## PEREMAJAAN KOTA UNTUK PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN: ANTARA STRATEGI DAN SOLUSI

## Oleh: Oot Hotimah

## ABSTRACT
Improvement of social welfare is the responsibility of the government. One way to overcome poverty and improve the poor quality of the living environment of the urban poor is a more humane manner by involving them in development planning. The conventional approach in the form of eviction for urban renewal undertaken during this creates urban social problems more acute and complicated and not sustainable in overcoming poverty. One of the policies that need to be taken, among others, is to build low-rent flats and community involvement in public policy making. The advantage is the increased sense of community and they can become agents of development control ..
Key Words: Building cities, settlements, society, poverty.

## LATAR BELAKANG MASALAH
Kota adalah  kawasan  pemukiman yang  secara  fisik  ditunjukkan  oleh kumpulan rumah-rumah
yang mendominasi  tata  ruangnya  dan  memiliki berbagai  fasilitas  untuk  mendukung kehidupan  warganya  secara  mandiri.  Kota yang  telah  berkembang  maju  mempunyai peranan  yang  luas,  antara  lain  sebagai berikut: Pertama, Sebagai pusat pemukiman  penduduk;  Kedua,    sebagai pusat  kegiatan  ekonomi;  Ketiga,  sebagai pusat  kegiatan  sosial  budaya;  Keempat, sebagai  pusat  kegiatan  politik  dan administrasi  pemerintah  serta  tempat kedudukan pemimpin pemerintahan.
Kota  yang  ideal  ( good city ) menurut  Kevin  Lynch  mengandung  lima kriteria,  yakni: vitality, sense, fit, access,
control ,  dan  dua  meta  kriteria; efficiency and justice .  Menurut  Lynch,  unsur ketahanan  ( vitality )  dalam  kriteria  kota ideal  mengandung  makna  bahwa  sebuah kota  harus  mampu  menunjang  fungsi  vital kehidupan seperti ketercukupan persediaan makanan,  energi,  air,  udara,  pembuangan sampah,  yang  harus  selalu  tersedia sepanjang  waktu.  Khusus  untuk  menjamin ketercukupan udara bersih yang diperlukan masyarakat  serta  menjaga  keseimbangan ekosistem  kota  (baik  keseimbangan  sistem hidrologi dan sistem  mikroklimat,  maupun sistem  ekologis  lain)  maka  pemerintah melalui  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  Pasal  29 mensyaratkan proporsi ruang terbuka hijau pada  wilayah  kota  paling  sedikit  30%  dari luas wilayah kota.
* Dosen Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri  Jakarta. Sedang menempuh studi Program Doktoral di Pascasarjana UI, Program Studi Ilmu Lingkungan
Kita  sadari  bahwa  kemiskinan merupakan  salah  satu  masalah  sosial  di Indonesia yang  tidak  mudah  untuk  diatasi. Beragam  upaya  dan  program  dilakukan untuk  mengatasinya  tetapi  masih  banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir di setiap sudut kota. Keluhan yang paling  sering  disampaikan  mengenai permukiman  masyarakat  miskin  tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap  sebagai  bagian  kota  yang  mesti disingkirkan.
Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebutkan  bahwa  hingga  Maret  2010, ada  31,02  juta  penduduk miskin  di Indonesia,  atau  13,33  persen  dari  total penduduk  Indonesia.  Angka  ini  turun  jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya  yang  sebanyak  32,53  juta. Bagian  terbesar penduduk  miskin hidup di desa.  Penduduk  miskin  lalu  menoleh perkotaan  untuk  mengatasi  kemiskinan mereka.   Maka  arus  urbanisasi  pun mengencang.  Namun  karena  banyak  dari mereka  tidak  cukup  terdidik  dan  tidak cukup  keahlian,  kehadiran  mereka  di  kota malah  memindahkan  kemiskinan  dari  desa ke  kota  atau  mempertinggi  angka kemiskinan  kota.  Keadaan  itu  terjadi  pula di  kota  Jakarta.   Malah,  persaingan  hidup yang  sengit  dan  lahan  yang  kian menyempit,  memaksa  jutaan  orang  miskin kota  tinggal  di  daerah-daerah  tak  layak ditempati,  sampai-sampai  ada  yang  harus
menempati sudut-sudut yang selain membahayakan  dan  merusak  tata  kota, juga  lahan  yang  mereka  didiami  adalah bukan haknya.
Perpindahan  penduduk  dari  desa  ke kota  terjadi  akibat  kuatnya  kekuatan sentrifugal  dari  daerah  asal/  desa,  seperti penghasilan  rendah,  kurangnya  pemilikan lahan,  terbatasnya  pasaran  kerja  dan rendahnya  standar  upah  (Mitchell  1961). Lebih  lanjut  Mitchell  menambahkan  bahwa berlangsungnya kekuatan sentrifugal tersebut  terkait  dengan  aksesibilitas  daerah. Semakin  baiknya  prasarana  transportasi, keterbukaan  wilayah  dan  infrastruktur  yang baik  cenderung  memperkuat  keputusan seseorang  untuk  meninggalkan  daerah  asal menuju  daerah  lain,  misalnya  kota,  yang mempunyai prospek ekonomi lebih cerah di masa mendatang (Findley, 1987).
Pertambahan  penduduk  Pulau  Jawa yang  sangat  pesat  dan  tidak  seimbang dengan  luas  tanah  pertanian  menyebabkan ketimpangan struktur agraris berupa rendahnya  pemilikan  tanah  pertanian  bagi penduduk  petani  –  gejala  ini  sering  disebut kepadatan  penduduk  agraris,  polarisasi lahan  pertanian  kepada  petani  kaya, meningkatnya  pengangguran  terselubung  di pedesaan,  mendorong  migrasi  penduduk pedesaan  ke  perkotaan  dan  berujung  pada kemiskinan.  Padahal  tanah  merupakan sumber  daya  vital  bagi  penduduk  pedesaan yang menggantungkan kehidupan
keluarganya  pada  pertanian.  Hal  ini  karena tanah  memiliki  nilai  ekonomis  dan  sosial yang tinggi pada masyarakat pedesaan Jawa. Pentingnya  tanah  telah    mendorong penduduk  pedesaan  Jawa  untuk  selalu berusaha  agar  mendapat  akses  terhadap tanah,
Kondisi  ketimpangan  pemilikan tanah  di  pedesaan  merupakan  faktor penyebab  yang  cukup  dominan  dan merupakan  dimensi  yang  berkaitan  dan berhubungan  erat  dengan  distribusi  tanah dan  pendapatan  yang  tidak  merata. Ketimpangan pemilikan tanah, khususnya di pedesaan diakibatkan karena tidak seimbangnya  penguasaan  dan  pengelolaan tanah antara yang dikelola oleh rakyat kecil, perusahaan  besar  (swasta  maupun  BUMN) dan yang dikelola negara.
Sementara Gunawan (1993)
menyatakan  bahwa  di  Pulau  Jawa  hampir 60%  penduduk  tidak  memiliki  lahan, sedangkan  rata-rata  luas  pemilikan  lahan (sawah  dan  lahan  kering)  hanya  0,62  ha pada  Sensus  Pertanian  tahun  1993  dan mengalami penurunan yaitu 0,61 ha menurut Sensus Pertanian tahun 1993. Petani dengan pemilikan tanah pertanian kurang dari 0,5 ha oleh  Bank  Dunia  dikelompokan  sebagai “ small farmers ”,  yang  bermodal  lahan pertanian yang sempit bahkan banyak petani yang  dikategorikan  sebagai  petani  gurem, yaitu  petani  yang  tidak  memiliki  tanah pertanian sama sekali ( landless ).
Di beberapa desa di Jawa Barat lebih dari  75%  buruh  tani  tidak  memiliki  lahan pertanian. Apabila dirata-ratakan, pemilikan lahan pertanian per rumah tangga buruh tani hanya berkisar antara 0,018 - 0,027 ha untuk lahan  sawah  dan  hanya  0,001  –  0,004  ha untuk  lahan  kering.  Kondisi  demikian menyebabkan  buruh  tani  dan  petani  guram lebih  mengandalkan  kerja  berburuh  di  luar pertanian  untuk  mencukupi  kebutuhan keluarganya.
Proses landlessness yang  semakin cepat  di  pedesaan  Jawa  terutama  selama masa Orde Baru, antara lain disebabkan oleh revolusi  hijau  yang  dilaksanakan  melalui program  Bimas  dan  Inmas  serta  didukung dengan  mekanisasi  pertanian  yang  hanya menguntungkan kelas pemilik tanah (Husken,  1999;  Husken  dan  B.  White, 1999).  Kelompok  yang  diuntungkan  ini mampu  mengakumulasikan  modalnya  dan kemudian  menanamkan  kembali  di  sektor pertanian  dan  cara  untuk  membeli  lahan  di sekitarnya.  Melalui  proses  ini  maka terjadilah  proses  akumulasi  polarisasi  di pedesaan Jawa secara perlahan berkembang dengan  pesat  (Tjondronegoro  dan  G. Wiradi, 1996). Proses ini telah
menghilangkan peluang kerja bagi penduduk  yang  tidak  memiliki  lahan  dan kemudian  memaksa  meninggalkan  daerah asalnya menuju ke perkotaan.
Persaingan  hidup  yang  sengit  dan lahan  yang  kian  menyempit,  memaksa
jutaan orang miskin kota tinggal di daerah- daerah tak layak ditempati, sampai-sampai ada  yang  harus  menempati  sudut-sudut yang  selain  membahayakan  dan  merusak tata  kota,  juga  lahan  yang  mereka  diami adalah  bukan  haknya,  maka  terjadilah permukiman kumuh di perkotaan.
Pendekatan konvensional yang paling  populer  dalam  menangani  masalah ini  adalah  menggusur  permukiman  kumuh dan  kemudian  diganti  oleh  kegiatan perkotaan  lainnya  yang  dianggap  lebih bermartabat.  Cara  seperti  ini  yang  sering disebut  pula  sebagai Peremajaan  Kota bukanlah  cara  yang  berkelanjutan  untuk menghilangkan kemiskinan dan
permukiman kumuh dari perkotaan.
Kemiskinan dan kualitas lingkungan  yang  rendah  adalah  hal  yang mesti  dihilangkan  tetapi  tidak  dengan menggusur masyarakat yang telah bermukim  lama  di  lokasi  tersebut.
Menggusur adalah hanya sekedar memindahkan kemiskinan dari lokasi lama ke  lokasi  baru  dan  kemiskinan  tidak berkurang.  Bagi  orang  yang  tergusur malahan  penggusuran  ini  akan  semakin menyulitkan  kehidupan  mereka  karena mereka  mesti  beradaptasi  dengan  lokasi permukimannya yang baru.
Gambar 1. Potret kemiskinan dan kekumuhan di perkotaan
Sumber:
http://www.hendardjisoepandji.net/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829623ee7ffd44eb
Analisis  Di  Amerika  Serikat,
pendekatan peremajaan kota sering digunakan  pada  tahun  1950  dan  tahun 1960-an.  Pada  saat  itu  permukiman-
permukiman
masyarakat miskin/ pemukiman  kumuh  di  pusat  kota  digusur dan  diganti  dengan  kegiatan  perkotaan lainnya  yang  dianggap  lebih  baik. Peremajaan  kota  ini  menciptakan  kondisi fisik perkotaan yang lebih baik tetapi sarat dengan  masalah  sosial.  Kemiskinan  hanya berpindah  saja  dan  masyarakat  miskin yang  tergusur  semakin  sulit  untuk  keluar dari  kemiskinan  karena  akses  mereka terhadap pekerjaan semakin sulit.
Peremajaan  kota  yang  dilakukan, sering disesali oleh para ahli perkotaan saat ini karena menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan yang semakin akut,
gelandangan, pengemis dan angka kriminalitas yang terus bertambah. Menyadari kesalahan yang dilakukan masa lalu, pada awal tahun 1990-an kota-kota di Amerika  Serikat  lebih  banyak  melibatkan masyarakat  miskin  dalam  pembangunan perkotaannya  dan  tidak  lagi  menggusur mereka  untuk  menghilangkan  kemiskinan di perkotaan.
Masalahnya  adalah  rumah  susun yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  orang miskin  atau  banyaknya  apartemen  murah yang  dibangun  pemerintah,  justru  dimiliki
orang-orang yang berpenghasilan Rp 5 juta perbulan ke atas.

## Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pemerintah,  jawabannya.  Sebelum penertiban  pada  permukiman  kumuh dilaksanakan,  baiknya  mendengar  dulu keluhan  warga  yang  umumnya  berharap mendapatkan  kompensasi  berupa  bantuan modal.   Tentu  saja  sebagai  warga  negara, mereka  berhak  difasilitasi  negara.  Selama ini  mereka  mengandalkan  pinjaman  dari para  rentenir  karena  tidak  ada  bank konvensional  yang  mau  menyalurkan kredit  kepada  warga  miskin  seperti mereka.   Mereka  menyebut  para  rentenir dengan "bank keliling".
Pemerintah,  dalam  hal  ini,  di antaranya Kementerian Sosial bersama PT. Kereta  Api  Indonesia  (PT.  KAI)  harusnya menyatakan kesiapannya membantu penduduk  miskin  yang  rumah  sumpek mereka  itu  akan  segera  ditertibkan. Kementerian  ini  harus  memberdayakan masyarakat  miskin  kota,  termasuk  yang ada di bantaran rel kereta api.
Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan
Kemiskinan  di  Perkotaan,  Kementerian Sosial juga mestinya harus siap membantu pemulangan  mereka  ke  kampung  asalnya. Nantinya  mereka  akan  dipulangkan  ke kampung halaman  masing  masing. Khusus anak-anak yang tinggal di kawasan miskin
itu, sudah seharusnya pemerintah menyediakan pelayanan khusus untuk anak balita,  anak  terlantar,  anak  jalanan,  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak cacat  dan  anak  yang  membutuhkan perlindungan khusus. Skema per- lindungannya saat ini sudah tertuang dalam Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA).
Positifnya, Sejak 2009 hingga 2010, Kementerian Sosial sudah  mengalokasikan Rp194 miliar untuk program PKSA dan ini sudah  menjangkau  148.890  anak  yang memiliki  masalah  sosial,  termasuk  4.884 anak  jalanan.  Sementara  untuk  merespon keluhan-keluhan  warga  bantaran  rel  kereta api, Kementerian Sosial  memiliki  program khusus  yang  disebut  “Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)”.  Dalam  program  ini, kelompok  warga  miskin  bisa  mendapat bantuan  Rp  20  juta,  tapi  ini  harus  benar- benar  dapat  diaplikasikan  yakni  dengan cara  menyampaikan  bantuan  ini  dengan sasaran  yang  benar-benar  tepat  sasaran. Dengan  dana  ini  warga  miskin  mesti  bisa mengembangkan  usahanya  sendiri.  Di Palu,  Sulawesi  Tengah,  program  KUBE mencatat  sukses.   Warga  miskin  yang mendapat  bantuan  skema  ini  berhasil mengembangkan usaha batu bata, sementara  di  Kabupaten  Bangli,  Bali, program  serupa  sukses  mendorong  usaha ternak  sapi  di  sana.  Dengan  keberhasilan seperti  itu,  program  ini  bisa  membantu
mengeluarkan  banyak  warga  miskin  di bantaran  rel  atau  warga  miskin  perkotaan lainnya, keluar dari jerat kemiskinan.
Konsep  hunian  vertikal  seperti rusun  yang  semestinya  diperuntukan  bagi masyarakat  miskin,  justru  dimiliki  oleh orang-orang  kaya.  Hal  ini  terjadi  akibat tidak  konsistennya  Pemprov.  DKI  Jakarta dalam  menerapkan  kebijakan,  terjadi penyimpangan  antara  kebijakan  dan eksekusinya.  Ini  akibat  pemerintah  yang tidak  taat  azas.  Padahal,  kebijakan pembangunan  vertikal  sangat  dibutuhkan bagi  warga  Jakarta  yang  bermukim  di daerah  kumuh,  padat  penduduk,  bantaran sungai atau pinggiran rel kereta api.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, banyak peraturan dan Undang-Undang yang sudah  dibuat,  tetapi  banyak  sekali  yang dilanggar,  hal  ini  karena  tidak  adanya penegakan hukum, dan  korupsi di Indonesia sudah berkembang secara sistemik, jadi sulit sekali  dibasminya.  Para  aparat  pemerintah jadi  semakin  asik/  leluasa  untuk  bisa menambah  harta  kekayaannya  dengan  cara yang  tidak  sah/  dengan  cara  yang  bukan sebenarnya.  Bagi  banyak  orang,  korupsi bukan  lagi  merupakan  suatu  pelanggaran hukum,  melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam  seluruh  penelitian  perbandingan korupsi  antar  negara,  Indonesia  selalu menempati  posisi  paling  rendah  (angka korupsinya paling tinggi). Hal ini juga yang menyebabkan  kemiskinan  di  Indonesia
terjadi  terus  menerus.  Yang  kaya,  semakin kaya  dan  yang  miskin,  hidupnya  semakin miskin. Selain itu, pembangunan wilayah di Indonesia,  pelaksanaannya  tidak  merata,  ini juga  yang  menyebabkan  kemiskinan  di pedesaan dari hari ke hari semakin parah.
Perkembangan  korupsi  di  Indonesia juga  mendorong  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. Namun hingga
kini pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  belum menunjukkan  titik  terang  melihat  peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap saja masih rendah. Hal ini juga  ditunjukkan  dari  banyaknya  kasus- kasus korupsi di Indonesia yang masih terus terjadi.

## Solusi yang Ditawarkan
Pembangunan  rumah  susun  yang khusus  diperuntukan  bagi  orang  miskin yang  dapat  disewakan  dengan  harga  sewa yang  dapat  dijangkau  oleh  mereka  dan rumah  untuk  masyarakat  berpenghasilan rendah  (MBR)  yang  menggunakan  kredit
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan  dari  Kementerian  Perumahan Rakyat  (Kemenpera)  dengan  kredit  yang sangat  lunak,  adalah  salah  satu  solusi  dari permasalahan di atas. Harus ada perjanjian kerjasama  MoU antara Kemenpera  dengan pihak investor atau pihak swasta.
Pelibatan
masyarakat dalam
pembuatan kebijakan publik, juga
merupakan solusi dari masalah
pembangunan wilayah, termasuk di antaranya  dalam  hal  penanganan  masalah pemukiman  kumuh,  misalnya  dengan adanya Green Map. Green Map sebagai sebuah  komunitas  warga  kota  harus  dapat mengambil  peran  yang  lebih  besar  dalam mewujudkan  kota  ideal  dan  mendorong terwujudnya Ruang Terbuka Hijau minimal  30%  sebagaimana  ditentukan dalam Undang-Undang. Perencanaan partisipatif  menjadikan  masyarakat  yang tergabung dalam Green Map sebagai salah satu  sumber  daya  terbesar  yang  dianggap sangat  memahami  potensi  dan  masalah yang  ada  di  perkotaan,  lebih  dari pemerintah  sekalipun.  Masyarakat  diberi kesempatan  untuk  menyertakan  masalah yang  dihadapi  dan  gagasan-gagasannya sebagai  masukan  untuk  berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri.
Secara  ringkas  terdapat  beberapa peran  signifikan  komunitas Green Map . Pertama  adalah  mendorong  perubahan paradigma  bahwa  kota  yang  ideal  tidak hanya memiliki ketahanan pangan ataupun ketahanan  energi  semata,  tetapi  juga ketahanan  atas  udara  bersih.  Pertumbuhan ekonomi  secara  besar-besaran  tidak  boleh lantas  mengorbankan  kesehatan  kota  dan kesehatan warga yang tinggal di dalamnya. Kesehatan  kota  terutama  ditentukan  oleh kualitas  dan  kuantitas  paru-paru  kota khususnya  Ruang  Terbuka  Hijau-nya.
Implikasinya,  harus  ada  kontrol  dan pengendalian  terhadap  perubahan  guna lahan  dari  Ruang  Terbuka  Hijau  menjadi guna  lahan  untuk  aktivitas  ekonomi  yang lebih  menguntungkan.  Peran  komunitas
Green Map yang kedua adalah memberikan  informasi  kepada  pembuat kebijakan  ( decision maker )  khususnya kepada  pihak-pihak  yang  saat  ini  sedang disibukkan  dengan  kegiatan  pembuatan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota (RTRW  Kota),  terkait  lokasi  mana  saja yang  layak  menjadi  Ruang  Terbuka  Hijau dan  harus  dilindungi.  Pemerintah  Kota sebaiknya tidak hanya menampung masukan  dari Green Map ,  namun  juga menjadikan  masukan  tersebut  sebagai bahan pertimbangan utama dalam menyusun  peraturan  daerah.  Dengan informasi  dari  masyarakat  (dalam  hal  ini anggota Green Map ),  diharapkan  bahwa jumlah  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota minimal  30%  dapat  terpenuhi  dan dilegalkan dalam Peraturan Daerah tentang
RTRW Kota.
Keuntungan  pelibatan  masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik ( planning by people) adalah meningkatnya rasa  memiliki  masyarakat  ( sense of belonging )  terhadap  berbagai  Peraturan Daerah. Dengan dilibatkan dalam
perencanaan  serta  memahami  esensi perencanaan  itu  sendiri,  Komunitas Green Map selanjutnya  bisa  menjalankan  peran
yang  ketiga  yaitu  sebagai  agen  pengontrol pembangunan.
Sebagai
pengontrol,
anggota Green Map harus  melaporkan kepada  aparat  yang  berwenang  apabila melihat ketidaksesuaian antara
perencanaan  yang  telah  disepakati  (dan telah  dilegalkan  sebagai  peraturan  daerah) dengan implementasi/kenyataan di lapangan.

## Kesimpulan
Cara  untuk  mengatasi  kemiskinan dan  memperbaiki  rendahnya  kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin  adalah  tidak  dengan  menggusur masyarakat  miskin.  Sementara  pendekatan konvensional  yang  paling  populer  dalam mengatasi  kemiskinan  di  kota  adalah dengan Peremajaan Kota , yakni penggusuran.
Padahal, penggusuran hanyalah  menciptakan  masalah  sosial perkotaan  yang  semakin  akut  dan  pelik. Penggusuran  atau  peremajaan  kota  adalah cara  yang  tidak  berkelanjutan  dalam mengatasi kemiskinan.
Aktivitas hijau yang dilakukan oleh masyarakat  miskin    merupakan  bukti pemberdayaan  masyarakat  miskin  yang mampu  meningkatkan  kualitas  lingkungan permukiman  dan  juga  mengentaskan kemiskinan.  Pembangunan  rumah  susun yang  khusus  diperuntukan  bagi  orang miskin yang dapat disewakan dengan harga sewa  yang  dapat  dijangkau  oleh  mereka
dan rumah untuk masyarakat berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang
menggunakan  kredit  yang  sangat  lunak, juga  bagian  dari  pemecahan  masalah  bagi tercapainya (akhirnya) kesejahteraan penduduk miskin di kota.
Konsep  hunian  vertikal  seperti rusun  yang  semestinya  diperuntukan  bagi masyarakat miskin, justru akhirnya dimiliki  oleh  orang-orang  kaya.  Hal  ini terjadi  akibat  tidak  konsistennya  Pemprov DKI  Jakarta  dalam  menerapkan  kebijakan, telah  terjadi  banyak  penyimpangan  antara kebijakan  dan  eksekusinya.  Ini  akibat pemerintah yang tidak taat azas.
Pelibatan masyarakat dalam pembuatan  kebijakan  publik,  juga  sangat dibutuhkan  bagi  pembangunan  wilayah, keuntungannya  adalah  meningkatnya  rasa memiliki  masyarakat  ( sense of belonging ) terhadap  berbagai  Peraturan  Daerah. Keuntungannya,  dengan  dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan  wilayah,  masyarakat  juga jadi  memahami  esensi  perencanaan  itu
sendiri,  yaitu  sebagai  agen  pengontrol pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Husken, Frans and B. White. 1999. “ Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control” ,  in  Gillian  Hart,  Andrew Turton  and  Benyamin  White  (eds), Agrarian  Transformation:  Local Process  and  the  State  in  Southeast
Asia. London: University of California Press,pp.235-265 Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat . Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo
Mabogunje, A.L. 1970. “System Approach to s Theory of Rural Urban Migration”. In Geographycal Analysis, 2:1-8.
http://id.shvoong.com/social- sciences/1995191-pengertian-kota- dan-ciri-ciri/#ixzz1qrYRwkqq
http://green.kompasiana.com/iklim/2011/0 2/11/pembangunan-berkelanjutan/