## PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF

## Edy Purwoyuwono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Hubungan  Kepala  Daerah  dengan  DPRD  merupakan  hubungan  kerja  yang kedudukannya  setara  dan bersifat  kemitraan.  Kedudukan  yang  setara  bermakna  bahwa diantara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya  tidak  saling  membawahi.  Hal  ini  tercermin  dalam  membuat  kebijakan  daerah berupa  Peraturan  Daerah.  Hubungan  kemitraan  bermakna  bahwa  antara  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  adalah  sama-sama  mitra  sekerja  dalam  membuat  kebijakan  daerah dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung  bukan  merupakan  lawan  ataupun  pesaing  satu  sama  lain  dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
Namun  dalam  kenyataannya,  dalam  fungsi  legislasi,  DPRD  belum  mempunyai kedudukan  yang  setara  dengan  pemerintah  daerah.  Hal  ini terbukti  masih  banyaknya produk Peraturan-peraturan  Daerah  yang merupakan inisiatif  dari Pemerintah  Daerah, bukan  dari  DPRD.  Sehingga  seringkali  muncul  ”rumor  ”  bahwa  DPRD  hanya  sebagai ’rubber stamp’ yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah.
Dari  kondisi  yang  demikian,  memang  sepertinya  sangat  sulit  untuk  berharap banyak adanya kesetaraan antara pemerintah daerah dengan DPRD khususnya dalam proses  legislasi.  Meskipun  secara  normatif  DPRD  sebenarnya  mempunyai  fungsi sentral  dalam  proses  legislasi.  Namun  demikian  upaya-upaya  penguatan  eksistensi DPRD  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsi  legislasi  mulai  dilakukan  baik  melalui pembenahan  regulasi,  kelembagaan  maupun  peningkatan  kualitas  SDM-nya.  Seperti halnya  telah  terbentuknya  Panitia  Legislasi  sebagai  bagian  dari  alat  kelengkapan DPRD (meskipun belum bersifat tetap); pengangkatan Tenaga Ahli untuk mendukung kinerja DPRD; penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  disusun  secara  berencana,  terpadu  dan sistematis;  dan  pelatihan-pelatihan  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  anggota DPRD  khususnya dalam bidang perlegislasian.
Kata Kunci:  Fungsi Legislasi DPRD, Raperda Inisiatif.

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.    Pemberian  otonomi  luas kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Disamping itu melalui  otonomi  luas,  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing    dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  meningkatkan    efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan  otonomi  daerah,  perlu  memperhatikan  hubungan  antar  susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan  wewenang  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Aspek  hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  dilaksanakan  secara  adil  dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan  tantangan  dalam persaingan global  dengan  memanfaatkan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Agar mampu  menjalankan  perannya  tersebut,  daerah  diberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang  menjadi  urusan  Pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  tentang Pemerintahan  Daerah.  Daerah  memiliki  kewenangan membuat  kebijakan  daerah  untuk memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip  bahwa untuk menangani urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan  kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi  setiap daerah tidak  selalu  sama  dengan  daerah  lainnya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  otonomi  yang bertanggungjawab  adalah  otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar sejalan  dengan  tujuan dan  maksud  pemberian  otonomi,  yang  pada  dasarnya  untuk memberdayakan  daerah  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan bagian  utama  dari  tujuan  nasional.  Seiring  dengan  prinsip  itu  penyelenggaraan  otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan  kepentingan    dan    aspirasi    yang    tumbuh    dalam    masyarakat. Kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  tersebut  harus  dapat  ditangkap  oleh  Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan Pemerintahan  Daerah  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  yang  bertujuan sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas.  Pemerintah  daerah  menjalankan  fungsi pemerintahan  yang  dibantu  oleh  perangkat  daerah  yang  terdiri  dari  unsur  staf  yang membantu  penyusunan  kebijakan  dan  koordinasi,  diwadahi  dalam  lembaga  sekretariat; unsur  pendukung  tugas  kepala  daerah  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan daerah  yang  bersifat  spesifik,  diwadahi  dalam  lembaga  teknis  daerah;  serta  unsur pelaksana  urusan  daerah  yang  diwadahi  dalam  lembaga  dinas  daerah. Adapun  DPRD menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (budgeting) dan fungsi legislasi.

## RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  eksistensi  fungsi  legislasi  DPRD  dalam  pembuatan  Rancangan  Peraturan Daerah inisiatif ?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  menghambat  kinerja  DPRD  dalam  produk  Peraturan Daerah inisiatif ?

## TUJUAN PENELITIAN
Memperhatikan  perumusan  masalah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk Mengkaji  proses  pembuatan  Rancangan  Peraturan Daerah  inisiatif    DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi  dan  mengetahui  faktor- faktor  yang  dapat  menghambat  kinerja  DPRD  dalam  membuat  Peraturan  Daerah inisiatif.

## KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  sebagai  salah  satu  sumbangan  pemikiran  untuk kepentingan masyarakat, baik secara teorits maupun secara praktis yaitu:
1. Secara  teoritis yaitu  untuk  kepentingan  ilmiah  sebagai  in-put  bagai  DPRD  Provinsi Kalimantan Timur, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum di daerah
2. Secara  praktis yaitu  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  rangka meningkatkan kapasitas intelektual DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam membuat kebijakan bersama Kepala Daerah.

## METODE PENELITIAN

## A. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris,  pendekatan  yuridis empiris dimaksudkan  untuk  menelusuri  Peraturan  hukum  dan  Peraturan  Perundang- undangan, dokumen-dokumen  yang ada hubungan dengan proses pembuatan Rancangan Peraturan  Daerah  inisiatif  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur,  permasalahan  empiris adalah yang menyangkut tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah dalam rangka pembuatan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif .

## B. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini deskriptif  analisis,  yaitu  menggambarkan  secara  tuntas terhadap  proses  penyusunan  dan  pengelolaan  program  legislasi  daerah  Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pembuatan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif.

## C.       Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut proses penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah dalam  hal  pembuatan  Rancangan  Peraturan  Daerah  inisiatif  DPRD  Provinsi Kalimantan Timur, pengambilan data primer ditujukan kepada institusi DPRD Provinsi Kalimantan  Timur.  Data  sekunder  mencakup  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder bahan  hukum  primer  mencakup  Undang-undang        nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD,  Undang-undang  nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden yang terkait dengan produk hukum.

## D. Prosedur Pengumpulan data
Pengumpulan  Data  primer  dilakukan  dengan  cara  pemilihan  responden  secara purposive  sampling  yaitu  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  sedangkan  prosedur pengambilan data sekunder adalah dari bahan-bahan pustaka, berupa Undang-undang, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan  teori-teori  hukum  yang  ada  hubungan dengan pembentukan Rancangan Undang-undang.

## E. Analisis Data
Keseluruhan  data  baik  primer  maupun  sekunder  di  analisis  secara  kualitatif terutama  yang  menyangkut  peran  fungsi  legislasi  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur dalam  konteks  pembuatan  Rancangan  Peraturan  Daerah  inisiatif  dan  menganalisis Faktor-faktor  yang  dapat  menghambat  kinerja  DPRD  dalam  produk  Peraturan  Daerah inisiatif ?
Analisis  data  ini  menjelaskan  secara  tuntas  dan  dikaji  secara  profesional terutama  dalam  konteks  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD  dalam  pembuatan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dan faktor-faktor penghambatnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Berdasarkan  pasal  65  A  Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  Provinsi  Kalimantan Timur,  bahwa Panitia Legislasi  berkedudukan  sebagai  pusat  pembentukan  Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, khusus  menangani  bidang  Legislasi,  sesuai  fungsi  Legislasi  DPRD  dalam  program Legislasi  Daerah  di  lingkungan  DPRD Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  mempunyai untuk (a) Merencanakan, mengharmonisasikan dan memantapkan konsep  RAPERDA untuk menjadi RAPERDA atas prakarsa DPRD; (b) Membentuk dan menyusun materi RAPERDA  dan/atau  perubahan  PERDA,  dan  selanjutnya  mengusulkan  daftar RAPERDA  kepada  Pimpinan  DPRD,  oleh  Pimpinan  DPRD  ditetapkan  urutan  skala prioritas  dalam  pembahasan  DPRD dengan  Kepala  Daerah; (c) Usulan  RAPERDA dan/atau  Perubahan  PERDA dilakukan oleh  Pimpinan  DPRD  disampaikan  dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai PRA- PERDA  atas  Prakarsa  DPRD; (d) Menginventarisasi,  Meneliti,  mengkaji  dan
mengevaluasi  Peraturan Daerah  dan/atau Peraturan pelaksanaannya dan apabila tidak sesuai lagi dengan perkembangan norma-norma tata kehidupan sosial masyarakat atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat diusulkan untuk  dicabut; (e) Melakukan  telaah  dan  kajian  dalam  hal  RAPERDA  yang  berasal dari  usulan  Kepala  Daerah  sebelum  dilakukan  pembahasan  dalam  pembicaraan  tahap kedua;  (f) Meteri  RAPERDA tersebut disampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD  kepada Panitia  Legislasi,  dalam masa  waktu  selambat-lambatnya  14  hari,  Panitia  Legislasi sudah  mengembalikan  materi  RAPERDA  dimaksud  kepada  Pimpinan  DPRD  beserta uraian singkat hasil telaah dan kajian oleh Panitia Legislasi; (g) Hasil telaah dan kajian Panitia Legislasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan Pimpinan DPRD kepada Sekretaris  DPRD  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  sekretaris  DPRD  untuk menyebarluaskannya  kepada  masyarakat  sebelum  dan/atau  sedang  dibahas  antara DPRD dengan Kepala Daerah.
Panitia  Legislasi  menyusun  rancangan  anggaran  dalam  rangka  pelaksanaan tugas  DPRD  untuk  penyusunan  Program  Legislasi  Daerah,  Penyusunan  prioritas Rancangan  Peraturan  Daerah,  persiapan    dan  penyusunan  Rancangan  Peraturan Daerah,  dan  pelaksanaan  tugas  Panitia  Legislasi  untuk  evaluasi  materi  Undang- Undang,  evaluasi  dan  penyempurnaan  Tata  Tertib,  inventarisasi  hukum  dan perundang-undangan  serta  melakukan  kunjungan  kerja  dan  studi  banding,  untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Pimpinan.

## Tata Cara Penyusunan & Pengelolaan Program Legislasi Daerah  di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Penyusunan  Program  Legislasi  daerah  di  Lingkungan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dilakukan  oleh  Panitia  Legislasi  DPRD Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  mengkoordinasikan  penyusunan  Prolegda  dapat meminta  atau  memperoleh  bahan  dan/atau  masukan  dari  anggota  DPRD  dan/atau pimpinan Komisi dan/atau Fraksi dan/atau masyarakat. Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD oleh Panitia Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi melalui dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

## B. Pembahasan
Tata  cara  penyusunan  &  pengelolaan  program  legislasi  daerah  dalam  konteks pembuatan  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  dilakukan  baik  di  lingkungan  DPRD dalam  hal  ini  yang  merupakan  tupoksinya  Panitia  Legilasi  Daerah,  maupun dilaksanakan  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi,  sangat  menarik  untuk  dikaji  dan ditelaah  dalam  sudut  pandang  hukum  untuk  dijadikan  landasan  hukum  bagi  Daerah- Daerah  khususnya  penguatan  eksistensi  fungsi  legislasi  DPRD  Provinsi  Kalimantan Timur  dalam  penyusunan  program  legislasi  daerah  sebagai  implementasi  politik pelaksanaan fungsi legislasi.
Dalam  praktek  politiknya  bahwa  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur,  tetap konsisten  menggunakan  sentral  kendali  dalam  penyusunan dan  pengelolaan  dan merencanakan pembuatan Rancangan Peraturan  Daerah  yang dipusatkan  pada Panitia Legislasi daerah sebagai pusat pembentukan Peraturan Daerah.

## 1. Eksistensi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.
Berbicara  masalah  ‘eksistensi’  fungsi  legilasi  DPRD,  tentunya  tidak  akan terlepas  dari  pengakuan  kedudukan  yang  di  dalamnya  ada  kapasitas      dan/atau kewenangan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  tersebut  yang  diatur  dalam  suatu  Peraturan Perundang-undangan,  selain adanya  pengakuan  secara  politis  maupun  sosiologis  dari masyarakat.  Maksud  dari  pengakuan  politis  adalah  bahwa  DPRD  sebagai  institusi politik  yang  keanggotaannya  dipilih  melalui  proses  politik  (Pemilu)  yang direpresentasikan oleh Partai Politik serta diakui oleh masyarakat secara kelembagaan dalam  menjalankan  proses  politik  dalam  tata  aturan  pemerintahan  yaitu  untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
Pengakuan  sosiologis  adalah  bahwa  keanggotaan  DPRD  yang  dipilih  oleh rakyat    melalui  proses  politik,  harus  mampu  menyuarakan  hati  nurani  rakyat  dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga muncul istilah “anggota DPRD dipilih oleh,  dari  dan  untuk  rakyat”.  Apabila  ‘kontrak  sosial’  ini  tidak  dapat  dijalankan  oleh wakil-wakil  rakyat  (anggota  DPRD),  maka  kepercayaan  masyarakat  akan  luntur  dan akan terjadi apatisme terhadap kelembagaan ini.
Selain  kedua  hal  di  atas  (secara  politis  dan  sosiologis),  pengakuan/eksistensi kelembagaan  DPRD  dapat  dilihat  atau  diukur  dari  regulasi/peraturan Perundang- undangan  yang  ada.  Di  bawah  ini  ada  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur  fungsi  dan  kewenangan  DPRD  yang  dapat  menunjukkan  eksistensi  DPRD dalam fungsi legislasi. Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah:

## 1. Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  disebutkan  bahwa  Raperda  dapat  berasal  dari  DPRD atau  Gubernur  atau  Bupati/Walikota.  Raperda  yang  berasal  dari  DPRD  dapat disampaikan  oleh  anggota,  komisi,  gabungan  komisi  atau  alat  kelengkapan  khusus yang menangani bidang legislasi DPRD. Jika dalam suatu masa sidang, Gubernur atau Bupati/Walikota  dan  DPRD    menyampaikan  Rancangan  Peraturan  Daerah  mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang  disampaikan  oleh  DPRD,  sedangkan  Raperda  yang  disampaikan  oleh  Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan........... 1
Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur  atau Bupati/Walikota.  Pembahasan  bersama  tersebut  dilakukan  melalui  tingkat-tingkat pembicaraan  yaitu  rapat  komisi/panitia/alat  kelengkapan  DPRD  yang  khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Raperda dapat ditarik sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Tetapi jika Raperda tersebut sedang  dibahas,  maka  hanya  dapat  ditarik  kembali  berdasarkan  persetujuan  bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota.
Raperda  yang telah  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan  Gubernur  atau Bupati/Walikota  disampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD  kepada  Gubernur  atau
1 Pasal 31 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal ini ternyata disimpangi  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan  Tata  tertib  DPRD, khususnya dalam Pasal 95, yang menyatakan : “Apabila terdapat dua Rancangan Perda yang diajukan mengenai hal yang sama, yang  dibicarakan  adalah  Raperda  yang  diterima  terlebih  dahulu,  sedangkan  Raperda  yang  diterima  kemudian  dipergunakan sebagai pelengkap”.
Bupati/Walikota  untuk  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah.  Penyampaian  Raperda tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak tanggal  persetujuan  bersama  dan  dalam  waktu  30  hari  sejak  persetujuan  bersama tersebut  sudah  harus  ditandatangani  oleh  Gubernur  atau  Bupati/Walikota.  Jika  dalam waktu  tersebut  tidak  ditandatangani,  maka  Raperda  tersebut  sah  menjadi  Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

## 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran  dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu 2 :
a) Membentuk  Peraturan  Daerah  yang  dibahas  dengan  Kepala  Daerah  untuk mendapat persetujuan bersama.
b) Membahas  dan  menyetujui  rancangan  Perda  tentang  APBD  bersama  dengan Kepala Daerah.
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam  ketentuan  Pasal  292  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang                Nomor  27 Tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  (untuk  DPRD  Provinsi)  dan  Pasal 343  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang            nomor 27  tahun  2009  tentang  MPR,  DPR, DPD dan DPRD (untuk DPRD Kabupaten/Kota), DPRD mempunyai fungsi legislasi, yang  tugas  dan  wewenangnya  salah  satunya  adalah  membentuk  Perda  yang  dibahas dengan  Gubernur  atau  Bupati/Walikota  untuk  mendapat  persetujuan  bersama. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 293    ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 344 ayat (1) Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  (untuk  DPRD  kabupaten/Kota),  anggota  DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  juga  ditegaskan  bahwa  DPRD  selain mempunyai fungsi anggaran  dan fungsi pengawasan juga mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah [Pasal 19  ayat  (1)  dan  (2)  jo.  Pasal 20  ayat  (1)  huruf  a  PP  No.  25  Tahun  2004].  Berkaitan dengan  hak  legislasi,  dalam      Pasal  28  huruf  a  PP  No.  25  Tahun  2004  menegaskan bahwa anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan  tersebut  dapat  diajukan  sebagai  usul  inisiatif  apabila  rancangan  Perda tersebut  sekurang-kurangnya  diajukan  oleh  5  (lima)  orang  anggota  DPRD  [Pasal  29 ayat (1) PP 25 Tahun 2004]. Hak ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 95 ayat (1)  PP  25  Tahun  2004  yang  menyatakan  bahwa  ”DPRD  memegang  ke kuasaan membentuk Peraturan Daerah”.
Jika  dilihat  dari  beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di atas, jelaslah bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang (kekuasaan) membentuk Perda  yang  dibahas  dengan  Gubernur  atau  Bupati/Walikota  untuk  mendapat persetujuan  bersama,  sebagai  manifestasi  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi.
2 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b UU No. 32 Tahun 2004.
Sehingga seharusnya DPRD baik secara kelembagaan maupun keanggotaan bisa secara optimal  dan  produktif  melahirkan  Peraturan-peraturan  Daerah  sesuai  dengan kepentingan  dan  harapan  masyarakat.  Sehingga  eksistensi  DPRD  sebagai  institusi legislasi dengan sendirinya akan diakui oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya hal  ini  belum  berjalan,  seperti  yang  diharapkan,  karena  adanya  beberapa  kendala sebagaimana  yang  telah  disampaikan di  atas.  Permasalahan  semacam  itu  tidak  saja terjadi  di  lingkungan  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota,  tetapi  juga  masih kita  rasakan  di  DPR  RI.  Ini- lah  yang  akan  menjadi  ’pekerjaan  rumah’  kita  bersama untuk  lebih  memberdayakan  dan  mengoptimalkan  kinerja  DPR  dan  DPRD  dalam menjalankan  fungsi  legislasi,  penganggaran  dan  pengawasan  sebagaimana  yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Faktor-faktor Yang Dapat Menghambat Kinerja DPRD Dalam Produk Peraturan Daerah Inisiatif.
Ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  ketidaksetaraan  dalam  proses legislasi  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD,  yang  mengakibatkan  belum optimalnya  fungsi  legislasi  di  DPRD,  yaitu  salah  satunya  adalah  belum  secara keseluruhan DPRD-DPRD mempunyai alat kelengkapan Panitia Legislasi. Keberadaan alat  kelengkapan  ini  di  dalam  DPRD  secara  normatif  memang  masih  lemah.  Hal  ini dapat  kita  lihat  dalam  ketentuan  Pasal  46  ayat  (1)  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, tidak menyebut secara tegas Panitia Legislasi sebagai salah satu alat  kelengkapan  DPRD,  namun  yang  disebut  alat  kelengkapan  DPRD  adalah pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia  anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan  lain  yang  diperlukan.  Poin  yang  terakhir  inilah  sebagai  ‘pintu  masuk’ dibentuknya  alat  kelengkapan  Panitia  Legislasi,  sehingga  tidak  dianggap  sebagai  alat kelengkapan yang tetap. Untuk itu, jika ada komitmen dan keinginan yang kuat dalam upaya  meningkatkan  optimalisasi  dalam  fungsi  legislasi,  alat  kelengkapan  Panitia Legislasi  di  DPRD  hendaknya  dipersamakan  dengan  alat-alat  kelengkapan  DPRD lainnya dan bersifat tetap.
Selain pembentukan alat kelengkapan Panitia Legislasi di DPRD-DPRD, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD harus pula didukung adanya pendanaan/anggaran yang cukup. Proses legislasi tidak hanya sekedar pembahasan dan pengesahan  suatu  Raperda  tetapi  dimulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif DPRD di beri fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka kesemua proses tersebut harus dilakukan.
Jika  timbul  pertanyaan,  adalah  apakah  Pemerintah  Daerah  sebagai  pemegang dan  pengelola  otoritas  keuangan  daerah  telah  secara ‘fear’ memberikan  porsi  yang seimbang  anggaran  pembuatan  Peraturan  Daerah  yang  diinisiasi  Pemerintah  Daerah sendiri dengan yang diinisiasi DPRD?
Selain kedua hal di atas, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD, perlu dipikirkan  adanya  dukungan  Tenaga  Ahli  yang memadai  yang  nantinya  akan membantu kinerja Panitia Legislasi khususnya dalam proses legislasi.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  penelitian  ini,  penulis  menyimpulkan sebagai berikut:
1. Hubungan  Kepala  Daerah  dengan  DPRD  merupakan  hubungan  kerja  yang kedudukannya  setara  dan  bersifat  kemitraan.  Kedua  institusi  tersebut  adalah  mitra politik yang mempunyai kedudukan setara dalam membuat berbagai kebijakan daerah untuk  mengakses  penyelenggarana  otonomi  daerah  sesuai  dengan  fungsi  masing- masing,  sehingga  antar  kedua  lembaga  itu  membangun  suatu  hubungan  kerja  yang sifatnya  saling  mendukung.  Namun  dalam  kenyataannya  fungsi  legislasi,  DPRD belum mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah. Hal ini terbukti masih  banyaknya  produk  Peraturan-peraturan  Daerah  yang  merupakan  inisiatif  dari Pemerintah Daerah, bukan dari DPRD. Sehingga  seringkali muncul  ”rumor ” bahwa DPRD hanya sebagai ’rubber stamp’ yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah.
2. Fakta  yang  terungkap  dalam  penelitian  ini,  bahwa  eksistensi  DPRD  sebagai  institusi wakil  rakyat  tidak  disuport  oleh  perangkat  hukum  yang  memadai.  Secara  regulasi, Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif di negeri ini belum memberikan kedudukan  yang  setara  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD.  Hal  ini  dapat dibuktikan antara lain:
a) Status pejabat negara hanya melekat pada Kepala Daerah tidak termasuk anggota DPRD.
b) Tidak  adanya  otonomisasi  penganggaran  di  DPRD,  semua  tergantung  dari kebijakan Pemerintah Daerah.
c) Lemahnya  pengaturan  hak  inisiasi  legislasi  bagi  anggota  maupun  kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari Pemerintah Daerah.
d) Belum  semua  daerah  memiliki  kebijakan  program  legislasi  daerah  yang  harus dirumuskan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD.
e) Belum  semua  DPRD  memiliki  alat  kelengkapan  Panitia  Legislasi,  kalau  toh  ada belum  merupakan  alat  kelengkapan  yang  bersifat  tetap  dan  seringkali  masih adanya tarik menarik kepentingan dengan alat kelengkapan yang ada sebelumnya (misalnya Komisi atau Pansus).
f) Masih lemahnya infra dan supra struktur yang dimiliki DPRD.
g) Hiterogenitas kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dari anggota DPRD.

## B. Saran-saran
1. Untuk  memperkuat  peran  fungsi  legislasi  DPRD Provinsi  Kalimantan  sebaiknya harus  mendapat  dukungan  dan  kerjasama  dari  semua  pihak  baik  dari  lingkungan internal DPRD Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Gubernur maupun masyarakat, sehingga  harapan    menguatkan  fungsi  legislasi  di  DPRD  Provinsi  Kalimantan Timur    dapat  terwujud  yang  akhirnya  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarat.
2. Dalam rangka memuluskan pelaksanaan program legislasi Daerah, maka sebaiknya DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  melobi  Kepala  Daerah  agar  mempercepat persetujuan bersama Raperda inisaitif DPRD Provinsi Kalimantan Timur terntang PROGLEGDA.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang  MPR, DPR, DPD dan DPRD
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  61  tahun  2005  tentang  tata  cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  68  tahun  2005  tentang  tata  cara
mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
Peraturan Tata Tertib DPR RI