## Islamic Law Challenges To Carbon Market Development: A Case Study On Risk Management And Sharia Compliance
Tantangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon: Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah
Nisa Uljanah 1)
1) Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah Sum-Sel Email: 1) Nisauljanah537@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [07 February 2024]
Revised [29 March 2024]
Accepted [06 April 2024]

## ABSTRAK
Pasar karbon telah menjadi instrumen vital dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Meskipun demikian, pengembangan pasar karbon tidak terlepas dari tantangan hukum, terutama ketika dipertimbangkan dari perspektif Hukum Islam. Studi ini mengusulkan penerapan kerangka hukum  Islam  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  tantangan  yang  muncul  dalam pengembangan  pasar  karbon.  Fokus  utama  studi  ini  adalah  pada  pengelolaan  risiko  dan kepatuhan  syariah  dalam  konteks  pasar  karbon.Melalui  studi  kasus  yang  mendalam,  penelitian ini  menggali  konflik  potensial  antara  prinsip-prinsip  pasar  karbon  dan  prinsip-prinsip  syariah, terutama  terkait  dengan  transparansi,  spekulasi,  dan  distribusi  keuntungan.  Pengelolaan  risiko, seperti yang terkait dengan volatilitas pasar dan ketidakpastian lingkungan regulasi, juga menjadi aspek  penting  yang  memerlukan  pendekatan  yang  berlandaskan  syariah.  Selain  itu,  studi  ini mengeksplorasi  upaya  dan  strategi  yang  dapat  diadopsi  untuk  memastikan  kepatuhan  penuh terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dalam  operasionalisasi  pasar  karbon.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekakatan  induktif  yang  mengedepankan data  dari  penelitian-penelitian  terdahulu.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam tentang kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan pasar karbon  dari perspektif Hukum Islam. Implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan diuraikan untuk memandu para  pemangku  kepentingan  dalam  merancang  dan  mengelola  pasar  karbon  dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  syariah.  Dengan  demikian,  penelitian  ini memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  literatur  hukum  Islam  dan  memperkaya  pemahaman kita tentang integrasi prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan pasar karbon global.

## ABSTRACT
Carbon  markets  have  become  a  vital  instrument  in  global  efforts  to  address  climate  change. Nevertheless,  the  development  of  carbon  markets  is  not  without  legal  challenges,  especially when  considered  from  an  Islamic  Law  perspective.  This  study  proposes  the  application  of  an Islamic  legal  framework  to  identify  and  analyze  the  challenges  that  arise  in  the  development  of carbon  markets.  The  main  focus  of  this  study  is  on  risk  management  and  sharia  compliance  in the  context  of  carbon  markets.  Through  in-depth  case  studies,  this  research  explores  potential conflicts  between  carbon  market  principles  and  sharia  principles,  especially  related  to transparency, speculation and profit distribution. Managing risks, such as those related to market volatility and uncertainty in the regulatory environment, is also an important aspect that requires a sharia-based  approach.  Additionally,  this  study  explores  efforts  and  strategies  that  can  be adopted  to  ensure  full  compliance  with  sharia  principles  in  the  operationalization  of  carbon markets.  This  research  uses  a  qualitative  research  method  with  an  inductive  approach  that prioritizes data from previous studies.The results of this research provide in-depth insight into the complexity  of  the  legal  challenges  faced  in  developing  carbon  markets  from  an  Islamic  Law perspective.  Practical  implications  and  policy  recommendations  are  outlined  to  guide stakeholders  in  designing  and  managing  carbon  markets  by  considering  sharia  values  and principles. Thus, this research makes a significant contribution to the Islamic  legal literature and enriches  our  understanding  of  the  integration  of  Islamic  principles  in  the  development  of  global carbon markets.
KEYWORDS Islamic law , Carbon Market , Risk
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pasar karbon menjadi salah satu instrumen vital dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim  dan  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca.  Namun,  pengembangan  pasar  karbon  tidak  lepas  dari berbagai  tantangan,  terutama  ketika  dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam.  Hukum  Islam,  atau  Syariah, memiliki prinsip-prinsip khusus yang dapat menjadi hambatan atau setidaknya memerlukan penyesuaian dalam  konteks  pengelolaan  risiko  dan  kepatuhan  Syariah  di  pasar  karbon.  Studi  kasus  terhadap pengelolaan risiko dan kepatuhan Syariah dalam konteks pasar karbon menjadi penting untuk memahami bagaimana  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dapat  diintegrasikan  atau  menghadapi  ketegangan  dengan mekanisme pasar tersebut.
Dalam  konteks  ini,  tantangan  yang  dihadapi  mencakup  aspek  hukum,  etika,  dan  keuangan  yang berkaitan dengan operasi pasar karbon dan bagaimana hal tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah. Pertama, perlu diperhatikan bahwa konsep kepemilikan karbon dan perdagangan
emisi  dapat  menimbulkan  pertanyaan  hukum  terkait  kepemilikan  sumber  daya  alam  yang  merupakan anugerah  dari  Allah.  Bagaimana  penerapan  hak  milik  atas  emisi  karbon  dalam  konteks  hukum  Islam menjadi suatu perdebatan yang menarik dan menantang. Selain itu, pengelolaan risiko di pasar karbon, termasuk  aspek  derivatif  dan  spekulatif,  memerlukan  penilaian  cermat  terhadap  kepatuhan  terhadap prinsip-prinsip Syariah yang melarang transaksi yang bersifat spekulatif atau dapat menimbulkan ketidak pastian  yang  tidak  dapat  diantisipasi.  Selanjutnya,  penekanan  pada  keadilan  dan  keberlanjutan  dalam hukum  Islam  dapat  menciptakan  tantangan  tersendiri  dalam  pengembangan  pasar  karbon.  Bagaimana mekanisme  pasar  dapat  memastikan  distribusi  manfaat  yang  adil  dan  keberlanjutan  lingkungan  tanpa merugikan pihak yang lemah atau lingkungan alam menjadi pertanyaan sentral yang perlu dijawab. Studi ini  bertujuan  untuk  menjelajahi  dan  menganalisis  kompleksitas  hubungan  antara  pasar  karbon  dan prinsip-prinsip  hukum  Islam,  khususnya  terkait  dengan  pengelolaan  risiko  dan  kepatuhan  Syariah. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam dan  holistik  tentang  bagaimana  tantangan  ini  dapat  diatasi  atau  diminimalkan  untuk  mencapai  tujuan keberlanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Bank  syariah  selaku  lembaga  yang  turut  dan  mencermati  kelestarian  area,  perihal  ini  cocok dengan  prinsip  pembangunan  berkepanjangan  serta  berwawasan  area  sebagaimana  termaktub  dalam UUD  1945.  Pelaksanaan  prinsip  tersebut  dalam  perbankan  diketahui  dengan  istilahh  Green  Banking yang  pelaksanaannya  secara  implisit  tertuang  dalam  PBI  Nomor.  8/  21/  PBI/  2006  serta  pesan  edaran Bank  Indonesia  Nomor.  8/  22/  DPbS[  Anggraini,  S.,  &  Iqbal,  F.  M.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Green Banking  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  Indonesia.  Journal  of  Business  Management  and Islamic Banking, 1(1), 73-88. ].
Sustainable Finance jadi trend global yang menjadi suatu paradigma baru dalam dunia perbankan serta  lembaga  keuangan  lain  yang  menunjang  terlaksananya  pembangunan  berkepanjangan. Pembangunan  berkepanjangan  ialah  usaha  pembangunan  yang  didasari  3  aspek  orientasi,  ialah  profit( keuntungan), people (ikatan sosial warga), dan planet (proteksi terhadap sumber energi alam serta area hidup. Bagi OJK, sustainable finance mempunyai 5 ukuran, ialah pencapaian keunggulan industri sosial, serta ekonomi dalam rangka kurangi ancaman pemanasan global dan penangkalan terhadap kasus area hidup  serta  sosial  yang  lain,  perpindahan  sasaran  mengarah  ekonomi  rendah  karbon  yang  kompetitif, promosi  investasi  ramah  area  hidup  di  bermacam-macam  zona  usaha  atau  ekonomi,  serta  pemberian sokongan pada penerapan prinsip- prinsip pembangunan Indonesia 4P (pro- growth, projobs, pro- poor, serta  pro-  env ironmen)  [  Aasa,  Adepoju,  &  Aladejebi.  2016.  “Sustainable  Development  through  Green Innovative Banking 3p’s.” International Jounal Of Innovative Research & Development 5(14):
Sejalan dengan berkembang pesatnya aktivitas perbankan Indonesia, yang diisyarati dengan terus meningkatnya  nilai  aset  perbankan  serta  pembiayaan  yang  disalurkan,  aktivitas  ekonomi  juga  berjalan. Lewat  aktivitas  ekonomi  ini  lah,  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perbankan  setelah  itu  merangsang terbentuknya  degradasi  Green  Banking  ini  diterjemahkan  sebagai  upaya  perbankan  untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya di area. Salah  satu  perkara  area  yang  jadi  atensi  dunia  saat  ini  yakni  melonjaknya  emisi  CO2.  Dominasi ketiganya  menggapai  lebih  dari  90  persen.  Setelah  itu,  dari  sisi  mengkonsumsi,  lebih  dari  2pertiga pasokan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  nasional  disedot  untuk  kebutuhan  transportasi.  Demikian  pula dengan  industri  nasional,  yang  masih  mengandalkan  energy  konvensional,  semacam  BBM  serta batubara.  Pola  penciptaan  yang  demikian,  tidak  hanya  mendesak  perkembangan  ekonomi,  pula menimbulkan kenaikan emisi CO2. (Acharya S & S Locke, 2016, p,12).
Komitmen  Indonesia  untuk  menurunkan  tingkat  emisi  karbon  di  masa  depan  perlu  dijabarkan dalam  peningkatan  upaya  dan  reposisi  dukungan  yang  diperlukan  untuk  periode  2015-2019  sebagai dasar untuk mencapai tujuan yang lebih ambisius pada tahun 2020. Hal ini akan dapat berhasil bila ada tindakan  yang  jelas  di  tingkat  nasional,  khususnya  di  bidang  penelitian  dan  mobilisasi  sumber  sumber daya  melalui  kemitraan  dan  kerjasama  internasional.  UU  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengamanatkan  kerangka  hukum  untuk  mendukung  strategi  dan  tindakan  program pada periode 2015-2019, yang juga akan mendukung implementasi untuk kebijakan jangka panjang 2020 dan seterusnya. Namun, untuk mencapai tujuan kebijakan jangka panjang tersebut, harmonisasi hukum yang  komprehensif  dari  semua  hal  yang  terkait  dan  relevan  dengan  perubahan  iklim  dipandang  perlu untuk  memenuhi  tantangan  dalam  upaya  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim.[    DAN.P.I.  Kertas Kebijakan Sukuk Hijau (Green Sukuk).
Landasan  hukum  konsep  Maqashid  Al-Syariah  ini  berawal  dari  tujuan  syariah  yang  merupakan tiang agama untuk kemaslahatan muslim di seluruh dunia. Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini  ditentukan  dengan  beberapa  alasan  yang  berguna  untuk  menyelesaikan  kemaslahatan  yang  ada. Maqashid Al-Syariah ini memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum.
Merujuk dari pengertian Maqashid Al-Syariah bahwa Maqashid Al- Syariah ini merupakan landasan penting dalam menegakkan tiang agama dengan dua ini pokok kemaslahatan yang merincikan hasil dari
kemaslahatan tersebut menjadi 5 kemaslahatan untuk dilindungi. Penetapan hukum dalam Maqashid Al- Syariah ini ditentukan dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan kemaslahatan yang ada. Maqashid AlSyariah ini memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan dalam  menentukan  dasar  hukum  Maqashid  Al-Syariah  bisa  dinyatakan  secara  Spesifik  sebagai  tujuan dari syariat melalui tiga cara penetapan, menurut Ash- Syatibi tiga cara penetapan itu adalah :
1.  Cukup  mengetahui  dalil  perintah  atau  larangan  yang  secara  jelas,  bahwa  tujuan  yang  dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
2. Dengan memandang Illat’-illat’ dari perintah atau larangan, seperti pensyariatan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
3. Bahwa dalam penerapan hukum syari’at, syar’i memiliki tujuan pokok (Maqashid Ashliyyah) dan tujuan pelengkap  (Maqashid  Tabi’ah).  Adakalanya  tertera  secara  eksplisit,  tersirat  secara  implicit,  ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (istiqra’) terhadap nash. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap Maqashid  yang  tidak  tertera  dalam  nash  namun  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  diatas, termasuk juga dalam Maqashid AlSyariah. Ada dua inti pokok dalam kemaslahatan, yaitu:
a.  Kemaslahatan  Dharurriyah  (Inti/Pokok),  yaitu  kemaslahatan  Maqashid  Al-Syariah  yang  berada dalam urutan paling atas.
b.  Kemaslahatan  Ghairu  Dharurriyah  (Bukan  kemaslahatan  pokok),  namun  kemaslahatan  ini tergolong  penting  dan  tidak  bisa  dipisahkan.  Kemaslahatan  inilah  yang  menjadi  dasar  dalam maqashid  al-syariah  sebagai  tujuan  syariah,  seperti  yang  telah  dihitung  juga  oleh  ulama  dengan nama  al-  kulliyat  al  khams  (lima  hal  ini/pokok)  yang  mereka  anggap  sebagai  dasar-dasar  dan tujuan syariat yang harus dijaga. Ada 5 hal inti yang harus dijaga dan dilindungi dalam maqashid al-syariah yaitu:
1.  Menjaga Agama (Hifdz ad-Din)
2.  Menjaga Jiwa (Hifdz an-Nafs)
3.  Menjaga Akal (Hifdz al-Aql)
4.  Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)
5.  Menjaga Keturunan (Hifdz an-Nasl)
Dengan  demikian  inilah  yang  menjadi  pokok  inti  dalam  maqashid  alsyariah  yang  harus diperhatikan  untuk  tetap  berjalan  sesuai  dengan  syariat  islam.  Dan  hal  inilah  yang  menjadi  dasar  teori syariah  didalam  menjalankan  konsep  Green  Banking  pada  Bank  Umum  Syariah[  Al-  Burhan.  2021. “Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah.” Study of Science and Cultural Development of the Koran 21: 1.].

## LANDASAN TEORI

## Perdagangan Karbon
Perdagangan  adalah  kegiatan  usaha  membeli  dan  menjual,  termasuk  kegiatan  tukarmenukar barang,  tanpa  mengubah  bentuk  atau  sifatnya  (Sari,  2016:18).  Sedangkan  kata  “karbon”  yang terkandung  dalam  perdagangan  karbon  ialah  enam  gas  rumah  kaca  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam Kyoto Protokol. Keenam gas tersebut diperjualbelikan dalam pasar karbon dalam bentuk hak atas emisi  gas  rumah  kaca  yang  dihitung  dalam  satuan  setara  ton  CO2  (Hindarto,  Samyanugraha,  and Nathalia  2018:22).  Perdagangan  karbon  sendiri  juga  diartikan  sebagai  aktifitas  yang  berupaya  untuk menurunkan emisi karbon melalui pengelolaan hutan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (Irama, 2020:85).
Di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2008  Tentang  Dewan  Nasional  Perubahan  Iklim, perdagangan  karbon  didefinisikan  sebagai  kegiatan  jual  beli  sertifikat  pengurangan  emisi  karbon  dari kegiatan  mitigasi  perubahan  iklim.  Hal  yang  serupa  juga  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenhutII/2009 Pasal 1 ayat (14), yang menyatakan bahwa perdagangan karbon  ialah  aktivitas  perdagangan  di  sektor  jasa  yang  berasal  dari  upaya  pengolahan  hutan  yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dengan demikian, perdagangan karbon dapat dikatakan sebagai prosedur berbasis pasar guna menopang upaya pengurangan gas CO2 di atmosfer melalui kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon. Indonesia sebagai salah satu negara  yang  meratifikas i  “Protokol  Kyoto”  memiliki  tanggung  jawab  dalam  menurunkan  emisi  dan mekanisme pembangunan bersih (MPB), termasuk dalam perdagangan karbon internasional.
Di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16/2016  menjadi  dasar  hukum  dalam  pengesahan mekanisme pasar karbon atau bursa karbon, sebagai bagian  dari upaya indonesia guna menyelesaikan masalah  perubahan  iklim,  dengan  cara  penyelenggaraan  pasar  karbon  di  indonesia  juga,  hal  ini  dapat
dihubungkan  sebagai  komitmen  yang  diambil  dalam  paris  agreement,  guna  mencapai  target  national terhadap usaha pengurangan emisi atau efek gas rumah kaca, bentuk implementasi paris agreement dari negara-negara bisa ditemukan dalam berbagai instrumen ekonomi.  Dijelaskan oleh (Adquisiciones et al., 2019) bahwa di Indonesia  sendiri ada pasar karbon atau sering disebut bursa karbon, yang diharapkan dapat membantu mencapai target pengurangan emisi, oleh negara-negara yang berusaha membersihkan langitnya dari emisi karbon. maka dari itu melalui undang-undang 16/ 2016, negara indonesia menyadari betapa  pentingnya  mekanisme  seperti  pasar  karbon,  guna  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  dapat mendukung implementasi kredit karbon, yang dapat mempercepat target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  sifat  penelitian  Deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bersifat pemaparan,  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaa  hukum yang  berlaku  di  tempat  tertentu,  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  ada  suatu  peristiwa  hukum tertentu  terjadi  dalam  masyarakat.    Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis.  Jenis dan sumber data terdiri dari tiga yaitu primer,sekunder dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis  lingkungan  pada  saat  ini  telah  menarik  perhatian  masyarakat  global  seperti  krisis  iklim, pemanasan global, dan deforestasi besar-besaran yang menyebabkan banyaknya perubahan iklim yang ekstrim di dunia termasuk Indonesia. perubahan iklim yang terjadi di Indonesia meliputi peningkatan pada suhu permukaan, perubahan cuaca hujan, peningkatan suhu pada muka laut dan peningkatan peristiwa iklim dan cuaca yang ekstrim. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia adalah salah satu penyebab global warming. Protokol Kyoto, yang ditetapkan oleh UU No. 17 Tahun 2004, bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam upaya untuk menurunkan emisi gas rumah  kaca  (GRK)  di  seluruh  dunia.  6  GRK  yang  ditargetkan  dalam  Protokol  Kyoto  adalah  karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrous oksida (N2O), sulfur heksafluorida (SF6), perfluorokarbon (PFC), dan  hidrofluorokarbon  (HFC).  Akan  tetapi  pada  isu  saat  ini  akan  di  titik  fokuskan  pada  satu  GRK  yaitu Karbon dioksida (CO2).
Masyarakat  dunia  mulai  menyadari  bahwa  industrialisasi,  yang  menghasilkan  kemakmuran ekonomi  dan  kemajuan  teknologi  ternyata  mengancam  masa  depan  bumi.  Perubahan  iklim  tidak  dapat dipisahkan  dari  emisi  karbon.  Menurunkan  emisi  karbon  berarti  mencegah  atau  mengurangi  dampak negatif  perubahan  iklim.  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (UNFCCC)  adalah perjanjian internasioanl yang bertujuan untuk menjaga konsentrasi gas rumah kaca (GRK) pada tingkat yang  tidak  membahayakan  interaksi  manusia  dengan  iklim.  Negara-negara  maju  sudah  memulai mengelola  emisi  karbon  setelah  menyadari  risiko  yang  akan  muncul.  Mereka  melakukan  ini  dengan menggunakan  metode  pendekatan  antar  disiplin  keilmuan  untuk  menghasilkan  kebijakan  yang  paling efektif  untuk  mengurangi  emisi  karbon.  Indonesia  dapat  mengambil  pelajaran  dari  negara-negara  maju yang  telah  mengatasi  masalah  emisi  karbon.  Salah  satu  kebijakan  yang  mereka  gunakan  untuk menurunkan emisi karbon adalah strategi perdagangan karbon.
Protokol  kyoto  merupakan  sebuah  instrumen  hukum  (Legal  Instrumen)  alat  hukum  yang dimaksudkan  untuk  melaksanakan  perjanjian  perubahan  iklim  dengan  tujuan  untuk  menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca agar tidak mengganggu sistem iklim dibumi. Dilihat dari Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional  Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  dan  Perpres  No.  71  Tahun  2011  mengenai penyelenggaraan  inventarisasi  gas  rumah  kaca  nasional  menunjukkan  bahwa  Indonesia  sangat berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  karbon.  Menurut  Pasal  4  Perpres  No.  61  Tahun  2011,  pelaku usaha juga berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Peristiwa emisi GRK menjadi isu penting  karena  banyak  efek  negatif  yang  kita  rasakan  yang  mengarah  pada  bencana  iklim.  Menurut Peraturan  21/2022,  emisi  gas  rumah  kaca  yang  diperdagangkan  adalah  jumlah  emisi  yang  dihitung dengan  cara  yang  disepakati.  Pada  dasarnya,  peraturan  ini mengatur  perdagangan  emisi  dalam  empat
cara  yaitu:  perdagangan  karbon,  pembayaran  berbasis  kinerja  (juga  dikenal  sebagai  pembayaran berbasis hasil), pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bursa efek merupakan tempat berkumpul ataupun wadah bagi penjual dan pembeli efek yang di dalamnya melakukan kegiatan transaksi atas menjual dan membeli saham dan obligasi.
Pasar  karbon  telah  menjadi  salah  satu  instrumen  utama  dalam  upaya  mitigasi  perubahan  iklim global. Namun, pengembangan pasar karbon tidak terlepas dari tantangan hukum Islam, terutama dalam aspek  pengelolaan  risiko  dan  kepatuhan  syariah.  Artikel  ini  mengkaji  secara  mendalam  tantangan- tantangan  tersebut  dengan  melakukan  studi  kasus  untuk mengevaluasi  bagaimana  pasar  karbon dapat dijalankan  dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan mempelajari  secara  umum  konsep  green  economy  terlebih  dahulu,  kemudian  dilanjutkan  dengan pemahaman  tentang  konsep  ekonomi  Islam,  serta  tantangan  hukum  islam  dalam  perkembangan  pasar karbon.
Beberapa  konsep  dan  gagasan  tentang  green  economy  kemudian  dianalisis  dengan  konsep dharuriyah  maqashid  al-shariah.  Dalam  kontek  kajian  maqashid  al-shariah  di  beberapa  referensi terdahulu,  belum  ditemukan  hifz  al- bi’ah  yaitu  penjagaan  lingkungan  (environment).  Padahal  seperti diketahui oleh khayalak umum bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup merupakan core dari ajaran Islam umumnya dan termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Hal tersebut didasari dengan apa yang telah dituliskan dalam al- Qur’an, seperti yang telah ditelaah oleh peneliti melalui kamus untuk pencarian ayat- ayat  al- Qur’an  (al-Mu’jam al-Mufahras  li  Alfaz  al-Qur’an), bahwa  terdapat  banyak  sekali  ayat-ayat  yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup.
Bahasan  tentang  bumi  secara  umum  disebutkan  dalam  al- Qur’an  kurang  lebih  ada  sekitar  459 ayat,  khususnya  di ayat  al-Baqarah:  11,  60,  251,  22,  27,  al- Mu’minun: 71, al-A’raf: 100, Ali Imron: 109, 129, 109, 129, dan lain sebagainya.  Ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (hifz al- bi’ah) dengan beberapa ayat  dalam al- Qur’an, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan Allah untuk tidak  merusak  bumi.  Konflik  Prinsip-  Prinsip  Hukum  Islam  dengan  Konsep  Pasar  Karbon,  Dalam pengembangan  pasar  karbon,  terdapat  potensi  konflik  dengan  prinsip-prinsip  Hukum  Islam,  terutama terkait  dengan  keadilan  distributif,  transparansi,  dan  pengendalian  ekosistem.  Misalnya,  mekanisme pasar  karbon  yang  mengizinkan  spekulasi  dapat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang melarang  riba  dan  transaksi  berdasarkan  izin.  Tantangan  terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  itu sendiri sangat penting dilakukan untuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Konsep transparansi dalam pasar  karbon seringkali bersinggungan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam  terkait  dengan  pengungkapan  informasi.  Bagaimana  informasi  keuangan  dan  lingkungan  yang diungkapkan dan dikelola memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Implementasi Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, danpengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan (Fraser & Henry, 2005; Nugroho,Nugraha, et al., 2021).  Tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  risiko  dan  meminimalkan  dampak  negatif  dari  risiko  yang tidak  dapat  dihindari  (Afoukane  et  al.,  2021;  Hoffmann  et  al.,  2013;  Nugroho,Badawi,  et  al.,  2021). Manajemen  risiko  melibatkan  proses  identifikasi  risiko,  evaluasi  risiko,  pengembangan  strategi manajemen risiko, implementasi strategi manajemen risiko, serta monitoring dan peninjauan risiko secara berkala.  Manajemen  risiko  diterapkan  dalam  berbagai  aspek  bisnis,  termasuk  keuangan,operasional, proyek, lingkungan, dan reputasi. Tujuan  utama  dari  manajemen  risiko  adalah  untuk  menjaga keselamatan  dan  keberlanjutan  bisnis,  meningkatkan  efisiensi  operasional,  mematuhi  peraturan  dan standar  yang  berlaku,  memperbaiki  reputasi,  meningkatkan  pengambilan  keputusan,  dan  meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Quon et al., 2012; Utamiet al., 2021).
Manajemen  risiko  merupakan  aktivitas  identifikasi,  penilaian,  dan  pengendalian  risiko  yang mungkin  timbul  dalam  suatu  organisasi.  Berikut  menurut  Muniarty  et  al.  (2020),  Nugroho  et  al.  (2018), Power (2004), dan Settembre-Blundo et al. (2021) adalah beberapa jenis manajemen risiko yang secara umum terdapat pada perusahaan yang mencakup: Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
1.  Manajemen  Risiko  Keuangan:  Manajemen  risiko  keuangan  melibatkan  identifikasi,  penilaian,  dan pengendalian risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Risiko keuangan dapat mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
2.  Manajemen Risiko Operasional: Manajemen risiko  operasional  melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian  risiko  yang  terkait  dengan  operasi  sehari-hari  organisasi.  Risiko  operasional  dapat mencakup  risiko  kegagalan  sistem,  risiko  kesalahan  manusia,  risiko  keamanan  informasi,  risiko hukum, dan risiko lingkungan.
3.  Manajemen  Risiko  Proyek:  Manajemen  risiko  proyek  melibatkan  identifikasi,  penilaian,  dan pengendalian  risiko  yang  terkait  dengan  proyek  tertentu  yang  sedang  berlangsung.  Risiko  proyek dapat mencakup risiko biaya, risiko jadwal, risiko teknis, dan risiko manusia.
4.  Manajemen  Risiko  Lingkungan:  Manajemen  risiko  lingkungan  melibatkan  identifikasi,  penilaian,  dan pengendalian  risiko  yang  terkait  dengan  dampak  lingkungan  dari  aktivitas  organisasi.  Risiko lingkungan  dapat  mencakup  risiko  terhadap  kesehatan  manusia,  kerusakan  habitat  alami,dan  risiko terhadap spesies yang dilindungi.
5. ▪Manajemen  Risiko  Reputasi:  Manajemen  risiko  reputasi  melibatkan  identifikasi,  penilaian,  dan pengendalian  risiko  terkait  dengan  reputasi  organisasi.  Risiko  reputasi  dapat  muncul  dari  tindakan organisasi  atau  dari  lingkungan  eksternal,  dan  dapat  mempengaruhi  persepsi  publik  terhadap organisasi.
6.  Manajemen  Risiko  Strategis:  Manajemen  risiko  strategis  melibatkan  identifikasi,  penilaian,  dan pengendalian  risiko  yang  terkait  dengan  tujuan  jangka  panjang  organisasi.  Risiko  strategis  dapat mencakup risiko terhadap pertumbuhan,risiko pasar, risiko inovasi, dan risiko keuangan.

## Tantangan Hukum Islam dalam Pengelolaan Risiko
a.  Riba (Bunga): Konsep riba melarang praktik bunga dalam transaksi keuangan. Beberapa model pasar karbon melibatkan mekanisme bunga atau investasi yang dapat dianggap ribawi.
b.  Gharar  (Ketidakpastian):  Konsep  gharar  memperingatkan  tentang  transaksi  yang  melibatkan ketidakpastian  yang  berlebihan.  Dalam  pasar  karbon,  ada  ketidakpastian  mengenai  nilai  karbon  di masa depan dan pengelolaan risiko yang kompleks.
c.  Maisir  (Perjudian):  Prinsip  maisir  melarang  praktik  perjudian.  Beberapa  aspek  pasar  karbon,  seperti perdagangan berjangka, dapat dianggap melibatkan unsur perjudian.

## Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Pasar Karbon
Studi kasus dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pasar karbon tertentu mengelola risiko dan memastikan kepatuhan syariah. Langkah-langkah konkrit dapat mencakup:
1.  Memastikan mekanisme transaksi tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maisir.
2.  Menerapkan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  alokasi  izin  emisi  dan  pendistribusian  manfaat  pasar karbon.
3.  Mengembangkan  instrumen  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  obligasi hijau atau sukuk karbon.
Pengelolaan  risiko  dalam  pasar  karbon  memerlukan  pendekatan  yang  sejalan  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Ketidak  pastian  pasar,  volatilitas  harga  karbon,  dan  risiko  lingkungan  harus  dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam, termasuk prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keinginan.  Tantangan  muncul  dalam  distribusi  keuntungan  dari  transaksi  pasar  karbon.  Prinsip-prinsip syariah menekankan dan meratakan dalam pembagian keuntungan, dan oleh karena itu, model distribusi keuntungan  dalam  pasar  karbon  perlu  dipertimbangkan  kembali  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah. Kepatuhan Syariah dalam Kontrak Karbon, ialah Pengembangan kontrak karbon perlu mempertimbangkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  hal  perlindungan,  risiko,  dan  bentuk-bentuk  transaksi yang  sesuai.  Kontrak-kontrak  tersebut  harus  memenuhi  persyaratan  kepatuhan  syariah  untuk memastikan  legalitas  dan  moralitas  transaksi  tersebut.  Upaya  Integrasi  Prinsip-Prinsip  Syariah  dalam Pengembangan  Pasar  Karbon,  Perlu  ada  upaya  aktif  untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  syariah dalam  regulasi  dan  praktik  pasar  karbon.  Ini  termasuk  pedoman  pengembangan  khusus  dan  kerangka
kerja  hukum  yang  mencakup  pemenuhan  syariah  dalam  setiap  aspek  pengembangan  dan operasionalisasi pasar karbon.
Rekomendasi Kebijakan dan Langkah-Langkah Implementasi. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi  kebijakan  dan  langkah-langkah  implementasi  bagi  para  pemangku  kepentingan  untuk mengatasi tantangan hukum Islam dalam pengembangan pasar karbon.  Langkah-langkah ini mencakup pembaruan  regulasi,  pendidikan,  dan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  keuangan  Islam  untuk memfasilitasi  pengembangan  pasar  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Melalui  pemahaman mendalam  tentang  tantangan  ini.  Artikel  ini  diharapkan  dapat  membantu  dalam  membentuk pengembangan pasar karbon yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengembangan pasar karbon perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam.  Hal  ini  melibatkan  penyesuaian  regulasi,  pengelolaan  risiko  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah, serta  upaya  edukasi  untuk  membangun  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hubungan  antara  pasar karbon dan nilai-nilai Islam.

## Saran
Semoga  Artikel  ini  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  tantangan  hukum  Islam terhadap  pengembangan  pasar  karbon  dan  menyediakan  panduan  bagi  para  pemangku  kepentingan untuk  mengembangkan  pasar  karbon  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Dengan memperhatikan  aspek-aspek  ini,  diharapkan  pasar  karbon  dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam upaya  global  untuk  mengatasi  perubahan  iklim  sambil  memastikan  kepatuhan  terhadap  nilai-nilai  dan prinsip-prinsip etika yang diamanahkan oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  S.,  &  Iqbal,  F.  M.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Green  Banking  Terhadap  Profitabilitas  Bank Umum Syariah Indonesia. Journal of Business Management and Islamic Banking, 1(1), 73-88.
Aasa, Adepoju, & Aladejebi. 2016. “Sustainable Development through Green Innovative Banking 3p’s.”
International Jounal Of Innovative Research & Development 5(14): 7.
Al- Burhan. 2021. “Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah.” Study of Science and Cultural Development of the Koran 21: 1
Ade Bebi Irama, Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara, (Jurnal Hompage:  Direktorat  Sistem  Manajemen  Investasi,  Ditjen  Perbendaharaan,  Kementerian Keuangan)
Asep  Muhammad  Lutfi  Dan  Nardi  Sunardi,  Pengaruh  Current  Ratio  (Cr),  Return  On  Equity  (Roe),  Dan Sales  Growth  Terhadap  Harga  Saham  Yang  Berdampak  Pada  Kinerja  Keuangan  Perusahaan, Jurnal: Sekuritas (saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi), Universitas Pamulang.
Agung,  I.  G.  A.,  SE,  M.,  Subhan,  M.  N.,  SE,  M.,  Putri,  F.  C.,  SE,  M.,  ...  &  Durya,  N.  P.  M.  A.  (2023). Manajemen Keuangan Menghadapi Industri 5.0. Cendikia Mulia Mandiri.
DAN.P.I. Kertas Kebijakan Sukuk Hijau (Green Sukuk)
Fatah,  D.  A.  (2017).  Perkembangan  obligasi  syariah  (sukuk)  di  indonesia:  analisis  peluang  dan tantangan. Al-'Adalah, 8(1), 35-46.
Firdaus  Muhammad  Iqbal,  Neni  Ruhaeni,  Pengaturan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Berdasarkan  Protokol Kyoto Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal: Dinamika Global, Universitas Islam Bandung.
JDHI  BPK  RI  (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details?41199?perpres-no-tahun-2011),  diakses  pada hari Minggu, 28 januari 2024, pukul 14.55 WIB.
Kresna, P. A. J. Bab 9 Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep), Depok, Rajawali Pres, 2018, 95.
Richatul  Jannah,  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Carbon  Emission  Disclosure  Pada Perusahaan  Di  Indonesia,  Skripsi  (Semarang:  Universitas  Dipenogoro  fakultas  Ekonomika  dan bisnis)
Sukadi,  B.  D.  N.  R.,  Pinatih,  D.  A.  A.  I.,  &  Sari,  N.  P.  M.  (2020).  Penerapan  Good  Environmental Governance  pada  Praktik  Perdagangan  Karbon  di  Proyek  Katingan  Mentaya.  Jurnal  Borneo Administrator, 16(3), 361-382.