## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  576-585| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8236.576-585

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA BERDENDANG BERGOYANG FESTIVAL 2022 ATAS KETIDAKSESUAIAN JANJI MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Naura Afifa Louisa Tindangen 1 , Sylvana Murni Deborah Hutabarat 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
1 nauraalt@gmail.com , 2 sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan kewajibannya dalam melayani konsumen. Hak  konsumen  merupakan  unsur  penting  yang  menjadi  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  melaksanakan pemenuhannya, seperti pada kasus Berdendang Bergoyang Festival 2022 dimana pelaku usaha yaitu Emvriopro tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melakukan kompensasi ke pemilik tiket hingga saat ini. Pemilik tiket  Berdendang  Bergoyang  Festival  2022  dijanjikan  untuk  diberikan refund selama  30-45  hari  dan  tidak mendapatkan  hak  mereka  untuk  menyaksikan  acara  hingga  selesai.  Emvriopro  memiliki  kewajiban  untuk memberi  kompensasi  kepada  pemegang  tiket  Berdendang  Bergoyang  Festival  2022  sesuai  dengan  Undang- Undang Perlindungan Konsumen..Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai tanggung  jawab Emvriopro sebagai pelaku usaha  Berdendang Bergoyang Festival 2022  dan  mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen. Penelitian  ini penting agar pelaku usaha terutama di bidang musik bisa mempersiapkan acara dengan lebih matang untuk meminimalisir terjadi kesalahan di kemudian hari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif yang disertai dengan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan  bahwa  Emvriopro  harus  memberikan  kompensasi  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas kewajiban yang dilanggar dalam memenuhi hak pemilik tiket Berdendang Bergoyang Festival 2022. Pemilik tiket Berdendang Bergoyang Festival 2022 bisa melakukan upaya hukum yang didasari Undang-Undang Perlindungan Konsumen  melalui  BPSK  atau  menempuh  pengadilan  agar  bisa  menghasilkan  putusan  akhir  yang  mengikat. Dengan  adanya  penelitian  ini  memungkinkan  meningkatkan  kepatuhan  pelaku  usaha  kepada  undang-undang perlindungan konsumen di masa mendatang.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Ketidaksesuaian Janji, Kompensasi Tiket, Pengadilan Konsumen

## ABSTRACT
Business operators in carrying out their activities must pay attention to their obligations in serving consumers. Consumer  rights  are  an  important  element  that  is  the  obligation  of  business  operators  in  carrying  out  their fulfillment, such as in the case of the  Berdendang Bergoyang Festival  2022  where business operators, namely Emvriopro, do not perform their obligations by not compensating ticket owners until now. The ticket owners of the Berdendang Bergoyang Festival 2022 were promised to be refunded for 30-45 days and did not get their right to  watch  the  event  until  it  was  finished.  Emvriopro  has  an  obligation  to  compensate  ticket  holders  of  the Berdendang Bergoyang Festival 2022 in accordance with the Consumer Protection Act.The purpose of this study is  to  conduct  an  analysis  of  Emvriopro's  responsibility  as  a  business  operator  of  the  Berdendang  Bergoyang Festival 2022 and to know the legal efforts that consumers can make. This research is important so that business people, especially in the music field, can prepare events more maturely to minimize future mistakes. This study was conducted using  normative legal methods accompanied by interviews. The results of  this study stated that Emvriopro had to compensate as a form of accountability for the obligations violated in fulfilling the rights of ticket  owners  of  the  Berdendang  Bergoyang  Festival  2022.  The  ticket  owner  of  the  Berdendang  Bergoyang Festival  2022  can make legal efforts based on the Consumer Protection Law through BPSK or go to  court  to produce a binding final decision. With this study, it is possible to increase business operators' compliance with future consumer protection laws.
Keywords: Consumer Protection, Noncompliance with Promises, Ticket Compensation, Consumer Court

## I. PENDAHULUAN
Festival musik saat ini tengah digemari oleh  masyarakat  Indonesia. Festival musik merupakan sebuah  kegiatan  dari  sebuah  perkumpulan  orang  yang  berfokus  pada  konsep live  music yang  pada umumnya  tampil  berbeda  menurut  jenis  musiknya (Aulia  &  Artanti,  2021) .  Festival  musik  ini  hadir sebagai sarana berekspresi dari pekerja seni di bidang musik, serta menjadi tujuan kebanyakan orang untuk  sekadar  melepas  penat  dengan  bernyanyi  dan  mendatangi  festival  musik  bersama  orang kesayangan karena manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya (Sari D SNI & Hutabarat, 2020) . Di  Indonesia,  festival  musik  terbesar  pertama  kali  terjadi  pada  tahun  1976,  yang  ditandai  dengan datangnya band asal luar negeri yaitu Deep Purple yang menggelar konsernya di Stadion Senayan(Tim Redaksi VOI, 2019).
Jenis  festival  musik  yang  pernah  digelar  di  Indonesia  pun  sangat  beragam,  mulai  dari  festival musik dengan aliran jazz, elektronik, pop, indie, rock, alternatif, hingga tradisional. Festival musik di Indonesia umumnya digelar di ikon terkenal berbagai daerah seperti Stadion Gelora Bung Karno, candi Borobudur, monumen Garuda Wisnu Kencana, hingga candi Prambanan. Hal ini menjadi bukti bahwa festival musik dijadikan sebagai sarana hiburan yang digemari oleh masyarkat sekaligus sebagai alat untuk  mempromosikan  pariwisata  dan  budaya  Indonesia.  Akibatnya,  tidak  sedikit  pihak  yang  turut berkeinginan untuk membuat festival musik sendiri dengan tujuan bisa ikut menciptakan festival yang akan  digemari  oleh  banyak  orang  juga.  Banyaknya  faktor  seperti  peluang  keuntungan  yang  besar, popularitas, dan pamor yang naik diharapkan terjadi oleh penyelenggara acara festival musik ini.
Diantara  banyaknya  nama  festival  musik  besar  di  Indonesia,  Berdendang  Bergoyang  Festival 2022 atau selanjutnya disingkat BBF 2022 merupakan salah satu festival musik yang dinantikan oleh banyak orang di Indonesia. Kesuksesannya dalam menggelar festival ini pertama kali pada tahun 2020 yang  berhasil  membuat  banyak  orang  puas  dan  sangat  menantikan  acara  ini  diselenggarakan  setiap tahunnya. Sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19, akhirnya Berdendang Bergoyang Festival hadir  kembali  di  tahun  2022  dengan  banyak line  up musisi  yang  tenar  dan  tengah  digemari  banyak orang. Pagelaran musik ini diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2022  di  Istora  Senayan,  GBK.Namun,  pada  hari  kedua  tepatnya  tanggal  28  Oktober  2022  diketahui bahwa  pintu  masuk  utama  acara  ditutup  karena  banyak  penonton  yang  pingsan.  Hal  ini  diketahui berdasarkan keterangan polisi yang berjaga di pintu 12 Istora Senayan. Selain itu juga terjadi kericuhan akibat  banyaknya  penonton  yang  memaksakan  untuk  masuk  ke  venue  terutama  di  area  Berdendang Stage. Akibatnya, acara terpaksa dihentikan pada pukul 22.10 WIB oleh pihak kepolisian (Hardiantoro & Nugroho, n.d.) .
Emvriopro  sebagai  pihak  penyelenggara  melalui  postingan  di  akun  @berdendangbergoyang (2023) melakukan pendataan pada tanggal 30 Oktober 2022 untuk proses refund bagi pemilik tiket hari kedua dan ketiga melalui Google Form. Namun, hingga hari penelitian ini dilakukan, kolom komentar postingan tersebut masih dipenuhi oleh pemegang tiket yang mengatakan bahwa proses Refund belum dilakukan  dan  mereka  meminta  untuk  segera  dilaksanakan.  Sehingga  jika  ditelusuri  lebih  lanjut, Emvriopro dalam kasus ini sebagai pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap BBF 2022 ini masih memiliki kewajiban untuk melakukan refund terhadap pemilik tiket. Pada gambar 1 poin 1 dan 4 yang menyebutkan  bahwa  proses  pengembalian  dana  hanya  diberikan  kepada  pemilik  tiket  yang  mengisi pendataan  melalui Google  Form hingga  tanggal  2  November  saja.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa Emvriopro melanggar ketentuan pada pasal 18 ayat 1 poin c tentang pencantuman klausula baku yang menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  boleh  menolak  memberikan  kompensasi  uang  yang  telah dibayarkan oleh konsumen.
Hak  konsumen  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  merupakan  dua  hal penting dalam regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini dikarenakan kedua aspek tersebut berkaitan  satu  sama  lain  yang  harus  ada  agar  terwujudnya  perlindungan  konsumen.  Perlindungan konsumen  sendiri  menjadi  sebuah  prinsip  yang  memiliki  kedudukan  penting  pada  sistem  hukum  di Indonesia yang dibuat agar konsumen mendapatkan akses yang adil dan aman dalam membeli sebuah barang atau jasa. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen terdapat dalam Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  selanjutnya  disebut UUPK.  Terciptanya  undang-undang  ini  dikarenakan  sebelumnya  konsumen  di  Indonesia  kurang mendapat perhatian dan perlindungan yang cukup(Hamid, 2018). UUPK disini mempunyai visi agar terciptanya konsumen yang paham mengenai hak mereka, dan sadar untuk mendapatkan perlakuan yang
adil (Nabila  &  Sakti,  2023) .  Hak  konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK  ini  beragam,  yaitu  hak  atas informasi yang jelas mengenai barang dan jasa, hak atas barang dan jasa yang aman dan  berkualitas, serta  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  jika  ada  hak  yang  tidak  terpenuhi.  Hak  konsumen  seperti yang telah disebutkan tadi telah diatur tepatnya dalam pasal 4 UUPK (Mutiara & Ginting, 2023).
Peristiwa  pembatalan  acara  secara  mendadak  yang  terjadi  di  acara  BBF  2022  ini  jelas memberikan kerugian kepada pemegang tiket hari kedua dan ketiga. Jika ditelusuri lebih dalam, pemilik tiket  disini  berhak  mendapatkan  kompensasi  akibat  tidak  dipenuhinya  hak  mereka  atas  acara  yang seharusnya berjalan hingga selesai apabila panitia dan pihak penyelenggara menyiapkan acara dengan baik. Emvriopro selaku promotor dari BBF 2022 sebagai pelaku usaha disini masih memiliki kewajiban yang  belum  dilaksanakan,  yaitu  memberikan  kompensasi  kepada  pemegang  tiket  BBF  2022  selaku konsumen dalam permasalahan ini.
Tiga penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah yang pertama dari Hanifah Purnamasari, Neni Sri Imayanti, Makmur yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket  Dalam  Konser  Musik  KV  Fest  Yang  Diselenggarakan  Oleh  Promotor  Festival  Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “. Penelitian ini membahas tentang mekanisme perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab dari promotor sebagai pelaku  usaha  terhadap  pembeli  tiket  dalam  konser  KV  Fest  berdasarkan  UUPK.  Penelitian  ini  dan penelitian  milik  penulis  memiliki  kesamaan  yaitu  keduanya  membahas  tentang  perundang-undangan yang  bisa  dijadikan  dasar  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  akibat  lalainya  penyelenggara  acara dalam memenuhi hak konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah  penelitian  ini  membahas  mengenai  hanya  membahas  mengenai  bentuk  tanggung  jawab  yang dilakukan  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  promotor  berupa  pertanggungjawaban  kontraktual,  sedangkan penelitian yang akan dibuat penulis membahas mengenai akibat dari kompensasi yang belum diberikan lewat dari jangka waktu yang seharusnya.
Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah dari I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik”. Dalam penelitian ini membahas tentang peraturan dalam  UUPK yaitu Pasal 4 huruf h yang mengatur tentang  ganti  rugi  yang  harus  dilakukan  pihak  promotor  penyelenggara  konser.  Penelitian  ini  juga menjelaskan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mendapatkan kerugian dari pembatalan konser musik melalui penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini dengan penelitian milik penulis sama-sama membahas mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen jika hak mereka tidak dipenuhi  oleh  pihak  penyelenggara  sesuai  dengan  pasal  4  huruf  h  UUPK.  Sedangkan  perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  milik  penulis  adalah  penelitian  ini  membahas  tentang  upaya  hukum yang bisa dilakukan konsumen sesuai yang terkandung dalam UUPK, sedangkan penelitian yang akan ditulis  oleh  penulis  juga  akab  membahas  mengenai  upaya  hukum  yang  seharusnya  dilakukan  oleh penyelenggara acara agar hak dari konsumen mereka terpenuhi.
Penelitian  terakhir  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  ditulis  oleh  Dewa  Ayu  Nyoman Trisnamurti,  I  Nyoman  Putu  Budhiartha,  dan  I  Made  Aditya  Mantara  Putra  (2023)  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pemegang  Membership  Atas  Wanprestasi  Promotor Penyelenggara  Konser”.  Dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan  hukum  yang  bisa didapatkan oleh konsumen pemegang membership apabila promotor melakukan wanprestasi. Penelitian ini dengan penelitian milik penulis keduanya membahas tentang bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  apabila  konsumen  tidak  mendapatkan  hak  nya  secara penuh.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  milik  penulis  adalah  penelitian  ini membahas akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan promotor dalam kegiatan konser, sedangan  penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  membahas  tentang  upaya  yang  harus  dilakukan penyelenggara acara dalam memenuhi hak dari pemegang tiket BBF 2022 selaku konsumen.
Jika dilihat dari ketiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini, belum ada penelitian yang membahas  mengenai  jangka  waktu  pemberian  kompensasi.  Latar  belakang  penulis  membahas permasalahan  ini  adalah  berapa  lama  jangka  waktu  maksimal  untuk  pemberian  kompensasi  menurut undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada festival musik Berdendang Bergoyang Festival  2022  yang  digelar  di  Jakarta  Pusat  dengan  subjek  penelitiannya  adalah  pelaku  usaha  disini yaitu  Emvriopro  dan  pengunjung  dan  pemilik  tiket  BBF  2022  selaku  konsumen.    Pembaharuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mencari  tahu  bagaimana  pengaturan  dan  implementasi  dari  bentuk
pertanggungjawaban  pelaku  usaha  dalam  memenuhi  hak  konsumen  berupa  ganti  rugi  dengan  jangka waktu yang sesuai dengan undang-undang. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan bagi pelaku usaha maupun konsumen di masa mendatang agar bisa meminimalisir terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana harus mengambil sikap jika mengalami masalah serupa, dan penyelenggara festival musik bisa lebih teliti dalam memastikan dan mempersiapkan acara agar terhindar dari terjadinya pembatalan cara. Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian ini didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  Berdendang  Bergoyang  Festival  2022  atas ketidaksesuaian janji menurut UUPK?
2. Bagaimana  upaya  hukum  yang  bisa  diajukan  konsumen  kepada  pelaku  usaha  Berdendang Bergoyang Festival 2022 yang tidak sesuai janji?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disertai dengan wawancara. Tujuan penyertaan wawancara ini dilakukan adalah untuk berfokus dan mengumpulkan sudut mengumpulkan sudut pandang pemilik tiket BBF 2022 tentang sejauh mana proses refund sudah  dilakukan.    Dalam  hal  ini  penulis  akan  menjelaskan  sebuah  norma  hukum  dan seperti  apa  hukum  itu  berlaku(Tan,  2021).  Penelitian  ini  akan  ditulis  dengan  memfokuskan  kepada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Metode  hukum  normatif digunakan  untuk  mengkaji  peraturan  dan  norma-norma  hukum  yang  relevan  dalam  konteks pertanggungjawaban Emvriopro terhadap pemegang tiket BBF 2022. Wawancara pihak terkait disini dilakukan dengan pemegang tiket BBF 2022 untuk memahami sudut pandang korban terkait kasus ini agar  penulis  bisa  mendapatkan  informassi  yang  lebih  lengkap.  Pemilihan  responden  wawancara dilakukan dengan konsumen atau pengunjung festival yang memiliki tiket di hari kedua dan ketiga bbf 2022  yang  melakukan  protes  melalui  kolom  komentar  instagram  BBF  2022  menuntut  dilakukannya proses refund . Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dengan  menganalisis  undang-undang  dan  peraturan  yang  relevan,  serta  Pendekatan  Konseptual  yang berakar pada pemikiran dan doktrin dalam ilmu hukum.  Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku  teks,  jurnal  ilmiah,  serta  hasil-hasil  penelitian  yang  relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu  mengumpulkan  data  sekunder  melalui  analisis  literatur,  perundang-undangan,  teori,  pandangan para  sarjana,  dan  sumber-sumber  relevan  terkait  permasalahan  penelitian. Studi  kepustakaan  ini membantu  peneliti  untuk  menyediakan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  penelitian,  termasuk  merinci norma-norma hukum yang berlaku, kebijakan-kebijakan, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  teknik  deskripsi  dengan  menguraikan permasalahan dengan apa adanya dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Pertanggungjawaban pelaku usaha Berdendang Bergoyang Festival 2022 atas ketidaksesuaian janji menurut UUPK
UUPK  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  untuk  mengatur  hal  terkait perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Pada  tahun  sebelum  disahkannya  UUPK,  terdapat YLKI  yang dianggap menjadi tonggak awal timbulnya perlindungan konsumen di Indonesia, tepatnya pada tahun 1973.  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  dalam  melindungi  hak-haknya.  UUPK  juga mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  produsen  yang  timbul  dalam  usahanya.  Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. UUPK juga menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Sinaga & Sulisrudatin, 2014) . Pelaku usaha  menurut  UUPK  merupakan  badan  hukum  ataupun  non-badan  hukum  milik  perseorangan  atau
sebuah badan usaha yang berada di Indonesia.  Pelaku usaha dalam UUPK juga diatur mengenai hak dan  kewajibannya  agar  tidak  terciptanya  ketidakpastian  hukum  yang  berakhir  pada  perilaku  pelaku usaha yang tidak patut (Budiartha & Ujianti, 2022) . Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, tiap pelaku  usaha  wajib  untuk  tunduk  kepada  peraturan  di  Indonesia.  Salah  satu  regulasi  yang  mengatur tentang kegiatan yang  harus dilakukan pelaku usaha adalah UUPK. Dalam UUPK pelaku usaha bisa mengetahui apa saja yang menjadi larangan ketika melaksanakan kegiatan usahanya beserta tanggung jawab  yang  harus  dilakukan.  Menurut  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  f  UUPK,  pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan  barang  atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  diberikan  pada  label,  iklan, atau  kemasan.  Ketidaksesuaian  janji  tersebut  dapat  berupa  ketidaksesuaian  kualitas,  kuantitas,  jenis, harga,  atau  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Jika  terjadi ketidaksesuaian  janji,  konsumen  berhak  untuk  meminta  ganti  rugi  atau  pengembalian  uang  sesuai dengan kerugian yang diderita(Landrawati & Rosmaya, 2022).
Pada  acara  Berdendang  Bergoyang  Festival  2022,  Emvriopro  disini  berperan  sebagai  pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya acara. Peristiwa dihentikannya BBF 2022 pada hari kedua dan ketiga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktorpenyebabnya disini adalah jumlah pengunjung  yang  dianggap  melebihi  kapasitas  tempat  yang  seharusnya.  Menurut  Kapolres  Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, kapasitas tempat acara berlangsung yaitu Istora Senayan hanya bisa menampung  10.000  orang  saja,  tetapi  pihak  panitia  mencetak  tiket  hingga  berjumlah  kurang  lebih 20.000 yang melebihi kapasitas seharusnya (Tim Detikcom, 2022). Tentu saja aspek keamanan dalam acara  ini  tidak  dipertimbangkan  dengan  baik,  yang  menyebabkan  izin  penyelenggaraan  BBF  2022 dicabut oleh kepolisian.Fenomena yang terjadi pada BBF 2022 ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan Emvriopro dalam menyelenggarakan acara. Peristiwaini melanggar ketentuan pada pasal 8 ayat (1) huruf a yang berisi tentang larangan pelaku usaha untuk memperjualkan produk barang dan/atau jasa  yang  tidak  memenuhi  standar  dan  ketentuan  undang-undang,  karena  jika  dilihat  pada  kasus  ini Emvriopro  telah  menjual  tiket  melebihi  jumlah  seharusnya.  Ini  menunjukan  bahwa  Emvriopro  tidak mempersiapkan acara dengan baik sesuai ketentuan yang ada sehingga harus bertanggungjawab dengan memenuhi hak dari pemilik tiket melalui pengembalian dana seperti apa yang sudah dijanjikan melalui platform Instagram @berdendangbergoyang.
Di  acara  BBF  2022  ini  juga  terdapat  sejumlah  pelanggaran  hak  konsumen  yang  perlu diperhatikan karena tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Emvriopro sebagai pelaku usaha dalam hal ini melanggar  hak  konsumen  yang  seharusnya  diberikan.  Hak  konsumen  yang  dilanggar  Emvriopro terdapat dalam pasal 4 UUPK yaitu:
1. Pasal 4 huruf b yang berisi tentang konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jasa sesuai yang telah dijanjikan. Emvriopro melanggar pasal ini karena pada faktanya pemilik tiket BBF 2022 tidak mendapatkan hak mereka untuk datang dan menonton pertunjukan di BBF 2022 hingga selesai akibat pemberhentian dan pembatalan acara yang terjadi.
2. Pasal 4 huruf g yang menyebutkan bahwa konsumen berhak dilayani dengan benar dan jujur. Dalam kasus ini pada nyatanya pemilik tiket tidak mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai kelanjutan  pemberian  uang refund oleh  Emvriopro,  dimana  seharusnya  Emvriopro  harus memberikan update mengenai proses refund kepada para pemilik tiket.
3. Pasal  4  huruf  h  tentang  hak  konsumen  untuk  memperoleh  kompensasi  akibat  jasa  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  yang  telah  dijanjikan.  Hal  ini  karena  dalam  proses  transaksi pembelian tiket terjadi dan telah berhasil, pemilik tiket secara langsung memiliki hak untuk dapat datang dan menonton pertunjukan sesuai dengan tanggal yang telah tercantum dalam tiket. Namun faktanya pemilik tiket BBF 2022 justru kehilangan hak mereka yang ini karena acara  yang  telah  tercantum  tanggalnya  di  tiket  tidak  berjalan  seharusnya  karena  terjadinya pembatalan acara.
Emvriopro disini melanggar pasal 7 huruf a  yang mengharuskan pelaku usaha  untuk beritikad baik  dalam  melaksanakan  usaha.  Pasal  ini  dilanggar  karena  dalam  penjualan  tiket  BBF  2022  yang melebihi  kapasitas  seharusnya  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan  lebih  banyak  tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan menunjukan bahwa Emvriopro tidak menjalankan itikad baik dalam menyelenggarakan BBF 2022 ini. Kemudian Emvriopro pada awalnya menunjukkan upaya  penyelesaian  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di  BBF  2022  dengan mengumumkan  akan  melakukan  proses refund .  Namun  pada  kenyataannya  mereka  telah  melanggar pasal 7 huruf c UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen harus diperlakukan secara benar dan jujur.
Pelanggaran dalam pasal ini terjadi karena pada faktanya Emvriopro yang tidak ada itikad baik untuk melanjutkan  pemberian  kompensasi  kepada  pemilik  tiket  dan  tidak  memberikan  kabar  lebih  lanjut tentang  proses refund ini  hingga  penelitian  ini  dilakukan.  Seharusnya  pihak  penyelenggara  acara bertanggungjawab dengan tidak menghilang begitu saja tanpa memberi kejelasan lebih lanjut kepada pihak yang dirugikan dan berdiskusi mengenai bagaimana baiknya masalah ini diselesaikan. Kemudian, Emvriopro juga melakukan pelanggaran di pasal 7 huruf g yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan  kompensasi  jika  konsumen  menerima  barang  atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan perjanjian. Emvriopro melanggar pasal 7 huruf g UUPK karena pada kenyataannya yang terjadi adalah acara BBF 2022 harus terhenti pada hari kedua dan ketiga menyebabkan pemilik tiket tidak bisa hadir dan menyaksikan acara  sesuai dengan tanggal yang tertera di tiket yang telah mereka beli. Sehingga untuk  memenuhi  hak  konsumen  pada  acara  BBF  2022  adalah  Emvriopro  wajib  memberikan kompensasi sebagai ganti dari batalnya acara BBF 2022 yang seharusnya terlaksana.
Pada postingan di akun @berdendangbergoyang, Emvriopro melakukan pendataan pada tanggal 30 Oktober 2022 untuk proses refund bagi pemilik tiket hari kedua dan ketiga melalui Google Form. Namun, hingga hari penelitian ini dilakukan, kolom komentar postingan tersebut masih dipenuhi oleh pemegang  tiket  yang  mengatakan  bahwa  proses refund belum  dilakukan  dan  mereka  meminta  untuk segera dilaksanakan.
Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber pemilik tiket BBF 2022 yaitu pada bulan September 2023, dan pemilik tiket BBF 2022 mengaku belum mendapatkan dana kompensasi dan kabar lebih lanjut mengenai proses refund ini.Sehingga jika ditelusuri lebih lanjut, Emvriopro dalam kasus ini sebagai pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap BBF 2022 ini masih memiliki kewajiban untuk melakukan refund terhadap pemilik tiket.

## Gambar 1
Sumber: Instagram @berdendangbergoyang
Untuk menangani permasalahan ini, Emvriopro mengumumkan bahwa akan melakukan proses refund melalui platform media sosial Instagram @berdendangbergoyang pada tanggal 30 Oktober 2022 dan proses pengembalian dana akan dilakukan dengan estimasi selama 30-45 hari. Namun, saat penulis melakukan  wawancara  dengan  narasumber  pemilik  tiket  BBF  2022  dilakukan  yaitu  pada  bulan September  2023, pemilik  tiket  BBF  2022  mengaku  belum  mendapatkan  dana  kompensasi  dan  kabar
lebih  lanjut  mengenai  proses  refund  ini.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Emvriopro  belum  melakukan kewajibannya  untuk  memenuhi  hak  dari  pemilik  tiket,  yaitu  memberikan  kompensasi.  Selain  itu, Emvriopro juga telah melanggar aturan mengenai jangka waktu pemberian kompensasi. Pada Gambar 1  tertera  bahwa  estimasi  pengembalian  dana  akan  dilakukan  dalam  30-45  hari  semenjak  dilakukan konfirmasi data oleh pihak BBF 2022, namun pada kenyataannya hingga bulan September 2023 para pemilik tiket belum juga menerima uang refund sepeser pun yang  dalam pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa pemberian kompensasi ini harus dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal transaksi atau dalam kasus ini semenjak pemberitahuan proses refund dilakukan.
Pada gambar 1 tepatnya di poin 1 dan 4 yang menyebutkan bahwa proses pengembalian  dana hanya  diberikan  kepada  pemilik  tiket  yang  mengisi  pendataan  melalui Google  Form yang  telah dibagikan melalui Instagram hingga tanggal 2 November saja. Hal ini menjadi bukti bahwa Emvriopro melanggar ketentuan pada pasal 18 ayat 1 poin c tentang pencantuman klausula baku yang menyebutkan bahwa  pelaku  usaha  tidak  boleh  menolak  memberikan  kompensasi  uang  yang  telah  dibayarkan  oleh konsumen. Seharusnya pemilik tiket BBF 2022 bisa mendapatkan kembali uang dari pembelian tiket sebagai bentuk kompensasi yang diberikan Emvriopro tanpa diberikan jangka waktu khusus karena itu merupakan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi.
Tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada pasal 19 UUPK ayat 1 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menggantikan kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang atau layanan yang mereka produksi atau jual.  Emvriopro  dalam  kasus  ini  wajib  bertanggungjawab  dengan  memberikan  kompensasi  berupa pengembalian uang yang setara atau sejumlah yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2 UUPK. Emvriopro memiliki beban tanggung jawab untuk memeriksa dengan teliti agar acara dapat terlaksanakan sesesuai apa yang dijanjikan, termasuk jumlah tiket yang dijual  dengan  kapasitas  venue  yang  digunakan.  Apabila  Emvriopro  menjual  tiket  dengan  jumlah melewati kapasitas Istora Senayan sebagai venue BBF 2022, maka hal ini termasuk kedalam kelalaian Emvriopro  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Penghentian  acara  pada  hari  kedua  dan  pembatalan pada hari ketiga BBF 2022 menyebabkan pemegang tiket kehilangan hak mereka untuk dapat menonton BBF  2022.  Oleh  karena  itu  Emvriopro  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  kompensasi  berupa penggantian uang dengan nilai setara.

## 3.2   Upaya  hukum  yang  bisa  diajukan  konsumen  kepada  pelaku  usaha  Berdendang  Bergoyang Festival 2022 yang tidak sesuai janji
Hak  konsumen  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  sebuah  undang-undang  khusus  yaitu  UUPK. Menurut Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah merujuk pada segala tindakan yang memastikan terdapat kejelasan hukum yang bisa digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen.  Peraturan  tentang  hak  konsumen  dibuat  agar  terciptanya  keadilan  bagi  kedua  pihak  yang saling berkaitan (Rahmany & Suherman, 2023)
Konsumen  disini  dianggap  berada  di  posisi  yang  lemah  dan  memiliki  risiko  tinggi  untuk mendapat  perlakuan  diskriminatif  dibandingkan  pelaku  usaha  sehingga  hak  konsumen  sangat  rentan dan patut untuk dilindungi. Hak konsumen merupakan salah satu aspek penting yang telah diatur dalam UUPK.  Hal  ini  karena  konsumen  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  pada  tiap perjanjian yang dibuat dengan pelaku usaha termasuk kerugian yang didapatkan konsumen(Ulfa et al., 2020). Hak konsumen yang saat ini diakui dan diatur dalam UUPK pada awalnya merupakan buah hasil dari  hak  yang  ditetapkan  pada  Resolusi  PBB  Nomor  39/248  tahun  1985  yang  salah  satunya  berisi mengenai hak tiap individu untuk mendapatkan perlindungan yang kemudian diterapkan di Indonesia salah satunya melalui UUPK. Agar haknya terpenuhi, konsumen disini wajib memenuhi kewajibannya pula seperti apa yang tercantum pada pasal 5 UUPK. Dalam pasal tersebut konsumen harus membaca petunjuk, beritikad baik, membayar sesuai nilai tukar, dan patuh dalam penyelesaian sengketa.Untuk melakukan  analisis  kasus  pelanggaran  hak  konsumen  dibutuhkan  kewaspadaan  dalam  menentukan pihak  mana  yang  harus  bertanggung  jawab  dan  sampai  mana  tanggung  jawab  bisa  diberikan  kepada pihak yang berkaitan (RS Hutauruk & SMD Hutabarat, 2021) .
Pemegang tiket BBF 2022 dalam kasus ini berada di posisi sebagai konsumen yang haknya harus dipenuhi oleh Emvriopro selaku pelaku usaha. Pemilik tiket BBF 2022 disini tidak mendapatkan haknya
untuk bisa menonton dan mendatangi acara yang seharusnya dilaksanakan selama 3 hari penuh. BBF 2022 dibatalkan karena pihak penyelenggara, yaitu Emvriopro, melakukan kelalaian dengan menjual tiket melebihi kapasitas penonton yang seharusnya. Oleh karena itu, Emvriopro dianggap sebagai pihak yang  bertanggung  jawab  atas  pembatalan  acara  tersebut.Kontrak  yang  terjadi  antara  pemilik  tiket dengan  Emvriopro  terbentuk  saat  transaksi  pembelian  tiket  berhasil  dilakukan.  Pemilik  tiket  disini memiliki hak untuk masuk ke dalam venue BBF 2022 dan menonton pertunjukan sesuai dengan waktu yang  telah  ditentukan  oleh  Emvriopro.  Emvriopro  pun  sebagai  pihak  penyelenggara  memiliki kewajiban  untuk  menyelenggarakan  acara  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diumumkan  seperti mendatangkan artis sesuai dengan line-up yang tercantum dalam poster BBF 2022 dan mempersiapkan acara dengan baik. Pencabutan izin acara untuk hari ketiga BBF dan penghentian acara di hari kedua merupakan bentuk bukti jika Emvriopro yang berperan sebagai pelaku tidak menyelenggarakan sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada konsumennya yaitu pemilik tiket BBF 2022.
Berdasarkan pasal Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa terkait perlindungan konsumen ada 2, yaitu melalui pengadilan atau BPSK. Pada pasal 45 UUPK, disebutkan bahwa konsumen bisa melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum.Penyelesaian  sengketa  melalui Pengadilan Negeri untuk kasus perdata adalah sebagai berikut:

## Gambar 2 Sumber: Pengadilan Negeri Wates
Penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) ini mengikuti alur dan ketentuan yang sudah ada di  peradilan  umum  dengan  tetap  mengacu  pada  pasal  45  UUPK.  Penyelesaian  sengketa  dengan menggunakan jalur litigasi atau pengadilan memberikan hasil putusan akhir yang mengikat dan bersifat memaksa.  Tetapi,  proses  persidangan  melalui  pengadilan  negeri  memakan  waktu  lama  hingga  bisa mencapai 6 bulan.
Sedangkan penyelesaian sengketa melalui BPSK bisa diselesaikan melalui 3 cara, yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. BPSK berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan kasus antara pelaku usaha dengan konsumennya dengan alur sebagai berikut:
Penggugat mengajukan gugatan ke panitera Pengadilan Negeri
Panitera menyerahkan gugatan ke ketua pengadilan Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan mengadili dan memutus gugatan
Panitera Muda menunjuk Juru Sita dan Berkas diserahkan ke Ketua Majelis
Ketua majelis mempelajari berkas, dan menetapkan hari sidang pertama Juru Sita memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama Mediasi, Jika mediasi berhasil maka proses berhenti disini dan didapatkan putusan perdamaian Jika Mediasi gagal, maka perkara dilanjutkan dengan proses persidangan dengan waktu maksimal selesai dalam  6 bulan Minutasi

## Gambar 3
Sumber: Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
Berdasarkan  Pasal  7  Kepmen  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  memakan  waktu  selambat-lambatnya  21  hari kerja untuk diselesaikan yang dihitung dari diterimanya permohonan oleh Sekretariat BPSK. Kemudian apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil putusan, maka bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari sejak diberitahukannya putusan majelis yang diterima oleh para pihak(Kepmen  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, n.d.).
Pemilik tiket BBF 2022 sebagai konsumen yang dirugikan disini bisa melakukan upaya hukum dengan  mengajukan  gugatan  ke  badan  penyelesaian  sengketa  atau  pengadilannegeri  setempat  sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 24 UUPK. Kedua cara penyelesaian sengketa ini masing-masing bisa menjadi tempat tujuan untuk mengajukan ganti rugi yang telah disepakati para pihak bersengketa dan  keduanya  berada  dalam  bidang  gugatan  perdata(Pranatha  et  al.,  2017).  Namun,  proses  melalui pengadilan cukup sulit untuk ditempuh konsumen karena durasi proses persidangan yang panjang bisa menyebabkan biaya dalam menjalani prosesnya juga banyak sehingga kurang efektif untuk dilakukan pemilik tiket BBF 2022. Sedangkan  jika dibandingkan dengan proses penyelesaian  sengketa melalui BPSK  hanya  memakan  waktu  maksimal  21  hari  kerja.  Maka  dari  itu  pemilik  tiket  BBF  2022  bisa melakukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK dalam bentuk kelompok konsumen yang memiliki  kesamaan  kepentingan  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  46  ayat  (1)  huruf  b.  Selain  itu BPSK  juga  lebih  kompeten  untuk  menangani  sengketa  terkait  perlindungan  konsumen  karena banyaknya  kasus  yang  relevan  dengan  perlindungan  konsumen  yang  diselesaikan  melalui  BPSK. Putusan  akhir  dari  BPSK  juga  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sifatnya  memaksa  dan  mengikat sehingga  bisa  dijadikan  perantara  penyelesaian  yang  tepat  agar  Emvriopro  melakukan  kewajibannya untuk memenuhi hak pemilik tiket dengan memberikan uang kompensasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Hak  konsumen  merupakan  bagian  penting  dalam  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  yang diatur  dalam  UUPK.  Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan  penulis  didapatkan  kesimpulan  bahwa pertama,  Emvriopro  sebagai  pelaku  usaha  melakukan  pelanggaran  dan  tidak  bertanggung  jawab berdasarkan  pasal  4  dan  7  UUPK  mengenai  hak  konsumen  dan  kewajiban  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya.  Emvriopro  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  hak  konsumen yang  telah  dilanggar  dan  tidak  sesuai  dengan  janji  untuk  melaksanakan  acara  sampai  selesai  berupa pemberian  kompensasi.  Selanjutnya  yang  kedua,  yaitu  dalam  kasus  BBF  2022  ini  konsumen  bisa
Mengisi formulir permohonan secara tertulis
Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis setelah permohonan diterima BPSK menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi,mediasi atau arbitrase Hasil penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak
melakukan upaya hukum melalui 2 cara yaitu jalur litigasi atau pengadilan maupun non litigasi melalui BPSK. Pemilihan penyelesaian sengketa diserahkan kepada pemilik tiket BBF 2022 sebagai konsumen, namun sebaiknya konsumen disini melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK agar waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih singkat, mudah dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan melalui pengadilan. Kedua pihak baik konsumen maupun pelaku usaha harus memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan yang baik agar terlaksananya transaksi jual-beli diantara keduanya berjalan sesuai aturan.

## 4.2 Saran
Saran  dari  penulis  untuk  pihak  yang  terkait  yaitu  pelaku  usaha  agar  kedepannya  dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus dipersiapkan dengan baik dan memperhatikan berbagai aspek salah satunya memenuhi kewajibannya. Dengan begitupelaku usaha maupun konsumen bisa terhindar dari permasalahan yang menyebabkan sengketa. Kemudian untuk konsumen disarankan untuk paham dan sadar akan hak mereka sebagai konsumen menurut UUPK supaya terhindar dari permasalahan dan bisa melakukan penyelesaian masalah dengan baik. Selanjutnya pihak terkait lainnya yaitu pemerintah dan kepolisian bisa meninjau terlebih dahulu dalam memberikan perizinan sebuah kegiatan usaha dan memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  telah  dilakukan  sesuai  dengan  standar  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Semua pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah bisa berkolaborasi  agar  terciptanya  lingkungan  yang  lebih  adil  dan  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, F., & Artanti, Y. (2021). Peran Festival Satisfaction sebagai  variabel pemediasi pada pengaruh Festival Quality  dan  Positive  Emotion  terhadap  Festival  Loyalty  para  pengunjung  Jazz  Traffic  Festival  di  kota Surabaya. Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 6 (2), 49–71. https://doi.org/10.23917/benefit.v6i2.13932 Budiartha, I., & Ujianti, N. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan atas Produk Elektronik yang Tidak Bergaransi. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1). Hamid, A. H. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . SAH Media. Hardiantoro, A., & Nugroho, R. (n.d.). Penonton Pingsan, Izin Festival Musik Berdendang Bergoyang Dicabut . Kepmen  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Landrawati, N., & Rosmaya, I. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima. Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan , 11 (2).
Mutiara,  T.  D.,  &  Ginting,  L.  (2023).  Ketidak  Terpenuhinya  Hak  Konsumen  Dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (3), 598–604.
Nabila, T., & Sakti, M. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2).
Pranatha,  I.,  Sarjana,  I.,  &  Priyanto,  I.  (2017).  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Denpasar  Dan  Pengadilan  Negeri  Denpasar. Kertha  Semaya , 01 (06).
Rahmany, A., & Suherman. (2023).  Refund Tiket Pesawat di Masa Pandemik Covid-19 Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Yuridis , 10 (1).
RS Hutauruk, & SMD Hutabarat. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengedar Produk Pangan Impor Ilegal. Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (3).
Sari D SNI, & Hutabarat, S. (2020). Pendampingan Penggunaan Media Sosial Yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1). Sinaga,  N.  A.,  &  Sulisrudatin,  N.  (2014).  Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara , 5 (2). https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8).
Tim Detikcom. (2022, October 30). Festival Berdendang Bergoyang Hari Ketiga Dibatalkan, Ini 5 Hal Diketahui.
Detik News . Tim Redaksi VOI. (2019, November 28). Perjalanan Gelaran Konser Musik di Indonesia . VOI.
Ulfa, N. F., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kerugian dalam  Layanan  Penggunaan  Paket  Internet  provider. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (1),  49–54. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2185.49-54