Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode
JIGE 4 (1) (2023) 127-137
JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
ANALISIS  KEMANDIRIAN  FISKAL,  KETERGANTUNGAN  FISKAL, DAN  EFEKTIVITAS  FISKAL  PROVINSI  KALIMANTAN  UTARA PERIODE 2017-2022
Kumba Digdowiseiso 1 , Nicolaus Petrus 2 , Fitri Andriani 3 1,2,3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

## History Article

## Article history:
Received Feb 03, 2023 Approved Feb 20, 2023

## ABSTRACT
This  research  study  aims  to  analyze  the  aspects  of  Fiscal Independence, Fiscal Dependence, and Fiscal Effectiveness of the North  Kalimantan  Province  for  the  2017-2022  period.  This research  is  quantitative  descriptive  research.  The  average  is obtained in the fiscal independence section with a value of ≤0.28, categorized as starting toward regional budgetary independence. Then  the  fiscal  dependence  portion  of  the  percentage  value obtained  is  74,60%  which  is  classified  as  a  very  high  level  of regional fiscal dependence. Furthermore, the fiscal  effectiveness portion of the figure obtained  is 101,23%, which  means  it  is very effective in implementing the regional Fiscal. Overall, the review of  fiscal  independence,  dependability,  and  effectiveness  proves that  there  are  fluctuating  changes  every  year.  Then  justifies  the influence  of  the  First-Generation  Theory  in  the  review  studied that  the  central  government's  intervention  in  the  regional government  of  North  Kalimantan  Province  still  has  an  effect  in various  aspects  intended  in  this  study  in  the  form  of independence,  dependence,  and  its  fiscal  effectiveness  with  the period of the year under study.
ABSTRAK Kajian  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  aspek  Kemandirian Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan  Efektivitas  Fiskal  Provinsi
Kalimantan  Utara  periode  2017-2022.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kuantitif.  Pada  bagian  kemandirian  fiskal rata-rata  diperoleh dengan  nilai  ≤0,28  yang  dikategorikan  mulai menuju  kemandirian  untuk  fiskal  daerahnya.  Lalu  bagian ketergantungan  fiskal  nilai  presentase  yang  diperoleh  sebesar 74,60%  yang  dikategorikan  sangat  tinggi  tingkat  ketergantungan fiskal  daerahnya.  Dan  bagian  efektivitas  fiskal  angka  yang diperoleh  sebesar  101,23%  yang  berarti  sangat  efektif  dalam pelaksanaan  fiskal  daerahnya.  Secara  keseluruhan  tinjauan terhadap  kemandirian,  ketergantungan  dan  efektivitas  fiskal

## Keywords:
Fiscal Independence, Fiscal  Dependence, Fiscal Effectiveness, First- Generation Theory
membuktinya  adanya  perubahan  yang  fluktuatif  tiap  tahunnya kemudian  membenarkan  pengaruh First-Generation  Theory dalam  tinjauan  yang  diteliti  bahwa  intervensi  pemerintah  pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan Utara masih ada pengaruhnya dalam  berbagai  aspek  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini berupa  kemandirian,  ketergantungan  dan  efektivitas  fiskalnya dengan periode tahun yang diteliti.

## © 2020 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: author@mail.com

## PENDAHULUAN
Sebagai upaya dalam mengamati proses implementasi kebijakan otonomi di suatu daerah  dimana  peran  pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan  dalam  pengelolaan ekonomi  di  daerahnya,  serta  diberikan  wewenang  yang  sifatnya  mandiri  mencakup pembangunan daerah itu sendiri, kemudian dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya serta urusan-urusan pemerintahan yang notabennya sejalan dengan tugas dan  fungsi daerah  tersebut.  Kemudian  pemberian  wewenang  ini juga diharapkan  dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.
Akan  tetapi  terdapat  sebuah  acuan  penting  bagi  pemerintah  daerah  itu  sendiri adalah  prinsip  kehati-hatian,  dimana  masalah  yang  sering  ditemui  dalam  tata  kelola keuangan  daerah  dan  penganggaran  daerah  adalah  Kemandirian  Fiskal  yang  cukup tinggi  yang  terindikasi  masih  dipengaruhi  intervensi  pemerintah  pusat  dalam  proses pembangunan  daerah.  Kedua  adalah  Ketergantungan  Fiskal  yang  ditemui  sangat berpotensi kurang optimal dimana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda  tidak  terserap  dengan  baik,  ironisnya  menjadikan  peranan  pemda  sangat  pasif dalam mendayagunakan pendapatan asli daerahnya.
Kemudian  masalah  terakhir  yaitu  Efektivitas  Fiskal  secara  umum  berorientasi pada pengelolaan dana atau anggaran yang tidak tepat dengan sasaran serta tujuan yang ada,  salah  satu  wujud  nyata  adanya  otonomi  daerah  bertujuan  pada  aspek  meliputi kemandirian  daerah  yang  bisa  lebih  mandiri,  lalu  mampu  mengurangi  ketergantungan kepada  pemerintah  pusat  dan  kemampuan  memaksimalkan  anggaran  yang  diperoleh secara efektif dalam menjalankan program-program yang bermanfaat pada masyarakat di daerah yurisdiksinya.
Dengan  beberapa  aspek  penting  dalam  otonomi  daerah  itu  apa  yang  menjadi tanggung  jawab  daerah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  bisa  selaras  dengan tujuan  daerah  itu  sendiri,  sehingga tujuan  utama  dalam  otonomi  daerah  bisa  terwujud. Disamping itu pemisahan yang diberikan oleh UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan penegasan bahwa urusan keuangan pemerintah pusat dan pemda bisa terlihat dalam anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran.
Berdasarkan hal tersebut, kenyataan yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir yakni  periode  2017-2022  tingkat  Kemandirian  Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara cenderung  mengalami  peningkatan  bertahap,  dimana  tren  presentase  rata-rata  berada
Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
pada posisi ≤0,28 ini menunjukan bahwa Provinsi Kalimantan Utara mulai menuju pada tingkat kemandirian yang dibantu oleh peranan pemerintah pusat kepada pemda.
Gambar 1. Tren Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2022)
Kemudian  tinjauan  pada  aspek  Ketergantungan  Fiskal  di  Provinsi  Kalimantan Utara dimana, presentase diperoleh 74,60% rata-rata dari periode tahun 2017-2022 yang berarti  masih  sangat  tinggi  tingkat  ketergantungan  fiskalnya,  tentunya  ini  menjadi tantangan bagi pemda yang bersangkutan agar lebih proaktif mengurangi ketergantungan fiskalnya.
Serta  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  bisa  mengurangi  pengaruh  dana yang diperoleh dari eksternal bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi yang ada didaerah  sehingga  apa  yang  menjadi  fokus  pemerintah  daerah  untuk  bisa  mengurangi ketergantungan fiskal bisa terwujud. Secara keseluruhan Ketergantungan Fiskal berkaitan dengan  tingkat  kemampuan  suatu  daerah  yang  diberikan  tanggungjawab  dalam  hal mengelola  pajak  dan  sistem  dalam  pelaksanaannya  sehingga  tidak  selalu  bergantung kepada pemerintah pusat.

## Gambar 2. Tren Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2022)
Pada  bagian  akhir,  yakni  Efektivitas  Fiskal  di  Provinsi  Kalimantan  Utara menunjukan  bahwa,  secara  presentase  rata-rata  berkisar  pada  angka  101,23%  yang berarti  sangat  efektif  dalam  pelaksanaanya,  akan  tetapi  perlu  adanya peningkatan  yang
Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
dimana  pembentukan  pola-pola  yang  konstruktif  pada  anggaran  dan  pengelolaannya sehingga efektivitas fiskal bisa terjaga.
Gambar 3. Tren Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2022)
Perlu  dipahami  juga  bahwa  peranan  efektivitas  dalam  pengelolaan  anggaran  di suatu  daerah  memainkan  pola  identifikasi  anggaran  yang  berarti,  anggaran  yang diperoleh benar-benar berdasarkan tujuan dan sasaran yang  ditentukan, oleh karena itu hasil yang akan diperoleh bisa memaksimalkan pada penyelenggaraan program-program pemda  dengan  prinsip  alokasi  dana  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dalam implementasinya.
Semakin  besar  tingkat  Efektivitas  Fiskal  daerah  yang  dikelola  akan  berdampak pada  kontribusi  daerah  dalam  mengelola  anggaran  yang  ada  dengan  begitu  harapan sukses  dalam pengelolaannya sejalan dengan tujuan yang direncanakan  oleh daerah itu sendiri.  Berdasarkan  pada  pembagian  prinsip  yang  ada  yakni,  sisi  penerimaan  daerah akan memperoleh kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan pajak.
Serta jenis pengeluaran, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan besar pada pengelolaan dana perimbangan. intinya pembagian yang diberikan kepada daerah dalam pengelolaan keuangan daerah itu didasarkan pada jenis dana perimbangan yang ada dan ditentukan  oleh  daerah  sendiri  untuk  melaksanakan  kewenangan  peraturan  perundang- undangan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yang  dideskripsikan dalam  bentuk  deskriptif  berdasarkan  data  yang  tersedia.  Lalu  penggunaan  data  yang dipakai  berupa  data  sekuder  dari  sumber  data  yang  didapatkan,  yakni  data  dari Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  yang  di publish di website data DJPK Kementerian Keuangan melalui postur APBD. Kemudian penelitian ini  ditujukan  untuk  menganalisis  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan Efektivitas  Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara  dengan  formulasi  perhitungan  Rasio Kemandirian  Fiskal,  Rasio  Ketergantungan  Fiskal  dan  Rasio  Efektivitas  Fiskal  dari postur APBD pemda Provinsi Kalimantan Utara. Berikut penjabarannya:

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)

## Kemandirian Fiskal
Kemandiran  Fiskal  menjelaskan  nilai  indeks  KF  bervarasi  dari  0  (Semua pengeluaran dibiayai dari transfer serta tidak ada peran dari PAD), dan angka 1 (Semua pengeluaran  dibiayai  oleh  PAD  dan  peran  transfer  tidak  ada).  Maka  rendah  perolehan nilai IKF berarti kurang mandiri, sebaliknya jika nilai IKF semakin besar berarti daerah sudah  mandiri  (Sampurna,  2018).  Formulasi  perhitungan  sebagai  berikut  (Tim  Fisipol UGM & Balitbang Depdagri dalam Taufick, 2016):
𝑅𝐾𝐹 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑋100% Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal No Nilai KF Keterangan 1. 0,00 ≤ KF < 0,25 Belum Mandiri 2. 0,25 ≤ KF < 0,50 Menuju Kemandirian 3. 0,50 ≤ KF < 0,75 Mandiri 4. 0,75 ≤ KF ≤ 1,00 Sangat Mandiri Sumber : Sampurna (2018)

## Ketergantungan Fiskal
Ketergantungan  Fiskal  diformulasikan  dengan  cara  membandingkan  tingkat penerimaan  dana  negara  (transfer)  dengan  total  PAD.  Formulasi  perhitungan  untuk menghitung  rasio  ketergantungan  fiskal  keuangan  pemda  sebagai  berikut  (Mahmudi, 2010).
𝑅𝐾𝐹 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100% Tabel 2. Klasifikasi Ketergantungan Fiskal No Nilai KF (%) Keterangan 1. <10,00 Sangat Rendah 2. 10,00 – 20,00 Rendah 3. 20,00 – 30,00 Sedang 4. 30,00 – 40,00 Cukup 5. 40,00 – 50,00 Tinggi 6. >50,00 Sangat Tinggi Sumber : Mahmudi, 2010
Efektivitas Fiskal Efektivitas  Fiskal  berhubungan  antar  hasil  yang  diharapkan  dengan  apa  yang ingin dicapai. Jika PAD menunjukkan kemampuan pemda dalam  merealisasi targetnya akan berdampak pada hasil yang dicapai, semakin besar hasil yang diperoleh maka besar tingkat  efektivitasnya,  begitupun  sebaliknya  semakin  kecil  hasil  yang  diperoleh  maka kecil tingkat efektivitasnya. Berikut formulasi perhitungan fiskal:

## 𝐸𝐹 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋100%

## Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara
2,500.00
2,000.0
1,500.0 1,000.0 0
500.0 0.00 Tabel 3. Klasifikasi Efektivitas Fiskal No Nilai EF (%) Keterangan 1. > 100 Sangat Efektif 2. 100 Efektif 3. 90 – 99 Cukup Efektif 4. 75 – 89 Kurang Efektif 5. < 75 Tidak Efektif Sumber : Mahmudi (2019) dalam Fornia et al., (2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan  Efektivitas  Fiskal Provinsi  Kalimantan  Utara  periode  2017-2022  dimaksudkan,  untuk  melihat  dan mengamati  sejauh  mana  dalam  kurun  waktu  6  tahun  itu  pemda  Provinsi  Kalimantan Utara  mengelola  tingkat  kemandirian,  ketergantungan  dan  efektivitas  fiskal  daerahnya. Penggunaan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  postur  APBD  Provinsi  Kalimantan  Utara dengan periode yang ditentukan.
Data  ini  akan  mengungkapkan  apakah  tingkat  Kemandirian,  Ketergantungan dan  Efektivtas  Fiskal  pemda  Provinsi  Kalimantan  Utara  berada  pada  level  positif  atau negatif  yang  didasarkan  dengan  klasifikasi  perhitungan,  sehingga  bisa  menguji  apakah sesuai dengan data yang ada. Ini berkenaan dengan aktivitas finansial pemerintah yang mendeskripsikan bahwa penggunaan cara-cara untuk membiayai belanja itu sendiri dapat diamati  melalui  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan  Efektivitas  Fiskal dengan  rincian  yang  dipakai  sebagai  landasan  menguji  tingkat  dan  level  yang  ada  di suatu  daerah  yang  menerapkan  desentralisasi  fiskal  itu  sendiri.  Kemudian  penggunaan data  di  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  postur  APBD  Provinsi  Kalimantan  Utara, yang  diakses  melalui website DJPK  Kemenkeu  yang  di publish .  Untuk  menganalisa tingkat  Kemandirian,  Ketergantungan  dan  Efektivitas  Fiskal  maka  peneliti  melakukan perhitungan terhadap seluruh variabel yang diuraikan sebagai berikut:

## Kemandirian Fiskal
Grafik 1. Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2022 2017 2018 2019 2020
2021 2022 PAD 419.87 476.42 560.76 690.26 675.44 594.97 Pendapatan TF 1,808.20 1,882.09 1,964.19 1,849.28 1,534.32 1,550.99 Pinjaman 681.36 681.36 1,156.00 0.00 0.00 273.63
Berdasarkan  hasil  Kemandirian  Fiskal  pada  Grafik  1,  terlihat  bahwa  PAD Provinsi  Kalimantan  Utara  periode  2017-2022  mengalami  perubahan  yang  fluktuatif dimulai dari tahun 2017-2018 sebesar Rp.419,87-Rp.476,42 Milliar kemudian naik pada tahun  2019-2020  sebesar  Rp.560,76-Rp.690,26  Milliar  dan  mengalami  penurunan kembali  sebesar  Rp.675,44-Rp.594,97  Milliar  ditahun  2021-  2022.  Kemudian  sisi Pendapatan  TF  juga  terlihat  fluktuatif  juga  dimana  pada  tahun  2017-2018  sebesar Rp.1.808,20-1.882,09  Milliar  dan  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2019  sebesar Rp.1.964,19  dan  sedikit  menurun  pada  tahun  2020  sebesar  Rp.1.849,28  Milliar,  dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp.1.534,32 dan naik kembali pada tahun 2022 sebesar Rp.1.550,99 Milliar.
Belanjut  pada  aspek  Pinjaman  dimana  dapat  diamati  mengalami  perubahan fluktuatif  pula  dimana  pada  tahun  2017-2018  terlihat  sama  persis  sebesar  Rp.681,36 Milliar,  lalu  meningkat  pada  tahun  2019  sebesar  Rp.1.156.00  Milliar  dan  pada  tahun 2020-2021  terlihat  tidak  adanya  pinjaman,  namun  pada  tahun  2022  terlihat  adanya pinjaman kembali sebesar Rp.273,63 Milliar dimana ini terjadi penurunan dari tiga tahun sebelumnya.
Tabel 4. Perhitungan Kemandirian Fiskal (PFK) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah) Tahun PAD Pendapatan TF Pinjaman Rasio KF 2017 419,87 1.808,20 681,36 0,17 2018 476,42 1.882,09 681,36 0,19 2019 560,76 1.964,19 1.156,00 0,18 2020 690,26 1.849,28 0,00 0,37 2021 675,44 1.534,32 0,00 0,44 2022 594,97 1.550,99 273,63 0,33 Rata-rata Kemandirian Fiskal (RRKF) ≤ 0,28 Sumber : Data diolah
Oleh karena itu hasil perhitungan tabel 4 diatas, kemandirian fiskal periode 2017- 2019  terjadi  peningkatan  dari  0,17-0,18  kemudian  pada  tahun  2020-2021  mengalami peningkatan sebesar 0,37-0,44 dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 0,33. Dari tinjauan Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 secara rata- rata  berada  pada  posisi  ≤0,28  ini  menunjukan  Indeks  Kemandirian  Fiskal  (IKF) dikategorikan menuju kemandirian.
Keadaan  ini  menggambarkan  bahwa  sisi  PAD,  Pendapatan  TF  dan  Pinjaman terlihat mengalami  perubahan  fluktuatif tiap  tahunnya.  Dengan  begitu  secara  formulasi perhitungan  dan  hasil  yang  diperoleh  dari  Kemandirian  Fiskal  Provinsi  Kalimantan Utara  masih  selaras  dengan First-Generation  Theory dimana  peranan  pemerintah  pusat kepada  daerah  masih  terlihat  dengan  beberapa  detail  objek  yang  menjadi  konsentrasi peneliti melihat PAD, Pendapatan TF dan Pinjaman yang dilakukan oleh daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya.
Serta  mengelola sebagian dana atau anggaran yang diperoleh dari eksternal atau diluar daerah, sehingga tingkat Kemandirian Fiskal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang awalnya belum mandiri berusaha perlahan menuju kepada kemandirian yang didukung  peranan  pusat  kepada  daerah  dalam  mengintervensi  Kemandirian  Fiskal Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data yang diperoleh.

## Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara
3,000.00
2,500.00 2,000.00
1,500.00 1,000.00 500.00 0.00

## Ketergantungan Fiskal

## Grafik 2. Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pendapatan TF 1,808.20 1,882.09 1,964.19 1,849.28 1,534.32 1,550.99 Total Pendapatan Daerah 2,335.15 2,359.57 2,568.16 2,558.70 2,210.06 2,146.31
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2022
Berdasarkan  hasil  Ketergantungan  Fiskal  pada  Grafik  2,  dapat  dideskripsikan. Berdasarkan hasil perhitungan Ketergantungan Fiskal pada tabel 5, dapat dideskripsikan pada  tahun  2017-2018  Pendapatan  Transfer  terlihat  sama  persis  mengalami  kenaikan selama dua tahun berlangsung sebesar Rp.1.808,20- Rp.1.882,09 Milliar, kemudian pada tahun  2019-2020  mengalami  perubahan  yang  fluktuatif  dari  Rp.1.964,19-1.849,28 Milliar,  sedangkan  pada  tahun  2021  cenderung  mengalami  penurunan  sebesar Rp.1.543,32 Milliar dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar Rp.1.550,99 Milliar.
Lalu  pada  bagian  Total  PAD  tahun  2017-2018  terlihat  sama  persis  mengalami kenaikan  sebesar  Rp,2.335,15-Rp.2.359,57  Milliar,  sedangkan  pada  tahun  2019-2020 mengalami  perubahan  yang  fluktuatif  sebesar  Rp.2.568,16-  Rp.2.558,70  Milliar,  dan ditahun  2021-2022  cenderung  mengalami  penurunan  sebesar  Rp.2.210,06-Rp.2.146,31 Milliar.
Tabel 5. Perhitungan Ketergantungan Fiskal (PFK) Provinsi Kalimantan Utara Periode
2017-2022 (Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Transfer Total PAD Rasio KF (%) 2017 1.808,20 2.335,15 77,43 2018 1.882,09 2.359,57 79,76 2019 1.964,19 2.568,16 76,48 2020 1.849.28 2.558,70 72,27 2021 1.543,32 2.210,06 69,42 2022 1.550,99 2.146,31 72,26 Rata-rata Ketergantungan Fiskal (RRKF) 74,60% Sumber : Data diolah
Oleh  karena  itu  dalam  melihat  tabel  5  diatas  Ketergantungan  Fiskal  Provinsi Kalimantan  Utara  dimana  pada  tahun  2017-2020  mengalami  perubahan  fluktuatif  dari 77,43%-  72,27%  dan  ditahun  2021  cenderung  turun  menjadi  69,42%  dan  kembali  naik pada  tahun  2022  sebesar  72,26%,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  rata-rata Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2017-2022 berada pada posisi 74,60% yang dikategorikan masih sangat tinggi ketergantungan fiskalnya.

## Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara
800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00
Kemudian  membuktikan kembali bahwa pengaruh First-Generation Theory masih berlaku  dalam  tinjauan Ketergantungan Fiskal  pemda Provinsi  Kalimantan  Utara  yang dimaksudkan  intervensi  pemerintah  pusat  kepada  pemda  Provinsi  Kalimantan  Utara melalui  Pendapatan  Transfer  (Eksternal)  dan  Total  PAD  masih  sangat  tinggi  dalam prakteknya  sesuai  dengan  data  dan  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam melihat  aspek  Ketergantungan  Fiskal  pemda  Provinsi  Kalimantan  Utara  berdasarkan periode 2017- 2022.

## Efektivitas Fiskal
Grafik 3. Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)
0.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Realisasi Penerimaan PAD 482.74 574.09 665.85 557.65 677.80 428.63 Target Penerimaan PAD 419.87 476.42 560.76 690.26 675.44 594.97 Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data olah 2022
Hasil  Efektivitas  Fiskal  pada  Grafik  3,  mendeskripsikan  Realisasi  Penerimaan PAD pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.482,74-Rp.574,09 Milliar,  lalu  terjadi  perubahan  secara  fluktuatif  pada  tahun  2019-2020  dimana  terlihat sebesar  Rp.665,85-Rp.557.65  Milliar,  kemudian  ditahun  berikutnya  terjadi  perubahan fluktuatif  pula  sebesar  Rp.677,80-Rp.428,63  Milliar.  Pada  bagian  Target  Penerimaan PAD ditahun 2017-2018 mengalami peningkatan bertahap sebesar Rp.419,87-Rp.476,43 Milliar, kemudian pada tahun 2019-2020 terjadi perubahan secara fluktuatif naik sebesar Rp.560,76-690,26  Milliar,  ditahun  berikutnya  yakni  2021-2022  terjadi  perubahan fluktuatif turun dari Rp.675,44-Rp.594,97 Milliar.
Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Fiskal (PEF) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-
2022 (Dalam Rupiah) Tahun Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Rasio EF (%) 2017 482,74 419,87 114,97 2018 574,09 476,43 120,50 2019 665,85 560,76 118,74 2020 557,65 690,26 80,79 2021 677,80 675,44 100,35 2022 428,63 594,97 72,04 Rata-rata Efektivitas Fiskal (RREF) 101,23% Sumber : Data diolah
Dengan  begitu  tabel  6  diatas,  menjabarkan  hasil  perhitungan  pada  Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan tahunnya dimana pada tahun 2017-2018
mengalami  kenaikan  secara  presentase  sebesar  114,97%-120,50%  dan  tahun  berikutnya antara 2019-2020  mengalami penurunan  secara  fluktuatif  sebesar  118,74%-80,79%, lalu ditahun  2021  juga  mengalami  perubahan  secara  fluktuatif  naik  100,35%  dan  turun kembali diakhir tahun 2022 diposisi 72,04%.
Dapat  disimpulkan  dengan  data  yang  ada  bahwa  tingkat  Efektivitas  Fiskal Provinsi  Kalimantan  Utara  periode  2017-2022  secara  rata-rata  berada  pada  posisi 101,23%  yang  berarti  sangat  efektif  dalam  pelaksaannya,  kemudian  dengan  ini  juga membuktikan  bahwa First-Generation  Theory masih  ada  pengaruhnya  dalam  Efektivitas Fiskal  di  pemda  Provinsi  Kalimantan  Utara  secara  langsung,  diartikan  pemda  sudah optimal  dengan  bantuan  pemerintah  pusat  dalam  melaksanakan  Realisasi  Penerimaan PAD  dan  Target  Penerimaan  PAD  didasarkan  pada  perhitungan  Efektivitas  Fiskal dengan periode yang ditentukan yaitu tahun 2017- 2022.

## KESIMPULAN
Analisis  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal,  Efektivitas  Fiskal  Provinsi Kalimantan  Utara  periode  2017-2022  dari  hasil  perhitungan  dan  klasifikasinya  dengan variabel yang ada, menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. Ditinjau  dari  Kemandirian  Fiskal  (KF)  selama  periode  2017-2022  mengalami perubahan  yang  fluktuatif  tiap  tahunnya,  dan  secara  rata-rata  tingkat  Kemandirian Fiskal  yang  diperoleh  sebesar  ≤  0,28  yang  mendeskripsikan  bahwa  Kemandirian Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara  dikategorikan  menuju  kemandirian.  Situasi  ini menunjukkan  bahwa  adanya  tindakan  intervensi  pemerintah  pusat  kepada  pemda dalam pelaksanaan roda pemerintahan di  Provinsi Kalimantan Utara yang berkaitan dengan Kemandirian Fiskal.
2. Dilihat  dari  Ketergantungan  Fiskal  (KF)  selama  periode  2017-2022  juga  cenderung mengalami  perubahan  yang  fluktuatif,  rata-rata  secara  presentase  yang  diperoleh sebesar  74,60%  yang  dikategorikan  masih  sangat  tinggi  tingkat  ketergantungan fiskalnya. Ini juga menggambarkan bahwa pengaruh pemerintah pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan Utara masih berlaku dalam prakteknya, meskipun tren yang ada itu terlihat  berada  pada level  sangat  tinggi  dan  menjadikan  tantangan tersendiri bagi pemda untuk dapat mengubah pola ketergantungan dalam hal fiskal daerah.
3. Efektivitas  Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara  periode  2017-2022  jika  ditinjau  dari trennya  mengalami  perubahan  yang  fluktuatif  tiap  tahunnya,  meskipun  ada  terjadi tren  positif  dalam  kurun  waktu  2017-2019  yang  dimana  ada  peningkatan  yang  baik dengan hasil  yang sangat  efektif, namun perolehan secara rata-rata  sebesar 101,23%, yang  dikategorikan  sangat  efektif  dalam  pelaksanaannya  dan  ini  menjadikan  pemda Provinsi  Kalimantan  Utara  sudah  efektif  dalam  mengelola  efektivitas  fiskal daerahnya.
4. Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  variabel  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal menunjukkan adanya pengaruh First-Generation Theory dimana secara umumnya praktik intervensi pemerintah pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan  Utara  masih  ada  dan  berlaku  selama  periode  2017-2022  yang  artinya selama 6  tahun itu pemda Provinsi Kalimantan Utara masih di intervensi dalam hal mengelola fiskal daerahnya dengan aspek kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskal daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Allo, A. G. (2021). Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. Journal of Fiscal and Regional Economy Studies, 4(2), 1– 7.  http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v4i2.60  J  FRES  Journal  of  Fiscal  and Regional  Economy  Studies  http://jfres.unipa.ac.id/index.php/jfres/index Perkembangan
Digdowiseiso,  K. (2015). Sistem Keuangan Publik (M. S. P.  D. H. E.  Sugiyanto (ed.)). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Fornia,  E.,  Mukhzarudfa,  M.,  &  Gowon,  M.  (2021).  ANALISIS  KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019. JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI, 6(1), 34– 44. Jeddawi, M. F. H. (2021). Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar  Daerah  Di  Indonesia.  Jurnal  Pallangga  Praja  (JPP),  3(2),  51–57. http://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/2065/1001
Kuncoro,  M.  (2004).  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga.
Laraga,  F.,  Usu,  I.,  &  Lamuda,  I.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo. Jurnal Pendidikan  Tambusai, 6(1), 3222–3229. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3387
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajamen Keuangan Daerah. ANDI OFFSET. Oates,  W.  E.  (1999).  An  essay  on  fiscal  federalism.  Journal  of  Economic  Literature,
37(3), 1120– 1149. https://www.jstor.org/stable/2564874
Oates,  W.  E.  (2005).  Toward  a  second-generation  theory  of  fiscal  federalism.
International Tax and Public Finance, 12(4), 349–373. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619- 9
Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analysis of Regional Financial Independence  Belu  Regency.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  5(2),  1–6. http://jurnal.unimor.ac.id/JEP
Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal.
Sofa, G. K. (2021). Factors Affecting the Fiscal Decentralization of Local Governments. Jurnal Proaksi, 8(1), 181–192. https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1823 Taufick, A. I. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal Daerah  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  di  Jawa Provinsi Timur Tahun 2009-2013. Jurnal Ilmiah, 1–15.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  mencabut  UU  Nomor 25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.