Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 3 September 2023 P - ISSN  : 2503-4413 E – ISSN : 2654-5837, Hal 374-383
Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Taufiqur Rahman
Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Rahma Apriani
Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Nurlaili
Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Supaijo
Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Penulis Korespondensi Taufiqur Rahman
taufiqur@radenintan.ac.id Article Info Abstract Article History : Received 13 Feb  - 2023 Accepted 05 May - 2023 Available Online 15 September  – 2023 1. Unemployment is one of the problems that affect the welfare of society  and  the  Indonesian  economy.  One  of  the  employment problems  is  the  imbalance  between  labor  demand  and  labor supply.  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  Realization  of Regional Expenditure and Minimum Wage on the unemployment rate  in  Lampung  Province  from  the  perspective  of  Islamic economics  partially  and  as  a  whole.  This  research  is  a quantitative  study  using  multiple  linear  regression  analysis techniques  with  Times  series  data  and  processed  using  the Eviews 10 program. The results of this study as a whole (test F) Regional Expenditure and Minimum Wage have a positive and significant  effect  on  the  unemployment  rate  in  Lampung Province.  Partially  (T  test)  the  Regional  Expenditure  variable has a negative and significant effect on the unemployment rate, the  Minimum Wage  variable  has  a  positive  and  insignificant effect  on  the  unemployment  rate  in  Lampung Province.  In  this study, when viewed from an Islamic economic perspective, the goal of Islamic economics is to achieve a higher falah which is manifested  through  optimizing  the  benefit  of  the  entire community through the realization of Regional Expenditures and the  Lampung  Province  Minimum  Wage  in  accordance  with Allah's commands .
Keywords : Regional spending, minimum wages, unemployment.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang  negara Indonesia  tidak  lepas  dari  masalah  pengangg
uran.  Kompleknya  masalah  pengangguran  di Indonesia tak lepas dari banyaknya faktor-faktor yangmempengaruhinya.  Pertumbuhan  penduduk
yang  tinggi  di  Indonesia  yang  tidak  dibarengi dengan  peningkatan  lapangan  kerja  dan  sektor usaha  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab tingginya  angka  pengangguran  di  Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang  adalah  tingkat  pendapatan.  Dengan adanya  sebagian  pengangguran  maka  akan mengurangi pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan  tingkat  kemakmuran  yang  mereka raih. Dalam hal ini pegangguran banyak terjadi di kalangan masyarakat indonesia khususnya daerah lampung  dan  kian  meningkat  pasca  pandemi Covid 19 yang melanda dunia awal tahun 2020 hingga  sekarang,  Terjadinya  pengangguran  di provinsi lampung hal ini antara lain di sebabkan oleh  terus  meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja yang kian bertambah dari waktu ke waktu dengan kesempatan kerja yang tidak seimbang.(Indayani &  Hartono,  2020)  Provinsi  Lampung  menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertingi  urutan  ke  9  dari  10  Provinsi  di  Pulau Sumatera  pada  kurun  waktu  2  tahun  terakhir yakni  pada  tahun  2020,  Kepulauan  Riau  masih menjadi  provinsi  dengan  tingkat  pengangguran tertinggi  dengan  persentase  10,34%  walaupun demikian provinsi lampung harus tetap waspada dengan  kenaikan  tingkat  pengangguran  ini. Berikut  tabel  tingkat  pengangguran  terbuka  di pulau sumatera pada tahun 2020:
Grafik Persentase Tingkat        Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2020 Jika  di  lihat  dari  keadaan  provinsi Lampung memiliki banyak keunggulan komparatif  secara  geostrategis,  demografis  dan sumber  daya  alam  lainnya,  Provinsi  Lampung memiliki  potensi  yang  cukup  besar  yaitu merupakan  pintu  atau  gerbang  utama  kegiatan ekonomi antar wilayah di Pulau Jawa dan terletak di  barat  daya  Sumatera  dengan  letak  geografis yang menguntungkan. sebagai salah satu simpul
distribusi  barang  dan  jasa.  Hal  tersebut  tentu menjadi  peluang  yang  besar  untuk  daerah Provinsi  Lampung  menggali  potensi  sumber keuangan. Dengan adanya kemandirian fiskal ini seharusnya  dapat  meningkatkan  pendapatan daerah  yang  berpengaruh  pada  pertumbuhan ekonomi  yang  dapat  menekan  jumlah  angka pengangguran di Provinsi Lampung. Dan apabila anggaran daerah direalisasikan secara tepat tentu dapat mengatasi masalah pengangguran di daerah tersebut.  Namun  hal  ini  belum  sesuai  dengan tingkat  pengangguran  di  Provinsi  Lampung. Berikut adalah tabel angka Tingkat Pengangguran  terbuka  yang  ada  di  Provinsi Lampung pada tahun 2011- 2021.(BPS, 2021). Tabel  1.1  Persentase  Tingkat  Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Tahun 2011-2021
Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  Lampung  2011-
2021
banyak  pekerja,  banyak  pengangguran,  dan sumber  daya  alam  yang  tidak  diolah  dengan baik.(Farid, 2007) Secara umum, laju
pertumbuhan  angkatan  kerja  di  negara berkembang  lebih  cepat  dari      pada  laju pertumbuhan lapangan kerja. Untuk itu, Menurut data  tersebut  tingkat  pengangguran  terbuka  di Provinsi Lampung berfluktuasi pada tahun 2017 hinggaTahun  2019  mengalami  penurunan, namun pada tahun 2020 TPT kembali meningkat sebesar 4,67% dan meningkat sebesar 0,64% dari tahun  sebelumnya,  salah  satunya  peningkatan TPT  adalah  adanya  angkatan  kerja  baru  dari orang-orang  yang  baru  saja  lulus  SMA  atau Perguruan  Tinggi.  Pada  tahun  2020  -  2021
No Tahun TPT (%) 1 2011 6,38 2 2012 5,20 3 2013 5,69 4 2014 4,79 5 2015 5,14 6 2016 4,62 7 2017 4,33 8 2018 4,06 9 2019 4,03 10 2020 4,67 11 2021 4,69 TPT Pulau Sumatera 15 10 2020
perusahaan  umumnya  tidak  terserap  akibat dampak  pandemi  covid-19.  Selain  itu,  BPS Provinsi  Lampung  mencatat  39.862  orang  yang kemudian menjadi pengangguran. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 6,8% di wilayah Lampung, TPT terendah sebesar 2,53% untuk penduduk berpendidikan SD ke bawah, dan TPT  tertinggi  sebesar  8,53%  pada  tingkat pendidikan  SMA.(BPS  Sumatra,  2020)  Angka dengan tingkat pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, Pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan  ekonomi  yang  baik,  dan  akan mencerminkan  peningkatan  kualitas  hidup penduduk dan peningkatan distribusi pendapatan., Menurut Teori Lewis didukung oleh Ranis  dan  Fei  yang  menyatakan  di  negara berkembang  terlalu  negara  berkembang  harus meningkatkan upaya untuk mengurangi pengangguran Saat ini banyak pekerjaan manusia yang  tergantikan  oleh  tenaga  mesin,  akibat peningkatan  lowongan  yang  lebih  rendah  dari peningkatan angkatan kerja, banyak pekerja yang tidak  mendapatkan  pekerjaan.(Mahsunah,  2013) Menurut  Keynes,  campur  tangan  pemerintah diperlukan  karena  persoalan  ini  tidak  bisa diserahkan  pada  sistem  pasar  bebas.  Ketika jumlah pekerja bertambah, begitu juga upah, ini menjadi  merugikan,  bukan  menguntungkan, karena  penurunan  upah  berarti  penurunan  daya beli masyarakat terhadap barang. Pada akhirnya produsen  akan  merugi  dan  tidak  mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, peran penting pemerintah  dalam  urusan  pembangunan  sangat diperlukan,  untuk  meningkatkan  kesejahteraan secara  merata  bagi  semua,  pemerintah menetapkan  kebijakan  fiskal  sebagai  salah  satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui  program-program  pembangunan  yang mendorong. pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan,  serta meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  miskin  Salah satu  kebijakan  pemerintah  dengan  mengalihkan Pengelolaan Belanja Daerah secara baik dan juga perencanaan  sedemikian  rupa  dengan  melihat prioritas daerah maka akan dapat mengoptimalkan APBD. Serta kebutuhan daerah yang  harus  diperhatikan  untuk  memenuhi keinginan  masyarakat  setempat  dan  juga  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengurangi  tingkat  pengangguran,  peran
pemerintah  sangat  dibutuhkan.  .  Banyak  faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka diantaranya adalah belanja daerah karena dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah  akan  menggeser  titik  keseimbangan pendapatan,sehingga  apabila  semakin  besar pengeluaran pemerintah, di harapkan pertumbuhan  ekonomi  juga  meningkat.(Idris, 2018, p. 24).
Tabel  1.2  Realisasi  Belanja  Daerah  Pemerintah Lampung Tahun Anggaran 2011- 2021 (Rp)
No  Tahun  Belanja Daerah (X1) 1 2011 2.566.078.806 2 2012 4.354.050.898 3 2013 3.884.534.953 4 2014 4.454.187.317 5 2015 4.781.202.049 6 2016 5.476.921.596 7 2017 5.497.354.014 8 2018 7.538.988.966 9 2019 7.058.713.899 10 2020 6.967.358.448 11 2021 7.098.372.686

## Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2011-202.
Belanja  daerah  di  provinsi  Lampung pada  tiap  tahunnya  mengalami  kenaikan  dan penurun. Belanja Daerah mengalami penurunan  yang  signifikan  pada  tahun  2013 yaitu Rp 3.884.534.953 dan terus berluktuasi di  tahun  2014-2019,  Pada  tahun  2020 mengalami penurunan sebesar Rp 91.355.451 dari  tahun  sebelumnya  di  tahun  2019  hal  ini tak  lepas  dari  dampak  pandemi  covid  19  di karenakan  tingkat  pendapatan  yang  menurun maka  belanja  daerah  ikut  mengalami penurunan  dan  meningkat  kembali  Rp 7.098.372.689  pada  tahun  2021.  Secara umum, belanja daerah memiliki kecenderungan  untuk  selalu  naik.  Penyebab kenaikan  belanja  daerah  biasanya  terkait dengan  penyesuaian  perubahan  nilai  tukar rupiah,  inflasi,  penyesuaian  faktor  ekonomi
makro,  dan  perubahan  besaran  cakupan pelayanan.  Namun  dengan  paradigma  baru otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  harus mampu mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.  Dengan  demikian  belanja  daerah bertujuan  untuk  memajukan  daerah  dan mensejahterakan  rakyatnya,  semakin  banyak pendapatan daerah yang dapat diperoleh maka daerah  akan  semakin  mampu  dan  mandiri untuk  membiayai  pengeluaran  daerahnya. Dengan  alokasi  anggaran  yang  tinggi  juga diharapkan mampu
mengatasi kemiskinan dan
pengangguran  jika  rencana  pelaksanaan mencapai  target  yang  dianggarkan.  Melalui belanja  daerah  diharapkan  dapat  terwujud secara  adil  dan  merata  serta  dapat  dirasakan oleh masyarakat di daerah, seperti pada masa Rasulullah  SAW.  Ada  beberapa  penyebab yang  melatar  belakangi  angka  pengangguran di  Provinsi  Lampung,  diantaranya  adalah faktor upah. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja jika dilihat dari segi penawaran tenaga kerja. Biasanya  tingkat  produktivitas,  kualitas  dan waktu  kerja  para  pekerja  itu  sendiri  yang menentukan  besaran  upah  yang  ditawarkan oleh suatu perusahaan. Menurut peraturan pemerintah ketenagakerjaan dan migrasi  no.7  tahun  2013  tentang  upah minimum.  Upah  minimum  adalah  upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk  tunjangan  tetap.  Upah  ini  berlaku bagi  mereka  yang  belum  menikah  dan memiliki  pengalaman  kerja  0-1  tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan dengan  keputusan  gubernur  berdasarkan rekomendasi  dewan  pengupahan  dan  berlaku selama  1  (satu  tahun)  di  berturut-  turut. Perkembangan  tingkat  Upah  Minimum Propinsi  di  Propinsi  Lampung  setiap  tahun mengalami  peningkatan,  dengan  kenaikan upah minimum setiap tahun maka kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan seimbang dengan  taraf  hidup  masyarakat  di  daerah tersebut meningkat. Berikut adalah tabel upah minimum  provinsi  Lampung  tahun  2011- 2021.
Tabel 1.3 Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2011-2021 (Rp)
Sumber:  Statistik  Keuangan  Daerah  Provinsi Lampung 2011-2021
Tabel 1.3 menujukan bahwa perkemban gan upah minimum setiap tahun mengalami keai kan, pada tahun 2017 upah minimum sebesar R p.1.908.447.50  mengalami  kenaikan  tertinggi pada  tahun  2020  sebesar  Rp.  2.432.001.57  dan pada  tahun  2021  tetap  mencapai  Rp. 2.432.001.57.  Upah  mempengaruhi  jumlah tenaga  kerja  yang  bekerja,  jika  tingkat  upah ditetapkan lebih tinggi maka akan mempengaruhi kenaikan  biaya  produksi,  akibatnya  untuk melakukan  efisiensi,  perusahaan  terpaksa mengurangi tenaga kerja sehingga menimbulkan tingkat pengangguran.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah atau pengeluaran  daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam Mengeluarkan uangnya untuk pelayanan pu blik. Belanja  daerah  diarahkan  pada  peningkatan proporsi belanja untuk  memihak  kepentingan publik,  di  samping  tetap  menjaga  eksistensi penyelenggaraan p emerintahan. Dalam
No Tahun UMP (X2) 1 2011 855.000 2 2012 975.000 3 2013 1.150.000 4 2014 1.399.037 5 2015 1.581.000 6 2016 1.763.000 7 2017 1. 908.447 8 2018 2.074.673 9 2019 2.241.270 10 2020 2.432.002 11 2021 2.432.002
penggunaannya,  belanja  daerah  harus  tetap mengedepankan  efisiensi,  efektivitas,  dan penghematan  sesuai  dengan  prioritas,  yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-  program  strategis  daerah.  Dari  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Nursafitri & Yudha,  2020)  dengan  penelitian  berjudul “Instrumen  Moneter  Dan  Belanja  Daerah  Serta Pengaruhnya  Terhadap  Pengangguran  Terbuka” dengan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa belanja  daerah  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap tingkat penganguran terbuka di Jawa Timur, Variabel yang memiliki pengaruh paling  besar  dalam  mengurangi  tingkat pengangguran  terbuka  adalah  variabel  belanja daerah.  Hasil  penelitian  dari  (Kaharudin, Kumenaung,&Niode,2019)dengan  penelitia  n berjudul  “Pengaruh  Pengeluaran  pemerint  ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan  Kemiskinan  (Studi  Kasus  Pada  Kota Manado Tahun 2001- 2017)” Belanja Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap Pengangguran. ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlahPengangguran  yaitu  sebesar  0,31.  Jika Belanja Pemerintah meningkat sebesar 1 % maka Pengangguran akan turun sebesar 0,31 % . Hal ini sesuai  dengan  teori  bahwa  apabila  belanja pemerintah  digunakan  untuk  alokasi  belanja barang  dan  jasa  maka  akan  mendorong terciptanya  lapangan  pekerjaan  baru  dan menekan jumlah penggangguran   di daerah itu. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka  dalam  penelitian  ini  hipotesisnya  adalah sebagai berikut: Ha1: Belanja daerah berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tingkat  engangguran  di  provinsi  Lampung. Pengaruh  Upah  Minimum  terhadap  Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung. Upah yang layak  adalah  upah  yang  memenuhi  standar pengupahan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Dengan  mendapatkan  upah  yang layak  maka  tenaga  kerja  akan  dapat  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya.  Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, mengenai upah minimum yang diatur dalam pasal 41 dan 42. Dan merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mendorong  semangat  kerja  dan  produktivitas tenaga  kerja  Dalam  penelitian  yang  dilakukan (Yacoub & Firdayanti, 2019) dengan penelitiannya berjudul Pengaruh Inflasi,
Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Upah  Minimum Terhadap  Pengangguran  Di  Kabupaten/Kota Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pengaruh  Upah Minimum menunjukan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi kalimantan barat. Hasil penelitian  (Effendy,  2019)dengan  peneliian berjudul  Pengaruh  Upah  Minimum  Terhadap pengurangan Pengangguran Terbuka Di Indonesia  dan  didapatkan  hasil  upah  minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap  penurunan  tingkat  pengangguran, hubungan  variabel  upah  minimum  dengan pengangguran  bersifat  positif,  artinya  apabila upah  minimum  meningkat  maka  pengangguran pun akan meningkat. Dari hasil penelitian di atas maka  dalam  penelitian  ini  hiposisnyya  adalah sebagai berikut: Ha2: Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung.

## 3.  METODE  PENELTIAN  PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN
Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan  ini  dipilih  karena  analisis  yang  di gunakan menggunakan  alatstatistik ekonomi yang  akan  menguji  teori,  dan  men  cari generalisasi  yang  mempunyai  nilai  pred iktif.(Usman,2012)  Jenis  Penelitian  ini  me rupakan  penelitian  kepustakaan  (LybraryRe search). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dokumen yang  diterbitkan  secara resmi  maupun  laporan  hasil  penelitian terdahulu.(Santoso, 2007).

## 3.1. Populasi dan Sempel
Populasi dalam  penelitian  ini  adalah data  yang  di  kumpulkan  berdasarkan  jangka waktu  tahunan  yaitu  data  belanja  daerah,  upah minimum  dan  tingkat  pengangguran  pertahun yang di publikasikan oleh BPS Provinsi Lampung dengan  keseluruhan  data  di  peroleh  dari  15 kabupaten  wilayah  Provinsi  Lampung  yaitu dengan  rentang  waktu  11  tahun  terakhir  dari tahun 2011-2021.(Santoso, 2007).
Pengambilan sempel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik
penentuan  sampel  dimana  semua  anggota populasi  dijadikan  sampel.  Dan  penelitian  ini menentukan sendiri sampel yang diambil karena memiliki pertimbangan tertentu. Dalam penentuan sampel maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kreteria yang digunakan sebagai sampel yaitu belanja daerah, upah minimum dan tingkat pengangguran  yang  diterbitkan  oleh  BPS Provinsi Lampung.

## 3.2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis regresi linier berganda dengan datapanel dan  diolah  menggunakan  program  Eviews  10. Eviews 10.

## 3.3. Model Analisis Regresi
Analisis  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda  dengan  model  kerja  yakni  Tingkat Pengangguran=  f  (Belanja  Daerah  dan  Upah Minimum), maka persamaan regresi liniernya adalah;
Dimana: β0 : konstanta β1 , β2 :parameter εt: Standar Error Y: Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) X1 : Belanja Daerah (BD) X2 : Upah Minimum Provinsi (UMP) Model  regresi  linear  berganda    ini  akan  diuji melalui uji asumsi klasik dan uji hipotesis t dan uji hipotesis F.

## 4. HASIL PENELITIAN
Variabel Belanja Daerah (BD)
berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Provinsi Lampung.  Variabel  Upah  Minimum  Provinsi (UMP)  berpengaruh  positif  tidak  signifikan terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) provinsi  Lampung.  Belanja  Daerah  (BD)  dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama- sama  berpengaruh  positif  tidak  signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)di provinsi Lampung. Pembahasan Hasil Penelitian Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Selly  Nursafitri  dan  Ana  Toni  Roby  Candra
Yhuda  (2020)  dengan  penelitian  berjudul Instrumen  Moneter  Dan  Belanja  Daerah  Serta Pengaruhnya  Terhadap  Pengangguran  Terbuka dengan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa belanja  daerah  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap tingkat penganguran terbuka di Jawa Timur, Variabel yang memiliki pengaruh paling      besar      dalam  mengurangi  tingkat pengangguran  terbuka  adalah  variabel  belanja daerah. Hasil penelitian dari Rizaldi Kaharudin, Anderson G.Kumenaung, Audie O. Niode (2019) dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengeluaran pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, Pengangguran  Dan  Kemiskinan  (Studi  Kasus Pada  Kota  Manado  Tahun  2001-2017)  Belanja Pemerintah  berpengaruh  Negatif  terhadap  akan turunsebesar 0,31 % . Hal ini sesuai dengan teori bahwa  apabila  belanja  pemerintah  digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan  menekan  jumlah  penggangguran  didaerah itu. Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar  pengupahan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Dengan  mendapatkan  upah  yang layak  maka  tenaga  kerja  akan  dapat  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya.  Dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 78 Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/  Kota  Provinsi  Kalimantan  Baratǁ dengan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengaruh Upah Minimum menunjukan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran  di  kabupaten/kota  provinsi kalimantan barat. Hasil penelitian Effendyy dan Rully  Sutansyah  (2019)  dengan  peneliian berjudul  Pengaruh  Upah  Minimum  Terhadap pengurangan Pengangguran Terbuka Di Indonesia  dan  didapatkan  hasil  upah  minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap  penurunan  tingkat  pengangguran, hubungan  variabel  upah  minimum  dengan pengangguran  bersifat  positif,  artinya  apabila upah  minimum  meningkat  maka  pengangguran pun  akan  meningkat.  Pengaruh  Belanja  Daerah terhadap  Tingkat  Pengangguran  di  Provinsi Lampung  Berdasarkan  hasil  regresi,  koefisien regresi  untuk  variabel  Belanja  Daerah  (BD) menunjukkan  tanda  negatif,  Berdasarkan  hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah  (BD)  menunjukkan  tanda  negatif,  yakni
sebesar  -0,426996.  Berdasarkan  uji  signifikansi parsial,  pengaruh  variabel  Belanja  Daerah terhadap Tingkat Pengangguran (TPT) menunjukan  angka  yang  signifikan.  Hal  ini ditunjukkan Pengangguran. Ini di tunjukkan oleh koefisien regresi jumlahPengangguran yaitu oleh nilai  t  hitung  variabel  Belanja  Daerah  sebesar 0,31. Jika Belanja Pemerintah  meningkat sebesar  1  %  maka  Pengangguran  sebesar  - 2,341991  lebih  kecil  daripada  nilai  t  sebesar 2,26216 dengan  tingkat  tabel  kepercayaan  95% (α  =  0,05).  Dengan  demikian  Belanja  Daerah (BD)  berpengaruh  negatif  terhadap  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT).  Hal  ini  berarti bahwa  dengan  kenaikan  Belanja  Daerah  (BD) sebesar  1  persen,  maka  akan  berakibat  pada penurunan  nilai  Tingkat  Pengangguran  Terbuka (TPT) sebesar - 0,426996 persen dengan asumsi (cateris  paribus).  Dapat  disimpulkan  bahwa semakin  besar  nilai  realisasi  belanja  daerah provinsi  Lampung,  maka  terjadinya  penurunan pengangguran.  Pengaruh  Upah  Minimum terhadap  Tingkat  Pengangguran  Di  Provinsi Lampung  Berdasarkan  hasil  regresi,  koefisien regresi  untuk  variabel  Upah  Minimum  (UMP) menunjukkan  tanda  positif,  yakni  sebesar 0,041680.  Berdasarkan  uji  signifikansi  parsial, pengaruh  variabel  Upah  Minimum  (UMP) terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) di  provinsi  Lampung  menunjukan  angka  yang tidak  signifikan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai Tinjauan  Ekonomi  Islam  Mengenai  Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat  Pengangguran
Di  Provinsi  Lampung  Tahun  2011-2021 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti  dengan  menggunakan  model  regresi linier berganda dimana dapat disimpulkan bahwa secara  keseluruhan  atau  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan menggunakan  model  regresi  linier  berganda dimana  dapat  disimpulkan  bahwa  secara keseluruhan  atau  bersama-sama  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  Belanja Daerah dan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran. Pengangguran yang terjadi disuatu wilayah menggambarkan pengaruh  yang  buruk  dimana  banyaknya pengangguran  akan  menyebabkan  pertumbuhan ekonomi menurun. Karena masyarakat yang pada usia  produktifnya  tidak  mampu  memenuhi  t
hitung variabel Upah Minimum  sebesar kebutuhan  hidupnya  kemudian  akan  0,255968 lebih kecil daripada nilai t tabel berdampak pada penurunan produktifitasnya,   Sehingga   sumber daya sebesar 2,26216 dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Dengan demikian, Upah  Minimum  (UMP)  berpengaruh  Positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal  ini  berarti  bahwa  dengan  kenaikan  Upah Minimum  Provinsi  (UMP)  sebesar  1  persen, maka akan berakibat pada kenaikan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka  (TPT) sebesar 0,255968 persen  dengan  asumsi  (cateris  paribus).  Dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  menunjukan hipotesis  variabel  Upah  Minimum  H0  diterima, dengan artian bahwa Upah Minimum berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021. Hal ini terbukti setiap kenaikan Upah  Minimum  meningkat  maka  Tingkat Pengangguran  juga  ikut  meningkat.  yang harusnya  terkelola  dengan  baik  menjadi  tidak maksimal.  Hal  tersebut  mengindikasikan peningkatan pengangguran tanpa pengoptimalan kemampuan  kesempatan  kerja  dapat  menjadi indikator atau variabel yang berpengaruh negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Bekerja merupakan  perintah  Allah  SWT  dan  menjadi sunah Rosulallah SAW, dalam islam pengangguran merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, karena islam mengajarkan manusia untuk  bekerja  sehingga  dapat  memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya,  dan  membantu  sesama  manusia. Bekerja dalam sistem ekonomi islam merupakan suatu  keharusan  bagi  setiap  muslim  sebagai kewajiban syara‟ dan dipandang sebagai bentuk ibadah  bagi  yang  melakukannya,  sesuai  dengan firman allah dalam QS. At-Taubah ayat 105
Artinya:  "Bekerjalah  kamu,  Maka  Allah  dan Rasul-Nya  serta  orang-  orang  mukmin  akan melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada  (Allah)  yang  mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan- Nya  kepada  kamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan.(Q.S  At  Taubah  [9]:105)  Ayat  diatas menjelaskan betapa pentingnya   bekerja  karena
dengan bekerja seseorang dapat  memenuhi kehidupannya  dan  juga  keluarganya  di  dunia. Bahkan  diberikan  pahala  yang  setimpal  sesuai dengan  amal/pekerjaan  yang  telah  ia  kerjakan. Islam  menganjurkan  untuk  bekerja,  apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah SWT akan  diberikan  kepada  umat-Nya  yang  rajin bekerja.  Hamba  yang  hidup  sejahtera  bahkan mampu  membagi  kesejahteraan  dengan  orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga tidak mengajarkan  umatnya  untuk  malas  bekerja bahkan  seseorang  yang  miskin  sangat  dekat dengan  kekufuran.  Islam  sebagai  agama paripurna  tidak  hanya  mengatur  permasalahan ibadah  dan  muamalah,  akan  tetapi  mencakup semua  aspek  termasuk  masalah  negara  dan pemerintahannya.  Dalam  sistem  pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al- Mawardi  seorang  pemikir  terkemuka  abad  ke-5 berpendapat  bahwa  pelaksanaan  imamah (kepemimpinan  politik  keagamaan)  merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal  tersebut,  negara  memiliki  peran  aktif  demi terealisasinya  tujuan  material  dan  spiritual. Dalam  Islam,  terpenuhinya  pekerjaan  dan kepentingan  publik  bagi  rakyat  merupakan kewajiban  keagamaan  dan  moral  penguasa. Keuangan  publik  yang  dipraktekkan  pada  masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika  dan  sosial  Islam  yang  menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia  didasarkan  pada  petunjuk  syara’.  Al-Quran tidak  memberikan  perincian  kebijakan  fiskal. Akan  tetapi,  ada  beberapa  ajaran  ekonomi  dan prinsip-prinsip  pengarah  yang  terekam  dalam sunnah  sebagai  pengarah  dan  penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting  kedua  keuangan  publik  dalam  Islam setelah  al-Quran.  Dalam  Islam,  walaupun  pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian  konvensional  (klasik  dan  neo- klasik).  Alokasi  belanja  yang  tepat  mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Di samping itu, belanja juga  merupakan  alat  informasi  bagi  masyarakat mengenai  pelaksanaan  pembangunan  yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan
akuntabilitas  kinerja  pemerintah.  Q.S  Al-Hasyr Ayat  7  menjelaskan  tentang  keadilan  dan terealisasinya seluruh harta kekayaan agar harta tersebut  tidak  berfokus  pada  golongan  tertentu saja,  yang  berbunyi:  Artinya:  “Harta  rampasan (fai')  dari  mereka  yang  diberikan  Allah  kepada Rasul-Nya  (yang  berasal)  dari  penduduk beberapa  negeri,  adalah  untuk  Allah,  Rasul, kerabat  (Rasul),  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin  dan  untuk  orang-orang  yang  dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sungguh,  Allah  sangat  keras  hukuman-Nya.”( Q.S Al Hasyr [59] 7). Ayat tersebut menjelaskan kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur  setiap pendapatan  dan  pengeluaran  negara  yang dikeluarkan  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan  fiskal  dalam  Islam  bertujuan  untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan,  dan  mengembangkan  suatu masyarakat  yang  didasarkan  atas  distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai- nilai  material  dan  spiritual  pada  tingkat  yang sama.  Islam  mendirikan  tingkat  kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip  kekayaan  seharusnya  tidak  boleh  hanya beredar  diantara  orang-orang  kaya  saja.  Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya  dapat  memperoleh  akses  yang  sama terhadap  kekayaan.  Pengangguran  juga  bisa terjadi karena adanya upah, sistem ekonomi islam tidak  sekedar  memandang  kerja  sebagai pendorong  utama  aktivitas  perekonomian,  tapi lebih  dari  itu  kerja  merupakan  perbuatan  mulia dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan bersama.  Berikut  ayat  Al  Quran  yang menjelaskan betapa pentingnya pemberian upah Q.S Az Zumar ayat 35: Artinya: Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang  paling  buruk  yang  mereka  kerjakan  dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari  apa  yang  telah  mereka  kerjakan.(Q.S  Az Zumar  [39]:35)
Maksudnya  Allah  menghalalkan  upah, sebab upah (tsaman) adalah konpensasi atas jasa yang  telah  diberikan  seorang  pekerja,  dan perampasan  terhadap  upah  merupakan  suatu
perbuatan  buruk  yang  akan  mendapat  ancaman siksa  dari  Allah.  Dan  Nabi  mengatakan,  siapa yang  akan  mempekerjakan  orang  harus memberitahukan  upahnya.  Dalam  hal  ini  upah yang  dibayarkan  kepada  para  pekerja  sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah  habis  maka  akan  dibentuk  kontrak  kerja baru  dengan  kesepakatan  yang  baru  sesuai dengan   kondisi   pada saat itu.(Yusuf, 2010).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan  penelitian  tentang  Pengaruh  Realisasi Belanja  Daerah  Dan  Upah  Minimum  Terhadap Tingkat  Pengangguran  Di  Provinsi  Lampung Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,  sebagai berikut: 1. Hasil  uji  signifikan  parsial  (Uji T)  pada  variable  Belanja  Daerah  memperoleh nilai  coefficient  sebesar  -0.42696,  dan  nilai probability  sebesar  0.0473  atau  (<0,05),  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Belanja  Daerah berpengaruh  negatif  dan  signifiksn  terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021. 2. Hasil  uji  signifikan parsial  (Uji  T)  pada  variable  Upah  Minimum memperoleh  nilai  coefficient  sebesar  0.041680, dan nilai probability sebesar 0.8044 atau (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021. 3. Dalam penelitian ini bila ditinjau  menurut  perspektif  ekonomi  islam belanja  daerah  sepenuhnya  terealisasi  untuk kesejahteraan  seluruh  masyarakat.  Ini  dapat dilihat realisasi belanja daerah Provinsi Lampung pada  tahun  2011-2021  masih  bersifat  fluktuatif pada  segi  pengeluaran.  Namun  di  lihat  dengan peningkatan pengangguran, belanja daerah dapat berperan  aktif  dalam  menunrunkan  tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  serta  penyerapan  tenaga kerja  di  Provisi  Lampung  maka  belanja  daerah/ pengeluaran  pemerintah  lebih  difokuskan  pada program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak  langsung  terhadap  perekonomian termasuk masalah pengangguran. Jika dilihat dari ekonomi islam dalam pemberian upah yang layak maka dapat dilihat di provinsi Lampung tahun
2011-2021  peningkatan  upah  minimum  dapat menyebabkan masalah pengangguran meningkat hal  tersebut  karena  faktor  dari  penetapan  upah minimum  provinsi  Lampung  belum  sesuai dengan  yang  dianjurkan  dalam  ekonomi  islam yakni  upah  para  pekerja  harus  cukup  untuk menutupi  kebutuhan-kebutuhan  pokok.  Dalam islam  juga  menjelaskan  bawasannya  tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola sumberdaya yang ada secara baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
BPS.  (2021).  Provinsi  Lampung  Dalam Angka 2021. BPS  Provinsi  Lampung , 2 (2). BPS Sumatra. (2020). Berita Resmi Statistik. Bps.Go.Id , 19 (27), 1–8.
Effendy,  R.  S.  (2019).  Pengaruh  Upah Minimum terhadap  Pengurangan  Tingkat Pengangguran  Terbuka  di  Indonesia. Fokus Ekonomi:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi , 14 (1), 115–124. Farid,  A.  (2007).  ANALISIS  TINGKAT
PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN  1980-2007  Farid  Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Analisis  Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980- 2007 , 1–31. Idris, A. (2018). Ekonomi Publik . Deepublish. Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid- 19. Jurnal Perspektif , 18 (2), 201–208. Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O.  (2019).  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan  (Studi  Kasus  Pada  Kota Manado Tahun 2001-2017). Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (04).
Mahsunah,  D.  (2013).  Analisis  pengaruh jumlah  penduduk,  pendidikan  dan pengangguran  terhadap  kemiskinan  di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 1 (3). Nursafitri, S., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Instrumen  moneter  dan  belanja  daerah serta pengaruhnya terhadap
pengangguran  terbuka. Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis , 7 (2), 121–136. Santoso, G. (2007). Fundamental metodologi penelitian  kuantitatif  dan kualitatif.
Usman,  R.  (2012).  Metodologi  Penelitian Sosial dan Ekonomi. Teori Dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung . Yacoub, Y. M. F., & Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi
Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota
Provinsi  Kalimantan  Barat. Prosiding SATIESP , 132–142. Yusuf,  S.  D.  (2010).  Konsep  Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam. Al-Ulum ,
10 (2), 309–324.