## KOMODITAS KEDELAI DALAM HEGEMONI EKONOMI NEOLIBERALISME
(Studi Kasus Tata Produksi dan Tata Niaga Kedelai di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)

## Cike Sitaresmi

## Abstract
Neoliberalism has been secured through the policies of the Bretton Woods institutions , the IMF  ,the  World  Bank  and  the  World  Trade  Organization  (WTO).    Hegemony  economic  and  political factors produced the emergence of a neoliberal regime with a predatory capitalist oligarchy playing an ever  greater  role  in  Indonesian  agriculture,especially  soybean  comodity.  This  thesis  also  describes the relationship of agricultural policy with the soybean self-sufficiency in terms of the flood of imported soybeans. . This research using qualitative methods,  writer take the location of research in Grobogan Regency as a representation of the neoliberal economic hegemony in soybean commodity. Grobogan Regency  known as the center of soybean production in  Central Java but in fact  Grobogan Regency is  not self-sufficient in soybeans and fall in the soybean imports trapped.
Keywords: neoliberalism , hegemony, soybean commodity, self sufficient

## A.PENDAHULUAN
Era reformasi, UUD 1945 ditandai dengan adanya  perubahan (amandemen). Pengusung  orde  reformasi  menuntut  perubahan  UUD  1945  antara  lain  karena adanya  anggapan  bahwa  Orde  Baru  melakukan  sikap  multi  tafsir  terhadap  UUD 1945. Paling menarik dicermati adalah adanya amandemen UUD 1945 pada pasal 33, di mana terdapat tambahan ayat, yaitu pada ayat 4 dan 5:
4).perekonomian  Indonesia  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5).ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang. (Wikipedia.http://id..org/wiki/ UUD 1945)
Melihat ayat 4 rumusan amandemen , secara eksplisit terlihat adanya paham persaingan  pasar  bebas  ,  ini  mengakibatkan  sistem  ekonomi  kerakyatan  bergeser menjadi  pasar  sosial  ( social  market  economy ).  Hak  milik  pribadi  ataupun  hak-hak individu lainnya serta efisiensi sebagai salah satu pilar ekonomi pasar global  masuk dalam konstitusi. Amandemen pasal 33 pada ayat 4 ini seakan mengingkari prinsip di mana perekonomian disusun secara prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan.
Amandemen  pasal  33  memperlihatkan  bahwa  prinsip  kapitalisme  mulai diakomodir meskipun wama sosial dari ekonomi Indonesia juga amat kental, seperti dapat  dilihat  dari  berbagai  pasal  dan  ayat  yang  ada.  Indonesia  mengalami kemerosotan  ekonomi  sejak  krisis  ekonomi,  daya  saing  sektor  industri  juga mengalami  banyak  hambatan.  Apalagi  pasar  bebas  yang  juga  menjadi  komitmen Indonesia  baik  melalui  WTO  ( World  Trade  Organization )  membuat  ekonomi Indonesia  semakin  terbuka  dan  persaingan  meningkat.  Pasar  Indonesia  sendiri mulai  dibanjiri  produk  impor,  padahal  pangsa  pasar  kita  di  luar  negeri  juga  rendah daya saingnya. (Adiningsih dalam Soesastro, 2005:26-30) .
Pada  era  globalisasi , menghadapi  persaingan  global ,  image  building atau nation  branding seharusnya  menjadi  agenda  nasional.  Kekuatan  politik,  menurut Joseph Nye dalam Aleksius Jemadu, tidak selalu dipengaruhi oleh hard power politic seperti kekuatan militer dan basis industri suatu negara saja tetapi juga melalui soft power .  Konsep soft  power diartikan  sebagai  kekuatan  nasional  yang  didasarkan pada  ideologi,  nilai-nilai,  dan  ciri-ciri  budaya  yang  secara  konkrit  diperlihatkan melalui  kebijakan  dan  perilaku  negara  atau  produk-produk  seperti  musik,  film, makanan  yang  dikonsumsi  secara  luas.  Bahkan  Amerika  Serikat  sebagai  negara adidaya  juga  melengkapi hard  power nya  nya  dengan soft  power untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya (Jemadu, 2008:117-118).
Dalam  konteks soft  power ,  pangan  adalah  kekuatan  politik  suatu  bangsa. Menurut  UU  RI  nomor  7  tahun  1996  tentang  pangan  menyebutkan  bahwa  pangan merupakan  hak  asasi  bagi  setiap  individu  di  Indonesia.  Konsep  pangan  ini dipertegas lagi dalam UU RI Nomor 18 Tahun  2012 Tentang Pangan bahwa pangan merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  utama  dan  pemenuhannya merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  di  dalam  UUD  1945,  dan untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  maka  negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan  yang  cukup,  aman,  bermutu,  dan  bergizi  seimbang,  baik  pada  tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata.
Terpenuhinya  ketersediaan pangan,  pertanian  adalah  salah  satu pilar  utama pembangunan  untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  hidup  semua  orang.    Masalah utama yang berkaitan dengan kemandirian pangan adalah problem pemenuhan gizi masyarakat,  meskipun  Indonesia  telah  memasuki  era  globalisasi  berita  tentang busung  lapar, malnutrisi pada  balita  masih  menjadi  berita  sehari-hari.  Kedelai sebagai  salah  satu  komoditas  pangan  strategis  ternyata  memiliki  kandungan  gizi yang cukup tinggi. Nilai protein kedelai jika difermentasi dan dimasak akan memiliki mutu  yang  lebih  baik  dari  jenis  kacang-kacangan  lain.  Kedelai  sebagai  salah  satu alternatif  untuk  menggantikan  protein  hewani  yang  relatif  lebih  mahal.  Selain  itu, kedelai  juga  dipercaya  bisa  menurunkan  kadar  kolesterol  dalam  darah  serta mencegah timbulnya penyakit jantung. (Cahyadi, 2007:2-7).
Kedelai tidak hanya bernilai ekonomis, namun produk olahannya seperti tahu dan tempe adalah pangan bernilai kuktural. Gonjang ganjing masalah impor kedelai telah menyita perhatian kita,d alam beberapa tahun terakhir ini tercatat lebih dari tiga kali  lonjakan  harga  kedelai.  Setiap  krisis  kedelai,  tidak  pernah  ada  solusi  yang menjanjikan,  hanya  solusi  jangka  pendek  untuk  menenangkan  masyarakat  dan produsen.  Persoalan  mendasar  untuk mengelola  tataniaga  dan  membangun swasembada kedelai tidak pernah terwujud.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sembilan bulan pertama tahun 2013 (Januari-September),  impor  bahan  baku  tahu  dan  tempe  ini  mencapai  1,2  juta  ton atau US$ 748,5 juta atau setara Rp 7,48 triliun. Negara pemasok terbesar kedelai ke dalam negeri adalah Amerika Serikat, total impor (Januari-September) dari  Amerika Serikat adalah 1,1 juta ton atau US$ 678,3 juta. (finance.detik.com). Setiap kali krisis kedelai,  pemerintah  hanya  melakukan  perubahan  tarif  impor  bahkan  yang  terakhir penghapusan  bea  impor,  kebijakan  ini  hanya  bisa  mengatasi  krisis  pasokan  dan meredam lonjakan harga untuk sementara. Kebijakan penghapusan tarif impor suatu tindakan  yang    melanggar  upaya  pencapaian  kedaulatan  dan  kemandirian  pangan seperti yang termaktub dalam   UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pihak yang
diuntungkan selalu hanyalah importir, petani kedelai lokal yang memproduksi sekitar 30 persen kebutuhan nasional justru mengalami proses pemiskinan.
Penghapusan bea impor juga dimaknai Indonesia makin terikat dalam jaring kapitalisme global  yang dimainkan negara-negara maju dalam “perangkap pangan” ( food trap ) impor. Akibat dari adanya  perdagangan  bebas  yang  selama  ini  dianut oleh  pemerintah Indonesia,  ketergantungan  terhadap  kedelai  impor tidak  lepas dari  perjanjian  pertanian  internasional  yang  digagas  oleh  badan  perdagangan dunia,  yaitu  WTO . Salah  satu  bentuk  perjanjian  WTO  adalah  pengaturan perdagangan  kedelai  dan  komoditas  pertanian utama  lainnya yang diatur dalam kerjasama  multilateral  y a n g   diwujudkan  oleh  WTO  dalam  bentuk  perjanjian pertanian Agreement  on  Agriculture (AoA).  Tujuannya  adalah  reformasi kebijakan  perdagangan  di  bidang  pertanian,  dalam  rangka  menciptakan  suatu sistem  perdagangan  pertanian  yang  adil  dan  berorientasi  pasar.  Program reformasi  ini  berisi  komitmen-komitmen  spesifik  untuk  mengurangi  subsidi domestik,  subsidi  ekspor,  dan  yang  paling  utama  adalah  adanya  liberalisasi penuh perdagangan. Seperti ditekankan pada lembar AoA (wto.org) :
Having  agreed  that  in  implementing  their  commitments  on  market  access, developed  country    members  would  take  fully  into  account  the  particular needs  and  conditions  of  developing  country  members  by  providing  for  a greater  improvement  of  opportunities  and  terms  of  access  for  agricultural products  of  particular  interest  to  these  Members,  including  the  fullest liberalization  of  trade  in  tropical  agricultural  products  as  agreed  at  the  Mid- Term Review
Liberalisasi  pertanian  ini  semakin  nyata,  ketika  tahun  1998  pemerintah menandatangani  kesepakatan  dengan  IMF  ( International  Monetary  Found )  dalam bentuk  LoI  ( Letter  of  Intent ).  Salah  satu  kesepakatan  yang  dibuat  adalah berkurangnya  peran   Bulog,di  mana  komoditas  yang  dikelola  Bulog    dikurangi  dan tinggal  beras  dan  gula.  Pada  masa  Orde  Baru,  sebagai  pengontrol  tata  niaga pangan  di  Indonesia,  pemerintah  masih  memberlakukan  impor  terbatas  (kuota), sehingga tidak semua industri menggunakan kedelai impor . Bulog adalah penyalur kedelai  impor  ke  KOPTI  (Koperasi  Tahu  dan  Tempe  Indonesia),  KPKD  (Kelompok Pedagang  Kacang  Kedelaidan  Industri  Pengolah  Pangan.  Dengan  mengacu  LoI dengan IMF pasar kedelai dibebaskan pada pasar dan tarif impor dibuat seminimal mungkin bahkan bila fluktuasi harga tidak menentu, pemerintah memberlakukan tarif impor hingga  O persen.
Dalam  upaya  menuju    swasembada  kedelai,  terdapat  kenyataan  yang  tidak bisa  dielakkan,  peningkatan  produksi  kedelai  tidak  mampu  mengimbangi  laju konsumsi  sehingga  mau  tidak  mau  Indonesia  masih  saja  mengimpor  meskipun kualitas  kedelai  kita  jauh  lebih  unggul.  Kondisi  ini  dikarenakan  Indonesia  terjerat hegemoni  rezim  neoliberal.  Ini  nampak  nyata  pada  kuatnya  MNC  ( Multi  National Corporations )  produk  biji-bijian  yang  menguasai  pangsa  pasar  dunia  seperti  Cargill dan  Monsato  yang  juga  telah  masuk  dalam  pertanian  kita.  Pertumbuhan  ekonomi dunia  dengan  globalisasi memberikan peluang tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, korporat yang mengendalikan ekonomi dunia.
Teori  stabilitas  hegemoni  ( Hegemonic  Stability  Theory )  menyatakan  bahwa stabilitas  perekonomian  dunia  dapat  tercipta  jika  ada  satu  kekuataan hegemonic di mana  kekuatan  ekonomi  dan  militer  sulit  diimbangi  negara  manapun  (Hadiwinata 1993  dalam  Hadiwinata  :  2013:46).  Krisis  ekonomi  global    akhir  1990  an  telah menyeret  Indonesia  dalam  hegemoni  neoliberalisme.  Ketergantungan  Indonesia
pada  IMF  memaksa  Indonesia  mengikuti  paradigma  ekonomi  baru  yang  diciptakan Washington  Consensus .  Paradigma  ini  kemudian  sering  disebut  sebagai  praktek neoliberalisme  di  Indonesia.  Sebuah  paham  yang  pada  dasarnya  adalah kebangkitan  kembali  paham  pasar  bebas  dan  globalisasi  ekonomi  (Rahardjo, 2012:12).
Pendekatan pasar bebas ibaratnya mendukung filsafat sosial model Darwin di mana  setiap  orang  hidup  untuk  dirinya  sendiri,  perusahaan  untuk  perusahaan  itu sendiri  begitu  pula  negara,  hanya concern pada  kebutuhan  negaranya.  Dalam kerangka  hukum  rimba  seperti  ini,  dimungkinkan  kebebasan  mendapatkan  akses pasar dan mencari laba sebesar-besarnya. Paradigma ini ini mendukung pemenang dan  tidak  ada  kompensasi  kerugian  bagi  pihak  yang  kalah  (Khor,  2001: 32).Lemahnya  Indonesia  dalam  jerat  kapitalisme  global  membuat  kebijakan  dan perundang-undangan  dibuat  hanya  untuk  mengakomodir  keinginan  investor  global, sehingga  secara  kasar  dikatakan  terjadinya  “pengambil  alihan“  negara  oleh  MNC. Negara  dikerdilkan  sehingga  perannya  hanya  m enjadi  “centeng”  MNC  (Wibowo, 2010: 246).
Melihat permasalahan di atas diperlukan suatu kebijakan ekonomi politik yang berbasiskan  kerakyatan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  adanya double  standard dalam  lembaga  perdagangan  dunia  yang  didukung    kuatnya  MNC  dalam  impor kedelai  ,menandai  adanya  peranan  komunitas  epistemik  neoliberalisme  bagi beroperasinya korporasi multinasional yang menghegemoni kedaulatan pangan kita, khususnya  kedelai.  Kebijakan  pertanian  dalam  negeri  seharusnya  mengacu  pada asas  kemandirian  ekonomi  yang  tertuang  dalam  pasal  33  UUD  1945,  sehingga negara  kita  memiliki  kemampuan    berswasembada  pangan  yang  berarti  pula berdaulat atas pangan. Swasembada kedelai adalah contoh dari kedaulatan pangan yang  terhegemoni,  karena  nilai  impor  setiap  tahun  negara  kita    sangat  fantastis, sementara produksi kedelai lokal tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri
Sejak  Indonesia  masuk  dalam  jerat  ekonomi  neoliberalisme,  produktivitas kedelai  selalu  menurun,  akhirnya  dari  negara  produsen  kedelai  Indonesia  menjadi negara pengimpor kedelai. Kondisi ironis ini harus segera diatasi, agar produktivitas kedelai meningkat dan  cita-cita swasembada kedelai tercapai. Swasembada kedelai sangat  diperlukan  karena  implikasinya  adalah  kedaulatan  pangan.  Swasembada kedelai  bisa  dimulai  dari  daerah-daerah  bila  pemerintah  memiliki  keinginan  kuat untuk  lepas  dari  jerat  hegemoni  ekonomi  neoliberalisme  .Kabupaten  Grobogan menjadi  lokasi  penelitian,  karena  Kabupaten  Grobogan  merupakan  daerah  sentra kedelai dan menjadi pilot project swasembada kedelai. Kabupaten Grobogan  adalah penghasil kedelai terbesar di Provinsi Jawa Tengah , daerah ini juga memiliki varitas kedelai  unggulan    yaitu  varietas  Grobogan  .  Varietas  Grobogan  ternyata  memiliki kualitas  yang  tidak  kalah  dari  kedelai  impor  .  Kabupaten  Grobogan  adalah representasi dimana penetrasi neoliberalisme pada kebijakan pemerintah khususnya kebijakan  pertanian  yang  menyangkut  kedaulatan  pangan,  mengakibatkan  daerah sentra kedelai  ini masih belum mampu lepas dari jerat impor kedelai.

## A.1.TINJAUAN LITERATUR

## 1.Ekonomi Politik dan Perdagangan Internasional
Ekonomi politik international berhubungan dengan peranan pasar global dan selalu  dikaitkan  dengan  peranan  perusahaan-perusahaan    multinasional. Memandang  besarnya  peran  MNC  dalam  ekonomi  politik  dunia,  maka  yang  ada
adalah  dua  pemikiran yang  berseberangan.  Di  satu  sisi  menganggap  bahwa  peran MNC  meningkat  pesat,  di  sisi  lain  negara-sentris  beranggapan  bahwa  besarnya dampak  dari  globalisasi  terlalu  dilebih-lebihkan,  maka  negara  hendaknya  tetap memegang peranan penting dimana kekuasaan negara tetap dapat mengendalikan kekuasaan  perusahaan-perusahaan    multinasional.  Dalam  menghadapi  hubungan Negara dan ekonomi politik global, Gilpin berpandangan (2001:18):
I  define  “global  political  economy”  as  the  interaction  of  the  market  and  such powerful  actors  as  states,  multinational  firms,and  international  organizations. The  Political  Economy  of  International  Relations,  although both  take  a  state- centric  approach  to  the  subject    While  I  do  assume  that  the  territorial  state continues to be the primary actor in both domestic and international economic affairs,  I  do  not  contend  that  the  state  is  the  only  important  actor.  Other significant  players  include  the  World  Bank,  the  International  Monetary  Fund (IMF), and the Commission of the European Union. Despite the importance of these other actors, however, I emphasize that national governments still make the  primary  decisions  regarding  economic  matters;  they  continue  to  set  the rules  within  which  other  actors  function,  and  they  use  their  considerable power to influence economic outcomes.
(Saya  mendefinisikan  "ekonomi  politik  global"  sebagai  interaksi  pasar  dan aktor  kuat  seperti  negara,  perusahaan-perusahaan  multinasional,  dan organisasi  internasional.  Ekonomi  Politik  dari  Hubungan  Internasional, meskipun keduanya  mengambil subyek pendekatan pada state centric. Saya pribadi menganggap bahwa negara teritorial dapat terus menjadi aktor utama dalam  urusan  ekonomi  baik  domestik  maupun  internasional,  saya  tidak berpendapat  bahwa  negara  adalah  satu-satunya  aktor  utama,karena  ada pemain  penting  lainnya  termasuk  Bank  Dunia, Moneter  Internasional Fund (IMF),  dan  Komisi  Uni  Eropa.  Meskipun  aktor-aktor  lain  juga  penting, bagaimanapun,  saya  menekankan  bahwa  keputusan  utama  mengenai masalah-masalah  ekonomi  harus  dibuat  oleh  pemerintahan  suatu  negara, mereka    harus  terus  menetapkan  aturan  di  mana  aktor-aktor  lain  juga  tetap berfungsi,  dan  mereka  menggunakan  kekuatan  yang  cukup  untuk mempengaruhi perekonomian)

## 2.Konsep Hegemoni
Konsep  hegemoni  menurut    Gramsci  adalah    sesuatu  yang  kompleks. Gramsci  menggunakan  konsep  ini  untuk  meneliti  bentuk-bentuk  ideologis,  politis, kultural, dalam sebuah tatanan masyarakat dimana suatu kelas tertentu mempimpin dengan  cara  paksaan.  Penafsiran  Gramsci  tentang  negara  adalah  sesuatu  yang kompleks mencakup aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis di mana kelas  penguasa tidak  hanya  mampu  membenarkan  dan  mempertahankan  dominasinya,  melainkan juga  mendapatkan    persetujuan  dari  mereka  yang  diperintah.  Negara  dalam perspektif  Gramsci  ini  tidak  hanya  menyangkut  aparat-aparat  pemerintahan, melainkan juga hegemoni dari masyarakat sipil (Faruk, 2005: 62-77)
Robert  Keohane  (Keohane,1984:135-140)  menyatakan  bahwa  untuk menjelaskan ekonomi politik internasional diperlukan suatu konsep suatu kekuasaan dari suatu rezim internasional yang memiliki kekuatan hegemoni. Menurut Keohane sesudah  perang  dunia  kedua,  Amerika  Serikat  menjadi  pemimpin  ekonomi  politik dunia, negara yang bekerjasama dengan Amerika Serikat memiliki tiga keuntungan : 1) stable  international monetary system ;  2) provision of open markets for goods ;  3)
access to oil at stable prices (sistem moneter internasional yang stabil, penyediaan pasar terbuka bagi barang - barang, stabilitas harga minyak).

## 3.Neoliberalisme
Neoliberalisme  sebagai  wujud  baru  dari  perkembangan  liberalisme.  Fase  ini tumbuh  dan  berkembang  pesat  ketika  terjadi  kegagalan  atas  penerapan  ekonomi neoklasik. dimana adanya regulasi dari negara, kuatnya dominasi pemerintah dalam sistem ekonomi. Kembalinya paham liberalisme dalam wujub neoliberalisme berarti peran negara dipersempit dengan sendirinya.
Kapitalisme juga menjadi acuan dalam ideologi pembangunanisme era Orde Baru,  yang  dampak  buruknya  masih  dirasakan  pada  era  ini.  Faham  pembangunan adalah  versi  Negara  Dunia  Ketiga  (termasuk  Indonesia)  dari  faham  negara kesejahteraan atau Keynesianisme. Formulasi faham tersebut pada dasarnya dibuat bagi  kepentingan  kapitalisme  internasional.  Suatu  hal  yang  wajar  jika  timbul kecurigaan pada ekonom pro liberal tentang kehancuran perekonomian Indonesia di penghujung era Orde Baru, banyak dari pendapat mereka memperlihatkan sikap pro kebijakan neoliberal. Pendapat mereka tentang penyebab krisis Indonesia bukannya karena  perekonomian  Indonesia  terlampau  terintegrasi  kepada  tatanan  kapitalisme dunia, malah hasil analisis yang disodorkan adalah karena perekonomian Indonesia kurang  kapitalis.  Mereka  menyodorkan  solusi  bahwa    ekonomi  kita  harus  lebih  pro pasar  bebas,  serta  lebih  terbuka  dengan  pihak  asing,  dalam  semua  aspek perekonomian.  Tidak  cukup  hanya  terbuka  dalam  ekspor  impor,  melainkan  juga dalam hal arus keluar masuk modal (Rizky et al , 2008 : 22-23).

## A.2.METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebab  penulis  berpendapat  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan, menganalisis  suatu  permasalahan,  data  yang  diambil  tidak  hanya  terfokus  pada hitungan  angka-angka  seperti  penelitian  kuantitatif.  Data  statistik  atau  bentuk hitungan  atau  angka-angka  hanya  dipakai  sebagai  data  sekunder  untuk  melihat kondisi  riil  suatu  permasalahan.  Data  sekunder  ditambah  dengan  hasil depth interview tersebut  kemudian  dipakai  untuk    mendeskripsikan,  menganalisis  dan menginterpretasikan tentang pengaruh hegemoni neoliberalisme dalam produktivitas komoditas kedelai.

## B.PEMBAHASAN
1. Penetrasi rezim neoliberal
Pada  awal  pendiriannya,  krisis  ekonomi  akibat  perang  dunia  dan great depression ,konsep  ekonomi  yang  digagas  di  Bretton  Wood  mengikuti  bentuk ekonomi  Keynesian yang  digagas  oleh  John  Maynard  Keynes .  Aliran  Ekonomi Keynesian menyatakan The end of laizess faire dan menaruh sebuah kerangka teori bagi formulasi ekonomi tentang pentingnya kontrol negara terhadap pasar. Tahun 70 an  dan  80  an  dalam  tataran  ekonomi  politik  global  terjadi  krisis  minyak  akibat embargo  minyak  dari  negara-negara  di Timur  Tengah  kepada  Amerika  Serikat  dan sekutu-sekutunya Krisis minyak ini berdampak pada krisis ekonomi ,akibatnya pada situasi tersebut muncul kembali ide liberalisme, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.
Di Inggris,  Margarareth Thatcher mengecam campur tangan negara sebagai biang keladi  merosotnya  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  defisit  anggaran  belanja.  Di Amerika  Serikat  ,  Ronald  Reagan  pada  saat  yang  sama  juga  melakukan  kebijakan privatisasi. Reagan dan Thatcher percaya bahwa industri layanan publickakan lebih
efisien  diserahkan  kepada  swasta,  akibatnya  birokrasi  dan  regulasi  yang  tidak efesien  dihapus.  Munculnya  istilah  "Thatcherisme"  dan  "Reaganomics  "ini  sering diidentikkan dengan istilah “ deregulasi “ dan “debirokratisasi”. (Deliarnov,2006:167- 168)
Wacana pelimpahan otoritas regulatif dari tangan negara ke tangan individu, privatisasi  dan  pasar  bebas  disuarakan  kelompok  neo-konservatif,  sebuah  aliran politik yang mengagungkan peran pasar secara mutlak dalam mekanisme ekonomi, baik pada level nasional maupun global.Madzhab ini yang kemudian dikenal dengan faham neoliberal.Kembalinya faham liberalisme klasik dalam wajah baru .
Neoliberalisme  semakin  menjadi  paradigma  pembangunan  yang  dominan pada  tahun  1980-an  dan  1990-an  menggantikan  paradigma  Keynesian  dalam pembangunan  ekonomi  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  negara-negara berkembang.  Ketika  “ Washington  Consensus ”  dirancang  ,peran  neoliberalisme semakin  menguat. Washington  Consensus dibuat    sebagai  respon  terhadap persoalan  ekonomi  negara-negara  Amerika  Latin  yang  menerapkan  paradigma Keynesian  .Krisis  ekonomi  di  Negara  Amerika  Latin  ini  diyakini  oleh  padangan neoliberal  sebagai  dampak  dari  kerugian  pemerintah  akibat  proteksi  yang diberlakukan  pemerintah  kepada  perusahaan  pemerintah  yang  tidak  efesien  dan merugi  ,sehingga  pada  akhirnya  perusahaan  swasta  memaksa  konsumen  untuk membayardengan  harga  mahal  ,  adanya  kebijakan  moneter  yang  sangat  longgar yang  menyebabkanlaju  inflasi  tidak  terkendali.Penerapan  paham  neoliberal  dengan Washington Consessus ditandai dengan adanya tiga pilar kebijakan fiskal, privatisasi dan penerapan pasar bebas ( Joseph Stiglitz, 2003:53)
Runtuhnya  system  Bretton  Woods  tidak  serta  merta  menjadikan  lembaga yang  dibesarkannya  menjadi  ambruk.Justru  lembaga  hasil  Bretton Woods  semakin menjadi  lembaga  penjaga  gawang  neoliberal.  Apalagi  sejak  GATT  berubah  nama menjadi  lembaga    perdagangan  dunia  (  WTO  )  pada  tanggal  1  Januari  tahun 1995.Peet(2003)  menamakan  tiga  lembaga  hasil  Bretton  Woods;  World  Bank,  IMF dan  WTO  sebagai unholy  trinity .Penetrasi  lembaga  keuangan  dunia  seperti  World Bank  pada  negara- negara  berkembang  tercipta  dalam  bentuk  „Kebijakan Penyesuaian  Struktural ( Structural  Adjustment  Policy/ SAP),  yang  fokus  pada kebijakan  makro  ekonomi  dan  reformasi  institusi.  Ketika  World  Bank  dipimpin McNamara  menjadi  awal  penerapan   pinjaman  penyesuaian  structural  ( structural adjustment lending ) untuk mempromosikan orientasi ekspor dan liberalisasi dagang dalam program pinjaman  Bank  yang  diberlakukan  pada  setiap  negara  yang menerima bantuan terutama untuk negara –negara ekonomi menengah (Peet, 2003: 121).
Penetrasi dalam perdagangan Internasional ( WTO ) dilakukan melalui World Bank  dan  IMF  melalui  serangkaian  kebijakan  sebagai  dampak  dari  program penyesuaian  struktural  ( structural  adjustment )  yang  seringkali  menjadi  salah  satu persyaratan  untuk  mendapatkan  pinjaman.WTO  menerapkan  kebijakan  liberalisasi perdagangan terutama menghilangkan pembatasan impor non-tarif ( non-tariff import barriers )  .Kebijakan  WTO  ini  tidak  lepas  dari  pengaruh  MNC  .Menurut  Peet (2003:200-203),  MNC  melakukan  penetrasi  pada  institusi  internasional,  WTO,IMF dan  World  Bank,pada  awalnya  organisasi-organisasi  ini  dirancang  untuk  menjadi lembaga  perdagangan  yang  mengatasi  sengketa  dan  memperbaiki  ekonomi  dunia, namun dalam perjalannya ,kebijakan-kebijakan tiga organisasi ini mengabdi kepada kepentingan korporat, adanya “ Washington-Wall Street Alliance ”.
Bertepatan dengan berdirinya WTO di tahun 1995, Indonesia menyepakati Agreement  on  Agriculture .Indonesia  wajib  meliberalisasi  sektor pertanian  domestik.Beragam  kebijakan  neoliberal  diimplementasikan  terhadap sektor  pertanian  Indonesia,  seperti  pengurangan  subsidi  pupuk,  pencabutan  status BULOG  sebagai  perusahaan  negara,  dibukanya  peran    investasi  asing  untuk memasuki  pasar  domestik.Perjanjian  WTO  tentang  pertanian  (AoA)  mendukung kebijakan  World  Bank  dan  IMF  dengan  melarang  pembatasan  non  tarif  serta mengharuskan  negara  berkembang  menurunkan  harga  rata-rata  produkpertanian sebesar  24%  selama kurun  waktu  1995-2004.  Bahkan  kini  dalam kasus  Indonesia, ketergantungan Indonesia terhadap produk pertanian asing menjadi semakin kuat.
Pada  era  orde  baru  dengan  segala  kekurangannya,  kita  memang  harus mengakui,pertanian mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi Soeharto.Pertanian ditunjang dengan infrastruktur seperti membangun pabrik-pabrik pupuk.  Manajemen  usaha  tani  digalalakkan  dengan  Panca  Usaha  Tani,  Bimas, Operasi  Khusus,  dan  Intensifikasi  Khusus  yang  terbukti  mampu  meningkatkan produksi pangan, terutama beras, bahkan para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga  dasar  dan  pengadaan  pangan  oleh  BULOG.  Namun  sejak  menandatangani Letter  of  Intent dengan  IMF,  BULOG  dilucuti  perannya  sebagai  penyangga  pangan nasional,  pertanian  kita  digempur  oleh  korporat  asing  yang  memiliki  modal  besar. Contohnya  produksi  dan  distribusi  pupuk  domestik  dikuasai  oleh  korporasi transnasional  raksasa  seperti  Monsanto  dan  Syngenta.  Bahkan  ketika  Indonesia pada  tahun  1992  sempat  berswasembada  kedelai  ,  kini  pemenuhan  kebutuhan kedelai sangat tergantung pada  impor, fluktuasi harga kedelai  hanya menjadi ajang saling kecam  para elit politik tanpa ada solusi permanen.

## 2.Komoditas kedelai Grobogan dalam jerat ekonomi neoliberalisme
Kabupaten  Grobogan,    pada  tahun  2012  dinobatkan  sebagai  sentra penghasil  kedelai,  bahkan  varietasnya  sudah  diakui  secara  nasional  sebagi  bibit yang  berkualitas  tinggi.  Pemerintah  Kabupaten  Grobogan  juga  merencanakan mendirikan  Rumah  Kedelai  (RKG)  sebagai  wadah  pengembangan  produktivitas kedelai  dan  membuat  varietas  kedelai  unggulan.  Menurut  Kepala  Badan  Litbang Kementerian  Pertanian  Haryono  kedelai  Grobogan  mempunyai  varitas  kedelai terbaik  di  dunia.  Selain  itu  menurut  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Grobogan, Kabupaten Grobogan  merupakan penyuplai terbesar kedelai di Jawa Tengah yakni mencapai 43,15% dan secara nasional sebaanyak 7,72% dengan produksi rata-rata 65.755 ton dari luas lahan sebaanyak 27.170 hektare. (http://www.metrotvnews.com/)
Potensi  komoditas  kedelai  Kabupaten  Grobogan  yang  begitu  menjajikan nyatanya Kabupaten Grobogan sebagai daerah sentra kedelai  belum mampu lepas dari  jerat  ekonomi  neoliberalisme,  cita-cita  swasembada  kedelai  masih  belum terlaksana.  Pada  tata  produksi,  meskipun    Kabupaten    Grobogan  adalah  daerah yang yang memiliki Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai tertinggi tahun 2012  se    Provinsi  Jawa  Tengah,  namun    luas  panen  dan  produksi  data  series  5 tahun  terakhir  menunjukkan  bahwa  luas  panen  dan  produksi  kedelai  di  Kabupaten Grobogan  cenderung  mengalami  penurunan,  fluktuatif  atau  tidak  stabil,ini  terlihat pada data tabel di bawah ini :
Luas panen dan produksi kedelai di Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah
Tahun 2009-2013 Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Kab. Grobogan LP (Ha) Prov (Ton/Ha) Prod (Ton) 18.604 24,34 45.289 31.891 23,82 75.979 7.350 20,27 14.899 27.170 23,97 65.114 15.606 18,57 28.975 Jawa Tengah LP (Ha) Prov (Ton/Ha) Prod (Ton) 110.061 15,91 175.156 114.070 16,48 187.992 81.988 13,69 112.273 97.112 15,69 152.416 65.278 15,21 99.318
Sumber  :  Dinas  Pertanian  TPH  Kab  Grobogan  dan  Dinas  Pertanian  TPH  Provinsi Jawa Tengah (2014)
Luas Lahan panen kedelai dan poduksi menunjukkan data yang fluktuatif atau tidak  stabil.Penurunan  luas  lahan  dan  produksi  dari  tahun  2012  ke  tahun  2013 dikarenakan    kondisi  alam  seperti  iklim  dan  cuaca,adanya  curah  hujan  yang  tinggi berpengaruh  pada  produktivitas  kedelai.  Ini  disebabkan  tanaman  kedelai menghendaki  kondisi  tanah  yang  tidak  terlalu  basah,  tetapi  air  tetap tersedia.Tanaman  kedelai  juga  sangat  peka  terhadap  perubahan  iklim  dan  cuaca, curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan biji polong menjadi busuk.
Selain  masalah  anomaly  cuaca,  dari  segi  faktor  biaya  produksi,  lahan  yang digunakan usahatani kedelai adalah lahan sewa, lahan milik sendiri atau gabungan dari  keduanya  .Dan  kebanyakan  petani  melakukan  usahanya  dari  hasil  sewa. Sedangkan  luas  tanah  yang  dimiliki  perorangan  biasanya  antara  0,3  hektar  hingga 0,5  hektar  .Bahkan    banyak  yang  di  bawah  0,25  hektar.  Padahal,  menurut  hasil analisis  ekonomi  sederhana,  luas  kepemilikan  lahan  yang  mampu  menguntungkan minimal 2 hektar .
Kabupaten  Grobogan  adalah  sentra  produksi  kedelai  Jawa  Tengah,  namun kedelai  hanya  berfungsi  sebagai  tanaman  sela.Sebagai  tanaman  sela,  tanaman kedelai  lokal  ternyata  harus  bersaing  dengan  dominasi  tanaman  jagung  dan  padi  . Produksi  jagung  hibrida  Grobogan  tahun  2013  diperkirakan  tidak  kurang  dari 600.000  ton.Jagung  Grobogan  telah  masuk  dalam  jerat  MNC  benih  asing.  Saat  ini tidak  kurang  dari  15  jenis  varietas  jagung  hibrida  membanjiri  Grobogan,antara  lain hibrida  produk  perusahaan  Mosanto,  yang  dikenal  varietas  DeKalb  (DK)  77,  DK 85,dan  lainnya.  Pemain  lain  yang  berebut  pangsa  pasar  benih    di  Kabupaten Grobogan  adalah    PT.  DuPont  Indonesia  (  Amerika  Serikat  )  dengan  benih  jagung pioneer  dan  PT  Syngenta  Indonesia  (Swiss)  dengan  benih  NK  .Diperkirakan  lebih dari  90%  petani  jagung  di  sana  menggunakan  benih  hibrida  produksi  asing  ( http://www.gatra.com ).
Sejak  reformasi  dan  diberlakukannya  Undang  Undang  N0.22  Tahun  1999 tentang  otonomi  daerah,  nampaknya  sektor  pertanian  memang  cenderung  kurang diperhatikan.Upaya kemandirin pangan tidak diimbangi dengan pendidikan pertanian yang memadai untuk petani.Penyuluh pertanian diperlukan guna meningkatkan SDM pelaku  pertanian  dengan  memberikan  bimbingan  pengetahuan,  keterampilan, pengenalan  paket  teknologi  dan  inovasi  baru  di  bidang  pertanian.Data  dari  Dinas Pertanian  Kabupaten  Grobogan  menunjukkan    kurangnya  jumlah  penyuluh pertanian.Sebagai  contoh  di  daerah  Kecamatan  Palukulon  yang  mempunyai  luas 13.364  Ha  dan  terbagi  menjadi  13  desa  hanya  memiliki  1  Kepala  UPTD  (  Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian) ,3 penyuluh pertanian dan 3 Tenaga harian THL –TBPP ( Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ) . Key Person ,Kepala Bidang Tanaman Pangan,  Akhmad  Zulfa  Kamal  mengakui    bahwa  untuk  tenaga  penyuluh  pertanian memang  sangat  kurang,  tenaga  yang  ada  sudah  mendekati  masa  pensiun, sedangkan  kebijakan  Dinas  Pertanian  adalah  moratorium  tenaga  penyuluh pertanian.
Ketika  kebijakan  pertanian  makin  terpinggirkan,  sementara  penyuluh pertanian makin berkurang celah ini dimanfaatkan  korporat raksasa seperti Sygenta yang    ikut  berperan  memberikan  pelatihan  dan  penyuluhan  pertanian  bagi  petani Kabupaten  Grobogan,  khususnya  pada  budidaya  tanaman  jagung.  Menariknya upaya MNC pangan ini justru disikapi dengan rasa syukur.Padahal ini adalah bentuk hegemoni secara holisitik yang tidak disadari seperti kata Gramscy. Semakin lama , petani  menjadi  tergantung  dengan  benih  asing  dan  alpa  mengembangkan  varietas lokal  yang  memiliki local  wisdom karena  tidak  merusak  lingkungan  akibat penggunaan  pupuk  hibrida.Akibat  yang  lain  adalah  petani  semakin  tidak  tertarik menjadikan  kedelai  sebagai  tanaman  utama,  padahal  menurut key  person ,  pemilik Unit Dagang Sudjono , pasangan suami istri, Sudjono dan Nunung, produksi kedelai Grobogan  sebenarnya  sangat  menjanjikan,  mudah  ditanam  dan  menghasilkan kualitas kedelai yang bagus. Bahkan menurut Nunung,  bila panen raya kedelai, UD Sudjono  bisa  memasarkan  kelebihan  supply  ini  ke  daerah  lain  seperti  Pati,  Blora, Demak, bahkan hingga Jawa Timur.
Menurunnya produksi kedelai tidak hanya pada tata produksi saja, kebijakan harga kedelai juga dirasakan terlalu pro pasar. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kerapkali  tidak  konsisten  .Akibatnya  petani  kedelai  enggan  menanam  kedelai  dan beralih  ke  tanaman  pangan  lainnya.  Sebagai  contoh  petani  di  kecamatan  Toroh biasanya  menanam  kedelai  setelah  padi  di  musim  kemarau,  namun  karena  HPP kedelai  tidak  menentu  ,  petani  beralih  menanam  jagung  yang  dianggap  lebih menjanjikan.  BULOG  sejak  dikurangi  perannya  oleh  IMF  ,mengaku  tidak  bisa melakukan pembelian kedelai lokal dari petani, sebab Harga Pembelian Pemerintah (HPP)  untuk  kedelai  seringkali  dibawah  harga  jual  petani  yang  saat  ini  berlaku  di pasar.HPP  ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri  Perdagangan  (Permendag).HPP kedelai  saat  ini  sebesar  Rp7.500  perkilogram.Sedangkan  harga  jual  petani  kedelai saat  ini  berfluktuasi  antara  Rp.8000  hingga  Rp8.700  perkilogram.Kenaikan  HPP  ini diharapkan  mampu  menarik  minat  petani  menanam  kedelai.  Hanya  saja  yang menjadi pertanyaan adalah, mampukan harga kedelai lokal bersaing dengan kedelai impor yang selalu jauh lebih murah ? Bila tidak ada rate harga yang sama,  kedelai lokal  nampaknya  tidak  mampu  menahan  gempuran  hegemoni  produsen  kedelai dunia.
Dari segi tata niaga ,hegemoni neoliberalisme dalam bentuk korporat pangan ibarat    gurita  yang  masuk  ke  segala  elemen,  masuk  ke  desa-desa.  Kabupaten Grobogan  sebenarnya  memiliki  varitas  kedelai  unggulan  yaitu  Varitas  Kedelai Grobogan, di mana dari hasil penelitian memiliki kandungan protein lebih tinggi dari kedelai  impor  dan  aman  dikonsumsi  karena  bebas  dari  ancaman  rekayasa genetika.Menurut  data  dari  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Tanaman Pangan,varietas lokal ini mempunyai keunggulan umurnya lebih pendek, polongnya besar, dan tingkat kematangan polong dan daun bersamaan, jadi pada saat dipanen daun  kedelai  sudah  rontok.  Keunggulan  inilah  yang  menarik  minat  peneliti  untuk memurnikan  varietas  ini.  Varietas  kedelai  dengan  potensi  hasil  3,40  t/ha  ini  telah diuji  coba  dengan  rata-rata  hasil  2,77  t/ha.  Yang  menarik  meskipun  Varietas Grobogan  diupayakan  sebagai  varitas  kedelai  unggul  nasional  namun  menurut
Kepala  Bidang  Tanaman  Pangan,  Akhmad  Zulfa  Kamal,  Varietas  Grobogan  ini belum dipatenkan. Sudah ada upaya usulan paten sejak tahun 2008, namun hingga sekarang paten untuk varietas kedelai ini belum turun.
Sayangnya  kedelai  lokal  di  Kabupaten  Grobogan  tidak  mampu  bersaing dengan kedelai impor. Kedelai impor masih menjadi andalan  PRIMKOPTI ( Primer koperasi  Tahu  dan  Tempe  Indonesia  )  Kabupaten  Grobogan    ,ini  dikarenakan kedelai  lokal  Grobogan  hanya  terpenuhi  saat  panen  raya,  sedangkan  pada  saat yang  lain  kedelai  tidak  mencukupi  .  Tidak  hanya  kurangnya  produksi,  kedelai  lokal dinilai  terlalu  banyak  mengandung  air,  sehingga  PRIMKOPTI  tidak  berani  stok kedelai  terlalu  banyak  karena  takut  tidak  awet  dan  mudah  busuk,  berbeda  dengan kedelai  impor  yang  dinilai  lebih  kering  dan  awet.  Akibatnya  kedelai  impor  masih mendominasi pasar kedelai di Kabupaten Grobogan.
Pada dasarnya kedelai Varietas Grobogan dari segi ukuran sudah sebanding dengan  kedelai  varietas  lama  dan  kedelai  impor,  namun  kurangnya  penggunaan kedelai Varietas Grobogan pada pengolahan tempe  disebabkan tingkat sensorisnya berbeda.  Inilah  mengapa  produsen  tempe  apabila  menggunakan  kedelai  lokal cenderung kurang  memakai kedelai varietas Grobogan. Menurut Ginting et.al ( 2009 ), ukuran biji kedelai merupakan faktor penentu kualitas tempe, terutama bobot dan volume tempe serta sifat sensorisnya.Varietas berbiji besar Burangrang, Bromo,dan Argomulyo  (bobot  100  biji  sekitar  15g),  sesuai  untuk  bahan  baku  tempe.  Kualitas tempenya  (warna  atau  tingkatkecerahan,  tekstur,  aroma,  dan  rasa)  relative  sama dengan  tempe  dari  kedelai  impor,  bahkan  lebih  baik  karena  kadar  proteinnyalebih tinggi.
Rencana Strategis Kementrian   Pertanian 2010-2014 mengenai pencapaian swasembada kedelai tahun 2014, dimana kebijakan harga dasar dan proteksi harga kedelai  serta  kebijakan  tarif  impor  kedelai  mulai  dicanangkan  nampaknya  belum memberikan  dampak  signifikan  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  impor kedelai, khususnya Kabupaten Grobogan .

## C.PENUTUP
Seperti  kita  sadari,  era  globalisasi  dengan  rezim  neoliberalismenya menyebabkan  kelas  yang  berkuasa  adalah  kelas  kapitalis  internasional,  dengan anggotanya    adalah  para  pemilik  modal  ,birokrat  di  negara  maju  dan  tiga  lembaga internasional,  IMF, World  Bank dan  WTO.  Blok Trans-national  Capitalis  Class ini melakukan  hegemoni  pada  negara-negara  dunia  ketiga.  Hegemoni  pada  Keohane dan  Kindlebergermenekankan  pada  kemampuan  material,  sementara historical materialist (Gramsci) melihat hegemoni sebagai soal ideologi, norma, nilai, dan daya sosial.  Hegemoni  neoliberalisme  adalah  gabungan  dari  dua  ide  ,  tidak  hanya penetrasi  dalam  bidang  material  saja  namun  secara  holistik  ,  menyentuh  semua aspek kehidupan .
Maka penguatan pertanian perdesaan seharusnya menjadi keniscayaan.Karena pangan kita juga bergantung pada ekonomi perdesaan. Kedelai sebagai komoditas pangan telah terjebak dalam jerat rezim neoliberalisme,terhegemoni  oleh  kekuatan  pasar  bebas.  Sejak  Indonesia  masuk menjadi  anggota  WTO  dan  ditandandatanganinya  kesepakatan  LoI  dengan  IMF, komoditas  kedelai  tidak  bisa  berswasemada.Padahal  sebenarnya  banyak  daerah yang  memiliki  potensi  untuk  mengembangkan  komoditas  ini.  Grobogan  sebagai salah  satu  sentra  komoditas  kedelai  dengan  vareitas  unggulan  namun  pada kenyataannya  Kabupaten  Grobogan  dalam  penelitian  ini  juga  tidak  mampu  lepas
dari jerat impor , belum mampu menjadikan komoditas kedelai lokal sebagai raja di tanah sendiri.
Inilah  saatnya  kedaulatan  ekonomi  seharusnya  dikembalikan  pada  tatatan ekonomi  Pancasila  dengan  ekonomi  kerakyatannya  yang  berpihak  pada  rakyat. Kebijakan pertanian Indonesia hendaknya meletakkan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama dan bukannya mensejahterakan kartel pangan. Diperlukan political will dari  pemerintah  akan  pentingnya  revitalisasi  peran  negara  dalam  diplomasi perundingan  perdagangan internasional yang terkait dengan pertanian. Karena ada korelasi  antara  kedaulatan  pangan  dan  kedaulatan  negara.    Kedaulatan  pangan merupakan  prasyarat  dari  ketahanan  pangan  ( food  Security ).  Terciptanya ketahanan  pangan  berawal  bila    bangsa  dan  rakyatnya  memiliki  kedaulatan  atas proses produksi dan konsumsi pangannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Agreement  of  Agrirculture (  2013)  dalam  http://www.wto.org/english/docs_e/  legal  _e/14-ag.pdf diunduh pada tanggal 2 Oktober  pk 23.00 WIB Cahyadi, Wisnu. (2007). Kedelai Khasiat dan Teknolog i.Jakarta:PT Bhumi Aksara. Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik . Jakarta: Erlangga. Gilpin, Robert. (2001). Global Political Economy .New Jersey: Princeton University Press Dominasi-benih-asing-mengancam-kedaulatan-pangan .dalam http://www.gatra.com/fokus-berita/44364- html diunduh tanggal 23 Mei 2014 pk 20.30 WIB Faruk . (2005). Pengantar Sosiologi Sastra . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ginting, Erliana.,  Sri Satya Antarlina, dan Sri Widowati. 2009. Varietas Unggul Kedelai Untuk Bahan Baku Industri Pangan. Jurnal Litbang Pertanian, 28(3) 79-87
Impor-kedelai-untuk-tahu  tempe (2013)  dalam  http://finance.detik.com/read//08/30  diunduh  tanggal  1 Oktober pk 18.00 WIB Jemadu,  Aleksius. (2008). Politik Global dalam teori dan Praktek .Yogyakarta: Graha Ilmu Keohane, Robert. (1984). After Hegemony : Cooperation and Discord in the World  Political Economy .New Jersey : Princenton University Press Peet, Richard. (2009). Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO .New York: Zad Boosk Ltd Produksi-dan-Kualitas-Kedelai-Tinggi-tapi-Tetap-Impor (2013) dalam http://www. metrotvnews.com diunduh pada tanggal 25 September 2013 pukul 22.00 WIB Rahardjo, M. Dawam. (2012). Pembangunan Pascamodernis: esai-esai ekonomi-politik , Penyunting: Tarli Nugroho. Sleman : INSIST Press dan INFID. Rizky, et al . (2008). Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta : E Publishing Soesastro et al . (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir (1997-2005 ) Krisis dan Pemulihan Ekonom i. Yogyakarta :Kanisius-ISEI Stiglitz, E Joseph (2003 ) Globalization and Its Discontents .USA :W. W. Norton & Company
Tabel Luas Panen dan Produksi kedelai di Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah tahun 2009s.d    2013 (2014). Dinas Pertanian TPH Kab Grobogan dan Dinas Pertanian TPH
Provinsi Jawa   Tengah UUD 1945 .
Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 dalam Wikipedia. http://id..org/wiki/Undang- Undang  Dasar  1945  diunduh  pada  2  Oktober  2013  pk 21.00 WIB
Wibowo, I. (2010). Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi . Yogyakarta: Kanisius