## Article

## Neo-Ekstraktivisme Tambang Timah di Pulau Bangka
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society,
2020, Vol. 02 (01), 12-22
© The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.95 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: Mei, 6 h 2020 Revised: Mei, 22 th 2020
Accepted: Mei, 26 th 2020

## Agung Nugraha
Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia anugraha503@gmail.com
Semiarto A. Purwanto Departemen Antropologi, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia semiarto.aji09@ui.ac.id

## ABSTRACT
Tin  mining on Bangka  Island  was  monopolized by large companies since the colonial period until  twenty  years  ago.  Furthermore,  illegal  tin  miners  or  unconventional  mines  (tambang inkonvensional  or  TI)  are  the  main  actors  in  tin  exploitation.  We  conducted  research  on  the network of tin mining actors to explain the social relations, capital, and business of tin miners. Through  the  case  study  method,  we  observed  and  interviewed  our  informants  during  the March-October  2018  period.  Within  the  neo-extractivism  framework,  we  examined  that  TI players  were  connected  to  the  mining  business  supported  by  global  investment  through  a network of sub-collectors, collectors, and the smelting industry. This network serves to legalize the tin obtained by TI while ensuring the supply of industrial raw materials to support exports. We  conclude  that  there  has  been  a  shift  from  production  to  distribution  sectors.  When emphasis  on  production  processes,  various  institutional  decays  occur  which  involve  state actors in it. Next, as attention is paid to the distribution chain, a shadow network that hides behind official companies emerges.
Keywords: Bangka, Bendera , Shadow Network, Neo-Extractivism, Tin Mining

## ABSTRAK
Penambangan timah  di Pulau Bangka, sejak masa kolonial  hingga  dua puluh tahun yang lalu, dimonopoli oleh perusahaan besar. Selanjutnya, penambang timah liar atau tambang inkonvensional  (TI)  menjadi  aktor  utama  dalam  eksploitasi  timah.  Kami  melakukan  studi kasus  pada  jaringan  pelaku  tambang  di  Pulau  Bangka  untuk  menjelaskan  hubungan sosial,  modal,  dan  bisnis  para  penambang  timah.  Pengamatan  dan  wawancara  dilakukan selama periode Maret-Oktober 2018. Dengan kerangka neo-ekstraktivisme, kami melihat TI terhubung  ke  bisnis  pertambangan  yang  didukung  oleh  investasi  global  melalui  jaringan sub-kolektor,  kolektor,  dan industri  smelter.  Jaringan  ini  berfungsi  untuk  melegalkan timah  yang  diperoleh  TI  sambil  memastikan  pasokan  bahan  baku  industri  untuk  ekspor. Kami menyimpulkan  bahwa telah terjadi  pergeseran perhatian pada  proses penambangan timah,  dari  sektor  produksi  ke distribusi.  Ketika  penekanan  ditempatkan  pada  aspek produksi,  berbagai  pembusukan  institusi  terjadi  dengan  melibatkan  aktor-aktor  negara. Ketika  memperhatikan  rantai  distribusi,  yang  muncul  adalah  jaringan  bayangan  yang bersembunyi di belakang satu atau dua perusahaan resmi.
Kata Kunci: Bangka, Bendera , Jaringan Bayangan, Neo-Ektraktivisme, Tambang Timah

## 1. Pendahuluan
Paradigma pembangunan negara berkembang atas tata kelola sumber daya alam pada saat ini  berorientasi  pada  penambahan  nilai  suatu  komoditi ekspor  untuk  mendorong pertumbuhan industrialisasi dan ekonomi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif amat tinggi,  sehingga  perubahan  politik  nasional  dan  distribusi  modal  transnasional  akan mempengaruhi pembentukan formasi-formasi sosial baru pada sektor ekstraktif di tingkat lokal. Artikel ini  akan  membahas  dinamika  para  pelaku  pertambangan  inkonvensional ( uconventional  mining ) timah di Pulau Bangka akibat regulasi nasional yang didorong oleh perubahan konstelasi politik internasional dan investasi global.
Indonesia  memiliki  pengalaman  luar  biasa  bagaimana  dampak  perubahan  politik menyebabkan  eksploitasi  sumber  daya  alam  berubah  kerangka  kerjanya.  Hidayat  (2008) menunjukkan bagaimana perubahan pengelolaan hutan amat dipengaruhi oleh perubahan politik nasional. Di masa Orde Lama, pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara amat terbatas, selain akibat kurangnya modal dan teknologi, obsesi pengelolaan secara mandiri juga mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. Di awal Orde Baru, Jendral  Suharto  bekerja  dengan  arahan  tim  ekonomi  dan  teknologi  yang  kuat  mendapat dukungan  negara-negara  Barat  yang  berorientasi  kapitalis. Kekecewaan  akibat  sentra pengelolaan sumberdaya yang terpusat pada perusahaan-perusahaan keluarga atau dekat dengan  kekuasaan,  menyebabkan  tuntutan  reformasi  bergema  kencang.  Memasuki milenium  baru,  masyarakat  lokal  mulai  mendapat  akses  untuk  memanfaatkan  sumber daya alam secara terbuka, melalui otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan (Baiquni & Rijanta, 2007). Reformasi dan desentralisasi adalah dua kunci utama perubahan sistem kelembagaan  dan  distribusi kuasa pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh kesepakatan dengan  pemilik  modal  dalam  merumuskan  kebijakan  (Pigome, 2011:  Maladi, 2013; Rachman, 2018).  Menariknya  dinamika  pada  industri  ekstraktif  tidak  hanya  memberikan akses kepada masyarakat untuk mengeksploitasi tetapi juga untuk melakukan renegosiasi penerbitan  regulasi  pendirian  industri  pengolahan  sumber  daya  alam.  Kebijakan  untuk mendirikan  smelter  sendiri  bagi  pelaku  usaha  pertambangan  menjadi  kontroversi  dalam banyak kasus (Adam, 2014; Contesa & Rahmatunnisa, 2018).
Pada tahun 2005, industri smelter mulai menjamur di Pulau Bangka (Zulkarnain, et. al, 2005) yang  merupakan  salah satu  daerah penghasil terbesar timah di Indonesia. Industri smelter adalah industri yang mengolah, memurnikan, dan memperdagangan produk timah dan  produk  lainnya  dari  timah  ke  dalam  dan  luar  negeri.  Kehadiran  industri  smelter sebagai  salah  satu  solusi  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  mengatasi  masalah penyelundupan,  tambang  ilegal,  dan  kerusakan  lingkungan  (Adam, 2014).  Akan  tetapi, industri  smelter  ternyata  mendorong  dominasi  operasional  tambang  inkonvensional  yang berdampak pada kerusakan lingkungan (Contesa & Rahmatunnisa, 2018).
Veltmeyer  (2014:  80-83)  menggunakan  istilah reprimarization yang  terjadi  di  Amerika Latin  untuk  mengambarkan  suatu  keberlanjutan  eksploitasi  karena  melimpahnya ketersedian sumber daya alam sebagai komoditi utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam  proses  ekploitasinya,  telah  terjadi  pergeseran  dengan  melibatkan  investasi  asing yang  berorientasi resource-seeking dan  akuisisi  lahan  untuk  produksi  komoditi  ekstraktif melalui sokongan kapital transnasional. Dalam konteks tulisan ini, investasi asing merujuk pada suatu bentuk baru dari pemberian modal ( capital flow ) eksploitasi sumber daya timah pada  sektor  swasta.  Sebelumnya, ekploitasi  timah  di  Pulau  Bangka  didominasi  oleh perusahaan  negara,  yaitu  PT.  Timah  dan  PT.  Koba  Tin. Proses  eksploitasi  sumber  daya tidak  hanya  berurusan  dengan  akuisisi  lahan  di  lokasi  tambang  yang  menjadi  konsesi perusahaan  negara,  tetapi  juga  invasi  lahan  milik  pribadi,  negara,  dan  milik  komunal (seperti di wilayah perairan darat dan laut).
Lebih jauh kami melihat bahwa aktivitas penambangan ilegal, apalagi dalam skala yang besar, tidaklah mungkin terjadi begitu saja. Kajian Erman (2008) menunjukkan bagaimana timah digali dan dipasarkan ke luar negeri secara ilegal. Dari awal, produksi timah di pulau ini dikemas secara informal melalui lembaga penambangan yang disebut sebagai tambang inkonvensional, disingkat TI. Para pelaku mengeruk timah  di daratan atau menyedot dari laut,  dan  memasarkannya  ke  Perusahaan  Negara  (PN)  Timah  sebagai  bagian  dari  suplai perusahaan  tersebut.  Persoalan  harga  dan  kapasitas  produksi  membuat  beberapa pengusaha TI memilih menjual ke luar, secara ilegal. Seperti kami sampaikan di atas, tidak mungkin aparat sebagai bagian dari negara tidak mengetahui aktivitas ini. Legalisasi usaha TI  sendiri  merupakan  bagian  dari  praktek  untuk  memberikan  lisensi  pada  aktivitas informal  dan  kolutif  (Yunianto, 2009).  Urusan  perizinan  sebagai  legalisasi  dari  kegiatan
penambangan  menunjukkan  fenomena  turutnya  negara  dalam  proses  kolusif mengekstraksi sumberdaya alam bersama para aktor lain (Mc Carthy, 2011; Erman, 2017). Peran  negara  dalam  memfasiltasi  aktivitas  abu-abu  itu  dinyatakan  dalam  keterlibatan birokrasi  pada  kasus-kasus  kegiatan  ilegal  (Berenschot  &  van  Klinken, 2018:100).  Di Indonesia,  bahkan  keterlibatan  para  aktor  negara  dalam  aktivitas  ilegal  sudah  amat transparan  dan diketahui masyarakat umum  (Aspinall & van Klinken, 2011:  2). Di dalam negara, pada birokrasi, para aktor itu bekerja sebagai perwakilan resmi negara, ini adalah fenomena negara-dalam-negara ( states-within-states ) yang mudah dilihat oleh orang di luar birokrasi sekalipun. Dalam prakteknya, seolah-olah ada negara bayangan ( shadow  states ) yang  menguasai  praksis  penyelenggaraan  negara  secara  informal  (Hidayat, 2007).  Riset mengenai  hal  ini  sudah  cukup  banyak  dilakukan  di  Indonesia  (Erman, 2008;  Nevins  & Peluso, 2009; McCarthy, 2011).
Melalui tulisan ini kami mengajukan dua argumen yang saling kait. Pertama, TI tidak lagi bisa dipandang sebagai sekedar small scale mining dan artisanal mining semata, tetapi melalui  jaringan yang  panjang  dan  rumit, telah berubah menjadi  bagian  dari  mata  rantai pertambangan  global.  Kedua,  telah  terjadi  perubahan  bentuk  dari  negara  bayangan pada perdagangan komoditi timah menjadi jaringan bayangan yang terpusat pada penambangan timah, yang digerakkan oleh redistribusi kapital oleh elit industri dengan membuat jaringan baru  (jaringan  bayangan).  Kami  merujuk  pada  teori-teori  neo-ekstraktivisme  di  Amerika Latin yang meletakkan ekspor komoditi pada proses ekstraksi, yang didukung aliran modal transnasional  dalam  eksploitasi  dan  perdagangan  sumber  daya  alam  (Gudynas, 2010; Burchardt & Dietz, 2014; Svampa, 2019). Kajian kami akan mengakumulasi pengetahuan tentang  aspek  neo-ekstraktivisme  dengan  memfokuskan  perhatian  pada  jaringan bendera yaitu perusahaan formal dan legal yang membawahi praktek TI sebagai jaringan bayangan dalam  penambangan  timah  di  Pulau  Bangka.  Lebih  khusus  studi  ini  mengindentifikasi perkembangan dan aktor-aktor yang terlibat dari jaringan perusahaan bendera, yang secara singkat akan kami sebut bendera , dengan menguraikan pengalaman dari para sub-kolektor dan kolektor besar.

## 2. Metode Penelitian
Untuk  mendapatkan  data  mengenai  TI,  jaringan  kolektor  dan  sub  kolektor,  dan  pelaku industri  smelter,  kami  melakukan  penelitian  yang  bersifat  kualitatif,  yang  amat  terbuka terhadap  dinamika  temuan  di  lapangan.  Berbagai  kasus  (Marvasti,  2004:7)  kami identifikasi,  terutama  untuk  mendapatkan  gambaran  bagaimana  beroperasinya  masing- masing  pelaku  industri  timah  di  Pulau  Bangka.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan menerapkan  sejumlah  kriteria  khusus  (Fetterman, 2010:40), dalam  hal  ini  kami mengidentifikasi  terlebih  dahulu  pelaku  TI,  sub  kolektor,  dan  kolektor.  Tiga  informan utama dan tiga informan pendukung kami wawancara secara mendalam, meliputi kolektor timah, aktivis LSM, birokrat, dan pengusaha smelter dan timah.
Walapun pembicaraan dalam artikel ini adalah mengenai usaha penambangan timah di Pulau Bangka secara umum, namun kami mengambil kasus di wilayah Kabupaten Bangka, yaitu di Kecamatan Pemali dan Merawang. Penjajakan untuk penelitian dilakukan selama sebulan  pada  Januari  2018,  dilanjutkan  dengan  pengambilan  data  secara  mendalam selama 8 bulan pada Maret-Oktober 2018. Dalam penelitian, kami melakukan pengamatan lapangan secara cermat ke lokasi tambang dari informan. Pengamatan pada interaksi antar informan juga kami lakukan untuk mengkonfirmasi proses networking para informan yang saling  terhubung antara satu  sama  lain. Mengingat  sebagian  besar  informasi  bersifat personal dan confidential , kami menyamarkan nama pelaku dan nama badan usahanya. Sejumlah  data  sekunder  kami  kumpulkan  untuk  mendukung  analisis  data, terutama terkait  dengan  berbagai  kajian  yang  telah  dilakukan  mengenai  penambangan  timah  di Pulau Bangka  dan  berbagai persoalannya.  Data tersebut juga  mencakup kajian mengenai pendekatan konseptual untuk memberi kerangka penjelasan dan kajian dari media massa sebagai pemicu untuk wawancara dan traingulasi data

## 3. Rantai Komoditi dan Modal Tambang Timah Inkonvensional
Kami mengidentifikasi ada tiga pelaku dalam mata rantai produksi pada konteks jaringan bayangan  penambangan  sumber  daya  timah,  yaitu  para pekerja  tambang  inkonvensional, kolektor  timah,  dan  industri  smelter.  Saat  ini,  relasi  tiga  aktor  tersebut  saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Untuk menjelaskan mata rantai tersebut, kami melihat  pertambangan  sebagai  rangkaian  proses  eksploitasi  sumber  daya  tambang  yang
dimulai  dengan  proses  penggalian,  pengolahan,  pemurnian,  pengangkutan,  dan  berakhir dengan  pengemasan  dan  penjualan  (Zulkarnain,  et.  al  2005).  Masing-masing  aktor memegang  peran  tertentu  dalam  rangkaian  proses  eksploitasi  sumber daya  alam berdasarkan  kemampuan  yang  telah  terstruktur.  Biasanya,  tambang  inkonvensional memiliki peran pada proses penggalian. Kolektor timah berada pada proses pengolahan biji timah  yang  disiapkan  untuk  didistribusikan  kepada  industri  smelter  atau  yang  dikenal dengan istilah lobi atau melobi . Sedangkan industri smelter, melakukan proses pemurnian biji  timah  menjadi  timah  batangan  atau  produk  lainnya  dari  timah,  sekaligus  mengemas produk komoditi timah untuk kepentingan perdagangan baik dalam dan luar negeri.
Mata rantai pertama adalah tambang inkonvensional atau TI. Dalam konteks global, TI masuk  dalam  kategori artisanal  and  small  scale  mining atau  tambang  informal . Saat  ini, praktek  TI  telah  mengarah  pada  tindakan  memformalkan  perizinan  eksploitasi  dengan menggunakan  lisensi  yang  diterbitkan  oleh  industri  smelter  dalam  bentuk  Surat  Izin Tampung yang dipegang oleh Kolektor Timah . Walaupun terlihat sederhana, tetapi surat itu efektif memberikan keamanan usaha . TI termasuk dalam kategori artisanal and small scale mining karena  memiliki  karakteristik  menggunakan  teknologi  produksi  sederhana, produktivitas rendah, minimnya aspek keselamatan kerja dan memiliki dampak lingkungan (Zulkarnain,  et.al  2007).  Sekalipun  demikian, TI  juga  mendapatkan  sokongan  modal  dari investor  asing  sebagai  pengelola  bayangan  ( shadow  manager )  melalui  tangan-tangan pengusaha lokal yang melakukan penyelundupan (Erman, 2007; 2008 & 2010). Maraknya penyelundupan mendorong ekonomi ilegal dari eksploitasi sumber daya timah oleh TI.
Penelitian kami menunjukkan bahwa kuasa modal yang diberikan oleh pengusaha lokal tersebut, biasanya adalah pengusaha elit industri smelter, telah membentuk struktur mata rantai  nilai  dan  komoditi  yang  meliputi  dua  pihak  lainnya,  yaitu  kolektor  timah  dan industri smelter. Penggerak alur relasi antar mereka terpusat pada pengusaha elit melalui industri  smelter yang dipegangnya.  Kepentingan  kapital  transnasional  dengan  suntikan modal untuk memperoleh komoditi timah dalam konteks perdagangan pasar dunia melalui jaringan  bayangan yang  terpusat  pada  industri  smelter  telah  menciptakan  kompetisi dengan  perusahaan  negara.  Kami  sepakat  dengan  Lahiri-Dutt  (2018),  yang  menjelaskan bahwa  berlangsungnya  tambang  informal menunjukkan  pengaruh  dari  proses kapitalisasi dan industrialisasi terutama pada rantai nilai dan suplai komoditi global.
Dalam  proses  formalisasi  TI,  ada  kecenderungan  intervensi  pemerintah  atas  segala bentuk legalisasi. Formalisasi dipandang sebagai serangkaian proses bersama tiga elemen dasar,  yaitu hak  terhadap  lahan,  hak  terhadap  mineral,  dan  hak  untuk  menambang (Barney, 2018:339).  Namun,  pada  TI  terdapat  suatu  perbedaan  mendasar  terkait formalisasi, yaitu  adanya  kuasa  yang  menandai  industri  smelter  dengan  menerbitkan lisensi  perizinan  kepada  kolektor  timah  oleh  elit  industri  untuk  berkolaborasi  dengan  TI. Penting  sekali  untuk  dicatat  bahwa  formalisasi  tidak  hanya  tertuju  pada  TI,  tetapi  pada kolektor timah yaitu pada hak untuk membeli dan menjual kembali. Meskipun tidak semua TI  berkolaborasi  dengan  kolektor  timah,  namun  kolaborasi  antara  kedua  belah  pihak terlihat begitu jelas.
Kehadiran  industri  smelter  seperti  memperlihatkan  pemihakan  negara  pada  pemilik modal  untuk  lebih  terlibat  dalam  usaha  penambangan.  Di  sisi  lain,  negara  dalam  hal  ini Pemerintah Provinsi  Bangka  Belitung  terkesan  membiarkan  TI  beroperasi  secara  ilegal dengan tidak  diterbitkannya Wilayah Pertambangan Rakyat  (WPR)  dan Izin Pertambangan Rakyat  (IPR)  di  Kabupaten  Bangka.  Menariknya,  di  Kabupaten  Bangka  Barat,  lisensi  IPR telah  diterbitkan  pada  tahun  2017,  namun  WPR  belum  ditetapkan.  Dengan  demikian, timbulnya tambang informal, dalam hal ini TI menunjukkan lemahnya pengelolaan negara sekaligus mengindikasikan kepentingan negara atas penamaman modal (Verbrugge, 2017; Veltmeyer & Petras, 2014) .
Bagian  lain  dari  jaringan  bayangan  kepentingan  kapital  transnasional  pada  industri smelter  adalah  para  kolektor  timah.  Kolektor  ini  adalah  orang  yang  membeli  timah  dari para TI dan mengumpulkannya sebelum dijual kepada perusahaan (Zulkarnain, 2005:85). Kolektor  Timah  terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  sub-kolektor  dan  kolektor  besar  (lihat Zulkarnian,  2005:  85-86).  Beberapa  kajian  sempat  menyinggung  tentang  kolektor  timah (Zulkarnain et. al., 2005 dan 2007; Erman, 2010, Ibrahim, 2016) telah ditulis tetapi kurang memperhatikan  kepentingan dari kapital transnasional yang melekat  pada  kolektor timah yang  dilihat  dari  jaringan  bayangan.  Mekanisme  produksi  para  kolektor  terdeskripsikan cukup jelas, relasi antara industri smelter dengan kolektor timah yang terpusat pada peran
bendera kolektor kurang mendapat perhatian. Bagian inilah yang nanti akan kami jelaskan lebih jauh.
Secara umum kolektor timah dapat dibedakan menjadi sub-kolektor dan kolektor besar. Sub-kolektor adalah orang yang membeli biji timah dari pendulang dan TI, yang kemudian diolah dan dijual kepada kolektor besar dalam bentuk biji timah basah. Sub-kolektor tidak berhubungan bisnis dan modal secara langsung dengan industri smelter, melainkan hanya kepada  kolektor  besar.  Modal  yang  digunakan oleh  sub-kolektor  berasal  dari  mereka sendiri,  atau  bisa  berasal  dari  kolektor  besar.  Seorang  sub-kolektor  terikat  pada  satu kolektor besar karena akses terhadap industri smelter yang hanya dimiliki kolektor besar. Selain  itu,  kolektor  besar  siap  untuk  mem- back  up sub-kolektor  dan  mengurusi  segala bentuk surat izin yang dikeluarkan oleh industri smelter, seperti Surat Tampung dan Surat Jalan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sub-kolektor berpatron dengan salah satu jaringan bayangan dari industri smelter tertentu. Meskipun hal ini bisa mengaburkan praktik illegal  mining, tetapi  tidak  begitu  signifikan.  Pada  dasarnya  para  aparat  sudah mengetahui  jaringan  bayangan  dari  smelter  milik  siapa  yang  berbisnis  menambang, membeli, dan mendistribusikan biji timah dari TI kepada kolektor timah, serta dari kolektor timah  kepada  industri  smelter  yang  berada  di  wilayahnya.  Tidak  hanya  melalui  modal, relasi  sub-kolektor  dengan  kolektor  besar  juga  terjalin  dengan perusahaan  bendera tambang .  Perusahaan  ini  adalah  pihak  yang  memegang  surat  izin  yang  dikeluarkan  oleh industri smelter agar TI dapat bekerja secara legal.
Sub-kolektor  melakukan  pemisahan  biji  timah  dengan  cara lobi .  Istilah ini dipakai karena adanya proses menyepakati standar kandungan stannum (Sn.) dari mineral timah. Semakin tinggi kandungan stannum, maka semakin mahal harga yang dibeli oleh kolektor besar. Biji timah yang dihasilkan dari pengolahan oleh sub-kolektor disebut sebagai timah basah . Para sub-kolektor membeli biji timah secara langsung ke TI di lokasi tambang atau menunggu mereka mengantarkannya ke rumah atau tempat usaha.
Kolektor  besar  memiliki  hubungan  secara  resmi  dengan  industri  smelter  melalui perjanjian  kontrak  pengiriman  biji  timah.  Dalam  aspek  legalitas,  kolektor  besar mengantongi Surat Izin Tampung yang dikeluarkan oleh industri smelter. Mereka mendapat modal  dari bendera secara  selektif.  Modal  para  pengusaha bendera kolektor  besar ditengarai  berasal  dari  investor  luar  negeri  melalui  pemilik  industri  smelter.  Para  pemilik industri smelter memiliki hubungan bisnis dengan investor luar negeri dalam kepentingan perdagangan komoditi timah di pasar dunia. Anatomi bisnisnya semakin rumit karena para pengusaha bendera kolektor bisa juga berasal dari pemilik industri smelter bayangan (tak berijin), pemilik resmi industri smelter, pemegang modal dari investor luar negeri, anggota organisasi  tambang,  bahkan  keluarga  dari  para  pihak  yang  berkepentingan  terhadap industri smelter.
Kolektor  besar  melakukan  proses  pengolahan  dengan  cara  mereduksi  konsentrat  biji timah  dengan  suhu  yang  tinggi  (Nur, 2016),  dengan  tungku  besar  (Zulkarnain,  et.al, 2005:86), atau dengan melobi . Pada proses ini kolektor besar harus mendapatkan kadar biji timah  atau stannum di  atas  70  untuk  menghasilkan  biji  timah  kering.  Kegiatan  ini dilakukan  di  rumah  mereka yang terhubung  langsung  dengan  tempat  pengolahan  biji timah yang berada di belakang atau di samping rumah kolektor besar. Umumnya, mereka menampung biji timah dari para pendulang, TI, dan jaringan sub-kolektor mereka.
Pelaku  terakhir  adalah  adalah  industri  smelter  yang  mengolah  dan  memurnikan  biji timah  menjadi  produk  timah  sesuai  ketentuan  dari  pemerintah  agar  nilai  tambah  suatu komoditi  meningkat.  Zulkarnain  (2005:78),  menyebutkan  pada  awalnya  ada  dua  tipe industri  smelter  yang  muncul,  yaitu  milik  daerah  dan  swasta.  Pada  awalnya  industri smelter terpisah dari industri, berdiri sebagai bisnis yang tidak harus terkait dengan sektor tambang. Namun, setelah diterbitkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara,  maka  setiap  industri  smelter  harus  memiliki  Wilayah  Izin  Usaha Pertambangan  (WIUP)  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Daerah.  Meskipun  demikian,  industri  smelter  tidak  dapat  melepaskan kepentingannya terhadap TI karena  produksi  dari wilayah IUP tidak optimal suplainya ke industri.
Buruknya  tata  kelola  pertambangan  dan  perdagangan  biji  timah  mengakibatkan berbagai tindak kolusif yang menimbulkan fenomena negara bayangan (Erman, 2008). Saat pertambangan  biji  timah  amat  marak  pasca  desentralisasi,  kehadiran  industri  smelter ditujukan  pada  upaya  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Yunianto  (2009) menyebutkan  berbagai  proses  deregulasi  kebijakan  yang  mendorong  pendirian  industri
smelter  di  Pulau  Bangka,  yaitu  Deregulasi  pada  Permenperindag  No.  443/2002  dan Permenperindag  No.  7/M-DAG/PER/4/2005.  Kami  melihat  bahwa  kehadiran  industri smelter  justru  tidak  membuat  persaingan  industri  pengolahan  dan  pemurnian  biji  timah menjadi  kompetitif.  Fasilitasi  perundang-undangan  tersebut  malah  memunculkan  bisnis timah  yang  tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  industri  smelter  melalui  jaringan  bayangan. Pada  jaringan  yang  gelap  dan  tidak  kentara  ini  ( dark  network dan shadow  network ) berbagai macam aturan dan kepentingan disatukan menjadi satu tindakan ekstraktif yang disepakati  bersama  (Pressey et. al., 2014). Melalui  jaringan gelap  dan  remang-remang  ini, industri  smelter  terlibat  dalam  perdagangan  transnasional  yang  memperdagangkan komoditinya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh investor global.
Negara  telah  menetapkan  bahwa  dalam  proses  perdagangan  komoditi  timah  baik  ke dalam dan luar negeri harus melewati tiga mekanisme, yaitu pre trade, trade, dan post-trade (Pujiati, 2016) . Pre-trade adalah proses pendaftaran dan pembayaran iuran, serta verifikasi asal  dan  kualitas biji timah. Trade adalah melakukan  perdagangan melalui sistem online. Terakhir, post-trade adalah pembayaran royalti. Kami, terutama, menaruh perhatian pada tahapan pre-trade saat  verifikasi  asal  biji  timah  yang  dilakukan  oleh  surveyor.  Data  kami menunjukkan bahwa suplai biji timah diperoleh industri smelter melalui jaringan bayangan yang melegalkan praktek informal dan ilegal. Untuk itu, bagian berikut akan menguraikan peengalaman para aktor dalam berbisnis timah, yang disadari atau tidak telah melibatkan mereka ke dalam suatu jaringan tertentu.

## 4. Pengalaman Para Pelaku Bisnis Timah di Pulau Bangka 4.1. Bisnis Dengan Modal Orang Lain
Membuka  usaha  selalu  membutuhkan  modal yang tidak hanya  sebatas keterampilan  dan pengalaman, tapi  tentu  harus  dilengkapi  dengan  modal  finansial.  Demikian  pula  dengan bisnis  TI  di  Pulau  Bangka.  Kami  menemukan  bahwa  sebagian  dari  pelaku  harus  memiliki modal  yang  cukup  kalau  ingin  tidak  sekedar  menjadi  buruh.  Namun,  jaringan  sosial  juga amat berperan dalam hal ini. Informan kami, Abok memulai pekerjaan sebagai sub-kolektor sejak  mulai  tahun  2010  sampai  2014,  setalah  sebelumnya  menjadi  buruh  pada  mitra pertambangan  PT.  Timah. Abok memiliki  bos  seorang  kolektor  besar  bernama  Sarno  yang tinggal di Desa Matras, Kecamatan Sungailiat. Sarno merupakan kolektor besar dari industri smelter  CV.  Girimayah  di  Desa  Air  Ruay,  Sungailiat-Bangka.  Saat  penelitian  berlangsung, perusahaan  tersebut  beralih  kepemilikannya  ke  Bos  Kamkam,  seorang  pengusaha  dan politisi lokal Bangka. Selain menjalankan usaha bersama keluarganya, Bos Kamkam menjadi mitra  pertambangan  dari  perusahaan  negara.  Karena  rekam  jejak  itulah  maka  ia  bisa mendirikan  industri  smelter  resmi.  Oleh  karena  itu,  industri  smelter  tersebut  berfungsi sebagai  perusahaan bendera bagi  para  pelaku  TI.  Para  kolektor  timah  dari  CV.  Girimayah menggunakan identitas Bendera Kamkam . Sarno memulai bisnisnya saat berkenalan dengan salah satu keluarga Kamkam yang berbisnis timah juga.
Dalam  menjalankan  usahanya, Abok lebih  banyak  menggunakan  modal  kolektor  besar daripada  modal  milik  sendiri.  Ia  memiliki  keuntungan  banyak  ketika  bermitra  dengan  Bos Sarno  yang  merupakan  jaringan  bayangan  dari  bendera  Kamkam.  Suatu  kali,  ia  pernah ditangkap  oleh  aparat  kepolisian  ketika  membawa  biji  timah,  namun  Bos  Sarno  mengurus segala  urusan  dengan  aparat  kepolisian  untuk  melepaskan Abok.  Tentu  ada  biaya  yang dikeluarkan  oleh  Bos  Sarno  untuk  membebaskannya.  Namun,  upaya  Sarno  membebaskan Abok sebenarnya  sudah  dipermudah  oleh  Bos  Kamkam  yang  memberikan  uang  setoran setiap  bulan  pada  setiap  pos  keamanan  di  Kecamatan  dan  Kabupaten.  Setoran  itu  untuk memperlancar usaha pembelian dan pengangkutan biji timah yang dilakukan oleh jaringan kolektor timah di Wilayah Kabupaten Bangka.
Abok membeli biji timah dari pendulang, para penambang, dan sesama sub-kolektor lain. Wilayah kerja Abok adalah daerah Kecamatan Pemali, Riau Silip, dan Belinyu. Di Kecamatan Pemali, Abok mengantongi Surat TSK (Tambang Skala Kecil) dari PT. Tin dan Surat Tampung dari  industri smelter.  Surat  TSK  itu  memungkinkan  sub-kolektor  membeli  biji  timah  dari wilayah  tambang  milik  PT.  Tin, sedangkan  Surat  Tampung  adalah  identitas bendera Kamkam. Di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu dia menggunakan surat TSK dari temannya sesama bendera Kamkam.
Walaupun tidak memiliki TI sendiri, Abok memiliki mitra tambang. Melalui mitra tambang inilah ia mengamankan monopoli penjualan timah kepadanya. Dia sengaja memancing para pemilik tambang meminjam modal darinya untuk biaya operasional. Sebagai balasan, pemilik tambang  hanya  boleh  menjual  kepadanya.  Harga  beli  ditetapkan  oleh Abok kepada  mitra
tambang  lebih  rendah,  yaitu  70%  dari  harga  pasaran  umum.  Sub-kolektor  lain  di  Desa Sempan  yang  tidak  memiliki  jaringan  kolektor  besar,  memilih  menjual  pada Abok yang menjamin keamanan sub-kolektor tersebut jika berhadapan dengan aparat kepolisian

## 4.2. Bisnis Sebagai Sub Kolektor, Pemilik Tambang, dan Pengusaha Bendera
Kasus kami yang kedua menunjukkan betapa strategisnya posisi tertentu dalam mata rantai TI. Sutanto  merupakan  aktor  yang  paling  kompleks  yang  kami  jumpai, ia  adalah  pemilik tambang, menjadi sub-kolektor, sekaligus memiliki izin resmi dari industri smelter sehingga bisa  menjadi  perusahaan bendera tambang.  Wilayah  kerjanya  berada  di  Kecamatan Merawang.  Sutanto  sudah  memiliki  TI  sejak  awal  kebijakan  tambang  inkonvensional diberlakukan  sejak  tahun  2001  dan  menjadi  sub-kolektor  sekitar  tahun  2014.  Selain memiliki TI, dia juga memiliki usaha tambang pasir untuk bangunan dan menjadi pengurus organisasi tambang  daerah.  Sutanto  mengantongi  surat  yang  menerangkan  bahwa  lokasi tambang  miliknya  merupakan  bagian  dari  industri  smelter  PT.  Babel  Tenaga  Muda  di Kawasan Industri Ketapang Pangkalpinang, yang kepemilikannya dikaitkan dengan keluarga pejabat  daerah  di  Bangka  Belitung.  Surat  tersebut  mencantumkan nama  seorang  anggota marinir sebagai penanggungjawab lokasi tambang.
Sutanto  memiliki  satu  TI  besar  dan  dua  TI  kecil.  Karena  memegang  surat  yang dikeluarkan  oleh  PT.  Babel  Tenaga  Muda, dia  lalu  menjadi pelindung  para  pelaku  TI  di sekitar wilayah tambang miliknya yang tidak memiliki lisensi. Setiap pemilik tambang yang berafiliasi  dengannya  diwajibkan  untuk  menjual  hasil  biji  timah  kepada  Sutanto.  Sutanto pernah  memiliki  sekitar  sepuluh  mitra  TI.  Tidak  sekedar  perlindungan,  Sutanto  juga menawarkan  jasa sewa  alat  berat  kepada  pemilik  TI, memberi modal  usaha,  dan  memasok bahan bakar solar kepada penambang.
Setiap  dua  minggu  sekali,  Sutanto  mengirim  hasil  timah  yang  dikumpulkannya  kepada kolektor  besar.  Salah satu  jaringannya  adalah  seorang  saudaranya  yang  menjadi  kolektor besar dan tinggal di belakang rumah Sutanto. Tugas Sutanto tetap mengumpulkan biji timah dari TI yang berada di kawasan Kecamatan Merawang. Meskipun demikian, dalam hal relasi dengan  aparat keamanan  Sutanto  lebih  kuat karena memiliki  koneksi  dengan  aparat kepolisian di tingkat Kabupaten. Jaringan ini tidak terlepas dari kegiatannya berorganisasi di lembaga kepemudaan dan organisasi tambang tingkat Kabupaten Bangka. Menurut Sutanto jaringan kolektor timah dari suatu bendera , telah terdaftar di pos-pos keamanan kecamatan maupun  kabupaten  sehingga  aman.  Oleh  karena  itu,  apabila  ada  kasus  penangkapan terutama  jaringan  kolektor  timah  biasanya  disebabkan  oleh  persaingan  bisnis  sesama kolektor timah. Persaingan di tingkat kolektor biasanya diselesaikan di tingkat mereka, tidak dibawa  ke bendera smelter yang merupakan elit industri smelter.  Di tingkat elit  ini,  aparat kepolisian  pun  tidak  berani  sembarangan  menangkap  kolektor  timah,  karena  konon  dapat menyebabkan anggota tersebut dimutasi.

## 4.3. Bisnis Para Kolektor Besar
Salahudin merupakan kolektor  besar dan ternama  di  Kecamatan  Merawang.  Dia  memulai menjadi  kolektor  timah  sejak  tahun  2008  setelah  sebelumnya  bekerja  sebagai  petani  dan penambang.  Salahudin tidak  terafiliasi  dengan  satu  industri  smelter  tertentu  karena perusahaan bendera kolektornya  memiliki  relasi dengan sekitar  lima  industri smelter.  Satu bendera kolektor  memang  bisa  memiliki  lebih  dari  satu  industri  smelter.  Oleh  karena  itu, mereka  dapat  melacak  kolektor  timah  yang  menjual  biji  timah  kepada  industri  smelter lainnya. Salahudin memperoleh modal dari kolektor besar lainnya, ia juga mengantongi Surat Izin  Tampung  yang  dikeluarkan  oleh  industri  smelter  di Kawasan  Industri  Ketapang Pangkalpinang sebagai bendera . Dalam surat tersebut menerangkan lokasi IUP perusahaan industri smelter tersebut berada  di wilayah Kecamatan Belinyu,  namun  mengingat  industri smelter  mengembangkan  jaringan  bayangan  maka  biji  timah  di  wilayah  Kecamatan  Pemali dan Kecamatan Merawang pun dapat mereka peroleh.
Salahudin memiliki ruangan khusus di belakang rumahnya untuk menempatkan   tungku besar pengolah biji timah. Ada tiga orang pegawai yang masing-masing bertugas mencuci biji timah dan mengolahnya menjadi konsentrat timah kering. Dari setiap penjualan biji timah ke industri smelter, maka bendera kolektor mendapatkan fee dari kolektor besar yang dipotong dari jumlah total uang hasil penjualan berdasarkan kadar Sn dan jumlah total pengiriman. Di sisi lain, ketika kolektor besar berurusan dengan aparat kepolisian maka utusan bendera smelter atau bendera kolektor yang akan mengurusnya.
Ada  tujuh  mitra  tambang  dalam  jaringan  Salahudin  di  Kecamatan  Pemali  dan  beberapa penambang dari Kecamatan Merawang yang menjual timah kepadanya. Ia bertanggungjawab atas  keamanan  usaha  mitra  tambangnya  melalui  koordinasi  dengan bendera tambang. Melalui  koordinasi  ini,  Salahudin  tahu  kapan  TI  dapat  beroperasi,  kapan  ada  razia,  dan bagaimana mengurus segala urusan administrasi dengan industri smelter yang ditunjuk.
Salah  satu  mitra bendera tambang  Salahudin  memiliki  produksi  biji  timah  yang  sangat besar, yang mampu menghasilkan biji timah lebih dari satu ton dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Kondisi  ini  memberikan  keuntungan  pada  Salahudin, bendera kolektornya,  dan industri smelter PT. Bukit Mangkol karena mereka memperoleh rente yang cukup besar dari produksi dari mitra tambangnya. Namun, salah satu industri smelter yang lebih kuat tertarik dan  mengambilalih  tambang  tersebut.  Perampasan  lokasi  tambang  dilakukan  dengan  cara melakukan  razia  tambang  ilegal  dengan  menggunakan  kuasa  aparat  tertinggi  di  Provinsi. Bahkan, bisnis kolektor timah dari Salahudin juga menjadi sasaran untuk dirazia. Salahudin berkoordinasi  dengan  bos bendera kolektornya  untuk  mengatasi  masalah.  Ia  menawarkan bagi hasil pengiriman biji timah dari tambang besar itu dengan sang pengusaha yang lebih kuat  itu.  Ini  adalah  salah  satu  bentuk  kompetisi,  konflik  dan  kompromi  antar  elit  industri yang diselesaikan dengan difasilitasi negara.
Setiap  industri  smelter  harus  mencukupi  kuota  ekspor  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian  Perdagangan  dalam  Surat  Permohonan  Ekspor  (SPE).  Namun,  menurut  para aktivis anti-tambang, ada ketimpangan antara kuota ekspor dengan tingkat serapan industri smelter yang ada. Konsumsi industri smelter tidak sampai mencapai kuota berdasarkan SPE. Oleh  karena  itu,  eksistensi  TI  di  berbagai  wilayah  Kabupaten  Bangka  masih  terus berlangsung  tanpa  adanya  batasan  legal  dan  ilegal.  Di  sinilah  kolektor  timah  berperan sebagai bendera tambang  untuk  mengembangkan  jaringan  bayangan  untuk  mendapatkan distribusi biji timah dari TI sekaligus melegalkannya. Dari pengalaman Salahudin diundang ke suatu pertemuan dengan kolektor besar lainnya, ia mengingat ada instruksi dari seorang aparat yang berpangkat tinggi kepada anak buahnya dihadapan para kolektor timah, “Tolong yang hitam pekat itu dikasih bumbu supaya jadi abu-abu”. Suatu isyarat yang ia tafsirkan sebagai cara untuk melegalkan produksi TI.
Bantahan  atas  isu  legalisasi  ini  muncul  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Meskipun keberadaan  para  kolektor  timah  mengantongi  Surat  Tampung,  secara  tegas  Pemerintah Provinsi  Bangka  Belitung  pernah  menyatakan  melalui  Kepala Dinas  Pertambangan  dan Energi, “Saya tegaskan izin kolektor itu tidak ada dari sejak dulu sampai sekarang. Cuma PT. Timah yang memiliki IUP dan yang lainnya tidak ada, apalagi kolektor timah. Yang ada izin itu  adalah  izin  menambang,  izin  angkut,  dan  izin  jual.  Mana  ada  izin  nampung  seperti kolektor  timah.  Kalau  itu  ada,  ya  jelas  itu  kegiatan  ilegal  dan  harus  ditindak  secara  tegas jangan sampai dibiarkan. Kalau kami Dinas tidak satu pun pernah mengantongi izin, wong tidak ada dasarnya memberi izin” (Muktar, Forum Keadilan 2017).

## 5. Diskusi
Kasus-kasus  di  atas  menunjukkan  bagaimana  upaya  untuk  melegalkan  praktek  tambang ilegal yang dilakukan TI secara amat sistematis. Cukup dengan mendirikan satu perusahaan yang  dilengkapi  semua  syarat  perijinannya,  yang  berfungsi  sebagai  pemberi  legalitas  atas usaha yang dilakukan para pekerja, karyawan, dan jaringan buruh di dalamnya. Inilah yang disebut  sebagai bendera .  Dari  pengalaman Abok, bendera dapat  berada  di  tingkat smelter, berwujud  persekutuan,  atau  gabungan  industri  smelter  yang  menumpang  nama  dari  salah satu industri smelter untuk dapat mengeskpor produk timah.
Tidak hanya di tingkat industri smelter yang mengolah bahan mentah menjadi siap jual, di tingkat  pengumpul  dalam  hal  jual-beli  biji  timah  di  tingkal  TI,  perusahaan bendera juga muncul  di  tingkat  kolektor.  Pengalaman  Salahudin  menunjukkan  bagaimana bendera kolektor yang langsung terhubung dengan jaringan industri smelter. Dapat dikatakan bahwa industri  smelter  yang  ada  hanya  dimiliki  orang  segelintir  orang  saja, tetapi  mereka memperbanyak  industri  smelter  supaya  dapat  mengembangkan  mata  rantai  dari  jaringan bayangan  untuk  mendapatkan  biji  timah.  Mata  rantai  ini  berkembang  terus  di  tingkat kolektor  besar  dan  sub-kolektor.  Untuk  mengamankannya,  diperlukan  suatu  perusahaan resmi sebagai bendera kolektor.
Perdagangan komoditi timah berada pada level transnasional (Rahman et al ., 2011), hal ini ditunjukkan oleh aliran kapital transnasional pada sektor penambangan biji timah. Berbagai peraturan  perundangan,  jaringan  sosial,  dan  jaringan  bisnis  telah  membuat  para  pelaku memfokuskan diri pada proses distribusi, bukan pada produksi. Kami melihat bahwa hal ini
telah  memunculkan  peranan  jaringan  bayangan  yang  mengeser  upaya  ilegal seperti penyelundupan  yang  menjadi  bagian  dari  negara  bayangan . Para  pelaku  tidak  lagi menggunakan  cara  penyelundupan  tetapi  menggunakan  cara  perdagangan  resmi,  tetapi penuh kerumitan dan kecurangan, untuk mendapatkan bahan baku produksi untuk industri smelter dari TI. Tentu ini tidak terlepas dari kapital transnasional yang telah memperkuat elit industri  agar  tetap  mampu  menyuplai  timah  ke  pasar  dunia.  Secara  sederhana, bendera smelter  adalah  pemegang  kuasa  perdagangan  komoditi  produk  timah  ke  pasar  dunia yang bekerja dengan menggabungkan produk timah dari industri smelter lainnya yang tak berijin. Ke bawah, industri smelter ini adalah strategi elit industri untuk menghimpun biji timah dari TI melalui jaringan kolektor timah yang mereka bentuk dan modali.
Walapun  terjadi  pergeseran  dari  negara  bayangan  ke  jaringan  bayangan, tetapi  kami melihat para pengelola bisnis timah di Pulau Bangka adalah aktor yang kurang lebih sama. Kami  melihat  para  investor  asing  yang  mengelola  pendistribusian  kapital  transnasional ke industri  penambangan  biji  timah  telah  menjadi  pengelola  bayangan.  Mereka  tidak  pernah muncul  dalam  kegiatan  sehari-hari, tetapi  aliran  kapitalnya  menghidupi  bisnis  TI.  Mereka membangkitkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  sektor  pertambangan  timah  dan menjadikannya  sebagai  salah  satu  penyumbang  pajak  dan  pendapatan  utama  bagi pemerintah dan masyarakat.
Kami mencatat paling tidak ada tiga kepentingan elit industri terhadap keberlanjutan TI dalam kerangka neo-ekstraktivisme; (1) mempertahankan ekspor komoditi timah pada aktor broker  internasional, yaitu  para  pemodal  transnasional  atau  pengelola  bayangan  walaupun ada  perubahan  kebijakan  di  tingkat  regional,  (2)  industri  smelter  menjadikan  Wilayah  Izin Usaha  Pertambangan  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  sebagai  strategi  legal  untuk mentransformasi  hasil  TI  ilegal  melalu  jaringan  bayangan  yang  menjadikannya  sebagai sebuah kegiatan formal dan legal, dan (3) munculnya perusahaan-perusahaan bendera yang dipersiapkan  sebagai flag-carrier dari  komoditas  yang  menjadi  jaringan bayangan  pada penambangan sumber daya timah.
Proses menjadikan timah sebagai bagian dari reprimarization dapat dilihat terutama dari dua  kebijakan, yaitu  perjanjian  perdagangan  bebas  dan  desentralisasi.  Pasar  bebas memberikan  akses  pada  investor  untuk  masuk  menanamkan  modal,  dan  pada  saat bersamaan,  pada  periode  pasca  reformasi,  pembentukan  Provinsi  Bangka  Belitung  amat strategis  bagi  investasi.  Pada  titik  ini  pertumbuhan  ekonomi  Pulau  Bangka  sangat bergantung pada ekonomi ilegal sektor timah (Erman, 2008). Kebijakan di tingkat lokal, baik Provinsi  maupun  Kabupaten,  semakin  memberikan  TI  kesempatan  melakukan    eksploitasi. Proses  ekstraksi  sumberdaya  alam  terus  berlangsung,  tapi  kini  bukan  terutama  ditujukan untuk mencukupi kebutuhan domestik. Dengan mengambil model di negara-negara Amerika Selatan, yang mengekstraksi sumberdaya alam dengan orientasi eksport yang amat dominan, dan  penanaman  modal  asing  yang  membanjir,  para  ahli  menyebutnya  sebagai  gejala  neo- ekstraktivisme (Burchardt & Dietz, 2014; Svampa, 2019).
Salah  satu  pokok  perhatian  penting  dari  neo-ekstraktivisme  adalah  penetrasi  kapital transnasional  yang  mampu  membentuk  jaringan  bayangan  pada  sektor  pertambangan (Gudynas, 2010). Pada artikel ini kami telah memperlihatkan mata rantai nilai dan komoditi yang  terpusat  pada  produksi  industri  smelter  yang  digerakkan  oleh  elit  industri  beserta jaringan bendera yang dibentuk olehnya. Menariknya, industri tambang yang kita bicarakan bukan  lagi  eksploitasi  tambang  oleh  PN  Timah  yang  merupakan  warisan  tambang  timah kolonial  berskala  besar.  Saat  ini,  tulang  punggung  dari  eksploitasi  itu  justru  pada  para pelaku  TI  yang  berskala  kecil  tapi  banyak,  agresif,  dan  berhubungan  satu  sama  lain. Fenomena  ini  mirip  dengan  kajian  Verbrugge  (2017)  tentang joint  institutions  of  extraction yang menghubungkan kepentingan politisi lokal dengan penambang berskala kecil di Filipina selatan . Berbeda dengan Verbrugge yang menekankan pentingnya posisi penambang berskala kecil,  kami  mengidentifkasi  para  kolektor  timah  sebagai  mata  rantai  dalam  jaringan  yang juga amat  penting. Mereka  menjadi  pusat  penghubung  kepentingan  industri smelter  dalam menyalurkan modal dan mendapatkan timah untuk kepentingan produksinya. Para kolektor yang  menampung  hasil  tambang  para  TI  inilah  salah  satu  contoh  konkret  dari  jaringan bayangan yang melegalkan output para TI melalui bendera mereka.

## 6. Kesimpulan
Kami  telah  mendeskripsikan  jaringan  perdagangan  timah  di  Pulau  Bangka  dengan menunjukkan relasi para pelaku mulai dari TI, sub kolektor, kolektor, dan industri smelter. Bekerjanya  relasi  dan  jaringan  tersebut  menunjukkan  perubahan  bentuk  perdagangan
timah  yang  sebulumnya  terpusat  tindakan  penyelundupan  menjadi  upaya  memformalkan dan  melegalkan  bisnis  TI  dan  penjualan  biji  timah  yang  terpusat  pada  kolektor  timah. Perubahan  terlihat  pada  koordinasi  jaringan  bayangan  penambangan  timah  di  Pulau Bangka yang disebut bendera . Penetrasi modal transnasional telah mendorong kapitalisasi dan  industrialisasi  yang  disertai  dengan  lemahnya  negara  dengan  membiarkan penambangan  timah  berada  pada  jalur  ilegal  pada  sektor  penggalian,  pengolahan, pemurnian, dan perdagangan.
Temuan lapangan kami juga menunjukkan identifikasi para aktor yang terlibat di dalam jaringan bendera tersebut.  Pelaku  utama  bukan  lagi  para  penambang  dalam  bentuk  TI tetapi  juga  meliputi  kolektor,  sub  kolektor,  dan  industri  smelter.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kebijakan  nasional  di  bidang  tambang,  yang  mengharuskan  mereka  memiliki industri  smelter,  telah  menimbulkan  keguncangan.  Di  sisi  lain,  kewajiban tersebut  telah mendorong investor transnasional untuk masuk menanamkan modalnya. Bukan terutama untuk  membangun smelter  dalam  jumlah  yang  mencukupi,  tetapi  dengan  membuat bendera sehingga cukup satu badan usaha legal dan formal saja untuk menaungi beberapa kegiatan.  Para  investor  berfungsi  sebagai  pengelola  bayangan,  yang  mengatur  relasi  dan operasi dari setiap bagian bendera dari sebuah jaringan bayangan.

## 7. Ucapan Terima Kasish
Kami  berterimakasih  kepada  Prof.  Erwiza  Erman  dan  Dr.  Ery  Seda  atas  saran  dan perspektif yang diberikan. Ucapan serupa juga kami sampaikan kepada para informan yang telah bersedia menjelaskan segala pertanyaan kami.

## 8. Pendanaan
Biaya penelitian dan penulisan artikel ini berasal dari dana pribadi penulis.

## 9. Conflicts of Interest
Data  kami ambil  dari  hasil  penelitian  untuk  kegiatan  akademik;  tidak  ada  konflik kepentingan dalam penulisan makalah ini

## Daftar Pustaka
Adam, L. (2014). Kebijakan Mineral dan Batubara di  Indonesia . Jakarta: Pusat Kajian DPR RI, Ekonomi dan Kebijakan Publik. Aspinall , E., & Van Klinken, G. (2011). The State and Illegality in Indonesia. Aspinall, E., & G. Van Klinken (eds.) The State and Illegality in Indonesia . Leiden: KITLV Press. Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat. Bumi Lestari Journal of Environment , 7 (1). Berenschot , W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and Citizenship: The everyday state in Indonesia. Citizenship Studies , 22(2), pp. 95-11.
Barney ,  K.  (2018).  Reassembling  informal  mining  gold  for  development  or  sustainability? Oppurtunities  and  Limits  To  Formalisation  in  India,  Indonesia,  and  Laos. Dalam  K. Lahiri-Dutt  (Ed.). Beetwen  The  Plough  and  The  Pick:  Informal,  Artisanal,  Small-Scale Mining in The Contemporary World. Australia: ANU Press.
Burchardt,  H.J.,  &  Dietz,  K.  (2014).  (Neo-)  extractivism–a  new  challenge  for  development theory from Latin America. Third World Quarterly , 35 (3), 468-486.
Contesa ,  M.,  &  Rahmatunnisa,  M.  (2018).  Smelter:  Inkonsistensi  Kebijakan,  Kendala  dan Dampak di Indonesia. Responsive , 1 (1), 6-11.
Erman,  E. (2007).  Deregulasi  Tata  Niaga  Timah  dan  Pembuatan  Negara  Bayangan  Lokal: Studi  Kasus  Bangka . Dalam  H.S.  Nordholt  dan  G.van  Klinken  (Eds.). Politik  lokal  di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV. Erman,  E.  (2008).  Rethinking  legal  and  illegal  economy:  A  case  study  of  tin  mining  in Bangka Island. Southeast Asia: History and Culture , 2008 (37), 91-111. Erman,  E. (2010). Aktor,  Akses,  dan  Politik  Lingkungan  di  Pertambangan  Timah  Bangka . Jakarta: LIPI. Erman,  E.  (2017).  Aktor,  akses  dan  politik  lingkungan  di  pertambangan  timah Bangka. Masyarakat Indonesia , 36 (2), 71-101. Fetterman ,  D.  M.  2010 Ethnography:  Step-by-step (Vol.  17).  SAGE  Publications Incorporated.
Gudynas,  E.  (2010).  The  new  extractivism  of  the  21st  century:  Ten  urgent  theses  about extractivism  in  relation  to  current  South  American  progressivism. Americas  Program Report , 21 , 1-14. Hidayat ,  H.  (2008). Politik  lingkungan:  pengelolaan  hutan  masa  Orde  Baru  dan  reformasi . Yayasan Obor Indonesia. Hidayat ,  S.  (2007)  Shadow  state.?  Bisnis  dan  politik  di  Provinsi  Banten. Dalam  H.S. Nordholt  dan  G.van  Klinken  (Eds.). Politik  lokal  di  Indonesia . Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia-KITLV.
Ibrahim (2016). Bangka tin, and the collapse of the state power. GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS), 5 (1), 1-7. Lahiri-Dutt,  K.  (2018). Beetwen  The  Plough  and  The  Pick:  Informal,  Artisanal,  Small-Scale Mining in The Contemporary World. Australia: ANU Press. Maladi ,  H.  (2013).  Kajian  Hukum  Kritis  Alih  Fungsi  Lahan  Hutan  Berorientasi Kapitalis. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (1), 109-123. Marvasti, A.M. (2004). Qualitative Research in Sociology. Sage Publications. McCarthy,  J.F.  (2011).  The  limits  of  illegality:  State,  governance,  and  resource  control  in Indonesia.  Aspinall,  E.  &  G.  Van  Klinken  (eds.) The  State  and  Illegality  in  Indonesia . Leiden: KITLV Press. Muktar,  R. (2017). Jack  Salah  Satu  Kolektor  Timah  Yang  Masih  Aman. Diakses  melalui https://forumkeadilan.com/2017/12/jack-salah-satu-kolektor-timah-yang-masih- aman/ , pada tanggal 16 Februari 2019 pada pukul 18.48 WIB. Nevins,  J.,  &  Peluso,  N.L.  (2009).  Taking  Southeast  Asia  to  Market:  Commodities,  nature, and  people  in  the  neoliberal  age.  Selangor,  Malaysia:  Strategic  Information  and Research Development Centre (SIRD).
Nur, H.Y. (2016). Produksi Timah di Indonesia: Potensi dan Tantangan . Dalam Z. Salim dan E. Munadi (Eds.). Info Komoditi Timah. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.
Pigome ,  M.  (2011).  Politik  Hukum  Pertambangan  Indonesia  dan  Pengaruhnya  Pada Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Era  Otonomi  Daerah. Masalah-Masalah Hukum , 40 (2), 213-219.
Pujiati,  R.  (2016).  Perdagangan  Timah  di  Dalam  Negeri . Dalam  Z.  Salim  dan  E.  Munadi (Eds.). Info  Komoditi  Timah. Jakarta:  Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Perdagangan. Rachman ,  N.  F.  (2018).  Meninjau  Kembali Teorisasi  Mengenal  Desentralisasi,  Community Driven  Delevopment,  dan  Kapitalisasi  Agraria. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4 (1), 1-23.
Rahman, B., Haryadi, D., Zukhri, N., Khodijah, N.S., Ibrahim, Manik, J.D.N., Sarpin, Irvani, & Wulansari, D. (2011). Menyoal Pertimahan di  Babel (Beberapa Cerita  dan Gagasan).
Yogyakarta. Khomsa. Svampa ,  M.  (2019). Neo-extractivism  in  Latin  America:  socio-environmental  conflicts,  the territorial turn, and new political narratives . Cambridge University Press.
Veltmeyer,  H.  (2014). Bolivia:  Beetwen  Voluntarist  Developmentalism  and  Pragmatic Extractivism. Dalam Ed. Veltmeyer, Henry, and James Petras. New Extractivism: A Post- Neoliberal  Development  Model  or  Imperialism  of  the  Twenty-First  Century. London:  Zed Books Ltd.
Veltmeyer, H. & Petras, J. (2014). New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century. London: Zed Books Ltd. Verbrugge, B. (2017). Small-Scale Gold Mining  and  the State  in  the Philippines. Ed. Bettina Engels and Kristina Dietz. Contested Extractivism, Society, and the State: Strunggler over Mining and Land. London: Palgrave Macmillan. Yunianto,  B.  (2009). Kajian  Problema  Pertambangan  Timah  Di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Sebagai  Masukan  Kebijakan  Pertimahan  Nasional. Jakarta.  Jurnal  Teknologi Mineral dan Batubara Vol. 5, No. 3, Juli 2009: 97-113.
Zulkarnain ,  I.,  Erman, E., Pudjiastuti, T.N., Mulyaningsih, Y. (2005). Konflik  di  kawasan pertambangan  timah  Bangka  Belitung:  persoalan  dan  alternatif  solusi . Jakarta:  LIPI Press . Zulkarnain ,  I.,  Pudjiastuti, T.N., Sumanardi, E.T., Sari, B.S. (2007). Dinamika  dan  Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia. Jakarta: LIPI Press