## QUA VADIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 49/PPU-X/2013 TERTANGGAL 28 MEI 2013

## H. Saripudin

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Notaris  adalah  profesi  terhormat  yang  merupakan amanah diberikan  oleh  negara melalui  undang-undang  untuk  hal  tersebut  harus  dijalankan  dengan  sikap  yang profesionalisme  dan  kehati-hatian. Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2013 bagi seorang notaris yang profesional bukan suatu masalah yang besar  yang  harus  di takuti  melainkan  merupakan  tantangan  untuk  lebih meningkatkan  profesionalisme  dan  kehati-hatiannya dan juga bagi  majelis pengawas dengan  adanya  putusan  tersebut  merupakan  tantangan  untuk  lebih profesional  didalam  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kepada  notaris  di wilayah kerjanya.

## Kata Kunci: Jabatan Notaris

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  kita ketahui,  keberadaan notaris merupakan follow  up dari hukum  pembuktian, khususnya  yang  berhubungan  dengan  beban  pembuktian, dimana Burgerlijk  Wetboek (KUHPerdata), Reglemen Indonesia  baru  (Het Herziene Indonesisch Reglement)  yang biasa disingkat  H.I.R maupun Reglement Tot  Regeling  van  het  Rechtswezen  in Degewesten Buiten  java  en  madura (Reglemen Hukum  Acara  untuk  daerah  luar  Jawa  dan  Madura)  yang  biasa disingkat  RBg. memberikan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  (volledig bewijs) terhadap akta otentik, dalam hal ini akta notaris.
Dari  uraian  tersebut  dapat  dimaklumi bahwa  eksistensi atau  keberadaan notaris, termasuk didalamnya kedudukan dan fungsi notaris tidak bisa dilepaskan dari dan mempunyai hubungan  yang sedemikian erat dengan hukum pembuktian maupun  keperluan  masyarakat  akan  alat  bukti  tertulis yang  berupa akta  otentik dan bahkan secara kausalitas bisa dikatakan bahwa keberadaan notaris merupakan akibat dari sebab yang berupa ketentuan tentang beban  pembuktian, macam dan jenis  alat  bukti,  serta  kekuatan  pembuktian  maupun  keperluan  masyarakat akan alat bukti, khususnya yang berupa alat bukti otentik.
Oleh  karena  pentingnya  peranan notaris  didalam menentukan  alat  bukti seseorang, maka  notaris  sebagai  pejabat  publik  oleh  pemerintah  dibuat  rambu- rambu yang harus diperhatikan oleh seorang notaris didalam membuat perjanjian dan  aturan  ini  jika  kita  perhatikan  telah  ada  yang  mengaturnya  sejak  jaman Belanda sampai dengan Indonesia merdeka, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris (UUJN).  Konsekuensi  jika  tidak dilanggarnya aturan yang mengatur notaris sebagai pejabat publik adalah didalam membuat sebuah akta, maka dampaknya adalah masyarakat pengguna jasa notaris tersebut, bisa  jadi  akta  yang  dibuat  menjadi  akta  dibawah  tangan  akibat keteledoran  yang  dibuat  oleh notaris  sehingga  pembuktian  yang  diharapkan
menjadi  alat  bukti  yang  sempurna  menjadi  sirna  karena  keteledoran  tersebut, seperti notaris lupa menandatangi akta yang dibuatnya.
Selain  hal  tersebut  bisa  juga  karena  ingin  memberikan  layanan  yang  baik kepada pengguna jasanya tidak jarang notaris tidak memperhatikan syarat-syarat formil dan materiil sebuah akta sehingga bisa saja terjadi komplain dari salah satu pihak, yang  mengakibatkan notaris  juga  ikut  terseret  dari  sengketa  para  pihak yang  menggunakan jasanya.  Selama  ini  jika  notaris  tersangkut  masalah  pidana maka  prosedur  yang  diatur  oleh  UUJN adalah  pihak  yang  berwajib  mengajukan permohonan  kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  (MPD)  untuk  memeriksa notaris  yang  bersangkutan;  jika  pemeriksaan  yang  dilakukan  ternyata notaris didalam  membuat  aktanya  telah  memenuhi  unsur  apa  yang diatur  oleh UUJN telah  dipenuhi  maka biasanya  pihak  MPD  akan  menolak  pemeriksaan notaris tersebut dan  penolakan  ini  sering  dianggap  oleh  pihak-pihak  tertentu  MPD membela notaris, atau menghambat pemeriksaan notaris.
Puncak  daripada  kekecewaan  para  pihak  tesebut  adalah  dengan mengajukan pembatalan  Pasal 66  ayat  (1)  UUJN yang  diajukan  oleh Kant Kamal. Dalam putusa nnya,  MK  membatalkan  frasa  “dengan  persetujuan Majelis  Pengawas Daer ah”  dalam  p asal  yang  diuji.  Dengan demikian  pemeriksaan  proses  hukum yang  melibatkan  pejabat notaris  tak  perlu  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) 1
Dengan keluarnya putusan tersebut ada kesan seolah-olah posisi notaris  sama seperti  rakyat  biasa  yang bisa  seenaknya  di  panggil  oleh  pihak  yang  berwajib tidak seperti profesi  yang lain  yang di panggil harus melalui majelis kehormatan profesi, selain itu juga MPD sebagai pembina dianggap hanya melakukan tugas administrasi belaka tanpa ada kewajiban untuk pembinaan profesi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? 2. Bagaimana peran MPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi yang dipergunakan penulis didalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang  mengacu  kepada  bahan-bahan sekunder  dengan  berpijakan berdasarkan bahan hukum primer.

## PEMBAHASAN
1. Bagaimana  kedudukan Notaris  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  jabatan  notaris  adalah  sebuah  profesi terhormat  yang  harus  secara  konsisten di  jaga  martabat  dan  keluhurannya. Masyarakat  berharap  seorang  notaris  mengedepankan  profesionalitas  dan integritas dalam melakukan pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui dalam
1 Basrief Arief, Proses Peradilan Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik,  makalah  disampaikan  dalam  acara  diskusi  panel dalam  rapat  koordinasi majelis pengawas notaris tahun 2013, Bandung, 2013.
UUJN,  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  membuat akta otentik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan  yang berlaku,  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  negara,  sebagai  urusan keperdataan yang bersifat independen.
Oleh  karena  besarnya  kepercayaan  negara  kepada  notaris  seorang  notaris yang baik tentu akan menjalankan fungsinya dengan baik dalam  membuat akta otentik  jika  hal  ini  dilakukan  seorang  notaris  yang  profesional  dan  tingkat kehati-hatian  yang  tinggi  tidak  terlalu  pusing  dengan  putusan  MK Nomor 49/PPU-X/2013  tertanggal  28  Mei  2013  dan  tidak  terlalu  cemas  akan  di berlakukan  sewenang-wenang oleh  penyidik  maupun  penegak  hukum  lain dalam proses dari penyelidikan.
Perlu  di  perhatikan  bahwa  didalam  menjalankan  jabatan  notaris,  seorang notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana diantaranya : a. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPid.). b. Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPid). c. Pencucian uang (Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2010) d. Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah (Pasal 242 KUHPid).
Untuk  hal  tersebut notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  kualitas intelektual  yang  memadai dan  bukan  sekedar menjadi ‘tukang  atau  juru  tulis semata’  harus  juga  berkewajiban menegakkan prinsip good  governance.  Atau asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik (general  principle of  good administration) yang  meliputi:  asas-asas  yang  mengutamakan    kepastian hukum,  tertib  penyelenggaraan  negara,  kepentingan  umum,  keterbukaan, profesionalitas, efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Hal ini terutama dalam membuat  akta  relaas  atau  akta  pejabat (ambtelike akta) yang  hanya ditandatangani notaris dan bersifat otentik dan tetap bersifat otentik sekalipun tidak ditandatangani oleh para pihak misalnya laporan RUPS. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya seorang notaris tidak menganjurkan, membantu atau turut serta dalam memberikan keterangan yang tidak benar dalam sebuah akta otentik.
Dalam  perspektif  hukum  perdata,  pemahaman  kita  mulai  dari  surat perjanjian untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka  perjanjian  tersebut  harus  diuji  dengan  beberapa syarat.  Pasal  1320 KUHPerdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu: a. Sepakat,
b. Dewasa/cakap. c. Hal tertentu, d. Sebab yang halal.
Selain itu juga konsep perbuatan melawan hukum yang diatur didalam pasal 1365 BW harus dipahami oleh seorang notaris. Hal ini ditekankan oleh penulis karena hubungan  hukum  antara  seorang notaris  dengan  para  penghadap merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter sebagai berikut:
a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian  kuasa  untuk  membuat  akta  atau  untuk  melakukan  pekerjaan- pekerjaan tertentu;
b. Mereka  yang  datang  kehadapan  notaris  dengan  anggapan  bahwa  notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak  secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
c. Hasil  akhir  dari  tindakan  notaris  berdasarkan  kewenangan  notaris  yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.
Sebagai  pejabat  publik,  notaris  dalam  menjalankan kewenangannya  harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: a. Asas persamaan, b. Asas kepercayaan, c. Asas kepastian hukum, d. Asas kecermatan,
e. Asas pemberian alasan,
f. Larangan penyalahgunaan sewenang-wenang,
g. Larangan bertindak sewenang-wenang. 2
Hukum perdata diatas menegaskan hubungan antara para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian, dimana apabila telah sesuai dengan syarat-syarat sebuah perjnajian,  maka perjanjian  tersebut  menjadi  sah.  Seorang  notaris  harus memastikan bahwa  suatu  perjanjian telah  memenuhi  syarat-syarat,  sehingga tidak  berimplikasi  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Dari  konstruksi  hukum perdata  tersebut  bahwa  apabila  dalam  suatu  perbuatan  akta otentik  seorang notaris  memperhatikan dan berpedoman pada hubungan hukum dengan pihak- pihak yang terlibat serta memperhatikan asas-asas kecermatan maka perbuatan hukum seorang  notaris tidak  bisa  serta  merta  ditarik dalam  ranah  pidana. Kecermatan dalam  membuat  akta otentik tidak  hanya  melepaskan  seorang notaris terhadap permasalahan hukum yang menimpanya juga terhadap pihak- pihak dalam akta tersebut.
Selain  2 (dua) hal  tersebut  diatas  yang  harus  diperhatikan  oleh  seorang notaris didalam menjalankan jabatan profesinya, ada lagi yang lain yang harus yaitu  hak  ingkar  atau  kewajiban  ingkar. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa notaris sebagai bagian dari perlindungan kepentingan masyarakat, maka notaris wajib  merahasiakan segala perbuatan  hukum  yang  dituangkan  dalam  isi  akta dan  segala  keterangan yang  diberikan  kepada  notaris  dalam  perbuatan  akta tersebut.  Hak  ingkar  dan  rahasia  jabatan  sesungguhnya  berkaitan dengan wewenang,  tanggungjawab,  kewajiban  dan  larangan bagi  notaris,  baik  yang dituangkan dalam KUHPerdata (Pasal 1909 ayat 3), KUHPid, KUHAP (Pasal 170 ayat (1) ), maupun dalam UUJN (Pasal 4 ayat 2, Pasal 54) dan pasal-pasal ini  tidak  termasuk  yang  dibatalkan  oleh  MK oleh  karenanya  hak  ingkar tetap melekat  pada  individu  notaris  sehingga  dapat dimaknai  putusan  MK tidak penghapusan terhadap perlindungan notaris dalam melindungi rahasia jabatan.

## 2. Bagaimana peran MPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ?
Putusan  MK dalam  putusan  Nomor 49/PPU-X/2012  tentang  pengujian terhadap  UUJN berpendapat  bahwa  rumusan Pasal  66  ayat  (1) UUJN sepanjang  mengenai  frasa  dengan  persetujuan badan  pengawas daerah
2 Ibid.
dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut pendapat Prof. DR. T. Gayus Lumbuan, S.H., M.H. bahwa putusan MK tidak mengurangi kewenangan MPD, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) tehadap notaris  yang diamanahkan dalam UUJN, putusan  MK  tidak  mengurangi  kewenangan majelis  pengawas  untuk melakukan  pemeriksaan,  pembinaan,  termasuk pemberian  sanksi    terhadap notaris.  Putusan  MK tersebut  sebenarnya  konsisten  dengan  putusan  lainnya, yaitu  dalam  pengujian  terhadap  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Melalui  putusan  MK  No.73/PUU-IX/2011  ijin  untuk penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  Kepala  Daerah  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  36  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  bertentangan  dengan  konstitusi. Pertimbangan  MK bahwa  selama  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  Kepala Daerah  masih  dapat  melaksanakan  tugasnya.  Ijin  hanya  diperlukan  untuk keperluan  penahanan.  Namun,  MK  juga  mengurangi  jangka  waktu  proses mendapatkan  ijin  dari  60  hari  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  36  ayat  (2) menjadi  30  hari.  Putusan  tersebut  juga  memberikan  signal  agar  ijin  yang diperlukan  untuk  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  anggota  DPR,  DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,  dan  DPRD  menyesuaikan  dengan  putusan  MK  atas pengujian  terhadap UU No. 32 Tahun 2004. 3
Penulis  setuju  dengan  pendapat  ini, menurut  hemat  penulis  putusan  MK tersebut  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  pekerjaan dan  tanggung  Jawab MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di daerah yang menjadi tanggung jawabnya hanya saja MPD selalu mengingatkan rekan- rekan  notaris  agar  lebih  hati-hati  dan  profesional  didalam  menjalankan tugasnya  karena  jika  ada  tersangkut  perkara  pidana pihak  penyidik  bisa langsung memanggil tanpa melalui MPD.

## PENUTUP A. Kesimpulan
1. Bahwa  didalam  menjalankan profesi  notaris,  dituntut  kehati-hatian  serta integritas yang tinggi dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik pidana maupun  perdata  dan  untuk  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  dari penyidik, notaris  mempunyai  hak  ingkar  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang- Undang.
2. Bahwa  MPD  pasca  putusan  MK  masih mempunyai  tugas  yang  sangat berat didalam  pembinan  notaris terkecuali  yang  berhubungan  dengan  masalah pemanggilan notaris oleh pihak yang berwajib.

## B. Saran
1. Seperti profesi yang lain pasca putusan MK sebaiknya di bentuk majelis kode etik  notaris untuk  menilai  apakah  perbuatan  notaris  telah  menyalahi  Undang- Undang atau tidak sebelum diperiksa oleh pihak penyidik.
3 Prof.  Dr.  T.  Gayus  Lumbuun,  S.H.,M.H.,  Hakim  Agung  MA  RI,  Majelis  Pengawas Notaris  pasca  Putusan mahkamah  Konstitusi  Nomor 49/PUU-X/2012  tanggal  28  Mei  2013 makalah disampaikan dalam rakor majelis pengawas notaris tahun 2013, Bandung.
2. Majelis  pengawas  notaris  harus  semakin  giat  melakukan  pembinaan  kepada notaris-notaris dan mengingatkan resiko yang dihadapi notaris jika terjadi hal- hal bertentangan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur:
a. Basrief Arief, Proses Peradilan Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik, Bandung, 2013.
b. Prof.  Dr.  T.  Gayus  Lumbuun,  S.H.,M.H.,  Hakim  Agung  MA  RI, Majelis Pengawas  Notaris  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 49/PUU- X/2012  tanggal  28  mei  2013  makalah  disampaikan  dalam  rakor  majelis pengawas notaris tahun 2013, Bandung.
2. Daftar Peraturan Perundang-undangan:
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.