## DEMOKRASI DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN
BARAT DAN ISLAM
(KAJIAN TENTANG NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN INDONESIA)

## Mufiqur Rahman
STAI Al-Khairat Pamekasan Email: maufiqurrahmansurahman@gmail.com
Abstract: Is  there  democracy  in  Islam?,  how  is  the  attitude  of  Muslims  to democracy,  is  Islam  compatible  with  democracy?  This  question  gets  a  different reaction  from  Muslim  thinkers.  This  means  that  Democracy  in  Islam  is  still  a controversial issue, both theoretically and practically. There are at least two groups or blocks  of  views  from  Muslim  thinkers.  First  the  conservative  group,  they  reject openly  Islamic  relations  with  democracy.  For  them  in  Islam  there  is  no  place  for democracy.  Second,  the  moderate  Islamic  view  group.  This  group  holds  that  the substance (essence) of democracy is in line with Islamic principles. While democracy in  the  view  of  Western  educational  philosophy  in  this  paper  is  represented  by  the opinion  of  Dewey  (1916/1996),  Schumpeter  (1942),  Dahl  (1971)  and  Zulu  records (2001).  While  the  view  of  democracy  in  the  philosophy  of  Islamic  education  is represented  by  the  view  of  moderate  Islamic  groups  that  bring  Democracy  into Islamic education in a dialogical way. The point is that the values of Democracy can be  strengthened  through  education.  Democracy  and  education  are  entities  that  can not be separated in achieving the two educational objectives as Nurcholis Madjid said in Indonesia context.
Keywords : democracy, western and Islamic education philosophy.

## Pendahuluan
Kata Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos . Demos artinya rakyat, kratos berarti  pemerintahan.  Jadi,  demokrasi  berarti  pemerintahan  rakyat,  yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam kamus The Advanced Learner’s Dictionary of Current English 1
“(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected  representatives;(2)  country  with  government  which  encourages  and  allows  rights  of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each by citizens as equals .”
1 A.S. Hornby, Oxford Advance Learner’s Dictionary (London: Oxford University Press, 2003), 261
Dari  kutipan  pengertian  tersebut  tampak  bahwa  kata  demokrasi  merujuk kepada  konsep  kehidupan  negara  dan  atau  masyarakat,  yaitu  warga  negara  dewasa turut  berpartisipasi  dalam  pemerintahan  melalui  wakilnya  yang  dipilih  melalui pemilu..  Pemerintah  di  negara  demokrasi  juga  mendorong  dan  menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan rule of law , adanya  pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok  minoritas  dan  masyarakat  yang  warga  negaranya  saling  memberi  peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 2
Seperti  halnya  dengan  Teori  Demokrasi  Dewey  (1916/1996)  mengatakan bahwa  demokrasi  adalah  model  kehidupan  sosial  dan  tidak  hanya  berbicara  soal politik an  sich .  Demokrasi  dalam  implementasinya  membutuhkan  peran  dan  kerja sama  semua  pihak,  seperti  institusi  sosial,  lembaga  politik,  ekonomi,  lembaga pendidikan,  saintis,  lembaga  agama  artistik  dan  semu  warga  dalam  sebuah  negara. Inilah  demokrasi  dalam  sudut  yang  komprehensif  dan  bersifat  integratif  konektif antara yang satu dengan yang lainnya. 3 Maka makna demokrasi adalah sangat luas dan tidak  hanya  menyoal  soal  pesta  politik  saja,  Dewey  meyakinkan  bahwa  untuk mewujudkan  demokrasi  perlu  peran  serta  masyarakat,  termasuk  juga  lembaga pendidikan.
Dalam bukunya berjudul “freedom and culture” Dewey memperkenalkan bahwa demokrasi  membutuhkan free  speech,  free  press,  free  assembly,  and  an  education  system  that encourages inquiry - a scientific attitude. Yaitu kebebasan berbicara, berkumpul/komunitas, system pendidikan yang mendorong terhadap kepribadian ilmiah. 4
Beberapa  tokoh  barat  mendefinisikan  demokrasi  Pada  tingkat  yang  paling dasar,  diantaranya  (Schumpeter  1942)  menyebutkan  bahwa  sistem  demokrasi  dapat didefinisikan  dalam  istilah  prosedural  sebagai  'pengaturan  kelembagaan  untuk mencapai  keputusan  politik  di  mana  individu  memperoleh  kekuatan  untuk memutuskan  melalui  perjuangan  kompetitif  untuk  pemungutan  suara  rakyat. Memperluas  definisi  ini,  Dahl  (1971)  mengidentifikasi  tujuh  kriteria  utama  yang penting  untuk  demokrasi,  atau  apa  yang  lebih  suka  disebut  sebagai 'polyarchy' .  Ini termasuk: 5
1. Kontrol  atas  keputusan  pemerintah  tentang  kebijakan  yang  secara konstitusional dipegang oleh pejabat terpilih
2. Pemilu yang relatif sering, adil dan bebas
3. Hak pilih orang dewasa universal
2 Mochammad Parmudi, Islam dan Demokrasi Di Indonesia; Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam (Laporan Hasil Penelitian individual, Dipa 2014), 11.
3 Barbara J. Tayor Bacon, Education’s role in democracy; the power of pluralism , Etica & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010, 1, 135.
4 Ibid., 140 5 Alina  Rocka  Minokal, Analysing  The  Relationship  Between  Democracy  And  Development:  Defining  Basic Concepts And Assessing Key Linkages, Background note (1) prepared for the Wilton Park Conference on Democracy and Development, 23-25 October 2007
4. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik
5. Kebebasan berekspresi
6. Akses ke sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya
7. Kebebasan  berserikat  (yaitu  hak  untuk  membentuk  dan  bergabung  dengan asosiasi otonom seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain).
Secara mendasar, definisi Demokrasi formal Dahl mencakup kebebasan sipil yang  seharusnya,  pada  prinsipnya,  menjamin  bahwa  proses  demokrasi  bersifat inklusif, bebas dari penindasan dan memungkinkan warga negara berpartisipasi secara terinformasi  dan  otonom.  Namun,  fokus  dari  definisi  ini,  masih  dalam  kontestasi, atau proses pemilihan itu sendiri. Untuk waktu yang lama, masyarakat internasional juga cenderung menempatkan keyakinan yang luar biasa akan pentingnya pemilihan yang menentukan dan apa yang dapat mereka capai untuk proses demokratisasi - ada asumsi implisit bahwa pemilihan tidak hanya sekedar batu pondasi tapi juga generator kunci dari waktu ke waktu reformasi demokratis lebih lanjut.
Dalam  perpektif  sejarah  Bryan  S.  Roper,    menulis  buku  berjudul  Sejarah Demokrasi:  Interpretasi  Marxis.  Dengan  Geoff  Kennedy,  Universitas  Durham Dalam  buku  barunya,  Bryan  Roper  menyajikan  sebuah  catatan  Marxis  mengenai sejarah  demokrasi  untuk  Mengidentifikasi,  membayangkan  dan  mengklarifikasi alternatif demokratis potensial ke dunia yang didominasi oleh kapitalisme liberal dan Amerika Serikat .Analisis historis materialis tentang demokrasi, Roper menunjukkan kekuatan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  telah  mendorong  kemunculan  dan perkembangan bentuk-bentuk utama demokrasi di masa lalu, dan membuat kita lebih siap  untuk  berpartisipasi  dalam  perjuangan  menuju  dunia  yang  lebih  demokratis  di masa depan. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah demokrasi agar lebih efektif berjuang untuk  alternatif bentuk demokrasi representatif kapitalis yang mendominasi masa kini. Alternatif ini ditemukan dalam tradisi demokrasi partisipatif sosialis, yang Menggabungkan  unsur-unsur  demokrasi  Athena  dan  perwakilan,  sementara mentransendensikan  mereka  supaya  memfasilitasi  partisipasi  langsung  mayoritas warga di pemerintahan dari masyarakat. 6
Roper  menjelaskan  ide  Marxisme  yang  signifikan  terhadap  sejarah pembentukan negara dan kelas di Barat termasuk Athena, Roma, Eropa pada Abad Pertengahan; revolusi borjuis di Inggris, Amerika dan Prancis; Eropa antara revolusi tahun  1848  dan  Komune  Paris  tahun  1871,  dan  perkembangan  bentuk-bentuk demokrasi  sosialis partisipatif  yang  terinspirasi  Marx  pada  abad  ke-20.  Sejarah  yang agak rumit disajikan kepada para pembaca dalam prosa yang sangat jelas, dan banyak perhatian difokuskan pada perjuangan yang memainkan peran penting dalam sejarah demokratisasi.
6 Bryan S. Roper, The History of Democracy: A Marxist Interpretation (Pluto Press, 2012), ...
Dalam  Islam  demokrasi  disebut  dengan  Istilah syura ,  berasal  dari  kata  kerja syawara - yusyawiru yang  berarti  menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan  dan mengambil  sesuatu.  12  Ada  bentuk-bentuk  lain  yang  berasal  dari  kata  kerja syawara adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding, saling bertukar pendapat), syawir (meminta pendapat, musyawarah) dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). Syura atau musyawarah adalah  saling  menjelaskan  dan  merundingkan  atau  saling  meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara 7
Di dalam Alquran, mengenai pengertian ini terdapat pada tiga tempat, yaitu:
1. Surat al-Baqarah ayat 233:
“Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu  menderita  kesengsaraan  Karena  anaknya  dan  seorang  ayah  Karena anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  apabila  keduanya  ingin menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  Maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  bertakwalah  kamu  kepada Allah  dan  Ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang  kamu  kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).
2. Surat al-Syura ayat 38:
“Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarat antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rizki  yang  kami berikan kepada mereka”. (QS. al-Syura: 38).
3. Surat Ali Imran ayat 159:
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  Lembut terhadap  mereka.  sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka, mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).
Dari  ketiga  ayat  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Allah  swt.  mengajarkan manusia  untuk  senantiasa  mengedepankan  musyawarah  dalam  segala  urusan,  dan
7 Muhammad Ichsan, Demokrasi dan Syura perfpektif Islam dan Barat , Substantia, Volume 16  Nomor 1,
April  2014, 6.
bahkan Allah swt. memberi pujian kepada orang-orang yang menerima seruan Allah dan memberi nikmat bagi orang-orang yang melaksanakannya karena hal itu bernilai ibadah. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya.
Abdul  Ghani  Ruhhal  dalam  bukunya Al-Islamiyunûn  wa  sarab  al-Dimuqrathi
( Aktifis  Islam  Dan  Fatamorgana  Demokrasi )  mendefinisikan  kekuasaan  rakyat  oleh rakyat,  artinya  adalah  rakyat  sumber  kekuasaan.  Ia  menyebutkan  bahwa  orang pertama  yang  mencetuskan  demokrasi  adalah  Plato.  Lalu  ia  menjelaskan  bahwa sumber kepemimpinan adalah kehendak publik. Definisi seperti ini juga diungkapkan Muhammad Qutun dalam bukunya “ Madzahib Fikriyah Mu’asirah (Konsep Pemikiran Kontemporer), juga oleh penulis buku al-Demoqratiyah fi al-Islam . 8
Abu  Nasyr,  tokoh  fundamentalis  ortodoks,  dalam  bukunya Islam Mengharamkan  Demokrasi ,  mengatakan  bahwa  demokrasi  tidak  dapat  dipadukan dengan  Islam,  artinya  Islam  bertolak  belakang  dengan  demokrasi.  Dengan  berbagai alasan  yang  menurut  penulis  sangat  tekstual,  berikut  ini  adalah  tiga  dari  sepuluh alasan Naysr menolak demokrasi; 9
1. Yang  berhak  membuat  hukum  dalam  Islam  hanya  Allah  semata  yang  tiada sekutu baginya karena Allah telah berfirman. 10
2. Islam tidak dapat dipadukan dengan demokrasi termasuk dalam hal furu’iyyah, seban Islam adalah agama Universal dan meliputi semua aspek kehidupan. 11
3. Jika kita memadukan Islam dan demokrasi, kita tidak akan selamat dari siksa Allah. 12
Sekitar  pertengahan  abad  ke  19,  negara-negara  di  dunia  muslim  mendapat kontak  atau  bersentuhan  dengan  industri,  komunikasi,  gagasan  politik  yang  berasal dari  barat,  terutama  Eropa.  Kontak  dunia  muslim  dengan  barat  melahirkan pemikiran-pemikiran  baru  yang  dilontarkan  oleh  sebagian  pejabat  muslim  yang mempelajari  dunia  barat,  khususnya  tentang  lembaga  dan  sistem  politik  seperti demokrasi.
Pertanyaan-pertanyaan  yang  sering  dilontarkan  pemikir  muslim  adalah, adakah  demokrasi  dalam  Islam?,  bagaimana  sikap  muslim  terhadap  demokrasi, apakah  Islam  kompatibel  dengan  demokrasi?  Pertanyaan  ini  mendapat  reaksi  yang berbeda  dari  kalangan  pemikir  dunia  muslim.    Ini  artinya  Demokrasi  dalam  Islam masih  menjadi  persoalan  yang  kontroversial,  baik  secara  teori  maupun  praktis. Setidaknya  Ada  dua  kelompok  atau  blok  pandangan  dari  para  memikir  Muslim. Pertama, kelompok  konservatif,  mereka  menolak  secara  terang-terangan  hubungan Islam  dengan  demokrasi.  Bagi  mereka  di  dalam  Islam  tidak  ada  tempat  untuk demokrasi.  Kelompok  ini  diwakili  oleh    Syaikh  Fadhallah  Nuri,  dan  Muhammad
8 al-Imam Muhammad Abu Nashr, Islam Mengharamkan Demokrasi (Yogyakarta: Bustan, tt), 1.
9 Ibid., 3. 10 Lihat surat al-Kahfi ayat 26
11 Lihat surat an-Nisa’ ayat 65.
12 Lihat surat al-Jatsiyah ayat 18-19
Husein  Thabathabaie  dari  Iran,  Sayyid  Qutub,  dan  Al-Sya’rawi  dari  Mesir,  Ali Benhadj  dan  Abdel  Kader.  Bahkan  Qutub  mengatakan  bahwa  Negara-negara  Arab seperti  Mesir  sudah  keluar  dari  nilai-nilai  Islam,  dan  Mesir  dianggap  sebagai  negara jahiliyah modern. Kedua, kelompok pandangan Islam liberal. Kelompok ini didukung oleh  Muhammad  Abduh,  Rasyid  Ridha,  Syaikh  Muhammad  Syaltut,  Toha  Husein, Yusuf  Qardhawy,  Fazlur  Rahman,  dan  pemikir  dari  Indonesia  seperti  Munawir Sjadzali, Abdurrahman Wahid, M. Syafi’i Maarif, Kuntowijoyo, M. Dawam Raharjo, Azzumardi Azra, dll.  Menurut Yusuf Qardawi, substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. 13
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  secara  substansi  antara  demokrasi  dan  syura terdapat  perbedaan.  Tetapi  ia  juga  menyebutkan  adanya  persamaan  di  antara keduanya.  Persamaannya,  persoalan-persoalan  masyarakat  itu  dikembalikan  kepada kehendak  masyarakat.  Kehendak  masyarakat  itu  dapat  diketahui  dengan  bertanya kepada  orang  demi  orang,  bisa  melalui  perwakilan.  Sedangkan  perbedaannya,  kalau demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat, sementara dalam syura ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Allah swt. 14
Dalam Islam, ada hal yang tidak boleh dimusyawarahkan. Misalnya, persoalan ibadah  harus  diterima  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  agama.  Itu bukan wilayah musyawarah. Kita tidak bisa bermusyawarah berkaitan dengan jumlah rakaat  shalat.  Kita  harus  menerima  ketentuan  tersebut  apa  adanya.    Sementara  itu, Ahmad Sudirman 17 mengemukakan perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut Islam dan demokrasi menurut Barat, yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum  yang  diturunkan  Allah  set.  dan  dicontohkan  Rasulullah  saw.  Adapun demokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  yang  segenap  rakyat  turut  serta  memerintah baik  melalui  cara  langsung  seperti  referendum  maupun  dengan  cara  tidak  langsung melalui  perantaraan  wakilnya.    Jadi,  konsep  syura  menurut  Islam  adalah  sistem pemerintahan dimana Allah swt. yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep syura menurut Islam  dan  konsep  demokrasi  menurut  Barat  (Yunani)  sangat  jauh  berbeda.  Syura mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat.

## Pengaruh Faham Demokrasi Terhadap Pendidikan
Zulu (2001) dalam sebuah Summery dalam jurnal internasional mengemukakan hubungan  demokrasi  terhadap  Pendidikan  sangat  aksiomatis,  dan  integratif
13 Idris  Thoha, Demokrasi  Religius;  Pemikiran  Politin  Nurcholis  Madjid  dan  Amien  Rais (Jakarta  Selatan: Penerbit Teraju, 2005), 40-44.
14 Ibid., 9.
interkonektif, berbagai faktor yang memberikan preposisi atau hubungan yang dapat menentukan  pola  atau  sistem  pendidikan,  konsep  pendidikan.  Dan  pendidikan menjadi  kondisi  prasyarat  dalam  berdemokrasi.  Apa  sebab  pendidikan  menjadi instrumen  atau  alat  dalam  memperkenalkan  dan  mempromosikan  konsep hetrogenitas  dan multiculture. Bahkan  Zulu  menyatakan  bahwa  Negara  Jerman,  Itali dan  bagian  Afrika  Utara  menganggap  bahwa  pendidikan  merupakan  sifat  yang inheren dan menjadi ideologi yang sangat urgen. Berikut adalah simpulan dan tulisan Zulu;
While the relationship between education and democracy is axiomatic, there are mediating factors  which  determine  the  type  of  education  and  the  nature  of  democracy  in  operation. Since a specific conception of citizenship determines the form and content of education, as a facilitative  process,  education  becomes  a  conditional  precondition  for  democracy.  An education mediated by different conceptions of citizenship is instrumental in promoting the hegemonic concepts and practices at a given time. This was evident in the pedagogy of the Soviet bloc and to a large extent in other forms of totalitarianism, such as in Germany and Italy  and  in  apartheid  in  South  Africa.  However,  in  its  “pure”  form,  education  has inherent properties which transcend ideologies.  It gives the capacity and  wisdom to access and process information, to select the relevant  from the general and to promote a critical understanding which is fundamental to choice.  Democracy is about freedom of choice, equity and justice and no process or practice other than education has the competence to promote these fundamental values . 15
Zulu  mengatakan  bahwa education  has  the  competence  to  promote  these  fundamental values artinya  bahwa  pendidikan  adalah  sebuah  instrumen  yang  kompeten  terhadap pembelajaran  nilai-nilai  sebuah  demokrasi, dimana  para  peserta  didik  diajarkan  nilai demokrasi seperti merdeka dalam menentukan pilihan, hak dan Keadilan, kebenaran dst.
Konsep  demokrasi  dalam  pendidikan,  Dewey  memiliki  pandangan  yang cukup  mashur  tentang  pengertian  masyarakat  demokratis,  sebagaimana  demokrasi sangat  berhubungan  dengan  pendidikan.  Bagaimana  kemudian  pendidikan  memiliki fungsi  sosial,  bahwa  sekelompok  masyarakat  tidak  akan  berkembang  tanpa  proses sosial.  Dan  pendidikan  sangat  bertalian  dengan  proses  sosial  tersebut.  Menurut Dewey ada dua cara untuk mengukur nilai dan bentuk kehidupan sosial: 1) the extent in which the interests of a group are shared by all its members, and 2) the fullness and freedom with which it interacts with other groups . Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang  ada  dalam  masyarakat,  yang  kedua  kebebasan  berinteraksi  dengan  kelompok yang  lain.  Dua  kriteria  ini  yang  dia  gunakan  dalam  membuat  sebuah kesimpulan/contoh dalam kehidupan sosial adalah demokrasi. 16
15 Paulus Mzomuhle Zulu, Education As A Precondition For Democracy (Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, Vatican City 2001 ) www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta6/acta6-zulu.pdf 16 Barbara J. Tayor Bacon, Education’s role ..., 147.
Pengaruh  paham  demokrasi  terhadap  pendidikan  sangat  kuat  dan  sinergis, bagaikan  dua  mata  uang  yang  sama.  Dalam  konteks  Indonesia,  demokrasi  dapat meningkatkan  mutu  pendidikan,  pemikiran  ini  disampaikan  oleh  dua  tokoh  besar Indonesia, Nurcholis Majid dan Amien Rais yang  sama-sama memasukkan masalah kesempatan,  pemerataan,  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  sebagai  salah  satu kriteria  atau  platform  politik  Indonesia  menuju  demokrasi.  Menurut  Amien, Keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya. Karena  itu  kesenjangan  distribusi  pendapatan  dalam  suatu  masyarakat  dapat dipastikan bias berdampak pada kesenjangan kesempatan pendidikan. 17

## Nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan
Melihat  pengaruh  demokrasi  terhadap  pendidikan  setidaknya    demokrasi mengandung  nilai-nilai  berikut:  1.  Nilai  kesetaraan  (egalitarianisme)  2.  Nilai penghargaan  terhadap  hak-hak  asasi.  3.  Nilai  perlindungan  ( protection )  4.  Nilai keberagaman  (pluralisme)  5.  Nilai  keadilan  ( justice )  6.  Nilai  toleransi  7.  Nilai kemanusiaan 8. Nilai ketertiban 9. Nilai penghormatan terhadap orang lain. 10. Nilai kebebasan 11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 12. Nilai tanggung jawab 13. Nilai  kebersamaan  14.  Nilai  kemakmuran  Karena  demokrasi  mengandung  aneka ragam  nilai  tersebut,  maka  demokrasi  menempati  posisi  sangat  strategis  dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu. 18
Maka  untuk  mengajarkan  nilai  tersebut  di  atas  maka  peran  Pendidikan sangatlah  penting  untuk  dijadikan  lembaga/institusi  yang  menyampaikan transfering knowledge sehingga demokrasi dapat berpenampilan sebagai "mediator" yang menjadi sarana untuk menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia.

## Penguatan Demokrasi melalui jalur Pendidikan
Penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dalam konteks Indonesia dapat dilakukan  sebagai  faktor  krusial  dan  investasi  modal  manusia.  Menurut  Nurcholis Madjid  pendidikan  memiliki  dua  macam  dampak  positif.  Pertama,  pendidikan berdampak  pada  peningkatan  kemampuan  kerja  dengan  keahlian  dan profesionalisme,  sehingga  dapat  mengantarkan  seseorang  untuk  memperoleh penghasilan  yang  lebih  tinggi.  Tinggi  rendahnya  kualitas  dampak  pendidikan  ini merupakan  batu  ujian  sukses-gagalnya  investasi  sumber  daya  manusia  atau human resources.  Kedua ,  pendidikan  berdampak  pada  peningkatan  kemampuan  berpikir  dan bertindak  rasional.  Dengan  peningkatan  kemampuan  ini,  seseorang  diharapkan  bias menyerap informasi sebanyak-banyaknya.  Menyusun informasi secara sistematis dan kritis, menggunakan informasi secara efektif dan bisa mengartikulasikan informasi itu dalam  bahasa  yang  fasih  dan  kuat.  Dengan  demikian  pendidikan  sebenarnya  dapat membuka dan memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam wawasan di segala
17 Idris Thoha, Demokrasi Religius; ... , 279.
18 Mochammad Parmudi, Islam dan Demokrasi ..., 16.
bidang  kehidupan  termasuk  juga  dalam  bidang  sosial  politik.  Jangkauan  semua dampak pendidikan ini dapat mendorong perubahan sosial yang lebih besar di dalam masyarakat termasuk dalam peningkatan masyarakat terhadap demokrasi. 19
Nurcholis  dan  Amien  tampaknya  menyadari  betul  terhadap  pentingnya pendidikan  yang  dapat  menjadi  sumber  energi  masyarakat  dan  meningkatkan kemampuan  mereka  untuk  mengenali  berbagai  nilai  demokrasi  seperti  kesetaraan (egalitarianisme),  nilai  penghargaan  terhadap  hak-hak  asasi,  nilai  perlindungan ( protection ),  nilai  keberagaman  (pluralisme),  nilai  keadilan  ( justice ),  nilai  toleransi,  nilai kemanusiaan,  nilai  ketertiban,  nilai  penghormatan  terhadap  orang  lain,  nilai kebebasan,  nilai  penghargaan  terhadap  kepemilikan,  nilai  tanggung  jawab,  nilai kebersamaan, nilai kemakmuran.
Dalam  realitas  pendidikan  di  Indonesia,  nilai-nilai  demokrasi  tersebut  telah tercantum  dan  menjadi  18  nilai  pendidikan  nasional  yang  bersumber  dari  nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementrian Pendidikan. Nilai-nilai tersebut bersumber  dari  agama,  Pancasila,  budaya,  dan  tujuan  pendidikan  nasional.  Adapun delapan belas nilai tersebut yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, menghargai  prestasi,  bersahabat/komunikatif,  cinta  damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 20
Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi yang diperkuat dengan beberapa nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai di  atas.  Ke  18  nilai  pendidikan  karakter    tersebut  menurut  Kemendiknas,  jika diringkas diantaranya sebagai berikut:
Ke 18 nilai  di atas berlandaskan dari nilai-nilai berikut ini;
1. Agama:  nilai-nilai  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  harus  didasarkan pada nilai-nilai dan aqidah yang bersal dari agama.
2. Pancasila: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki  kemampuan,  kemauan,  dan  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupannya sebagai warga negara.
3. Budaya: tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut.
4. Tujuan Pendidikan Nasional: Tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling  operasional  dalam  pengembangan  pendidikan  budaya  dan  karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.
19 Idris Thoha, Demokrasi Religius …, 281.
20 Pusat  Kurikulum  Balitbang  Kemendiknas, Pengembangan  dan  Pendidikan  Budaya  &  Karakter  Bangsa:
Pedoman Sekolah (Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas, 2009), 9-10.
5. Undang-undang  Republik  Indonesia  (UURI)  no  17  tahun  2007  tentang RPJPN:  tangguh,  kompetitif,  berakhlak  mulia,  bermoral,  bertoleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 21

## Kesimpulan
Dalam kesimpulan ini penulis ingin menghadirkan kembali pendapat Dewey tentang ada dua cara untuk mengukur nilai dan bentuk kehidupan sosial: 1) the extent in which the interests of a group are shared by all its members, and 2) the fullness and freedom with which it interacts with other groups . Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang  ada  dalam  masyarakat,  yang  kedua  kebebasan  berinteraksi  dengan  kelompok yang lain. Apakah kedua indikator ini sudah terwujud sebagai syarat suksesi sebuah demokrasi di Indonesia?
Yang kedua, Penulis juga ingin mengulang kembali statement dua tokoh besar Indonesia,  demokrasi  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan,  pemikiran  ini disampaikan oleh dua tokoh besar Indonesia, Nurcholis Majid dan Amien Rais yang sama-sama  memasukkan  masalah  kesempatan,  pemerataan,  dan  peningkatan  mutu pendidikan  sebagai  salah  satu  kriteria  atau  platform  politik  Indonesia  menuju demokrasi.  Menurut  Amien,  Keberhasilan  pendidikan  seseorang  sangat  ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya. Karena itu kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu  masyarakat  dapat  dipastikan  bisa  berdampak  pada  kesenjangan  kesempatan pendidikan.

## Daftar Pustaka
Abu  Nashr,  al-Imam  Muhammad, Islam  Mengharamkan  Demokrasi (Yogyakarta: Bustan, t.t.)
Bacon,  Barbara  J.  Tayor, Education’s  role  in  democracy;  the  power  of  pluralism ,  Etica  & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010, 1,
Daryanto  &  Suryatri  Darmiatun, Implementasi  Pendidikan  Karakter  di  Sekolah
(Yogyakarta: Gaya Media, 2013)
Hornby, A.S., Oxford Advance Learner’s Dictionary (London: Oxford University Press,
2003)
Ichsan, Muhammad, Demokrasi dan Syura perfpektif Islam dan Barat , Substantia, Volume
16  Nomor 1,  April  2014.
Minokal,  Alina  Rocka, Analysing  The  Relationship  Between  Democracy  And  Development: Defining Basic Concepts And Assessing Key Linkages, Background note (1) prepared for the Wilton Park Conference on Democracy and Development, 23-25 October 2007
21 Daryanto & Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogyakarta: Gaya Media, 2013), 69.
Parmudi, Mochammad, Islam dan Demokrasi Di Indonesia; Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam (Laporan Hasil Penelitian individual, Dipa 2014) Pusat  Kurikulum  Balitbang  Kemendiknas, Pengembangan  dan  Pendidikan  Budaya  & Karakter  Bangsa:  Pedoman  Sekolah (Jakarta:  Puskur  Balitbang  Kemendiknas, 2009)
Roper, Bryan S., The History of Democracy: A Marxist Interpretation (Pluto Press, 2012) Thoha,  Idris, Demokrasi  Religius;  Pemikiran  Politin  Nurcholis  Madjid  dan  Amien  Rais (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju, 2005)
Zulu, Paulus Mzomuhle, Education As A Precondition For Democracy (Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, Vatican City, 2001) www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta6/acta6-zulu.pdf