## PERMASALAHAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG 
Rikhi Benindo Maghaz Kejaksaan Republik Indonesia Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan e-mail: rikhi.bm@gmail.com

## Abstract
In  the  case  handling  of  narcotics  abuse,  the  public  prosecutor  at  the  Padang  District Attorney’s Office only proceed articles that had been suspected by the investigator, without proving accurately the status of the narcotics abuser. This research is aiming to understand the handling of narcotics  abuse  and  its  issues  during  the  prosecution  process  at  the  Padang  District  Attorney’s Office.  This  research  is  using  empirical  normative  research  methodology.  Based  on  the  research, the  public  prosecutor  at  the  Padang  District  Attorney’s  Office  did  not  precisely  investigate  and probe material evidence related to the status of the perpetrators of narcotics abuse. As a result, in indictment  letter,  the  case  of  narcotics  abuses  always  being  overlaid  with  the  harsher  indictment articles, namely Article 111, 112, or 114 of Law Number 35 of 2009, which detention be applicable to the perpetrators. Supposing only a single indictment of article 127 is applied, the perpetrator of the narcotics abuse shall not be detained as stipulated in Article 21 paragraph (4) of KUHAP. This condition  is  clearly  detrimental  to  the  narcotics  abuser,  especially  those  people  in  addiction  or victims  of  narcotics  abuse,  where  they should be  placed  at the  Rehabilitation  Institute.  Due to the absence of public prosecutor's meticulous attempt in probing material evidence related to the status of the perpetrators of narcotics abuse, it may cause false sentence declared by the judge.
Keywords: Prosecution; Criminal Acts; Abuse; Narcotics.

## Abstrak
Dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang hanya melanjutkan pasal-pasal yang sudah disangkakan penyidik, tanpa membuktikan dengan cermat status pelaku penyalah guna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penanganan  perkara  tindak  pidana  narkotika  dan  permasalahan  pelaksanaan penuntutan  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Kejaksaan  Negeri  Padang. Penelitian ini  menggunakan metodologi penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penuntut  umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Padang  tidak  meneliti  dan  menggali  bukti-bukti  materil mengenai  status  pelaku  penyalah  guna  narkotika,  sehingga  pada  surat  dakwaan,  selalu  dilapis dengan  dakwaan  pasal  yang  ancaman pidananya lebih  berat yakni  Pasal  111, Pasal  112  maupun Pasal  114  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009,  dengan  alasan  untuk  dapat  diterapkan penahanan  kepada  pelaku,  karena  apabila  hanya  diterapkan  dakwaan  tunggal  Pasal  127,  maka pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika tidak dapat ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, hal ini jelas merugikan pelaku penyalah guna narkotika, terutama bagi pecandu atau  korban  penyalahgunaan,  sebab  terhadap  mereka  seharusnya  ditempatkan  di  Lembaga Rehabilitasi.  Dengan  tidak  adanya  upaya  penuntut  umum  untuk  menggali  bukti-bukti  materil mengenai status pelaku penyalah guna narkotika, akan berdampak pada putusan hakim yang tidak tepat.
Kata Kunci : Penuntutan; Tindak Pidana; Penyalah Guna; Narkotika.
 Naskah diterima: 23 Oktober 2018, direvisi: 27 November 2018, disetujui untuk terbit: 16 Februari 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.104

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  menjelaskan Tindak  Pidana  Narkotika  di  dalam masyarakat telah menunjukan kecenderungan  yang  semakin  kualitatif dengan  korban  yang  meluas,  terutama kalangan  anak-anak,  remaja  dan  generasi muda  pada  umumnya.  Hal  ini  mendasari pemerintah  telah  melakukan  perubahan dari  aturan  yang  lama  yakni  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang
Narkotika. Undang-undang
Nomor  35  Tahun  2009  tidak  saja mengatur  mengenai  aturan  administrasi untuk  ketersediaan  narkotika  sebagai  zat- zat  menunjang  dunia  kesehatan,  tetapi juga  terdapat  aturan  pidana  dalam  hal pemberantasan  terhadap  tindak  pidana narkotika.  Dalam  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  ini  juga  dikenal  dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku  tindak  pidana  penyalah  guna narkotika  yang  dikategorikan  sebagai pecandu.
Jenis-jenis  narkotika  di  kalangan pecandu narkotika bervariasi pula, seiring dengan  berkembangnya  teknologi  dan informasi  (Gilang  Fajar  Shadiq,  2017: 36). Timbulnya penyalahgunaan narkotika adalah  karena  ketersediaan  narkotika tidak  hanya  dalam  hal  kesehatan  dan kepentingan  ilmu  pengetahuan,  tetapi narkotika  digunakan  untuk  kepentingan peredaran gelap narkotika. Secara
sosiologis  dampak  dari  peredaran  gelap narkotika, adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya pelaku penyalah guna narkotika, sehingga dengan meningkatnya  pelaku  penyalah  guna narkotika tersebut akan berdampak kepada  kecanduan,  dan  akibat  dari kecanduan tersebut akan membuat kebutuhan akan narkotika tersebut meningkat, kemudian para pelaku pengedar  narkotika  akan  mendapatkan keuntungan  yang  besar  dari  bisnis peredaran gelap narkotika tersebut.
Menurut  Sudarto,  fungsi  hukum pidana  dibedakan  menjadi  dua  yaitu fungsi  umum  dan  fungsi  khusus.  Fungsi umum  hukum  pidana  sama  seperti  fungsi hukum  pada  umumnya  yaitu  mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan  tata  tertib  dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah  melindungi  kepentingan  hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya  dengan  sanksi  berupa pidana  (Eddy.  OS.  Hiariej,    2016:  34). Berdasarkan fungsi hukum yang
dikemukakan Sudarto tersebut memberikan  pemahaman,  bahwa  hukum pidana berfungsi sebagai instrumen mengatur  hidup  kemasyarakatan  dan menyelenggarakan  tata  tertib  dalam masyarakat, serta juga berfungsi memberikan  perlindungan  kepentingan hukum  bagi  pelaku  yang  melakukan perbuatan  pidana  tersebut,  dengan  cara memberikan  sanksi  berupa  pidana  bagi pelaku. Namun sebaliknya apabila pelaksanaan aturan hukum tidak
dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum dengan  baik,  maka  fungsi  hukum  tidak akan tercapai.
Salah  satu  faktor  penegakan  hukum tersebut  adalah  aparat  penegak  hukum yang  bertugas  menerapkan  aturan  hukum yang  berlaku.  Memberikan  pelayanan yang adil, memberikan perlindungan pada masyarakat  dan  para  saksi,  baik  untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun  pada  saat    pemeriksaan    di sidang pengadilan,  serta penerapan sanksi pidana  merupakan  suatu  operasionalisasi hukum  ( ius  operatum )  berhubungan dengan  kewenangan  penegakan  hukum (Wisnu Djati Dewangga, 2014: 67). Salah satu  aparat  penegak  hukum  tersebut adalah  pihak  Kejaksaan  selaku  penuntut umum.  Sebagaimana  asas dominus  litis , penuntut umum mempunyai peran sebagai pengendali  perkara  dalam  penanganan suatu perkara tindak pidana.
Peran  sentral  penuntut  umum  dalam penanganan  perkara  pidana,  terletak  pada kewenangan  penuntut  umum  dalam  hal menyatakan  berkas  penyidikan  perkara tersebut lengkap dan kemudian melakukan  proses  penuntutan  perkara tersebut  ke  pengadilan.  Dalam  kasus narkotika,  Kejaksaan  mempunyai  peran penting  dalam  melakukan  penuntutan  di sidang  pengadilan  untuk  membuktikan kesalahan  terdakwa.  Terdakwa  akan diputus  bebas  apabila  terdapat  kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup. Penuntutan yang tidak dilaksanakan  dengan  memenuhi  bukti- bukti  yang cukup  atau  tidak terpenuhinya Pasal  183  KUHAP  akan  berdampak
kekaburan  sehingga  berdampak  terhadap penghukuman terdakwa. (Cardiana Harahap,  2016:  15).  Sebagai  pihak  yang hanya  bertindak  sebagai  yang  menyetujui dimulainya  penyidikan  dan  menerima berita  acara  penyidikan,  mengakibatkan penuntut  umum  hanya  bertindak  sebagai lembaga penuntutan. Yang paling dominan  menjadi  permasalahan  dalam penuntutan  adalah  kendala-kendala  yang dihadapi  tentang fakta di lapangan, sebab secara  langsung  penuntut  umum  tidak bisa  melakukan  penyidikan  terhadap kasus-kasus  narkotika  di  lapangan  (Tri Wahyu Kusuma Negara, 2017: 309).
Permasalahan  penuntutan  perkara Tindak  Pidana  Narkotika  juga  terjadi  di Kejaksaan Negeri Padang. Untuk
membahas permasalahan penanganan perkara  tindak  pidana  narkotika  pada Kejaksaan  Negeri  Padang,  telah  diambil sampel  3  perkara  yang  telah  ditangani oleh  penuntut  umum  pada  Kejaksaan Negeri  Padang,  yakni  pada  perkara  atas nama terdakwa Mardianto Pgl. Anto, Eka Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl.  Andi    dan Yohanes  Salim  Pgl.  Aseng.  Ketiga perkara  ini  dijadikan  sampel  penelitian ini,  karena  walaupun  ada  pembagian kategori  pelanggar  dalam  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika, namun penuntut  umum  menerapkan  pasal  yang tidak seharusnya diberikan kepada pelaku penyalah guna narkotika. Penuntut umum hanya  melanjutkan  pasal-pasal  yang sebelumnya  sudah  di  sangkakan  oleh penyidik,  tanpa  membuktikan  dengan cermat  status  pelaku  tindak  pidana tersebut  sebagai  pecandu  narkotika,  yang
kemudian  hal  itu  berujung  pada  putusan pidana  penjara  oleh  pengadilan  (hakim). Seharusnya  aparat  penegak  hukum  dapat lebih  jeli  lagi  melihat  amanat  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  dan regulasi  lainnya  yang  mengatur  tentang penanganan  penyalah  guna  narkotika. Sudah  jelas  dikatakan  dalam  Pasal  54 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya   bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan narkotika
untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial,  hal  itu  diperkuat  lagi oleh  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.  Peraturan  pemerintah  ini
bertujuan  untuk  memenuhi  hak  pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Ketentuan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula  oleh  para  aparat  penegak  hukum mengingat peraturan pemerintah termasuk dalam hirarki perundang-undangan.
Pada perkara penyalahgunaan narkotika, penuntut umum selalu mendakwa pelaku penyalah guna narkotika  dengan  ketentuan  yang  jauh lebih  berat,  yaitu  dengan  pasal  111  atau pasal  112  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009.  Padahal  ketentuan  pidana untuk  pelaku  penyalah  guna  narkotika telah  diatur  pada  Pasal  127  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  4 tahun,  bahkan  apabila  pelaku  penyalah
guna  narkotika  tersebut  adalah  pecandu, maka  hakim  dapat  memberikan  putusan berupa rehabilitasi.
Karena  belum  ada  kajian  atau penelitian  tentang  hal  ini  sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini,  agar  penanganan  perkara  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  dapat terlaksana  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.      Adapun  perumusan  masalah dalam  penulisan  ini  adalah: bagaimana penanganan perkara tindak pidana narkotika  di  Kejaksaan  Negeri  Padang dan bagaimana analisa terhadap pelaksanaan  penuntutan  perkara  tindak pidana  penyalah  guna  narkotika  di Kejaksaan Negeri Padang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum (legal  research). Menurut  F. Sugeng  Istanto,  penelitian  hukum  adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan  khusus  pada  ilmu  hukum. (F.  Sugeng  Istanto,  29:  2005).  Dalam penelitian  ini,  pendekatan  masalah  yang akan digunakan adalah pendekatan normatif  empiris  ( applied  law  research ) yakni  penggabungan  antara  pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan  unsur  empiris.  Metode penelitian  normatif-empiris  bermula  dari ketentuan  hukum  positif  tertulis  yang diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in concreto dalam  masyarakat,  sehingga dalam  penelitiannya  selalu  terdapat  dua tahap  kajian  (Abdulkadir  Muhammad, 2004: 52), yaitu:
a. Tahap pertama, adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
b. Tahap  kedua,  adalah  penerapan  pada peristiwa in  concreto guna  mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Penerapan  tersebut  dapat  diwujudkan
melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan  pemahaman  realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif  yang  dikaji  telah  dijalankan secara patut atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penanganan Perkara
Tindak Pidana  Narkotika  Di  Kejaksaan Negeri Padang Penuntut  umum  pada  Kejaksaan Negeri Padang tidak pernah
menempatkan  Pasal  127  berdiri  sendiri (dakwaan  tunggal),  tetapi  selalu  disertai atau dengan pasal lain, terutama pasal 111 (untuk  jenis  tanaman)  atau  pasal  112 (untuk  jenis  bukan  tanaman)  yang merupakan  pasal  yang  mengatur  sebagai pemilik,  yang  menyimpan  atau  yang menguasai  narkotika.  Untuk  membahas permasalahan  penanganan  perkara  tindak pidana  narkotika  pada  Kejaksaan  Negeri Padang,  telah  diambil  sampel  3  perkara yang telah ditangani oleh penuntut umum pada  Kejaksaan  Negeri  Padang,  yakni pada perkara atas nama terdakwa Mardianto Pgl. Anto, Eka Tyza
Effriyandi,  SP  Pgl.  Andi    dan  Yohanes Salim  Pgl.  Aseng.  Ketiga  perkara  ini dipilih,  karena  ketiga  perkara  tersebut memliki  konstruksi  kasus  yang  sama, namun  dalam  penanganannya,  penuntut
umum  di  Kejaksaan  Negeri  Padang ditangani  dengan  cara  yang  berbeda,  hal ini berdampak kepada tuntutan pidana dan putusan pidana kepada pelaku.

## 1.1. Perkara  Atas  Nama  Mardianto Pgl. Anto
Bahwa  kasus  posisi  singkat  perkara dengan  terdakwa  atas  nama  Mardianto Pgl.  Anto  ini  adalah,  awalnya  pada  hari Kamis  tanggal  09  Februari  2017  sekira pukul 21.30 Wib terdakwa Mardianto Pgl. Anto  mendatangi  saudara  Imam  (DPO) dengan  tujuan  untuk  membeli  1  paket narkotika  jenis  ganja  yang  terbungkus plastik putih, kemudian terdakwa membawa  1  paket  ganja  tersebut  ke rumahnya, sesampai di rumahnya terdakwa  mengambil  daun  ganja  kering tersebut  dan  dicampur  dengan  tembakau pada 1 batang rokok merk Class Mild lalu ujungnya  dibakar  terdakwa.  Kemudian terdakwa  menghisap  asapnya  seperti orang  merokok.  Setelah  itu  terdakwa membagi  1  paket  narkotika  tersebut menjadi  4  paket  ukuran  sedang  dan  3 paket ukuran kecil. Kemudian pada pukul 23.30 Wib datang anggota kepolisian dari Polresta  Padang,  dimana  sebelumnya pihak Polresta Padang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa tersebut. Pada saat itu anggota Polresta Padang langsung menggeledah  rumah  terdakwa,  dari  hasil penggeledahan  ditemukan  barang  bukti ganja.
Dalam  Berkas  Penyidikan  Perkara dari Polresta Padang Nomor: BP/43/III/2017/Satresnarkoba  Tanggal  10 Februari  2017,  terdakwa  diajukan  oleh
penyidik Polresta Padang dengan
sangkaan  Pasal  114  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  (sebagai pelaku  yang  membeli  atau  menerima narkotika golongan I), lalu Pasal 111 ayat (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  (sebagai  pelaku  yang  memiliki, menyimpan  atau  menguasai  narkotika golongan I) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 (sebagai  pelaku  penyalah  guna  narkotika golongan  I).  Kemudian  penuntut  umum melimpahkan perkara tersebut ke
Pengadilan Negeri Padang, dengan
dakwaan  berbentuk  subsidaritas  yakni Dakwaan  Primair  Pasal  114  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009, subsidiair  Pasal  111  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009,  lebih subsidiair  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Pada  tahap  pra  penuntutan,  penuntut umum  yang  meneliti  berkas  perkara  ini, juga  tidak  memberikan  petunjuk  (P-19) kepada  penyidik  untuk  mengungkap status  penyalah  guna  narkotika  dari terdakwa ini.  Bahwa dengan kewenangan penuntut  umum  dalam  meneliti  berkas penyidikan  perkara,  seharusnya  dapat melakukan pra penuntutan dengan mengembalikan berkas penyidikan perkara tersebut kepada penyidik Polresta Padang  dengan  petunjuk  agar  penyidik melengkapi
bukti-bukti penyidikan dengan menelusuri status terdakwa Mardianto  pgl.  Anto,  terutama  dalam mengungkap keterlibatan terdakwa dalam peredaran  gelap  narkotika.  Walaupun penuntut umum tidak memberikan
petunjuk kepada penyidik untuk mengungkap pembuktian keterlibatan terdakwa  Mardianto  Pgl.  Anto  dalam peredaran gelap narkotika, namun demikian  dalam  surat  dakwaan,  penuntut umum  tetap  menerapkan  Pasal  114  ayat (1) sebagai  dakwaan primair. Jaksa Nazif Firdaus,  sebagai  penuntut  umum  dalam perkara  ini,  menilai  penerapan  Pasal  114 dalam dakwaan primair adalah berdasarkan  alat  bukti  keterangan  saksi Harry  Akmal  dan  Dino  Riki  Revalino (kedua  saksi  merupakan  anggota  Polresta Padang  yang  menangkap  terdakwa)  serta keterangan terdakwa Mardianto pgl. Anto. Menurut  Jaksa  Nazif  Firdaus,  dengan adanya  alat  bukti  yang  menerangkan bahwa  terdakwa  telah  menerima  1  (satu) paket  narkotika  jenis  ganja  dari  saudara Imam  (DPO)  tersebut,  dinilai  telah  tepat untuk  menerapkan  Pasal  114  tersebut sebagai  dakwaan primair, walaupun tidak ada  upaya  untuk  membuktikan  secara materiil  mengenai  keterlibatan  terdakwa dalam peredaran gelap narkotika.
Bahwa  pada  Dakwaan  Subsidiair, penuntut  umum  menerapkan  Pasal  111 ayat  (1).  Pasal  111  tersebut  diterapkan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Polresta Padang dan saksi dari warga yang menyaksikan penangkapan terdakwa serta didukung dengan keterangan terdakwa Mardianto pgl. Anto, didapatkan fakta  bahwa  barang  bukti  narkotika  jenis ganja  tersebut  ada  dalam  penguasaan terdakwa, disimpan terdakwa dalam kotak rokok  merk Class  Mild dan  diletakkan terdakwa  di  atas  meja  ruang  tamu  di rumahnya.  Selanjutnya  pada  dakwaan
lebih subsidiair, penuntut umum menerapkan Pasal 127, hal ini berdasarkan  fakta-fakta  penyidikan  yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi- saksi  dari  anggota  Polresta  Padang  yang menangkap  terdakwa,  saksi  warga  yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa  dan  dari  keterangan  terdakwa, serta  alat  bukti  surat  berupa  Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari
Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor:  SKHP/568/II/RS.  Bhayangkara tanggal  10  Februari  2017  menyatakan bahwa
urine terdakwa positif mengandung THC (ganja).
Bahwa  alat  bukti  yang  diajukan penuntut  umum  ke  persidangan  yakni saksi  Harry  Akmal  (anggota  Polresta Padang  yang  melakukan  penangkapan) saksi  Anwar  (anggota  Polresta  Padang yang melakukan penangkapan), dan saksi Yetimar  Pgl.  Yet  (Ketua  RT  yang menyaksikan
penggeledahan
dan penangkapan terdakwa), kemudian dengan  alat  bukti  surat  berupa  Berita Acara  Analisis  Laboratorium  Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 1767/NNF/2017 yang menerangkan
bahwa  barang  bukti  berupa  daun  ganja kering  yang  ditemukan  saat  terdakwa ditangkap, positif mengandung ganja, lalu alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang  Bukti  dari  PT.  Pegadaian  Cabang
Padang Nomor: 125/023100/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang menerangkan total barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa adalah  seberat  9,19  gram,  serta  alat  bukti surat  berupa  Surat  Keterangan  Hasil
Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/568/II/RS. Bhayangkara tanggal 10
Februari  2017  menyatakan  bahwa  urine terdakwa positif mengandung THC
(ganja),  alat  bukti  keterangan  terdakwa yang  mengakui  barang  bukti  tersebut adalah miliknya, serta berdasarkan barang bukti  yang  ditemukan  dari  terdakwa  saat penangkapan.
Bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang diajukan  ke  persidangan,  penuntut  umum membuktikan  dakwaan  lebih  subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a. Analisa yuridis penuntut  umum  menuntut  dakwaan  lebih subsidiair,  adalah  karena  berdasarkan fakta persidangan, didapatkan fakta bahwa  barang  bukti  narkotika  jenis  ganja yang ditemukan saat penangkapan terdakwa  adalah  sisa  pakai  dari  terdakwa dan  akan  digunakan  terdakwa  untuk dirinya  sendiri,  bukan  untuk  dijual  lagi, hal  ini  diperkuat  dengan  barang  bukti berupa  3  (tiga)  lembar  kertas  vapir  yang merupakan  alat  untuk  melinting  ganja. Alat  bukti  lain  yang  membuktikan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika adalah Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan  Urine  dari  Rumah  Sakit Bhayangkara  Padang  yang  menyatakan urine  terdakwa  positif  mengandung  THC (ganja).  Analisa  yuridis  penuntut  umum yang  menyatakan,  perbuatan  terdakwa tidak terbukti melanggar Dakwaan Primair  Pasal  114  ayat  (1)  adalah  karena perbuatan  terdakwa  tidak  didukung  alat bukti  yang  cukup  sebagaimana  Pasal  184 KUHAP, karena tidak ada saksi-saksi dan alat  bukti  lainnya  yang  menyatakan
terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis ganja tersebut.
Di  persidangan  tersebut,  penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan  lebih  subsidiair  Pasal  127  ayat (1) sebagai pelaku penyalah guna narkotika  golongan  I  dengan  tuntutan selama  2  (dua)  tahun  penjara.  Bahwa kemudian majelis  hakim pada Pengadilan Negeri  Padang  yang  menangani  perkara tersebut  memutus  dengan  dakwaan  pasal yang sama, namun dengan putusan pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

## 1.2. Perkara  Atas  Nama  Eka  Tyza
Effriyandi, SP Pgl. Andi
Bahwa  kasus  posisi  singkat  perkara dengan  terdakwa  atas  nama  Eka  Tyza Effriyandi, SP Pgl. Andi, adalah pada hari Rabu  tanggal  20  Juli  2016  sekitar  pukul 13.00  Wib,  terdakwa  menghubungi  sdr. Ganteng  (Daftar  Pencarian  Orang/DPO). Terdakwa  menanyakan  paket  narkotika jenis  ganja  kepada  sdr.  Ganteng  (DPO), saat  itu  sdr.  Ganteng  menjawab  masih ada,  setelah  itu  sdr.  Ganteng  langsung menyuruh  terdakwa  untuk  menunggu  di Jalan  Simpang  Jakarta,  dan  tidak  lama setelah  itu  sdr.  Ganteng  datang  dan terdakwa  langsung  menyerahkan  uang sebanyak  Rp.30.000,-  (tiga  puluh  ribu rupiah) kepada sdr. Ganteng dan pada saat itu sdr. Ganteng langsung menyerahkan 1 (satu)  paket  kecil  narkotika  jenis  ganja, kemudian  terdakwa  membawa  ganja tersebut  pulang  kerumahnya  di  Jalan Semarang  Blok  I  No.04  Wisma  Indah  IV
Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
Sesampainya di rumah, terdakwa langsung  menggunakan  narkotika  jenis dengan  cara  mencampurnya  dengan tembakau,  lalu  sisa  ganja  tersebut disimpan terdakwa kedalam kaleng rokok merk Gudang Garam Surya lalu diletakkan  diatas  meja  makan.  Sekitar pukul  15.30  Wib  saksi  Ahmad  Drajat Bara  Putra  Pgl.  Jeki  datang  kerumah terdakwa.  Kemudian  sekitar  pukul  17.45 Wib  saksi  Ahmad  Drajat  Bara  Putra  Pgl. Jeki dan saksi Muhammad Riza Pgl. Adek melinting  ganja  kering  yang  sebelumnya disimpan  oleh  terdakwa  di  dalam  kaleng rokok Gudang  Garam ,  lalu  pada  saat saksi  Ahmad  Drajat  Bara  Putra  Pgl.  Jeki dan  saksi  Muhammad  Riza  Pgl.  Adek melinting  ganja  kering,  datang  aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap  terdakwa  bersama  dengan  saksi Ahmad  Drajat  Bara  Putra  Pgl.  Jeki.  Pada saat  penggeledahan,  aparat  kepolisian menemukan  barang  bukti  berupa  1  (satu) batang  rokok Sampoerna yang  berisikan daun,  biji  ganja  kering  yang  dicampur tembakau  yang  ditemukan  di  atas  meja dalam  kamar  rumah,  1  (satu)  batang rokok U  Bold yang  berisikan  daun,  biji ganja  kering  yang  telah  dicampur  dengan tembakau  diatas  meja  ruang  keluarga,  2 (dua) buah potongan ranting ganja kering yang  masih  ada  biji,  daunya  ditemukan dalam  kaleng  rokok Gudang  Garam Surya yang terletak di anak tangga rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna pemeriksaan  lebih  lanjut.  Kemudian dilakukan  pemeriksaan  terhadap  urine terdakwa, dan berdasarkan Surat Keterangan  Hasil  Pemeriksaan  Urine
Nomor: SKHP/60/VII/2016/RS.
Bhayangkara  tanggal  20  Juli  2016  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  Adli
Dokter  Pemerintah  pada  Rumah  Sakit Bhayangkara  Padang,  didapatkan  hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung  THC  (ganja).  Berdasarkan keterangan terdakwa Eka Tyza Effriyandi, SP  Pgl.  Andi  pada  poin  16  BAP penyidikan  perkara  tersebut,  menyatakan bahwa  barang  bukti  narkotika  jenis  ganja yang ia miliki dan simpan tersebut adalah untuk dikonsumsinya sendiri, dan ia telah mengonsumsi  narkotika  jenis  ganja  sejak tahun  2014  atau  sejak  2  tahun  sebelum ditangkap dalam perkara ini.
Dalam  berkas  penyidikan  perkara, penyidik  tidak  menerapkan  ketentuan Pasal  54,  Pasal  103,  dan  Pasal  127  ayat (2)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  untuk  menentukan  kategori penyalah  guna  dari  terdakwa  Eka  Tyza Effriyandi,  SP  Pgl.  Andi.  Hal  ini mengakibatkan  status  terdakwa  tersebut tidak diketahui, apakah termasuk penyalah  guna  biasa,  pencandu  atau korban penyalahgunaan narkotika. Bahwa dengan  kewenangan  penuntut  umum dalam meneliti berkas penyidikan perkara, seharusnya mengembalikan berkas penyidikan perkara tersebut kepada  penyidik  Polresta  Padang  dengan petunjuk  agar  melengkapi  bukti-bukti penyidikan  dengan  menelusuri  status terdakwa  Eka  Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl. Andi,  apakah  termasuk  penyalah  guna narkotika  biasa,  pecandu  atau  korban penyalahgunaan narkotika, sehingga ketentuan  Pasal  54,  Pasal  103,  dan  Pasal
127  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  dapat  diterapkan dalam perkara ini.
Berdasarkan keterangan dari penuntut umum  perkara  ini,  tidak  diberikannya petunjuk kepada penyidik untuk menentukan  status  terdakwa,  adalah karena  adanya  surat  dari  Kepala  Badan
Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)
Sumatera
Barat Nomor: R/267/IX/Ka/RH.00.00/2016/BNP-SB tanggal  13  September  2016.  Dalam  surat tersebut, pada pokoknya menyatakan hasil rekomendasi  asesment  terpadu  terhadap terdakwa  Eka  Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl. Andi, secara medis menyebutkan terdakwa  adalah  pecandu  narkotika  dan tim  hukum  BNNP  menyatakan  terdakwa tidak  ada  indikasi  terlibat  dalam  jaringan peredaran  gelap  narkotika,  sehingga  Tim Asessment  Terpadu  BNNP  Sumatera Barat  merekomendasikan  terdakwa  Eka Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl.  Andi  untuk dilakukan  rehabilitasi  di  dalam  Lembaga Rehabilitasi  RSJ  HB  Sa’anin  Padang sambil  menunggu  proses  hukum.  Atas dasar  surat  rekomendasi  dari  BNNP Sumatera  Barat  tersebut,  penuntut  umum menilai terdakwa Eka Tyza Effriyandi, SP Pgl.  Andi  tidak  perlu  dikumpulkan  alat bukti  lain,  seperti  dari  keterangan  saksi, ahli  atau  terdakwa  untuk  mengetahui status  terdakwa,  karena  telah  jelas terdakwa  merupakan  sebagai  pecandu narkotika.
Dengan adanya bukti permulaan yang membuktikan  bahwa  terdakwa  Eka  Tyza Effriyandi,  SP  Pgl.  Andi  secara  nyata sebagai  pelaku  pelaku  penyalahgunaan
narkotika dengan status pecandu, seharusnya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat
menerapkan dakwaan tunggal yakni Pasal 127  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  namun demikian  dalam  surat  dakwaan  perkara ini, penuntut umum tetap melapis perkara ini  dengan  dakwaan  subsidaritas  Pasal 114 ayat (1), subsidiair Pasal 111 ayat (1), lebih subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Bahwa sebagaimana hasil
rekomendasi asessment Tim BNNP Sumatera  Barat  dalam  Surat  Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/267/IX/Ka/RH.00.00/2016/BNNP-SB tanggal  13  September  2016  yang  pada pokoknya menyatakan Eka Tyza
Effriyandi,  SP  Pgl.  Andi  tidak  ada indikasi  terlibat  jaringan  peredaran  gelap narkotika,  serta  melihat  barang  bukti narkotika  jenis  ganja  yang  berbentuk lintingan  dengan  tembakau  sebatang rokok, seharusnya terhadap terdakwa Eka Tyza Effriyandi, SP Pgl. Andi, tidak tepat diterapkan  Pasal  114  ayat  (1),  maupun Pasal  111  ayat  (1)  di  dalam  dakwaannya. Hal  ini  karena  bukti-bukti  yang  terdapat dalam berkas penyidikan perkara ini, telah nyata  menunjukkan  terdakwa  Eka  Tyza Effriyandi, SP Pgl. Andi sebagai pecandu narkotika,  bahkan  Tim  Asesment  BNNP Sumatera Barat merekomendasikan terdakwa  Eka  Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl. Andi  untuk  ditempatkan  di  Lembaga Rehabilitasi, artinya dalam surat dakwaan terdakwa  Eka  Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl.
Andi  lebih  tepat  diterapkan  dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai pelaku penyalah guna narkotika golongan I.
Berdasarkan keterangan penuntut umum  perkara  ini,  tidak  diterapkannya dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a  dalam  surat  dakwaan,  adalah  karena untuk  kepentingan  penahanan  terdakwa. Hal  ini  diterapkan  karena  Pasal  127  ayat (1)  huruf  a  mempunyai  ancaman  paling lama  penjara  selama  4  tahun,  sehingga apabila diterapkan dakwaan tunggal Pasal 127  ayat  (1)  huruf  a,  maka  terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan.  Untuk  dilakukan  penahanan diperlukan pasal dakwaan yang mengandung  ancaman  5  tahun  penjara atau  lebih,  sehingga  atas  dasar  inilah penuntut  umum  perkara  ini  menerapkan dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dapat diterapkan kepada terdakwa.
Bahwa  kemudian  dalam  pembuktian di  persidangan,  berdasarkan  alat  bukti tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa  dengan  dengan  Dakwaan  Lebih Subsidiair  Pasal  127  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  (sebagai pelaku penyalah guna narkotika golongan I)  dengan  tuntutan  selama  1  (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan dengan memerintahkan  kepada  terdakwa  untuk menjalani  Rehabilitasi  di  Rumah  Sakit Jiwa  HB.  Sa’anin  Padang.  Berdasarkan wawancara dengan penuntut umum perkara  tersebut  yakni  Jaksa  Ekky  Rizky Asril alasan penuntut umum membuktikan  Dakwaan  Lebih  Subsidiair
sebagai  pelaku  penyalah  guna  narkotika golongan  I  adalah  karena  sewaktu ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika  tersebut,  selain  itu  berdasarkan alat  bukti  surat  berupa  Surat  Kepala
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/267/IX/Ka/RH.00.00/2016/BNNP-SB tanggal 13 September 2016, merekomendasikan terdakwa untuk
dilakukan Rehabilitasi  di dalam  Lembaga Rehabilitasi RSJ HB Sa’anin Padang, atas hal inilah penuntut umum pada perkara ini menuntut  terdakwa  untuk  menjalani rehabilitasi.  Bahwa  kemudian  majelis hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Padang yang menangani perkara tersebut memutus  dengan  dakwaan  pasal  yang sama,  namun  dengan  putusan  pidana badan  selama  1  (satu)  tahun  penjara dengan  masa  rehabilitasi  di  dalam Lembaga  Rehabilitasi  RSJ  HB  Sa’anin Padang selama 6 (enam) bulan.
1.3. Perkara Atas Nama Yohanes Salim pgl. Aseng bin Nurtanto Salim
Bahwa  kasus  posisi  singkat  perkara ini  adalah,  pada  hari  Rabu  tanggal  25 November  2015,  saksi  Syukri  dan  saksi Hengki  Efendi  yang  merupakan  anggota Satresnarkoba  Polresta  Padang  mendapat informasi  bahwa  terdakwa  melakukan penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi Syukri bersama anggota Satresnarkoba Polresta Padang mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa anggota Satresnarkoba langsung melakukan
penangkapan terhadap  terdakwa  yang  sedang  duduk  di dalam rumahnya, lalu dilakukan
penggeledahan  dan  ditemukan  1  (satu) buah  kotak  rokok  merk  U  Mild  warna putih  biru  berisikan  1  (satu)  paket  besar shabu,  1  (satu)  buah  bong  terbuat  dari botol  plastik  berisikan  air  terpasang  pipet kaca  pirek  dan  karet  kompeng,  1  (satu) buah mencis dan 1 (satu) buah kaca pirek di  atas  meja  rumah  terdakwa.  Pada  saat ditanyakan oleh petugas kepolisian, terdakwa  mengakui  bahwa  semua  barang bukti  tersebut  adalah  milik  dan  dalam penguasaan  terdakwa,  kemudian  petugas kepolisian  melakukan  penyitaan  terhadap barang  bukti  yang  ditemukan  tersebut. Berdasarkan  Berita  Acara  Penimbangan Nomor:  868/023100/2015  tanggal  2 Desember 2015 di PT Pegadaian (Persero)  Cabang  Terandam  Padang barang  bukti  berupa  1  (satu)  paket  besar yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan  butiran  kristal  bening  diduga narkotika  jenis  shabu  dengan  total  berat bersih  4,09  gram  dan  Berita  Acara Analisis  Laboratorium  Barang  Bukti Narkotika  No.  Lab:  11358/NNF/2015 tanggal  8  Desember  2015  bahwa  barang bukti  tersebut  Positif  Metamfetamina  dan terdaftar  dalam  Golongan  I  Nomor  Urut 61  Lampiran  I  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.
Dalam  Berkas  Penyidikan  Perkara dari Polresta Padang Nomor: BP/126/XII/2015/Satresnarkoba tanggal 25  November  2015,  terdakwa  diajukan oleh  penyidik  dengan  pasal  sangkaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35  Tahun  2009,  Pasal  112  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 dan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian perkara  tersebut  dinyatakan  lengkap  (P- 21)  oleh  penuntut  umum.  Selanjutnya penuntut  umum  melimpahkan  perkara tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Padang dengan  surat  pelimpahan  perkara  acara pemeriksaan  biasa,  dengan  dakwaan berbentuk  subsidaritas  yakni  Dakwaan Primair  Pasal  114  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35  Tahun  2009,  Lebih  Subsidiair  Pasal 127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  terdakwa  Yohanes  Salim  pgl. Aseng  bin  Nurtanto  Salim  di  tingkat penyidikan,  menjelaskan  bahwa  terdakwa telah  menjadi  penyalah  guna  narkotika jenis  shabu  sejak  tahun  2014  dan  ia menjelaskan  juga  telah  menggunakan narkotika  jenis  shabu  untuk  diri  sendiri sebanyak  lebih  kurang  30  kali.  Berkaitan dengan  penerapan  ketentuan  Pasal  54, Pasal  103,  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3) Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009, penyidik  tidak  menggali  pembuktian perkara  ini  dalam  hal  untuk  menentukan status  penyalah  guna  dari  terdakwa Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin  Nurtanto Salim.  Dalam  berkas  penyidikan  perkara, penyidik  tidak  ada  meminta  keterangan para  saksi,  terdakwa,  ahli  maupun  alat bukti  surat  untuk  mengetahui  status terdakwa  Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin Nurtanto  Salim,  apakah  sebagai  penyalah guna  biasa,  pecandu,  korban  penyalah guna  narkotika  atau  terlibat  dalam peredaran gelap narkotika.
Dengan tidak diterapkannya ketentuan  Pasal  54,  Pasal  103,  Pasal  127 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  oleh penyidik,  seharusnya  penuntut  umum dapat  melakukan  pra  penuntutan  dengan mengembalikan berkas penyidikan perkara tersebut kepada penyidik Polresta Padang  dengan  petunjuk  agar  penyidik melengkapi bukti-bukti penyidikan dengan menelusuri status terdakwa, apakah  termasuk  pengguna  narkotika biasa, pecandu atau korban penyalahgunaan.  Berdasarkan  keterangan dari  penuntut  umum  perkara  ini,  tidak diberikannya  petunjuk  kepada  penyidik untuk menentukan status terdakwa sebagai  penyalah  guna  biasa,  pecandu atau  korban  penyalahgunaan  narkotika, adalah karena penuntut umum berpedoman kepada Surat Edaran
Mahkamah  Agung  RI  (SEMA)  Nomor:
04  Tahun  2010  Tanggal  7  April  2010 Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,
Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,  pada  poin  2  huruf  b  pada pokoknya menyatakan klasifikasi penyalah  guna  yang  dapat  ditempatkan pada  Lembaga  Rehabilitasi  adalah  ketika tertangkap  tangan,  berat  barang  bukti narkotika  jenis  shabu  yang  ditemukan ketika  ditangkap  tidak  melebihi  1  (satu) gram.  Apabila  dikaitkan  dengan  jumlah barang  bukti  shabu  yang  ditemukan  pada perkara ini, berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah 4,09 gram (empat koma nol sembilan gram), sehingga berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI
(SEMA) Nomor: 04 Tahun 2010 Tanggal
7  April  2010,  terdakwa  tidak  tepat dikatakan  sebagai  penyalah  guna,  karena berat  barang  bukti  narkotika  jenis  shabu lebih  dari  1  gram.    Alasan  lain  dari penuntut  umum  perkara  ini  adalah berdasarkan  fakta  yang  terdapat  dalam perkara  ini,  barang  bukti  narkotika  jenis shabu tersebut merupakan barang yang di titip  oleh  seseorang  yang  bernama Sipayung  Pgl.  Payung  (DPO),  dalam  hal ini  penuntut  umum  telah  menemukan bukti permulaan yang menyatakan terdakwa  terkait  dalam  peredaran  gelap narkotika.
Bahwa  alasan  penuntut  umum  yang mendasari  kepada  SEMA  Nomor:  04 Tahun  2010  Tanggal  7  April  2010  dan analisa  penuntut  umum  yang  menyatakan bahwa  terdakwa  terlibat  dalam  peredaran gelap narkotika, sehingga tidak diperlukan  lagi  menggali  bukti-bukti  lain untuk  mengetahui  status  dari  terdakwa, hal  ini  tidak  tepat  dalam  hal  upaya menentukan  status  terdakwa  Yohanes Salim  pgl.  Aseng  bin  Nurtanto  Salim, sehingga  tidak  terdapat  fakta-fakta  untuk menentukan  apakah  Yohanes  Salim  pgl. Aseng  bin  Nurtanto  Salim  termasuk pencandu  atau  korban  penyalah  guna narkotika.  Kondisi  ini  jelas  merugikan Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin  Nurtanto Salim,  karena  apabila  ternyata  dirinya merupakan pecandu atau korban penyalah guna narkotika, maka ia berhak mendapatkan rehabilitasi.
Ketidakcermatan penuntut umum dalam  menerapkan  ketentuan  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang
Narkotika  pada  perkara  ini,  berdampak dalam  penerapan  dakwaan  pada  perkara ini. Penuntut umum menerapkan dakwaan subsidaritas,  dengan  Pasal  114  ayat  (1), subsidiair  dan  Pasal  112  ayat  (1),  lebih subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a.
Penuntut umum pada perkara ini dari awal  telah  menilai  terdakwa  Yohanes Salim  pgl.  Aseng  bin  Nurtanto  Salim bukan sebagai penyalah guna biasa, tetapi dinilai  telah  terlibat  dalam  peredaran gelap narkotika, mengakibatkan penerapan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a sebagai  pelaku  penyalah  guna  narkotika golongan  I  hanya  sebagai  pelapis  saja. Dikatakan  sebagai  pasal  pelapis  saja, adalah  fakta  penyidikan  yang  diakomodir penuntut  umum  di  tahap  penuntutan  dan diajukan ke persidangan adalah perbuatan terdakwa  dalam  hal  menerima  titipan  1 paket narkotika jenis shabu dan menyimpannya di rumah terdakwa, padahal  pada  faktanya  (berdasarkan keterangan  para  saksi  dan  keterangan terdakwa)  ia  ditangkap  ketika  sedang menggunakan  narkotika  jenis  shabu tersebut. Adapun fakta yang menerangkan barang  bukti  narkotika  jenis  shabu tersebut  adalah  titipan  dari  orang  lain, hanya  berdasarkan  keterangan  terdakwa semata  yang  tidak  didukung  oleh  alat bukti lain.
Implikasi tidak dioptimalkannya penerapan ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terhadap  penyalah  guna  oleh  penuntut umum,  berdampak  kepada  pembuktian perkara  ini  di  persidangan.  Bahwa  pada persidangan  perkara  ini,  penuntut  umum
telah menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidiair  Pasal  112  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Alasan penuntut  umum  membuktikan  dakwaan subsidiair tersebut adalah karena berdasarkan  fakta  persidangan  penuntut umum  menilai  ketika  saksi-saksi  dari anggota  Polresta  Padang  melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan  1  (satu)  buah  kotak  rokok merk U Mild warna putih biru berisikan 1 (satu)  paket  besar  shabu,  1  (satu)  buah bong  terbuat  dari  botol  plastik  berisikan air  terpasang  pipet  kaca  pirek  dan  karet kompeng,  1  (satu)  buah  mencis  dan  1 (satu) buah kaca pirek di atas meja rumah terdakwa  dan  pada  saat  ditanyakan  oleh petugas  kepolisian  terdakwa  mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik  dan  dalam  penguasaan  terdakwa yang  diperoleh  terdakwa  dari  Sipayung (DPO).  Bahwa  terdakwa  dituntut  dengan pidana  penjara  selama  8  (delapan)  tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Kemudian berdasarkan pembuktian penuntut umum dalam perkara ini, majelis
hakim  memutus  terdakwa  dengan  pasal dakwaan subsidiair sesuai dengan tuntutan  penuntut  umum,  namun  dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan
Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-
(satu  milyar  rupiah)  subsidiair  3  (tiga) bulan penjara.
2. Analisa  pelaksanaan  penuntutan perkara  Tindak  Pidana  Penyalah Guna  Narkotika  di  Kejaksaan Negeri Padang
Berdasarkan uraian terhadap penanganan perkara tindak pidana narkotika  dari  3  sampel  perkara  tersebut, dapat  dianalisa  bahwa  penuntut  umum pada  Kejaksaan  Negeri  Padang,  secara materil  selalu  menerapkan  dakwaan berbentuk  subsidaritas,  walaupun  pada kenyataannya  terdapat  perbedaan  dalam pembuktian.  Dari  ketiga  perkara  tersebut, pada prinsipnya terdapat kesamaan dalam perbuatan  para  terdakwa,  yakni  sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menggunakan  narkotika  terlebih  dahulu. Namun  demikian  dalam  pembuktian perkara  ini  terdapat  perbedaan  terhadap pasal  yang  dibuktikan  oleh  penuntut umum. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap perkara narkotika,  khususnya  terhadap  pelaku penyalah  guna  narkotika  tidak  berjalan maksimal,  yang  ditandai  dengan  masih maraknya  perkara  narkotika  di  Kota Padang.
Penelitian  berkas  penyidikan  oleh penuntut  umum  pada  Kejaksaan  Negeri Padang  pada  tahap  pra  penuntutan  tidak dilakukan  secara  optimal  dalam  upaya menerapkan  ketentuan  Pasal  54,  Pasal 103,  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan  narkotika.  Kondisi  ini dapat  merugikan  pelaku,  terutama  dalam penerapan  pemidanaan.  Kerugian  nyata dari pelaku penyalah guna narkotika yang
merupakan  pecandu,  adalah  apabila  tidak diterapkan
rehabilitasi, maka
penempatannya  di  sel  tahanan  dan  di penjara adalah hal yang sangat tidak tepat. Situasi  ini  menyebabkan  pelaku  pecandu narkotika tidak akan sembuh dari ketergantungannya,  bahkan  ia  dapat bertemu dengan para narapidana pengedar narkotika  atau  narapidana  penyalah  guna narkotika  lainnya  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Hal ini dapat menyebabkan narapidana pecandu
narkotika  tersebut,  sulit  untuk  keluar  dari ketergantungannya  dengan  narkotika.  Hal ini  menjadi  penyebab  maraknya  terjadi penyelundupan  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Permasalahan tidak optimalnya penuntut umum dalam upaya menerapkan ketentuan  Pasal  54,  Pasal  103,  Pasal  127 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika, berdampak kepada penyusunan surat  dakwaan.  Bahwa  penuntut  umum pada  Kejaksaan  Negeri  Padang  selalu mendakwa pelaku penyalah guna narkotika  dengan  ketentuan  yang  jauh lebih  berat,  yaitu  dengan  pasal  111  atau pasal  112  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  dengan  ancaman  hukuman penjara  minimal  4  tahun,  maksimal  12 tahun, dan denda minimal Rp 800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah), maksimal  Rp.8.000.000.000,-  (delapan milyar  rupiah).  Padahal  ketentuan  pidana untuk  pelaku  penyalah  guna  narkotika telah  diatur  pada  Pasal  127  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  dengan
ancaman  pidana  penjara  untuk  narkotika golongan I paling lama 4 tahun, golongan II  paling  lama  2  tahun  dan  golongan  III dengan paling lama 1 tahun, tanpa adanya ancaman  pidana  denda,  bahkan  apabila pelaku  penyalah  guna  narkotika  tersebut adalah  pecandu,  maka  hakim  dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi.
Bahwa dengan dicantumkannya pasal-pasal  yang  lebih  berat  kepada pelaku  tindak  pidana  penyalah  guna narkotika,  baik  oleh  penyidik,  penuntut umum  hingga  ke  tahap  persidangan, secara  teori  hukum  pembuktian  telah merugikan pelaku penyalah guna narkotika,  karena  telah  diterapkannya ketentuan  pasal  yang  tidak  tepat.  Bahwa pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk  memperlihatkan  kebenaran  suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan suatu kebenaran,  melaksanakan,  menandakan, menyaksikan serta meyakinkan (M. Yahya  Harahap,    2012:  252-255).
Pembuktian pada dasarnya tidak hanya di persidangan semata. Pembuktian kesalahan seseorang pada dasarnya sudah dimulai  di  tahap  penyidikan.  Penentuan seseorang  sebagai  tersangka  di  tingkat penyidikan,  adalah  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan bukti permulaan cukup itulah kemudian penuntut  umum  di  tahap  penuntutan menentukan  perkara  tersebut  layak  atau tidak  diajukan  ke  persidangan.  Bahkan sebenarnya  aspek  hukum  pembuktian asasnya  sudah  dimulai  sejak  tahap penyelidikan  perkara  pidana.  Tahap pembuktian  sudah  dimulai  dari  tahap
penyelidikan,  karena  pada  tahap  ini penyelidik  bertugas  untuk  mencari  dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga  sebagai  tidak  pidana  guna  dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Syaiful  Bakhri,  2009:  37).  Moeljatno dalam  pandangannya  terhadap  putusan, menyatakan  bahwa  agar  putusan  hakim menjadi  putusan  yang  tepat,  maka  hakim tidak  dapat  memakai  suatu  keadaan  yang abstrak  dan  umum,  terhadap  perkara tertentu  diperlukan  penelitian  yang  rapi dan  konkret,  agar  seluruh  fakta  yang mungkin  diketahui  secara  objektif  di waktu  itu,  dan  berpengaruh  terhadap akibat suatu kejadian,
ikut dipertimbangkan sehingga dapat diketahui batasan  antara  syarat  dan  musabab (Moeljatno, 2008: 105).
Penyusunan dakwaan terhadap perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  yang  selalu  disusun  secara subsidaritas,  dengan  menempatkan  pasal tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika sebagai  pasal  yang  paling  terakhir, menandakan penuntut umum pada Kejaksaan  Negeri  Padang  tidak  dapat menerapkan  aspek  hukum  pembuktian dengan  tepat.  Fungsi  penuntut  umum sebagai dominius litis (pengendali perkara),  tidak  hanya  menerima  begitu saja  pasal-pasal  yang  diajukan  penyidik dalam  berkas  penyidikan.  Kewenangan penuntut umum dalam meneliti penyidikan perkara tindak pidana di tahap pra penuntutan, seharusnya dapat menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dalam  menangani  perkara  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Hal
yang mendasar dalam penanganan perkara tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika, adalah penerapan ketentuan Pasal 54, 103 dan  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, kemudian ketentuan dari PERJA Nomor: 029/A/JA/12/2015, sehingga apabila penuntut umum dengan benar menerapkan  ketentuan  tersebut  dengan tepat  maka  penerapan  dakwaan  yang berlapis-lapis  terhadap  terdakwa  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  tidak akan terjadi.
Dari  3  sampel  perkara  tersebut, terdapat cara pembuktian yang bervariatif. Hal  ini  berujung  kepada  pembuktian  dan vonis dari majelis hakim. Hal yang paling nyata  terlihat  adalah  pada  perkara  atas nama  Mardianto  pgl.  Anto  dan  perkara atas  nama  Yohanes  Salim  pgl.  Aseng. Apabila  dikaitkan  dengan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  RI  (SEMA)  Nomor: 04  Tahun  2010    dan  Peraturan  Jaksa Agung Nomor: 029/A/JA/12/2015, seharusnya terdakwa Mardianto pgl. Anto dibuktikan  dengan  pasal  yang  sama diterapkan  kepada  terdakwa  Yohanes Salim pgl. Aseng, hal ini dilihat dari berat barang  bukti  narkotika  yang  ditemukan dari terdakwa, seharusnya tidak dikatakan sebagai pelaku penyalah guna narkotika.
Dengan  dicantumkannya  pasal-pasal yang  lebih  berat  dalam  pasal  dakwaan penuntut  umum,  dapat  merugikan  si pelaku,  karena  apabila  pelaku  tindak pidana  penyalah  guna  narkotika  tersebut terbukti  bersalah  dengan  Pasal  127 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009, maka  seharusnya  pelaku  tindak  pidana
penyalah  guna  narkotika  tersebut  tidak dapat  diterapkan penahanan pada dirinya, baik  di  tingkat  penyidikan  hingga  ke tingkat  persidangan.  Hal  ini  karena ancaman  pidana  Pasal  127  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  paling lama  hanya  4  (empat)  tahun  penjara, sehingga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  21 ayat  (4)  huruf  a  KUHAP,  yang  pada pokoknya  menyatakan  penahanan  hanya dapat  dikenakan  terhadap  terdakwa  atau terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  penjara  lima tahun  atau  lebih.  Sedangkan  dalam  Pasal 21  ayat  (4)  huruf  b  diperinci  mengenai tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan  penahanan  walaupun  ancaman pidananya  tidak  sampai  5  (lima)  tahun penjara,  dalam  hal  ini  tindak  pidana penyalah  guna  narkotika  yang  diatur dalam Undang-undang Narkotika tersebut tidak diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b  KUHAP  sebagai  pasal  yang  dapat dilakukan penahanan, sehingga penahanan  yang  dikenakan  terhadap terdakwa  atau  terdakwa  di  luar  tindak pidana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  21 ayat  (4)  KUHAP  adalah  tindakan  yang bertentangan  dengan  undang-undang  (M. Yahya  Harahap:  2012).  Dalam  hal  ini apabila  dilakukan  penahanan  kepada pelaku yang benar-benar hanya melakukan  penyalah  guna  narkotika  atau lazim  disebut  sebagai  pengguna  saja, bertentangan  dengan  asas due  process  of law . Due  process  of  law dalam  system peradilan  pidana  adalah  sebagai  suatu proses  hukum  yang  baik,  benar  dan  adil. Sehingga  penahanan  yang  dikenakan terhadap  terdakwa  atau  terdakwa  di  luar
tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang (Moeljatno, 2008: 55).
Berdasarkan teori hukum pembuktian dalam  hal  untuk  membuktikan  tentang benar  tidaknya  terdakwa  melakukan perbuatan  yang  didakwakan,  merupakan bagian  yang  terpenting  dalam  proses Hukum Acara Pidana. Berakibat fatal jika pelaku  yang  didakwa  melakukan  tindak pidana, namun di persidangan ia dibuktikan tidak sesuai dengan perbuatannya.  Dalam  Hukum  Acara Pidana,  kebenaran  materil  adalah  tujuan dari  pembuktian  suatu  perkara  pidana. Apabila  dilihat  dari  fakta  penanganan perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  di  Kejaksaan  Negeri  Padang, dengan tidak diterapkannya secara optimal  oleh  penuntut  umum  ketentuan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 dalam hal penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, mengakibatkan putusan hakim perkara ini tidak  menemukan  kebenaran  materil. Misalnya pada perkara terdakwa Yohanes Salim pgl. Aseng bin Nurtanto, kebenaran materil  yang  dimaksud  dalam  perkara  ini adalah, pada faktanya terdakwa ditangkap ketika  sedang  menggunakan  narkotika jenis  shabu  dan  urine  terdakwa  juga positif mengandung narkotika jenis shabu. Artinya  pembuktian  penuntut  umum  dan majelis hakim perkara ini yang menyatakan  terdakwa  terbukti  menguasai atau  menyimpan  narkotika  jenis  shabu, secara  materil  tidak  sesuai  dengan  sikap batin dan fakta perbuatan terdakwa.
Bahwa apabila dalam perkara Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin  Nurtanto penuntut umum berupaya mencari kebenaran  materil  untuk  menentukan status terdakwa apakah termasuk penyalah  guna  biasa,  terlibat  peredaran gelap  narkotika  atau  hanya  korban penyalahgunaan  narkotika,  maka  arah pembuktian dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan
mendekati  kepada  sikap  batin  dan  niat terdakwa.  Dilihat  dari  fakta  perbuatan terdakwa  pada  perkara  ini,  penuntut umum  sangat  perlu  mencari  bukti-bukti untuk  menentukan  status  penyalah  guna terdakwa, sehingga dapat diketahui tujuan terdakwa  Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin Nurtanto  Salim  menerima  titipan  1  paket narkotika jenis  shabu tersebut.  Dalam hal ini penuntut umum tidak menggali apakah terdakwa  Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin Nurtanto  Salim  menerima  keuntungan materi  dari  tindakannya  menerima  titipan paket shabu tersebut, sehingga tidak dapat ditentukan secara jelas keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkotika.
Apabila  dikaitkan  dengan  tindakan terdakwa  yang  menggunakan  sebagian narkotika  jenis  shabu,  penuntut  umum perlu mengetahui apakah terdakwa Yohanes  Salim  pgl.  Aseng  bin  Nurtanto Salim dalam keadaan kecanduan terhadap narkotika  jenis  shabu,  sehingga  penuntut umum  seharusnya  dapat melakukan asesmen kepada terdakwa Yohanes Salim pgl.  Aseng  bin  Nurtanto  Salim.  Dalam penanganan  perkara  ini,  penuntut  umum dan  majelis  hakim  terkesan  “bermain
aman”  dengan  menyatakan  terdakwa terbukti  dalam  hal  menguasai  atau menyimpan narkotika jenis shabu. Permasalahan  inilah  yang  menyebabkan Pasal  112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) sebagai  “pasal  keranjang  sampah”  atau “pasal  karet”,  karena  pasal  ini  dinilai tidak  memenuhi  asas lex  certa dan  asas lex  stricta (Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012).
Proses  hukum  akan  tercipta    apabila masing-masing  institusi  penegak  hukum, tidak semata melaksanakan kewenangannya sesuai  dengan  yang telah diatur,  namun  semua  hak  seseorang  yang disangka  atau  didakwa  dapat  dipenuhi sebagaimana  ketentuan  yang  ada,  serta asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi  proses  hukum  yang  adil tersebut  dapat  diterapkan,  meskipun  asas atau  prinsip  tersebut  tidak  merupakan peraturan  hukum  positif  (Muladi,  1998:
5).
Berkaitan  dengan  teori  keadilan, filosof  Aristoteles  memperkenalkan  teori etis  dalam  bukunya  yang  berjudul
" Retorica dan  " Ethicanikomachea .  Teori ini  berpendapat  bahwa    tujuan  hukum  itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan  di  sini  adalah ins  suum  quique tribuere , yang artinya memberikan kepada  setiap  orang  apa  yang  menjadi bagian  atau  haknya  (Dudu  Duswara, 2002:  23).  Teori  tersebut  menerangkan bahwa  apabila  seseorang  melakukan kesalahan,  maka  keadilan  secara  korektif berupaya  memberi  kompensasi  yang memadai  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Jika suatu kejahatan dilakukan, maka
hukuman yang sepantasnya perlu diberikan  pada  si  pelaku.  Prinsip-prinsip itu  adalah  hukuman  harus  memperbaiki kejahatan,  ganti  rugi  harus  memperbaiki kerugian  dan  memulihkan  keuntungan yang tidak sah.
Dalam  menentukan  pelaku  tindak pidana  narkotika,  harus  melihat  bukti- bukti  yang  terkuat  dalam  suatu  tindak pidana, hal ini terkait dengan istilah actus reus dan mens  rea dari  si  pelaku  dalam melakukan  perbuatannya  tersebut.  Dalam prakteknya, penerapan pasal 111 atau 112 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 dalam  dakwaan  penuntut  umum  kepada pelaku  penyalah  guna  narkotika  tentu akan merugikan terdakwa, karena apabila niat  dan  sikap  batin  terdakwa  tersebut nyata-nyata  hanya  untuk  menggunakan narkotika  saja,  seharusnya  terdakwa haruslah  diterapkan  Pasal  127  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009,  bahkan apabila tindakan terdakwa karena pengaruh kecanduan, maka terdakwa pada dasarnya  punya  hak  untuk  mendapatkan rehabilitasi.  Supaya  tidak  terjerat  lagi dalam  lingkungan  yang  membahayakan masa depannya, diperlukan konsep penghukuman  yang  menimbulkan  sifat jera, disertai dengan program  rehabilitasi, yaitu  pendidikan/pembinaan  (Asrianto Zainal,  2013:  15).  Namun  demikian, permasalahan  lain  yang  dihadapi  dalam penerapan  tindakan  rehabilitasi  terhadap pelaku pecandu narkotika tidak hanya dari aparat  penegak  hukum,  tetapi  kurangnya fasilitas  rehabilitasi disetiap  daerah, menjadi  kendala  yang  dialami  dalam
menuntut  rehabilitasi  (Fredi  Wahyu Putra Adhyaksa,  2017: 7).
Penjatuhan hukuman atau pemidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana narkotika,  juga  merupakan  kontrol  sosial bagi kehidupan masyarakat. Bahwa putusan  hakim  yang  tepat  dan  memenuhi rasa  keadilan  masyarakat,  pada  perkara tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika, akan meningkatkan efektifitas pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika tersebut.  Apabila  kembali  pada  tujuan hukum  pidana  secara  sederhana  adalah untuk  menemukan  kebenaran  materil. (Bambang Waluyo, 2004: 89)

## KESIMPULAN
1. Untuk membahas permasalahan penanganan  perkara  tindak  pidana narkotika  pada  Kejaksaan  Negeri Padang,  telah  diambil  sampel  3 perkara  yang  telah  ditangani  oleh penuntut  umum  pada  Kejaksaan Negeri  Padang,  yakni  pada  perkara atas  nama  terdakwa    Mardianto  Pgl. Anto,  Eka  Tyza  Effriyandi,  SP  Pgl. Andi  dan Yohanes Salim Pgl. Aseng. Dari  hasil  penelitian  terhadap  ketiga perkara tersebut, penuntut umum pada Kejaksaan  Negeri  Padang    tidak pernah menempatkan Pasal 127 berdiri  sendiri  (dakwaan  tunggal), tetapi selalu disertai atau dengan pasal lain,  terutama  pasal  111  (untuk  jenis tanaman)  atau  pasal  112  (untuk  jenis bukan  tanaman)  yang  merupakan pasal  yang  mengatur  sebagai  pemilik, yang menyimpan atau yang
menguasai  narkotika.  Ketiga  perkara ini  dipilih,  karena  ketiga  perkara
tersebut  memiliki  konstruksi  kasus yang  sama,  namun  ditangani  dengan cara  yang berbeda-beda oleh penuntut umum  di  Kejaksaan  Negeri  Padang, hal  ini  berdampak  kepada  tuntutan pidana  dan  putusan  pidana  kepada pelaku.
2. Bahwa penuntut umum pada Kejaksaan  Negeri  Padang  dalam penerapan  ketentuan  materil  untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana penyalahgunaan
narkotika  sebagaimana  yang  diatur pada  Pasal  54,  Pasal  103  dan  Pasal 127  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009,  tidak  diterapkan  secara  cermat oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang. Penuntut umum hanya menerima  status  pelaku  sebagaimana yang telah di sangkakan oleh penyidik dalam  berkas  penyidikan  perkara tersebut,  tanpa  menggali  bukti-bukti materil mengenai status pelaku
penyalah  guna  narkotika  tersebut, sebagai penyalah guna biasa, pecandu, korban  penyalahgunaan  atau  terlibat dalam  peredaran  gelap  narkotika, tanpa menggali status pelaku, sehingga  secara  materil  tidak  dapat ditentukan  pelaku  tersebut  apakah termasuk  penyalah  guna  narkotika biasa, pecandu atau korban penyalahgunaan  narkotika.  Selain  itu, penuntut umum, tidak pernah
menerapkan  dakwaan  tunggal  Pasal 127  kepada  pelaku  tindak  pidana penyalah guna, alasan penuntut umum adalah untuk alasan penahanan.
Karena  apabila  hanya  diterapkan
dakwaan  tunggal  Pasal  127,  maka pelaku  tindak  pidana  penyalah  guna narkotika tidak dapat ditahan sebagaimana  ketentuan  Pasal  21  ayat (4)  KUHAP,  hal  ini  jelas  merugikan pelaku  penyalah  guna  narkotika, terutama  bagi  pecandu  atau  korban penyalahgunaan, sebab terhadap mereka  seharusnya  ditempatkan  di Lembaga Rehabilitasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  kepada  semua  pihak  yang telah  mendukung  penulisan  artikel  ini, terutama  kepada  Bapak  Prof.  Dr.  Elei Danil,  SH.,  MH  dan  Dr.  Sukanda  Husin, SH. LLM selaku dosen pembimbing tesis dan  penulisan  artikel  ini,  serta  kepada tenaga pengajar dan teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku-buku:
Bambang Waluyo, Pidana dan
Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Dudu  Duswara  Machmudin, Ilmu  Hukum Sebuah  Sketsa ,  Refika  Aditama, Bandung, 2000.
Eddy.  OS.  Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma, 2016.
F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum , CV. Ganda, Yogyakarta, 2005.
M. Yahya Harahap, Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,  Sinar  Grafika ,  Jakarta,
2000.
------, Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Jakarta, Rieneka Cipta, 2008.
Jurnal:
Asrianto  Zainal, Penegakan  Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika
Ditnjau  Dari  Aspek  Kriminologi , Jurnal Al Ad’li, Vol.6, 2013.
Cardiana  Harahap, Peranan  Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan
Tindak  Pidana  Narkotika ,  USU Law Jurnal, Vol.4, 2017. Fredy Wahyu Putra Adhyaksa, Implementasi  Pasal  54  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika Terhadap Penuntutan  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika , Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2017. Gilang  Fajar  Shadiq, Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika New Pshycoactive Substance Berdasarkan Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika , Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.1, 2017.
Wisnu  Djati  Dewangga, Penegakan
Hukum  Tindak  Pidana  Narkotika
Dengan  Pelaku  Angota  Kepolisian , Jurnal Jurisprudence, Vol.4, 2014.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana
(KUHP) (Lembaran
Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1958
Nomor 127).
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1981 Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3209).
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 143). Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 67). Peraturan  Jaksa  Agung  RI  (PERJA) Nomor:  029/A/JA/12/2015  Tentang
Petunjuk
Teknis Penanganan Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015 Nomor 1961).