## Socialization of the Prohibition of Burning Forests and Land in Lembah Sari Village, Pekanbaru City

## Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru
Olivia Anggie Johar 1* , M Yusuf Daeng 2 , Tri Novita Sari Manihuruk 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
E-Mail: 1 oliviaanggiejohar@unilak.ac.id, 2 yusufdaeng@yahoo.com, 2 trinovitasari@unilak.ac.id
Makalah: Diterima 01  Mei 2022; Diperbaiki 15  Mei 2022; Disetujui 20 Mei 2022 Corresponding Author: Olivia Anggie Johar

## Abstrak
Kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  mengakibatkan  dampak  yang  luas,  serius,  dan  bersifat  langsung  terhadap  kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu,  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  mutlak  harus  dilaksanakan  secara  serius,  bersama-sama (kolaboratif ), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Hal inilah yang  mendasari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada diantara nya adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Saat ini banyak masyarakat Kelurahan Lembah Sari belum mengetahui larangan dan sanksi yang didapatkan apabila membakar hutan dan atau lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru.. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai larangan membakar hutan dan lahan.
Keyword: larangan, membakar, hutan dan lahan, Lembah Sari Pekanbaru

## Abstract
Forest and land fires have caused widespread, serious, and direct impacts on public health, the economy, disruption of human activities, ecological balance, and environmental damage. For this reason, efforts to prevent and control forest fires absolutely must be carried out seriously, together (collaboratively), in synergy by all components of society, including the business world. This is what underlies the importance of socializing to the community of Lembah Sari Village, Pekanbaru City regarding the prohibition of burning forest and land in accordance with existing regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Currently, many people of Lembah Sari Village do not know the  prohibitions  and  sanctions  that  will  be  obtained  when  burning  forests  and  or  land.  Therefore,  it  is  necessary  to  do community service in the form of socialization on the prohibition of burning forest and land to the community in Lembah Sari Village, Pekanbaru City. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementation team is lecturers from the Faculty of Law, Lancang Kuning University who are competent in mastering materials regarding the prohibition of burning forests and land.
Keyword: Prohibition, burning, forest and land, Sari Valley Pekanbaru

## 1. Pendahuluan
Kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  mengakibatkan  dampak  yang  luas,  serius,  dan  bersifat  langsung terhadap  kesehatan  masyarakat,  perekonomian,  terganggunya  aktivitas  manusia,  keseimbangan  ekologi,  dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus
Institute of Research and Publication Indonesia CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 2 Iss. 1 May 2022, pp: 1-7 E-ISSN: 2809-0217
dilaksanakan secara serius, bersama-sama (kolaboratif ), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha.
Membuka  lahan  dengan  cara  membakar  bertentangan  dengan  berbagai  aturan  diantaranya  adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) h, Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (2) b, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 Ayat (1). Dimana didalam aturan-aturan tersebut jelas disebutkan larangan membakar hutan dan lahan.
Provinsi  Riau  khususnya  Kota  Pekanbaru  pada  musim  kemarau  merupakan  wilayah  yang  acap  kali mengalami  musibah  pembakaran/kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  menyebabkan  pencemaran  udara  dan perusakan  lingkungan  hidup.  Salah  satu  upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk  menekan  kasus-kasus kebakaran/pembakaran  hutan  dan  lahan  adalah  mensosialisasikan  aturan-aturan  yang  menjadi  dasaar  hukum dilarang nya suatu perbuatan tersebut.
Kelurahan Lembah sari merupakan daerah yang masih banyak memiliki lahan kosong yang apabila masyarakatnya  tidak  mendapatkan  pemahaman  terkait  larangan  pembakaran  hutan  dan  lahan,  dikhawatirkan kasus-kasus kebakaran/pembakaran hutan dan lahan akan terus terjadi.
Ketika masyarakat hendak membuka lahan yang biasanya dipergunakan untuk berkebun berdasarkan analisis situasi menunjukan masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan- aturan terkait larangan membakaran  hutan  dan  atau  lahan.  Adapun  permasalahannya  adalah  rendahnya/kurangnya  pengetahuan masyarakat di Kelurahan Lembah Sari terkait larangan membakar hutan dan lahan.

## 2. Metode
Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai  dengan  persoalan  prioritas  yang  dihadapi  mitra,  yaitu  minimnya  pengetahuan  masyarakat  Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan, agar masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru pada khususnya RW 07 dapat memperoleh pengetahuan dan informasi terkait larangan membakar hutan dan lahan beserta sanksi-sanksi yang didapatkan apabila melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.  Dengan  demikian,  dalam  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  persoalan  prioritas  yang disepakati  pengusul  bersama  mitra  untuk  diselesaikan  adalah  memberikan  pemahaman  dan  informasi  terkait larangan dan sanksi membakar hutan dan lahan. Sehingga setelah program ini selesai, masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru  mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.
Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama  dalam  kurun  waktu  realisasi  program  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  ceramah/penyuluhan, dialog dan tanya jawab serta penyebaran kuisioner sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan (kuisioner pre test dan post test ). Tujuan dilaksanakannya penyebaran kuisioner ini adalah untuk mendapatkan mengukur tingkat pemahaman mitra.
Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat Kelurahan Lembah Sari  Kota Pekanbaru tentang larangan membakar hutan dan lahan sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap persiapan. Persiapan ini  difokuskan  dengan  menyiapkan  semua  peralatan  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanan  kegiatan  ini,  studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan.
Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatanpenyuluhan. Ketiga, perancangan  slide  penyuluhan  hukum  dengan  mempersiapkan  materi  yang  akan  ditampilkan dalam kegiatan. Slide diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan.
Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang  Kuning  dengan  memberikan  materi  mengenai  larangan  membakar  hutan  dan  lahan  sesuai  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik mengevaluasi dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada  peserta  terkait  dengan  materi  kegiatan  sebelum  dan  sesudah  kegiatan.  Adapun  yang  menjadi  ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak Kelurahan, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.
ISSN(E): 2809-0217
ISSN(E): 2809-0217

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru
Hasil kegiatan pengabdian berupa peningkatan pemahaman Masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru  terkait  larangan  dan  sanksi  yang  didapatkan  apabila  membakar  hutan  dan  lahan  sesuai  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Hasil  evaluasi  kegiatan  menunjukkan  bahwa  peserta  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari dosen-dosen Fakultas Hukum  Universitas  Lancang  Kuning.  Indikator  pemahaman  mereka  tercantum  dalam  hasil  kuisioner  yang diberikan  pada  saat  kegiatan.  Mereka  memilih  jawaban  dalam  kuisoner  terdiri  atas  pilihan  jawaban  YA  dan jawaban TIDAK. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan  penyuluhan  menggunakan  metode  ceramah  dan  dialog  serta  tanya  jawab.  Sesi  pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang  larangan  dan  sanksi  membakar  hutan  dan  lahan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peserta penyuluhan yaitu masyarakat  Kelurahan  Lembah  Sari  Kota  Pekanbaru  mendengarkan  dan  memperhatikan  materi  yang disampaikan  pemateri.  Sebelum  kegiatan  penyuluhan  dimulai  dan  materi  diberikan,  terlebih  dahulu  peserta peserta diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang larangan dan sanksi membakar hutan  dan  lahan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan kuisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.
Setelah  dilakukan  rangkaian  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  penyampaian  materi  dan tanya  jawab,  peserta  kemudian  diberikan  kuesioner  kembali  untuk  mengetahui  pemahaman  peserta  setelah mendapatkan  penyampaian  materi.  Rangkaian  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  berhasil  meningkatan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 22 Juni 20212 di salah satu rumah warga, di  Jalan Pembina II Kelurahan Lembah Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai  berikut:
1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 20 orang dari 20 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.
Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Pak Andi Rasikin (Ketua RW 07) yaitu apakah yang menjadi dasar hukum tidak boleh dilakukannya perbuatan membakar hutan dan atau lahan? Tim menjawab membakar hutan dan atau lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan berbagai aturan per Undang- Undangan.  Salah  satu  nya  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1):
“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;
Dalam Pasal 69 ayat (1) sudah sangat jelas dikatakan bahwasannya setiap orang (yang menjadi subjek hukum)  dilarang  melakukan  perbuatan  membuka  hutan  dan  atau  lahan  dengan  cara  membakar.  Apabila masyarakat hendak membuka lahan harus dengan zero burning (tanpa api). Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungn itu  sendiri  juga  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  1  Ayat  (14)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup:
“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”
“ Perusakan  Lingkungan  Hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/  atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup.”  ( Pasal  1  Angka  16  UU  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan hidup).
Pertanyaan  selanjutnya  diajukan  oleh  Bapak  Robi,  yang  mempertanyakan  berapa  besar  cakupan  luas hutan  dan  atau  lahan  yang  dibakar  yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Pemateri  memberikan  jawaban bahwasannya tidak ada batasan kategorinya. Apabila ada orang yang  melakukan perbuatann  melawan hukum membakar hutan dan atau lahan ,maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu kita pahami bersama dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Faktor kearifan lokal juga menjadi pertimbangan. Hal ini
dapat kita lihat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :
“Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  memperhatikan  dengan  sungguh  sungguh kearifan  lokal  di  daerah  masing  masing.  Penjelasan  Pasal  69  ayat  (2)  :Kearifan  lokal  yang  dimaksud  dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.”
Selanjutnya  pertanyaan  dari  Ibu  Ajeng.Sanksi  apakah  yang  didapatkan  apabila  melakukan  perbuatan membakar hutan dan atau lahan? Tim menjawab: sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi: “Setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran  lahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pertanyaan  selanjutnya  oleh  Dhea,  Apakah  koorporasi  bisa  dikenakan  sanksi  apalila  melakukan pembakaran  hutan  dan  atau  lahan?  Tim  menjawab  koorporasi  dapat  bertanggungjawab  apaabila  melakukan pembakaran huta dan atau lahan, dimana General Manager nya lah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selain Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada General Managernya, pkoorporasinya pun dapat diberikan sanski sesuai dengan Pasal 119 UUPPLH:
”Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b.  penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau  kegiatan;  c.  perbaikan  akibat  tindak  pidana;  d. pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak;  dan/atau  e.  penempatan  perusahaan  di  bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”
Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama mahasiswa
ISSN(E): 2809-0217
ISSN(E): 2809-0217
Gambar 3. Dokumentasi Pelaksana sedang memaparkan materi PKM
Gambar 4. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab antara Narasumber dan Masyarakat Peserta PKM
Gambar 4. Dokumentasi Sesi Tanya  Jawab antara Narasumber dan Masyarakat Peserta PKM
Gambar 6. Dokumentasi Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
Gambar 6. Dokumentasi Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Masyarakat kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.  Indikator  pemahaman  mereka  tercantum  dalam  hasil  kuisioner  yang  diberikan  pada  saat kegiatan.  Mereka  memilih  jawaban  dalam  kuisoner  terdiri  atas    pilihan    jawaban  ya  dan  jawaban  tidak. Jawaban  pada  kuisioner  terdapatdalam  materi  yang  dibagikan  dan  materi  yang  disampaikan  oleh  tim pengabdian.
2. Masyarakat kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang Kuning terkait dasar hukum, sanksi, lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan serta besarnya denda yang diberikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil kuisoner yang mengalami peningkatan setelah penyuluhan hukum dilaksanakan.
3. Beberapa  permasalahan  dan  keingintahuan  yang  dihadapi  oleh  peserta  terkait  materi  larangan  membakar hutan dan atau lahan dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.
ISSN(E): 2809-0217
ISSN(E): 2809-0217

## Referensi
[1] Badri,  M.,  Lubis,  D.  P.,  Susanto,  D.,  &  Suharjito,  D.  (2018).  Sistem  Komunikasi  Peringatan  Dini Pencegahan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan Pembangunan , 19 (1), 1-16.
[2] Johar, O. A. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di Kelurahan  Lembah  Sari  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru. CONSEN:  Indonesian  Journal  of Community Services and Engagement , 1 (1), 1-8.
[3] Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pembakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Provinsi  Riau. Jurnal  Hukum Respublica , 21 (2), 131-154.
[4] Johar,  O.  A.  (2021).  Realitas  Permasalahan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Lingkungan , 15 (1), 54-65.
[5] Johar, O. A. (2020). Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam. Mizan: Journal of Islamic Law , 4 (2), 161-170.
[6] Nurdin, N., Badri, M., & Sukartik, D. (2018). Efektivitas sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada  masyarakat  di  Desa  Sungai  Buluh  Kecamatan  Bunut  Kabupaten  Pelalawan  Riau. Jurnal  Riset Komunikasi , 1 (1), 70-87.
[7] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup