## MANAJEMEN PUBLIK KANTOR DESA PAMARUNAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SATU ATAP KEPADA MASYARAKAT
(Studi di Kantor Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau)
Rara Karlina rarakarlina@gmail.com

## ABSTRAK
The Village Office is one of the places where government tasks take place from  the  village  head  and  all  staff  in  carrying  out  administrative  activities  or activities, namely in the form of work units consisting of complete infrastructure, rooms and jobs to provide services to the community. The research method used is  descriptive  qualitative  method  that  seeks  to  describe  a  social  phenomenon naturally  which  aims  to  describe  the  nature  of  something  that  is  going  on  in solving  problems  and  data  collection  techniques  by  means  of  observation, interviews and documentation so that the data obtained is arranged systematically. The data analysis technique in this study uses data analysis according to Miles and Huberman. The  results  showed  that  public  management  in  the  provision  of services at the Pamarunan Village Office was still not optimal. This is because the office has been damaged so it needs the construction of a new office, facilities for office  infrastructure  are  still  very  minimal,  service  time  is  only  open  until  12 o'clock  and  also  human  resources  still  need  to  increase  capacity.  From  this,  the Pamarunan Village Office is expected to continue to make improvements, both in improving  facilities  and  infrastructure  as  well  as  evaluating  human  resources  to continue  to  improve  good  services  and  work  in  accordance  with  the  established standard  of  service  operations.  So  that  people  who  receive  services  can  feel satisfied  with  the  service  provided  by  their  village  equipment.  Especially  for people  who  need  a  one-stop  service  in  this  village  office  to  be  more  optimal  to help  meet  the  needs  of  the  village  community.  Factors  supporting  public management  at  the  Pamarunan  Village  Office  in  providing  one-stop  services  are cooperation  between  village  officials  as  service  providers  to  provide  maximum service, responsiveness  from each village apparatus to  respond to  all community needs  and  complaints  and  community  awareness  especially  communities  in Pamarunan  Village  to  follow  procedures  predetermined  service.  The  inhibiting factor  of  public  management  at  the  Pamarunan  Village  Office  was  the  lack  of facilities  and  infrastructure  because  only  facilities  such  as  one-unit  laptops,  one- unit  computers  and  printer  were  printed.  This  resulted  in  services  being constrained by the incomplete facilities owned by the village office, lack of ability village  officials,  service  time  is  only  open  until  12  noon  and  lacks  human resources.

## Keywords: Public Management, One-Stop Services, Village Communities

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kenyamanan  pelayanan  terhadap masyarakat.  Seluruh  kepentingan  publik  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah sebagai  penyelenggara  negara  yaitu  dalam  berbagai  sektor  pelayanan,  terutama yang  menyangkut  pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  kebutuhan  dasar  masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu  adanya  suatu  pelayanan.  Sejalan  dengan  amanat  tersebut  pemerintah menyadari perlunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan selalu berupaya mewujudkan pelayanan yang prima. Dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah,  fungsi  utama  pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa sekarang sekarang ini, kinerja pemerintah telah menjadi sorotan tajam  mulai  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  pemerintah  terendah  yaitu pemerintah  desa.  Seperti  pada  kantor  Desa  Pamarunan,  masyarakat  mempunyai hak  dalam  menyampaikan  pendapat  dengan  adanya  kebebasan  tersebut masyarakat  dapat  menganalisis  seperti  apa  manenjemen  publik  kantor  Desa Pamarunan  dalam  memberikan  pelayanan.  Kegiatan  sehari-hari  sangat  berkaitan dengan  pelayanan,  karena  pelayanan  merupakan  hal  pemberian  barang  dan  jasa yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Seperti  halnya  tugas  utama pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  undang- undang  desa  pasal  68  ayat  1  disebutkan  bahwa  masyarakat  desa  berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, artinya masyarakat desa berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, adil dan sama.
Pemerintah desa tidak berhak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat  lainnya,  dengan  tidak  membedakan  masyarakat  sesuai  dengan pekerjaan/profesinya.  Oleh  karena  itu  suatu  manajeman  publik  yang  diberikan oleh  pemerintah  desa  pada  masyarakat  harus  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat, seperti halnya pelayanan-pelayanan yang ada di  kantor Desa Pamarunan saat ini, masyarakat  lebih  terbuka  dalam  memberikan  kritikan  kepada  pemerintah  desa dalam hal pelayanan yang diinginkannya. Oleh karena itu, pemerintah desa sangat berperan  dalam  mengatur  dan  mengarahakan  seluruh  kegiatan  dalam  mencapai tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk menciptakan  sebuah  kepuasan  bagi  masyarakat  maka  tugas  aparat  desa  harus memberikan  pelayanan  yang  memuaskan,  karena  apabila  masyarkat  tidak mendapat  kepuasan  pasti  akan  menyebabkan  citra  negatif  pada  instansi pemerinatah  desa.  Pelayanan  yang  berlangsung  di  instansi  pemerintah  seperti kantor  desa,  seharusnya  bisa  memberikan  pelayanan  yang  sama  baik  pada masyarakat,  karena  kantor  desa  sejatinya  difungsikan  sebagai  tempat  pelayanan kepada masyarakat dan berlangsungnya kegiatan  tata pemerintahan desa.
Seperti  halnya  kantor  Desa  Pamarunan  juga  memiliki  fungsi  yang  sama seperti kantor desa lainnya yaitu dalam memberikan manajemen pelayanan publik kepada masyarakat, namun dalam memberikan pelayanan masih terdapat beberapa masalah contohnya ada masyarakat  yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan
oleh  aparat  desa  dari  segi  ketepatan  waktu,  terdapat  pegawai  yang  tidak  tepat waktu  datang  ke  kantor,  pulang  kerja  belum  pada  waktunya,  masyarakat mengeluhkan  bahwa  pegawai  sering  datang  terlambat  dengan  berbagai  alasan misalnya  ada  urusan  keluarga  dan  sebagainya,  sehingga  masyarakat  harus menggunakan  waktu  diluar  jam  kantor  demi  menerima  pelayanan  yang diinginkan,  ditambah  lagi  dengan  fenomena  yang  ditemukan  di  kantor  tersebut adalah minimnya fasilitas desa seperti unit komputer hanya satu saja dan itu juga tidak  bisa  digunakan  dalam  hal  pembuatan  surat  menyurat  karena  komputer tersebut telah rusak. Jadi jika mengetik suatu surat menyurat penting aparat desa hanya  menggunakan  satu  unit  laptop.  Semua  pelayanan  satu  atap  yang  ada  di kantor  Desa  Pamarunan  mengharuskan  masyarakat  untuk  mengurus  berbagai urusan  hanya  dengan  kondisi  kantor  yang  bisa  dikatakan  sangat  minim  fasilitas. Pelayanan satu atap adalah suatu bentuk kegiatan atau aktivitas masyarakat desa  dalam  membutuhkan  pelayanan  seperti  surat  pengantar  pembuatan  kartu tanda  penduduk,  surat  izin  usaha,  surat  kematian  atau  kelahiran  serta  pelayanan yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa,  dimana  pemerintah  desa  menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  1  ayat  2  sampai  3  adalah  penyelenggara urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan pemerintah desa adalah kepala desa atau  yang disebut dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  untuk  menciptakan manajemen publik yang baik maka aparat desa harus mempunyai tanggung jawab yang  besar  terhadap  kepuasan  masyarakat  yang  identik  dengan  loyalitas  dan disiplin yang tinggi bagi setiap pegawai. Dari fenomena yang terjadi itulah penulis melihat adanya beberapa gejala manajemen publik kantor desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  yang kurang kondusif. Hal ini terlihat pada gejala- gejala  berbagai  fakta  yang  menjadi  kelemehan  pada  kantor  desa  yang  diterima masyarakat  miskin  tentunya  juga  ingin  mendapatkan  pelayanan  yang  sama, pemerintah desa diharapkan mampu menyamakan hak dalam menerima pelayanan mulai dari penyerahan berkas hingga prosedur pelayanan yang diinginkan tersebut selesai.
Proses  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Desa  Pamarunan  masih  banyak kendala,  terutama  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Karena  kebutuhan  banyak  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Pamarunan  tidak sebanding  dengan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  kantor desa. Dengan ditandainya sejumlah pegawai  yang selalu terlambat masuk kantor, sering tidak ada di  kantor pada jam kerja, sehingga masyarakat  merasa kesulitan untuk  mendapatkan  pelayanan  dikarenakan  pegawai  tidak  berada  di  kantor  dan juga  masih  belum  dipatuhinya  aturan  jam  kerja  secara  jelas  sehingga menyebabkan  para  aparat  desa  seperti  seenaknya  sendiri  menentukkan  kapan waktunya  datang  dan  pergi  dari  kantor,  sehinggga  pada  akhirnya  akan mengganggu pelayanan  satu  atap di  kantor  desa  yang membutuhkan waktu  yang lama,  hal  ini  pun  ditambah  dengan  tumpang  tindihnya  penanganan  berbagai urusan  yang  mengharuskan  masyarakat  jika  ada  kepentingan  langsung  ke  rumah pegawai  yang  bersangkutan.  Karena  kenyataan  yang  ada  menunjukan  bahwa manajemen  publik  di  kantor  Desa  Pamarunan  dalam  pelayanan  publik  sangat
lemah  dengan  ditunjangnya  fasilitas  yang  kurang  memadai.  Dengan  jumlah penduduk  sekitar  688  jiwa  berdasarkan  mata  pencahariannya,  paling  terbanyak ialah  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  petani/pekebun/nelayan.  Jika  dilihat  dari transparansi  dalam  pelayanan  satu  atap  ini  masih  memiliki  banyak  kekurangan yaitu  masyarakat  masih  belum  mengetahui  prosedur  yang  harus  dipenuhi,  hal tersebut  terjadi  karena  aparat  penyedia  layanan  tidak  memberikan  informasinya kepada masyarakat dalam menerima pelayanan yang diinginkannya.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Manajemen
Manajemen  berasal  dari  kata  “ to  manage ” yang  berarti  mengatur, mengurus dan mengelola. Dari kata tersebut, secara substansif makna manajemen mengandung  unsur-unsur  kegiatan  yang  bersifat  pengelolaan.  Hasibuan  (2014:1) menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa inggris, artinya “ to  manage ” yaitu mengatur.  Pengaturan  oleh  karena  itu,  menurutnya  pertanyaan  yang  muncul adalah  apa  yang  diatur,  mengapa  harus  diatur,  siapa  yang  mengatur,  bagaimana mengaturnya  dan  dimana  harus  diatur.  Pengaturan  dilakukan  melalui  proses  dan diatur  berdasarkan  uturan  dari  fungsi-fungsi  manajemen  itu.  Pertanyaan- pertanyaan  tersebut  menjelaskan  objek  pengelolaan  manajemen,  oleh  sebab  itu manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan  dan  pengendalian  yang  didalamnya  terdapat  upaya  anggota organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  mengarahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.

## Manajemen Publik
Manajemen publik ( public management ) adalah faktor utama dalam suatu administrasi  publik  ( public  administration )  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  termasuk  organisasi  serta sumber  dana  dan  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  (Ramto,  1997:14)  dalam Waluyo  (2007:119).  Dengan  demikian,  manajemen  pemerintahan  tidak  lain adalah  faktor  upaya  dalam  suatu  organisasi.  Upaya  tersebut  diwujudkan  dalam berbagai  kegiatan  pemerintah  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994:23) dalam Waluyo (2007:119).

## Indikator Manajemen Publik
Ott,  Hyde  dan  Shafritz  (1991)  berpendapat  bahwa  dalam  tahun  1990an manajemen publik mengalami transisi dengan beberapa indikator terpenting yang akan sangat menantang yaitu :
a. Manajemen  publik  sebagai  privatisasi  suatu  alternatif  bagi  pemerintah untuk memberikan pelayanan publik
b. Manajemen  publik sebagai rasionalitas dan akuntabilitas
c. Manajemen  publik sebagai perencanaan dan kontrol
d. Manajemen  publik sebagai keuangan dan penganggaran
e. Manajemen publik sebagai produktivitas sumber daya manusia

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial secara alamiah yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada pemecahan masalah dan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  survei,  wawancara  dan  observasi sehingga data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif  sehingga  tidak  menggunakan  rumus  perhitungan.  Dalam  penelitian bertujuan  untuk  mendeskripsikan  manajemen  publik  Kantor  Desa  Pamarunan dalam memberikan pelayanan publik, maka penelitian ini memakai tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam membuat gambaran secara sistematis, faktual dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  dimana  data  yang dihasilkan  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  yang  dapat diamati. Dengan cara melakukan wawancara terbuka terhadap subjek yang dipilih sebagai pemberi informasi mengenai manajemen publik yang ada di Kantor Desa Pamarunan dalam memberikan pelayanan publik. Lokasi penelitian ini dilakukan dengan  mengambil  lokasi  di  Kantor  Desa  Pamarunan  Kecamatan  Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Analisis  data  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan  proses  penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca dan  diinterpretasikan.  Bersama  dengan  ini  pengumpulan  data  dalam  kajian  ini dilakukan analisa data dengan menggunakan prosedur  analisa data. Analisis data ini  bertujuan  untuk  mengetahui  manajemen  publik  yang  terjadi  di  Kantor  Desa Pamarunan  dalam  memberikan  pelayanan  satu  atap  kepada  masyarakat,  bukan hanya  pada  satu  pelayanan  saja  melainkan  semua  bentuk  pelayanan  yang  lain. Untuk  menguji  keabsahan  data  dengan  melakukan  perbandingan  data  hasil observasi serta membandingkan hasil wawancara antar individu dan yang lainnya, kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori  yang  melandasinya  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan data yang sudah diperoleh.
Menurut  Miles  dan  Huberman  (2005)  dalam  Sugiyono  (2010:246) menyebutkan ada 3 langkah analisis data atau pengolahan data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN Privatisasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kantor  Desa Pamarunan  Kecamatan  Kahayan  Tengah  Kabupaten  Pulang  Pisau,  melalui wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  informan  dapat  ditarik  sebuah  hasil penelitian  mengenai  manajemen  publik  kantor  desa  terhadap  pelayanan  publik terhadap pembenahan pemerintah ke sektor swasta khususnya dalam memberikan pelayanan publik, karena memang pada dasarnya peran dari pemerintah juga harus cermat dalam melakukan privatisasi. Sehingga pemerintah juga harus melakukan kajian  terlebih  dahulu  dan  tentunya  privatisasi  harus  bisa  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Peran  seorang  kepala  desa  sangat  dibutuhkan  dalam memimpin, karena setiap penyelenggaraan pemerintah desa dipegang oleh kepala desa.  Peranan  kepala  desa  yang  didapatkan  peneliti  dalam  penelitian  ini dipandang  sebagai  peranan  formal  yang  harus  dilaksanakan  dalam  melayani kepentingan  publik  di  desa.  Kewenangan  kepala  desa  dalam  pelayanan  publik
berhubungan  dengan  pelaksanaan  perundang-undangan,  bahwa  kepala  desa diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintahan, sehingga  memiliki  kewenangan  untuk  memberi  manajemen  pelayanan, meningkatkatkan  peran  serta,  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Seperti analisis yang didapat mengahasilkan sumber  informasi  yang  sangat  mendalam  mengenai  tahap  dalam  perencanaan kinerja pada Kantor Desa Pamarunan dalam memberikan manajemen publik yang efektif  dan  efisien.  Walaupun  sistem  kerja  kantor  masih  belum  optimal,  karena untuk  kelengkapan  sarana  maupun  prasarana  masih  minim  sehingga memperlambat pelayanan publik di Kantor Desa.

## Rasionalitas dan Akuntabilitas
Berdasarkan semua pendapat  yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa pada  hal  pola  pikir  seseorang  bersikap  dan    bertindak    serta  tanggungjawab pemerintah kepada masyarakatnya sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing  dengan  baik,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  terutama  pada  proses pelayanan  publik  yang  diterima  oleh  masyarakat  supaya  dapat  ditinjau  kembali. Karena  ada  beberapa  masyarakat  yang  datang  mengeluhkan  pelayanan  yang diterimanya, dengan melihat kondisi  kantor desa yang tidak memadai  serta tidak didukungnya sarana dan prasanrana penunjang pelayanan publik. Seperti itu pula dengan  keterbatasan  fasilitas  kantor  sehingga  pelayanan  satu  atap  menjadi terganggu  dikarenakan  berbagai  macam  kendala  seperti  keterlambatan penginputan data penduduk dan surat pengantar berkas.

## Perencanaan dan Kontrol
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya dan juga wawancara  dengan  sejumlah  informan  tersebut  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan mengenai pemberian pelayanan publik salah satunya diukur melalui perencanaan yang meliputi keefisien dan keefektivitas pelaksanaan rencana  yang telah dibuat, yang dilihat  dari keterbukaan informasi  dan seberapa jauh interaksi  yang  terjalin antara  perangkat  desa  sebagai  pemberi  layanan  dengan  masyarakat  penerima layanan.  Pada  manajemen  publik  Kantor  Desa  Pamarunan  dalam  memberikan pelayanan  satu  atap,  dimana  hasil  perencanaan  dan  pelaksanaan  memang  suduh benar  akan  tetapi  yang  perlu  ditingkatkan  kembali  adalah  ketepatan  waktu pelayanan  dari  perangkat  desa  dalam  memberikan  kepastian  kepada  masyarakat mengenai informasi atau mekanisme pengurusan surat-surat penting.

## Keuangan dan Penganggaran
Pada  permasalahan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tahap  perencanaan Kantor  Desa  Pamarunan  sudah  baik,  hanya  saja  untuk  pelaksanaannya  masih belum  optimal  dengan  dilihat  dari  tingkat  manajemen  sumber  daya  manusianya yang masih belum terampil dalam memberikan pelayanan sehingga ada beberapa masyarakat  yang  mengeluh.  Oleh  karena  itu  perlu  ditinjau  dan  ditingkatkan kembali  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  untuk  menciptakan kepuasan  terhadap  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan.  Jadi  peran
masyarakat  sangat  penting  untuk  melihat  seperti  apa  pemberian  pelayanan  yang dilakukan oleh Kantor Desa Pamarunan.

## Produktivitas Sumber Daya Manusia
Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua dalam  keuangan dana kas desa sudah dilakukan pengalokasian dengan  membangun tempat pelayanan yang baru. Semua tugas pokok dan fungsi masing-masing masih perlu diutamakan lagi untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan.  Sehingga  aparatur  dari  Kantor  Desa  Pamarunan  bisa  memperbaiki kekurangan  yang  ada  dengan  mengedepankan  kepuasan  masyarakat  dan  sikap aparatur  desa  yang  menjadi  penilaian  masyarakat  dilihat  dari  proses  pelayanan yang  masih  belum  optimal  dan  harus  ditingkatkan  lagi.  Dari  anggaran  yang  ada ini semoga dapat memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam membutuhkan pelayanan  yang  mereka  inginkan,  demi  terlaksananya  pelayanan    masyarakat  di Desa Pamarunan ini.

## PEMBAHASAN Privatisasi
Menurut  Dunleavy  (1980-an)  Privatisasi  diartikan  sebagai  pemindahan permanen  aktivasi  produksi  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan Negara  ke  perusahaan  swasta  atau  dalam  bentuk  organisasi  non  publik  seperti lembaga  swadaya  masyarakat.  Definisi  tersebut  memiliki  persamaan  dengan definisi Peacock dan Beestey Littlechil yaitu pemindahan saham milik pemerintah atau  perusahaan  Negara  kepada  swasta,  perbedaanya  lebih  menekankan  bahwa pemindahan saham dapat berlangsung permanen dan penjualan saham pemerintah tersebut  juga  dapat  dijual  atau  berpindah  kepada  organisasi  non  publik  atau lembaga  swadaya  masyarakat.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  privatisasi layanan publik adalah pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Tujuan privatisasi yang pertama meningkatkan efisiensi, meningkatkan mutu pelayanan publik dan eliminasi intervensi politik pemerintah.

## Rasionalitas dan Akuntabilitas
Menurut  Weber  (1988)  Rasionalitas  adalah  suatu  sikap  yang  dilakukan berdasarkan  pikiran  dan  pertimbangan  logis  dengan  akal  sehat  manusia.  Dalam pendekatan  ini  seseorang  akan  lebih  cenderung  menyelesaikan  masalahnya dengan  menggunakan  kemampuan  berfikir  daripada  menggunakan  batin  dan perasaannya.  Osborne  (1992)  dalam  Mardiasmo  (2002)  menyatakan  bahwa Akuntabilitas  ditujukan  untuk  mencari  jawaban  terhadap  pertanyaan  yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan  bagaimana.  Pertanyaan  yang  memerlukan  jawaban  tersebut  antara  lain,  apa yang  harus  dipertanggungjawabkan,  mengapa  pertanggungjawaban  harus diserahkan,  kepada  siapa  pertanggungjawaban  diserahkan,  siapa  yang bertanggungjawab  terhadap  berbagai  bagian  kegiatan  dalam  masyarakat,  apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.  Pemerintah  daerah  sebagai  pelaku  pemerintahan  harus  bertanggung
jawab  terhadap  apa  yang  telah  dilakukannya  terhadap  masyarakat  dalam  rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah (Subarno, 2007: 129).

## Perencanaan dan Kontrol
Menurut  Terry  (2001)  dalam  Syafiie  (2010:75)  perencanaan  adalah memilih  dan  menghubungkan  fakta  dan  membuat  serta  menggunakan  asumsi- asumsi  mengenai  masa  datang  dengan  jalan  menggambarkan  dan  merumuskan kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Selanjutnya  menurut  Hasibuan  (2014)  dalam  Syafiie  (2010:75)  perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai  keinginan  dan berisi  pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur,  yaitu  tujuan  dan  pedoman.  Perencanaan  merupakan  proses  penyusunan rencana  kinerja  sebagai  penjabaran  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam rencana  strategis  yang  akan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  melalau berbagai  kegiatan  tahunan.  Karena  perencanaan  adalah  hal  yang  paling  penting dalam  manajemen,  dimana  antara  kepala  desa  dan  perangkat  desa  bekerja  sama untuk  menentukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan.  Dengan  adanya  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dapat mengarahakan  perangkat  desa  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya masing-masing.

## Keuangan dan Penganggaran
Menurut Gitman (2003:4) Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan  ilmu  pengetahuan  dari  pengelolaan  uang.  Sesungguhnya  setiap  individu  dan organisasi  menghasilkan  uang  dan  membelanjakan  atau  menginvestasikan  uang, keuangan berhubungan dengan proses, institusi, bisnis dan pemerintah.
Menurut  Garrison,  Norren  dan  Brewer  (2007:4),  penganggaran  adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber  daya  lainnya  selama  suatu  periode  waktu  tertentu.  Dari  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penganggaran  diartikan  pula  sebagai  suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit  moneter  yang  meliputi  seluruh  kegiatan  organisasi  dalam  jangka  waktu tertentu dimasa yang akan datang.

## Produktivitas Sumber Daya Manusia
Menurut  Sedarmayanti  (2001)  produktivitas  sumber  daya  manusia  adalah sikap  mental (attitude  of  mind) yang  mempunyai  semangat  untuk  melakukan peningkatan perbaikan. Dalam Laporan Dewan Produktivitas Nasional tahun 1983 dikatakan  bahwa  Produktivitas  mengandung  pengertian  sikap  mental  yang mempunyai pandangan mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Menurut Tohari (2002) produktivitas sumber daya  manusia  adalah  produktivitas  tenaga  kerja  mengandung  pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
1. Faktor  Pendukung  Manajemen  Publik  di  Kantor  Desa  Pamarunan berdasarkan hasil uraian yang telah didapatkan yaitu :
a. Kerjasama  antar  aparatur  desa  sebagai  pemberi  layanan  supaya memberikan pelayanan dengan maksimal
b. Ketanggapan  dari  setiap  aparatur  desa  untuk  merespon  semua kebutuhan dan keluhan masyarakat
c. Kesadaran  masyarakat  khusunya  masyarakat  di  Desa  Pamarunan untuk mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak kantor desa
2. Faktor  Penghambat  Manajemen  Publik  di  Kantor  Desa  Pamarunan berdasarkan hasil uraian yang telah didapatkan yaitu :
a. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  proses  pelayanan seperti  komputer  yang  tidak  bisa  digunakan  lagi  karena  sudah  rusak, namun  pihak  kantor  hanya  memiliki  satu  unit  laptop  dan  alat  cetak surat  (printer)  saja  serta  kondisi  kantor  desa  yang  kecil,  sehingga membuat ruang tunggu bagi masyarakat menjadi kurang nyaman
b. Kurangnya  keterampilan/kemampuan  seorang  aparatur  desa  dalam melaksanakan tugasnya
c. Keterbatasan sumber daya manusia yang masih sedikit
d. Waktu pelayanan hanya dari jam 08:00-12:00 siang saja

## KESIMPULAN
Hasil  pengamatan  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa manajemen publik terhadap masing-masing indikator yaitu privatisasi  dapat  disimpulkan bahwa Kantor Desa Pamarunan sudah menerapkan pengubahan  kepemilikan  pemerintah  sektor  publik  ke  sektor  swasta  sebagai bentuk  tugas  dan  tanggungjawab  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik,  namun dalam  kondisi  lapangan  yang  didapatkan  pelaksanaan  ini  masih  belum  berjalan dengan  baik  karena  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat diantaranya kapasitas  sumber daya manusia  yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana  serta  kondisi  kantor  desa  yang  yang  sangat  terbatas.  Hal  ini  masih belum  sejalan  dengan  tuntutan  masyarakat  Desa  Pamarunan  yang  menerima pelayanan,  dari  kepemilikan  sektor  swasta  yang  sudah  dijalankan  masih  terdapat kendala  yang  menjadi  penghambat  proses  pelayanan.  Akan  tetapi  pihak  dari kantor  Desa  Pamarunan  sudah  mengupayakan  kinerja  mereka  dan  menggerakan setiap  sumber  daya  yang  ada  untuk  memberikan  pelayanan  yang  efektif  dan efisien kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunleavy.  1980.  Dikutip  oleh  Mardiasono.  2002  dalam  bukunya  yang  berjudul “Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta : Andi.
Garrison, Norren dan Brewer. 2007. Akuntansi Manajerial. Diterjemahkan, Edisi 11 . Jakarta : Salemba Empat. Gitman,  Lawrence.  J.  2006. Principles  Of  Managerial  Finance,  10th  ed., internasioanl edition  financial series, Boston: Addison-Wesley.
Hasibuan,  Melayu  S.P.  2014. Manajemen  Dasar,  Pengertian  Dan  Masalah - ed . revisi,cet.10. Jakarta : Bumi Askara. Kristiadi, J. R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah . Jakarta : Gramedia.
Osborne,  David.  1992 .  Reinventing  Government  :  How  Entrepreneurial  Spirit  Is Transforming  The  Public  Sector,  Reading,  Massachusetts :  Addisom Wesley Publishing Co. Inc.
Ott,  J.  S.  Hyde,  A.  C  dan  Shafritz,  J.  M. Public  Management  :  The  Essential Reading . 1991. IL : Lyceum Books/Nelson-Hall Publisher : Chicago. Ramto.  1997.  Dikutip  oleh  Waluyo.  2007  dalam  bukunya  yang  berjudul “Manajemen  Publik  (Konsep,  Aplikasi  dan  Implementasinya  Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)”. Bandung: Mandar Maju.
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan  Penataan  Kawasan  Ekowisata  Sungai  Kahayan  di  Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23.
doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama, B.  (2014). Hubungan Antara Nilai Yang  Dimiliki  Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2019).  Psychological  Costs  on  Tourism  Destination. Journal  of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi:
10.18178/joams.7.3.100-106
Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. Opción , 36(26), 3142-3162
Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899. . Rhama, Bhayu. 2019. Taman Nasional dan Ekowisata . Yogyakarta: PT. Kanisius Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja . Bandung : Mandar Maju.
Subarno,  Hari.  2007. Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa . Jakarta : Sinar Grafika.
Syafiie, Inu Kencana. 2010 . Ilmu Administrasi Publik Edisi revisi. Cetakan kedua. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Terry,  G.  R.  2001. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah,  edisi  revisi, cetakan 1 . Jakarta : Bumi Askara.
Weber,  Max.  1988. Hukum  dan  Perkembangan  Sosial .  Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan.