## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## IMPLEMENTASI  PERMENDIKBUD  NOMOR  24  TAHUN  2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

## Putri Mutiara Rakista
Program Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Bisnis Mayasari

## Abstract
Standards  for  educational  facilities  and  infrastructure  are  the  minimum facilities  that  need  to  be  owned  by  each  educational  unit  in  carrying  out educational  activities.  Permendikud  Number  24  of  2007  as  a  form  of government effort to make education facilities equal. However, even though the  government  has  launched  policies  related  to  standards  for  educational facilities and infrastructure, it is still not evenly distributed, so this has an impact  on  low  student  learning  outcomes  due  to  a  lack  of  completeness  of education in schools. The research method uses descriptive qualitative while the  data  collection  techniques  used  are  observation,  interviews  and documentation. The analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. The results showed that the policy on educational facilities and  infrastructure  standards  for  elementary  education  at  the  junior  high school level in Tasikmalaya City in several schools had not been fulfilled in accordance with Permendikbud Number 24 of 2007, such as the library room, science  laboratory  room,  computer  laboratory  room,  laboratory  equipment, sports equipment.and art equipment

## Abstrak
Standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  adalah  fasilitas  minimal yang  perlu  dimiliki  oleh  setiap  satuan  pendidikan  dalam menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan.  Permendikud  Nomor  24 Tahun 2007 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk pemerataan fasilitas pendidikan, namun, meskipun pemerintah telah mencanangkan  kebijakan  terkait  standar  sarana  dan  prasarana pendidikan,  namun  masih  belum  merata  sehingga  berdampak  pada rendahnya  hasil  belajar  siswa  akibat  kurangnya  kelengkapan pendidikan  di  sekolah.  Metode  penelitian  menggunakan  deskriptif kualitatif  sedangkan  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  standar  sarana  dan prasarana  pendidikan  untuk  pendidikan  dasar  jenjang  SMP  di  Kota Tasikmalaya  pada  beberapa  sekolah  belum  terpenuhi  sesuai  dengan Permendikbud  Nomor  24  Tahun  2007,  seperti  ruang  perpustakaan, ruang  laboratorium  IPA,  ruang  laboratorium  komputer,  peralatan laboratorium, peralatan olahraga.dan peralatan seni Kata  Kunci: Implementasi  Kebijakan,  Pengelolaan,  Sarana  dan Prasarana Pendidikan

## Keywords:
Policy Implementation, Management, Educational Facilities and Infrastructure
Article history: Submission February 7 2023 Revision April 26 2023 Accepted May 18 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: putrimutiara514@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  yang  dikembangkan  secara aktif sesuai dengan potensi – potensi yang ada. Pendidikan merupakan sebuah kegiatan jangka  panjang  sehingga  dalam  proses  formulasi  maupun  penyelenggaraannya diwujudkan  secara  terencana  oleh  pemangku  kebijakan.  Tujuan  adanya  Pendidikan selain  menggali  potensi  diri,  juga  dapat  membangun  integritas  diri  sehingga  menjadi bekal seseorang untuk dapat berkembang dan bersosialisasi dengan lingkngan sosial, hal ini  di  lakukan  untuk  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis.  Dalam mewujudkan  Pendidikan  yang  berkualitas  maka  setiap  satuan  Pendidikan  maupun seluruh komponen yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan jaminan mutu pendidikan (Indarwan, 2019).
Penjaminan mutu Pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila dibuat sebuah system  yang  tertintegrasi  satu  dengan  yang  lainnya.  Sistem  penjaminan  mutu Pendidikan terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal atau biasa disebut SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau SMPE.Selain dari SMPI dan SMPE, dalam Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  juga  perlu  di  dukung  dengan  sarana  dan  prasarana Pendidikan  yang  memadai.  Apalagi  perkembangan  zaman  saat  ini  menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan primer masyarakat. Pesatnya perkembangan zaman juga didukung  dengan  pesatnya  pertambahan  penduduk,  sehingga  kebutuhkan  akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadari dari kuantitas maupun kualitas menjadi tuntutan masyarakat dari tahun ke tahun (Soedarmo, 2019; Hayati, 2020; Akromusyuhada, 2019). Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian dan Kebudayaan Tahun  2020  yang  menunjukan  bahwa  persentase  pertumbuhan  sekolah  dari  3  tahun terakhur ini terus mengalami kenaikan sebanyak, pada tingkat SD dan SMP mengalami kenaikan sebanyak 0,29% dan 1,74%, sementara itu untuk pendidikan tingkat SMA yaitu sebanyak  1,46%.  Maka  dari  itu,  hal  ini  menunjukan  bahwa  kebutuhan  pendidikan  di kalangan masyarakat menjadi urgensi yang cukup tinggi.
Pemerintah melalui kebijakan Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan untuk SD/MI, SMP/ MTs dan SMA/MA. Kebijakan ini menjadi dasar untuk sekolah dalam melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam kebijakan tersebut disebutkan  bahwa  sekolah  harus  memiliki  lahan  terhadap  peserta  didik,  dan sekurangkurangnya  memiliki  prasarana  sebagai  berikut:  ruang  kelas,  ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat  beribadah,  ruang  konseling,  ruang  UKS,  ruang  organisasi  kesiswaan,  jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.
Standar  merupakan  suatu  hal  yang  penting  sebagai  acuan  daras  dalam melaksanakan  sesuatu  kegiatan.  Standar  pendidikan  dibuat  pemerintah  untuk mewujudkan  pemerataan  pendidikan  yang  berkualitas.  Dalam  kebijakan  pemerintah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
mengenai standar pendidikan terbagi manjadi 8 komponen diantaranya yaitu standar isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kepandidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Komponen – komponen  tersebut  menjadi  struktur  wajid  yang  perlu  ada  dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran, (Firdausi, 2020)
Standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  merupakan  fasilitas  minimum  yang perlu dimiliki oleh setiap satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penunjang setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Dengan terwujudnya fasilitas pendidikan yang memadai maka akan meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Apalagi kegiatan pendidikan di dukung dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan, maka peserta didik  akan  mudah  memahami  dan  cepat  mempelajari  setiap  pembelajaran  yang diberikan. (Saidah, 2019; Megasari, 2014;).
Namun, fenomena saat ini meskipun pemerintah sudah mencanangkan kebijakan terkait  standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  masih  belum  merata,  sehingga  hal tersebut  berdampak  pada  hasil  belajar  siswa  yang  rendah  karena  kurangnya kelengkapan  pendidikan  di  sekolah.  Siswa  yang  tidak  terfasilitasi  dengan  baik  akan menimbulkan  proses  pembelajaran  yang  tidak  kondusip  dan  tujuan  pendidikan  yang telah  di  formulasikan  tidak  tercapai.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  dari  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 yang menunjukan bahwa 50% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan mengalami kerusakan.
Fenomena  yang  sama  juga  dirasakan  oleh  beberapa  sekolah  yang  ada  di  Kota Tasikmalaya khususnya pada jenjang pendidikan pertama SMP. Menurut hasil observasi yang  dilakukan  pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Tasikmalaya  pada  tahun  2020  masih terdapat  bangunan  sekolah  dengan  kapasitas  ruangan  kelas  yang  terbatas  apabila dihitung berdasarkan rombongan belajar yang ada. Itu artinya bahwa beberapa sekolah memiliki ruang kelas yang terbatas dan sebanyak 19,44% bangunan SMPN yang ada di Kota  Tasikmalaya  dalam  keadanaan  rusak.  Hal  lain  juga  dirasakan  beberapa  sekolah terkait  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  penunjang  siantaranya  yaitu  ketersediaan ruangan  laboratorium  dan  perpustakaan.  Jumlah  laboratorium  SMPN  di  Kota tasikmalaya  sebanyak  51  ruangan,  dari  jumlah  ruangan  yang  tersedia  terdapat  11 ruangan laboratorium dalam kondisi baik dan 40 ruangan dalam konsisi rusak. Hal ini menunjukan bahwa 78,4% ruangan laboratorium yang ada di SMPN Kota Tasikmalaya dalam kondisi rusak. Sementara itu jumlah ruang perpustakaan yang tersedia di SMPN Kota Tasikmalaya yaitu sebanyak 20 ruangan, dengan kondisi 17 ruangan dalam kondisi rusak.  Itu  artinya  sebanyak  85%  ruang  perpustakaan  yang  ada  di  SMPN  Kota Tasikmalaya dalam keadaan rusak.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Fenomena  diatas  menunjukan  bahwa  implementasi  sarana  dan  prasarana pendidikan masih belum sesuai dengan standarnya, maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara kebijakan yang telah di formulasikan yaitu tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  24  Tahun  2007 dengan realitas dilapangan. Studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada SMP di Kota Tasikmalaya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif  deskriptif  dengan maksud  memahami  fenomena  dengan  semua  hal  yang  dialami  oleh  subjek  peneliti. Metode kualitatif dikemas dalam bentuk kata dan bahasa untuk dapat menyimpulkan dan menterjemahkan suatu fenomena sesuai dengan fakta – fakta yang ada dilapangan (Moleong,  2017).  Pada  penelitian  ini  pengambilan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sehingga  di  harapkan  informasi  yang  di dapatkan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah pada yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  merupakan suatu  spesifikasi  yang  ditetapkan  untuk  dapat  memberikan  fasilitas  sarana  dan prasarana  pendidikan  yang  berkualitas.  Standar  sarana  dan  perasarana  pendidikan dilakukan  sebagai  kriteria  minimal  dalam  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik  dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, diantara yaitu ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, kemudian tempat bermain.
Tujuan yang ingin di capai dari adanya standar sarana dan prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya diantaranya yaitu dapat memberi dukungan serta menunjang segala  proses  pendidikan  di  sekolah  sehingga  dapat  mencapai  standar  pendidikan nasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah, mempermudah kegiatan pendidikan atau  kegian  belajar  mengajar  dan  memaksimalkan  suatu  pengajaran  yang  diberikan tenaga pendidikan kepada siswanya, sehingga siswa dapat memaksimalkan penerimaan dari hasil ajaran yang diberikan tenaga pendidik. Dengan maksimalnya pemberian dan penerimaan  pengajaran  maka  akan  saling  berkesinambungan  dan  secara  otomatis prestasi akan di dapat, entah prestasi dari tenaga pengajar itu sendiri maupun prestasi dari  siswa  siswinya  entah  secara  akademik  maupun  non-akademik,  serta  dapat membantu dalam operasional sekolah sehingga secara administrastif sekolah akan lebih mudah.
Kualitas sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah standar yang digunakan untuk  mengukur  mutu  pendidikan  yang  sedang  berjalan.  Keberhasilan  pendidikan ditentukan  oleh  kualitas  dari  mutu  pendidikan  itu  sendiri.    Untuk  mengetahui  mutu pendidikan diperlukan suatu hasil atau prestasi.  Salah satu faktor yang mempengaruhi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
pencapaian  prestasi  adalah  fasilitas.  Pendidikan  mempunyai  andil  yang  besar  dalam proses menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Winter, 2011).

## Standar Untuk Satuan Pendidikan
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa Nomor 24  Tahun  2007  mengenai  Standar  Sarana  dan  Prasarana  pendidikan  khususnya  pada tingkat SMP/MTs terdapat empat aspek yang difokuskan, diantaranya jumlah minimal satuan  pendidiakan,  ketercukupan  lahan,  kelayakan  bangunan  gedung,  dan kelengkapan  sarana  dan  prasarana  lainnya    menunjukan  bahwa  SMP  di  Kota Tasikmalaya  sebagian  sekolah  belum  sesuai  dengan  standarnya  dan  masih  terdapat beberapa sekolah yang belum dapat memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya.
Pada  jumlah  minimum  satuan  pendidikan  Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  RI  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarna Pendidikan,  jumlah  satuan  pendidikan  pada  tingkat  SMP  memiliki  jumlah  3 – 24 rombongan  belajar,  namun  apabila  rombongan  belajar  lebih  dari  24  dilakukan penambahan SMP baru.  Jumlah satuan pendidikan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya masih  terdapat  beberapa  sekolah  yang  melebihi  standar  maksimum  jumlah  satuan pendidikan.  SMP  dengan  rombongan  belajar  paling  banyak  yaitu  berjumlah  33  dan rombongan  belajar  paling  sedikit  yaitu  berjumlah  3,  dari  76  SMP  yang  ada  di  Kota Tasikmalaya  terdapat  16  SMP  atau  sekitar  21%  yang  melebihi  standar  maksimum romobongan belajar dengan didominasi oleh sekolah negeri.
Jumlah,  siswa SMP di Kota Tasikmalaya  Tahun 2020/2021 yaitu  mencapai 28.785 siswa, dari 76 SMP di Kota Tasikmalaya, SMPN 2 memiliki jumah peserta didik paling banyak yaitu mencapai 1.157 siswa sementara pada SMP swasta yang memiliki jumlah peserta  didik  paling  banyak  yaitu  SMP  Al-Mutaqqin  dengan  jumlah  735  siswa, sementara itu umtuk SMP yang memiliki peserta didik paling sedikit yaitu SMPN Negeri 21  dengan  jumlah  siswa  mencapai  409  siswa  untuk  sekolah  negeri  dan  SMP  Terpadu Mathlabul Ulum dengan jumlah 10 siswa untuk sekolah swasta.
Jumlah satuan SMP pada setiap kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa  dalam  satuan  pendidikan  satu  kecamatan  harus  dilayani  oleh  minimal  1  SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamata tersebut. Kecamatan yang memiliki  jumlah  SMP  paling  banyak  yaitu  Kecamatan  Tawang  dengan  jumlah  SMP Negeri  sebanyak  6  sekolah  serta  SMP  Swasta  sebanyak  6  sekolah.  Selanjutnya  dan kecamatan yang memilki jumlah SMP paling sedikit yaitu Kecamatan Purbaratu yang hanya  memilki  1  SMP  Negeri.  Selain  Kecamatan  Purbaratu  ada  beberapa  kecamatan lainnya  yang  hanya  memiliki  satu  sekolah  negeri  diantaranya  yaitu  Kecamatan Mangkubumi,  Kecamatan  Bungursari,  dan  Kecamatan  Cihideung.  Hal  ini  menjadi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
kendala bagi beberapa sekolah karena input dari SD di kecamatan tersebut tidak dapat semua tertampung di sekolah negeri yang ada.

## Standar Untuk Satuan Gedung
Jumlah  minimum  luas  lahan  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 dengan jumlah 3 rombongan belajar dan memiliki satu lantai bangunan adalah 22,9 m 2 untuk setiap peserta didik. Sedangkan sekolah yang memiliki rombongan belajar hingga 24 dengan memiliki 3 lantai bangunan, maka lahan minimum yang harus disediakan adalah 4,3  m 2 untuk setiap peserta didik. Sementara itu,  pada  jenjang  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  terdapat  16  SMP  Negeri  dengan  jumlah rombongan belajar lebih dari 24 kurang dari standar minimum luas lahan. Lahan yang disediakan pada jenjang SMP yang melebihi jumlah rombongan belajar tersebut yaitu 4 m 2 per peserta didik. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rasio minimum lahan yang harus disediakan terhadap peserta didik menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.
Meskipun  demikian  setiap  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  dalam  pembangunan maupun  penyelenggaraan  operasiona  sekolah  sudah  mendapatkan  izin  berupa  surat keputusan (SK) yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan  pendidikan  di  sekolah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan lahan, lahan  harus  memiliki  status  hak  atas  tanah,  dan/atau  memiliki  izin  pemanfaatan  dari pemegang  hak  atas  tanah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Mulyaningsih (2020) yang  menyatakan  bahwa  masih  terdapat  kekurangan  luas  lahan  yang  harus  dipenuhi oleh  sekolah  pada  SMPN  4  Bandung  dan  masih  terdapat  beberapa  ruangan  yang memiliki  luas  kurang  dari  standar  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Kekurangan  luas lahan dan bangunan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan pembelian lahan dan renovasi/pembangunan  ruangan  pada  tiap  sekolah.  Namun  berdasarkan  analisis lingkungan untuk SMPN 4 dan SMPN 20 Bandung memiliki kesulitan untuk melakukan penambahan luas lahan dikarenakan tidak terdapatnya lahan kosong disekitar sekolah.
Selanjutnya Kelayakan bangunan gedung dapat dilihat dari luas lantai bangunan gedung  sekolah  yang  tersedia.  Luas  lantai  bangunan  pada  jenjang  SMP  di  Kota Tasikmalaya  memiliki  luas  lantai  bangunan  kurang  dari  standar minimum  luas  lantai bangunan.  Seluruh SMP Negeri di Kota Tasikmalaya menyediakan 3 m 2 luas bangunan per peserta didik sedangkan untuk SMP swasta luas bangunan yang disediakan untuk setiap peserta didik berkisar yaitu 1 m 2 dan 3 m 2 . Ukuran luas bangunan tersebut telah disesuaikan  dengan  jumlah  lantai  bangunan  dan  jumlah  rombongan  belajar  pada masing-masing sekolah. Jika mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Nomor 24 Tahun 2007, luas bangunan yang harus disediakan sekolah per peserta didik yang memiliki satu sampai tiga lantai bangunan yaitu minimal 3,4 m 2 , 3,6 m 2 dan 3,7 m 2 dengan jumlah rombongan belajar 22 sampai 24. Sehingga, SMP Negeri dan Swasta di Kota Tasikmalaya masih belum memenuhi standar rasio minimum luas lantai bangunan terhadap  peserta  didik  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.
Bangunan  gedung  sekolah  pada  jenjang  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari koefisien dasar bangunan ditetapkan dalam Peraturan  Daerah,  serta  jarak  bebas  bangunan  gedung  yang  meliputi  garis  sempadan bangunan  gedung  dengan  as  jalan,  tepi  sungai,  tepi  pantai,  jalan  kereta  api,  dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bangunan  Gedung  di  Kota Tasikmalaya.
Dalam  melakukan  tata  bangunan,  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan  Surat Keterangan Rencana Kota untuk lokasi yang memenuhi ketentuan-ketentuan seperti (a) Fungsi  Bangunan  Gedung  yang  dapat  dibangun  pada  lokasi  yang  bersangkutan;  (b) ketinggian  maksimum  bangunan  gedung  yang  diizinkan;  (c)  jumlah  lantai/lapis bangunan  gedung  di  bawah  permukaan  tanah  dan  KTB  yang  diizinkan;  (d)  Garis Sempadan  dan  jarak  bebas  minimum  Bangunan  Gedung  yang  diizinkan;  (e)  KDB maksimum yang diizinkan; (f) KLB maksimum yang diizinkan; (g) KDH minimum yang diwajibkan; (h) KTB maksimum yang diizinkan; dan (i) jaringan Utilitas kota. Namun bangunan  gedung  sekolah  pada  jenjang  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  yang  terletak diwilayah  tengah  kota  rentan  akan  adanya  kebisingan  karena  letak  sekolah  berada diwilayah padat kendaraan, sehingga upaya menyelesaian permasalahan tersebut oleh pihak  sekolah  yaitu  dengan  menempatkan  ruang  kelas  pada  daerah  belakang  sekolah sehingga akan terhindar dari suara bising kendaraan yang berlalu lalang.
Sebagai  bangunan  gedung  yang  layak  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan pendidikan, bangunan gedung sekolah perlu memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2007. Sebagai persyaratan  keselamatan  bagi  peseta  didik,  pada  jenjang  SMP  di  Kota  Tasikmalaya, sekolah- sekolah yang ada memiliki struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh serta  bangunan  dilengkapi  sistem  proteksi  pasif  dan/atau  proteksi  aktif  untuk pencegahan  bahaya  kebakaran,  Bangunan  gedung  sekolah  juga  menambahkan pegangan yang aman untuk setiap tangga yang ada disekolah, dan adanya peringatan bahaya pada fasilitas yang dapat menimbulkan bahaya (kecelakaan) pada peserta didik dan beberapa sekolah memiliki jalur evakuasi.
Selain  adanya  persyaratan  keselamatan,  bangunan  gedung  sekolah  juga  dapat dikatakan  layak  apabila  memenuhi  persyaratan  kesehatan  sesuai  dengan  Peraturan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2007. Bangunan gedung SMP di Kota Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan sanitasi dan sirkulasi yang baik. kondisi Sanitasi Sekolah dari jumlah 406 sanitasi yang ada di Kota Tasikmalaya,  terdapat 16 sanitasi dalam kondisi rusak atau 3,91% dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam mempertahankan lingkungan  yang  sehatan  bagi  peserta  didik,  pada  bangunan  gedung  sekolah  pada semua SMP yang ada di Kota Tasikmalaya sudah dikengkapi dengan tenpat cuci tangan disetiap kelas, hingga saat ini tempat cuci tangan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya berjumlah 816 unit. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya yang dapat memenuhi persyaratan kesehatan disekolah yaitu adanya sirkulasi udara yang memadai, hasil penelitian menunjukan bahwa sirkulasi yang ada di SMP Kota Tasikmalaya sudah sepenuhnya dalam kondisi layak.
Kelayakan  bangunan  sekolah  dalam  Peraturan  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007, bangunan gedung harus dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum  1300  watt,  kualitas  bangunan  gedung  minimum  permanen  kelas  B,  dan Bangunan  gedung  dilengkapi  izin  mendirikan  bangunan  dan  izin  penggunaan  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.      Pada  jenjang  SMP  di  Kota Tasikmalaya bahwa 16 sekolah atau 21% dari total keseluruhan SMP yang ada di Kota Tasikmalaya  memiliki  daya  listrik  dibawa  standar  minimal  khususnya  pada  sekolah swata, sementara itu untuk presentasi kelayakan bangunan gedung sekolah semua SMP di Kota Tasikmalaya dalam kondisi sangat baik atau kualitas bangunan gedung bernilai A.

## Standar Untuk Sarana dan Prasarana
Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada  jenjang  SMP  di  Kota Tasikmalaya  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  24 Tahun 2007 diantaranya yaitu adanya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS,  jamban,  gudang,  ruang  sirkulasi  dan  tempat  olahraga/  Tempat  bermain  sebagai penunjang  dalam  proses  pendidikan.  Berikut  merupaka  data  kelengkapan  sarana  dan prasarana pendidikan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya.
Pada ruang perpustakaan, dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya, terdapat 11 sekolah yang belum memiliki perpustakaan atau 14,47%. Kemudian ruang laboratorium IPA dan laboratorin komputer terdapat 16 sekolah dan 28 sekolah yang belum memiliki ruang  laboratorium  IPA  maupun  komputer  atau  21,05%  dan  36,8%  sekolah  di  Kota Tasikmalaya belum belum memiliki ruang laboratorium IPA maupun komputer. Selain itu, terdapat 1 sekolah yang belum memiliki ruang kemahasiswaan OSIS dan 2 sekolah belum memiliki gudang sekolah. Sehingga disimpulkan bahwa pemerataan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya masih kurang merata.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya  Tahun  2020/2021  dibeberapa  sekolah  dalam  kondisi  rusak,  diantaranya ruang  perpustakaannya  dan  Laboratorium  IPA.  Pada  ruang  perpustakaan  terdapat  6 sekolah  pada  jenjang  SMP  memilki  ruang  perpustakaan  dalam  kondisi  rusak  dan  2 sekolah pada jenjang SMP memilki ruang laboratorium dalam kondisi rusak.   Sementara itu,  untuk  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  berupa  ruang  kelas,  SMP negeri maupun swasta di Kota Tasikmalaya sudah 100% dalam kondisi layak, itu artinya ruangan kelas tersebut dapat digunakan siswa dalam melakukan kegiatan pendidikan dengan  nyaman.  Pada  jamban  sekolah  terdapat  31  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  yang memilki  jamban  dalam  kondisi  rusak  dan  terdapat  4  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  yang memilki  ruang  UKS  dalam  kondisi  rusak.      Namun  untuk  kelengkapan  sarana  dan prasarana pendidikan berupa tempat beribadah, ruang konseling, ruang OSIS, gudang, dan ruang olahraga dalam kondisi baik.
Selaras  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dikemukakan  oleh  Indrawan  (2019) bahwa  sarana  dan  prasarana  pendidikan  belum  merata  pada  setiap  sekolah.  sarana prasarana  pendidikan  pada  MTs  Al  Ihsaniyah  Palembang  belum  memenuhi  kriteria standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbanding terbalik dengan sarana dan  prasarana  pendidikan  pada  MTs  Aisyiyah  1  Palembang  yang  telah  memenuhi kriteria  standar  minimal,  terlihat  pada  hasil  observasi  bahwa  ruang  belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang konsling, ruang UKS, gudang, tempat bermain/berolahraga, tempat beribadah, jamban siswa dan guru, serta sumber  belajar  lainnya  sehingga  telah  memenuhi  standar  minimum  yang  ditetapkan oleh pemerintah.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ketercapaian  standar  sarana  dan  prasarana pendidikan  pada  jenjang  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  pada  jumlah  minimal  satuan pendidiakan,  ketercukupan  lahan,  kelayakan  bangunan  gedung,  dan  kelengkapan sarana  dan  prasarana  lainnya  belum  sesuai  dengan  standar  sarana  dan  prasana pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  jumlah  satuan  pendidikan  melebihi  standar  jumlah maksimum  rombongan  belajar,  Lahan  bangunan  yang  ada  kurang  dari  standar minumum  dan  Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  lainnya  belum  semua memenuhi  standarnya,  Namun  kelayakan  bangunan  gedung  sudah  dapat  memenuhi standar tata bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

## KESIMPULAN
Implementasi  Kebijakan  Standar  Sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah masih belum terpenuhi  sesuai  dengan  PERMENDIKBUD  Nomor  24  Tahun  2007  diantaranya  yaitu ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, peralatan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
laboratorium, peralaran olah raga, dan peralatan kesenian. Beberapa ruangan yang ada disekolahpun  dalam  kondisi  rusak  hal  ini  karena  tidak  terkelolanya  sarana  dan prasarana pendidikan di sekolah dengan baik. Selain ruangan, beberapa sekolah tidak memiliki  peralatan  penunjang  kegiatan  pendidikan  seperti  peralatan  laboratorium komputer yang masih terbatas, buku perpustakaan yang masih terbatas dan peralatan laboratorium IPA yang tidak lengkap. Sebagian peralatan di beberapa sekolahpun dalam kondisi  tidak  dapat  digunakan  atau  rusak,  hal  ini  karena  tidak  terawatnya  fasilitas pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Penyebab dari tidak terkelolanya fasilitas Pendidikan  yang  ada  di  sekolah  yaitu  karena  sumber  daya  manusia  yang  ada  masih kurang sehingga adanya ketidakmaksimalan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.  Meskipun  pelaksanaan  kebijakan  standar  sarana  dan  prasarana pendidikannya  telah  diberi  petunjuk  pelaksanaan  maupun  petunjuk  teknis  dalam melaksanakan  kebijakan  namun  pelaksanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  di sekolah  belum  dapat  mencakup  pengelolaan  secara  keseluruhan  karena  pengelolaan sarana  dan  prasarana  pendidikan  SMP  di  Kota  Tasikmalaya  lebih  mengedepankan infrasturkrur.

## REFERENSI:
Akromusyuhada, Akhmad. 2019. Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA. Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 4 No. 1 Mei 2019.
Firdausi,  Mustika.  Dkk.  2020.  Analisis  Kebijakan  Dan  Pengelolaan  Pendidikan  Dasar terkait Kebijakan Standar Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Halm 158-163.
Hayati,  Astita.  2020.  Evaluasi  Standar  Sarana  Dan  Prasarana  Laboratorium  Ipa  Di Sekolah  Model  Sma  Negeri  7  Bengkulu  Selatan.  Jurnal  Manajemen  Pendidikan, Vol (2) 2020.
Indarwan. 2019. Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan  Prasarana  Pada  MTs  Al-Ihsaniyah  dan  MTs  Aisyiyah  1  Palembang.  STUDI MANAGERIA, Vol. 1, No. 2 Desember 2019.
Soedarmo,  U.  R  &  Rosdiana,  F.,.  2019.  Sistem  Penjaminan  Mutu  dalam  Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model dan Sekolah Imbas. Manajemen Pendidikan, 3(1), 1 – 6.
Saidah, N. (2019). Pengertian , Proses Administrasi Sarana dan Prasarana. Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung. PT Remaja Rosdakarya

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Putri Mutiara Rakista http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6202 Page 31-41
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Megasari, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5 Bukittinggi. Jurnal Administrasi Pendidikan, 2(1), 636 – 831.
Mulyaningsih.  Sri.  Dkk.  2020.  Analisis  Kebutuhan  Lahan  Dan  Bangunan  Untuk Pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan  Sarana  Prasarana.  Jurnal  Tata  Kelola Pendidikan p-ISSN 2746-8895| e-ISSN 2746-8909 https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp
Winters, J. V. 2011. Human Capital, Higher Education Institutions, And Quality of Life. Journal of Regional Science and Urban Economics, (Online). 41 (5): 446- 454, (http://www.science direct.com)