## Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara yang
Berorientasi pada Sustainable Development Goals di Wilayah IKN, Indonesia
Aullia Vivi Yulianingrum 1 , Yohana Widya Oktaviani 2
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia E-mail: avy598@umkt.ac.id , yohanawidyaoktaviani@gmail.com Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-03-23 Diterima:  2023-05-30
Terbit:  2023-09-25 Keywords: Policy; Coal Mining; Sustainable  Development This study  aims to  describe  coal mining management  policies in Indonesia  based  on  environmental  awareness  to  realize  the Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  program  2030 in  IKN. The  writing  method  used  is  qualitative  with  a  doctrinal  legal approach  as  a  consequence  of  collecting  data  obtained  from  the results of literature study obtained from the government about law enforcement  efforts and policy follow-ups  in the formulation  of a study paper with the East Kalimantan  Provincial Environmental Service  and  the  Directorate  General  of  Mineral  and  Coal.
Ministry of Energy, Mineral Resources  to regulate proper SDGs.
The  results  of  the  study  show  that  strict  sanctions  need  to  be implemented  so  that the  environment  in  East  Kalimantan  is not polluted by the activities of the coal mining industry  through the concept  of sustainable  urban  development and modern  cities that include social development pillars, economic  development pillars, environmental  development  pillars,  and  legal  and  governance development pillars. Therefore, there is a need for law enforcement instruments  both administratively, criminally, and civilly so that the  nature  of  Proper  can  provide  benefits,  and  increase  the company's  role  in  managing  the  environment  while  creating  a stimulant  effect  in  fulfilling  environmental  regulations  and adding  value  to  the  maintenance  of  natural  resources,  energy conservation,  and  community  development.  As  a  manager  and entrepreneur  of a coal mine,  of course,  it is your responsibility to always  be  committed  to  sustainable  development  that  is environmentally sound.

## Abstrak
Kata  kunci: Kebijakan; Pertambangan Batubara;  Pembangunan Berkelanjutan
Corresponding  Author: Aullia Vivi Yulianingrum
E-mail: avy598@umkt.ac.id
DOI:
https://doi.org/10.38043/jah.v6i 2.4670
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kebijakan pengelolaan  pertambangan  batubara  yang  berorientasi  pada kepedulian  terhadap  lingkungan  untuk  mewujudkan  program Sustainable  Development  Goals (SDGs)  2030 di wilayah Ibukota Nusantara  (IKN).  Metode  penulisan  yang  digunakan  secara kualitatif  dengan  pendekatan  hukum  doctrinal  sebagai konsekuensi  atas  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  hasil studi  kepustakaan  dan  telaah  undang-undang  tentang  upaya penegakan  hukum  dan  tindaklanjut  kebijakan  pada  rumusan naskah  kajian  bersama  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian  Energi,  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  untuk menertibkan  proper  yang  be rbasis  SDG’s.  Hasil  penelitian diperoleh  bahwa  pemberian  sanksi  tegas  perlu  dilakukan  agar
SN: 1978-15
lingkungan  di  Kalimantan  Timur  tidak  tercemari  dari  aktivitas industri  pertambangan  batubara  melalui  konsep  pembangunan perkotaan  berkelanjutan  dan  kota  modern  yang  memuat  pilar pembangunan  social,  pilar  pembangunan  ekonomi,  pilar pembangunan  lingkungan,  dan  pilar pembangunan  hukum  dan tata  kelola. Oleh  karenanya  perlu  instrument  penegakan  hukum baik secara administrative, sanksi pidana dan perdata agar hakikat Proper  dapat  memberi  manfaat,  dan  meningkatkan  peran perusahaan  dalam  mengelola  lingkungan  hidup  sekaligus menimbulkan  efek  stimulan  dalam  pemenuhan  peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam,  konservasi  energi  dan  community  development.  Selaku pengelola  dan  pengusaha  tambang  batubara  tentunya bertanggungjawab  untuk  selalu komitmen  atas keberlangsungan pembangunan  yang berwawasan  lingkungan.
.

## I. Pendahuluan
Batubara  menempati  urutan  pertama  sebagai  sumber  utama  dalam  sektor perekonomian Indonesia. 1 Sebagai komoditas sumber daya alam paling potensial dalam memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  perekonomian  negara, cadangan batubara nasional melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Dengan potensi yang besar, pemerintah Indonesia kemudian mengatur praktik bisnis  sector  batubara  dalam  negeri  agar  pelaksanannya  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan. Dominasi batubara sebagai sumber energi di Indonesia menjadi dasar  pembenaran  atas  eksploitasi  batubara  untuk  meningkatkan  pendapatan perdagangan dan membantu dalam menyeimbangkan defisit yang muncul dari hasil perdagangan.
Pemerintah  kemungkinan  masih  akan  mengandalkan ekspor  batubara untuk mengimbangi defisit  perdagangan dalam beberapa tahun ke depan, mengingat harga batubara saat  ini  masih  tinggi.  Salah  satu  alasan kebijakan  tersebut  adalah defisit perdagangan yang  dialami  negara tahun ini  akibat  impor  minyak.  Namun, ekspor batubara saja tidak akan cukup untuk menutupi defisit perdagangan migas. Selain itu, perdagangan  batubara  juga  kerap  menimbulkan  kontroversi.  Batubara  dikenal memberikan  dampak  buruk  bagi  lingkungan.  Kegiatan  pertambangan  batubara menyebabkan kerusakan lingkungan  karena melakukan  kegiatan pembukaan lahan yang luas, menggali lubang yang dalam dan memindahkan tanah dalam jumlah besar. Selain itu, juga dapat mengakibatkan masyarakat disekitar terkena gangguan kesehatan berupa gangguan pernafasan akibat polusi, debu, dan lain sebagainya.
Salah  satu  wilayah  provinsi  penghasil  batubara  terbesar  di  Indonesia  yaitu Kalimantan  Timur  akan  menjadi  pusat  pemerintahan  Ibukota  Nusantara.  Bentuk pemerataan pertumbuhan ke  arah  timur  Indonesia  yang  selama  ini  dinilai  terlalu jawasentris, menjadi sebuah pertimbangan bahwa Kalimantan Timur yang merupakan provinsi penghasil batubara terbesar di  Indonesia dimana terdapat 1403 perusahaan batubara dapatkah berkonstribusi terhadap lingkungan hidup di Ibukota Negara (IKN) nantinya.
1 S.  Suryaningsi,  “Politik  Hukum,  Keadilan  Dan  Konflik  Atas  Pengelolaan  Lingkungan  Di Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara,” Jurnal Hukum 1, no. 1 (2022): 106 – 138.
Sedangkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Hidup pada tahun 2021 perusahaan batubara yang  mendapatkan lisensi  sangat peduli  terhadap lingkungan  ada  4  yang  diberi  bendera  emas  menempati  urutan  nomor  satu,  dan perusahaan yang    menempati  urutan  dua  kategori  peduli  lingkungan  terdapat  8 perusahaan yang diberi bendera hijau, dan terdapat 43 (empat puluh tiga) perusahaan yang berada pada urutan ketiga kepedulian terhadap lingkungan yang diberi bendera biru. Sedangkan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang buruk diberi bendara merah ada 9 perusahaan, dan sangat buruk terdapat 6 perusahaan diberi bendera hitam menempati urutan kelima. 2 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kebijakan  pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia berbasis  pada kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan program Sustainable Development Goals 2030 di IKN. Sementara provinsi  Kalimantan Timur  dalam  beberapa  tahun terakhir  menghasilkan  berbagai dampak  buruk  lingkungan,  antara lain  berupa  pembabatan  hutan  pada  kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengupasan atau penggalian tanah, kebisingan mesin-mesin pertambangan,  hilang daerah resapan air, pencemaran udara oleh debu-debu  mesin pertambangan dan pencemaran air akibat pembuangan limbah atau tailing ke Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, juga memicu terjadinya konflik sosial antar pengusaha pertambangan dengan masyarakat sekitar kawasan pertambangan atau antara sesama masyarakat di  sekitar  pertambangan. Pemberian  sanksi  tegas  perlu  dilakukan  agar lingkungan di Kalimantan Timur tidak tercemari. Sebab hakikat Proper akan memberi manfaat,  meningkatkan  peran  perusahaan  mengelola  lingkungan  hidup  sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap  pemeliharaan  sumber  daya  alam,  konservasi  energi  dan community development .  Selaku  pengelola  dan  pengusaha  tambang  batubaratentunya bertanggungjawab untuk selalu komitmen atas keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  fokus  pada  identifikasi  permasalahan lemahnya  penegakan hukum  bidang  pertambangan  batubara  yang  tersebar  di  Kalimantan  Timur  yang berjumlah 1403 perusahaan berdasarkan hasil tindak lanjut penilaian proper batubara terkait  sanksi  dan  bentuk  pembinaan  atas  ketaatan terhadap  lingkungan.  Metode penelitian yang  digunakan  yakni  jenis  metode penelitian   yuridis   normatif   berupa penelitian   hukum    dengan    menggunakan studi kepustakaan. Metode   pendekatan yang   digunakan   ialah pendekatan   perundang-undangan (Statute   Approach) yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan pertambangan batubara di wilayah IKN. Teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakaan  yang    digunakan    untuk mengumpulkan  data  primer,  data  sekunder  dan  data  tersier yang   berkaitan   dengan permasalahan   yang   diajukan,   menggunakan  cara   melalui mempelajari dokumen- dokumen peraturan perundang-undangan. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data   menggunakan   bahan   kepustakaan   yang   mengikat, 3 berupa   bahan   hukum primer,  yang  diperoleh  dari  instansi  pemerintah seperti  Dinas  Lingkungan  Hidup
2 Yohana Widya Oktaviani, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” Jurnal  Analisis Hukum 5, no. 2 (2022): 175 – 188. 3 Ahmad  Zuhdi Muhdlor,  “Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum,” Jurnal  Hukum  dan Peradilan 1, no. 2 (2012): 189 – 206.
SN: 1978-15
Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Energi, Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi  Kalimantan Timur  khususnya  tentang perolehan hasil  penilaian proper  di tahun 2021-2023. Kemudian dianalisis dengan secara kualitatif untuk menggambarkan konsep kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi pada SDGs.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1.  Kebijakan Pengelolaan  Pertambangan Batubara di  Indonesia  yang  Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)
Pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan  besar  pada  aspek  lingkungan  terutama  bagaimana  memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati  dan  tidak  merusak  lingkungan.  Menurut  J.  Barros  dan  J.M.  Johnston, kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  erat  kaitannya  dengan  aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia; Yang pertama , kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk  limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio  aktif  dan  lain-lain. Kedua ,  Kegiatan  pertambangan,  berupa  terjadinya perusakan instlasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara  dan  rusaknya  lahan bekas  pertambangan. Ketiga , kegiatan  transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. 4
Absori  menekankan  bahwa  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup berprinsip  pada  etika  lingkungan  yakni  sesuai  dengan  kaidah  moralitas pemanfaatan lingkungan baik dari sisi pemulihan, perlindungan aspek kehidupan sosial  dan  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Prinsip  etik  ini mementingkan prioritas  perlakuan alam  berdasarkan moralitas  dan keimanan, diletakkan  sebagai  kebutuhan dan  aspirasi  masa  kini  dan  masa  depan dalam proses  pembangunan  yang  mendepankan  harkat  martabat  manusia  untuk kesejahteraan yang adil dan merata. 5
Salah  satu  konsep  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  agenda pembangunan berkelanjutan untuk  perkotaan yang  telah  dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. Agenda pembangunan  kota  dan  permukiman  dalam  SDGs  bertujuan  mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, danberkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum,  permukiman, perlindungan  warisan  alam  dan  budaya,  peningkatan  mitigasi  dan
4 James Barros  and Jim Johnston, Jalan Ketiga Pembaruan  Demokrasi Sosial (Terjemahan) ,  ed.  Ketut Arya Mahardika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
5 Absori  Absori,  Khudzaifah  Dimyati,  and  Ridwan Rid wan,  “Makna  Pengelolaan  Lingkungan Pespektif  Etik Profetik,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 2 (2017): 331 – 352.
adaptasiterhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota  yang bersih,  dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau. 6
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable  Development  Goals (SDGs),  merupakan  kesepakatan  kota-kota  di  dunia  yang  bertujuan  untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan yang  sama,  mendorong  inklusivitas  dan  memastikan  setiap  penduduk  tanpa diskriminasi  mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan,  aman,  sehat,  mudah  diakses,  terjangkau,  berketahanan,  dan berkelanjutan. 7 Focus SDGs yaitu pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi Sosial,  Inklusif,  dan Mengakhiri Kemiskinan melalui  penyediaan perumahan,  air  bersih  dan  pengolahan  limbah  serta  ruang-ruangpublik;  (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan PeluangPeningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik  dan teknologi  telekomunikasi,  energi  terbarukan, serta (3) Pembangunan lingkungan berkelanjutan dan kota yang berketahanan melalui ruang terbuka hijau yang  mempunyai  ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber  daya  air, limbah  dan sampah yangramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan danpemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk mendukung semuanya. 8
SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  merupakan  sebuah  program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia  yang  bertujuan untuk  kesejahteraan manusia dan  planet bumi.  (Nurhayati, 2017) SDGs  ini  diterbitkan  pada  tanggal  21  Oktober  2015 menggantikan  program  sebelumnya  yaitu  MDGs  (Millennium  Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang  berkaitan dengan  perubahan situasi  dunia  yang sebelumnya  menggunakan  konsep  MGDs  sekarang  diganti  dengan  SDGs. 9 Paradigma kota modern memiliki  keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (sustainable city) . 10 Dalam sidang PBB  tahun 1987 mendefinisikan pembangunan  berkelanjutan  sebagai  proses  pembangunan  yangberprinsip memenuhi  kebutuhan sekarang  tanpa mengorbankankebutuhan generasi  yang
6 Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu, “Analisis Konsep Forest  City  Dalam Rencana Pembangunan Ibu  Kota  Negara,” Bappenas Working  Papers 4,  no.  1 (2021): 13 – 29.
7 J  Benington and  J  Hartley,  “Pilots,  Paradigms  and  Paradoxes:  Changes  in  Public  Sector Governance  and Management  In  The  UK,”  in International  Research  Symposium  on Public  Sector Management (Barcelona,  2001), 25 – 37. 8 David  L  A Gordon,  “Capital Cities  In  The Twentieth  Century,”  in Planning  Twentieth  Century Capital Cities (London:  Routledge,  2006), 17 – 23.
9 Jeffrey  D  Sachs  and  John  W  McArthur,  “The  Millennium  Project:  A  Plan  For  Meeting  The Millennium Development  Goals,” The Lancet 365, no. 9456 (2005): 347 – 353.
10 Thomas H Davenport  and James E Short, The New Industrial Engineering: Information  Technology And  Business  Process  Redesign (Massachusetts:  Center  for  Information  Systems  Research,  Sloan School of  Management, 1990).
SN: 1978-15
akan datang. 11 Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang di desain, dibangun,  dan  dikelola  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  kota  dari  aspek lingkungan,sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan system lingkungan alami, terbangun, dan social. 12 Salah satu agenda pemerintah dalam mewujudkan SDGs adalah konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian  ini  diidentifikasi  konsep Forest  City untuk  pembangunan  IKN  beserta prinsip, kriteria, dan indikator dengan menganalisis kondisi  eksisting  IKN, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur  dimana di  dalamnya terdapat calon wilayah IKN, isu  dan  potensi  dampak lingkungan  akibat pembangunan, serta dengan  memperhatikan  perkembangan  konsep  pembangunan  kota  di  dunia (benchmarking). 13
Berdasarkan kajian ini, konsep Forest City yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki  fungsi jasa ekosistem  seperti  hutan dan dengan pendekatan  lanskap  yang  terintegrasi  untuk  menciptakan  kehidupan  yang berdampingan dengan alam. Konsep Forest City tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip  yaitu:1) konservasi sumber  daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City . 14
Setiap  prinsip  tersebut  dijabarkan  kembali  berdasarkan  kriteria  dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN dengan istilah kota Modern.  Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Webber, Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan  Smith,sebagai  suatu  karakteristik  yang  lebih  maju,  berkembang,  tidak tradisional,  maupun  bentuk  transisi:  dari  perdesaan  ke  perkotaandan  dari pertanian ke industri. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana,  yang  terukur  dalam  setiap  tahap  pengembangan  dan  target pencapaiannya. 15
Untuk  memudahkan  pelaksanaan  dan  pemantauan,  target  TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;
A. Pilar pembangunan social , meliputi tujuan:
11 Sekretariat  Bappenas,  “Website  Resmi  Bappenas,” Bappenas ,  last  modified  2023,  accessed December  6, 2023, www.sekretariat.bappenas.go.id.
12 Kuswartojo  Tjuk,  “Asas Kota Berkelanjutan Dan Penerapannya Di Indonesia,” Jurnal Teknologi Lingkungan,  BPPT 7, no. 1 (2006): 1 – 6. 13 Bappeda  Kaltim,  “Website  Resmi  Bappeda  Kaltim,” Bappeda  Kaltim ,  last  modified  2023, accessed December  6, 2023, www.bappeda.kaltimprov.go.id.
14 Sarah Moser,  “Forest  City,  Malaysia, And Chinese  Expansionism,” Urban  Geography 39, no. 6 (2018): 935 – 943. 15 A  Absori,  “Deklarasi  Pembangunan  Berkelanjutan  Dan  Implikasinya  Di  Indonesia,” Ilmu Hukum  Journal 9, no. 1 (2006): 42 – 50.
1) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
4) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
5) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
B. Pilar pembangunan ekonomi , meliputi tujuan:
1) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
2) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
3) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
4) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
5) Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
C. Pilar pembangunan lingkungan : meliputi tujuan:
1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
2) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
3) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
4) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
5) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
6) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
D. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola , meliputi tujuan :
Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Di Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun  2015-2019,  arahan  kebijakan  sangat  jelas  untuk  membangun  Kota Berkelanjutan dan berdaya saing, dengan lima kebijakan utamanya, yaitu: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN), dengan kawasan metropolitan
SN: 1978-15
baru  di  luar  Jawa  yang  didorong  sebagai  pusat  pertumbuhan  melayani Kawasan Timur Indonesia, dan kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global; (2) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk kota aman, nyaman, layak huni, dengan menyediakan sarana prasarana dasar, ekonomi,  kesehatan dan  pendidikan, permukiman dan transportasi publik; (3) perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep hijau dan berketahanan; (4) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis  teknologi,  dan  budaya  lokal;  serta  (5)  peningkatan kapasitas tata kelola kota. Dengan misi pembangunan perlunya pengurangan kesenjangan dan upaya pemerataan keluar Jawa, maka Ibu Kota baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. 16
3.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara pada Wilayah Ibukota Nusantara dan Penegakan Hukumnya
Kebijakan pengelolaan  pertambangan batubara berbasis  pada  SDGs yang diterapkan di wilayah IKN dimuat dalam berbagai regulasi dan produk perundang-undangan. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. 17 Melalui kebijakan  yang  ada,  paradigma ekonomi  global  membuat  alam  dijadikan hanya  sekedar  sebagai  komoditas  semata  yang  kemudian  menimbulkan permasalahan  lingkungan  hidup  yang  kompleks.  Hasil  pencatatan  data penegakan  hukum  berdasarkan  status  sengketa  lingkungan  hidup  yang terjadi di  provinsi Kalimantan Timur antara kurun waktu 2019-2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Tabel Data Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Status Sengketa Lingkungan Hidup No. Kasus 2019 2020 2021 2022 1 Pembalakan liar 94 104 124 110 2 Peredaran Illegal TSL 41 65 48 38 3 Kebakaran Hutan dan Lahan 1 2 5 2 4 Perambahan 26 11 26 28 5 Pencemaran Lingkungan 2 6 8 6 6 Kerusakan Lingkungan 2 2 9 2
Sumber  :  data  diolah berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan  Hidup  Provins Kalimantan Timur, 2022
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  pertambangan batubara  dalam penegakan hukumnya berpijak  pada instrument penegakan hukum pidana
16 Solihin Dadang, “RPJMN 2015 - 2019 Bidang Pendidikan” (Tanah Bumbu:  Musrenbang RKPD, 2015).
sebagai ultimum remedium setelah sanksi  administrasi diberlakukan melalui pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan hak-hak tertentu.
Secara yuridis  bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada korporasi  yakni  dalam  ketentuan  seperti  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan  Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penulis menguraikan beberapa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Bentuk Sanksi Pidana terhadap Korporasi No Peraturan Bentuk Sanksi Pindana terhadap Korporasi 1.  KUHPerdata • Ganti kerugian 2.  UU  No.  18  Tahun 2013 • Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan yang diatur dalam ketentuan 3.  UU No. 4 Tahun 2009 • Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi 4.  UU No. 3 Tahun 2020 • Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana • Perampasan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau • kewajiban membayar biaya yang timbul akibat kegiatan tindak pidana 5.  UU  No.  11  Tahun 2020 • Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi 6.  UU  No.  32  Tahun 2009 • Perampasan keuntungan dari kegiatan tindak pidana • Penutupan seluruh atau sebagaian tempat usaha • Perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana • Mewajibkan korporasi untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak • Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
Sumber : data diolah berdasarkan di Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Dalam tabel 2 diatas dapat melihat bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan  terhadap  korporasi  dalam  berbagai  ketentuan  perundang- undangan, yang  pertama  KUHPerdata dimana  dalam  ketentuan  tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian  kepada  pihak  lain  maka  wajib  mengganti  kerugian  tersebut.
SN: 1978-15
Selanjutnya bentuk sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa penutupan seluruh atau  sebagian  perusahaan  kegiatan  tambang. 18 Kemudian  bentuk  sanksi pidana lainnya yaitu pidana tambahan terhadap korporasi dalam ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi. Selanjutnya bentuk sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara berupa perampasan barang, perampasan hasil  keuntungan yang  diperoleh  dari  tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat dari kegiatan tindak pidana. 19 Bentuk  sanksi  pidana  dalam  ketentuan  Cipta  Kerja  adalah pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. 20
Berdasarkan  hasil  penilaian  proper  pengelolaan  pertambangan batubara di Kalimantan Timur terdapat kebijakan Clean dan Clear (C&C). Dan berikut akan ditampilkan data jumlah perusahaan tambang dari masing-masing kriteria kebijakan sesuai dengan rasio ketaatan terhadap regulasi pemerintah daerah, yaitu:

## Diagram 1. Jumlah C&C perusahaan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022
Sumber  data: hasil rekonsiliasi DPRD  Provinsi dan ESDM
Kebijakan penyelenggaraan pengelolaan, dapat dilihat  pada masing- masing  wilayah  kabupaten/kota  yang  menunjukkan  ketaatan  dan
18 Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 109 Ayat 6.
19 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2020 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
20 Zairin Harahap, “Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut  UUPLH,” Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 12, no. 30 (2005): 275 – 287. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Paser Samarinda Kukar Berau
C&C
Non C&C
qualifiednya  sebagai  perusahaan tambang  yang  memprioritaskan  kaidah pertambangan  yang  baik.  Beberapa  perusahaan  tidak  memenuhi  syarat pengelolaan  pertambangan  yang  baik  dari  sisi  administratif  maupun operasional  usahanya,  pada  wilayah:  (1)  Kabupaten  Paser,  terdapat  27 perusahaan yang mengurus clean and clear (C&C) dan 40 perusahaan tidak C&C. (2) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hanya 18 perusahaan yang berstatus  C&C  dan  131  perusahaan yang  non  C&C. (3)  Kota  Samarinda terdapat 37 perusahaan sudah mengurus C&C dan 26 perusahaan berstatus tidak C&C. (4) Kabupaten Kutai Timur hanya 33 perusahaan yang berstatus C&C  dan    128 non  C&C.  (5)  Kabupaten Kutai  Kertanegara, total  jumlah perusahaan yang berstatus C&C ada 1717 dan 452 perusahaan non C&C. (6) Kabupaten  Kutai  Barat  terdapat  77  perusahaan  berstatus  C&C  dan  167 perusahaan non C&C. (7) Kabupaten Berau jumlah perusahaan yang C&C ada 23 dan non C&C berjumlah 70 perusahaan. Selain itu terdapat Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang sama sekali tidak mengeluarkan ijin usaha  pertambangan (IUP)  dikarenakan kebijakan  otonomi  wilayah  kota tersebut yang tidak  menghendaki adanya ekploitasi alam batubara, namun menggantungkan pendapatan asli daerah pada sektor pertambangan minyak bumi.
Model  kebijakan  yang  berbasis  pada  pemulihan  lingkungan  dalam implementasinya  masuk  ke  dalam  sanksi  administrasi  pidana,  dimana maksud  dari  sanksi  administrasi  pidana  menyangkut  terkait  dengan  alat kekuasaan  yang  digunakan  dan  bersifat  publik  atas  suatu  reaksi ketidakpatutan terhadap kewajiban dalam norma hukum yang berlaku. Maka berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi tersebut yakni alat kekuasaan (machtmiddelen), hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatutan (reactive op niet-naleving). 21
Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  perkara  tindak  pidana  lingkungan hidup,  para  majelis  hakim  diharap  dapat  bersikap  progresif  mengingat perkara lingkungan hidup  sifatnya kompleks  dan  banyak ditemui  adanya bukti-bukti  ilmiah (scientific evidence), sehingga para majelis hakim dalam perkara lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip  perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  antara  lain  prinsip  kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism. 22 Implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kelestarian  lingkungan, masyarakat dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana  lingkungan  hidup.  Menurut  pendapat  Packer,  syarat-syarat
21 H R Ridwan, Hukum  Administrasi  Negara (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006).
22 Liza  Farihah  and  Femi  Angraini,  “Prinsip  Kehati -Hatian  Dan  Kerugian  Potensial  Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup,” Jurnal  Yudisial 5, no. 3 (2012): 241 – 260.
SN: 1978-15
penggunaan  sanksi  pidana  diatas  dapat  diterapkan  secara  optimal  jika mencangkup hal sebagai berikut:
1) Tindakan  pidana  yang  dipandang  masyarakat  dinilai  membahayakan masyarakat  dan lingkungan, kemudian tidak dapat dibenarkan oleh siapa;
2) Adanya  sanksi  baik  pidana  pokok  maupun  pidana  tambahan  terhadap perbuatan konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaa;
3) Pemberantasan tindak pidana tidak menghalangi perilaku masyarakat yang dikehendaki;
4) Tindak pidana dapat dihadapi dengan adil atau tidak berat sebalah dan tidak bersifat diskriminatif;
5) Pengaturan dalam proses hukum pidana tidak berkesan memberatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
6) Tidak ada pilihan lain untuk sanksi pidana dalam menghadapi perilaku yang bersangkutan. 23
Oleh  karena  itu,  sanksi  pidana  dapat  diterapkan  jika  memang  ada ketentuan yang mengatur, kemudian sanksi pidana dapat bermanfaat jika dapat diterapkan secara cermat, hati-hati, manusiawi dan digunakan dalam waktu yang tepat dan keadaan yang tepat pula. 24 Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan  prinsip  ini  dapat  dilakukan  dengan  mendayagunakan  berbagai instrumen, sebagai contoh dalam menentukan akuntabilitas (liability rule) pihak yang diduga  melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan akuntabilitas, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kealpaan  berkaitan  dengan  keadaan  alpa,  orang  atau  badan  hukum  yang menyebabkan  kerusakan  tersebut  harus  bertanggungjawab  apabila  yang bersangkutan menerapkan prinsip  kehati-hatian di  bawah standar yang  telah ditetapkan dan strict liability merupakan keadaan orang atau badan hukum yang mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  tersebut  berupaya  memberikan kompensasi  terhadap  kerusakan  yang  ditimbulkan  dari  perilaku  yang dilakukan. 25
Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. mendefinisikan perlindungan hukum (legal  protection/rechtsbecherming) adalah  perlindungan  dengan  menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi
23 H  Setiyono, Kejahatan  Korporasi Analisis  Viktimologi  Dan  Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam Hukum  Pidana (Malang: Banyumedia Publishing, 2003).
24 Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Surakarta: Sebelas Maret  University Press, 2008).
25 Zairin Harahap, “Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut  UUPLH,” Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 12, no. 30 (2005): 275 – 287.
tersebut dalam sebuah hak hukum. 26 Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  suatu  negara  memiliki  dua  sifat,  yaitu  bersifat pencegahan (probhibited) dan bersifat  hukuman (sanction) . Perlindungan  yang dimaksud  dengan  bersifat  pencegahan yaitu  membuat  peraturan, sedangkan perlindungan yang  dimaksud  bersifat hukuman yaitu  menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut: 27
1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
a.  Memberikan hak dan kewajiban
b.  Menjamin hak-hak pra subjek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
a.  Hukum  administrasi  negara  yang  berfungsi  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
b.  Hukum  Pidana  yang  berfungsi  untuk  menanggulangi  setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
c.  Hukum  Perdata  yang  berfungsi  untuk  memulihkan  hak  dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  penegakan  hukum  lingkungan dituangkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Pokok-Pokok  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak banyak terjadi perubahan dalam UU Cipta Kerja terhadap UUPPLH, yakni 2 (dua) pasal yang dihapus, 3 (tiga) pasal yang dilakukan perubahan dan pasal yang lainnya masih berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subjek dan objek sosial.
Penyelesaian  kasus  lingkungan  hidup  melalui  non  litigasi  atau  diluar pengadilan dan penyelesaian kasus  lingkungan hidup  melalui  litigasi  dengan
26 J  H  Sinaulan, “Perlindungan Hukum  Terhadap  Warga  Masyarakat,” Ideas:  Jurnal  Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 4, no. 1 (2018): 79 – 84. 27 Rafael  La  Porta  et  al.,  “Investor  Protection  and  Corporate  Governance,” Journal  of  financial economics 58, no. 1 – 2 (2000): 3 – 27.
SN: 1978-15
konsep  restorative  justice.  Bisman  Bakhtiar  mengatakan  penyelesaian  kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan secara non-litigasi, karena:
a.  Tuntutan dunia bisnis;
b.  Waktu relatif lebih cepat apabila penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan secara non-litigasi;
c.  Biaya murah penyelesaian secara non-litigasi;
d.  Prosedur yang ketat penyelesaian secara litigasi;
e.  Image citra pengadilan;
f.  Win-lose solution, dari putusan dapat saja ada yang tidak dapat menerima putusan  tersebut  sehingga  tidak  adanya  win-win  solution  yang  tidak merugikan para pihak;
g.  Hakim tidak ahli semua bidang;
h.  Hubungan kemitraan dapat putus; dan
i.  Memicu konflik baru antar para pihak yang bersengketa. 28
Secara formil  maupun  materiil  dalam  aturan  Undang-Undang tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan belum ada suatu aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup  oleh  korporasi.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  non- litigasi seperti negosiasi, madiasi, arbitrase, konsiliasi atau cara-cara lain dengan biaya yang ringan, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, pihak-pihak yang bersengketa dapat ikut serta aktif dalam penyelesaian sengketa dan hasil sengketa tidak dipublikasi sehingga tidak ada reputasi para pihak yang dirugikan. Hal ini menjadikan otoritas  harus  mampu  merumuskan  kebijakan  pengelolaan  yang memerlukan  tahapan  perumusan  kebijakan  yang  dimulai  dari  perumusan masalah  yang  merupakan  tahapan  untuk  mengenali  dan  mengidentifikasi masalah sebagai  langkah paling mendasar dalam rumusan kebijakan. Dengan masalah tersebut  akan masuk  dalam  agenda kebijakan, kemudian masalah di definisikan  dengan  baik  dan  pembuat  kebijakan  setuju  untuk  memasukkan masalah ke agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah.  Karena  yang  terakhir  dalam  pembentukan  suatu  kebijakan  adalah menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai sifat mengikat kekuatan hukum. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi
28 Bisman Bakhtiar, Strategi  Penyelesaian  Sengketa  Non-Litigasi  Kasus Pertambangan (Jakarta:  Pusat Studi Hukum Energi  dan Pertambangan, 2022).
dari  berbagai  kelompok  kepentingan  yang  terlibat  dalam  kebijakan pembentukan. 29

## IV. Kesimpulan
Kebijakan  pengelolaan  pertambangan batubara  yang  berorientasi  Sustainable Development Goals berpijak pada 17 pilar pembangunan perkotaan berkelanjutan dan kota modern yang memuat tujuan terukur dalam waktu yamg telah ditentukan melalui empat pilar tujuannya yaitu pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dan implementasi  kebijakan  serta  penegakan  hukumnya  melalui  instrument  pemberian sanksi  pidana,  perdata,  dan  administrasi  sebagaimana tercantum dalam  peraturan perundang-undangan  tentang  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Mineral  dan Batubara serta  Undang-undang Cipta  Kerja.  Perwujudan Sustainable  Development Goals di  wilayah IKN melalui kebijakan penerapan hukum administrasi negara yang berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  dengan  perizinan  dan pengawasan,  menanggulangi  setiap  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman, dan  hukum  perdata  yang  berfungsi  untuk  memulihkan  hak  dengan  membayar kompensasi atau ganti kerugian sebagai perwujudan pilar pembangunan hukum dan tata kelola, lingkungan, social dan ekonomi.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Penulis  berterima  kasih  atas  dukungan  Rektor  Universitas  Muhammadiyah Kalimantant Timur, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan semua pihak yang membantu kelancaran penulisan jurnal ini.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Absori,  A.  “Deklarasi  Pembangunan  Berkelanjutan  Dan  Implikasinya Di Indonesia.” Ilmu Hukum Journal 9, no. 1 (2006): 42 – 50.
Absori, Absori, Khudzaifah Dimyati, and Ridwan Ridwan. “Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 2 (2017): 331 – 352.
Bakhtiar, Bisman. Strategi Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Kasus Pertambangan .
Jakarta: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2022.
Bappeda Kaltim. “Website Resmi Bappeda Kaltim.” Bappeda Kaltim . Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. www.bappeda.kaltimprov.go.id.
29 Sharifah Osman et al., “Enhancing Students’ Mathematical Problem -Solving  Skills through Bar Model  Visualisation Technique,” International  Electronic  Journal  of Mathematics  Education 13, no. 3 (2018): 273 – 279.
SN: 1978-15
Barros,  James,  and  Jim  Johnston. Jalan  Ketiga  Pembaruan  Demokrasi  Sosial (Terjemahan) . Edited by Ketut Arya Mahardika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Benington, J, and J Hartley. “Pilots, Paradigms and Paradoxes: Changes in Public Sector Governance and Management In The UK.” In International Research Symposium on Public Sector Management , 25 – 37. Barcelona, 2001.
Dadang,  Solihin.  “RPJMN  2015 - 2019  Bidang  Pendidikan.”  Tanah  Bumbu: Musrenbang RKPD, 2015.
Davenport,  Thomas  H,  and  James  E  Short. The  New  Industrial  Engineering: Information Technology And Business Process Redesign . Massachusetts: Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, 1990.
Farihah, Liza, and Femi Angraini. “Prinsip Kehati -Hatian Dan Kerugian Potensial Dala m  Perkara  Tata  Usaha  Negara Terkait  Lingkungan  Hidup.” Jurnal Yudisial 5, no. 3 (2012): 241 – 260.
Gordon,  David L  A.  “Capital Cities  In  The  Twentieth  Century.” In Planning Twentieth Century Capital Cities , 17 – 23. London: Routledge, 2006.
Harahap,  Zairin.  “P enerapan  Sanksi  Pidana  Di  Bidang  Lingkungan  Hidup Menurut UUPLH.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 12, no. 30 (2005): 275 – 287.
Hartiwiningsih. Hukum  Lingkungan  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Hukum  Pidana . Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008.
La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. “Investor  Protection  and  Corporate  Governance.” Journal  of  financial economics 58, no. 1 – 2 (2000): 3 – 27.
Moser,  Sarah.  “Forest  City,  Malaysia,  And  Chinese  Expansionism.” Urban Geography 39, no. 6 (2018): 935 – 943.
Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 2 (2012): 189 – 206.
Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. “Analisis  Konsep  Forest  Ci ty  Dalam  Rencana  Pembangunan  Ibu  Kota Negara.” Bappenas Working Papers 4, no. 1 (2021): 13 – 29.
Oktaviani, Yohana Widya. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pemulihan  Lingkungan  Oleh  Korporasi.” Jurnal  Analisis Hukum 5, no. 2 (2022): 175 – 188.
Osman, Sharifah, Che Nurul Azieana Che Yang, Mohd Salleh Abu, Norulhuda Ismail, Hanifah Jambari, and Jeya Amantha Kumar. “Enhancing Students’ Mathematical  Problem-Solving  Skills  through  Bar  Model  Visualisation
Technique.” International Electronic Journal of Mathematics Education 13, no. 3 (2018): 273 – 279.
Ridwan, H R. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Sachs, Jeffrey  D, and John W  McArthur. “The Millennium  Project: A Plan For Meeting  The  Millennium  Development  Go als.” The  Lancet 365, no.  9456 (2005): 347 – 353.
Sekretariat Bappenas. “Website Resmi Bappenas.” Bappenas . Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. www.sekretariat.bappenas.go.id.
Setiyono,  H. Kejahatan  Korporasi  Analisis  Viktimologi  Dan  Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana . Malang: Banyumedia Publishing, 2003.
Sinaulan, J H. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 4, no. 1 (2018): 79 – 84.
Suryaningsi,  S.  “Politik  Hukum,  Keadilan  Dan  Konfli k  Atas  Pengelolaan Lingkungan  Di  Industri  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara.” Jurnal Hukum 1, no. 1 (2022): 106 – 138.
Tjuk, Kuswartojo. “Asas Kota Berkelanjutan Dan Penerapannya Di Indonesia.”
Jurnal Teknologi Lingkungan, BPPT 7, no. 1 (2006): 1 – 6.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.