## Penerapan Audit Sistem informasi pada Instansi Pemerintahan dengan Framework COBIT : Literature Review
Rian Oktafiani 1* , Muhammad Arifai Nurrizki 2, Suhirman 3 , Sutarman 4 1,2,3,4 Magister Teknologi Informasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Teknologi Yogyakarta
1 rian.oktafiani@student.uty.ac.id, 2 muhammad.arifai.n@student.uty.ac.id, 3 suhirman@uty.ac.id,
4 sutarman@uty.ac.id

## ABSTRAK
Hampir  semua  instansi  pemerintah,  teknologi  informasi  (TI)  diterapkan.  Setiap  instansi membutuhkan  tata  kelola  TI.  Instansi  pemerintah  memerlukan  kerangka  menyeluruh  yang membahas semua aspek administrasi TI. Ada beberapa alasan mengapa hal ini sangat diperlukan, termasuk  persyaratan  untuk  menyesuaikan  strategi  bisnis  dan  TI,  menerapkan  sumber  daya  TI yang  efisien,  menetapkan  pengendalian  internal  yang  sesuai,  dan  menghindari  masalah  terkait perangkat  lunak.  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  beberapa  instansi  pemerintahan  yaitu penggunaan  TI  belum  sesuai  prosedur,  pengukuran  tata  kelola  teknologi  informasi  belum terstruktur, manajemen risiko yang masih rendah, dan adanya permasalah pada sistem keamanan. Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  diperlukan  tata  kelola  terhadap  teknologi  informasi  pada instansi.  Audit  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  gunakan.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian dan pengembangan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna pada instansi pemerintah. Berdasarkan dari analisa literature  review maka  didapatkan  hasil  yaitu  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui penerapan  audit  sistem  informasi  pada  pemerintahan  dengan  menggunakan Framework COBIT. Pengujian dilakukan dengan menganalisa 10 paper dan 3 perumusan masalah yaitu (Q1, Q2, Q3) untuk  menjawab  pertanyaan  dari  penerapan  audit  sistem  informasi.  Hasil  dari  pengukuran  tata kelola  TI  pada  level  kapabilitas,  instansi  pemerintahan  di  Indonesia  ada  pada  level  3  atau  level proses. Berdasarkan analisa hasil audit  yang telah dilakukan, diperlukan strategi perbaikan untuk mencapai expected  capability atau  kapabilitas  yang  diharapkan  pada  instansi  yaitu  level  4 ( predictable  process )  dengan  melaksanakan  hasil  dari  rekomendasi  audit  yang  telah  diberikan. Dilakukannya audit sistem informasi pada instansi pemerintahan, dapat memperbaiki aspek-aspek yang kurang, serta dapat meningkatkan mutu layanan dari instansi.
Kata kunci: Audit Sistem Informasi, COBIT, Tata Kelola TI

## ABSTRACT
In  almost  all  government  agencies,  information  technology  (IT)  is  applied.  Every  agency needs  IT  governance.  Government  agencies  need  an  overarching  framework  that  addresses  all aspects  of  IT  administration.  There  are  several  reasons  why  this  is  so  necessary,  including  the requirement  to  align  business  and  IT  strategies,  deploy  efficient  IT  resources,  establish appropriate  internal  controls,  and  avoid  software-related  problems.  The  problems  faced  by several  government  agencies  are  the  use  of  IT  that  is  not  in  accordance  with  procedures,  the measurement of information technology governance is not yet structured, risk management is still low, and there are problems with the security system. Based on the existing problems, governance of  information  technology  is  needed  in  agencies.  Audit  is  one  method  that  can  be  used.  This  is done  to  ensure  the  level  of  conformity  between  the  assessment  and  development  criteria  and  to communicate the results to users in government agencies. Based on the analysis of the literature review,  the  results  obtained  are  that  this  research  is  used  to  determine  the  application  of information system audits in government using the COBIT Framework. The test was carried out by analyzing 10 papers and 3 problem formulations namely (Q1, Q2, Q3)  to answer questions from the  application  of  information  system  audits.  The  results  of  measuring  IT  governance  at  the
capability level, government agencies in Indonesia are at level 3 or the process level. Based on the analysis of the results of the audit that has been carried out, an improvement strategy is needed to achieve the expected capability or capability expected at the agency, namely level 4 (predictable process)  by  carrying  out  the  results  of  the  audit  recommendations  that  have  been  given. Conducting  information  system  audits  in  government  agencies,  can  improve  aspects  that  are lacking, and can improve the quality of services from agencies.
Keywords: Information System Audit, COBIT, IT Governance

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini, teknologi informasi berdampak besar pada kebutuhan bisnis di berbagai industri. Namun,  tak  hanya  di  bidang  industri,  namun  teknologi  informasi  digunakan  dalam  instansi pemerintahan  untuk  menunjang  kinerja  di  dalam  instansi.  Hampir  semua  instansi  pemerintahan menggunakan  sistem  informasi  dan  teknologi  informasi.  Harus  dipahami  bahwa  setiap  instansi memerlukan  tata  kelola  TI  yang  efektif  untuk  memastikan  bahwa  TI  memenuhi  kebutuhan organisasi  dengan  mempertimbangkan  semua  elemen  terkait  yang  mempengaruhi  efisiensi teknologi informasi instansi tersebut.
Tata  kelola  teknologi  informasi  adalah  kerangka  kerja  atau  prosedur  yang  memastikan teknologi  informasi  organisasi  dapat  sepenuhnya  mendukung  kebutuhan  bisnisnya,  menambah nilai  pada  layanan  yang  disediakannya,  dan  memastikan  bahwa  setiap  tindakan  di  masa  depan bermanfaat  bagi  kesuksesan  organisasi  [1].  Menerapkan  teknologi  informasi  membutuhkan layanan  berkualitas  tinggi  dan  perspektif  jangka  pendek  yang  akan  membantu  perusahaan  di kemudian  hari  untuk  dapat  memperbaiki  atau  mengidentifikasi  kesalahan  dalam  tata  kelola teknologi sesuai dengan aturan dan standar tata kelola TI [2].
Instansi  pemerintah  memerlukan  kerangka  kerja  komprehensif  yang  membahas  semua aspek manajemen TI karena beberapa alasan, termasuk kebutuhan untuk menyelaraskan strategi TI dengan  strategi  bisnis,  menyebarkan  sumber  daya  TI  secara  efektif,  menetapkan  kontrol  internal yang sesuai, dan mencegah masalah terkait kesalahan perangkat lunak. Lingkungan informasi telah memunculkan  risiko  bisnis  baru  yang  harus  dihadapi  instansi,  seperti  kelemahan  aplikasi,  virus, masalah konfigurasi, pencurian aset, kebocoran data, dan merusak reputasi [3].  Beberapa instansi pemerintah  mengalami  kendala  dalam  penggunaan  teknologi  dan  sistem  informasi,  khususnya ketika  teknologi  tersebut  digunakan  secara  tidak  benar  dan  tidak  mengikuti  prosedur,  belum adanya  pengukuran  tata  kelola  teknologi  informasi  yang  terstruktur  guna  meningkatkan  mutu instansi, pengelolaan manajemen risiko yang masih rendah, penggunaan sumber daya yang boros serta  permasalahan  pada  keamanan  sistem  informasi.  Oleh  karena  itu  diperlukan  tata  kelola  dan pengukuran terhadap tata kelola atau audit terhadap teknologi dan sistem informasi pada instansi untuk meningkatkan mutu instansi agar dapat mencapai tujuan instansi.
Auditing adalah  proses  mengumpulkan  dan  menilai  secara  objektif  bukti-bukti  yang berkaitan  dengan  penilaian  tentang  berbagai  aktivitas  dan  kejadian  di  sebuah  institusi.  Hal  ini merupakan  cara  untuk  memastikan  tingkat  kesepakatan  antara  penilaian  ini,  pembuatan  kriteria, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang memiliki kepentingan terhadap instansi. Untuk  mengidentifikasi  dan  melaporkan  tingkat  kesesuaian  antara  informasi  dan  kategori  yang ditetapkan,  audit  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  bukti  mengenai  informasi  tersebut  [4]. Audit  sistem  informasi  adalah  prosedur  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  yang digunakan  untuk  menentukan  apakah  sistem  informasi  telah  dirancang  dan  diterapkan  dengan benar  untuk  melindungi  aset,  menjaga  integritas  dan  ketersediaan  sistem  dan  data,  menyediakan informasi yang andal, berhasil mencapai tujuan organisasi, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien [5]. Tujuan dan ruang lingkup audit ditentukan sepanjang fase perencanaan audit, bersama dengan apa yang akan dicapai dengan menggunakan temuan penelitian [6].
Terdapat berbagai macam kerangka kerja yang digunakan untuk audit sistem informasi, yaitu ISO, COSO,  ITIL  dan  COBIT.  Pada  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  kerangka  kerja  COBIT. COBIT ( Control Objectives for Information and related Technology ) adalah suatu framework yang
digunakan  untuk  mengelola  dan  mengukur  kinerja  IT  dalam  organisasi. Framework ini dikembangkan  oleh  ISACA  ( Information  Systems  Audit  and  Control  Association )  dan menyediakan  panduan  untuk  pengelolaan  proses  IT  dan  pengukuran  kinerja  IT.  COBIT memberikan  konsep  yang  terintegrasi  dan  holistik  dalam  mengelola  aspek-aspek  strategi, organisasi, proses, dan kontrol yang diperlukan untuk mencapai tujuan IT [7]. Studi  ini  mempelajari  dan  menganalisis  sekitar  sepuluh  jurnal  atau  paper  yang  berkaitan  dengan penggunaan  pengukuran  performa  tata  kelola  TI  pada  instansi  pemerintah  di  Indonesia. Mengetahui  instansi  mana  yang  dipilih  sebagai  studi  kasus,  kerangka  kerja  yang  digunakan,  dan hasil  evaluasi  performa  tata  kelola  TI  yang  diimplementasikan  dalam  berbagai  domain  adalah tujuan dari penelitian literatur ini. Diharapkan bahwa temuan akhir dari makalah ini akan berfungsi sebagai  referensi  atau  arahan  untuk  pengendalian  internal  lembaga  yang  terkait  dengan  audit  TI yang diimplementasikan menggunakan perspektif pengukuran kinerja TI.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Studi literatur atau tinjauan literatur digunakan sebagai metode penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan membaca buku-buku yang sudah diterbitkan dan artikel atau jurnal penelitian untuk mendapatkan  informasi.  Beberapa  jurnal  yang  membahas  masalah  penelitian  dikonsultasikan untuk  mendapatkan  data,  dan  poin  utama  jurnal  tersebut  kemudian  dipertimbangkan.  Tahapan yang dilakukan dalam literature review dalam penelitian ini yaitu tahapan perumusan pertanyaan penelitian, penelusuran paper , pemilihan paper yang sesuai kriteria, analisis paper dan penarikan kesimpulan. Berikut Gambar 1 menjelaskan mengenai tahapan penelitian yang dilakukan:
Gambar 1. Tahapan Penelitian

## 2.1 Perumusan Pertanyaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan (QR):
1. QR1: Departemen dan lembaga apa dalam pemerintahan yang menerapkan tata kelola TI?
2. QR2: Apa permasalahan yang dihadapi instansi dalam tata kelola TI?
3. QR3:  Bagaimana  penerapan  tata  kelola  TI  dan  pengukuran  tata  kelola  atau  audit  sistem informasi?
Peneliti mengumpulkan makalah tentang audit sistem informasi menggunakan studi kasus entitas  pemerintah  Indonesia  dari  berbagai  disiplin  ilmu  untuk  menanggapi  QR1.  Menanggapi QR2  menggunakan  hasil  Q1  di  mana  Q2  lebih  cenderung  memperhatikan  kerangka  kerja  untuk menempatkan  sistem  informasi  audit.  QR3  merupakan  bagian  terakhir  yang  melibatkan  dalam mempelajari dan menganalisis kesimpulan interpretatif dari temuan saat literature review.

## 2.2 Proses Pengumpulan dan Analisis Literatur
Publikasi  ilmiah  selama  tiga  tahun  terakhir  dengan  judul  terkait  penggunaan framework COBIT  untuk  audit  sistem  informasi  pada  organisasi  pemerintah  yang  dipublikasikan  di  jurnal atau  prosiding  nasional  Indonesia  dicari  di  Google  Scholar.    Publikasi  ilmiah  tersebut  akan digunakan untuk literature review pada penelitian ini. Tabel 1 akan menjelaskan mengenai kriteria pemilihan paper untuk literature review .
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Paper Objek Instansi atau organisasi pemerintah Jangka Waktu Yang  dipublikasi  pada  tahun  2020 hingga januari 2023 Bahasa Bahasa Indonesia Tema Penerapan  audit  sistem  informasi  pada instansi pemerintah menggunakan
kerangka kerja COBIT
Setelah  menentukan  kriteria  pemilihan  jurnal,  akan  dilakukan  Analisa  dan  pendalaman jurnal  hingga  mendapatkan  kesimpulan  terhadap  jurnal  tersebut.  Analisis  jurnal  berdasarkan informasi  yang  didapatkan  dari  paper  yang  telah  dipilih.  Analisis  dilakukan  berdasarkan permasalahan dan proses tata kelola teknologi informasi yang dilakukan instansi.

## 2.3 Penulisan Laporan
Tahap  terakhir  adalah  pembuatan  laporan  setelah  prosedur  pencarian,  pengelompokan, dan  analisis  dokumen  selesai.  Penulisan  laporan  didasarkan  pada  semua  temuan  penelitian  yang dirangkum  sesuai  dengan  pertanyaan  penelitian  untuk  menentukan  pokok-pokok  dan  temuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pencarian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  menyertakan  kriteria paper, pada penelitian  ini  memilih  menggunakan  10 paper  yang  sesuai dengan  kriteria  dan dapat menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  diperoleh  dari  library  yang disepakati  pada  metode  penelitian  beserta  range  tahunnya,  kemudian  mulai  memetakan  setiap judul penelitian untuk mengetahui aktivitas penelitian yang terjadi. Berbagai bidang dalam instansi pemerintah menggunakan tata kelola TI. Beberapa organisasi pemerintah menggunakan tata kelola TI  untuk  melihat  kinerja  TI  dan  untuk  mencocokkan  fungsi    infrastruktur  TI  dengan  tujuan organisasi.
Tabel 2. Literature Review No Paper Review 1 Heri dan Wasilah, (2022), Assessment Capability Level
dan Maturity
a. Permasalahan: Perangkat  lunak  dan  layanan  informasi  (situs web) memiliki masalah keamanan sistem, yang dapat berdampak negatif pada kualitas kinerja lembaga TI.
b. Kerangka Kerja: COBIT 2019
Level Tata Kelola TI pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Menggunakan Framework
COBIT 2019,
[8].
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Domain  objektif  APO11,  APO13, DSS02,  dan  DSS03  dari  framework  COBIT  2019  digunakan untuk  menilai  tingkat  kapabilitas  dan  tingkat  kematangan.  Pada domain  tujuan  APO11,  APO13,  DSS02,  dan  DSS03,  nilai pencapaian  tingkat  kapabilitas  dan  tingkat  kematangan  berturut- turut  adalah  3,69,  2,96,  dan  2,86.  Sementara  proses  dalam domain tujuan APO13, DSS02, dan DSS03 telah mencapai tujuan dan banyak yang terorganisir tetapi belum diukur atau ditentukan, proses  domain  tujuan  APO11  mencapai  tujuan,  didefinisikan dengan  jelas,  dan  kinerjanya  dapat  diukur/kualitatif.  Untuk meningkatkan  kinerja  tata  kelola  TI,  masih  diperlukan  usulan perbaikan karena target kapabilitas di empat domain adalah 4.00.
2 Komang, A.W., dan Vergantara, I.W., (2022), Audit Tata Kelola Sistem Informasi
Rekam Medis Primary Care dengan
Framework Cobit 5 pada
Puskesmas I
Denpasar Barat, [9].
a. Permasalahan: Puskesmas  I  Denpasar  Barat  menggunakan aplikasi  P-Care  sebagai  sistem  informasi  rekam  medis.  Karena aplikasi  belum  pernah  diperiksa,  maka  akan  dilakukan  audit sistem  informasi  COBIT  5  sebagai benchmark yang  terukur untuk  membantu  menentukan  bagaimana  membangun  sistem informasi rekam medis di Puskesmas I Denpasar Barat.]
b. Kerangka Kerja: COBIT 5
c. Hasil Penerapan Audit SI: Audit sistem informasi rekam medis P-Care  Puskesmas  Denpasar  Barat  Mencapai  hasil  yang dipetakan  dari  EG  ke  ITRG  ke  COBIT  5  sesuai  dengan  proses kaskade  COBIT  5.  Hasil  dari  pembentukan  proses  atau  level  3 sistem  informasi  rekam  medis  PCare  di  Puskesmas  I  Denpasar Barat,  dimana  proses  BAI  02  membawahi  divisi  IT  dan  proses APO 07 mengelola sumber daya rata-rata 77% untuk APO 07 dan 86%  untuk  BAI  02  Proses  yang  stabil  menunjukkan  bahwa manajemen sumber daya manusia sudah stabil dan dapat dikelola secara efektif. 3 Maghfiroh, N.N., et.al., (2022), Analisis Tata Kelola E- Government Menggunakan Framework COBIT 5 Pada
Diskominfo Sidoarjo, [10].
a. Permasalahan: Manajemen  kepatuhan stakeholder masih kurang,  serta  perencanaan  dan  pengendalian  TI  masih  belum optimal.
b. Kerangka Kerja: COBIT 5
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Berdasarkan  hasil,  nilai  rata-rata untuk domain BAI01 ( Managing Programs and Projects ) adalah 1,36  dan  mencapai  tingkat  kematangan  level  1  ( Initial  level ), sedangkan nilai rata-rata untuk domain APO12 ( Managing Risk ) adalah  2,33,  BAI05  (Mengelola  Aktivasi  Perubahan  Organisasi) adalah  2,57,  DSS02  (Mengelola  Permintaan  dan  Insiden Layanan)  adalah  2,57,  dan  DSS04  (mengelola  keberlanjutan) adalah  2,75  dan  mencapai  ( repeatable  level ).  Hasilnya, Diskominfo  Sidoarjo  dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi dengan  mengartikulasikan  dan  menanggapi  risiko  yang  muncul, mengelola  kepatuhan stakeholder ,  mengawasi  hasil  program, perencanaan dan iterasi proyek, memperkenalkan ide-ide baru ke dalam  perusahaan,  dan  memberikan  pelatihan  berkelanjutan untuk membuat sebagian besar sumber daya manusianya.
4 Hanifah, A., et.al., (2022), Pengukuran a. Permasalahan: Sentralisasi  sebagian  sumber  data  TIK  dari Diskominfotik  dan  belum  adanya  sistem  Pusat  Pemulihan Bencana di Pemprov DKI membuat kesinambungan layanan dan
Capability Level Pada Layanan
Aplikasi
JAKI(Jakarta Kini) Menggunakan Framework COBIT 5 Domain APO, DSS, dan MEA,
[11].
keamanan  informasi  sulit  terjaga  secara  maksimal.  Akibatnya, ada kemungkinan adanya pembatasan atau gangguan sistem baik secara fisik maupun virtual di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
b. Kerangka Kerja: COBIT 5
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Sebagai  bagian  dari  teknik penelitian  kuantitatif,  kuesioner  disajikan  kepada  400  responden yang  merupakan  penduduk  Jakarta  dan  telah  melewati  tahap  uji validitas  dengan  r  hitung  lebih  dari  0,098  dan  uji  reliabilitas dengan alpha 0,942. Domain yang digunakan dalam penelitian ini adalah  APO08  (mengelola  hubungan),  APO12  (mengelola risiko),  DSS01  (mengelola  operasi),  DSS02  (mengelola permintaan  &  insiden  layanan),  DSS05  (mengelola  keamanan), dan  MEA01  (memantau,  mengevaluasi,  &  menilai  kinerja  dan kesesuaian).  Aplikasi  JAKI  diukur  menggunakan  Framework COBIT  5  pada  level  2  yang  menempatkannya  pada  kategori Managed  Process. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  diperlukan penilaian manajemen untuk memberikan kualitas layanan terbaik kepada konsumen, dan saran yang diberikan dapat dilihat sebagai upaya untuk memperluas kemampuan aplikasi.
5 Arifin, F., dan Setyadi, R., (2022), Penerapan COBIT pada Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Informasi Desa, [12]. a. Permasalahan: Keperluan operasional dan administrasi aparatur informal  pemerintahan  desa  yang  belum  terstruktur,  layanan perangkat lunak kependudukan menjadi permasalahan Pemerintah Desa Karangpucung.
b. Kerangka Kerja: COBIT 4.1
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa growth  rate berada  pada  level  3.  Angka  2,54 menunjukkan  bahwa risk  assessment  maturity  level berada  pada level 3 yang menandakan bahwa proses tata kelola di kantor Desa Karangpucung  dikelola  oleh  kantor  desa.  Untuk  mempercepat pelayanan lain di kantor Desa Karangpucung dan mempermudah proses  komunikasi  warga,  maka  dari  penelitian  ini  disarankan agar  Di  Desa  Karangpucung  dilakukan  perbaikan  fasilitas jaringan beserta perangkat lunak pengelolaan administrasi desa. 6 Sintia, M., et.al., (2022), Tata Kelola Teknologi Informasi Dalam Mengukur Tingkat Kematangan Menggunakan
Cobit 5.0, [13].
a. Permasalahan: Dari  standar  pelayanan,  Sistem  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  telah  memiliki Standar  Operasional  Prosedur,  Standar  Pelayanan  Minimal  serta uraian  yang jelas  sehingga ada kepastian prosedur, biaya,  waktu dan kejelasan penanggung jawab pelayanan. Namun untuk proses perizinan  tertentu  harus  melalui  Sistem  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  sudah  memuat  Standar  Prosedur Operasional, Standar Pelayanan Minimal, dan definisi yang jelas mengenai  prosedur,  biaya,  waktu  penyelesaian,  dan  kejelasan penanggung  jawab  pelayanan.  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah membutuhkan  beberapa  prosedur  perizinan,  sehingga  waktu pelayanan  tidak  dapat  ditentukan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan  PATEN  tidak  efektif  karena  kurangnya  koordinasi, bahkan ada kepastian tentang prosedur tingkat kecamatan karena tanggung  jawab  pelaksanaan  kebijakan  PATEN  yang  terpecah- pecah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
b. Kerangka Kerja : COBIT 5
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI :  Rata-rata  DSS  mencapai  level  4
( Predictable ),  rata-rata  MEA  mencapai  level  3,  dan  rata-rata maturity level TI yang menggunakan domain BAI diperoleh rata- rata  level  3    ( Established  process ).  Pengukuran  tingkat maturity TI  harus  dilakukan  secara  berkala  untuk  prosedur monitoring  dan  evaluasi.  sistem  data  yang  tepat  untuk meningkatkan tata kelola TI. 7 Ningsi, N., et.al., (2023), Evaluasi Tata Kelola Layanan E-Tukin BKD Kab. Bombana Menggunakan
Framework Cobit 5, [14].
a. Permasalahan: Pengelolaan  layanan  TI,  khususnya  layanan  e- tukin,  tidak  pernah  mengalami  proses  evaluasi  sehingga memungkinkan  terjadinya  penyimpangan  strategi  bisnis  dan tujuan  organisasi.  Hal  ini  akan  berdampak  signifikan  bagi  BKD Kabupaten  Bombana,  terutama  reputasi  dan  kemampuan  daerah untuk bersaing di skala nasional.
b. Kerangka Kerja: COBIT 5
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Temuan  menunjukkan  bahwa Kompetensi  MEA01  dan  APO011  saat  ini  adalah  0,68, sedangkan kompetensi yang diharapkan adalah 3,0 dan selisihnya adalah  2,33.  Tingkat  pencapaian  yaitu  proses  terkelola menunjukkan bahwa implementasi pengendalian dan kualitas tata kelola  layanan  masih  perlu  ditinjau  ulang.  Kesesuaian  dan antisipasi  pelaksanaan  layanan  yang  telah  diberikan  kepada pengguna  sehingga  mereka  dapat  membangun  fitur  e-tukin  di masa  mendatang  terkait  dengan  kebutuhan  pemantauan  dan peninjauan. 8 Bisma, R., (2022), Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota
Balikpapan,
[15].
a. Permasalahan: Karena  belum  ada  budaya  sadar  risiko  terhadap ASN,  banyak  aset  organisasi  yang  masih  belum  sadar  bahwa mereka  menimbulkan  risiko  bagi  perusahaan.  261  bahaya teridentifikasi  yang  mungkin  terkait  dengan  risiko  SPBE ditemukan  oleh  penelitian  tersebut.  Banyak  dokumen  penting harus  disimpan  dalam  sistem  dan  secara  rutin  dipulihkan  untuk memastikan  keamanannya  dan  mencegah  kehilangan  atau kerusakan data.
b. Kerangka Kerja: COBIT 5 For Risk dan ISO 31000:2018
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Hasil  penemuan  tingkat  risiko menghasilkan  hasil  sebagai  berikut:  2  risiko  memiliki  risiko rendah, 59 risiko memiliki risiko sedang, dan 23 risiko memiliki risiko  tinggi.  Evaluasi  Risiko  SPBE  dilakukan  setelah  temuan analisis risiko diterima. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi prioritas  penanganan  Risiko  SPBE  berdasarkan  kemampuan organisasi  dan  memutuskan  perlu  tidaknya  dilakukan  tindakan tambahan  untuk  menghadapinya.  Organisasi  yang  memiliki risiko dapat mengembangkan prosedur manajemen risiko dengan menggunakan prioritas risiko. 9 Martika, P.W.N., (2022), Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan
Framework COBIT 5 (Studi
a. Permasalahan: Sebagai  portal  online  pengaduan  masyarakat  ke BNNP  Bali,  SIGAP,  Karena  kurangnya  sistem  online  yang terintegrasi  dan  staf  untuk  memantau  dan  menilai  kepatuhan terhadap  peraturan  dan  proses,  terdapat  keterlambatan  dalam pemutakhiran  data  kapasitas  dan  aset  antara  BNNP  Bali  dan BNN  Kabupaten/Kota,  dan  terbatasnya  alat  yang  tersedia  untuk menyediakan  alat  tes  narkoba  untuk  departemen  rehabilitasi narkoba adalah masalah BNNP Bali.
b. Kerangka Kerja: COBIT 5
Kasus : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali), [16].
c. Hasil  Penerapan  Audit  SI: Hasil  tingkat  kompetensi  proses  IT EDM01,  EDM02,  dan  APO09  khususnya  berada  di  level  3. ( Established ).  Dengan  menawarkan  saran  tentang  langkah- langkah  yang  harus  diambil  untuk  mencapai  nilai  kapabilitas yang diharapkan, kesenjangan yang terdeteksi harus diatasi untuk memenuhi  kapasitas  yang  diharapkan  lembaga,  yaitu  level  4 (proses  yang  dapat  diprediksi).  Dengan  memetakan  proses  TI pada  COBIT  5.  Dalam  memberi  rekomendasi  dan    peningkatan yang  ditawarkan  menggunakan  standar  ISO/IEC  15504:2  2003 dan  ISO27002.  Audit  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  gap level Agency (GAP)  dan  level  kompetensi  proses  TI  berdasarkan standar COBIT 5. 10 Gusman, D.V., et.al (2021), Audit Sistem Keamanan TI Menggunakan Domain DSS05 Pada Framework COBIT 5 (Studi Kasus: Diskominfo Kabupaten
Karawang), [17].
a. Permasalahan :  Sistem  keamanan  informasi  pemerintah  di Kabupaten  Karawang  telah  mengadopsi  teknologi  informasi. Namun  dalam  penerapannya,  belum  sepenuhnya  berhasil memperoleh nilai dan manfaat.
b. Kerangka Kerja: COBIT 5
c. Hasil  dan  Manfaat  Penerapan  Audit  SI: DSS05  Domain  IT Security  System  Audit  Dalam  Framework  COBIT  5  (Studi Kasus)  Metode  yang  digunakan  adalah Assessment  Process Activities COBIT  5,  yang  meliputi Initiation  Program,  Define Problems  and  Opportunities,  Data  Collection,  Data  Validation, dan Process  Attribute  Level .  Berdasarkan  temuan  penelitian, proses yang telah dilaksanakan sesuai garis besar berhasil dengan nilai kapasitas 3, 4 (as is), dan 4.1 (to be). Pencapaian 92% dalam domain  DSS05  menunjukkan  bahwa  definisi  proses  atribut  3.1 benar-benar terpenuhi, memungkinkan penilaian untuk beralih ke tingkat berikutnya, yaitu (PA) 3.2 Penyebaran Proses.
Menjawab pertanyaan penelitian QR1, yaitu tata kelola teknologi informasi pada instansi pemerintahan  mencakup  seluruh  bidang,  pada  penelitian  ini  terdapat  bidang  kementrian, kesehatan, instansi daerah, dan dinas komunikasi dan informatika. Pada QR2, permasalahan umum yang  dihadapi  oleh  instansi  pemerintah  pada  penerapan  teknologi  informasi  dan  tata  kelola  TI yaitu  permasalahan  pada  keamanan  sistem,  perencanaan  dan  kontrol  TI  yang  belum  optimal, manajemen  risiko  yang  rendah,  hingga  penurunan  performa  kualitas  pada  instansi.  Berdasarkan permasalahan tersebut, pada QR3 akan dijelaskan mengenai hasil dan manfaat dari penerapan tata kelola  teknologi  informasi  dan  audit  pada  instansi  pemerintahan.  Hasil  yang  diperoleh  setelah dilakukan  tata  kelola  teknologi  informasi  dan  audit  sistem  informasi  yaitu  instansi  dapat meminimalisir  terjadinya  risiko,  memperkuat  control,  dan  peningkatan  mutu  instansi.  Dengan dilakukannya  audit  sistem  informasi  pada  instansi  pemerintahan,  instansi  pemerintahan  dapat memperbaiki aspek yang kurang dari hasil temuan audit serta meningkatkan mutu layanan hingga mencapai tujuan.
Berdasarkan  hasil  analisa  dari  literature  review  yang  dilakukan,  hasil  pengukuran  tata kelola TI pada level kapabilitas, instansi pemerintahan di Indonesia berada pada level 3 atau level proses, untuk mencapai kemampuan yang diharapkan atau expected capability level , temuan audit perlu diberi strategi perbaikan.  atau kapabilitas yang diharapkan pada instansi yaitu pada level 4 ( predictable process ) dengan melaksanakan hasil rekomendasi audit yang diberikan. Audit sistem informasi sangat penting bagi instansi pemerintahan karena selain mendapatkan hasil temuan yang dapat  di  evaluasi,  instansi  juga  mendapatkan  rekomendasi  yang  sesuai  untuk  memperbaiki permasalahan  pada  temuan,  serta  dengan  audit  sistem  informasi  dapat  meningkatkan  mutu  atau kualitas instansi pemerintahan di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan  melalui literature  review, instansi  pemerintah menggunakan framework ,  ditemukan  bahwa  sebagian  besar  organisasi  memilih  untuk menggunakan framework dengan  tujuan  mengevaluasi  tingkat  implementasi  dan  memperbaiki proses  implementasi,  sehingga  dapat  mengukur  kinerja  TI.  Manajemen  memiliki  kemampuan untuk menilai setiap bagian bisnis yang berhubungan dengan tata kelola TI, hal ini memungkinkan manajemen  untuk  memastikan  tingkat  dan  tahapan  implementasi  tata  kelola  TI.  Hal  ini  juga memungkinkan manajemen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai jadwal dan untuk meningkatkan  kinerja  setiap  aspek.  Selain  itu,  manajemen  mungkin  merasa  lebih  mudah  untuk membuat desain arsitektur baru sebagai hasil dari temuan ukuran kinerja TI karena akan jelas dari temuan ini area mana yang memerlukan perbaikan atau perombakan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari literature review yang dilakukan maka didapatkan hasil yaitu penelitian ini  digunakan  untuk  mengetahui  penerapan  menggunakan  Framework  COBIT  untuk  mengaudit sistem informasi pemerintah. Pengujian dilakukan dengan menganalisa 10 paper dan 3 perumusan masalah  yaitu  (Q1,  Q2,  Q3)  untuk  menjawab  pertanyaan  dari  penerapan  audit  sistem  informasi. Hasil dari pengukuran tata kelola TI pada level kapabilitas, instansi pemerintahan di Indonesia ada pada  level  3  atau  level proses .  Berdasarkan  temuan  audit,  diperlukan  strategi  perbaikan  untuk mencapai  kapasitas  yang  diinginkan  ( expected  capability) atau  kapabilitas  yang  diharapkan  pada instansi  yaitu  level  4  ( predictable  process )  dengan  melaksanakan  hasil  dari  rekomendasi  audit yang  telah  diberikan.  Dilakukannya  audit  sistem  informasi  pada  instansi  pemerintahan,  dapat memperbaiki aspek-aspek yang kurang, serta dapat meningkatkan mutu layanan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  B. Achmad and G. F. Nama, “Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Berdasarkan  COBIT  5  Dengan  Fokus  Subdomain  Deliver,  Support  and  Service  01  (Studi Kasus : Bank XYZ),” Media Jurnal Informatika , vol. 14, no. 1, pp. 50–54, Jun. 2022.
[2]  P. D. Setyadi and E. S. Negara, “Audit Strategi Tata Kelola It Pada STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau Menggunakan Framework COBIT 5,” CogITo Smart Journal , vol. 8, no. 1, pp. 244–258, Jul. 2022, doi: 10.31154/cogito.v8i1.372.244-258.
[3]  P.  Jayadi,  P.  Sarwono,  and  M.  D.  Nanda,  “Pengukuran  Kinerja  Teknologi  Informasi  di Indonesia  dalam  General  Control:  Literature  Review,” JIMP:  Jurnal  Informatika  Merdeka Pasuruan , vol. 7, no. 1, pp. 6–13, Mar. 2022.
[4]  E.  Zuraidah  and  B.  M.  Sulthon,  “Audit  Sistem  Informasi  Penjualan  Pada  UMKM  MAM Menggunakan  Framework  Cobit  5,” JURIKOM  (Jurnal  Riset  Komputer) ,  vol.  9,  no.  5,  p. 1450, Oct. 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i5.4985.
[5]  R.  Mawarni,  E.  A.  Putri,  and  D.  Triyanti,  “Audit  Sistem  Informasi  E-Learning Menggunakan  Framework  Cobit  5.0(Study  Kasus:  E-Learning  Slbn  Sukamajukotabumi  – Lampung Utara),” JISN  (Jurnal  Informatika Software  dan Network) ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  18– 25, Apr. 2022.
[6]  A.  A.  Batubara,  C.  Muzaddidah,  M.  A.  Hafizh,  and  A.  Ikhwan,  “Penerapan  Framework Cobit  5  Untuk  Audit  Tata  Kelola  Keamanan  Informasi  Pada  PT  Larasati  Gianis,” JPPIE (Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Imiah Eksakta) , vol. 2, no. 1, pp. 34–38, Jan. 2023.
[7]  A. Ikhwan,  A. Ardiyansyah, M. J. Rayhannur, and R. Hidayat, “Penilaian Kapabilitas Tata Kelola Keamanan Informasi Menggunakan Cobit5 Pada PT.Denya,” JSIT (Jurnal Sains dan Teknologi) , vol. 3, no. 1, pp. 80–89, Mar. 2023.

## ISSN: 2722-435X
[8]  H. Herianto and W. Wasilah, “Asesment  Capability  Level  dan Maturity Level Tata Kelola TI  Pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pesawaran  Provinsi  Lampung Menggunakan  Framework  COBIT  2019,” KONSTELASI:  Konvergensi  Teknologi  dan Sistem Informasi , vol. 2, no. 2, May 2022, doi: 10.24002/konstelasi.v2i2.5553.
[9]  K.  A.  Wijaya,  “Audit  Tata  Kelola  Sistem  Informasi  Rekam  Medis  Primary  Care  dengan Framework  Cobit  5  pada  Puskesmas  I  Denpasar  Barat,” Genitri  Jurnal  Pengabdian Masyarakat  Bidang  Kesehatan ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  68–72,  Jun.  2022,  doi: 10.36049/genitri.v1i1.60.
[10]  N.  N.  Maghfiroh,  F.  H.  Nana,  and  Y.  Amrozi,  “Analisis  Tata  Kelola  E-Government Menggunakan  Framework  COBIT  5  pada  Diskominfo  Sidoarjo,” Jurnal  Manajemen  dan Ilmu  Administrasi  Publik  (JMIAP) ,  vol.  4,  no.  4,  pp.  249–255,  Dec.  2022,  doi: 10.24036/jmiap.v4i4.380.
[11]  A.  Hanifah,  K.  Kraugusteeliana,  and  Sarika,  “Pengukuran  Capability  Level  Pada  Layanan Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) Menggunakan Framework COBIT 5 Domain APO, DSS, dan MEA,” in Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Apikasinya (SENAMIKA) , Aug. 2022, pp. 276–285.
[12]  F. Arifin and R. Setyadi, “Penerapan COBIT pada Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Informasi Desa,” JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , vol. 9, no. 3, p. 733, Jun. 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i3.4315.
[13]  M. Sintia, Suyanto, S. Rizal, E. P. Agustini, and M. Ulfa, “Tata Kelola Teknologi Informasi Dalam Mengukur Tingkat Kematangan Menggunakan Cobit 5.0,” in Proceedings Economic, Social  Science,  Computer,  Agriculture  And  Fisheries  (Escaf  1st) ,  Aug.  2022,  pp.  1417– 1424.
[14]  N. Ningsi, S. Sunyanti, S. Sarimuddin, N. Z, and R. S. Sari, “Evaluasi Tata Kelola Layanan E-Tukin  BKD  Kab.  Bombana  Menggunakan  Framework  COBIT  5,” Semnas  Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi) , vol. 7, no. 1, pp. 193–197, Jan. 2023, doi: 10.30998/semnasristek.v7i1.6271.
[15]  R. Bisma, “Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Pemerintah  Kota  Balikpapan,” Journal  of Information Engineering and Educational Technology , vol. 6, no. 2, pp. 73–79, Dec. 2022, doi: 10.26740/jieet.v6n2.p73-79.
[16]  P. W. N. Martika, D. P. Githa, and I. M. S. Raharja, “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan  Framework  COBIT  5  (Studi  Kasus :  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Bali),” Jurnal  Ilmiah  Teknologi  dan  Komputer  (JITTER) ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  872–879,  Jan.
2022.
[17]  D.  V.  Gusman,  F.  H.  Prasetyo,  and  K.  Adi,  “Audit  Sistem  Keamanan  TI  Menggunakan Domain  DSS05  Pada  Framework  COBIT  5  (Studi  Kasus:  Diskominfo  Kabupaten Karawang),” Jurnal  Informatika  Upgris ,  vol.  7,  no.  1,  pp.  61–66,  Jun.  2021,  doi:
10.26877/jiu.v7i1.8607.