## VISI  ZAKAT  PADA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
Oleh: Rahmah Maulidia

## STAIN Ponorogo Jawa
Email: maulidia77@yahoo.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  optimalisasi  visi  dan  peran  zakat  sebagai  penggerak pembangunan  bangsa.  Serta  agen  perubahan  di  bidang  sosial,  ekonomi, pendidikan, terutama dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak. Di tengah-tengah  masalah  yang  dialami  anak-anak  di  Indonesia,  dalam  bentuk kekerasan fisik dan psikologis, putus sekolah, dan pelacuran anak, upaya serius telah  dilakukan  lembaga  zakat  di  negara  dengan  serangkaian  program pendidikan seperti beasiswa dan pembentukan sebuah sekolah gratis bagi anak- anak  miskin.  Langkah-langkah  konkret  selaras  dengan  pemikiran  Gabriela Mistral,  pemenang  Nobel  dan  diplomat  pendidik  dari  Chili,  yang  mengatakan bahwa besok sudah terlambat, hal yang paling penting bagi anak-anak saat ini. Hari  tulang  anak  terbentuk,  darahnya  sedang  dibuat,  dan  perasaannya  sedang dibangun).
Kata kunci : Zakat, hak asasi anak, Pendidikan dan Lembaga Zakat.

## Abstract
This article discusses the optimization of the vision and the role of  zakat as a driving the development  of  the  nation.  As  well  as  agents  of  change  in  the  social,  economic, educational,  especially  in  the  fulfillment  of  the  right  to  education  for  children.  In  the midst  of  the  problems  that  plagued  children  in  Indonesia,  in  the  form  of  physical  and psychological violence, dropout, and child prostitution, serious attempts have been made by  zakat  institutions  in  the  country  with  a  series  of  education  programs  such  as scholarships and the establishment of a free school for poor children. The concrete steps in tune with the thinking of Gabriela Mistral, Nobel laureate and diplomat educators from Chile,  who  said  that  tomorrow  was  too  late,  the  most  important  thing  for  children  is today. Today the child bone being formed, his blood is being made, and his feelings are being built.
Keywords: Zakat, human rights of children, education and zakat institution.

## A. Pendahuluan
Kondisi  lemah  ekonomi  akan  menyebabkan  masalah  sosial.  Keluarga miskin  tidak  bisa  memberikan  pendidikan  yang  layak  pada  anak-anak  mereka dengan  baik.  Ketidakterdidikan  itu  tentu  berdampak  pada  rendahnya
pengetahuan,  juga  ketidakmampuan  memahami  nilai-nilai  moral.  Selain  itu, resesi  ekonomi  acapkali  menyebabkan  masyarakat  melakukan  kejahatan  dan gelap  mata  melakukan  pelanggaran  hukum  akibat  keringnya  moral-spiritual sekaligus desakan akan kebutuhan hidup sehari-hari. 1
Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran adalah hak dasar bagi anak.  Asrorun  Ni‟am  Sholeh  menyatakan  bahwa  hak  dasar  anak  adalah  hak agama,  hak  mendapatkan  kesehatan  yang  layak,  memperoleh  pendidikan  dan sosial. Dan yang tak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan  dan  diskriminasi. 2 Lebih  lanjut  menurutnya,  kekerasan  anak  masih mendominasi  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak  Indonesia dalam  rentang  tahun  2010,  171  kasus  pengaduan  yang  masuk  KPAI  sebanyak 67,8%  terkait  dengan  kasus  kekerasan,  dan  17%  terkait  dengan  kasus  anak bermasalah  dengan  hukum.  Sisanya  terkait  kasus  anak  dalam  situasi  darurat, kasus  eksploitasi,  kasus traficking ,  dan  kasus  diskriminasi.  Dari  data  tersebut, tambahnya,  jenis  kekerasan  yang  paling  banyak  terjadi  kepada  anak  adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus), 3 kekerasan fisik sebanyak 25% (29 kasus),  penelantaran  sebanyak  20,7%  (24  kasus),  dan  kekerasan  psikis8,6%  (10 kasus).  Data    tersebut  menunjukkan  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat dalam memberikan perlindungan anak. 4
Sementara itu jumlah anak putus sekolah di negeri ini setiap tahun masih terjadi.  Celakanya  dari  tingkat  SD-SMA  cukup  besar.  Pada  2010  saja  angkanya mencapai 1,08 juta anak. Angka ini naik 30 persen dibanding tahun sebelumnya yang 750.000 siswa. 5 Sementara itu di Jawa Timur, angka buta huruf juga sebesar
1 Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib, “The Impact of  Zakat on Social life of Muslim Society,” dalam Pakistan Journal of Islamic Research No. 8, 2011, h. 87.
2 Dalam  perspektif  agama,  hak  anak adalah  hak  atas  nasab,  hak  atas  kehidupan  layak, hak  atas  susuan,  hak  atas  pengasuhan,  Lihat  Wahbah  az-Zuh}aili>>>>, al-Fiqh  al-Islami>>>  wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr al-Islamy, 1997), I/h. 7246.
3 Indonesia  telah  mengesahkan    Undang-undang  RI  Nomor  10  Tahun  2012  tentang Pengesahan  Optional  Protocol  To  The  Convention  On  The  Rights  Of  The  Child  On  The  Sale  Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak)
4 www.madina-sk.com, diunduh 5 Juli 2011.
5 http://www.harianterbit.com/2012/08/02/tahun-ini-1-juta-anak-indonesia-putus- sekolah/, diunduh pada 3 Desember 2012.
11,48  persen. 6 Angka  ini  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  kota-kota  lain  seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung yang berada pada kisaran angka 4 persen.
Di  seluruh  dunia,  banyak  anak-anak  kehilangan  pendidikan  karena berbagai  macam  sebab,  antara  lain  mereka  dipaksa  bekerja,  mereka  korban perang,  keluarga  mereka  tidak  mampu  membayar  biaya  sekolah,  dan  adanya diskriminasi rasisme yang merusak hak mereka memeroleh pendidikan. 7
Menurut  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  RI,  anak-anak  korban  perang  niscaya  akan  tumbuh  dengan  jiwa  yang terluka, dijejali dengan setumpuk dendam kesumat yang tak akan hilang kapan pun.  Pengalaman  telah banyak  membuktikan  bahwa  anak-anak  korban  perang biasanya  tumbuh  menjadi  tentara  anak  yang  menakutkan,  mereka  bahkan  tak jarang  menjadi  bagian  dari  pasukan  berani  mati  yang  rela  bunuh  diri  asalkan memperoleh kepuasan karena berhasil membunuh lawan yang telah merenggut nyawa  orangtua,  teman,  dan  orang-orang  yang  mereka  cintai.  Bagi  anak-anak yang menjadi korban perang, situasi konflik yang hadir di sekitar mereka bahkan bukan tidak mungkin justru menjadi proses pembelajaran dan bentuk sosialisasi tindak  kekerasan  yang  paling  masif  dan  mengindoktrinasi.  Menangani  anak- anak  yang  menjadi  korban  perang  dengan  bantuan  kemanusiaan  dan  layanan kesehatan  untuk  merehabilitasi  luka-luka  fisik,  benar  untuk  jangka  pendek memang diperlukan. 8
Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  dan  lembaga  masyarakat  dalam mengatasi  angka  putus  sekolah  di  tanah  air  antara  lain  dengan  memberikan serangkaian beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu, pemerintah
6 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&not ab=5, diunduh pada 1 Desember 2012.
7 Data UNICEF menyatakan jika 400 anak tewas terbunuh  akibat bentrokan yang terjadi di Suriah dalam kurun 11 bulan . Jumlah tersebut diperkirakan bertambah mengingat penembakan bertubi-tubi  yang  dilakukan  oleh  pasukan  tentara  pro  pemerintah  terutama  di  kawasan  Homs, Suriah. Yaman  juga  menjadi  salah  satu  negara  Timur  Tengah  yang  masih  dilanda  konflik.  Data UNICEF mencatat 57% dari 12 juta anak di Yaman mengalami kekurangan gizi (malnutrisi) kronis, itu persentase tertinggi di dunia setelah Afghanistan. Tahun 2012, perhitungan UNICEF menges- timasi sekitar 750 ribu anak di Yaman akan mengalami malnutrisi akut. Dua pertiga dari jumlah anak-anak  itu  berisiko  menghadapi  kematian  atau  gangguan  fisik  dan  kognitif  seumur hidup. http://www.centroone.com/news/2012/11/4v/melongok-nasib-miris-anak-anak-di- negara-konflik/printpage, diunduh pada 10 Maret 2012.
8 www.menepp.go.id, diunduh pada 10 Maret 2012.
pada  tanggal  29  Mei  1996  mencanangkan  Gerakan  Nasional  Orang  Tua  Asuh (GN-OTA). 9 Lembaga  GN-OTA juga  menerima donasi  berupa  zakat.  Lembaga- lembaga  zakat  juga  memiliki  kepedulian  pada  dunia  pendidikan.  Antara  lain Dompet  Dhuafa,  Rumah  Zakat,  Lembaga  Manajemen  Infaq  (LMI) 10 dan  di Ponorogo muncul LAZ Umat Sejahtera.
Tulisan  ini  bermaksud  mengeksplorasi  dukungan  serius  lembaga  zakat pada pemenuhan hak asasi anak, utamanya hak dalam memeroleh pendidikan. Gagasan  ini  sejalan  dengan  komitmen  negara  dalam  pemenuhan  target Millenium  Develompment  Goals . 11 Langkah-langkah  program  tersebut  patut mendapatkan  apresiasi  dan  dukungan  semua  pihak.  Meski  saat  ini  lembaga zakat  di  tanah  air  tengah  gusar  mengenai  pasal-pasal  dalam  Undang-undang zakat  yang  dirasa  sangat  merugikan.  Untuk  itulah  diskusi  artikel  ini  diawali dengan pro-kontra Undang-undang zakat dilanjutkan dengan ulasan kontribusi zakat bagi pemenuhan hak pendidikan anak sekaligus tantangan yang dihadapi, lalu diakhiri dengan kesimpulan dan penutup.

## B. Pro Kontra Terhadap Undang-Undang Zakat Terbaru
9 www.gn-ota.or.id , diunduh  pada1 Desember 2012.
10 Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam , (Ponorogo: StainPo Press, 2011), h. 123.
11 Komitmen  Muslim  pada  pencapaian  MDGs  juga  terlihat  pada  digelarnya  event conference Linking Muslim Giving to MDGs di Conference Hall No. 1, North Lawn Building 16    November  2012,  New  York,  dengan  presenter  M  Yaqub  Mirza  dari  Sterling
Management  Group  yang  mengangkat  tema Significance of  Zakat  in  Islam dan  Dato‟  Mohammad Mat Hassan Esa, CEO, World Zakat Organization Interim Secretariat (WZO), Malaysia.
Untuk  konteks  perkembangan  MDGs  di  Indonesia  dapat  dibaca  pada  Laporan  MDGs 2008,  “Mari  Kita  Suarakan  MDGs”.Tujuan  kedua  MDGs  adalah  mewujudkan  pendidikan  dasar untuk semua. Target 2A: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Terdapat dua indikator yang relevan.  Pertama,  untuk  tingkat  partisipasi  di  sekolah  dasar,  Indonesia  telah  mencapai  angka 94,7%.  Berdasarkan  kondisi  ini,  kita  dapat  mencapai  target  100%  pada  2015.  Indikator  kedua berkaitan  dengan  kelulusan,  yaitu  proporsi  anak  yang  memulai  kelas  1  dan  berhasil  mencapai kelas  5  sekolah  dasar.  Untuk  Indonesia,  proporsi  tahun  2004/2005  adalah  81%.  Namun,  sekolah dasar  berjenjang  hingga  kelas  enam.  Karena  itu,  untuk  Indonesia  lebih  pas  melihat  pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari  Departemen  Pendidikan  Nasional  berdasarkan  data  pendaftaran  sekolah.  Berbeda  dengan Susenas (2004), yang menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%. Indikator ketiga untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Dalam hal ini, nampaknya kita  cukup  berhasil  dengan  pencapaian  99,4%.  Meskipun  demikian,kualitas  melek  huruf  yang sesungguhnya  mungkin  tidak  setinggi  itu  karena  tes  baca  tulis  yangditerapkan  oleh  Susenas terbilang sederhana.
Secara  etimologi  zakat  berarti  bersih,  suci,  tumbuh,  berkembang  dan beres. 12 Secara terminologi zakat adalah nama terhadap sebagian dari harta yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nisab ) untuk dibagikan  kepada  kelompok  tertentu  ( mustahiq )  dengan  persyaratan  tertentu pula. 13
Sebuah studi yang dilakukan oleh Ford Foundation di beberapa Negara mayoritas Muslim pada tahun 2004 seperti di Mesir, Turki dan Indonesia, tingkat pembayaran  zakat  yang  dilakukan  setiap  Muslim  bervariasi  dengan menempatkan  Indonesia,  dalam  skala  persentase  kesadaran  penduduknya, sebagai  pembayar  yang  tertinggi  di  antara  tiga  Negara  Muslim,  yaitu  61%, sementara Mesir  dan  Turki  hanya  43  dan  40  persen.  Ini  artinya  secara  potensi, tingkat  kesadaran  masyarakat  Indonesia  dalam  membayar  zakat  cukup  tinggi. Survey  yang  dilakukan  pada  6000  penduduk  Muslim  di  beberapa  Negara, mayoritas  umat  Islam  Mesir,  Malaysia  dan  Indonesia  sekitar  80-90  persen membayarkan zakatnya, sementara di Kazakhstan, Pakistan dan Turkey berkisar antara 50-60 persen. 14
Sebelum  diundangkan  Undang-undang  zakat  terbaru,  lembaga  zakat  di tanah  air  telah  memiliki  regulasi  berupa  UU  No  38  Tahun  1999. 15 Namun Undang-undang  tersebut  menyisakan  persoalan.  Bentuk-bentuk  kelemahan dalam  pengelolaan  zakat  adalah  sebagai  berikut: pertama , Kelemahan Pengelolaan  Zakat  dari  Aspek  Yuridis . Berdasarkan  aspek  yuridis  terdapat kelemahan  di  dalam  pelaksanaan  UU  No  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan Zakat  yaitu Pertama, UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dinilai berpotensi  menghambat  perkembangan  zakat.  Salah  satunya  adalah  tidak
12 Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surah  (9): 103; surah  (30): 39; surah  (18): 81.
13 Didin  Hafidhuddin, Panduan  Zakat ,  (Jakarta:  Republika,  2003),  h.  1.  Menurut  Pasal  1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14 Asep Saepudin Jahar, “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia,” dalam Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin , 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke – 10, h. 686.
15 Bahasan  terhadap  UU  Zakat  yang  lama  secara  kritis  baca  Alfitri,  “The  Law  of Zakat Management  and  Non-Governmental Zaka t Collectors  in  Indonesia  ,” The  International  Journal  of Not-for-Profit Law Volume 8, Issue 2, November 2005.
adanya  pemisahan  yang  jelas  antara  fungsi  regulasi,  pengawasan,  dan pelaksanaan dalam mengelola zakat. 16
Kondisi  tersebut  dikhawatirkan  memberikan  dampak  negatif  bagi pengembangan  zakat.  Oleh  sebab  itu  di  dalam  praktik  terdapat  kondisi  yang tidak  sehat.  Misalnya,  tidak  ada  pemisahan  antara  fungsi  regulator,  pengawas, dan  operator. Kedua .  Berdasarkan  ketentuan  pasal  11  ayat  3  UU  No  38  Tahun 1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  berbunyi, “Zakat  yang  telah  dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku” .75  Berdasarkan ketentuan pasal  tersebut  zakat  hanya berlaku  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  (PKP)  sehingga tidak berdampak  signifikan  dalam  mendorong  perkembangan zakat  di  Indonesia.
Ketiga, berkaitan dengan aturan  organik  mengenai  teknis  pelaksanaan dari  UU No  38  Tahun  1999  Tentang  pengelolaan  zakat hanya  dalam  bentuk  keputusan dan  instruksi menteri. Keputusan  tersebut  adalah  Keputusan  Bersama Menteri dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dan Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan  Instruksi  Menteri  dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Oleh sebab itu  pengaturan organic mengenai  teknis  pengelolaan  zakat  di  dalam  Undang-
Undang  perlu  disesuaikan  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan sebagaimana  tertuang  di  dalam pasal  7  UU  No  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang. 17
Dengan  pengesahan  Undang-Undang  Zakat  Nomor  23  Tahun  2011, 18 diharapkan  dapat  meningkatkan  pengelolaan  zakat  yang  bertujuan  pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna
16 Ahmad Wahyu Herdianto, “Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia,” Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 21-22. 17 Ibid, h. 22. 18 Naskah asli dapat diunduh dari http://www.djpp.kemenkumham.go.id/.
dan  hasil  guna,  zakat  harus  dikelola  secara  melembaga  sesuai  dengan  syariat Islam.  Undang-undang  ini  merupakan  harapan  baru  bagi  pengelola  zakat  di tengah  masalah-masalah  zakat  yang  masih  membutuhkan  jalan  keluar  yang cerdas  dan  tepat.  Satu  contoh  banyaknya  muzakki  di  beberapa  daerah  yang masih  menyalurkan  zakat  secara  langsung,  dengan  memberikan  kupon  pada kalangan tak mampu, yang kemudian berujung pada kericuhan dan kematian. 19
Pasca  disahkan  oleh  Pemerintah,  memang  muncul  beragam  tanggapan  dan penolakan menyangkut isi Undang-undang.
Di  bawah  ini  akan  diketengahkan  kelompok  yang  kritis  dan  kelompok
yang mendukung, berikut argumentasinya masing-masing. Setelah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) selama tiga hari, 17-19 April 2012 di  Semarang,  Forum  Zakat  (FOZ)  akhirnya  memiliki  nahkoda  baru.  Sri  Adi Bramasetia diamanahkan oleh peserta Munas untuk memimpin FOZ selama tiga tahun  ke  depan.  Menurut  Bramasetia,  UU  Zakat  memang  terkesan  bersifat sentralisasi pengelola zakat.
Belum  jelasnya  aturan  operasionalisasi  pasca  pengesahan  UU  tersebut melahirkan  kekhawatiran.  Bramasetia  pun  meminta  agar  semua  kelengkapan pelaksanaan  UU  Zakat  dituangkan  secara  tegas  dan  tertulis.  Sehingga  aturan serta pelaksanaannya lebih bisa diterima LAZ di daerah. 20 Hal ini dikuatkan oleh Fajri Nursyamsi, bahwa UU Pengelolaan Zakat yang baru masih membutuhkan sepuluh  materi  peraturan  pelaksanaan,  delapan  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah,  sedangkan  dua  di  antaranya  melalui  Peraturan  Menteri.  Dalam pembentukan  peraturan  pelaksanaan  tersebut,  Pemerintah  sudah  harus
19 Sebagian masyarakat muslim yang merasa kurang pas jika Zakat Infak dan Sedekahnya diserahkan  melalui  lembaga  resmi  seperti  Badan  Amal  Zakat  Infak  dan  Sedekah  atau  Bazis. Mereka  merasa  lebih  puas  apabila  hartanya  diserahkan  langsung  kepada  masyarakat  kurang mampu.  Namun  jika  penerima  zakat  membludak  seperti  yang  terjadi  di  Pasuruan,  Jawa  Timur. niat baik untuk beribadah akhirnya berbuah petaka. Agar tidak terulang, petugas Bazis hendaknya melakukan  sosialisasi  secara  transparan  agar  lebih  dipercaya  masyarakat.  Pembagian  zakat  oleh Haji Saikhon di Pasuruan, Jawa Timur berakhir tragis. 21 warga sebagian besar kaum ibu-ibu usia lanjut  meninggal  dan  10  orang  luka-luka  akibat  terinjak-injak  saat  mengantri  menerima  zakat . Demikian  pula Pembagian  zakat  dari  bupati  Sampang  untuk  para  tukang  becak  nyaris  ricuh. Sebanyak  ribuan  tukang  becak  tidak  sabar  dan  langsung  menyerbu  pendopo  bupati  untuk mendapatkan uang santunan sebesar Rp100.000,-.
20 Implementasi UU Zakat Masih Mengambang, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29, diunduh  pada 1 Desember 2012.
memakai  perspektif  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  yaitu  pelaksanaan pengelolaan  zakat  yang  partisipatif.  Agar  kemudian  publik  pun  tidak berprasangka  negatif,  yang  hanya  akan  berdampak  kontra  produktif  dengan harapan dari pembentukan UU Pengelolaan Zakat baru. 21
Pada 9 November 2012, suara penolakan datang dari Koalisi Masyarakat Malang Raya (KOMMAR). mereka menolak pemberlakuan UU tersebut dengan menggelar  aksi  damai  di  depan  Balaikota  Malang.  Sebanyak  kurang  lebih  500 orang  yang  terdiri  dari  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  pesantren,  takmir masjid, lembaga amil zakat dan lain-lain ini, menggelar aksi dengan membawa poster serta becak sebagai media sosialisasi penolakan UU zakat tersebut. 22
Agung Wicaksono selaku koordinator aksi mencontohkan, pada pasal 38 yang  menyebutkan  bahwa  „setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  bertindak selaku  amil  zakat  melakukan  pengumpulan,  pendistribusian,  atau pendayagunaan  zakat  tanpa  izin  pejabat  berwenang‟.  “Pasal  ini  mencemaskan karena  disinyalir  berpotensi  memunculkan  terjadinya  kriminalisasi  atau pemidanaan  terhadap  amil  zakat  yang  ada  di  masjid-masjid,  pesantren,  panti asuhan  atau  majelis  taklim  yang  tidak  atau  belum  mengantongi  izin  dari pemerintah.  Apa  sanksi  jika  melanggar  pasal  38,  dalam  pasal  41  disebutkan setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  melanggar  ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 38 dipidana penjara kurungan paling lama 1 tahun.  Atau  pidana  denda  paling banyak  Rp  50  Juta. Padahal  saat  ini  puluhan ribu masjid di berbagai kampung, majelis taklim, yayasan sosial, pantia asuhan, dan  lembaga  sejenis  sudah  akrab  dengan  pengelolaan  zalkat  mandiri.  Dengan UU  ini  mereka  tidak  bisa  leluasa  untuk  melakukan  pengelolaan  zakat sebagaimana yang sudah jamak berjalan rutin. Selain itu masih ada lagi beberapa pasal  yang  berpotensi  multutafsir  terhadap  aktifitas  pengelolaan  zakat  di Indonesia. Oleh karenanya perlu kiranya dilakukan tabayyun (baca: koreksi_red)
21 www.hukumonline.com, diunduh pada 2 Desember 2012.
22 http://mediacenter.malangkota.go.id/?, diunduh pada 2 Desember 2012.
terhadap  UU  ini.  Agar  ke  depan  bisa  didapati  tata  kelola  zakat  yang  lebih berkeadilan. 23
Dalam  UU  nomor  23  tahun  2011  pasal  6  dan  7  ayat  1  dijelaskan,  peran Baznas  menjadi  lembaga  yang  berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan  zakat secara  nasional.  Fungsi  Baznas  disebutkan  sebagai  perencanaan,  pelaksana, pengendalian  baik  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat.  Selain  itu,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan zakat juga menjadi tugas Baznas. Hingga saat ini masih ada sejumlah pihak yang meragukan  efektifitas  UU  Zakat  tersebut.  Bahkan,  UU  Zakat  disinyalir  akan melemahkan LAZ dalam memaksimalkan potensi zakat di negeri ini. Beberapa pasal  yang  dipersoalkan  antara  lain:  Persyaratan  mendapat  izin  sebagai  LAZ, apabila  memenuhi  persyaratan  terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan Islam  yang  mengelola  bidang  pendidikan,  dakwah,  dan  sosial  (Pasal  18); Larangan  dan  sanksi  bagi  amil  zakat  yang  tidak  mendapat  izin  dari  pejabat berwenang (Pasal 40); dan Baznas dibiayai dengan APBN, sedangkan LAZ tidak (Pasal 30).
Sebanyak  20  pemohon  yang  terdiri  atas  sembilan  lembaga  amil  zakat (LAZ) dan 11 perorangan menguji UU Pengelolaan Zakat ke MK. Para pemohon yang  berasal  dari  lembaga  itu  di  antaranya  Yayasan  Dompet  Dhuafa,  Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUP  Sabua  Ade  Bima  NTB  dan  Koperasi  Serba  Usaha  Kembang  Makmur Situbondo. 24 Sedangkan pemohon perorangan di antaranya Mohammad Arifin, Dessy  Sonyaratri,  A  Azka  Muthia,  dan  Umaruddinul  Islam,  yang  semuanya selaku amil zakat. Para pemohon menguji Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18,  Pasal  19,  Pasal  38  dan  Pasal  41  UU  Pengelolaan  Zakat  yang  mengatur keberadaan lembaga pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam  permohonannya,  pemohon  menilai  UU  Pengelolaan  Zakat  dapat mematikan  lebih  dari  300  LAZ  yang  ada  karena  berbadan  hukum  yayasan,
23 http://regional.kompas.com/read/2012/11/09/15400487/Ratusan.Warga.Malang.Dem o.Tolak.UU.Zakat, diunduh pada 2 Desember 2012.
24 “Wamenag:  Pengelolaan  Zakat  Harus  Libatkan  Peran  Negara,”  dalam www.kompas.com, diunduh  pada 9 Oktober 2012.
sedangkan  dalam  ketentuan  UU  Pengelolaan  Zakat  mengharuskan  terdaftar sebagai  organisasi  kemasyarakatan.  Selain  itu,  lanjutnya,  UU  ini  juga  telah mensentralisasi  pengelolaan  zakat  nasional  berada  ditangan  pemerintah, sehingga  bisa  menghambat  perkembangan  peran  serta  LAZ  yang  telah memperdayakan  masyarakat  dan  menanggulangi  kemiskinan.Pemohon  juga mempermasalahkan  pendirian  Baznas  (Badan  Amil  Zakat  Nasional)  di  tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tanpa memberikan persyaratan pendirian serta mendapat dana APBN dan menggunakan dana yang dihimpun, sedangkan LAZ tidak mendapatkan dana APBN.
Didin  Hafidhuddin  sebagai  Ketua  Umum  BAZNAS  menegaskan  dalam UU  Zakat  sama  sekali  tidak  memarjinalkan  LAZ,  tetapi  lebih  ingin  mengatur. Apalagi  sebenarnya  peran  Baznas,  LAZ,  dan  BAZ  juga  sudah  diatur  dengan jelas. Kekhawatiran yang muncul, menurutnya, disebabkan belum dibacanya UU tersebut  secara  seksama.  Didin  Hafidhuddin  juga  mengatakan,  tugas  Baznas hanya  dua,  yakni  sebagai  operator  terbatas  dan  koordinator.  Sedangkan  yang lain diberikan pada LAZ. Dengan pengaturan BAZ dan LAZ melalui UU Zakat itu,  Didin  berharap  dapat  mendongkrak  potensi  zakat  karena  saat  ini  antara potensi  dan  realisasi  perolehan  zakat  sangat  jauh.  Saat  ini,  LAZ  yang  resmi berjumlah 19 dan terdapat ribuan lembaga-lembaga kecil yang mengelola zakat tanpa predikat resmi. Lembaga-lembaga kecil, baik di masjid, majelis taklim, dan sebagainya,  dihimbau  tak  perlu  membuat  LAZ,  namun  cukup  sebagai  Unit Pengelola Zakat (UPZ). Jadi UPZ, bagian dari BAZ daerah atau jadi bagian LAZ yang resmi. 25
Senada  dengan  Hafidhuddin,  Pemerintah  yang  diwakili  Wakil  Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, UU Pengelolaan Zakat mengamanahkan pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  terintegrasi  dalam  skala  nasional.  Dengan sistem ini diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana masyarakat. Untuk membantu  Baznas,  masyarakat  dapat  membentuk  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) dengan izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk menteri. ”Kata ‟membantu‟ dalam  pasal  17  dimaksudkan  untuk  membantu  sistem  pengumpulan,
pengelolaan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan  sebagai  subordinasi  dalam  arti  kelembagaan,”  kata  Nasaruddin saat membacakan keterangan pemerintah. 26
Nasaruddin  menambahkan,  pembentukan  Baznas  tidak  dimaksudkan untuk mematikan LAZ. Bahkan, LAZ yang pembentukannya mensyaratkan izin dari  pejabat  yang  berwenang  dan  dapat  jadi  mitra  Baznas  dalam  pengelolaan zakat. Karena itu, kata Nasaruddin, ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pengelolaan Zakat tidak untuk menyubordinasikan serta menafikan LAZ, dan ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1). Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3),serta Pasal 28 H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemerintah, pasal 6 dan pasal 7 UU Pengelolaan Zakat tidak dapat  diartikan  sebagai  sentralisasi  pengelolaan  zakat  sebagaimana  anggapan para  pemohon.  Akan  tetapi,  pembentukan  Baznas,  untuk  meningkatkan  daya dan hasil guna, Nasaruddin menjelaskan, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai  dengan  syariat  islam.”Sehingga,  menurut  pemerintah,  pembentukan Baznas tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana yang didalihkan para pemohon,”katanya.
Terkait Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang dianggap dapat mengkriminalisasi  amil  yang  tidak  berizin,  Nasaruddin  menyatakan,  pasal  itu untuk  menginventarisasi,  menerbitkan,  mewujudkan  akuntabilitas,  dan transparasi  kepada  lembaga  yang  mengelola  zakat  dari  masyarakat.  Sehingga dengan   izin  pejabat  yang  berwenang  diharapkan  para  amil  yang  mengelola zakat  dari  masyarakat  adalah  yang  benar-benar  yang  akan  menyalurkan  zakat dan mengelola secara benar. ”Dengan perkataan lain, lembaga amil zakat tidak menyimpang  dari  tujuan  semula,  misalnya  lembaga  amil  zakat  menjadi korporasi yang mencari ke untungan.”
Saat  ini  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menggelar  sidang  ketiga  uji  materi Pasal  5,  6,  17,  18,  19,  38,  dan  41  Undang  Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat  (UUPZ).  Pada  sidang  yang  berlangsung  selasa (9/10),  hakim  konstitusi  mendengarkan  keterangan  pemerintah  dan  DPR  yang
26 http://www.forumzakat.net/index.php?act=home, diunduh pada 2 Desember 2012.
menyatakan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  tidak  terkait  dengan  isu konstitusionalitas  sebagaimana  yang  didalihkan  para  pemohon.  Pemohan  uji materi  UU  Pengelola  Zakat  tergabung  dalam  koalisai  Masyarakat  Zakat (Komaz),  antara  lain,Yayasan  Dompet  Dhuafa,YayasanRumah  Zakat Indonesia,Yayasan   Dana  Sosial  Al-Falah  Malang,  dan  Yayasan  Yatim  Mandiri. Para  pemohon  mengajukan  uji  materiil  beberapa  pasal  dalam  UU   Pengelolaan Zakat  berdasarkan  pada   empat  poin  utama,  yaitu  adanya  tindakan kriminalisasi,  sentralisasi,  subordinat,  dan  marginalisasi.  UU  Nomor  23  Tahun 2011  ini  di  anggap  mematikan  sekitar  3.000  LAZ  yang  sudah  ada  dan memperkecil daya serap zakat nasional.
Mencermati  perdebatan  di  atas,  sesungguhnya  argumen  lembaga  zakat yang  keberatan  sangatlah  beralasan.  Di  desa-desa  di  Kabupaten  Ponorogo, praktek pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah menjadi tradisi. Dengan kearifan  lokal  kelompok  masyarakat  golongan  mampu  dengan  suka  rela menyetor padi pada Kumpulan RT dan masjid. Namun kelemahan model zakat tradisional  ini  justru  pada  ketiadaan  transparansi  laporan  penggunaan  dana tersebut.  Dan  masyarakat  enggan  pula  menanyakan  perihal  penggunaan  pada pengelola.  Selain  itu  pendistribusian  dana  zakat  sangat  mungkin  tidak  tepat sasaran,  karena  memang  tidak  adanya  program  dan  prioritas.  Boleh  dikata manajemen yang dijalankan masih sangat sederhana.
Dengan Undang-undang zakat yang terbaru inilah tuntutan transparansi dan akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan. Namun memang undang-undang dimaksud masih menyisakan persoalan seputar pemidanaan amil zakat. Hasil uji materi  di  Mahkamah  Konstitusi  sangatlah  dinantikan,  karena  undang-undang tersebut  menjadi starting  point yang  sangat  berarti  bagi  kelangsungan pengelolaan zakat di Indonesia pada masa yang akan datang. Uji materi UUPZ, menurut Amelia Fauzia, 27 merupakan urun rembug masyarakat dan merupakan bagian penting dari gerakan civil society . Selain itu merupakan kritik internal dari
27 Amelia Fauzia, “UUPZ 2011 Dan Uji Materi: Perspektif Sosio Historis,” Makalah
Seminar  :  “Simpang  Jalan  antara  Implementasi  dan  Realita  Uji  Materiil  UU  Zakat ”  IMZ,  28 Maret 2013.
praktisi  zakat,  agar  masyarakat  sipil  tetap  kuat  dan  independen,  dan  agar gerakan zakat tetap berjalan maju.

## C. Aksi Pengelolaan Zakat Untuk Dunia Pendidikan
Terlepas  dari  kontroversi  di  atas,  harus  diakui  bahwa  keberadaan lembaga zakat telah dirasakan manfaatnya oleh kelompok Muslim tak mampu di tanah  air.  Terlebih  dalam  hal  penyaluran  dana  pada  dunia  pendidikan. Memastikan  anak  Indonesia  mampu  mengenyam  pendidikan  dengan  baik merupakan salah satu tujuan dari capaian pembangunan millenium (MDGs).
Pada  September  2000,  para  pemimpin  dunia  bertemu  di  New  York mendeklarasikan  "Tujuan  Pembangunan  Millenium"  (Millenium  Development Goals/MDGs) yang terdiri dari 8 tujuan. Pertama , Memberantas kemiskinan dan kelaparan  ekstrim. Kedua ,  mewujudkan  pendidikan  dasar  untuk  semua. Ketiga , mendorong  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan. Keempat , menurunkan  angka  kematian  anak. Kelima ,  meningkatkan  kesehatan  hamil.
Keenam ,  memerangi  HIV/AIDS,  malaria,  dan  penyakit  lainnya. Ketujuh , memastikan kelestarian lingkungan. Dan kedelapan , mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan tersebut masing memiliki target, ada  yang  bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif.  Dari  segi  waktu,  perhitungan perbandingan mulai tahun 1990 dan pencapaian diharapkan terjadi pada tahun 2015. 28
Selain  itu,  Indonesia  juga  memiliki  komitmen  dalam Children mainstreaming  policy. Ini  merupakan  kebijakan  yang  menempatkan  isu  anak  ke dalam  isu  pembangunan  dan  mengkaitkan  semua  analisis  pembangunan berdasarkan  prinsip  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak 29 Dalam  CRC dijumpai  4  prinsip  dasar,  yaitu: non-discrimination (non  diskriminasi); the  best interest of child (kepentingan yang terbaik bagi anak); right of survival , d evelop and
28 www.mdgsindonesia.org, dan http://mdgs-dev.bps.go.id/diunduh pada 5 September 2012.
29 Nono  Sumarsono, “ Children  Mainstreaming,  Suatu  Peluang  dan  Tantangan” , dalam Jurnalisme Anak Pinggiran ( Jakarta: Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999), h. 36.
participation (hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan),  dan recognition for free expression (penghargaan terhadap pendapat anak).
Agama  memberikan  pesan  bahwa  pendidikan  adalah  hak  dasar  bagi setiap  individu,  dan  hukumnya  fardhu  „ain. 30 Pendidikan  merupakan  investasi masa  depan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  persoalan finansial  dalam  proses  pendidikan  acapkali  menjadi  kendala  serius  di masyarakat.  Putus  sekolah  dan  minimnya  kepedulian  keluarga  seringkali menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalanan.
Faktor kemiskinan juga menjadi penyebab anak-anak harus bekerja untuk tetap bertahan hidup. Data Bappenas menyebutkan,  anak-anak yang bekerja di bawah umur yang  secara nasional mencapai 878,1 ribu pada tahun 2011. Selain angka itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas  Armida  Salsiah  Alisjahbana,  jumlah  anak  berusia  10-14  tahun  yang sedang berburu pekerjaan mencapai 174,5 ribu. Sementara jumlah anak usia 10- 14  tahun,  menurut  Sensus  Penduduk  Tahun  2010  adalah  sebesar  22,0  juta. Artinya,  hampir  5  persen  anak  Indonesia  berusia  10-14  yang  seharusnya bersekolah, ternyata memeras keringat dengan bekerja dan sebagian lain sedang mencari  pekerjaan.  Jumlah  yang  amat  tinggi  sekaligus  membahayakan  masa depan  anak-anak  maupun  bangsa  di  masa  depan.  Padahal  usia  seseorang bekerja, menurut Bappenas, adalah 15 tahun ke atas. 31
Di  Indonesia,  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA) menyebutkan,  26  persen  pekerja  anak  mencari  rezeki  di  lingkungan  yang berbahaya bagi bocah seusia mereka. Antara lain mengamen di jalanan, bekerja di  pabrik  yang  berurusan  dengan  bahan  kimia,  prostitusi,  bahkan  bekerja  di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga. Statistik Pekerja Anak 32 Data ILO  2012,  total  jumlah  pekerja  anak  Indonesia  sebanyak  2,3  juta.  Sebagian besar     di  Indonesia Timur. Kategori pekerja anak menurut ILO adalah usia 7-
30 QS Luqman (31): 13-19  menjelaskan kewajiban orangtua mendidik anak.
31 http://www.bappenas.go.id/node/165/3571/diperlukan-peran-serta-seluruh-pihak- dalam-mengentaskan-pekerja-anak/, diunduh  pada 2 Desember 2012.
32 http://www.tempo.co/read/news/2012/06/24/173412604/ILO-Pekerja-Anak- Terbesar-Ada-di-Indonesia-Timur, diunduh pada 2 Desember 2012.
14  tahun.  Tahun  2012,  pemerintah  berjanji  'membebaskan'  10.750  anak  dari tempatnya bekerja,kembali ke sekolah. Data versi Komnas Perlindungan Anak = dari  6,5  juta  pekerja  anak  berusia  6-18  tahun,  sebanyak  26  persen  di antaranya bekerja  di  lingkungan  yang  berbahaya  bagi  anak.  Akhir  Maret  2012,  ILO memperkirakan  688  ribu  anak  Indonesia  bekerja  sebagai  pembantu rumahtangga.
Tanggal 5 Juli 2012, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengancam akan mempidanakan  orangtua  atau  perusahaan  yang  mempekerjakan  anak  usia sekolah. Para  pelanggar  bisa  dijerat Undang-undang  Ketenagakerjaan  (UU  No. 13  Tahun  2003)  dan  UU  tentang  Ratifikasi  Konvensi  ILO  pada  Pekerjaan terburuk untuk anak (UU No.20 Tahun 1999 dan UU No 1. Tahun 2000) atau UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sementara  itu,  menurut  Profil  Gender,  jumlah  anak  terlantar  di kabupaten Ponorogo didominasi oleh anak laki-laki. Anak terlantar adalah anak yang  tidak  terpenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  wajar,  baik  fisik,  mental, spiritual,  maupun  sosial. 33 Menurut  dinas  sosial  di  kabupaten  ini,  jumlah  anak jalanan  yang  ada  mayoritas  berpendidikan  sekolah  dasar  berjumlah  23  anak. Sedangkan  anak  terlantar  yang  berpendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama berjumlah 5 anak, sedangkan satu orang berpendidikan SMA. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak-anak dan perempun yang terjadi dalam lingkup rumah  tangga,  kekerasan  dalam  pacaran,  pemerkosaan,  pencabulan,  dan kekerasan  terhadap  anak  secara  umum  ada  peningkatan  jumlah  dibandingkan tahun  2009.  Jumlah  korban  perkosaan  terhadap  anak  perempuan  ada  7  anak, dengan pelaku anak 1 orang dan pelaku dewasa 6 orang. 34
Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Ponorogo juga  melakukan  serangkaian  langkah  menangani  kasus  kekerasan  pada  anak. Sekaligus  terus  mengawal  perjuangan  pemenuhan  hak-hak  anak  sebagaimana diamanahkan oleh agama, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Konvensi International Hak Anak.
33 Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan STAIN Ponorogo , Profil Gender 2010 , h. 124.
34 Ibid. , h. 132.
Kebijakan  Pencegahan  Kekerasan  Pada  Anak  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  berupa  Keputusan  Bupati  Nomor  933  Tahun 2005  Tentang  Pembentukan  Tim  Komite  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (KPPA)  Kabupaten  Ponorogo.  Tim  KPPA  selain  bertugas  mengurusi  persoalan perlindungan  anak  juga  kekerasan  pada  perempuan.  Kedua,  Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh KPPA bersifat konseptual dan  operasional.  Adapun  strategi  pencegahan  kekerasan  pada  anak  dengan menggunakan dua model kegiatan yang saling mendukung, yaitu sosialisasi dan pelayanan kasus dan pendampingan. Sosialisasi yang telah dilakukan dianggap berhasil  dengan  indikator  adanya  kenaikan  laporan  kasus  yang  ditangani  unit pelayanan  kasus  dan  pendampingan.  Dari  21  kasus  yang  dilaporkan  dapat diketahui jumlah & bentuk Kekerasan fisik sebanyak 33.3 %, Pencabulan 28.5 %, Perkosaan 14.2% , Kekerasan psikhis  14.2 %, Incest (sexual  abuse) 9.5%. Faktor internal  berupa  penyebab  yang  berasal  dari  anak  sendiri  sehingga  terjadi kekerasan.  sebanyak  12  kasus  (57.1%).  Faktor  eksternal  yaitu  kondisi  keluarga dan masyarakat di mana anak lahir dan berkembang sebanyak 9 kasus (42.8%). 35
Selain  itu,  di  kabupaten  ini  dibentuk  Forum  Anak.  Forum  anak merupakan kegiatan yang strategis dalam upaya mempercepat pemenuhan hak- hak  anak  yang  sekaligus  merupakan  forum  bagi  anak  Indonesia  untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan  kesadaran  bagi  orang  dewasa,  para  pendamping  tentang  pentingnya perlindungan anak. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun salah satu mata rantai kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk fasilitasi bagi anak yang terpilih dari sekolahnya masing-masing sebagai media untuk saling berinteraksi sesama anak yang lainnya.
Zakat  merupakan  pilar  filantropi  agama  yang  diharapkan  mampu memberdayakan umat secara luas. Hingga saat ini lembaga-lembaga zakat terus berbenah  dalam  mengembangkan  manajemen  dan  program.  Masing-masing
35 Sugeng Wibowo, Kekerasan terhadap anak di kabupaten Ponorogo (Studi Tentang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terhadap Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sebagai Implementasi Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak), Surakarta,  Thesis  Pascasarjana UNS, 2008.
program  lembaga  zakat  tersebut  banyak  melakukan  terobosan-terobosan penting. Bahkan nampak sekali sangat variatif dan inovatif. Sebut saja lembaga Rumah  Zakat  yang  memiliki  program  BIG  Smile  Indonesia  berupaya  untuk berkontribusi  terhadap  tujuan  pembangunan  global  (MDGs)  di  Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Rumah Zakat berupaya  berkontribusi  melalui  empat  bidang  program;  Senyum  Juara (pendidikan),  Senyum  Sehat  (kesehatan),  Senyum  Mandiri  (ekonomi),  dan Senyum Lestari (lingkungan).
Demikian pula yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa‟ BAZNAS- Dompet  Dhuafa  pada  bulan  Agustus  2007,  bertepatan  dengan  moment kemerdekaan  BAZNAS-Dompet  Dhuafa  menggulirkan  sebuah  program  peduli pendidikan  dengan  tema  “Merdeka  adalah  bebas  dari  Kebodohan.  Bantu  anak Indonesia  tetap  sekolah”.  Program  ini  bertujuan  memberikan  bantuan  biaya pendidikan  yang  bersumber  dari  dana  zakat.  BAZNAS-Dompet  Dhuafa  juga telah  memiliki  sebuah  sekolah  khusus  untuk  kaum  tak  berpunya,  SMART Ekselensia Indonesia yang berlokasi di Parung Bogor serta memberikan beasiswa bagi  mahasiswa  yang belajar di Perguruan Tinggi  Negeri  yang dikenal dengan Program  Beastudi  Etos.  Hal  ini  berbeda  dengan  lembaga  zakat  yang  diteliti Farkhani  di  Salatiga.  Di  sana  zakat,  infaq  sadaqah  lebih  banyak  dialokasikan untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumtif  dan  kecil  sekali  untuk  alokasi  biaya pendidikan. 36 Lembaga  zakat  Daruut  Tauhid  juga  memprogramkan  pemberian beasiswa  kepada  pelajar  dhuafa  berprestasi  dari  mulai  tingkat  Sekolah  Dasar (SD)  hingga  perguruan  tinggi.  Di  samping  itu,  dilakukan  pembekalan  akhlak serta mental  berbasis leadership dan entrepreunership . Diharapkan mereka bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki jiwa leadership . 37
Jika  dicermati,  lembaga  Rumah  Zakatlah  yang  nyata-nyata  memiliki komitmen  terhadap  pencapaian  MDGs.  Selain  menyalurkan  dana  ke  sektor pendidikan  anak,  Rumah  Zakat  juga  berkomitmen  pada  kesehatan  ibu  dan balita, lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan.
36 Farkhani, “Zakat (Pajak Agama) Untuk Kesejahteraan Umat,” dalam Jurnal Ijtihad , Vol. 8 No. 2, Juli - Desember 2008, h. 154.
37 http://www.dpu-online.com/program/list/1, diunduh pada 2 Desember 2012.
Keseriusan  Rumah  Zakat  pada  pendidikan  anak  perlu  mendapat apresiasi.  Pada  2010,  Rumah  Zakat  meraih  IMZ  Award  yaitu  The  Best Fundraising Growth dan The Best Empowerment in Education Program. Selain itu, pada tahun yang sama Rumah Zakat juga pernah meraih Penghargaan Best LAZ dari Majalah SWA. Rumah Zakat berhasil meraih IMZ Award 2012 untuk kategori Website Pengelola Zakat Terbaik (The Best Zakat Organization Website) dari  Indonesia  Magnificence  of  Zakat  (IMZ).  Pada  2012,  selain  meraih  IMZ Award, Rumah Zakat juga berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dalam bidang  penyaluran  dana  zakat (The  Provision  of  Distribution  of  zakat)  dari  PT BSI Group. 38
Manajemen  pendistribusian  zakat  merupakan  hal  yang  sangat  krusial. Hal ini pulalah yang menambah trust muzakki kepada lembaga zakat tersebut.
Sebab,  sama-sama  dipahami  bahwa  muzakki  adalah  pilar  signifikan  bagi keberlangsungan lembaga zakat. Untuk memberi kepuasan kepada muzakki dan masyarakat luas, lembaga zakat dituntut mampu memetakan kriteria asnaf yang memang layak menerima zakat, kemudian segera mendistribusikan dana zakat tersebut secara tepat.

## D. Simpulan
Perdebatan tentang undang-undang zakat terbaru tak dapat dihindarkan. Kelompok  yang  kontra  masih  mengajukan  judicial  review  kepada  Mahkamah Konstitusi terkait pasal 38 dan pasal 41. Menurut kelompok ini, UU Pengelolaan Zakat  yang  baru  masih  membutuhkan  sepuluh  materi  peraturan  pelaksanaan, delapan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah,  sedangkan  dua  di  antaranya melalui Peraturan Menteri. Dalam pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut, Pemerintah  sudah  harus  memakai  perspektif  pelaksanaan  pengelolaan  zakat yang  partisipatif.  Agar  kemudian  publik  pun  tidak  berprasangka  negatif,  yang hanya akan berdampak kontra produktif dengan harapan dari pembentukan UU Pengelolaan Zakat baru
38 http://www.lensaindonesia.com/2012/10/04/hebat-rumah-zakat-raih-imz-award- 2012.html, diunduh pada 9 Desember 2012.
Sementara  Pemerintah  dan  Baznas  memiliki  pandangan  bahwa  UU tersebut  bertujuan  pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  terintegrasi  dalam  skala nasional. Dengan sistem ini  diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana masyarakat. Untuk membantu Baznas, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk menteri. ”Kata  ‟membantu‟  dalam  pasal  17  dimaksudkan  untuk  membantu  sistem pengumpulan,  pengelolaan,  pendistribusian,dan  pendayagunaan  zakat  dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan
Optimalisasi  visi  dan  peran  zakat  sebagai  pendorong  pembangunan dapat  dilakukan  dengan  memprioritaskan  dana  zakat  untuk  investasi  sumber daya  manusia  melalui  pendidikan,  terutama  pendidikan  bagi  anak.  Di  tengah problem  yang  mendera  anak-anak  di  Indonesia,  berupa  kekerasan  fisik  dan psikis, putus sekolah, dan prostitusi anak, upaya serius telah dilakukan lembaga- lembaga zakat di tanah air dengan serangkaian program pendidikan anak seperti pemberian beasiswa dan pendirian sekolah gratis untuk anak-anak tak mampu. Untuk  itulah  zakat  juga  harus  menjadi  kekuatan  untuk  melindungi  martabat kemanusiaan  anak-anak,  karena  kepada  merekalah  kelangsungan  bangsa  ini akan  diwariskan.  Kebijakan  zakat  harus  menempatkan  kepentingan  terbaik untuk anak, sebab esok sudah terlambat, yang terpenting buat anak adalah hari ini.  Hari  ini  tulang  anak  sedang  dibentuk,  darahnya  sedang  dibuat,  dan perasaannya sedang dibangun.

## REFERENSI
Abdullah,  Muhammad  dan  Abdul  Quddus  Suhaib,  “The  Impact  of  Zakat  on Social Life of Muslim Society,” dalam Pakistan Journal of Islamic Research Vol 8, 2011, h.  87.
Abidah, Atik, Zakat Filantropi Dalam Islam , Ponorogo: StainPo Press, 2011.
Al-Zuhaily, Wahbah, Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Damaskus: Dar Al-Fikr al-Islamy, 1997.
Farkhani,  “Zakat  (Pajak  Agama)  Untuk  Kesejahteraan  Umat,”  dalam Jurnal Ijtihad , Vol. 8 No. 2, Desember 2008, h. 154.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan STAIN Ponorogo , Profil Gender 2010 .
Sumarsono,  Nono  Sumarsono, “ Children  Mainstreaming,  Suatu  Peluang  dan Tantangan” , dalam Jurnalisme  Anak  Pinggiran, Jakarta:  Kelompok  Kerja Anak Pinggiran, 1999.
Wibowo,  Sugeng, Kekerasan  terhadap  anak  di  kabupaten  Ponorogo  (Studi  Tentang Kebijakan  Publik  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  Terhadap  Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak), Surakarta,  Thesis  Pascasarjana  UNS, 2008.
www.madina-sk.com, diunduh pada 5 Juli 2011. http://www.harianterbit.com/2012/08/02/tahun-ini-1-juta-anak-indonesia- putus-sekolah/, diunduh pada 3 Desember 2012. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek =28&notab=5, diunduh pada 1 Desember 2012. www.gn-ota.or.id , diunduh pada 1 Desember 2012. http://www.djpp.kemenkumham.go.id/. Implementasi UU Zakat Masih Mengambang,”http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/0 3/29, diunduh pada 1 Desember 2012. www.hukumonline.com, diunduh pada 2 Desember 2012. http://mediacenter.malangkota.go.id/?, diunduh pada 2 Desember 2012.
http://regional.kompas.com/read/2012/11/09/15400487/Ratusan.Warga.Mala ng.Demo.Tolak.UU.Zakat, diunduh pada 2 Desember 2012. www.republika.co.id, diunduh pada 2 Desember 2012. http://www.forumzakat.net/index.php?act=home, diunduh pada 2 Desember 2012. www.mdgsindonesia.org, dan http://mdgs-dev.bps.go.id/diunduh pada 5 September 2012. http://www.bappenas.go.id/node/165/3571/diperlukan-peran-serta-seluruh- pihak-dalam-mengentaskan-pekerja-anak/, diunduh pada 2 Desember 2012.
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/24/173412604/ILO-Pekerja-Anak- Terbesar-Ada-di-Indonesia-Timur , diunduh pada 2 Desember 2012. http://www.dpu-online.com/program/list/1, diakes 2 Desember 2012. http://www.lensaindonesia.com/2012/10/04/hebat-rumah-zakat-raih-imz- award-2012.html, diunduh pada 9 Desember 2012.