46

## ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN
PERDATA INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
Devie *
PT Usaha Dagang Niaga

## Abstract
Business  cooperation  between  2  (two)  countries  or  more  generally  use  written agreements  to  obtain  legal  certainty  for  both  parties.  They  also  serve  as  a manifestation  of  good  faith  in  establishing  business  relations.  Memorandum  of Understanding (MoU) is initially only considered as a preliminary agreement that has no legal force in binding and forcing the parties to fulfill their obligations and it cannot be used as a means of evidence in a court of law.  This view is accepted by  countries  under  the  Common  Law  System  for  example  Australia.  Differently, countries under  the Civil Law System, such as Indonesia  has no law  specifically governing the Memorandum of Understanding, consequenty the MoU has the legal binding force and it can be enforced like any other formal agreement. The study used  a  normative  legal  research  method.  Data  was  collected  through  library research  by  reviewing  the  laws  of  Indonesia  and  Australia.  It  concluded  that  a Memorandum of Understanding can be formed by two countries with different legal systems  with  the  aim  of  creating  a  binding  cooperative  relationship  and  has  the power to force both parties to fulfill obligations if there is an agreement between parties to state there is an intention to create legal relations or intention to form a legal relationship under the MoU.
Keywords: Memorandum of Understanding, international private law, Australia, Indonesia

## Abstrak
Kerja  sama  bisnis  antara  2  (dua)  negara  atau  lebih  umumnya  menggunakan perjanjian  tertulis  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi  kedua  belah  pihak. Perjanjian  tersebut  juga  berfungsi  sebagai  wujud  itikad  baik  dalam  menjalin hubungan  bisnis.  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  pada  awalnya  hanya dianggap sebagai perjanjian awal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa para pihak untuk memenuhi kewajibannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pandangan ini diterima oleh negara-negara dengan Sistem  Hukum  Anglo-Saxon  misalnya  Australia.  Sebaliknya,  negara-negara dengan  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental,  seperti  Indonesia  tidak  memiliki
* Alamat Korespondensi : zhangjhiaa@gmail.com
undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  Nota  Kesepahaman, akibatnya  MoU  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan  dapat diberlakukan seperti perjanjian formal lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka  dengan meninjau hukum Indonesia dan Australia. Disimpulkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) dapat dibuat oleh dua negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan tujuan  untuk  menciptakan  hubungan  kerjasama  yang  mengikat  dan  memiliki kekuatan untuk memaksa kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban jika ada kesepakatan antar pihak yang menyatakan bahwa ada niat untuk menjalin hubungan hukum atau niat untuk menjalin hubungan hukum berdasarkan MoU.
Kata  kunci:  Memorandum  of  Understanding,  hukum  perdata  internasional, Australia, Indonesia.

## A. Latar Belakang Permasalahan
Seiring  dengan  perkembangan  globalisasi  yang  merupakan  proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran,  produk  dan  berbagai  aspek  kebudayaan  lainnya  yang  ditandai dengan  maraknya  hubungan  kerja  sama  dalam  bisnis  antara  perusahaan  dari negara  satu  dengan  negara  lainnya  yang  disebut  sebagai  bisnis  internasional terutama  pada  perusahaan  swasta  (non-pemerintah)  dengan  saling  berbagi keuntungan (benefit) sehingga terjalin atau terciptanya suatu hubungan hukum yang lebih mempunyai kepastian hukum dengan cara mengadakan perjanjian secara tertulis antar perusahaan swasta.
Hubungan kerja sama antar negara yang berbeda baik dalam satu sistem hukum yang sama maupun sistem hukum yang berbeda terutama dalam negara Indonesia  sering  kali  melakukan  hubungan  hukum  dengan  negara  Australia, hubungan  ini  kemudian  melatar  belakangi  mengapa  Penulis  menggunakan judul laporan penelitian ini.
Meskipun  terdapat  niat  dalam  menjalin  hubungan  kerja,  wujud  kerja sama dalam bisnis antar negara tersebut sering kali dibuat dalam bentuk tidak permanen/sementara,  dengan  alasan  bahwa  akan  terdapat  negosiasi  atau apakah  suatu  perjanjian  tersebut  dianggap  efektif  pada  masa  mendatangnya maupun  sebagai  pertimbangan  dalam  kesepakatan,  meskipun  demikian, perjanjian  tertulis  tersebut  tetap  harus  dipersiapkan  secara  teliti  dan  perlu adanya  efisiensi  serta  efektifitas  bagi  kedua  belah  pihak  yang  terjalin  dalam hubungan  hukum  kerja,  sehingga  tahapan  pembuatan  perjanjian  sering memakan  waktu  yang  lama  dan  tidak  jarang  pula  menjadi  kendala  dalam menjalankan hubungan kerja perusahaan swasta antar negara yang kemudian perjanjian  tersebut  dibuat  dalam  bentuk Memorandum  of  Understanding (untuk selanjutnya disebut sebagai “ MoU ”).
MoU pada umumnya digunakan dalam hubungan bisnis yang bersifat privasi/pribadi  maupun  secara  publik/antar  pemerintah  negara. MoU sering dijadikan  sebagai  tahapan  dasar  sebelum  memasuki  perjanjian  bisnis  yang bersifat permanen/tetap untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian disebut  sebagai  tahap  negosiasi.  Menurut  negara  Indonesia  yang  menganut sistem  hukum civil  law ,  Hukum  Perjanjian  merupakan  bagian  dari  hukum negara  yang  memiliki  kaitan  dengan  kesepakatan  antara  pihak  yang  satu dengan  pihak  lainnya,  baik  para  pihak  dalam  negara  maupun  antar  negara.
Secara  sederhana, MoU dalam  negara  Indonesia  dapat  mengacu  pada  Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut sebagai “KUHPer”), sehingga suatu perjanjian dalam bentuk MoU dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa pihak bersangkutan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana isi dari MoU tersebut yang sama dan setara dengan  kekuatan  hukum  perjanjian  formal  yang  terdapat  di  dalam  sistem hukum negara Indonesia, yakni sistem hukum civil law . 1
Menurut  negara  Indonesia,  kesepakatan  dalam MoU lebih  memiliki sifat ikatan moral, sehingga MoU secara praktis disejajarkan dengan perjanjian pada  umumnya  didalam  negara  Indonesia.  Ikatan  yang  terjadi  tersebut  tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki sifat ikatan hukum,dalam kata lain titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, melainkan isi atau materi dari nota kesepahaman atau kesepakatan tersebut.
MoU dibentuk  oleh  negara  dengan  sistem  hukum common  law 2 dan pada umumnya dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang  bersangkutan  dalam  perjanjian  bentuk MoU ( non-legally  binding ) melainkan hanya dipandang sebatas nota kesepahaman, sehingga MoU dalam negara dengan sistem hukum common law tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai syarat sahnya dalam suatu perjanjian.
Permasalahan  internasional  dimana  terdapat  hubungan  kerja  sama dalam  bisnis  antara  perusahaan  swasta  Negara  Indonesia  yang  menganut sistem  hukum civil  law dan  perusahaan  swasta  Negara  Australia  yang menganut  sistem  hukum common  law berbentuk Memorandum  of Understanding yang timbul karena hubungan perdata internasional tidak dapat memberikan penjelasan  yang komitmen apakah  suatu MoU yang diciptakan, dibentuk  atau  dibuat  oleh  perusahaan  swasta  antara  negara  Indonesia  dan negara Australia memiliki kekuatan hukum mengikat pihak atau tidak. Penulis kemudian  tertarik  untuk  melakukan  kajian  hukum  dengan  judul  “Analisis
1 Gita Nanda Pratama, “ Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian  di Indonesia ” , Jurnal Online Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2, No. 2, tahun 2018, hlm. 425.
2 Munir Fuady, “Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 90.
Yuridis  Kekuatan  Hukum Memorandum  of  Understanding Yang  Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia”.

## B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian singkat  yang telah dituliskan oleh Penulis pada latar belakang penelitian laporan ini, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis didalam penulisan atau laporan penelitian yang Penulis kaji ini, antara lain:
1. Bagaimana kekuatan hukum Memorandum of Understanding di Negara Indonesia dan Negara Australia?
2. Bagaimana  cara  negara  Australia  dengan  sistem  hukum common  law mengubah  kekuatan  hukum Memorandum  of  Understanding  non- legally binding menjadi legally binding ?
3. Bagaimana  langkah  penyelesaian  sengketa  apabila  timbul  suatu kasus/sengketa  dalam  hubungan  perdata  internasional  sehubungan dengan Memorandum  of  Understanding yang  telah  sah  mengikat
(legally binding) antara Negara Indonesia dengan Negara Australia?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  penelitian  atau  penulisan  hukum  ini,  Penulis melakukan  penyusunan  dengan  mengandalkan  berbagai  macam  metode- metode  penulisan  serta  jenis  penelitian  hukum  normatif  sebagai  pedoman penulisan  ini.  Penyelidikan  atau  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu penelitian  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  serta  konseptual yang  ada  didalam  kaidah-kaidah  hukum  lainnya  yang  berada  dikalangan masyarakat pada umumnya terhadap suatu sengketa atau kasus hukum tertentu, dengan  cara  mengkaji  pada  penulisan  yang  didasarkan  pada literature atau pustaka  yang  disebut  sebagai  karya  ilmiah  maupun  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  diterapkan  bagi  suatu  sengketa permasalahan atau kasus hukum tertentu. 3
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  data  sekunder  untuk melakukan  pengkajian  yang  diperoleh  dari  beberapa  peraturan  perundang- undangan  serta  dokumen  bahan  pustaka/literatur  lainnya,  dengan  ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum tersebut, untuk mencari pemecahan atau jawaban dari suatu permasalahan yang sedang diteliti.
Penulis  menggunakan  data  sekunder  yang  telah  diperoleh  dari literatur/pustaka yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu  Bahan  Hukum  Primer,  dimana  Penulis  menggunakan  hasil
3 Soerjono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.
literatur/peraturan UU yang memiliki hubungan dengan permasalahan seperti Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dari  hukum  negara  Indonesia,  dan Konstitusi  Federal  Australia, Australian  Law , Australian  Contract  Law dari hukum  negara  Australia.  Dengan  dibantu  oleh  Bahan  Hukum  Sekunder  dan Bahan  Hukum  Tersier  yang  berupa  jurnal,  karya  ilmiah,  sarana  elektronika hingga kamus hukum.
Setelah  pengumpulan  data-data  tersebut,  langkah  selanjutnya  adalah menganalisa  data,  mengolah  serta  memberikan  manfaat  sedemikian  rupa sehingga  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Analisa  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  analisis  kualitatif  yaitu  analisa  terhadap  data  yang  diperoleh berdasarkan kemampuan nalar Penulis dalam menghubungkan data, fakta serta informasi, sehingga metode analisa data tersebut dilakukan dengan penyajian data  yang  terdapat  melalui  keterangan  yang  diperoleh  dari  informasi selanjutnya diinterprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalah tersebut.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Menurut  hukum  internasional  dan  hukum  negara  Australia  yang menganut sistem hukum common law , MoU dianggap tidak memiliki sifat mengikat  atau non-legally  binding secara  hukum  dan  dibentuk  dengan tujuan  untuk  mengadakan  suatu  negosiasi  antar  pihak  serta  tidak  dapat dijadikan  sebagai  alat  pembuktian  atau  sebagai enforce oleh  pengadilan. Sesuai dengan hukum kontrak common law dalam negara Inggris tepatnya pada United  Kingdom ,  apabila  terjadi  suatu  sengketa  atau  terdapat  suatu gugatan  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  bersangkutan  dalam membentuk  suatu  kontrak  yang  terbukti  sah  dan  mengikat  harus membuktikan 5 (lima) elemen atau unsur, yaitu:
- Offer (Penawaran)
- An  Intention  to  create  legal  relations (niat  dalam  membentuk hubungan hukum)
- Consideration (Pertimbangan)
- Acceptance (Penerimaan)
- Mutuality (Memahami  dan  menyetujui  substansi  dasar  dan ketentuan kontrak)
Menurut  hukum  kontrak  negara  Australia,  terdapat  cara  untuk menyatakan  bahwa  suatu MoU telah  dianggap  sah  dan  memiki  kekuatan mengikat  serta  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pembuktian  oleh  pengadilan
51
atau proses hukum lainnya, cara tersebut adalah dengan memenuhi syarat 6 (enam) elemen atau unsur dasar tercantum dalam isi suatu MoU , sedangkan negara dengan sistem hukum civil  law termasuk hukum  negara  Indonesia pada  umumnya MoU dipandang  sebagai  perjanjian  pendahuluan,  meski begitu  tidak  berarti  suatu MoU tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.  Negara  Indonesia  menekankan  prinsip  bahwa  setiap persetujuan  yang  dibuat  antara  negara  (baik  secara  perjanjian  formal maupun MoU ) memiliki daya atau kekuatan mengikat yang sama dan setara dengan  perjanjian  formal  lainnya  dan/atau  keberlakuan MoU bagi  para pihak  dapat  disamakan  dengan  sebuah  undang-undang  yang  memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa (apabila suatu isi dari MoU tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata), meskipun  negara  Indonesia  tidak  memiliki  undang-undang  ataupun peraturan khusus yang mengatur tentang MoU .
2. Syarat  Untuk  Mengubah  Kekuatan  Hukum  Dalam  Memorandum  of Understanding
a. Syarat Sah Menurut Negara Indonesia
Sepanjang  penyusunan MoU itu  memenuhi  syarat-syarat  yang dimuat  sebagaimana  perjanjian  formal  lainnya  berdasarkan  peraturan atau  ketentuan  yang  tertuang  atau  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer, berikut syarat untuk mengesahkan suatu perjanjian:
1) Kesepakatan  para  pihak,  syarat  ini  menerangkan  bahwa  tidak adanya unsur pemaksaan dalam suatu perjanjian, bahwa seluruh perjanjian  dibentuk  dengan  kesepakatan  atau  persetujuan bersama antar pihak yang bersangkutan. 2) Kecakapan para pihak, syarat ini mengatur bahwa setiap pihak yang  bersangkutan  dalam  pembuatan/pembentukan  perjanjian tertulis ini harus dianggap sebagai subyek hukum. 3) Hal atau obyek tertentu, yaitu setiap isi perjanjian terdapat suatu kewajiban atau para pihak bersepakat untuk memberikan sesuatu sebagaimana  ditulis  didalam  perjanjian  yang  telah  disepakati, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 4) Suatu sebab yang halal, isi dari perjanjian tertulis ini diwajibkan untuk memenuhi unsur atau syarat suatu sebab/asal yang halal, isi  perjanjian  atau  para  pihak  tidak  diperboleh  untuk memperjanjikan  sesuatu  yang  bertentangan  atau  melanggar aturan  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  sifat
memaksa,  peraturan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPer.

## b. Syarat Sah Menurut Negara Australia
Untuk  meyakinkan  bahwa  suatu MoU memiliki  kekuatan  hukum mengikat  dan  memaksa  sebagaimana  seperti  perjanjian  formal  pada umumnya,  menurut  Hukum  Kontrak  Australia (Australian  Contract Law) diharuskan  suatu MoU memenuhi  6  (enam)  elemen  atau  unsur dasar, yaitu: 4 1) Offer (Penawaran),  pengadilan  dalam  negara  Australia membedakan  negosiasi  awal  dari  penawaran  hukum  formal karena  menganggap  bahwa  negosiasi  awal  tidak  memiliki  niat dalam membentuk suatu perjanjian yang mengikat para pihak. 2) Acceptance (Penerimaan),  unsur  ini  ditujukan  kepada  suatu penawaran yang telah ditawarkan oleh pihak berwenang sebagai suatu  ungkapan  bahwa  pihak  lainnya  telah  menyetujui, bersepakat terhadap ketentuan-ketentuannya. 3) Consideration (Pertimbangan),  para  pihak  yang  bersangkutan dalam  pembentukan  harus  memiliki  sesuatu  hal  yang  dapat mendorong  pihak  lainnya  untuk  memasuki  perjanjian,  dalam UU menyebut pertukaran nilai ini sebagai “pertimbangan”. 4) Mutuality of Obligation (Mutualitas dari kewajiban), pihak yang bersangkutan harus terikat untuk melakukan kewajiban sebagai kesepakatan dalam isi MoU tersebut. 5) Competency  and  Capacity (Kompetensi  dan  kapasitas),  para pihak diwajibkan untuk memiliki kapasitas hukum yang lengkap untuk bertanggung jawab atas tugas yang disetujui. 6) A Written Instrument (Instrumen Tertulis), hampir setiap badan legislatif  negara  bagian  telah  memberlakukan  suatu  badan hukum yang mengidentifikasi jenis-jenis kontrak tertentu yang harus secara tertulis agar dapat ditegakkan.
Dari  ketiga  hukum  yang  berbeda  antara  hukum  internasional,  hukum negara  Australia  dan  hukum  negara  Indonesia,  Penulis  mendapatkan kesimpulan  bahwa  ketiga  hukum  memiliki  satu  persamaan  yaitu  dimana suatu MoU dianggap  memiliki  kekuatan  mengikat  dan enforce oleh pengadilan apabila terdapat instrument tertulis dalam isi MoU seperti sanksi, hak  dan  kewajiban  hingga  kesepakatan  tertulis  mengenai MoU tersebut
4 Academy, “The  Six  Elements  of  Contract  Formation” ,  contractingacademy.gatech.edu/wp, diunduh tanggal 05 Agustus 2019.
53
memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  atau  tidak  terhadap  para  pihak  yang bersangkutan.
Dalam  menentukan  bahwa  suatu MoU memiliki  kekuatan  hukum mengikat atau tidak bagi para pihak yang bersangkutan didalamnya adalah berdasarkan  pilihan  para  pihak  untuk  menentukan  apakah  kesepakatan berbentuk MoU terkunci, apakah para pihak telah sepakat bahwa suatu MoU tersebut  akan  mengikat  dan  memaksa  keduanya  atau  tidak,  kesepakatan tersebut kemudian akan dimuat dalam isi MoU .
Dari  kedua  syarat  dari  negara  berbeda  untuk  mengesahkan  suatu perjanjian atau kesepakatan berbentuk MoU ini, poin terpentingnya terdapat pada “adanya suatu intrumen tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak yang  diberikan  kebebasan  dalam  memilih  apakah MoU tersebut  akan dibentuk untuk mengikat dan memaksa atau tidak”.
Syarat sah suatu MoU ini tidak diatur secara khusus dalam hukum atau peraturan  tertulis  dalam  negara  Indonesia  maupun  negara  Australia  baik dalam  hubungan  nasional,  hubungan  publik  internasional  atau  kerjasama antara  pemerintah  negara  satu  dan  lainnya  pada  umumnya  mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum  antara dua negara  yang bersangkutan, tetapi  dalam  hubungan  perdata  nasional  maupun  internasional  para  pihak yang bersangkutan sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum.
Hubungan  yang  terbentuk  tanpa  adanya  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  yang  pasti  ini  menjadi  alasan  mengapa  negara Indonesia dan Australia membutuhkan pembaharuan hukum terhadap MoU terutama dalam hubungan perdata internasional maupun nasional, sehingga Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  sangatlah  penting untuk  diterapkan  dalam  tujuan  dibentuknya  artikel  ini,  dimana  teori  ini digunakan sebagai pisau analisis terhadap semua rumusan masalah dalam laporan  penelitian  ini,  karena  hasil  dari  laporan  ini  memfokuskan  bahwa diperlukan suatu pembaharuan hukum terutama mengenai MoU yang diatur dalam hubungan nasional maupun internasional.
3. Penyelesaian Sengketa Apabila Timbul Suatu Permasalahan
Hukum  Perdata  Internasional  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai “HPI”) memiliki peranan penting sebagai pengatur hubungan hukum bagi dua  negara  atau  lebih  yang  saling  mengikatkan  diri  kepada  lainnya,  HPI mengatur  kepentingan  antara  subyek  hukum  yang  sama-sama  memiliki kepentingan sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Apabila terjadi suatu sengketa, terdapat suatu proses penyelesaian sengketa dalam HPI  melalui  pendekatan  secara  tradisional  dimana  proses  ini  dimulai dengan  evaluasi  terhadap  titik  taut  primer  dalam  rangka  menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan.
54
Terdapat 2 (dua) jenis titik taut, yaitu yang pertama adalah Titik Taut Primer (kewarganegaraan, bendera kapal/pesawat udara, domisili, tempat kediaman,  tempat  kedudukan  badan  hukum,  dan  pilihan  hukum internasional) 5 , yang kedua adalah Titik Taut Sekunder ( lex situs, lex loci actus, lex loci contractus, lex loci solutionis, choice of law ) 6 .
Titik taut ini kemudian ditentukan terlebih dahulu titik taut primer, kemudian diadakan suatu kualifikasi fakta serta kaidah HPI mana dari lex fori yang harus digunakan untuk menentukan lex causae , kemudian hakim berusaha  untuk  menetapkan  kaidah-kaidah  hukum  intern  apa  yang  akan digunakan untuk menyelesaikan perkara dan barulah pokok perkara dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. 7

## E. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  Penulis  lakukan  melalui  data  perjanjian Memorandum  of  Understanding dalam  penelitian  ini,  Penulis  dapat memberikan  kesimpulan  yang  berasal  dari  rumusan  masalah  laporan  ini, yaitu:
1. Negara Indonesia dan negara Australia memiliki sistem hukum yang berbeda dimana negara Indonesia menganut sistem hukum civil law yang  tidak  memiliki  peraturan  khusus  mengenai Memorandum  of Understanding ,  meskipun  demikian,  apabila  ditinjau  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  seluruh perjanjian yang dibentuk secara sah dan memenuhi persyaratan akan diberlakukan sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan dalam mengikat  sebagaimana  ditentukan  dalam  isi MoU tersebut, sedangkan negara Australia selaku penganut sistem hukum common law pada umumnya melahirkan MoU hanya sebatas negosiasi atau perjanjian  awal,  tanggapan  ini  kemudian  menjadi  kebiasaan masyarakat  dan  mengubah  sudut  pandangnya  dalam  negara  yang menganut common  law untuk  menganggap  bahwa MoU pada umumnya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  memaksa  kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana  isi  dari MoU tersebut,  hal  ini  kemudian  melahirkan kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  itikad  dalam mengikatkan diri secara hukum.
5 Ridwan  Khairandy, Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia,  Cetakan  Pertama , Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 26-28.
6 Ibid, hlm. 28-29.
7 Sunaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional , Bandung: Bina Cipta, 1976, hlm. 94-95.
2. Terdapat  suatu  cara  dalam  mengubah  alat  pra-kontrak  suatu MoU dalam negara Australia menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dalam mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu dengan memenuhi 6 (enam) elemen atau unsur dasar hukum kontrak negara Australia, dimana salah satunya merupakan unsur terpenting untuk mengubah  kekuatan  hukum MoU tersebut  yaitu “A  Written Instrument” atau  instrumen  tertulis  dalam  kesepakatan  tersebut yang mengatakan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui bahwa MoU tersebut dibentuk untuk memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Apabila terjadi atau timbulnya suatu sengketa/permasalahan dalam hubungan  internasional,  terdapat  cara  atau  langkah  penyelesaian sengketa  dengan  menggunakan  pendekatan  tradisional  yaitu menentukan titik taut primer dan sekunder untuk mencari suatu fakta atau keadaan yang bersangkutan dengan hubungan tersebut, setelah itu  akan  diadakan  suatu  kualifikasi  yang  dilakukan  terhadap sekumpulan  fakta  yang  telah  dikumpulkan  untuk  menentukan kaidah Hukum Perdata Internasional dari lex fori dan lex causae .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Fuady,  Munir, Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktik , Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1997.
Hartono, Sunaryati, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Bandung: Bina Cipta, 1976.
Khairandy,  Ridwan, Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia , Cetakan Pertama , Yogyakarta: Gama Media, 1999. Soerjono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka  Cipta, 2003.

## ARTIKEL:
Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU)
Dalam Hukum Perjanjian  di Indonesia”, Jurnal Online Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2, No. 2, tahun 2018.

## INTERNET:
Academy, “The Six Elements of Contract Formation” , contractingacademy.gatech.edu/wp.   diunduh pada 05 Agustus 2019.