## EVALUASI LAPORAN KEBERLANJUTAN SEKTOR PERBANKAN ATAS STANDAR GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 200
Eva Yunadia Chaerani 1) , Dwi Juliyanto 2) , Amrie Firmansyah 3)*
1) 4132220071_eva@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4132220062_dije@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amriefirmansyah@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
Sustainability issues are increasingly being discussed throughout the world. In this regard, economic activities carried out by various organizations need to consider the resulting environmental and social impacts.. Global Reporting  Initiative  (GRI)  Standard  200  includes  a  framework  used  by  companies  to  report  the  economic performance of the company, including its relation to sustainable development. This study aims to analyze the content of the company's sustainability report related to the disclosure of GRI 200's economic performance. This study  uses  data  from  sustainability  reports  on  five  banking  sector  companies  for  2022.  This  research  uses  a qualitative  approach  with  an  analytical  method  in  content  analysis.  All  companies  sampled  have  presented disclosures related to GRI 200 financial performance. However, not all disclosure items in the GRI 200 standard are disclosed by the company. Companies and OJK, as policymakers in the banking sector, need to focus more on applying GRI standards so that sustainability reports can be more useful for readers and stakeholders. Keywords: Banking, GRI 200 Economic Performance, Sustainability Report

## Abstrak
Isu berkelanjutan semakin marak digaungkan di seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh berbagai organisasi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial yang dihasilkan. Global  Reporting  Initiative  (GRI)  Standar  200  mencakup  kerangka  kerja  yang  digunakan  perusahaan  dalam melaporkan kinerja ekonomi dari perusahaan termasuk kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konten-konten  dalam  laporan  keberlanjutan  perusahaan  yang  terkait  dengan pengungkapan GRI 200 kinerja ekonomi. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keberlanjutan pada lima perusahaan sektor perbankan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis berupa analisis konten. Secara umum, seluruh perusahaan yang dijadikan sampel telah menyajikan pengungkapan terkait GRI 200 kinerja keuangan. Namun demikian, tidak semua item pengungkapan yang ada dalam standar GRI 200 diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan maupun OJK selaku pembuat kebijakan pada sektor perbankan perlu lebih memfokuskan pada penerapan standar GRI agar laporan keberlanjutan dapat lebih berguna bagi pembaca dan pemangku kepentingan.
Kata Kunci: GRI 200 Kinerja Ekonomi, Laporan Keberlanjutan, Perbankan

## PENDAHULUAN
Suatu  perusahaan  dalam  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  harus  didasarkan  pada prinsip-prinsip  etika  dalam  berbisnis.  Etika  bisnis  tersebut  salah  satunya  seperti  bentuk tanggung  jawab  sosial  suatu  perusahaan  kepada  lingkungannya,  sehingga  selain  mencari keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dalam  berbisnis,  suatu  perusahaan  juga  harus  memiliki tingkat kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan (Priyo & Haryanto, 2022).  Dalam  era  globalisasi  seluruh  kegiatan  organisasi  harus  mempertimbangkan  aspek lingkungan,  sosial  dan  ekonomi  dalam  mendukung  pembangunan  berkelanjutan,  sehingga dalam  pelaporannya  setiap  perusahaan  tidak  hanya  melaporkan  aspek  keuangan,  tetapi  juga melaporkan aspek non keuangan seperti melaporkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari opersi bisnis perusahaan (Wijayanti, 2016).
Pelaporan  aspek  non  keuangan  disusun  dalam  bentuk  laporan  keberlanjutan (sustainability report) yang menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) Standar 200 atau GRI 200 sebagai standar penyusunan laporan keberlanjutan (Al Hamzah & Apriliasari, 2024). Standar ini telah menjadi alat penting dalam membantu perusahaan mengukur dan memahami kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Meskipun saat ini telah terdapat standar  dalam  penyusunan  laporan  keberlanjutan (sustainability  report), namun  dalam
praktiknya masih banyak perusahaan yang belum memadai dalam pencapaian sasaran agenda laporan  keberlanjutan  (Sherman  &  DiGuilio,  2010).  Rahayu  (2019)  menyampaikan  bahwa perusahaan  perbankan  belum  secara  seluruhnya  menerapkan  penyusunan  laporan keberlanjutan , sehingga pencapaian sasaran sesuai standar GRI belum seluruhnya memadai. Al Hamzah  &  Apriliasari  (2024)  juga  menyampaikan  bahwa  sektor  perbankan  Bank  Syariah Indonesia  mengungkapkan  topik  spesifik  sosial  sebesar  57%,  sehingga  masih  diharapkan peningkatan dalam publikasi laporan keberlanjutan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  memfokuskan  implementasi  GRI  200  di perusahaan  perbankan.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  menggunakan analisis konten dalam laporan keberlanjutan sektor perbankan tahun 2022 berdasarkan standar GRI  200  yang  masih  belum  banyak  dilakukan  penelitian.  Kontribusi  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  perusahaan  sektor  perbankan melaporkan dampak ekonomi dari operasi bisnis mereka melalui laporan keberlanjutan  yang mengikuti standar GRI 200. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah keragaman literatur yang terkait dengan penerapan GRI pada perusahaan di Indonesia yang masih belum banyak  diteliti.  Hasil  analisis  ini  dapat  memberikan  panduan  kepada  perusahaan  sektor perbankan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  transparansi  laporan  mereka  serta  memberikan sumbangan  literasi  tentang  praktik  pelaporan  keberlanjutan  dalam  aspek  ekonomi  di  sektor perbankan.  Dari  sisi  pembuat  kebijakan,  diharapkan  penelitian  ini  juga  dapat  berguna  untuk penyusunan kebijakan agar pelaksanaan pelaporan keberlanjutan di  Indonesia dapat semakin optimal.

## KAJIAN PUSTAKA
GRI 200 merupakan bagian dari kerangka kerja Global Reporting Initiative (GRI) yang membahas tentang Kinerja Ekonomi. Dalam GRI 200, perusahaan dan organisasi diminta untuk melaporkan  aspek-aspek  kinerja  ekonomi  perusahaan,  yang  mencakup  berbagai  informasi terkait  kesehatan  keuangan,  investasi,  bisnis  yang  berkelanjutan,  dan  kontribusi  ekonomi mereka terhadap masyarakat dan ekonomi secara luas.

## GRI 201: Kinerja Ekonomi
Berdasarkan (Global Sustainability Standards Board, 2022), GRI 201 adalah panduan tentang persyaratan pelaporan kinerja ekonomi bagi organisasi dari berbagai sektor dan lokasi geografis.  Panduan  ini  mencakup  pengungkapan  pendekatan  manajemen  dan  pengungkapan topik  spesifik  seperti  nilai  ekonomi  langsung  yang  dihasilkan  dan  didistribusikan,  implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim, kewajiban program pensiun manfaat  pasti  dan  program  pensiun  lainnya,  dan  bantuan  finansial  yang  diterima  dari pemerintah. Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kinerja ekonomi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Dokumen ini disusun oleh Global  Sustainability  Standards  Board (GSSB)  untuk  mempromosikan  pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasi-organisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia.
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016
GRI  202  adalah  Standar  Pelaporan  Keberadaan  Pasar  yang  diterbitkan  oleh Global Reporting  Initiative (GRI)  untuk  membantu  organisasi  melaporkan  informasi  tentang keberadaan  pasar  mereka  (Global  Sustainability  Standards  Board,  2016a).  Standar  ini memberikan  panduan  tentang  persyaratan  pelaporan  mengenai  keberadaan  pasar  bagi organisasi dari berbagai sektor dan lokasi geografis.
GRI  202  membahas  tentang  persyaratan  pelaporan  mengenai  keberadaan  pasar  bagi organisasi  dari  berbagai  sektor  dan  lokasi  geografis.  Standar  ini  dirancang  untuk  membantu
organisasi  melaporkan  tentang  dampak  mereka  terhadap  perekonomian,  lingkungan,  dan masyarakat. Beberapa topik spesifik yang dibahas dalam Standar GRI 202 meliputi informasi tentang  pasar,  keberadaan  pasar,  persaingan,  kepatuhan  hukum,  dan  dampak  ekonomi. Organisasi  pelapor  juga  harus  melaporkan  pendekatan  manajemennya  terhadap  kinerja ekonomi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

## GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
GRI 203 adalah Standar GRI ( Global Reporting Initiative ) yang memberikan panduan tentang persyaratan pelaporan mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang dihasilkan dari kegiatan  organisasi  (Global  Sustainability  Standards  Board,  2016b).  Standar  ini  mencakup pengungkapan  pendekatan  manajemen  dan  pengungkapan  topik  spesifik,  termasuk pengungkapan  investasi  infrastruktur  dan  dukungan  layanan  serta  dampak  ekonomi  tidak langsung yang signifikan. GRI 203 memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat melaporkan dampak ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan mereka, tetapi tidak terlihat secara langsung  dalam  laporan  keuangan.  Organisasi  pelapor  juga  harus  melaporkan  pendekatan manajemennya  terhadap  kinerja  ekonomi  dengan  menggunakan  GRI  103:  Pendekatan Manajemen.

## GRI 204: Praktik Pengadaan
Berdasarkan (Global Sustainability Standards Board, 2016c), standar ini mencakup isu- isu  yang  berkaitan  dengan  praktik  pengadaan.  Ini  membahas  tentang  bagaimana  organisasi mendukung pemasok lokal atau pemasok yang dimiliki oleh perempuan atau anggota kelompok rentan. Selain itu, standar ini juga membahas bagaimana praktik pengadaan organisasi, seperti waktu  pemenuhan  pesanan  yang  diberikan  kepada  pemasok  atau  negosiasi  harga  beli,  dapat memiliki dampak negatif pada organisasi itu sendiri. Standar ini secara keseluruhan bertujuan untuk  mendorong  praktik  pengadaan  yang  bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan.  Dengan mendukung  pemasok  lokal,  secara  tidak  langsung  akan  menarik  investasi  tambahan  dari perekonomian  lokal  untuk  mendukung  perekonomian  lokal  yang  lebih  stabil  dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat.

## GRI 205: Anti Korupsi
Standar ini membahas isu yang terkait dengan korupsi. Korupsi memiliki konsekuensi yang  merugikan,  baik  bagi  organisasi  maupun  bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  dapat menyebabkan  kerugian  ekonomi,  merusak  lingkungan,  melanggar  hak  asasi  manusia, menghambat  pembangunan  berkelanjutan,  dan  merusak  kepercayaan  publik.  Organisasi diharapkan  oleh  pasar,  norma  internasional,  dan  para  pemangku  kepentingan  untuk menunjukkan  ketaatan  terhadap  integritas,  tata  kelola  yang  baik,  dan  praktik  bisnis  yang bertanggung jawab.

## GRI 206: Perilaku Anti Persaingan
Pengungkapan  ini  berhubungan  dengan  tindakan  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan peraturan hukum nasional atau internasional yang dirancang khusus untuk mengatur perilaku yang melawan persaingan, praktik anti-pakat, atau monopoli (Global Sustainability Standards Board,  2018).  Perilaku  antipersaingan  dilaporkan  karena  dapat  mempengaruhi  pilihan konsumen,  penetapan  harga,  dan  faktor-faktor  lain  yang  penting  bagi  kelancaran  pasar  yang efisien.  Persaingan  antara  perusahaan  juga  mendorong  efisiensi  ekonomi  dan  pertumbuhan berkelanjutan.

## GRI 207: Pajak
GRI  207  mencakup  pengungkapan  terkait  dampak  terkait  pajak  dan  bagaimana organisasi mengelola dampak-dampak tersebut (Global Sustainability Standards Board, 2019). Organisasi diminta untuk melaporkan bagaimana cara mereka mengelola pajak, dimulai dari pendekatan  yang  digunakan  terkait  pajak,  tata  kelola,  pengendalian  dan  manajemen  risiko
terkait pajak, keterlibatan stakeholder dan pengelolaan kepedulian yang terkait dengan pajak, serta laporan pajak per negara jika perusahaan memiliki entitas yang berada di berbagai negara.
Pengungkapan ini dilatar belakangi oleh pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah dan merupakan alat fiskal dalam perekonomian negara. Selain itu, adanya praktik penghindaran pajak  yang dilakukan organisasi  justru dapat  meningkatkan  biaya-biaya dalam hal regulasi dan penegakan perpajakan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan menggunakan pendekatan content analysis . Content analysis adalah teknik penelitian yang dipakai untuk memahami arah pikiran dalam  suatu  komunikasi  (Ahmad,  2018).  Adapun  data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder yaitu Standar GRI 200 ( Economic ) yang diperoleh dari https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/ dan Sustainability Report dari perusahaan yang diteliti.  Pada penelitian ini, standar-standar dalam GRI 200 dibahas untuk memperoleh penggambaran yang lebih komprehensif terkait GRI 200. Selanjutnya, melakukan content analysis dari isu Sustainability Report perusahaan yang terkait dengan pengungkapan GRI 200 dan menyusunnya ke dalam tabel. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa 5 perusahaan besar di sektor perbankan, yaitu (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2023), (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2022)BNI, (PT Bank Central Asia Tbk, 2023), (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2023), dan (PT Bank CIMB Niaga Tbk, 2023) untuk tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis konten pada penelitian ini mengacu pada Standar GRI 200 ( Economic ). Hal- hal yang disajikan pada laporan keberlanjutan perusahaan disandingkan dengan pengungkapan yang diatur dalam GRI 200 untuk mengetahui pemenuhan pokok-pokok pengungkapan pada GRI 200. Adapun hasil analisis konten seluruh item pengungkapan GRI 200 pada perusahaan sektor perbankan adalah sebagai berikut.

## GRI 201 Kinerja Ekonomi
Tabel 1 menunjukkan pengungkapan GRI 201 tentang Kinerja Ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh bank telah mengungkapkan pengungkapan GRI 201, hanya Bank BCA yang  tidak  mengungkapkan  GRI  201-4  tentang  bantuan  finansial  yang  diterima  dari pemerintah.
Tabel 1 Pengungkapan GRI 201 Kinerja Ekonomi No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Ya Ya Ya Ya Ya 2 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Ya Ya Ya Ya Ya 3 201-3 Kewajiban  program  pensiun manfaat  pasti  dan  program pensiun lainnya Ya Ya Ya Ya Ya
4 201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Ya Ya Tidak Ya Ya
Pengungkapan GRI 201-1 Bank BRI dan Bank BCA telah menyampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti pencapaian kinerja ekonomi, nilai ekonomi langsung didapat dan didistribusikan  hingga  rasio  kinerja  keuangan,  untuk  GRI  201-2  Bank  BRI  juga  telah melakukan pemetaan terhadap risiko dan peluang dari perubahan iklim, hanya saja BRI belum melakukan penghitungan terkait dampak finansial yang akan berdampak dari perubahan iklim
tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pada pengungkapan GRI 201-3 bank BRI juga telah menyampaikan mengenai program pensiun dari pekerjanya serta pengungkapan proporsi iuran sumber untuk  pembayaran program  pensiun, sedangkan dalam pengungkapan GRI  201-4  bank  BRI  telah  mengungkapkan  bahwa  selama  tahun  2022  mendapat  bantuan finansial  dari  pemerintah  berupa  penurunan  tarif  pajak  dari  semula  25%  menjadi  22%, penurunan tersebut sesuai dengan Undang – undang nomor 2 tahun 2020.
Bank BNI dan Bank Mandiri dalam pengungkapan GRI 201-1 telah mengungkapkan nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara lengkap dalam tabel mulai tahun 2020 hingga 2022, sehingga pembaca laporan dapat membandingkan antar tahun. Sedangkan GRI 201-2  bank  BNI  dan  bank  Mandiri  juga  terlah  melakukan  analisis  risiko  keuangan  terkait dengan  iklim,  bank  BNI  mengungkapkan  risiko-risiko  yang  mungkin  terjadi  hingga menganalisis  sektor  mana  yang  berpotensi  memiliki  risiko  merusak  lingkungan  dan  bank Mandiri mengungkapkan risiko serta program inisiatif atas pengelolaan risiko iklim tersebut. Pada GRI 201-3 telah menyajikan program masa pensiun mulai dari jumlah pegawainya hingga program apa saja yang dilakukan dalam menjamin memberikan kesejahteraan pegawai di hari tua. Dan pada pengungkapan GRI 201-4 bank BNI dan bank CIMB tidak mendapatkan bantuan finansial  dari  pemerintah,  dan  hal  tersebut  disajikan  di  laporan  sustainability  pada  bagian kinerja  ekonomi,  sedangkan  bank  Mandiri  mendapatkan  inisiatif  dari  pemerintah  berupa keringan pajak sebesar 3% sama seperti bank BRI.
Pada  penyajian  GRI  201-3  tentang  dana  pensiun,  bank  CIMB  cukup  lengkap  dalam penyajiannya, menampilkan perbandingan kompensasi rasio, pertumbuhan income employee, perbandingan  per  jenis  kelamin,  namun  penyajiannya  hanya  berupa  infografis  dan  belum disajikan  secara  detail  dalam  bentuk  table.  Dan  juga  penyajian  GRI  201-2  bank  CIMB menjelaskan  risiko  lingkungan  berdasarkan  jenisnya,  seperti climate  change,  deforestation, biodiversity loss, inland and marnie environment, energy use, water scarcity, and waste and pollution.
Pada penyajian GRI 201-4 hanya bank BCA yang tidak menyajikan, seharusnya apabila bank  BCA  tidak  menerima  bantuan  finansial  dari  pemerintah,  harus  tetap  dilaporkan  bahwa bank BCA tidak menerima bantuan tersebut seperti bank BNI dan bank CIMB.

## GRI 202 Keberadaan Pasar
Tabel 2 menyajikan pokok pengungkapan GRI 202 pada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Tabel 2 Pengungkapan GRI 202 Keberadaan Pasar
No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 2 202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat Tidak Tidak Tidak Ya Tidak
Terdapat satu perusahaan yang menyajikan item  pengungkapan GRI 202, yaitu Bank Mandiri. Sedangkan empat perusahaan lainnya belum menyajikan item pengungkapan GRI 202 pada laporan keberlanjutannya. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2022, dalam memenuhi hak karyawannya, Bank mandiri berkomitmen dan memastikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan pemerintah terkait Upah  Minimun  Regional  untuk  setiap  lokasi  operasionalnya.  Adapun  rasio  standar  upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap UMR yaitu 1:1. Atas informasi yang disajikan  tersebut,  Bank  mandiri  telah  memenuhi  seluruh  item  pengungkapan  202-1.
Selanjutnya,  persyaratan  pada  item  pengungkapan  202-2  telah  dipenuhi,  namun  masih membutuhkan  penjelasan  yang  lebih  rinci.  Bank  Mandiri  hanya  menyatakan  bahwa  seluruh karyawannya merupakan penduduk Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah.

## GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung
Tabel 3 menunjukkan pokok pengungkapan GRI 203 pada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Tabel 3 Pengungkapan GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung
No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Ya Ya Ya Ya Ya 2 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Ya Ya Ya Ya Ya
Berdasarkan  tabel  3  diatas,  seluruh  bank  telah  menyajikan  pengungkapan  GRI  203 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam GRI 200. Pengungkapan GRI 203-1 bank BRI telah menyampaikan  terkain  investasi  infrastruktur  dan  dukungan  layanan  terkait  dengan pembiayaan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar Rp7,1 triliun dan pembiayaan energi tak terbarukan (Non-EBT) sebesar Rp21 triliun. Sedangkan pengungkapan GRI 203-1 bank BRI telah  menyajikan  mengenai  dampak  dari  EBT  dan  Non-EBT  dan  juga  terkait  dengan  yang dihasilkan dari EBT dan Non-EBT.
Bank BNI dalam menyajikan GRI 203-1 mengungkapkan program kawasan wisata anak Negeri dimana program tersebut guna untuk mendorong pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi berkelanjutan Indonesia, bank BNI menjalankan program tersebut dalam rangka mendukung  pertumbuhan  masyarakat.  Dan  pada  penyajian  GRI  203-2  bank  BNI    sudah menyajikan  dampak  dari e-office pada  pengurangan  kertas  yang  disajilan  dalam  tahun  2020 hingga 2022. Sama seperti bank BNI, bank Mandiri dan bank CIMB mengungkapkan GRI 201- 1 dan 203-2 dengan menyajikan dampak dari program mandiri yang dijalankan disertai dengan dampak positifnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Penyajian GRI 203-1 dan 203-2 pada bank BCA disajikan dalam bentuk tabel dengan perbandingan tahun 2020 hingga 2022, bank BCA menyelenggarakan pembiayaan pada sektor sumber  daya  alam  hayati  berkelanjutan  dengan  rincian  1  perusahaan  pengolahan  kopi,  3 perusahaan pengolahan kayu, dan 59 perusahaan kelapa sawit bersertifikat. Atas pembiayaan infrastruktur  tersebut  bank  BCA  juga  berkontribusi  memberikan  dampak  ekonomi  tidak langsung  kepada  masyarakat  melalui  infrastruktur  di  Indonesia,  seperti  pembiayaan  proyek jalan tol, kelistrikan, kereta api, bandara dan pelabuhan, hingga air minum dan sanitasi.

## GRI 204: Praktik Pengadaan
Tabel 4 menunjukkan pengungkan atas item GRI 204 Praktik Pengadaan pada kelima perusahaan  perbankan.  Berdasarkan  tabel  tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  tiga  perusahaan yang melaporkan pengungkapan praktik pengadaan (GRI 204) pada laporan keberlanjutannya, yaitu BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Sedangkan dua perusahaan lainnya, yaitu BNI dan CIMB Niaga, memilih untuk tidak mengungkapkan item GRI 204.
Tabel 4 Pengungkapan GRI 204 Praktik Pengadaan
No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Ya Tidak Ya Ya Tidak
Pada  Laporan  Keberlanjutan  BRI  tahun  2022  diketahui  bahwa  terdapat  97%  jumlah pemasok perusahaan atau sebanyak 652 badan usaha merupakan pemasok domestik, sedangkan 17  lainnya  merupakan  pemasok  luar  negeri.  Adapun  nilai  transaksi  barang  dan  jasa  dari pemasok  BRI  pad  tahun  2022  sebesar  99,35%.  Jika  dibandingkan  dengan  persyaratan  pada standar  GRI  204-1,  BRI  telah  mengungkapkan  beberapa  item  GRI  204-1  sesuai  dengan persyaratan pada standar. Namun demikian Laporan Keberlanjutan BRI belum mengungkapkan definisi geografis organisasi terkait ‘domestik/lokal’.
Berdasarkan  Laporan  Keberlanjutan  BCA  tahun  2022,  BCA  berkomitmen  untuk mengutamakan pemasok lokal dalam rantai pasokannya. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Jumlah pemasok pada BCA mencapai 59.400 pamasok lokal  dan  142  pemasok  luar  negeri.  Total  nilai  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan dengan pemasok sebesar Rp13.497M untuk pemasok lokal dan Rp276M untuk pemasok luar negeri. BCA telah mengungkapkan jumlah nilai barang dan jasa yang dibeli secara lokal, namun belum disajikan dalam persentase seperti yang dipersyaratkan pada standar GRI 204-1.
Selanjutnya, pada Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2022 disebutkan bahwa untuk  memenuhi  kebutuhan  operasionalnya,  Bank  Mandiri  mengambil  sebagian  besar pasokannya  di  wilayah  Bank  Mandiri  beroperasi,  yaitu  Indonesia.  Sebanyak  99,5%  dari pemasok perusahaan di tahun 2022 merupakan pemasok lokal. Adapun nilai pengadaan barang dengan  pemasok  lokal  pada  tahun  2022  sebesar  Rp2.379.959  juta  dan  nilai  pengadaan  jasa sebesar  Rp1.375.145  juta.  Bank  mandiri  telah  mengungkapkan  praktik  pengadaannya  sesuai dengan persyaratan pada GRI 204-1.

## GRI 205: Anti Korupsi
Tabel 5 menyajikan pokok pengungkapan GRI 205 pada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Tabel 5 Pengungkapan GRI 205 Anti Korupsi
No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Ya Tidak Ya Ya Ya 2 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi Ya Tidak Ya Ya Ya 3 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Ya Tidak Ya Ya Ya
Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa terdapat empat perusahaan yang mengungkapkan seluruh item pengungkapan GRI 205, yaitu BRI, BCA, Bank Mandiri, dan CIMB Niaga. Item yang  disajikan  pada  perusahaan-perusahaan  tersebut  terdiri  dari  205-1,  205-2,  dan  205-3. Sisanya, BNI, tidak melaporkan pengungkapan terkait praktik antikorupsi pada perusahaannya.
Berdasarkan Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2022, BRI belum melakukan penilaian atas  operasi  yang  memiliki  risiko  terkait  gratifikasi.  Hal  ini  dikarenakan  tiap  pekerja  di  tiap divisi dinilai memiliki risiko yang sama terkait gratifikasi. Oleh karena itu pengungkapan pada item  pengungkapan  GRI  205-1  telah  terpenuhi.  Namun  demikian,  informasi  yang  diberikan dapat lebih bermanfaat jika jenis fraud lebih diperluas, bukan hanya sekedar gratifikasi. Selain itu,  BRI  telah  melaksanakan  sosialisasi  atau  pelatihan  terkait  kebijakan  antifraud  atau antikorupsi  pada  seluruh  pekerja  maupun  badan  tata  kelola  (100%)  termasuk  mitra  bisnis perusahaan selama tahun 2022. Namun demikian, informasi tersebut belum dirinci berdasarkan wilayah  maupun  kategori  pekerja  seperti  yang  dipersyaratkan  pada  item  pengungkapan  GRI 205-2.  Selanjutnya,  diketahui  bahwa  terdapat  62  kasus  yang  terbukti  pelanggan  pada  tahun 2022. Sebanyak 20 orang telah diberikan sanksi, 2 pekerja di antanya diberhentikan, sedangkan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
18 pekerja lainnya diberikan hukuman. Pada tahun 2022 juga diketahui bahwa tidak terdapat kontrak yang diakhiri dengan mitra bisnis yang terkait dengan pelanggaran atau korupsi. Atas penjelasan tersebut, persyaratan pada item pengungkapan 205-3 telah dipenuhi secara memadai oleh BRI.
BCA  telah  mengungkapkan  item  pengungkapan  205-1  secara  memadai.  Berdasarkan Laporan Keberlanjutan BCA tahun 2022, BCA memiliki Divisi Audit Internal yang melakukan pengawasan minimal tiga tahun sekali berdasarkan prioritas hasil penilaian. Pengawasan pada BCA diutamakan pada fungsi-fungsi yang berisiko tinggi terjadi korupsi dan/atau fraud seperti fungsi Teller atau CSO ( frontliner ). Di sisi lain, item pengungkapan 205-2 belum diungkapakan secara  menyeluruh  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diatur.  Pada  tahun  2022  BCA  telah menyelenggarakan pelatihan antifraud yang diikuti oleh 33.178 pekerja atau 95% pekerja. BCA juga  melakukan  mitigasi  potensi  fraud  dari  mitra  kerja/vendor  dengan  cara  mewajibkan pengisian  surat  pernyaraan  dan  kontrak  tidak  melakukan  korupsi  dan/atau  fraud  sebelum dilakukannya kerja sama. Pada pengungkapan ini BCA belum merinci badan tata kelola dan pekerja  yang  telah  dikomunikasikan  dan  diberi  pelatihan  terkait  kebijakan  dan  prosedur antikorupsi berdasarkan kategori dan wilayahnya. Selanjutnya, item pengungkapan 205-3 juga belum  seluruhnya  dipenuhi  oleh  BCA.  BCA  belum  mengungkapkan  total  insiden  yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi  dan total  insiden  yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri karena adanya pelanggaran terkait korupsi. Selama tahun 2022, BCA mencatat terdapat 62 kasus internal terkait fraud dan kasus eksternal terkait fraud dengan jumlah kerugian sebesar Rp7 miliar.
Bank  Mandiri  juga  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  mengungkapkan  seluruh item pada GRI 205 Anti Korupsi. Pada Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2022, Bank Mandiri  belum  mengungkapkan  secara  eksplisit  mengenai  persentase  dari  operasi  yang memiliki risiko terkait korupsi seperti yang dipersyaratkan pada item pengungkapan GRI 205- 1.  Selanjutnya,  untuk  item  pengungkapan  GRI  205-2,  Bank  Mandiri  telah  secara  lengkap mengungkapkan  terkait  komunikasi  dan  pelatihan  kebijakan  anti  korupsi  perusahaan berdasarkan wilayah dan kategori karyawan, baik pada karyawan, badan tata kelola, maupun pemasoknya. Lebih lanjut, diketahui bahwa pada tahun 2022, kasus fraud yang terjadi di Bank Mandiri  yang  melibatkan  mitra  bisnis  adalah  sebanyak  lima  kasus.  Sedangkan  kasus korupsi/fraud/gratifiskasi yang melibatkan karyawan Bank Mandiri adalah sebanyak 41 kasus dengan  sanksi  yang  diberikan  berupa  sanksi  PHK.  Berdasarkan  informasi  tersebut,  Bank Mandiri telah memenuhi persyaratan pada item pengungkapan 205-3.
Berdasarkan  Laporan  Keberlanjutan  CIMN  Niaga  tahun  2022,  perusahaan  belum melakukan  penilaian  atas  area  yang  berisiko  korupsi.  Walaupun  belum  dilakukan  penilaian risiko, CIMB Niaga telah memenuhi persyaratan pada item pengungkapan 205-1 karena telah menyampaikan  informasi  yang  sesungguhnya  terjadi.  Selain  itu,  CIMB  Niaga  telah mensosialisasikan kebijakan anti korupsi pada seluruh karyawan pada tahun 2022. CIMB Niaga juga  telah  melakukan  pelatihan  atas anti-fraud  awareness kepada  2.595  karyawan.  Namun demikian, CIMB Niaga belum mengungkapkan jumlah karyawan, badan tata keloa, dan mitra bisnis  yang  telah  dikomunikasikan  dan  disosialisasikan  kebijakan  anti  korupsi  berdasarkan kategori  karyawan  dan  wilayah  kerjanya.  Sehingga  item  pengungkapan  205-2  belum sepenuhnya  dipenuhi.  Selanjutnya,  dikerahui  bahwa  terdapat  empat  kasus  terkait  fraud  yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan baik permanen maupun non permanen. Belum ada dari  keempat  kasus  tersebut  yang  mengandung  aksi  legal.  Namun  demikian,  CIMB  Niaga belum mengungkapkan jenis sanksi yang diberikan dan kasus fraud yang terkait mitra bisnis seperti yang dipersyaratkan pada item pengungkapan 205-3.

## GRI 206: Perilaku Anti Persaingan
Tabel 6 menunjukkan pokok pengungkapan GRI 206 pada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Tabel 6 Pengungkapan GRI 206 Perilaku Anti Persaingan
No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
Dari kelima perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, hanya satu perusahaan yang mengungkapkan item pengungkapan GRI 206-1 mengenai praktik anti persaingan, yaitu Bank CIMB Niaga. Sedangkan BRI, BNI, BCA, dan Bank Mandiri tidak mengungkapkan GRI 206-1  pada  laporan  keberlanjutannya.  Pada  Laporan  Keberlanjutannya,  Bank  CIMB  Niaga menyatakan bahwa tidak terdapat adanya komplain atau pelanggaran terkait dengan kompetisi bisnis  yang  dialami  oleh  perusahaan  pada  tahun  2022.  Bank  CIMB  Niaga  telah  memenuhi selutuh persyaratan pada item pengungkapan GRI 206-1.

## GRI 207 Pajak
Tabel 7 menunjukkan pokok pengungkapan GRI 207 pada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Tabel 7 Pengungkapan GRI 207 Pajak No. Pengungkapan GRI Perusahaan BRI BNI BCA Mandiri CIMB Niaga 1 207-1 Pendekatan terhadap pajak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 2 207-2 Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 3 207-3 Keterlibatan pemangku kepentingan dan penglolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 4 207-4 Laporan per negara Tidak Tidak Tidak Ya Tidak
Pada pengungkapan GRI 207 mengenai Pajak hanya satu dari kelima perusahaan yang melaporkannya  dalam  laporan  keberlanjutan,  yaitu  Bank  Mandiri.  Berdasarkan  Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2022, pendekatan yang digunakan terhadap pajak didasari pada kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Kebijakan dan strategi pajak yang  disusun  terkait  pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  Badan  telah  disetujui  dan  ditinjau  oleh Direktur  Keuangan.  Adapun  strategi  pajak  tersebut  ditinjau  oleh  Direktur  Keuangan  setiap tahunnya.  Berdasarkan  informasi  tersebut,  Bank  Mandiri  telah  menyajikan  pengungkapan sesuai  dengan  persyaratan  pada  item  pengungkapan  207-1.  Namun  demikian,  Bank  Mandiri belum  menjelaskan  bagaimana  pendekatan  terhadap  pajak  jika  dikaitkan  dengan  strategi pembangunan keberlanjutan perusahaan.
Selanjutnya, untuk item pengungkapan 207-2, Bank Mandiri telah memenuhi seluruh persyaratan  yang diatur,  sebagai  berikut (1)  Direktur keuangan merupakan badan tata kelola yang  bertanggung  jawab  dalam  penerapan  strategi  pajak;  (2)  Bank  Mandiri  menanamkan pendekatan  terhadap  pajak  pada  perusahaannya  melalui  Standar  Prosedur  Perpajakan, pengembangan  sistem  perpajakan  yang embedded dengan  proses  perpajakan,  serta  pelatihan dan sosialisasi kesadaran perpajakan; (3) Risiko pajak diidentifikasi, dikelola, dan dimonitor melalui  monitoring  dan  rekonsiliasi  oleh accounting  group dan  unit  kerja  terkait,  serta monitoring dan review oleh  Senior  Operasional  Risk  (SOR),  audit  internal,  maupun  audit eksternal;  dan  (4)  Untuk  evaluasi  atas  kepatuhan  tata  kelola  pajak  dilakukan  dengan  cara
Volume 4 No.2, 2024
monitoring secara kontinyu oleh accounting group dan unit kerja terkait, serta evaluasi berkala leh Senior Operasional Risk (SOR) dannaudit internal.
Bank Mandiri juga telah memenuhi persyaratan pada item pengungkapan 207-3. Bank Mandiri senantiasa membangun hubungan yang baik dengan otoritas pajak tanpa melibatkan advokasi  kebijakan  publik  terkait  perpajakan  maupun  upaya  dalam  mempengaruhi  otoritas perpajakan. Bank mandiri menerapkan kepatuhan pada seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan.
Terakhir,  Bank  Mandiri  hanya  menyusun  laporan  perpajakannya  untuk  pemerintah Indonesia. Hal ini karena Bank Mandiri hanya beroperasi di Indonesia dengan beberapa cabang di  luar  negeri.  Informasi  tersebut  belum  sepenuhnya  memenuhi  persyaratan  pada  item pengungkapan  207-4.  Bank  Mandiri  belum  menyebutkan  periode  waktu  yang  dicakup  serta informasi-informasi lain yang terkait dengan pajak penghasilan perusahaan.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  perusahaan-perusahaan  yang  digunakan  sebagai  sampel penelitian  secara  umum  telah  melaksanakan  kewajibannya  dalam  menyusun  laporan keberlanjutan  terkait  aspek  ekonomi  dengan  baik.  Namun  demikian,  jika  dilihat  dari pengungkapan  pada  GRI  200,  belum  terdapat  perusahaan  yang  menyampaikan  hal-hal  yang dipersyaratkan  secara  lengkap.  Pengungkapan  terbanyak  yang  disajikan  pada  laporan keberlanjutan  tahun  2022  dilakukan  oleh  Bank  Mandiri.  Bank  Mandiri  menyajikan  item pengungkapan  GRI  201,  202,  203,  204,  206,  dan  207.  Di  sisi  lain,  Perusahaan  dengan pengungkapan paling minim terkait GRI 200 adalah Bank BNI dengan item pengungkapan GRI 201 dan 203.
Jika  dilihat  per  item  pengungkapan,  item  pengungkapan  pada  GRI  201  Kinerja Ekonomi, GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung, dan GRI 205 Anti Korupsi, merupakan item pengungkapan yang disajikan oleh hampir seluruh perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, kinerja ekonomi dan implikasi finansial, dampak ekonomi tidak langsung yang dialami perusahaan, dan kebijakan serta  perilaku  anti  korupsi  merupakan  hal-hal  yang  menjadi  perhatian  perusahaan.  Kinerja ekonomi merupakan hal paling krusial karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan  (Fatmawatie,  2017).  Selanjutnya,  dampak  ekonomi  tidak  langsung  dari  operasi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan perhatian utama karena dikaitkan lingkungan yang terdampak dan energi  yang digunakan  (Farhana & Adelina, 2019). Sementara itu, isu terkait korupsi merupakan masalah nasional maupun global yang ingin diberantas karena dampaknya yang merugikan semua pihak (Mapuasari & Mahmudah, 2018). Oleh karena itu, perusahaan- perusahaan  yang  digunakan  sebagai  sampel  penelitian  lebih  memperhatikan  item-item pengungkapan tersebut.
Di  sisi  lain,  item  pengungkapan  GRI  202,  204,  206,  dan  207  masih  belum  disajikan secara  lengkap  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  digunakan  sebagai  sampel  penelitian. Padahal,  penerapan  GRI  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  komparabilitas  laporan keberlanjutan karena telah digunakan pada banyak negara (Kuswanto, 2019). Penyajian yang belum lengkap pada Perusahaan merupakan hal wajar karena GRI memperbolehkan perusahaan untuk  menggunakan  pendekatan  komprehensif  atau core  option .  Dengan  pendekatan core option , perusahaan dapat memilih item pengungkapan yang disajikannya. Namun demikian, hal tersebut  justru  dapat  menurunkan  komparabilitas  dari  laporan  keberlanjutan  yang  disusun berdasarkan  GRI.  Sulit  bagi  pembaca  untuk  membandingkan  jika  terdapat  item  yang  tidak lengkap  pada  suatu  perusahaan.  Selain  itu,  belum  semua  perusahaan  mengungkapkan  item pengungkapannya sesuai dengan persyaratan yang ada dalam standar GRI 200.

## PENUTUP Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kelima  perusahaan  perbankan  yang  digunakan sebagai  sampel  penelitian  telah  melaporkan  kinerja  ekonominya  sesuai  dengan  GRI  200. Namun demikian, masih terdapat beberapa item pengungkapan yang tidak disajikan, disajikan tidak menyeluruh, dan penyajian yang sulit untuk dipahami. Adapun pengungkapan GRI 200 yang  telah  lengkap  disajikan  oleh  perusahan  perbankan  yang  digunakan  sebagai  sampel penelitian, hanya pengungkapan GRI 203 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang dialami oleh  perusahaan.  Di  sisi  lain,  pengungkapan  GRI  201,  202,  204,  205,  206,  dan  207  belum disajikan pada seluruh perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel penelitian atau telah disajikan namun item pengungkapannya belum tersaji secara lengkap dan detail.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini hanya menggunakan lima sampel dari perusahaan pada sektor perbankan, sehingga  hasil  dari  penelitian  ini  tidak  menggambarkan  keseluruhan  praktik  pengungkapan keberlanjutan  pada  semua  industri  perbankan  di  Indonesia.  Selain  itu,  ruang  lingkup  pada penelitian ini hanya mencakup pelaporan keberlanjutan perusahaan pada tahun 2022 saja. Hal ini  mungkin  berbeda  dengan  pengungkapan  keberlanjutan  baik  tahun  sebelum  atau  tahun setelah 2022.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  sampel  seluruh  perusahaan  subsektor perbankan  dan  rentang  waktu  yang  lebih  panjang  untuk  mendapatkan  gambaran  praktik pelaporan  GRI  200  yang  lebih  komprehensif.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  pula diperluas  cakupan  analisis  konten  yang  dilakukan  seperti  menganalisis  seluruh  konten  GRI yang  dilaporkan  oleh  suatu  perusahaan.  Penelitian  ini  menyarankan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan monitoring dalam pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Selain itu, OJK dapat menyelaraskan pengaturan laporan keberlanjutan yang  dilakukan  oleh  perusahaan  perbankan  di  Indonesia  dengan  standar-standar  lainnya  di dunia seperti GRI Standards.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (content analysis). Jurnal Analisis Isi , 5 (9), 1– 20.
https://www.researchgate.net/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_C ontent_Analysis
Al  Hamzah,  M.  H.  ,  &  Apriliasari,  R.  D.  (2024).  Analisis  komparatif  laporan  keberlanjutan perusahaan  perbankan  syariah  di  aspek  ekonomi  sesuai  standar  GRI. EKOMA:  Jurnal Ekonomi, Manajemen,
Akuntansi , 3 (2), 533–538. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2718
Farhana,  S.,  &  Adelina,  Y.  E.  (2019).  Relevansi  Nilai  Laporan  Keberlanjutan  Di  Indonesia.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 10 (3), 615–628. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.36
Fatmawatie,  N.  (2017).  Tanggungjawab  sosial  perusahaan. Stain  Kediri  Press ,  125–162. https://repository.iainkediri.ac.id/195/
Global Sustainability Standards Board. (2016a). GRI 202: Keberadaan Pasar .
Global Sustainability Standards Board. (2016b). GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung . Global Sustainability Standards Board. (2016c). GRI 204: Praktik Pengadaan . Global Sustainability Standards Board. (2018). GRI 206: Perilaku Antipersaingan 2016 . Global Sustainability Standards Board. (2019). Gri 207: pajak 2019 207 . Global Sustainability Standards Board. (2022). GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 Standar Topik .
Kuswanto, R. (2019). Penerapan standar GRI dalam laporan keberlanjutan di Indonesia: sebuah evaluasi. Jurnal Bina Akuntansi , 6 (2), 1–21. https://doi.org/10.52859/jba.v6i2.59
Mapuasari,  S.  A.,  &  Mahmudah,  H.  (2018).  Korupsi  berjamaah:  konsensus  sosial  atas gratifikasi dan suap. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 4 (2), 159–176. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279
Priyo, A. M., & Haryanto. (2022). Analisis pengungkapan corporate social responsibility pada laporan kebelanjutan berdasarkan global reporting initiative (GRI) standard. Diponegoro Journal of Accounting . 11 (4), 1-15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/36348
PT  Bank  Central  Asia  Tbk.  (2023). Life  to  Impact  -  Laporan  Keberlanjutan  BCA  2022 . https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/Hubungan-Investor/laporan-presentasi/Laporan- Keberlanjutan
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (2023). Indonesia Berdaya - 2022 Sustainability Report PT Bank CIMB Niaga TBK . https://investor.cimbniaga.co.id/sustainability_reports.html PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2023). Transformasi Digital - 2022 Laporan Keberlanjutan . https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/esg-sustainability-report
PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  (2023). Berdaya  Bersama  Bangkitkan  Bangsa: Laporan Keberlanjutan BNI 2022 . https://www.bni.co.id/id-id/investor/laporan- keberlanjutan
PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  (2023). Meningkatkan  Nilai  Keberlanjutan Wujudkan  Tujuan  dengan  Aksi:  Laporan  Keberlanjutan  2022 .  https://www.ir- bri.com/sustainability_reports.html
Rahayu,  N.  I.  (2019).  Analisis  konten  dan  komparatif  sustainability  report  perbankan berdasarkan  GRI  G4. Jurnal  Akuntansi  Dan  Ekonomika,  9 (1),  50-60.  Retrieved  from https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1332
Sherman, W. R. , & DiGuilio, L. (2010). The second round of G3 reports: is triple bottom line reporting  becoming  more  comparable? Journal  of  Business  &  Economics  Research (JBER) , 8 (9), 59-78 . https://doi.org/10.19030/jber.v8i9.759 Wijayanti, R. (2016). Pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan . https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7350