## Volume 7 Issue 1 (2024) Pages 30 - 52 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah  Kabupaten Keerom
Sandy Pradiastu Satria 1  Zakaria 2 , Fahrudin Pasolo 3 , Muh Yamin Noch 4 , Suratini 5 1,2,3 Universitas Yapis Papua

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh kompetensi aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi  terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom. Populasi penelitian ini  sebanyak 76 responden Perangkat Daerah dari 38 OPD dengan teknik pengambilan sampel total  sampling. Jumlah data sampel yang digunakan dan memenuhi syarat sebanyak 74 atau sebesar 97,37% dari total populasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil jawaban para responden kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji isntrument data penelitian (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial (uji t), uji simultan dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Daerah, penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa variabel yang diteliti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua sebesar 66,2% sedangkan sisanya 33,98% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini, seperti; sistem pengendalian internal, lingkungan kerja, fasilitas kerja, kompensasi, Ketepatwaktu Pelaporan Keuangan dan variabel-variabel lain.
Kata Kunci: Kompetensi Aparatur;  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;  Pemanfaatan Teknologi Informasi; Kualitas Laporan Keuangan .
Copyright (c) 2024 Satria et al.,
 Corresponding author : Email Address : sandydias88@gmail.com , zakariahatta15@gmail.com , fahrudinpasolo@gmail.com , abienoch12@gmail.com , tiensuratini@yahoo.com
PENDAHULUAN Salah satu cara untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mengelola keuangan pemerintah, adalah dengan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Widiastuti et al., 2023; Pasolo et al., 2023; Muslim, 2023). Keinginan publik yang semakin meningkat akan tata kelola pemerintahan yang efektif telah mendorong pemerintah pusat dan
daerah untuk mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Laporan keuangan memainkan peran penting dalam memastikan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabilitas kepada publik. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana bagi lembaga pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada publik. Mardiasmo, 2018 Laporan keuangan yang dianggap andal, sebagaimana didefinisikan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010, dicirikan oleh kejujuran, dapat diverifikasi, dan netral. Integritas dalam visualisasi data adalah menggambarkan secara akurat transaksi serta peristiwa lainnya dengan cara yang diyakini wajar dan tidak bias. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan yang komprehensif yang mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD-SKPD dan PPKD yang menjadi entitas konsolidasi.  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh ciri-ciri kualitatif yang dapat ditunjukkan oleh laporan keuangan tersebut. Pemerintah harus menyediakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah untuk menjamin kualitas yang tinggi adalah Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, yang berarti bahwa informasi yang disajikan harus dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam bahasa yang mudah dimengerti.
Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebututuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Akuntabilitas merupakan asas pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan akan perolehan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, salah satunya ialah laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah.
Dalam penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah sering terjadi penyimpangan dan kurangnya kepatuhan terhadap standar, transparansi, dan akuntabilitas, yang menyebabkan kurangnya kepercayaan di antara pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor kompetensi aparatur sipil negara, efektivitas pengendalian internal, penggunaan system informasi, standar akuntansi pemerintah dan tindak lanjut temuan audit (Jatmiko et al., 2020). Kompetensi aparatur pemerintah dapat mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah (Loe Mau et al., 2023). Pernyataan tersebut menjadi sangat penting dan memiliki korelasi jika melihat yang terjadi di dibeberapa OPD kabupaten Keerom yang sampai saat ini masih sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan sebagai dampak kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan. Meskipun kompetensi ASN bukan satu-satunya faktor penghambat dalam penyajian laporan keuangan, namun hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam Upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khusunya di Kabupaten Keerom.
Penerapan SAKD pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas telah menunjukkan hasil yang beragam di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa efektivitas SAKD memiliki efek positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Raspati & Riyanto, 2021), yang lain menunjukkan bahwa penerapan SAKD tidak memiliki efek signifikan pada kualitas laporan keuangan (Lumbanraja et al., 2023). Sebagaimana temuan catatan dari BPK Provinsi Papua, bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah seperti yang terjadi dikabupaten Keerom belum memberikan kontribusi optimal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya penerapan standar akuntansi pemerintah yang konsisten telah diidentifikasi sebagai masalah yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi terhadap masing-masing OPD menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan Daerah. Oleh karena itu menjadi hal penting bagi Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan regulasi dalam penerapan SAKD kepada masing-masing OPD di Kabupaten Keerom untuk lebih dioptimalkan agar penyajian laporan keuangan tahun berikutnya menjadi lebih baik. Hal ini menjadi catatan secara akademik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji penerapan SAKD dalam penyusunan Laporan keuangan Daerah. Penggunaan teknologi informasi telah menunjukkan hasil yang beragam dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, beberapa kajian menemukan efek positif Penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan (Sinulingga et al., 2022),  meskipun penelitian lain mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Loe Mau et al., 2023). Kontrakdisi hasil penelitian yang terjadi menjadi fenomena Gap dalam mengkaji kualitas laporan keuangan ditinjau dari pemanfaatan teknologi informasi. Kurangnya kompetensi dan pemahaman dalam penggunaan system informasi menjadi salah satu penyebab lambatnya penyelesaian laporna keuangan di Kabupaten Keerom, selain itu kondisi akses jaringan internet, penguasaan teknologi, penggunaan perangkat menjadi penyebab keterlambatan penyajian laporan keuangan di masing-masing OPD. Dalam penggunaan fasilitas system informasi selain dukungan software pentingnya pemerintah daerah dalam penyediaan perangkat Hardware seperti sarana komputer dengan spek yang lebih memadai, jaringan komunikasi yang mendukung. Untuk meminimalisasi permasalahan yang terjadi tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Keerom terhadap masing-masing OPD dengan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar informasi laporan keuangan dapat lebih mudah di akses sehingga akuntabilitas dan transfaransi laporan keuangan menjadi lebih baik.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pelaksanaan administrasi keuangan baik Provinsi Papua maupun Papua Barat belum optimal, meskipun Provinsi Papua mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Namun, sebanyak 51,7 persen kabupaten/kota yang masih mendapat opini disclaimer dan adverse pada tahun 2014 hingga 2018. Dari sisi tata kelola pemerintahan provinsi masih memiliki kelemahan-kelemahan. Dijelaskan kelemahan tata kelola keuangan tersebut yang menjadi penyebab kedua provinsi tersebut masih tertinggal bila dibanding wilayah lain. Salah satu kelemahan yaitu tata kelola keuangan tersebut yakni kepatuhan penyampaian APBD yang cenderung masih rendah. Pemerintah daerah provinai Papua dalam tiga tahun terakhir belum penuhi kepatuhan APBD untuk provinsi Papua. Fauzia,  Kompas.com (2021).  Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan dukungan penggunaan kompetensi sumber daya manusia yang handal, penyediaan teknologi informasi yang dapat membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, Beberapa faktor yang dapat mendukung dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas antara lain; penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang sesuai dengan standar keuangan pemerintah yang ditetapkan ditetapkan dalam  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sistem pengendalian internal pemerintah  yang mengacu pada perarutan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 yang didukung dengan sistem informasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Meskipun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 Kabupaten Keerom memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari BPK RI melalui perwakilan BPK Provinsi Papua (papua.utusanindo.com 2023), namun ada beberapa catatan BPK yang menjadi temuan sebagai bahan evaluai dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan pada periode selanjutnya, Adapun beberapa temuan BPK antara lain; masih terdapat pengeluaran belanja yang dicatat tidak sesuai dengan akun pencatatan seharusnya, terdapat ketidaksesuain pada pembayaran belanja yang masih belum dipertanggungjawabkan dan masih terdapat kekurangan dokumen pendukung dalam laporan keuangan. Kondisi ini menunjukan bahwa masih belum optimalnya proses pencatatan SAKD dan belum lengkapnya penyediaan dokumen pendukung pertanggungjawaban sehingga diperlukan adanya sarana system informasi yang mengharuskan OPD untuk melaporkan bukti dengan tepat waktu.
Fenomena Kualitas Laporan Keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik diindonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik diindonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Hariani & Fakhrorazi, 2022); (Sri Dewi Anggadini, 2021) karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). Menurut (Ridzal et al., 2022) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan rendahnya kemampua atau  kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi.
Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Binawati, 2022). Laporan keuangan yang berkualitas memiliki kegunaan untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Kualitas
laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang disusun oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.  (Emilda, 2014). SDM adalah pilar utama suatu organisasi dibandingkan dengan unsur-unsur lain, seperti teknologi ataupun uang karena manusia sendiri yang dapat mengendalikan unsur-unsur tersebut (Ivan & Fakhri, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cokorda & Gusti, 2022) hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan.
Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendangri No.59 Tahun, 2007). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Permatasari, 2021) hasil penelitian menunjukan bahwa  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Akan tetapi penelitian tersebut berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh (Aprisyah & Yuliati, 2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu).
Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing (Arif, 2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah  serta memudahkan dalam mengolah data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalisasi berbagai kesalahan yang diakibatkan human error, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
Hasil penelitian Fazlurahman, dkk (2021) hasil penelitiannya menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Studi pada BPKA Kota Bandung) yang didukung penelitian (Columbano & Trombetta, 2022) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan kota Jayapura, namun kedua penelitian tersebut bertolak belakang
dengan penelitian Kaifah & Tryana (2020) penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Sumbawa.
Penelitian Nurul Fathia dkk (2020) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir) dan penelitian Angreini dkk (2021) menunjukan bahwa Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan kota Jayapura, kedua penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Fazlurahman, dkk (2021) menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Studi pada BPKA Kota Bandung. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai informasi-informasi  yang dapat mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan juga dibuat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi memiliki arti keterbukaan (openness), yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclousure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak- pihak yang berkepentingan.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Seseorang yang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan, dengan begitu
Komptensi Aparatur
(X 1 ) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
(X 2 ) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ) H 1 H 2
H 3
H 4
kualitas pada informasi laporan keuangan akan terjaga. Hal ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah (2000) bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Menurut Martoyo (2007), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuannya. Untuk menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi sumber daya tersebut.  Kualitas aparatur yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas aparatur daerah dalam melaksanakan sistem akuntansi dapat menimbulkan hambatan jika pemahaman penerapan ilmu akuntansinya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teori ini sesuai dengan penelitian (Widiastuti et al., 2023) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sinulingga et al., 2022) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta penelitian lain yang mendukung seperti yang dilalukan oleh (Enita Binawati, 2022), (Ridzal et al., 2022), (Laitera et al., 2021), dan (Aldino & Septiano, 2021). Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis pertama  adalah :
H 1 : Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Tersedianya sebuah sistem yang mendukung kinerja para pegawai aparatur pemerintah sangat diperlukan. Menurut Renyowijoyo (2013) akuntansi keuangan daerah merupakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah, agar mampu membuat informasi laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD. Dengan adanya SAKD ini dapat membantu memperlancar aparat dalam menghasilkan informasi berupa laporan keuangan dengan lengkap, akurat, efisien, efektif dan keterandalan laporan keuangan dapat tercapai. Menurut Mardiasmo (2009). Hasil peneliti (Sinulingga et al., 2022) dan (Ismail et al., 2021) menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didukung oleh penelitian (Enita Binawati, 2022), (Sari, 2022), . (Wiranti & Wahidawati, 2021) dan (Aldino & Septiano, 2021).
H 2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemanfaatan Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempermudah dan mempercepat proses kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Arif (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi dalam pengelolaan keuangan yang baik lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Hasil penelitian (Wijayanti dan Haryanto, 2021) dan penelitian (Sinulingga et al., 2022), menyatakan
bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan Daerah yang didukung oleh beberapa penilitian lainnya seperti (Widiastuti et al., 2023), (Enita Binawati, 2022), (Therisyantari. dkk, 2022), (Ridzal et al., 2022) dan (Ismail et al., 2021). Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga adalah:
H 3 : Sistem Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan ekonomi, politik dan sosial. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa faktor yang dapat mendukung dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas antara  lain; penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang sesuai dengan standar keuangan pemerintah yang ditetapkan ditetapkan dalam  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sistem pengendalian internal pemerintah  yang mengacu pada perarutan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 yang didukung dengan sistem informasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Penelitian (Sinulingga et al., 2022), (Enita Binawati, 2022), (Laitera et al., 2021), (Ferdian, 2021), (Wijayanti, 2021) (Siti Hasanah,  2021) dan (Nilamsari, 2021) hasil penelitiannya menunjukan penerapan Kompetensi aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,  Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis keempat adalah:
H 4 : Sistem Kompetensi aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan (Noch dan husen, 2015).  Populasi dalam studi ini adalah sebanyak 76 responden dari jumlah populasi. Karena jumlah populasi tergolong sedikit maka penetuan metode sampel menggunakan teknik sensus. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil jawaban para responden kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert. Menurut Ghozali (2011) skala Likert merupakan teknik mengukur sikap di mana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan. Skor yang diberikan pada jawaban setiap responden memiliki skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji isntrument data penelitian (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial (uji t), uji simultan dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden dalam penelitian ini adalah Aparatur sipil Negara (ASN) pada 38 Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua yang melaksanakan tugas mengelola keuangan pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan. Jumlah responden sebanyak 76 Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, dimana dari 38 OPD masing-masing diwakili oleh 2 responden, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total  sampling. Dari hasil penyebaran kuesioner jumlah kuesioner yang digunakan dan  memenuhi syarat sebanyak 74 responden atau sebesar 97,37%  dari total populasi yang telah memenuhi kriteria tertentu dan 2 responden atau sebelsar 2,63% tidak mengembalikan. Uji validitas dilakukan dengan menguji setiap butir-butir pertanyaan pada kuisioner dengan cara menghitung korelasi pearson dari setiap pertanyaan dengan skor total yang diperoleh. Selanjutnya, koefisien korelasi dari setiap item pertanyaan dibandingkan dengan angka kritis r pada tabel r Product Moment Pearson sesuai dengan derajat kebebasan dan tingkat signifikansinya. Jika ternyata nilai koefisien korelasinya lebih besar dari nilai kritis maka suatu pernyataan dianggap valid dan sebaliknya. Untuk menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan teknik korelasi product moment pada ɑ = 5%.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Variabel Item R Hitung R Tabel Sig Keterangan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) Y 1 0,600 0,1914 0,000 Valid Y 2 0,651 0,1914 0,000 Valid Y 3 0,635 0,1914 0,000 Valid Y 4 0,658 0,1914 0,000 Valid Y 5 0,450 0,1914 0,000 Valid Y 6 0,533 0,1914 0,000 Valid Y 7 0,513 0,1914 0,000 Valid Y 8 0,631 0,1914 0,000 Valid Kompetensi Aparatur Daerah (X 1 ) X 1.1 0,562 0,1914 0,000 Valid X 1.2 0,671 0,1914 0,000 Valid X 1.3 0,649 0,1914 0,000 Valid X 1.4 0,665 0,1914 0,000 Valid X 1.5 0,568 0,1914 0,000 Valid X 1.6 0,519 0,1914 0,000 Valid Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X 2 ) X 2.1 0,568 0,1914 0,000 Valid X 2.2 0,553 0,1914 0,000 Valid X 2.3 0,619 0,1914 0,000 Valid X 2.4 0,584 0,1914 0,000 Valid X 2.5 0,707 0,1914 0,000 Valid X 2.6 0,643 0,1914 0,000 Valid Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ) X 3 . 1 0,563 0,1914 0,000 Valid X 3 . 2 0,704 0,1914 0,000 Valid X 3 . 3 0,755 0,1914 0,000 Valid X 3 . 4 0,743 0,1914 0,000 Valid

## Sumber: Olah Data 2022
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel  kompetensi aparatur  daerah (X1), Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan variabel  Kualitas laporan keuangan (Y)
menunjukan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau R Hitung > R Tabel  dengan ɑ = 0,05 atau 5% dan Corrected Item-Total Correlation masing-masing indicator > 0,1914, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid, sehingga penelitian dapat dilanjutkan berdasarkan nilai validitas dari masing-masing variabel.
Selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauhmana pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek penelitian yang sama. Reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan, keterandalan ataupun konsistensi.

## Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel No Item Cronbach's Alpha Keterangan Kompetensi Aparatur  Daerah 8 0,721 Reliabel Sistem akuntansi Keuangan Daerah 6 0,848 Sangat Reliabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 6 0,835 Sangat Reliabel Kualitas Laporan Keuangan 4 0,884 Sangat Reliabel
Berdasarkan Tabel 2,  Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha > 0,80 hal ini menunjukan bahwa Pernyataan dalam kuesioner ini Reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,80, Sugiono (2017).  Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam bentuk sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sumber: Data diolah tahun 2023
Berdasarkan gambar 1,  hasil uji normalitas menunjukkan  bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak dipakai dalam penelitian ini dimana pada gambar grafik Normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

## Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 74 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 1,15579372 Most Extreme Differences Absolute 0,088 Positive 0,046 Negative -,088 Test Statistic ,088 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Berdasarkan tabel 3, hasil uji Kolmogorof-Smirnov menunjukkan bahwa data penelitian ini telah memenuhi unsur normalitas. Hal ditunjukkan dengan dengan nilai Asymp.Sig. (2 failed) sebesar 0,200c.d. Selanjutnya dilakukan uji multikolineritas untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolineritas. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas.
Dari tabel 4,  di peroleh nilai tolarance Kompetensi Aparatur  Daerah (X1) sebesar 0,676, Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) sebesar 0,660,  Pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,882 dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan  nilai VIF Kompetensi Aparatur Daerah (X1) sebesar 1,479, Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) sebesar 1,514, Pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 1,133, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memi liki  nilai  ≤10,  dimana    dan  nilai Tollerance lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, dan hal ini juga menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada variabel independen dalam penelitian ini.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kompetensi Aparatur  Daerah (X 1 ) 0,676 1,479 Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X 2 ) 0,660 1,514 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ) 0,882 1,133
Selanjutnya dilakukan uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel pengganggu (disturbance error) mempunyai varians konstan. Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas diuji dengan mendiagnosa diagram plot residual, yakni membandingkan regression studentized residual dengan predicted value (nilai prediksi) yang menggambarkan perubahan distribusi residual dikaitkan dengan perubahan nilai prediksi variabel independen. Apabila distribusi residual meningkat tidak diikuti oleh naiknya nilai prediksi, dalam arti nilai prediksi variabel-variabel independen tetap konstan, maka perubahan itu menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas.
Untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai homokedastisitas dan sebaliknya disebut heterokedastisitas. Model yang baik tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan melihat grafik scatterplott di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual prediksi Y yang telah distandardized. Hasil dari grafik scatterplott terlihat tidak terlihat pola yang jelas dan terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dari masing –  masing variabel bebas sehingga tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Jika terjadi pola yang acak atau terpencar maka tidak terjadi heterokedastisitas.

## Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuaatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t
Variabel Unstandardized Coefficients T hitung Sig Keterangan (B) Standar error (Constant) 0,668 0,287 2,325 0,023 KAD 0,233 0,076 3,080 0,003 Signifikan SAKD 0,375 0,070 5,367 0,000 Signifikan PTI 0,234 0,047 4,937 0,000 Signifikan
Dari tabel 5, diperoleh model persamaan regresi
Y =  0,668 + 0,233X1+  0,375X2  + 0,234X3 +  e
Nilai konstanta sebesar 0,668 menunjukkan arah yang positif, hal ini mengandung makna bahwa Kualitas laporan keuangan daerah dilingkungan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua meningkat sebesar 0,668 satuan atau sebesar 66,8% tanpa dipengaruhi adanya variabel kompetensi aparatur daerah (X1), Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan pemanfaatan teknologi
informasi (X3).  Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur daerah (X1) sebesar 0,233 memiliki arah yang positif, mengandung makna bahwa apabila penerapan kompetensi aparatur daerah meningkat satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom sebesar 0,233 satuan atau sebesar 23,3% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.  Nilai koefisien regresi variabel Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) sebesar 0,375 memiliki arah yang positif, mengandung arti bahwa apabila Sistem akuntansi Keuangan Daerah meningkat sebesar satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom sebesar 0,375 satuan atau sebesar 37,5% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap.  Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,234 memiliki arah yang positif, mengandung arti bahwa apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dilingkungan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom sebesar 0,234 satuan atau sebesar 23,4% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
Selanjutnya dilakukan uji-t (uji  parsial) untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.  Taraf  signifikansi  yang digunakan  adalah  5%  atau  α = 0.050, berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.17 memberikan Gambaran bahwa variabel Kompetensi Aparatur Daerah (X1) dan variabel penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua sedangkan pemanfaatan  teknologi informasi (X3)  secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD dilingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom.
Variabel Kompetensi aparatur daerah (X1) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 3,080 dimana Ttabel 1,666 atau 3,080 > 1,666 dengan arah positif, berdasarkan hasil analisis tersebut maka Ha diterima dan Ho ditolak,  dengan demikian variabel Kompetensi aparatur daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama Diterima.  Variabel Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 5,367 dimana TTabel 1,666 atau 5,367 > 1,666, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintah daerah Kabupaten Keerom variabel Sistem akuntansi Keuangan Daerah merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintah daerah Kabupaten Keerom, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis Kedua diterima.  Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 4,937 dimana TTabel 1,666 atau 4,937 > 1,666, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruih signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintah daerah Kabupaten Keerom sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Untuk menguji hipotesis variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.  Tingkat  signifikansi  yang  digunakan  adalah  5%  atau  α  =  0.050,  artinya
kemungkinan munculnya kesalahan dalam menerapkan  hasil penelitian pada populasi adalah 5%.  Hipotesis penelitian yang diajukan adalah variabel kompetensi aparatur daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan tingkat sig (p value) dengan tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu 0.050, apabila sig (p value) < alpha 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima apabila sig (p value) > alpha 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

## Tabel 6. Hasil Uji f (uji Simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 13,486 3 4,495 48,707 .000 b Residual 6,460 70 ,092 Total 19,946 73
Hasil analisis pada tabel 6 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 48,707 > 2,732 sedang nilai sig (p value) sebesar 0.000. Hal tersebut menunjukkan 0,000 < 0,05 nilai (sig) = 0,000 < alpha yang dipersyaratkan (0,05.), dengan demikian Ha diteima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa, kompetensi aparatur daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3)   secara bersam-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
Terakhir adalah melakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen kompetensi aparatur daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) terhadap veriabel dependen kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua atau dengan kata lain di gunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai Adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## Tabel 7. Hasil Uji Determinan
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,822 a 0,676 0,662 0,30379 1,926
Berdasarkan tabel 7,  nilai Adjusted R² sebesar 0,662, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi  pengaruh variabel independen kompetensi aparatur daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3)  terhadap veriabel dependen kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua sebesar 66,2% Sedangkan
sisanya 33,98% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini, seperti; sistem pengendalian internal, lingkungan kerja, fasilitas kerja, kompensasi, Ketepatwaktu Pelaporan Keuangan dan variabel-variabel lain.
Pembahasan Hasil  pengujian hipotesis  pertama ( H1 )  menunjukan bahwa kompetensi aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Hal ini menunjukan bahwa kompetensi aparatur daerah mampu mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada OPD pemerintah daerah Kabupaten Keerom dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah yang berkualitas. Pentingnya kompetensi aparatur daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan apatatur merupakan faktor kunci dalam memperbaiki tata kelola keuangan di tingkat daerah khususnya pada OPD Pemerintahan daerah Kabupaten Keerom. Kompetensi aparatur daerah yang memahami tata Kelola keuangan daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Berdasarkan kajian dan hasil analisis hasil penelitian ini, maka dalam dalam peningkatan Kompetensi aparatur daerah yang mampu meningkatkan kualitas dan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Keerom, maka pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi aparatur, antara lain melalui Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang Keuangan Daerah, dalam memahami struktur keuangan daerah, sumber pendapatan, pengeluaran, dan alur dana sangat penting untuk diperdalam Kembali, termasuk pengetahuan tentang anggaran, pajak, belanja, dan semua aspek keuangan yang relevan dengan entitas pemerintah daerah dalam Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Keerom. Meningkatkan keterampilan teknis aparatur daerah dalam hal pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan basis data, penggunaan perangkat lunak keuangan, dan analisis data untuk memastikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan sehingga kualitas laporan keuangan daerah dapat berkesinambungan.  Meningkatkan kemampuan Aparatur pemerintah daerah dalam menganalisis data keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan sehingga dapat membantu dalam merencanakan keuangan, mengelola risiko, dan menentukan prioritas pengeluaran yang mendukung tujuan pemerintah daerah di Kabupaten Keerom. Meningkatkan integritas Aparatur daerah dalam mengelola keuangan publik dan mematuhi aturan etika serta kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan public dengan baik untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan.  Meningkatkan kemampuan Aparatur daerah dalam berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim (Tim work), dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Memiliki kemampuan Pembelajaran dan Pengembangan berkelanjutan bagi aparatur agar lebih berkompeten dan selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang keuangan serta terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan (Widiastuti et al., 2023) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan didukung penelitian (Sinulingga et al., 2022) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta penelitian lain yang mendukung (Enita Binawati, 2022), (Ridzal et al., 2022), (Laitera et al., 2021), dan (Aldino & Septiano, 2021). Kualitas aparatur yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Martoyo (2007), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, sehingga kompetensi Aparatur menjadi peran pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dilingkungan OPD Kabupaten Keerom Provinsisi Papua.
Hasil pengujian hipotesis  kedua ( H 2 )  penelitian ini menunjukan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD pemerintah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Penyajian Laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar akuntansi keuangan daerah dapat dipengaruhi kedisiplinan aparatur dalam pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik sesuai kaidah-kaidah yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat menyajikan dan menghasilkan informasi laporan keuangan yang akurat, maka sangat dibutuhkan pengolahan datanya melalui sistem yang mendukung dilingkungan pemerintah daerah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Pentingnya setiap OPD dilingkungan pemerintahan Kabupaten Keerom dalam memanfaatkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, lengkap, akurat, efisien, efektif dan keterandalan laporan keuangan dapat tercapai. (Renyowijoyo 2013) sistem akuntansi keuangan daerah yakni akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis dan observasi, menunjukan bahwa penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dilingkungan OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukan bahwa pegawai yang berkerja di bagian keuangan dimasing-masing OPD mampu mengoperasikan dan menggunakan SAKD dengan baik. Dengan adanya SAKD mampu memperlancar aparat dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipami dan dapat dibandingkan sesuai Peraturan  Pemerintah (2010) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sinulingga et al., 2022) dan (Ismail et al., 2021) menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, didukung oleh penelitian (Enita Binawati, 2022); (Sari, 2022); (Wiranti & Wahidawati, 2021) dan (Aldino & Septiano, 2021), namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kaifah & Tryana (2020) penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Sumbawa dan Penelitian Nurul Fathia dkk (2020) Ferdian, (2021) diman hasil penelitiannya menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. (Mardiasmo 2004) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD Pemerintah Kabupaten Keerom sudah baik, dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut selain menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga dapat disajikan tepat waktu, hal ini dibuktikan dengan pencapaian Kabupaten Keerom yang memperoleh opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari BPK. SAKD (Standar Akuntansi Keuangan Daerah) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam memastikan bahwa entitas memiliki prosedur pencatatan, pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan daerah yang lebih transparan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti publik, investor potensial, dan lembaga pemerintahan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan SAKD yang baik dapat membantu dalam pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menyediakan metrik yang konsisten dan dapat diukur, sehingga dapat mengevaluasi kinerja daerah yang berkelanjutan memperbaiki kelemahan, dan memperkuat aspek yang Sudha berjalan dengan baik. SAKD juga membantu entitas di pemerintahan daerah untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan, meminimalkan risiko pelanggaran  hukum dan sanksi yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan, membantu dalam pengambilan keputusan keuangan dan investasi. Dengan demikian, melalui penerapan SAKD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif di lingkungan OPD Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
Hasil pengujian hipotesis ketiga ( H3 )  menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Keerom. Kondisi ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan secara maksimal,  namun masih sangat diperlukan adanya upaya dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah di Kabupaten Keerom. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam pemprosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian perhitungan, serta penyiapan laporan dan menghasilkan laporan keuangan lebih tepat waktu. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dikabupaten Keerom dibuktikan bahwa masih terdapat beberapa OPD yang sering terjadi ketelabatan dalam penyampaian laporan keuangan yang berdampak pada keterlambatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Keerom. Dengan
pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.   Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa instansi OPD dilingkungan pemerintah kabupaten Keerom provinsi Papua telah mampu memanfaatkan sistem informasi dan teknologi secara optimal dalam penyusunan laporan keuangan daerah sebagai kebutuhan yang mendasar dalam  menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dengan kata lain bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan mampu memberikan kontribusi terhadap penyajian kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yaitu informasi. yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi nilai-nilai informasi pada laporan keuangan pemerintahan. Informasi memiliki peran pada sistem teknologi informasi yang bisa menyediakan informasi agar bermanfaat untuk yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.
Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi informasi agar memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Daerah di lingkupan OPD Kabupaten Keerom, antara lain;  masih adanya Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti akses internet yang lambat atau terbatas, kurangnya perangkat keras yang memadai, atau kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengoperasian teknologi informasi.  Kurangnya  kesiapan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga  memerlukan perubahan dalam budaya organisasi dan proses kerja, jika organisasi pemerintah daerah belum siap dalam mengadopsi perubahan dan implementasi teknologi informasi hal ini dapat menjadi penghambat serta resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman aparatur dalam penggunakaan teknologi informasi.  Belum maksimalnya Integrasi Sistem teknologi informasi yang digunakan di masing-masing OPD  yang tidak terintegrasi dengan baik yang berdampak terjadinya kesulitan dan integrasi data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan akurat.  Perlunya kebijakan atau regulasi pemerintah daerah Kabupaten Keerom dalam mendukung dan memfasilitasi penggunaan teknologi informasi laporan keuangan, penerapan regulasi dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses adaptasi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan penekanan kepada
masing-masing OPD untuk pemanfaatan teknologi secara optimal dalam mendukung penyelesaian laporna keuangan tepat waktu.
Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghambat penyelesaian laporan keuangan tepat waktu, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang akuntabel. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, sangat diperlukan perhatian pemerintah daerah melalui meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan cara yang tepat untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada masing-masing OPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Keerom. Pemanfaatan teknologi informasi dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah Pada pemerintah daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua belum dilakukan secara optimal, karena masih adanya OPD yang melaporkan LKPD tidak tepat waktu. sehingga sistem informasi keuangan daerah yang digunakan masih belum efektif dan efisien. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Wijayanti dan Haryanto, 2021) menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Tehadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan penelitian (Sinulingga et al., 2022), menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang didukung oleh beberapa penilitian lainnya seperti (Widiastuti et al., 2023), (Enita Binawati, 2022), (Therisyantari. dkk, 2022), (Ridzal et al., 2022) dan (Ismail et al., 2021)
Hasil pengujian hipotesis keempat ( H 4 ) uji secara simultan menunjukan bahwa penerapan kompetensi aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD pemerintah daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Hal ini menunjukan bahwa masing-masing OPD pemerintah daerah Kabupaten Keerom dalam upaya peningkatan kualitas keuangan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengunaan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  Kegagalan dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak pada penyelesaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu. Salah satu bagian dalam sistem akuntansi keuangan daerah yaitu untuk menunjang kelancaran kerja dalam menyajikan informasi laporan keuangan dan mempermudah dalam melakukan pengawasan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai sehingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Penelitian (Sinulingga et al., 2022); (Enita Binawati, 2022); (Laitera et al., 2021); (Ferdian, 2021); (Wijayanti, 2021); (Siti Hasanah, 2021) dan (Nilamsari, 2021) hasil penelitiannya menunjukan Kompetensi aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam upaya menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah selain memiliki kualitas aparatur pemerintah dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi, aparatur pemerintah daerah harus tetap berpedoman pada sistem akuntansi keuangan daerah, konsisten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang ditunjang dengan pemanfaatan
teknologi secara optimal sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat terlaksana dengan baik dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
Dalam upaya menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah selain memiliki kualitas aparatur pemerintah dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi, aparatur pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sisten akuntansi keuangan daerah secara optimal dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
SIMPULAN Penelitian ini menyoroti pentingnya beberapa faktor dalam menentukan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor- faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara individual maupun secara bersama-sama.  Kompetensi aparaturnya menjadi hal yang penting. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai di OPD Kabupaten Keerom secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan perlunya memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas dalam mengelola informasi keuangan dengan benar dan tepat. Sistem akuntansi keuangan daerah juga menjadi faktor kunci. Sistem yang digunakan dalam mengelola informasi keuangan di OPD memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penggunaan sistem yang efisien, terintegrasi, dan transparan dapat meningkatkan akurasi, keandalan, dan relevansi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga memegang peran penting. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di OPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi yang canggih dan relevan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi keuangan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, memprioritaskan peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan teknologi informasi yang memadai. Langkah-langkah seperti memberikan sosialisasi SAKD, menyediakan sumber daya yang sesuai, dan melaksanakan program pelatihan secara berkala diperlukan. Integrasi sistem akuntansi dengan teknologi informasi, pembangunan prosedur akuntansi yang jelas, serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi menjadi fokus utama. Pelatihan bagi staf aparatur dan pengawasan berkala terhadap sistem teknologi informasi juga diperlukan untuk memastikan penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dengan implementasi yang tepat, teknologi informasi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Keerom.

## Referensi :
Abdul halim dan Syam Kusufi, “Akuntansi Sektor Publik”, Jakarta: Salemba Empat, 2014 Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(2), 50–62. https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2865
Arikunto, S. (2017). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Columbano, C., & Trombetta, M. (2022). When do Governments ‘Go Dark’’? Evidence on Governments’ Disclosure Choices in Periods of Uncertainty.’ European Accounting Review, 31(5), 1119–1148. https://doi.org/10.1080/09638180.2022.2118146 Enita Binawati, C. T. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. OPTIMAL, 19(1), 19–39.
Fazlurahman, dkk (2021),  Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening (Studi pada BPKA Kota Bandung) Jurnal KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12,No. 2, pp. 250-265 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 hal. 190-196 Januari 2021
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A., & Kusufi, S. (2017). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Helmi Prila Aldino dan Renil Septiano (2021),  Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 2. 2021.
Ida Ayu Enny Kiranayanti Ni Made Adi Erawati  (2016), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, Vol.16.2. hal 1290-1318, Agustus 2018.
Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. B. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pengendalian Internal, Dan Teknlogi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Open Journal Systems, 15(12), 5889–5896.
Jatmiko, B., Irawan, D., MacHmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors affecting regional government financial statements: Evidence from Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(2), 89–100. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0026 Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Journal of Accounting, Finance and Auditing, 2(2), 26–37.
Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 16(2): 1290-1318. Laitera, F., Ahuluheluw, N., & Laitupa, M. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya). Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 1(2), 74–80. https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i2.p74-80
Loe Mau, C., Yanti Sonbay, Y., Paulina Bibiana, R., Perseveranda, M. E., A. Manafe, H., & Man, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan
Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1), 289–299. https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1432 Lumbanraja, T., Atmadjaja, Y. V. I., Suprihartini, Y., Taryana, T., & Suryapermana, N. (2023). Relevance of the Competence of State Officials To the Effectiveness of Accounting in Local Government Financial Reports. International journal of business, economics & management, 6(1), 60–68. https://doi.org/10.21744/ijbem.v6n1.2075
Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru, ISBN: 978-979-29-6972-6 Yogyakarta 2018.
Maydiyanti, Siska, Putri,  annie mustika, & Anriva,  della hilia. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 10(1), 69–78. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975
Ni Komang Ayu Diah Astari, N. K. S. dan N. K. M. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hita Akuntansi dan Keuangan, April, 117–127.
Modo, Sintike Mentari Dkk. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). Jurnal Akuntansi dan Auditing “Good Will”: Universitas Sam Ratulangi.Vol. 7 No. 2 2016
Muslim, M. (2023). How Good Corporate Governance Influences Company Value through Financial Performance. Advances in Applied Accounting Research, 1(2).
Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen (M. B. H. Ibrahim (ed.)). Perdana Publishing.
Nilamsari (2020), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang, Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, p-ISSN: 2087- 2836 and e- ISSN: 2580-9482 Vol.10, No. 2, , pp: 85-94, September 2020 Nugroho, A. (2011). Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data. Penerbit Andi. Nur Afiah, N. (2010). Pengaruh Kompetensi Anggota Dprd Dan Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran Serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik: Survey Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Ba. Sosiohumaniora, 12(1), 1. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5436
Pasolo, M. R., Sondjaya, Y., Muslim, M., & Fitriawati, F. (2023). Factors that influence Business Sustainability: Evidence from MSMEs in Papua Province, Indonesia. SEIKO: Journal of Management & Business, 6(1), 326-336.
Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Owner, 6(3), 2944–2954. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882
Sari, K., & Desipradani, G. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Sustainable, 2(1), 151. https://doi.org/10.30651/stb.v2i1.13444
Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (4 ed.). Salemba Empat. Sinulingga dkk (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). Jurnal Manajemen Volume 8 Nomor 1 (2022) p  –  ISSN : 2301-6256, e -  ISSN : 2615-1928, Juni 2022Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). Jurnal Manajemen, 8(1), 89–106. http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/158 Siti Hasanah, T. R. S. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia UNIMED, 9(1), 14–23. https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90
Sri Dewi Anggadini, A. B. S. A. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern DanSistem Akuntansi Keuangan Daerah. AKURAT|Jurnal Ilmiah Akuntansi  , volume 12, 165–178. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURATSugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Therisyantari, N. K. R., & Suaryana, I. G. N. A. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Manajerial BPR Tabanan. E-Jurnal Akuntansi, 32(4), 889. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p05
Tommy Ferdian, (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo)  Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 5 Edisi Halaman 35-48, Desember 2021
Widiastuti, I. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, I. M. E. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hita Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 65–75. www.badungkab.go.id Wijayanti (2021), Analisa Aspek Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuanagn Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tehadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, jurnal Aktual, Vol 6, No 1 ISSN : 2337-268x, p.31-39, Juli 2021
Wiranti, W. P., & Wahidawati. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Opd. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(5), 1–21.