## THE STRATEGY OF NATIONAL VALUES DEVELOPMENT BASED ON RELIGIOUSITY FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) IN PURWAKARTA REGENCY

## STRATEGI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS KEAGAMAAN  TERHADAP FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DI KABUPATEN PURWAKARTA
Ating Supardi 1 , Sapriya 2 , Cecep Darmawan 3
1 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI
2 Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI
3 Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI E-mail: rhen4rdi@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  used  a  qualitative  approach  with  a  phenomenological  method  for  assessing  the relationship between subjective and objective reality of meaning in everyday life. The results showed that  patriotism  was  seen  as  a  manifestation  love  of  Allah,  therefore  FPI  have  a  core  program  it relevant  to  build  national  values,  include;  hisbah,  halaqoh,  and  syahriahan.  Recommendations offered  include;  increase  the  participation  of  nation  building  through  involvement  in  various  social activities, enhance cooperation, communication and coordination with various stakeholders of mental and  moral  development  efforts  of  generations,  and  necessity  to  build  communities  of  people  that support the implementation of development in all areas.

## Keywords : Civil Organization, National Values, Religious Values

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  fenomenologi  karena  mengkaji keterkaitan  antara  makna  subyektif  dan  realitas  obyektif  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kecintaan  terhadap  tanah  air  dipandang  sebagai  wujud  kecintaan terhadap  Allah  SWT,  karena  itu  FPI  mempunyai  program  inti  yang  relevan  dengan  upaya pengembangan  nilai-nilai  kebangsaan  diantaranya;  hisbah,  halaqoh,  dan  syahriahan.  Rekomendasi yang ditawarkan meliputi; perlunya meningkatkan partisipasi terhadap pembangunan bangsa melalui pelibatan  diri  dalam  berbagai  kegiatan  sosial,  perlu  peningkatan  kerjasama,  komunikasi  dan koordinasi  dengan  berbagai  pihak  terkait  upaya  pembangunan  mental  dan  moral  generasi  bangsa, serta  perlunya  membangun  komunitas-komunitas  yang  berfungsi  sebagai  pendukung  pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

## Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Nilai Kebangsaan, Nilai Keagamaan
Degradasi  nilai-nilai  kebangsaan  saat  ini menjadi  isu  yang  hangat  dibicarakan  di pelbagai media, baik  televisi,  koran, radio, dan internet.  Menurunnya  nilai  toleransi,  moderasi, penghargaan  akan  adanya  pluralitas,  serta terkikisnya semangat cinta tanah air menjadikan  pentingnya  dilakukan  suatu  upaya untuk  memberikan  pencerahan  sosial  kepada masyarakat  ikhwal  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan.
Tergerusnya  nilai-nilai  luhur  bangsa semakin mendorong masyarakat Indonesia pada suatu  arah  yang  semakin  menjauhi  cita-cita kebangsaan  kita.  Sebuah  cita-cita  yang  ingin mengantarkan  masyarakat  bangsa  pada  suatu titik  kemulyaan  di  hadapan  bangsa  sendiri  dan bangsa  lain.  Sebuah  bangsa  yang  berkeadaban di  tengah  fenomena  multikulturalitas  bangsa yang  ada.  Selain  itu,  tergerusnya  nilai-nilai luhur bangsa tersebut akan mendorong
terjadinya  implikasi  yang  parah  secara  sosial (Taufiq, 2008: 1). Cidera sosial yang selama ini terjadi  ditandai  oleh  munculnya    pelbagai macam  sikap  sosial  yang  ingin  menang  sendiri (individualistis),  munculnya  ego  pribadi  dan kelompok yang menggadaikan semangat persatuan dan  kesatuan sebagai  sebuah bangsa, sikap  main  hakim  sendiri,  serta  munculnya perasaan  “saya  yang  paling  benar”  dan  lain sebagainya.
Konsensus  nasional  yang  selama  ini menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan  pengembangan  rasa,  jiwa  dan  semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan  dan  pedoman  bagi  bangsa  Indonesia melakukan  perjuangan  guna  mencapai  cita-cita nasionalnya, ternyata mengalami suatu kemunduran  (degradasi).  Ditambah  dengan kebijakan  pemerintah  memberlakukan  otonomi daerah semakin membuat kecemasan tergerusnya  nasionalisme  dan  munculnya etnosentrisme  (Komalasari,  2007:553).  Itulah yang  sebenarnya  dikhawatirkan  Bung  Hatta ketika  merancang  sebuah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  bersama  Bung  Karno, bahwa  kedepan  tantangan  besar  bangsa  yang telah  menjadi  satu  dalam  kerangka  Republik Indonesia  ini  adalah  terjadinya  disintegrasi, perang  antar-etnik,  ras,  dan  agama  sebagai konsekuansi  logis  dari  negara  multikultur. Kekhawatiran  Hatta  senada  dengan  yang dijelaskan  Naisbitt  (1994:  15)  bahwa  masalah suku  bangsa  ataupun  etnis  dapat  menjadi boomerang bagi bangsa yang kurang arif dalam melakukan kebijakan politiknya.
Sekaitan  dengan  itu,  dapat  diyakini bahwa  tatanan  sosial  kebangsaan  Indonesia akan  semakin  tidak  terarah  dan  terkendali. Proses  sosial  kebangsaan  yang  demikian  turut berkontribusi  terhadap  semakin  terpuruknya bangsa  Indonesia.  Bersamaan  dengan  hal  itu, proses  transformasi  nilai-nilai  kebangsaan seperti  nilai  toleransi,  moderasi,  inklusivitas, solidaritas,  dan  kesediaan  untuk  berkerja  sama dengan  warga  bangsa  yang  lain  merupakan sesuatu  yang diniscayakan.  Lickona  (1992: 14) menjelaskan  10  tanda  perilaku  manusia  yang menunjukkan ke arah kehancuran suatu bangsa, meliputi; meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran  yang  membudaya,  semakin tingginya  rasa  tidak  hormat  kepada  orang  tua, guru dan figur pemimpin, pengaruh peer group terhadap  tindakan  kekerasan,  meningkatnya kecurigaan  dan  kebencian,  penggunaan  bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja,
penurunnya  rasa  tanggung  jawab  individu  dan warga  negara,  meningginya  perilaku  merusak diri, dan semakin kaburnya pedoman moral.
Kesepuluh kriteria sebagai gejala kehancuran suatu bangsa tersebut, jika diperhatikan  secara  seksama  selaras  dengan kehidupan  bangsa  Indonesia  pada  masa sekarang  yang  sedang  dilanda  krisis  dalam berbagai  bidang  kehidupan.  Terjadinya  krisis warga negara merupakan dampak dari perilaku yang  tidak  mengindahkan  nilai-nilai  Pancasila sebagai  landasan, falsafah, dan pedoman  hidup dalam  memperkokoh  jatidiri  bangsa.  Kekuatan nasionalisme bangsa semakin lemah. Sebaliknya, kosmopolitanisme mengalami peningkatan  yang  signifikan,  etnisitas  mencuat dan  mengakar  dalam  tubuh  individu,  sehingga mengalahkan  nilai  persatuan  dan  kesatuan bangsa.  Melihat  pelbagai  gejala  yang  muncul sebagai tanda melemahnya nilai-nilai kebangsaan,  diperlukan  adanya  penguatan kembali  nilai-nilai  kebangsaan  dan  semangat cinta  tanah  air  dalam  tubuh  bangsa  Indonesia oleh  berbagai  pihak,  baik  pemerintah  maupun masyarakat.
Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, menempatkan rakyat sebagai kekuatan  utama  pembangunan  bangsa.  Karena itu,  prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat seyogyanya  dilaksanakan  secara  kaffah  dan penuh  tanggung  jawab.  Gerakan  sosial  yang dibangun  oleh  rakyat  diwujudkan  melalui pembentukan  komunitas/kelompok  masyarakat atau  lazim  dikenal  dengan  istilah  Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Keberadaan organisasi  dimaksud  tidak  lain  adalah  untuk memperkuat  nilai-nilai  ideologis  bangsa  demi tercapainya  masyarakat  madani.  Salah  satu Ormas  yang  konsen  terhadap  pembangunan nilai-nilai  kebangsaan  adalah  Front  Pembela Islam  (FPI)  yang  dalam  praksisnya  didasari oleh semangat jihad yang sarat nilai religiusitas.
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana dijelaskan  di  atas,  maka  penulis  dapat mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut; Pertama, terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan  di  masyarakat. Kedua, semakin kaburnya  pedoman  moral  sebagai  landasan masyarakat dalam berperilaku. Ketiga , penumbuhkembangan  nilai-nilai kebangsan membutuhkan  peran  berbagai  aspek,  baik pemerintah  maupun  masyarakat. Keempat , perlu  adanya  pengkajian  mengenai  peran organisasi  kemasyarakatan  dalam  membangun
nilai-nilai  kebangsaan.  Berangkat  masalah tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  strategi  pengembangan nilai-nilai kebangsaan berbasis keagamaan pada organisasi  kemasyarakatan,  khususnya  yang dilaksanakan  Ormas  Islam  FPI  (Front  Pembela Islam).  Mengingat  luasnya  kajian  penelitian, maka  penulis  membatasi  penelitian  menjadi beberapa rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengetahuan  Ormas  Islam  FPI tentang nilai-nilai kebangsaan?
2. Bagaimana  strategi yang dilakukan Ormas Islam  FPI  dalam  mengembangkan  nilai- nilai kebangsaan?
3. Hambatan  apa  yang  ditemui  Ormas  Islam FPI  dalam  mengembangkan  nilai-nilai kebangsaan?
4. Upaya  apa  yang  dilakukan  Ormas  Islam FPI  untuk  mengatasi  hambatan  yang muncul  dalam  pengembangan  nilai-nilai kebangsaan?

## METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi  karena  mengkaji  pola  atau keterkaitan  antara makna subyektif dan realitas obyektif dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan  paradigma  fenomenologi  dalam memahami  fenomena  atau  realitas  tertentu, akan  menempatkan  realitas  sebagai  konstruksi sosial  kebenaran.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus  dan  anggota  Ormas  Islam  FPI Kabupaten  Purwakarta,  Pemerintah  Daerah Kabupaten Purwakarta, dan masyarakat Kabupaten  Purwakarta  yang  dipilih  secara purposif.  Data  yang  terkumpul  kemudian  di analisis  melalui  tiga  tahap,  meliputi  reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Pengetahuan Ormas Islam FPI tentang Nilai-Nilai Kebangsaan
Nilai-nilai  kebangsaan  merupakan  dua hal  yang  penting  untuk  ditumbuhkembangkan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ormas  Islam  FPI sebagai  salah  satu  organisasi  berbasis  agama mempunyai  tekad  untuk  membumikan  nilai- nilai  kebangsaan  pada  masyarakat  Indonesia sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  syariat
Islam.  Terkait  dengan  pandangan  Ormas  Islam FPI  tentang  nilai-nilai  kebangsaan,  peneliti melakukan  wawancara  dengan  pengurus  FPI Kabupaten Purwakarta.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan DSn  diperoleh  informasi  bahwa  pada  dasarnya FPI lahir bertujuan untuk membangkitkan cinta terhadap masyarakat, negara dan agama. Hal itu dijelaskan DSn tercermin dari misi utama yang diemban  FPI. Pertama, sebagai  pelayan masyarakat (Khodimul  Ummah) FPI  berusaha merespon  setiap  keluh kesah masyarakat  untuk bersama-sama  mencari  solusi  terbaik  dalam menyelesaikannya. Kedua, menjadi  benteng terdepan untuk membela agama Islam ( Nashirudin) terutama  dalam  menghadapi moralitas  anak  bangsa  yang  saat  ini  terjadi dekadensi. Ketiga, meluruskan  moral  yang merupakan ruh agama dan suatu benteng untuk menciptakan  kondisivitas  keadaan  masyarakat. Ditegaskan  DSn  bahwa  untuk  menciptakan masyarakat  madani  yang  adil  makmur  tidak dapat  tercipta  jika  kemerosotan/dekadensi moral terjadi dimana-mana.
Senada dengan DSn, DS juga menjelaskan  bahwa  implementasi  nilai-nilai kebangsaan  amat  penting  untuk  mewujudkan kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, sehingga akan terwujud masyarakat  yang  aman,  tentram,  nyaman  dan sejahtera.  Karena  itu,  menurut  DS  perlu  upaya penanaman  nilai-nilai  kebangsaan  secara  terus- menerus  kepada  masyarakat  sehingga  tercipta persatuan dan kesatuan bangsa yang sebagaimana  kita  ketahui  saat  ini  mulai  terjadi pergeseran.    Implementasi  kecintaan  FPI terhadap  negara  dijelaskan  DSn  senantiasa berpedoman  pada  Al  Qur’an  dan  juga  Al- Hadist,  dimana  Al-qur’an  dan  Al-Hadist menjelaskan  beberapa  kewajiban  umat  islam salah satunya mencintai tanah air.
Pentingnya  penumbuhkembangan  nilai- nilai  kebangsaan  menurut  DSn  didasari  oleh agama  atau  keyakinan  sebagaimana  dijelaskan Imam  Ghozali  “ addienu  aslun ”  yang  artinya “agama merupakan pokok daripada segala yang pokok.”  Artinya  yang  bisa  mengembangkan rasa  cinta  kepada  negara,  cinta  kepada masyarakat,  serta  dalam  rangka  membangun kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik  harus senantiasa  mengacu  pada  nilai-nilai  dan  ajaran agama  sebagai  barometernya.  Ditambahkan DSn  bahwa  bila  agama  menjadi  baromenter segala  perbuatan  dan  tingkah  laku  sebuah bangsa,  maka  nilai-nilai  perjuangan  semata-
mata  dilakukan  untuk  ibadah  terutama  dalam mencapai ridho Allah SWT.
Pendapat  DSn  senada  dengan  ASS  yang memandang  bahwa  dilihat  dari  kaca  mata agama,  FPI  memandang  kecintaan  terhadap tanah  air  hal  yang  sangat  ditekankan.  Ia menyebutkan  salah  satu  hadits  yang  berkaitan dengan  pentingnya  nilai-nilai  perjuangan  itu dikembangkan,  yaitu  hadits  yang  mengatakan “ hubbul wathon minal iman” yang artinya cinta tanah  air  sebagian  daripada  iman.  Karena  itu, membela daripada tanah air, membela eksistensi  tanah  air,  dan  membela  persatuan dan  kesatuan  bangsa  merupakan  amanat- amanat ilahiyah bukan hanya amanat konstitusional  saja.  Sebagaimana  DS  yang menyatakan  bahwa  cinta  tanah  air  merupakan wujud  dari  kecintaan  umat  muslim  terhadap Tuhan-Nya.  Karena  itu,  dijelaskan  IH  bahwa FPI  lebih  konsen  mengembangkan  nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berkembangnya nilai- nilai kebangsaan, menurut IH apabila masyarakat  sudah  mencintai  agamanya  maka merekapun akan mencintai tanah airnya.
Kecintaan  terhadap  tanah  air  dan pengembangan  nilai-nilai  kebangsaan  dalam kehidupan  masyarakat  perlu  terus  dilakukan. Pentingnya  hal  tersbeut  dijelaskan  oleh  ASS karena  identitas  dari  suatu  masyarakat  adalah sejauhmana  mereka  mengenal  kepada  dirinya sendiri,  mengenal  kepada  tanah  airnya  dan mengenal kepada budayanya. ASS menambahkan  bahwa  nilai  kecintaan  terhadap tanah air pada tataran implementasi, dewasa ini mengalami  degradasi  hal  tersebut  ditunjukkan oleh  menurunnya  kualitas  nasionalisme  dari masyarakat.
Pendapat  berbeda  dijelaskan  IH  yang memandang  bahwa  nilai  kebangsaan  harus mengedepankan nilai agama, jangan sebaliknya agama digadaikan untuk nilai-nilai kebangsaan. Menurut  IH,  Indonesia  sebagai  negara  yang mayoritas  muslim  harus  mengedepankan  nilai keagamaan.  Nilai  kebangsaan  penting  adanya, karena  itu  FPI  akan  memperjuangkan  NKRI. Ditegaskan  IH  isu  miring  yang  selama  ini menimpa  FPI  hanya  sentimen  negatif  pihak- pihak  yang  tidak  suka  keberadaan  FPI.  FPI tidak  menolak  keberadaan  budaya  asing sepanjang  tidak  berbenturan  dengan  agama Islam.
Berkaitan  dengan  karakteristik  yang harus dimiliki warganegara sebagai implementasi  nilai-nilai  kebangsaan  dalam kehidupan  sehari-hari,  menurut  DSn  adalah
karakter  agamis,  yakni  suatu  masyarakat  yang secara  benar  melaksanakan  patokan  agamanya masing-masing.  Karakter  agamis  menjadi  nilai pokok  yang  harus  dikembangkan  karena sebagaimana  tertuang  dalam  sila  pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya sebelum  kita  melangkah  lebih  jauh  dalam pembukaanya  saja  kita  harus  mengingat  Allah SWT  selain  itu  kegiatan  apapun  kita  harus bermuara kepada Allah SWT.
Senada  dengan  IH  yang  menjelaskan karakter  agamis  harus  dikedepankan  karena apabila  masyarakat  sudah  mempunyai  nilai- nilai  keagamaan  yang  kuat  sudah  pasti  mereka akan  mempunyai  nilai-nilai  kebangsaan,  setiap ajaran yang mereka anut pasti akan mengajarkan  betapa  pentingnya  nilai-nilai kebangsaan  dan  rasa  cinta  tanah  air.  Berbeda dengan  DS  yang  menjelaskan  bahwa  karakter yang  harus  dimiliki  warganegara  adalah mencintai  tanah  airnya  dan  masyarakat  yang mampu mengelola sumber daya alamnya untuk kemaslahatan umat hal ini sejalan dengan UUD 1945.  Selain  hal  tersebut  tadi,  warga  negara juga  harus  mempunyai  sikap  yang  saling menghargai pendapat orang lain dan bermasyarakat,  adanya  kesetiakawanan  sosial, kebersamaan sosial dan kesadaran akan hukum.
Perwujudan nilai-nilai kebangsaan banyak  ragamnya,  hal  tersebut  dikemukakan oleh DS bahwa banyak sekali untuk mewujudkan  cinta  tanah  air  dalam  kehidupan sehari-hari,  misalnya  bisa  dengan  kerja  bhakti di  lingkungan  kita  masing-masing,  ikut menjaga  keamanan  lingkungan  yaitu  dengan cara  siskamling  dan  tidak  lupa  harus  menjaga dan  menjalankan  kebersihan,  keindahan  dan ketertiban. Senada dengan ASS yang mengatakan bahwa wujud cinta tanah air dalam kehidupan  sehari-hari  dapat  dibuktikan  dengan menjungjung tinggi hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.
Lain  halnya  dengan  IH  yang  tetap mendasarkan  segala  hal  berkaitan  dengan kehidupan  sehari-hari  ke  dalam  ajaran  agama. Dijelaskan  IH  bahwa  wujud  cinta  tanah  air adalah menjadikan agama  sebagai aspek  utama dalam  menjaga  moral  bangsa.  Hal  itu  menurut IH senada dengan misi FPI, yakni “menegakkan amar  mar’uf  nahi  mungkar ” yaitu mencegah penyakit masyarakat yang akan menghilangkan  cinta  tanah  airnya,  karena mereka  jauh  dari  nilai-nilai  keagamaan  maka rasa cinta tanah airnya tidak akan tumbuh. Hal- hal  yang  dilakukan  FPI  sebagai  wujud
kecintaan  terhadap  tanah  air  meliputi;  (a) Mewujudkan  agar  pemuda-pemuda  harapan bangsa agar menjauhi perbuatan maksiat seperti miras. Bahwa minuman keras adalah merupakan  biang  dari  segala  kejahatan,  (b) Mengawal  atau  menjadi  kelompok  penekan agar  pejabat  atau  pimpinan  daerah  bersih  dari korupsi.
Hal  utama  yang  harus  dibangun  untuk mengembangkan  rasa  cinta  terhadap  tanah  air adalah melalui pembangunan aqidah masyarakat.  Ditegaskan  DSn  bahwa  menjaga aqidah  bukan  berarti  FPI  bersebrangan  dengan negara  dengan  HAM,  selama  berseberangan dengan aturan  negara agama  apapun itu seperti contoh  Ahmadiyah,  Syiah  atau  aliran  sesat lainnya.  Bahwa  Ahmadiyah,  Syiah,  LDII  itu sudah  di  vonis  oleh  MUI  sebagai  aliran  sesat dan  kredibilitas  MUI  itu  sebuah  lembaga  yang diakui oleh negara, maka FPI sebagai pelaksana di  lapangan  berusaha  mengaktualisasikan  apa yang  dilarang  oleh  negara  melalui  Lembaga MUI.
Untuk  mewujudkan  warganegara  yang cinta  terhadap  tanah  airnya,  maka  mutlak dikembangkan  kesadaran  kolektif  sebagai sebuah  bangsa.  Terkait  dengan  hal  tersebut, menurut  DSn  jika  individu  tidak  mempunyai kesadaran  kolektif  maka  sebutan  bagi  individu tersbeut adalah “ zuru” . Pentingnya mengembangkan  kesadaran  kolektif  dijelaskan pula oleh IH yakni jika antar warganegara tidak bersatu  membangun  bangsanya,  maka  sampai kapanpun  jati  diri  bangsa  tidak  akan  muncul. Senada  dengan  ASS  yang  mengatakan  bahwa kesadaran  kolektif  suatu  bangsa  mempunyai posisi  penting,  terutama  dalam  menunjang kemajuan bangsa. Analog dengan IH dan ASS, DS pun memandang kesadaran kolektif sebagai dasar  untuk  mewujudkan  tujuan  bangsa sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan UUD 1945.

## Strategi Ormas Islam FPI dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan
Pembangunan nilai-nilai kebangsaan merupakan  kewajiban  seluruh  warganegara Indonesia,  terutama  dalam  rangka  menjaga keutuhan  dan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  FPI  sebagai  Ormas berlandaskan  agama  Islam  melakukan  upaya- upaya  pembangunan  nilai  kebangsaan  dengan menegakkan  syariat  Islam  dalam  segala  aspek kehidupan..  Berdasarkan  penuturan  DSn,  saat
ini kegiatan yang dilakukan FPI saat ini adalah halaqoh, syahriahan, dan hisbah . Pertama, “halaqoh” merupakan kegiatan pembinaan  masyarakat  berupa  pengajian  yang dilaksanakan seminggu sekali dan dilaksanakan oleh  kelaskaran  yang  kegiatannya  berisi pembelajaran  kitab,  pembekalan  wawasan, pembinaan  mental,  dan  pemurnian  agama. Pembelajaran kitab bertujuan  agar  anggota  FPI mampu  dan  bisa  mengkaji  kitab  serta  lebih memahami  tentang  ajaran  agama  Islam. Pembekalan wawasan bertujuan untuk menghadapi  segala  kemungkinan  tantangan zaman, menghadapi perang pemikiran (ghuzwul fikri) sehingga  anggota  FPI  lebih  siap  lagi dalam  menghadapi  pengaruh  arus  globalisasi. Pembinaan  mental/moral  berisi  pemberian materi wawasan kebangsaan seperti pemberantasan miras, prostitusi, perjudian agar moral  anak  bangsa  sebagai  generasi  penerus dapat  di  cegah  dari  hal-hal  yang  merusak moral. Apapun yang FPI lakukan intinya adalah untuk  menjadi  bagaimana  kita  berwawasan kebangsaan  sajiannya  berdasarkan  syariat agama  Islam.  Seperti  contohnya  gerakan  FPI memberantas  miras  maka  benang  merahnya dengan  nilai-nilai  kebangsaan  sangat  erat sekali,  artinya  dengan  memberantas  peredaran miras  maka  kita  pun  memberantas  penyakit yang  merongrong  segi  kebangsaan  dari generasi muda.
Kedua, “syahriahan” merupakan kegiatan  rutin  yang  dilaksanakan  setiap  bulan di  minggu  pertama.  Kegiatan  ini  berisi pembahasan  permasalahan-permasalahan  yang sedang  terjadi,  seperti  ada  keluhan  dari masyarakat  tentang  adanya  tempat  yang dijadikan tempat pemaksiatan. Syahriahan diisi dengan  pembicaraan  seputar  Program  FPI, sebagai  sarana  evaluasi  kebijakan dan program kerja  FPI,  pembasahan  permasalahan  yang sedang terjadi, pencarian solusi masalah, media silaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat, serta sebagai  sarana  sosialisasi  dan  konsolidasi. Peserta  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini  bukan hanya  dari  unsur  FPI,  tetapi  juga  masyarakat setempat.
Ketiga, hisbah , merupakan kegiatan/program  FPI  yang  bertujuan  untuk menengakkan “amar  ma’ruf  nahi  mungkar” meliputi  monitoring,  investigasi,  melakukan teguran,  pemberian  surat  peringatan,  serta melakukan  razia  tempat-tempat  yang  dinilai meresahkan  masyarakat  dan  melenceng  dari ajaran agama islam dan/atau peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku. Hisbah merupakan  program  prioritas  dari  ormas  islam FPI  dengan  berkoordinasi  bersama  Kepolisian, Dandim  dan  unsur  Pemerintah  Daerah  yang  di wakili  oleh  Satpol  PP,  Hisbah  dilaksanakan dengan  terlebih  dahulu  dilakukan  monitoring investigasi  oleh  BIF  (Badan  Investigasi  Front) kemudian  BIF  melayangkan  surat  teguran, apabila  tidak  ada  tanggapan  maka  diberikan surat  peringatan  sampai  ketiga  dan  apabila masih membandel maka jalan terakhir dilakukan eksekusi (Pembubaran).
Razia  sebagaimana  dijelaskan  DSn merupakan  eksekusi  terakhir  dari hisbah . Terdapat beberapa langkah/tahap yang dilakukan  FPI  sebelum  melaksanakan  razia, misalnya  ada  suatu  permasalahan  maka  akan dilihat  dulu  apakah  objeknya  masuk  ke  ranah nahi mungkar atau ke ranah amar ma’ruf  harus bisa  dibedakan,  apabila  masuk  ke  ranah  nahi mungkar  terus  masyarakat  setempat  tidak  ada keberanian untuk menegur atau memberantasnya  tapi  masyarakat  mendukung untuk  memberantasnya  maka  FPI  masuk  ikut andil  untuk  memotivasi  agar  bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk memberantas kemaksiatan.
Razia  dilakukan  sebagai  bentuk  respon terhadap  keluhan  masyarakat  tentang  adanya tempat  pemaksiatan  yang  ada  di  lingkunganya baik  lisan  maupun  tertulis.  Setelah  adanya pengaduan  tersebut,  FPI  akan  melakukan survey  dan  investigasi  oleh  Badan  Investigasi Front (BIF)  kemudian FPI melakukan tindakan dengan cara dakwah kemudian surat peringatan dengan memberikan tembusan kepada Kepolisian,  Dandim  dan  Satpo  PP  selanjutnya langkah  terakhir  melakukan  eksekusi.  Banyak kalangan masyarakat yang datang dan menyampaikan  keluhan  adanya  aktivitas  yang meresahkan warga ke FPI, karena keluhan/pengaduan  dari  masyarakat  yang disampaikan  kepada  Pemerintah  Daerah  tidak di  tanggapi  dan  juga  berbelit-belit  dalam prosedur  sehingga  surat  pengaduan  dari masyarakat  sering  mengendap  tanpa  ada  solusi atau langkah nyata dari pemerintah daerah.
Selain  kegiatan  sebagaimana  dijelaskan di  atas,  FPI  melalui  sayap  organisasinaya  FMI (Front  Mahasiswa  Islam)  juga  melaksanakan kegiatan  lain,  seperti  seminar  bagi  pelajar  dan mahasiswa.  Namun  kegiatan  tersebut  belum berlangsung secara kontinu, yakni masih sesuai kebutuhan, seminar ini di gagas oleh mahasiswa  yang  tergabung  dalam  Front
Mahasiswa  Islam  yang  merupakan  sayap  dari FPI,  substansi  dari  seminar  ini  adalah problem solving ,  pembenahan  mental  dan  moral,  dan nilai-nilai kebangsaan.
Terkait  relevansi  antara  program  yang dijalankan dengan proses penumbuhkembangan nilai-nilai  kebangsaan  dijelaskan  oleh  DSn bahwa  aktivitas  yang  dilakukan  FPI  sangat relevan  dengan  upaya  penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya melalui kegiatan  halaqoh  dan  hisbah,  dimana  dalam kegiatan halaqoh masyarakat diberikan pemahaman  mengenai  agama  yang  baik  dan benar karena pada dasarnya Islam mengajarkan nilai-nilai  kebaikan  yang  sudah  barang  tentu relevan dengan nialai-nilai kebangsaan. Relevansi kegiatan hisbah dengan nilai kebangsaan dijelaskan DSn adalah tindakan ini beriringan  dengan  upaya  pemerintah  dalam rangka pendidikan karakter bangsa.
FPI menanamkan bahwa kita mempunyai kultur yang berbeda artinya maka  kita berpijak dalam  bingkai  NKRI  dari  pusat  hingga  ke daerah.  Dijelaskan  oleh  DSs  bahwa  NKRI adalah  harga  mati  bagi  FPI,  siapapun  yang merongrong,  menghina  dan  merusak  NKRI maka  FPI  akan  istiqomah  menjadi  yang terdepan  dalam  menghadapi  ancaman  terhadap NKRI. Penanaman nilai-nilai kebangsaan  salah satunya  dilakukan  FPI  melalui  himbauan  yang mewajibkan  seluruh  anggota  FPI  untuk  ikut Pemilu  atau  mensukseskan  Pemilu.  Selain  itu, sebagaimana  dijelaskan  DS,  FPI  melaksanakan pengkaderan  atau  Diklat  terpadu  bagi  seluruh pengurus  dan  anggota  sehingga  sumber  daya manusia  pada  FPI  menjadi  meningkat  baik secara  pengetahuan  umum  maupun  juga  dalam pengetahuan tentang agama yang akhirnya akan terbentuk  sumber  daya  manusia  yang  handal, mumpuni  sekaligus  beriman.  Senada  dengan ASS yang mengatakan bahwa dalam prosesnya, kegiatan  diklat  ini  berisi  tentang  pengenalan kecintaan  terhadap  tanah  air  yang  biasanya dilaksanakan melalui kerjasama dengan TNI  .
Pembangunan nilai-nilai kebangsaan membutuhkan  suatu  komitmen  dalam  diri setiap elemen masyarakat. Sekaitan dengan itu, DSn  menjelaskan  pentingnya  mengintervensi diri  sendiri  dan  orang  lain  bahwa  NKRI  harga mati sebagai suatu komitmen bersama. Penegakkan  aturan  hukum  harus  dilakukan, utamanya  berdasar  pada  aturan  yang  tertera dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Komitmen FPI ditunjukkan  dengan  tidak  pandang  bulu  dalam menegakkan kebenaran. Dijelaskan DSn bahwa
sekalipun  seorang  Imam  besar  FPI,  jika melenceng dari syariat agama wajib mengundurkan  diri  atau  di  berhentikan.  FPI berkomitmen bahwa yang salah tetap salah dan harus  menerima  komitmennya.  FPI  senantiasa berusaha melaksanakan program-program pemerintah  selama  tidak  bersebrangan  dengan aturan syariat agama.
Terkait  dengan  upaya  pembangunan bangsa,  FPI  berkomitmen  untuk  senantiasa membangun karakter bangsa yang berdasar atas aturan-aturan  agama.  Hal  itu  dijelaskan  DS bahwa  FPI  mempunyai  komitmen  untuk bersatu  dalam  membangun  moral  bangsa, karena  dekadensi  moral  merupakan  masalah krusial  yang  terjadi  dewasa  ini.  Pandangan  DS terkait  bobroknya  moral  gerenari  bangsa merupakan  segala  jenis  penyakit  masyarakat yang  akan menggerogoti dan merusak  generasi bnagsa, baik disadari maupun tidak disadari.
Senada  dengan  IH  yang  menjelaskan bahwa  dalam  membangun  moral  generasi bangsa,  FPI  melaksanakan  pemantauan  dan pengawalan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor  13  Tahun  2007  tentang  Pelarangan Miras,  Koordinasi  dengan  Kepolisian,  Kodim dan satpol PP dengan cara pemasangan  striker, menyebarkan  brosur-brosur  yang  berisi  ajakan untuk bersama-sama memberantas miras karena kita  tahu  bahwa  miras  itu  akan  merusak  moral bagi  generasi  muda.  Selain  itu,  dijelaskan  IH bahwa upaya yang dilakukan dalam membangun  moral  bangsa  adalah  melalui program  dakwah  yang  bertujuan  menegakkan amar  ma’ruf  yaitu  mengajak  kebaikan  atau perbuatan baik.
Substansi  materi  yang  dinilai  relevan dengan  pembangunan  nilai-nilai  kebangsaan secara  singkat  dapat  peneliti  sajikan  sebagai berikut:
1) Menunjukan  kebanggaan  sebagai  bangsa indonesia,  yakni  dengan  menggunakan bahasa  Indonesia  dalam  setiap  aktivitas dan  atau  cara  berkomunikasi  sehari-hari. Hal itu menunjukkan FPI sadar bahwa FPI merupakan masyarakat biasa yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
2) Menunjukan  kebanggaan  bertanah  air indonesia,  yakni  dengan  menggelorakan bahwa  NKRI  adalah  harga  mati  bagi  FPI. Hal itu merupakan perwujudan kebanggaan  FPI  dalam  bertanah  air indonesia.
3) Mengajarkan  hal-hal  yang  tidak  boleh dilakukan  yang  dapat  merugikan  bangsa
dan  negaranya,  yakni  melalui  Hisbah dimana  FPI  berkoordinasi  dengan  aparat Kepolisian,  Dandim  dan  juga  Satpol  PP sehingga apa yang dilakukan FPI hanyalah berdakwah  untuk  mengajak  umat  dalam hal mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran.
4) Mengajarkan  nilai  kesetiaan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
5) Mengajarkan perilaku yang harus ditampilkan  yang  mencerminkan  jiwa  dan kepribadian indonesia

## Hambatan yang ditemui Ormas Islam FPI dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan
Pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang  dilaksanakan  oleh  Ormas  Islam  FPI  di Kabupaten  Purwakarta  mempunyai  beberapa hambatan,  dalam  arti  bahwa  efektivitas pelaksanaan  program  penumbuhkembangan nilai-nilai  kebangsaan  mempunyai  sejumlah masalah yang perlu dibenahi. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap sejumlah pengurus Ormas Islam FPI ditemukan beberapa  hambatan  yang  dihadapi  FPI  dalam membangun nilai-nilai kebangsaan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  DSn menjelaskan  bahwa  hambatan  yang  selama  ini ditemui  Ormas  Islam  FPI  dalam  membangun nilai-nilai  kebangsaan  adalah  adanya  pelabelan Ormas  Islam  FPI  sebagai  Ormas  yang  anarkis dan  radikal  yang  secara  psikologis  dan moralitas  dapat  menghambat  kinerja  Ormas Islam FPI dalam melaksanakan upaya pembangunan  nilai-nilai  kebangsaan.  Hal tersebut dijelaskan DSn terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat itu mengenai  gerakan-gerakan  FPI  yang  hanya dinilai  sebagai  Ormas  penegak  agama  saja, tanpa  ada  relevansi  yang  jelas  dengan pembangunan masyarakat.
Pendapat  DSn  senada  dengan  ASS  yang menjelaskan  bahwa  salah  satu  hambatan  yang muncul  dalam  pergerakan  FPI  adalah  citra negatif  di  masyarakat  yang  sedikit  banyak dipengaruhi pemberitaan media yang memberikan  gambaran  gerakan  FPI  yang mencitrakan  negatif,  sehingga  ketika  FPI  turun ke  lapangan  sulit  berbaur  dengan  masyarakat. Maraknya  pemberitaan  negatif  oleh  media menjadikan masyarakat menjadi antipati terhadap  FPI,  karena  itu  dijelaskan  ASS
pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif  yang  lambat  laun  dapat  membuat masyarakat  menerima  keberadaan  FPI  sebagai ormas yang menegakkan kebenaran.
Lain halnya dengan IH yang menjelaskan hambatan yang muncul lebih kepada pelaksanaan  program,  yakni  adanya  oknum pejabat  dan  oknum  aparat  yang  membekingi tempat-tempat  maksiat  yang  menjadi  objek sweaping sehingga  FPI  sering  berbenturan dengan  orang-orang  yang  dibekingi  oleh oknum tersebut. Hal lain yang menyebabkan itu terjadi,  dijelaskan  oleh  DS  bahwa  adanya perbedaan persepsi dan pemahaman tentang arti pentingnya niai-nilai kebangsaan yang diakibatkan  adanya  perbedaan  latar  belakang, baik  pendidikan  maupun  status  sosial  lainnya. Selain  itu,  dijelaskan  DS  bahwa  belum terbangunnya hubungan harmonis antara Ormas dan  Muspida  menjadi  hambatan  lain  yang muncul  yang  dapat  menghambat  program- program yang dilaksanakan FPI.
Selanjutnya  hambatan  lain  yang  muncul adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia  organisasi  dalam  rangka  efektivitas kinerja  Ormas  Islam  dijelaskan  ASS  terbagi menjadi  dua,  yakni  hambatan  internal  dan eksternal.  Hambatan  internal  yang  muncul adalah  adanya  miskin  figur  di  lingkup masyarakat  Kabupaten  Purwakarta,  karena tokoh-tokoh tua cenderung tidak berperan aktif (hanya  dibelakang  layar).  Hambatan  eksternal yang  dihadapi  adalah  terbatasnya  dana  dalam melaksanakan  kegiatan,  sekalipun  dana  bukan menjadi  hal  utama  akan  tetapi  dijelaskan  ASS bahwa  segala  aktivitas  tidak  dapat  berjalan tanpa adanya dana.
Lain halnya dengan DS yang menjelaskan  bahwa  secarainternal  masalah yang muncul adalah adanya perbedaan persepsi antar  pengurus  dan  anggota  yang  berdampak pada  sulitnya  penyatuan  visi  dan  misi  ormas. Selain  itu,  DS  menjelaskan  pengkaderan  dan diklat belum dapat dilaksanakan secara terpadu dan bertahap dikarenakan  sarana dan prasarana yang  belum  memadai.  Diklat  dan  pengkaderan merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan mengingat sebagaimana dijelaskan DSn karena FPI bukan organisasi profesional yang beranggotakan  berbagai  unsur  masyarakat dengan  kultur  sosial  dan  latar  belakang pekerjaan  yang  berbeda,  misalnya  wiraswasta, ustadz,  pegawai  swasta,  pedagang  dan  lain sebagainya.
Masalah  tersebut  mempunyai  kaitan dengan  komitmen  anggota  untuk  melakukan berbagai aktivitas di FPI. Berdasarkan penuturan DSn diketahui bahwa hambatan yang ditemui  dalam  membangun  komitmen  anggota untuk bersama-sama melakukan upaya penumbuhkembangan  nilai-nilai  kebangsaan adalah  perbedaan  kemampuan  berpikir  antar anggota.  Senada  dengan  DSn,  DS  juga menjelaskan  bahwa  salah  satu  hambatan  yang ditemui  adalah  terbatasnya  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  nilai-nilai  kebangsaan yang  dikarenakan  kualitas  sumber  daya manusia yang masih berkualitas rendah.
Selain itu, masalah yang muncul berkaitan dengan membangun komitmen anggota adalah dari aspek finansial. Sebagaimana  dijelaskan  IH  bahwa  pembiayaan FPI  berasal  dari  swadaya  anggota  dan sumbangan  donator  yang  sudah  barang  tentu terbatas dari segi jumlah. Hal itu dijelaskan  IH dapat  mengganggu  pelaksanaan  program  kerja yang  direncanakan,  karena  menurutnya  segala aktivitas  tidak  dapat  terlepas  dari  dana, sekalipun  dana  bukan  merupakan  hal  yang utama.
Selanjutnya  hambatan  yang  muncul dalam  menanamkan  pentingnya  hidup  bersama dalam  menghadapi  tantangan  masa  kini, dikemukakan  DS  bahwa  kesenjangan  sosial yang  terjadi  di  masyarakat  ditambah  dengan kuatnya arus globalisasi dan westernisasi dapat menggerus  nilai-nilai  kebangsaan.  Hal  tersebut menjadikan  memudarnya  kepekaan  masyarakat tentang pentingnya hidup bersama.
Senada dengan DS, ASS juga menjelaskan  bahwa  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  nilai-nilai kebersamaan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan masalah yang timbul  dan  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  FPI. Untuk membumikan pentingnya hidup bersama sebagai  sebuah  masyarakat,  FPI  melaksanakan pendidikan secara terus-menerus terkait dengan pola  hidup,  pola  pemikiran  dan  budaya  di masyarakat  melalui  cara  dakwah  oleh  LDF (Lembaga Dakwah Front).
Masalah  lain  yang  sering  muncul dijelaskan  oleh  IH  adalah  sering  terjadi  mis komunikasi dengan masyarakat yang disebabkan  oleh  pemberitaan  sisi  negatif  FPI oleh  media  sehingga  membuat  masyarakat berfikir  bahwa  FPI  identik  dengan  anarkisme, radikalisasi  dan  arogan.  Karena  itu,  FPI  rutin mengadakan  pengajian-pengajian  yang  tidak
jarang juga diikuti oleh masyarakat yang bukan anggota  FPI,  karena  FPI  juga  melibatkan tokoh-tokoh  agama  yang  notabene  juga menjadi tokoh masyarakat sehingga masyarakat lebih  tahu  FPI  bukan  hanya  dari  luarnya  saja tapi  masyarakat  juga  di  ajak  untuk  lebih mengenal  FPI  dari  dalamnya  karena  FPI  juga berasal  dari  masyarakat  yang  dibungkus  oleh pakaian  organisasi  yaitu  organisasi  masyarakat FPI.
Terkait  dengan  program  pembentukan individu  yang  mampu  mengaplikasikan  nilai- nilai kebangsaan dalam kehidupan FPI melaksanakan  beberapa  upaya,  sebagaimana dijelaskan DS bahwa banyak cara agar program dapat  berjalan  dengan  efektif  yaitu  dengan memprioritaskan program, implementasi program,  evaluasi  program  secara  rutin  serta penanganan program bermasalah secara cepat.
Berbeda  halnya  dengan  ASS  yang menjelaskan  bahwa  program  FPI  bukan  hanya turun  ke  lapangan  saja,  tetapi  juga  melalui pengkaderan  internal  anggota  seperti  melalui program-program  mingguan  ( halaqoh dan tarbiyah) yang  dilaksanakan  oleh  setiap  DPC dengan  tema  yang  berbeda-beda.  Selain  itu, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan kemahasiswaan  seperti  diskusi  mingguan  dan bulanan  yang  dihadiri  oleh  mahasiswa- mahasiswa lain dan juga ormas-ormas lainnya.
Upaya yang Dilakukan Ormas Islam FPI untuk Mengatasi Hambatan Yang Muncul dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan
Pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang  dilaksanakan  FPI  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  tidak  dapat  terlepas  dari  hambatan yang  mendera,  karena  itu  berbagai  upaya senantiasa  dilakukan  oleh  para  pengurus  dan anggota  FPI.  Dijelaskaan  oleh  DSn  bahwa  FPI sebagai  organisasi  masyarakat  sipil  sekalipun mempunyai  misi  membangun  negara  dan masyarakat,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya FPI  seringkali  bersinergi  dengan  aparat kepolisian  dan  Satpol  PP  terutrama  dalam melakukan  razia  dan  sweaping  ke  tempat- tempat  yang  dinilai  meresahkan  masyarakat. Selain  itu,  dijelaskan  DSn  bahwa  selain bersinergi dengan kepolisian dan satpol PP, FPI juga  senantiasa  membangun  kerjasama  dengan masyarakat,  baik  dengan  tokoh  masyarakat, tokoh agama maupun masyarakat biasa.
Senada  dengan  ASS  yang  menjelaskan bahwa dalam mengatasi hambatan yang muncul berkenaan  dengan  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan  FPI  menggalakkan  sosialisasi  aktif kepada masyarakat melalui dakwah dari tokoh- tokoh  FPI  baik  melalui  pengajian  umum (mimbar)  maupun  pengajian-pengajian  rutin pada skala yang lebih kecil.
FPI  yakin  bahwa  jalan “musyawaroh” merupakan  jalan  terbaik  dalam  menyelesaikan setiap  masalah  yang  terjadi  dalam    kehidupan, karena  itu  diperlukan  suatu  sinergitas  antar komponen  bangsa.  Pentingnya  musyawarah sebagai  jalan  yang  diambil  pada  saat  menemui hambatan  dijelaskan  oleh  DS  bahwa  hal  yang sering dilakukan FPI adalah dengan bermusyawarah  pada  saat  menemui  hambatan baik  pada  waktu  di  lapangan  maupun  di internal ormas sendiri dengan tidak mengenyampingkan  komitmen  yang  telah dibuat  dan  disepakati  sebelumnya.  Pernyataan DS  senada  dengan  IH  yang  mengemukakan bahwa  beberapa  upaya  yang  dilakukan  adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi  dengan  aparat  kepolisian  secara intensif, serta dengan tokoh masyarakat melalui musyawarawah dan silaturahmi serta dakwah.
Selanjutnya terkait dengan pembangunan sumber  daya  organisasi,  FPI  melaksanakan beberapa  upaya.  Sebagaimana  dijelaskan  DSn bahwa  hambatan  yang  dihadapi  FPI  adalah adanya  perbedaan  status  sosial  dari  anggota serta tidak fokusnya anggota secara full kepada organisasi,  karena  kesibukan  yang  berbeda. Karena  itu,  FPI  mengadakan  kegiatan  halaqoh setiap  bulan  dengan  membahas  permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  organisasi,  hal  itu menurut  DSn  sebagai  upaya  evaluasi  bagi organisasi  yang  dalam  pelaksanaannya  melalui pembimbingan  oleh  Ulama  dan  Ustadz  di lingkungan masing-masing.
Senada  dengan  ASS  yang  mengatakan bahwa  upaya  yang  dilakukan  FPI  dalam mengatasi hambatan terkait pengelolaan sumber  daya  alam  yaitu;  melalui  sharing bulanan,  syahriahan  bulanan  di  lingkungan masing-masing bersama masyarakat dan dibimbing  oleh  ustadz  setempat,  rapat  bulanan (Pengurus  dan  Anggota  FPI),  peninjauan  dan evaluasi program yang telah dilaksanakan serta melalui pembahasan bersama dalam menemukenali upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
Holaqoh dianggap sebagai upaya strategis,
utamanya dalam melakukan
upgrading pengurus  dan  anggota  FPI.  Hal tersebut  dijelaskan  oleh  IH  bahwa  dengan  cara halaqoh  tarbiyah (pengajian  mingguan),  misal pekan  pertama  di  isi  dengan  materi  pengajian Al  Qur’an,  pekan  kedua  di  isi  dengan  materi tafsir,  pekan  ketiga  hadits  dan  pekan  kelima  di isi dengan kajian ilmiah tentang ekonomi islam. FPI juga membentuk  karakter anggotanya dulu dengan pembenahan moral di internal anggotanya  dengan  mengadakan  diklat-diklat kelaskaran  yang  pelaksanaannya  diserahkan kepada qoid bersama dengan masyarakat.
Berkaitan dengan pembangunan komitmen  anggota  dalam  membangu  nilai kebangsaan,  ditegaskan  DSn  bahwa  setiap pengurus dan anggota harus senantiasa mengacu  dan  mendasarkan  segala  aktivitasnya pada aturan yang tertera pada  AD/ART.  Selain itu,  DSn  selaku  Ketua  Tanfidzi  FPI  DPW Purwakarta menghimbau dan mensosialisasikan secara  bertahap  mengenai  pentingnya  anggota dan penguru FPI dalma melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di pemerintahan. Pemberlakuan sanksi dimungkinkan  apabila  ada  pengurus  dan  atau anggota  yang  melanggar  peraturan,  baik  yang tertuang  dalam  AD/ART  maupun    aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Sanksi  yang  diterapkan  diberikan secara bertahap, dimulai dari etguran, pemanggilan  sampai  pemberhentian  sebagaia anggota FPI.
Hal  tersebut  senada  dengan  IH  yang menjelaskan  bahwa  untuk  dapat  menjadi anggota FPI, peserta harus menjalani tes dalam hal pemahaman tentang keagamaan, jika dinilai kurang  maka  peserta  harus  mengikuti  halaqoh untuk  meningkatkan  pemahaman  anggota mengenai  agama.  Selain  itu,  FPI  menerapkan sanksi  bagi  anggotanya  yang  melanggar  aturan atau  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  FPI mulai dari teguran, peringatan, dikeluarkan dari keanggotaan  FPI  bahkan  sampai  dipidanakan apabila melanggar peraturan perundang- undangan  nasional,  Upaya  pemberian  sanksi bagi anggota FPI tersebut, dijelaskan IH karena FPI  yang  konsen terhadap pembangunan moral masyarakat tidak akan berhasil apabila anggota FPI  sendiri  melanggar  moral.  Selain  itu, pemberian sanksi juga dilakukan sebagai upaya penanaman  nilai  kedisiplinan  pada  anggota sebagai nilai inti yang harus ditumbuhkembangkan.
Selain  membangun  kecerdasan  moral para  anggota,  FPI  juga  leakukan  uppaya-upaya
bagi  penguatan  kebersamaan  masyarakat.  Hal tersebut  dijelaskan  DSn  bahwa  FPI  lebih cenderung  menyadarkan  masyarakat  agar peduli  terhadap  masyarakat  dan  permasalahan bangsa. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi  “ Barang  siapa  yang  tidak  pernah peduli  dengan  urusan  orang  muslim  maka mereka  tidak  termasuk  golongan  kami.” Nabi telah  memberikan  eksekusi  yang  jelas  artinya diantara kita harus peduli terhadap permasalahan  yang  ada  di  masyarakat.  Senada dengan  DS  yang  menjelaskan  bahwa  hal-hal yang dilakukan untuk memperkuat kebersamaan  adalah  dengan  mensosialisasikan pentingnya  saling  membantu  dengan  sesama, peningkatan kepedulian sosial terhadap masyarakat  serta  proaktif  dalam  kegiatan- kegiatan kemasyarakatan.
Berbeda  dengan  ASS  yang  menjelaskan bahwa  dalam  membangun  kebersamaan,  FPI melakukan  hal-hal  yang  sifatnya  kerjasama seperti  membangun  kerja  sama  dengan  TNI, Kepolisian, Satpol PP dan ormas Islam lainnya. Selain  itu,  FPI  juga  membaur  dengan masyarakat  dalam  melaksanakan  berbagai kegiatan. Hal itu, dijelaskan ASS sebagai suatu upaya  untuk  membangun  kebersamaan  melalui pemberian  tanggung  jawab  secara  bersama sebagai masyarakat dan bukan sebagai individu.  ASS  mencontohkan  salah  satu kegiatan FPI dalam kaitannya dengan pembangunan  kebersamaan  adalah  menjalin kerjasama  dengan  perhutani,  yakni  dengan penanaman  tanah-tanah  perhutani  yang  kosong oleh  masyarakat  dimediasi  oleh  FPI.  Hal  itu dilakukan agar terjadi peningkatan perekonomian di masyarakat.
Lebih  lajut  IH  menjelaskan  bahwa  FPI mengadakan  pengajian  seperti  takbir  akbar bersama-sama  masyarakat,  membuka  majelis ta’lim  serta  mengisi  tempat-tempat  pengajian. Hal itu menurut IH sesuai dengan visi dan misi FPI  yang  berorientasi  pada  penguatan  nilai keagamaan  atau  aqidah  umat  islam.  Selain  itu, ditegaskan DS bahwa terwujudnya kebersamaan  sosial  berangkat  dari  adanya kesamaan  persepsi  dan  pemahaman  mengenai tujuan  awal  yaitu  amar  ma’ruf  dan  nahi mungkar.
Selain beberapa hal sebagaimana dijelaskan  di  atas,  terdapat  satu  paradigm  yang berkembang  dalam  tubuh  keorganisasian  FPI, dimana  FPI  dianggap  sebagai  organisasi alternatif,  dalam  arti  bahwa  masyarakat  atau pelaku kejahatan (pelanggar norma) lebih takut
terhadap FPI dibandingkan terhadap kepolisian. Karena  itu,  aparat  kepolisian  seringkali meminta  bantuan  kepada  FPI  utamanya  terkait pelaksanaan  razia  tempat-tempat  yang  dinilai menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan oleh  DSn  bahwa  FPI  menyadari  bahwa masyarakat  biasa  yang  secara  hukum  tidak mempunyai  otoritas  untuk  merazia,  maka  FPI bersinergi  dengan  pihak-pihak  terkait  yang mempunyai  otoritas  tersebut  dalam  melakukan razia.
Selanjutnya  dijelaskan  DSn  bahwa  FPI dibentuk pada intinya untuk menjawab berbagai  tantangan  atau  memberikan  solusi untuk  masing-masing  wilayah  yang  sudah barang  tentu  memiliki  permasalahan  yang berbeda.  FPI  diharapkan  menjadi problem solving bagi  masyarakat  setempat.  Dalam melaksankaan  aktivitasnya,  FPI  tidak  secara radikal  langsung  melakukan  penindakan  secara paksa,  tetapi  melalui  tahapan-tahapan  yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Sebagaimana  dijelaskan  DSn  bahwa  FPI mengadakan  teguran-teguran  terlebih  dahulu untuk FPI saat ini, tidak seperti FPI pada waktu dulu  banyak  di  lapangan.  Melakukan  berbagai macam  pendekatan  apabila  mereka  beragama Islam maka pendekatannya dengan cara Islami, andaikata mereka non Islam dilakukan pendekatan dengan cara dialog artinya ada satu tanggung jawab untuk menciptakan kenyamanan,  kedamaian  secara  wilayah  atau secara  prinsip  mereka  sendiri.  Aksi  terbaru yang dilakukan FPI adalah unjuk rasa menolak diselenggarakannya  Miss  World  di  Indonesia yang dilaksanakan secara nasional oleh FPI.

## Pembahasan

## Pengetahuan Ormas Islam FPI tentang Nilai-Nilai Kebangsaan
Ormas  Islam  FPI  mempunyai  tekad untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengetahuan  Ormas  Islam  FPI  tentang  nilai- nilai kebangsaan dan  terlihat dari kelahiran FPI yang mempunyai  tujuan  untuk membangkitkan cinta terhadap masyarakat, negara dan agama.
Dasar  lahirnya  FPI  menjadi  titik  tolak pergerakan  Ormas  tersebut  sebagai  pelayan masyarakat (khodimul ummah) , sebagai benteng  terdepan  untuk  membela  agama  Islam ( nashirudin) ,  serta  meluruskan  moral  yang
merupakan ruh agama dan suatu benteng untuk menciptakan  kondisivitas  keadaan  masyarakat. Hal  tersebut  analog  dengan  fungsi  Ormas sebagiamana  tertuang  dalam  pasal  5  Undang- Undang  RI  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni; meningkatkan  partisipasi  dan  keberdayaan masyarakat,  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, melestarikan  dan  memelihara  norma,  nilai, moral,  etika,  dan  budaya  yang  hidup  dalam masyarakat,  melestarikan  sumber  daya  alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan  sosial,  gotong  royong,  dan toleransi  dalam  kehidupan  bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.
Relevansi  antara  dasar  kelahiran  FPI dengan  pembangunan  nilai-nilai  kebangsaan terletak  pada  realitas  yang  menunjukkan tergerusnya  nilai-nilai  luhur  bangsa  semakin mendorong  masyarakat  Indonesia  pada  suatu arah  yang  menjauhi  cita-cita  kebangsaan. Sebagaimana dijelaskan Taufiq (2008:1) bahwa tergerusnya  nilai-nilai  luhur  bangsa  akan mendorong  terjadinya  implikasi  yang  parah secara  sosial.  Cidera  sosial  yang  selama  ini terjadi  ditandai  oleh  munculnya    pelbagai macam  sikap  sosial  yang  ingin  menang  sendiri (individualistis),  munculnya  ego  pribadi  dan kelompok yang menggadaikan semangat persatuan dan  kesatuan sebagai  sebuah bangsa, sikap  main  hakim  sendiri,  serta  munculnya perasaan  “saya  yang  paling  benar”  dan  lain sebagainya. Karena itu, hal pangkal yang harus dikembangkan  menurut  pemaparan  beberapa narasumber yang diwawancarai adalah pembangunan  moral  bangsa  sebagai  prasyarat menciptakan  masyarakat  madani  yang  adil makmur.
Para  aktivis  FPI  memandang  bahwa kecintaan  terhadap  tanah  air  merupakan  aspek yang  ditekankan  dalam  setiap  aktivitasnya, dimana pentingnya nilai-nilai perjuangan untuk dikembangkan  senada  dengan  hadits  yang mengatakan “ hubbul wathon minal iman” yang artinya    sebagian  daripada  iman.  Karena  itu, membela  tanah  air,  membela  eksistensi  tanah air,  dan  membela  persatuan  dan  kesatuan bangsa  merupakan  amanat-amanat  ilahiyah bukan  hanya  amanat  konstitusional  saja. Adanya  kebanggaan  sebagai  sebuah  bangsa, menjadikan  FPI  sebagai  Ormas  penegak
keadilan  dengan  agama  Islam  sebagai  landas pijaknya.
Hal  itu  benar  adanya,  karena  setelah ditelisik lebih jauh bahwa kebanggaan terhadap bangsa  akan  berpengaruh  terhadap  nilai-nilai kebangsaan  sehingga meniscayakan  lahirnya harga  diri  sebagai  bagian  dari  nasionalisme akan  dapat  memperkokoh  watak  dan  karakter bangsa,  utamanya  dalam  mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi berbagai macam pembrontakan dan gangguan keamanan lainnya.  Modal  kebangsaan  (nasionalisme) yang  kuat  amat  diharapkan  tumbuh  dan berkembang  dalam  setiap  insan  bangsa  dalam menghadapi  tantangan  global  dengan  berbagai macam nilai  yang dibawanya  sebagai prasyarat terbangunnya suatu masyarakat madani dipandang  oleh  aktivis  FPI  sebagai  wujud kecintaan  umat  muslim  terhadap  Tuhan-Nya. Karena itu, FPI amat konsen dalam mengembangkan  nilai-nilai  keagamaan  sebagai dasar  berkembangnya  nilai-nilai  kebangsaan yang  dilandasi  ketulusan  dan  keikhlasan  yang lahir  sebagai  manifestasi  kecintaan  terhadap Alloh  SWT.  Sebagaimana  dijelaskan  Hastuti (2011:12) bahwa  dan bangsa merupakan sikap yang  dilandasi  ketulusan  dan  keikhlasan  yang diwujudkan  dalam  perbuatan  untuk  kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsanya.
Pengetahuan aktivis FPI ikhwal kecintaan terhadap
negara senantiasa
berpedoman  pada  Al  Qur’an  dan  Al-Hadist yang salah satu ajarannya menempatkan agama sebagai  pokok  daripada  segala  yang  pokok. Senada dengan sila pertama Pancasila
“Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung  arti  bahwa  hal  ikhwal  yang  kita laksanakan  dalam  keseharian  kehidupan  harus didasari  oleh  keyakinan  terhadap  agama  yang dianut  serta  merupakan  pengejawantahan  nilai- nilai religiusitas dalam aktivitas sehari-hari.
Nilai  agama  sebagai  nilai  dasar  yang harus dimiliki, diinternalisasikan dan dikembangkan  dalam  diri  warga  negara merupakan  inti  pembangunan  jatidiri  dan wawasan  kebangsaan  sebagai  negara  religi. Adalah salah jikan nilai kebangsaan mengalahkan  nilai  kecintaan  terhadap  Tuhan sebagai  pemilik  seluruh  bangsa  yang  ada  di dunia  ini.  Karena  itu,  Pancasila  sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa sebagaimana telah dijelaskan di atas menempatkan  “Ketuhanan”  sebagai  sila pertama yang menjiwai  sila-sila lainnya karena Pancasila bersistem hierarkis piramidal.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka jelas  bahwa  karakteristik  yang  harus  dimiliki warganegara  sebagai  implementasi  nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah karakter  agamis,  yakni  suatu  masyarakat  yang secara  benar  melaksanakan  patokan  agamanya masing-masing. Pentingnya pengembangan nilai-nilai  kebangsaan  dan    mencerminkan identitas dari suatu masyarakat, yakni sejauhmana  mereka  mengenal  kepada  dirinya sendiri,  mengenal  kepada  tanah  airnya  dan mengenal  kepada  budayanya.  Hal  tersebut  saat ini telah mengalami degradasi yang ditunjukkan oleh menurunnya kualitas nasionalisme  dari  masyarakat.  Menurunnya nilai  toleransi,  moderasi,  penghargaan  akan adanya  pluralitas,  serta  nilai  filosofis  lain menjadikan  pentingnya  dilakukan  suatu  upaya untuk  memberikan  pencerahan  sosial  kepada masyarakat  ikhwal  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan. Sebagaimana dijelaskan Lestyarini (2012:352) bahwa pemahaman terhadap landasan  filosofis  dan  historis  pembangunan bangsa  menjadi  dasar  dalam  bagi  terciptanya semangat  kebangsaan  yang  kuat.  Disamping itu,  nilai-nilai  lokalitas,  wawasan  nasional,  dan pemahaman terhadap berbagai fenomena di era global merupakan wujud dari upaya komprehensif  memahami  diri  sebagai  bangsa dan semangat kebangsaan dalam diri.

## Strategi Pengembangan Nilai Kebangsaan yang Dilakukan  Ormas Islam FPI
Penanaman nilai-nilai kebangsaan memerlukan strategi tepat
dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  baik  melalui wawancara,  studi  dokumentasi  dan  observasi peneliti  menemukenali  hal-hal  yang  dilakukan Ormas  Islam  FPI  dalam  kaitannya  dengan penumbuhkembangan  nilai-nilai  kebangsaan kepada  masyarakat.  Hal  utama  yang  menjadi fokus tujuan setiap gerakan yang dilakukan FPI adalah  menegakkan  “ amar  mar’uf  nahyi munkar ”,  terlebih  ketika  degradasi  moral  setia menghiasi pemberitaan diberbagai media dewasa ini. Misalnya, kaburnya pedoman moral yang  ditunjukkan  oleh  perilaku  menyimpang dari  aturan  agama  dan  aturan  pemerintah  serta meningkatnya  perilaku  merusak  diri  yang ditampilkan oleh terjangkitnya berbagai penyakit masyarakat seperti meminum
minuman keras, perjudian, tindakan asusila dan lain  sebagainya.  Jika  permasalahan  tersebut tidak  segera  diatasi,  diasumsikan  akan  terjadi kehancuran  nilai  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Sebagaimana dijelaskan Lickona
(1992:14)  bahwa  terdapat  10  tanda  perilaku manusia yang menunjukkan ke arah kehancuran  suatu  bangsa,  yaitu;  meningkatnya kekerasan,  ketidakjujuran  yang  membudaya, semakin  tingginya  rasa  tidak  hormat  kepada orang  tua,  guru  dan  figur  pemimpin,  pengaruh peer  group terhadap  tindakan  kekerasan, meningkatnya  kecurigaan  dan  kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan  etos  kerja,  menurunnya  rasa tanggung  jawab  individu  dan  warga  negara, meningginya  perilaku  merusak  diri,  serta semakin kaburnya pedoman moral.
Program-program yang dilaksanakan FPI saat  ini  lebih  kepada  gerakan  sosial  dan kemasyarakatan,  yakni  pemberian  nasehat  dan pencerdasan  mengenai  ajaran  Islam  dan pentingnya  menegakkan  ajaran  agama  dalam setiap  aspek  kehidupan.  Salah  satu  yang diajarkan adalah “ targib wa tarhib” artinya ada motivasi untuk senantiasa cinta kepada sesama, negara dan agama.
Substansi  materi  yang  dinilai  relevan dengan  pembangunan  nilai-nilai  kebangsaan nampak  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai  FPI dalam setiap aktivititasnya. Pertama, menunjukan kebanggaan sebagai bangsa indonesia,  yakni  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia  dalam  setiap  aktivitas  dan  atau  cara berkomunikasi sehari-hari. Kedua, menunjukan kebanggaan  bertanah  air  indonesia,  yakni dengan  menggelorakan  bahwa  NKRI  adalah harga  mati  bagi  FPI. Ketiga, mengajarkan  hal- hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  yang  dapat merugikan  bangsa  dan  negaranya,  yakni melalui  Hisbah  dimana  FPI  berkoordinasi
dengan  aparat  Kepolisian,  Dandim  dan  juga Satpol  PP  sehingga  apa  yang  dilakukan  FPI hanyalah  berdakwah  untuk  mengajak  umat dalam hal mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Keempat, mengajarkan nilai  kesetiaan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Kelima, mengajarkan  perilaku  yang  harus  ditampilkan yang  mencerminkan  jiwa  dan  kepribadian Indonesia.
Rasa cinta terhadap tanah air muncul dan berkembang  menjadi  sebuah  paham  (isme) menjadi  nasionalisme  yang  dijadikan  sebagai landasan  hidup  bernegara,  bermasyarakat  dan berbudaya  dipengaruhi  oleh  kondisi  historis dan  dinamika  sosio  kultural  yang  ada  di masing-masing  negara.  Hastuti  (2011:  12) menjelaskan  bahwa    berarti  cinta  pada  negeri tempat kita memperoleh penghidupan semenjak lahir  sampai  akhir  hayat.  Seseorang  yang senantiasa berusaha agar negerinya tetap aman, sentosa  dan  sejahtera.  Hal  itu  ditunjukkan  FPI melalui aktivitas kegiatan “hisbah”.
Untuk  mencapai  keberhasilan  dalam pelaksanaan  program  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan,  diperlukan  komitmen  bersama antar  elemen  yang  ada  di  FPI,  masyarakat  dan pemerintah secara sinergis. Karena  itu, penting adanya  dilakukan  intervensi  terhadap  diri prabadi  bahwa  NKRI  harga  mati  serta  menjadi nilai  dan  komitmen  yang  harus  terpattri  dalam sanubari  warga  negara.    Program  Ormas  Islam FPI  mempunyai  keselarasan  antara  misi  yang dibangun  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945 dengan  wawasan  kebangsaan  karena  mayoritas penduduk  di  Indonesia  itu  beragama  Islam mereka  pun  tetap  berlandaskan  Pancasila, walaupun  dalam  perjuangannya  semi  radikal. Secara  skematik  program  pembangunan  nilai- nilai  kebangsaan  yang  dilaksanakan  FPI  dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Pembangunan Nilai-Nilai Kebangsaan oleh FPI Purwakarta (Sumber : Data diolah Penulis, 2014)
Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Hisbah Halaqoh Syahriahan Seminar Pendidikan Muswil Delegasi Relawan Bencana
Relevansi  antara  program  kerja  FPI dengan  pembangunan  nilai-nilai  kebangsaan dan    terletak  pada  landasan  yang  dijadikan acuan Ormas Islam FPI adalah Pancasila, UUD 1945  dan  UU  Ormas  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Senada dengan  Nugaraha,  dkk  (2011:  121)  yang meneliti  tentang  “kajian  hukum  peran  dan tanggungjawab organisasi kemasyarakatan dalam  pemberdayaan  masyarakat”  yang menghasilkan  temuan  bahwa  ormas  secara kelembagaan  diharapkan  masyarakat  dapat mengaktualisasi  diri  dan  berperan  serta  secara aktif  dalam  mewujudkan  masyarakat  Pancasila berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 dalam  rangka  menjamin  pemantapan  persatuan dan  kesatuan  bangsa,  menjamin  keberhasilan pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan Pancasila,  dan  sekaligus  menjamin  tercapainya tujuan nasional.

## Hambatan yang Ditemui Ormas Islam FPI dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan
Hambatan  merupakan  suatu  keniscayaan yang  akan  muncul  seiring  dengan  pelaksanaan program  yang  direncanakan,  karena  maha merencanakan  (manusia)  tidak  sama  dengan maha  menentukan  (Alloh  SWT).  Hal  itupun terjadi pula dalam tubuh FPI dimana pelaksanaan  program  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan  tidak  selamanya  berjalan  mulus tanpa  cela.    Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  ditemukan  beberapa  hambatan  yang muncul  dalam  upaya  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan oleh FPI. Pertama, adanya pelabelan  Ormas  Islam  FPI  sebagai  Ormas yang anarkis dan radikal yang secara psikologis dapat mengganggu  konsentrasi dan kinerja  FPI dalam  melaksanakan  upaya  pembangunan bangsa. Sebagaimana dijelaskan Sari (2003:14) bahwa dalam konteks komunikasi, perkembangan  suatu  organisasi  yang  bergerak dalam  kegiatan  ORMAS  banyak  ditentukan oleh  baik-buruknya  opini  publik  atau  citra publik  terhadap  ORMAS  tersebut.  Stigma negatif  yang  melekat  pada  tubuh FPI merupakan implikasi dari banyaknya pemberitaan miring mengenai FPI,  hal  tersebut senada  dengan  temuan  Ninin  &  Listya  (2003: 57) Kekerasan dan cara-cara drastis yang sering dilakukan  FPI  dalam  penegakkan  syariat  Islam telah  menimbulkan  ketakutan  pada  diri  banyak
orang  yang  secara  tegas  dapat  mengganggu stabilitas suatu negara.
Kedua, minimnya pemahaman masyarakat  mengenai  gerakan-gerakan  FPI yang  hanya  menilai  FPI  sebagai  Ormas penegak  agama  saja,  tanpa  ada  relevansi  yang jelas dengan pembangunan masyarakat. Ketiga, pemberitaan media yang cenderung mendiskreditkan  posisi  FPI  sebagai  Ormas pembangunan  bangsa.  Maraknya  pemberitaan negatif  oleh  media  menjadikan  masyarakat menjadi  antipati  terhadap  FPI. Keempat, keberadaan  oknum  pejabat  dan  oknum  aparat yang berdiri di belakang tempat-tempat maksiat yang  menjadi  objek sweaping ,  sehingga  FPI sering berbenturan dengan orang-orang pemerintahan. Kelima, secara  internal,  adanya perbedaan persepsi dan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang diakibatkan  adanya  perbedaan  latar  belakang, baik  pendidikan  maupun  status  sosial  lainnya menjadikan  sulitnya  menyamakan  persepsi mengenai  arah  aktivitas  dan  orientasi  yang hendak dicapai. Teamwork menjadi hal penting dalam  membangun team  building dalam organisasi sekalipun dalam praktiknya seringkali ditemukan beberapa hambatan.
Keenam, pengelolaan  sumber  daya manusia  organisasi  terhambat  oleh  miskinnya figur pemimpin di lingkup masyarakat Kabupaten Purwakarta, karena  tokoh-tokoh  tua cenderung tidak berperan aktif (hanya dibelakang  layar). Ketujuh, terbatasnya  dana dalam  melaksanakan  kegiatan. Kedelapan, belum  terpadunya  sistem  pengkaderan  dan diklat  yang  dilaksanakan  secara  bertahap dikarenakan  sarana  dan  prasarana  yang  belum memadai. Kesembilan, adanya  perbedaan tingkat kemampuan berpikir antar anggota.
Kesepuluh, terbatasnya  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  nilai-nilai  kebangsaan, Kesebelas, terpaan  globalisasi  dan  westernisasi menimbulkan  adanya  kesenjangan  sosial  di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan
Budimansyah  (2010)  dalam  penelitiannya tentang “tantangan globalisasi terhadap pembinaan  wawasan  kebangsaan  di  sekolah” yang  menghasilkan  temuan  bahwa  globalisasi menantang  kekuatan  penerapan  unsur  jati  diri bangsa  Indonesia  melalui  media  massa.  Para penyimak  televisi  lebih  tertarik  dengan  budaya baru yang ditawarkan agen budaya luar sekolah dibandingkan  dengan  budaya  sendiri  yang ditanamkan  di  lembaga  pendidikan.  Selain  itu, adanya  pertentangan  antara  nilai-nilai  yang
bersumber  dari  budaya  adiluhung  bangsa Indonesia  dengan  nilai-nilai  yang  dibawa  oleh agen globalisasi dapat mengakibatkan terjadinya  konflik  nilai  pada  diri  setiap individu.
Keduabelas, kurangnya kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  nilai-nilai kebersamaan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan  sehari-hari. Ketigabelas, sering terjadinya  mis  komunikasi  dengan  masyarakat yang  disebabkan  oleh  pemberitaan  sisi  negatif FPI  oleh  media  sehingga  membuat  masyarakat berfikir  bahwa  FPI  identik  dengan  anarkisme, radikalisasi  dan  arogan.  Hal  tersebut  terjadi karena  kurangnya  media  dalam  mengekspose nilai-nilai  kebnagsaan  dan  ,  yang  justru cenderung  menampilkan  tayangan-tayangan yang  menyimpang  dari  wawasan  kebangsaan. Senada  dengan  Budimansyah  (2010)  yang menunjukan  bahwa  tayangan  televisi  nasional sangat  miskin  nuansa  pengembangan  wawasan kebangsaan.  Karena  itu,  perlu  dibuat  tayangan tandingan  yang  sama  menariknya tetapi sarat akan  nilai-nilai  kebangsaan. Setting tersebut diperlukan guna mengimbangi adanya penetrasi nilai-nilai  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya bangsa  yang  dibawakan  oleh  tayangan  televisi asing maupun nasional.
Upaya yang Dilakukan Ormas Islam FPI untuk Mengatasi Hambatan Yang Muncul dalam Mengembangkan Nilai-Nilai

## Kebangsaan
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  Ormas Islam  FPI  untuk  mengatasi  hambatan  yang muncul dalam mambangun nilai-nilai kebangsaan. Pertama, membangun  sinergitas dengan  aparat  kepolisian,  Satpol  PP  dan masyarakat  terutama  dalam  melakukan  razia dan sweaping ke  tempat-tempat  yang  dinilai meresahkan masyarakat. Sejalan dengan Bernard dalam Sutarto (1992:21) yang menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Kedua, menggalakkan  sosialisasi  aktif kepada masyarakat melalui dakwah dari tokoh- tokoh  FPI  baik  melalui  pengajian  umum (mimbar)  maupun  pengajian-pengajian  rutin pada  skala  yang  lebih  kecil.  Senada  dengan fungsi ormas sebagaimana tertuang dalam Pasal 6  Undang-Undang  RI  No.  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  meliputi; (1) penyalur kegiatan sesuai dengan
kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi,  (2)  pembinaan  dan  pengembangan anggota  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi, (3) penyalur aspirasi masyarakat,(4) pemberdayaan  masyarakat,  (5)  pemenuhan pelayanan  sosial,  (6)  partisipasi  masyarakat untuk  memelihara,  menjaga,  dan  memperkuat persatuan  dan  kesatuan  bangsa;  dan/atau  (7) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
Ketiga, menekankan pentingnya musyawarah kepada masyarakat dalam mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  di  sekitar lingkungannya,  sehingga  ketika  ada  masalah tidak  langsung  menyulut  emosi,  melainkan dikaji  dulu  secara  rasional.  Hal  ini  merupakan perwujudan sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan”, dimana FPI senantiasa  menumbuhkembangkan  pemaknaan terhadap  sila  keempat  tersebut  dalam  perilaku keseharian,  khususnya  bagi  anggota  dan masyarakat pada umumnya. Keempat, memperkuat  komitmen  anggota  dan  pengurus FPI untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan  aktivitas  atau  program  kerja, terutama  dalam  rangka  membangun  nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia,  FPI  melakukan  berbagai  upaya  yaitu; menggalakkan  sharing  bulanan,  syahriahan bulanan di lingkungan masing-masing bersama masyarakat dan dibimbing oleh ustadz setempat,  rapat  evaluasi,  peninjauan  dan evaluasi program yang telah dilaksanakan serta melalui pembahasan bersama dalam menemukenali upaya pemecahan masalah yang terjadi  di  masyarakat.  Selain  itu,  FPI  juga membentuk  karakter  anggotanya  dulu  dengan pembenahan  moral  di  internal  anggotanya dengan  mengadakan  diklat-diklat  kelaskaran yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  qoid bersama dengan masyarakat.
Selanjutnya  dilakukan  sosialisasi  dan pelembagaan nilai-nilai keorganisasian sebagaimana  tercermin  dalam  AD/ART  DPW FPI  Kabupaten  Purwakarta  sebagai  kerangka acuan dalam bertindak dan bekerja dengan dan atas nama organisasi dengan ketentuan, jika ada anggota  yang  melanggar  aturan  organisasi, maka pemberlakuan sanksi dimungkinkan yang pelaksanaannya  dilaksanakan  secara  bertahap, mulai  dari  teguran,  pemanggilan  sampai pemberhentian  sebagai  anggota  FPI,  bahkan
sampai dipidanakan apabila melanggar peraturan perundang-undangan nasional. Upaya pemberian  sanksi  dilakukan  karena  FPI  yang konsen terhadap pembangunan moral masyarakat tidak akan berhasil apabila anggota FPI  sendiri  melanggar  moral.  Selain  itu, pemberian sanksi juga dilakukan sebagai upaya penanaman  nilai  kedisiplinan  pada  anggota sebagai nilai inti yang harus ditumbuhkembangkan.
Keberhasilan  pembangunan  nilai-nilai kebangsaan
membutuhkan keterlibatan masyarakat  dalam  pelaksanaannya,  karena  itu FPI senantiasa menggalakkan kegiatan penyadaran  bagi  masyarakat  terkait  kepedulian terhadap permasalahan bangsa, mensosialisasikan pentingnya saling membantu dengan  sesama,  peningkatan  kepedulian  sosial terhadap  masyarakat  serta  proaktif  dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Selain itu, kebersamaan antar masyarakat juga  dibangun  melalui  pemberian  tanggung jawab  secara  kolektif  sebagai  masyarakat  dan bukan  sebagai  individu,  tablig  akbar  bersama- sama  masyarakat,  pembukaan  majelis  ta’lim serta  mengisi  tempat-tempat  pengajian  seiring dengan  visi  dan  misi  FPI  yang  berorientasi pada  penguatan  nilai  keagamaan  atau  aqidah umat Islam. Untuk mempertegas hal tersebut di atas,  berikut  peneliti  sajikan  triangulasi berdasarkan tige sumber data.

## SIMPULAN

## 1. Simpulan Umum
Pengembangan  nilai-nilai  kebangsaan dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh  komponen  bangsa,  baik  pemerintah, lembaga  pendidikan,  organisasi  masyarakat, dan  lain  sebagainya.  Urgensi  pembangunan nilai-nilai  kebangsaan dalam  kehidupan sehari- hari  dilakukan  untuk  memantapkan  rasa persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  menjamin keberhasilan  pembangunan  nasional  dalam mewujudkan  kehidupan  yang  sejahtera,  damai dan  sentosa  menuju  masyarakat  madani. Organisasi  masyarakat  mempunyai  posisi strategis  dalam  pembangunan  nilai  kebangsaan dalam  masyarakat,  hal  tersebut  karena  melalui Ormas  masyarakat  dapat  lebih  bebas  untuk berekspresi  dan  mengaktualisasilan  diri  untuk berkontribusi  lebih  jauh  dalam  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  berkarakter  kuat, cerdas  moral,  dan  baik  dalam  berperilaku. Ormas  Islam  FPI  sebagai  bagian  dari
masyarakat  Indonesia  turut  berperan  serta dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat karena berpandangan bahwa cinta terhadap bangsa dan negara  merupakan  bentuk  perwujudan  dari kecintaan terhadap Allah SWT.

## 2. Simpulan Khusus
a. Para  aktivis  FPI  memandang  bahwa kecintaan  terhadap  tanah  air  merupakan prasyarat  terbangunnya  suatu  masyarakat madani  yang  merupakan  wujud  dari kecintaan  terhadap  Allah  SWT.  Membela eksistensi  tanah  air  serta  persatuan  dan kesatuan bangsa dipandang sebagai amanat  ilahiyah,  bukan  hanya  sebatas amanat konstitusional. Nilai agama sebagai  nilai  dasar  yang  harus  dimiliki, diinternalisasikan dan dikembangkan dalam  diri  warga  negara  merupakan  inti pembangunan jatidiri dan wawasan kebangsaan sebagai negara beragama yang menempatkan  nilai  “Ketuhanan”  sebagai pangkal dari keseluruhan nilai yang ada.
b. Strategi  yang  dilakukan  FPI  dalam mengembangkan  nilai-nilai  kebangsaan direalisasikan  dalam  bentuk  program kerja, meliputi; hisbah, halaqoh, syahriahan, seminar pendidikan,
musyawarah  wilayah,  dan  pengiriman utusan  untuk  menjadi  relawan  bencana alam  yang  kesemuanya  itu  dilakukan sebagai  upaya  menegakkan  “ amar  mar’uf nahyi  munkar ”.  Relevansi  strategi  yang dilakukan  dengan  pembangunan  nilai kebangsaan  terletak  pada  aktivitas  yang dilakukan FPI, yakni menunjukan kebanggaan  sebagai  bangsa  Indonesia, kebanggaan bertanah air Indonesia, mengajarkan  hal-hal  yang  tidak  boleh dilakukan  yang  dapat  merugikan  bangsa dan  negara,  mengajarkan  nilai  kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku , serta mengajarkan perilaku yang mencerminkan jiwa dan kepribadian Indonesia.
c. Hambatan  yang  ditemui  FPI  dalam  upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan meliputi beberapa aspek. Pertama, adanya pelabelan Ormas Islam FPI sebagai Ormas anarkis  dan  radikal. Kedua, masyarakat hanya  memahami  FPI  sebagai  Ormas penegak  agama,  tanpa  ada  relevansi dengan  pembangunan  masyarakat. Ketiga, pemberitaan media yang cenderung
mendiskreditkan  posisi  FPI. Keempat, keberadaan  oknum  pejabat  yang  berdiri  di belakang  tempat-tempat  maksiat. Kelima,
adanya perbedaan persepsi dan
pemahaman  tentang  arti  pentingnya  nilai- nilai kebangsaan serta sulitnya menyamakan  persepsi  mengenai  arah aktivitas  dan  orientasi  yang  hendak dicapai. Keenam, miskinnya figur pemimpin di lingkup masyarakat Kabupaten Purwakarta. Ketujuh,
terbatasnya  dana  untuk  melaksanakan kegiatan. Kedelapan, belum  terpadunya sistem  pengkaderan  dan  diklat  yang dilaksanakan.
Kesembilan, adanya
perbedaan  tingkat  kemampuan  berpikir antar anggota.
Kesepuluh, terpaan globalisasi dan westernisasi yang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Kesebelas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai  kebersamaan  dalam  kehidupan sehari-hari.
d. Beberapa  upaya  yang  dilakukan  Ormas Islam FPI dalam mengatasi hambatan yang muncul  dalam  pengembangan  nilai-nilai kebangsaan meliputi; Pertama,
membangun  sinergitas  dengan  aparat kepolisian,  Satpol  PP  dan  masyarakat terutama  dalam  melakukan  razia  dan sweaping ke  tempat-tempat  yang  dinilai meresahkan masyarakat. Kedua, menggalakkan  sosialisasi  aktif  kepada masyarakat  melalui  dakwah  dari  tokoh- tokoh  FPI  baik  melalui  pengajian  umum (mimbar)  maupun  pengajian-pengajian rutin  pada  skala  yang  lebih  kecil. Ketiga, menekankan pentingnya musyawarah dalam  mengatasi  permasalahan  yang terjadi  di  sekitar  lingkungannya,  sehingga ketika ada  masalah  tidak  langsung menyulut  emosi. Keempat, memperkuat komitmen  anggota  dan  pengurus  FPI untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan  aktivitas  atau  program kerja,  terutama  dalam  rangka  membangun nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR RUJUKAN
Budimansyah,
D. (2010). Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan  Kebangsaan  dan  Cinta Tanah Air di Sekolah. Bandung: Jurnal
Penelitian  Pendidikan  Vol.  11,  No.  1, April 2010. Hastuti, N. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan  dan  Nasionalisme
Bangsa. Jakarta : Media Bangsa Komalasari,  K.  (2007). Revitalisasi  Nilai-Nilai Kebangsaan. Jurnal  Civics,  Volume  I, Nomor 8, Juni 2007.
Lestyarini,  B.  (2012). Penumbuhan  Semangat Kebangsaan Untuk Memperkuat Karakter Indonesia Melalui Pembelajaran Bahasa. Jurnal Pendidikan  Karakter,  Tahun  II,  Nomor 3, Oktober 2012.
Lickona,  T.  (1992). Educating  For  Character How  Our  Schools  Can  Teach  Respect and Responsibility. New York- Toronto-London-Sydney-Auckland:
Bantam Books.
Naisbitt,  J.  (1994). Global  Paradox .  Alih bahasa  Budijanto.  Jakarta:  Binarupa Aksara.
Ninin  &  Listya.  (2003). Radikalisme  Agama Sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela  Islam. Jurnal  Kriminologi Indonesia,  Volume  3,  Nomor  I,  Juni 2003.
Nugraha,  M,  dkk.(2011). Pengkajian  Hukum tentang  Peran  dan  Tanggungjawab Organisasi  Kemasyarakatan  dalam
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia RI. Sari, NY.(2003). Potensi Opini Publik Terhadap  Eksistensi  Ormas  &  Partai Islam. Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan MIMBAR,  Volume  19,  No.  1,  Tahun 2003.
Sutarto.  (1992). Dasar-Dasar  Organisasi . Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press.
Taufiq, A. (2008). Dinamika Sastra
Multikultural:  Revitalisasi  Nilai  dalam
Dimensi  Kebangsaan. Jurnal  Kultur Edisi 2, Agustus 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.