Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
1 Dosen., STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Ginanwibawa@stai-yapataaljawami.ac.id
2 Dosen, Sekolah Tinggi Hukum Bandung , Indonesia, aldarifadar@gmail.com
3 Dosen,  STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Diarfaroha@yahoo.com
4 Mahasiswa, STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Oktavianirianti10gmail.com
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I2.4415

## ANALISIS  KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS
Ginan Wibawa 1 Alda Rifada Rizqi 2 Diar Faroha 3
Rianti Oktaviani 4

## ABSTRACT
Seeing current developments, gold ownership financing is increasingly in demand by the public with payments in installments. Therefore, sharia financial institutions are starting to launch gold murabahah financing products in the form of non-cash buying and selling. At first glance there is no problem with buying and selling gold without  cash,  but  this  practice  actually  contradicts  the  hadith  of  the  Prophet Muhammad SAW. and received opposition from various opinions of the majority of fuqaha and other contemporary scholars. This research is normative legal research using  a  descriptive  analytical  approach  which  is  used  to  describe  the  legal arguments raised by DSN-MUI in DSN-MUI fatwa Number. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold. The research results show that the practice of financing gold installments is not permitted using the installment system. This is because gold and money are ribawi objects which are one 'illat and both are a medium of exchange (muthlak Tsamaniyah). However, in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold, it is stated that buying and selling gold in cash is permitted (Mubah, jaiz).
Keyword: Gold; Buying and Selling Without Cash;, Fatwa of The National Sharia Council-Indonesian Ulema Council.

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## Abstrak
Melihat  perkembangan  zaman  saat  ini,  pembiayaan  kepemilikan  emas  semakin banyak  diminati  oleh  masyarakat  dengan  pembayaran  dicicil,  Oleh  karena  itu lembaga-lembaga  keuangan  syariah  mulai  meluncurkan  sebuah  produk pembiayaan murabahah emas dalam bentuk jual beli tidak tunai. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini, namun praktik tersebut justru bertolak  belakang  dengan  hadits  Nabi  Muhammad  Saw.  dan  mendapatkan pertentangan  dari  berbagai  pendapat  mayoritas  fuqaha  dan  ulama  kontemporer lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  deskriptif  analitis  yang    digunakan  untuk  menjabarkan  argumentasi hukum  yang  diangkat  oleh  DSN-MUI  dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor.  77/DSN- MUI/V/2010  tentang  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem cicilan/angsur. Hal ini karena emas maupun uang termasuk benda ribawi yang satu ‘illat dan keduanya merupakan alat tukar (muthlak Tsamaniyah ). Namun pada Fatwa DSN-MUI  No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dinyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (Mubah, jaiz ).
Kata Kunci : Emas; Jual Beli Tidak Tunai; Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## A. Latar Belakang
Fikih muamalah adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam urusan  harta  benda,  seperti  jual  beli,  utang  piutang,  kerja  sama  dagang, koperasi  pertanian,  sewa-menyewa,  dan  lainnya.  Kaidah  fikih  muamalah adalah  diperbolehkan  hingga  ada  yang  mengharamkannya,  berbeda  dengan ibadah yang pada hakikatnya adalah haram hingga ada dalil yang mengaturnya atau  menghalalkannya.    Dalam  kehidupan  sehari-hari,  seseorang  melakukan muamalah  dengan  orang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Salah  satu kegiatan muamalah  adalah jual beli. Jual beli disebut al-bai’ dalam terminologi fiqh  yang  berarti  menjual,  mengganti,  dan  menukar  suatu  barang  dengan barang lain. 1
Praktik jual beli pada masa lalu dan sekarang tentunya sangat berbeda, zaman sekarang kita menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sedangkan dahulu kita menggunakan uang dinar atau dirham dalam bentuk emas dan perak. Namun seiring berjalannya waktu, alat pembayarannya berubah menjadi uang kertas yang di cetak berdasarkan nilai emas yang ada. Meskipun emas saat ini bukan merupakan alat tukar, tetapi sejatinya emas tetap menjadi  standar  mata  uang  internasional  hingga  saat  ini  dan  memiliki  nilai yang stabil. Emas termasuk dalam kategori logam mulia, karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan oksidasi, tidak berkarat dan tahan lama. Oleh karena itu, emas pun dihargai tinggi dan lebih mahal dari logam-logam kebanyakan.
Selain  karena  nilai  estetis  yang  tinggi,  emas  juga  merupakan  jenis  investasi yang  nilainya  stabil,  likuid,  dan  aman  secara  riil. 2 Itulah  sebabnya  emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Perbankan  Syariah  melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan  investasi  dengan  kepemilikan  emas.  Dalam  menentukan  investasi emas, pembeli dapat membeli emas dengan cara tunai ataupun cicil. Cicil emas merupakan  fitur  pembiayaan  yang  memudahkan  masyarakat  yang  ingin memiliki  emas  batangan  dengan  cara  mencicil  (tidak  tunai). 3 Akad  yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad  jual  beli  antara  dua  belah  pihak,  di  mana  pembeli  dan  penjual menyepakati  harga  jual,  yang  terdiri  atas  harga  beli  ditambah  ongkos pembelian  dan  keuntungan  bagi  penjual.  Murabahah  dapat  dikatakan  juga sebagai  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Murabahah dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau dengan angsuran.tri 4
1 Jajang  Herawan  et.al,  “Jual  Beli  Emas  Tidak  Tunai  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah,” Al Mashalih: Journal of Islamic Law Vol. 4, No.1 (2023).
2 Ella Syafputri, Investasi Emas, Dinar, & Dirham (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 13-14.
3 Dina  Juni  Marianti ;  et  al,  “Praktik  Murabahah  Emas  Pada  Bank  Syariah  Di  Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah,” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.
4 Tri  Setiady,  “Pembiayaan  Murabahah  Dalam  Perspektif  Fiqh  Islam,  Hukum  Positif  Dan Hukum Syariah,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 3 (2014).

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Namun  demikian, murabahah emas dengan sistem cicil/angsuran  yang terdapat  di  Perbankan  Syariah,  menjadikan  produk  tersebut  kontroversi  di kalangan para ulama kontemporer dan madzhab fiqih, hal ini dikarenakan  jual beli  emas  dengan  uang  seharusnya  dilakukan  secara  tunai  agar  terhindarnya dari  praktik  riba.  Sebagaimana  hadits  Nabi  saw.  dari  Ubadah  bin  Shamith bahwa  Nabi  saw.  Bersabda: 5 " Jika  emas  dijual  dengan  emas,  perak  dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual  dengan  sya'ir,  kurma  dijual  dengan  kurma,  dan  garam  dijual  dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadiberbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai) ”. Ketentuan  diharamkannya  jual-beli  emas  dengan  kredit  adalah berdasarkan pendapat mazhab jumhur ulama. Namun berbeda halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang  diketahui  dalam  fatwa  tersebut  diputuskan    bahwa  jual-beli  emas  baik dalam bentuk perhiasan ataupun tidak, boleh dilakukan secara kontan ataupun dengan  angsuran/kredit,  dengan  alasan  bahwa  secara  kontekstual,  emas  dan perak  telah  kehilangan  fungsi  dan illat -nya  sebagai  alat  tukar (tsamaniyah), namun  pada  dasarnya  bahwa  emas  dan  perak  mempunyai  status  yang  sama seperti komoditas lainnya. 6
Menanggapi  hal  tersebut  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  dengan dikeluarkannya  fatwa  ini  telah  menimbulkan  pertentangan  pendapat  di kalangan  para  ulama  baik  nasional  maupun  internasional,  seperti  pendapat yang telah disampaikan Ubadah bin Shamith terkait  jual beli emas secara tidak tunai. Meskipun pada prinsipnya, dengan meyakini adanya pro kontra pendapat para    ulama  tersebut  sebenarnya  bukanlah  suatu  hal  yang  harus  disalahkan. Namun  kemungkinan  sebuah  kesalahan  akan  selalu  ada  apabila  tidak  dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji lebih dalam lagi dengan  menganalisis istinbath hukum  yang  digunakan  DSN-MUI  dalam mengeluarkan  fatwa  DSN-MUI  No.77/DSN-MUI/V/2010  tentang  kebolehan jual  beli  emas  secara  tidak  tunai.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  penulis menuangkan hasil penelitian  ini dengan judul “Analisis Kesesuaian Fatwa
DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan
Murabahah Cicil Emas”
5 Bagas  Heradhyaksa,  “Syariah  Perspektif  Hukum  Islam,” JHEI:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022).
6 Gusti  Muslihuddin  Sa’adi,  “Analisa  Kritis  Hukum  Kredit  Emas  (Kajian  Kritis  Terhadap Fatwa  DSN-MUI  Nomor  77  Tahun  2010  Tentang  Murabahah  Emas),” At-Taradhi:  Jurnal  Studi Ekonomi Vol.10 No. 1(2019).

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  masalah  pokok  yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana  praktik  pembiayaan murabahah cicil  emas menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana istinbath hukum yang  digunakan  DSN-MUI  dalam mengeluarkan  fatwa  Nomor  77/DSN-MUI/V/2010  terkait  penetapan kehalalan pembiayaan murabahah cicil emas?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah  yang  dirumuskan,  maka penelitian  ini bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  praktik  pembiayaan  murabahah  cicil  emas menurut perspektif hukum Islam.
2. Untuk  mengetahui istinbath hukum  yang  digunakan  DSN-MUI  dalam mengeluarkan  fatwa  Nomor  77/DSN-MUI/V/2010  terkait  penetapan kehalalan pembiayaan murabahah cicil emas.

## D. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  Normatif  merupakan  penelitian  yang  berkaitan dengan  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan  penelitian  yang  mempergunakan  sumber  data  sekunder  yang penekanannya  pada  teoritis  dan  analisis  kualitatif  yang  dapat  juga  disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. 7 Data yang digunakannya berupa data literatur terdahulu  berupa tinjauan pustaka, kajian hukum  Islam, jurnal  nasional  dan  internasional.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  fatwa  DSN-MUI  No.77/DSN-MUI/V/2010,  Al-Quran,  Hadits  dan pendapat para ulama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  analitis,  digunakan  untuk  menjabarkan  argumentasi  hukum  yang diangkat  oleh  DSN-MUI  dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor.  77/DSN- MUI/V/2010  tentang  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai  dan  menganalisanya secara kritis berdasarkan penjelasan dari ilmu Ushul fiqih dan sumber sekunder lainnya berupa literatur fiqih, buku dan jurnal. 8

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Praktik  Pembiayaan  Murabahah  Cicil  Emas  Menurut  Perspektif Hukum Islam
Berkaitan  dengan  riba,    Islam  melancarkan  “perang”  habis-habisan tanpa  ampun  terhadapnya  dan  membasminya  sampai  ke  akar-akarnya bagaimana pun bentuknya, baik apakah itu  praktik-praktik riba dalam kredit
7 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Medan: Sofmedia, 2009), hal. 19.
8 Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010), hal. 75-76.

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
konsumsi dan kredit produksi (usaha) maupun riba dalam bentuk akad dan transaksi pertukaran lainnya,  yakni menjual barang dengan barang sejenis yang  dinilai  termasuk  barang  sejenis,  yang  dinilai  termasuk  bahan-bahan kebutuhan  pokok  atau  barang-barang  komoditi  dasar  bagi  masyarakat, seperti  bahan-bahan  makanan  pokok,  kapas,  dan  barang  tambang. 9 Allah SWT berfirman,
ََنْيِذَّلَا ََنْوُلُكْأَي اوٰبِّرلا ََل ََنْوُمْوُقَ ي ََّلِا اَمَك َُمْوُقَ ي َْيِذَّلا َُهُطَّبَخَتَ ي َُنٰطْيَّشلا ََنِم َ ِّسَمْلا ََكِلٰذ َْمُهَّ نَاِب  َْوُلاَق ٓ ا اََّنَِّا َُعْيَ بْلا َُلْثِم  اوٰبِّرلا ََّلَحَاَو َُهٰ للا ََعْيَ بْلا ََمَّرَحَو  اوٰبِّرلا َْنَمَف َُهَءۤاَج  ََم َ ةَظِعْو  َْنِّم
هِّبَّر ىٰهَ تْ ناَف هَلَ ف اَم َ َفَلَس هُرْمَاَو ََلِا َِهٰ للاَ  َْنَمَو ََداَع ََكِٕىٰۤلوُاَف َُبٰحْصَا َِراَّنلاَ  َْمُه اَهْ يِف ََنْوُدِلٰخ
Artinya: “ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu  karena  mereka  berkata  bahwa  jual  beli  sama  dengan  riba.  Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat  peringatan  dari  Tuhannya,  lalu  dia  berhenti,  maka  apa  yang telah  diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya  (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya .”(Q.S. Al-Baqarah:275)
Berdasarkan ayat di atas bahwasanya Allah  mempertegas  legalitas dan  keabsahan  jual  beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. 10 Akad  murabahah  sudah    mendapatkan  pengakuan  dan  legalitas yang    jelas.  Sehingga  dalam  praktiknya  diperbankan  syariah,  murabaḥah merupakan   akad  dalam  produk  pembiayaan  yang  diperbolehkan  karena sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  yang  tidak  mengandung  unsur  ribawi. Artinya segala bentuk jual beli adalah boleh (halal) apabila terpenuhi rukun- rukunya, syarat-syaratnya, terdapat sebab-sebabnya, dan tidak ada larangan melakukan jual  beli, serta segala jenis jual beli  yang dikenal  sebagai  jual beli  menurut  kebiasaan  masyarakat  baik  dilakukan  secara  tunai  maupun secara tangguh.
Lazimnya transaksi murabahah ini telah digunakan oleh Rasulullah Saw  dan  para  sahabat. 11 Bahkan  para  ulama  membenarkan  keabsahan Murabahah dalam ijma’ ulama, seperti Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah) yang mengklaim  bahwa  murabahah  adalah  bentuk  jual  beli  yang  dibolehkan (halal).  Sedangkan  Imam  Syafi’i  dalam  kitabnya  al-‘Umm  mengatakan
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 36.
10 Munir  Salim,  “Jual  Beli  Secara  Online  Menurut  Pandangan  Hukum  Islam,” Al-Daulah Vol. 6.,No.2 (2017).
11 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 113.

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
bahwa; “ Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata  belikanlah  aku  barang  seperti  ini  dan  aku  akan  memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya. ”Diperbolehkan pada yang pertama dan semua yang diberikan ada hak pilih ( khiyaar ). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila  menyatakan:  “ Belilah  dan  aku  akan  membelinya  darimu  dengan kontan  atau  tempo .”  Jual  beli  pertama  diperbolehkan  dan  harus  ada  hak memilih  pada  jual  beli  yang  kedua.  Apabila  keduanya  memperbarui (akadnya)  maka  boleh  dan  bila  berjual  beli  dengan  itu  dengan  ketentuan keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal. 12
Seorang  ulama  pengikut  Mazhab  Hanafi  menganggap  bahwa Murabahah  ini  adalah  sah  hukumnya  dengan  pertimbangan  terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga  dengan  Imam  Nawawi  seorang  ulama  pengikut  mazhab  Syafi’i menyatakan  kebolehannya  tanpa  ada  penolakan  sedikitpun.  Sebagaimana hukum mengenai memperjualbelikan emas adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat  tertentu  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  nash-nash  hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba. 13
Jual  beli  emas  tidak  tunai  atau  kredit  adalah  cara  menjual  atau membeli  barang  dengan  pembayaran  yang  ditangguhkan  atau  diangsur. Emas yang sering menjadi salah satu media investasi tak luput dari pengaruh sistem  jual  beli  angsuran.  Dalam  perspektif  fiqih  muamalah  yang  telah dikemukakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini dibolehkan selama emas  tersebut  tidak  menjadi  nilai  tukar  (alat  pembayaran,  uang)  dimana pendapat  ulama  yang  membolehkan  seperti  Ibnu  Qayyim  dan  Ibnu Taimiyyah  dan  ulama  kontemporer  lainnya,  pendapat  mereka  yang membolehkan  transaksi  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  kemaslahatan umat. 14 Namun, Kebolehan jual beli tidak tunai tersebut menjadi persoalan ketika  yang  menjadi  objek  pertukarannya  adalah  emas,  sebagai  praktik kredit  emas  dewasa  ini,  baik  dilakukan  individu  maupun  badan  hukum.
Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli emas dan perak dikategorikan  sebagai  barang  ribawi  dikarenakan 'illat nya  sama  yaitu sebagai  patokan  harga  dan  dirham  dengan  dinar  (menjual  uang  perak dengan  emas),  atau  menjual  makanan  dengan  makanan  lain  yang  tidak sejenis,  maka  menjualnya  boleh  berlebih  atau  berkurang.  Hanya disyariatkan padanya “ kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis
12 Muhammad Farid, “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab ,” Episteme Vol. 8,. No. 1 (2013).
13 Ibid . 14 Indra A. Nabila Marzuki & Mutiara, “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah,” Al-Mizan Vo.5. No.2 (2021): hal. 88-93.

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
akad ”. 15 Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:
a. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya;
b. Spontan, artinya seketika itu juga;
c. Saling bisa diserah terimakan. 16
Prof.  Dr.  Wahbah  Zuhaili  dalam  “ al-Muamalat  al-Maliyah  al- Mu’ashirah” (Damasyq)  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  rapat  pleno fatwa DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 antara lain sebagai berikut: 17
a. Hadits  Nabi  yang  mengatur  pertukaran  (jual-beli)  emas  dengan  perak, perak  dengan  perak  atau  sebaliknya,  mensyaratkan  agar  pertukaran  itu dilakukan secara tunai: dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat  bahwa  pertukaran  tersebut  dinyatakan  sebagai  transaksi  riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah (harta kartal ribawi).
b. Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  ketentuan  hukum  dalam  transaksi sebagaimana  dikemukakan  dalam  poin  a  di  atas  merupakan  ahkam mu’allalah (hukum  yang  memiliki ‘illat );  dan ‘illatnya adalah tsamaniyah . Maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadits merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
Secara  implisit  telah  dijelaskan  dalam  hadits  Nabi  SAW.  Tentang bagaimana  larangan  mentransaksikan  emas  dan  perak  secara  tidak tunai/tangguh.  Salah  satu  hadits  yang  diriwayatkan  Abu  Sa’id  Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

## ََّنَأ ََلْوُسَر َِللا ىَّلَص َُللا َِهْيَلَع َِهِلآَو ََمَّلَسَو ََلاَق: اَِّنَِّإ  َْيَ بْلا َُع  َْنَع َ ضاَرَ ت، (هاور نبا ةجام و يقهيبلا هححصو نبا نابح
Artinya:  “ Janganlah  kalian  menjual  emas  dengan  emas  kecuali  dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas dengan ghaib dengan emas yang tunai ”(HR. Bukhari)
Hadist tersebut  berkenaan dengan transaksi kaum  muslimin  dengan kaum  Yahudi  pada  masanya.  Ketika  kaum  yahudi  kalah  dalam  perang khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang, termasuk di antaranya  adalah  perhiasan  yang  terbuat  dari  emas  dan  perak.  Tetapi perhiasan  tersebut  tentu  saja  bukan  gaya  hidup  kaum  muslimin  yang
15 123dok.,  “Hukum  Praktek  Jual  Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai  Menurut  Ulama  Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer,”.
16 Vian Prasetyo,  “Studi  Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang  Kebolehan  Jual-Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai”  (Semarang:  IAIN  Walisongo.,  2013), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730.
17 Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” Baabu Al-Ilmi Vol. 2 No. (2017): hal. 33-34.

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
sederhana. Oleh karena itu, orang yahudi berusaha membeli perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Melihat hal itu, sebenarnya yang terjadi bukanlah jual beli, melainkan hal tersebut lebih kepada pertukaran barang sejenis. Yakni emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. 18
Ketika  seseorang  membeli  emas  dengan  akad murabahah, artinya terjadi  pertukaran  mata  uang  dengan  emas.  Menurut  hadits  shahih,  Uang dan emas adalah barang ribawi yang terpisah tetapi merupakan kelompok barang  yang  tergolong  barang  ribawi.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  nabi Muhammad  saw.  mensyaratkan  transaksi  ( murabahah) dilakukan secara tunai. Argumen ini didukung oleh keputusan Al-Majma’ al-Fiqh al-Islami (divisi  fikih  OKI)  yang  menyatakan: “Terkait  hukum  mata  uang  kartal: mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum sebagaimana yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan zakat,  salam, dan semua  aturan  lainnya” . 19 Oleh  karena  itu,  pendapat  mayoritas  fuqaha mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali yang tidak membolehkan jual beli  emas  secara  tidak  tunai,  menyatakan  bahwa  uang  kertas  dan  emas adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjual belikan secara kredit maupun tangguh karena hal itu menyebabkan terjadinya  riba,  kecuali  dengan  cara  tunai 20 Sebagaimana  pedoman perbankan  syariah  Internasional  yang  disusun  oleh Accounting  And Auditing  Organization  For  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  yang tercantum  dalam  bab: Al-Murabahah  lil  Amir  Bisysyra’, No.  2/2/6,  yang berbunyi:  “ Jual  Beli  Murabahah  tidak  tunai  tidak  boleh  dilakukan  pada objek emas, perak, atau mata uang.” 21
Dengan  demikian,  Emas  maupun  uang  yang  digunakan  untuk membeli  emas,  termasuk  benda  ribawi  yang  satu  ‘ illat ,  karena  keduanya merupakan  alat tukar  (muthlak Tsamaniyah ). Emas merupakan salah satu dari keenam benda yang dikategorikan barang ribawi, begitu pula berlaku untuk  ketentuan  syariah  semua  transaksi  yang  bersangkutan  dengan  hal tersebut. Dimana jika terjadi pertukaran antara barang ribawi maka harus di lakukan secara langsung atau tunai.
18 M.  Najmuddin  Aminullah,  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No.  77/DSN-MUI/V/2010  Tentang  Jual  Beli  Emas  Secara Kredit,” Al- Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.12 No.1 (2021): hal. 22.
19 Dina  Juni  Marianti  et  al,  “Praktik  Murabahah  Emas  Pada  Bank  Syariah  Di  Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah,” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah Vol. 10,  No. 2 (2022): hal. 15.
20 Rivaldi et. al, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.6, No. 2 (2020): hal. 378.
21 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , Cet. Ke-22 (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), hal 568.

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
2. Metode Istinbath Hukum  Fatwa  Nomor.  77/DSN-MUI/V/2010  dalam Menetapkan Kehalalan Pembiyaan Murabahah Cicil Emas
Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan salah satu produk perbankan syariah. Dasar hukum bagi produk ini yaitu Fatwa No. 77/DSN- MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran BI  No.  14/16/DPbS/2012  perihal  Produk  Pembiayaan  Kepemilikan  Emas Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. 22 Dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas  bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  Pasal  1  angka  (1) disebutkan bahwa Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE  adalah  pembiayaan  untuk  kepemilikan  emas  dengan  menggunakan akad murabahah .  Sedangkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  77/DSN- MUI/V/2010  tentang  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai  yang  dibuat  dalam rapat  Pleno  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M. 23 Isi kandungan fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai,  baik melalui jual biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh ( mubah, jaiz ) selama  emas  tidak  menjadi  alat  tukar  yang  resmi  (uang).  Jual  beli  emas secara tidak tunai dibatasi dengan ketentuan:
a. Harga  jual  ( tsaman )  tidak  boleh  bertambah  selama  jangka  waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo,
b. Emas  yang  dibeli  dengan  pembayaran  tidak  tunai  boleh  dijadikan jaminan (rahn),
c. Emas  yang  dijadikan  jaminan  sebagaimana  dimaksud  tidak  boleh dijualbelikan  atau  dijadikan  obyek  akad  lain  yang  menyebabkan perpindahan kepemilikan. 24
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana  mestinya.  Munculnya  fatwa  tersebut  di  atas  karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh.  Landasan hukum yang digunakan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 adalah Q.S. Al- Baqarah [2]:275 yaitu Allah jelas melarang riba. Seperti dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah [2]:275
…َاَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُللها َّلَحَأَوَ…
“….Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… .”
22 Zaenuri, “‘Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah’,” At-Taqaddum Vol. 6., No. 2. (2014): Hal. 329-331.
23 Nispan Rahmi, “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin,” At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Vol. 6., no. 2 (2015): Hal.. 165-166.
24 Fatwa DSN-MUI, “DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” (2010), hal. 11.

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Ayat  di  atas  merupakan  dalil  induk  pembolehan  jual  beli  dan pengharaman  riba.  Hadits  mengenai  jual  beli  dan  transaksi  emas  serta kaidah  usliyah  (dasar  berlakunya  hukum  syara’),  dan  kaidah  mengambil hukum (satu qa’idahusliyah dan empat qa’idah fiqliyah).
Fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 ini juga sebagian kecil mengacu pada  pendapat  ulama  Ibnu  Taimiyyah,  Ibnu  Qayyim,  dan  ulama kontemporer  lainnya  yang  sependapat.  Sebagaimana  dinyatakan  Ibnu Taimiyah:  “ Boleh  melakukan  jual  beli  perhiasan  emas  dan  perak  yang sejenis  tanpa  syarat  harus  sama  kadarnya  (tamatsul),  dan  kelebihannya digunakan sebagai imbalan jasa atas pembuatan perhiasan, baik jual beli tersebut  dengan  pembayaran  tunai  maupun  dengan  pembayaran  yang ditangguhkan,  selama  perhiasan  tersebut  tidak  ditujukan  sebagai  harga (uang ).” 25 Adapun  yang  sependapat  dengan  pendapat  di  atas,  berasal  dari Ibnu Qayyim yang lebih lanjut menjelaskan bahwa “ Perhiasan (dari emas atau  perak)  yang  dibolehkan,  karena  pembuatannya  (menjadi  perhiasan) yang dibolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan komoditas barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat  untuk  perhiasan  (yang  terbuat  dari  emas  atau  perak),  dan  tidak berlaku  pula  riba  (dalam  pertukaran  atau  jual  beli)  antara  perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari  jenis  yang  sama.  Hal  ini  karena  dengan  membuat  (perhiasan)  ini, perhiasan  (yang  terbuat  dari  emas)  tersebut  telah  keluar  dari  tujuannya sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah ditujukan untuk perniagaan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  larangan  untuk  menjual  dan membeli  perhiasan  emas  dengan  jenis  yang  sama ”. 26 Sedangkan  ulama- ulama kontemporer lain mengatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh dengan dalil sebagai berikut:
a. Bahwa  emas  dan  perak  adalah  barang  (sil’ah)  yang  dijual  dan  dibeli seperti  halnya  barang  biasa  dan  bukan  lagi  tsaman  (harga,  alat pembayaran, uang).
b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak  dibolehkan  jual  beli  emas  secara  angsuran,  maka  rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
c. Emas  dan  perak  setelah  dibentuk  menjadi  perhiasan  berubah  menjadi seperti  pakaian  dan  barang  dan  bukan  merupakan  tsaman  (harga,  alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam bertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
25 Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 279.
26 Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 280.

## PRESUMPTION of LAW

## FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
d. Sekiranya  pintu  (jual  beli  emas  secara  angsuran)  ini  ditutup,  maka tertutuplah  pintu  utang  piutang,  masyarakat  akan  mengalami  kesulitan yang tidak terkira. 27
Dari  pendapat-pendapat  ulama  kontemporer  di  atas,  DSN-MUI menghukumi jual beli emas secara tidak tunai adalah mubah.
Pada dasarnya bahwa manusia sangat membutuhkan proses jual beli emas, apabila  praktik  jual  beli emas secara tidak tunai ini dilarang,  maka akan  merusak  kemaslahatan  manusia  dan  mereka  akan  mengalami kesulitan. Karena jika emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan, maka statusnya  berubah  menjadi  seperti  pakaian  dan  barang,  dan  apabila  pintu jual beli emas secara tidak tunai ini ditutup, maka tertutup pula pintu utang piutang,  dan  pada  akhirnya  masyarakat  akan  mengalami  kesulitan  yang tidak terkira. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia menjadikan kesempatan  ini  sebagai  upaya  meringankan  beban  masyarakat  dengan mengeluarkan  produk  pembiayaan  Cicil  Emas.  Pembiayaan  Cicil  Emas tersebut  merupakan  produk  kepemilikan  emas  kepada  masyarakat  dalam bentuk    batangan  dengan  cara  mencicil.  Akad  yang  digunakan  pada pembiayaan ini adalah murabahah.
Berdasarkan penetapan fatwa tersebut, dengan demikian pembiayaan cicil emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah dan merupakan alternatif investasi emas kebal inflasi, juga harganya yang tidak akan pernah turun. Di samping itu, banyak keuntungan yang dapat diperoleh karena keunggulan yang ada pada  investasi  emas  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  saat ini  yang banyak menginginkan memiliki emas sebagai barang investasi.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem cicilan/angsur. Hal ini karena emas maupun uang yang digunakan untuk membeli  emas,  termasuk  benda  ribawi  yang  satu  ‘ illat ,  di  mana  keduanya merupakan alat tukar (muthlak Tsamaniyah ). Emas merupakan salah satu dari keenam  benda  yang  dikategorikan  barang  ribawi,  begitu  pula  berlaku  untuk ketentuan syariah semua transaksi yang bersangkutan dengan hal tersebut.  Jika terjadi pertukaran antara barang ribawi maka harus di lakukan secara langsung atau tunai. Sedangkan keputusan DSN-MUI dalam memutuskan kebolehannya terhadap jual beli emas secara tidak tunai ini lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat yang lain. Fatwa DSN-MUI Nomor  77/DSN-MUI/V/2010  tentang  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai  baik melalui  jual  beli  biasa  maupun  jual  beli  murabahah  adalah  hukumnya diperbolehkan (mubah, jaiz ),  dengan alasan bahwa emas dan perak saat  ini
27 Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 9.

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).

## G. Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  saran  yang  kiranya  dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak dalam penelitian ini adalah DSN-MUI harus  mengevaluasi  beberapa  pendapat  terhadap  pendapat  ulama  lain,  baik pendapat  yang  melarang  maupun  pendapat  yang  membolehkan.  Karena dikhawatirkan  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI  dapat  menyebabkan timbulnya riba jahiliyah di masyarakat. Oleh karena itu, mengenai praktik cicil emas  di  perbankan  syariah,  dasar  hukumnya  harus  diperbaharui  dengan landasan  Islam  yang  analisisnya  lebih  kuat,  sebagaimana  pendapat  jumhur ulama yang melarang jual beli emas secara tidak tunai. Sehingga fatwa yang dihasilkan  dapat  langsung  diimplementasikan  di  perbankan  syariah  dengan tetap menjaga aspek kehati-hatiannya.

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ediwarman. Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum .  Medan:  Sofmedia, 2009.
Karim, Adiwarman. Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  Dan  Keuangan .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Kasiram. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif . Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.
Syafputri, Ella. Investasi Emas, Dinar, & Dirham . Jakarta: Penebar Plus, 2012. Tarmizi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer . Cet. Ke-2. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018.
Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, . Jakarta: Gema Insani, 2011.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Fatwa  DSN-MUI.  DSN-MUI  No.77/DSN-MUI/V/2010  tentang  Jual  Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).

## C. Sumber lainnya
123dok. “Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Ulama Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer,”https://123dok.com/article/hukum-praktek-secara- tunai-menurut-mazhab-empat-kontemporer.4zpd3r7z Aminullah, M. Najmuddin. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010
Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit.” Al- Watsiqah: Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah Vol.12 No. (2021): 21.
Dina  Juni  Marianti,  et  al.  “Praktik  Murabahah  Emas  Pada  Bank  Syariah  Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah.” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.
Jajang Herawan. et.al,  “Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.” Al Mashalih: Journal of Islamic Law Vol. 4, No.1 (2023).
Farid,  Muhammad.  “Murabahah  Dalam  Perspektif  Fikih  Empat  Mazhab  ,.”
Episteme Vol. 8, No. 1 (2013).
Heradhyaksa, Bagas. “Syariah Perspektif Hukum Islam.” JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6, No. 1 (2022).
Marzuki & Mutiara, Indra A. Nabila. “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara
Daring  Dan  Tidak  Tunai  Menurut  Perspektif  Fikih  Muamalah.” Al- Mizan Vo.5. No.2 (2021).
Nispan  Rahmi.  “Akad  Murabahah  Dalam  Investasi  Logam  Mulia  Pada

## PRESUMPTION of LAW
FakultasHukumUniversitasMajalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Pegadaian  Syariah  Banjarmasin.” At-Taradhi:  Jurnal  Studi  Ekonomi Vol. 6., no. 2 (2015): Hlm. 165-166. Prasetyo, Vian. “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010  Tentang  Kebolehan  Jual-Beli  Emas Secara  Tidak  Tunai.”  Semarang:  IAIN  Walisongo.,  2013. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730. Rivaldi  et.  al.  “Analisis  Pendapat  Imam  Syafi’i  Tentang  Jual  Beli  Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vo.6,
No. 2 (2020): hal. 378.
Sa’adi, Gusti Muslihuddin. “Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas).” At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Vol.10 No. 1 (2019).
Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” Al- Daulah Vol. 6., No.2 (2017).
Setiady, Tri.  “Pembiayaan  Murabahah  Dalam  Perspektif  Fiqh  Islam,  Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume
8, No. 3 (2014).
Susilawati, Nilda. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” Baabu Al-Ilmi Vol. 2 No.1 (2017).
Zaenuri. “‘Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah’,” At-
Taqaddum Vol. 6., No. 2. (2014): Hal. 329-331.