## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK
Mohammad Zulfahmi 1* , Rosalia Dika Agustanti 2
1* Mohammad Zulfahmi; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Bendera Raya, No.61, Jakarta, Indonesia, 2110611169@mahasiswa.upnvj.ac.id
2 Rosalia Dika Agustanti; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Moh. Kahfi, No. 72, Jakarta, Indonesia, rosaliadika@upnvj.ac.id
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 15 November 2023 Direvisi: - Diterima: 15 November 2023 Diterbitkan: Maret 2024
This article examines the negative impact of the implementation of the  revision  of  Law  Number  19  of  2019  on  the  Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a  substantive  comparison  between  the  revised  KPK  Law  and previous  laws,  highlighting  significant  changes  in  the  KPK's leadership selection mechanism, authority and independence. This research  also  analyzes  the  impact  of  these  revisions  on  the performance  and  performance  of  the  Corruption  Eradication Commission,  including  changes  in  organizational  structure, transfer of authority, and the impact on handling corruption cases. This  evaluation  provides  critical insight into  these  legal  changes, with the hope of providing a better understanding of the challenges faced by the Corruption Eradication Commission in carrying out its crucial mission of eradicating corruption. This article was written normatively, namely a research method that focuses on the analysis of legal documents or literature as the main source. This method does not involve collecting primary data, but instead focuses on the study and interpretation of legal texts or related literature. These results  are  then  closed  with  suggestions  and  recommendations given so that the revision of the Corruption Eradication Committee Law  that  has been  attempted  does  not  become  an  arbitrary  legal instrument  but  remains  a  good  implementation  so  as  to  create  a climate of good governance for the legal atmosphere in Indonesia.

## Keywords:
Cacat Mekanisme; Korupsi; Kinerja KPK.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  penyalahgunaan  kekuasaan  demi  kepentingan  pribadi  atau kelompok yang dapat merugikan publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti  suap  menyuap,  pemerasan,  gratifikasi,  dan  perbuatan  yang  merugikan  lainnya. 1 Korupsi  menjadi  salah  satu  masalah  besar  bagi  sebuah  negara  dan  dikategorikan  sebagai kejahatan luar biasa oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi dapat sangat merugikan negara dari berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Pada tahun 2003,  era  pemerintahan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri,  dibentuk  lembaga  anti  korupsi yang  bernama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  KPK  didirikan  karena  banyaknya institusi yang kotor, terutama institusi kejaksaan dan kepolisian yang dinilai belum mampu memberantas korupsi yang terjadi pada masa itu. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan badan pemberantas korupsi sebenarnya sudah muncul pada era Presiden BJ Habibie yang saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. 2 Pada saat itu, Presiden BJ Habibie mengawalinya dengan membentuk  badan-badan  baru,  seperti  Komisi  Pengawasan  Kekayaan  Pejabat  Negara (KPKPN),  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  dan  lembaga  Ombudsman  untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus  Dur),  dibentuk  Tim  Gabungan  Pemberantas  Tindak  Pidana  Korupsi  (TGPTPK)  yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantas  Tindak  Pidana  Korupsi.  Setelah  menempuh  berbagai  perubahan,  akhirnya dibentuk lembaga KPK pada era Presiden Megawati dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan KPK ini tidak ditujukan untuk mengambil  alih  tugas  pemberantasan  dari  lembaga-lembaga  yang  ada  sebelumnya,  tetapi sebagai pendorong atau stimulus upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. KPK didirikan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tujuannya. 3 Salah satu aspek fungsi yang sangat penting dalam KPK adalah menjaga integritas dan etika bagi orang yang berada
1 F. Fazzan. (2015). “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Jurnal Ilmiah Islam Futura. 14(2), 146- 165. hlm. 3
2 Totok Sugiarto. (2013). “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Cakrawala Hukum. 18(1), 188 -196. hlm. 2
3 Ibid.
di dalam institusi tersebut, baik itu ketua maupun semua anggota yang memiliki tanggung jawab lain di KPK. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan  perilaku  yang  selaras  dengan  hati  nurani  dan  norma  yang  berlaku.  Praktik  menjaga integritas dan etika dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memproteksi diri dari pengaruh  lingkungan  yang  negatif,  membangun  nama  baik  instansi,  bersifat  jujur, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, adil, berani, sederhana, dan memiliki jiwa pemimpin dalam setiap individunya. 4 Dengan menerapkan sifat integritas dan etika tersebut, KPK dapat menjalankan tugas secara efektif tanpa campur tangan yang tidak diinginkan.
Keberhasilan  KPK  menjaga  integritas  dan  etika  dalam  melakukan  pemberantasan korupsi dapat berdampak positif kepada instansi, terutama dalam hal kepercayaan publik. Salah  satu  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan  dengan  jelas  adalah  meningkatkan kepercayaan  publik  kepada  KPK.  Saat  KPK  secara  konsisten  menjaga  integritas  dan  etika dalam menjalankan tugas-tugasnya, tentu saja publik akan merasa percaya bahwa KPK akan bekerja  secara  adil  dan  transparan  dalam  menangani  kasus-kasus  korupsi.  Ketika  publik memiliki  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  KPK,  mereka  akan  lebih  cenderung  untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Publik akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi, memberikan informasi yang relevan, dan mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dengan partisipasi yang lebih  besar  dari  masyarakat,  upaya  KPK  dalam  memberantas  korupsi  dapat  menjadi lebih efektif. 5
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama setiap negara yang ingin membangun  tatanan  pemerintahan  yang  bersih,  transparan,  dan  akuntabel.  Di  Indonesia, upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan pada tahun 2003 sebagai respon terhadap  tingginya  tingkat  korupsi  di  Indonesia  dan  sebagai  langkah  konkret  dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. KPK memiliki mandat yang jelas, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi.  Selain  itu,  KPK  juga  memiliki  kewenangan  untuk  menyadap,  menangkap,  dan menggeledah, menjadikannya lembaga yang memiliki peran krusial dalam menindaklanjuti
4 Bambang  Widjojanto,  Berkelahi  Melawan  korupsi:  Tunaikan  Janji,  Wakafkan  Diri,  Jakarta:  Intrans Publishing, 2017, hlm. 37
5 Srinita. (2016). “Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan”. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. 12(2), 1891-1902. hlm. 6
dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, baik dari sektor eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 6 Seiring berjalannya waktu, KPK telah mencapai beberapa keberhasilan yang  signifikan  dalam  menangani  kasus-kasus  korupsi  yang  melibatkan  pejabat  tinggi. Namun,  di  sisi  lain,  KPK  juga  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  kontroversi,  termasuk serangkaian  revisi  undang-undang  yang  mengubah  landasan  hukum  dan  mekanisme kerjanya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  merupakan  landasan  hukum  pertama  bagi  KPK.  Undang-Undang  tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar kepada KPK untuk melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi. Namun, seiring dengan perkembangan situasi politik dan hukum di Indonesia, Undang-Undang ini mengalami sejumlah revisi. Revisi pertama dilakukan pada tahun  2009  melalui  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2009.  Revisi  ini  memperkuat kewenangan KPK dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Namun, keberhasilan KPK dalam menangani sejumlah kasus besar turut pula memicu respons dari sejumlah pihak yang merasa terancam oleh keberadaan lembaga ini.
Sejak berlakunya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK telah mengalami sejumlah  perubahan  signifikan  dalam  struktur  organisasi,  kewenangan,  dan  cara operasionalnya. Pemilihan pimpinan KPK oleh presiden telah memunculkan kekhawatiran akan  adanya  campur  tangan  politik  dalam  penunjukan  kepemimpinan  lembaga  ini. Penempatan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di tangan kepolisian dan kejaksaan juga  menimbulkan  pertanyaan  terkait  dengan  spesialisasi  dan  fokus  penegakan  hukum terhadap korupsi. 7 Sejumlah pimpinan KPK yang berpengalaman dan memiliki peran kunci dalam  menangani  kasus-kasus  besar  memilih  untuk  mengundurkan  diri,  menciptakan kekhawatiran akan potensi kehilangan kapasitas dan kontinuitas dalam upaya pemberantasan korupsi.  Perubahan  struktural  dan  pembatasan  kewenangan  tertentu  juga  telah
6 Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, dan Cahyo Harjo Prakoso. (2019). ”Kewenangan Lembaga Hukum  Dalam  Menentukan  Besaran  Kerugian  dan  Pengembalian  Keuangan  Negara  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi”. Jurnal Perspektif, 24(3), 137 -146, hlm. 11
7 Edita Elda. (2019). “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Lex LATA. 1(2), 153 -170. hlm. 6
mempengaruhi  cara  KPK  menjalankan  tugasnya,  memicu  adaptasi  dan  restrukturisasi internal. 8
Revisi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  telah  membawa  dampak  signifikan terhadap  independensi  KPK.  Pemilihan  pimpinan KPK  oleh  presiden  menciptakan  potensi intervensi  politik  dalam  proses  penunjukan,  mengancam  independensi  lembaga  ini. 9 Pengubahan  struktur  Dewan  Pengawas  menjadi  lembaga  yang  bersifat  dorongan  juga menimbulkan ketidakpastian terkait kemampuan KPK untuk beroperasi secara independen. Dalam UU KPK sebelumnya, pemilihan pimpinan KPK dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan  oleh  Dewan  Pengawas  KPK  yang  independen.  Revisi  UU  KPK  mengubah mekanisme ini menjadi tanggung jawab presiden. Perubahan ini dapat menimbulkan risiko politisasi dan menurunkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Revisi UU KPK memindahkan  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  dari  KPK  ke kepolisian dan kejaksaan. UU KPK sebelumnya memberikan kewenangan penuh kepada KPK untuk  menangani  kasus  korupsi.  Pemindahan  kewenangan  ini  memunculkan  pertanyaan tentang spesialisasi dan keefektifan penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan dalam konteks pemberantasan korupsi.
Dewan  Pengawas  KPK  yang  semula  independen  dan  memiliki  kewenangan  untuk memberhentikan pimpinan KPK, kini menjadi lembaga yang bersifat dorongan. Perubahan ini menciptakan  ketidakpastian  terkait  independensi  dan  kemampuan  KPK  untuk  beroperasi tanpa tekanan politik. Revisi UU KPK menghilangkan status pegawai KPK sebagai penyidik yang  memiliki  kewenangan  penangkapan.  Hal  ini  menciptakan  kendala  dalam  langkah- langkah penegakan hukum KPK dan bisa memperlambat proses penyidikan dan penuntutan. Kewenangan penyadapan, yang sebelumnya menjadi instrumen penting dalam mendapatkan bukti  terkait  korupsi,  kini  dibatasi.  Pembatasan  ini  dapat  menghambat  upaya  KPK  dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan jaringan yang kompleks. 10
Meskipun revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menuai kritik dan kontroversi, terdapat peluang untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu dilakukan evaluasi mendalam dan terus-menerus terhadap implementasi
8 Yokotani  dan  Ndaru  Satrio.  (2019).  “Mekanisme  Seleksi  Dewan  Pengawas  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Dalam  Perspektif  Cita  Hukum  Pancasila”.  Jurnal  Hukum  Progresif.  13(2),  115 -133.  DOI: https://doi.org/10.33019/progresif. v13i2.1452. hlm. 9
9 Dalinama  Telaumbanua.  (2020)  “Restriktif  Status  Dewan  Pengawas  KPK”.  Jurnal  Education  and Development. 8(1), 258- 258. hlm. 11
revisi  ini,  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  terkait,  termasuk  masyarakat  sipil,  lembaga independen,  dan  para  ahli  hukum.  Penting  untuk  mengevaluasi  dampak  aktual  revisi  UU KPK  terhadap  kinerja  KPK  dan  efektivitasnya  dalam  memerangi  korupsi.  Selain  itu, transparansi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  penerapan  hukum,  dan  pelibatan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme pemberantasan korupsi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Pemerintah dan DPR perlu  membuka  dialog  lebih  lanjut  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  mencari  solusi terbaik  guna  memperkuat  KPK  dan  menjaga  independensinya.  Diperlukan  komitmen bersama  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pemberantasan  korupsi  tanpa mengorbankan independensi lembaga dan efektivitasnya dalam menegakkan hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode adalah suatu aktivitas yang beraliran saintifik yang berkaitan dengan metode bagaimana  penelitian  beroperasi  untuk  memahami  subyek  dan  objek  penelitian,  dan  juga sebagai  usaha  untuk  menemukan  jawaban  yang  memiliki  keilmuan  dan  keabsahan  yang menjadi  landasan  dalam  melakukan  penelitian. 11 Teknik  penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif,  yakni  pendekatan  berbasis  hukum  dengan  cara menganalisis melalui harmonisasi hukum, kontras hukum, dan prinsip hukum. 12 Abdulkadir Muhammad berpendapat “penelitian hukum normatif bisa dipahami sebagai penelitian yang membahas tentang studi kasus hukum normatif yang meliputi produk dari perilaku hukum, seperti contohnya menelaah rancangan undangundang”. Penelitian hukum nor matif berfokus pada identifikasi hukum positif. dan beberapa permasalahan nyata, prinsip-prinsip, doktrin, penemuan  hukum  yang  bersifat  konkret,  sistematika,  dan  tingkat  sinkronisasi  hukum. 13 Metode yuridis normatif juga dikenal sebagai pendekatan literatur, di mana pendekatan ini melibatkan  kajian  sumber-sumber  yang  berasal  dari  berbagai  jenis  literatur  seperti  buku, majalah,  dan  sumber  data  lainnya  dari  berbagai  literatur  serta  hukum  positif  atau  materi perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Peneliti  memakai  pendekatan  penelitian  normatif  yang  berarti  isu  yang dipertimbangkan  dan  dijelaskan  dengan  fokus  terperinci  secara  deskriptif  terhadap
11 Rosady Ruslan, 2010, Metode Penelitian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24
12 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51
13 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40-41.
penerapan  aturan  atau  standar  dalam  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini  dilaksanakan menggunakan cara mempelajari beragam regulasi hukum yang bersifat resmi dan substansial seperti  peraturan  perundang-undangan,  karya  tulis  kemudian  dihubungkan  dan  dianalisis dalam penelitian dengan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam pembahasan topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Buruknya Mekanisme Pelaksanaan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK)
Salah satu penyebab terjadinya berbagai permasalahan di KPK adalah revisi UU KPK yang disahkan pada tanggal 17 September 2019. Proses revisi UU KPK memiliki beberapa kejanggalan, mulai dari pembuatannya di penghujung periode anggota DPR hingga tidak dilibatkannya pimpinan KPK saat itu. Selain itu, proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK terhitung ekstra cepat. Jangka waktu pembahasan pengesahan UU No 19/2019 adalah 13 hari. 14
Pada  5  September  2019,  DPR  mengadakan  rapat  paripurna  pembahasan  revisi  UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 70 orang anggota, atau  hanya  sekitar  12%  dari  total  keseluruhan  anggota  dan  seluruh  anggota  yang  hadir menyatakan setuju atas revisi UU KPK. Merespon hal tersebut, KPK melaksanakan jumpa pers  dan  menolak  revisi  UU  KPK  tersebut.  Dalam  jumpa  pers  tersebut,  Agus  Rahardjo sebagai Ketua KPK saat itu, menyatakan bahwa KPK dalam keadaan krisis dan mengirim surat kepada Presiden Jokowi.
Empat hari setelahnya atau 9 September 2019, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan  Ham  (Menkumham)  menerima  draf  revisi  UU  KPK.  Dua  hari  setelahnya  atau  11 September 2019, Presiden Jokowi menerima daftar inventaris masalah (DIM) draf revisi UU KPK.  Presiden  Jokowi  juga  mengirimkan  Surat  Presiden  sebagai  tanda  setujunya pemerintah.  Malam  harinya,  Pratikno  selaku  Menteri  Sekretariat  Negara  (Mensesneg) menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengutus Yasonna Laoly sebagai Menkumham dan  Syafruddin  sebagai  Menteri  PAN-RB  untuk  membahas  revisi  UU  KPK.  Keesokan harinya, tepatnya pada 12 September 2019, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat
14 Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Souvereignty, 1(3), 550 – 561. hlm. 4
kerja  bersama  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Yasonna  Laoly.  Keesokan  harinya,  pada Jumat, 13 September 2019, Presiden Jokowi menyatakan setuju atas beberapa poin revisi UU KPK, diantaranya penyadapan harus seizin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2  tahun,  dan  pegawai  KPK  menjadi  ASN.  Selain  dari  yang  disetujui,  Presiden  Jokowi menyatakan menolak beberapa poin revisi UU KPK, diantaranya penyadapan dengan izin dewan  pengawas,  penyelidik  dan  penyidik  KPK  hanya  berasal  dari  kepolisian  dan kejaksaan saja, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejagung, dan LHKPN dikeluarkan dari  KPK. 15 Pada  hari  yang  sama,  DPR  dan  pemerintah  mengadakan  kembali  rapat pembahasan  revisi  UU  KPK  di  Baleg.  Rapat  tersebut  diadakan  secara  tertutup.  Malam harinya, tiga pimpinan KPK mengadakan jumpa pers dan berharap diajak diskusi dengan Presiden Jokowi soal revisi UU KPK.
Pada 16 September 2019, merespon pernyataan tiga pimpinan KPK, Presiden Jokowi mengatakan ‘pengembalian mandat/tanggung jawab’ tidak pernah diatur atau tidak ada. Malam harinya, DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup dan dihadiri oleh Menkumham Yasonna Laoly serta Menteri PAN-RB Syafruddin. Dari rapat tersebut, DPR dan pemerintah setuju untuk mengesahkan revisi UU KPK ke rapat paripurna. Keesokan harinya (17 September 2019), revisi UU KPK disahkan dan diterbitkan dalam rapat paripurna DPR.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Idul Rishan, S.H, LL.M,  proses  pembuatan  dan  pengesahan  revisi  UU  KPK  memiliki  cacat  formil  karena dikebut  hanya  dalam  13  hari.  Selain  itu,  revisi  UU  KPK  tidak  termasuk  dalam  daftar prioritas  program  legislasi  nasional  (Prolegnas)  DPR  2014-2019.  Padahal,  menurut  UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Pasal 45 menyatakan  bahwa  setiap  RUU  disusun  harus  berdasarkan  Prolegnas. 16 Hal  yang  sama diungkapkan oleh pakar Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarto yang menyatakan bahwa pembuatan UU seharusnya melalui tahap perencanaan yang di dalamnya adalah termasuk dalam daftar prolegnas. 17 UU KPK ini baru masuk sebagai kumulatif terbuka pada tahun 2019. Menurutnya, hal ini tidak sah karena Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang
15 Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, ‘ Pengaruh Revisi Undang -Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Sosial dan Sains, Agustus 2021, 1.8, hlm. 17
16 Ferry  Irawan  Febriansyah.  (2012).  “Muatan  Kepentingan  Politik  Penentu  Kualitas  Undang - Undang”. Jurnal Perspektif. 17(3), 184-190. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif. v17i3.107. hlm. 5
17 Putra Astomo. (2018). Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, hlm. 74 – 79
menyatakan  penguatan KPK. Akan  tetapi,  yang  terjadi  malah  pelemahan KPK  sehingga revisi UU KPK tidak sah dalam perencanaan RUU kumulatif terbuka. Lalu, jika merujuk pada  Pasal  23  ayat  (2)  UU  P3  No  15/2019,  disebutkan  jika  DPR  atau  Presiden  dapat mengajukan  RUU  di luar  Prolegnas  dengan  alasan  keadaan luar  biasa,  konflik,  bencana alam, atau keadaan tertentu lainnya yang mengindikasikan terjadinya urgensi nasional. 18 Padahal, melihat dari kondisi ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia, belum ada urgensi  nasional  dalam  pemberantasan  korupsi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  IPK Indonesia  menurut  Transparency  Internasional  yang  terus  naik  dari  tahun  2013.  Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi tidak masuknya UU KPK 19/2019 dalam prolegnas, tidak sahnya  UU  KPK  19/2019  sebagai  kumulatif  terbuka,  dan  tidak  adanya  urgensi pemberantasan  korupsi,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  UU  KPK  19/2019  cacat  secara formil. 19
Cacat  formil  juga  terlihat  dari  pembuatan  UU  KPK  yang  dinilai  tidak  partisipatif. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Agil Oktaryal, menyatakan bahwa  pembahasan  UU  KPK  No  19/2019  tidak  melibatkan  publik,  pimpinan  KPK,  dan KPK secara kelembagaan. 20 Hal itu melanggar Pasal 68 ayat (6), Pasal 88, dan Pasal 96 UU Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Padahal, seharusnya  KPK  sebagai  objek  yang  diatur  seharusnya  berhak  untuk  ikut  dalam pembahasan.  Faktanya,  KPK  tidak  dilibatkan  dan  malah  menolak  atas  revisi  UU  KPK tersebut. Pelanggaran secara formil dalam pembuatan UU KPK No 19/2019 juga terlihat dari pembuatan UU yang tidak memenuhi kuorum yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus satu. Walaupun anggota lainnya berdatangan lagi, pada akhirnya ketika pengesahan UU,  hanya  ada  102  anggota  DPR  yang  hadir.  Angka  tersebut  masih  jauh  dari  angka kuorum. Dengan demikian, seharusnya UU KPK No 19/2019 tidak bisa disahkan karena belum  memenuhi  angka  kuorum.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan  Mantan  Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyatakan pengesahan UU KPK No 19/2019 tidak sah karena jumlah anggota yang hadir masih kurang setengah jumlah anggota DPR secara
18 Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Souvereignty, 1(3), 550 – 561. hlm. 4
19 Ibid.
20 Daniel  Samosir.  (2015).  “Faktor -faktor  yang  Menyebabkan  Materi  Muatan  Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945”. Jurnal Konstitusi. 12(4), 773 -794. hlm. 8
keseluruhan. 21 Berdasarkan  argumen-argumen  tersebut  yang  menyatakan  bahwa pengesahan UU KPK No 19/2019 tidak sah sebagai UU karena belum memenuhi syarat formil  pembuatan  UU.  Tidak  masuknya  UU  KPK  No  19/2019  dalam  prolegnas,  tidak terpenuhinya asas partisipatif dari pembuatan UU, dan tidak memenuhinya angka kuorum dalam mengesahkan UU merupakan alasan-alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa UU KPK No 19/2019 cacat secara formil.

## 2. Perbandingan  Substansi  dalam  Revisi  Undang-Undang  Lama  KPK  dengan  Undang- Undang KPK yang Baru
Selain cacat formil, revisi UU KPK juga cacat dari sisi materiil. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam UU KPK No 19/2019 yang mengandung pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015, yang menyatakan bahwa UU 19/2019 KPK melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. 22 Berikut poin-poin yang dinilai bermasalah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
(Undang-Undang Lama KPK)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
(Undang-Undang Baru KPK)

## KPK Dalam Rumpun Eksekutif
Pasal  3  berbunyi,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pasal  3  berbunyi,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  adalah  lembaga  negara  dalam rumpun  kekuasaan  eksekutif  yang  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun.
Menurut mantan Ketua KPK periode 2011 – 2015, Abraham Samad, Pasal 3 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam kekuasaan eksekutif. Menurutnya, hal tersebut membuat  KPK  menjadi  lembaga  yang  tidak  lagi  independen.  Meskipun  pasal  tersebut mengatur  lebih  lanjut  bahwa  KPK  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dilakukan secara independen, beliau menilai ketentuan ini tetap membuat independensi KPK  akan  terkikis. 23 Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pernyataan  Febri  Diansyah,  mantan
21 Madaskolay Viktoris Dahoklory, ‘Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang -Undang Komisi Pemberantasan Korupsi’, Jurnal Perspektif,Mei 2020, 25.2, hlm. 15
22 Madaskolay Viktoris Dahoklory, ‘Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang -Undang Komisi Pemberantasan Korupsi’, Jurnal Perspektif,Mei 2020, 25.2, hlm. 23
23 Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Souvereignty, 1(3), 550 – 561. hlm. 6
Kepala  Biro  Hubungan  Masyarakat  KPK.  Beliau  menyatakan  bahwa  meletakkan  KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif merupakan langkah pelemahan KPK karena KPK seharusnya memiliki posisi sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan bersifat constitutional  importance . 24 Pendapat  tersebut  diperkuat  oleh  pernyataan  Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Mochammad Jasin, beliau menyatakan peraturan tersebut membuat  hilangnya  mahkota  independensi  KPK.  Padahal,  membangun  independensi tersebut bukan merupakan perkara mudah dan membutuhkan perjuangan. 25

## Berubahnya Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN
Tidak mengatur Pasal  1  angka  (6)  berbunyi,  Pegawai  Komisi  Pemberantasan Korupsi  adalah  aparatur  sipil  negara  sebagaimana  dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
Pasal  ini  menyatakan  bahwa  pegawai  KPK  adalah  aparatur  sipil  negara  (ASN). Menurut Abraham Samad, perubahan status pegawai tersebut akan  menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal ini didasarkan pada sifat birokratis dari ASN itu sendiri. Selain itu, KPK sebagai ASN akan mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau kekuasaan. 26 Pendapat  tersebut  juga  disetujui  oleh  mantan  Juru  Bicara  KPK,  Febri  Diansyah,  beliau mengatakan bahwa sifat ASN akan memiliki risiko hilangnya independensi pada proses pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

## Perlunya Perizinan dari Dewas untuk Melakukan Penyadapan, Penggeledahan,
dan/atau Penyitaan.
Tidak mengatur Pasal  37B  ayat  (1)  huruf  b  berbunyi,  Dewas  bertugas  untuk memberikan  izin  atau  tidak  memberikan  izin  penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan.
Pasal ini mengatur bahwa setiap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan harus seizin Dewan Pengawas (Dewas). Peraturan ini dinilai akan menjadi hambatan bagi pegawai  KPK  untuk  memberantas  korupsi  karena  setiap  upaya-upaya  tersebut,  harus
24 Madaskolay Viktoris Dahoklory, ‘Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang -Undang Komisi Pemberantasan Korupsi’, Jurnal Perspektif,Mei 2020, 25.2, hlm. hlm. 25
25 Ibid.
26 Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Souvereignty, 1(3), 550 – 561. hlm. 5
mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari  Dewas.  Peraturan  ini  dapat  menyebabkan fleksibilitas dan independensi KPK yang dimiliki KPK sebelumnya menjadi hilang.

## Pengurangan wewenang pegawai KPK dalam melakukan penyelidikan
Pasal  12  ayat  (1)  berbunyi,  Dalam melaksanakan  tugas  penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a.  melakukan  penyadapan  dan merekam pembicaraan;
Pasal  12  ayat  (1)  berbunyi,  Dalam  melaksanakan tugas  penyelidikan  dan  penyidikan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  e,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan penyadapan.  Pasal  12  ayat  (2a)  berbunyi,  Dalam melaksanakan  tugas  penyidikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Komisi  Pemberantasan Korupsi berwenang:
a.  memerintahkan  kepada  instansi  yang  terkait untuk  melarang  seseorang  bepergian  ke  luar negeri;
UU  19/2019  menghapus  ketentuan  dan  kewenangan  KPK  untuk  merekam pembicaraan  ketika  melakukan  penyadapan.  Selanjutnya,  Febri  juga  menyatakan, peraturan tentang penyidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke luar  negeri  akan  menyebab  kejahatan  lintas  negara  dan  membuat  pelaku  tindak  pidana korupsi  (tipikor)  berpotensi  kabur  ke  luar  negeri  saat  penyelidikan  berjalan  jauh  lebih mudah. Selain itu, penyadapan yang dilakukan penyelidik menjadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi yang harus dilewati. Setidaknya, dengan UU yang berlaku ini, penyelidik harus  melalui  6  tahapan.  Hal  ini  menimbulkan  resiko  lebih  besar  terjadinya  kebocoran perkara  karena  lamanya  waktu  pengajuan  penyadapan.  Padahal,  penanganan  tipikor membutuhkan kecepatan dan ketepatan, terutama dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT). 27
3. Pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) Terhadap Performa dan Kinerja KPK
Berlakunya  UU  yang  dinilai  bermasalah  dari  sisi  formil  dan  materiil,  tentu memberikan dampak yang besar pada integritas dan kinerja KPK. Hal ini didasarkan pada pelemahan KPK atas disahkannya UU 19/2019. 28 Salah satu dari dampak berlakunya UU 19/2019 adalah belum tergeledahnya kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
27 Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, ‘Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang- Undang KPK’, Juli 2020, hlm.40
28 Antoni Putra, ‘Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi’, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum,Agustus 202, 30.2, hlm. 32.
(PDIP)  dalam  kasus  dugaan  suap  salah  satu  politikus  PDIP,  Harun  Masiku,  terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini disebabkan karena KPK masih menunggu izin  dari  Dewas  untuk  izin  penggeledahan.  Lambatnya  proses  penggeledahan  dapat membuka  potensi  pelaku  dan  pihak  yang  mungkin  terlibat  untuk  kabur  dan menghilangkan  bukti  tipikor.  Dari  kasus  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur perizinan  Dewas  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penggeledahan  mengakibatkan terhambatnya penindakan kasus korupsi. Melihat dari terhambatnya penggeledahan dan penindakan  kasus  korupsi  oleh  KPK,  dapat  terindikasi  bahwa  lemahnya  KPK  dalam menindak korupsi semakin nyata.
Dampak lainnya adalah penerbitan SP3 untuk kasus keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dengan  tersangka  Sjamsul  Nursalim  dan  istrinya,  Itjih  Nursalim.  Kerugian  yang diakibatkan oleh kasus tersebut sebesar Rp 4,58 triliun. Kasus tersebut sudah mulai diusut dari KPK sebelum kepemimpinan Firli, tetapi sekarang kasus tersebut dihentikan begitu saja. Hal tersebut terjadi akibat kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 yang tercantum dalam  Pasal  40  ayat  (1)  menyebutkan,  KPK  dapat  menghentikan  penyidikan  dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. 29 Pasal tersebut juga dapat berakibat pada  terhambatnya  pengusutan  kasus  korupsi  oleh  KPK.  Hal  ini  didukung  oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz yang mengatakan pembatasan waktu pengusutan  kasus  dapat  membuat  KPK  tidak  dapat  menangani  perkara  korupsi  yang kompleks  dan  membutuhkan  waktu (Erdianto,  2019).  Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh mantan  Kepala  Bagian  Perancangan  Peraturan  dan  Produk  Hukum  KPK  Rasamala Aritonang yang menyatakan bahwa korupsi berhubungan dengan kekuasaan atau bahkan rezim, ketika koruptor masih menjabat, menjadi sangat sulit bagi KPK untuk menangkap mereka karena masih memiliki kekuasaan.
Berdasarkan kasus-kasus tersebut, pelemahan KPK akibat disahkannya UU 19/2019 menjadi  sungguh-sungguh  nyata.  Pelemahan  tersebut  terlihat  dari  terhambatnya  proses penyelidikan  dan  penangkapan  akibat  perlunya  izin  dari  Dewas  untuk  melakukan
29 Henry  Hilmawan  Wibowo,  Dimas  Fahmi  Rizalqi  dan  Sri  Husda Yani,“Pengaruh  Revisi Undang - Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia",Jurnal sosial dan sains, Vol.I, No. 8,2021,944. hlm. 16
penyelidikan  dan  penangkapan.  Selain  itu,  kewenangan  untuk  menerbitkan  SP3  yang berpotensi  menjadi  tempat  transaksi  terjadinya  korupsi  juga  mengancam  independensi KPK itu sendiri. 30 Bentuk-bentuk pelemahan tersebut tentu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap semangat untuk memberantas korupsi. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  atau corruption  perceptions  index  yang  menurun  dari  40 poin pada tahun 2019 menjadi 34 poin pada tahun 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan KPK periode sebelumnya yang terjadi kenaikan IPK dari 34 poin pada tahun 2014 menjadi 40 poin pada tahun 2019. 31 Penurunan ini dapat diasumsikan terjadi akibat disahkannya UU 19/2019. Selain dari penurunan IPK Indonesia, dampak UU 19/2019 juga terjadi pada penurunan tingkat kepercayaan publik. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh  Indikator  Politik  Indonesia.  Data  tersebut  menyatakan,  adanya  penurunan  tingkat kepercayaan  publik  terhadap  KPK  dari  80,5%  pada  Februari  2019  menjadi  73,5%  pada Februari 2022. 32 Selain survei tingkat kepercayaan publik dari Indikator Politik Indonesia, penurunan  citra  baik  KPK  juga  terlihat  pada  data  yang  dikeluarkan  oleh Kompas.  Data tersebut menyatakan terjadi penurunan citra baik KPK dari 85,3% pada April 2028 menjadi 57,5% pada Januari 2023. 33 Penurunan kedua indikator tersebut dapat diasumsikan akibat adanya  revisi  UU  KPK.  Hal  ini  diperkuat  dari  pernyataan  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  yang  menyatakan  penurunan  kepercayaan  publik  terhadap  KPK  merupakan dampak dari disahkannya UU 19/2019.

## KESIMPULAN
Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menandai sebuah perubahan signifikan dalam kerangka hukum  pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, sejalan dengan perubahan ini, terdapat sejumlah aspek yang menciptakan ketidakpastian dan menuai kritik dari berbagai pihak. Dalam kesimpulan ini, kita  akan  mengeksplorasi  buruknya  mekanisme  pelaksanaan  revisi  UU  KPK,  melakukan perbandingan substansi antara revisi UU KPK dan UU KPK sebelumnya, serta menganalisis pengaruh revisi ini terhadap performa dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
30 Ibid.
31 Website  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  https://www.  kpk.go.id/id/statistik/penindakan,  diakses pada 13 November 2023. https://www.kpk.go.id/id/109-statistik
32 Ibid.
33 Ibid.
Pertama-tama,  terdapat  kekhawatiran  yang  signifikan  terkait  dengan  mekanisme pelaksanaan  revisi  UU  KPK.  Meskipun  tujuan  revisi  ini  adalah  untuk  memperkuat  KPK, beberapa  ketentuan  dalam  revisi  tersebut  justru  dianggap  melemahkan  independensi  dan efektivitas lembaga anti-korupsi ini. Pemilihan pimpinan KPK yang sebelumnya dilakukan melalui  uji  kepatutan  dan  kelayakan  oleh  lembaga  independen,  seperti  KPK  Dewan Pengawas,  kini  beralih  menjadi  tanggung  jawab  presiden.  Hal  ini  dapat  menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi politik dalam proses pemilihan pimpinan KPK, yang seharusnya bersifat netral dan bebas dari tekanan politik.
Selain  itu,  adanya  perubahan  pada  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan  yang  semula  berada  di  bawah  KPK  menjadi  kewenangan  kepolisian  dan kejaksaan menjadi poin kritis dalam implementasi revisi UU KPK. Pemindahan kewenangan ini dianggap dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena kepolisian dan kejaksaan mungkin tidak memiliki spesialisasi dan fokus yang sama seperti KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.
Perbandingan substansi antara revisi UU KPK dan UU KPK sebelumnya menunjukkan pergeseran  signifikan  dalam  pendekatan  penegakan  hukum  terhadap  korupsi.  Beberapa perubahan  yang  mencolok  termasuk  penghilangan  status  pegawai  KPK  sebagai  penyidik yang memiliki kewenangan penangkapan, serta pembatasan kewenangan penyadapan yang sebelumnya merupakan instrumen penting dalam mendapatkan bukti terkait korupsi. Ini bisa merugikan  upaya  KPK  dalam  melacak  dan  membuktikan  tindak  pidana  korupsi  yang melibatkan jaringan yang kompleks.
Pentingnya  independensi  KPK  juga  tercermin  dalam  perubahan  struktural,  di  mana Dewan  Pengawas  yang  semula  independen  dan  memiliki  kewenangan  untuk memberhentikan pimpinan KPK, kini menjadi lembaga yang bersifat dorongan. Perubahan ini mengguncang fondasi independensi KPK dan menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi. Penting untuk diakui bahwa revisi UU KPK mencerminkan  dinamika  politik  dan  keinginan  untuk  memperbaiki  sistem  yang  dianggap kurang efektif. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara perbaikan sistem dan pemeliharaan independensi serta efektivitas KPK. Evaluasi mendalam terhadap dampak revisi  ini  perlu  dilakukan  secara  berkala  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus utama dan tidak terkompromi oleh pertimbangan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2004,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  PT  Citra  Aditya  Bakti,

## Bandung.
Antoni  Putra,  ‘Pembentukan  Peraturan  Perundang -Undangan  Yang  Baik  Dalam  Revisi Undang- Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi’, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum,Agustus 202, 30.2.
Bambang  Widjojanto,  Berkelahi  Melawan  korupsi:  Tunaikan  Janji,  Wakafkan  Diri,  Jakarta:
Intrans Publishing, 2017.
Dalinama Telaumbanua. (2020) “Restriktif Status Dewan Pengawas KPK”. Jurnal Education and Development. 8(1), 258- 258.
Daniel Samosir. (2015). “Faktor -faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945”. Jurnal Konstitusi. 12(4), 773 -794.
Edita  Elda.  (2019).  “Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia:Kajian  Pasca  Perubahan  Undang- Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi”.
Lex LATA. 1(2), 153-170.
F. Fazzan. (2015). “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Jurnal Ilmiah Islam Futura. 14(2), 146- 165.
Ferry  Irawan  Febriansyah.  (2012).  “Muatan  Kepentingan  Politik  Penentu  Kualitas  Undang - Undang”. Jurnal Perspektif. 17(3), 184 -190. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif. v17i3.107.
Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Souvereignty, 1(3), 550 – 561.
Henry  Hilmawan  Wibowo,  Dimas  Fahmi  Rizalqi  dan  Sri  Husda  Yani,  ‘Pengaruh  Revisi Undang-Undang  KPK Dalam  Kegiatan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia’,  Jurnal Sosial dan Sains, Agustus 2021, Vol.1. No.8.
Kurnia  Ramadhana  &  Agil  Oktaryal,  ‘Laporan  Penelitian  Proyeksi  Masa  Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang- Undang KPK’, Juli 2020 .
Madaskolay  Viktoris  Dahoklory,  ‘Menyoal  Urgensi  Dan  Prosedur  Pembentukan  Revisi Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi’, Jurnal Perspektif,Mei 2020, 25.2 . Novian  Ardynata  Setya  Pradana,  Arif  Subekti,  dan  Cahyo  Harjo  Prakoso.  (2019).
”Kewenangan  Lembaga  Hukum  Dalam  Menentukan  Besaran  Kerugian  dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Perspektif, 24(3), 137-146.
Putra  Astomo.  (2018).  Ilmu  Perundang-Undangan  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia.  Depok: Rajawali Pers.
Rosady Ruslan, 2010, Metode Penelitian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24
Soerjono  Soekanto,  2006,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Penerbit  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Srinita.  (2016).  “Strategi  Menihilkan  Korupsi  di  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan”.  Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. 12(2), 1891-1902. hlm. 6
Totok Sugiarto. (2013). “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Cakrawala Hukum. 18(1), 188 -196. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Jo  UU  No.  15  tahun  2019  Tentang Pembentukan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua UU No. 30 tahun 2002
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Vol.18, No. 1 Juni 2013, hlm. 188-196.
Website Komisi Pemberantasan Korupsi, https://www. kpk.go.id/id/statistik/penindakan, diakses pada 13 November 2023. https://www.kpk.go.id/id/109-statistik
Yokotani  dan  Ndaru  Satrio.  (2019).  “Mekanisme  Seleksi  Dewan  Pengawas  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Perspektif  Cita  Hukum  Pancasila”.  Jurnal  Hukum Progresif. 13(2), 115-133. DOI: https://doi.org/10.33019/progresif. v13i2.1452.