Analisis Arsitektur E-government dengan Menggunakan Kerangka Kerja Federal Enterprise Architecture (FEA)
(Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Purwakarta)
MERISKA DEFRIANI 1 , MOCHZEN GITO RESMI 2
1,2 Teknik Informatika STT Wastukancana Jl. Cikopak No.53, Purwakarta Email: meriska@stt-wastukancana.ac.id, mochzen@stt-wastukancana.ac.id

## ABSTRAK
e-government kini menjadi salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Hal  tersebut  disebabkan  penerapan  e-government  dapat meningkatkan  kualitas  layanan  pemerintahan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien. Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan e-government. Namun, penerapan e-government di Kabupaten Purwakarta masih pada tahap catalogue, yaitu sebatas pemberian informasi pemerintahan melalui website  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  analisis  mendalam mengenai arsitektur e-government di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang hasilnya  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  tingkat  maturitas  setiap komponen  arsitektur  dan  juga  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk merencanakan  pengembangan  arsitektur  e-government  sampai  ke  tahap horizontal  integration.    Penelitian  ini  mengimplementasikan  Federal  Enterprise Architecture  (FEA)  dengan  menggunakan  Collaborative  Planning  Methodology (CPM) sebagai metodenya. Implementasi CPM hanya pada fase Organize and Plan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu Identify and Validate, Research and Leverage, serta  Define  and  Plan  pada  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  analisis  kondisi arsitektur yang saat ini sedang berjalan. Implementasi kerangka kerja FEA pada penelitian  ini  tidak  dilakukan  secara  utuh  tapi  disesuaikan  dengan  kondisi Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  analisis arsitektur  strategi,  bisnis,  data,  aplikasi, infrastruktur,  dan  keamanan sistem  e- government di Kabupaten Purwakarta, serta tingkat maturitas dari setiap arsitektur tersebut.
Kata  kunci :  E-government;  Federal  Enterprise  Architecture;  Collaborative Planning Methodology (CPM).

## 1. PENDAHULUAN
Manajemen  pemerintahan  berbasis  eletronik  atau e-government  telah  menjadi  salah  satu fokus  pengembangan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  seluruh  dunia.  Hal  tersebut disebabkan penerapan e-government dapat mengurangi biaya dan waktu pelayanan publik, serta  meningkatkan  kualitas  layanan  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  Dengan  menerapkan e-goverment, layanan publik dapat diakses dimanapun pengguna berada selama 24 jam penuh dalam sehari.
Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Jawa Barat yang telah menerapkan e-government.  Namun,  layanan  e-government  di  Kabupaten  Purwakarta  belum  bersifat interaktif  karena  sebagian  besar  layanan  berupa  penyampaian  informasi  melalui  website pemerintahan,  aplikasi  berbasis  smartphone,  serta  sms  gateway.  Merujuk  pada  fase perkembangan e-government [1], Kabupaten Purwakarta masih berada pada tahap pertama yaitu catalogue. Seiring dengan misi jangka panjang Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, yaitu  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Kabupaten Purwakarta pada aspek profesionalitas, akuntabilitas dan demokrasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta  perlu  melakukan  peningkatan  penyelenggaraan e-government hingga  ke  tahap horizontal integration.
Peningkatan penyelenggaraan e-government dapat dilakukan melalui perencanaan arsitektur. Namun, sebelum melakukan perencanaan perlu dilakukan sebuah analisis secara mendalam mengenai kondisi arsitektur e-government yang sedang berjalan saat ini terlebih dahulu. Hasil analisis  tersebut  nantinya  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  maturitas  dari  setiap komponen arsitektur pada sistem e-government. Selain itu, hasil analisis juga dapat digunakan sebagai  acuan  ketika  akan  melakukan  perencanaan  arsitektur  untuk  meningkatkan penyelenggaraan e-government di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
Secara umum, tahapan analisis merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam suatu perencanaan arsitektur enterprise. Oleh karena itu, suatu kerangka kerja perencanaan arsitektur  dapat  digunakan  untuk  melakukan  analisis  kondisi  terkini  dari  suatu  enterprise. Namun,  implementasi  dari  kerangka  kerja  tersebut  tidak  secara  menyeluruh,  hanya  pada tahapan yang berkaitan dengan analisis kondisi arsitektur terkini saja.
Federal  Enterprise  Architecture  (FEA)  merupakan  salah  satu  kerangka  kerja  yang  dapat digunakan  untuk  melakukan  analisis  kondisi  terkini  dari  suatu  enterprise.  FEA  sangat  baik dalam pembangunan satu set model referensi, partisi otonom yang efektif dari suatu enterprise sehingga mendukung kemudahan untuk mengelola kompleksitas, dan pembangunan katalog set  arsitektur  yang  dapat  digunakan  kembali  di  masa  depan  [2].  Hal  tersebut  akan memudahkan  ketika  akan  melakukan  perencanaan  arsitektur e-government  nantinya.  Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kerangka  kerja  FEA  merupakan  kerangka  kerja  yang sesuai  untuk  melakukan  analisis  kondisi  sistem e-government  terkini  di  Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.
Terdapat dua versi FEA yang telah dipublikasikan, yaitu FEA versi 1 yang dipublikasikan pada tahun 1999 dan FEA versi 2 yang dipublikasikan pada tahun 2012. Ghozali [3] menggunakan FEA versi 1 untuk menganalisa kebutuhan deliverable dan komponen arsitektur informasi yang ada di dalam kerangka kerja FEA, Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional, dan Dokumen Rencana  Induk  Pengembangan  TIK.  Sekkai  [4]  juga  menggunakan  FEA  versi  1  pada penelitiannya mengenai analisis komparatif FEA dan e-GIF untuk menentukan kerangka kerja interoperabilitas mana yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan e-government di Algeria.
Pada FEA versi 1 terdapat lima model referensi, yaitu model referensi kinerja, bisnis, komponen layanan,  data,  dan  teknikal  dengan  metode  yang  digunakannya  adalah Federal  Segment Architecture  Methodology  (FSAM).  Sementara  itu,  pada  FEA  versi  2  model  referensi  telah dikembangkan menjadi enam model referensi, yaitu model referensi performa, bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan dengan metodologi yang digunakan adalah Collaborative Planning Methodology (CPM). Dengan dikembangkannya model referensi FEA, implementasi FEA  menjadi  lebih  fleksibel  dan  dapat  diaplikasikan  secara  luas.  Pada  penelitian  ini diimplementasikan  kerangka  kerja  FEA  versi  2  untuk  menganalisis  seluruh  domain  dalam arsitektur  enterprise,  yaitu  arsitektur  strategi,  bisnis,  data,  aplikasi,  infrastruktur,  dan keamanan.
Penelitian mengenai analisis sistem e-government sebelumnya telah diteliti oleh Sasmita[5]. Pada penelitian tersebut, dilakukan analisis sistem e-government di Pemerintahan Bandung Barat dengan mengimplementasikan kerangka kerja Zachman yang menghasilkan dokumen rancangan  arsitektur  sistem  informasi  yang  menggambarkan  kondisi  sistem  informasi  di Pemerintahan Bandung Barat pada saat itu.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. E-government Seifert  and  Bonham  [6]  mendefinisikan e-government sebagai cara bagaimana pemerintah menggunakan  teknologi  informasi,  khususnya  aplikasi  internet  berbasis web,  untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik,  juga  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemerintahan,  serta  melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis.
Pelayanan e-government  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  kategori.  Menurut  Fang  [7],  E- government  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  delapan  kategori,  yaitu  Government  to  Citizen (G2C), Citizen to Government (C2G), Government to Business (G2B), Business to Government (B2G), Government to Employee (G2E), Government to Government (G2G), Government to Nonprofit (G2N), Nonprofit to Government (N2G).
Dalam  penelitian  Layne  dan  Lee  [1],  dinyatakan  bahwa  terdapat  empat  tahapan pengembangan e-government yang dapat dilihat pada Gambar 1.

## a. Catalouge
Pada  tahap  catalouge,  upaya  pemerintah  difokuskan  pada  membangun  kehadiran pemerintahan  secara online,  yaitu  dengan  pengembangan  website  pemerintahan.  Fungsi e-government  pada  tahap  ini  hanya  sebatas  memberikan  informasi  pemerintahan  secara online.
b. Transaction Pada tahap transaction, upaya pemerintah difokuskan pada menghubungkan sistem internal pemerintahan  ke  antarmuka online  dan  memungkinkan  warga  untuk  bertransaksi  dengan pemerintah  melalui  layanan  eletronik,  seperti  perpanjangan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) secara online.

## c. Vertical Integration
Pada tahap vertical integration, integrasi vertikal mengacu pada terhubungnya pemerintahan daerah  dan  pusat  untuk  menyediakan  fungsi  atau  layanan  pemerintah  yang  berbeda. Contohnya, pada proses perizinan usaha. Pada sistem yang sudah terintegrasi secara vertikal,
seorang  warga  yang  telah  mengajukan  izin  usaha  di  suatu  kota,  informasinnya  akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Gambar 1. Tahapan Pengembangan E-government[1]
d. Horizontal Integration Pada tahap horizontal integration, integrasi didefinisikan sebagai integrasi fungsi-fungsi dan layanan-layanan  yang  berbeda.  Contohnya,  suatu  perusahaan  dapat  membayar  biaya pertanggungan  terhadap  pengangguran  ke  suatu  lembaga  negara  dan  pajak  usaha  ke lembaga negara lain pada saat yang bersamaan.

## 2.2 ARSITEKTUR ENTERPRISE
Arsitektur  enterprise  adalah  deskripsi  dari  misi  stakeholder  yang  memuat  informasi, fungsionalitas, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah atau sekumpulan sistem[8]. Tujuan dari arsitektur enterprise  adalah  untuk  membuat  peta  aset  teknologi  informasi  dan  bisnis  proses,  serta serangkaian  prinsip  tata  kelola  yang  mendorong  diskusi  mengenai  strategi  bisnis  dan bagaimana  bisnis  strategi  tersebut  dapat  dituangkan  melalui  teknologi  informasi.  Banyak kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membangun arsitektur enterprise. Sebagian besar kerangka kerja memiliki empat dasar domain, yaitu arsitektur bisnis, informasi, sistem aplikasi, dan teknologi.

## 2.3 FEDERAL ENTERPRISE ARCHITECTURE (FEA)
Arsitektur  enterprise  mendukung  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  melalui dokumentasi dan informasi yang mampu memberikan gambaran abstrak dari suatu enterprise di berbagai cakupan level dan detail. Federal Enterprise Architecture (FEA) versi 2 diresmikan pada bulan Mei 2012 sebagai bagian dari panduan penetapan kebijakan di Amerika Serikat dan  alat  manajemen  untuk  meningkatkan  penyebaran  pelayanan  TI.  FEA  menyediakan pendekatan secara menyeluruh untuk pengembangan dan penggunaan enterprise arsitektur di pemerintahan federal. Meta-model FEA dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  dokumen The  Common  Approach  to  Federal  Enterprise  Architecture[9], standarisasi  dalam  pendekatan  umum  untuk  FEA  didasarkan  pada  enam  hal,  yaitu  tujuan utama  ( primary  outcomes),  level  cakupan  arsitektur  (level  of  scope),  elemen  dasar  (basic elements),  domain  sub-arsitektur  (sub-architecture  domains),  model  referensi  (reference models), serta rencana dan pandangan (plan and view) yang di dalamnya terdapat gambaran arsitektur saat ini ( current views), gambaran arsitektur masa depan (future views), rencana transisi ( transition plans), dan roadmap.
Gambar 2. Gambaran Umum FEA[2]

## 2.4 Collaborative Planning Methodology (CPM)
Analisis  arsitektur e-government  pada  penelitian  ini  mengimplementasikan  Collaborative Planning  Methodology  (CPM)[9]  sebagai  metode  penelitiannya  yang  tahapan-tahapannya dapat dilihat pada Gambar 3. Penelitian ini hanya mengimplementasikan fase Organize and Plan  pada  tahapan  dan  aktivitas  tertentu  yang  berkaitan  dengan  analisis  arsitektur e- government terkini di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.
Gambar 3. Collaborative Planning Methodology[9]
Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan dan aktivitas yang digunakan pada penelitian ini :
1. Identify and Validate
a. Engage  Sponsor  and  Assess  Stakeholder  Need:Pada  aktivitas  ini  dilakukan identifikasi  siapa  saja  pihak  yang  berkepentingan  dan  apa  kebutuhan  setiap pihak  dalam  penyelenggaraan  e-government  di  Kabupaten  Purwakarta. Identifikasi tersebut penting untuk dilakukan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi penyelenggaraan e-government terkini.
b. Analyze  and  Validate  Needs:  Pada  tahap  ini  dilakukan  identifikasi  kendala penyelenggaraan
e-government  untuk  mengetahui  gambaran  umum  arsitektur  e-government yang sedang terselenggara pada saat ini.

## 2. Research and Leverage
a. Identify  Organizations  and  Service  Providers  to  Engage:  Pada  aktivitas  ini dilakukan  identifikasi  apakah  ada  organisasi  atau  penyedia  layanan  yang bekerja  sama  dalam  penyelenggaraan  e-government  di  Pemerintahan Kabupaten Puwakarta.
b. Analyze Opportunities to Leverage: Pada tahap ini dilakukan analisis manfaat dan  resiko  dari  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  penyedia layanan yang telah diidentifikasi pada aktivitas sebelumnya.

## 3. Define and Plan
Pada  tahap  ini  hanya  dilakukan  aktivitas Analyze  the  Current  State,  Determine Adjustments, and Plan the Target State. Pada aktivitas tersebut dilakukan penentuan tingkat cakupan arsitektur, domain sub-arsitektur dan artifak yang relevan dan sesuai dengan tingkat cakupan arsitektur yang diambil. Setelah itu dilakukan pengumpulan dan analisis informasi mengenai lingkungan bisnis dan data, aplikasi dan infrastruktur, serta layanan yang ada saat ini.

## 3. HASIL PENELITIAN
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis arsitektur e-government yang berjalan saat  ini  di  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta.  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta merupakan  kesatuan  dari  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  dipimpin  oleh seorang bupati. Adapun OPD tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,  Lembaga  Teknis  Daerah,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  serta  Kecamatan  yang menaungi  Kelurahan  dan  Desa.  Sekretariat  Daerah  (Setda)  merupakan  unsur  staf  yang dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  Daerah  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Bupati.  Setda  Kabupaten  Purwakarta  beralamat  di  Jalan  Gandanegara  No.25, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

## 3.1 Identify and Validate Engage Sponsor and Assess Stakeholder Needs:
Pihak  yang  berkepentingan  dalam  penyelenggaraan  e-government  di  Pemerintahan Kabupaten  Purwakarta  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  sebagai  pihak  yang menyelenggarakan  layanan  e-government,  masyarakat  Kabupaten  Purwakarta  sebagai
pengguna  layanan  e-government,  dan  Bagian  KaharTI.  KaharTI  merupakan  bagian  dari Sekretariat  Daerah  yang  tidak  hanya  bertugas  untuk  menyelenggarakan  layanan  e- government tapi juga memiliki tugas-tugas[10] sebagai berikut:
 Menyusun kebijakan pengembangan teknologi dan infrastruktur informatika.
 Melaksanakan  koordinasi  dan  sebagai  fasilitator  pengembangan  teknologi  dan infrastruktur informatika.
 Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan infrastruktur informatika.
 Memantau  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  pengembangan  teknologi  dan infrastruktur informatika.
Adapun  kebutuhan  terkait  penyelenggaraan e-government  dari  setiap  pihak  yang berkepentingan adalahs ebagai berikut:
 Sistem e-government  terpadu
 Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  pengelola  TIK  di  Pemerintahan  Kabupaten Purwakarta.
 Melakukan sosialisasi penggunaan e-government kepada masyarakat.

## Analyze and Validate Needs:
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam  penyelenggaraan  e-government,  berikut  ini  adalah  kendala-kendala  dalam penyelenggaraan e-government di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta:
 Pelayanan e-government yang berjalan masing-masing.
 Terdapat data-data yang belum terkomputerisasi.
 Terdapat beberapa OPD yang belum memiliki sistem informasi.
 Jaringan wireless di beberapa lokasi sering lumpuh karena tersambar petir.
 Sebagian besar OPD dan desa memiliki penyimpanan data sendiri.
 Data  dan  aplikasi  yang  memiliki  standar  keamanan  adalah  data  dan  aplikasi  yang disimpan di pusat.
 Jumlah PNS yang mampu menguasai TI masih sedikit, sebagian besar memanfaatkan TI sebatas untuk media sosial.
 Minimnya informasi mengenai layanan e-government yang sampai ke masyarakat.

## 3.2 Research and Leverage Identify Organizations and Service Providers to Engage
Dalam  penyelenggaraan  e-government,  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  melakukan kerjasama  dengan  sebuah  perusahaan  penyedia  layanan  komunikasi.  Layanan  yang disediakan  adalah  infrastruktur  jaringan,  penyewaan  sistem  informasi  dan  aplikasi,  dan program pengembangan SDM. Selain itu, Pemerintahan Kabupaten Purwakarta juga bekerja
sama  dengan    perusahaan  konsultan  TIK.  Layanan  yang  disediakan  adalah  layanan pembangunan sistem informasi dan aplikasi, serta konfigurasi jaringan dan keamanan.

## Analyze Opportunities to Leverage
Kerjasama yang dilakukan dengan sebuah organisasi atau penyedia layanan memiliki manfaat dan  resiko  tersendiri  dalam  penyelenggaraan  e-government-nya.  Manfaat  dan  resiko  dari kerjasama tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
3.3 Define and Plan Analisis  penyelenggaraan e-government harus disesuaikan dengan level cakupan arsitektur dan domain sub-arsitektur yang sesuai. Level cakupan analisis arsitektur penyelenggaraan e- government  di  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  adalah  level  federal  dengan  fokus penyelenggaraan pada kategori G2C dan C2G. Analisis dipetakan ke dalam enam domain sub- arsitektur,  yaitu  arsitektur  strategi,  arsitektur  bisnis,  data,  aplikasi,  infrastruktur,  serta keamanan. Berikut ini adalah hasil analisis tersebut:

## Arsitektur Strategi
Pelayanan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  dan  desa.  Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  tersebut,  OPD  didukung  oleh Bagian Kerjasama, Hubungan Antar Lembaga, dan Perkembangan Teknologi (KaharTI) yang merupakan  bagian  dari  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta.  Artifak  yang  digunakan pada  analisis  arsitektur  strategi  ini  adalah  concept  overview  diagram,  yaitu  diagram  yang menggambarkan  layanan  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  secara  umum.  Diagram tersebut  dapat dilihat pada Gambar 4.
TABEL 1. A NALISIS M ANFAAT DAN R ESIKO K ERJA S AMA DENGAN P IHAK K ETIGA Pihak Ketiga Manfaat Resiko Perusahaan  penyedia layanan komunikasi Pihak pemerintah dapat langsung menggunakan layanan yang disediakan karena proses pembangunan, instalasi, dan pemeliharaan  menjadi  tanggung  jawab  pihak ketiga Kerja sama harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama Menimbulkan ketergantungan pada pihak ketiga Standar  jaringan  dan  sistem  informasi  yang digunakan  mengikuti  standar  yang  disediakan pihak ketiga Perusahaan konsultan TIK Pemerintah  dapat  langsung  menggunakan layanan  yang  disediakan  karena  proses pembangunan  dan  instalasi  menjadi  tanggung jawab pihak ketiga Standar sistem informasi yang digunakan dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  keinginan pemerintah Memerlukan biaya pemeliharaan yang relatif lebih besar
A
B2 B3  Data belum seluruhnya terkomputerisasi  Penyimpanan data tidak terpusat  Tidak ada standarisasi penyimpanan data  Data sudah terkomputerisasi  Penyimpanan data belum spenuhnya terpusat
 Standarisasi penyimpanan data belum menyeluruh  Data sudah terkomputerisasi  Penyimpanan data terpusat  Adanya standar penyimpanan data Bagian Kerjasama, Hubungan Antar Lembaga, dan Perkembangan Teknologi (KaharTI) B1  Data sudah terkomputerisasi  Penyimpanan data tidak terpusat  Tidak ada standar penyimpanan data Infrastruktur, tidak ada permintaan/ pengiriman data dan aplikasi Infrastruktur, data, dan aplikasi Infrastruktur, data, dan aplikasi Infrastruktur, tidak ada permintaan/ pengiriman data dan aplikasi KETERANGAN: A : Kategori OPD dan desa yang datanya belum  sepenuhnya terkomputerisasi, tidak terpusat, membangun sistem informasi sendiri
B : Kategori OPD dan desa yang datanya terterkomputerisasi B1 : Data tidak terpusat, membangun sistem  informasi sendiri
B2 : Data belum seluruhnya terpusat, sistem informasi dibangun oleh sendiri dan KaharTI B3 : Data terpusat, sistem informasi dibangun oleh KaharTI
Pusat Pelayanan Teknologi Informasi OPD dan Desa Arah Pelayanan yang Diminta/Diberikan  Support system OPD  Menyediakan dan melakukan kontrol jaringan  Menyediakan standarisasi penyimpanan data untuk data yang terpusat  Melakukan kontrol data center untuk data yang terpusat
Gambar 4. Gambaran Umum Layanan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
Data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta belum seluruhnya terkomputerisasi. Sebagai contoh, data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan  masih  berupa  lembaran  kertas  yang  dipasang  di  papan  pengumuman  di  Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Data-data dan informasi yang sudah terkomputerisasi pun penyimpanannya belum seluruhnya terpusat di Bagian Kerjasama, Hubungan  Antar  Lembaga,  dan  Perkembangan  Teknologi  (KaharTI),  sebagian  besar  masih terpisah-pisah  di  masing-masing  OPD.  Hal  tersebut  menyebabkan  belum  tersedianya komunikasi  data  antar  OPD.  Data-data  dan  informasi  yang  ada  belum  seluruhnya  memiliki standar,  hanya  data  dan  informasi  yang  disimpan  di  server  pusat.  Adapun  hal-hal  yang distandarisasi adalah keamanan, firewall, router, dan topologi yang  disediakan oleh Bagian KaharTI.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  OPD  dan  desa  di  Kabupaten  Purwakarta  dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik data dan penyimpanannya. Pada Gambar 3 OPD dan desa dikelompokan menjadi 2 kategori, yaitu Kategori A dan B. OPD yang termasuk ke dalam kategori A adalah Disnakersostrans. Kategori B dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu B1, B2,  dan  B3.  Hampir  seluruh  OPD  yang  ada  di  Kabupaten  Purwakarta  termasuk  ke  dalam kategori  B1,  diantaranya  adalah  Disdukcapil,  Disdikpora,  DPKAD,  RSUD  Bayu  Asih,  dan BPMPTSP. OPD yang termasuk dalam kategori B2 adalah Dinkes. OPD yang termasuk dalam kategori B3 adalah Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak.

## Arsitektur Bisnis
Berdasarkan dokumen blue print sistem aplikasi e-government[11], sistem-sistem pelayanan, administrasi, dan kelembagaan dikelompokan dalam tujuh grup blok fungsi. Setiap grup blok terdiri satu atau lebih modul fungsi. Pengembangan penerapan e-government pada penelitian ini difokuskan pada kategori Government to Citizen (G2C) dan Citizen to Government (C2G) sehingga proses bisnis yang akan dibahas lebih kepada blok fungsi pelayanan yang termasuk dalam  dua  kategori  tersebut.  Terdapat  tiga  blok  fungsi  yang  berfokus  pada  dua  kategori tersebut,  yaitu  fungsi  pelayanan,  legislasi,  serta  dinas  dan  lembaga.  Berikut  ini  adalah penjelasan dari masing-masing blok fungsi tersebut:

## Pelayanan
Fungsi  pelayanan  merupakan  fungsi  yang  memfasilitasi  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perizinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, serta publikasi informasi umum dan pemerintahan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai layanan yang dibutuhkan melalui  website  pemerintahan,  aplikasi  smartphone,  atau  datang  langsung  ke  OPD  terkait. Secara umum untuk layanan yang berhubungan dengan administrasi, masyarakat mengajukan permohonan  dengan  mengisi  formulir  dan  melengkapi  persyaratan  sesuai  dengan  layanan yang dibutuhkan. Setelah berkas permohonan diterima, kemudian permohonan akan diproses. Namun yang menjadi kendala dalam proses bisnis pelayanan saat ini adalah dalam melengkapi berkas yang disyaratkan, masyarakat sering kali harus melewati proses-proses yang berbelit. Untuk  dapat  mengetahui  bagaimana  status  permohonan  yang  diajukan,  masyarakat  juga harus datang berulang kali ke OPD terkait. Hal tersebut tidak efektif dan efisien, serta tidak sesuai dengan karakteristike-government yang seharusnya.

## Legislasi
Fungsi legislasi merupakan fungsi yang memberikan informasi mengenai hukum, peraturan dan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai hal-hal tersebut melalui website pemerintahan.

## Dinas dan Lembaga:
Fungsi  Dinas  dan  Lembaga  merupakan  fungsi  yang  memberikan  informasi  dan  pelayanan sesuai dengan tugas dinas dan lembaga yang ada di Pemerintahan Kabupaten  Purwakarta. Fungsi ini terdiri dari beberapa sub fungsi. Berikut ini adalah sub-fungsi yang berfokus pada kategori G2C dan C2G:
 Kewilayahan: Sub fungsi kewilayahan menyediakan informasi mengenai tata ruang dan lingkungan  hidup  dan  potensi  daerah  di  Kabupaten  Purwakarta.  Fokus  fungsi kewilayahan di Kabupaten Purwakarta saat ini adalah menyediakan informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Purwakarta sebagai potensi daerah yang sedang berkembang pesat.  Informasi  mengenai  kewilayanan  yang  lainnya  menjadi  pendukung perkembangan kepariwisataan.
 Kemasyarakatan: Sub fungsi kemasyarakatan menyediakan informasi dan pelayanan yang  berkaitan  dengan  kesehatan,  pendidikan,  ketenagakerjaan,  industri  dan perdagangan,  serta  jaring  pengaman  sosial.  Pelayanan  kesehatan  yang  berkaitan dengan informasi mengenai puskesmas di Kabupaten Purwakarta dapat diperoleh di website pemerintahan dan aplikasi  smartphone. Namun, pelayanan kesehatan yang berkaitan  dengan  jaminan  kesehatan,  masyarakat  masih  dihadapkan  pada  birokrasi yang  berbelit  sehingga  pelayanan  kesehatan  dinilai  belum  efektif  dan  efisien,  serta belum  mempermudah  masyarakat  secara  maksimal.  Pelayanan  pendidikan  dan ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Purwakarta,  terutama  pada  mekanisme  penerimaan murid    baru  dan  proses  pelamaran  kerja,  masih  belum  bersifat  transparan.  Dengan sistem yang tertutup, memungkinkan adanya kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi, baik pada proses penerimaan murid baru maupun proses pelamaran kerja.
 Sarana  dan  Prasarana:  Sub  fungsi  sarana  dan  prasarana  menyediakan  informasi mengenai transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum di Kabupaten Purwakarta. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai sarana dan prasarana di Kabupaten Purwakarta harus mendatangi Dinas Perhubungan karena data dan informasi tersebut belum dipublikasikan melalui website atau media lainnya.
Proses  bisnis  layanan e-government  di  Kabupaten  Purwakarta  akan  digambarkan  dengan mengunakan artifak business process diagram berupa e-government value chain yang diadopsi dari hasil penelitian Heeks[12]. Gambar 5 merupakan e-government value chain yang saat ini sedang berjalan. Masukan pada proses layanan e-government adalah dana, SDM, teknologi, dukungan pemerintah, dan target layanan. Masukan tersebut digunakan untuk membangun media
layanan e-government berupa layanan yang masih bersifat  back office, website pemerintahan, dan aplikasi  berbasis smartphone.  Keluaran  dari  proses  layanan  e-government  yang  sedang berjalan  berupa  informasi  dan  layanan.  Informasi  yang  dapat  diperoleh  di  website pemerintahan,  sementara  sebagian  besar  layanan  pemerintahan  diperoleh  di  OPD  terkait. Proses bisnis layanan e-government yang berjalan saat ini masih berada pada tahap catalogue.
Precursors Data pemerintahan (manual dan digital) Hukum Kelembagaan SDM Teknologi (jaringan) Kepemimpinan Kebutuhan Inputs Dana SDM Teknologi Dukungan Pemerintah Target Intermediates Sebagian besar sistem bersifat back office Website pemerintahan Aplikasi berbasis smartphone SMS Gateway Outputs Sebagian besar berupa informasi Layanan Impact Informasi bisa didapatkan melalui media e-government Pelayanan yang bersifat back office mengharuskan mesyarakat harus datang ke OPD terkait Outcomes Layanan e-government masih pada tahap catalogue Strategy Development Activities Pelayanan Legislasi Dinas dan Lembaga (Kewilayahan, Kemasyarakatan, Sarana dan Prasarana) Adoption Use IMPACT UPTAKE AVAILABILITY READINESS Gambar 5. E-government Value Chain

## Arsitektur Data
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  arsitektur  strategi,  data  dan  informasi  yang  berkaitan dengan  pelayanan  di  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  masih  belum  seluruhnya terkomputerisasi. Data-data dan informasi yang sudah terkomputerisasi pun penyimpanannya belum  seluruhnya  terpusat  di  Bagian  Kerjasama,  Hubungan  Antar  Lembaga,  dan Perkembangan Teknologi (KaharTI), sebagian besar masih terpisah-pisah di masing-masing OPD.  Oleh  karena  belum  adanya  keterhubungan  antardata  di  tiap  layanan,  maka  tidak digunakan artifak dalam penjelasan arsitektur data ini.

## Arsitektur Aplikasi
Terdapat 14 sistem aplikasi yang berfokus pada kategori G2C dan C2G. Sistem-sistem tersebut masih berdiri sendiri-sendiri, belum adanya interoperabilitas antar-aplikasi, dan belum memiliki portal  yang  menjadi  gerbang  utama  seluruh  aplikasi.  Sistem  Aplikasi  yang  tersedia  di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2. Oleh karena belum adanya keterhubungan antar-aplikasi di tiap layanan, maka tidak digunakan artifak dalam penjelasan arsitektur aplikasi ini.

## Arsitektur Infrastruktur
Penyelenggaraan layanan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta juga didukung oleh teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat digunakan secara efisien, efektif, serta tepat guna. Teknologi tersebut mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras
yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  personal  komputer,  server, notebook,  printer,  scanner,  UPS,  dan  media  jaringan.  Seluruh  perangkat  keras  tersebut berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal, intranet, maupun internet.
TABEL 2. S ISTEM A PLIKASI YANG T ERSEDIA Fungsi Modul Sistem Aplikasi Pelayanan Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Perpajakan dan Retribusi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) online e-PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pendaftaran dan Peizinan Perizinan online Bisnis dan Investasi Belum ada Pengaduan Masyarakat Pengaduan Warga Purwakarta (Pewarta) Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan Website pemerintahan (purwakartakab.go.id) e-Pabeasan Aplikasi smartphone: Satuan Layanan Umum (Saluyu) Legislasi Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan Sistem Hukum Daerah (SISKUMDA) Dinas dan Lembaga Kewilayahan Tata  Ruang  dan  Lingkungan Hidup Belum ada Potensi Daerah Belum ada Kemasyara-katan Kesehatan e-Puskesmas Bed Monitoring RSUD Bayu Asih Dokter online Aplikasi smartphone: Safety Emergency Medical Rescue (SEMAR) Pendidikan Belum ada Ketenagakerjaan Belum ada Industri dan Perdagangan Belum ada Jaringan Pengaman Sosial Belum ada Sarana dan Prasarana Transportasi e-Perhubungan Jalan dan Jembatan Belum ada Terminal dan Pelabuhan Belum ada Sarana Umum Belum ada
Adapun  perangkat  lunak  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah sebagai berikut:

## Sistem Operasi
Sistem operasi pada komputer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS, sedangkan pada komputer client dan stand alone menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Solaris, dan Mac OS. Sistem operasi yang digunakan pada setiap komputer merupakan sistem operasi yang legal atau berlisensi.

## Program Aplikasi
Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing- masing unit organisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis jaringan seperti PHP,  ASP,  Java,  dan  WAP.  Program  aplikasi  pada  setiap  unit  organisasi  terintegrasi  dalam jaringan  lokal  yang  merupakan  bagian  integral  dari  infrastruktur  informasi  Pemerintah Kabupaten  Purwakarta.  Untuk  meningkatkan  komunikasi,  responsivitas  pemerintah,  dan partisipasi masyarakat, maka dikembangkan aplikasi layanan online sebagai media interaktif melalui jaringan internet.

## Database
Pengelolaan  data  di  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  telah  menggunakan  database, namun  penyimpanan  database  tersebut  belum  seluruhnya  terpusat  di  Bagian  KaharTI,
sebagian  besar  penyimpanan  database  masih  tersebar  di  server  masing-masing  OPD. Pembangunan dan pengembangan database menggunakan database server seperti MS SQL, MySQL, PL/SQL, dan ORACLE.
Penyelenggaraan  layanan  pemerintahan  juga  didukung  oleh  infrastruktur  jaringan. Infrastruktur jaringan tersebut digambarkan dengan menggunakan artifak network diagram berupa  gambar  topologi  jaringan.  Gambar  topologi  jaringan  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar 6.
Jaringan  yang  saat  ini  digunakan  di  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  adalah  jaringan wireless. Seluruh OPD dan desa di Kabupaten Purwakarta telah terhubung dengan jaringan yang  terpusat  di  KaharTI,  Setda  Kabupaten  Purwakarta.  Terdapat  tiga  jenis  jaringan  yang digunakan, yaitu sebagai berikut:
Jaringan backbone  merupakan  jaringan  utama  yang  menghubungkan  pusat  jaringan  ke beberapa node jaringan distribusi. Jaringan yang termasuk dalam jaringan backbone adalah jaringan dari pusat (menara yang ada di KaharTI) ke menara yang berketinggian 40m.
Sekretariat Daerah Kab. Purwakarta Kecamatan Sukatani Kecamatan Plered Kecamatan Tegalwaru BPMPTSP Dinas Pendidikan Desa Karangmukti Kecamatan Campaka Desa Pusakamulya Kecamatan Cibatu Kecamatan Babakancikao Kecamatan Pasawahan Kecamatan Wanayasa Kecamatan Kiarapedes Kecamatan Bojong Kecamatan Maniis Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Sukasari Kecamatan Darangdan Desa Cisaat Desa Gandasoli Desa Kertamanah Kecamatan Bungursari Keterangan : Menara 40 meter Menara 24 meter Menara 16 meter Jaringan Wireless

## Gambar 6. Topologi Jaringan Wireless Kabupaten Purwakarta
Jaringan  distribusi  merupakan  jaringan  yang  mendistribusikan  alur  jaringan  utama  ke beberapa  sub  jaringan  klaster.  Jaringan  yang  termasuk  dalam  jaringan  distribusi  adalah jaringan  dari  menara  yang  berketinggian  40m  ke  menara  berketinggian  24  meter  atau  16 meter.
Jaringan Cluster merupakan hotspot jaringan pada suatu kawasan dimana jumlah maksimum client  dalam  satu  cluster  tergantung  pada  pemilihan  teknologi  jaringannya.  Jaringan  yang termasuk dalam jaringan cluster adalah jaringan dari menara yang berketinggian 24 m dan 16 m ke client yang ada di sekitarnya.
Penggunaan jaringan wireless memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah di beberapa lokasi di Kabupaten Purwakarta menara jaringan wireless rawan terkena petir. Beberapa lokasi yang rawan terkena petir tersebut diantaranya Kecamatan Kiara Pedes, Kecamatan Wanayasa,
Kecamatan  Cibatu,  Kecamatan  Bojong,  Kecamatan    Campaka,  Kecamatan  Jatiluhur,  dan Kecamatan Pondoksalam. Jika ada menara jaringan yang terkena petir, maka jaringan yang terhubung ke menara tersebut menjadi lumpuh.

## Arsitektur Keamanan
Keamanan  data  yang  digunakan  pada  penyelenggaraan  e-government  saat  ini  telah menggunakan  level  yang  tertinggi  dan  menggunakan  teknologi  cloud  computing  untuk membuat  alamat  bayangan.  Selain  itu,  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  juga  telah memiliki sistem disaster recovery dengan menggunakan metode penyimpanan NAS (Network Attached Storage) yang memungkinkan pembuatan duplikat data secara otomatis di berbagai lokasi.  Namun,  untuk  keamanan  jaringannya  masih  bergantung  pada  penyedia  layanan. Analisis  arsitektur  keamanan  ini  tidak  menggunakan  artifak  karena  penyelenggaraan  e- government di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta belum memiliki fasilitas keamanan yang maksimal.

## 3.4 Tingkat Maturitas Sistem E-Government
Berdasarkan kondisi keenam komponen arsitektur yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilakukan identifikasi maturitas atau tingkat kematangan masing-masing komponen arsitektur tersebut.  Tingkat  kematangan  tersebut  diukur  dengan  mengadopsi  konsep  COBIT maturity model [13]. Gambar 7 merupakan gambaran maturitas dari keenan komponen arsitektur e- government di Kabupaten Purwakarta.
Pada  Gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  strategi,  proses  bisnis,  data,  sistem  aplikasi,  dan keamanan memiliki nilai tingkat kematangan 2. Pelayanan e-government, penyimpanan data, pembuatan sistem informasi, dan keamanan telah memiliki standarisasi namun standarisasi tersebut disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi masing-masing OPD sehingga seluruh hal yang  berkaitan  dengan  pelayanan,  penyimpanan  data,  pembuatan  sistem  aplikasi,  dan keamanan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Infrastruktur memiliki nilai tingkat kematangan  4  dimana  seluruh  OPD  memiliki  perangkat  keras  yang  memadai  dan  sudah terhubung  dengan  jaringan.  Namun,  jaringan  yang  digunakan  saat  ini  masih  memiliki kelemahan, yaitu di beberapa daerah yang rentan terhadap gangguan cuaca, jaringan sering kali mengalami kelumpuhan.
Gambar 7. Tingkat Maturitas E-government Kabupaten Purwakarta
4. KESIMPULAN
0 1 2 3 4 5 Strategi Proses Bisnis Data Sistem Aplikasi Infrastr uktur Keaman an Kondisi Saat Ini
Kebutuhan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bagian III, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:
 Kerangka kerja Federal Enterprise Architecture (FEA) dapat diimplementasikan untuk melakukan  analisis  arsitektur e-government  di  Kabupaten  Purwakarta  yang  sedang berjalan  saat  ini  dengan  menggunakan  Collaborative  Planning  Metodhology  (CPM) sebagai metodenya. Implementasi dilakukan hanya pada fase organize and plan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu identify and validate, research and leverage, dan define and plan. Implementasi dilakukan hanya pada aktivitas yang berkaitan dengan analisis penyelenggaraan
e-government. Implementasi juga tidak dilakukan secara utuh tapi disesuaikan dengan fokus  penelitian  yaitu  pelayanan e-government  pada  kategori  G2C  dan  C2G,  serta kondisi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.
 Arsitektur e-government dipetakan menjadi enam sub-domain,  yaitu  sub-domain  strategi,  bisnis,  data,  aplikasi,  infrastruktur,  dan keamanan.  Secara  umum  pelayanan e-government  di  Pemerintahan  Kabupaten Purwakarta  masih  berjalan  masing-masing,  terdapat  data-data  yang  belum terkomputerisasi,  terdapat  beberapa  OPD  yang  belum  memiliki  sistem  informasi, jaringan wireless di beberapa lokasi sering lumpuh karena tersambar petir, sebagian besar OPD dan desa memiliki penyimpanan data sendiri, serta data dan aplikasi yang memiliki standar keamanan adalah data dan aplikasi yang disimpan di pusat.
Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan analisis pada kategori C2G atau G2C dan  mengimplementasikan  kerangka  kerja  FEA  hingga  ke  tahap  perencanaan  arsitektur sehingga terbentuk kerangka sistem e-government yang utuh.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta,  khususnya  Bagian  Kerjasama, Hubungan  Antar  Lembaga,  dan  Perkembangan  Teknologi  (KaharTI)  yang  telah  banyak membantu  dalam  perizinan  dan  penyediaan  data  untuk  penelitian  ini.  Terima  kasih  juga kepada STT Wastukancana Purwakarta yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] FEA, The Common Approach to Federal Enterprise Architecture. 2012.
[2] K. Ghozali, “Desain Kerangka Kerja Arsitektur Informasi Instansi Pemerintah di Indonesia,” J. Penelit. Komun. dan Opini Publik, vol. 19, no. 2, pp. 79–92, 2015.
[3]  L.  Sekkai,  “Proposing  e-government  Interoperability  Framework  for  Alferia,”  School  of Innovation, 2016.
[4] A. M. Sasmita, “Analisis dan Pengembangan E-government di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” in Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016, 2016, pp. 571–576.
[5]  J.  W.  Seifert  and  G.  M.  Bonham, The  Transformative  Potential  of  E-government  in Transitional Democracies. 2004.
[6]  Z.  Fang,  “E-government  in  Digital  Era:  Concept,  Practice,  dan  Development,” Int.  J. Comput. Internet Manag., vol. 10, no. 2, pp. 1–22, 2002.
[7] L. Bligard and A. Osvalder, “Enhanced Cognitive Walkthrough Development of the Cognitive Walkthrough Method to Better Predict, Identify, and Present Usability Problems,” 2013.
[8] FEA, Federal Enterprise Architecture Framework, Version 2. 2013. Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta No.34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat  Daerah.  2008.  Depkominfo,  .  Blue  Print  Sistem  Aplikasi  E-government. 2004.
[9]  R.  Heeks,  “Benchmarking  e-government:  Improving  the  National  and  International Measurement, Evaluation and Comparison of e-government,” iGovernment Work. Pap. Ser., vol. 18.
[10]  I.  G.  ITGI, COBIT 4.1, Framework Control Objective Management Guidelines Maturity Model. 2007.