## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 93-108
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Sistem anti-korupsi 4.0: Adopsi teknologi blockchain di sektor publik
Ilima Fitri Azmi 1, a *, Alih Aji Nugroho 2 b
1 Politeknik STIA LAN Makassar, Jl. A. P. Pettarani No.61, Makassar 90231, Indonesia
2 Politeknik STIA LAN Jakarta, Jl. Administrasi II Jl. Pejompongan Raya No. 9, Jakarta 10260, Indonesia a ilimafitriazmi@stialanmakassar.ac.id ; b Alihnugroho@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Negara-negara di dunia secara masif menggunakan berbagai teknologi informasi yang canggih untuk membantu memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dan model penggunaan teknologi blockchain dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi blockchain yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi celah  dalam  praktik  korupsi. Blockchain adalah  database  terdistribusi  dengan  catatan  (ledger)  yang digunakan bersama oleh semua peserta jaringan. Smart contract sebagai salah satu bentuk dari blockchain dapat membantu membuat proses menjadi lebih transparan dan dapat dilacak. Karena Blockchain adalah teknologi yang relatif baru, sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menjelaskan potensinya di sektor  publik,  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah  korupsi.  Penelitian  ini  mengembangkan  model untuk  penerapan  teknologi blockchain dan  melakukan  analisis  mendalam  mengenai  kemungkinannya dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  eksplorasi.  Wawancara  mendalam  untuk mendapatkan  gambaran  besar  mengenai  model  pengembangan blockchain di  sektor  publik  dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu Dirjen Penelusuran Aset KPK, Jaksa Penuntut Umum KPK, Bagian TI KPK,  WIr  Group,  BPKP,  dan  praktisi blockchain .  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Agustus  hingga Desember  2022.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  betapa  menjanjikannya  penggunaan  teknologi blockchain untuk  mengurangi  korupsi.  Buku  besar  yang  terdistribusi  memberikan  cara  baru  bagi pemerintah  untuk  meningkatkan  transparansi.  Model  yang  dapat  diterapkan  adalah blockchain berizin karena memiliki sifat privat. Penerapan blockchain membutuhkan dukungan manajemen puncak, kesiapan organisasi, dukungan organisasi. Untuk memperdalam pemahaman, diperlukan penelitian eksperimental lebih lanjut untuk menguji model tersebut.
Kata Kunci : Blockchain Governance; Sistem Anti Korupsi; Smart contract; Distributed Ledgers; Teknologi Informasi
How  to  Cite :  Azmi,  I.  F.,  &  Nugroho,  A.  A.  (2023).  Anti-corruption  system  4.0:  The  adoption  of blockchain technology  in  the  public  sector. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi , 9 (1),  93-108. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.985

## Pendahuluan
Era Revolusi Industri memunculkan berbagai teknologi canggih yang mempermudah pelaksa- naan berbagai tugas dan pekerjaan, misalnya kecerdasan buatan ( artificial intelligence ), Internet of Things , pemelajaran mesin ( machine learning ), pencetakan tiga dimensi ( 3D printing ), big data , dan teknologi blockchain . Teknologi-teknologi tersebut memiliki potensi luar biasa untuk mema- jukan produktivitas organisasi dan individu dalam suatu sistem kerja. Adanya revolusi industri dan kemunculan teknologi teknologi baru memungkinkan perubahan pola kerja pemerintah yang awalnya manual dan tradisional menjadi modern, simple, cepat dan lebih efisien.
Perubahan zaman memunculkan permasalahan yang semakin beragam bagi instansi pemerin- tah. Revolusi industri memberikan tantangan bagi pemerintahan, seperti yang disebutkan oleh (Shava & Hofisi, 2017) bahwa dalam era ini, masyarakat semakin menuntut pemberian pelayanan publik  yang  lebih  baik  dari  pemerintah.  Pemerintah  perlu  mempertimbangkan  pemanfaatan teknologi  baru  yang  memungkinkan  warga  untuk  mengekspresikan  pendapat  mereka  melalui jejaring  sosial  ( facebook,  whatsapp,  twitter )  dan  platform online lainnya  yang  sangat  penting dalam memfasilitasi e-participating , sehingga meningkatkan akuntabilitas sosial pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan gagasan akan munculnya knowledge society (masyarakat berpengetahuan)
yang lebih terinformasi tentang proses sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi mereka pada era teknologi ini. Dengan demikian, masyarakat akan lebih tergerak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan mereka sendiri, bahkan merambah ke masyarakat yang selama ini termarjinalkan (Nath, 2003). Sofyani et al. (2020) menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah  memberikan  layanan  yang  cepat  dan  akurat  semakin  meningkat  di  era  disrupsi revolusi industri 4.0. Tantangan ini dapat diantisipasi dengan pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan  sebagai  suatu  alat  yang  paling  berperan  untuk  meningkatkan  kinerja  suatu organisasi publik (Ali & Green, 2005).
Korupsi merupakan masalah publik yang cukup disoroti karena tingginya jumlah, keragaman, dan banyak negara-negara yang mengalami skandal korupsi (Elliott, 2017). Hal ini menunjukkan kompleksitas fenomena ini dan menjadi isu global. Korupsi, atau suatu dorongan untuk berbuat salah  dengan  penyuapan  atau  cara  lain  yang melanggar  hukum  atau  tidak  pantas,  merupakan masalah global (Heeks, 1998). Amundsen dalam (Saputra, 2019) mengkategorikan korupsi sektor publik menjadi beberapa tipe yakni namely penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan penipuan. Korupsi perlu dikaji dan ditangani sedemikian rupa karena korupsi memiliki dampak yang berba- haya bagi masyarakat, misalnya: korupsi  menghabiskan sumber daya ekonomi yang berharga, terutama dana investasi, ke dalam penggunaan yang tidak produktif, dan mengurangi kemungkin- an ketercapaian tujuan pemerintah. Korupsi juga menyedot sumber daya berharga lainnya, misal- nya  waktu  kerja  pegawai  sektor  publik – ke  dalam  ketidakproduktivitasan  dan  menciptakan kebencian dan frustrasi di antara staf, sehingga mengurangi efisiensi organisasi. Karena sifatnya yang  tersembunyi  dan  tidak  akuntabel,  korupsi  pada  dasarnya  tidak  demokratis dan merusak proses dan institusi demokrasi (Heeks, 1998).
Selama tiga dekade terakhir, korupsi menjadi suatu topik khusus yang banyak dikaji secara ekstensif dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam ranah kajian ilmu ekonomi, korupsi mulai dikaji sejak 1975,  yang  diinisiasi  oleh paper Rose-Ackermann  (Rose-Ackermann,  1975).  Berbagai  disiplin dalam  ilmu-ilmu  sosial  telah  memeriksa  sejumlah  besar  topik  yang  terkait  korupsi,  misalnya sejarah korupsi, pengaruh pada fraksi dan partai politik, peran fungsionalnya dalam sistem politik dan hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, dan pengembangan (Torsello & Venard, 2016). Beberapa kajian juga meneliti solusi permasalahan korupsi yang mengakar dalam organi- sasi pemerintahan (du Plessis & Breed, 2013; Klaveren, 2017; Mahmood, 2005).
Menurut Artidjo Alkostar dalam Muliyawan (2021), saat ini bangsa Indonesia sedang dihadap- kan  dengan  meningkatnya  korupsi  sebagai  suatu  isu  yang  besar,  utamanya  korupsi  politik. Korupsi dinilai menghambat aspek pembangunan nasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial politik, dan budaya bangsa. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang tentu  saja  menentang  hak-hak  masyarakat.  Beberapa  survei  dan  riset  telah  dilakukan  untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik di Indonesia. Pengukuran oleh Lembaga Transparency International , mengungkap bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada rangking ke 96 dari 180 negara  ( Transparency International, 2022). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dimaksud adalah  pemeringkatan  korupsi  global  yang  paling  banyak  digunakan  di  dunia.  Indeks  ini mengukur seberapa korup organisasi sektor publik masing-masing negara, menurut para ahli dan pelaku usaha. Indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2021 adalah 38 (dengan skala 0 = sangat korup, dan 100 = sangat bersih).
Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Menurut Transparency International ( 2021 Corruption Perceptions Index - Explore The… - Transparency.Org , n.d.)
Sementara  itu,  pengukuran Global  Corruption  Index 2021  menunjukkan  bahwa  Indonesia menempati posisi ranking 101 dari total 196 negara, dengan skor 46,75 (0 menunjukkan tingkat resiko korupsi sangat rendah, dan 100 menunjukkan tingkat resiko korupsi sangat tinggi) (Global Risk Profile , 2021). Badan Pusat Statistik mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi yang menilai tingkat  permisifitas  masyarakat  terhadap  perilaku  anti  korupsi  (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Indeks ini mencakup tiga fenomena utama korupsi, yakni suap ( bribery ), pemerasan ( extortion ), dan nepotisme. Nilai IPAK memiliki interval pada skala 0 (paling buruk) sampai 5 (paling baik). Menurut BPS, pada tahun 2021, nilai IPAK Indonesia yaitu 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 (3,84).  Kondisi  di  atas,  didukung  pula  dengan  jumlah  tindak  pidana  korupsi  yang  makin bertambah dari tahun ke tahun.
Gambar 2. Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus Korupsi (2018-2021) (ICW dalam (Kusnandar, 2022))
Fenomena diatas memunculkan pertanyaan, apa yang telah diupayakan untuk mengatasi me- rebaknya  korupsi  di  Indonesia?  Pada  tahun  1990an,  banyak  organisasi  mencoba  melakukan perombakan birokrasi, memberikan insentif pada penyelenggara negara, dan memberikan stan- dar rekrutmen formal dan kriteria promosi. Upaya yang lebih terkini berfokus pada pemberantas- an korupsi melalui upaya upaya transparansi dan akuntabilitas seperti meningkatkan pemantau- an/pengawasan perilaku aparatur dan menciptakan insentif positif dan  negatif untuk perilaku yang  lebih  baik  (Fukuyama,  2018).  Misalnya, whistleblowing  system dan  sistem  penganggaran partisipatif yang mana masyarakat lebih dilibatkan dalam keputusan penganggaran, atau pema- sangan CCTV, dsb. (Rachman, 2018) mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk menanggu- langi  korupsi  adalah  melalui  keterbukaan  informasi  publik,  dimana masyarakat  dapat  menilai langsung  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggara  negara  dalam  memanfaatkan  sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kajiannya, Astuti (2013) menyebutkan bahwa ber- bagai upaya penanggulangan korupsi telah dilakukan, misalnya penguatan payung hukum, peng- galakan budaya anti korupsi, pembentukan lembaga antirasuah, peningkatan kualitas aparatur negara, dsb. Namun demikian, di lapangan, realitanya korupsi tumbuh subur dan semakin mera- jalela. ICW mencatat adanya peningkatan nilai kerugian negara dari tahun ke tahun akibat korupsi (Javier, 2021).
Gambar 3 . Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi (dalam Triliun Rupiah) (ICW dalam (Javier, 2021))
Korupsi juga menjadi permasalah utama birokrasi di Indonesia, termasuk pada upaya pena- nganan  pandemi  (Aji  Nugroho  &  Fitri  Azmi,  2021).  Pada  tahun  2020, World  Economic  Forum (WEF)  mengukur  tingkat  efektivitas  pemerintahan  dan  hasilnya  menyatakan  bahwa  korupsi menjadi patologi paling kronis dari birokrasi (bisa dilihat pada gambar 4). Korupsi yang dilakukan pemerintah disinyalir menjadikan potensi investasi Indonesia menurun.
Gambar 4 . Permasalahan Birokrasi di Indonesia (WEF Report, 2020)
Korupsi sulit diberantas akibat adanya kendala sistemik yaitu budaya korupsi yang mengakar pada  aparatur  dan  sistem  organisasi  (Priambodo  et  al.,  2020;  Santoso  et  al.,  2014).  Hal  ini didukung  oleh  pernyataan  Laode  M  Syarief  dalam  (Novianto,  2018)  yang  menyatakan  bahwa tantangan korupsi ada pada sistem perencanaan dan pelayanan publik, serta perlunya perbaikan sistem e-planning, e-budgeting dan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang lebih ade- kuat. Upaya penanggulangan korupsi yang ada, meskipun telah diupayakan secara optimal, hasil- nya belum membuahkan hasil yang signifikan. Meskipun perhatian terhadap kebijakan korupsi dan antikorupsi telah meningkat secara dramatis dalam penelitian dan kebijakan kebijakan ter- kini, hasil dari banyak program antikorupsi dan program reformasi tata pemerintahan yang baik sejauh ini tidak terlalu menunjukkan hasil yang berarti (Rothstein, 2018). Hal ini menunjukkan perlunya suatu terobosan untuk perubahan yang dapat mengubah fenomena korupsi yang terjadi secara sistemik. Dengan kata lain, sistem yang ada, yang memiliki banyak celah untuk perilaku
korupsi dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga celah untuk korupsi dapat diminimalisir atau mencegah korupsi. Sistem ini dapat disebut pula sebagai sistem anti korupsi.
Pemerintah-pemerintah maju di dunia menggunakan berbagai teknologi canggih untuk mem- bantu  mereka  menyediakan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  memenuhi  harapan  masyarakat. Cukup  banyak  kajian  terkini  mengenai  pemanfaatan  teknologi  untuk  menanggulangi  masalah korupsi baik di negara maju maupun berkembang (Afolabi et al., 2022; Miroslav et al., 2014; Oye, 2013; Rajon & Zaman, 2008; Sarker et al., 2021). Untuk menciptakan suatu sistem yang bebas dari kemungkinan kecurangan, manipulasi serta akuntabel dan anti korup dalam bekerja, teknologi blockchain dapat  dimanfaatkan  sedemikian  rupa  (Aarvik,  2020;  Aggarwal  &  Floridi,  2018; Britchenko  &  Cherniavska,  2019;  De  Souza  et  al.,  2018;  Kaplan,  2021;  Kshetri  &  Voas,  2018). Blockchain merupakan suatu teknologi yang diklaim terbukti mampu memitigasi resiko korupsi dan kecurangan ( fraud) (Sarker et al., 2021) Secara konseptual, blockchain adalah database terdistribusi yang berisi catatan transaksi yang dibagikan di antara anggota  yang berpartisipasi. Setiap transaksi dikonfirmasi oleh  konsensus mayoritas anggota, membuat transaksi berupa penipuan tidak dapat melewati konfirmasi kolek- tif. Setelah catatan dibuat dan diterima oleh blockchain , catatan tersebut tidak akan pernah bisa diubah atau hilang (Efanov & Roschin, 2018). Blockchain memiliki banyak manfaat bagi manaje- men sektor publik. Selain mengurangi potensi kecurangan dan penyelewengan, blockchain juga dapat meningkatkan manajemen persediaan, meminimalisir biaya, meningkatkan kepercayaan publik, mengidentifikasi masalah/kesalahan dengan lebih cepat, dan mengurangi penundaan aki- bat administrasi yang berbelit belit (Khosla et al., 2019). Pada intinya, blockchain menyelesaikan masalah dan mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Blockchain , da- lam aplikasinya juga dapat berupa smart contract yang dapat membantu pemerintah dalam mana- jemen penganggaran sehingga lebih transparan dan trackable (dapat dilacak penggunaannya). Pada sektor swasta, penggunaan blockchain telah masif digunakan (Guo et al., 2020). Tata kelo- la  manajemen  perusahaan  menjadi  lebih  akuntabel  (Stockburger  et  al.,  2021).  Perkembangan tersebut di berbagai negara banyak diadopsi oleh sektor publik. Adopsi ini memberikan manfaat di berbagai aspek . Misalnya, Kohli & Liang (2021) melakukan systematic literature review menge- nai  riset  riset  organisasi  mengintegrasikan blockchain secara  strategis  ke  dalamnya.  Mereka mengkaji  beberapa  literatur  yang meneliti  tentang  penerapan blockchain dalam  empat  sektor, yakni perpajakan, potensi korupsi pada pengiriman barang global ( global shipping ) , industry pub- lik/swasta dan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran strategis teknologi block- chain dalam organisasi dan masih  banyak yang harus dieksplorasi dalam teknologi blockchain Contoh  lain  diungkapkan  oleh  (Parenti  et  al.,  2022)  yang  meneliti  tentang  model  difusi smart government menggunakan blockchain sebagai suatu alat anti korupsi pada kota kota cerdas (smart cities ). Model yang dihasilkan, dinamakan model difusi BT Tata Kelola Cerdas, mengkonseptual- isasikan difusi blockchain sebagai proses bertahap termasuk input, throughput yang dinamis, dan output. Model ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual tentang difusi teknologi pada smart city dan menyoroti potensi blockchain sebagai mitigasi kerentanan terhadap korupsi, yang relevan bagi akademisi dan perwakilan pemerintah.
Riset oleh (Casallas et al., 2020) mengkaji smart contract dalam blockchain di sektor publik. Riset ini meneliti penerapan di sektor publik di bawah  sistem Blockchain , misalnya,  transaksi, perjanjian, pendaftaran properti dan inovasi, pengembangan dan aset lainnya. Kajian dikhusus- kan pada penerapan smart contract (mekanisme yang bertujuan untuk menghilangkan perantara untuk menyederhanakan proses) dalam prosedur pengadaan barang dan jasa publik, mengingat bahwa dalam jenis kegiatan inilah tingkat korupsi yang tinggi sering ditemui. Riset ini mereko- mendasikan  pemanfaatan blockchain bersama  dengan smart  contract melalui  platform  seperti Ethereum atau Lisk , karena fleksibilitas penggunaannya dan perkembangan terkini.
Teknologi blockchain memungkinkan ’jaringan peserta’ yang tidak tahu atau tidak percaya satu sama lain untuk menyetujui keadaan administrasi bersama, tanpa harus bergantung pada inter- vensi manusia, titik kontrol pusat, atau pengawasan peraturan (Tan et al., 2022). Dari berbagai penelitian  yang  telah  dilakukan,  penggunaan blockchain di  sektor  publik  mampu  mereduksi korupsi (Aarvik, 2020; Kaplan, 2021; Yang & Li, 2020). Namun penelitian yang banyak dilakukan masih  terbatas  pada  konteks  negara  maju  (Tan  et  al.,  2022).  Prospek  penggunaan  negara
berkembang seperti Indonesia dengan kompleksitas permasalahan secara sosial, ekonomi, dan politik (Hadiz, 2004) belum banyak diteliti.
Di  Indonesia,  banyak  upaya  pemberantasan  korupsi  telah  dilakukan,  seperti  penyediaan payung hukum terkait tindak pidana korupsi, pembentukan KPK yang fokus pada pencegahan dan penindakan korupsi, dsb. Namun demikian, belum banyak teknologi yang dimanfaatkan dalam upaya  pemberantasan  korupsi  sehingga  teknologi blockchain ini  akan  dapat  menjadi  suatu terobosan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  sehingga  tercipta  suatu  sistem  penganggaran yang bersifat anti korupsi di Indonesia.
Indonesia yang memiliki indeks korupsi tinggi menjadi laboratorium yang ideal untuk melihat prospek  adopsi  teknologi blockchain dalam  membentuk  sistem  anti-korupsi  di  era  revolusi industri 4.0.  Dibutuhkan analisis lebih lanjut potensi Smart  contract dalam blockchain mampu mereduksi  praktik  korupsi  di  Indonesia.  Analisis  ini  diharapkan  mampu  memunculkan  model baru pada pengembangan sistem anti-korupsi.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui dan mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi Blockchain pada sektor publik untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas keuang- an  dan  mencegah  korupsi  serta  bagaimana  model  pemanfaatan  teknologi Blockchain untuk diterapkan  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  peneliti  memetakan  dan  merancang  suatu  model pemanfaatan  teknologi blockchain ,  yakni  melalui  aplikasi smart  contract sebagai  sistem  anti korupsi modern yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sesuai untuk menyusun se- buah model sistem anti korupsi (De Souza et al., 2018; Kaplan, 2021; Tan et al., 2022). Pendekatan eksploratoris  dilakukan  ketika  pertanyaan  penelitian  yang  dimunculkan  belum  pernah  diteliti secara mendalam dan isu yang dikaji merupakan suatu hal yang baru(Elman et al., 2020; George, 2021). Tabel 1 menjelaskan tentang responden wawancara dalam pengumpulan data.
Wir  Group  merupakan  pionir  pengembang blockchain dan  kripto  di  Indonesia.  Dengan pengalaman yang dimiliki, peneliti akan menggali informasi potensi cloning teknologi tersebut di sektor  pemberantasan  korupsi.  KPK  sebagai  institusi  formal  pemegang  otoritas  utama  dalam pemberantasan  korupsi,  akan  digali  informasi  sejauh  mana  kesiapan  regulasi,  SDM  dan infrastuktur Indonesia dalam mengadopsi blockchain . BPKP sebagai badan pengawasan keuangan yang berperan dalam memantau pembangunan menjadi sumber informasi sejauh mana kesiapan SDM pengawas pembangunan dan organisasi dalam sistem blockchain yang akan dikembangkan. Sementara itu, praktisi blockchain akan memberikan rujukan rujukan teknis sistem blockchain .
Tabel 1 . Responden Wawancara dalam Pengumpulan Data
No. Narasumber Keterangan 1. KPK (Dirjen Labuksi) Wawancara  yang  dilakukan  meliputi  pembahasan  manajemen  asset  negara, memandang potensi penggunaan teknologi informasi khususnya blockchain 2. KPK (Jaksa Penuntut Umum) Pembahasan yang dibicarakan meliputi kondisi terkini dari korupsi yang ada, Tantangan  yang  hadir  pada  dunia  digital  yang  berkaitan  dengan korupsi,Membahas korupsi dari kacamata hukum. 3. KPK (IT Staff) Membahas blockchain dari  segi feasibility apakah blockchain tersebut adaptable untuk diaplikasikan di Indonesia 4. WIR GROUP Pembahasannya mengakar pada cara kerja sistem dari teknologi block-chain. Selain  itu,  dalam  wawancara  tersebut  dibahas  pula  kemungkinan pengembangan blockchain di Indonesia. 5. BPKP
Pembahasan  ini  berfokus  pada  pengawasan  pembangunan  untuk mengeksplorasi  bagaimana  proses  pengawasan  pembangunan  saat  ini  dan kemungkinan diadopsinya teknologi blockchain dalam proses tersebut. 6. PRAKTISI
Pembahasan  ini  mengupas  tuntas  teknologi blockchain itu  mulai  dari  fitur- fiturnya, kelebihan kekurangannya serta tantangan yang akan dihadapi apabila blockchain diterapkan di Indonesia
Adapun timeline dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
Gambar 5 . Timeline Penelitian
Seluruh data yang telah didapatkan kemudian ditriangulasi dan dianalisis untuk memetakan dan merancang model sistem anti korupsi dengan teknologi blockchain . Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus sampai Desember 2022.
Hasil dan Pembahasan
Proses kerja Blockchain dalam menekan praktik korupsi
Penggunaan  teknologi blockchain di  sektor  publik  masif  dilakukan,  termasuk  dalam  upaya menekan praktik korupsi (Sarker et al., 2021). Berbagai negara, khususnya negara-negara maju menangkap  potensi  pengggunaan blockchain khususnya  dalam  memerangi  praktik  korupsi. Subbagian  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  cara  kerja blockchain yang  memungkinkan  untuk diterapkan ( feasible ).
Blockchain dapat diabstraksikan menjadi tiga lapisan yang berbeda, seperti yang diilustrasikan pada  Gambar  8.  Inti  dari blockchain adalah  lapisan  1:  Konsensus  BFT — juga  dikenal  sebagai replikasi mesin — yang merupakan pendekatan umum untuk menoleransi kegagalan. Konsensus BFT memiliki bentuk yang berbeda-beda, mulai dari protokol BFT konvensional hingga konsensus berbasis PoW (lihat Gambar 6.).
Gambar 6. Cara Blockchain Bekerja (Fasanella, 2018)
Terlepas dari perbedaan mendasar dalam cara mencapai konsensus, bentuk apa pun harus memecahkan masalah yang sama: bagaimana untuk memungkinkan node mencapai konsensus tentang total permintaan (yaitu,  konsistensi) transaksi yang diajukan oleh klien dalam bentuk permintaan.  Setelah node mencapai  konsensus  tentang  pesanan,  data/operasi  dari  transaksi tersebut kemudian diproses sesuai urutan transaksi. Akibatnya, node yang terdistribusi secara
• Pengumpul an proposal & Seleksi
JULI • Proses seleksi dan pengumu man AGUSTUS
fungsional berperilaku seolah olah sebagai satu node terpusat. Hal ini memastikan bahwa hanya ada satu urutan transaksi klien, yang diketahui sebagai “rantai terpanjang”. Lapisan 2 dari block- chain adalah smart contract , yang pada dasarnya adalah kode perangkat lunak. smart contract menyediakan antarmuka bagi pengembang blockchain untuk mengimplementasikan suatu fungsi baru. smart contract kemudian dapat memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakkan pelaksana- an transaksi bisnis. smart  contract dapat dilihat sebagai suatu  program yang menghubungkan protokol konsensus yang mendasarinya dengan lapisan 3, aplikasi, dan kasus penggunaan (Clavin et al., 2020b).
Smart contract merupakan suatu program yang secara otomatis teraktivasi ketika node men- capai  konsensus,  tanpa  campur  tangan  manusia. Smart  contract bukanlah  kontrak  biasa  yang digunakan  orang.  Sebagai  gantinya, node dalam blockchain dikonfigurasi  untuk  memeriksa serangkaian kondisi untuk melihat apakah kriteria pemicu telah terpenuhi. Jika seluruh persya- ratan  telah  terpenuhi,  maka node dapat  langsung  menjalankan  kontrak  yang  telah  disepakati, yakni  sebuah  program  yang  menjalankan  fungsi  bisnis  yang  telah  ditentukan  (Clavin  et  al., 2020b). Dengan kata lain, smart contract berarti proses penyebaran aset digital antara dua pihak atau lebih secara otomatis dinyatakan oleh rumus yang didapatkan berdasarkan data yang dima- sukkan pada saat pembuatan kontrak. Smart contract adalah program elektronik yang menerap- kan  suatu  hasil  pada blockchain yang  terdaftar  oleh  protokol  konsensus.  Konsensus  disini dimaknai bahwa jika semua node di jaringan mendukung transaksi maka otentikasi akan segera dilakukan (Razzaq et al., 2019).
Gambar 7. Cara Kerja Blockchain (Ratan, 2019)
Gambar 8. Gambar Lapisan Teknologi Blockchain (Clavin et al., 2020a)
Teknologi blockchain memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi pada buku besar yang didistribusikan ( distributed ledger ) menawarkan peluang baru bagi pemerintah untuk meningkat- kan transparansi, mencegah penipuan, dan membangun kepercayaan di sektor publik (Batubara et al., 2018). Hal ini senada dengan penyampaian dari narasumber WIR GROUP bahwa blockchain merupakan  suatu  teknologi  yang  diharapkan  dapat  menjawab  kebutuhan-kebutuhan  sektor publik. Narasumber menjelaskan bahwa ada dua tipe blockchain yakni permissionless block-chain dan permissioned blockchain (lihat gambar 8). Permissionless blockchain ini memiliki karateristik yang berupa kebebasan dalam melakukan transaksi dan mengakses data. Sebaliknya, karakter- istik dari permissioned blockchain adalah ketidakbebasan dalam mengakses data dan bertransak- si. Tipe permissioned blockchain ini memiliki sifat yang private dan dianggap cocok untuk diterap- kan  di  lingkup  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  karena  identik  dengan  privasi  data  yang rahasia.  Menurut  narasumber  dari  BPKP,  saat  ini  pemerintah  gencar  mendorong  penggunaan teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan,  sesuai  dengan  amanat  kebijakan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  sehingga  teknologi blockchain ini  memiliki  peluang yang cukup besar untuk diwujudkan dan diadopsi dalam proses pembangunan.

## Potensi Blockchain Menekan Praktik Korupsi
Kondisi saat ini, di Indonesia sudah cukup banyak sistem informasi dan teknologi yang diguna- kan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, perenca- naan dan program pemerintah lainnya. Misalnya, Kementerian Keuangan menggunakan Aplikasi SAIBA untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, Aplikasi LAPOR yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pelayan- an publik tertentu dan aplikasi KRISNA yang merupakan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja  Anggaran  dengan  mengintegrasikan  sistem  dari  tiga  kementerian  untuk  mendukung proses  perencanaan,  penganggaran,  serta  pelaporan  informasi  kinerja.  Menurut  data  yang disebutkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ini ada lebih dari 24 ribu aplikasi di seluruh sektor publik Indonesia yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Aplikasi aplikasi ini tersebar di berbagai instansi pemerintah dan belum terintegrasi datanya (Hakim, 2022). Sistem informasi  dan  aplikasi  yang  ada  ini  memiliki  beberapa  kelemahan  antara  lain:  (1)  Data  tidak terintegrasi  karena  data  per  aplikasi  ada  pada  masing  masing  server  pengelola  sistem;  (2) Pengoperasian sangat tergantung pada admin/ operator, sistem tidak berjalan dengan mandiri; (3) Kendali sistem hanya ada pada server; (4) Tingkat keamanan rendah dan mudah di infiltrasi;
(5) human error masih mungkin terjadi; dan (6) banyak celah untuk penyalahgunaan Kelemahan-kelemahan tersebut memungkinkan untuk dapat ditangani oleh teknologi block- chain karena menurut hasil wawancara dengan praktisi kripto, pada dasarnya untuk mendesain penerapan  suatu  teknologi blockchain perlu  menyiapkan  big  data  yang  masif  sebagai  dasar teknologi blockchain , sehingga dengan adanya data ini, maka kendala data yang tidak terintegrasi dengan  sendirinya  akan  tertangani.  Teknologi blockchain bukan  teknologi  yang  sepenuhnya tergantung pada admin, smart  contract adalah  sistem yang dapat bekerja sendiri karena sejak awal sudah didesain untuk berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia sehingga kemungkinan untuk melakukan intercept atau memanipulasi sistem menjadi minimal. Teknologi blockchain juga meminimalisir adanya security breach atau pembobolan keamanan, dan terjadi- nya human error.
Potensi Adopsi Teknologi Blockchain Sektor Publik untuk Mencegah Korupsi
Teknologi blockchain ini memungkinkan untuk diadopsi dengan menggunakan platform open source blockchain yang dapat diakses dengan gratis, antara lain Ethereum, HydraChain, Hyperled- ger  fabrics,  Stellar,  Ripple,  Klaytn,  OpenChain,  Hyperledger  Iroha,  Corda,  Tron, dan  lain  lain. (Venkatesh  et  al.,  2014).  Contoh  penggunaan  platform open  source  blockchain adalah  model pemanfaatan teknologi blockchain sektor publik untuk sewa perumahan di Dubai (Alketbi et al., 2020), untuk registrasi dan perizinan bisnis di Dubai Smart City dan 21 jenis pelayanan publik lainnya  termasuk  kebijakan one  single  identity bagi  warganya  (Khan  et  al.,  2019),  menjadikan Dubai sebagai salah satu Smart City di dunia yang hampir 100 persen didukung oleh Teknologi Blockchain . Contoh lainnya juga pada kebijakan identitas digital di Korea Selatan (Sung & Park,
2021),  skema  pembayaran  kinerja  konservasi  alam  melalui smart  contract di  Namibia (Oberhauser, 2019) dan skema pelayanan publik digital di Italia (Treiblmaier & Sillaber, 2020). Mengingat sifatnya yang terdesentralisasi, blockchain sudah digunakan untuk, antara lain, pen- daftaran tanah, mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi kemungkinan penipuan dan korupsi  (Khan  et  al.,  2019).  Untuk  Republik  Moldova,  telah  berkontribusi  dalam  peningkatan aliran  investasi  modal  masuk,  dan  pengurangan  praktik  korupsi  (Pilkington  et  al.,  2017)  dan Estonia adalah salah satu negara yang cukup terdepan dalam pengamanan catatan medis masya- rakat  dalam  bentuk  teknologi Blockchain (Lapointe  &  Fishbane,  2019).  Sektor  publik  yang mengadopsi teknologi blockchain utamanya adalah di bidang kesehatan, manajemen data, mana- jemen aset negara, identitas digital dan e-service (Clavin et al., 2020b). Narasumber dari Tim IT KPK RI menambahkan bahwa teknologi blockchain selain diterapkan berupa cryptocurrency , juga diterapkan di beberapa negara untuk e-voting (pemilu) dan identitas.
Model Adopsi Blockchain untuk menekan praktik korupsi
Pada bagian ini peneliti akan mengajukan suatu model pemanfaatan teknologi blockchain sek- tor publik yang aplikatif untuk mengatasi potensi tindak pidana korupsi pada sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik. Output dari kajian-kajian terdahulu mengenai blockchain sektor publik  dapat  dikategorikan  menjadi  konsep, system  architecture (rancangan  sistem),  desain, prototipe,  pengembangan dan evaluasi  penerapan blockchain (Batubara  et  al.,  2018).  Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yakni pada level Meso, maka penelitian ini akan mengemukakan suatu konsepsi model sistem anti-korupsi yang menerapkan teknologi blockchain .
Gambar 9. Model Sistem Anti – Korupsi melalui Adopsi Teknologi Blockchain (dikembangkan peneliti berdasarkan model yang dikaji oleh (Clohessy et al., 2019) dan (Liu et al., 2021).
Model sistem anti korupsi ini dikembangkan dari dua penelitian mengenai penerapan block- chain yang dikaji oleh Clohessy, et al dan Liu, et al. Dalam mengadopsi teknologi blockchain di sektor  publik,  harus  terdapat  model  yang  mendukung  terlaksananya  adopsi  tersebut  hingga sukses,  yakni  dengan  menerapkan  model  TOE  ( Technology,  Organization  and  Environment ). Model ini menjelaskan proses inovasi teknologi yang diputuskan oleh pemangku kebijakan suatu organisasi tertentu. Kerangka kerja ini mengembangkan tiga konteks untuk menjelaskan elemen krusial  yang  berperan  dalam  pengambilan  kebijakan  di  tingkat  organisasi  untuk  mengadopsi teknologi blockchain (Taherdoost,  2022).  Terdapat  tiga  elemen  penting  dalam  pengambilan
Sistem Anti Korupsi 4.0 Adopsi Teknologi (Blockchain)
Model Adopsi Blockchain Organisasi Sektor Publik Top Management Support Organizational Readiness Ketersediaan Sumber Daya Finansial
Ketersediaan SDM Akses Infrastruktur Teknologi Informasi Organizational Support Tata Kelola Blockchain
Pemahaman Tentang Blockchain Prioritas Isu Yang Akan Diselesaikan Objek Tata Kelola Blockchain Fase Pengembangan Blockchain Aktor Pemangku Kepentingan Desain Tata Kelola Blockchain
kebijakan suatu organisasi untuk mengadopsi teknologi blockchain (Clohessy et al., 2019), antara lain:
Dukungan dari Pimpinan Manajemen ( Top Management Support )
Dukungan dari pimpinan manajemen sangat diperlukan dalam inisiasi teknologi blockchain karena pimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan di level orga- nisasi. Dalam konteks adopsi blockchain dapat dikatakan bahwa dukungan pimpinan memainkan peranan penting karena adopsi blockchain dapat membutuhkan regulasi-regulasi dan persyaratan peraturan baru, tingkat kerumitan yang tinggi, akuisisi sumber daya baru, integrasi sumber daya, rekayasa ulang transaksi dan pertukaran informasi dan pengembangan keterampilan baru dan kompetensi.
Kesiapan dari Organisasi ( Organizational Readiness )
Dari segi kesiapan organisasi, organisasi harus memiliki tiga hal, yakni sumber daya finansial, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Dari perspektif sumber daya manu- sia, keterampilan blockchain yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengembangkan teknologi blockchain dapat dikategorikan dalam kompetensi teknologi berikut: (1) teknologi dasar (misal- nya, kriptografi, arsitektur kunci publik); (2) teknologi distributed ledger (misalnya penambangan dan algoritma konsensus); (3) forensik dan penegakan hukum (misalnya, pemahaman mengenai pencucian uang, darknet ); (4) pasar, ekonomi dan keuangan (misalnya teori permainan, pemo- delan bisnis); (5) desain industri (misalnya pasokan rantai, IoT) dan (6) peraturan dan standar (misalnya, smart contract dan kerangka kerja)(Clohessy et al., 2018). Beberapa narasumber yang telah diwawancarai juga menjelaskan pentingnya tiga sumber daya diatas. Narasumber dari WIR Group menyampaikan bahwa sumber daya finansial yang dibutuhkan akan cukup besar namun hasilnya akan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Anggaran juga merupakan suatu  fokus tersendiri menurut narasumber dari Tim IT KPK yang mengatakan bahwa mengadopsi teknologi blockchain membutuhkan budgeting yang  cukup  tinggi. Concern lain  yang  perlu  diperhatikan dalam  kesiapan  organisasi  adalah  dari  segi  sumber  daya  manusia.  Menurut  narasumber  dari praktisi,  ada  perbedaan/  gap  yang  jelas  antara  pegawai  generasi millenials dan  generasi baby boomers dalam menerapkan suatu teknologi.
Dukungan Organisasional ( Organizational Support )
Dukungan organisasional yang dimaksud adalah bahwa organisasi yang mengadopsi teknologi blockchain merupakan organisasi yang cukup besar (bukan organisasi skala kecil). Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang besar dengan lembaga lembaga negara yang birokrasinya belum bisa dikatakan ramping, teknologi blockchain akan sangat strategis dalam mengakselerasi efektifitas dan efisiensi proses perencanaan dan penganggaran.
Setelah tiga dimensi diatas terpenuhi, maka model yang diajukan oleh peneliti pada riset ini adalah model tata kelola teknologi blockchain itu sendiri, yakni terkait beberapa aspek krusial, antara lain pemahaman pemangku kepentingan terhadap teknologi blockchain , prioritas isu apa yang perlu diselesaikan dengan teknologi blockchain tersebut, apa yang menjadi objek dari tata kelola blockchain , fase fase dalam pengembangan blockchain , aktor pemangku kepentingan yang terlibat dan desain tata kelola blockchain .
Penggunaan  proses  seperti  tersebut  dapat  dioptimalkan  untuk  menekan  praktik  korupsi. Teknologi informasi yang ada selama ini masih tersentralisasi sehingga rawan disalahgunakan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli TI dari Wir Group berikut:
“berjalan  dengan  baik  karena  yes  utang  bisa  ter -track  dengan  baik,  setiap  transaksi  bisa ketahuan  tapi lama-lama  ternyata  orang  sadar  bahwa  orang  yang  ditengah  ini  bisa  berlaku jahat bisa bad actor karena si orang yang chear ini bisa nge.. apa namanya.. ngasih gratifikasi.. atau ngasih suap ke orang yang ditengah supaya hutangnya dihapuskan gitu. (Wawancara, 15 November 2022)
Dengan jaringan yang tersentralisasi, kita tidak akan tahu proses yang terjadi di dalamnya. Narasumber menjelaskan bahwa “Itukan yang terjadi sama centralized system sekarang, ini resiko yang terjadi dengan misalnya dengan sistem ter- central sekarang gitu. ….itu bisa saja terjadi karena
kita tidak tau yang di dalam itu siapa.” (Wawancara, 15 November 2022). Dengan menggunakan teknologi blockchain yang memiliki jaringan terdistribusi, maka potensi kecurangan tersebut bisa dihindari.  Jaringan  yang  saling  terhubung  memungkinan  adanya peer  review sehingga  untuk membuat sebuah transaksi misalnya harus ada kesepakatan dari mayoritas peserta di jaringan, seperti yang disampaikan oleh narasumber
“ setiap  ada  yang  transaksi  yang  terjadi,  semua  mereka  menulis  di  buku  catatannya  masing- masing  dan  ketika  misalnya  sudah  tertulis,  mereka  semua  teriak  bahwa  yang  tertulis ditempatnya itu apa gitu yah.. misalnya ada satu orang yang pengen macem-macem gitu, ngak akan bisa karena mayoritas punya nilai yang sama gitu..” (Wawancara, 15 November 2022). Sektor keuangan dan pengadaan barang jasa, bisa menjadi fokus utama penerapan blockchain . Pemerintah sedang mengembangkan sistem identitas digital berbasiskan blockchain . Di Kemente- rian Keuangan jika bisa mengelola keuangan negara dengan mekanisme jaringan terdesentralisasi dan smart contract maka bisa menekan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jika ingin mem- buat sebuah transaksi maka harus mendapatkan persetujuan ( approval by system ) dari seluruh peserta yang tergabung dalam jaringan.

## Simpulan
Korupsi adalah suatu masalah publik yang mengakar dan mengakibatkan pelemahan dimensi dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan telah cukup masif,  data menunjukkan bahwa frekuensi dan interval  kejadian tindak pidana korupsi dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sistem berbasis teknologi yang ada saat ini belum bisa menyiasati celah celah potensi tindak pidana korupsi, terutama dalam sistem perencanaan  dan  penganggaran  keuangan.  Penelitian  ini  berusaha  untuk  mengisi  gap  dalam ranah studi pencegahan tindak pidana korupsi dengan menawarkan konsepsi adopsi teknologi blockchain sektor publik dalam tajuk Sistem Anti- Korupsi 4.0. Peneliti menjelaskan bagaimana kondisi anti korupsi dapat tercapai dengan teknologi blockchain serta memetakan elemen elemen penting penting dalam pengambilan kebijakan adopsi teknologi blockchain .
Keterbatasan waktu merupakan suatu tantangan yang dihadapi peneliti dalam proses kajian ini  sehingga  penelitian  selanjutnya  memerlukan  waktu  yang  lebih  luas  untuk  mengkaji  lebih dalam mengenai penerapan blockchain di sektor publik dalam mencegah korupsi, tidak hanya di tataran  konsepsi,  desain  dan  perancangan  sistem,  namun  bahkan  bisa  menghasilkan  suatu prototipe teknologi blockchain tertentu yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah korupsi di sektor publik.
Penelitian lebih lanjut terkait penerapan blockchain di sektor publik dengan metode metode yang  lebih  eksploratif  seperti  penelitian  terapan  kuantitatif  atau  eksperimental  akan  sangat bermanfaat untuk menguji sejauh mana teknologi blockchain dapat menjadi solusi bagi perilaku koruptif  di  sektor  publik  yang  selama  ini  belum  dapat  disasar  oleh  metode  yang  telah  biasa dikembangkan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih dan penghargaan tim peneliti sampaikan kepada KPK RI terutama Dirjen PJKAKI  yang  telah  mensponsori  dan  memfasilitasi  penuh  terselenggaranya  riset  ini.  Ucapan syukur dan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan Politeknik STIA LAN Makassar dan Politeknik STIA LAN Jakarta dibawah naungan Lembaga Administrasi Negara RI yang mendukung pelaksanaan kerjasama penelitian ini. Peneliti mengucapkan apresiasi kepada narasumber kunci dari berbagai instansi dan asisten peneliti yaitu rekan mahasiswa prodi ST APN Politeknik STIA LAN Makassar yang  telah membantu  pengumpulan dan pengolahan data pada  penelitian yang telah  dilakukan.  Dalam  penelitian  ini,  pelaksanaan  penelitian  dan  penulisan  naskah  hasil penelitian tidak lepas dari pendampingan oleh bapak Rimawan Pradiptyo, SE, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan masukan masukan yang berarti dalam pengembangan penelitian ini. Tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih atas saran perbaikan artikel hasil penelitian dari ibu Kartika Handaruningrum, bapak Rizqi Bayhaqi, SH, LLM  dan Prof Maman Setiawan SE, MT, Ph.D.

## Referensi
2021 Corruption Perceptions Index - Explore the… - Transparency.org . (n.d.). Aarvik, P. (2020). Blockchain as an anti-corruption tool: case examples and introduction to the technology (2020:7).
Afolabi, A., Ibem, E., Aduwo, E., & Tunji-Olayeni, P. (2022). Digitizing the grey areas in the Nigerian public procurement system using e-Procurement technologies. International Journal of Construction Management , 22 (12), 2215 – 2224. https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1774836
Aggarwal, N., & Floridi, L. (2018). The opportunities and challenges of blockchain in the fight against government corruption - PhilPapers (19th General Activity Report (2018)).
Aji Nugroho, A., & Fitri Azmi, I. (2021). Alleviating society’s economic crisis: narrative policy on social safety nets policy process during covid-19 pandemic. Policy & Governance Review ,
5 (2), 113. https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.443
Ali, S., & Green, P. (2005). Determinants of effective information technology governance: a study of IT intensity. Proceedings of International IT Governance Conference .
Alketbi, A., Nasir, Q., & Abu Talib, M. (2020). Novel blockchain reference model for government services: Dubai government case study. International Journal of System Assurance Engineering and Management 2020 11:6 , 11 (6), 1170 – 1191. https://doi.org/10.1007/S13198-020-00971-2
Astuti, P. (2013). Politik korupsi : kendala sistemik pemberantasan korupsi di In donesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 2 (1), 5 – 17. Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks perilaku anti korupsi 2020 . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks- perilaku-anti-korupsi-2020.html
Batubara, F. R., Ubacht, J., & Janssen, M. (2018). Challenges of blockchain technology adoption for e-government: A systematic literature review. ACM International Conference Proceeding Series . https://doi.org/10.1145/3209281.3209317
Britchenko, I., & Cherniavska, T. (2019). Blockchain technology in the fiscal process of Ukraine.
Economic Studies , 28 (5), 134 – 147.
Casallas, T., Alexandra, J., Manuel, J., Molano, R., & Ignacio, J. (2020). Smart contracts with blockchain in the public sector. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence , 6 (3), 63 – 72. https://doi.org/10.9781/ijimai.2020.07.005
Clavin, J., Duan, S., Zhang, H., Janeja, V. P., Joshi, K. P., Yesha, Y., Erickson, L. C., Li, J. D., Zhang, H.,
Janeja, V. P., Joshi, K. P., Yesha, Y., Erickson, L. C., Associ-, A., & Li, J. D. (2020a). Blockchains for government: use cases and challenges. Digit. Gov.: Res. Pract , 1 (3), 22. https://doi.org/10.1145/3427097
Clavin, J., Duan, S., Zhang, H., Janeja, V. P., Joshi, K. P., Yesha, Y., Erickson, L. C., Li, J. D., Zhang, H., Janeja, V. P., Joshi, K. P., Yesha, Y., Erickson, L. C., Associ-, A., & Li, J. D. (2020b). Blockchains for government. Digital Government: Research and Practice , 1 (3), 22. https://doi.org/10.1145/3427097
Clohessy, T., Acton, T., Godfrey, R., & Houston, M. (2018). Organisational factors that influence the Blockchain adoption in Ireland: a study by J. E. Cairnes school of business & economics in association with the Blockchain Association of Ireland . National University of Ireland Galway. https://doi.org/10.13025/S8PK9Z
Clohessy, T., Acton, T., & Rogers, N. (2019). Blockchain adoption: technological, organisational and environmental considerations. Business Transformation through Blockchain , 47 – 76. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98911-2_2
De Souza, R. C., Luciano, E. M., & Wiedenhöft, G. C. (2018, May). The uses of the blockchain smart contracts reduce the levels of corruption: some preliminary thoughts. ACM International Conference Proceeding Series . https://doi.org/10.1145/3209281.3209408
du Plessis, A. L., & Breed, G. (2013). A possible solution for corruption in South Africa with the church as initiator: A practical theological approach. HTS Teologiese Studies / Theological Studies , 69 (2). https://doi.org/10.4102/HTS.V69I2.1298
Efanov, D., & Roschin, P. (2018). The All-Pervasiveness of the Blockchain Technology. Procedia Computer Science , 123 , 116 – 121. https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2018.01.019 Elliott, K. A. (2017). Corruption as an international policy problem. In A. J. Heidenheimer & M. Johnston (Eds.), Political Corruption (3rd editio, pp. 925 – 942). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315126647-74
Elman, C., Gerring, J., & Mahoney, J. (Eds.). (2020). The production of knowledge: enhancing progress in Social Science . Cambridge University Press.
Fasanella, M. A. (2018, September). Can you patent the blockchain if it is open source? Paul&Paul. Fukuyama, F. (2018). Corruption as a political phenomenon. In Institutions, Governance and the Control of Corruption (pp. 51 – 73). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65684-7_3
George, T. (2021, November). Exp loratory research : definition, guide, & examples . Global Risk Profile. (2021). Global corruption index | global corruption & ESG indexes . Guo, J., Ding, X., & Wu, W. (2020). A blockchain-enabled ecosystem for distributed electricity trading in smart city. IEEE Internet of Things Journal .
Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo- institutionalist perspectives. Development and Change , 35 (4), 697 – 718. https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x Hakim, A. R. (2022). Sri mulyani keluhkan 24 ribu aplikasi milik pemerintah, bikin boros anggaran - bisnis Liputan6.com .
Heeks, R. (1998). Information Technology and Public Sector Corruption. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3540078 Javier, F. (2021, September). ICW: angka penindakan kasus korupsi semester 1 2021 naik jika dibandingkan tahun sebelumnya - data Tempo.co . Tempo.Co. Kaplan, A. (2021). Cryptocurrency and corruption: auditing with Blockchain . 325 – 338. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72628-7_15
Khan, S. N., Shael, M., & Majdalawieh, M. (2019). Blockchain technology as a support infrastructure in E-Government evolution at Dubai economic department. ACM International Conference Proceeding Series , 124 – 130. https://doi.org/10.1145/3343147.3343164
Khosla, D., Sharma, M., Sharma, A., Budhiraja, A., & Singh, S. (2019). Blockchain Based Supply Chain Management: An Overview Article in International Journal of Control and Automation. International Journal of Control and Automation , 12 (5), 424 – 430.
Klaveren, J. van. (2017). Corruption as a historical phenomenon. In A. J. Heidenheimer & M. Johnston (Eds.), Political Corruption (3rd ed., pp. 83 – 94). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315126647-8
Kohli, R., & Liang, T. P. (2021). Special Section: Strategic Integration of Blockchain Technology into Organizations. Journal of Management Information Systems , 38 (2), 282 – 287. https://doi.org/10.1080/07421222.2021.1912910
Kshetri, N., & Voas, J. (2018). Blockchain in developing countries. IT Professional , 20 (2), 11 – 14. https://doi.org/10.1109/MITP.2018.021921645 Kusnandar, V. B. (2022, May). Sidang perkara korupsi meningkat di masa pandemi | Databoks . Databoks.
Lapointe, C., & Fishbane, L. (2019). The blockchain ethical design framework. Innovations: Technology, Governance, Globalization , 12 (3 – 4), 50 – 71. https://doi.org/10.1162/INOV_A_00275
Liu, Y., Lu, Q., Zhu, L., Paik, H.-Y., & Staples, M. (2021). A systematic literature review on blockchain governance. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.48550/arxiv.2105.05460 Mahmood, M. (2005). Corruption in civil administration: causes and cures. Humanomics , 21 (3),
62 – 84. https://doi.org/10.1108/EB018905/FULL/XML
Mi roslav, M., Miloš, M., Velimir, Š., Božo, D., & Dorde, L. (2014). Semantic technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement. Computers in Industry , 65 (5), 878 – 890. https://doi.org/10.1016/J.COMPIND.2014.02.003
Muliyawan. (2021). Korupsi dalam pusaran politik dan budaya .
Nath, V. (2003). Digital governance models: moving towards good governance in developing countries. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal , 8 (1), 1 – 15. Novianto, R. D. (2018, May). KPK ungkap sejumlah faktor korupsi sulit diberantas . Sindonews.Com.
Oberhauser, D. (2019). Blockchain for environmental governance: can smart contracts reinforce payments for ecosystem services in Namibia? Frontiers in Blockchain , 0 , 21. https://doi.org/10.3389/FBLOC.2019.00021
Oye, N. D. (2013). Reducing corruption in African developing countries: the relevance of E- Governance. Greener Journal of Social Sciences , 3 (1), 6 – 013.
Parenti, C., Noori, N., & Janssen, M. (2022). A smart governance diffusion model for blockchain as an anti-corruption tool in&nbsp;Smart&nbsp;Cities. Journal of Smart Cities and Society ,
1 (1), 71 – 92. https://doi.org/10.3233/SCS-210122
Pilkington, M., Crudu, R., & Grant, L. G. (2017). Blockchain and bitcoin as a way to lift a country out of poverty - tourism 2.0 and e-governance in the Republic of Moldova. International Journal of Internet Technology and Secured Transactions , 7 (2), 115 – 143. https://doi.org/10.1504/IJITST.2017.087132
Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa korupsi sulit diberantas. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik , 1 (1), 30 – 41. https://doi.org/10.38035/JIHHP.V1I1.356 Rachman, F. (2018). Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Keadilan Progresif , 9 (2).
Rajon, S. A. A., & Zaman, S. A. (2008). Implementation of e-Governance: Only way to build a corruption-Free Bangladesh. Proceedings of 11th International Conference on Computer and Information Technology, ICCIT 2008 , 430 – 435. https://doi.org/10.1109/ICCITECHN.2008.4802970 Ratan, V. (2019, August). The best open source blockchain platforms - open source for you . OpenSourceForU.Com.
Razzaq, A., Khan, M. M., Talib, R., Dawood Butt, A., Hanif, N., & Raouf, M. R. (2019). Use of blockchain in governance: a systematic literature review. Article in International Journal of Advanced Computer Science and Applications , 10 (5). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100585 Rose-Ackermann, S. (1975). The economics of corruption. Journal of Public Economics , 4 (2), 187 – 203. https://doi.org/10.1007/s10038-003-0047-x
Rothstein, B. (2018). Fighting systemic corruption: the indirect strategy. Daedalus , 147 (3), 35 – 49. https://doi.org/10.1162/DAED_A_00501
Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 27 (4), 173. https://doi.org/10.20473/mkp.V27I42014.173-183
Saputra, P. M. A. (2019). Corruption perception and bilateral trade flows: Evidence from developed and developing countries. Journal of International Studies , 12 (1), 65 – 78. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/4
Sarker, S., Henningsson, S., Jensen, T., & Hedman, J. (2021). Use of blockchain as a resource for combating corruption in Global Shipping: an interpretive case study. Journal of Management Information Systems , 38 (2), 338 – 373. https://doi.org/10.1080/07421222.2021.1912919/SUPPL_FILE/MMIS_A_1912919_SM03 47.DOCX
Shava, E., & Hofisi, C. (2017). Challenges and opportunities for public administration in the Fourth Industrial Revolution. African Journal of Public Affairs , 9 (9), 203 – 215.
Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. Cogent Business & Management , 7 (1), 1735690. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690
Stockburger, L., Kokosioulis, G., Mukkamala, A., Mukkamala, R. R., & Avital, M. (2021). Blockchain-enabled decentralized identity management: The case of self-sovereign identity in public transportation. Blockchain: Research and Applications , 2 (2), 100014. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bcra.2021.100014
Sung, C. S., & Park, J. Y. (2021). Understanding of blockchain-based identity management system adoption in the public sector. Journal of Enterprise Information Management , 34 (5), 1481 – 1505. https://doi.org/10.1108/JEIM-12-2020-0532/FULL/XML Taherdoost, H. (2022). A critical review of blockchain acceptance models — blockchain technology adoption frameworks and applications. Computers , 11 (2), 24. https://doi.org/10.3390/computers11020024
Tan, E., Mahula, S., & Crompvoets, J. (2022). Blockchain governance in the public sector: A conceptual framework for public management. Government Information Quarterly , 39 (1),
101625. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101625 Torsello, D., & Venard, B. (2016). The anthropology of corruption. Journal of Management
Inquiry , 25 (1), 34 – 54. https://doi.org/10.1177/1056492615579081 Transparency International. (2022). 2021 Corruption perceptions index - explore Germany . Transparency.Org.
Treiblmaier, H., & Sillaber, C. (2020). A Case Study of Blockchain-Induced Digital Transformation in the Public Sector . 227 – 244. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44337-5_11
Venkatesh, V., Sykes, T. A., & Venkatraman, S. (2014). Understanding e-Government portal use in rural India: Role of demographic and personality characteristics. Information Systems Journal . https://doi.org/10.1111/isj.12008
Yang, X., & Li, W. (2020). A zero-knowledge-proof-based digital identity management scheme in blockchain. Computers and Security , 99 . https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102050