## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama pada Anak dalam Konsep Hadhanah di Malaysia
Fadhil Fadani 1 , Muhammad Adib Alfarisi 2
1,2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta fadhilfadani96@gmail.com 1 , adibalfarisi19@gmail.com 2

## ABSTRACT
Issues  in  religious  law  and  state  law  are  inseparable  from  the  pros  and  cons  that conflict  occurs,  but  the  alignment  in  the  Muslim  majority  society  is  religious,  this  raises  an understanding of the character of religious values, one of which is to children. This study aims to  educate  children  to  behave  according to  religious teachings  and  morals.  So  it  requires  the concern  of  parents  as  the  first  education  in  the  family  environment,  as  for  what  is  found  in Malaysia  is  the  rules  regarding  child  custody  or  called  hadhanah.  This  study  analyzes  the content  of  the  existing  hadhanah  rules  in  Malaysia  related  to  the  protection  of  children's religion. This research uses a normative approach with the theory of maslahah mursalah put forward  by  Ibn  Qayyim  Al-Jauziyyah.  This research  is field  research.  The  results of  this study indicate that judges in the Syariah Court in deciding hadhanah cases make the child's religion a very important consideration. According to this article, the authors argue that the existence of hadhanah rules in Malaysia is a form of benefit in the framework of hifdz al-dinn at the hajiyah level. So as to provide religious understanding in accordance with Islamic values and principles in maintaining the religious identity of children and safety and justice.
Keywords : hadhanah, protection, religion, children.

## ABSTRAK
Persoalan  dalam  hukum  agama  dan  hukum  negara  tidak  terlepas  dari  pro-kontra yang terhadap konflik terjadi, namun keberpihakan dalam masayarakat masyoritas muslim beragama  hal  ini  menimbulkan  pemahaman  pada  karakter  nilai-nilai  agama  salah  satunya kepada  anak.  Studi  ini  bertujuan  mendidik  anak  agar  berprilaku  sesuai  ajaran  agama  dan berakhlak.  Maka  diperlukan  keprihatinan  orang  tua  sebagai  pendidikan  pertama  di lingkungan  keluarga,  adapun  yang  terdapat  di  Malaysia  adalah  aturan  mengenai  hak  asuh anak  atau  disebut  hadhanah.  Penelitian  ini  menganalisis  isi  aturan  hadhanah  yang  ada  di Malaysia  berkaitan  dengan  perlindungan  agama  anak.  Adapun  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normatif  dengan  teori  maslahah  mursalah  yang  dikemukakan  padangan  Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Penelitian ini bersifat field research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syariah dalam putusan kasus hadhanah menjadikan agama anak sebagai pertimbangan yang sangat penting. Demikan artikel ini para penulis berargumentasi adanya aturan hadhanah di Malaysia ini merupakan bentuk dari kemaslahatan dalam rangka hifdz  al-dinn  pada  tingkat  hajiyah.  Sehingga  memberikan  pemahaman  agama  yang  sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam menjaga identitas  agama anak dan keselamatan maupun keadilan.
Kata kunci : hadhanah, perlindungan, agama, anak.

## PENDAHULUAN
Sebuah  Penalaran  aturan  hukum  agama  dan  hukum  negara  tidak  terlepas dari  sistem  hukum  yang  menjadi  konteslasi  aturan  pelaksanaan  di  negara-negara bercorak muslim (Piraino, 2022). namun keberadaan identitas beragama seseorang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  yang  harus  dijaga.  Hal  ini,  menjaga identitas  beragama  seseorang  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan pemahaman yang baik terkait agama yang dianut oleh seseorang tersebut (Sutrisno, 2021).  Menanamkan  pemahaman  agama  yang  baik,  harus  dimulai  dari  usia  anak- anak.  Dalam  konteks  memberikan  pemahaman  agama  Islam,  peran  orang  tua sebagai madrasatul  ula sangat  menentukan  tingkat  pemahaman  anak  terhadap agama Islam. Apabila orang tua dari anak-anak tersebut berpisah atau cerai, maka perlu  diperhatikan  siapa  yang  mendapat  hak  asuh  terhadap  anak-anak  tersebut (Gunawan, 2021).
Panda  konteks  di  negara-negara  muslim  sering  kali  membahas  dan mendiskusikan  adanya  pemeliharaan  anak  yang  menjadi  tanggung  jawab  kedua orang tua. Meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di  pundak  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga,  meski  pun  tidak  menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami  dan  istri  dalam  memelihara  dan  mengantarkan  anak  hingga  usia  dewasa (Junaidy, 2017).
Pada  konteks  di  negara  muslim  memiliki  aturan  yang  unik  dan  menarik dalam  mengkontruksi  hukum  mengenai  terkait  hak  asuh  anak  atau  yang  disebut dengan hadhanah .  Pada  kasus  yang  terjadi  di  Malaysia  aturan  tentang hadhanah diatur  dalam  Enakmen  Hukum  Keluarga  di  setiap  negara  bagian  di  Malaysia. Misalnya di dalam Enakmen 12 Tahun 2002 Negeri Melaka dan Enakmen 17 Tahun 2003  Negeri  Johor.  Aturan hadhanah tersebut  menjadi  bagian  ke  VII  di  setiap Enakmen Hukum Keluarga negara-negara bagian. Di Enakmen 12 Tahun 2002 dan Enakmen  17  Tahun  2003,  aturan hadhanah terdapat  di  bagian  VII  seksyen  82 sampai  dengan  seksyen  88  (Rahma,  2018).(Rahma,  2018)  Di  beberapa  negara bagian  terdapat  perbedaan  urutan  seksyen  yang  mengatur  tentang hadhanah , namun isi dari aturan hadhanah tersebut tetap sama. Sedangkan pada aturan hukum di  negara-negara  muslim  tidak  berbeda  dengan  hukum  keluarga  fikih  klasik, termasuk  didalamnya  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  hadhanah.  Mengenai  hal yang  dapat  menggugurkan  hak  hadhanah  antara  lain,  pemegang  hak  menikah  lagi dengan  laki-laki  yang  bukan  kerabat  dekatnya.  Namun  menjadi  perbedaan  agama tidak menyebabkan gugurnya hak untuk mengasuh, sehingga mengerti agama. Maka pengasuhan  anak  berakhir  apabila  laki-laki  dia  sampai  baligh  sedangkan  wanita sampai dia  telah menikah  (Abdul  Hak  et  al.,  2020).  Walaupun  terdapat perbedaan dan  ketegangan  dalam  kontruksi sistem  hukum  di  negara-negara  muslim  selain  di Malaysia mengenai hukum negara dan hukum agama sebagai salah satu resiplokal dalam ideologi hukum yang digunakan oleh negara masing-masing.
Keberadaan  pemerliharaan  hak  asuh  terhadap  anak  di  negara  muslim, menjadi  penelitian  terdahulu  seperti  Malaysia  yang  mempertimbangkan  identitas agama  anak  pada  aturan hadanah tidak  jauh  berbeda  dari  negara  muslim  lainnya (Mohamad  et  al.,  2016).  Beberapa  konstelasi  di  negara-negara  muslim pertimbangan  yang  menjadikan  kebajikan  anak-anak  lebih  diutamakan  dari  pada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
keperluan dan kehendak ibu bapaknya (Nur Zulfah Md Abdul Salam, 2018). Selain itu,  pada  aspek  kebajikan  meliputi  segala  hal  yang  diberikan  oleh  penjaga  anak- anak, yang memiliki kemauan dan kehendak anak memilih tinggal bersama ibu atau bapaknya.  Pada  satu  sisi,  dominasi  sistem  hukum  yang  kuat  dapat  menyelesaikan hak hadhanah berupa  Majelis  Sulh  sebagai  bagian  membantu  dan  membimbing pihak-pihak  yang  berkonflik  yang  bertujuan  berbincang,  berunding  dan  mencari persetujuan  bersama  untuk  menyelesaikan  masalah,  dalam  Mahkamah  Syari’ah (Jakfar  &  Baharuddin,  2018).  Dengan  kontruksi  hukum  yang  mendominasi  aturan dalam  konsep  negara  yang  tidak  terlepas  pada  fikih  klasik,  seperti  mazhab  syafi’i tentang  hadhanah,  hal  inilah  relevansinya  aturan  hukum  keluarga  yang  ada  di Malaysia, (Gunardi et al., 2020) sehingga intergrasi sistem hukum agama dan negara pada  pembedaan  kompilasi  hukum  Islam  di  negara-negara  muslim,  yang menunjukkan  pada  menjaga  identitas  agama  anak,  dalam  memperhatikan  aturan hadhanah .
Terlepas  pada  aturan  kontruksi  hukum  agama  dan  negara,  aktor  formal  di negara  Malaysia  yang  melihat  identitas  dan  ideologi  negara  dalam  menyelesaikan hadhanah yang mencapai aturan kesetaraan dan keadilan dalam penyelsaiannya di Mahkamah  Syariahnya,  termasuk  dalam  artikel  ini.  Berfokus  mengenai  aturan hadhanah di  Malaysia  yang  melindungi  identitas  beragama  anak,  sehingga  para penulis  berargumentasi  bahwa  perlindungan  hukum  agama  dan  negara  berbeda namun saling menjaga keselamatan dan identitas agama anak.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif. Para penulis yang berfokus menganalisis isi peraturan hadhanah yang ada di  Malaysia,  khususnya  terkait  pertimbangan  putusan  hakim  serta  pasal-pasal terkait  aturan hadhanah yang  mengedepankan  kebajikan  anak  di  dalamnya. Penelitian yang digunakan para penulis diperoleh dari buku, jurnal, atau pun artikel- artikel  lainnya.  Kemudian  data  yang  diperoleh  akan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif kualitatif.  Selain itu para penulis, menganalisis aturan hukum yang ada di Malaysia  secara  cermat  dengan  fokus  penelitian  artikel  ini.  Data  yang  terkumpul kemudian para penulis analisis dengan menggunakan teori maslahah mursalah yang dikemukakan dalam hadhanah pada pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aturan Hadhanah di Malaysia Pada Identitas Agama Anak
Konsep pada perlindungan hak asuh anak di Malaysia, seperti hadhanah di atur  dalam  Enakmen  Hukum  Keluarga  di  setiap  negara  bagian  masing-masing. Misalkan di Negara Bagian Kedah Darul Aman, diatur dalam Enakmen 7 tahun 2008, yang  terdapat  pada  Bagian  VII  Seksyen  82  sampai  dengan  Seksyen  88.  Aturan tentang hadhanah ini mempunyai isi yang sama di setiap negara bagian, hanya saja letak  Syeksyen  dimana  aturan  itu  berada  yang  terdapat  perbedaan.  Sebagaimana yang  terdapat  di  Enakmen  12  tahun  1985  Negeri  Terengganu,  aturan  tentang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
hadhanah dimulai  dari  Seksyen  80  sampai  dengan  86  (Md  Zawawi  Abu  Bakar, 2012).
Dalam  aturan  tersebut  disebutkan  siapa  saja  orang-orang  yang  berhak mendapatkan  hak  asuh  anak.  Apabila  kita  lihat  dalam  aturan hadhanah di  Negeri Terengganu misalnya, orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan terdapat pada Seksyen 80, yang terdiri dari ibu dari anak tersebut, nenek dari sebelah ibu, ayah, nenek  sebelah  ayah,  saudara  perempuan  seibu  seayah,  saudara  perempuan  seibu, saudara  perempuan  seayah,  bibi  dari  sebelah  ibu,  anak  perempuan  dari  saudara perempuan  seibu  sebapak,  anak  perempuan  dari  saudara  perempuan  seibu,  anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi  dari  sebelah  ayah,  ahli  waris  laki-laki  yang  menjadi ashobah .  Pada  poin selanjutnya  dalam  Seksyen  yang  sama  dijelaskan  bahwa  pihak  laki-laki  yang menjaga anak perempuan harus laki-laki yang mahramnya. Kemudian orang-orang yang  berhak  menjaga  anak-anak  tersebut  harus  mempunyai  sifat  kasih  sayang kepada  anak-anak  tersebut  (Abdul  Hak  et  al.,  2020).  Kemudian  pada  Seksyen  81 dijelaskan lebih lanjut mengenai kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang- orang  yang  berhak  mendapat  hak  jagaan.  Kelayakan-kelayakan  yang  harus  ada tersebut  meliputi  agama  orang  yang  mendapat  hak  jagaan  tersebut  harus  Islam, mempunyai  akal  yang  sempurna,  mempunyai  usia  yang  memungkinkan  menjaga anak-anak  tersebut  serta  memberikan  kasih  sayang  terhadap  anak-anak  tersebut, mempunyai prilaku baik sesuai dengan akhlak Islami, dan orang yang mendapat hak jagaan tersebut harus tinggal di lingkungan yang tidak memberikan dampak buruk terhadap anak-anak tersebut dari segi akhlak maupun jasmani.
Orang-orang  yang  berhak  mendapat  hak  jagaan  itu  tadi  tidak  selamanya dapat  menjaga  anak-anak  tersebut,  khususnya  perempuan  yang  berhak  mendapat hak  jagaan  dari  anak-anak  tersebut,  termasuk  ibu  dari  anak  itu  sendiri.  Terdapat keadaan  yang  memungkinkan  hak  jagaan  itu  hilang.  Hilangnya  hak  jagaan  dari seorang perempuan atas anak-anak tersebut pada Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu dijelaskan pada Seksyen 82, yaitu apabila Perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak yang dijaganya, namun  apabila  setelah  menikah  ia  bercerai  dengan  laki-laki  tersebut  maka  hak jagaan  terhadap  anak-anak  tersebut  dapat  kembali.  Selanjutnya  jika  perempuan tersebut berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan, ika perempuan tersebut  menukar  pemastautinannya  dengan  tujuan  menghalangi  ayah  dari  anak tersebut  untuk  memantau  kondisi  dari  anak  tersebut,  jika  perempuan  itu  murtad, dan  jika  perempuan  tersebut  menganiaya  anak-anak  yang  dijaganya.  Seksyen selanjutnya  menjelaskan  lamanya  hak  jagaan  tersebut,  yaitu  pada  Seksyen  83 Enakmen 12 tahun 1985 (Shanizah Ngatiman et al., 2021).
Pada Seksyen tersebut dikatakan bahwa hak jagaan atas seorang anak-anak brakhir ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun untuk anak laki- laki,  dan  usia  sembilan  tahun  untuk  anak  perempuan.  Namun,  mahkamah  dapat mengabulkan  permohonan  hak  jagaan  atas  anak  itu  diperpanjang  hingga  anak  itu berusia  Sembilan  tahun  untuk  anak  laki-laki,  dan  usia  sebelas  tahun  untuk  anak perempuan. Pada poin kedua dalam Seksyen yang sama dijelaskan jika hak jagaan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
telah berakhir maka hak jagaan tersebut diserahkan kepada ayah dari anak tersebut, atau jika anak tersebut sudah dapat membedakan baik dan buruk ( mumayiz ) maka anak-anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya, kecuali apabila  mahkamah  memberikan  putusan yang  berbeda.  Pada  Seksyen  selanjutnya, yaitu Seksyen 84 berisi penjelasan hak asuh anak yang lahir akibat hubungan di luar pernikahan,  yang  mana  anak  yang  lahir  dari  hubungan  di  luar  pernikahan  hanya diasuh oleh ibunya dan saudara turunan dari ibu (Mohamed Adil & Saidon, 2017).
Mahkamah dalam memutuskan perkara hadhanah mengacu kepada kaidah- kaidah  sebagaimana  yang  tercantum  pada  Seksyen  85  Enakmen  12  tahun  1985 (Scott,  2014).  Pada  poin  pertama  dalam  Seksyen  tersebut  dijelaskan  bahwa mahkamah dapat memberikan putusan untuk meletakkan seorang anak-anak dalam jagaan  orang-orang  yang  telah  disebutkan  di  dalam  Seksyen  80.  Atau  jika  ada keadaan  darurat  mahkamah  dapat memberikan  hak  jagaan  tersebut  kepada  orang lain  atau  lembaga  dengan  pertimbangan  kebaikan  untuk  diri  seorang  anak.  Pada poin  kedua  dijelaskan  bahwa  dalam  memutuskan  mahkamah  harus mempertimbangan  kebaikan  untuk  diri  seorang  anak  terlebih  dahulu,  kemudian setelah  itu mahkamah  memberikan  perhatian  kepada  kemauan  ibu  dan  ayah anak tersebut, dan kemaun dari anak itu sendiri jika anak itu sudah mencapai usia yang memungkinkan  memberikan  pendapatnya  sendiri.  Kemudian  untuk  anak  yang masih  sangat  kecil  mahkamah  hendaknya  memberikan  hak  jagaan  kepada  ibunya, dan  pada  kasus  tertentu  mahkamah  juga  mempertimbangkan  tidak  baiknya mengganggu  kehidupan  anak  dengan  menukar-nukar  penjagaan  terhadap  anak tersebut.  Jika  terdapat  dua  anak  atau  lebih  dalam  suatu  perkawinan,  maka mahkamah  tidak  harus  meletakkan semua  anak pada  penjagaan  orang yang  sama, akan  tetapi  mahkamah  mempertimbangkan  kebaikan  atau  kelayakan  dari  diri seseorang untuk menjaga anak-anak tersebut (Hashim et al., 2017).
Putusan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  pada  sistem  hukum  dapat memperhatikan syarat-syarat yang ada di Seksyen 86 (A. Ahmad et al., 2015). Selain dari  syarat  yang  pertama  merupakan  suatu  putusan dapat dibuat  merujuk  kepada syarat  yang  dipertimbangkan  oleh  mahkamah  patut  untuk  dilaksanakan,  dan  jika ada perintah yang digunakan dari waktu ke waktu perintah itu mengharuskan orang yang diberi jagaan itu untuk bertanggung jawab soal pendidikan anak-anak tersebut (Ramli  et  al.,  2020).  Kemudian  pada  poin  kedua  dijelaskan  bahwa  suatu  putusan dapat  1)  Mengandung  syarat-syarat  tentang  tempat  tinggal  anak-anak  dan pendidikannya;  2)  membiarkan  bagi  anak-anak  tersebut  berada  dalam pemeliharaan dan penjagaan orang lain selain orang yang diberi hak jagaan dalam waktu yang sementara; 3) Memberikan bagi anak-anak tersebut untuk mengunjungi ibu  atau  ayahnya  yang  tidak  mendapat  hak  jagaan  atau  seorang  dari  keluarga  ibu atau ayah yang telah mati atau tidak diberi hak jagaan, dalam waktu dan tempo yang diberikan secara wajar oleh mahkamah.
Pada satu sisi aturan hukum yang berlaku memberikan hak kepada ibu atau ayah  yang  tidak  mendapat  hak  jagaan  atau  seseorang  dari  keluarga  ibu  atau  ayah yang  telah  mati  atau  tidak  diberi  hak  jagaan  untuk  berjumpa  dengan  anak-anak tersebut,  dalam  waktu  dan  tempo  yang  diberikan  secara  wajar  oleh  Mahkamah.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
Dengan demikian Penerapan pada syarat yang terakhir inilah melarang orang yang diberi  hak  jagaan  untuk  keluar  dari  Malaysia,  sebagai  ruang  terciptanya penyelesaian  perlindungan  indentitas  agama  anak  secara  kepatuhan  terhadap hukum agama dan hukum negara yang berlaku.

## Konsep Perlindungan Hadhanah dalam Padangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Dalam  pandangan  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  dalam  bukunya  Tuẖfatu  al- Maudūd  Bi  Aẖkâmi  al-Maulūd,  bahwa  Islam  sangat  memperhatikan  perlindungan dan  pemeliharaan  pada  setiap  tahap  perkembangan  kehidupan  seorang  anak. Perlindungan  dengan  memenuhi  kebutuhan  kodrati  anak  merupakan  aspek terpenting yang  harus  diperhatikan  agar hak-haknya  dapat  terpenuhi  dengan  baik dan  agar  semua  tahapan  perkembangan  kehidupan  dapat  terpelihara  dan terpelihara.
Hal  ini  sangat  sesuai  dengan  perlindungan  hak  anak  menurut  hukum Indonesia saat ini dan bertujuan untuk melindungi dan memenuhi semua hak yang melekat  pada  anak.  Upaya  tersebut  dilakukan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan keselamatan  anak  di  dunia  dan  akhirat.  Sayangnya,  tidak  semua  cita-cita  untuk mencapai  pemahaman  di  atas  berjalan  mulus.  Isu  perlindungan  hak  anak  terus berlanjut,  hak  dan  kewajibannya  belum  terpenuhi  dan  tidak  dilaksanakan  dengan baik.  Adakalanya  kepemimpinan  (qawamah)  dalam  keluarga  lemah,  peran  dan fungsi orang tua menjadi kacau. Akhirnya, anak-anak menjadi korban penelantaran dak  hak-hak  yang  harus  didapatkannya  terabaikan.  Dari  keterangan  Ibnu  Qayyim menunjukkan  bahwa  kesalahan  yang  dilakukan  pada  anakanak  disebabkan  oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang tidak berusaha berperan sebagai ayah dan ibu, tidak  mengetahui  konsep  parenting,  dan  salah  dalam  membesarkan  anak.  Anggap saja  sebagai  makna  bahwa  dia  mencintai  anak  dan  membesarkannya  dengan menyediakan dan memuaskan semua kebutuhan materi anak. Membesarkan secara fisik dan memfasilitasi segala kebutuhan hidup anak tanpa pengetahuan agama bisa berakibat fatal, anak bisa terjurumus pada hal-hal negatif, pada akhirnya anakanak tumbuh menjadi pribadi yang lemah iman karena tidak dlisi muatan agama seperti aqidah akhlak dan ibadah, lemah juang karena segala fasiltas materi terpenuhi. Ibnu Qayyim  al-Jauziyah  berpendapat  bahwa  "jika  terjadi  kesalahan  pada  anak,  maka orang tualah yang menjadi penyebab utama kesalahan anak tersebut".
Banyak orang tua yang tidak siap memainkan peran sebagai ayah dan ibu, tidak  memiliki  pengetahuan  tentang  konsep  mendidik  anak  dan  akhirnya  salah mendidik  anak.  Menyangka  dengan  memberikan  dan  memenuhi  segala  kebutuhan anak  secara  materi  berarti  telah  menyayangi  anak  dan  telah  membesarkannya. Membesarkan  secara  fisik  dan  memberikan  fasilitas  segala  kebutuhan  hidup  anak tanpa  pengetahuan  agama  bisa  berakibat  fatal,  anak  bisa  terjurumus  pada  hal-hal negatif, pada akhirnya anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah iman karena tidak  dlisi  muatan  agama  seperti  aqidah  akhlak  dan  ibadah,  lemah  juang  karena segala fasiltas materi terpenuhi, Akibat lainnya bukan hanya anak yang menanggung kerugian dari penyebab tersebut, tetapi orang tua juga menanggung kerugian. Orang tua mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah lupa atau kehilangan kendali atas

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
pola perilaku anak-anak mereka yang peka terhadap waktu saat mereka memenuhi tanggung jawab pengasuhan mereka. Orang tua telah lupa untuk menjauhkan anak- anaknya  dari  hal-hal  negatif  sejak  dini.  Buat  anak  Anda  sepenuh  hati,  marah, berdebat,  terburu-buru,  mengikuti  ego  Anda,  berbelas  kasih,  kasar  dan  serakah (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2018).
Dalam  karyanya  Tuẖfatu  al-Maudūd  Bi  Aẖkâmi  alMaulūd,  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyyah menjelaskan kesalahan yang terjadi pada anak merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kedua orang tuanya (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2003). Anak yang dibesarkan  tanpa  konsep  perlindungan  yang  jelas  tidak  bisa  dijadikan  penyejuk mata dan tidak bisa dijadikan asset dunia akhirat.Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Tuhfatul Maudûd Bi Ahkâmil Maulûd “Betapa banyak anak sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya sendiri karena mereka tidak melindungi dan mendidik dengan  baik.  Justru  malah  mendukungnya  berbuat  sesuai  dengan  hawa  nafsunya. Mereka menyangka bahwa dengan membiarkan anak mengikuti hawa nafsunya, ia telah memuliakannya, padahal justru mereka telah membuatnya hina. Mereka juga menyangka bahwa dengan memberikan segalanya, ia telah menyayanginya, padahal kenyataannya  justru  mereka  telah  berbuat  dzalim  kepadanya.  Karena,  dengan perbuatan  seperti  itu  mereka  telah  kehilangan  manfaat  dari  anaknya  sendiri,  dan mereka pun akan kehilangan bagian dan hak pemeliharaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, jika kita menemukan kerusakan moral pada anak, maka kita akan mengetahui  bahwa  pada  umumnya  penyebab  kerusakan  moral  anak  berasal  dari para  ayah”  Orang  tua  yang  tidak  memberikan  perhatiannya  terhadap  hal  tersebut merupakan termasuk dalam kategori "dayyuts"( Dayyuts Adalah Orang Yang Melihat Kemungkaran  Terjadi  Dalam  Keluarganya  Dan  Membiarkannya  (Tidak  Ada Kecemburuannya) ,  n.d.)  orang  yang  tidak  akan  masuk  surga.  Tidak  ada  hal  yang dapat  merusak  melainkan  tindakan  orang  tua  yang  memberi  kebebasan  kepada anaknya untuk berbuat hal dzolim.
Relevansi Perlindungan Agama Anak dalam aturan Hadhanah di Malaysia Dari  aturan hadhanah yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  perlindungan agama anak menjadi sorotan penting untuk hakim memberikan putusan hadhanah . Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan di  Seksyen  81  Enakmen  12  tahun  1985  Negeri Terengganu  mengenai  kelayakan-kelayakan  yang  harus  ada  pada  diri  seseorang yang berhak mendapat hak jagaan adalah beragama Islam dan mempunyai kelakuan baik dari segi akhlak Islamiyah. Kemudian pada Seksyen 82 disebutkan bahwa salah satu hilangnya hak hadhanah dari orang perempuan yang mempunyai hak menjaga anak-anak  adalah  apabila  perempuan  itu  murtad  atau  keluar  dari  agama  Islam. Perempuan yang dimaksud disini termasuk juga ibu dari anak tersebut.  Gugurnya hak  jagaan  ini  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat hadhanah yang  ditetapkan dalam Islam baik bagi laki-laki atau perempuan yang akan diberi hak jagaan, syarat- syarat seseorang dapat diberi hak jagaan adalah baligh, berakal, mampu mendidik dan mengurus, amanah, beragama Islam, seorang ibu yang belum menikah lagi, serta merdeka(Abdullah & Ismail, 2019). Dalam aturan hadhanah di Malaysia hak jagaan seorang ibu dapat hilang dikarenakan seorang ibu tersebut keluar dari Islam. Hal ini

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
tentunya  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perlindungan  untuk  anak  dari  aspek pendidikan  agama.  Beragama  Islam  dan  mempunyai  akhlak  Islamiah  yang  baik merupakan  hal  dasar  bagi  seseorang  yang  diberi  hak  jagaan  untuk  memberikan pengajaran  serta  pendidikan  Islam  yang  baik.  Apabila  hal  itu  hilang  sebagaimana perempuan  yang  murtad,  tentunya  seseorang  tidak  bisa  memberikan  pendidikan dasar  Islam  serta  teladan  akhlak  Islamiah  yang  baik  kepada  anak-anak  yang dijaganya.  Selain  itu  hubungan  antara  anak  dan  mahramnya  juga  diperhatikan  di dalam  aturan hadhanah di  Malaysia.  Sebagaimana  yang  disyaratkan  pada  Seksyen 80 poin ketiga, bahwa seorang laki-laki yang mendapat hak jagaan anak perempuan harus  seorang  mahram  dari  anak  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bentuk  dari penerapan nilai-nilai dasar yang diajarkan di dalam ajaran Islam.
Namun,  ada  putusan  hakim  pada  kasus  permohonan  hak hadhanah dari seorang  yang  mualaf.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  putusan  nomor:  02(F)-5- 01-2015  dan  putusan  nomor:  02(F)-6-01-2015  Mahkamah.  Sebelum  putusan  ini dikeluarkan,  kasus  ini  masuk  ke  mahkamah  syariah  Negeri  Sembilan,  yang  mana dalam putusan tersebut hakim menggunakan pertimbangan kebajikan seorang anak serta  kemauan  anak  untuk  memilih  antara  ibu  atau  ayahnya.  Perlu  diketahui sebelumnya  bahwa  mahkamah  syariah  Negeri  Sembilan  pada  kasus  ini  tidak membenarkan  perceraian  yang  terjadi  antara  pasangan  yang  sebelumnya  tidak beragama  Islam,  karena  hal  itu  adalah  wewenang  dari  mahkamah  civil.  Setelah bercerai suami atau ayah dari anak korban perceraian ini masuk agama Islam. Maka, pertimbangan  hakim  pada  kasus  ini  didasari  oleh  Seksyen  83  Enakmen  11  tahun 2003  Negeri  Sembilan,  yang  isinya  sama  dengan  Seksyen  81  Enakmen  12  tahun 1985  Negeri  Terengganu.  Seksyen  tersebut  berisikan  kelayakan-kelayakan  yang harus  ada  pada  orang  yang  diberi  hak  jagaan,  yang  mana  pada  poin  pertama kelayakan  yang  harus  ada  pada  orang  yang  diberi  hak  jagaan  adalah  beragama Islam. Namun, aturan ini tidak dapat digunakan pada kasus ini, karena salah seorang dari  pasangan yang  telah  bercerai  tersebut  tidak  beragama  Islam dan  perkawinan dahulunya  dilakukan  tidak  berdasarkan  syariat  Islam.  Jadi,  kasus  ini  tidak  dapat diselesaikan di mahkamah syariah Negeri Sembilan (Khairunnisa, 2015). Kemudian kasus ini masuk ke mahkamah persekutuan dan keluarlah putusan tersebut, dengan kesimpulan  bahwa perkawinan  antara pasangan  yang  sudah  beda  agama  ini  tetap dalam  perkawinan  yang  sah,  sampai  pasangan  yang  tidak  memeluk  agama  Islam mendaftarkan  gugatan  cerai  ke  mahkamah  civil.  Sedangkan  status  agama  anak mengikuti status agama orang tua yang diberi hak jagaan. Dalam hal ini mahkamah persekutuan  memberikan  putusan  bahwa  hak  jagaan  atas  anak  laki-laki  jatuh kepada ayahnya yang beragama Islam, sedangkan hak jagaan atas anak perempuan jatuh  kepada  Ibunya  yang  beragama non -Islam.  Putusan  akhir  ini  dibuat berdasarkan  kemauan  dari  anak  yang  telah  ditemui  secara  langsung  oleh  majelis hakim (Jakfar & Baharuddin, 2018).
Pada  sudut  pandang  normatif  ushul  fiqh,  aturan hadhanah di  Malaysia  ini sejalan  dengan  salah  satu  dalil  pengambilan  hukum  yaitu maslahah  mursalah . Maslahah  mursalah merupakan  dalil  hukum  dalam  ushul  fiqh  yang  mengandung makna manfaat yang terlepas (Zulkarnain, 2023). Maksudnya adalah manfaat yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
ada itu tidak disebutkan langsung oleh teks Al-Quran atau pun Hadis. Oleh karena tidak  disebutkannya  di  dalam  Al-Qur’an  atau  pun  Hadis,  maka  kemaslahatan  ini bersifat mutlak. Sebab tidak ada dalil yang menerangkan atau pun membatalkannya (Abdul  Wahab  Khallaf,  2014).  Makna  dari maslahah ini  disematkan  kepada  orang, benda,  atau  pun  keadaan  yang  dipandang  mengandung  kebaikan  (Mukhsin  Nyak Umar, 2017).
Dalam  melihat  suatu  kemaslahatan  pada  suatu  keadaan,  tentunya  harus memperhatikan  syarat-syarat  suatu  keadaan  tersebut  dapat  dipandang  sebagai kemaslahatan. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari melencengnya makna maslahah  akibat  dari  kecenderungan  ego  manusia.  Imam  Al-Ghazali  merumuskan ada  empat  syarat  sesuatu  dapat  dikatakan  sebagai maslahah  mursalah ,  keempat syarat itu adalah 1) Kemaslahatan tersebut harus memenuhi lima kebutuhan pokok, lima kebutuhan pokok itu adalah Hifdz Al-dinn , Hifdz Al-nafs , Hifdz Al-‘aql , Hifdz Al- nasl ,  dan Hifdz  Al-mall ;  2)  Kemaslahatan  itu  harus  bersifat  pasti  dan  tidak  boleh bersifat  spekulasi;  3)  Kemaslahatan  tersebut  berlaku  secara  universal;  4) Kemaslahan  itu  harus  sesuai  dengan  tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam.  Dari kelima  kebutuhan  pokok  tersebut  di  dalamnya  dibagi  lagi  menjadi  tiga  tingkatan, yaitu  tingkat dharuriyah,  hajiyyah, dan tahsiniyah .  Tingkat dharuriyah merupakan tingkat paling penting yang menentukan ada atau tidaknya sebuah kebutuhan pokok tersebut. Misalkan tingkat dharuriyah pada hifdz al-nafs adalah makan dan minum, karena apabila tidak makan dan tidak minum nyawa dari diri seorang manusia akan terancam. Tingkatan ke dua adalah tingkat hajiyah , yang mana pada tingkat ini tidak secara langsung menuju kepada hal yang dharuriy , namun tingkat ini memberikan jalan untuk memudahkan sampai kepada tingkat dharury . Misalkan tingkat hajiyah pada  kebutuhan  pokok hifdz  al-dinn adalah  disyariatkannya  menjamak  dan mengqasar  sholat  jika  sedang  berpergian  jauh.  Kemudian  yang  terakhir  adalah tingkat tahsiniyah. Tingkat  ini  tidak  mempengruhi  ada  atau  tidaknya  sebuah kebutuhan  pokok,  melainkan  keberadaanya  hanya  untuk  pelengkap  saja.  Misalkan tingkat tahsiniyah dalam kebutuhan pokok hifdz al-‘aql adalah memilih sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap, yang mana apabila hal ini tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kebutuhan pokok tersebut (Rahmatullah et al., 2022).
Ketentuan  aturan hadhanah di  Malaysia  memberikan  suatu  bentuk  pada kemaslahatan terletak pada Seksyen 81 dan 82 jika kita mengacu pada Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu, yang berisikan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan dan juga gugurnya hak jagaan dari  orang-orang  perempuan  yang  berhak  mendapat  hak  jagaan.  Aturan  ini mencakup salah satu dari lima kebutuhan pokok, yaitu hifdz al-dinn . Adanya aturan ini bersifat memudahkan untuk menjaga keutuhan agama dari seorang anak. Adanya aturan  ini  memang  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  ada  atau  tidaknya pemahaman  beragama  pada  diri  seorang  anak  (Fiqri,  2023).  Namun,  dengan diterapkannya  aturan  ini  secara  baik  maka  pendidikan  agama  dari  seorang  anak yang  menjadi  korban  perceraian  dapat  terjaga  dengan  cara  lebih  mudah. Kemaslahatan  ini  juga  sesuai  dengan  disyariatkannya  agama  Islam  yang  terdapat dalam Q.S. Ghafir (40) ayat 66 (Nurfitriani, 2022).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
Dalam menjaga ketauhidan seorang anak maka perlu ditanamkan nilai-nilai dasar agama dengan cara memberikan pendidikan Islam secara baik (Mihfa, 2022). Untuk  menanamkan  dasar-dasar  Keislaman  tersebut  tentunya  seorang  anak  harus dalam  penjagaan  orang  yang  mempunyai  pemahaman  agama  yang  baik,  minimal orang  yang  diberi  hak  jagaan  tersebut  mempunyai  kelakuan  baik  berdasarkan akhlak  Islami,  sebagaimana  yang  tercantum  pada  Seksyen  81  yang  berisikan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada diri seorang yang mendapat hak jagaan. Keberadaan aturan hukum agama anak tentunya pada Seksyen 82 Enakmen 12 tahun 1985 menyebutkan bahwa hak jagaan akan gugur dari seorang perempuan salah  satunya  adalah  apabila  perempuan  tersebut  murtad  atau  keluar  dari  agama Islam  (Mas’ad  &  Mohamed  Zamri,  2018).  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari seorang anak mendapat pendidikan agama selain Islam.  Hukum agama dan hukum negara  memberikan  ruang  dan  penyelesaian  untuk  menempatkan  permasalahan namun seiring waktu, hukum negara dan agama menjadi solusi demi kemaslahatan masyarakat  tanpa  saling  bertentangan  dan  saling  menjaga  indentitas  dalam berideologi negara.

## KESIMPULAN
Di  Pergumulan  antara  aturan  hukum  perlindungan  di  Malaysia  tentu melindungi  identitas  agama  Islam  pada  diri  seorang  anak  yaitu  konsep hadhanah . Agama anak menjadi  keprihatian penting oleh hakim di  Mahkamah Syariah Negeri Sembilan  dalam  memberikan  pertimbangan  pada  kasus hadhanah orang  tua  yang muallaf.  Namun,  pertimbangan  hakim  pada  kasus  ini  tidak  dapat  digunakan, dikarenakan orang tua dari anak tersebut melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan begitu pula ketika terjadi perceraian.
Berdasarkan  ketentuan  sudut  pandang  ushul  fiqh,  aturan hadhanah di Malaysia ini termasuk dalam kemaslahatan dalam menjaga agama atau hifdz al-dinn tingkat hajiyah .  Termasuk  tingkat hajiyah karena  aturan  ini  memberi  kemudahan untuk menjaga agama. Kaitannya dengan pandangan aturan ini menemukan sebagai bentuk  dari  kemaslahatan  karena  aturan  ini  menyangkut  salah  satu  dari  lima kebutuhan  pokok  yaitu hifdz  al-dinn,  hifdz  al-nafs,  hifdz  al-‘aql,  hifdz  al-nasl, dan hifdz al-mall . Aturan ini berlaku luas dan juga sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh  Allah,  bahwa  kita  diwajibkan  menyembah  Allah  dan  dilarang  untuk menyembah selain-Nya. Oleh sebab itu, aturan hadhanah di Malaysia ini merupakan bentuk dari suatu kemaslahatan untuk menjaga syariat yang telah diturunkan dari Tuhan berkaitan dengan menjaga keyakinan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Ahmad, A. Yaakob, K. W. Mohd, N. A. Mohd Awal, & M. A. A. Samuri. (2015). Hak Penyertaan Kanak – Kanak dalam Prosiding Sulh ( Mediasi ) Di Mahkamah Syariah. Journal of Advanced Research Design , 15 (1).
Abdul Hak, N., Mansor, A. M., & Che Soh, R. (2020). Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077) , 17 (3).
https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990
Abdul Wahab Khallaf. (2014). Ilmu Ushul Fiqih . Dina Utama.
Abdullah, A., & Ismail, S. N. B. (2019). Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh). El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga , 1 (1). https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565
Dayyuts adalah orang yang melihat kemungkaran terjadi dalam keluarganya dan membiarkannya (tidak ada kecemburuannya) . (n.d.).
Fiqri, M. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i. Populer , 2 (1).
Gunardi, S., Abd, H., Shah, R., Mutalib, L. A., Fattah, W. A., Ismail, W., & Syukran Baharuddin, A. (2020). Hadhanah Menurut Mazhab Syafie Dan Mazhab Hanafi Serta Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Tinjauan Awal . The 3rd International Conference of the Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law 2020 (INPAC 2020) “Syariah and Law Approach in Solving Contemporary Issues.”
Gunawan, H. (2021). PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH; STUDI PUTUSAN NOMOR 343/Pdt. G/2016/PA Mpw …. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu … .
Hashim, N. H., Ngatiman, S., Sahari, N. H., & Alias, B. (2017). Judicial approaches in custodial cases relating to mumayyiz children. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities , 25 (December).
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). “Betapa banyak anak sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya sendiri karena mereka tidak melindungi dan mendidik dengan baik. Justru malah mendukungnya berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menyangka bahwa dengan membiarkan ana. Tuhfatul Bi Ahkamil Maulud . Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2003). Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd . Dar Ibnu Affan.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2018). Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd, Menyambut Buah Hati . Ummul Qura.
Jakfar, T. M., & Baharuddin, N. A. F. B. (2018). Peran majelis sulh dalam penyelesaian hak hadhanah pasca perceraian (Studi kasus di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia). Samarah , 2 (1). https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3112
Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. AL-HUKAMA’ , 7 (1). https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99 Khairunnisa. (2015). ”Hak Hadhanah Orang Tua yang Muallaf Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga di Malaysia (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Persekutuan Nomor: 02(F)-5-01-2015 & 02(F)-6-01-2015)” . http://repository.uinsu.ac.id/3102/1.haslightboxThumbnailVersion/Khairu nnisa Abd Samad burning CD.pdf.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
Mas’ad, M. A., & Mohamed Zamri, M. Z. N. (2018). Status Anak Luar Nikah : Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Syarak Wilayah Persekutuan. Book , January . Md Zawawi Abu Bakar. (2012). PERMASALAHAN HAK PASANGAN DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA. In UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (Vol. 66).
Mihfa, M. R. (2022). Hukum Keluarga Islam Parenting Islami Sebagai Upaya
Keberhasilan Mendidik Anak. ASASI: Journal of Islamic Family Law , 3 (1).
https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.161
Mohamad, A. B., Machae, R., & Khareng, M. (2016). Children’s protection in the issue of Hadhanah based on Islamic family law and the law of Thailand. Asian Social Science , 12 (10). https://doi.org/10.5539/ass.v12n10p18 Mohamed Adil, M. A., & Saidon, R. (2017). Religion as a Determinant of Child Welfare in Custody Cases in Malaysia and Classical Islamic Law: A Comparative Overview. ICR Journal , 8 (1). https://doi.org/10.52282/icr.v8i1.211 Mukhsin Nyak Umar. (2017). Al Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam) (Edisi Pert). Turats.
Nur Zulfah Md Abdul Salam. (2018). Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Syariah. 4th Muzakarah FIqh & International Fiqh COnference (MFIFC 2018) , 17 . Nurfitriani, N. (2022). KONSEP AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG RADHA’AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772
Piraino, F. (2022). ‘Islamic humanism’: another form of universalism in contemporary Sufism. Religion .
https://doi.org/10.1080/0048721X.2022.2130836
Rahma, N. A. binti. (2018). Penyelesaian Sangketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam. Al- Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan , 12 (01).
https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.431
Rahmatullah, P., Suryaningrum, F., & Sulastri, E. (2022). Children’s Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective. Alfuad: Jurnal Sosial
Keagamaan , 6 (2). https://doi.org/10.31958/jsk.v6i2.6009
Ramli, R., Supaat, D. I., Hashim, H., Sains, U., & Sembilan, N. (2020). Kebiasaan Baharu (New Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah dan Nafkah Anak: Isu dan Cabaran. INSLA E-Proceedings , 3 (1).
Scott, P. (2014). The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution, and Common Law (Book Review). Law Quarterly Review , 130 . Shanizah Ngatiman, Nurhidayah Muhammad Hashim, & Rafeah Saidon. (2021). Pandangan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadhanah Di Mahkamah Syariah Di Negeri Selangor. Journal of Fatwa Management and Research , 26 (2). https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.419
Sutrisno, E. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Jurnal
Bimas Islam , 12 (1), 341.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)  578-590  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5278
Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. Al-Gharra , 1 (1).