Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Strategi Konfrontatif Rusia Melalui Kebijakan Operasi Militer Khusus ke Ukraina
Hafid Adim Pradana 1* , Ubaidah Adielah 2
*Corresponding Author: adimhafid@umm.ac.id 1,2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23258

## Abstract
This study aims to explain the background of the special military operation carried out by Russia against Ukraine. The special military operation launched by Russia against Ukraine made Russia accept various economic and political pressures from Western countries. The many negative impacts that Russia has had after the policy of a special military operation against Ukraine at first glance shows that Russia's actions  are  something  that  seems  irrational.  By  using  the  theory  of  strategy  in policy making formulated by John P. Lovell and the causal explanation method, this research results in the finding that the special military operations policy set by Vladimir  Putin  is  a  manifestation  of  the  implementation  of  a  confrontational Russian  strategy  based  on  two  things,  namely:  the  perception  of  threats  to Ukraine's intention to join NATO and the superiority of Russia's capabilities over Ukraine.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  latar  belakang  operasi  militer  khusus  yang dilakukan  oleh  Rusia  ke  Ukraina.  Operasi  militer  khusus  yang  dilancarkan  oleh Rusia terhadap Ukraina membuat Rusia menerima berbagai tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara Barat. Jika melihat pada banyaknya dampak negatif yang didapatkan Rusia pasca kebijakan operasi militer khusus ke Ukraina, maka dapat dikatakan  bahwa  keputusan  Rusia  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  yang tampak  tidak  rasional.  Dengan  menggunakan  teori  strategi  dalam  pengambilan kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  John  P.  Lovell  dan  metode  causal  explanation, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan operasi militer khusus yang ditetapkan  oleh  Vladimir  Putin  merupakan  wujud  dari  penerapan  strategi konfrontatif  Rusia  yang  didasari  oleh  dua  hal  yaitu:  persepsi  ancaman  terhadap niatan Ukraina bergabung  dengan NATO dan superioritas kapabilitas Rusia atas Ukraina.

## Keywords
Operasi Militer Khusus, Rusia, Strategi Konfrontatif, Ukraina

## Article History
Received September, 30 Revised November, 15 Accepted December, 28 Published December, 30

## Corresponding Author
Hafid Adim Pradana. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Jl. Raya Tlogomas No. 246, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 65144.

## Pendahuluan
Pada  24  Februari  2022,  Presiden  Vladimir  Putin  melancarkan  tindakan  operasi  militer khusus  ke  Ukraina.  Seiring  waktu,  kebijakan  Presiden  Rusia  tersebut  mengakibatkan  jatuhnya banyak korban jiwa. Hingga bulan Desember 2022, terdapat lebih dari 7000 korban jiwa (Yuniar, 2023).  Operasi  militer  khusus  ke  Ukraina  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Vladimir  Putin memunculkan  banyak  kecaman  dan  berbagai  sanksi  ekonomi  terhadap  Rusia,  khususnya  dari negara-negara  Barat.  Amerika  Serikat  (AS)  merupakan  salah  satu  negara  yang  paling  awal memberikan sanksi terhadap Rusia. Sanksi yang diberikan oleh AS menyasar empat bank Rusia dan  memotong  lebih  dari  setengah  impor  teknologi  Rusia,  serta  melarang  perusahaan  energi Gazprom  beserta  12  perusahaan  besar  lainnya  untuk  mengambil  utang  atau  menambah  modal lewat  pasar  keuangan  global.  Selain  AS,  Uni  Eropa  (UE)  juga  turut  serta  memberikan  sanksi kepada Rusia. Hingga awal bulan Desember 2022, UE telah memberikan sembilan paket sanksi terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin (cnn.com, 2022).
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Berbagai sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat pada gilirannya membuat Rusia mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  aktivitas  perdagangan  dnegan  negara-negara  Barat. Padahal  negara-negara  Barat,  khususnya  UE  merupakan  salah  satu  importir  terbesar  gas  alam Rusia. Selain itu, sanksi yang diterima Rusia juga membuat  warga Rusia yang sedang berada di luar negaranya mengalami kesulitan ketika menarik uang di luar negeri (Kompas.com, 2022). Jika melihat  pada  banyaknya dampak  negatif  yang  didapatkan  Rusia  pasca  kebijakan  operasi  militer khusus  ke  Ukraina,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  keputusan  Rusia  tersebut  merupakan  suatu tindakan  yang  tampak  tidak  rasional.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  berfokus  untuk  menjelaskan alasan Rusia dalam menjalankan kebijakan operasi militer khusus ke Ukraina pada Februari 2022.
Relasi konfliktual antara Rusia dan Ukraina sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sehingga, tidak sedikit riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan hubungan antara dua negara bekas Uni Soviet  tersebut.  Salah  satu  diantaranya  ialah  artikel  jurnal  dari  Ali  Muhammad  yang  berupaya menjelaskan kepentingan Rusia di Eropa Timur beserta korelasinya dengan hubungan Rusia dan negara-negara  Barat.  Berdasarkan  temuan  Muhammad,  berbagai  intervensi  politik  Rusia  di negara-negara  Eropa  Timur  tidak  dapat  dilepaskan  dari  semakin  mendekatnya  negara-negara Eropa  Timur  ke  dalam  blok  politik  negara-negara  Barat.  Bagi  Rusia,  kedekatan  negara-negara Eropa  Timur  dengan  Barat  merupakan  suatu  hal  yang  mengkhawatirkan.  Terlebih  jika  negara- negara Eropa Timur, khususnya Ukraina turut tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO). Bagi negara-negara Barat, tindakan intervensi politik Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga, pada gilirannya negara-negara Barat memberikan tekanan politik maupun ekonomi terhadap Rusia. Hal ini kemudian berujung pada semakin memanasnya hubungan Rusia dengan negara-negara Barat, yang oleh Muhammad disebut sebagai “ Perang Dingin Baru ” (Muhammad, 2015).
Selain berfokus pada relasi Rusia dengan negara-negara Barat, pada penelitian berikutnya, Muhammad bersama dengan Athifi berupaya menjelaskan kedekatan hubungan Rusia-Tiongkok seiring  dengan  buruknya  hubungan  pemerintahan  Vladimir  Putin  dengan  negara-negara  Barat. Dalam  artikel  jurnal  yang  mereka  tulis  tersebut,  terdapat  temuan  bahwa  sanksi  negara-negara Barat  atas  Rusia  dinilai  tidak  efektif.  Alih-alih  memperlemah  Rusia,  berbagai  sanksi  yang dilancarkan  negara-negara  Barat  justru  semakin  memperkuat  hubungan  strategis  Rusia  dengan Tiongkok. Penguatan hubungan ekonomi dan militer antara Rusia dan Tiongkok tentunya bukan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh Barat (Muhammad & Athifi, 2021).
Sedikit  berbeda  dengan  dua  penelitian  terdahulu  sebelumnya,  artikel  jurnal  yang  ditulis Lingga  Ayudhia,  Yuniarti,  dan  Rendy  Wirawan  menjelaskan  mengenai  keterlibatan  Amerika Serikat sebagai intrusive system dalam konflik Rusia dan Ukraina. Dalam tulisan mereka,  didapati temuan  bahwa  tindakan  aneksasi  yang  dilakukan  Rusia  terhadap  Krimea  membuat  AS memberikan  respon  berupa  tekanan  ekonomi  dan  politik  terhadap  Rusia.  Selain  itu,  AS  juga memberikan dukungan ke Ukraina  dalam bentuk bantuan dana untuk pelatihan militer sebesar $3,7  miliar.  Dukungan  AS  tersebut  bertujuan  agar  Ukraina  dapat  merebut  kembali  wilayah Krimea  (Ayudhia,  Yuniarti,  &  Wirawan,  2022).  Riset  lain  yang  mengkaji  keterlibatan intrusive system di  Eropa  Timur  ialah  artikel  jurnal  URNM  Hanifah  yang  membahas  tentang  sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai respon aneksasi Krimea. Dalam tulisannya, Hanifah menyimpulkan  bahwa  pemberian  sanksi  UE  merupakan  wujud  strategi  konfrontatif  terhadap Rusia.  Strategi  konfrontatif  UE  didasari  oleh  pandangan  UE  yang  melihat  Rusia  sebagai
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
ancaman.  Selain  itu  UE  juga  percaya  diri  akan  kapabilitasnya  yang  lebih  tinggi  dari  Rusia (Hanifah, 2017).
Seperti halnya beberapa penelitian di atas, tulisan ini  berada dalam cakupan tema besar relasi konfliktual Rusia dan Ukraina. Hanya saja, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, fokus tulisan  ini  lebih  mengarah  pada  penjelasan  yang  melatarbelakangi  tindakan  Rusia  dalam melakukan operasi militer khusus ke Ukraina. Guna menjelaskan kebijakan Rusia tersebut, tulisan ini  menggunakan  teori  strategi  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  John  P. Lovell.  Dalam  pandangan  Lovell,  pilihan  strategi  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  terhadap negara lain ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi mengenai strategi kebijakan luar negeri atau posisi politis negara lain serta pandangan tentang perbandingan estimasi kapabilitas yang dimiliki dengan  kapabilitas  negara  lain.  Dengan  demikian  terdapat  empat  jenis  strategi  kebijakan  luar negeri  yang  dapat  diterapkan  oleh  suatu  negara.  Keempat  jenis  strategi  tersebut  meliputi Leadership , Concordance , Accommodation , dan Confrontation Strategy (Lovell, 1970).
Leadership Strategy merupakan suatu strategi di mana suatu negara menganggap kapabilitas negaranya  lebih  tinggi  dari  negara  lain  serta  menganggap  negara  lain  mendukung  tujuan nasionalnya. Jadi dalam strategi ini suatu negara akan banyak menerapkan strategi persuasi serta tawar  menawar  dengan  negara  lain.  Sementara  itu, Concordance  Strategy ialah  suatu  strategi  yang diterapkan dimana suatu negara merasa kapabilitas negaranya lebih rendah dari negara lain dan menganggap negara lain sebagai pendukung dari tujuan nasional negaranya. Maka dalam strategi ini  terdapat  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dimana  negara  dengan  kapabilitas  rendah akan berusaha untuk mengambil kebijakan yang tidak menimbulkan konflik antar negara.
Adapun Accommodation Strategy merupakan suatu strategi yang diterapkan suatu negara di mana negara tersebut menganggap kapabilitas negaranya lebih rendah daripada kapabilitas negara lain, serta memiliki anggapan bahwa negara lain tersebut menjadi ancaman bagi negaranya. Maka negara  akan  menerapkan  strategi  akomodasi  atau  penyesuaian-penyesuaian  terhadap  negara lawan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  konflik  yang  dapat  merugikan  negaranya  karena kapabilitas  negaranya  lebih  rendah  dari  negara  lawan.  Sedangkan Confrontation  Strategy ialah strategi  yang  diterapkan  oleh  suatu  negara  di  mana  negara  tersebut  memiliki  anggapan  bahwa kapabilitasnya  lebih  tinggi  daripada  negara  lain  serta  adanya  persepsi  yang  melihat  negara  lain merupakan ancaman bagi tujuan nasional negaranya. Dalam situasi ini negara akan menerapkan tindakan yang dapat menimbulkan konflik serta memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitas negaranya.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode causal  explanation ,  yaitu  penelitian  yang  berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati (Silalahi, 2009). Dalam metode causal explanation, terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel dependen atau unit analisa maupun variabel  independen  atau  unit  eksplanasi.  Unit  analisa  ialah  fenomena  yang  hendak  dijelaskan atau  dianalisa.  Sedangkan  unit  eksplanasi  ialah  perilaku  yang  hendak  diamati,  yang  berfungsi untuk  menjelaskan  fenomena  yang  dianalisa  (Mas’oed,  1990).  Sederhananya,  unit  eksplanasi berfungsi sebagai penjelas dari unit analisa. Dalam penelitian ini strategi konfrontatif Rusia dalam bentuk kebijakan operasi militer khusus terhadap Ukraina berfungsi sebagai unit analisa. Adapun
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
unit eksplanasi dalam penelitian ini meliputi pandangan Rusia mengenai superioritas kapabilitas yang mereka miliki dan persepsi ancaman terhadap Ukraina.
Berkaitan dengan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang berbasis pada dokumen (Bakry, 2016). Dalam studi kepustakaan, data-data  yang  berkaitan  dengan  topik  permasalahan  yang  diangkat  akan  ditelusuri  melalui penelaahan  terhadap  buku,  artikel  jurnal,  serta  berita  media  cetak  dan  elektronik.  Sedangkan teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  tahap.  Pertama,  data  yang  tersebar  dari berbagai sumber  literatur,  dibaca  dan  ditelaah  dengan  seksama  untuk  dijadikan  acuhan  berfikir serta mencari solusi yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil data  yang  valid.  Selanjutnya,  data  yang  telah  terseleksi,  direduksi  sehingga  tersusun  secara sistematis guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena  yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Relasi Konfliktual Rusia-Ukraina
Secara  historis  relasi  konfliktual  Rusia  dan  Ukraina  bermula  dari  pecahnya  Uni  Soviet pada  Desember  1991.  Bubarnya  salah  satu  negara  adikuasa  pada  masa  Perang  Dingin  tersebut tidak  dapat  dilepaskan  dari  kebijakan Perestroika yang  diterapkan  oleh  Mikhail  Gorbachev. Kebijakan Perestroika pada hakekatnya mencakup politik dalam negeri dan politik luar negeri yang antara keduanya berhubungan erat dan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam negeri  Uni  Soviet,  disamping  bertujuan  untuk  pembenahan  di  bidang  ekonomi, Perestroika juga bertujuan  untuk  pembaruan  atau  restrukturisasi  dalam  partai  politik,  Angkatan  Bersenjata,  dan politik luar negeri Uni Soviet. Dalam konteks politik luar negeri, Perestroika menekankan adanya hubungan  damai  dengan  negara-negara  Barat  dan  lainnya,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan situasi internasional yang tenang, stabil, dan damai (Pradana, 2017).
Sayangnya kebijakan Perestroika yang diterapkan oleh Gorbachev tidak mendapatkan hasil sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Uni  Soviet  tetap  mengalami  kesulitan  perekonomian, sebagaimana ketika berada pada masa pemerintahan Leonid Brezhnev,  Yuri Andropov, hingga Konstain  Chernenko.  Kondisi  memburuknya  perekonomian  Uni  Soviet  tidak  dapat  dilepaskan dari gagalnya penerapan ekonomi pasar. Hal ini kemudian berujung pada ketidakpercayaan rakyat Uni  Soviet  terhadap  pemerintahan  Gorbachev.  Guna  mengatasi  masalah  tersebut,  Gorbachev berencana  mengadakan  pertemuan  dengan  para  pemimpin  Republik  Soviet  di  kota  Novo- Ogaryov  pada  20  Agustus  1991  guna  memperbaharui  perjanjian  yang  mengikat  persatuan bangsa-bangsa yang tergabung dalam Uni Soviet. Akan tetapi perjanjian tersebut urung terlaksana ketika  sekelompok  penentang  Gorbachev  melakukan  upaya  kudeta  pada  18  Agustus  dan kemudian membentuk Komite Negara untuk Keadaan Darurat pada 19 Agustus 1991. Kudeta tersebut  mendapatkan  perlawanan  dari  Boris  Yeltsin  yang  mendapat  dukungan  dari  rakyat Moskow (Pradana, 2017).
Pada  akhirnya  upaya  kudeta  terhadap  Gorbachev  berhasil  digagalkan  pada  21  Agustus 1991.  Keesokan  harinya  Gorbachev  kembali  ke  Moskow  dan  kembali  menduduki  posisinya sebagai Presiden Uni Soviet. Pasca upaya kudeta, potensi disintegrasi dan ketidakpercayaan rakyat terhadap  pemerintahan  pusat  terus  berlanjut.  Pada  8  Desember  1991,  Boris  Yeltsin  (Rusia), Leonid  Kravchuk  (Ukraina),  dan  Shushkevich  (Belarusia)  mengadakan  pertemuan  rahasia  dan
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
mengumumkan  berakhirnya  Uni  Soviet,  serta  menyepakati  terbentuknya Commonwealth  of Independence States (CIS). Pada 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden  Uni  Soviet,  dan  secara  resmi  Uni  Soviet  dinyatakan  bubar  pada  31  Desember  1991. Bubarnya  Uni  Soviet  segera  diikuti  oleh  berdirinya  15  negara  baru  yang  sebelumnya  menjadi bagain dari Uni Soviet. Negara-negara baru tersebut meliputi Rusia, Ukraina, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Latvia, Lithuania, Estonia, Moldova, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Kirgistan (Pradana, 2017).
Sebagai  negara  yang  sering  disebut  sebagai  pewaris  Uni  Soviet,  Rusia  mengakui kedaulatan  negara-negara  bekas  Uni  Soviet,  termasuk  Ukraina.  Banyak  literatur  menyebutkan bahwa  memburuknya  hubungan  antara  Rusia  dan  Ukraina  dimulai  pada  2005  ketika  Ukraina berada  dalam  pemerintahan  Victor  Yushchenko  yang  pro-Barat.  Ketegangan  tersebut  sempat memadam  pada  tahun  2010  ketika  Viktor  Yanukovych  yang  pro-Rusia  naik  sebagai  presiden Ukraina, menggantikan Yuschenko. Pemerintahan Yanukovych sendiri berakhir pada awal tahun 2014, seiring dengan adanya demonstrasi Euromaidan yang mendesak pemerintahan Yanukovych untuk  lebih  pro  terhadap  Barat.  Turunnya  Yanucovych  menyebabkan  Ukraina  terbagi  menjadi dua  kubu.  Kubu  yang  pertama  ialah  kubu  yang  condong  terhadap  Uni  Eropa  dan  Barat. Mayoritas pendukung kubu pertama merupakan masyarakat dan politisi Ukraina yang berada di wilayah  Ukraina  barat  dan  tengah.  Sedangkan  kubu  kedua  merupakan  kubu  yang  condong  ke Rusia.  Tidak  seperti  kubu  pertama,  mayoritas  pendukung  kubu  kedua  berasal  dari  wilayah Ukraina timur dan selatan, termasuk wilayah semenanjung Krimea (Oktorino, 2022).
Berakhirnya  pemerintahan  Yanukovich  membuat  Rusia  melakukan  serangkaian  operasi rahasia  di  Krimea.  Tindakan  Rusia  tersebut  berujung  pada  terjadinya  referendum  Krimea  di bulan  Maret  2014.  Referendum  Krimea  yang  didukung  oleh  Rusia  menadai  lepasnya  wilayah Krimea dari Ukraina. Referendum Krimea yang diikuti oleh 81,4% masyarakat Krimea. Hasil dari referendum  itu  menunjukkan  bahwa  96,77%  peserta  referendum  menginginkan  Krimea  lepas dari Ukraina dan menjadi bagian dari Rusia. Pemerintah Ukraina yang saat itu berada di bawah pimpinan  Oleksandr Turchynov  menganggap  bahwa  hasil  dari  referendum  Krimea  tidak  dapat dilepaskan dari campur tangan Rusia. Begitu pula dengan negara-negara Barat yang menganggap referendum Krimea sebagai wujud aneksasi Rusia terhadap salah satu wilayah kedaulatan Ukraina (Oktorino, 2022).
Pasca referendum Krimea, kondisi politik dalam negeri Ukraina semakin memanas. Hal ini tampak dari adanya berbagai aksi protes  yang dilakukan oleh kelompok pro-Rusia dan anti- pemerintah  di  beberapa  wilayah  Ukraina,  tepatnya  di  kota-kota  besar  bagian  timur  dan  selatan Ukraina pada April 2014. Sebagaimana peserta referendum Krimea, kelompok demonstran pro- Rusia menginginkan agar bagian timur Ukraina, khususnya wilayah Donbass, menjadi bagian dari Rusia. Pemerintah Ukraina kemudian merespon dengan melakukan serangan militer terhadap apa yang  mereka  sebut  sebagai  gerakan  separatisme  di  Ukraina  timur  tersebut.  Sayangnya  berbagai serangan  militer  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Ukraina  justru  semakin  memperkuat perlawanan sengit dari kelompok pro-Rusia di Donbass. Sebagaimana masalah Krimea, Ukraina dan  negara-negara  Barat  yang  dimotori  oleh  AS  dan  UE  menuding  Rusia  sebagai  pihak  yang turut  campur  di  balik  aksi  separatisme  kelompok  pemberontak  di wilayah  Donbass  (Oktorino, 2022).
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Memasuki  tahun  2015,  Rusia  dan  Ukraina  sempat  mengupayakan  perdamaian  yang berujung  pada  disepakatinya  Perjanjian  Minsk.  Perjanjian  yang  turut  menyertakan  Jerman  dan Perancis sebagai mediator  tersebut menghasilkan  dua poin penting. Pertama ,  kedua belah pihak yakni  Rusia-Ukraina  diwajibkan  melakukan  gencatan  senjata  dan  penarikan  persenjataan  berat. Kedua ,  Ukraina  memiliki  kontrol  penuh  atas  seluruh  zona  konflik  domestiknya.  Sayangnya perjanjian  Minsk  tidak  berjalan  dengan  lancar.  Hal  ini  ditandai  dengan  tindakan  Rusia  yang memberikan  bantuan  kemanusiaan  ke  wilayah  Donbass  yang  mayoritas  ditempati  oleh  etnis Rusia. Dalam pandangan Ukraina, bantuan kemanusiaan yang diberikan Rusia merupakan upaya Rusia untuk memanfaatkan keadaan guna mencapai kepentingan nasionalnya. Berbagai infiltrasi politik  yang  dilakukan  Rusia  membuat  Ukraina  semakin  yakin  untuk  berpihak  pada  Barat, sebagaimana tampak dari kesungguhan Ukraina agar dapat menjadi bagian dari NATO dan UE. Kesungguhan Ukraina tersebut terlihat dari amandemen konstitusi Ukraina pada Mei 2019 yang dilakukan  oleh  Petro  Poroshenko  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Presiden  Ukraina  (Oktorino, 2022).
Terdapat beberapa hal yang diamandemen dalam konstitusi Ukraina. Pertama , perubahan isi  di  bagian  pembukaan  pada  paragraf  kelima  yaitu  dengan  penambahan  redaksional: ‘’ ...menegaskan  identitas  Eropa,  rakyat  Ukraina  tidak  dapat  menguba h  hubungan  Eropa  dan  NATO’ ’ (cnn.com,  2022).  Penambahan  redaksional  tersebut  bertujuan  agar  hubungan  antara  Ukraina dengan negara-negara Barat tetap terealisasikan sehingga masyarakat yang pro-Rusia tidak akan mampu  mengubah  segala  ketetapan  pemerintah  yang  menjabat  di  Ukraina.  Kedua,  perubahan pada  pasal  85  ayat  5,  dimana  setelah  amandemen,  pasal  85  ayat  5  mempunyai  redaksional: ” Penentuan  prinsip-prinsip  kebijakan  dalam  dan  luar  negeri,  pelaksanaan  program  strategis  negara  untuk memperoleh keanggotaan penuh di dalam Uni Eropa dan NATO ” (cnn.com, 2022). Ketiga, perubahan pasal 102 ayat 3, dimana setelah diamandemen terdapat redaksional: ‘’Presiden Ukraina menjamin pelaksanaan program strategis negara untuk keanggotaan penuh Ukraina di dalam Uni Eropa dan NATO’’ . Keempat, perubahan pada pasal 116 yang ditambahkan dengan redaksional: ‘ ’Ukraina memastikan pelaksanaan  program  strategis  negara  untuk  memperoleh  keanggotaan  penuh  di  dalam  Uni  Eropa  dan NATO’’ (cnn.com, 2022).
Tidak  lama  setelah  ditetapkannya  amandemen  konstitusi  Ukraina,  Petro  Poroshenko yang  menjabat  sejak  Juni  2014  digantikan  oleh  Volodymir  Zelensky  yang  terpilih  pada  20  Mei 2019.  Pada  masa  pemerintahan  Zelensky,  Ukraina  tetap  melanjutkan  kebijakan  luar  negerinya yang pro terhadap negara-negara Barat. Hal ini tampak dari persetujuan Zelensky atas pembaruan dokumen ” Strategi Keamanan Nasional Ukraina ” pada 14 September 2020, yang secara spesifik menyebutkan  bahwa  tujuan  akhir  Ukraina  adalah  menjadi  anggota  NATO.  Hal  ini  merupakan tindak  lanjut  Zelensky  terhadap  program Enhanced  Opportunity  Partner  NATO yang  telah disepakati  Ukraina  dan  NATO  sejak  Juni  2020.  Selanjutnya  pada  24  Maret  2021,  Zelensky menandatangani sebuah dekrit yang menyetujui pemberlakuan strategi de-okupasi dan reintegrasi wilayah Krimea. Tindakan Zelensky tersebut direspon Rusia dengan pengerahan 15.000 personel militer  ke  wilayah  Krimea  di  sepanjang  pertengahan  akhir  tahun  2020.  Memasuki  bulan September  2021,  Rusia  mengadakan  latihan  militer  gabungan  dengan  Belarusia,  dengan melibatkan  200.000  pasukan  militer  Rusia.  Selain  itu,  pasca  latihan  militer  gabungan,  Vladimir
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Putin  tetap  mempertahankan  100.000  prajurit  militer  Rusia  di  sepanjang  perbatasan  Rusia- Ukraina (Oktorino, 2022).
Guna meredakan ketegangan Rusia dan Ukraina, pada Desember 2021 Presiden AS Joe Biben  menghubungi  Vladimir  Putin  dan  mengajak  Presiden  Rusia  tersebut  untuk  berunding. Ajakan  Biden  terhadap  Putin  menyiratkan  pesan  bahwa  AS  menawarkan  diri  untuk mendengarkan segala kekhawatiran Rusia terhadap konstelasi keamanan di Eropa Timur.  Alih- alih memenuhi ajakan Biden, Putin justru menganggap bahwa perundingan yang ditawarkan AS tidak akan berujung pada terciptanya jalan keluar. Lebih lanjut, Putin dengan tegas menuntut AS dan NATO untuk menjamin bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO.  Pada gilirannya, tuntutan Putin tersebut ditolak oleh AS (Oktorino, 2022). Hingga akhirnya pada 22 Februari  2022,  Putin  menyatakan  bahwa  Perjanjian  Minsk  antara  Rusia  dan  Ukraina  tidak  lagi berlaku.  Dua  hari  berselang,  Vladimir  Putin  mengumumkan  bahwa  Rusia  memulai  melakukan operasi militer khusus dengan menyatakan perang terhadap Ukraina. Hingga penghujung tahun 2022,  konflik  antara  dua negara  bekas  Uni  Soviet  yang  berlangsung  sejak  24  Februari  tersebut belum berakhir (bbc.com, 2022).

## Operasi Militer Khusus sebagai Wujud Strategi Konfrontatif Rusia Terhadap Ukraina
Jika  mengacu  pada  teori  strategi  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh John P. Lovell, kebijakan operasi militer khusus yang ditetapkan oleh Vladimir Putin merupakan wujud  dari  penerapan  strategi  konfrontatif  Rusia  yang  didasari  oleh  dua  hal  yaitu:  persepsi ancaman  terhadap niatan Ukraina bergabung dengan NATO  dan superioritas kapabilitas Rusia atas  Ukraina.  Dari  sudut  pandang  Rusia,  tindakan  operasi  militer  khusus  terhadap  Ukraina merupakan upaya agar Ukraina tidak sampai menjadi anggota NATO.  Bagi Rusia, jika Ukraina sampai  tergabung  sebagai  anggota  resmi  NATO,  maka  hal  itu  merupakan  sebuah  ancaman keamanan.  Pada  intinya,  Rusia  merasa  masuknya  Ukraina  ke  NATO  bakal  mengancam  negara itu.  Ketakutan  Rusia  atas  ancaman  serangan  dari  NATO  bila  Ukraina  bergabung  juga  sempat disampaikan oleh Putin. Hal ini tampak dari pidato Putin sebelum berlangsungnya operasi militer khusus ke Ukraina: ” Coba bayangkan Ukraina merupakan anggota NATO dan memulai operasi militer ini.  Apakah  kami  harus  berperang  dengan  blok  NATO?  Apakah  ada  orang  yang  memikirkan  hal  ini? Sepertinya tidak ” (Kompas.com, 2022).
Selain itu, Putin juga menganggap bahwa jika Ukraina sampai tergabung sebagai anggota NATO, maka ancaman yang diterima oleh Rusia akan menjadi semakin besar. Hal ini terlihat dari salah  satu  pernyataan  Putin  yang  menyebutkan  bahwa: “Jika  Rusia  menghadapi  anc aman  seperti masuknya  Ukraina  ke  Aliansi  Atlantik  Utara,  ke  NATO,  maka  ancaman  terhadap  negara  kita  akan meningkat  berkali-kali  lipat ” (cnn.com,  2022).  Kekhawatiran  Putin  terhadap  niatan  Ukraina  yang ingin bergabung dengan NATO didasari oleh anggapan negatifnya terhadap organisasi keamanan yang berdiri sejak 1949 tersebut. Menurut Putin, kekhawatirannya akan konstelasi keamanan di Eropa  Timur  tidak  pernah  mendapatkan  respon  yang  layak  dari  NATO.  Hal  ini  tampak  dari pidato Putin pada Februari 2022: “.. selama 30 tahun terakhir kami telah dengan sabar berusaha mencapai kesepakatan dengan negara-negara NATO terkemuka mengenai prinsip-prinsip keamanan yang setara dan tak terpisahkan  di  Eropa.  Menanggapi  proposal  kami,  kami  selalu  menghadapi  penipuan  dan  kebohongan  sinis
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
atau upaya tekanan dan pemerasan, sementara aliansi Atlantik Utara terus berkembang meskipun ada protes dan kekhawatiran kami.. ” (cnbcindonesia.com, 2022).
Selain  persepsi  ancaman  terhadap  niatan  Ukraina  yang  berkeinginan  kuat  untuk tergabung  dengan  NATO,  kebijakan  operasi  militer  khusus  yang  dilancarkan  oleh  Rusia  juga didasari oleh keyakinan Rusia yang menganggap kapabilitasnya yang lebih tinggi dari Ukraina. Hal ini  tampak  dari  pernyataan  Vladimir  Putin  yang  dengan  percaya  diri  menyatakan  menyatakan bahwa: ” ...Rusia saat ini tetap menjadi salah satu negara nuklir paling kuat. Selain itu, Rusia juga memiliki keunggulan tertentu dalam beberapa senjata mutakhir. Dalam konteks ini, tidak ada keraguan bagi siapa pun bahwa calon agresor akan menghadapi kekalahan dan konsekuensi yang tidak menyenangkan jika menyerang negara kita secara langsung ” (cbncindonesia.com, 2022).
Sebagaimana  dilansir  dari Global  Fire  Power ,  Rusia  tercatat  memiliki  sekitar  900.000 personel militer aktif, sedangkan Ukraina hanya memiliki 196.600 pasukan. Ketidak seimbangan kekuatan militer Rusia-Ukraina terutama terletak di laut di mana Rusia memiliki 10 kali jumlah personel Angkatan laut. Selain itu, Angkatan laut Rusia mengoperasikan 74 kapal perang dan 51 kapal selam. Sedangkan Ukraina hanya memiliki dua kapal perang dan tak memiliki sama sekali kapal  selam.  Adapun  di  darat,  Rusia  memiliki  tentara  280.000  personel.  Sementara  Ukraina memiliki  tentara  Angkatan  darat  sebanyak  125.600.  Selanjutnya,  Ukraina  memiliki  900.000 personel cadangan, sedangkan Rusia memiliki jumlah yang lebih banyak yakni dua juta personel cadangan. Adapun terkait peralatan, Rusia juga jauh lebih baik dibanding Ukraina (GFP, 2022).

## Tabel 1. Perbandingan Kapabilitas Persenjataan Rusia dan Ukraina
Rusia Ukraina Anggaran Belanja Militer Negara 61,7  milyar  dollar  AS  pada  tahun 2020 atau 11,4% dari total anggaran. 5,9 milyar dollar AS pada tahun 2020 atau 8,8% dari total anggaran. Personel Militer Aktif 900.000 209.000 Personel Cadangan 2.000.000 900.000 Tank 12.420 2.596 Pesawat Tempur 1.511 98 Helikopter Tempur 544 34 Artileri 7.571 2.040 Sumber: diolah dari berbagai sumber.
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa Rusia memiliki jumlah tank tiga kali lebih banyak  dibanding  Ukraina,  di  mana  jumlah  tank  Rusia  sebanyak  13.367  sedangkan  Ukraina sebanyak 2.119. Selain itu, Rusia memiliki hampir tujuh kali lebih banyak kendaraan tempur lapis baja  dibanding  Ukraina,  yakni  jumlah  Ukraina  sebanyak  2.870  sedangkan  Rusia  19.783.  Rusia juga  memiliki  artilleri  sebanyak  5.934,  sedangkan  Ukraina  memiliki  1.962.  Sementara  terkait jumlah  pesawat,  Rusia  memiliki  10  kali  lipat  jumlah  pesawat  dan  helikopter.  Untuk  rudal permukaan  yang  bisa  menembak  pesawat,  Ukraina  memiliki  lebih  dari  400  peluncur  jumlah tersebut  sepersepuluh  dari  jumlah  milik  Rusia.  Keunggulan  Rusia  selanjutnya  yakni  negara  itu
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
memiliki  persenjataan  jarak  jauh  yakni  memiliki  lebih  dari  500  pelucur  rudal  balistik  berbasis darat (GFP, 2022).

## Kesimpulan
Operasi militer khusus yang dilancarkan Rusia ke Ukraina membuat Rusia mendapatkan banyak  kecaman  dan  sanksi  dari  negara-negara  Barat,  khususnya  AS  dan  UE.  Hal  ini  pada gilirannya  membuat  Rusia  mengalami  kerugian  politik  dan  ekonomi.  Jika  mengacu  pada  aspek rasionalitas,  keputusan  Presiden  Vladimir  Putin  sekilas  nampak  seperti  suatu  hal  yang  kurang rasional.  Meskipun  demikian,  tindakan  operasi  khusus  Rusia  ternyata  merupakan  suatu  bentuk strategi  konfrontatif  terhadap  Ukraina.  Strategi  yang  diterapkan  Rusia  tersebut  tidak  dapat dilepaskan  dari  persepsi  ancaman  Rusia  terhadap  Ukraina  yang  terus  menunjukkan  niatannya agar dapat tergabung dengan NATO. Selain itu, operasi militer khusus yang dilakukan Rusia juga didasari  oleh  anggapan  Rusia  yang  menganggp  kapabilitas  militernya  jauh  lebih  unggul  dari Ukraina.

## Referensi
Ayudhia  et  al.  2022. ” Amerika  Serikat  dalam  Rivalitas  Ukraina-Rusia:  Intervensi  pada  Konflik Krimea  dan  Laut  Azov ” . Interdependence  Journal  of  International  Studies .  Universitas Mulawarman.
Bakry, Umar Suryadi. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buntaran,  Novitasari.  2018.  “B atuan  Luar  Negeri  Sebagai  Instrumen  Diplomasi:  Studi  Kasus Bantuan  Rusia  Kepada  Donbas  Dalam  Konflik  Rusia-Ukraina  2014-2015 ”. Journal International Relations (hlm. 420-429). Semarang: Universitas Diponegoro.
CNBC.com.  2022.  “Ini  Permintaan  Rusia  ke  NATO  untuk  Setop  Perang  Ukraina”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302110557-4-319485/ini-permintaan-rusia- ke-nato-untuk-setop-perang-ukraina. Diakses 12 April 2022.
CNN.com. 2022. "Kenapa Rusia Takut Ukraina Gabung ke NATO?" https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220217114730-134-760380/kenapa-rusia- takut-ukraina-gabung-ke-nato/2. Di akses 12 April 2022.
GFP. 2022.  “2022  Military  Strength  Ranking”. https://www.globalfirepower.com/countries- listing.php. Diakses 23 Maret 2022.
Hanifah,  Ummu  RNM.  2017.  "Embargo  Ekonomi  sebagai  Strategi  Konfrontasi  Uni  Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015". Sospol: Jurnal Sosial Politik , Vol. 3, No.  2  (hlm.  169-175).  Malang:  Pusat  Kajian  Sosial  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
Kartini, Indriana. 2014. “Aneks asi Rusia di Krimea dan Konsekuensi di Ukraina”. Dalam Jurnal Penelitian Politik volume 11 (hlm. 27 – 41). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kirby,  Paul.  2022.  “ Mengapa  Rusia  Menyerbu  Ukraina,  Apa  Yang  Diinginkan  Putin,  dan Akan kah  Rusia  Mengakhiri  Perang?”.    https://www.bbc.com/i ndonesia/dunia-60507911. Diakses 14 Maret 2022.
Copyright © 2022, Hafid Adim Pradana, Ubaidah Adielah
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Kompas.com. 2022. “Seranga n Ru sia Ukraina. Siapa Pendukung Mereka?” https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/25/130000565/serangan-rusia-ke-ukraina- siapa-negara-pendukung-mereka-?page=3 Di akses 14 maret2022
Kompas .com. 2022. “Perbandingan Kekuatan Militer Rusia Vs U krai na: Tentara Hingga Tank”. https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/27/060000565/perbandingan-kekuatan- militer-rusia-vs-ukraina--tentara-hingga-tank?page=all di akses 20/03/22
Kurn ia, Tommy. Penyebab perang Rusia Ukraina  2022. “ Tiga A lasan Yang Jadi Penyebab Rusia vs Ukr aina” https://www.liputan6.com/global/read/4896728/3 -alasan-yang-jadi- penyebab-perang-rusia-vs-ukraina. Diakses pada 14 Maret 2022.
Lovell, John P. 1970. Foreign Policy in Perspective . Holt: Rinehart and Winston.
Mas'oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi . Jakarta: LP3ES.
Muhammad,  Ali.  2015.  "Selamat  Datang  Perang  Dingin!  Kepentingan  Rusia  Di  Krimea  Dan Ukraina  Timur  Dan  Ketegangan  Hubungan  Dengan  Barat".  Dalam  Jurnal  INSIGNIA volume 2. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Muhammad  et  al.  2021.  "Aneksasi  Rusia  atas  Krimea,  Sanksi  Uni  Eropa,  dan  Penguatan Hubungan  Strategis  antara  Rusia-Tiongkok".  Dalam  Insignia  Journal  of  International Relations volume 8. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Oktarianisa,  Sefti.  2022.  “Kronologi  &  Penyebab Men gapa  Rusia  Menyerang  Ukraina”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab- mengapa-rusia-menyerang-ukraina/2.  Diakses 14 Maret 2022.
Oktorino, Nino. 2022. Ukraina: The Road to Armageddon . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pradana,  Hafid  Adim.  2017.  "Rasionalitas  Rusia-NATO  Dalam  Perencanaan  Kerjasama  Rudal Tahun 2010." Prosising Semnas UMM, hlm. 931-943.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Refika Aditama.
Sorongan  Patrio  T.  2022.  "Simak!  Alasan  Lengkap  Putin  Mengapa  Serang  Ukraina".  Simak!
Alasan  Lengkap  Putin  Mengapa  Serang  Ukraina  (cnbcindonesia.com).  Diakses  19  Januari 2023.