Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal.377-381 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3341.377-381

## PENYELESAIAN SENGKETA PERASURANSIAN OLEH BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI)
Ida Ayu Surya Dwijayanti, I Nyoman Puru Budiartha dan Desak Gde Dwi Arini Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dayuitha21@gmail.com, budiarthapuru59@gmail.com dan arinidesak@gmail.com

## Abstrak
Sengketa ialah hal yang biasa terjadi di dunia bisnis, tidak terkecuali pada industri perasuransian. Badan Mediasi dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  ialah  suatu  badan  hukum  dan  bentuknya  adalah  Perhimpunan  serta  sifatnya independent dan imparsial, berfungsi yaitu menyelesaian sengketa klaim atau tuntutan atas ganti rugi atau manfaat antar  Penanggung  (Perusahaan  Asuransi)  dan  Tertanggung  (Pemegang  Polis).    Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  fungsi dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menyelesaikan sengketa perasuransian dan menelaah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase dalam melerai permasalahan sengketa yang terjadi. Tipe penelitian yang di pakai ialah tipe penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan  yang  di  gunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  bahan hukum yaitu teknik membaca dan memahami serta pencarian menggunakan internet. Hasil penelitian menyatakan bahwa  BMAI  berfungsi  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  perasuransian  antara  tertanggung  dan penanggung yang terjadi di Indonesia. BMAI Akan menerima semua pengaduan sengketa klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung maupun pihak penanggung dan sengketa yang diajukan harus memenuhi syarat penyelesaian  oleh  BMAI.  Penyelesaian  sengketa perasuransian  oleh  BMAI  diselesaikan  melalui  3  (tiga) tahap yaitu, tahapan mediasi, tahapan ajudikasi, dan tahapan arbitrase.
Kata Kunci: BMAI, Penyelesaian Sengketa, Perasuransian.

## Abstract
Disputes are common in the business world. The insurance industry is no exception. The Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency is a legal entity in the form of an association that is independent and impartial, it works to resolve dispute claims (claims for compensation or benefits) between the Insurer (Insurance Company) and the Insured (Policy Holder). This research aims to review the function of the Indonesia Insurance Mediation and  Arbitration  Agency  in  settling  the  disputes of  insurance  and  to  analyze  the  settlement  of  the  disputes  if insurance. The type of research is the type of Normative Law research. The approach method used is the statutory approach. Meanwhile, the technique of collecting legal materials is the technique of reading and understanding as well as searching using the internet, the research result states that BMAI functions as a settlement institution for  Insurance  Disputes  between  the  Insured  and  the  Insurer  that  occurs  in  Indonesia.  BMAI  Will  accept  all complaints of Insurance Claim disputes submitted by the insured party and the insurer and the proposed dispute must  meet  the settlement  requirements by BMAI. The Settlement  of  Insurance Check by BMAI is completed in three stages, namely, Mediation, Adjudication, and the Arbitration.
Keywords:  BMAI, Dispute Resolution, Insurance.

## I. PENDAHULUAN
Pada  12  Mei  2006  dibentuk  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  (BMAI).  BMAI merupakan suatu badan hukum yang bentuknya perhimpunan yang sifatnya independen serta imparsial, BMAI  termasuk  dalam  lembaga  yang  tidak  ada  campur  tangannya  dengan  pemerintahan  yang pendiriannya  untuk  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  mengeklaim  asuransi  dengan  dua  tahapan yaitu  mediasi  dan  ajudikasi.  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  (BMAI)  memberi pelayanan  untuk  menyelesaian  sengketa  klaim  asuransi  antar  perusahaan  asuransi  atau  penangung dengan  pemegang  polis  atau  tertanggung.  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  (BMAI) ialah suatu perhimpunan berbadan hukum yang dapat juga dikatakan legal entity. Dalam penyebutannya yaitu  perkumpulan  atau  perhimpunan  yang  asal  katanya  ialah  vereniging  dari  bahasa  Belanda.  Baik
dalam perkumpulan ataupun perhimpunan terdapat beberapa orang yang ingin mencapai suatu tujuan didalam  bidang  non  ekonomi  atau  dalam  arti  lain  tidak  menginginkan  atau  tidak  mencari  suatu keuntungan  dan  sepakat  dalam  mengadakan  kerja  sama  yang  mekanismenya  diruangkan  berupa  apa yang dikatakan sebagai anggaran dasar atau reglement atau sratuten.
lndustri  Perasuransian  berkembang  dengan  begitu  pesat  hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan bertambahnya  manfaat  layanan  jasa  perasuransian  oleh  masyarakat.  Sehubungan  dengan berkembangnya kepentingan manusia dengan pegelolaan risiko serta pengelolaan suatu perinvestasian yang bertambah tinggi, terjadi di dalam kehidupan pribadi ataupun didalam kegiatan berusaha, maka dengan begitu Layanan jasa persuransian pun saat ini sangat beragam. Dengan ditetapkannnya aturan hukum  untuk  perusahaan  asuransi  berbentuk  badan  usaha  bersama  maka  akan  menciptakan  industri perasuransian yang bisa di andalkan, Terpercaya, lebih sehat tentunya dapat menciptakan perusahaan yang  lebih  kompetitif.  Sejalan  dengan  majuanya  industri  di  sektor  teknologi  yaitu  digital,  terjadilah perubahan citra mengenai hukum, hukum tak lagi di artikan secara abstrak, tetapi sudah dalam konteks pelayanan public. Hal tersebut dapat dilihat pada "Pasal 33 Ayat (1) UUD Negara Kesaturan Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" ( Atmadja & Budiartha, 2018:12 ).
Asuransi ialah suatu perjanjian yang dilaksanakan antar dua pihak atau lebih yang mana pihak yang satu membayarkan premi pada pihak yang satunya lagi jika suatu saat nanti terjadi kejadian yang tidak  terduga,  pihak  yang  menerima  premi  tersebut  akan  mengganti  kerugian  pada  pihak  yang membayar premi. Pihak  yang menerima premi ialah Perusahaan  asuransi atau  penanggung dan yang membayar premi ialah masyarakat atau pemegang polis atau tertanggung. Menurut Aziz (2021) asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tidak tentu seperti yang tertuang dalam  Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang perasuransian menentukan semua usaha yang ada hubungannya terhadap jasa pertanggungan maupun pengelolaan, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi  konsultasi dan keperantaraan atau penilaian kerugian asuransi, asuransi  syariah,  reasuransi,  atau  reasuransi  syariah.  Tetapi  perusahaan  asuransipun  tidak  bisa menghindarkan akan kemungkinan terjadinya suatu sengketa. Sengketa biasanya dapat terjadi apabila penanggung  tidak  membayar  ganti  rugi  (klaim)  ( Williams  et.al,  2021 ).  Sengketa  dapat  menimpa siapapun  dan  dimanapun,  sengketa  biasa  terjadi  antar  perseorangan,  antar  perseorangan  dengan kelompok,  mapunun  antar  kelompok  dengan  kelompok.  Penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaian dengan  dua  tahapan,  yaitu  tahapan  litigasi  di  laksanakan  di  dalam  pengadilan  dan  non  litigasi  di laksanakan  di  luar  pengadilan,  dengan  berkembangnya  zaman  masyarakat  lebih  cendrung menggunakan  sistem  penyelesaian  sengketa  melalui  metode-metode  penyelesaian  persengketaan  di luaran pengadilan, karena pada prinsipnya metode penyelesaian sengketa dapat memberikan kebebasan yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak  ( Sari,  2019 ).  Metode-metode  ini  dikenal  dengan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Aternatif Dispute Resolution (ADR).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  fungsi  dari  Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menyelesaikan sengketa perasuransian dan menelaah  bentuk  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  dalam  melerai permasalahan sengketa yang terjadi.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  dan  Pendekatan  Masalah  yang  dipergunakan  ialah  tipe  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  tipe  ini  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  secara  detail  dan  sistematis  dengan  cara menelaah  aturan  hukum  ( Susanti,  2021 ).  Dalam  mengkaji  penelitian  ini  peneliti  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  dimana  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  mereview  perundang- undangan  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  kasus  dalam  penelitian  ini  ( Marzuki,  2005 ).  Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dengan meneliti bahan pustaka diantaranya bahan hukum primer serta bahan hukum skunder (Soerjono Soekanto, 1986: 34). Sumber bahan hukum primer, terdiri atas  peraturan  perundang-undangan  serta  berbagai  sumber  bahan  hukum  sedangkan  sumber  hukum skunder ialah yang mendukung sumber bahan hukum primer seperti literatur hukum, serta jurnal-jurnal hukum.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengumpulkan  kepustakaan  yaitu  dengan membaca  dan  memahami  peraturan  perundang-undnagan  literature  hukum,  jurnal  hukum,  maupun
pencarian menggunakan internet. Setelah bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan analisis secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Fungsi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam Penyelesaian Sengketa Perasuransian
Badan  Mediasi  dan  Abritase  Asuransi  Indonesia  (BMAI)  menyebutkan  dalam  peraturannya mengemukakan bahwa bertindaknya BMAI  secara independen dalam melakukan fungsinya. Dimana yang dimaksud dari bertindaknya independen ialah tidak adanya ketertarikan BMAI bersama lembaga- lembaga penyelesaian sengketa lain nya, dikarenakan dibentuknya penyelesaian sengketa secara khusus didalam  sengketa-sengketa  yang  telah  terjadi  didalam  usaha  perasuransian  saja  (selagai  hanya dikhususnya untuk sengketa klaim atas manfaat polis asuransi). BMAI yang berfungsi imparsial dimana yang dimaksud ialah suatu bentuk dengan tujuan agar memperoleh suatu perlindungan hukum kepada konsumen asuransi. Selain berfungsi sebagai impalsial, BMAI juga berfungsi sebagai penengah dalam suatu  perselisihan  diantara  perusahaan  asuransi  dan  nasabah  tetapi  bukan  sebagai  penasehat  hukum melainkan sebagai penengah.
Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) juga berfungsi sebagai wadah yang tepat untuk menampung ketidakpuasan dan ketidakmengertian nasabah asuransi mengenai klaim. BMAI bisa menjadi  jembatan antara perusahaan  Asuransi dengan para  nasabahnya. Oleh karena  itu,  keberadaan BMAI sebagai satu-satunya LAPS di industri perasuransian sangat dibutuhkan untuk menjadi penengah yang  independen  serta  imparsial  saat  terjadi  sengketa  klaim  Asuransi.  BMAI  wajib  untuk  selalu memastikan  bahwa  setiap  sengketa  klaim  yang  masuk  dapat  terselesaikan  dengan  murah,  cepat,  adil dan  transparan,  sehingga  paradigma  "klaim  itu  sulit"  dapat  pudar  secara  bertahap  dan  citra  industri asuransi semakin positif ( Lamury, 2014 ). Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Kewenangan dan Fungsi BMAI SK Nomor 008/SK/BMAI/1.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Sadan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi  Indonesia (BMAI), pasal  8 Kewenangan dan  Fungsi BMAI  SK Nomor 009 /SK- BMAI/11.2014  tentang  peraturan  dan  prosedur  ajudikasi  Badan  Mediasi  Dan  Arbitrase  Asuransi Indonesia  (BMAI).  Mengenai  Kewenangan  dan  Fungsi  BMAI,  pada  SK  Nomor  001  /SK- BMAI/09.2014  tentang  peraturan  dan  prosedur  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia (BMAI), tidak di bahas secara eksplisit mengenai fungsi dan  kewenangan BMAI,  namun fungsi dan kewenangan BMAI adalah sama seperti pada peraturan dan prosedur baik mediasi maupun ajudikasi.
2. Penyelesaian Sengketa Perasuransian Oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
Kegiatan perasuransian adalah kegiatan yang yang melibatkan dua pihak yakni pihak tertanggung dan pihak penanggung. Dalam praktiknya, kegiatan perasuransian dapat menimbulkan sengketa ( Anam & Fauzi, 2021 ), dimana sengketa ini dapat ditengahi oleh badan yang berwenang yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi. Tidak semua sengketa antar tertanggung dan penanggung dapat di tangani oleh BMAI, saat ini hanya khusus untuk sengketa tuntutan ganti rugi (klaim ganti rugi) atas manfaat polis asuransi jiwa dan polis asuransi umum. Tuntutan (Klaim) asuransi yaitu permintaan yang dibuat oleh nasabah  untuk  perusahaan  asuransi  secara  resmi,  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  pembayaran mengenai kerugian yang didapat. Penyelesaian sengketa atas klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) yang  dilakukan  oleh  BMAI  dilakukan  melalui  3  tahapan  diantaranya:  tahapan  mediasi,  tahapan ajudikasi dan tahapan arbitrase:
• Tahapan  Mediasi,  ialah  Tahap  kesatu  dalam  penyelesaian  sengketa  oleh  BMAI  dengan melibatkan orang ketiga yaitu Mediator, Mediasi tentu melibatkan orang ketiga (perseorangan ataupun berbentuk badan independen) tentunya sifatnya netral tanpa memihak, dan fungsinya yaitu  sebagai  mediator  ( Widjaja,  2002) .  Mediasi  ialah  tahapan  penyelesian  sengketa  yang didalamnya  terdapat  pihak  ke  tiga  yang  bersifat  netral,  dalam  artian  pihak  ketiga  atau  yang disebut  mediator  tersebut  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  membentuk  keputusan. Mediator hanya diperbolehkan menganjurkan usulan alternatif dan para pihaklah pada akhirnya yang memberikan putusannya ( Subagjo, 1996: 8 ).
• Tahap Adjudiksi, merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan jika penyelesaian tahap pertama  yaitu  tahap  mediasi  tidak  terpenuhi,  tahapan  mediasi  melibatkan  orang  ketiga  yang disebut  dengan  Ajudikator.  Berdasarkan  pada  SK  Nomor  009  /SK-BMAI/  11.2014  tentang peraturan dan prosedur ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia menyatakan
penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  kepada  dua  pihak  pada  suatu  hubungan  hukum,  didasari oleh itikad baik serta berlandaskan tata cara yang koorperatif dan non konfrontatif serta tidak menggunkan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  lain  baik  pengadilan  maupun  alternative lainnya.
• Tahapan  Arbitrase,  merupakan  tahapan  penyelesaian  sengketa  keperdataan  berdasarkan perjanjian  arbitrase  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Dalam  penyelesaian  sengketa perasuransian oleh BMAI akan menggunkan peraturan serta prosedur arbitrase yang berdasar pada itikad baik dengan suportif dan non konfrontatif dengan dikesampingkannya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain. BMAI hanya menyelesaiakan sengketa yang ada kaitannya dengan asuransi, hal ini diatur dalam SK No.001/SK/BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi merupakan aturan terkait prosedur arbitrase di Badan Mediasi Asuransi Indonesia.
Sengketa  yang  ditangani  oleh  BMAI  adalah  sengketa  atau  perselisihan  yang  terjadi  kepada tertanggung yaitu pemegang polis dan Penanggungnya yaitu perusahaan asuransi terkait dengan:
a) Adanya suatu ponolakan dalam pembayaran atas klaim yang dikatakan tidak memperoleh suatu pertanggungan atas polis asuransi.
b) Jumlah  nilai  klaim  yang  dituntut  konsumen  asuransi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai yang ditawarkan.
c) Pemulihan suatu polis serta penebusan suatu polis.
d) Permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan.
e) Segala sengketa yang sebelumnya tidak pernah dimohonkan untuk diselesaikan di BMAI serta tidak pernah diselesaikan di Pengadilan Umum.
f) Khusus dalam penanganan suatu sengketa pada tahap mediasi dan ataupun ajudikasi: a. Klaim tuntutannya maksimal Rp. 750.000 untuk klaim asuransi umum. b. Klaim tuntutannya maksimal Rp. 500.000 untuk klaim asuransi jiwa serta asuransi jaminan sosial.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau yang disingkat (BMAI) berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa perasuransian antara tertanggung dan penanggung yang terjadi di Indonesia. BMAI akan menerima semua pengaduan sengketa yang diajukan oleh pihak tertanggung maupun pihak penanggung dan sengketa yang diajukan harus memenuhi syarat penyelesaian oleh BMAI,  BMAI  akan  mengarahkan  kepada  konsumen  apabila  sengketa  yang  diajukan  diluar kewenangan  BMAI,  BMAI  akan  menjadi  perantara  dalam  komunikasi  antara  para  pihak  yang bersengketa.
2.  Penyelesaian  Sengketa  Perasuransian  oleh  Badan  Mediasi  Dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia diselesaikan  melalui  3  tahapan  yaitu,  Tahap  Mediasi,  Tahan  Ajudikasi,  dan  Tahapan  Arbitrase. Tahapan  Mediasi  aialah  teknik  penyelesaian  sengketa  dengan  mengupayakan  musyawarah  dan mufakat antar pemohon dan termohon yang dibantu oleh pihak ketiga yang disebut Mediator, Tahap Ajudikasi  adalah  peyelesaian  sengketa  diluar  pengdilan  yang  di  lakukan  ajudikator  afar menghasilkan  putusan  yang  bisa  diterima  serta  putusannya  mengikat  para  pihak,  serta  Tahap Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang di laksanakan oleh  BMAI  dengan  mempergunakan  peraruran  serta  prosedur  yang  di  dasarkan  atas  perjanjian Arbitrase.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  penulis  berharap  agar  BMAI  dapat  meningkatkan  perannya,  bukan  hanya menangani sengketa namun juga mencegah terjadinya sengketa antar tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (perusahaan asuransi), serta pada Era digital ini diharapkan BMAI berperan aktif dimedia- media  sosial  yang  ada  dengan  tujuan  edukasi  asuransi  dan  juga  sosialisasi  eksistensi  BMAI.  Serta memperluas jangkuan BMAI tidak hanya di Jakarta (Jabodetabek) saja tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.  Selanjutnya,  kepada  penganggung  (perusahaan  asuransi)  seiring  berkembangnya  zaman, pelayanan jasa perasuransian makin beragam sejalan dengan keinginan masyarakat  akan pengolahan risiko. Maka dari itu perusahaan asuransi perlu meningkatkan kinerja perusahaan agar nantinya tidak
ada keluhan mengenai sulitnya mengurus klaim asuransi dan mencegah timbulnya sengketa. Terakhir, penulis  berharap  kepada  masyarakat/tertanggung  (pemegang  polis)  dalam  indusrtri  perasuransian sebaiknya nasabah (pemegang polis) membaca serta memahami terlebih dahulu polis secara detail saat akan membeli produk asuransi agar nantinya tidak terjadi sengketa antara tertanggung dan penanggung.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum. Setara Press, Malang. Anam, S., & Fauzi, R. A. (2021). Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi. Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol.2(1).
Aziz, M. R. (2021). Insurance Alternative Dispute Settlement in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.5(2).
Lamury, F. (2014). Pendirian BMAI. Badan Mediasi Dan ArbitraseAsuransi Indonesia. http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=3 Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Pranada Media Group. Sari, R. D. I. P. (2019). Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pamulang Law Review, Vol.2(1).
Subagjo,  F.  O.  (1996).  Laporan  naskah  akademis  peraturan  perundang-undangan  tentang  keagenan.  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
Susanti, Dyah, O. (2021). Halal Characteristics of Small and Medium Micro Business Products In Patemon Villag Krejengan Sub-District Probolinggo District. Journal Equity of Law and Governance, Vol 1(1).
Widjaja, G. (2002). Alternatif penyelesaian sengketa. Raja Grafindo Persada, Jakarta Williams,  T.,  Durrani,  A  &  Singh,  U.  (2021). the  advance  on  cost  in  arbitration:  reimbursment  of  substituted payment. Journal of International Arbitration, Vol.38(3).