## Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama

## Mery Risqi Damayanti
Pascasarjana IAIN Madura,  E-mail: merryrisqidamayanti08@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 21 Juni 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords: Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights Waqf as a social worship is carried out by separating part of the property  and  institutionalizing  it  forever  or  for  the  sake  of worship or other interests in accordance with Islamic law whose rewards continue to flow to the waqf (wakif), even though he dies.
Waqf is a legal act of wakif to separate and surrender part of his property forever or for a certain period of time in accordance with his  interests  for  the  purposes  of  worship  and  public  welfare according  to  sharia.  The  procedure  for  the  application  of mediation  in  court  is  of  course  in  accordance  with  the  case  in dispute,  how  is  the  difference  between  waqf  settlement  and  the mediation  model  according  to  the  waqf  law  and  how  the application of mediation is in the Religious Court system.

## Abstrak
Kata kunci: Perlindunganhukum;Pengetah uanTradisional;Hakcipta
Corresponding Author: Mery Risqi Damayanti, E-mail: merryrisqidamayanti08@gmail. com
DOI: Wakaf  sebagai  ibadah  sosial  yang  dilakukan  dengan  cara memisahkan sebagian harta dan melembagakannya untuk selama-lamanya  atau  untuk  kepentingan  ibadah  atau kepentingan  lain  sesuai  dengan  syariat  Islam  yang pahalanya tetap mengalir kepada wakaf (wakif), meskipun ia meninggal dunia. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk  memisahkan  dan  menyerahkan  sebagian  hartanya untuk  selama-lamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu sesuai  dengan  kepentingannya  untuk  keperluan  ibadah dan  kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Tata  cara penerapan  mediasi di  pengadilan  tentunya  sesuai  dengan perkara  yang  disengketakan,  bagaimana  perbedaan penyelesaian  wakaf  dengan  model  mediasi  menurut hukum  wakaf  dan  bagaimana  penerapan  mediasi  dalam sistem Peradilan Agama.
.

## I. Pendahuluan
Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan,  berhenti,  diam  di  tempat,  atau  tetap  berdiri.  Wakaf  dalam  bahasa  Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.  Dengan  kata  lain,  wakaf  adalah  menyerahkan  tanah  kepada  orang- orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti  menahan  hewan  ternak,  tanah,  dan  segala  sesuatu.  Wakaf  yang  berarti
“menahan” adalah menahan  harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan  penggunaannya  untuk  hal-hal  yang  diperbolehkan  syara’  dengan  maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikanya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau  hak  untuk  menggunakannya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  hak  untuk memindahtangankan  atau  mengalihkan  kepemilikannya  kepada  pihak  lain,  seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.
Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka  keberadaan  lembaga  yang  mengurusi  harta  wakaf  mutlak  diperlukan sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  sebagian  negaranegara  Islam.  Indonesia masih  terkesan  lamban  dalam  mengurusi  wakaf  sekalipun  mayoritas  penduduknya beragama  Islam  dan  menempati  ranking  pertama  dari  populasi  umat  Islam  dunia. Implikasi  dari  kelambanan  ini  menyebabkan  banyaknya  harta-harta  wakaf  yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.
Potensi  tanah  wakaf  Indonesia  menurut  data  Departemen  Agama  (Depag) hingga September 2002 tersebar di 362.471 loka si, seluas 1.538.198.586 meter persegi. Akan  tetapi,  masih  banyak  tanah  wakaf  yang  belum  memiliki  sertifikat  untuk menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi  salah  satu  kendala  pendayagunaan  tanah  wakaf.  Tanah  wakaf  yang berkondisi  di  atas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya sengketa  tanah  wakaf,  diantaranya  sengke  ta  tanah  wakaf  Bondo  Masjid  Agung Semarang.  Setelah  selama  19  tahun  di  persengketakan  bahkan  sempat  dikuasai kelompok lain.
Adapun sebelum melaksanakan persidangan, hakim wajib  melakukan prosedur Mediasi.  bahwa  Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang tepat,  efektif,  dan  dapat  membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  Para  Pihak  untuk memperoleh  penyelesaian  yang  memuaskan  serta  berkeadilan.  Mediasi  sebagai instrumen  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  keadilan  sekaligus implementasi  asas  penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.

## 2. PEMBAHASAN

## Konsepsi Wakaf
Perlu  diketahui  dalam  istilah  syara’  secara  umum  wakaf  adalah  sejenis pemberian  dengan  pelaksanaannya  dengan  cara  menahan  (pemilikan)  kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang  yang  diwakafkan  agar  tidak  diwariskan,  dijual,  dihibahkan,  didagangkan, digadaikan,  maupun  disewakan.  Sedangkan  cara  pemanfaatannya  adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.
ISSN: 1978-1520
Dari segi ilmu fiqh, Menurut sebagian ulama dalam mendefinisikan wakaf yaitu: Pertama, Menurut Abu Zuhaili Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan  waqif  secara  hukum  dan  penyedekahan  manfaatnya  untuk  kepentingan umum.  Kedua,  Yusuf  dan  Muhammad  bin  al-Hasan,  Menurut  Abu  golongan Syafi’iyyah  dan  golongan  Hanabilah.  Wakaf  adalah  menahan  harta  yang memungkinkan diambil  manfaatnya,  tetapi  bukan  untuk  dirinya,  dibelanjakan waqif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan  waqif  dan  harta  tersebut  secara  hukum  milik  Allah  SWT.  Bagi  waqif terhalang  untuk  memanfaatkannya  dan  wajib  mendermakan  hasilnya  untuk  tujuan kebaikan.  Ketiga,  Menurut  Golongan  Malikiyah.  Wakaf  mempunyai  arti  bahwa pemilik  harta  memberikan  manfaat  harta  yang  dimiliki  bagi  mustahiq.  Menurut mereka  harta  tersebut  dapat  berupa  benda  yang  disewa  kemudian  hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus  menunggu  yang  bersangkutan  memiliki  benda  yang  diwakafkan,  akan  tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini  akan  menyebabkan  lemahnya  lembaga  wakaf  dan  tidak  sesuai  dengan  pendapat Jumhur  Ulama  bahwa  benda  yang  diwakafkan  itu  harus  tetap  zatnya  dan  dapat dimanfaatkan terus menerus. 1
Sedangkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan  kelembagaannya  untuk  selamalamanya untuk  kepentingan  atau  keperluan  umat  lainnya  sesuai  ajaran  Islam;  (2)  Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan kelembagaannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam; (3) pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf Nomor 41  Tahun  2004  dinyatakan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah. 2 Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004.
Kemudian  diteruskan  dengan  dibentuknya  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) sebagai  lembaga  independen  yang  secara  khusus  mengelola  dana  wakaf  dan beroperasi  secara  nasional.  Tugas  dari  lembaga  ini  adalah  untuk  memajukan  dan mengembangkan  perwakafan  nasional  di  Indonesia.  BWI  berkedudukan  di  ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan  kebutuhan. 3 (4)  Peraturan  Wakaf  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang
1 Muhammad  Abid  Abdullah  Al-Kabisi,  “ Hukum  Wakaf  “ ,(Jakarta:  Dhuafa  Republika  dan IIMaN, 2004), h. 87-88.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.
3 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.132.
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

## Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Wakaf
Pada  sistem  hukum  nasional,  perkara  wakaf  merupakan  kekuasaan  absolut Pengadilan  Agama.  Kekuasaan  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  kedudukanya sebagai  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  ketentuan  pasal-pasal  yang terdapat pada Bab III Undang-Undang Peradilan Agama. Lima tugas dan kewenangan yang  diamanatkan  meliputi,  fungsi  kewenangan  mengadili,  memberi  keterangan, pertimbangan,  dan  nasihat  tentang  hukum  Islam  kepada  instansi  pemerintah, kewenangan  lain  oleh  Undang-Undang  atau  berdasar  pada  Undang-Undang, sementara kewenangan  Pengadilan  Tinggi  Agama mengadili  dalam  tingkat  banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalanya peradilan. 4
Dalam kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut sebagai berikut. 5

## 1. Kekuasaan Relatif
Kekuasaan  relatif  diartikan  sebagai  kekuasaan  pengadilan  yang  satu  jenis  dan satu  tingkatan,  dalam  perbedaannya  dengan  kekuasaan  pengadilan  yang  sama  jenis dan  sama  tingkatan  lainnya.  Kekuasaan  relatif  (Relative  Competentie)  adalah kekuasaan  dan  wewenang  yang  diberikan  antara  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan  agama  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama10.  Setiap  Pengadilan  Agama mempunyai  wilayah  hukum  tertentu  atau  dikatakan  mempunyai  yurisdiksi  relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini  mempunyai  arti  penting  sehubungan  dengan  ke  Pengadilan  Agama  mana  orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.
2. Kekuasaan Absolut
Kekuasaan  absolut  (Absolute  competentie)adalah  kekuasaan  Pengadilan  yang berhubungan  dengan  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau  tingkatan  pengadilan, dalam  perbedaannya  dengan  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau  tingkatan pengadilan  lainnya.  Pengadilan  Agama  berkuasa  atas  perdata  Islam  tertentu  khusus bagi  orang-orang  Islam.  Sedangkan  untuk  yang  beragama  lain  adalah  di  Pengadilan Umum. 6
4 M Yahya Harahap, “ Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” , (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1990), hlm.135.
5 Mohammad  Daud  Ali,  “ Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama” ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1997), hlm. 332.
6 Roihan A Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,  2005), hlm.27.
ISSN: 1978-1520
Pengadilan  Agama  berkuasa  memeriksa  dan  mengadili  perkara  dalam  tingkat pertama.  Pengadilan  agama  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  menerima,  memeriksa,  mengadili,  memutus,  serta menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  kepada  pengadilan  wajib  hukumnya untuk  diproses  berdasar  hukum  acara  yang  berlaku  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.  Segala  bentuk  penyimpangan  dan  pelanggaran  dari  ketentuan  tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pelanggaran dan kesalahan dalam bidang hukum formal  akan  berakibat  yang  sangat  buruk  dibandingkan  dengan  kesalahan  dalam bidang hukum materiil. Hal ini menjadikan urgensi peran hukum acara dalam proses penyelesaian  suatu  perkara  di  pengadilan  mengharuskan  aparat  penegak  hukum untuk  mempelajari  secara  mendalam  akan  hukum  acara  yang  berlaku  Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya  apakah  termasuk  kekuasaan  absolutnya  atau  bukan.  Peradilan  agama menurut  Bab  I  pasal  2  jo  Bab  III  pasal  49  UU  No.  7  tahun  1989  ditetapkan  tugas kewenangannya  yaitu  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara perdata  bidang  :    Perkawinan,  Kewarisan,  wasiat,  dan  hibah  yang  dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan sedekah.

## Tinjauan Mediasi
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 7 Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan  proses  negosiasi  pemecahan  masalah,  dimana  pihak  luar  yang  tidak memihak  (impartial)  bekerjasama  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari kesepakatan  bersama.  Mediator  tidak  berwenang  untuk  memutus  sengketa,  tetapi hanya  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang dikuasakan kepadanya 8
Christopher  W.  Moore  mengemukakan  bahwa  mediasi  adalah  intervensi terhadap  suatu  sengketa atau  negosiasi oleh  pihak ketiga  yang  dapat  diterima,  tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam  membantu  para  pihak  yang  berselisih  dalam  upaya  mencapai  kesepakatan secara  sukarela  dalam  penyelesaian  permasalahan  yang  disengketakan. 9 Dalam Peraturan  Bank  Indonesia/  PBI  No.  8/5/PB/2006  dikatakan  sebagai  proses penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  mediator  untuk  membantu  para  pihak  yang bersengketa  guna  mencapai  penyelesaian  dalam  bentuk  kesepakatan  sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. 10
7 Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan, (Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.
8 Ketua  Mahkamah  Agung  RI, PERMA  RI.  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan . 9 Bambang  Sutiyoso, Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  (Yogyakarta:  Gama Media, 2008), hlm. 57
10 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah  upaya  menyelesaikan  sengketa  para  pihak  dengan  kesepakatan  bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi  para  pihak  tetapi  menunjang  fasilitator  untuk  terlaksananya  dialog  antar  pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.
Dari  beberapa  definisi  mediasi  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  tentang  ciri dari proses mediasi misalnya Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak  terlibat  atau  terkait  dengan  masalah  yang  dipertikaikan.  Netral  dan  imparsial dalam  arti  juga  tak  memihak  dan  tak  bias.  Dalam  kasus  yang  bersifat  individual, mestinya  pihak  yang  bertikai  yang  memilih  mediator,  tetapi  bisa  juga  mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga  harus  diterima  di  kedua  belah  pihak.  Penyelesaian  dibuat  oleh  pihak  yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Tugas mediator terutama  adalah  menjaga  agar  proses  negosiasi  berjalan  dan  tetap  jalan,  membantu memperjelas  apa  sesungguhnya  masalah  dan  kepentingan  dari  pihak  yang  bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi. 11
Adapun  elemen-elemen  mediasi  adalah  Penyelesaian  sengketa  secara  sukarela; Intervensi  atau  bantuan;  Pihak  ketiga  yang  tidak  memihak;  Pengambilan  keputusan oleh  para  pihak  secara  konsensus;  Dilaksanakan  dengan  partisipasi  aktif  dari  semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator. 12
Mediasi  dari  pengertian  yang  diberikan,  jelas  melibatkan  keberadaan  pihak ketiga  (baik  perorangan  maupun  dalam  bentuk  suatu  lembaga  independen)  yang bersifat  netral  dan  tidak  memihak,  yang  akan  berfungsi  sebagai  mediator.  Sebagai pihak  ketiga  yang  netral,  independen,  tidak  memihak  dan  ditunjuk  oleh  para  pihak secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  mediasi,  mediator  berkewajiban  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan  pada  kehendak  dan  kemauan  para pihak. 13
Dalam  mediasi,  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  lebih  banyak  muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai  kesepakatan.  Dalam  membantu  pihak  yang  bersengketa,  mediator  bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan  menumbuhkan  kepercayaan  yang  memudahkan  mediator  melakukan  kegiatan mediasi.  Kedudukan  mediator  yang  tidak  netral,  tidak  hanya  menyulitkan  kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator.
11 Musahadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia , (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 84
12 Abdul Manan, Op. Cit. , hlm. 176
13 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.
91.
ISSN: 1978-1520
Dalam  ciri mediasi  tergambar  bahwa mediasi  berbeda  dengan  berbagai  bentuk penyelesaian  sengketa  lainnya,  terutama  dengan  alternatif  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  seperti  arbitrase.  Dalam  mediasi,  seorang  mediator  berperan membantu  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  melakukan  identifikasi  persoalan yang  dipersengketakan,  mengembangkan  pilihan,  dan  mempertimbangkan  alternatif yang  dapat  ditawarkan  kepada  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan.  Mediator dalam menjalankan  perannya  hanya  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  saran atau  menentukan  proses  mediasi  dalam  mengupayakan  penyelesaian  sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi  persengketaan,  ia  hanya  menjaga  bagaimana  proses  mediasi  dapat  berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak. 14
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  sangat  efektif  untuk menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang  melibatkan  para  pihak  atau  melibatkan masyarakat,  seperti  sengketa  mengenai  perusakan  lingkungan,  pembebasan  tanah, perburuhan,  perlindungan  konsumen.  Dengan  menggunakan  jasa  mediator  orang tidak  perlu  beramai-ramai  ke  Pengadilan  atau  sendiri-sendiri  dalam  menyelesaikan sengketa  yang  bersengketa.  Lebih  jelasnya,  jenis  perkara  yang  dimediasikan  yaitu; kecuali  perkara  yang  diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan  Niaga,  Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan  keberatan  atas  putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  semua  sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
Dengan  menggunakan  metode  mediasi  para  pihak  yang  bersengketa  akan memperoleh  keuntungan  yang  lebih  dibanding  jika  menggunakan  proses  litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga  dapat  memilih  sendiri  mediator  yang  akan  membantu  mereka  dalam penyelesaian  masalah,  hal  ini  terkait  dengan  faktor  psikologis  para  pihak,  yaitu  jika mereka  sama-  sama  dapat  menerima  keberadaan  mediator  dan  mereka  sama-sama percaya  akan  kenetralan  mediator  maka  mereka  akan  lebih  melaksanakan  mediasi dengan  kesukarelaan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  bersifat  formal, memaksa,  bercirikan  pertentangan,  dan  berdasarkan  hak.  Hal  ini  berarti  jika  para pihak  melitigasikan  suatu  sengketa  prosedur  pemutusan  perkara  diatur  oleh ketentuan-ketentuan  yang  ketat  dan  suatu  konklusi  pihak  ketiga  menyangkut kejadian-kejadian  yang  lampau  dan  hak  serta  kewajiban  legal  masing-masing  pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para
14 Syahrial  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7.
pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. 15
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  memiliki  karakteristik yaitu  Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan perundingan; Mediator  terlibat  dan  diterima  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  di dalam perundingan; Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari  penyelesaian;  Mediator  bersifat pasif  dan  hanya  berfungsi  sebagai  fasilitator dan  penyambung  lidah  dari  para  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  tidak  terlibat dalam menyusun  dan  merumuskan rancangan  atau  proposal  kesepakatan.;  Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung; Tujuan  mediasi  adalah  untuk  mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
Membaca  sejarah  perkembangan  Islam  sejak  awal  kemunculan  di  Indonesia hingga  saat  ini  paling  tidak  terdapat  dua  macam  konflik,  yaitu  konflik  yang  dapat diselesaikan  dengan  mediasi  dan  konflik  yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan mediasi. 16 Salah  satunya  dengan  model  mediasi  yang  merupakan  salah  satu  upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).  Mediasi  sebagai  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  dewasa  ini  digunakan  oleh  pengadilan  sebagai  proses  penyelesaian sengketa.  kesepakatan  Para  Pihak  dengan  dibantu  oleh  Mediator.  Adapun  dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:
1. Pancasila  dan  UUD  1945,  disiratkan  dalam  filosofinya  bahwa  asas  penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv).
3. Undang  Undang  Nomor.  1  Tahun  1974  joPasal  39,  Undang-Undang  Nomor.7 Tahun  1989  jo.  UU  nomor  3  Tahun  2006  joUU  nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan.
4. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor.1  Tahun  2002  tentang Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan  Lembaga  Damai  (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor.  02  tahun  2003  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor.  01  tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor.  01  tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.
15 Buku  Tanya  Jawab  Perma  RI  No.  1  tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008), hlm. 26.
16 Abu Hafsin, “Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia”, (Semarang: MWC Center,2007), hlm.61.

## Penerapan Mediasi di dalam sistem Pengadilan Agama
Apabila  memang  sengketa  terkait  wakaf  tidak  dapat  diselsaikan  melalui  jalur musyawarah,  undang-undang  memfasilitasi  dengan  jalur  litigasi  (pengadilan). Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:
1. Mengajukan  gugatan  secara  tertulis  atau  lisan  kepada  pengadilan agama/mahkamah  syar'iah  (pasal  118  Hir,  142  R.Bg).  Dalam  hal  ini  apabila berkenaan  dengan  wakaf  maka  dijelaskan  mengenai  apa  saja  yang  menjadi permasalahannya.
2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:
a) Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat
b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
c) Bila  mengenai  benda  tetap,  maka  gugatan  dapat  diajukan kepada  pengadilan agama  /mahkamah  syar'iyah,  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  letak benda  tersebut.  Bila  benda  tetap  tersebut  terletak  dalam  wilayah  beberapa pengadilan  agama  /mahkamah  syar'iyah,  maka  gugatan  dapat  diajukan kepada  salah  satu  pengadilan agama  /mahkamah  syar'iyah  yang dipilih  oleh penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg.)
3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145ayat (4) R.Bg.Jo. Pasal 89 UU No.  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  UU  No.3  Tahun  2006  dan  UU  No.50  Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berpekara secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273R. Bg).
4. Pengugat  dan  Tergugat  atau  kuasanya  menghadiri  sidang  pemeriksaan berdasarkan  panggilan  pengadilan  agama  /mahkamah  syar'iyah  (pasal  121,  124, dan 125 HIR, 145 R.Bg)
PERMA 1 Pasal 3 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut “Setiap  Hakim,  Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  kuasa  hukum  wajib  mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi.  Hakim  Pemeriksa  Perkara  yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.
Dalam proses Mediasi, Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan  atau  di  tempat  lain  di  luar  Pengadilan  yang  disepakati  oleh  Para  Pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. tentunya tidak semua sengketa dapat ditempuh dengan jalur mediasi, jika dalam  hal  mediasi  tidak  berhasil  menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa  tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan
agama  dan/atau  mahkamah  syar'iyah.  Dan  apabila  mediasi  berhasil  mencapai kesepakatan,  Para  Pihak  dengan  bantuan  Mediator  wajib  merumuskan  kesepakatan secara  tertulis  dalam  Kesepakatan  Perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  Para  Pihak dan  Mediator.  Para  Pihak  melalui  Mediator  dapat  mengajukan  Kesepakatan Perdamaian  kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara  agar  dikuatkan  dalam  Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam  Akta  Perdamaian,  Kesepakatan  Perdamaian  wajib  memuat  pencabutan gugatan.

## 3. KESIMPULAN
Pada dasarnya Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Wakaf  sebagai  pranata  keagamaan  yang memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi  yang  perlu  dikelola  secara  efektif.  Apabila memang  sengketa  terkait  wakaf  tidak  dapat  diselsaikan  melalui  jalur  musyawarah, undang-undang memfasilitasi dengan jalur litigasi (pengadilan). Sengketa wakaf, yang dalam  hal  ini  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  di  tingkat atasnya  dengan  PERMA  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan sebagai payung hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A Rasyid, Roihan “ Hukum Acara Peradilan Agama ”, Jakarta: PT. Raja Grafindo,  2005.
Abdullah  Al-Kabisi  dan  Muhammad  Abid ,  “Hukum  Wakaf  “, Jakarta:  Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
Ary  Hermawan  dan  Amelia  Fauzia,  dalam  Idris  -aha  ( Ed)  Berderma  untuk  semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Teraju, 2003.
Daud Ali, Mohammad “ Hukum Islam dan Peradilan Agama ”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Hafsin, Abu. “Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia”, Semarang: MWC Center,2007. Harahap, M Yahya “Kedudukan , Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ”, Jakarta: PT.
Sarana Bakti Semesta, 1990.
Ketua Mahkamah Agung RI , PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
Mannan,  M.  A . “Sertifikat  Wakaf  Tunai”, Jakarta:  CiBER  bekerjasama  dengan  PKI-UI,
2005.
Musahadi, Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia, Semarang:  Walisongo  Mediation Center, 2007.
ISSN: 1978-1520
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  Pasal  1 Usman,Rachmadi Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Jakarta:  PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.