturan-peraturan  yang  ada, sehingga  aparat  penegak  hukum memainkan  peranan  penting. Ada  beberapa  faktor  yang  dapat digunakan  sebagai  acuan  untuk menuju kepada kepastian hukum,  yaitu:  (i)  Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang; (ii) Transparansi hukum  yang  menghindarkan masyarakat  dari  kebingungan normatif; dan (iii) Kesinambungan  tertib  hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Penerapan  faktor-faktor tersebut  sebagai  acuan  bagi orientasi  masyarakat  maupun penerapan prinsip-prinsip hukum  yang  berlaku  umum harus dilakukan berdasarkan dua prinsip  keadilan,  agar  tidak mencederai rasa keadilan masyarakat,  yaitu  “prinsip  daya laku  hukum  yang  umum”  serta “prinsip  kesamaan  di  hadapan hukum”. Perubahan hukum muncul  dari  proses  politik  dan tidak dari tindakan kebijaksanaan  oleh  lembaga- lembaga hukum untuk
memenuhi tuntutan para pejuang politik. Dalam hal ini pemisahan antara  hukum  dan  politik  harus jelas,  dan  pelanggaran  hukum harus  ditindak  dengan  tegas tanpa adanya perbedaan. 29 Kepastian hukum harus mempunyai  bobot  yang  formal dan  material.  Kinerja  yang formal dihasilkan oleh konsistensi  dalam  penerapan cara  dan  prosedur  yang  relatif sama  terhadap  suatu  perilaku yang  menyimpang  dari  norma hukum.  Rawls  memberi  nilai yang  tinggi  kepada  kinerja formal  dari  hukum,  sehingga hukum  dapat  memberi  jaminan bagi  keadilan  yang  substansial. Namun  saat  ini  terlihat  bahwa hukum memberikan desain institusional bagi tindakan otoritas politik negara.
Pembentukan  dan  realitas  kerja hukum  sangat  dipengaruhi  oleh sifat  serta  karakter  negara,  dan terikat  erat  pada  hubungan- hubungan kekuasaan politik serta  proses  perubahan  tatanan sosial. 30
Dilihat  dari    kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa  stabilitas  politik  sangat perlu  dijaga  agar  jangan  sampai terjadinya kekacauan dan ketegangan  politik,  sehingga dapat  menciptakan  keresahan dalam masyarakat. Secara teoritis,  stabilitas  politik  banyak ditentukan  oleh  tiga  variabel yang  berkaitan  satu  sama  lain, yakni: (i) perkembangan ekonomi  yang  memadai;  (ii) perkembangan perlembagaan baik  struktur  maupun  proses politik;  dan  (iii)  partisipasi 29 Ronny Hanitijo dan Soemitro,
Masalah-masalah  Sosiologi  Hukum ,  (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 159.
30 Mulyana  W.  Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
politik.  Adapun  yang  penting menurut tinjauan kebijakan strategis,  ialah  sejauh  mana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum, secara  konsisten  tetap  mengacu kepada sistem nilai yang filosofis  supaya  setiap  garis kebijakan  dan  aturan  hukum yang tercipta, dinilai akomodatif dan  responsif  terhadap  aspirasi masyarakat,  secara  adil  dengan perhatian  yang  merata.  Kearifan politis dengan pendekatan kultural merupakan tuntutan konstitusional  seluruh  rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman,  pluralis  dan heterogen,  beragam-ragam  sub etnik,  agama,  adat  istiadat  dan unsur-unsur kulturalnya. Apabila  stabilitas  politik  dan perhatian terhadap kultur masyarakat  dapat  dijaga,  maka hukum senantiasa dapat ditegakkan  secara  pasti  sesuai dengan prosedurnya, tetapi apabila  sebaliknya  maka  tidak mungkin  hal  tersebut  dapat dicapai dengan baik. Kesinambungan sikap, konsistensi  dan  tindakan  dari lembaga-lembaga kenegaraan itu  sangat  menetukan  kadar kepastian  dan  tindakan  dari lembaga-lembaga kenegaraan itu  sangat  menentukan  kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan senantiasa bertanggungjawab dan berwenang terhadap terhadap penyelenggaraan hukum,  yang  pada  akhirnya merupakan  produk  dari  proses politik.  Kesinambungan  sikap dan konsistensi tindakan mereka juga  sangat  tergantung  dari stabilitas politik.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## III. Kesimpulan
Negara  sebagai  lembaga yang  akan  mewujudkan  harapan masyarakat  kepada  kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera atau keseimbangan sosial ( socio- equilibrium) . Melalui pemerintahannya  harus  mampu menyelenggarakan roda kenegaraan  berdasarkan  hukum sebagai aturan main dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Usaha  untuk  mewujudkan  tujuan bersama tersebut, maka pemerintah  dalam  suatu  negara senantiasa  menciptakan  stabilitas politik, sehingga keputusan- keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam  upaya  menuju  kepada kepastian hukum, demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya dengan  kekuasaan  politik  yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan  lainnya,  harus  sesuai dengan  konstitusi  yang  telah disepakati bersama demi tegaknya negara  hukum.  Dalam  hal  ini semua  komponen  bangsa,  baik masyarakat,  organisasi  sosial  dan politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Perwujudan negara hukum Pancasila merupakan bentuk  prismatik  dari  semua sistem hukum, yaitu bergabungnya  semua  unsur  baik dari  semua  sistem  hukum  yang ada. . IV Daftar Pustaka Buku Achmad,  Ali.  1996. Menguak  Tabir Hukum  (Suatu  Kajian  Filosifis dan Sosiologis ), Jakarta: Chandra Pratama. Sujata,  Antonius.  2000. Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Djambatan.
Bentham,  Jeremy.  1975. The  Theory  of Legislation , Bombay, India:
NM. Triparti.
Huijbers,  Theo.  1995. Filsafat  Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius .
Kusnardi,  Moh.  dan  Bintan  R.  Saragih, 1995. Ilmu  Negara ,  Jakarta: Gaya Media Pratama.
Kusumah, Mulyana W. 1981. Beberapa Perkembangan  Pemikiran  dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni.
Kusumah, Mulyana W. 2001. Tegaknya
Supremasi  Hukum, Bandung: Remaja Rosdakarya. Kusumah, Mulyana W. 2002. Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan  Hukum , Jakarta:
Rajawali. Lexy  J.  Moleong,  2004, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi ,    Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya. Mertokusumo, Sudikno. 1986. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Penerbit Liberty. Muttaqien, Dadan. 2010. “Politik Hukum  Pemerintah  Republik Indonesia  terhadap  Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Jurnal Mimbar Hukum  dan  Peradilan  No.  70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM.
Nonet,  Philippe  and  Philip  Selznick, 1978. Law  and  Transition:
Towards  Responsive  Law ,  New
York: Harper & Row. Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto (ed), 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial , Jakarta: Sinar Harapan.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soerjono
Soekanto.  1986. Sendi-sendi
Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum . Bandung: Alumni.
Rahardjo, Satjipto. 1983. Permasalahan
Hukum  di  Indonesia ,  Bandung: Alumni.
Rahardjo,  Satjipto.  1985. Beberapa Pemikiran  Tentang  Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional , Bandung: Sinar Baru.
Rajagukguk,  Erman.  1983. Hukum  dan Masyarakat , Jakarta: Bina
Aksara.
Salman,  Otje.  1989. Beberapa  Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni.
Schuyt, C.J.M. 1971. Rechts Sociologie ,
Rotterdam: Universitarire Pers.
Soekanto, Soerjono. 1994. Pokok-Pokok
Sosiologi  Hukum, Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Soemitro,  dan  Ronny  Hanitijo.  1984.
Masalah-masalah Sosiologi Hukum , Bandung: Sinar Baru.
Suseno,  Frans  Magnis.  1987. Etika
Politik , Jakarta: Gramedia.
Syaukani,  Imam  &  A.  Ahsin  Thohari. 2008. Dasar-Dasar Politik
Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Tanya, Bernard, L. 2005. Hukum dalam Ruang Sosial , Surabaya: Srikandi.
Unger,  Roberto  M.  1975. Law  and Modern  Society ,  New  York: Free Press.
Rasjidi,  Lili  I.B.  Wyasa  Putra.  1993. Hukum  sebagai  Suatu  Sistem ,
Bandung: Remaja Rosdakarya.

## Jurnal
Achmad  Irwan  Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum  Yang  Membahagiakan Rakyatny a, Jurnal Yustisia Edisi 90  September-Desember,  2014,
Volume  18  No  2,  2016,  Solo,
Universitas Negeri Sebelas Maret,
Haposan  Siallagan, Penerapan  Prinsip
Negara  Hukum  Di  Indonesia ,
Jurnal  Sosiohumaniora  Volume 18 No 2, Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran.
Sulaiman, Epistemologi Negara Hukum Indonesia , Jurnal Seminar Nasional  Hukum    Volume  2  No 1,  2016,  Semarang,  Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Zulkarnaen  Ridwan, Negara  Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat ,  Jurnal  Fiat JustisiaVolume  5  No  2,  2012, Lampung, Fakultas Hukum Lampung.