## Justisia Ekonomika
Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 tahun 2023 hal 810-824 EISSN: 2614-865X    PISSN: 2598-5043 Website: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index

## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEHALALAN PRODUK MAKANAN ONLINE TANPA SERTIFIKAT HALAL MUI STUDI BANDAR LAMPUNG
Amin Rais 1 , Maimun 2 , Abdul Qodir Zaelani 3 , Liky Faizal 4 1,2,3,4 Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung e-mail: arais2191@gmail.com

## Abstract
This article aims to explain the results of the author's analysis of the implementation of halal certificates on food products sold online, inhibiting and supporting factors for the application of halal certificates to food sold online, and the impact of Sharia economic law on the haleness of food products sold online without halal certificates. The results of the 2021 survey on e-commerce statistics show that the types of goods  and  services  sold  the  most  online  in  Lampung  are  food  and  beverage  groups,  totaling  40.86 percent of all businesses sampled by e-commerce. The rapid progress of buying and selling food online has become an additional task for halal certificate implementation agencies in providing security and comfort, especially for Muslim consumers in Indonesia, so they can consume halal food that is traded online.  The  research  methodology  that the  author uses  is  qualitative in  terms  of  the  type  of  research documentation,  interviews,  and  observations.  The  author  goes  directly  to  the  field  to  conduct observations and interviews with primary data derived from the results of interviews with the BPJPH task force and LPPOM MUI. The results of the study show that there are no special strategies for food sold online. Supporting factors include the existence of institutions assisting the halal product process for MSME business actors. The inhibiting factor is that there is no direct regulation of cooperation with online  business  application  server  managers,  a  lack  of  public  understanding  of  halal  certificates, Analysis of Sharia Economic Law on the haleness of food products sold online: the haleness of products sold  online  or  offline  without  MUI  halal  certificates  are  categorized  as  syubhat.  According  to  Imam Nawawi, doing syubhat is  form of underestimating . the . law . without . realizing . that . they . have . done . haram.
Keywords:  Hal al  Pr oduct  Guarant ee;  Online  Food  Product s;  Shari a  Economi c  Law

## A. PENDAHULUAN
Manusia  telah  diuntungkan  dengan perkembangan  teknologi  informasi  berbasis internet  karena  telah  mempermudah  dalam berinteraksi, berbagi informasi dalam berbagai kegiatan,  dan  berkontribusi  dalam  tren
kemajuan  teknologi  dengan  segala  bentuk kreativitas  manusia.  Kemampuan  manusia untuk  memenuhi  berbagai  macam  kebutuhan menjadi semakin mudah akibat dari kemajuan teknologi  tersebut.  Orang  perlu  membeli  dan menjual  barang  karena  tidak  semua  orang
memiliki  apa  yang  mereka  butuhkan  dalam kehidupan sehari-hari. 1
Hasil  studi  BPS  tahun  2021  tentang pengukuran  bisnis  berbasis e-commerce menunjukkan  bahwa  jenis  tenaga  kerja  dan produk yang paling banyak dijual secara online di  Lampung  adalah  kelompok  makanan, minuman, dan makanan yang merupakan jenis barang  dagangan  yang  paling  banyak  dijual melalui e-commerce pada tahun 2021, jumlah total organisasi yang menjual barang dagangan ini adalah 40,86 persen dari semua organisasi yang diuji dengan bisnis internet. 2
Semua  aspek  kehidupan  dicakup  oleh ajaran  Islam,  termasuk  makanan.  Makanan adalah  kebutuhan  penting  bagi  manusia. Mayoritas  konsumen  tidak  terlalu  peduli dengan kehalalan suatu makanan dibandingkan  dengan  rasa  makanan  tersebut. Sesuai  dengan  ajaran  syariah  Islam,  pembeli Muslim membutuhkan barang yang dikonsumsi harus dipastikan halal dan bersih. Hukum  halal,  haram, thayyib, dan  subhat mencerminkan  akhlak  dan  moral  yang  luhur dan  mengandung  nilai-nilai  spiritual.  Oleh karena  itu,  menentukan  apakah  makanan  dan minuman  itu  halal,  haram,  atau  meragukan (syubhat)  merupakan  pertimbangan  yang sangat  penting  dalam  hukum  Islam. 3 Seperti yang diterangkan oleh firman Allah Surat Al- Baqarah Ayat 168 yang berbunyi :
ا ْوُعِبَّتَت  َلْ َّوۖ اابِ يَط  الًٰلَح  ِض ْرَ ْلْا ىِف اَّمِم ا ْوُلُك  ُساَّنلا اَهُّيَآٰٰي
نْيِبُّم  ٌّوُدَع ْمُكَل ٗهَّنِا  ِِۗن ٰطْيَّشلا ِت ٰوُطُخ
1 H.  Abd  Rahman  Ghazaly,  H.  Ghufron  Ihsan,  and Sapiudin  Shidiq, Fiqh  muamalat ,  Cet.  1  (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). h. 24
2 Titi  Kanti  Lestari, Statistik  E-Commerce  2021 (Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2021). h. 20
3 Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk
Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah setan.  Sungguh,  setan  itu  musuh  yang  nyata bagimu . (Q.S. Al-Baqarah (2): 168).
Laporan The  Royal  Islamic  Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim  di  Indonesia  mencapai  237,55  juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara Association of Southeast  Asian  Nations (ASEAN),  maupun secara  global,  Populasi  muslim  di  Indonesia tersebut  setara  86,7%  dari  total  populasi  di Indonesia. 4
Permasalahan  makanan  halal  menjadi Masalah yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim  yang  sangat  potensial.  Pemerintah memiliki  tanggung  jawab  besar  melindungi masyarakat  secara  keseluruhan,  terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar  dan  dipasarkan.  Demikian  juga  para produsen,  secara  hukum,  etika,  dan  moral berbisnis  dituntut  memiliki  tanggung  jawab produk  ( product liability )  atas  produk  yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau  tidak  memenuhi  standar  yang  telah diperjanjikan.
Dalam  studi  tentang  label  halal  pada kemasan  makanan,  pernyataan  halal  dalam bentuk  logo  yang  disertifikasi  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  disertakan  pada  289 sampel (28%), tetapi hanya 113 sampel (17%) yang sesuai. Logo halal tanpa nomor sertifikasi
Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (December 11, 2016): 291– 306, h. 291
4 https://databoks.katadata.co.id/datapublish /2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di- kawasan-asean. indonesi a -terbanyak, di akses 4 Juli 2023.
MUI  ditampilkan  pada  kemasan  banyak produk  yang  dijual  secara  online.  Kurangnya perhatian  dari  pemerintah,  kecenderungan pelaku  usaha  untuk  tidak  sadar,  fokus  yang lebih  besar  pada  keuntungan,  perlindungan yang  lebih  besar  bagi  pelaku  usaha  daripada konsumen,  dan  rendahnya  respon  masyarakat terhadap produk halal, semuanya berkontribusi pada masalah label produk halal. 5
Semua  makanan  diharapkan  memiliki sertifikasi  halal  dari  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  di  bawah Kementerian Agama (Kemenag). Para produsen  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang dianalisis  oleh  BPJPH,  termasuk  informasi tentang  perusahaan,  nama  dan  jenis  produk, rincian  bahan  yang  digunakan,  proses produksi, dan kerangka kerja untuk memastikan  kehalalan.  Setelah  memenuhi persyaratan tersebut, BPJPH akan mengevaluasi  dokumen  yang  diajukan  dan memilih  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH) untuk  melakukan  peninjauan  dan  pengujian terhadap  kehalalan  produk  tersebut.  Tahap selanjutnya  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  yang  menetapkan  kehalalan  makanan melalui  sidang  fatwa  halal.  Setelah  melewati semua tahapan ini, BPJPH akan mengeluarkan sertifikasi halal.
BPJPH,  LPH,  dan  MUI  berkolaborasi dalam  mengatur  regulasi  makanan  dan minuman  di  Indonesia  melalui  pemasaran langsung  (direct  marketing)  atau  melalui media online. Pertumbuhan pesat bisnis online yang saat ini banyak digeluti oleh masyarakat telah  menciptakan  industri  yang  memiliki potensi  besar,  menyediakan  peluang-peluang menarik dan berpotensi memberikan
5 Warto Warto and Zainal Arif, “ Bisnis Produk Halal antara  Peluang  dan  Tantangan,  Problematika  dan
keuntungan yang signifikan. Dibalik banyaknya  kemudahan  dan  jangkauan  yang tidak terbatas dalam berbelanja online, banyak penggiat usaha online yang tidak memperhatikan Undang-Undang Jaminan Produk  Halal  (UU  JPH)  No.  Indonesia diperdagangkan bersertifikat. hukum.
Menjamurnya bisnis online yang digeluti masyarakat saat ini menjadi salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan  keuntungan  yang  menggiurkan.  Menjadi trend,  terutama  di  kalangan  kaum  millennial diseluruh dunia, termasuk di Indonesia Hampir seluruh  masyarakat  yang  bergerak  diberbagai bidang  usaha,  terutama  produk  UMKM  yang diolah  secara  rumahan  menggunakan  aplikasi online.  Perusahaanperusahaan  besar  yang tadinya  bergerak  secara  offline  kini  turut menerapkan bisnis online.
Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut  tentang  penerapan  Undang-Undang Jaminan  Produk  Halal  No.  33  Tahun  2014 pada  makanan  yang  dijual  secara  online  dan analisis  hukum  ekonomi  syariah  untuk makanan  yang  di  jual  secara  online  tanpa sertifikat halal.

## LANDASAN TEORI

## 1. Sertifikat Produk Halal
Halal  adalah  sebuah  istilah  dalam bahasa Arab yang berarti diizinkan, sah, dan sesuai dengan peraturan atau syariah Islam. Jika  dikaitkan  dengan  produk  obat-obatan, makanan,  dan  minuman,  halal  dapat diartikan  sebagai  produk  obat-obatan,
Solusinya, ” Al-Ulum 20, no. 1 (June 6, 2020): 274– 94, h. 2
makanan,  atau  minuman  yang  diizinkan untuk diminum oleh seorang Muslim. 6
Aturan  syariah  mengizinkan  setiap orang  untuk  makan  dan  minum  atau mengonsumsi  apa  pun,  termasuk  obat- obatan,  yang  disukai  selama  tidak  haram. Berikut ini adalah beberapa pedoman yang berbeda  sehubungan  dengan  halal  dan haramnya suatu barang. 7 a. segala  sesuatu  pada  dasarnya  adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian  yang  dilarang  secara khusus.
b. menghalalkan dan mengharamkan suatu  produk  apapun  merupakan  hak Allah SWT semata.
c. mengharamkan yang halal dan menghalalkan  yang  haram  serupa dengan  syirik  (menyekutukan  Allah SWT).
d. alasan mendasar diharapkannya segala sesuatu  adalah  timbulnya  keburukan dan bahaya.
e. pada  yang  halal  terdapat  sesuatu  yang bisa  menghindarkan  dari  yang  haram. Allah  SWT  hanya  melarang  segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya  dengan  sesuatu  pilihan yang lebih baik.
f. apapun yang membawa ke produk non- halal adalah tidak diperbolehkan.
g. bersiasat  atas  produk  yang  non-halal adalah  tidak  dibenarkan.  8.  niat  yang baik  tidak  dapat  membenarkan  yang haram.
6 Abdul Rohman, Pengembangan dan Analisis Produk Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 1.
7 Abdul Rohman, Pengembangan dan Analisis Produk Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 2-3
h. menjauhkan  diri  dari  sesuatu  atau produk  yang  syubhat  (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal. 10. tidak ada  memilah-milah  terhadap  suatu produk non halal
Sedangkan  menurut  UU  JPH,  produk halal  adalah  produk  yang  telah  dinyatakan halal  sesuai  syariat  Islam  dan  jaminan produk  halal  adalah  kepastian  hukum terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
Kata  sertifikat  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau  surat  keterangan  (pernyataan  tertulis) atau  tercetak  dari  orang  yang  berwenang yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sementara sertifikasi  merupakan  penyertifikatan,  atau dapat  dikatakan  sebagai  proses  pemberian sertifikasi  atau  bukti  formal  sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. 8
Sertifikat halal adalah surat keterangan yang berisi fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa,  auditor,  dan  para  ahli  yang menyatakan  kehalalan  sebuah  produk berdasarkan proses audit yang dilaksanakan oleh  LPPOM  MUI. 9 Pengakuan  kehalalan suatu  produk  dikeluarkan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan  oleh  MUI.  Bentuknya  ialah
8 Sumber  data:  https://kbbi.web.id/sertifikat,  diakses tanggal 12/11/2022
9 Pedoman  dan  Prosedur  Penetapan  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19)
pada  produk  tertera  label  “halal”  yang merupakan tanda kehalalan suatu produk. 10
Komisi  fatwa  merupakan  perangkat organisasi yang dimiliki MUI dengan tugas utama  untuk  menelaah,  membahas,  dan merumuskan  masalah  fatwa  keagamaan, dalam  hal-hal  tertentu  rapat  komisi  fatwa MUI  dapat  menghadirkan  pakar  atau  ahli yang  berhubungan  dengan  masalah  yang akan difatwakan. 11 Audit dalam sistem halal merupakan sebuah proses pemeriksaan atau penilai  secara  sistematik,  independen,  dan ter  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh auditor  halal  untuk  menentukan  apakah penerapan  sistem  jaminan  halal  berjalan sesuai dengan ketentuan. 12
Auditing  dilaksanakan  oleh  auditor halal  merupakan  orang  yang  ditugaskan oleh  LPPOM  MUI  untuk  melakukan  audit halal  setelah  melalui  proses  seleksi  yang mencakup kompetensi kualitas, dan integritas  serta  lulus  pelatihan  yang dilaksanakan  oleh  LPPOM  MUI  dan berfungsi sebagai wakil dari para ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan. 13
Sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.
10 Abdurrahman  Konoras, Jaminan  Produk  Halal  Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 90.
11 Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3
12 Panduan  Sistem  Jaminan  Halal  LPPOM  MUI (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008), h. 74.
13 “Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 Ayat (17),”
Secara umum fatwa tentang produk halal  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu tentang  fatwa  standarisasi  fatwa  halal  dan fatwa  tentang  kehalalan  produk  makanan, minuman,  obat-obatan  dan  kosmetika. Fatwa yang pertama mengacu pada hukum fiqih  terhadap  masalah-masalah  yang  akan dijadikan  pegangan  oleh  masyarakat, khususnya  auditor.  Sedangkan  fatwa  yang kedua  mengacu  pada  produk  yang  akan memperoleh sertifikasi halal setelah melalui proses auditing di LPPOM MUI. 14
Penetapan  fatwa  tentang  kehalalan produk  makanan,  minuman,  obat-obatan, kosmetika  ditetapkan  oleh  Komisi  Fatwa MUI,  berbekal  hasil  audit  dari  LPPOM MUI.  Setelah  itu  komisi  fatwa  yang  akan menetapkan  dan  memutuskan  halal  atau tidaknya produk tersebut, dengan mengacu berita  acara  penelitian  yang  disampaikan oleh  LPPOM  MUI.  Jika  produk  tersebut halal, maka diterbitkan sertifikat  halal atas produk tersebut. 15

## 2. Teori Efektivitas Hukum
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  efektif  adalah  sesuatu  yang  ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,
kesannya)  sejak  dimulai  berlakunya  suatu Undang-Undang atau peraturan. 16
Efektivitas  hukum  menurut  Soerjono Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau
14 Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:  Penggunaan Prinsip  Pencegahan  Dalam  Fatwa (Jakarta:  Emir, 2015), h. 85.
15 IBID h. 86.
16 Indonesia  and  Pusat  Bahasa  (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , h. 287.
tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5 (lima) faktor, yaitu:
a. Faktor  Hukumnya  itu  sendiri  (Undang- Undang)
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup. 17
Indikator  sebuah  hukum  efektif  atau tidak  dikemukakan  oleh  Anthony  Allot mengemukakan  tentang  efektivitas  hukum, bahwa:
“Hukum  akan  menjadi  efektif  jika  tujuan keberadaan dan penerapan nya dapat mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak diinginkan  dapat  menghilangkan  kekacauan. Hukum  yang  efektif  secara  umum  dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan,  jika  suatu  kegagalan,  maka kemungkinan  terjadi  pembetulan  secara gampang  jika  terjadi  keharusan  untuk melekaskan  atau  menerapkan  hukum  dalam suasana  baru  yang  berbeda,  hukum  akan menyelesaikannya”.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan  Yuridis,  Historis,  dan  Sosiologis
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.
18 Salim  HS  and  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 23.
hukum.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk menganalisis bagaimana sistem hukum berinteraksi  dan  bereaksi  dalam  konteks masyarakat  ketika  diterapkan. 18 Fokus  kajian ini  adalah  implementasi  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  untuk  makanan  yang  dijual melalui platform online.
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field  research ),  di  mana  peneliti  langsung terlibat  dalam  pengumpulan  data  dengan melakukan  observasi  dan  analisis  langsung terhadap  objek  yang  diteliti. 19 Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dengan mendalam  tentang  Analisis  Hukum  Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang  dijual  Secara  Online  Studi  Kantor Lembaga  Pemeriksa  Halal  LPH  Bandar Lampung.
Objek  pada  penelitian  ini  terfokus  pada badan penyelenggara jaminan produk halal dan lembaga pemeriksa halal berada di kota bandar Lampung.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian hukum  adalah  data  primer,  yang  diperoleh secara khusus melalui penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat. 20 Sumber  data  primer  merujuk pada  data  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya atau melalui pengumpulan data di lapangan, termasuk melalui wawancara dengan  pihak  berkepentingan  atau  responden yang  memiliki  informasi  relevan  terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
19 Abdurrahmat  Fathoni, Metodologi  Penelitian  Dan Teknik  Penyusunan  Skripsi (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2006), h. 96.
20 Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.
Data sekunder berperan melengkapi atau mendukung  data  primer.  Menurut  Soerjo Soekamto, informasi sekunder meliputi berbagai  sumber  informasi,  seperti  dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.  Soerjono  Sukamto  juga  menjelaskan bahwa  data  sekunder  meliputi  naskah  dinas, buku dan laporan penelitian . 21 Sementara itu, data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup: literatur fikih, peraturan hukum seperti:  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  mengenai  Jaminan  Produk  yang  Halal, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  terkait Pangan,  Surat  Keputusan  LPPOM  MUI Nomor 46 tentang Penulisan Nama dan Bentuk Produk,  Fatwa  MUI  No.4  Tahun  2003 mengenai Standar Fatwa Halal, artikel, jurnal ilmiah,  serta  penelitian  sebelumnya  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti, yakni Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Selain  itu,  teknik  pengumpulan  data Observasi  melibatkan  pemilihan,  modifikasi, pencatatan,  dan  pengkodean  serangkaian tindakan dan situasi yang terkait dengan proses observasi,  sesuai  dengan  tujuan  empiris  yang ingin  dicapai. 22 Observasi  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  melibatkan  pengamatan terhadap perkembangan yang sedang berlangsung  di  lapangan  terkait  pelaksanaan proses  sertifikasi  produk  makanan  dan minuman  yang  dijual  secara  online  dalam rangka implementasi  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, khususnya di LPH dan MUI di Bandar Lampung.
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12.
Wawancara
adalah metode
pengumpulan data yang melibatkan pewawancara  dalam  mengajukan  pertanyaan secara  langsung  kepada  responden,  di  mana jawaban-jawaban  dari  responden  dicatat  atau direkam.  Dalam  penelitian  ini,  wawancara dilakukan dengan cara melakukan  pertanyaan secara  tatap  muka  antara  peneliti  dan responden,  yang  meliputi  LPH  dan  MUI Bandar Lampung.
Dokumentasi adalah metode pengumpulan  data  yang  tidak  melibatkan interaksi  langsung  antara  peneliti  dengan subjek penelitian, namun menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen yang digunakan dapat mencakup buku harian, surat  pribadi,  laporan  notulen  rapat,  catatan kasus  dalam  pekerjaan  sosial,  serta  dokumen lainny. 23
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian,  yakni  Analisis  Hukum  Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online di Kantor Lembaga Pemeriksa  Halal  (LPH)  Bandar  Lamp ung. Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk memahami bagaimana implementasi Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2014  di  Bandar Lampung  terhadap  produk  makanan  yang dijual secara online.
Metode  berpikir  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  induktif,  yakni  metode yang  mempelajari  suatu  gejala  khusus  untuk mendapatkan  generalisasi  yang  lebih  umum mengenai  fenomena  yang  sedang  diselidiki. Metode  ini  digunakan  untuk  menyimpulkan berbagai  hal  yang terkait dengan pelaksanaan
22 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Seksi Penerbitan Fakultas  Syariah  IAIN  Raden  Intan  Lampung, 2014), h. 114.
23 IBID h. 108.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan  produk  halal  pada  produk  makanan yang dijual secara online.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Sertifikat Halal Pada Produk  Makanan  yang  Dijual  Secara Online
Penelitian  ini  berfokus  pada  peran Lembaga  Pemeriksa  Halal  LPPOM  MUI  dan bantuan  tugas  jaminan  produk  halal  Provinsi Lampung  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  halal pada  produk  makanan  yang  dijual  secara online. Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum  untuk menganalisis  pelaksanaan sertifikasi  halal  sesuai  dengan  Undang- Undang Jaminan Produk Halal.
a. Tatacara Memperoleh Sertifikat Halal

## Gambar 4.1 alur memperoleh sertifikat halal
Sertifikasi  halal  diajukan  oleh  pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mendaftarkan diri di ptsp.halal.go.id; BPJPH nantinya akan memverifikasi  kelengkapan  dokumen  dan mengidentifikasi lembaga pemeriksa halal.
Kehalalan  produk  kemudian  akan  diuji oleh  LPH,  MUI  akan  menetapkan  kehalalan nya dalam Sidang Fatwa Halal, dan kemudian BPJPH  akan  mengeluarkan  Sertifikat  Halal. Adapun alur proses pendaftaran sertifikat halal pada Satgas Layanan JPH Provinsi Lampung. b. Program  Sertifikasi  Halal  Skema Reguler
dan Self Declare
Skema Reguler ,  Melalui  skema reguler,  pelaku  usaha  dikenakan  biaya
untuk  layanan  sertifikasi  halal  bagi  pelaku UMK.  Biaya  pengajuan  sertifikasi  halal yang  meliputi  pendaftaran  dan  penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus  ribu  rupiah),  dan  biaya  pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal  (LPH)  sebesar  Rp  350.000,-  (tiga ratus  lima  puluh  ribu  rupiah).  Ini  adalah biaya  layanan  sertifikasi  halal  bagi  pelaku UMK dengan skema standar yang dibebankan kepada pelaku usaha. Sehingga total  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal  di  bawah  program  standar  adalah sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Peraturan  BPJPH  tentang  Tata  Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH ini merupakan  tindak  lanjut  dari  PMK No.57/PMK.05/2021, yang diterbitkan pada 4  Juni  2021,  dan  berkaitan  dengan  Tarif Layanan BLU BPJPH. Selain itu, aturan ini merupakan  tindak  lanjut  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021,  yaitu tentang  pemberlakuan  Bidang  Jaminan Produk  Halal.  LPH  (Lembaga  Pemeriksa Halal) yang terdaftar di BPJPH, seperti PT Sucofindo,  PT  Surveryor  Indonesia,  dan LPH lainnya, dapat digunakan oleh Pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan skema reguler.  Selain  itu,  auditor  halal  dari  LPH akan  mengunjungi  lokasi  pelaku  usaha
untuk  melakukan  audit  terhadap  PPH perusahaan. 24
Skema Reguler Melalui skema deklarasi  mandiri,  pelaku  UMK  dapat memperoleh  layanan  sertifikasi  halal,  dan biaya  pengajuan  nya  pun  nol  rupiah. Alhasil, pelaku UMK mendapatkan layanan gratis.  Proses  sertifikasi  halal  tidak dipungut  biaya  meskipun  tarif  layanannya Rp0 atau gratis. Biaya layanan permohonan sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  adalah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat pelaksanaan  deklarasi  diri.  Biaya  ini direncanakan  dari  APBN,  APBD,  atau fasilitator yang bekerja sama dengan UMK.
Lembaga  Pendamping  PPH,  seperti organisasi Islam, perguruan tinggi terakreditasi,  dan  lembaga  keagamaan Islam  yang  berbadan  hukum  di  Indonesia, dapat dipilih oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil  yang  mengajukan  permohonan sertifikasi  halal  melalui  skema  deklarasi mandiri.  Selain  itu,  pelaku  usaha  memilih Fasilitator PPH untuk mendampingi mereka dalam  menerima  bantuan  PPH.  Lokasi pelaku  usaha  akan  dikunjungi  oleh Fasilitator PPH dari Lembaga Pendamping untuk  melakukan  verifikasi  dan  validasi (verval) terkait PPH. 25
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan menurut Ligan jefriansyah sebagai anggota satuan tugas jaminan produk halal provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sertifikat halal pada produksi makanan yang dijual  secara  online  atau  offline  sama  saja dalam pelaksananya, untuk sekarang
24 Dokumentasi  Kantor  Kemenag,  Layanan  Satgas Jaminan  Produk  Halal  Provinsi  Lampung,  15 Februari 2023.
25 Dokumentasi  Kantor  Kemenag,  Layanan  Satgas Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung
Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan  produk  halal  masih  proses  tahap penerapan  selama  5  tahun  setelah  di perlakukan nya di tahun 2019, dalam tahap penerapan kami terus pelaksanaan sosialisasi,  himbauan  dan  edukasi  kepada masyarakat tentunya pelaku usaha, tentang aturan  Undang-Undang  No.33  tahun  2014 tentang jaminan produk halal. 26
Dari  pemaparan  hasil  penelitian  di lapangan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, tidak  ada  perhatian  secara  langsung mengenai  Produk  makanan  yang  dijual secara online, namun  pada praktek sekema sefl-declare  yang  di  peruntukan  untuk UMKM  di  gratis  kan  untuk  permohonan sertifikasi  halal  sudah  termasuk  dalam upaya  menerapkan  pelaksanaan  sertifikasi halal  pada  produk  makanan  yang  dijual secara online yang mana pada kasus produk makanan  yang  dijual  secara  online  rentan tanpa  sertifikat  halal  adalah  pada  produk makanan  UMKM  yang  dijual  melalui media  online,  akan  tetapi  pada  praktek peran  BPJPH,  LPH  dan  LPPOM  MUI dalam  pelaksanaan  sertifikasi  halal  pada produk makanan yang dijual Secara Online dilihat  dari  sudut  padang  teori  Efektifitas Hukum  belum  Efektif  terutama  untuk makanan  yang  dijual  secara  online  tidak adanya program khusus untuk pelaksanaannya.
26 Wawancara  bersama  Ligan  Jefriansah  mengenai pelaksanaan sertifikat halal pada produk yang di jual secara online, pada 15 Februari 2023.
2. Faktor  Penghambat  dan  Pendukung
Penerapan Sertifikat Halal Pada Makanan yang Dijual Secara Online Meskipun  UU  Jaminan  Produk  Halal
telah disahkan setelah empat tahun, masyarakat  belum  merasakan  kehadirannya. Jaminan  Produk  Halal  tidak  secara  signifikan memperlambat  perkembangan  produk  halal atau  ekspansi  dunia  industri.  Tugas  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangat  penting  dalam  pelaksanaan  jaminan produk halal, terutama yang berkaitan dengan konfirmasi,  bantuan  dan  pendanaan  sertifikat halal  untuk  produk  halal  bagi  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Untuk  menganalisis  Undang-Undang No.  33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk halal,  terhadap  makanan  yang  dijual  secara online melihat faktor pendukung dan penghambat penulis menggunakan teori efektif hukum  adalah  sesuatu  yang  menimbulkan akibat (hasil, dampak, kesan) sejak diperlakukannya suatu peraturan atau pedoman. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5 (lima)  faktor,  yaitu  sebagai  berikut:  Faktor hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 27 a. Faktor Hukum
Secara hukum Negara telah memberikan dukungan  penerapan  sertifikat  halal  dengan Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal, dalam upaya menertibkan  pelaku usaha agar menggunakan sertifikat  halal,  untuk  menjaga  konsumen indonesia mengkonsumsi makanan yang baik, sehat  serta  halal  sesuai  syariat  islam,  adapun
27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , h. 5.
faktor  penghambat  secara  hukum  terdapat kekurangan  yang  menghambat  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2014  Jaminan  Produk Halal  khusus  makanan  yang  dijual  secara online tidak ada regulasi langsung berkolaborasi dengan pengelola server aplikasi bisnis  online,  yang  harus  mengembangkan standar untuk menempatkan label produk halal melalui  serangkaian  prosedur  yang  cepat  dan murah. Untuk menyaring makanan yang dijual secara online agar ter sertifikasi halal terlebih dahulu  untuk  kemudian  dipasarkan  melalui media online, proses sertifikasi halal ini harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.  Hal  ini  menciptakan situasi dimana penerapan sertifikasi bertujuan untuk  memberikan  label  halal  pada  setiap produk yang beredar di masyarakat.
b. Faktor Penegak Hukum Soerjono Soekanto menegaskan bahwa  pihak-pihak  yang  membuat  dan menegakkan  hukum  adalah  pihak-pihak yang  dapat  mengukur  keampuhan  hukum. Variabel  ini  mencakup  pihak-pihak  yang menyusun  dan  menerapkan  peraturan  atau kebijakan. Aparat yang mampu memberikan  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan  hukum  yang  proporsional merupakan bagian dari penegakan hukum.
Karena  penegakan  hukumnya  diatur dalam  UU  No.  14  Tahun  2014,  Pasal  27 yang  berkaitan  dengan  Jaminan  Produk Halal.  (1)  Pelaku  Usaha  yang  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  25  dikenai  sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; atau (c) pencabutan Sertifikat Halal. 2) Pelaku Usaha yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  dikenai sanksi  administratif  berupa:  (a)  teguran lisan;  (b)  surat  peringatan;  atau  (c)  sanksi perdata.
Untuk  saat  ini  belum  ada  peran penegak hukum  dalam  pelaksana  sertifikat halal dikarenakan masih dalam tahap proses penerapan  hukum  selama  5  tahun  setelah penerapan  selesai  barulah  penegak  hukum berperan penting dalam penertiban sertifikat halal pada produk yang beredar di Indonesia.
c. Faktor sarana dan Fasilitas Sesuai  dengan  pendapat  Soerjono
Soekanto,  kelangsungan  hidup  hukum dilihat dari faktor sarana atau perkantoran, perkantoran yang mendukung pada dasarnya dapat dibentuk sebagai cara untuk mencapai  tujuan.  Fasilitas  fisik  yang berfungsi sebagai faktor pendukung merupakan  bagian  yang  paling  utama. Sumber  daya  manusia  yang  berpendidikan dan  memiliki  keahlian,  lingkungan  yang tertata  dengan  baik,  sumber  daya  yang cukup,  dan  sebagainya  merupakan  contoh sarana pendukung.
Menurut  Direktur  LPPOM  MUI Provinsi  Lampung  Susilawai  menyatakan tenaga  kerja  staf  sudah  mengikuti  standar Undang-Undang  No.  14  tahun  2014 Jaminan Produk Halal, minimal S1 sebagai auditor bidang keilmuan adalah sains teknik lapangan  pertanian,  pangan  dan  Farmasi. Secara  fasilitas  kami  tidak  mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, Lembaga
Pemeriksa
Halal (LPH), bersifat
Independen,  tidak  ada  bantuan  dari pemerintah maupun BPJPH,  fiur dana dari pelaku  usaha  yang  mendaftar , Sedangkan
dari  pihak  satuan  tugas  jaminan  produk halal.
d. Faktor Masyarakat dan  Kebudayaan Menurut Soerdjono Soekamto penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat dan kebudayaan yang terbentuk di lingkungan masyarakat itu sendiri bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat.  Yang  menjadi  sasaran  dari hukum  atau  aturan  pada  Undang-Undang ini  ialah  pelaku  usah  makanan  dan minuman  yang  beredar  di  masyarakat, berikut  penjelasan  pelaku   usaha  mikro, kecil  dan  menengah(UMKM)  tentang penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Provinsi Lampung.
Menurut  beberapa  sumber  UMKN, yang  menjuak  produk  nya  melalui  online menyatakan tidak mengetahui proses dalam mengajukan  sertifikat  halal  dan  stigma masyarakat bahwasanya mengurus sertifikat  halal  itu  ribet  dan  mahal,  serta merasa  makanan  yang  diproduksi  sudah halal dengan alasan makanan yang jual juga makanan yang dimakan sehari-hari makanan yang olah dengan baik dan bersih tidak  mungkin  saya  menjual  kanan  haram saya orang Islam.
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang  Terhadap  Kehalalan  Produk Makanan yang Dijual Secara Online Produk yang dianggap aman oleh hukum Islam dikenal sebagai produk halal. Makanan, minuman,  obat-obatan,  dan  kosmetik  yang telah memenuhi standar Islam terkait komposisi  bahan,  proses  pembuatan,  dan lokasi  produksi  biasanya  mendapatkan  label halal.  Jaminan  kehalalan  suatu  produk makanan  diwujudkan  dalam  bentuk  sertifikat halal  yang  menyertai  suatu  produk  makanan
dan produk farmasi. Dengan adanya sertifikat halal ini, produsen dapat mencantumkan label halal  pada  kemasan  produk  untuk  hak penggunaan label  halal pada kemasan produk yang diproduksi atau pada tempat usaha seperti restoran dan katering.
Sertifikat  halal  adalah  fatwa  yang menyatakan  kehalalan  suatu  produk  yang diberikan  oleh  lembaga  pemeriksa.  Setelah diakreditasi  oleh  Komite  Akreditasi  Nasional (KAN),  lembaga  pemeriksa  dalam  hal  ini adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan produk halal. Tujuan dari pelabelan makanan, minuman,  obat-obatan,  dan  kosmetik  dalam kemasan  adalah  untuk  memberikan  informasi yang  akurat  dan  mudah  dimengerti  kepada konsumen  mengenai  setiap  produk  yang dikemas,  termasuk  asal-usul,  keamanan, kualitas,  dan  kandungan  nutrisi  nya,  sebelum mengambil  keputusan  untuk  membeli  atau mengonsumsi produk tersebut.
Hal ini sebenarnya merupakan pemenuhan  hak  perlindungan  konsumen Muslim  atas  produk  makanan  dan  minuman yang  memiliki  label  halal  yang  telah disertifikasi  melalui  pengujian  halal.  Jadi kehadirannya adalah untuk melindungi konsumen  Muslim  dari  barang-barang  yang tidak  halal  dengan  memberikan  keyakinan yang  sah  kepada  pembeli  Muslim  bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar- benar halal sebagaimana yang direkomendasikan  oleh  peraturan  Islam. Karena  kemasan  produk  makanan  dan minuman  menampilkan  logo  halal  dan mencegah konsumen Muslim membeli produk
28 Diriwayatkan  oleh (al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim)
yang tidak halal, maka Muslim tidak akan ragu untuk membeli produk tersebut.
Standar  makanan  yang  di  jual  belikan melalui  online  ataupun  Offline  di  indonesia ialah Sertifikat logo halal MUI yang telah  ter verifikasi  melalui  serangkaian  uji  yang dilakukan  oleh  LPH  dan  keputusan  sidang Fatwa  MUI  serta  di  sahkan  oleh  BPJPH, barulah  produk  makanan  dan  minuman tersebut bisa disebut halal dan bebas untuk di produksi  dan  di  berjual  belikan  di  pasar indonesia,  jika  belum  atau  tidak  memiliki sertifikat  halal  maka  status  makan  dan minuman  yang  dijual  tersebut  ialah syubhat atau  masih  diragukan  kehalalan,  dalam  Islam dianjurkan  meninggalkan  semua  hal  yang bersifat ragu-ragu ( syubhat ) dan dilarang oleh agama sesuai dengan hadis berikut:
َّنإ رومأ امهنيبو نِ يَب َما َرَحْلا َّنإو نِ يب َللًَحْلا سانلا َن ِم   ريِثَك َّنُهُمَلْعَي لْ   تاهبَتْشُم تاهبشلا ىقَتا  ِنَمَف
مارَحْلا يف َعَق َو ِتاَهبشلا يِف َعَق َو  ْنَم َو ِه ِض ْرِع َو ِهنيِدِل أربتسا
ِهيِف َعَت ْرَي  ْنأ ُكِشوُي ىَم ِحْلا َل ْوَح ىَع ْرَي يعا َّرلاَك.
"Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan  yang  haram  pun  telah  jelas  pula. Sedangkan  di  antaranya  ada  perkara  yang samara-samar yang kebanyakan manusia tidak  mengetahui  (hukum)  nya.  Siapa  yang menghindari perkara samara-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Siapa  yang  jatuh  ke  dalam perkara yang samar-samar maka ia telah jatuh ke  dalam  perkara  yang  haram.  Ibarat penggembala  yang  berada  di  dekat  pagar larangan (milik orang lain) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. 28
Nabi SAW sangat jelas dalam hadits ini bahwa  ada  tiga  jenis  hal:  halal,  haram,  dan
syubhat.  Yang  halal  sudah  jelas  karena berdasarkan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar halal dan sulit untuk dibantah kehalalan nya, sedangkan yang haram  adalah  hal-hal  yang  sudah  jelas  dalil- dalil yang mengharamkannya dan sangat sulit untuk  dibantah,  seperti  larangan  mengambil harta orang lain secara paksa, perselingkuhan, riba, meminum minuman keras, dan lain-lain..
Dan kategori ketiga adalah syubhat, yang merujuk  pada  situasi  di  mana  suatu  perkara berada dalam  keadaan tidak jelas  antara halal atau  haram.  Tidak  dapat  dengan  pasti dikategorikan  sebagai  halal  karena  terdapat indikasi  keharaman.  Namun,  juga  tidak  bisa dianggap  haram  karena  tidak  ada  dalil  yang jelas yang melarangnya.
Al-Imam  An  Nawawi  rahimahullah menjelaskan  hadis  ini  dalam  karyanya Syarhun-Nawawi Li
Muslim,
yang menyatakan  bahwa  perkara  syubhat  adalah suatu  hal  yang  bersifat  relatif.  Terkadang, hukum  syubhat  hanya  berlaku  untuk  orang tertentu,  namun  dalam  kasus  lain,  hukumnya sangat  jelas  dan  tidak  bersifat syubhat bagi orang  lain.  Dalam  hadis  lain,  juga  dijelaskan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perkara syubhat:
مارَحْلا يف َعَق َو ِتاَهبشلا يِف َعَق َو  ْنَم َو “Siapa  yang  melakukan  perkara  syubhat berarti ia melakukan perkara haram” 29
Secara harfiah, memang seseorang dapat salah  memahami  potongan  hadis  ini  dalam penjelasan  Imam  Nawawi.  Menurut  beliau, hadis  tersebut  memiliki  dua  makna  yang berbeda:
a. Seseorang terus-menerus melakukan perbuatan  yang  berada  dalam  ranah syubhat,  meskipun  dia  tidak  mengetahui
29 ( HR Bukhori dan Muslim)
status  hukumnya.  Sebagai  akibatnya,  dia memiliki  sikap  yang  sedikit  mengabaikan pentingnya  mempelajari  hukum  suatu perkara  adan  enggan  untuk  memperdalam pengetahuannya.  Sikap  meremehkan  ini adalah  contoh  dari  perkara  yang  syubhat, yang  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan individu  tersebut  melakukan  perbuatan yang haram tanpa menyadarinya.
b. Seseorang  cenderung  meremehkan  hal-hal yang  berada  dalam  ranah  syubhat,  karena menganggapnya mudah dan ringan. Karena terbiasa dengan sikap yang menggampangkan,  individu  tersebut  terus melakukan  perbuatan-perbuatan  syubhat.
Akibatnya, kecenderungan untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  syubhat yang  lain  terus  berlanjut,  karena  telah terbentuk  kebiasaan  yang  menganggap remeh.
Al-Imam Ash-Shan'aniy dalam kitabnya Subulus-Salam  (4/171),  yang  merupakan rujukan  penting  dalam  kitab  hadits  Bulughul Maram, juga memberikan penjelasan mengenai  makna  potongan  hadis  ini.  Beliau menyatakan  bahwa  pelaku  perbuatan  syubhat yang  berakhir  pada  hal  yang  haram  adalah seseorang  yang  sering  melakukan  perbuatan syubhat dan memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan hal yang haram. Dapat dikatakan bahwa  perbuatan  syubhat  seperti  jembatan yang mengarah ke hal yang haram.
Dari  penjelasan  hadits  diatas  mengenai produk  makanan  yang  dijual  secara  online maupun offline yang tidak ter sertifikasi halal produk  MUI  maka  produk  tersebut  tergolong makanan syubhat terdapat keraguan kehalalan produk dikarenakan belum dan tidak teruji ke halalnya sesuai standar kehalalan produk yang
akan di per jual belikan melalui online ataupun offline di ruang lingkup masyarakat. Menurut Imam  Nawawi    Seseorang  terus  menerus melakukan perbuatan yang berada dalam ranah syubhat,  meskipun  dia  tidak  memiliki pengetahuan tentang status hukumnya. Sehingga ada sikap agak menyepelekan hukum suatu perkara dan tidak mau mempelajarinya. Dan  sikap  meremehkan  inilah  perkara  yang syubhat itulah  sampai  akhirnya  ia  melakukan yang haram tanpa ia sadari.

## D. KESIMPULAN
Peran  LPH  LPPOM  MUI  dalam pelaksanaan  sertifikasi  halal  pada  produk makanan yang dijual secara online, melalui sekema sefl-declare yang  di  peruntukan untuk  UMKM  di  gratis  kan  untuk permohonan sertifikasi halal dalam pelaksanaan  sertifikasi  halal  pada  produk makanan yang dijual Secara Online dilihat dari sudut padang teori implementasi belum terimplementasi sepenuhnya masih banyak kekurangan dari faktor sumberdaya manusia  dan  sumberdaya  peralatan  dan anggaran    dalam  mengimplementasikan pelaksanaan  sertifikasi  halal  pada  produk makanan yang dijual secara online.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Penerapan  Undang-Undang  Nomor  33
Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual  secara  online,  dari  segi  pendukung sekarang dengan adanya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di tingkat kecamatan
membantu dari segi mendampingi UMKM, hambatan tidak ada  regulasi  langsung  kerjasama  dengan para pengelola server aplikasi bisnis online, tidak  adanya  penerapan  hukum  dan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikat  halal  dan  budaya  yang  terbentuk di masyarakat pelaku usaha merasa produk nya  sudah  halal  dengan  alasan  beragama islam.
Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah terhadap  kehalalan  produk  makanan  yang dijual secara online, kehalalan produk yang di jual melalui online ataupun offline tanpa sertifikat  halal MUI  dikategorikan syubhat Menurut  Imam  Nawawi  Seseorang  terus menerus melakukan perbuatan yang berada dalam  ranah  syubhat,  meskipun  dia  tidak memiliki pengetahuan tentang status hukumnya.  Akibatnya,  dia  memiliki  sikap yang agak meremehkan pentingnya mempelajari  hukum  suatu  perkara  dan enggan untuk melakukannya. Sikap meremehkan inilah yang menjadi masalah, karena perkara yang syubhat dapat berujung pada perbuatan yang haram tanpa disadari.

## REFERENSI
[1] Abdul  Rohman,  Pengembangan  dan  Analisis  Produk  Halal,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2012.
[2] Abdurrahman  Konoras, Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta: Rajawali Press, 2017.
[3] Abdurrahmat  Fathoni, Metodologi  Penelitian  Dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
[4] Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa Jakarta: Emir, 2015.
[5] Diriwayatkan oleh (al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim).
[6] Dokumentasi Kantor Kemenag, Layanan Satgas Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.
[7] H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, Fiqh muamalat , Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
[8] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di- kawasan-asean. indonesia -terbanyak, di akses 4 Juli 2023.
[9] Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa .
[10] Muchtar  Ali,  “Konsep  Makanan  Halal  Dalam  Tinjauan  Syariah  Dan  Tanggung  Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 December 11, 2016.
[11] Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum :  Normatif  &  Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
[12] Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008.
[13] Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19).
[14] Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 Ayat (17).
[15] Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3
[16] Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
[17] Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
[18] Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
[19] Sumber data: https://kbbi.web.id/sertifikat, diakses tanggal 12/11/2022
[20] Susiadi  AS, Metodologi  Penelitian Seksi  Penerbitan  Fakultas  Syariah  IAIN  Raden  Intan Lampung, 2014.
[21] Titi Kanti Lestari, Statistik E-Commerce 2021 Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2021
[22] Warto  Warto  and  Zainal  Arif,  “ Bisnis  Produk  Halal  antara  Peluang  dan  Tantangan, Problematika dan Solusinya, ” Al-Ulum 20, no. 1.
[23] Wawancara  bersama  Ligan  Jefriansah  mengenai  pelaksanaan  sertifikat  halal  pada  produk yang di jual secara online.