## KIRAB PUSAKA KERATON KASUNANAN SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DEONTOLOGI IMMANUEL KANT
John Abraham Ziswan Suryosumunar 1 ; Fuad Noorzeha 2 IAHN Gde Pudja Mataram 1 ; UKH Surakarta 2 suryosumunar0202@gmail.com 1 ; zehaphilosophy@gmail.com 2

## ABSTRACT
Keywords:
Kirab Pusaka; Kasunanan Surakarta; Deontological Ethics The  Javanese  is  one  of  the  largest  ethnic  group  in  Indonesia, whose  presence  spreads  not  only  throughout  Indonesia,  but  also dominates the population in several areas in other countries, such as in Suriname and New Caledonia. Javanese ethnic culture is basically centralized  from  the  past  kingdoms  which  are  still  standing  today, namely Surakarta and Yogyakarta. The Javanese cultural character that upholds social and spiritual harmony is one of the factors why this ethnic group is easy to adapt to local communities from various regions.  It  is  interesting  for  the  writer  to  explore  the  practice  of Javanese traditions that still survive to this day which is a symbol of the harmony of the macrocosm and microcosm, one of which is the kirab  pusaka  from  the  Kasunanan  Surakarta  Palace.  The  author, using the method of philosophical hermeneutics, tries to analyze the tradition  in  the  Deontology  ethical  perspective  of  Immanuel  Kant. This analysis can be useful for understanding the correlation of the implementation of the kirab pusaka with the basic obligations held by the indigenous people of the Surakarta Kasunanan Palace in carrying out the kirab pusaka tradition.
Accepted: 22-06-2022 Revised: 29-08-2022 Approved: 15-09-2022
ABSTRAK
Kata kunci: Kirab Pusaka; Kasunanan
Surakarta; Etika Deontologi Jawa  adalah  salah  satu  suku  terbesar  di  Indonesia  yang keberadaannya menyebar tidak hanya di seluruh penjuru Indonesia, tetapi  juga  mendominasi  jumlah  penduduk  di  beberapa  daerah  di negara  lain,  seperti  di  negara  Suriname  dan  New  Caledonia. Kebudayaan  etnis  Jawa  pada  dasarnya  tersentral  dari  kerajaan- kerajaan masa lalu yang hingga saat ini masih berdiri, yaitu Surakarta dan  Yogyakarta.  Karakter  kultural  Jawa  yang  menjunjung keharmonisan sosial maupun spiritual adalah salah satu faktor kenapa etnis  ini  mudah  untuk  beradaptasi  dengan  masyarakat  lokal  dari berbagai daerah. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk kemudian mengeksplorasi praktik tradisi suku Jawa yang masih bertahan hingga saat  ini  yang  menjadi  sebuah  simbol  keselarasan  makrokosmos  dan mikrokosmos,  yang  salah  satunya  adalah  kirab  pusaka  dari  keraton Kasunanan  Surakarta.  Penulis  dengan  menggunakan  metode hermeneutika  filosofis  berusaha  menganalisis  tradisi  tersebut  dalam perspektif  etika  Deontologi  dari  Immanuel  Kant.  Analisis  ini  dapat
Diterima: 22-06-2022
Direvisi: 29-08-2022 Disetujui: 15-09-2022
berguna  untuk  memahami  korelasi  dari  pelaksanaan  kirab  pusaka dengan dasar kewajiban yang dipegang oleh masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta dalam melaksanakan tradisi kirab pusaka.

## I. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  adalah  himpunan  dari  ratusan  kelompok  masyarakat kesukuan  yang  memiliki  adat  istiadat  tersendiri.  Tidak  heran  bahwa  bangsa Indonesia seringkali dikatakan sebagai bangsa yang memiliki  kekayaan budaya yang  begitu  beraneka  ragam.  Kebudayaan  sendiri  adalah  warisan  dari  nenek moyang,  yang  dalam  setiap  budaya  selalu  terkandung  nilai-nilai  luhur  yang menjadi jati diri bangsa. Di dalam kebudayaan terkandung orientasi luhur yang mengarah pada tujuan kehidupan manusia yaitu kebahagiaan. Dapat dikatakan bahwa  beranekaragam  kebudayaan  di  Indonesia  merupakan  cerminan  dari identitas  bangsa  Indonesia  dan  kondisi  riil  masyarakat  serta  hubungannya dengan alam di Indonesia. Kebudayaan hadir dalam kehidupan manusia sebagai hasil olah akal budi manusia lewat rasa dan karsa dalam menghadapi tantangan alam, dan kemudian berkembang secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Inilah alasan mengapa seorang anak yang dilahirkan di tengah masyarakat tidak perlu berpusing  kepala  dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  sepanjang hidupnya,  karena  sebagian  besar  dari  permasalahan  itu  telah  dijumpai  dan dipecahkan  oleh  generasi  yang  mendahuluinya  (Linton,  1984).  Tiap  individu yang dilahirkan dalam suatu masyarakat adat tertentu cukup menjalankan tata aturan  adat  dan  menghayati  berbagai  nilai  luhur  dari  masing-masing kebudayaan tiap daerah.
Kondisi  yang  dianggap  ideal  dalam  balutan  ketentraman  batin  budaya tersebut  dewasa  ini  mulai bergeser. Hal  tersebut  berdasar  atas  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  begitu  pesat,  terlebih  keberadaan  era globalisasi yang membawa ideologi dan gaya hidup asing misalnya Westernisasi dan  Amerikanisasi  secara  global,  telah  merombak  tata  kebudayaan  yang  ada kearah disorientasi masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap baik dan benar. Media masa lebih berkuasa, orangtua dalam keluarga yang sebelumnya menjadi guru-guru  atas  nilai  beringsut  ke  media  elektronik  dan  tayangan  virtual (Sutrisno,  2006).  Dalam  hal  ini  kekacauan  acuan  nilai  menjadi  semakin menggejala, dan kebudayaan pada akhirnya hanya dinilai dari yang otentik guna spiritual  menjadi  nilai  tukar  untuk  memperoleh  pundi-pundi  keuntungan materiil, dimana suatu hal dianggap tidak menguntungkan akan dibuang. Kondisi  mengkhawatirkan  seperti  yang  dipaparkan  tersebut  kemudian mengilhami penulis untuk memahami salah satu tradisi dari kebudayaan lokal di Indonesia  dengan  mengacu  pada  dasar  etika  normatif,  sebagai  upaya menghadirkan  kembali  nilai-nilai  luhur  dari  tradisi  tersebut  untuk  mampu menembus  ruang  pemikiran  masyarakat  modern,  dan  dengan  tujuan  tetap lestarinya kebudayaan Indonesia yang adi luhung . Penulis tertarik dengan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yaitu kebudayaan masyarakat Jawa, terutama masyarakat Jawa di kota Surakarta. Salah satu tradisi yang masih bertahan dan tetap dilaksanakan adalah tradisi kirab pusaka pada malam tanggal 1 Suro, yaitu peringatan  tahun  baru  Jawa.  Dalam  tradisi  tersebut  tersimpan  nilai-nilai spiritual yang begitu kental, tetapi pemahaman masyarakat terhadap nilai luhur dari  tradisi  ini  telah  banyak  pudar,  dan  bergeser  sekedar  dianggap  hiburan masyarakat, jauh dari makna sesungguhnya. Dengan menyandingkannya dengan
teori  etika  deontologi,  penulis  berharap  bahwa  hal  tersebut  mampu menggambarkan  dan  menghadirkan  tujuan  luhur  dari  pelaksanaan  tradisi tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan sebagai jenis penelitian kualitatif dalam bidang filsafat.  Bahan  dan  materi  penelitian  didapatkan  melalui  metode  kepustakaan atau  library  research  yang  merujuk  pada  pustaka  yang  membahas  tentang pelaksanaan kirab pusaka keraton Kasunanan Surakarta sebagai objek material dan  pandangan  etika  deontologi  Immanuel  Kant  sebagai  objek  formal.  Proses analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berdasar  pada  metode hermeneutika filosofis (Bakker, 1990: 41), unsur metodis yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Deskripsi, menjelaskan secara detail konsep-konsep dalam etika deontologi Immanuel Kant serta menjelaskan dasar historis dan tata pelaksanaan kirab pusaka keraton Kasunanan Surakarta.
2. Interpretasi,  menafsirkan  konsepsi  paling  dasariah  dari  etika  deontologi Immanuel Kant, yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap pelaksanaan Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta.
3. Holistik,  memahami  teori  etika  deontologi  secara  menyeluruh  untuk dikaitkan  dengan  analisis  terhadap  pelaksanaan  tradisi  kirab  pusaka Keraton Kasunanan Surakarta.
4. Refleksi,  mengungkapkan  hubungan  konsep-konsep  dalam  teori  etika deontologi  Immanuel  Kant  dengan  berbagai  nilai-nilai  yang  terkandung dalam pelaksanaan tradisi Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta.

## III. PEMBAHASAN 3.1 Pengertian Etika
Etika atau dapat dikatakan sebagai filsafat moral adalah salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan mengenai moralitas yang mengacu pada ukuran yg bersifat umum yg berlaku pada semua manusia dan tidak hanya berlaku bagi sebagian manusia. Ali Mudhofir dalam Kamus Etika menjelaskan bahwa:
“Ethics berasal dari bahasa Yunani yaitu ethikos, dari ethos yang memilki arti  “kebiasaan”,  “watak”,  “kecenderungan”.  Etika  atau  disebut  filsafat moral  adalah  studi  atau  ilmu  yang  mempelajari  pertimbangan- pertimbangan  yang  disetujui  dan  tidak  disetujui,  tentang  benar  atau salah,  kebaikan  atau  keburukan,  kebaikan  atau  kejahatan,  yang diinginkan  atau  kearifan  tindakan,  kecenderungan,  tujuan,  objek-objek atau keadaan peristiwa” (Mudhofir, 2009).
Dapat  dipahami  bahwa  etika  mengarahkan  pada  perbincangan  mengenai permasalahan moral dan pertimbangan-pertimbangan tentang baik dan buruk, yang  merujuk  pada  tujuan  untuk  mendapatkan  rumusan  idealitas  dari  tata perilaku manusia dalam berkehidupan.
Moralitas sebenarnya seringkali diidentikkan dengan suatu tindakan moral. Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa tindakan atau praktik berada pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan memahamai teori. Persoalan yang menyangkut teori tidak jarang dinomor dua kan setelah praktik atau tindakan. Begitu juga dalam permasalahan moral, selama melakukan tindakan tidak diluar batas-batas moral, maka teori tentang moral seakan dikesampingkan. Menurut Robert C.Solomon (1984), teori-teori yang menyangkut berbagai persoalan moral
(etika)  sangatlah  penting  untuk  dipahami,  karena  dengan  mengetahui  etika adalah  bagian  dari  tindakan  moral  itu  sendiri,  yaitu  berbuat  dengan  alasan. Mengerti apa yang kita kerjakan bersamaan dengan alasannya, dalam etika, sama pentingnya dengan tindakan moral. Dapat dipahami bahwa dengan memahami etika, seorang individu akan mampu menyadari alasan-alasan yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan.
Etika  pada  dasarnya  mengacu  pada  dua  hal,  yang  pertama  adalah merupakan  pertimbangan  etis  yang  disetujui  atau  pun  tidak  disetujui, menyangkut  bernilai  atau  tidaknya,  benar  atau  salah,  dan  sebagainya.  Kedua adalah  tentang  saran-saran  dalam  melakukan  tindakan  ataupun  cara  hidup manusia  (Mudhofir  2009).  Hal  tersebut  senada  dengan  pendapat  Solomon, bahwa etika menunjukkan dua hal, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari nilai- nilai dan pertimbangan dalam pembenaran, serta pokok permasalahan disiplin ilmu  itu  sendiri  yaitu  nilai-nilai  hidup  yang  sesungguhnya  dan  hukum-hukum tingkah laku (Solomon, 1984). Dengan kata lain kajian etika tidak saja berusaha memberikan  pemahaman  tentang  alasan-alasan  dalam  melakukan  berbagai tindakan  moral,  tetapi  juga  memberikan  pandangan  mengenai  hukum-hukum yang  dapat  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  kebahagiaan,  kesenangan, kewajiban, keutamaan, dan kebaikan.

## 3.2 Aliran Etika
Perbuatan bermoral adalah perbuatan yang didasari oleh suatu kesadaran. Seorang individu dalam melakukan suatu tindakan moral pada prinsipnya akan didasari oleh berbagai alasan, dan alasan tersebut mengacu pada pertimbangan baik  dan  buruknya  suatu  tindakan  itu  dilakukan.  Kebaikan  seringkali mendapatkan  bermacam  pengertian,  hal  tersebut  menimbulkan  kemajemukan dalam  memahami  tindakan  baik  atau  juga  cara  hidup  yang  baik.  Perjalanan sejarah  umat  manusia  diikuti  oleh  perkembangan  pengatahuan  yang  terus menerus berlanjut, hal ini juga berpengaruh dalam pemahaman atas pedoman universal  tentang  moralitas.  Pemahaman  secara  universal  mengenai  kebaikan tak elaknya mengalami perkembangan dan perjalanan tanpa henti.
Mike W. Martin dan Roland Schinzinger (1994) juga sependapat dengan hal tersebut, yang menyatakan bahwa perkembangan refleksi filosofis menyangkut pertanyaan  tentang  pedoman  atas  tindakan  yang  baik  secara  moral, pertimbangan  paling  dasariah  tentang  tindakan-tindakan  moral,  telah berlangsung  lebih  dari  2000  tahun  sejak  Socrates,  dan  belum  menghasilkan konsensus  dari  jawaban-jawaban  pasti  terhadap  persoalan  ini.  Persoalan moralitas menjadi suatu bola salju yang terus menerus berputar seiring dengan perkembangan  kehidupan  manusia,  dengan  kata  lain  pesoalan  mengenai pemahaman  tentang  kebaikan  akan  melibatkan  ratusan  dan  bahkan  ribuan pandangan  dari  kalangan  teolog,  para  pembaharu,  ahli  politik,  para  essai,  dan lain seabagainya. Tetapi berbagai pandangan mengenai kebaikan, terwakili oleh tiga  aliran  pemikiran  tentang  moralitas,  yaitu:  utilitarianisme, deontology (kewajiban), dan keutamaan.
Aliran-aliran etika tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: Etika utilitarianisme adalah aliran etika yang dipengaruhi oleh pendapat John Stuard  Mill.  Etika  utilitarianisme  menaruh  penekanan  pada  manfaat  atau kegunaan  dari  tindakan  yang  membawa  kebahagian  (Solomon,  1984).  Hal  ini dapat  dipahami  bahwa  dalam  aliran  etika  ini  memilki  pemahaman  bahwa kebaikan  adalah  ungkapan  dari  tindakan  yang  menghasilkan  manfaat  bagi
masyarakat.  Kemudian,  aliran  etika  keutamaan,  mengacu  pada  tindakan  yang sepenuhnya  mewujudkan  atau  mendukung  keutamaan  yang  relevan,  dimana keutamaan  dimengerti  sebagai  ciri-ciri  karakter  yang  memungkinkan pencapaian kebaikan sosial (Martin, 1994). Tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah  Aristoteles.    Sedangkan  etika  deontologi  adalah  aliran  etika  yang memahami  adanya  hukum  yang  bersifat a-prori ,  merupakan  “suara”  dari kewajiban yang memerintahkan untuk berbuat secara langsung (Santosa, 2000). Aliran  ini  dipengaruhi  oleh  pandangan  filsafat  moral  dari  Immanuel  Kant, penulis memahami bahwa aliran ini memiliki titik pijak paling mendasar dalam memahami moralitas. Aliran ini akan mendapat satu bab khusus untuk menjadi pisau  analisis  yang  digunakan  dalam  memahamai  objek  material  yang  telah dijelaskan sebelumnya.

## 3.3 Aliran Etika Deontologi dari Immanuel Kant
Kewajiban seringkali dalam berbagai kajian disandingkan dengan masalah hak.  Pada  masyarakat  dewasa  ini  yang  cenderung  berpola  pikir  serba  instan, terkadang  hak  lebih  diutamakan  daripada  kewajiban.  Banyak  kelompok masyarakat  rela  berjuang  sampai  meneteskan  darah  demi  menuntut  haknya, tetapi  yang  menjadi  pertanyaan  apakah  mereka  masih  menghiraukan  dan mengingat  tentang  persoalan  mengenai  kewajiban?  Dan  apakah  kewajiban mereka  telah  ditunaikan?  Pada  prinsipnya  kewajiban  adalah  suatu  keutamaan yang  seharusnya  lebih  didahulukan  dibandingkan  hal-hal  lain,  termasuk  hak. Kewajiban  merupakan  suatu  keharusan  yang  sifatnya  di  luar  pertimbangan berbagai akibat dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang bersangkutan. Saya melakukan  sesuatu  bukan  karena  akan  mendapatkan  sesuatu,  tetapi  saya melakukan sesuatu karena saya memang harus melakukan sesuatu tersebut. Hal ini  mengarahkan  pada  pendapat  dari  aliran  etika  yang  menitik  beratkan  pada keutamaan atas kewajiban, yaitu etika deontology .
Pemahaman  tentang  teori  dari  aliran deontology ini  diijelaskan  oleh  Ali Mudhofir dalam Kamus Etika , sebagai berikut: “Deontological ethical  theory  adalah  teori  etis  yang  terutama bersangkutan  dengan  kewajiban  moral  (moral  obligation)  sebagai  hal yang  benar  dan  bukannnya  membicarakan  tujuan  atau  akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban (duty), yang seharusnya, kebenaran  moral  atau  kelayakan.  Kewajiban  moral  mengandung kemestian  untuk  melakukan  tindakan,  misalnya  ini  adalah  kategoris “kamu  seharusnya  melakukan  x”  “saya  wajib  melakukan  x”.  Kewajiban (duty)  adalah  kemestian  perbuatan  ditinjau  dari  kaidah  moral” (Mudhofir, 2009).
Aliran deontology atau  deontologi  dapat  dipahami  dalam  pengertian tersebut,  bahwa  terdapat  penekanan  pada  keutamaan  kewajiban  moral  yang dianggap  sebagai  perwujudkan  kebaikan  atau  perilaku  yang  baik.  Kewajiban moral  menuntut  manusia  untuk  melakukan  tindakan  yang  semestinya  dalam kaidah moral. Pandangan ini dapat dikatakan dipengaruhi oleh filsafat moral dari Immanuel  Kant.  Immanuel  Kant  adalah  pendukung  utama  dari  aliran Deontologi.  Menurut  Kant  isi  dari  perkataan,  aturan,  dan  tindakan  etis  tidak tergantung  pada  konsekuensinya  (Abidin,  2011).  Suatu  tindakan  harusnya dilakukan  bukan  karena  sebab  akibat  atau  penilaian  pada  hasil  yang  akan didapat, melainkan karena tindakan itu memilki kualitas tertentu yang melekat pada  dirinya. Pertanyaan yang melandasinya buk anlah “aku dapat apa”, te tapi
“aku harus melakukan apa”. James Rachels (2004) menyatakan bahwa menurut Kant suatu tindakan dapat dikatakan baik secara moral apabila dilakukan sesuai dengan categorical imperative , yaitu tuntutan moral yang kategoris, yang mana seseorang wajib melakukan sesuatu tidak tergantung pada keinginan khusus. Tindakan yang dapat dinyakan baik secara moral adalah yang berdasar pada imperatif kategoris yang merupakan tindakan atas dasar bentuk aturan moral tak bersyarat,  dan  bukan  berlandas  pada  hipotetis  kategoris,  yaitu  aturan  wajib untuk  menjalankan  suatu  tindakan  dengan  dasar  syarat  atau  tujuan  tertentu. Immanuel Kant adalah seorang tokoh criticisme yang berasal dari Jerman. Kant mencoba untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran yang dapat dicapai melalui  budi,  itulah  sebabnya  Kant  dikatakan  sebagai  penganut  kritisisme (Poedjawijatna,  1974).  Kant  mengawali  penyelidikannya  dengan  pemaparan tentang  putusan  yang  mana  merupakan  rangkaian  pengertian.  Pemaparannya tentang  putusan-putusan  ada  dalam  karyanya  yang  berjudul Kritik  der  reinen Vernunft (Kritik  atas  Budi  Murni).  Kant  membedakan  adanya  tiga  macam putusan, pertama putusan analitis: predikat tidak menambah sesuatu yang baru pada  subjek,  kemudian  putusan  sintesis a-posteriori :  predikat  dihubungan dengan  subjek  berdasar  pengalaman  indrawi,  dan  terakhir  adalah  putusan sintesis a-priori : putusan ini membutuhkan akal dan pengalaman indrawi secara serentak, merupakan sumber pengetahuan yang kendati bersifat sintesis, namun bersifat a-priori juga (Tjahjadi, 1991). Putusan yang ketiga ini berlaku umum dan mutlak,  oleh  karenanya  ilmu  pasti  dan  ilmu  pengetahuan  alam  berasal  dari putusan ini. Unsur-unsur a-priori tersebut yang kemudian juga mengilhami pandangan Kant tentang etika. Dengan menitikberatkan pada kewajiban, Kant memahami bahwa  suatu  tindakan  harus  didasari  pada  kesadaran  moral  yang  bersifat a- priori atas  adanya  kewajiban.  Tindakan  yang  dianggap  baik  memilki  kebaikan didalam  dirinya  sendiri,  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  sudut  pandang  atas kaitannya  dengan  akibat-akibat  yang  akan  didapat.  Inilah  imperatif  kategoris, seperti  yang  dicontohkan  oleh  Mike  W.  Martin  (1994),  yaitu  berbuat  jujur, menepati  janji,  tidak  menyusahkan  orang  lain,  berlaku  fair,  hal-hal  tersebut dilakukan oleh karena memang harus dilakukan seperti demikian, tidak peduli akan membawa kebahagian atau tidak, itulah kewajiban. Dengan kata lain bahwa kewajiban merupakan suatu asas pertama yang menduduki posisi yang bersifat universal  dan  berlaku  umum.  Dapat  dipahami  bahwa  dalam  pandangan  Kant, kewajiban  merupakan  dasar  dari  aturan  kesusilaan  yang  dapat  berlaku  bagi setiap  orang,  tanpa  dipengaruhi  oleh  hal  lainnya  di  luar  diri  manusia  karena berasal dari dalam diri manusia sendiri karena merasa wajib untuk berbuat baik.

## 3.4 Asal Usul Kraton Kasunanan Surakarta
Kraton  Kasunanan  Surakarta  adalah  salah  satu  peninggalan  sejarah kebesaran kerajaan Jawa yang masih tetap berdiri kokoh baik bangunan maupun tata  kehidupan  di  dalam  keraton  tersebut.  Merunut  asal  mula  dari  Kraton Surakarta  dapat  dimulai  dari  keberadaan  kerajaan  Majapahit.  Kerajaan Majapahit  adalah  salah  satu  kerajaan  besar  dalam  sejarah  peradaban  di Indonesia, yang kawasannya terbentang sangat luas melebihi kawasan teritorial Indonesia  saat  ini.  Raja  yang  termasyur  adalah  Prabu  Hayamwuruk  dengan patihnya Gajah Mada (Purwadi, 2007). Kebesaran kerajaan Majapahit tersebut juga diikuti dengan kemajuan dalam berbagai aspek, termasuk kejayaan maritim serta hasil karya kesusastraan pada masa itu. Kemajuan dalam hal kasusastraan
tersebut  terlihat  pada  beberapa  karya  sastra  besar  yang  tercatat  sebagai  hasil karya  pada  masa  Majapahit  yang  telah  menggunakan  bahasa  Jawa  Tengahan adalah Serat Dewaruci ,  kitab Sudamala ,  dan  kitab Suluk  Sukarasa (Poerbatjaraka, 1952). Keruntuhan kerajaan Majapahit yang disebabkan oleh terjadinya beberapa konflik  perebutan  kekuasaan  di  daerah  pesisir  berimbas  juga  pada  pusat kekuasaan kerajaan Majapahit, hal tersebut juga salah satunya didorong dengan semakin kuatnya kekuatan agama Islam di tanah Jawa bahkan di dalam kawasan kerajaan  Majapahit.  Keruntuhan  Majapahit  tersebut  membawa  dampak perpindahan keraton ke Demak, Jawa Tengah. Raden Patah putra Raja Brawijaya Pamungkas  dari  Majapahit  menjadi  raja  pertama  di  Demak  (Puspaningrat, 1996). Demak dikenal sebagai kerajaan Islam yang bersandar pada ajaran-ajaran dari  para  wali.  Kedekatan  Wali  Songo  dengan  keberadaan  kerajaan  Demak sangat  begitu  nampak.  Dalam  hal  ini  tercatat bahwa  Wali Songo  lewat  Dewan Para  Wali  memiliki  otoritas  tertinggi  dalam  menentukan  fatwa  kontemporer (Hariwijaya, 2008). Terlihat bahwa pada saat terbentuknya kerajaan Demak dan dalam  perkembangannya,  Wali  Songo  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar. Pada  masa  kejayaan  kerajaan  Demak  terdapat  beragam  karya-karya kasusastraan  yang  sarat  akan  pengaruh  agama  Islam,  beberapa  di  antaranya adalah Het Boek van Bonang , Suluk Sukarsa , Suluk Wujil , Kitab Nitisruti , Suluk Marang Sumirang (Poerbatjaraka, 1952).
Perkembangan  berikutnya  adalah  terjadinya  perpindahan  pusat  kerajaan dari pesisir ke pedalaman Jawa, yaitu ke Pajang, sebelah Barat Surakarta. Hal tersebut dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil serta perhitungan faktor keamanan  pusat  pemerintahan.  Keraton  Pajang  dipimpin  oleh  Sultan Hadiwijaya, yang mana pada masa itu Sultan Hadiwijaya mewarisi hasil karyanya yang berupa wayang Kidang Kencana, yaitu wayang yang lebih kecil ukurannya daripada ukuran wayang biasa (Haryanto, 1988). Keberadaan kraton di Pajang kemudian berujung pada pembentukan keraton Mataram Islam yang didirikan oleh  Ki  Ageng Pemanahan  yang  sering  disebut  sebagai Panembahan  Senopati. Pada masa Kerajaan Mataram Islam ini, mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma. Pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma, atas perintahnya ratusan prajurit dikerahkan untuk menyerang VOC di Batavia yaitu pada  tahun  1628  dan  1629  (Ricklefs,  1995).  Kemenangan  pasukan  Mataram Islam melawan VOC memperlihatkan kekuatan militer serta kejayaan Mataram Islam saat kepemimpinan Sultan Agung.
Sultan  Agung juga  terkenal  sebagai raja  yang berhasil  mendorong  proses Islamisasi  di  tanah  Jawa.  Hal  tersebut  nampak  dalam  beberapa  kebijakannya dalam  hal  birokrasi.  Salah  satunya  adalah  pembaharuan  dalam bidang  hukum yang  disesuaikan  dengan  hukum  Islam  (Poerwadi,  1997).  Hal  tersebut menggambarkan  kondisi  dimana  penyebaran  agama  Islam  dan  ajaran  agama Islam sudah semakin kuat berpengaruh pada perkembangan kerajaan Mataram pada  masa  itu.  Kerajaan  Mataram  Islam  di  Pajang  mengalami  ketidakstabilan pada  masa  kepemimpinan  Amangkurat  II  dan  terjadi  perpindahan  ibukota Mataram  Islam  ke  daerah Kartasura, tetapi sepeninggal  Amangkurat  II  terjadi sengketa kedudukan antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger, dan diikuti jatuhnya  tahta  kepada  Pangeran  Puger  yaitu  pada  1709  (Muhadiyatiningsih, 2009: 24). Pada perjalanan sejarah berikutnya di dalam keraton terus mengalami suasana  suksesi  yang  tidak  dapat  lagi  dihindari.  Begitu  pula  pada  generasi berikutnya  sepeninggal  Sunan  Amangkurat  IV  terjadi  sengketa  kekuasaan  lagi
yaitu  antara  Sunan  Pakubuwana  II,  Saudara  sunan  sendiri  Pangeran Mangkubumi yang berbarengan dengan terjadinya geger pecinan pada masa itu yang  mengakibatkan  hancurnya  bangunan  kraton  Kartasura  dan  terjadilah perjanjian  Giyanti  yang  didalamnya  berisi  pembagian  kekuasaan  dari  keraton Mataram  Islam  menjadi  Kasunanan  Surakarta  dan  Kasultanan  Yogyakarta (Moedjanto, 1994).  Keraton Kasunanan Surakarta dalam hal ini menjadi salah satu  penerus  dari  trah  Mataram  Islam  yang tetap melestarikan  tradisi  keraton Mataram Islam sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia saat ini.

## 3.5 Pelaksanaan Kirab Pusaka
Kirab  pusaka  adalah  tatacara  adat  keraton  Kasunanan  Surakarta Hadiningrat yang dilakukan secara tetap pada setiap malam menjelang tanggal 1 Suro  tahun  baru  Jawa,  yang  dimulai  kira-kira  pada  pukul  12  malam  sampai sekitar  pukul  4  dini  hari  (Puspaningrat,  1996).  Benda-benda  yang  dikirabkan adalah  pusaka-pusaka  milik  Keraton  Surakarta  yang  merupakan  peninggalan dari zaman Keraton  Mataram Islam bahkan juga dari  masa Majapahit. Benda- benda bersejarah tersebut dikatakan sebagai pusaka sebab memiliki daya magis atau  ampuh  karena  dipercaya  terdapat  suatu  kekuatan  di  dalam  benda-benda tersebut. Seperti  diketahui bahwa  salah  satu gambaran  kehidupan  masyarakat Jawa  adalah  adanya  pertautan  yang  jelas  antara  keadaan  masyarakat  yang konkrit  dengan  pandangan  hidup  yang  bersifat  magis-mistis  (De  Jong,  1976). Pandangan hidup masyarakat Jawa ini lah yang juga mengilhami tiap sikap hidup masayarakat Jawa yang salah satunya dalam kepercayaan atas keberadaan daya magis dari pusaka-pusaka milik Keraton Kasunanan.
Kirab pusaka dilaksanakan secara turun-temurun dari asal mulanya pada zaman  keraton  Majapahit  sampai  Keraton  Surakarta.  Hal  tersebut  dijelaskan oleh Puspaningrat sebagai berikut:
“Pada masa Keraton Majapahit, Raja Wedha mengadakan suatu upacara yang  disebut  “murwa  karsa”,  yang  merupakan  hajad  dalem  yang diadakan  dengan  sesaji  dan  doa-doa    untuk  menyambut  tahun  baru (warsa anyar) dan untuk mendoakan keselamatan Majapahit. Kemudian pada  masa  Keraton  Demak,  tetap  melaksanakan  sesaji  Raja  Wedha meskipun  telah  menganut  agama  Islam.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya menggunakan doa-doa Islam dan sesaji berupa daging Maesa (kerbau) yang  disebut  “Mahesa  Lawung”.  Dari  Demak  Keraton  kemudian berpindah  ke  Pajang,  sebelah  Barat  Surakarta.    Di  Pajang  tetap melestarikan  sesaji  Mahesa  Lawung.  Pada  masa  pemerintahan Panembahan Senopati di Mataram sampai Sinuhun Hanyokrowati, sesaji Mahisa  Lawung  juga  tetap  dilaksanakan.  Zaman  Keraton  Kartosura, tradisi ini pun tetap dilaksanakan.Kemudian Keraton Kartosura pindah ke  Desa  Sala,  sebagai  akibat  dari  peristiwa  geger  Pacinan  yaitu pemberontakan  orang-orang  Cina  yang  berhasil  menduduki  Keraton Kartosura  dipimpin  oleh  Sunan  Kuning.  Lalu  Desa  Sala  diganti  nama Nagari Surakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Paku Buwono II. Pada masa Keraton Surakarta , sesaji dan wilujengan Mahesa Lawung tetap dilestarikan  ditambahkan  dengan  kirab  pusaka  Kanjeng  Kyai  Slamet yang  diadakan  sampai  sekarang  untuk  melestarikan  budaya  dan memohon  keselamatan  serta  keberkahan  bagi  keraton  Surakarta  dan negara Indonesia seisinya dengan perantara daya magis, daya prabawa pusaka- pusaka yang dikirabkan” (Puspaningrat, 1996).
Kirab pusaka dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaannya berjalan secara turun temurun, dan mengalami berbagai perubahan dikarenakan berbagai  pengaruh  yang  terjadi.  Perkembangannya  berlangsung  dari  zaman Majapahit  dimana  pengaruh  agama  Hindu-Budha  sangatlah  masih  kental. Kemudian  diikuti  dengan  masuknya  agama  Islam.  Dimana  begitu  kuatnya kekuatan  Islam  menyebar  di  tanah  Jawa,  sampai  setiap  tradisi  adat  termasuk kirab pusaka mengalami penyesuaian dengan ajaran agama Islam.
Suatu  tradisi  yang  dilaksanakan  pastinya  terdapat  berbagai  makna  yang disajikan  secara  simbolik  didalam  pelaksanaannya,  begitu  juga  dalam pelaksanaan  tradisi  kirab  pusaka  oleh  keraton  Kasunanan  Surakarta.  Tradisi kirab pusaka ini sudah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus terus dilaksanakan serta dilestarikan secara turun temurun. Kewajiban dalam hal ini adalah  hormat  ( bekti )  bagi  segala  sesuatu  yang  oleh  Tuhan  dipakai  untuk melaksanakan  rencana-Nya  (De  Jong,  1976).  Sikap bekti tersebut  dapat tercermin dalam upaya manusia tetap menjaga keseimbangan dunia, keselarasan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan  juga bekti terhadap  segala  sesuatu yang ikut  ambil  bagian  dalam  kekuasaan  yang  sifat  hakikinya  berasal  dari  Tuhan. Begitu  pula  menurut  KRMH.  Yosodipuro  (dalam  Puspaningrat,  1996)  bahwa kirab  pusaka  pada  malam  tanggal  1  Suro  dilaksanakan  dengan  tata  cara  dan berada pada waktu yang telah ditetapkan dan tidak berubah, karena terpilihnya atas dasar pangolahing budi ditambah pangandikaning Ratu serta sabdaning Pujangga  Linangkung ,  yang  semuanya  berasal  dari dhawuhing  Hyang Hamisesa Gung . Dengan kata lain bahwa kirab pusaka telah dianggap sebagai kewajiban  yang  harus  dilakukan  pada  waktu  dan  tatacaranya  yang  telah ditetapkan. Dasar  dari  pelaksanaan  kirab  pusaka  dapat  dipahami  berasal  dari kepercayaan  masyarakat  Jawa  tentang  kewajiban  dari  keberadaan  manusia  di dunia,  yaitu Memayu  Hayuning  Bawana .  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Seno Sastromidjojo  (1969),  bahwa  kewajiban  manusia  yang  dipercayai  oleh masyarakat  Jawa  adalah Memayu  Hayuning  Bawana ,  yaitu  mengusahakan keselamatan  dan  keharmonisan  dunia.  Masyarakat  Jawa  dalam  pemahaman tersebut  dapat  dikatakan  mendasari  tiap  praktik  kehidupan  yang  amat  sangat berkaitan  dengan  nuansa  spiritual  atas  kaitannya  dengan  upaya  menjaga keselamatan dunia material maupun spiritual. Begitu pula dalam kirab pusaka, kirab  pusaka  dengan  pancaran  daya prabawa dari  pusaka  yang  dikirabkan dipercaya dapat memulihkan keseimbangan antara makrokosmos ( jagad gede ) dan mikrokosmos ( jagad cilik ) sehingga hal-hal yang bersifat tidak mengenakkan dapat  dihilangkan  (Puspaningrat,  1996).  Tentu  saja  hal  tersebut  lah  alasan mengapa  kirab  pusaka  menjadi  sangat  penting  dan  dianggap  sakral  dalam pelaksanaannya oleh Keraton Kasunanan Surakarta.

## 3.6 Pelaksanaan Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta dalam Sudut Pandang Etika Deontologi
Pembahasan yang dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan kirab pusaka di  Keraton  Kasunanan  Surakarta  ditinjau  menggunakan  perspektif  etika deontologi  akan  bertolak  pada  pemahaman  dasar  tentang  pelaksanaan  kirab pusaka  dan  pandangan  filsafat  moral  Immanuel  Kant  yang  sebelumnya  telah dipaparkan. Pembahasan ini mencoba membantu dengan memberikan kerangka pemahaman  dan  refleksi  kritis  atas  persoalan  normatif  berkaitan  dengan
penilaian baik dan buruknya pelaksanaan kirab pusaka berdasar pada teori aliran etika deontology Immanuel Kant.
Kirab  pusaka  yang  dilaksanakan  bertepatan  pada  malam  tanggal  1  Suro, dapat  dikatakan  sebagai  suatu  upacara  menyambut  datangnya  tahun  baru penanggalan  Jawa.  Pelaksanaannya  telah  menjadi  suatu  kewajiban  bagi masyarakat  keraton  Kasunanan  Surakarta,  sebagaimana  kewajiban  itu  hadir dalam kepercayaan batin masyarakat keraton Kasunanan Surakarta. Hal tersebut sebelumnya telah nampak dalam penjelasan menurut KRMH Yosodipuro yang disampaikan  oleh  Puspaningrat  (1996),  bahwa  pelaksanaan  kirab  pusaka berdasar  pada  sabda  raja  serta  sabda  para  pujangga  yang  dipercaya  sebagai perantara  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pelaksanaan  kirab  pusaka  ini  diyakini sebagai  usaha  masyarakat  Jawa  untuk  mempertahankan  keharmonisan jagat cilik (hubungan antar manusia) dan jagat gede yang tidak hanya terdiri dari alam material  tetapi  juga  alam  spiritual  (hubungan  manusia  dengan  Tuhan  dan dengan makhluk lain ciptaan-Nya) yang bersifat universal. Hal ini dijelaskan oleh James Rachel (2004) sesuai dengan teori perintah Tuhan, yang mana hal yang dianggap  benar  atau  baik  adalah  berdasar  pada  perintah  Tuhan.  Pendapat tersebut  jelas  memperlihatkan  bahwa  masyarakat  adat  dalam  Keraton Kasunanan  Surakarta  melaksanakan  kirab  pusaka  sebagai  suatu  kesanggupan atas kaidah atau aturan yang berasal dari Tuhan, bukan atas dasar keuntungan apa yang didapatkan dari pelaksanaannya. Kant (1785) dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals mengungkapkan hal senada yang diterjemahkan sebagai berikut: “Bertindaklah hany a menurut kaidah dengan mana Anda dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal.”
Pernyataan tersebut telah jelas menjelaskan bahwa pelaksanakan kirab pusaka sebagai  jalan  menyanggupi  aturan  atau  kaidah  dari  Tuhan  dengan manifestasinya adalah sabda dari raja serta sabda dari para pujangga terdahulu yang  merupakan  suatu  bagian  dari  pelaksanaan  kewajiban  moral  dari masyarakat  adat  keraton  Kasunanan  Surakarta,  dan  menjadi  wujud  dedikasi terhadap keraton dan upaya menjaga keharmonisan universal.
Kirab  pusaka  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  tindakan  yang bernilai  baik  dalam  teori imperatif  kategoris  Immanuel  Kant  karena berkaitan dengan  kewajiban  moral  dan  bukan  atas  akibat  yang  didapatkan  oleh pelaksananya. kirab pusaka dalam pelaksanaannya memang sangat dipengaruhi oleh  nilai  magis  dan  sifat  sakral  yang  berdasar  pada  kepercayaan  masyarakat Jawa  dalam  persoalan  kewajiban  manusia  yaitu Memayu  Hayuning  Bawana , mengupayakan  ketentraman  serta  keselamatan  dunia.  Hal  tersebut  dapat menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  kirab  pusaka  tidaklah  didasari  oleh kepentingan atau tujuan pribadi atau golongan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi  pelaksanaan  kirab  pusaka  didasari  atas  kewajiban  moral  yang  berdasar pada gambaran yang lebih bersifat universal, yaitu ketentraman dan keselamatan dunia.  Sedangkan  kewajiban  menurut  Kant  adalah  suatu  tindakan  yang  harus didasari  pada  kesadaran  moral  yang  bersifat a-priori atas  adanya  kewajiban. Bahwa  dalam  hal  ini  setiap  pada  peradaban  manusia,  keselamatan  dan ketentraman dunia dianggap sebagai suatu hal yang selalu diidealkan, dan suatu idealitas yang universal tersebut dapat dikatakan bersifat a-priori . Pelaksanaan kirab pusaka ini bukan didasari oleh penilaian dari masyarakat modern  yang  berkarakter  kapitalistik  yang  menganggap  keuntungan  menjadi tolok ukur kebaikan. Dalam hal ini pelaksanaan kirab pusaka tidak ditentukan
oleh bagaimana keuntungan yang didapat oleh pelaksanaanya, bukan merupakan praktik hipotesis kategoris yang berlandas pada pertimbangan kausalitas. Tetapi pelaksanaan  kirab  pusaka  dilaksanaakan  dengan  berdasar  kesadaran  moral masyarakat  adat  keraton  Kasunanan  Surakarta  sebagai  dedikasi  terhadap keraton dan upaya menjaga keharmonisan sebagai sebuah idealitas yang bersifat universal.  Dalam  hal  ini  pelaksanaan  dari  kirab  pusaka  baik  dapat  membawa akibat  keuntungan  terhadap  pelaksananya  atau  pun  tidak,  kirab  pusaka  akan tetap dilaksanakan oleh setiap komponen masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta  sebagai  pemenuhan  terhadap  kewajiban  moral  dalam  menjaga keharmonisan serta melestarikan tradisi keraton Kasuanan Surakarta.

## IV. SIMPULAN
Kirab  pusaka  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  tradisi  masyarakat  adat keraton Kasunanan Surakarta yang dilaksanakan tiap malam 1 Suro bertepatan dengan  malam  pergantian  tahun  dalam  penanggalan  Jawa.  Kirab  pusaka merupakan warisan turun temurun dari masa kerajaan Majapahit hingga saat ini tetap  dilaksanakan  oleh  keraton  Kasunanan  Surakarta  setiap  tahunnya. Pelaksanaan  kirab  pusaka  dianggap  menjadi  kewajban  bagi  masyarakat  adat keraton  Kasunanan  Surakarta,  karena  dipercaya  merupakan dhawuhing  Gusti Ingkang Maha Agung lewat representasi yang berwujud pangolahing budi yang dicetuskan  lewat  sabda  raja  serta  pujangga  terdahulu  yang  dianggap linuwih . Konsep dasar dari pelaksanaannya adalah kepercayaan masayarakat Jawa bahwa kewajiban manusia di dunia adalah Memayu Hayuning Bawana , yaitu menjaga ketentraman dan keselamatan dunia seisinya. Pembahasan atas persoalan menyangkut pelaksanaan kirab pusaka dengan sudut pandang filsafat moral Immanuel Kant (etika deontologi) tersebut dapat menghasilkan kesimpulan bahwa kirab pusaka merupakan salah satu pelaksaan tradisi  dari  masyarakat  adat  Jawa,  yang  khususnya  masyarakat  adat  keraton Kasuananan Surakarta, tetapi dewasa ini masyarakat awam telah sangat jarang yang memahami makna dari pelaksanaan kirab pusaka tersebut, dan seringkali terjadi  penilaian  secara  bebas  dari  berbagai  pihak  yang  cenderung  merugikan pihak pelaksana kirab pusaka tersebut yaitu masyarakat adat keraton Kasunan Surakarta. Meskipun demikian, masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta tetap melaksanakan tradisi kirab pusaka tersebut setiap malam 1 Suro.
Hal ini menurut perspektif etika deontologi Immanuel Kant telah sampai pada suatu pengutamaan terhadap kewajiban yang bersifat imperatif kategoris, dan dapat diakatakan pelaksanaan kirab pusaka baik secara moral karena tidak didasari oleh pertimbangan kausalitas atas kentungan yang didapat oleh setiap individu dari masyarakat adat yang melaksanakannya. Dalam hal ini dikarenakan landasan dari pelaksanaannya adalah tidak hanya karena sebagai wujud dedikasi dari masyarakat terhadap keraton Kasunanan Surakarta, tetapi juga merupakan wujud  usaha  untuk  menjaga  keharmonisan  dunia  yang  merupakan  suatu idealitas  yang  bersifat  universal,  baik  dunia  material  maupun  spiritual  yang terbentuk dalam hubungan antara makrokosmos dengan mikrokosmos.
Pembahasan yang telah dilakukan mengarahkan pada kesimpulan bahwa melalui analisis dengan perspektif etika deontologi Immanuel Kant, pelaksanaan kirab  pusaka  keraton  Kasunanan  Surakarta  merupakan  praktik  tradisi  yang dilakukan oleh masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta dengan berlandas pada  kewajiban  moral  yang  bersifat  imperatif  kategoris  karena  menyangkut suatu  tindakan  yang  memang  dianggap  wajib  dilakukan  bukan  atas  dasar  apa
yang  akan  didapat  oleh  setiap  individu  yang  melaksanakannya.  Dengan demikian,  dalam  pandangan  etika  deontologi,  penerapan  kirab  pusaka  yang berlandas pada pemahaman spiritual dan magis tersebut lebih mengutamakan pelaksanaan kewajiban, dan oleh karenanya dapat dikatakan baik secara moral dan  perlu  untuk  tetap  dilestarikan  sebagai  wujud  eksistensi  masyarakat  adat keraton Kasunanan Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zainal.  (2011). Pengantar  Filsafat  Barat .  PT  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta. Bakker, Anton. (1994). Metodologi Penelitian Filsafat . Kanisius: Yogyakarta. De Jong. (1976). Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa, Kanisius: Yogyakarta. Hariwijaya.  (2008). Sunan  Kalijaga:  Waliyullah  Tanah  Jawi .  PT  Visi  Gagas Komunika: Depok. Haryanto. (1988). Pratiwimba Adiluhung Sejarah dan Perkembangan Wayang . Djambatan: Jakarta. Linton, Ralph. (1984). The Study of Man . C.V Jemmars: Bandung. Martin, Mike W. (1994). Etika Rekayasa (terjemahan dari Ethics in Engineering . 1989). PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Moedjanto, G. (1994). Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram . Yogyakarta: Kanisius. Mudhofir, Ali. (2009). Kamus Etika . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Muhadiyatiningsih,  Siti  Nurlaila.  (2009). Dimensi  Metafisik  Grebeg  Maulud Keraton Kasunanan Surakarta . Maseifa Jendela Ilmu: Kudus. Sutrisno, Mudji. (2006). Oase Estetis . Kanisius: Yogyakarta.
Poedjawijatna.  (1974). Pembimbing  ke  Arah  Alam  Filsafat .  PT Pembangunan: Jakarta. Poerbatjaraka. (1952). Kepustakaan Djawa . Djambatan: Jakarta. Puspaningrat,  Surdjanjari.  (1996). Kirab  Pusaka  Karaton  Surakarta .  C.V Cendrawasih: Surakarta. Rachels, James. (2004). Filsafat Moral . Kanisius: Yogyakarta. Ricklefs, M.C. (1995). Sejarah Indonesia Modern . Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Sastromidjojo, Seno. (1969). Fenomena Manusia. Jakarta. Solomon, Robert C. (1984). Etika : Suatu Pengantar (terjemahan dari Ethics, A Brief Introduction ). Erlangga: Jakarta. Santosa, Heru. (2000). Landasan Etis bagi Perkembangan Teknologi . PT Tiara Wacana: Yogyakarta. Tjahjadi, Lili. (1991). Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris . Kanisius: Yogyakarta.