INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1412-1422 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerimaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo
Samuel Indrayana 1 ✉ , Bagus Ananda Kurniawan 2
Program Studi Administrasi Publik,Universitas Bhayangkara Surabaya Email: indrayana@ubhara.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang memerlukan  pembagian  kewenangan  secara  proporsional  dan  adil  dari  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan daerah, yang salah satunya bersumber dari pemungutan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur potensi pendapatan riil daerah, yang diantaranya adalah retribusi parkir. Objek penelitian ini adalah Pemerintahan Sidoarjo yang merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Timur. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan objeknya secara terprogram, dalam hal ini upaya Pemerintah Sidoarjo dalam melakukan optimalisasi pemungutan retribusi khususnya retribusi parkir untuk meningkatkan solvabilitas keuangan daerah. Hasil Retribusi Parkir berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam penelitian ini Retribusi Parkir yang juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  Retribusi  Parkir,  salah  satunya  dengan  cara  menetapkan Peraturan Daerah No 17 tahun 2019 kabupaten Sidoarjo.
Key words: Local Income, Parking Retribution

## Abstract
The aim of this research is to reveal the implementation of regional autonomy which requires a proportional and fair distribution of authority from the Central Government to the Regional Government. With regional autonomy, regions are given the authority to explore and optimize regional financial potential, one of which comes from collecting regional levies. Regional taxes and  levies  are  one  element  of  real  regional  income  potential,  including  parking  fees.  The object of this research is the Sidoarjo Government, which is one of the developing cities in East Java Province. This research is descriptive research using the case study method. It is hoped that this research can explain the object programmatically, in this case the Sidoarjo Government's efforts to optimize levy collection, especially parking levies, to increase regional financial  solvency.  The  results  of  Parking  Levy  have  a  real  influence  on  Original  Regional Income, in this research Parking Levy is also part of Original Regional Income. The Sidoarjo Regency Government is trying to increase Regional Original Income through Parking Levy, one of which is by enacting Regional Regulation No. 17 of 2019 for Sidoarjo Regency.
Key words: Local Income, Parking Retribution

## PENDAHULUAN
Pelayanan  adalah  setiap  usaha  menolong  atau  membantu  orang  lain  dalam menyelesaikan masalah, baik materi maupun non materi. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah  otonom  mampu  melaksanakan  otonomi  terletak  pada  kemampuan  keuangan daerah.Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.  realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Sidaorjo dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan  masing-masing  komponen  pendapatan  asli  daerah  yang  meliputi  penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.
optimalisasi  komponen-komponen  PAD  kabupaten  Sidoarjo  perlu  ditingkatkan  lagi. Salah  satunya  adalah  melalui  optimalisasi  pendapatan  sektor  parkir  kabupaten  Sidoarjo. pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi salah satu pajak daerah.  Optimalisasi  terhadap  sektor  perekonomian  yang  ada  di  daerah  ini,  ada  yang berpengaruh terhadap pajak dan retribusi daerah.Sebagaimana halnya optimalisasi pendapatan sektor parkir tentunya dapat dioptimalkan melalui pajak parkir maupun retribusi parkir.
Dari segi pendapatan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola jenis pendapatan tertentu melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua sumber dana ini merupakan penunjang  utama  yang  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Wewenang  dalam mengurus anggaran daerah secara mandiri telah diatur melalui desentralisasi fiskal, yaitu daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pajak daerahnya sendiri secara optimal.
Penerimaan Retribusi Parkir dari Realisasi yang diharapkan sebelumnya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permasalahan, sehingga berdampak kepada penerimaan yang tidak stabil setiap tahun nya, sedangkanjumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat terus bertambah setiap harinya.
Penurunan  pendapatan  parkir  yang  menurun  pada  tahun  tersebut  berdasarkan  hasil observasi dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pemungutan atas objek pajak parkir ke Dinas Perhubungan sehingga penerimaan pajak parkir berubah menjadi retribusi parkir. Dan juga pada tahun 2020 terdapat pandemi covid-19 sehingga  pendapatan pada tahun tersbut sangat rendah dan  tidak mencapai target. Peningkatan dan  penurunan realisasi pendapatan parkir tersebut  akan berpengaruh terhadap PAD.  retribusi  Parkir merupakan  salah  satu  jenis retribusi Daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yakni  metode  yang digunakan  untuk  menggambarkan,  menjelaskan  atau  meringkas  berbagai  kondisi,  situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian ebagaimana adanya yang dapat dipotret,  diwawacara,  diobservasi  serta  yang  dapat  diungkapkan  melalui  bahan-bahan dokumenter (Estuti, Fauziyati, & Hendrayanti, 2021).
Subjek  pada  penelitian  ini  adlah  BPKAD  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  badan  yang bertanggung  jawab  mengelola  dan  mengembangakan  Penerimaan  Asli  Daerah  Kabupaten Sidaorjo  dan  Dinas  Perhubungan  Sidoarjo  sebagai  badan  yang  berwenang  mengelola  dan menyelenggarakan parkir di Sidoarjo.
Subjek  pada  penelitian  ini  adalah  BPKAD  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  badan  yang bertanggung  jawab  mengelola  dan  mengembangakan  Penerimaan  Asli  Daerah  Kabupaten Sidaorjo  dan  Dinas  Perhubungan  Sidoarjo  sebagai  badan  yang  berwenang  mengelola  dan menyelenggarakan parkir di Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilik  kendaraan  bermotor  di  wilayah  Sidoarjo  dapat  melakukan  pendaftaran  dan pembayaran retribusi  parkir berlangganan di Kantor  pelayanan SAMSAT  kabupaten Sidoarjo atau  di  Pelayanan  SAMSAT  Drive  Thru.  Pemilik  kendaraan  bermotor  dapat  melakukan pembayaran  retribusi  parkir  bersamaan  dengan  pembayaran  pajak  tahunan  kendaraan bermotor mereka. Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang akan didaftarkan parkir berlangganan dan sudah diatur dalam Peratutan Bupati Sidoarjo No. 35 tahun 2012, yaitu : Rp 25.000,00 untuk kendaraan bermotor roda dua, Rp 50.000,00 untuk kendaraan bermotor roda 4, dan Rp 60.000,00 untuk kendaraan bermotor jenis bus dan truk. Jumlah itu berlaku untuk biaya parkir berlangganan selama satu tahun.
Kemudian  SAMSAT  Kabupaten  Sidoarjo  akan  menyetorkan  uang  hasil  pembayaran pemilik kendaraan  bermotor ke  rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian setelah dilakukan proses verifikasi data oleh Bank JATIM sebagai bank yang ditunjuk untuk menampung kas daerah, data hasil penyetoran SAMSAT
Kabupaten Sidoarjo akan diteruskan ke Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.
Setelah  data  diterima  oleh  Dinas  Perhubungan  Sidoarjo,  akan  melakukan  rekonsiliasi dengan  Badan  Pengelolaan  keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  serta  Dinas Pendapatan Provinsi jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan data penerimaan oleh masing-masing  lembaga  sebelum  dilakukan  proses  selanjutnya.  Proses  rekonsiliasi  juga bertujuan untuk menentukan jumlah yang diterima oleh masing-masing pihak dan SKPD terkait sesuai dengan kesepaktan yang dimiliki.
Setelah  mendapatkan  hasil  rekonsiliasi,  BPKAD  Kabupaten  Sidoarjo  akan  mulai mencairkan dana hasil retribusi parkir kepada dinas pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan kepada polres Sidoarjo juga polda jatim.
Dalam sistem parkir yang berlaku saat ini kekuatan berasal dari internal pemerintahan yang  memberlakukan  sistem  yang  detail  bagi  pemungutan  retribusi  parkir  berlangganan. Dengan  adanya  aturan  dan  skema  yang  jelas  tentu  memudahkan  pemerintah  dan  badan keuangan  daerah  dalam  meninjau  dan  mengelola  uang  hasil  penerimaan  retribusi  parkir berlangganan yang ada di Sidoarjo.

## Tabel 1

## Tingkat Efektifitas Retribusi Parkir Sidoarjo
TAHUN RETRIBUSI PARKIR TARGET REALISASI % 2013 2014 2015 2016 2017 23.138.521.680,00 25.932.407.500,00 27.893.500.000,00 28.978.535.000,00 28.919.260.000,00 24.325.531.000,00 25.573.015.500,00 27.404.410.000,00 28.334.920.000,00 29.732.445.000,00 105,13% 98,61% 98,25% 97,78%
102,81%
Dari  Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  Tingkat  efektifitas  penerimaan  retribusi  parkir mengalami penurunan di tahun 2014 hingga tahun 2016.  Penurunan ini  cukup  signifikan  jika diandingkan  dengan  tahun  acuan  awal  yaitu  tahun  2013.  Bahkan  dalam  kurun  3  tahun tersebut  tingkat  efektifitas  penerimaan  retribusi  parkir  Kabupaten  Sidoarjo  masuk  dalam kategori  tidak  efektif.  Menurut  analisa  peneliti  dan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak  UPT  Parkir,  dalam  kurun  3  tahun  tersebut  terjadi  penurunan  daya  beli  masyarakat imbas  dari  proses  pemilihan  presiden  yang  berlangsung  panjang,  akibatnya  beberapa kebijakan publik terkesan molor dan tidak sesuai dengan skema. Selain itu menurut pengamatan di  lapangan,  metode  yang  digunakan  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  meningkatkan minat  masyarakat  Sidoarjo  mendaftarkan  kendaraan  bermotor  mereka  ke  program  parkir berlangganan belum cukup efektif, bahkan ada masyarakat yang di tahun sebelumnya terdaftar parkir  berlangganan  namun  di  tahun  berikutnya  mereka  tak  lagi  ikut  program  parkir berlangganan.
Pada  tahun  2017  tingakat  efektifitas  penerimaan  retribusi  parkir  kabupaten  Sidoarjo sebesar 102,81% atau tingkat realisasi mencapai Rp 29.732.445.000 dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  sebesar  Rp  28.919.260.000.  Hal  ini  berarti  di  tahun  2017  tingkat  efektifitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan hingga kembali masuk ke dalam kategori cukup efektif. Menurut analisa peneliti dan hasil pengamatan di lapangan, peningkatan  ini  terjadi  karena  mulai  stabilnya  roda  perekonomian  secara  global  di  wilayah Indonesia, karena kebijakan-kebijakan pemerintahan sudah berjalan dan mulai terasa dampak positifnya.  Selain  itu  di  tahun  2017  ini  dinas  perhubungan  Sidoarjo  bersama  Pemerintah kabupaten Sidoarjo mengadakan program undian berhadiah  bagi masyarakat sidoarjo yang kendaraan  bermotornya  terdaftar  parkir  berlangganan.  Program  ini  terbukti  mampu meningkatkan minat masyarakat sidoarjo untuk mengikuti dan mendaftar parkir berlangganan.
Berdasar data realisasi APBD tahun 2018 dan 2019 (audited BPK), perolehan  pendapatan asli daerah dari objek retribusi parkir ke kas daerah Rp31.377.143.500. Namun, pada realisasi 2019, retribusi  parkir hanya mampu setor  ke kas  daerah Rp12.049.480.000.  Potensinya sebenarnya cukup besar, namun tidak mampu dikelola dengan baik sehingga pendapatan dari objek parkir ini tidak memberikan kontribusi sesuai potensi riilnya kepada PAD. ditetapkannya Perda No 17 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran,  perparkiran  di  Sidoarjo  seharusnya  lebih tertib  dan  akuntabel.  Itu  bisa  terencana  dengan  baik,  terpadu,  dan  terintegrasi.  Jika memungkinkan  untuk  melibatkan  BUMD  agar  potensi  pendapatan  daerah  dari  sektor perparkiran yang cukup besar tersebut, penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan.
Tabel 2
Tingkat Efisiensi Retribusi Parkir Sidoarjo TAHUN RETRIBUSI PARKIR BIAYA PEMUNGUTAN REALISASI % 2013 2014 2015 2016 2017
2018
2019
2020
2021 2022
2021
4.931.794.500,00 5.887.769.000,00 6.732.698.500,00 6.899.785.400,00 7.101.087.500,00 7.101.087.500,00 1.680.000.500,00 dirahasikan dirahasikan 3.000.000.000,00 24.325.531.000,00 25.573.015.500,00 27.404.410.000,00 31.300.000.000,00 12.004.000.000,00 00 16.000.000.000,00 Dirahasikan 1.000.000.000,00 550.000.000,00 20,27 23,02 24,5 6 24,32
23,88
6
- - -10
Berdasarakan  tabel  diatas,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2013  hingga  tahun  2017 tingkat efisiensi berada di angka 20,27% hingga 24,56%. Berdasarkan hal ini,  tingkat efisiensi yang dimiliki  oleh  dinas  perhubungan  kabupaten  Sidoarjo  dalam  kurun  waktu  2013-2017 berada pada kategori cukup efisien karena dibawah dari 100%.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  PT  Indonesia  Sarana  Service  (ISS) sebagai penyelenggaraan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. terjadi penurunan bahkan tidak  terealisasinya  pendapatan  retribusi  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Realisasi retribusi parkir selama lima tahun terakhir menurunnya sangat drastis, bahkan di tahun 2020 pendapatan daerah kita dari sektor retribusi parkir nol (kosong), Realisas iPAD retribusi parkir paling tinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 31,3 miliar. Kemudian pada tahun 2019 realisasi Rp 12,04 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 19,32 miliar. pada 2020 retribusi parkir pada Dinas Perhubungan tidak ada realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah. Tapi belanja jasa atau  tenaga  juru  parkir  angkanya  tembus  Rp  6,88  miliar.  ada  tahun  2021  realisasi  hanya mencapai 10,52 persen atau sebesar Rp 1,68 miliar. Sementara retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum targetnya sebesar Rp 16 miliar. lahirnya Peraturan Daerah No 17 tahun 2019, Dishub sudah bisa mengelola pelayanan retribusi parkir  di Sidoarjo. Namun masih  berdalih dengan beberapa  alasan.  Padahal  potensi  pendapatan  retribusi  parkir  terhadap  Pendapatan  Daerah sangat  menunjang  pembangunan  atau  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebetulnya  masih banyak  yang  bisa  dilakukan  pemkab  untuk  bisa  menaikkan  Pendapatan  Daerah,  dan  masih banyak juga oknum swasta yang memanfaatkan aset milik pemkab tanpa perjanjian sewa.
Retribusi  parkir  berlangganan  di  Sidoarjo  bukan  hanya  untuk  membayar  juru  parkir. Pemkab Sidoarjo memasukkan PAD (pendapatan asli daerah) tersebut ke Polresta Sidoarjo dan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur. Retribusi Parkir Berlangganan Mengalir ke Polisi dan Pemprov Jatim. Retribusi Parkir Berlangganan Mengalir ke Polisi dan Pemprov Jatim,  Pemkab Sidoarjo Kebagian Segini Rambu larangan menarik uang parkir yang dipasang Dishub di tempat parkir yang seperti hanya hiasan. Di hampir semua tempat parkir, warga tetap harus membayar, meski sudah bayar parkir berlangganan. Retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo bukan hanya untuk membayar juru parkir. Pemkab Sidoarjo memasukkan PAD (pendapatan asli daerah) tersebut ke Polresta Sidoarjo dan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur. Data di Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo  menyebut,  tahun  2016  realisasi  retribusi  parkir  berlangganan  mencapai  Rp 28.176.120.000, sedangkan 2017 mencapai Rp 29.732.445.000. Tapi yang masuk PAD, tahun 2016 sebesar Rp 15.641.208.400. dan tahun 2017 sebanyak Rp 15.994.884.900," ungkap Kepala Dishub Sidoarjo Bahrul Amig, Selasa (6/3/2018). Uang hasil tarikan itu mengalir ke Polresta Sidoarjo, pihak yang menarik retribusi bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tahun 2016 sebanyak Rp 1.408.806.000, dan ke Bappeda Jatim Rp 3.662.895.600Pengeluaran lainnya di
tahun  2016 mencapai  Rp  7.463.210.000  yang  terdiri  dari  gaji  530  juru  parkir  (setiap  jukir  Rp 750.000) sebesar Rp 4.770.000.000; sebanyak 106 orang pengawas (setiap orang Rp 1.400.000) sebesar Rp 1.780.000.000; lima petugas informasi (Rp 1.400.000/orang) sebesar Rp 84.000.000; dan empat administrasi perkantoran (Rp 1.400.000/orang) sebesar Rp 67.200.000. Sedangkan tahun  2017,  total  pengeluaran  untuk  Jukir,  pengawas  dan  sebagainya  itu  mencapai  Rp 8.385.720.000. Kemudian yang mengalir ke Dispenda Jatim Rp 3.866.217.000 dan untuk Polres sebanyak Rp 1.486.622.200.
Kontribusi Retribusi Parkir
Tabel 3 Tingkat Kontribusi Retrisbusi Parkir Terhadap PAD Sidoarjo TAHUN  RETRIBUSI PARKIR REALISASI PAD % 2013 24.325.531.000,00 858.433.670.217,95 2,84 2014 25.573.015.500,00 1.115.332.938.500,16 2,3 2015 27.404.410.000,00 1.266.786.627.409,24 2,16 2016 28.334.920.000,00 1.335.283.958.792,70 2,12 2017 29.732.445.000,00 1.671.806.819.696,53 1,77 2018 31.377.143.500.00 - -
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dalam  kurun  tahun  2013-2017 tingkat  kontribusi  retribusi  parkir  terhadap  Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami  penurunan. Tingkat  kontirbusi  tertinggi Penerimaan retribusi parkir  terhadap  PAD  Kabupaten  Sidoarjo  terjadi  pada  tahun  2013  yaitu  sebesar  2,84%. Menurut  analisa  peneliti,  pada  kurun  waktu  2013-2017  tingkat  kontribusi  penerimaan retribusi parkir tidak sebanding dengan tingkat kontribusi penerimaan lain yang dimiliki oleh Kabupaten  Sidoarjo.  Selain  itu  penurunan  kontribusi  ini  juga  dipicu  karena  tingkat  efisiensi penerimaan  retribusi  parkir  yang  juga  mengalami  penurunan,  bahkan  besarnya  efektifitas penerimaan  retribusi  parkir  yang  tidak  cukup  signifikan  dalam  meningkatkan  realisasi penerimaan asli daerah (PAD) kabupaten Sidoarjo.

## Tabel 4

## Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Non Berlangganan di Sidoarjo
Lokasi Lama Parkir (menit) Tarif Parkir Pendapatan <5 5-10 Perhari Perbulan Pertahun Mobil 13 22 Rp2000 Rp 70.000 Rp 210.000 Rp 25.550.000 Motor 20 11 Rp3000 Rp 93.000 Rp 2.790.000 Rp 33.945.000 Jumlah Rp 163.000 Rp 3.000.000 Rp 59.495.000 Mobil 3 13 Rp2000 Rp 32.000 Rp 960.000 Rp 11.680.000 Motor 9 19 Rp3000 Rp 84.000 Rp 2.520.000 Rp 30.660.000 Jumlah Rp 116.000 Rp 3.480.000 Rp 42.340.000 Mobil 8 25 Rp2000 Rp 66.000 Rp 1.980.000 Rp 24.090.000 Motor 43 29 Rp3000 Rp 216.000 Rp 6.480.000 Rp 78.840.000 Jumlah Rp 282.000 Rp 8.460.000 Rp 102.930.000 Mobil 13 39 Rp2000 Rp 104.000 Rp 3.120.000 Rp 37.960.000 Motor 49 73 Rp3000 Rp 366.000 Rp 10.980.000 Rp 133.590.000 Jumlah Rp 470.000 Rp 14.100.000 Rp 171.550.000 Jumlah Rp 1.031.000 Rp 29.040.000 Rp 376.315.000
Dari  hasil  perhitungan  tabel  diatas  ada  potensi  pendapatan  yang  diterima  oleh Pemerintah Daerah  Sidoarjo  jika  tidak  mengesampingkan  pendapatan  dari  retribusi  non berlangganan  akan  sangat  membantu  dan  berdampak  pada  peningkatan  penerimaan retribusi  parkir  dan  berpengaruh  positif  pada  jumlah  Penerimaan  Asli  Daerah  Kabupaten Sidoarjo.  Dari  tabel  di atas,  diketahui  bahwa  potensi  pendapatan  penerimaan  retribusi parkir  di  Sidoarjo  bisa mencapai  Rp  1.031.000  perhari  atau  sebesar  Rp  376.315.000  per tahun.  Jumlah  di  atas menggunakan  acuan  minimum  pada  4  areal  parkir  di  Sidoarjo.  Jika data  diatas  digunakan sebagai  acuan  awal  maka  untuk  satu  areal  parkir  di  Sidoarjo berpotensi  mendapatakan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 94.078.750 per tahun. Dan jika akumulasikan dengan jumlah titik  parkir yang dikelola oleh Dinas perhubungan Sidoarjo yang sebanyak 279 titik parkir, maka potensi penerimaan retribusi parkir Sidoarjo menjadi Rp 26.247.971.250. dan kesimpulan  awal  peneliti  adalah  jika  menggunakan  sistem  pemungutan retribusi  parkir  konvensional,  potensi  penerimaan  retribusi  parkir  Sidoarjo  setidaknya sebesar  26  Miliar rupiah.

## SIMPULAN
Dasar hukum pada PERBUP Kab. Sidoarjo No. 45 Tahun 2019 dijelaskan bahwa layanan parkir  dikelola  oleh  dinas  perhubungan  Sidoarjo.  Dinas  perhubungan  bekerjasama  dengan kantor  SAMSAT  Sidoarjo  dalam  melakukan  pemungutan  retribusi  parkir  berlangganan. Pengaturan  layanan  parkir,  dinas  perhubungan  dibantu  juru  parkir  yang  terdaftar  di  Dinas Perhubungan.  Dengan  penggunaan  sistem  pemungutan  saat  ini,  peneliti  menilai  potensi penerimaan retribusi parkir Sidoarjo sangat minim. penerimaan retribusi parkir adalah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam Penerimaan Asli Daerah, sehingga besarnya PAD juga akan mengalami peningkatan. Alternatif keputusan yang dapat dibuat oleh pemerintah  Sidoarjo  adalah  dengan  memperhitungkan  potensi  penerimaan  retribusi  parkir kendaraan  bermotor  parkir  non-berlangganan.  Sarana  dan  pra  sarana,  pemerintah  daerah sidoarjo  harus  membuat  kemudahan-kemudahan  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan layanan parkir di Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA
B, K. P. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. Jogjakarta: UII Press. Brata. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: UII Press.
Firdausy, C. M. (2011). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Halim, A., & Natsir, J. (2001). Kajian Tentang Keuangan Daerah. Jakarta: PS Salemba Empat.
Sidik,  M.  (2000).  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Erlangga.
Sugiyono, P. D. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R%D. Jakarta: Alfabeta. Widjaya, & H.A.W. (2005). Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.