## PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK: STUDI KASUS PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TAHUN 2018

## Muhammad Mufti, Syamsul Falah, Dewi Mayaningsih
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati bandung Email: 1163010067@student.uinsgd.ac.id, syamsulfalah@uinsgd.ac.id, dewimayaningsih@uinsgd.ac.id

## Abstract
The rights of a divorced wife should be able to be received according to her portion through a stipulation in a court decision. However, in reality, in some divorce decisions these rights are not stipulated in the amar. Included in the decision for divorce on divorce at the Cianjur Religious Court in 2018. This paper was prepared with the following objectives: 1) to understand the protection of the wife's rights in the divorce case that was decided at the Cianjur Religious Court in 2018, and 2) to understand the legal analysis of Protection of the rights of the wife in the divorce decision made by the Cianjur Religious Court in 2018. By using a normative juridical approach through case studies, the authors conclude that: 1) the decision for divorce on divorce in the Cianjur Religious Court in 2018 does not entirely protect the rights of wives , because the decision in which the wife is not attending the trial does not determine the rights of the wife and some decisions in which the trial is attended by the wife also do not stipulate their rights in the ruling, and 2) when the wife is not present in court, the judge does not determine the rights of the wife use his ex officio rights as stated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The judge considered that in his absence, the wife was pleased not to have her rights determined in the verdict. The opinion of this judge according to the author is the same as the statement in the Book of Ahkamul Qur'an Juz II which states: "If anyone is summoned to appear before an Islamic judge then he does not appear before, then he is one of the wrongdoers and his rights have fallen."
Keywords : Protection, Wife Rights, Divorce Judgment

## Abstrak
Hak-hak  istri  yang  dicerai  talak  seharusnya  dapat  diterimanya  sesuai  dengan porsinya  melalui  penetapan  dalam  amar  putusan  pengadilan.  Namun kenyataanya,  dalam  sebagian  putusan  cerai  talak  hak-hak  itu  tidak  ditetapkan dalam amarnya. Termasuk dalam putusan cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama  Cianjur  pada  tahun  2018.  Tulisan  ini  dibuat  dengan  tujuan:  1)  untuk memahami perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan  Agama  Cianjur  pada  tahun  2018,  dan  2)  untuk  memahami  analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus
Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan yuridis  normatif  melalui  studi  kasus,  penulis  memperoleh  simpulan  bahwa:  1) putusan  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Cianjur  tahun  2018  tidak  semuanya melindungi hak-hak istri, karena putusan yang persidangannya tidak dihadiri oleh pihak  istri  tidak  menetapkan  hak-hak  istri  dan  sebagian  putusan  yang persidangannya  dihadiri  istri  juga  tidak  menetapkan  hak-haknya  dalam  amar putusan,  dan  2)  tatkala  istri  tidak  hadir  dalam  persidangan,  hakim  tidak menetapkan hak-hak istri menggunakan hak ex officio -nya sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Hakim menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya, istri telah ridha untuk tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Pendapat hakim ini menurut penulis sama dengan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II y ang menyatakan: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”
Kata Kunci : Perlindungan, Hak-hak Istri, Putusan Cerai Talak

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar  kerelaan  yang  dilakukan  oleh  wali  menurut  sifat  dan  syarat  yang  telah ditentukan  syara’  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  kekal  abadi. Perkawinan  dianjurkan  dalam  Islam  karena  merupakan  perbuatan  yang  dapat bernilai ibadah. 1 Dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan, diharapkan dapat tercipta  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  lagi  rahmah.  Namun  ternyata untuk  mencapai  tujuan  tersebut  tidak  mudah.  Seringkali  perkawinan  putus sebelum tujuannya tercapai. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan.
Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akan timbul hak dan kewajiban  baru  bagi  suami  maupun  istri.    Persoalan  hak  dan  kewajiban  ini seringkali  mengalami  bias  gender.  Pasalnya,  setelah  diceraikan,  istri  seringkali tidak  memperoleh  hak-haknya  sebagai  istri  yang  diceraikan.  Oleh  karena  itu memerlukan  adanya  upaya  perlindungan.  Hak-hak  yang  dimaksud  diantaranya yaitu  seperti  nafkah ‘iddah , mut’ah ,  dan  nafkah  madhiyah  jika  ada.    Landasan mengenai  hak-hak  tersebut  diantaranya  terdapat  dalam  Firman  Allah  QS.  Al- Baqarah [2] ayat 241:
َينِقَّتُم ۡلٱ ىَلَع اًّقَح  ِِۖفوُرۡعَمۡلٱِب ُُۢعََٰتَم ِتََٰقَّلَطُمۡلِلَو

## ۝
1 Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial , (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.
“Kepada  wanita -wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertakwa” . 2
Hukum  positif  juga  mengatur  tentang    hak-hak  istri  tersebut.  Salah satunya  terdapat dalam Pasal 149 Instrksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Perlindungan    hak-hak  istri  yang  diceraikan  dapat  dilihat  dari  adanya putusan  pengadilan  agama  yang  menetapkan  hak-haknya.  Untuk    dapat memastikannya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.  Penelitian tersebut kemudian penulis lakukan di Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB.
Penelitian ini berfokus pada putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Terdapat 55 (lima puluh lima) putusan hasil dari pengambilan  sampel  dari  549  (lima  ratus  empat  puluh  sembilan)  putusan menggunakan teknik purposive sampling . Penelitian dimaksudkan untuk memahami bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak dan bagaimana analisis hukumnya. Klasifikasi 55 putusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1. Klasifikasi Sampel Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018

## No.  Klasifikasi Putusan Cerai Talak  Jumlah
1 Contradictoir
a. Ada rekonvensi
1) Dikabulkan seluruhnya 1 2) Dikabulkan sebagian 1 3) Ditolak - b. Tidak ada rekonvensi 1) Ada penetapan hak istri 3 2) Tidak ada penetapan hak istri 7 2 Verstek 43 Jumlah 55
Sumber : Hasil temuan di panmud hukum PA Cianjur, data diolah penulis.
2 Departemen Agama RI, Al- Qur’an, Terjemah dan Tafsir , (Jabal, Bandung, (tt)), hlm. 39.
Fokus penelitian di atas, menghasilkan 2 (dua) pertanyaan penelitian yang ingin penulis jawab. Pertanyaan tersebut yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hak- hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018? dan 2) Bagaimana analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018?

## Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  induktif  berjenis  studi  kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumentasi, studi pustaka, hingga wawancara. Data primer yang  digunakan  adalah  55  (lima  puluh  lima)  sampel  putusan  cerai  talak  yang merupakan 10% dari total 549 (lima ratus empat puluh sembilan) yang diputus Pengadilan  Agama  Cianjur  tahun  2018.  Sampel  didapat  dengan  menggunakan teknik purposive sampling . Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode analisis  isi.  Data  yang  telah  dikumpulkan  lalu  dianalisis  secara  induktif  untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari sana, penulis mengambil simpulan  sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan

## Kompetensi  Pengadilan  Agama  Cianjur  dan  Penetapan  Amar Putusan Cerai Talak oleh Hakim
Pengadilan  Agama  Cianjur  merupakan  salah  satu  pengadilan  pertama yang  meneriam,  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat  pertama  di  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan  hukum  Islam. 3 Pengadilan  Agama  Cianjur  memiliki  wilayah yurisdiksi meliputi semua wilayah Kabupaten Cianjur. Luas wilayah Kabupaten Cianjur  sendiri  adalah  350.148  km2  yang  terbagi  kepada  32  kecamatan,  yaitu Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cilakongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Haurwangi, Sukanagara, Takokak, Campaka, Campaka Mulya, Tanggeung,
3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia , (Bandung, PT. Remaja Rosadakarya, Cetakan ke-1, 1997), hlm. 36.
Pagelaran,  Leles,  Cijati,  Kadupandak,  Cibinong,  Agrabinta,  Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda. 4
Dalam sebagian amar putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada  tahun  2018,  majelis  hakim  tidak  selalu  menetapkan  hak-hak  istri  yang diceraikan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  149 Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam.
Perlindungan hak dapat dikatakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Upaya tersebut dilakukan di pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan tempat penegakkan hukum.  Memang  pada  dasarnya  pengadilan  merupakan  alternatif  terakhir ( ultimum  remedium )  yang  disediakan  bagi  para  pencari  keadilan  karena  sebagian sengketa sebenarnya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun untuk dapat memperoleh  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  mengikat,  setiap  penyelesaian sengketa  perlu  diajukan  ke  pengadilan. Begitupun sengketa  yang  terjadi  dalam perkawinan  yang  berujung  pada  pengajuan  perceraian.  Apalagi  hukum  positif yang  berlaku  di  Indonesia  menentukan  bahwa  suami  atau  istri  yang  hendak melakukan  perceraian  harus  mengajukan  ke  pengadilan.  Hal  tersebut  salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  menyatakan  bahwa:  “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Setiap  perbuatan  hukum  akan  menimbulkan  adanya  akibat  hukum. Akibat  hukum  itu  dapat  berupa  munculnya  hak-hak  atau  kewajiban-kewajiban yang  baru.  Seorang  suami  yang  menceraikan  istrinya  dengan  talak  akan mendapatkan  kewajiban baru  atasnya  yang  menjadi  hak-hak  bagi  istrinya yang ditalak. Apabila melihat kepada beberapa amar putusan tentang cerai talak, hak- hak  istri  tersebut  seringkali  tidak  diperhatikan  oleh  suaminya  sehingga  harus dilindungi. Namun, agar hak-hak itu mendapatkan perlindungan, maka pihak istri perlu  memintakannya  kepada  pengadilan  agama  yang  bersangkutan.  Dengan begitu, hak-hak itu dapat ditetapkan dalam suatu putusan dan dapat dilakukan tindakan tegas oleh ketua pengadilan bila suami tidak mau memenuhinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 5
4 https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id (Diakses pada Rabu, 22 Juli 2020 Pukul 04.37 WIB).
5 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  Cetakan  ke-8,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 325.
Hak-hak istri yang diceraikan secara rinci dapat ditemukan salah satunya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal itu menyatakan bahwa bilamana perceraian terjadi karena talak atau dengan kata lain diajukan oleh pihak suami, maka timbul beberapa kewajiban atas suami yang menjadi hak istri. Hak- hak tersebut meliputi: (1) mut’ah berupa benda atau uang yang layak, (2) nafkah, maskan ,  dan kiswah yaang  diberikan  selama  masa ‘iddah ,  (3)  mahar  apabila sebelumnya belum dilunasi, dan (4) biaya hadhanah anak yang belum dewasa yang berada  dalam  perawatan  istrinya.  Semuanya  merupakan  hak-hak  istri  yang diceraikan  yang  mesti  dibayarkan  oleh  suami  sesuai  dengan  kemampuannya dengan  memperhatikan  kelayakan  dan  kepatutan.  Kelayakan  di  sini  dapat dipahami dengan penyesuaian kondisi perekonomian yang ada. Sehingga apabila suami  memberikan  kepada  istrinya  yang  ditalak  haknya  dengan  tidak memperhatikan kondisi perekonomian yang ada maka dapat dikatakan sebagai pemberian yang tidak layak. 6
Dengan  memahami  kondisi  perekonomian  yang  sedang  terjadi, menjadikan  hakim  dapat  memahami  juga  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di masyarakat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.  Penting  bagi  hakim  untuk  dapat  memahami  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat karena hal itu sudah menjadi sebuah keharusan sesuai dengan amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menerangkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Asas kelayakan dan kepatutan selalu dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam  menetapkan  besarnya mut’ah ,  nafkah ‘iddah ,  dan  hak-hak  istri  yang diceraikan  lainnya.  Untuk  itu,  sebelum  menetapkannya,  hakim  akan  meminta keterangan sebagai alat bukti kepada pemohon atau termohon yang menyatakan besaran  penghasilan  pemohon,  baik  berupa  keterangan  tertulis  ataupun keterangan tidak tertulis. Bilamana tidak ada yang dapat memberikan keterangan, maka  hakim  akan  memperkirakannya  berdasarkan  pekerjaan  yang  dimiliki pemohon dengan memperhatikan kondisi yang sedang terjadi berkaitan dengan perekonomian. Sehingga sumpah aestimatoir tidak diperlukan dalam penetapan hak-hak istri. Penerapan dari Pasal 149 KHI tidak mesti sama dengan apa yang tertulis,  tetapi  disesuaikan  dengan  keadaan.  Keadaan  yang  dimaksud  misalnya seperti alasan suami mengajukan perceraian. Bila perceraian diajukan oleh suami
6 Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.
dikarenakan istri telah nusyuz dan setelah diperiksa oleh majelis hakim dalil itu terbukti,  maka  secara  hukum  istri  tidak  berhak  untuk  menerima  nafkah  dari suaminya.  Bukan  hanya  nafkah,  tetapi  hak  lain seperti kiswah dan maskan juga terhalang dikarenakan istri berbuat nusyuz. 7

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Dalam sebagian amar putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, majelis hakim tidak selalu menetapkan hak-hak istri yang dicerai sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  149  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Cianjur  hanya  akan  memeriksa  dan mempertimbangkan  permohonan  sesuai  dengan  apa  yang  disebutkan  dalam posita,  baik  posita  yang  terdapat  pada  permohonan  konvensi  maupun  yang terdapat  pada  gugatan  rekonvensi  yang  diajukan  oleh  istri  selaku  termohon. Sangat jarang ditemukan adanya posita pemohon yang memohon penetapan hak istrinya  yang  akan  dicerai.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  ditetapkan  hak-hak seorang  istri  yang  akan  dicerai  suaminya,  memerlukan  adanya  permintaan  dari pihak istri sendiri dalam hampir semua putusan. 8
Contoh dari putusan cerai talak Pengadian Agama Cianjur tahun 2018 yang  di  dalamnya  terdapat  gugatan  rekonvensi  adalah  putusan  Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Tanggal  3  Juli  2018.  Dalam  putusan  ini  dapat ditemukan  bahwa  pihak  istri  mengajukan  gugatan  rekonvensi  kepada  majelis hakim  Pengadilan  Agama  Cianjur  yang  berisi  tuntutan  hak-haknya  meliputi nafkah ‘ iddah , mut’ah , dan biaya hadhanah untuk satu orang anaknya. Meskipun pada akhirnya, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian permintaannya dan tidak menerima selebihnya.
Adanya permintaan penetapan hak-hak dari istri menandakan perlunya kehadiran  pihak  istri  dalam  sidang  permohonan  cerai  talak.  Sehingga  apabila pihak istri tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali secara patut dan resmi, maka tidak akan bisa didengar permintaannya dan akan dianggap sepakat dengan hasil putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan verstek . Kalau pihak istri keberatan dengan hasil putusan tersebut, pihak istri masih
7 Lihat  Pasal  149  huruf  b  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam (KHI).
8 Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.
diberikan  kesempatan  untuk  didengarkan  permintaannya  dengan  mengajukan verzet . 9
Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor  0014/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 31 Januari 2018 merupakan salah satu contoh putusan verstek. Pihak istri selaku termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena hal itu, majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur menganggap  bahwa  termohon  menerima  apapun  hasil  dari  putusan  yang ditetapkan serta tidak memerlukan ditetapkan hak-haknya, kecuali apabila pihak suami memintakan ditetapkan hak-hak istri dalam permohonannya. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi mengingat hampir semua permohonan suami hanya berisikan  permohonan  izin  menjatuhkan  talak  tanpa  disertai  permohonan penetapan hak-hak istrinya yang diceraikan.
Selain  karena  pihak  istri  yang  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan, permintaan  pihak  istri  juga  tidak  dapat  didengarkan  oleh  majelis  hakim  ketika pihak istri hanya pernah menghadiri persidangan sekali atau dua kali saja. Sekali pada  saat  mediasi  yang  ternyata  dinyatakan  gagal  dan  kedua  kalinya  ketika pembacaan permohonan. Pada tahapan selanjutnya, karena pihak istri tidak hadir dalam  persidangan,  maka  akan  dianggap  setuju  dengan  hasil  putusan  yang ditetapkan  oleh  majelis  hakim  dalam  putusan contradictoir .  Namun,  berbeda dengan  putusan  verstek,  pengajuan  keberatan  terhadap  putusan contradictoir dilakukan dengan upaya hukum banding sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ( incracht ) tanpa melalui verzet . 10
Misalnya,  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor 1211/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Tanggal  6  Juni  2018,  pihak  termohon  hanya  sekali menghadiri sidang pada saat mediasi dan itupun dinyatakan gagal oleh mediator. Pada proses sidang yang selanjutnya termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut.  Akhirnya  majelis  hakim  mengambil kesimpulan bahwa termohon mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon bahwa sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara pemohon dan termohon disebabkan adanya pria idaman lain yang menjadi alasan sah untuk dilakukannya perceraian.
Beberapa  sidang  cerai  talak  ada  pula  yang  dihadiri  pihak  istri  sampai pembacaan putusan namun dalam amarnya tidak ditetapkan hak-hak istri yang diceraikan.  Contohnya  adalah  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur    Nomor
9 Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.
10 Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.
1100/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Tanggal  07  Mei  2018.  Istri  selalu  hadir  dalam persidangan  meskipun  pada  saat  pembacaan  putusan  diwakili  oleh  kuasa hukumnya. Selama persidangan, pihak istri tidak pernah memintakan hak-haknya sehingga  majelis  hakim  tidak  menetapkannya  dalam  amar  putusan.  Begitupun pihak suami selaku pemohon juga tidak menyinggung mengenai hak-hak tersebut. Keduanya  tetap  pada  pendirian  yang  sama  agar  majelis  hakim  mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak. Dalil-dalil yang diajukan pihak suami mengenai alasan perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus tidak ada yang dibantah oleh pihak istri. Begitupun dalil suami yang menyatakan bahwa  istri  tidak  taat  juga  tidak  dibantah  oleh  istri.  Ditambah  dengan  adanya campur tangan ibu dari istri sehingga sejak awal perkawinan telah terjadi pisah rumah.  Maka  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  pemohon  dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan telah cukup bukti untuk dikabulkan permohonan talaknya.
Di sisi lain, terdapat juga putusan cerai talak yang menetapkan hak-hak istri meskipun istri tidak memintanya. Hal tersebut salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 07 Mei 2018. Amar putusan tersebut menetapkan hak-hak istri berupa nafkah ‘ iddah dan mut’ah meskipun tidak dimintakan oleh pihak istri. Istri menyampaikan akan mempertahankan rumah tangganya dengan suami oleh karena itu tidak akan meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. Sedangkan pihak suami tetap pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dan  dalil-dalil  tentang  alasan  pengajuan perceraian  telah  terbukti  sehingga  harus  dikabulkan.  Oleh  karena  itu  majelis hakim  menimbang  bahwa  baik  diminta  atau  tidak  oleh  istri,  telah  menjadi kewajiban  yang  meleksat  atas  suami  untuk  memenuhi  hak-hak  istri  yang ditetapkan oleh majelis hakim sebagai konsekuensi perceraian yang diajukan oleh suami sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

## Analisis Perlindungan Hukumnya

## Tabel 1. Analisis Perlindungan Hukum dalam Putusan Cerai Talak
No Nomor Putusan Jenis Putusan Keterangan 1 0014/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 2 0040/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 3 0056/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 4 0101/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi
5 0136/Pdt.G/2015/PA.Cjr Contradictoir
Belum Melindungi 6 0182/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 7 0239/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 8 0339/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 9 0359/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 10 0365/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 11 0387/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 12 0399/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 13 0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Sudah Melindungi 14 0441/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 15 0466/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 16 0502/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 17 0547/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 18 0628/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 19 0716/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 20 0745/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 21 0752/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 22 0969/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 23 1031/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 24 1163/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 25 1211/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Belum Melindungi 26 1285/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 27 1307/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 28 1353/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 29 1360/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Sudah Melindungi
30 1465/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Belum Melindungi 31 1488/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi
32 1586/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 33 1624/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 34 1692/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 35 1938/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 36 2274/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 37 2302/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 38 2303/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Belum Melindungi 39 2319/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Belum Melindungi 40 2577/Pdt.G/2017/PA.Cjr Contradictoir Sudah Melindungi 41 2838/Pdt.G/2017/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 42 0127/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 43 0648/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 44 0545Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Sudah Melindungi 45 1100/Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Belum Melindungi 46 1381Pdt.G/2018/PA.Cjr Contradictoir Belum Melindungi 47 3230Pdt.G/2017/PA.Cjr Contradictoir Sudah Melindungi 48 0953/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 49 0251/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 50 0999/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 51 1795/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 52 1985/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 53 0465/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 54 1551/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi 55 1828/Pdt.G/2018/PA.Cjr Verstek Belum Melindungi
Sumber : Hasil analisis penulis, data diolah.
Pada  contoh  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 07 Mei 2018 majelis hakim tidak menetapkan hak-hak  istri  dalam  amar  putusan.  Padahal  pihak  istri  selalu  hadir  dalam
persidangan.  Meskipun  tidak  dimintakan  oleh  pihak  istri,  konsekuensi  yang timbul dari cerai talak adalah melekatnya kewajiban atas suami untuk memberikan kepada  istri  hak-haknya.  Apalagi  pihak  istri  selalu  hadir  dalam  persidangan. Namun, mengingat istri tidak membantah dalil suami yang menyatakan bahwa istri tidak taat, maka hak-hak yang dimaksud tidak perlu ditetapkan. Istri tidak taat  kepada  suami  dan  meninggalkan  rumah  sehingga  dikategorikan  sebagai perbuatan  nusyuz.  Sedangkan  nusyuz  mengakibatkan  istri  kehilangan  haknya yang diantaranya adalah nafkah dari suami. Pasal 80 ayat (7) KHI menyebutkan: “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.” Hal lain yang perlu diperhatikan dari penerapan Pasal 149 KHI adalah tentang mut’ah . Mut’ah ini  dapat  mewakili  hak-hak  istri  yang  lain  seperti  nafkah ‘iddah , kiswah , dan maskan . Misalnya, seorang suami sanggup memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada istrinya yang dicerai talak.  Uang  dengan  jumlah  tersebut  cukup  untuk  membeli  sebuah  rumah  dan peralatan  yang  ada  di  dalamnya  termasuk  pakaian,  makanan  dan  biaya  untuk kebutuhan  lainnya.  Sehingga  tidak  perlu  lagi  ada  penuntutan  hak  yang  lainnya karena dengan mut’ah sejumlah uang tersebut sudah dapat memenuhi hak-hak istri yang lain.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam putusan cerai talak di pengadilan Agama Cianjur tahun 2018, tidak semua amar putusan menetapkan hak-hak istri yang diceraikan. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk tidak menetapkan hak-hak istri tersebut adalah karena ketidakhadiran pihak istri selama  persidangan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kehadiran  pihak  istri menjadi faktor penentu yang digunakan oleh majelis hakim untuk menetapkan atau tidak menetapkan hak-hak istri yang diceraikan dalam amar putusan. Dengan tidak hadirnya istri, majelis hakim menjadi tidak dapat mendengar keterangannya dan  permintaannya.  Sedangkan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Cianjur senantiasa  memegang  asas ultra  petitum  partium yang  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  hakim  tidak  boleh  mengabulkan  melebihi  dari  apa  yang  dimintakan. Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan ( beyond the powers of this authority ) dan putusannya adalah cacat hukum.
11
Asas ultra petitum partium sebenarnya tidak membatasi hakim secara total, karena  hakim  masih  diberikan  keleluasaan  berupa  hak ex  officio .  Hak  tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan suatu hal meskipun tidak dimintakan apabila dirasa perlu. Dalam putusan cerai  talak di Pengadilan
11 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991), hlm. 203.
Agama Cianjur tahun 2018 yang telah penulis kumpulkan, majelis hakim tidak ada yang menggunakan hak ex officio -nya dalam menetapkan hak-hak istri yang diceraikan yang tidak dimintakan. Meskipun dalam beberapa putusan, hak ex officio itu  disinggung  dalam  pertimbangan  hukum.  Sebagai  contoh,  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor  1465/Pdt.G/2018/PA.Cjr  majelis  hakim menyinggung tentang hak ex officio nya dalam pertimbangan hukum. Hak ex officio itu dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan hak-hak istri yang diceraikan sebagai konsekuensi dari cerai talak. Tetapi majelis hakim memandang hak-hak istri itu tidak perlu ditetapkan dalam putusan tersebut mengingat pihak istri tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta  tanpa  alasan  yang  sah.  Landasan  hukum  tentang  hak ex  officio ini  salah satunya  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Kata  “dapat”  dalam  bunyi  pasal  tersebut  ditasfirkan  menjadi  “boleh  secara ex officio ”  sehingga  memberi  ruang  kepada  hakim  untuk  menetapkan mut’ah dan nafkah ‘iddah sebagai bentuk perlindungan hak istri yang dicerai talak. 12
Dalam setiap persidangan cerai talak, majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur menimbang bahwa kehadiran pihak  istri sebagai termohon merupakan hal  yang  penting.  Ketidakhadiran  istri  dalam  persidangan  berakibat  pada  tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Hal itu yang penulis temukan dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018. Semua putusan yang tidak dihadiri oleh termohon ( verstek ) tidak ada yang menetapkan hak-hak istri dalam amarnya kecuali yang dimohonkan verzet. Putusan contradictoir yang hanya dihadiri oleh termohon sekali atau dua kali pun demikian. Hak-hak istri tidak ditetapkan oleh majelis hakim dalam amar putusan. Pertimbangan majelis hakim  tersebut  menurut  penulis  sama  dengan  pendapat  fuqaha  dalam  Kitab Ahkamul Qur’an 13 yang berbunyi:
َح  َلَ ٌِلَاَظ َوُهَ ف ْبَِيَ َْلََو َْينِمِلْسُمْلا ِماَّكُح ْنِم ٍمِكاَح  َلَِإ َيِعُد ْنَم ُهَل َّق “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”
Gugurnya  hak  tersebut  pada  istri  yang  diceraikan  tidak  tejadi  seketika putusan dijatuhkan, tetapi menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap
12 Hartini, “Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium” , Mimbar Hukum, 2 (Juni, 2009), hlm. 387.
13 Abu Ja’far At -Thahawiy, Ahkamul Qur’an Juz II , (Istanbul: ISAM, 1998), hlm. 405.
( inkracht ).  Selama  putusannya  belum inkracht ,  istri  masih  dapat  mengupayakan agar  hak-haknya  terpenuhi  melalui  upaya  hukum.  Tetapi,  dengan ketidakhadirannya, secara tidak langsung istri telah merelakan hak-haknya untuk tidak  ia  dapatkan  sehingga  manjelis  hakim  pun  tidak  menetapkannya.  Adanya kerelaan atau keridhaan dari istri menandakan bahwa rasa keadilan dari istri tidak terganggu karena salah satu indikator dari keadilan adalah keridhaan.
Lain halnya apabila pihak istri menghadiri tahapan-tahapan persidangan. Istri  dapat  didengarkan  permintaannya  oleh  majelis  hakim  sehingga  dapat dipertimbangkan  untuk  ditetapkan  hak-haknya  dalam  amar  putusan.  Sudah menjadi konsekuensi dalam setiap cerai talak bahwa istri mempunyai hak yang menjadi  kewajiban  atas  suaminya  selama  istrinya  tidak nusyuz .  Namun,  majelis hakim  tidak  selalu  memberi  semua  hak-hak  istri  yang  dimintakan.  Ada  yang memang  diberikan  sesuai  apa  yang  diminta,  ada  pula  yang  hanya  dikabulkan sebagian.  Misalnya,  dalam  contoh  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 3 Juli 2018. Istri memohon kepada majelis hakim dalam gugatan baliknya agar suami diharuskan membayar mut’ah dengan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tetapi majelis hakim hanya mengabulkan agar suami membayar mut’ah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian istri juga meminta agar suami memberikan nafkah seorang anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan kepada rekening anak tersebut. Tetapi majelis hakim menolak permintaan tersebut.
Pada  gugatan  pertama  yang  dikabulkan  sebagian,  majelis  hakim menetapkan  demikian  karena  melihat  kemampuan  dari  suami  yang  hanya menyanggupi mut’ah sebesar  Rp3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah).  Sehingga  dapat dipahami bahwa dalam menetapkan beban mut’ah maupun nafkah, majelis hakim mempertimbangkan juga terhadap kesanggupan suami disamping melindungi hak istri.  Pertimbangan  seperti  ini  yang  menurut  penulis  merupakan  penjabaran daripada frasa “ bi l ma’ruf” yang terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 241 yang berbunyi:
َينِقَّتُم ۡلٱ ىَلَع اًّقَح  ِِۖفوُرۡعَمۡلٱِب ُُۢعََٰتَم ِتََٰقَّلَطُمۡلِلَو

## ۝
“Kepada  wanita -wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa.” Adapun  pada  gugatan  kedua  yang  ditolak,  dikarenakan  gugatan  dinilai kabur ( obscuur libel ) oleh majelis hakim. Istri memintakan biaya hadhanah untuk anaknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikirimkan kepada rekening naka tersebut. Padahal anak tersebut masih di bawah umur. Selain itu, belum ada
penetapan tentang siapa yang akan menjadi pemegang hak asuhnya dan hak asuh tersebut belum ada yang menggugat. Melihat hal ini, tampak jelas bahwa dalam memintakan hak-haknya, pihak istri harus juga memperhatikan hukum acara yang berlaku, terutama dalam hal gugatan. Salah satunya adalah tentang gugatan yang harus dibuat secara cermat dan terang sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg. 14 Dengan demikian, pada dasarnya hakim  baru  dapat  mengupayakan  perlindungan  terhadap  hak-hak  istri  yang diceraikan oleh suaminya apabila hak-hak itu telah dimintakan melalui prosedur- prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalaupun tidak dimintakan, setidaknya istri harus menghadiri persidangan yang telah ditentukan serta tidak melakukan nusyuz agar hak-haknya sebagai istri yang diceraikan dapat ditetapkan dalam amar putusan.

## Kesimpulan
Perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak tahun 2018 selalu  diupayakan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Cianjur.  Bukti  nyata  dari perlindungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  amar  putusan  majelis  hakim  yang menetapkan  hak-hak  istri.  Namun,  perlindungan  itu  digantungkan  pada kehadiran pihak istri di persidangan. Apabila pihak istri tidak pernah hadir setelah dipanggil  secara  resmi  dan  patut  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama  Cianjur  memandang  hak-haknya  tidak  perlu  ditetapkan meskipun hakim memiliki hak ex officio untuk menetapkannya. Sehingga dalam putusan cerai talak verstek dan contradictoir yang hanya dihadiri sekali atau dua kali oleh pihak istri pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Cianjur yang telah penulis kumpulkan tidak ada yang menetapkan hak-hak istri dalam amar putusannya.
Putusan  cerai  talak  Pengadilan  Agama  Cianjur  tahun  2018  belum semuanya melindungi hak-hak istri apabila merujuk pada Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Penyebabnya adalah ketidakhadiran pihak istri sebagai pemilik hak dalam persidangan yang telah ditentukan. Dalam ketidakhadiran istri itu, hakim tidak menggunakan hak ex officio -nya untuk menetapkan hak-hak istri sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa pihak  istri  yang  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  cerai  talak  tidak  perlu ditetapkan hak-haknya. Pendapat ini sama dengan pendapat fuqaha dalam Kitab Ahkamul  Qur’an  Juz  II  yang  menyat akan: “Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk
14 Abdul Manan, Op.Cit ., hlm. 23.
menghadap  hakim  Islam  kemudian  ia  tidak  menghadap,  maka  ia  termasuk  orang  yang dzalim dan gugurlah haknya.”

## Daftar Pustaka
AR, Ibrahim dan Nasrullah. “ Eksistensi Hak Ex-Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak ”, Samarah, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017): 459-478. Asep (Hakim) wawancara oleh Mufti. Pengadilan Agama Cianjur. Tanggal 5 Juni 2020.
Fatimah, dkk. “ Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin) ”, Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 7, (Mei 2014): 558-564. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika,
2013.
Hartini, “Pengecualian  Terhadap  Asas  Ultra  Petitum  Partium” .  Mimbar  Hukum,  2 (Juni 2009): 387.
Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam .
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama . Edisi Ke-2, Jakarta: Pernadamedia Group, 2016. Mufti,  Muhammad. Perlindungan  Hak-Hak  Istri  dalam  Putusan  Cerai  Talak  di Pengadilan Agama Cianjur pada Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cianjur) , Skripsi, Bandung: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id , diakses 22 Juli 2020.
Pengadilan  Agama  Cianjur, Laporan  Tahunan . https://pa-cianjur.go.id ,  diakses  16
Januari 2020.
Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo
Persada, 1991.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1989  Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).