Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)
ISSN: 1412-1816 (p), ISSN: 2614-4549 (e)
Volume 23, Nomor 2 : 101-107

## PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN AGRIBISNIS SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Test Analysis of Different Level of Efficiency of People's Credit Sugar Cane Farming and Independent People's Sugar Cane Business in Kediri City
Dewi Anggun Oktaviani 1* , Novita Lidyana 1 1* Department Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas Panca Marga Probolinggo, East Java, Indonesia * Correspondence author: dewianggunoktaviani@upm.ac.id

## ABSTRACT
The agricultural sector makes a significant contribution to the Indonesian economy, but this sector is  also  the  sector  with  the  number  of  poor  families  reaching  23.46%.  Farmer  institutions  play  an important  role  in  supporting  agricultural  development  and  are  the  first  stage  in  realizing  farmer welfare. The purpose of this article is to present a perspective on the role and function of agribusiness institutions as an effort to develop sustainable agriculture and improve farmer welfare. It cannot be denied that various problems in the agricultural sector have proven capable of being solved through an institutional approach. Technology, natural resources and human resources are three important factors that are interrelated in agricultural development. These three factors need to be covered by an institution which is a driving factor and has a role and function as a unified system in agricultural development and farmer welfare.
Keywords:  Agribusiness  Institutions,  Farmer  Welfare,  Agricultural  Development,  Improvement, Agricultural Sector.

## ABSTRAK
Sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  bagi  perekonomian  Indonesia,  namun sektor ini juga merupakan sektor dengan jumlah keluarga miskin mencapai 23,46%. Kelembagaan petani memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan pertanian dan merupakan tahap pertama  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  petani.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk mengemukakan  perspektif  peran  dan  fungsi  kelembagaan  agribisnis  sebagai  upaya  pembangunan pertanian  berkelanjutan  dan  peningkatan  kesejahteraan  petani.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa berbagai  masalah-masalah  di  sektor  pertanian  terbukti  mampu  dipecahkan  melalui  pendekatan kelembagaan. Teknologi, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan tiga faktor penting yang saling terkait dalam pembangunan pertanian. Ketiga faktor tersebut perlu dipayungi oleh suatu kelembagaan  yang  merupakan  faktor  penggerak  dan  memiliki  peran  serta  fungsi  sebagai  satu kesatuan sistem dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.
Kata Kunci: Kelembagaan Agribisnis, Kesejahteran Petani, Pembangunan Pertanian, Peningkatan, Sektor Pertanian.

## PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung dan berkontribusi cukup penting bagi perekonomian Indonesia, namun sektor ini juga merupakan sektor dengan jumlah keluarga miskin yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebagai gambaran, 23,46% penduduk  di  Indonesia  pada  sektor  pertanian  merupakan  keluarga  miskin,  itu  artinya  peningkatan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama yang perlu untuk diupayakan. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan/organisasi petani merupakan tahap pertama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan menjadi  salah  satu  program  pemerintah  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  petani  (Handayani, 2020).
Kelembagaan di tingkat petani merupakan suatu organisasi yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan  untuk  petani  yang  memiliki  fungsi  utama  untuk  memperjuangkan  kepentingan  petani,  mencakup asosiasi dan dewan komoditas pertanian, serta gabungan kelompok tani (gapoktan) atau kelompok tani (poktan). Kelembagaan petani memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan pertanian, sehingga  keberadaannya  perlu  mendapat  perhatian  dan  pengelolaan  yang  baik  agar  peranan  dan fungsinya dapat berjalan secara optimal (Handayani, 2020).
Secara mendasar, kebijakan pembangunan pertanian memuat misi bahwa sektor pertanian harus mampu menyediakan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat baik kualitas maupun jumlahnya.  Di  samping  itu  sektor  pertanian  juga  harus  mampu  menjadi  pendorong  berkembangnya berbagai  kegiatan,  baik    disektor  hulu  maupun  hilir,  pada  setiap  pembangunan  wilayah  pertanian (Rukhsan, 2021).
Sektor pertanian harus dan butuh diperkuat agar peran strategis sektor pertanian sebagai penyedia bahan  pangan tetap tercapai  selain  itu,    sektor  pertanian  juga  berperan  dalam  penyediaan  bahan  baku untuk  industri,  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  kesempatan  usaha,  serta  peran  konsumsi  yaitu sebagai konsumen produk-produk industri (alat dan mesin pertanian atau alsintan dan sarana produksi) bahkan juga berperan sebagai penyumbang devisa bagi negara (Sedana, 2019).
Pembangunan  pertanian,  khususnya  di  Indonesia  diarahkan  menuju  pembangunan  pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) , yang merupakan pengembangan dari suatu sistem pertanian yang dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus  dan  mampu  bertahan  hingga  ke  generasi  berikutnya  tanpa merusak alam. Pertanian berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan  sekaligus  melestarikan  sumberdaya  guna  menghasilkan  produksi  dan  produktivitas  sumberdaya secara optimal sepanjang masa (Lagiman, 2021).
Bagi petani, pertanian berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan produk secara stabil dengan menggunakan sarana produksi yang relatif rendah sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal dan pendapatan ekonomi yang layak bagi kehidupan keluarga serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara umum (Ikhsan et al., 2023).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengemukakan  perspektif  peran  dan  fungsi  kelembagaan  sebagai upaya pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Dari tulisan ini diharapkan dapat melengkapi kajian ekonomi dan pertanian secara umum.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  untuk  artikel "Peran  dan  Fungsi  Kelembagaan  Agribisnis sebagai  Upaya Pembangunan Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani" dimulai dengan mencari sumber bacaan yang berkaitan dengan topik tersebut.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi literatur yang relevan tentang kelembagaan agribisnis, pembangunan pertanian, dan kesejahteraan petani. Setelah itu, kita menganalisis informasi dari literatur tersebut untuk menemukan pola, tren, dan temuan kunci yang bisa memberikan pemahaman lebih baik tentang hubungan antara kelembagaan agribisnis dan kesejahteraan petani.
Langkah  kedua  dalam  metodologi  ini  adalah  menggabungkan  informasi  dari  berbagai  literatur untuk membentuk gambaran besar atau kerangka konseptual. Proses ini membantu kita merinci peran dan  fungsi  kelembagaan  agribisnis  yang  dapat  berkontribusi  pada  pembangunan  pertanian  dan kesejahteraan  petani.  Keseluruhan  proses  ini  membentuk  dasar  untuk  membahas  hasil  temuan  dalam artikel,  memberikan  informasi  yang  kuat  untuk  mendukung  pembahasan  mengenai  pentingnya kelembagaan agribisnis dalam konteks pembangunan pertanian.
Langkah  terakhir  adalah  mengevaluasi  informasi  yang  telah  dikumpulkan  dari  literatur.  Ini melibatkan  penilaian  kritis  terhadap  keakuratan  dan  relevansi  informasi.  Dengan  menilai  kualitas literatur, penelitian ini memastikan bahwa temuan yang ditemukan dapat diandalkan dan menjadi dasar yang solid untuk mendukung pernyataan mengenai peran dan fungsi kelembagaan agribisnis dalam upaya pembangunan pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Kelembagaan
Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi dan mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama dengan tata cara atau aturan main yang dibakukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Kelembagaan dalam kehidupanan bermasyarakat terbentuk akibat adanya dorongan terkait unsur  modal  sosial  yaitu  kepercayaan  (trust),  jejaring  sosial,  dan  pranata  sosial.  Peran  dan  fungsi kelembagaan  menjadi  sangat  penting  dalam  pengembangan  usaha-usaha  ekonomi  produktif  karena melalui  pengembangan  kelembagaan  terbukti  mampu  mengatasi  berbagai  masalah  kemasyarakatan seperti kemiskinan. Kelembagaan juga merupakan faktor penggerak yang mendorong pemberdayaan dan
Dewi Anggun Oktaviani – Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis Sebagai Upaya Pembangunan .......
pengembangan masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing (Syofian et al., 2020).
Kepercayaan,  Hubungan  saling percaya  ( trust ) terbentuk  karena adanya  kejujuran  dan  toleransi antara  lembaga  (panitia)  dan  petani  dalam  menjalin  kerja  sama.  Kondisi  saling  mempercayai  ini merupakan  penunjang  sekaligus  jaminan  akan  kelancaran  usaha  seperti  penyaluran  dan  pembayaran saprodi, pembiayaan budidaya, penjualan hasil pertanian dan proses alih informasi dan teknologi.
Jejaring  sosial,  Jejaring  sosial  ( social  networks ),  meliputi  adanya  kerjasama  antar  petani, partisipasi dan hubungan timbal balik antara lembaga dan petani, serta solidaritas.
Pranata  sosial,  Pranata  ( institutions )  meliputi  aturan,  nilai-nilai,  norma,  serta  perilaku  yang menentukan  pola  tindakan  dan  hubungan  sosial,  termasuk  juga  kesatuan  sosial-kesatuan  sosial  yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga tersebut.
Kelembagaan termasuk dalam sistem agribisnis, diharapkan dapat bekerja dan berfungsi dengan baik di dalam sistem sosial masyarakat, serta memiliki tujuan untuk mendorong kemajuan masyarakat (Rukhsan,  2021).  Kelembagaan  petani  terbentuk  berdasarkan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain dalam hal (Anantanyu, 2011):
Pembelian ( buying ), kerja sama ini dilakukan agar petani mendapatkan harga yang lebih murah. Penggunaan alsintan, kerja sama dalam penggunaan alsintan dilakukan agar dapat menurunkan biaya atas pembelian  alat  tersebut.  Kerjasama  usahatani,  kerja  sama  dalam  usaha  tani  dimaksudkan  untuk menghasilkan keseragaman produk sehingga akan diperoleh keuntungan maksimal. Pemrosesan, kerja sama  dalam  proses  pemrosesan  produk  baik  produk  primer,  maupun barang jadi  menjadi  lebih  cepat, murah, dan efisien. Pemasaran, kerja sama ini dilakukan untuk meyakinkan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan posisi tawar petani. Kerja sama pelayanan, kerja sama  ini  dilakukan  untuk  menyediakan  pelayanan  bagi  kepentingan  anggota  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  bersama.  Kerja  sama  bank,  kerja  sama  dengan  lembaga  perbankan dilakukan untuk menyediakan modal usaha. Kerja sama multi tujuan, kerja sama ini dikembangkan atas dasar minat yang sama dari petani. Kegiatan bersama oleh para petani merupakan salah satu  faktor yang memperlancar pembangunan pertanian (Saridakis et al., 2021).

## Kelembagaan Agribisnis
Kelembagaan adalah dasar terbentuknya modal sosial yang dapat menfasilitasi adanya kerja sama dengan saling percaya dengan norma dan aturan yang disepakati bersama. Kelembagaan agribisnis dalam sistem pertaniam meliputi kelembagaan pada subsistem hulu, usaha tani, hilir dan pendukung (Ayesha et al., 2020).
Kelembagaan pada subsistem hulu. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu meliputi lembaga yang menyediakan input produksi dan sarana produksi (saprodi) pertanian meliputi industri benih dan bibit, industri agrootomotif (perdagangan mesin dan peralatan pertanian atau alsintan), dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida dan lain sebagainya).
Kelembagaan  pada  subsistem  usahatani.  Kelembagaan  pada  subsistem  usahatani  meliputi kelembagaan kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Tujuan kegiatan usaha tani yaitu untuk menghasilkan produk pertanian atau produk primer sebagai bahan baku bagi subsistem agribisnis hilir.
Kelembagaan pada subsistem hilir. Kelembagaan pada subsistem hilir meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer (hasil pertanian) untuk menghasilkan produk yang meiliki nilai tambah, baik berupa produk antara ataupun produk akhir, serta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional.
Kelembagaan  pada  subsistem  penunjang.  Kelembagaan  penunjuang  adalah  lembaga  yang melayani,  mendukung,  serta  mengembangkan  kegiatan  pertanian  mulai  dari  subsistem  hulu,  hingga subsistem  hilir.  Lembaga  terkait  dalam  kegiatan  ini  adalah  lembaga  penyuluh  pertanian  dan  lembaga penyediaan  modal.  Tujuan  kegiatan  penyuluhan  adalah  mengubah  perilaku  masyarakat  agar  dapat membantu  memperbaiki  mutu  hidup  khususnya  untuk  dirinya  sendiri  dan  kesejahteraan  masyarakat secara umum.

## Peran dan Fungsi Kelembagaan
Kelembagaan merupakan suatu keseluruhan aktivitas, organisasi dan pola-pola ideal, yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar masyarakat. Suatu kelembagaan dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi berbagai  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  lembaga  mempunyai  fungsi.  sebagai  dasar  untuk  mencapai tujuan bersama kelembagaan memiliki beragam peran dan fungsi, antara lain (Anantanyu, 2011).
Peran dalam organisasi. Lembaga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Peran sumberdaya.  Lembaga  berperan  sebagai  mobilisator  sumberdaya  lokal  mencakup  informasi,  material, modal,  dan  tenaga  kerja  serta  pengelolaannya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  masyarakat.  Peran pelayanan  Kelembagaan  berperan  sebagai  penggerak,  pembangkit  minat  dan  sikap,  penghimpun  dan penyalur  sarana  produksi,  serta  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang  menggambarkan koordinasi permintaan masyarakat lokal serta tujuan pembangunan. Peran antar organisasi Kelembagaan berperan  untuk  memfasilitasi  petani  dan  birokrasi,  pelaku  usaha  atau  organisasi  luar  masyarakat  agar dapat bekerjasama secara produktif.

## Dinamika Perkembangan Pertanian
Fungsi  strategis  sektor  pertanian  adalah  sebagai  sumber  produksi  berbagai  jenis  bahan  pangan menjadikan pertanian diyakini merupakan sumber kehidupan. Fungsi tersebut tidak akan pernah dapat digantikan  oleh  sektor  lain  sampai  kapanpun.  Tanpa  adanya  produk  pertanian  tentu  akan  menganggu keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya bahkan hingga terancam kepunahan. Oleh sebab itu, pertanian senantiasa menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Kemajuan pertanian memberi kontribusi besar bagi jaminan kecukupan dan ketersediaan pangan, kelayakan hidup, peningkatan status kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional (Dumasari, 2020).
Pertanian  dikenal  semenjak  manusia  memanfaatkan  berbagai  jenis  tanaman,  hewan  dan  ikan sebagai bahan pangan. Selama ini kita mengenal lima fase perkembangan pertanian (Gambar 1) yaitu pertanian primitif, pertanian tradisional, pertanian semi modern, pertanian modern dan pertanian super modern.  Kelima fase tersebut dibedakan  berdasarkan  tingkat primitif  dan  ilmiah  dalam menggunakan terapan teknologi (Dumasari, 2020).
Gambar 1. Fase Perkembangan Pertanian (Dumasari, 2020)
Pertanian  primitif  memiliki  ketergantungan  bahan  pangan  pada  ketersediaan  sumberdaya  alam yang tinggi, dimana manusia hanya berburu, mengumpulkan, dan meramu berbagai bahan pangan dari alam. Pada pertanian primitif, intervensi manusia terhadap proses produksi langka sekali.
Pertanian  Tradisional,  Tuntutan  peningkatan  kebutuhan  pangan  akibat  bertambahnya  jumlah populasi  manusia  dan  kesulitan  berburu  hewan,  mengajarkan  manusia  tentang  teknik  penjinakan. Kegiatan  bertani  mulai  diatur  dengan  cara  sederhana.  Budidaya  tanaman,  hewan  dan  ikan  dilakukan dengan  teknik  yang  dipelajari  secara turun temurun  serta  dari  pengalaman  sehari-hari.  Pada pertanian primitif, intervensi manusia terhadap proses produksi relatif sedikit (Sibuea et al., 2022).
Pada  pertanian  semi  modern,  teknik  bertani  semakin  intensif  dilakukan  dengan  memanfaatkan teknologi  sederhana  yang  lebih  beragam,  petani  mulai  meningkatkan  hasil  panen  melalui  teknik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui teknologi  mekanisasi,  sedangkan  ekstensifikasi  ditunjukkan  dari  kegiatan  perluasan  lahan  pertanian
Dewi Anggun Oktaviani – Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis Sebagai Upaya Pembangunan .......
dengan  memanfaatkan  lahan  marginal,  lahan  tidur,  lahan  dengan  kemiringan  tinggi,  rawa-rawa  serta padang rumput.
Pertanian modern sudah mengenal penerapan teknologi berdasarkan prinsip ilmiah, pemanfaatan mekanisasi  pertanian  bergerak  cepat  dalam  pertanian  modern  sehingga  petani  dituntut  untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengendalikan ragam teknologi produksi. Difusi teknologi pada pertanian  modern  mengenai  seluruh  sub  sektor  pertanian  hortikultura,  kehutanan,  kelautan,  perikanan perkebunan, peternakan, tanaman hias, serta tanaman pangan.
Pertanian super modern tidak dapat dilepaskan dari inovasi teknologi informasi seperti Artificial Intelligence (AI),  internet,  program  penyimpanan  data  pada  komputer,  dan  robotika  yang  berpotensi mengubah  pertanian  menuju  generasi  4.0.  Intensifikasi  berkelanjutan  dan  pro  petani,  serta  ramah lingkungan. Pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian yang mengelola sumberdaya pertanian dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam.

## Peran Lembaga Terhadap Pembangunan Pertanian
Pembangunan  pertanian  pada  hakekatnya  adalah  peningkatan  produktivitas  lahan  dan  tanaman untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga  petani  melalui  berbagai  upaya  baik  secara  internal  maupun eksternal  petani.  Pembangunan  pertanian  sangat  membutuhkan  ketersediaan  sumberdaya  alam  yang berkualitas serta berkecukupan agar dapat dikelola untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia. Pengelolaan sumberdaya usahatani oleh petani menyangkut pengaturan dan pengelolaan faktor-faktor produksi (masukan atau input produksi), proses produksi, serta pengolahan hasil (luaran) sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi (Anantanyu, 2011).
Pada  dasarnya  pembangunan  pertanian  meliputi  pengembangan  dan  peningkatan  empat  faktor utama  yaitu  sumberdaya  alam,  teknologi,  sumberdaya  manusia,  dan  kelembagaan.  Keempat  faktor tersebut  merupakan  syarat  kecukupan  untuk  mencapai  peningkatan  yang  dikehendaki,  artinya  apabila salah satu dari keempat faktor tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai (Anantanyu, 2011).
Peran  kelembagaan  dalam  membangun  dan  mengembangkan  sektor  pertanian  sangat  menonjol dalam  program intensifikasi  dan  peningkatan  produksi  pangan  yang  dituangkan dalam  bentuk  proyek dengan  membangun  kelembagaan.  Apabila  pembangunan  pertanian  dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga atau  organisasi,  di  mana  terdapat  individu-individu  dengan  jiwa  organisator  menggabungkan pengetahuannya dalam tahap perencanaan serta implementasi inisiatif pembangunan pertanian tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar (Nasrul, 2012).
Kelembagaan  pertanian  yang  kurang  berperan  dalam  mendukung  pengelolaan  sumberdaya pertanian  menyebabkan  kegiatan  pertanian  sulit  mencapai  kondisi  optimal.  Untuk  dapat  mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal, dalam menjalankan usahanya petani harus bekerja sama secara kolektif, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang kelembagaan khususnya di tingkat petani. Perubahan jaman  dan  tantangannya  menuntut  suatu  lembaga  yang  lebih  sesuai  dalam  pemenuhan  kebutuhan masyarakat petani serta mendukung pembangunan pertanian (Anantanyu, 2011).

## Peran Lembaga Terhadap Kesejahteraan Petani
Salah  satu  prasyarat  petani  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  pertanian  adalah  dengan menjadi  petani  unggul  yang  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan  kegiatan  pertanian  dan meningkatkan kapasitas individu melalui pengembangan kelembagaan (Anantanyu, 2011).
Peningkatan  produktivitas  pertanian  tidak  serta  merta  menjamin  kesejahteraan  bagi  petani. Kesejahteraan petani dapat terwujud apabila terdapat kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di  sub  sistem  on  farm  dengan  pelaku  agribisnis  di  sub  sektor  hulu  dan  hilir.  Sedangkan  kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai apabila petani mampu peningkatan posisi tawarnya. Peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan dengan cara menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi petani. Lembaga ini dapat berfungsi dan berperan secara optimal apabila petani turut serta dan menjadi subjek dalam mengendalikan penumbuhan dan pengembangan lembaga tersebut (Nasrul, 2012).
Peningkatan  posisi  tawar  petani  dapat  diupayakan  dengan    cara  kolektifikasi  produksi  dan pemasaran produk. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh efisiensi produksi dengan skala yang lebih besar. Koordinasi dalam pemenuhan faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi dapat
dilakukan  untuk  penghematan  biaya  produksi.  Kolektifikasi  pemasaran  dilakukan  untuk  mengkikis jaring-jaring  tengkulak  dengan  tujuan membuat  pola distribusi  yang lebih  efisien  dengan memangkas rantai tata niaga yang merugikan petani (Akhmad, 2007; Nasrul, 2012).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kelembagaan merupakan suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi dan mengacu pada cita- cita dan tujuan bersama dengan tata cara atau aturan main yang dibakukan guna memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar masyarakat. Kelembagaan pertanian dapat dikelompokkan menjadi kelembagaan pada subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan pendukung. Kelembagaan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam  pembangunan  pertanian,  yaitu  sebagai  mediator  antara  masyarakat  dan  negara,  mobilisator sumberdaya lokal, penggerak, pembangkit minat dan sikap, penghimpun dan penyalur sarana produksi, serta sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

## Saran
Berikut  adalah  beberapa  saran  untuk  pengembangan  kelembagaan  pertanian  di  Indonesia: Pemerintah  perlu  memberikan  dukungan  dan  pembinaan  yang  lebih  intensif  kepada  kelembagaan pertanian,  terutama  di  tingkat  petani.  Dukungan  tersebut  dapat  berupa  bantuan  dana,  pelatihan,  dan pendampingan.  Pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  dana  kepada  kelembagaan  pertanian  untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan pengadaan sarana produksi.
Petani  perlu  didorong  untuk  lebih  aktif  berpartisipasi  dalam  pengembangan  kelembagaan pertanian. Petani perlu memiliki kesadaran akan pentingnya kelembagaan pertanian untuk meningkatkan produktivitas  dan  kesejahteraan  mereka.  Pemerintah  dapat  menyelenggarakan  pelatihan  dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola kelembagaan pertanian.
Kelembagaan  pertanian  perlu  dikembangkan  dengan  memperhatikan  dinamika  perkembangan pertanian.  Kelembagaan  pertanian harus mampu menyesuaikan diri  dengan perubahan  yang  terjadi  di sektor pertanian, seperti perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada petani yang aktif berpartisipasi dalam kelembagaan pertanian.
Dengan dukungan dan pembinaan yang intensif dari pemerintah serta kesadaran dan partisipasi yang lebih tinggi dari petani, diharapkan kelembagaan pertanian di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan berperan lebih besar dalam pembangunan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  S.  (2007).  Membangun  gerakan  ekonomi  kolektif  dalam  pertanian  berkelanjutan; perlawanan terhadap liberalisasi dan oligopoli pasar produk pertanian. Tegalan Diterbitkan Oleh BABAD. Purwokerto. Jawa Tengah .
Anantanyu,  S.  (2011).  Kelembagaan  petani:  peran  dan  strategi  pengembangan  kapasitasnya. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 7 (2).
Ayesha, I., Rizal, A., & Gusvita, H. (2020). Analisis Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah Di Nagari  Lubuk  Pandan  Kecamatan  2X11  Enam  Lingkung  Kabupaten  Padang  Pariaman. Journal of Scientech Research and Development , 2 (1), 7–15. Dumasari,  D.  (2020). Pembangunan  Pertanian  Mendahulukan  yang  Tertinggal .  PUSTAKA PELAJAR.
Handayani,  A.  (2020).  Implementasi  Program  Penguatan  Kelembagaan  Petani  di  Kecamatan Kledung Kabupaten Temangung. Bumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah , 1 (1), 12–18. Ikhsan, M., Rukmana, D., Fahmid, I. M., & Tenriawaru, A. N. (2023). Impact Of Establishing A Farmer Cooperative To Reach The Welfare Of Farmers In Indonesia. Proceedings of the International Conference on Agriculture , 7 (02). Lagiman, L. (2021). Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani .
Dewi Anggun Oktaviani – Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis Sebagai Upaya Pembangunan .......
Nasrul, W. (2012). Pengembangan kelembagaan pertanian untuk peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian. Menara Ilmu , 3 (29), 166–174.
Rukhsan,  M.  (2021). Dukungan  Kelembagaan  Dalam  Pengembangan  Agribisnis  Bawang Merah=  Institutional  Support  In  Onion  Agribusiness  Development. Universitas Hasanuddin.
Saridakis,  G.,  Georgellis,  Y.,  Torres,  R.  I.  M.,  Mohammed,  A.-M.,  &  Blackburn,  R.  (2021). From subsistence farming to agribusiness and nonfarm entrepreneurship: Does it improve economic conditions and well-being? Journal of Business Research , 136 , 567–579. Sedana, G. (2019). Menuju Pembangunan Pertanian Berkelestarian. Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali , 8–15. Sibuea, M. B., Sibuea, F. A., Pratama,  I., Siregar, G., &  Putra, Y. A. (2022). Analysis of  the contribution  of  agribusiness  microfinance  institutions  and  government  policies  on increasing farmers’ income in Indonesia .
Syofian,  S.,  Sujianto,  S.,  &  Handoko,  T.  (2020).  Modal  sosial  kelembagaan  petani  karet  di Kabupaten Kuantan Singingi. Gulawentah: Jurnal Studi Sosial , 5 (1), 52–59.