## PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI RUTAN LHOKNGA ACEH BESAR MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 DAN TEORI MAṢLAHAḤ MURṢALAḤ
Oleh: Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha zaiyad.zubaidi@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3  disebutkan  bahwa”  Setiap  Anak  dalam  proses  peradilan  berhak  dipisahkan  dari orang  dewasa”.  Namun  dalam  penerapan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dimana masih ada pemisahan narapidana anak di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua  pertanyaan.  Pertama bagaimana  sistem  pembinaan  narapidana  anak  di  cabang  rumah  tahanan  Lhoknga Aceh  Besar.  Kedua  Bagaimana  relevansi  pembinaan  narapidana  anak  Di  Cabang Rumah  Tahanan  Lhoknga  dengan  UU  No.11  tahun  2102  dan  teori  Maṣlahaḥ Murṣalaḥ.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penilitian  lapangan  (field  reasearch)  serta kajian  pustaka  (library  reasearch).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar berjalan sesuai  ketentuan  perundang-undangan  karena  sudah  menerapkan  langkah  dan proses pembinaan, kegiatan pembinaan, dan  memberikan keterampilan yang sesuai. Kedua  relevansi  pembinaan  narapidana  anak  di  cabang  rumah  tahanan  Lhoknga Aceh Besar dengan undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 3 tidak sesuai karena masih  terdapat  narapidana  anak  di  rumah  tahanan  tersebut.  Adapun  praktek pembinaan tersebut bertentangan dengan konsep Maṣlahaḥ Murṣalaḥ yang bertujuan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan mencegah kemudhazaratan, Karena itu dengan  penggabungan  narapidana  anak  dengan  dewasa  maka  dikhawatirkan  akan berdampak negatif pada keberadaan anak.
Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, dan Maṣlahaḥ Murṣalaḥ

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  anak  menjadi  topik  yang  tak  pernah  ada  habisnya  untuk  di perbincangkan  akhir-akhir  ini.  Masalah  ini  tidak  lain  masalah  tentang  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  karena  berbagai  kasus.  Hal  ini  amat  disesalkan  karena keterlibatan  anak  dalam  kondisi  yang  terexploitasi  dan  harus  berada  dalam  suatu kondisi  yang  tidak  di  mengertinya.  Padahal  masa  anak-anak  adalah  masa  keemasan pada seorang manusia dan masa keemasan ini di anggap sebagai periode emas yang luar biasa yang hanya sekali dalam seumur hidup. Adapun masa keemasan ini di lalui dari  0-12  tahun  dalam  masa  pertumbuhan  mereka.  Masa  anak-anak  tidak  akan terulang lagi dalam kehidupannya. Karenanya apabila orang tua tidak dapat menjaga masa  keemasan  ini,  artinya  orang  tua  telah  kehilangan  masa  depan  kehidupan  anak mereka.
Dalam hal ini Pemerintah diharapkan peka terhadap perkembangan anak dan juga  cekatan  dalam  menangani  semua  kebutuhan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan anak. Termasuk pemenuhan terhadap hak hukum yang lepas dari unsur diskriminasi.  Dalam  rangka  pemenuhan  terhadap  hak-hak  anak,  Undang-undang  di Indonesia  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  negara  akan  menjamin  hak  setiap  anak untuk  memperoleh  hak  atas  keberlangsungan  hidupnya,  tumbuh,  dan  berkembang, dan  juga  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  serta  diskriminasi. 1 Tanggung jawab  pemerintah  dan  negara  dalam  usaha  perlindungan  hak  anak,  termasuk  hak Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  sudah  diatur  oleh  Undang  Undang Perlindungan  Anak.  Karena  anak  berbeda  dengan  orang  dewasa  dan  masih  dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapat didikan yang tepat, anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum.
Konsiderans Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan, tujuan penyelenggaraan  sistem    peradilan    pidana    anak    di    Indonesia    yaitu    memberikan
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amademen Pasal 28 B Ayat (2) .
pembinaan  dan  perlindungan  terhadap  anak,  agar  anak  tetap  terjamin  pertumbuhan dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh,  serasi  dan  seimbang. Penjelasan  Umum  Undang-undang  Pengadilan    Anak  menjelaskan,  pembedaan perlakuan  dan ancaman dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain  itu,  pembedaan  dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  anak  agar memperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 2
Upaya pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang  Pemasyarakatan.  Salah  satu  upaya  melindungi  kepentingan  anak yaitu  pemisahan  antara  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  membina  Anak  Didik Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  membina  narapidana  dewasa, karena  apabila  dicampur  dikhawatirkan  akan  memberikan  pengaruh  buruk  terhadap anak  tersebut  yang  justru  akan  mempengaruhi  mental  anak.  Pembinaan  terhadap Anak  Didik  Pemasyarakatan  harus  mendapat  perhatian  yang  khusus  agar  anak tersebut  dapat  menyadari  kesalahan  yang  telah  diperbuatnya  dan  tidak mengulanginya.
Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung makna memasyarakatkan kembali  para  warga  binaan  yang  telah  melanggar  aturan  hukum  dan  norma-norma yang  dianut  masyarakat.  Tujuan  lembaga  ini  adalah  perubahan  sifat,  cara  berfikir serta  perilaku,  dan  proses  interaksi  edukatif  harus  dibangun  pada  diri  warga  binaan. Interaksi  edukatif  yang  intensif  sangat  diperlukan,  agar  secara  kolektif  tumbuh kesadaran  dari  para  warga  binaan  tentang  perilaku  yang  seharusnya  dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang ideal. 3
2 Anggara,  Erasmus  A.T  Napitupulus,  Alex  Argo Hernowo, Studi  Implementasi  Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform) , hal. 1
3 David J. Cooke, dkk, Menyingkap Dunia Gelap Penjara, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1.
Ketentuan  di  ataslah  yang  diterapkan  di  Rumah  Tahanan  Lhoknga  Aceh Besar,  yaitu  sistem  pemenjaraan  yang  sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan reintegrasi  sosial.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjadikan  warga  binaan  dapat  diterima kembali  oleh  masyarakat  dan  tidak  lagi  mengulangi  kesalahan  yang  sama  setelah bebas nantinya dan menjadikan individu yang memiliki kepribadian baik. Akan tetapi Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut  masih  menyatukan  narapidana  anak  dengan narapidana dewasa.
Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  2012  Tahun  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  3  disebutkan  “Setiap  Anak  dalam  proses  peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa”. 4 Keberadaaan Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  ini  juga  menegaskan  komitmen  Indonesia  untuk  menjamin hak  anak  yang  juga  diatur  dalam  Konstitusi  Negara. 5 Berdasarkan  latar  belakang tersebut  penulis  menguraikannya  dalam  artikel  ini  berdasarkan  hasil  penelitian  di Rutan  Cabang  Lhoknga  Aceh  Besar  terkait  sistem  pembinaan  dan  relevansinya dengan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  Pasal  3  dan  Teori Maṣlahaḥ Murṣalaḥ .
2. Pembahasan
A. Konsepsi  Pembinaan  Narapidana  Anak  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

## 1. Pengertian Pembinaan
Pembinaan  berasal  dari  kata  bina,  yang  mendapat  imbuhan  pe-an,  sehingga menjadi  kata  pembinaan.  Pembinaan  adalah  usaha,  tindakan,  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  efisien  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik. 6 Pembinaan merupakan proses, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
5 Anggara,  Erasmus  A.T  Napitupulus,  dan  Alex  Argo  Hernowo, Studi  Implementasi Penanganan Anak..., hal. 4
6 http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html , diakses 15 November 2018.
baik.  Pembinaan  pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dilakukan secara  sadar,  berencana,  terarah,  dan  teratur  dan    bertanggung  jawab  dalam  rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan.
Menurut  Mangunhardjana  untuk  melakukan  pembinaan  ada  beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:
a.  Pendekatan  informative  ( informative  approach ),  yaitu  cara  menjalankan program  dengan  menyampaikan  informasi  kepada  peserta  didik.  Peserta didik  dalam  pendekatan  ini  dianggap  belum  tahu  dan  tidak  punya pengalaman.
b.  Pendekatan partisipatif ( participative approach ), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
c.  Pendekatan  eksperiansial  ( experienciel  approach ),  dalam  pendekatan  ini menempatkan  bahwa  peserta  didik  langsung  terlibat  di  dalam  pembinaan, ini  disebut  sebagai  belajar  yang  sejati,  karena  pengalaman  pribadi  dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. 7
Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahankearah  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  yang  diawali  dengan  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  koordinasi,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  suatu pekerjaan untukmencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.
Pembinaan  narapidana  didasarkan  pada  sistem  pemasyarakatan,  dan  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan. Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  tujuan  dari  pembinaan adalah:  “Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan
7 Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), hlm. 17.
tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab”
Mengacu  pada  point  diatas,  pemasyarakatan  merupakan  kunci  terpenting dalam upaya “mengobati” narapidana yang nanti-nya akan kembali di tengah-tengah masyarakat  dan  berinteraksi  kembali  dalam  masyarakat  dan  dia  tidak  merasa  di kucilkan.

## 2. Tujuan Pembinaan
Lembaga  Pemasyarakatan  selain  sebagai  tempat  pemidanaan  juga  berfungsi untuk  melaksanakan  program  pembinaan  terhadap  narapidana,  dimana  melalui program  yang  dijalankan  diharapkan  narapidana  yang  bersangkutan  telah  kembali kemasyarakat  dapat  menjadi  warga  yang  berguna  dimasyarakat.  Pembinaan  adalah kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 8 Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  adalah  tatanan  mengenai  arahdan batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan  berdasarkan  pancasila  yang  dilaksanakan secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat  dan  dapat  hidup  setara  wajar  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan
8 PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1
bertanggung jawab. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:
1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di  jaga  dengan  ketat  yang  dilaksanakan  hari  pertama  narapidana  masuk  lembaga kemasyarakatan  sampai  1/3  masa  pidananya  atau  paling  cepat  1  bulan. Tahap  ini di sebut tahap pengawasan maksimal ( maximum security).
2.  Tahap  kedua  yaitu,  tahap  Asimilasi  dalm  arti  sempit.  Pembinaan  narapidana berlangsung  dari  1/3  sampai  dengan  ½  masa  pidananya.  Apabila  menurut  dewan Pembinaan  Pemasyarakatan  sudah  cukup  kemajuan,  manunjukkan  keinsyafan, perbaikan,  disiplin  dan  patuh  terhadap  tata  tertib  maka  narapidana  yang bersangkutan  diberi  kebebasan  lebih  layak.  Tahap  ini  merupakan  pengawasan tidak begitu ketat (Medium security).
3.  Tahap  tiga  yaitu,  tahap  asimilasi  dam  arti  luas.  Proses  pembinaan terhadapnarapidana  telah  dijalani  ½  dari  masa  pidana  yang  sebenarnya  dan menurut  Dewan  Pembinaan  Pemayarakatan  telah  dicapai  cukup  kemajuan- kemajuan  maka  wadah  proses  pembinaannya  diperluas  dengan  diperbolehkan mengadakan  asimilasi  dengan  masyarakat  luar,  antara lain ikut  beribada  bersama masyarakat  luar,  olah  raga,  mengikuti  pendidikan  di  sekolah-sekolah  umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan  bimbingan  dan  pinaan  petugas  lapas.  Tahap  ini  narapidana  pengawasan ( Maximum security ).
4.  Tahap  keempat  yaitu  tahap  Integrasi  dengan  masyarakat.  Proses  pembinaan  telah dijalani  2/3  dari masa  pidana  yang  sebenarnya  atau  sekurang-kurangnya  9  bulan. Maka  kepada  napi  diberikan  lepas-bersyarat  atau  cuti  bersyarat  dan  pengusulan lepas  bersyarat.  Dalam  proses  pembinaannya  adalah  dengan  masyarakat  luas sedangkan  pengawasannya  semakin  berkurang. 9 Untuk  mewujudkan  pelaksanaan pembinaan  narapidana  yang  efektif  dan  efisien  maka  Lembaga  Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu :
a.  Menurut  usia:  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  anak,  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  pemuda,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk dewasa.
b.  Menurut  jenis  kelamin:  Lembaga  pemasyarakatan  khusus  wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
9 Achmad S,Soema Dipradja dan Romli, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia , (Bandung: Ekonomi 1979 ), hlm 23-24.
c.  Menurut  kapasitasnya:  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1,  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  II  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II.  Sudah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  menurut  usia  Lembaga  Pemasyarakatan dibagi  menjadi  tiga,  tetapi  bagaimana  jika  seorang  remaja  melakukan pembinaan  diLembaga  Pemasyarakatan  Dewasa.  Narapidana  orang dewasa dibedakan dengan narapidana remaja, khusus untuk remaja  yang berkonflik  dengan  hukum  masih  disebut  dengan  anak  didik pemasyarakatan. Perlakuan untuk pembinaan harus mengikuti kesinambungan  pembinaan  untuk  anak.  Ketentuan  ini  di  jelaskan  pada Pasal 86 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:
1)  Anak  yang  belum  selesai  menjalani  pidana  di  LPKA  dan  telah  mencapai umur  18  (delapan  belas)  tahun  dipindahkan  ke  lembaga  pemasyarakatan pemuda.
2)  Dalam  hal  anak  telah  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  tetapi belum  selesai  mejalani  pidana,  anak  dipindahkan  ke  lembaga pemasyarakatan dewasadengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.
3) Dalam hal tidak terdapat pembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat  memindahkan  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dan  ayat  2 kelembaga  pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  didirikan  disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya,namun bila di perlukan dapat didirikan ditingkat  kecamatan  atau  kotaa  dministratif.  Hal  ini  dimaksudkan  guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh kedilan bagi warga binaan pemasyarakatan dankeluarganya dengan memperhatikan perkembangan  wilayah  atau  luar  wilayah,pertambahan  penduduk  dan peningkatan  jumlah  tindak  pidana  yang  terjadi  diwilayah  kecamatan  atau kota  administratif  yang  bersangkutan.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional (BPHN)  menganggap  penting  untuk  melakukan  kegiatan  pengkajian hukum tentang Model Pembinaan Anak berbasis layanan pendidikan layak anak  dalam  sistem  pemasyarakatan.  Model  pendidikan  seperti  apa  yang sesuai  dengan  kebutuhan  anak  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan dewasa.
Anak  yang  telah  mencapai  umur  lebih  18  tahun  dan  telahmencapai  21  (dua puluh satu) tahun dalam Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari orang dewasa.  Harus  dengan  pemisahan  blok-blok  tidak  dijadi  satukan  dengan  narapidana dewasa. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2.  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3.  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Kemasyarakatan.
4.  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M-01-PK.04.10  tahun  1998 tentang  Ketentuan  Mengenai  Tugas,  Kewajiban  dan  syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
3. Pembinaan  Tehadap  Narapidana  Anak  dalam  Undang-Undang    Nomor 11 Tahun 2012
Idealnya  pembinaan  terhadap  narapidana  anak  dibedakan  dengan  pembinaan terhadap  narapidana  dewasa  mengingat  kondisi  ranak  yang  masih  labil,  belum  bisa dikatakan dewasa. Remaja tidak bisa dikatakan anak-anak tetapi belum bisa dikatakan dewasa,  remaja  proses  menuju  dewasa.  Keberadaan  remaja  dilapas  dewasa  rentan terpengaruh  lingkungan  dan  pola  pikir  serta  kehidupan  di  dalam.  Umumnya  remaja yang  ditempatkan  dilapas  dewasa  hampir  tidak  mengikuti  kegiatan  pendidikan kalupun ada sangat tidak optimal, karena harus berbagi perhatian dan fasilitas dengan penghuni  dewasa.  Tidak  ada  alasan  bagi  mereka  menerima  lebih  sedikit  perhatian, bantuan  perlindungan,  perlakuan  dan  pelatihan  dibandingkan  anak  laki-laki  sebagai pelaku  pelanggaran.  Kerjasama  antar  kementerina  dan  lembaga  hendaknya  dijalani
untuk  tujuan  menyediakan  pelatian  akademik  atau  kejuruan  jika  perlu  untuk  anak- anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka dari segi pandidikan. 10
Sistem  Pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  atau  LAPAS  Anak, yang  saat  ini  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebut  sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di dasarkan pada Reglement Devangenis Reklasering yang  diubah  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  KP. 10.3/3/1 tanggal 8  Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, serta surat Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  02/PA.10  Tahaun  1990  tengang  Pola Pembinaan  Narapidana  diadakan  pembaharuan  konsepsi  pembinaan  dengan  konsep pengayoman yang dikenal dengan treatment system , dimana pembinaan di lapas anak dikelompokkan  menjadi  empat  pembinaan,  yaitu  adminis,  orientasi,  asimilasi  dan integrasi.
Tahun  1995  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  kemudian  tahun  1999 diberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatn. Sehingga pembinaan di LAPAS Anak menjadi tiga tahap, yaitu awal, lanjut dan tahap akhir. 11
Adapun  dalam  hal  ini  berikut  adalah  bagaimana  program  pembinaan  yang tercantum dalam Undang-undang:
a) Program-program Pembinaan
Pasal  2  PP  31  Tahun  1999  menjelaskan  tentang  program  pembinaan  dan pembimbingan, yaitu:
1. Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
10 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 34.
11 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal
Dengan treatment system.
2. Program  pembinaan  diperuntukkan  bagi  narapidana  dan  anak  didik Pemasyarakatan.
3. Program  pembimbingan  diperuntukan  bagi  klien  pemsyarakatan.  Pasal  3  PP 31  tahun  1999  tersebut  menerangkan  bahwa  pembinaan  dan  pembimbingan kepribadian dan kemandirin meliputi:
a. Ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  anak  didik  yang  beragama islam  berupa  pemberantasan  buta  hutuf  Al-Quran,  ceramah  agama, pengajuan rutin, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merumakan  bentuk  dari  pembinaan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa.
b. Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  jenis  kegiatan  kepramukaan  latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
Remaja  merupakan  individu  yang  masih  dalam  proses  tumbuh  menjadi dewasa sehingga penanganan yang di bedakan dengan pembinaan dewasa akan lebih baik.  Pelaksanaan  program-program  pembinaan  di  masing-masing  lapas  belum memiliki  keragaman.  Pelaksanaan  berjalan  masing-masing  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kemampuan.  Situasi  tersebut  harus  segera  ditindak  lanjuti  mengingat jumlah narapidana remaja maningkat dan umumnya ditempat dilapas dewasa.
Keberadaan remaja di lapas dewasa lebih rentan terpengaruhi lingkungan dan pola perilaku serta kehidupan di dalam. Umumnya remaja yang ditempatkan di lapas dewasa  tidak  mengikuti  kegiatan  yang  berbasisi  pendidikan,  karena  harus  berbagi fasilitas dan perhatian dengan penghuni dewasa.

## B. Konsepsi Maṣlahaḥ Murṣalaḥ
1. Pengertian Maṣlahaḥ Murṣalaḥ
Menurut bahasa, kata Maṣlahaḥ berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke  dalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  kata  maslahah,  yang  berarti  mendatangkan kebaikan  atau  yang  membawa  kemanfaatan  dan  menolak  kerusakan. 12 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan,   , حلصي, حلص احلاص  artinya  sesuatu  yang  baik,  patut,  dan  bermanfaat. 13 Sedang  kata Murṣalaḥ artinya  terlepas  bebas,  tidak  terikat  dengan  dalil  agama  (al-Qur’an  dan  al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.
Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf, Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ adalah Maṣlahaḥ dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan Maṣlahaḥ, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. 14
Sedangkan  menurut  Muhammad  Abu  Zahra,  definisi Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ adalah  segala  kemaslahatan  yang  sejalan  dengan  tujuan-tujuan  syari’dalam mensyari’atkan  hukum  Islam  dan  kepadanya  tidak  ada  dalil  khusus  yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. 15
Dengan  pengertian  tentang Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ di  atas,  terdapat  satu kesamaan yang mendasar,  yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal  yang  sama sekali tidak  disebutkan  dalam  Al-Qur-an  maupun  As-Sunnah,  dengan  pertimbangan  untuk kemaslahatan  atau  kepentingan  hidup manusia  yang  dapat  memberikan  manfaat  dan menghindari kerusakan.
12 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah , (Semarang: Bulan Bintang,1955),  hlm. 43.
13 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , ( Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.
14 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, Cet-8, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.
15 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.
Dari  beberapa  definisi  tentang  maslahah  mursalah  dapat  disimpulkan  bahwa maslahah  mursalah itu  adalah  sesuatu  yang  dipandang  baik  oleh  akal  sehat  kerena mendatangkan  kebaikan  dan  menghindar  keburukan  atau  kerusakan  bagi  manusia yang sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
2. Syarat Dan Rukun Maṣlahaḥ Murṣalaḥ
a. Syarat-syarat Maṣlahaḥ Murṣalaḥ
Maṣlahaḥ Murṣalaḥ sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai  akses  secara  umum  dan  kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain Maṣlahaḥ Murṣalaḥ merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang  mendasar.  Karena  syari’ah  sendiri  ditunjuk  untuk  memberikan kemanfaatan  kepada  masyarakat  secara  umum  dan  berfungsi  untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).
Kemudian  mengenai  ruang  lingkup  berlakunya Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ dibagi atas tiga bagian yaitu:
a. Al-Maslahah  al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan  yang  esensi dalam  kehidupan)  seperti  memelihara  agama,  memelihara  jiwa, akal, keturunan,dan harta.
b. Al-Maslahah  al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan  esensial  di bawah  derajatnya  al-maslahah  daruriyyah),  namun  diperlukan dalam  kehidupan  manusia  agar  tidak  mengalami  kesukaran  dan kesempitan  yang  jika  tidak  terpenuhi  akan  mengakibatkan kerusakan  dalam  kehidupan,  hanya  saja  akan  mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
c. Al-Maslahah  al-Tahsiniyah ,  (kepentingan-kepentingan  pelengkap) yang  jika  tidak  terpenuhi  maka  tidak  akan  mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. 16
16 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih , Cet. 9
(Jakarta: Pustaka Firdaus , 2005), hlm. 426.
Untuk  menjaga  kemurnian  metode Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ sebagai landasan  hukum  Islam,  maka  harus  mempunyai  dua  dimensi  penting,  yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur’an  dan  al-Hadits)  baik  secara  tekstual  atau  kontekstual.  Sisi  kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai  zamannya.  Kedua  sisi  ini  harus  menjadi  pertimbangan  yang  secara cermat  dalam  pembentukan  hukum  Islam,  karena  bila  dua  sisi  di  atas  tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan Maṣlahaḥ Murṣalaḥ baik secara metodologi atau aplikasinya.
Para  ahli  ushul  yang  menggunakan Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ tidak  sewenang- wenang  menetapkan  kemaslahatan  untuk  dijadikan  dasar  keputusan,  tetapi  mereka berhati-hati  untuk  menjaga  agar  tidak  dipengaruhi  oleh  hawa  nafsu,  maka  mereka memberikan  syarat–syarat  untuk  berpegang  kepada Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ ,  syarat- syarat itu adalah:
1. Kemaslahatan  yang  dicapai  dengan Maṣlahaḥ Murṣalaḥ harus kemaslahatan  yang  hakiki,bukan  kemaslahatan  yangberdasarkan  akal (Waham=sangkaan),yaitu  yang  biasa  menghasilkan  kemanfaatan  dan menjauhkan kemudharatan.
2. Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ hanya  berlaku  dalam  bidang  muamalah  bukan  pada bidang ubudiah.
3. Kemaslahatan  yang  dicapai  dengan  maslahah  mursalah  itu  harus kemaslahatan untuk umum,bukan untuk perorangan atau golongan.
4. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan syara’ atau ijma’.
5. Usaha  Utsman  bin  Affan  menyatukan  kaum  muslimin  untuk mempergunakan  satu  mushaf,  menyiarkannya  dan  kemudian  membakar lembaran-lembaran yang lain.
6. Ulama  syafi’iah  mewajibkan  qishash  atas  orang  banyak  yang  membunuh seseorang.
7. Tindakan  Umar  bin  Khattab  tentang  tidak  menjalankan  hukum  potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan pada masa paceklik.
Dengan  memperhatikan  penjelasan  tentang Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ tersebut dapat diketahui bahwa lapangan Maṣlahaḥ Murṣalaḥ selain yang berdasarkan hukum syara’ secara umumnya, namun juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antar  manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Lapangan  kajian  tersebut  merupakan  pilihan utama untuk mencapai suatu kemashlahatan bersama.

## 3. HASIL PENELITIAN
A. Sistem Pembinaan Narapidana di Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar
Orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan, akan menjalani kehidupan sementara di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dilakukannya.
Menyandang  status  sebagai  narapidana  dan  akan  menjalani  berbagai  macam pembinaan  yang  telah  diprogramkan.  Program-program  pembinaan  tersebut  sudah dirancang  secara  terperinci  dan  ditempel  di  papan  informasi  Program-program kegiatan  tersebutlah  yang  menjadi  acuan  pembinaan  bagi  para  warga  binaan”. 17
Proses  pembinaan  juga  melibatkan  kerjasama  dengan  pihak  luar,  seperti  pesantren Dayatullah,  seperti  kegiatan  yang  dilakukan  seperti  pengajian  kitab.  Setiap  petugas yang telah dijadwalkan juga terlibat dalam melaksanakan pembinaan. 18
Program  pembinaan  yang  diterapkan  disesuaikan  dengan  dasar  hukum Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945  Nomor  12  Pasal  2  dinyatakan  bahwa  tujuan pembinaan  warga  binaan  adalah  membentuk  warga  binaan  Pemasyarakatan  agar menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak
17 Hasil wawancara dengan Yusriah Nasution, (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 10 Juni 2019 18 Hasil wawancara dengan Yusriah Nasution, (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 10 Juni 2019
mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Adapun  tujuan  penerapan  sistem pembinaan yang diterapkan di Rutan agar warga binaan menyadari bahwa perbuatannya selama ini salah, sehingga mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik pula. 19
Terkait  dengan  hal  tersebut  warga  binaan  menyambut  baik  program pembinaan  yang  diberikan  oleh  petugas.  Hal  ini  sebagaimana  pernyataan  beberapa warga  binaan  yaitu  sebagai  berikut,  “menurut  saya  sangat  bagus,  karena  dengan adanya  sistem  pembinaan,  maka  sehari-hari  kami  memiliki  aktivitas  dan  biasanya kegiatan  tersebut  sudah  ditempel  di  papan  informasi.” 20 Program  pembinaan  yang diberikan  juga  bermanfaat,  karena  kegiatan  yang  diberikan  seperti  senam  jantung sehat  dan  juga  pembinaan  lainnya  dari  pihak  luar  sangat  baik.  Tujuannya  agar  ke depan kami bisa menjadi lebih baik.” 21
Hal yang sama juga diutarakan oleh warga binaan yang lain, “melalui program pembinaan, kami memiliki kegiatan di sini dan itu sangat bagus sehingga kami  tidak  hanya  duduk-duduk  saja  di  kamar.  Bentuk  sistem  pembinaannya  seperti olahraga,  memasak,  mengaji  kitab,  dan  lain-lain.  Semua  program  tersebut  sudah dicantumkan  di  papan  informasi,  dan  yang  memberikan  pembinaan  bukan  hanya petugas Rutan saja tetapi ada juga dari pihak lain. ” Sistem pembinaan yang diberikan disini  bagus,  sehingga  membuat  kami  tidak  malas-malasan  dan  tidur  tiduran  saja, karena bagi warga binaan yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut akan diberikan sanksi.” 22
19 Hasil wawancara dengan Fadhil, (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal  10 Juni 2019 20 Hasil wawancara dengan Abbas (pegawai), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal  2 juli 2019.
21 Hasil wawancara dengan N 55 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 Juli 2019
22 Hasil wawancara dengan DW 53 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 juli 2019
Hal yang sama juga diungkapkan oleh SH dan N selaku warga binaan, bahwa, “Semua sistem pembinaan yang diberikan bertujuan untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Setiap kegiatan berlangsung dalam bimbingan petugas dan kami selalu mengikuti  kegiatan  yang  berlangsung  disini.  Pembinaan    sangat  baik  untuk  mengisi kegiatan  sehari-hari,  dan  program-programnya  juga  sudah  banyak,  diantaranya pengajian  di  Mushalla.  Proses  pembinaan  yang  diberikan  juga  didampingi  oleh petugas.” 23
Mengenai  sistem  pembinaan  yang  dilakukan  warga  binaan  lainnya mengatakan  bahwa,  “sistemnya  sudah  baik  walaupun  terkadang  ada  kendala  dari warganya  sendiri  yang  tidak  mau  ikut  serta,  namun  setiap  kegiatan  yang  dijalankan berlangsung dengan tertib.
Meskipun  beberapa  responden  menyatakan  program  yang  diberikan  sudah baik, namun hasil observasi  yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa tidak semua warga  mau  mengikuti  kegiatan  pembinaan.  Ditemukan  sebagian  warga  yang mengikuti  kegiatan  tersebut  secara  terpaksa  bahkan  ada  yang  tidak  mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan. Jadwal program kegiatan memang telah ditempel di  papan  pengumuman  dengan  kegiatan  seperti  olahraga,  memasak,  menjahit, mengaji,  dan  beberapa  kegiatan  keterampilan.  Kegiatan  bimbingan  keagamaan  juga diberikan  disamping  kegiatan  seperti  mengaji  al-Qur'an.  Setelah  mengaji  dan mengartikan  ayat  tersebut,  maka  dalam  penafsirannya  dikaitkan  dengan  bimbingan keagamaan  agar  warga  binaan  lebih  dekat  dengan  Allah  SWT,  dengan  melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 24
B. Relevansi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  dengan  Pembinaan Narapidana Anak di Rumah Tahanan Lhoknga Aceh Besar
23 Hasil wawancara dengan M.R 17 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 juli 2019
24 Hasil wawancara dengan Abbas (pegawai), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal  3 juli 2019.
Dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  menyebutkan  bahwa  pembinaan  narapidana  anak  dilaksanakan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam LPKA anak berhak mendapatkan pembinaan khusus yaitu mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan  dari  undang-undang  tersebut  maka  di  perlukan  pola  pembinaan  narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak yaitu pendidikan yang layak.
Data  KPAI  setiap  tahun  ada  6000  anak  dengan  3.800  anak    berakhir  di Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  anak  dan  sisanya  ada  di  lembaga Pemasyarakatan  Dewasa,  di  tahanan  kepolisian.  Hal  ini  diakibatkan  banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara.
Rumah  Tahanan  di  Lhoknga  Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan  rumah Tahanan  Dewasa  akan  tetapi  rumah  tahanan  ini  tidak  hanya  dihuni  oleh  narapidana dewasa saja tetapi juga terdapat narapidana anak. Kondisi ini tentu saja menimbulkan banyak  permasalahan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  anak maupun narapidana dewasa baik laki-laki dan perempuan.
Penggabungan  narapidana  anak  di  Rutan  benar-benar  sangat  di  sayangkan karena  bisa  di  bayangkan  dampak  dan  akibat  yang  mereka  dapatkan  ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif sehingga penempatan anak di penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan untuk tumbuh kembang anak .
Dengan  penggabungan  antara  narapidana  anak  dan  narapidana  dewasa  tentu menimbulkan  berbagai  masalah.  Jika  ditinjau  dari  aspek  kedudukan  anak, dikhawatirkan  anak  lebih  cepat  dewasa  sebelum  waktunya.  Penggabungan  antara anak  dan  dewasa  dalam  waktu  jangka  yang  lama  akan  memberikan  dampak  negatif yaitu penyimpangan perilaku.
C. Analisa  Relevansi  Pembinaan  Narapidana  Anak  di  Rumah  Tahanan Lhoknga Aceh Besar dengan Konsep Maṣlahaḥ Murṣalaḥ
Secara  etimologi,  kata Maṣlahaḥ (ةحلصم)  memiliki  makna  yang  beragam, antara lain kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan atau kepatutan.
Sedangkan  secara  terminologi,  kata Maṣlahaḥ juga  memiliki  definisi  yang beragam.  Menurut  Al-ghazali,  maslahah  yaitu  mengambil  manfaat  dan  menolak kemudharatan  dalam  rangka  memelihara  tujuan-tujuan  syara’.  Ada  juga  yang berpendapat  Maslahah  mursalah  adalah  kebaikan  kemaslahatan  yang  tidak disinggung syara’ secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila  dikerjakan  akan  membawa  manfaat  atau  menghindari  kerusakan  atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Menurut Izz al-Din Ibn Al-salam mendefinisikan  Maṣlahaḥ Murṣalaḥ sebagai upaya untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan.
Maka  Maslahah  mursalah  sebagai  metode  hukum  yang  mempertimbangkan adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai  akses  secara  umum  dan  kepentingan  tidak terbatas, tidak terikat.  Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang  diputuskan  bebas,  namun  tetap  terikat  pada  konsep  syari’ah  yang  mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara  umum  dan  berfungsi  untuk  memberikan  kemanfaatan  dan  mencegah kemazdaratan (kerusakan).
Hukum Pidana di dalam syariat Islam merupakan aturan penting, sebab telah diatur  dengan  tegas  dan  jelas  di  dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Allah  SWT  dan Rasul-Nya  dengan  jelas  menegaskan  aturan-aturan  dalam  ranah  ḥudud,  qisas  dan ta’zir.
Hukum  pidana  Islam  mempunyai  tujuan  untuk  kemaslahatan  agama,  jiwa,
akal,  keturunan,  kehormatan,  serta  harta  bagi  manusia.  Setidaknya  terdapat  dua macam  uqubah  dalam  hukum  pidana  Islam.  Pertama,  tujuan  yang  bersifat  relatif, yakni  menghukum  pelaku  tindak  pidana  bertujuan  agar  palaku  menjadi  jera  dan
bertaubat  sehingga  tidak  mengulangi  tindak  pidana  yang  pernah  ia  lakukan,  atau mencegah  agar  orang  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Kedua,  tujuan  absolut  yakni melindungi    kemashalahatan  manusia  dengan  terpeliharanya  berbagai  kebutuhan dasarnya  sehingga akan terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat.
Terkait dengan pembahasan mengenai pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Lhoknga tidak sesuai dengan konsep Maṣlahaḥ Murṣalaḥ yang menjunjung tinggi nilai kemashalatan manusia karena dengan penggabungan narapidana anak dan narapidana  dewasa  dikhawatirkan  akan  terdapat  banyak  dampak  negatif  yang menimbulkan kemudharatan yang ia peroleh selama di dalam rutan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian dan paparan di atas dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Cabang  Rutan  Lhoknga bahwa  sistem pembinaan yang diterapkan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pembinaan-pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan mental yaitu kesadaran beragama, kemampuan sosialisasi,  kepercayaan  diri,  dan  semangat ingin  berubah  dan  pembinaan  fisik  yaitu olah raga, keterampilan dan juga life skill . Pembinaan kepribadian dan pengembangan sikap. Pembinaan ketrampilan dengan menggali bakat yang dimiliki anak  seperti tata boga,  tatabusana  dan  tatarias.  Pembinaan  jasmani  seperti  senam  jantung  sehat  dan olahraga  lainnya.  Dan  pembinaan  rohani  seperti  tausiah,  ceramah  dan  pembinaan keagamaan.  Sedangkan  relevansinya  dengan  penerapan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 dalam penerapannya di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga tidak sesuai di mana  Cabang  Rumah  Tahanan  Lhoknga,  Aceh  Besar    masih  terdapat  narapidana anak.  Dan  teori Maṣlahaḥ  Murṣalaḥ bahwa  penepatan  narapidana  anak  di  cabang rutan Lhoknga bertentangan  karena  tujuan kemaslahatan karena  masih menggabungkan  antara  narapidana  anak  dengan    narapidana  dewasa  yang dikhawatirkan akan berdampak negatif (mafsadat) pada keberadaan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Wahab  Khallaf, Ilmu  Ushulul  Fiqh, terj.  Noer  Iskandar  al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
Abdurrahman  I  Doi, Tindak  Pidana  dalam  Syari’at  Islam ,  alih  bahasa  Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
Abi Abdillah Muhamad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah , Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr).
Achmad  S,Soema  Dipradja  dan  Romli, Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia , (Bandung: Ekonomi, 1979 ).
Anggara,  Erasmus  A.T  Napitupulus,  dan  Alex  Argo  Hernowo, Studi  Implementasi Penanganan  Anak  Dipengadilan  Berdasarkan  UU  SPPA, (Jakarta:  Institute  For Criminal Justice Reform).
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan ,cet.ke II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
David J. Cooke, dkk, Menyingkap Dunia Gelap Penjara, (Jakarta: Gramedia, 2008).
Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986).
Munawar  Kholil, Kembali  Kepada  al-Quran  dan  as-Sunnah ,  (Semarang:  Bulan Bintang,1955).
Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia ,  (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973).
Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al-Fiqh, terj.  Saefullah  Ma’shum,  et  al.,  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
Simanjuntak,  B.,  I.  L Pasaribu,  Membina  dan  Mengembangkan  GenerasiMuda, (Bandung: Tarsito, 1990).