Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal.  314-341 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Erdin Tahir
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Email: erdin.tahir@fh.unsika.ac.id

## Abstrak
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara (UU IKN) mengatur pembentukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, peraturan ini tidak  dikenal  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hadirnya UU IKN maka jenis peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia ikut bertambah. Fokus kajian penelitian ini untuk menjawab permasalahan a) Apakah Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan; b) Bagaimana kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota  Nusantara  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan;  c)  Bagaimanakah pengaturan  materi  muatan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  jenis,  hierarki  dan  materi  muatan Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach), yang  dilakukan  dengan  cara  studi dokumen dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang  bersumber  dari  pendelegasian  UU  IKN,  maka  secara  hierarki  kedudukannya sebagai pelaksana undang-undang, dengan materi muatan yang diatur hanya mengenai pajak  dan  pungutan  lainnya  khusus  Ibu  Kota  Negara.  Maka  demi  kepastian  hukum Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  perlu  dimasukan  sebagai  salah  satu  jenis peraturan  perundang-undangan  lainnya  sebagaiman  diatur  dalam  UU  No.  12  Tahun 2011.
Kata Kunci: Hierarki; Jenis; Materi Muatan; Perundang-undangan.

## Abstract
The enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (UU IKN) regulates the establishment of the Regulation of the Nusantara Capital City Authority. This regulation is not known in Law Number 11 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. With the presence of the IKN Law, the types of laws and regulations that apply in Indonesia also increase. The focus of this study is to answer the problems as  follows  a)  Is  the  Regulation  of  the  Nusantara  Capital  City  Authority  a  type  of statutory regulation; b) What is the position of the Regulation of the Nusantara Capital City Authority in the hierarchy of legislation; c) How is the content arrangement of the Regulation of the Nusantara Capital City Authority. This study aims to identify and analyze the type, hierarchy, and content of the Regulation of the Nusantara Capital City  Authority  in  the  prevailing  legislation  system  in  Indonesia.  This  study  uses  a
normative  juridical  research  method  using  a  statute  approach  and  a  conceptual approach,  which  is  carried  out  by  means  of  document  studies  and  analyzed  in  a qualitative way. The results of this study indicate that the Regulation of the Nusantara Capital  City  Authority  is  a  type  of  statutory  regulation  that  originates  from  the delegation of the IKN Law, hence its hierarchical position as the implementer of the law, with the content being regulated only regarding taxes and other levies specifically for the State Capital. In the interest of legal certainty, the Regulation of the Nusantara Capital  City  Authority  needs  to  be  included  as  one  type  of  other  legislation  as regulated in Law no. 12 of 2011.
Keywords: Content; Hierarchy; Legislation; Type.

## A. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang  -  Undang  Dasar    Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945    secara  tegas  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Sebagai  negara  hukum,  menuntut  dan  menghendaki  proses  penyelenggaraan  tugas- tugas kenegaraan, tugas-tugas pemerintahan, dan kemasyarakatan harus dilandaskan atas hukum. 1 Guna terwujudnya cita negara hukum tersebut dibuthkan suatu tatanan hukum yang tertib dan teratur diantaranya diatur dengan hukum negara.
Hukum  negara  merupakan  hukum  yang  ditetapkan  dengan  suatu  keputusan kekuasaan  negara  sebagai  hasil  dari  tindakan  pengaturan,  tindakan  penetapan  atau tindakan  pengadilan.  Tindakan  pengaturan  dimaksudkan  sebagai  keputusan  yang bersifat  umum  dan  abstrak  ( general  and  abstract) dikenal  dengan  sistilah regeling yang sifatnya mengatur, sedangkan Tindakan penetapan merupakan keputusan  yang bersifat individual dan konkret, yang sifat dan isinya berupa penetapan administratif ( beschikking ),  sedangkan  tindakan  pengadilan  berupa  “vonis”  oleh  hakim  jamak disebut dengan istilah putusan. 2
Norma hukum yang sifatnya mengatur ( regeling ) maupun norma hukum yang bersifat  umum  dan  abstrak  ( general  and  abstract  norms) mesti  dituangkan  atau dirumsukan dalam bentuk  tertulis  tertentu yang jamak disebutkan sebagai peraturan perundang-undangan.  Sementara  produk  hukum  yang  sifatnya  penetapan ( beschikking) atau dapat disebut juga dengan istilah Ketetapan atau Keputusan yang
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.
2 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 89.
didalmanya tidak berisi aturan. Artinya, isi beschikking itu tidak boleh berisi materi- materi normatif yang sifatnya mengatur atau bersifat pengaturan ( regeling), sehingga beschikking tidak dapat disebut sebagai peraturan ( regels, regulation, legislation) . 3
Jenis-jenis  dan  bentuk  peraturan  tertulis  ( regels,  regulation,  legislation )  di negara  Indonesia  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang–Undangan  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (  selanjutnya  disebut  dengan  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan). 4 Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang -undangan terdiri atas Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (TAP  MPR),  Undang  Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  –  Undang (UU/PERPPU),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden  (Perpres),  dan Peraturan  Daerah  Provinsi  (Perda  Provinsi),  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kota (Perda Kab/Kota).
Selain peraturan perundang - undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui peraturan perundang  -  undangan  lain  yang  dikenal  dalam  praktek  kehidupan  bernegara, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi  yang setingkat  yang dibentuk dengan Undang-Undang atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang  setingkat,  diakui  keberadaannya  dan
3 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 14.
4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Undang-Unndang No. 15 Tahun 2019, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 5
Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomot 3 Tahun 2022 Tentang Ibu  Kota  Negara  (UU  IKN),  juga  menyebutkan  adanya  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara,  sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (6)  berbunyi: “ Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara ”.
Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara ini tidak dikenal dalam UU Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Artinya  hadirnya  UU  IKN  maka  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  juga  ikut  bertambah.  Pertanyaanya kemudian, Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan peraturan yang sifatnya mengatur  ( regeling )  ataukan  sifatnya  hanya  menetapkan  ( bechikking ).  Jika  sifatnya adalah regeling maka  dimana  kedudukannya  secara  hierarki  perundang-undangan, apakah  sederajat  dengan  Perda  ataukah  sederajat  dengan  Peraturan  Menteri  atau Peraturan  Lembaga  Negara  lainnya.  Jika  sifatnya bechikking apakah  dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Serta bagaimana materi muatan yang diaturnya.  Pertanyaan-pertanyaan  inilah  kemudian  menarik  buat  penulis  untuk mengkaji  dan  menganalisinya  dalam  penulisan  artikel  ini.  Sehingga  yang  menjadi rumusan masalah yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah:
1. Apakah  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  jenis  Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana  kedudukan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimanakah pengaturan materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara?

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini akan  menggunkan  mentode  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Dengan
5 “‘Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan’” (2011). Pasal 8.
menggunakan  pendekatan  undang-undangn  ( statute  approach) ,  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach). Pendekatan undang-undangan ( statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Sedangkan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  didalam  ilmu  hukum.  Dalam  mengkontruksikan  suatu  argumentasi hukum guna memecahkan masalah atau isu yang sedanga dihadapi disandarkan pada pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. 6
Kegiatan  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara penelitian  kepustakaan  atau  biasa  dikenal  dengan  studi  dokumen,  yakni  melakukan pengumpulan  literatur,  pengumpulan  data  atau  dokumen  maupun  keterangan- keterangan  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  sedang  dikaji  dengan  cara  membaca peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, memori  van  toelichting (risalah  rapat pembentuk  undang-undang),  karya  ilmiah,  artikel,  makalah/bahan  perkuliahan  dan media  masa. 7 Dalam  penelitian  ini,  data  dianalisis  melalui  pendekatan  kualitatif, artinya  data  maupun  dokumen  yang  telah  dikumpulkan  akan  diolah  dan  diuraikan secara  rinci  kedalam  bentuk  kalimat  deskriptif,  guna  dimengerti  atau  dipahami mengenai obyek yang dikaji secara komprehensif.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Alex  Carrol,  mendefenisikan  peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan hukum yang dibuat oleh parlemen, baik dibuat secara langsung dalam bentuk undang- undang  ( statute atau primary  legislation) atau  dibuat  secara  tidak  langsung  yakni dalam  bentuk  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  otoritas  lain  yang  bersumber  dari pelimpahan  kewenangan  atau  kekuasaan  (delegasi)  dari  parlemen  untuk  membuat peraturan  perundang-undangan  yang  dikenal  sebagai subordinate atau secondary
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 133–135.
7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Kencana, 1991), 21.
legislation. 8 Sedangkan  Fockema  Andrea,  mendefinisikan  perundang-undangan adalah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik peraturan di  tingkat  Pusat  maupun  maupun  peraturan  ditingkat  Daerah. 9 Kedua  pendapat  ini memberikan defenisi pada prinsipnya peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga legislatif dan dibuat oleh lembaga lain melalui pelimpahan kewenangan atau kekuasaan  (delegasi)  baik  peraturan  di  tingkat  pusat  maupun  peraturan  ditingkat daerah.
Bagir  Manan  menjelaskan  peraturan  perundang-undangan  adalah  setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang didalamnya berisi  aturan  tingkah  laku  yang  sifatnya  mengikat  secara  umum,  kemudian  berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan. Selain itu, memiliki  ciri  pengaturan  yang  umum  abstrak  atau  abstrak  umum,  tidak  bersifat konkret,  yang  jamak  disebut  dengan  istilah wet  in  materiele  zin, atau algemeen verbindende voorschrift. 10
Mahfud MD menjelaskan peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibentuk dengan cara tertentu, kemudian dituangkan dalam bentuk  tertulis. 11 Maria  Farida  menjelaskan  bahwa  secara  harfiah  peraturan perundang-undangan  ( wettelijke  regels) diartikan  sebagai  peraturan  yang  erat kaitannya  dengan  undang-undang,  peraturan  itu  berupa  undang-undang  itu  sendiri maupun  peraturan  yang  lebih  rendah,  baik  yang  bersumber  dari  atribusian  ataupun bersumber  dari  delegasi  undang-undang.  Sehingga  yang  termasuk  dalam  peraturan perundang-undangan  di  negara  Indonesia  adalah  undang-undang  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah,  yang  sumber  kewenangan  atau  kekuasaan pembentukannya berdasarkan atribusi dan delegasi. 12
8 Carrol, Constitutional  and  Administrative  Law (Edinburg  Gate:  Person  Education,  2007).  Dalam Freddy Poernomo A’an Efendi, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 48.
9 S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek (Groninggen/Batavia:J.B. Wolters, 1948). Dalam Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan , ed. Uji Prastya, Revisi (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 11.
10 Indarti, 11.
11 Moh. Mahfud, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu , 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 255.
12 Maria Farida Indarti, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenchaft Sebagai Salah  Satu  Upaya  Menanggulangi  Hutan  Belantara  Peraturan  Perundang-Undangan (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), 32.
Jimly  Asshiddiqie  mendefinisikan  dalam  arti  khusus  peraturan  perundang- undangan  merupakan  keseluruhan  susunan  hirarkis  peraturan  perundang-undangan yang  berbentuk  Undang-Undang  ke  bawah,  yaitu  keseluruhan  produk  hukum  yang dalam  proses  pembentukannya  ada  keterlibatan  atau  ada  peran  lembaga  parlemen bersama-sama dengan pemerintah ataupun keterlibatan atau peran pemerintah disini dikarena kedudukan politiknya sebagai lembaga yang melaksanakan produk legislatif yang  ditetapkan  secara  bersama-bersama  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing. 13
Berbagai  pendangan  ahli  tersebut  diatas,  dapat  dipahami  pada  prinsipnya peraturan  perundang-undangan  itu  adalah  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga legislatif  (kewenangan  atributif)  dan  dibuat  oleh  lembaga  lain  melalui  pelimpahan kekuasaan  (delegasi)  baik  di  tingkat  pusat  maupun  ditingkat  daerah  dalam  bentuk tertulis dan sifatnya mengatur ( regeling ) yang berlaku secara umum. Selain itu juga, ada produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara dari pusat  sampai daerah akan tetapi  sifatnya  bukan  pengaturan  ( regeling )  melainkan  hanya  menetapkan  atau penetapan yang dikenal dengan istilah beschikking, sebagian ahli hukum beschikking diartikan sebagai keputusan.
Menurut C.W. Van. Der Port, beschikking merupakan pernyataan kehendak dari organ  pemerintahan  untuk  melaksanakan  hal  khusus,  guna  terciptanya  hubungan hukum  baru,  mengubah,  ataupun  menghapus  hubungan  hukum  yang  sudah  ada. 14 Sjachran  Basah,  mendefinisikan beschikking merupakan  keputusan  tertulis  dari administrasi negara yang memiliki akibat hukum. 15 E. Utrecht memberikan pengertian beschikking yakni bentuk perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat  pemerintahan  berdasarkan  suatu  kekuasaan  istimewa). 16 Sedangkan W.F.Prins dan R. Kosim Adisapoetra memberikan pengertian beschikking merupakan suatu tindakan hukum yang sifatnya sepihak di bidang pemerintahan, dilakukan oleh
13 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia (Jakarta:  Konstitusi  Press,  2006), 326.
14 C.W. van der port, Nederlandsch Bestuursrecht (Alphen aan den Rijin, 1992), dikutip dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , 141.
15 Sjachran Basah, Eksisitensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Negara (Bandung: Alumni, 1985), 230.
16 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), 94.
suatu badan pemerintah yang didasarkan pada wewenang yang luar biasa. 17 Sementara H.R. Ridwan mengklasifikasin ada 5 (lima) unsur dalam beschikking, yakni: a) suatu pernyataan kehendak sepihak ( enjizdige schriftelijke wilsverklaring); b) dikeluarkan oleh  organ  pemerintahan  ( bestuursorgaan); c)  didasarkan  pada  kewenangan  hukum yang  bersifat  publik  ( publiekbevoegdheid); d)  ditujukan  untuk  hal  khusus  atau peristiwa  konkret  dan  individual;  e)  bertujuan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum dalam bidang administrasi. 18
Sementara  Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa beschikking itu  pada dasarnya tidak berisi aturan, yang biasanya dikenal atau disebut dengan Ketetapan atau Keputusan, kemudian isi dari beschikking itu tidak boleh mengandung materi normatif yang sifatnya mengatur atau pengaturan ( regeling) sehingga beschikking tidak dapat disebut  sebagai  peraturan. 19 Kemudian  disebutkan  ada  empat  kategorisasi  peraturan tertulis: 20
1. Peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  umum,  yakni  peraturan  itu  berlaku umum  artinya  peraturan  itu  berlaku  bagi  siapa  saja,  yang  bersifat  abstrak dikarenakan  tidak  menunjukan  kepada  hal  tertentu,  atau  peristiwa  tertentu,  atau kasus konkret yang sudah ada sebelum peraturan itu ditetapkan;
2. Peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  khusus  dikarenakan  kekhususan subjek yang diaturnya, yaitu hanya berlaku terhadap subjek hukum tertentu;
3. Peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  khusus  dikarenakan  kekhususan wilayah berlakunya, yaitu hanya berlaku di wilayah lokal tertentu;
4. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dikarenakan kekhususan daya ikat materinya, yang hanya berlaku internal.
Pandangan-pandangan  hukum  tersebut  diatas,  dihubungan  dengan  sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia, dapat kita pahami bahwa peraturan  perundang-undangan  merupakan  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma hukum, mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
17 W.F.  Prins  dan  R.  Kosim  Adisapoetra, Pengantar  Ilmu  Hukum  Administrasi  Negara (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 42.
18 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , 143.
19 Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , 14.
20 Asshiddiqie, 13.
pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan Perundang-undangan. 21 Sedangkan  yang  termasuk  jenis  peraturan  perundang- undangan adalah:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR (TAP MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan
7. Peraturan Daerh Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)
Selain peraturan perundang - undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui peraturan perundang  -  undangan  lain  yang  dikenal  dalam  praktek  kehidupan  bernegara., mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi  yang setingkat  yang dibentuk dengan Undang-Undang atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang  setingkat,  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 22
Dari  jenis  dan  bentuk  peraturan  perundang-undangan  disebutkan  diatas, Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak secara eksplisit disebutkan, sementara UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  pernah  dilakukan  perubahan belakangan setelah UU IKN diundangkan lebih dulu, artinya pada saat perubahan UU
21 Lihat  Pasal  1  ayat  2  “Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.” telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
22 Lihat  Pasal  8  “Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.”
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak  diakomodir  saat  perubahan  dilakukan,  maka  pertanyaannya  adalah  apakah Peraturan  Otorita  Ibukota  Nusantara  juga  dimaksudkan  bagian  dari  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  diatur  dalam  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Ataukah  dipersamakan  dengan  Perda  ataukah  dipersamakan  dengan Peraturan Menteri (Permen), ataukah hanya jenis keputusan atau penetapan saja yang sifatnya tidak mengatur ( beschikking) .
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) UU IKN menyebutkan bahwa “Otorita Ibu  Kota  Nusantara  berhak  menetapkan  peraturan  untuk  menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota  Negara”. Selanjutnya  Pasal  5 ayat (7) disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara,  pembentukan peraturan  Ibu  Kota  Negara  selain  mengenai  pajak  dan  pungutan  lain,  serta pelaksanaan  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden ”.
Dari  ketentuan  diatas,  dapat  kita  pahamin  bahwa  UU  IKN  memberikan kewenangan kepada Otorita IKN (delegasi) berhak untuk:
1. menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN hanya terbatas mengenai pajak dan pungutan lain, dan/atau;
2. melaksanakan  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota Negara.
UU  IKN  memberikan  kewenangan  kepada  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  untuk menetapkan  peraturan  mengenai  pajak  dan  pungutan  lain,  apakah  peraturan  ini termasuk jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka untuk menganalisis hal ini perlu penulis menguraikan unsur dari defenisi Peraturan Perundang-Undangan yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dan  menghubungkan  dengan  pendapat  para  ahli  hukum  yang  telah dijelaskan  sebelumnya.  Unsur  pasal  1  ayat  (2)  yang  menyebutkan  pengertian Perundang-Undangan dapat dipahami sebagai berikut:
1. Peraturan yang tertulis;
Peraturan  pada  prinsipnya  ada  yang  tertulis  dan  ada  yang  tidak  tertulis,  yang tertulis berbentuk dalam dokumen hukum, sedangkan yang tidak tertulis seperti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan masih dipertahankan. Oleh karena Otorita Ibu  Kota  Nusantara  melakukan  penetapan  maka  penetapan  ini  sudah  barang tentu harus dalam bentuk produk hukum tertulis.
2. Memuat norma hukum;
Menurut  Maria  Farida,  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan dapat berupa: perintah ( gebod) , larangan ( verbod), pengizinan ( toesttemming) , dan  pembebasan  ( vrijstelling) . 23 Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan maka harus memuat norma- norma hukum tersebut.
3. Mengikat secara umum;
Maria  Farida  membedakan  antara  norma  yang  umum  ( algemeen) dan  yang individual  ( individueel) ,  hal  ini  dilihat  dari  alamat  ( addressaat) yang  dituju, yaitu ditujukan kepada “Setiap orang” atau “orang tertentu”, serta antara norma yang abstrak ( abstract) dan yang konkret ( concrete) jika dilihat dari hal  yang diaturnya,  mengatur  peristiwa-peristiwa  yang  tidak  tertentu  atau  mengatur peristiwa-peristiwa  yang  tertentu. 24 Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara disebut  sebagai  peraturan  perundang-undangan  mana  kala  norma  hukumnya mengikat secara umum yang ditujukan kepada setiap orang bukan kepada orang tertentu saja (individual).
4. Dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  lembaga  dapat  disebut  dengan  istilah  lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atau perintah Undang-Undang Dasar, ada pula lembaga negara yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula lembaga negara yang hanya dibentuk didasarkan dengan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukan lembaga-lembaga tersebut,  tergantung  pada  derajat  pengaturannya,  sesuai  dengan  hierarki
23 Indarti, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan , 37.
24 Indarti, 38.
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 25 Sedangkan  pejabat  yang berwenang yakni pejabat pemerintahan yang tugas dan wewenangnya diatur atau didasarkan  pada  hukum  publik,  sehingga  dalam  menjalankan  tigas  dan wewenang pejabat pemerintahan tunduk pada ketentuan hukum publik. 26 Kedua pandangan ini maka IKN dibentuk oleh undang-undang dan untuk mentapakan Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  kewenangannya  juga  bersumber  dari undang-undang.
5. Ditetapkan sesuai dengan prosedur
Secara  umum  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  meliputi tahapan:  1)  perencanaan;  2)  penyusunan;  3)  pembahasan,  4)  pengesahan  dan penetapan;  5)  pengundangan;  dan  6)  penyebarluasan. 27 UU  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  telah  memberikan  rambu-rambu  yang  jelas untuk  proses  pembentukan  UU,  PERPPU,  PP,  Perpres,  Perda  Provinsi,  dan Perda  Kab/Kota,  sedangkan  kaitannya  dengan  perencanaan  pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga, Komisi, atau Instansi masing-masing. 28 Artinya peraturan perundang-undangan seperti  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  teknik penyusunannya  dibentuk  oleh  kementerian  dan  oleh  komisi  itu  sendiri  dan proses  maupun  tata  cara  pembentukannya  didasarkan  pada  UU  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Maka  untuk  itu  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara prosedur pembentukannya tetap mengacu kepada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
25 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 37.
26 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , 82.
27 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24.
28 Lihat Pasal 42 “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.”
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 merubah paradigma pembentukan perundang-undangan. 29 Perubahan paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan ini, mengharuskan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna ( meaningful participation). Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada 3 (tiga) syarat terciptanya atau terwujudnya meaningful participation yakni, pertama, right to be  heard yakni  hak  untuk  didengarkan  pendapatnya , kedua, right  to  be  considered , yakni hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan ketiga, right to be explained yakni hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. 30 MK membangun partisipasi ini menjadi lebih kuat dan luas. 31
Meaningful participation yang disyaratkan tersebut, tidak hanya berlaku dalam pembentukan UU, namun berlaku juga untuk pembentukan Perda maupun Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara. Artinya, dalam proses pembentukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna, keterlibatan masyarakat  disini,  paling  tidak  terlibat  dalam  tahap  perencanaan,  penyusunan  dan pembahasan. Terutama diperuntukan kepada kelompok masyarakat yang berdampak langsung  dengan  dibuatnya  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara,  atau  terhadap kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap rancangan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  mirip  dengan  pembentukan  Peraturan KPU,  dimana  sama-sama  diperintahkan  oleh  undang-undang.  Sebagaimana  dalam Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “ Dalam  hal  KPU  membentuk  Peraturan  KPU  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat”. Hal ini mirip dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2022  Tentang  Pendanaan  dan  Pengelolaan  Anggaran  Dalam  Rangka  Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah
29 Helmi  Chandra  SY  and  Shelvin  Putri  Irawan,  “Perluasan  Makna  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 766, https://doi.org/10.31078/jk1942. 778.
30 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2021). 393.
31 Zainal  Arifin  Mochtar, Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang (Yogyakarta:  Buku  Mojok Grub, 2022), 178.
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, disebutkan bahwa “ Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwalilan Rakyat Republik Indonesia ”.
Antara  rancangan  Peraturan  KPU  dan  rancangan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara proses pembentukannya harus melalui DPR RI, sebelum ditetapkan sebagai peraturan  yang  berlaku.  Namun  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebelum diajukan  ke  DPR  untuk  mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  menyampaikan rancangan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  kepada  Menteri  Keuangan  dan Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  untuk  dilakukan  reviu, 32 hal  ini  mirip  dengan pembentukan Perda Provinsi, dimana rancangan Perda Provinsi khusus yang mengatur RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi dari Menteri sebelum dilakukan penetapan oleh Gubernur menjadi Perda yang final. 33
Rancangan Peraturan Otorita lbu Kota Nusantara yang telah direviu oleh Menteri Keuangan  dan  Mendagri,  kemudian  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara menyampaikan  kepada  DPR  RI  untuk  mendapatkan  persetujuan.  Setelah  mendapat persetejuan dari DPR RI, Kepala Otorita lbu Kota Nusantara menetapkan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengenaan Pajak Khusus IKN. 34 Sehingga Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  secara  implisit  merupakan  jenis  peraturan perundang-undangan,  walaupun  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  sebagai  salah  satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang terkandung dalam UU No. 12 Tahun 2011.
Karena  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  peraturan  yang ditetapkan  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  undang-undang  oleh  Jimly
32 Lihat Pasal 57 ayat (1) “ PP No. 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam  Rangka  Persiapan,  Pembangunan,  Dan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Serta Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara ”  berbunyi  Dalam  rangka pengenaan  Pajak  Khusus  IKN  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43  sampai  dengan  Pasal  56, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan Rancangan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara kepada  Menteri  dan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam  negeri  untuk dilakukan reviu.
33 Lihat Pasal 245 ayat (1) “ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”.
34 Lihat Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) Ibid.
Asshiddiqie  menyebutnya  sebagai subordinate  legislation atau  disebut  juga  dengan istilah secondary  legislation,  delegated  legislation,  statutory  instrument yang merupakan  peraturan  pelaksana  undang-undang  ( primary  legislation) .  Oleh karenanya,  setiap  lembaga  pemerintah  maupun  lembaga  pelaksana  undang-undang lainnya, dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan perintah  atau  delegasi  kewenangan  yang  diberikan  oleh  legislatif  melalui  undang- undang.  Artinya,  keabsahan  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan dibawah UU harus didasarkan atas legislative delegation of rule-making power dari pembentuk  UU  kepada  pembentuk  peraturan  yang  dimaksud. 35 Dengan  demikian Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis peraturan yang disebut dengan istilah subordinate legislation yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang.
Oleh  karena  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  jenis  peraturan perundang-undangan,  maka  dalam  proses  pembentukannya  harus  tetap  melibatkan masyarakat secara luas dan bermakna baik pelibatan masyarakat yang berada di Ibu Kota Nusantara maupun terhadap kelompok masyarakat yang menaruh perhatian atau yang konsen terhadap suatu Rancangan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan syarat  konsep meaningful  participation yang ditentukan dalam putusan MK Nomor  91/PUU-XVIII/2020.  Pengabaian  konsep meaningful  participation dalam proses  pembentukan  maka  potensial  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tidak memenuhi syarat formil.

## 2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Hierarki merupakan konsep penjenjangan jenis peraturan perundang-undangan, berdasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi diatasnya.  Sehingga,  kekuatan  hukum  dari  masing-masing  peraturan  perundang- undangan ditentukan berdasarkan tingkatan atau derajat hierarkinya. 36 Sebagai negara hukum yang mempunyai tata urutan norma hukum, harus mengedepankan tata urutan
35 Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , 270–71.
36 Ahmad  Yani, Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Responsif  (Catatan  Atas  UU No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (Jakarta:  Konstitusi Press, 2013), 19.
atau hierarki norma hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terutama terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. 37
Kaitannya  dengan  tata  urutan  atau  hierarki  norma  hukum,  Hans  Kelsen menjelaskan  konsep  menganai  jenjang  norma  hukum  ( stufenttheorie ).  Konsep  ini dimaknai bahwa norma hukum itu berjanjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan (hierarki), artinya, suatu norma hukum yang derajatnya atau tingkatannya lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma  hukum yang   derajatnya atau  tingkatannya  lebih  tinggi  diatasnya,  begitupula  norma  hukum  yang  derajatnya atau tingkatnya lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang derajatnya atau tingkatannya yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya dimana sampai pada suatu norma hukum yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya lebih lanjut yang sifatnya  hipotesis  dan  fiktif,  yakni  oleh  Kelsen  menyebutnya  dengan  istilah Grundnorm (Norma Dasar). 38
Pemikiran  Kelsen  mengenai  jenjang  norma  hukum  kemudian  dikembangkan oleh  salah  satu  muridnya  Hans  Nawiasky,  mengemukakan  konsepnya  bahwa  selain norma hukum  berjenjang-jenjang dan  berlapis-lapis  seperti pendapat  Kelsen, norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok, dimana Nawiasky membedakannya menjadi 4 (empat) kelompok besar: 39
37 Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Perspektif 21, no. 3 (2016): 223, http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586.
38 Indarti, Ilmu  Perundang-Undangan  1  Jenis,  Fungsi,  Dan  Materi  Muatan ,  43.  43.  Toeri  Hierarki Norma yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen didalm bukunya yang berjudul General Theory of Law and State.
39 Indarti, 46–47.
Teori  jenjang  norma  ( theorie  von  stufenaubafbau  de  rechtsordnung) yang dikemukakan oleh Kelsen dan muridnya Nawiasky tersebut diatas, telah diadopsi dan diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia. Sebagaimana dalam tata urutan atau hierarki norma hukum yang disebutkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, maupun diatur dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan penggantinya UU Nomor 12 Tahun 2011. 40
Hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun  2011  memberikan  batasan  tidak  semua  peraturan  perundang-undangan disebutkan dalam sistem hierarki, namun selain peraturan yang secara tegas disebutkan tata urutannya ada peraturan lain yang diakui keberadaannya dalam praktek bernegara. Kaitannya  dengan  keberadaan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagaimana telah  diuraikan  sebelumnya  merupakan  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang disebut  dengan  istilah subordinate  legislation yang  merupakan  peraturan  pelaksana undang-undang, maka berdasarkan teori  Hans Nawiasky termasuk kelompok norma Verordnung  &  Autonome  Satzung (Aturan  Pelaksana  &  Aturan  Otonom),  dimana keberadaannya sama dengan jenis peraturan perundang-undangan lainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.
Keharusan  pengaturan  letak  dan  kedudukan  suatu  peraturan  negara  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  kemudahan  pengujian  atas
40 Dayanto,  “Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Baik  Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan Otonomi Daerah,” Tahkim IX, no. 2 (2013): 131.
Kelompok 1 Kelompok 2
Kelompok 3 Kelompok 4
Norma Fundamental Negara ( Staatsfundamentalnorm);
Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ( Staatsgrundgesetz );
Undang-Undang formal ( Formall Gesetz);
Aturan  Pelaksana  &  Aturan  Otonom (Verordnung & Autonome Satzung ).
validitasnya  atau  keabsahan  dari  peraturan  itu.  Dalam  negara  hukum  demokratik, dalam  hal  melakukan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  negara,  baik peraturan  di  tingkat  pusat  maupun  peraturan  ditingkat  daerah  harus  dapat dipertanggungjawabkan  validitasnya  atau  keabsahannya  kepada  rakyat. 41 Selain  itu, hierarki  peraturan  memiliki  pengaruh  yang  besar  pada  saat  proses  pembentukan peraturan hingga implementasi peraturan yang dibentuk. Hierarki bukan hanya sebatas teori semata, namun dapat dijadikan alat untuk mengontrol peraturan-peraturan negara yang merugikan kepentingan masyarakat baik kerugian materiil maupun non-materiil. Control hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara judicial review . 42
Apabila  didasarkan  pada  teori  Hans  Kelsen  tentang  hierarki  norma  hukum ( stufentheorie ),  yakni  norma  hukum  itu  berjenjang  dan  berlapis-lapis,  dimana keberlakuan suatu norma hukum itu bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi derajat diatasnya, 43 maka Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara dianggap valid atau sah jika tidak bertentangan dengan aturan yang berada diatasnya, dan harus dibentuk  berdasarkan  perintah  aturan  yang  diatasnya,  dalam  hal  ini  harus  tunduk kepada  ketentuan  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Sebaliknya,  jika bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  diatasnya  maka Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara harus dibatalkan atau di lakukan judicial review di Mahkamah Agung.

## 3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
Istilah  materi  muatan  adalah  terjemahan  dari het  engenarding  onderwerp  der wet, pertama kali dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi. Dimaksudkan oleh istilah
41 Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan  Dan  Solusinya,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 5, https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.
42 Ari  Setyono,  “Formulasi  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Dibentuk Di Daerah,” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure:Kajian Ilmiah Hukum 4, no. September 2019 (2019): 193.
43 Erdin  Tahir,  “Analisis  Keberlakuan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Sistem  Peraturan  Perundang-  Undangan  Di  Indonesia  (Analysis  of  Implementation  of  The Regulation of The Ministry of Law and Human Rights in Indonesia ’ s Legislation System)” 3, no. 2 (2019): 174.
ini  adalah  muatan  yang  sesuai  dengan  bentuk  peraturan  perundang-undangan tertentu. 44
Memahami tata urutan atau susunan norma hukum ataupun memahami proses pembentukan berbagai jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan terlihat tidak sulit. Akan tetapi untuk mengetahui dan memahami dengan baik materi apa saja yang harus dimuat dalam berbagai jenis peraturan perundang-undang terasa tidak mudah. 45 Hal  ini  dikarenakan,  pengaturan  materi  muatan  disetiap  peraturan  perundang- undangan  berbeda-beda  antar  peraturan  yang  satu  dengan  peraturan  yang  lainnya, sesuai dengan tingkatan atau jenjangnya, sehingga tata susunan (hierarki), fungsi, dan materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  itu,  selalunya  membentuk hubungan fungsional antara peraturan yang satu dan peraturan yang lainnya. 46
A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa guna mengetahui maupun memahami materi  muatan  berbagai  jenis  peraturan  negara  yang  perlu  diketahui  terlebih  dahulu adalah  materi  muatan  UU.  Hal  ini  dikarenakan  materi  muatan  di  berbagai  jenis peraturan  yang  lainnya  adalah  materi  muatan  “sisa”,  baik  yang  bersifat  atribusi maupun  delegasi. 47 Menurut  Maria  Farida  Indarti  jika  materi  UU  sudah  diketahui, maka selanjutnya akan lebih muda mengetahui materi muatan yang menjadi sisanya. Sehingga, menemukan dan memahami materi muatan suatu UU di negara Indonesia adalah  sangat  perlu  dilakukan  sebagai  pedoman  dalam  membentuk  peraturan  yang lainnya. 48 Berdasarkan kedua pandangan ini maka materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota  Nusantara  merupakan  materi  muatan  sisa  dari  materi  muatan  UU  baik  yang sifatnya  atribusian  maupun  materi  muatan  yang  sifatnya  pendelegasian  dari  UU ataupun PP sebagai peraturan yang lebih tinggi diatasnya.
Dalam  ketentuan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  materi  yang  dimuat  dalam Peraturan  Perundang-undangan  sesuai  dengan  jenis,  fungsi,  dan  hierarki  Perarturan
44 Jumadi, Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan (Jakarta: Rajawali, 2017), 45.
45 Indarti, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenchaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan , 70.
46 Indarti, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan , 285.
47 Indarti, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenchaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan , 55.
48 Indarti, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan , 285.
Perundang-undangan. 49 Dengan mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas  kebangsaan,  asas  kenusantaraan,  asas  kekeluargaan,  asas  bhineka  tunggal  ika, asas  keadilan,  asas  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  asas ketertiban  dan  kepastian  hukum,  dan/atau  asas  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan.  Selain  mencerminkan  asas  tersebut,  peraturan  perundang-undangan tertentu  dapat  berisi  asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  Peraturan  Perundang- undangan yang bersangkutan. 50 Kemudian setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila. 51
Materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun  2011  hanya  menentukan  materi  muatan  untuk  UU,  Perpu,  PP,  Peraturan Presiden, dan Perda, sedangkan materi muatan mengenai ketentuan peraturan lainnya yang  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  tidak  ditentukan  materi  muatanya.  Akan  tetapi ketentuan  undang-undang  tersebut  hanya  mengatur  dan  memberikan  kewenangan kepada lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk menyusun perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. 52
Ketidakjelasan  pengaturan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan lainnya  tersebut,  tentunya  jika  merujuk  pada  padangan  A.  Hamid  Attamimi  bahwa guna  mengetahun  dan  memahami  materi  muatan  berbagai  jenis  peraturan  negara, terlebih dahulu mengetahui materi muatan UU, dikarenakan materi muatan peraturan negara lainnya merupakan materi muatan “sisa”. Adapun materi muatan UU berisi: 53 a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945;
b. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
49 Lihat Pasal 1 Ayat (13) “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2019).
50 Lihat  Pasal  6  “Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.”
51 “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Lihat Penjelasan Pasal 2.
52 “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Lihat Pasal 42.
53 “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Lihat Pasal 10.
d. Tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Untuk  materi  muatan  PP  berisi  materi  muatan  untuk  menjalankan  UU. Sementara untuk materi muatan Perpres berisi materi muatan yang diperintahkan oleh UU,  kemudian  untuk  melaksanakan  PP,  atau  materi  muatan  untuk  melaksanakan penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan.  Sedangkan  untuk  materi  muatan  Perda berisi  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 54
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  materi  muatan  tersebut  diatas,  dan berdasarkan  pendapat  A.  Hamid  Attamimi  dan  Mari  Farida,  bahwa  materi  muatan peraturan perundang-undangan dapat diperoleh dari pemberian kewenangan delegasi. Oleh  Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  pendelegasian  kewenangan  untuk  melakukan pengaturan dilakukan dengan 3 (tiga) syarat alternatif yakni: 55
1. Adanya suatu perintah secara tegas tentang subjek lembaga pelaksana yang diberi kewenangan delegasi,  dan bentuk  peraturan pelaksana untuk  menuangkan  materi pengaturan yang didelegasikan;
2. Adanya perintah secara tegas yang kaitannya dengan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
3. Adanya perintah secara tegas tentang pendelegasian kewenangan yang bersumber dari  UU  atau  lembaga  pembentuk  UU  kepada  lembaga  penerima  kewenangan delegasi, tanpa harus menyebut bentuk peraturan yang mendapat delegasi.
Ketiga  syarat  tersebut,  menurut  Jimly  Asshiddiqie,  salah  satunya  harus  ada dalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan ( rule-making power) . Hal ini dikarenakan ketiga syarat tersebut bersifat alternatif. Sementara lembaga pelaksana UU, baru memiliki kewenangan menetapkan peraturan yang mengikat umum, apabila lembaga dimaksud telah terlebih dahulu diberi kewenangan atau diberi perintah oleh undang-undang sebagai primary legislation . 56
54 “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Lihat Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14.
55 Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , 266.
56 Asshiddiqie, 266–267.
Oleh karena ketentuan pendelegasian kewenangan pengaturan disyaratkan harus terlebih  dahulu  adanya  perintah  atau  pendelegasian  yang  resmi  dari  UU  maka Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  juga  harus  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas dalam  pendelegasian  untuk  membuat  pengaturan  ( regeling) .  Untuk  itu  perlu  dilihat apakah  UU  IKN  memberikan  kewenangan  kepada  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara membuat peraturan ( regeling). Maka apabila merujuk dalam ketentuan Pasal Pasal 5 ayat  (6)  UU  IKN  menyebutkan  bahwa “Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  berhak menetapkan  peraturan  untuk  menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Nusantara  dan/atau  melaksanakan  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan pemindahan Ibu Kota Negara”. Dan ketentuan Pasal 5 Ayat (7) menyebutkan bahwa “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara  selain  mengenai  pajak  dan  pungutan  lain,  serta  pelaksanaan  kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu  Kota  Negara oleh Otorita  Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.” Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (6) PP No. 17 Tahun 2022, disebutkan bahwa “ Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwalilan Rakyat Republik Indonesia ”.
Dari kedua ketentuan peratuan tersebut maka dapat dipahamin bahwa Peraturan Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  bersumber  dari  pendelegasian  UU  IKN  dan  PP  No.  17 Tahun 2022, sehingga materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, berisi:
1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya terbatas mengenai pajak khusus IKN dan/atau pungutan khusus IKN.
Nomenklatur  pajak  dan/atau  pungutan  khusus  IKN  sebenarnya  mirip  dengan nomenklatur  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRB),  seperti  halnya  PDRB didelegasikan untuk diatur dengan Perda. Jika pajak dan/atau pungutan khusus IKN disamakan  dengan  PDRB,  maka  tentunya  harus mengacu  pada  ketentuan  Pasal  114 Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa PDRB harus sesuai  dengan  ketentuan  UU  No.  1  Tahun  2022  tentang  hubungan  keuangan  antara pemerintah pudan dan pemerintah daerah. Sehingga proses pembentukan rancangan
Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai pajak dan/atau pungutan khusus IKN materi muatannya juga mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022.
Selain daripada pajak khusus IKN dan pendapatan lain, Otorita Ibu Kota Negara tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengaturnya  dengan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara, namun diatur dengan Peraturan Presiden. Selain itu juga, Otorita Ibu Kota Negara diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang didelegasikan oleh ketentuan UU IKN seperti mengenai pengaturan rencana tata ruang  IKN  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara bukan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan  Pasal  15  ayat  (4)  UU  IKN  menyebutkan  bahwa  ketentuan  mengenai Rencana  Detail  Tata  Ruang  Ibu  Kota  Nusantara  diatur  dengan  Peraturan  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Materi mengenai Tata Ruang dalam prakteknya disetiap daerah-daerah biasanya didelegasikan dengan Perda bukan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) lain halnya dengan praktek di IKN nantinya.
Ruang lingkup berlakunya Peraturan Otorita Ibu Kota Negara ini tentunya hanya berlaku  di  wilayah  khusus  Ibu  Kota  Negara,  ruang  lingkup  berlakunya  ini  tentunya sama  dengan  ruang  lingkup  berlakunya  Perda  dimana  hanya  pada  lingkup  daerah tertentu.  Namun  problemnya,  apakah  materi  muatan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara juga memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana. Hal mana menurut ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam  Undang-Undang,  Peraturan  Daerah  Provinsi;  atau  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. Jika materi muatannya mengatur mengenai ketentuan pidana maka jelas keberadaannya disamakan dengan Perda.
Sebaliknya  apabila  materi  muatannya  tidak  mengatur  ketentuan  pidana  tentu keberadaanya tidak sama dengan Perda. Hanya saja pengaturan terkait dengan pajak dan pungutan lainnya di daerah selalunya didelegasikan pada Perda. Hal ini tentunya akan  menjadi  problem  terhadap  keberadaan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara, apabila  tidak  mengatur  materi  muatan  mengenai  ketentuan  pidana  maka  akan berdampak terhadap kekuatan berlakunya di masyarakat.  Terlepas Peraturan Otorita Ibu  Kota  Nusantara  kedudukanya  sama  atau  tidak  sama  dengan  kedudukan  Perda,
ataupun  keberadaanya  tidak  dikenal  didalam  UU  No.  11  Tahun  2012,  namun  yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara baik itu rancangan peraturan terkait dengan pajak dan/atau pungutan khusus IKN atau peraturan lainnya adalah pengaharmonisasian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya, serta adanya keterlibatan masyarakat IKN secara luas dan bermakna dalam tahap penyusunan rancangan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara merupakan peraturan pelaksana undang-undang,  hal  ini  merupakan  jenis  peraturan  pelaksana  yang  disebut  dengan istilah subordinate  legislation atau  merupakan  suatu  peraturan  delegasi.  Meskipun Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dikenal dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  namun  karena  merupakan  pelaksana  dari  undang-undang, ditambah  lagi  proses  pembentukannya  sama  dengan  proses  pembentukan  Peraturan KPU  maka  jenisnya  sama  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  Pembentukan  Peraturan  Prundang- undangan yang bersumber dari pendelegasian,  yang sifatnya mengatur ( regeling) dan mengikat secara umum sehingga tidak termasuk pengaturan yang bersfat beschikking (ketetapan atau keputusan).
Sementara  secara  tata  urutan  atau  hierarki  perundang-undangan  kedudukan Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  peraturan  perundang-undangan dibawah  undang-undang.  Sekalipun  tidak  disebutkan  dalam  jenis-jenis  peraturan perundang-undangan namun dari sifatnya bersumber dari pendelegasian UU IKN dan PP  No.  17  Tahun  2022  maka  secara  hierarki  berada  dibawah  undang-undang  dan dibawah  Peraturan  Pemerintah,  namun  kedudukannya  tidak  sama  dengan  Peraturan Daerah karena tidak dibentuk oleh DPRD, oleh karena itu pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya atau harus dibentuk  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  sumber  delegasinya.  Serta dalam proses penyusunanannya harus melibatkan masyarakat (publik) secara luas dan bermakna ( meaningful participation ). Jika dikemudian hari ternyata Peraturan Otorita Ibu  Kota  Nusantara  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  diatasnya
maka  dapat  dilakukan  pembatalan  baik  melalui executive  riview maupun  melalui judicial review di Mahkamah Agung.
Sedangkan  untuk  materi  muatan  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  telah ditentukan dalam UU IKN yakni hanya sebatas untuk mengatur pajak dan pungutan lainnya  khusus  di  IKN,  selain  dari  materi  muatan  tersebut  diatur  dengan  Peraturan Presiden. Materi muatan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  diatasnya.  Materi  muatan  mengenai  pajak  dan pungutan lain yang diatur dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara secara praktek di  Indonesia  juga  didelegasikan  pada  Perda.  Apabila  Peraturan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  kedudukannya  sama  dengan  Perda,  maka  materi  muatan  mengenai  pajak dan pengutuan khusus IKN disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Tertib  Jenis,  Hierarki,  Dan  Materi  Muatan  Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya.” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 5. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.
Chandra  SY,  Helmi,  and  Shelvin  Putri  Irawan.  “Perluasan  Makna  Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 766. https://doi.org/10.31078/jk1942.
Dayanto. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah.” Tahkim IX, no. 2 (2013): 131.
Irawan Febriansyah, Ferry. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Perspektif 21, no. 3 (2016): 223. http://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586.
Setyono,  Ari.  “Formulasi  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang- Undangan  Yang  Dibentuk  Di  Daerah.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:Kajian
Ilmiah Hukum 4, no. September 2019 (2019): 193.
Tahir,  Erdin.  “Analisis  Keberlakuan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi
Manusia Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia (Analysis of Implementation of The Regulation of The Ministry of Law and Human Rights in Indonesia ’ s Legislation System)” 3, no. 2 (2019): 174.

## Buku
A’an Efendi, Freddy Poernomo. Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Adisapoetra, W.F. Prins dan R. Kosim. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Konstitusi Press, 2006.
———. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
———. Perihal Undang-Undang . 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
———. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Kencana, 1991.
Basah,  Sjachran. Eksisitensi  Dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Negara .  Bandung: Alumni, 1985.
E.  Utrecht. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia .  Surabaya:  Pustaka Tinta Mas, 1988.
Indarti,  Maria  Farida. Ilmu  Perundang-Undangan  1  Jenis,  Fungsi,  Dan  Materi Muatan . Edited by Uji Prastya. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
———. Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenchaft Sebagai Salah  Satu  Upaya  Menanggulangi  Hutan  Belantara  Peraturan  Perundang- Undangan . Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021. Jumadi. Dasar  Dan  Teknik  Pembentukan  Perundang-Undangan .  Jakarta:  Rajawali, 2017.
Mahfud,  Moh. Konstitusi  Dan  Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu .  1st  ed.  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Mochtar, Zainal Arifin. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang .  Yogyakarta:
Buku Mojok Grub, 2022.
Redi,  Ahmad. Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan .  Edited  by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara . Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
“Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan” (2011).
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (2019).
Yani,  Ahmad. Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Responsif (Catatan  Atas  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan . Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara No. 153 Tahun 2012, Lembaran Negara No. 5332.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Lembaran  Negara  No.  143  tahun  2022,  Tambahan Lembaran Negara No. 6801.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara No. 4 tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara No. 6757.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022    Tentang  Ibu  Kota  Negara.
Lembaran Negara No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6766.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara No. 238, Tambahan Lembaran Negara No. 6841.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2022  Tentang  Pendanaan  dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan
Ibu KOta Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu KOta Nusantara. Lembaran Negara No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 6789.

## Putusan Pengadilan
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    91/PUU-XVIII/2020 perihal  Pengujian  Formil  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta    Kerja    terhadap    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia Tahun  1945.