Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Potret Perkembangan Implementasi Kebijakan Program BUMDes Di Indonesia: Analisis Bibliometrik
Ihin Solihin, Jumanah*, Julizar Idris, Elyana Thusyadiah, Nofa Rahmadini, Masayu Indah Meiliana

## Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia

## A RTICLE INFORMATION

## ABSTRACT
Received: 5 July 2023 Revised: 5 Aug 2023 Accepted: 12 Aug 2023 Available online: 2 Oct 2023
The existence of BUMDes (a village-owned enterprise) as one of the strategies to support the achievement of village goals for development,  particularly  in  enhancing  the  village  economy and  welfare  for  village  communities,  necessitates  the implementation  of  BUMDes  policies  in  the  form  of programmes or policy derivatives. The village is responsible for  managing  and  regulating  the  community's  interests  in accordance  with  local  conditions  and  sociocultural  norms. This  study  utilises  secondary  data  methods  and  literature reviews  to  collect  and  process  data  from  Google  Scholar library data sources. According to the findings of this study, the  BUMDES  is  one  of  the  village's  programmes  to  improve economic facilities and village welfare. Therefore, cooperation between  the  village  government  and  the  community  is required to promote village development, as development in this village directly benefits the surrounding community.
K EYWORDS
Implementasi Kebijakan; BUMdes; Desa; Analisis Bibliometrik
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Solihin, I., Jumanah, J., Idris, J., Thusyadiah, E., Rahmadini, N., Meiliana, M.I. (2023). Potret Perkembangan Implementasi Kebijakan Program BUMDES Di Indonesia: Analisis Bibliometrik. Asia-pacific Journal of Public Policy, 9 (2), 211-221

## PENDAHULUAN
Pembangunan sektor swata harus diarahkan dan diatur oleh negara, oleh karena itu negara harus hadir untuk menjembatani kepentingan publik. Dukungan kebijakan pemerintah menjadi kekuatan sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat,  dan  masyarakat  dilibatkan  dalam  berbagai  aspek  salah staunya melalui pengambilan keputusan seperti halnya terjadi di negara China  (Ma & He, 2018). Hal ini juga terjadi di negara Indonesia sebagaimana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan   yang   dapat   menjangkau kelompok  sasaran  riil  yang hendak disejahterakan,  yaitu  dengan  membentuk suatu  badan  usaha  yaitu  Badan  Usaha Milik Desa  yang  sesuai  dengan  Berdirinya  Badan  Usaha  Milik  Desa  UU  No.  32  tahun  2004    tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa” dan juga   tercantum   dalam   Pera turan Pemerintah
(PP)  No.  71  Tahun  2005 Tentang  Desa.  kepemilikan  lembaga BUMDes  ini  dikontrol  bersama  di mana tujuan  utamanya  untuk  meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (Rahmi & Subadi, 2022).
Mengembangkan usaha disetiap desa menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung percepatan  pembangunan,  mengingat  angka  kemiskinan  di  Indonesia  pada  tahun  2015  sekitar 10,25%.  Padahal  kita  memiliki  potensi  disektor  pertanian,  perikanan  dan  pariwista. Kalautigapotensi ini bisadikeloladenganbaik, maka tidak ada alasan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Namun menjadi problem semua itu belum terkelola dengan maksimal baik oleh Pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  maupun  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu, Pemerintah  perlu  mengembangkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  yang  fungsinya  sebagai tempat mengelola potensi desa(Romi Amin Setiawan et al., 2023).
Keberadaan BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa. Mengenai organisasi  dan  pengelolaannya  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentangpendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dan diatur juga denganPeraturan Daerah. Pendirian  BUMDes  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bertujuan 1) meningkatkan perekonomian Desa; 2) mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3) meningkatkan usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi  Desa;  4)  mengembangkan  rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar  yang  mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga;  6)  membuka  lapangan  kerja;  7) meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan umum,  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  Desa;  dan  8)  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  Desa  dan  Pendapatan Asli Desa  (Suryadi et al., n.d.) Kalau semua itu sudah maju yang mendapatkan untungnya adalah masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  BUMDES  harus  dikelola  dengan  benar,  bila  perlu pengurusnya difasilitasi melakukan study banding kedesa yang sudah maju BUMDESnya, supaya memiliki gambaran apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensinya ( Setiawan et al., 2023).
BUMDes sebagai bentuk inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  Oleh  karenanya  Badan  usaha  milik  desa  (Bumdes)  menjadi salah satu lembaga ekonomi sosial yang sangat dibutuhkan keberadaannya di desa. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik  Desa.  Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  Bumdes  merupakan  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk  sebesar-besarnya  Pembentukan  merupakan  cara  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa. Dalam  pelaksanaanya  BUMDes  teridiri  dari  unsure  masyarakat  yang  menjunjung  prinsip  kerja sama  (kooperatif),  keikutsertaan  ( partisipatif ),  persamaan  hak  ( emansipatif ),  keterbukaan (transparansi),  pertanggungjawaban  ( akuntabel )  dan  keberlanjutan (sustainable). Kebijakan  desa dalam  mengembangkan  BUMDES  tujuannya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara mengembangkan  aset  tenaga  kerja  rumah  tangga  yang  memiliki  dampak  positif  pada pengembangan  usaha.  BUMDes  memiliki  potensi  sebagai  penggerak  ekonomi  desa  dan  penguat ekonomi  masyarakat.  Dengan  pendiriannya  atas  dasar  kesepakatan  masyarakat  menjadikan BUMDes seharusnya  dapat  memperluas  modal sosial  yang umumnya  kuat  di  pedesaan  menjadi
modal  ekonomi  yang  dapat  memperkuat  daya  tawar  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa (Suryadi et al., n.d.).

## KAJIAN LITERATUR
Kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuantertentu (Rahmi &Subadi, 2022).  Pendapat ini juga menunjukanbahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan  dari  pada  apa  yang  diusulkan  dalam  beberapa  kegiatan  pada  suatu  masalah (Reichenbach  et  al.,  2019)  hal  yang  sama  juga  bahsa  kebijakan  publik  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  pada  setiap  tingkatan  pemerintahan  untuk  memecahkan masalah publik (Ii & Teori, 2015).
Secara teori, implementasi sebuah kebijakan dapat dipengaruhi setidaknya oleh enam faktor yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, Komunikasi antar organisasi, Disposisi implementator, sumber Daya, Karakteristik  agen  pelaksan,  Kondisi  sosial  ekonomi  (Winarno,  2016).  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ihsan  (2018)  membuktikan  bahwa  faktor  yang  mepengaruhi  keberhasilan  dalam pengelolaan  BUMDes  adalah  Sumberdaya  yang  tersedia,  partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga.
Adapun  pengertian  desa  dengan  merujuk  pada  peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  Prakarsa  masyarakat,  hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia (Donny Michael, 2017). Pengertian berdasarkan Undang- Undang ini sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri  (Barniat,  2019). Dengan  pemahaman bahwa  desa  memiliki  kewenangan untuk  mengurus dan  mengatur  kepentingan  masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial  budaya  setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (Lindawaty, 2012). Karena dengan Otonomi Desa yang kuatakan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah (Putri, 2016).
Definisi Badan Usaha Milik Desa Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkanbahwa dalam meningkatkanpendapatanmasyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensidesa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  kooperatif,  partisipatif  dan  emansipatif,  dengan  dua  prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan  BUMDes  benar-benar  didasarkan  pada  kemauan  (kesepakatan)  masyarakatbanyak (member  base),  serta  kemampuan  setiap  anggota  untuk  mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan dasarnya (self  help)  , baik  untuk  kepentingan  produksi  (sebagai  produsen)  maupun  konsumsi (sebagaikonsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri (Rahardjo dan Ludigdo, 2006).
BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Adanya BUMDes ini akan menarik masya- rakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada didaerah  (Itah Masitah, 2019). Adapun Jenis - Jenis Usaha BUMDes meliputi:
1. Usaha  sosial.  Yaitu  BUMDes  menjalankan  pelayanan  public  kepada  masyarakat  dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Jenis  usaha  persewaan.  BUMDes  menjalankan  usaha  penyewaan  barang  untuk  melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan.
3. Jenis usaha BUMDes yang ketiga adalah usaha perantara / brokering. Yaitu BUMDes dapat menjalankan usaha perantara ( brokering ) yang memberikan jasa pelayanan masyarakat.
4. Membuka  unit  usaha  yang  dikembangkan  masyarakat  Desa  baik  dalam  skalalokal  Desa maupun kawasan perdesaan.
5. Jenis usaha keuangan. Yaitu usaha keuangan ( financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa
6. Jenis usaha bersama/ holding . BUMDes dapat menjalankan usaha bersama ( holding) sebagai induk  dari  unit  usaha,  kebutuhan  masyarakat,  sumberdaya  manusia,  sarana  prasarana, modal dan daya belimasyarakat (Syarifudin & Astuti, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dengan    melakukan  telaah literatures  review ,  dimana penulis  mencari  referensi  dari  beberapa  tulisan  dari  berbagai  hasil  penelitian  yang  mengenai BUMDes.  Penulis  mengumpulkan  dan  mengolah  data  dari  beberapa  sumber  data  Pustaka  yang diolah  menjadi  bahan  penelitian.  Literature  review  ini  berisi  ulasan,  rangkuman,  dan  pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasidari internet, dll) tentang topik  yang  dibahas (Reichenbach  et  al.,  2019)  sebagaimana  Kajian  literatur  reviews  sebagai penelusuran  dan  penelitian  kepustakaan  dengan  membaca  berbagai  buku,  jurnal,  dan  terbitan terbitan lain yang berkaitan dengan topic penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topic atau isyu tertentu (Marzali, 2017). Penulis melakukan penelusuran referensi dari google  scholar  yang  ditambang  dengan  menggunakan  tools  publish  or  perish  yang  kemudian divisualisasikan  kedalam  tools  vos  viewer  sebagaimana  dilakukan  dalam  kajian  (Jumanah  et  al., 2023)    bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  potret  perkembangan  penelitian  implementasi kebijakan BUMDes di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Sebaran BUMDes di Indonesia
Sebaran Bumdes di Indonesia meliputi:
Gambar 1. Sebaran Bumdes di Indonesia (Sumber: https://kanaldesa.com/)
Terhitung sudah enam tahun sejak digulirkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  nomor  4  tahun  2015  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Namun, keberadaan BUMDes belum sepenuhnya tersebar di seluruh penjuru tanah air. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk  kesejahteraan  desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi desa, dan lain-lain. Data PotensiDesa (PODES) 2020 mencatat, dari 74.500 desa, 72 persen memiliki BUMDes.  Sementara  21  ribu  diantaranya  tidak  memiliki  BUMDes.  Kawasan  Maluku  dan  Papua merupakan wilayah yang paling sedikit keberadaan BUMDes hanya 24% atau 2.183 desa dari total 9.265  desa.  Padahal,  total  dana  desa  yang  telah  tersalurkan  kedesa-desa  di  Indonesia  sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp323,32 triliun .
Setiap  desa  yang  berkeinginan  mendirikan  BUMDes  maka  harus  melalui  proses  musyawarah dengan  melibatkan  Kepala  Desa,  BPD,  LPMD,  tokoh  masyarakat  dan  Kepala  Dusun.  Proses pembentukan  BUMDes  melalui  musyawarah  yang  tidak  dilakukan  sekali  namun  berkali-kali. Setiap  desa  yang  berkeinginan  mendirikan  BUMDes  maka  harus  melalui  proses  musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti KepalaDesa, BPD, LPMD, tokohmasyarakat dan Kepala Dusun. Musyarawah dilakukan guna menentukan bidang usaha dan pengurus BUMDes (Suryadi et al., n.d.). Idealnya para pengurus BUMDes haruslah orang-orang yang memiliki dua kemampuan sekaligus yakni mampu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai posisinya, sekaligus memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik  pada  semua  orang  di  desa  mulai  dari  struktur pemerintahan, para pelaku usaha yang menjadimitra BUMDes hingga konsumen dari usaha-usaha yang dijalankan BUMDes (Suryadi et al., n.d.).

## B. Perkembangan Implementasi Kebijakan BUMdes Pemetaan Bibliometrik
Berdasarkan  pemetaan  bibliometrik        yang        penulislakukan  pada  aplikasi  VOSViewer,  maka didapatkan hasil sebanyak 1688 dokumen yang dibagike dalam 11 kluster. Berdasarkan   format teks data yang diinput dan dianalisis dengan VOSViewer, perkembangan hasil penelitian bidang implementasi kebijakan BUMDES diperoleh hasil sebagai berikut:

## a . Visualisasi network Peta Co-word
Hasil visualisasinetworkpetaco-word implementasi kebijkana BUMDes diIndonesia terbagi menjadi beberapa kluster seperti pada Gambar 2 berikut: Pada kluster 1 yang ditandai dengan warna merah terdapat  5  topik,  pada  kluster  2  yang ditandai dengan warna hijau tua terdapat 3 topik, pada kluster 3 yang ditandai dengan warna biru tua terdapat  1 topik,  pada  kluster  4  yang  ditandai dengan warna hijau muda terdapat  2  topik,  pada kluster 5 yang ditandai dengan warna ungu terdapat 3  topik,  pada  kluster  6  yang  ditandai dengan warna biru muda terdapat 2 topik, pada kluster 7 yang ditandai dengan warna oren terdapat 2 topik, pada  kluster 9 yang ditandai dengan warna kuning terdapat 1 topik,dan pada kluster 10 dengan warna coklat terdapat 2 topik. Hali ini dapat dilihat pada visualisasi sebagai berikut:
Gambar 2. Visualisasi network petaCoword (Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023)
Menurut Tupan (2019) The  cluster  density  view ,  merupakan  item (label)   yang   ditandai sama dengan   item   yang terlihat.   Setia ptitik   item   memiliki warna   yang tergantung  pada kepadatan item  pada  saat  itu.  Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa warna titik  dipeta tergantung  pada jumlah    item    yang    terkaitdengan    item    lain.    Bagian    ini    sangat    berguna  untuk  memperoleh gambaran  dari  struktur  umum  peta  bibliometric  dengan  memperhatikan  bagian  item  yang dianggap penting untuk dianalisis.   Melalui lembar kerja  ini,  kita dapat menafsirkan  keywords yang paling banyak digunakan dalam suatu publikasi hal ini dapat dilihat pada visualisasi sebagai berikut:
Gambar 3. Overlay Fisualization (Sumber : data diolah melalui Vos Viewer, 2023)
Visualisasi tersebut menunjukkan Overlay visualization yang memetakan jejak historis author dalam penelitian di bidang arsitektur informasi, pemetaan ini ditandai dengan adanya node yang memiliki warna variative serta edge yang menghubungkan satu peneliti  dengan penelitilain. Warna gelap pada node menunjukkan penelitian yang telah dilakukan di waktu yang lampau dari kurun waktu yang  telah  ditentukan  (Zakiyyah  et  al.,  2022).  Adapunn  visualisasi density  peta  co-word perkembangan implementasi  dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:
Gambar 4. Visualisasi Density Peta Co-word ( Sumber: data diolahmelalui Vos Viewer, 2023)
Gambar 4 diatas menunjukan peta densitas yang merupakan hasil analisis dengan menggunakan seluruh artikel potret implementasi kebijakan BUMDes diindonesia. Dalam gambar tersebut akan ada 11 kluster jika disortasi berdasarkan kata kuncinya.
Berdasarkan pemetaan bibliometrik tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan BUMDes di Indonesia sebagai berikut:
1) Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan
Pengelolaan BUMDes tidak akan terlepas dari semua pihak yang membantumen sosialisasikan kepada  semua  masyarakat,  tetapi  juga  semuanya  harus  bisa  bekerjasama  untuk mengembangkan BUMDes. 4 faktor yang mempengaruhi antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Romi Amin Setiawan et al., 2023).
Pertama , Komunikasi Aspek komunikasi pada implementasi ini adalah sosialisasi dari pihak BUMDes pada mitra. Bentuk sosialisasi yang dilakukan secara internal yang mencakup antar pemangku kepentingan saja. Hal ini disebabkan kebijakan yang di sasar dalam hal ini adalah “pengelolaan”,  bukan  “pembentukan”.  Jika  pembentukan  sudah  di  rapatkan  dalam musyawarah  desa  yang  menjadi  syarat  dalam  pembentukan  BUMDes.  Adanya  pemberian pemahaman  oleh  pihak  BUMDes  kepada  masyarakat  tentang  manfaat  BUMDes  menjadikan masyarakat  akan  memahami  manfaat  BUMDes  yang  juga  bermanfaat  kepada  masyarakat. Tetapi juga pihak BUMDes belum bisa mengajak masyarakat terutama dibidang pertanian agar bisa  bekerjasama  dengan  BUMDes  dapat  membantu  menyediakan  bibit  atau  menyediakan pupuk  yang  bisa  membantu  para  petani  mendapatkan  hasil  pertanian  yang  baik  dan berkualitas.  Sehinggamemang  masyarakat  juga  dapat  merasakan  adanya  manfaat  dengan berdirinya    BUMDes.  Selain  itu  juga  belum  merasakan  dampak  kearah  kesejahteeraan masyarakat dengan adanya BUMDes.
Kedua , Sumber Daya. Unit usaha yang lebih dapat member dampak pada masyarakat secara langsung yaitu adanya unit produksi yang dimana pihak BUMDes memberikan kemudahan bagi produk masyarakat untuk dijual atau dipromosi dari pihak BUMDes kepada masyarakat luasm elalui media sosial. Masyarakat tidaklagikesulitan dalam memasarkanprodukmasyarakat,  dan  yang  paling  dibantu  oleh  BUMDes  juga  terkait pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  masyarakat  merasa  terbantu  sekali  dengan  adanya BUMDes  membayar  pajak  tidak  lagi  jauh  dan  lebih  menghemat  biaya  perjalanan.  Terkait pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  memang  BUMDes  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dan  ini  menjadi  salah  satu  unit  usaha  yang  memang  terkait  dalam  bisnis  sosial karena memang tidak mengambil keuntungan, tetapi lebih memberikan rasa kemudahan dan membantu  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  tidak  ada  keuntungan  yang  memang didapatkan langsung oleh BUMDes tetapi BUMDes sudah berusaha memberikan alternative kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan ini juga kerjasama dengan  pihak yang sudah membantu pihak BUMDes dapat dirasakan juga manfaat adanya BUMDes.
Ketiga, Disposisi. Jika implementasi kebijakan dikategorikan efektif dan efisien, implementor tidak  cukup  mengetahu  siapa  yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk melakukan  kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus  memiliki  ke  sungguhan  untuk melaksanakan kebijakan.
Keempat, Struktur birokrasi. Struktur birokasi ini menurut Edward III memiliki aspek seperti struktur  birokrasi,  pembagian  kewenangan,  hubungan  antara  unit-unit  organisasi  dan sebagainya.  Terdapat  dua  karakteristik  utama  dari  birokrasi  yakni: ”Standard  Operational
Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi” .SOP  dalam  perspektif  ini  merupakan  perkembangan  dari tuntutan  internal  akan  ketepatan  waktu,  sumberdaya  serta  kebutuhan  penyemaan  dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

## 2) Faktor kekuatan internal  BUMDes
Hasil penelitian (Syarifudin & Astuti, 2020) menunjukan bahwa Identifikasi terhadap faktor- faktor  kekuatan  internal  yang  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  peningkatan  kinerja kelembagaan  BUMDes  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat perdesaan.  Diketahui  bahwa  terdapat  empat  faktor  kunci  kekuatan  yang  dimiliki  untuk meningkatkan  kinerja  kelembagaan  BUMDes  yang  diharapkan  dapat  mendukung pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Faktor kekuatan-kekuatan internal yang dapat diidentifikasi,  yaitu  :  (1)  Jumlah  dan  kualitas  SDA  serta  potensi  ekonomi  local,  (2)  Potensi terhadap  nilai  kearifan  lokal  dan  solidaritas  sosial,  (3)  Regulasi  yang  jelas  dan  mendukung terhadap sistem penyelenggaraan BUMDes, (4) Tingginya komitmen pemerintahan Kabupaten dan para pihak terkait dengan BUMDes

## 3) Faktor kekuatan Eksternal BUMDes
Identifikasi yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal terkait dengan kinerja kelembagaan BUMDes  menunjukan beberapa  factor  berpengaruh  yang  terdiri  dari  peluang  dan  ancaman. Berdasarkan  hasil  identifikasi  factor-faktoreksternal,  diketahui  bahwa  terdapat  lima  faktor strategis  peluang  yang  mempengaruhi  peningkatan  kinerja  BUMDes,  meliputi:  (1)  Potensi pasar  yang  luas  dan  dinamis,  (2)  Berkembangnya  sektor  pariwisata  daerah  Perkembangan teknologi informasi, (3) Budaya penduduk setempat atau solidaritass osial, (4) Dukungan pihak swasta dan perguruan tinggi (Syarifudin & Astuti, 2020).

## 4) keberadaan Badan Usaha Milik Desasebagai Penguatan Ekonomi Desa
Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat  ekonomi  kolektif.  Dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan pendapatan  asli  desa  maka  BUMDes  ini  mempunyai  beberapa  kontribusi  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat bumdes ini adalah  suatu  lembaga  ekonomi  modal  usaha,    BUMDes  ini  ialah  sebagai  salah  satu pembangunan  desa  mandiri  yang  dapat  berjalan  dengan  percaya  diri  bahwa  desa  memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakandesa yang mandiri yang tidak  hanya  bergantung  kepada  anggaran  dana  desa  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah ( Yudiardi , n.d.) Adapun cakupan perubahan yang diharapkan yaitu:
1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  serta  pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan  potensi  perekonomian  di  wilayah  pedesaan  untuk  mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian msyarakat desa secara keseluruhan
3. Mewujudkan  kelembagaan  ekonomi  dan  social  masyarakat  pedesaan  yang  madiri  dan tangguh agar dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Menciptakan  kesempatan  berwirausaha,  meningkatkan  kebersamaan,  mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa.
5. Memberikan  pelayanan  kebutuhan  untuk  usaha  produktif  bagi  kelompok  masyarakat miskin  serta  sebagai  wahana  untuk  pembelajaran  usaha  ekonomi,  sosial  menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa

## 5) Kendala dalam Implementasi Kebijakan BUMDes
Sementara  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nugrahaningsih  et  al.,  2016)  membuktikan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan BUMDes diantaranya adalah 1) Adanya perbedaan  paradigm  dari  Stakeholder  terkait  dengan  pengelolaan  Dana Desa.  2)  Kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  implementasi  program  kerjaBUMDes.  3)  Kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencanakerja dan laporan keuanganBUMDes. Selain itu Suryadi et al., n.d. menyatakan bahwa;  (1) Tidak semua BUMDes berjalan dengan baik (banyak BUMDes yang tidak aktif), hal ini disebabkan pembentukan BUMDes dianggap tidak  diperlukan  oleh  masyarakat.  (2)  Banyak  masyarakat  tidak  bisa  berperan  aktif  dalam pengelolaan BUMDes, terutama mereka yang merasadirugikan dengan kehadiran BUMDes. (3) Masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka dalam pengelolaan BUMDes karena dibatasi oleh aturan-aturan baku dalam pengelolaan BUMDes.  (4) Model instruksi yang serta control  prosedur  yang  terlalu  ketat  sehingga  keberhasilannya  ditentukan  oleh  indicator- indikator yang telah ditetapkan dalam aturan.

## PENUTUP

## Simpulan
Pembentukan dan pengelolaan Bumdes merupakan salah satu strategi inovasi dalam mendukung pencapaian  tujuan  pembangunan  desa  terutama  pada  peningkatan  perekonomian  desa  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  Untuk  mendorong  pembangunan  desa  perlua  danya Kerjasama  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat,  karena  pembangunan  desa  berkenan langsung dengan masyarakat sekitar dibutuhkan Langkah strategis agar tujuan dari pembentukan Bumdes dapat tercapai. Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembentukanB UMdes dibutuhkan  implementasi  kebijakan  BUMdes  yaitu  sebuah  kebijakan  public  dapat diimplementasikan dengan cara langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program atau membuat turunan dari kebijakan tersebut.

## Saran
1. Setiapdesa  yang  berkeinginan  mendirikan  BUMDes  harus  melalui  proses  musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa, BPD, LPMD, tokohmasyarakat dan Kepala Dusun. selain itu Dalam kegiatan implementasi kebijakan pembentukan struktur organisasi merupakanhal yang penting dalam pembentukan BUMdes karena struktur organisasi  merupakan wadah atau wahana interaksi di mana para petugas, apparat birokrasi, atau pejabat yang berwenang mengelola implementasi kebijakan dengan berbagai kegiatannya. Maka dari itu dibutuhkan struktur organisasi yang komplit untuk dapat berjalan secara efektif.
2. Adanya persamaan persepsi dari stakeholder pentingnya BUMDesa
3. Perlunya  peran  aktif  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  turut  terlibat  dalamkegiatan BUMDes
4. Dilakukannya pelatihan untuk meningkatkan skill manajemen keuangan dalam membuat laporan BUMDes
5. Perlunya  monitoring  dan  Evaluasi  dalam  pelaksanaan  BUMDes  sehingga  terelnggara dengan rasa penuh percaya.

## REFERENSI
Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Analisis Sosial Politik , 5 (1), 20 – 33. Dodi Yudiardi  jurnal BUMDES (1) . (n.d.).
Donny Michael, D. H. 2017. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SEI  BAHARU,  KECAMATAN  HAMPARAN  PERAK,  KABUPATEN  DELI  SERDANG, PROVINSI  SUMATERA  UTARA  (Village  Financial  Management  In  Human  Rights Perspective: Jurnal HAM , 8 (2), 131 – 143.
Ii, B. A. B., & Teori, L. (2015). 7. Bab Ii__2018128Adn . 14 – 48.
Itah  Masitah.  (2019).  Pengembangan  Desa  Wisata  Oleh  Pemerintah  Desa  Babakan  Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 , 3.
Jumanah,  Denis  Ruliyansyah,  Eka  Miranda,  E.  Y.  (2023). JIPAGS  (  Journal  of  Indonesian  Public Administration  and  Governance  Studies  )  PROGRAM  KOTA  LAYAK  ANAK  (  KLA  )  DI INDONESIA  IMPLEMENTATION  OF  SPECIAL  PROTECTION  POLICIES  IN  THE  CHILD FRIENDLY CITIES PROGRAM ( KLA ) IN INDONESIA . 7 (25), 12 – 22. Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa : Perbandingan Indonesia dan Cina. Politica , 3 (2), 243 – 272.
Ma, J., & He, X. (2018). The Chinese Communist Party’s integration policy towards private business and its effectiveness: An analysis of the Ninth National Survey of Chinese Private Enterprises. Chinese Journal of Sociology , 4 (3), 422 – 449. https://doi.org/10.1177/2397002218782636 Marzali,  A.-.  (2017).  Menulis  Kajian  Literatur. ETNOSIA :  Jurnal  Etnografi  Indonesia , 1 (2),  27. https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613
Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). OPTIMALISASI DANA DESA DENGAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Des) MENUJU DESA MANDIRI. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 16 (1), 37. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190 Rahmi,  N.  S.,  &  Subadi,  W.  (2022). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  BADAN  USAHA  MILIK  DESA (BUMDes) DI TINJAU DARI ASPEK KOMUNIKASI DI DESA KAPAR KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG (Vol. 4, Issue 2014, pp. 101 – 116).
Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson,  S.  H.,  Stefansson,  E.,  Yard,  W.  N.,  Newman,  E.  A.,  &  Holmes,  D.  (2019). Reichenbach, Andreas Bringmann, Andreas Reader, Elsevier Enhanced Pournaras, Constantin J. Rungger-Brändle, Elisabeth Riva, Charles E. Hardarson, Sveinn H. Stefansson, Einar Yard, Washington Navy Newman, Eric A. Holmes, David. Progress in Retinal and Eye Research , 561 (3), S2 – S3.
Romi Amin Setiawan, M., Ayu Putu Shandra Dewi, D., & Dwinanarhati Setiamandani, E. (2023).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BUMDES (STUDI PADA DESA TORONGREJO KOTA BATU) (Vol. 12, Issue 1).
Suryadi,  A.,  Rusli,  B.,  &  Alexandri,  M.  B.  (n.d.). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  BADAN  USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG (Vol. 4, Issue 1).
Syarifudin,  A.,  &  Astuti,  S.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Bumdes  Dalam  Optimalisasi  Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen. Research Fair Unisri , 4 (1). https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400
Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian  arsitektur  informasi  pada  Google  Scholar  menggunakan  VOSviewer. Informatio: Journal of Library and Information Science , 2 (1), 43. https://doi.org/10.24198/inf.v2i1.37766