Al-Risalah JISH                                  Vol. 14, No. 1, Juni 2014
65

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Pidayan Sasnifa
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: In fact, during this time, the assets during the marriage is always mixed between husband owned and belong to the wife, so it is not clear ownership bound- ary between the two. During the marriage is still going on things like that is not a problem. However, problems may arise when the marriage ends or divorce. Is the property back to the owner on behalf of, or to those who fi nance the purchase. Often occur around the property that they have until the time of the divorce, in- cluding congenital participate disputed property. In this case, the process of divi- sion of joint property due to divorce in Tanah Kampung based on consultation with the use of Customary Law. Treasure jointly acquired during marriage in the event of divorce such property is divided equally. The division by presenting both sides guardian of husband and wife. Then hear each other's opinions, and after the discovery of an agreement, then the property is in the consensual and based on consensus.
Keywords: treasure together, devorce, Compilation of Islamic Law.
Abstrak: Kenyataannya, selama ini, harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya. Selama perkawinan masih berlangsung hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi permasalahan
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 66
akan muncul ketika perkawinan itu berakhir atau terjadinya perceraian. Apakah harta tersebut kembali kepada pihak pemilik atas nama, atau kepada pihak yang membiayai pembelian tersebut. Sering terjadi seluruh harta kekayaan yang mereka miliki hingga masa terjadi perceraian, termasuk didalamnya harta bawaan ikut disengketakan. Dalam hal ini, proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian harta tersebut dibagi sama rata. Pembagian tersebut dengan menghadirkan wali dari kedua belah pihak suami dan isteri. Kemudian didengar pendapat masing-masing, dan setelah ditemukan kata sepakat, kemudian harta tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan musyawarah.
Kata Kunci: harta bersama, perceraian, Kompilasi Hukum Islam.

## Pendahuluan
Masalah perkawinan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaw- inan dan segala akibat dari perkawinan diatur dalam peraturan perundang-un- dangan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Dengan adanya perkawinan maka terben- tuklah suatu rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik maka sua- mi isteri harus saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Bila masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka akan menimbulkan banyak masalah di dalam rumah tangga.
Setiap orang berkeinginan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan rasa cinta, kasih sayang. Akan tetapi, tidak jarang terjadi kon fl ik dan pertentangan yang berlarut-larut seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga kedua belah pihak tidak mampu lagi mengemban tang- gung jawab dan menegakkan syari’at rumah tangga berdasarkan mawaddah war- rahmah , bahkan perbedaan itu semakin tajam. Oleh karena itu situasi semacam ini dari pasangan suami isteri tidak mungkin  lagi untuk diteruskan. Untuk solusi yang terbaik ditempuhlah jalan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak untuk mendamaikan pasangan suami isteri tersebut guna menghindari
mereka  dari kehancuran. Bila jalan ini tidak berhasil barulah ditempuh dengan jalan lain, yakni dengan cara perceraian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1  Tahun 1974, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. 1
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mempersulit terjadinya perceraian dimana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang pen- gadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melaksan- akan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat, bahwa suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis dalam menjalani rumah tangga. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelak- sanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 2
Akibat dari perceraian antara suami isteri maka muncullah berbagai masalah dan akibat hukum, salah satunya  adalah  masalah hak-hak dan kewajiban-ke- wajiban masing-masing suami isteri  berkenaan dengan kepemilikan harta ber- sama yang terkumpul selama perkawinan.
Ketentuan-ketentuan masalah harta bersama selama perkawinan berlang- sung  telah diatur  dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Ta- hun 1974, secara tegas dinyatakan bahwa seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Dan secara tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan kedalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri serta yang dapatkan secara khusus, misalnya berupa warisan atau hadiah. 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang harta bersama. Akan tetapi, isi aturannya agak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak begitu tegas. Hal ini dapat dilihat sebagaimana termaktub dalam Kompila- si Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi: “Adanya harta bersama dalam perkaw- inan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”. Selanjutnya Pasal 86 menyatakan bahwa:
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri
1  Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perwainan, Kewarisan, dan Perwakafan, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008),  hlm. 94.
2 Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Jembatan, 2002), hlm. 271. 3  Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. Cit., hlm. 91.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 68
karena perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya.
Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dari kedua Pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum harta bersama meliputi seluruh harta suami dan isteri, yang mereka dapatkan selama perkawinan. Terkecuali yang mereka bawa sebelum akad nikah, maupun yang mereka dapatkan dari  harta warisan dan  hadiah.
Dalam hukum Islam yang terdapat dalam ilmu fi qih,  tidak  dijelaskan pembagian harta bersama pasca perceraian, karena menurut hemat peneliti, jika terjadi perceraian atau talak, maka suami hanya diwajibkan untuk mem- bayar mut’ah , nafaqah , biaya pengasuhan anak, dan juga membayar mahar yang belum dilunasi.
Fiqih yang menjelaskan tentang kewajiban seorang mantan suami tersebut adalah lahir di negara Arab, negara dimana kultur isteri harus di rumah sedang suami bekerja, hal ini tentu saja berbeda dengan negara Indonesia yang mempu- nyai kultur perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuan- nya, dan banyak dari isteri-isteri yang mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami.
Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah se- bagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu’ul mu’amalah . Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami isteri itu. Tetapi di Arab ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah . Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencaraian bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah . Dalam
69
hal syirkah , dikatakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah muf ā wa-ah dan abd ā n. 4
Dalam hukum Islam syirkah adalah hal yang diperbolehkan oleh syara’ , Da- lam fi rman Allah surat Syâd ayat 24  disebutkan:
ْاﻮُﻠِ َﲻَو ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِ َّلذا َّﻻِٕا ٍﺾۡﻌَﺑ ٰ َﲆَﻋ ۡﻢُﻬ ُﻀۡﻌَﺑ ﻲِﻐۡﺒَﻴَﻟ ِءٓﺎ َﻄَﻠ ُﺨۡﻟا َﻦِّﻣ اٗﲑِﺜَﻛ َّنِٕاَو ۖۦِﻪِﺟﺎَﻌِﻧ ٰ َﱃِٕا َﻚِﺘَﺠۡﻌَﻧ ِلاَﺆ ُﺴِﺑ َﻚَﻤَﻠَﻇ ۡﺪَﻘَﻟ َلﺎَﻗ ٢٤ ۩ َب َنأَاَو ۤﺎٗﻌِﻛاَر َّۤﺮ َﺧَو ۥُﻪَّﺑَر َﺮَﻔۡﻐَﺘ ۡـﺳﺎَﻓ ُﻪٰـَّﻨَﺘَﻓ ﺎَﻤَّﻧَٔا ُدۥُواَد َّﻦ َﻇَو ۗۡ ُﱒ ﺎَّﻣ ٞﻞﻴِﻠَﻗَو ِﺖ ٰـَﺤِﻠ ٰـَّﺼﻟا
“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan me- minta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesung- guhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tu- hannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.
Dari ayat ini dapat kita simpulkan pada dasarnya berserikat itu mengand- ung banyak kezaliman. Namun lama kelamaan hukum syirkah di- perbolehkan.
Sebagaimana maksud dari kandungan hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:
ِﺢِ َﲱَو َﰼﺎَﳊا َو دُواَدْﻮُﺑَا ُﻩاَوَر . ﺎَﻤِ ِﳯْﻴَﺑ ْﻦِﻣ َﺖ ْﺟَﺮَﺧ َنﺎَﺧ اَذٕﺎَﻓ ُﻪَﺒ ِﺣﺎ َﺻ ﺎَ ُﳘ ُﺪَﺣٔا ْﻦَ َﳜ ْﻢَﻟ ﺎَﻣ ِ ْﲔ َﻜْﻳِ َﴩﻟا ﺚِﻟ َثا َنأا : ﷲ لﻮﻘﻳ ُﻩَدﺎَﻨ َـﺳا
“Ber fi rman Allah: “Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang kongsi, selama salah seorang kongsi itu tidak menghianati kongsinya yang seorang lagi. Apabila ia menghianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu”. 5
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, menurut Kompilasi Hu- kum Islam Pasal  88  berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami is- teri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.” 6 Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1
4  Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 270-271.
5  Muhammad Bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Nasa’i, Al-Mustadrok Ala Shoheh Lil Hakim ma’a Ta’liqoti ad-Dzahabi fi at-Takhlis, Jilid 2, (Damsyiq: Dar al- Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 60.
6  Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. Cit. , hlm. 29.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 70
Tahun 1974 berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. 7
Kendatipun masalah harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam bentuk pertaturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya sampai sekarang masih terdapat masalah dalam hal pembagian harta bersama, hal ini disebabkan oleh ketidak tegasan peraturan perundang- undangan yang dibuat. Hal ini terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  dipenjelasannya diterangkan bah- wa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan  hukum lainnya. Di sini dapat dipahami sebagai penghar- gaan yang tinggi terhadap keyakinan keagamaan dan adat istiadat namun di- sisi lain, menunjukkan ketidaktegasan Undang-Undang tersebut sebagai pedo- man hukum Indonesia. Adanya pelimpahan masalah tersebut kepada hukum agama dan hukum adat atau lainnya, yang berpeluang menimbulkan masalah berkepanjangan, terlebih jika mengingat hukum adat yang lebih dominan dalam masyarakat. Permasalahan akan muncul jika terjadi perkawinan antar suku den- gan adat yang berbeda. Disinilah, Undang-Undang seharusnya berfungsi dapat memberi ketegasan dan kepastian hukum untuk mengatasi keaneka ragaman hukum adat yang berlaku.
Di sisi lain permasalahan akan semakin rumit dan manjadi masalah ketika adanya kaum wanita yang bekerja ikut membantu suami untuk memenuhi ke- butuhan hidup dalam mengarungi rumah tangga sebagai hasil tambahan, mer- upakan ciri khas kehidupan masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh seperti bekerja sebagai petani, pedagang, dan menjadi PNS.
Harta yang mereka peroleh untuk dinikmati secara bersama, akan menim- bulkan masalah ketika terjadi perceraian terhadap pembagian harta bersama. Pembagian tersebut cukup bervariasi, adakalanya sang isteri mendapat setengah, dan adakalanya sang suami mendapat dua kali lipat dari bagian isteri. malahan ada pula isteri yang tidak mendapat sama sekali. Hal ini terkait dengan kebi- asaan pada masyarakat tidak pernah membukukan kekayaannya, sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah kekayaan yang terkumpul dalam rentang waktu yang tertentu dan tidak dapat memastikan berapa jumlah harta bersama yang terkumpul disamping itu dikarenakan mereka selalu melakukan pembagian harta bersama di luar Pengadilan setelah terjadi perceraian. Semen-
7 Hasbullah Bakri, Op. Cit. , hlm. 256.
71
tara Pasal 97 KHI menyatakan: ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. 8
Kenyataannya selama ini di Kecamatan Tanah Kampung harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya. Sebagai contoh seperti serti fi kat  tanah, pembelian rumah, pembelian kenderaan roda dua atau roda empat dan sebagainya, seringkali digunakan atas nama salah satu pihak  (suami atau isteri),  meskipun harta tersebut dibeli dari kekayaan pihak suami/isteri atau dari kekayaan bersama. Selama perkawinan masih ber- langsung hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika perkawinan itu berakhir atau terjadinya perceraian. Apakah harta tersebut kembali kepada pihak pemilik atas nama, atau kepada pihak yang membiayai pembelian tersebut. Sering terjadi seluruh harta kekayaan yang mer- eka miliki hingga masa terjadi perceraian, termasuk didalamnya harta bawaan ikut disengketakan.
Pada beberapa kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, ada permohonan gugatan diajukan bersamaan dengan penga- juan permohonan pembagian harta bersama dan ada pula hanya mengajukan permohonan atau gugat cerai saja. Hal ini dikarenakan bila diajukan bersamaan dengan pembagian harta bersama memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, disamping itu juga ketidak pahaman masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung terhadap peraturan perUndang-Undangan.
Kebanyakan masyarakat  di Kecamatan Tanah Kampung membagi harta bersama di luar pengadilan yaitu berdasarkan hukum adat yang berlaku,  se- mentara  Pasal 88 KHI telah menjelaskan bahwa penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan di Pengadilan Agama. Sehingga kemungkinan besar terjadi kecurangan tidak dapat dielakkan. Salah satu kasus pembagian harta bersama yang terjadi di  Kecamatan Tanah Kampung  dimana sang suami memperoleh pembagian harta lebih banyak dari isteri, hal ini antara lain disebabkan oleh te- kanan dari suami yang berlaku kasar dan tidak mau bersikap adil dalam pem- bagian harta bersama, ia menganggap bahwa harta tersebut diporoleh dari hasil usaha dan jerih payah dia sendiri tanpa dibantu oleh isteri karena isteri tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Sehingga sang isteri tidak dapat
8  Tim Redaksi  Nuansa Aulia, Op. Cit. , hlm. 31.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 72
bertindak secara tegas dan memaksa, seperti kasus yang terjadi pada pasangan MS dengan AZ.
Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan rukun, damai dan harmonis. Beberapa Tahun kemudian setelah mereka mempunyai anak, percek- cokan dan perselisihan dalam rumah tangga mulai dirasakan yang berakhir dengan perceraian dan mengakibatkan pembagian harta bersama.
Selama masa perkawinan mereka telah memiliki harta bersama berupa be- berapa bidang sawah, 1 (satu) unit mobil Carry, 1 (satu) buah rumah permanen lengkap dengan perabot-perabotnya, 1 (satu) unit sepeda motor. Pada saat pem- bagian harta bersama sang isteri hanya mendapat 1/4 bagian sedangkan suami mendapat 3/4  bagian lebih besar dari bagian isterinya.
Berangkat dari permasalahan yang diuraikan pada  latar belakang masalah yang tersebut di atas merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diada- kan  penelitian  maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk jurnal dengan melakukan penelitian dan  analisis ter- hadap penerapan hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencari penyelesaian yang lebih tepat berkenaan dengan harta bersama dalam perkawinan serta pembagiannya bila terjadi perceraian, disamping itu juga sebagai sebuah tinjauan kritis penelitian ini akan menggunakan Kompi- lasi Hukum Islam sebagai bahan rujukan untuk menganalisis penerapan hukum adat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama akibat perceraian di Keca- matan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

## Kedudukan dan Pembagian Harta Bersama di Tanah Kampung

## a. Kategori Harta dalam Perkawinan
Dalam hukum adat Kota Sungai Penuh harta dalam perkawinan terdiri dari be- berapa kategori yakni: 9
1)  Harta bawaan yaitu harta yang dipunyai oleh anak laki-laki  sebelum perkawinan. Sedangkan harta yang dimiliki oleh anak perempuan sebelum perkawinan disebut harta dapatan. Jika terjadi perceraian maka harta terse- but kembali kepada   masing-masing pemiliknya.
9 Idris Jakfar, Mengenal Hukum Adat Kerinci, (Sungai Penuh: Sumber Indah, 1988), hlm. 98.
2)  Harta Pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan ber- langsung. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut di bagi dua sama rata antara suami dan isteri. Jika ada anak maka harta bagian untuk suami di bagi dua lagi untuk anaknya. Hutang piutang tanggung jawab bersama dan nafkah anak sampai akil balik tanggung jawab bapak.
3)  Harta warisan/hibah yaitu harta yang di peroleh  suami isteri dari orang tua atau nenek moyang mereka masing-masing, harta ini tetap menjadi milik masing-masing. Jika terjadi perceraian maka harta ini di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya.

## b. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Hukum Adat
Berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di Kecamatan Tanah Kam- pung sistem pembagian harta bersama setelah percerian  dilakukan dengan cara melihat perceraian itu sendiri dikehendaki oleh pihak suami atauisteri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut:
1) Cerai hidup ada anak, bila perceraian dikehendaki oleh pihak laki-laki, menurut adat: 10
a)  Harta pencaharian dibagi dua
b)  Harta tepatan tinggal
c)  Harta bawaan kembali
d)  Hutang piutang dibagi dua.
e)  Isi sko purbokalo ditanggung bapak/laki-laki
f)  Nafkah anak sampai akil balik wajib atas bapak./ laki-laki
2)  Cerai hidup tanpa anak, perceraian tersebut di kehendaki oleh laki-laki, menurut hukum adat:
a)  Harta pencarian dibagi dua
b)  Harta tepatan tinggal
c)  Harta bawaan kembali
d)  Hutang piutang di bagi dua
e)  Isi sko purbo kalo ditangung oleh bapak / laki-laki (dengan ketentuan anak Undang sarang dibagi, sekutu di belah.)
3)  Cerai hidup ada anak atas kehendak isteri/ perempuan.
a)  Harta pencaharian dibagi tiga
b)  Harta tepatan tinggal
10 Ibid .
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 74
c)  Harta bawaan kembali
d)  Hutang piutang dibagi dua
e)  Isi sko purbokalo ditanggung isteri.
4)  Cerai mati ada anak yang mati bapak/ laki-laki. Semua harta tinggal pada anak dan isteri /janda) kecuali harta peminjam kembali. Cerai mati tanpa anak,yang mati bapak/laki-laki:
a)  Harta pencaharian setelah dipotong hutang dibagi dua.
b)  Harta bawaan/pinjaman kembali
c)  Harta tepatan tinggal.
5)  Cerai mati ada anak yang mati isteri/perempuan
a)  Harta pencaharian setelah dipotong hutang tinggal jatuh pada anak dengan diawasi oleh tengganai dari yang bersangkutan.
b)  Harta tepatan tinggal
c)  Harta bawaan/ pinjaman kembali.
6)  Cerai mati tanpa anak yang mati isteri/perempuan.
a)  Harta pencaharian setelah di potong hutang di bagi dua.
b)  Harta tepatan tinggal
c)  Harta bawaan/ pinjaman kembali.: guntung sirih dan tarik ayam

## Praktek Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
Perceraian yang terjadi akan berakibat pula terhadap harta bersama yang diper- oleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta benda yang menjadi hak sep- enuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lainnya dalam hal yang demikian maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan menjadi harta bersama. Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan  tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat menggunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.
Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta ber- sama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perkawinan yang dibuat den- gan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjan- jian perkawinan yang sah dan berlaku.
75
Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85. Pasal 1 Huruf (f) menyebutkan:
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam perkawinan ber- langsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaf- tar atas nama siapapun.”
Dan dalam Pasal 97 juga menjelaskan bagaimana seharusnya pembagian harta bersama tersebut: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkaw- inan”.
Untuk melihat bagaimana proses pembagian harta bersama setelah per- ceraian di Kecamatan Tanah Kampung, peneliti sudah melakukan wawancara langsung dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan  tokoh adat dian- taranya Bapak yang berinisial AJ umur 56 Tahun.  Menurut beliau hukum  adat yang berlaku di Kecamatan Tanah Kampung  dalam teori dibedakan dalam dua adat yang pokok yaitu: adat sebenar adat dan adat pusaka (usang). Adat tersebut adalah yang konsisten, yang selalu ada bangunan adat dan dalam teori rakyat adalah “ tak lekang dek paneh dek lapuk dek hujan . Selain itu ada juga yang disebut dengan lembaga yaitu wadah untuk mewujudkan adat. 11
Lebih lanjut,  hasil wawancara dengan Bapak AJ, mengatakan bahwa aki- bat hukum  dan proses pembagian harta bersama akibat peceraian di Kecama- tan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menurut hukum adat dikenal ada tiga macam harta dalam perkawinan yaitu: Harta Asal (depatan) Harta yang didapat oleh suami isteri sebelum melakukan perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami isteri sewaktu masih bujang atau gadis dikenal dengan harta pembujang atau harta bawaan. Selanjutnya harta dapatan  atau penggadis yaitu harta yang dipunyai sigadis sebelum perkawinan. Harta asal ini dapat dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan akan tetapi tetap menjadi hak milik masing-masing dibawah penguasaan masing masing. Bila terjadi perceraian maka harta terse- but dikembalikan kepada masing-masing dari mana asalnya atau pemiliknya. Kemudian Harta Bersama (Harta pencarian) Harta yang diperoleh secara bersa- ma selama masa perkawinan. Bila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi dua sama rata. Telah digariskan oleh Hukum Adat Kecamatan Tanah Kampung
11 Wawancara dengan Bapak AJ, Tokoh Masyarakat dan Adat Tanah Kampung, tanggal 6 September  2013.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 76
“Sarang dibagi sekutu dibelah. pepatah mengatakan “bulat dikeping, panjang dik- erat” . Anak diluar perhitungan, karena anak tanggung jawab bapak  terkecuali ada kesepakatan bersama sebagai mana adat mengataka “Alah Sko dek janji, alah janji dek suko sama suko , maka harta perharian kalau sudah suko sama suka dibagi berdasarkan kesepakatan berdua laki bini serta. Harta Warisan/ Hibah. Kadang didalam perkawinan suami atau isteri ada dapat harta warisan atau hibah dari orang tuanya. Kita ambil contohnya  sang suami dapat sebidang tanah dari ba- paknya maka kalau terjadi perceraian maka harta tersebut harus dikembalikan ke yang mendapatkannya.

## Alasan Pembagian Harta Bersama Menggunakan Hukum Adat
Jika dianalisis lebih jauh ternyata faktor yang menyebabkan terjadinya kasus-ka- sus pembagian harta bersama di Kecamatan Tanah Kampung yang masih meng- gunakan hukum adat, ketimbang hukum Islam yang tercantum dalam KHI ada- lah dikarenakan faktor sosiologis, waktu dan ekonomi.
Faktor sosoiologinsya adalah, masyarakat Tanah Kampung yang melaku- kan pembagian harta bersama akibat perceraian  disana tergolong masyarakat yang awam dengan hukum. Mereka selalu dibayangi oleh asumsi bahwasannya berurusan dengan hukum itu selalu berbelit-belit dan menyulitkan mereka. Ini- lah yang menyebebakan mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan perkara mereka ke pengadilan dengan cara hukum yaitu mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Selanjutnyua alasan waktu. Pertimbangan waktu penyelesaian perkara di pengadilan juga menyebabkan masyrakat Tanah Kampung enggan menyelesai- kan penyelesaian lebih singkat dan kekeluargaan. Intinya lebih sederhana dari- pada penyelesaian di pengadilan. Jadi dengan alasan ini pula masyarakat Tanah Kampung masih mempertahankan penyelesaian perkara dengan cara adat.
Kemudian alasan ekonomi. Hal ini menyangkut dengan pertimbangan bi- aya bila berperkara di pengadilan. Sehingga dengan demikian, kekhawatiran akan biaya yang banyak akan dikeluarkan, maka masyarakat Tanah Kampung lebih nyaman menggunakan sistem adat untuk menyelesaikan perkara mereka terkait pembagian harta bersama akibat perceraian.

## Kendala  dan Upaya Hukum dalam Pembagian Harta Bersama

## a. Kendala yang Ditemukan dalam Pembagian Harta Bersama
Dari proses pembagian harta bersama setelah bercerai di Kecamatan Tanah Kampung tidak semua pihak merasakan adil, ada pihak yang merasa dirugi- kan dan ada pula pihak  yang merasa untung. Kebanyakan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak isteri   dikarnakan  pihak suami  yang menguasai harta bersama tersebut tidak mau membaginya. Semua itu dikarenakan beberapa fak- tor yang menjadi kendala yang peneliti temukan dari hasil wawancara dibawah ini dengan Bapak AJ: 12
“Faktor ekonomi dan pengetahuan hukum. Faktor ekonomi dan pengetahuan hukum sangat berpengaruh dalam proses pembagian harta bersama karena dengan kurangnya mengetahui aturan hukum yang berlaku kadang sang suami menjadi serakah tidak mau membagikan untuk isterinya, Mau menyelesaikan ke pengadilan tidak memiliki biaya dan dikuatirkan harta tersebut habis un- tuk biaya ke pengadilan;  Faktor lain yaitu faktor lingkungan dan benda yang disengketakan. Selain itu dikarenakan ketidak jujuran dan kejelasan asal usul harta yang disengketakan kadang harta bawaan diakui sebagai harta bersama begitu juga sebaliknya disebabkan tidak pernah diadakan pencatatan sehingga tercampur antara harta bersama dan harta bawaan”.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak  yang bernama JZ selaku tokoh adat di Kecamatan Tanah Kampung. Menurut beliau kendala yang ditemui se- lama dalam pembagaian harta bersama hampir tidak ditemukan begitu kendala yang berarti. Berikut penjelasan dari Beliau:
“Di daerah kita Kendala pembagaian harta bersama ditemukan karena : Asal usul harta  dan ketidak jujuran, baik sang suami maupun sang isteri sering tidak jujur dalam hal ini asal usul harta dari awal harta bawaan dan harta dapa- tan ataupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan  harta tersebut lalu tercampur  dengan harta bersama sehingga tidak diketahui lagi  asal usul harta tersebut hingga waktu terjadi  perceraian diakui sebagai harta bersama. Selain itu ada juga kendala karena bila tidak ada anak sering juga sang sua- mi mengambil semua harta yang dimilikinya karena dia merasa lebih banyak bekerja”. 13
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peniliti bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama dapat dikelompokan dalam
12 Ibid. 13 Ibid.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 78
dua bagian yaitu:

## 1)  Hambatan Faktor Internal
Adanya hambatan-hambatan yang diperoleh dari hasil penelitian dia- tas bahwa menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terh- adap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami isteri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap pera- turan perUndang-Undangan yang berlaku setiap orang dianggap menge- tahui hukum namun dalam kenyataanya banyak orang belum mengatahui tentang peraturan pembagian harta perkawinan.
Menurut peneliti perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan sehingga nantinya suami isteri ataupun masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya apa- bila di kemudian hari terjadi perceraian.
Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak- haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung.
2)  Hambatan Faktor Eksternal
Faktor benda atau objek (harta gono-gini) yang disegketakan  itu diban- gun di atas tanah milik mertuanya. Mengenai objek yang berupa harta bersama yang dibangun diatas tanah mertua maka penyelesaianya harus diadakan musyawarah antara pihak keluarga/ tengganai dengan anak me- nantunya untuk mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan lewat depati ninik mamak dan lembaga adat ada juga objek yang disengke- takan bendanya tidak ada lagi atau telah dijual oleh salah satu pihak.

## b. Upaya Hukum yang Dilakukan
Telah dijelaskan pada point di atas  bahwa sistem pembagaian harta bersama di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh  menggunakan hukum adat. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama maka diadakan penyelesa- iannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Di lakukan dengan lembaga adat yang di kenal dengan seko nan tigo takah, lembago nan tigo jinjing keempat lembago alam . dimulai pada sidang tingkat Tengganai (lembaga dapur). Sidang Ninik
Mamak (lembaga karung) sidang Depati (lembaga Adat), Depati empat, Lem- baga adat kecamatan,lembaga adat kota dan terakhir ke pengadilan agama.
Sebagimana hasil wawancara peneliti  dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat menjelaskan sebagai berikut. Bapak JZ memberi penjelasan kepada peneliti bahwa:
”Upaya hukum yang dilakukan dalam hal ini dengan mendudukan para teng- ganai kedua belah pihak. Bila tidak selesai di tingkat tengganai maka diadakan duduk ninik mamak, kalau tidak juga selesai depati ninik mamak maka harus diselesaikan ditingkat lembaga adat desa yang disebut dengan lembaga depati empat tapi ini sangat jarang sekali sampai di lembaga depati empat”.
Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan bapak AJ selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat Tanah Kampung. Beliau  mengemukakan bahwa:
“Penyelesaian pembagian harta bersama kebanyakan yang terjadi di Kecama- tan Tanah Kampung di lakukan dengan 6 cara yaitu: duduk tengganai, duduk ninik mamak, duduk depati ninik mamak, duduk depati empat, duduk lem- baga adat kecamatan, duduk lembaga adat kota, dan Pengadilan agama”.
Berdasarkan penjelasan dari salah seorang informan yang melakukan pem- bagian harta bersama bernama ibu CC bahwa upaya untuk mendapatkan harta bersama setelah bercerai menurut adat kita dimulai dengan cara memanggil tengganai kedua belah pihak, jika tidak selesai naik kedepati ninik mamak, se- lanjutnya  depati empat, lembaga adat kecamatan, lembaga adat kota dan tera- khir kepengadilan. Kalau saya dulu hanya baru sampai di tingkat tengganai  me- mutuskan harta bersama harus dibagi dua sama rata antara saya dengan suami, namun pelaksanaannya tidak berjalan seperti apa yang telah diputuskan. 14

## Pandangan KHI Terhadap Pembagian Harta Bersama
Diantara Pasal-Pasal yang mengatur masalah harta bersama tersebut diatas da- pat kita diketahui bahwa harta bersama menurut KHI adalah : harta yang diper- oleh selama masa ikatan perkawinan berlangsung, harta bawaan masing-masing suami isteri tidak secara otomatis merupakan kesatuan bulat harta perkawinan tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. De- mikian pula harta bawaan isteri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh isteri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami isteri mempunyai hak penunh untuk

## 14 Wawancara Ibu CC, Pihak yang Melakukan Perceraian, tanggal 12 Oktober
2013.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 80
melakukan perbuatan hukum. 15 Termasuk harta yang diterima dalam perkaw- inan dalam bentuk hibah, wasiat dan waris. Tetapi perlu diingat bahwa seluruh hasil dari harta bawaan tersebut yang diperoleh selama ikatan perkawian, jatuh menjadi harta bersama.
Konsep harta bersama dalam KHI dijelaskan secara rinci dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Dari KHI dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Bahkan lebih ditegas dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta yang diakibatkan karena adanya perkawinan dan keten- tuan mengenai harta bersama ditentukan berdasarkan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan di pengadilan. Inovasi pembagian harta bersama yang ditawarkan oleh KHI dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena solusi yang ditawarkan tidak berlawanan dengan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, harta bersama didefe- nisikan lebih luas. Suami yang melakukan usaha di luar rumah untuk mencari nafkah dan isteri yang berada di rumah juga dikagorikan bekerja, sehingga di- antara keduanya terdapat kesamaan dan kesetaraan.
Setelah peneliti amati dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersagkutan mulai dari tokoh agama dan tokoh adat, tokoh masyarakat, ser- ta pihak yang bercerai,dan instansi yang terkait pada dasarnya pembagian harta bersama setelah perceraian di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat masyarakat Tanah Kampung. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi per- ceraian maka harta tersebut dibagi dua sama rata. Hanya saja yang perlu dig- aris bawahi adalah pembagian dua sama rata itu tetap harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena telah digariskan oleh Hukum Adat Kecamatan Tanah Kampung “ Sarang dibagi sekutu dibelah ”. Masyarakat Tanah Kampung mengenal hidup dan kehidupan dalam rumah tangga maupun dalam harta pencaharian antara suami dan isteri, adalah kerja sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak AJ selaku Tokoh Adat Tanah Kampung dibawah ini:
“Apabila terjadi perceraian harta pencaharian suami di bagi dua, pepatah men- gatakan “bulat dikeping, panjang dikerat”.Anak diluar perhitungan, karena anak tanggung jawab bapak dan ibu terkecuali “ Alah Sko dek janji, alah janji dek suko sama suko , maka harta pencaharian dibagi tiga”. 16
15 Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (2). 16 Wawancara dengan Bapak AJ, Tokoh Masyarakat dan Adat Tanah Kampung,
81
Hal ini juga diamini oleh bapak RD selaku Lembaga Adat Tokoh Masyarakat Tanah Kampung.
“Harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Jika terjadi per- ceraian maka harta tersebut di bagi dua sama rata antara suami dan isteri ber- dasarkan musyawarah dan kesepakatan. Jika ada anak maka bagian dari sang suami dibagi dua lagi untuk anaknya”. 17
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pembagian yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanah Kampung, untuk beberapa kasus ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai   dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut bisa dilihat di Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Apabila pasangan suami isteri yang bercerai, kemudian masalah harta gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiaannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.
Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan isteri mendapat dua pertiga  atau sebaliknya, mantan isteri mendapat sepertiga, sedangkan man- tan suami mendapat  dua pertiga,   yang penting  prosentase bagian masing- masing itu, dihasilkan atas dasar muyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.  Dalam Islam sendiri sangat dianjurkan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam memutuskan suatu masalah, sehingga dari kesepakatan tersebut menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber da- lam istinb ā til al - hukum mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (Alqur’an) dan sunnah (Hadits). Apabila ‘urf bertentangan den- gan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf itu  berarti mengenyampingkan n ā sh-n ā sh yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan mem- batalkan syari’at . karena kehadiran syari’at bukan untuk melegitimasi berlaku-
tanggal 26 November 2013.
17 Wawancara dengan Bapak RD, Tokoh Masyarakat dan Agama Tanah Kampung, tanggal 26 November 2013.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 82
nya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan), segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi. 18
Ketetapan ‘urf dan adat dapat dijadikan hukum apabila tidak ber- tentangan dengan n ā sh syar’i . Menurut Muhammad Musthofa, selain hal di atas yakni ‘urf tidak bertentangan dengan n ā sh Alqur’an dan hadits, bahwa ‘urf dan adat juga harus tidak bertentangan syarat yang diajukan oleh salah satu orang yang menjalankan transaksi. 19
Dalam kaitan adat sebagai dasar pertimbangan ketetapan hukum, se- bagaimana pendapat peserta loka karya dalam perumusan Kompilasi Hu- kum Islam yang  diungkapkan oleh Yahya Harahap di atas, maka perlu di pertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia.
Apabila karena sesuatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewa- jibanya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenar- kan mengambil harta suaminya itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf. 20
Disisi lain, Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang harta bersama suami isteri harta bersama suami isteri dan harta bawaan dalam perkawinan sebagaimana yang ada dalam Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974, KHI, dan BW. Hukum Islam hanya menerangkan tentang hak mi- lik laki-laki dan perempuan serta hak atas nafkah dan mahar bagi kaum perempuan. Hak atas mahar dan nafkah menjadi kewajiban bagi kaum la- ki-laki untuk menunaikanya. Mengenai besar kecilnya nafkah tergantung kepada kemampuan suami.
Menurut peneliti, masalah harta bersama ini merupakan persoalan ijtihadiayah yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama fi qh, sehingga untuk menggali hukum mengenai harta bersama diperlukan ijtihad yang berpedoman pada ayat al-Qur’an yang merujuk pada masalah harta ber- sama. Selain itu hukum adat yang berlaku dalam masyarakat juga sangat membantu dalam menggali hukum mengenai harta bersama.
18 Muhammad Abu Zahrah, Usul Fikh, Alih Bahasa Saefullah, Cet. Ke-10, (Jakarta: Pus- taka Firdaus, 2007), hlm. 419.
19 Ibid. , hlm. 225. 20 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 201-203.
83
Adapula yang menyebut harta bersama itu diasumsikan sebagai syirkah, dengan ketentuan apabila mereka secara bersama-sama mengelola ekonomi dari harta mereka berdua atau dari harta salah seorang dari mereka namun pasang- anya memiliki andil tenaga dalam mengembangkan usahanya. 21
Dari ketentuan diatas, menurut peneliti bila terjadi perceraian maka pem- bagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik sedangkan untuk keuntungan dari hasil mereka berdua dibagi sesuai dengan usahanya.
Mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara sua- mi isteri cara penyelesaianya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainya di Indoensia.  Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah- istilah lain  yang sepadan dengan pengerian harta gono-gini. Hanya saja disiti- lahkan berbeda dengan menyesuaikan adat masing. Misalnya di Aceh dikenal dengan istilah haeruta sihaurekat, di Minagkabau masih dianamakan harta suar- ang, di Sunda digunakan istilah guna-kaya, di Bali dengan istilah hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama akibat kematian salahsatu pihak, atau akibat perceraian. Mengenai tata cara pembagian harta bersama tidak ada kes- eragaman dalam hukum adat. Namun demikian yang menjadi arus utama da- lam pembagian harta bersama adalah bahwa suami isteri mendapat separoh dari harta bersama. Di wilayah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh pembagian harta bersama akibat perceraian adalah yang  sesuai dengan hukum adat Sungai Penuh yang menganut sistem kekerabatan parental dan sudah se- suai dengan pendapat ahli hukum adat Sungai Penuh yakni   pembagian harta bersama akibat perceraian yang dilakukan oleh para suami isteri tersebut sudah sangat baik karena terlebih dahulu penyelesaianya dilakukan secara kekeluar- gaan atau secara intern oleh para keluarga yang merasa keberatan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyelesaianya melalui De- pati Ninik Mamak selanjutnya bilamana depati ninik mamak  belum juga bisa diselesaikan, maka depati ninik mamak memberikan solusi agar meneruskan ketingkat lebih tinggi lagi yaitu lembaga adat depati empat, bila tidak juga sele- sai barulah di anjurkan melalui lembaga pengadilan.
21 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 84

## Penutup
Proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kam- pung Kota Sungai Penuh berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hu- kum Adat masyarakat Tanah Kampung. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian harta tersebut dibagi sama rata. Pembagian tersebut dengan menghadirkan tangganai kedua belah pihak suami dan isteri. Kemudian didengar pendapat masing-masing yang akan melakukan pembagaian harta bersama. Setelah ditemukan kata sepakat barulah harta terse- but di bagi berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan musyawarah dan kes- epakatan. Jika ada anak maka bagian dari sang suami dibagi dua lagi untuk anaknya.
Alasan masih di lakukannya pembagaian harta bersama menggunakan hu- kum adat karena adat kebiasaan dan dirasakan yang paling cocok dan dirasakan lebih adil dengan menggunakan hukum adat yang telah mentradisikan selama ini di masyarakat Kecamatan Tanah Kampung sesaui dengan Semboyan Adat: ”Adat bersendikan syara’ syara’ bersendi kitabullah.
Meskipun pembagian harta bersama setelah perceraian sudah memiliki ke- tentuan yang sudah disepakati, masih ada saja pihak-pihak yang tidak mema- tuhi ketentuan adat tersebut sehingga menimbulkan kendala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut: a). pengetahuan hukum. b). Asal usul harta dan Ketidak jujuran. c). Obyek yang disengketakan dan Fak- tor Ekonomi. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama maka diada- kan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Dilakukan dengan lembaga adat yang di kenal dengan seko nan tigo takah, lembago nan tigo jinjing keempat lembago alam.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan dalam hukum adat Ke- camatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh mengenai pembagian harta ber- sama akibat perceraian dilakukan oleh masyarakat adat adalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut bisa dilihat di Pasal 97, dimana janda atau duda cerai masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hukum Islam proses yang dilakukan tersebut masih sah-sah saja tidak melanggar syari’at.

## Bibliogra fi
Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian , Jakarta: PT.
85
Rineka Cipta, 1997. Ahmad Ro fi q, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1995. Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008. Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama , Bandung: CV Mandar Maju, 2007 Data Monogra fi Kantor  Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit Dipone- goro 2005.
Depdikbud, Kamus besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Jembatan, 2002.
Herlini Amran, “Fiqh Wanita Harta Isteri Harta Bersama”, Ummi, No. 8/XV, Januari-Februari 2004/ 1424H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang, Hu- kum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju,1990. Idris Jakfar, Mengenal Hukum Adat Kerinci, Sungai Penuh: Sumber Indah, 1988. Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, Jakarta:Bulan Bintang, 1978.
Mohamad Isna Wahyudi, “Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Kea-
dilan”, Cakim MARI , PA Yogyakarta. 2006.
Muhammad Abdul Kadir, Hukum Harta Kekayaan , Bandung: PT. Citra Aditya, 1994.
Muhammad Abu Zahrah, Usul Fikh, Alih Bahasa Saefullah, Jakarta: Pustaka Fir- daus, 2007
Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Nasa’i, Al-Mustadrok Ala Shoheh Lil Hakim ma’a Ta’liqoti ad-Dzahabi fi at-Takhlis, Jilid 2, Damsyiq: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
Muhammad Shidqi, Al-Wajiz Fi ‘idhohi Quaidul Fiqh al-Kuliyati, Riyadh: At- taubah, 1994,
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewari- san, dan Perwakafan, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Ta- hun 1989, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2009.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
No. 1 Tahun 1974. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Informan
Bapak AJ, Tokoh Masyarakat dan Adat Tanah Kampung. Bapak RD, Tokoh Masyarakat dan Agama Tanah Kampung. Ibu CC, Pihak yang Melakukan Perceraian.