## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia

## Analysis of Gender Equality on Employment in Indonesia
Yeni Nuraeni 1 , Ivan Lilin Suryono 2
1,2 Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia
Email: yeninur@hotmail.com 1 , ivanlilins@yahoo.com 2 Diterima: 03 Februari 2021 Direvisi: 13 Juni 2021 Disetujui: 29 Juni 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i1.134
Abstrak: Permasalahan  kesetaraan  gender  dalam  bidang  ketenagakerjaan  masih  banyak diperbincangkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Walaupun berbagai perlindungan telah diupayakan  melalui  produk-produk  hukum  internasional  maupun  nasional  namun  latar  belakang budaya  di  suatu  negara  akan  tetap  berperan  penting  dalam  upaya  mencapai  kesetaraan  gender dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat kesetaraan gender yang di  Indonesia  dan  tantangan  dalam  mencapai  kesetaraan  gender  di  bidang  ketenagakerjaan. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  primer  melalui Focus Group  Discussion (FGD).  Hasil  penelitian  menunjukkan  ketimpangan  gender  masih  terjadi  di Indonesia,  namun  seiring  waktu  ketimpangannya  semakin  mengecil,  artinya  kesempatan perempuan dan laki-laki semakin sama. Namun untuk meningkatkan kesetaraan gender masih ada beberapa  hambatan  secara  institusi  maupun  sosial  budaya,  seperti  ketiadaan  kesepakatan  antara pekerja  perempuan  dengan  pengusaha  terhadap  kesetaraan  gender  di  tempat  kerja,  peraturan kesetaraan  gender  masih  kurang  optimal  ditegakkan,  masih  rendahnya  kesadaran  dari  pekerja terhadap hak-haknya, serta rendahnya posisi tawar pekerja perempuan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan  kesetaraan  gender  dengan  meningkatkan  penegakan  hukum  berkaitan  dengan kesetaraan  gender  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  melibatkan  koordinasi  antara  pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu meningkatkan kesadaran  atas  hak  kesetaraan  gender  angkatan  kerja  perempuan  dan  memberikan  perlindungan sosial bagi pekerja perempuan di sektor informal.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Pekerja Perempuan, Kesetaraan Gender, Kesenjangan Upah.
Abstract: The  issue  of  gender  equality  in  the  field  of  employment  is  still  widely  discussed  in  various countries,  including  Indonesia.  Although  various  protections  have  been  sought  through  international  and national  legal products,  the  cultural  background  in  a  country  will  still  play  an  important  role  in  efforts  to make  gender  equality  in  employment.  The  research  aim  is  to  analyze  the  level  of  gender  equality  on employment in  Indonesia  and  the  challenges  in  achieving  gender  equality  in  employment.  This  study  uses qualitative analysis with primary data collection through Focus Group Discussion (FGD). The results of the study show that gender inequality still occurs in Indonesia, but over time the inequality is getting smaller, meaning that the opportunities for women and men are getting equal. However, to improve gender equality, there are still some institutional and sociocultural obstacles, such as the lack of agreement between women workers  and  employers  on  gender  equality  in  the  workplace,  gender  equality  regulations  are  still  not optimally  enforced,  workers'  awareness  of  their  rights  is  still  low,  and  bargaining  position  of  women workers. For this reason, the government needs to improve gender equality by increasing law enforcement related  to  gender  equality  in  employment  by  involving coordination between  the  central  and  local governments  in  strengthening  the  labor  inspection  system.  In  addition  to  raising  awareness  of  the  gender equality rights of the female workforce and providing social protection for women workers in the informal sector.
Keywords : Employment, Female Worker, Gender Equality, Wage Gap.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Konsep  gender  lahir  akibat  dari  proses  sosiologi  dan  budaya  yang  berkaitan  dengan pembagian  peranan  dan  kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  sebuah  lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap peran sosial perempuan jauh tertinggal dan bersifat pasif dibandingkan dengan laki-laki dan hal ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi akibat adanya  konstruksi  budaya (Qori,  2017) .  Budaya  dan  norma  yang  berlaku  pada  sebagian masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pekerja perempuan lebih banyak  dipekerjakan  di  sektor  domestik  dibandingkan  di  sektor  publik,  meskipun  setiap perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih menjalani peran di sektor domestik maupun di sektor publik (KPPPA, 2018) .
Pertumbuhan  ekonomi  meningkatkan  kesempatan  kerja  tetapi  tidak  dapat  dengan sendirinya mengurangi ketimpangan gender. Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih  merupakan  isu dan permasalahan  yang  sering terjadi. Perbedaan  antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan waktu di rumah, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan,  pembatasan  sosial-budaya,  segregasi  sektoral  dan  pekerjaan,  migrasi  laki-laki, dan  akses  ke  input  produktif,  semuanya  mengarah  pada  ketimpangan  gender  dalam  partisipasi pekerjaan  yang  layak (Mehrotra  &  Sinha,  2017) .  Masih  terjadinya  ketimpangan  gender  di Indonesia  khususnya  di  bidang  ketenagakerjaan  dapat    ditunjukkan  dengan  lebih  rendahnya akses  perempuan  terhadap  pasar  kerja  dibandingkan  dengan  laki-laki  dan  kecenderungan perempuan bekerja mendapatkan upah yang lebih kecil dari pekerja laki-laki (Ari, 2017) . Data  menunjukkan  perbandingan  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  antara perempuan dan laki-laki di Indonesia pada tahun 2017 adalah 50.89 : 82,51 (BPS,2017) , hal ini menunjukkan  TPAK  perempuan  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  TPAK  laki-laki.  Hal  ini berbanding  terbalik  dengan  perbandingan  jumlah  penduduk  perempuan  dan  laki  yang  berusia 15 tahun ke atas yaitu sebesar 96,7 Juta : 95,88 Juta (BPS,2017) . Dari data-data tersebut dapat menunjukkan  bahwa  47,24  juta  perempuan  usia  produktif  di  Indonesia  tidak  aktif  secara ekonomi (Scholastica,  2018) .  Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  di  sebagian  besar  negara berkembang, ketimpangan TPAK antara laki-laki dan perempuan sudah umum terjadi (Verick, 2018) .
Salah satu penyebab masih rendah TPAK perempuan di Indonesia adalah faktor budaya dan  norma  yang  masih  berlaku  di  sebagian  besar  masyarakat  yaitu  peran  tradisi  lebih  penting dari  peran  transisinya  sehingga  perempuan  memiliki  kecenderungan  untuk  tetap  di  rumah  dan merasa  bertanggung  jawab  untuk  mengurus  keluarga  di  rumah,  sehingga  menolak  untuk memasuki pasar kerja. Perempuan bisa memiliki dua peran yaitu peran tradisi sebagai istri, ibu dan  pengelola  rumah  tangga  juga  bisa  memiliki  peran  transisi  yaitu  sebagai  tenaga  kerja, anggota  masyarakat  dan  partisipan  pembangunan (Dwi,  2017) .  Di  sebagian  wilayah  Indonesia masih  berlaku  norma  di  mana  penghargaan  masyarakat  terhadap  perempuan  yang  mengurus anak  dan  suami  di  rumah  lebih  tinggi  dibandingkan  penghargaan  yang  diberikan  terhadap perempuan yang memiliki karier di luar rumah (Azmi et al., 2012) . Faktor lain yang tidak kalah penting pengaruhnya adalah masih rendahnya tingkat  pendidikan dan keterampilan perempuan Indonesia  untuk  dapat  memasuki  pasar  kerja  serta  masih  banyak  terjadi  pernikahan  dini (Scholastica, 2018) .
Polemik lain yang banyak ditemukan adalah berkaitan dengan peran perempuan dalam penciptaan  pendapatan.  Perempuan  mempunyai  keterbatasan  dalam  perekonomian  karena adanya  diskriminasi  gender  dalam  pasar  tenaga  kerja.  ILO  menunjukkan  bahwa  status  dan formalitas  pekerjaan  berperan  penting  dalam  terjadinya  diskriminasi  gender (ILO,  2013) . Perempuan  sering  kali  harus  dihadapkan  pada  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  peraturan kesetaraan gender ketika mereka memasuki dunia kerja. Diskriminasi sering kali masih dialami oleh  pekerja  perempuan  di  Indonesia  baik  itu  berkaitan  dengan  proses  rekrutmen  pegawai sampai  perbedaan  dalam  penerimaan  upah  antara  pekerja  laki-laki  dan  perempuan (KPPPA,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
2018) .  Dalam  penerimaan  upah,  terjadi  kesenjangan  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  laki-laki dan perempuan yang memiliki jabatan, tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang sama di perusahaan.  Diskriminasi  menjadi  penyebab  utama  kesenjangan  upah  riil  menurut  gender, terutama  pada  penerima  upah  yang  rendah.  Fakta  ini  menunjukkan  kurangnya  penghargaan terhadap  keterampilan  perempuan  di  pasar  kerja (Hennigusnia,  2014) .  Selain  itu  pekerja perempuan sulit untuk mencapai jabatan yang sama dengan laki-laki baik di negara berkembang seperti Indonesia maupun di negara maju (Kercheval et al., 2013) .
Masih  terjadinya  diskriminasi  gender  dalam  bidang  ketenagakerjaan  disebabkan  masih terdapat  keyakinan  yang  salah  dalam  masyarakat  berhubungan  dengan  konsep  marginalisasi, subordinasi,  stereotip, violence dan  beban  kerja (Putri  &  Fita,  2020) .  Berdasarkan  banyaknya permasalahan  kesetaraan  gender  di  bidang  ketenagakerjaan  termasuk  di  Indonesia,  maka penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran dan melakukan analisis terhadap sejauh mana kesetaraan  gender  di  bidang  ketenagakerjaan  sudah  ditegakkan,  dan  upaya  apa  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan  kesetaraan  gender  dalam  bidang ketenagakerjaan.

## Metode
Berdasarkan  kategori  dari  jenis  masalah  yang  dibahas,  teknik  yang  digunakan  serta pemilihan  tempat  dan  waktu,  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  deskriptif  di mana  memiliki  tujuan  untuk  mengungkapkan  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat  perempuan  Indonesia  khususnya  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan.  Penelitian  ini menggunakan  data  yang  bersumber  dari  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  proses  penelaahan terhadap  pustaka  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Adapun  data  primer  yang digunakan dalam penelitian ini diperolah melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD).

## Hasil dan Pembahasan

## a. TPAK Perempuan di Indonesia
Konsep  laki-laki  yang  wajib  mencari  nafkah  dan  perempuan  mengurus  rumah  tangga, merupakan salah satu penyebab masih sangat rendahnya rasio TPAK perempuan Indonesia yaitu di  bawah  1  dan  lebih  rendah  dari  TPAK  laki-laki.  Dari  nilai  rasio  TPAK  tersebut  dapat menunjukkan masih belum tercapainya kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan antara laki- laki  dan  perempuan.  Meskipun  demikian  perempuan  bekerja  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi terus meningkat walaupun proporsinya masih lebih kecil dibandingkan laki- laki.  Perempuan  terdorong  untuk  lebih  dapat  mengekspresikan  dirinya  dengan  berpartisipasi  di pasar kerja agar dapat membantu suami mendapatkan penghasilan tambahan (Dwi, 2017) . Secara  global  TPAK  perempuan  dari  1990  sampai  2010  mengalami  stagnasi,  dengan kondisi TPAK perempuan lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Di mana hanya 50 persen dari jumlah perempuan didunia yang menjadi tenaga kerja mendapat upah, sedangkan pada laki-laki lebih dari 75 persen. Kondisi tersebut diduga adanya permintaan akan pekerja  berketerampilan rendah  berdampak  pada  TPAK  secara  umum (Schifman  et  al.,  2019) .  Kondisi  di  Indonesia menunjukkan hal  yang sama, selama dua dekade  rata-rata TPAK laki-laki berada di sekitar 84 persen, sementara perempuan sekitar 50 persen. Pada 2018 menunjukkan  83 dari 100 laki-laki menjadi angkatan kerja, sementara perempuan hanya 52 dari 100 (KPPPA, 2019) .
Perempuan  yang  menjadi  pekerja  rumah  tangga  dan  tidak  berbayar  memberi  peran signifikan terhadap rendahnya TPAK perempuan, karena mereka keluar dari angkatan kerja dan tidak  termasuk  dalam  pengukuran  TPAK (Schifman  et  al.,  2019) . Schaner  &  Das,  (2016) menemukan  bahwa  perempuan  yang  usia  muda  di  daerah  perkotaan  mengalami  peningkatan partisipasi  angkatan  kerja  mereka  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  sebagian  besar  melalui pekerjaan  berupah,  sementara  di  daerah  pedesaan  telah  mengurangi  partisipasi  angkatan  kerja mereka, sebagian besar dengan memilih keluar dari pekerjaan informal yang tidak dibayar.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan aspek ekonomi dan sosial budaya, stagnasi TPAK perempuan bukan berarti hal  yang  buruk.  Menurut  Oey  dalam (Vibriyati,  2013) ,  TPAK  perempuan  berbanding  lurus dengan kemiskinan. TPAK perempuan  yang menurun, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dari pendapatan laki-laki sebagai kepala  keluarga,  sehingga  perempuan  tidak  perlu  masuk  ke  pasar  kerja.  Dengan  kondisi ekonomi  yang  terpenuhi  dan  seiring  meningkatnya  pendidikannya  maka  perempuan  memilih keluar  dari  angkatan  kerja  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Hal  ini  sebagaimana  disajikan  pada Gambar 1 .
Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia Sumber : Scholastica (2018)
Keberhasilan  Keluarga  Berencana  diduga  juga  dapat  menurunkan  TPAK  perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan yang memiliki jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan banyaknya  waktu  yang  harus  dialokasikan  untuk  mengurus  dan  mendidik  anak  sehingga  tidak dapat  memasuki  pasar  kerja,  demikian  juga  sebaliknya  dengan  memiliki  jumlah  anak  yang sedikit,  banyak  besar  peluang  bagi  perempuan  untuk  dapat  memasuki  pasar  kerja (Vibriyati, 2013) .  Berdasarkan  hasil Data  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI) dari  tahun 2002 sampai tahun 2012, nilai TFR di Indonesia stagnan di angka 2,6 baru menurun pada survei SDKI tahun 2017 menjadi 2,4 yang artinya dalam masa reproduksi perempuan Indonesia dapat melahirkan  rata-rata  2,4  anak. Gambar  1 menunjukkan  perbandingan  nilai  TPAK  perempuan dan  laki-laki  di  Indonesia.  Pada  tahun  2017  terlihat  nilai  TPAK  perempuan  sedikit  meningkat dengan menurunnya nilai TFR.
Indonesia dapat masuk dalam peringkat 10 besar dalam kesetaraan gender di antara negara- negara  Asia.  Kesetaraan  gender  menggunakan  empat  indikator  yaitu  ekonomi,  pendidikan, kesehatan dan politik. Gambar 2 menunjukkan bahwa skor yang tinggi adalah bidang pendidikan dan  kesehatan,  yang  berarti  keterlibatan  perempuan  dalam  menyelesaikan  pendidikan  tertinggi hampir  sama  dengan  laki-laki.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  bidang  kesehatan,  namun  berbeda dengan bidang ekonomi yang menunjukkan kesetaraan gender dengan skor rendah. Terlebih lagi kesetaraan gender dalam bidang politik paling rendah, bahkan di bawah dari rata-rata global. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 2. Skor Kesetaraan Gender Negara-negara di Asia Tenggara Tahun 2017 Sumber : Katadata, (2018a)

## b. Kesenjangan Upah Antara Pekerja Perempuan dan Laki-laki
Kesenjangan  upah  yang  diterima  laki-laki  dan  perempuan  masih  terjadi  di  Indonesia. Walaupun upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan meningkat dari  tahun  ke  tahun  karena  didorong  oleh  regulasi  kewajiban  penerapan  upah  minimum,  tetapi upah pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan upah yang diterima pekerja perempuan. Dilihat dari rasio upah perempuan terhadap laki-laki terjadi peningkatan menuju kesetaraan gender.
Dengan  adanya  regulasi  berkaitan  dengan  kewajiban  perusahaan  membayar  upah minimum,  mengakibatkan  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  laki-laki  dan  perempuan  memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun secara umum upah yang diterima oleh  perempuan  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  tetapi  tetap  masih  lebih  rendah  dari  upah yang diterima oleh pekerja laki-laki, hal ini menunjukkan kesenjangan upah berdasarkan gender masih terjadi. Nilai gap upah laki-laki dan perempuan menunjukkan nilai yang terus meningkat. Gambar 3 menunjukkan kesetaraan gendar masih belum terjadi dalam hal pemberian upah bagi laki-laki dan perempuan. Selama periode 2015-2017 terlihat gap upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki semakin membesar. Pada Agustus 2015 gap masih sekitar 300 ribu, namun kondisi Agustus gapnya menjadi lebih dari 600 ribu rupiah. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 3 .
Gambar 3. Rata-rata Upah Per Bulan Buruh/Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber : Prakoswa, (2018)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sebagian  besar  pekerja  perempuan  bekerja  di  sektor  informal  serta  tidak  memiliki perlindungan  sosial  yang  memadai  sehingga  rentan  terhadap  terjadinya  pelanggaran  hukum  di tempat kerja berupa diskriminasi, kekerasan fisik, eksploitasi bahkan perdagangan manusia, dari segi upah pun pekerja perempuan hanya mendapat rata-rata 30 persen lebih rendah dibandingkan upah  rata-rata  pekerja  laki-laki (Syaifuddin,  2018) .  Salah  satu  yang  penyebab  rendahnya  upah yang diterima pekerja perempuan adalah karena sebagian besar pekerja perempuan hanya dapat mengisi  lapangan  kerja  di  sektor  informal (Vibriyati,  2013) . Perempuan  mempunyai  beberapa hambatan  untuk  berpindah  dari  pasar  kerja  informal  ke  pasar  formal  yaitu  peran  dan  tanggung jawab  kerumahtanggaan,  status  subordinat  perempuan  dalam  relasi  gender,  dan  sikap  patriarki terhadap  partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  masyarakat (ILO,  2012) .  Dua fenomena  yang  masih  terjadi  adalah  masih  terjadi  perbedaan  rata-rata  penghasilan  yang didapatkan  oleh  pekerja  perempuan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  penghasilan  pekerja  laki- laki dan masih terpilahnya berdasarkan gender berkaitan dengan jenis pekerjaan perempuan dan laki-laki.
Selain faktor pendidikan, yang berpengaruh pada besarnya upah yang diterima perempuan, faktor  lainnya  adalah  kesempatan  bagi  pekerja  perempuan  untuk  memilih  lapangan  kerja  dan jenis  pekerjaan  yang  tersedia  serta  memperoleh  peluang  dalam  mendapatkan  status  pekerjaan. Sektor  jasa  perdagangan  dan  jasa  kemasyarakatan,  sosial  dan  perorangan  merupakan  lapangan kerja  yang  paling  banyak  terbuka  bagi  perempuan (Hakim,  2011) .  Adapun  tenaga  usaha perdagangan  merupakan  jenis  pekerjaan  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  perempuan, Sedangkan  status  pekerjaan  yang  banyak  disandang  oleh  pekerja  perempuan  adalah  sebagai buruh/karyawan  dan  pekerja  yang  tidak  dibayar (BPS,  2018) .  Lapangan  pekerjaan,  jenis pekerjaan  serta  status  pekerjaan  yang  lebih  banyak  terbuka  bagi  pekerjaan  perempuan  itu  pada umumnya  memberikan  standar  upah  yang  relatif  lebih  kecil  karena  dianggap  memiliki produktivitas  yang  rendah.  Adapun  bagi  pekerja  laki-laki  lebih  terbuka  untuk  bekerja  di  sektor yang  padat  modal  dengan  jabatan  sebagai  tenaga  profesional,  teknisi  dan  pimpinan  yang tentunya memiliki standar upah  yang lebih tinggi karena dianggap memiliki produktivitas  yang tinggi  juga.  Perempuan  yang  memasuki  pasar  kerja  pada  umumnya  jenjang  kariernya  tidak secepat  laki-laki  baik  bagi  mereka  yang  bekerja  di  sektor  formal  maupun  informal,  dalam pengembangan  karier  seorang  karyawan  perlu  dipahami  oleh  semua  pihak  bahwa  penerapan kesetaraan  gender  sangatlah  penting (Ainun,  2018) .  Menurut World  Bank  (2012) ,  dengan menghilangkan  hambatan  yang  mencegah  perempuan  untuk  bekerja  di  pekerjaan  atau  sektor tertentu  akan  memiliki  efek  mengurangi  kesenjangan  produktivitas  antara  pekerja  laki-laki  dan perempuan hingga sepertiga sampai setengahnya.
Data BPS tahun 2017 menunjukkan terdapat tiga sektor yang memberikan standar rata-rata upah/gaji  tertinggi  yaitu  pertambangan  sebesar  4,4  juta/bulan,  sektor  listrik,  gas  &  air  sebesar Rp.  3,92  juta/bulan  serta  sektor  jasa  keuangan  sebesar  Rp.  3,87  juta/bulan.  Ironisnya,  jumlah pekerja perempuan pada sektor-sektor tersebut masih sedikit dibandingkan dengan pekerja laki- laki. Pada Gambar 4 menunjukkan pekerja perempuan di sektor pertambangan sebanyak 115.063 orang  atau  8,9  persen  dari  pekerja  laki-laki  (1,28  juta  orang).  Pada  sektor  listrik,  air,  dan  gas sebanyak 46.449 orang atau 13 persen dari pekerja laki-laki (347,42 ribu orang), sedangkan pada sektor jasa keuangan cukup banyak sebesar 1.091.838 orang atau 41 persen dari pekerja laki-laki 2,66  juta  orang).  Secara  jumlah  banyak  perempuan  bekerja  pada  sektor  perdagangan,  restoran dan  hotel,  sektor  pertanian  dan  sektor  jasa  kemasyarakatan.  Pada  sektor  tersebut  pekerja perempuan memperoleh upah yang rendah. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 4. Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan 9 Sektor Lapangan Kerja Tahun 2017 Sumber : Prakoswa, (2018)
Perempuan  dalam pasar kerja  menjadi  korban  struktur  ekonomi  yang  mengakibatkan perempuan harus masuk dalam sektor informal dengan upah yang rendah,  ketidakjelasan aturan kerja, penggajian yang tidak proporsional, jaminan kesehatan yang kurang memadai, dan hukum tidak  menyentuh  pada  sektor  informal (Sofiani,  2017) .  Perempuan  secara  individu  mempunyai keterbatasan  dalam  hal  pendidikan,  pengalaman  dan  ketrampilan  kerja,  kesempatan  kerja  serta faktor biologis menyebabkan perempuan hanya bisa memasuki lapangan pekerjaan yang berupah murah,  sehingga  kemungkinan  besar  mengalami  eksploitasi (Sofiani,  2010) . Perempuan  pada umumnya  dianggap  lebih  cocok  untuk  bekerja  pada  jenis  pekerjaan  yang  membutuhkan kesabaran  dan  ketelatenan  serta  tidak  membutuhkan  tidak  membutuhkan  kekuatan  fisik  yang berat (Daulay,  2016) .  Keterbatasan  pekerja  perempuan  untuk  memperoleh  peluang  mendapat pekerjaan  yang  luas  adalah  terkait  dengan  keterbatasan  modal  yang  dimiliki  oleh  pekerja perempuan.  Peran  serta  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat  serta  pemerintah  sangatlah penting  dalam  rangka  pengembangan  diri  bagi  pekerja  perempuan  sehingga  dapat  terwujud keadilan dan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan (Effendi & Devi, 2018) .
Peluang  pasar  tenaga  kerja  perempuan  diera  revolusi  Industri  4.0  semakin mengkhawatirkan.  Dengan  makin  tingginya  sistem  otomatisasi  yang  diterapkan  oleh perusahaan,  akan  mengakibatkan  hilangnya  jenis  pekerjaan  yang  bersifat  administratif  yang justru paling banyak dimasuki oleh pekerja perempuan. Di bidang sains, teknologi,  teknik dan matematika  ( science,  technology,  engineering,  and  math / STEM )  yang  diperkirakan  akan mengalami  pertumbuhan  sangat  pesat  dalam  lima  tahun  mendatang  khususnya  dibidang komputer  dan  matematika  justru  kurang  dapat  terwakili  oleh  pekerja  perempuan.  Tingkat partisipasi perempuan Indonesia di masa menjalani STEM sebenarnya tergolong tinggi, namun dalam  dunia  kerja  jumlah  partisipasi  perempuan  yang  bekerja  di  bidang  STEM  masih  sedikit ( Gambar  5 ).  Perempuan  tidak  tertarik  untuk  bekerja  di  bidang  STEM  bisa  disebabkan  adanya anggapan lingkungan kerja  yang akan banyak dominasi  laki-laki serta adanya  stereotip  gender ketika mencari kerja. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 5 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 5. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan dan Dunia Kerja di Bidang STEM Sumber : Katadata, (2018b)
Guna mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM peran orang tua dan pemerintah sangat  penting,  begitu  pula  dukungan  sekolah  dan  institusi  pendidikan  untuk  memberikan kesempatan  lebih  luas  kepada  perempuan  melanjutkan  pendidikannya  di  bidang  STEM  dan memberikan  wawasan  kesempatan  kerja  yang  terbuka  bagi  perempuan  di  bidang  STEM khususnya dalam menyambut era industri 4.0.

## c. Jumlah Tenaga Kerja Perempuan di luar negeri
Di  dorong  oleh  kondisi  semakin  terbatasnya  kesempatan  kerja  di  dalam  negeri,  minat untuk  melakukan  migrasi  ke  luar  negeri  dalam  mencari  pekerjaan  semakin  meningkat. Pendorong utama tenaga kerja di Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri, adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan kalau bekerja di dalam negeri. Pekerja Migran  Indonesia  (PMI)  merupakan  sebutan  bagi  angkatan  kerja  Indonesia  yang  memperoleh peluang bekerja di luar negeri. Data menunjukkan PMI laki-laki ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan PMI perempuan khususnya di sektor informal/ pengguna perseorangan (Santika et al.,  2012) .  Sekitar  80  persen  pekerja  migran  adalah  perempuan,  sebagian  besar  bekerja  di perekonomian  informal  sebagai  pekerja  rumah  tangga.  Pekerja  migran  sebagian  besar  berasal dari  keluarga  miskin  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  rendah  (hanya  pendidikan  dasar), bahkan beberapa tidak memiliki pendidikan formal atau pelatihan keterampilan (ILO, 2012) . Perlindungan  hukum  terhadap  PMI  khususnya  perempuan  masih  kurang  memadai. Payung hukum yang mengatur secara rinci berkaitan dengan aturan dan persyaratan pelaksanaan penempatan  PMI  ke  negara  tujuan  belum  tersedia.  Hak-hak  PMI  perempuan  yang  bekerja khususnya  di  sektor  informal  belum  terdapat  dalam  UU  Ketenagakerjaan  sehingga  belum memiliki  perlindungan  hukum  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di  bidang  ketenagakerjaan. Perumusan  yang  lebih  jelas  berkaitan  dengan  tujuan  penempatan  PMI  perlu  dilakukan  dengan didukung oleh kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap gender dalam penempatan  PMI  perempuan.  Diperlukan  upaya  dari  pihak  pengguna  maupun  agen  penyalur untuk  mengurangi  kemungkinan  penyimpangan  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  berbagai pihak.

## d. Dasar Hukum Kesetaraan Gender di Bidang Ketenagakerjaan
Pemerintah  terus  mendorong  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender  melalui  berbagai program maupun mengeluarkan produk-produk hukum dan melakukan ratifikasi terhadap produk hukum internasional. Salah satu program yang terus didorong oleh pemerintah adalah Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Di tingkat Global pemerintah Indonesia juga sudah melakukan komitmen global untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
upaya  mewujudkan  kesetaraan  gender  salah  satunya  dengan  menghadiri  Pertemuan  Konferensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk  Perempuan  IV  di  Beijing  tahun  1995  yang  dihadiri 189  negara.  Konferensi  tersebut  menyetujui  pengaplikasian  Strategi  PUG  di  Perencanaan  dan Penganggaran  Pembangunan.  Di  tingkat  Nasional  telah  dikeluarkan  Instruksi  Presiden  No.9 Tahun  2000  Tentang  Keharusan  Melaksanakan  PUG  Di  Perencanaan/Penganggaran  Di  Semua Sektor  Pembangunan.  Melalui  Inpres  ini  pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  mematuhi kesepakatan  internasional  dalam  hal  melaksanakan  PUG.  Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan kesetaraan  gender  di  bidang  ketenagakerjaan  adalah  dengan  memberikan  perlindungan  khusus kepada  pekerja  perempuan  sesuai  dengan  kekhususan  dan  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh pekerja  perempuan  yang  harus  dipahami  oleh  perusahaan  seperti  pemberian  cuti  hamil  dan melahirkan  sesuai  dengan  kodrat  perempuan.  Selain  memiliki  kekhususan  pekerja  perempuan juga  harus  dilindungi  dari  perlakuan  diskriminasi  dalam  hubungan  kerja,  pemberian  upah, tunjangan  dan  jaminan  sosial,  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri  melalui  pelatihan  serta mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan (Aulya, 2017) .
Sidang  umum  PBB  pada  tahun  1979  mencetuskan  pentingnya  pengakuan  terhadap  hak- hak  perempuan  dengan  mengadopsi  CEDAW  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Form  of Discrimination Against Women). Sidang ini membuka jalan bagi negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk melakukan ratifikasi terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984.
UUD  1945  telah  mengamanatkan  kesamaan  kedudukan  setiap  warga  negara  Indonesia dan  menentang  adanya  diskriminasi  yang  tercantum  pada  Pasal  27.  Pasal  ini  yang  menjadi landasan  bagi  UU  Ketenagakerjaan  untuk  mencantumkan  pasal-pasal  larangan  diskriminasi terhadap  pekerja  perempuan  dan  perlindungannya.  Perlindungan  hukum  tindakan  diskriminasi terhadap  pekerja  perempuan  sudah  tercantum  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  pasal  6  yang  mengatur  larangan  diskriminasi  dalam  aspek  memperoleh pekerjaan  dan  jabatan  antara  pekerja  laki-laki  dan  perempuan.  Produk  hukum  lainnya  yang berkaitan  dengan  kesetaraan  gender  di  bidang  ketenagakerjaan  adalah  Kepmenaker  No.  224 tahun 2003 berkaitan yang mengatur Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00, aturan yang harus dipatuhi antara lain pengusaha tidak boleh memperkerjakan perempuan yang kurang dari 18 tahun di malam hari begitu  juga  bagi  wanita  hamil.  Perlindungan  kesetaraan  pemberian  upah  bagi  pekerja  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan Pasal  2  ayat  2  diatur  bahwa  Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  perlakukan  yang  sama dalam  penerapan  sistem  pengupahan  tanpa  diskriminasi.  Selanjutnya  pada  ayat  3  mengatur bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  upah  yang  sama  untuk  pekerjaan  yang  sama nilainya.  Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan  berkaitan  dengan  jam  kerja,  cuti  masa haid,  cuti  hamil  dan  melahirkan  serta  hak  menyusui  anak  pada  waktu  kerja  telah  diatur  dalam UU  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2003  Pasal  76  Ayat  (1),  (2),(3)  dan  (4).  Pemberian keringanan  bagi  pekerja  perempuan  yang  tercantum  dalam  pasal  dan  ayat-ayat  tersebut berdasarkan  pertimbangan  pentingnya  peran  perempuan  dalam  menjalankan  kodratnya bereproduksi (Ngajulu, 2016) .
Hak  pekerja  perempuan  telah  dijamin  oleh  berbagai  peraturan,  undang-undang  maupun konvensi  internasional,  tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  hak  pekerja  perempuan  yang belum  dapat  dipenuhi,  hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  internal  yaitu  rendahnya  tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pekerja perempuan itu sendiri terhadap haknya, maupun faktor eksternal  yang  dapat  berupa  budaya  patriarki,  marginalisasi  dalam  bidang  pekerjaan,  konsep stereotip  terhadap  perempuan  serta  masih  kurangnya  sosialisasi (Sali,  2017) .  Peran  pemerintah juga  masih  belum  berjalan  efektif  dalam  melakukan  implementasi  peraturan  perundang- undangan  terkait  perlindungan  pekerja  perempuan.  Hal  ini  di  tandai  dengan  belum  kuatnya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan yang dilakukan oleh perusahaan terkait perlindungan hak-hak  pekerja  perempuan.  Pemerintah  melalui  pengawas  ketenagakerjaan  harus  melakukan usaha  yang  preventif  dan  represif,  namun  tindakan  represif  akan  dilaksanakan  secara  tegas terhadap perusahaan yang secara sengaja melanggar atau perusahaan yang berkali-kali mendapat peringatan (Manik, 2013) . Untuk dapat mengupayakan penegakan dan perlindungan hukum bagi pekerja  perempuan  pemerintah  perlu  meningkatkan  kerja  sama  dengan  pengusaha  dan  pekerja, serta  melakukan  pengawasan  secara  ketat  terhadap  pelaksanaan  produk-produk  hukum  yang berlaku  tentunya  dengan  tetap  memperhatikan  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan kultur berlaku pada setiap lingkungan masyarakat

## Kesimpulan
Di  era  revolusi  industri  4.0,  kesenjangan  gender  khususnya  di  bidang  ketenagakerjaan masih  terjadi,  baik  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang  termasuk  Indonesia. Terjadinya  kesenjangan  gender  di  dunia  kerja  dapat  dipengaruhi  oleh  institusi  pemberi  kerja maupun karena dipengaruhi sosial budaya. Kesenjangan gender yang dipengaruhi oleh institusi karena masih ada anggapan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja  perempuan  lebih  rendah  dari  pekerja  laki-laki,  eksklusivitas  pekerjaan  tertentu  yang dianggap  kurang  layak  dimasuki  oleh  pekerja  perempuan,  serta  stigma  yang  masih  sering melekat bahwa perempuan kurang produktif dibandingkan pekerja laki-laki.
Adapun kesenjangan gender akibat kondisi kultur/sosial karena masih menganut konsep patriarki  di  beberapa  daerah  Indonesia,  tuntutan  kepada  perempuan  untuk  mengasuh  anak  dan mengurus  keluarga  jauh  lebih  penting  dibandingkan  mencari  nafkah,  pola  asuh  orang  tua terhadap anak perempuan, serta ekspektasi sosial untuk tidak masuk ke dunia kerja.
Pemerintah  Indonesia  sudah  cukup  memberikan  upaya  perlindungan  tenaga  kerja perempuan  dan  mengurangi  kesenjangan  gender  melalui  dengan  melakukan  ratifikasi  hukum internasional  dan  membuat  produk  hukum  nasional.  Perlindungan  yang  diberikan  pemerintah melingkupi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  kebebasan  untuk  berserikat  dan  berdemokrasi  di tempat  kerja,  perlindungan  terhadap  diskriminasi  dan  perlindungan  pemenuhan  hak-hak  dasar pekerja.
Ketiadaan kesepakatan antara pekerja perempuan dan pengusaha dalam pemenuhan hak- hak perempuan merupakan salah satu hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap  pekerja  perempuan,  sehingga  masih  sering  terjadi  penyimpangan  dari  aturan  yang berlaku.  Kondisi  ini  semakin  diperburuk  dengan  minimnya  pemberian  sanksi  terhadap pelanggar peraturan perundangan. Selain itu, dari sisi pekerja perempuan tingkat kesadaran atas haknya yang masih rendah yang disebabkan karena faktor ekonomi yang lemahnya daya tawar pekerja perempuan terhadap pemberi kerja.
Upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  di  bidang ketenagakerjaan  yaitu: Pertama ,  memprioritaskan  adanya  penegakan  hukum  yang  berlaku berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perundangan  yang berlaku. Kedua , meningkatkan koordinasi  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  rangka  penegakan  hukum  untuk  meningkatkan  kesetaraan gender  di  bidang  ketenagakerjaan. Ketiga ,  memperkuat  sistem  pengawasan  agar  dengan mengupayakan  meningkatkan  jumlah,  kapasitas  maupun  kompetensi  tenaga  pengawas  agar dapat  melakukan  penegakan  hukum  dan  pemberian  sanksi  terhadap  diskriminasi. Keempat , mengupayakan  perlindungan  sosial  yang  lebih  intens  untuk  pekerja  perempuan  disektor informal  yang  lebih  rentan  terhadap  pelanggaran  kesetaraan  gender. Kelima ,  meningkatkan kesadaran  atas  hak  kesetaraan  gender  bagi  calon  pekerja  perempuan  secara  dini  sebelum memasuki  pasar  kerja  dan  bagi  pekerja  perempuan  memperkuat  pengetahuan  akan  hak-hak perempuan di dunia kerja.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Daftar Pustaka
Ainun, M. (2018). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pengembangan Karir Karyawan (Studi Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional di Pekanbaru). Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender , 17 (1), 80–95.
Ari, Y. (2017). Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Al-Maiyyah , 10 (1), 115–131.
Aulya, M. K. (2017). Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan. Jurnal Al-Maiyyah , 10 (1), 115–131.
Azmi, I. A. G., Ismail, S. H. S., & Basir, S. A. (2012). Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 58 , 298–306. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1004
BPS. (2017). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017 . Badan Pusat Statistik. BPS. (2018). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018 . Badan Pusat Statistik. Daulay, H. (2016). Buruh Perempuan Di Industri Manufaktur Suatu Kajian Dan Analisis Gender. Jurnal Wawasan , 11 (3), 1–9.
Dwi, E. W. (2017). Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender. Aspirasi: Jurnal Masalah- Masalah Sosial , 8 (2), 207–222.
Effendi, P., & Devi, R. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Pro Hukum , 7 (2), 1–8.
Hakim, L. (2011). Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal: Hasil Analisa Dan Proxy Data Sensus Penduduk. Jurnal Among Makarti , 4 (7), 20–32.
Hennigusnia. (2014). Kesenjangan Upah Antar Jender Di Indonesia : Glass Ceiling Atau Sticky Floor? Jurnal Kependudukan Indonesia , 9 (2), 83–96.
ILO. (2012). Labour and Social Trends in Indonesia 2011 Labour and Social Trends in Indonesia 2011 . International Labour Organization. Jakarta. ILO. (2013). Labour and Social Trends in Indonesia 2012: working for a sustainable and equitable economy . International Labour Organization. Jakarta. Katadata, T. R. dan P. (2018a). Kesetaraan Gender, Indonesia Masuk 10 Besar di Asia . https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a55d54ff52/kesetaraan-gender- indonesia-masuk-10-besar-di-asia?
Katadata, T. R. dan P. (2018b). Partisipasi Perempuan dalam STEM Merosot Saat Masuk Dunia Kerja . https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a55deb480f/partisipasi- perempuan-dalam-stem-merosot-saat-masuk-dunia-kerja
Kercheval, J., Markowitz, D., Monson, K., & Read, B. (2013). Perempuan dalam Kepemimpinan: Penelitian mengenai Hambatan terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Yang Layak bagi Perempuan . International Labour Organization. Jakarta. KPPPA. (2018). Pembangunan Manusia berbasis Gender 2018 . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KPPPA. (2019). Profil Perempuan Indonesia 2019 . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Manik, E. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Kasus Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Perempuan Pada Sektor Garmen Di Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies , 2 (1), 21–31. Mehrotra, S., & Sinha, S. (2017). Explaining falling female employment during a high growth period. Economic and Political Weekly , 52 (39), 54–62.
Ngajulu, P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pt. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. JOM Fakultas Hukum , 3 (2), 1–15.
Prakoswa, R. H. (2018). Para Perempuan, Ini Posisi Wanita dalam Ekonomi Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180309180650-33-6793/para-perempuan-ini-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
posisi-wanita-dalam-ekonomi-indonesia
Putri, D. A. F., & Fita, N. F. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam). AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 13 (1), 38–50. Qori, K. (2017). Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat. Jurnal Kajian Gender Dan Anak , 12 (2), 151– 162.
Sali, S. (2017). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 8 (2), 207–222.
Santika, T., Hoerniasih, N., & Nurhasanah, E. (2012). Pemberdayaan Perempuan Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Gempol Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Majalah Ilmiah Solusi Unsika , 1–13.
Schaner, S., & Das, S. (2016). Female Labor Force Participation in Asia: Indonesia Country Study. In ADB Economics Working Paper Series Female . Asian Development Bank. https://doi.org/10.2139/ssrn.2737842
Schifman, L., Oden, R., & Koestner, C. (2019). Gender Wage Gap: Causes, Impacts, and Ways to Close the Gap. In W. Leal Filho, A. Azul, L. Brandli, P. Özuyar, & T. Wall (Eds.), Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. (pp. 663–673). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95687-9_50
Scholastica, G. (2018). Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki . Tirto.Id.
Sofiani, T. (2010). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender. Muwazah , 2 (1), 197–203.
Sofiani, T. (2017). Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal. Muwazah , 9 (2), 9. Syaifuddin, Z. (2018). Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri. Jurnal Jurisprudence , 8 (2), 81–86.
Verick, S. (2018). Female Labor Force Participation in Developing Countries . IZA World of Labor.
Vibriyati, D. (2013). Ketimpangan Gender Dalam Patisipasi Ekonomi : Analisis Data Sakernas 1980 - 2013. Jurnal Kependudukan Indonesia , 8 (1), 1–16. World Bank. (2012). Gender Equality and Development . World Bank.