…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Operasi Yustisi
Yudistira Bayu Aji 1 , Sri Widayanti 2 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: aji.yudistira22@fmail.com 1 , widisriwidayanti@gmail.com 2
Article History: Received: 01 Juli 2024
Revised: 13 Juli 2024 Accepted: 15 Juli 2024
Abstract: This study is titled "The Complexity of Alcohol Beverage Sales Regulation in Yustisi Operations (Case Study of the Special Region of Yogyakarta)". In the Special Region of Yogyakarta, there are individuals who sell alcoholic beverages without a permit, marketing their products in certain areas and even online with instant delivery systems. According to Regional Regulation Number 12 of 2015, the Satuan Polisi Pamong Praja DIY has the authority to control and supervise alcoholic beverages. This study aims to understand the complexity of regulating alcoholic beverage sales in Yustisi operations within the Special Region of Yogyakarta. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research location is at the Satuan Polisi Pamong Praja DIY, using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study is 7 people. The results of this study show that in the Special Region of Yogyakarta, there are individuals who sell alcoholic beverages without a permit and market their products in certain areas, even online with instant delivery systems. Yustisi Operations are legal actions undertaken by the government, where the Satuan Polisi Pamong Praja DIY is authorized to take actions to maintain public order. The process of regulating the sale of alcoholic beverages through Yustisi Operations is known to have its own complexity. This complexity arises due to the presence of elements in the theory of complexity, namely interaction, dynamics, and mechanisms. This study concludes that the complexity in the implementation of alcoholic beverage sales regulation in the Special Region of Yogyakarta is influenced by various interacting and dynamic factors, as well as mechanisms that do not always operate as expected. These findings are expected to
Keywords: Alcoholic Beverages; Complexity; Yustisi Operations.
provide insights and contribute to the development of more effective strategies for regulating the sale of alcoholic beverages in the future.
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara Republik yang memiliki tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan mengenai Pemerintahan Daerah merupakan sebuah upaya untuk memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup daerah sebagai upaya untuk bisa mempercepat kesejahteraan dalam masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi dalam masyarakat.
Pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai tujuan negara salah satunya dengan menggunakan asas desentralisasi serta otonomi daerah. Sumber daya manusia melaksanakan organisasi dengan membentuk beberapa kelompok kerja. Dalam konteks kelompok kerja formal pada pemerintah daerah terdapat Satuan Polisi Pamong Praja atau SATPOL PP yang termasuk dalam bagian organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk bisa menegakkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Peraturan Pemerintah mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 16 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur mengenai kewenangan dari SATPOL PP yakni dapat melakukan tindakan penertiban terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan sebuah tindakan yang melanggar Perda atau Perkada. Salah satu Perda yang harus ditegakkan oleh SATPOL PP DIY adalah Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Aturan yang dibuat merupakan aturan tegas tentang golongan dari minuman beralkohol, penjualan, serta penggunaan minuman beralkohol meliputi perizinan, penyidikan dan pelaksanaan peraturan tersebut.
Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan disebutkan bahwa minuman beralkohol terdiri dari golongan A, B dan C yang disesuaikan dengan kadar etik alkohol atau etanol dalam minuman yang diproduksi. Minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Minuman beralkohol mengandung etanol, etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengonsumsinya (Miradj, 2020).
Daerah Istimewa Yogyakarta selain menjadi kota pelajar juga dikenal dengan kota pariwisata yang bisa dilihat dari potensi masing-masing daerah dalam bidang kepariwisataan mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, hingga wisata malam (AdminWB, 2018). Hiburan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
malam merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Winarno (2012) menyebutkan bahwa jenis hiburan malam di DIY meliputi klub malam, bar, kafe musik, dan pertunjukan seni tradisional. Dengan keadaan tersebut membuat DIY memiliki banyak tempat hiburan malam yang digemari kalangan anak muda. Selain tempat hiburan malam, di DIY juga banyak tersedia tempat yang menyajikan berbagai minuman beralkohol. Minuman beralkohol bisa mudah ditemui di warung-warung kecil yang berada di pinggir jalan. Para penjual mengedarkan minuman beralkohol tidak terang-terangan. Penjual akan menawarkan minuman beralkohol yang dimiliki dalam kafe padahal kafe tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol.
Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dijual secara langsung di tempat-tempat yang sudah diatur dalam Perda tersebut. Minuman beralkohol telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya di DIY, dengan dampak yang signifikan pada kesehatan, moralitas dan ketertiban umum. DIY menjadi contoh nyata tentang bagaimana konsumsi alcohol mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Masyarakat di Tengah keanekaragaman budaya dan tradisi Indonesia.
Ketertiban umum di DIY juga terpengaruh oleh konsumsi alkohol. Gangguan ketertiban seperti tawuran, kerusuhan dan pelanggaran hukum lainnya sering kali dikaitkan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan (Pratama & Indriani, 2021). Oleh karena itu, dalam konteks DIY dan Indonesia secara keseluruhan, penting untuk memahami dan mengatasi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY telah berupaya keras untuk mengatasi distribusi, penjualan dan konsumsi kedua jenis minuman tersebut. Satpol PP DIY telah menerapkan berbagai kebijakan, strategi dan operasi yustiti atau Tindakan penegakan hukum dari tahun 2015-2023 untuk mengurangi dampak negative dari konsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan terhadap Masyarakat.
Satpol PP DIY telah melaksanakan berbagai operasi yustisi pada satu dekade terakhir, sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya penegakan hukum. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menindak dan membatasi penjualan serta distribusi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dan oplosan. Melalui operasi yustisi, Satpol PP DIY berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi penduduk DIY, sambil mengatasi tantangan dan kompleksitas hukum yang muncul sepanjang periode tersebut.
Peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan ini nampaknya belum dapat memberantas permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan pada HUT ke- 70 Satpol PP, serta HUT ke-58 Satlinmas DIY ada 3.230 botol minuman keras yang dimusnahkan dengan berbagai jenis merek dagang dan juga minuman oplosan dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditertibkan melalui kegiatan operasi yustisi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (Weadcaksana & Futty, 2020).
Berdasarkan data tersebut jenis minuman oplosan membuat SATPOL PP mengalami kesulitan untuk mengawasi peredaran minuman jenis alkohol. Padahal sudah banyak berita yang menyebutkan bahwa orang yang meggelar pesta oplosan banyak memakan korban bahkan hingga merenggut nyawa. Upaya yang dilakukan oleh SATPOL PP belum optimal dalam menegakkan peraturan terkait pengedaran hingga penjualan dan penggunaan dari minuman beralkohol. Padahal SATPOL PP berkewajiban menegakkan Perda mengenai minuman alkohol terhadap para
penjual, pengedar, serta pengguna minuman alkohol. Penelitian ini difokuskan pada kompleksitas penertiban penjualan minuman beralkohol dalam operasi yutisi dengan lingkup penelitian atau studi kasus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan penulis akan menggali bagaimana pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran, penjualan, serta penggunaan dari minuman beralkohol. Penelitian yang akan dilakukan peneliti dirumuskan dalam sebuah thesis yang berjudul “Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Operasi Yustisi Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.
METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan eksploratif. Mulyana (2001) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dalam bentuk aturan tertentu dalam kehidupan alami dengan tujuan untuk bisa menginvestigasi serta memahami sebuah fenomena. Penelitian kualitatif dapat menemukan informasi yang memungkinkan seseorang untuk belajar mengenai orang, kelompok dan pengalaman seseorang yang tidak diketahui secara publik (Mantja, 2008). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk melukiskan gambar dengan kata-kata melalui pendekatan eksploratif guna mendukung hasil penelitian. Pendekatan eksploratif adalah pendekatan yang memiliki landasan pada teori konstruktivitsme (Kurniadi, Novianti, & Isrok'atun, 2016). Penelitian yang sifatnya eksploratif akan menggali suatu hal yang tidak banyak diketahui oleh khalayak sehingga akan ada pengkajian lebih dalam terkait fenomena yang kontemporer atau terkini.
Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, serta wawancara dari sumber data yang sudah ditentukan oleh peneliti yakni Kepala Satpol PP DIY, Aparat Satpol PP DIY dan Masyarakat. Data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek peneltian. Penelitian ini mendapatkan informasi data sekunder yang diperoleh dari sebuah situs internet atau referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen laporan hasil operasi yustisi dan data-data yang peneliti temukan melalui internet seperti misalnya jurnal, artikel dan data pendukung lain yang tersedia.
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi peneliti lakukan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam topik penelitian. Peneliti mengamati secara langsung operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menertibkan minuman beralkohol sehingga peneliti bisa tahu spesifik terkait fenomena dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara semi terstruktur kepada informan, yang terlampir dalam poin teknik pemilihan informan. Peneliti dalam penelitian ini juga mengumpulkan data dengan dokumentasi terkait operasi yustisi di wilayah Yogyakarta oleh Satpol PP.
Penelitian kualitatif dapat diadaptasi dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis data. Analisis data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan peneliti sajikan dalam berbentuk uraian hasil wawancara. Data yang sudah direduksi, kemudian disajikan dan dianalisis
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dengan menggunakan teori lalu akan ditarik sebuah kesimpulan yang disajikan sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat dan mendukung tahap berikutnya dari pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang sah serta konsisten ketika penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Minuman beralkohol merupakan satu dari beberapa zat adiktif yang apabila digunakan secara tidak tepat bisa menyebabkan atau berdampak serius pada kesehatan serta permasalahan sosial. Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor hanya dapat dijual secara langsung di beberapa tempat. Namun saat ini Minuman beralkohol bisa mudah ditemui di warung-warung kecil yang berada di pinggir jalan dan penjual mengedarkan minuman beralkohol tersebut tidak secara terang-terangan. Penjualan minuman beralkohol bebas itu benar adanya, namun para penjual ini juga memiliki pasar sendiri, yakni mereka yang membutuhkan minuman beralkohol namun tidak ingin membeli di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya karena faktor harga. Penjual minuman beralkohol selain memasarkan produknya di tempat-tempat atau lingkungan tertentu diketahui juga sudah mulai merambah ke sistem tertutup yakni dengan cara online order yang melakukan transaksi memanfaatkan sistem kirim instan melalui aplikasi ojek online atau cash on delivery (COD).
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Operasi Yustisi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Operasi yustisi adalah sebagian upaya tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (Berita Hari ini, 2022). Pelaksanaan operasi yustisi dilakukan untuk penertiban minuman beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja melakukannya secara sendiri, namun apabila ada kegiatan khusus misalnya operasi gabungan maka tidak jarang melibatkan pihak lain untuk membantu berjalannya operasi dengan maksimal seperti POLRI dan TNI. Selain operasi yustisi, SATPOL PP dalam upaya untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol tidak merancang program khusus. Operasi yustisi adalah salah satu jalan untuk bisa menertibkan penjualan minuman beralkohol tanpa ijin, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan yang harus dihadapi oleh SATPOL PP yakni jumlah personel, serta anggaran yang ada untuk kegiatan. Tahapan pelaksanaan Operasi Yustisi dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1. Tahapan Operasi Yustisi
Tahapan atau proses yang dilakukan dalam operasi yustisi di mulai dari mempersiapkan target oleh unit intelejen, lalu melakukan pelaksanaan dengan anggota SATPOL PP, serta tahap pelaporan dan evaluasi yang akan bisa dilihat dalam penelitian ini pada bagian penertiban. Proses Penertiban Penjual Minuman Ilegal dalam Operasi Yustisi
Penertiban merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk menertibkan segala penyimpangan yang ada yang dalam penelitian ini adalah penyimpangan terkait penjualan minuman beralkohol sehingga dapat menciptakan kondisi yang tertib, teratur, dan dinamis sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum dilakukannya penertiban melalui operasi yustisi SATPOL PP DIY terlebih dulu melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol. Pengawasan tersebut dilakukan setelah Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan informasi dari laporan masyarakat atau temuan anggota / petugas Satuan Polisi Pamong Praja DIY. sebelum dilakukannya operasi yustisi terhadap minuman beralkohol, SATPOS PP juga menghimpun laporan masyarakat atau hasil deteksi dini yang dilakukan oleh unit intel. Penjual minuman beralkohol tidak berijin sebenarnya memang mengetahui aturan yang berlaku terkait perizinan penjualan minuman beralkohol, namun tetap saja melanggar. Setelah data didapatkan SATPOL PP melakukan validasi data dan melakukan penyitaan barang, dan memanggil penjual ke kantor untuk di sidang di meja persidangan. Dalam pelaksanaannya SATPOL PP mengalami beberapa hambatan misalnya saja barang bukti yang tidak ada, padahal sudah diselidiki dengan jelas. Hingga keterlibatan penegak hukum lain yang menjadi tameng atas penjual-penjual tersebut.
Kompleksitas Pelaksanaan Penertiban Minuman Beralkohol melalui Operasi Yustisi Kompleksitas merupakan sebuah studi terkait perilaku dari sekumpulan besar unit sederhana yang saling berinteraksi, sehingga dapat berpotensi untuk berkembang seiring berjalannya waktu. Operasi yustisi yang dilakukan oleh SATPOL PP melibatkan unit-unit di dalamnya yang saling berinteraksi sehingga ada kompleksitas didalam operasi yustisi yang dapat dilihat dari:
1) Interaction
Operasi Yustisi adalah upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Satpol PP DIY mengawasi peredaran minuman beralkohol melalui unit intelijen yang memantau dan menyelidiki penjualan ilegal. Mereka juga mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk menindak pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peredaran alkohol ilegal menunjukkan ketergantungan pada Satpol PP DIY untuk menciptakan ketertiban umum, sesuai teori kompleksitas.
Operasi Yustisi melibatkan agen-agen lain seperti TNI dan POLRI, serta Satpol PP dari wilayah terdekat, untuk mencapai ketertiban umum di Yogyakarta. Namun, keterlibatan pihak luar kadang membawa masalah, seperti informasi yang tidak tepat sasaran dan hilangnya barang bukti. Agen yang tidak jujur dapat mendukung penjualan alkohol ilegal demi keuntungan pribadi, memperumit penegakan hukum.Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi antara Satpol PP DIY, masyarakat, TNI, dan POLRI dalam Operasi Yustisi memenuhi elemen interaksi dalam teori kompleksitas, menunjukkan ketergantungan antara agen-agen ini untuk menertibkan penjualan alkohol di Yogyakarta.
2) Dynamic Polisi Pamong Praja DIY menjalankan Operasi Yustisi secara dinamis dan konsisten untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol. Mereka mengikuti prosedur yang ditentukan pemerintah tanpa program khusus tambahan. Struktur organisasi Satpol PP DIY menetapkan wewenang dan tugas untuk setiap unit, yang mempengaruhi oknum penjual alkohol ilegal. Penjual ilegal menggunakan sistem online order dan ojek online untuk menghindari pengawasan Satpol PP DIY. Operasi Yustisi juga melibatkan agen lain, yang kadang berubah menjadi pelindung bagi penjual alkohol ilegal karena kepentingan pribadi. Satpol PP DIY harus menegakkan disiplin terhadap anggotanya yang terlibat. Penegakan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
hukum terhadap agen Operasi Yustisi sendiri menjadi bagian baru dari proses hukum. Kompleksitas dalam Operasi Yustisi muncul dari dinamika dan kejadian tak terduga yang mempengaruhi konsistensi pelaksanaannya di Yogyakarta.
3) Mechanisms Operasi Yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY bertujuan untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol ilegal melalui tahapan penerimaan informasi, validasi, operasi, penyidikan, hingga persidangan. Meskipun sudah ada sosialisasi aturan, banyak penjual tetap melanggar dan menjadi target operasi. Kompleksitas muncul dari dinamika penegakan hukum dan interaksi antar agen yang terlibat. Penjual alkohol ilegal sering mengabaikan aturan dan harus menghadapi konsekuensi hukum. Pelaksanaan operasi sesuai prosedur diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat, meski adanya agen yang tidak bertanggung jawab menambah kerumitan.
Interaksi dinamis dan mekanisme yang terjadi dalam Operasi Yustisi menciptakan perubahan baik dalam organisasi maupun target operasi, menambah kompleksitas pelaksanaannya di Yogyakarta.Secara lebih jelasnya, kompleksitas dalam pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam gambar berikut:

## Gambar 2. Kompleksitas yang terjadi dalam operasi yustisi KESIMPULAN
Penjual minuman beralkohol tanpa izin di Daerah Istimewa Yogyakarta menjual barang mereka secara instan malalui internet. Operasi Yustisi, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, bertujuan untuk menertibkan penjualan ini tanpa program khusus tambahan, sesuai aturan pemerintah. Operasi ini dimulai dengan pengumpulan laporan dari masyarakat, dilanjutkan dengan validasi dan penyelidikan oleh Satpol PP DIY dan diakhiri dengan penangkapan, penyidikan, dan persidangan untuk menentukan hukuman. Pelaksanaan Operasi Yustisi melibatkan TNI dan POLRI dalam beberapa operasi gabungan. Kompleksitas operasi ini muncul karena terpenuhinya elemen dalam teori kompleksitas: interaksi, dinamika, dan mekanisme. Keterlibatan pihak lain sering membantu, tetapi juga bisa menimbulkan masalah seperti informasi yang tidak tepat sasaran dan agen yang berubah menjadi pelindung penjual alkohol ilegal karena kepentingan pribadi, yang memerlukan tindakan disiplin dari Satpol PP DIY. Penjual minuman beralkohol tanpa izin sering mengabaikan aturan, sehingga menjadi target Operasi Yustisi dan harus menghadapi konsekuensi hukum. Operasi yang dilakukan sesuai prosedur diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penertiban penjualan minuman beralkohol dalam Operasi Yustisi di
Yogyakarta mengalami kompleksitas akibat perubahan dalam organisasi karena hubungan sebab- akibat antara agen-agen yang terlibat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan oleh masyarakat untuk membantu menjaga ketenteraman dan keamanan dari dampak negatif penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Satpol PP telah berusaha melaksanakan perda terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan melalui Operasi Yustisi. Namun, kompleksitas dalam pelaksanaannya menghambat penegakan hukum yang maksimal di Yogyakarta. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga melalui rapat berkala untuk evaluasi dan strategi efektif, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan frekuensi dan intensitas Operasi Yustisi dengan memanfaatkan teknologi, serta pelibatan komunitas dan organisasi masyarakat untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol dan mengembangkan program pencegahan. Dengan saran-saran ini, diharapkan kompleksitas penertiban penjualan minuman beralkohol di Yogyakarta dapat dikurangi dan Operasi Yustisi dapat berjalan lebih efektif.

## DAFTAR REFERENSI
AdminWB. (2018, Maret 1). Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Hari ini. (2022, Januari 28). Retrieved from Kumparan.com: https://kumparan.com/berita- hari-ini/mengenal-operasi-yustisi-tindakan-hukum-yang-dilakukan-pemerintah- 1xOXtZ3W7E8/full.
Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Jurnal Tatapamong , 1-16. Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Kurniadi, Y., Novianti, E., & Isrok'atun. (2016). Pendekatan Eskploratif Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Motivasi Belajar Siswa. Jurnal Pena Ilmiah , 1(1). Lestari, T. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. Jurnal Aspirasi, 7(2). Mantja, W. (2008). Etnografi: desain penelitian manajemen pendidikan . Malang: elang mas. Marion, R. (2008). Complexity theory for organization and organizational leadership. Charlotte: Information Age Publishing.
Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera). Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 14(1), 65-86. Mulyana, Deddy. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu. Pratama, R., & Indriani, D. (2021). Public disorder and alcohol consumption: A case study in Daerah Istimewa Yogyakarta. Public disorder and alcohol consumption: A case study in Daerah Istimewa Yogyakarta, 20(1), 88-103.
Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. Jurnal Tatapamong , 81-100. Retrieved from dpad.jogjaprov.go.id: http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah- singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482.
Suara.com: https://www.suara.com/video/2020/03/12/180000/jadi-pemicu-klitih-miras- dimusnahkan-satpol-pp-kulon-progo.
Weadcaksana, H., & Futty, Y. (2020, Maret 12). Suara.com. Retrieved from. Winarno, A. (2012). Kearifan Lokal Budaya Malam Yogyakarta. Jurnal Kajian Budaya , 7(2), 143-156.