## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index

## IMPLEMENTASI KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENIDDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Farid Setiawan, 1 Abdan Syakur Ramadhan, 2 Tanti Julianti, 3
Sugeng Widodo, 4 Yuike Silvira. 5
Farid.setiawan@pai.uad.ac.id, 1 syakurabdan519@gmail.com, 2 tanti1900031259@webmail.uad.ac.id , 3 Widodosugeng872@gmail.com, 4 yuikesilvira33@gmail.com 5

## Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

## Abstract
Education is one of the determining factors for the progress of a nation in the future. And to realize an education into quality education, a policy is needed to regulate the process of running an education. And by implementing a good policy in education, it will be able to help  education  in  Indonesia  to  solve  various  problems  that  exist,  especially  problems  that exist in education itself. This study aims to analyze the implementation of the basic concepts of  Islamic  education  policy  in  Indonesia  and  to  find  out  about  the  meaning  of  Islamic education  policy,  the  functions  and  principles  of  policy,  types  and  problems  of  policy,  the process of analyzing educational policies, and strategies for implementing education policies. The  method  used  in  this  research  is  to  use  the  library  research  method,  in  which  the researcher  examines  journals,  books,  notes,  and  others,  as  well  as  examines  the  results  of existing  studies,  as  well  as  other  data  collected.  relevant.  The  results  of  this  study  are  1) Implementation  of  Islamic  education  policies,  2)  Functions  and  principles  of  educational policy analysis, 3) Types and Problems of Education Policies, 4) Education Policy Analysis Process, 5) Education Policy Implementation Strategies.
Keywords: Policy Implementation, Education, Islamic education

## Abstrak
P e ndidikan  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  kemajuan  suatu  bangsa  di  masa mendatang  nanti.  Dan  untuk  mewujudkan  suatu  pendidikan  menjadi  pendidikan  yang berkualitas, maka diperlukan yang namanya kebijakan, untuk mengatur proses jalannya suatu pendidikan.  Dan  dengan  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  yang  bagus  didalam pendidikan  maka  akan  bisa  membantu  pendidikan  di  Indonesia  ini  untuk  memecahkan bermacam-macam  persoalan  yang ada, terutama  persoalan  yang  ada didalam pendidikan itu sendiri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  konsep  dasar  kebijakan pendidikan  islam  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  mengenai  pengertian  kebijakan pendidikan  islam,  fungsi  dan  prinsip  kebijakan,  jenis-jenis  dan  problem  kebijakan,  proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode studi pustaka atau library research, yang dimana peneliti menelaah jurnal, buku-buku, catatan-catatan, dan lain-lainnya, serta menelaah hasil kajian yang sudah ada, dan juga data-data lainnya yang relevan. Adapun hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  1)  Implementasi  kebijakan  pendidikan  islam,  2) Fungsi  dan

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
prinsip  analisis  kebijakan  pendidikan,  3)  Jenis-jenis  dan  Problem  Kebijakan  Pendidikan,  4) Proses Analisis Kebijakan Pendidikan, 5) Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan, pendidikan Islam

## A. PENDAHULUAN
Manusia  ialah  makhluk  yang  sangat  sempurna  di  antara  makhluk-makhluk  lainnya, dan tidak hanya itu manusia juga berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya bai itu dari segi keunikannya  yang  beragam,  dari  segi  kehidupannya  yang  berbeda-berbeda  dan  lain sebagainya,  bahkan  para  ahli  sejarah  sekalipun  telah  melakukan  penelitiannya  dan  hasilnya tidak berbeda jauh dengan para ahli sejara lainnya, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk unik  yang  berbeda  dengan  makhluk  lainnya.  Manusia  diciptakan  untuk  menjadi  khalifah  di muka  bumi  hal  ini  dikarenakan  manusia  merupakan  makhluk  sempurna  di  antara  makhluk- makhluk  lainnya.  Pendengaran,  penglihatan,  perasaan  dan  akal  pikiran  merupakan  tiga potensi dasar yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an selain tubuh dan jasad. Ilmu pengetahuan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia dan tiga potensi dasar tersebut merupakan alat  untuk  menerima  segala  pengetahuan  bagi  manusia,  tiga  potensi  dasar  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  pengindraan  manusia  dan  pengindraan  manusia  tersebut  ada  sejak  nabi Adam  as  menerima  pengetahuan  di  alam  surga,  sehingga  pendidikan  pun  dimulai  sejak manusia pertama ada yaitu nabi Adam as.
Tanpa  adanya  pendidikan,  maka  tiga  potensi  dasar  tersebut  tidak  akan  berkembang atau akan sulit untuk berkembang, oleh karena itu pendidikan di sini sangatlah penting bagi kehidupan  manusia,  sejak  lahir  atau  sejak  kecil  manusia  harus  dididik  jika  tidak  manusia tersebut  akan  merasakan  kebodohan  atau  ketidakpahaman  ketika  dewasa,  baik  itu  dari  segi keilmuan ataupun kehidupan sehari-sehari, dan dengan pendidikan tersebut manusia dapat di bedakan  antara  makhluk  yang  paling  sempurna  dengan  makhluk  lainnya,  karena  di  dalam agama  Islam  itu sendiri, juga diwajibkan menuntut  Ilmu bagi  kaum  muslimin  dan muslimat yang mana di dalam hadits telah di sebutkan “Tholabul „ilmu faridhotun „alaa kulli muslimin wal muslimat mainal Mahdi ilal lahdi”. Yang artinya: “Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
muslim  dan  muslimah  sejak  dari  ayunan  hingga  liang  lahat” 1 ,  dan  dari  hadits  ini  telah diketahui bersama bahwasannya menuntut Ilmu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. 2
Akal  dan  perasaan  manusia  merupakan  kategori  dari  makhluk  ciptaan  Allah  yang paling  sempurna,  jadi  eksistensi  dari  manusia  itu  sendiri  hampir  tidak  dapat  di  temukan jawaban  yang  tepat,  sehingga  akal  dan  perasaan  tersebut  lah  yang  menjadi  jawaban  dari eksistensi  dari  menusia  itu  sendiri.  Akan  tetapi  di  sisi  lainnya  seperti  dalam  kehidupan manusia  satu  dengan  manusia  lainnya  atau  dengan  lingkungannya  secara  penilaian  telah mencapai titik nadir, sehingga jawaban tersebut masih belum absolut kebenarannya.
Hal tersebut dikaitkan dengan kebijakan, dengan adanya keberadaan manusia tersebut yaitu  seperti  menjadi  actor  dalam  kebijakan  baik  itu  dalam  pemerintahan  atau  dalam  suatu bidang,  sehingga  sebagai  penulis  kami  ingin  mengangkat  sebuah  judul  tersebut,  untuk mendalami lebih lanjut tentang pendidikan dan tentang kebijakan di Indonesia.

## B. METODE
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  studi  pustaka  (library research),  dimana  peneliti  menelaah  jurnal,  buku-buku,  catatan-catatan,  dan  lain-lain  yang tidak  berkaitan  dengan  angka.  Studi  pustaka  merupakan  sebuah  metode  dalam  penelitian yang  digunakan  untuk  memperoleh  sebuah  data  dari  menganalisis  buku-buku,  jurnal, literatur-literatur,  dan  catatan-catatan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan diselesaikan.  Dengan  menggunakan  metode  pustaka  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan cara membaca buku, membaca jurnal, menelaah hasil kajian yang sudah ada, serta data-data lainnya yang relevan.
Menurut  Kaelan,  ada  dua  tahap  dalam  teknik  analisis  data  pada  penelitian kepustakaan  ini.  Pertama,  analisis  pada  saat  pengumpulan  data,  ini  ditujukan  untuk  lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang  dikumpulkan  dan  terkandung  dalam  rumusan  verbal  kebahasaan,  proses  ini  dilakukan aspek  demi  aspek,  sesuai  dengan  peta  penelitian.  Kedua,  setelah  dilakukan  proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain.
1 H.R.Ibnu majah
2 Imam S. Tujuan Pendidikan Islam. Al-Tadzkiyyah . 2015;6(November):1-16.

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index

## C. PEMBAHASAN

## 1. Implementasi kebijakan Pendidikan Islam
Implementasi  artinya  perwujudan  ataupun  pemakaian,    Arti  tersebut  dapat  di temukan  di  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI).  Dan  Implementasi  tersebut dapat  dihubungkan  dengan  kegiatan    yang    dilakukan    untuk  menggapai  suatu  tujuan. Dalam  mengimplementasikan  sesuatu  haruslah  diikuti  dengan  fasilitas  dan  sarana-pra sarana yang membantu, yang akan memicu pengaruh maupun efek pada sesuatu kegiatan tersebut. Dan tidak hanya itu, implementasi kebijakan juga dapat di artikan sebagai suatu usaha  untuk  menggapai  tujuan  tertentu,  dengan    fasilitas  tertentu,  juga  dalam  jangka waktu tertentu. Dan ada juga yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dibuat untuk mewujudkan suatu kebijakan.
Usaha dalam menjalankan, mengadakan, juga mengusahakan keputusan kebijakan dan pilihannya yang sudah diputuskan, dengan impian bisa mendapatkan keputusan yang sinkron dengan  tujuan dari suatu kebijakan, itu lah beberapa kesimpulan dari pengertian- pengertian  implementasi  kebijakan.    Dan  selain  itu  ada  juga  tujuan  dari  implementasi kebijakan, yaitu untuk  memastikan arah, supaya  tujuan dari kebijakan bisa diwujudkan.
Adapun pengertian dari konsep ialah suatu pengabstrakan yang menjabarkan ciri- ciri  yang  terlihat  dari  kelompok  objek,  maupun  dari  insiden  lain.  Konsep  juga  dapat didefinisikan  sebagai  gambaran  psikologis  pada  objek,  proses,  maupun  segala  sesuatu yang ada di luar bahasa, dan dimanfaaatkan atau yang di gunakan oleh daya pikir dalam menafsirkan sesuatu lainnya.
Kebijakan    juga  dapat  dihubungkan    dengan  usulan  pengarahan  organisasi  yang mana  terdapat  model  formal  yang  sama-sama  didapatkan  melalui  pemerintah,    dan dengan itu mereka berjuang untuk mewujudkan tujuannya. Selain itu kebijakan juga dapat didefinisikan  dengan  kepintaran,  kelebihan,  kumpulan  konsep  dan  niat  yang  merupakan poin terbanyak serta dasar perencanan dalam melaksanakan pekerjaan. 3
Beralih  kepada  pendidikan,  terkhususnya  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia  itu sendiri,  yaitu  Pendidikan  merupakan  model  perubahan  cara  berpikir  dan  kebiasaan manusia  supaya  menjadi  manusia  yang  lebih  baik,  adapun  kebiasaan  manusia  yang  di maksud ialah kebiasaan sehari-hari mulai dari kebiasaan di rumah, di sekolah, maupun di
3 Tim Penyusun. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, cet, 1, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 149.

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
masyarakat,  baik  itu  terkait  dengan  budi  pekerti,  tingkah  laku,  kemandirian  dan  lain sebagainya.  Semua  itu  berasal  dari  pendidikan,  oleh  karenanya  pendidikan  seharusnya sudah di berikan sejak kecil, karena pembentukan kebiasaan akan mudah di bentuk sejak kecil,  dan  sejak  kecil  itulah  manusia  seharusnya  sudah  di  bentuk  dengan  kebiasaan- kebiasaan baik, sehingga ketika manusia beranjak dewasa, manusia akan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik, dan semua itu melalui pendidikan. 4 Beralih kepada UU No. 20 Tahun  2003  yang  isisnya  ialah  pendidikan  merupakan  kesengajaan  untuk mengimplementasikan  keadaan  belajar  dan  proses  belajar,  supaya  para  murid  dengan aktif  bisa  mengembangkan  kemampuan  diri  mereka  untuk  mempunyai  jiwa  spiritual, control  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  yang  baik,  juga  keterampilan  yang dibutuhkan dirinya sendiri, masyarakat luas, serta negara. 5
Adapun pengertian pendidikan Islam adalah Proses perubahan, penghayatan ilmu pengetahuan  dan  nilai  Islami  pada  murid  dengan  menumbuhkan  serta  mengembangkan potensi fitrah mereka dalam menggapai keseimbangan dan keutuhan hidup dalam segala perspektifnya.  Sehingga  ketika  para  murid  telah  menumbuhkan  dan  mengembangkan potensi-potensi  fitrah  di  dalam  dirinya,  maka  para  murid  tersebut  akan  mengerjakan kewajibannya  baik  itu  kewajiban  dalam  beribadah  maupun  kewajiban  dalam  kegiatan- kegiatan sehari-sehari.
Jika  dikaitkan  antara  kebijakan  dan  pendidikan,  maka  dapat  diartikan  bahwa kebijakan  pendidikan  merupakan  suatu  penilaian  terhadap  bentuk  nilai  dan  aspek-aspek kebutuhan  situasi  yang  tepat,  yang  diproses  pada  sebuah  lembaga  sebagai  perencanaan umum  untuk    petunjuk  mengambil  keputusan,  supaya  tujuan  pendidikan  yang dikehendaki  dapat  digapai.  Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  bertumpu  pada  hukum yang  diatur  oleh  pemerintah,  sehingga  tidak  jarang  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat sering  sekali  mengalami  perubahan,  hal  tersebut  di  karenakan  sering  sekali  bergantinya para  pemimpin  dari  pemerintah  itu  sendiri,  sehingga  mengakibatkan  perubahan- perubahan pada kebijakan- kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Mulai dari kebijakan yang tertinggi sampai terendah.
Dan dari berbagai definisi diatas bisa dikonklusikan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan pengambilan keputusan serta asas yang merupakan pegangan dan dasar
4 Ibid, 338
5 Undang-Undang SISDIKNAS, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, hlm: 03

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
rencana  dalam  mewujudkan  pendidikan  Islam  itu  sendiri  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai keislaman.

## 2. Fungsi  dan prinsip analisis kebijakan pendidikan
Telah  diketahui  bersama  bahwasannya  pendidikan  merupakan  hal  utama  bagi  manusia dalam  menjalani  hidup  sehari-hari,  dengan  adanya  pendidikan  maka  manusia  akan mengetahui perbuatan  yang baik dan perbuatan  yang buruk, tidak ganya itu, dengan adanya pendidikanmanusia  juga  dapat  hidup  secara  mandiri  tanpa  adanya  ketergantungan  kepada orang lain sepenuhnya.
Oleh karena itu, di dalam pendidikan perlu adanya suatu kebijakan, yang mana kebijakan tersebut  diharapkan  dapat  menjamin  kesejahteraan  rakyat,  dan  di  sini  perlu  adanya  sebuah analisis  tentang  fungsi  kebijakan  pendidikan,  supaya  masyarakat  tahu  fungsi  dari  kebijakan itu  sendiri,  dan  fungsi  dari  analisis  kebijakan  pendidikan  itu  sendiri  ialah  supaya  layanan pendidikan dapat mencapai ketertiban, dapat memberikan atau menjamin layanan pendidikan kepada  warga,  layanan  pendidikan  dapat  terprogram  atau  dapat  berjalan  secara  efektif,  para actor pendidikan dapat  melaksanakan pendidikan, dan adaministrasi  bisa diwujudkan secara tertib. 6
Dalam kebijakan pendidikan juga terdapat beberapa prinsip-prinsip kebijakan itu sendiri, diantaranya  : Pendidikan mempunyai  nilai-nilai  tersendiri,  dan  nilai-  nilai  tersebut  harus mewarnai  setiap  kebijakan  Negara  dalam  berbagai  bidang  sehingga  aspek-aspek kemanusiaan,  keadilan  social,  keadilan  ekonomi,  pemerintahan,  pembangunan,  keadilan hokum  mencerminkan  keadilan  suatu  bangsa  yang  bermoral  dan  bermartabat. Nilai-nilai pendidikan  seharusnya  juga  dapat  menjiwai  sistem  perpolitikan,  prinsip  penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan saran untuk masukan berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan tidak kalah pentingnya juga harus mengubah moral  dalam dunia perpolitikan. Masing-masing individu atau setiap orang pasti memiliki sifat dan perilaku yang berbeda, yang mana perilaku tersebut dilator belakangi oleh  kebudayaan  atau  adat  dari  tiap  individu  tersebut,  akan  tetapi  semua  itu  tidak menyurutkan  setiapindividu  untu  senantiasa  saling  menghormati  dan  menghargai. Proses perubahan  danmenjadi  lokomotif  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi,  sudah  seharusnya  di
6 Hastuti,  T.  P.,  &  Soehartono,  S.  (2018).  Kebijakan  Pendidikan  Di  Tinjau  Dari  Segi  Hukum  Kebijakan  Publik. Jurnal Jurisprudence , 8 (1), 34–41. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
miliki  oleh  pendidikan  itu  sendiri  sebagai  garda  terdepan,  karena  pendidikan  merupakan pusat atau inti dari perkembangan peradaban berbagai macam bagsa dengan mengubah pola pikir. 7

## 3. Jenis-jenis dan Problem Kebijakan Pendidikan.
Adapun  jenis-jenis  kebijakan  yang  di  kemukakan  oleh    Andreson,  diantaranya, yang pertama ,  Subtantive  policies  merupakan  materi,  isi,  atau  kebijaksanaan.  Contohnya, kebijaksanaan  dibidang  pendidikan,  hukum,  perburuan; Kedua ,  Procedural  policies  ialah menyangkut  siapa,  kelompok  mana  dan  pihak  mana  yang  terlibat  dalam  merumuskan  dan melaksanakan  kebijaksanaan.  Contohnya,  dalam  merancang,  membuat  dan  melaksanakan Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional; Ketiga, Distributive  policies merupakan  kebijaksanaan  yang  memberikan  pelayanan  atau  keuntungan  kepada  sejumlah masyarakat; Keempat ,  Redistributive  policies  merupakan  kebijaksanaan  yang  tujuannya memindahkan  hak,  kepemilikan,  kepunyaan  pada  masyarakat.  Contohnya,  pemindahan  hak dari  kalangan    berkecukupan  dan  kalangan  yang  tidak  berkecukupan; Dan  yang  kelima, Regulatory  policies  merupakan  kebijaksaaan  dengan  memberiakan  batasan  atas  tindakan kepada  seseorang  maupun  sekelompok  orang.  Contohnya,  batasan  penjualan  pakaian  atau kerajinan yang baru saja diproduksi.
Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya kebijakan ialah suatu peraturan  yang  mana  peraturan  tersebut  berkaitan  dengan  sebuah  kegiatan-kegiatan  guna tercapainya sebuah kesuksesan atau kemaksimalan di  dalam kegiatan tersebut.  Di  Indonesia sendiri  kebijakan  digerakkan  oleh  pemerintahan,  sehingga  sering  sekali  kebijakan  di Indonesia  mengalami  perubahan  tergantung  peta  politik  yang  di  jalankan  oleh  pemerintah tersebut dan peta politik tersebut dapat berubah dengan seiringnya perubahan kepemimpinan yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi  kebijakan-kebijakan  yang  di  buat  oleh pemerintah tersebut masih terdapat problem dari kebijakan .yang di buat salah satu contohnya ialah  ketika  era  reformasi  dalam  UU  No.20  tahun  2003  pasal  1  ayat  1.  Dari  UU  tersebut masih  terdapat  perubahan  sistem  yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah,  dan  perubahan kebijakan  tersebut  tentunya  harus  mementingkan  rakyatnya.  Dan  problem  dari  kebijakan pendidikan  tersebut  masih  bersifat  nasional  atau  masih  bersifat  wacana,  sehingga  kebijakan
7 Yanti,  S.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan.  In Lentera:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic Studies (Vol. 1, Issue 1). https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah    belum  maksimal    dalam  pelaksanaannya,  sehingga problem-problem kebijakan seperti  inilah  yang seharusnya ditiadakan,  guna mencapai  suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

## 4. Proses Analisis Kebijakan Pendidikan
Sejarah  manusia  tidak  terlepas  dari  analisis  kebijakan  hal  ini  di  karenakan  analisis kebijakan  merupakan  suatu  prosedur  berfikir  manusia  yang  mana  prosedur  berfikir  tersebut sudah  lama  di  kenal.  Memecahkan  masalah  publik  dengan  menggunakan  argumentasi rasional yang mana argumentasi tersebut harus di lakukan dengan suatu di siplin ilmu sosial terapan,  sehingga  argumentasi  rasional  tersebut  dapat  memberikan  fakta-fakta  untuk menjelaskan  serta  menilai  dalam  menyelesaikan  atau  memecahkan  masalah  publik.  Dan  di sisi  lain  kebijakan  juga  dapat  di  artikan  sebagai  suatu  langkah  atau  prosedur  dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan pemahaman manusia itu sendiri.
Proses analisis kebijakan di sini ialah suatu metode yang mana metode tersebut dapat mendisiplinkan  ilmu  sosial,  dan  tidak  hanya  itu  proses  analisis  kebijakan  juga  di  lakukan dengan cara mengumpulkan argumentasi secara beganda serta memanfaatkan informasi yang ada guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu kebijakan.
Kata  kebijakan  ialah  suatu  proses  atau  sebuah  tindakan  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  dalam  sebuah  lingkungan,  sehingga  tindakan tersebut  dapat  di  katakana  sebagai  tindakan  yang  mementingkan  permasalahan  yang  di hadapi orang lain atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi secara umum yang mana tindakannya  dapat  bermanfaat  bagi  kehidupan  orang  lain.  Educational  policy  atau  dapat  di katakan sebagai kebijakan pendidikan yang mana kebijakan pendidikan tersebut mamiliki arti yang  sama  dengan  kebijakan  pemerintah  di  dalam  sebuah  bidang  yaitu  bidang  pendidikan. Mutu  pendidikan  itu  sendiri  merupakan  hasil  dari  produk  satuan  atau  orang-orang  yang terpilih,  sehingga  orang-orang  tersebut  dapat  di  katakan  sebagai  pembuat  kebijakan pendidikan.
Emosional dan irasional merupakan faktor yang berasal dari sebuah keputusan, yang mana  keputusan  tersebut  berasal  dari    suatu  penekanan  kebijaksanaan,  dan  telah  di  ketahui bersama  bahwasannya  kebijakan  merupakan  hasil  murni  dari  pertimbangan  akal  manusia, sehingga  dalam  pemilihan  opsi-opsi  kebijakan  tersebut  manusia  lebih  dominan  terhadap

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
pemihan opsinya. Dan dari sini telah kita ketahui bersama bahwasannya kebijakan terdahulu masih  belum  rasional  atau  dapat  di  katakana  bahwa  kebijakan  rasional  pada  zaman  dulu masih  belum  tercapai,  sehingga  kebijakan  terdahulu  masih  berasal  dari  emosional  dan irasional.
Pendidikan yang maju atau pendidikan yang sesuai dengan cita-cita merupakan hasil dari  adanya  kebijakan  pendidikan,  yang  mana  kebijakan  tersebut  berisikan  beberapa  aturan dan  aturan  tersebut  berpihak  atau  di  miliki  oleh  pemerintah.  Tata  aturan,  politik, pemberdayaan,  anggaran  dan  lain  sebagainya,  semua  itu  merupakan  hasil  dari keberpihakannya pemerintah terkait kebijakan pendidikan itu sendiri. 8
Input  dan  output  merupakan  suatu  proses  kebijakan  yang  mana  proses  kebijakan tersebut memiliki beberapa arti, untuk input proses kebijakan sendiri memiliki arti rancangan atau  agenda  pemerintah  terkait  proses  kebijakan,  sedangkan  output  proses  kebijakan  itu sendiri  memiliki  arti  kinerja  pemerintah  terkait  proses  kebijakan  itu  sendiri.  Dan  di  dalam sebuah  kinerja  terdapat  yang  namanya  evaluasi,  dan  adanya  evaluasi  tersebut  bertujuan sebagai  gambaran  pencapaian  suatu  kinerja,  agar  kinerja  kebijakan  tersebut  dapat  mencapai target yang di inginkan atau yang di harapkan. 9

## 5. Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan
Berada  dalam  sebuah  kerangka  organizing-controling  sudah  seharusnya  menjadi bagian  dari  implementasi  kebijakan  dalam  konteks  menajement,  dan  setelah  adanya  sebuah kebijakan  maka  sudah  seharusnya  di  laksanakan  terkait  kebijakan  tersebut,  guna  mencapai sebuah  tujuan  yang  baik  untuk  kedepannya  dalam  pelaksaan  kegiatan  yang  ingin  di lakukan. 10
Pemerintah pusat merupakan desentralisasi pengelolaan pendidikan ke daerah otonom yang  menempatkan  kabupaten  atau  kota  sebagai  sentra  desentralisasi.  Selain  itu  pemerintah juga  berhak  dalam  pergeseran  kewenangan  yang  berkaitan  erat  dengan  konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
8 Sari W, Rifki AM, Karmila M. Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. J Mappesona . 2020;(1):1-13
9 Bakry A. Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. J MEDTEK . 2010;2(1):1-13.
10 Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies Elih Yuliah Pengawas Sekolah  di  Kementrian  Agama  ,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  ,  Jawa  Barat  ,  Indonesia  . Jurnal  At- Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2),

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
Di  indonesia  saat  ini  telah  memiliki  yang  namanya  kondisi  birokrasi  dan  kondisi persekolahan,  dengan  adanya  kondisi-kondisi  tersebut,  maka  pendidikan  di  sekolah  harus mempersiapkan  SDM,  strategi  pembelajaran,  serta  pengelolaan    pendidikan  di  sekolah tersebut,  dan  tidak  hanya  itu  pendidikan  di  sekolah  juga  harus  mempersiapkan  anggaran sarana dan prasarana serta stake holders. Secara garis besar pentahapan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap, y ang pertama tahap sosialisasi, Luasnya wilayah nusantara menyebabkan betapa  pentingnya  tahapan-tahapan  sosialisasi,  terutama  di  wilayah  yang  media  informasi baik  cetak  maupun  elektronik  sangat  banyak,  dan  tidak  hanya  itu  sosialisasi  sangat  di butuhkan  dalam  kehidupan  di  masyarakat,  baik  itu  di  sekolah,  di  rumah  maupun  di  jalan sekalipun,  sosialisasi  sangat  penting  agar  dapat  beradaptasi  dengan  baik  dalam lingkungannya. Yang  kedua tahap  piloting,  tahap  ini  sangat  penting  bagi  penerapan manajement  berbasis  sekolah,  dan  tahap  piloting  ini  sangat  di  butuhkan  bagi  penerapan management sekolah tersebut  supaya tidak mengundang resiko,  dan semua tahapan tersebut mencakup beberapa point, yaitu dapat diterima oleh masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan  baik  secara  konsep,  operasional  maupun  pendanaan,  dapat direplikasikan  di  sekolah  lain,  dan  program  tersebut  dapat  terus  dikembangkan  meskipun tahap  uji  coba  telah  selesai. Dan  yang  ketiga tahap  Desiminasi,  tahap  yang  sangat berpengaruh kepada sekolah yang fasilitasnya sangat kurang sekali, dan proses atau tahapan ini  memberikan  anggaran,  fasilitas,  dan  keuangan  yang  memadai  bagi  sekolah  yang membutuhkan,  dan  semua  tahapan  desiminasi  tersebut  berasal  dari  pemerintah.  Proses desiminasi  ini  memerlukan  pentahapan,  disebabkan  kondidi  wilayah  yang  luas  dan  jumlah sekolah yang cukup besar daya variabilitasnya yang sangat beragam. 11

## D. SIMPULAN
Implementasi  dapat  di  artikan  sebagai  pelaksaan  atau  penerapan  suatu  kegiatan  guna mencapai  suatu  tujuan  tertentu,  oleh  karenanya  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa    untuk melakukan  sesuatu  harus  disertai  sarana  yang  mendukung      yang      nantinya      akan menimbulkan    dampak  atau    akibat  terhadap  sesuatu  itu.  Sedangkan  Kata  kebijakan  ialah
11 S.Sa‟ud, U. (2002).
Kebijakan_Pend.-Indo-Bapenas_2002 . 5–6. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195306121981031- UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
suatu  proses  atau  sebuah  tindakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang ada  di  dalam  sebuah  lingkungan,  sehingga  tindakan  tersebut  dapat  di  katakana  sebagai tindakan  yang  mementingkan  permasalahan  yang  di  hadapi  orang  lain  atau  permasalahan- permasalahan  yang  di  hadapi  secara  umum  yang  mana  tindakannya  dapat  bermanfaat  bagi kehidupan  orang  lain.  Sejarah  manusia  tidak  terlepas  dari  analisis  kebijakan  hal  ini  di karenakan analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir manusia yang mana prosedur berfikir  tersebut  sudah  lama  di  kenal.  Memecahkan  masalah  publik  dengan  menggunakan argumentasi rasional yang mana argumentasi tersebut harus di lakukan dengan suatu di siplin ilmu  sosial  terapan,  sehingga  argumentasi  rasional  tersebut  dapat  memberikan  fakta-fakta untuk  menjelaskan  serta  menilai  dalam  menyelesaikan  atau  memecahkan  masalah  publik. Proses  analisis  kebijakan  di  sini  ialah  suatu  metode  yang  mana  metode  tersebut  dapat mendisiplinkan  ilmu  sosial,  dan  tidak  hanya  itu  proses  analisis  kebijakan  juga  di  lakukan dengan cara mengumpulkan argumentasi secara beganda serta memanfaatkan informasi yang ada guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu kebijakan.

## REFERENSI
Ahmad Saifuddin. (2015). EKSISTENSI KURIKULUM PESANTREN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. Jurnal Pendidikan Agama Islam , 3(1), 211-234.
Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal MEDTEK, 2(1),
1–13.
Dr. H. A. Rusdiana, MM. (2014). Buku Daras: KEBIJAKAN PENDIDIKAN. BANDUNG : PUSTAKA SETIA BANDUNG.
Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan PendidikanThe Implementation of Educational Policies. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan , 30(2). Hastuti,  T. P.,  &  Soehartono,  S. (2018).  Kebijakan Pendidikan  Di Tinjau Dari Segi  Hukum Kebijakan Publik. Jurnal Jurisprudence , 8 (1), 34–41. H. Mohammad Emnis Anwar. (2014). MENELUSURI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam, (3).
Imam, Syafe‟i. (2015). Tujuan Pendidikan Islam. Al-Tadzkiyyah 6 (November), 1–16. Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2019). “Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik.” Jurnal Yuridis, 6(1), 1–23.
Moh.  Rifa‟i.  (2017).    Kebijakan    Pendidikan  Islam  Dalam  era  otonomi  daerah. Jurnal  Al- Tanzim: Jurnal Managemen Pendidikan Islam, 1(1). Prasetiya, B. (2019). Mengungkap Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan. Conciencia , 19 (2), 99–111. https://doi.org/10.19109/conciencia.v19i2.4395

## Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.87 - 98 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
Rachmad Sobri. (2019). POLITIK DAN KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN  KEAGAMAAN  DI  INDONESIA. Edukasi  Islami:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 8(1).
Sari, Widya, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. Jurnal Mappesona, (1), 1–13. S.Sa‟ud, U. (2002). Kebijakan_Pend.-Indo-Bapenas_2002 . 5–6.
Syafaruddin.  (2008).  Efektivitas  Kebijakan  Pendidikan:  Konsep,  Strategi,  Dan  Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 75.
Tatang  Hidayat,  Ahmad  Syamsu  Rizal,  dan  Fahrudin.  (2018).  PENDIDIKAN  DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DAN PERANANNYA DALAM MEMBINA KEPRIBADIAN ISLAMI. Jurnal  Mudarrisuna , 8 (2). Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. In Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies (Vol. 1, Issue 1).
https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies Elih Yuliah Pengawas Sekolah di Kementrian Agama , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi , Jawa Barat , Indonesia I . PENDAHULUAN Langkah panjang dari suatu proses kebija. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2), 16–40.