INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6973-6981 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tantangan Hukum dan Dinamika Emosional dalam Perebutan Warisan:

## Menyoroti Konflik Keluarga dan Solusi Alternatif
Arinda Nur Febriyanti 1 ✉ , Siti Aisyah Salsa Aulia 2 , Annisa Dwi Puspita 3 , Risma Sholikhah 4 ,
Seli Nurhalisah 5 , Diva Ayu Septiani 6 , Zulfa Amalia Rahmadani 7
Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Email: arindafebriyanti5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Akta wasiat adalah dokumen yang mencatat kehendak seseorang mengenai pembagian harta setelah meninggal bisa dicabut. Namun, jika ahli waris tidak tahu tentang wasiat tersebut, pembagian harta bisa dilakukan tanpa memperhatikan wasiat. Penelitian ini mengulas bagaimana kedudukan hukum akta waris yang tidak sesuai dengan hukum waris yang sudah ditetapkan dalam islam, karena orang tua belum paham akan pembagian waris yang adil dan sesuai hukum waris islam. Dengan metode penelitian  hukum  normatif  empiris  serta  pendekatan  perundangan-undangan  dan  studi  lapangan, disimpulkan bahwa akta wasiat yang tidak dibagi secara adil dan kekeluargaan. Tetapi, jika harta telah dibagikan, pembatalan pembagian bisa diajukan ke pengadilan oleh ahli waris. Penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sebelum litigasi atau putusan pengadilan. Di Indonesia, hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata yang masih menggunakan sistem dualisme dan pluralisme. Di masyarakat sekitar, yang mayoritasnya beragama islam, pembagian warisan sering mengikuti dua jenis hukum kewarisan: hukum islam dan hukum adat. Meskipun kedua hukum  diakui  oleh  pemerintah,  keduanya  memiliki  perbedaan  dominan  walaupun  ada  kesamaan. Hukum islam menetapkan pembagian warisan secara baku dan permanen berdasarkan Al-Qur'an,As Sunnah,  dan  ijma'  ulama,  yang  wajib  diikuti  oleh  umat  islam.  Di  sisi  lain,  hukum  adat  Jawa memungkinkan  pewarisan  sebelum  kematian  pewaris  dan  pembagian  yang  sama  rata  setelah kematian,  yang  bertentangan  dengan  hukum  islam.  Tulisa.  Ini  akan  membahas    pembagian  harta warisan secara adil dan kekeluargaan yang berlandaskan hukum waris islam.
Kata kunci : Pembagian, Ahli Waris, Hukum Waris Islam

## Abstract
A will is a document that records a person's will regarding the division of property after death can be revoked. However, if the heirs do not know about the will, the division of the estate can be done without regard to the will. This study reviews how the legal position of the inheritance certificate is not in accordance with the inheritance law that has been established in Islam, because parents do not understand the fair distribution of inheritance and in accordance with Islamic inheritance law. With legal research methods Empirical normative as well as statutory approaches and field studies, it is concluded that wills are not divided fairly and familially. However, if the property has been distributed, the cancellation of the division can be filed in court by the heirs. Court settlement involves consultation, negotiation, mediation, and conciliation before litigation or court decisions. In Indonesia, inheritance law as part of civil law still uses a dualism system and Pluralism. In surrounding communities, where the majority are Muslim, the division of inheritance often follows two types of inheritance law: Islamic law and customary law. Although both laws are recognized by the government, they have dominant differences  despite  the  similarities.  Islamic  law  stipulates  a  standard  and  permanent  division  of inheritance based on the Qur'an, As Sunnah, and ijma' ulama, which Muslims are obliged to follow. On the other hand, Javanese customary law allows inheritance before the death of the heir and equal distribution  after  death,  which  is  contrary  to  Islamic  law. Tulisa.  It  will  discuss  the  fair  and  familial distribution of inheritance based on Islamic inheritance law.
Keywords : Division, Heirs, Islamic Law of Inheritance

## PENDAHULUAN

## Identifikasi Masalah
Hukum waris Islam merupakan suatu sistem hukum yang norma dasarnya bersumber dari Al-Quran  dan Al-Hadits. Hukum waris merupakan  bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak milik dalam lingkungan keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap orang mengalami suatu peristiwa hukum yang  disebut  dengan  kematian.  Peristiwa  hukum  tersebut  akan  menimbulkan  hukum terhadap  kelangsungan  hak  dan  kewajiban  orang  yang  meninggal  dunia  serta hubungannya dengan keluarga dan orang lain yang mempunyai hak atas harta bendanya (Kusmayanti et al., 2019).
Setiap keluarga dalam pembagian harta warisan orang tua menginginkan anak anak mereka menerima warisan yang dibagi. Namun demikian ada beberapa anak yang merasa pembagian warisan tersebut tidak adil. Meskipun idealnya seperti itu, masih banyak  kasus yang  menyimpang  namun  pada  kenyataannya  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan aduan yang tidak sesuai hukum waris islam. Adanya konflik warisan yang terus-menerus jika fakta tersebut dibiarkan akan berdampak pada keharmonisan keluarga.
Abdullah Kelib dan Senen di tahun 2019 mengkaji permasalahan wasiat harta waris anak angkat dalam kajian kompilasi hukum Islam. Implementasi bagian wasiat harta waris anak angkat dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode  yuridis normatif, hasil penelitiannya menemukan bahwa anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya karena tidak ada perkara yang membolehkan untuk mewarisi. Sementara Nur Aisyah di tahun 2020 mengkaji fokus tersebut dilihat dari sudut pandang warisan anak angkat  dari hukum perdata. Studi kasus yang digunakan di mana hasilnya menunjukkan anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku ataupun dengan adanya  surat  wasiat.  Adapun  Elfrida  Ratnawati  dan  Devika  Anindya  Sari  di  tahun  2021 mengkaji fokus ini dilihat dari sisi metode penelitian yang berbeda. Metode normatif yang ia  gunakan  berhasil  mengungkapkan  bahwa  peraturan  yang  berhubungan  dengan pengangkatan anak perempuan dan kebiasaan yang berlaku dalam hukum adat masyarakat di Tana Toraja memiliki pengaruh anak perempuan dan laki laki memiliki kedudukan dan hak yang sama serta berhak atas harta warisan dari orang tuanya termasuk dari ayah dan ibunya.
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan atau membedah  permasalahan  dari  sisi  persengketaan  pembagian  warisan.  Mengapa  ini penting?  Mengingat  informasi  berkaitan  dengan  bagaimana  menjaga  kerukunan  dan keharmonisan  keluarga  terkait  permasalahan  tersebut  masih  minim  informasi.  Padahal menurut  teori  hukum  Islam  mengungkap  sisi  bahwa  anak  laki  laki  dan  perempuan mendapatkan warisan yang sama rata. Sehingga anak laki laki memiliki rasa iri terhadap anak perempuan yang mendapat warisan sama besar. Dalam sisi itulah artikel kemudian diluaskan untuk membedah fokus utamanya terhadap perolehan pembagian harta warisan anak perempuan dan anak laki-laki.

## Tuajuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Untuk  menganalisis  bagaimana  perebutan  warisan  mempengaruhi  hubungan  antar anggota keluarga dan Untuk memberikan informasi dan saran kepada pembaca tentang cara mengelola konflik yang terkait tentang perebutan warisan.
Manfaat Penelitian
Konflik warisan dapat memiliki beberapa manfaat, seperti:
1. Memperkuat  hubungan  keluarga  konflik  warisan  dapat  menjadi  kesempatan  bagi anggota  keluarga  untuk  berkomunikasi  secara  terbuka  dan  memperbaiki  hubungan yang rusak.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum konflik warisan sering kali mendorong individu untuk memahami hak hukum mereka, memperkuat kesadaran hukum dalam keluarga.
3. Menghindari konflik  di masa depan dengan  menyelesaikan konflik  warisan, keluarga dapat  meminimalkan  kemungkinan  konflik  di  masa  depan  dengan  menetapkan perjanjian dan prosedur yang jelas terkait warisan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian ini difokuskan pada kejadian nyata di masyarakat. Penulis mengambil kejadian nyata yang berada di lingkungan tempat tinggal yaitu yang dialami oleh keluarga Bu Dini. Pokok kajian yang digunakan adalah hukum yang menggunakan konsep perilaku kehidupan nyata  sebagai  hubungan  sosial  yang  bersifat  tidak  tertulis,  yang  dialami  oleh  beberapa orang  dalam  hubungan  keluarga.  Penelitian  ini  menggunakan  hukum  yang  bersifat deskriptif karena hanya meneliti kejadian yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal dan sesuai dengan teori hukum Islam. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara dan data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Konflik
1. Definisi Konflik
Dalam  kehidupan  individu  dan  keluarga,  konflik  menjadi  hal  yang  tak terhindarkan. Secara sederhana, konflik diartikan sebagai benturan, pertentangan, atau percekcokan.  Namun,  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  konflik  tidak  selalu berdampak  negatif  bahkan,  konflik  dapat  menghasilkan  dampak  yang  baik.  Konflik merupakan  bagian  terpenting  dari  latar  kehidupan  berkeluarga  dan  bermasyarakat, yang dapat membuat pemikiran baru dan memperkuat rasa persaudaraan jika dihadapi dengan  cara  yang  positif.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi  negatif,  konflik  hanya  akan memperburuk situasi.
2. Konflik dalam Konteks Keluarga
Keluarga, sebagai bagian sosial paling kecil dalam masyarakat, seringkali menjadi tempat konflik. Konflik dalam keluarga muncul karena ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Biasanya, konflik terjadi antara saudara kandung, orang tua dengan anak, dan
pasangan.  Namun,  konflik  bisa  timbul  dari  masalah  pembagian  warisan  yang  tidak tepat. Yang membedakan konflik dalam keluarga dari konflik dalam kelompok sosial lainnya  adalah  intensitas,  kompleksitas,  dan  durasi  hubungan  dalam  keluarga,  yang mencakup kelekatan, afeksi, dan komitmen yang tinggi.
3. Tinjauan Terhadap Teori Konflik
Teori konflik menganggap bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui penyesuaian nilai-nilai, tetapi juga melalui konflik yang dapat membuat kesepakatan baru.  Konflik  dipandang  penting  untuk  menciptakan  perubahan  sosial,  meskipun prosesnya  mungkin  melalui  paksaan.  Struktural  fungsionalisme  berpendapat  bahwa perubahan  sosial  selalu  menuju  keseimbangan,  tetapi  konflik  kepentingan  dapat mengubahnya.  Teori  konflik  menghasilkan  berbagai  teori,  dibagi  menjadi  klasik  dan modern.  Tokoh  dalam  teori  konflik  klasik  melihat  konflik  sebagai  bagian  alami  dari manusia, sementara tokoh dalam teori konflik modern lebih kompleks dan mengecam teori fungsional struktural.

## Warisan
1. Pengertian Warisan
Warisan  merupakan  pemindahan  hak  kepemilikan  dari  individu  yang  telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, termasuk harta, utang, dan hak-hak syari'ah. Secara etimologis, warisan merujuk pada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang dan diwariskan kepada ahli warisnya.
2. Harta Warisan
Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah digunakan untuk kebutuhan pewaris  dan  juga  harus  digunakan  untuk  membayar  kewajiban  seperti  biaya pemakaman  dan  pembayaran  utang.  Dalam  konteks  hukum  Islam,  harta  warisan mencakup semua yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat diturunkan kepada ahli warisnya.
3. Ahli Waris
Ahli waris adalah individu yang memiliki hak untuk menerima atau mengontrol harta  peninggalan  pewaris  berdasarkan  hubungan  darah,  perkawinan,  atau  ikatan kekerabatan..  Ahli  waris  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  berdasarkan  hubungan  dan bagian yang diterima dalam pembagian warisan.
4. Dasar Hukum Waris
Al-Qur'an dengan jelas mengatur tentang pembagian warisan, memberikan hak kepada  anak  laki-laki  dan  perempuan  untuk  menerima  bagian  dari  harta  yang
ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat mereka. Peraturan warisan juga menetapkan bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang proses pewarisan dan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris setelah kematian pewaris. Anak laki-laki maupun perempuan hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya  atau  kerabatnya  tanpa  dihilangkan  atau  dikurangi.  Bagian-bagian  tersebut sudah di tetapkan baik sedikit maupun banyaknya harta peninggalan.
5. Rukun-Rukun Warisan
Komponen  warisan  mencakup  individu  yang  telah  meninggal  (muwarits),  ahli waris, dan harta yang diwariskan. Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak hadir, maka tidak akan ada proses pewarisan yang sah menurut hukum.
6. Sebab-Sebab Mendapat Warisan
Sejumlah  faktor,  seperti  hubungan  darah,  perkawinan,  dan  perbudakan,
menentukan  siapa  yang  berhak  mendapatkan  warisan.  Undang-undang  dan  syariat Islam juga mengatur bagaimana pembagian warisan dilakukan.
7. Syarat-Syarat Mendapat Warisan
Untuk mendapatkan warisan secara hukum, seseorang harus memenuhi syarat- syarat  tertentu,  termasuk  masih  hidupnya  ahli  waris  saat  pewaris  meninggal,  tidak adanya  penghalang  untuk  menerima  warisan,  dan  tidak  adanya  pembunuhan  yang dilakukan oleh penerima warisan.
8. Penyebab Tidak Menerima Warisan
Beberapa  faktor  yang  bisa  membuat  seseorang  tidak  mendapatkan  bagian warisan  termasuk  perbedaan  keyakinan  agama,  tindakan  pembunuhan,  status perbudakan, dan kematian bersama.

## Jenis-Jenis Ahli Waris
Para ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, tergantung pada bagian warisan yang mereka terima dan hubungan kekerabatan mereka dengan orang yang meninggal. Salah satu kategori utama adalah Ashabul Furudh, yang merupakan ahli waris yang  mendapatkan  bagian  tertentu  dari  harta  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  syariat (dalam  Al-Qur'an).  Bagian  mereka  tidak  akan  bertambah  atau  berkurang  kecuali  dalam situasi-situasi khusus.
Ada dua belas individu yang termasuk dalam Ashabul Furudh, delapan di antaranya adalah perempuan dan empat adalah laki-laki. Perempuan yang termasuk dalam Ashabul Furudh  meliputi  istri,  anak  perempuan,  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki,  saudara perempuan sepenuh darah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, dan
nenek dari jalur ibu yang sahih. Sementara laki-laki yang termasuk dalam Ashabul Furudh adalah suami, ayah, kakek yang sahih, dan saudara sepenuh darah dari jalur ibu.
Bagian yang mereka terima dari warisan bervariasi, seperti 2/3, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6 dari harta warisan. Misalnya, 2/3 dari warisan bisa diterima oleh dua atau lebih anak perempuan  jika  mereka  tidak  mewarisi  bersama  anak  laki-laki,  sementara  suami  bisa mendapatkan 1/2 dari warisan dengan syarat-syarat tertentu.
Selain Ashabul Furudh, ada juga istilah 'Ashabah yang mengacu pada ahli waris yang menerima sisa warisan setelah bagian Ashabul Furudh diambil. 'Ashabah dibagi menjadi 'Ashabah  binnafsi,  'Ashabah  bil  ghairi,  dan  'Ashabah  ma’al  ghairi,  tergantung  pada hubungan mereka dengan ahli waris lain dan bagian yang mereka terima dari warisan.
Dzawil  Arham,  secara  esensial,  merujuk  kepada  semua  ahli  waris  yang  memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang telah meninggal melalui jalur darah. Mereka tidak termasuk dalam kategori Ashabul Furudh atau 'Ashabah, namun memiliki hak atas warisan jika tidak ada anggota Ashabul Furudh atau 'Ashabah yang masih hidup.
Terakhir, terdapat ahli waris yang terhalang (mahjub) dan yang menghalangi (hajib), yang dikenal sebagai hijab. Mereka adalah ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh, dan hak waris mereka mungkin terhalangi oleh kehadiran ahli waris yang lebih dekat. Hijab adalah situasi di mana hak warisan terhalangi oleh keberadaan ahli waris yang lebih dekat.

## Hasil Penelitian
Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam dapat menyebabkan konflik  keluarga.  Contohnya,  Pak  Darmo  membagi  warisan  untuk  anak-anaknya  secara merata,  meskipun  seharusnya  mengikuti  prinsip  Hukum  Waris  Islam  yang  memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki. Menurut prinsip ini, harta seperti tanah atau rumah biasanya diberikan kepada anak-anak saat mereka sudah mampu mengelolanya atau telah  menikah.  Meskipun  demikian,  beberapa  keluarga  belum  menerapkan  prinsip  ini sepenuhnya.  Sebelum  mengeksplorasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  konflik  keluarga akibat  pembagian  warisan  yang  tidak  sesuai  dengan  Hukum  Waris  Islam,  peneliti  akan memberikan gambaran tentang latar belakang silsilah keluarga yang mengalami konflik.
Silsilah keluarga Bapak Darmo dan Ibu Dini. Anak pertama bernama Sutris, anak kedua bernama Sariyah, anak ketiga bernama Sumini dan anak keempat benama Sukarsih. Setelah mengetahui pihak yang bertikai, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, seringkali terjadi  konflik  saat  pembagian  warisan.  Pembagian  warisan  yang  merata  dan ketidaksepakatan  di  antara  saudara  dalam  keluarga  dapat  menyebabkan  keretakan
hubungan. Contohnya adalah keluarga Pak Darmo, di mana pembagian warisan kepada anak-anaknya membuat anak laki-laki merasa ketidakadilan karena dibagi secara merata dengan saudara-saudaranya.  Menurut  hukum Islam, anak laki-laki seharusnya  menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, karena dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Hingga saat lebaran anak laki-laki tidak mau bersilaturahmi untuk meminta maaf pada orang tua. Pada akhirnya Bapak Darmo  dan Bu Dini  untuk memecahkan masalah tersebut dengan berkonsultasi kepada orang yang lebih paham terhadap Hukum Waris Islam. Orang tersebut menyarankan  Bapak Darmo dan Bu Dini  untuk  mengajak  semua  anggota  keluarga  untuk  membahas  kembali  pembagian warisan yang seadil-adilnya atau sesuai ajaran Hukum Waris Islam.

## SIMPULAN
Dari pembahasan yang telah  dilakukan pada  bab-bab sebelumnya,  penulis dapat menyimpulkan  beberapa  hal  terkait  dengan  rumusan  masalah.  Di  antara  kesimpulan tersebut adalah:
1. Konflik  merupakan  bagian  dari  kehidupan  individu  dan  keluarga,  dan  dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Tiga tingkat konflik: antara individu dan masyarakat, konflik internal, dan adaptasi. Keluarga adalah tempat yang sering terjadi konflik, seringkali  disebabkan oleh perselisihan antar anggota keluarga. Teori konflik memandang  perubahan  sosial  terjadi  melalui  konflik  dan  paksaan,  sedangkan fungsionalisme struktural memandangnya mengarah pada keseimbangan. Teori sistem keluarga menekankan interaksi kompleks dalam keluarga.
2. Warisan  merujuk  pada  pengalihan  kepemilikan  dari  individu  yang  telah  meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, termasuk harta,  utang, dan hak syariah. Dalam konteks hukum Islam, warisan mencakup segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang sah secara hukum dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah individu yang  memiliki  hak  untuk  menerima  atau  mengontrol  harta  peninggalan  seseorang berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau ikatan kekerabatan.
3. Ada beberapa kategori ahli waris, termasuk Ashabul Furudh yang mendapatkan bagian spesifik  dari  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  syariah,  dan  'Ashabah  yang menerima sisa warisan setelah bagian Ashabul Furudh dipenuhi. Dzawil Arham adalah ahli waris yang memiliki ikatan darah dengan orang yang meninggal, sedangkan hijab adalah  ahli  waris  dengan  hubungan  kekerabatan  yang  lebih  jauh,  dan  hak  warisnya mungkin terpengaruh oleh kehadiran ahli waris yang lebih dekat.
4. Permasalahan muncul ketika terjadi pembagian harta warisan di antara ahli waris yang terdiri  dari  suami,  ibu,  dan  ayah,  atau  istri,  ibu,  dan  ayah.  Musyarakah  terjadi  ketika saudara  kandung  tidak  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  karena  telah dibelanjakan oleh ahli waris Ashabul Furudh.

## DAFTAR PUSTAKA
Deviana  Kusumawardani,  S.,  &  Harahab,  D.  Y.  (2018). PEMBAGIAN  HARTA  WARIS  OLEH SEORANG  AHLI  WARIS  UNTUK  AHLI  WARIS  LAINNYA  INTISARI. http://etd.repository.ugm.ac.id/
Di,  S.,  Betiring,  D.,  Sumberagung,  D.,  Brondong,  K.,  &  Lamongan,  K.  (2020). KONFLIK KELUARGA  AKIBAT  PEMBAGIAN  “HARTA  WARIS”  DENGAN  HIBAH  PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.
Dr. H. Akhmad Haries, M. S. I. (2019). Hukum Kewarisan Islam (Zakiyah Ulfah, Ed.; Revisi). AR- RUZZ MEDIA.
Ikhwanudin,  M.  (2023).  Penerapan  Kesetaraan  Gender  dalam  Sistem  Pembagian  Waris Berdasarkan  Hukum  Islam  di  Indonesia. Syntax  Idea,  5(10),  1734 – 1745. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756
Lisma  Lumentut  ,  Rosmawati.  (2020).  HAK  ANAK  DALAM  SISTEM  KEWARISAN  ADAT MASYARAKAT SANGLA’BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA. Paulus Law Journal, 1(1),
19 – 29. https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.44
Muhammad Daud Zakiul Fuady. (2021). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA PRESPEKTIF SYARA. ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF SYARA, 5, 62 – 75.
Senen, S., & Kelib, A. (2019). IMPLEMENTASI BAGIAN WASIAT HARTA WARIS ANAK ANGKAT DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). In Jurnal USM Law Review (Vol. 2).