Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  169 - 173

## UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI LUBUKLINGGAU
(STUDI PERANAN BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN TABA LESTARI) Oleh :
Amra Muslimin FISIP Universitas Musi Rawas Email : amramuslimin1@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 The purpose of this study was to determine the role of Bhabinkamtibmas Kelurahan  Taba  Lestari  in  preventing  Covid-19.  Limitation  of  the problem in research regarding namely Police Efforts in preventing Covid- 19  in  Lubuklinggau  (Study  of  the  Role  of  Bhabinkamtibmas  Kelurahan Taba Lestari). This study uses a qualitative descriptive research method. Sources  of  data  related  to  limiting  this  problem  are  Police  Efforts  in preventing  Covid-19  in  Lubuklinggau  (Study  of  the  Role  of Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari). Data collection methods in this study are observation, interviews and documentation. The aspects of this research are protection, shelter and service to the community. Based on research results from the aspects of protection, protection and service to the community, monitoring and evaluation as well as socialization and participation in the prevention and control of Covid-19. The role played by Bhabinkamtibmas has been well realized in the Taba Lestari Village.
Keyword :
Role, Prevention of Covid – 19
1. PENDAHULUAN
Upaya penegakan hukum yang dilakukan  oleh  pemerintah,  tidak  dapat dilepaskan  dari  kepolisian.  Tugas  Pokok  Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-
Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  adalah  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan adanya  reformasi  tatanan  berkehidupan  dan berkebangsaan  di  Negera  Republik  Indonesia terjadi  perubahan  yang  signifikan  terhadap kelembagaan  khususnya  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  terpisah  dari  ABRI, dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan  ini  kemudian  menjadi  dasar bagi seluruh institusi kepolisian mulai Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu  organisasi  pemerintah  yang  memiliki tugas  sebagai  pemelihara  keamanan  dan
ketertiban  masyarakat,  penegakkan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayan kepada  masyarakat  (Undang-undang  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Pasal  13  Tentang  Tugas Pokok  Polri),  tentunya  memiliki  peranan penting  dalam  menciptakan  kondisi  yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut  dapat  terwujud  apabila  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selalu memelihara  kredibilitas  dan  komitmen  yang teguh  sebagai  penjabat  negara  yang  di  beri tugas  dan  kewenangan  selaku  pelindung, pengayom,  dan  pelayan  masyarakat,  penegak hukum, dan pemelihara keamanan. Kredibilitas dan  komitmen  sebagai  penegak  hukum  harus didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan  menumbuhkan  kinerja  anggota  polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan.
Sebagaimana  bunyi  pasal  27  Undang-Undang No  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  bahwa  “untuk  membina persatuan  dan  kesatuan  serta  meningkatkan semangat  kerja  dan  moril,  diadakan  peraturan disiplin  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia”.
Didasari Maklumat Kepolisisan Negara  Republik  Indonesia  Nomor:  Mak/  2/ III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap
Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Peraturan Gubernur  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Peraturan Walikota  Nomor  31  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus Disease2019.
Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa Kota  Lubuklinggau  sebagai  salah  satu  daerah yang  terdampak  pandemi  covid-19  bahkan termasuk  wilayah  zona  merah,  permasalahan yang  harus  segera  ditangani  secara  serius  dan kontinyu oleh pemerintah Kota  Lubuklinggau.
Secara bertahap
Pemerintah Kota
Lubuklinggau  melalui  gugus  tugas  percepatan penanganan  covid-19  telah  melakukan  upaya- upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  (KBBI)  (2002,  hal.1250)  yang dimaksud  Upaya  diartikan  sebagai  usaha kegiatan  yang  mengarahkan  tenaga,  pikiran untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Upaya  juga berarti  usaha,  akal,  ikhtiar  untuk  mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan  keluar.  Menurut  Peter  Salim  dan  Yeni Salim (2005) mengatakan upaya adalah “bagian yang  dimainkan  oleh  guru  atau  bagian  dari tugas utama yang harus dilaksanakan
Berdasarkan beberapa pengertian diatas  maka  penulis  mengambil  kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan atau usaha kegiatan  untuk  menyelesaikan  masalah  untuk mencapai tujuan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  istilah  kata  peran  memiliki  arti  yaitu pemain  sandiwara  (film),  tukang  lawak  pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2014: hal.221) peran  merupakan  sekumpulan  tingkah  laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang  berbeda  pula.  Tetapi  apa  yang  membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang  yang  menjalankan  peran  tersebut. Peran  adalah  aspek  dinamis  yang  berupa tindakan  atau  prilaku  yang  dilaksanakan  oleh seseorang  yang  menempati  atau  memangku suatu  posisi  dalam  melaksanakan  hak-hak  dan kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya.  Jika seseorang  menjalankan  peran  tersebut  dengan baik,  dengan  sendirinya  akan  berharap  bahwa apa  yang  dijalankan  sesuai  keinginan  dari lingkungannya.  Peran  dalam  konteks  hukum meliputi  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini yaitu Peran Faktual adalah peran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau lembaga  yang  didasarkan  pada  kenyataan konkrit  dilapangan  atau  dikehidupan  sosial yang terjadi secara nyata.
Menurut  Idris  (2016:  hal.8)  Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah  kelompok  kerja  atau  konteks  sosial yang  mempunyai  pengaruh  besar  pada  suatu peristiwa.  Sementara itu  fungsi  adalah kegunaan  suatu  hal  dalam  pekerjaan  yang dilaksanakan.  Dengan  demikian  peran  dan fungsi sangat berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi  maka  akan  diikuti  peranan  yang mempengaruhi  fungsi  tersebut.  Fungsi  peran antara lain: untuk mempertahankan kelangsungan  struktur  masyarakat  maupun lembaga,  untuk  membantu  mereka  yang  tidak mampu  dalam  masyarakat,  dan  merupakan sarana aktualisasi diri.
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia W.J.S.  Poerwodarmita  dikemukakan  bahwa istilah polisi mengandung arti:
a. Badan pemerintah (sekelompok  pegawai  negeri)  yang  bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
b. Pegawai  negeri  yang  bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Dalam  pengertian  ini  istilah  polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:
1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2)
sebagai  organ  berarti  badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
3) sebagai pejabat petugas dalam
arti  orang  yang  dibebani  tugas  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.
Dalam  Undang-Undang  13  Tahun
1961  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik
Indonesia,  selanjutnya  disebut  Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama  bertugas  memelihara  keamanan  di dalam  negeri.  Dan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,
terselenggarakannya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penilitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis  kumpulkan  adalah  data  bentuk  kata- kata,  kalimat,  maupun  pencatatan  dokumen artinya  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  tidak  dituangkan  dalam  bentuk bilangan  atau  angka  statistic  melainkan  masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevasi atau frekuensi. (Arikunto, Suharsimi, 2012:35)
Data yang diperoleh melalui penelitian itu  adalah  data  empiris  (teramati)  yang mempunyai  kriteria  tertentu  yaitu  valid.  Valid menunjukan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya  terjadi  pada  obyek  dengan  data
yang  dikumpulkan  oleh  peneliti.  Berdasarkan uraian  di  atas  maka  peneliti  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  pada  penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Sumber Data
Menurut  Arikunto  (2016:  99)  sumber data  adalah  tempat,  orang  atau  benda  dimana peneliti  dapat  mengamati,  bertanya,  atau membaca  tentang  hal-hal  yang  berkenaan dengan  variable  yang  diteliti.  Sumber  data secara  garis besar dapat dibedakan atas: orang (person),  tempat  (place),  dan  kertas  atau dokumen (paper). Dari penjelasan di atas, pada Penelitian ini sumber data yang terkait dengan Upaya  Kepolisian  dalam  Penanggulangan  dan pencegahan  Covid-19  di  Lubuklinggau  (Studi Peranan  Bhabinkamtibmas  Kelurahan  Taba Lestari)
3.  Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Observasi b. Interview (wawancara) c. Dokumentasi
Berdasarkan  uraian  di  atas peneliti melakukan tahapan pengumpulan data yaitu,  1)  observasi  dengan  terjun  langsung  ke obyek  penelitian,  2)  Interview  dengan  Lurah, LPM, RT, 3) Dokumentasi dengan mengambil data-data pendukung di obyek penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  adalah  sesuatu  yang  jadi  bagian atau  yang  memegang  pimpinan  yang  terutama dalam  terjadinya  hal  atau  peristiwa.  Dalam Undang-Undang  13  Tahun  1961  Pasal  1  ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya  disebut  Kepolisian  Negara,  ialah alat  Negara  penegak  hukum  yang  terutama bertugas  memelihara  keamanan  di  dalam negeri.  Dan  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:
“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,  terselenggarakannya  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”
1. Perlindungan Kepada masyarakat Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat  mengenai  perlindungan  masyarakat  dan menurut  Idris  (2016:  hal.8)  Suatu  peran  dapat didefinisikan  sebagai  tingkah  laku  khas  yang mencirikan  tiap-tiap  orang  di  dalam  sebuah kelompok  kerja  atau  konteks  sosial  yang mempunyai  pengaruh  besar  pada  suatu peristiwa.  Bhabinkamtibmas  Kelurahan  Taba Lestari  Kecamatan  Lubuklinggau  Timur  1 untuk Penanggulangan dan pencegahan Covid- 19  di  Kelurahan  Taba  Lestari  sudah  terwujud dengan baik.
2. Pengayoman Masyarakat Hal  ini  sesuai  dengan  Undang  Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Republik  Indonesia  pasal  5  ayat  mengenai Pengayoman  kepada  masyarakat  dan  Didasari Maklumat Kepolisisan Negara Republik Indonesia  Nomor:  Mak/  2/  III/2020  Tentang Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona (Covid-19).  Selanjutnya  menurut  Idris  (2016: hal.8)  Suatu  peran  dapat  didefinisikan  sebagai tingkah  laku  khas  yang  mencirikan  tiap-tiap orang  di  dalam  sebuah  kelompok  kerja  atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. bhabinkamtibmas
Kelurahan Taba Lestari Kecamatn Lubuklinggau telah melakukan upaya
pengayoman Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan  dan  pencegahan  Covid-19  di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.
3. Pelayanan Masyarakat Bhabinkamtibmas bersama TNI dan tokoh
agama melakukan himbauan mengenai pertokol  kesehatan  bagi  jamaah  masjid Khoirussa’adah  Kelurahan  Taba  Lestari  dan fasilitas  umum  dalam  rangka  memutus  mata rantai penyebaran covid-19, dengan menghimbau  warga  yang  akan  sholat  jumat harus  wudhu  dan  membawa  sajadah  dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat kami bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak  saran,  menyediakan  Nomor  WA (085269960252), Facebook (Kampung
Tangkal  Covid  19  Taba  Lestari)  untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Bhabinkamtibmas bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatn Lubuklinggau telah melakukan upaya
pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan  dan  pencegahan  Covid-19  di Lubuklinggau  terwujud  dengan  sangat  baik. Bhabinkamtibmas  telah  melaksanakan  amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Republik  Indonesia  pasal  5  ayat mengenai  pelayanan  kepada  masyarakat  dan Didasari Maklumat Kepolisisan Negara Republik  Indonesia  Nomor:  Mak/  2/  III/2020 Tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan Pemerintah  Dalam  Penanganan  Penyebaran Virus  Corona  (Covid-19).    Upaya  Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-
19 di Lubuklinggau (Studi Peranan
Bhabinkamtibmas  Kelurahan  Taba  Lestari) berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia untuk melaksanakan Perlindungan,
Pengayoman,  Pelayanan  Kepada  Masyarakat dalam  pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi dan  sosialisasi  dan  partipasi  pencegahan  dan pengendalian covid 19  telah terwujud dengan baik.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  pembahasan  tentang Peranan  Kepolisian  dalam  pencegahan  Covid- 19  di    Kelurahan  Taba  Lestari  Kecamatan Lubuklinggau  Timur  1  dalam  memutus  mata rantai  penyebaran  virus  corona,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Perlindungan Kepada Masyarakat Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covi-19 yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yaitu menyebarluaskan maklumat Kapolri serta sanksi  apabila  melakukan  pelanggaran  isi maklumat tersebut. Selanjutnya dengan Kelurahan  Taba  Lestari  membangun  gerbang disfektan  dan  siskamling  dan  melakukan penyemprotan  disfektan  di  rumah  rumah penduduk, warung, fasilitas umum dan tempat ibadah. Kemudian Bhabinkamtibmas memberikan  teguran  bahkan  sanksi  bagi masyarakat  yang  tidak  menggunakan  masker. Bhabinkamtibmas  Kelurahan  Taba  Lestari Kecamatan  Lubuklinggau  Timur  1  untuk Penanggulangan  dan  pencegahan  Covid-19  di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.
2) Pengayoman Kepada Masyarakat Monitoring dan evaluasi dalam Pencegahan dan  Pengendalian  Covid-19.    Monitoring melakukan  pemantauan  gerbang  disfektan keluar masuknya warga, kerumunan masyarakat dan penggunaan masker dilingkungan kelurahan Taba Lestari.
Selanjutnya melaksanakan Evaluasi
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 secara rutin  melalui  rapat  3  pilar  (Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa) bersama Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  Tokoh Masyarakat,  Satgas  Kampung  Tangkal  Covid- 19  dan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT).  Upaya pengayoman Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan  dan  pencegahan  Covid-19  di
Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik. 3) Pelayanan Kepada Masyarakat Sosialisasi dan partisipasi dengan
melakukan  himbauan  mengenai  pertokol kesehatan bagi jamaah masjid Khoirussa’adah Kelurahan  Taba  Lestari  dan  fasilitas  umum dengan  menghimbau  warga  yang  akan  sholat jumat harus wudhu dan membawa sajadah dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat kami bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak saran, menyediakan Nomor kontak WA, Facebook  Kampung  Tangkal  Covid  19 Kelurahan  Taba  Lestari  untuk  mengantisipasi penyebaran Covid-19. Upaya pelayanan Kepada  Masyarakat  dalam  Penanggulangan dan  pencegahan  Covid-19  di  Kelurahan  Taba Lestai sudah terwujud dengan sangat baik.
6. REFERENSI
Buku buku: Departemen  Pendidikan  Nasional.  2013. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Depdikbud.  2002.    Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Idris, Amiruddin. 2016. Pengantar Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta: Deepublish Purwanto, Iwan. 2016. Manajemen Strategi. Bandung: Yrama Widya Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press. Jakarta. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Peter Salim dan Yeni Salim. 2005. Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Modern English Press Undang undang dan peraturan: Undang-Undang  13  Tahun  1961  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  23  tahun  2007  tentang  Daerah  Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020 “Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)”.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, “Tentang Gugus Tugas Percepatan  Penanggulangan  Corona  Virus (Covid - 19)”.
WHO  2020  “Tentang  Compfirmed  Cases Of  Dashboard  Corona  Virus  disease  (Covid  – 19)”.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2020,  “Tentang  Pandemi Corona  Virus  (Covid  –  19)  sebagai  Bencana Nasional”.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Nomor 20  Tahun  2020,  “Tentang  Percepatan Penanganan Corona Virus (Covid - 19) Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah”.