Volume 9                                                       Nomor 2                                                   Agustus 2021

## Perbandingan Dukungan Sumber Daya non Finansial di Puskesmas Salaman 1 dan Puskesmas Gamping 1 Terhadap Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan
Efina Cahyani Fandi*, Sunarto**
*Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Indonesia
**Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Indonesia
Email: efinaoi@gmail.com, sunarto@uii.ac.id

## ABSTRACT
Health  is  one  of  the  concurrent  affairs  that must be fulfilled by the government. Based on the  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  43  of 2016,  minimum  service  standards  (SPM)  are provisions  regarding  the  type  and  quality  of basic services which are mandatory government  affairs  that  are  entitled  to  be obtained by every citizen minimally. SPM has 12  indicators  where  all  these  indicators should  ideally  reach  the  target  of  100%  as  a minimum,  but  not  all  indicators  can  achieve 100%  results.  This  can  be  caused  by  non- financial  resource  factors  that  have  not  been fulfilled.  The  aim  of  this  study  is  to  compare the  factors  of  non-financial  resources  at  the Puskesmas  Salaman  1  and  Puskesmas Gamping 1 in the implementation of the SPM in the health sector. The study was conducted with  qualitative  methods  with  a  case  study approach.  The result show  that the factors  of non-financial  resources  in  the  Puskesmas Gamping  1  and  Puskesmas  Salaman  1  have been  adequately  fulfilled,  but  there  are  some obstacles  experienced,  namely  excessive workload  so  that  one  person  holds  several programs,  the  quality  of  human  resources  is different,  not  all  drug  stocks  and  reagents provided so that it must procure itself, and so forth.  This  obstacle  indirectly  affected  the achievement  of  minimum  health  service standart  in  Gamping  1  Puskesmas  and Salaman  1  Puskesmas  so  that  they  could  not reach the target.
Keywords: Non financial resources, minimum health  service  standart,  Sleman  districts, Magelang districts

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar dari  setiap  individu  dan  modal  utama  untuk menjadi  produktif  serta  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, kesehatan merupakan salah  satu  dari  enam  urusan  bersama ( concurrent ) yang dilakukan pemerintah pusat bersama  pemerintah  daerah.  Maka  dari  itu, diperlukan standar untuk menyamakan penyelenggaraan  pelayanan  publik  untuk masyarakat. 1
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar  yang  merupakan  urusan  pemerintahan wajib  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga negara secara minimal. Berdasarkan Permenkes  nomor  43  Tahun  2016,  SPM bidang  kesehatan  memiliki  12  indikator  atau jenis  layanan  dasar  yang  harus  dilakukan  di kabupaten/kota.  Capaian  SPM  yang  belum mencapai  100%  menjadi  sebuah  kendala dalam  pemenuhan  target  pemerintah.  SPM dapat  mencapai  target  dengan  dukungan banyak  faktor,  salah  satunya  faktor  non- finansial  yang  dijabarkan  sebagai  unsur  5M manajemen.  Menurut  Harrison  Emerson, unsur  ini  terdiri  dari man,  money,  methods, materials,  machines 2 ,  yang  dibutuhkan sebuah  organisasi  agar  dapat  beroperasi maksimal 3 .  Dalam  hal  ini,  unsur-unsur

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia

## Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan Indonesia
tersebut meliputi SDM, obat, peralatan medis dan ruangan di Puskesmas.
Pasien cenderung menilai kualitas pelayanan puskesmas secara fisik melalui alat indranya karena merupakan aspek yang paling mudah dinilai 4 . Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pauh, pencapaian  SPM  yang  tidak  maksimal dipengaruhi  oleh  tenaga  kesehatan  yang belum  menuckupi  dan  beban  kerja  ganda sehingga tenaga kesehatan tersebut  tidak bisa maksimal  dalam  menjalankan  tugasnya 5 . Maka  dari  itu,  kelengkapan  sarana  dan prasarana  di  puskesmas  serta  monitoring  dan evaluasi  SDM  di  puskesmas  diperlukan  agar pelaksanaan  pelayanan  dapat  maksimal  dan capaian  target  SPM  meningkat.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas Ondong  Siau  Barat,  dari  18  indikator  yang harus  tercapai,  hanya  2  indikator  yang mencapai  target  di  Puskesmas  Ondong. Faktor-faktor  yang  memengaruhi  adalah  pola pikir  masyakarat,  SDM  kesehatan  dan  sarana prasarana  yang  masih  kurang 6 .    Hingga  kini penelitian  yang  lain  telah  banyak  mengkaji faktor  dukungan  finansial  sebagai  pendukung utama  pelaksanaan  SPM  kesehatan.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan sumber  daya  non  finansial  di  puskesmas terhadap  pelaksanaan  standar  pelayanan minimal  bidang  kesehatan.  Penelitian  ini dapat  memberikan  gambaran  pentingnya  dari sisi  dukungan  faktor  non  finansial  dalam pencapaian SPM.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian  dilakukan  di  dua  puskesmas,  yaitu Puskesmas  Gamping  1  yang  berada  di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan Puskesmas  Salaman  1  yang  berada  di Kecamatan  Salaman  Kabupaten  Magelang Provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitian  dilakukan pada bulan Februari hingga April tahun 2019.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan triangulasi data berupa wawancara mendalam
dengan  informan,  data  sekunder  berupa dokumen sarana prasarana dan profil puskesmas serta data observasi non partisipatif.  Wawancara  mendalam  dilakukan kepada informan yang ditentukan dengan cara purposive  sampling atau  pemilihan  subyek melalui  pertimbangan  bahwa  informan  utama merupakan  orang  yang  paling  memahami, mengetahui  informasi  dan  berpengalaman dalam  pelaksanaan  SPM  di  Puskesmas tersebut. Informan ada 6 di setiap puskesmas, terdiri  dari  pelaksana  pencapaian  SPM  yaitu kepala  puskesmas,  kepala  bagian  tata  usaha, bendahara,  kepala  program,  apoteker  dan laboran.  Uji  kredibilitas  (validitas)  dilakukan pada penelitian ini dengan metode triangulasi, yang  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari berbagai  sumber  melalui  berbagai  cara  dan waktu 7 .  Pengecekan  data  pada  penelitian  ini dengan  metode  wawancara  mendalam  dan penelusuran  dokumen.  Selain  itu  dilakukan pengecekan  ulang  kepada  beberapa  informan yang  berbeda  untuk  memastikan  kebenaran data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Puskesmas Gamping 1 merupakan Puskesmas  non  rawat  inap  di  Kabupaten Sleman  dengan  luas  wilayah  kerja  sebesar 16.140  km2.  Jumlah  penduduk  di  wilayah kerja Puskesmas Gamping 1 pada tahun 2016 adalah  40.722  jiwa,  yang  terdiri  dari  20.447 jiwa  laki-laki  dan  20.275  jiwa  perempuan dengan  jumlah  KK  sebanyak  14.309  KK. Sedangkan  Puskesmas  Salaman  1  merupakan Puskesmas rawat inap di Kabupaten Magelang  dengan  luas  wilayah  kerja  38,89 km2.  Jumlah  penduduk  di  wilayah  kerja Puskesmas Salaman 1 pada tahun 2018 adalah 45.564 jiwa yang terdiri dari 22.821 jiwa laki- laki  dan  22.734  jiwa  perempuan  dengan jumlah KK sebanyak 13.839 KK.
Dukungan non finansial dalam penelitian ini  terdiri  dari  sediaan  farmasi  dan  reagen, sarana  dan  prasarana,  dan  sumber  daya manusia (SDM) puskesmas. Berikut ringkasan hasil penelitian dalam tabel 1.
Tabel 1 . Perbandingan Dukungan Non Finansial Puskesmas Gamping Kabupaten Sleman dan
Salaman 1 Kabupaten Magelang No  Jenis Dukungan Non Finansial Kondisi Puskesmas Gamping Kondisi Puskesmas Salaman I 1 Sediaan farmasi dan reagen Pengadaan melalui dua jalur yakni oleh dinas kesehatan dan puskesmas Pengadaan sama dengan Puskesmas Gamping 1 Kendala: - Tidak semua stok obat tersedia - Birokrasi agak rumit Kendala: - Hampir sama dengan Puskesmas Gamping Solusi: - Pengadaan sendiri dengan dana puskesmas Evaluasi ketersediaan obat dan reagen Solusi: - Menentukan prioritas dan pengambilan  dari  puskesmas lain. Pengadaan sendiri oleh puskesmas 2 Sarana dan Prasarana Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Kendala: - Beberapa ruangan tidak sesuai dengan standar Kendala: - Beberapa  ruangan  tidak  sesuai dengan standar - Fasilitas  pendukung  kurang (komputer, printer) Solusi: - Mengajukan pengadaan Solusi: - Mengajukan  pengadaan  dan menunggu  ruangan  di  gedung puskesmas baru - Menggunakan fasilitas pribadi 3 SDM puskesmas Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Kendala: - Tidak seimbang volume pekerjaan dan jumlah SDM - Ada  kebijakan  moratorium pegawai Kendala: - Kebijakan moratorium pegawai - Pelayanan  kefarmasian  UGD tidak dilakukan oleh apoteker/TTK Solusi: - Pengangkatan  oleh  BLUD Puskesmas dengan persetujuan Dinas Kesehatan - Pelaksanaan ANJAB ABK Solusi: - Belum bisa mengangkat pegawai karena belum disetujui pemerintah kabupaten, sementara dengan pengangkatan wiyata bakti - Pelaksanaan ANJAB ABK

## Sediaan  Farmasi  ,  Reagen,  Sarana  dan Prasarana Puskesmas
Sediaan  farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis Pakai  (BMHP)  serta  reagen  di  Puskesmas Gamping 1 disediakan oleh Dinas Kesehatan. Sediaan farmasi dan BMHP ini mengacu pada Formularium  Kabupaten  Sleman  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sleman  Nomor  188/85  tentang Formularium  Kabupaten  Sleman.  Selain  itu, pengadaan sendiri oleh Puskesmas Gamping 1 untuk  stok  obat  yang  tidak  disediakan  oleh UPT  POAK,  yaitu  bahan  gigi  dan  bahan laboratorium. Pengadaan ini dilakukan dengan  menghitung  konsumsi  obat  tahun sebelumnnya.  Puskesmas  Salaman  1  juga mengadakan  2  jalur  obat,  yaitu  pengadaan melalui  IFK  (Instalasi  Farmasi  Kabupaten) dan  juga  pengadaan  mandiri  oleh  Puskesmas Salaman 1 menggunakan dana BLUD.
Dalam  hal  sediaan  farmasi  dan  BMHP, puskesmas  Gamping  1  dan  Puskesmas Salaman  1  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  74  Tahun  2016  tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian.  Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dilakukan dengan menyesuaikan formularium nasional.
Puskesmas  Gamping  1  mengacu  pada formularium kabupaten yang mengacu formularium  nasional,  sedangkan  Puskesmas Salaman  1  membuat  formularium  puskesmas tersendiri  yang  mengacu  pada  formularium nasional  (Fornas),  e-katalog  dan  Daftar  Obat Esensial Nasional (DOEN). Kendala yang ada di  bagian  farmasi  hampir  sama  pada  kedua puskesmas,  yaitu  tidak  semua  stok  obat tersedia. Tidak semua obat yang terdapat di e- katalog  sesuai  dengan  formularium  nasional dan  DOEN,  sehingga  dinas  tidak  bisa mengadakan  obat  tersebut.  Berdasarkan penelitian,  tidak  semua  item  obat  di  Fornas tayang di e-katalog meskipun telah mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  Hal  ini disebabkan  karena  data  Rencana  Kebutuhan Obat  (RKO)  dan  Harga  Perkiraan  Sendiri (HPS)  yang  diajukan  oleh  Kementrian Kesehatan  sehingga  terjadi  gagal  lelang  dan obat yang dibutuhkan tidak tersedia 8 . Berdasarkan  penelitian  Dwiaji  et  al  (2016), RKO  belum  mencerminkan  kebutuhan  riil fasilitas kesehatan dan HPS belum sepenuhnya  diterima  oleh  penyedia.  Selain
itu, belum terjadi keselarasan waktu penetapan formularium nasional, waktu penentuan  pemenang  lelang  dan  penayangan e-katalog. Obat-obat  yang tidak tersedia di  e- katalog,  otomatis  harus  disediakan  sendiri oleh  puskesmas  dan  memerlukan  dana  yang lebih besar 9 .
Kendala lainnya adalah, pemasok obat dari perusahan farmasi tidak banyak yang bersedia untuk menyediakan obat ke puskesmas karena birokrasi  yang  lebih  rumit  dibandingkan dengan  apotek  dan  terkadang  obat-obatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan permintaan puskesmas.
“Kalau  di  puskesmas  kan  kelengkapan birokrasi  butuh  lebih  banyak  ya.  Ada  tanda tangan  panita  pengadaan,  ada  SPJ,  ada pajak ini  pajak  itu.  Jadi  kadang  beberapa  supplier ngga mau masuk puskesmas karena administrasinya lebih ribet.” (W, 119-125)
Solusi  yang  telah  dilakukan  terutama  di Puskesmas  Salaman  1  adalah  menentukan obat prioritas yang akan dilakukan pengadaan sendiri  jika  obat  tersebut  tidak  terdapat  di dinas.  Puskesmas  Salaman  1  juga  melakukan relokasi  obat-obatan  yang  berasal  dari  dinas dengan  cara  mengambil  stok  persediaan  obat dari  puskesmas  lain.  Hal  itu  selain  berguna untuk  memenuhi  kebutuhan  obat  Puskesmas Salaman  1  dan  dapat  membantu  puskesmas lain  untuk  menghabiskan  stok  obat  dan menghindari  obat  yang  kadaluwarsa.  Namun jika  stok  obat  di  puskesmas  lain  juga  sedikit, maka  tidak  dilakukan  relokasi  obat  tetapi hanya peminjaman obat, sehingga Puskesmas Salaman  1  wajib  mengembalikan  obat tersebut.
Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di Puskesmas  Gamping  1  dan  Puskesmas Salaman  1  sudah  mengikuti  standar  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  Aplikasi Sarana,  Prasarana  dan  Alat  Kesehatan (ASPAK).  Dalam  aplikasi  berbasis  web  yang disediakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan  dengan  tujuan  menghimpun  dan menyajikan informasi terkait sarana, prasarana dan alat kesehatan.
Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di Puskesmas  Gamping  1  dan  Puskesmas Salaman  1  sudah  tergolong  cukup  lengkap jika  mengacu  pada  Peraturan  Menteri
Kesehatan  Nomor  75  tahun  2014  tentang Puskesmas,  namun  dari  kedua  puskesmas tersebut  masih  ditemukan  adanya  sarana prasarana  yang  kurang  atau  tidak  sesuai dengan standar. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh puskesmas.  Selain  itu,  karena  Puskesmas Salaman 1 dalam rencana perubahan menjadi rumah  sakit,  beberapa  sarana  dan  prasarana baru  akan  dilengkapi  di  gedung  puskesmas yang  baru.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya, semakin baik ketersediaan dana akan berdampak  pada  capaian  SPM  yang  semakin baik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana baik  medis  maupun  non  medis,  akan berdampak  pada  semakin  tingginya  capaian SPM 10 .

## SDM Puskesmas
Terkait  SDM,  pegawai  di  Puskesmas Gamping  1  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  dan  pegawai  non-PNS  atau  pegawai BLUD  yang  digaji  oleh  dana  pendapatan BLUD  Puskesmas  Gamping  1.  Sedangkan Puskesmas  Salaman  1  terdiri  dari  PNS  dan pegawai  non-PNS  berupa  pegawai  wiyata bakti  yang  digaji  oleh  puskesmas.  Kuantitas SDM  di  Puskesmas  Gamping  1  dan Puskesmas  Salaman  1  sudah  sesuai  dengan standar  jika  dilihat  dari  standar  ketenagaan puskesmas  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014. Namun hal ini  dirasa  belum  mencukupi,  hal  ini dikarenakan  kebijakan  moratorium  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yaitu penundaan  sementara  penerimaan  PNS  di Indonesia 11 .
“ Iya,  nah  itu  moratorium  sampai  bertahun- tahun,  jadi  kita  sama  sekali  ngga  ada pengadaan  CPNS.  Jadi  ya  pegawai  yang  ada itu  yang  diberdayakan.  Jadi  untuk  volume pekerjaan  misalkan  ada  yang  pensiun  atau ada yang meninggal, pekerjaannya ya diampu yang ada. Artinya volume pekerjaannya yang tambah,  tapi  untuk  kuantitas  dari  SDMnya ngga tambah. Beban kerjanya yang nambah.” (G, 84-95)
Moratorium  dilaksanakan  untuk  mereview bezetting,  rightsizing ,  dan budgetting dalam rangka  mengevaluasi  dan  memastikan  bahwa
instansi pemerintah sudah berjalan efektif dan efisien  sesuai  fungsinya. Bezetting atau persediaan pegawai merupakan jumlah pegawai  yang  telah  dimiliki  oleh  suatu  unit kerja  pada  saat  ini.  Dalam  penetapan  formasi PNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,  yaitu  jumlah  PNS  yang  ada, jumlah  PNS  yang  berhenti,  pensiun  atau meninggal  dunia,  jumlah  PNS  yang  naik pangkat  dan  kebutuhan  PNS  menurut  jabatan dan  pendidikannya,  dengan  memperhatikan analisis  kebutuhan  pegawai. Rightzising atau restrukturisasi  kelembagaan  dilaksanaan  agar instansi  pemerintah  dapat  beroperasi  secara efisien,  efektif  dan  produktif,  sehingga  dapat meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam memberikan  manfaat  baik  kepada  negara maupun  kepada  masyarakat.  Tahap  ini dilaksanakan  dengan  cara  pemetaan  kembali dan konsolidasi ( regrouping ) agar mendapatkan  penataan  PNS  secara  lebih ideal. Budgetting atau  anggaran  merupakan rencana  keuangan  untuk  jangka  waktu  atau periode  tertentu  di  masa  yang  akan  datang. Moratorium berperan sebagai jeda yang dapat dilakukan  oleh  instansi  untuk  mengevaluasi kembali  jalannya  proses  pengadaan,  seleksi, penempatan  serta  efisiensi  anggaran  belanja pegawai 12 .
Moratorium PNS  memiliki  hal  negatif dan juga  hal  positif  dalam  pelaksanaannya. Dampak positif yang terjadi adalah timbulnya penataan atau rekonstruksi pegawai pemerintah  yang  lebih  baik,  dan  menghemat anggaran belanja pegawai. Sedangkan dampak negatifnya adalah pelaksanaan program  kerja  yang  kurang  efektif  karena kekurangan SDM dan meningkatnya pengangguran 11 .
Dampak negatif ini dirasakan  oleh  Puskesmas  Gamping  1  dan juga  Puskesmas  Salaman  1,  dimana  setiap petugas  memegang  lebih  dari  satu  program sehingga  fokus  pegawai  dapat  terpecah,  baik untuk pelayanan kesehatan maupun pada saat pelaksanaan program. Keadaan ini menyebabkan beban kerja bertambah. Terdapat  adanya  pengaruh  yang  signifikan antara beban kerja terhadap kinerja karyawan 13 .  Beban  kerja  yang  terlalu  tinggi dapat  memicu  ketidakmampuan  pegawai untuk  mengatasi  tekanan,  sehingga  atasan seharusnya  dapat  mengurangi  beban  kerja.
Berkebalikan dengan beban kerja yang terlalu rendah, pegawai yang mempunyai kemampuan  lebih  tidak  dapat  maksimal dalam menggunakan kemampuannya 14 . Selain itu,  distribusi  SDM  kesehatan  di  masing- masing  kabupaten/kota  di  Indonesia  yang tidak merata memungkinkan terjadinya peningkatan  beban  kerja  dan  pelayanan kesehatan tidak bisa terlaksana maksimal 15 . Puskesmas  Gamping  1  dan  Puskesmas Salaman  1  telah  melakukan  analisis  jabatan dan  analisis  beban  kerja  (ANJAB  ABK) untuk  mengevaluasi  beban  kerja  pegawai, namun  permasalahan  utama  tetap  pada kurangnya  SDM.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten Wonogiri,  bahwa  peningkatan  sumber  daya manusia dapat menjadikan pelayanan kesehatan  di  puskesmas  semakin  prima 16 . Namun  penambahan  SDM  tidak  serta  merta menjadi solusi utama dari permasalahan yang dihadapi  di  Puskesmas.  Penelitian  yang dilakukan  di  fasilitas  kesehatan  di  Tanzania menunjukkan  bahwa  jumlah  petugas  yang terdapat  di  fasilitas  kesehatan  tidak  secara langsung  meningkatkan  kualitas  atau  waktu pelayanan,  karena  kurangnya  rasa  tanggung jawab terhadap tugas yang diemban 17 .
Solusi dari kekurangan  pegawai  ini adalah penambahan  pegawai  yang  dilakukan  oleh masing-masing puskesmas. Puskesmas Gamping  1  dan  Puskesmas  Salaman  1  sudah berstatus Puskesmas BLUD, sehingga puskesmas memiliki fleksibilitas atau keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan. Namun kondisi ini berbeda dengan Puskesmas  Salaman  1,  dimana  puskesmas tersebut sudah berstatus BLUD namun belum bisa  mengangkat  pegawai  BLUD  karena peraturan  bupati  untuk  Kabupaten  Magelang masih  belum  disahkan,  sehingga  solusi  yang bisa  dilakukan  oleh  Puskesmas  Salaman  1 adalah  pengangkatan  pegawai  wiyata  bakti yang  dilakukan  mandiri  oleh  puskesmas, dengan gaji menggunakan pendapatan Puskesmas  Salaman  1.  Selain  hal  tersebut, Puskesmas  Salaman  1  sebagai  puskesmas rawat inap juga terpaksa tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di UGD karena kurangnya tenaga, sehingga pelayanan kefarmasian  di  UGD  terpaksa  dilakukan  oleh non  apoteker  atau  tenaga  teknis  kefarmasian
(TTK). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Paniki, Kota Manado, terdapat adanya hubungan signifikan antara  tindakan  atau  cara  petugas  dalam melakukan  pelayanan  dengan  pemanfaatan pelayanan  kesehatan  di  puskesmas,  sehingga dapat  memerikan  kekuatan  psikologis  dan menumbuhan motivasi 18 .

## Pencapaian SPM Puskesmas
Standar Pelayanan Minimal yang digunakan  di  Puskesmas  Salaman  1  dan Puskesmas  Gamping  1  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43 Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  namun  Puskesmas Salaman 1 masih membuat laporan berdasarkan Permenkes No. 741/MENKES/SK/IX/2008  karena  peraturan mengenai  SPM  yang  akan  digunakan  masih belum  jelas.  Jika  dilihat  dari  data  sekunder, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai  di  Puskesmas  Salaman  1  dan Puskesmas Gamping 1.
Indikator  yang  sudah  mencapai  target 100%  adalah  pelayanan  kesehatan  ibu bersalin,  pelayanan  kesehatan  ODGJ  (Orang Dengan  Gangguan  Jiwa)  dan  pelayanan kesehatan  penderita  diabetes  melitus.  Untuk indikator  dengan  capaian  terendah  adalah pelayanan  kesehatan  orang  dengan  TB sebesar  37,78%.  Pada  indikator  pelayanan kesehatan  penderita  diabetes  melitus,  metode yang  digunakan  oleh  pelaksana  program antara  lain  screening  penderita  di  BP  umum atau dari bidan desa  yang menemukan pasien suspek diabetes melitus. Target ini bisa diraih karena  prolanis  merupakan  program  yang sudah  terjadwal  secara  pasti  sehingga  pasien yang datang sudah bisa memenuhi target.
Untuk  indikator  pelayanan  kesehatan orang  dengat  TB  kendala  yang  dihadapi adalah  tidak  ditemukannya  pasien  TB walaupun  sudah  terdapat  beberapa  program terkait  TB,  antara  lain  penyuluhan,  screening melalui kader TB, mahasiswa dan bidan desa, kunjungan  rumah  pada  penderita  TB,  dan lain-lain.  Dari  hasil  evaluasi  dan  monitoring, dimungkinkan  target  yang  wajib  dicapai terlalu  tinggi  sehingga  Puskesmas  Salaman  1 tidak  dapat  mencapai  angka  tersebut.  Selain program  internal  yang  sudah  dilakukan  oleh Puskesmas Salaman 1, terdapat  juga program
eksternal  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas Salaman 1, yaitu kerjasama lintas sektoral dan kerjasama  dengan  LSM  khusus  untuk menscreening  penderita  TB.  Kerjasama  LSM ini  merupakan  kerjasama  di  luar  dinas kesehatan dan sudah dilakukan pada beberapa puskesmas  di  Kabupaten  Magelang  dan tujuan untuk menemukan penderita .
Metode  yang  digunakan  oleh  Puskesmas Gamping  1  untuk  mencapai  hasil  100% adalah  melalui  screening  untuk  setiap  ibu hamil  disertai  dengan  data  checklist  layanan ANC.  Selain  itu,  kerjasama  dengan  pihak  di luar  puskesmas,  seperti  klinik,  bidan  praktek swasta  atau  rumah  sakit  yang  terdapat  pada wilayah  kerja  Puskesmas Gamping  1. Sedangkan untuk indikator pelayanan kesehatan  orang  dengan  TB,  kendalanya adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat saat  pengambilan  spesimen  dan  kurangnya SDM  terutama  untuk  laboran.  Untuk  jumlah ahli  teknologi  laboratorium  medik  sudah mencukupi. Namun permintaan untuk pemeriksaan laboratorium tidak hanya dilakukan  oleh  bagian  tertentu  saja,  namun semua bagian seperti BP umum, KIA, MTBS dan lain sebagainya, sehingga hasil pemeriksaan  BTA  untuk  TB  biasanya  selesai dalam  waktu  3  sampai  4  hari.  Solusi  dari kendala  yang  dialami  adalah  dengan  edukasi mengenai mengeluarkan dahak dari pemegang program  TB  atau  dari  pihak  laboran.  Selain itu  untuk  memantau  kepatuhan  minum  obat penderita TB, Puskesmas Gamping 1 memiliki  program SMS  gateway ,  yaitu  sms pengingat  yang  dikirimkan  setiap  hari  sekitar jam  5  pagi  untuk  pasien-pasien  tertentu, termasuk  pasien  TB,  untuk  meminum  obat. Program  SMS  gateway  ini  merupakan program  dari  bagian  farmasi  Puskesmas Gamping  1  yang  digunakan  tidak  hanya  di program  TB,  namun  pada  program  lainnya seperti  kesehatan  lingkungan,  KIA,  gizi,  dan lain sebagainya.
Pencapaian  SPM  yang  tidak  maksimal dipengaruhi  oleh  tenaga  kesehatan  yang belum  mencukupi  dan  beban  kerja  ganda sehingga tenaga kesehatan tersebut  tidak bisa maksimal  dalam  menjalankan  tugasnya 5 . Selain itu, pemahaman mengenai SPM secara memadai merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan SPM, dan berkaitan dengan hak-
hak perseorangan maupun kelompok masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah 19 . Perbedaan ini seringkali ditemukan  pada  definisi  operasional  dan pengertian  yang  terkandung  di  dalam  SPM bidang  kesehatan,  sehingga  tidak  semua sumber  daya  manusia  di  puskesmas  tersebut memiliki  pemahaman  yang  sama  sehingga pada pelaksanaannya, indikator tersebut  tidak dapat  mencapai  hasil  maksimal 20 .  Salah  satu cara  untuk  mencapai  target  capaian  kinerja adalah dengan melaksanakan proses pelaksanaan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis yang  ada.  Jika  pemahaman  sumber  daya manusia  kesehatan  mengenai  petunjuk  teknis SPM  baik,  maka  SPM  akan  berjalan  sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan target yang maksimal 21 .

## KESIMPULAN
Perbandingan dukungan non finasial sediaan  farmasi  kedua  puskesmas  bahwa secara  umum  sama:  pengadaan  sediaan farmasi  melalui  dua  jalur  yakni  dinas kesehatan  dan  oleh  puskesmas  sendiri.  Ada kendala  ketersediaan  obat  dan  birokrasi  yang agak  rumit  dalam  pengadaan.  Solusi  yang berbeda  pada    puskesmas  Salaman  1  yakni dengan  pengambilan  dari  puskesmas  lain. Sarana dan prasarana kedua puskesmas sudah cukup.  Pada  aspek  SDM,  kedua  puskesmas mengalami  kendala  yang  sama,  yakni  jumlah SDM yang kurang dan kebijakan moratorium. Solusinya  berbeda,  di  Gamping  Kabupeten Sleman dapat melakukan pengangkatan SDM secara  mandiri, sedangkan  Salaman  1 Kabupaten belum dapat melaksanakan pengangkatan  SDM  karena  belum  ada  di peraturan  bupati.  Hal  ini  berpengaruh  pada pencapaian  SPM  pada  kedua  puskesmas, yaitu  pada  Puskesmas  Salaman  1,  indikator yang sudah mencapai 100% adalah pelayanan kesehatan  ibu  bersalin,  pelayanan  kesehatan ODGJ  (Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa)  dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,  dengan  capaian  terendah  untuk indikator kesehatan orang dengan TB sebesar 37,78%.  Pada  Puskesmas  Gamping  1,  target 100% dapat dicapai pada indikator pelayanan kesehatan  ibu  bersalin,  pealyanan  kesehatan bayi  baru  lahir,  pelayanan  kesehatan  orang
dengan  gangguan  jiwa  berat,  dan  pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.
Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan untuk  memfokuskan  penelitian  pada  satu dimensi  manajemen  dan  indikator  SPM tertentu yang memiliki permasalahan kompleks  sehingga  dapat  tergali  lebih  dalam. Lokasi  penelitian  dianjurkan  lebih  banyak puskesmas  untuk  menambah  data  dan pengalaman studi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih Fakultas Kedokteran UII Jogjakarta, Puskesmas Gamping  1  dan  Salaman  1  atas  bantuan berbagai fasilitasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Menteri  Kesehatan  RI,  2016.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2016  Tentang  Standar Pelayanan Minimal. Jakarta.
2.  Herujito,  Y.  M.  2001.  Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Grasindo.
3.  Satrianegara,  M.  F.,  Saleha,  S.  2009. Buku  Ajar  Organisasi  dan  Manajemen Pelayanan  Kesehatan  Serta  Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika.
4.  Rukmini.,  Rosihermiatie,  B.,  Nantabah, Z.  2012.  Ketersediaan  dan  kelayakan ruangan pelayanan puskesmas
berdasarkan  topografi,  demografi  dan geografi  di  Indonesia.  Buletin  Penelitian Sistem Kesehatan, 15(4): 408-417.
5.  Astari,  E.  R.  2018.  Analisis  Pencapaian Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan  di  Puskesmas  Pauh  Kota
Padang  Tahun  2018.  Skripsi.  Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Andalas.
6.  Tumuwe,  W.  N.,  Tilaar,  C.,  Maramis,  F. R.  R.  2014.  Analisis  implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan  di  Puskesmas  Ondong  Siau Barat Kabupaten Sitaro. Skripsi. Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Sam Ratulangi.
7.  Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
8.  Winda,  S.  2018.  Formularium  Nasional (FORNAS)  dan  e-catalogue  obat  seabgai
upaya  pencegahan  korupsi  dalam  tata kelola  obat  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN). Integritas, 4(2): 177-206.
9.  Dwiaji,  A.,  Sarnianto,  P.,  Thabrany,  H., Syarifudin, M. 2016. Evaluasi pengadaan obat publik pada JKN berdasarkan data e- catalogue tahun 2014-2015. Jurnal
Ekonomi  Kesehatan  Indonesia,  1(1):  40- 53. 10.  Siriyei, I., Wulandari, R. D. 2013. Faktor determinan rendahnya pencapaian cakupan  standar  pelayanan  minimal bidang  kesehatan  di  Puskesmas  Mojo Kota  Surabaya.  Jurnal  Administrasi Kesehatan Indonesia, 1(3): 244-251.
11.  Siagian, D. 2018. Implementasi Kebijakan  Moratorium  Calon  Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap Efektivitas Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
12.  Rakhmawanto, A. 2016. Kebijakan
moratorium  PNS:  analisis  bezetting pegawai,  rightsizing  kelembagaan,  dan budgeting penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Borneo Administrator, 12(1): 29-47.
13.  Tjiabrata, F. R., Lumanaw, B., Dotulong,
L.O.H.  2017.  Pengaruh  beban  kerja  dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  PT.  Sabar  Ganda  Manado.
Jurnal EMBA, 5(2): 1570-1580.
14.  Shah,  S.S.H.,  et  al.  2011.  Workload  and performance of employees. Interdisciplinary Journal of Contemporary  Research  in  Business, 3(5): 256-267.
15.  Mujiati.,  Yuniar,  Y.  2016.  Ketersediaan sumber  daya  manusia  kesehatan  pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam era  jaminan  kesehatan  nasional  di delapan  kabupaten-kota  di  Indonesia, Media Litbangkes, 26(4): 201-210.
16.  Maharani, E.A., Lestari, H., Lituhayu, D.
2017.  Evaluasi  implementasi  program Jaminan Kesehatan
Masyakarat
(Jamkesmas)  di  Kecamatan  Baturetno Kabupaten  Wonogiri.  Journal  of  Public Policy and Management Review, 3(4).
17.  Maestad,  O.,  Torsvik  G.,  Aakvik  A. Overworked? On the relationship between  workload  and  health  worker
performance. Journal of Health Economics. 29;686-98. 18.  Rumengan,  D.S.S.,  Umboh,  J.M.L., Kandou,  G.D.  2015.  Faktor-faktor  yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan  kesehatan  pada  peserta  BPJS kesehatan  di  Puskesmas  Paniki  Bawah Kecamatan  Mapanget  Kota  Manado.
JIKMU, 5(1): 88-100.
19.  Khozin,  M.  2010.  Evaluasi  implementasi kebijakan  standar  pelayanan  minimal bidang kesehatan di Kabupaten
Gunungkidul. Jurnal Studi Pemerintahan, 1(1): 29-56.
20.  Hendarwan,  H  et  al.  2015.  Analisis implementasi  standar  pelayanan  minimal bidang  kesehatan  kabupaten/kota,  Jurnal Ekologi Kesehatan, 14(2): 367-380.
21.  Radina,  F.  D.,  Damayanti,  A.  N.  2012. Evaluasi  pelaksanaan  standar  pelayanan minimal pada program penemuan penderita pneumonia balita. Jurnal Administrasi  Kesehatan  Indonesia,  1(4): 301-308.