## ANALYSIS SWOT CIVIC EDUCATION CURRICULUM FOR SENIOR HIGH SCHOOL YEAR 1975-2013

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JENJANG SMA TAHUN 1975 – 2013
Gunawan  Santoso 1 Suwarma Al Muchtar 2 Aim Abdulkarim 3
1 Universitas Negeri Semarang (UNNES)
2 Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI
3 Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Email: mgunawansantoso@gmail.com

## ABSTRACT
Civics  curriculum  from  year  1975-2013  are  ultimately  aims  to  make  citizens  say,  act,  and behave,  based  on  Pancasila  or  spirit  in  everyday  life  that  are  run  from  the  time  school education  to  become  a  high  school  mature  and  become  the  pride  of  the  nation  bless  yourself, family,  school,  state  and  nation  with  the  moral  soul/good  and  intelligent  character  who  can advance and competitive in national and international era. Civics strength is on the Pancasila, the  1945  Constitution,  values,  morals,  local  knowledge  and  diversity  in  cultured.  There  are weaknesses in the teaching of Civics monotonous and more innovative not only focuses on the cognitive,  affective  and  psychomotor  while  dispensed  and  not  included  on  the  national  exam. Opportunities Civics still need a lot of development in the scientific body of knowledge. Threats of civics is free sex of number of students who make the nation weak morals and act not see the value  of  Pancasila  (say  and  behave  without  values).  Civics  solution  through  a  process  of learning and practice of students in the school are monitored and assessed as a form of moral evaluation and student behavior.
Keyword: SWOT, Curiculum Civic Education SMA, years 1975-2013.

## ABSTRAK
Kurikulum  PKn  dari  tahun  1975-2013  adalah  menciptakan  peserta  didik  yang  memiliki  jiwa pancasilais  dalam  perkataan,  perbuatan  dan  tingkah  laku  yang  baik  dan  cerdas  dalam kehidupan  sehari-hari.  Kekuatan  PKn  ada  pada  Pancasila,  UUD  1945,  politik,  hukum,  nilai, moral,  kearifan  lokal  dan  kebinekaan  dalam  berkebudayaan.  Kelemahan  PKn  ada  pada  sisi pengajaran  yang  bersifat  monoton  tidak  inovatif  dan  lebih  menitik  beratkan  hanya  pada kognitif,  sedangkan  afektif  dan  psikomotorik  ditiadakan  serta  tidak  dimasukkan  pada  ujian nasional.  Peluang  PKn  masih  perlunya  banyak  perkembangan  keilmuan  dalam  body  of knowledge  berbasis  penguatan  utama  moral.  Ancaman  PKn  adalah  seks  bebas  yang menjadikan moral anak bangsa lemah dan bertindak tidak melihat nilai Pancasila (berkata dan berprilaku tanpa nilai). Solusi PKn melalui pembelajaran dan proses praktik  siswa di sekolah yang diawasi dan dinilai sebagai bentuk evaluasi moral dan prilaku siswa.
Kata Kunci: SWOT, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan SMA, tahun 1975-2013.
Kurikulum pendidikan Indonesia sudah  mengalami  perkembangan  sejak periode    sebelum  tahun  1947  hingga kurikulum  tahun  2006,  bahkan  munculnya kurikulum  baru  yang  akan  menggantikan
kurikulum  lama  yaitu  kurikulum  tahun 2013.  Menurut  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  atau  Mendikbud  Muhammad Nuh (Kompas, 5/9/2012).
“Tidak ada kurikulum yang
abadi.Kurikulum berubah karena perubahan zaman,  bukan  karena  kurikulum  sekarang yang  jelek  atau  salah.Sudah  benar  itu  di zamannya.Tapi  zaman  berubah  dan  kita harus ikut berubah”.
Analisinya  ialah  proses  pergantian Kurikulum  tidak  ada  tujuan  lain  selain untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang  ada  di  sekolah  agar  siswa/pelajar  di Indonesia  menjadi  sumber  daya  yang berkualitas di jamannya.
Menurut  beberapa  pakar,  perubahan kurikulum  dari  masa  ke  masa,  baik  di Indonesia maupun di negara lain,
disebabkan  karena  kebutuhan  masyarakat yang  setiap  tahunnya  selalu  berkembang dan  tuntutan  zaman  yang  cenderung berubah.
Perkembangan
kurikulum dianggap sebagai penentu masa depan anak bangsa.  Karena  itu,  kurikulum  yang  baik akan  sangat  diharapkan  dapat  dilaksanakan di  Indonesia  sehingga  akan  menghasilkan masa  depan  anak  bangsa  yang  cerah  yang berimplikasi  pada  kemajuan  bangsa  dan negara.
Salah  satunya  ide  mengevaluasi kurikulum  bergulir  cepat  setelah  Wakil Presiden Boediono mempublikasikan gagasan  tentang  reformasi  pendidikan melalui artikel “Pendidikan
Kunci Pembangunan”  Kompas,  27  Agustus  2012 (Buku  Kompas,  2013:  XIV).  Artikel tersebut  tampaknya  merupakan  uraian tentang  pilar  pembangunan  nasional  ( pro growth,  pro  poor,  pro  job, dan pro environment )  yang  dicanangkan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam  pidato pengantar RAPBN 2013.Yang menarik ide- idenya ialah mengusung paradigma
pembangunan  nasional,  pemerintah  ingin mengevaluasi  (lagi)  kurikulum  pendidikan nasional,  khususnya  jenjang  SD  hingga SMA.Alasannya,
menurut Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Muhammad Nuh, “banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan”, evaluasi dimaksudkan  agar  pembelajaran  lebih efektif.  Untuk  itu  pemerintah  membentuk tim  evaluasi  kurikulum  dan  meminta berbagai  profesi  dan  keahlian  melakukan
evaluasi secara independen (Buku Kompas, 2013:XIII).
Mendikbud Muhammad Nuh, prihatin  atas  perilaku  kekerasan  yang melibatkan  pelajar  (dan  mahasiswa)  yang terus  marak  belakangan  ini,  dan  berpikir bahwa  kendurnya  kurikulum  pendidikan sekolah menjadi salah satu sebab kekerasan kaum  pelajar  tersebut,  begitupun  dengan para  pemikir  pendidikan  seperti  Ki  Hajar Dewantara  bahwa  pendidikan  merupakan tanggung jawab dan  kerja-bersama institusi keluarga,  institusi  masyarakat,  dan  diwaktu kemudian, institusi sekolah. Proses
perubahan sosial dan terbentuknya keadaban  publik  hanya  mungkin  terjadi secara  optimal  jika  ketiga  pilar  pendidikan berpungsi secara seimbang dan proporsional  sesuai  kapasitasnya  (Buku Kompas, 2013:XVI). Maka perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sangat
penting  untuk  segera  dirubah  dalam  dunia pendidikan  dikarenakan  merupakan  dasar dalam  dunia  pendidikan  menuju  warga negara  yang  baik  dan  cerdas  ( smart  and good  citizen )  di  masa  depan  sebagai  cita- cita pendidikan Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  Nomor  20  tahun  2003  Pasal  37 dinyatakan bahwa “Pendidikan
Kewarganegaraan  wajib  dimuat  dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah serta  Pendidikan  Tinggi”.  Pendidikan Kewarganegaraan diberbagai jenjang pendidikan  harus  tetap  ditingkatkan  dan dikembangkan  untuk  membekali  peserta didik  dengan  pengetahuan  dan  kemampuan dasar  berkenaan  dengan  mewujudkan warga  negara  yang  dapat  diandalkan  oleh bangsa dan negara.
Tulisan berikut ini mencoba memberikan pilihan jawaban atas permasalahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Sekolah Menengah Atas tahun 1975-2013.
Permasalahan  pertama  makna  filosofis  apa yang  ada  pada  Sekolah  Menengah  Atas diberikan  materi  pengetahuan  Pendidikan Kewarganegaraan  dari  tahun  1975-2013  di Indonesia.  Kedua  apa  dan  bagaimana analisis  SWOT,  kurikulum  SMA  tahun 1975-2013.Penelitian bertujuan
mendeskripsikan  arti  kebermaknaan  secara filosofis  dan  analisis  SWOT  kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas tahun 1975-2013, diharapkan menghasilkan temuan komposisi materi Pendidikan Kewarganegaraan  yang  termuat  dalam kurikulum  SMA  tahun  1975-2013  sebagai evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan serta antisipatif  dalam  menghadapi  perubahan sosial dan globalisasi.

## METODE
Metodologi  penelitian  merupakan suatu  teknik  untuk  memperoleh  data  yng dibutuhkan  dalam  suatu  penelitian.  Sumber data dikategorikan ke dalam tiga kelompok.
Pertama,
Sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah  dan  literatur  hasil  penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua,  sumber  data  berupa  dokumen analisis  yang  meliputi  hasil  dokumen- dokumen  kenegaraan  tentang  kurikulum pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah atas dari tahun 1975-2013.
Teknik pengumpulan data dan informasi  yang  digunakan  adalah  teknik pengumpulan  data  kualitatif  yang  meliputi studi  dokumentasi,  dan  studi  pustaka.. Sementara  itu  proses  analisis  data  yang digunakan  peneliti  adalah  reduksi  data, display  data,  verifikasi  dan  penarikan kesimpulan  (Miles  dan  Huberman,  1992: 16-18).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  analisis  peneliti  dalam menelaah  studi  dokumentasi  dan  studi kepustakaan  didapatkan  rangkuman  oleh peneliti  dalam  beberapa  aspek  analisis yaitu:  landasan  hukum  PKn,  latar  belakang kurikulum,  nama  kurikulum,  nama  PKn, tujuan  PKn,  jumlah  jam  pelajaran  PKn SMA, model pembelajaran PKn,
Berakhirnya kurikulum PKn, ruang
lingkup,  serta  analisis  SWOT  (kekuatan, kelemahan,  peluang,  ancaman,  dan  solusi). Kurikulum  yang  dibahas  peneliti  yaitu
kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan jenjang  SMA  pada  tahun  1975-2013,  yang dikaji lebih dalam mengenai analisis SWOT kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan jenjang SMA pada tahun 1975-2013.
Hasil yang didapatkan peneliti memberikan  kontribusi  sebagai  evaluasi pasang surutnya Pendidikan Kewarganegaraan  jenjang  SMA  dari  tahun 1975-2013, yang secara jelas telah memberikan data dan fakta perubahan yang signifikan,  baik  itu  perubahan  nama  mata pelajaran  atau  substansi  materi  pelajaran yang memberikan dasar dan arahan sebagai pembeda  kurikulum  sebelumnya  untuk memberikan keunggulan dan kebermaknaan di setiap kurikulum. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama dan materinya  secara  berkala  sesuai  dengan perubahan  kurikulum  yaitu  pada  tahun 1975, 1978, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan  2013.  Efek  perubahan  kurikulum membentuk  Pendidikan  Kewarganegaraan kadang  menjadi  kuat  kadang  menjadi lemah,  bahkan  bersumber  pada  kekuatan moral,  kadang  bersumber  pada  kekuatan hukum  ,  pada  kekuatan  politik  atau  bahkan pada kekuatan hukum dan politik.
Di bawah ini adalah hasil rangkuman peneliti tentang analisis kurikulum PKn jenjang SMA: Tabel 1. Rangkuman Analisis Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan Perkembangan Kurikulum PKn SMA dari Tahun 1975-2013
di Indonesia No. Aspek Analisis Kurikulum 1975 P4 Tahun 1979 Kurikulum 1984 Kurikulum 1994 Suplemen 1999 Kurikulum 2004 Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Landasan hukum PKn Tap MPR dan GBHN Tap MPR dan GBHN Tap MPR dan GBHN Tap MPR dan UU PN no 2 tahun 1989 Tap MPR dan UU PN no 2 tahun 1989 UU SPN no. 20 tahun 2003 UU SPN no. 20 tahun 2003 UU SPN no. 20 tahun 2003 2. Latar belakang kurikulum Tuntutan perubahan jaman Tuntutan perubahan eksekutif dan legislatif Tuntutan perubahan jaman Tuntutan perubahan jaman perubahan prilaku rakyat Tuntutan perubahan politik Tuntutan perubahan jaman dan tenaga kerja Tuntutan perubahan jaman dan IPTEK Tuntutan eksekutif, Prilaku masyarakt dan IPTEK 3. Nama kurikulum Pembaharuan Kurikulum (PK) Pembaharuan Kurikulum (PK) Pembaharuan Kurikulum (PK) Kurikulum keterampilan proses (KKP) Kurikulum keterampilan proses (KKP) Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Kurikulum 2013 (Kutilas) 4. Nama PKn PMP PMP+P4 PMP PPKn PPKn Kn PKn PPKn 5. Tujuan PKn Warganegara yang pancasilais Warganegara yang pancasilais Warganegara yang pancasilais Warganegara yang pancasilais Warganegar a yang berakhlak Warganegara yang berakhlak Warganegara yang kritis demokratis Warganegara yang taat pada pancasila dan UUD 1945 6. Juml. jam PKn SMA 2 2 2 2 2 2 2 2 7. Model PKn Siswa aktif Siswa aktif CBSA Keterampil- an Keterampil- an Pengalaman Memecahkan solusi, inkuiri Contektual learning 8. Berakhir nya kurikulum PKn Siswa Kesulitan dalam praksis Adanya revisi pada P4 Minimnya keterampilan siswa Reformasi politik eksekutif Reformasi pendidikan Belum memiliki kemmpuan Serat materi Serat materi, jam Pelajaran kurang, dan tidak UN 9. Ruang lingkup civics , sejarah kebangsaan, kejadian setelah Indonesia merdeka, UUD 1945, masing- Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan hak azasi manusia, azas dan makna keadilan, UUD 1945, lembaga- lembaga (1). Nilai, moral dan norma serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam 1999 ketika masa pemerintaha n B. J. Habibie lahir istilah IPTEK dan 1. Persatuan bangsa dan negara; 2. Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan Persatuan dan Kesatuan bangsa; Norma, hukum dan peraturan; Hak asasi manusia; 1. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, 2. UUD 1945 sebagai hukum
masing sila Pancasila, pesan pentingnya pembangunan (seperti rencana pembangunan lima tahun dan GBHN) bagi bangsa Indonesia, doktrin kenegaraan yang spesifik, membahas persoalan moral dan sebagainya, visi misinya berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Pengamalan Pancasila (P4) negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, dan kajian terhadap Pancasila itu sendiri. kehidupan bermasyaraka t, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (2). Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembanga n ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IMTAK yang diikuti lahimya kurikulum lmtak, isinya adalah mengintegra sikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajara n. hukum); 3. Hak Asasi Manusia; 4. Kebutuhan hidup warga negara; 5. Kekuasaan dan politik; 6. Masyarakat demokratis; 7. Pancasila dan konstitusi negara; 8. Globalisasi; namun materi mata pelajaran ini mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Kebutuhan warga negara; Konstitusi Negara; Kekuasan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi. dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Dokumen PKn Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis- garis Besar Haluan Negara. adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P- 4), maka materi PMP didasarkan pada isi P-4 tersebut. adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan perlunya adanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. masih ada yang perlu disempurnak an salah satunya penyederhana an P4 / refisi P4. salah satunya mengilangka n P4 dalam materi PPKn, karena terlalu sarat materi, tumpang tindih ( over lapping dan overload) , terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencermink an sifat desentralis. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. terlepas dari pemerintah yang berkuasa, melainkan diberikan kebebasan sekolah untuk mengelola dan mengurus visi dan misinya untuk mencapainya tanpa harus menunggu perintah dari pusat pendidikan maka, hasilnya menumbuhkan generasi mandiri, berteknologi, berpikir cerdas dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. kutilas/kurikulum 2013 yang memiliki tujuan untuk membekali kemampuan keterampilan secara kritis cerdas dan agar lebih sempurna menjadi manusia yang mandiri dan lebih setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan sumber konten  materi pelajaran 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10. Kekuatan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Perubahan nama ini terjadi karena Orde Baru ingin melakukan koreksi terhadap Orde Lama yakni (1) P-4 merupakan sumber, dan tempat berpijak, isi, dan cara evaluasi PMP melalui pembakuan Kurikulum 1975. (2) Dengan dihasilkannya Adanya muatan baru pedoman, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan pancasila (P-4) atau eka prasetya pancakarsa, dengan 36 butir nilai Kurikulum 1994 dengan materi PPkn mengusung konsep- konsep nilai pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujujudan dalam kehidupan Pada awalnya mata pelajaran tersebut digabungkan menjadi satu, karena isi dari Pendidikan Kewarganegar aan bersumber dari Pancasila itu sendiri. Kemudian dipecah Misinya yaitu adanya pendidikan nilai dan moral. mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami Mengorganisasika n substansi kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD
ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu moral Pancasila harus diajarkan secara intensif kepada siswa lewat pendidikan formal, dan PMP menjadi sarananya (Muchson AR, 2004: 35). Buku Paket PMP untuk semua tingkat pendidikan di sekolah, (3) P- 4 tidak hanya diberlakukan di sekolah tetapi juga masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran. (4) Bidang studi PMP materinya didominasi P- 4. pancasila sebagai muatannya. masyarakat Indonesia. Sedangkan Pendidikan Pancasila masih tetap berperan sebagai core atau concerto -nya dan pendidikan kewarganega raan sebagai accompanime nt -nya. menjadi mata pelajaran sendiri karena Pendidikan Kewarganegar aan dianggap penting untuk diajarkan kepada siswa. Hal tersebut karena dalam Pendidikan Kewarganegar aan diajarkan materi kewarganegar aan yang lebih luas dan sumbernya tidak hanya langsung dari Pancasila (Sudiardjo, 2013: 117) dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan PKn 2006 membentuk karakter warga negara kritis, partisipatif, cerdas, rasional dan kreatif dalam mengembangk an kehidupan demokrasi (Winarno, 2013:2-3). Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Winarno, 2013: 5). 11. Kelemahan Kurikulum 1975 setelah adanya ketetapan MPR ini, pembentukan manusia Indonesia mengalami beberapa kendala kontradiksi 1). P4 tidak bisa memantau secara detail dalam praksisnya PMP karena masih banyak kekurangan. 2). Buku pedoman Pendidikan Kelemahan dalam konseptualisa si pendidikan kewarganega raan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan Azis Wahab & Sapriya (2007: 298) Pendidikan Pancasila dan Kewarganeg araan (PPKn) tahun 1994 memiliki kelemahan Pendidikan Kewarganegar aan pada masa Orde Baru, terjebak sebagai alat kepentingan rezim, pengagungan harmoni (selaras, serasi, dan Depdiknas tahun 2012 dinyatakan bahwa PKn 2006 telah berjalan kurang lebih 5 tahun mendapat berbagai masukan atas kekurangan Sosialisasi belum menyeluruh dan belum diterapak pada semua sekolah materi pelajaran PPKn dan terlebih banyak memiliki kendala dari segi buku paket materi kurang jelas dan referensi serta
praksisnya dalam jasmani dan rohaninya. Kesulitan PMP dengan content Pancasila menuai ketika hanya sampai dihapalkan saja tidak di priksa praksis dan keberlangsunga n hidupnya di masyarakat. Kewarganegar aan yang berjudul “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” dinyatakan tidak berlaku lagi. 3) Penataran membuat masyarkat kebingungan dan dijadikan sebagai proyek penguasa. 4) PMP kontentnya belum bisa mandiri secara kokoh moral yang behavioristik, Ketakonsiste nan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganega raan dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial- budaya. Mengakibatk an beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substa nsi setiap mata pelajaran. antara lain: 1) kurikulumny a banyak diwarnai oleh perspektif atau kepentingan pemerintah dengan mengatasna makan kepentingan negara, 2) topik- topik yang diangkap lebih mengedepan kan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung “sepihak” dan “monolog” untuk mendukung kelanggenga seimbang), dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma Pendidikan Kewarganegar aan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak manarik dan termarjinalkan (Samsuri, 2010: 6). atau kelemahan yang ada, yakni (1) secara substansial, PKn lebih terkesan dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderunga n dominasi pembelajaran kognitif saja bimbingan yang lainnya. selain itu overlapping content
n orde yang berkuasa. 12. Peluang Perlu Pengembangan Civic Virtue dan civic culture dalam praksis demokrasi. Perlu pengembangan paradigma civic education yang khas untuk kondisi bangsa Indonesia. (Udin S. Winataputra, 2012: 4) Penyederhana an P4 di Indonesia perlu dirancang pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial- kultural yang memungkinka n terjadinya interaksi fungsional- pedagogis antara kegiatan- kegiatan di sekolah (Durkheim, 1973; Fraenkel, 1977; CICED, 1999; dan Winataputra, 2000). Adanya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih generasi, dan pemberdayaa n generasi muda untuk masa depan yang menuntut adanya pengembanga n paradigma baru pendidikan kewarganega raan Pertama , tantangan untuk menghadapi kehidupan sosial kultural yang kontemporer di dalam kehidupannya. Kedua , tantangan untuk memahami persoalan- persoalan konseptual sebagai bekal untuk menganalisis persoalan kontemporer itu. Satu contoh persoalan kontemporer sekarang adalah konflik antaretnis, separatisme, kemiskinan, kebodohan, korupsi yang merajalela, dan masalah lain tentang masalah perilaku Harus memperbanya k penelitian membahas masalah modus PKn (strategi, model, metode pembelajaran), bukan pada body of knowlegde PKn 2006. Bagi sebagian komunitas PKn, mungkin isi PKn tidak begitu penting, sedang yang penting adalah modus PKn. Bagaimana mengembangk an pembelajaran PKn sehingga menjadi menarik, kreatif, berwibawa dan mencapai tujuannya. PKn bersifat terpisah ( separated ) dan pendekatannya juga perlu dikembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa, (Bambang Sudiardjo: 2013: 112).
immoral. 13. Ancaman Menurut Abdul Azis Wahab (2007: 699) Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif P4 dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat Materi PMP didominasi P- 4 yang indoktrinatif sehingga banyak menuai kritik dari masyarakat khususnya komunitas PKn Ancaman melemahkan dalam konseptualisas i Pendidikan Kewarganegar aan dengan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakonsistena n penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegara an dan keterisolasian proses pembelajaran nilai pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya. Ternyata PPKN 1994 secara paradigmatik sesungguhny a masih sama dengan PMP sebelumnya yang mengakibatk an kerugian negara percumanya pergantian kurikulum namun isi substansinya sama. Demokrasi yang cerdas dan religious yang menjadi karakteristik civic education dalam masyarakat madani belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat- bangsa Indonesia. lawlessness atau ketidakpatuh an hukum lawlessness atau ketidakpatuh an hukum yang melanda semua lapisan masyarakat bangsa saat itu (Winataputra , 2012: 7). Telah terjadi krisis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegar aan. Selama ini orientasi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan konsep keilmuan, namun sangat lemah pada pengalaman pembelajaran peserta didik (Winarno, 2013: 4). aspek content , menimbulkan kontroversi dan perdebatan dikalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademik. dianggap lebih banyak berorientasi pada materi dan evaluasi pelajaran daripada proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini mengakibatka n kerjasama pendidik dan orang tua hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak. (Winarno, 2013: 4) Kritik tajam terhadap kemasan kurikulum adalah karena dianggap lebih banyak berorientasi pada materi dan evaluasi pelajaran daripada proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini mengakibatkan kerjasama pendidik dan orang tua hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak (Winarno, 2013: 4).
yang melanda semua lapisan masyarakat bangsa saat itu (Winataputra, 2012: 7). 14. Solusi Mempertahank an muatan materi Pancasila dan UUD 1945. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontologi dasar ilmu politik khususnya konsep politic democracy maka digunakan untuk aspek duties and rights of citizen . Sebenarnya P4 dan GBHN itu tidak ada yang salah, manusianyalah yang menyalahgunak annya sehingga perlu pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi PPKn perlu dirancang pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial- kultural yang memungkinka n terjadinya interaksi fungsional- pedagogis antara kegiatan- kegiatan di sekolah dan di luar sekolah sedangkan pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau tought dengan Pembudayaa n nilai-moral lebih banyak dipelajari atau learned dengan peran guru/dosen/p enatar/mang gala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat dominatif PKn bersifat terpisah ( separated ) dan pendekatannya jangan berorientasi pada pengalaman ( experience centered ) dengan pola pengorganisasi an lingkungan meluas, melainkan menggunakan belajar sambil berbuat ( learnig by doing ), belajar memecahkan masalah social sederhana ( social problem solving learning ), belajar melalui pelibatan sosial ( socio- partisipatory Tuntutan akan penyempurnaa n PKn sesungguhnya terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PKn Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensio nal (Winarno, 2013: 4). Djahiri (1979) pernah menegaskan bahwa materi PKn hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuaidengan Pancasila. Dengan demikian, penguasaan konsep dalam PKn memiliki kedudukan yang penting selain
(Sumber: Analisis diolah peneliti dari kajian perkembangan kurikulum PKn SMA tahun 1975-2013, Puskur; Depdiknas).
terhadap pengembalaian eksistensi P4 yang bebas dari birokratik. peran guru/ dosen/penatar/ manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat integratif. learning ), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural dalam lingkungan sekiar sampai tingkat provinsi ( enculturation and socializen ). aspek afektif dan perilaku.
Berdasarkan hasil penelitian tujuan Pendidikan  Kewarganegaraan  kurikulum  1975- 2013  adalah  untuk  membentuk  warga  negara yang  baik,  cerdas  dan  bertanggungjawab (to  be good,  samart,  and  resposibility  citizens). Warga negara  yang  baik  adalah    warga  negara  yang patriotik,  toleran,  setia  terhadap  bangsa  dan negara,  beragama,  demokratis,  dan  pancasilais. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan memiliki  ciri  khas  tersendiri  yang  terdiri  dari  3 akar  ilmu  pada  ilmu  pengetahuan  yaitu:  nilai moral,  hukum  dan  politik.  Secara  filosofis kekuatan  dan  kelemahan,  peluang  dan  ancaman, serta  solusi  memberikan  pengaruh  yang  luar biasa pada eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan
kurikulum 1975-2013.
Pendidikan  Kewarganegaraan  menjadi  kuat ketika  kurikulum  tahun  1975,  1984  dan  1994 yang  mengusung  unsur  utama  pada  nilai  moral, namun  unsur  ilmu  hukum  dan  ilmu  politik dimarjinalkan. Kelamahan pada kurikulum ditahun  itu  adalah  adanya  pihak  birokratik  yang berkuasa  dengan  sengaja  ikut  andil  dalam indoktrinasi  mengembangkan  dan  memainkan peranannya untuk terus melanggengkan kekuasaan  sebagai  pencitraan.Beriringnya  waktu peluang  kurikulum  ini  memberikan  jalan  besar mata pencaharian bagi para pakar dan pengembang Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan  pelatihan  dan  penataran  pada  P4  di sektor  pendidikan  masyarakat  dan  pegawai negeri  ataupun  swasta.  Ancaman  yang  terjadi banyaknya  kritik  tajam  dari  para  komunitas Pendidikan  Kewarganegaraan  karena  banyaknya ketimpangan  pendidikan  yang  memberikan  efek pada  hasil  pembelajaran  siswa  menjadi  tidak bermakna  bahkan  adanya  ketidak  patuhan  para pemuda  pelajar  Indonesia  dikala  tahun  1999 yang  secara  serentak  melawan  rezim  orde  baru yang sesat itupula kekuatan Pendidikan Kewarganegaraan  dapat  dijatuhkan  melalui keputusan  presiden  B.J.  Habibie.  Solusi  pada kurikulum  ini  jikaberawal  dari  pemerintah  maka yang
bisa memberhentikan/menghilangkannyapun adalah hanya melalui pemerintah pula, hal ini dilakukan demi kelangsungan Pendidikan
Kewarganegaraan  yang  demokratis  dan  tanpa adanya unsur paksaan lagi.
Kurikulum 2004, 2006 dan 2013, Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  efek
yang  mendalam  sejak  perubahan  orde  baru, seolah kekuatan moral sudah mulai kritis bahkan seolah  tidak  dibutuhkan  lagi,  padahal  pada kurikulum ini warganegara Indonesia merindukan  adanya  pendidikan  nilai  moral  yang mendalam  hingga  meresap  pada  masyarakat lagi,yang  tanpa  adanya  kepentingan  birokratik dan  pelanggengan  kekuasaan  yang  otoriter melainkan  dengan  cara  demokratis,  damai,  dan merakyat. Kuatnya kurikulum ini diawali dengan ilmu  hukum  dan  politik  namun  nilai  moralnya sangat  tidak  dijadikan  panduan  lagi  seolah kebosanan  dan  rasa  takut  terulang  kembali seperti  di  masa  silam.Solusinya  Pendidikan Kewarganegaraan  akan  menjadi  bangkit  ketika kurikulum  mendatang  mulai  dilakukan  revisi, reposisi,  dan  reovaluasi  pada  konten  secara komprehensif  dengan  melihat  substansi  filosofis nilai  moral  sebagai  bahan  utama  dan  substansi ilmu hukum dan politik sebagai penunjang/pelengkap  keberhasilan  warganegara yang  baik,  cerdas  dan  demokratis.  Penelitian  ini menitik beratkan pada solusi utama sebagai jalan membentuk  Pendidikan  kewarganegaraan  yang maju  dan  modern  dengan  berbasis  nilai  moral berkarakter,  berwatak  pancasila,  yang  taat  dan patuh pada hukum bangsa dan negara  Indonesia, dengan  cara  menjalankan  dunia  birokrasi  politik yang damai, jujur, adil, dan domokratik.

## Pembahasan
Makna filosofis dan materi Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum Tahun 1975-2013 Sekolah Menengah Atas di Indonesia
1. Makna filosofis PKn SMA di Indonesia Makna filosofis PKn SMA itu menitkberatkan  pada  penciptaan  pelajar  yang beradab/bijaksana  dalam  segala  hal,  dimana bijaksana  itu  merupakan  tingkat  tertinggi  dari segala  perilaku,  dimana  maknanya  yaitu: filosofis  PKn  sebagai  pementukan  watak  bangsa yang  taat  hukum  dalam  keseimbangan  hak  dan kewajiban,  filosofis  PKn  sebagai  pembentuk nilai,  moral  dan  akhlak  bangsa,  filosofis  PKn sebagai  mata  pelajaran  kurikuler,  filosofis  PKn sebagai  jatidiri  kekuatan  pondasi  pendidikan bangsa  dan  negara  Indonesia  dan  filosofis  PKn sebagai  mental  ligatur  multikultural  fluralisme
bangsa  dalam  satu  cita-cita  nasional  dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.
Makna filosofis Pendidikan
Kewarganegaraan yaitu:
a. Filosofis  PKn  sebagai  pementukan  watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban Filsafat  PKn  sebagaimana  filsafat pendidikan  disiplin  ilmu  dipengaruhi  oleh faham  filsafat  ilmu,  filsafat  pendidikan,  dan filsafat  ilmu-ilmu  sosial  baik  dalam  kajian ontologis, epistemologis, maupun aksiologis.Dengan  ini  Branson  (1998:12) mengatakan  “...warganegara  tidak  hanya harus sadar akan hak-hak mereka saja, tetapi juga  harus  menggunakan  hak-hak  itu  secara bertanggung  jawab  dan  merekapun  harus menunaikan  tanggung  jawab  pribadi  dan kewarganegaraan yang diperlukan bagi suatu masyarakat yang adil, bebas, dan berdaulat.
Sebagai  warga  negara  kita  harus mengenal  hak-hak  dan  kewajiban,  dan  juga kewajiban  negara  terhadap  warganya.Sejak kecil  setiap  murid  sudah  diajarkan  untuk bersikap  kritis  demokratis  terhadap  hak- haknya  sebagai  warga  negara  dan  kewajiban negara terhadap warganya. Maka, warganegara  akan  menjadi  segan  terhadap pemerintahan dan taat pada hukum pemerintahan  jika  kesejahteraan,  kedamaian, ketentraman  dan  keadilan  sudah  diberikan pemerataan pada rakyatnya.
b. Filosofis  PKn  sebagai  pembentuk  nilai, moral dan akhlak bangsa “...UUD  harus  hidup  dalam  sanubari
bangsa Indonesia. Baik dalam segi pengetahuan  terhadap  UUD  maupun  dalam bertingkah laku yang sesuai dengan UUD.Sehingga  tugas  PKn  adalah  untuk mendekatkan warga negara dengan konstitusi bukan  hanya  melalui  pendidikan  formal tetapi  juga  pendidikan  non-formal  agar negara  Indonesia  mampu  menjadi  negara yang demokratis yang menjamin kesejahteraan (Jimly Asshiddiqie, 2012).
Warga  negara  yang  beriman  dan bertakwa  serta  memiliki  hati  yang  bersih menjadi  dambaan  semua  negara,  begitupun dengan  Indonesia  yang  memberikan  nilai kebebasaan  dalam  beribadah,  persaudaraan, tanpa  mengenal  kasta  dan  derajat  yang
dipraksiskan  dalam living  reality dengan bentuk  moral  yang  terpuji  sebagai  contoh panutan  dan  tuntunan  bagi  setiap  yang melihatnya,  sebagai  sosok  yang  diidolakan yang  dapat  dijadikan  tiruan  bagi  yang  lain terhadap  sikap  prilakunya/akhlaknya  dalam setiap  kehidupan  dimanapun  kapanpun  dia berbuat yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan happy ending di sekitarnya. c. Filosofis  PKn  sebagai  mata  pelajaran kurikuler
Domain  akademis  adalah  berbagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang
berkembang dilingkungan komunitas ilmiah.Domain kurikuler  adalah  konsep  dan  praksis  PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal.Domain  sosial-kultural  adalah konsep  dan  praksisi  PKn  di  lingkungan masyarakat.  Domain  akademis,  domain kurikuler,  dan  domain  sosial-kultural  satu sama  lain  memiliki  saling  keterkaitan struktural  dan  fungsional  yang  diikat  oleh konsepsi kebajikan dan kebudayaan kewarganegaraan (civic  virtue  and  civic culture) yang mencakup penalaran kewarganegaraan,  sikap  kewarganegaraan, keterampilan  kewarganegaraan,  keyakinan diri kewarganegaraan,
komitmen kewarganegaraan, dan kemampuan
kewarganegaraan.  Oleh  karena  itu  objek kajian PKn saat ini sudah lebih luas daripada embrionya, sehingga bidang kajian keilmuan PKn,  program  kurikuler  PKn,  dan  aktivitas sosial-kultural  PKn  benar-benar  bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas  inilah  yang  mambuat bidang  studi  PKn  dapat  disikapi  sebagai: pendidikan  kewarganegaraan,  pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan  karakter  kebangsaan,  pendidikan kemasyarakatan,  pendidikan  hukum  dan  hak asasi  manusia,  dan  pendidikan  demokrasi. Karakteristik  inilah  yang  dijadikan  indikasi bahwa PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi yang  becirikan  sifat  multifaset  (Sapriya, 2012: 30-31).
Salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  Indonesia melalui  koridor  “ value-based  education ”.
Konfigurasi  atau  kerangka  sistemik  PKn dibangun  atas  dasar  paradigma  sebagai berikut: pertama ,  PKn  secara  kurikuler dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang bertujuan  untuk  mengembangkan  potesi individu agar menjadi warga negara Indonesia  yang  berakhlak  mulia,  cerdas, partisipatif,  dan  bertanggung  jawab. Kedua , PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran  yang  memuat  dimensi-dimensi kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik  yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi  dalam  konteks  substansi  ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan  yang  demokratis,  dan  bela negara. Ketiga ,  PKn  secara  programatik dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang menekankan  pada  isi  yang  mengusung  nilai- nilai  ( content  embedding  values )  dan pengalaman  belajar  ( learning  experiences ) dalam  bentuk  berbagai  prilaku  yang  perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  sebagai  penjabaran  lebih lanjut  dari  ide,  nilai,  konsep,  dan  moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis,  dan  bela  negara  (Winataputra dan Budimansyah, Ed., 2012).
d. Filosofis  PKn  sebagai  jatidiri  pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia Jatidiri  merupakan  fitrah  manusia yang  merupakan  potensi  dan  bertumbuh kembang  selama  mata  hati  manusia  bersih, sehat  dan  tidak  tertutup.  Jatidiri  yang dipengeruhi lingkungan akan tumbuh menjadi  karakter  dan  selanjutnya  karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan prilaku manusia.  Oleh  karena  itu,  tugas  kita  adalah menyiapkan lingkungan yang dapat mempengaruhi  jati  diri  menjadi  karakter yang baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga  baik.  Karakter  pribadi-pribadi  akan berakumulasi  menjadi  karakter  masyarakat dan  pada  akhirnya  menjadi  karakter  bangsa (Udin Saripudin Winataputra, 2011).
Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam kurikulum  sesuai  fungsi  dan  tujuannya pendidikan  dinyatakan  secara  tegas  dalam Pasal  3  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  sebagai
landasan  operasional  penuh  dengan  pesan “yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab”.
Hal ini menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beban dan tanggung  jawab  dari  negara  secara  hukum dan  fundamental  sebagai  tugas  untuk melaksanakan pembenahan dan pembentukan  watak  moral  pancasila  sebagai jatidiri  asli  bangsa  dengan  memperkokoh pemajuan  IMTAK  (iman  dan  takwa)  yang bersih  lahir  batin  dan  IPTEK  (ilmu pengetahuan  dan  teknologi)  negara  yang mampu berdayasaing internasional dalam era global  yang  dapat  dipertanggungjawabkan dalam lingkungan negara dan bangsa.
e. Filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural  fluralisme  bangsa  dalam  satu cita-cita  nasional  dan  pemodernan  bangsa dan negara Indonesia.
“...aspek  kepribadian  warganegara yang  perlu  dikembangkan  adalah  menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu dan  proaktif  menjawab  tantangan  zaman yang  selalu  berubah  (Visi  Pendididkan Nasional  menurut  UU  No.  20  Tahun  2003). Sejalan  dengan  Visi  Pendidikan  Nasional tersebut, DepDikNas berhasrat untuk berhsrat  pada  tahun  2025  menghasilkan INSAN  INDONESIA  YANG  CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Cerdas komprehensif  tersebut  meliputi  :  cerdas spiritual,  cerdas  emosional,  cerdas  sosial, cerdas  intelektual,  cerdas  kinestetik… (Budimansyah & Suryadi, 2008: 20-22) Sikap pengokohan dalam setiap perbedaan  diberbagai  bidang  baik  agama, adat,  budaya,  dan  kepercayaan  lainnya merupakan  media  perekat  yang  harus
diberikan suplemen khusus dari ruh Pancasila  oleh  Pendidikan  Kewarganegaraan untuk  membentuk  warganegara  yang  saling menganggap saudara dalam setiap perbedaan dengan  sikap  ramah  tamah  dan  tolong menolong yang dapat menumbuhkan kepercayaan  atas  segala  perbedaan  dalam bangsa  dan  negara,  yang  terciptanya  aturan masyarakat  yang  akan  membawa  kita  pada rasa adil, tentaram, aman dan damai.
2. Kebermaknaan  materi  PKn  pada  kurikulum tahun 1975-2013
Makna  materi  kurikulum  PKn  tahun  1975 yaitu  sejak  adanya  penambahan  P4  dalam Pendidikan Kewarganegaraan ditahun 1978 pada kurikulum  PKn  tahun  1975  memiliki  dampak yaitu: (1) beban politik pada pendidikan nasional itu  makin  terasa  berat  ketika  pelajaran  PMP  itu digunakan  penguasa  dengan  indoktrinasi  yang kuat sebagai alat untuk memanusiakan Indonesia dengan  pedoman  pancasila  pada  PKn  dengan nama  istilah  warganegara  pancasilais,  (2) Penataran  P-4  pun  kemudian  menjadi  proyek baru  bagi  para  pengampu  mata  pelajaran Pancasila,  (3)  pendidikan  nasional  mengambil langkah-langkah dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila diseluruh lapisan masyarakat.  (4)  Pendidikan  Pancasila  termasuk Pendidikan  Moral  Pancasila  dan  unsur  yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  sekolah- sekolah. (5) materi penataran P4 untuk PNS pada hakekatnya sama dengan materi PMP untuk para siswa.  Perbedaannya,  PMP  adalah  “penataran P4”  untuk  peserta  jenjang  pendidikan  formal, sedangkan  penataran  P4  itu  sendiri  untuk masyarakat luas termasuk PNS.
Kemudian  makna  kurikulum  PKn  pada tahun  1984  ialah:  (1)  PMP  makin  indoktrinatif ketika MPR telah menetapkan Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P-4). (2)  Salah  satu  perbedaan  Kurikulum  1975 dengan Kurikulum 1984 adalah masalah keikutsertaan  peserta  didik  untuk  aktif  dalam proses  memperoleh  hasil  belajar  serta  mengolah perolehan  tersebut.  (3)  (P4),  Pendidikan  Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan  mengembangkan  jiwa,  semangat  dan  nilai-
nilai  kejuangan  khususnya  nilai-nilai  1945, dilanjutkan  dan  makin  ditingkatkan  di  semua jenis  dan  jenjang  pendidikan  mulai  dari  taman kanak-kanak  sampai  perguruan  tinggi,  baik negeri  maupun  swasta.  (4)  materi  kurikulum 1984 dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah. (5) Terjadi tumpang tindih antara P4, PSPB,  PMP,  dan  Sejarah  Nasional.  Tumpang tindih  tersebut  akan  mengakibatkan  hilangnya waktu  yang  bisa  dipakai  untuk  keperluan  lain, atau  mendesak  mata  pelajaran  lain  yang berdampak kurang baik.
Makna  pada  kurikulum  PKn  tahun  1994 ialah:  (1)  perluasan  kajian  P4  di  sekolah mencakup  nilai,  moral,  dan  norma  serta  nilai- nilai  spiritual  bangsa  Indonesia  dan  perilaku bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  namun akibat  dari  model  Pendidikan  Kewarganegaraan yang menonjolkan kepentingan rezim ialah  mata pelajaran  PMP  atau  PPKn  menjadi  sangat  tidak menarik,  fomalistik,  proses  pembelajaran  tidak banyak  melahirkan  kemampuan  siswa  untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahnya. (2) Menerapkan pelajaran muatan  lokal,  yaitu  kegiatan  belajar  mengajar yang  ditetapkan  oleh  daerah.  Muatan  lokal meliputi:  Pendidikan  budaya  lokal,  Pendidikan Keterampilan,  dan  Pendidikan  Lingkungan.  (3) Peningkatan pengamalan sejumlah sikap, perilaku  terpuji  serta  sesuai  dengan  nilai  moral dan  norma  Pancasila  dan  UUD  1945.  (4) Dampak  positif  berlakunya  sistem  semester  ini adalah  terjadinya  penyederhanaan  pelaksanaan evaluasi  belajar,  yang  semula  tiga  kali  dalam setahun, menjadi dua kali. Selain itu, hari efektif belajar  makin  banyak.  (5)  mengembangkan  dan melestarikan  nilai  luhur  dan  moral  yang  berakar pada  budaya  bangsa  Indonesia  yang  diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan  sehari-hari  siswa.  Salah  satu  nilai luhur  itu  ialah  perbedaan  pemikiran,  pendapat, ataupun  kepentingan  dapat  di  atasi  melalui musyawarah  dan  mufakat,  serta  perilaku  yang mendukung  upaya  untuk  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya  makna  pada  kurikulum  tahun 1994  dan  suplemen  tahun  1999  ialah:  (1) Pencabutan  P-4  sebagai  upaya  menghindari indoktrinasi  pengamalan  Pancasila.  Pencabutan P-4 sebagai substansi kajian Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
merupakan  sebuah berkah, karena membebaskan beban ideologis-indoktrinatif dalam pembentukan  warga  negara  yang  baik.  (2)  Tap MPR  tentang  P-4  ini  akhirnya  dicabut  dalam Sidang  Istimewa  MPR,  pelaksanaan  P4  sebagai ketimpangan  “antara  laku  dan  kata.”  Pada  sisi lain,  kelompok  masyarakat  yang  kecewa  dengan pencabutan Tap itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam P-4 itu sebenarnya tak ada yang salah.  (3)  Perubahan  kebijakan  pendidikan sentralistik  ke  desentralistik  yang  ditandai dengan perubahan peran negara dalam pendidikan.  (4)  kegiatan  mengkaji  GBPP  PPKn yang melibatkan para ahli Mata Pelajaran PPKn, pengembang  kurikulum,  dan  guru-guru  PPKn dampaknya  beberapa  pokok  bahasan  pada  kelas II dan III SMU tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen  1999  dengan  alasan  ditunda  sampai adanya rujukan. (5) Ternyata pembahasan materi dalam buku pelajaran pada suplemen 1999 belum mencerminkan artikulasi materi yang sesungguhnya.  Dampaknya  banyak  para  guru merasakan adanya kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Makna  kurikulum  PKn  tahun  2004  yaitu: (1)  Munculnya  KBK  karena  kurikulum  1994 menuai  banyak  penilaian  yang  terlalu  serat materi,  tumpang  tindih (over  lapping) ,  terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik. (2) Perbedaan pokok antara kurikulum konvensional (Kurikulum 1994 dan sebelumnya) dengan KBK yaitu; kurikulum konvensional menekankan pada isi (content  based) sedang  KBK  mengutamakan kemampuan (competency  based), kurikulum konvensional  berbasis  pada  buku  teks (textbook oriented) sedang  pada  KBK  bahan  ajar  yang dipilih menggunakan bantuan multimedia, evaluasi pada kurikulum konvensional didasarkan  pada  kecepatan  kelompok,  sementara KBK melihat kecepatan individual. Itu sebabnya, feed  back atau  umpan  balik  dalam  kurikulum konvensional  dilakukan  tidak  secara  langsung sedangkan    KBK  menerapkan  umpan  balik seketika, kurikulum konvensional berbasis waktu,  sedangkan  KBK  menerapkan  kurikulum berbasis kinerja, kurikulum konvensional menjabarkan  tujuan  pembelajaran  secara  umum dan  khusus  sedangkan  KBK  menjabarkan kompetensi dasarnya melalui hasil belajar beserta
indikatornya (learning  outcomes) yang  dibuat secara  obyektif.  (3)  Pancasila  dan  Konstitusi Negara  Indonesia  perlu  ditanamkan  kepada seluruh  komponen  bangsa  Indonesia,  khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam  hak-hak  warga  negara  untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  (4)  Pendidikan Kewarganegaraan  sering  diidentikkan  dengan pendidikan  budi  pekerti.Padahal  semestinya kompetensi  yang  diharapkan  dari  Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  membentuk  warga negara  yang  baik (good  citizen) yakni  sebagai warga  negara  demokratis  yang  bertanggung jawab  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  kehidupan politik  negaranya.  Sedangkan  rumusan  dalam naskah Kurikulum 2004 Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukan  diri  yang beragam  dari  segi  agama,  sosio-kultural,  bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warganegara  Indonesia  yang  cerdas,  terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (5)
Pendidikan Kewarganegaraan  ini  dinilai  sangat  kering dengan  muatan  nilai  moral,  khususnya  nilai moral  Pancasila,  namun  sarat  dengan  kajian konsep-konsep politik dan hukum.Sementara itu, ketika  reformasi  politik  dan  hukum  nasional bergulir,
paradigma Pendidikan
Kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak manarik dan termarjinalkan.
Kemudian  makna  kurikulum  PKn  tahun 2006  ialah:  (1)  Secara  substansi  KTSP  sama dengan  KBK.  KTSP  terkait  dengan  otonomi manajemen  sekolah,  artinya  sekolah  harus  aktif mengembangkan  kurikulum  bukan  menunggu kurikulum pusat, pada prinsipnya bertumpu pada sekolah  dan  masyarakat  serta  jauh  dari  birokrasi yang  sentralistik.  Model  ini  dimaksudkan  untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah  pusat,  dan  di  pihak  lain  semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk berinovasi.  (2)  Pendidikan  Kewarganegaraan merupakan  mata  pelajaran  yang  memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  UUD 1945.  (3)  Ruang  lingkup  materi  mata  pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam KTSP 2006 meliputi Persatuan dan  kesatuan bangsa, Norma, hukum,  dan  peraturan,  Hak  asasi  manusia, kebutuhan warganegara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, Globalisasi. (4) Akibat  dari  model  Pendidikan  Kewarganegaraan yang  menonjolkan  kebebasaan  mata  pelajaran PKn menjadi sangat menarik, proses pembelajaran  banyak  melahirkan  kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahan. Namun dampak kebebasaan kurikulum  ini  ada  banyaknya  perubahan- perubahan  yang  kurang  baik  pada  perkataan sikap  dan  prilaku  moral  dan  nilai  dalam  watak karakter  siswa  dilingkungan  sekolah  atau  luar sekolah.(5)  Pendidikan  Kewarganegaraan  dinilai sangat  kering  dengan  muatan  nilai  moral, khususnya  nilai  moral  Pancasila,  namun  sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum.
Selanjutnya makna yang terkandung dalam kurikulum  PKn  tahun  2013  yaitu:  (1)  Alasan perubahan  PKn  2013  dari  PKn  2006  karena memiliki  kekurangan  atau  kelemahan  yakni secara  substansial,  PKn  lebih  terkesan  dominan bermuatan  ketatanegaraan  sehingga  muatan  nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang  proporsional;  secara  metodologis,  ada kecenderungan  dominasi  pembelajaran  kognitif, sehingga dimensi afektif dan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal. Kadang dipandang  sebagai  mata  pelajaran  yang  kurang menarik;  kurang  menantang  berpikir  tingkat tinggi;  bersifat  hafalan;  materi  dianggap  abstrak, sulit,  dan  kurang  dirasakan  manfaat  praktisnya; bahkan banyak guru yang merasa kesulitan untuk membelajarkan kepada peserta didik.Kritik tajam terhadap  kemasan  kurikulum  hanya  sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan  pada  pembinaan  watak.Kajian  Pusat Kurikulum tahun 2007 juga menunjukkan bahwa telah terjadi krisis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Selama ini orientasi  pembelajaran  lebih  menekankan  pada penguasaan  konsep  keilmuan,  namun  sangat lemah  pada  pengalaman  pembelajaran  peserta didik.  (2)  PKn  memiliki  beberapa  kemampuan
yang merupakan pembekalan bagi setiap warganegara  untuk  secara  sadar  melakukan partisipasi  kewarganegaraan ( civic participation ) sebagai  perwujudan  dari  tanggung  jawab kewarganegaraan  ( civic  responsibility )  yang intinya  ialah  membentuk  keberadaban/kebijakan warganegara.  (3)  Pada  Pendidikan  menengah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn),  yang  bertujuan  untuk  membentuk peserta  didik  menjadi  manusia  yang  secara  utuh memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  Pancasila,  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  semangat  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan komitmen  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. (4)  Tidak  relevan  lagi  adanya  pemisahan  mata pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Pendidikan Kewarganegaraan.  Secara  idiil  dan  instrumental konsep,  visi,  dan  misi  serta  muatan  PPKn tersebut  sudah  secara  utuh  mengintegrasikan filsafat,  nilai,  dan  moral  dengan  konten pembudayaan  Pancasila,  UUD  NRI  1945, Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  NKRI.  (5)  Mata pelajaran  PPKn  sebagai  bagian  utuh  dari kelompok  mata  pelajaran  yang  memiliki  misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter namun kenyataannya jumlah jamnya  masih  terlalu  pendek  dan  tidak dimasukan  dalam  ujian  nasional  sehingga melemahkan  dan  membuat  siswa  PPKn  itu kurang penting padahal kurikulum 2013 berangkat  dari  4  pilar  kebangsaan  yaitu Pancasila,  Bhineka  tunggal  ika,  UUD  1945,  dan NKRI. Namun praksisnya PPKn kurang diperhatikan oleh para pakar pembuat kurikulum bahkan  ditakutkan  mungkin  akan  kembalinya dipergunakan  lagi  oleh  penguasa/pemerintah sebagai alat indoktrinasi, padahal indoktrinasi itu jika digunakan dengan baik pasti akan menghasilkan  yang  terbaik  karena  indoktrinasi akan  menimbulkan  kepatuhan  dan  ketaatan  pada hakikatnya warganegara pada pemerintah.

## Analisis SWOT Perkembangan Kurikulum PKn Jenjang SMA Tahun
1975-2013 di Indonesia
Analisis  SWOT  PKn  merupakan  evaluasi fakta  dan  data  perubahan  dari  kurikulum  PKn
dimana  substansi,  model  serta  nama  akan berubaha  sesuai  perkembangan  jaman  untuk membentuk  PKn  lebih  modern  yang  multifaset dalam menangani segala permasalahan warganegara dengan berlandaskan pada Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Untuk  mempermudah  maka  makna  dari analisis  SWOT  perkembangan  kurikulum  ini dapat  dipersingkat  oleh  peneliti  sebagai    berikut yaitu:
1. Kekuatan versus Kelemahan Alasan perubahan nama pelajaran menjadi Pendidikan  Moral  Pancasila (PMP)  pada Kurikulum  tahun  1975,  adalah  masa  Orde  Baru ingin  melakukan  koreksi  terhadap  Orde  Lama yakni ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan  konsekuen,  namun  kenyataannya  lepas  dari konteks  pendidikan  cita-cita,  nilai,  dan  konsep demokrasi dengan bukti nyata hal itu berdampak pada  terjadinya  krisis  operasional  pedagogis. Kemudian  Pendidikan  Moral  Pancasila”  (PMP) sebagai  nama  bidang  studi  tujuannya  adalah membentuk warganegara Pancasilais yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  namun  praksis  dikehidupannya  berlainan karena hanya menggunakan sistem hapalan.
Pada  Kurikulum  tahun  1984,  Pendidikan Moral  Pancasila  (PMP)  yang  bertujuan  untuk mempertebal  akhlak  dan  mempertinggi  budi pekerti  para  siswa  sehingga  dia  mampu meghadapi  dan  menyikapi  segala  macam perubahan kondisi kehidupan di masa yang  akan datang  namun  dalam  tataran  konseptual  maupun dalam  tataran  praksis  terdapat  kelemahan paradigmatik  yang  sangat  mendasar.  Adanya muatan baru pedoman, pemahaman, penghayatan,  dan  pengamalan  pancasila  (P-4) atau  eka  prasetya  pancakarsa,  dengan  36  butir nilai  pancasila  sebagai  muatannya  sedangakn pengembangan civic  virtue dan civic  culture tidak  dijadikan  jati  diri  PMP  malah  menjadikan beban berat pada PKn.
Pada  kurikulum  tahun  1994,  “Pendidikan Moral  Pancasila”  (PMP)  telah  berubah  nama menjadi “Pendidikan
Pancasila
dan Kewarganegaraan” (PPKn) tujuannya ialah untuk mempertajam dan
menyempurnakan, mempersingkat P4 agar menjadi lebih bermanfaat dan bermakna lebih pada masyarakat bangsa  dan  negara  Indonesia  sedangkan  pada proses  belajar  mengajar  saja  belum  mencapai
tujuan PMP yang diharapkan, bahkan kelemahan dalam  hal  ini  pada  konseptualisasi  Pendidikan Kewarganegaraan dengan penekanan yang sangat  berlebihan  terhadap  proses  pendidikan moral yang behavioristik, ketakonsistenan penjabaran  dimensi  tujuan  pendidikan  nasional ke dalam kurikulum Pendidikan
Kewarganegaraan  dan  keterisolasian  proses pembelajaran  nilai  Pancasila  dengan  konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.
Mengakibatkan  beban  belajar  siswa  terlalu  berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran. Kemudian kurikulum 1994 dengan materi PPkn mengusung konsep-konsep  nilai  pancasila  dan  UUD  1945 beserta  dinamika  perwujudan  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  sedangkan  kenyataanya kurikulum  1994  menuai  banyak  penilaian  dari masyarakat  sebagai  kurikulum  yang  terlalu  sarat materi,  tumpang  tindih  ( overlapping ),  terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik. Bahkan Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn)  sesungguhnya  telah  berfungsi  sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.
Kurikulum tahun 2004, isi dari Pendidikan Kewarganegaraan  bersumber  dari  Pancasila  itu sendiri, maka dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan materi
Kewarganegaraan  yang  lebih  luas  dengan mengedepankan  materi  ketatanegaraan dan sumbernya  tidak  langsung  dari  Pancasila sedangkan  realitas  di  lapangan  menunjukkan adanya  gejala  Pendidikan  Kewarganegaraan dianggap  kehilangan  karakteristik  akademisnya karena  tidak  terdapatnya  teori-teori  keilmuan moral yang cukup memadai.
Pada  kurikulum  tahun  2006,  tujuan  PKn 2006  adalah  membentuk  karakter  warga  negara kritis,  partisipatif,  cerdas,  rasional  dan  kreatif dalam  mengembangkan  kehidupan  demokrasi dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  berbangsa dan  dalam  rangka  berhubungan  dengan  bangsa lain.  Materi  PKn  sebagai  mata  pelajaran mengusung  misi  pendidikan  nilai  dan  moral, mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan  warganegara  yang  memahami  dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI
1945.  Sedangkan  secara  substansial,  PKn  lebih terkesan  dominan  bermuatan  ketatanegaraan sehingga  muatan  nilai  dan  moral  Pancasila kurang  mendapat  aksentuasi  yang  proporsional, dan  secara  metodologis,  ada  kecenderungan dominasi pembelajaran kognitif, sehingga dimensi afektif dan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal.
Pada  kurikulum  tahun  2013,pelajaran PPKn  sebagai  bagian  utuh  dari  kelompok  mata pelajaran  yang  memiliki  misi  pengokohan kebangsaan  dan  penggerak  pendidikan  karakter yang  pembelajaran  moralnya  belum  dirasakan secara  menyeluruh  oleh  peserta  didik.Namun usaha  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  di  sekolah  dilakukan  melalui penerapan berbagai pembelajaran inovatif, kreatif,  dan  konstekstual  sebagai  wahana pembentukan  karakter  peserta  didik  secara  utuh. Pengalaman belajar diseleksi dan diorganisasikan dengan menggunakan antara lain: (1) pendidikan nilai  dan  moral;  (2)  pendekatan  lingkungan meluas;  (3)  pembelajaran  aktif;  (4)  pemecahan masalah;  (5)  pendekatan  kontekstual;  (6) pembelajaran terpadu; (7) pembelajaran kelompok  (8)  praktik  belajar  kewarganegaraan; (9)  pemberian  keteladanan;  dan  (10)  penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang berkarakter sesuai  dengan  nilai  dan  moral  Pancasila. Sedangkan  beberapa  kelemahan  kenyataannya yaitu materi yang diajarkan cenderung menyulitkan  guru  dan  menyusahkan  peserta didik. Banyaknya hambatan pembelajaran dikarenakan  sosialisasinya  mengalami  hambatan dan  keterlambatan  sehingga  materi  dianggap terlalu  dipaksakan  untuk  segera  dikuasai  guru, bahkan  buku  pegangan  siswa  dan  guru  belum lengkap  dan  belum  memiliki  kredibelitas  dan berkualitas  sesuai  isi  sub  ruanglingkup  PKn. Sehingga hal ini akan mengakibatkan pembelajaran  PKn  menjadi  tidak  maksimal sesuai tujuan pendidikan nasional dan institusional sekolahnya.
2. Peluang versus Ancaman
Pada  Kurikulum  tahun  1975,  Pendidikan Moral  Pancasila  (PMP)  perlu  Pengembangan Civic  Virtue dan civic  culture dalam  praksis demokrasi sedangkan kenyataannya konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dengan  penekanan  yang  sangat  berlebihan
terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakonsistenan penjabaran dimensi  tujuan  pendidikan  nasional  ke  dalam kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan keterisolasian proses pembelajaran nilai pancasila  dengan  konteks  disiplin  keilmuan  dan sosial-budaya.  Bahkan  materi  PMP  didominasi P-4  yang  indoktrinatif  sehingga  banyak  menuai kritik  dari  masyarakat  khususnya  komunitas PKn.
Pada  Kurikulum  tahun  1984,  P4  untuk pendidikan  dan  pelatihan  warganegara,  sebagai produk  formal  yang  dihasilkan  oleh  lembaga legislatif  dan  oleh  lembaga  eksekutif  dijadikan instrumen  yang  birokratik  untuk  digunakan  baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di  masyarakat  adalah  untuk  menciptakan manusia  pancasilais  yang  setia  pada  Pancasila dan  UUD  1945,  sedangkan  kenyataannya  P4 cenderung  sebagai  bahan  indoktrinasi  untuk pendidikan  dan  pelatihan  warganegara,  malah dijadikan  instrumen  birokratik  untuk  digunakan baik  di  lingkungan  sekolah,  pendidikan  tinggi maupun  di  masyarakat  dalam  melanggengkan kekuasaan pemerintah.
Kurikulum  tahun  1994,  PPKn  perlu dirancang  pembudayaan nilai-moral  secara sistemik  dan  utuh  dalam  sistem  pendidikan nasional,  dan  secara  praksis  diciptakan  jaringan serta  iklim  sosial-kultural  yang  memungkinkan terjadinya  interaksi  fungsional-pedagogis  antara kegiatan-kegiatan  di  sekolah  dan  di  luar  sekolah sedangkan  pembudayaan  nilai-moral  terkesan lebih banyak diajarkan atau tought dengan peran guru/ dosen/penatar/manggala yang lebih dominan.  Sehingga  situasi  kelasnya  pun  lebih bersifat  integratif.  Dampak  instruksional  dan pengiringnya  lebih  bersifat  pengetahuan  atau knowledge  oriented .  Oleh  karena  itu  dapat dipahami  mengapa  bangsa  Indonesia  dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila.Dapat
dikatakan  PMP  yang  dismpaikan  dalam  PPKn disekolah  dan  penataran  P-4  diberbagai  lapisan masyarakat  nyaris  tanpa  bekas  dan  tanpa  makna ( meaningless ).  Bahkan  yang  lebih  parah  lagi tampak  pada lawlessness atau  ketidakpatuhan hukum  yang  melanda  semua  lapisan  masyarakat bangsa saat itu dan Pendidikan Kewarganegaraan selalu  bersentuhan  dengan  kepentingan  politik kenegaraan  sehingga  rentan  untuk  dimanfaatkan
sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik
Kurikulum  tahun  2004,  PKn  bersifat terpisah  ( separated )  dan  pendekatannya  jangan perlu  dikembangkan  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  yang  sesuai  dengan  tuntutan dan  kebutuhan  pembangunan  karakter  bangsa, melainkan  suatu  pembelajaran  yang  mampu merealisasikan  tujuan  akhir  dari  Pendidikan Kewarganegaraan  yaitu  perwujudan  nilai-nilai dalam  prilaku  nyata  kehidupan  sehari-hari sedangkan  Ancaman  dari  aspek content ,  PKn SMA/MA dalam mata
pelajaran
Kewarganegaraan pada dasarnya pernah menimbulkan kontroversi dan perdebatan dikalangan masyarakat umum maupun masyarakat  akademik.  Kritik  tajam  terhadap kemasan kurikulum adalah karena dianggap lebih banyak  berorientasi  pada  materi  dan  evaluasi pelajaran daripada proses dan hasil pembelajaran peserta  didik.  Hal  ini  mengakibatkan  kerjasama pendidik dan orang tua hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak.
Pada  kurikulum  tahun  2006,  peluangnya ialah  Bagaimana  mengembangkan  pembelajaran PKn sehingga menjadi menarik, kreatif,
berwibawa
dan mencapai tujuannya.Pengembangan  dalam  salah  satu  dari lima  tradisi social  studies yakni citizenship transmission hingga  menghasilkan  asaran  akhir pelajaran PKn yaitu perwujudan nilai-nilai dalam prilaku  nyata  kehidupan  sehari-hari.  Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan  kepentingan  politik  kenegaraan  untuk dimanfaatkan  untuk  kekuasaan  suatu  rezim politik.  Bahkan  PKn  dipandang  sebagai  mata pelajaran yang kurang menarik; kurang menantang  berpikir  tingkat  tinggi;  bersifat hafalan;  materi  dianggap  abstrak,  sulit,  dan kurang  dirasakan  manfaat  praktisnya;  bahkan banyak  guru  yang  merasa  kesulitan  untuk membelajarkan kepada peserta didik.
Pada  kurikulum  tahun  2013,  Pengkajian local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai  gagasan-gagasan  setempat  yang  bersifat bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  baik,  yang tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota  masyarakat, materi  “ content ”  PKn,  dengan  merujuk  pada gagasan  “ content ”  dan  sasaran  dalam social studies ,  hendaknya  mempert i mbangkan  hal-hal
yang  bers i fat informal  content  (the  need  of society) , formal disciplines (social sciences) , dan (the  responses  of  pupils/the  needs  of  children) dengan  mempert i mbangkan  pula  kebutuhan s i swa,  masyarakat,  dasar  negara,  cita-cita,  dan tujuan  nasional  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam UUD 1945, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya  manusia  usia  produktif  yang melimpah  ini  dapat  ditransformasikan  menjadi sumberdaya  manusia  yang  memiliki  kompetensi dan  keterampilan  melalui  pendidikan  agar  tidak menjadi  beban,  perlunya  pengembangan  5  pilar kebangsaan  jangan  hanya  4  pilar  karena dianggap  kurang  sempurna.  Kemudian  perlunya membentuk  buku  sebagai  bahan  ajar  yang berkualitas  sesuai  isi  sub  ruang  lingkup  PKn yang  dikembangkan  dengan  bimbingan  para instruktur pengembang kurikulum PKn. Sedangkan  ancamannya  ada  keseimbangan antara  orientasi  proses  pembelajaran  dan  hasil dalam  kurikulum  2013,  keseimbangan  sulit dicapai  karena  kebijakan  ujian  nasional  (UN) masih  diberlakukan,  mata  pelajaran  non  UN dikesampingkan padahal juga memberikan kontribusi  besar  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan.  Jika  PKn  gagal  membentuk  watak karakter/watak  kepancasilaan  anak  bangsa  maka PKn  dapat  semakin  dikesampingkan.  Pkn terancam    jikamasih  ada  perbuatan  korupsi, kolusi, nepotisme, seks bebas, judi, dan tawuran.
3. Solusinya secara singkat
Pada kurikulum tahun 1975,
mempertahankan  muatan  materi  Pancasila  dan UUD  1945.  Sebenarnya  P4  dan  GBHN  itu  tidak ada yang salah, manusianyalah yang menyalahgunakannya sehingga perlu
pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi  terhadap  pengembalian  eksistensi  P4 yang  bebas  dari  birokratik  dan  dalam  rangka penumbuh kembangkan nilai moral secara cerdas dan  elegan  bukan  melalui  paksaan  dan  tekanan dari  luar  diri  anak  itu  sendiri/indoktrinasi melainkan  dengan  cara  yang  halus  kasih  sayang secara bijak.
Pada  kurikulum  tahun  1984,  1)  Muncul Kepmen P&K No.0461/U/1984 tentang perbaikan  kurikulum  dikdasmen  dan  Kepmen P&K No.0209/U/1984 tentang perbaikan kurikulum  SMA.  2)  Dikenal  dengan  kurikulum
1984,  dikenal  dengan  keluwesan  program.  3) Kurikulum  1984  tidak  hanya  menekankan  pada ranah  pengetahuan  (kognitif)  saja,  melainkan juga  menekankan  ranah  afektif  (moral)  dan psikomotor (perbuatan). Mempertahankan muatan  materi  Pancasila  dan  UUD  1945  dan mengajarkan P4 tidak boleh dengan menggunakan  secara  birokratik  karena  hal tersebut akan menghambat demokrasi pendidikan kita.
Pada kurikulum tahun 1994, pembudayaan nilai-moral  lebih  baik  diajarkan  atau tought dengan peran  guru/dosen/penatar/manggala  yang lebih  dominan.Sehingga  situasi  kelasnya  pun lebih  bersifat  dominatif.  Dampak  instruksional dan  pengiringnya  jangan  bersifat  pengetahuan atau knowledge  oriented saja.  Oleh  karena  itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan akan mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  jika  adanya penyajian  pencontohan  dan  bimbingan  dalam prilakunya  agar  bermakna  dan  bermanfaat, karena  Pancasila  tidak  hanya  sebagai    alat simulasi  akan tetapi harus dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri bukan melalui paksaan dan tekanan.Sebenarnya  P4  dan  GBHN  itu  tidak  ada yang salah,
manusianyalah
yang menyalahgunakannya sehingga
perlu pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi  terhadap  pengembalian  eksistensi  P4 yang bebas dari birokratik.
Pada  kurikulum  tahun  2004,  Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan  pendidikan  nasional,  khususnya penerapan  kurikulum  berbasis  kompetensi  harus ada political will dan good will dari semua pihak yang  berkaitan  dengan  kebijakan  ini.  Sasaran akhir  pelajaran  PKn  yaitu  perwujudan  nilai-nilai dalam prilaku nyata kehidupan sehari- hari.Berorientasi  pada  pengalaman  ( experience centered ) dengan pola pengorganisasian lingkungan  meluas,  melainkan  menggunakan belajar sambil berbuat ( learnig by doing ), belajar memecahkan  masalah  social  sederhana  ( social problem  solving  learning ),  belajar  melalui pelibatan  sosial  ( socio-partisipatory  learning ), dan  belajar  melalui  interaksi  sosial-kultural dalam lingkungan  sekiar sampai tingkat provinsi
( enculturation  and  socializen ).  Sekarang  sudah saatnya para pakar dan praktisi PKn harus duduk bersama  untuk  melihat  sebenarnya  apa  yang seyogianya  dikemas  untuk  peserta  didik.  Perlu dipertimbangkan dalam proses mengemas content agar  memperhatikan  tantangan  saat  ini. Ada  dua  hal  tantangan  warga  negara  pada  masa kontemporer. Pertama , tantangan untuk menghadapi  kehidupan  sosial  kultural  yang kontemporer  di  dalam  kehidupannya. Kedua , tantangan  untuk  memahami  persoalan-persoalan konseptual  sebagai  bekal  untuk  menganalisis persoalan kontemporer itu. Satu contoh persoalan kontemporer  sekarang  adalah  konflik  antaretnis, separatisme,  kemiskinan,  kebodohan,  korupsi yang  merajalela,  dan  masalah  lain  tentang masalah perilaku immoral.
Pada  kurikulum  tahun  2006,  Pancasila tidak  hanya  sebagai    alat  simulasi    akan  tetapi harus  dilaksanakan    dengan  sebaik-baiknya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Memantapkan  pengembangan  peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan kewarganegaraan;  (2)  sikap  kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan  kewarganegaraan;  (5)  komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan.
Pada  kurikulum  tahun  2013,  Melalui program  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara  yang  diusung  oleh  MPR  sejak  2009, maka materi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013
memuat program tersebut. Empat Pilar Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegar  meliputi Pancasila,  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika , dan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) menjadi materi  pokok  Pendidikan  Kewarganegaraan. Pancasila tidak hanya sebagai  alat simulasi  akan tetapi harus dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Memantapkan  pengembangan  peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan kewarganegaraan;  (2)  sikap  kewarganegaraan;
(3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan  kewarganegaraan;  (5)  komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan.  Maka  materi  PKn  hendaknya lebih  menitikberatkan  pada  pembinaan  watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan
pengamalan  Pancasila  dengan  ketaatan  pada hukum  UUD  NRI  1945,  melandaskan  budaya demokrasi  yang  Berbhineka  Tunggal  Ika  yang dicakup  dalam  satu  wilayah  yaitu  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terpisahkan/memisahkan  diri  sebagai  pembinaan untuk mengevaluasi pembentukan watak bangsa.

## SIMPULAN
Pertama  Makna  filosofis  PKn  SMA  itu menitkberatkan  pada  penciptaan  pelajar  yang beradab/bijaksana  dalam  segala  hal,  dimana bijaksana  itu  merupakan  tingkat  tertinggi  dari segala  perilaku,  dimana  maknanya  yaitu: filosofis  PKn  sebagai  pementukan  watak  bangsa yang  taat  hukum  dalam  keseimbangan  hak  dan kewajiban,  filosofis  PKn  sebagai  pembentuk nilai,  moral  dan  akhlak  bangsa,  filosofis  PKn sebagai  mata  pelajaran  kurikuler,  filosofis  PKn sebagai  jatidiri  kekuatan  pondasi  pendidikan bangsa  dan  negara  Indonesia  dan  filosofis  PKn sebagai  mental  ligatur  multikultural  fluralisme bangsa  dalam  satu  cita-cita  nasional  dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.
Kedua  kekuatan  PKn  pada  kurikulum tahun  1975-1994  adalah  pada  nilai  moralnya sebagai  pembentukan  watak,  kemudian  pada kurikulum  tahun  2004  PKn  terletak  pada kekuatan  politik,  sedangkan  kekuatan  kurikulm PKn  tahun  2006  terletak  pada  bidang  hukum, namun  pada  kurikulum  2013  ini  adanya kombinasi  dari  ketiga  kekeuatan  ini  yakni diusung  dari  nilai  moral,  politik,  dan  hukum namun  kekuatan  utama  dalam  kurikulum  ini masih  terlihat  serat  pada  substansi  politik  dan hukum  namun  unsur  moralnya  malah  cuman sebagai  bahasan  kecil  saja.  Kemudian  sebagai pendorong  lainnya  didapat  dari  Pancasila, Undang-Undang  dasar  1945,  Bhinneka  Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Bangsa  yang  memiliki  visi,  tentulah membutuhkan  warga bangsa  yang juga memiliki wawasan, kesadaran dan perilaku yang
mendukung visi bangsa.Pendidikan kewarganegaraan adalah
bentuk penggemblengan  individu-individu  agar  menjadi warga  bangsa  yang  memiliki  karakter  yang seturut yang visi kebangsaanya.
Ketiga  Kekuatan  PKn  ada  pada  Pancasila, UUD  NRI  1945,  politik,  hukum,  nilai,  moral,
kearifan lokal dan kebinekaan dalam berkebudayaan.Kelemahan  PKn  ada  pada  sisi pengajaran  yang  bersifat  monoton  tidak  inovatif ( overload  and  overlapping  content )  dan  lebih menitik beratkan hanya pada kognitif, sedangkan afektif  dan  psikomotorik  ditiadakan  serta  tidak dimasukan  pada  ujian  nasional.Peluang  PKn masih  perlunya  banyak  perkembangan  keilmuan dalam body  of  knowledge berbasis  penguatan utama  moral.Ancaman  PKn  banyaknya  pelajar bertawuran  dan  seksbebas  yang  menjadikan moral  anak  bangsa  lemah  dan  bertindak  tidak melihat  nilai  Pancasila  (berkata  dan  berprilaku tanpa  nilai).  Solusi  PKn  melalui  pembelajaran dan proses praktik siswa di sekolah yang diawasi dan  dinilai  sebagai  bentuk  evaluasi  moral  dan prilaku  siswa.  Materi  PKn  yang  terbaik  adalah berasal Indonesia asli bukan jiplakan dari negara lain,  diantaranya  adalah  Pancasila,  UUD  NRI 1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Bhineka  Tunggal  Ika,  Sumpah  Pemuda  dan Merah Putih.

## DAFTAR RUJUKAN
Cholisin. (2006). Pemilihan kepala daerah dalam rangka perspektif peran PKn. Yogyakarta:  Jurnal  Civics,  Volume  3, No. 2, Desember 2006, halaman  60-78. Creswell.  2010). Research  DesignPendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(1975).  Kurikulum  sekolah  menengah atas  1975a:  Buku  I  ketentuan-ketentuan pokok. Jakarta: Balai Pustaka.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(1975).  Kurikulum  sekolah  menengah atas  1975b:  Buku  II  B  bidang  studi pendidikan  moral  Pancasila.      Jakarta: BalaiPustaka.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(1985). Mengemban masa depan: Kumpulan    sambutan  Prof.  Dr.Nugroho Notosusanto,    buku  kedua.  Jakarta: Depdikbud.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(1992).
Perkembangan  pendidikan  dasar  dan menengah  tahun  1945-1999.    Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(1993). Kurikulum  1994  pendidikan  dasar  dan pendidikan  menengah.  Jakarta:  Balai
Pustaka.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(1999).    GBPP    PPKn  suplemen  1999.
Jakarta: Depdikbud.
Ketetapan    MPR  Nomor  IV/MPR/1973  tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR   Nomor II/MPR/1978   tentang  Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/1978  tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan  MPR  Nomor    II/MPR/1988,  tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
Ketetapan  MPR    Nomor    II  /MPR/1993,
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Kusuma,  Deden  Cahaya.  (2013). Analisis Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum 2013 . Bandung: Jurnal Analisis Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan  Indonesia  2013,  halaman  1- 21.
Sariono,  (2013).  Kurikulum  Generasi  Emas.  E- Jurnal  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya; Volume  3,  ISSN  :  2337-3253,  (halaman 1-9).
Udin  S.  Winataputra.  dan  Budimansyah,  D.
(2007). Civic  education:  Landasan,
konteks,  bahan  ajar  dan  kultur  kelas. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
Udin
S Winataputra,.(2008). “Multikulturalisme-Bhinneka  Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana
pembangunan  karakter  bangsa”  dalam Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Acta Civicus SPs UPI, 2, (1), 1-16.
Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor
2      Tahun      1989      tentang      Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor 20      Tahun      2003      tentang      Sistem
Pendidikan Nasional.
Pusat  Kurikulum  Balitbang  Depdiknas.  (2003e).
Kurikulum  2004:  Naskah  akademik. Jakarta:  Pusat  Kurikulum  Balitbang Depdiknas.
Pusat  Kurikulum  Balitbang  Depdiknas.  (2007).
Kajian  Kebijakan  Kurikulum  PKn:
Naskah akademik. Jakarta: Pusat
Kurikulum Balitbang Depdiknas.
Pusat  Kurikulum  Balitbang  Depdiknas.  (2010).
Sejarah_kurikulum  tahun  1975-2004: Naskah akademik. Jakarta: Pusat
Kurikulum Balitbang Depdiknas. Winarno.  (2006). Pendidikan  kewarganegaraan persekolahan: Standar isi dan pembelajarannya. Jurnal Civics, Volume 3,  No.  1,  Juni  2006  halaman  231-350, Jurusan PKn.H, FISE, UNY. ________(2009). Kewarganegaraan  Indonesia: dari sosiologis menuju yuridis. Bandung: Penerbit Alfabeta. Wahab,  A.A.,  &  Sapriya.  2011). Teori  dan
Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung. Alfabeta ___________________.(2000). New  paradigm and curriculum design for new Indonesian  civic  education.  Paper  The International  Seminar:  The  Need  for New Indonesian Civic Education , March 29, 2000, at Bandung.
___________________(2007). Pendidikan Kewarganegaraan,  dalam  Ilmu  dan aplikasi pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press. Winataputra, Udin Saripudin. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis) :Bandung.Widya aksara press. ____________________(2007). Materi pelatihan dosen pendidikan
kewarganegaraan .  Jakarta:  Dirjen  Dikti,
Depdiknas.
Winataputra,  Udin  S  dan  Dasim  Budimansyah. (2007). Civic Education Konteks,
Landasan,  Bahan  Ajar,  dan  Kultur Kelas . Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.