## OPTIMALISASI PERDAGANGAN UKM MIKRO DI TENGAH PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI KASUS
Ziadatun Kholishoh, Diaz Ardian Firmansyah, dan Sufi Ikrima Sa’adah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: ziadatun208@gmail.com, diazardian181299@gmail.com, dan sufiikrimasaadah@gmail.com

## Abstract
Small  and  Medium  Enterprises  are  one  sector  affected  by  the  Covid-19  pandemic  and  the implementation of Community Activity Restrictions  (PPKM). The impact was also felt by the duck  rice  sellers  in  Rungkut  District,  Surabaya.  This  research  aims  to  depict  how  PPKM affect the duck rice sellers and how they optimize their sales. This study also discusses how the  Islamic  Laws  view  these  phenomena.  The  researchers  used  field  research  with  a qualitative descriptive approach with interviews, observations, and documentation to collect the data. The results show that the sellers have their income decreased by fifty percent during PPKM pandemics. To manage the decreased income, the sellers optimize the service through time  management  and  digitalization.  Moreover,  Islamic  Laws  may  view  PPKM  as  a regulation for the sake of the people. Meanwhile, regarding the sale  optimization, it may be seen as a way to prevent the bigger risk by taking the smaller risk.
Keywords : Covid-19, the impact of the pandemic, PPKM, Small and Medium Enterprises.

## Abstrak
Usaha  Kecil  dan  Menengah  merupakan  salah  satu  sektor  terdampak  oleh  karena  pandemi Covid-19  dan  penerapan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  atau  PPKM.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menggambarkan  dampak  PPKM  terhadap  para  pedagang  nasi  bebek  di Kecamatan Rungkut, Surabaya dan bagaimana mereka mengoptimalkan perdagangan mereka serta  pandangan  hukum  Islam  mengenai  optimalisasi  tersebut.  Peneliti  menggunakan penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pengambilan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pedagang  nasi  bebek  mengalami  penurunan  pendapatan  hingga  lima  puluh  persen  akibat penerapan  PPKM.  Untuk  mengatasi  penurunan  pendapatan,  para  pedagang  melakukan optimalisasi  managemen  waktu  dan  layanan,  diantaranya  dengan  digitalisasi.  Sementara  itu, dalam  pandangan  hukum  Islam,  penerapan  PPKM  bisa  dipandang  sebagai  aturan  yang diterapkan demi kemaslahatan bersama sedangkan optimalisasi yang dilakukan para pedagang nasi  bebek  merupakan  perwujudan  menjaga  mafsadah  yang  lebih  besar  dengan  melakukan mafsadah yang lebih kecil.
Kata kunci : Covid-19, Dampak Pandemi, PPKM, UMKM.

## PENDAHULUAN
Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  adalah bentuk  usaha  kecil  menengah  sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang  memenuhi  kriteria  hasil  penjualan tahunan  yang  diatur  dalam  undang-undang. Di  Indonesia  terdapat  3  jenis  bentuk  UKM yaitu  unit  usaha  kecil,  menengah,  dan mikro.  Unit  usaha  mikro  sendiri  dalam  UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa unit usaha mikro dibina oleh Kabupaten dan kota,  dan  dalam  sisi  yuridis  usaha  mikro tidak  berbadan  hukum  dan  menurut  UU Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM bahwa  kriteria  unit  usaha  mikro  dalam jumlah  karyawannya  kurang  dari  30  orang. Dalam  kriteria  unit  usaha  mikro  tersebut membuktikan  bahwa  kebijakan  pemerintah terhadap  UKM  Mikro  telah  diatur  dalam beberapa UU  yang berlaku, sehingga secara jelas UKM Mikro termasuk salah satu fokus pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah Indonesia (Purba dkk, 2021).
Dalam pembangunan ekonomi Indonesia usaha mikro termasuk sektor yang mempunyai peran penting dalam memperbaiki  peningkatan  kesempatan  kerja karena  sebagian  besar  jumlah  penduduk Indonesia berpendidikan rendah yang sumber penghasilan umumnya pada kegiatan  usaha  mikro  di  sektor  tradisional hingga  modern  yang  mampu  menyerap tenaga kerja, sehingga hal ini mempengaruhi laju  pertumbuhan  ekonomi.  Dan  kontribusi usaha  mikro  terhadap  PDB  memiliki peranan penting dalam pengembangan usaha di  Indonesia  yang  menjadi  cikal  bakal  dari tumbuhnya  usaha  besar,  yang  mana  hampir seluruh  usaha  besar  di  Indonesia  berawal dari  usaha  mikro  seperti  yang  awalnya menjadi  pedagang  kaki  lima  hingga  bisa membentuk  usaha  mikro  yang  lama-lama bisa bertumbuh menjadi usaha besar. Tahun 2012  kontribusi  usaha  mikro  mampu menyentuh  angka  59,08%  dan  sampai  pada tahun 2018  mampu menembus angka 60%, angka  tersebut  meruakan  akumulasi  dari semua  sektor  ekonomi.  Oleh  karena  itu
dapat  dikatakan  bahwa  usaha  mikro merupakan  agen  yang  dapat  membawa perubahan  secara  signifikan  pada  laju pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  karena mampu  membawa  inovasi  serta  potensi yang meningkatkan kreativitas (Azizah dkk, 2020).
Ditengah pesatnya perkembangan usaha mikro di Indonesia, tentunya mengalami pergerakan dari kemajuan hingga penurunan, usaha mikro di Indonesia mengalami  penurunan  sejak  awal  tahun 2020  ditandai  dengan  munculnya  wabah covid-19 yang memberikan dampak langsung  terhadap  sektor  perekonomian khususnya  usaha  mikro.  sehingga  pada tanggal  30  Januari  2020  World  Health Organization  (WHO)  telah  menyatakan bahwa  Covid-19  sebagai  wabah  pandemi dan  sebagai  darurat  kesehatan  masyarakat yang menjadi perhatian Internasional. Wabah  Covid-19  muncul  pertama  kali  di Wuhan  China,  lalu  secara  perlahan  mulai merusak perekonomian dunia. Data Indonesia  per  2  juni  2020  kasus  positif Covid-19  menyentuh  angka  27.549  orang dan  1.663    orang  diantaranya  meninggal dunia.  Namun  tidak  satupun  lembaga pemerintahan,  swasta,  universitas,  dan  IMF memperhitungkannya,  sehingga  prospek perekonomian  pada  tahun  2020  dan  tahun berikutnya  masih  dengan  prediksi  asumsi normal (Muhyiddin, 2020).
United  Nations  Conference  on  Trade and Development (UNCTAD, 2020) mengatakan bahwa Covid-19 menjadi bencana  besar  bagi  Negara  berkembang, karena  wabah  ini  muncul  pada  saat  mereka terfokus  menyelesaikan  beban  utang  yang tidak  berkelanjutan  selama  bertahun-tahun. Krisis  hutang  Negara  berkembang  yang sudah  berlangsung  selama  beban  pandemi Covid-19 meningkat  secara  signifikan karena  perubahan  yang  bersamaan  dengan kepemilikan dan denominasi mata uang dari utang swasta, sehingga Indonesia tidak luput dengan  kemungkinan  terjebak  pada  deficit anggaran  yang  tidak  berkelanjutan.  Pusat Penelitian  Ekonomi  LIPI  (P2E  LIPI)  telah
memprediksi  bahwa  sektor  usaha  mikro merupakan  sektor  yang  paling  terdampak karena  penerapan  PSBB  akibat  pandemi Covid-19, terdapat sekitar 96% usaha mikro yang  mengalami  dampak  negative  pada bisnisnya  dan  75%.  Penurunan  jual  beli produk  dan  penurunan  permintaan  dari konsumen  merupakan  persoalan  yang  kini mereka hadapi (Putri, 2020).
Dampak  Covid-19  yang  semakin tinggi terhadap sektor perekonomian khususnya bagi pelaku UKM. Pemberlakuan kebijakan  dari  pemerintah  menuai  pro  dan kontra dari  masyarakat. Bagai dua sisi mata uang, pemerintah diharap mampu memberikan solusi terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Perhatian pemerintah  tentunya  ada  pada  sektor kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  di tengah  meningkatnya  wabah  Covid-19  ini, akan  tetapi  di  sisi  lain  pemberlakuan kebijakan-kebijakan  oleh  pemerintah  dirasa sangat memberatkan bagi pelaku UKM.
Seperti  yang  kita  ketahui  peningkatan jumlah kasus wabah Covid-19
mengharuskan pemerintah Indonesia mengikuti  kebijakan lockdown yang  telah diterapkan  di  berbagai  Negara.  Kebijakan tersebut berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  PSBB  selain  itu  aturan  tentang PSBB  juga  diatur  melalui  Keputusan Presiden  (Keppres)  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  dan  sama-sama  di  tandatangani oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  31  Maret 2020,  dalam  PP  dan  Keppres  tersebut mengatur  mengenai  strategi  pemerintah dalam  menangani  wabah  Covid-19  di Indonesia.  Pada  prinsipnya  PSBB  hanya belaku  untuk  aktivitas  tertentu  yang bertujuan  untuk  mencegah  kemungkinan penyebaran  Covid-19  antara  lain  seperti meliburkan  sekolah,  pembatasan  kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan umum,  dan  lain-lain.  Dengan  menghimbau agar  masyarakat  melakukan  pekerjaan  dari rumah ( Work From Home ). Selain
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  tersebut pemerintah juga menghimbau untuk melakukan kebiasaan baru atau New Normal sebagai  penunjang  dalam  menekan  kasus positif di Indonesia. New Normal merupakan suatu kondisi baru yang diterapkan  dengan  membiasakan  diri  hidup bersih,  guna  memutus  rantai  penyebaran virus Covid-19 (Jannah, 2020).
Penutupan  di  berbagai  tempat  ibadah, kantor,  sekolah,  pasar  dan  lain  sebagainya juga  dilakukan  di  era New  Normal . Pemberlakuan  ini  mau  tidak  mau  harus dilakukan  oleh  semua  kalangan  untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19. Namun  seiringi  waktu  justru  wabah  virus Covid-19  semakin  berbahaya.  Terbukti dengan  adanya  varian  baru  yang  muncul  di negara-negara lain. Mutasi genetik dari virus Covid-19 muncul pertama kali ditemukan di negara Inggris dengan sebutan varian Alpha dengan  kode  B.117,  kemudian  pada  awal oktober 2020 ditemukan varian baru dengan sebutan  varian Beta yang  ditemukan  di Afrika,  lalu  varian Delta juga  ditemukan  di India. Mutasi tersebut mengakibatkan meningkatnya  sistem  kekebalan  virus  dan tingkat penularannya.
Pada  beberapa  bulan  terakhir  jumlah kasus  positif  Covid-19  juga  mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Puncaknya  pada  15  Juli  2021  Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus positif mencapai 54.517 kasus. Sekaligus menjadikan Indonesia menjadi negara dengan  kasus  positif  terbanyak  kedua setelah  Brazil.  Oleh  karena  itu  pemerintah kembali  menerapkan  kebijakan  baru  yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Darurat  atau  PPKM  Darurat. Pemberlakuan  kebijakan  ini  tidak  jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya yakni PSBB.  Penutupan  di  beberapa  ruas  jalan antar  kota  masih  menjadi  opsi  bagi pemerintah  untuk  membatasi  pergerakan masyarakat,  selain  itu  juga  pemberlakuan jam  malam  pada  tempat-tempat  keramaian seperti mall ,  supermarket,  pertokoan,  kafe, warung, hingga toko-toko lainnya (Harahap,
2021).  Hal  ini  sangat  berdampak  bagi pelaku  UKM.  Pasalnya  beberapa  pelaku UKM  mulai  berdagang  pada  malam  hari, sehingga  ketika  kebijakan  pembatasan  jam malam  para  pelaku  UKM  ini  merasa  sangat keberatan.
Salah satu pelaku UKM yang terdampak  dengan  adanya  PPKM  Darurat ini  adalah  pedagang  nasi  bebek.  Pada umumnya  pedagang  nasi  bebek  akan memulai  berdagang  ketika  sore  hingga malam  hari.  Namun  dengan  adanya  PPKM Darurat  dan  pemberlakuan  jam  malam mengakibatkan  pedagang  nasi  bebek  harus memutar  otak  supaya  roda  perekonomian mereka  tetap  berputar.  Dilematis  jelas sangat terasa bagi para pedagang nasi bebek tersebut.  Ketika  mereka  memaksa  untuk berdagang hingga larut malam kemungkinan terburuk  mereka  akan  ditindak  dan  dikenai sanksi  dan  denda  administrasi.  Mereka sebenarnya  juga  mengerti  akibat  yang  akan mereka  terima  ketika  melanggar  aturan tersebut.  Namun  disisi  lain  keadaan  yang memaksa  mereka  untuk  melakukannya. Tentu  saja  itu  semua  tidak  lepas  dari tuntutan  ekonomi,  karena  para  pedagang juga memiliki tanggungan-tanggungan  yang harus  dipenuhi  seperti  nafkah  untuk keluarga,  membayar  biaya  kontrakan,  biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya.
Strategi  pemasaran  menjadi  faktor penting dalam keberlangsungan roda perekonomian pedagang nasi bebek. Strategi pemasaran  merupakan  salah  satu  media yang  mampu  menaikkan  penjualan  mereka. Pemilihan  strategi  juga  perlu  diimbangi dengan pengetahuan tentang strategi pemasaran  itu  sendiri.  Namun  minimnya pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  beberapa pedagang ini masih menjadi kendala utama. Khususnya  oleh  pedagang  nasi  bebek  yang masih  berstatus  usaha  kecil  dan  mikro. Peran  pemerintah  seharusnya  lebih  terlihat dalam  upaya  menjaga  roda  perekonomian UKM supaya tetap berputar.
Dalam  strategi  optimalisasi  yang  di tempuh  oleh  pedagang  nasi  bebek  tersebut di  tengah  pemberlakuan  PPKM  Darurat
Covid-19 demi kesejahteraan roda perekonomian  maka  dalam  hukum  Islam disebut  dengan  kemaslahatan  yang  mana dalam maqashid  al-syariah sebagai  tujuan utama  yakni  tercapainya  kebaikan  dengan tidak melanggar ketentuan syariah (Adzkiya’,  2020).  Dalam  ekonomi  Islam, usaha  mikro  yang  sesuai  dengan  ketentuan syariah memiliki kriteria antara lain: bersifat ketuhanan yang pengaturannya sebagaimana aturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT, berdimensi  akidah,  berkarakter ta’abudi , terkait  erat  dengan  akhlak,  objektif,  dan cakap  mengelola  harta  kekayaan  (Enjel, 2019) serta dalam kaidah fikih segala bentuk aktivitas  bermuamalah  hukumnya  boleh asalkan tidak ada hukum yang melarang.
Kecamatan  Rungkut  terletak  sebelah timur  dari  pusat  kota  Surabaya  yang  mana banyak sekali tingkat produksi dan konsumsi  dari  masyarakat  hal  itu  ditandai dengan  banyaknya  pabrik  industri  disana. Maka  hal  ini  sebagai  peluang  pedagang bebek di kecamatan Rungkut kota Surabaya untuk  terus  optimal  dalam  pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 dengan memanfaatkan  digitalisasi  sebagai  objek strategi  pemasaran,  hal  ini  tentunya  tidak lepas  dari  karakteristik  UKM  Mikro  yang sesuai dengan ekonomi Islam demi tercapainya  kemaslahatan  bersama.  Seperti yang  diungkapkan  oleh  Harahap  (2021) dalam  penelitiannya  bahwa  pelaku  bisnis UMKM seperti pedagang tradisional mampu berkembang maju dengan melakukan promosi  serta  penjualan  secara online karena  perubahan mindset pelaku  bisnis dalam  menyesuaikan  keadaan  di  tengah pandemi yaitu dengan melakukan transformasi  konsep  bisnis  dari offline ke online atau  menggabungkan  keduanya.  Hal ini  sama  dengan  yang  di  kemukakan  oleh Rizal dkk, (2021) dalam penelitiannya  yang menjelaskan  bahwa  strategi  bagi  pedagang atau  perusahaan  dalam  menghadapi  PPKM yaitu  dengan  meningkatkan  penjualannya dengan  mengadopsi  teknologi  baru  dalam mempromosikan  produk  serta  layanan melalui saluran digital online .
Berdasarkan latar
belakang
permasalahan  di  atas,  dapat  dirumuskan permasalahan penelitian,
yaitu 1) Bagaimana  dampak  pemberlakuan  PPKM Darurat  bagi  pedagang  nasi  bebek  di Kecamatan  Rungkut  Kota  Surabaya  2) Bagaimana  optimalisasi  perdagangan  UKM Mikro  nasi  bebek  di  Kecamatan  Rungkut Kota  Surabaya  di  tengah  pemberlakuan PPKM Darurat
Covid-19? dan 3) Bagaimana  analisis  hukum  Islam  terhadap optimalisasi  perdagangan  UKM  Mikro  nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya  di  tengah  pemberlakuan  PPKM Darurat Covid-19?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dampak pemberlakuan PPKM Darurat bagi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota  Surabaya  dan  untuk  mengetahui optimalisasi  perdagangan  UKM  Mikro  nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya  di  tengah  pemberlakuan  PPKM Darurat  Covid-19  serta  untuk  mengetahui analisis  hukum  Islam  terhadap  optimalisasi perdagangan  UKM  Mikro  nasi  bebek  di Kecamatan  Rungkut  Kota  Surabaya  di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid- 19.  Oleh  karena  itu,  peneliti  berharap penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan praktis  sebagai  tambahan  referensi  dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan khususnya  di  bidang  ekonomi  syariah, dimana  para  pelaku  usaha  mikro  dan  UKM ikut  berpartisipasi  selama  masa  pandemi Covid-19.  Penelitian  ini  terdapat  batasan- batasan  terhadap  studi  kualitatif  yang dilakukan  yang  bertujuan  untuk  memilah antara data yang penting dan data yang tidak penting.  Batasan  dalam  penelitian  ini didasarkan pada tingkat kemanfaatan dengan  permasalahan  yang  dihadapi,  yakni difokuskan membahas “Optimalisasi Perdagangan  UKM  Mikro  di  Tengah Pemberlakuan  PPKM  Darurat  Covid-19 menurut  Hukum  Islam  (Studi  Kasus Pedagang  Nasi  Bebek  di  Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”

## LITERATURE REVIEW
Dalam literature review peneliti menjumpai hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang mempunyai  relevansi  dengan  penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu:
Pertama, jurnal yang berjudul “PPKM Darurat: Onlinenisasi Pilihan UMKM Bertahan”  oleh  Dedy  Ansari  Harahap  dari Universitas  Islam  Bandung.  Jurnal  tersebut membahas  tentang  bagaimana  pelaku  bisnis UMKM seperti pedagang tradisional mampu berkembang  maju  yaitu  dengan  melakukan perubahan konsep pemasaran dengan menggunakan metode penjualan dan promosi  secara online ,  atau  juga  dapat menggabungkan  metode online dan offline. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan  ini  adalah  membahas  tentang bagaimana  strategi  UMKM  bisa  bertahan optimal  di  tengah  PPKM  Darurat.  Adapun perbedaannya adalah dalam  segi subjek dan analisis  penelitian  yaitu  subjeknya  lebih spesifik  ke  pedagang  nasi  bebek  yang strateginya tidak hanya mencakup digitalisasi  penjualan  serta  adanya  analisis dalam hukum Islam Kedua, jurnal yang berjudul “Dampak Kebijakan  PPKM  Bagi  Pelaku  Bisnis Coffe shop pada  Masa  Pandemi  Terdampak Covid-19  di  Kabupaten  Purwakarta”  oleh M.Rizal,dkk  dari  Universitas  Padjadjaran. Jurnal  tersebut  membahas  tentang  strategi bagi  pedagang  atau  perusahaan  dalam menghadapi PPKM yaitu dengan meningkatkan penjualannya dengan mengadopsi teknologi baru dalam mempromosikan  produk  serta  layanan melalui  saluran  digital online .  Persamaan dengan  penelitian  ini  adalah  bagaimana strategi pedagang dalam menghadapi PPKM.  Adapun  perbedaanya  terdapat  pada segi  subjek  dan  analisis  penelitian  yaitu subjeknya  lebih  spesifik  ke  pedagang  nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya  yang  strateginya  tidak  hanya mencakup  digitalisasi  penjualan  melainkan juga  dengan  manajemen  pelayanan  yang baik  serta  adanya  analisis  dalam  hukum Islam

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan  dengan  pendekatan  diskriptif kualitatif, dengan penekanan kebenaran data deskriptif. Sementara itu, studi kasus adalah strategi  yang  mana  di  dalamnya  peneliti melakukan  penyelidikan  secara  subjektif dengan melakukan interaksi secara langsung dengan  objek  yang  diteliti  (Raco,  2010). Untuk  itu  studi  kasus  dalam  penelitian  ini berlokasi  di  Kecamatan  Rungkut  Kota Surabaya  dengan  sasaran  utamanya  yaitu jenis  usaha  mikro  pedagang  nasi  bebek. Sehingga  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan mengumpulkan  data  terkait  langkah  yang diambil  oleh  pedagang  nasi  bebek  untuk tetap  optimal  dalam  usaha  mikronya  di tengah  pemberlakukan  PPKM  Darurat Covid-19.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah pedagang  nasi  bebek.  Peneliti  memilih pedagang  nasi  bebek  sebagai  subyek dikarenakan pedagang nasi bebek merasakan dampak pembatasan jam operasional dalam penerapan PPKM. Jumlah  populasi  pedagang  nasi  bebek  di Kecamatan  Rungkut  berjumlah  sekitar  lima orang.  Dalam  pengambilan  sampel,  peneliti mempertimbangkan  karena  dirasa  memiliki jumlah pembeli yang cukup banyak. Peneliti mengambil  tiga  pedagang  nasi  bebek sebagai  sampel.  Jumlah  tersebut  sudah dinilai  cukup  untuk  mewakili  data  dalam penyajian gambaran hasil secara utuh.
Peneliti  menggunakan  tiga  teknik dalam  pengumpulan  data,  yaitu  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Wawancara merupakan suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi  langsung  dengan  cara  tanya jawab.  Dalam  hal  ini  peneliti  dapat memperoleh data lebih banyak sebagaimana tercantum dalam data primer yang dikumpulkan  (Raco,  2010)  yaitu  tentang: jam  operasional  usaha  dagang  nasi  bebek, antisipasi  pedagang  nasi  bebek  jika  terjadi razia  oleh  aparat,  strategi  pedagang  nasi bebek dalam melayani pembeli, dan strategi
pemasaran  atau  daya  tarik  usaha  yang ditempuh pedagang nasi bebek.
Dalam  observasi  pengumpulan  data langsung  dari  lapangan,  peneliti    terlebih dahulu  melakukan  pengamatan  dengan pencatatan  yang  sistematis  dan  rasional terhadap  berbagai  macam  fakta  lapangan. Teknik observasi ini dalam keberhasilannya sangat  ditentukan  oleh  pengamat  itu  sendiri karena pengamat yang melihat seluruh objek yang  kemudian  disimpulkan.  Observasi  ini dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana langkah  optimalisasi  perdagangan  UKM Mikro  nasi  bebek  di  Kecamatan  Rungkut Kota  Surabaya  di  tengah  pemberlakuan PPKM  Darurat  Covid-19  dengan  mengacu pada  data  primer  yaitu:  rata-rata  jumlah pembeli  di  tengah  pemberlakukan  PPKM Darurat,  pemanfaatan  sosial  media  dan marketplace oleh  pedagang  nasi  bebek, perbandingan omset sehari saat sebelum dan sesudah  pemberlakuan  PPKM  Darurat, penerapan protokol kesehatan oleh pedagang nasi bebek.
Sedangkan  dokumentasi  merupakan cara  proses  pengumpulan  data  melalui peninggalan  arsip  atau  data  dahulu  yang sudah  ada  yang  intinya  digunakan  untuk menelusuri  data  historis.  Dokumentasi  ini dapat  diperoleh  dari  jalannya  hasil  data primer, dalam hal ini mencakup dokumentasi  tentang  pemanfaatan  sosial media  dan marketplace oleh  pedagang  nasi bebek,  penerapan  protokol  kesehatan  oleh pedagang nasi bebek, strategi pedagang nasi bebek dalam melayani pembeli.
Dalam  proses  analisis  data,  peneliti melakukan pengelompokan dan mengurutkan data dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat menemukan  tema  dan  dapat  merumuskan tesis  yang  sesuai  dengan  tujuan  data. Analisis  data  kualitatif  bersifat  induktif  dan didasarkan pada analisis data yang diperoleh.  Penelitian  ini  menggunakan metode  analisis  data  kualitatif,  karena  data yang  diperoleh  merupakan  data  kualitatif, yaitu  dideskripsikan  dalam  bentuk  uraian bukan  berupa  angka-angka.Adapun  tujuan
analisis data kualitatif adalah mencari tujuan dibalik  data  melalui  validasi  subyek penelitian (Wekke, 2019). Peneliti menghadapi  berbagai  objek  penelitian  yang keseluruhan menghasilkan sebuah data yang harus  dianalisis.  Data  yang  muncul  dari obyek  penelitian  memiliki  sifat  yang  belum jelas.  Oleh  karena  itu,  analisis  data diperlukan  untuk  menganalisis  data  yang telah  terkumpul  agar  berkaitan  sehingga dapat  dipahami  secara  mudah.  Setelah  data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah peneliti menarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Metode  berfikir  induktif  yaitu  bertitik  pada hal  yang  bersifat  khusus  yang  kemudian diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
Berdasarkan penjabaran di atas, dalam analisis  data  peneliti  menggunakan  data yang  diperoleh  kemudian  menggunakan pemikiran  induktif  untuk  menganalisis tentang  dampak  penerapan  PPKM  pada pedagang nasi bebek di kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

## KONSEP DASAR Hukum Islam
Kaidah  yang  didasarkan  pada  wahyu  Allah SWT  (Al-Qur’an)  dan  Sunnah  Rasul  (Al- Hadis)  mengenai  tingkah  laku  mukallaf. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum  islam  yaitu  Kaidah  Fikih, Maqashid Syariah , dan karakteristik ekonomi Islam.

## Kaidah Fikih
Kaidah  Fikih  ( Qawaid  Fiqhiyah )  pada dasarnya  adalah  sekumpulan  kaidah-kaidah fikih  yang  berupa  rumusan  yang  bersifat universal dalam berbagai bidang yang sesuai ruang lingkupnya (Darmawan, 2020). Lebih lanjut,  Darmawan  menjelaskan  bahwa kedudukan  Kaidah  Fikih  pada  persoalan hukum  Islam  adalah  sebagai  alat istinbat yaitu  sebagai  metode  dalam  mengambil keputusan  hukum  yang  belum  terdapat nashnya dalam al-Qur’an dan hadist.
Maqashid Syariah
Maqashid  Syariah  adalah  tujuan  yang diberikan  Allah  dalam  setiap  syariat  atau hukum-hukumnya untuk kemaslahatan umat manusia,  seperti  tujuan  Allah  SWT  dalam menurunkan  ayat  hukum  atau  tujuan Rasulullah SAW dalam mengeluarkan hadis hukum (Hasyim, 2020).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Dampak  Pemberlakuan  PPKM  Darurat bagi Pedagang Nasi Bebek  di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia
merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah dalam menanggapi kasus Covid-19. Pemberlakuan tersebut dikarenakan lonjakan kasus Covid-19  yang semakin hari semakin tak terkontrol. Salah satu penyebabnya  adalah  kurangnya  penerapan protokol kesehatan, banyak kerumunan yang bisa  menjadi  jalan  untuk  virus  Covid-19 menyebar,  dan  juga  mobilitas  masyarakat yang tak terkendali. Selain itu pemberlakuan jam  malam  juga  menjadi  kebijakan  yang diambil  guna  membatasi  hal-hal  tersebut sebagai  langkah  antisipasi  penyebaran Covid-19 yang lebih luas.
Pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan dengan tujuan menekan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tersebut justru  menimbulkan  masalah  baru,  yakni menurunnya  kondisi  perekonomian  pelaku UMKM.  Para  pelaku  usaha  merasakan dampak  dengan  adanya  pemberlakuan PPKM tersebut. Sebagai salah satu contohnya  yang  terjadi  pada  pelaku  usaha nasi  bebek  yang  berada  di  daerah  Rungkut Surabaya.  Beberapa  pedagang  mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pembatasan  jam  operasional  hingga  pukul 20:00.  Para  pedagang  tersebut  merasa keberatan  dengan  adanya  penerapan  jam malam  tersebut,  lantaran  rata-rata  para pedagang  memulai  berjualan  ketika  sore hari  hingga  larut  malam.  Hal  tersebut berdampak pada penghasilan mereka karena menurunnya jumlah pembeli karena keterbatasan jam operasional.
Selain  pemberlakuan  jam  malam, pemerintah  juga  menerapkan  larangan berkerumun sehingga para pembeli dilarang dine  in atau  makan  di  tempat.  Hal  tersebut berimbas  pada  menurunnya  penghasilan Imam, selaku narasumber 1.
“Untuk pembeli tetap ada, Cuma penghasilan menurun 15%. Soalnya banyak yang dibungkus, otomatis minumannya kurang laku (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”
Larangan dine  in juga  menyebabkan penurunan  penghasilan,  hal  tersebut  juga harus disikapi dengan baik untuk meminimalisir  kerugian  karena  tidak  bisa balik modal, sehingga Imam perlu menyiasati hal tersebut.
“Caranya dengan minumannya dikurangi,
soalnya selama PPKM kebanyakan dibungkus tidak pake nasi, Cuma beli lauknya saja (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”
Adanya  pemberlakuan  PPKM  oleh pemerintah  menimbulkan  ketakutan  dan kekhawatiran tersendiri bagi para pedagang. Mereka  khawatir  apabila  PPKM  ini  akan berlanjut  hingga  waktu  yang  lama  sehingga roda  perekonomian  mereka  akan  terus menurun ataupun hingga gulung tikar. Akan tetapi  menurut  Imam,  selama  pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi masyarakat  untuk  tetap  beraktivitas  maka tidak  perlu  ada  yang  ditakutkan  atau dikhawatirkan.
“Tidak perlu ada yang ditakutkan sebenarnya, selama masyarakat masih boleh beraktivitas. Selama pemerintah masih memberi waktu masyarakat beraktivitas sampai jam 8 malam tidak masalah (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”
Pemerintah  dalam  memberlakukan PPKM  juga  menuai  banyak  pandangan  dari berbagai  kalangan.  Bagi  para  pedagang pemberlakuan ini seakan membatasi mereka dalam  melakukan  usahanya.  Sebagai  salah satu contoh Imam memberikan pendapatnya terkait hal ini.
“Pendapatnya ya kalau pemerintah bikin aturan harus mikirin juga solusinya bagi masyarakat yang kurang mampu. Mikirin pendidikan generasi bangsa (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).” Dari hasil wawancara dengan Imam dampak yang  ditimbulkan  akibat  penerapan  PPKM Darurat bagi usaha mikro terutama pedagang nasi bebek cukup mengkhawatirkan  karena  jam  operasional yang  sedikit  berbeda  dari  biasanya  yang larut malam juga terdapat larangan makan di tempat  yang  membuat  sebagian  dagangan kurang  laku  yang  berakibat  menurunnya omset penjualan.
Hal ini sama seperti yang dialami oleh narasumber  2  yang  Bernama  Ahmad. Penerapan  PPKM  Darurat  ini menyebabkan pedagang  ini  sering  libur  berjualan,  karena takut pendapatan sehari tidak menguntungkan  akibat  setiap  malam  ada razia  dari  aparat  yang  menyebabkan terpaksa tutup langsung
“Saya terkadang libur terkadang jualan, antisipasi adanya obrakan dari aparat, jika dilihat situasi longgar ya berjualan, untuk mensiasati pendapatan juga, takutnya jika tiap hari berjualan lalu ada obrakan aparat ya sia-sia tidak habis (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).”
Dan  menurut  Ahmad  seharusnya pemerintah  juga  memikirkan  solusi  untuk para  pedagang  agar  tetap  eksis  berjualan disituasi PPKM Darurat, seperti memberikan  bantuan  sosial  berupa  beras atau uang tunai
“Ya seharusnya pemerintah juga memikirkan solusi untuk pedagang, ada bantuan sosial beras atau uang kan lumayan untuk mengurangi dampak PPKM (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus
2021).
PPKM  Darurat  yang  menyebabkan masyarakat  diperketat  untuk  tetap  di  rumah saja menyebabkan situasi sepi di sekitar area Ahmad berjualan nasi bebek. Pembeli jarang datang  meskipun  masih  pukul  19.00 sehingga  para  pedagang  enggan  berjualan
dan  mempengaruhi  usaha  pedagang  nasi bebek di Kecamatan Rungkut. ini.
Senada  dengan  narasumber  Imam  dan Ahmad,  narasumber  3  yang  Bernama Rahman  juga  memaparkan  bagaimana dampak  yang  mereka  alami.  Bahkan Rahman  sampai  menghentikan  usahanya untuk  sementara  waktu  karena  keterbatasan waktu  untuk  berjualan  mengingat  tempat yang  biasa  ditempati  untuk  berjualan  harus bergantian dengan tukang tambal ban.
“Waktu itu ibu ku sempet gak jualan soalnya singkat waktunya, gak cukup untuk balik modal jualane. Ya gimana kita buka jam 5 itu saja gantian sama tempat tambal ban kalo dia gak tutup-tutup ya kita gak jualan (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).” Penurunan penghasilan sangat dirasakan  oleh  Rahman.  Pada  masa  PPKM seperti  sekarang  jumlah  dagangan  yang dijajakan  tidak  seperti  biasanya,  hal  ini bertujuan  untuk  meminimalisir  barang dagangan  yang  tersisa  karena  tidak  laku. Selain itu juga modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak karena barang yang disediakan tidak terlalu banyak.
“Iya jelas ada penurunan mas 50%. PPKM buka bentar terus gak cukup buat balik modal terus tutup aja. 50% itu pas PPKM soale ibu nyetok cuma setengah gak berani banyak.” (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”
Dilema  yang  dihadapi  para  pedagang memang  sangat  terasa.  Mereka  sebenarnya mau  menaati  peraturan  yang  diterapkan, namun  keadaan  ekonomi  yang  memaksa mereka  melanggar  aturan  tersebut.  Seperti yang dirasakan Rahman yang mengkhawatirkan  dengan  penegakan  aturan oleh  aparat  seperti  pengangkutan  dan penyitaan  terhadap  dagangannya  ataupun denda administratif.
“Dulu sempat takut, jadi tutup aja sekalian.
Ya gimana lagi ya mas mungkin cuma matikan lampu biar dikira sudah mau tutup.
Yang paling ditakutkan ya kena obrakan mas ya terus sampek diangkut dagangannya
dan lain-lain, jangan sampek gitu (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”
Pedagang  tersebut  sebenarnya  tahu tindakan yang dilakukan tersebut melanggar aturan  pemerintah  dimasa  PPKM  ini. Namun  disisi  lain  pedagang  juga  belum menemukan  solusi  untuk  mendapatkan penghasilan selain dengan berjualan. Pemerintah  juga  seakan  tidak  memberikan solusi  yang  dapat  membantu  perekonomian pelaku  UMKM.  Rahman  juga mencurahkan keluh kesah dan kekhawatiran yang mungkin  akan  terjadi  pada  usahanya  jika PPKM  terus  dilakukan  namun  tidak  ada solusi terbaik bagi pelaku UMKM.
“Ribet ya mas sebenarnya, kalau gak taat aturan disanksi dan lain-lain tapi gak ada solusi lain gimana, kita ya terpaksa dagang. Kalau dagang cuma sampek jam 8 ya cepat atau lambat pasti bangkrut mas (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”

## Strategi  Optimalisasi  Pedagang  Nasi Bebek  di  Tengah  Pemberlakuan  PPKM Darurat
Situasi  pandemi  Covid-19  memberikan tantangan  juga  kesempatan  bagi  pelaku usaha  mikro  juga  pemerintah,  untuk  itu perlu  adanya  strategi  jangka  pendek  untuk membantu usaha mikro agar tetap optimal di tengah pandemi, dari strategi jangka pendek tersebut  memudahkan  pelaku  usaha  dan pemerintah  untuk  memanfaatkan  peluang strategi  jangka  panjang  agar  tetap  antisipasi ke  depannya  dalam  menghadapi  pandemi. Adanya  penerapan  PPKM  Darurat  oleh pemerintah  agar  dapat  menekan  laju pertambahan  kasus  Covid-19  merupakan strategi  jangka  pendek  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang mana juga menjadi sebuah tantangan  bagi  pemerintah  sendiri  terutama bagi pelaku usaha mikro (Sugiri, 2020).
PPKM  Darurat  yang  menerapkan  jam operasional  bagi  usaha  mikro  pedagang maksimal  pukul  20.00  dan  larangan  untuk tetap  makan  di  tempat  membuat  pedagang nasi  bebek  di  Kecamatan  Rungkut  Kota Surabaya  menerapkan  strategi  untuk  tetap optimal  dalam  berdagang.  Menurut  Imam,
penerapan  PPKM  dan  pembatasan  jam malam  harus  disiasati  dengan  baik  supaya dampak yang dialami tidak terlalu berpengaruh  pada  penghasilan.  Disisi  lain narasumber  juga  taat  terhadap  peraturan pemerintah  yang  mengharuskan  tutup  pada jam  20:00.  Langkah  antisipasi  tersebut diambil  untuk  menghindari  razia  yang  akan dilakukan  oleh  petugas  berwenang  kepada para pedagang yang melanggar jam malam.
“Sebelum PPKM buka jam 17:15 sampai jam 22:00 dan setelah PPKM buka jam 16:45 sampai 20:00 (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”
Imam  juga  menceritakan  bagaimana usahanya  agar  tetap  bisa survive di  tengah pandemi  yang  sedang  terjadi.  Menurut Imam,  pelayanan  yang  baik  menjadi  hal yang  sangat  penting  dalam  memikat  hati pelanggan  hal  ini juga  berhubungan  dengan teknik marketing yang  diterapkan  sejak dahulu  sehingga  ketika  keadaan  seperti  ini tidak kehilangan pembeli.
“Nah warung masih tetap bertahan ramai karena pelayanan dan servisnya sebelum ada pandemi. Jadi biarpun pemerintah membuat peraturan PSBB dan PPKM
warung tetep ada pembeli. Alhamdulillah warung juga ramai (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”
Keadaan  yang  terjadi  pada  saat penerapan  pandemi  Covid-19  ini  telah membuka wawasan pedagang dalam aktifitas berdagang melalui transaksi elektronik dengan sistem digitalisasi, apalagi  penerapan  PPKM  Darurat  ini memperketat  masyarakat  melakukan  segala rutinitas  melalui work  from  home ,  padahal seperti  pedagang  nasi  bebek  ini  yang mengharapkan  datangnya  pembeli  ke lokasi dagang, untuk itu melalui sistem online akan memudahkan  pedagang  dan  terpenuhinya kebutuhan  pembeli  tanpa  harus  pergi  ke lokasi  langsung.  Strategi  digitalisasi  ini diterapkan oleh Ahmad yang memanfaatkan media  digital  dalam  proses  jual  beli  dengan memanfaatkan aplikasi Gofood dan Grabfood
“Untuk tetap optimal dan tidak kehilangan pembeli ya memanfaatkan digitalisasi penjualan melalui aplikasi Gofood dan Grabfood (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).” Karena Ahmad
memanfaatkan digitalisasi  dalam  jual  beli,  ia  juga menerapkan strategi pengurangan  jam operasional  yang  biasanya  setiap  hari berdagang kini hanya  buka sekitar lima kali seminggu,  itupun  terbatas  dari  jam  15.00 sampai  jam  19.00.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari razia aparat. Selebihnya, Ahmad  tetap  menjalankan  penjualan  secara online dan di dalam rumah “Untuk mengatasi obrakan dan sanksi dari aparat, ya berjualan sekitar 1 minggu 5 kali dengan memanfaatkan media digital agar dagangan tetap laku meskipun tidak di lokasi (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).”
Selain  strategi  digitalisasi,  Ahmad juga  tidak  lupa  untuk  terus  menerapkan protokol  kesehatan,  seperti  selalu  memakai masker saat berdagang dan juga menerapkan jaga  jarak  antara  pembeli,  hal  ini  sesuai dengan  ketetapan  izin  beroperasi  dari pemerintah  yaitu  ketat  mematuhi  protokol kesehatan.
Sedangkan
Rahman tidak menggunakan  digitalisasi  dalam  teknik marketingnya.  Rahman  memiliki  sedikit kesamaan  dengan  Imam  yakni  dengan mengandalkan  langganan  yang  telah  lama mengenal Rahman.
“Gak ada mas. Warung ibu saya warung kecil gak ngerti gitu-gituan. Kita ngandelin langganan aja. Ada yg beli ya Alhamdulillah” (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).
Dari langkah optimalisasi yang dilakukan  oleh  pedagang  nasi  bebek  di Kecamatan  Rungkut  Kota  Surabaya  dapat diuraikan  bahwa  para  pedagang  nasi  bebek lebih  menerapkan  strategi  jangka  pendek agar  tetap  eksis  di  tengah  PPKM  Darurat yaitu  dengan  manajemen  dan  digitalisasi. Manajemen  yang  dilakukan  pedagang  nasi bebek yaitu dengan memanfaatkan
manajemen  waktu  dengan  baik  agar  tidak larut  malam  dalam  berdagang  dan  tidak melanggar sanksi penerapan, juga manajemen  pelayanan  terkait  pelayanan dengan pembeli agar tetap survive dan tidak kehilangan pelanggan, selain itu manajemen pelayanan  juga  terkait  dengan  protokol kesehatan  yang  diterapkan  agar  pembeli tetap  nyaman  serta  mentaati  peraturan pemerintah.  Dalam  langkah  manajemen yang  baik  tentunya  didukung  dengan kreatifitas  para  pedagang  yaitu  dengan memanfaatkan  digitalisasi  salah  satunya dengan  menggunakan  aplikasi Gofood dan Grabfood.
Analisis
Hukum Islam terhadap
Optomalisasi  Pedagang  Nasi  Bebek  di Tengah Pemberlakuan PPKM Darurat Analisis PPKM
Darurat Dibidang Ekonomi dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dalam menyikapi aturan PPKM Darurat ini, peneliti  menemukan  kaidah  fikih  yang terkait antara lain.
َﺮﻴِﺴﻴﱠﺗﻟﺍ ُﺐِﻟْﺠَﺗ  ُﺔﱠﻘَﺸَﻣﻟﺍ
“Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan.”
(Darmawan, 2020) Dalam contoh keringanan yang diperolah  dalam  keadaan  kesulitan,  Imam Suyuthi mencontohkan kebolehan melakukan  sholat  dengan  terdapatnya  najis yang  dimaafkan  seperti  darah  bisul,  nanah, kutu,  bekas  najis  yang  sulit  dihilangkan, kotoran burung yang sudah merata di dalam masjid.  Oleh  karena  itu  menurut  kaidah fikih  ini  dalam  penerapan  aturan  PPKM Darurat adalah dengan adanya jumlah kasus kematian  karena  wabah  Covid-19  yang cukup  signifikan.  Tidak  cukup  sampai disitu, perlu pula adanya kajian epidemiologi  dengan  kejadian  serupa  di wilayah  lain.  Dari  hal  ini,  daerah  Jawa  dan Bali  menerapkan  aturan  PPKM  Darurat berarti  sudah  terjadi  penyebaran  Covid-19 yang signifikan di daerah tersebut. Walaupun  wabah  virus  Covid-19  ini  tidak mampu  dilihat  oleh  indera  penglihatan secara normal, dengan kata lain memerlukan alat  bantu  dan  juga  meluasnya  virus  ini  di
suatu daerah. Maka dapat dikatakan sebagai bencana umum, sehingga masyarkat di suatu daerah tersebut diperbolehkan meninggalkan  kegiatan  ibadah,  muamalah dan kegiatan lainnya yang bersifat berkerumun  dan  dengan  tatap  muka  yang mana  hal  ini  berpotensi  menimbulkan terjadinya  penularan  ( Semua  Muamalah Boleh,  Selama  Tidak  Ada  Dalil  Yang Mengharamkannya , 2011).
Kaidah  Fikih  lain  yang  berkaitan dengan situasi pandemi adalah:
ىَلَع مِاَﻣِ ْلْﺍ  ُفُّﺮَصَﺗ ﺔَحَلْصَمْﻟاِب ٌط ْوُنَﻣ ِﺔﱠﻴِعﺍﱠﺮﻟﺍ “kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”
(Darmawan, 2020)
Maksud  dari  kaidah  ini  adalah  segala bentuk  aturan  pimpinan  atau  orang  yang mengurusi perkara ditujukan demi kemaslahatan umum. Apabila aturan tersebut  bertentangan  dengan  kemaslahatan maka  pengaturan  tersebut  batal  secara hukum  syara’  ( Semua  Muamalah  Boleh, Selama
Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya , 2011). Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah  dalam  penerapan PPKM  Darurat  yang  membatasi  segala bentuk kegiatan ibadah, sosial, bermuamalah  tentunya  ditujukan  untuk kemaslahatan umum. Hal tersebut dilakukan demi  menekan  penyebaran  virus  Covid-19 serta  varian  barunya,  tujuannya  dengan menekan  jumlah  penyebaran,  pemerintah akan mampu menangani warganya.
Kaidah  Fikih  berikutnya  yang  juga berkaitan dengan situasi pandemi adalah:
ي ىتح ﺔحصﻟﺍ تلاﻣاعمﻟﺍو دوﻘعﻟﺍ يف لصلْﺍو موﻘ نلاطبﻟﺍ ىلع لﻴﻟد ميﺮحتﻟﺍو
“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang mengharamkannya.”
Kaidah  ini  memiliki  makna  bahwa manusia  dibebaskan  untuk  melakukan kegiatan  muamalah  selama  tidak  ada  dalil yang mengharamkan, maka selama itu boleh saja  untuk  dilakukan.  Hal  ini  berlaku  untuk urusan  duniawi  dan  tidak  ada  yang  berhak
mencegah  tanpa  adanya  dalil  syara’  yang menjelaskan hal tersebut ( Semua Muamalah Boleh,  Selama  Tidak  Ada  Dalil  Yang Mengharamkannya , 2011).
Dalam  hal  ini  penerapan  PPKM Darurat  yang  memperketat  masyarakat  agar melakukan  segala  kegiatan  dirumah  aja yang  juga  berdampak  pada  kegiatan muamalah  seperti  pada  usaha  mikro pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota  Surabaya  yang  mengantisipasi  dengan berbagai strategi optimalisasi seperti manajemen  jam  operasional,  pelayanan, protol  kesehatan  dan  digitalisasi  penjualan menurut  kaidah  ini  hukumnya  boleh  asal tidak ada dalil yang melarang.
هاضتﻘﻣ نﻣ وأ دﻘعﻟﺍ ﺔحلصﻣ نﻣ ناك طﺮش لك

## زئاج وهف
“Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.”
Maksud  dari  kaidah  ini  misalnya dalam  jual  beli  salam,  yang  mana  transaksi disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan  melalui  pihak  ketiga  sebelum serah  terima  barang  yang  dibeli  untuk menghindari wanprestasi, maka diperbolehkan.
Dalam  hal  ini  strategi  optimalisasi yang  ditempuh  oleh  pedagang  nasi  bebek dengan digitalisasi penjualan melalui aplikasi Gofood dan Grabfood dalam hukum islam  diistilahkan  bai  salam  (Jual  beli salam)  yaitu  pembeli  menitipkan  sejumlah uang untuk dibelikan barang dengan kriteria tertetntu,  daan  juga  barang  diberikan kemudian  pada  waktu  tertentu  (Hasanah, 2018).
Dalam  praktek  jual  beli  melalui aplikasi Gofood atau Grabfood jual  akad beli  salam  dilihat  dari  jenis  makanan  yang dipesan  yang  mana  sesuai  spesifikasi  atau kriteria pada menu aplikasi dan pembayaran diawal secara lunas melalui transaksi digital Gopay  dan  Ovo.  Dalam  penerapan  ini  jika mengacu  pada  kaidah  fikih  diperbolehkan karena  tidak  ada  dalil  yang  melarang (Yuliana, 2019).
Analisis  Optimalisasi  Pedagang  Nasi Bebek ditengah Kebijakan Pemberlakuan PPKM Darurat menurut Maqashid Syariah
Dalam menghadapi merebaknya penyebaran virus  Covid-19,  dunia  menghadapi  dua persoalan  yaitu  persoalan  jiwa  (kesehatan) dan  ekonomi.  Sebagai  negara  terdampak, salah  satunya  Indonesia  pun  menghadapi masalah  yang  sama  yang  mana  harus menghadapi  dan  memikirkan  solusi  antara persoalan kesehatan dan ekonomi agar tetap seimbang (Shodiq, 2020).
Dalam  kaitannya  penerapan  PPKM Darurat  menurut  hukum  islam  pandangan maqashid syariah bahwa terdapat 2 hal yang harus  dijaga  yaitu  menjaga  jiwa  ( hifzh  al- nafs ) dan menjaga harta ( hifz al-mal ). Apabila dihadapkan dengan 2 persoalan,  seperti  situasi  saat  ini  maka kaidah  fikih  memberikan  dalil  solusi  dalam penyelesaiannya, kaidah fikih ini menyatakan bahwa.
تضرراعﺗ ﺍذﺍ ﺍرﺮض امهمظعﺍ يعور ناﺗدﺴفﻣ
انهفخﺍ باكﺗراب
“Apabila terdapat dua mafsadah yang saling bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dijaga dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan.”
Makna  kaidah  ini  yang  berkaitan dengan  wabah  virus  Covid-19,  dilematisasi antara  permasalahan  kesehatan  dengan keterpurukan  ekonomi,  sehingga  keduanya negatif  bagi masyarakat. Namun dalam hal ini, berdasarkan kaidah fikih tersebut bahwa mafsadah  yang  berkaitan  dengan  nyawa lebih  perlu  ditekankan  dari  pada  persoalan ekonomi.  Oleh  karena  itu  aturan  PPKM Darurat memang memperioritaskan kepentingan  kesehatan,  namun  disisi  lain perlu  adanya  solusi  yang  baik  dalam menghadapi  persoalan  penurunan  disektor ekonomi (Shodiq, 2020).
Oleh  karena  itu  penerapan  kebijakan PPKM  Daurut  oleh  pemerintah  yang bertujuan untuk mencegah jumlah penambahan kasus Covid-19 menurut
Maqashid syariah adalah untuk kemaslahatan bersama dalam kesehatan, dan
juga  masyarakat  terutama  para  usaha  mikro pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang menerapkan digitalisasi penjualan  melalui  aplikasi,  menghindari razia  dan  sanksi  dari  aparat,  manajemen waktu  dan  pelayan.  kebijakan  tersebut merupakan  langkah  untuk  tetap  bertahan dalam  menjaga  jiwa  (kesehatan)  dan menjaga  harta  (ekonomi)  yang  merupakan salah satu pilar utama tujuan hukum islam.
Analisis  Optimalisasi  Pedagang  Nasi bebek  dalam  Karakteristik  Usaha  Mikro Perspektif Ekonomi Islam Dari hasil penelitian diatas langkah optimalisasi  pedagang  nasi  bebek  di Kecamatan  Rungkut  Kota  surabaya  dalam menghadapi  PPKM  Darurat  yaitu  dengan manajemen  waktu,  pelayanan,  protokol kesehatan,  dan  digitalisasi.  dalam  analisis peneliti  diatas  dalam  hukum  islam  dari pandangan ushul fikih dan maqashid syariah dipandang  boleh  asalkan  tidak  ada  dalil yang melarang dan bertujuan untuk kemaslahatan  bersama.  Dalam  hal  ini sebagai  pedagang  usaha  mikro  langkah apapun yang ditempuh tentunya berdasarkan dengan  karakteristik  usaha  mikro.  Menurut Wahdino  Satro,  Islam  telah  mengatur tentang  bagaimana  bersosialisasi  antara manusia dan hubungan dengan Tuhan dalam semua  aspek  kehidupan,  terutama  dalam kegiatan  bisnis,  sehingga  umat  Islam  dapat mempertahankan perilakunya sendiri. Berikut  adalah  karakteristik  Usaha  Mikro menurut Ekonomi Islam: (1)  Bersifat ketuhanan,  karena  mengingat  segala  aturan didasarkan pada ketetapan Allah SWT yang tercantum  pada  Al-Qur’an  dan  AS-sunnah; (2)  Berdimensi  akidah,  karena  ekonomi islam  pada  dasarnya  lahir  dari  akidah  maka segala sesuatu didalamnya akan dipertanggungjawabkan  terhadap  akidah yang  diyakini    (Sastro  Wahdino,  2001);  (3)
Erat  dengan  akhlak,  semua  aktivitas muamalah  pasti  terkait  erat  dengan  akhlak setiap  individunya;  (4)  Elastis,  yang  berarti bahwa  baik  Al-Qur’an  dan  hadis  keduanya dijadikan  sebagai  asas  ekonomi;  (5)
Objektif, maksudnya segala aktivitas ekonomi  merupakan  amanah  yang  harus dijalani  tanpa  membedakan  setiap  pelaku ekonomi baik ras, jenis kelamin, agama, dll.; (6)  Realistis,  melihat  keadaan  bahwa  tidak selamanya  perkiraan  bisnis  sesuai  antara teori dan praktek; (7)  Cakap dalam mengelola harta kekayaan (Enjel, 2019).
Oleh  karena  itu  langkah  apapun  yang dilakukan  oleh  pedagang  sebagai  pelaku usaha  mikro  menurut  hukum  islam  sah-sah saja  akan  tetapi  harus  tetap  merujuk  pada karakteristik  ekonomi  islam  agar  langkah yang ditempuh membantu dalam pemulihan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN
Dampak Pemberlakuan PPKM  Darurat bagi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya diantaranya adalah menurunnya  omset  penjualan  karena  jam operasional  yang  pendek.  Selain  itu,  para pedagang  sering  memilih  libur  berjualan karena  takut  pendapatan  sehari  tidak menguntungkan  akibat  adanya  razia  dari aparat setiap malam.
Untuk menghadapi dampak pemberlakukan  PPKM  Darurat,  pedagang nasi  bebek  melakukan  strategi  optimalisasi yaitu  dengan  manajemen  waktu,  yaitu berjualan  lebih  awal  dari  biasanya  untuk menghindari  jam  larut  malam.  Selain  itu, mereka  juga  meningkatkan  manajemen pelayanan  agar  tidak  kehilangan  pelanggan dan  menerapkan  protokol  kesehatan  untuk mentaati aturan pemerintah dalam berdagang  di  tengah  pandemi.  Langkah digitalisasi penjualan juga dilakukan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood.
Strategi  optimalisasi  yang  dilakukan oleh  pedagang  nasi  bebek  tersebut,  dalam hukum  Islam  baik  dalam  pandangan  kaidah fikih  dan maqashid  syariah diperbolehkan selama tidak  ada  hukum  yang  melarang.  Di samping  itu,  menurut  pandangan maqashid syariah hal  tersebut  bertujuan  untuk kemaslahatan  bersama  yaitu  tujuan  pilar hukum Islam dengan menjaga jiwa sekaligus  menjaga  harta.  Segala  bentuk
langkah  bermuamalah  itu  dilakukan  tidak jauh dari karakteristik usaha mikro menurut ekonomi Islam agar langkah yang ditempuh tersebut baik untuk perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzkiya’,  U.  (2020).  Analisis  maqashid  al- syariah  dalam  sistem  ekonomi  Islam dan  Pancasila. Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia , X (1), 23–35.
Azizah, F. N., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., &
Firdaus,  S.  A.  (2020).  Strategi  UMKM untuk meningkatkan perekonomian selama  pandemi  Covid-19  pada  saat
New Normal. OECONOMICUS
Journal of Economics , 5 (1), 46–62.
Darmawan,  D.  (2020). Kaidah  kaidah fiqhiyyah . Revka Prima Media. Enjel,  S.  (2019). Peran  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi
Islam .  Universitas  Islam  Negeri  Raden
Intan Lampung.
Harahap,  D.  A.  (2021). PPKM  darurat:
Onlinenisasi  pilihan  UMKM  bertahan .
CITIZEN JOURNALISM.
https://galamedia.pikiran- rakyat.com/citizen-journalism/pr- 352166707/ppkm-darurat-onlinenisasi- pilihan-umkm-bertahan
Hasanah, U. (2018). Bay’ al-salam dan bay’ al-istisna’  (Kajian  terhadap  produk perekonomian  Islam). Intiqad:  Jurnal Agama  Dan  Pendidikan  Islam , 10 (1), 162–173.
Jannah,  M.  R.  (2020).  Awal  New  Normal: Antara  Ekonomi  dan  Kesehatan  Studi kasus  di  kabupaten  Pemalang,  Jawa Tengah. Seminar  Nasional  Official Statistics  2020:  Pemodelan  Statistika
Tentang Covid-19 Tanggal , 1 , 99–107. Muhyiddin,  M.  (2020).  Covid-19  ,  New normal  dan  perencanaan  pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of
Development Planning , IV (2), 240–252. Purba, D. S., Kurniulla, A.  Z., Banjarnahor, A.  R.,  Revida,  E.,  Purba,  S.,  Purba,  P. B.,  Sari,  A.  P.,  Hasyim,  H.,  Yanti,  Y.,
Butarbutar,  M.,  Fuadi,  &  Aznu,  T.  Z. (2021). Manajemen  Usaha  Kecil  dan Menengah . Yayasan Kita Menulis.
Putri,  R.  N.  (2020).  Indonesia  dalam menghadapi  pandemi  Covid-19. Jurnal Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 20 (2), 705–709. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.101 0
Raco,  J.  R.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif . Grasindo.
Rizal,  M.,  Afrianti,  R.,  &  Abdurahman,  I.
(2021). Dampak kebijakan
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (  PPKM  )  bagi  pelaku bisnis  coffe  shop  pada  masa  pandemi terdampak  COVID-19  di  kabupaten Purwakarta. JURNAL INSPIRASI , 12 (1), 96–105.
Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil  Yang  Mengharamkannya .  (2011).
STID DI Al-Hikmah Jakarta.
https://www.alhikmah.ac.id/segala- sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah- adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak- ada-dalil-yang-mengharamkan-dan- membatalkannya/
Shodiq,  S.  (2020).  Penanganan  Covid-19 dalam  pendekatan  kaidah  fikih  dan ushul fikih; Analisis kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dibidang keagamaan. Jurnal Al- Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik Islam , 5 (2), 113–134.
Sugiri,  D.  (2020).  Menyelamatkan  usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. Fokus Bisnis:
Media  Pengkajian  Manajemen  Dan Akuntansi , 19 (1), 76–86. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v1
9i1.575
Wekke,  I.  S.  (2019). Metode  penelitian ekonomi syariah . Penerbit Gawe Buku.