Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Muhammad Abil Anam 1 , Yushinta Eka Farida 2
1,2 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas: Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU JEPARA)
Alamat : Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kode Pos: 59451
Email : abilanamtroso@gmail.com 1 , yushinta@unisnu.ac.id 2
Abstrak: Pengasuhan  anak  pasca  perceraian  merupakan  aspek  penting  dalam  konteks  hukum  keluarga Islam.  Artikel  ini  mengkaji  berbagai  aspek  pengasuhan  anak  setelah  perceraian,  dengan  fokus  pada kerangka hukum Islam. Melalui analisis perspektif hukum keluarga Islam, artikel ini membahas hak dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak,  peran  mahkamah  dalam  menentukan  pengasuhan,  serta  prinsip- prinsip  yang  membimbing  proses  pengasuhan  anak  pasca  perceraian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum keluarga Islam terkait pengasuhan anak,  serta  implikasinya  terhadap  kesejahteraan  anak  dalam  situasi  perceraian.  Kesimpulan  artikel  ini memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  hukum  keluarga  Islam  mengatur  pengasuhan  anak  pasca perceraian dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, etika, dan kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci: Perceraian, Pengasuhan Anak, Mahkamah Islam, Kesejahteraan Anak.
Abstract: Child care after divorce is an important aspect in the context of Islamic family law. This article examines  various  aspects  of  parenting  after  divorce,  with  a  focus  on  the  Islamic  legal  framework. Through  an  analysis  of  the  perspective  of  Islamic  family  law,  this  article  discusses  the  rights  and obligations  of  parents  towards  children,  the  role  of  the  court  in  determining  parenting,  as  well  as  the principles that guide the process of parenting children after divorce. This research aims to provide an in- depth understanding of Islamic family law concepts related to child care, as well as their implications for children's welfare in divorce situations. The conclusion of this article provides insight into how Islamic family  law  regulates  child  care  after  divorce  by  paying  attention  to  legal,  ethical  aspects  and  the  best interests of the child.
Keywords: Divorce, Child Care, Islamic Courts, Child Welfare.

## PENDAHULUAN
Perceraian  merupakan  suatu  keadaan  yang  kompleks  dan  seringkali menimbulkan  dampak  yang  signifikan,  terutama  dalam  konteks  keluarga.  Salah  satu aspek  yang  membutuhkan  perhatian  khusus  pasca  perceraian  adalah  pengasuhan  anak. Dalam pengasuhan anak pasca perceraian menjadi isu yang penting, mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan  keluarga.  peristiwa  yang  sangat  mempengaruhi  kehidupan  suami  istri, terutama anak-anak mereka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020, ada 356.770 kasus perceraian yang tercatat (Rosiana, 2022). Perceraian ini sangat  berdampak bagi  tumbuh kembang anak, baik secara psikologis maupun sosiologis.
Perceraian  merupakan  salah  satu  penyebab  terputusnya  hubungan.  Setelah terjadi  perceraian,  muncul  masalah  baru  yang  harus  diselesaikan  terkait  status  dan pengasuhan  anak  hasil  perkawinan  tersebut.  Anak  berhak  mendapat  perlindungan  dan pengasuhan  dari  kedua  orang  tuanya  meskipun  telah  bercerai.  Oleh  karena  itu,  hukum Islam  mengatur  beberapa  ketentuan  terkait  pengasuhan  anak  pasca  perceraian,  di antaranya terkait hak asuh (hadhanah), hak waris, nafkah, dan perwalian anak.
Perceraian  merupakan  salah  satu  penyebab  terputusnya  hubungan  perkawinan yang  sah  antara  seorang  pria  dan  wanita.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (2023)  mencatat Setelah  terjadi  perceraian,  muncul  masalah  baru  yang  harus  diselesaikan  terkait  status dan pengasuhan anak hasil perkawinan tersebut.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Menurut  UU  Perlindungan  Anak,  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dan pengasuhan dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.
Fenomena  perceraian  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (2023),  angka perceraian pada 2022 mencapai 550 ribu kasus. Tingginya angka perceraian berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis anak, terutama jika pengasuhan pasca perceraian  tidak  ditangani  dengan  baik.  Menurut  pendapat  Utami  (2021),  perceraian orang  tua  berisiko  memunculkan  trauma,  kesedihan  berkepanjangan,  hingga  gangguan psikososial pada seorang anak.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian yang sesuai  dengan  hukum  keluarga  Islam,  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  diatur  dalam konsep  hadhanah.  Hadhanah  merupakan  hak  setelah  orang  tuanya  bercerai  (Attabik, 2020).  Konsep  hadhanah  mencakup  pengaturan  mengenai  syarat  dan  tata  cara pengasuhan, biaya pemeliharaan, hingga waktu berakhirnya masa hadhanah.
Pengasuhan anak pasca perceraian tidak hanya melibatkan pertimbangan tentang kesejahteraan dan hak-hak anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam kerangka ini, hukum  keluarga  Islam  menetapkan  pedoman  dan  ketentuan  yang  jelas  untuk memastikan  perlindungan  hak-hak  anak  dan  menjaga  stabilitas  serta  keseimbangan keluarga pasca perceraian.
Pengasuhan  anak  pasca  perceraian  merupakan  aspek  yang  penting  dalam perspektif  hukum  keluarga  Islam.  Setelah  perceraian  terjadi,  tanggung  jawab  terhadap pengasuhan  anak  menjadi  pokok  perhatian,  dan  dalam  hukum  keluarga  Islam,  hal  ini diatur  dengan  rinci.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memahami  prinsip-prinsip  dan tata  cara  yang  diatur  oleh  norma-norma  Islam  terkait  pengasuhan  anak  setelah perceraian.
"Pengasuhan  anak  pasca  perceraian  merupakan  isu  penting  dalam  keluarga. Pengasuhan  yang  tepat  dapat  meminimalisir  dampak  negatif  perceraian  bagi  si  anak" (Wulandari,  2022).  Oleh  karena  itu,  pengaturan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.
Dalam  hukum  keluarga  Islam,  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  diatur  secara rinci.  Prinsip  utamanya  adalah  kepentingan  terbaik  bagi  anak  atau  maslahah.  Secara umum,  ibu  lebih  berhak  atas  hak  asuh  anak  apabila  anak  masih  kecil  atau  belum mumayyiz.  Sementara  ayah  tetap  berkewajiban  memberikan  nafkah  dan  biaya  hidup bagi anak meskipun tidak mendapat hak asuh.
"Hakikat pengasuhan anak dalam keluarga adalah untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan  utama  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  hak  asuh  anak  pasca perceraian"  (Ainiyah, 2013). Oleh karena itu, pengasuhan anak pasca perceraian harus mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan anak.
Hukum  keluarga  Islam  menetapkan  pedoman  yang  jelas  mengenai  hak  dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak-anak  setelah  perceraian.  Persoalan  ini  melibatkan pemahaman  mendalam  terhadap  ajaran-ajaran  Islam  yang  mengatur  hak-hak  anak  dan tanggung jawab orang tua. Pengasuhan anak pasca perceraian memerlukan pendekatan yang  bijaksana  dan  sensitif  terhadap  kepentingan  dan  kesejahteraan  anak,  sejalan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama Islam.
Dalam  kajian  ini  Adapun  pembahasan  meliputi  dasar  hukum  pengasuhan  anak pasca  perceraian  dalam  Al-Quran  dan  Hadis,  syarat-syarat  hak  asuh  atau  hadhanah, biaya  hadhanah,  serta  dampak  psikologis  perceraian  terhadap  anak  dan  upaya penanganannya  menurut  ajaran  Islam.  Penulis  berharap  kajian  ini  dapat  menambah
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
wawasan  dan  pemahaman  pembaca  mengenai  konsep  pengasuhan  anak  yang  sesuai dengan tuntunan hukum keluarga Islam, khususnya pasca perceraian.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengulas  dan  menganalisis  pengasuhan  anak  pasca perceraian.  Pembahasan  akan  mencakup  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  proses pengambilan  keputusan  pengasuhan  oleh  mahkamah  Islam,  serta  prinsip-prinsip  yang harus  diikuti  untuk  memastikan  bahwa  pengasuhan  dilakukan  sesuai  dengan  ajaran agama dan kepentingan terbaik bagi anak.
Dengan  menyelidiki  dimensi  hukum  keluarga  Islam  terkait  pengasuhan  anak pasca  perceraian,  diharapkan  artikel  ini  dapat  memberikan  dan  melibatkan  diri  dalam mengelola  konsekuensi  perceraian  terutama  dalam  merumuskan  kebijakan  yang menitikberatkan pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  (library  research).  Menurut  Zed  (2008),  penelitian  kepustakaan  adalah serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian.
Sumber data penelitian diperoleh dari telaah pustaka yang relevan, berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam klasik  yang  membahas  topik  pengasuhan  anak  pasca  perceraian.  Kemudian  data-data tersebut  dikaji  dan  dianalisis  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  yang  telah dirumuskan.  Aspek  pengasuhan  setelah  perceraian  dalam  konteks  hukum  keluarga Islam.
Ini  menganalisis  perspektif  hukum  keluarga  Islam,  membahas  hak  dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak-anak,  peran  pengadilan  dalam  menentukan pengasuhan  anak,  dan  prinsip-prinsip  yang  memandu  proses  pengasuhan  anak  setelah perbertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep hukum keluarga Islam  terkait  dengan  perawatan  anak  dan  implikasinya  terhadap  kesejahteraan  anak- anak dalam situasi perceraian ceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gagasan  hadhanah  yang  mengacu  pada  hak  dan  kewajiban  membesarkan  dan mendidik  anak  setelah  perpisahan  orang  tua  mengatur  tentang  pengasuhan  anak  pasca perceraian  (Attabik,  2020).  Dalam  konteks  perceraian,  gagasan  ini  khususnya membahas  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  pengasuhan  dan  pendidikan  anak.  Pasal  105 Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  jika  terjadi  perceraian,  ibu  berhak menghidupi  setiap  anak  yang  belum  berumur  12  tahun  atau  belum  mencapai  umur mumayyiz.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  menempatkan  tanggung  jawab membesarkan anak setelah perceraian pada ibu sebagai bagian dari kewajiban keluarga yang harus dipatuhi dengan ketat.
Syarat-syarat Hadhanah Menurut Ulama 1. Berakal sehat.
2. Tidak fasik dan seorang yang amanah terhadap syariat Allah.
3. Bertanggungjawab dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh. 4. Tidak mempunyai  penyakit  atau  tidak  punya  riwayat  penyakit  berat  yang  dapat memudharatkan anak dalam pengasuhannya.
5. Tinggal menetap di rumah/daerah anak yang diasuh.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
6.  Ibnul  Mundzi  menulis  :  wanita  yang  akan  mengasuh  disyaratkan  tidak  memiliki suami  yang bukan kerabat  dari sang  anak.  Apabila pengasuh tersebut  menikah dengan kerabat  sang  anak  maka  tidak  hak  hadhânah  (kepengasuhan)nya  tidak  gugur.  Seorang ibu  akan  gugur  hak  kepengasuhannya  terhadap  anaknya  apabila  dia  dinikahi  lelaki lainnya.
Tujuan  disyariatkannya  hadhanah  ialah  untuk  melindungi  kehidupan  anak  kecil, membina badannya, membina akalnya, dan membina spiritualnya. Oleh karena itu, hak hadhanah juga akan otomatis gugur dari siapa saja yang tidak dapat mewujudkan tujuan itu. Hak hadhanah gugur jika terjadi hal-hal :
1. Jika hadhinah (pemegang hak hadhanah) gila atau tidak berakal.
2. Jika hadhinah menderita penyakit menular.
3. Jika hadhinah dinilai tidak bertanggungjawab terhadap pribadi dan agama terhadap si anak, bertempat tinggal jauh atau saling berjauhan dengan si anak.
4.  Jika  hadhinah  tersebut  beragam  di  luar  Islam  (tidak  mengikuti  syariat  Allah  dan Rasul-Nya), karena dikhawatirkan bisa merusak aqidah si anak.
Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan  maksudnya  yaitu  kata  hadhin  dan  kata  wali,  hadhin  atau  hadhinah  adalah istilah  yang  dipakai  bagi  seseorang  yang  melakukan  tugas  hadhanah  yaitu  tugas menjaga  dan  mengasuh  atau  mendidik  bayi  atau  anak  kecil  sejak  lahir  sampai  bisa secara  sederhana  makan  sendiri  dan  berpakaian  sendiri  dan  bisa  membedakan  yang berbahaya  bagi  dirinya.  Bila  diukur  dengan  umur,  sampai  umur  7  atau  8  tahun.  Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan  belum  bisa  secara  sederhana  membedakan  antara  yang  bermanfaat  dan  yang berbahaya baginya.
Tidak  selamanya  hak  hadhanah  itu  jatuh  kepada  ibu,  sang  bapak  pun  berhak mempunyai  hak  yang  sama  dengan  ibu,  bila  syarat-syarat  penentuan  ibu  tidak memenuhi krieteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak  ini  yang  pertama  harus  diperhatikan  adalah  kepentingan  anak  dan  memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban  perceraian,  sehingga  yang  perlu  diutamakan  adalah  bagaimana  memeberi perlindungan  dan  kebaikan  bagi  anak  demi  kemaslahatan  dan  terhindar  dari  hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.
Pemeliharaan  terhadap  anak  sangatlah  penting,  oleh  karena  itu,  Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak- hak anak; kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya.
Dalam  konteks  kehidupan  modern  yang  ditandai  globalisasi  dalam  semua aspek  kehidupan  manusia,  pemeliharaan  anak  perlu  dipahami  secara  lebih  leluasa  dan menyeluruh.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  orang  tua  tidak  hanya  memperioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil  si  anak,  akan tetapi  lebih  dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih  sayang dari kedua orang  tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah.( Ali Yafie .1997.hal.7) Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam Menurut Ramulyo (2004), beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak hadhanah mendidik anak, dan dapat dipercaya. Adapun anak yang berhak mendapat hadhanah  adalah  anak  yang  belum  dewasa  dan  belum  mumayiz  menurut  Islam,  yaitu belum mencapai usia 12 tahun.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Dampak  Psikologis  Perceraian  pada  Anak perceraian  merupakan  peristiwa yang  berat  bagi  psikologi  anak  (Ariyani,  2020).  Beberapa  dampak  psikologis  yang mungkin  muncul  antara  lain  rasa  sedih,  kehilangan,  kecemasan,  penurunan  prestasi  di sekolah,  agresifitas,  hingga  depresi.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  penanganan  serius dalam pengasuhan anak pasca perceraian agar terhindar dari trauma.
Menurut para fuqaha, hadhanah adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempaun atau yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya
Menurut  Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah,  bilamana  terjadi  perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang  secara  emosional  lebih  sabar  dibandingkan  ayahnya.  Namun  dalam  hadhanah, Agama  Islam  memberikan  syarat-syarat  kepada  pengasuh  yaitu  :  berakal,  baligh, mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  untuk  mendidik  anak  yang  diasuh,  dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan sang anak.
Pada  hasil  analisis  dan  pembahasan  penelitian,  dapat  diidentifikasi  bahwa hukum  keluarga  Islam  memberikan  perhatian  besar  terhadap  Hak  tersebut  mencakup tanggung  jawab  finansial,  pendidikan  agama,  dan  perlindungan  hak-hak  dasar  anak. Sementara  itu,  kewajiban  orang  tua  melibatkan  kerjasama  dalam  pengambilan keputusan  terkait  kesejahteraan  anak,  mengutamakan  kepentingan  terbaik  anak  dalam setiap tindakan, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak anak.
Dari  analisis  penelitian,  terlihat  bahwa  mahkamah  Islam  memainkan  peran kunci  dalam  menentukan  pengasuhan  anak  pasca  perceraian.  Keputusan  mahkamah didasarkan pada prinsip-prinsip  hukum  keluarga  Islam,  yang melibatkan  pertimbangan etika,  kepentingan  terbaik  anak,  dan  keadilan.  Mahkamah  juga  memegang  tanggung jawab  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  timbul  antara  orang  tua  terkait pengasuhan anak.
Analisis  lebih  lanjut  menyoroti  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  memandu pengasuhan anak pasca perceraian. Prinsip-prinsip ini mencakup adil, proporsional, dan memberikan  keutamaan  pada  kesejahteraan  anak.  Pentingnya  memahami  konteks  dan nilai-nilai Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif dalam praktik.
Dalam  hasil  penelitian,  tampak  adanya  tantangan  dan  isu  kontemporer  terkait perspektif  hukum  keluarga  Islam.  Diantaranya  adalah  perubahan  norma  sosial, perbandingan  hukum  keluarga  dengan  hukum  non-Islam,  dan  kebutuhan  adaptasi hukum terhadap dinamika sosial masyarakat modern.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  secara  garis  besar,  hak  asuh  anak  di  bawah umur  atau  yang  belum  mumayyiz  berada  di  tangan  ibu.  Hal  ini  sesuai  sabda  Nabi Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad  dan  Abu  Daud:  "Ibu  lebih  berhak terhadap anaknya selama masih kecil". Sementara ayah tetap wajib memberi nafkah dan biaya hidup untuk anak-anaknya meskipun tidak mendapat hak asuh.
Meskipun  demikian,  penentuan  hak  asuh  harus  disesuaikan  dengan  kondisi kedua orang tua dan kebutuhan anak. Jika ibu telah menikah lagi sedangkan ayah masih sendiri, maka lebih baik anak diasuh ayahnya. Begitu pula jika ibu sakit-sakitan sedang ayah  sehat  dan  mampu  mengasuh  anak.  Intinya,  kemaslahatan  anak  yang  menjadi pertimbangan utama.
Dalam  kasus  sengketa  hak  asuh  anak  akibat  perceraian,  para  ulama  sepakat bahwa pengadilan berhak memutuskan hak asuh sesuai situasi dan kondisi kedua orang tua.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Jika  keduanya  sama-sama  layak,  maka  dilakukan  sistem  bergiliran  mengasuh anak.  Yang  penting,  akses  dan  hak  anak  untuk  bertemu  dan  mendapat  kasih  sayang orang tua tetap terpenuhi meski keduanya telah bercerai.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum keluarga Islam sangat  memprioritaskan  kepentingan  dan  kemaslahatan  anak  dalam  hal  pengasuhan pasca  perceraian  orang  tuanya.  Prinsip  umum  hak  asuh  jatuh  pada  ibu  selama  anak masih kecil, namun pengadilan dapat menentukan lain sesuai kondisi kasus yang terjadi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian orang tua  masih  menjadi  permasalahan  yang  pelik  dalam  masyarakat.  Seringkali  terjadi sengketa  hak  asuh  antara  ayah  dan  ibu  yang  sudah  bercerai.  Dalam  hukum  Islam, prinsip umum pengasuhan anak adalah berdasarkan maslahah atau kepentingan terbaik bagi si anak.
Hasil  analisis  memberikan  implikasi  pada  perbaikan  sistem  hukum  keluarga Islam  terkait  pengasuhan  anak  pasca  perceraian.  Rekomendasi  penelitian  melibatkan perluasan  literatur,  penyelidikan  lebih  lanjut  terkait  aspek-aspek  praktis,  dan  upaya- upaya pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam  konteks  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  menurut  hukum  keluarga  Islam. Sebagai bagian dari penelitian ini, penting untuk terus memperbarui dan meningkatkan ketepatan  hukum  keluarga  Islam  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  nilai- nilai Islam yang tetap relevan.

## KESIMPULAN
1. Pengasuhan  anak  pasca  perceraian  dalam  keluarga  muslim  diatur  dalam  konsep hadhanah,  yaitu  hak  dan  tanggung  jawab  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak setelah kedua orang tua berpisah.
2. Syarat-syarat  pemegang  hak  hadhanah  meliputi  beragama  Islam,  baligh,  berakal sehat,  terpercaya,  dan  mampu  mendidik  anak.  Sedangkan  anak  yang  berhak mendapat hadhanah adalah anak di bawah umur 12 tahun.
3. Pasca  terjadinya  perceraian,  penetapan  hak  asuh  atau  hadhanah  anak  dilakukan melalui  kesepakatan  orang  tua,  atau  melalui  penetapan  pengadilan  berdasarkan kondisi kedua orang tua.
4. Biaya pemeliharaan anak di bebankan kepada ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Dibutuhkan  peran  keluarga  besar  dan  lingkungan  sekitar  pasca  perceraian  guna memberikan dukungan psikis dan pengasuhan terbaik atas tumbuh kembang si anak. Penelitian  ini  menyelidiki  aspek  dengan  tujuan  mendapatkan  pemahaman mendalam  tentang  konsep-konsep,  prinsip-prinsip,  dan  aplikasi  hukum  Islam  dalam konteks  ini.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  kesejahteraan  anak  setelah perceraian, menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
Hukum Islam menggariskan prinsip-prinsip yang mengharuskan orang tua untuk memastikan  pemenuhan  hak-hak  anak,  termasuk  hak  atas  nafkah,  pendidikan,  dan perlindungan. Dalam proses pengambilan keputusan pengasuhan oleh mahkamah Islam, faktor-faktor  yang  memperhatikan  kesejahteraan  anak  menjadi  pertimbangan  utama, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam.
Penelitian ini juga menyoroti pentingnya etika pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip etika, termasuk keadilan, kasih sayang,  dan  tanggung  jawab,  menjadi  panduan  dalam  memberikan  perlindungan  dan perhatian  terhadap  anak.  Wawancara  dengan  ahli  hukum  keluarga  Islam  serta  survei
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
masyarakat  mengungkapkan  bahwa  pemahaman  dan  penerapan  hukum  keluarga  Islam terkait  pengasuhan  anak  dapat  bervariasi  di  masyarakat,  dan  ada  kebutuhan  untuk pendekatan yang holistik dan edukatif.
Analisis komparatif antara hukum keluarga Islam dan non-Islam memperlihatkan  perbedaan  signifikan  dalam  pendekatan  terhadap  pengasuhan  anak pasca  perceraian.  Hukum  keluarga  Islam  menempatkan  nilai-nilai  moral  dan  spiritual sebagai  landasan,  sementara  juga  mengakomodasi  aspek-aspek  praktis  dan  kebutuhan keseharian anak.
Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana  hukum  keluarga  Islam  mengatur  pengasuhan  anak  pasca  perceraian.  Hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi  perbaikan  kebijakan  dan  implementasi hukum  keluarga  Islam  yang  lebih  efektif,  yang  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak anak dan menjaga keseimbangan dalam situasi perceraian, sejalan dengan ajaran agama dan kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyani,  F.  (2020).  Dampak  Psikologis  Perceraian  Orangtua  terhadap  Anak  dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18(2), 164- 179 Ramulyo, M.I. (2004). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Afriana, R. (2021). Implementasi Hadhanah dalam Pengasuhan Anak akibat Perceraian (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Madiun).  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam, 5(2), 159-175.
Attabik,  M.  Z.  (2020).  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Pustaka Baru Press.
Azizah, N. (2022). Pengasuhan Anak oleh Kerabat Dekat Akibat Perceraian Orang Tua. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 49-62.
Hamidah,  S.  (2019).  Pengasuhan  Anak  Pasca  Perceraian  Perspektif  Maqashid  Asy- Syari’ah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(2), 221-236.
Mubarok,  J.  (2021).  Psikologi  Keluarga  dari  Keluarga  Sakinah  Hingga  Keluarga Bangsawan. Jakarta: Bumi Aksara.
Mufidah. (2008). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang Press.
Rahman,  G.  A.  (2019).  Hukum  Perkawinan  dan  Waris  Islam  di  Indonesia.  Depok: Rajawali Press.
Ramulyo, M. I. (2004). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Rofiq, A. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Utomo, B. B. (2020). Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga  Islam.  Jurnal  Hukum Keluarga  dan Hukum  Islam,  8(1),  127- 144.
Ali  Yafie,  Teologi  Sosial  Telaah  Kritis  terhadap  Persoalan  Agama  dan  Kemanusiaan,
(Yogyakarta: LKPSM, 1997), Cet. Ke-1
Ainiyah,  Q.  (2013).  Hakikat  Pengasuhan  Anak  dalam  Keluarga  Perspektif  Hukum Islam. Jurnal Al-Ahwal, 6(2), 167-180.
Nurhalizah,  R.  (2021).  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  (Studi  Kritik Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia).  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum Islam, 3(1), 59-74.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, 2023, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Rosiana,  E.  (2022).  Tingginya  Angka  Perceraian  di  Indonesia.  Info  Singkat Kesejahteraan Sosial, 14(09), 13-18.
Wulandari,  R.  (2022).  Pengasuhan  Anak  Pasca  Perceraian  Orang  Tua  (Studi  di Kabupaten Boyolali). Social Work Journal, 12(1), 49-58.
Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqhul Mar’ah al-Muslimah, Penerjamah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), h. 450.
Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah,  Fiqh  Wanita,  Pen:  M.  Abdul  Ghaffar  E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 435.