## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 7 No. 2 Oktober 2024
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Pengukuran Daya Saing Wilayah Berbasis Indeks Pembangunan Daerah Measuring Regional Competitiveness Through The Regional Development Index
Rismayanti Amir
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo email: rismayanti@iainpalopo.ac.id Disubmit: 1 Juni 2024; Direvisi; 4 Juli 2024; Dipublish; 1 Oktober 2024

## Abstract
This research aims to conduct an analysis focusing on measuring the level of regional competitiveness by utilizing the regional development index as a  measure  of  regional  development  performance  in  Luwu  Raya.  This measurement examines several indicators considered influential, namely economic, social, infrastructure, and environmental aspects. The sample in  this  research  includes  all  regions  in  Luwu  Raya,  comprising  Palopo City, Luwu Regency, North Luwu Regency, and East Luwu Regency. The method  employed  in  this  research  is  quantitative  analysis  using  the composite  performance  index  as  the  analytical  technique.  The  primary steps  in  constructing  a  composite  index  involve  weighting,  literature studies,  trend  determination,  alternative  index  determination,  and composite  index  determination.  The  results  reveal  that  the  regional competitiveness in Luwu Raya is unevenly distributed. Palopo City is the region  with  the  highest  level  of  competitiveness,  while  two  regencies, North  Luwu  and  Luwu,  have  the  lowest  levels  of  competitiveness.  The most  influential  aspect  of  regional  competitiveness  is  infrastructure,  as measured  by  data  on  the  condition  of  paved  roads  and  clean  water distribution. The problem that needs to be addressed in almost all regions of Luwu Raya is poverty. Infrastructure is a pioneering indicator that can have  a  significant  positive  or  negative  impact  on  development  in  Luwu Raya.  Therefore,  it  is  expected  that  the  government  can  focus  its development  policies  on  infrastructure  to  provide  multiplier  effects  on economic and social aspects through inclusive economic growth and job creation.
Keywords :  regional  competitiveness;  regional  development  index; measuring

## 1. PENDAHULUAN
Daya  saing  antar  wilayah  menjadi  suatu  barometer    bagi pembangunan  daerah  yang  diukur  bukan  hanya  berdasarkan  tingkat produksi semata, tapi juga dari berbagai elemen dan peran. Pengukuran daya  saing  dengan  menggunakan  PDRB  atau  pertumbuhan  ekonomi tidak  dapat  dijadikan  acuan  utama  dalam  penentuan  progres pembangunan  suatu  wilayah  melalui  daya  saingnya  karena pertumbuhan  ekonomi  cenderung  tidak  memperhatikan  inklusivitas terhadap  aspek-aspek  terkait  secara  menyeluruh.    Pembangunan menyentuh  berbagai  aspek  yang  bersifat  inklusif  dalam  tatanan  hidup masyarakat diantaranya ekonomi, sosial, infrastruktur maupun kondisi lingkungan. Hal ini menghasilkan pengukuran daya saing wilayah yang lebih komprehensif. Identifikasi daya saing regional sebagai konsep ganda menurut (Huggins et al., 2014) memiliki perbedaan relatif dalam tingkat perkembangan ekonomi antar daerah dan pemerataannya. Peningkatan taraf  hidup  setiap  daerah,  baik  secara  lokal  maupun  nasional,  dalam upaya memperkuat daya saing suatu daerah (Bagianto et al., 2020). Pengukuran daya saing wilayah yang ada saat ini masih lebih banyak menggunakan  PDRB  yang  diformulasikan  dengan  komparasi  sektor- sektor yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB itu sendiri (Affandi, 2020). PDRB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi regional di suatu  wilayah.  Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  menyebabkan meningkatnya  ketimpangan  pendapatan  dan  jumlah  penduduk  miskin

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  yang  berfokus  pada pengukuran  tingkat  daya  saing  wilayah  dengan  menggunakan  indeks pembangunan  daerah  sebagai  ukuran  kinerja  pembangunan  daerah. Pengukuran ini meneliti beberapa indikator yang dianggap berpengaruh, yaitu  aspek  ekonomi,  sosial,  infrastruktur,  dan  lingkungan.  sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah di  Luwu Raya diantaranya Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan composite performance indeks sebagai teknik  analisisnya.  Langkah-langkah  utama  dalam  menyusun  indeks komposit  meliputi  pembobotan,  studi  literatur,  penentuan  tren, penentuan  indeks  alternatif,  dan  penentuan  indeks  komposit.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing wilayah di Luwu Raya tidak merata.  Kota  Palopo  merupakan  wilayah  dengan  tingkat  daya  saing tertinggi,  sedangkan  2  kabupaten,  yaitu  Luwu  Utara  dan  Luwu, merupakan  wilayah  dengan  tingkat  daya  saing  terendah.  Aspek  yang paling berpengaruh terhadap daya saing wilayah tersebut adalah aspek infrastruktur,  yang  diukur  melalui  data  kondisi  jalan  mantap  dan distribusi  air  bersih.  Masalah  yang  harus  diatasi  di  hampir  seluruh wilayah  Luwu  Raya  adalah  masalah  kemiskinan.  Aspek  infrastruktur merupakan  indikator  yang  menjadi  pionir  dan  dapat  memberikan dampak  positif  maupun  negatif  yang  besar  terhadap  pembangunan  di Luwu  Raya.  Untuk  itu,  diharapkan  pemerintah  dapat  memfokuskan kebijakan  pembangunannya  pada  aspek  infrastruktur,  sehingga  dapat memberikan  efek  berganda  pada  aspek  ekonomi  dan  sosial  melalui pertumbuhan ekonomi inklusif dan lapangan kerja.
Kata kunci : Daya Saing Wilayah; Indeks Pembangunan Daerah; Pengukuran
provinsi-provinsi  di  Indonesia  (Istiqamah,  2018).  Menurut  OECD (Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development)  ukuran agregat, seperti daya saing, industrialisasi, keberlanjutan, dan 2 integrasi pasar, tidak dapat diukur oleh satu indikator saja.  Sebaliknya, mereka harus diukur diberbagai sektor, termasuk PDRB, Rasio Gini, Kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan (OECD, 2008).
Gambar 1. Skema Pengukuran Daya Saing Wilayah Berbasis Indeks Pembangunan Daerah
Penelitian  ini  mengukur  daya  saing  wilayah  menggunakan  indeks pembangunan  daerah.  Pengukuran  indeks  pembangunan  daerah melibatkan berbagai indikator yang lengkap, tidak hanya PDRB tapi juga Indeks  Pembangunan  Manusia,  Tingkat  Kemiskinan,  Pengangguran Terbuka,  Rasio  Gini,  infrastruktur  dan  aspek  lingkungan.  Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  (Affandi,  2020),  selain  aspek  ekonomi sosial  dan  infrastruktur,  penelitian  ini  telah  memasukkan  aspek lingkungan  di  dalamnya.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  tidak hanya sekadar mengutamakan tujuan akhir pada output yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan semata. Namun, lebih cenderung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur melalui penurunan angka  pengangguran,  disparitas  atau  kesenjangan,  kemiskinan, pemerataan  akses  pendidikan,  kesehatan  serta  perbaikan  lingkungan (Safitri,  2021).  Selain  itu,  pengukuran  daya  saing  wilayah  ini  tidak menggunakan  acuan  wilayah  yang  berada di  daerah  tingkat  I  (DATI  I), namun menggunakan teknik pembobotan dan perengkingan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan pengukuran daya saing  wilayah  melalui  indeks  pembangunan  daerah  dengan menggunakan  alat  analisis Composite  Performance  Index (CPI).  Dalam pengukuran  ini  akan  menggunakan  berbagai  indikator  yang  lebih lengkap  dari  pengukuran-pengukuran  sebelumnya  dan  menghasilkan suatu  indeks  yang  dapat  menggambarkan  daya  saing  wilayah  yang menjadi objek pengukuran.
Luwu  Raya  menjadi  objek  pengukuran  dalam  penelitian  ini  karena Luwu Raya terdiri dari 4 (empat) wilayah kesatuan yang saat ini sedang direncanakan untuk memisahkan diri dari provinsi Sulawesi Selatan dan
membentuk provinsi baru menjadi provinsi Luwu Raya. Meskipun berada dalam  satu  kesatuan  wilayah  namun  disinyalir  terjadi  ketimpangan Pembangunan yang cukup besar antar daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah, infrastruktur dan transformasi struktural yang terjadi pada wilayah-wilayah di Luwu Raya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengukur dan membuktikan daya saing antar wilayah di Luwu Raya dengan pendekatan indeks Pembangunan daerah yang mengintegrasikan pengukuran indikator pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Luwu  Raya  yang  terdiri  dari  4  (empat) wilayah yakni kota palopo, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu utara dan kabupaten Luwu Timur. Penentuan Lokasi penelitian ini didasarkan pada ada rencana pemerintah daerah untuk memisahkan diri dari provinsi asal yakni  Sulawesi  Selatan  dan  membentuk  provinsi  baru  yakni  provinsi Luwu Raya, sehingga peneliti merasa perlu mengkaji terkait daya saing antar  wilayah  tersebut  sebagai  salah  satu  bahan  pertimbangan  terkait rencana tersebut.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup pada setiap kabupaten/kota yang  berada  di  provinsi  Luwu  Raya  tahun  2022  dan  2023.  Metode penelitian  yang  digunakan  yakni  kuantitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  dan  studi  Pustaka.  Teknik analisis  data  menggunakan  Composite  Performance  Indeks  (CPI). Penelitian  Anto  Tri  Susilo  menunjukkan  bahwa  pendekatan  CPI merupakan  cara  menghitung  pengambilan  keputusan  berdasarkan indeks  kinerja  gabungan  yang  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan peringkat atau peringkat dari berbagai alternatif (i) berdasarkan sejumlah kriteria (j). Pendekatan CPI diterapkan pada evaluasi yang menggunakan kriteria tidak baku. Dalam teknik CPI, rumus berikut digunakan untuk menghitung  penilaian  atau  pemeringkatan  pilihan  (i)  yang  berbeda berdasarkan  sejumlah  kriteria  (j)  dari  berbagai  alternative  (i)  (Susilo, 2017). Berdasarkan beberapa  kriteria (j) pada metode CPI adalah sebagai berikut:
Keterangan: Ai,j = Nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j X (i,j) = Nilai ke-I pada kriteria ke-j min ( Xj ) = Nilai minimum pada kriteria ke-j A ( i +1, j ) = Nilai alternatif ke-i+1 pada kriteria ke-j X(i+,j) = Nilai kei+1 pada kriteria ke-j Pj = Bobot kepentingan kriteria ke-j Ii,j = indeks alternatif ke-I pada kriteria ke-j
Ii = Indeks gabungan kriteria pada Alternatif ke-i I = 1,2,3,….,n J = 1,2,3…., m
Menurut (Dahlan et al., 2022) Prosedur di CPI diuraikan sebagai berikut:
a. Identifikasi kriteria tren positif (semakin tinggi nilainya semakin baik) dan tren negatif (semakin rendah nilainya semakin baik).
b. Nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi menjadi 100 untuk kriteria tren positif, sedangkan nilai lainnya ditranformasikan secara proporsional lebih tinggi.
c. Nilai  minimum  pada  setiap  kriteria  tren  negatif  ditransformasi keseratus,  sedangkan  nilai  lainnya  ditransformasikan  secara proporsional lebih rendah.
d. Hasil perkalian nilai kriteria dengan bobot kriteria inilah yang menjadi perhitungan nilai alternatif.
Berikut langkah-langkah dalam menyusun indeks komposit yaitu sebagai berikut: 1) Kajian literasi indikator daya saing daerah; 2) Penentuan tren dan pembobotan; 3) Penentuan nilai minimum; 4) Analisis tren; 5) Indeks Alternatif;  6) Composite  performance  index (CPI);  7)  Grafik Composite Performance Index ; 8) Grafik radar distribusi pembangunan daerah Teknik Composite Performance Index yang menggunakan perhitungan dari  pengambilan  keputusan  berbasis  indeks  kinerja  digunakan  untuk evaluasi  dengan  kriteria  yang  tidak  konsisten.  Indeks  komposit  dapat digunakan  untuk  memberi  peringkat  atau  memutuskan  diantara alternatif yang berbeda berdasrkan sejumlah faktor. Istilah berikut juga digunakan  untuk  menggambarkan  proses  dalam  indeks  kinerja gabungan. Gunakan tren positif (nilai lebih tinggi berarti lebih baik) dan kriteria deteksi tren negatif digunakan (nilai lebih rendah artinya semakin baik).  Untuk  kriteria  trending  positif,  nilai  minimal  pada  setiap  kriteria dikonversi  menjadisatu  persen/keseratus,  sedangkan  nilai  lainnya dikonversi  secara  proporsional  lebih  tinggi.  Untuk  kriteria  tren  negatif, nilai  minimum  untuk  setiap  kriteria  dikonversi  satu  persen/keseratus, dan nilai dikonversi lebih rendah. Perhitungan nilai alternatif/pengganti merupakan  hasil  perkalian  antara  nilaistandar  dengan  bobot  standar. Perhitungan Bayes digunakan untuk memutuskan bagaimana mengukur alternative (Muryono et al., 2022).
Indikator  yang  digunakan  dalam  pengukuran  ini  merujuk  pada  4 (empat)  aspek  utama  yaitu,  ekonomi,  sosial,  infrastruktur  dan lingkungan. Dimana pada masing-masing aspek memiliki turunan yang menjadi acuan dalam pengumpulan data, diantaranya : 1) Aspek ekonomi, yang  terdiri  dari  pertumbuhan  ekonomi  pendapatan  perkapita, kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini; 2) Aspek sosial, yang meliputi kesehatan,  pendidikan,  kemiskinan,  pengangguran  dan  rasio  gini;  3) Aspek  infrastruktur,  terdiri  dari  kondisi  jalan  mantap  dan  air  bersih; 4)Aspek lingkungan, terdiri dari kualitas air dan kualitas udara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian Indikator Pengukuran
Dalam  pengukuran  ini,  digunakan  11  (sebelas)  indikator  yang diturunkan  dari  4  (empat)  aspek  diantaranya  aspek  ekonomi,  sosial, infrastruktur dan lingkungan. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran dapat dilihat pada table 1 dibawah ini :
Dari  sebelas  indikator  inilah  diukur  dengan  metode composite performance index . Rata-rata data memiliki satuan persen (%) dan 1 data dengan satuan rupiah yakni pendapatan perkapita dan 1 data bersatuan kubikasi (meter kubik) yakni penyaluran air bersih. Namun hal ini tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran ini karena penggunaan satuannya sama dan berlaku pada semua pengukuran. Data-data ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya badan pusat statistik, website pemerintah daerah  dan  dinas  lingkungan  hidup  di  masing-masing  wilayah pengukuran.

## Trend dan Pembobotan
Untuk  menentukan  bobot  masing-masing  indikator,  studi  pustaka digunakan  dengan  mengukur  masing-masing  indikator  secara  teori, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 2. di bawah ini :
Tabel 2. Teori Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023 No. Referensi Teori 1 (BPS, 2010) Bappenas pada tahun 2009 bekerjasama dengan BPS  menyusun  indeks  pembangunan  daerah dengan  menggunakan  dimensi  Ekonomi,  Sosial, Prasarana  dan  Pelayanan  Publik,  Kualitas Lingkungan  Hidup,  Teknologi,  Komunikasi  dan Informasi sebagai variabel pendukung daya saing daerah 2 (Sudiharta & Sutrisna, 2013) Human  capital,  socio-institutional  capital  dan infrastruktur  merupakan  faktor-faktor  yang berpengaruh positif terhadap daya saing daerah. Dalam studi ini, daya saing diproyeksikan dengan PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesempatan kerja 3 (Huda & Santoso, 2014) Penelitian  tentang  daya  saing  daerah  di  Jawa Timur,  diperoleh  hasil  bahwa  daerah  perkotaan didominasi  oleh  sektor  Produktivitas  Sekunder, Produktivitas Tersier, Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, Infrastruktur dan Infrastruktur, serta sektor yang tidak berasal dari alam. Di wilayah Kabupaten, memiliki Sumber : Badan Pusat Statistik, (2023)

## Tabel 1. Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2022
keunggulan  di  sektor  Produktivitas  Primer,  dan sektor yang terkait dengan sumber daya alam. 4 (Furman, 2015) Faktor-faktor  pendukung  daya  saing  adalah: infrastruktur  sosial  (kesehatan  dan  pendidikan) dan lembaga politik (kualitas lembaga politik dan supremasi hukum), kebijakan moneter dan fiskal dan lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik  investasi  juga  mempengaruhi  daya  saing suatu negara. 5 (Kementerian Dalam Negeri, 2016) Indikator  daya  saing  daerah  terdiri  dari kemampuan  ekonomi  daerah,  sarana  atau prasarana  daerah,  iklim  investasi  dan  sumber daya manusia 6 (Rosińska - Bukowska, 2016) Indikator  daya  saing  daerah  sebagaimana tercantum  tercermin  dalam  kemampuan  suatu daerah  untuk  menghasilkan  pendapatan  yang tinggi  dan  meningkatkan  mata  pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Sumber : Hasil-hasil penelitian terdahulu, buku dan jurnal, (2023)
Dari  hasil  pembobotan  menggunakan  metode  perengkingan berdasarkan kajian literasi, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Tren dan Pembobotan Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023
Sumber : Data diolah, (2023)
Dari  hasil  pembobotan  tersebut,  indikator  pengangguran  dan  Rata- Rata  Lama  Sekolah  (RLS)  memiliki  bobot  terbesar,  yaitu  0,13.  Disusul pendapatan perkapita, harapan lama sekolah dan kondisi jalan mantap sebesar  0,10  dan  indikator  lainnya  berbobot  0,8.  Hal  ini  menandakan bahwa  skala  indikator  pembangunan  yang  perlu  mendapat  perhatian khusus tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, namun aspek sosial seperti pengangguran dan pendidikan juga perlu menjadi skala prioritas pembangunan di Luwu Raya.

## Analisis Tren
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengumpulan  data  dari  berbagai indikator, kemudian diolah berdasarkan nilai terkecil atau nilai minimum masing-masing data. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :
Tabel 4. Determinasi Nilai Minimum Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah se-Luwu Raya Tahun 2023
Sumber : Data diolah, (2023)
Kemudian  dari  data  ini,  data  analisis  tren  ditentukan  dengan menggunakan  data  yang  telah  ditentukan  dan  nilai  minimum.  Hasil analisis tren ini dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Analisis Trend Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023
Dari  hasil  analisis  tren  di  atas,  ditentukan  indeks  alternatif  data. Indeks alternatif dapat dilihat pada tabel 6. Di bawah ini :
Tabel 6. Indeks Alternatif Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023
Sumber : Data diolah, (2023)
Hasil  standardisasi  data  diperoleh skor  yang  sama  pada  rentang  0- 100. Secara rata-rata, skor semua indikator adalah 10,85, dengan skor rata-rata  tertinggi  adalah  indikator  jalan  mantap  atau  infrastruktur sebesar  20,63.  skor  rata-rata  terendah  sebesar  5,50  yakni  indikator kemiskinan.  Data  menunjukkan  bahwa  masalah  jalan mantap  atau infrastruktur tidak begitu signifikan di Luwu Raya, tetapi pembangunan perlu  difokuskan  pada  program  penanggulangan  kemiskinan  yang disinkronkan  dengan  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  di  Luwu Raya.

## Sumber : Badan Pusat Statistik, (2023)

## Composite Performance Index
Selanjutnya  dari  indeks  alternatif  ini  dapat  ditentukan  composite performance index (CPI) yang menggambarkan daya saing masing-masing Kabupaten Kota di Luwu Raya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7. Bawah:
Tabel 7. Composite Performance Index Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023
Pengolahan  data  dalam  penentuan  composite  performance  index menemukan  bahwa  Kota  Palopo  memiliki  indeks  komposit  yang  paling besar yakni 147,06% sedangkan daerah yang memiliki CPI terkecil adalah Kabupaten  Luwu  Utara,  yaitu  99,64%.  Untuk  lebih  jelasnya, perbandingan hasil CPI antar Kabupaten Kota dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

## Gambar 1. Diagram
Composite Performance Indeks (CPI)
Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang cukup  besar  antara  Kota  Palopo  dengan  daerah  lainnya.  Ketimpangan indeks  berada  pada  kisaran  48%  (147,06%  -  99,64%)  dan  tergolong ketimpangan  yang  cukup  besar.  Pada  skala  pengukuran  ketimpangan pendapatan, jika indeks ketimpangan pendapatan lebih besar dari 30% maka diklasifikasikan sebagai ketimpangan sedang atau menengah dan jika  lebih  besar  dari  50%  maka  diklasifikasikan  sebagai  ketimpangan besar. Hanya 2% selisih ketimpangan yang dapat dikategorikan sebagai ketimpangan besar. Ketimpangan ini dapat dilihat pada grafik radar di bawah ini:
Sumber : Data diolah, (2023)
Gambar 2. Grafik Radar Wilayah dengan CPI terbesar dan terkecil serta rata-rata
Ketimpangan wilayah yang terjadi antara daerah dengan daya saing tertinggi, yaitu Kota Palopo dengan daerah berdaya saing terendah yaitu Kabupaten  Luwu  Utara  tergambar  pada  grafik  radar  di  atas  dengan perbandingan rata-rata yang diantara keduanya.

## 3.2. Pembahasan Indeks Pembangunan Daerah Luwu Raya
Dari  hasil  analisis  indeks  gabungan,  indeks  pembangunan  daerah Kabupaten/Kota di  Luwu Raya tergolong kurang merata. Hal ini dapat dilihat  dari  selisih  akumulasi  indeks  gabungan  dari  indeks  alternatif dengan CPI tertinggi dan terendah dengan selisih 48%. Sementara selisih CPI  antara  wilayah  dengan  CPI  tertinggi  yakni  di  Kota  Palopo  dan Kabupaten  Luwu  Timur  sebagai  wilayah  dengan  CPI  tertinggi  kedua setelah  Kota  Palopo  yakni  sebesar  26%.  Selisih  inipun  cukup  jauh, meninjau selisih antara CPI wilayah Luwu Utara sebagai wilayah dengan CPI paling rendah dan Kabupaten Luwu hanya sebesar 2%.
Dari  selisih  CPI  tersebut  menggambarkan  jurang  ketimpangan Pembangunan  wilayah  di  Luwu  Raya  sekaligus  menunjukkan  wilayah mana  yang  paling  berdaya  saing  diantara  wilayah-wilayah  yang  ada  di Luwu  Raya.  Sementara  indeks  alternatif  dapat  menunjukkan indikator apa  yang  paling  berperan  dalam  pembentukan  daya  saing  di  wilayah- wilayah tersebut.

## Daya Saing Wilayah Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Timur menjadi wilayah dengan CPI tertinggi kedua setelah  Kota  Palopo.  Walaupun  lokasinya  lebih  jauh  dari  Kota  Palopo dibandingkan dengan dua Kabupaten lainnya namun Kabupaten  Luwu Timur  memiliki  potensi  wilayah  yang  sangat  mendukung  daya  saing wilayah  nya  yakni  potensi  sektor  pertambangan.  Aspek  yang  perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam Upaya Pembangunan  yang  berdaya  saing  di  Kabupaten  Luwu  Timur  adalah aspek  sosial  pemerataan  pendapatan  yang  diukur  dengan  Rasio  Gini. Berdasarkan hasil olah data yang diuraikan pada indeks alternatif, rasio gini  menjadi  indikator  yang  paling  lemah  yakni  hanya  sebesar  6,54%.
Sementara infrastruktur yang diukur dengan data kondisi jalan mantap menjadi indikator yang paling menguatkan daya saing wilayah tersebut yakni sebesar 22,06%. Lalu disusul oleh indikator pendapatan perkapita yakni sebesar 17,73%.
Banyaknya  Perusahaan  tambang  yang  beroperasi  di  Luwu  Timur mendukung  perbaikan  infrastruktur  yakni  jalan  mantap  melalui  dana CSR  dan  sekaligus  menjadi  kebutuhan  operasional  Perusahaan- perusahaan  tambang  tersebut.  Sementara,  tingginya  pendapatan perkapita  yang  terjadi  besamaan  dengan  tingginya  rasio  gini  di Kabupaten  Luwu  Timur  menandakan  bahwa  pendapatan  tinggi didominasi oleh golongan minoritas dan tidak terdistribusi secara merata. hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Zaini  et  al.,  n.d.)  yang  menyatakan bahwa kontribusi subsector batubara (pertambangan) dalam
perekonomian  berhubungan  positif  dengan  ketimpangan  pendapatan. Semakin  tinggi  kontribusi  subsector  batubara  (pertambangan)  dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan.
Hal ini diperkuat oleh penelitian (Loayza Jamele Rigolini et al., 2016) Di Peru yang menyatakan  bahwa pertambangan memperburuk distribusi pendapatan.  Hal  ini  disebabkan  sektor  pertambangan  memerlukan tenaga  kerja  yang  memiliki  keterampilan  khusus  dan  penguasaan teknologi, karena tidak semua orang dapat menggunakan alat berat dan teknologi pertambangan lainnya terutama warga atau tenaga kerja lokal yang minim Pendidikan dan keterampilan.
Oleh  karena  itu,  pemerataan  atau  ketimpangan  menjadi  sebab masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten  Luwu  Timur.  Hal  ini  dapat  menjadi  dasar  bahwa  Upaya Pembangunan di Kabupaten  Luwu Timur seharusnya dipusatkan pada program-program  pemerataan  pendapatan  melalui  program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sebaiknya penggunaan tenaga kerja lokal dapat menjadi alternatif solusi namun hal ini perlu juga didukung  oleh  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang menunjang.

## Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Luwu Utara menjadi wilayah yang paling lemah dari aspek daya saing wilayah di Luwu Raya. Dengan nilai CPI yang hanya sebesar 99,06%  dan  merupakan  wilayah  dengan  nilai  CPI  terendah  diantara wilayah  lainnya  di  Luwu  Raya.  Dibandingkan  dengan  wilayah pemekarannya  yakni  Kabupaten  Luwu  Timur,  selisih  nilai  CPI  antara keduanya  cukup  jauh  yakni  sekitar  22%.  Padahal  Kabupaten  Luwu Timur  merupakan  wilayah  pemekaran  dari  Kabupaten  Luwu  Utara. Aspek  yang  paling  berperan  dalam  rendahnya  daya  saing  Kabupaten Luwu Utara yakni aspek sosial yang diukur dengan tingkat kemiskinan yakni  hanya  sebesar  3,86%  yang  disusul  oleh  rasio  gini  dan  umur harapan hidup sebesar 7,5%. Rendahnya nilai CPI di Kabupaten  Luwu Utara  didominasi  oleh  sektor-sektor  sosial  ekonomi  seperti  tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita, umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan kondisi jalan mantap yang masing-masing memiliki indeks alternatif paling rendah jika dibandingkan dengan aspek yang sama di wilayah Luwu Raya lainnya.
Lemahnya  aspek  infrastruktur  di  Kabupaten  Luwu  Utara menyebabkan lemahnya berbagai aspek lainnya seperti Pendidikan dan Kesehatan yang berimbas pada tingkat kemiskinan dan masalah sosial ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Faradis, 2020) yang menerangkan  bahwa  Pembangunan  infrastruktur  mutlak  diperlukan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip pro-poor, pro growth, dan pro-job
Kota Palopo Kota Palopo menjadi wilayah yang paling berdaya saing di Luwu Raya dengan  nilai  CPI  sebesar  147,06%  dan  menjadi  wilayah  dengan  CPI tertinggi di Luwu Raya. Dari data indeks alternatif menunjukkan bahwa infrastruktur  menjadi  komponen  yang  paling menunjang  daya  saing  di Kota  Palopo.  Pembangunan  yang  berfokus  pada  infrastruktur  ini mendukung  peningkatan  aspek  Pendidikan  yang  bermuara  pada peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Infrastruktur  yang menunjang  juga  dapat  berdampak  positif  pada  kegiatan  investasi, memperkuat produktifitas dan efisiensi bisnis, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menstabilkan angka kemiskinan di Kota Palopo. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  (Andy  et  al.,  2019)  yang  menyatakan  bahwa pembangunan  infrastruktur  merupakan  aspek  penting  dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita.
Namun  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  dari  aspek  sosial  ekonomi, Kota  Palopo  masih  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  inklusif. Dimana  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  didominasi  oleh  golongan minoritas  dan  tidak  merata  penyebarannya.  Tingkat  pengangguran terbuka  masih  cukup  tinggi  dan  termasuk  wilayah  dengan  tingkat pengangguran tertinggi di  Luwu Raya. Dari data indeks alternatif, nilai TPT  Kota  Palopo  hanya  5,54%  sementara  yang  tertinggi  yakni  di Kabupaten Luwu dengan nilai indeks alternatif sebesar 10,91%. Sehingga pemerintah  Kota  Palopo  perlu  memfokuskan  Pembangunannya  pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh  seluruh  Masyarakat  Kota  Palopo  dan  mempersempit  jurang ketimpangan  pendapatan  di  Masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Retno  et  al.,  n.d.)  yang  menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang  akan  menjamin  bahwa  semua  orang  akan  memperoleh  manfaat yang  sama. Dewi Purwanti & Rahmawati, 2021) juga menerangkan dalam penelitiannya bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki      pengaruh      yang      berbanding      terbalik      terhadap pertumbuhan   ekonomi   inklusif,

## Kabupaten Luwu
Kabupaten Luwu berada pada peringkat ke 3 dari 4 daerah di Luwu Raya dengan CPI terendah setelah Kabupaten Luwu Utara. Nilai CPI di Kabupaten  Luwu  Utara  sebesar  101,09%  dan  hanya  selisih  2%  dari Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu merupakan wilayah tertua di Luwu Raya. Tapi tingkat daya saing wilayahnya sangat rendah. Terutama pada  aspek  infrakstruktur  yang  menjadi  nilai  indeks  alternatif  paling rendah  dari  aspek  kondisi  jalan  mantap  di  Luwu  Raya.  Disusul  oleh tingkat  kemiskinan  yang  hanya  bernilai  4,09%  paling  rendah  setelah tingkat kemiskina di Luwu Utara dari hasil pengukuran indeks alternatif.
Hal  yang  menjadi  perhatian  dari  hasil  pengukuran  ini  adalah tingginya  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Luwu  disertai  dengan rendahnya jurang kesenjangan pendapatan di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan  bahwa  kemiskinan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Luwu tersebar  secara  cukup  merata.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Dinda Syahrir, 2020) yang menegaskan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif  dan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Sumatera  Utara.
Namun  berbeda  dengan  hasil  penelitian    (Handoyo  Mulyo  et  al., 2015).Kesenjangan (inequality) merupakan isu lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  analisis  pengukuran  indeks  pembangunan daerah di  Luwu Raya, yang menjadi temuan  bahwa tingkat daya saing wilayah-wilayah di Luwu Raya masih terdistribusi kurang merata. Dari hasil  pengukuran  Composite  Performance  Indeks,  Kota  Palopo menjadi wilayah dengan tingkat daya saing paling tinggi, sementara Kabupaten Luwu  Utara  menjadi  wilayah  dengan  tingkat  daya  saing  paling  rendah dan hanya selisih tipis dengan Kabupaten Luwu. Adapun yang menjadi aspek  paling  berpengaruh  terhadap  daya  saing  dari  wilayah-wilayah tersebut  adalah  aspek  infrastruktur  yang  diukur  dengan  data  kondisi jalan  mantap  dan  penyaluran  air  bersih.  Aspek  infrastruktur  menjadi indikator  yang  menjadi  pioner  dan  dapat  memberikan  dampak  positif maupun  negative  terhadap  Pembangunan  di  Luwu  Raya.  Berdasarkan hal  ini  pun  yang  dapat  direkomendasikan  terhadap  pihak-pihak  yang berkepentingan  :1)  Pemerintah  di  Luwu  Raya  untuk  memperhatikan pembangunan  dan  daya  saing  di  wilayah  yang  berfokus  pada infrastruktur, terutama infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Sosial; 2)  Pemerintah  di  Luwu  Raya  untuk  memperkuat  program penanggulangan  kemiskinan  melalui  penguatan  daya  beli  Masyarakat dan  peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  dapat  diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif di Luwu Raya; 3) Penyedia data dan informasi regional maupun nasional (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan data dan informasi terkait indeks Pembangunan daerah yang terukur secara komprehensif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
BPS. (2010). Indeks Pembangunan Regional .
Kementerian  Dalam  Negeri.  (2016). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia . 2016 (1038), 1 – 19.
OECD. (2008). OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Socail Statistics . www.oecd.org/publishing

## Artikel Jurnal
Affandi, K. A. (2020). Upaya Mengukur Daya Saing Wilayah melalui Indeks Pembangunan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 20 (1),  295. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.741
Andy,  H.,  Panjaitan,  M.,  Mulatsih,  S.,  &  Rindayati,  W.  (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara . 8 (1), 43 – 61.
https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.43-61
Bagianto,  A.,  Wandy,  &  Zulkarnaen.  (2020).  Faktor  Faktor  Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mea , VOL4 NO 1 (1), 316 – 332. www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/263
Dahlan, B. Bin, Betrisandi, B., & Diange, M. (2022). Sistem Pendukung Keputusan  Seleksi  Beasiswa  Prestasi  Miskin  Dengan  Metode Composite Performance Index (CPI). Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI) , 5 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i1.3849
Dewi  Purwanti,  S.,  &  Rahmawati,  F.  (2021). Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  dan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia . 4 (1).
Dinda Syahrir, Y. G. (2020). 59-Article Text-195-1-10-20201223. Journal of Trends Economics and Accounting Research , 1 (1), 34 – 43.
Faradis, R. (2020). Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi- Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia ,
20 (1), 33 – 55. https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03
Handoyo  Mulyo,  J.,  Natalia  Seleky,  R.,  Sosial  Ekonomi  Pertanian,  J., Pertanian,  F.,  &  Gadjah  Mada,  U.  (2015). Poverty  and  Income Inequality Among Households in Bojonegoro Regency (Vol. 26, Issue 2). www.bps.go.id
Huda,  M.,  &  Santoso,  E.  B.  (2014).  Pengembangan  Daya  Saing  Daerah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur. Jurnal Teknik Pomits , 3 (2), 81 – 86.
Huggins,  R.,  Izushi,  H.,  Prokop,  D.,  &  Thompson,  P.  (2014).  Regional competitiveness, economic growth and stages. Zb. Rad. Ekon. Fak. Rij.
• , 32 , 255 – 283.
Loayza  Jamele  Rigolini,  N.,  Loayza  Jamele  Rigolini  World  Bank  World Bank,  N.,  Wada,  T.,  Pablo  Uribe,  J.,  Wong,  P.,  Meza-Cuadra,  C.,  & Franco, J. (2016). The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru  .
Retno, W., Pusat, H. B., Kabupaten, S., Provinsi, K., & Tengah, J. (n.d.).

## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH . 3 , 106 – 116.
Rosińska -Bukowska, M. (2016). Systemic Competitiveness-New Challenges  for  Enterprises  in  the  21  St  Century. Central  European Review of Economics & Finance , 12 (2), 5 – 19.
Safitri,  M.  I.  D.  (2021).  Analisis  Dampak  Belanja  Pemerintah  Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  Jawa  Timur. Indonesian Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 6 (2), 85 – 96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339
Sudiharta,  P.  S.  P.,  &  Sutrisna,  K.  (2013).  Pengaruh  Pdrb  Per  Kapita, Pendidikan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali kesejahteraan masyarakat . ke. E-Jurnal Ep Unud , 3 (10),
431 – 439.
Susilo, A. A. T. (2017). Penerapan Metode CPI Pada Pemilihan Hotel Dikota Lubuklinggau. Resti , 1 (1), 19 – 25.
Zaini, A., Kekayaan, P., Alam, S., Terhadap, B., Pendapatan, K., Provinsi, D.,  &  Timur,  K.  (n.d.). THE  EFFECT  OF  COAL  ABUNDANCE  ON INCOME INEQUALITY IN EAST KALIMANTAN PROVINCE .

## Prosiding Seminar/Konferensi
Furman,  J.  (2015).  The  Determinants  of  Regional  Competitiveness. Academy  of  Management  Proceedings , 2015 (1),  13549. https://doi.org/10.5465/ambpp.2015.13549symposium