## Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter

## Muhammad Afzal Universitas Mahasaraswati Mataram

## Afzalalex369@gmail.com
Abstrak;  One  of  the  causes  of  malpractice  is  a  mistake  whose  shape  is  intentional  and negligence  in  criminal law.  So  that  in case  of  actions  carried  out  by  doctors  and  patients  more menenderita result of the disease initially, disability, and even death, then it is categorized as a medical malpractice that may be subject to criminal. But if we look at the malpractice of a legal point of view, it is difficult to find the point of balance and fairness objective for both sides both and physicians as a victim itself. A responsibility will arise after the legal act occurred, which is basically  the  responsibility  aims  to  make  something  bad  into  balance  by  doing  something  else instead.  In  particular  criminal  act  of  malpractice  itself  would  be  difficult  to  give  a  rational accountability for actions carried out, but public law gives space to the forced power in it to give an account as well the protection of victims and private law will provide space for compensation for  actions  that  harm  the  other  person,  which  includes  how  much  compensation  costs  incurred during the treatment and after the occurrence of malpractice. In addition there is also immaterial damages that are difficult to determine where the nominal amount as losses related to mental and psychic  victim,  so  it  needs  a  better  approach  to  form  emotional  relationships  that  are  the responsibility and protection.
Keywords: Malpractice, Justice.

## PENDAHULUAN
Dokter  merupakan  ilmuan  yang  telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan agar hak-hak untuk memperoleh  kesehatan  dapat  dipenuhi. Tidak  jarang  pasien  meminta  perlindungan yang  dan  menggantungkan  harapannya dengan percaya sepenuhnya kepada keahlian dokter.
Akhir-akhir ini profesi yang bergerak di bidang  kesehatan  terutama    profesi  sebagai dokter  banyak  disoroti  oleh  masyarakat, khususnya  setelah  terjadi  beberapa  kasus kelalaian,  kesengajaan  maupun  kurangnya keahlian  dalam  tindakan  medis  dokter  yang merugikan pasiennya, seiring dengan keadaan  tersebut  maka  berkembang  istilah malpraktik medik.
Menurut Ari Yunanto dan Helmi:1
1 Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktek  Medik  Tinjauan  dan  Perspektif Medikolegal ,  (Yogyakarta:Penerbit  andi,  2010),
Dalam  sengketa  medik,  ada  dua  hal mendasar.  Pertama,  dari  pihak  pasien  atau keluarga  pasien  yang  kurang  mengerti tentang  tindakan  atau  prosedur  medik  yang kadang  dapat  menimbulkan  resiko.  Kedua, dari  pihak  dokter  yang  kurang  komunikatif, tidak  memberikan  penjelasan  yang  kuat tentang  penyakit  ataupun  tindakan  medik yang dilakukannya. Pengertian akan hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  dalam hubungan  dokter  pasien,  serta  adanya komunikasi yang baik tentu dapat menghindarkan terjadinya sengketa itu.
Dari  uraian  yang  disampaikan  tersebut terlihat  bahwa  malpraktek  medik    dalam lingkungan profesi kedokteran atau lembaga pelayanan  kesehatan  dapat  terjadi    baik karena  kelalaian,  kesengajaan  maupun kesalahan  dalam  proses  pelayanan,  karena itu  masyarakat  harus  mendapat  pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai
Hlm iii.
dengan  standar  prosedur  operasional  yang dibutuhkan,  sebab  hak  atas  kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  diamanahkan  dalam  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Harapan masyarakat untuk
mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang merupakan hak setiap orang, dalam kaitannya dengan hukum kedokteran merupakan  hak  pasien.  Hubungan  antara dokter  dan  pasien  yang  menghasilkan persetujuan  karena  dalam  memberikan  dan menerima  perawatan  kesehatan  sebagai  hal yang  dapat  dibenarkan  dalam  masyarakat. Hubungan  kepercayaan  antara  dokter  dan pasien, yaitu penyembuh dan yang disembuhkan. Dalam zaman modern hubungan  kepercayaan  tersebut  sebagai hubungan  “transaksi  terapeutik”.  Hubungan “transaksi  terapeutik”  adalah  transaksi antara  dokter  dengan  pasien  untuk  mencari atau  menemukan  terapi  sebagai  upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.
Hubungan  transaksi  terapeutik  antara dokter  dan  pasien  melahirkan  kemungkinan adanya  tindak  pidana,  pertanggungjawaban pidana  dan  sanksi  pidana.  Konflik  pasien dengan  dokter  atau  pasien  dengan  rumah sakit  terjadi  bila  ada  kesenjangan  antara harapan  pasien  dengan  kenyataan  yang diperolehnya menyangkut upaya medik.
Dari kondisi tersebut masyarakat membutuhkan  perlindungan  hukum  pidana atas  tindakan  dokter  yang  mengakibatkan kerugian  atau  penderitaan  lebih  lanjut  pada pasien.  Untuk  mengakomodasi  kebutuhan tersebut, selain Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan di bidang  kesehatan  dan  praktik  kedokteran yaitu  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  dan
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan.
Menurut  Muladi,”  ada  beberapa elemen malpraktek, diantaranya: 2 ”
1. Merupakan kesalahan professional;
2. Termasuk  ke  dalam  ketiada  keahlian/ keteitian;
3. Tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban  yang  timbul  dari profesinya;
4. Kesalahan  yang  dilakukan  oleh  dokter yang  bertindak  di  bawah  standar  yang diharapkan  secara  rata-rata  dan  layak dilakukan oleh dokter lain;
5. Kemampuan  profesional  tersebut  dapat meliputi: kekurangan pengetahuan, kekurangan  pengalaman  dan  kekurangan pengertian;
6. Adanya  hubungan  antara  dokter-pasien yang menimbulkan kewajiban dari dokter untuk  berbuat  sesuai  dengan  norma- norma  spesifik/  standar  yang  diciptakan oleh  profesi  guna  melindungi  pasien  dari resiko yang tidak layak;
7. Adanya  pembuktian  bahwa  telah  terjadi pelanggaran  terhadap  kewajiban  dalam bentuk  kegagalan  dalam  bertindak  sesuai dengan  norma-norma  di  atas  dalam bentuk  berbuat/  tidak  berbuat  yang melanggar standar pelayanan;
8. Harus dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dokter tersebut dengan kerugian yang terjadi; Elemen malpraktek di atas mengemukakan  hak-hal  yang  mirip  dengan penentuan  tindak  pidana  seseorang  dalam hal  pertanggungjawaban  pidana,  maka malpraktek merupakan kealpaan. Klasifikasi tindakan Malpraktek Medik selain masuk ke dalam  lingkup  etika  profesi  dan  Hukum Pidana,  juga  masuk  ke  dalam  lingkup Hukum  Perdata  yaitu  Perbuatan  Melawan Hukum dan wanprestasi karena
2 Muladi, Malpraktek Ditinjau Dari Segi Hukum  Pidana, (Fakultas  Hukum  UNDIP, 1985,) Hal 2
dilanggarnya  suatu  perjanjian  sebagaimana diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.
Penerapan hukum pidana dalam malpraktek  dirasa  lebih  kompeks  karena tindak pidana dianggap menyangkut langsung  kepentingan  umum  dan  individu sedangkan  perbuatan  melawan  hukum berkaitan  terutama  dengan  perlindungan terhadap kepentingan individu.
Ketiadaan  definisi  yang  resmi  (otentik) mengenai  apa  yang  dimaksud  malpraktek medik  menyebabkan  banyak  pihak  yang menentukan  sendiri  definisinya  baik  dari sudut  pandang  medis  maupun  hukum  dan kriminologi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  pertanggung  jawaban  pidana malpraktek dokter terhadap pasien, sehingga dapat  ditarik  rumusan  masalah  terkait  hal tersebut yaitu:
1) Bagaimana
pertanggungjawaban  pidana  dokter  terhadap pasien  dalam  malpraktek  medik?;  dan  2) Bagaimana  pengaturan  perlindungan  hukum pasien atas tindakan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter?.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui dan menganalisis: a) Perkembangan pertanggungjawaban  dokter  terhadap  pasien dalam  malpraktek  medik;  b)  Perkembangan pengaturan  perlindungan  hukum  pasien  atas tindakan  malpraktek  medik  yang  dilakukan oleh dokter.
Adapun  manfaat  dalam  penelitian  ini adalah:  a)  Manfaat  teoritis,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  hukum, khususnya khususnya bidang Hukum Kesehatan  dan  Hukum  Kedokteran  dalam konteks  Hukum  Pidana;  b)  Manfaat  praktis, sebagai  sumbangan  bagi  pengembangan perlindungan hukum dalam praktek kedokteran  dan  untuk  mengetahui  secara
mendalam hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  kajiannya  adalah hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat dan  menjadi  acuan  prilaku  setiap  orang. Sehingga penelitian hukum normatif difokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan hukum dalam perkara in concrito, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
PEMBAHASAN A. TANGGUNGJAWAB DOKTER
DALAM MALPRAKTEK MEDIK
1. Tanggungjawab Dokter Menurut Kode Etik Profesi
Dokter,  sebagaimana  profesi-profesi lain yang banyak di butuhkan jasanya sudah tentu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan profesinya karena menyangkut  kepentingan  dan  kebutuhan orang  lain,  dalam  hal  ini  adalah  kesehatan, sehingga  dibutuhkan  etika  moral  dan  kerja yang professional serta bertanggungjawab.
Majelis
Kehormatan
Etika
Kedokteran  (MKEK)  merupakan  sebuah badan  di  dalam  struktur  organisasi  profesi Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI).  MKEK  ini akan  menentukan  kasus  yang  terjadi merpuakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran  hukum.  Selain  itu  ada  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  yang  berfungsi  juga  menegakkan disiplin  yang  terkait  dengan  etika  profesi kedokteran.
Perbedaan antara MKEK dan MKDKI  adalah  MKEK  memiliki  tugas menegakkan etika profesi kedokteran, sedangkan MKDKI memiliki tugas menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi atas itu.
Secara  lebih  spesifik  tugas  dari MKDKI  tersebut  adalah  memeriksa  dan
memberikan  keputusan  terhadap  pengaduan yang  berkaitan  dengan  disiplin  dokter  dan dokter  gigi  (Pasal  67  Undang-undang Praktik  Kedokteran).  Adapun  keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat dokter, dokter gigi,  dan  KKI  yang  isinya  dapat  berupa dinyatakan  tidak  bersalah  atau  pemberian sanksi disiplin.
2. Pertanggungjawaban
Administrasi

## Dokter Dalam Malpraktek Medik
Menurut  Sofyan  Dahlan,  Malpraktek administratif terjadi apabila petugas melanggar  hukum  administrasi  negara. Pemerintah  memiliki  kewenangan Police Power untuk  mengeluarkan  berbagai  aturan di bidang kesehatan. Apabila aturan tersebut dilanggar,  maka  tenaga  kesehatan  tersebut dapat dipersalahkan. 3
Contoh
tindakan malpraktek adminstratif yaitu:
1. Menjalankan prakktek tanpa izin;
2. Melakukan  tindakan  di  luar  lisensi  atau izin yang dimiliki;
3. Melakukan  praktik  dengan  izin  yang kadaluarsa.
Kasus malpraktek administratif cukup menarik  karena  hakikat  pelanggaran  seperti contoh di atas masuk ke dalam ranah hukum administrasi  negara  sehingga  sanksinya adalah  adminstrasi.  Akan  tetapi  di  dalam Undang-undang  Praktek  kedokteran  pasal 76  ditegaskan,  bahwa  setiap  dokter  atau dokter gigi  yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 36  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam  malpraktek  medik  bisa  saja diterapkan dua hukum yang berbeda sebagai sanksi terhadap pelanggar hukum administrasi yaitu sebagaimana yang teradapat dalam ketentuan pasal 76 Undang-
3 Dahlan  Sofyan,  Hukum  Kesehatan:
Rambu-rambu  Bagi  Profesi  Dokter ,  (Semarang: Undip Press, 1999) hal 54
undang tentang Praktek Kedokteran ditambah dengan sanksi administratif langsung  dari  pemerintah  sebagai  pengawas kebijakan  melalui  lembaga  terkait  dengan pencabutan izin praktek.
3. Tanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik Menurut  Munir  Fuady, 4 agar  suatu tindakan  dokter  dapat  digolongkan  sebagai tindakan  malpraktek    haruslah  memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut :
1. Adanya  tindakan,  dalam  arti  “berbuat” atau  “tidak berbuat” (pengabaian);
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya    (seperti  oleh  perawat), bahkan  juga  oleh  penyelia  fasilitas kesehatan,  seperti  rumah  sakit,  klinik, apotik, dan lain-lain;
3. Tindakan  tersebut  berupa  tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostik, terapi, atau managemen kesehatan;
4. Tindakan  tersebut  dilakukan  terhadap pasiennya;
5. Tindakan tersebut dilakukan secara :
a. Melanggar hukum, dan atau;
b. Melanggar kepatutan, dan atau;
c. Melanggar kesusilaan, dan atau;
d. Melanggar prinsip-prinsip
profesionalitas. 6. Dilakukan  dengan  kesengajaan  atau ketidak hati-hatian
(kelalaian, kecerobohan); 7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami :
a. Salah tindak, dan atau;
b. Rasa sakit, dan atau;
c. Luka, dan atau;
d. Cacat, dan atau;
e. Kematian, dan atau;
f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
g. Kerugian  lainnya  terhadap  pasien
4 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 2
yang  menyebabkan  dokter  harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.
Malpraktek  medik  dapat  masuk  ke dalam ranah hukum pidana apabila memenuhi  syarat-syarat  dalam  3  (tiga) aspek, yaitu:
1. Syarat sikap batin dokter
2. Syarat dalam perlakuan medis, dan
3. Syarat  mengenal  akibat.  Pada  dasarnya syarat  dalam  sikap  batin  adalah  syarat sengaja atau culpa yaitu wujud perbuatan  dalam  melakukan  tindakan medik,  syarat  perlakuan  medis  adalah perlakuan medis yang menyimpang, dan syarat  akibat  adalah  syarat  mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien. 5
Pasal-pasal  dalam  Hukum  Pidana  yang relevan  dengan  pertanggungjawaban  pidana dalam  malpraktek  medik  adalah  pasal  359, 360 dan 361.
4. Petanggungjawaban  Pidana  dokter dalam  Undang-undang  Nomor  29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Dengan berlakunya Putusan
Mahkamah  Konstitusi  No.4/PPU/-V/2007 terhadap  uji materil  Undang-undang  Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka  perubahan  pasal-pasal  yang  terdapat dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal 75 Ayat  (1)  berbunyi:”Setiap  Dokter  atau dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktek  kedokteran  tanpa  memiliki  surat regestrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 29 (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling
5
Adami Chazami , Malpraktek Kedokteran  Tinjauan  Norma  Dan  Doktrin Hukum, (Malang:  Bayumedia  Publishing,  2007) Hlm 81
banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)
Ayat  (2)  berbunyi:”Setiap  Dokter  atau Dokter  Gigi  warga  negara  asing  yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran  tanpa  memiliki  surat  registrasi sebagaimana  dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Ayat (3) berbunyi:” Setiap Dokter atau Dokter  Gigi  warga  negara  asing  yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran  tanpa  memiliki  surat  registrasi bersyarat  sebagaimana    dimaksud  dalam pasal  32  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus juta rupiah).”
2. Pasal 76
Pasal  76  berbunyi:”Setiap  Dokter  atau Dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktek kedokteran sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Pasal 79 Pasal 79 berbunyi:”Dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda  paling  banyak  Rp  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  setiap  Dokter  atau dokter Gigi yang:
a. Dengan  sengaja  tidak  memasang  papan nama  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 41 ayat (1)
b. Dengan  sengaja  tidak  membuat  rekam medis  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 46 ayat (1)
c. Dengan sengaja tidak memenuhu kewajiban sebagaimana dimaksud sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  51 huruf a, b, c ,d atau e.
5. Tanggungjawab Rumah Sakit/ Instansi Kesehatan lain Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Pelayan Kesehatan . Berkaitan  dengan  tanggung  jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan terutama  tanggung  jawab  hukum  Rumah Sakit,  dalam  hal  ini  sebagai  suatu  badan hukum  yang  memilikinya  bisa  dituntut  atas kerugian  yang  terjadi,  bisa  melalui  dua cara: 6
1. Langsung  sebagai  pihak  pihak  pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi;
2. Tidak  langsung  sebagai  majikan  bila karyawannya dalam pengertian peraturan
perundang-undangan melakukan perbuatan melawan hukum.
Hukum  Perdata  membedakan kategori  Rumah  Sakit  selaku  pihak tergugat  (korporasi)  yaitu  Rumah  Sakit pemerintah  dan  Rumah  Sakit  swasta.
Berkaitan dengan Rumah Sakit pemerintah,  maka  manajemen  Rumah Sakit  pemerintah  c.q  Dinas  Kesehatan/
Menteri  Kesehatan  dapat  dituntut.
Menurut  Pasal  1367  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, karena pegawai  yang  bekerja  pada  Rumah Sakit  Pemerintah  menjadi  pegawai negeri  dan  negara  sebagai  suatu  badan hukum  dapat  dituntut  untuk  membayar ganti  rugi  atas  tindakan  pegawai  negeri yang  dalam  menjalankan  tugasnya merugikan pihak lain. Sedangkan untuk manajemen Rumah Sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri  dan  dapat  bertindak  dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.
6 Triwulan  Tutik,  dan  Shinta  Febriana, Perlindungan
Hukum Bagi Pasien .
(Jakarta:Prestasi Pustaka, 2010), Hlm 72
6. Tanggungjawaban Perdata

## Malpraktek  Medik  Yang  Dilakukan Oleh Dokter
Pada  hakikatnya  ada  2  (dua)  bentuk pertanggungjawaban  dokter  dalam  hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap  pasien  jika  terjadi  malpraktek. Pertanggungjawaban  yang  dapat  digugat oleh  pasien  korban  malpraktek  terhadap dokter  itu,  adalah  pertanggungjawaban  atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi  (prestasi  yang  buruk)  dalam perjanjian terapeutik dan
pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang disebabkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum ( onrechtmatige daad )  oleh  dokter,  yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.

## B. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI PASIEN  KARENA  MALPRAKTEK
MEDIK OLEH DOKTER
1. Hak Pasien Dalam Transaksi
Terapeutik Antara Dokter dan Pasien
Pasal  52  dan  53  Undang-undang Nomor  29  tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran  menagtur  tentang  hak  dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan  kontrak terapeutik dimana  pasien mempunyai  hak  dan  kewajiban  tertentu. Pada pasal 52 tentang hak pasien disebutkan, bahwa dalam menerima pelayanan  pada  praktik  kedokteran  pasien mempunyai  hak:  Mendapat  penjelasan secara  lengkap  tentang  tindakan  medis sebagaimana  dimaksud  alam  pasal  45    ayat (3);  Meminta  pendapat  dokter  atau  dokter gigi  lain;  Mendapatkan  pelayanan  sesuai dengan kebutuhan medik; Menolak tindakan medik; Mendapatkan isi rekam medik.

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien Karena  Malpraktek  Medik  oleh Dokter
Konsep  perlindungan  hukum  pidana bagi  pasien  dalam  malpraktek  medik  di Indonesia  terdapat  2  (dua)  penerapan  yaitu konsep retributive justice ( keadilan retributif )  dan  konsep restorative  justice ( keadilan restoratif ).
Konsep hukum pidana menurut keadilan retributif beroientasi kepada keadilan  yang  ditujukan  kepada  pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya,  pelanggaran  terhadap  hukum pidana  adalah  melanggar  hak  negara sehingga  korban  kejahatan  adalah  negara. Sehingga  konsep Retributive Justice yang tidak  memberikan  tempat  terhadap  korban dalam  sistem  peradilan  pidana  karena konsep  tersebut  tidak  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  korban.  Mengingat korban  tindak  pidana  tidak  hanya  dapat mengalami  kerugian  materiil  melainkan sangat  dimungkinkan  mengalami  kerugian immateriil. 7
Sedangkan  konsep restorative  justice adalah Restorative Justice (Keadilan Restoratif)  adalah  suatu  penyelesaian  secara adil  yang  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam  suatu  tindak  pidana  secara  bersama- sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak pidana  tersebut  dan  implikasinya  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula.  Dalam  penerapan  konsep ini,  kerugian  materil  dan  immaterial  yang menimpa  korban  dapat  diganti  semaksimal mungkin  dengan  melakukan  pendekatan- pendekatan  yang  sifatnya  emosional  dan moral.
7 Bagir Manan, Op.Cit , Hlm 16

## Kesimpulan
Dari  keseluruhan  uraian  yang  telah disajikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Di dalam  hukum  positif  Indonesia  pengertian tentang  malpraktek  medik  tidak  diatur secara  spesifik,  sehingga  mengakibatkan segala sesuatu yang terkait dengan malpraktek  medik  di  tafsirkan  berbeda secara  teori  oleh  para  ahli  dan  dapat disimpulkan  bahwa  malpraktek  medik adalah  kelalaian  atau  ketidakhati-hatian seorang dokter dalam pelaksanaan kewajiban profesinya. Ruang lingkup malpraktek  sama  dengan  ruang  lingkup kesalahan  yang  ada  dalam  hukum  pidana yaitu  terkait  dengan  kesengajaan  dan kelalaian;  2)  Hubungan  kausalitas  antara dokter  dan  pasien  dalam  hal  usaha penyembuhan  penyakit  yang  diderita  oleh pasien  secara  langsung  maupun  tidak langsung  akan  menyentuh  berbagai  ranah hukum  baik  itu  hukum  pidana,  perdata, administrasi  maupun  aturan  secara  etika yang  mengikat  pfofesi  dokter  itu  sendiri.
Dokter akan melakukan pertanggungjawaban  secara  pidana  apabila ia  melakukan  hal-hal  yang  dalam  ruang lingkup  malpraktek  medik,  sebagaimana kesalahan  yang  ada  dalam  hukum  pidana yaitu seseorang melakukan kesengajaan atau kelalaian.  Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam ruang  lingkup  malpraktek  tersebut  diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan  Undang-undang  Nomor  29  tahun  2004 tentang Praktek Kedokteran pasca uji materi Mahkamah  Konstitusi.  Pertanggungjawaban perdata  dalam  kasus  malpraktek  dapat dilakukan  karena  adanya  unsur  wanprestasi dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dari tindakan  dan  hubungan  dokter  dengan pasien  tersebut.  Dikatakan  wanprestasi, karena  hubungan  hukum  antara  dokter  dan pasien  merupakan  suatu  perjanjian  dimana jika  prestasi  dalam  perjanjian  tersebut  tidak dipenuhi  maka  dapat  dituntut  wanprestasi.
Dikatakan  Perbuatan  Melawan  Hukum karena Dokter telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang mengakibatkan orang lain rugi dan kerugian itu  harus  dipertanggungjawabkan  dimana kerugian  yang  terdapatdalam  malpraktek tersebut  adalah  kerugian  mareriil  dan imateriil.  Pertanggungjawaban  secara  etika profesi  akan  diterapkan  secara  oleh  Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  (MKDKI)  jika  terbukti  dokter melakukan  pelanggaran-pelanggaran  etika sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh wadah yang menaungi profesi tersebut.
Dan pertanggung jawaban administrasi  lebih  menitik  beratkan  kepada izin  praktek  yang  disalah  gunakan  dan mengakibatkan  izin  dari  dokter  yang bersangkutan  dapat  dicabut.  Penerapan sanksi administrasi dapat diikuti oleh sanksi pidana untuk melengkapi sanksi pidana yang tidak bisa berdiri sendiri; 3) Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan  upaya  pemulihan  kerugian  yang telah di derita oleh korban. Hal tersebut akan lebih  termaknai  apabila  korban  dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana  tersebut.  Konsep  seperti  inilah  yang sering  disebut  dengan Restorative  Justice dan Retributive Justice; 4)  Memberikan pelayanan kepada korban malpraktek merupakan suatu bentuk perlindungan dalam rangka  respon  terhadap  viktimisasi  dengan maksud  untuk  mengurangi  penderitaan  dan memfasilitasi  pemulihan  korban.  Termasuk ke  dalam  aktifitas  pelayanan  korban  adalah memberikan  informasi,  melakukan  tindakan atau  pemeriksaan,  melakukan  interfensi individual  dalam  bentuk  pendekatan  secara psikis yang bersifat lebih mendalam kea rah pribadi  korban,  terlibat  dalam  advokasi sosial  berupa  perlindungan  secara  hukum dan  peraturan-peraturan  terkait  agar  korban merasa  terjamin  secara  hukum,  mengajukan
kebijakan  publik  dan  bekerja  di  dalam program-program pengembangan
perlindungan untuk korban. SARAN Adapun saran yang perlu disampaikan penulis berdasarkan penjabaran tentang tanggungjawab pidana dokter dalam malpraktek  medik  adalah:  1)  Sebaiknya diberikan  rumusan  yang  pasti  dan  otentik terkait  rumusan  pengertian  malpraktek medik  di  dalam  sebuah  undang-undang sehingga  semua  pihak  mengerti  tentang batasan-batasan mengenai malpraktek medik tersebut  dan  tidak  menimbulkan  kerancuan; 2)  Bagi  para  penegak  hukum  seharusnya mempelajari lebih mendalam tentang kasus- kasus  malpraktek,  karena  ada  dua  pihak yang  sekaligus  akan  dirugikan  jika  salah menerapkan  dan menafsirkan  hukum terkait malpraktek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Ilyas,  Asas -asas  Hukum  Pidana, Memahami
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai Syarat Pemidanaan , Rangkang Education Yogyakarta-PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1993 Ari  Yunanto  dan  Helmi, Hukum  Pidana
Malpraktek Medik Tinjauan dan
Perspektif  Medikolegal , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010 A. Zainal Abidin Farid, Asas Hukum Pidana dan  Beberapa  Pengupasan  tentang Delik-delik  Khusus, Prapantja,  Jakarta, 1962 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika. Jakarta, 1991 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 1996 Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter, Rineka Cipta, Jakarta Barda  Nawawi  Arief ,  Beberapa  Aspek
Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
Black  Law  Dictionary 5 th ed ,  dalam  Ari Yunanto    dan  Helmi, Hukum  Pidana Malpraktek  Medik, Andi,  Yogyakarta, 2009
...............................,  Masalah  Penegakan Hukum  &  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, PT.  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 2001
................................, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001 ……………………, Kapita  Selekta  Hukum Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2003
Chazawi  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana, Bagian  1;  Stelsel  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya
Hukum  Pidana ,  PT  Raja  Grafindo,
Jakarta, 2002 Danny Wiradharma , Penuntun Kuliah Hukum  Kedokteran, Binarupa  Aksara, Jakarta, 1996
Ellen  I.  Picard  and  Gerald  B.  Robertson , Legal Liability of Doctors and Hospital in Canada, Thomson Profesional Publishing, Carswel , 1984 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum
Kedokteran (Studi  Tentang  Hubungan
Dalam  Mana  Dokter  Sebagai  Salah Satu  Pihak) ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1988
J.  Guwandi ,  Kelalaian  Medik  (Medical
Negligence), Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 ..................... ,  Dokter,  Pasien  dan  Hukum, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, Jakarta, 1996
......................., Dokter dan Hukum , Monella, Jakarta.
Johnny  Ibrahim, Teori & Metode Penelitian
Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2005
Kanter  E.Y  &  S.R.  Sianturi, Azas-azas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya. 2002 Lili  Rasjidi,  Ira  Thania  Rasjidi, Pengantar Filsafat  Hukum ,    Mandar  Maju, Bandung, 2002 Moeljatno, Azas-azas  Hukum  Pidana ,  Bina Aksara, Jakarta, 1983 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni, Bandung, 1984 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan Peradilan Pidana , Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994 Marzuki, Metodologi  Riset ,  PT.  Prasetya Widia Pratama, Yogyakarta, 2000 Muhamad Abdulkadir, Hukum dan
Penelitian Hukum, Citra Aditya  Bhakti, Bandung, 2004, Nurhasan, Melindungi  Diri  dari  Kesalahan Dokter , Menguak
Gunung Es
Malpraktik  Kedokteran  dan  Kesehatan , Gramedia, Jakarta, 2003 Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggung  Jawab  Pidana ,  Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981
.............., Suatu  Reorientasi  Dalam  Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1983
Soedarto, Suatu  Dilema  Dalam  Pembaruan Hukum  Sistem  Pidana  Indonesia ,  Pusat Studi  Hukum dan Masyarakat,  Fakultas Hukum Undip, 1974 ...................., Hukum  Pidana  I, Cetakan  II, Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1990 Soerjono Soekanto & Herkutanto,
Pengantar  Hukum  Kesehatan ,  Remaja Karya CV. Bandung, 198
P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 1997
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana, Jakarta, 2008 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  hukum bagi  Rakyat  Indonesia ,  PT  Bina
Ilmu,Surabaya,  1987 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Pidana Indonesia , PT Eresko, Bandung, 1986 Zainal Abidin Farid Andi, Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta, 1995 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Harian Kompas, diakses melalui
www.kompas.com pada  tanggal  12 Desember 2016