## INVESTASI SYARIAH MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(Teori Dan Implementasi)
Mira Misissaifi, Erlindawati Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis mirachan1024@gmail.com , erlindawati3187@gmail.com

## ABSTRACT
Investment is something that aims to develop the assets owned by expecting high returns.  Basically  investment in  a  sharia perspective  is  an  active form  of  Sharia Economy.  Although  many  investment  products  have  the  opportunity  to  provide high returns, it must be borne in mind that they are solely in the form of worldly benefits  but  also  ukhrawi  profits.  One  form  of  sharia  investment  is  Sukuk  issued by the state in 2008 to expand alternative sources of funding for the State Budget and  Expenditure,  as  well  as  developing  the  Islamic  Finance  market.  From  the results  of  the  issuance  of  the  State  Sukuk,  the  construction  of  various infrastructure  projects in  all corners  of the  country  has  now  been  realized,  such as  railroad  tracks,  roads  and  bridges,  revitalization  of  the  hajj  hostel,  and universities.
Keywords: Sharia Investment, State Sharia Securities, Sukuk.

## ABSTRAK
Investasi  merupakan  sesuatu  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  harta  yang dimiliki  dengan  mengharapkan  pengembalian  yang  tinggi.  Pada  dasarnya investasi  dalam  perspektif  syariah  adalah  bentuk  aktif  dari  Ekonomi  Syariah. Meski  banyak  produk  investasi  memiliki  peluang  untuk  memberikan pengembalian  yang  tinggi,  harus  diingat  bawa  semata-mata  berupa  keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi . Salah satu bentuk investasi syariah yaitu Sukuk  yang  diterbitkan  oleh  negara  tahun  2008  untuk  memperluas  alternatif sumber  pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  sekaligus mengembangkan  pasar  Keuangan  Syariah.  Dari  hasil  penerbitan  Sukuk  Negara saat  ini  telah  terwujud  pembangunan  berbagai  proyek  infrastruktur  di  pelosok negeri,  seperti  rel  kereta  api,  jalan  dan  jembatan,  revitalisasi  asrama  haji,  serta pendidikan tinggi.
Kata Kunci: Investasi Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk.

## PENDAHULUAN
Sebagai  masyarakat  yang  ingin  diakui  terlibat  dalam  hiruk  pikuknya kehidupan  modern,  tentu  saja  tidak  bijkasana  membiarkan  harta  yang  dimiliki hanya tertanam di lahan investasi  yang tidak memberikan return (pengembalian) yang tinggi. Apalagi membiarkan harta terpendam di bawah bantal atau terbenam
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
di  tempat  rahasia.  Ini  cara  kuno  menyimpan  uang.  Namun,  cara  kuno  itu  bisa menyelamatkan  pemilik  harta  karena  risikonya  lebih  kecil  dari  cara  modern. Orang  yang  berinvestasi  pada  emas  misalnya,  jarang  terdengar  mendengar kerugian  demikian  besar  seperti  investor  saham  atau  surat  berharga  lainnya. Bahkan  investasi  berupa  tanah  yang  juga  cenderung  dianggap  kuno,  selalu memberikan keuntungan yang kadang-kadang nilainya sangat tinggi (Widoatmodjo 2008).
Menurut  Widoatmodjo  (2008,  2)  keinginan  untuk  terlibat  dalam  gaya hidup  modern,  maka  lahan-lahan  investasi  yang  dipilihpun  yang  mencerminkan kemodernan.  Bahkan  bagi  mereka  yang  mahir  atau  mengerti  manajemen keuangan, akan menyusun portofolio atas kekayaannya. Tidak jarang orang yang mempunyai  banyak  harta  tetapi  kurang  mengerti  strategi  pengamanan  hartanya atau  yang  tidak  memiliki  cukup  waktu  untuk  mengelola  hartanya,  berani menyewa ahli portofolio-semacam konsultan keuangan keluarga.
Investasi  tidak  sulit  dan  tidak  membingungkan.  Investasi  adalah  segala sesuatu  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  harta  yang  dimiliki.  Seringkali orang  terjebak  dengan  anggapan  bahwa  investasi  mengandung  hal-hal  sebagai berikut:  (1)  tujuan  atau  kebutuhan  yang  spesifik,  (2)  terukur  jumlah  yang dibutuhkan, (3) jelas jangka waktunya, (4) alternatif instrumen investasi, dan (5) strategi untuk mencapai investasi tersebut (Suyomurti 2011).
Pada dasarnya investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari Ekonomi  Syariah.  Dalam  Islam  setiap  harta  ada  zakatnya.  Jika  harta  tersebut didiamkan,  maka  lambat  laun  akan  termakan  oleh  zakatnya.  Salah  satu  hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Di dalam investasi terkandung hubungan antara keuntungan yang diharapkan  dan  risiko  yang  dihadapi.  Pemilik  modal  akan  “bisa”  mengalami kerugian  (untung  dan  rugi  jika  terjadi).  Di  dalam  investasi  secara  fisik,  nominal dan  nilai  mengalami  perubahan.  Investasi  modal  dikelola  pihak  lain  yang dipercaya  oleh  pemilik  modal,  misalnya:  Bank  Syariah,  Pasar  Modal,  atau  pasar keuangan lainnya (Muhammad 2016).
Masalahnya, banyaknya varian produk beserta kemudahan yang diberikan tidak serta merta sesuai dengan syariah.  Meski banyak produk investasi memiliki peluang  untuk  memberikan return yang  tinggi,  harus  diingat  bawa  semata-mata berupa  keuntungan  duniawi  tetapi  juga  keuntungan  ukhrawi.  Dengan  begitu, setiap  pemodal  yang  memilih  uangnya  untuk  berinvestasi  secara  syariah  sudah semestinya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi semata tetapi juga dimensi  lain  yaitu  aturan  yang  telah  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits ( Hidayat 2011) .
Di  Indonesia  sendiri  dalam  rangka  memperluas  alternatif  sumber pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  sekaligus mengembangkan  pasar  keuangan  syariah,  diterbitkanlah  instrumen  investasi syariah  yang  dikenal  dengan  sukuk  negara.  Sejak  di  terbitkan  pada  tahun  2008 instrumen ini mampu memberikan kontribusi terhadapa APBN sebesar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya.
Menariknya  secara  reguler  sejak  tahun  2009  penerbitan  Sukuk  ini ditujukan  bagi  investor  individu  Warga  Negara  Indonesia  sebagai  instrumen inklusi  finansial  yang  efektif.  Terbukti  selama  hampir  sepuluh  tahun  total penerbitan  Sukuk  Ritel  mencapai  Rp  144,7  triliun  dengan  jumlah  investor
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
sebanyak 243.364. Selain itu, penerbitan Sukuk Tabungan mencapai Rp 2,6 triliun dengan  jumlah  investor  sebanyak  11.338  orang  dan  rata-rata  nominal  investasi mencapai  Rp  228  juta  per  investor.  Total  akumulasi  penerbitan  Sukuk  Negara hingga  bulan  Oktober  2018  telah  mencapai  lebih  dari  Rp  950  triliun  (USD  63 miliar) dengan outstanding per 25 Oktober 2018 sebesar Rp 657 triliun.
Walaupun  Sukuk  ini  merupakan  instrumen  investasi  yang  sesuai  syariah dan  menjanjikan,  akan  tetapi  masih  banyak  warga  masyarakat  yang  masih  tidak tahu,  atau  ragu-ragu  dan  masih  khawatir  terhadap  eksistensi  sukuk  sebagai instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah menjawab kekhawatiran masyarakat tentang  sukuk  baik  dari  sisi  teoritis  maupun  implementasinya  sehingga memudahkan kedepannya berinvestasi di instrumen syariah.

## TELAAH LITERATUR

## Sukuk
Dalam periode klasik, sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni „sak‟ bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain menyebutkan, kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata „cheque‟ dalam bahasa Eropa yang berarti sebuah dokumen yang merepresentasikan sebuah kontrak ( contracts ) atau pengalihan  kepemilikan (conveyance  of  rights) ,  obligasi (obligations) atau kewajiban  yang  harus  dipenuhi (monies  done) berdasarkan  prinsip  syariah.
Namun  demikian,  fakta  historis  menunjukkan  bahwa  sukuk  merupakan  produk yang  digunakan  secara  luas  pada  abad  pertengahan  Islam  untuk  mentransfer kewajiban  keuangan  yang  berasal  dari  perdagangan  dan  kegiatan  komersial lainnya (Ismail dan Musari 2009).
Pada  dasarnya  sukuk  adalah  suatu  bentuk  sekuritisasi  aset.  Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang  berwujud (tangible  asset). Pendapatan  yang  diperoleh  dari  sukuk  ini  pun berasal  dari  pemanfaatan  dana  yang  tepat  dan  dijamin  oleh  aset  yang  riil.  Di dalam  sukuk, underlying asset dibutuhkan  sebagai  jaminan  bahwa  penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus  memiliki  nilai  ekonomis,  baik  berupa  aset  berwujud  atau  tidak  berwujud, termasuk  proyek  yang  akan  atau  sedang  dibangun.  Adapun  fungsi underlying asset tersebut  adalah:  (i)  untuk  menghindari  riba,  (ii)  sebagai  prasyarat  untuk dapat  diperdagangkannya  sukuk  di  pasar  sekunder,  dan  (iii)  akan  menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk ijarah al muntahiya bittamliek atau ijarah-sale and  lease  back ,  penjualan  aset  tidak  disertai  penyerahan  fisik  aset  tetapi  yang dialihkan adalah hak manfaat (beneficial title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap  pada  obligor.  Pada  akhir  periode  sukuk,  SPV  wajib  menjual  kembali aset tersebut kepada obligor (Kholis 2010).
Beberapa literasi menuliskan bahwa sukuk bukanlah sesuatu yang baru di dalam  sistem  keuangan  islam.  Hal  ini  sebagaimana  tertulis  di  dalam  kitab al Muwatta karya  Imam  Malik  yang  menuliskan  tentang: Yahya  menceritakan kepada  saya  dari  Malik  bahwa  ia  telah  mendengar  bahwa  kwitansi  diberikan kepada  orang-orang  pada  masa  Marwan  ibn  al-Hakam  untuk  hasil  pasar  di  al- Jar.  Orang-orang  membeli  dan  menjual  kwitansi  di  antara  mereka  sendiri sebelum  mereka  menerima  pengiriman  barang.  Zayd  Thabit  dan  salah  seorang
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
sahabat Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, pergi ke  Marwan  bin  al-Hakam  dan  berkata,  "Marwan!  Apakah  Anda  membuat  riba halal?"  Dia  berkata,  "Saya  mencari  perlindungan  dengan  Allah!  Apa  itu?"  Dia berkata,  "Kwitansi  ini  yang  orang  beli  dan  jual  sebelum  mereka  menerima pengiriman  barang."  Karena  itu  Marwan  mengirim  seorang  penjaga  untuk mengikuti  mereka  dan  mengambilnya  dari  tangan  orang-orang  dan mengembalikannya kepada pemiliknya (WAID 2019).
Dalam  fatwa  nomor  32/DSN-MUI/IX/2002,  Dewan  Syariah  Nasonal Majelis  Ulama  Indonesia  mendefinisikan  sukuk  sebagai  surat  berharga  jangka panjang  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang obligasi  syariah  yang  mewajibkan  emiten  membayar  pendapatan  kepada pemegang  obligasi  syariah  berupa  bagi  hasil margin atau fee ,  serta  membayar kembali  dan  obligasi  saat  jatuh  tempo.  Sukuk dapat  pula  diartikan  dengan  Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset  berwujud  tertentu;  (2)  Nilai  manfaat  dan  jasa  atas  aset  proyek  tertentu  atau aktivitas  investasi  tertentu;  atau  (3)  kepemilikan  atas  aset  proyek  tertentu  atau aktivitas investasi tertentu.
Accounting  and  Auditing  Organisation  for  Islamic  Financial  Institution s ( AAOIFI,  2015) mendefinisikan  sukuk  sebagai  sertifikat  dari  suatu  nilai  yang direpresentasikan  setelah  penutupan  pendaftaran,  bukti terima  nilai  sertifikat  dan menggunakannya  sesuai  rencana,  sama  halnya  dengan  bagian  dan  kepemilikan atas  aset  yang tangible ,  barang,  atau  jasa,  atau  modal  dari  suatu  proyek  tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.
Sementara  itu,  (OJK  2019)  Peraturan  Bapepam  dan  LK  Nomor  IX.A.13 memberikan  definisi  Sukuk  sebagai  berikut:  "Efek  Syariah  berupa  sertifikat atau bukti  kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan  mewakili  bagian  yang  tidak  tertentu (tidak  terpisahkan  atau  tidak  terbagi (syuyu'/undivided  share) atas:  (1)  aset berwujud  tertentu (ayyan  maujudat); (2)  nilai  manfaat  atas  aset  berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (3) jasa (al khadamat) yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada;  (4)  aset  proyek  tertentu (maujudat  masyru'  muayyan) ;  dan  atau  (5)  kegiatan  investasi  yang  telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)" . Dalam  perkembangannya, The  Islamic  Jurispudence  Council (IJC) kemudian  mengeluarkan  fatwa  yang  mendukung  berkembangnya  sukuk.  Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain ( Bahrain Monetary Agency ) untuk meluncurkan salam sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada  tahun  2001.  Selanjutnya,  penerbitan  sukuk  di  pasar  internasional  terus bermunculan. Tidak ketinggalan, pemerintahan  di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut, termasuk Indonesia yang telah mengeluarkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) pada bulan Mei tahun 2008 (Zubair 2012).
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah  Negara  (SBSN),  Sukuk  Negara  adalah  surat  berharga  negara  yang diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah,  sebagai  bukti  atas  bagian  penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (pasal 1). Menurut  fatwa  DSN  No.  69/DSN-MUI/VI/2008,  Surat  Berharga  Syariah  Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara  yang diterbitkan berdasarkan  prinsip  syariah,  sebagai  bukti  atas  bagian  kepemilikan  aset.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
Sedangkan  Sukuk  Negara  ritel  adalah  Surat  Berharga  Negara  yang  diterbitkan berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  diperuntukkan  bagi  investor  individu warga  negara  Indonesia.  Sukuk  Negara  Ritel  diterbitkan  dalam  bentuk  tanpa warkat (scripless), namun  kepada  para  investor  akan  diberikan  Surat  Bukti Kepemilikan (Kholis 2010).
Tujuan  utama  dari  penerbitan  SBSN  adalah  untuk  membiayai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Tak  hanya  itu,  penerbitan  SBSN  juga dilakukan  untuk  membiayai  pembangunan  sejumlah  proyek.  Diantaranya  seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri  manufaktur,  dan  perumahan  rakyat.  Penerbitan  SBSN  juga  diperlukan untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, sehingga tidak lagi bergantung pada instrumen Surat Utang Negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Selain  itu,  penerbitan  sukuk  negara  juga  bisa  mendorong  pertumbuhan  dan pengembangan  pasar  keuangan  syariah  di  Indonesia  dan  memperkuat  dan meningkatkan  peran  sistem  keuangan  berbasis  syariah  di  dalam  negeri.  Di  sisi lain, sukuk negara juga bisa menjadi benchmark bagi instrumen keuangan syariah baik  di  pasar  keuangan  syariah  domestik  maupun internasional,  memperluas  dan mendiversifikasi  basis  investor,  mengembangkan  alternatif  instrumen  investasi, membiayai pembangunan proyek infrastruktur, serta mengoptimalkan pemanfaatan  Barang  Milik  Negara.  Adapun  manfaat  dari  penerbitan  sukuk  ini antara lain adalah: (1) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; (2) Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal. (3) Memperluas dan mendiversifikasi basis  investor  SBN.  (4)  Mendorong  pertumbuhan  dan  pengembangan  pasar keuangan  syariah  di  dalam  negeri;  (5)  Mengembangkan  alternatif  instrumen investasi;  (6)  Menciptakan  benchmark  di  pasar  keuangan  syariah;  (7) Mengoptimalkan  pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  dan  mendorong  tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.
Departemen Keuangan sebagai pihak  yang merepresentasikan pemerintah menegaskan  bahwa  dalam  setiap  penerbitan  sukuk  atau  surat  berharga  syariah negara, tidak ada aset negara yang dijual atau digadaikan. Pengaturan penggunaan Barang  Milik  Negara  (BMN)  sebagai underlying  asset Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN)/Sukuk  Negara  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008 tentang SBSN), khususnya Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 (Kemenkeu RI 2010).
Ketentuan  penggunaan  aset  negara  sebagai underlying  asset penerbitan sukuk  diatur  dalam  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Hanya  hak  manfaat  atas  aset  SBSN  yang dijual/disewakan kepada SPV yang dibentuk Pemerintah berdasarkan UU No. 19 tahun  2008.  (b)  Tidak  ada  pemindahan  hak  kepemilikan  ( legal  title )  BMN (Barang  Milik  Negara).  (c)  Tidak  ada  pengalihan  fisik  BMN,  sehingga  tidak mengganggu  penyelenggaraan  tugas  kepemerintahan.  (d)  Aset  SBSN  bukan sebagai jaminan ( collateral ).
Saat  jatuh  tempo  Sukuk  Negara  atau  terjadi default (gagal  bayar),  BMN tetap  dikuasai  pemerintah  berdasarkan purchase  &  sale  undertaking  agreement .
DPR memberikan persetujuan atas jumlah SBSN/Sukuk  Negara  yang diterbitkan dan  atas  jumlah  aset  SBSN  yang  dipergunakan  dalam  penerbitan  Sukuk  Negara dimaksud.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237

## Landasan Hukum Sukuk dan Instrumen Akadnya
Faktor  utama  yang  melatarbelakangi  hadirnya  sukuk  sebagai  salah  satu instrumen  dalam  sistem  keuangan  Islam  adalah  ketentuan  Al-Quran  dan  Al- Sunnah  yang  melarang  riba, maysir , gharar ,  bertransaksi  dengan  kegiatan  atau produk  haram,  serta  terbebas  dari  unsur tadlis .  Terdapat  sejumlah  ayat  ekonomi dalam  Al-Qur’an  yang  berbicara  tentang  larangan  riba  (Kholis  2010).  Adapun dalil yang berkenaan dengan kebolehan Sukuk berdasarkan yang tercantum dalam Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  adalah  Firman  Allah  SWT.,  QS.  Al- Ma’idah ayat 1:
ُكۡيَلَع  َٰ َلَۡتُي اَن ذ لَِّإ  ِمَٰ َعۡى َ ۡ لۡٱ  ُةَهيِهَب مُك َل  ۡتذلِحُأ ِِۚدوُقُعۡلٱِب ْاوُفۡوَأ ْآوُيَناَء  َويِ ذلَّٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ِ ّلَِ ُُ َ ََۡۡ ۡم
ُديِرُي اَن ُمُكۡ َيَ َ ذللَّٱ ذنِإ ٌۗ مُرُح ۡمُتىَأَو ِدۡي ذصلٱ
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Kemenag RI 2004).
Pandangan  Hadits  mengenai  investasi  sukuk,  terdapat  Hadits  dan atsar yang menyebutkan kata sikaak (sukuk) yang dihubungkan dengan pelarangan riba:
Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan: “Kamu telah menghalalkan riba”. Marwan membantah,” Aku tidak melakukannya”. Abu Hurairah berkata lagi,” Kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW.  Telah  melarang  penjualan  makanan  sampai  diterima  secara  sempurna (HR. Imam Muslim).
Hadits  di  atas  mengungkap  bahwasanya,  terjadinya  indikasi  riba  pada pelaksanaan transaksi di atas. Pada masa Arab, ada 6 item yang dapat diidentikkan sebagai uang (alat tukar), 4 diantaranya adalah bahan makanan seperti: biji-bijian, gandum, tepung dan garam serta 2 di antaranya adalah emas dan perak ( Adam dan Thomas  2004). Sekalipun  terdapat  teks  Hadits  yang  memberikan  tanggapan negatif  terhadap  Sukuk  (menjual  bahan  makanan  sebelum  dimiliknya),  namun tinjauan  secara  positif  yang  berhubungan  dengan  Sukuk  muncul  dari  sarjana muslim  terkenal  Abu  Hanifah,  sebagaimana  diterangkan  oleh  muridnya  Abu Yusuf. Mereka telah mengizinkan jual real properti sebelum dimiliki oleh penjual (Nazaruddin 2010).
Mengacu kepada dalam bidang muamalah, terdapat kaidah fiqh:
ةــــــحابلاا تلاماعملا ىف لصلاا
هـــــميرحت ىلع ليلدلا لدي نأ لاإ Artinya: “Hukum  asal  muamalah  itu  adalah  boleh  kecuali  jika  ada  dalil  yang mengharamkan ”.
Pendapat  Ulama  fiqh  terhadap  invetasi  sukuk,  Husein  Shahatah menyatakan, sukuk berdiri  di  atas  landasan  kerja  sama (musyarakah) dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah  dan  jangka  panjang  yang  sesuai  dengan  kaidah “al-ghunmu  bil ghurmi” (keterlibatan  yang  sama  dalam  keuntungan  dan  kerugian)  dalam  sistem saham di perusahaanperusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasarpasar investasi (Yaumuddin 2008).
Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia: UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2008  tentang  Perusahaan  Penerbit  Surat  Berharga  Syariah  Negara.  Peraturan
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2008  tentang  Pendirian  Perusahaan  Penerbit  Surat Berharga  Syariah  Negara  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  218 Tahun  2008  tentang  Penerbitan  dan  Penjualan  Surat  Berharga  Syariah  Negara Ritel  di  Pasar  Perdana  Dalam  Negeri.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  187 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  PMK  Nomor  218  Tahun  2008 tentang  Penerbitan  dan  Penjualan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  Ritel  di  Pasar Perdana Dalam Negeri. Peraturan Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 69/DSN- MUI/VI/2008  tentang  SBSN.  Peraturan  Dewan  Syariah  Nasional-MUI  Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008  tentang  Metode  Penerbitan  SBSN.  Peraturan  Dewan Syariah  Nasional-MUI  Nomor  72/DSN-MUI/VI/2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back . Peraturan Dewan Syariah Nasional- MUI  Nomor  76/DSN-MUI/VI/2010  tentang  SBSN  Ijarah Asset  To  Be  Leased . Peraturan  Dewan  Syariah  Nasional-  MUI  Nomor  95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah .  Pernyataan  Kesesuaian  Syariah  DSN-MUI   Nomor  B- 077/DSN-MUI/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.
Kholis  (2010)    juga  mengatakan  bahwa  Intrumen  akad  dalam  transaksi Sukuk  Negara  Ritel  atau  Surat  Berharga  Syariah  Negara  adalah Sale  and  Lease Back  (al-Bay‟  ma‟al  Isti‟jar) .  Instrumen  ini  berdasar  fatwa  DSN  MUI  No. 71/DSN-MUI/VI/2008. Transaksi ini diawali dengan penjualan ( sale ) hak manfaat atas  Barang  Milik  Negara  kepada  investor  yang  melalui  Perusahaan  Penerbit SBSN  (SPV).  SPV  menerbitkan  Sukuk  Negara  Ritel  kepada  investor  sebagai bukti  kepemilikan  hak  manfaat  atas  barang  yang  diijarahkan  ( underlying  asset ) berupa  BMN  tadi.  Kemudian  investor  melalui  SPV  menyewakan  kembali  ( lease back )  kepada  pemerintah.  Imbalan  (kupon)  yang  diterima  investor  adalah  dari bisnis lease atau sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang dibayarkan  oleh  pemerintah  merupakan  imbal  hasil  yang  diterima  oleh  investor. Di akhir periode, Perusahaan Penerbit akan membeli kembali Sukuk Negara Ritel dan  menjualnya  kembali  ke  Pemerintah.  Mekanisme  akad Sale  and  Lease  Back (al-Bay‟  ma‟al  Isti‟jar) adalah  sebagai  berikut:  (1)  Akad  yang  digunakan  adalah Bay‟ dan Ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. (2) Dalam akad Bay‟ , pembeli boleh  berjanji  kepada  penjual  untuk  menjual  kembali  kepadanya  aset  yang dibelinya  sesuai  dengan  kesepakatan.  (3)  Akad Ijarah baru  dapat  dilakukan setelah  terjadi  jual  beli  atas  aset  yang  akan  dijadikan  sebagai  obyek Ijarah .  (4) Obyek Ijarah adalah  barang  yang  memiliki  manfaat  dan  nilai  ekonomis.  (5)
Rukun  dan  syarat Ijarah dalam  fatwa Sale  and  Lease  Back ini  harus memperhatikan  substansi  ketentuan  terkait  dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah . (6) Hak dan kewajiban setiap pihak  harus  dijelaskan  dalam  akad.  (7)  Biaya-biaya  yang  timbul  dalam pemeliharaan Obyek Sale and Lease Back diatur dalam akad.
Penerbitan  sukuk  terlebih  dahulu  harus  mendapatkan  pernyataan kesesuaian  prinsip  syariah (syariah  compliance  endorsement) untuk  meyakinkan investor  bahwa  sukuk  telah  distruktur  sesuai  syariah.  Pernyataan syariah compliance tersebut  dalam  konteks  Indonesia  diperoleh  dari  Dewan  Syariah Nasional-MUI.  Untuk  itu,  DSN  MUI  telah  mengeluarkan  4  fatwa  terkait  dengan penerbitan  Sukuk  Negara,  yaitu:  (1)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga  Syariah  Negara.  (3)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  71/DSN-
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
MUI/VI/2008  tentang Sale  and  Lease  Back .  (4)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI.

## PEMBAHASAN

## Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara
Setelah hampir satu dasawarsa Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk ritel  yang  diterbitkan  pemerintah  RI,  berikut  ini  adalah  fitur  dari  Sukuk  Negara Ritel Seri SR 011 melalui mitra distribusi Bank  Mandiri dan beberapa informasi tambahannya:
Untuk  masyarakat  muslim,  Sukuk  Negara  ritel  ini  merupakan  instrumen investasi  yang  sangat  aman  dan  sesuai  syariah  yang  dikeluarkan  negara  khusus untuk  individu  rakyat  Indonesia.  Selain  ikut  berpartisipasi  dalam  pembangunan negara, investor juga akan mendapatkan imbalan yang sangat menarik.
Seperti  yang  terlihat  pada  tabel  di  atas  bahwa  untuk  sukuk  ritel  SR  011 kupon imbalan yang ditawarkan  sebesar 8,05% gross p.a. per tahun yang dibayar setiap  bulan.  Pembayaran  kupon  pertama  kali  dilakukan  pada  tanggal  10  Mei 2019.  Kupon  pertama  kali  yang  dibayarkan  pada  tanggal  10  Mei  2019  memiliki jumlah  hari  sebanyak  13  (tiga  belas)  hari  mulai  dari  tanggal  28  Maret  2019 sampai  dengan  tanggal  10  Mei  2019  sehingga  kupon  pertama  yang  dimaksud
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
adalah  sebesar  Rp  9.521,00  (Sembilan  ribu  lima  ratus  dua  puluh  satu  rupiah) untuk  setiap  unit.  Selain  itu,  keistimewaan  lainnya  dari  instrumen  ini dibandingkan  bentuk  investasi  lainnya,  yaitu:  (a)  Syariah:  penerbitannya  sesuai dengan  prinsip  syariah  dan  telah  mendapatkan  fatwa  serta  opini  syariah  dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (b) Aman: pembayaran pokok dan  imbalan  sampai  jatuh  tempo  dijamin  oleh  negara.  (c) Likuid :  dapat diperdagangkan, berpotensi memperoleh capital gain , dapat dijadikan agunan. (d) Adil: imbalan sukuk ritel sesuai dengan imbalan pasar. (e) Menguntungkan: saat diterbitkan, imbalan/kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga  deposito  bank  BUMN.  Tingkat  imbalan/kupon  tetap  sampai  dengan  saat jatuh  tempo,  dibayar  setiap  bulan  dengan  pajak  yang  lebih  rendah  dibandingkan pajak deposito.

## Cara Invetasi di Sukuk Ritel Negara
Cara  berinvestasi  dalam  sukuk  negara  ritel  itu  sangat  mudah  dan transparan. Bagi calon pembeli, caranya pemesanan pembelian sukuk negara ritel adalah  sebagai  berikut  (Kholis  2010):  (a)  Menghubungi  agen  penjual  yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel. (b) Membuka rekening dana (jika  diperlukan)  pada  salah  satu  bank  umum  dan  rekening  surat  berharga  (jika diperlukan)  pada  salah  satu  bank  kustodian  anggota sub  registry atau partisipan/nasabah sub  registry .  (c)  Menyetor  dana  sesuai  jumlah  pembelian  ke rekening “Sukuk Negara Ritel”. (d) Pada Bank yang ditunjuk oleh agen penjual. Ini  dilakukan  dilakukan  oleh  agen  penjual,  investor  tinggal  menunjukkan  dana yang  akan  digunakan  untuk  memesan  Sukuk  Negara  Ritel.  (e)  Mengisi  dan menandatangani  formulir  pemesanan  serta  melampirkan  foto  kopi  KTP  dan  foto kopi  bukti  transfer  dana.  (f)  Menerima  tanda  terima  bukti  pemesanan  pembelian dari  agen  penjual.  (g)  Menunggu  hasil  keputusan  penjatahan  yang  ditetapkan pemerintah untuk mengetahui jumlah Sukuk Negara Ritel yang dimenangkan. (h) Menerima  konfirmasi  kepemilikan  Sukuk  Negara  Ritel  sesuai  dengan  jumlah pemesanan pembelian yang dimenangkan.

## Resiko Investasi Pada Sukuk Ritel
Pada  prinsipnya  investasi  pada  Sukuk Negara  Ritel  adalah  investasi  yang bebas  terhadap  gagal  bayar  karena  pokok  dan  imbalan/kuponnya  dijamin  oleh negara.  Namun,  ada  beberapa  resiko  yang  tidak  dapat  dihindari  (Fasa  2016):  (a) Risiko Pasar. Berupa capital loss (kerugian atas pokok) yang terjadi akibat harga jual  yang  lebih  rendah  dibandingkan  harga  beli,  dimana  risiko  tersebut  dapat dihindari dengan memegang Sukuk Negara Ritel sampai dengan jatuh tempo atau tidak  menjualnya  pada  saat  harga  jual  lebih  rendah  daripada  harga  belinya.  (b) Risiko Likuiditas. Risiko timbulnya kerugian apabila pemilik Sukuk Negara Ritel yang  memerlukan  dana  tunai  mengalami kesulitan  dalam  menjual  Sukuk  Negara Ritel  pada  harga  pasar  yang  wajar.  Risiko  tersebut  dapat  dihindari  dengan tersedianya  kuotasi  harga  beli  dari  agen  penjual,  sehingga  nasabah  dapat mengeksekusi kepemilikan sukuknya pada level harga yang tersedia.

## Gambaran Riil dari Sukuk Ritel di Indonesia
Setelah hampir sepuluh tahun instrumen investasi ini tumbuh di Indonesia, berikut  ini  adalah  beberapa  bukti  nyata  dari  pembangunan  yang  menggunakan
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
dana  investasi  Sukuk  Ritel  yang  dipublikasikan  oleh  Direktorat  Pembiayaan Syariah  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  Kementerian Keuangan:  (a)  Tahun  2013  Jalur  Kereta  Api (Double  Track) Cirebon-Kroya dengan  nilai  nominal  proyek  Rp  800  Miliar.  (b)  Tahun  2014 Double  Track Cirebon-Kroya; Double-Double  Track Manggarai-Bekasi  dan  Asrama  Haji  di beberapa Provinsi dengan nilai investasi sebesar Rp 1,57 Triliun. (c) Tahun 2015 Double  Track Cirebon-Kroya; Double-Double  Track Manggarai-Bekasi; Double Track Martapura-Baturaja; Elevated Track Medan-Kualanamu,  Jalan (Flyover, Underpass, Bypass, Ring Road, Tol) & Jembatan di beberapa Provinsi. Sarana dan Prasarana  Pendidikan  Tinggi,  Kantor  Urusan  Agama,  dan  Asrama  Haji  di beberapa  Provinsi  dengan  besaran  nilai  proyek  Rp  7,13  Triliun.  (d)  Tahun  2016 Double Track, Double-Double Track & Elevated Track (Jabotabek, Jateng, Jatim, Sumut  &  Sumsel).  Jalan (Flyover,  Underpass,  Bypass,  Ring  Road,  Tol) & Jembatan di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  Tinggi,  Kantor  Urusan  Agama,  dan Asrama  Haji  di  beberapa  Provinsi.  Nilai  Nominal    Rp  13,67  Triliun.  (e)  Tahun 2017 Double Track, Double-Double Track & Elevated Track (Jabotabek, Jateng, Jatim,  Sumut  &  Sumsel),  Jalur  KA  Trans  Sumatera  dan  Trans  Sulawesi,  Jalan (Flyover,  Underpass,  Bypass,  Ring  Road,  Tol) &  Jembatan  di  Sumatera,  Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua). Pengendalian Banjir, Lahar,  Pengelolaan  Drainase  Utama  Perkotaan,  dan  Pengamanan  Pantai; Pengelolaan  Bendungan,  Embung,  dan  Bangunan  Penampung  Air  Lainnya; Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku di beberapa Provinsi. Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi, Kantor Urusan Agama, dan Asrama Haji di beberapa Provinsi.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  sukuk  adalah  suatu  bentuk  sekuritisasi  aset.  Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang  berwujud (tangible  asset). Pendapatan  yang  diperoleh  dari  sukuk  ini  pun berasal  dari  pemanfaatan  dana  yang  tepat  dan  dijamin  oleh  aset  yang  riil.  Di dalam  sukuk, underlying  asset dibutuhkan  sebagai  jaminan  bahwa  penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus  memiliki  nilai  ekonomis,  baik  berupa  aset  berwujud  atau  tidak  berwujud, termasuk  proyek  yang  akan  atau  sedang dibangun.  Dengan  diterbitkannya  sukuk sejauh  ini  bisa  memperluas  basis  sumber  pembiayaan  anggaran  negara  yang seringkali defisit melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Ritel Negara.  Berkat  adanya  Sukuk  Ritel  Negara  ini  telah  membuka  peluang  bagi investor-investor muslim yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi. Tidak hanya berinvestasi, produk investasi ini juga bisa mendorong pertumbuhan negara semakin  baik  lagi.  Sehingga  tujuan  utamanya  tidak  hanya  keuntungan  pribadi akan  tetapi  kebermanfaatn  bersama.  Sesuai  tujuannya,  Sukuk  Negara  diterbitkan untuk  pembiayaan  APBN  termasuk  pembiayaan  proyek.  Dari  hasil  penerbitan Sukuk Negara, saat ini telah terwujud pembangunan berbagai proyek infrastruktur di  pelosok  negeri,  seperti  rel  kereta  api,  jalan  dan  jembatan,  revitalisasi  asrama haji,  serta  pendidikan  tinggi.  Maka  tidak  hanya  akan  memperoleh  imbal  hasil yang  kompetitif,  dengan  berinvestasi  pada  Sukuk  Ritel  berarti  Warga  Negara Indonesia  telah  berpartisipasi  langsung  dalam  kegiatan  pembangunan  nasional.
Selain  itu  Keuntungan  Investasi  di  Sukuk  Negara Ritel  ini  akan  Aman  karena dijamin  langsung  oleh  negara,  akan  memperoleh  Imbalan  yang  lebih  tinggi, mudah likuid dan pastinya sesuai Prinsip syariah. Sedangkan untuk kemungkinan risiko yang akan dihadapi adalah resiko pasar dan risiko likuiditas. Dengan begitu instrumen investasi syariah ini sangat tepat untuk dijadikan alternatif bagi investor muslim yang ingin menitipkan dananya dalam bentuk investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Accounting  and  Auditing  Organisation  for  Islamic  Financial  Institutions,  2015.
Shari‟ah Standards . Manama: King Fahd National Library Cataloging-in- Publication Data.
Adam,  Nathif  J.  &  Thomas  Abdulkader.  2004. Islamic  Bonds:  Your  Guide  to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk . London: Euromoney Books. Anjaswati,  Melati,  Rohimah,  Tuti  Suryani  &  Riska  Amalia.  2016).  “Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Sukuk Negara Ijarah Sale And Lease Back Di Pasar  Modal  Syariah  Indonesia”. Jurnal  Fiqih  Transaksi  Keuangan Kontemporer 1 (1), 7. Bank  Muamalat.  2016. Muamalat  Investment  Service .  Diakses  dari: https://www.bankmuamalat.co.id/muamalat-investment-service, tanggal 12 April 2019.
Fasa,  Muhammad  Iqbal.  2016.  “Sukuk:  Teori  Dan  Implementasi”. Li  Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I (1), 80-94.
Fatah, Dede Abdul. 2011. “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”. Al-„Adalah X (1), 35-46. Hendri,  Zul.  2018.  “Can  Sukuk  Become  a  Primadonna  In  Indonesia?  Judging From The Development of Sukuk In Several Countries”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 7 (2), 168-179. Hidayat, Taufik. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah . Jakarta: Mediakita. Imam,  Mas.  2018. Mengenal  Surat  Berharga  Syariah  Negara .  Diakses  dari: http://menara62.com/2018/03/02/mengenal-surat-berharga-syariah- negara/, tanggal 10 Mei 2019.
Ishak,  Khodijah.  2014.  “Maqashid  Syariah  Dan  Maslahah  Dalam  Ekonomi  Dan Bisnis Syariah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 3 (1), 659- 673.
Ismail,  R.,  &  K.  Musari.  2009. Sukuk  Menjawab  Resesi .  Jurnal  Ekonomia- Republika.
Kementerian  Agama  RI.  2004. Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya .  Bandung: Perumahan Bumi Adipura.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2010. Keabsahan  Penggunaan Barang  Milik  Negara  sebagai  Underlying  Asset  SBSN  Diperkuat  dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi . Diakses dari:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/keabsahan- penggunaan-bmn-sebagai-underlying-asset-sbsn-diperkuat-dengan- keputusan-mk/, tanggal 21 Maret 2019.
Kholis,  Nur.  2010.  “Sukuk:  Instrumen  Investasi  Yang  Halal  Dan  Menjanjikan”. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam 4 (2), 145-159.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 226-237
Muhammad.  2016. Dalam  Manajemen  Keuangan  Syariah  Analisis  Fiqh  dan Keuangan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nazaruddin,  Abdul  Wahid.  2010.  Sukuk  Memahami  Dan  Membedah  Obligasi Pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2019. Pasar  Modal  Syariah .  Diakses  dari: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx, tanggal 21 Maret 2019.
Rahmany,  Sri.  2018.  “Sukuk  Reduces  Risk  of  Corruption  and  Theft  of  Funds”.
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 7 (2), 152-167.
Suyomurti, Wiku. 2011. Supercerdas Investasi Syariah: Hidup Kaya Raya, Mati Masuk Surga . Jakarta: Qultum Media.
Trisilo, Rudi Bambang. 2014. “Penerapan Akad Pada Obligasi dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)”. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 4 (1), 18-38. Wahid, Nazarudin Abdul. 2010. Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Widoatmodjo,  Sawidji.  2008. Cara  Sehat  Investasi  di  Pasar  Modal  Pengantar Menjadi Investor Profesional . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Win  Alim  Islamic  Database.  2019. Business  Transactions .  Diakses  dari:
http://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/031_mmt.html, tanggal 21 Maret 2019.
Yaumuddin,  Umu  Karomah.  2008. Sukuk  Sebuah  Alternatif  Instrument  Investasi dalam Investasi Syariah . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Zubair,  Muhammad  Kamal.  2012.  “Obligasi  dan  Sukuk  dalam  Perspektif Keuangan  Islam  (Suatu  Kajian  Perbandingan)”. Asy-Syir‟ah 46  (1),  271- 296.