Vol.13, No. 1, 2022 doi: 10.14710/politika.13.1.2022.75-100
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor 1
Ilham Rizkia Maulana, 1 Mohamad Shohibuddin 2
1,2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University
Recieved: 12 Agustus 2021
Revised: 9 Maret 2022
Published: 30 April 2022

## Abstrak:
Penelantaran tanah HGU oleh PT Hevindo di tengah konteks ketimpangan agraria dan kemiskinan yang dialami masyarakat tiga desa di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor telah memicu perjuangan agraria kelompok petani AMANAT dengan dukungan sejumlah LSM dan aktor politik. Arus gerakan dari bawah untuk meredistribusikan tanah HGU terlantar ini telah melahirkan respons dari atas oleh para aktor pemerintah dari level desa hingga nasional. Artikel ini mengkaji zona interaksi politik di antara dua arus ini dan pengaruhnya terhadap tindakan para aktor pemerintah terkait desakan pelaksanaan reforma agraria. Penelitian lapang dilaksanakan selama Juli-Desember 2020 melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pengaruh antar variabel diuji secara statistik menggunakan SPSS 16.0 dan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan dari proses interaksi ini terhadap respons para aktor pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan sikap mereka dari semula menentang lantas berbalik mendukung perjuangan petani ini. Pada 2019 sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan reforma agraria telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sementara hasil pemetaan partisipatif atas penguasaan tanah oleh petani penggarap di lokasi HGU telah diusulkan oleh AMANAT sebagai acuan penetapan tanah objek reforma agraria dan calon penerima manfaatnya. Namun, hambatan administratif akibat praktik tata pengurusan dan administrasi pertanahan yang buruk dan manipulatif di masa lalu membuat program reforma agraria belum kunjung dilaksanakan hingga saat penelitian lapangan berakhir.

## Kata Kunci:
zona interaksi politik; gerakan sosial petani; respon pemerintah; perjuangan agraria; reforma agraria.

## Korespodensi:
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Kampus IPB Dramaga, Jl. Kamper, Babakan, Kec. Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680.
Email: rizkiailham22@gmail.com.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
K ondisi kemiskinan serta keterbatasan akses pada tanah pertanian yang dialami komunitas petani sering memicu keresahan agraria ( agrarian angst ), terutama ketika keduanya disertai oleh konteks ketidakadilan politik alokasi tanah yang cukup ekstrem, misalnya keberadaan konsesi tanah dalam skala luas yang diberikan negara kepada badan komersial berskala besar (Caouette & Turner, 2009; Sanin, 2015; Mohamad Shohibuddin, 2020a). Keresahan agraria ini pada gilirannya dapat melahirkan berbagai "reaksi politik dari bawah" (Budy, 2020; Hall et al., 2015; Rutten et al., 2017), termasuk gerakan perjuangan agraria dalam beragam spektrumnya yang dimobilisasi oleh komunitas petani (Shohibuddin & Bahri, 2019; Woods, 2008).
Tergantung pada karakteristik persoalan yang dihadapi, mobilisasi sosial oleh komunitas petani dalam rangka gerakan perjuangan agraria ini dapat berupa tindakan kolektif untuk mewujudkan akses atas tanah (baca: “perjuangan akses”), atau melindungi akses atas tanah yang sudah ada dari ancaman pengambilalihan penguasaan dan/atau degradasi ekologis (baca: “perjuangan kontra-eksklusi”), atau pun kombinasi keduanya (Mohamad Shohibuddin, 2020b; Shohibuddin, Cahyono, & Bahri, 2017). Berkaitan dengan “perjuangan akses”, mobilisasi sosial dari bawah oleh komunitas petani sering kali dilakukan melalui aksi pendudukan (kembali) tanah-tanah yang disengketakan, pembentukan serikat petani, pengembangan jejaring dan aliansi pendukung, aksi massa, hingga negosiasi dengan pihak pemerintah (Fauzi & Herlily, 2005). Secara umum, muara dari “perjuangan akses” ini adalah tuntutan menjalankan pembaruan atas struktur penguasaan tanah yang timpang dan tidak adil. Adapun sasaran dari pembaruan itu sendiri dapat berupa tanah pertanian ( land reform ) ataupun kawasan hutan ( forest tenure reform ) (Safitri et al., 2011).
Namun, sejauh mana tuntutan pembaruan semacam ini berhasil diwujudkan sangat bergantung pada sejumlah prasyarat, dua di antaranya adalah adanya kemauan politik pemerintah yang kuat dan organisasi petani yang mandiri (Wiradi, 2009). Tidak heran apabila pelaksanaan land reform banyak ditelaah berdasarkan dua pendekatan berbasis aktor ini. Pendekatan yang pertama lebih menekankan peran pemerintah di dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan publik ( reform by grace ). Sebaliknya, pendekatan yang kedua lebih menekankan peran masyarakat melalui mobilisasi sosial dari bawah (reform by leverage ). Menurut Wiradi (2009), kedua pendekatan tersebut secara terpisah-pisah tidak dapat diandalkan. Pendekatan pertama sangat rentan karena bergantung kepada “pasar politik” yang dapat berubah-rubah dari satu rezim ke rezim berikutnya. Demikian pula, mobilisasi sosial dari bawah semata tidak memadai karena pelaksanaan land reform by definition menuntut peran aktif dari negara. Oleh karena itu, ketimbang melihat kedua pendekatan di atas sebagai dua arus yang saling berlawanan, akan lebih tepat untuk memahaminya dalam kerangka state and society interaction yang bersifat dinamis dan dengan manifestasi yang beragam (Negoita, 2018).
Ada empat situasi di lingkaran elite politik yang dapat melahirkan peluang bagi terjadinya interaksi negara dan masyarakat semacam ini, yakni terbukanya akses pada
elite kekuasaan, keberadaan elite berpengaruh, pergeseran keberpihakan di antara elite, dan perpecahan di dalam dan antar kelompok elite. Keberadaan satu atau beberapa situasi ini dapat melahirkan kesempatan konjungtural yang bisa dimanfaatkan bahkan oleh golongan yang secara politik lemah (Tarrow, 1996). Pada gilirannya, kesempatan konjungtural semacam ini dapat dimanfaatkan oleh gerakan sosial untuk mendesakkan agenda pembaruan kepada aktor-aktor di lembaga pemerintah melalui berbagai upaya lobi, tekanan, dan negosiasi.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa kesempatan konjungtural yang terbuka akan dengan serta merta melahirkan zona interaksi politik antara gerakan sosial dengan para aktor pemerintah. Kalau pun interaksi politik terjadi di antara kedua belah pihak ini, boleh jadi interaksinya justru saling melemahkan sehingga menyulitkan pelaksanaan agenda pembaruan (Borras & Franco, 2008). Oleh karena itu, tantangan utama bagi gerakan sosial adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan politik yang ada untuk membangun interaksi politik yang bermakna dengan aktor-aktor pemerintah dalam rangka mendorong proses perubahan yang progresif dan inklusif. Sebab, dinamika yang dapat terjadi pada berbagai arena dan level interaksi sangatlah bergantung pada sejauh mana karakter dan kualitas interaksi di antara kedua belah pihak tersebut dapat dibangun.
Dalam konteks tuntutan agenda pembaruan, Borras (1998, 2001) berdasarkan studinya di Filipina menemukan bahwa peluang bagi pelaksanaan reforma agraria yang berhasil adalah ketika interaksi yang positif terjadi antara aktor-aktor reformis di tubuh negara dengan berbagai komponen civil society . Interaksi positif demikian dapat tercipta berkat kombinasi antara tuntutan gerakan sosial dari bawah dan inisiatif pembaruan para aktor pemerintah dari atas. Tergantung pada kondisi konkret yang ada, interaksi “negara- masyarakat” ini dapat saja mengambil bentuk “negara-NGO”, “negara-gerakan petani”, maupun “negara-NGO/gerakan petani” (Borras & Franco, 2008; Brockett, 1991).
Beberapa kasus empiris di Indonesia menunjukkan bahwa sikap pengabaian para aktor pemerintah terhadap perjuangan agraria yang didesakkan dari bawah adalah salah satu faktor yang telah melanggengkan kondisi ketidakadilan dan konflik agraria di tanah air (Martini, Ash-Shafikh, & Afif, 2019; Rachman, 2013). Demikian pula, pelaksanaan program reforma agraria tanpa disertai partisipasi gerakan petani yang otentik telah membuka peluang bagi terjadinya elite capture , sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa studi atas pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Hardiyanto, 2021; Ningtyas & Dharmawan, 2010; Sutejo et al., 2009). Dari studi-studi ini dapat disimpulkan bahwa tanpa komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta interaksi politik yang berkualitas antara gerakan petani dan para aktor pemerintah, maka keberhasilan pelaksanaan program reforma agraria akan sulit diwujudkan.
Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan reforma agraria tidak cukup untuk sekedar secara normatif menekankan prasyarat political will pemerintah
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
serta gerakan petani yang mandiri. Demikian pula, tidak memadai untuk sekedar menegaskan urgensi sinergi antara pendekatan reform by grace dan reform by leverage . Namun, secara empiris juga penting untuk mencermati sejauh mana interaksi politik di berbagai arena dan level (baca: zona interaksi politik) berlangsung di antara dua belah pihak dalam kedua pendekatan tadi. Lantas, lebih jauh lagi, bagaimanakah karakteristik dan kualitas dari sinergi kedua pendekatan itu sendiri pada berbagai zona interaksi politik yang terjadi. Fokus kajian semacam inilah yang menjadi tujuan dari penulisan artikel ini.
Sejauh ini, beberapa studi mengenai pelaksanaan reforma agraria di Indonesia seperti yang dikutip di atas belum banyak memperhatikan topik seputar zona interaksi politik ini. Alih-alih, sebagian besar fokus kajiannya lebih banyak mencermati dampak sosial- ekonomi dan keagrariaan dari pelaksanaan reforma agraria (lihat juga, misalnya: (Sirait, 2017). Oleh karena itu, topik inilah yang secara khusus akan dikaji dalam artikel ini dengan penekanan pada dinamika interaksi politik yang berlangsung pada berbagai zona sebelum dan sepanjang pelaksanaan reforma agraria dan yang turut menentukan berbagai dampak tersebut. Hal ini khususnya menyangkut sejauh mana dialektika yang produktif dan saling memperkuat antara partisipasi gerakan petani dengan kemauan politik para aktor pemerintah dapat berlangsung dan sejauh mana hal ini kemudian memengaruhi arah pelaksanaan program land reform itu sendiri.
Adapun kasus empiris yang dikaji adalah gerakan petani tiga desa di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang memperjuangkan penguasaan mereka atas tanah di lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) seluas 271,5014 ha. Tanah HGU ini telah lama diterlantarkan oleh pemiliknya dan kemudian digarap oleh petani setempat. Momentum kelahiran gerakan petani ini terjadi pada tahun 2010 ketika PT Hevindo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Barat melakukan pengukuran tanah di lokasi yang disengketakan dalam rangka memperpanjang HGU yang akan habis masa berlakunya pada 2013. Dalam proses pengukuran ini, baik petani penggarap tanah maupun Pemerintah Desa tidak dilibatkan sama sekali. Selanjutnya, pada Juli 2011 warga dikejutkan oleh patok-patok merah bertuliskan BPN/PT Hevindo yang ditancapkan di lokasi HGU yang disengketakan. Belakangan baru diketahui oleh warga bahwa pada 23 Juni 2011 Pemerintah Kabupaten Bogor telah melayangkan dua surat pertimbangan persetujuan kepada Kepala BPN RI sebagai bagian dari persyaratan perpanjangan HGU.
Menyikapi hal ini, para petani penggarap dari tiga desa di sekeliling lokasi HGU, yakni Cisarua, Curug Bitung dan Nanggung, mulai mengonsolidasikan diri ke dalam organisasi yang diberi nama Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT). Organisasi ini dibentuk pada 2011 untuk menentang upaya perpanjangan HGU dan sekaligus mendesak pelaksanaan land reform di lokasi HGU terlantar yang telah lama mereka garap. Pada tahap ini, beberapa LSM mulai terlibat mendukung perjuangan petani ini dan seiring berjalannya waktu akhirnya melahirkan aliansi pendukung yang semakin luas. Selain itu,
beberapa anggota DPRD juga turut memberikan dukungan kepada perjuangan petani di tiga desa ini.
Konflik memuncak menjadi bentrokan terbuka ketika pada 2013 PT Hevindo mengerahkan para preman untuk merusak dan membakar tanaman di lokasi HGU yang disengketakan serta mengancam para petani penggarap di lokasi tersebut. Insiden ini kemudian direspons oleh para petani dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor pada 22 April 2013. Seiring dengan itu, para tokoh AMANAT bersama aliansi pendukungnya mulai intensif menjalin komunikasi dan negosiasi dengan para aktor politik di berbagai level. Hal ini dilakukan termasuk dengan memanfaatkan secara strategis beberapa momentum politik elektoral, mulai dari pemilihan umum kepala desa, bupati, hingga anggota legislatif. Kemenangan Joko Widodo pada pilpres 2014 dengan mengusung agenda Nawacita (salah satunya berupa janji pelaksanaan reforma agraria) makin memudahkan proses komunikasi politik tadi. Berbagai perkembangan inilah yang memungkinkan terciptanya zona interaksi politik pada berbagai level, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, bahkan hingga nasional.
Dalam rangka mendalami zona interaksi politik di seputar perjuangan agraria ini, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah anatomi dan solidaritas dari gerakan petani AMANAT itu sendiri? Apa kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aliansi pendukung? Kesempatan politik apa saja yang dimanfaatkan oleh gerakan petani ini dan aliansi pendukungnya? Sejauh manakah zona interaksi politik di berbagai level dapat dibangun oleh gerakan petani AMANAT dan apa pengaruhnya terhadap respons para aktor pemerintah?
Ilham Rizkia Maulana & Mohamad Shohibuddin
petani ini dan seiring berjalannya waktu akhirnya melahirkan aliansi pendukung yang semakin luas. Selain itu, beberapa anggota DPRD juga turut memberikan dukungan kepada perjuangan petani di tiga desa ini.
Konflik memuncak menjadi bentrokan terbuka ketika pada 2013 PT Hevindo mengerahkan para preman untuk merusak dan membakar tanaman di lokasi HGU yang disengketakan serta mengancam para petani penggarap di lokasi tersebut. Insiden ini kemudian direspons oleh para petani dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor pada 22 April 2013. Seiring dengan itu, para tokoh AMANAT bersama aliansi pendukungnya mulai intensif menjalin komunikasi dan negosiasi dengan para aktor politik di berbagai level. Hal ini dilakukan termasuk dengan memanfaatkan secara strategis beberapa momentum politik elektoral, mulai dari pemilihan umum kepala desa, bupati, hingga anggota legislatif. Kemenangan Joko Widodo pada pilpres 2014 dengan mengusung agenda Nawacita (salah satunya berupa janji pelaksanaan reforma agraria) makin memudahkan proses komunikasi politik tadi. Berbagai perkembangan inilah yang memungkinkan terciptanya zona interaksi politik pada berbagai level, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, bahkan hingga nasional. Dalam rangka mendalami zona interaksi politik di seputar perjuangan agraria ini, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah anatomi dan solidaritas dari gerakan petani AMANAT itu sendiri? Apa kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aliansi pendukung? Kesempatan politik apa saja yang dimanfaatkan oleh gerakan petani ini dan aliansi pendukungnya? Sejauh manakah zona interaksi politik di berbagai level dapat dibangun oleh gerakan petani AMANAT dan apa pengaruhnya terhadap respons para aktor pemerintah?
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Pada Gambar 1 di atas disajikan kerangka pemikiran yang digunakan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data sesuai kerangka pemikiran di atas, dilakukan penelitian lapang selama Juli-Desember 2020 di Desa Cisarua yang merupakan salah satu dari tiga desa yang berkonflik dengan PT Hevindo. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki petani penggarap di lahan HGU paling banyak (sejumlah 379 orang) dengan tanah garapan paling luas (terdiri dari 535 bidang tanah). Data digali melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif ( mixed methods ). Berbekal instrumen kuesioner yang telah dipersiapkan, dilakukan wawancara survei kepada 30 responden yang dipilih di antara para petani anggota AMANAT secara probability sampling dengan menggunakan teknik simple random sampling . Selain itu, dilakukan pengumpulan data secara kualitatif dengan metode observasi terlibat, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih secara purposif.
Data kuantitatif yang diperoleh dari survei diolah dengan aplikasi Microsoft Excel 2013 dan kemudian dianalis dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for Windows untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel tabulasi silang. Informasi yang diperoleh dari penelitian survei ini selanjutnya dilengkapi dengan data kualitatif yang dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penyimpulan (Milles & Huberman, 1992). Penelitian ini bertolak dari hipotesis bahwa anatomi dan solidaritas gerakan petani sebagai gambaran kekuatan gerakan sosial dari bawah akan berpengaruh positif terhadap zona interaksi dan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari zona interaksi ini terhadap respons para aktor di berbagai lembaga pemerintah di berbagai level. Pengujian hipotesis memanfaatkan aplikasi Smart PLS 3.0 untuk melakukan analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians, yaitu Partial Least Square (PLS).

## Anatomi dan Solidaritas pada Gerakan AMANAT
AMANAT didirikan dalam pertemuan konsolidasi pada 2011 yang dihadiri oleh sekitar 200 petani dan turut dihadiri beberapa aktivis LSM. Basis organisasi ini adalah para petani penggarap tanah HGU terlantar yang berasal dari tiga desa di sekeliling HGU PT Hevindo, yaitu Cisarua, Curug Bitung dan Nanggung. Tujuan pembentukan organisasi ini difokuskan semata-mata pada perjuangan mendapatkan hak legal atas tanah di lokasi HGU terlantar yang telah mereka kuasai dan usahakan sebagai lahan pertanian. Struktur organisasi AMANAT sangat sederhana dan mencerminkan fokus tujuan awal pendiriannya ini. Pada pucuk pimpinan organisasi terdapat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Keduanya dibantu oleh tiga orang Koordinator Desa yang dipilih dari masing-masing desa yang berpartisipasi dalam gerakan perjuangan agraria ini. Selanjutnya, tiga orang terakhir ini dibantu oleh Koordinator Kampung dengan jumlah sebanyak kampung yang ada di masing-masing desa.
Perjuangan yang dilakukan oleh AMANAT sudah berlangsung selama sepuluh tahun. Sebelum organisasi AMANAT didirikan, para petani penggarap merasa sangat inferior
ketika menghadapi ancaman penggusuran dari lahan garapan mereka. Hal ini sangat wajar karena pada fase ini mereka belum mampu membangun kekuatan kolektif di antara mereka sendiri serta belum memiliki jaringan pendukung yang memadai. Bahkan setelah AMANAT didirikan, situasi di lapangan tidak berubah dengan serta merta. Di masa awal perjuangan ini, AMANAT hanya memperoleh dukungan politik dari Pemerintah Desa Curug Bitung semata. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten, BPN, maupun dua desa yang lain lebih memihak PT Hevindo dengan mendukung perpanjangan HGU perusahaan ini. Hal inilah yang membuat kedudukan PT Hevindo sangat dominan dan superior.
Eskalasi konflik yang terus meningkat hingga memuncak pada bentrokan fisik pada 2013 memaksa AMANAT mengintensifkan konsolidasi internal dan memobilisasi berbagai aksi massa. Pada saat yang sama, jaringan pendukung mulai terjalin semakin luas yang berperan besar di dalam memberikan rasa percaya diri, pendidikan politik dan peningkatan kapasitas. Sejalan dengan ini, tingkat solidaritas organisasi di antara para anggota AMANAT sendiri mengalami kemajuan yang pesat, baik secara vertikal maupun horizontal. Solidaritas ini bisa diukur antara lain dari bagaimana framing para anggota AMANAT terhadap perjuangan yang sedang dilakukan organisasinya dan dari bagaimana anggota yang bersangkutan memosisikan diri dalam kerangka perjuangan kolektif tersebut.
Snow & Benford (1988) membedakan tiga kategori framing untuk mengukur tingkat solidaritas organisasi di antara partisipan suatu gerakan sosial, yaitu diagnostic framing yang menyangkut identifikasi atas masalah dan penyebab masalah tersebut, prognostic framing yang terkait dengan kemungkinan solusi atas masalah atau rencana menghadapi masalah tersebut sekaligus strategi untuk melakukannya, dan motivational framing yang terkait dengan alasan keterlibatan para partisipan dalam gerakan kolektif dalam rangka memperbaiki situasi, termasuk dengan membuat kosa kata dan jargon baru yang lebih cocok untuk memberikan motivasi. Berdasarkan kerangka tersebut, solidaritas di antara anggota AMANAT ternyata cukup tinggi, seperti terlihat dalam data yang disajikan pada tiga tabel berikut ini.
Tabel 1. Tingkat Diagnostic Framing Anggota TIDAKNAT Menurut Penguasaan Tanah
Diagnostic Framing Kategori Petani Anggota TIDAKNAT Menurut Golongan Luas Penguasaan Tanah Total Skala Gurem (< 0,5 ha) Skala Kecil (0,5-1, 99 ha) % % % Tinggi 83,3 16,7 100 Sedang 0 0 0 Rendah 0 0 0 Total 83,3 16,7 100 Sumber: data primer
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Berdasarkan Tabel 1, semua respoden memiliki tingkat diagnostic framing yang tinggi, terlepas dari luas penguasaan tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua anggota AMANAT dapat mengidentifikasi dengan sangat baik masalah dan penyebab masalah yang mereka hadapi. Mereka mempunyai framing bahwa masalah konflik agraria berakar pada ketidakadilan alokasi tanah yang terjadi di desa mereka. Mereka juga mampu mengidentifikasi dengan baik sumber masalah dan pelaku utama dari permasalahan yang ada tersebut. Dengan pemahaman demikian, maka mobilisasi aksi kolektif yang dilakukan oleh gerakan petani AMANAT dapat berjalan cukup efektif dan dengan partisipasi yang cukup tinggi di antara anggotanya.
Tabel 2. Tingkat Prognostic Framing Anggota AMANAT Menurut Penguasaan Tanah
Prognostic Framing Kategori Petani Anggota AMANAT Menurut Golongan Luas Penguasaan Tanah Total Skala Gurem (< 0,5 ha) Skala Kecil (0,5-1, 99 ha) % % % Tinggi 70 16,7 86,7 Sedang 13,3 0 13,3 Rendah 0 0 0 Total 83,3 16,7 100 Sumber: data primer
Seperti terlihat pada Tabel 2, sebagian besar responden juga memiliki tingkat prognostic framing yang tinggi sebesar 86%. Setelah mampu mengidentifikasi masalah dan sumber masalah, sebagian besar responden juga memahami solusi atas masalah dan sumber masalah itu. Hal ini antara lain dengan memanfaatkan tanah terlantar di lokasi HGU sebagai lahan pertanian, menentang upaya PT Hevindo memperpanjang HGU-nya, menggalang dukungan dari Komnas HAM dan jaringan LSM, mendesak pemerintah menjalankan agenda reforma agraria, dan mendata tanah-tanah objek land reform beserta para calon penerima manfaatnya untuk diusulkan ke pemerintah.
Sejalan dengan temuan terdahulu, Tabel 3 juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat motivational framing yang tinggi sebesar 83,4%. Motivational framing ini sangat penting karena memberikan dorongan kepada petani untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aksi kolektif yang dimobilisasi oleh gerakan. Sebagai contoh, motivasi petani yang kuat untuk mempertahankan tanah garapannya di lokasi HGU sebagai sumber nafkah satu-satunya akan berdampak positif terhadap perjuangan yang dilakukan oleh organisasi AMANAT secara keseluruhan, khususnya ketika harus melakukan kegiatan yang melibatkan massa seperti aksi demonstrasi.
Tabel 3. Tingkat Motivational Framing Anggota AMANAT Menurut Penguasaan Tanah
Motivational Framing Kategori Petani Anggota AMANAT Menurut Golongan Luas Penguasaan Tanah Total Skala Gurem (< 0,5 ha) Skala Kecil (0,5-1, 99 ha) % % % Tinggi 66,7 16,7 83,4 Sedang 16,7 0 16,7 Rendah 0 0 0 Total 83,4 16,7 100

## Sumber: data primer
Seperti akan ditunjukkan di bawah nanti, tingginya tingkat solidaritas organisasi di antara anggota AMANAT ini berpengaruh secara positif terhadap zona interaksi dan pada akhirnya juga pada arah program reforma agraria yang mereka desakkan.

## Aliansi Pendukung Gerakan AMANAT
Aliansi pendukung memiliki peran yang penting dalam dinamika perjuangan agraria organisasi AMANAT yang sudah berlangsung selama satu dasawarsa. Aliansi ini bertumpu pada sejumlah LSM yang membantu dan mendampingi AMANAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah garapan di lokasi HGU yang telah diterlantarkan. Kalangan LSM yang aktif mendukung gerakan petani AMANAT ini adalah Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sawit Watch, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK). Berbagai LSM ini melakukan kerja pendampingan yang saling melengkapi satu sama lain. Kerja pendampingan ini antara lain dalam bentuk penguatan organisasi, bantuan hukum, advokasi kebijakan, pemetaan partisipatif untuk inventarisasi data subjek dan objek agraria, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jejaring lobi dan dukungan politik.
Penguatan organisasi AMANAT dilakukan terutama oleh RMI, Sawit Watch, JKPP, ELSAM, dan KPA. Penguatan organisasi ini dimulai sejak fasilitasi pembentukan organisasi AMANAT. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembekalan materi terkait keorganisasian dan kepemimpinan. Selain itu, juga pembekalan materi seputar pendidikan politik dan hukum mengenai hak-hak agraria. Penguatan organisasi ini mendorong terciptanya solidaritas kolektif dan rasa percaya diri yang kuat di antara para petani anggota AMANAT.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Kerja pendampingan berupa bantuan hukum dilakukan oleh Sawit Watch, RMI, TuK dan YLBHI. Terutama pada tahap awal konflik agraria berlangsung, banyak kejadian yang menyeret petani AMANAT pada ranah penegakan hukum ini. Kejadian yang menonjol adalah saat terjadi pengrusakan dan pembakaran tanaman milik para petani yang dilakukan oleh preman suruhan PT Hevindo. Para petani juga diancam diadukan ke meja hijau atas tuduhan menguasai properti pihak lain. Untuk menuntut keadilan atas peristiwa tersebut, petani AMANAT menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM dan meminta pendampingan dari YLBHI. Pada saat itu, RMI berperan dalam menghubungkan petani AMANAT kepada Komnas HAM dan YLBHI serta turut membantu petani dalam membuat kronologis kejadian untuk diajukan kepada kedua lembaga tersebut.
Advokasi perjuangan petani dilakukan dalam rangka mendesak pemerintah untuk membatalkan perpanjangan HGU dan sebaliknya menjadikan tanah HGU yang disengketakan di Kecamatan Nanggung sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Advokasi kebijakan semacam ini dilakukan sejak tahun 2016 melalui pendampingan oleh KPA, RMI, dan Sawit Watch. KPA terutama berperan besar dalam mendampingi AMANAT selama proses advokasi kebijakan ini. Di tingkat kabupaten, proses ini dilakukan secara langsung oleh AMANAT dengan didampingi oleh KPA atau LSM yang lain. Untuk ini, KPA melatih para pemimpin AMANAT agar mampu melakukan komunikasi dan negosiasi politik dengan para aktor pemerintah di tingkat kabupaten. Di level nasional, KPA membantu AMANAT dengan melakukan advokasi kebijakan secara langsung terutama kepada para mantan aktivis agraria yang bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP). KPA bersama LSM lain juga menjembatani pertemuan antara KSP dengan AMANAT yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan secara langsung.
Kerja pendampingan yang keempat adalah pembuatan data subjek dan objek agraria. Hal ini dilakukan oleh JKPP dan RMI melalui pemetaan secara partisipatif atas bidang- bidang tanah garapan di lokasi HGU beserta para petani yang menguasainya. Dari pemetaan ini dapat diketahui bahwa sebaran penguasaan tanah di antara petani anggota AMANAT cukup merata dan tidak terjadi ketimpangan yang mencolok (lihat Gambar 2). Peta bidang tanah dan penggarapnya ini kemudian diusulkan sebagai data objek dan subjek agraria untuk dijadikan acuan pemerintah dalam pelaksanaan land reform . Karena dihasilkan melalui metode partisipatif, data objek dan subjek agraria ini sesuai dengan fakta penguasaan tanah di lapangan yang telah disepakati di antara petani penggarap. Dengan demikian, data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi keadilan agraria yang ingin diwujudkan oleh gerakan AMANAT.
Gambar 2. Struktur Penguasaan Tanah HGU di Antara Petani Anggota AMANAT di Desa Cisarua
Kerja pendampingan yang kelima adalah peningkatan kapasitas di antara para petani anggota AMANAT. Kerja pendampingan ini pada dasarnya berlangsung pada keempat bentuk pendampingan terdahulu yang dilakukan oleh berbagai LSM yang terlibat. Di dalam keempat bentuk pendampingan itu, terjadi peningkatan kapasitas dalam hal keorganisasian dan kepemimpinan, kesadaran politik, hukum dan gender, kemampuan komunikasi dan negosiasi politik, keterampilan inventarisasi data objek dan subjek, pemahaman mengenai seluk beluk program land reform , dan sebagainya. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan pelatihan, namun banyak juga yang dilakukan dalam bentuk aksi secara langsung seperti saat melakukan demonstrasi, lobi dengan aparat pemerintah, pemetaan secara partisipatif dan sebagainya. Semua kegiatan peningkatan kapasitas ini terbukti sangat membantu menguatkan perjuangan agraria yang dilakukan oleh gerakan AMANAT.
Kerja pendampingan keenam adalah pengembangan jejaring pendukung yang terus membesar seiring dengan pelaksanaan kelima kerja pendampingan terdahulu. Jejaring ini memiliki peranan penting dalam membangun kekuatan yang mendukung gerakan petani AMANAT, khususnya di tubuh pemerintah. Dalam upaya memperluas jejaring pendukung ini, LSM bersama AMANAT selalu melakukan profiling terhadap aktor-aktor
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
yang terlibat atau yang dapat dilibatkan dalam upaya penyelesaian kasus konflik agraria di lokasi HGU PT Hevindo. Para aktor ini diidentifikasi mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Profiling ini dilakukan dalam rangka menjaring aktor-aktor mana yang dapat didekati untuk memberikan dukungan kepada perjuangan AMANAT. Berdasarkan pemetaan ini, LSM bersama AMANAT lalu berusaha membangun relasi personal dengan para aktor tersebut untuk ditarik menjadi bagian dari barisan pendukung perjuangan mereka.

## Kesempatan Politik yang Dimanfaatkan
Di level desa, kesempatan politik yang berusaha dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi AMANAT adalah ajang pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tahun 2012. Momentum politik ini sangat penting bagi organisasi AMANAT karena di awal masa perjuangannya hanya Pemerintah Desa Curug Bitung yang memberikan dukungan kepada gerakan petani ini. Sementara Pemerintah Desa Cisarua dan Desa Nanggung, sebagian karena keterbatasan pemahaman atas konteks persoalan agraria yang terjadi, lebih mendukung langkah-langkah PT Hevindo untuk mempertahankan dan memperpanjang HGU-nya di Kecamatan Nanggung.
Dalam proses politik elektoral ini, salah satu calon kepala desa di Desa Cisarua yang sekaligus adalah petahana didesak oleh para petani untuk menandatangani surat perjanjian yang menyatakan dukungan kepada AMANAT. Sebagai timbal baliknya, para petani anggota AMANAT akan memberikan suaranya kepada petahana tersebut. Calon ini akhirnya berhasil terpilih lagi sebagai kepala desa dan kemudian menepati janjinya untuk mendukung perjuangan AMANAT. Di Desa Curugbitung, kepala desa periode sebelumnya yang sejak awal mendukung AMANAT berhasil dimenangkan sehingga menjabat kembali sebagai kepala desa. Demikian pula, di Desa Nanggung berhasil dimenangkan kepala desa baru yang merupakan sosok pendukung AMANAT. Dengan demikian, melalui peluang politik elektoral, Pemerintah Desa di ketiga desa yang menjadi lokasi tanah HGU yang dipersengketakan telah dipimpin oleh para tokoh yang berpihak dan memberikan dukungan aktif kepada gerakan AMANAT.
Selain pemerintahan desa, dukungan tokoh-tokoh informal yang berpengaruh di desa juga berusaha digalang oleh organisasi AMANAT. Salah satu tokoh informal yang berhasil dirangkul sebagai pendukung perjuangan AMANAT adalah pemimpin sebuah pesantren agro-ekologi di Desa Cisarua. Tokoh ini bahkan kemudian direkrut sebagai salah satu pengurus organisasi AMANAT.
Tokoh informal ini memiliki peran penting bagi perjuangan AMANAT karena kemudian berhasil mengembangkan pesantren agro-ekologi di lokasi HGU. Untuk ini, lahan seluas 2,2 ha secara khusus disediakan untuk pengembangan pesantren ini. Dari luasan ini, sebagian kecil saja yang digunakan untuk bangunan pesantren, sementara sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk pendidikan dan praktik pertanian bagi para santri. Bangunan pesantren sendiri selain digunakan untuk pendidikan para santri, juga sering dimanfaatkan untuk tempat konsolidasi dan pertemuan bagi organisasi AMANAT, termasuk ketika menyelenggarakan acara diskusi dan pelatihan yang diisi oleh para aktivis LSM.
Dukungan Kepala Desa Cisarua terhadap perjuangan AMANAT secara konkret juga diwujudkan melalui organisasi karang taruna. Selain menjalankan program yang biasa dijalankan oleh karang taruna, khusus di Desa Cisarua organisasi pemuda ini juga diberi kepercayaan khusus untuk mengelola tanah seluas 0,5 ha di lokasi HGU. Dengan kepercayaan ini, organisasi karang taruna di Desa Cisarua mampu berperan menjadi wadah bagi para petani muda dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara petani generasi tua dan petani generasi muda. Melalui karang taruna, peran pemuda dapat disalurkan untuk mendukung perjuangan AMANAT. Mereka dilibatkan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan terkait reforma agraria yang diberikan oleh para aktivis LSM dan dijadikan sebagai pelaku garda depan saat pelaksanaan pemetaan partisipatif. Dengan demikian, peran petani muda ini sangat penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di lokasi HGU yang disengketakan.
Di tingkat kecamatan, aktor yang berhasil didekati dan bersedia memberikan dukungan kepada perjuangan AMANAT adalah Camat dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Kecamatan Nanggung. Dukungan dari Camat Nanggung akhirnya berhasil diperoleh berkat hubungan personal yang erat yang dimiliki oleh pengurus AMANAT dengan tokoh ini. Sementara dukungan dari Danramil justru sudah diperoleh bahkan sebelum pengurus AMANAT melakukan pendekatan. Hal ini karena sosok Danramil ternyata sejak awal keberatan dengan rencana PT Hevindo memperpanjang HGU-nya dan bahkan, barangkali atas pertimbangan keamanan, melindungi para petani ketika terjadi serangan oleh para jawara yang dibayar pihak perusahaan. Berdasarkan profiling semacam ini, yang dilakukan AMANAT bersama Sawit Warch, maka tokoh ini didekati oleh pengurus AMANAT dan kemudian dibangunlah hubungan personal yang cukup erat. Sayangnya, seiring dengan rotasi tour of duty di tubuh militer, tokoh ini sudah tidak lagi berada di Kecamatan Nanggung karena sudah ditugaskan ke tempat lain.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Di tingkat kabupaten, AMANAT berhasil membangun kontrak politik dengan pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan yang saat itu sedang berkompetisi sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor dalam pilkada 2018. Dalam kontrak politik ini disepakati bahwa apabila pasangan ini terpilih, maka HGU PT Hevindo di Kecamatan Nanggung tidak akan diperpanjang dan tanah HGU itu akan diredistribusi kepada para petani penggarapnya melalui reforma agraria.
Selain itu, AMANAT juga berhasil membangun dukungan dari BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Dukungan ini dapat diperoleh berkat profiling yang dilakukan AMANAT dengan KPA dan TuK atas pegawai baru BPN di Kantah Kabupaten Bogor pada 2013. Pegawai baru ini sebelumnya pernah ditugaskan di Garut dan memiliki pengalaman menyelesaikan konflik agraria melalui pelaksanaan land reform . Berdasarkan profiling ini, AMANAT beserta TuK dan KPA kemudian melobi tokoh ini agar bersedia melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. Hasil lobi dan kunjungan lapangan ini akhirnya dapat meyakinkan pihak Kantah Kabupaten Bogor untuk menghentikan proses perpanjangan HGU PT Hevindo di Kecamatan Nanggung. Hingga saat ini, pihak Kantah Kabupaten Bogor terus menjalin komunikasi yang erat dengan AMANAT dan LSM pendukungnya untuk mempersiapkan pelaksanaan reforma agraria di lokasi HGU yang disengketakan.
Di tingkat provinsi, tidak banyak peluang politik yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh organisasi AMANAT. Meskipun demikian, pengurus organisasi ini dapat menjalin hubungan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi untuk bersedia memberikan bantuan saprodi kepada para petani penggarap di lokasi HGU.
Akhirnya, upaya membangun jejaring pendukung ini juga dilakukan di tingkat nasional, yaitu dengan melobi Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TP2KA) yang dibentuk di KSP. Tim ini dipimpin oleh Abetnego Tarigan (sebelumnya pernah memimpin Sawit Watch) dengan salah satu anggotanya adalah Usep Setiawan (pernah memimpin KPA). Sejarah aktivisme kedua tokoh ini dan hubungan mereka dengan dua LSM pendukung gerakan AMANAT memungkinkan diperolehnya dukungan politik di tingkat pusat ini. Demikianlah, pada 2017 AMANAT dapat mengunjungi KSP untuk mengadukan secara langsung kasus konflik agraria yang mereka alami. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Abetnego Tarigan dan Usep Setiawan atas nama KSP melakukan peninjauan secara langsung di lokasi HGU terlantar yang disengketakan. Berdasarkan hasil kunjungan ini, kasus di Kecamatan Nanggung berhasil didorong menjadi lokasi prioritas penangan konflik agraria di TP2KA. Hal ini membuka peluang politik yang lebih besar bagi AMANAT untuk mendorong reforma agraria di lokasi HGU yang disengketakan.
Sebab, melalui proses itu pihak BPN di tingkat kabupaten hingga pusat dapat didorong mendukung perjuangan agraria yang dilakukan AMANAT.
Uraian di atas telah mengonfirmasi teori yang dinyatakan oleh Tarrow (1994) terkait empat peluang politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok inferior dalam mendorong kepentingan mereka, yaitu akses ke kekuasaan, pergeseran keberpihakan, ketersediaan elite berpengaruh, dan perpecahan di antara para elite. Pada kasus upaya penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Nanggung, dapat ditemukan tiga dari empat peluang politik pada masing-masing tingkat pemerintahan, yaitu akses ke kekuasaan, pergeseran keberpihakan, dan ketersediaan elite berpengaruh. Peluang-peluang politik ini memberikan kesempatan bagi AMANAT untuk menggulirkan agenda politiknya, yaitu dukungan pada masing- masing tingkat pemerintahan terhadap pelaksanaan land reform di lokasi HGU yang disengketakan. Berbagai peluang politik yang berhasil dimanfaatkan telah memperkuat posisi AMANAT dalam dinamika perjuangan agraria yang sudah berjalan selama satu dasawarsa ini.

## Zona Interaksi Politik di Berbagai Level
Kombinasi ketiga faktor yang diuraikan di atas—yakni anatomi dan solidaritas gerakan petani, aliansi pendukung gerakan, dan kesempatan politik yang tersedia dan dimanfaatkan—telah memungkinkan gerakan petani AMANAT mewujudkan zona interaksi politik yang cukup intens dengan para aktor pemerintah. Perwujudan zona interaksi ini telah tergambar dalam uraian di atas, terutama yang dilakukan pimpinan organisasi AMANAT bersama LSM pendukungnya dengan para aktor pemerintah dari berbagai level, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Seperti dipaparkan di bawah nanti, keberhasilan mewujudkan zona interaksi ini berpengaruh positif pada tingkat responsivitas aktor-aktor pemerintah terhadap pelaksanaan land reform yang diperjuangkan oleh AMANAT.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan mewujudkan zona interaksi ini tidak terbatas di lingkaran para pimpinan organisasi semata, melainkan disertai keterlibatan para petani anggota AMANAT secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perjuangan agraria di Kecamatan Nanggung ini cukup partisipatif dan tidak bersifat elitis. Seperti ditunjukkan hasil survei, di level desa kasus (yakni Cisarua) terdapat enam kategori kegiatan yang mencerminkan terjadinya zona interaksi yang diikuti oleh responden, lalu terdapat sembilan kategori kegiatan di lokasi HGU terlantar yang disengketakan (mencakup tiga desa, yaitu Cisarua, Curug Bitung dan Nanggung), lantas terdapat lima
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
kategori kegiatan di Kecamatan Nanggung, dan terakhir terdapat delapan kategori kegiatan di Kabupaten Bogor.
Tabel 4. Intensitas Partisipasi Anggota AMANAT pada Berbagai Kegiatan yang Mencerminkan Zona Interaksi di Berbagai Level Berdasarkan Penguasaan Tanah
Intensitas Partisipasi pada Berbagai Level Kategori Petani Anggota AMANAT Menurut Golongan Luas Penguasaan Tanah Total Skala Gurem (< 0,5 ha) Skala Kecil (0,5-1, 99 ha) % % % Sangat Tinggi 3,3 3,3 6,6 Tinggi 26,7 6,7 33,37 Sedang 36,7 6,7 43,37 Rendah 16,7 0 16,7 Sangat Rendah 0 0 9 Total 83,3 16,7 100
Sumber: data primer
Seperti ditunjukkan Tabel 4, mayoritas responden memiliki tingkat partisipasi sedang hingga tinggi pada berbagai kegiatan di semua level (desa hingga kabupaten) yang mencerminkan terjadinya zona interaksi antara gerakan petani dengan para aktor pemerintah. Namun, jika data survei ini dirinci pada masing-masing tingkatan, angka intensitas partisipasi pada berbagai kegiatan yang mencerminkan berlangsungya zona interaksi ini cenderung bervariasi. Di level kabupaten, mayoritas responden memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi , yakni sebesar 33,4%. Di tingkat kecamatan, sebagian besar responden memiliki tingkat partisipasi tinggi dengan angka lebih rendah, yakni sebesar 26%. Selanjutnya, intensitas partisipasi yang paling besar berada di lokasi HGU terlantar yang disengketakan. Di sini mayoritas responden memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi sebesar 73,3%. Akhirnya, intensitas partisipasi yang terkecil berada di tingkat desa kasus, yakni Cisarua. Di sini mayoritas responden memiliki tingkat partisipasi sedang , yakni mencapai 43,4%.
Lantas, apa yang bisa ditafsirkan dari intensitas partisipasi anggota AMANAT dengan urutan paling besar di tingkat lokasi HGU, disusul di tingkat kabupaten, lantas di bawahnya adalah tingkat kecamatan, dan urutan paling kecil di tingkat desa kasus? Dengan memperhatikan berbagai kategori kegiatan di masing-masing tingkatan ini, zona interaksi paling besar berada di lokasi HGU (terdapat sembilan kategori kegiatan) karena inilah arena pertarungan di mana semua pihak yang terkait saling berusaha
memperjuangkan kepentingan masing-masing. Sebaliknya, unit desa tidak memadai untuk menjadi basis gerakan perjuangan agraria karena objek sengketa (lokasi HGU) mencakup wilayah yang luas dan mencakup tiga desa sekaligus. Namun, penyelesaian kasus konflik agraria ini sendiri tidak bisa diupayakan pada tingkat kecamatan karena kebijakan baik menyangkut perpanjangan HGU maupun penetapannya sebagai objek land reform ditentukan di tingkat kabupaten. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terdapat delapan kategori kegiatan yang menggambarkan zona interaksi pada level ini dengan intensitas partisipasi responden yang menduduki urutan kedua paling besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan AMANAT membangun basis solidaritas dan otonominya pada unit lokasi konflik, membangun dukungan di tingkat desa dan kecamatan, dan kemudian memperjuangkan masalah kelompoknya ke dalam agenda kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten (Fox, 1993).
Hasil uji statistik mengonfirmasi pengaruh positif antara tingkat solidaritas dan otonomi gerakan AMANAT (lihat Tabel 1, 2 dan 3) terhadap zona interaksi yang mampu diwujudkan oleh organisasi AMANAT di berbagai tingkat (lihat Tabel 4). Uji statistik dilakukan menggunakan uji path coefficient , uji t-statistic dan uji p-values . Berdasarkan hasil uji menggunakan SmartPLS, didapatkan nilai uji path coeffiecient sebesar 0,547. Hasil ini menggambarkan bahwa hubungan antara variabel gerakan petani dan zona interaksi adalah kuat dan memiliki arah yang positif (searah) karena mendekati nilai +1. Kemudian pada pengujian t-statistic diperoleh hasil sebesar 4,202. Hal ini menandakan bahwa gerakan petani memberikan pengaruh yang signifikan terhadap zona interaksi. Lalu pada hasil uji p-values didapatkan hasil sebesar 0,000 yang berarti gerakan petani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zona interaksi. Berdasarkan ketiga hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima, yakni gerakan petani berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap zona interaksi. Jadi, semakin tinggi solidaritas, semakin baik framing , dan semakin efektif aliansi pendukung dan kesempatan politik yang yang dibangun oleh gerakan AMANAT, maka kemampuan untuk membangun zona interaksi dengan aktor-aktor pemerintah semakin baik dan semakin banyak pihak yang terlibat mendukung perjuangan gerakan AMANAT. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap transjektori perjuangan reforma agraria yang dilakukan oleh gerakan petani ini.

## Pengaruh pada Respons Para Aktor Pemerintah
Gerakan sosial yang dilakukan organisasi AMANAT dengan dukungan jejaring LSM telah berhasil mewujudkan zona interaksi politik dengan aktor-aktor pemerintah di
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
berbagai tingkat pemerintahan. Dari zona interaksi ini, muncullah berbagai respons dan inisiatif pada masing-masing tingkat tersebut, baik yang mendukung perjuangan organisasi AMANAT atau yang menghambat perjuangan tersebut. Output semacam ini akan sangat bergantung pada interaksi yang terjalin di antara kedua belah pihak serta pada bagaimana setiap aktor memosisikan dirinya dalam dinamika interaksi tersebut.
Respons dan inisiatif aktor pemerintah yang bersifat reformis dapat dianalisis dengan mencermati sejauh manakah mereka dapat mewujudkan proses demokratisasi tata pengurusan atas sumber-sumber agraria. Mengutip Ackerman (2005), kualitas dari akuntabilitas sosial suatu tata pengurusan bisa dinilai antara lain dari bagaimana dua aspek berikut ini mampu diupayakan oleh berbagai aktor pemerintah, yaitu depth of involvement dan inclusiveness of participation . Di sini aspek yang pertama dapat diartikan sebagai kedalaman ruang keterlibatan yang dibuka oleh aktor pemerintah bagi gerakan petani. Sementara aspek kedua dapat diartikan sebagai jangkauan ruang partisipasi yang dibuka oleh aktor pemerintah bagi berbagai pihak di antara gerakan petani itu sendiri, termasuk petani biasa dengan tingkat sosial-ekonomi dan pendidikan yang rendah.
Di Desa Cisarua yang menjadi kasus penelitian, ruang partisipasi dalam kedua aspek tersebut dibukakan secara luas kepada organisasi AMANAT dan anggotanya oleh Pemerintah Desa Cisarua dengan kepala desa sebagai aktor reformis utamanya. Dengan ruang partisipasi yang demikian luas ini, dapat dikatakan bahwa perjuangan AMANAT telah menjadi agenda pemerintahan desa. Kendati tidak ada anggaran yang secara khusus dialokasikan oleh pemerintah desa kepada organisasi AMANAT, akan tetapi pemerintahan desa telah menjadi wadah penyaluran aspirasi perjuangan petani untuk memperoleh legalitas penguasaan tanah di atas lokasi HGU yang disengketakan. Selain itu, pemerintah desa secara khusus menugaskan organisasi karang taruna di Desa Cisarua untuk secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi AMANAT.
Aktor reformis pada tingkat kecamatan terutama dapat ditemukan pada sosok Danramil Kecamatan Nanggung. Pada awalnya, Camat Nanggung sendiri termasuk di antara para penentang gerakan AMANAT dan lebih memihak PT Hevindo. Pada tahap inilah respons reformis lebih banyak diperlihatkan oleh sosok Danramil. Sudah sejak tahun 2011, tokoh ini telah berpihak kepada para petani yang menggarap lahan HGU yang diterlantarkan dan keberatan dengan rencana PT Hevindo untuk memperpanjang HGU tersebut. Ketika pada 2013 beberapa jawara yang disewa perusahaan menyerang para petani penggarap di lokasi HGU, tokoh ini pula yang memberikan perlindungan keamanan. Bahkan sosok Danramil ini pula yang turut meyakinkan pihak BPK ketika pada 2013 melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Peran reformis semacam ini membenarkan pandangan Wiradi
(2009) mengenai urgensi dukungan militer sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan land reform.
Baru belakangan kemudian, seiring dengan perjuangan gerakan AMANAT yang semakin gencar, Camat Nanggung mulai berubah sikap dengan mendukung aspirasi gerakan petani ini. Hal ini juga tidak terlepas dari pendekatan personal yang dilakukan oleh pimpinan AMANAT kepada Camat. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh AMANAT selalu dikomunikasikan secara langsung kepada Camat. Sebaliknya, tokoh ini juga berusaha berperan sebagai jembatan komunikasi antara organisasi AMANAT dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kantah Kabupaten Bogor. Meski demikian, dibanding dengan yang berlangsung di level desa, ruang partisipasi yang dibuka oleh pemerintah kecamatan ini jauh lebih terbatas dan menjangkau pengurus AMANAT saja tanpa melibatkan para petani anggotanya. Hal ini dapat dimaklumi karena, sesuai UU Desa No. 6/2014, pemerintah desa memang memiliki kewenangan yang sangat luas sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas (Shohibuddin, 2016), sementara jabatan Camat sendiri kini tidak lagi berfungsi sebagai pimpinan wilayah.
Aktor-aktor pemerintah di level kabupaten mencakup Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, dan Kantah Kabupaten Bogor. Seperti telah dikemukakan, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Bogor sangat mendukung rencana PT Hevindo memperpanjang HGU-nya di Kecamatan Nanggung dan bahkan sudah mengeluarkan dua surat yang merekomendasikan perpanjangan ini. Namun, di bawah Bupati Ade Yasin yang terpilih pada pilkada 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor lebih berpihak pada organisasi AMANAT. Meski tidak secara aktif memberikan dukungan kepada perjuangan petani ini, namun setidaknya Pemerintah Kabupaten tidak lagi mendukung perpanjangan HGU PT Hevindo. Seperti telah dibahas di atas, perubahan ini tidak terlepas dari keberhasilan organisasi AMANAT melakukan kontrak politik dengan pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan saat keduanya berkompetisi dalam pilkada 2018. Dukungan yang lebih konkret diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor yang kini sudah bersedia menyalurkan bantuan saprodi kepada para petani yang menggarap tanah di lokasi HGU yang disengketakan. Sebelumnya, hal ini tidak berani dilakukan oleh Dinas Pertanian. Bantuan saprodi juga diberikan oleh seorang anggota DPRD Provinsi dalam bentuk bibit kopi yang diberikan kepada para petani AMANAT. Secara simbolik bantuan bibit tamanan tahunan ini sangat berarti karena merupakan dukungan dan pengakuan de facto atas keberadaan para petani yang menggarap lahan di lokasi HGU.
Dalam hal respons atas tuntutan pelaksanaan land reform sendiri, perubahan nyata telah terjadi di antara aparat BPN yang bertugas di Kantah Kabupaten Bogor. Pada tahun
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
2019, Kantah Kabupaten Bogor bahkan telah melakukan sosialiasi pelaksanaan reforma agraria di Kecamatan Nanggung. Pihak Kantah juga membuka lebar ruang partisipasi bagi organisasi AMANAT untuk menyediakan data objek dan subjek agraria yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di lokasi HGU yang digarap anggota AMANAT. Data ini, seperti telah disinggung di atas, diinventarisasi melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan dengan bantuan JKPP. Apabila dalam pelaksanaan reforma agraria nanti data yang diinventarisasi dari bawah ini benar-benar diakomodir oleh pihak Kantah Kabupaten Bogor, maka dua aspek accountable governance seperti dikemukakan Ackerman (2005) benar-benar dapat diwujudkan.
Sayangnya, hingga saat penelitian lapangan berakhir, pihak Kantah Kabupaten Bogor masih melakukan verifikasi atas data objek dan subjek yang diajukan organisasi AMANAT. Dengan demikian, pelaksanaan land reform seperti diperjuangkan oleh organisasi ini belum kunjung terealisir di lapangan, kendati secara de facto keamanan penguasaan tanah di tangan para petani penggarap saat ini sudah sangat kuat tanpa ada satu pihak pun yang berani menggugatnya. Bagaimanapun, keamanan penguasaan tanah secara de jure tetap dinantikan oleh para petani penggarap melalui pelaksanaan reforma agraria atas tanah- tanah yang telah mereka garap selama ini.
Pada level nasional, aktor reformis pemerintah yang mendukung perjuangan AMANAT terutama berada di Kantor Staff Kepresiden (KSP), yaitu Abetnego Tarigan dan Usep Setiawan yang sama-sama memiliki latar belakang sebagai aktivis agraria. Relasi AMANAT dengan dua orang di KSP ini telah dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh kepada pihak BPN. Sebagai misal, ketika mengajukan perpanjangan HGU-nya, PT Hevindo menyampaikan informasi yang manipulatif kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kantah Kabupaten Bogor bahwa mereka telah mengusahakan tanah HGU-nya secara baik. Selain itu, mereka juga mengajukan rencana penggantian tanaman karet yang sudah ada serta pemanfaatan tanah yang belum optimal dengan tanaman kelapa sawit. Mendengar distorsi informasi semacam ini, Sawit Watch dan TuK berusaha untuk menggagalkan upaya perpanjangan HGU tersebut dengan melobi pihak BPN agar bersedia meninjau lapangan untuk melihat langsung kondisi HGU yang diterlantarkan. Dalam melakukan lobi ini, Sawit Watch dan TuK memanfaatkan relasi mereka dengan Usep Setiawan. Sebelum di KSP, sosok ini pernah menjadi staf khusus Kepala BPN era kepemimpinan Joyo Winoto sehingga memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa aparat BPN, termasuk Kepala Kantah Kabupaten Bogor. Berkat relasi inilah maka aparat BPN di tingkat kabupaten berhasil diyakinkan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Peluang politik bagi pelaksanaan Reforma Agraria yang dibuka oleh Presiden Jokowi kemudian dimanfaatkan oleh AMANAT beserta Sawit Watch, TuK, dan KPA untuk memasukkan penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Nanggung sebagai salah
satu lokasi prioritas pelaksanaan reforma agraria yang diagendakan pemerintah pusat. Dalam melakukan upaya ini, relasi dengan Abetnego Tarigan dan Usep Setiawan di KSP kembali dimanfaatkan. Berkat keduanya, kasus konflik agraria di Kecamatan Nanggung ini berhasil dijadikan sebagai lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria di TP2KA sehingga dapat didesakkan kepada pihak BPN untuk diselesaikan melalui pelaksanaan land reform .

## Implikasi pada Prospek Keberhasilan Pelaksanaan Land Reform
Seperti telah dikemukakan, hingga saat penelitian lapangan berakhir program land reform belum direalisasikan karena pihak Kantah Kabupaten Bogor masih harus melakukan verifikasi atas data objek dan subjek agraria yang diusulkan oleh organisasi AMANAT berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama JKPP. Dalam proses verifikasi ini, kesulitan utama yang dikemukakan oleh Kantah Kabupaten Bogor adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih pada beberapa bidang tanah yang diusulkan oleh organisasi AMANAT dengan lokasi pelaksanaan program PRONA pada tahun 1981 dan redistribusi tanah pada tahun 1983 (lihat Gambar 3 di bawah). Berdasarkan penjelasan informan, ternyata pelaksanaan kedua program ini banyak bermasalah karena sebagian besar penerimanya justru bukanlah para petani miskin, melainkan mereka yang memiliki kedekatan dan hubungan kekerabatan dengan para elite yang menjabat di pemerintahan desa maupun kecamatan pada masa itu.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Berdasarkan penjelasan informan, ternyata pelaksanaan kedua program ini banyak bermasalah karena sebagian besar penerimanya justru bukanlah para petani miskin, melainkan mereka yang memiliki kedekatan dan hubungan kekerabatan dengan para elite yang menjabat di pemerintahan desa maupun kecamatan pada masa itu.
Gambar 3. Peta Ploting Tanah HGU PT Hevindo di Desa Cisarua (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 2010)
Kemungkinan terjadinya tumpang tindih ini di satu pihak menggambarkan administrasi pertanahan yang buruk sebagai akibat dari belum tuntasnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah nusantara. Di pihak lain, hal ini sekaligus mengindikasikan praktik tata pengurusan agraria di masa lalu yang tidak demokratis, tidak akuntabel, serta tidak bersifat pro-poor . Dihadapkan pada preseden semacam ini, maka menjadi tantangan besar bagi pihak BPN apakah akan konsisten membuka ruang partisipasi dari bawah dengan mengakomodir usulan data objek dan subjek yang disampaikan oleh AMANAT? Ataukah sebaliknya, pihak BPN justru akan membelit kewenangannya sendiri dengan berdalih di balik tuntutan administratif-prosedural tanpa berani untuk mengambil terobosan untuk mewujudkan tata pengurusan agraria yang benar-benar demokratis dan berpihak pada kepentingan petani miskin? Sayangnya, pertanyaan ini belum bisa dijawab oleh penelitian ini karena hingga saat penelitian lapangan selesai belum ada kemajuan yang nyata dalam pelaksanaan redistribusi tanah di lokasi HGU yang disengketakan.

## Penutup
Gambar 3. Peta Ploting Tanah HGU PT Hevindo di Desa Cisarua (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 2010)
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Kemungkinan terjadinya tumpang tindih ini di satu pihak menggambarkan administrasi pertanahan yang buruk sebagai akibat dari belum tuntasnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah nusantara. Di pihak lain, hal ini sekaligus mengindikasikan praktik tata pengurusan agraria di masa lalu yang tidak demokratis, tidak akuntabel, serta tidak bersifat pro-poor . Dihadapkan pada preseden semacam ini, maka menjadi tantangan besar bagi pihak BPN apakah akan konsisten membuka ruang partisipasi dari bawah dengan mengakomodir usulan data objek dan subjek yang disampaikan oleh AMANAT? Ataukah sebaliknya, pihak BPN justru akan membelit kewenangannya sendiri dengan berdalih di balik tuntutan administratif-prosedural tanpa berani untuk mengambil terobosan untuk mewujudkan tata pengurusan agraria yang benar-benar demokratis dan berpihak pada kepentingan petani miskin? Sayangnya, pertanyaan ini belum bisa dijawab oleh penelitian ini karena hingga saat penelitian lapangan selesai belum ada kemajuan yang nyata dalam pelaksanaan redistribusi tanah di lokasi HGU yang disengketakan.

## Penutup
Gerakan perjuangan reforma agraria yang dimobilisasikan para petani di tiga desa di Kecamatan Nanggung sudah berumur satu dekade dan masih berlangsung hingga saat ini. Dalam proses perjuangan yang telah memakan waktu cukup lama ini, organisasi AMANAT telah berhasil mewujudkan diri sebagai wadah yang efektif bagi perjuangan kolektif para petani miskin di Kecamatan Nanggung dalam memastikan akses atas tanah pertanian di lokasi HGU PT Havindo yang telah lama diterlantarkan. Efektivitas organisasi ini terlihat dari tingkat solidaritas internal di antara anggotanya yang tinggi, seperti dapat dilihat pada tiga kategori framing yang menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni diagnostic framing , prognostic framing dan motivational framing . Organisasi ini juga berhasil menggalang aliansi pendukung yang luas di antara jejaring LSM dan aktor lain serta mampu memanfaatkan beberapa peluang politik yang tersedia untuk meraup dukungan di antara para aktor pemerintah dari berbagai tingkatan.
Gerakan organisasi AMANAT bersama jejaring LSM ini mampu membuka dan mengembangkan zona interaksi yang produktif dan saling menguatkan dengan para aktor reformis di tubuh pemerintah. Hal yang menarik adalah zona interaksi politik ini ternyata cukup dalam dan sekaligus bersifat cukup inklusif karena tidak sekedar melibatkan para pengurusnya saja, melainkan juga ditandai dengan tingkat partisipasi yang luas di antara para petani anggota AMANAT. Intensitas partisipasi para anggota pada zona interaksi ini sangat besar terutama pada arena di mana konflik agraria terjadi (yakni pada lokasi HGU yang mencakup tiga desa di Kecamatan Nanggung) serta pada tingkat kabupaten di mana
kebijakan penyelesaian konflik agraria di lokasi HGU itu diharapkan dapat dihasilkan dan direalisasikan.
Pada giliranya, zona interaksi politik yang berhasil diupayakan oleh gerakan AMANAT tersebut turut memberikan pengaruh pada sikap dan respons sejumlah aktor pemerintah. Secara umum, para aktor pemerintah yang semula banyak berpihak pada perusahaan kemudian berbalik memberikan respons dan inisiatif yang searah dengan tujuan perjuangan agraria yang dilakukan organisasi AMANAT. Respons dan inisiatif yang positif dari para aktor reformis pemerintah ini dapat menjadi modal dan peluang politik bagi pelaksanaan reforma agraria yang benar-benar bersifat demokratis dan pro-poor . Namun demikian, hambatan teknis yang bersifat administratif dan prosedural akibat praktik tata pengurusan agraria di masa lampau dapat mengancam prospek keberhasilan pelaksanaan reforma agraria, kecuali jika para aktor reformis itu sendiri berani melakukan terobosan kebijakan demi mewujudkan tata pengurusan agraria yang demokratis, akuntabel dan menyejahterakan rakyat.
Bukti empiris dari zona interaksi yang terjadi pada kasus gerakan perjuangan reforma agraria di tiga desa di Kecamatan Nanggung telah menunjukan kelemahan dari pendekatan umum yang sebelumnya sering diterapkan pada kasus-kasus reforma agraria, yaitu pendekatan yang berpusat pada pemerintah ( by grace ) dan berpusat pada masyarakat ( by leverage ), maupun sinergi di antara kedua pendekatan tersebut. Peluang bagi keberhasilan reforma agraria paling besar terdapat pada pelaksanaannya secara interaktif dan inklusif yang menuntut baik organisasi petani yang kuat dan otonom maupun aktor- aktor pemerintah yang responsif dan reformis. Penekanan pada zona interaksi politik yang dapat mengungkap bagaimana dialektika yang berlangsung di antara dua arus perubahan ini sangat membantu untuk memahami dalam kondisi apa interaksi “negara-masyarakat” dapat berlangsung secara produktif dan dapat saling memperkuat satu sama lain.
Secara teoritis, temuan dari studi ini menegaskan argumen bahwa proses politik yang inklusif dan pembangunan partisipatoris, termasuk dalam konteks pelaksanaan reforma agraria, tidak cukup mengandalkan pada faktor-faktor individual semata yang banyak ditekankan oleh pandangan liberal, seperti tingkat pendidikan, melek politik, afiliasi kepartaian, dan semacamnya. Namun, hal itu terutama harus didesakkan secara persisten oleh gerakan sosial dengan tingkat otonomi dan solidaritas yang tinggi serta aliansi pendukung yang luas dan saling bersinergi. Hanya dengan kondisi inilah maka interaksi “negara-masyarakat” dapat berlangsung secara produktif dan saling sinergis dalam pola relasi “negara-gerakan petani/CSOs”. Pada saat yang sama, melalui interaksi semacam ini pula maka karakter “keterlekatan” ( embeddeddness ) dari negara itu sendiri dapat diubah dari
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
ancaman elite capture menjadi bersifat lebih inklusif dan berjejaring (bandingkan Campbell, 2013; Negoita, 2018). Sebagai catatan terakhir, implikasi teoritis semacam ini tentu belum terwujud dalam dunia nyata dengan sepenuhnya. Hal Ini karena perjuangan reforma agraria di lokasi riset masih berlangsung hingga saat pengambilan data lapangan berakhir.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Ackerman, J. M. (2005). Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion . The World Bank.
Borras, S. M. (1998). Bibingka Strategy to Land Reform and Implementation: Autonomous Peasant Mobilizations and State Reformists in the Philippines . International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam ….
Borras, S. M. (2001). State–Society Relations in land reform Implementation in the Philippines. Development and Change , 32 (3), 545–575.
Borras, S. M., & Franco, J. C. (2008). Democratic Land Governance and Some Policy Recommendations. United Nations Development Programme-Oslo Governance CentreDemocratic Governance Group Bureau for Development Policy .
Brockett, C. D. (1991). The Structure of Political Opportunities and Peasant Mobilization in Central America. Comparative Politics , 23 (3), 253–274.
Budy, F. C. T. (2020). Political Reactions From Below to Sime Darby Land Grab: Generational Shift, Geographical Reach, Rural Influencers and Multi-Stakeholder Alliance. Journal of Rural Studies , 76 , 193–201.
Caouette, D., & Turner, S. (2009). Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia (Vol. 4). Routledge London.
Fauzi, N., & Herlily. (2005). Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga . Insist Press. Fox, J. (1993). The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization . Cornell University Press.
Hall, R., Edelman, M., Borras Jr, S. M., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2015).
Resistance, Acquiescence or Incorporation? An Introduction to Land Grabbing and Political Reactions ‘From Below.’ Journal of Peasant Studies , 42 (3–4), 467–488.
Hardiyanto, B. (2021). Politics of land policies in Indonesia in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono. Land Use Policy , 101 , 105134.
Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 5 (2), 150–162.
Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP .
Negoita, M. (2018). The Always Embedded State: Six Types of State-Society Interaction. International Review of Social Research , 8 (2).
Ningtyas, P. M. K., & Dharmawan, A. H. (2010). Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap Keadaan Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 4 (3).
Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , (37), 1–14.
Rutten, R., Bakker, L., Alano, M. L., Salerno, T., Savitri, L. A., & Shohibuddin, M. (2017). Smallholder Bargaining Power in Large-Scale Land Deals: a Relational Perspective. The Journal of Peasant Studies , 44 (4), 891–917.
Safitri, M. A., Muhshi, M. A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., …
Widawati, E. (2011). Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial.
Sanin, M. P. S. (2015). When Theft Becomes Grievance Dispossessions as a Cause of Redistributive Land Claims in 20 th Century Latin America . Columbia University.
Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 21 (1), 3.
Shohibuddin, M. (2020a). Artikulasi Islam Nusantara dalam Perjuangan Agraria. ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture , 1 (1), 41–88.
Shohibuddin, M. (2020b). Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi terkini dan Kebijakan Penanganan . PT Penerbit IPB Press.
Shohibuddin, M., & Bahri, A. D. (2019). Perjuangan Keadilan Agraria . Bogor: Insist Press, Sajogyo Institute, Bina Desa, Akatiga.
Shohibuddin, M., Cahyono, E., & Bahri, A. D. (2017). Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial , 17 , 36.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor
Sirait, M. (2017). Inklusi, Eksklusi, dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia . STPN Press.
Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. Snow1971International Social Movement Research1988 , 1 , 197–217.
Sutejo, D. D. P., Harmita, D., Luthfi, A., Musahidin, Mardiyono, Y., Yahman, W., & Iswahyuni, D. (2009). Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Rencana Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Trisobo.
In Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi (pp. 222–263). STPN Press dan Sajogyo Institute.
Tarrow, S. (1994). Power in Movement: Collective Action, Social Movements and Politics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Tarrow, S. (1996). Social Movements in Contentious Politics: A Review Article. JSTOR.
Wiradi, G. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria . SAINS Press.
Woods, M. (2008). Social Movements and Rural Politics. Journal of Rural Studies .

## Tentang Penulis
Ilham Rizkia Maulana adalah lulusan dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University dan saat ini aktif sebagai asisten peneliti dan analis data.
Mohamad Shohibuddin adalah staf pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University dan sekaligus Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sajogyo Inti Utama. Beberapa karya ilmiahnya dapat dilihat pada website berikut ini: http://ipb.link/shohib.