## Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin
Romlatust Naini, Trisadini Prasastinah Usanti, Sukardi romlatustnaini@gmail.com; trisadini@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law regarding the position of children out of wedlock have undergone changes, following the Constitutional Court Decision Number 46/ PUU-VIII/2010. Due to the lack of certainty in addressing the criteria and rights of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. Meanwhile, there are no government regulations mandated in Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law, which has an impact on the position of children out of wedlock. The aim of this research is to analyze the criteria, position and rights of children out of wedlock and the urgency of forming legislative regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The methodology used in this research is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a legal reform approach. The results of this research indicate that there is a need for criteria related to the phrase “children born out of wedlock”, in this case the child in question can be interpreted as a child born from a marriage that is not registered, or can even be interpreted as child born without a legal marriage,  it can also be interpreted otherwise as children born outside a marriage. This aims to avoid multiple interpretations and ensure the fulfillment of the rights of children out of wedlock. The urgency of forming Legislative Regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, has juridical implications, including firstly adjustments to laws relating to children, namely the Marriage Law, the Citizenship Law and the Child Protection Law. Secondly, implementation of the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law with the existence of government regulations to regulate and ensure the rights of children out of wedlock. Thirdly, the establishment of a Presidential Regulation as an implementing regulation for Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which provides protection for the position and rights of children out of wedlock.
Keywords: Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010; Children Out of Wedlock; Formation of Legislation.

## Abstrak
Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan, pasca Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian tentang kriteria, kedudukan dan hak anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Disamping itu, belum adanya peraturan pemerintah yang diamanatkan pada Pasal 43 ayat (2) UU perkawinan sehingga berdampak pada kedudukan anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kriteria, kedudukan dan hak Anak Luar Kawin dan Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Pembaharuan Hukum (Legal Reform). Hasil penelitian ini

## Notaire
Article history: Submitted 7 November 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i3.51349 Vol. 6 No. 3, October 2023
414
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...

## Pendahuluan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur kedudukan anak yang dibedakan menjadi dua, pertama yakni anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Kedua yakni Anak luar kawin, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak luar kawin dalam UU Perkawinan kemudian mengalami perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan Pasal 43 ayat (1) harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.
menunjukkan bahwa perlu adanya kriteria terkait dengan frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, dalam hal ini anak dimaksud dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau dapat pula diartikan sebaliknya sebagai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah atau anak lahir tanpa perkawinan orang tuanya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terpenuhinya hak anak luar kawin. “Urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak yakni UU Pekawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Perlindungan Anak. Kedua, Pelaksanaan ketentuan “Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan” dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur dan menjamin secara pasti hak- hak anak luar kawin. Ketiga Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; Anak Luar Kawin; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Copyright © 2023 Romlatust Naini, Trisadini Prasastinah Usanti, Sukardi. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat perkara yang serupa yakni terkait dengan permohonan pengakuan anak di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 1233/ Pdt.G/2021/PA/JS antara Amalia Pujiwati (penggugat) dan Bambang Pamungkas Bin H. Misranto (tergugat). Bahwa dalam hal ini amalia ingin mengesahkan kedua anaknya masing-masing bernama, Raneysha Ayu Anjani lahir tanggal 24 Februari 2019 dan Muhammad Al Barra lahir tanggal 10 Juni 2021 yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak dicatat antara Amalia dengan Bambang Pamungkas. Selain itu, ada pula kasus permohonan pengakuan anak di Pengadilan Negeri Tangerang yang kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dalam kasus ini melibatkan anak yang lahir tanpa mempunyai hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya, dengan nomor perkara 746/Pdt.G/2021/PN.TNG Jo. Nomor perkara 109/Pdt.G/2022/PT BTN antara Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dengan Rezky Aditya Dradjamoko (Tergugat). Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat adalah anak biologis dari Tergugat, sepanjang ia tidak dapat membuktikan sebaliknya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam hal pengujian UU Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa proses pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan pernyataan pengadilan dalam hal mengakhiri dan menyelesaikan suatu permasalahan yang diajukan mengenai penafsiran suatu norma atau asas yang terdapat di dalam UUD 1945 yang dikonkretisasi dalam UU Perkawinan sebagai perwujudan tujuan bernegara yang diamanatkan konstitusi. 1
Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memiliki sifat declaratoir , condemnatoir , dan constitutief . Hal ini
1 Fajar Laksono et.al ., ‘Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang SBI Atau RSBI’ (2013) 10 Jurnal Konstitusi . [731–760].
416
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang- undang bersifat declaratoir constitutief . 2 Artinya Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai negative-legislator , dengan kata lain Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki arti hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Dalam putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi secara khusus diberi wewenang dan hak untuk membentuk hukum baru untuk menggantikan undang- undang lama yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, dan konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai putusan pengadilan yang bersifat deklaratif konstitutif, tidak memerlukan pelaksana/eksekutor karena dengan menyampaikan putusan tersebut dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum secara langsung memperoleh kekuatan hukum yang mengikat semua pihak, termasuk seluruh warga negara, pejabat maupun lembaga negara.  Hal ini sudah menjadi keharusan bagi addressat Putusan Mahkaman Konstitusi untuk membentuk suatu aturan yang baru sesuai dengan UUD 1945 atau menghapuskan aturan yang lama yang tertera dalam undang-undang yang diuji. 3
Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, hal ini dikarenakan anak merupakan pihak yang lemah dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi anak harus berlandaskan falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan anak dan berdampak positif terhadap perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangan perlindungan hukum bagi anak luar kawin pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dibutuhkan adanya pembaharuan aturan dengan adanya ketentuan yang tegas mengenai status dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin, dikarenakan keberlanjutan masa depan suatu bangsa tidak terlepas dari kesejahteraan anak
2 ibid. [741].
3 ibid .[743].
sebagai generasi penerus bangsa.  Penekanan tentang pembaharuan aturan yang terkait dengan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Meyrin 4 yang menekankan pada kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan pasca putusan MK dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pengakuan anak. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hak 5 yang fokus pada kedudukan hukum anak yang lahir tanpa adanya pernikahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rensya Angynan 6 fokus pada pengakuan dan hak anak luar kawin yang masih ada dalam kandungan terhadap legitieme portie dalam pembagian warisan. Memperhatikan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah menganalisis tentang kriteria, kedudukan  dan hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  dan Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum ( Legal Research) . 7 Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kedudukan anak dalam perkawinan, perlindungan hukum bagi anak, juga serta mengkaji norma-norma hukum terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
4 Meyrin, ’Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan Terhadap Akta Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris’ (Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Juni 2012).
5 Nurul Hak, ‘Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah’ (2018) 5 Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan.
6 Rensya Angyanan, ‘Pengakuan Sebagai dasar Penuntutan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010’ (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2013) https://repository. unair.ac.id/37388.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2016).[56].
418
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ) yang meliputi UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Anak, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) adalah menganalisis tentang konsep kedudukan anak luar kawin dan perlindungan hukumnya. Adapun Pendekatan Pembaharuan Hukum ( Legal Reform ) berorientasi pada pemecahan masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ( wetgeving en wetenschap ), yang mempunyai objek kajian berkenaan mengenai kedudukan anak luar  perkawinan pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## Kriteria, Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  Frasa dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 UU Perkawinan, pertama frasa “dalam” dapat ditafsirkan bahwa dalam anak yang dimaksud “adalah anak tersebut lahir ketika ibu dan bapaknya terikat dalam suatu ikatan perkawinan”. Kedua yakni frasa “sebagai akibat”, dalam hal ini dapat “ditafsirkan bahwa seorang anak yang dibenihkan dalam masa perkawinan (dibenihkan “sebagai akibat” perkawinan yang sah)”. Ketiga adalah “perkawinan yang sah”, dalam hal ini mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan.
Perkawinan merupakan suatu hubungan yang masuk dalam bidang privat, akan tetapi menyangkut adanya ketertiban umum ( openbaar orde ) dan perkawinan merupakan hubungan yang dianggap penting maka ada campur tangan negara mengenai pencatatan perkawinan dalam register umum, pencatatan perkawinan dilakukan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah. 8
8 Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, Hukum Keluarga Dan Harta Benda Perkawinan ,(Revka Prima Media 2019.[26].
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum tersebut erat kaitannya dengan sahnya perbuatan hukum itu secara keseluruhan. “Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian ayat (2) menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hal ini juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa tidak boleh ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan UUD 1945. Maksud dari ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing kelompok agama dan kepercayaan tersebut, sepanjang tidak bertolak belakang atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan ini.
Frasa “dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari Pasal 42 UU Perkawinan,” dalam ketentuan ini dihubungkan dengan kata penghubung “atau”, sehingga “ketentuan ini bukan merupakan syarat kumulatif. 9 Artinya bahwa dengan dipenuhinya salah satu dari kedua syarat itu saja telah cukup menentukan bahwa seorang anak itu sah atau tidak”.
Anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak luar kawin adalah anak yang tidak memiliki kedudukan yang sempurna layaknya anak sah, dikatakan sebagai anak luar kawin dikarenakan asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya. Penggunaan kata “dilahirkan diluar perkawinan” dalam “ketentuan Pasal 43 ayat (1)” menimbulkan pertanyaan. Apakah anak sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau sebagai anak yang lahir tanpa perkawinan
9 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Citra Aditya Bakti 2005).[20].
420
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
yang sah antara orang tuanya atau bahkan anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya. UU Perkawinan hanya memberikan definisi terkait dengan anak sah, akan tetapi tidak memberikan definisi mengenai anak yang lahir diluar perkawinan, dengan keadaan seperti ini maka sulit untuk memecahkan suatu permasalahan yang menyangkut mengenai anak luar kawin.
Dalam situasi ini, Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan mendefinisikan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan ( onwettige, onechte, natuurlijke kinderen ). Anak-anak yang dilahirkan tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok yakni anak luar kawin yang dilahirkan bukan akibat perselingkuhan ( overspelige ) atau hasil sumbang ( bloedschennis ), dan anak luar kawin yang dilahirkan akibat hasil perselingkuhan dan hasil sumbang ( overspelige kinderen dan bloedschennige kinderen ). 10
Kedudukan anak luar kawin dalam UU Perkawinan mengalami perubahan, pasca “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan,” “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca , “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah berhasil memberikan access to justice terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Bilamana dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan maka timbul hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Adapun hak-hak yang
10 Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, Op.Cit. [134] .
dijamin antara lain kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, memberikan jaminan kehidupan bagi anak berdasarkan kepentingan terbaik anak.
Akan tetapi, dalam hubungan keperdataan Islam tidak mencakup hak mewaris dan menjadi wali nikah karena hak  mewaris dan wali nikah terikat dengan adanya hubungan nasab sedangkan hubungan nasab dapat terbentuk sebagai akibat perkawinan yang sah. 11 Maka anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah dan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan maka anak tersebut tidak berhak mewaris dan jika anak yang lahir adalah anak perempuan maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah sehingga ayah biologisnya hanya berkewajiban mengasuh, mendidik dan memberikan jaminan kehidupan. 12
Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) mengatur kedudukan anak hasil zina sesuai dengan hukum Islam dengan mengeluarkan “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Perzinahan dan Perlakuannya” (selanjutnya disebut sebagaimana Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012). MUI menegaskan dengan tegas bahwa anak yang lahir dari hasil zina tidak mempunyai ikatan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya baik itu wali nikah, warisan, maupun nafaqah .
Berkaitan dengan hal tersebut, MUI juga memberikan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir akibat zina dengan menetapkan kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang berzina yang mengakibatkan lahirnya anak dalam dua bentuk hukuman, yaitu pertama , laki- laki yang berzinah wajib menafkahi kebutuhan hidup anak. Kedua, mengalihkan sebagian harta pezina kepada anak yang lahir dari hasil zinanya tersebut melalui wasiat wajibah. 13
11 Nurul Hak, Op.Cit .[123].
12 ibid. 13 Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” (2020), 2 ADHKI: Journal of Islamic Family Law . [77–90]. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34.
422
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...

## Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak, diantaranya:

## a.  Undang-undang Perkawinan
Hukum tidak menjadi baik dan sempurna karena dirancang dengan matang, akan tetapi hukum akan benar-benar diuji ketika ditegakkan. 14 Oleh karena itu, penegakan hukum khususnya pada Pasal 43 UU Perkawinan tentang status dan kedudukan anak luar kawin harus bersifat progresif. Perlu adanya penyesuaian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, diantaranya adalah terkait dengan kedudukan anak luar kawin,
definisi  anak  luar  kawin,  penegasan  kedudukan  dan  hak  anak  luar  kawin.
Terdapat beberapa penyesuaian ketentuan dalam UU Perkawinan, yakni:
1.  Perubahan ketentuan “Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
2. Definisi  anak  luar  kawin,  sebagaimana  diketahui  bahwa  penggunaan kata “dilahirkan diluar perkawinan” dalam ketentuan “Pasal 43 ayat (1)” menimbulkan multitafsir. 15 Anak sebagaimana dimaksud dalam hal ini
14 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Citra Aditya Bakti 1993).[3].
15 I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Aswaja Pressindo 2015).[127].
apakah dapat diartikan sebagai “anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, atau dapat diartikan sebagai anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya atau malah diartikan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan orang tuanya.” Terdapat persamaan kedudukan, yang mana apabila ketentuan ini tidak diubah,
justru tidak memberikan kepastian hukum terhadap status anak.
3.  Penegasan terkait “dengan kedudukan dan hak keperdataan anak luar kawin dengan” kedua orang tuanya, baik itu terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, maupun anak yang dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan kedua orang tuanya.
b.  Undang-undang Kewarganegaraan
Perlu adanya penyesuaian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010, diantaranya adalah terkait dengan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan di luar Indonesia dan anak yang lahir dari perkawinan campuran serta pemenuhan hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Terdapat beberapa penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Kewarganegaraan, yakni:
1.  Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan di luar Indonesia yang tidak didaftarkan, dan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak dicatat dalam ketentuan Pasal 4 UU Kewarganegaraan. Apabila dalam hal ini ayah biologisnya adalah Warga Negara Asing, keabsahan perkawinan di luar Indonesia dan anak yang lahir dan perkawinan campuran secara formal mengikuti ketentuan negara dimana perkawinan itu dilangsungkan atau asas lex loci celebrationis yakni, asas yang menganut hukum tempat dimana berlangsungnya suatu perkawinan dengan tetap memperhatikan persyaratan perkawinan yang di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada umumnya di berbagai sistem hukum berdasarkan asas locus regit actum , yakni bahwa bentuk perbuatan hukum itu dikuasai oleh hukum dari negara dimana perbuatan tersebut dilakukan. Apabila hukum yang berlaku
424
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan menyatakan sah maka keabsahan tersebut wajib diakui saat pasangan kembali dan berdomisili di Indonesia, dengan syarat untuk perkawinan di luar Indonesia harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan. Terhadap perkawinan campuran maka harus dicatatkan, dengan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan.
2.  Berkaitan dengan hal status kewarganegaraan anak dari perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Presiden dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan mengingat pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap orang, dan masih banyak dijumpai anak hasil perkawinan antara WNI dengan WNA yang tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan sehingga melewati batas waktu yang ditentukan atau sudah didaftarkan tetapi tidak memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karenanya, seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, UU Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan pelayanan kewarganegaraan kepada masyarakat serta demi kepastian hukum status kewarganegaraan seseorang. Peraturan pemerintah ini memberikan landasan hukum agar anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan, dapat mendaftar atau memilih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk memberikan kepastian terhadap status kewarganegaraan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
3.  Penuntutan hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, sebagaimana diketahui dalam ketentuan Pasal 4 huruf g UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia. “Ketentuan ini sama halnya dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin, akan tetapi tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, karena tidak menjamin hak anak dalam mengetahui kedua orang tuanya, ketentuan ini hanya menyebutkan salah satu pihak saja yakni ibu kandungnya”.
c.  Undang-undang Perlindungan Anak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memerlukan perubahan terkait perlindungan yuridis, yaitu perlindungan yang mencakup hukum perdata dan hukum publik. Perubahan selanjutnya terkait dengan perlindungan non-yuridis yang mencakup perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Terdapat beberapa penyesuaian ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, diantaranya:
1.  Perlindungan bersifat yuridis dalam bidang hukum publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah, “sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Perlindungan Anak. Bahwa Negara dan pemerintah menjadi pelaksana terhadap perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 UU Perlindungan Anak. Peran Negara dan Pemerintah dalam hal perlindungan anak yakni sebagai pengawas, hal ini dimuat dalam Pasal 23 UU Perlindungan Anak. Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah pengawasan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak seharusnya memberikan kebebasan terhadap anak, penegakan hak asasi anak dan mewujudkan kesejahteraan anak”.
2.  Perlindungan bersifat yuridis dalam bidang hukum perdata yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, dalam
426
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak”. Terhadap anak yang lahir akibat perzinahan, hanya mengacu pada ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan anak, hal ini dikarenakan UU Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan kedua orang tua dan kelahiran anak akibat perkawinan itu. Mengenai tugas dan tanggung jawab orang tua merupakan definisi dari orang tua sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak:
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a.  mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b.  menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.  mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d.  memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua khususnya dalam hal ini adalah ayah biologis anak yang lahir dari perzinahan, harus dipenuhi dengan dibuktikan adanya hubungan darah yang juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. UU Perkawinan tidak mengatur mengenai tanggung jawab ayah biologisnya, dikarenakan ia lahir bukan dari dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. 16 Salah satu undang-undang yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak ini yakni UU Perlindungan anak.
3.  Perlindungan bersifat yuridis dalam bidang hukum perdata yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, yakni berkaitan dengan hak identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak. Terdapat dua cara untuk dapat menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
16 Moch. Fahruz Risq, ‘Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak’ (2015) 30 Yuridika.[278–306].
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Undang- undang Administrasi Kependudukan). 17 Dalam penjelasannya pengakuan dilakukan oleh ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandungnya, sedangkan pengesahan anak hanya berlaku pada anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. 18 Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai pengakuan terhadap anak yang dilahirkan tanpa adanya status perkawinan antara kedua orang tuanya, hal ini kemudian yang menjadi faktor penghambat dan tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera mengatasinya. Pengakuan memberikan status hukum yang jelas berkaitan hubungan antara anak dengan ayahnya, dan akta kelahiran berkaitan dengan identitas dan status hukum seorang anak terhadap akses peningkatan kesejahteraan anak. Kepemilikan akta kelahiran merupakan pelaksana amanat UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang terutama dalam hal hak anak atas identitas dan kewarganegaraan.
4.  Perlindungan yuridis ini akan berpengaruh kepada perlindungan yang bersifat non yuridis, perlindungan yuridis yang memberikan pengaruh kepada perlindungan non yuridis. Hal berkaitan dengan perlindungan anak di bidang sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Perlindungan anak di bidang kesehatan, salah satu contohnya Pasal 131 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan Anak Di bidang pendidikan, salah satu contohnya Pasal 49 UU Perlindungan Anak. Dalam hal aspek perlindungan perlu memperhatikan perlindungan yuridis terlebih dahulu sehingga perlindungan non yuridis juga dapat dipenuhi secara maksimal.
17 Endang Sri Kawuryan Azka Aulia Abdillah, Siti Hamidah, ‘Prosedur Ideal Pengakuan Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’ (2021) 6  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.[1–10].
18 Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, Op.Cit. [138].
428
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi yuridis yakni sebagaimana diamanatkan dalam “Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan terkait dengan pengaturan mengenai status dan kedudukan anak akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun sejak diundangkannya UU Perkawinan hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dijanjikan belum terlaksana. Hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak luar kawin baik terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat maupun anak luar kawin yang lahir akibat dari perzinahan terhadap kewajiban dan tanggung jawab ayah biologisnya. Secara yuridis pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin belum diatur secara utuh dan lengkap, sehingga kedudukan anak luar kawin masih sangat lemah”.
Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Adapun kewenangan Presiden dalam hal ini tertera dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dapat diartikan bahwa Peraturan Pemerintah ini memiliki ciri-ciri atau kriteria dalam proses pembuatannya yaitu sebagai berikut:
1.  Peraturan Pemerintah tidak bisa dibentuk apabila tidak ada undang-undang yang merupakan induknya;
2.  Peraturan Pemerintah tidak bisa mencantumkan sanksi pidana jika Undang- Undang yang merupakan induknya tidak mencantumkan sanksi pidana;
3.  Peraturan Pemerintah tidak bisa memperluas atau mengurangi dari ketentuan undang-undang induknya;
4.  Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, tetapi dengan syarat Peraturan Pemerintah tersebut isinya adalah untuk melaksanakan Undang-Undang;
5.  Peraturan Pemerintah tidak ditujukan untuk melaksanakan UUD 1945 ataupun ketetapan MPR melainkan Undang-Undang.
Mengenai materi atau isi Peraturan Pemerintah, memuat materi untuk menerapkan Undang-undang tersebut dengan sebagaimana mestinya. Artinya
Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan arahan Undang-Undang atau untuk melaksanakan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan catatan tidak boleh mengatur apa pun selain materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Peraturan Pemerintah dapat menyelenggarakan pengaturan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang meskipun tidak ditentukan secara spesifik. Apabila suatu permasalahan dalam suatu Undang-Undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, meskipun dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara jelas bahwa hal itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang tersebut. 19
Mengingat implementasi dari ketentuan Pasal 43 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan kedudukan anak pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud belum diterbitkan. Apabila ditilik lebih jauh pada peraturan pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga tidak mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin, sehingga anak luar kawin dalam hal ini mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-haknya secara adil karena belum adanya peraturan yang mengatur dan menjamin hak-haknya secara pasti.
Adapun implikasi yuridis ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian terhadap UU Perkawinan memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin, yang mana hal ini membawa implikasi terhadap kebijakan publik mengenai anak.” Perubahan hukum akibat adanya putusan atas undang-undang yang diuji Mahkamah Konstitusi, berakibat pada perlunya suatu “pembentukan undang-undang yang baru sesuai dengan politik hukum yang digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
19 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses Dan Teknik Pembentukannya , (Kanasius 2007).[116].
430
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat non-self implementing , yang telah membentuk suatu undang-undang atau perangkat hukum baru dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak selalu mudah dilaksanakan jika tidak didukung oleh suatu instrumen yang dapat memaksa suatu putusan untuk dilaksanakan, baik melalui kekuasaannya sendiri maupun melalui cara lain yang berada dibawah kendali Mahkamah Konstitusi. 20
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana diperintahkan apabila hanya mengacu pada ketentuan normatif-imperatif yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan hukum yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang kekuasaan, maka kerjasama atau kolaborasi antar lembaga negara sangatlah penting agar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan benar sebagaimana mestinya.
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi terhadap kebijakan publik yang baru terhadap menjamin kedudukan dan hak anak luar kawin diantaranya yakni, pertama terdapat kebutuhan mendesak untuk menggunakan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum  secara  efisien  menggunakan  Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang diperlukan tersebut belum ada, yang berarti terdapat kekosongan hukum, atau Undang-Undang sudah ada namun belum memadai. Ketiga adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan adanya pembentukan Undang-Undang, hal ini dikarenakan secara prosedur pembentukan Undang- Undang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak dan menuntut penyelesaiannya. Keempat adanya pembatasan ketentuan yang mengatakan mengenai substansi materi dalam Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Artinya substansi
20 ibid .[741].
materi dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh mengatur lebih luas dari Undang- Undang.
Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Presiden berwenang untuk memutuskan ( beslissende bevoegdheid ), dan mengatur ( regelende bevoegdheid ). 21 Guna merealisasikan apa yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlu adanya Peraturan Presiden yang dibuat atas dua dasar, delegasi yakni untuk menjalankan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dan kewenangan asli Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan ( original power ) berdasar atas Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.
Peraturan Presiden bukanlah merupakan aturan kebijakan ( beleidsregel ) karena pembentukannya tidak bersumber atas dasar freis ermessen . Menurut Philipus M. Hadjon, aturan kebijakan tidak boleh terlepas dalam kaitannya dengan penggunaan freis ermessen yang pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan membuat suatu kebijakan tertulis, namun tanpa disertai kewenangan pembuat peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan aturan kebijakan tersebut. 22
Menyikapi persoalan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak- hak anak luar kawin, maka untuk mengatasinya pembentukan Peraturan Presiden. Substansi materil suatu Peraturan Presiden berisikan materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin status dan hak anak luar kawin, maka rumusan Peraturan Presiden akan lebih teknis dan fleksibel. Serta perlu adanya pembatasan cakupan dalam pembuatan Peraturan Presiden ini agar dapat berhasil dilaksanakan dan tidak menimbulkan komplikasi.
21 Josef M Monteiro, “Polemik Peraturan Presiden Dalam Sistem Hierarki Norma Hukum (2020) 19  Jurnal Hukum Yirisprudensia.[5].
22 Philipus M. Hadjon et.al ., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 2019).[147].
432
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
Pembentukan Peraturan Presiden selain sebagai aturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, juga sebagai penegasan atas stigma yang ada di masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa dengan melindungi hak anak luar kawin itu berarti membiarkan meningkatnya pergaulan bebas yang akan berujung pada kemerosotan moral bangsa. Stigma ini harus dihilangkan dan diperbaiki, karena jelas tidak benar. Terdapat dua persoalan yang berbeda, yakni anak luar kawin dan pergaulan bebas, dan pembelaan dan pengakuan terhadap anak luar kawin merupakan konsekuensi dari penegakan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. 23

## Kesimpulan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat perubahan pada Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang berkaitan dengan Kedudukan dan hak anak luar kawin. Adanya Putusan ini memberikan access to justice kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang menurut agamanya sah akan tetapi tidak dicatat atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah bahkan anak yang lahir tanpa perkawinan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum atas kedudukan dan hak anak, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang tidak dicatat, dari perkawinan yang tidak sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga hak anak tersebut berupa hak atas pemeliharaan, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi oleh ayah biologisnya. Terhadap hak anak- anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan dari orang tuanya, ia tidak mempunyai ikatan nasab dengan ayah biologisnya baik itu wali nikah dan hak warisan, akan tetapi berhak atas hal biaya tumbuh kembang anak hingga dewasa, pendidikan, pemeliharaan dan berhak atas harta ayahnya melalui wasiat wajibah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU
23 ibid. [39].
Perkawinan yang berkaitan dengan penegasan kriteria, kedudukan dan hak-hak anak luar kawin. UU Kewarganegaraan, perubahan ketentuan terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan di luar Indonesia dan anak yang lahir dari perkawinan campuran serta pemenuhan hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. UU Perlindungan Anak, yakni perubahan ketentuan tentang  perlindungan anak baik yang bersifat yuridis maupun perlindungan yang bersifat non yuridis. Kedua, segera dibentuk peraturan pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan, karena dengan adanya peraturan pemerintah akan mengatur dan menjamin secara pasti hak-hak anak luar kawin. Ketiga Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin.

## Daftar Bacaan

## Buku
I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Aswaja Pressindo 2015).
J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Citra Aditya Bakti 2005).
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 2  : Proses Dan Teknik Pembentukannya (Kanasius 2007).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2016).
Philipus M. Hadjon et.al ., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ( Gajah Mada University Press 2019).
Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Citra Aditya Bakti 1993).
Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan (Revka Prima Media 2019).

## Jurnal
434
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
Achmad Jarchosi, ‘Pelaksanaan Wasiat Wajibah’ (2020) 2 ADHKI: Journal of Islamic Family Law.
Endang Sri Kawuryan Azka Aulia Abdillah, Siti Hamidah, ‘Prosedur Ideal Pengakuan Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’ (2021) 6  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Fajar Laksono et.al., ‘Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang SBI Atau RSBI’ (2013) 10 Jurnal Konstitusi.
Josef M Monteiro, ‘Polemik Peraturan Presiden Dalam Sistem Hierarki Norma Hukum’ (2020) 19  Jurnal Hukum Yirisprudensia.
Moch. Fahruz Risq, ‘Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak’ (2015) 30 Yuridika.
Nurul Hak, ‘Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah’ (2018) 5 Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan.

## Tesis
Meyrin, “Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya Putusan Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 tentang Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan Terhadap Akta Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Juni 2012.
Rensya Angyanan, ‘Pengakuan Sebagai dasar Penuntutan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’ (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2013) https://repository.unair.ac.id/37388.

## Peraturan Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Staatsblad 1847 Nomor 23.
Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Perzinahan dan Perlakuannya.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
How to cite: Romlatust Naini, Trisadini Prasastinah Usanti, Sukardi, ‘Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin’ (2023) 6 Notaire.
436
Romlatust Naini, et.al : Pembentukan Peraturan Presiden...
--This page is intentionally left blank--