## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 2 (2020): 237-266, DOI: 10.22437/ujh.3.2.237-266

## Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo
Nandang Sutrisno*, Sigar Aji Poerana**
*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia nandang.sutrisno@uii.ac.id **Institute for Migrant Rights sigar.poerana@gmail.com

## Abstract
This article discusses two reasearch questions, fi rstly, whether law reforms on investment by the issuance of policy packages involving massive numbers of regulations during the First Period of President Jokowi have been successful to increase the realization of foreign investments? Secondly, how is the projection of foreign investment policies in the Second Period Of President Joko Widodo to increase the realization of foreign investments? Theoretical framework used in this article methodologically places law as external environment for foreign investors, and that law is the priority factor and the most relevant for investment and economic growth. This article concludes that fi rst, law reforms on investments by the issuance of massive regulations in the First Period, even though having been successful to increase the values of realization of cumulative foreign investments signi fi cantly, they have been unsuccessful in increasing the annual percentages of foreign investment growth. Second, Omnibus Law and the then implementing regulations that would be used to increase foreign investments have been inviting resistances from various components of the nation, due to lack of transparent procedures and degrading the interests of public at large, and bias of the intersets of investors. Therefore, the effectiveness of law reforms in the Second Period would be impeded by various resistant movements, and in turn, be contraproductive with the purposes of legal reforms.
Keywords : law reform; realization; foreign investments.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)

## Abstrak
Artikel ini membahas dua permasalahan utama, pertama apakah reformasi hukum investasi melalui serangkaian paket kebijakan dengan jumlah peraturan yang masif pada Periode Pertama Presiden Jokowi telah berhasil meningkatkan realisasi investasi asing? Kedua, bagaimanakah proyeksi kebijakan investasi asing pada Periode Kedua Presiden Jokowi untuk meningkatkan realisasi investasi asing? Kerangka teoretik yang digunakan dalam artikel ini secara metodologis menempatkan hukum sebagai lingkungan eksternal dari investasi asing, bahwa hukum merupakan faktor prioritas dan paling relevan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari artikel ini pertama, reformasi hukum investasi dengan mengeluarkan produk hukum yang masif pada Periode Pertama meskipun berhasil meningkatkan nilai investasi asing kumulatif secara signi fi kan, tetapi tidak berhasil meningkatkan persentase pertumbuhan pertahunnya. Kedua, Omnibus Law dan peraturan-peraturan pelaksanaanya yang akan diandalkan untuk meningkatkan investasi asing telah mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, karena secara prosedur pembentukannya tidak transparan dan secara substantif mendegradasi kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor. Dengan demikian efektivitas reformasi hukum pada Periode Kedua akan terganggu dengan berbagai gerakan resistensi yang akan menyebabkan kontraproduktif dengan tujuan dari reformasi hukum tersebut.
Kata kunci : reformasi hukum; realisasi; investasi asing.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas reformasi hukum terkait investasi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta realisasinya pada peningkatan investasi asing. Pada saat artikel ini ditulis, Jokowi telah genap menjabat sebagai Presiden selama enam tahun: lima tahun merupakan Periode Pertama (2014-2019) dan setahun merupakan bagian dari Periode Kedua (2019-2024). Dalam masa enam tahun tersebut, artikel ini akan mendiskusikan, pertama, apakah reformasi hukum investasi pada Periode Pertama Presiden Jokowi telah berhasil meningkatkan realisasi investasi asing, dan kedua, bagaimanakah proyeksi kebijakan investasi asing pada Periode Kedua Presiden
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
Jokowi untuk meningkatkan realisasi investasi asing.
Pembahasan reformasi hukum dan realisasi investasi pada era Presiden Jokowi ini sendiri menjadi perlu karena tiga alasan. Pertama, berbagai upaya reformasi hukum sejauh ini telah dilakukan secara masif oleh Presiden untuk mengundang investasi asing. Hal ini tidak lepas dari politik kebijakan pembangunan Presiden Jokowi, bahwa sektor investasi, terutama investasi asing, merupakan salah satu sektor yang paling diandalkan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi Indonesia. 1 Baik pada Periode Pertama maupun pada Periode Kedua, Presiden sangat antusias untuk mengundang investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Segala upaya telah dilakukan dalam rangka menarik minat investor asing, termasuk melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan dua Paket Kebijakan Hukum (PKH), yaitu PKH Jilid I dan PKH Jilid II dan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I sampai dengan PKE XVI, yang terdiri dari produk-produk hukum dengan jumlah yang masif.
Tidak kurang dari 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres) serta 434 peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal, dan lain-lain yang diluncurkan Presiden Jokowi melalui kedua paket tersebut. Tidak cukup sampai di situ, memasuki Periode Kedua Presiden Jokowi juga menggagas amandemen terhadap 79 Undang-undang dan mewujudkannya melalui apa yang disebut sebagai Omnibus
1  Investasi asing, terutama investasi langsung, kerap disebut memiliki peran penting bagi kinerja ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini antara lain ditunjukkan dengan adanya transfer teknologi dan bisnis ke negara-negara penerima, yang ini penting dalam meningkatkan produktivitas melalui pengenalan proses baru dan transfer pengetahuan. Transfer ini dianggap dapat menghasilkan efek limpahan yang substansial bagi perusahaan lain dan, sebagai akibatnya, bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, investasi asing dianggap dapat meningkatkan produktivitas semua perusahaan dalam perekonomian. Oskar Kowalewski, “Does Foreign Direct Investment Impact Economic Growth in Transition Economies?”, dalam The Role of  Foreign Direct Investment in the Economy , ed. Oskar Kowalewski dan Marzenna Weresa (Warsaw, 2008), hlm. 77-78.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
Law dalam Undang-undang Cipta Kerja. 2 Hal ini tidak lain untuk mewujudkan salah satu visi Presiden Jokowi pada periode keduanya ini, yakni menciptakan iklim investasi yang bersahabat untuk menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar. 3
Pada prinsipnya, esensi dari reformasi hukum adalah untuk menghapus, atau setidaknya mengurangi hambatan-hambatan terhadap masuknya investasi, terutama investasi asing, dengan cara deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan serta memberikan insentif-insentif, termasuk insentif perpajakan. 4 Dengan kalimat lain, reformasi hukum diarahkan pada rezim hukum investasi yang lebih liberal.
Kedua, dari perspektif teoretis, sekaligus secara metodologis, reformasi hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat difahami mengingat hukum merupakan lingkungan eksternal yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh investor asing. Investor asing akan menempatkan lingkungan hukum negara tuan rumah sebagai salah satu risiko yang dihadapi, terutama dalam praktik. 5 Hukum dalam dunia bisnis, termasuk investasi asing, diibaratkan seperti oksigen, tanpanya suatu bisnis tidak akan hidup, sebagaimana ditegaskan oleh Scott Miller, “In the marketplace, rule of law is like oxygen: it’s dif fi cult to see, but you can’t survive without it”. 6 Terkait investasi asing, hukum merupakan faktor prioritas dan paling relevan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dinyatakan oleh Barro:
Among the various series available, the indicator for overall maintenance
2  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3  CNN Indonesia, “Jokowi Soal Penghambat Investasi: Saya akan Kejar dan Hajar”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190714210826- 32-412032/jokowi-soal-penghambat-investasi-saya-akan-kejar-dan-hajar, 14/07/2019.
4  Lihat Robin Burnett dan Vivienne Bath, Law of  International Business in Australia (Annandale, N.S.W.: The Federation Press, 2009), hlm. 330. 5  Shoushuang Li, The Legal Environment and Risks for Foreign Investment in China (Berlin: Springer Verlag, 2007), hlm. 2.
6  Scott Miller, “International Investment: the Importance of Rule of (Investment) Law,” International Business Quarterly , 3, 2 (2014): 1-2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
of the rule of law seemed a priori to be the most relevant for investment and growth. My previous empirical work … con fi rms that this indicator is an important predictor of economic growth. 7
Lingkungan hukum merupakan salah satu faktor di antara berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan dan memainkan peran yang besar dalam lingkungan bisnis. 8 Daniels,

## Radebaugh dan Sullivan menyatakan:
Legal forces are highly important as they cover many aspects of company policy. Government policy affects industry as a whole through regulatory bodies such as the Department of the Environment and the Department of Trade and Industry. These bodies develop policies on the trading, restrictions and standards within their particular fi eld. The policies created can affect businesses in various ways; in how their products are produced, promoted and sold. Monetary and fi scal policies utilized by governments in fl uence business operations. Monetary policies affect the size of the money supply and interest rates. 9
Paradigma hukum liberal yang akan dibangun di era ini mengacu pada sebagian fakta empiris hasil penelitian bahwa ada korelasi positif antara indeks kualitas Rule of  Law (RoL) dengan Business Freedom (BF) yang menunjukkan lebih jauh bahwa negara-negara dengan indeks kualitas RoL yang lebih baik dan BF yang lebih luas lebih berhasil dalam membangun ekonominya. 10 Paradigma ini juga didukung hasil riset yang lain yang menyatakan, “The international and domestic environment for business and FDI may become more business-friendly when the role of government is reduced.” 11 Dengan mengacu pada paradigma ini, tidak mengherankan jika pemerintah saat ini pun berusaha untuk menciptakan rezim investasi asing yang
7  Robert J. Barro, “Determinants of Democracy,” Journal of  Political Economy , 107, 6 (1999), hlm. 173.
8  Paulina Nogal-Meger, “The Quality of Business Legal Environment and Its Relation with Business Freedom,” International Journal of  Contemporary Management , 17, 2 (2018), hlm. 111.
9 Michael Kiraru Ndungu, External Environmental Factors In fl uencing International Business Transactions at Barclay S Bank of  Kenya (tesis, School of Business, University of Nairobi, Nairobi, 2012), hlm. 22. 10  Nogal-Meger, “The Quality of Business Legal Environment”.
11 Gábor Hunya, “The Role of Multinational Companies in International Business Integration”, Research Reports 384, the Vienna Institute for International Economic Studies, November 2012, hlm. 34.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
lebih liberal, sebagaimana tercermin dalam reformasi hukum yang dibahas pada bagian berikutnya.
Ketiga, dan di sini permasalahannya, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi asing Tahun 2014 nilainya fl uktuatif sampai Tahun 2017, namun tidak pernah selalu kembali meningkat dengan nilai yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. 12 Pada periode 2015-2019, nilai investasi mencapai Rp3.372,4 triliun, naik 206,3 persen dari periode 2010-2014, Periode Kedua Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Meskipun demikian, dilihat dari persentasenya, angka pertumbuhan investasi asing pada masa Presiden Jokowi Periode Pertama (11,4 persen) jauh lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan investasi asing pada masa Presiden SBY Periode Kedua dengan rerata pertumbuhan investasi per tahunnya sebesar 22,2 persen. Apalagi dibandingkan dengan periode pertama SBY jauh lebih rendah lagi. Oleh karena itu liberalisasi rezim hukum investasi tidak selalu menjamin keberhasilan meningkatnya realisasi investasi, khususnya investasi asing, sehingga reformasi hukum investasi berikutnya yang lebih liberal lagi layak untuk dipertimbangkan kembali, seperti Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (selanjutnya Omnibus Law).
Dalam membahas reformasi hukum terkait investasi pada era Presiden Jokowi, artikel ini setelah ini akan memaparkan reformasi hukum dan kebijakan terkait investasi asing yang telah dan akan dilakukan. Berikutnya, tulisan ini akan menguraikan dan menganalisis data tentang realisasi investasi asing dan aspek-aspek yang terkait. Kemudian, tulisan ini akan menawarkan arah reformasi hukum investasi asing yang sebaiknya dilakukan ke depan. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan.

## B. Reformasi Hukum dan Kebijakan Investasi Asing
Selama periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019), reformasi hukum dan kebijakan pemerintah mengenai investasi
12 Hanif Gusman, “Pasang Surut Investasi Asing Tergantung Rezim yang Berkuasa”, https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing-tergantung-rezim- yang-berkuasa-c6bK, 11/10/2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
asing cenderung bertujuan untuk memangkas proses administrasi, kemudahan berusaha, dan memberikan insentif pada para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa Indonesia telah meluncurkan kebijakan yang masif, PKH I dan PKH II, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan investasi asing. PKH I yang diluncurkan pada Oktober 2016, mempunyai sasaran strategis pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Adapun ruang lingkup reformasi hukum yang hendak dicapai oleh pemerintah: penataan regulasi, pembenahan instansi dan aparat penegak hukum, pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Dalam PKH I ini, pemerintah fokus pada lima aspek yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan investor seperti pemberantasan pungli, pemberantasan penyelundupan, percepatan layanan SIM, STNK, SKCK, dan BPKB, relokasi lapas yang over-kapasitas, dan perbaikan layanan hak paten, merek dan disain. Sedangkan PKH IIdiarahkan pada tiga hal, yaitu penataan regulasi, perluasan bantuan hukum kepada masyarakat dan jaminan rasa aman.
Di sisi lain, secara khusus pemerintah juga meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) mulai Jilid I sampai dengan Jilid XVI yang tidak bisa dilepaskan dari PKH I dan PKH II. PKE Jilid I diluncurkan oleh pemerintah pada 9 September 2015 dan PKE XVI, yang mutakhir, yang diluncurkan pada 16 Nopember 2018. Meskipun PKE lebih awal, tetapi sesungguhnya PKE juga sekaligus merupakan PKH karena setiap kebijakan dalam PKE diwujudkan dalam bentuk instrumen hukum. Dari PKE I-PKE XVI, ada beberapa PKE yang langsung berkaitan dengan investasi asing seperti PKE II, PKE VI, PKE VII, PKE X, dan PKE XVI sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Beberapa  di antara ratusan peraturan, yang dihasilkan dari PKH Jilid I dan PKH Jilid II yang relevan dengan PKE tersebut dalam Tabel 1 akan diuraikan secara ringkas pada bagian ini. Pertama, yang paling signi fi kan adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaraatan di Bidang Penanaman Modal. Perpres
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
yang biasa juga disebut Daftar Negatif Investasi (DNI) memperbaharui daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal yang membuat 54 bidang usaha terbuka untuk PMA, termasuk pemboran minyak dan gas di laut dan panas bumi, bank dan laboratorium sel dan jaringan, industri rokok kretek dan putih, dan lain sebagainya. 13
Dengan total 495 usaha terbuka dengan syarat terhadap investasi asing, Indonesia menjadi negara ASEAN yang memiliki usaha ter- buka terbanyak dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, dua ne- ga ra yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2018 daripada Indonesia, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, terbukti, pada 2017, realisasi investasi asing meningkat bahkan jika dibandingkan dengan realisasi 2015. 14
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2016) juga membuat batasan baru dengan menyimpangi besaran modal dasar pada pendirian perseroan terbatas yang telah tertuang pada Pasal 32(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Rp50 juta), dengan maksud memicu pertumbuhan usaha. PP 29/2016 juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 7/2016) yang masih mencantumkan modal batas pendirian perseroan terbatas yang sama dengan UU PT. Perbedaan PP 7/2016 dengan UU PT adalah PP 7 /2016 memberikan ruang untuk modal batas sesuai dengan kesepakatan pendiri perse- roan terbatas (seperti PP 29/2016) dengan syarat, setidaknya, salah satu pendiri memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP 29/2016 menghapus
13  Hukumonline.com, “Dari 54 Bidang Usaha yang Direlaksasi DNI 2018, Ini Daftar 25 Usaha yang Bisa Dikuasai Asing”, https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5bf6166f17176/dari-54-bidang-usaha-yang-direlaksasi- dni-2018--ini-daftar-25-usaha-yang-bisa-dikuasai-asing/, 22/11/2018.
14 Gusman, “Pasang Surut Investasi Asing”; Desi Purnamasari, “Kenapa
Jokowi Kembali Melonggarkan Keran Penanaman Modal Asing?”, https:// tirto.id/kenapa-jokowi-kembali-melonggarkan-keran-penanaman-modal- asing-dalr, 22/11/2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
syarat tersebut, sehingga modal batas sesuai dengan kesepakatan para pendiri tanpa syarat.
Pada 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Tabel 1. Paket Kebijakan Ekonomi yang Langsung Terkait dengan Investasi
Asing PKE Materi II Deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah inves- tasi, baik PMDN maupun PMA, seperti kemudahan layanan investasi 3 jam, tax allowance dan tax holiday lebih cepat, pembebasan PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito, perampingan izin sektor kehutanan.
VI Memuat soal insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), penge- lolaan sumber daya air dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM.
VII Mengatur soal kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapat- kan serti fi kat tanah.
X Terdapat 10 poin penting yang diharapkan mampu memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis Indonesia (EODB). Pertama kemu- dahan dalam memulai usaha, kemudahan pendirian bangunan, keti- ga pendaftaran properti, keempat pembayaran pajak, kelima akses perkreditan, keenam penegakan kontrak dengan mengatur penye- lesaian gugatan sederhana, ketujuh penyambungan listrik, kedelapan perdagangan lintas negara, kesembilan penyelesaian permasalahan kepailitan, dan 10 perlindungan terhadap investor minoritas.
XVI Ada tiga poin dalam paket terbaru ini, yakni memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan ( tax holiday ), relaksasi daftar negatif investasi, dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.
Tabel 2. Perubahan Hukum dan Kebijakan Investasi Asing
Indonesia Thailand Singapura Malaysia Filipina Vietnam Bidang Usaha Tertutup 20 0 0 0 1 6 Bidang Usaha Terbuka 495 4 11 45 33 243 Total 515 4 11 45 34 249 Sumber data: BKPM
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
(Perpres 91/2017). Perpres 91/2017 mengatur kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota melalui reformasi peraturan dalam melaksanakan kegiatan usahaagar menjadi pendukung dan bukan menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.
Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Peraturan BKPM 14/2017) juga diterbitkan dengan maksud sebagai panduan dalam penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pejabat BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan masyarakat umum serta pelaku usaha, terutama pada bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kepabeanan dan pajak, dan penanaman modal.
Selain peraturan tersebut, BKPM juga menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan BKPM 13/2017). Peraturan BKPM 13/2017 mengganti izin prinsip menjadi pendaftar- an penanaman modal atau investasi dan memungkinkan pada bidang- bidang tertentu, investor dapat langsung mendapatkan izin usaha. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memangkas persyaratan dan langkah administrasi, sehingga lebih bersahabat dengan para investor. Peraturan tersebut dikatakan sebagai peraturan untuk menindaklanjuti Perpres 91/2017. Selain itu, BKPM terus mendorong untuk melakukan digitalisasi data, sehingga dapat melakukan e fi siensi pada aktivitas penanaman modal. Izin prinsip pun telah diperbaharui ketentuannya melalui Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Peraturan BKPM Nomor 13/2017 juga mengalihkan penerbitan izin usaha 14 kementerian Republik Indonesia dan mendelegasikannya kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM Pusat.
Pada 2018, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018). Perpres tersebut memudahkan proses administrasi
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
untuk para tenaga kerja asing dengan tidak mewajibkan pemberi kerja tertentu untuk  memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal tersebut dilakukan demi kemudahan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, sehingga laju investasi tidak terhambat pula dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, karena maksud kemudahan tersebut adalah untuk melakukan transfer teknologi dan ilmu pada tenaga kerja lokal.
Pada 2019, untuk bersaing dan melakukan promosi investasi di Indonesia, maka BKPM menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal untuk melakukan strategi promosi, fasilitas, dan koordinasi promosi antara pusat dan daerah. BKPM juga memperbaharui Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal menjadi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyediakan insentif kepada para investor di daerah yang telah memenuhi syarat dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti dalam bentuk urusan pajak, retribusi, dan bunga pinjaman rendah. Kemudahan yang dimaksud adalah, antara lain, penyediaan sarana dan prasarana, informasi mengenai penanaman modal, bantuan teknis, akses pemasaran hasil produksi, dan pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daearah. Pada tahun yang sama pula, BKPM merilis “Kopi Mantap”, sebuah protokol komunikasi antar lembaga secara elektronik, sehingga pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM di daerah masing-masing terkait persyaratan, pemenuhan, dan komitmen para investor terhadap izin yang dikeluarkan pemerintah bagi para investor.
Salah satu paket kebijakan yang berkaitan dengan investasi asing atau PMA adalah perubahan konsep kontrak bagi hasil pada 2017, yai- tu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Gross Split Product Sharing Contract (Permen Gross Split PSC). Adapun konsep kontrak bagi hasil tradisional (Cost Recovery PSC) yang diatur dalam Peraturan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentangBiaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 79/2010). Dalam konsep kontrak bagi hasil tersebut, pemerintah dan kontraktor membagi hasil keuntungan setelah dikurangi biaya produksi. Sementara itu, gross split PSC, pemerintah dan kontraktor membagi hasil keuntungan membagi hasil keuntungan di awal dengan dituangkan pada kontrak, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan oleh kontraktor dikurangi dari hasil keuntungan usaha pada sektor usaha migas, bukan dari biaya penggantian yang dikeluarkan oleh pemerintah ( reimburse ).
Kontrak bagi hasil tradisional menempatkan negara pada posisi yang nyaman, karena menempatkan risiko dan pengeluaran untuk eksplorasi dan eksploitasi migas kepada pihak kontraktor. Konsep sederhana kontrak bagi hasil adalah: kontraktor dibiarkan berusaha dan menemukan migas. Jika usaha berhasil, maka negara akan mengganti biaya produksi dan jika tidak, maka biaya produksi tetap akan dibebankan pada kontraktor. Seiring dengan blok operasi yang semakin berkurang jumlah produknya dan biaya produksi yang tinggi pada daerah-daerah yang sulit dilakukan eksplorasi dan eksploitasi, para kontraktor semakin enggan pula untuk berinvestasi, apalagi konsep kontrak bagi hasil tradisional menjadi beban kontrakor menjadi sangat berat. PP 79/2010 pun memiliki beberapa kekurangan, seperti ketiadaan assume and discharge principle , pemberlakuan plan of development .
Untuk menghadapi permasalahan demikian, maka pemerintah pada 2017 mengadopsi gross split PSC dan juga merivisi PP 79/2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Revisi tersebut meliputi insentif pajak, penggantian plan of  development menjadi block basis principle , dan pemberlakuan sliding scale split . Sekilas, konsep gross split PSC ini memang tidak menarik bagi kontraktor, karena berapapun biaya produksi, maka keuntungan tetap dibagi sesuai dengan yang tertuang di kontrak, sehingga biaya
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
produksi ditutup dengan bagian keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor pula dan pemerintah hanya mendapat keuntungan murni tanpa harus mengganti biaya produksi. Untuk menyeimbangkan kerugian pada konsep tersebut, maka gross split PSC menawarkan pula birokrasi yang lebih pendek, serta berbagai variabel yang dapat mengubah presentase pembagian hasil pada kontrak, seperti berdasarkan daerah operasi dan metode. Keseluruhan, sebenarnya konsep gross split PSC ini lebih menitikberatkan pada e fi siensi kontraktor dalam eksplorasi dan eksploitasi, karena biaya produksi dibebankan pada kontraktor.

## C. Realisasi Investasi Asing
Upaya-upaya pemerintah dalam rangka menarik minat investasi asing melalui reformasi hukum dengan PKH dan PKE telah dilakukan dengan optimal, tercermin dari produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan yang jumlahnya dapat dikatakan fantastis. Apakah segala upaya tersebut membuahkan hasil, terutama berupa realisasi investasi asing yang signi fi kan? Nilai realisasi investasi asing dari 2014 menunjukkan angka yang fl uktuatif hingga 2017, namun tidak pernah selalu kembali meningkat dengan nilai yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. 15 Meskipun demikian secara kolektif, sebagaimana tergambar dalam Tabel 3, realisasi investasi asing menunjukkan peningkatan yang signi fi kan, yakni sebesar Rp3.372,4 triliun (2015-2019), atau meningkat 206,3 persen dari Rp1.634,5  triliun (2010-2014). Namun jika dilihat dari persentasenya, pertumbuhan realisasi investasi asing capaian Presiden Jokowi Periode Pertama hanya 11,4 persen pertahun, bandingkan dengan capaian Presiden SBY Periode Kedua sebesar 22,2 persen pertahun, terlebih lagi jika dibandingkan dengaan Periode Pertama SBY jauh lebih rendah lagi.
Dengan adanya paket insentif bagi para investor di luar pulau Jawa, ada peningkatan pada investasi asing di luar pulau Jawa pada periode April-Juni 2017 dari Rp69,6 triliun pada periode yang sama
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
pada 2016 menjadi Rp79,7 triliun. 16 Jika dibandingkan antara 2017 dan 2019, realisasi investasi asing di luar Jawa, terutama, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun sampai pada periode April-Juni 2019, provinsi- provinsi tersebut memang masih belum dapat mengungguli Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten yang masih berada di empat besar nilai investasi asing terbesar. 17
Negara Asia yang nilai investasinya paling besar di Indonesia adalah Singapura, Jepang, Cina, Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand, sementara negara non-Asia yang nilai investasinya paling besar adalah Belanda, Amerika, dan Inggris, dan Virgin Island yang keseluruhannya menggenapi peringkat 10 besar. 18 Susunan peringkat tersebut tidak berbeda jauh dengan asal negara dengan investasi terbesar pada 2017, perbedaannya hanya pada negara yang menduduki peringkat 10, yaitu pada 2017, posisi tersebut diduduki Mauritius dan pada 2019, posisi 10 diduduki Thailand. 19 Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, hukum dan kebijakan pemerintah pada periode 2014-2019, walaupun mendukung iklim investasi asing,
16  Republika.co.id. “BKPM Klaim Investasi di Luar Pulau Jawa Meningkat”, https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/07/26/ oton8h382-bkpm-k laim-investasi-di-luar-pulau-jawa-meningkat, 26/07/2017.
17 Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA: Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2019 (Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019), hlm. 11; Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA: Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2017 (Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017), hlm. 11.
18 BKPM, Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2019 , hlm. 13. 19 BKPM, Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2019 , hlm. 13; BKPM, Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2017 , hlm. 13.
Tabel 3. Realisasi Investasi 2010-2014 dan Target 2020-2024
2010-2014 2015-2019 2020-2024 Nilai investasi Rp1.634,5 T Rp3.372,4 T Rp5.747,0 T Rata-rata pertumbuhan (yoy) 22,2% 11,4% 12,4% Sumber data: BKPM
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
namun masih belum bisa melakukan diversi fi kasi lokasi investasi asing di Indonesia dan asal negara investor asing.
Terlepas dari itu, Indonesia beranjak dari peringkat delapan ke peringkat empat dalam tabel Most Prospective Investment Destination dengan index 11 untuk emerging market 20 pada 2017. Sebesar 65 persen realisasi investasi Indonesia adalah dalam bentuk foreign direct investment (FDI) 21 atau investasi asing dari 2016 hingga 2017, peringkat Indonesia dalam tabel kemudahan untuk melakukan bisnis ( ease of  doing business ) naik 15 peringkat dari peringkat 106. 22 Pada periode Januari-Juni 2019, realisasi investasi asing di Indonesia naik sebanyak 9,6 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu. 23 Meskipun peringkat Indonesia pada ease of  doing business secara umum meningkat, namun pada beberapa indikator (dari 10 indikator) dalam ease of  doing business , Indonesia mengalami penurunan, yaitu pada perihal izin mendirikan bangunan (yang diterbitkan pemerintah daerah setempat), investor minoritas atau pemegang saham minoritas, perdagangan lintas batas, dan penegakan hukum kontrak.
Realisasi penanaman modal dalam negeri dan investasi asing pada 2016 mengalami pertumbuhan 12,4 persen dibandingkan pada 2015 dengan realisasi investasi asing naik 2,1 persen dibandingkan 2015. 24 Hal ini pun kiranya merupakan dampak dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaraatan di Bidang Penanaman Modal yang memperbaharui daftar usaha terbuka
20 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Indonesia Infrastructure Investment Forum: Investment Opportunities in Indonesia 2017-2018 (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017), hlm. 5.
21 Kementerian PPN, Indonesia Infrastructure Investment Forum , hlm. 6. 22 Kementerian PPN, Indonesia Infrastructure Investment Forum , hlm. 6.
23  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2019, Tembus Angka Rp.200 Triliun”, https:// kominfo.go.id/content/detail/20361/realisasi-investasi-triwulan-ii-tahun- 2019-tembus-angka-rp200-triliun/0/artikel_gpr, 30/07/2019.
24  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Realisasi
Investasi Tahun 2016 Meningkat 12,4% Dibanding Tahun 2015”, https:// www.kominfo.go.id/content/detail/9036/realisasi-investasi-tahun-2016- meningkat-124-dibanding-tahun-2015/0/artikel_gpr, 26/01/2017.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
terhadap investasi asing. Hal tersebut sejalan dengan maksud dari kebijakan ekonomi jilid II pada 2015 yang mendukung pertumbuhan investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa untuk mempercepat aktivitas penanaman modal, maka BKPM memanfaatkan perizinan dengan online single submission dan digital signature . 25 Realisasi penanaman modal dalam negeri dan investasi asing pada periode Januari-September 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi investasi asing tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 26 Pada 2018, laju investasi asing mengalami penurunan pada periode April-Juni 2018 sebesar 12,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017 dan secara keseluruhan realisasi pada 2018 menurun sebanyak 8,8 persen dibandingkan 2017. Namun, realisasi gabungan penanaman modal dalam negeri dan investasi asing 2018 mencapai Rp721,3 triliun, meningkat 4,1 persen dibandingkan 2017. 27 Sedangkan laju investasi asing periode April-Juni 2019 meningkat 2,8 persen daripada periode Januari-Maret 2019. 28 Secara keseluruhan, laju investasi asing periode Januari-Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar 4 persen daripada periode yang sama pada 2018. 29
25 Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Perizinan Online Terpadu
Disempurnakan”, https://www.bkpm.go.id/%20id/publikasi/%20 detail/berita/%20perizinan-online-terpadu-disempurnakan; CNN Indonesia, “BKPM Siapkan Tanda Tangan Digital Pejabat”, https://www. cnnindonesia.com/ekonomi/20171017132031-92-248986/bkpm-siapkan- tanda-tangan-digital-pejabat, 17/10/2017.
26 Kementerian Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia, “Realisasi Investasi Januari-September 2017 Rp. 513,2 Triliun”, https://kominfo. go.id/content/detail/11222/realisasi-investasi-januariseptember-tahun- 2017-rp5132-triliun/0/artikel_gpr, 30/10/2017.
27 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Total Realisasi Investasi Tahun 2018 Sebesar Rp. 721,3 Triliun, Naik 4.1%”, https:// www.kominfo.go.id/content/detail/16076/total-realisasi-investasi-tahun- 2018-sebesar-rp-7213-trilliun-naik-41/0/artikel_gpr, 30/01/2019.
28  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2019, Tembus Angka Rp. 200 Triliun”, https:// kominfo.go.id/content/detail/20361/realisasi-investasi-triwulan-ii-tahun- 2019-tembus-angka-rp200-triliun/0/artikel_gpr, 30/07/2019.
29 BKPM, Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2019 , hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)

## D. Proyeksi Kebijakan Investasi Asing Periode Kedua
Memasuki Periode Kedua, Presiden Jokowi meluncurkan gagasan pembentukan Omnibus Law yang sangat revolusioner, sekaligus juga kontroversial, yaitu pada Undang-undang Cipta Kerja (Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020). Ia dikatakan revolusioner karena dalam satu Undang-undang yang dibentuk ini mengubah sebagian materi muatan pada 79 Undang-undang sekaligus. Namun ia juga kontroversial, karena sejak gagasan diluncurkan sampai disetujui pada 5 Oktober 2020 telah mengundang resistensi berbagai elemen masyarakat, mulai dari kaum pekerja, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), para akademisi (dosen dan mahasiswa), serikat pekerja, politisi, dan lain-lain.
Dalam upaya meningkatkan iklim investasi, perubahan substansi pada 79 Undang-undang diperlukan mengingat bahwa pengaturan yang bersifat sektoral saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja. 30 Selain itu perubahan undang-undang sektoral yang telah dilakukan belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 31 Tujuan UU Cipta Kerja yang terkait dengan investasi ialah untuk penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 32
Adapun ruang lingkup dari UU Cipta Kerja ini terdiri atas: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset
30  UU Cipta Kerja, konsideran bagian Menimbang poin d. 31  UU Cipta Kerja, konsideran bagian Menimbang poin e. 32  UU Cipta Kerja, Pasal 3.d.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. 33
Khusus yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan; c. penyederhanaan Perizin- an Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. 34
Pengaturan Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dalam Undang-undang Cipta Kerja merupakan salah satu perubahan paradigmatik yang belum dijumpai dalam peraturan perundangan sebelumnya. Pemberian PBBR dimaksud, meskipun dianggap liberal, cukup berhati-hati karena sebelum diberikannya izin, terlebih dahulu dilakukan assessment tentang kemungkinan terjadinya risiko dalam menjalankan aktivitas investasinya. Pemberian PBBR dilakukan dengan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. 35 Beberapa aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat bahaya ialah: kesehatan; keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. 36
Adapun tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. 37
Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan juga merupakan fokus dari UU Cipta Kerja, karena diasumsikan cukup bermasalah yang biasanya dikeluhkan oleh para investor dan calon investor. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam Bagian Ketiga UU Cipta Kerja yang meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung
33  UU Cipta Kerja, Pasal 5 ayat (1) 34  UU Cipta Kerja, Pasal 6. 35  UU Cipta Kerja, Pasal 7 ayat 1 dan 2. 36  UU Cipta Kerja, Pasal 7 ayat 3. 37  UU Cipta Kerja, Pasal 7 ayat 7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
dan serti fi kat laik fungsi. 38 Meskipun terkesan sentralistik, UU Cipta Kerja ini ternyata dalam persyaratan dasar perizinan berusaha tetap memperhatikan keberadaan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang mempersyaratkan adanya kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 39 Salah satu perubahan yang signi fi kan adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital, yang akan diintegrasikan oleh  Pemerintah Pusat dalam bentuk digital dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. 40 Hal ini memudahkan calon investor atau investor untuk mengakses dan menggunakannya untuk mengajukan perizinan.
Penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi diatur dalam Bagian Keempat UU Cipta Kerja. Perlunya penyederhanaan ini mengingat sektor-sektor usaha memiliki karakteristiknya dan ego sektoral masing-masing yang menyaratkan perlakuan yang khusus bagi setiap sektor. Akibatnya berpengaruh terhadap pengurusan izin investasi yang tidak kondusif bagi investor, sehingga penyederhanaan perizinan investasi berbasis sektor usaha ini diperlukan. Terdapat 15 sektor perizinan yang diatur dalam UU Cpta Kerja, mulai dari sektor kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan pertahanan dan keamanan. 41

## Adapun pengaturan tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi
Pada Sektor Tertentu dilakukan untuk mempermudah masyarakat
38  UU Cipta Kerja, Pasal 13. 39  UU Cipta Kerja, Pasal 14 ayat 1. 40  UU Cipta Kerja, Pasal 14 ayat 1-6. 41  UU Cipta Kerja, Pasal 26.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor penanarnan modal, perbankan, dan perbankan syariah. 42
Hampir keseluruhan pengaturan khusus terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam UU Cipta Kerja ini diwujudkan dengan jalan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam undang- undang sektoral. Selain itu, untuk pengaturan lebih lanjut tentang kesemua hal tersebut diserahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengaturnya. Oleh karena itu pasca berlakunya UU Cipta Kerja, ketentuan-ketentuan yang dianggap menghambat investasi dan kegiatan berusaha yang diatur dalam undang-undang sektoral tersebut dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut digantikan dengan ketentuan-ketentuan baru berdasarkan UU Cipta Kerja ini yang diharapkan lebih kondusif bagi para calon investor dan investor, termasuk investor asing serta para pelaku usaha lainnya. Apakah pengaturan yang lebih operasional lagi yang lebih sederhana dan tidak terlalu birokratis masih harus menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang jumlahnya sangat banyak. Demikian juga dampak dari adanya perubahan ekosistem investaasi dengan UU Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintahnya terhadap investasi, khususnya investasi asing masih harus menunggu waktu.
Sekilas, dilihat dari konsideran, tujuan, dan ruang lingkupnya, UU Cipta Kerja sangatlah “mulia”. Namun, mengapa ia mengundang resistensi? Apakah kehadiran UU Cipta Kerja akan menjamin realisasi investasi asing meningkat? Belum ada penelitian yang mendalam tentang kedua pertanyaan tersebut, karena masih harus menunggu waktu. Akan tetapi, dari diskursus yang terlihat di berbagai media, setidaknya ada dua alasan mengapa resistensi terjadi: prosedur pembentukan yang tidak transparan dan demokratis, serta banyak substansi yang terdegradasi dari undang-undang sektoral, sehingga mengesankan hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha atau investor. Sedangkan untuk realisasi investasi asing pasca UU Cipta Kerja diundangkan, masih harus diuji dengan waktu, setidaknya
dalam empat tahun ke depan yang merupakan sisa Periode Kedua Presiden Jokowi.
Saat ini, yang bisa dilakukan adalah prediksi dan harapan bahwa UU Cipta Kerja ini akan mengundang banyak investasi asing. Presiden Jokowi terlihat sangat optimis dengan menyatakan di berbagai kesempatan bahwa sudah ada setidaknya tujuh investor asing yang memastikan akan merealisasikan investasinya, dan sudah ada 17 investor asing lainnya yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi. Oleh karena itu diharapkan pengalaman periode lalu khususnya yang menyangkut relokasi industri dari Tiongkok tidak terulang, di mana pada waktu itu para investor memilih merelokasi investasinya ke Vietnam dan ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya ketimbang ke Indonesia.
Selain prediksi dan harapan, hendaknya juga pemerintah bercermin pada pengalaman reformasi hukum pada Periode Pertama yang hasilnya fl uktuatif, untuk tidak mengatakannya tidak efektif. Sebagaimana diungkapkan pada bagian awal tulisan ini, Presiden Jokowi pada Periode Pertama menerbitkan ratusan produk hukum yang spektakuler dilihat dari jumlahnya. Oleh karena itu sambil mempersiapkan peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang juga akan berjumlah lebih spektakuler lagi, sebaiknya pemerintah fokus pada beberapa hal: memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok; memanfaatkan kekayaan sumberdaya secara optimal; berorientasi investasi ke luar; reorientasi paradigma hutang; serta menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Untuk memanfaatkan perang dagang, diperlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap data sebagai berikut. Berdasarkan data dari BKPM, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 adalah 5,17 persen, namun masih lebih rendah dari lima negara ASEAN lainnya, seperti Filipina, Myanmar, dan Vietnam. 43 Terlebih lagi, perang
43 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018 Lebih Tinggi dari Tahun 2017”, https://www. kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pertumbuhan-ekonomi-indonesia- tahun-2018-lebih-tinggi-dari-tahun-2017/, 06/02/2019; Liputan6.com,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
dagang antara Cina dan Amerika berdampak secara global kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Ancaman dari dampak perang dagang ini ialah telah dan akan memicu pergerakan kurs dunia melalui pergeseran trade fl ows , ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter. 44 Berdasarkan perhitungan Bloomberg, Rupiah dalam keadaan undervalued sebesar 6,16 persen dan diperkirakan sebesar 3,36 persen growth share Indonesia rentan terdampak perang dagang. Padahal Vietnam, Malaysia, dan Filipina, tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang lebih tinggi daripada Indonesia, dapat memanfaatkan dengan baik perang dagang Cina-Amerika bersama dengan negara ASEAN lain, seperti Singapura dan Thailand. Indonesia belum dapat memanfaatkan keadaan tersebut demi kepentingannya.
Untuk mendorong nilai investasi asing dan memanfaatkan perang dagang Cina-Amerika, Indonesia harus memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan optimal. Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia, tentunya, adalah kekayaan alam. Pemerintah merencanakan lokasi untuk 10 New Bali, 45 seperti danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Mandalika, dan Tanjung Kelayang. Indonesia juga merupakan negara dengan laju ekonomi digital tercepat dan terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital mencapai USD 27 miliar dan pertumbuhan belanja online setiap tahun naik dengan rerata 49 persen nilai pertumbuhan dengan pertumbuhan e-commerce sebesar 94 persen antara 2015 dan 2018, 46 bahkan ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan bernilai
“Melihat Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, Indonesia Peringkat Berapa?”, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4020268/melihat-pertumbuhan- ekonomi-di-asean-indonesia-peringkat-berapa, 24/07/2019.
44  Bank Indonesia, “Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2019”, https:// www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Laporan- Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2019.aspx, 23/05/2019.
45 The Jakarta Post, “The 10 New Bali” Book Launched in Singapore”, https://www.thejakartapost.com/travel/2018/10/31/the-10-new-bali- book-launched-in-singapore.html, 31/10/2018.
46 Tempo.co, “Terbesar di ASEAN, Ekonomi Digital Indonesia 2018 Capai USD 27 Miliar”, https://bisnis.tempo.co/read/1178476/terbesar-di- asean-ekonomi-digital-indonesia-2018-capai-usd-27-m, 22/02/2019; CNN
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
USD 100 miliar pada 2025. 47 Terlebih lagi, Indonesia merupakan “rumah” bagi beberapa unicorn, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.
Salah satu upaya lain untuk meningkatkan laju PMA adalah untuk melakukan outward investment atau mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia ke negara lain. Pada 2018, ada 221 perusahaan yang melakukan outward investment . Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Perusahaan di Indonesia memiliki beberapa tujuan outward investment pada 2018, di antaranya ke Singapura, Malaysia, British Virgin Island, dan Belanda di berbagai bidang, seperti jasa keuangan, perdagangan, pengemasan, distribusi, perkapalan, dan pertambangan.
Selanjutnya, pemerintah sebaiknya melakukan perubahan para digma dan membuat kerangka serta mekanisme untuk akti- vitas hutang-piutang. Jangan sampai keinginan untuk mengundang investor asing justru terperangkap hutang dengan dalih pemba- ngunan. Paradigma bahwa berhutang merupakan keharusan untuk membangun, tercermin dari pernyataan perwakilan Kemen  terian Keuangan Republik Indonesia, “berhutang sifatnya wajib untuk dilakukan pemerintah mana pun untuk melakukan pembangunan.” 48 Menurutnya, dengan berhutang, kebutuhan masya  rakat dan pemerintah yang sifatnya genting dapat dipenuhi dengan segera dibandingkan menunggu sampai dananya tersedia. 49
Dengan berhutang untuk pembangunan, maka pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor dengan mengembangkan sumber daya manusia, manajemen sumber daya alam, persaingan usaha yang sehat, dan pengembangan teknologi
Indonesia, “Netizen Indonesia Paling Gemar Belanja Online”, https:// www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201173813-185-365769/netizen- indonesia-paling-gemar-belanja-online, 04/02/2019.
47  Kompas.com, “Tahun 2025, Ekonomi Digital Indonesia 100 Miliar Dollar AS”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/142253126/tahun- 2025-nilai-ekonomi-digital-indonesia-100-miliar-dollar-as, 19/11/2018.
48 Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara, menyatakan dalam Parallel Session bertajuk Indonesian Diaspora Bonds pada 5th Congress of Indonesian Diaspora , 10/08/2019. 49 Ginting, 5th Congress of  Indonesian Diaspora , 10/08/2019.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
informasi. 50 Jika paradigma semacam ini tidak segera diubah, maka selain akan membawa Indonesia pada jurang resesi, juga akan berdampak langsung terhadap resiliensi dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sornarajah mengemukakan Middle Path Theory 51 berkaitan dengan hubungan antara negara dan investor. Berdasarkan teori tersebut, hukum dan kebijakan Indonesia harus mempertemukan kepentingan para investor dan rakyat, sehingga saling bahu membahu untuk mencapai tujuan dari hukum dan kebijakan tersebut. Tentunya keterbukaan pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak salah menilai langkah pemerintah untuk mempermudah PMA, seperti bagaimana sebagian masyarakat salah paham mengenai Perpres 20/2018, yang dianggap membebaskan para tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dengan posisi apapun. Padahal, peraturan tersebut dibuat untuk memudahkan perihal administrasi, dan ketidakwajiban untuk memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing hanya berlaku pada posisi tertentu saja, dan tenaga kerja asing tersebut tidak dapat menempati semua posisi dalam suatu badan usaha dan memiliki batas periode untuk bekerja di Indonesia.
Untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat bagi para investor dan juga berdampak positif terhadap pembangunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus adanya prinsip resiprositas, artinya negara lain juga harus membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berinvestasi di negara tersebut, bukan hanya Indonesia yang membuka kesempatan tersebut. Kedua, investasi sebaiknya difokuskan pada FDI, bukan hanya investasi portofolio yang memiliki risiko tinggi dengan capital out fl ow yang dapat terjadi kapan saja dan membuka lapangan kerja yang tidak signi fi kan, karena hanya difungsikan untuk mengatasi de fi sit transaksi berjalan dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Ketiga, PMA harus
50 Ginting, 5th Congress of  Indonesian Diaspora , 10/08/2019. 51 Sornarajah, The International Law on Foreign Investment (New York:
Cambridge University Press, 2010), hlm. 55; An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 64.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
lebih diutamakan pada investasi yang benar-benar membawa modal, bukan hutang. Keempat, PMA dalam bidang sumber daya alam harus selalu dilakukan dengan kehati-hatian sesuai dengan Pasal 33(3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemberlakuan batasan dan pertanggungjawaban yang tegas, sehingga tetap mengukuhkan Indonesia sebagai penguasa sumber daya alam tersebut atas nama rakyat Indonesia. 52 Tidak menutup kemungkinan bahwa keempat upaya ini berdampak pada moratorium dan ekspropriasi atau nasionalisasi bahkan dilakukan. Tentunya ekspropriasi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati tanpa melanggar kepentingan perusahaan asing 53 dan mengakibatkan sengketa hukum.
Upaya-upaya yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerin- tahan Joko Widodo dalam sisa Periode Kedua itu tentu akan lebih baik dilengkapi dengan adanya task force khusus yang menangani permasalahan PMA, seperti due regard atau due dilligence terhadap penanam modal atau investor serta proses pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM daerah dan konsep “Kopi Mantap”, fungsi-fungsi task force ini akan menjadi jaring pengaman lain dalam kegiatan PMA di Indonesia. Task force ini bukanlah ide asing, karena pada 2016 pun Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan untuk membentuk task force untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. 54
52 Nandang Sutrisno, “Menyiapkan Rambu-Rambu Bagi Investasi Asing”, https://watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Menyiapkan-Rambu- rambu-Bagi-Investasi-Asing, 16/07/2019.
53  Sebagaimana tuduhan Churchill Mining kepada tindakan Indonesia yang mencabut izin kuasa pertambangannya di Kalimantan sebagai ekspropriasi tidak langsung  menimbulkan sengketa yang diselesaikan di ICSID. Yacob Rihwanto, “Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill
Mining),” Lex Renaissance , 1, 1 (2016), hlm. 109.
54  Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Agar Efektif, Presiden Jokowi Minta Ada ‘Task Force’ Kawal Paket Kebijakan Ekonomi”, https://setkab.go.id/ agar-efektif-presiden-jokowi-minta-ada-taks-force-kawal-paket-kebijakan- ekonomi/, 24/05/2016; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ini Upaya Pemerintah Antisipasi Perlambatan Ekonomi Global”, https:// www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah-antispasi-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)

## E. Kesimpulan
Dalam enam tahun era Presiden Jokowi sejauh ini (2014-2020), reformasi hukum investasi ditandai dengan serangkaian penerbitan, perubahan, dan penghapusan peraturan yang dimaksudkan untuk menarik minat investor asing. Pada lima tahun pertama, atau merupakan Periode Pertama Presiden Jokowi (2014-2019), reformasi hukum investasi yang dilakukan adalah dikeluarkannya dua Paket Kebijakan Hukum dan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, yang terdiri dari produk-produk hukum dengan jumlah yang masif, yaitu 347 Peraturan Pemerintah, 533 Peraturan Presiden, dan 434 peraturan di bawahnya. Reformasi hukum dengan serangkaian paket kebijakan tersebut dalam praktiknya berhasil meningkatkan nilai investasi asing kumulatif secara signi fi kan, namun tidak berhasil dalam meningkatkan persentase pertumbuhan pertahunnya.
Pada setahun terakhir, atau awal Periode Kedua (2019-2020), reformasi hukum ini ditandai dengan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja melalui model Omnibus Law, yang secara signi fi kan mengubah berbagai ketentuan dalam 79 Undang-undang yang diasumsikan menghambat investasi. Undang-undang Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang sektoral. Undang-undang Cipta Kerja ini beserta peraturan pelaksanaannya yang nanti dibentuk, pada satu sisi memberi harapan pada iklim yang lebih kondusif bagi investasi asing. Namun demikian, di sisi lain, juga mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, disebabkan prosedur pembentukannya yang tidak transparan, dan secara substantif mendegradasi kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor. Dengan demikian, efektivitas reformasi hukum pada sisa Periode Kedua (2021-2024) akan terganggu dengan berbagai gerakan resistensi yang justru menyebabkan kontraproduktif dengan tujuan dari reformasi hukum tersebut.
perlambatan-ekonomi-global/, 26/10/2016.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)

## Daftar Pustaka
Bank Indonesia. “Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2019”. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/ tinjauan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2019. aspx, 23/05/2019.
Barro, Robert J. “Determinants of Democracy.” Journal of  Political Economy, 107, 6 (1999): S158-83. DOI: 10.1086/250107.
Burnett, Robin dan Vivienne Bath. Law of  International Business in Australia . Annandale, N.S.W.: The Federation Press, 2009. Chandrawulan, An An. Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal. Bandung: PT Alumni, 2014.
CNN Indonesia. “BKPM Siapkan Tanda Tangan Digital Pejabat”.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171017132031- 92-248986/bkpm-siapkan-tanda-tangan-digital-pejabat,
17/10/2017.
CNN Indonesia. “Jokowi Soal Penghambat Investasi: Saya akan Kejar dan Hajar”. https://www.cnnindonesia.com/nasio- nal/20190714210826-32-412032/jokowi-soal-penghambat- investasi-saya-akan-kejar-dan-hajar, 14/07/2019. CNN Indonesia. “Netizen Indonesia Paling Gemar Belanja Online”. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201173813- 185-365769/netizen-indonesia-paling-gemar-belanja-online, 04/02/2019.
Ginting, Loto Srinaita. Parallel Session bertajuk Indonesian Diaspora Bonds pada 5 th Congress of  Indonesian Diaspora, 10/08/2019.
Gusman, Hanif. “Pasang Surut Investasi Asing Tergantung Rezim yang Berkuasa”. https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing- tergantung-rezim-yang-berkuasa-c6bK, 11/10/2018. Hukumonline.com. “Dari 54 Bidang Usaha yang Direlaksasi DNI 2018, Ini Daftar 25 Usaha yang Bisa Dikuasai Asing”. https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf6166f17176/dari- 54-bidang-usaha-yang-direlaksasi-dni-2018--ini-daftar-25-usaha- yang-bisa-dikuasai-asing/, 22/11/2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
Hunya, Gábor. “The Role of Multinational Companies in International Business Integration”. Research Reports 384, the Vienna Institute for International Economic Studies, November 2012.
Kompas.com. “Tahun 2025, Ekonomi Digital Indonesia 100 Miliar Dollar AS”. https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/11/19/142253126/tahun-2025-nilai-ekonomi- digital-indonesia-100-miliar-dollar-as, 19/11/2018. Kowalewski, Oskar. “Does Foreign Direct Investment Impact Economic Growth in Transition Economies?”. Dalam The Role of  Foreign Direct Investment in the Economy , diedit oleh Oskar Kowalewski dan Marzenna, 77-92. Warsaw, 2008. Li, Shoushuang. The Legal Environment and Risks for Foreign Investment in China . Berlin: Springer Verlag, 2007.
Liputan6.com. “Melihat Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, Indonesia Peringkat Berapa?”. https://www.liputan6.com/ bisnis/read/4020268/melihat-pertumbuhan-ekonomi-di-asean- indonesia-peringkat-berapa, 24/07/2019.
Miller, Scott. “International Investment: the Importance of Rule of (Investment) Law.” International Business Quarterly , 3, 2 (2014):
1-2.
Ndungu, Michael Kiraru. “External Environmental Factors In fl uencing International Business Transactions at Barclay S Bank of Kenya”. Tesis, School of Business, University of Nairobi, Nairobi, 2012.
Nogal-Meger, Paulina. “The Quality of Business Legal Environment and Its Relation with Business Freedom.” International Journal of Contemporary Management, 17, 2 (2018): 111-36. DOI: 10.4467/24 498939IJCM.18.021.8545.
Purnamasari, Desi. “Kenapa Jokowi Kembali Melonggarkan Keran Penanaman Modal Asing?”. https://tirto.id/kenapa-jokowi- kembali-melonggarkan-keran-penanaman-modal-asing-dalr, 22/11/2018.
Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Perizinan Online Terpadu Disempurnakan”. https://www.
bkpm.go.id/%20id/publikasi/%20detail/berita/%20perizinan- online-terpadu-disempurnakan.
Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA: Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2017 . Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal., 2017. Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA: Triwulan II dan Januari-Juni Tahun
2019 . Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019. Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. “Ini Upaya Pemerintah
Antisipasi Perlambatan Ekonomi Global”. https://www. kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah- antispasi-perlambatan-ekonomi-global/, 26/10/2016. Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018 Lebih Tinggi dari Tahun 2017”. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pertumbuh- an-ekonomi-indonesia-tahun-2018-lebih-tinggi-dari-tahun- 2017/, 06/02/2019.
Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Realisasi Investasi Januari-September 2017 Rp. 513,2 Triliun”. https://kominfo.go.id/content/detail/11222/realisasi- investasi-januariseptember-tahun-2017-rp5132-triliun/0/ artikel_gpr, 30/10/2017.
Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Realisasi Investasi Tahun 2016 Meningkat 12,4 % Dibanding Tahun 2015”. https://www.kominfo.go.id/content/detail/ 9036/realisasi-investasi-tahun-2016-meningkat-124-dibanding- tahun-2015/0/artikel_gpr, 26/01/2017.
Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2019, Tembus Angka Rp200 Triliun”. https://kominfo.go.id/content/detail/20361/ realisasi-investasi-triwulan-ii-tahun-2019-tembus-angka-rp200- triliun/0/artikel_gpr, 30/07/2019.
Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Total Realisasi Investasi Tahun 2018 Sebesar Rp721,3 Triliun, Naik 4.1%”. https://www.kominfo.go.id/content/detail/16076/
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020)
total-realisasi-investasi-tahun-2018-sebesar-rp-7213-trilliun-naik- 41/0/artikel_gpr, 30/01/2019.
Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Indonesia Infrastructure Investment Forum: Investment Opportunities in Indonesia 2017-2018 . Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2017.
Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet. “Agar Efektif, Presiden Jokowi Minta Ada ‘Task Force’ Kawal Paket Kebijakan Ekonomi”. https://setkab.go.id/agar-efektif-presiden-jokowi-minta-ada- taks-force-kawal-paket-kebijakan-ekonomi/, 24/05/2016.
Republika.co.id. “BKPM Klaim Investasi di Luar Pulau Jawa Meningkat”. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ makro/17/07/26/oton8h382-bkpm-klaim-investasi-di-luar- pulau-jawa-meningkat, 26/07/2017.
Rihwanto, Yacob. “Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining).” Lex Renaissance , 1, 1 (2016):
107-25. DOI: 10.20885/JLR.vol1.iss1.art7. Sornarajah. The International Law on Foreign Investment. New York: Cambridge University Press, 2010.
Sutrisno, Nandang. “Menyiapkan Rambu-Rambu Bagi Investasi Asing”. https://watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/ Menyiapkan-Rambu-rambu-Bagi-Investasi-Asing, 16/07/2019. Tempo.co. “Terbesar di ASEAN, Ekonomi Digital Indonesia 2018 Capai USD 27 Miliar”. https://bisnis.tempo.co/read/1178476/ terbesar-di-asean-ekonomi-digital-indonesia-2018-capai-usd- 27-m, 22/02/2019.
The Jakarta Post. “‘The 10 New Bali’ Book Launched in Singapore”. https://www.thejakartapost.com/travel/2018/10/31/the-10- new-bali-book-launched-in-singapore.html, 31/10/2018.