## PEMBERDAYAAN UMKM DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Dedi Runanto dedirunanto@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Purworejo

## Abstrak
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  menuntut  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan daya  saing  produk  supaya  mampu  bersaing  dengan  produk  negara  lain  di  kawasan  Asia Tenggara. Dalam upaya peningkatan daya saing produk diperlukan partisipasi aktif pihak yang  bersentuhan  langsing  dengan  pelaku  usaha  di  lingkup  UMKM.  Pihak  yang  terlibat dalam pemberdayaan UMKM diantaranya adalah pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perguruan  tinggi  dan  lembaga  keuangan.  Pendampingan  yang  berkesinambungan  yang disertai dengan evaluasi akan menghasilkan pendampingan yang berkualitas yang mampu membuat  UMKM  memiliki  daya  saing  dalam  upaya  menghadapi  pasar  bebas  Asia tenggara atau yang sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Daya Saing Produk, MEA

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tantangan  perekonomian yang  tak  dapat  dihindari  oleh  negara-negara saat  ini  adalah  perekonomian  yang  semakin mengglobal.  Seiring  dengan  masuknya  era globalisasi,  pertukaran  informasi  semakin terbuka,  begitupula  dengan  perdagangan antar    negara  dapat  terjadi   tanpa  mengenal batasan  teritorial  atau  kewilayahan  antara negara satu dengan yang lain. Banyak pakta- pakta perdagangan yang mendukung perdagangan  bebas  yang  telah  dibentuk pasca  mengglobalisasinya  perekonomian,
mulai dari  AFTA di tahun 1993, ACFTA di tahun  2010,  hingga  MEA  yang  akan diberlakukan mulai akhir tahun 2015.
Menghadapi  kondisi  ini,  terutama MEA  yang  sudah  diberlakukan  pada  tahun ini,  Indonesia  secara  umum  dituntut  untuk memiliki  daya  saing  yang  tinggi  agar  dapat bertahan. Dengan adanya MEA, perdagangan  barang  maupun  jasa  antar negara ASEAN akan lebih mudah dilakukan. Produk-produk  asing  dapat  masuk  dengan mudah ke dalam pasar domestik, begitu pula dengan  tenaga  kerja  asing.  Produk  dan
Volume  11,  No.3, Agustus 2015 - Segmen Jurna Manajemen Dan Bisnis |Edisi Khusus Era MEA
tenaga  kerja  lokal  nantinya  tak  hanya bersaing  dengan  sesama  lokal,  tapi  juga dihadapkan dengan produk dan tenaga kerja asing  yang  mungkin  memiliki  kualitas  yang lebih baik.
Dalam  lingkungan  persaingan  yang semakin kompetitif dan adanya situasi pasar yang dinamis,  maka  setiap perusahaan tidak mungkin lagi untuk menghindari persaingan, tetapi yang harus dilakukan adalah menghadapi  tingkat  persaingan  tersebut dengan  cara  yang  sebaik-baiknya.  Sebaik- baiknya  disini  diartikan  sebagai  upaya  yang dilakukan secara optimal dan berkesinambungan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang (Hutomo, 2000).
Pengenalan konsep daya saing daerah  menjadi  penting  untuk  diperhatikan dalam rangka mengenal potensi dan keterbatasan  yang  dimiliki  suatu  daerah dalam  menghadapi  MEA.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  pemetaan  potensi  dan ancaman  yang  ada  yang  nantinya  dapat digunakan  sebagai  referensi  pemerintah untuk  menyusun  prioritas  pembenahan  dan model pemberdayaan yang tepat.

## KONSEP DAYA SAING
Daya  saing  merupakan  kemampuan dari  individu, wilayah  maupun suatu barang untuk  menjadi  lebih  unggul  dari  yang
lainnya.  Dalam  konsep  ekonomi  wilayah atau  ekonomi  regional  yang  dimaksud dengan daya saing adalah kemampuan suatu wilayah untuk untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Pada  laporan  daya  saing  global  yang dikeluarkan  oleh  World  Trade  Organization tahun  2012,  Daya  saing  didefinisikan sebagai  sebuah  set  dari  institusi,  kebijakan dan  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat produktivitas  sebuah  negara  “ The  set  of institutions,  policies,  and  factors  that determine  the  level  of  productivity  of  a country ”
Secara umum definisi dari daya saing akan dipahami secara beragam oleh berbagai pihak.  Dalam  buku  “ The  Competitive Advantage  of  Nations ”  Porter  (1990) berkomentar “ There is no accepted definition  of  competitiveness.  Whichever definition  of  competitiveness  is  adopted,  an even  more  serious  problem  there  is  no generally  accepted  theory  to  explain  it ”.
Meski  demikian,  pada  intinya  terdapat  tiga tataran  berbeda  tentang  daya  saing  yang perlu  dicermati  dalam  perspektif  ekonomi yaitu  mikro,  meso,  dan  makro  (Taufik, 2005).
Model  acuan  yang  digunakan  pada kajian  ini  adalah  model  daya  saing  UMKM yang  mengadopsi  model  diamond  (Porter, 1990) yaitu faktor kondisi, kondisi
permintaan,  industri  pendukung  dan  terkait, strategi  perusahaan  dan  persaingan,  peran pemerintah, dan kesempatan dengan menambahkan  variabel  modal sosial (Kotler 1997),  yang  dikembangkan  menjadi  model konseptual dimana terdapat dimensi-dimensi
yang digunakan untuk  mengukur daya saing UMKM.  Berikut  Model  Konseptual  yang dikembangkan  dari  Model  Diamod  Porter, (1990) dan Kotler, (1997).

## Gambar 1.
Model Konseptual dari Model Diamod
Sumber: Porter, (1990) dan Kotler, 1997)
Berdasarkan  dimensi-dimensi  utama pada model konseptual tersebut dikembangkan  model  operasional  yang disajikan  pada  Gambar  1.  Dimensi  faktor kondisi  dibangun  oleh  elemen  sumber  daya manusia,  sumber  daya  alam  ( raw  material ), dan pemodalan. Dimensi kondisi permintaan dibangun  oleh  elemen  sumber  permintaan, jumlah  permintaan,  pemasaran  produk, kualitas  produk,  desain  produk,  dan  variasi produk.
Dimensi  industri  pendukung  dan terkait dibangun oleh elemen letak geografis, proses pengadaan, kualitas bahan pendukung,  pelatihan  pemakaian  bahan pendukung.  Dimensi  strategi  UMKM  dan persaingan  dibangun  oleh  elemen  produk baru,  penurunan  harga  produk  dan  biaya produksi, dan teknologi baru. Dimensi peran pemerintah  dibangun  oleh  elemen  program fasilitasi,  pelatihan,  dan  kebijakan.  Dimensi kesempatan  dibangun  oleh  elemen  alat teknologi  dan  kondisi  politik.  Dimensi
Volume  11,  No.3, Agustus 2015 - Segmen Jurna Manajemen Dan Bisnis |Edisi Khusus Era MEA
modal sosial dibangun oleh elemen komunikasi  dan  interaksi,  kekeluargaan, kejujuran,  kerja  sama,  dan  peraturan. Sedangkan ukuran daya saing yang digunakan  adalah  nilai  ekspor  dan  volume ekspor.
Menurut Sa’idy (2013), Dalam kondisi  persaingan  terdapat tiga  faktor  yang perlu  diperhatikan  untuk  dijadikan  sebagai kekuatan  kinerja  ekspor  suatu  negara.  Dari sisi  permintaan  kinerja  ekspor  suatu  negara ditentukan  oleh  komposisi  komoditas  yang diekspor  dan  distribusi  pasar.  Pada  sisi permintaan  komposisi  komoditas  ekspor suatu negara harus memperhatikan komoditas yang elsatis terhadap pendapatan. Sebab  jika  terjadi  perubahan  pendapatan pada negara tujuan ekspor  maka permintaan akan  komoditas  tersebut  juga  akan  ikut berubah.  Selain  itu  ekspor  untuk  sebuah komoditas  harus  memperhatikan  daerah mana  yang  sedang  mengalami  peningkatan atau  penurunan  permintaan.  Secara  teori ekspor untuk suatu komoditas akan bergerak kearah  pasar  yang  sedang  mengalami kenaikan permintaan untuk suatu komoditas.

## PEMBERDAYAAN UMKM
Hakikat pemberdayaan menurut Ndraha  (2003)  adalah  mendorong  kekuatan masyarakat  untuk  membuka  akses  yang seluas-luasnya  agar  tidak  terjadi  monopoli
dan dominasi kekuasaan sehingga kelompok masyarakat  mampu  memanfaatkan  potensi maupun  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Melalui  pemberdayaan,  UMKM  diharapkan bisa  sejahtera  dan  mandiri  dari  semua dimensinya.
Adapun konsep pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan dikelompokkan dalam beberapa  kegiaatan  diantaranya  (Hutomo, 2000):
1. Bantuan Modal
Salah  satu  aspek  penting  yang  dihadai UMKM adalah permodalan. Tidak adanya  modal  menjadikan  UMKM lambat berkembang.
2. Bantuan sarana prasarana
Usaha untuk mendorong UMKM berdaya,  perlu  dilakukan  pembangunan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana di masyarakat akan mendorong  semangat  UMKM  untuk lebih  berkembang  lagi  dalam  bidang pemanfaatan sumber daya dan pemasaran produk.
3. Bantuan Pendampingan
Bantuan  pendampingan  bisa  berwujud pendampingan  dalam  sisi  manajemen usaha yang meliputi manajemen produksi, manajemen sumber  daya
manusia,  manajemen  pemasaran  dan manajemen keuangan.
4. Bantuan Kelembagaan
Adanya  kelembagaan  yang  memayungi UMKM dalam aktifitasnya akan mempermudah UMKM
untuk berkoordinasi antar pelaku bisnis UMKM dan dalam penyelesaian permasalahan  UMKM  melalui  forum musyawarah.  Selain  itu,  kelembagaan juga diperlukan untuk mengakses permodalan  dan  bantuan  lainnya  yang mengharuskan  UMKM  berada  dalam wilayah payung kelembagaan.
Konsep  pemberdayaan  tidak  akan bisa  dijalankan  dengan  baik  tanpa  aktor pemberdayaan yang handal. Menurut Purwanto (2013), pihak-pihak yang potensial dilibatkan  dalam  pemberdayaan  UMKM adalah:
1. Pemerintah,
Pemerintah dalam hal ini bisa pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM. Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM antara lain:
a. Memberikan perijinan usaha.
b. Memberikan  sertifikasi  produk  dan standarisasi produk.
c. Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada pelaku UMKM sesuai yang dibutuhkan.
d. Membantu pemasaran di luar negeri.
e. Memberikan  bantuan  alat  produksi, modal bergilir, dll.
f. Membangun  sarana  dan  prasarana guna memperlancar distribusi produk dan bahan baku.
g. Merancang peraturan atau kebijakan yang  mendukung  berkembangnya UMKM.
2. Organisasi Kemasyarakatan
Oraganisasi kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa  sendiri  sebagai  mitra  masyarakat dalam  mengembangkan  masyarakat. Lembaga masyarakat termasuk didalamnya  adalah  Kelompok  usaha bersama, Lembaga Swadaya masyarakat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pokdarwis, dll. Diantara peran dari organisasi kemasyarakatan adalah:
a. Sebagai  fasilitator  dan  penghubung antara UMKM dengan pemerintah
b. Sebagai konsultan UMKM
Sebagai  penghubung  UMKM  dengan lembaga  keuangan,  perguruan  tinggi, ataupun  UMKM  lain  yang  lebih  maju sebagai mitra untuk berkembang.
Pada  kenyataannya  beberapa  lembaga kemasyarakatan
dibentuk oleh pemerintah juga sebagai sarana pemberdayaan sarjana dalam membantu kemajuan desa atau UMKM diantaranya pendamping PKH, Sarjana Masuk Desa, Penyelia  Mitra  Tani,  dan Business Development Services (BDS)
3. Perguruan tinggi.
Peran perguruan
tinggi dalam pemberdayaan  UMKM  adalah  sebagai konsultan.  Melalui  program  tri  dharma perguruan  tinggi  yaitu  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi bisa melakukan banyak  hal  untuk  membuat  UMKM lebih berdaya diantaranya dengan program:
a. Identifikasi  potensi  ekonomi  suatu wilayah  sebelum  ditetapkan  model pendampingannya
b. Studi kelayakan terhadap UMKM
c. Riset  dan  pengembangan  terhadap produk yang dihasilkan UMKM
d. Pelatihan manajemen usaha
(manajemen  produksi,  manajemen
SDM,  manajemen  pemasaran  dan manajemen keuangan)
4. Lembaga Keuangan
Lembaga  keuangan  berfungsi  sebagai akses permodalan bagi UMKM.
Lembaga  keuangan  bisa  membuat
regulasi  atau  plafon  khusus  pinjaman untukk  UMKM  yang  belum bankable . Selain  itu  lembaga  keuangan  ketika memberikan bantuan permodalan kepada UMKM juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan ppendampingan agar  usaha  yang  dijalankan  sukses  dan dapat  mengembalikan  modal  dan  bagi hasil keuntungannya.

## PENUTUP
Dalam peningkatan daya saing produk  UMKM,  UMKM  memerlukan  mitra untuk  berkembang.  Mitra  UMKM  untuk berkembang  diantaranya  adalah  pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga keuangan. Pendampingan yang berkesinambungan  yang  disertai  dengan evaluasi  akan  menghasilkan  pendampingan yang  berkualitas  yang  mampu  membuat UMKM  memiliki  daya  saing  dalam  upaya menghadapi  pasar  bebas  Asia  tenggara  atau yang  sering  disebut  dengan  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## DAFTAR PUSTAKA
Hutomo,
Mardi Yatmo. 2000. Pemberadayaan  masyarakat  dalam bidang  ekonomi:  Tinjauan  teoritis dan
implementasi. Jakarta.
Bappenas
Kotler,  P.,  Jatusripitak,  S.,  and  Maesincee,
S.,  1997. The  Marketing  of
Nations,  A  strategic  Approach  to Building  National  Wealth ,  The Free Press, New York.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta. Direksi Cipta Porter, M., 1990. The Competitive
Advantage of Nations , New York.
Purwanto,  April.  2013.  Panduan  Umum Pemberdayaan
Masyarakat.
Yogyakarta.  PMI  UIN  Sunan Kalijaga
Sa’idy,  I’id  Badry.  2013.    Analisis  Daya
Saing  Tekstil  Dan  Produk  Tekstil Indonesia  Di  Amerika  Serikat Dengan Pendekatan Revealed Comparative Advantage Dan Constant Market Share . Universitas Negeri Semarang, Tesis
Taufik,  Tatang.  A.  2005. Penyusunan  Data Dasar  Sistem  Inovasi,  Daya  Saing dan Kohesi Sosial Daerah Disajikan  Dalam  Forum  Diskusi GERBANG INDAH NUSANTARA.  Jakarta  13  –  14 Desember. World Trade Organization. 2012. “ International Trade Statistic
2012” .  World  Trade  Organization
Dedi Runanto: Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Produk Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Volume  11,  No.3, Agustus 2015 - Segmen Jurna Manajemen Dan Bisnis |Edisi Khusus Era MEA