INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3859-3872 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik
Nadia Kumala Sari 1 ✉ , Siti Nuraini Deslia Fitri 2 , Intan 3 , Nazwa Aula Wiyah 4
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Email: nadiakumalasari389@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk  memberikan  perlindungan  kepada  meraka  dari  kerusakan  moral  yang  disebabkan penggunaankonten-konten  berbahaya  dalam  media  cetak  dan  elektronik,  terutama  konten  yang mengandung  unsur  kekerasan  dan  pornografi.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih  secara  umum,  belum  ada  aturan  yang  khusus  dan  spesifik  yang  ditujukan  untuk  memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.
Kata Kunci : Anak, Konten Ber bahaya, Siyasah Syari’yyah

## Abstract
Children are the hope of the  nation which is the next  generation, where the future of this nation eventually will be placed. As the successor to the nation, then the current generation obligation to provide protection to the They of the moral damage caused by the use of harmful content in the print and electronic media, especially those containing elements of violence and pornograph. Regulations governing the legal protection of children from harmful content in the print and electronic media are still common, there are no specific rules intended to give legal protection of children from harmful content that may be present in the print and electronic media.
Keyword: Children, Dangerous Content, Siyasah Syari’yyah

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
Globalisasi  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya teknologi  informasi  dan  komunikasi,  telah  memberikan  andil  terhadap  meningkatnya pembuatan,  penyebarluasan,  dan  penggunaan  pornografi  yang  memberikan  pengaruh buruk  terhadap  moral  dan  kepribadian  luhur  bangsa  Indonesia  sehingga  mengancam kehidupan  dan  tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Berkembangluasnya  pornografi  di tengah  masyarakat  juga  mengakibatkan  meningkatnya  tindak  asusila  dan  pencabulan (Penjelasan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi).
Kata pornografi berasal dari kata pornos maksudnya melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pengertian pornografi ini diperluas maknanya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 44 tahun  2008,  yaitu  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak, animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Anak adalah harapan  bangsa yang merupakan  generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban  generasi  sekarang  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  mereka  dari kerusakan  moral  yang  disebabkan  penggunaan  konten-konten  berbahaya  dalam  media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
Ada hak setiap anak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan atau konten yang mengandung  kekerasan.  Dalam  pornografi  ini,  anak  biasanya  yang  selalu  menjadi korbannya. Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk yang dapat dengan mudah dan murah diperoleh oleh anak-anak. Seperti dalam bentuk video di telepon genggam, pesan singkat (SMS), situs-situs porno di internet atau gambar- gambar seronok di koran atau majalah. Belum lagi kalau disebutkan vcd-vcd porno atau tayangan televisi yang cenderung mengumbar sensualitas dan seksualitas.
Tanpa disadari anak-anak dapat mengkonsumsi semua konten tersebut secara bebas,
tanpa  ada  pengawasan  yang  ketat  dari  orang  tua.  Bukan  tidak  mungkin,  dikarenakan konten-konten  berbahaya  tersebut,  seperti  tindakan  kekerasan  dan  pornografi  di  media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan  menganggap  bahwa  masalah  pornografi  dan  kekerasan  adalah  sebuah  hal  atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.
Pekanbaru  sebagai  sebuah  kota  yang  berkembang  pesat,  bahkan  telah  menjadi sebuah  kota  metropolis  tentu  saja  akan  sangat  merasakan  dampak  dari  penggunaan pornografi.  Khususnya  pornografi  yang  bersumber  dari  media  cetak.  Berbeda  dengan media cetak, media elektronik khususnya televisi, stasiun televisi diwajibkan untuk memberi tanda atau kode di sudut atas acara yang tengah ditayangkan, tanda ini dimaksudkan untuk memandu penonton terutama orang tua dalam memilih tayangan yang sesuai untuk anak- anak. Seperti tanda SU yaitu acara untuk semua umur, tanda BO untuk acara yang apabila ditonton oleh  anak-anak maka orang  tua harus mendampingi, dan tanda D yaitu  acara untuk  orang  dewasa  dan  anak-anak  tidak  dibenarkan  untuk  menontonnya.  Tanda  D  ini biasanya  digunakan  jika  acara  yang  ditayangkan  mengandung  unsur  kekerasan  atau seksualitas.
Jika kita melihat media cetak yang beredar, misalnya di Kota Pekanbaru, akan dijumpai begitu  banyak  media  cetak  yang  sebenarnya  tidak  layak  dibaca  oleh  anak-anak.  Tetapi dalam  kenyataannya  anak-anak  dapat  dengan  mudah  membaca  dan  melihat  bahkan menjual media cetak tersebut, seperti yang terjadi di persimpangan-persimpangan jalan, dimana anak-anak menjadi pedagang asongan, atau kios-kios dengan bebas memajang media tersebut. Berkaitan dengan pemberitaan di media cetak, masih ditemui iklan- iklan yang berkedok jasa pemijatan atau refleksi, tetapi ternyata iklan tersebut merupakan bentuk prostitusi terselubung. Iklan lain yang juga masih banyak terdapat di medis cetak saat ini adalah iklan layanan telepon premium, yang juga merupakan bentuk prostitusi terselubung. Hal  ini  tentu  saja  sudah  merupakan  bentuk  kecabulan  dan  pelanggaran  rasa  susila masyarakat.
Padahal apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, telah diatur tentang pemberitaan dan distribusi media cetak maupun elektronik. Pasal 13 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau  pengemasan  yang  tidak  menampilkan  atau  menggambarkan  pornografi.  Pada kenyataannya hal yang berbeda terjadi di lapangan. Dengan mudah siapa saja termasuk
anak-anak dapat memperoleh media cetak dan menonton atau mendengar konten-konten berbahaya tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau field  research  kualitatif, menggunakan pendekatan normatif dan teologis normatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data berupa  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan  dan data ini analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  adanya  subjek  hukum,  yaitu  segala  sesuatu  yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini atau pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau natuurlijk persoon dan badan hukum atau  rechts  persoon.  Manusia  termasuk  di  dalamnya  anak  adalah  merupakan  subjek hukum,  walaupun  dalam  hal  tertentu  masih  terdapat  pengecualian,  namun  peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga  harus  mendapat  perlindungan.  Sedangkan  badan  hukum  menjadi  salah  satu  dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya menghendaki demikian.
Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam  kandungan  sampai  anak  berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  Bertitik  tolak  dari
konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga swadaya  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media massa, atau lembaga pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya.
Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Ia  juga berpendapat  bahwa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  pada  dasarnya  mempunyai pandangan-pandangan  tertentu  mengenai  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk. Pandangan-pandangan  tersebut  senantiasa  terwujud  di  dalam  pasangan,  misalnya pasangan  nilai  ketertiban  dengan  nilai  ketenteraman.  Di  dalam  penegakan  hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, hal ini disebabkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.
Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan  kelima  faktor  yang  disampaikan  di  atas,  maka  faktor  kebudayaan memiliki peranan dalam penegakan hukum di masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban  subjek  hukum  agar  masing-masing  subjek  hukum  dapat  menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi  ketika  subjek  hukum  tertentu  tidak  menjalankan  kewajiban  yang  seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

## B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
JB  Daliyo  mengemukakan  bahwa  setelah  sebuah  peraturan  perundangan  di undangkan maka berlakulah sifat rechtfictie atau fiksi hukum, yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya sebuah peraturan perundangan, sehingga tidak boleh ada alasan bahwa seseorang melanggar hukum atau aturan disebabkan ia tidak mengetahui ada aturan tersebut.
Asas lex specialis derogat legi generali merupakan salah satu asas yang dikenal dalam peraturan  perundang-undangan.  Maksud  dari  asas  ini  adalah  bahwa  peraturan perundangan  yang  sifatnya  khusus  akan  mengenyampingkan  peraturan  perundangan yang  sifatnya  lebih  umum.  Asas  ini  dimaksudkan  agar  para  penegak  hukum  dapat menerapkan  perundang-undangan  yang  sifatnya  lebih  khusus  apabila  peraturan perundangan yang lebih khusus tersebut memang telah dilahirkan.
Peraturan  perundangan  yang  sifatnya  lebih  khusus  mengatur  tentang  suatu  hal secara  lebih  lengkap  dari  pada  peraturan  yang  sifatnya  lebih  umum.  Dalam  hal  ini contohnya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan pengaturan hukum  pidana  materil  yang  sifatnya  umum,  dimana  pengaturan  tentang  pornografi terdapat  dalam  Pasal  282,  283,  dan  283  bis  KUHP,  sedangkan  UU  No.  44  tahun  2008 tentang Pornografi merupakan hukum pidana materil yang sifatnya lebih khusus dan lebih lengkap mengatur tentang pornografi.

## C. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik
Secara  khusus  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara lengkap pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya, baik untuk media cetak maupun  media  elektronik,  melainkan  tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan.  Namun  demikian,  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  tersebar
tersebut,  secara  umum  diatur  bahwa  baik  lembaga  pers  (media  cetak  dan  media elektronik) maupun lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (Undang- Undang No. 32 Tahun  2002)  disebutkan  bahwa  penyiaran  melalui  televisi  dilakukan  oleh  lembaga penyiaran  swasta  yaitu  lembaga  penyiaran  yang  bersifat  komersial  berbentuk  badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa jika akan melakukan usaha penyiaran,  maka  harus  berbentuk  badan  hukum,  yang  diakui  oleh  hukum    Indonesia, misalnya  Perseroan  Terbatas  (PT),  yayasan  atau  koperasi.  Sebagai  contoh  adalah  PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT. Andalas Televisi (ANTV), PT. Surya Citra Televisi (SCTV) dan lain sebagainya.
Selain pengaturan dalam UU Penyiaran, pengaturan lainnya yang juga berhubungan dengan jasa penyiaran televisi adalah Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Perusahaan pers adalah  badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan  media  lainnya  yang  secara  khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan,  atau menyalurkan  informasi  (Pasal  1  angka  2  UU  Pers).  Jika  diperhatikan,  maka  untuk  jasa penyiaran televisi juga berlaku UU Pers.
Selanjutnya  berhubungan  dengan  konten  dari  media,  baik  cetak  atau  elektronik, salah  satunya  adalah  iklan.  Pasal  13  Undang-Undang  Pers  menyebutkan  bahwa perusahaan iklan dilarang memuat iklan:
1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan iklan yang berbahaya  bagi  anak.  Namun  demikian,  iklan  yang  dibuat  tidak  boleh  mengakibatkan pertentangan dengan rasa kesusilaan dalam masyarakat, tentu saja termasuk di dalamya adalah  anak-anak,  tetapi  memang  tidak  ada  pengaturan  tentang  hal  yang  berkaitan dengan pelarangan secara tegas tindakan atau aksi kekerasan dalam iklan. Padahal aksi kekerasan  dalam  iklan  juga  merupakan  hal  yang  berbahaya  bagi  anak,  karena  anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan tersebut.
Walaupun  dalam  Pasal  13  UU  Pers  terdapat  hal-hal  yang  dilarang  sebagaimana disebut  di  atas,  tetapi  tidak  ada  sanksi  yang  tegas  dan  jelas  dalam  undang-undang tersebut  jika  ada  perusahaan  iklan  yang  ternyata  melanggar  aturan  ini,  atau  jika  ada lembaga pers yang menayangkan iklan-iklan yang dilarang tersebut.
Di samping pengaturan dalam UU Pers, UU Penyiaran juga memberikan pengaturan tersendiri.  Pengaturan  tersebut  memang  tidak  secara  detail  yang  melarang  tayangan- tayangan yang berbahaya bagi anak, tetapi terdapat lembaga independen tertentu yang mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  regulasi  dan  mengatur  hal-hal  mengenai penyiaran.  Lembaga  dimaksud  adalah  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI),  baik  yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah.
Fungsi  dari  KPI  adalah  mewadahi  aspirasi  serta  mewakili  kepentingan  masyarakat akan  penyiaran,  sedangkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPI  (Pasal  8  UU  Penyiaran) adalah:
1. menetapkan standar program siaran;
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar program siaran;
4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
1. menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan  benar  sesuai dengan hak asasi manusia;
2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. ikut  membangun  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga  penyiaran  dan  industri terkait;
4. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
Berdasarkan  UU  Penyiaran  ini,  maka  KPI  merupakan  lembaga  yang  mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya televisi. Di samping itu, KPI juga menerima dan meneliti, bahkan sampai menindaklanjuti apabila ada aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi yang berasal dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan siaran televisi.
Dengan demikian, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk dapat mengawasi secara langsung konten televisi yang berbahaya bagi anak, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke KPI, untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan KPI bervariasi, dari teguran kepada stasiun televisi terhadap acara dan  konten acara tersebut, sampai dengan perintah penghentian penayangan acara. Pengaturan selanjutnya adalah dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun  2010  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Terhadap Anak (Permen No. 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA). Dalam Permen No. 10 Tahun  2010  diuraikan  tentang  program  yang  akan  dilakukan  berkaitan  dengan pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  terhadap  anak.  Program-program  yang direncanakan adalah:
1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama
Dalam  hal  ini,  program  yang  akan  dibahas  adalah  program  yang  pertama,  yaitu pencegahan dan partisipasi. Program ini mempunyai tujuan khusus, strategi dan program kerja untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
Tujuan khusus dari program pencegahan dan partisipasi ini adalah:
1. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi  pemerintah,  organisasi  profesi  dan  organisasi  sosial  kemasyarakatan  dalam upaya  pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan  dengan melibatkan partisipasi anak;
2. Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam
upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak;
3. Menyusun  satuan  acuan  pembelajaran  dengan  melibatkan  partisipasi  anak  yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti;
4. Membangun  dan  memberdayakan  wadah  atau  organisasi  anak  untuk  memastikan partisipasi  anak  dalam  pemantauan  pelaporan  dan  fasilitasi  dalam  rangka  upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
5. Menumbuhkan  kesadaran  baik  di  kalangan  dewasa  dan  anak  untuk  menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.
Strategi yang dirancang untuk tujuan khusus di atas adalah:
1. Penggalangan peran serta media dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
2. Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama;
3. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik;
4. Penguatan jaringan organisasi yang berbasis keanggotaan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan,  implementasi,  pemantauan  dan  evaluasi  program  penghapusan kekerasan terhadap anak;
5. Pembentukan kaukus anak di legislatif.
Kemudian program kerja yang dipersiapkan adalah:
1. Kampanye  Anti  Kekerasan  Terhadap  Anak  melalui  kegiatankegiatan  berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal (dimasukkan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, talk show, ceramah, dll);
2. Fasilitasi, pelatihan-pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis dan para medis, tokoh agama, tokoh  masyarakat,  pendidik,  wartawan,  orangtua/keluarga  dan  pelatihan  tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak;
3. Penyusunan model pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berbasis masyarakat dan kebudayaan;  model  deteksi  dini  pencegahan  anak  dari  kekerasan,  pembentukan kelompok pemantau.
4. Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasan terhadap anak;
5. Penyusunan modul pengorganisasian  anak, sosialisasi dan pembentukan kelompok
anak pemantau, bagi anak-anak sekolah dan anak-anak di masyarakat;
6. Penyusunan  pedoman  pemantauan  dan  pembentukan  kelompok  pemantau  tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus;
7. Penyusunan data base, pelatihan pengoperasian data base, dan pemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak;
8. Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan panti, dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.
Kegiatan utama antara lain yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak  adalah  pelatihan  bagi  jurnalis  dan  pengelola  media  dalam  memuat  berita  terkait kekerasan terhadap anak dan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat: lifeskill, resiliency untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap  anak,  tetap  harus  diperhatikan  bahwa  anak  merupakan  makhluk  yang  lemah yang  harus  dilindungi  dan  memerlukan  perhatian  khusus.  Penerapan  peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, bahwa  aturan-aturan  yang  lebih  khusus  dapat  mengenyampingkan  ketentuan  yang umum.  Dengan  demikian,  peraturan  yang  khusus  yang  berhubungan  dengan perlindungan  anak  dari  konten  berbahaya  didalam  media  cetak  dan  elektronik  dapat mengenyampingkan ketentuan yang sifatnya lebih umum.
D. Pertanggungjawaban Hukum oleh Badan Hukum dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Media Elektronik.
Badan hukum yang dimaksud adalah lembaga penyiaran dan lembaga pers, dalam hal ini adalah perusahaan yang menerbitkan koran atau majalah dan stasiun televisi yang mempunyai  ijin  penyiaran  dan  ijin  penerbitan  dari  pemerintah.  Badan  hukum  adalah subjek  hukum  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban  apabila  dalam  melakukan perbuatan  hukum  ternyata  melakukan  pelanggaran  ketentuan  yang  ada.  Hal  ini  sudah diuraikan  dalam  bab  dua  laporan  ini,  bahwa  terdapat  beberapa  teori  yang  menerima keberadaan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  badan  hukum,  salah  satunya  adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), yakni Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa  Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UU  PT  dan  peraturan  pelaksananya.  Pihak  yang mewakili PT baik di  dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi (Pasal 98 UU PT),
sedangkan  kewenangan  untuk  mewakili  PT  adalah  tidak  terbatas  dan  tidak  bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar PT atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga jika terjadi pelanggaran aturan yang berkaitan dengan konten berbahaya terhadap anak, baik di media cetak maupun elektronik, maka direksi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
Sepanjang berkaitan dengan iklan yang ditayangkan atau diterbitkan oleh lembaga penyiaran atau lembaga pers, maka ketentuan yang dapat diberlakukan adalah Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999).  Lembaga  pers maupun  lembaga  penyiaran  tidak  boleh  melepaskan  tanggung  jawab  atas  iklan  yang diterbitkan  atau  ditayangkan.  Untuk  itu  diperlukan  peran  serta  dari  lembaga-lembaga tersebut dalam menyaring iklan yang akan mereka terbitkan atau tayangkan. Penyaringan atau sensor ini, dapat dilakukan oleh badan internal dalam lembaga penyiaran. Di samping itu, perusahaan periklanan juga seharusnya hati-hati dalam menerima order dari kliennya. Dalam  hal  ini  perusahaan  periklanan  harus  yakin  bahwa  produk  yang  akn  diiklankan merupakan produk yang telah lulus uji keamanan dari pejabat yang berwenang.
Pedoman  yang  bisa  digunakan  adalah  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program Siaran (P3 & SPS) tahun 2009 yang telah dibuat oleh KPI. Aturan tersebut antara lain adalah dalam Pasal 29 P3 & SPS yang mengatur:
1. Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.
2. Lembaga  penyiaran  dalam  menyiarkan  siaran  iklan  niaga  dan  siaran  iklan  layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban  lembaga  pers  dan  lembaga  penyiaran  dalam  hal  terjadinya pelanggaran UU Pornografi dapat dilihat dalam Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur bahwa  “Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah)”.
Pasal 40 UU Pornografi selanjutnya mengatur:
1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan/atau pengurusnya.
2. Tindak  pidana  pornografi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  suatu  korporasi,  korporasi  tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim  dapat  memerintahkan  pengurus  korporasi  supaya  pengurus  korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan  penyerahan  surat  panggilan  tersebut  disampaikan  kepada  pengurus  di  tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda  terhadap  pengurusnya,  dijatuhkan  pula  pidana  denda  terhadap  korporasi dengan  ketentuan  maksimum  pidana  dikalikan  3  (tiga)  dari  pidana  denda  yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
Dengan demikian, lembaga pers dan lembaga penyiaran yang memang berbentuk badan  hukum,  sanksi  dapat  diberikan  baik  kepada  korporasi,  maupun  kepada pengurusnya.

## SIMPULAN
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih secara umum, belum  ada  aturan  yang  khusus  dan  spesifik  yang  ditujukan  untuk  memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.
2. Lembaga pers dan lembaga penyiaran dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta JB Daliyo dkk, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Prenhallindo, Jakarta R. Soeroso, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soerjono  Soekanto,  2008,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,Yogyakarta Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung
Yusuf  Shofie,  1999,  Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya,  Citra Aditya Bakti, Bandung