## EKSISTENSI UPICC SEBAGAI INSTRUMEN SOFT LAW DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Oleh:
Gita Venolita Valentina Gea
Universitas Surabaya gitavenolita@yahoo.com

## ABSTRACT
International trade practice is based on international treaties or agreements. Treaties in international  law paradigm on its development now distinguished on the form of hard law or soft law. Soft law is identical with its characteristic as a legal instrument that has no juridical binding power. UPICC as a legal instrument on international trade sector tries to harmonize the international trade law but it has the nature of soft law. This paper aims to examine the purpose of UPICC existence on its effort of harmonizing the diversity of international trade law while its characteristic is defined as a soft law. Based on this research that was conducted by juridical- normative method, it is understood that the characteristic of UPICC as a soft law makes  it as legal  instrument  that  is able to adapt with the development of  international trade  law also to become the reference on reforming the international trade law.
Key Words: UPICC, soft law, international trade.

## A. PENDAHULUAN
Liberalisasi perdagangan serta penguatan integrasi ekonomi internasional terus menjadi pokok bahasan penting selama beberapa dekade terakhir. Meningkatnya hubungan kerjasama antar  negara  termasuk  dalam  aspek  kegiatan  perdagangan  menjadi  bukti  kuat  bahwa  setiap negara  membutuhkan  negara  lain  merupakan  sesuatu  yang  niscaya.  Praktik  perdagangan internasional  seyogyanya  dilandasi  oleh  aturan-aturan  yang  ditetapkan  mengikat  para  pihak yang  terlibat  dengan  harapan  untuk  menunjang  terpenuhinya  kepentingan  tiap-tiap  pihak. Hukum internasional yang hadir dalam rangka mengatur hubungan hukum yang melewati lintas batas  negara  turut  mencakup  dalam  hal  pengaturan  mengenai  perdagangan  internasional, menjadikan  hukum  internasional  juga  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  kegiatan perdagangan internasional.
Dalam  konteks  perdagangan  internasional,  penting  untuk  memahami  terlebih  dahulu bahwa ruang lingkup cakupan perdagangan internasional adalah begitu luas. Beberapa ahli di bidang  hukum  perdagangan  internasional  memiliki  pandangan  yang  berbeda  terkait  cakupan perdagangan  internasional  yakni  apakah  termasuk  dalam  konteks  hukum  perdagangan internasional publik ataukah hukum perdagangan internasional privat. Terlepas dari klasifikasi yang  diberikan  oleh  tiap-tiap  pandangan  ahli,  hukum  internasional  sendiri  menyadari  akan
Vol 19 No 3 Januari 2022
adanya  diferensiasi  tersebut,  yakni  perihal  perdagangan  yang  dilaksanakan  antar  negara maupun  perdagangan  yang  dilaksanakan  oleh  orang-perorangan  yang  berada  di  negara  yang berbeda,  yang  kesemuanya  bersifat  komersial  dan  tetap  bersumber  atau  berlandaskan  pada adanya suatu kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut 1 .
Kesadaran akan diferensiasi tersebut nampak dari perkembangan hukum internasional di bidang perdagangan yang telah berkembang dengan sangat pesat, hingga kini hadir puluhan instrumen hukum terkait serta  institusi-institusi  internasional terkait. Dalam hal perdagangan internasional publik dikenal adanya instrumen General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan  dinaungi  oleh World  Trade  Organization (WTO),  sedangkan  dalam  hal  perdagangan internasional  privat  ditemui  beberapa  instrumen  terkait  seperti Convention  on  International Sales  of  Goods (CISG), UNIDROIT  Principles  of  International  Commercial  Contracts (UPICC),  UNCITRAL Model  Law yang  mana  terdapat  organisasi  internasional  seperti UNCITRAL, UNIDROIT, dan International Commercial Chamber (ICC) 2 .
Perdagangan internasional yang dilaksanakan secara privat seringkali dilakukan dalam bentuk antara lain jual beli, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan hubungan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam ranah perdata. Sebagaimana dalam ranah komersial dan bisnis, maka hubungan perdagangan internasional privat seringkali diwujudkan dalam bentuk kontrak yakni kontrak bisnis internasional. Menjadi suatu hal yang menarik bahwa hubungan hukum tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berada di negara-negara yang berbeda. Jika dalam konteks perdagangan internasional publik, maka sudah nyata negara-negara yang terlibat tunduk kepada perjanjian yang mengikat mereka. Akan tetapi dalam konteks perdagangan internasional privat, pihak  yang  terlibat  baik  perorangan  maupun  badan  hukum,  masih  sarat  pengaruh  hukum nasional dari masing-masing negaranya yang tentunya memiliki corak berbeda yang umumnya dibedakan  berdasarkan  sistem civil  law atau common  law yang  dianut  oleh  negara  yang bersangkutan, yang mana berpengaruh khususnya dalam hal pembentukan kontrak 3 .
Dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  praktik  perdagangan  internasional  di  antara individu  yang  berasal  dari  teritorial  negara  yang  berbeda  serta  melibatkan  berbagai  sistem hukum,  maka  masyarakat  internasional  berupaya  melakukan  harmonisasi  hukum  kontrak komersial  internasional  yakni  dengan  dibentuknya  suatu  organisasi  antar  pemerintah  yang bernama UNIDROIT ( International Institute for the  Unification of Private Law ). UNIDROIT
1 Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. Hukum Perdagangan Internasional. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
2 Ida Bagus Rahmadi Supancana. 2012. Perkembangan Hukum Kontrak  Dagang Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
3 Samuel Hutabarat. 2016. Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya pada Hukum Kontrak Indonesia. Veritas et Justitia 2(1).
Vol 19 No 3 Januari 2022
dibentuk dengan tujuan bahwa pentingnya dilakukan harmonisasi dan koordinasi hukum privat khususnya  hukum  dagang  agar  dapat  mempersiapkan  penyeragaman  aturan  hukum  perdata yang  dapat  berlaku  secara  internasional 4 .  UNIDROIT  sendiri  telah  mengeluarkan  beberapa instrumen  berkenaan  dengan  hukum  komersil/dagang  internasional,  salah  satu  diantaranya adalah UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) yang terakhir disempurnakan pada 2016 silam. UPICC hadir sebagai sekumpulan asas-asas dan aturan-aturan umum untuk kontrak perdagangan internasional.
Kehadiran  dari  UPICC  tentunya  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  untuk  menunjang pelaksanaan  perdagangan  internasional  yang  dilandaskan  pada  kontrak  bisnis.  Akan  tetapi, UPICC maupun  instrumen hukum  internasional  lainnya, barulah dapat diterapkan  oleh suatu negara apabila negara tersebut bersedia untuk tunduk dan mengikatkan diri kepada ketentuan dari  suatu  perjanjian  internasional.  Pasal  38  Statuta  Mahkamah  Internasional  menyatakan bahwa  perjanjian  internasional  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  internasional, menjadikannya juga sebagai landasan dari adanya suatu hubungan hukum internasional. Lebih lanjut lagi, Pasal 2.1.a Konvensi Wina 1969 menjelaskan sebagai berikut:
“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.
Lebih lanjut Pasal 2.1.b Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu negara barulah terikat dan  tunduk  pada  suatu  perjanjian,  apabila  telah  melakukan  ratifikasi,  akseptasi,  pengesahan, maupun  aksesi.  Oleh  karena  itu  perjanjian  internasional  hanya  dapat  mengikat  suatu  negara apabila ia menyatakan kesediannya dengan terlebih dahulu melakukan salah satu dari cara-cara yang disebutkan.
Dewasa  ini,  bentuk  perjanjian  dalam  hukum  internasional  secara  sederhana  dapat dibedakan dalam dua bentuk  yaitu hard law atau soft law . Adapun perbedaan serta konsepsi mendasar  dari  keduanya  masih  terus  menjadi  perbincangan  di  kalangan  ahli  hukum internasional. Secara sederhana, biasanya hard law diartikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan  mengikat  secara  hukum,  sedangkan soft  law hanya  mengikat  secara  moral.  Sebuah perjanjian dilegalisasi dalam bentuk soft law cenderung memiliki implementasi substansi yang kurang efektif bila dibandingkan dengan hard law termasuk juga terhadap sifat longgar, kaku, serta mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya 5 .
4 Subianta Mandala. UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Media Hukum 24(2).
5 Fuat  Albayumi.  2012.  “Soft  Law  Sebagai  Sebuah  Strategi:  Studi  Kasus  Piagam  ASEAN  (ASEAN Charter)”, SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional . 12(2).
Vol 19 No 3 Januari 2022
UPICC sendiri merupakan instrumen hukum internasional yang merupakan soft law , hal ini  seiring  dengan  bagaimana soft  law sering  dipahami  sebagai  prinsip  hukum  yang  tidak mengikat, merupakan instrumen hukum dengan sifat normatif yang bukan merupakan hukum positif  dan  tidak  mengikat  secara  yuridis,  adapun  muatan  substansi  dari  UPICC  merupakan prinsip-prinsip  dalam  pelaksanaan  praktik  terkait  hukum  komersial  atau  hukum  dagang internasional 6 . Dengan melihat tujuan dari dibentuknya UPICC tentunya merupakan suatu cita hukum yang perlu diupayakan dalam rangka harmonisasi ketentuan hukum terkait perdagangan internasional privat, akan tetapi di  sisi  lain  mengingat sifatnya  yang adalah soft law menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai seberapa jauh kekuatan mengikat dari UPICC terhadap  pelaksanaan  kegiatan  praktik  perdagangan  internasional,  serta  upaya-upaya  yang dapat  dilakukan  dalam  rangka  memaksimalkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  UPICC tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dipandag perlu dikaji lebih  secara  mendalam  sehingga  dapat  dirumuskan  suatu  permasalahan  sebagai  berikut: Apakah UPICC sebagai instrumen soft law memiliki kekuatan hukum mengikat dalam praktik perdagangan internasional?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  yuridis-normatif,  yakni  penelitian  yang didasarkan  pada  kajian  atas  ketentuan  hukum  dalam  hal  ini  yakni  hukum  internasional  yang mengatur  dan  menjelaskan  mengenai  perjanjian  dan  perdagangan  internasional.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan berdasarkan aturan hukum tertulis) dan conceptual approach (pendekatan berdasarkan konsep dan doktrin) 7 . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder  yang  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan.  Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatoris, sehingga dalam analisisnya hendak menjelaskan dan menggambarkan mengenai  esensi eksistensi dari UPICC  sebagai  instrumen soft law dalam praktik perdagangan internasional.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Soft Law dalam Paradigma Hukum Internasional
Perjanjian  internasional  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang ada seperti konvensi, treaty , agreement , serta yang bersifat  bilateral  hingga  multilateral,  kesemuanya  merupakan  sumber  atau  tempat  dimana hukum  internasional  ditemukan  dan  berasal.  Perjanjian  internasional  memegang  peran
6 Henry Deeb Gabriel. 2009. “The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference”. Brooklyn Journal of International Law 34(3).
7 Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Vol 19 No 3 Januari 2022
penting  dalam  menjaga  komitmen  masyarakat  internasional  terhadap  isu-isu  yang menyangkut kehidupan orang banyak di seluruh dunia. Dewasa ini, perjanjian internasional juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya yakni perjanjian  sebagai hard law atau perjanjian sebagai soft law .
Perbedaan  dari  keduanya  adalah  terletak  dari  pada  kemampuan  keberlakuannya, banyak  ahli  hukum  internasional  masih  terus  memperdebatkan  diferensiasi  yang sesungguhnya diantara keduanya, namun secara sederhana dapat dipahami bahwa hard law merupakan  perjanjian  internasional  sebagai  sumber  hukum  internasional  yang  memiliki kekuatan mengikat secara yuridis atau hukum, yang mana para pihak yang terlibat di dalam perjanjian  tersebut  sepenuhnya  wajib  tunduk  secara  hukum  terhadap  segala  kewajiban maupun  hak  yang  diatur  dan  disepakati  bersama  di  dalam  perjanjian  tersebut.  Sedangkan berbeda dengan soft law , yakni perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang  memiliki  kekuatan  mengikat  secara  moral  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya.  Mengikat  secara  moral  dalam  hal  ini  dipahami  bahwa  tidak  terdapat  tuntutan kewajiban  beserta  dengan  konsekuensinya  apabila  tidak  menjalankan  hak  dan/atau kewajiban yang diakomodir oleh suatu perjanjian tertentu 8 .
Soft law merupakan suatu instrumen dalam hukum internasional, bersifat quasi-legal, yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara tertentu yang terlibat namun pada akhirnya tidak memiliki  kekuatan mengikat  secara hukum, akan tetapi meskipun demikian, dewasa ini,  kehadiran soft  law dalam  praktiknya  ia  terus  dihadirkan  dan  digunakan  oleh  negara- negara.  Adapun  terdapat  beberapa  alasan  mengapa soft  law digunakan  meskipun  tak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  antara  lain  dikarenakan  terhadap hard  law atau perjanjian  yang  memuat  kewajiban  mengikat  secara  hukum  seringkali  sanksi  terhadap pelanggaran  ketentuan  yang  ada  berlaku  tidak  efektif,  sehingga  melalui soft  law negara- negara dapat lebih menyadari nilai lebih dari komitmen mereka dengan mengurangi kerugian jika  terjadi  pelanggaran  yang  tidak  dapat  dihindari.  Selain  itu, soft  law membuat  negara- negara  dapat  memanfaatkan  metode  yang  lebih  efektif  untuk  mengubah  aturan  hukum  di saat  keadaan  berubah,  dengan  mengizinkan  negara  secara  individu  dapat  bertindak  untuk mengkoordinasikan  ketentuan  yang  sesuai  dengan  perubahan  tersebut.  Melalui soft  law menunjukkan  pula  bagaimana  asas  resiprositas  menjadi  acuan  utama  dalam pembentukannya, yakni kepatuhan dari setiap pihak yang ada di dalamnya terjaga sepanjang pihak lain juga mematuhi kesepakatan tersebut, tanpa diperlukannya mekanisme penegakan hukum, meskpun tetap harus dipahami bahwa di dalam soft law tidak terdapat perlindungan
8 Fuat Albayumi, loc. cit.
bagi negara  lain yang dirugikan bilamana suatu negara pihak lain melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian tersebut 9 .
Kesepakatan  negara-negara  yang  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk soft  law , dipengaruhi  oleh  beberapa  alasan  yakni  beberapa  diantaranya  disebabkan  adanya pertimbangan  bahwa  hubungan  internasional  antar  negara  akan  terbebani  oleh  perjanjian yang  “keras”,  yang  memiliki  risiko  kegagalan  maupun  merugikan  hubungan  yang  telah terjalin. Di sisi lain, melalui soft law dapat menempuh prosedur yang lebih sederhana untuk melakukan finalisasinya melalui  konsensus antar pihak dibandingkan dengan mengadakan konferensi-konferensi yang menghabiskan waktu. Soft law dipilih juga untuk menghindari kerumitan akan prosedur persetujuan/penerimaan secara domestik apabila terjadi perubahan atau pembaharuan dari pokok kesepakatan. 10 Negara-negara memilih untuk menerapkan soft law juga dikarenakan dibutuhkannya suatu alternatif yang lebih efektif dibandingkan hard law yang  mengikat  secara  hukum  dan  terdapat  sanksi  sebagai  konsekuensi  dari ketidakpatuhan.  Melalui soft  law ,  negara-negara  dianggap  mendapatkan  lebih  banyak keuntungan  dibandingkan  dengan  penerapan hard  law ,  terlebih  lagi  melalui soft  law memberikan  ruang  bagi  negara  pihak  untuk  dapat  mengimplementasikan  kewajiban  yang mengikatnya secara independen dan fleksibel, terutama dari aspek kedaulatan negara bahwa melalui soft  law ,  negara  dapat  menentukan  sendiri  langkah  yang  akan  diambilnya  sesuai dengan  kedaulatan  yang  dimilikinya.  Sifatnya  yang  fleksible  juga  memudahkan  negara- negara untuk melakukan penyesuaian terhadap kewajiban yang ada bila dihadapkan dengan perubahan  dari  perkembangan  dan  dinamika  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat internasional. 11
Kehadiran soft law dalam perkembangan hukum internasional memang masih terus menjadi kontroversi khususnya terkait esensi serta kedudukannya dalam tatanan instrumen hukum  internasional.  Hal  tersebut  khususnya  terkait  dengan  sifatnya  yang  tidak  memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga seringkali dirasa kurang memiliki daya berlaku yang efektif. Akan tetapi justru saat ini negara-negara yang kemudian juga oleh organisasi- organisasi  internasional di dunia, cenderung lebih menggunakan  instrumen hukum dengan karakteristik soft  law sebagai  bentuk  perwujudan  konsensus  diantara  mereka. Soft  law dipahami sebagai instrumen normatif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang  hanya  dapat  berlaku  melalui  penerimaan  secara  sukarela  oleh  pihak  yang  terlibat.
9 Andrew T. Guzman dan Timothy L. Meyer. 2010. “International Soft Law”, Journal of Legal Analysis 2(1).
10 Hartmut Hillgenberg. 1999. “A Fresh Look at Soft Law”. EJIL 10(3):501.
11 Lili Jiang. 2009. “An Evaluation of Soft Law as a Method for Regulating Public Procurement from a Trade Perspective”. Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.
Vol 19 No 3 Januari 2022
Secara umum, soft law menghasilkan aturan hukum yang tidak bersifat positif sehingga tidak mengikat secara yuridis. Berbagai macam bentuk soft law khususnya dalam sektor hukum perdagangan  internasional ditemukan dalam bentuk model laws, kodifikasi dari  kebiasaan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non-pemerintahan, persyaratan perdagangan international  yang  diumumkan,  maupun  kontrak.  Meskipun  ia  awalnya  bukan  merupakan hukum positif, namun soft law tetap dapat menjadi hukum positif  khususnya dalam hal  ia digunakan  oleh  lembaga  peradilan,  majelis  arbitrase,  maupun  pihak  dalam  hubungan traksaksional yang mengadopsinya dalam ketentuan kesepakatan mereka 12 .

## 2. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional
Perdagangan  Internasional  ada  disebabkannya  terdapat  perbedaan  pada  masing- masing negara yakni dari segi jumlah penduduk, kekayaan alam, tingkat pendidikan, iklim, ilmu pengetahuan dan teknologi  yang dimiliki,  serta perbedaan pada aspek  sosial,  politik, dan  budaya.  Perbedaan-perbedaan  itulah  yang  menjadikan  suatu  negara  tidak  dapat memenuhi semua kebutuhannya sendirian saja, dan oleh karenanya membutuhkan kehadiran bantuan  dari  negara  lain  untuk  membantu  melengkapi  apa  yang  sekiranya  menjadi kebutuhannya  namun  tidak  ia  miliki  di  negaranya 13 .  Pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan individu masyarakat suatu negara pada mulanya diwujudkan melalui cara berdagang yang dilaksanakan antar individu, sebelum akhirnya negara turut mengatur perihal perdagangan yang dilakukan antar individu tersebut.
Perdagangan  internasional  sendiri  telah  hadir  sejak  dahulu  kala  hingga  kini  telah mengalami  perkembangan  yang  pesat  dari  masa  ke  masa.  Diawali  dengan  kehadiran perdagangan internasional pada masa awal pertumbuhan yakni di antara para pedagang lintas negeri  yang  kemudian  menciptakan  kebiasaan-kebiasaan  perdagangan  yang  dalam perkembangannya menjadi hukum yang dikenal sebagai lex mercatoria (law of merchant) . Lex mercatoria tumbuh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang juga bersinggungan dengan kebiasaan dalam pekan raya, dalam hukum laut, dalam penyelesaian sengketa perdagangan, dan peran notaris dalam hal hukum dagang. Perkembangan selanjutnya adalah didasari oleh kesadaran negara-negara akan perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional yang kemudian dicantumkan dalam kitab-kitab hukum dagang nasionalnya yang sebagian besar merupakan adopsi dari lex mercatoria , akan tetapi kini ia tidak lagi menjadi suatu kebiasaan, namun  menjadi  suatu  aturan  normatif  yang  berlaku  positif.  Perkembangan  terus  terjadi terhadap hukum perdagangan  internasional  yakni dengan bertambah banyaknya perjanjian
12 Henry Deeb Gabriel, op.cit., hlm. 659.
13 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, loc.cit.
Vol 19 No 3 Januari 2022
internasional serta organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan internasional 14 .
Dikutip  oleh  Sutrisno 15 , Lex  mercatoria didefinisikan  oleh  ahli  hukum  yakni  J.G. Castel  sebagai the  custom  or  usages  of  international  trade  or  the  rules  of  law  that  are common to all or most of the states engaged in international trade or those that connected with  the  contract .  Adapun  menurut  Goldmand,  memberikan  pemahaman  tentang lex mercatoria sebagai a  set  of  general  principles  in  the  framework  of  international  trade, without reference to a particular national system or law . Dengan demikian dapat dipahami bahwa  prinsip  maupun  kebiasaan  yang  diterima  secara  umum  dalam  perdagangan internasional yang berdiri sendiri dan tidak merujuk pada ketentuan hukum dari negara atau sistem  hukum  tertentu,  merupakan lex  mercatoria .  Dalam  perkembangannya, model  laws maupun general  principles dalam  bidang  perdagangan  internasional,  juga  dipahami merupakan bagian dari perkembangan lex mercatoria pada masa kini.
Terdapat  suatu  aspek  penting  lainnya  dalam  memahami  hukum  perdagangan internasional,  yakni  hukum  perdagangan  internasional  dalam  aspek  publik  yang  dikenal sebagai international trade law serta hukum perdagangan internasional dalam aspek privat yang  dikenal  dengan international  commercial  law .  Hukum  perdagangan  internasional memiliki  cakupan  yang  sangat  luas  sehingga  seringkali  disalahmengerti  tujuan  atau sasarannya.  Ahli  hukum  seperti  Smitchoff  mendiferensiasikan  secara  tegas  bahwa  hukum perdagangan  internasional  adalah  kaitannya  pada  ranah  privat  seperti  jual-beli,  kontrak bisnis, dan sejenisnya, tidak meliputi ranah publik yakni kebijakan negara-negara dalam hal perdagangan internasional yang dinaungi oleh organisasi seperti WTO. Akan tetapi ahli lain seperti Sanson dan Rafiqul Islam mendefinisikan bahwa hukum perdagangan internasional baik  dalam  ranah  publik  maupun  privat  tidak  berdiri  sendiri-sendiri  namun  memiliki keterkaitan  satu  sama  lain  dan  saling  mempengaruhi  yakni  hukum  internasional  publik dalam  beberapa  hal  telah  membentuk  dan  sedang  membentuk  ketentuan  aspek  privat  dari transaksi perdagangan internasional. 16
Berdasarkan  perkembangan-perkembangan  tersebut,  dipahami  bahwa  hukum perdagangan internasional semakin disadari sebagai suatu hal strategis yang penting untuk terus diatur dan dikembangkan, baik itu dalam ranah publik maupun ranah privatnya. Hukum perdagangan  internasional dalam ranah publik  yang melahirkan juga organisasi-organisasi
14 Huala Adolf. 2004. Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar. Bandung: PT Rajawali Pers.
15 Nandang Sutrisno. 1995. “Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional”, UNISIA No. 26 Tahun XV Triwulan II .
16 Huala Adolf, loc.cit.
Vol 19 No 3 Januari 2022
perdagangan  internasional  seperti  WTO,  UNCITRAL,  UNIDROIT,  dan  UNCTAD  pada akhirnya  melalui  organisasi-organisasi  tersebut  melahirkan  hukum  perdagangan internasional  dalam  ranah  privat  melalui  berbagai  macam  produk  atau  instrumen  hukum. Oleh  karenanya  dapat  dipahami  bagaimana  luasnya  hukum  perdagangan  internasional tersebut, serta kaitan nyata antara praktik perdagangan internasional dalam ranah publik dan ranah privat.

## 3. UPICC Sebagai Upaya Harmonisasi dan Pembaharuan Hukum Perdagangan Internasional
Hukum  Perdagangan  Internasional  baik  dalam  ranah  publik  maupun  ranah  privat, kesemuanya  pada  pokoknya  memiliki  persamaan  bahwa  terdapat  suatu  kegiatan perdagangan  yang  diselenggarakan  antar  lintas  batas  negara,  melibatkan  dua  negara  atau lebih dengan perbedaan-perbedaan seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, namun  perbedaan-perbedaan  yang  ada  tidak  hanya  mendorong  terjadinya  perdagangan internasional,  akan  tetapi  terdapat  pula  perbedaan  yang  justru  menjadi  tantangan  dalam menyelenggarakan  praktik  perdagangan  internasional,  yakni  khususnya  dalam  hal perbedaan sistem hukum serta aturan hukum yang berlaku pada suatu negara. Di dunia ini, dikenal beberapa sistem hukum dan memiliki penganutnya masing-masing,  seperti  sistem hukum Anglo-Saxon yang diikuti oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, serta sistem hukum Eropa Kontinental yang diikuti oleh negara-negara Eropa termasuk juga Indonesia. Adanya  perbedaan  sistem  hukum  yang  diterapkan  tersebut,  menghadirkan  perbedaan penerapan serta perlakuan terhadap implementasi perdagangan internasional. Prinsip-prinsip perdagangan yang diakui oleh suatu negara, belum tentu dapat diterima serta diterapkan oleh negara  lain  yang  memiliki  sistem  serta  struktur  hukum  yang  berbeda.  Oleh  karena  itulah, terdapat  suatu  upaya  dari  negara-negara  di  dunia  untuk  mengupayakan  harmonisasi  dari hukum perdagangan internasional. Hal  ini menunjukkan betapa pentingnya dan krusialnya praktik perdagangan internasional bagi seluruh masyarakat internasional, sehingga negara- negara di dunia berupaya mencari jalan tengah yang terbaik di tengah perbedaan yang ada, demi menjamin perdagangan internasional dapat terselenggara dengan baik.
UNIDROIT  adalah  sebuah  organisasi  antar  pemerintah  yang  sifatnya  independen. UNIDROIT dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada kala itu.  Sewaktu  LBB  bubar,  UNIDROIT  dibentuk  pada  tahun  1940  berdasarkan  suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute). UNIDROIT ini berkedudukan di kota Roma dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi  hukum  dalam  jual  beli  internasional.  Adapun  Indonesia  telah  resmi  menjadi
Vol 19 No 3 Januari 2022
anggota ke 63 dalam UNIDROIT melalui aksesi pada lembaga UNIDROIT pada tanggal 2 Januari  2009.  UNIDROIT  dibentuk  dalam  rangka  berupaya  melakukan  kajian  dalam melakukan  modernisasi,  harmonisasi,  dan  koordinasi  hukum  privat,  khususnya  dalam  hal hukum komersial internasional yang mana dipahami sebagai bagian dari ranah privat 17 . Metode kerja UNIDROIT bersifat berjenjang, dari tahapan awal ( preliminary stage ), tahapan  negosiasi  antar  pemerintah (intergovernmental  negotiation  stage ),  kerjasama dengan  organisasi  internasional  lainnya  (misalnya  dengan  UNCITRAL  dan The  Hague Conference on Private International Law ), sampai dengan tahapan jaringan korespondensi ( network  of  correspondents ).  Di  bidang  Kontrak  Dagang  Internasional,  kontribusi UNIDROIT  sangat  besar,  antara  lain  dalam  penyusunan  instrumen-instrumen  hukum sebagai berikut: 1964 Convention relating to Uniform Law on the Formation of Contract for the International Slaes of Goods (the Hague); 1964 Convention relating to Uniform Law on the International Sales of Goods (the Hague); 1970 International Convention on the Travel Contract (Brussel); 1983 Convention on Agency in International Sales of Goods (Geneva); 2001  Convention  on  International  Interest  in  Mobile  Equipment  and  Protocol  to  the Convention  on  Matters  Specific  to  Aircraft  Equipment  (Cape  Town);  2007  Luxembourg Protocol on Matters specific to Railway Rolling Stock to the Convention on International Interests in Mobile Equipment; 2012 Protocol to the Convention on International Interests in  Mobile  Equipment  on  Matters  Specific  to  Space  Asset;  Principles  of  International Commercial Contracts . (Supancana, 2012, hlm. 36-37).
Upaya-upaya  harmonisasi  dipandang  penting  mengingat  adanya  perkembangan dalam  bidang  teknologi  serta  praktik  dan  kebiasaan  dalam  perdagangan,  sehingga  perlu dilakukan  penyesuaian  sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi.  Aturan-aturan perdagangan dewasa ini seringkali lahir dan berasal dari suatu negara, yang mana biasanya bersinggunan  dalam  konteks  hukum  perdagangan  internasional  publik  yang  berbicara mengenai  kebijakan  dari  suatu  negara  di  bidang  perdagangan  internasional.  Dengan demikian,  diperlukan  penyesuaian  oleh  negara-negara  lain  yang  mana  hal  tersebut bersinggungan dalam hal praktik  langsung dari hukum perdagangan  internasional yakni di bidang privat, oleh karenanya diperlukan upaya harmonisasi, agar di tengah perkembangan aturan yang ada, tetap dapat menjamin kelancaran dari perdagangan internasional.
Atas  dasar  kepentingan  itulah,  UNIDROIT  bersama  dengan  organisasi-organisasi internasional  di  bidang  perdagangan  lainnya  seperti  UNCITRAL  dan  ICC  berupaya melakukan harmonisasi melalui produk hukum berupa perjanjian, konvensi, maupun model
law yang  bertujuan  untuk  melakukan  harmonisasi  tersebut.  Melakukan  harmonisasi  di bidang  hukum  di  antara  negara-negara  merupakan  suatu  tantangan  disebabkan  upaya penyelarasan  dan  penyeragaman  tersebut  belum  tentu  dapat  disikapi  dengan  baik  atau dengan  konsekuen  oleh  negara-negara  yang  terlibat.  Pada  akhirnya,  yang  menentukan apakah  harmonisasi  itu  dapat  terwujud  atau  tidak  adalah  kembali  kepada  negara-negara tersebut  sendiri,  baik  itu  ingin  mewujudkan  harmonisasi  tersebut  melalui  tindakan  nyata ataukah justru tidak berkenan melakukan harmonisasi tersebut.
Namun meskipun adanya tantangan tersebut, UNIDROIT tetap berupaya melakukan harmonisasi  hukum  perdagangan  internasional  melalui  konvensi  atau  perjanjian internasional,  yang  mana  negara  anggota  atau  negara  pihak  dari  perjanjian  tersebut disyaratkan  untuk  melakukan  penerimaan  sehingga  negara  yang  menerima  akan menundukkan diri untuk mematuhi, serta memudahkan pemberlakuan isi dari suatu konvensi oleh  negara  yang  melakukan  penerimaan.  Menariknya,  pendekatan  yang  dilakukan  oleh UNIDROIT adalah menghadirkan  instrumen hukum baik dalam bentuk hard law maupun soft law seperti produk hukum  yang paling terkenal adalah UPICC. UNIDROIT berupaya memberikan  keleluasan  kepada  negara-negara  untuk  melakukan  penerimaan  yang  akan mengikatnya secara hukum terhadap harmonisasi hukum perdagangan internasional ataukah yang  akan mengikatnya secara moral  melalui soft law . Lebih dari pada  itu, cakupan yang terdapat  dalam  perjanjian-perjanjian  yang  dihasilkan  oleh  UNIDROIT  memiliki  cakupan yang  luas  termasuk  pada  implementasinya  jika  dihadapkan  dengan  negara  yang  tidak melakukan penerimaan, dengan demikian jika ditemukan suatu hambatan yang melibatkan negara  yang  tidak  melakukan  penerimaan,  telah  dapat  diketahui  dan  dipahami  mengenai langkah apa yang dapat diambil oleh suatu negara yang telah terikat.
UPICC  ( Unidorit  Principles  on  International  Commercial  Contracts )  merupakan salah  satu  instrumen  hukum  bentukan  UNIDROIT  dalam  bentuk soft  law .  Ia  merupakan merupakan hasil harmonisasi di bidang Hukum Kontrak dari berbagai Sistem Hukum yang berbeda, baik Civil Law ; Common Law ; Socialist Legality ; Shariah ; maupun Canonic Law . Hal  itu  dilakukan  untuk  memfasilitasi  kegiatan  perdagangan  internasional.  UPICC  2016 merupakan  penyempurnaan  dari  versi  sebelumnya  pada  tahun  1994  dan  kemudian disempurnakan pada tahun 2004 dan 2010. Ketentuan yang diatur juga berkembang dari 125 pasal pada tahun 1994, 185 pasal pada tahun 2004, menjadi 284 pasal pada tahun 2010 dan beberapa  perubahan  klausula  pada  tahun  2016. UPICC  2016  terdiri  dari  11  Bab, masing- masing  tentang:  Ketentuan  Umum  ( general  provisions );  Pembentukan  ( Formation ); Kewenangan  Agen  ( Authority  of  Agent ); Illegality :  Penafsiran  ( Interpretation );  Isi
Vol 19 No 3 Januari 2022
( Content );  Prestasi  ( Performance );  Wanprestasi  ( Non-Performance ); Set-off ;  Pengalihan hak, kewajiban dan kontrak ( Assignment of Rights, obligations and Contracts ); Pembatasan Waktu ( Limitation Period ); the Plurality of Obligors and Obligee 18
Ketentuan-ketentuan di dalam UPICC  erat kaitannya dengan ketentuan dalam hukum perdata  atau  ranah  privat  khususnya  dalam  hal  pembuatan  kontrak  perdagangan internasional.  Perdagangan  internasional  yang  dilakukan  oleh  individu  dari  negara  yang berbeda yang mana kesepakatan dari kerjasamanya dituangkan dalam suatu kontrak dagang internasional, yang mana negara asal dari masing-masing pihak tersebut yang telah UPICC, dapat mengacu kepada UPICC dalam membentuk kontraknya. Adapun prinsip dan konsepsi hukum  perdata  seperti  pembentukan  kontrak  dan  wanprestasi  yang  semula  memiliki beragam  pandangan  dilatarbelakangi  oleh  sistem  hukum  yang  berbeda,  kini  telah diselaraskan  melalui  UPICC.  Dengan  demikian  diharapkan  melalui  UPICC  dapat menciptakan iklim perdagangan internasional yang lebih harmonis dan dapat dilaksanakan dengan baik.
UPICC  merupakan  wujud  kesadaran  negara-negara  akan  pentingnya  mengatur keselarasan dan kesepahaman terhadap praktik perdagangan  internasional.  Prinsip-prinsip, terminologi serta ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang dikembangkan telah dirumuskan  sedemikian  rupa  agar  menjadi  aturan  main  yang  sangat  jelas  bagi  para  pihak dalam berbagai transaksi perdagangan internasional yang dibuat dan dilaksanakan diantara para pihak. Karakteristik natur dari UPICC sebagai soft law membawa pemahaman bahwa kaidah-kaidah  prinsip  di  dalam  UPICC  hanya  mengikat  secara  moral  bagi  negara-negara yang  menerimanya  dan  menjadi  negara  anggota  di  dalam  perjanjian  tersebut.  Meskipun prinsip-prinsip  kontrak  komersial  internasional  hanya  dituangkan  dalam  bentuk soft  law , dalam hal UPICC 2016, namun sangat banyak diikuti oleh berbagai negara besar  maupun kecil di dunia. China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat telah menjadikan  UPICC sebagai dasar bagi pengembangan ketentuan hukum kontraknya 19 .
Jika melihat dari sisi kekuatan mengikatnya, maka UPICC hanya akan mengikat para pihaknya  sepanjang  negara  anggota  yang  bersangkutan  memutuskan  untuk  mematuhi  dan menerapkan ketentuan-ketentuan di dalam UPICC, hal tersebut merupakan konsekuensi dari UPICC  yang  berkedudukan  sebagai soft  law .  Hal  tersebut  juga  berdampak  kepada  bahwa tujuan  dari  UPICC  juga  hanya  dapat  tercapai  apabila  negara  anggotanya  konsekuen melaksanakan  UPICC,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kekuatan  mengikat  UPICC
18 Ida Bagus Rahmadi Supancana, op.cit. hlm. 23-24.
19 Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
diserahkan kembali ke dalam tangan masing-masing negara anggotanya. Akan tetapi, tidak berarti bahwa eksistensi dari UPICC yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis lantas  menjadikan    UPICC  tidak  memiliki  daya  guna  atau  daya  manfaat.  Melalui  UPICC justru dapat dilakukan suatu pembaharuan hukum perdagangan  internasional dengan lebih efektif.  Sifat  dari soft  law yang  fleksible  dan  terbuka  terhadap  perubahan,  menjadikan UPICC  dapat  terus  menerus  mengikuti  dinamika  perkembangan  dari  hukum  perdagangan internasional di bidang privat. Hal tersebut nampak dari telah dilakukannya beberapa kali penyesuaian  terhadap  UPICC  baik  pada  tahun  2004,  2010,  dan  2016. UPICC  dapat  terus dijadikan acuan dan pedoman oleh negara-negara anggotanya sebab ia terus menerus relevan dengan keadaan yang ada.
Melalui prinsip-prinsip yang terdapat di dalam UPICC, dipahami juga bahwa UPICC mencakup praktik perdagangan  yang  lebih luas  yakni tidak hanya terbatas pada hubungan hukum jual-beli, namun lebih luas daripada itu, menjadikan UPICC sebagai suatu soft law yang  dapat  diterapkan  dalam  berbagai  bidang.  Ia  juga  memuat  asas  dan  aturan  hukum perdagangan  internasional  yang  lebih  inovatif  yang  mungkin  belum  dikenal  pada  hukum dagang  nasional  seperti fair  dealing,  hard-ship,  gross  disparity, dan policing  against unfairness . Justru melalui UPICC, hal-hal yang sekiranya tidak atau belum diakomodir oleh ketentuan  hukum  nasional  dalam  penyelenggaraan  praktik  perdagangan  internasional, dilengkapi oleh ketentuan-ketentuan di dalam UPICC sebagai jalan keluar dari suatu aturan yang  kurang  memadai.  Jika  sekiranya  terdapat  hal  yang  belum  diatur,  maka  ketentuan tersebut dapat diadopsi dan diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional dari suatu negara anggotanya. Setiap negara sudah pasti memiliki regulasi dan kebijakan dalam hal pengaturan kontrak  baik  itu  nasional  maupun  internasional,  jika  di  kemudian  hari  terdapat  keinginan dari  suatu  negara  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  dagangnya  di  bidang  kontrak khususnya, maka dapat menjadikan UPICC sebagai acuan atau pedoman dalam merumuskan ketentuan.
UPICC secara nyata memiliki manfaat yang baik bagi negara-negara di dunia dalam rangka  melakukan  harmonisasi  aturan  main  dalam  praktik  perdagangan  internasional. Sifatnya  yang  merupakan soft  law ,  menjadikannya  sebagai  acuan  serta  pedoman  bagi negara-negara  dalam  melakukan  penyesuaian.  Sebagai soft  law ,  ia  tidak  mengharuskan negara anggotanya untuk menerapkan dan mengadopsi ketentuannya secara kaku atau strict , namun  justru  memberikan  keleluasaan  bagi  negara  anggotanya  untuk  menerapkan  dan mengadopsi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari negara tersebut. Terlebih lagi, ia telah  mencakup  dan  bersumber  dari  berbagai  sistem  hukum  yang  diakui  di  dunia  ini,
Vol 19 No 3 Januari 2022
sehingga  pada  pelaksanaannya  dapat  selalu  menjadi  solusi  bagi  permasalahan  di  bidang perdagangan internasional. Melalui penerapan dan pengadopsian UPICC diharapkan dapat menjadi  kontribusi  nyata  bagi  negara-negara  di  dunia  untuk  mewujudkan  harmonisasi  di bidang  hukum  perdagangan  internasional  demi  terselenggaranya  praktik  perdagangan internasional dengan baik.

## D. KESIMPULAN
Sebagai  suatu  instrumen  hukum  bentukan  UNIDROIT  yang  bersifat soft  law ,  UPICC hadir  untuk  mengupayakan  terwujudnya  harmonisasi  dari  berbagai  aturan  hukum  di  bidang perdagangan  internasional  dari  masing-masing  sistem  hukum  yang  diakui  di  dunia.  UPICC mengatur  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  merupakan  aspek  penting  dalam  penyelenggaraan perdagangan internasional khususnya di bidang ranah privat (komersial).
Sifatnya  yang  merupakan soft  law ,  memang  menjadikannya  tidak  memiliki  daya  ikat secara  yuridis,  namun  hanya  secara  moral.  Akan  tetapi  sifatnya  yang  merupakan soft  law , menjadikannya  sebagai  instrumen  hukum  yang  paling  fleksibel  untuk  dijadikan  model  atau referensi  bagi  pembaharuan  hukum  perdagangan  internasional  di  dalam  hukum  nasional masing-masing negara anggotanya, serta akan terus menerus menjadi acuan yang relevan sebab ia  dapat  melakukan  penyesuaian  dengan  perkembangan  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu, diharapkan  bagi  negara-negara  yang  belum  melakukan  penyesuaian  hukum  kontrak  dagang internasional dan sudah tidak relevan dengan perkembangannya saat ini, dapat mengacu kepada UPICC sebagai referensi dalam melakukan pembaharuan.
Vol 19 No 3 Januari 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  H.  (2004). Hukum  Perdagangan  Internasional:  Prinsip  Prinsip-prinsip  dan  Konsepsi Dasar . Bandung: PT Rajawali Pers.
Albayumi. F. (2012). Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter). SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional . 12(2).
Aprita  S.  dan  R.  Adhitya.  (2020). Hukum  Perdagangan  Internasional. Depok:  PT  Raja Grafindo Persada.
Gabriel, H.D. (2009). The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference. Brooklyn Journal of International Law. 34(3), 655-672.
Guzman, A.T. and T.L. Meyer. (2010) International Soft Law. The Journal of Legal Analysis 2(1), 171-225.
Hutabarat,  S.  (2016).  Harmonisasi  Hukum  Kontrak  dan  Dampaknya  Pada  Hukum  Kontrak Indonesia. Veritas et Justitia Jurnal Ilmu Hukum. 2(1),112-134.
Hillgenberg, H. (1999). A Fresh Look at Soft Law. EJIL 10(3), 499-515.
Jiang, L. (2009). “An Evaluation of Soft Law as a Method for Regulating Public Procurement from a Trade Perspective”. Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.
Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional.
Mandala, S. (2017). UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Supancana,  I.B.R.  (2012).  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Dagang  Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional .
Sutrisno, N. (1995). Harmonisasi Hukum Perdagangan  Internastional. UNISIA No. 26 Tahun XV Triwulan II, 37-43.
Statuta Mahkamah Internasional.
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.