REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA PASCA REFORMASI DI INDONESIA
Muwahid Shulhan Pascasarjana STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung

## Abstrak:
Nabi  Muhammad  tidak  sepenuhnya  memusnahkan  tradisi  Arab  pra-Islam. Bahkan, Nabi Muhammad banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum  adat  masyarakat  Arab,  sehingga  memberi  tempat  bagi  praktik  hukum adat  di  dalam  sistem  hukum  Islam.  Signifikansi  peran  budaya  dalam  hukum Islam  kemudian  diteruskan  oleh  para  penerusnya.  Dengan  demikian,  budaya memiliki posisi yang penting dalam sejarah hukum Islam. Ini juga membuktikan bahwa budaya yang berkembang dalam masyarakat tidak harus tunduk dalam ekspresi  hukum  Islam (corak  Arab),  melainkan hukum  Islam  harus  melakukan proses  mutasi  untuk  beradaptasi  di  bawah  naungan  budaya  yang  hidup  di masyarakat  sepanjang  budaya  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran fundamental  dan  spirit  Islam.  Dalam  konteks  Indonesia,  paling  tidak  ada  dua gagasan  penting,  yaitu:  “fikih  Indonesia”  dan  “pribumisasi  Islam”.  Dari  kedua gagasan  ini,  setidaknya  ada  dua  paradigma  penting  dalam  upaya  pribumisasi hukum Islam, yaitu: pertama , kontekstual, hukum Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Kedua , menghargai tradisi lokal. Dengan  kedua  paradigma  ini,  maka  pribumisasi  hukum  Islam  akan  menjadi lebih  jelas.  Dengan  demikian,  pasca  reformasi haruslah  menjadi  momen  positif untuk  merekontruksi  budaya  lokal,  bukan  malah  menghancurkannya  dengan pemaksaan  konsep  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa Indonesia.

## Abstract:
The  fact  explains  that  the  Prophet  Muhammad  is  not  completely  destroy  the tradition of pre-Islamic Arabia. In fact, Prophet Muhammad creating many rules of  customary  law  which    legalizing  pre-Islamic  custom  of    Arab  society,  thus giving the place for the practice of customary law in the Islamic legal system. The significance of  culture in Islamic law and then passed on by his successors. Thus, culture has an important position in the history of Islamic law. It also proves that the culture that developed in the community should not be subject to the legal expression  of  Islam  (Arabic  style),  but  Islamic  law  is  the  subject  of    mutation process under the auspices of cultures living in the community as long as it  is not contrary to the fundamental teachings and spirit of Islam . In the Indonesian context, there are at least two important initiatives, namely: "fiqh Indonesia" and "pribumisasi  Islam".  There  are  at  least  two  important  principles  in  this  process
namely: first ,  contextual,  Islamic  law  is  understood  as  a  doctrine  which associated  with  the  dimensions  of  time  and  space. Secondly ,  respect  local traditions.  With  these  two  principles, pribumisasi of  Islamic  law  will  become clearer. Thus, the post-reform must be a positive moment to reconstruct the local culture, rather than destroy it by forcing  law concept which does not fit with the personality of the Indonesian people.
Kata kunci:
Hukum Islam, sosial budaya, pasca reformasi, pribumisasi Islam.

## Pendahuluan
Islam  memiliki  nilai  yang  univer- sal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian,  sebagai  dogma,  Islam  tidak kaku  dalam  menghadapi  zaman  dan perubahannya.  Islam  selalu  memun- culkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika  menghadapi  masyarakat  yang dijumpainya  dengan  beraneka  ragam budaya, adat kebiasaan, dan tradisi.
Sebagai  sebuah  kenyataan  sejarah, agama  dan  kebudayaan  dapat  saling mempengaruhi,  karena  keduanya  memi- liki  nilai  dan  simbol.  Agama  adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan  kepa-da  Tuhan.  Kebudayaan juga  mengan-dung  nilai  dan  simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama  memer-lukan  sistem  simbol. Dengan  kata  lain,  agama  memerlukan kebudayaan.  Namun  keduanya  perlu dibedakan.  Agama  ada-lah  sesuatu  yang final,  universal,  abadi,  dan  tidak mengenal perubahan ( absolut ). Sedangkan kebudayaan  bersifat  partiku-lar,  relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang  dapat  berkembang  sebagai agama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaan,
agama  sebagai  kolektivitas  tidak  akan mendapat tempat. 1
Agama  dan  kebudayaan  mempu- nyai  dua  persamaan: pertama ,  keduanya adalah  sistem  nilai  dan  sistem  simbol, dan kedua ,  baik  agama  maupun  kebuda- yaan  mudah  sekali  terancam  setiap  kali ada perubahan. Agama, dalam perspektif ilmu-ilmu  sosial,  adalah  sebuah  sistem nilai  yang  memuat  sejumlah  konsepsi mengenai  konstruksi  realitas,  yang berperan besar dalam menjelaskan struk- tur  tata  normatif  dan  tata  sosial  serta memahamkan  dan  menafsirkan  dunia sekitar.  Sementara  kebudayaan  merupa- kan  ekspresi  cipta,  karya,  dan  karsa manusia  (dalam  masyarakat  tertentu) yang  berisi  nilai-nilai  dan  pesan-pesan religiusitas,  wawasan  filosofis,  dan kearifan lokal ( local wisdom ). 2 Dalam paradigma sebagian masyarakat,  Islam  dianggap  sebagai agama  yang  lahir  dengan  membawa risalah  baru.  Dalam  hal  ini,  Islam dianggap  sebagai  sebuah  agama  yang
1 Kuntowijoyo, Muslim  Tanpa  Masjid,  Essai-Essai Agama,  Budaya,  dan  Politik  dalam  Bingkai Strukturalisme  transendental (Bandung:  Mizan, 2001), hlm. 196
2 Hendar  Riyadi,  “Respon  Muhammadiyah  dalam Dialektika  Agama”, Pikiran  Rakyat ,  Senin  24 Februari 2003
muncul  untuk  mengubah  seluruh  sistem kebudayaan,  khususnya  Arab  pra-Islam. Dalam  konsep  yang  ada,  masa  pra-Islam seringkali dianggap sebagai masa ‘jahiliah’.  Bila  jahiliah  terkait  dengan sistem  etika  sosialnya  yang  tidak manusiawi,  mungkin  bisa  dianggap benar. Akan tetapi bila jahiliah ditujukan untuk  seluruh  sistem  budaya  yang berkembang  di  masyarakat  Arab,  maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Thaha Husen,  sebagaimana  dikutip  Khalil Abdul  Karim,  menolak  anggapan  bahwa pra-Islam dianggap sebagai masa jahiliah dengan  asumsi, pertama ,  Al-Qur’an menantang  bangsa  Arab  dengan  retorika untuk mendatangkan surat yang sepadan dan  menyamai  Al-Qur’an  (Q.S.  Yûnus [10]: 38 dan Q.S. Hûd [11]: 13). Tantangan ini  tentunya  tidak  ditujukan  kepada orang  lemah.  Dengan  demikian,  tan- tangan Al-Qur’an mengindikasikan bahwa  masyarakat  Arab  telah  berada pada  tingkat  kemajuan  fantastis  dalam stilistika,  epistemologi,  dan  peradaban, sebagai  sebuah  sisi  yang  menjadi  tema tantangan  Al-Qur’an. Kedua ,  dalam faktanya, Islam banyak mewarisi pening- galan-peninggalan  bangsa  Arab  serta mengadopsi  sistem  (pranata)  yang  ber- kembang di kalangan mereka. 3 Dari fakta yang ada, banyak budaya masa pra-Islam diadopsi  dan  dipraktikkan  oleh  Nabi Muhammad.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  Islam  lahir  tidak  dalam  rangka menghilangkan  seluruh  kebudayaan yang  berkembang  dan  dijalankan  oleh masyarakat  Arab  pra-Islam.  Nabi  Mu- hammad  banyak  menciptakan  aturan- aturan  yang  melegalkan  hukum  adat masyarakat  Arab,  sehingga  memberi
3 Khalil  Abdul  Karim, Syari’ah  Sejarah  Perkelahian Pemaknaan, terj. Kamran As’ad (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. x-xi .
tempat bagi praktik hukum adat di dalam sistem  hukum  Islam. 4 Sebagai  bukti  dari hal tersebut adalah adanya konsep sunnah taqrîriyyah 5 Nabi  Muhammad.  Hal  ini mengindikasikan bahwa Nabi tidak mela- kukan  tindakan-tindakan  perubahan terhadap hukum yang berlaku di masya- rakat  Arab,  sepanjang  hukum  tersebut sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ajaran fundamental Islam.

## Negosiasi Agama dan Budaya
Berlakunya  hukum  Islam  di  Indo- nesia  telah  mengalami  pasang  surut  se- iring  dengan  politik  hukum  yang  dite- rapkan  oleh  kekuasaan  negara.  Bahkan, di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial  budaya  yang  berinteraksi  dalam proses  pengambilan  keputusan  politik. Namun  demikian,  hukum  Islam  telah menga1ami  perkembangan  secara  berke- sinambungan,  baik  melalui  jalur  infra- struktur  politik  maupun  suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.
Cara  pandang  dan  interpretasi yang  berbeda  dalam  keanekaragaman pemahaman  muslim  terhadap  hakikat hukum  Islam  telah  berimplikasi  dalam sudut  aplikasinya. 6 M.  Atho  Mudzhar,
4 Majid Khadduri, Perang dan Damai Dalam Hukum Islam, terj.  Kuswanto  (Yogyakarta:  Tarawang Press, 2002), hlm. 19 . 5 Sunnah  taqrîriyyah merupakan  legitimasi  Nabi terhadap  ucapan  atau  perbuatan  sahabat,  baik dengan  cara  diam  dan  sebagainya.  Lebih  lanjut lihat, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatîb, Ushûl al-Hadîts: ‘Ulûmuhû  wa  Mushtalâhuhû (Damaskus:  Dâr  al- Fikr, 1975), hlm. 20.
6 Keanekaragaman  yang  dimaksud  adalah  perbe- daan  pemahaman  orang  Islam  di  dalam memahami  hukum  Islam  yang  memiliki  dua kecenderungan,  yakni  hukum  Islam  identik dengan  syariah  dan  identik  dengan  fikih.  Ini banyak  terjadi  bukan  hanya  di  kalangan  ulama fikih,  tetapi  juga  di  kalangan  akademisi  dan praktisi hukum Islam.
misalnya,  menjelaskan  cara  pandang yang  berbeda  dalam  bidang  pemikiran hukum Islam. Menurutnya, hukum Islam dibagi  menjadi  empat  jenis,  yakni  kitab- kitab  fikih,  keputusan-keputusan  penga- dilan  agama,  peraturan  perundang- undangan  di  negeri-negeri  muslim,  dan fatwa-fatwa ulama. 7
Keempat  faktor  tersebut  diyakini memberi  pengaruh  cukup  besar  dalam proses  transformasi  hukum  Islam  di  In- donesia.  Terlebih  lagi  bahwa  hukum  Is- lam  sesungguhnya  telah  berlaku  sejak kedatangan  pertama  Islam  di  Indonesia, di  mana  stigma  hukum  yang  berlaku dikategorikan  menjadi  hukum  adat, hukum  Islam,  dan  hukum  Barat.  Dalam konteks ini, hukum Islam dilihat dari dua segi: pertama ,  hukum  Islam  yang  berlaku secara  yuridis  formal.  Artinya,  hukum Islam  yang  telah  dikodifikasi  dalam struktur  hukum  nasional. Kedua ,  hukum Islam yang berlaku secara normatif, yakni hukum  Islam  yang  diyakini  memiliki sanksi  atau  padanan  hukum  bagi masyarakat  muslim  untuk  melaksana- kannya.
Pemikiran  Politik  Hukum  Islam  di  In- donesia
Teori  penerimaan  otoritas  hukum diperkenalkan  oleh  seorang  orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya The Modern Trends  of  Islam ,  seperti  dikutip  H. Ichtijanto, 8 bahwa  orang  Islam  jika menerima  Islam  sebagai  agamanya,  ia akan  menerima  otoritas  hukum  Islam
7 M. Atho Mudzhar, “Pengaruh Faktor Sosial Bu- daya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam,” Mimbar Hukum , No. 4 tahun II, hlm. 2 1-30.
8 H. Ichtijanto S.A, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam:  Hukum  Islam  di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan , (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1991),    hlm.    95- 149
kepada  dirinya.  Berdasarkan  teori  ini, secara  sosiologis,  orang  yang  memeluk Islam  akan  menerima  otoritas  hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam.  Namun  ketaatan  ini  akan  berbeda satu  dengan  lainnya,  dan  sangat bergantung  pada  tingkat  ketakwaan masing-masing.
Selain  Gibb,  Charles  J.  Adams, sebagaimana dikutip Daud Ali, 9 mengungkapkan  bahwa  hukum  Islam merupakan  subjek  terpenting  dalam kajian  Islam  karena  sifatnya  yang menyeluruh,  meliputi  semua  bidang hidup  dan  kehidupan  muslim.  Berbeda dengan  cara  mempelajari  hukum-hukum lain,  studi  tentang  hukum  Islam  memer- lukan  pendekatan  khusus.  Sebab,  yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya  apa  yang  disebut  dengan  istilah law dalam  hukum  Eropa,  tetapi  juga termasuk  masalah  sosial  lain  di  luar wilayah yang dikatakan law itu.
Sebagai  sebuah  fakta  yang  terjadi pada  masyarakat  yang  telah  menerima Islam,  semua  orang  Islam  akan  terus menjalankan  syariat  berdasarkan  akidah yang  dianutnya.  Akan  sangat  sulit  bagi kita  memisahkan  masyarakat  Islam  de- ngan  syariatnya  yang  menjadi  tuntutan hukum  dan  moral  dalam  kehidupannya. Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia menganut  Islam  secara  fanatik,  mereka pasti  akan  selalu  mempertahankan  sya- riat dan akidahnya sampai mati. 10 Ismail  Sunny  mengilustrasikan politik  hukum  sebagai  suatu  proses
9 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1999),  hlm.  11 10 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  H.  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata Hukum  Indonesia (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2006), hlm.  9
penerimaan  hukum  Islam  yang  kedudu- kannva  digambarkan menjadi  dua  perio- de: pertama ,  periode persuasive  source di mana  setiap  orang  Islam  diyakini  mau menerima  keberlakuan  hukum  Islam  itu. Kedua ,  periode authority  source di  mana setiap  orang  Islam  menyakini  bahwa hukum  Islam  memiliki  kekuatan  yang harus  dilaksanakan.  Dengan  kata  lain, hukum  Islam  dapat  berlaku  secara yuridis  formal  apabila  dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional. 11
Untuk  mengembangkan  proses transformasi  hukum  Islam  ke  dalam supremasi  hukum  nasional,  diperlukan partisipasi  semua  pihak  dan  lembaga terkait,  seperti  halnya  hubungan  hukum Islam  dengan  badan  kekuasaan  negara yang  mengacu  kepada  kebijakan  politik hukum  yang  ditetapkan  ( adatrechts politiek ). Politik hukum tersebut merupakan  produk  interaksi  kalangan elite  politik  yang  berbasis  kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite  politik  Islam  memiliki  daya  tawar yang  kuat  dalam  interaksi  politik  itu, maka  peluang  bagi  pengembangan hukum  Islam  untuk  ditransformasikan semakin besar.
Politik  hukum  masa  Orde  Baru termaktub  dalam  Ketetapan  Majelis  Per- musyawaratan  Rakyat  (Tap  MPR),  yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)  sejak  1973,  1978,  1983,  1988  dan 1993.  Kurun  waktu  1973-1988,  pengem- bangan  hukum  nasional  diarahkan  pada kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  sesuai kepentingan  masyarakat.  Bentuk  hukum tertulis  tertentu  dikodifikasikan  dan  diu- nifikasikan,  terutama  hukum  yang  bersi-
11 Isma’il  Sunny,  “Tradisi  dan  Inovasi  Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam di  Indonesia I  (Bandung:  Ulul  Albab  Press,  1997), hlm. 40-43.
fat  netralyang  berfungsi  bagi  rekayasa sosial. Demikian halnya bagi orang Islam, unifikasi  hukum  Islam  memperoleh pengakuan  dalam  sistem  hukum  nasio- nal. 12
Transformasi  hukum  Islam  dalam bentuk  perundang-undangan  ( takhrîj  al- ahkâm  fî  al-nash  al-qânûn )  merupakan produk  interaksi  antar  elite  politik  Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama, dan  cendekiawan  muslim)  dengan  elite kekuasaan  yakni  kalangan  politisi  dan pejabat  negara.  Sebagai  contoh,  diun- dangkannya  UU  Perkawinan  No.1/1974, peranan elite Islam cukup dominan di da- lam  melakukan  pendekatan  dengan  ka- langan elite di tingkat legislatif, sehingga RUU  Perkawinan  No.1/1974  dapat dikodifikasikan. 13 Adapun  prosedur  pe- ngambilan  keputusan  politik  di  tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum  Islam  hendaknva  mengacu  kepa- da politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan  negara  secara  kolektif.  Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan  tertulis  yang  dikodifikasikan apabila  telah  melalui  proses  politik  pada badan  kekuasaan  negara,  yaitu  legislatif dan  eksekutif,  serta  memenuhi  persyara- tan  dan  rancangan  perundang-undangan yang layak.
Pendekatan konsepsional prosedur legislasi hukum Islam sebagaimana dike- mukakan  oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi adalah  bahwa  pemerintah  dan  DPR  me- megang  kekuasaan  di  dalam  pemben- tukan undang-undang. Disebutkan dalam pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa:  Presi- den  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang  dengan  persetujuan  De-
12 Teuku  Mohammad  Radhie,  “Politik  dan Pembaharuan  Hukum”, Prisma, No.  6  tahun  II, 1973, hlm. 4.
13 Anonim,  “Abstraksi  Hukum  Islam”, Mimbar Hukum, No. 5 Tahun II, 1992, hlm. 17-21.
wan  Perwakilan  Rakyat.  Sedangkan  da- lam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kecuali exe- cutive  power ,  Presiden  bersama-sama dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  men- jalankan legislatif power dalam negara. 14 Berdasarkan  pandangan  tersebut, DPR  hendaknya  memberi  persetujuan kepada  tiap-tiap  Rancangan  Undang- undang  yang  diajukan  oleh  pemerintah. Hal  ini  senada  dengan  penjelasan  pasal 20 ayat (1) UUD 1945, kendati DPR tidak harus  selalu  meyatakan  setuju  terhadap semua RUU dari pemerintah. Keberadaan DPR  sesungguhnya  harus  memberikan suatu  kesepakatan  dalam  arti  menerima atau menolak rancangan undang-undang.
Dinamika  Politik  Hukum  Islam  di  In- donesia
Selain dihadapkan pada persoalan- persoalan  globalisasi  hukum,  eksistensi hukum Islam di Indonesia akan dihadap- kan  pula  pada  masalah-masalah  pemba- ngunan hukum nasional. Meskipun kebe- radaan hukum Islam dari hari kehari kian memperlihatkan  perkembangannya  yang lebih  baik.  Berbeda  dengan  hukum  adat, dalam masyarakat adat di Indonesia sebe- narnya  tidak  dikenal  istilah  “hukum adat”  dan  masyarakat  hanya  mengenal kata  “adat”  atau  kebiasaan.  Istilah “hukum adat” dikemukakan pertama kali oleh  Snouck  Hurgronje  dalam  bukunya yang  berjudul De  Acheers (orang-orang Aceh),  yang  kemudian  diikuti  oleh Cornelis  van  Vollen  Hoven  dalam bukunya  yang  berjudul  “ Het  Adat  Recht van Nederland Indie ”. Pemerintah kolonial Belanda  kemudian  menggunakan  istilah hukum  adat  secara  resmi  pada  akhir
14 Amak  F.Z., Proses  Undang-undang  Perkawinan (Bandung: Al-Ma’arif, 1976). hIm. 35-48.
tahun  1929  dalam  peraturan  perundang- undangan  Belanda.  Sementara  dalam agama  Islam,  istilah  “hukum  Islam” sudah  melembaga  dan  integral  dengan ajaran Islam.
Persoalan seputar penting tidaknya  syariat  Islam  dilegislasikan menjadi hukum nasional merupakan satu wacana  yang  kerap  melahirkan  perdeba- tan  yang  cukup  panjang.  Pemikiran  ke arah  itu  banyak  disampaikan  oleh berbagai  kalangan,  walaupun  dapat dipastikan  bahwa  pendapat  para  ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor- faktor politis, sosiologis, kultural, ideologis, dan religius.
Azyumardi Azra, 15 misalnya, dalam  menanggapi  soal  kemungkinan positivisasi syariat Islam menjadi hukum nasional  mengungkapkan  bahwa  yang harus  diperhatikan  adalah  kondisi  umat Islam  Indonesia  yang  bukan  merupakan realitas  monolitik,  tapi  adalah  realitas yang  beragam,  banyak  golongannya,  pe- mahaman  keislamannya,  keterikatannya, dan pengetahuannya yang berbeda-beda. Realitas sosiologis ini dikhawatirkan akan menimbulkan  persoalan  viabilitas.  Arti- nya,  hukum  Islam  tersebut  tidak  bisa bertahan,  bahkan  mungkin  juga  bisa menjadi  kontraproduktif  ketika  lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap  Islam  berbeda  tadi  kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan.
Selain  itu,  menurut  Azyumardi Azra, perbedaan mazhab fikih juga perlu diperhitungkan,  karena  harus  kita  akui bahwa  di  dalam  soal  fikih,  khususnya mengenai hudûd ,  terdapat  perbedaan
15 Azyumardi  Azra,  “Penerapan  Syariat  Bisa Kontraproduktif,
http://www.islamlib.comhttp://islamlib.com/id/artikel/p enerapan-syariat-bisa-kontraproduktif. Diakses  12 Desember 2012.
yang  dari  dulu  sampai  sekarang  belum teratasi. Jadi, ada masalah secara internal di  dalam  fikih  itu  sendiri.  Misalnya  soal hudûd , atau lebih spesifik lagi soal hukum rajam.  Ada  kalangan  ulama,  misalnya Mahmûd  Syaltût,  berpendapat,  hukum rajam  adalah  hukuman  maksimal. Padahal  kalau  hukum  rajam  itu  menjadi hukum  yang  maksimal,  maka  salah  satu filsafat hukum yang  merupakan inti dari filsafat  hukum  adalah  menghindari semaksimal  mungkin  hukum  yang maksimal.  Karena  kalau  hukuman maksimal  dijatuhkan,  maka  fungsi edukatif  dari  hukum  itu  menjadi  hilang. Itu  satu  contoh  yang  perlu  diper- timbangkan. 16 Berdasarkan  pemikiran-pemikiran di  atas,  kami  dapat  mengatakan  bahwa syariat  Islam  bukan  hanya  simbolisme ajaran  moral  yang  dilaksanakan  secara ritual  saja,  tetapi  merupakan  pragmatis- me  ajaran  yang  mesti  diaplikasikan dalam  kehidupan  manusia.  Oleh  karena itu, bila syariat Islam tidak dapat dilaksa- nakan  secara  kolektif  melalui  formalisasi atau otoritas negara, maka ia harus dilak- sanakan  secara  individual  sebagai  tuntu- tan  akidah.  Pelaksanaan  syariat  Islam secara  individual  memang  hanya  bisa pada  tataran  normatif  yang  berkaitan dengan  aspek  ubudiah  dan  muamalah, sedangkan penegakan hukum Islam yang berhubungan  dengan  hukum  publik, memang  tetap  mesti  ada  campur  tangan negara,  tentunya  dengan  mempertim- bangkan segala aspek sosiologis sehingga dapat  mendukung  proses  implementa- sinya.
16 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintah  Negara:  Suatu  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun  Waku  Pelita  1-Pelita  IV ,  Disertasi  Doktor (Jakarta: UI, 1990), hlm. 120-135
Persentuhan  Islam  dan  politik  pa- da  masa  Orde  Baru  sesungguhnya  telah diawali  sejak  Orde  Baru  yang  menerap- kan kebijakan modernisasi, di mana stig- ma  perkembangan  pola  pikir  dan  cara pandang  bangsa  Indonesia  serta  proses transformasi  kultural  dan  perubahan  so- sial  lebih  banyak  mengadopsi  apa  yang pernah  terjadi  di  negara-negara  Barat. Kiblat  pembangunan  di  Indonesia  yang sebelumnya  mengarah  ke  Eropa  Timur berbalik  arah ke Eropa Barat dan Ameri- ka.  Banyak  didapatkan  kalangan  cen- dekiawan dan kalangan intelektual mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat.
Sementara  itu,  bagi  kalangan  Is- lam,  modernisasi  ibarat  dilema  karena dihadapkan  kepada  dua  pilihan,  yakni apabila  mendukung  modernisasi  ala  Or- de  Baru  berarti  sama  saja  mendukung Barat,  sedangkan  pada  sisi  lain,  apabila menolak  berarti  umat  Islam  akan  ke- hilangan kesempatan untuk berperan ak- tif  dalam  program  pembangunan  nasio- nal. 17 Sikap pro-kontra di kalangan mayo- ritas  umat  Islam  dalam  menanggapi modernisasi melahirkan tiga pola berikut: pertama , pola apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada waca- na modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi  bahwa  modernisasi  identik dengan  westernisasi  dan  sekularisasi. Kedua ,  pola  adaptif,  yakni  suatu  bentuk sikap  menerima  sebagian  nilai-nilai  mo- dern yang tidak bertentangan dengan aja- ran Islam. Ketiga , pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap  dialogis  yang  lebih mengu- tamakan  pendekatan  intelektual  dalam menanggapi modernisasi. Dari ketiga po- la  tersebut,  tampaknya  pola  ketiga  men-
17 M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku  Politik  Bangsa (Bandung:  Mizan,  1993), hlm. 381-382
jadi  lebih  dominan  karena  pendekatan intelektual  yang  dikembangkan  oleh  ka- langan  modernis  dipandang  lebih  repre- sentatif untuk membangun tatanan Islam modern  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  se- bagai  antitesa  dari  kalangan  Islam  kon- servatif  yang  lebih  mengarah  kepada upaya ideologisasi dan depolitisasi Islam secara  formal  yang  mengakibatkan  la- hirnya  ketegangan  dengan  rezim  Orde Baru.
Pola  pertautan  politik  yang  serba provokatif  dianggap  bukan  jalan  terbaik bagi  islamisasi  di  Indonesia,  mengingat penduduk  Indonesia  tidak  seluruhnya umat  Islam  yang  dapat  disatukan  dalam bingkai  sistem  politik  keormasan.  Pada gilirannya,  lahirlah  gagasan  Islam  kultu- ral  sebagai  jalan  tengah  bagi  umat  Islam untuk  tetap  memainkan  perannya  dalam pentas  politik  nasional.  Paling  tidak, kebenaran  akan  pendekatan  ini  mulai membuahkan  hasil  berupa  terbukanya jalan  bagi  umat  Islam  menuju  islamisasi politik  Orde  Baru  di  penghujung  tahun 1970-an. 18
Kebijakan-kebijakan  politik  Orde Baru  yang  menempatkan  Islam  dalam posisi  marjinal  di  pentas  politik  nasional pada  gilirannya  telah  melahirkan  ber- bagai ketegangan antara Islam dan nega- ra.  Sejarah  telah  mencatat  bahwa  dina- mika  hubungan  Islam  dan  negara  pada masa  Orde  Baru  mengalami  pergeseran yang  bersifat  antagonistik,  resiprokal kritis, sampai akomodatif. Hubungan an- tagonistik  (1966-1981) mencerminkan  po- la  hubungan  yang  hegemonik  antara  Is-
18 M.  Syafi’i  Anwar, Politik  Akomodasi  Negara  dan Cendekiawan  Muslim  Orde  Baru:  Sebuah  Retrospeksi dan Refleksi (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 232-235. Lihat  juga  Fachry  Ali  dan  Bachtiar  Effendi, Merambah  Jalan  Baru  Islam:  Rekonstruksi  Pemikiran Islam  Indonesia  Masa  Orde  Baru (Bandung:  Mizan, 1985), hIm. 108-110.
lam  dengan  pemerintah  Orde  Baru. Keadaan  negara  yang  kuat  memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke ting- kat  masyarakat  bawah  telah  berlawanan dengan  sikap  reaktif  kalangan  Islam  se- hingga  melahirkan  konflik  ideologi  dan sekaligus  menempatkan  Islam  sebagai oposisi. 19
Pada  tahap  hubungan  resiprokal kritis  (1982-  1985),  kaum  santri  berupaya merefleksikan  kembali  cara  pandang mereka  dan  mengubah  dirinya  untuk menampilkan  sisi  intelektualitas  dalam percaturan  politik  Indonesia.  Pada  tahap ini,  pilihan-pilihan  rasional-pragmatis  te- lah  melahirkan  saling  pengertian  akan kepentingan  Islam  dan  pemerintahan Orde  Baru.  Dalam  kurun  waktu  1982- 1985,  sebagian  kalangan  Islam  mulai menerima  asas  tunggal  dalam  landasan ideologi negara serta ormas dan orpol.
Sedangkan  hubungan  akomodatif (1985-2000),  hubungan  Islam  dan  negara terasa  lebih  harmonis,  di  mana  umat  Is- lam  telah  masuk  sebagai  bagian  dan  sis- tem  politik  elit  dan  birokrasi.  Pola  hub- ungan akomodatif ini sangat terasa beru- pa  tersalurkannya  aspirasi  umat  Islam untuk membangun tatanan sosial, politik, eko-nomi dan budaya yang berakar pada nilai-nilai  luhur  agama  (Islam)  serta  bu- daya bangsa yang dibingkai dalam falsa- fah  integralistik  Pancasila  dan  UUD 1945. 20
Namun  demikian,  khusus  dalam sudut  pandang  perkembangan  hukum Islam  di  Indonesia,  kesempatan  umat  Is- lam  untuk  mendapatkan  hak-haknya  pa-
19 M.  Syafi’i  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim  Orde  Baru (Jakarta:  Paramadina,  1995), hlm. 9 dan 17.
20 Hasanudin  M.  Saleh, HMI  dan  Rekayasa  Asas Tunggal  Pancasila (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996), hlm. 88-90.
da  pola  hubungan  antagonistik  lebih tampak.  Posisi  umat  Islam  yang  begitu lemah,  seperti  ketika  merumuskan  UU Perkawinan  No.1  tahun  1974,  aliran  ke- percayaan  dalam  Pedoman  Penghayatan dan  Pengamalan  Pancasila  (P-4),  isu ekstrim  kanan,  isu  suku,  agama  dan  ras (SARA),  isu  kristenisasi  dan  kebijakan ekonomi  kapitalistik.  Protes  umat  Islam atas  UU  Perkawinan  No.1/1974  yang disusul  dengan  PP  No.9/1975,  dianggap sebagai usaha Orde Baru untuk mengge- ser  hukum  Islam  dan  akar  tatanan  sosial masyarakat  Islam  di  Indonesia. 21 Dapat dikatakan  bahwa  hubungan  Islam  dan negara  pada  tahap  antagonistik,  yaitu lebih  banyak  peristiwa  yang  memuncul- kan pola  hubungan yang  tidak  harmonis berupa  konflik  ideologis.  Jika  pada  masa Orde  Lama  Islam  lebih  mengkristal  da- lam  bingkai  organisasi  politik  Masyumi yang berhalapan dengan ideologi nasion- alis sekuler (PNI Soekarnois) dan ekstrim kiri PKI, pada masa Orde Baru Islam ter- belah  dan  terpecah-pecah  dari  bingkai Masyumi. Hal ini terjadi karena kebijakan ketat  pemerintah  Orde  Baru  dalam merespon  munculnya  kembali  kuatnya ideologi Islam politik.
Tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam di dalam mendapatkan hak-hak pe- rundang-undangan  dan  hukum  tampak ketika  dilegislasikannya  UU  Perkawinan No.1/1974  yang  kemudian  disusul dengan  PP  No.9/1975.  Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang wakaf dalam  PP  No.28/1977.  Tidak  berhenti sampai  di  situ,  umat  Islam  di  tingkat  le- gislatif  kembali  mempersoalkan  pa- ham/aliran  kepercayaan  dalam  UUD 1945  sebagai  agama  resmi  yang  diakui
21 Ahmad  Sukarja,  “Keberlakuan  Hukum  Islam dalam  Tata  Hukum  Indonesia”  dalam  Bisri  (ed.) Bunga Rampai , hlm. 24-25
negara.  Yang  paling  krusial  adalah  ke- hendak  umat  Islam  untuk  dilegislasi- kannya Rancangan Undang-undang Peradilan  Agama  (RUUPA)  bagi  penye- lenggaraan  peradilan  Islam  di  Indone- sia. 22
Kemudian  pada  pola  hubungan resiprokal  kritis,  umat  Islam  menyadari perlunya  strategi  untuk  menempuh  jalur struktural-birokrat  pada  sistem  kenega- raan.  Pada  tahapan  ini,  kalangan  cen- dekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan  langsung  dengan  pemerin- tahan  Orde  Baru. 23 Melalui  pendekatan struktural-fungsional,  umat  Islam  relatif mengalami  kemajuan  pesat  berupa  ma- suknya  kalangan  Islam  dalam  segala  sis- tem  pemerintahan  sipil  mulai  dari  pusat hingga daerah, dan sekaligus memperko- koh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai akumulasi sipil Islam dan militer.
Pada pola akomodatif, sebagai an- titesa  dan  pola  hubungan  sebelumnya, Islam  hampir  menguasai  seluruh  sendi- sendi  pemerintahan  dan  negara.Tercatat realitas  sosial  politik  umat  Islam  demi- kian  penting  memainkan  peranannya  di pentas  nasional.  Kehadiran  ICMI  pada  8 Desember 1990, diyakini sebagai tonggak baru menguatnya Islamisasi politik di In- donesia,  dan  semakin  tampak  ketika  di- akomodirnya  kepentingan  syariat  Islam melalui  UUPA  No.7/1989  sekaligus  me- nempatkan  Peradilan  Agama  sebagai lembaga  peradilan  negara  yang  diatur dalarn UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14/1970,  disusul  dengan  UU  Per- bankan  No.10/1998  (pengganti  UU
22 Anwar, Pemikiran dan Aksi, hlm. 241.
23 Cik  Hasan  Bisri,  ‛Peradilan  Agama  dan Peradilan  Islam‛  dalam  Bisri  (ed.), Bunga  Rampai , hlm. 116-117
No.7/1992), UU Zakat No.38/ 1999, KHI Inpres No.1/1991. 24 Artikulasi  dan  partisipasi  politik kalangan  umat  Islam  demikian  tampak mulai  dari  pendekatan  konflik,  pendeka- tan  resiprokal  kritis,  sampai  pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan un- tuk  menjadikan  Islam  sebagai  kekuatan politik  hanya  dapat  ditempuh  dengan dua  cara:  yakni  secara  represif  (konflik) dan  akomodatif  (struktural-fungsional). Paling  tidak  ini  merupakan  sebuah  gam- baran  terhadap  model  paradigma  hub- ungan  antara  Islam  dan  negara  di  Indo- nesia.

## Gagasan  Transformasi  Hukum  Islam  di Indonesia
Pendekatan terhadap hukum Islam sebagaimana  dikemukakan  di  atas, sebenarnya  hanya  untuk  mengantarkan kita  kepada  bagaimana  masa  depan hukum  Islam  setelah  bergulirnya  era reformasi  di  Indonesia  yang  salah  satu agendanya  adalah  reformasi  di  bidang hukum.
Terlepas  dari  ada  perbedaan  pan- dangan  dari  para  sarjana,  yang  pasti  di Indonesia  sistem  hukum  Islam  adalah sistem hukum yang hidup berdampingan dengan  sistem  hukum  lainnya.  Bagai- mana  hukum  Islam  itu  bisa  tumbuh  dan berkembang  tidaklah  tergantung  pada kebijakan  politik  pemerintah  dalam bidang  hukum  atau  tergantung  pada kemauan  pembentuk  undang-undang. Meskipun  tidak  disebut  secara  implisit, tetapi  dari  pembukaan  konstitusi  (UUD 1945)  menyiratkan  eksistensi  hukum Islam.  Bahkan  lebih  dari  itu,  negara  ini pun  tersusun  sebagai  rahmat  Allah
24 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang Undangan:  Dasar-dasar  dan  Pembentukannya (Yog- yakarta: Kanisius, 1998), hlm. 64-65.
Tuhan  yang  Maha  Esa.  Meskipun kemudian,  pilihan  jatuh  kepada  negara Indonesia  bukan  sebagai  negara  agama, tetapi agama diakui dan dilindungi.
Dengan  demikian,  hukum  Islam memiliki  ruang  dan  kesempatan  yang cukup untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia.Apalagi  penduduk  Indonesia mayoritas  beragama  Islam.  Di  samping itu,  hukum  Islam  sebagai  hukum  tidak tertulis juga diakui oleh konstitusi negara. Apalagi,  dalam  pasal  29  UUD  1945, dengan  tegas  dicantumkan  negara berdasarkan  atas  Ketuhanan  yang  Maha Esa, maka konsekuensi yuridisnya adalah nilai-nilai  keagamaan  seharusnya  men- jadi  dasar  kenegaraan,  terutama  di bidang  hukum  sebagaimana  dikemu- kakan  oleh  Hazairin.  Demikian  juga dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan  sumber  otoritatif  dengan sendirinya  menjadi  landasan  yuridis bahwa  tidak  boleh  ada  peraturan perundang-undangan dalam ketata- negaraan  Indonesia  yang  bertentangan dengan hukum Islam. 25
Selain melalui pembentukan undang-undang  atau  peraturan  perun- dang-undangan, positivisasi hukum Islam juga berjalan melalui yurisprudensi oleh  Mahkamah  Agung,  yang  ternyata tidak  hanya  menyangkut  hukum  yang menjadi  kewenangan  badan  Peradilan Agama,  tetapi  juga  menyangkut  hukum yang  menjadi  kewenangan  Peradilan Umum  dengan  menggunakan  dasar- dasar hukum Islam atau mengambil nilai- nilai  yang  bersumber  dari  hukum  Islam. Misalnya  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  3574  K/Pdt/2000  tanggal  5 September  2002,  mengenai  tanggung jawab seseorang atas utang orang tuanya, sebatas  pada  hak  atas  harta  peninggalan
25 Bisri (ed.), Bunga Rampai, hlm. 139
pewaris  (orang  tua)-nya  yang  menjadi haknya  saja  adalah  menggunakan  dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam. 26
Demikian  juga  dalam  putusan nomor  3713K/Pdt./1994  tanggal  28 Agustus  1997,  Mahkamah  Agung  telah memutuskan  perkara  perjanjian  yang diperiksa  dan  diputus  oleh  Pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Umum, berdasarkan nilai-nilai hukum Islam yang diambil secara langsung dari Al-Qur’an. 27
Dari  apa  yang  terjadi  dalam  praktik penegakan  hukum  pada  Mahkamah Agung,  terlihat  suatu  alur  tumbuhnya hukum  Islam  melalui  institusi  peradilan dan  tidak  semata-mata  bertumpu  pada badan  pembentuk  undang-undang  atau pada  kebijakan  pembangunan  hukum pemerintah.  Mahkamah  Agung  melalui yurisprudensi  mengangkat  hukum  Islam dari  keadaan  sebagai  hukum  tidak tertulis  menjadi  hukum  positif  yang berlaku  dan  mengikat  dan  akan  menjadi pedoman  bagi  hakim-hakim  lainnya terhadap  kasus-kasus  serupa  di  masa yang akan datang.
Dalam  konteks  reformasi  hukum itu,  apa  yang  dikemukakan  Ismail  Suny patut  menjadi  pemikiran  kalangan  ahli hukum  Islam.  Ismail  Sunny  mengilustra- sikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan  hukum  Islam  digambarkan kedudukannva  menjadi  dua  periode, yakni: pertama , periode persuasive source di mana  setiap  orang  Islam  diyakini  mau menerima  keberlakuan  hukum  Islam. Kedua ,  periode authority  source di  mana setiap  orang  Islam  menyakini  bahwa hukum  Islam  memiliki  kekuatan  yang harus  dilaksanakan.  Dengan  kata  lain,
26 Arbijoto  (Ketua  Tim), Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  2004 (Jakarta:  Mahkamah  Agung,  2005), hlm. 42 27 PP  IKAHI, Varia  Peradilan ,  Nomor  161  Tahun 1999, hlm. 34-35
hukum  Islam  dapat  berlaku  secara yuridis  formal  apabila  dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional. 28
. Gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat dari segi ilmu negara. Dijelaskan  bahwa  bagi  negara  yang  me- nganut  teori  kedaulatan  rakyat,  maka rakyatlah  yang  menjadi  penentu  kebija- kan  politik  tertinggi.  Demikian  pula negara  yang  berdasar  atas  kedaulatan Tuhan,  maka  kedaulatan  negara/ke- kuasaan  dan  negara  yang  berdasar  atas hukum,  sangat  tergantung  kepada  gaya politik  hukum  kekuasaan  negara  itu sendiri. 29
Ketika  Indonesia  memproklamasi- kan  kemerdekaannya  pada  tanggal  17 Agustus  1945,  sebelumnya  telah  terjadi silang  pendapat  perihal  ideologi  yang hendak  dianut.  Gagasan  Prof.  Dr.  Soe- pomo  tentang  falsafah  negara  integra- listik  dalam  sidang  BPUPKI  tanggal  13 Mei  1945  telah  membuka  wacana  plural- isme  masyarakat  Indonesia  untuk  mem- ilih salah satu di antara tiga paham yang diajukan,  yaitu:  (1)  paham  indivi- dualisme;    (2)  paham  kolektivisme;  dan (3) paham integralistik. Dalam sejarah In- donesia,  para  politisi  menghendaki  pa- ham integralistik  sebagai ideologi negara dan  Pancasila  serta  UUD  1945  kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan lan- dasan  struktural  Negara  Kesatuan  Re- publik  Indonesia.  Implikasi  hukumnya, setiap  bentuk  perundang-undangan  ha- rus  lebih  inklusif  dan  harus  mengako- modasi  kepentingan  masyarakat  Indone- sia. Inilah yang pada gilirannya akan me- lahirkan  konflik  ideologis  antara  Islam dan negara.
28 Bisri (ed.), Bunga Rampai , hlm. 40-43 29 Soehino, llmu  Negara (Yogyakarta:  Liberty, 1980), hlm. 156-160.
Undang-undang  dinyatakan  se- bagai  peraturan  perundang-undangan yang  tertinggi,  di  dalamnya  telah  dapat dicantumkan  adanya  sanksi  dan  dapat langsung berlaku dan mengikat masyara- kat secara umum. Istilah undang-undang dalam arti formil dan materil merupakan terjemahan  dan wet  in  formelezin  dan  wet in  materielezin yang  dikenal  Belanda.  Di Belanda,  undang-undang  dalam  arti  for- mal  ( wet  in  formelezin )  merupakan  kepu- tusan yang dibuat oleh regering dan staten generaal bersama-sama  ( gejamenlijk ),  ter- lepas  apakah  isinya  peraturan  ( regeling ) atau  penetapan  ( beschikking ).  Ini  dilihat dari  segi  pembentukannya  atau  siapa yang membentuknya.
Sedangkan  undang-undang  dalam arti  materiil  ( wet  in  materielezin )  adalah setiap  keputusan  yang  mengikat  umum ( algemeen  verbidende  voorschnften ),  baik yang dibuat oleh lembaga tinggi Regering dan staten  generaal bersama-sama,  mau- pun  oleh  lembaga-lembaga  lain  yang lebih rendah seperti regering kroon , minis- ter , provinde, dan garneente yang  masing- masing  membentuk algemene  maatre  gel van  bestuur,  ministeriele  verordening,  pro vinciale  wetten,  gemeeteljkewetten ,  serta peraturan-peraturan lainnya yang mengi- kat  umum  ( aloemeeri  verbiridende  voor- schnfteri ). 30 Di  Indonesia  hanya  dikenal istilah  undang-undang  saja  yang  diiden- tikkan dengan wet . Dengan kata lain, un- dang-undang  di  Indonesia  yang  dite- tapkan  oleh  presiden  dan  atas  persetu- juan  DPR  disebut  setara  muatan hukumnva  baik  secara  formal  maupun materiil dan berlaku umum.
Hubungannya  dengan  undang- undang  pokok  tidak  dikenal  dalam  sis-
30 Soeprapto, Ilmu  Perundang  Undangan, hlm.  93- 95.  Lihat  pula  Attamimi, Peranan  Keputusan Presiden , hlm. 211.
tem  hukum  Indonesia.  Berdasarkan kepada UUD 1945 pasal 5 ayat (1) meng- gariskan  bahwa  semua  undang-undang di  Indonesia  adalah  undang-undang  po- kok  yang  kedudukannya  setara,  dan  be- rada di bawah hirarki norma hukum dan konstitusi  UUD  1945.  Atas  dasar  itu, maka  dapat  dipahami  bahwa  UUD  1945 jelas  berbeda  dengan  undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam sistem hukum Indonesia  yang  diatur  dalam  ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966 sebagai berikut: UUD  1945,  Tap  MPR,  UU,  Perpu,  PP, Kepres, Kepmen, Perda Tk. I, Perda Tk. II, dan seterusnya. 31
Di  samping  itu,  berbagai  jenis  pe- raturan  perundang-undangan  di  Indone- sia  dalam  suatu  tata  susunan  hirarki mengakibatkan  pula  adanya  perbedaan fungsi  maupun  materi  muatan  berbagai jenis peraturan perundang-undangan ter- sebut. Secara umum, fungsi dari undang- undang  adalah: pertama ,  menyelenggara- kan  pengaturan  lebih  lanjut  tentang  ke- tentuan  dalam  UUD  1945  secara  tegas. Kedua ,  pengaturan  lebih  lanjut  secara umum  mengenai  penjelasan  dalam  ba- tang tubuh UUD 1945. Ketiga , pengaturan lebih  lanjut  mengenai  Tap  MPR;  dan keempat ,  pengaturan  di  bidang  materi konstitusi. 32 Bila diteliti lebih seksama, kekhasan  undang-undang  dan  peraturan lainnya,  undang-undang  dibentuk  dan ditetapkan oleh presiden dengan persetu- juan  DPR.  Jadi,  muatan  materi  hukum undang-undang  akan  menjadi  pedoman bagi  peraturan-peraturan  lain  di  bawah- nya.  Adapun  pedoman  untuk  menge- tahui  materi  muatan  undang-undang dapat  ditentukan  melalui  tiga  pedoman,
31 Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden ,  hlm.  92- 103.
32 Ibid., hlm. 113-115
yaitu: pertama ,  berdasar  ketentuan  dalam batang  tubuh  UUD  1945  terdapat  sekitar 18  masalah  (18  pasal)  tentang  hak-hak asasi  manusia,  pembagian  kekuasaan negara,  dan  penetapan  organisasi  dan alat kelengkapan negara.
Kedua ,  wawasan  negara  berdasar atas hukum dan kekuasaan absolut nega- ra  ( polizeistacit) ,  hukum  yang  sem- pit/liberal  ( rechtstciat sempit/liberal), hukum  formal  ( rechtstaat formal),  dan hukum  material/sosial  yang  modern ( rechtstaat material  sosial). Ketiga ,  wawa- san  negara  berdasar  pada  wawasan pemerintahan  sistem  konsitusional,  di mana penyelenggaraan kekuasaan negara dan  hukum  serta  yang  lainnya  harus mengacu pada norma dasar dan Undang- undang  Dasar,  yaitu  Pancasila  dan  UUD 1945. 33 Dari  rumusan-rumusan  tersebut, dapat  diambil  gambaran  konseptual bahwa  kodifikasi  hukum  Islam  menjadi sebuah  undang-undang  diharuskan  me- ngikuti  prosedur  konstitusional  dan  se- jalan  dengan  norma  hukum  serta  cita hukum di Indonesia.  Kodifikasi dan uni- fikasi  hukum  Islam  serta  penyusunan rancangan  perundang-undangan  yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepas- tian hukum di masyarakat.

## Produk Hukum Islam di Indonesia
Di antara produk undang-undang dan  peraturan  yang  bernuansa  hukum Islam,  umumnya  memiliki  tiga  bentuk: pertama , hukum Islam yang secara formal maupun  materiil  menggunakan  corak dan  pendekatan  keislaman. Kedua ,  hu- kum Islam dalam proses taqnîn diwujud- kan  sebagai  sumber-sumber  materi  mua- tan  hukum,  di  mana  asas-asas  dan  prin- sipnya menjiwai setiap produk peraturan
33 Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan, hlm.  124- 130
dan perundang-undangan. Ketiga , hukum Islam  yang  secara  formal  dan  material ditransformasikan secara persuasive source dan authority source.
Sampai  saat  ini,  kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di In- donesia semakin memperoleh pengakuan yuridis.  Pengakuan  berlakunya  hukum Islam  dalam  bentuk  peraturan  dan  pe- rundang-undangan  yang  berimplikasi kepada  adanya  pranata-pranata  sosial, budaya,  politik,  dan  hukum.  Salah satunya  adalah  diundangkannya  UU Perkawinan No. 1/1974.
Abdul Ghani Abdullah mengemu- kakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat  tempat konsti- tusional  yang  berdasar  pada  tiga  alasan, yaitu: pertama ,  alasan  filosofis,  ajaran  Is- lam  merupakan  pandangan  hidup,  cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di  Indonesia,  dan  ini  mempunyai  peran penting  bagi  terciptanya  norma  funda- mental  negara  Pancasila. Kedua ,  alasan sosiologis. Perkembangan sejarah masya- rakat  Islam  Indonesia  menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan  ajaran  Islam  memiliki  ting- kat  aktualitas  yang  berkesiambungan; dan Ketiga ,  alasan  yuridis  yang  tertuang dalam  pasal  24,  25,  dan  29  UUD  1945 memberi  tempat  bagi  keberlakuan  hu- kum Islam secara yuridis formal.
Di  samping  tingkatannya  yang berupa  undang-undang,  juga  terdapat peraturan-peraturan  lain  yang  berada  di bawah  Undang-undang,  antara  lain:  a). PP. No. 9/1975 tentang Petunjuk Pelaksa- naan UU Hukum Perkawinan; b) PP. No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; c)  PP.  No.  72/1992  tentang  Penyeleng- garaan  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi Hasil;  d)  Inpres  No.1/1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam;  e)  Inpres  No.
4/2000  tentang  Penanganan  Masalah Otonomi Khusus di NAD.
Dari sekian banyak produk perun- dang-undangan  yang  memuat  materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah  disahkannya  UU  No.7/1989  ten- tang  Peradilan  Agama.  Betapa  tidak, Peradilan  Agama  sesungguhnya  telah lama  dikenal  sejak  masa  penjajahan ( mahkamah  syar’iyyah )  hingga  masa  ke- merdekaan,  mulai  Orde  Lama  hingga Orde Baru. Baru kurun waktu akhir 1980- an  UUPA  No.  7/1980  dapat  disahkan sehagai undang-undang. Padahal UU No. 14/1970  dalam  pasal  10-12  dengan  tegas mengakui  kedudukan  Peradilan  Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.
Keberadaan  UU  No.  7/1989  ten- tang  Peradilan  Agama  dan  Inpres  No. 1/1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam sekaligus  merupakan  landasan  yuridis bagi  umat  Islam  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  perdata.  Padahal  per- juangan  umat  Islam  dalam  waktu  45  ta- hun sejak masa Orde Lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang  yang  menuntut  kesabaran  dan kerja  keras  hingga  disahkannya  UU  No. 7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.
Sejalan  dengan  perubahan  iklim politik  dan  demokratisasi  di  awal  tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif  bagi  kemajuan  pengembangan hukum  Islam  dalam  seluruh  dimensi  ke- hidupan masyarakat.

## Faktor Pendukung dan Kendala Penera- pan Hukum Islam
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi  modal  atau  kekuatan  dalam usaha  menuju  penerapan  syariat  Islam: (1)  Jumlah  umat  Islam  cukup  signifikan; (2)  Maraknya  gerakan-gerakan  Islam yang  senantiasa  menyuarakan  diterap- kannya  syariat  Islam;  (3)  Gagalnya
beberapa  sistem  hukum  dan  bernegara yang  bukan  Islam  telah  memunculkan rasa  frustasi  umat  manusia,  sehingga mereka  membutuhkan  alternatif-alter- natif  yang  lain,  di  antaranya    alternatif Islam;  (4)  Keberhasilan  usaha-usaha politik  dari  kalangan  Islam  dan  partai- partai  politik  Islam  di  beberapa  negeri muslim;  (5)  Sejarah  umat  Islam  yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemer- lang  ini  setidaknya  bisa  memunculkan kerinduan-kerinduan  pada  benak  umat Islam  atas  kembalinya  masa  kejayaan mereka.
Secara  umum,  hambatan-hamba- tan  yang  ada  adalah  sebagai  berikut:  (1) Hambatan  eksternal  berupa  pihak-pihak yang  memang  sejak  awal  antipati  terha- dap  Islam  dan  syariat  Islam.  Mereka adalah para pengusung agama dan ideo- logi tertentu di luar Islam, terutama yang memiliki  pengalaman  pahit  melawan Islam;  (2)  Hambatan  dari  pihak-pihak yang  sebetulnya  tidak  terlalu  ideologis kecuali  bahwa  mereka  menolak  penera- pan  syariat  Islam  karena  akan  me- ngekang  kesenangan  mereka.  Mereka itulah  yang  sering  disebut  sebagai  para hedonis, atau yang disebut sebagai ahl al- ma’âshî ;  (3)  Hambatan  dari  pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami  syariat  Islam,  atau  memaha- minya  dengan  pemahaman  yang  salah, atau disebut sebagai ahl al-jahl.
Hambatan  dari  sisi  ini  akan  men- jadi  semakin  signifikan  apabila  strategi- strategi tersebut saling berseberangan sa- tu sama lain.

## Rekonstruksi  Hukum  Islam  Pasca Reformasi
Syariat  merupakan  dasar-dasar hukum  yang  ditetapkan  Allah  melalui Rasul-Nya  yang  wajib  diikuti  oleh  orang
Islam  berdasarkan  iman  yang  berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan  Allah  maupun  dengan  sesama manusia  dan  benda.  Dasar-dasar  hukum ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh  Rasulullah.  Oleh  karena  itu,  syariat terdapat  di  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits. 34 Berdasarkan  pembukaan  UUD 1945,  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945  dan perubahannya,  serta  penafsiran  Hazairin atas  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  45,  hukum Islam  merupakan  sumber  pembentukan hukum  nasional  di  Indonesia.  Lebih lanjut  menurut  penafsirannya  pula,  di dalam  Negara  Republik  Indonesia  tidak dibenarkan  terjadinya  pemberlakuan peraturan  perundang-undangan  yang bertentangan  dengan  hukum  Islam  bagi umat  Islam,  demikian  juga  bagi  umat- umat  agama  lain.  Peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan dengan  hukum  agama-agama  yang  ber- laku  di  Indonesia  bagi  umat  masing- masing agama bersangkutan.
Hukum Islam amat pantas menjadi sumber  pembentukan  hukum  nasional, karena  dinilai  mampu  mendasari  dan mengarahkan dinamika masyarakat Indo- nesia  dalam  mencapai  cita-citanya. Hukum Islam mengandung dua dimensi, yaitu: pertama, dimensi yang berakar pada nash  yang qath’î ,  yang  bersifat  universal, berlaku sepanjang zaman. Kedua, dimensi yang  berakar  pada  nas zhannî ,  yang merupakan  wilayah  ijtihad  dan  membe- rikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa  setiap  wilayah  yang  dihuni  oleh umat  Islam  dapat  menerapkan  hukum Islam  secara  beragam,  lantaran  faktor sosiologis,  situasi  dan  kondisi  yang berbeda-beda.
34 M. Daud Ali, Hukum Islam PIH dan THI di Indo- nesia (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1996),  hlm. 42.
Upaya  membentuk  hukum  positif dengan bersumber hukum Islam, sebenarnya  telah  berlangsung  lama  di Indonesia,  namun  masih  bersifat  parsial, yaitu:  tentang  perkawinan,  kewarisan, perwakafan,  penyelenggaraan  haji,  dan pengelolaan zakat. Untuk mengupayakan pembentukan  hukum  positif  bersumber hukum Islam yang lebih luas dan selaras dengan  tuntutan  perkembangan  zaman diperlukan perjuangan gigih yang berke- sinambungan,  perencanaan,  dan  pengor- ganisasian  yang  baik,  serta  komitmen yang  tinggi  dari  segenap  pihak  yang berkompeten.
Jika diperhatikan sejarah dinamika hukum  Islam  di  Indonesia  terda- pat beberapa catatan: pertama , dilihat dari sisi  kontekstual  hukum  Islam,  karakte- ristik  hukum  Islam  Indonesia  dominan diwarnai oleh kepribadian Arab dan lebih lekat  kepada  tradisi  Mazhab  Syafi’i.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  kitab-kitab  rujukan yang  dipakai  oleh  para  ulama  yang kebanyakan  menggunakan  kitab-kitab fikih  Syâfi’iyyah . 35 Kondisi  seperti  ini terlihat  pula  pada  Kompilasi  Hukum Islam  yang dirumuskan  oleh  para  ulama Indonesia  yang  kental  dengan  warna Syafi’i-nya. Selain itu, secara metodologis, para  ulama  kebanyakan  menggunakan kitab-kitab ushûl  al-fiqh karangan  ulama- ulama  mazhab  Syafi’i.  Sebagaimana dimaklumi, ushûl  al-fiqh ,  terutama  yang diajarkan  di  kebanyakan  pesantren, sebagian  besar  pembahasannya  baru sampai  masalah  qiyas,  walaupun  ada yang lebih luas dari itu.
Kedua ,  dilihat  dari  aspek  materi, ruang lingkup hukum Islam yang dikem-
35 Abdul  Hadi  Muthohhar. Pengaruh  Madzhab Syafi’i  di  Asia  Tenggara,  Fiqh  dalam  Peraturan  Pe- rundang-undangan  tentang  Perkawinan  di  Indonesia, Brunei,  dan  Malaysia (Semarang:  Aneka  Limit, 2003).
bangkan  di  Indonesia,  tampaknya  lebih dititikberatkan  pada  hukum  privat  atau hukum  keluarga  ( ahwâl  al-syakhshiyyah ), seperti: perkawinan, kewarisan, perwaka- fan,  sebagaimana  tercakup  dalam  KHI. Lembaga  Peradilan  Agama  pun  hingga saat  ini  hanya  berwenang  menangani perkara  yang  berkaitan  dengan  perdata terbatas  (kendati  telah  ada  penambahan kewenangan  dalam  bidang  ekonomi syariah,  namun  secara  praktik  belum dapat  ditangani  PA).  Memang  ada informasi  yang  menggembirakan,  walau pun secara formal belum bisa diterapkan, tetapi  secara  substansial  materi  yang terdapat  dalam  rancangan  KUHP  yang baru  banyak  mengadopsi  materi  hukum pidana  Islam  ( jinâyat ).  Hal  yang  juga menggembirakan,  kehadiran  bank-bank syariah  dan  BMT-BMT,  serta  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia dewasa  ini  yang  merupakan  fenomena eksistensi  hukum  Islam  dalam  bidang muamalah.
Ketiga ,  dilihat  dari  aspek  pember- lakuan  secara  lokalistik,  tampaknya  ada kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan  menjadi  bagian  dari  hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah  terhadap  umat  Islam. 36 Jika kecenderungan  itu  dikaitkan  dengan masalah  efektivitas  hukum,  tampaknya ada  harapan  bahwa  dengan  diangkat menjadi  hukum  negara,  hukum  Islam akan memiliki daya ikat yang kuat untuk ditaati  oleh  masyarakat  yang  beragama Islam.  Logika  hukum  seperti  itu  untuk sementara  dapat  diterima,  kendatipun pada  kenyataannya  tidak  selalu  terjadi demikian.  Ada  kekhawatiran  bahwa  pe- merintah  akan  memanfaatkan  kondisi
36 Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara:  Transformasi Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia (Ja- karta: Paramadina, 1998), hlm.269.
seperti  ini  untuk  ikut  serta  menentukan formulasi  hukum  Islam  yang  mana  dan seperti apa yang sebaiknya dimplementa- sikan di Indonesia.
Perkembangan hukum Islam  pada masa ini mengalami kemajuan. Secara riil, hukum  Islam  mulai  teraktualisasikan dalam  kehidupan  sosial.  Wilayah  caku- pannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam  masalah  hukum  privat  atau perdata  tetapi  masuk  dalam  ranah hukum  publik.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otono- mi  daerah  di  Indonesia  pada  mulanya adalah  UU  No.  22  tahun  1999  tentang pemerintah  daerah,  yang  kemudian diamandemen  melalui  UU  No.  31  tahun 2004  tentang  otonomi  daerah.  Menurut ketentuan  Undang-undang  ini,  setiap daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  wilayahnya  sendiri  termasuk dalam bidang hukum.
Akibatnya  bagi  perkembangan hukum  Islam  adalah  banyak  daerah menerapkan  hukum  Islam.  Secara  garis besar,  pemberlakuan  hukum  Islam  di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan  dalam  dua  kelompok,  yaitu penegakan  sepenuhnya  dan  penegakan sebagian.  Penegakan  hukum  Islam  sepe- nuhnya dapat dilihat di provinsi Nangroe Aceh  Darussalam.  Provinsi  ini  memiliki otonomi  khusus  dalam  menyusun  dan memberlakukan  hukum  Islam  di  wila- yahnya.  Penegakan  model  ini  bersifat menyeluruh,  karena  bukan  hanya  mene- tapkan  materi  hukumnya,  tetapi  juga struktur  lembaga  penegak  hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan (Makassar) yang sudah  membentuk  Komite  Persiapan Penegakan  Syari’at  Islam  (KPPSI),  dan Kabupaten  Garut  yang  membentuk
Lembaga  Pengkajian,  Penegakan,  dan Penerapan Syari’at Islam (LP3SyI). 37
Provinsi  Nangroe  Aceh  Darus- salam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan  hukum  Islam  di  Indonesia. Dasar  hukumnya  adalah  Undang- Undang  nomor  44  tahun  1999  tentang Keistimewaan  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut meliputi empat hal: (1) penerapan syariat Islam  di  seluruh  aspek  kehidupan beragama;  (2)  penggunaan  kurikulum pendidikan  berdasarkan  syariat  Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum; (3) pemasukan  unsur  adat  dalam  sistem pemerintahan  desa;  dan  (4)  pengakuan peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan daerah.
Tindak lanjut dari undang-undang di  atas  adalah  ditetapkannya  Undang- undang  No.  18  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.  Pemerintah  Aceh  kemudian menindaklanjuti  dengan  membuat  pera- turan  daerah  guna  merinci  pelaksanaan dari  undang-undang  ini.  Maka  lahirlah empat Perda, yaitu (1) Perda No. 3 Tahun 2000  tentang  organisasi  dan  tata  kerja Majelis  Permusyawaratan  Ulama,  (2) Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksa- naan Syariat Islam di Aceh, (3) Perda No. 6  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan,  dan  (4)  Perda  No.  7  Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.
Fenomena  pelaksanaan  hukum Islam juga merambah daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda. Berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah, muncullah perda-perda bernuansa syariat Islam  di  wilayah  tingkat  I  maupun
37 BJ.  Boland, Pergumulan  Islam  di  Indonesia  1945-
197 0 (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 172.
tingkat  II.  Daerah-daerah  tersebut  antara lain: Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Padang  Pariaman,  Bengkulu,  Riau, Pangkal  Pinang,  Banten,  Tangerang, Cianjur,  Gresik,  Jember,  Banjarmasin, Gorontalo,  Bulukumba,  dan  masih banyak  lagi. 38 Pada  umumnya,Perda- perda  syariah  yang  ditetapkan  oleh Pemda  mengatur  tiga  aspek,  yaitu:  (1) menghapus  kejahatan  sosial  seperti prostitusi dan perjudian, (2) menegakkan ibadah ritual di kalangan muslim, seperti membaca  Al-Qur’an,  salat  Jum’at,  dan puasa  Ramadlan,  dan  (3)  mengatur  tata cara berpakaian muslim/muslimah, khususnya  penggunaan  jilbab  dalam wilayah publik .
Materi  Perda  syariat  Islam  tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut  masalah-masalah  luar  saja. Jika  dikelompokkan  berdasarkan  aturan yang  tercantum  dalam  Perda  syariat tersebut, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan,  pengelolaan  zakat,  infaq,  dan sedekah,  penggunaan  busana  muslimah, pelarangan  peredaran  dan  penjualan minuman  keras,  pelarangan  pelacuran, dan sebagainya.
Dilema  pembangunan  hukum nasional pasca reformasi dan amandemen UUD  1945  seperti  yang  dikemukakan  di atas,  tentu  berdampak  terhadap  eksis- tensi  hukum  Islam,  apakah  akan mengambil kesempatan memainkan perannya  yang  lebih  optimal  atau  justru makin  tertinggal.  Dalam  hubungan ini,hukum  Islam  akan  tumbuh  dan berkembang yang bisa terjadi ketika elite politik  Islam  memiliki  daya  tawar  yang
38 Ali, Hukum  Islam  PIH  dan THI  di  Indonesia, hlm.
kuat  dalam  interaksi  perumusan  politik hukum,  maka  peluang  bagi  pengemba- ngan  hukum  Islam  untuk  ditransfor- masikan semakin besar.
Keadaan  mana  akan  tampak memerlukan perhatian serius bila dibanding  dengan  hukum  adat,  di  mana selain  adanya  pengakuan  dalam  konsti- tusi  UUD  1945,  keberadaan  hukum  adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang  hak-hak  masyarakat  adat  yang antara  lain  menyatakan:  “Mengakui  dan menegaskan  kembali  bahwa  warga-war- ga  masyarakat  adat  diakui,  tanpa  perbe- daan,  dalam  semua  hak-hak  asasi  manu- sia  yang  diakui  dalam  hukum  interna- sional,  dan  bahwa  masyarakat  adat memiliki  hak-hak  kolektif  yang  sangat diperlukan dalam kehidupan dan kebera- daan  mereka  dan  pembangunan  yang utuh sebagai kelompok masyarakat.”
Untuk  bisa  mendapatkan  ruang yang  lebih  dalam  perumusan  kebijakan pembangunan  hukum  nasional,  pengala- man  masa  lalu  perlu  dijadikan  sebagai masukan  yang  berharga.  Ini  setidaknya bagi  kalangan  Islam,  modernisasi  ibarat dilema  karena  dihadapkan  kepada  dua pilihan,  yakni  apabila  mendukung  mo- dernisasi  ala  Orde  Baru  atau  reformasi sekalipun  berarti  sama  saja  mendukung Barat,  sedangkan  pada  sisi  lain,  apabila menolak  berarti  umat  Islam  akan kehilangan  kesempatan  untuk  berperan aktif  dalam  program  pembangunan nasional.
Dengan beberapa hal yang dikemukakan  di  atas,  tampaklah  sejum- lah  hubungan  antara  harapan  untuk mengembangkan hukum Islam pada satu sisi  dan  di  sisi  lain  adanya  hambatan- hambatan  yang  harus  dihadapi  hukum Islam  dalam  mengaktualiasikan  dirinya secara  positif.  Di  lain  pihak,  dalam berlangsungnya  reformasi  hukum  di
Indonesia dari sisi kontekstual dan pribu- misasi  terbuka  ruang  dan  kesempatan bagi  hukum  Islam  memainkan  perannya yang  lebih  besar,  tetapi  perlu  adanya penguatan-penguatan  ke  dalam  dari kalangan  Islam  dalam  pengembangan hukum  Islam.  Apalagi  jika  dipahami, bahwa  transformasi  hukum  Islam  dalam bentuk perundang-undangan merupakan produk  interaksi  antarelite  politik  Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan  cendekiawan  muslim)  dengan  elite kekuasaan,  yakni  kalangan  politisi  dan pejabat negara.
Dari  fenomena  di  atas,  setidaknya tampak  bahwa  hukum  Islam  memiliki potensi  berkontribusi  dalam  mewujud- kan  tujuan  negara.  Tidak  disangkal, hukum  Islam  bisa  tumbuh  dan  berkem- bang  dalam  masyarakat  yang  modern yang  dibuktikan dengan berkembangnya bank  syariah  sebagai  institusi  keuangan yang  pesat  pertumbuhannya  yang  tidak hanya di Indonesia.

## Penutup
Hukum  Islam  pantas  menjadi sumber  pembentukan  hukum nasional, karena  dinilai  mampu  mendasari  dan mengarahkan dinamika masyarakat Indo- nesia  dalam  mencapai  cita-citanya,  ia mengandung dimensi yang berakar pada nas qath’î yang  bersifat  universal  dan berlaku  sepanjang  masa,  di  samping  itu mengandung  pula  dimensi  yang  berakar pada nas zhannî yang merupakan wilayah ijtihad  dan  adaptif  terhadap  perkemba- ngan zaman.
Secara  garis  besar,  ragam  produk pembaharuan  hukum  Islam  di Indonesia terdapat  empat  macam,  yaitu:  fikih,  fat- wa,  produk  pengadilan,  serta  peraturan perundang-undangan.  Adapun  tema  be- sar dari wacana pembaharuan pemikiran hukum  Islam  adalah  berang-kat  dari  ter-
ma  ijtihad,  yang  dalam  konteks  Indone- sia, gerakan ijtihad yang berjalan menun- jukkan  adanya  metode  dan  kecender- ungan yang beragam.
Melakukan  formalisasi  hukum  Is- lam  di  Indonesia  menemui  kendala,  di antaranya:  kondisi  objektif  bangsa  Indo- nesia yang pluralistik, jika tidak dicermati dapat menimbulkan kontra produktif ba- gi  umat  Islam  sendiri. Kendala  lain  ada- lah  sulitnya  memformulasi  konsepsi, strategi,  dan  metode  hukum  Islam  yang tidak  bertentangan  dengan  kesadaran hukum masyarakat dan karakteristik  hu- kum nasional.
Kendatipun  belum  terlalu  meng- gembirakan,  upaya  untuk  mewujud- kan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia telah menunjukkan hasilnya dengan  disahkannya  beberapa  undang- undang,  seperti  UU  Perkawinan,  UU Peradilan  Agama,  UU  Penyelenggaraan Ibadah  Haji,  UU  Pengelolaan  Zakat,  UU Perwakafan, UU Perbankan yang akomo- datif terhadap aktivitas muamalah Islam, dan lain-lain.
Perjalanan  sejarah  transformasi hukum  Islam  sarat  dengan  berbagai  di- mensi historis, filosofis, politik, sosiologis, dan  yuridis.  Dalam  kenyataan,  hukum Islam  di  Indonesia  telah  menga-lami pasang  surut  seiring  dengan  politik hukum  yang  diterapkan  oleh  kekuasaan negara. Ini semua berakar pada kekuatan sosial  budaya  mayoritas  umat  Islam  di Indonesia telah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga melahirkan  berbagai  kebijakan  politik bagi  kepentingan  masyarakat  Islam  ter- sebut. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini  dapat  penulis  katakan  bahwa  hukum Islam  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesi- nambungan,  baik  melalui  saluran  infra- struktur  politik  maupun  suprastruktur,
seiring  dengan  realitas,  tuntutan,  dan dukungan,  serta  kehendak  bagi  upaya transformasi  hukum  Islam  ke  dalam  sis- tem  hukum  nasional.  Bukti  sejarah produk hukum Islam sejak masa penjaja- han hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi  merupakan  fakta  yang  tidak pernah  dapat  digugat  kebenarannya. Semoga  hukum  Islam  tetap  eksis beriringan  dengan  tegaknya  Islam  itu sendiri.[]

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Abdul  Ghani.  “Peradilan Agama  Pasca  UU  No.7/1989  dan Perkembangan  Studi  Hukum  Islam di Indonesia,” Mimbar Hukum, No. 1 tahun V, 1994.
Ali,  Fachry  dan  Effendi,  Bachtiar. Merambah  Jalan  Baru  Islam:  Rekon- struksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru. Bandung: Mizan, 1985.
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:
Radja Grafindo Persada, 1999.
Amak F.Z. Proses Undang-Undang Perkawinan. Bandung:  aI-Ma’arif, 1976.
Anwar,  M.  Syafi’i. Pemikiran  dan  Aksi Islam  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Politik tentang  Cendekiawan  Muslim  Orde Baru . Jakarta: Paramadina, 1995.
Anwar, M. Syafi’i. Politik Akomodasi Nega- ra  dan  Cendekiawan  Muslim  Orde  Ba- ru:  Sebuah  Retrospeksi  dan  Refleksi. Bandung: Mizan, 1995
Arifin,  Jaenal.  “Law  Reform  and  Its Implication  Towards  The  Existence of Relegious In Indonesia”.
http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf /ern-vi-01-eng.pdf
Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Negara: Suatu  Analisis  Mengenai  Keputusan Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan dalam  Kurun  Waku  Pelita  1-Pelita  IV .
Disertasi Doktor. Jakarta: UI, 1990.
Bisri,  Cik  Hasan  (ed.). Bunga  Rampai Peradilan  Islam  I. Bandung:  Ulul Albab Press, 1997.
Castle,  Lance. Birokrasi  dan  Masyarakat Indonesia . Surakarta: Hapsara, 1983.
Fadhie,  Teuku  Mohammad.  “Politik  dan Pembaharuan  Hukum,” Prisma, No. 6 tahun II, 1973.
Gaffar,  Affan. Politik  Indonesia:  Tradisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Harahap,  M.  Yahya,  “Informasi  Materi Kompilasi  Hukum  Islam:  Mempo- sisikan  Abtraksi  Hukum  Islam,”
Mimbar Hukum, No.5 Tahun II, 1992
Hasan,  Fuad. Meramu  Intelegensi  dengan Intuisi:  Di  Antara  Para  Sahabat  Pak Harto. Jakarta : PT.  Citra  Lamto- rogung Persada, 1991.
Ichtijanto  S.A.  “Pengembangan  Teori
Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” Hukum  Islam  di  Indone- sia,  Perkembangan  dan  Pembentukan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Joeniarto. Sejarah  Ketatanegaraan  Republik Indonesia .  Jakarta:  Bumi  Aksara,
1990.
Karim,  Khalil  Abdul .  Syari’ah  Sejarah Perkelahian  Pemaknaan. Terj.  Kamran. Yogyakarta: LKiS, 2003.
Khadduri, Majid. Perang dan Damai dalam Hukum  Islam. Terj.  Kuswanto . Yogyakarta: Tarawang Press, 2002 .
Kuntowijoyo. Muslim Tanpa Masjid, Essai- Essai  Agama,  Budaya,  dan  Politik dalam  Bingkai  Strukturalisme  Tran- sendental. Bandung : Mizan, 2001
Masoed,  Mochtar. Ekonomi  dan  Struktur Politik  Orde  Baru  1966-1971. Jakarta: LP3ES, 1989.
Mudzhar,  M.  Atho.  “Pengaruh  Faktor Sosial  Budaya  terhadap  Produk Pemikiran  Hukum  Islam.” Mimbar Hukum, No. 4 tahun II, 1991.
Praja, Juhaya S. Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran  dan  Praktik. Bandung: Rosyda Karya, 1991.
Prodjodikoro,  Wiryono. Asas-asas  Hukum Tata  Negara  Indonesia. Jakarta:  Dian Rakyat, 1989.
Radhie,  Teuku  Mohammad.  “Politik  dan Pembaharuan  Hukum,” Prisma No. 6 tahun II, 1973.
Rahardjo,  M.  Dawam. Intelektual,  Intele- gensia  dan  Perilaku  Politik  Bangsa . Bandung: Mizan, 1993.
Riyadi,  Hendar.  “Respon  Muhamma- diyah  dalam  Dialektika  Agama.” Pikiran  Rakyat ,  Senin  24  Pebruari 2003.
Rosyadi,  A.  Rahmat  dan  Ahmad,  H.  M. Rais. Formalisasi  Syariat  Islam  dalam Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Saleh,  Hasanudin  M. HMI  dan  Rekayasa Asas  Tunggal  Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Soehino. Ilmu  Negara. Yogyakarta:  Liber- ty, 1980.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Pe- rundang  Undangan:  Dasar-dasar  dan Pembentukannya .  Yogyakarta:  Kani- sius, 1998.
Zada, Khamami dan Edyar, Efendi. “Jika Syariah  Islam  Jalan,  Maka  Jadi  Negara
Islam.” Tashwirul  Afkar,  (Jurnal  Refleksi Pemikiran  Keagamaan  dan  Kebudayaan) . Edisi No. 12, tahun 2002.
