Studi Analisis Tentang Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan Islam
Abdul Haris Rasyidi 1
STIT Palapa Nusantara Email: abdulharisrasyidi30@gmail.com
Abstract:  Innovation  and  change  in  education  policy  discourse  that  Islam  is interesting  to  be  discussed.  This  regard,  the  policy  of  Islamic  education  as  the basis for the development of Islamic education, both substantive and orientatif in any educational institution in Indonesia to follow up by researchers and experts of Islamic education as a result (result) and the foundation and to look for color as well  as  systematic  new  direction  in  education,  especially  in  menyonsong innovation  and  change  in  Islamic  education.  This  brief  paper  seeks  to  examine more  deeply  about  Islamic  education  policies  that  have  been  actualized  in  the Constitution and the regulations applicable in Islamic education.

## Keyword: Innovation and change, Islamic education policy
Abstrak: Studi inovasi dan perubahan dalam kebijakan pendidikan Islam menjadi wacana yang menarik untuk diperbincangkan. Kaitannya dengan hal  ini,  maka  kebijakan  pendidikan  Islam  sebagai  dasar  pengembangan pendidikan  Islam,  baik  yang  bersifat  subtantif  dan  orientatif  di  setiap lembaga pendidikan di Indonesia menjadi tindak lanjut oleh para peneliti dan  pakar-pakar  pendidikan  Islam  sebagai  hasil  (result)  dan  landasan untuk  mencari  warna  baru  serta  arah  yang  sistematis  dalam  dunia pendidikan,  terutama  dalam  menyonsong  inovasi  dan  perubahan pendidikan  Islam.  Tulisan  singkat  ini  berupaya  mengkaji  lebih  dalam tentang  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  telah  diaktualisasikan  dalam UUD dan regulasi yang berlaku dalam pendidikan Islam.
Kata Kunci: Inovasi dan perubahan, Kebijakan pendidikan Islam.
1 Dosen STIT Palapa Nusantara Lombok Nusa Tenggara Barat

## A. Pendahuluan
Konsep “kebijakan”  yang  sering  digunakan  secara  luas  menurut kamus  Oxford,  kebijakan  berarti  “rencana  kegiatan”  atau  pernyataan tujuan-tujuan  ideal.  Kebijakan  di  sini  terkait  dengan  kebijakan publik (public  policies) dan  dibuat  atas  nama  negara  (state) yang  dibuat oleh  instrument/alat-alat  negara  untuk  mengatur  perilaku  setiap  orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas.
Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan,  kita  lakukan,  tetapi  seringkali  tidak  kita  pahami  sepenuhnya oleh  karena  itu,  kita  lihat  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan kebijakan pendidikan.  Landasan utama yang  mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan  unsur  yang  dominan  di  dalam  mengambil  keputusan  dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. 2
Pendidikan  dalam  masyarakat  modern  dewasa  ini,  seperti Indonesia  telah  menjadi  wacana  publik.  Tidak  demikian  halnya  dengan masyarakat  yang  sederhana  atau  masih  tradisional.  Pendidikan  informal dan nonformal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbudaya.  Pendidikan  di  dalam  bentuknya  yang  sederhana  sudah merupakan  bagian  dari  struktur  kehidupan  masyarakat.  Tanpa pendidikan,  masyarakat  sederhana  itu  tidak  dapat  melanjutkan kehidupannya  karena  melalui  proses  pendidikanlah  para  anggotanya
2 H.A.R  Tilaar  dan  Riant  Nugroho,  Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, (cet. III), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 16.
diikat oleh kesepakatan-kesepakatan dalam adat-istiadat yang dituruntemurunkan. 3
Selaras  dengan  hal  tersebut  di  atas,  kalau  ditinjau  dari  kajian historis  pendidikan  Islam  memiliki  peranan  penting  dalam  membangun sejarah peradaban umat Islam.
Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal; yang paling terkenal adalah Dar al- Arqam. Namun,  ketika  masyarakat  Islam  sudah  terbentuk,  maka pendidikan  diselenggarakan  di  masjid.  Proses  pendidikan  pada  kedua tempat  ini  dilakukan  dalam  halaqah-lingkaran  belajar. 4 Pendidikan  formal baru  muncul  pada  masa  lebih  belakangan,  yakni  dengan  kebangkitan madrasah.
Secara  tradisional,  sejarawan  pendidikan  Islam,  seperti  Munir  ud- Din  Ahmed,  George  Makdisi,  Ahmad  Syalabi,  dan  Michael  Stanton menganggap, bahwa madrasah pertama kali didirikan oleh Wazir Nizham al-Mulk  pada  1064;  madrasah  ini  kemudian  terkenal  sebagai  madrasah Nizham  al-Mulk. 5 Lebih  jauh  lagi,  dalam  tradisi  pendidikan  Islam, institusi  pendidikan  tinggi  lebih  dikenal  dengan  nama  al-Jamiah,  yang tentu saja secara historis dan kelembagaan berkaitan dengan masjid Jami – masjid besar tempat berkumpul jamaah untuk menunaikan shalat Jumat.
Sepanjang  sejarah  Islam,  baik  madrasah  maupun  al-jami’ah diabadikan  terutama  kepada  al-ulum  al-Islamiyah  atau  tepatnya  ulum  Al- diniyyah – ilmu-ilmu agama, dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir,  dan  hadis  Nabi.  Sedangkan  ilmu-ilmu  non  agama  (profan)
3 Ibid.,hlm. 1
4 Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah  Tantangan Melenium III, (cet. 1), (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), hlm. Pengantar
5 Ibid.,hlm. 6.
khususnya  ilmu-ilmu  alam  dan  eksakta  yang  merupakan  akar-akar pengembangan  sains  dan  teknelogi  sejak  awal  perkembangan  madrasah dan al-jami’ah sudah berada dalam posisi yang marjinal. Meski Islam pada dasarnya  tidak  membedakan  nilai-ilmu-ilmu  agama  dengan  ilmu-ilmu non-agama (ilmu-ilmu umum), tetapi dalam peraktiknya, supremasi lebih diberikan kepada ilmu-ilmu agama. Ini disebabkan sikap keagamaan dan kesalehan yang memandang ilmu-ilmu agama sebagai “jalan tol” menuju Tuhan. 6
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  istilah  pengembangan  dapat bermakna  kuantitatif  dan  kualitatif.  Secara  kuantitatif  bagaimana menjadikan  pendidikan  Islam  lebih  besar,  merata,  meluas  pengaruhnya dalam  konteks  pendidikan  pada  umumnya.  Secara  kualitatif  bagaimana menjadikan pendidikan Islam lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan  ide-ide  dasar  atau  nilai-nilai  Islam  itu  sendiri  yang  seharusnya selalu  berada  di  depan  dalam  merespon  dan  mengantisipasi  berbagai tantangan  pendidikan. 7 Termasuk  dalam  pengertian  kualitatif  adalah bagaimana  mengembangkan  pendidikan  Islam  agar  menjadi  bangunan keilmuwan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat nasional dan trans-nasional, serta pengembangan ipteks.
Sejalan  dengan  hal  itu,  maka  pemikiran  tentang  pengembangan pendidikan  Islam  mengajak  seseorang  untuk  berpikir  analitis-kritis, kreatif  dan  inovatif  dalam  menghadapi  berbagai  peraktik  dan  isu  aktual di  bidang  pendidikan  untuk  dikaji  dan  ditelaah  dari  dimensi fondasionalnya agar tidak kehilangan roh atau spirit Islam dan kerapuhan fondasi  filosofis;  serta  mengahadapi  trend  pemikiran  dan  teori-teori
6 Ibid.,hlm. 7.
7 Muhaimin,  Pemikiran  dan  Aktualisasi  Pengembangan  Pendidikan  Islam,  (Edisi.  1), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1
pendidikan  yang  dibangun  oleh  para  pendahulunya,  untuk  selanjutnya dapat:  (1)  memperkaya  nuansa  pemikiran  dan  teori  yang  ada;  atau  (2) merevisi dan menyempurnakan pemikiran dan teori yang sudah ada; atau (3) mengganti pemikiran dan teori lama dengan pemikiran dan teori baru; dan (4) menciptakan pemikiran dan teori yang belum ada sebelumnya. 8
Terlepas  dari  hal  tersebut,  era  reformasi  yang  dimulai  sejak  1998 merupakan suatu era transisi dengan tumbuhnya proses demokratisasi di dalam masyarakat Indonesia. Proses demokratisasi yang memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini telah menangkap  pada  perubahan-perubahan  yang  dikehendaki  dalam masyarakat  Indonesia  dewasa  ini  yaitu:  1)  Desentralisasi  sistem pendidikan  dari  sistem  yang  sentralistis  menjadi  suatu  sistem  yang desentralistis. 9 Pendidikan  bukan  lagi  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  pusat  tetapi  diserahkan  kepada  tanggung  jawab  pemerintah daerah.  Kalau  dicermati  secara  lebih  mendalam,  sejak  2001  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999, yang  kemudian direvisi  dengan Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  Daerah, telah  diberlakukan  otonomi  daerah  di  bidang  pendidikan  dan kebudayaan.  Kata  kunci  dari  otonomi  daerah  adalah  “kewenangan  dan pemberdayaan.”  Kebijakan  otonomi  penyelenggaraan  pendidikan membawa implikasi  pada  perubahan sistem manajemen  pendidikan  dari pola  sentralisasi  ke  desentralisasi.  Manajemen  yang  dikembangkan mengarah  pada  manajemen  berbasis  sekolah/madrasah  atau  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah/madrasah,  yakni  model  manajamen yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada  sekolah/madrasah  dan
8 Ibid.,hlm. 1-2.
9 H.A.R.  Tilaar,  Standarisasi  Pendidikan  Nasional:  Suatu  Tinjauan  Kritis,  (Cet.  1), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 73.
mendorong  pengambilan  keputusan  partisipatif  yang  melibatkan  secara langsung  semua  warga  sekolah  madrasah  dan  stakeholders  untuk meningkatkan mutu sekolah/ madraasah. 10
Sejalan dengan yang di atas, sesuai dengan tuntutan era globalisasi Indonesia  tidak  terlepas  dari  kewajibannya  untuk  meningkatkan  mutu dan  sumber  daya  manusianya  dalam  mengahadapi  persaingan  bebas dalam  dunia  yang  terbuka  abad  ke-21.  Kebutuhan  ini  telah  di  tampung oleh  adanya  undang-undang N0. 14 tahun 2005 tentang guru  dan dosen, serta  pentingnya  tenaga  guru  dan  dosen  sebagai  ujung  tombak  dari reformasi pendidikan nasional. 11
Di  sisi  lain,  kita  juga  mengahadapi  tantangan  era  globalisasi  total yang akan terjadi pada 2020. Joseph Stiglitz, ekonom peraih hadiah nobel, mendefinisikan  globalisasi  sebagai  “semakin  dekatnya  integrasi antarnegara dan bangsa di dunia, yang disebabkan oleh runtuhnya batas- batas semu akibat arus modal, jasa, komoditas, pengetahuan, dan manusia yang  saling  melintas  antar  perbatasan.  Thomas  Friedman,  di  dalam bukunya    the  world  is  flat  (dunia  adalah  rata/datar),  menyatakan  bahwa dunia  kini  telah  menjadi  lahan  bermain  yang  sejajar.  Apa  makna  semua itu  bagi  dunia  pendidikan?  Di  dalam  paham  ‘dunia  yang  rata’  semua pesaing  (competitor)  memiliki  kesempatan  yang  sama,  sehingga  mereka yang  tidak  mampu  menggunakan  dan  memanfaatkan  peluang  dan kesempatan yang ada, akan segera tertinggal. Dalam konteks pendidikan, negara-negara  yang  tidak  bisa  menghasilkan  lulusan-lulusan  berkualitas internasional  akan  segera  tertinggal  di  arena  kompetisi  dunia.  Kondisi demikian,  pertanda  perlunya  sejumlah  tindakan  darurat  untuk  mengkaji sejauhmana  kadar  internasiaonal  di  dalam  standar  pendidikan  di
10 Muhaimin, Pemikiran,...hlm. 89.
Indonesia, dan bagaimana para pendidik/guru bisa menyiapkan lahirnya lulusan  Indonesia  agar  menjadi  setara  dan  lebih  mampu  bersaing  dalam skala global. 12
Secara  sederhana  inovasi  dimaknai  sebagai  pembaruan  atau perubahan  dengan  ditandai  oleh  adanya  hal  yang  baru.  Inovasi  sebagai ide, gagasan, praktik atau obyek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Oleh sebab itu  inovasi  pada  dasarnya  adalah  pemikiran  cemerlang  yang  bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu  yang  diyakini  dan  dimaksudkan  untuk  memecahkan  persoalan yang muncul.
Berangkat dari latar belakang di atas, maka menjadi sangat penting untuk  mengkaji  lebih  jauh  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  diajukan dalam  beberapa  persoalan  yaitu  bagaimana  bentuk  inovasi  dan perubahan  kebijakan  pendidikan  Islam?,  yang  akan  di  analisis menggunakan  pendekatan  metodik  atau    berusaha  mencari  sebuah kebenaran dari fenomena yang terjadi.

## B. Pokok-Pokok Regulasi Kebijakan Pendidikan Islam
Pendidikan Islam,  selain  memililki  karekter  yang  bersumber  pada ajaran  Islam,  Juga  memilki  tingakat  interdependensi  dengan  berbagai ilmu  lainnya  yang  relevan.  Pernyataan  tersebut  memberikan  petunjuk bahwa  ilmu  pendidikan  Islam,  sungguh  pun  berisifat  terbuka  dengan menerima  pengaruh  dari  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  yang relevan,  namun  tidak  bersifat  liberal,  melainkan  berpedoman  kepada
ajaran Islam yang terdapat dalam Al-qur’an dan al-Sunnah serta pendapat para ulama Islam yang saleh dan mumpuni ilmunya. 13
Tentang kebijakan pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003 merupakan salah  satu  perangkat  pendidikan  yang  sudah  semestinya  dirumuskan secara  baik  dan  proporsional.  Hal  ini  berkaitan  dengan  keberadaan  UU Sisdiknas  tersebut  yang  berfungsi  dalam  menjabarkan  bagaimana  tujuan Visi  dan  Misi  Pendidikan  Nasional,  hingga  mekanisme  prosedural pendidikan diatur dengan tidak melepaskan konteks sosial-politik saat ini dan  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa baik dan buruk sistem pendidikan dapat dilihat dari keberadaan UU dan sistem pendidikannya.
Pendidikan  Islam  yang  bersifat  substantif  dan  orientatif  banyak dilakukan  oleh  kalangan  akademisi.  Misalnya,  studi  multidisiplin dilakukan oleh Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, Guru Besar UIN Jakarta. Dalam  studinya,  Nata  menggunakan  pendekatan  Normatif  Perenialis, Sejarah,  Filsafat,  Psikologi,  Sosiologi,  Manajemen,  teknologi,  Informasi, Kebudayaan,  Politik  dan  Hukum.  Begitu  juga  Muhammad  Sirozi,  Ph.D, dari  IAIN  Palembang  telah  menggagas  studi  pendidikan  Islam  dari  segi politik pendidikan melalui buku Politik Pendidikan. Berikutnya Prof. Dr. Muhaimin  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  pengaktualisasian pemikiran  dan  pengembangan  pendidikan  Islam,  selanjutnya  Prof Azyumardi  Azra  dalam  bukunya  “Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan Modernisasi  di  Tengah  Tantangan  Melenium  III”,  dan  berikutnya  lagi berbagai ragam hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar-pakar  pendidikan  Islam  memberikan  benang  merah  bahwa pendidikan  Islam  saat  ini  tentunya  dapat  menjadi  acuan  dan  pencerah
13 Abuddin  Nata,  Ilmu  Pendidikan  Islam  Dengan  Pendekatan  Multidisipliner, Normatif  Perenialis,  Sejarah,  Filsafat,  Psikologi,  Sosiologi,  Manajemen,  Teknologi,  Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum, (Edisi. 1-2), (Jakarta: Rajawali Press 2010), hlm. 25.
dalam  pengembangan  dan  kemajuan  dalam  dunia  pendidikan  di Indonesia.
Buku  ini  berasal  dari  disertasinya  Politics  of  Educational  Policy Production  in  Indonesia:  A  Cache  Study  of  the  Roles  of  Muslim  Leaders  in  the Establishment of the Number 2 Act of 1989, (2004).
Nata  maupun  Sirozi,  belum  melakukan  studi  pendidikan  Islam dengan  pendekatan  kabijakan  publik  sebagai  salah  satu  disiplin  ilmu sosial.  Kebijakan  publik,  menurut  Dr.  Riant  Nugroho,  dalam  bukunya “Kebijakan  Pendidikan  yang  Unggul”,  memiliki  ciri-ciri  bahwa:  (1) kebijakan  publik  ditetapkan  oleh  Negara  melalui  lembaga  eksekutif, legislatif dan yudikatif, (2) kebijakan publik mengatur kehidupan bersama atau  kehidupan  publik,  (3)  kebijakan  publik  mengatur  pada  wilayah publik  dan  lembaga  publik,  (4)  kebijakan  publik  mengatur  masalah bersama  atau  mengatur  masalah  pribadi  atau  golongan  yang  menjadi masalah  publik,  dan  (5)  kebijakan  publik  memiliki  tingkat  eksternalitas yang tinggi bagi pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung.
Berdasarkan teori tersebut kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dapat  dilihat  dari  segi  konsep  dan  tujuannya.  Konsep  kebijakan  publik meng-agendakan  terlaksananya  kepentingan  penyelenggaraan  Negara dan  terpenuhinya  kepentingan  masyarakat  dalam  kehidupan  bersama. Dalam hal ini diperlukan regulasi yang berlaku untuk semua yang disebut kebijakan  publik.  Dengan  memahami  fakta  ini,  maka  kebijakan  publik dapat  menentukan  keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  bersama masyarakat.
Dalam  studi  ini,  penulis  sependapat  dengan  Nugroho  dalam memahami kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh institusi Negara  sebagai  upaya  pemenuhan  kepentingan  pemerintah  dan pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Keputusan  yang  dilakukan  oleh
pihak  eksekutif  dengan/maupun  legislatif  yang  berkiatan  dengan kepentingan  publik  dapat  bersifat  regulatif  maupun  normatif.  Kebijakan pendidikan  berkenaan  dengan  kumpulan  hukum  atau  aturan  yang mengatur  pelaksanaan  sistem  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan pendidikan.
Mark Olsen, John Cod, dan Anne-Marie O’Neil berpendapat bahwa kebijakan  pendidikan  merupakan  kunci  bagi  keunggulan,  bahkan eksistensi  bagi  Negara-bangsa  dalam  persaingan  global.  Kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian utama dalam era globalisasi. Salah satu  argumen  utamanya  bahwa  globalisasi  membawa  nilai  demokrasi harus didukung oleh pendidikan.
Margaret  E.  Goertz  menyatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan berkenaan  dengan  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran  pendidikan.  Isu  ini sangat  penting  dengan  meningkatnya  kritis  publik  terhadap  biaya pendidikan gratis yang berkaitan dengan program wajib belajar. Program ini  memberikan  akses  kepada  setiap  usia  belajar  untuk  mengikuti pendidikan secara gratis dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pemerintah  di  bidang  pendidikan.  Selanjutnya  Goertz  seperti  dikutif Nogroho menyatakan, bahwa
“…An  increased  emphasis  on  educational  adequacy  and  the  public’s concern over the high cost of education is focusing policy makers’ attention on the efficiency  and  effectiveness  of  educational  spending…” Adanya  peraturan kebijakan  merupakan  suatu  tuntutan  dalam  praktek  penyelenggaraan pemerintah  dan pemerintahan daerah.  Ia  dapat  mengatur  dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Menurut  H.  Abdul  Latif,  istilah  peraturan  kebijakan  atau dalam praktik sering disebut peraturan kebijaksanaan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  termasuk  dalam  kategori hukum yang mengikat. 14
Dengan  demikian,  kebijakan  bidang  pendidikan  Islam  selama  ini masih urusan pemerintah di bawah tanggung jawab Kementerian agama. Dan kementerian ini secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab terhadap  keberadaan,  pembinaan  dan  pengembangan  pendidikan  Islam. Namun  demikian,  ia  sebagai  instansi  vertikal  mengalami  hambatan struktural  dalam  memberikan  bantuan  dan  pengawasan  terhadap pendidikan  Islam,  khususnya  madrasah  diniyah  di  daerah.  Karena  itu pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti Madrasah diniyah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak berkembang sesuai dengan harapan.
C. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam
1. Analisis Yuridis
Dalam  perspektif  historis,  sosiologis  ataupun  yuridis,  eksistensi pendidikan  Islam  pada  perkembangan  bangsa  Indonesia  sesungguhnya mempunyai  posisi  dan  peran  strategis.  Dalam  perspektif  historis, pendidikan  di  Indonesia  memilki  akar  yang  yang  panjang  dalam membangun  peradaban  bangsa,  terutama  karena  pendidikan  Islam  telah berlangsung  lama,  yaitu  sejak  masuknya  Islam  ke  wilayah  nusantara. Pada  awalnya  pendidikan  Islam  lebih  bersifat  informal  dan  non  formal, sampai  pada  akhirnya  terlembaga  secara  formal.  Dari  situlah  muncul kader-kader  bangsa  yang  relegius  dan  memilki  jiwa  rasionalis  yang bergerak dalam berbagai bidang-bidang yang berbeda.
Dalam  perspektif  sosiologis,  kita  bisa  melihat  bahwa  eksistensi pendidikan  Islam  di  Indonesia  sudah  menjadi  kebutuhan  masyarakat,
14 Dikutip  dari  http://pronulis.wordpress.com/2012/11/22/pendidikan-islam- studi-kebijakan-wajib-belajar/  artikel  1108/  pada  hari  selasa  18  November  2014  jam  08. 30 WIB.
terutama  bagi  daerah-daerah  yang  mayoritas  Islam.  Dalam  perspektif yuridis, lembaga pendidikan Islam semakin memilki posisi strategis pasca lahirnya  undang-undang  no.  2  tahun  1989  dan  kemudian  dikuatkan dengan  undang-undang  No.  20  tahun  2003  yang  mensejajarkan madarasah  dengan  sekolah  umum,  mendudukkan  pesantren  sebagai bagian  dari  pendidikan  keagamaan  yang  akan  dilestarikan  dan dikembangkan kualitasnya oleh pemerintah. Kemudian dalam PP  No. 55 tahun  2007  pendidikan  agama  dan  akhlaq  mulai  mendapat  apresiasi dengan diwajibkannya di setiap tahun pendidikan. 15
2. Analisis Teoritis
Analisis  teoritis  memiliki  keterkaitan  dengan  teori  yang didelegasikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan publik.
Menurut  James  Lester  dan  Robert  Steward  mendefinisikannya sebagai  a  process  or  a  series  or  pattern  of  governmental  activities  or  decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined. 16 Terkait dengan  definisi  tersebut  di  atas,  dapat  dirumuskan  difinisinya  yaitu kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  Negara  khususnya pemerintah,  sebagai  strategi  untuk  merealisasikan  tujuan  dari  Negara yang  bersangkutan.  Kebijakan  publik  adalah  strategi  untuk  mengantar masyarakat  pada  masa  awal,  memasuki  masyarakat  pada  masa  transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. 17
Terkait  dengan  hal  tersebut,  ada  beberapa  teori-teori  perumusan kebijakan adalah:
1). Teori Kelembagaan (institutional)
15 Dikutip dari Http://Ade Zaenudin.blogspot.com/2011/05/analisis- pendidikan-islam-di-indonesia. Html. Pada hari selasa 18 April 2016 jam 08. 30 WIB.
16 Lester dan Steward, Public Policy: An Evolutionary Approach (2000), hlm. 18
17 H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan.,, hlm. 184.
Formulasi  kebijakan  dari  teori  kelembagaan  secara  sederhana bermakna  bahwa  tugas  membuat  kebijakan  publik  adalah  tugas pemerintah.  Jadi,  apa  pun  yang  dibuat  pemerintah  dengan  cara  apa  pun adalah  kebijakan  publik.  Teori  ini  mendasarkan  kepada  fungsi-fungsi kelembagaan  dari  pemerintah,  di  setiap  sektor  dan  tingkat,  dalam formulasi kebijakan.
2). Teori Proses
Dalam teori ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan  sebuah  aktivitas  sehingga  mempunyai  proses.  Untuk  itu, kebijakan  public  merupakan  juga  proses  politik  yang  menyertakan rangkaian kegiatan.
3). Teori Kelompok
Teori  pengambilan  kebijakan  teori  kelompok  mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Inti gagasannya adalah interaksi  dalam  kelompok  akan  menghasilkan  keseimbangan,  dan keseimbngan ini adalah yang terbaik. Disinilah individu dalam kelompok- kelompok  kepentingan  berinteraksi  secara  formal  maupun  informal, secara langsung atau melalui media massa menyamapaikan tuntunannya kepada  pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan  public  yang diperlukan. 18
Terkait  dengan  beberapa  teori  yang  di  atas,  untuk  konteks Indonesia,  rencana  adalah  20%  keberhasilan,  implementasi  adalah  60% sisanya  adalah  bagaimana  mengendalikan  implementasi.  Implementasi kebijakan  adalah  hal  yang  paling  berat,  karena  disini  masalah-masalah yang  kadang  tidak  dijumpai  di  dalam  konsep,  mucul  di  lapangan.  Studi implementasi  kebijakan  pada  saat  ini  bukan  berada  di  ujung  buntu, namun  berada  pada  suatu  muara  tempat  begitu  banyak  cabang  ilmu
pengetahuan  memberikan  kontribusi  kepada  studi  implementasi kebijakan. 19 Sehingga  dengan  demikian,  dalam  hal  ini  analisis  teori  pada dasarnya  memberikan  acuan  dan  asas  yang  fundamental  terhadap seluruh  kebijakan-kebijakan  yang  akan  dan  sudah  dikeluarkan  oleh lembaga-lembaga  di  dalam  pemerintahan  Indonesia  baik  kebijakan  yang bersifat pendidikan maupun yang lainnya.

## 3. Analisis Empiris
Relasi kebijakan pendidikan di daerah dengan kebijakan publik di daerah,  merupakan  sebuah  contoh  yang  dapat  dilihat  dalam  analisis empiris  kebijakan  pendidikan.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Jembrana sebagai  daerah  otonom,  sebagai  bagian  dari  Negara  kesatuan  Republik Indonesia, mengembangkan kebijakan sesuai dengan undang-undang No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah.
Kebijakan  publik,  baik  dalam  arti  menjaga  maupun  membangun, ditujukan  untuk  memajukan  daerah  sesuai  dengan  tujuan  nasional, dengan  memperhatikan  kewenangan  diaskresi  dalam  tata  pemerintahan dan  pembangunan  yang  didenstralisasikan  dengan  prinsip  efesiensi  dan adekuasi. 20
Tujuan  Jembrana  sebagai  bagian  dari  Indonesia  adalah  kehidupan rakyat  Jembrana yang lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, dan lebih sejahtera. 21 Strategi jembrana untuk mewujudkan visi dan  misi pembangunan  tersebut  adalah  cara  melihat  isu  pokok  dalam pembangunan  daerah  jembrana,  yaitu  keterbatasan  sumber  daya  alam,
19 Ibid.,hlm. 213
20 ibid.,hlm.  441.
21 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih tujuan “aman dan damai, lebih adil  dan  demokratis,  dan  lebih  sejahtera”.  Pada  konteks  ini  disederhanakan  menjadi “sejahtera”,  dengan  asumsi  makna  kesejahteraan  yang  luas  tidak  saja  mencakup kecukupan  ekonomi,  namun  juga  kecukupan  pada  dimensi-dimensi  lain,  termasuk kecukupan dalam aman, dan damai, keadilan, dan demokrasi.
manusia  dan  keuangan.  Dalam  kondisi  yang  serba  terbatas,  di  dalam manejemen,  satu-satunya  cara  yang  paling  mudah  dilakukan  adalah melakukan  efisiensi. Oleh  Karena  itu  strategi  utama  politik pembanguanan  dengan  cara  efiseinsi  pada  tiga  sumber  daya:  manusia, sarana, dan dana. 22
Dengan melihat model pembangunan di atas, dan kebijakan publik yang  dikembangkan,  dapat  dikatakan,  bahwa  model  Jembrana  adalah model  kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijkan  publik,  daripada  kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijkan publik.
Mengikuti  pemikiran  Tilaar,  kebijakan  pendidikan  Jembrana mengacu  pada  paradigma  pendidikan  modern  yang  dari  sisi  ekonomi, epistemanya  adalah  investasi  SDM  untuk  membangun  efesiensi  dan kemampuan  bersaiang;  dari  sisi  politik  epistemanya  adalah  membangun politik  kewarnegaraan,  individu  ditransformasikan  dari  politik  individu dan  komunal  menjadi  politik  kewarganegaraan  dan  pengembangan demokrasi;  dari  sosial  budaya,  epistemanya  dalah  pengembangan manusia  yang  mempunyai  kohesi  sosial  yang  tinggi,  modal  sosial dalam bentuk saling rasa saling percaya (trust), dan modal kultural dalam bentuk penguatan  nilai-nilai  budaya  setempat;  dan  dari  sisi  pedagogis memandang  anak  dalam  masyarakat,  dan  bukan  anak  dikeluarkan  dari masyarakat. 23
Dengan  demikian,  kesiapan  Jembrana  mematok  standar  nasional sebagai  standar  pendidikan  lokal,  jembrana  telah  berani  untuk  masuk dalam  kancah  standarisasi  nasional,  dan  mempersiapkan  meraka  untuk masuk  dalam  standarisasi    dalam  konteks  global.  Kinerja  dari  sisi  yang
22 Ibid.,hlm. 443
23 H.A.R  Tilaar  dan  Riant  Nugroho,  Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, (cet. III), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 444.
sering dikritik sebagai formal ini ternyata memberikan kinerja pada sisi rill, yaitu indeks pembangunan manusia.

## 4. Alternatif Solusi
Sejak  disahkannya  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem Pendidikan  Nasional  mestinya  telah  disiapkan  suatu pembangunan  pendidikan  sesuai  dengan  cita dengan  hal  tersebut,  kita  telah  mempunyai  UU  sistem  pendidikan nasioanal yaitu UU No. 20 1989.  Demikian  pula  berdasarkan  UU  pendidikan  yang  baru  i mempunyai UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
“(Gambar;
Prof Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A
Dalam tataran operasional pendidikan nasional di atas tentu tidak terlepas dari berbagai pemikiran oleh  pemerintah.  Maka  dengan  hal  tersebut  muncul  berbagai  macam paradigma dan peta pemikiran oleh para pakar dalam
sering dikritik sebagai formal ini ternyata memberikan kinerja pada sisi rill, yaitu indeks pembangunan manusia. 24

## Alternatif Solusi dan Perubahan
Sejak  disahkannya  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem Pendidikan  Nasional  mestinya  telah  disiapkan  suatu pembangunan  pendidikan  sesuai  dengan  cita-cita  reformasi.  Terkait dengan  hal  tersebut,  kita  telah  mempunyai  UU  sistem  pendidikan nasioanal yaitu UU No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989.  Demikian  pula  berdasarkan  UU  pendidikan  yang  baru  i mempunyai UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
; Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional Oleh
Prof Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A)”
Dalam tataran operasional pendidikan nasional di atas tentu tidak terlepas dari berbagai pemikiran dan regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah.  Maka  dengan  hal  tersebut  muncul  berbagai  macam paradigma dan peta pemikiran oleh para pakar dalam
sering dikritik sebagai formal ini ternyata memberikan kinerja yang nyata
Sejak  disahkannya  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem Pendidikan  Nasional  mestinya  telah  disiapkan  suatu  grand  design cita  reformasi.  Terkait dengan  hal  tersebut,  kita  telah  mempunyai  UU  sistem  pendidikan tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989.  Demikian  pula  berdasarkan  UU  pendidikan  yang  baru  itu  telah mempunyai UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional Oleh
Dalam tataran operasional pendidikan nasional di atas tentu tidak dan regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah.  Maka  dengan  hal  tersebut  muncul  berbagai  macam paradigma dan peta pemikiran oleh para pakar dalam
mengaktualisasikan  standar  pendidikan  Nasional  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  berpendidikan  dan  berbudaya  serta  menyiapkan  SDM yang  memilki  daya  saing  tinggi.  Selaras  dengan  hal  yang  demikian muncul alternatif solusi pendidikan seperti pendidikan multikultural.
Istilah    multikultural    secara    marak    digunakan    sekitar    tahun 1950    di    Kanada.  Menurut  Longer  Oxford  Dictonary,  istilah  multikultural diambil  dari  surat  kabar  yang  terbit    di    Kanada    yang    menggabarkan sebuah    masyarakat    Montreal    Kanada    sebagai  masyarakat  yang multikultural  dan  multi  bahasa.  Sedangkan    Istilah    pendidikan multikultural  secara  sederhana  adalah  pendidikan tentang  keragaman kebudayaan    dalam    merespon    perubahan    demografis    dan    cultural lingkungan  bahkan  dunia   secara  keseluruhan.
Hal  ini  sejalan  pendapat  Paulo  Freire  yang    dikutip    oleh    Endah Setiorini: “bahwa  pendidikan  bukan   merupakan  menara gading,  yang menjauhi  realitas  sosial-budaya   melainkan   harus  mampu  meciptakan tatanan      masyarakat    yang    berpendidikan,    berbudaya  dan mengedepankan    nilai  -nilai  eqalitarian,  demokrasi,  kebebasan  dan persaudaraan.”  (Endah  Setiarini,  2006:  2).  Pendidikan  multikultural merupakan  respon  dari  keragaman  populasi  sekolah,  sebagaimana tuntutan    persamaan    hak    bagi    setiap    kelompok    etnis.    Pendidikan multikultural  merupakan  pengembangan  kurikulum  dan  aktivitas pendidikan  untuk  memasuki    berbagai    pandangan.    Sedangkan    secara luas    pendidikan    multicultural  mencakup  seluruh  siswa  tanpa membedakan kelompok, baik gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama. 25
25 Sigit Dwi  Kusrahmadi.  Pentingnya  Penndidikan  Multikultural Dalam  Masyarakat Majemu. hlm.3
Pendidikan    multikultural    adalah    suatu    pendekatan    progresif untuk  melakukan transformasi   pendidikan  yang  secara   menyeluruh membongkar    kekurangan    dan  kegagalan    dan    praktek-praktek diskriminatif      dalam    proses    pendidikan.    Pendidikan  multikultural didefinisikan    tentang    pendidikan    keragaman    budaya    dalam perubahan demografis dan budaya masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan.
Di  Indonesia  pendidikan  multicultural  relatif  baru,  pendekatan pendidikan  multikultural    dianggap    lebih    sesuai    bagi    masyarakat Indonesia    yang    heterogin    dan  multi    etnis.  Apalagi    pada      masa      era otonomi  daerah  dimana  konsep  sentralisasi bergeser  ke  desentralisasi dalam    kebijakan-kebijakan    tertentu.      Pendidikan  multikultural    yang dikembangkan    di    Indonesia    sejalan    dengan    perkembagan  demokrasi yang    sedang      dijalankan    sekaligus    sebagai    penyeimbang    terhadap kebijaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.    Apabila  kebijakan pendidikan  multi  kultural  dialaksanakan  dengan  sembrono  dan  tidak hati-hati  justru  akan  menyebabkan  kedalam  perecahan  nasional  dan disintegrasi bangsa.
Pendidikan    multikultural      sangat    penting      di    Sekolah    Dasar (SD)      khususnya  dalam    pengajaran    ilmu    pengetahuan    sosial. Pendidikan  multikultural  adalah   proses penanaman  cara  hidup  untuk menghormati    secara    tulus,    dan    toleran    dalam  keberagaman    budaya yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  majemuk. Oleh  karena  itu pendidikan   multikultural  harus  memperhatikan   beberapa  hal  antara lain:    Pengajaran    nilai    yang    mendukung      keberagaman    budaya    dan keunikan  individu.    Peningkatan    perluasan    kualitatif    keberadaan budaya    etnis    dan    kerjasama  dalam  kehidupan  sosio  ekonomis  dan politik,  mendukung  alternatif  pemunculan  gaya  hidup  dan  peningkatan pemahaman multikultural, multi bahasa dan multi dialektika.
Dengan  demikian  pendidikan  multikultural  sebagai  new  approach (pendekatan  baru)  dalam  sebuah  sistem  pendidikan,  sehingga  dapat menjadi  acuan  dalam  pengembangan  tataran  operasional  pendidikan  di Indonesia.

## D. Penutup
Berdasarkan  paparan  singkat  penulis  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa pertama, inovasi dan perubahan kebijakan pendidikan Islam  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  regulasi  pemerintah  pusat  yang dijadikan  sebagai  kebijakan  publik  dan  di  delegasikan  kepada  seluruh warga bangsa Indonesia, baik yang bersifat individu maupun kolektif.
Kedua, adanya  peraturan  kebijakan  merupakan  suatu  tuntutan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah. Ia dapat  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan demikian, kebijakan bidang pendidikan Islam selama ini masih urusan pemerintah di bawah tanggung jawab  Kementerian  agama.  Kementerian  ini  secara  fungsional  tetap mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  keberadaan,  pembinaan  dan pengembangan pendidikan Islam.
Ketiga, analisis  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  seperti  yuridis, emperis,  teoritis  sesungguhnya  memilki  peran  penting  dalam pengembangan  pendidikan,  baik  umum  maupun  pendidikan  Islam, karena  dalam  rangka  pengembangan  kebijakan  pendidikan,  ketiga komponen  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  penetapan kebijakan selanjutnya, dan memililki integritas yang kuat untuk mencapai tujuan  pendidikan  yang  dinamis  dan  kualitatif.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  inovasi  dan  perubahan  kebijakan  pendidikan  Islam  dapat berkembang  apabila  regulasi  (aturan)  serta  kebijakan  pendidikan  Islam
dapat  dijalankan  dengan  maksimal  baik  oleh  kalangan  pemerintah maupun seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi Azra, 2012. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di  Tengah Tantangan  Melenium  III (Cet.  1).  Jakarta:  Kencana  Pernada  Media Group.
Abuddin  Nata,  2010.  Ilmu  Pendidikan  Islam  Dengan  Pendekatan
Multidisipliner,  Normatif  Perenialis,  Sejarah,  Filsafat,  Psikologi, Sosiologi,  Manajemen,  Teknologi,  Informasi,  Kebudayaan,  Politik, Hukum (Edisi. 1-2) . Jakarta: Rajawali Press.
H.A.R  Tilaar  dan  Riant  Nugroho,  2012.  Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar Untuk  Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik (Cet. III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
H.A.R.  Tilaar,  Standarisasi  Pendidikan  Nasional:  Suatu  Tinjauan  Kritis  (Cet. 1). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
Http://Pronulis.Wordpress.Com/2012/11/22/Pendidikan-Islam-Studi-
Kebijakan-Wajib-Belajar/ artikel 1108/. Di akses pada hari selasa 18 November 2014 jam 08. 30 WIB.
Http://AdeZaenudin.blogspot.com/2011/05/analisis-pendidikan-islam- di-indonesia.  Html. Di  akses pada  hari  selasa  18 November  2014 jam 08. 30 WIB.
Lester dan Steward, 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach.
Muhaimin,  2011.  Pemikiran  dan  Aktualisasi  Pengembangan  Pendidikan  Islam
(Edisi. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
Sigit  Dwi  Kusrahmadi.  Pentingnya  Penndidikan  Multikultural  Dalam Masyarakat Majemu. Artikel 23-04-2006.