INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14047-14057 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Puskesmas
Azir Alfanan 1 ✉ , Yona Delsi Christy Laga Pongdatu 2 , Suwarto 3
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta Email: azir@respati.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Menurut organisasi buruh internasional (ILO), setiap tahun lebih dari 2,78 juta kematian pertahun yang diakibatkan  oleh  kecelakaan  kerja  maupun  Penyakit  Akibat  Kerja  (PAK).  Untuk  menurunkan  angka kecelakaan  kerja,  PAK  dan  kecelakaan  akibat  kerja  (KAK)  maka  perlu  diselenggarakan  Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ditempat kerja. Puskesmas sebagai pelayanan tingkat awal memiliki risiko yang cukup rawan terhadap PAK dan KAK, sehingga perlu menerapkan SMK3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengembangan SMK3 di Puskesmas. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara, hasil pengamatan dan dokumentasi. Pengembangan SMK3 di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 52 Tahun 2018 sebesar 86,8% dan jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 dengan penerapan tingkat awal mencapai 23 kriteria dari 64 kriteria dengan persentase 35,9% dengan kategori kurang maka belum memenuhi semua kriteria SMK3 tingkat awal.
Kata Kunci: PAK, KAK, SMK3, Puskesmas.

## Abstract
According to the International Labour Organization (ILO), annually there is more than 2,78 million death due to work accident or work-related diseases. To be able to decrease the number of work accident and work-related diseases an occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) should be implemented in the workplace. As one of the first primary health services, a public health center is vulnerable and at risk  to have work  accident or work-related diseases, therefore OHSMS should  be  apply.  This  research  was  conducted  to determine  the  development  of an  Occupational Health and Safety Management System at the Health Center. This was a qualitative study The data were collected through an in-depth interview, observation, and documentation. The development of OHSMS at Public Health Center based on the Ministry of Health RI’s Regulation No 52 year 2018 in the
amount of 86,8% and when compared Government Regulation Number 50 Year 2012 completes 23 of 64 criterias at initial level with the percentage 35,9% w ith less category doesn’t meet all of the early OHSMS criteria.
Keywords: Work Accident, Work-Relatede Disease, OHSMS, Public Health Center.

## PENDAHULUAN
Setiap  tahunnya  keiceilakaan  teirjadi  di  seiluruh  dunia.  Keiceilakaan  dapat meinyeibabkan  cacat  seibagian,  cacat  peirmanein,  dan  bahkan  dapat  meinyeibabkan keimatian (Widari, 2018). Meinurut ILO teirdapat 2,78 juta leibih keimatian seitiap tahun yang diakibatkan oleih keiceilakaan keirja maupun peinyakit akibat keirja. Seilain itu, seitiap tahunnya  seikitar  374  juta  keiceilakaan  non-fatal  yang  meinyeibabkan  abseinsi  pada peikeirja leibih dari 4 hari. Akibat yang ditimbulkan dari para peikeirja yang meingalami keiceilakaan  keirja  adalah  keirugian  yang  sangat  beisar  dan  beiban  eikonomi  yang dipeirkirakan meincapai 3,94% seitiap tahunnya (ILO, 2020).
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  menyebutkan  bahwa  jumlah  kasus kecelakaan  akibat  kerja  di  Indonesia  terdapat  sebanyak  23  ribu  kasus  kecelakaan  yang dimana kecelakaan kerja tersebut didata pada awal bulan Januari hingga September dan 1 persennya  meninggal  dikarenakan  kecelakaan  kerja  (BPJS  Ketenagakerjaan,  2020). Sementara itu, pada tahun 2017 Pemprov DIY mencatat terdapat 113 kasus kecelakaan kerja yang  berbeda  dengan  jumlah  96  korban.  Tercatat  bahwa  Kabupaten  Bantul  menjadi Kabupaten  urutan  pertama  diantara  lima  kabupaten  yang  ada  di  DIY  dengan  jumlah kecelakaan kerja terbanyak dengan jumlah 44 kasus, kemudian disusul dengan kecelakaan kerja yang berada di Kabupaten Sleman sebanyak 35 kasus, Kota Jogja 29 kasus, Gunung Kidul 5 kasus, dan yang terakhir Kulon Progo dengan nihil kasus kecelakaan kerja yang tercatat selama 2017 (HarianJogja.com, 2018).
Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  bahwa  semua  perusahaan  wajib  menerapkan  SMK3  yang  terintegrasi dalam  sistem  manajemen  perusahaan.  Penerapan  SMK3  merupakan  salah  satu  upaya perlindungan terhadap tenaga kerja (Saragih et al., 2022). Menurut PP No. 50 Tahun 2012 tentang  penerapan  SMK3,  SMK3  harus  dilaksanakan  untuk  tujuan  memprediksi  dan mencegah  kecelakaan  kerja.  Hasil  penelitian  dari  Alfanan  dan  Nugroho  tahun  2020 menunjukkan bahwa. Pengembangan penerapan SMK3 secara umum di fasilitas kesehatan masih  diperlukan.  Dibutuhkan  akuntabilitas  pengelolaan  fasilitas  kesehatan  terkait penerapan seluruh prinsip, unsur dan standar SMK3. Taufiqurrahman dan Wardani (2020) menyebutkan bahwa Puskesmas belum sepenuhnya melaksanakan SMK3 di Puskesmas
karena harus menyesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan dan infrastruktur yang masih belum memadai sesuai standar SMK3 (Taufiqurrahman and Wardani, 2020).
Peneliti  melakukan  studi  pendahuluan  pada  tanggal  11  November  2020  melalui wawancara kepada penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Puskesmas 1  Sleman.  Penanggungjawab  K3  Puskesmas  Sleman  mengatakan  bahwa  pekerja  yang paling  beresiko  terkena  PAK  dan  KAK  adalah  perawat  dan  bidan.  Penerapan  K3  sudah diterapkan  dengan  baik  di  Puskesmas  1  Sleman.  K3  di  Puskesmas  1  Sleman  terdiri  dari penyusuna peta risiko K3, pemeliharaan sarana, manajemen risiko fasilitas dan lingkungan, rencana dan implementasi keselamatan dan keamanan, penanganan B3, tanggap darurat dan  bencana,  sistem utilisasi, penyelenggaraan K3, program pengamanan radiasi,  bukti pelaksanaan pemeliharaan alat radiologi, kewaspadaan fasilitas dan keselamatan, APD, dan menyusun program K3. Akan tetapi penanggungjawab K3 mengatakan bahwa untuk SMK3 di Puskesmas Sleman masih bisa dikatakan bukan sebagai fokus melainkan hanya sebagai formalitas  untuk  memenuhi  syarat  akreditasi  pada  puskesmas.  Puskesmas  perlu  lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh agar pekerja dapat bekerja dengan lebih nyaman dan aman serta mengurangi resiko kecelakaan kerja (Widari Lis Ayu, Zulfhazli, 2018).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif  (Suwarto,  2020).  Penelitian  dilaksanakan  di  Puskesmas  1  Sleman,  Kabupaten Sleman,  DIY  pada  bulan  Agustus-September  2021.  Responden  yang  dijadikan  informan sebanyak 5 orang yaitu 1 penanggungjawab K3, 1 rekam medis, 1 perawat, 1 sanitarian dan 1  epidemiolog.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Keabsahan  data  yang  dilakukan  peneliti  terletak  pada  perpanjangan, kesinambungan  dan  peningkatan  triangulasi  pengamatan.  Analisis  data  yang  dilakukan adalah reduksi data yaitu proses penyederhanaan atau transformasi suatu data kasar yaitu hasil wawancara dan catatan lapangan yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data dan dipadukan dengan temuan peneliti sewaktu dilapangan secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Informan
Informan  kunci  (IK)  berjumlah  satu  orang  berusia  30  tahun  berjenis  kelamin perempuan memiliki jabatan yaitu Penyuluh Kesehatan dan Penanggungjawab K3 dengan pendidikan Magister. Informan Triangulasi (IT) terdiri dari empat orang berjenis kelamin
perempuan berusia 39 tahun dengan pendidikan D-3, 36 tahun dengan pendidikan D-3, 30  tahun  dengan  pendidikan  D-3  dan  24  tahun  dengan  pendidikan  Strata-1,  memiliki jabatan yaitu Rekam Medis, Perawat Pelaksana, Sanitarian, dan Surveilans.

## 2. Penetapan Kebijakan K3 di Puskesmas
Penetapan Kebijakan K3 yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bentuk komitmen yang dituangkan dalam kebijakan dengan pernyataan secara tertulis terhadap K3  yang  memuat  poin-poin  penting  tentang  keselamatan  kerja  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  juga  harus  diketahui  oleh  seluruh  SDM  yang  ada  di  fasilitas  pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan kunci diketahui bahwa Puskesmas 1 Sleman belum membuat Kebijakan K3.
Berdasarkan  analisis  dari  hasil  wawancara  peneliti  kepada  informan  kunci  dan informan  triangulasi  termasuk  observasi  melalui  lembar  checklist,  pengamatan  secara langsung, dan  dokumentasi mengenai penetapan kebijakan K3 di Puskesmas 1 Sleman diketahui belum ditetapkan. Dalam penetapan kebijakan K3, pernyataan-pernyataan yang diberikan  dari  seluruh  informan  kunci  dan  informan  triangulasi  belum  sesuai  dengan Perarturan Menteri Kesehatan RI No 52 Tahun 2018. Sejauh ini Puskesmas 1 Sleman masih dalam tahap penyusunan kebijakan K3 dimana dilakukan peninjauan awal terhadap kondisi K3 yang ada di Puskesmas 1 Sleman, memperhatikan dan juga menerima masukan yang diberikan oleh para pekerja, dan juga prosedur-prosedur yang ada Puskesmas 1 Sleman telah disosialisasikan dengan baik kepada petugas melalui rapat secara langsung maupun melaui online. Berdasarkan penetapan kebijakan K3 di Puskesmas 1 Sleman belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah RI No 50  Tahun  2012,  sehingga  Puskesmas  1  Sleman  belum  memenuhi  kriteria  mengenai penetapan Kebijakan K3.

## 3. Perencanaan K3 di Puskesmas
Perencanaan K3 merupakan salah satu cara yang efektif agar tercapai keberhasilan dalam penyelenggaraan K3 dengan sasaran yang jelas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan kunci, perencanaan K3 telah didukung. Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  peneliti  dari  hasil  wawancaara  mendalam  kepada informan  kunci  dan  informan  triangulasi  serta  hasil  observasi  melalui  lembar checklist, pengamatan langsung dan dokumentasi bahwa perencanaan K3 di Puskesmas 1 Sleman sesuai dengan hasil wawancara dimana penyusunan rencana K3 yang ada di Puskesmas 1 Sleman mulai dari adanya pedoman atau acuan dalam menyusun rencana K3 akan tetapi isinya hanya lebih kepada penggunaan APD hususnya bagi petugas yang ada di Puskesmas 1 Sleman, dan melibatkan pihak terkait dalam menyusun K3. Puskesmas 1 Sleman telah
memiliki dokumen meliputi tujuan, rencana kerja, prosedur kerja, formulir, instruksi kerja, catatan tiap kegiatan juga tanggung jawab dan wewenang terkait K3. Akan tetapi sampai saat ini pengorganisasian K3 Puskesmas 1 Sleman masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri  Kesehatan  No  52  Tahun  2018  karena  belum  mempunyai  tim  K3  atau  personil dengan jabatan ahli K3 secara fungsional yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan dan instansi yang berwenang.

## 4. Pelaksanaan Rencana K3 di Puskesmas
Pelaksanaan  rencana  K3  yang  ada  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan berdasarkan  yang  telah  ditetapkan  dan  juga  merupakan  salah  satu  dari  bagian pengendalian resiko K3. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan kunci, menyatakan  bahwa  sudah  dilakukan  pelaksanaan  rencana  K3.Berdasarkan  analisis  yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara mendalam kepada informan kunci dan informan triangulasi  serta  hasil  observasi  melalui  lembar  checklist,  pengamatan  langsung  dan dokumentasi  bahwa  pelaksanaan  rencana  K3  yang  ada  di  Puskesmas  1  Sleman  sudah berjalan meski belum memiliki organisasi K3 di dalamnya. Puskesmas 1 Sleman memiliki ahli K3 yang sudah bersertifikasi tetapi belum memiliki SK penunjukan karena sampai saat ini Puskesmas 1 Sleman belum memiliki jabatan fungsional untuk K3, memiliki prasarana berupa  penganggaran  K3,  APD,  dan  prosedur  operasional  yang  memenuhi  prinsip  K3. Prosedur K3 merupakan salah satu faktor yang dominan pengaruhnya terhadap kualitas penerapan K3 (Wijaya et al., 2018). Jika berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 pelaksanaan rencana K3 yang ada di Puskesmas 1 Sleman belum berjalan dengan sebagaimana mestinya karena ahli K3 yang ada di Puskesmas 1 Sleman belum memiliki surat izin kerja atau penunjukkan dari instansi yang berwenang, serta juga belum memiliki organisasi  atau  unit  yang  bertanggung  jawab  pada  K3.  Namun  berdasarkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  No  52  Tahun  2018  pelaksanaan  rencana  K3  di  Puskesmas  1  Sleman dikatakan sudah sesuai  persyaratan karena  telah memenuhi kriteria,  yaitu tersedia SDM yang  ditunjuk  sebagai  pengelola  K3  di  Puskesmas  1  Sleman.  Sumber  daya  manusia merupakan  faktor  terpenting  dalam  menjalankan  suatu  organisasi.  Organisasi membutuhkan personil yang kompeten dan terlatih untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang timbul dalam suatu organisasi, termasuk di Puskesmas (Wati et al., 2018).
5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di Puskesmas 1 Sleman
Pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3  di  Fasyankes  dapat  dipantau  secara  periodik sesuai  dengan  resiko  yang  telah  teridentifikasi  dan  dapat  dipantau  secara berkesinambungan melalui 4 tahap yaitu pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit
internal  SMK3.  Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  kepada  informan  kunci, menyatakan  bahwa  sudah  dilakukan  pemeriksaan,  pengujian,  pengukuran  serta  telah dilakukan pemantauan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara mendalam kepada informan  kunci  dan  informan  triangulasi  serta  hasil  observasi  melalui  lembar  checklist, pengamatan langsung dan dokumentasi mengenai pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di Puskesmas 1 Sleman belum terlaksana dengan sepenuhnya. Sejauh ini yang baru terlaksana adalah pemeriksaan ketaatan penggunaan masker, dan pengukuran lingkungan kerja baik secara biologi dan ergonomi. Pemantauan dan evaluasi untuk faktor kimia, psikologi, dan juga audit internal K3 belum terlaksana di Puskesmas 1 Sleiman. Berdasarkan pernyataan yang ada, bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di Puskesmas 1 Sleman belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang ada di Puskesmas 1 Sleman belum terlaksana dengan baik.
6. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 di Puskesmas 1 Sleman
Peninjauan merupakan langkah akhir dari pelaksanaan sistem manajemen K3 dimana terdapat  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan  rencana,  dan  pemantauan  dan  evaluasi. Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  kepada  informan  kunci,  mengatakan  bahwa belum dilakukan audit internal SMK3. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung melalui lembar observasi, peninjauan dan peningkatan  kinerja  K3  di  Puskesmas  1  Sleman  bahwa  peningkatan  kinerja  K3  sudah dilakukan dengan cukup baik, karena telah memiliki anggaran khusus untuk K3 akan tetapi Puskesmas  1  Sleman  belum  membentuk  tim  K3  sampai  saat  ini.  Peninjauan  dan peningkatan  kinerja  K3  yang  ada  di  Puskesmas  1  Sleman  belum  sesuai  berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 maupun dengan Peraturan Pemerintah No 50  Tahun  2012,  dimana  yang  terlaksana  hanya  pemeriksaan  dan  pengujian  alat  yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga,  pengukuran  lingkungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pihak Puskesmas  dan  juga  belum  adanya  audit  internal  SMK3  di  Puskesmas,  sehingga pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang ada di Puskesmas 1 Sleman belum terlaksana dengan baik.
Puskesmas 1 Sleman No Elemen Total Memenuhi Tidak memenuhi Jumlah  % Jumlah % 1  Peimbangunan dan peimeiliharaan komitmein 15 1 6,66 14 93,3 2  Peimbuatan dan peindokumeintasian reincana K3 2 0 0 2 100 3  Peingeindalian peiancangan dan peninjauan kontrak 2 0 0 2 100 4  Peingeindalian dokumein 1 0 0 1 100 5  Peimbeilian dan peingeindlaian produk 3 3 100 0 0 6  Keiamanan beikeirja beirdasarkan SMK3 21 12 57,1 9 42,8 7  Standar peimantauan 8 2 25 6 75 8  Peilaporan dan peirbaikan keikurangan 1 0 0 1 100 9  Peingeilolaan mateirial dan peirpindahannya 7 2 28,5 5 71,4 10  Peingumpulan dan peinggunaan data 0 0 0 0 0 11  Peimeiriksaan SMK3 0 0 0 0 0 12  Peingeimbangan keiteirampilan dan keimampuan 4 3 75 1 25 Total 64 Kriteria 23 kriteria (memenuhi) 41 kriteria (tidak memenuhi)
Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012, terdapat 64 kriteria penerapan tingkat awal  dalam  peninjauan  SMK3.  Hasil  diatas  meinunjukkan  peingeimbangan  SMK3  di Puskeismas  1  Sleman  mencapai  23  kriteria  dari  64  kriteria  penerapan  tingkat  awal. Berdasarkan penilaian tingkat awal sebesar 35,9%, maka Puskesmas 1 Sleman masuk dalam kategori  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dengan  tingkat  penilaian  penerapan  awal  adalah kurang.
2018 No Uraian Keterangan Sesuai Tidak Sesuai 1  SMK3 di Puskeismas Sleiman a.  Komitmein atau keibijakan pimpinan ✔ b.  Dokumein peireincanaan K3 ✔ c.  Ada tim/komitei K3 atau peingeilola K3 ✔ 2  Peingeinalan Poteinsi Bahaya dan Peingeindalian Reisiko a.  Peingeinalan dan peineilusuran poteinsi bahaya ✔ b.  Peingukuran reisiko ✔ c.  Kontrol reisiko ✔ 3  Impleimeintasi Keiwaspadaan Standar a.  Sarana dan prasarana untukn keibeirsihan tangan ✔ b.  Peinyeidiaan alat peilindung diri ✔ c.  Peingeilolaan jarum dan peiralatan tajam ✔ d.  Deisinfeiksi dan steirilisasi peiralatan ✔
4  Peineirapan aspeik Eirgonomi Pada:
a.  Peingangkatan dan peingangkutan (pasiein, barang, dan lain seibagainya), sikap keirja ✔ b.  Peingaturan shift keirja ✔ c.  Peingaturan tata leitak barang dan ruangan ✔ 5  Peilayanan Keiseihatan Keirja dan Imunisasi a.  Fasyankeis teilah meilakukan peimeiriksaan keiseihatan seicara beirkala ✔ b.  Imunisasi pada SDM fasyankeis yang beireisiko ✔ 6  Budaya PHBS di Puskeismas Sleiman a.  Sosialisasi PHBS ✔ b.  Peimanfaatan meidia KIEi ✔ 7  Aspeik K3 pada Peingeilolaan B3 dan Limbah Rumah Tangga
a.  Daftar Bahan Beiracun Beirbahaya (B3)
✔
No Uraian Keterangan Sesuai Tidak Sesuai b.  SPO peinggunaan B3 ✔ c.  Peinyimpanan dan peimbuangan limbah B3 dan domeistik seisuai peirsyaratan ✔ 8  Peingeilolaan Sarpras dari Aspeik K3 a.  Peingukuran peincahayaan, peingukuran kualitas air, Peingukuran kualitas udara ✔ b.  Peirawatan keibeirsihan bangunan ✔ c.  Air dan listrik meimadai ✔ d.  Toileit meimadai dan seisuai standar ✔ 9  Peingeilolaan Alat Meidis dari Aspeik K3 Peirawatan Alat meidis ✔ 10  Keisiapsiagaan Darurat/Beincana a.  Proseidur peinanganan kondisi darurat / beincana ✔ b.  Peirlindungan keijadian keibakaran (APAR, jalur eivakuasi) ✔ c.  Latihan kondisi darurat beincana dan Latihan peimakaian APAR ✔ 11  Peilatihan a.  SDM di fasyankeis sudah teirlatih K3 ✔ b.  Seiluruh SDM fasyankeis meingikuti peilatihan K3 ✔ Total 30 kriteria 26 kriteria (memenuhi) 4 kriteria (tidak memenuhi)
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018, pengeimbangan SMK2 di Puskesmas 1 Sleman dengan jumlah kriteria 30, yang tercapai adalah 26 kriteria, dengan kata lain pencapaian penerapan SMK3 di Puskesmas 1 Sleman mencapai 86,6%.

## SIMPULAN
Pengembangan  Sistem  Manajemen  K3  di  Puskesmas  1  Sleman  jika  ditinjau berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 tingkat awal capaiannya hanya 35,9% dimana belum memenuhi semua kriteria yang ada pada SMK3 tingkat awal. Jika berdasarkan PMK No 52
Tahun  2018,  penerapan  SMK3  sebesar  86,6%.  Puskesmas  1  Sleman  belum  menetapkan kebijakan  K3  secara  khusus  yang  tertulis  untuk  pengunjung  dan  juga  belum dikomunikasikan  dengan  baik  kepada  pengunjung  dan  pekerja.  Berdasarkan  hal  ini, penetapan kebijakan K3 di Puskesmas 1 Sleman belum terlaksana dengan baik. Puskesmas 1  Sleman  sudah  melakukan  perencanaan  K3  dan  terlaksana  namun  belum  maksimal, dibuktikan  dengan  adanya  identifikasi  bahaya  dan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan  No  52  Tahun  2018.  Namun  dalam  melakukan  perencanaan  K3  Puskesmas Sleman belum melibatkan ahli K3 berdasarkan syarat pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Pelaksanaan rencana K3 di Puskesmas 1 Sleiman dapat dikatakan sudah cukup baik karena memiliki SDM di bidang K3 yang tersertifikasi meskipun belum memiliki SK penunjukkan secara langsung dari Puskesmas, memiliki anggaran khusus untuk K3, serta memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  sudah  memadai  untuk  pelaksanaan  rencana  K3. Namun Puskesmas 1 Sleman belum memiliki organisasi K3 atau unit khusus di bidang K3 berdasarkan syarat Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Pemantauan dan evaluasi kinerja  K3  di  Puskesmas  1  Sleman  dilakukan  melalui  pemeriksaan,  pengujian  dan pengukuran,  pemeriksaan  dan  pengukuran  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  dan  dilakukan setahun  sekali.  pengukuran  lainnya  seperti  pengukuran  suhu,  cahaya,  dan  kelembaban dilakukan  di  Puskesmas  1  Sleman.  Pemantauan  kinerja  K3  dilakukan  oleh  penanggung jawab  K3  dibantu  oleh  tiap  bidang.  Tetapi  Puskesmas  1  Sleman  belum  memiliki  audit internal K3. Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di Puskesmas 1 Sleman belum terlaksana dengan baik. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 belum terlaksana dengan baik, namun untuk peningkatan kinerja, Puskesmas 1 Sleman berupaya  untuk  melakukan  pelatihan  terkait  K3.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Puskesmas 1 Sleiman belum terlaksana sesuai PP No 50 Tahun 2012.
DAFTAR PUSTAKA
Alfanan, A., & Nugroho, A. (2020). pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Seminar Nasional UNRIYO [Desember] [2020], 238-245.
BPJS  Ketenagakerjaan.  (2020). BPJS  Ketenagakerjaan.  Dipeitik  12  22,  2020,  dari https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27200/Teikan-Angka-Kecelakaan,- BPJS-Ketenagakeirjaan-Bagikan-Helm-di-Madura
HarianJogja.com.  (2018,  Januari  27). Kecelakaan  Kerja  Paling  Banyak  Terjadi  di  Bantul.
Diambil kembali dari JOGJAPOLITAN:
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/01/27/510/888829/kecelakaan-kerja- paling-banyak-terjadi-di-bantul
ILO.  (2020). International  Labour  Organization.  Dipetik  Januari  11,  2021,  dari https://www.ilo.org/global/topics/safeity-and-heialth-at-work/lang--ein/indeix.htm Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SARAGIH, Priskila; ALFANAN, Azir; SUWARTO, Suwarto. Kajian Peingeimbangan Sisteim Manajeimein Keiseilamatan dan Keiseihatan Keirja (SMK3) di Laboratorium Kesehatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. In: Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati. 2022. p. 14-24
Suwarto., A. N. (2020). Gambaran Pelaksanaan Kesehatan Kerja Sektor Informal melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati, 5, 42-44.
Taufiqurrahman,  M.  and  Wardani,  R.  (2020)  ‘Application  of  Work  Safety  and  Health Management Systems in their Technical Implementation Center of Primary Health Care Bendil Wungu, Tulungagung, East Java’, Journal for Quality in Public Health, 4(1), pp. 1 – 9. Availablei at: https://doi.org/10.30994/JQPH.V4I1.143.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Wati,  N. et  al. (2018)  ‘Analisis  Sistem  Mana jemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun 2017’, Aviceinna, 13(03), p. 288231.
Available at: https://www.neiliti.com/publications/288231/ (Accessed: 5 June 2023).
Widari  Lis  Ayu,  Zulfazli,  R.M.  (2018)  ‘ANALISIS  PENGARU H  KESELAMATAN  DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA PEKERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUSS PROYEiK  THE  MANHATTAN  MALL  &  CONDOMINIUM)’, TERAS  JURNAL :  Jurnal Teknik Sipil, 8(1), pp. 329 – 338. Available at: https://doi.org/10.29103/TJ.V8I1.144.
Wijaya,  R. et  al. (2018)  ‘Analisa  Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keselamatan  Kerja Karyawan Perusahaan Kontraktor Di Surabaya’, axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi, 6(2), pp. 79 – 88. Available at: https://doi.org/10.30742/AXIAL.V6I2.509.