## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah
(Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)
Karmuji, Nofan Andrian Usmani Putra Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan E-mail: karmuji@insud.ac.id, novanusman4@gmail.com

## Pendahuluan
Manusia  secara  fitrah  atau  natural  diciptakan  Tuhan  dalam  dirinya mempunyai  kebutuhan-kebutuhan  jasmani,  diantaranya  kebutuhan
Abstrak: Keluarga  sakinah  adalah  keluarga  yang  penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah SWT. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia.  Akan  tetapi,  untuk  memperoleh  gelar  sakinah tersebut  tidaklah  sangat  mudah  layaknya  membalik  telapak tangan, sebab dalam mengarungi rumah tangga  pasti banyak sekali  problem-problem  yang  menghambat,  baik  dibidang ekonomi  maupun  sosial,  material  ataupun  inmaterial. Melihat  hal  tersebut,  sudah  pasti  seorang  pasangan  suami istri  membutuhkan  yang  namanya  sebuah  bimbingan  atau pendidikan  pengetahuan  tentang  konsep  berumah  tangga agar  tercapailah  keluarga  sakinah  tersebut,  terutama  bagi pasangan suami istri yang notabennya kurang bahkan tidak mengetahui sama sekali cara hidup berumah tangga. Dalam hal  ini  lembaga  yang  berwenang  terhadap  hal-hal  yang berkaitan  dengan  suatu  pernikahan  adalah  KUA  (Kantor Urusan  Agama),  sebab  KUA  merupakan  lembaga  yang pertama  kali  mengesahkan  secara  hukum  terjadinya  suatu pernikahan, baik sah dalam kaca mata hukum Islam maupun hukum  umum  (Undang-undang). Dan  tugas  tersebut  dalam struktur KUA adalah tugas dari Penyuluh Agama Islam Non PNS  Bidang  Perkawinan.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  peran  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang Perkawinan  adalah  sebagai  konsultan  dalam  menyelesaikan masalah  dan  sebagai  corong  Kementerian  Agama  dalam mensyi'arkan ajaran agama terutama dalam hal membangun keluarga  yang  sakinah.    Berdasarkan  temuan  ini  dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang  Perkawinan  masih  belum  optimal  dan  memberikan dampak,  sebab  masih  minimnya  fasilitas  dalam  proses penyuluhan  dan  angka  perceraian  tidak  mengalami penurunan.
Kata  kunci: Peran  penyuluh  agama,  membina,  keluarga sakinah.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
seksual  yang  akan  dipenuhi  dengan  baik  dan  teratur  dalam  hidup berkeluarga 1 .  Meski  demikian,  Allah  SWT  tidak  menjadikan  manusia seperti  makhluk  lainnya  yang  menyalurkan  nalurinya  dengan  bebas, menuruti  hawa  nafsu  dengan  sesuka  hati  dan  mengikuti  ajakan  syetan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum yang  sesuai  dengan  kehormatan  dan  martabat  tersebut.  Dalam  arti  lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.
Allah  SWT  menciptakan  manusia  dengan  berpasangan,  laki-laki  dan wanita. Perbedaan penciptaan ini bukan dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan yang  satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, adanya hal yang demikian itu agar jenis yang satu dengan yang lain (laki-laki dan wanita) dapat  menjalin  kesatuan  dalam  misi  yang  sama  sebagai  hamba  dan khalifah-Nya di muka bumi ini 2 .
Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat  Allah  SWT.  Tidak  ada  satupun  pasangan  suami  istri  yang  tidak mendambakan  keluarganya  bahagia.  Akan  tetapi,  untuk  memperoleh gelar sakinah tersebut tidaklah sangat mudah layaknya membalik telapak tangan,  sebab  dalam  mengarungi  rumah  tangga    pasti  banyak  sekali problem-problem  yang  menghambat,  baik  dibidang  ekonomi  maupun sosial, material ataupun inmaterial.
Melihat  hal  tersebut,  sudah  pasti  seorang  pasangan  suami  istri membutuhkan  yang  namanya  sebuah  bimbingan  atau  pendidikan pengetahuan  tentang  konsep  berumah  tangga  agar  tercapailah  keluarga sakinah  tersebut,  terutama  bagi  pasangan  suami  istri  yang  notabennya kurang bahkan tidak mengetahui sama sekali cara hidup berumah tangga. Dalam hal ini lembaga yang berwenang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  suatu  pernikahan  adalah  KUA  (Kantor  Urusan  Agama),  sebab KUA merupakan lembaga yang pertama kali mengesahkan secara hukum terjadinya  suatu  pernikahan,  baik  sah  dalam  kaca  mata  hukum  Islam maupun hukum umum (Undang-undang).
1 Harun Nasution, Islam Rasional ; Gagasan dan Pemikiran , (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 434.
2 Abdul Syukur Al-Azizi, Sakinah Mawaddah wa Rahmah ; Tuntunan Lengkap Menggapai Baiti Jannati di dalam Rumah , (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hlm. 22.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Tugas  utama  KUA  dalam  Pasal  2  PMA  No.  34  Tahun  2016  adalah melaksanakan  pelayanan  dan  bimbingan  masyarakat  Islam  di  wilayah kerjanya yaitu Kecamatan. Dalam aturan tersebut juga mengatur tentang struktur  kepengurusan  dan  tugasnya  masing-masing.  Diantara  sruktur- struktur  kepengurusan  tersebut  ada  yang  namanya  kelompok  Jabatan Fungsional.
Kelompok tersebut terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)  dan  Jabatan  Fungsional  Umum  (JFU) 3 .    Dalam  kelompok  Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) itu sendiri terdiri dari Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Pada dasarnya Penyuluh Agama Islam terbagi menjadi dua kategori,  yaitu  Penyuluh  Agama  Islam  Fungsional  (PNS)  dan  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS.  Akan  tetapi  dalam  penelitian  ini,  peneliti  tidak akan  memaparkan  hal-hal  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  Penyuluh Agama Islam Non PNS, sebab yang ingin dikaji dan diteliti oleh peneliti adalah  hal-hal  yang  ada  kaitannya  dengan  fungsi,  tugas,  dan  peran dari Penyuluh Agama Islam Non PNS.
Dalam  Keputusan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam (Dirjen Bimas) Nomor 298 tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS yang dimaksud dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah  Penyuluh  Agama  Islam  honorer  yang  diangkat  dengan  Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian  kinerja  yang  diangkat,  ditetapkan  dan  diberi  tugas, tanggungjawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan,  penyuluhan  melalui  bahasa  agama  dan  pembangunan  pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam  usaha  mengimplementasikan  wewenang  dan hak di atas, maka Penyuluh Agama Islam Non PNS merupakan salah satu bentuk  satuan  kegiatan  yang  memiliki  nilai  strategis,  khususnya  dalam menjalankan  fungsi  memperlancar  pelaksanaan  pembangunan  dibidang keagamaan.
Kehadiran Penyuluh Agama Islam Non PNS ini membawa perubahan yang  sangat  signifikan,  sebab  mereka  merupakan  salah  satu  alat pembantu dalam membimbing ummat manusia terutama yang beragama Islam dengan melalui pendekatan langsung dengan para masyarakat yang
3 PMA  No.  34  Tahun  2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan, Pasal 11.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
menjadi  wilayah  binaannya,  dalam  artian  lain  bahwa  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  adalah  corong  dari  Menteri  Agama  dalam  menjalankan tugasnya.
Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  dalam  menjalankan  tugasnya bertanggung  jawab  penuh  kepada  Kepala  KUA  yang  ada  di  wilayah kecamatannya  masing-masing.  Sejauh  ini  Penyuluh  Agama  masih dihadapkan  pada  sejumlah  problem,  sejumlah  problem  dalam  program dalam  lingkungan  masyarakat  dimana  Penyuluh  Agama  sebagai  salah seorang  motivator  dalam  setiap  acara  keagamaan  dewasa  ini  tidak menunjukan  peran  yang  diharapkan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada berbagai  kasus  yang  ada  seperti  perceraian  sebab  kegagalan  membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga  sangat  berpengaruh  kepada  kehidupan  masyarakat,  disuatu masyarakat  yang  banyak  terjadinya  perceraian  merupakan  ukuran kondisi dari masyarakat tersebut 4 .
Kemudian  ada  yang  namanya  kelompok  Jabatan  Fungsional  Umum (JFU)  yang  masing-masing  terbagi  dalam  beberapa  kelompok  sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Karena yang menjadi perbincangan peneliti adalah mengenai perkawinan    dan  keluarga  sakinah,  maka  yang  bertugas  menangani permasalahan  tersebut  adalah  Penyuluh  Agama  Islam,  lebih  spesifiknya lagi adalah tugas bagi Penyuluh Perkawinan dan Keluarga Sakinah, yang mana  tugas  utamanya  adalah  sesuai  namnaya  yaitu  memberikan penyuluhan  berupa  bimbingan  mengenai  perkawinan  dan  cara membentuk  keluarga  sakinah  serta  membantu  masyarakat  dalam menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan perkawinan.
Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  dengan  spesialisasi  keluarga sakinah, harus menguasai fiqih munakahat, ayat-ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sesuai  yang  tercantum  dalam  draf  buku pedoman  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  bidang  perkawinan  dan keluarga  sakinah  berkoordinasi  dengan  penyuluh  Agama  Fungsional untuk  membuat  mapping  kegiatan  dan  peta dakwah  di  wilayah  sasaran kerjanya  atau  daerah  binaannya  dengan  materi  atau  bahan  penyuluhan yang ada kaitannya sesui dengan bidangnya, yaitu :
4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 8

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
1. Membuat program pembinaan/ kursus pra nikah;
2. Pengertian keluarga sakinah;
3. Membangun rumahtangga dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi;
4. Membangun rumahtangga dengan kasih sayang;
5. Mengelola konflik dalam rumah tangga;
6. Menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah;
7. Menyiapkan generasi yang tangguh;
8. Memahami hak dan kewajiban suami istri;
9. Melakukan evalusi kegiatan. Dari  uraian  tersebut  sehingga  menarik  bagi  peneliti  untuk  mengkaji bagaimana  pengaruh  adanya  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  bidang perkawinan  dalam  membina  suatu  keluarga  agar  tujuan  dari  adanya perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dimana penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari kejadian  yang  diteliti  atau  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  variabel mandiri  atau  tunggal,  yaitu  tanpa  membuat  perbandingan  atau menghubungkan  dengan  variabel  lain.  Selain  itu,  penelitian  deskriptif juga  terbatas  pada  usaha  mengungkapkan  suatu  masalah,  keadaan  atau peristiwa  sebagaimana  adanya,  sehingga  bersifat  sekedar  untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

## Pengertian Penyuluh Agama Islam Non PNS
Secara  bahasa  “penyuluh”  merupakan  arti  dari  kata  Bahasa  Inggris “counseling”,  yang  sering  diterjemahkan  dengan  “menganjurkan  atau menasehatkan” 5 .    Di  lingkungan  Kementerian  Agama,  ada  namanya Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertempat di wilayah  Kecamatan.  Kata  “penyuluh”  di  sini,  mengandung arti“penerangan”,  maksudnya  Penyuluh  Agama  memiliki  tugas  dan kewajiban  menerangkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual
5 Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia .....hlm. 357.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
tertentu,  pernikahan,  zakat,  keluarga  sakinah,  kemasjidan  dan  lain sebagainya 6 .
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Penyuluh  Agama  sebagaimana tercantum  dalam  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  791  tahun  1985, adalah : Pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Allah  SWT,  serta menjabarkan  segala  aspek  pembangunan  melalui  pintu  dan  bahasa agama 7 .
Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Nomor 298 tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  yang  dimaksud  dengan  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab,  wewenang  dan  hak  untuk  melaksanakan  kegiatan bimbingan  dan  Penyuluhan  dibidang  keagamaan  Islam  dan pembangunan melalui bahasa agama.
Dengan demikian, Penyuluh Agama Islam adalah para juru penerang penyampai  pesan  bagi  masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip  dan  etika nilai  keberagamaan  yang  baik.  Selain  itu,  Penyuluh  Agama  Islam merupakan  ujung  tombak  dari  Kementerian  Agama  dalam  pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan  sejahtera  lahir  bathin.  Dan  hasil  akhir  yang  ingin  dicapai,    pada hakekatnya  ialah  terwujudnya  kehidupan  masyarakat  yang  memiliki pemahaman  mengenai  agamanya  secara  memadai  yang  ditunjukkan melalui  pengamalannya  yang  penuh  komitmen  dan  konsisten  seraya disertai wawasan multi  kultural   untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain 8 .
Sebagai  landasan  hukum  keberadaan  Penyuluh  Agama  Islam  Non PNS adalah :
1. Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  34  Tahun  2016  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  KUA  Kecamatan  dalam  hal  penempatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam.
6 Darwan, Pengantar Bimbingan Konseling , (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 15 7 Depag, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama , (Jakarta : 2003), hlm. 37.
8 Kemenag, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor  298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS , (Jakarta : Kemenag, 2017), hlm. 14.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 164 Tahun 1996 Jo. Nomor 776 Tahun 2016 tentang Honorarium Penyuluh Agama Non PNS.
3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/342/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.
4. Surat  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  B.2262  tanggal  6  September  2016 tentang Pedoman Rekrutmen Penyuluh Agama Islam Non PNS Tahun 2016.
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

## Peranan Penyuluh Agama Islam Non PNS
Tugas  Penyuluh  Agama  Islam  tidak  semata-mata  melaksanakan penyuluhan  agama  dalam  arti  sempit  berupa  pengajian  saja,  akan  tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang  berbagai  program  pembangunan.  Ia  berperan  sebagai pembimbing  umat  dengan  rasa  tanggung  jawab,  membawa  masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.
Posisi  Penyuluh  Agama  Islam  ini  sangat  strategis  baik  untuk menyampaikan  misi  keagamaan  maupun  misi  pembangunan.  Penyuluh Agama  Islam  juga  sebagai  tokoh  panutan,  tempat  bertanya  dan  tempat mengadu  bagi  masyarakatnya  untuk  memecahkan  dan  menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.
Apalagi  seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  tantangan  tugas  Penyuluh  Agama  Islam  semakin  berat, karena  dalam  kenyataan  kehidupan  ditataran  masyarakat  mengalami perubahan  pola  hidup  yang  menonjol.  Menurut  Fauzie  Nurdin  peranan penting  dari  Penyuluh  Agama  adalah  selain  sebagai  figur  juga  berperan sebagai  pemimpin  masyarakat,  Penyuluh  Agama  juga  sebagai agent  of change , sebagai ujung tombak Kementerian Agama.
1. Fungsi Penyuluh Agama Islam
Tugas  pokok  Penyuluh  Agama  Islam  adalah  melakukan  dan mengembangkan  kegiatan  bimbingan  atau  penyuluhan  agama  dan pembangunan  melalui  bahasa  agama.  Sedangkan  fungsi  dari Penyuluh Agama menyangkut fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan advokatif 9 .
2. Faktor Kendala yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam Proses Penyuluhan.
9 Depag, Panduan Tugas Operasional Penyuluhan Agama Islam ....., hlm.152

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat.  Hambatan  sekecil  apapun  bentuknya  yang  ada  dalam suatu  organisasi,  pasti  akan  mempengaruhi  serta  merugikan organisasi  tersebut  karena  pelaksanaan  kegiatan  dalam  rangka pencapaian  tujuan  organisasi  akan  terhambat.  Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.
Peran  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dalam Membina Keluarga Sakinah.
Pernikahan  adalah  momentum  yang  sangat  penting  bagi  perjalanan hidup  manuisia.  Setelah  pernikahan,  kedua  belah  pihak  akan  menerima beban  yang  sangat  barat  dan  tanggung  jawab  sesuai  kodrat  masing- masing.  Tanggung  jawab  dan  beban  itu  bukanlah  suatu  yang  mudah untuk  dilakukan,  sehingga  mereka  harus  mampu  melaksanakannya sebagai seorang suami maupun istri. Untuk itulah perlu kiranya sepasang suami  istri,  lebih-lebih  calon  pengantin  mengetahui  cara-cara  bagaimana membentuk  keluarga  sakinah  dan  harmonis,  dan  hal  ini  sangat diperhatikan  oleh  beberapa  KUA  untuk  memberikan  pembekalan pernikahan terutama KUA Kecamatan Panceng 10 . Adapun peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Panceng adalah sebagai berikut :
1) Penyuluh  Agama  sebagai  figure  juga  berperan  sebagai  pemimpin masyarakat.
Maksud  dari  peran  ini  adalah  Penyuluh  Agama  sebagai  imam atau pemimpin  dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  sudah  dilakukan  oleh  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  KUA  Kecaman  Panceng  yaitu membantu  masyarakat  yang  ada  dalam  wilayah  binaannya  dalam memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan perkawinan.
Adapun peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan KUA Kecaman Panceng yaitu sebagai figure serta pemimpin masyarakat adalah antara lain sebagai berikut:
- Menjadi  penengah  ketika  ada  masalah  keluarga  yang  ada  di wilayah binaannya.
10 Abdullah  Hanif, Wawancara,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dan Keluarga Sakinah (Panceng : Selasa, 17 Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
- Menjadi  pelopor  kegiatan  keagamaan,  seperti  mengadakan jama'ah  istighosah  dan  tahlil,  pengajian  umum,  memberikan khutbah jum'at, dan sejenisnya.
2) Penyuluh Agama sebagai agent of change .
Dalam peran ini, tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang
Perkawinan  KUA  Kecaman  Panceng  adalah  menjadi  remote  cotrol, artinya  Penyuluh  Agama  sebagai  kunci  perubahan  masyarakat  yang ada  di  wilayah  binaannya.  Dari  yang  dulu  tidak  tahu  cara-cara berumahtangga  menjadi  tahu,  dll.  Hal  itu  dilakukan  oleh  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  KUA  Kecaman  Panceng melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu : melakukan pembinaan ke  masyarakat  binaannya,  membuat  majlis  ta'lim  yang  di  dalamnya ada ceramah agama, dll 11 .
Menurut  peneliti,  bahwasannya  pada  peran  yang  satu  ini, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan KUA Kecaman Panceng  kurang  maksimal,  sebab  sesuai  data  yang  diperoleh  oleh peneliti  menjelaskan  bahwa  angka  perceraian  setiap  tahunnya  tidak mengalami  penurunan.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  masih  baru  dan  jumlah  anggotanya  dirasa kurang mengingat wilayah yang ada di Kecamata Panceng juga luas dan mempunyai jumlah penduduk yang  banyak.
3) Sebagai ujung tombak Kementerian Agama.
Peran ini adalah peran yang sangat utama, karena dengan adanya
Penyuluh  Agama  yang  ada  di  KUA  Kecamatan  segala  sesuatu  yang ada  kaitannya  dengan  urusan  keagamaan  khusunya  dalam  hal pernikahan  yang  semulanya  menjadi  tanggung  jawab  penuh Kementerian Agama dan sangat tidak mungkin jika dikerjakan sendiri oleh  Kementerian  Agama  sebab  dapat  dilihat  sendiri  Indonesia mempunyai  wilayah  yang  sangat  luas  dan  jumlah  masyarakat  yang banyak.
Maka  dengan  adanya  Penyuluh  Agama  yang  ada  di  KUA Kecamatan  sangat  berperan  penting  untuk  membantu  tugas-tugas yang  ada  di  Kementerian  Agama.  Adapun  peran  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  yang  ada  di  KUA  Kecamatan
11 Abdullah  Hanif, Wawancara,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dan Keluarga Sakinah (Panceng : Selasa, 17 Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Panceng  sebagai  ujung  tombak  Kementerian  Agama  diantaranya yaitu :
- Memberi pembekalan kepada suscatin yakni khusus untuk calon pengantin  yang  sudah  mendaftarkan  dirinya  di  KUA  yang berkehendak  ingin  melaksanakan  pernikahan  dan  sebelumnya suscatin ini diberi pembekalan oleh BP4.
- Memberi  pembekalan  pra  nikah  yakni  ditujukan  kepada  semua kalangan  yang  berkehendak  maupun  yang  belum  berkehendak untuk melakukan pernikahan.
- Memberi  bimbingan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  yang ada di desa-desa wilayah Kecamatan Panceng melalui  kelompok binaan-binaan  atau  majlis  ta'lim  tentang  kiat-kiat  membentuk keluarga sakinah 12 .
Upaya  KUA  Kecamatan  Panceng  dalam  memberikan  bimbingan dan penyuluhan tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mencegah adanya  pernikahan  di  bawah  umur  yaitu  sesuai  dengan  UU  yang berlaku di Indonesia yakni dalam Pasal 7 UUP No. 1 tahun 1974 dan KHI dalam Pasal 15 bahwa pernikahan bisa dilangsungkan sekurang- kurangnya  laki-laki  berusia  19  tahun  dan  sekurang-kurangnya perempuan berusia 16 tahun.
Selain  dari  pada  tujuan  tersebut,  peran  dari  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  bidang  perkawinan  mengadakan  bimbingan  dan penyuluhan  kepada  masyarakat  yang  ada  di  desa-desa  wilayah Kecamatan  Panceng  melalui  kelompok  binaan-binaan  atau  majlis ta'lim  sangat  membantu  bagi  calon  pengantin  lebih-lebih  terhadap masyarakat  yang  sudah  berumah  tangga  untuk  mewujudkan  rumah tangga  yang  sangat  diimpikan,  yaitu  keluarga  yang  sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan memberikan tausiyah/pengajian atau forum diskusi.
Menilik  dari  peranan  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang Perkawinan  Kecamatan  Panceng  sebagaimana  diuraikan  tersebut  di atas,  maka  jelas  bahwa  tugas  pokoknya  adalah  melakukan  dan mengembangkan  kegiatan  bimbingan  atau  penyuluhan  agama  dan pembangunan  melalui  bahasa  agama.  Sedangkan  fungsi  dari Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  Kecamatan
12 Abdullah  Hanif, Wawancara,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dan Keluarga Sakinah (Panceng : Senin, 16 Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Panceng  yaitu  menyangkut  fungsi  informatif  dan  edukatif,  fungsi konsultatif, dan advokatif 13 .
Dari  berbagai  fungsi  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang Perkawinan Kecamatan Panceng di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Fungsi Informatif dan Edukatif.
Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan
Kecamatan  Panceng  memposisikan  dirinya  sebagai  da’i  yang berkewajiban  mendakwahkan  Islam,  menyampaikan  penerangan agama  dan  mendidik  masyarakat  sebaik-baiknya  sesuai  dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits.
b. Fungsi Konsultatif.
Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan
Kecamatan  Panceng  menyediakan  dirinya  untuk  turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,  baik  persoalan-persoalan  pribadi,  keluarga  atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam Non PNS  Bidang  Perkawinan  Kecamatan  Panceng  harus  bersedia membuka  mata  dan  telinga  terhadap  persoalan  yang  dihadapi oleh  umat.  Selai  itu,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang Perkawinan  Kecamatan  Panceng  juga  menjadi  tempat  bertanya dan  tempat  mengadu  bagi  masyarakat  untuk  memecahkan  dan menyelesaikan  masalah  dengan  nasehatnya.  Maka  dalam  hal  ini Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan Kecamatan Panceng  berperan  sebagai  psikolog,  teman  curhat  dan  teman untuk berbagi.
c. Fungsi Advokatif.
Penyuluh  Agama  Islam  memiliki  tanggung  jawab  moral  dan sosial  untuk  melakukan  kegiatan  pembelaan  terhadap umat/masyarakat  binaannya  terhadap  berbagai  ancaman, gangguan,  hambatan  dan  tantangan  yang  merugikan  akidah, mengganggu  ibadah  dan  merusak  akhlak.  Fungsi  advokatif Penyuluh Agama selama  ini memang belum mampu seluruhnya dapat  diperankan  oleh  Penyuluh  Agama,  dimana  banyak  kasus yang terjadi di kalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela.
Misalnya  dalam  kasuistik  yang  berhubungan  dengan  politik,
13 Depag, Panduan Tugas Operasional Penyuluhan Agama Islam ....., hlm.152

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
keadilan sosial (penggusuran), bahkan sampai upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga persoalan yang dihadapi  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Bahkan  sering seorang  Penyuluh  Agama  tidak  berdaya  melihat  umat  Islam mendapat perlakuan yang tidak adil dari golongan lain.
Karena  sasaran  penyuluan  agama  Islam  adalah  kelompok- kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio  cultural,  maka  pemetaan  kelompok  sasaran  Penyuluh  Agama Islam penting dilakukan untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan  dan  menentukan  materi  bimbingan  atau  penyuluhan yang relevan dan benar-benar dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
Adapun  tugas  atau  materi  yang  disampaikan  oleh  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  khususnya  bidang  perkawinan  sesuai  buku pedoman kerjanya adalah sebagai berikut :
1) Membuat program pembinaan/kursus pra nikah.
2) Pengertian keluarga sakinah.
3) Membangun  rumah  tangga  dengan  al-Qur'an  dan  Sunnah  Nabi Muhammad Saw.
4) Membangun rumah tangga dengan kasih sayang.
5) Mengelola konflik dalam rumah tangga.
6) Meyiapkan keturunan yang sholih dan sholihah.
7) Menyiapkan generasi yang tangguh.
8) Memahami hak dan kewajiban suami istri.
9) Melakukan evaluasi kegiatan 14 .
Menurut peneliti sendiri, upaya bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panceng ini sangat bagus dan sangat berdampak  baik,  karena  dalam  hal  ini  pihak  KUA  benar-benar menjalankan  amanah  dari  pemerintah  yang  tidak  hanya  mengabdi kepada  negara  dalam  melayani  administrasi  pernikahan,  selain  itu juga  memberi  bantuan  kepada  masyarakat  agar  dapat  membina keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya kehancuran rumah tangga.
Akan  tetapi,  menurut  data  yang  peneliti  dapatkan  pada  waktu melakukan  observasi  ke  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa kinerja dari Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan kurang memberikan dampak ataupun hasil,
14 Syaiful Wahid, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Panceng (Panceng: Rabu, 18 Juli 2018

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
hal  ini  bisa  dilihat  data  rekapitulasi  peristiwa  NTCR  (Nikah,  Talak, Cerai,  Rujuk)  yang  ada  di  Kecamatan  Panceng  tidak  mengalami penurunan  terutama  dalam  hal  Talak  dan  Cerai,  bahkan  di  Tahun 2017  mengalami  peningkatan  menjadi  35  kasus  yang  sebelumnya hanya 10 kasus.

## Gambar 2
Rekapitulasi NTCR Kecamatan Panceng Tahun 2011-2017

## Sumber : Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun 2018
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan hal itu terjadi. Diantaranya yang pertama, sebab adanya Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  adalah  masih  baru.  Akan  tetapi permasalahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alasan dari suatu program  kerja  itu  gagal  atau  tidak  mengalami  perubahan,  sebab semuanya kembali dari kinerja dari Penyuluh Agama Islam Non PNS itu  sendiri  terutama  Bidang  Perkawinan  yang  menjadi  pokok penelitian peneliti.
Faktor  yang  kedua  adalah  individu  masing-masing  atau masyarakat  binaannya.  Meskipun  Penyuluh  sudah  berusaha  sekuat tenaga akan tetapi jika para pihak tetap tidak bisa didamaikan maka perpisahan  itu  akan  tetap  terjadi.  Sebab  Penyuluh  tidak  berhak memberikan suatu keputusan akhir, akan tetapi sesuai dengan tugas dan  fungsi  dari  penyuluh  itu  sendiri  adalah  sebagai  penengah  atau penasihat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, mengenai hasil  akhir  atau  keputusan  kembali  kepada  para  pihak  yang bermasalah.
Dan  faktor  yang  ketiga  adalah  minimnya  pengetahuan  agama masyarakat. Faktor ini adalah menjadi faktor yang utama, sebab jika masyarakat  mengetahui  ilmu  agama  dan  mau  mengaplikasikannya

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dalam  kehidupan  sehari-hari,  maka  rumah  tangga  yang  mereka bangun  akan  sesuai  dengan  keinginannya  yaitu  ¬menjadi  rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Tujuan  Upaya  Penyuluhan  Pernikahan  oleh  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS KUA Kecamatan Panceng.
Tujuan  diadakan  penyuluhan  sangat  jelas  dipaparkan  dalam  bab sebelumnya  yaitu  membantu  bagi  calon  pengantin  lebih-lebih  terhadap masyarakat  yang  sudah  berumah  tangga  untuk  mewujudkan  rumah tangga  yang  sangat  diimpikan  serta  membantu  memecahkan permasalahan/konflik-konflik  yang  ada  dalam  rumah  tangga,  sehingga penyuluhan  tersebut  terarah  dan  sesuai  dengan  target  yang  diinginkan oleh pihak KUA.
Dalam  memberikan  penyuluhan,  pihak  KUA  memiliki  hal-hal  yang menjadi  penyebab  mengapa  diadakan  bimbingan  dan  penyuluhan khususnya  dalam  bidang  perkawinan,  hal  ini  terkait  dengan  misi  dari KUA  Kecamatan  Panceng  itu  sendiri  yaitu  meningkatkan  pembinaan calon  pengantin  dan  keluarga  sakinah.  Untuk  itu  maka  peneliti menguraikan penyebab KUA Kecamatan Panceng melakukan bimbingan dan  penyuluhan  khususnya  bidang  perkawinan  yang  dipaparkan  oleh narasumber melalui wawancara.
Menurut  Bapak  Syaiful  Wahid  sebagai  kepala  KUA  Kecamatan Panceng  menyimpulkan  bahwa  hal  yang  menyebabkan  dilakukannya penyuluhan adalah :
1) Menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yakni UU No. 1 Tahun 1974  dan  KHI  yakni  batasan  usia  minimal  seseorang  melaksanakan pernikahan.
2) Mencegah pernikahan di bawah umur yang melanggar hukum  yang berlaku di Indonesia.
3) Melestarikan pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
4) Menyeimbangkan,  menserasikan,  melaraskan  pernikahan  sesuai  apa yang diharapkan berdasarkan kebutuhan lahir dan batin 15 .
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  menurut  peneliti  bahwa  KUA Kecamatan  Panceng  dalam  melakukan  penyuluhan  tersebut  secara  garis besar bertujuan untuk :
15 Syaiful  Wahid,  Wawancara, Kepala  KUA  Kecamatan  Panceg (Panceng  :  Rabu,  18  Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
1) Agar  Masyarakat  taat  terhadap  Undang-Undang  yang  berlaku  di Indonesia.
2) Mencegah  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur  yang  berdampak pada meningkatkan angka perceraian.
3) Untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  wa  rahmah sehingga  seimbang,  serasi  dan  selaras  terhadap  pernikahan  yang sesuai dengan harapan secara lahir dan batin.
Untuk itu tujuan dari KUA Kecamatan Panceng selaras dengan tujuan dalam  pernikahan  yang  diiginkan  yakni  sesuai  dengan  perintah  Allah SWT  memperoleh  keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat,  dengan mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur.  Selain  itu,  ada  pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  jasmani  dan  rohani  manusia,  juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan  dalam  menjalani  hidupnya  di  dunia  ini,  juga  mencegah perzinaan,  agar  tercipta  ketenangan  dan  ketentraman  jiwa  bagi  yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat 16 .
Metode Penyuluhan Pernikahan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Panceng.
Yang  dimaksud  dengan  metode  penyuluhan  adalah  cara penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan agama oleh Penyuluh Agama kepada  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  agar mereka mengetahui, mau dan mampu menggunakan informasi keagaman dalam  mewujudkan  masyarakat  taat  beragama  dan  sejahtera  lahir  dan batin 17 .
Adapun metode-metode yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dalam  melakukan  tugasnya  yaitu  sesuai yang tertera dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 125, yang artinya:
"Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhan-mu  dengan  hikmah  dan pelajaran  yang  baik  dan  bantahlah  mereka  dengan  cara  yang  baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang- orang yang mendapat petunjuk."
16 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam ,(Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 26-27.
17 Kementerian  Agama, Buku  Pedoman  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS ,  (Surabaya  : Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017), 31.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
1) Bil Hikmah .
Yang dimaksud dengan hikmah di sini ialah perkataan yang tegas dan  benar  yang  dapat  membedakan  antara  yang  hak  dengan  yang bathil.  Metode  ini  diterapkan  oleh  Penyuluh  Perkawinan  KUA Kecamatan  Panceng  dengan  cara  melakukan  safari  dakwah  ke  desa- desa  wilayah  Kecamatan  Panceng,  bakti  sosial,  pendampingan terhadap masalah ummat, dinamika kelompok dan ziarah napak tilas kesejarahan.
2) Mauidlotul Hasanah .
Metode  ini  diterapkan  oleh  Penyuluh  Perkawinan  KUA
Kecamatan  Panceng  dengan  cara  melakukan  penyuluhan  ke kelompok  binaannya,  konsultasi,  cerama  agama  dalam  acara-acara, dan khutbah 18 .
3) Jaadilhum Billatii Hiya Ahsan .
Metode  ini  diterapkan  oleh  Penyuluh  Perkawinan  KUA
Kecamatan Panceng dengan cara melakuakan ceramah dialogis, debat, diskusi,  kajian/seminar/workshop,  dan  survey  ke  kelompok binaannya 19 .
Pedoman  Kerja  Penyuluhan  Pernikahan  oleh  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS KUA Kecamatan Panceng.
Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  khususnya  bidang  perkawinan selaku  aparatur  Kementerian  Agama  dalam  melaksanakan  tugasnya hendaknya selalu berorientasi pada pedoman kerja sebagai berikut :
1) Membuat  program  ditingkat  Kecamatan  bersama-sama  dengan Penyuluh Agama Fungsional.
2) Membuat rencana kerja bulanan.
3) Menghubungi  sasaran  bingluh  (dapat  berupa  lembaga  formal maupun non formal) untuk menyepakati waktu dan tempat kegiatan bingluh.
4) Menyusun  materi  penyuluhan  yang  ada  kaitannya  dengan pernikahan.
5) Melaksanakan bingluh tatap muka dengan membawa surat tugas dan kelengkapan  administrasi  lainnya  (surat  keterangan  telah memberikan bingluh dari penyelenggara apabila telah melaksanakan
18 M. Zakaria, Wawancara, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah (Panceng : Selasa, 17 Juli 2018).
19 M. Zakaria, Wawancara, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah (Panceng : Senin, 16 Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
kegiatan bingluh, absensi peserta penyuluhan, materi dan media yang digunakan dalam proses bingluh).
6) Membuat laporan mingguan pelaksanaan bingluh.
7) Membuat evaluasi pelaksanaan bingluh bulanan.
8) Melaporkan  semua  aktivitas  kerja  sebagai  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS pada setiap bulannya kepada Kasie Penais/Bimas/Binsyar sebagai pejabat pemberi tugas 20 .
Dari poin-poin yang sudah tertera di atas, peneliti menemukan suatu keganjalan  pada  waktu  melakukan  observasi  di  lapangan.  Keganjalan tersebut  adalah  mengenai  sistem  kerja  dari  Penyuluh  Agama  Islam  Non PNS  yang  ada  di  KUA  Kecamatan  Panceng  yaitu  menggunakan  sistem piket. Dalam sehari ada dua Penyuluh Agama Islam Non PNS yang wajib berada di kantor dan untuk yang lainnya menyebar ke daerah binaannya masig-masing. Akan tetapi, kebanyakan Penyuluh Agama Islam Non PNS yang  mendapatkan  piket  masuk  kantor  tidak  mengikuti  jam  kerja  yang sudah ditentukan oleh kantor, misalnya pulang terlebih dahulu dari pada pegawai-pegawai lainnya. Hal itu disebabkan karena ada kesibukan yang tidak  bisa  ditinggalkan  atau  tidak  ada  tugas  yang  dikerjakan.  Menurut peneliti pribadi, alangkah lebih baiknya jika Penyuluh Agama Islam Non PNS  tetap  ikut  jam  kantor,  sebab  bagaimanapun  juga  itu  adalah  suatu kewajiban.

## Pelaporan,  Monitoring  dan  Evaluasi  Kinerja  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS Bidang Perkawinan.
Pelaporan  adalah  bukti  pertanggung  jawaban  kinerja  secara  tertulis yang  dibuat  oleh  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  dan  dipertanggung jawabkan kepada atasan langsung, dalam hal ini kepala KUA Kecamatan, dengan  tembusan  kepada  Ketua  Pokja  Penyuluh.  Selanjutnya  secara berjenjang  Kepala  KUA  menyampaikan  rekapitulasi  laporan  kepada Kepala  Kemenag  Kab/Kota,  untuk  diteruskan  kepada  Kepala  Kanwil Kemenag  Provinsi,  dan  oleh  Kepala  Bidang  yang  menangani  penyuluh agama  dilaporkan  kepada  Dirjen  Bimas  Islam  melalui  Direktur Penerangan Agama Islam 21 .
Penyuluh Agama Islam Non PNS dari segala bidang termasuk bidang perkawinan  dan  keluarga  sakinah  harus  membuat  laporan  kegiatan dari
20 Abdullah  Hanif, Wawancara,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dan Keluarga Sakinah (Panceng : Rabu, 18 Juli 2018).
21 M. Zakaria, Wawancara, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah (Panceng : Rabu, 18 Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
bimbingan  dan  penyuluhan  penyuluhan  tatap  muka  yang  dilaksanakan. Laporan tersebut mencakup antara lain :
1) Rencana kerja bulanan;
2) Surat keterangan telah memberikan bingluh dari penyelenggara;
3) Absensi peserta penuyuluhan;
4) Materi dan media bingluh;
5) Laporan mingguan pelaksanaan bingluh;
6) Evaluasi pelaksanaan bingluh bulanan;
7) Surat  pernyataan  melaksanakan  bimbingan  dan  penyuluhan  Agama Islam pada bidangnya masing-masing 22 .
Direktorat  Penerangan  Agama  Islam  melaksanakan  monitoring  dan evaluasi  kegiatan  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  Agama Islam Non PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik.
Sedangkan  untuk  evaluasi  terhadap  kinerja  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS dilakukan setiap tahun. Hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun dijadikan dasar dalam melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS yang berkinerja buruk.
Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS Kecamatan  Panceng  Bidang  Perkawinan  dalam  Melakukan  Proses Penyuluhan.
Sebuah  program  tidak  terlepas  dari  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.  Begitu  pula  dengan  program  yang  dimiliki  dan  sudah dirancang  oleh  KUA  Kecamatan  Panceng  khususnya  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  bidang  perkawinan  dalam  menjalankan  misinya  yaitu melakukan  penyuluhan  ke  daerah  binaannya  tentang  pentingnya membina keluarga yang sakinah.
Hambatan  sekecil  apapun  bentuknya  yang  ada  dalam  suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan  terhambat.  Mengakibatkan  gagalnya  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.
Berdasarkan  pengumpulan  data  yang  peneliti  lakukan  melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Panceng  dalam  melaksanakan  bimbingan  dan  penyuluhan  pernikahan. Faktor-faktor tersebut diantaranya :
22 Kementerian  Agama, Buku  Pedoman  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS ,  (Surabaya  : Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017), 38.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
a. Faktor Kendala Prespektif Masyarakat Binaan.
1) Fasilitas/sarana dan prasarana.
Masyarakat  banyak  yang  bosan  ketika  mendapatkan  materi sebab  tidak  ada  media  elektronik  seperti  LCD  Projector  yang dapat memberikan suasana yang berbeda. Terkadang juga sound sistem  yang  kurang,  hal  ini  mengakibatkan  peserta  penyuluhan kurang dapat mendengarkan materi dengan baik 23 .
2) Keterbatasan waktu.
Proses  penyuluhan  yang  dilakukan  rata-rata  hanya  satu  jam dalam sekali pertemuan, hal ini menyebabkan terbatasnya materi yang  diuraikan  dan  kurangnya  kesempatan  bagi  peserta  untuk berdialog lebih banyak 24 .
b. Faktor Kendala Prespektif Penyuluh.
1) Dana penyuluhan
Dana  merupakan  suatu  yang  sangat  vital  dalam  melakukan kegiatan  apapun.  Dengan  adanya  dana  segala  program  kegiatan akan  mudah  tercapai  sesuai  keinginan.  Akan  tetapi  berbeda dengan  yang  dialami  oleh  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  di KUA  Kecamatan  Panceng  ini,  dalam  melaksanakan  penyuluhan tidak ada dana sekali untuk menopang suksesnya program. Akan tetapi para penyuluh membuat  uang kas sendiri  yang kemudian uang  kas  tadi  digunakan  untuk  membeli  segala  hal  yang dibutuhkan  dalam  proses  penyuluhan,  seperti  konsumsi  peserta, sewa sound system, dll 25 .
2) Kurangnya disiplin peserta.
Banyak  peserta  yang  sering  kali  datang  terlambat  sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap.
3) Sarana dan prasarana.
Sarana  dan  prasarana  sangat  berpengaruh  dalam  melakukan proses  penyuluhan,  sebab  dengan  adanya  sarana  yang  lengkap maka  proses  penyuluhan  akan  tidak  membosankan  bagi masyarakat  dan  penyuluh  dapat  mengembangkan  metode-
23 Siti Maslahah, Wawancara, Masyarakat Kelompok Binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah , (Panceng : Selasa, 17 Juli 2018).
24 M.  Qomari, Wawancara,  Masyarakat  Kelompok  Binaan  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah (Panceng : Selasa, 17 Juli 2018).
25 M. Zakaria, Wawancara, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah , (Panceng : Senin, 16 Juli 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
metode  penyampaian  materi.  Misalnya  LCD  Projector,  alat tersebut  dapat  membantu  dalam  penyampaian  materi  agar masyarakat tidak bosan.
4) Keterbatasan ruang bimbingan di KUA Panceng. Kurang  luasnya  ruang  bimbingan  sehingga  peserta  yang
mengikuti  bimbingan  sering  kali  tidak  mendapatkan  tempat duduk  di  dalam  ruangan  dan  sampai  keluar  ruangan.  Sehingga mengakibatkan  kurangnya  konsentrasi  peserta  terhadap  materi yang disampaikan 26 .
5) Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA).
Khusunya  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  yang  hanya berjumlah 11 orang yang mana dari 11 orang tersebut dibagi lagi menjadi  8  bidang.  Jumlah  tersebut  sangat  sedikit  disebabkan jumlah  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Panceng  sangatlah  banyak yaitu 14 desa, hal ini mengakibatkan kinerja dari penyuluh sendiri kurang optimal sebab terkadang ada desa yang jarang didatangi.
Harapan  ke  depan  dari  KUA  adalah  setiap  desa  nantinya  akan disebarkan penyuluh-penyuluh 27 .
6) Hubungan Sosial.
Sesuai  hasil  wawancara  peneliti  kepada  narasumber bahwasannya  tidak  semua  masyarakat  mau  diajak  untuk berbincang-bincang.  Hal  itu  disebabkan  karena  pola  fikir masyarakat yang tidak sama. 28

## Penutup
Peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan  KUA  Kecamatan  Panceng  memiliki  3  (tiga)  program  dalam menjalankan kewajibannya, yaitu :
- Memberi  pembekalan  kepada  suscatin  yakni  khusus  untuk  calon pengantin  yang  sudah  mendaftarkan  dirinya  di  KUA  yang berkehendak  ingin  melaksanakan  pernikahan  dan  sebelumnya suscatin ini diberi pembekalan oleh BP4.
26 M. Zakaria, Wawancara, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah (Panceng : Senin, 16 Juli 2018).
27 Abdullah  Hanif, Wawancara,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang  Perkawinan  dan Keluarga Sakinah (Panceng : Senin, 16 Juli 2018).
28 M. Zakaria, Wawancara, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah (Panceng : Selasa, 24 Juli 2018

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
- Memberi  pembekalan  pra  nikah  yakni  ditujukan  kepada  semua kalangan yang berkehendak maupun yang belum berkehendak untuk melakukan pernikahan.
- Memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di desa-desa  wilayah  Kecamatan  Panceng  melalui  kelompok  binaan- binaan  atau  majlis  ta'lim  tentang  kiat-kiat  membentuk  keluarga sakinah.
Kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan  KUA  Kecamatan  Panceng  dalam  menjalankan  tugasnya adalah :
a. Faktor Kendala Prespektif Masyarakat Binaan :
1) Fasilitas/sarana dan prasarana.
2) Keterbatasan waktu.
b. Faktor Kendala Prespektif Penyuluh :
1) Dana penyuluhan.
2) Kurangnya disiplin peserta.
3) Sarana dan prasarana.
4) Keterbatasan ruang bimbingan di KUA Panceng.
5) Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA).
6) Hubungan Sosial.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
PMA  No.  34  Tahun  2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2006.
Abdul  Syukur  Al-Azizi. Sakinah  Mawaddah  wa  Rahmah  Tuntunan  Lengkap Menggapai Baiti Jannati di dalam Rumah . Yogyakarta: Diva Press, 2017. Ahmad  Rafie  Baihaqy. Membangun  Surga  Rumah  Tangga .  Surabaya: Gitamedia Press, 2006.
Amir  Syarifuddin. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2006.
Darwan. Pengantar Bimbingan Konseling . Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Depag, Buku  Panduan  Pelaksanaan  Tugas  Penyuluhan  Agama .  Jakarta: Depag, 2003.
Depag. Panduan Tugas Operasional Penyuluhan Agama Islam , Jakarta: Depag,
2004.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
E  Kristi  Poerwandari. Pendekatan  Kwalitatif  dalam  penelitian  Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI, 1983.
Harun  Nasution. Islam  Rasional;  Gagasan  dan  Pemikiran .  Bandung:  Mizan, 1998.
Nawari  Ismail. Metode  Penelitian  untuk  Studi  Islam .  Yogyakarta:  Samudra Biru, 2010.
Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Slamet Abidin. Fiqh Munakahat 1 . Bandung: Pustaka Setia, 1999. Sulaiman  Al-Mufarraj. Bekal  Pernikahan;  Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara . Jakarta: Qisthi Press, 2003. Tihami. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap . t.p. : t.t.
Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu , Jilid 9. Beirut: Dar Al- Fiqr, 1989.
WJS.  Poerwadarminto. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1995.
Wawancara  Abdullah  Hanif,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah.
Wawancara  M.  Zakaria,  Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah.
Wawancara M. Qomari, Masyarakat Kelompok Binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah.
Wawancara  Siti  Maslahah,  Masyarakat  Kelompok  Binaan  Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah.