## ANALISIS KUANTITATIF PENDAPATAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  PEMERINTAH  DAERAH  KOTA  TASIKMALAYA  DI DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA
Budi Lesmana & Riri Rumaiza – Politeknik LP3I Bandung

## ABSTRACT
The title of this research is “Quantitative Analysis Earnings of Advertising Tax towards Regional Ordinary Earning Goverment Regional Tasikmalaya City in Dinas  Pendapatan  kota  Tasikmalaya”.  Dinas  pendapatan  (DIPENDA)  kota Tasikmalaya is one Institution of Geverment moving to muster Regional Ordinary Earnings  in  Tasikmalaya  city.  One  type  from  Regional  Ordinary  Earning Tasikmalaya city is Advertising Tax. This research aim to know how percentage of earnings advertising tax towards regional ordinary earning gevernment regional Tasikmalaya  city in Dinas pendapatan kota Tasikmalaya and ti know how of tax worker do observation. Method of research used by method of Deskriptive Ratio. Having  taken  steps  analyze  and  the  problem  solution,writer  get  conslusion    that percentage earnings of advertising tax towars regoinal ordinary earning goverment 0.736%. while effort ti increase observation among tax workw=er to tax prayer that is improve observation process throught monitoring,observation and operation for as diametrical as collection prosess, apply more coherent sanction to tax-dodger and to worker which impinge regulation of according to invitation going into effect, improve  sercice  to  tax  payer,  give  socialization  to  tax  payer,  arrange  in  order advertising which not yet paying tax of its advertising, make –up of quality of SDM in Dinas Pendapatan Kota Tasikmlaya.
KeyWords :  Earning of advertising tax, Ordinary Earning Government Regional.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kehadiran ilmu Akuntansi dan teknologi membawa perubahan alur informasi terlaksana dengan praktis,cepat serta dinamis. Hal ini dapat membawa dampak perubahan-perubahan pada berbagai  bidang  khususnya  bidang  administrasi  atau  suatu  bidang  yang  mempunyai  koneksitas

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
VOLUME 5 NO 1 JANUARI 2019
jrak@plb.ac.id
dengan  keuangan.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  kecenderungan  pemanfaatan  informasi  dan teknologi yang bertujuan untuk mencapai keefektifan maupun keefisien dalam pelaksanaan kerja.
Perkembangan pembangunan di negara kita dewasa ini dirasakan meningkat dengan cepat. Kota Tasikmalaya merupakan salah kota yang berkembang di kawasan Jawa Barat. Hal ini dapat kita  lihat  dengann  adanya  pendirian  perusahaan-perusahaan  baik  yang  berrgerak  dibidang perdagangan  maupun  jasa.  Untuk  memperkenalkan  usahany,salah  satu  cara  yang  dipergunakan perusahaan  adalah  dengan  memeasang  reklame.  Dengan  banyaknya  perusahaan  memasang Reklame,ini menandakan bahwa akan semakin bertambahnya pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembayaran Pajak Reklame.
Dinas  Pendapatan  (DIPENDA)  kota  Tasikmalaya  adalah  salah  satu  Instansi  pemerintah yang  bergerak  untuk  menghimpun  Pendapatan  Asli  Daerah  di  wilayah  Kota  Tasikmalaya. DIPENDA kota Tasikmalaya ini beralokasi di jalan Noenoeng Trisnasaputra No.5 Tasikmalaya.
Adapun jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997,tentang  Pajak  Daerah  dan Restribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yaitu:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  mengambil  judul  “Analisa  Kuantitatif Pendapatan  Pajak  Reklame  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kota Tasikmalaya di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya”.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Pajak
Definisi pajak yang telah dikemukakan oleh banyak penulis banyak sekali, salah satunya menurut P.J.A.Andriani mengungkapkan:
Pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat  dipaksa)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,dengan  tidak  mendapatkan  prestasi  kembali,yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara itu Rochmat Soemitro menjelaskan:
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang-undang(yang  dapat dipaksakan)dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal(kontraprestasi),yang  langsung  dapat  ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:
a. Iuran Rakyat kepada Negara
b. Berdasarkan Undang-undang
c. Tanpa Jasa Timbal balik atau Kontranprestasi
d. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga

## Fungsi Pajak
Menurut Yusdianto Prabowo,ada dua fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur/Regulasi Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi

## Sistem Pemungutan Pajak
Di dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua sistem sebagai berikut:
1. O fficial Assessment System
Yaitu  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada  pemerintah(fiskus)untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak(WP).
Ciri-cirinya:
 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 Wajib pajak bersifat pasif
 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self Assessment System
Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri bearnya pajak terutang.

## Definisi Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagi pembayaran atas jasa atau pemberian inij  tertentu  yang  khusus  di  sediakan  dan  atau  di  beriakan  oleh  pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Yang  di  maksud  dengan  jasa  adalah  kegitan  Pemerintah  Daerah  berupa  usaha  dan pelayanan  yang  menyebabkan  barang,fasilitas  atau  kemanfaatan  lainnya  yang  dapat  di  nikmati oleh orang pribadi atau badan.
Pengenaan  Retribusi  Daerah  atas  penyediaan  jasa  Pemerintah  Daerah  di  sederhanakan berdasarkan pengggolongan jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah,antara lain:
a) Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah  Pelayanan yang di sediakan atau di berikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan  yang disediakan  atau di berikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
Yang termasuk jenis-jenis Retribusi Jasa Umum.yaitu:
1. Retribusi pelayanan Kesehatan
2. Retribusi persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum
5. Rertribusi pelayanan parkir kendaraan bermotor
6. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
7. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
8. Retribusi penggantian biaya cetak peta
b) Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi jasa usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
Subjek Retribusi Jasa Usahaa adalah orang pribadi ata Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
c) Retribusi Perijinan Tertentu
Objek Retribusi Perijinan Tertentu adlaha kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna  sumber daya alam, barang,  prasarana,  sarana  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan menjaga kelestarian lingkungan.
Subjek  Retribusi  Perijinan  Tertentu  adalah  Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  meroleh  ijin tertentu dari Pemerinta Daerah.

## Definisi Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh  orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  Uang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Dearah  dan Pembangunan Daerah.
Adapun  jenis  pajak  Daerah  Kabupaten  atau  Kota  Berdasarkan  Undang-undang  No.  18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengeambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir

## Definisi Reklame
Reklame adalah benda,alat kegiatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil,dipergunakan untuk memperkenalkan,menganjurkan atau memujikan  suatu  barang,jasa  atau  orang  maupun  untuk  menarik  perhatian  kepada  suatu barang,jasa  atau  orang  yang  ditempatkan  atau  yang  dapat  dilihat,dibaca  dan  atau  didengar  dari suatu tempat oleh umum,kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

## Definisi Pajak Reklame
Dasar Hukum Pajak Reklame yaitu:
a. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2003 tentang”pajak Reklame”
b. Keputusan Walikota Tasikmalaya No.5 thn 2003 tentang “ Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Tasikmalaya no 5 thun 2003 tentang Pajak Reklame”.
Objek Pajak-pajak Reklame adalah sebagai berikut:
1. Reklame Megatron
2. Reklame Video Wall
3. Reklame Dinamics Wall
4. Reklame Billboar atau Bando jalan
5. Reklame Papan(papan.Neon Sigma,Template,Baligo)
6. Reklame Kain atau Spanduk
7. Reklame Selebaran atau brosur
8. Reklame film/slide
9. Reklame peragan(permanen,tidak permanen)
10. Reklame udara atau balon
11. Reklame standar
Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah
1. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat/Daerah
2. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan nirlaba
3. Penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuan huruf a dan b yang akan ditetapkan Kepada Daerah
Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelengarakan reklame Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame yaitu:
a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
b. Nilai  sewa  Reklame  dihitung  berdasarkan  pemasangan,lama  pemasangan,nilai  strategis lokasi dan jenis reklame
c. Dalam hal reklame di selenggarakan oleh orang  pribadi atau badan  yang memanfaatkan reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan,pemeliharaan,lama pemasangan,nilai strategis,lokasi dan jenis reklame
d. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa pemasangan,pemeliharaan,lama pemasangan,nilai strategis,lokasi dan jenis Reklame
e. Hasil  pajak  ditetapkan  sebesar  25%(dua  puluh  lima  persen)  dari  nilai  perhitungan  sewa reklame
f. Besarnya  pajak  adalah  jangka  waktu  yang  lamanya  sama  dengan  jangka  waktu penyelenggaraan reklame
g. Masa  pajak  adalah  jangka  waktu  yang  lamanya  sama  dengan  jangka  waktu penyelenggaraan reklame
h. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame Penetapan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame,yaitu:
1. Nilai  jual  objek  reklame  dan  nilai  strategis  pemasangan  reklame  dan  nilai  strategis pemasangan reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame di daerah kota Tasikmalaya
2. Nilai  pajak  Reklame(NSR)sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  kedua  surat  keputusan  ini adalah: nilai strategis pemasangan Reklame(NSPR)ditambah nilai jual objek pajak reklame (NJOPR)
3. Yang  di  maksud  dengan  nilai  strategis  sebagai  mana  dimaksud  pada  diktum  ketiga  surat keputusan ini  klasifikasi jalan ditambah nilai lokasi penempatan/kepadatan pemanfaatan
4. Jumlah  pajak  terutang  dalam  masa  pajak  adalah(NSR  X  jumlah  pemasangan  X  lama penyelenggaraan) X 25%.

## PEMBAHASAN

## Analisa Penelitian
Berdasarkan data jumlah pajak Reklame dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2003s/d 2005 di Dinas pendapatan kota Tasikmalaya sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.  Metode  untuk  menghitung  berapa  presentase  yang  ingin  di  ketahui  yaitu  dengan menggunakan metode Rasio Deskriptif.
Berdassarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  jumlah  reliasasi  pajak  reklame  dari  tahun  ke tahun  meningkat  dengan  melebihi  target  yang  direncanakan.  Dengan  demikian  pendapatan  asli daerah akan meningkat terus salah satunya dari pembayaran pajak reklame.

## Upaya Pengawasan terhadap Pajak Reklame
Berdasarkan visi dan misi Dinas pendapatan daerah kota Tasikmalaya disebutkan dalam misinya   yaitu”miningkatkan profesional dengan  upaya pelaksanaan pelayanan prima”. Dengan demikian profesionalme aparat pajak perlu ditingkatkan melalui peningkatan wawasan,pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  bidang  pendapatan  daerah  supaya  tetap terpeliharanya  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  aparat  pajak  sebagau  upaya  pelaksanaan pelayanan prima.
Sedangkan  upaya  untuk  meningkatkan  pengawasan  anatara  aparat  pajak  terhadap  wajib pajak yaitu:
1. Memperbaiki  proses  pengawasab  melaui  pemantauan,pengawasaan  dan  pengendalian  atas seluruh proses pemungutan
2. Menerapkan sanksi yang lebih  tegas terhadap penunggak pajak dan terhaap petugas yang melanggar peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
4. Memberikan sosialisasi terhaap wajib pajak
5. Menertibkan reklame yang belum di lunasi pajal reklamenya
6. Peningkatan kualitas SDM Di PENDADA Kota Tasikmalaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil pengumpulan dan penganalisaan data yang telah dilakukan maka dapat menarik kesimpulan yaitu:
1. Persentase  dari  pendapatan  jumlah  Pajak  Reklame  Terhadap  pendapatan  asli  Daerah(PAD) pemerintah Daerah kota Tasikmalaya yaitu 0,736%.
2. Upaya untuk meningkatkan pengawasan antara petugas pajak terhadap wajib pajak yaitu:
a. Memperbaiki proses pengawasan melalui pemantauan.pengawasan dan pengendalian atas selurus petugas pemungutan
b. Menerapkan sanjsi yang lebih tegas terhadap penunggak pajak dan terhadap petugas yang melanggar peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku
c. Meningkatkan pelayanan terhadap pembayaran pajak
d. Memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak
e. Menertibkan reklame yang belum dilunasi pajak reklamenya
f. Peningkatan kualitas SDM di Dinas Pendapatan daerah kota Tasikmalaya.
Dengan  perlunya  peningkatan  wawasan,pengetahuan  dan  keterampilan  aparat  pajak khususnya dalam bidang pendapatan pajak reklame maka akan tetap terpeliharanya kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak sebagai upaya pelaksanaan pelayanan prima.

## Saran
1.   Dinas  pendapatan  memberikan  pelatihan  layanan  prima  terhadap  aparat  pajak  khususnya bagian pajak reklame supaya wajib pajak tidak kecewa dalam pelayanan yang di berikan.
2.   Aparat pajak khususnya di bidang reklame agar selau mengontol reklame yang akan kadaluarsa supaya  wajib  pajak  tidak  dikenal  sanksi  dn  dinas  pendapatan  dapat  mengganti  Reklame tersebut dengan Reklame yang lain untuk memperoleh pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
April 2018. https://.wordpress.com/2014/04/03/pajak-reklame/ Dessier,G. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jilid 2. Jakarta : PT. Prenhallindo. Hendarman,Yudi. 2005. Tesis Meningkatkan Jumlah Mahasiswa LPP Tridarma Ciamis. Prabowo,Yusdianto.2014. Akuntansi Perpajakan Terapan.jakarta : PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia.
Sugiyono.2014. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang jenis pendapatan pajak daerah untuk provinsi
Undang-undang  No. 34  Tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang Republik  Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 dan 2