Submission Review Process Revised Accepted Published 07-02-2021 17-02 s/d 15-04-2021 25-04-2021 28-04-2021 28-04-2021
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2  No.2, April 2021 (168-183)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir

## Bela Fitria
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: belafitria9816@gmail.com
Otoman
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: toraya0009@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  examines  Traditional  Leadership  in  the  Simbur  Cahaya  Law  (Case  Study: Pajar Bulan Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency). The background of the research  problem  because  leadership  is  an  essential  thing  which  actually  needs  to  be studied in various fields of knowledge. This study seeks to portray the history and forms of traditional leadership that have been applied in Pajar Bulan Village and the relevance of the Simbur Cahaya Law with current leadership. This type of research uses a qualitative research type with various procedures and stages that produce descriptive data. The data sources  obtained  are  primary  data  and  secondary  data.  Methods  of  data  collection  are carried  out  through  interviews,  observation  and  documentation.  The  data  analysis technique  used  was  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing.  The conceptual  and  theoretical  framework  that  the  writer  uses,  namely  the  concept  of leadership and the theory of authority put forward by Max Weber. The results showed that  the  leadership  that  had  been  applied  in  Pajar  Bulan  Village  before  the  current leadership was traditional leadership that was based on the Simbur Cahaya Law.
The traditional leadership that has been applied in Pajar Bulan Village is known as krio leadership. In which the selection of a krio was held by means of deliberation and consensus  held  by  community  leaders  in  Pajar  Bulan  Village.  Furthermore,  after  the election of a krio, it was immediately announced to all levels of society in Pajar Bulan Village  and  the  community  immediately  agreed  to  it.  In  this  regard,  the  traditional leadership system has no influence in the current government leadership in Pajar Bulan Village. Furthermore, the rules of the Simbur Cahaya Law that are still used and have become a tradition in Pajar Bulan Village are some of the rules contained in Chapter 1 (one) of the Simbur Cahaya Law which regulates single, girl and marriage. As for the Simbur Cahaya Law, it is not a legislative product as its name suggests. Which, if viewed in terms of the relevance of the Simbur Cahaya Law to the current leadership of the village
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
head, is the local customary law (pearaturan) that has become a tradition or in other words the customary law regulations from the Simbur Cahaya Law are used as guidelines and pointers.
Keywords: leadership, traditional, simbur cahaya law

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengkaji  mengenai  Kepemimpinan  Tradisional  dalam  Undang-Undang Simbur  Cahaya  (Studi  Kasus:  Desa  Pajar  Bulan  Kecamatan  Tanjung  Batu  Kabupaten Ogan  Ilir).  Latar  belakang  masalah  penelitian  karena  kepemimpinan  merupakan  hal esensial  yang  sejatinya  perlu  dikaji  di  berbagai  bidang  pengetahuan.  Penelitian  ini berusaha memotret mengenai sejarah dan bentuk kepemimpinan tradisional yang pernah di terapkan di Desa Pajar Bulan serta relevansi antara Undang-Undang Simbur Cahaya dengan  kepemimpinan  saat  ini.  Jenis  penelitian  menggunakan  tipe  penelitian  kualitatif dengan  berbagai  prosedur  dan  tahapan-tahapannya  yang  menghasilkan  data  deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu konsep kepemimpinan dan teori otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang pernah diterapkan di Desa Pajar Bulan sebelum kepemimpinan saat ini yaitu kepemimpinan tradisional yang bernaungkan Undang-Undang Simbur Cahaya.
Adapun kepemimpinan tradisional yang pernah diterapkan di Desa Pajar Bulan tersebut dikenal dengan kepemimpinan Krio. Yang mana pemilihan seorang Krio digelar dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Desa Pajar Bulan.  Selanjutnya  setelah  terpilihnya  seorang  Krio,  langsung  diumumkan  kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Pajar Bulan dan masyarakat langsung menyetujuinya. Berkaitan dengan hal itu, sistem kepemimpinan tradisional tersebut tidaklah mempunyai pengaruh dalam kepemimpinan pemerintahan saat ini di Desa Pajar Bulan. Lebih lanjut, aturan dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang masih dipakai dan terealisasi hingga menjadi  tradisi  di  Desa Pajar  Bulan  adalah  beberapa  aturan  yang  dimuat  dalam  Bab  1 (satu) Undang-Undang Simbur Cahaya yang mengatur tentang bujang, gadis dan kawin. Seperti  yang  dikesankan  oleh  namanya,  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  bukanlah sebuah  Undang-Undang  yang  dalam  artian  sebuah  produk  legislatif  dari  suatu  Dewan Perwakilan Rakyat.  Dalam sejarahnya pada tahun 1832 Overste de Brauw menuturkan bahwa  dari  peraturan  hukum  adat  yang  berupa  kodifikasi  tersebut  yang  bahwasanya dibuat oleh Van den Bossche yaitu final dalam waktu 3 (tiga) kali rapat. Berkaitan dengan hal  ini,  bahwa  konsep  dari  kodifikasi  tersebut  dibacakan,  kemudian  disetujui  oleh Residen.  Adapun  peninjauan  kembali  terkait  kodifikasi  tersebut  dirumuskan  dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh kepala-kepala rakyat dari tanggal 2 s/d 6 September 1927 yang bertempat di Palembang. Hasil dari rapat tersebut membuahkan penerbitan baru dari Undang-Undang Simbur Cahaya dan kemudian hari terus ditambah dan dirubah. Lebih lanjut,  bahwa jika dilihat dari segi  relevansi  Undang-Undang Simbur Cahaya terhadap kepemimpinan kepala desa saat ini adalah hukum adat (peraturan) yang berlaku setempat yang  sudah  menjadi  tradisi  atau  dalam  kata  lain  peraturan  hukum  adat  dari  Undang- Undang Simbur Cahaya tersebut dijadikan sebagai pedoman dan penunjuk.
Keywords: kepemimpinan , tradisional, undang-undang simbur cahaya

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  sebuah  himpunan  keluarga  maupun  desa  yang  berguna  dengan  tujuan mendapatkan hidup yang lebih baik (Aristoteles). Adapun desa merupakan sebuah bagian terkecil  dari  Negara,  pemerintahan  pusat  selalu  berupaya  dalam  mengembangkan  dan memajukan sebuah desa yaitu ditandai dari kebijakan-kebijakan yang ditujukan terhadap pedesaan.  Hak-hak  otonomi  diberikan  sepenuhnya  kepada  desa  dalam  mengurus  dan mengatur  rumah  tangganya  sendiri  dalam  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa guna mencapai sebuah kamajuan desa.
Kemandirian yang dimiliki desa yang berupa mengurusi  pemerintahan serta juga desa mempunyai sistem adat yang bisa mengatur masyarakatnya (masyarakat mematuhi tatanan tersebut). Namun pada saat dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan  Desa  atau  dengan  kata  lain  pada  masa  orde  baru,  Indonesia menyeragamkan  bentuk  pemerintahan  desa  yaitu  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bahwa  secara  tidak  langsung  bentuk pemerintahan adat-istiadat yang selama ini digunakan tidak diakui lagi.
Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yaitu desa peneliti, yang  mana  sebelum  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  pernah menjalankan  bentuk  pemerintahan  dengan  memakai  Undang-Undang  Simbur  Cahaya atau dengan kata lain memakai bentuk kepemimpinan tradisional yang mana dalam hal ini sistem pemerintahannya dalam bentuk marga dengan seorang Proatin (Krio) sebagai kepala dusun atau sekarang di sebut kepala desa. Kepemimpinan tradisional tersebut salah satu yang memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dusun atau yang disebut  dengan  desa.  Adapun  dinamika  pemilihan  kepala  dusun  tersebut  dipilih  secara demokratis  sesuai  dengan  peraturan  adat  yang  berlaku.  Yang  mana  pemilihan  kepala dusun digelar dengan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Pajar  Bulan.  Kemudian  hasil  dari  musyawarah  mufakat  tersebut  langsung  diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Pajar Bulan dan masyarakat langsung menyetujuinya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  tokoh  masyarakat  yang  memilih  kepala  dusun tersebut  berasal  dari  orang-orang  yang  mempunyai  pengaruh,  berwibawa  dan berkharisma.  Yang  sehingga  membuat  seluruh  masyarakat  menyetujui  akan  keputusan atau pilihan dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Pajar Bulan tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan hal itu, semua lapisan masyarakat ikut andil membantu, bahu membahu dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
Ketika  sistem  pemerintahan  dusun  diganti  menjadi  pemerintahan  desa,  terdapat perubahan  yang  signifikan  yang  menyebabkan  memiliki  pengaruh  maupun  dampak terhadap  sistem  adat  tersebut.  Dusun  yang  menganut  sistem  adat  mulai  berangsur melemah  sebab  pengaruh  modernisasi,  serta  juga  mulai  menghilangnya  nilai  kearifan lokal  dalam  membangun  kesejahteraan  dusun  (desa).  Sehubungan  dengan  hal  ini, kepemimpinan adat sangatlah penting sebab bisa memberi pengaruh akan terlaksananya pemerintahan  dusun  (desa),  karena  dasar  ia  memimpin  dengan  hati  nurani  dan  tidak terikat dengan birokrasi.
Sebuah desa tidaklah mungkin menjalankan roda kehidupan dan roda pemerintahan dengan  apa  adanya  atau  dengan  kata  lain  tidak  memiliki  seorang  pemimpin.  Seperti halnya dijelaskan dalam sebuah hadist berikut ini : “Tidak diperbolehkan di muka bumi ini bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka kecuali diantara satu dari mereka yang
menjadi  pemimpin  mereka”  (H.  R.  Ahmad).  “Jika  terdapat  tiga  orang  berjalan  keluar bepergian  maka  salah  satu  dari  mereka  harus  menjadi  pemimpin  mereka”  (H.  R.  Abu Daud).
Pengaruh dari Undang-Undang Simbur Cahaya sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat  di  Desa  Pajar  Bulan.  Sebab  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  mengandung sebuah  nilai-nilai  kehidupan  yang  berlaku  di  Desa  Pajar  Bulan,  serta  juga  dapat memberikan  dampak  baik  bagi  kehidupan  maupun  pemerintahan  di  Desa  Pajar  Bulan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  peneliti  merasa  bahwa  sebuah  keharusan  untuk mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  Bagaimana  Kepemimpinan  Tradisional  dalam Undang-Undang  Simbur  Cahaya  di  Desa  Pajar  Bulan  Kecamatan  Tanjung  Batu Kabupaten Ogan Ilir.

## TINJAUAN LITERATUR
Penelitian tentang Kepemimpinan Tradisional dalam Undang-Undang Simbur Cahaya di Sumatera  Selatan  belum  banyak  yang  melakukannya.  Namun  terdapat  beberapa penelitian yang secara umum senada dengan penelitian yang telah dilakukan diantaranya sebagai  berikut  :  Penelitian  dari  saudara  Muhammad  Frengky  dari  Universitas  Islam Negeri  Raden  Fatah  Palembang  dengan  sebuah  judul  “Perbandingan  Kepemimpinan Modern dan Kepemimpinan Adat Semende Desa Cahaya Alam Muara Enim. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya terdapat perbandingan kepemimpinan Adat Semende di Desa  Cahaya  Alam  yang  berlaku  terdiri  dari  dua  bentuk  kepemimpinan  yaitu  : Kepemimpinan  yang  mencakup  satu  desa  dan  kepemimpinan  dalam  keluarga  atau sekarang  di  sebut  dengan  Kepemimpinan  Tunggu  Tubang.  Terdapat  perbandingan lembaga Kepemimpinan Adat Semende Tradisional dan Kepemimpinan Adat Semende di era modern sekarang ini. Kepemimpinan Tradisional Semende mempunyai dua bentuk sistem  Kepemimpinan  Adat  yaitu  Kepemimpinan  Adat  secara  umum  (Kepemimpinan yang mencakup satu desa) dan Kepemimpinan dalam Keluarga (Kepemimpinan Tunggu Tubang).  Adapun  pada  kepemimpinan  Semende  di  era  modern  sekarang  sudah mempunyai  lembaga tersendiri  yang lebih terstruktur dan tidak lagi bergabung dengan lembaga pemerintahan seperti sebelum tahun 1983.
Penelitian  dari  saudara  Hadi  Mustafa  dari  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah  Jakarta  dengan  sebuah  judul  “Kepemimpinan  Kharismatik  :  Studi Kepemimpinan  Politik  Megawati  Soekarno  Putri  dalam  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  (PDIP).  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  bahwasanya  sosok  Megawati Soekarno  Putri  adalah  sosok  pemimpin  yang  berkarisma,  sebab  terdapat  nilai-nilai kepribadian yang baik, teguh dalam berprinsip. Megawati dalam menjalankan tugasnya sebagai  seorang  pemimpin  berpegang  teguh  kepada  4  pilar  berbangsa  dan  bernegara. Dalam  penelitian  ini  dapat  diambil  intisarinya  bahwa  seorang  pemimpin  harus mempunyai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dan harus mempunyai tujuan dengan prioritas yang teratur, jelas dan terarah.
Penelitian  dari  saudara  Ardiansyah  dari  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha Saifuddin  Jambi  dengan  sebuah  judul  “Pengaruh  Kepemimpinan  Adat  Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa”. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya sistem kepemimpinan itu bertujuan untuk kepentingan bersama.  Kepemimpinan adat di Desa Penapalan lebih mengedepankan nilai gotong royong yang dalam hal ini terkenal dengan sebutan berat samo di pikul, ringan samo di jinjing. Adapun landasan memimpin dalam penelitian ini adalah berlandaskan kepada Syariat, Pancasila dan Adat Istiadat.
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
Penelitian  dari  saudara  Ainal  Yaqin  dari  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung dengan sebuah judul “Kepemimpinan Adat Semendo dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  bahwasanya  kepemimpinan  adat  Semendo yang  memiliki  kepemimpinan  adat  di  Suku  Uludanau.  Adapun  mekanisme  pemilihan ketua  adat  pada  Suku  Uludanau  dipilih  berdasarkan  musyawarah  yang  dilakukan  oleh masyarakat Semendo. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah bahwa Suku Semendo yang menerapkan  kepemimpinan  adat  tersebut  mempunyai  kesesuaian  yaitu  setiap  individu berhak  untuk  mencalonkan  diri  menjadi  seorang  pemimpin  dengan  berdasarkan  asas demokrasi.
Penelitian  dari  saudari  Yulida  Leza  dari  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung dengan sebuah judul “Kepemimpinan Adat Lampung dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwasanya  Pekon  Pagar  Dalam  memiliki bentuk kepemimpinan adat yang disebut Saibatin, yang berarti satu batin dalam arti lain memiliki satu junjungan dengan tatanan sosial. Saibatin (kepala adat) ini mendapatkan jabatan  sebagai  seorang  pemimpin  dengan  berdasarkan  budaya  yang  berlaku  yaitu diwariskan berdasarkan garis keturunan (Monarki).
Penelitian  dari  saudara  Muhammad  Aedil  Akbar  dari  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar dengan sebuh judul “Elit Berkuasa dan Kepemimpinan Tradisional” (Studi  Kasus:  Relasi  Kuasa  antara  Pemerintah  Takalar  dengan  Karaeng  Galesong). Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  bahwasanya  di  masyarakat  Takalar  di  Kecamatan Galesong mempunyai seorang penguasa ( Karaeng ) atau dalam kata lain pemimpin yang memiliki  kharisma.  Adapun  faktor  moral  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan berjaya dan tidak berjayanya seorang pemimpin di masyarakat.
Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang membedakan tulisan peneliti dengan tulisan  sebelumnya  adalah  ini  mengkaji  mengenai  Kepemimpinan  Tradisional  dalam Undang-undang  Simbur  Cahaya  (Studi  Kasus  :  Desa  Pajar  Bulan  Kecamatan  Tanjung Batu  Kabupaten  Ogan  Ilir).  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat Desa Pajar  Bulan.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  tradisional  yang  pernah diterapkan  di  Desa  Pajar  Bulan  merujuk  kepada  teori  otoritas  tradisional  yang dikemukakan oleh Max Weber yang memiliki arti bahwa otoritas ini yang bersumber dari masyarakat  atau  dalam  kata  lain  bersumber  dari  kebudayaan  serta  kebiasaan  (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat.  Adapun dalam  dinamika pemilihan  Krio  di  Desa Pajar  Bulan  ini  berhubungan  dengan  teori  yang  di  kemukakan  oleh  Max  Weber  yaitu otoritas kharismatik yang berarti bahwa sebuah otoritas yang berasal dari sesuatu yang istimewa dan juga bisa dikatakan sesuatu yang unik yang diakui oleh orang lain. Yang mana otoritas ini mempunyai sebuah keunggulan dan terjamin kepemimpinannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan riset penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun penelitian dengan metode kualitatif ini adalah  metode  yang  berproses  dengan  tahap  pengumpulan  data  yang  dilakukan  secara bersamaan  dalam  proses  penelitian  tersebut.  Suatu  metode  penelitian  merupakan  cara ilmiah  dalam  upaya  mendapatkan  beberapa  data  dengan  tujuan  yang  tertentu.  Adapun peneliti  diberi  kebebasan  memilah  mengenai  metode  apa  yang  akan  digunakan  dalam sebuah penelitiannya atau dalam kata lain sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian yang
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
berguna untuk memandu peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan urutan kerja yaitu mulai dari tahap awal hingga menuju tahap akhir penelitian.
Penelitian kualitatif menurut Straruss dan Corbin merupakan penelitian yang di peroleh dari menghasilkan suatu penemuan atau dalam kata lain tidak di dapat dengan cara maupun prosedur pengukuran. Penelitian kualitatif secara umum dapat  digunakan dalam  penelitian  yang  ruang  lingkupnya  adalah  kehidupan  di  masyarakat  yang  berupa aktivitas, tingkah laku, sejarah, sosial dan lain sebagainya.
Adapun  penelitian  yang  akan  dilakukan  peneliti  dibuat  dengan  mengajak  dan berusaha memotret tentang keadaan sesungguhnya mengenai bagaimana kepemimpinan tradisional  yang  pernah  diterapkan  di  Desa  Pajar  Bulan  dengan  bernaungkan  Undang- Undang Simbur Cahaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepemimpinan pada dasarnya bersifat menyentuh dan menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan. Kepemimpinan adalah suatu konsekuensi dari kehidupan yang bersifat masuk akal dalam peradaban kehidupan manusia dari masa pra modern hingga modern, baik dari konteks  religi  hingga  sosial  dan  politik  pasti  berkaitan  dengan  sebuah  kepemimpinan, sehingga  dengan  jelas  bahwasanya  kepemimpinan  itu  merupakan  hal  esensial  yang sejatinya perlu dikaji di berbagai bidang pengetahuan.
Dilihat dari berbagai sudut pendekatan Thoha menuturkan bahwa pada dasarnya kepemimpinan menimbulkan definisi yang berbeda di setiap pendekatan. Kepemimpinan sangatlah dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial sebab manusia sejatinya ada yang mempunyai kelebihan dan sebaliknya. Berkaitan dengan hal ini, bahwa manusia ada yang  mempunyai  kemampuan  untuk  memimpin  dan  ada  pula  yang  tidak  mempunyai kemampuan untuk memimpin.
Sudria Munawar menugemukakan bahwa berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsep kepemimpinan, diantaranya :
a. Kewibawaan adalah suatu kelebihan yang di bilang istimewa yang dimiliki oleh  seorang  pemimpin.  Dengan  adanya  kelebihan  ini  membuat  orang  lain untuk  ikut  andil  dan  bersedia  melakukan  kerja  sama  dalam  kegiatan  yang dikehendakinya.
b. Kemampuan adalah suatu keterampilan teknis maupun sosial yang melebihi keterampilan orang lain.
c. Kekuasaan adalah kewenangan bagi seorang pemimpin dalam menggerakkan seorang  individu  maupun  kelompok  supaya  mau  melakukan  kerja  sama dalam  upaya  mencapai  suatu  tujuan  yang  sebelumnya  telah  direncanakan bersama.
Sebuah  kepemimpinan  sangat  berhubungan  erat  dengan  sebuah  pemerintahan, karena dimana ada pemerintahan pasti di dalamnya terdapat sebuah kepemimpinan. Yang mana  guna  sebuah  kepemimpinan  tersebut  adalah  mengendalikan  serta  mengatur jalannya sebuah pemerintahan supaya berjalan sesuai dengan koridornya.
Salah satu fungsi pemerintahan dibentuk guna menghindari sebuah kekacauan di dalam  suatu  wilayah  tertentu  yang  didalamnya  terdapat  sekelompok  masyarakat  atau sebuah  komunitas  penduduk  yang  beragam  dan  memiliki  perbedaan  dalam  setiap pandangan. Berkaitan dengan hal inilah kemudian terbentuk suatu kelompok terkuat guna menjadi  pelindung  dari  gangguan  kelompok  yang  lainnya.  Maka  dari  itu,  kelompok
terkuat  ini  diartikan  sebagai  pemerintah,  atau  dengan  kata  lain  pemerintah  adalah sekelompok orang yang mempunyai tanggung jawab atas sebuah kekuasaan.
Adapun  peran  pemerintah  yang  memelihara  keamanan  dan  kedamaian  Negara yang menjadi keutamaan dalam sebuah kewenangan dari aspek internal hingga eksternal. Berkaitan dengan hal ini, Max Weber menuturkan bahwa pemerintah merupakan tidak lain  dari  apapun  yang  berhasil  menopang  perspektif  bahwa  dialah  yang  berhak menggunakan kekuatan fisik secara eksklusif dalam suatu wilayah untuk memberlakukan aturan-aturan tertentu yang telah dibuat.
Dilihat  dari  aspek  managemen  bahwa  pemerintah  mempunyai  fungsi-fungsi antara  lain:  fungsi  memberi  arahan  dan  petunjuk,  memimpin,  menggerakkan, mengkoordinasi,  mengawasi  serta  memotivasi  dalam  hubungan  pemerintahan.  Karl  W Deutsh  menuturkan  bahwa  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  diibaratkan seperti mengemudi sebuah kapal yang besar di tengah samudera. Berkaitan dengan hal ini, Ayhena juga mengemukakan bahwa fungsi sebuah pemerintahan dapat kita jumpai dalam konstitusi, diantara fungsinya yaitu: fungsi perencanaan anggaran belanja, pajak, militer serta fungsi peradilan. Lain halnya dengan Rasyid yang menuturkan bahwa untuk melihat  pemerintahan,  maka  lihatlah  masyarakatnya  yang  memiliki  makna  bahwa pemeritahan  yang  diterapkan  akan  menentukan  kualitas  dari  pemerintahan  tersebut. Adapun fungsinya dibagi ke dalam empat kriteria antara lain: pemberdayaan, pelayanan, pengaturan dan pembangunan.
Adapun dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang  harus  diemban  dan  dipertanggung  jawabkan  di  hadapan  Allah  SWT  dan  juga dipertanggung  jawabkan  di  hadapan  sesama  manusia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, bahwa  kepemimpinan  bukanlah  sesuatu  perihal  yang  menggembirakan,  sebab  terdapat banyak  amanah  yang  harus  diemban  dengan  sebaik-baiknya.  Deliar  Noer  menuturkan terkait  hal  prinsip  etika  politik  kepemimpinan  Islam,  bahwasanya  seorang  pemimpin harus menjalankan beberapa point meliputi: Al-Qur’an dan Sunnah, Syari’at (Hukum), prinsip syura, prinsip kebebasan serta memiliki toleransi antar umat beragama.
Dari  beberapa  prinsip  diatas,  bahwa  seorang  pemimpin  dalam  suatu  Negara demokrasi  harus  memiliki  moral  yang  baik  dalam  kepemimpinan  yang  dijalankan. Berkaitan  dengan  hal  ini,  menurut  pandangan  penulis  bahwa  kepemimpinan  dalam perspektif  Deliar  Noer  mengharuskan  seseorang  memiliki  moral  dan  norma kepemimpinan dari seorang pemimpin itu sendiri. Dengan demikian, akan tercipta suatu keadaan yang damai dan efektifitas dari kepemimpinan itu sendiri memiliki pengaruh ke arah yang lebih baik dalam konteks kemajuan suatu desa, kota bahkan Negara.
Lain halnya dengan Max Weber yang mengemukakan teori otoritas, diantara teori tersebut antara lain :
a. Otoritas Legal
Otoritas  legal  adalah  sebuah  otoritas  yang  bersumber  dari  aturan  yang diberlakukan. Bahwa otoritas ini dijalankan pada Negara modern yang memiliki perserikatan badan hukum atau dalam kata lain milik sendiri.
b. Otoritas Tradisional
Otoritas  tradisional  adalah  sebuah  otoritas  yang  berdasarkan  adat  istiadat  atau dalam  kata  lain  tradisi  yang  berkembang  yang  sudah  lama  ada  dikehidupan masyarakat. Bahwa otoritas ini termasuk ke dalam peraturan yang turun temurun dan berasal dari kepercayaan yang telah lama dijalani.
c. Otoritas Kharismatik
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
Otoritas  kharismatik  adalah  sebuah  otoritas  yang  unsur  utamanya  berupa kemampuan  khusus  yang  ada  pada  diri  seseorang  atau  dalam  kata  lain  sebuah kharisma  yang  dimiliki  yang  diakui  oleh  orang  lain.  Bahwa  otoritas  ini  sudah terjamin  kepemimpinannya  karena  mempunyai  sebuah  keistimewaan  dan keunggulan

## Kepemimpinan Tradisional di Desa Pajar Bulan
Dalam  konteks  kepemimpinan  tradisional  pasti  berhubungan  erat  dengan  Kesultanan Palembang.  Dalam  mengkaji  tentang  Palembang,  kita  harusnya  memiliki  sebuah pemahaman  mengenai  wilayah  yang  berada  di  Sumatera  Selatan  yaitu  dibagi  dengan berdasarkan  ekologi  dan  penyebab  terbentuknya  kebudayaan  dan  struktur  sosial  di daerah.  Adapun  daerah  Palembang  terbagi  menjadi  2  (dua)  wilayah  yaitu Uluan dan Iliran. Yang mana kedua wilayah tersebut menjadi sebuah pembeda antara dataran tinggi dan dataran rendah.
Kabupaten  Ogan  Ilir  atau  dahulu  yang  tergabung  dalam  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  adalah  sebuah  wilayah  pedalaman  Palembang  (Uluan).  Pada  masa  itu, wilayah ini di bawah kendali pemerintahan Kesultanan Palembang. Berkaitan dengan hal ini, bahwa bentuk pemerintahan yang dijalankan adalah dengan sisem marga.
Adapun  masyarakat  Desa  Pajar  Bulan  memulai  pemerintahan  dengan  sistem marga tersebut pada Tahun 1930 yang pada masa itu ditandai dengan Cek Magok yang dipilih menjadi Krio pertama yang menjabat di Desa Pajar Bulan. Berkaitan dengan hal ini, bahwa pemerintahan dengan sistem marga berjalan sudah cukup lama. Adapun pada tahun 1983 keluar Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142 / KPTS / III / 1983 tentang penghapusan pemerintahan dengan sistem marga.
Di Desa Pajar Bulan mulai merealisasikan pemerintahan modern atau dalam kata lain penghapusan sistem marga yaitu pada tahun 1985 yang dalam hal ini ditandai dengan diangkatnya  seorang  krio  yang  pada  masa  itu  masih  menjabat.  Proses  pengangkatan Bapak Rasyid menjadi kepala desa pada masa itu di gelar dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajar Bulan.
Terhitung  lebih  kurang  setengah  abad  Desa  Pajar  Bulan  menerapkan pemerintahan  dengan  sistem  marga  yang  berpacu  kepada  Undang-Undang  Simbur Cahaya.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  bahwa  aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  marga yaitu  terdapat  dalam  Bab  2  (dua)  Undang-Undang  Simbur  Cahaya.  Yang  mana  dalam Undang-Undang Simbur Cahaya disebutkan untuk kepala marga di pimpin oleh seorang Pasirah. Sedangkan untuk kepala dusun  dipimpin oleh seorang Proatin (Krio). Adapun sebelum adanya kepemimpinan Krio ini, Desa Pajar Bulan memiliki kepemimpinan yaitu kepemimpinan seorang ketua talang.
Adapun penulis dapat menganalisa bahwa sejarah kepemimpinan tradisional yang pernah  diterapkan  di  Desa  Pajar  Bulan  merujuk  kepada  teori  otoritas  tradisional  yang dikemukakan oleh Max Weber yang memiliki arti bahwa otoritas ini yang bersumber dari masyarakat  atau  dalam  kata  lain  bersumber  dari  kebudayaan  serta  kebiasaan  (adat istiadat).

## Dinamika Pemilihan Krio di Desa Pajar Bulan
Kepemimpinan dalam Kitab Simbur Cahaya terdiri dari unsur yang paling rendah hingga yang  tertinggi.  Yang  mana  unsur  terkecil  kepemimpinan  yaitu  sebuah  dusun  yang dipimpin  oleh  Krio  (Proatin).  Terdapat  kampung  dalam  sebuah  dusun  tersebut  yang
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
membentuk  kesatuan  hidup  yang  berasal  dari  satu  keturunn  yang  berupa  kelompok- kelompok kemudian membentuk marga yang dikepalai oleh seorang Pasirah.
Dalam  Kitab  Simbur  Cahaya  terdapat  aturan  kepemimpinan  Krio.  Yang  mana Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut bukanlah sebuah produk legislatif seperti yang dikesankan oleh namanya. Melainkan Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut  adalah hukum  adat  yang  berdasarkan  tatanan  kemasyarakatan  tradisional.  Yang  mana  tatanan dari Undang-Undang Simbur Cahaya ini berlaku di seluruh wilayah pedalaman yang ada di Sumatera Selatan terkhusus pada kehidupan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Adapun di Desa Pajar Bulan, kepemimpinan tradisional yang pernah diterapkan yaitu kepemimpinan Krio dengan bernaungkan kepada Undang-Undang Simbur Cahaya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  menurut  peneliti  bahwa  kepemimpinan  Krio  adalah kepemimpinan  tradisional  yang  muncul  dari  sebuah  tatanan  sosial  dengan  berbagai pengaruh atau dalam kata lain kharisma yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri.
Di kehidupan masyarakat tradisional, pemimpin memperoleh otoritasnya melalui garis keturunan dari orang tuanya (jabatan pimpinan dari orang tuanya) atau lebih dikenal dengan istilah Monarki. Hal tersebut menjadi landasan terkait kepercayaan masyarakat tentang pewarisan kekuasaan diperoleh dari garis keturunan atau faktor keluarga. Adapun pemerintahan  yang  turun  temurun  tersebut  adalah  sebuah  kebiasaan  masyarakat  dalam memilih seorang pemimpin yang berdasarkan hubungan kekeluargaan serta kekerabatan. Di  Desa  Pajar  Bulan,  dalam  kehidupan  masyarakatnya  terkait  hal  kepemilikan  tahta kekuasaan yang dimiliki seseorang selain dengan jalan pewarisan kekuasaan berdasarkan dari  faktor  keluarga  dan  garis  keturunan,  juga  diperoleh  dengan  jalan  demokrasi  yang dilakukan  masyarakat  yaitu  berupa  musyawarah  mufakat  dengan  berbagai  syarat  serta ketentuan yang harus ditempuh oleh calon pemimpin dalam sebuah dusun tersebut.
Di Desa Pajar Bulan, mekanisme pemilihan Krio di pilih secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku, yang bahwasanya proses pemilihan Krio tersebut harus di musyawarah dan di mufakatkan terlebih dahulu oleh para tokoh masyarakat yang berada di Desa Pajar Bulan. Kemudian setelah Krio terpilih, selanjutnya langsung diumumkan hasil  tersebut  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  Desa  Pajar  Bulan  dan  masyarakat langsung menyetujuinya. Yang mana bahwasanya pemilihan Krio di Desa Pajar Bulan ini berhubungan dengan teori yang di kemukakan oleh Max Weber yaitu otoritas kharismatik yang berarti bahwa sebuah otoritas yang berasal dari sesuatu yang istimewa dan juga bisa dikatakan  sesuatu  yang  unik  yang  diakui  oleh  orang  lain.  Yang  mana  otoritas  ini mempunyai sebuah keunggulan dan terjamin kepemimpinannya.
Penulis  dapat  menganalisa  bahwa  pemilihan  Krio  di  Desa  Pajar  Bulan  ini berhubungan dengan teori yang di kemukakan oleh Max Weber yaitu otoritas kharismatik yang berarti bahwa sebuah otoritas yang berasal dari sesuatu yang istimewa dan juga bisa dikatakan  sesuatu  yang  unik  yang  diakui  oleh  orang  lain.  Yang  mana  otoritas  ini mempunyai  sebuah  keunggulan  dan  terjamin  kepemimpinannya.  Adapun  dari  teori otoritas tradisional dan otoritas kharismatik yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa korelasinya  dengan  Undang-undang  Simbur  Cahaya  adalah  karena  Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kumpulan hukum adat yang dalam hal ini berkaitan dengan teori  otoritas  tradisional,  sedangkan  otoritas  kharismatik  berkaitan  dengan  Undang- undang  Simbur  Cahaya  yaitu  pada  peran  figur  dan  ketokohan  Krio  tersebut  dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin.
Adapun saat  ini setelah status  dusun berganti menjadi  desa, terdapat  perbedaan dalam segi memilih seorang pemimpin. Yang mana desa dipimpin oleh seorang kepala
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
desa. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa pemilihan kepala desa diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa bahwa pemilihan kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut  atau  tidak  secara  berturut-turut.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala desa juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten  Ogan  Ilir  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian kepala desa.

## Sistem Kepemimpinan Krio di Desa Pajar Bulan
Makna  dari  sistem  kepemimpinan  adalah  bagaimana  cara  seorang  pemimpin  dalam manjalankan fungsi kepemimpinannya. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa pemimpin diharuskan memiliki kecakapan untuk “menafsir” atau dalam kata lain membaca situasi yang  dihadapinya  dengan  cepat  dan  tepat  serta  bisa  menyesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi yang ada.
Berikut beberapa tipe sistem kepemimpinan, antara lain:
a. Tipe Kepemimpinan Otokratis. Seorang pemimpin pada tipe ini cenderung memandang sebuah organisasi itu sebagai milik pribadinya, cenderung memandang bahwa seorang bawahan adalah alat semata- mata serta mengidentikkan tujuan dari organisasi dengan tujuan pribadinya, tidak mau menerima masukan, kritik, saran serta pendapat dari orang lain serta pada segi tindakan pemimpin dengan tipe ini sering memberi perintah dengan jalan pemaksaan. Yang  dibahas  mengenai  tipologi  kepemimpinan  yaitu  dengan  pemahaman  literatur, bahwa seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan otokratis mempunyai beberapa ciri karakteristik yang dipandang sebagai karakteristik yang kurang baik. Dari aspek persepsinya, seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan ini yaitu seseorang yang memiliki sifat egoisme yang sangat tinggi. Yang mana dari sifat egoisnya tersebut akan mendorongnya  untuk  melakukan  segala  cara  yang  membuat  posisinya  aman, walaupun dengan jalan memutar balikkan fakta sekalipun.
b. Tipe Kepemimpinan Paternalistik. Seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik dapat kita temui di sebuah kehidupan  yang  masih  tradisional.  Adapun  berbagai  faktor  mengenai  popularitas kepemimpinan  dengan  tipe  ini,  meliputi:  kuatnya  hubungan  seorang  anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, peran dari adat istiadat yang masih  sangat  kuat  di  kehidupan  masyarakatnya,  serta  ikatan  primordialisme  yang masih sangat kuat.
c. Tipe Kepemimpinan Demokratis.
Seorang pemimpin yang aktif, dinamis serta bertanggung jawab selalu bersedia saat diberi  masukan,  nasihat,  serta  saran  dari  seorang  bawahannya  dan  juga  sangat menghargai  hal  tersebut.  Sementara  pada  proses  mengambil  sebuah  keputusan dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat  serta  yang  terpenting  selalu mengahargai seorang bawahan dengan bersikap yang manusiawi.
Dikalangan  ilmuan  dan  juga  dikalangan  praktisi  terdapat  konsensus  mengenai  tipe kepemimpinan  yang  paling  ideal  dan  juga  yang  terbaik  yaitu  seorang  pemimpin dengan tipe kepemimpinan demokratis. Yang mana tipe kepmimpinan demokratis ini
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
adalah  tipe kepemimpinan yang efektif dan ideal dalam kehidupan yang berorganisasi dan berkelompok.
D. Tipe Kepemimpinan Laisez Faire
Seorang  pemimpin  dengan  tipe  ini  cenderung  menunjukkan  sikap  yang  sering menghindar  dari  sebuah  tanggung  jawab  yang  harus  diemban,  berkelakuan  pasif  serta sering  membiarkan  organisasi  berjalan  sesuai  temponya  sendiri  atau  dalam  kata  lain mengalir  saja  dengan  apa  adanya.  Yang  mana  kedudukan  seorang  pemimpin  tersebut hanya  sebuah  simbol  dan  formalitas  belaka,  sementara  dalam  hal  terkait  pengambilan sebuah  keputusan  cenderung  memberikan  kebebasan  yang  sepenuhnya  kepada anggota/kelompok.
Seorang  pemimpin  dengan  tipe  kepemimpinan  kendali  bebas  ini  beranggapan bahwa  perannya  yang  sebagai  seorang  pemimpin  tidak  jauh  dari  persepsi  bahwa  pada umumnya  organisasi  akan  berjalan  dengan  baik  sebab  tujuan  dari  organisasi  yaitu pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan oleh para anggota organisasi bersama pemimpinnya.  Dalam  hal  ini  pemimpin  dan  anggota  dari  organisasi  tersebut  tidaklah terlalu  sering  melakukan  peninjauan  kembali  dan  intervensi  terkait  apa  yang  telah direncanakan  tersebut.  Dalam  artian  bahwasanya  seorang  pemimpin  dengan  tipe kepemimpinan  ini  menganggap  perannya  ibarat  “Polisi  Lalu  Lintas”  yang  mana  para anggota  dari  organisasi  tersebut  sudah  cukup  dewasa  juga  sudah  memahami  terkait peraturan yang berlaku atau dalam kata lain tidak banyak komentar terkait hal bagaimana organisasi tersebut harus digerakkan.
Seorang pemimpin dengan tipe ini memiliki berbagai nilai-nilai yang dianut dalam menjalankan  kepemimpinannya  yaitu  lebih  sering  bertentangan  dengan  hakikat  hidup bahwa pada umumnya manusia memiliki solidaritas dalam kehidupan masyarakat yang berkelompok  dan  beragam,  mempunyai  kesetiaan  kepada  sesama  anggota  serta organisasi, taat dan patuh terhadap berbagai norma yang berlaku di kehidupan masyarakat serta  mempunyai  jiwa  pertanggung  jawaban  yang  besar  terhadap  tugas  yang  harus dijalankannya.
Dari  berbagai  kriteria  dalam  tipe  kepemimpinan  tersebut  terdapat  ciri  tertentu yang mengklasifikasikan antara tipe kepemimpinan yang satu dengan tipe kepemimpinan yang lainnya. Adapun berbagai pendekatan yang dipakai dalam upaya menganalisa dari keempat  tipe  ini.  Berikut  cara  yang  digunakan  dalam  upaya  menganalisa  serangkaian karakter  yang  dimiliki  seseorang  pada  tipe  kepemimpinan  adalah  dengan  cara melaksanakan  pengkategorian  dari  beberapa  karakter  tersebut  dengan  berdasarkan  :  a. Pandangan dan persepsi seorang pemimpin mengenai tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin.  B,  Perilaku  seorang  pemimpin  dalam  manjalankan  kepemimpinannya.  C. Nilai-nilai  yang  dianut  oleh  seorang  pemimpin,  dan  d,  Sikap  dalam  menjalankan organisasi atau pemerintahan.
Dengan  serangkaian  pendekatan  diatas,  bahwa  semakin  terlihat  jelas  mengenai tipe kepemimpinan yang memiliki lebih banyak  ciri karakteristik  yang bernilai  positif. Yang  mana  tipe  kepemimpinan  yang  dimaksud  yaitu  tipe  kepemimpinan  demokratik. Walaupun juga terdapat kekurangan dan kelemahan tertentu dari tipe kepemimpinan ini.
Adapun penulis dapat menganalisa bahwa di Desa Pajar Bulan memiliki sistem kepemimpinan  Krio  yang  termasuk  ke  dalam  tipe  kepemimpinan  demokratik  dan paternalistik. Dalam kedua tipe kepemimpinan ini yang menjadi dasar utama yaitu peran adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat yang tergolong masih sangat kuat, dalam mengambil  suatu  keputusan  selalu  di  dasari  oleh  musyawarah  dan  mufakat  serta  yang
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
paling  utama  budaya  gotong  royong  yang  melekat  dengan  sangat  kuatnya  dalam kehidupan di Desa Pajar Bulan.
Penulis dapat menarik intisarinya bahwa bentuk dari kepemimpinan demokratik dan paternalistik itu adalah dilihat dari aspek kehidupan masyarakatnya yang memiliki nilai  budaya  kegotong  royongan  yang  sangat  kuat.  Bahwasanya  makna  gotong  royong dalam hal ini adalah sama seperti makna demokratik yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat  atau  dalam  kata  lain  bersumber  dari  masyarakat.  Sedangkan  pada kepemimpinan  paternalistik  adalah  peran  adat  istiadat  yang  masih  sangat  kuat  yaitu dengan ditandai dengan pengaturan desa bahwa desa saat itu dibawah naungan Undang- undang  Simbur  Cahaya.  Bahwasanya  Undang-undang  Simbur  Cahaya  merupakan kumpulan hukum adat yang berlaku di uluan Palembang. Yang mana Desa Pajar Bulan pada waktu itu tergabung dalam Marga Tanjung Batu.

## Relevansi Undang-Undang Simbur Cahaya dengan Kepemimpinan Saat ini
Kepala  Desa  merupakan  seseorang  yang  memimpin  dalam  sebuah  desa,  sementara kepemimpinan kepala desa adalah unsur terpenting untuk kemajuan suatu desa baik dari segi  pemikiran  masyarakatnya  maupun  pembangunan  yang  ada  di  desanya.  Adapun dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  seorang  pemimpin,  kepala  desa  tidak  bisa melakukannya  sendiri  atau  dalam  artian  tanpa  adanya  dukungan  serta  partisipasi  dari masyarakat yang dipimpinnya.
Seorang  pemimpin  dalam  proses  menyelenggarakan  masa  kepemimpinannya mempunyai  serangkaian  visi  dan  misi  serta  pedoman  supaya  dalam  masa kepemimpinannya tersebut dapat  berjalan baik dan terarah. Adapun kepala desa memiliki pedoman yaitu yang mengatur tentang pemerintahan desa yang dimuat dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Yang  mana  jauh  sebelum  Undang-Undang  ini  di berlakukan  dalam  suatu  desa,  terdapat  serangkaian  Undang-Undang  yang  pernah diterapkan, meliputi: Kitab Simbur Cahaya atau dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya, UU Nomor 19 Tahun 1965, dan UU Nomor 5 Tahun 1979.
Dari  serangkaian  Undang-Undang  yang  pernah  diterapkan  di  Desa  Pajar  Bulan tersebut, mempunyai relevansi tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa ditinjau dari segi relevansi antara kepemimpinan kepala desa dengan  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  yang  relevan  adalah  hukum  adat  (peraturan) setempat yang berlaku di kehidupan masyarakat yang melekat hingga menjadi kebiasaan atau  tradisi.  Adapun  peraturan  yang  terkandung  dalam  Kitab  Simbur  Cahaya  tersebut dijadikan sebagai penunjuk dan pedoman.
Dalam hal ini penulis dapat menarik intisari kesimpulan bahwa apabila Undang- Undang  Simbur  Cahaya  diterapkan  kembali  di  Desa  Pajar  Bulan  yang  berlandaskan kepemimpinan tradisional bahwasanya tidak lagi relevan, yang mana aturan dari Undang- Undang  Simbur  Cahaya  yang  sampai  sekarang  ini  masih  diterapkan  hingga  menjadi kebiasaan  dan  tradisi  yaitu  aturan  yang  dimuat  pada  bab  1  (satu)  yang  berisi  aturan tentang bujang, gadis dan kawin.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bahwa  secara  adat  dan  kebiasaan  masyarakat dalam hal tradisi seperti yang disebutkan tadi yaitu beberapa aturan yang dimuat dalam Bab  1  (satu)  Undang-undang  Simbur  Cahaya  masih  dipakai  di  kehidupan  masyarakat Desa Pajar Bulan. Yang mana berkaitan dengan hal ini juga, bahwa yang perlu digaris bawahi  bahwasanya  aturan yang sudah menjadi  tradisi tersebut masih tetap diterapkan karena aturan tersebut dapat membawa kemaslahan bersama dan sesuai dengan norma- norma yang berlaku di masyarakat Desa Pajar Bulan.
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
Adapun dari teori otoritas tradisional dan otoritas kharismatik yang dikemukakan oleh  Max  Weber  bahwa  korelasinya  dengan  Undang-undang  Simbur  Cahaya  adalah karena  Undang-undang  Simbur  Cahaya  merupakan  kumpulan  hukum  adat  yang  dalam hal  ini  berkaitan  dengan  teori  otoritas  tradisional,  sedangkan  otoritas  kharismatik berkaitan dengan Undang-undang Simbur Cahaya pada peran figur dan ketokohan Krio tersebut dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin.

## KESIMPULAN
Di  Desa  Pajar  Bulan  kepemimpinan  tradisional  yang  pernah  diterapkan  adalah kepemimpinan Krio yang bernaungkan Undang-Undang Simbur Cahaya. Adapun dalam Kitab  Simbur  Cahaya  seorang  Krio  dikenal  dengan  sebutan  Proatin.  Undang-Undang Simbur  Cahaya  pada  masa  itu  di  Desa  Pajar  Bulan  berperan  sebagai  pedoman  yang mengatur dari segala bentuk aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dari berbagai  aturan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  yang  masih  di praktikkan  dalam  kehidupan  masa  kini  serta  terealisasi  hingga  menjadi  tradisi  di kehidupan masyarakat Desa Pajar Bulan adalah aturan yang termuat dalam Bab I Undang- Undang Simbur Cahaya yaitu tentang aturan bujang, gadis dan kawin.
Sebutan  untuk  seorang  kepala  dusun  adalah  Krio  atau  dalam  Undang-Undang Simbur  Cahaya  dikenal  dengan  sebutan  Proatin.  Yang  mana  kepala  dusun  berperan sebagai pemegang amanah untuk memimpin dusun dalam pemerintahan dengan bentuk marga.  Adapun  mekanisme  pemilihan  Krio  di  Desa  Pajar  Bulan  di  gelar  dengan  jalan musyawarah  dan  mufakat  yang  dilaksanakan  oleh  para  tokoh  masyarakat  Desa  Pajar Bulan.  Yang  mana  aturan  dalam  periode  kepemimpinan  seorang  Krio  tidak  dituliskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya atau dalam kata lain periode kepemimpinan Krio di  Desa  Pajar  Bulan  berjalan  dengan  apa  adanya  atau  dalam  kata  lain  sesuai  dengan keinginan Krio itu sendiri.
Undang-Undang  Simbur  Cahaya  yang  di  dalamnya  terkandung  beberapa  nilai kepemimpinan yang dalam hal ini dilihat dari naskah atau pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Yang mana nilai kepemimpinan tersebut memberi sebuah gambaran bahwa seorang Krio diharuskan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Berkaitan  dengan  hal  ini,  bahwa  dilihat  dari  demokrasi  masa  kini  juga  mengharuskan seorang  pemimpin  menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  yang  dipimpinnya, mengharuskan seorang pemimpin bersikap bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bahwa  jika  demokrasi  saat  ini  berjalan  belum  sesuai dengan apa yang di harapkan, itu semua bukanlah semata-mata kesalahan dari aturan yang ada, akan tetapi masih banyak terdapat kurangnya kesadaran dari kita untuk menaati dari aturan yang telah di tetapkan.
Adapun  mengenai  pengaruh  yang  ditimbulkan  dari  sistem  politik  pemerintahan pada  masa  lalu  terhadap  sistem  politik  pemerintahan  saat  ini  tidaklah  memperlihatkan sesuatu yang tampak dipengaruhi. Melainkan tatanan politik pemerintahan pada masa lalu tersebut dijadikan kenangan, sejarah serta pelajaran yang sangat berharga di Desa Pajar Bulan. Yang mana masa peralihan dari kepemimpinan Krio kepada kepemimpinan kepala desa  tidak  menampakkan  pengaruh  yang  signifikan.  Sebab  kepemimpinan  kepala  desa juga  tidak  terlepas  dari  karisma  dan  peran  figur  dari  seorang  pemimpin  itu  sendiri. Ditinjau dari segi  relevansi  antara kepemimpinan kepala desa dengan Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu yang relevan adalah hukum adat (peraturan) setempat yang berlaku di  kehidupan masyarakat yang melekat  hingga menjadi  kebiasaan atau tradisi. Adapun
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.
peraturan  yang  terkandung  dalam  Kitab  Simbur  Cahaya  tersebut  dijadikan  sebagai penunjuk dan pedoman.
Bela Fitria & Otoman, Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga, Rendy. 2018. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Ahyani, “Relevansi  Tradisi  Masyarakat  Desa  Tebedak  Kecamatan  Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dalam Aturan Dusun dan Berladang dengan Undang-Undang Simbur  Cahaya”. (Palembang:  Skripsi  Fakultas  Adab  dan  Humaniora  IAIN  RF, 2014).
Alfan, M. Alfian. 2009. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Aly,  Salman.  1993. Hukum  Islam  di  Kesultanan  Palembang. Laporan  Penelitian (Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah).
Amin,  Ali  dkk.  2001. Kompilasi  Adat  Istiadat  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Berlian, Saudi. 2000. Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja, Jakarta: Millenium. Berlian, Saudi. 2000. Simbur Cahaya dan Masalah Kekerasan, dalam Zulkifli dan Abdul Karim Nasution (peny.), Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan, Palembang: UNSRI.
Bungin,  Burhan.  2010. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana. De  Faille,  P.  de  Roo.  1971. Dari  Zaman  Kesultanan  Palembang. Diterjemahkan  oleh Soegarda Poerbakawadja, Jakarta: Bhratara.
Kenca, Inu. 2008. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara. Koentajaningrat, 1990. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya). Jakarta: Rajawali Press. M.  Siahaan,  Hotman.  1986. Pengantar  Ke  Arah  Sejarah  dan  Teori  Sosiologi. Jakarta: Erlangga.
Mayasari,  Evi “Aturan  Marga  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  “. Skripsi (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN RF, 2002).
Noer, Deliar. 2003. Islam dan Politik. Jakarta: Yayasan Risalah.
P Siagian, Sondang. 2010. Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta: Rineka Cipta.
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996. Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan
Pulungan, J. Suyuthi. 2014. Fikih Siyasah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Rahim,  Husni.  1998. Sistem  Otoritas  dan  Administrasi  Islam:  Studi  Tentang  Penjabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Jakarta: Logos. Simbur  Cahaya,  dalam  http://kenabigail.blogspot.com//2012/11/simbur-cahaya.html, diakses pad tanggal 14 Oktober 2020.
Sugiono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Bandung. Sujarweni, Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress. Sukupenesak.blogspot.com (diakses pada tanggal 28 September 2020). Suryabrata, Sumadi. 2018. Metodologi Penelitian. Depok: Rajagrapindo Persada. Suwandi,
2007. Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Upaya Menumbuhkembangkan  Secara  Dinamis  Adat  dan  Budaya  Khas  Daerah, Manfaatnya  Bagi  Pembangunan  Manusia  (Human  Development), Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Budaya Daerah Kabupaten Musi Rawas-Kota Lubuk Linggau.
Webber, Max. 2001. Charisma And The Disenchanment Of The World. PA: Xlibris.
Zainudin,  Muhadi  dan  Abd.  Mustaqim.  2002. Studi  Kepemimpinan  Islam,  Telaah Normatif dan Historis, Yogyakarta: Al-Muhsin Press. Zainudin, Muhadi. 2012. Studi Kepemimpinan Islam. Yogyakarta: Sukapress.