## IMPLEMENTASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG TERWUJUDNYA E- GOVERNMENT DI DESA LAMATTI RIAJA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai Email: sandiilmupemerintahan@gmail.com, al.amir.islam@gmail.com, jusniaty@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received : 13-10-2020 Revised : 18-10-2020 Approved : 20-10-2020
Keywords : Community Information Group, ICT, E-Government.
Kata kunci : Kelompok Informasi Masyarakat, TIK, E-Government.
Abstract  :  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of the  Community  Information  Group  as  a  support  for  the realization  of  E-Government  in  Lamatti  Riaja  Village,  using descriptive  research  using  a  qualitative  approach  method, meaning  that  the  data  collected  is  not  in  the  form  of  numbers, but  the  data  comes  from  descriptive  research  and  tend  to  use analysis.  In  the  research  results,  the  implementation  of  the Community Information Group is still lacking and has not been carried  out  as  much  as  possible.  which  resulted  in  the dissemination of information not once and thoroughly, because there was no special social media for the Lamatti Riaja Village Community  Information  Group  (KIM)  in  disseminating information.
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui      , menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan metode  pendekatan  kualitatif,  artinya  data  yang  dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hasil penelitian pengimplementasian Kelompok  Informasi  Masyarakat  masih  kurang  dan  belum terlaksana  semaksimal  mungkin,  ini  di  lihat  dalam  pelayanan Kelompok  Informasi  Masyarakat  pada  Desa  Lamatti  Riaja masih  melakukan  sistem  manual,  melakukan  sistem  undangan print  out  dan  sistem  tempel,  serta  melakukan  kunjungan langsung  dalam  pelayanan  penyampaian  informasi,  yang mengakibatkan  penyebaran  informasi  tidak  sekali  dan  tidak menyeluruh,  karena  belum  adanya  sosial  media  khusus  bagi Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  Desa  Lamatti  Riaja dalam penyebaran informasi.
Koresponden author: Sandi Email: sandiilmupemerintahan@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2020

## Pendahuluan
Salah  satu  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  sekarang  yaitu  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi  untuk  menentukan  keberhasilannya,  sehingga  penyebarluasan  informasi harus  mendapatkan  prioritas,  karena  informasi  sebagai  sarana  agar  masyarakat  dapat menerima  apa  yang  di  sampaikan  pemerintah  terhadap  masyarakat,  begitupun  sebaliknya dalam  hal  ini  komunikasi  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  hidup  bermasyarakat. Karena  hal  itu  merupakan  salah  satu  faktor  terfatal  untuk  menciptakan  interaksi  sosial  dan hubungan  sosial  (Hoeriah,  2019).  Dilihat  dari  kondisi  geografis  Indonesia,  menyebabkan kendala  kesenjangan  informasi  dikalangan  masyarakat  perbatasan  atau  terpencil,  sementara kebutuhan akan informasi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Faktanya  tidak  semua  masyarakat  dapat  menerima  informasi  dengan  baik  dan  cepat karena  rendahnya  tingkat  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  mendayagunakan  teknologi informasi  yang  ada.  Namun,  dalam  sustainable  development  goals  terdapat  17  tujuan  yang harus  di  terapkan  di  beberapa  negara  terkhusus  di  Indonesia,  salah  satu  tujuannya  terdapat pada  point  Sembilan  yaitu  Membangun  infrastruktur  yang  tahan  lama  dan  mendukung industrialisasi  yang  ingklusif,  berkelanjutan  serta  membantu  perkembangan  inovasi.  Salah satu  targetnya,  secara  signifikan  meningkatkan  akses  terhadap  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi,  berupaya  untuk  menyediakan  akses  yang  universal  dan  terjangkau  terhadap internet  di  negara-negara  kurang  berkembang  pada  tahun  2020.  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  adalah  dokumen  yang  memuat  tujuan  dan  sasaran  global  tahun  2016  sampai tahun 2030, yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, sebagai maksud dari  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 dan 2.
Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai masih memiliki banyak tantangan  untuk  mencapai  target  global  tersebut  karena  masih  dalam  melawan  berbagai masalah  informasi  yang  kompleks,  seperti  persuratan  melalui  sistem  manual,  penyampaian tidak  menyeluruh  dan  tidak  sekaligus,  infomasi  sistem  print  out  dan  tempel,  penyebaran informasi  masih  ada  melakukan  kunjungan  langsung.  Bukan  hanya  di  sektor  pemerintahan tetapi  juga  di  sektor  swasta  sehingga  perlu  adanya  persiapan  yang  terbaik  dalam pemerintahan E-Government agar berjalan dengan baik dan semua dapat berubah, itu terjadi karena  tidak  adanya  lulusan  teknologi  maupun  informasi  yang  mahir  dalam  pengelolaan teknologi  pada  KIM  yang  pada  akhirnya  pelayanan  cepat  terhambat,  meski  sumber  daya sudah  mencapai  tingkat  minimun  pada  Desa  lamatti  Riaja,  dilihat  terdapatnya  laptop  dan jaringan internet pada Desa Lamatti Riaja sebagai pelengkap sumber daya dalam pendukung pelayanan E-Government.
Kondisi Desa Lamatti Riaja tidak sesuai harapan masyarakat bahwa Pemerintah harus mampu  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan
mengolah,  mengelola,  menyalurkan,  dan  mendistribusikan  informasi  dan  pelayanan  publik sesuai  Inpres no 3 tahun 2003 terkait dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan E- Government tersebut. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  basis  teknologi  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  layanan  publik  sehingga  berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui pengembangan  E-Government  ini  dapat  dilakukan  penataan  dan  memanajemen  proses  kerja di  lingkungan  pemerintahan  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  atau media yang ada.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas  yang berkaitan yaitu :
1. Pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara elektronis;
2. Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik  dapat  diakses  secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Melihat  penyebaran  informasi  sangat  di  perlukan  atau  di  butuhkan  maka  hadir Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  yang  memiliki  berbagai  bidang  diantaranya pengumpulan informasi dan penyebaran informasi pada Desa Lamatti Riaja sebagai jawaban atas semua kendala yang di hadapi dalam mewujudkan pemerintahan elektronik.
Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  ini  merupakan  agenda  2030  yang  menjadi kerangka  kerja  global  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Salah  satu  tujuan  pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu pelayanan pemerintahan elektronik (E-Government) secara cepat dan  menyeluruh,  yang  mempunyai  tantangan  besar  dalam  menyelesaikan  berbagai permasalahan di bidang informasi yang semakin kompleks di Desa Lamatti Riaja, kecamatan Bulupoddo.  Pembangunan  desa  dapat  di  dukung  oleh  Teknologi  Informasi  dan  konsep  E- Government  yang  menjadi  pertimbangan  utama  bagi  sektor  pemerintah  desa,  melakukan perencanaan sistem informasi  dalam rangka menyediakan input penting untuk  memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan.
Dalam  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  menjadi  bagian  pelayanan pemerintah  yang  semakin  besar  pengaruhnya  pada  organisasi,  profesional  yang  bekerja  di dalamnya,  serta  hubungannya  dengan  publik.  Rencana  kebijakan  untuk  E-Goverment  telah fokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri  yang  secara  masif  dipercayakan  pada  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  sebagai instrumen  untuk  menjadikan  pemerintah  yang  lebih  efektif,  lebih  bersahabat  dan  mudah dihubungi bagi masyarakat yang harus dilayani (Setiawan, 2020). Demikian dalam penerapan KIM  Sebagai  Pusat  pengumpulan  dan  penyebaran  informasi  dalam  Desa  Lamatti  Riaja  di upayakan  mampu  menjadi  penopang  dalam  terwujudnya  E-Government.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut  diatas,  maka  penulis  akan  melakukan  penelitian  dalam  rangka meningkatkan pelayanan informasi terhadap pemerintah dan masyarakat dengan mengangkat judul: “Implementasi Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Pendukung Terwujudnya E- Government di Desa Lamatti Riaja”.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal  dari  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Dan proses  yang  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif,  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi resmi.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kelompok Informasi Masyarakat sebagai media bagi pemerintah maupun masyarakat untuk  memperoleh  pengetahuan  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi.  Indonesia  memiliki  beraneka  ragam  komunitas/kelompok  yang  memiliki fungsi  KIM,  yaitu  dengan  memberdayakan  masyarakat  lokal  untuk  memperoleh  atau mengakses  informasi  melalui  teknologi.  Setiap  daerah  memiliki  cara  tersendiri  dalam melakukan penyebaran informasi, baik dari potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya  alam  yang  mendukungnya.  Masing-masing  daerah  perlu  mengenal  potensi  kelompok masyarakat  yang  ada.  Kelompok  Informasi  Masyarakat  memiliki  visi  yang  akan  di  capai yaitu  Terwujudnya  KIM  yang  inovatif  dalam  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  masyarakat melalui  pendayagunaan  informasi  dan  komunikasi  dalam  rangka  mencapai  masyarakat informasi yang sejahtera.
Selain  dari  visi,  kelompok  informasi  masyarakat  memiliki  misi  yang  harus  di  capai yaitu  Mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya  KIM  (Kelompok  Informasi  Masyarakat) secara mandiri dan sebagai wahana informasi dalam masyarakat, dan meningkatkan peranan Kelompok  Informasi  Masyarakat  dalam  memperlancar  arus  informasi  antar  pemerintah dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kemampuan  setiap anggota  Kelompok  Informasi  Masyarakat  dan  masyarakat  dalam  mengakses,  mengelola informasi dalam rangka meningkatkan dan mengatasi kesenjangan informasi, mengembangkan aktivitas KIM dalam memanfaatkan Teknologi dan KIM untuk penyebaran informasi guna meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan aktivitas KIM dalam menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Kelompok  Informasi  Masyarakat  merupakan  kelompok  yang  secara  mandiri  dan kreatif  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  terhadap  akses  informasi  dan  komunikasi adapun tugasnya  yaitu, Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan dan bermanfaat, mewujudkan  jaringan  informasi  dan  media  komunikasi  dua  arah,  menghubungkan  satu kelompok  masyarakat  dengan  kelompok  lain  memberdayakan  kelompok  dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

## B. E- Government
Dalam  pemerintahan  yang  berbasis  teknologi  sangatlah  di  perlukan  yang  namanya konsep,  dimana  Konsep  E-Government  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  Teknologi Informasi  dan  Telekomunikasi  untuk  administrasi  pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif, serta  memberikan  pelayanan  yang  transparan  dan  memuaskan  kepada  masyarakat (Supriyanto,  2016).  Untuk  mewujudkannya  hal  ini  didukung  penuh  oleh  pemerintah  seperti yang  disampaikan  (Amiruddin,  2020)  bahwa  dewasa  ini  dalam  menunjang  terlaksanakanya
kegiatan  pelayanan  pemerintahan,  pemerintah  memfasilitasi  dan  mendorong  penggunaan teknologi  informasi  yang  disebut  dengan  elektronik  government  dengan  tujuan mempermudah  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  serta  kalangan  yang berkepentingan.
Terdapat empat poin tujuan dalam pengembangan E-Government yaitu, Pembentukan jaringan  informasi  dan  transaksi  pelayanan  publik  yang  memiliki  kualitas  dan  lingkup  yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi sekat waktu dengan biaya terjangkau oleh masyarakat, Pembentukan hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk  meningkatkan  perkembangan  perekonomian nasional  dan  memperkuat  kemampuan  menghadapi  perubahan  dan  persaingan  perdagangan internasional,  Pembentukan  mekanisme  dan  saluran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga negara  serta  penyediaan  fasilitas  dialog  publik  bagi  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi dalam  perumusan  kebijakan  negara,  Pembentukan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang transparan  dan  efisien  serta  memperlancar  transaksi  dan  layanan  antar  lembaga  pemerintah dan pemerintah daerah otonom (Presiden, 2003).
Menurut Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government dalam pencapaiannya perlu dilaksanakan melalui beberapa strategi yang berkaitan erat, yaitu:
a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
b. Menata  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  otonom secara holistik.
c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
d. Meningkatkan  peran  serta  dunia  usaha  dan  mengembangkan  industri  telekomunikasi  dan teknologi informasi.
e. Mengembangkan  kapasitas  SDM  baik  pada  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur (Barker et al., 1986).

## C. Implementasi KIM terhadap Masyarakat
Dalam  era  reformasi  masih  diperlukan  keberadaan  Kelompok  Informasi  Masyarakat (KIM). karena kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki kemampuan yang memadai untuk  menelaah  muatan  informasi,  baik  karena  faktor  sosial  (edukatif),  ekonomis  maupun kultural  (Hoeriah,  2019).  Sebagai  Perkembangan  Teknologi  Informasi  (TI)  dewasa  ini  yang semakin  pesat  khususnya  teknologi  komputasi  dan  jaringan  internet,  penetrasi  internet  yang dilakukan  pemerintah  dan  telkom  bahkan  sudah  merambah  sampai  kepedesaan.  Kemajuan teknologi  ini,  telah  membawa  pengaruh  yang  cukup  signifikan  terhadap  pengelolaan pemerintahan yaitu telah dikembangkannya sistem pelayanan publik melalui jaringan internet yang  dinamakan  E-  Government.  (Supriyanto,  2016).  Dengan  adanya  Undang-Undang  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  semakin  mendorong  pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat  (KIM) sebagai media pelayanan informasi.
KIM  berperan  sebagai  media  forum,  yaitu  kelompok  masyarakat  yang  memiliki aktivitas  mengikuti  informasi  dari  berbagai  sumber,  kemudian  mendiskusikan  hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut
mengimplentasikan dalam  kehidupan sehari-hari. Di dalam informasi publik  yang dimaksud adalah  kebijakan  pemerintah  yang  disampaikan  oleh  pejabat  publik  dalam  pertemuan  yang terbuka  secara  umum  dan  disebarkan  melalui  media  massa  dan  media  internet  (Rumata, 2017).
KIM  diarahkan  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  menyebarkan  informasi  secara faktual  terhadap  masyarakat,  karena  Kelompok  Informasi  Masyarakat  merupakan  fasilitator informasi  terhadap  masyarakat,  pusat  informasi,  pusat  pengumpulan  dan  penyebaran informasi  dan  pusat  perlancar  pelayanan  informasi  yang  secara  cepat.  KIM  terdiri  dari sekelompok  masyarakat  yang  memiliki  komitmen  bersama  untuk  memberdayakan masyarakat lokal  dalam  memperoleh  akses  informasi.  Hadirnya  KIM  di  Desa  Lamatti Riaja di upayakan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat setempat agar informasi menyeluruh dan merata.
Hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa  terdapatnya Kelompok  Informasi  Masyarakat  di  Desa  Lamatti  Riaja  hingga  saat  ini,  sumber  informasi yang  masih  rendah  di  dapatkan  oleh  masyarakat,  meski  media  sudah  mencukupi  tingkat minimun  dengan  akses  internet  dan  media  teknologi  pun  tersedia,  namun  yang  menjadi kendala yang menghambat informasi ini karena kurang aktifnya pengurus dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  serta  tidak  berjalannya  strategi  KIM  yang  sudah  di  tetapkan  dan  di sepakati bersama antara para pengurus KIM di Desa Lamatti Riaja. Dapat disimpulkan bahwa peranan  KIM  terhadap  masyarakat  sebenarnya  sangat  berdampak  positif  dikarenakan memiliki  peranan  terhadap  masyarakat  yaitu  informasi  dapat  diketahui  secara  cepat  melalui bidang penyebaran informasi pada Kelompok Informasi Masyarakat, namun faktanya dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  KIM  tidak  berjalan  semaksimal  mungkin,  KIM menjalankan tugasnya hanya pada kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah Desa Lamatti Riaja.

## D. Implementasi KIM pada pemerintahan Desa Lamatti Riaja
Media  komunikasi  informasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  adalah  Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu memberikan informasi atau yang mampu menyampaikan penyebaran  informasi  pembangunan  dari  pemerintah  maupun  sebagai  basis  usaha peningkatan  ekonomi  kelompok  sehingga  fungsi  media  ini  dapat  berperan  sebagai  sarana diseminasi informasi, Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Yalia, 2015).
Pemerintah telah memfasilitasi dan mendorong penunjang terwujudnya pemerintahan desa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah desa selama jabatannya untuk menjalankan  program.  sehingga  dalam  menyampaikan  pelayanan  publik,  atau  proses kepemerintahan  yang  demokratis  menggunakan  beberapa  model  diantaranya,  model penyampaian  yang  utama  adalah  Government-to-Citizen  atau  Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan  yang  paling  diharapkan  dari  E-Government  adalah  peningkatan  efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan public (Sosiawan, 2008).
Di  suatu  sisi  untuk  mewujudkan  pemerintahan  berbasis  elektronik,  yang  diharapkan dapat menghasilkan layanan publik  yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh  semua  warga  masyarakat  tanpa  kecuali.  Desakan  masyarakat  yang  terus  berkembang untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  baik  adalah  alasan  yang  kuat  bagi  para  aparat pemerintahan untuk selalu memenuhinya (Sudarto, 2006). Berdasarkan hasil observasi  yang
dilakukan penulis atau peneliti menunjukkan bahwa Desa Lamatti Riaja tingkat sarana sudah memadai  di  lihat  terdapatnya  laptop  milik  pemerintah  desa,  terdapatnya  akses  internet  dan adanya  wadah  penyebaran  informasi  yaitu  KIM,  Informasi  merupakan  hasil  data  yang  telah diolah  menjadi  bentuk  yang  lebih  penting  bagi  pengguna  dan  lebih  bermanfaat  dalam mengambil  keputusan.  Adapun  sifat-sifat  Informasi  harus  berkualitas  dan  akurat  bebas  dari kesalahan karena sumber informasi  yang sampai ke pengguna informasi kemungkinan besar banyak  gangguan  yang  dapat  merusak  informasi.  Tepat  pada  waktunya,  berarti  sampai informasi  harus  tepat  waktu  tidak  boleh  terlambat  sebab  informasi  yang  usang  tidak  ada artinya  lagi.  Informasi  harus  relevan  sehingga  informasi  tersebut  mempunyai  nilai  atau manfaat untuk penggunanya. Informasi harus jelas, nilai informasi yang disajikan bisa dibaca dan  dipahami  dengan  baik.  Informasi  harus  lengkap,  yaitu  nilai  informasi  yang  disajikan kepada user tersedia dengan lengkap.
Sistem  informasi  adalah  kumpulan  elemen  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain yang  membentuk  satu  kesatuan  untuk  mengintegrasikan  data,  memproses  dan  menyimpan serta  mendistribusikan  informasi  (Hartono  &  Mulyanto,  2010).  Pemerintah  desa  belum  bisa mengoptimalkan  penyebaran  informasi  karena  yang  mengelola  KIM  ini  tidak  adanya pengurus  yang  berlatar  belakang  lulusan  TIK,  namun  perangkat  desa  dan  pengurus  KIM sudah hampir rata pendidikan lulusan S1, sehingga sudah mampu menjalankan media sosial terkait pelayanan pemerintahan meski tidak semaksimal mungkin. Pelayanan yang dilakukan kebanyakan  manual  dan  sistem  tempel  dan  penyampaian  informasi  dengan  mendatangi langsung yang mengakibatkan penyebaran informasi ini tidak sekali dan tidak merata.
Pemerintahan  Desa  Lamatti  Riaja  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk menjalankan  program  demi  terwujudnya  E-Government,  yaitu  memberi  dukungan  dan fasilitas  pada  semua  pihak  yang  membentuk  organisasi  kepemudaan maupun kemasyarakatan.  Pemerintah  Desa  Lamatti  Riaja  memberi  dukungan  terhadap  KIM  untuk bergabung  pada  kelompok  terkait  dengan  media  informasi  yang  ada  di  tingkat  Kabupaten sebagai sumber acuan pada KIM Desa Lamatti Riaja dalam menjalankan tugasnya di tatanan Pemerintahan  Desa  Lamatti  Riaja.  Pengimplementasian  KIM  sebagai  Pendukung terwujudnya  E-Government  pada  Desa  Lamatti  Riaja  belum  sepenuhnya  Sesuai  dengan keinginan  bersama,  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  apa  yang  di  harapkan  pada  tujuan pembangunan  berkelanjutan  point  Sembilan  tersebut  dan  bahkan  tidak  sesuai  dengan  Inpres no 3 tahun 2003 terkait dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government.

## Kesimpulan
Pengimplementasian  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  sebagai  pendukung terwujudnya  E    sangat  rendah  atau  kurang  dilihat  dari  sistem  manual,  meski  sarana  dan prasarana memenuhi standar minimun, sehingga dalam mewujudkan SDGs poin sembilan di Desa Lamatti Riaja ini belum terlaksana semaksimal mungkin sesuai visi dan misi Kelompok Informasi  Masyarakat,  serta  pengimplementasian  Tujuan  Pembanguna  Berkelanjutan  poin Sembilan.  Dengan  adanya  KIM  untuk  mendukung  pemerintahan  berbasis  Teknologi  dalam penerapan pelayanan cepat dan menyeluruh bagi pemerintah dan masyarakat tidak terlaksana sesuai  apa  yang  di  harapakan  sesuai  Inpres  No  3  Tahun  2003.  Transparansi  informasi  dan kegiatan  hanya diketahui  oleh  Perangakat  Desa,
BPD, Tokoh masyarakat, akan tetapi masyarakat yang jauh dari lingkup kantor Desa Lamatti Riaja, tertinggal akan informasi.
Maka  sebagai  saran  Agar  pengimplementasian  KIM  berjalan  sebagai  pendukung terwujudnya  E-Government  dalam  pelayanan  pemerintah  dan  masyarakat,  maka  pemerintah desa  sebaiknya  melakukan  beberapa  hal,  evaluasi  KIM  setiap  bulannya.  membuat  website desa sebagai media informasi bagi masyarakat dan berupaya memperbaiki akses internet yang berada di pemukiman yang akses internetnya rendah serta Memberikan ketegasan pada KIM untuk menjalankan tugasnya.

## Bibliografi
Amiruddin, Amiruddin, M. A. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung E-Government Di Desa Tongke- Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Al Qisthi: Jurnal
Sosial Dan Politik , 23–31.
Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar domains in different proteins: detection and significance. Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme , 29 Suppl , 54.
Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi , 6 (1), 9–21.
Hoeriah, R. (2019). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa serang, maret 2018 . Issue November .
Presiden. (2003). Indonesia, R., Dan, K., Nasional, S., E-government, P., & Indonesia, P. R. Instruksi Presiden Republik Indonesia.
Rumata, V. M. (2017). The Public Information Compliance and Dissemination Among Urban and Rural Society. Jurnal Penelitian Komunikasi , 20 (1).
Setiawan, D. (2020). Evaluasi Purwarupa Sistem Informasi Program Pengembangan Desa Menggunakan System Usablity Scale.
Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi (SENATIK) , 3 (1),
539–547.
Sosiawan, E. (2008). A.,“Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia (Challenges and Obstacles in Implementing E-Government in Indonesia).” National Proceeding E-Indonesia, ITB, Bandung , 46–59.
Sudarto, Y. (2006). E-government dan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik. Bandung: KNTIK .
Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 1 (1), 141– 161.
Yalia, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 19 (1), 123402.