E-ISSN 2580-9695

## SINERGI ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN DI KOTA BANJARMASIN Noor Fatria As’ariany
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin noorfitria.111@gmail.com

## Cici Asmawatiy
STIA Bina Banua Banjarmasin cici.asmawati@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: This study aims to determine the synergy between the Banjarmasin City KPU and the Banjarmasin Population and Civil Registry Office in managing population data, to determine the suitability of Voters' Data with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, to determine the suitability of population data provided by the Ministry of Home Affairs. with real conditions in the field and to find out the synergy constraints between the Banjarmasin City Election Commission and the Banjarmasin Population and Civil Registry Office in managing population data.
The research method is descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the synergy between the Banjarmasin City Election Commission and the Banjarmasin Population and Civil Registry Service became the basis for updating population data. In addition, it also helps ease the budget burden for the City Government. The KPU of Banjarmasin City has carried out the process of updating the Permanent Voters List under Article 9 to Article 41B of KPU Regulation Number 8 of 2016 concerning Updating Voter List of Voters, but there are still problems that occur in determining the Permanent Voters List, indicating that there is still minimal participation of the public and parties involved involved in determining the Permanent Voters List, the population data provided by the Ministry of Home Affairs was not fully under the real conditions in the field, so the Population and Civil Registration Service together with the Banjarmasin City KPU re-synchronized.
Keywords: Synergy, Population Data, Data Update
Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dalam pengelolaan data kependudukan, Untuk mengetahui kesesuaian Data Pemilih dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Untuk mengetahui kesesuaian data kependudukan yang disediakan Kementerian Dalam Negeri dengan kondisi riil di lapangan serta Untuk mengetahui kendala sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dalam pengelolaan data kependudukan.
Metode penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin menjadi dasar dalam pemutakhiran data kependudukan. Selain itu juga membantu meringankan beban anggaran bagi Pemerintah Kota. KPU Kota Banjarmasin telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai Pasal 9 hingga Pasal 41B Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Pemilih Daftar pemilih, namun masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih minimnya partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, Data kependudukan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum Sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama KPU Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi ulang.
Kata Kunci: Sinergi, Data Kependudukan, Pembaruan Data

## PENDAHULUAN
Pemutakhiran Data Pemilih merupakan suatu kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum / KIP. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
Pemutakhiran daftar pemilih memiliki beberapa masalah yang disinyalir menjerat persoalan daftar pemilih dan dikhawatirkan mengancam hak konstitusional warga, data kependudukan ini sangat dinamis, artinya ada yang lahir, mati, usianya menjadi hak pilih, pindah, dan pergi sehingga perlu adanya pemutakhiran.
Kemudian, pemerintah harus mempersiapkan dua alat. Pertama, DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan). Data ini merupakan instrumen sangat penting yang digunakan bagi calon perseorangan. Karena DAK2 ini nanti digunakan untuk calon perseorangan menghitung prosentasi berapa suara yang diperlukan. Kedua, pemerintah harus menyediakan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan). DP4 inilah yang akan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tentu melalui mekanisme pemutakhiran dan pemerintah sudah harus menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum 6 (enam) bulan sebelum pemilihan umum berlangsung.
Data kependudukan bisa berbeda, hal ini terkait perbedaan jumlah DP4 Pilkada dengan data Pilpres tahun 2014, karena kalau dulu DP4 diambil dari
Pemerintah Kabupaten / Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota diberi dari Pemerintah Daerah. Sekarang, sudah dilakukan perubahan mekanisme agar data kependudukan itu satu yaitu dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memberikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk diserahkan/disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Apa yang dibutuhkan dalam Pilkada maupun Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden adalah ketunggalan atau keseragaman data. Maka mekanisme yang dipakai adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten / Kota mengirimkan data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kemudian dikonsolidasikan / dimutakhirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kemudian Kementerian Dalam Negeri mengirim ke Komisi Pemilihan Umum. Dari Komisi Pemilihan Umum Dikirm ke Komisi Pemilihan Umum masing-masing sesuai jenjangnya. Mekanisme ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (perubahan) pasal 58 bahwa seluruh data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, anggaran, data program- program itu bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa ketidak sinkronan data yang mengindikasikan bahwa antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum tercipta sinergi dalam hal pemutakhiran data.
Pemutakhiran data pemilih merupakan sinergi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemutakhiran data penduduk, yaitu dengan mengambil data yang telah diperoleh Komisi
Pemilihan Umum dengan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan penduduk secara nyata, kemudian dilakukan pemutakhiran data penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain data penduduk yang telah meninggal dunia, pindah ke daerah lain, menikah dalam usia muda, pindah alamat rumah (dalam satu kota) dan sebagainya. Sinergi ini sangat diperlukan agar setiap kali penyelenggaraan Pemilihan Umum, data penduduk yang sudah berubah tersebut ketika diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Komisi Pemilihan Umum tidak berulang, artinya data penduduk tersebut telah hilang atau dihapus dari data penduduk terutama bagi yang sudah meninggal dunia maupun sudah pindah alamat ke daerah lain.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Menurut Winarno dalam bukunya “Teori dan Proses Kebijakan Publik”, ia mempergunakan istilah kebijakan, yang digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012 : 14).
Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Winarno, 2012 : 16).
Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik ( publik policy ) yaitu kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan Publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) dan yang lain (Dewi, 2012 : 1).

## Sinergi dan Sinergitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:597) Sinergis adalah gabungan atau kerjasama yang bersifat menguntungkan dari beberapa pihak. Dengan demikian korelasi sinergis adalah hubungan kerjasama yang dimana bisa dijalin antar individu atau kelompok guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau disepakati.
Menurut Deardorff dan Williams (2006) dalam Agus (2013:1) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi diri dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan tapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh ( multiplier effect ) yang memungkinkan energy pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama.Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan.
Menurut Corning (1988) dalam Agus (2013:1-2) sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita.Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari.Sebagai contoh, batu dapat digunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah tembok, jalanan dan sebagainya.Namun, tanpa adanya semen dan usaha manusia maka batu-batu tadi hanya menjadi tumpukan batu belaka yang tidak banyak gunanya.Contoh lainnya mobil yang terdiri dari
banyak komponen yang dirancang khusus dan dibuat dari berbagai jenis yang berbeda. Akan tetapi, jika mesinnya dilepas, maka mobil tidak berguna.Dua contoh diatas menunjukkan betapa pentingnya sinergi. Tanpa ada sinergi dengan komponen yang lain maka komponen-komponen yang ada tidak dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar seperti yang diinginkan.
Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Sarundajang (2015: 1) mengatakan sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan.
Menurut Covey (2016: 53) sinergisitas merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendirisendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey meambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.

## Pemutakhiran Data
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemutakhiran berasal dari kata dasar mutakhir. Defnisi dari kata Pemutakhiran adalah mu.ta.khir [a] terakhir; 2 terbaru; 3 modern (KBBI, 2016;768). Pemutakhiran berarti proses, cara, perbuatan memutakhirkan. Sedangkan data menurut (Kamus Besar Bahasa
Indonesia , 2016; 239) adalah (1) keterangan yg benar dan nyata: pengumpulan — untuk memperoleh keterangan 2 (2) keterangan atau bahan nyata yg dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

## Administrasi Kependudukan
Administrasi menurut Siagian (2016 : 13) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas seseorang atau masyarakat.
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur kegiatan administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang mana undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan. Di dalam pasal 1 Undan-Undang No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam mengeluarkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

## Kerangka Pikir Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan tekhnik analisa data yang digunakan tekhnik evaluatif.

## HASIL PENELITIAN
Menurut UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, penge-lolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.
Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menerima data agregat kependudukan yang diolah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mulai dari penduduk yang masih bayi yang sudah didaftarkan NIK-nya sampai dengan lansia. Data agregat ini kemudian diolah menjadi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah, yang dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Selanjutnya DP4 ini oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin diolah lagi didalam Sistem Informasi Pemilih (Sidalih), namun sebelum diproses dalam Sidalih, DP4 tersebut dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan yang kemudian menurunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang langsung turun ke lapangan untuk mencocokan dan meneliti data kependudukan (DAK) yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
Dan seringkali data jumlah penduduk yang didapat dari DAK tidak sama dengan data pemilih (DP4), dimana data tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang.
Dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap KPU Kota Banjarmasin dapat dilihat bahwa penduduk potensial pemilih pemilihan Tahun 2014 memiliki peningkatan jumlah dari 479.626 orang menjadi 483.153. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk yang berpotensi untuk melakukan pemilihan, yaitu para pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun dan atau belum berumur 17 tahun namun sudah menikah.
Pilkada serentak 2019 di Kota Banjarmasin didukung hubungan kelembagaan yang antara penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawsalu dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin dalam menyusun DP4, secara tupoksinya tidak memberikan secara langsung DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dan DP4 kepada KPU. Dimana, aturan tersebut berlaku secara surut bagai semua KPU termasuk KPU Kota Banjarmasin. Adapun, tugas dan pokok Disdukcapil memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama secara terintegrasi dengan penyelenggara pemilihan umum. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin secara prosedural terlebih dahulu berkewajiban memberikan data melalui Kemendagri dalam hal ini ditangani langsung oleh Dirjen Capil.
Dari proses pelayanan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, bahwa dokumen administrasi
kependudukan yang banyak dibtutuhkan masyarakat yaitu dalam pembuatan e- KTP, KK (Katu Keluarga), dan akte kelahiran. Pada saat proses pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin mengalami kendala dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. kondisi tersebut terkendala akibat gangguan jaringan pada saat melakukan proses online untuk terintegrasi dengan pemerintah pusata yaitu Kemendagri. Sehingga layanan kepada masyarakat menjadi terganggu akibat jaringan SIAK yang berbasis online tersebut terganggu server jaringannya. Permsalahan tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dikeluhkan masyarakat karena harus mengantri lama dan menunggu samapi dokumen selesai.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin berdasarkan perannya yang kedua, yaitu dalam proses pemutakhiran data pemilih bersama dengan KPU. Dalam proses ini peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin yaitu melakukan koordinasi koordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin. Hal itu dilakukan dalam rangka kepentingan data pemilih seperti dilibatkan dalam rangka pengecekan data untuk mengetahui keakuratan data dan keabsahan data pemilih. Kegiatan tersebut berupa mengecek NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak valid atau NIK yang tidak terdaftar. Pengecekan pemilih yang sudah meninggal, pindah dan data penduduk yang tidak memenuhi sayarat sebagai pemilih, seperti pemilih yang berstatus aktif sebagai TNI-Polri atau masih dibawah umur. Kemudian pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
Sinergitas pemutakhiran data penduduk antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banjarmasin menurut Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sangat baik, karena sangat membantu dalam pemutakhiran data kependudukan yang ada di Kota Banjarmasin. Namun tidak semua pemutakhiran data pemilih dapat dijadikan acuan dalam pemutakhiran data penduduk, seperti misalnya penduduk yang sudah tidak tinggal atau sudah pindah dari wilayah Kota Banjarmasin seperti ke Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau ke Kecamatan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala. Kebanyakan dari penduduk tersebut keberatan apabila diminta untuk mencabut data kependudukannya dan memindah ke daerah tempat tinggal mereka yang sekarang. Alasan mereka pada umumnya adalah sulitnya birokrasi untuk mengurus kepindahan tersebut ke daerah / wilayah tempat tinggal mereka. Dan kebanyakan dari mereka juga adalah para pekerja yang bekerja di wilayah Kota Banjarmasin baik swasta maupun PNS. Hal inilah yang sering menjadi sebab munculnya kembali nama penduduk tersebut setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT).

## Kesesuaian proses pemutakhiran data
Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 pada 9 Desember 2015 bisa dikatakan relatif berjalan lancar. Tidak ada riak yang mengarah pada gesekan yang bisa berujung konflik. Tapi, di tengah itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih sisakan masalah. Masih ada pemilih yang sudah pindah domisili dan telah punya e-KTP dengan alamat baru, tapi masih tercatat sebagai pemilih di tempat lama. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang punya otoritas memutakhirkan data pemilih.
Banyak penduduk yang namanya masih tercatat sebagai daftar pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat lama ia tinggal. Padahal, ia sudah lama pindah tempat tinggal dari alamat lama ke alamat yang baru. Dan kebanyakan mereka juga telah mengantongi e-KTP dengan domisili yang baru. Artinya, data DPT yang dipakai KPU adalah data Pileg dan Pilpres Tahun 2014.
Dengan melihat hal tersebut, artinya KPU dalam memutakhirkan data pemilih belum akurat. Padahal, pemerintah sendiri untuk membantu KPU dalam memutakhirkan data pemilih telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
Memang, kewenangan memutakhirkan data pemilih adalah otoritas Komisi Pemilihan Umum. Tapi, DP4 itu sendiri memuat elemen yang lengkap NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, dan alamat. Tentunya ini akan sangat membantu KPU dalam memutakhirkan data pemilih sehingga hasilnya lebih akurat.
Namun bisa dikatakan akurasi data pemilih selalu menjadi masalah yang masih susah dipecahkan. Diperlukan keberanian. Perlu menyatukan sistem pemilih pada satu lembaga dan dikoordiansikan secara berkelanjutan. Tanpa itu akan susah dipecahkan, apalagi perbaikannya hanya ketika mau momen Pilkada atau Pileg dan Pilpres.
Saat ini sudah 60 Kementerian/Lembaga memanfaatkan data kependudukan yang dikelola oleh MDN dan permintaan terus bertambah setiap waktunya. Salah satu lembaga yang memanfaatkan data kependudukan adalah Komisi Pemilihan Umum, yang digunakan untuk keperluan demokrasi baik
Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah. Khusus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015, dilakukan melalui penyerahan ke KPU DAK2 pada tanggal 17 April 2015 dan DP4 pada tanggal 3 Juni 2015.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dari jumlah penduduk 666.223 jiwa, jumlah wajib KTP sebanyak 426.589 orang dan yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 396.204 orang (92,87 persen). Adapun yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 424.376 (99,48 persen) serta belum perekaman sejumlah 2.213 (0,52 persen). Dari data tersebut, hampir 100 persen penduduk di Kota Banjarmasin sudah melakukan perekaman e-KTP sehingga tidak mengancam hak pilih warga negara.
Dampak dari peran Disdukcapil dalam pengelolaan administrasi kependudukan yang kurang berjalan baik hal ini berimplikasi pada uapaya KPU dalam pengelolaan proses pemutakhiran data pemilih tetap yang mengalami banyak kendala. Sehingga proses politik dalam hal ini partisipasi pemilih dalam pilkada Banten 2017 menjadi terkendala. Hal tersebut dilihat dari proses data pemilih dari mulai wajib KTP hingga penetapan DPT pada saat Pilgub Banten 2017. Hal tersebut telihat dari hasil perbandingan data pemilih dari DP4 menjadi DPT berkurang mencapai 49.686 pemilih. Potensi partisipasi pemilih juga berkurang dari selisih DP4 menjadi DPS mencapai 72.939 pemilih, dengan DPT berkurang sebanyak 65.872 pemilih dan dengan data DPT+DPTb berkurang sebanyak 66.344 pemilih. Proses pengurangan tersebut terjadi dari proses DP4 menju DPS hingga DPT.
Pengurangan data pemilih tersebut disebabkan banyak data yang ganda, sudah pindah domsili, meninggal dan terjadi kesalahan pencatatan kependududkan sehingga pemilih menjadi berkurang. Banyaknya warga masyarakat yang belum memiliki dan melakukan rekaman e-KTP sehingga mereka tidak terdata di DPT. Padahal potensi pemilih tambahan DPTb bisa bertambah jika warga masyarakat aktif datang memilih ke TPS. Sehingga akibat dari proses layanan administrasi kependudukan dan proses pemutakhiran data pemilih menyebabkan kegiatan partisipasi pemilih menjadi terhambat. Akibat dari lemahnya layanan pengelolaan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin kepada masyarakat wajib KTP di Kota Banjarmasin. Dampak tersebut menyebabkan dokumen kepen- dudukan berupa KTP elektronik yang seharusnya dimiliki warga. Dari imbas tersebut, menyebabkan masyarakat tidak terdaftar sebagai daftar pemilih dan menghambat proses menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

## Kesesuaian Data Kependudukan
Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sangat dibutuhkan untuk memastikan daftar pemilih tetap Pemilu benar-benar berkualitas dan mampu melindungi hak konstitusional warga. Masyarakat juga perlu memanfaatkan fasilitas yang disediakan penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memastikan namanya masuk daftar pemilih.
Pemanfaatan
data
kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian Dalam Negeri. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.
Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan juga Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi.

## Kendala Sinergitas Dalam Manajemen Data Kependudukan

## Data Kependudukan yang tidak Valid
Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Muhammad Yusuf Effendi selaku Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan Bapak Joko Nugroho, SE selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Program dan Data Kota Banjarmasin diketahui bahwa data kependudukan yang tidak valid menjadi salah satu kendala Sinergitas Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Dalam Manajemen Data Kependudukan.

## Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak up date
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door , beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

## Banyaknya masyarakat Pendatang
Banjarmasin merupakan kota besar sehingga manarik banyak pihak untuk datang ke Kota Banjarmasin dengan berbagai tujuan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam manajemen data kependudukan karena saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan door to door, biasanya masyarakat pendatang akan menolak untuk di data dengan alasan mereka merupakan warga pendatang dan sudah terdaftar di daerahnya masing-masing.

## KEIMPULAN
Sinergi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan dasar bagi pemutakhiran data kependudukan. Setiap data penduduk yang telah dilakukan pemutakhiran oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dapat dijadikan acuan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam memperbaharui data kependudukan di Kota Banjarmasin, baik untuk penduduk yang telah meninggal dunia, maupun penduduk yang telah pindah domisili, sehingga data kependudukan termutakhirkan. Selain itu juga membantu meringankan beban anggaran bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal pemutakhiran data kependudukan, dimana pemutakhiran dilakukan berbarengan
dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih potensial penduduk di Kota Banjarmasin. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.
Data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta KPU Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi ulang.
Kendala sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam manajemen data kependudukan, yaitu: 1) adanya data kependudukan yang tidak valid, 2) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak up date, dan 3) Banyaknya masyarakat Pendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 2011. Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang” (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sintang).
Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2016. Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Jakarta: Prisma Media.
Arikunto.2015. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. RinekaCipta.
Dunn, William N. (1995) Analisa Kebijakan Publik Kerangka Analisa dan Produsen Perumusan Masalah. Yogyakarta : Hinandita Graha Widya.
FahmiAgus, 2013. Pengertian Koordinasi, Kooperasi dan Sinergi. http://fahmiagus.blogspot.co.id/2013/10/silabus-6.html
Haryanto. (1984). Partai Politik dan suatu tinjauan umum. Yogyakarta : Liberty.
Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2010. Metodologi Penelitian Sosial,
Jakarta : PT BumiAksara.
Juliansyah, E. (2007). Pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bandung : Mandar Maju.
Matthew Miles dan Michael A. Huberman. 2010. Analisis Data Kualitatif :Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2007. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sarundajang 2015. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Sinar Harapan.
Sugiyono, 2013.Metode Penelitian Administrasi, Bandung :Alfabeta.
Siagian, Sondang. P. 2016. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika
Thoha, miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Tim Penyusun Nasional (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya : Reality Publisher.
Winarno, 2012. Teoridan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo.Yogyakarta.
Winarno, Budi. (2007). Kebijakan publik, teori dan proses. Jakarta : Meida Pressindo.