PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)
Tami Rusli 1 , Aprilnisa 2 , Tommy Andrian 3 ,
1 Tami Rusli; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  Jl. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: tamirusli@ubl.ac.id
2 Aprilnisa; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: aprilnisa@ubl.ac.id.
3 Tommy Andrian; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: tommyandrian@gmail.com.

## INFO ARTIKEL

## Abstract
Riwayat Artikel
Diterima: 31 Agustus 2023
Direvisi: - Diterima: 31 Agustus 2023 Diterbitkan: September 2023
An application is a letter that is deliberately made containing all civil rights claims made by interested parties and discusses cases that do not contain disputes. The causative factor for changing a person's name on a birth certificate in civil law is because they are often  sick  where  people  still  believe  that  if  a  child  is  sick  then  a name change must be made, then there is a name that is too long or short which can make it difficult for the child when he is in field. The judge's considerations in determining a request for a change of person's  name  on  a  birth  certificate  in  civil  law  in  Court  Decree Number  26/Pdt.P/2023/PN  Tjk,  namely  based  on  the  evidence submitted by the Petitioner as well as the facts revealed in court, the Petitioner's request to change the name not against the law and deserves to be granted.
Keywords:
Application; Change; Name.
DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright  ©2023  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
haknya tanpa anak tersebut meminta. 1 Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pemberian nama anak, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif.  Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya  sebagai  harapan,  sehingga  implikasi  dari  nama  sebagai  doa  sudah  tersirat  dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum.
Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Suatu nama sangat  penting  dalam  urusan  pembagian  warisan  serta  persoalan  lain  yang  berhubungan dengan  kekeluargaan.  Tentang  nama  diatur  dalam  Pasal  5a  s/d  Pasal  12  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan  nama-nama  depan.  Adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.
Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik, di dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang  apa  yang  dimuat  dalam  akta  tersebut.  Akta  autentik  yang  merupakan  bukti  yang lengkap  serta  mengikat,  berarti  kebenaran  dari  hal – hal  yang  tertulis  dalam  akta  tersebut dianggap  sebagai  benar,  selama  kebenarannya  itu  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat membuktikan sebaliknya. 2
Melihat  pentingnya  kegunaan  Akta  Kelahiran  sebagai  akses  untuk  mendapatkan pemenuhan  hak  dan  perlindungan  maka  jika  terdapat  sebagian  penduduk  yang  tidak memiliki dokumen terkait akta kelahiran, akan membuat haknya mereka sedikit terhambat atau tidak mendapatkan haknya, akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun Akta Kelahiran juga merupakan bukti yang sangat penting bagi seseorang
1 Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
2 Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum . Alfabeta, Bandung, hlm. 11.
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
karena dengan adannya Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti yang sah secara hukum mengenai statusnya sebagai anak sah dimata hukum dan bukan hanya itu saja sebagai bukti  ahli  waris  yang  sah  serta  memperoleh  kedudukan  yang  pasti  sebagai  Warga  Negara Indonesia. 3
Mengenai pergantian nama harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Seperti yang tercantum  di  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan  tempat  pemohon”.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  berbunyi  “pencatatan perubahan  nama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk kepada  Instansi  pelaksana  yang  menerbitkan  akta  Pencatatan  Sipil  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  sejak  diterimanya  salinan  penetapan  Pengadilan  Negeri  oleh  penduduk.  Dan selanjutnya  pemohon  melaporkan  pengadilan  tersebut  kepada  Instansi  Pelaksana  yang menerbitkan  akta  pencatatan  sipil  dan  Penjabat  Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir pada regis akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
Dalam perkara ini pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakin bahwa dalam Akte Kelahiran tertulis “BELLA DWI ANGGRAENI” dari suami istri Herdianto A. Lani dan Suprihatin sedang sebenarnya harus  tertulis  “BELLA  DWI  ANGGRAINI”,  dikarenakan  Pemohon  sangat  memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pekerjaan dan lain-lain.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  saya  tertarik  melakukan  penelitian  yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk) ”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
a. Apakah  faktor  penyebab  perubahan  nama  seseorang pada  akta  kelahiran  dalam  hukum perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)?
b. Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  permohonan  perubahan  nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)?
3 Indah  Satria,  Okta  Ainita,  Agung  Prayitno.  2021. Analisis  Perubahan  Dokumen  Akta  Kelahiran  Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan. PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 01, hlm.183.
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan  yang  ditelit,  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  komparatif ( comparative approach ).
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan  cara  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum  positif,  meneliti  bahan pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  hasil  penelitian),  dan  sumber-sumber  bahan  hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan  hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Perubahan  Nama  Seseorang  Pada  Akta  Kelahiran  Dalam  Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk) .
Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta  benda  dan  sesuatu  yang  berkaitan  antara  individu  dengan  Badan  Hukum.  Hukum Perdata  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam masyarakat. 4
Dasar definisi nama adalah sebuah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang,  binatang  dan  sebagagainya).  Begitulah  istilah  nama  yang  ada  di  Indonesia  sesuai Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Ketika  terdengar,  nama  lebih  banyak  berkesan  untuk penamaan orang atau manusia. Penamaan ini memiliki waktu tertentu secara ritual. Nama cenderung memiliki nilai, karenanya bagi sebagian orang nama memiliki sebuah arti, makna dan doa.
4 Tami Rusli. 2017. Pengatar Ilmu Hukum , Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, hlm.
66.
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
Nama  merupakan  sesuatu  yang  istimewa  tidak  saja  bagi  orang  tua  ataupun  pemilik nama,  tapi  juga  bagi  orang-orang  dekat  dan  terdekat  seperti  rekanan  bisnis,  kolega,  dan sesama anggota asosiasi profesi. 5 Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai  subjek  hukum.  Melalui  nama  sudah  dapat  diketahui  keturunan  siapa  orang  yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.
Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru  melalui  prosedur  hukum  pengajuan  permohonan  penggantian  atau  perubahan  nama. Dalam  ketentuan  Pasal  52  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  mengatur  bahwa  perubahan  nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
Permohonan  merupakan  surat  yang  sengaja  dibuat  berisikan  tentang  semua  tuntutan hak  perdata  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dan  membahas  tentang  perkara yang  tidak  mengandung  sengketa.  Badan  peradilan  yang  akan  memproses  pengadilan  ini dianggap  sebagai  proses  peradilan  yang  tidak  sebenarnya.  Ciri  khas  dari  permohonan: Masalah  yang  diajukan  selalu  bersifat  kepentingan  sepihak  dan  diajukan  dalam  rangka menyelesaikan kepentingan sang pemohon sendiri yang berkaitan masalah perdata. 6
Pergantian  nama  harus  dilakukan  melalui  penetapan  Pengadilan.  Seperti  yang tercantum  di  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006    tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan  pengadilan  tempat  pemohon”.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  berbunyi  “pencatatan perubahan  nama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk kepada  Instansi  pelaksana  yang  menerbitkan  akta  Pencatatan  Sipil  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
Dari  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  menurut  Hakim  yang memutus  perkara  ini.  Sehubungan  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Pengadilan Negeri Tanjung Karang :
5 Nur  Rini  ,  Sri  Rahayu  Zees  ,  dan  Pandiya.  2018. Pemberian  Nama  Anak  Dalam  Sudut  Pandang  Bahasa, Epigram Vol. 15 No. 2 Oktober 2018, Semarang, hlm.145.
6 Fuad  Abdullah  and  Partner.  2021.  https://fuadabdullahlawoffice.com  perbedaan-permohonan-dan- gugatan-dalam-dunia-hukum/
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:
a. Bahwa  Pemohon  di  lahirkan  di  Jakarta  pada  tanggal  02  Agustus  1997  sebagai  anak perempuan  dari  perkawinan  suami/istri  (ayah/ibu  kandung  pemohon),  masing-masing bernama Herdianto A.Lani dan Suprihatin
b. Bahwa  kelahiran  Pemohon  tersebut  telah  di  daftar  dalam  daftar  kelahiran  untuk  Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat Nomor 11.426/DISP/JT/2002.
c. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakin bahwa dalam Akte Kelahiran tertulis “BELLA DWI ANGGRAENI” dari suami istri Herdianto A.Lani dan Suprihatin sedang sebenarnya harus tertulis “BELLA DWI ANGGRAINI”
d. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pekerjaan dan lain-lain.
Dari  permohonan  perubahan  nama  di  atas,  hakim  menjelaskan  pada  pokoknya  ada beberapa faktor penyebab perubahan nama pada umumnya yang terjadi, yaitu:

## 1. Sering sakit-sakitan
Alasan  seperti  ini  biasanya  terjadi  pada  anak-anak  Pemohon  yang  rewel  atau  sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak  yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti.

## 2. Nama terlalu panjang atau pendek
Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu panjang dapat menyebabkan  anak  kesulitan  untuk  menuliskan  atau  menyebutkan  namanya  sendiri, sehingga  dengan  mengganti  nama  anak  dapat  mempermudah  anak  bersosialisasi  dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain.

## 3. Kesalahan Pengetikan Nama
Kesalahan  pengetikan  nama  juga  sering  ditemui  pada  permohonan  ganti  nama  atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting  lainnya  seperti  ijazah,  KTP,  KK,  Passpor  dan  sebagainya.  Kesalahan  tersebut  akan
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya.
4. Perpindahan Agama
Perubahan nama ketika terjadi perpindahan agama dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya  masing-masing.  Setelah  perubahan  nama  dilakukan,  maka  masyarakat  yang  ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata yaitu karena sering sakit-sakitan yang dimana masyarakat masih mempercayai bahwa jika anak mengalami sakit-sakitan maka harus dilakukan perubahan nama, kemudian adanya nama yang terlalu panjang atau pendek yang bias menyulitkan anak ketika berada di lapangan. Kesalahan pengetikan nama di dokumen pencatatan  sipil  juga  sangat  sering  terjadi  sebagai  salah  satu  faktor  perubahan  nama,  serta perpindahan  agama  pun  berdasarkan  kepercayaan  masing-masing  harus  dilakukannya perubahan  nama.  Dari  faktor-faktor  tersebut  yang  menjadi  alasan  pemohon  melakukan perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk ini adalah yaitu kesalahan  pengetikan  nama  yang  seharusnya  nama  “BELLA  DWI  ANGGRAINI  “  menjadi nama “BELLA DWI ANGGRAENI “.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menetapkan  Permohonan  Perubahan  Nama  Seseorang Pada  Akta  Kelahiran  Dalam  Hukum  Perdata  (Studi  Penetapan  Pengadilan  Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)
Adanya  suatu  putusan  dapat  dipastikan  didalamnya  ada  pertimbangan  hukum. Pengertian  pertimbangan  hukum  sendiri  merupakan  pembuktian  unsur-unsur  yang  dapat dikatakan  apakah  suatu  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau  tidak,  atau  dapat didefinisikan sebagai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung  dan  nantinya  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  membuat  suatu  putusan. Hakim  harus  dapat  mengolah  dan  memproses  data-data  yang  didapatkan  selama  proses persidangan,  baik  itu  dari  bukti  surat-surat,  saksi-saksi,  pengakuan,  persangkaan  hakim maupun  sumpah  yang  terungkap  dalam  persidangan  sehingga  nantinya  keputusan  yang dijatuhkan  dapat  dilandasi  oleh  rasa  tanggung  jawab,  keadilan,  kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif (Pasal 164 HIR).
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
Dalam  memberikan  pertimbangan,  menurut  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang dalam memeriksa perkara ini, yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :
Bahwa  maksud  dan  tujuan  Permohonan  Pemohon  adalah  agar  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  memberikan  ijin  kepada  Pemohon  untuk  menambah  Nama  Pemohon  Bella Dwi Anggraeni untuk dibetulkan menjadi Bella Dwi Anggraini.  Untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4 ) yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Hikmah Hariyanti dan saksi Novia Pasmala Putria.
Menimbang,  bahwa  karena  bukti  surat  dan  saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  telah diajukan  dengan  cara  yang  sah  menurut  Undang-Undang,  maka  dapat  diterima  dan dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  ini  yang  selanjutnya  Hakim  akan mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Pemohon,  apakah  dengan  bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya.
Hakim  akan  mempertimbangkan  petitum-petitum  yang  ada  dalam  permohonan Pemohon,  yaitu  pada  petitum  ke-1  Pemohon,  Pemohon  meminta  agar  Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  52  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:
a. Pencatatan  perubahan  nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  Pengadilan  Negeri tempat Pemohon;
b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
c. Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  (dua)  Pejabat  Pencatatan  Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
Berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 serta keterangan saksi Hikmah Hariyanti dan saksi Novia  Pasmala  Putria  diketahui  Pemohon  adalah  Warga  Negara  Indonesia  dan  sekarang bertempat  tinggal  di  Jalan  Pangeran  Tirtayasa,  Gang  Gunung  Agung  Nomor  2A  Rt  001, Sukabumi  kota  Bandar  Lampung,  Lampung  sehingga  permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  sudah  tepat  karena  telah  diajukan  di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan;
Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mengganti namanya dari Bella Dwi Anggraeni untuk dibetulkan menjadi Bella Dwi Anggraini yang sebagaimana bunyi ayat 2 diatas maka Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  yang  menerbitkan  akta Pencatatan  Sipil  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  salinan  Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk sehingga Pemohon setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan  Negeri  diwajibkan  untuk  melaporkan  kepada  instansi  pelaksana  yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  Peristiwa  Kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami Penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena  membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau perubahan  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan/atau  surat  keterangan kependudukan  lainnya  meliputi  pindah  datang,  perubahan  alamat,  serta  status  tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Bahwa  tentang  peristiwa  penting,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  17  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan  anak,  pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status kewarganegaraan.  Kutipan  Akta  Pencatatan  Sipil,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  68  angka  1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  Pemohon  serta  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana bukti P-2 yaitu Akte Kelahiran atas nama Bella Dwi Anggraeni untuk diperbaiki menjadi bernama Bella Dwi Anggraini sebagaimana bukti P-2 tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk  dikabulkan.  Dan  karena  permohonan  Pemohon  dikabulkan  maka  menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata yaitu karena sering sakit-sakitan yang dimana masyarakat masih mempercayai bahwa jika anak mengalami sakit-sakitan maka harus dilakukan perubahan nama, kemudian adanya nama  yang  terlalu  panjang  atau  pendek  yang  bias  menyulitkan  anak  ketika  berada  di lapangan.  Kesalahan  pengetikan  nama  di  dokumen  pencatatan  sipil  juga  sangat  sering terjadi  sebagai  salah  satu  faktor  perubahan  nama,  serta  perpindahan  agama  pun berdasarkan  kepercayaan  masing-masing  harus  dilakukannya  perubahan  nama.  Dari faktor-faktor  tersebut  yang  menjadi  alasan  pemohon  melakukan  perubahan  nama  pada Penetapan  Pengadilan  Nomor  26/Pdt.P/2023/PN  Tjk  ini  adalah  yaitu  kesalahan pengetikan  nama  yang  seharusnya  nama  “BELLA  DWI  ANGGRAINI  “  menjadi  nama “BELLA DWI ANGGRAENI “.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  permohonan  perubahan  nama  seseorang  pada akta  kelahiran  dalam  hukum  perdata  pada  Penetapan  Pengadilan  Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta- fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  permohonan  Pemohon  untuk  memperbaiki  nama tidaklah  bertentangan  dengan  hukum  dan  patut  untuk  dikabulkan.  Dan  karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk mengganti nama pemohon dari nama “ BELLA DWI  ANGGRAENI  “  menjadi  nama  “BELLA  DWI  ANGGRAINI“  ma ka  hakim menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini.
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Mujahiddin.  2012. Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama, Ghalia  Indonesia, Bogor.
Anton  Yudi  Setianto,  dkk.  2008. Panduan  Lengkap  Mengurus  Perijinan  &  Dokumen  Pribadi,
Keluarga & Bisnis , Jakarta: Forum Sahabat.
Fuad  Abdullah  and  Partner.  2021.  https://fuadabdullahlawoffice.com  perbedaan- permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/
Herziene  Indonesische  Reglement  (HIR),  Reglement  Buitengewesten ( RBg), dan Reglement  of  de Rechtsvordering ( Rv).
Indah Satria, Okta Ainita, Agung Prayitno. 2021. Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan. PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 01.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum . Alfabeta, Bandung.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata.
Nur Rini , Sri Rahayu Zees , dan Pandiya. 2018. Pemberian Nama Anak Dalam Sudut Pandang Bahasa, Epigram Vol. 15 No. 2 Oktober 2018, Semarang.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik . Mandar Maju, Bandung.
Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Tami  Rusli.  2017. Pengatar  Ilmu  Hukum ,  Universitas  Bandar  Lampung  (UBL)  Press,  Bandar Lampung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.