Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  153-157|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2454.153-157

## PENGELOLAAN OBJEK WISATA TIRTA EMPUL OLEH DESA ADAT MANUKAYA LET TAMPAKSIRING
Ni Putu Dewi Julianti, I Ketut Sukadana, I Putu Gede Seputra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Indonesia

## Abstrak
Indonesia merupakan negara yang sudah terkenal dengan keindahan objek wisatanya daerah di Indonesia yang objek  wisatanya  paling  mencolok  adalah  Bali.  Bali  merupakan  daerah  yang  terkenal  dengan  sebutan  pulau seribu pura, kekentalan budaya adat yang diperpadukan dengan budaya modern yang masuk menjadi daya tarik tersendiri.  Salah  satu  objek  wisata  di  Bali  yang  menawarkan  nilai  estetika  adalah  objek  wisata  tirta  empul dimana tempat yang dipercaya merupakan tempat pemandian (melukad) dengan beberapa mata air yang mampu membuat  keadaan  seorang  menjadi  lebih  baik  dari  sebelum  melakukan  pemandian.  Rumusan  masalah: Bagaimana pengelolaan objek wisata Tirta Empul di Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring dan apa hambatan yang  dialami  desa  adat  dalam  memelihara  dan  mengelola  objek  wisata  Tirta  Empul  di  Desa  Adat  Manukaya? Beberapa  masalah  atau  kekurangan  dalam  melancarkan  tujuan  kerjasama  tersebut  seperti  niat  dari  masyarakat desa  kurang  dalam  pengelolaan  objek  wisata  tirta  empul  kemudian  peralatan  dan  sarana  yang  menunjang pembersihan  tempat  wisata  masing  kurang  dan  banyaknya  wisatawan  yang  tidak  memperhatikan  kebersihan dengan  sembarangan  membuang  sampah  yang  membuat  timbunan  sampah  padahal  sudah  banyak  disediakan tempat sampah. Hasil dalam penelitian ini adalah pemerintah desa mengadakan Perjanjian antar dinas pariwisata yang  bertujuan  mengembangkan  objek  wisata  Tirta  Empul  dan  melestarikan  budaya  setempat,  selanjutnya beberapa  masalah  atau  kekurangan  dalam  melancarkan  tujuan  kerjasama  tersebut  seperti  niat  dari  masyarakat desa  kurang  dalam  pengelolaan  objek  wisata  tirta  empul  kemudian  peralatan  dan  sarana  yang  menunjang pembersihan  tempat  wisata  masing  kurang  dan  banyaknya  wisatawan  yang  tidak  memperhatikan  kebersihan dengan  sembarangan  membuang  sampah  yang  membuat  timbunan  sampah  padahal  sudah  banyak  disediakan tempat sampah.
Kata Kunci : Objek Wisata; Pengelolaan; Perjanjian dengan Desa Adat

## Abstract
Indonesia is a country that is well known for the charm of its tourist attractions. The area in Indonesia having the most striking tourist objects is Bali. Bali has been an area known as the island of a thousand temples; the thickness of traditional culture combined with modern culture is its main attraction. One of the tourist objects offering aesthetic value in Bali is Tirta Empul, a place that is believed to be a place for bathing (melukad) with several springs that can make a person’s condition better than earlier. The purpose of this research is two-fold: to examine the management of the Tirta Empul tourist attraction in the Manukaya Let Tampaksiring Customary Village and to reveal the obstacles experienced by the customary villages in maintaining and managing these tourist objects. This study uses a normative legal research design. The results show that the village government made  an  agreement  with  the  Tourism  Office  with  the  aim  of  developing  Tirta  Empul  tourism  attraction  and preserving local culture. Some problems or deficiencies in smoothing the goal of cooperation include the lack of intention of the village community in managing the Tirta Empul tourist attraction, equipment and facilities that support cleaning of their respective tourist attractions and the number of tourists who do not pay attention to cleanliness by littering carelessly despite the many trash cans provided, thus creating heas.
Keywords : Tourist
Attraction; Management; Agreement; Traditional Village

## I. PENDAHULUAN
Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintaha harus memiliki ligitimasi, yaitu “kewenangan yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Dengan  demikian  substansi  asas  legalitas  adalah  wewenang. Menurut (Hernoko, 2010) Wewenang  merupakan  kekuasaan yang  berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan  penggunaan  wewenang  pemerintahan  oleh  subjek  hukum  publik.  Kewenangan  pemerintah dalam  kaitan  ini  dianggap  sebagai  kemampuan  untuk  melaksanakan  hukum  postif  dan  dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara (HR, 2003) . Untuk  melaksanakan  kewenangan  tersebut  pemerintah  harus  membuat  peraturan  perundang- undangan  sebagai  dasar  hukum  pelaksanakan  kewenangan  salah  satunya  adalah  perjanjian  atau persetujuan.  Persetujuan  atau  perjanjian  adalah  “Suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  untuk melaksanakan  suatu  hal.  Dari  peristiwa  inilah  timbul  hubungan  antara  dua  orang  itu  yang  disebut dengan perikatan (Ketut, 2016) .
Subjek  hukum  adalah  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  hukum  yang berlaku,  dan  semua  manusia  adalah  subjek  hukum.  Dalam  kenyataan  hidup  bermasyarakat  dewasa ini,  bukan  hanya  manusia  yang  oleh  hukum  diakui  sebagai  subjek  hukum,  melainkan  entitas  lain yang  memenuhi syarat  kesubjekkan  yang ditentukan hukum.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia itu  sendiri,  ini  dalam  hukum  juga  diberikan  pengakuan  sebagai  subjek  hukum  kepada  yang  bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut Badan Hukum (Ketut, 2016) .
Dari  batasan-batasan  tentang  badan  hukum  itu  dapat  diuraikan  bahwa  ciri-ciri  badan hukum adalah:
1. Sekelompok orang yang memiliki tujuan.
2. Memiliki ruang masing-masing.
3. Punya dana yang dapat menunjang karirnya.
4. Sudah ada tanggung jawab sendiri dan resiko sendiri.
5. Bersifat terikat atau berkelanjutan.
6. Mempunyai hak menggugat dan digugat.
Perjanjian merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang mana masing–masing  pihak memiliki  tujuan  tertentu  namun  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya (Prasnowo  &  Badriyah, 2019) . berbagai barang dan benda bisa dijadikan objek dalam perjanjian demi terciptanya kesepakan antara  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  semisal  pembagian  harta  gono  gini,  tanah, perkebunan dan masih  banyak  yang  dapat dipergunakan.  Setiap  orang  yang  melakukan  perjanjian pasti  memikirkan  matang–  matang  niat  dan  tujuannya  namun  bagi  yang  terikat  dalam  perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang melakukan ingkar janji (Wahyuni, 2018) . Adapun  unsur-unsur  dari  desa  adat  di  Bali,  sesuai  dengan  Perda  Propinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali antara lain:
1. Memiliki Pura  Kahyangan  Tiga yaitu: Pura  Desa,  Pura  Puseh dan  P ura Dalem , bisa juga Pura Puseh yang diempon oleh banyak desa adat.
2. Memiliki luas wilayah sesuai dengan keberadaan Pura Kahyangan Tiga dengan  persyaratan  sebagai  yaut  (1)  Tempat  suci  yaitu  adanya Pura  Kahyangan  Desa dan memiliki  harta  benda  seperti  kekayaan  Desa  adat  yang  tidak  kelihatan.  (2)  Masyarakat/ krama , termasuk pengurus desa adat (3) Tanah wilayah Desa adat, seperti tanah ayahan desa, tanah laba pura dan kekayaan yang nyata (kas desa).
Tata  cara  pergaulan  masyarakat  adatnya  yang  dilandasi  oleh  jiwa paras-  paros dan ngalap  kasor yaitu gotong royong secara kekeluargaan berdasarkan atas kesadaran untuk mengabdikan diri kepada kepentingan  bersama  yang  sudah  berakar  dalam  budaya  warga  desa  adat  ternyata  telah  merupakan alat ampuh  bagi usaha-usaha menyukseskan program-program pembangunan nasional, dan regional (Efendi,  2014) .  Suksesnya  program  pengadaan  pangan,  keluarga  berencana,  pelestarian  lingkungan hidup,  stabilitas  keamanan  desa  dan  mantapnya  loyalitas warga  desa  kepada  Pemerintah  karena landasan  ajaran Catur  Guru  Bhaktinya ,  serta  terwujudnya  suasana  kehidupan  di  Bali  yang  rukun dan  damai  sebagai  pancaran  dari  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila,  tidaklah  terlepas  dari peranan desa adat sebagai penuntut masyarakatnya. (Rahmiati, 2017) .
Umumnya  setiap  manusia  diberi  hak  untuk  memilih  dan  menentukan  jalan  hidup  mereka sendiri  dimulai  mencari  pekerjaan  sampai  tempat  tinggal  dimana  mereka  inginkan  serta  memiliki kepercayaannya masing–masing selama tidak merugikan pihak lain atau lingkungan sekitar (Walian,
2013) . Pemerintah melalui peraturan yang  di  buat  didasarkan  pada  pancasila  sebagai  dasar  negara mendukung  hak–hak  setiap  individu  untuk  berkembang  dan  meningkatkan  kesejahteraan  negara demi  mencapai  negara  maju  dengan  mendukung  melalui  membuka  lapangan  pekerjaan  seluas– luasnya  disetiap  daerah  di  Indonesia.  Berdasarkan  paparan  masalah  di  atas  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  menjalin  Perjanjian  antar  dinas  pariwisata  yang  bertujuan  mengembangkan  objek wisata  Tirta  Empul  dan  melestarikan  budaya  setempat,  selanjutnya  untuk  mengetahui  beberapa masalah atau kekurangan dalam yang dialami untuk melestarikan objek wisata.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  hukum  empiris  berpatokan  pada  pencarian  informasi  langsung  ke lapangan  dan  mengkaitkan  dengan  peraturan  pemerintah  yang  berfokus  pada  tempat  wisata  tirta empul  sebagai  objeknya  dan  analisis  dalam  Informasi  yang  didapat  dilakukan  secara  konseptual berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  pengkajian  langsung  kelapangan yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  Perundang-undangan (Waluyo, 2002) .  Selama  menyelesaikan  penelitian  peneliti  tidak  menyimpang  dari  hukum  positif  dan  tetap melalui permasalahan yang dipaparkan di atas. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan  data  sekunder.  Pendekatan  masalah  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan sosiologi  hukum.  Pengumpulan  dilakukan  dengan  cara  Wawancara,  Studi  Dokumen  dan Observasi/Pengamatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  dalam  menjaga  kelestarian  daerah  membuat  suatu  kelompok  masyarakat  di  masing- masing  desa  guna  menjaga  terciptanya  keharmonisan  desa.  Desa  adat  sendiri  disetiap  provinsi memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda  di  Bali  khususnya  Desa  Adat  menurut  Perda  Provinsi  Bali Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali  adalah  :  Desa adat adalah  kesatuan  masyarakat hukum  adat  di  Bali  yang  memiliki  wilayah,  kedudukan,  susunan  asli,  hak-hak  tradisional,  harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci ( Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa ), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Sebagai suatu ilustrasi dapat dikemukakan beberapa Ketetapan dan keputusan Parisada Hindu Dharma Pusat yang berkaitan dengan pengaturan desa adat, antara lain sebagai berikut:
1. Teruntuk  masyarakat  atau  pendatang  yang  ingin  tinggal  di  suatu  desa  diharapkan  melaporkan karena  jika  dalam  waktu  3  bulan  tidak  mendata  baik  sebagai  pendatang  atau  bermaksud  ingin menetap  di  desa  tersebut  akan  mendapat  sanksi  mau  tidak  mau  harus  meninggalkan  desa tersebut.
2. Peraturan setiap desa berbeda–beda sesuai dengan kesepakatan para anggota desa, awig – awig tersebut harus dipatuhi dan memiliki sanksi adat bagi yang melanggarnya.
3. Bertingkah  laku  dan  memilah  sikap  serta  kata–kata  yang  diucapkan  dalam  menjalani  hidup bersama masyarakat guna menjaga keharmonisan suatu desa.
4. Melestarikan  budaya  disekitar  tempat  berada  jangan  sampai  acuh  tak  acuh dalam menjalani hidup bermasyarakat demi meningkatkan kebersamaan krama desa adat.
5. Memiliki  tempat  persembahyangan  yang  wajib  ada  di  sekitaran  desa  adat  semisal Pura Dalem dan Pura Desa.
6. Melakukan  persembahyangan  secara  rutin  dan  berkala  antar  krama  desa  adat  memohon perlindungan dan keselamatan serta kemakmuran desa adat.
7. Mebraya merupakan  kegiatan  rutinitas  yang  mengikat  para  karma  desa  adat  namun  dalam keadaan tertentu krama desa adat dipermaklumkan jika tidak hadir dalam suatu kegiatan desa.
8. Segala  tindakan  dan  prilaku krama desa  adat  harus  sesuai  dengan  ketentuan awig – awig dan bila  berkunjung  ke  desa  lain  agar  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  di  desa  tersebut  karena peraturan setiap desa berbeda namun sifatnya mengikat.
9. Tanah ayahan  desa merupakan  tempat  yang  disediakan  desa  untuk  karma  desa  adat  agar memiliki tempat tinggal yang nyaman namun dengan pembagian yang sesuai.
10. Sebagai pemimpin suatu desa diharapkan menjalin hubungan yang baik antara pimpinan desa lain guna  menjalin  tali  silaturahmi  dan  saling  menjaga  antar  desa.  Membuat  suatu  organisasi  para petinggi desa merupakan cara efektif membangun persaudaraan.
Perjanjian  kerjama  antara  pihak  Dinas  Pariwisata  dengan  Desa  Adat  Manukaya  bertujuan menciptakan kenyamanan, keamanan dan pelestarian objek wisata terjalin pada 06 April 2018 dengan pelaksanaan kerjasama sebagai berikut:
1. Perjanian  kerjasama  ini  untuk  Pihak  Kesatu  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gianyar  selaku  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  untuk  Pihak  Kedua  Bendesa  Desa  Adat Manukaya Tampaksiring.
2. Segala  risiko  yang  didapatkan  dari  penjualan  tiket  di  luar  tiket  resmi  dari Pemda tidak menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.
3. Untuk  jam  operasional  Daya  Tarik  Wisata  Tirta  Empul  buka  dari  jam  07.00 Wita  Pagi  sampai dengan  jam  18.00  Wita  dan  apabila  ada  pungutan  di  luar  jam  operasional  tidak  menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.
Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati,  kerjasama  ini  dapat berakhir  sebelum  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dengan  ketentuan  pihak  yang  mengakhiri memberitahukan  maksudnya  secara  tertulis  kepada  pihak  lainnya  paling  lambat  3  (tiga)  bulan sebelumnya,  selanjutnya  perjanjian  kerjasama  iniberakhir  atau  batal  demi  hukum  apabila  ada ketentuan  perundang-undangan  dan  atau  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu.
Hambatan  yang  ada  dalam  pengelolaan  objek  wisata  di  Kabupaten  Gianyar  ada  beberapa tantangan/hambatan-hambatan antara lain hambatan internal dan eksternal hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak A.A Ari Brahmanta antara lain:
1. Faktor  eksternal  yang  sangat  mempengaruhi  pembangunan  pariwisata  Kabupaten  Gianyar adalah: ancaman keamanan regional dan internasional seperti terorisme internasional. Kemudian faktor  eksternal  yang  sekarang  sedang  maraknya  yaitu  mengani  virus  corona  yang  sangat mempengaruhi  perkembangan  pariwisata  di  kabupaten  Gianyar,  bahkan  beberapa  hotel  di Bali  dan  Gianyar  khususnya  sudah  memutuskan  untuk  merumahtanggakan sebagian tenaga hariannya  maupun  tenaga  kontraknya,  begitu  besarnya  dampak  dari  virus  corona  tersebut sehingga dapat menurunkan perkembangan pariwisata di kabupaten Gianyar.
2. Faktor internal seperti misalnya  lemahnya dan rendahnya kesadaran  pengelolaan  sebagian  besar daerah  tujuan  wisata  dan  aset-aset  warisan,  Belum  efektifnya  kelembagaan  pengelolaan pemasaran  dan  promosi  pariwisata  terutama  kinerja  kelembagaan-kelembagaan  pengelola pemasaran  dan  promosi  pariwisata  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  belum  meratanya pembangunan  pariwisata  terutama  di  Gianyar  bagian  timur  dan  pengembangan  masih terkonsentrasi  di  bagian  barat  (Ubud  dan  Payangan).  (Wawancara  dengan  Bapak  A.A  Ari Brahmanta, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, pada tanggal 3 Maret 2020).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Desa Adat sebagai definisi dalam mengelola Objek Wisata  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Tirta  Empul  Tampaksiring,  sampai  saat  ini  belum  pernah  ada hambatan  yang  berarti,  jikapun  ada  itu  telah  dapat  diambil  solusi  setelah  diadakan  musyawarah mufakat antara Pemerintah Daerah dengan Pengemong Pura dan Desa Adat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Perjanjian antar dinas pariwisata dengan desa manukaya  merupakan  perjanjian  yang  bertujuan  mengembangan  objek  wisata  tirta  empul  dan melestarikan  budaya  setempat.  Perjanjian  yang  dapat terbilang  saling  menguntungkan  namun  minim wanprestasi karena tujuan masing – masing pihak melestarikan objek wisata dengan menjaga keadaan dan  keamanan  di  sekitar  daerah  objek  wisata  dengan  pembagian  40%  dana  yang  diperoleh  dari penjualan  tiket  dipergunakan  pemeliharaan  objek  wisata  dan  60%  dipergunakan  dinas  pariwisata meningkatkan  keamanan  daerah  sekitar  objek  wisata.  Yang  kedua  Kerjasama  antara  pihak  dinas pariwisata  dan  desa  adat  dalam  melestarikan  objek  wisata  sudah  baik  namun  menemui  beberapa
masalah  atau  kekurangan  dalam  melancarkan  tujuan  kerjasama  tersebut  seperti  niat  dari masyarakat  desa  kurang  dalam  pengelolaan  objek  wisata  tirta  empul  kemudian  peralatan  dan  sarana yang menunjang pembersihan tempat wisata masing kurang dan banyaknya wisatawan yang tidak  memperhatikan  kebersihan  dengan  sembarangan  membuang  sampah  yang  membuat  timbunan sampah  padahal  sudah  banyak  disediakan  tempat  sampah.  Virus  merupakan  masalah  terbesar  yang sering  melanda  tempat  wisata  karena  tidak  kasat  mata,  ada  namun  tidak  terlihat  semisal  virus  flu burung  dan  terorisme merupakan  kejahatan  luar biasa yang secara tidak langsung ada dilingkungan kita.

## 2. Saran
Adapun yang perlu disarankan oleh peneliti adalah Untuk  dapat  berjalannya  perjanjian  pengelolaan objek  wisata  Tirta  Empul  secara  tertib,  lancar  dan  aman,  diharapkan  kepada  Pemerintah  dan  Desa Adat  hendaknya  transparans,  baik  dalam  hal  pendapatan  dan  pengeluaran  dari  hasil  kerja  sama tersebut,  termasuk  transparan  dalam  perekrutan  tenaga  di  objek  wisata  Tirta  Empul  tersebut, sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran  perjanjian pemungutan karcis di luar jam yang telah ditentukan dan  pelangaran-  pelanggaran  yang  lain,  yang  kedua  Oleh  karena  seringnya  terjadi  isu-isu  negative yaitu  berita-berita  yang  tidak  jelas  dan  tidak  benar  tersebut,  dalam  pengelolaan  objek  wisata, pemerintah  daerah  dan  desa  adat  perlu  mencari  solusi  dengan  duduk  bersama  membahas permasalahan-permasalahan  yang  tengah  terjadi  sehingga  isu-isu  negatif  tersebut  tidak  dapat berkembang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi.  (2014).  Kewenangan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  pada  Era  Otonomi  Khusus  di  Aceh.
Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2), 108–117. Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Kencana Prenada Media Group.
HR, R. (2003). Hukum Administrasi Negara (2nd ed.). UII Press. Ketut, O. S. I. (2016). Hukum Perikatan . Sinar Grafika.
Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana , 8 (1), 61–75. Rahmiati, D. (2017). Demokrasi, Ham dan Militer. Penelitian Politik LIPI , 14 (2), 109–288 .
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  dalam  Perspektif  Islam  dan  Peraturan  Perundang-undangan  Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 5 (2), 147–160.
Walian,  A.  W.  (2013).  Konsepsi  Islam  Tentang  Kerja  Rekonstruksi  terhadap  Pemahaman  Kerja Seorang Muslim. An Nisa’a , 8 (1), 63–79. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.