Abstrak—Berdasarkan  terbitnya  Rencana  Detil  Tata  Ruang (RDTR)  Kecamatan  skala  1:5000  tahun  2019,  maka  perlu disusun  neraca  penatagunaan  tanah  untuk  mengatasi permasalahan  pemanfaatan  ruang.  Salah  satu  permasalahan yang  terjadi  yaitu  adanya  konflik  kepentingan  antara persediaan  lahan  dengan  kebutuhan  pembangunan  sehingga menyebabkan alokasi ruang tidak sesuai dengan peruntukannya,  seperti  pembangunan  kawasan  pemukiman Lorong  Indah  yang  berada  di  tengah  lahan  persawahan  Desa Margorejo  yang  melanggar  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten  Pati  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  RTRW  yang menetapkan  kawasan  ini  sebagai  Kawasan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (KP2B).  Penyusunan  neraca  penatagunaan tanah  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengendalikan  alih  fungsi lahan  pertanian.  Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi potensi  bidang  tanah  untuk  pemanfaatan  LP2B  berdasarkan informasi  neraca  penatagunaan  tanah.  Tahapan  metode  yang digunakan dalam penelitian ini  meliputi tahapan inventarisasi data,  tahapan  penyusunan  neraca  penatagunaan  tanah,  dan tahapan  analisis  LP2B.  Penyusunan  neraca  penatagunaan tanah  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian  penggunaan tanah  terhadap  KP2B  serta  ketersediaan  tanah  untuk pemanfaatan  LP2B.  Tahapan  analisis  LP2B  bertujuan  untuk mengidentifikasi potensi LP2B menggunakan metode pembobotan dan skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  arahan  KP2B mencapai  presentase  96,25%  dari  luas  bidang  tanah  yang termasuk area rencana KP2B. Hasil analisis ketersediaan tanah menunjukkan bahwa kelas ketersediaan tanah didominasi oleh tanah yang tidak tersedia untuk pemanfaatan LP2B dengan luas 718,37  ha    dari  8.410  bidang  tanah  akibat  banyaknya  bidang tanah  yang  tidak  termasuk  peruntukan  KP2B.  Hasil rekomendasi  LP2B  di  lokasi  penelitian  didominasi  oleh  kelas tidak  direkomendasikan  dengan  luas  sebesar  743,28  ha (53,73%)  dari  9.173  bidang  tanah.  dan  diikuti  dengan  kelas sangat direkomendasikan, direkomendasikan, dan direkomendasikan  bersyarat  dengan  masing-masing  memiliki luas  624,90  ha  (45,17%)  dari  2.150  bidang  tanah,  15,25  ha (1,10%)  dari  80  bidang  tanah,  dan  0  ha  (0%)  dari  0  bidang tanah.

## Kata  Kunci—  Kesesuaian  Penggunaan  Tanah,  Ketersediaan
Tanah, LP2B, Neraca Penatagunaan Tanah.

## I. PENDAHULUAN
ENYUSUNAN  Neraca  Penatagunaan  Tanah  (NPGT) merupakan  amanat  Peraturan  Pemerintah  No  16  Tahun 2004  Pasal  23  ayat  (3)  tentang  Penatagunaan  Tanah  dan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Penataan  Ruang.  Penyusunan  neraca  penatagunaan  tanah bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah, dan
ketersediaan  tanah  sebagai  referensi  dalam  menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang. Berdasarkan terbitnya Rencana Detil  Tata  Ruang  (RDTR)  Kecamatan  skala  1:5.000  tahun 2019,  maka  perlu  disusun  neraca  penatagunaan  tanah kecamatan dengan skala sama untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan  ruang,  seperti  terjadinya  konflik  kepentingan antara persediaan lahan dengan kebutuhan pembangunan dan kepemilikan  tanah  sehingga  menyebabkan  alokasi  ruang tidak sesuai dengan peruntukannya [1].
Salah  satu  contoh  permasalahan  tersebut  terjadi  di Kabupaten  Pati  yaitu  adanya  pembangunan  kawasan pemukiman  Lorong  Indah  yang  berada  di  tengah  lahan persawahan  di  Kecamatan  Margorejo  yang  melanggar Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Pati  Nomor  2  Tahun 2021  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang menetapkan kawasan ini sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (KP2B).  Kecamatan  Margorejo  merupakan kecamatan  yang  paling  terdampak  oleh  alih  fungsi  lahan pertanian,  dimana  sebanyak  60,82%  penggunaan  tanah berupa  sawah  mengalami  perubahan  menjadi  permukiman dari  rentang  tahun  2010-2017  [2].  Pertumbuhan  penduduk yang  cepat  di  Kabupaten  Pati  menyebabkan  peningkatan permintaan lahan sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian ke  lahan  non  pertanian  yang  masif  sebagai  konsekuensi permasalahan tersebut.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti perlindungan  LP2B  yang  telah  ditetapkan  tidak  selaras dengan RTRW serta penyusunan LP2B belum dilaksanakan secara by  name dan by  address akibat  kurang  terlibatnya Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten/Kota [3]. Hal tersebut menyebabkan  kesulitan  dalam  melakukan  monitoring  dan mengidentifikasi  bidang  tanah  yang  ditetapkan  sebagai kawasan  LP2B.  Data  yang  tersedia  dalam  neraca penatagunaan tanah memiliki andil penting dalam kaitannya dengan  penyusunan  LP2B.  Keterlibatan  data  pertanahan melalui pemanfaatan neraca penatagunaan tanah memungkinkan  penyusunan  LP2B  dilaksanakan  secara by name dan by address terhadap bidang-bidang tanah [4].
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  bidang  tanah yang  sesuai  dengan  kriteria  LP2B  menggunakan  metode pembobotan  dan  skoring  berdasarkan  informasi  neraca penatagunaan tanah. Penyusunan neraca penatagunaan tanah bertujuan  mengidentifikasi  ketersediaan  tanah  untuk pemanfaatan  LP2B.  Metode  pembobotan  dan  skoring digunakan  untuk  mengidentifikasi  kemampuan  fisik  tanah

## Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah untuk Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Berbasis Bidang Tanah (Studi Kasus: Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati)
Zulfikar Bayu Khrisnamurti, Yanto Budisusanto, dan Udiana Wahyu Deviantari Departemen Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
E-mail : yanto_b@geodesy.its.ac.id
dalam penentuan LP2B. Hasil akhir dari penelitian ini berupa peta LP2B berbasis bidang tanah.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  meliputi  Desa Margorejo, Desa  Desa Dadirejo, Desa Sukoharjo, dan Desa Badegan yang terletak di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Secara geografis, Kecamatan Margorejo terletak antara 6 o 43’20”-6 o 49’58”  LS  dan  110 o 56’10”-111 o 1’55”  BT.  Peta lokasi penelitian ditunjukkan oleh Gambar 1.

## B. Data dan Peralatan
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.
1. Citra satelit Pleiades-1A terorthorektifikasi tahun 2021.
2. Peta batas administrasi desa Kecamatan Margorejo.
3. Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati tahun 2010-2030.
4. Bidang  tanah  terdaftar  tahun 2021  hasil  unduh  aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
5. Peta  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Kecamatan Margorejo.
6. Data DEMNAS Kecamatan Margorejo resolusi 8 meter.
7. Data  penggunaan  tanah  Kecamatan  Margorejo  tahun 2020.
8. Data jenis tanah Kecamatan Margorejo tahun 2020.
9. Data curah hujan tahunan Kecamatan Margorejo tahun
2021  yang  bersumber  dari  CHIRPS  ( Climate  Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data ).
10. Data potensi bencana Kecamatan Margorejo tahun 2021. Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi sebagai berikut.
1. Personal Computer (PC).
2. Perangkat lunak pengolah data gambar.
3. Perangkat lunak pengolah data spasial.
4. Perangkat lunak pengolah angka

## C. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Secara  umum,  tahapan  pelaksanaan  penelitian  dibagi menjadi tiga tahapan utama yaitu tahapan inventarisasi data, tahapan penyusunan neraca penatagunaan tanah, dan tahapan penentuan  LP2B.  Tahapan  inventarisasi  data  dilakukan dengan  melakukan  digitalisasi  data,  standarisasi  data,  serta koreksi  peta  dan  data  yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan berikut.

## 1) Pembuatan Peta Penguasaan Tanah
Pembuatan  peta  penguasaan  tanah  dilakukan  melalui tahapan  reposisi  bidang  tanah  terdaftar  dan  digitasi  bidang tanah belum terdaftar berdasarkan interpretasi citra dan peta pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil reposisi dan digitasi bidang  tanah  akan  divalidasi  melalui  proses  topologi  untuk menghasilkan poligon bebas kesalahan menurut aturan “ must not overlap ” dan “ must not have gaps ”.
2) Pembuatan Peta Penggunaan Tanah
Pembuatan  peta  penggunaan  tanah  dilakukan  melalui proses interpretasi citra berdasarkan kunci-kunci interpretasi. Klasifikasi  kelas  penggunaan  tanah  mengacu  pada  Norma Standar  Prosedur  Kriteria  (NSPK)  Survei  dan  Pemetaan Tematik Pertanahan tahun 2012.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
Gambar 1. Peta Penggunaan Tanah di Lokasi Penelitian.
Tabel 1. Kriteria Penentuan LP2B No Jenis Variabel Fisik Kelas Nilai Bobot Skor 1 Sistem irigasi Sawah irigasi 3 30% 0,9 Sawah non irigasi 2 0,6 Tegalan atau ladang 1 0,3 Non sawah atau non tegalan 0 0 2 Intensitas tanam Sawah 2x atau lebih padi setahun 5 25% 1,25 Sawah 1 x padi atau palawija setahun 4 1,00 Ditanami palawija 3 0,75 Sawah 0x padi atau palawija setahun 2 0,5 Tegalan atau ladang 1 0,25 Non sawah atau tegalan 0 0 3 Curah Hujan Tinggi >2500 3 10% 0,3 Sedang 2000-2500 2 0,2 Rendah <2000 1 0,1 4 Lereng 0-2% 4 15% 0,6 2-15% 3 0,45 15-40% 2 0,3 >40% 1 0,15 5 Tekstur Halus 3 10% 0,3 Sedang 2 0,2 Kasar 1 0,1 6 Rawan Bencana Tidak ada potensi bencana 2 10% 0,2 Ada potensi bencana 1 0,1 Skor tertinggi 3,55 Skor terendah 0,45

## 3) Pembuatan Peta RTRW
Peta RTRW dihasilkan melalui proses vektorisasi dari data raster  RTRW  Kabupaten  Pati  tahun  2010-2030.  Tahapan analisis  neraca  penatagunaan  tanah  untuk  menganalisis kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  KP2B  serta menganalisis  ketersediaan  tanah  untuk  pemanfaatan  LP2B berikut: (1)Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap KP2B. Analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap KP2B dilakukan  melalui overlay peta  penggunaan  tanah  dengan peta  RTRW.  Analisis  ini  hanya  dilakukan  terhadap  bidang tanah  yang  termasuk  ke  dalam  rencana  KP2B  menurut RTRW  dan  mengacu  pada  matriks  kesesuaian  penggunaan tanah terhadap KP2B. Bidang tanah yang tidak termasuk ke dalam  rencana  KP2B  diklasifikasikan  dalam  kelas  bukan peruntukan  KP2B.  (2)Analisis  Ketersediaan  Tanah  untuk Pemanfaatan  LP2B.Analisis  ketersediaan  tanah  dilakukan melalui overlay peta  penguasaan  tanah  dengan  peta kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  KP2B.  Luaran  dari proses ini berupa peta ketersediaan tanah untuk pemanfaatan LP2B.
Tahapan  penentuan  LP2B  bertujuan  untuk  memberikan rekomendasi  dan  mengidentifikasi  potensi  pemanfaatan LP2B  dari  setiap  bidang  tanah,  yang  dilakukan  melalui beberapa tahapan berikut:
a. Pembobotan dan Skoring
Peta  ketersediaan  tanah  yang  dihasilkan  akan  dilakukan pembobotan  dan  skoring  berdasarkan  variabel  fisik  tanah untuk  menghasilkan  peta  LP2B.  Variabel  yang  digunakan berupa  sistem  irigasi,  intensitas  tanam,  curah  hujan, kelerengan,  tekstur,  dan  kerawanan  terhadap  bencana. Kriteria  yang  digunakan  dalam  penentuan  LP2B  dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 1.
b. Analisis Potensi LP2B
Hasil akhir dari penelitian berupa peta rekomendasi LP2B berbasis bidang tanah yang merupakan hasil analisis dari data ketersediaan tanah dengan hasil pembobotan skoring.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Penggunaan Tanah
Berdasarkan  proses  interpretasi  citra  dan  klasifikasi penggunaan  tanah,  terdapat  enam  kelas  penggunaan  tanah yang  terdapat  di  lokasi  penelitian  yang  meliputi perkampungan,  industri  atau  pergudangan,  persawahan, pertanian tanah kering semusim, padang, dan tanah terbuka. dengan persebaran yang ditunjukkan dalam Gambar 2.
Menurut luas bidang tanah, tanah persawahan merupakan penggunaan tanah dengan luas terbesar dengan luas sebesar 1.041,36  ha  atau  75,28%  luas  lokasi  penelitian.  Menurut jumlah  bidang  tanah,  penggunaan  tanah  dengan  jumlah bidang  tanah  terbanyak  yaitu  tanah  perkampungan  dengan bidang  tanah  sebanyak  7.570  bidang  tanah  atau  66,38% jumlah  bidang  tanah  di  lokasi  penelitian.  Tabel  2  berikut menunjukkan persebaran penggunaan tanah menurut luas dan jumlah bidang tanah.
Tanah  persawahan  memiliki  luas  yang  lebih  besar dibandingkan  tanah  perkampungan  meskipun  jumlah  tanah persawahan lebih sedikit dibandingkan tanah perkampungan. Hal tersebut diakibatkan karena perbedaan rata-rata luas dari setiap  penggunaan  tanah.  Secara  keseluruhan,  tanah persawahan di lokasi penelitian memiliki rata-rata luas 3.000 m 2 ,  sedangkan  tanah  perkampungan  memiliki  rata-rata  luas 340 m 2 yang berarti tanah persawahan memiliki luas sekitar 10 kali lipat luas tanah perkampungan.
Tabel 2.

## Persebaran Penggunaan Tanah Menurut Luas dan Jumlah Bidang Tanah
No Penggunaan Tanah Luas Bidang Tanah (ha) % Jumlah % 1 Perkampungan 257,71 18,63 7.570 66,38 2 Industri atau pergudangan 14,64 1,06 57 0,50 3 Persawahan 1.041,36 75,28 3.366 29,52 4 Pertanian tanah kering semusim 62,18 4,49 341 2,99 5 Padang 6,08 0,44 69 0,61 6 Tanah terbuka 1,43 0,10 1 0,01 Total 1.383,40 100,00 11.404 100,00 Tabel 3.

## Persebaran Penguasaan Tanah Berdasarkan Penggunaan Tanah
No Penggunaan Tanah Bersertipikat Belum Bersertipikat Luas (ha) Bidang Luas (ha) Bidang 1 Perkampungan 130,38 4.896 126,22 2.674 2 Industri atau pergudangan 3,98 46 10,66 11 3 Persawahan 327,66 1.357 713,7 2.009 4 Pertanian tanah kering semusim 18,77 166 43,41 175 5 Padang 1,12 21 4,96 48 6 Tanah terbuka 1,43 1 0 0 Total 483,34 6.487 898,95 4.917 Gambar 2. Peta Penguasaan Tanah di Lokasi Penelitian.
Gambar 3. Peta RTRW di Lokasi Penelitian.

## B. Status Penguasaan Tanah
Berdasarkan data yang digunakan, terdapat dua jenis status penguasaan  tanah  yang  dijumpai  dalam  lokasi  penelitian yaitu bidang tanah yang bersertipikat dan bidang tanah yang belum bersertipikat. Gambar 3. menggambarkan persebaran bidang tanah menurut penguasaan tanahnya.
Menurut  luas  bidang  tanah,  bidang  tanah  yang  belum bersertipikat memiliki luas yang lebih besar daripada bidang tanah yang sudah bersertipikat. Persebaran penguasaan tanah menurut  jumlah  bidang  tanah  menunjukkan  hasil  yang terbalik. Bidang tanah yang belum bersertipikat memiliki luas sebesar 898,95 ha dari 4.917 bidang tanah, sedangkan bidang tanah yang sudah bersertipikat memiliki luas sebesar 483,34 ha dari 6.487 bidang tanah.
Hasil  persebaran  penguasaan  tanah  tersebut  diakibatkan oleh  dua  hal  yaitu  (1)  jumlah  bidang  tanah  yang  sudah bersertipikat  didominasi  oleh  bidang  tanah  perkampungan yang memiliki luas rata-rata sebesar 340 m 2 ; dan (2) jumlah bidang  tanah  persawahan  yang  belum  bersertipikat  lebih banyak dibandingkan yang sudah bersertipikat yang memiliki luas rata-rata sebesar 3.000 m 2 . Persebaran status penguasaan tanah  menurut  penggunaan  tanahnya  ditunjukkan  melalui Tabel 3.

## C. Arahan Rencana Pola Tata Ruang
Hasil  vektorisasi  data  RTRW  menunjukkan  bahwa terdapat  empat  rencana  pola  ruang  pada  lokasi  penelitian yang  meliputi  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan, kawasan  permukiman  perkotaan,  kawasan  perkebunan,  dan
kawasan  peruntukan  industri  seperti  yang  ditunjukkan  oleh Gambar 4.
Berdasarkan  Gambar  4,  rencana  pola  ruang  dengan  luas terbesar  berupa  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan dengan  luas  sebesar  686,20  ha  atau  46,81%  luas  lokasi penelitian.  Rencana  pola  ruang  dengan  luas  terkecil  berupa kawasan  peruntukan  industri  dengan  luas  sebesar  28,63  ha atau  1,95%  luas  lokasi  penelitian.  Persebaran  rencana  pola ruang di setiap desa ditunjukkan oleh Tabel 4.
KP2B merupakan rencana pola ruang yang paling dominan di  lokasi  penelitian,  namun  persebaran  KP2B  berbeda  di setiap  desa.  KP2B  hanya  mendominasi  di  Desa  Margorejo dengan luas 289,91 ha atau 56,80% luas Desa Margorejo dan Desa Dadirejo dengan luas 166,53 ha atau 66,68% luas Desa Dadirejo.  Untuk  Desa  Badegan  didominasi  oleh  kawasan perkebunan  dan  Desa  Sukoharjo  didominasi  oleh  kawasan permukiman perkotaan.
Hasil persebaran jumlah bidang tanah menunjukkan bahwa di setiap desa didominasi oleh bidang tanah yang termasuk ke dalam  rencana  kawasan  permukiman  perkotaan.  Jumlah bidang  tanah  yang  termasuk  ke  dalam  rencana  KP2B  yaitu sebanyak  2.994  bidang  tanah.  Secara  akumulatif,  bidang tanah yang bukan termasuk rencana KP2B berjumlah 8.410 bidang.

## D. Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap KP2B
Kelas kesesuaian penggunaan tanah terhadap KP2B terdiri dari kelas sesuai (S) dan tidak sesuai (T). Analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap KP2B hanya dilakukan terhadap bidang tanah yang termasuk ke dalam rencana KP2B. Bidang tanah  yang  bukan  termasuk  ke  dalam  rencana  KP2B
Gambar  4.  Peta  Kesesuaian  Penggunaan  Tanah  Terhadap  KP2B  di  Lokasi Penelitian.
Tabel 4.
Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap KP2B Tanpa Mempertimbangkan
Bidang Tanah Bukan Peruntukan KP2B No Kesesuaian Luas Bidang Tanah Ha % Jumlah % Desa Margorejo 1 Sesuai 272,12 97,14 869 80,31 Tidak sesuai 8,01 2,86 213 19,69 Desa Badegan 2 Sesuai 55,61 99,29 139 95,21 Tidak Sesuai 0,71 0,71 7 4,79 Desa Sukoharjo 3 Sesuai 165,44 96,92 442 64,81 Tidak Sesuai 5,14 3,08 240 35,19 Desa Dadirejo 4 Sesuai 146,97 92,83 781 72,05 Tidak Sesuai 11,36 7,27 303 27,95 Tabel 5. Persebaran Rencana Pola Ruang di Desa Lokasi Penelitian No Rencana Pola Ruang
Luas (ha)
Bidang Tanah 1 Desa Margorejo Kawasan peruntukan industri 28,63 102 Kawasan permukiman perkotaan 191,85 2.324 Kawasan perkebunan 0 0 Kawasan pertanian pangan berkelanjutan 289,91 1.082 2 Desa Badegan Kawasan peruntukan industri 0 0 Kawasan permukiman perkotaan 59,01 578 Kawasan perkebunan 143,71 335 Kawasan pertanian pangan berkelanjutan 57,78 146 3 Desa Sukoharjo Kawasan peruntukan industri 0 0 Kawasan permukiman perkotaan 175,50 3.511 Kawasan perkebunan 97,74 176 Kawasan pertanian pangan berkelanjutan 171,98 682 4 Desa Dadirejo Kawasan peruntukan industri 0 0 Kawasan permukiman perkotaan 83,21 1.384 Kawasan perkebunan 0 0 Kawasan pertanian pangan berkelanjutan 166,53 1.084 Tabel 6. Matriks Kesesuaian Penggunaan Terhadap KP2B Penggunaan Tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perkampungan T Industri atau pergudangan T Persawahan S Pertanian tanah kering semusim S Padang T Tanah terbuka S
diklasifikasikan  ke  dalam  kelas  bukan  peruntukan  LP2B. Hasil kesesuaian ditentukan berdasarkan matriks kesesuaian penggunaan  tanah  terhadap  KP2B  yang  ditunjukkan  dalam Tabel  5.  Persebaran  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap KP2B  menurut  luas  dan  jumlah  bidang  tanah  ditunjukkan dalam Gambar 5.
Hasil  analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap KP2B menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian mencapai nilai 96,25% dari luas bidang tanah yang termasuk dalam rencana KP2B, dengan rincian bahwa 2.231 bidang tanah dengan luas 640,15  ha  termasuk  ke  dalam  bidang  tanah  yang  sesuai rencana  LP2B  dan  965  bidang  tanah  dengan  luas  24,91  ha termasuk  ke  dalam  bidang  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan rencana LP2B. Tanpa mempertimbangkan bidang tanah yang bukan  termasuk peruntukan  KP2B,  rincian  hasil  kesesuaian penggunaan tanah terhadap KP2B menurut luas dan jumlah bidang  tanah  di  setiap  desa  sebagaimana  yang  ditunjukkan dalam Tabel 6.
Hasil  analisis  kesesuaian  dari  2.994  bidang  tanah  yang termasuk  ke  dalam  rencana  KP2B  menunjukkan  bahwa tingkat kesesuaian bidang tanah terhadap KP2B menurut luas mencapai  presentase  di  atas  90%  di  setiap  desa.  Menurut jumlah  bidang  tanah,  presentase  kesesuaian  bidang  tanah memiliki  nilai  yang  bervariasi  pada  masing-masing  desa. Dengan  mempertimbangkan  bidang  tanah  yang  bukan termasuk peruntukan KP2B, persebaran kesesuaian penggunaan tanah terhadap KP2B ditunjukkan oleh Tabel 7.
Persebaran  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  KP2B memiliki  pola yang  serupa dengan  persebaran  rencana  pola ruang.  Kelas  kesesuaian  pada  desa  yang  memiliki  luas rencana KP2B lebih besar dibandingkan luas rencana bukan KP2B, seperti Desa Margorejo dan Desa Dadirejo didominasi oleh  bidang  tanah  yang  sesuai  untuk  pemanfaatan  LP2B. Desa yang memiliki luas rencana KP2B lebih kecil
dibandingkan  luas  rencana  bukan  KP2B,  seperti  Desa Badegan dan Desa Sukoharjo didominasi oleh bidang tanah bukan peruntukan KP2B.

## E. Ketersediaan Tanah untuk Pemanfaatan LP2B
Proses overlay antara peta penguasaan tanah dengan peta kesesuaian penggunaan tanah terhadap KP2B menghasilkan hasil  ketersediaan  tanah  untuk  pemanfaatan  LP2B.  Kelas ketersediaan  tanah  terdiri  dari  kelas  tanah  tersedia  yang terdapat pada bidang tanah peruntukan KP2B dan kelas tanah tidak  tersedia  yang  terdapat  pada  bidang  tanah  bukan peruntukan  KP2B.    Persebaran  ketersediaan  tanah  untuk pemanfaatan LP2B ditunjukkan oleh Gambar 6.
Kelas  tanah  tidak  tersedia  untuk  pemanfaatan  LP2B merupakan  kelas  yang  dominan  di  lokasi  penelitian.  Hasil analisis  ketersediaan  tanah  sesuai  dengan  analisis  arahan RTRW  Kabupaten  Pati  yang  menunjukkan  bahwa  luas  dan jumlah bidang tanah kawasan bukan peruntukan KP2B lebih besar dibandingkan dengan luas kawasan peruntukan KP2B.
Hasil persebaran ketersediaan tanah menunjukkan bidang tanah  yang  termasuk  kawasan  peruntukan  KP2B  dominan diklasifikasikan  ke  dalam  kelas  tanah  tersedia  sesuai pemanfaatan LP2B dengan luas sebesar 468,97 ha dari 1.438 bidang tanah. Bidang tanah yang termasuk ke kelas tersebut merupakan bidang tanah pertanian yang sudah bersertipikat, sementara analisis persebaran penggunaan tanah menunjukkan  bahwa  bidang  tanah  pertanian  yang  belum bersertipikat lebih banyak dibandingkan yang bersertipikat.
Hasil ini menunjukkan bahwa bidang tanah yang termasuk kawasan  peruntukan  KP2B  lebih  banyak  yang  bersertipikat dibandingkan bidang tanah belum bersertipikat. Bidang tanah pertanian  yang  belum  bersertipikat  cenderung  termasuk  ke dalam  kawasan  bukan  peruntukan  KP2B  sehingga diklasifikasikan  sebagai  tanah  tidak  tersedia  untuk pemanfaatan  LP2B.  Tabel  8  menunjukkan  persebaran ketersediaan tanah di setiap desa lokasi penelitian.
Kelas  tanah  tidak  tersedia  untuk  pemanfaatan  LP2B merupakan  kelas  yang  dominan  menurut  jumlah  bidang tanahnya di semua desa lokasi penelitian.  Tanah yang tidak tersedia  untuk  pemanfaatan  LP2B  memiliki  presentase  luas bidang tanah di atas 50% di setiap desa, tetapi bidang tanah di Desa Dadirejo yang termasuk ke dalam tanah tidak tersedia memiliki  luas  lebih  kecil  dibandingkan  bidang  tanah  yang termasuk  ke  dalam  kelas  tanah  tersedia  sesuai  pemanfaatan LP2B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian
Tabel 7.
Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap KP2B dengan
Mempertimbangkan Bidang Tanah Bukan Peruntukan KP2B No Kesesuaian Luas Bidang Tanah Ha % Jumlah % Desa Margorejo 1 Sesuai 272,12 56,24 869 24,77 Tidak sesuai 8,01 1,66 213 6,07 Bukan peruntukan LP2B 203,69 42,10 2.426 69,16 Total 483,82 100,00 3.508 100,00 Desa Badegan 2 Sesuai 55,62 22,01 139 13,13 Tidak Sesuai 0,40 0,16 7 0,66 Bukan peruntukan LP2B 196,71 77,83 913 86,21 Total 252,73 100,00 1.059 100,00 Desa Sukoharjo 3 Sesuai 165,44 39,58 442 10,12 Tidak Sesuai 5,14 1,23 240 5,49 Bukan peruntukan LP2B 247,42 59,19 3.687 84,39 Total 418,00 100,00 4.369 100,00 Desa Dadirejo 4 Sesuai 146,97 64,21 781 31,65 Tidak Sesuai 11,36 4,96 303 12,28 Bukan peruntukan LP2B 70,55 30,82 1.384 56,08 Total 228,88 100,00 2.468 100,00
Gambar 5. Peta Ketersediaan Tanah untuk Pemanfaatan LP2B di Lokasi Penelitian.
besar bidang tanah bukan pertanian yang termasuk ke dalam arahan KP2B.
Persebaran ketersediaan tanah pada kelas tanah tersedia di setiap desa menunjukkan pola yang sama. Hasil ketersediaan tanah pada kelas tanah tersedia didominasi oleh kelas tanah tersedia  sesuai  pemanfaatan  LP2B  dan  kelas  tanah  tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa bidang tanah yang termasuk kawasan peruntukan KP2B lebih banyak yang sudah bersertipikat dibandingkan bidang tanah yang belum bersertipikat.

## F. Hasil Pembobotan dan Skoring
Proses  pembobotan  dan  skoring  dari  variabel  penentuan LP2B yang tercantum dalam Tabel 1 menghasilkan tiga kelas potensi fisik LP2B yang ditunjukkan melalui Tabel 9. Kelas 1  menunjukkan  bahwa  area  tersebut  memiliki  kemampuan fisik  tanah  yang  rendah  untuk  dimanfaatkan  sebagai  LP2B. Kelas  2  menunjukkan  bahwa  area  tersebut  memiliki kemampuan  fisik  tanah  yang  sedang  untuk  dimanfaatkan sebagai  LP2B.  Kelas  3  menunjukkan  bahwa  area  tersebut memiliki  kemampuan  fisik  tanah  yang  tinggi  untuk dimanfaatkan sebagai LP2B.
Berdasarkan Tabel 1, variabel sistem irigasi dan intensitas tanam  merupakan  dua  variabel  dengan  bobot  tertinggi sehingga  sangat  mempengaruhi  hasil  persebaran  kelas potensi  fisik  LP2B.  Kedua  variabel  tersebut  diperoleh  dari data  penggunaan  tanah  sehingga  persebaran  penggunaan tanah  berpengaruh  terhadap  persebaran  kelas  potensi  fisik LP2B.  Dominasi  penggunaan  tanah  persawahan  tersebut yang  menyebabkan  kelas  potensi  fisik  menurut  luasnya didominasi oleh bidang tanah dengan kelas 3.
Menurut  luasnya,  mayoritas  bidang  tanah  di  lokasi penelitian  termasuk  ke  dalam  potensi  kelas  3  dengan  luas sebesar  1.041,36  ha,  diikuti  dengan  potensi  kelas  1  dengan
luas  sebesar  279,88  ha,  dan  potensi  kelas  2  dengan  luas sebesar 62,18 ha. Persebaran tersebut disebabkan persebaran penggunaan tanah menurut luas yang didominasi oleh tanah persawahan.  Menurut  jumlah  bidang  tanahnya,  mayoritas bidang tanah di lokasi penelitian termasuk ke dalam potensi kelas  1  dengan  bidang  tanah  sebanyak  7.697  bidang  tanah, diikuti dengan potensi kelas 3 dengan bidang tanah sebanyak 3.366 bidang tanah, dan potensi kelas 2 dengan bidang tanah sebanyak 341 bidang tanah. Persebaran tersebut disebabkan persebaran penggunaan tanah menurut jumlah bidang tanah yang didominasi oleh tanah perkampungan.

## G. Rekomendasi LP2B
Hasil rekomendasi LP2B diperoleh melalui proses analisis antara  hasil  ketersediaan  tanah  dan  hasil  kelas  potensi  fisik LP2B. Gambar 7 menunjukkan persebaran potensi LP2B dari setiap  bidang  tanah.  Mayoritas  bidang  tanah  di  lokasi penelitian termasuk ke dalam kelas tidak direkomendasikan dengan  luas  sebesar  743,28  ha  dari  9.173  bidang  tanah. Terdapat dua kondisi bidang tanah yang termasuk kelas tidak direkomendasikan  yaitu,  (1)  bidang  tanah  tersebut  tidak termasuk  ke  dalam  peruntukan  KP2B  menurut  RT/RW Kabupaten  Pati,  dan  (2)  bidang  tanah  tersebut  termasuk bidang tanah yang tidak sesuai terhadap rencana KP2B.
Bidang  tanah  yang  termasuk  ke  dalam  kelas  sangat direkomendasikan merupakan bidang tanah persawahan dan diperuntukkan  sebagai  KP2B.  Bidang  tanah  yang  sangat direkomendasikan  menjadi  LP2B  memiliki  nilai  terbesar kedua  setelah  kelas  tidak  direkomendasikan  dengan  luas sebesar 624,90 ha dari 2.150 bidang tanah. Bidang tanah yang termasuk  ke  dalam  kelas  direkomendasikan  memiliki  luas sebesar 15,25 ha dari 80 bidang. Bidang tanah ini mayoritas berupa  bidang  tanah  pertanian  tanah  kering  semusim  dan masuk ke dalam kelas 2 menurut potensi fisiknya.
Tabel 8.
Ketersediaan Tanah untuk Pemanfaatan LP2B Menurut Desa
No Ketersediaan Tanah Luas Bidang Tanah ha % Bidang % 1 Desa Margorejo Tersedia sesuai pemanfaatan LP2B 190,79 39,43 533 15,19 Tersedia terbatas/bersyarat sesuai pemanfaatan LP2B 4,32 0,89 62 1,77 Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 81,33 16,81 336 9,58 Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 3,69 0,76 151 4,30 Tidak tersedia untuk pemanfaatan LP2B 203,69 42,10 2.426 69,16 Total 483,82 100,00 3.508 100,00 2 Desa Badegan Tersedia sesuai pemanfaatan LP2B 43,3 17,13 97 9,16 Tersedia terbatas/bersyarat sesuai pemanfaatan LP2B 0,18 0,07 3 0,28 Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 12,31 4,87 42 3,97 Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 0,23 0,09 4 0,38 Tidak tersedia untuk pemanfaatan LP2B 196,71 77,83 913 86,21 Total 252,73 100,00 1.059 100,00 3 Desa Sukoharjo Tersedia sesuai pemanfaatan LP2B 124,12 29,69 308 7,05 Tersedia terbatas/bersyarat sesuai pemanfaatan LP2B 2,28 0,55 53 1,21 Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 41,31 9,88 134 3,07 Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 2,87 0,69 187 4,28 Tidak tersedia untuk pemanfaatan LP2B 247,42 59,19 3..687 84,39 Total 418,00 100,00 4.369 100,00 4 Desa Dadirejo Tersedia sesuai pemanfaatan LP2B 110,76 48,39 500 20,26 Tersedia terbatas/bersyarat sesuai pemanfaatan LP2B 5,80 2,53 90 3,65 Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 36,21 15,82 281 11,39 Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah untuk pemanfaatan LP2B 5,56 2,43 213 8,63 Tidak tersedia untuk pemanfaatan LP2B 70,55 30,82 1.384 56,08 Total 228,88 100,00 2.468 100,00
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak terdapat bidang tanah yang termasuk ke dalam kelas direkomendasikan bersyarat. Menurut proses klasifikasinya, bidang  tanah  yang  termasuk  ke  dalam  direkomendasikan bersyarat merupakan bidang tanah yang tidak sesuai terhadap arahan  KP2B  dan  merupakan  kelas  3  menurut  potensi fisiknya.  Namun,  semua  bidang  tanah  yang  tidak  sesuai terhadap arahan KP2B merupakan tanah perkampungan dan tanah industri dan termasuk kelas 1 menurut potensi fisiknya sehingga  bidang  tanah  tersebut  diklasifikasikan  ke  dalam kelas tidak direkomendasikan. Menurut persebaran di setiap desa, hasil rekomendasi LP2B ditunjukkan oleh Tabel 10.
Persebaran  rekomendasi  LP2B  di  setiap  desa  berkorelasi terhadap  presentase  area  yang  termasuk  ke  dalam  arahan KP2B.  Desa  yang  memiliki  tingkat  presentase  KP2B  lebih besar dibandingkan presentase kawasan bukan KP2B, seperti Desa Margorejo dan Desa Dadirejo didominasi oleh bidang tanah yang sangat direkomendasikan sebagai LP2B. Bidang tanah yang termasuk ke dalam kelas sangat direkomendasikan  di  Desa  Margorejo  dan  Desa  Dadirejo masing-masing  memiliki  luas  sebesar  266,60  ha  dari  831 bidang tanah dan 141,83 ha dari 749 bidang tanah.
Desa  yang  memiliki  tingkat  presentase  KP2B  lebih  kecil dibandingkan presentase kawasan bukan KP2B, seperti Desa Badegan dan Desa Sukoharjo didominasi oleh bidang tanah yang  tidak  direkomendasikan  sebagai  LP2B.  Bidang  tanah yang termasuk ke dalam kelas tidak direkomendasikan di Desa  Badegan  dan  Desa  Sukoharjo  masing-masing memiliki  luas  sebesar  197,11  dari  920  bidang  tanah  dan 252,56  ha  dari  3.927  bidang  tanah.  Bidang  tanah  yang termasuk  ke  dalam  kelas  sangat  direkomendasikan  di  Desa Badegan dan Desa Sukoharjo masing-masing memiliki luas sebesar  54,90  ha  dari  135  bidang  tanah  dan  161,57  ha  dari 435 bidang tanah.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)  Tingkat  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  arahan KP2B  mencapai  presentase  96,25%  dari  luas  bidang  tanah yang  termasuk  area  rencana  KP2B.  (2)  Kelas  ketersediaan tanah  didominasi  oleh  tanah  yang  tidak  tersedia  untuk pemanfaatan  LP2B  dengan  luas  718,37  atau  51,39%  luas lokasi  penelitian  dari  8.410  bidang  tanah.  Pada  kelas  tanah tersedia,  didominasi  oleh  kelas  tanah  tersedia  sesuai pemanfaatan  LP2B  dengan  luas  sebesar  468,97  ha  atau 33,90%  luas  lokasi  penelitian  dari  1.438  bidang  tanah.  (3) Rekomendasi  LP2B  di  lokasi  penelitian  didominasi  oleh kelas  tidak  direkomendasikan  dengan  luas  sebesar  743,28 atau  53,73% luas lokasi penelitian  dari 9.173 bidang tanah. Kelas sangat direkomendasikan memiliki luas sebesar 624,90 ha atau 45,17% luas lokasi penelitian dari 2.150 bidang tanah. Kelas direkomendasikan memiliki luas sebesar 15,25 ha atau 1,10%  luas  lokasi  penelitian  dari  80  bidang  tanah.  Tidak terdapat bidang tanah yang termasuk kelas direkomendasikan bersyarat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak yang  membantu  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  terutama kepada  Pemerintah  Kabupaten  Pati,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pati,  serta  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset
Tabel 9.
Hasil Kelas Potensi Fisik LP2B
No Kelas Luas Bidang Tanah Ha % Jumlah % 1 Kelas 1 (0,45-1,48) 279,88 20,23 7.697 67,49 2 Kelas 2 (1,49-2,52) 62,18 4,50 341 2,99 3 Kelas 3 (2,53-3,55) 1.041,36 75,27 3.366 29,52
Gambar 6. Peta Potensi LP2B di Lokasi Penelitian.
Tabel 10. Rekomendasi LP2B Menurut Desa No Rekomendasi LP2B Luas Bidang Tanah Ha % Jumlah % 1 Desa Margorejo Sangat direkomendasikan 266,60 55,10 831 23,70 Direkomendasikan 5,52 1,14 37 1,06 Direkomendasikan bersyarat 0,00 0,00 0 0,00 Tidak direkomendasikan 211,70 43,76 2.639 75,25 Total 483,82 100,00 3.507 100,00 2 Desa Badegan Sangat direkomendasikan 54,90 21,72 135 12,75 Direkomendasikan 0,72 0,28 4 0,38 Direkomendasikan bersyarat 0,00 0,00 0 0,00 Tidak direkomendasikan 197,11 77,99 920 86,87 Total 252,73 100,00 1.059 100,00 3 Desa Sukoharjo Sangat direkomendasikan 161,57 38,65 435 9,96 Direkomendasikan 3,87 0,93 7 0,16 Direkomendasikan bersyarat 0,00 0,00 0 0,00 Tidak direkomendasikan 252,56 60,42 3.927 89,88 Total 418,00 100,00 4.369 100,00 4 Desa Dadirejo Sangat direkomendasikan 141,83 61,97 749 30,35 Direkomendasikan 5,14 2,25 32 1,30 Direkomendasikan bersyarat 0,00 0,00 0 0,00 Tidak direkomendasikan 81,91 35,79 1.687 68,35 Total 228,88 100,00 2.468 100,00
Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Pati  yang  telah  memberikan bantuan data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  I. Lanya and N. N. Subadiyasa, “Penataan ruang dan permasalahannya di Provinsi Bali,” Kaji. Bali , vol. 02, no. 01, pp. 163–183, 2012.
[2]  E. W. Khiyaroh, “Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2009-2017,” Departemen Geografi, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.
[3]  Bappenas, Pembentukan  Tim  Koordinasi  Strategis  Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B) . Jakarta: Bappenas, 2015.
[4]  W. Utami, “Framework Optimalisasi Neraca Penatagunaan Tanah dan Data  Pertanahan  dalam  Penentuan  Lokasi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan,”  in Forum  Ilmiah  Administrasi  Pertanahan  dan  Tata Ruang di Indonesia Menuju Modern, Digital, dan Terpercaya , 2019, pp. 136–150.