## STUDI  KOMPARASI  PERENCANAAN  RUANG  TERBUKA  HIJAU PERKOTAAN ANTARA JAKARTA DAN SINGAPURA
A Comparative Study of Urban Green Open Space between Jakarta and Singapore

## Retno Setiowati
Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia Email: retno.setiowati01@ui.ac.id

## Hayati Sari Hasibuan
Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia Email: hayati.hasibuan@ui.ac.id

## Raldi Hendro TS Koestoer
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Email: ralkoest@yahoo.co.uk
Diajukan: 05 Agustus 2020

## ABSTRACT
Green open space has functions ecologically, economically, and socially to improve the quality of urban life. Urban green space is one of the keys to sustainability. The purpose of this study was to analyze green open space planning in Jakarta and Singapore using a comparative study method. The study locations were chosen in Jakarta and Singapore because they are geographically located in Southeast Asia but have a vastly different area of green open space. Singapore has the largest area of green open space in the world, amounting to 47% of the total area and Jakarta only has a range of 5 to 10% because of the baseline of  green  open  space that  has not  been  officially  set  by  the Government. Green open space planning in Jakarta has decreased from 1965 to the present due to the rapid development of residential and commercial areas. On the other hand, Singapore's success  in  increasing  the  area  of  green  space  is  due  to  its  strong  political  policy  in greening which is directly led by the Prime Minister and supported by all stakeholders. The vision of Singapore as a Garden City is clearly stated in the Green and Blue Master Plan and implemented in government programs. Cooperation between stakeholders in Singapore continues to make public awareness about successful greening. Jakarta needs a strong political policy to increase green open space by formulating a green open space Master  Plan  that  is  integrated  with  a  network  of  roads,  blue  spaces,  and  increased cooperation between stakeholders.
Keywords : green open space, Jakarta, Singapore, planning
Diterima : 25 September 2020

## PENDAHULUAN
Ruang terbuka hijau (RTH) adalah elemen penting dalam ekosistem  perkotaan  yang  kompleks  dan  meningkatkan kualitas  hidup  (Brown et  al. 2014).  Perencanaan  dan pengelolaan  RTH  perkotaan  penting  bagi  pembangunan berkelanjutan  (Miller,  1988;  Villanueva et  al. 2015). Perencana  kota  harus  mempertimbangkan  pengelolaan RTH  dalam  beragam  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  harapan  semua  segmen  populasi  (Chiesura,  2004). RTH  menjadi  elemen  utama  perubahan  suatu  kota menjadi lingkungan yang lebih alami (Chiang, 2009). RTH adalah salah satu elemen dan kunci dalam keberlanjutan suatu kota.
RTH perkotaan memiliki fungsi secara ekolosis, sosial, dan ekonomi. Byrne dan Sipe (2010) menyampaikan manfaat RTH  secara  ekologis  yaitu  menurunkan  suhu  ambien, filter  udara,  absorpsi  karbon,  menurunkan  kebisingan, melemahkan badai. Selain itu, RTH memberikan nilai dan fungsi  kepada  ekosistem  dan  keuntungan  bagi  populasi manusia  (Benedict  dan  McMahon,  2002),  kesehatan masyarakat (Wolcha et al. 2014), psikologi bagi masyarakat (Chiesura,  2004),  dan  meningkatkan  nilai  properti (Czembrowski dan Kronenberg, 2016). Kualitas perkotaan tergantung  pada  perancangan,  pengelolaan,  dan perlindungan ruang hijau perkotaan (Haq, 2011).
Dampak  dari  pembangunan  yang  pesat,  pertambahan, dan  kepadatan  jumlah  penduduk  menyebabkan keberadaan  RTH  perkotaan  semakin  berkurang  (Miller dan Spoolman, 2012). Berdasarkan penelitian Budiman et al. (2014), jumlah RTH di Jakarta tahun 1983 adalah sebesar 259,884  km 2 dan  menurun  pada  tahun  2013  menjadi sebesar 110,450 km 2 , mengalami penurunan dari tahun ke tahun.  Setiowati et  al. (2019)  menemukan  dalam penelitiannya  bahwa  RTH  di  Jakarta  sebesar  5,84%  dan
berkurang  sebesar  342,40  ha  dalam  kurun  waktu  2011 sampai dengan 2018. RTH di Jakarta telah beralih menjadi pemukiman  dan  komersil  semenjak  pemerintahan Gubernur  Ali  Sadikin  (Hadi,  2011).  Penurunan  luasan RTH tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di Kota Jakarta.
Penurunan  RTH  di  Jakarta  tidak  terjadi  pada  Negara Singapura.  Singapura  menjadi  salah  satu  negara  yang berhasil  memiliki  luasan  RTH  tertinggi  di  dunia  sebesar 47%  dari  luas  wilayahnya  (Setiowati et  al. 2018;  CUGE 2011).  Singapura  terkenal  sebagai  kota  dengan  istilah “Singapore as a Garden City” dikarenakan proporsi capaian RTH  tersebut.  Perencanaan  RTH  di  Singapura  dimulai semenjak tahun 1960-an yang dicanangkan oleh Perdana Menteri  Lee  Kuan  Yew.  Perencanaan  RTH  di  Singapura dilakukan  dengan  menggabungkan  Rencana  Biru  yang lebih  dikenal  dengan  Konsep  G reen  Blue  ( CUGE,  2011 ; Rowe dan Hee, 2009).
Topik  permasalahan  RTH  menjadi  hal  yang  penting karena sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  dalam  target  nomor  11.7  menyatakan bahwa setiap kota harus menyediakan akses universal ke ruang publik hijau yang aman, inklusif, dan dapat diakses pada  tahun  2030  (United  Nations,  2015).  Tulisan  ini mengulas  dan  membandingkan  perencanaan  RTH  di Jakarta, Indonesia dan Singapura. Jakarta dan Singapura dinilai sebanding untuk dikaji dikarenakan secara geografi kedua  lokasi  terletak  di  Asia  Tenggara,  memiliki  luasan wilayah yang hampir sama, memiliki kondisi iklim yang sama  namun  memiliki  perbedaan  capaian  luasan  RTH yang  jauh  berbeda.  Perencanaan  RTH  perkotaan  adalah salah satu cara menuju pembangunan yang berkelanjutan (Teal et al. 1998).

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Lokasi  studi  dilakukan  di  Jakarta  dan  Singapura dikarenakan  keduanya  merupakan  salah satu kota  besar di  Asia  dan  mengalami  urbanisasi  perkotaan  setiap tahunnya.  Lokasi  studi  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Penelitian  dilakukan  selama  12  bulan  semenjak  bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020.
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan, peran serta fungsi yang sangat luas dalam konteks internasional, nasional, regional dan lokal. Jakarta memiliki luas daratan 662,33 km 2 dan luas lautan 6.977,5 km 2 . Jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 2017 adalah  10.374.200  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan penduduk  tahun  2010  sampai  2017  sebesar  1,06%  per tahunnya. Kepadatan penduduk sebesar 15.663 jiwa/km 2 dengan  kepadatan  tertinggi  di  wilayah  Jakarta  Barat sebesar  19.516  jiwa/km 2 dan  kepadatan  terendah  di Jakarta Utara sebesar 12.146 jiwa/km 2 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018).
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Singapura  terletak  di  Asia  Tenggara  yang  berbatasan langsung  dengan  Indonesia  dan  Malaysia.  Singapura memiliki luasan wilayah 721,5 km2 dan populasi kurang lebih  sebesar  sebesar  5,61  juta  jiwa  pada  tahun  2016 dengan  tingkat  kepadatan  8.070  jiwa/km2.  Singapura melakukan reklamasi untuk menambah luas wilayahnya (Chang dan Huang, 2010).

## Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  studi deskriptif  komparasi  dengan  pendekatan  kualitatif menggunakan  data  sekunder  dari  sumber-sumber  yang relevan.  Analisis  komparasi  dilakukan  terhadap perencanaan  RTH  dari  sisi  luasan  RTH,  pembangunan RTH,  Masterplan  RTH  di  Kota  Jakarta  dan  Singapura. Analisis  terkait  perencanaan  RTH  di  Jakarta  dilakukan dengan  wawancara  semi  struktur  dengan  Bappeda Provinsi  DKI  Jakarta,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi  DKI  Jakarta,  serta  Biro  Pembangunan  dan Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  jumlah informan sebanyak 12 informan .
Perencanaan  RTH  di  Singapura  diulas  Rowe  dan  Hee (2019) dalam Buku yang berjudul A City in Blue and Green (Singapore  Story) dan  CUGE  National  Parks  Singapore (2011)  yang  berjudul Park  and  Greenery  Planning  in
Singapore. Dalam  pembahasan  akan  diulas  terkait perencanaan  RTH  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Singapura termasuk kebijakan dalam perencanaan tata ruang wilayahnya. Dari ulasan  kedua  wilayah  ini  akan  diperoleh  gambaran bagaimana  strategi  kota  Jakarta  dan  Singapura  dalam meningkatkan luasan RTH dalam sisi perencanaan RTH.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan RTH di Jakarta
Perencanaan tata ruang wilayah di Jakarta telah dilakukan semenjak  tahun  1965  dan  beberapa  kali  telah  dilakukan perubahan rencana. Pada tahun 1965, diterbitkan Rencana Induk  Djakarta  1965-1985  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  Pada  rencana  Induk  Djakarta  1965-1985,  RTH yang  ditetapkan  adalah  37,2%  atau  24315,04  ha. Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  1984 menyusun  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR)  Jakarta 1985-2005  yang  diterbitkan  dengan  Peraturan  Daerah Nomor  4  Tahun 1984.  Pada  RUTR  Jakarta  2005 tersebut, RTH yang ditetapkan menurun dari 37,2% menjadi 25,85% (Manan, 2016). Pada tahun 1999, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun perubahan RUTR 2005.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mencabut  Peraturan Daerah tentang RUTR 2005 dan menggantikannya dengan Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  1999  tentang  RTRW DKI  Jakarta  2010.  Berdasarkan  RTRW  DKI  Jakarta  2010, RTH  yang  ditetapkan  pada  tahun  2010  menurun  dari 29,92%  menjadi  13,94%  atau  9.111,60  ha.  Setelah  RTRW DKI  Jakarta  2010  habis  masa  berlakunya,  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  menyusun  RTRW  Jakarta  2030. Luasan RTH eksisting pada tahun 2007 sebesar 937,01 ha lebih kecil dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan dalam RTRW Jakarta 2000-2010 (Sitorus et al. 2011).
Pada tahun 2012, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  2012  tentang  RTRW  Jakarta  2030.  Pada  RTRW Jakarta  2030,  RTH  yang  ditetapkan  sebesar  30%  sesuai dengan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007.  Pada  tahun 2014,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  RDTR  dan  PZ.  Berdasarkan  hasil  perhitungan menggunakan  SIG,  rencana  hijau  yang  ditetapkan  pada RDTR  dan  PZ  menurun  dari  13,94%  menjadi  sebesar 7.514,08 ha atau kurang lebih 11,5% (Setiowati et al. 2019).
Perubahan lokasi RTH pada Rencana Induk Djakarta 1965- 1985 juga sesuai dengan penelitian dari Hadi (2011) yang menyatakan  terdapat  beberapa  lokasi  dalam Masterplan Jakarta 1965-1985 yang semula direncanakan sebagai RTH telah diubah menjadi kawasan perumahan dan komersial, seperti Senayan, Tomang, pantai Kapuk, Kelapa Gading, Sunter.  Hadi  (2012)  menyatakan  dalam  penelitiannya bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku  pembuat kebijakan  dan  pengawas  tidak  berdaya  untuk  menegur pelaku  bisnis,  sehingga  perubahan  penggunaan  lahan terus terjadi dan sulit diatasi. Keberlanjutan kota Jakarta dari  konversi  lahan  RTH  tergantung  dari  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  sebagaimana  penelitian  oleh  Haq (2011). Rincian perencanaan RTH di Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.
Penyusunan Rencana Induk/
Masterplan
RTH
diamanatkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2008/ RPJMD Tahun 2007 – 2012 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Perda Nomor 1 Tahun 2012 mengamanatkan agar Pemerintah
Provinsi  DKI  Jakarta  menyusun  Peraturan  Gubernur tentang  RTH  dan  pengembangannya.  Mungkasa  (2019) menyatakan  bahwa  penyusunan  desain  besar  perlu dilakukan  tahapan  yang  meliputi  pendalaman  isu  dan pemetaan stakeholder ,  penentuan  misi  dan  target, penentuan strategi dan kebijakan, penentuan rencana aksi atau road map , dan pelaksanaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007, Pemerintah  Daerah  diharuskan  merencanakan  dan pemanfaatan  RTH  Publik  dan  RTH  Privat.  Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut, RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat secara  umum,  seperti  taman  kota,  taman  pemakaman umum,  jalur  hijau  sepanjang  jalan,  sungai,  dan  pantai. RTH  Privat  adalah  kebun  atau  halaman  rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Besaran  target  RTH  perkotaan  berupa  RTH  Publik  dan RTH  Privat  sebesar  30%  luasan  wilayah  pada  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  perlu  dipertimbangkan kembali.  Undang-Undang  tersebut  menetapkan  aturan yang  sama  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia menggunakan  persentase  luasan  wilayah  kota.  Target RTH  perkotaan  oleh  WHO  dan  Singapura  dihitung berdasarkan  populasi  penduduk.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  dari  Haq  (2011)  dan  Jun  (2009)  yang menunjukkan  bahwa  perencanaan  RTH  di  masa  depan harus  memahami  hubungan  RTH  dengan  populasi perkotaan per kapita.
Berdasarkan acuan dari WHO menyatakan bahwa target untuk  penyediaan  RTH  perkotaaan  adalah  sebesar  9 m 2 /kapita  (Pafi et  al. 2016)  sedangkan negara  Singapura adalah 8 m 2 /kapita (CUGE, 2011). Jika target capain RTH menggunakan  standar  capaian  RTH  oleh  WHO  dan Singapura  dihitung  berdasarkan  populasi  penduduk  di Jakarta tahun 2017 sebanyak 10.374.200 jiwa, maka besaran persentase  target  luasan  RTH  di  Jakarta  tidak  mencapai 30%  sebagaimana  diamanatkan  pada  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  dan  RTRW  Jakarta  2030.  Jika menggunakan standar WHO sebesar 9 m2/kapita (Pafi et al. 2016) maka besaran luasan ideal RTH di Jakarta adalah 14,1% dengan luas sebesar 9.338,85 ha. Jika menggunakan standar  capaian  negara  Singapura  sebesar  8  m2/kapita maka  besaran  luasan  ideal  RTH  di  Jakarta  adalah  12,5% dengan luas sebesar 8.279,12 ha.
Zonasi  adalah  teknik  pengaturan  yang  telah  digunakan selama  beberapa  dekade  di  tingkat  lokal  untuk melindungi ruang terbuka, mengurangi biaya pembangunan  (Bengston et  al. 2004).  Zonasi  kota dipandang  sebagai  perbedaan  daya  saing  ekonomi  oleh berbagai  fungsi  dan  kelompok  sosial  yang  berbeda (Walmsley,  1993).  Zonasi  di  perkotaan  menjadi  penting dikarenakan  sebagai  pengendalian  dalam  pembangunan oleh pemerintah.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki rencana hijau yang  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang  RDTR  dan  PZ.  Target  capain  RTH  pada  RTRW Jakarta  2030  sebesar  30%  dengan  pembagian  20%  RTH Publik  dan  10%  RTH  Privat.  Rencana  hijau  di  Jakarta tersebar di 5 wilayah kota administrasi di Jakarta Selatan, Jakarta  Timur,  Jakarta  Pusat,  Jakarta  Barat,  dan  Jakarta Utara  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Klasifikasi zona/sub zona RTH di Jakarta berdasarkan RDTR dan PZ terdiri 6 zona dan 8 sub zona dengan kode H1 sampai H8 dimana  rinciannya  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Pemakaman (H3) adalah salah satu kategori dalam RTH perkotaan  yang  perlu  dioptimalkan  fungsinya  seperti RTH yang lainnya (Priharyaningsih et al. 2019).
Tabel 1. Klasifikasi Zona RTH berdasarkan RDTR dan PZ No. Zona Sub Zona Kode 1. Hutan kota Hutan kota H1 2. Taman kota/ lingkungan Taman kota/lingkungan H2 3. Pemakaman Pemakaman H3 4. Jalur hijau Jalur hijau H4 Hijau tegangan tinggi H5 Hijau pengaman kereta api H6 5. Hijau rekreasi Hijau rekreasi H7 6. Terbuka hijau budidaya Terbuka hijau budidaya H8

## Sumber: Perda RDTR dan PZ Jakarta 2030 (2014)
Zonasi hijau berdasarkan RDTR dan PZ di Jakarta seluas 7.514, 08 ha (Setiowati et al. 2019) yang rincian dapat dilihat pada Gambar 4. Rencana hijau terbesar terdapat pada sub zona jalur hijau (H4) seluas 3.818,46 ha dan yang terkecil sub zona hutan kota (H1) seluas 17,58 ha. Zona hutan kota (H1) yang tercatat pada RDTR dan PZ hanya sebesar 17,58 ha yang meliputi 2 lokasi di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur.  Berdasarkan  data  tahun  2019,  jumlah  hutan  kota yang  dikelola  oleh  Dinas  Pertamanan  dan  Hutan  Kota memiliki total luas kurang lebih 187,69 ha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki baseline RTH  dikarenakan  terdapat  beberapa  perbedaan  nilai perhitungan  dari  beberapa  perangkat  daerah  terkait (Setiowati et  al. 2018).  Melalui  Program  Jakarta  Satu dilakukan  perhitungan  RTH  Publik  yang  dimiliki  dan dikelola  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  data tersebut dapat dilihat pada situs resmi Jakarta Satu. Pada situs tersebut dapat dilihat peta RTH Publik yang memuat
Gambar 2. Perbandingan Rencana Hijau di Jakarta
Sumber: Olahan Penulis (2019) 37.2 25.85 13.94 11.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Rencana Induk Djakarta
1965-1985 RUTR Jakarta 1985- 2005 RTRW DKI Jakarta 2010 RDTR dan PZ
L uas R en can a H ijau (R T H ) (% )
atribut klasifikasi RTH, lokasi, luasan, dan rencana kota. Peta RTH Publik pada
situs Jakarta
Satu https://jakartasatu.jakarta.go.id,  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Kegiatan  perencanaan  RTH  di  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  mengikuti  mekanisme  tahapan  pembangunan daerah. Proses perencanaan kegiatan pengelolaan RTH di Provinsi  DKI  Jakarta  dilakukan  oleh  Dinas  Pertamanan dan  Hutan  Kota.  Dinas  Pertamanan  dan  Hutan  Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan kota,
Gambar 3. Rencana Hijau di Jakarta Sumber: Perda 1 Tahun 2014 (RDTR dan PZ); Setiowati et al. (2019) telah diolah kembali
Gambar 4. Perbandingan Zonasi Hijau Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 (RDTR dan PZ) Sumber: Perda 1 Tahun 2014 (RDTR dan PZ); Setiowati et al. (2019) telah diolah kembali
Gambar 5. RTH Publik pada Program Jakarta Satu taman,  jalur  hijau  dan  makam.  Selain  memiliki  fungsi tersebut,  berdasarkan  data  inputan  RTH  di  Program Jakarta  Satu  Dinas  Pertamanan  dan  Hutan  Kota  sebagai Perangkat  Daerah  yang  memiliki  dan  mengelola  RTH terbesar seluas 2.163,93 ha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya untuk menambah  luasan  RTH  Publik  dengan  melakukan kegiatan  pembebasan  tanah.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  dari  Bengston et  al. (2004)  bahwa  Amerika Serikat melakukan pengadaan tanah publik yang memiliki tujuan  utama  untuk  melindungi  ruang  terbuka  menjadi taman  kota  regional, taman, dan  pelestarian  alam  untuk pertumbuhan  kota.  Menurut  Hollis  dan  Fulton  (2002), pembebasan lahan memainkan peran penting dan sering diabaikan  dalam  mengelola  perkembangan  kota. Berdasarkan  data  monitoring  Biro  Pembangunan  dan Lingkungan  Hidup,  pembebasan  lahan  yang  dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota semenjak tahun 2013-2019 sebesar 151,33 ha.
Anggaran  pembebasan  tanah  di  Provinsi  DKI  Jakarta menggunakan  anggaran  yang  sangat  besar  untuk membebaskan  tanah  seluas  151,  33  ha.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian dari McMahon (1999) bahwa Amerika Serikat  juga  menyediakan  anggaran  pembebasan  lahan hampir $ 7 miliar untuk taman dan perlindungan ruang terbuka.  Pembebasan  tanah  di  Jakarta  menggunakan anggaran yang besar dikarenakan harga tanah di Jakarta relatif mahal dan keterbatasan tanah yang tersedia.
Setelah dilakukan proses pembebasan lahan, maka Dinas Pertamanan  dan  Hutan  Kota  melakukan  perencanaan pembangunan  RTH.  Berdasarkan  data  dari  Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, jumlah RTH yang dibangun pada  tahun  2013  berjumlah  12  lokasi,  tahun  2014 berjumlah 8 lokasi, tahun 2015 berjumlah 11 lokasi, tahun 2016 berjumlah 2 lokasi, tahun 2017 berjumlah 11 lokasi, dan  tahun  2018  berjumlah  7  lokasi.  Tahun  2016, pembangunan  RTH  hanya  berhasil  pada  2  lokasi. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Tahun  2017- 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Kegiatan Strategis  Daerah  Pembangunan  Taman  Maju  Bersama (TMB).
TMB memiliki konsep perencanaan yang berbeda dengan pembangunan  taman  sebelumnya.  Pada  saat  proses perencanaan  desain,  Dinas  Pertamanan  dan  Hutan  Kota melakukan Focus  Group  Discussion (FGD)  kepada masyarakat  di  lokasi  pembangunan  TMB  yang ditunjukkan  pada  Gambar  6.  FGD  diakomodasikan  oleh
17.58 1,694.65 605.87 3,818.46 445.79 268.27 663.46 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
lurah setempat untuk membahas desain yang diinginkan oleh warga sekitar dan dilakukan selama tiga kali dengan masyarakat  sehingga  desain  yang  terbentuk  disesuaikan dengan  aspirasi  masyarakat.  Komunitas  berkewajiban menjaga  kualitas  area  yang  direncanakan  pada  setiap individu (Manan, 2016). Partisipasi warga dan pemangku kepentingan  lainnya  sebagai  elemen  vital  untuk keberhasilan  pengelolaan  dan  perlindungan  ruang terbuka (Bengston et al. 2004).
Gambar 6. Kegiatan FGD Pembangunan TMB
Berdasarkan  struktur  organisasi  kelembagaan  di  Dinas Pertamanan  dan  Hutan  Kota  sebelumnya,  hanya  Dinas yang  diberikan  tugas  untuk  melakukan  pembangunan RTH. Pada tahun 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur  Nomor  280  Tahun  2018  maka  Sudin Pertamanan  dan  Hutan  Kota  di  5  wilayah  kota administrasi diberikan tugas untuk membangun RTH di masing-masing wilayah kota. Pada tahun 2018, TMB telah telah dibangun sebanyak 7 lokasi dan 48 lokasi pada tahun 2019  dengan  salah  satu  contoh  TMB  dapat  dilihat  pada Gambar 7. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dari tahun 2013-2019  membangun  RTH  sebesar  52,4  ha  dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pembangunan RTH Tahun 2015-2019 Tahun  Pembangunan RTH (ha)  Jumlah Lokasi 2015 4,6 11 2016 0,9 2 2017 10,4 11 2018 6,6 7 2019 29,9 48 Sumber: Biro PLH (2020) (telah diolah kembali)
Konsultasi  publik  adalah  bagian  penting  perencanaan (Albrechts,  2004).  Rogers et  al. (2008)  menyampaikan bahwa  partisipasi  adalah  salah  satu  kunci  dalam pembangunan berkelanjutan dan partisipasi adalah proses antara stakeholders yang dapat saling mempengaruhi dan mengontrol  inisiatif  pembangunan  dan  sumberdaya dalam pengambilan keputusan (Rogers et al. 2008).
Pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan bertujuan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh masyarakat,  memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan
keterampilan  politik  masyarakat  (Abe,  2005).  Selain  itu, Penyediaan RTH di perkotaan memerlukan kebijakan dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat yang memiliki lahan kosong (Noviandi et al. 2017; Triana et al. 2019).

## Gambar 7. TMB di Jakarta Timur

## Perencanaan RTH di Singapura
Perencanaan  penghijauan  di  Singapura  telah  dimulai semenjak  tahun  1963  dengan  mencanangkan  Kampanye “Tree Planting” yang dipelopori oleh Perdana Menteri Lee Kuan  Yew  (CUGE,  2011).  Pada  masa  pemerintahan Perdana  Menteri  Lee  Kuan  Yew  memiliki  motivasi menjadikan Singapura menjadi kota yang bersih dan hijau melalui  motto “clean  greening” untuk  mengatasi ketidaksetaraan, membuat identitas kota, dan kebanggaan nasional  (Rowe  dan  Hee,  2019).  Penanaman  dalam kampanye  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  8.  Lebih lanjut,  Rowe  dan  Hee  (2019)  dalam  bukunya menyampaikan  Singapura  pada  tahun  1968  melakukan kampanye “Keep  Singapore  Clean” yang  bertujuan  agar masyarakat  tidak  membuang  sampah  sembarangan, hukum  kesehatan  masyarakat,  sistem  pembuangan limbah,  pengendalian  penyakit,  relokasi,  dan  perizinan pedagang keliling.
Konsep Garden City tersebut terinspirasi dari metode The Garden  City  Movement yang  diperkenalkan  pada  tahun 1898 oleh Sir Ebenezer Howard di Inggris. The Garden City merencanakan  pemukiman,  industri,  dan  pertanian dengan  komunitas  mandiri  yang  dikelilingi  oleh  sabuk hijau. Lindfield dan Steinberg (2012) menjelaskan bahwa kota hijau adalah kota yang telah mencapai atau sedang bergerak  menuju  kelestarian  lingkungan  jangka  panjang pada  semua  aspek.  Pada  Tahun  1973,  Singapura membentuk Garden City Action Committe (GDAC). GDAC merencanakan  penanaman  pohon  disepanjang  jalan  dan membuat peraturan mengenai Parks and Trees Act . GDAC dibentuk sebagai lembaga koordinator terkait penghijauan  kota  dan  perumusan  perencanaan  Program Garden City .
Selain  membentuk  komite  penghijauan  kota,  Singapura juga  menyusun Masterplan /Rencana  Induk  RTH. Singapura  pada  tahun  1972  membuat Concept  Plan perencanaan  wilayah  pertama  yang  bertujuan  untuk menyediakan  kerangka  kerja  fisk  pembangunan  lahan seperti  pembangunan  kota  baru  dan  perindustrian  serta panduan  implementasi  utilitas  dan  infrastruktur  publik (CUGE, 2011).
Pada  tahun  1976  dilakukan  kampanye  penghijauan dengan menanam tanaman merambat di sepanjang pagar struktur,  jembatan,  dan  jalan  laying  yang  dapat  dilihat
pada  Gambar  9. Masterplan RTH  pertama  di  Singapura dibuat  pada  tahun  1980an  dengan  target  sebesar  0,8  ha parkland untuk  1000  populasi  penduduk  (CUGE,  2011). Pada 1980an ditanam berbagai Bougainvillea dan Hibiscus di seluruh pulau agar Kota Singapura lebih berwarna yang dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 8. PM. Lee Kuan Yew Menanam Pohon
Sumber: Rowe dan Hee (2019)
Gambar 9. Penghijauan pada Infrastruktur Kota Sumber: Rowe dan Hee (2019)
Gambar 10. Penanaman Bougainville Tahun 1980an Sumber: Rowe dan Hee (2019)
Konsep  perencanaan  RTH  dan  ruang  biru  dibuat  secara kesatuan.  Sepanjang  pesisir  menjadi  zonasi  Ruang Terbuka Biru (RTB) dan sepanjang jalur jalan dibuat jalur hijau  yang  tidak  terputus.  Target  tersebut  masih digunakan sampai tahun 2009 oleh Pemerintah Singapura dalam  pengembangan  pembangunan  RTH.  Pada  tahun 1991, Concept  Plan tersebut  direvisi  dan  menghasilkan Green and Blue Planning (CUGE, 2011) yang dapat dilihat pada Gambar 11. Pada tahun 1991 dicanangkan Program Park Connector Network (PCN). Kategori park di Singapura terbagi  atas  3,  yaitu  regional, neighbourhood, dan Park Connector  Network (PCN).  PCN  di  Singapura  dibuat  di sepanjang drainase, pesisir, jalur sungai, rel kereta, dan di sekeliling  pemukiman public  housing .  PCN  direncanakan memiliki lebar 6 m yang terdiri dari 4 m jalur jogging track dan 2 m untuk area penanaman pohon.
Gambar 11. Rencana Green-Blue dari Concept Plan 1991 Sumber: CUGE (2011), Rowe dan Hee (2019)
Pada tahun 2008, Singapura membuat Masterplan dengan perencanaan  yang  berkelanjutan  termasuk Parks  and Waterbodies  Plan yang  memuat  perencanaan  taman bermain  yang  komprehensif  untuk  semua.  Pada perencanaan  tersebut,  disusun  strategi  total  ruang  hijau sebesar 4.200 ha, taman penghubung eksisting sepanjang 300 km, membuat rute sekeliling pulau sepanjang 150 km, membuat  jalur  dan  trotoar  pesisir,  serta  aktivitas  air  di area Marina Bay (CUGE, 2011).
Pada  tahun  2002,  Singapura  meluncurkan Streetscape Greenery Masterplan sebagai identitas untuk lanskap jalan. Perencanaan  khusus  dilakukan  pada parkway,  gateway , pantai, hutan, dan pedesaan yang mengacu pada prinsip desain  seperti  konektivitas,  kenyamanan,  kemewahan lansekap,  lanskap  alam,  keragaman,  dan  menciptakan identitas  lokal.  Berdasarkan Parks  and  Waterbodies  Plan 2008,  Singapura  memiliki  target  capaian  masing-masing kategori  RTH,  yaitu  RTH  Regional  sebesar  4.400  ha, Neighbourhood sebesar 514  ha,  dan  PCN  sebesar  286  ha (CUGE, 2011).
Singapura menyusun perencanaan dan program jaringan “blue - green” bertujuan  untuk  melindungi  nilai  hidrologi dan ekologi lanskap perkotaan untuk mengatasi ancaman degradasi lingkungan (Rowe dan Hee, 2019). Dalam buku Rowe  dan  Hee  (2019), Singapore's  National  Water  Agency (PUB) memiliki Program T he Active, Beautiful, Clean Water (ABC) Waters pada  tahun  2006  di  Sungai  Kallang  yaitu Taman  Bishan-Ang  Mo  Kio  yang  bertujuan  untuk integrasi penghijauan dan konservasi air.
Kesuksesan Singapura dalam
penghijauan dilatarbelakangi  oleh  politik  yang  kuat,  kepemimpinan yang  visioner,  arah  kebijakan  yang  jelas,  dan  kolaborasi kemitraan antara pemerintah dengan publik-swasta. (Tan, 2012). Kejelasan Concept Plan dan Masterplan yang dimulai pada  tahun  1971  dimanifestasikan  dalam  berbagai program  berbagai  lembaga  pemerintah  seperti  Program PUB  ABC Waters , Streetscape  Greenery  Masterplan dari National Parks.
Pemerintah  Singapura  telah  berupaya  secara  aktif menanamkan kesadaran lingkungan, nilai-nilai komunitarian,  dan  tanggung  jawab  sosial  atas  kegiatan penghijauan (Savage dan Kong, 1993). Keterlibatan publik dilakukan pada upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan  konsultasi  (Leitman,  2000).  Kampanye  tersebut memiliki tujuan tambahan untuk menciptakan kepemilikan  atas  proyek  pemerintah  (Leitman,  2000). Beberapa  contoh  kampanye  yang  berhasil  dilakukan meliputi  Pekan Clean  and  Green ,  Hari  Penghargaan Park Connector, dan Hari Penanaman Pohon Tahunan. Program Community  in  Bloom oleh National  Parks bertujuan  untuk mempromosikan  budaya  berkebun  sebagai  salah  satu strategi penghijauan (Tan dan Neo, 2009).
Semenjak adanya Masterplan RTH dan RTB serta program- program dari pemerintah, Singapura dapat meningkatkan persentase capaian RTH setiap tahunnya. Pada tahun 1986 capaian  RTH  di  Singapura  sebesar  36%  dan  meningkat menjadi  47%  pada  tahun  2007.  Berdasarkan best  pratice tersebut  disimpulkan  bahwa  peningkatan  pencapaian RTH dapat dilakukan melalui penyusunan Masterplan .

## Lesson Learned
Keberhasilan Pemerintah Singapura dalam meningkatkan capaian  luasan  RTH  dilatarbelakangi  oleh  adanya perencanaan  RTH  yang  jelas  dan  kebijakan  politik  kuat oleh  pemimpin  negaranya.  Perencanaan  RTH  Singapura telah  dituangkan  dalam Masterplan yang  disusun semenjak tahun 1972 dan dievaluasi sampai dengan saat ini.  Gerakan  masyarakat  dalam  Kampanye  Penanaman Pohon dicontohkan oleh pemimpinnya dan diimplementasikan  mengacu Masterplan RTH  yang  ada. Konsep Green Blue dalam Masterplan RTH Singapura telah dibuat  semenjak  tahun  1991  yang  menggabungkan penghijauan  di  daratan  dan  badan  air  menjadi  satu kesatuan. Strategi peningkatan luasan RTH di Singapura terimplementasi  dengan  baik  dan  meningkat  setiap tahunnya dan menjadikannya Negara dengan persentase luasan RTH terbesar di dunia.
Pentingnya Masterplan di  suatu  wilayah  diperlukan sebagai  strategi  dalam  dalam  peningkatan  luasan  RTH. Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  perlu  mendorong penyusunan Masterplan RTH  untuk  dapat  segera diterbitkan  mengacu  pada  Perda  RDTR  dan  PZ. Masterplan RTH  Singapura  dengan  menggabungkan Konsep Green Blue juga dapat diterapkan di Jakarta agar pembangunan  RTH  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tetapi menjadi satu kesatuan dengan  Dinas  Sumber  Daya  Air  dan  Dinas  Bina  Marga. Capain  luasan  RTH  30%  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  cukup  sulit  dicapai  oleh  Jakarta karena zonasi hijau yang ditetapkan hanya sebesar 11,5%. Luasan  zonasi  hijau  tersebut  disarankan  perlu ditingkatkan persentasenya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain  adanya Masterplan ,  Jakarta  memerlukan kebijakan politik yang kuat dalam pengelolaan RTH sehingga dapat didukung dan diimplementasikan oleh seluruh stakeholder . Kolaborasi  yang  dimulai  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dengan  masyarakat  dalam  kegiatan  perencanaan TMB  merupakan  langkah  awal  yang  baik  dalam  hal meningkatkan  kemitraan  dengan  publik  dan  sektor swasta.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perencanaan  RTH  di  Jakarta  berdasarkan  zonasi  hijau Jakarta  menurun  semenjak  tahun  1965  dikarenakan  alih fungsi  lahan  menjadi  lahan  terbangun.  Jakarta  belum menerbitkan peraturan secara legal mengenai Masterplan RTH yang menjadi panduan para stakeholder dalam upaya pencapaian target luasan RTH. Selain itu, baseline luasan RTH  belum  secara  resmi  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data penelitian terkait perhitungan  luasan  RTH  di  Jakarta,  luasan  RTH berkurang  setiap  tahunnya  walaupun  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  kegiatan  pembebasan lahan dan pembangunan RTH.
Kondisi  penurunan  RTH  di  Jakarta  tersebut  berbeda dengan  keberadaan  RTH  di  Singapura.  Semenjak  tahun 1960an,  Singapura  berhasil  meningkatkan  luasan  RTH sebesar  47%  tahun  2011  yang  menjadikannya  yang terbesar  di  dunia.  Singapura  memiliki  visi  penghijauan dan  kebijakan  politik  yang  kuat  serta  didukung  para stakeholder .  Visi  Singapura  sebagai Garden  City yang dituangkan  secara  jelas  dalam Masterplan diaplikasikan dalam  program-program  pemerintah.  Kerjasama  antara para stakeholder di  Singapura  telah  berjalan  sehingga kesadaran publik terhadap penghijauan berhasil.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  mendorong diterbitkannya Masterplan RTH dengan Konsep Green Blue seperti yang ada di Singapura. Belum adanya Masterplan tersebut  menyebabkan  Jakarta  belum  memiliki  strategi dan  program-program  yang  jelas  dalam  peningkatan RTH.  Selain  itu,  perlu  ditingkatkan  kolaborasi  dan partisipasi publik dan swasta dalam perencanaan RTH.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, A. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Yogya Mandiri.
Albrechts, L. 2004. Strategic (Spatial) Planning Reexamined.
Environment and Planning B: Planning and Design, 31(5), 743 – 758.
Benedict, M.A., McMahon, E.T. 2002. Green infrastructure: smart  conservation  for  the  21st  century .  Renewable Resour. J. 20(3), 12 – 17.
Bengston,  D.N.,  Fletcher,  J.O.,  Nelson,  K.C.  2004. Public Policies  for  Managing  Urban  Growth  and  Protecting Open Space: Policy Instruments and Lesson Learned in the United States. Landscape and Urban Planning, 69, 271-286.
BPS  Provinsi  DKI  Jakarta.  2018.  Jakarta  dalam  Angka Tahun 2018.
Brown,  G.,  Schebella,  M.F.,  Weber,  D.  2014. Using participatory GIS to measure physical activity and urban park benefits. Landsc. Urban Plan, 121, 34 – 44.
Budiman, A., Sulistyantara, B., Zain, A.F.M. 2014. Deteksi Perubahan RTH pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa. Jurnal Lanskap Indonesia, 1(6):1.
Byrne, J., Sipe, N. 2010. Green and Open Space Planning for Urban  Consolidation – A  Review  of  the  Literature  and Best Practice . Urban Research Program Issues Paper 11. Griffith University.
Chang,  T.C.,  Huang,  S.  2010. Reclaiming  the  City .  Urban Studies. 48(10), 2085-20100.
Chiang,  K.  2009. Vertical  Greenery  for  the  Tropic .  NUS. Singapore. Npark.
Chiesura, A. 2004. The Role of Urban Parks for the Sustainable City. Landscape and Urban Planning, 68: 129 – 138.
CUGE.  2011. Park  and  Greenery  Planning  in  Singapore [Unpublished] . Singapore: National Parks.
Czembrowski, P., Kronenberg, J. 2016. Hedonic Pricing and Different Urban Green Space Types  and Sizes: Insights into  the  Discussion  on  Valuing  Ecosystem  Services. Landscape and Urban Planning, 146, 11-19.
Hadi,  A.  2011. Public  Participation  o n  Open  Spaces’ Inspection. Jurnal Lanskap Indonesia. 3(2).
Haq,  S.A.  2011. Urban  Green  Spaces  and  an  Integrative Approach  to  Sustainable  Environment. Journal  of Environmental Protection, 2:601-608
Hollis,  L.E.,  Fulton,  W.  2002. Open  Space  Protection: Conservation Meets Growth Management . Washington: Center on Urban and Metropolitan Policy.
Jun, W.X. 2009. Analysis of Problems in Urban Green Space System  Planning  in  China .  Journal  of  Forestry Research, 20(1): 79-82.
Leitman,  J.  2000. Integrating  the  Environment  in  Urban Development  Singapore  as  A  Model  of  Good  Practice. Washington DC: World Bank.
Lindfield,  M.,  Steinberg,  F.  2012. Green  Cities  Urban Development  Series .  Manila:  Asian  Development Bank.
[KEMENPU]  Kementerian  Perkerjaan  Umum.  2007. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang.
Manan,  R.H.  2016. Policy  Analysis  of  Urban  Green  Open Space  Management  in  Jakarta  City,  Indonesia. International  Journal  of  Engineering  Research  and Technology (IJERT), 5(4).
McMahon, E.T. 1999. Looking Around Smart Growth Trends. Planning Commissioners Journal , 33.
Miller, R.W. 1988. Urban Forestry: Planning and Managing Urban Green Spaces. New Jersey. USA: Prentice-Hall NJ.
Miller,  G.T.,  Spoolman,  S.  2012. Environmental  Science (15 th ed). Boston. USA: Cengage Learning.
Mungkasa, O.A. 2019. Rapat Koordinasi Penyusunan Desain Besar  KSPN  DKI  Jakarta [Tidak  dipublikasikan] . Jakarta:  Deputi  Gubernur  Bidang  Tata  Ruang  dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Noviandi, T.U.Z, Kaswanto, R.L., Arifin, H.S. 2017 Riparian Landscape  Management  in  the  Midstream  of  Ciliwung
River as Supporting Water Sensitive Cities Program with Priority of Productive Landscape . IOP Conf Ser Earth Environ Sci 91:12033.
Pafi, M., Siragusa, A., Ferri, S., Halkia, M. 2016. Measuring the  Accessibility  of  Urban  Green  Areas .  Luxembourg:
JRC Science Hub. Europe Union.
[PEMPROVDKIJAKARTA]  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  1984.  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun 1984  tentang  Rencana  Umum  Tata  Ruang  Jakarta 1985-2005.
[PEMPROVDKIJAKARTA]  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  1999.  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 1999  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  DKI Jakarta 2010.
[PEMPROVDKIJAKARTA]  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  2008.  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2008 tentang RPJMD Tahun 2007-2012.
[PEMPROVDKIJAKARTA]  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  2012.  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Jakarta 2030.
[PEMPROVDKIJAKARTA]  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  2014.  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan Peraturan Zonasi.
Priharyaningsih, D., Hasibuan, H.S., Koestoer, R.H. 2019. Ecological  Value  of  Cemetery  in  Jakarta.  Jurnal Lanskap Indonesia. 11(2), 55-58.
Rogers, P.P., Jalal, K.F., Boyd, J.A. 2008. An Introduction to Sustainable  Development. UK:  Glen  Educational Foundation.
Rowe,  P.G.,  Hee,  L.  2019. A  City  in  Blue  and  Green  (The Singapore Story) . Springer.
Savage,  V.R.,  Kong,  L.  1993. Urban  Constraints,  Political Imperatives:  Environmental  'Design'  in  Singapore. Landscape and Urban Planning, 25, 37-52.
Setiowati,  R.,  Hasibuan,  H.S.,  Koestoer,  R.H.  2018. Green Open  Space  Master-Plan  at  Jakarta  Capital  City, Indonesia  for  Climate  Change  Mitigation. IOP  Conf. Series:  Earth  and  Environmental  Science,  200, 012042.
Setiowati, R., Hasibuan, H.S., Koestoer, R.H., Harmain, R. 2019. Planning for Urban Green Area and Its Importance for Sustainability: The Case of Jakarta . IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 328, 012027.
Sitorus,  R.P.,  Aurelia,  W.,  Panuju,  D.R.  2011. Analisis Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau dan Faktor-Faktor yang  mempengaruhinya  di  Jakarta  Selatan. Jurnal Lanskap Indonesia, 2(1).
Tan,  L.H.,  Neo,  H.  2009. Community  in  Bloom:  Local Participation  of  Community  Gardens  in  Urban Singapore. Local Environment, 14(6), 536-537.
Teal, M., Huang, C.S., Rodiek, J. 1998. Open Space Planning for  Travis  Country,  Austin,  Texas:  A  Collaborative Design . Landscape Urban Plan, 42, 259-268.
Triana,  D.,  Aspar,  Jumarni.  2019. Strategi  Peningkatan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengembangan  Ruang
Terbuka  Hijau  di  Kota  Makassar. Jurnal  Lanskap Indonesia. 11(2), 43-47.
United Nations. 2015. Sustainable development goals . United Nations.
Villanueva,  K.,  Badland,  H.,  Hooper,  P.,  Koohsari,  M.J., Mavoa,  S.,  Davern,  M.,  Roberts,  R.,  Goldfeld,  S., Corti,  BG.  2015.  Developing  Indicators  of  Public Open  Space  to Promote  Health  and  Wellbeing  in Communities. Applied Geography, 57, 112-119.
Walmsley,  D.J.,  Lewis,  G.J.  1993. People  and  Environment: Behaviour  Approaches  in  Human  Geography. New York. USA.
Wolcha,  J.R.,  Byrne,  J.,  Newellc,  J.P.  2014.  Urban  green space, public health, and environmental justice: The challenge  of  making  cities  ‘just  green  enough’. Landscape and Urban Planning, 125 . 234 – 244.