## UPAYA HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

## Tyas Sekar Mawarni
sekar.tyas18@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni aenugrah@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
The purpose of this study is to explain the legal efforts that can be done if the parents do not implement the obligation of alimentation in the perspective of child protection. The method used is the method of legal research normatif (legal research), with the approach of the law (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). The legal substances used in this study include primary and secondary legal materials. The results of this study explain the parental remedies that do not carry out alimentation obligations in theoretical studies can be done by litigation or court and non-litigation or out of court. However, for non-litigation settlement in Indonesia is not yet available for family problems. Legal efforts through litigation may include the filing of livelihood rights and the execution of a permanent judge’s decision regarding the right of alimentation (cost of living).
Keywords: Legal effort;alimentation obligation; child; and child protection.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila orangtua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dalam perspektif perlindungan anak.Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai upaya hukum orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan dengan litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan.Namun, untuk penyelesaian melalui non- litigasi di Indonesia belum difasilitasi Negara mengenai masalah keluarga. Upaya hukum melalui  litigasi dapat berupa pengajuan hak nafkah dan eksekusi putusan hakim yang berkekuatan tetap mengenai hak alimentasi (biaya nafkah).
Kata Kunci: Upaya hukum; kewajiban alimentasi;anak;dan perlindungan anak.

## A. Pendahuluan
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan bangsa (Soedaryo Soimin, 1992: 3).Hubungan perkawinan dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yaitu adanya hubungan antara suami dengan istri dan jika adanya anak maka hubungannya orang tua dengan anak.Ketika perkawinan dilegalkan oleh negara, secara otomatis menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, harta kekayaan, dan anak. Dikatakan akibat hukum karena berisi hak dan kewajiban mendasar yang menyangkut peran masing-masing dalam keluarga (Nadia Nurhardanti,dkk, 2015: 5).
Kewajiban orang tua di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 menyatakan bahwa “(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

## Upaya Hukum terhadap Orangtua yang Tidak
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus”.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan dalam Pasal 9 yaitu, “ Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan baik secara rohani jasmani maupun sosial.” Orangtua yang terbukti melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana terdapat pada Pasal 9 dapat dicabut tanggungjawabnya terhadap anak karena kelalaian dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi anak.Kewajiban orang tua tidak dapat dihapuskan atas dasar pencabutan kuasa asuh. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 10 ayat (2) bahwasannya “ Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.” Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua juga termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-undang di dalam Pasal 26 menyebutkan, “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana di maksud dalama ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak tersebut.Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah tugas orangtua, masyarakat dan Negara.
Upaya hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran  terhadap  penelantaran  anak dalam hal tidak terpenuhinya hak- hak anak yang menjadi kewajiban alimentasi orangtua. Perlindungan  dan  penanganan  terhadap penelantaran anak tersebut belumlah  berjalan secara efektif dan belum secara tegas. Anak yang ditelantarkan  oleh  orangtuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh Pemerintah dan Negara karena peraturan perundang-undangan telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk melindungi.
Tujuan upaya hukum terhadap orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasiyaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.Salah satu upaya hukum perlindungan anak yaitu apabilaorangtua tidak memenuhi kewajibannya kepada anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak- hakanak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi akankah pengenaan sanksi pidana terhadap orangtua merupakan solusi untuk menangani permasalahan pelanggaran hak-hak anak. Kemudian akankah pengenaan sanksi perdata berupa pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak tersebut dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan terhadap penelantaran anak.
Hal ini didasarkan pada laporan jumlah penelantaran anak oleh orang tua makin hari terus meningkat sebagaimana data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2017 menerangkan bahwa terdapat sekitar 4.100.000 anak mengalami masalah sosial berdasarkan data Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemensos tercatat diantaranya 34.000 anak Jalanan, 3.600 anak berhadapan dengan hukum (ABH), 5.900 ditelantarkan oleh orangtua dan balita yang terlantar 1.200.000. Menurut Kementerian Sosial, tanggung jawab serta perilaku tumbuh kembang anak- anak yang paling utama adalah berada di tangan orangtua dan keluarga (www.kpai.go.id/berita/ kpai-jutaan-anak-alami-masalah-sosial.html diakses pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 13.00 WIB). Penelantaran anak yang terjadi tidak ada satupun kasus yang diproses hukum dalam penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anak, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di  Indonesia (Ardiansyah & DKK, 2015: 108). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengkaji mengenai upaya hukum terhadap orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban Alimentasi dalam perspektif Perlindungan Anak.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Bahan hukum primer didapat dari  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgelijk  Wetboek ) Staatsblad 1897 Nomor 23, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks, literatur, karya ilmiah dan jurnal hukum para ahli kemudian dianalisis secara deduktif dengan menafsirkan berdasarkan teori dan peraturan atau norma yang berlaku untuk kemudian ditarik simpulan permasalahan yang diteliti.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Permasalahan yang cukup memprihatinkan kita saat ini adalah opini tentang perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian yang memadai, baik dalam keluarga maupun masyarakat.Aneka bentuk tindakan yang tidak wajar terhadap anak tersebut dapat menghambat tumbuh kembang mereka terutama karena hak-haknya tidak terjamin dengan baik (Sholeh Soeaidy & Zulkhair, 2001: 12).
Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak  terpenuhi karena  suatu alasan dari kedua orang tua  tersebut seperti kelalaian, ketidakmengertian orangtua, karena ketidakmampuan ataupun karena permasalah ekonomi keluarga. Orangtua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi termasuk melakukan penelantaran terhadap anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Pemeliharaan Anak (Alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah/ pemeliharaan (Yudha  Pandu, 2008: 11). Kewajiban ini timbul dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orangtua bercerai.
Upaya hukum perlindungan anak dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.Upaya penyelesaian hak anak terhadap orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan melaluipengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau non-litigasi.Namun, untuk penyelesaian melalui non-lotigasi atau di luar pengadilan di Indonesia belum ada. Upaya Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah melalui jalur di luar pengadilan dengan cara penyelesaian alternatif.
Upaya penyelesaian melalui Litigasi atau Pengadilan dengan upaya hukum dengan upaya gugatan hak nafkah dan upaya hukum eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat. Upaya melalui gugatan hak nafkah, seorang istri dapat mengajukan gugatan hak nafkah terhadap suami tanpa mengajukan gugatan cerai atau gugatan hak nafkah selama hubungan perkawinan berlangsung.Karena  biasanya, gugatan hak nafkah jadi satu dengan gugatan cerai. Istri yang mengajukan gugatan cerai juga menyertakan pengasuhan hak anak, harta bersama dan hak nafkah. Gugatan hak nafkah dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya.Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”
Eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat.Salah satu faktor orangtua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi adalah faktor keluarga yaitu apabila orangtua telah bercerai atau putus perkawinan dan perceraian itu telah di peroleh keturunan, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya ke atas sepanjang tidak ditentukan lain oleh Pengadilan Bapak juga berhak atas pengasuhan anak.Orangtua telah berpisah menyebabkan kepentingan dari si anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.
Kasus yang lain terjadi juga, bila ada pihak yang sudah mendapatkan putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, atau tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah akan terjadi hilangnya hak bagi anak-anak di bawah umur (Rahmadi Indra Tektona, 2012: 45-46). Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bapaknya. Dalam hal terjadinya  perceraian  antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban  terhadap anak yang ditinggalkan. Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.
Penyelesaian perkara di jalur Pengadilan dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik jika keputusan tersebut berupa “menang atau kalah ( win-loose )”.Pada dasarnya kasus keluarga merupakan masalah bersama diantara yang bersangkutan tidak ada yang “menang” dalam penyelesaian permasalahan mengenai hak anak.Hal ini dikarenakan kedua orangtua sama-sama bertanggungjawab terhadap hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini dipikul selama perkawinan berlangsung maupun telah putus perkawinan atau bercerai.
Urgensi Alternative Dispute Resolution /ADR telah meruntuhkan paradigma litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan), yang dianggap tidak mampu lagi memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif ( Cooperative conflict management ), dan confidential . Proses penyelesaian sengketa secara litigasi lebih menampilkan suatu “ game ” sehingga, polanya “menang  atau  kalah ( win-loose )”, di samping proses atau pun putusannya  selalu “Terbuka”  untuk umum. Di samping itu, dampak negatif dari litigasi melahirkan terdistorsinya keadilan menjadi ketidakadilan, turut mendorong kebutuhan terhadap suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa (Reza Fahlevi, 2015: 185).
Pembentukan Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau Non-Litigasi di bidang hukum keluarga sangat diperlukan.Seperti halnya penyelesaian sengketa di bidang bisnis atau perdagangan yaitu dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)dan 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia lainnya.Putusan arbritase final and binding dimana putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali (Suyud Magono, 2004: 132).
Dibentuknya Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau Non-litigasi di bidang hukum keluarga dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga khususnya kewajiban alimentasi yang tidak dilaksanakan oleh orangtuadan menyangkut hak-hak anak. Agar putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga dapat disegerakan dalam eksekusi.

## D. Simpulan
Upaya hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian Pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan non-litigasi.Namun, untuk penyelelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi berupa lembaga yaitu badan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia belum difasilitasi untuk menangani permasalahan keluarga.Untuk kewajiban alimentasi setelah orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dalam jalur Litigasi atau di Pengadilan dapat ditempuh dengan upaya mengajukan
gugatan hak nafkah dan upaya hukum eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat. Upaya penyelesaian dengan cara Non-Litigasi di Indonesia saat ini belum difasilitasi oleh Negara. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau Non-Litigasi di bidang hukum keluarga sangat diperlukan seperti halnya dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di Indonesia.

## E. Saran
1)  Kepada Pemerintah lebih memperhatikan mengenai kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi dengan mempertegas aturan-aturan dan penegak hukumnya agar hak-hak anak  mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya dan membentu lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga khususnya penyelesaian mengenai orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dan memberikan solusi bagi upaya hukum yang dapat dilakukan agar melindungi hak anak.
2)  Kepada orang tua yang telah yang masih di dalam hubungan perkawinan maupun bercerai dan memiliki anak dibawah umur dimaksudkan agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban sebagai orang tua untuk tidak mengabaikan kewajiban  kepada  anak-anaknya  walaupun  mereka telah bercerai.

## Buku
Soeidy Sholeh & Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri Soedharyo Soimin, S.H. 2002. Hukum Orang dan Keluarga ( Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat) . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Suyud Margono. 2004. Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia

## Jurnal Nasional
Ardiansyah & Dkk. 2015.“Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Perspektif Hukum Indonesia”. Jurnal Legalitas . Vol 7, No. 1.
Rahmadi Indra Tektona. 2012. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”. Jurnal Muwazah . Vol 4, No. 1.Jember : Fakultas Hukum, Universitas Jember.
Reza Fahlevi. 2015. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”. Jurnal Lex Jurnalica .Vol 12, No. 3. Jakarta: Fakultas Hukum, STIK PTIK Widya Arya Guna.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum PerdataStaatsblad 1897 Nomor 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-undang.

## Internet
www.kpai.go.id/berita/kpai-jutaan-anak-alami-masalah-sosial.html diakses pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 13.00 WIB

## F. Daftar Pustaka