## M K M I

## Media Kesehatan Masyarakat Indonesia
ISSN: 1412-4920 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro DOI: 10.14710/mkmi.19.5.368-374

## Kendala Kesiapan Administratif dalam Proses Menuju Puskesmas BLUD di Kabupaten Kepulauan Anambas
Andri Purnomo ¹ , Sutopo Patria Jati 1 , Ayun Sriatmi 1
1 Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang
Info Artikel : Diterima 26 Agustus 2019 ; Disetujui 4 September 2020 ; Publikasi 1 Oktober 2020

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Puskesmas  BLUD  memberikan  poin  lebih  dalam  hal  keleluasaan  mengelola  keuangan. Proses  pengajuan  BLUD  Puskesmas  selama  ini  masih  terkendala  dengan  kelengkapan  persyaratan  yang dianggap  belum  memenuhi  ketentuan.  Dari  tiga  persyaratan  hanya  persyaratan  administratif  yang  belum dipenuhi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala kesiapan dalam pemenuhan persyaratan administratif menuju Puskesmas BLUD.
Metode: Merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi  penelitian  di  Puskesmas Palmatak dan Puskesmas Tarempa dengan alasan kedua puskesmas mempunyai cakupan layanan terbanyak, jumlah  kunjungan  terbanyak  dan  sebagai  Puskesmas  penerima  kapitasi  terbesar.  Subjek  penelitian  Kepala Puskesmas  dan  Kepala  TU  sebagai  informan  utama  dengan  informan  triangulasi  Kepala  Dinkes  PPKB  dan Kabid Pelayanan Kesehatan. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi.
Hasil: Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Anambas terkendala dengan kemampuan melengkapi persyaratan administratif sehingga dokumen tidak bisa dikumpulkan dalam waktu yang cepat dan lengkap. Dari 6 dokumen yang  harus  dikumpulkan,  Puskesmas  Palmatak  mengumpulkan  4  dokumen  dan  Puskesmas  Tarempa  2 dokumen.  Dokumen  yang  tidak  dikumpulkan  oleh  kedua  Puskesmas  adalah  dokumen  surat  pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja dan dokumen laporan audit terakhir. Sementara untuk dokumen pola tata kelola, rencana strategi bisnis dan laporan keuangan pokok masih belum lengkap, sedangkan dokumen standar pelayanan  minimal  sudah  dipenuhi.  Kendala  Puskesmas  dalam melengkapi  persyaratan  administratif  karena kurangnya  motivasi  dan  lemahnya  komunikasi  internal  Puskesmas.  Selain  itu  pemahaman  yang tidak  benar tentang peran petugas apalagi dilatarbelakangi karakteristik pendidikan yang berbeda.
Simpulan: Puskesmas  belum  siap  menjadi  BLUD.  Perlu koordinasi intensif  antara  Puskesmas dan  Dinkes PPKB melalui konsultasi secara rutin dan terjadwal.
Kata Kunci: Kendala, persyaratan administratif, Badan Layanan Umum Daerah

## ABSTRACT
Title: The constraints of Administrative Readiness in the process to the Regional General Service Agency of Public Health Center in Anambas Islands Regency
Background: The financial managing in the Regional General Service Agency of public health center were more flexibility.  The submission process of the Regional General Service Agency of public health center stilll constrained by incompleteness of requirements of the provisions. There was only administrative requirement from three requirnents that have not been fullfill. This research aims to analyze the constraints of readiness in fulfilling the administrative requirements towards the Regional General Service Agency of public health center. Method: It  is  a  descriptive  research  with a  qualitative  approach.  The  location  of  this research  in  Palmatak Public health center and Tarempa Public health center which has the most service coverage, the largest number of visits and as the  largest capitation of  recipient's Public health center. The main informant  of this research were head of Public health center and head of administration.  The triangulation informants of this research were the head of Health Office in Population Control and Family Planning and the head of Health Service. The data collected by in-depth interviews and document study. This Collected data is analyzed by methods content
analysis.
Result: The  Public  health  center  in  the  Anambas  Islands District  was  constrained  by  the  ability  to  completed  the administrative  requirements.  It  caused  the  documents  could  not  be  collected  timely  and  completly.  From  the  6 documents must be gathered, Palmatak Public health center  just collected 4 documents and Tarempa Public health center just collected 2 documents. The documents did notcollected by both public health centres were the ability to improve the performance document and the latest audit report document. Mainwhile, the governance documents, the business strategy plan and the underlying financial statements were still incomplete but the standard minimal service document was fullfill. The Problem of Public health center in completing the administrative requirement caused by the weak of motivation and internal communication in public health center. Besides, the incorrect understanding of employee role because of different educational characteristics.
Conclusion: The Public health center is not ready to become a regional General Service Agency. It needs intensive coordination between the Public health center and the Health Department of Population and Family Planning through regular and scheduled consultation.
Keywords: Constraints, administrative requirements, regional public service agency

## PENDAHULUAN
Selama  ini  pengelolaan  keuangan  Puskesmas menggunakan pola keuangan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. 1
Kelemahan  dari  sistem  pengelolaan  keuangan Puskesmas  ini  adalah  kurangnya  fleksibilitas  dalam pengelolaan  anggaran  di  Puskesmas  karena  masih merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kesehatan yang    pengelolaan  anggarannya  ada  di  Dinas Kesehatan  sebagai  pengguna  anggaran  mengikuti ketentuan  pengelolaan  keuangan  negara  pada umumnya.  Sementara  jika  menerapkan  BLUD, Puskesmas  memiliki  fleksibilitas  dalam  aspek pengelolaan  keuangan  karena  bisa  mengalokasikan anggaran sendiri untuk kebutuhan Puskesmas. 2 Hal ini didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  79  tahun  2018  tentang  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  yang  menerangkan bahwa BLUD  adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana  teknis  dinas  /  badan  daerah  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang mempunyai  fleksibilitas  dalam  menerapkan  aspek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada  masyarakat  tanpa mencari  keuntungan  dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3
Kelebihan  Puskesmas  menjadi  BLUD  adalah memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  dengan  hak  dapat  mengelola sendiri  dana  kapitasi  serta  dapat  merekrut  tenaga kesehatan yang kompeten yang dibutuhkan Puskesmas. 4 Selain  itu  Puskesmas  dapat  membeli kekurangan obat obatan tertentu yang mendesak untuk pelayanan  kesehatan. 5 Ketersediaan  akses  keuangan dalam pelayanan kesehatan terutama dalam memenuhi ketersediaan  obat  obataan  dan  alat  kesehatan  serta peningkatan  mutu  layanan  diidentifikasi  sebagai
prioritas  utama  untuk  tindakan kebijakan kesehatan. 6 Kelebihan lain  BLUD  Puskesmas  adalah  pendapatan Puskesmas dapat digunakan langsung untuk operasional  (lebih  fleksibel  dalam  penggunaan  dana) tanpa  disetor  ke  pemerintah  daerah  dan  bisa memotong rantai birokrasi pemda, sehingga puskesmas  dapat  meningkatkan  kinerja  pelayanan menjadi  lebih  produktif,  efektif  dan  efisien. 7 Penggunaan  dana tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan fasilitas medis yang merupakan bagian dari  dimensi  kualitas  layanan  rawat  inap. 8 Tahapan yang  harus  dilalui  dalam  persiapan  menuju  BLUD yaitu  tahapan  kelengkapan    persyaratan,  yang  terdiri dari : substantif, teknis dan administratif.
Survey pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas diketahui  bahwa  ada  ketertarikan  dari  Puskesmas untuk menjadi BLUD karena fleksibiltas penggunaan anggaran  pada  Puskesmas  BLUD.  Namun  dalam konteks persiapan dan pengumpulan berkas persyaratan  BLUD,  Puskesmas  mengalami  kesulitan dalam melengkapi dokumen persyaratan administratif. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi kendala dalam kesiapan persyaratan administratif dalam proses menuju Puskesmas BLUD di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  dilakukan dari  mulai  bulan  Oktober  2018  hingga  bulan  Juni 2019.  Lokus  penelitian  di  Puskesmas  Palmatak  dan Puskesmas  Tarempa,  dengan  mempertimbangkan mempunyai  cakupan  layanan  terbanyak,  jumlah kunjungan  terbanyak dan sebagai Puskesmas penerima  kapitasi  terbesar  serta  secara  teknis  lebih siap menjadi BLUD.
Pengumpulan  data  dengan indepth  interview atau wawancara mendalam kepada subjek penelitian yang dianggap  mampu  memberikan  informasi  yang dibutuhkan  pada  penelitian  ini.  Informan  utama
sebanyak  4  orang  orang  meliputi  Kepala  Puskesmas dan  Kepala  Tata  Usaha  di  Puskesmas  Palmatak  dan Puskesmas Tarempa dan 2 informan triangulasi yaitu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  (Dinkes  PPKB)  dan  Kepala Bidang  Pelayanan  Kesehatan  (Kabid  Yankes)  Dinas Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana.
Objek  penelitian  adalah  persyaratan  administratif yang  harus  dilengkapi  dalam  proses  menuju Puskesmas BLUD di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi  variabel  yaitu  persyaratan  kesanggupan meningkatkan  kinerja  pelayanan,  pola  tata  kelola, rencana  strategi,  standar  pelayanan minimal,  laporan keuangan  dan  laporan  audit  terakhir  atau  surat pernyataan bersedia diaudit jika belum pernah diaudit.
Instrumen  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri yang  dalam  pengumpulan  datanya  didukung  dengan lembar observasi dan penilaian, pedoman wawancara, dan  alat  bantu  pendukung  berupa  kamera,  alat perekam,  buku  catatan  dan  alat  tulis.  Data  yang terkumpul  dianalisis  dengan  metode  analisis  isi. Penelitian  ini  sudah  memenuhi  kaedah  standard  dan prosedur etis yang dilakukan melalui sertifikat ethical clearance dari  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Diponegoro  Nomor:  168/EA/KEPK- FKM/2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Karakteristik Informan
Lokasi  penelitian  di  Puskesmas  Palmatak  dan Puskesmas  Tarempa  dengan  luas  wilayah  kerja masing  masing  119,57  km²  dan  52,781  km²  serta jumlah  penduduk  masing  masing  12.802  jiwa  dan 12.394 jiwa.
Karakteristik informan dipillih berdasarkan jabatan  yang  diemban,  pengetahuan  dan  mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.
Tabel 1. Karakterisktik Informan Utama dan Informan Triangulasi Informan Usia Jabatan Masa Kerja Masa Jabatan IU1 42 th Kepala Puskesmas 17 th 1 th IU2 40 th Kepala TU Puskesmas 12 th 5 bln IU3 39 th Kepala Puskesmas 17 th 9 bln IU4 30 th Kepala TU Puskesmas 8 th 2 th 3 bln IT1 56 th Kepala Dinkes PPKB 28 th 2 th 7 bln
IT2 52 th Kabid Pelayanan Kesehatan 30 th 5 bln
Tabel  1.  Menunjukkan  bahwa  jenjang  usia informan  berkisar  antara  30-56  tahun.  Seluruh informan telah mempunyai masa kerja diatas 7 tahun dan masa kerja jabatan berkisar 5-31 bulan.
Kendala Kesiapan Pemenuhan Persyaratan Administratif  Dalam  Proses  Menuju  Puskesmas BLUD di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## a. Persyaratan  Surat  Pernyataan  Kesanggupan Meningkatkan Kinerja
Surat  pernyataan  kesanggupan  tersebut  harus sesuai  dengan  format  Permendagri  No.  61  tahun 2007 dan ditandatangani oleh SKPD unit kerja dan diketahui Kepala SKPD. Hasil penelitian menujukkan bahwa Puskesmas tidak ada mengumpulkan  surat  pernyataan  kesanggupan meningkatkan kinerja.
Kendala yang menyebabkan tidak dikumpulkan dokumen  surat  pernyataan  kesanggupan  tersebut karena  beberapa  hal.  Pertama  disebabkan  adanya pergantian  salahsatu  kepala  Puskesmas,  karena pengumpulan  dokumen  dilakukan  pada  masa Kepala  Puskesmas  yang  lama,  sedangkan  Kepala Puskesmas  yang  baru  belum  mengikuti  pelatihan BLUD  dan  tidak  mengetahui  adanya  dokumen tersebut  serta  belum  begitu  memahami  proses pengumpulan  kelengkapan  dokumen  persyaratan administratif.  Kedua,  kurangnya  komunikasi antara  SDM  di  dalam  lingkungan  Puskesmas sendiri  karena  didapatkan  informasi  bahwa salahsatu Puskesmas sudah mengumpulkan namun setelah diperiksa dokumen persyaratan administratif yang dikumpulkan di Dinkes PPKB, surat  pernyataan  kesanggupan  meningkatkan kinerja  tersebut  tidak  ada.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  motivasi  dari  Puskesmas  untuk membuat  surat  pernyataan  kesanggupan  tersebut dan  kurangnya  kerjasama  didalam  tim  persiapan Puskesmas BLUD.  Sejalan dengan penelitian Aris Febri yang menyatakan bahwa komunikasi internal bertujuan  membangun  kerjasama,  membuat  dan menjadikan karyawan ikut memiliki dan bertanggunjawab
terhadap organisasinya,
membentuk citra baik organisasi dan menanamkan kepercayaan bagi public eksternal . 9 Sehingga perlu dilakukan  penyegaran  kembali  tentang  BLUD melalui sosialisasi ke seluruh staf Puskesmas agar bersama sama menyukseskan Puskesmas menjadi BLUD. Selain itu perlu dibangun komunikasi yang baik  dan  kerjasama  yang  solid  melalui  kegiatan rapat  rutin  mingguan  pada  tim  persiapan Puskesmas  BLUD  agar  kendala  pemenuhan
kelengkapan dokumen
surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja dapat teratasi.
“Untuk  pernyataan  kesanggupan  ini  kemarin yang buat Kapus yang lama, beliau buat surat pernyataan ini yang langsung beliau tandatangani.”                                           (IU4)
“Untuk  sementara  dokumen  yang  ini  belum mereka buat”                                              (IT2)

## b. Dokumen Pola Tata Kelola
Penilaian pola tata kelola terdiri dari 2 bagian yaitu:  1.  Organisasi  dan  tata  kelola;  2. Akuntabilitas.  Organisasi  dan  tata  laksana  terdiri dari struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan  yang  logis,  pengelolaan  SDM (penerimaan pergawai, sistem remunerasi, jenjang karier,  pembinaan  dan  pemutusan  hubungan kerja). Sedangkan Akuntabilitas terdiri dari sistem akuntabilitas berbasis kinerja, kebijakan keuangan (kebijakan  mengenai  tarif  berdasarkan  unit cost dan  subsidi,  sistem  akutansi  dan  keuangan)  dan kebijakan  pengelolaan  lingkungan  dan  limbah. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Puskesmas sudah membuat dokumen pola tatakelola. Namun ada  beberapa  bagian  yang  tidak  lengkap  dibuat yaitu bagian organisasi dan tata kelola dengan sub bagian  prosedur  kerja  dan  pengelompokan  yang logis,  hal  ini  karena  belum  ada  pengelompokan sumber  daya  manusia  untuk  5  tahun  kedepan, selanjutnya  untuk  sub  bagian  struktur  organisasi juga  tidak  lengkap  karena  salah  satu  Puskesmas tidak  membuat  struktur  organisasi.  Pada  bagian Akuntabilitas, Puskesmas tidak membuat kebijakan  mengenai  tarif,  berdasarkan  unit  cost dan subsidi, sistem akutansi dan keuangan.
Kendala  Puskesmas  tidak  membuat  bagian tersebut dikarenakan belum sepenuhnya memahami  pembuatan  dokumen  pada  bagian tersebut.  Menurut  W.S  Wingkle  (1996:245) pemahaman  mencakup  kemampuan  menangkap makna  dan  arti  dari    bahan  yang  dipelajari. 10 Sehingga  untuk  meningkatkan  pemahaman, Puskesmas  perlu  mempelajari  lebih  dalam  lagi terkait  sub  bagian  dokumen  pola  tatakelola  yang belum dikerjakan dengan melakukan konsultasi ke Dinkes PPKB dan mencari referensi dari berbagai sumber  yang  berhubungan  dengan  sub  bagian tersebut.
“Asas  akuntabilitas  kita  sangat  terbuka,  kita selalu  rapat.  Ada  hambatan  tetapi  kita  minta dibantu dengan dinkes.”                            (IU1)
“Kami  kemarin  dibantu  sih  sama  waktu pelatihan itu, sudah dikasih formatnya. Kalau nggak  salah  ada  saya  buat  asas  asas  yang harus diterapkan di Puskesmas BLUD. Kalau saat  penyusunan  hambatannya  nggak  ada.” (IU4)

## c. Dokumen Rencana Strategi Bisnis
Penilaian rencana strategi bisnis terdiri dari  5 bagian yaitu :  (1)  Visi dan  Misi yang terdiri dari pernyataan  visi  dan misi,    (2)  Program  strategis  , yang terdiri dari kesesuaian  rencana strategi bisnis 5  tahunan  dengan  RPJMD,  kesesuaian   visi, misi program  dengan  pencapaian  kinerja  (layanan, keuangan dan manfaat), (3) Pengukuran pencapaian  kinerja  yang    terdiri  dari  indikator kinerja  dan  target  kinerja  tahun  berjalan.  (4) Rencana  pencapaian  5  tahunan  yang  terdiri gambaran  program  5  tahunan,  pembiayaan  5 tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan  program.  (5)  Proyeksi  keuangan  5 tahunan  terdiri  dari  poroyeksi  arus  kas,  proyeksi neraca, proyeksi laporan operasional/aktivitas dan proyeksi  rasio  keuangan.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ada  Puskesmas  yang  tidak membuat  dokumen  rencana  bisnis  anggaran sedangkan  Puskesmas  yang  membuat  rencana bisnis  anggaran,  ada  beberapa  bagian  yang  tidak lengkap dikerjakan.
Kendala  Puskesmas  yang  tidak  membuat dokumen  rencanan  bisnis  anggaran  dikarenakan SDM  yang  ikut  pelatihan  BLUD  untuk  materi khusus  rencana  strategi  bisnis  adalah  bendahara Puskesmas, sedangkan bendahara Puskesmas pada saat  itu  berlatar  belakang  perawat  sehingga  tidak dapat menerima dan melaksanakan materi dengan baik. Puskesmas sudah melakukan upaya konsultasi  Kasubag  Keuangan,  namun  belum mendapatkan hasil yang optimal. Puskesmas yang membuat dokumen strategi bisnis anggaran masih memiliki kekurangan pada beberapa bagian, yaitu tidak  membuat  bagian  rencana  pencapaian  5 tahunan  pada  sub  bagian  pembiayaan  5  tahunan, karena Puskesmas hanya membuat format kosong tanpa  disertai  data.  Selanjutnya  juga  pada  bagian proyeksi  keuangan  lima  tahunan  pada  sub  bagian proyeksi  arus  kas,  proyeksi  neraca,  proyeksi laporan  operasional/aktivitas  dan  laporan  rasio keuangan,  Puskesmas  hanya  membuat  format kosong tanpa disertai data. Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Rondonuwu
yang menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman para pengelola keuangan BLUD berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 11 Untuk mengatasi kendala  pada  pembuatan  dokumen  rencana strategis bisnis, Dinkes PPKB melalui melalui Tim
Panitia  Pelaksana  BLUD  dan  Kasubag  keuangan perlu  melakukan  sosialisasi  dan  pendampingan yang  intensif  kepada  Puskesmas.    Selain  itu, Puskesmas  dapat  mengikutsertakan  bendahara Puskesmas  atau  tenaga  kontrak  sarjana  ekonomi yang  baru  direkrut  untuk  mengikuti  pelatihan penyusunan  dokumen  persyaratan  administratif BLUD.
‘Bagian  keuangan  kami  kan  perawat,  nggak paham, sudah diajarkan ke SE yang ada disini tapi  SE  nya  juga  nggak  ngerti.  sempat dikerjain,  tapi  tidak  selesai  dan  tidak dikumpulkan. Visi misi puskesmas sudah ada. kami  disini  kalau  untuk  mengetahui  kriteria puskesmas  itu  dengan  penilaian  kinerja puskesmas itu dengan PKP.”
(IU4) “Puskesmas  belum  mengumpulkan,  Kita minta  mereka  konsultasi  dengan  bagian keuangan Dinkes PPKB”
(IT1)

## d. Dokumen Laporan Keuangan Pokok
Penilaian laporan keuangan pokok terdiri dari:
(1) Laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan SAP  (Standar  Akutansi  Pemerintahan)  yang berlaku di daerah, (2) Neraca, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pemda dan SAP, (3) Kesesuaian  antara  kinerja  keuangan  dengan indikator  yang  ada  di  rencana  strategis.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa      ada  Puskesmas yang  tidak  membuat  dokumen  laporan  keuangan pokok  sedangkan  Puskesmas  yang  membuat dokumen  laporan  keuangan  pokok,  ada  beberapa bagian yang tidak dikerjakan.
Kendala  Puskesmas  yang  tidak  membuat laporan  keuangan  pokok  dikarenakan  bendahara yang ikut dalam kegiatan pelatihan BLUD dengan latar belakang perawat, kesulitan dalam menerima dan menerapkan materi tentang dokumen laporan keuangan pokok yang disampaikan oleh fasilitator. Selain  itu  juga  belum  mendapatkan  data  yang dibutuhkan  dalam  membuat  laporan  keuangan pokok tersebut. Puskesmas yang membuat laporan keuangan pokok memiliki kekurangan pada bagian laporan  realisasi  anggaran  di  sub  bagian  laporan realisasi  anggaran  yang  sesuai  dengan  SAP  yang berlaku didaerah, kekurangan pada bagian neraca di sub bagian neraca yang sesuai dengan pedoman yang  berlaku  pada  Pemda  dan  SAP  dan  kurang pada  bagian  catatan  atas  laporan  keuangan  serta pada  bagian  kesesuian  antara  kinerja  keuangan dengan  indikator  yang  ada  direncana  strategis. Kesemua bagian yang kurang tersebut, Puskesmas
hanya  membuat  format  yang  sesuai  dengan pedoman  tetapi  tidak  menyertakan  isi  data  dari format  tersebut.  Hal  inidikarenakan  Puskesmas belum  sepenuhnya  memahami  dokumen  laporan keuangan  pokok  tersebut.    Sejalan  dengan penelitian  Rita  Sari  Dewi  yang  menyimpulkan bahwa  pelatihan  mempunyai  pengaruh  terhadap peningkatan  pengetahuan,  perubahan  sikap  dan peningkatan  ketrampilan. 12 Sehingga  Dinkes PPKB  perlu  memberikan  pendampingan  berupa pelatihan  kepada  Puskesmas  untuk meningkatkan pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  laporan keuangan pokok.
“Laporan  keuangan  seperti  rutinitas,  BOK, JKN,  itu  sudah  kita  buat  laporan  anggaran realisasi  sesuai  dengan  belanja  anggaran  kas kita setiap bulan.”. (IU1)
“Belum  kayaknya,  ini  beda  sama  realisasi anggaran,  laporan  keuangan.  kami  antar  tapi sesuai  format  dari  dinas      bukan  untuk memenuhi persyaratan BLUD.” (IU4)

## e. Dokumen Standar Pelayanan Minimal
Penilaiannya  terdiri  (1)  SPM  sesuai  dengan jenis  dan  mutu  layanan  yang  meliputi  fokus, terukur,  dapat  dicapai,  relevan  dan  dapat diandalkan  serta  memiliki  kerangka  waktu.  (2) Kelengkapan dan jenis sesuai dengan target kinerja (3)  Adanya  keterkaitan  antara  SPM  dengan  RSB dan anggaran (4) Adanya pengesahan dari Kepala Daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Puskesmas  sudah  membuat  dokumen  SPM  yang sesuai dengan jenis dan mutu layanan yaitu fokus, terukur,  dapat  dicapai,  relevan  dan  dapat diandalkan serta memiliki kerangka waktu. Selain itu  kelengkapan  dan  jenis  target  sesuai  dengan kinerja.  Dari  penilaian  dokumen  SPM  juga diperoleh  adanya  keterkaitan  antara  SPM  dengan RSB dan anggaran.  SPM yng dibuat merujuk pada SPM  Kabupaten  yang  disahkan  oleh  Kepala Daerah.
Puskesmas  tidak  menemukan  kendala  dalam menyusun dokumen standar pelayanan minimal.
“Penyusunan SPM dibuat oleh staf Puskesmas merujuk  pada  draf  SPM  yang  di  atur  dalam Peraturan  Bupati.  Format  ada  baku  dari pemerintah.”                                                (IU1)
“SPM  kami mengacu  pada  SPM  Bupati  sih, SPM  Daerah,  saya  yang  membuatnya  waktu itu. Untuk format dan isinya itu sudah dikasih
waktu pelatihan sama narasumbernya.
Hambatannya
itu tidak ada.” (IU4)

## f.   Dokumen Laporan Audit Terakhir
Penilaian  dokumen  laporan  audit  terakhir terdiri  dari  adanya  laporan  audit  terakhir  yang dibuktikan  dengan  hasil  audit  terakhir  oleh  BPK atau  adanya  pernyataan  bersedia  diaudit  secara independen  jika  belum  pernah  diaudit.        Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua Puskesmas sudah dilakukan audit oleh auditor keuangan dari BPK, BPKP dan Inspektorat. Audit keuangan yang dilakukan  oleh  tiga  lembaga  auditor  tersebut dilakukan tiap tahun kepada Puskesmas. Dari hasil wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  salahsatu Puskesmas  sudah  mengumpulkan  laporan  audit terakhir  atau  pernyataan  surat  bersedia  diaudit namun  setelah  dilakukan  pemeriksaan,  dokumen tersebut tidak ada.
Kendala  Puskesmas  tidak  mengumpulkan dokumen  laporan  audit  terakhir  ataupun  surat pernyataan  bersedia  diaudit  disebabkan  karena belum adanya motivasi yang baik dari Puskesmas untuk  membuat  dokumen  laporan  audit  terakhir, selain itu belum terbangun komunikasi yang baik dan kerjasama tim diantara SDM Puskesmas dalam mempersiapkan  dokumen  laporan  audit  terakhir. Komunikasi  organisasi  bukan  hanya  sebagai  alat untuk  mencapai  tujuan  tetapi  lebih  dari  itu merupakan suatu proses yang memunculkan suatu makna  yang dipahami  bersama  dan menjadi  pola pikir  dan  pola  prilaku  yang  sama  dari  anggota organisasi tersebut. Sejalan dengan penelitian T.A Gautama  yang  menyatakan  bahwa  budaya organisasi  yang  dipadukan  dengan  komunikasi organisasi  akan  menimbulkan  rasa  keterlibatan anggota  dalam  menjaga  kelangsungan  hidup organisasi. 13 Sehingga perlu dilakukan konsolidasi internal  melalui  rapat  internal  rutin  didalam  tim persiapan  BLUD  di  Puskesmas  minimal  satu minggu sekali untuk mengetahui dan mengevaluasi  progress  pembuatan  dokumen laporan audit terakhir.
“Pak  kapus  lama  yang  ngerjain  tapi  nggak diantar  sama  saya,  cuman  saya  nggak  tau apakah  memang  dibuat  dan  diantar  ke  dinas atau  memang  bahasanya  saja  yang  dibuat.” (IU4) “Belum ada, ini tidak susah, nanti bisa dibuat jika mereka sudah siap.” (IT1)
Tabel.2  Hasil  penilaian  dokumen  persyaratan administratif Dokumen persyaratan administratif Puskesmas Palmatak Puskesmas Tarempa Bobot Pernyataan Kesanggupan meningkatkan kinerja ( - ) 0 ( - ) 0 5% Pola Tata Kelola ( √ ) 15 ( √ ) 14 20% Rencana Strategi Bisnis ( √ ) 22,8 ( - ) 0 30% Laporan keuangan pokok ( √ ) 4,4 ( - ) 0 20% Standar Pelayanan Minimal ( √ ) 20 ( √ ) 20 20% Laporan Audit Terakhir ( - ) 0 ( - ) 0 5% Total 62,2 34 100%
Tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa  dokumen persyaratan  administratif  yang  telah  dipenuhi  oleh kedua  Puskesmas  hanya  2  yaitu  pola  tata  kelola  dan standar  pelayanan  minimal,  sedangkan  untuk  4 dokumen yang lain belum dikumpulkan oleh salahsatu Puskesmas dan Puskesmas yang sudah mengumpulkan  dokumen  persyaratan  administratif, belum mendapat nilai maksimal.

## SIMPULAN
Kendala Puskesmas dalam melengkapi persyaratan administratif dalam proses menuju Puskesmas BLUD di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kurangnya motivasi dan kerjasama dalam tim persiapan BLUD di Puskesmas, Puskesmas belum sepenuhnya memahami pembuatan  dokumen  persyaratan  administratif  dan latar  belakang  tenaga  puskesmas  dalam  pembuatan dokumen  rencana  bisnis  anggaran  dan  laporan keuangan pokok adalah dari perawat.
Penelitian    ini  menyarankan  agar  Kepala Puskesmas  memberikan  motivasi  ke  semua  petugas Puskesmas  untuk  bersama  sama  menyukseskan Puskesmas  menjadi  BLUD  melalui  sosialisasi  ke seluruh staf,  membangun komunikasi yang baik  dan kerjasama  yang  solid  melalui  kegiatan  rapat  rutin mingguan pada tim persiapan Puskesmas BLUD untuk mengetahui  dan  mengevaluasi  progress  pembuatan dokumen, melakukan konsultasi terkait dokumen pola tata  kelola,  rencana  strategi  bisnis  dan  laporan keuangan pokok ke Dinkes PPKB,  mengikut sertakan bendahara  Puskesmas  atau  tenaga  kontrak  sarjana
ekonomi yang baru direkrut untuk mengikuti pelatihan penyusunan  dokumen  persyaratan  administratif BLUD.  Bagi  Dinas  Kesehatan  melalui  Tim  Panitia Pelaksana  BLUD  memberikan  motivasi  kepada puskesmas berupa penyegaran kembali tentang BLUD melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara intensif  kepada  Puskesmas  untuk  melengkapi dokumen persyaratan administrative. Melalui Kasubag Keuangan, memberikan pendampingan yang intensif  kepada  Puskesmas  terutama  pada  dokumen rancana  strategi  bisnis  dan  laporan  keuangan  pokok. Selain  itu  juga  memberikan  penegasan  kepada Puskesmas  untuk  batas  akhir  waktu  pengumpulan berkas persyaratan dokumen persyaratan administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah. 2006. 2. Kementerian Dalam Negeri. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 2018.
3. Firdausi  RY,  Pujiningsih  S.  Pemaknaan
Perubahan  Puskesmas  X  Menuju  Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Dalam Aspek Layanan Dan Akuntansi. Jurnal’Akuntansi’Aktual. 2018;5(1):92–107. 4. Endah
Widianingtyas,
Chriswardani, Widagdo  L.  Analisis  Kesiapan  Puskesmas menuju  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD) di Kabupaten Semarang. 2016;
5. Andry  Gustova,  Dasman  Lanin  TE.  Analisis Kesiapan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD)  di  Puskesmas  Kabupaten  Solok
Selatan Tahun 2016. 2016;
6. Baltussen R, Haddad S. Perceived Quality of
Care  of  Primary  Health  Care  Services  in Burkina Faso. Oxford Univ Press. 2002;(April):42–8. 7. Albertus  Sunuwata  Triprasetya,  Laksono Trisnantoro NLPE. Analisis Kesiapan Penerapan  Kebijakan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (  BLUD  )  Puskesmas  di  Kabupaten Kulon  Progo  (  Studi  Kasus  di  Puskesmas Wates dan Puskesmas Girimulyo II
Kabupaten Kulon Progo ) An Analysis on the Readiness  to  Apply  Local  Public  Service
Agen. J Kebijak Kesehat Indones. 2014;
8. Boller  C,  Wyss  K,  Mtasiwa  D,  Tanner  M. Quality  and  comparison  of  antenatal  care  in public  and  private  providers  in  the  United Republic of Tanzania. 2003;81(02).
9. Rahmanto  AF.  Peranan  komunikasi  dalam
suatu organisasi. 2004;1(2).
10. Indah  Purwanti.  Pemahaman  orang  tua  yang memiliki  anak  berkebutuhan  khusus  di  SDN Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten
Gresik.  2012;(1):6–47.  Available  from:
http://etheses.uin- malang.ac.id/2258/6/08410049_Bab_2.pdf
11. Rondonuwu  J,  Trisnantoro  L,  Sakit  R, Provinsi  J,  Tenggara  N,  Studi  P,  et  al. Manajemen Perubahan di Lembaga
Pemerintah :  PPK-BLUD  di  Rumah  Sakit Jiwa Provinsi NTB. 2013;02(04):163–70.
12. Dewi  RS.  Pengaruh  Pelatihan  Terhadap Pengetahuan , Sikap Dan Ketrampilan Petugas Dalam Pengelolaan Vaksin Program Imunisasi. 2009;38:2009. 13. Gutama  TA.  Peran  komunikasi  dalam organisasi. 2010;25(2):107–13.