## Penataan Administrasi  Pemerintahan Desa Bidang Pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## Dhil’s Noviades, Meri Yarni , Netty
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan  administrasi pemerintah desa dalam  dibidang  pertanahan    di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur    dan  2)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah    Desa  dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  administrasi  desa  di bidang  pertanahyan    di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  peranan  Kepala  Desa  dalam  dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam administrasi  desa  di  bidang  pertanahyan    di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  tidak  dilakukan  secara  baik  dan benar  sehingga  tidak  memberikan  keuntungan  dan  pemasukan  ke  kas  desa  dan  dipandang  tidak  produktif  akibat pola  pengelolaan  yang  kurang  baik.  Pasar  desa  belum  dikelola  dengan  baik  akibatnya  belum  menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  administrasi  desa  di bidang  pertanahyan    di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yaitu  pihak  pemerintah  desa  yang  tidak  memahami ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  Badan Permusyaratan  Desa  sebagai  lembaga  legislatif  desa  tidak  melaksanakan  fungsi  pengawasannya.  Dari  hasil penelitian dapat disarankan bahwa  hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan  pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Aset  Desa,  hendaknya  disempurnakan  dan  adanya  mekanisme  dan  sistem  pengelolaan  yang  baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.
Kata Kunci :  Administrasi,  Pemerintahan Desa, Pertanahan

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Pemerintahan  desa  memiliki  seluruh  tatanan  pemerintahan  otonom  yang  mandiri  dalam menjalankan  segala  urusan  rumah  tangganya.  Dalam  mengatur  kepentingan  masyarakatnya, peran  perangkat  desa  sangatlah  vital,  perangkat  desa  sebagai  ujung  tombak  Desa  memiliki wewenang  sesuai  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:
Kewenangan Desa meliputi:
1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2) kewenangan lokal berskala Desa;
3) kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4) kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah.
Otonomi  Desa  berangkat  dari  asas  rekognisi  (pengakuan  dan  penghormatan)  serta subsidaritas  (penggunaan  kewenangan  dan  pengambilan  keputusan  atau  bisa  disebut  sebagai penerapan kewenangan berskala lokal Desa). Hakekat dan sifat otonomi Desa adalah otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah dan hanya sedikit mengandung otonomi dari atas.
Otonomi  desa  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai- nilai  sosial  budaya  yang  ada  pada  masyarakat  untuk  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti perkembangan  desa  tersebut.  Urusan  pemerintahan  berdasarkan  asal-usul  desa,  urusan  yang menjadi  wewenang  pemerintahan  Kabupaten  atau  Kota  diserahkan  pengaturannya  kepada desa. i
Otonomi  desa  dapat  diartikan  sebagai  desa  yang  mandiri.  Namun  kemandirian  di  sini bukanlah  kesendirian  dalam  menghidupi  dirinya  sendiri.  Sebab  kemandirian  desa  juga  terkait dengan dimensi keadilan relasi antara desa, sebagai entitas lokal, dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Desa berarti kapasitas dan  inisiatif  lokal  yang  kuat.  Inisiatif  lokal  adalah  gagasan,  kehendak  dan  kemauan  entitas Desa  yang  berbasis  pada  kearifan  lokal  dan  modal  sosial  (kepemimpinan,  jaringan  dan solidaritas sosial).
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  adalah  salah  satu  kabupaten  di  ProvinsiJambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.445 km² dengan populasi 205.272 jiwa (2010) atau 10,86% dari Luas Provinsi Jambi [2] . Ibu kotanya ialah Kota Muara Sabak. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan  yang  terbagi  lagi  menjadi  60  desa.  Dulunya  dengan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  yang  membentuk  Kabupaten  Tanjung  Jabung.  Seperti  halnya  daerah  -  daerah  lain  di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki Iklim yang cukup baik serta curah hujan  yang  cukup  tinggi.  Tetapi  bila  musim  kemarau  tiba,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur termasuk  daerah  yang  rawan  kebakaran.  Hal  ini  disebabkan  karena  daerah  ini  bertanah  rawa gambut  dan  sebagian  besar  tanaman  yang  ada  adalah  tanaman  kelapa  sawit.  Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunya kelerengan antara  0-3  %  (datar).  Kawasan  ini  dapat  dikembangkan  sebagai  kawasan  pertanian  dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang.
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur   terbentuk  berdasarkan  undang-undang  No.54  Tahun 1999 undang-undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 km2 atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  luas  wilayah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  termasuk  perairan  dan  30  pulau  kecil  (termasuk  pulau  Berhala,  11  diantaranya  belum bernama) menjadi 13.102,25 km2. Disamping itu memilik panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yang  terletak  di  pantai  timur  Sumatera  ini  berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan merupakan daerah  Hinterland Segitiga pertumbuhan  ekonomi  Singapura-Batam-Johor  (SIBAJO).  Wilayah  perairan  Kabupaten  ini merupakan bagian alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau  sebaliknya,  sehingga  dari  sisi  geografis  daerah  ini  sangat  potensial  untuk  berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0'53'  - 1'41' LS dan 103'23 - 104'31  BT  dengan  luas  5.445  km2  dengan  ketinggian  Ibukota-Ibukota  Kecamatan  dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :
➢ Sebelah Utara : berbatasan dengan laut cina selatan.
➢ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Prov. Sumatera selatan.
➢ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Ma. Jambi.
➢ Sebelah Timur : berbatasan dengan laut cina selatan.
Secara  administratif  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dengan  ibukota  Muara  Sabak terdiri dari 11 Kecamatan 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan (Kec.) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :
1. Kec. Muara Sabak Timur, ibukotanya Muara Sabak Ilir.
2. Kec. Muara Sabak Barat, ibukotanya Nibung Putih.
3. Kec. Kuala Jambi, ibukotanya Kampung Laut.
4. Kec. Dendang, ibukotanya Rantau Indah.
5. Kec. Mendahara, ibukotanya Mendahara Ilir.
6. Kec. Mendahara Ulu, ibukotanya Pematang Rahim.
7. Kec. Geragai, ibukotanya Pandan Jaya.
8. Kec. Rantau Rasau, ibukotanya Bandar Jaya.
9. Kec. Berbak, ibukotanya Simpang.
10. Kec. Nipah Panjang, ibukotanya Nipah Panjang II.
11. Kec. Sadu, ibukotanya Sungai Lokan.
Dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2014  tentang  Desa,  semakin memperkuat  tugas  dari  pemerintah  desa  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  desa. Terutama sekali dalam pengelolaan pasar desa. Dalam hal ini lebih difokuskan pada tugas dan fungsi pemerintah desa dalam peningkatan  sumber pendapatan  desa.
Pasal 7 Undang-UndangNomor 06 Tahun 2014 menyatakan:
1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  danPemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dapatmelakukanpenataanDesa.
2) Penataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  hasil  evaluasi  tingkat perkembangan  Pemerintahan  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
(1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
(2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
(3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
(4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
(5) Meningkatkan daya saing Desa.
4) Penataansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi:
(1) pembentukan;
(2) penghapusan;
(3) penggabungan;
(4) perubahan status; dan
(5) penetapan Desa.
Pasal  24  Undang-undang  Nomor  06  Tahun  204  menyatakan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
1) kepastian hukum;
2) tertibpenyelenggaraan pemerintahan;
3) tertib kepentingan umum;
4) keterbukaan;
5) proporsionalitas;
6) profesionalitas;
7) akuntabilitas .
Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan: Pasal 4
1) Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  aset  desa  berwenang  dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
2) Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  aset  desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
(1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
(2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
(3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
(4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
(5) mengajukan  usul  pengadaan,  pemindahtanganan  dan  atau  penghapusan  aset  desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
(6) menyetujui  usul  pemindahtanganan  dan  penghapusan  aset  desa  sesuai  batas kewenangan; dan
(7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti ingin mengkajinya lebih lanjut dengan judul  penelitian  :Penataan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Bidang  Pertanahan  di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

## 1.2. Perumusan Masalah
1) Bagaimana  peranan  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  administrasi  desa  di  bidang pertanahyan  di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2) Kendala  apa  saja  yang      dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  administrasi  desa  di bidang pertanahyan  di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

## 2. TINJAUAN   PUSTAKA
Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  politik  dan pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum  negara  atau  bangsa  ini  terbentuk.  Struktur  sosial sejenis  desa,  masyarakat  adat  dan  lain  sebagainya  telah  menjadi  institusi  sosial  yang mempunyai  posisi  yang  sangat  penting.  Kebanyakan  desa  di  Indonesia  baik  yang  berbentuk desa  nelayan  atau  petani  telah  ada  sejak  ratusan  atau  bahkan  ribuan  tahun  yang  lalu.  BN. Marbun  mendefinisikan  desa  sebagai  satu  daerah  hukum  yang  ada  sejak  beberapa  keturunan dan mepunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di satu daerah  tertentu  dengan  adat  isitadat  yang  dijadikan  landasan  hukum  dan  mempunyai  seorang pimpinan formil yaitu Kepala Desa. ii
Menurut  G.  Kartasapoetra  dkk  yang  menyatakan  bahwa  desa  dapat  berkembang  karena para warganya mengutarakan asas-asas yang mempunyai nilai yang sangat universal yaitu :
1) Asas kegotongroyongan
2) Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat
3) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
4) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahanya
Hampir  di  seluruh  tanah  air  tata  kehidupan  di  desa-desa  mempunyai  persamaan,  yaitu dengan  asas-asas  yang  dimilikinya  seperti  di  atas,  para  warga  desa  dapat  menciptakan  dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya itu sendiri. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  desa  di  tanah  air  telah  memiliki  sifat  otonomi  dalam arti  mengatur  atau  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  kekuatan  atau  kemampuan sendiri. iii
Desa  di  dalam  perkembangan  sejarah  ketatanegaraan  dan  tata  pemerintahan  sampai sekarang merupakan suatu  wilayah  yang ditempati oleh sejumlah penduduk  yang mempunyai organisasi  pemerintahan  terendah  langsung  di  bawah  camat,  telah  memiliki  hak menyelenggarakan  rumah  tangganya.  Dengan  demikian  perkembangan  dan  pengembangan otonomi selanjutnya baik ke samping ke atas dan/atau ke bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tetap  dimungkinkan  sesuai  dengan  kondisi  politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan nasional.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  pemerintah  desa  dibantu  oleh  perangkat  desa.  Kepala  desa sebagai  orang  pertama  yang  mengemban  tugas  dan  kewajiban  yang  berat  karena  ia  adalah penyelengaraan  dan  penanggung  jawab  utama  dibidang  pemerintahan,  pembangunan, kemasyarakatan  dan  urusan  pemerintahan  umum  termasuk  pembinaan  ketenteraman  dan ketertiban.  Di  samping  itu  kepala  desa  juga  mengembangkan  tugas  membangun  mental masyarakat  desa  baik  dalam  bentuk  menumbuhkan  maupun  mengembangkan  semangat membangun  yang  dijiwai  oleh  asas  usaha  bersama  dan  kekeluargaan.  Dengan  beratnya  tugas kepala  desa  itu,  maka  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  kepala  desa  sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh perangkat desa.
C.S.T.  Kansil  yang  menyatakan  bahwa  kepala  desa  diharapkan  aksebilitas  dan kapabilitasnya  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  dan  juga  sebagai pembina masyarakat, maka ia harus seorang pancasilais yang mempunyai dedikasi yang penuh terhadap  amanat  penderitaan  rakyat.  Sehingga  dengan  demikian  seorang  kepala  desa  akan mampu untuk :
1) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di desa
2) Menampung dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di desa
3) Membina hasil-hasil positif yang telah dicapai ke arah yang lebih baik. iv
Menurut  Ateng  Syafrudin  dalam  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan  wewenang.  Kita  harus  membedakan  antara  kewenangan  ( authority,  gezag )  dengan wewenang ( competence, bevoeghid ). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  sedangkan wewenang    hanya  mengenai  suatu  “ onderdeel ”  (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Di Dalam  kewenangan  terdapat  wewenang-wewenang  ( rechtsbe  voegdheden ).  Wewenang merupakan  lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya meliputi  wewenang  membuat  keputusan  pemerintah  ( bestuur ),  tetapi  meliputi  wewenang dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi  wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. v
Aset  sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  masyarakat  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar,  yang  pada  gilirannya  dapat mewujudkan  pengelolaan  aset  dengan  memperhatikan  azas-azas  seperti  dikemukakan  oleh
Dhani  Nasution,  bahwa:  (1)  Azas  fungsional,  yaitu  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan masalah  dibidang  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  kuasa  pengguna barang,  pengguna  barang,  pengelola  barang  dan  Kepala  Daerah  sesuai  fungsi,  wewenang  dan tanggungjawab  masing-masing;  (2)  Azas  kepastian  hukum,  yaitu  pengelolaan  barang  milik daerah  harus  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan;  (3)  Azas transparansi,  yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. (4) Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang  milik  daerah  diarahkan  agar  barang  milik  daerah  digunakan  sesuai  batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  pemerintahan  secara  optimal.  (5)  Azas  akuntabilitas,  yaitu  pengelolaan  barang  milik daerah  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat.  (6)  Azas  kepastian  nilai,  yaitu pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  didukung  oleh  adanya  ketepatan  jumlah  dan  nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan baran milik daerah serta penyusunan  neraca  Pemerintah  Daerah  (7)  Asas-asas  pengelolaan  aset  diterapkan  sebagai bentuk  manajemen  pemerintah  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip good  governance .  Asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu dari aspek teori, Aspek normatif dan aspek praktek vi .
Secara  teori  dapat  dikemukakan  pendapat  Kuntjoro  Purbopranoto vii ,  asas-asas  umum tentang  pemerintahan  yang  baik (The  General  Principle  of  Good  Administration) itu  dapat dikatagorikan ke dalam 13 (tiga belas) asas yaitu: (1) Asas kepastian hukum ( Principle of legal security (2)  Asas  keseimbangan  ( principle  of  proportionality )  (3)  Asas  Motivasi  untuk  setiap keputusan  ( Principle  of  motivation )  (4)  Asas  kesamaan  dalam  mengambil  keputusan ( pruinciple  of  quality )  (5)  Asas  bertindak  cermat  ( principle  of  carefullness )  (6)  Asas  jangan campur  adukan  kewenangan  ( principle  of  non  misuse  of  competence )  (7)  Asas  keadilan  yang layak ( principle of fair play ) (8) Asas keadilan dan kewajaran ( principle of reasonableness or prohibition  of  cabitrariness ).  (9)  Asas  menanggapi  penghargaan  yang  wajar  ( principle  of meeting  raised  expectation )  (10)  Asas  meniadakan  akibat-akibat  suatu  keputusan  yang  batal ( principle  of  doing  the  consequences  of  an  annualleed  decision )  (11)  Asas  perlindungan  atau pandangan hidup/cara hidup pribadi ( principle of protecting the personal way of life ) (12) Asas kebijaksanaan ( principle of police ). (13) Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum ( principle of public service ).
Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi. viii Dalam  Penegakan  hukum  itu  sendiri  terdapat  5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) Faktor perundang-undangan, yang ditelusuri pada unsur  bahasa  perundang-undangan  dan  perumusan  sanksi;  (2)  Faktor  aparat/penegak  hukum berupa  para  aparat;  (3)  Faktor  sarana  dan  fasilitas;  (4)  Faktor  kesadaran  hukum  masyarakat, yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum; (5) Faktor kebudayaan. ix

## 2. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pelaksanaan  peranan  Kepala  Desa  dalam pengelolaan administrasi desa di bidang pertanahyan  di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  kendala  apasaja  yang      dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam pengelolaan administrasi desa di bidang pertanahyan  di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sedangkan manfaat   yang diharapkan dalam penelitian ini Secara akademis penelitian ini diharapkan  dapat  mengembangkan  ilmu  peneliti  dalam  mata  kuliah  hukum  administrasi  desa
(Pemerintah  desa)  khususnya  peran  yang  dilakukan  oleh    pemerintah  desa    dan  apa    kendala dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut.  Secara  praktis  penelitian  ini  diharapkan  menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya  pemerintah desa

## 3. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  pemerintahan  desa  Teluk  Majelis    Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  Dengan  pendekatan  bersifat  bersifat  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan administrasi pemerintah  desa    dalam  bidang  pertanahan,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris,  yaitu  memaparkan  fakta  yang  ditemukan  dilapangan  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : Data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:
1) Bahan-bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2) Bahan-bahan hukum sekunder,  yaitu berupa buku-buku, makalah, bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum.
Data  Lapangan,  diperoleh  di  instansi  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Data dikumpulkan  dari  data  Kepustakaan  dan  lapangan  dan  dianalisis  secara  pengolahan  data dengan  melakukan  editing.  Selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yang  akan  dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis ini akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Peranan Kepala Desa Dalam Administrasi pemerintahan Desa
Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama ini administrasi pemerintahan belum dikelola  secara  baik  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  kepada  pengawasannya. Akibatnya sulit diketahui berapa jumlah sumber pendapatan dan keuangan desa yang telah ada serta  pembangunan  apa  yang  telah  dilaksanakan.  Kurang  baiknya  pengelolaan  tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman akan aturan yang berlaku.
Bertitik  tolak  dari  hal  itu  semenjak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  bagi  desa  yang  diberi  hak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri diharuskan  setiap  tahun  Anggaran  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  desa  tersebut  sama dengan Tahunan Anggaran Negara.
Peranan  kepala  desa  berperan  dalam  penataan  administrasi  pemerintahan  di  bidang pertanahan    tidak  terlepas  dari  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1) Perencanaan;
Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada didesa, dengan  tujuan  agar  tujuan  pembangunan  tersentuh  langsung  oleh  masyarakat  dengan cara  musyawarah  desa  terlebih  dahulu.  Tahap  awal  dalam  proses  perencanaan
pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasikan terlebih  dahulu  anggaran  yang  akan  dipakai,  setelah  musyawarah  desa  selesai, pemerintah  desa  melakukan  penyortiran  dalam  merencanakan  perencanaan  jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Perencanaan  tersebut  bersifat  sederhana,  yang  berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok  yang  akan  dilaksanakan  sudah  tercakup.  Dilaksanakan  berdasarkan  asas kepentingan  umum,  fungsional,  kepastian  hukum,  keterbukaan,  efisiensi,  efektivitas, akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai  ekonomi.  Yang  tertuang  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang  Penyusunan  RKPDes  adalah  untuk  menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa,  dalam  Pasal  29  peraturan  ini  disebutkan:  Pemerintah  Desa  menyusun  RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes, Rancangan RKPDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang  menggambarkan  situasi  yang  ada  di  desa,  baik  mengenai  sumber  daya  manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.
Kepala  Desa      dalam  menjalankan  kewenangannya  mengenai  perencanaan pengelolaan  pasar  desa  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

## 2) Pengadaan;
Pasal  9  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:
(1) Pengadaan  aset  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  b, dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan  dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan  barang/jasa  di  desa  diatur  dengan  Peraturan  Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yusup mengatakan bahwa  bahwa aset desa yang dimiliki oleh Desa Teluk Majelis Kabupaten  Tanng  Jabung  Timur    berupa  pasar  desa,  tanah  kas  desa,  pasar  hewan  dan bangunan  desa.  Pengelolaan  aset  desa  ini  tidak  seluruhnya  mendapat  perhatian  untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa. x
Kepala  Desa  Teluk  Majelis  Kabupaten  Tanng  Jabung  Timur    dalam  menjalankan kewenangannya mengenai pengadaan pengelolaan pasar desa telah dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## 3) Penggunaan;
Pasal  10  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:
(1) Penggunaan  aset  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  c, ditetapkan  dalam  rangka  mendukung  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.
(2) Status  penggunaan  aset  Desa  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Keputusan Kepala Desa.
Mengenai  perkembangan  hasil  yang  didapat  oleh  pemerintah  desa  untuk dimasukkan  ke  dalam  kas  desa  dari  bagi  hasil  pengelolaan  pasar  desa    dimulai  pada tahun  2008  sampai  sekarang  (2017),  mengenai  hasil  2008  (nihil)  2009-2013 mendapatkan  hasil  (nominal  rupiah,  tidak  dikemukakan  secara  jelas).  Untuk  tahun 2014-2017 belum ada dilaporkan.
Penggelolaan  pasar  desa  di  Desa    Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro Jambi    ini  sudah  berlangsung  sejak  tahun  2008  sampai  sekarang,  tetapi  hasil  yang didapat untuk kas desa sebanyak Rp. 17.412.258,00 Hasil yang diterima untuk kas desa ini  tidak  mengalami  penambahan  lagi  secara  signifikan  karena  beberapa  kali  terjadi perbaikan pada sktruktur bangunan yang roboh dan rusak.
Mengenai  kewajiban  pedagang  adalah  membayar  retribusi  setiap  hari pekan/kalangan  dengan  rincian  sewa  petak  sebesar  Rp.  300.000,/M²/Bulan,  untuk  los Rp. 150.000,-/bulan dan retribusi kebersihan sebesar Rp. 5.000. Setiap pedagang tidak semuanya  selalu  membayar  kewajibannya  tepat  pada  waktunya  tergantung  dari pendapatan  yang  mereka  terima.  Apabila  hasil  penjualannya  mengalami  penurunan maka  pembayaranpun  belum  dibayarkan  tepat  pada  waktunya.  Penagihan  retribusi biasanya  dilakukan  oleh  petugas  pengelola  pasar  setiap  bulannya  paling  lambat  20 bulan berjalan. Bila terlambat dari waktu yang telah ditentukan dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) setiap satu  bulan dari jumlah yang terhutang.

## 4) Penatausahaan;
Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan aset desa seharusnya memilki pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan.  Dalam  hal  ini  Desa  Sakean    memiliki pembukuan  maupun  inventarisasi  dan  pelaporannya.  Dalam  pembukuan  ini  dalam  hal pelaporan  atau  pertanggung  jawaban  ini  selalu  dibuat  pada  setiap  kegiatan  yang dilakukan.  Tata  usaha  yang  sekarang  ini  kita  laksanakan,  kepala  urusannya  kan  ada  3 (tiga),  ada  kepala  urusan  pembangunan,  kepala  urusan  umum,  kepala  urusan pemerintahan  penatausahaan  pengelolaan  aset  desa  terlebih  dahulu  dilakukan pembukuan  dalam  proses  pembukuan  ini  dilakukan  terlebih  dahulu  perhitungan  aset, lalu  pencatatan,  setelah  itu  baru  dilaporkan  masuk  dalam  pembukuan.  Setelah pembukuan  selesai  barulah  masuk  dalam  jurnal  inventarisasi,  dan  terakhir  dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.
Tanggung  jawab  dan  kewenangan  dalam  mengelola  aset  desa  dilakukan sepenuhnya  oleh  pemerintah  desa  dengan  kepala  desa  sebagai  pucuk  pimpinannya. Dalam  menentukan  kebijakan  untuk  penyelenggarakan  pemerintahan  desa  baik  itu Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  haruslah menyikronkan  setiap  kebijakan  itu  dengan  kondisi  dan  karakteristik  daerah  sehingga program dan kegiatan pemerintahan desa yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.
Tidak  adanya  ketentuan  yang  menjelaskan  mengenai  pihak  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  pasar  desa  dan mekanisme atau tahapan pengawasan  yang perlu dilakukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, membuat pengelolaan  pasar  desa  dipandang  hanya  sebagai  kebijakan  kepala  desa  beserta perangkatnya. Sehingga pengelolaan pasar desa yang tidak efektif dan efisien.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Peranan  Kepala  Desa  dalam  penataan  di  bidang  pertanahan  belum  dilakukan  secara  baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.
Kendala-kendala  yang  tergolong  sebagai  kendala  internal  berupa:  Tingkat  pendidikan aparat pemerintah desa dan sebagian besar anggota BPD yang masih kebanyakan lulusan SLTP dan  Pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  yang  masih  dikatakan  awam  dimiliki  oleh  aparat pemerintah  desa.  Sedangkan  kendala  eksternal  yaitu:  pemahaman  yang  keliru  dikalangan masyarakat tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Dana Desa

## 5.2. Saran
Pengelolaan  bidang  pertanahan    hendaknya  disempurnakan  dan  adanya  mekanisme  dan sistem pengelolaan yang baku  serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan  melakukan  penyimpangan  dalam  penataan  bidang  pertanahan.  Sehingga  hal  ini  akan menjadi  penekanan  pihak  pemerintah  desa  dan  khususnya  Badan  Permusyawaratan  Desa. meningkatkan  kinerjanya  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap penataan administrasi bidang pertanahan.
Kepala Desa Teluk Majelis  hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif dan berkesinambungan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Rozali,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Issu  FederalismeSebagai  suatu  Alternatif,
Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Menuju  Desa  Mandiri  di  Bumi  Sailun  Salimbai, Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dengan PSHK-ODA, Jambi, 2003
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor  32  Tahun 2004.
-----------------------,  Undang-undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor    12  Tahun 2008.
-----------------------,  Undang-undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor    06  Tahun 2014.
-----------------------,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    Tentang  Desa,  PP  Nomor  72 Tahun 2005.
Jambi,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tentang  Tata  cara  Pencalonan,  Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perda Muaro JambiNomor 5 Tahun 2002.

## Endnote
i HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 166.
ii BN.  Marbun, Proses  Pembangunan  Desa  Dalam  Menyongsong  Tahun  2000 ,  Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 19.
iii G.  Kartasapoetra  dkk, Desa  dan  Daerah  Dengan  Tata  Pemerintahannya ,  Bina  Aksara, Jakarta, 1986, hal. 38.
iv CST.  Kansil, Desa  Kita  Dalam  Peraturan  Tata  Pemerintahan  Desa ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 32.
v Salim  HS  dan  Erlies  SN, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi , Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 193.
vi Sukamto  Satoto, Hukum  Birokrasi  dan  Good  Governance ,  Bahan  Ajar  Magister  Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi. 18 Maret 2007.
vii Ibid.
viii Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  hukum ,  Rajawali  Pers, 2014, hal. 7.
ix Ibid., hal.12.
x Wawancara dengan Yusup, Kepala Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat  Kabupaten Merangin, tanggal 23 April 2017 .