P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661

## ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PUTREN KECAMATAN
SUMORO KABUPATEN NGANJUK)
(Cancellation of Akad for Selling Onions Around In Islamic Legal Pespectives)
Moh. Ridlo Pambudi; Jamaludin A. Kholik; Moh. Nafik
Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
mridlopambudi@gmail.com
Abstrak:
Dalam transaksi jual-beli terkadang terjadi ketidak seimbangan dalam keuntungan maupun kerugian antara kedua Aqid . Dalam hal ini batalnya akad jual-beli bawang merah berpanjar yang  dilakukan  oleh  Masyarakat  Desa  Putren  Kecamatan  Sukomoro  Kabupaten  Nganjuk pembeli bawang merah berpanjar ketika harga bawang merah naik, harganya tidak di naikan oleh  sipembeli  kemudian  ketika  bawang  merah  harganya  turun  sipembeli  berhak menurunkan  harganyanya  sesuka  hati.  Secara  metodologi,  penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan  normatif.  Penyusun  menggunakan analisis  kualitatif  yang  berlangsung  selama  dan  setelah  pengumpulan  data  dengan  metode observasi,  wawancara,  dandokumentasi.  Analisis  data  digunakan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti,  bahwa  Praktek pembatalan  akad  jual  beli  bawang  merah  berpanjar  di  Desa  Putren  menurut  tinjauan perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu pihak masih dirugikan dan itu dikatakan fasid, kurangnya informasi ketika    melakukan  akad  mengenai  materi.  Hal  ini  mengacu  pada  penjualan  dimana  obyek penjualan  atau  harga  atau  waktu  pembayarannya  belum  di  ketahui  dan  ditentukan.  Di perbolehkan  karena  jual  beli  telah  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  akad,  yaitu  terdapat penjual  dan  pembeli  yang  bertujuan  untuk  menjual  dan  membeli,  barang  yang  diperjual belikan adalah bawang merah. Selain itu jual beli bawang merah dengan sitem berpanjar ini dapat mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat setempat.
Kata Kunci : Pembatalan, Akad, Berpanjar

## Abstract:
In buying and selling transactions sometimes there is an imbalance in the profits and losses between  the  two  Aqid.  In  this  case  the  cancellation  of  the  onions  sale  and  purchase agreement  carried  out  by  the  Putren  Village  Community  in  Nganjuk  Regency  Sukomoro Subdistrict, the buyer of the onion rises when the price of onion rises, the price is not raised by the buyer then when the onion drops. Methodologically, this research is a field research (field  research)  with  a  normative  approach.  The  researcher  uses  qualitative  analysis  that takes place during and after data collection using observation, interview, and documented methods. Data analysis was used using qualitative descriptive methods. Based on the results of  research  conducted  by  researchers,  that  the  practice  of  canceling  onions  buying  and selling  contracts  in  Putren  Village  according  to  a  perspective  of  Islamic  law  is  not permissible and permissible, it is not permitted because one party is harmed and it is said to be a fascist, lack of information when making contracts regarding material . This refers to sales  where  the  object  of  sale  or  price  or  time  of  payment  has  not  been  known  and determined specifically. It is permitted because buying and selling is in accordance with the pillars and the terms of the contract, namely there are sellers and buyers who aim to sell and buy, the items that are traded are shallots. In addition, the sale and purchase of shallots with this floating system can bring benefits to the local community.
Keywords : Cancellation, Covenant, Experience

## PENDAHULUAN
Perjanjian  jual  beli  pada  umumnya merupakan  perjanjian  penting  yang  kita lakukan  sehari-hari,  namun  kita  kadang tidak  menyadari  bahwa  apa  yang  kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang  tentu  saja  memiliki  akibat-akibat hukum tertentu.
Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya,  maka    berarti  salah  satu  pihak menjual  dan  pihak  lainya  membeli,  dan  hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainya,  dan  itulah  yang  disebut  perjanjian jual beli.
Perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan dengan  sederhana  tentu  saja  tidak  dapat menimbulkan masalah, terutama jika barang yang  diperjual  belikan  tersebut  hanya  satu macam  barang  dan  barang  tersebut  tidak dapat  dilihat/  diamati  langsung  oleh pembeli, demikian  pula pembayaran  barang tersebut  dilakukan  secara  tunai  dengan menggunakan uang tunai. 1
Seiring  dengan perkembangan  zaman, muncul  berbagai  macam  jual  beli,  salah satunya  adalah  jual  beli  dengan  tebas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli  dengan  tebas  adalah  jual  beli  tanaman dalam  jumlah  borongan  ketika  tanaman belum di petik, tanaman yang di beli masih dalam  keadaan  hidup.  Sebenarnya  dalam
1 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 133.
ajaran  agama  Islam  tidak  mengajarkan  jual beli  dengan  tebas  sebab  adanya  ketidak jelasan  dalam  proses  jual  beli  yang dilakukan.  Misalnya  pihak  penjual  atau pembeli  sama-sama  tidak  mengetahui jumlah  pasti  tanaman  yang  akan  dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa  taksiran  dan  tidak  ada  proses penakaran  yang  sempurna,  sehingga  akan menimbulkan ketidak jelasan dalam jual beli yang  dilakukan. Dengan demikian  bisa  saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan ataupun
kerugian. 2
Jual beli merupakan akad yang umum di  gunakan  oleh  masyarakat  karena  dalam setiap  dalam  pemenuhan  kebutuhannya, masyarakat  tidak  dapat  berpaling  untuk tidak  meninggalkan  akad  ini.  Untuk mendapatkan  makanan  dan  minuman misalnya,  terkadang  ia  tidak  mampu  untuk memenuhi  kebutuhan  itu  sendirinya,  tapi akan  membutuhkan  dan  berhubungan dengan  orang  lain,  sehingga  kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli. 3
Sehubungan  dengan  anggapan  dasar diatas,  dalam  kenyataanya,  banyak  orang yang  beragama  Islam  melakukan  kegiatan jual  beli  dalam  pencaharian  dan  usaha mereka,  salah  satu  di  antaranya  adalah  jual
2 Tri  Wanda,  Sari,  Slamet,  Sumarto,  Makmuri, “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas”,
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/v iew/1017/1044 , diakses pada tanggal 29 Juli 2019.
3 Dimyauddin  Djuawaimi, Pengantar  Fikih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.
beli  bawang  merah  di  Desa  Putren Kecamatan  Sukomoro  Kabupaten  Nganjuk karena  letak  geografisnya  sesuai  dengan tanaman  bawang  merah  karena  memilki jenis tanah liat atau istilah jawa Lemah Ireng Desa Putren ketika menanam bawang merah ialah  berbeda  dengan  daerah-daerah  lain yang  menanam  bawang  merah  di  daerah Nganjuk.
Perbedaannya  adalah  buah  bawang merah  tahan  air,  kandungan  air  dalam bawang  merah  sedikit  tidak  mudah membusuk, buah bawang merah selalu dapat di  buat  bibit  kembali  atau  pembibitan kembali sehingga tidak mencari di toko-toko bibit  tanaman.  Masyarakat  Desa  Putren ketika menanam bawang merah tidak selalu serentak sehingga menimbulkan resiko besar terhadap  penyakit  tanaman  bawang  merah, dana  penanaman  bawang  merah  tidak sedikit,  masyarakat  Desa  Putren  ketika menanam  bawang  merah  selalu  menemui harga  tinggi  ketika  masa  panen  di bandingkan daerah-daerah
sekitar
Kabupaten Nganjuk maupun luar kabupaten. Sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai  petani  bawang  merah  tetap  sejak dahulu. 4
Pada  umumnya  jual  beli  bawang merah  dilakukan  masyarakat  desa  Putren yang pertama dengan sistem tebasan, sistem ini  di  anggap  paling  efektif  karena  pembeli dapat  memborong  hasil  tanaman  bawang
4 Hadi, wawancara, (Nganjuk, 24 Maret 2018)
merah  milik  para  petani  dan  petani  dapat menjual  tanaman  bawang  merahnya  tanpa melalui  proses  yang  panjang  dengan mengeringkan daunnya, pemotongan tangkai  bawang  merah,  membersihkan  sisa- sisa tanah liat dan penimbangan. Sedangkan yang  ke  dua  dengan  cara  kiloan,  yaitu penjualan  yang  berdasarkan  berat  bawang merah  per  kilo,  tentunya  harus  melalui proses  pemanenan,  pemisahan  dengan daunnya  dan  tangkai,  pembersihan  sisa-sisa tanah dan penimbangan.
Para  pedagang  menawar  bawang merah yang berumur antara 40-50 hari atau lebih.  Selanjutnya  dalam  pembayaran melalui  panjar,  yaitu  dengan  membayar dahulu  uang  muka  yang  telah  disepakati, panjar  ini  berfungsi  pengikat  diantara penjual dan pembeli. 5 Aturan dalam jual beli panjar ini adalah jika akad jual beli berlanjut maka  uang  muka  dihitung  sebagai  bagian harga dan pembeli tinggal melunasi sisanya, jika  jual  beli  batal  maka  uang  muka dianggap  hangus  dan  dimiliki  penjual. Meskipun  dalam  pembayaranya  sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual  beli  bawang  sistem  panjar  ini mengalami  pembatalan  baik  dari  pihak penjual  atau  pembeli  sehingga  akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Praktek  di  lapangan,  ketika  harga bawang  merah  naik  sesudah  penetapan panjar,  petani  meminta  penambahan  uang
5 Sumardi,  wawancara  (Nganjuk,  15  Disember 2017)
panjar  mereka  namun  para  pembeli  tidak mau  menambahkan  uang  panjar  sehingga dari pihak petani meminta untuk membatalkan  panjar  tersebut.  Tapi  ketika bawang  merah  turun  harga  sesudah penetapan  panjar,  pembeli  sesuka  hati mengurangi  panjar  kepada  petani  bahkan membatalkan  panjar  secara  cuma-cuma tanpa memberi uang ganti. 6 Apabila penjual melakukan
pembatalan  akad  jual  beli,  maka  penjual hanya  mengembalikan  uang  panjar  yang diberi  oleh  si  pembeli,  tanpa  memberikan sejumlah  uang  sebagai  ganti  kerugian. Apabila  pembatalan  tersebut  dari  pembeli maka uang  panjar itu  diminta dikembalikan separuh  dari  jumlah  yang  di  berikan  atau bahkan  harus  dikembalikan  seluruhnya tanpa  mengganti  kerugian  pembatalan. Maka,  bentuk  kerugian  hanya  akan  di tanggung oleh pihak yang dibatalkan bukan dari  pihak yang  membatalkan  transaksi jual beli  bawang  merah  berpanjar  tersebut. Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa Putren  kecamatan  Sukomoro  Kabupaten Nganjuk.

## METODE PENULISAN
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  studi  ini  adalah  kualitatif.  Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
6 Sudarno, wawancara (Nganjuk, 25 Maret 2018)
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena  sosial  dan  masalah  manusia. 7
Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  hanya akan  melukiskan  keadaan  obyek  atau persoalanya  dan  tidak  dimaksud  untuk mengambil  atau  menarik  kesimpulan  yang berlaku  umum  dalam  bentuk  ucapan  atau tulisan  dan  perilaku  orang  yang  sedang diamati. 8
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif- analitis,  yaitu  berupaya  menjelaskan  apa yang  pada  saat  ini  dan  berupaya menggabarkan  dan  menjelaskan  situasi  itu ada. 9 Dalam  hal  ini  penyusun  menjelaskan praktik  pembatalan  jual  beli  bawang  merah berpanjar dan menjelaskan faktor-faktor apa saja  yang  mempengaruhinya  pembatalan jual  beli  tersebut,  serta  mengapa  terjadi ketidak  samaan  akibat  hukum  dalam pembatalan  jual  beli  tersebut.  Pendekatan yang  di  pakai  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  normatif,  yaitu  masalah  yang akan  diteliti  atau  dibahas  apakah  sudah sesuai  dengan  ketentuan  dalam  hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun menganilisis pelaksanaan  pembatalan  akad  jual  beli bawang  merah  berpanjar  di  Desa  Putren, Sukomoro,  Nganjuk  yang  dilakukan  oleh
7 Limas  Dodi,  Metodologi  Penelitian: Science Methods,  Metode  Tradisional  dan  Natural  Setting, Berikut  Teknik  Penulisanya ,  Yogyakarta:  Pustaka Ilmu, 2015, h. 7.
8 Muzaki, Metodologi  Riset, Yogyakarta:  Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983, h. 8.
9 Morison, Metodologi  Penelitian  Surve, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 166.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
penjual  dan  pembeli  apakah  sudah  sesuai atau belum dari ketentuan hukum Islam.

## PEMBAHASAN
A. Al-Bai’ (Jual Beli)
Transaksi  jual  beli  harus  memenuhi rukun,  syarat  dan  ketentuan-ketentuan lainnya.  Sebab,  transaksi  selalu  melibatkan dua pihak untuk meraih hak masing-masing.
1. Definisi al-bai’ (jual beli)
Al-bai’ ,  dari  segi tasrif berasal dari  kata ba’a (menjual).  Masdarnya
bai’atan dan mabi’an . Ism  maful -nya
mabi’ (sesuatu  yang  dijual).  Sedangkan
bida’ah atau sil’ah artinya  komoditi.
Ibta’a artinya membayar atau membelinya.
Berdasarkan  pengertian  diatas, secara  estimologis bai’ / jual  beli berarti tukar  menukar  (barter)  secara  mutlak. Secara epistimologi jual beli adalah akad untuk  memindahkan  milik  atas  benda dengan imbalan.
2. Rukun dan Syarat al-bai’
Rukun-rukun  dan  syarat-
syarat al-bai’ , yaitu: 10
a. Dua pihak yang melakukan transaksi  (penjual  dan  pembeli). Mereka  inilah  dua  pihak  yang melakukan akad (transaksi)  karena
transaksi  tidak  diakui  legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi harus memenuhi dua syarat yaitu
10 Ibn  ‘Umar  asy-Syatiri,  Ahmad, al-Yaqut  an- Nafis , ‘Aden: Maktabah as-Saqafah, 2002, h. 70.
memiliki tingkat kecakapan hukum dan adanya berbilang pihak.
b. Pernyataan  kehendak  ( as-Sighah ), yaitu ijab (penawaran)  dan kabul (penerimaan)  harus  sesuai,  jelas maksudnya  dan  isinya  harus  tegas. Pernyataan kehendak dapat melalui ucapan,  utusan  dan  tulisan,  isyarat, secara diam-diam dan diam semata. c. Objek  akad  ( mahal  al-‘aqd ),  yaitu suatu  hal  yang  karenanya  akad dibuat  dan  berlaku  akibat  hukum akad.  Syarat-syarat  objek  akad yaitu  objek  akad  dapat  diserahkan atau  dapat  dilaksanakan,  harus tertentu dan dapat ditentukan, harus dapat ditransaksikan menurut syari’at.
Rukun-rukun  akad  memerlukan  unsur penyempurna  agar  transaksi  tersebut  sah, inilah  yang  disebut  syarat-syarat  keabsahan akad  ( syurut  as-sihhah ).  Syarat-syarat keabsahan  akad  ini  sifatnya  pasti  /  harus diterapkan  karena  jika  tidak,  akan  terjadi ketidakpastian  antara  penjual  dan  pembeli, tidak  adanya  timbal  balik  manfaat  dan terjerumus kepada transaksi yang diharamkan  Allah,  walaupun  tidak  semua dalam  rukun-rukun  akad  harus  ada  unsur penyempurnanya.
Unsur penyempurna dalam pernyataan kehendak  ( as-sighah )  adalah  tidak  adanya / terbebas tanpa paksaan. Unsur penyempurna dalam  objek  akad  adalah  penyerahannya tidak menimbulkan kerugian ( dharar ), objek
yang  ditentukan  harus  terbebas  dari  unsur penipuan  ( gharar )  dan  objek  yang  dapat ditransaksikan  atas  benda  harus  terbebas dari dharar , gharar , perjudian ( maisir ). Jika transaksi  atas  beban  maka  harus  terbebas dari riba.
Jika  sebuah  transaksi  tidak  terpenuhi rukun  dan  syarat  lainnya,  maka  transaksi tersebut  batil.  Hukum  transaksi  yang  batil adalah:
1. Transaksi  yang  batil  tidak  dianggap secara syar’i dan  tidak  melahirkan akibat hukum apapun.
2. Jika  telah  dilaksanakan  oleh  keuda
pihak, transaksi batil harus dikembalikan  dalam  keadaan  semula. Yaitu  pembeli  wajib  mengembalikan barang / objek ke penjual dan penjual mengembalikan harga kepada
pembeli.
3. Transaksi  yang  batil  tidak  berlaku pembenaran  /  persetujuan  kedua pihak,  sebab  transaksi  yang  batil didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar’i .
4. Transaksi  yang batil tidak  perlu dilakukan pembatalan, sebab transaksi ini tidak pernah ada.
5. Ketentuan  lewat  waktu  tidak  berlaku terhadap pembatalan. 11
Para ahli hukum Islam zaman modern
menambahkan rukun dalam sebuah transaksi,  yaitu  tujuan akad ( maudlu’  al-
11 Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 246-247.
‘aqd ).  Tujuan  akad  ( maudlu’  al-‘aqd )  yaitu mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad,  seperti  memindahkan  hak  milik  atas barang  dengan  imbalan  dalam  jual  beli, memindahkan  milik  atas  manfaat  barang dalam  persewaan  dengan  imbalan  dan lainnya.  Maka  menurut  para  ahli  hukum Islam modern, rukun-rukun akad ada empat, yaitu: al-‘aqidan (para  pihak), sighah  al- ‘aqd (pernyataan  kehendak), mahal  al-‘aqd (objek  akad), maudlu’  al-‘aqd (tujuan akad). 12
Jual beli hukumnya boleh berdasarkan al-Qur’an , as-Sunnah , ijma’ (konsensus), dan qiyas (analogi).  Allah Subhanahu  wa ta’ala berfirman dalam al-Qur’an:
ۚ َِّرلا َمﱠرَحَو َعْيَـبْلا ُﱠا ﱠلَحَأَو Artinya:  “ Padahal  Allah  telah menghalalkan
jual beli dan
mengharamkan  riba. ”  (QS:  al-Baqarah (2): 275).
ۚ ْﻢُﻜِّﺑَر ْﻦِﻣ  ًﻼْﻀَﻓ اﻮُﻐَـﺘْـبَـﺗ ْنَأ ٌحﺎَﻨُﺟ ْﻢُﻜْيَﻠَﻋ َﺲْيَل Artinya:    “ Tidak  ada  dosa  bagimu untuk  mencari  karunia  (rezki  hasil perniagaan)  dari  Tuhanmu. ”  (QS:
al-Baqarah (2): 198).
Rasulullah Sallallahu  ‘alaihi  wa sallam bersabda:
َكِرﻮُﺑ ﺎَﻨﱠـيَـﺑَو ﺎَقَدَص ْنِإَﻓ ﺎَقﱠرَفَـﺘَـي َْﱂ ﺎَﻣ ِرﺎَيِْﳋِ ِنﺎَعِّيَـبْلا ََذَك ْنِإَو ﺎَمِهِعْيَـﺑ  ِﰲ ﺎَمَُﳍ
َﺎمِهِعْيَـﺑ ُﺔَكَرَـﺑ َﻖُِﳏ ﺎَمَﺘَكَو Artinya:  “ Kedua  orang  yang bertransaksi  jual  beli  berhak  melakukan
12 Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah ,… h. 96-97.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika  keduanya  jujur  dan  terbuka,  maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam  jual  beli.  Tapi  jika  keduanya berdusta  dan  tidak  terbuka,  maka keberkahan  jual  beli  antara  keduanya akan  dihapus. ”  (HR.  Al-Bukhari  no.
1937 dan Muslim no. 1532). 13
B. Jual  Beli  Sistem  Panjar  ( Bai’  al- ‘Arabun )
Jual  beli  berpanjar  adalah  jual  beli dengan sistem uang muka atau persekot atau uang  panjar  atau down  payment (DP). Bai’ al-‘Arabun ini  adalah  salah  satu  bentuk transaksi yang bernama, yaitu transaksi yang sudah  ditentukan  namanya  oleh  pembuat hukum  dan  ditentukan  pula  ketentuan- ketentuan  khusus  yang  berlaku  terhadapnya dan  tidak  berlaku  terhadap  akad  lain. Tentunya  ada  juga  transaksi-transaksi  lain yang tidak bernama.
1. Definisi bai’ al-‘Arabun
Panjar  (DP)  dalam  bahasa  arab adalah al-‘arabun (نوبرعلا) atau dibaca al-
‘urbun .  Kata  ini  memiliki  padanan  kata
(sinonim)  dalam  bahasa  Arabnya  yaitu, al-‘urban (نابرعلا).  Ada  juga  yang  cara melafadzkannya mengganti huruf ‘ain ( ) ع dengan  huruf  alif  (ا),  maka  cara melafadzkannya ada enam macam.
Secara  estimologi  artinya  tanda jadi  transaksi  dalam  jual  beli.  Adapun secara  epistimologi bai’  al-‘arabun
13 Al-Bukhari, Sahih  al-Bukhari  Muslim, Baerut: Dar al-Fikr, 1981, h. 412.
adalah  jual  beli  yang  melibatkan pembayaran uang muka dalam transaksinya. Uang muka dalam transaksi jual  beli  biasanya  dipakai  sebagai  tanda jadi.  Perjanjiannya,  jika  akad  jual  beli berlanjut  maka  uang  muka  dihitung sebagai bagian harga dan pembeli tinggal melunasi  sisanya,  jika  jual  beli  batal maka  uang  muka  dianggap  hangus  dan dimiliki penjual. 14
Prisipnya,  transaksi  ini  disertai semacam  tindakan  hukum  para  pihak yang  memberikan  kemungkinan  kepada masing-masing untuk memutuskan transaksi  bersangkutan  secara  sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Uang muka digunakan untuk melindungi sang  penjual,  sebab  jika  tidak  pembeli akan  seenaknya  menggantung  transaksi ini  tanpa  batas  waktu  yang  ditentukan. Padahal  dalam  masa  tunggu  kelanjutan transaksi, bias saja ada pembeli lain yang sanggup membayar secara kontan. Maka, diberlakukanlah ide uang muka ini untuk menghindari  kerugian  penjual  sehingga pembeli  lebih  serius  dalam  bertransaksi dan memikirkan akibatnya jika
membatalkan transaksi.
2. Hukum bai’ al-‘arabun
Para  ulama  berbeda  pendapat tentang hukum jual beli al-‘arabun : 15
14 Muafa,  “Jual  Beli  ‘Arobun,  Apa  Itu?”, http://irtaqi.net/2018/04/30/jual-beli-arobun-apa-itu/ , diakses tanggal 27 Juli 2019.
15 Wizarah  al-Auqaf  wa  asy-Syu’un  al- Islamiyyah, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
a. Jual  beli al-‘arabun hukumnya haram / tidak sah.
Pendapat  ulama  yang  tidak membolehkanya (melarang)
diantaranya  adalah  mayoritas  ulama fiqih  4  mazhab  selain  Imam  Ahmad, yang  terdiri  dari  Imam  Abu  Hanifah dan  para  muridnya,  Imam  Malik,  dan Imam  Syafi’i.  Mayoritas  ulama berdalil dengan:
1) “Dari orang yang bisa dipercaya Malik dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya  Rasulullah  SAW melarang jual beli ‘urban .” (HR.
Malik).
2) Transaksi al-‘arabun termasuk memakan  harta  orang  lain dengan  cara  batil,  karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada  kompensasinya.  Dan  di dalam  praktek  ini  ada gharar (penipuan). Allah Ta’ala berfirman: ْﻢُﻜَلاَﻮْﻣَأ  اﻮُﻠُكَْ  َﻻ  اﻮُﻨَﻣآ  َﻦيِذﱠلا  ﺎَهﱡـيَأ  َ ْﻦَﻋ  ًةَرﺎَِﲡ  َنﻮُﻜَﺗ  ْنَأ  ﱠﻻِإ  ِلِطﺎَبْلِ  ْﻢُﻜَﻨْـيَـﺑ َﱠا ﱠنِإ ۚ ْﻢُﻜَسُفْـنَأ اﻮُﻠُـﺘْقَـﺗ  َﻻَو ۚ ْﻢُﻜْﻨِﻣ  ٍضاَرَـﺗ
ﺎًميِحَر ْﻢُﻜِﺑ َنﺎَك
Artinya: “ Hai orang-orang yang  beriman,  janganlah  kamu
saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang
Kuwaitiyyah ,  Kuwait:  Dar  as-Salasil,  1987,  j.  IX,  h. 93-94.
batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu. ” (QS: an-Nisa’ (4): 29).
3) Transaksi al-‘arabun terdapat dua  syarat  yang  batil  di dalamnya, yaitu syarat memberikan  uang  muka  dan syarat  mengembalikan  barang transaksi dengan adanya perkiraan  salah  satu  pihak  tidak rela.  Nabi  SAW  bersabda: “ Tidak  boleh  ada  hutang  dan jual  beli  dan  dua  syarat  dalam satu jual beli. ” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
4) Transaksi al-‘arabun hukumnya sama  dengan  hak  pilih  terhadap hal yang tidak diketahui / khiyar al-majhul . Jika disyaratkan harus  ada  pengembalian  barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Imam asy-Syaukani
mengatakan;
“ Pendapat  yang  kuat  adalah pendapat  mayoritas  ulama,  karena hadis  ‘Amru  bin  Syu’aib  terdapat beberapa  jalan  periwayatan  yang saling  menguatkan.  Selain  itu,
sebab hal ini mengandung
larangan dan hadis yang mengandung  larangan  lebih  kuat dari  yang  menunjukkan  kebolehan sebagaimana  telah  jelas  dalam pembahasan ushul fiqih. ”
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
b. Jual  beli al-‘arabun hukumnya boleh.
Pendapat  yang  membolehkan jual  beli al-‘arabun adalah  mazhab imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini membolehkannya berdasarkan:
Al-Baihaqi  menyebutkan as\ar yang diriwayatkan oleh Nafi’ bin Abd al-Haris:
ْﻦَﻋ ِدْبَﻋ ِﻦَْﲪﱠرلا ِﻦْﺑ َخوﱡرَـﻓ َﱃْﻮَﻣ ِعِﻓَ ِﻦْﺑ ِدْبَﻋ ِثِرﺎَْﳊا َلﺎَق : ” ىَرَـﺘْﺷا ُعِﻓَ ُﻦْﺑ ِدْبَﻋ ِثِرﺎَْﳊا ْﻦِﻣ َناَﻮْفَص ِﻦْﺑ َﺔﱠيَﻣُأ َراَد َناَﻮْفَص ِﻦْﺑ َﺔﱠيَﻣُأ ،ٍﺔَئﺎِمِعَﺑْرَِ ُراَد ِﻦْﺠِّسلا َرَمُعِل ِﻦْﺑ ِبﺎﱠﻄَْﳋا ْنِإ ِﺿَر ﺎَهَـي ْنِإَو ،ﺎَهَﻫِرَك ﻰَﻄْﻋَأ ٌعِﻓَ َناَﻮْفَص َﻦْﺑ َﺔﱠيَﻣُأ ،ٍﺔَئﺎِمَعَـﺑْرَأ
Artinya:  “ Dari  Abdurrahman bin  Farrukh  Maula  Nafi’  bin  Abd  al- Haris,  ia  berkata,  Nafi’  bin  Abd  al- Haris  membeli  rumah  Safwan  bin Umayyah  dengan  (uang  muka)  400 (dirham).  (Rumah  itu  akan digunakan sebagai)  penjara  (atas  perintah) ‘Umar bin Al-Khattab. Jika Umar jadi membelinya (maka transaksi berlanjut dan  harga  4000  dirham  akan dilunasi),  jika  Umar  tidak  jadi membelinya  maka  Nafi’  merelakan uang 400 (dinar itu) untuk Safwan bin Umayyah. ” 16
16 Al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra , Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, juz. VI, hal. 70.
Imam  Ahmad  berkata:  “ Apa yang  harus  kukatakan?  Ini  Umar  RA (telah berpendapat demikian) .”
1) Pendapat  yang  membolehkan dari kalangan tabi’in diantaranya adalah  Muhammad  bin  Sirin, sebagaimana hadis yang
diriwayatkan  Ibnu  Abi  Syaibah (ibnu  Sirin)  berkata:  “ Bolehkah hukumnya seseorang memberikan  uang  muka  berupa garam  atau  yang  lainya  kepada si penjual?” , Kemudian
seseorang itu  berkata:  “ Jika aku datang  kepadamu  jadi  membeli barang  itu,  maka  jadilah  jual beli.  Kalau  tidak,  maka  uang muka  yang  di  berikan  itu untukmu ”.
Selain  Muhammad  bin
Sirin, ada lagi yang
membolehkan bai’  al-‘arabun seperti  Mujahid  bin  Jabir, sebagaimana atsar yang diriwayatkan  oleh  ibnu  Abi Syaibah  dari  Ibnu  Najih  dari
Mujahid, beliau (Mujahid)
berkata:  “ Boleh  hukumnya  jual beli memakai uang panjar. ” 17
2) Panjar  /  uang  muka  ini  adalah kompensasi  bagi  penjual  yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama
17 Hidayat  Enag, Fiqh  Jual  Beli, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 208-209.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
beberapa  waktu  bukan  syarat bagi  penjual  tanpa  imbalan.
Sebab  tentu  saja  penjual  akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. 3) Tidak benar panjar ini
disamakan  dengan khiyar  al- majhul (hak  pilih  terhadap  hal yang  tidak  diketahui),  karena syarat  dibolehkannya  panjar  ini adalah  adanya  batas  waktu menunggu. 18
c. Fatwa  kontemporer  tentang  jual beli al-‘arabun :
1) Lajnah  ad-daimah  li  al-buhus al-‘ilmiyyah wa al-ifta’ .
Fatwa lajnah ad-daimah li al-buhus al-‘ilmiyyah wa al-ifta’ dalam  fatwa  nomor  9388  dan nomor 19637 menyebutkan
tentang kebolehan panjar / uang
muka  ini.  Berikut  ini  fatwa nomer 19637: Artinya: “ Jual beli dengan uang muka hukumnya diperbolehkan.  Jual  beli  ini dengan membayar seorang
pembeli  kepada  penjual  atau agennya  (wakilnya)  sejumlah uang  yang  lebih  sedikit  dari nilai  harga  barang  tersebut
18 Ahmad  Sarwat,  “Uang  Muka  Hangus,
Haramkah Hukumnya?”,
https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-
1368431903-uang-muka-hangus-haramkah- hukumnya.html , diakses pada tanggal 27 Juli 2019.
setelah  selesai  transaksi,  untuk jaminan barang.
Ini  dilakukan  agar  selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut  terhitung  dalam bagian pembayaran  dan  bila  tidak mengambilnya  maka  penjual berhak  mengambil  uang  muka tersebut dan memilikinya.
Jual beli sistem uang muka ini  sah,  baik  telah  menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum
menentukannya  dan  penjual memiliki  hak  secara  syar’i menagih pembeli untuk melunasi pembayaran  setelah  sempurna jual  beli  dan  terjadi  serah terima barang. ”
2) Majma’ al-Fiqih al-Islami
Lembaga Fiqih Islam ( Majma’  al-Fiqh  al-Islami )  di Makkah  al-Mukaramah  yang didirikan  oleh Rabithah  al- ‘Alam  al-Islami (Organisasi Konferensi  Islam/OKI)  dalam muktamar  yang  ke-8,  yang  di selenggarakan  di  Syiria  pada tanggal  1-7  Muharram  Tahun 1414  H  (21-27  Juni  1993  M) memutuskan bai’  al-‘arabun sebagai berikut:
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
a) Yang  dimaksud  dengan bai’ al-‘arabun adalah  menjual barang  lalu pembeli  memberi sejumlah uang kepada penjual,  dengan  syarat  bila penjual jadi mengambil barang  itu  maka  uang  muka tersebut termasuk dalam harga  yang  harus  dibayar. Namun kalau ia tidak
membelinya,  maka  sejumlah uang  itu  menjadi  milik penjual.  Selain berlaku untuk jual beli, bai’ al-‘arabun juga berlaku untuk sewa-menyewa
( al-ijarah ).  Karena  sewa- menyewa  termasuk  jual  beli atas  manfaat.  Akan  tetapi  di kecualikan  jual  beli  yang memilki  syarat  harus  diserah terimakan  pembayaran  di majlis  akad  (jual  beli salam )
atau  serah  terima  keduanya
( barter  komoditi,  riba  fadhal dan  money  changer )  akan tetapi bai’  al-‘arabun tidak berlaku  dalam bai’  al- murabahah bagi  orang  yang mengharuskan pembayaran pada  waktu  yang  dijanjikan, namun  hanya  pada  fase penjualan kedua yang dijanjikannya. b) Bai’ al-‘arabun di perbolehkan  apabila  di  batasi
oleh waktu tertentu, panjar itu dimasukan sebagai
pembayaran  apabila  pembeli jadi membeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak  jadi  membelinya  maka uang  panjar  menjadi  milik penjual. 19
3) Fatwa  DSN-MUI  No.  13/DN- MUI/2000  tentang  Uang  Muka Dalam Murabahah.
4) Kitab  Undang-Undang  Hukum Muamalat  Uni  Emirat  Arab Pasal  148  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Irak Pasal 92 menegaskan:
a) Pembayaran  urbun  dianggap sebagai  bukti  bahwa  akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali
apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.
b) Apabila  kedua  pihak  telah sepakat  bahwa  pembayaran urbun  adalah  sebagai  sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai  hak  menarik kembali  akad;  apabila  yang memutuskan  akad  adalah
19 Ahmad  Sarwat,  “Uang  Muka  Hangus, Haramkah  Hukumnya?”,...  diakses  pada  tanggal  27 Juli 2019.
pihak yang  membayar  urbun,
ia  kehilangan  urbun  tersebut dan apabila yang memutuskan  akad  adalah pihak  yang  menerima  urbun,
ia  mengembalikan  urbun ditambah  sebesar  jumlah yang sama. 20
Jika penulis simpulkan, maka bai’ al-‘arabun atau  jual  beli  berpanjar
mempunyai karakteristik tersendiri menurut  pendapat  yang  membolehkan maupun pendapat yang mengharamkannya  dengan  catatan  tidak menjadikan  uang  muka  /  panjar  sebagai syarat  akad  (mazhab  Syafi’i).  Pendapat yang  membolehkan  ini  penulis  pilih untuk acuan dalam menganalisis
permasalahan  jual  beli  bawang  merah berpanjar  di  desa  Putren  kabupaten
Nganjuk. Karakteristik tersebut yaitu:
a. Objek tertentu dan harganya ditentukan.
b. Uang muka ditentukan.
c. Objek  /  barang  tersebut  masih  di tangan penjual.
d. Adanya  kejelasan  batas  waktu transaksi.
e. Tujuan  utama  uang  muka  sebagai bukti  untuk  memperkuat  transaksi sehingga  tidak  boleh  dibatalkan
20 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ,… h. 348.
sepihak selama tidak ada persetujuan lain yang menentukan lain.
f. Uang  muka  sebagai  ganti  rugi,  ini adalah  pengecualian  dari  asas utama uang  muka.  Ganti  rugi  dari pembatalan  transaksi  sepihak,  jika pembeli  yang  membatalkan  maka uang  muka  untuk  penjual,  dan  jika penjual  yang  membatalkan  maka uang muka dikembalikan ke pembeli ditambah sejumlah ganti rugi.
g. Faktor  yang  dapat  membatalkan transaksi bersifat umum.
h. Adanya  kejelasan  batas  waktu transaksi.
Mazhab  Syafi’i  adalah  salah  satu mazhab  fiqih  yang  melarang  jual  beli berpanjar,  tapi  ulama  mazhab  Syafi’i memberikan solusi atau jalan keluar agar transaksi  berpanjar  tersebut  boleh.  Yaitu dengan  tidak  menjadikan  uang  muka sebagai  syarat  akad,  dan  ketika  pembeli setuju untuk membeli barang maka harus diadakan  akad  ulang,  baik  dengan menjadikan  uang  muka  sebagai  bagian harga atau tidak.
Berdasarkan  kaidah  fiqih  “Yang menjadi  acuan  hukum  dalam  transaksi adalah yang disebutkan dalam transaksi.” 21 Artinya, yang tidak diperbolehkan  dalam  mazhab  Syafi’i adalah  penyertaan  syarat  adanya  uang
21 Alwi  Ibn  Ahmad  as-Saqaf, Tarsyih  al- Mustafidin ,  Beirut:  Mustafa  al-Bab  al-Halabi,  1990, h. 217.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
muka dalam transaksi. Jika syarat adanya uang  muka  tersebut  tidak  ada,  maka hukumnya boleh.
C. Praktek  Transaksi  Yang  Digunakan

## Petani dan Pembeli
Tahap  pertama  yang  dilakukan  para petani  bawang  merah  adalah  melakukan pengolahan  yang  akan  ditanami  bawang merah, pengolahan tanah ini dilakukan para petani  dengan  membersihkan  rumput  atau kotoran  lain  yang  ada  di  tanah,  kemudian tanah dibajak atau ditraktor agar tidak padat. Untuk mengantisipasi agar tanaman bawang merah  tumbuh  merata  maka  dilakukan penyulaman  (mengganti  yang  tidak  tumbuh atau rusak dengan bibit yang baru). 22
Petani  memberantas  gulma  yang tumbuh  disekitar  tanaman  bawang  merah agar  tidak  mengganggu  pertumbuhan tanaman  dan  pengobatan  untuk  mencegah penyakit  atau  hama  yang  akan  menyerang tanaman  bawang  merah.  Pengobatan  ini dilakukan setiap hari selama bawang merah berumur  25  hari.  Selain  rawatan  dengan pengairan,  pemberantasan  gulma  dan pengobatan  hama,  para  petani  bawang merah  juga  memberi  pupuk  MPK,  UREA, PONSKA, ZA pada tanaman bawang merah.
Pada  umur  55-70  hari  dilakukan pemanenan. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada saat tanaman bawang merah sampai  buahnya  benar-benar  besar,  karena bawang  merah  yang  sudah  tua  buahnya
22 Sumingan, wawancara 8 September 2018
lebih  keras,  mempunyai  daya  simpan  yang lama,  tidak  mudah  membusuk,  dan  tidak keriput. 23
Bapak  Heru,  seorang  petani  bawang merah menjelaskan;
“ Jual beli bawang merah yang dilakukan oleh  para  petani  ada  dua  macam. Pertama,  tebasan  yaitu  ketika  tanaman bawang merah belum cukup masa panen (umur  45-55  hari).  Kedua  sistem  kiloan, yaitu  ketika  tanaman  bawang  merah sudah  di  panen  dan  sudah  di  potong batangnya  di  bersihkan  oleh  petani kemudian di timbang ”. Bapak Heru melanjutkan;
“ Kami (para petani) lebih memilih untuk menjual  bawang  merah  dengan  sistem tebasan,  agar  lebih  hemat  kerugian tenaga  dan  tidak  ribet.  Kalau  menjual dengan kiloan itu harus sudah bersih dan untuk  membersihkanya  itu  butuh  proses panjang  kemudian  tenaga  kerja  banyak, biaya  untuk  upah  pekerja  pemotong batang (pritil) karena kalau di bersihkan sendiri jelas tidak sanggupnya .” 24 Alasan  lain  yang  diungkapkan  oleh Bapak  Prasetyo  dalam  menjual  tanaman bawang merahnya dengan tebasan adalah,
“ Lebih  cepat  mendapat  uang  dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari  dan  menggarap  sawah  lagi. Dengan lebih cepat mendapat uang, jadi lebih  cepat  menanam  bawang  merah lagi, lebih cepat panenya. ” 25 Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa  pada  umumnya  para  pembeli langsung  datang  ke  lokasi  untuk  melihat contoh  kualitas  bawang  merah  yang  akan dibeli,  setelah  itu  terjadi  permintaan  harga dari  petani  dan  penawaran  harga  dari pembeli.  Proses  jual  beli  tebasan  saat
23 Sumingan, wawancara, 8 September 2018
24 Heru, wawancara, 8 September 2018
25 Prasetyo, wawancara, 8 September 2018
tanaman  bawang  merah  belum  siap  panen (umur  45-55  hari),  setelah  terjadi  tawar menawar dan kedua belah pihak menyetujui harga  maka  pembeli  membayar  uang  muka yang digunakan sebagai panjar. Jumlah uang muka tersebut kisaran 1 juta - 3 juta sebagai pembiayaan  pemanenan  bawang  merah sampai  umur  tanaman  55-70  hari  (saat panen). Sighat akad  yang  dilakukan  antara penjual  dan  pembeli  adalah  dengan  tidak tertulis  yaitu  dengan  ucapan  bahwa  penjual dan  pembeli  sudah  sama-sama  setuju.  Saat panen,  pada  saat  itu  juga  pembeli  melunasi pembayaran  dari  kekurangan  uang  muka yang telah diberikan sebelumnya.
Jika  petani  menjual  dengan  sistem kiloan, hal ini disebabkan karena tidak laku atau tidak ada pembeli yang menawar untuk membeli  dengan  tebasan/  borongan.  Sistem ini  lebih  menyusahkan  petani  karena  harus melalui  beberapa  tahap  mulai  dari  tahap pemanenan dari sawah, penjemuran bawang merah,  pembersihan  sisa  tanah  sehabis dipanen,  pemotongan  daun  batangnya, sampai  penyortiran  dan  penimbangan bawang  merah baru  kemudian  dapat  di jual kepada pembeli.
Praktek  jual  beli  dengan  kiloan  ini membutuhkan waktu yang  cukup lama, dan juga membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk  membayar  upah  kepada  buruh  tani yang melakukan penanganan bawang merah setelah  dipanen  tersebut  sehingga  para petani  jarang  yang  melakukan  jual  beli dengan kiloan.
Adapun  para  petani  bawang  merah yang  menjual  hasil  tanamanya  dengan kiloan  juga  menggunakan  uang  panjar  / uang  muka  sekitar  1  juta  -  2  juta  sama halnya dengan sistem tebasan berpanjar.
Berkaitan dengan proses yang panjang jika  di  jual  dengan  sistem  kiloan,  bapak Marduki,  salah  seorang  petani  bawang merah menuturkan:
“ Saya berani menjualnya ketika umurnya belum  siap  panen  itu  karena  pada  saat saya  berani menawarkan  bawang  merah itu  sudah  terlihat  kualitasnya  dan kemungkinan  besar  sudah  tidak  akan terkena  penyakit,  kalau  menunggu tanaman  bawang  merah  sudah  panen (kiloan)  dikhawatirkan  harga  bawang merah  turun  dan  hasilnya  juga  akan berkurang untuk upah tenaga kerja yang menangani hasil panen .” 26
Pihak  pembeli  lebih  memilih  sistem tebasan  dari  pada  kiloan,  Bapak  Mariono salah  satu  pembeli  bawang  merah  dari petani mengatakan;
“ Bagi  saya  membeli  bawang  merah dengan  tebasan  itu  menguntungkan. Menguntungkan untuk saya dan menguntungkan  juga  untuk  petani.  Jika suatu hari harga pasaran tiba-tiba turun, saya  bisa  melakukan  negosiasi  dengan petani dan bisa jadi saya gagal membeli, sebagai  ganti  rugi  saya  tidak  meminta uang muka yang telah saya berikan, jadi jika  sama-sama  tidak  dirugikan  ya  sah- sah saja .” 27
Bapak  Mustofa  sebagai  salah  satu pembeli  menjelaskan  tentang  untung  dan ruginya membeli dengan tebasan;
“ Membeli  tebasan  ruginya  sedikit kalaupun  rugi  dapat  tertutup  dengan keuntungan selanjutnya, belum lagi kalau
26 Marduki, wawancara, 8 September 2018
27 Mariono, wawancara, 9 September 2018
waktu  beli  harga  bawang  merah  turun dan  waktu  jual  harga  tinggi,  itu  sudah terlihat keuntunganya yang tidak sedikit .” 28

## D. Praktek  Pembatalan  Transaksi  Jual Beli Berpanjar
Meskipun dalam pembayaranya sudah menerapkan  uang  muka  /  tanda  jadi,  tidak jarang  jual  beli  bawang  sistem  panjar  ini mengalami  pembatalan  baik  dari  petani  / pembeli.  Sebab  utama  pembatalan  jual  beli berpanjar  petani  bawang  merah  ini  adalah harga  bawang  merah  disaat  panen  /  waktu pelunasan.  Baik  petani  dan  pembeli  tidak ada  yang  mau  merugi,  kedua  pihak menginginkan keuntungan sebanyak- banyaknya  dan  tidak  memperdulikan  pihak yang  lain  rugi  apa  tidak.  Padahal  harga sudah ditentukan diawal transaksi dan waktu pelunasannya. Praktek pembatalannya sebagai berikut:
1. Disaat  harga  bawang  merah  turun, maka  sang  pembeli  akan  melakukan pengurangan  harga  pembayarannya kepada petani atas dasar persetujuannya  (harga  yang  telah disetujui  awal  transaksi  dikurangi nominalnya). Artinya, atas perhitungan  pembeli,  jika  tetap
melangsungkan  transaksi  dengan nominal  awal  ia  akan  merugi  sebab bawang merah akan dijual lagi.
a) Jika  petani  setuju  nominal transaksi  awal  dikurangi,  maka jual  beli  bawang  merah  tersebut
28 Mustofa, wawancara, 9 Septembe 2018
akan berlanjut dengan pelunasan sisa  uang  nominal  kedua  yang telah disepakati.
b) Jika  petani  tidak  setuju  nominal transaksi pertama dikurangi atau pengurangannya  tidak  seperti yang  diharapkan  petani  (tidak ada  kesepakatan  baru  atas nominal dari keduanya) pembeli akan  membatalkan  transaksi tersebut  secara  sepihak  dengan meminta  uang  muka  untuk dikembalikan  baik  separuh  atau seluruhnya.
c) Jika  disaat  proses  panen  sampai waktu  pelunasan  ada  calon pembeli  lain  yang  menawar lebih  tinggi,  maka  petani  akan membatalkan  transaksi  dengan syarat  mengembalikan  uang muka kepada pembeli.
d) Jika  tidak  ada  penawaran  yang lebih  tinggi  dari  calon  pembeli lain,  petani  akan  merelakan berapa  pun  pengurangan  yang ditawarkan oleh pembeli. Hal ini sebagaimana  yang  diungkapkan Bapak Marduki salah satu petani saat ditanya tentang
pengurangan pembayaran:
“ Saat  pembeli  mengurangi pembayaran  kadang  ada yang  menawar  yang  lebih tinggi  tapi  kalau  tidak  ada yang menawar lebih tinggi ya saya  relakan  saja,  karena saya  pikir  memang  harganya
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
segitu  dan  dimana-mana akan segitu harganya. ” 29
2. Ketika harga bawang merah mengalami kenaikan setelah penetapan  uang  muka  dan  sebelum waktu  pelunasan,  petani  akan meminta  penambahan  uang  muka. Jika  pembeli/  pemborong  menolak, maka  petani  membatalkan  transaksi tersebut sepihak dengan
mengembalikan  uang muka  saja  dan tidak ditambah ganti rugi.
Maka  dengan  ini  bentuk kerugian  hanya  akan  di  tanggung oleh  pihak  yang  dibatalkan  bukan dari  pihak  yang  membatalkan
transaksi berpanjar tersebut. Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai  sekarang  dan  menjadi kebiasaan  masyarakat  desa  Putren kecamatan  Sukomoro  kabupaten Nganjuk.
Kondisi  transaksi  seperti diatas  akibat  ketidaktahuan  para pembeli dan petani tentang transaksi dalam  Islam  (muamalat)  padahal mayoritas  muslim.  Bagi  mereka, praktek  transaksi  diatas  baik  untuk bawang  merah  yang  belum  siap panen  maupun  yang  sudah  di  panen kedua sudah memenuhi ajaran Islam karena  sama-sama  menguntungkan baik  dari  pihak  petani  maupun  dari pihak  pembeli.  Sedangkan  untuk
29 Prasetyo, wawancara, 8 September 2018
pembeli  sendiri  kebanyakan  dari mereka  hanya  untuk  pemenuhan kebutuhan ekonomi  atau  bisa dikatakan  “yang  penting  untung” tanpa memperhitungkan aspek syar’i meskipun antara penjual dan pembeli merupakan seorang muslim.
E. Analisis  Transaksi  Bawang  Merah Berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

## Dalam Prespektif Hukum Islam
Analisis  transaksi  jual  beli  berpanjar yang  masih  berlangsung  di  desa  Putren, Nganjuk  menurut  hukum  Islam  sebagai berikut:
Pertama ,  transaksi  berpanjar  yang dilakukan  antara  pembeli  dan  petani  tidak memenuhi rukun transaksi dan karakteristik transaksi  berpanjar.  Walaupun  syarat-syarat transaksi  dan  syarat  keabsahan  akad terpenuhi.
Rukun-rukun  dan  syarat-syarat  akad, yaitu  adanya  dua  pihak  yang  melakukan transaksi  (petani  dan  pembeli).  Dengan dua syarat  yaitu  memiliki  tingkat  kecakapan hukum dan adanya berbilang pihak. Adanya pernyataan kehendak ( as-Sighah ), yaitu ijab
(penawaran)  dan  kabul  (penerimaan)  yang sesuai,  jelas  maksudnya  dan  isinya  harus tegas dengan melalui ucapan. Adanya Objek akad  ( mahal  al-‘aqd ),  dengan  syarat-syarat objek  akad  yaitu  objek  akad  (bawang merah)  dapat  diserahkan  atau  dapat dilaksanakan,  harus  tertentu  dan  dapat ditentukan,  harus  dapat  ditransaksikan
menurut syari’at. Walaupun objek akad ada dalam  tanah  tapi  cukup  dengan  mencabut satu  atau  dua  pohon  untuk  memastikan bawang  merah  tersebut  memang  ada. Adanya tujuan akad ( maudu’ al-‘aqd ), yaitu memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan dalam jual beli.
Sedangkan  dalam  transaksi  jual  beli bawang  merah  berpanjar  dalam  kasus  ini terdapat  ketidak  sesuaian  pernyataan kehendak.  Sebab,  pernyataan  kehendak antara pembeli dan petani tidak sesuai, tidak jelas  maksudnya  dan  isinya  tidak  tegas dalam  harga  yang  harus  dibayarkan. Walaupun harga awal sudah ditentukan, tapi ketidak  sesuaian  harga  tersebut  sebenarnya ada  dengan  bukti  digantungkannya  harga pada turun  atau naiknya  disaat panen, yaitu adanya  pengurangan  dari  pembeli  atau peningkatan harga dari penjual.
Hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan karakteristik  transaksi  berpanjar,  yaitu harganya  tidak  ditentukan  secara  jelas  dan tegas.  Serta  transaksi  berpanjar  yang berlangsung  dan  diterapkan  telah  menjadi adat  kebiasaan  hingga  sekarang  sehingga terdapat  unsur gharar (penipuan).  Hal  ini bertentangan  dengan  kaidah  fiqih  yang berbunyi,  “ Pegangan  dalam  perjanjian  itu adalah  maksud  dan  makna  pernyataan, bukan  bunyi  dan  hurufnya. ” 30 Serta berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  dari Sayyidina Abi Hurairah RA, beliau berkata,
30 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ,…
h. 129.
“ Rasulullah  SAW  melarang  dua  penjualan dalam  satu  transaksi. ”  (HR.  Tirmidzi  dan Nasai).
Maka hukum transaksi ini adalah batil karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Setiap  transaksi  dalam  hukum  Islam mempunyai  aturan  yang  baku  dan  harus terpenuhi sebagai sebuah kesatuan sehingga transaksi  tersebut  sah  secara  yuridis  syar’i dan unsur-unsur penyempurna.
Adapun  syarat-syarat  keabsahan  akad ( syurut  as-sihhah ),  yaitu  dalam  pernyataan kehendak  ( as-sighah )  adalah  tidak  adanya / terbebas  tanpa  paksaan  baik  dari  pembeli dan  petani.  Sedangkan  dalam  objek  akad (bawang merah) adalah penyerahannya tidak menimbulkan  kerugian  ( dharar ),  terbebas dari  unsur  penipuan  ( gharar )  dan  terbebas dari dharar , gharar , perjudian ( maisir ).
Kedua,  proses  pembatalan  transaksi berpanjar  yang  terjadi  pada  petani  dan pembeli diperinci sebagai berikut:
1. Faktor yang memicu adanya pembatalan transaksi berpanjar adalah berubahnya  harga  bawang  merah disaat  panen.  Sebab,  jarak  dibuatnya akad  dan  penyerahan  uang  muka dengan panen 2 pekan atau lebih. Jadi sangat  mungkin  terjadi  perubahan harga  baik  menjadi  lebih  tinggi  atau lebih  rendah  dari  waktu  dibuatnya transaksi.
Maka  hukum  pembatalan tersebut  adalah  boleh.  Sebab  dalam transaksi berpanjar, pembatalan
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
tersebut  bersifat  umum  dan  tidak terikat  apa  pun.  Tetapi  walaupun  ini diperbolehkan,  pembatalan  tersebut sebenarnya  tidak  berakibat  hukum apapun  karena  dari  awal  transaksinya batil.
2. Jika harga bawang merah turun disaat panen  maka  sang  pembeli  akan melakukan pengurangan harga pembayarannya  kepada  petani  atas dasar persetujuannya (harga yang telah disetujui  awal  transaksi  dikurangi nominalnya). Artinya, atas perhitungan  pembeli,  jika  tetap melangsungkan transaksi dengan
nominal  awal  ia  akan  merugi  sebab bawang merah akan dijual lagi.
Maka  hukum  pengurangan nominal transaksi oleh pembeli ketika harga  bawang  merah  turun  adalah tidak diperbolehkan (haram) walaupun atas persetujuan petani. Sebab, transaksi  yang  tidak  terpenuhi  rukun- rukunnya,  syarat-syarat  terbentuknya, syarat  keabsahannya  dan  syarat berlakunya  akibat  hukum  maka hukumnya batil.
a) Jika petani setuju nominal transaksi awal  dikurangi,  maka  jual  beli bawang  merah  tersebut  akan berlanjut  dengan  pelunasan  sisa uang  nominal  kedua  yang  telah disepakati.
Maka hukumnya tidak boleh (haram)  karena  pembeli  membeli
dengan  dua  harga  dalam  satu transaksi.  Dua  harga  tersebut  juga akhirnya  tidak  jelas  nominalnya dari  awal  transaksi,  karena  harga kedua akan  ditentukan  berdasarkan naik turunnya harga bawang merah disaat  panen.  Transaksi  yang demikian hukumnya batil.
b) Jika  petani  tidak  setuju  nominal transaksi  pertama  dikurangi  atau pengurangannya  tidak  seperti  yang diharapkan  petani  (tidak  ada kesepakatan baru atas nominal dari keduanya) pembeli akan
membatalkan  transaksi  tersebut secara  sepihak  dengan  meminta uang  muka  untuk  dikembalikan baik separuh atau seluruhnya.
Maka  hukumnya  juga  tidak diperbolehkan (haram) karena pembeli  yang  membatalkan  dan meminta  uang  muka  yang  telah diberikan  kepada  petani  baik seluruhnya atau separuhnya. Hal ini bertentangan dengan aturan
transaksi  berpanjar  dalam  hukum
Islam yaitu jika pembeli
membatalkan  transaksi  maka  uang muka  menjadi  milik  penjual sebagai ganti rugi atas
pembatalannya. Serta dari awal pun transaksi seperti ini sudah batil.
c) Jika  disaat  proses  panen  sampai waktu pelunasan ada calon pembeli lain  yang  menawar  lebih  tinggi,
E-ISSN: 2622-8661 maka  petani  akan  membatalkan transaksi dengan syarat mengembalikan uang muka kepada
pembeli.
Maka  hukumnya  adalah tidak  diperbolehkan karena penjual membatalkan  transaksi  dengan hanya  mengembalikan  uang  muka saja  tidak  disertai  ganti  rugi  serta dari awal transaksinya sudah batil 3. Ketika harga bawang merah mengalami kenaikan setelah penetapan  uang  muka  dan  sebelum waktu pelunasan, petani akan meminta penambahan uang muka. Jika pembeli/pemborong  menolak,  maka petani membatalkan transaksi tersebut sepihak  dengan  mengembalikan  uang muka  saja  dan  tidak  ditambah  ganti rugi.
Maka  hukumnya  adalah tidak diperbolehkan, karena dua pihak dalam  transaksi  berpanjar  telah berjanji  bahwa  harga  yang  telah disepakati  dalam  transaksi  akan dilunasi  diwaktu  tertentu  (ketika panen). Dan jika permintaan penambahan  uang  muka  oleh  petani bertujuan  mengubah  harga  yang  telah disepakati diawal transaksi (disebabkan  harga jual bawang  merah naik),  maka  hukumnya  juga  tidak
diperbolehkan.
Pembatalan petani atas penolakan  pembeli  untuk  menambah
uang  panjar  hukumnya  juga  tidak diperbolehkan  karena  petani  hanya mengembalikan  uang  panjar  saja  dan tidak disertai ganti rugi.
Secara keseluruhan, transaksi jual beli bawang  merah  berpanjar  yang  berlangsung di  desa  Putren,  Nganjuk  telah  menyalahi aturan  transaksi  jual  beli  berpanjar  dalam hukum  Islam.  Dari  awal  transaksi  tersebut menunjukkan  indikasi  penipuan  ( gharar ).
Hal  ini    dapat  dilihat  dari  ketidak  sesuaian pernyataan kehendak yaitu harga, pembatalan  transaksi  yang  telah  menyalahi hakekat dan aturan jual beli berpanjar dalam hukum  Islam.  Pada  akhirnya  transaksi  ini dihukumi  transaksi  yang  batil  karena  tidak terpenuhi rukun-rukunnya
Maka  solusi  bagi  petani  dan  pembeli agar  transaksi  jual  beli  berpanjar  tersebut sah dan  dapat dilaksanakan  akibat hukumnya adalah dengan:
1. Pemberitahuan dan pengajaran tentang bagaimana  jual  beli  berpanjar  yang sesuai syariat. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya,  karakteristiknya  dan segala sesuatu yang berkaitan.
2. Penjelasan  tentang  bagaimana  proses pembatalan dan akibat hukumnya bagi kedua pihak.
3. Sosialisasi  dan  pembinaan  tentang aturan  dan  ketentuan  jual  beli berpanjar dalam hukum Islam. Hal ini demi keabsahan dan kejelasan hak atas harta yang ditransaksikan.

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  lapangan  dan analisis  akad  jual  beli  bawang  berpanjar perspektif  hukum  Islam  di  desa  Putren kecamatan  Sukomoro  kabupaten  Nganjuk diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Praktek  transaksi  jual  beli  bawang merah berpanjar tidak sesuai dengan hukum Islam,  sehingga  transaksi  ini  batil. Transaksai  ini  batil  disebabkan  tidak terpenuhinya  salah  satu  rukun  transaksi yaitu ketidak sesuaian kehendak para pihak, ketidak jelasan maksud dan ketidak tegasan isinya  dalam  yaitu  ijab  (penawaran)  dan kabul  (penerimaan)  dalam  harga  bawang merah.  Berdasarkan  kebiasaan  transaksi berpanjar  yang  menggantungkan  harga bawang  merah  disaat  panen  baik  naik  atau turun.
Maka konsekuensinya transaksi tersebut  batil  yang  tidak  dianggap  secara syar’i  dan  tidak  melahirkan  akibat  hukum apapun.  Jika  telah  dilaksanakan  oleh  kedua pihak,  maka  pembeli  wajib  mengembalikan barang  /  objek  ke  penjual  dan  penjual mengembalikan  harga  kepada  pembeli. Transaksi  yang  batil  tidak berlaku pembenaran  /  persetujuan  kedua  pihak, sebab  akad  yang  sebenarnya  tidak  ada secara syar’i. serta transaksi yang batil tidak perlu dilakukan pembatalan, sebab transaksi ini tidak pernah ada.
Maka  solusi  bagi  petani  dan  pembeli agar  transaksi  jual  beli  berpanjar  tersebut sah  dan  dapat dilaksanakan  akibat
hukumnya  adalah  dengan  pemberitahuan dan pengajaran, penjelasan tentang bagaimana  proses  pembatalan  dan  akibat hukumnya bagi kedua pihak serta sosialisasi dan pembinaan tentang aturan dan ketentuan jual beli berpanjar dalam hukum Islam. Hal ini  demi  keabsahan  dan  kejelasan  hak  atas harta yang ditransaksikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
Al-Bukhari, Sahih  al-Bukhari  Muslim, Baerut: Dar al-Fikr, 1981.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian
Syariah ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010.
as-Saqaf,  Alwi  Ibn  Ahmad, Tarsyih  al- Mustafidin ,  Beirut:  Mustafa  al-Bab al-Halabi, 1990.
asy-Syatiri, Ahmad Ibn ‘Umar, al-Yaqut an- Nafis , ‘Aden: Maktabah as-S|aqafah,
2002 .
Djuawaimi,  Dimyauddin, Pengantar  Fikih Muamalah, Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2008. Dodi,  Limas,  Metodologi Penelitian: Science Methods, Metode Tradisional  dan  Natural  Setting, Berikut Teknik Penulisanya , Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
Enag, Hidayat, Fiqh Jual Beli, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2015.
Miru,  Ahmad, Hukum  Kontrak  Bernuansa
Islam ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada, 2012.
Morison, Metodologi  Penelitian  Surve,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group, 2012.
Muafa,  “Jual  Beli  ‘Arobun,  Apa  Itu?”,
http://irtaqi.net/2018/04/30/jual-beli- arobun-apa-itu/
Muzaki, Metodologi  Riset, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983.
Sarwat,  Ahmad,  “Uang  Muka  Hangus,
Haramkah Hukumnya?”,
https://www.rumahfiqih.com/konsult asi-1368431903-uang-muka-hangus- haramkah-hukumnya.html .
Tri  Wanda,  Sari,  Slamet,  Sumarto,
Makmuri,  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pelaksanaan  Jual  Beli Bawang  Merah  Dengan  Tebas”, https://journal.unnes.ac.id/sju/index. php/ucej/article/view/1017/1044
Wizarah  al-Auqaf  wa  asy-Syu’un  al- Islamiyyah, al-Mausu’ah al-
Fiqhiyyah  al-Kuwaitiyyah ,  Kuwait: Dar as-Salasil, 1987.