Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 488-500
Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara dengan Indeks Islamic Social Reporting
Muhamad Fauzi 1 , Wahyu Haris Akbarudin 2 ,  Iwan E. Darmasetiawan 3 , Ahmad Darussalam 4 1,2,3,4 Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta *Email Korespondensi: ojixzy1979@gmail.com

## Abstract
The  issue  of  merging  Islamic  banking  in  Indonesia  is  important  as  an  effort  to  increase  market    share  and competitiveness,  while  the social  responsibility  practice  of  Islamic  banking  in  Indonesia  is in  the  lowest  rank among Southeast Asian Muslim countries. Are two things important for public confidence in the Islamic banking industry in Indonesia, which has a less informative predicate and not implementing social activities performance. Purpose  this  paper  to  explaine  implementation  of  social  responsibility  for  state-owned  Islamic  banking. Qualitative  descriptive  research  method  using  Ethnographic  Content  Analysis  (ECA)  technique  from  annual reports with purposive sampling technique are BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri and BRI Syariah at 2014- 2018 using the Islamic Social Reporting (ISR) Index by AAOIFI. The results showed are funding and investment with (68.89%), products and services (91.11%), employees (68.72%), society (75.15%), environment (46.67%), and  corporate  governance  (88.44%),  a  whole  revealed  that  the  social  responsibility  of  state-owned  Islamic banking (73.16%). Conclusion predicate of implementing social responsibility is very informative (products and services as well as corporate governance), informative (funding and investment, employees, community) and less informative (environment) so that the implementation of social responsibility in state-owned Islamic banking is informative in the order of BSM, BNI Syariah and BRI Syariah.

## Keywords: social responsibility, Islamic banks, state-owned, ISR Index
Saran sitasi : Fauzi, M., Akbarudin, W. H., Darmasetiawan, I. E., & Darussalam, A. (2020). Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara dengan Indeks Islamic Social Reporting. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (03), 488-500. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1342
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1342

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  pengembangan  produk  dan  jasa,  suatu perusahaan  selain  mencari  keuntungan  finansial dituntut  juga  memberikan keuntungan sosial sebagai bentuk respon terhadap fakta dilingkungan bisnisnya, hal ini menunjukkan indikasi pentingnya pembangunan
berkelanjutan ( suistainable development ) yang dimaknai sebagai rangkaian yang tidak dapat melepaskan tanggungjawab dalam bentuk papun. Sebagaima yang dikatakan Budimanta (2004) pembangunan  berkelanjutan  sebagai  kegiatan  secara sistematis dan terencana untuk meningkatan kesejahteraan,  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan umat manusia sedangkan Diesendorf (2010) berpendapat  bahwa  keberlanjutan  adalah  tujuan  atau titik  akhir  dari  suatu  proses  yang  disebut pembangunan berkelanjutan.
Bagian  terpenting  pembangunan  berkelanjutan adanya  tanggungjawab  sosial  yang  dimiliki  oleh perusahaan,  dimana  fakta  tersebut  memberikan manfaat  jangka  panjang  seperti  peningkatan  nilai perusahaan  (saham),  menjaga  legitimasi  perusahaan, meningkatkan  penjualan  dan  membuat  masyarakat ikut  menjaga  eksistensi  dari  perusahaan  (Ang  & Marsella, 2015). Hadirnya tanggungjawab sosial pada perusahaan  moderen  memberikan  arti  penting  bagi peran dan kontribusinya bagi sesama dilingkungannya atau  istilah  lainnya corporate  social  responsibility (CSR),  menurut  Brusseau  (2012)  tanggung  jawab sosial  perusahaan  sebagai  teori  khusus  menegaskan bahwa  korporasi  adalah  entitas  dengan  kewajiban ekonomi,  hukum,  etika,  dan  filantropi  kemudian ditegaskan  (Quazi  et  al,  2015)  merupakan  pelaporan sosial  yang  kritis  bagi  semua  perusahaan  untuk
meningkatkan  kesadaran  publik,  dampak  perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dalam etika bisnis peran penting dari perusahaan yang berbasis Islam yang tidak hanya beorientasi pada manfaat  perusahaan  melainkan  manfaat  sosial sehingga  hadirnya  prinsip  Islam  dalam  etika  bisnis Islami  (Rice,  1999)  mengajak  untuk  melihat kenyataan  kehidupan  sehari-hari  melupakan  prinsip etika  dan  tradisi  Islam  itu  sendiri  sehingga  seorang menajer harus mampu mengembangkan dan menerapkan  filosofi  bisnis  yang  seimbang  dan mengkombinasikan  antara  perusahaan  dengan  aspek sosialnya.
Begitupun perbankan syariah dalam aktivitas dan entitas  bisnisnya  selain  mengacu  pada  ketentuan syariah  serta  mencapai  keuntungan  yang  berbasis syariah dituntut memberikan tanggungjawab sosialnya  kepada  lingkungan  masyarakat  sebagai wujud  amalan  kebajikan  sebagaimana  dalam  Al- Qur’an (QS. Ali Imran:134), dimana tanggungjawab sosial perusahaan Islami atau Islamic corporate social resposibility (ICSR)  berasal  dari  prinsip  Al-Qur'an dengan tiga besar yaitu wakil umat manusia di bumi, pertanggungjawaban  Ilahi  dan  kewajiban  umat manusia untuk memerintahkan atau menjalankan yang baik  dan  melarang  atau  menjauhi  kejahatan (Alshammary, 2014).
Sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia merupakan  Muslim  yang  memiliki  hak  untuk mengetahui  berbagai  informasi  kegiatan  organisasi dan perusahaan yang dilakukan untuk melihat apakah yang  telah  sesuai  dengan  koridor  syariah  dan mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  sebagaimana pendapat (Hadinata,  2018),  hal  tersebut  menjelaskan secara  keseluruhan  bahwa  tingkat  pengungkapkan kinerja  sosial  perbankan  syariah  di  Asia  Tenggara masih berada di posisi kurang informatif dengan skor sebesar  55,35%  (Maesya’bani  et  al,  2019).  Dimana Indonesia  secara  substansial  mempromosikan  sistem perbankan  Islam yang tergolong  negara  berkembang dan  Islam  adalah  agama  dominan  dengan  total populasi Muslimnya 21% dari populasi Muslim dunia (PewResearch Center, 2009).
Perbankan  syariah  di  Indonesia  berada  pada tingkat  pengungkapan  yang  lebih  rendah  dalam dimensi  pasar  dan  komunitas,  dimana  selama  lima tahun terakhir menyajikan tingkat pelaporan tanggungjawab  sosial  yang  paling  rendah  dalam pengungkapan  CSR  ditempat  kerja  dan  sejak  tahun 2010 hampir tidak pernah menindaklanjuti dan tidak
berhasil  meminimalisir  kesenjangan  pengungkapan CSR  (Amran  et  al,  2017),  kemudian  hal  senada diungkapkan  (Arif  &  Zaki,  2017)  dimana  informasi sosial berdasarkan Islamic Social Responsibility (ISR) indeks masih belum optimal dengan rata-rata sebesar 46,39%  dimana  masih  dibawah  50%,  (Hadinata, 2018)  menyebutkan  bahwa  perbankan  syariah memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  return  on  asset dan profit sharing ratio yang bertolak belakang dengan teori  legitimasi,  ketika  perusahaan  melakukan kegiatan  sosial  akan  berdampak  pada  image perusahaan yang dapat mendukung proses operasional perusahaan  dan  berdampak  pada  peningkatan  laba perusahaan.
Namun seiiring dengan persaingan dan perkembangan  dalam  layanan  perbankan,  terutama perbankan syariah belum memberikan kontribusi yang maksimal  dalam  upaya  mendukung  penguatan keadilan  sosial  dan  ekonomi,  dengan  kata  lain aktivitas  dan  entitas  sosial  perbankan  syariah  belum maksimal (Nor, 2016). Dimana tanggungjawab sosial menjadi  suatu  gagasan  bahwa  perusahaan  tidak  lagi harus berurusan dengan tanggung jawab yang berpijak pada  nilai  perusahaan  ( corporate  value )  yang direfleksikan  dalam  kondisi  keuangannya  ( financial ) saja,  tetapi  tanggungjawabnya  harus  berpijak  pada masalah sosial dan lingkungan.
Pertumbuhan  bank  syariah  di  Indonesia  telah meningkat  selama  dekade  terakhir  dimana  jumlah Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  terdaftar  terbagi menjadi 14 BUS, 20 unit usaha Syariah dan 163 BPR Syariah  dengan  total  2.929  unit  kantor  di  Indonesia. Total  aset  perbankan  syariah  sebesar  536,60  trilyun dan  pangsa  pasar  5,99%  dari  perbankan  nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Sedangkan (Komite Nasional  Keuangan  Syariah,  2019)  menyebutkan bahwa tumbuhnya aset perbankan syariah milik badan usaha  milik  negara  (BUMN)  sebesar  206,09  trilyun yang didalamnya terdapat BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BTN Syariah, dimana pada tahun 2020 diproyeksikan memperoleh CAGR senilai 1304,115 trilyun.
Fakta  kinerja  tanggungjawab  sosial  perbankan syariah  menunjukkan  sebagaimana  yang  diungkap (Abadi  et  al,  2020)  bahwa pertama tema  pendanaan dan investasi terdapat enam Bank Unit Syariah (BUS) yang kurang informatif, kedua pada tema produk dan jasa  yang  kurang  informatif  adalah  BRI  Syariah, ketiga pada  tema  karyawan  terdapat  lima  BUS  yang kurang  informatif, keempat pada  tema  Masyarakat
terdapat  enam  BUS  yang  kurang  informatif,  dan kelima pada tema lingkungan terdapat sembilan BUS yang kurang informatif. Kemudian (Apip et al, 2016) mengungkapkan pengukuran Islamic Social Responsibility  (ISR)  bahwa  Bank  Syariah  Mandiri berpredikat sangat informatif, sedangkan BRI Syariah berpredikat  informatif  dan  BNI  Syariah  berpredikat tidak  informatif.  Sementara  parameter  lain  menurut (Yusuf  &  Bahari,  2015),  yaitu  enam  kriteria  dan tigapuluh  empat  item  penting  tanggungjawab  sosial perusahaan  yang  berdampak  pada  masyarakat meliputi:  ketaatan  pada  hukum  Islam,  kesetaraan, tanggungjawab  pekerjaan,  jaminan  kesejahteraan, jaminan  kelestarian  lingkungan  dan  penggalangan kegiatan amal.
Pentingnya  tanggungjawab  sosial  perbankan syariah  perlu  pengukuran  atau  parameter,  salah satunya dengan Islamic Social Reporting (ISR) yang merupakan standar pengukuran atau pelaporan kinerja sosial perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dan  merupakan  standar  pelaporan  kinerja  sosial perusahaan  perusaaan  yang  berbasis  syariah.  Indeks tersebut  dikembangkan  dari  standar  pelaporan berdasarkan  Accounting  and  Auditing  Organization for  Islamic  Financial  Institutions  (AAOIFI)  yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing (Haniffa, 2002; Trisnawati, 2012) yang menggunakan enam tema dan tigapuluh indikator. Selain itu secara khusus  dalam  indeks  tersebut  meliputi  harapan masyarakat  tidak  hanya  mengenai  peran  perusahaan dalam  perekonomian,  tetapi  juga  peran  perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan  pada  keadilan  sosial  terkait  mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Mubarak et al, 2019).
Pentingnya untuk mengkaji penerapan tanggungjawab  sosial  pada  perbankan  syariah  milik negara  salah  satunya  memberikan  informasi  kepada publik  dan stakeholder  bahwa  kepedulian  perbankan syariah  terhadap  elemen  lingkungan  dan  masyarakat memberikan makna. Apabila perbankan syariah milik pemerintah akan digabung atau merger tentunya akan memberi  kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap penerapan  dan  efektivitas  tanggungjawab  sosial perusahaan  (CSR)  mendatang  termasuk  dapat meningkatkan  predikat  semua  dimensi  pada  tingkat sangat  informatif  yang  berimplikasi  pada  penguatan kepercayaan  stakeholder.  Penguatan  perbankan syariah  di  Indonesia  perlu  dilakukan  secara berkelanjutan baik melalui pendekatan budaya, siklus
bisnis  dan  kebijakan  pemerintah,  hal  ini  seiring  isu penggabungan  ( merger )  perbankan  syariah  yang bertujuan mencapai marketshare dan capital financing yang  lebih  maksimal  sebagai  upaya peningkatan  dayasaing  produk  syariah  di  masa mendatang.
Dengan  paparan  yang  telah  disebutkan  di  atas, maka tujuan paper ini untuk mengetahui predikat dari penerapan  tanggungjawab  sosial  perbankan  syariah milik  negara  dengan  pendekatan  Islamic  Social Reporting (ISR) indeks dengan enam dimensi meliputi pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyaraat, lingkungan dan tata kelola perusahaan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah desktiptif dengan analisis kualitatif dan teknik Ethnographic  Content  Analysis (ECA).  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari laporan tahunan ( annual report ) bank syariah milik negara (BSMN) yang telah dipublikasikan  di  laman  ( webiste )  resmi  masing- masing  perbankan  syariah,  Otoritas  Jasa  Keuangan dan Bank Indonesia.
Populasi penelitian ini adalah seluruh bank BUS di  Indonesia,  sedangkan  sampel  adalah  bagian  dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu perusahaan  atau  perbankan  syariah    milik  negara berdasarkan  metode purposive  sampling yaitu  BNI Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri  dan  BRI  Syariah sedangkan  periode  penelitian  dibatasi  dalam  laporan periode  2014-2018.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif (Sugiyono, 2014).
Adapun  dimensi  atau  indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  tanggungjawab  sosial  perbankan syariah menurut (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009), yakni  terdapat  enam  pengungkapan  antara  lain pendanaan  dan  investasi,  produk  dan  jasa,  tenaga kerja/laryawan,  masyarakat,  lingkungan  hidup  dan tata  kelola  perusahaan.  Dalam  komponen  tersebut tedapat  subtema  ISR  yang  menjadi  variabel operasional yang akan dilakukan skoring untuk setiap indikator  sesuai  laporan  tahunan  yang  diteliti.  Skor “1” diberikan untuk setiap subtema yang diungkapkan dan  skor  “0”  diberikan  untuk  subtema  yang  tidak diungkapkan.  Skor  tertinggi  jika  seluruh  subtema terpenuhi  akan  memperoleh  angka  “50”.  Setelah
dilakukan  skoring  akan  dinilai  secara  kumulatif berdasarkan rumus sebagai berikut:
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐼𝑆𝑅  = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100%
Setelah mendapatkan hasil kemudian menentukan  predikat  berdasarkan  pendekatan  yang digunakan, dimana skor pengungkapan diklasifikasikan  dalam  empat  kategori  atau  predikat yaitu  sangat  informatif  (81-100),  informatif  (66-81), kurang informatif (51-66) dan tidak informatf (0-51) (Gustani & Bayinah, 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil
a. Tinjauan Perbankan Syariah Milik Negara
Badan  Usaha  Milik  Negara  selanjutnya  disebut BUMN  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang nomor  19  tahun  2003  yang  menyebutkan  bahwa BUMN  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara yang dipisahkan.
Sedangkan  pada  tahun  2008  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  produk  hukum  yang berisi tentang perbankan syariag yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mana  undang-undang  ini  mengatur  hal  yang berhubungan  dengan  aktivitas  perbankan  syariah termasuk didalamnya unit usaha syariah.
Dengan demikian sebuah badan usaha yang dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya  dimiliki  oleh  negara  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  negara.  Jika  modal  tersebut tidak  dikuasai  oleh  negara,  maka  agar  tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai  51%  modal  tersebut.  Jika  penyertaan modal negara di suatu badan usaha kurang dari 51% maka  tidak  dapat  disebut  sebagai  sebuah  BUMN (Ridwan, 2013).
Sementara itu (Nurma et al, 2016)  berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari undang-undang perbankan  syariah  antara  lain  untuk  meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban untuk melakukan pemisahan  ( spin  off )  yaitu  apabila  aset  unit  usaha syariah  telah  tercapai  mencapai  minimal  50%    dari aset  total  bank  induknya  atau  pemisahan  wajib dilakukan  maksimal  pada  tahun  2023  sebagaimana
tercantum  dalam  undang-undang  nomor  21  tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Kebijakan  tentang  konsolidasi  bertujuan  untuk mendorong  kemajuab  perbankan  syariah,  dimana bank  umum  syariah  hasil  konsolidasi  akan  semakin kuat karena perusahaan semakin besar. Bank syariah BUMN  akan  memiliki  kewenangan  yaitu  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  perseroan  terbatas atau lebih sehingga menjadi status badan hukum, hal ini akan menjadi lebih kuat dan banyak manfaaatnya terkonsolidasi  dibanding  dengan  bank  syariah  yang belum melakukan konsolidasi.
Dilain  sisi  unit  usaha  syariah  yang  dlakukan pemisahan  akan  membentuk  bank  umum  syariah dimana bak umum syariah memiliki kewenangan yang lebih  besar  daripada  unit  syariah.  Dengan  adanya pemisahan  yang  telah  dilakukan  antara  lain  BNI Syariah,  Bank  Mandiri  Syariah  dan  BRI  Syariah. Adapun  pembaharuan  tersebut  dilakukan  oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  terutama  dibidang  perbankan,  dimana otoritas  jasa  keuangan  (OJK)  mengambil  kebijakan melakukan konsolidasi 3 (tiga) bank syariah yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah untuk membentuk  bank  umum  syariah  milik  negara  yang mana  bank  umum  syariah  ini  akan  memiliki  status sebagai  badan  usaha  milik  negara  dengan  demikian (Azis,  2015)  berpendapat  bahwa  pendirian  bank berbasis syariah memiliki 2 (dua) tujuan yaitu untuk menghindari  rba  serta  untuk  berbagi  resiko  antara pihak perbankan dengan nasabahnya.
Dengan  adanya  perbankan  syariah  milik  negara menjadi  salah  satu  penguat  perbankan  syarah  di Indonesia selain meningkatkan pangsa pasar dan aset yang penting lagi adalah kepercayaan, hal ini penting sebagai  wujud  menjalankan  komintmen  prinsip maqasid  syariah  sebagai  motor  dan  pedoman perbankan syariah itu sendiri.
b. Konsep Islamic Coorporate Social

## Responsibility (ICSR)
Pengertian  tanggungjawab  sosial  perusahaan (CSR)  adalah  pendekatan  yang  telah  digunakan selama dua dekade oleh perusahaan untuk menunjukkan  tanggung  jawab  perusahaan  dalam pembangunan berkelanjutan. CSR ditemukan memiliki  hubungan  positif  yang  signifikan  dengan kinerja keuangan perusahaan (Platonova et al. 2018). Namun  penelitian  sebelumnya  mengungkapkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan
bukan  murni  niat.  Namun  CSR  digunakan  sebagai strategi  bersaing  perusahaan  untuk  membangun reputasi yang baik, menjaga kelangsungan bisnis, dan memaksimalkan keuntungan (Shim et al, 2017).
Tanggungjawab  sosial  perusahaan  terhadap penerapan ICSR semakin menjadi isu penting dalam dunia  bisnis.  Dalam  beberapa  generasi  sampai sekarang  ini  telah  terlihat  perubahan  radikal  dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat (Khursin,  dkk,  2014)  dengan  demikian  dalam merumuskan  kebijakan  dan  praktik  CSR,  organisasi Islam  harus  membuat  premis  kebijakan  dan  praktik CSR yang melindungi Maqasid Syariah dengan lima elemen  yang  dilindungi  yaitu  iman,  jiwa,  akal, keturunan dan harta (Darus, 2014).
Dalam fakta lain menyebutkan bahwa tanggungjawab  sosial  secara  islami  menemukan efektivitas  dewan  direksi  memainkan  peran  penting dalam  menegakkan  pengungkapan  tanggung  jawab sosial perusahaan. Sedangkan komite audit dan dewan pengawas  syariah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan pada bank syariah (Ridwan & Mayapada, 2020), sehingga pendapat (Hasan dan Harahap, 2010) sangat penting untuk menunjukkan akuntabilitas  dan Islami  pengambilan  keputusan  etis  manajer,  auditor dan anggota Dewan Pengawas Syariah tentang praktik pengungkapan  CSR  dalam  laporan  tahunan  bank Islam.  Pada  literatur  lain  menunjukkan  bahwa mayoritas  negara  maju,  di  mana  pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan praktik yang lebih umum,  telah  berfokus  pada  pelaporan  CSR,  dimana (Belal, 2008; Momin, 2006)  menyatakan bahwa CSR di  negara  berkembang  berada  pada  tahap  awal  dan eksplorasi.  Sedangkan  pada  kasus  di  Malaysia (Jaiyeoba  et  al,  2018)  mengungkapkan  bahwa perbankan dan keuangan syariah telah muncul sebagai komponen penting dari keseluruhan sistem keuangan Malaysia  yang  berkontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi  Malaysia  sehingga  hasilnya  menunjukkan bahwa pemangku kepentingan melihat CSR pada bank syariah di Malaysia sudah efektif.
Bank syariah juga harus memiliki aktivitas yang lebih besar terhadap CSR karena dipandu oleh prinsip- prinsip  agama  atau  etika  yang  kuat  dan  wajib mematuhi  prinsip-prinsip  Islam  harus  diterjemahkan ke dalam tindakan dan praktik aktual dalam aktivitas bank syariah, hal ini ditegaskan oleh  (Basah & Yusuf, 2013)  jika  tidak,  prinsip  dan  pedoman  seperti  itu hanya  menjadi  teoretis.  Pendapat  lain  bagaimana
secara  konsepsi  (Hossain  et  al,  2013)  berpendapat tanggung jawab perbankan Islam bahkan lebih tinggi daripada bank konvensional lainnya, karena Maqasid (tujuan) Bank Islam tidak hanya menyediakan layanan bebas  bunga  (seperti, halal Ayam)  tetapi  juga bertindak  sebagai Khalifatullah (perwakilan  Allah SWT) di dunia.
Salah  satu  reputasi  dalam  perbankan  adalah evaluasi  penilaian  atas  citra  organisasi  dari masyarakat,  Islamic  Corporate  Social  Responsibility (ICSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi  ekonomi  dan  islam,  legal  islam,  etika islam  dan  filantropi  islam  berdasarkan  nilai-nilai keislaman  yang  ada  pada  Al-Quran  dan  Hadist. Tujuan sistem bisnis Islam tidak terutama materialistis tetapi  juga  didasarkan  pada  konsep  kesejahteraan manusia dan pencapaian keseluruhan kehidupan yang baik.  Menurut  (Carroll,  1979),  mendefinisikan  CSR berdasarkan operasi organisasi yang dilakukan untuk kepentingan  masyarakat,  karena  tanggung  jawab sosial  bisnis  mencakup  ekspektasi  ekonomi,  hukum, etika, dan diskresi yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi  pada  titik  waktu  tertentu.  Kemudian (Longenecker  et  al,  2004)  menunjukkan  bahwa individu  dengan  orientasi  keagamaan  cenderung memiliki sikap yang berbeda terhadap CSR daripada mereka  tanpa  orientasi  semacam  itu.  Selain  itu, individu  yang  religius  cenderung  memiliki  konsepsi yang  lebih  luas  tentang  tanggung  jawab  korporasi daripada individu yang tidak beragama. Memandang religiusitas  (Conroy  &  Emerson  2004)  menemukan bahwa  religiusitas  memainkan  peran  penting  dalam skenario etis. Bahkan, Menurut Angelidis dan Ibrahim (2004)  berpendapat  bahwa  kelompok  orang  yang sangat religius memiliki keprihatinan yang lebih besar mengenai  nilai  etika  CSR  dan  orientasi  yang  lebih lemah  terhadap  nilai  ekonomi  CSR.  Demikian  pula, (Dusuki  &  Yusof  ,  2008)  menemukan  bahwa kelompok  orang  yang  sangat  religius  memberikan nilai lebih pada dimensi hukum, etika dan filantropis dan  kurang  menekankan  pada  dimensi  ekonomi  dari model  Carroll.    Sebaliknya,  (Agle  &  Buren  1999) menemukan  dukungan  untuk  hubungan  antara religiusitas  dan  sikap  positif  terhadap  CSR  di  mana mayoritas  responden  tidak  percaya  bahwa  agama merupakan faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap CSR.
Selain itu, beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa budaya juga memainkan peran penting dalam pengembangan CSR. Tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap penerapan ICSR semakin menjadi  isu  penting  dalam  dunia  bisnis.  Dalam beberapa  generasi  sampai  sekarang  ini  telah  terlihat perubahan radikal dalam hubungan antara perusahaan dan  masyarakat,  salah  satu  kunci  yang  mendorong perubahan  tersebut  adalah  isu  mengenai  pentingnya hubungan  harmonis  antara  pihak  pemegang  saham atau stakeholders dan perusahaan, konsep ICSR terus menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan didasari pada perspektif norma, budaya dan keyakinan. Kajian CSR  dari  sudut  pandang  islam  (ICSR)  yang dipraktikan  di  lembagaga  keuangan  syariah,akan memberikan  nilai  manfaat  yang  positif  untuk diaplikasikan  berdasarkan  nila-nilai  keuniversalan islam (Adnan dkk, 2014). Dimana aturan hukum dan moralitas  dan  aturan  keadilan  adalah  dasar  dari tanggung jawab sosial.
Dalam Islam, karakteristik tanggung jawab sosial sudah  tertanam  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah (Mohammed,  2007).  Demikian  pula,  perusahaan dianggap  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  orang lain,  termasuk  masyarakat  dan  lingkungan,  karena mereka  adalah  entitas  yang  memiliki  hubungan dengan  Tuhan,  manusia  lain  dan  pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan untuk  memenuhi  aturan  dan  peraturan  Islam  agar kegiatan mereka diberkati oleh  Allah. Menurut etika Islam,  perilaku,  perbuatan,  perkataan,  perasaan, pikiran, dan niat umat Islam harus dipandu oleh nilai- nilai seperti kejujuran, kemanusiaan, dan penghormatan  terhadap  hukum.  Islam  meminta pengikutnya  untuk  mempertimbangkan  norma  dan kode  moral  tertentu  dan  untuk  mengikuti  aturan  dan peraturan  Islam  dalam  urusan  keluarga  mereka, transaksi  bisnis,  urusan  sosial  dan  interaksi  dengan orang lain.
Kepatuhan  dengan  perilaku  etis  adalah  bagian dari  dalam  sistem  bisnis  Islam,  tujuan  utama  tidak terutama materialistis tetapi didasarkan pada konsep- konsep  kesejahteraan  manusia  dan  pencapaian kehidupan  yang  baik.  Islam  menekankan  nilai-nilai komunitas, keadilan sosial ekonomi dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Tanggung jawab filantropis Islam, islam memungkinkan pengikutnya untuk melakukan bisnis demi  keuntungan  tanpa  merugikan  orang  lain  atau lingkungan. Orang-orang diharapkan untuk menjamin keadilan  bagi  para  pemangku  kepentingan  dan kesejahteraan  bagi  umat  manusia. “Orang-orang diharapkan  untuk  menjamin  keadilan  bagi  para
pemangku kepentingan dan kesejahteraan bagi umat manusia ”  (QS.16:  90).  Jelas  dari  berbagai  sumber bahwa  Islam  mendukung  setiap  kegiatan  yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada keadilan dan keseimbangan dalam setiap bagian kehidupan secara jelas dinyatakan dalam Qur'an:masyarakat.  Penekanan  pada  keadilan  dan keseimbangan dalam setiap bagian kehidupan secara jelas  dinyatakan  dalam  Qur'an: "Jadilah  adil! Keadilan  adalah  yang  terdekat  dengan  kesalehan ” (QS.5:80). Pada kesempatan lain, Alquran menyatakan, “Jangan  berurusan  dengan  tidak  adil dan kamu tidak akan diperlakukan dengan tidak adil” (QS.2:279).
Ayat-ayat  tersebut  menyiratkan  bahwa  semua pemangku  kepentingan  menerima  apa  yang  hanya untuk  mereka,  seperti  pemegang  saham,  pelanggan berhak  atas  harga  yang  adil,  kualitas  barang  dan pengungkapan  informasi,  dan  karyawan  berhak  atas gaji  yang  tidak  memadai,  layanan  kesehatan, pendidikan  dan  pembagian  keuntungan.  Islam  juga mendorong orang untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memeriksa konsentrasi kekayaan ke dalam  beberapa  tangan,  untuk  mendistribusikan kembali sumber daya, untuk meminimalkan kesenjangan  sosial  dan  untuk  berbagi  kekayaan kesehatan dengan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat dengan membayar zakat.
Dalam  situasi  terakhir  ini  ,  dimana  pandemi Covid-19  melanda  dunia  dan  mempengaruhi  sendi- sendi  kehidupan  manusia,  dengan  kata  lain,  tingkat kebutuhan  konsumen  akan  perilaku  sosial  dan aktualisasi diri yang lebih tinggi akan lebih dipenuhi oleh perilaku bertanggung jawab dan prososial mereka sebagai  konsumen.  Pandemi  Covid-19  adalah peristiwa  traumatis  kolektif  bagi  banyak  konsumen, menyebabkan mereka mengalami tekanan dan bahaya fisik,  psikologis,  dan  emosional.  (He  &  Harris, 2020).Tetapi secara konsep dan sistem ( Iskanda et al, 2020) mejelaskan bahwa penerapan konsep dan sistem ekonomi  dan  keuangan  sosial  Islam  adalah:  (1) dengan  penyaluran  bantuan  langsung  tunai  yang berasal  dari  zakat,  infak  dan  sedekah;  (2)  dengan penguatan  wakaf  baik  berupa  wakaf  uang,  wakaf produktif,  waqf  linked  sukuk  maupun  wakaf  untuk infrastruktur;  (3)  melalui  bantuan  modal  usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM);  (4)  melalui  skema qardhul hasan ; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan
syariah;  dan  (6)  melalui  pengembangan  teknologi finansial syariah.
Pemaparan di atas memberikan penjelasan bahwa penerapan tanggung jawab sosial  secara islami pada perbankan syariah harus memenuhi konsep dan sistem yang  ajaeg  atau  ketat  hal  ini  sebagai  panduan  atau pedoman  bagaimana  penerapan  yang  dilakukan  oleh perbankan  syariah  harus  memprioritaskan  prinsip syariah  itu  sendiri  ternasuk  fokus  dan  distribusi program  yang  dilaksanakan  harus  menganduk  unsur keadilan dan kepedulian sosial.

## c. Konsep  Indeks  Islamic  Social  Responsibility (ISR)
Di Indonesia, pengungkapan ( disclosure ) perbankan  syariah  secara  umum  telah  terakomodasi dalam pernyataan standar akuntasi keuangan (PSAK) No.101  tahun  2006  tentang  penyajian  laporan keuangan  syariah.  Tetapi  PSAK  ini  hanya  berlaku untuk  laporan  keunagn  dan  tidak  berlaku  pada informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan
sehingga  terdapat  variasi  dikarenakan  belum  adanya standar khusus sebagai pedoman bagi penyeragaman laporan  tersebut  baik  dari  tema  yang  diungkapkan. tingkat pengungkapan, lokasi atau tempat pengungkapan  dalam  laporan  tahunan  dan  tipe pengungkapan.  Hal  inilah  yang  memicu  pemikiran tentang  pentingnya  Islamic  Social  Responsibility (ISR) indeks diterapkan pada perbankan syariah.
Konsep awal ISR diharapkan melahirkan konsep dan  praktik  akuntansi  yang  sesuai  dengan  syariat Islam sehingga dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan  ekonomi  dan  dan  praktek  bisnis  sehingga dapat  melebarkan  praktek  perdagangan  yang  lebih jujur, adil, bebas dari praktek bisnis internasional yang merusak  tatana  kehidupan  manusia,  maka  dari  itu perlunya  konsep  akuntabilitas  sosial  terkait  dengan prinsip  pengungkapan  kebutuhan  publik  akan  suatu informasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Adapun penjabaran  dimensi  atau  teman  dan  indikator  atau subtema sebagaimana pada tabel 1.

## d. Penerapan Tanggungjawab Sosial Perbankan Syariah berdasarkan Indeks ISR
Tabel 1. Islamic Sosial Responsibility (ISR) Index NO DIMENSI/ TEMA INDIKATOR/SUBTEMA 1. Pendanaan dan Investasi Identifikasi yang mengandung riba, identifikasi yang mengandung gharar, sumber dan jumlah zakat serta metode pengumpulan dan distribusi zakat, serta kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran
2. Prioduk Jasa Status halal dalam produk, pengembangan produk, peningkatan pelayanan dan keluhan pelanggan
3. Karyawan Karakteristik pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kesempatan yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja dan perekrutan khusus.
4. Masyarakat Penyaluran  dan  distribusi  zakat,  donasi,  qardul  hasan,  zakat  atau  sumbangan  yang berasal dari karyawan, nasabah dan umum, kepedulian anak yatim, pembangunan atau renovasi  sarana  ibadah,  kegiatan  pemuda  dan  kemasyarakatan,  kegiatan  sosial  dan sponsor acara kesehatan
5. Lingkungan Kampanye dan pelaksanaan go green, konservasi lingkungan, perlindungan terhadap flora  dan  fauna,  tingkat  polusi,  perbaian  dan  pembuatan  sarana  umum,  audit lingkungan dan kebijakan manajemen lingkungan
6. Tata Kelola Perusahaan Profil  dan  strategi  organisasi,  struktur  organisasi,  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan dan tanggung jawab dewan direksi, kelengkapan dan  pelaksanaan  tugas  komite,  pelaksanaan  dan  tanggungjawab  dewan  pengawas syariah, pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam,  perhimpunan  dan penyaluran  dana serta pelayanan  jasa,  penanganan  antar  kepentingan,  penerapan  fungsi  kepatuhan  bank, penerapan  fungsi  audit  intern,  penerapan  fungsi  audit  ekstrernal,  batas  maksimum penyaluran dana, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, kebijakan anti cuci uang dan praktek menyimpang lainnya, dan etika perusahaan
(Sumber: Haniffa, 2002: Othman, et al, 2010 & Trisnawati, 2012, diolah, 2020)
Dalam  pembahasan  ini  akan  dilakukan  analisis terhadap  6  (enam) dimensi  atau tema  yang  ada  pada indeks  ISR  yang  terdiri  dari  50  sub  tema  dari  tahun 2014-2018 pada perbankan syariah milik pemerintah. Tingkat  atau  predikat  penerapan  pelaporan  sosial ditentukan  seberapa  banyak  perbankan  syariah memenuhi  sub  tema  yang  ada  dalam  indeks  ISR, semakin banyak yang terpenuhi maka tanggungjawaba  sosial  perbankan  syaria  akan semakin baik.
1) Dimensi Pendanaan dan Investasi
Pada  dimensi  pendanaan  dan  investasi  terdapat enam subtema atau indikator penilaian tanggungjawab sosial  yaitu  identifikasi  yang  mengandung  riba, identifikasi  yang  mengandung  gharar,  sumber  dan jumlah zakat serta metode pengumpulan dan distribusi zakat,  serta  kebijakan  mengatasi  keterlambatan pembayaran.  Berdasarkan  hasil  skoring  indeks  ISR dimensi  pendanaan  dan  investasi  periode  2014-2018 diperoleh  rata-rata  indeks  ISR  setiap  perbankan syariah milik negara ditunjukkan dalam tabel 2.
Tabel 2. Rata-Rata Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018
(Pendanaan dan Investasi)
Bank/ Thn 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 BNIS 66,67  66,67  83,33  66,67  83,33 73,33 BSM 50 50 100  66,67 50 63,33 BRIS 66.67  66,67  83,33 50  83,33 56,67 Rata2 38,89  61,11  88,89  61,11  72,22 68,89
(Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Data  tabel  2  menunjukkan  bahwa  ketiga perbankan syariah milik negara tersebut memperoleh predikat tanggungjawab sosial diatas 50, dimana BNI Syariah  mendapat  73,73  dan  BSM  mendapat  63,33 dengan  predikat  informatif  sedangkan  BRI  Syariah mendapat  56,67  dengan  predikat  kurang  informatif sehingga  rata-rata  diperoleh  sebesar  68,89  dengan predikat informatif.
2) Dimensi Produk dan Jasa
Pada  dimensi  produk  dan  jasa  terdapat  empat subtema  yang  menjadi  indikator  penilaian  dalam Indeks  ISR  yakni  status  halal  dalam  produk, pengembangan  produk,  peningkatan  pelayanan  dan keluhan pelanggan. Berdasarkan hasil skoring indeks ISR  dimensi  produk  dan  jasa  periode  2014-2018 diperoleh  rata-rata  indeks  ISR  setiap  perbankan syariah milik negara ditunjukan dalam tabel 3.
Tabel 3. Rata-Rata Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018 (Produk dan Jasa)
Bank/ Thn 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 BNIS 100 100 100 100 100 100,00 BSM 100 100 100 0 100 80,00 BRIS 33,33  33,33 100 100 100 73,33 Rata2 77,78  77,78  100,00  66,67  100,00  91,11
(Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Dari  tabel  3  dapat  dijelaskan  bahwa  ketiga perbankan syariah milik negara tersebut memperoleh predikat tanggungjawab sosial diatas 50, dimana BNI Syariah  mendapat  100  dan  BSM  mendapat  80,33 dengan  predikat  sangat  informatif  sedangkan  BRI Syariah  mendapat  73,33  dengan  predikat  informatif sehingga  rata-rata  diperoleh  sebesar  91,11  dengan predikat sangat informatif.
3) Dimensi Karyawan
Pada  dimensi  karyawan  terdapat  enam  subtema yang  menjadi  indikator  penilaian  dalam  Indeks  ISR yakni  karakteristik  pekerjaan,  pendidikan  dan pelatihan,  kesempatan  yang  sama,  kesehatan  dan keselamatan  kerja,  lingkungan  kerja  dan  perekrutan khusus. Berdasarkan hasil skoring indeks ISR dimensi produk dan jasa periode 2014-2018 diperoleh rata-rata indeks  ISR  setiap  perbankan  syariah  milik  negara ditunjukan dalam tabel 4.
Tabel 4. Rata-Rata Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018
(Karyawan) Bank/ Thn 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 BNIS 69,23  69,23  84,62  76,92  56,41 71,28 BSM 61,54  84,62  61,54  84,62  76,92 73,85 BRIS 38,46  61,54 71,8 79,49  84,62 67,18 Rata2 56,41  71,80  72,65  80,34  72,65 68,72
(Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Data  tabel  4  menunjukkan  bahwa  ketiga perbankan syariah milik negara tersebut memperoleh predikat tanggungjawab sosial diatas 50, dimana BNI Syariah  mendapat  71,28  dan  BSM  mendapat  73,85 serta  BRI  Syariah  mendapat  67,18  dengan  predikat informatif sehingga rata-rata diperoleh sebesar 68,72 dengan predikat informatif.
4) Dimensi Masyarakat
Pada  dimensi  masyarakat  terdapat  dua  belas subtema  yang  menjadi  indikator  penilaian  dalam Indeks  ISR  yakni  penyaluran  dan  distribusi  zakat, donasi,  qardul  hasan,  zakat  atau  sumbangan  yang berasal dari karyawan, nasabah dan umum, kepedulian anak  yatim,  pembangunan  atau  renovasi  sarana ibadah,  kegiatan  pemuda  dan  kemasyarakatan, kegiatan  sosial  dan  sponsor  acara  kesehatan. Berdasarkan hasil skoring indeks ISR dimensi produk dan jasa periode 2014-2018 diperoleh rata-rata indeks ISR setiap perbankan syariah milik negara ditunjukan dalam tabel 5.
Tabel 5. Rata-Rata Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018 (Masyarakat)
Bank/ Thn 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 BNIS 81,82  63,64  90,91  81,82  81,82  80,00 BSM 63,64  72,73  81,82  81,82  90,91  78,18 BRIS 36,36  63,64  54,55  81,82 100 67,27 Rata2 60,61  66,67  75,76  81,82  90,91  75,15 (Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Data  tabel  5  menunjukkan  bahwa  ketiga perbankan syariah milik negara tersebut memperoleh predikat tanggungjawab sosial diatas 50, dimana BNI Syariah  mendapat  80  dengan  predikat  sangat informatif,  BSM  mendapat  78,18  dan  BRI  Syariah mendapat 67,81 dengan predikat informatif sehingga rata-rata  diperoleh  sebesar  75,15  dengan  predikat informatif.
5) Dimensi Lingkungan Pada dimensi lingkungan terdapat tujuh subtema yaitu kampanye dan pelaksanaan go greeb, konservasi lingkungan,  perlindungan  terhadap  flora  dan  fauna, tingkat polusi, perbaian dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan dan kebijakan manajemen lingkungan.  Berdasarkan  hasil  skoring  indeks  ISR dimensi produk dan jasa periode 2014-2018 diperoleh rata-rata  indeks  ISR  setiap  perbankan  syariah  milik negara ditunjukan dalam tabel 6.
Tabel 6. Rata-Rata Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018 (Lingkungan)
Bank/ Thn 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 BNIS 0 0 60 60 80 40,00 BSM 40 40 40 60 40 44,00 BRIS 40 20 80 60 80 56,00 Rata2 26,67  20,00  60,00  60,00  66,67 46,67
(Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Data  tabel  6  menunjukkan  bahwa  semua perbankan syariah milik negara memperoleh predikat tanggungjawab  sosial  dibawah  60,  dimana  BNI Syariah mendapat 40 dan BSM mendapat 40  dengan predikat  tidak  informatif  sedangkan  BRI  Syariah mendapat  56  dengan  predikat  kurang  informatif sehingga  rata-rata  diperoleh  sebesar  46,67  dengan tidak informatif.
6) Dimensi Tata Kelola Perusahaan Pada  dimensi  tata  kelola  perusahaan  terdapat lima belas subtema yaitu profil dan strategi organisasi, struktur  organisasi,  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  dewan  komisaris,  pelaksanaan  dan  tanggung jawab  dewan  direksi,  kelengkapan  dan  pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan dan tanggungjawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam, perhimpunan  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan jasa, penanganan antar kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan  bank,  penerapan  fungsi  audit  intern, penerapan  fungsi  audit  ekstrernal,  batas  maksimum penyaluran  dana,  transparansi  kondisi  keuangan  dan non  keuangan,  kebijakan  anti  cuci  uang  dan  praktek menyimpang lainnya, dan etika perusahaan. Berdasarkan hasil skoring indeks ISR dimensi produk dan jasa periode 2014-2018 diperoleh rata-rata indeks ISR setiap perbankan syariah milik negara ditunjukan dalam tabel 7.
Tabel 7. Rata-Rata Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018 (Tata Kelola Perusahaan)
Bank / Thn 2014  2015 2016 2017 2018 Rata2 BNIS 93  93,33 100 100 100 97,27 BSM 100 100 100 100 100  100,00 BRIS 80  86,67 100  66,67 100 86,67 Rata2 91,00  93,33  100,00  88,89  100,00 84,44
(Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Data  tabel  7  menunjukkan  bahwa  ketiga perbankan syariah milik negara tersebut memperoleh predikat tanggungjawab sosial di atas 50, dimana BNI Syariah mendapat 97,27 dan BSM mendapat 100 serta BRI Syariah mendapat 86,67 dengan predikat sangat informatif sehingga rata-rata diperoleh sebesar 88,44 dengan predikat sangat informatif.
Secara  keseluruhan  penerapan  tanggungjawab sosial  perbankan  syariah  milik  negara  dari  tahun 2014-2018 terdapat pada tabel 8.
Tabel 8. Rata-Rata Kumulatif Indeks ISR Perbankan Syariah Milik Negara Periode 2014-2018
No  Dimensi/ Tema 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2 1 Pendanaan & Investasi 61,11% 61,11% 88,89% 61,11% 72,22% 68,89% 2 Produk & Jasa 77,78% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 91,11% 3 Karyawan 56,41% 71,80% 79,49% 56,41% 79,49% 68,72% 4 Masyarakat 60,61% 66,67% 75,76% 81,82% 90,91% 75,15% 5 Lingkungan 26,67% 20,00% 60,00% 60,00% 66,67% 46,67% 6 Tata Kelola Perusahaan 60,00% 93,33% 100,00% 88,89% 100,00% 88,44% Rata-Rata 57,10% 65,12% 84,02% 74,71% 84,88% 73,16% (Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Data  dalam  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa ketiga  perbankan  syariah  milik  negara  memperoleh predikat  tanggungjawab  sosial  di  atas  50  kecuali dimensi  lingkungan,  dimana  pendanaan  dan  ivestasi mendapat  68,89  dengan  predikat  informatif,  produk dan  jasa  mendapat  91,11  dengan  predikat  sangat informatif, karyawan mendapat 68,72 dengan predikat informatif,  masyarakat  mendapat  75,15  dengan predikat  informatif,  lingkungan  mendapat  46,67 dengan  predikat  kurang  informatif  dan  tata  kelola perusahaan  mendapat  88,44  dengan  predikat  sangat informatif, sehingga secara keseluruh dapat diungkap bahwa tanggungjawab sosial perbankan syariah milik negara  tahun  2014-2018  diperoleh  sebesar  73,16 dengan predikat informatif.

## Tabel 9. Rata-Rata Indeks ISR berdasarkan Urutan Predikat Perbankan Syariah
Bank/ Thn 2014 2015 2016 2017 2018 Rata2
BNIS  52,95%  65,48%  85,19%  80,90%  87,01%  74,31% BSM  69,20%  74,56%  83,12%  79,62%  77,59%  76,82% BRIS  49,14%  55,31%  83,75%  63,60%  90,04%  68,37%
(Sumber: annual report perbankan syariah, data diolah, 2020)
Dari  perbandingan  tabel  9  di  atas  menunjukkan bahwa  predikat  penerapan  tanggung  jawab  sosial perbankan syariah dengan predikat paling baik secara berurutan  adalah  pertama  BSM  sebesar  76,82  dan kedua  BNI  Syariah  sebesar  74,31  serta  ketiga  BRI Syariah  sebesar  68,37  seluruhnya  memiliki  predikat informatif.

## 3.2. PEMBAHASAN
Hal ini menegaskan bahwa penerapan tanggungjawab sosial pada perbankan syariah belum optimal karena baru sebatas informatif sehingga hasil ini  didukung  oleh  literatur  yang  ada  menunjukkan bahwa mayoritas negara maju, di mana pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan praktik yang lebih umum,  telah  berfokus  pada  pelaporan  CSR. Kemudian (Belal, 2008; Momin, 2006)  menyatakan bahwa CSR di negara berkembang berada pada tahap awal  dan  eksplorasi  serta  (Arif  &  Zaki,  2017) menjelaskan  bahwa  tingkat  pengungkapan  informasi sosial berdasarkan indeks ISR masih belum optimal, hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  rataratanya  sebesar 46,39%  begitu  juga    (Gustani,  2013)  dengan  judul analisis  tingkat  pengungkapan  kinerja  sosial  bank syariah  berdasarkan  Islamic  Social  Reporting  Index (ISR Indeks) secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengungkapan  kinerja  sosial  bank  umum  syariah  di Indonesia masih kurang informatif atau kurang baik.
Kemudian  (Trisnawati,  2012)  menunjukkan bahwa  pengungkapan  CSR  pada  bank  syariah  di Indonesia  dengan  indeks  ISR  (48.75%)  lebih  baik dibandingkan dengan indeks GRI (21.54%), walaupun (Wulandari, 2016) menunjukkan bahwa pengungkapan  kinerja  sosial  bank  umum  syariah  di Indonesia  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rentang  waktu 2014-2016.  Kemudian  pada  tahun  2015-2017 penilaian  indeks  ISR  pada  bank  umum  syariah  dari menunjukkan  bahwa  tingkat  pengungkapan  kinerja sosial  12  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia mendapatkan predikat baik seacara rata rata, dan terus mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  untuk
optimalisasi  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  terus memperhatikan kegiatan kegiatan sosial (Mubarok & Bayinah, 2019).
Adapun  keterbatasan  dalam  paper  ini  yaitu jumlah  periode  pengamatan  masih  singkat  sehingga masih kurang bisa menggambarkan kondisi pelaporan sosial  atau  tanggung  jawab  sosial  perbankan  syariah milik  negara  secara  utuh  dan  pelaporan  tanggung jawab  sosial  menggunakan  indek  ISR  tidak memperhatikan  jumlah  subtema/indikator  melainkan jika sudah ada satu subtema yang dilaksanakan maka dianggap sudah melaksanakan tanggung jawab sosial.

## 4. KESIMPULAN
Perbankan  syariah  milik  negara  memperoleh predikat  penerapan  tanggungjawab  sosial  di  atas  50 kecuali dimensi/tema lingkungan, dimana pendanaan dan  ivestasi  berpredikat  informatif,  produk  dan  jasa mendapat  berpredikat  sangat  informatif,  karyawan berpredikat informatif, masyarakat berpredikat informatif, lingkungan berpredikat kurang informatif dan  tata  kelola  perusahaan  berpredikat  sangat informatif, secara keseluruhan penerapan tanggungjawab sosial perbankan syariah milik negara tahun  2014-2018  berpredikat  informatif  dengan urutan BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah.

## 5. REFERENSI
Abadi  Muhammad  Taufiq,  Muhammad  Sultan Mubarok,  dan  Ria  Anisatus  Sholihah  (2020). Implementasi  Islamic  Social  Reporting  Index Sebagai  Indikator  Akuntabilitas  Sosial  Bank Syariah. Jurnal  Al-Insyiroh:  Jurnal  Studi Keislaman, 6 (1), pp.1-25\
Al-Qur’an  Terjemahan  (2015).  Departemen  Agama RI. Bandung: CV. Darus Sunnah
Ang  Swat  Lin  Lindawati  dan  Marsella  Eka  Puspita (2015). Corporate Social Responsibility:
Implikasi  Stakeholder  dan  Legitimacy  Gap
Dalam  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan. Jurnal Akuntansi  Multiparadigma  JAMAL,  6 (1),  pp.1-
17
Apip  Zanariyatim,  Ai  Nur Bayinah  dan  Oni  Sahroni
(2018). Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR)  Bank  Umum  Syariah Berdasarkan  Islamic  Social  Reporting  Index (Indeks  ISR). Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Islam, 4 (1), pp.85-104
Arif  Budimanta  (et  al).  (2004). Corporate  Social Responsibility  Jawaban  dari  Pembangunan Indonesia Masa Kini . Jakarta: Indonesian Center for Sustainable Development (ICSD).
Arif  Lukman  Santoso  dan  Zaki  Murtadho  Dhiyaul- Haq  (2017).  Determinan  Pengungkapan  Islamic Social  Reporting  pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia.  J urnal  Dinamika  Akuntansi  dan Bisnis, 4 (2), pp.125-142
Aziz  Budi  Setiawan,  (2015).  Perbankan  Syariah:
Challenges dan Opportunity Untuk
Pengembangan  di  Indonesia. Jurnal  Kordinat  8 (1), pp.23-34
Azlan  Amran,  Hasan  Fauzi,  Yadi  Purwanto,  Faizah Darus,  Haslinda  Yusoff,  Mustaffa  Mohamed Zain,  Dayang  Milianna  Abang  Naim,  and Mehran  Nejati  (2017).  Social  Responsibility Disclosure  in  Islamic  Banks:  a  Comparative Study  of  Indonesia  and  Malaysia. Journal  of Financial  Reporting  and  Accounting,15 (1), pp.99-115
Azwar Iskanda, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar  (2020).  Peran  Ekonomi  dan  Keuangan Sosial  Islam  Saat  Pandemi  Covid-19. Jurnal Sosial  &  Budaya  Syar’i  FSH  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 (7), pp.625-638
Basah Mohamad Yazis Ali and Mazlynda Md Yusuf (2013).  Islamic  Bank  and  Corporate  Social Responsibility  (CSR). EJBM-Special  Issue: Islamic  Management  and  Business,  5 (11), pp.194-209 Belal,  A.R.  (2008). Corporate  Social  Responsibility Reporting in Developing Countries: The Case of Bangladesh . Ashgate: Aldershot.
Budi  Gautama  Siregar  (2015).  Penerapan  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Pandangan Islam. JURIS,14( 2), pp.136-150.
Darus  Faizah,  Haslinda  Yusoff,  Dayang  Milianna Abang  Naim,  Mustaffa  Mohamed  Zain,  Azlan Amran, Hasan Fauzi, and Yadi Purwanto (2013). Islamic  Corporate  Social  Responsibility  (ICSR) Framework from the Perspective of Maqasid al- Syariah  and  Maslahah. Issues  in  Social  and Environmental Accounting, 7 (2), pp.102-112
Diesendorf, M. (2000). Sustainability and Sustainable Development . In D.Dunphy, J.Benveniste, A.Griffiths,
& P.Sutton (Eds.), Sustainability: The Corporate Challenge Of The 21st Century . Sydney: Allen &
Unwin.
Diyah Pujiati (2017). Corporate Social Responsibility Factors at Sharia Banks in Indonesia.
International  Journal  of  Economic  Research, 14 (15), pp.221-227
Elena  Platonova,  Mehmet  Asutay,  Rob  Dixon,  and Sabri  Mohammad  (2018).  The  Impact  of Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector. Journal Bussiness Ethics 151 , pp.451–471
Gustani,  &  Bayinah,  A.N.  (2014).  Model  Pelaporan Kinerja Sosial Perbankan Syariah : Implementasi Islamic  Social  Reporting  Index  (Index  ISR)  di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , 2 (1), pp.35-46
Hadinata  Sofyan  (2018).  Islamic  Social  Reporting Index  dan  Kinerja  Keuangan  Pada  Perbankan Syariah di Indonesia. EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2 (1), pp.72-95
Haniffa,  R.  (2002).  Social  Reporting  Disclosure-An Islam  Prespektif. Indonesian  Management  & Accounting Research, 1 (2), pp.128-146.
Hassan,  A.  and  Harahap,  S.S.  (2010).  Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks, International Journal of Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management, 3 (3), pp.203-227
He Hongwei and Lloyd Harris (2020). The impact of Covid-19  Pandemic  on  Corporate  Social Responsibility  and  Marketing  Philosophy. Journal of Business Research, 116, pp.176–182 Hossain  Md.  Tareq,  Chamhuri  Siwar  and  Abdul Razak Omar (2013). Corporate Social Responsibility  as  A  Mean  to  Mitigate  Risk  for Islamic Banking Industry.
International Conference on Business Inovation, Enterpreneur and Engginering (ICOBIEE) , pp.123-127 Jaiyeoba  Haruna  Babatunde,  Abideen  Adeyemi Adewale  and  Mahmud  Oluwaseyi  Quadry (2018). Are Malaysian Islamic Banks Corporate Social  and  Responsibilities  Effective?    A Stakeholders  View. International  Journal  of Bank Marketing (IJBM), 36 (1), pp.111-125 James  Brusseau  (2012). The  Business  Ethics Workshop . Washington DC: Saylor Foundation Khurshid,  Muhammad  Adnan,  Abdulrahmman  Al- Aali,  Ahmed  Ali  Soliman  and  Salmiah  Muhd Amin. (2014). Developing an Islamic Corporate Social  Responsibility  Model  (ICSR)  Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic CSR Model (ICSR). Journal  of  Islamic  Principles  24 (4), pp.258-274
Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (2019). Kajian Konvergensi, Merger, Holding, dan
Pembentukan  Bank  BUMN  Syariah:  Sebagai Penguatan  dari  Program  Penguatan  Bank Syariah .  Jakarta:  Komite  Nasional  Keuangan Syariah. Diakses dari  www.knks.go.id Maesya’bani, Sri Mulyati dan Erina Maulidha (2019).
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Asia Tenggara
Berdasarkan  Indeks  Islamic  Social  Reporting. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Islam,  7 (1), pp.23-36
Meshaal  J.  Alshammary  (2014).  Islamic  Corporate Social Responsibility (ICSR) Concept: The Case of 21st Century Middle East . Corporate Board: Role, Duties & Composition, 10 (2), pp.64-74 Meutia,  I.  (2009).  Sharia  Enterprise  Theory  Sebagai Dasar  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial Bank Syariah.. Disertasi Ilmu Akuntasi
Universitas Brawijaya . Malang.
Momin, M.A. (2006). Corporate Social Responsibility and Reporting by Multinational Corporations in Bangladesh–an exploration, PhD thesis,
University of Glasgow , Glasgow.
Mubarak Darihan, Sigit Pramono dan Ai Nur Bayinah (2019). Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah  di  Indonesia  Menggunakan  Islamic Social  Reporting  Index. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Islam 7 (1), pp.37-58.
Nor, S. M. (2016). Islamic Social Bank : An Adaption of Islamic Banking?. Jurnal Pengurusan, 46 (1), pp.4-6
Nurma  Gupitasari,  Rofah  Setyowati,  dan  Muhyidin (2016).  Mekanisme  Konsolidasi  Bank  Syariah Anak  Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  Dari  Perspektif  Yuridis. Diponegoro Law Journal 5 (3), pp.1-22 Otoritas Jasa Keuangan (2020). Snapshot Perbankan Syariah  Indonesia:  Posisi  Maret  2020 .  Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari www.ojk.go.id
PewResearch  Center  (2009). Mapping  the  Global
Muslim Population, Posted on: October 7, 2009,
Diakses dari www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the- global-muslim-population. . Putri Nurul Wulandari (2019). Implementasi Penerapan Islamic Corporate Social
Responsibility Pada Spiritual Company Waroeng Group  Perspektif  Maqasid  Al-Syariah. Jurnal Valid, 16 (2), pp.208-214
Quazi, A., Nejati, M. and Amran, A. (2015). The CSR Journey:  Looking  Through  The  Evolutionary Lens”,  in  Nejati,  M.,  Quazi,  A.  and  Amran,  A. (Eds), Corporate  Social  Responsibility  and Sustainability: Contemporary Perspectives .
Kuala Lumpur: Pearson Rice  Gillian,  (1999).  Islamic  Ethics  and  the Implications  for  Business. Journal  of  Business Ethics,18 , pp.345–358 Ridwan  Khairandy,  (2013). Pokok-Pokok  Hukum Dagang, Yogyakarta: FHUII Press.
Ridwan Ridwan and Arung Gihna Mayapada (2020).
Does  Sharia  Governance  Influence  Corporate Social  Responsibility  Disclosure  in  Indonesia Islamic Banks?. Journal of Sustainable Finance & Investment, Taylor & Francis , pp.1-17.
Shim, K., Chung, M., & Kim, Y. (2017). Does Ethical
Orientation  Matter?  Determinants  of  Public Reaction  to  CSR  Communication. Public Relations Review, 43 (4), pp.817–828
Sofyani, Hafiez, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, dan Sri Wahjuni.  (2012).  Islamic  Social  Reporting Indeks sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan  Syariah  (Studi  Komparasi  Indonesia dan Malaysia). Jurnal Dinamika Akuntansi,4 (1), pp.36–46.
Sugiyono.  (2014). Memahami  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: Alfabeta
Trisnawati Rina (2012). Pengukuran Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan  Perbankan  Syariah  di Indonesia. JAAI, 16 (2), pp.103-121.
Yusuf  Muhammad  Yasir  and  Zakaria  bin  Bahari (2015). Islamic. Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Towards Poverty Alleviation. Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance , pp.73–89.