## POLITIK HUKUM PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA

[Muhammad Nahyan Zulfikar] 1
[Muhammad Ikhwan Adabi] 2
[Muharrir] 3
1 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]]
2 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]
2 [m.ikhwanadabi@utu.ac.id]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [muharrir@utu.ac.id]

## Abstract
The problematic legal arrangement of the tax court as stipulated in Article 5 paragraph (1)  and  paragraph  (2)  of  Law  number  14  Year  2002  on  Tax  Court,  paragraph  (1) "Technical  judicial  guidance  for  the  Tax  Court  is  carried  out  by  the Supreme  Court  and paragraph (2) Organisational, administrative, and financial guidance for the Tax Court is carried out by the Ministry of Finance (now Ministry of Finance). This is certainly different from the independent judicial system or what is known as the "one roof system" in Law number  48  of  2009  concerning  Judicial  Power.  This  research  uses  a  juridical-normative legal research method. The Juridical-Normative approach uses methods and techniques through  a  statute  approach,  case  approach  to  examine  the  separation  of  powers  and checks and balances of two power institutions, which attributively regulate the position of  the  Tax  Court  with  the  Tax  Court  Law  and  the  Judicial  Power  Law  and  examine  the Constitutional Court's decision relating to the discussion of the legal issues studied. The results  of  an  in-depth  study  of  the  legal  politics  of  the  establishment  of  the  Tax  Court Law, should be directed at efforts to establish an independent judicial system "one roof system" and the Constitutional Court's decision to grant and declare Article 8 paragraph (2), Article 8 paragraph (3) and Article 13 paragraph (1) of the Tax Court Law does not have binding legal force, in maintaining the spirit of independent judicial power so that
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617 JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
the court does not become an instrument of power (machtsapparaat), but becomes an instrument of law (rechtsapparaat), it is necessary to revise the Tax Court Law as part of improving the separation of powers and checks and balances.
Keywords : Legal Politics, Tax Court, Separation of Powers, checks and balances
Received: 01 Maret 2024               Revised: 20 April 2024            Aceppted: 16 Mei 2024

## 1. PENDAHULUAN
Politik  Hukum  ( rech  politiek )  dapat  dimaknai  sebagai legal  policy atau garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana amanat dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 1 Padmo Wahjono mengatakan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk nantinya. 2
Sri  Soemantri  dalam  pandangannya,  menjelaskan  lebih  lanjut  apa  yang disampaikan oleh Padmo Wahjono perihal kebijakan dasar yang memiliki arti dari kebijakan dasar menunjukkan adanya suatu kebijakan yang merupakan landasan berpijak.  Dalam  sistem  ketatanegaraan  yang  berlaku,  kebijakan  dasar  tersebut dapat  ditemukan  dalam  konstitusi  negara,  yaitu  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945. Salah satu kebijakan dasar tersebut yang secara atribusi diberikan langsung oleh UUD  NRI  Tahun  1945  kepada  lembaga  negara  adalah  tentang  kekuasaan kehakiman. 3
Pengaturan  tentang  kekuasaan  kehakiman  terdapat  pada  Pasal  24  ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan  keadilan”.  Secara  atribusi  penegasan  bahwasanya  kekuasaan kehakiman bersifat independen yang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung,  4 (empat)  badan  peradilan  dibawahnya  dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Penjelasan selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh  sebuah  peradilan  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  Mahkamah Konstitusi”.
Lahirnya  Pengadilan  Pajak  atas  dasar  perintah  UU  Perpajakan  yaitu tepatnya  pada  ketentuan  Pasal  27  ayat  (6)  UU  No.  9  Tahun  1994  tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penerapan.  Pada  Tahun  2002  telah  diberlakukannya  UU  No.  14  Tahun  2002 tentang  Pengadilan  Pajak  sebagai  salah  satu  pijakan  awal  dalam  upaya
1 Moh. Mahfud. 2017. Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.
2 Padmo  Wahjono , 1983. Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, hlm. 1.
3 Sri  Soemantri,  2014. Hukum  Tata  Negara  Indonesia:Pemikiran  dan  Pandangan, PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 121.
mewujudkan  suatu  peradilan  pajak  dalam  menyelesaikan  perpajakan  di indonesia.  Secara  kedudukan  Pengadilan  Pajak  merupakan  peradilan  khusus dalam  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat pada  pengaturan  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  “Pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”.
Penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “pengadilan  khusus” antara  lain  adalah  pengadilan  anak,  pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan  perikanan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum,  serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian,  penjelasan  pasal  27  ayat  (1)  UU  Kehakiman  memperjelas  dan mempertegas  kembali  kedudukan  Pengadilan  Pajak  yang  berada  dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Kedudukan  Pengadilan Pajak  dan  Mahkamah  Agung  dalam  penyelesaian sengketa  pajak,  jika  dilihat  dari  segi  institusi  yang  berwenang  menyelesaikan sengketa pajak, maka gradasi pemeriksaan dilakukan mulai dari tingkat pertama di  Instansi  Pemerintah  (internal  fiskus)  sebagai  pengadilan  quasi,  kemudian  ke Pengadilan  Pajak  sebagai  peradilan  tingkat  banding  (pengadilan  tinggi)  dan berakhir di Mahkamah Agung yaitu Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pajak. 4 Problematik pengaturan hukum pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  menyatakan  bahwa  (1)  “Pembinaan teknis  peradilan  bagi  Pengadilan  Pajak  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  (2) Pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  bagi  Pengadilan  Pajak dilakukan  oleh  Departemen  Keuangan  (sekarang  Kementerian  Keuangan). sehingga  dalam  prosesnya  untuk  rekrutmen  harus melalui  dua  tahap,  yaitu pengusulan  dari  Kementerian  Keuangan  dan  kemudian  harus  mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk  ditetapkan  sebagai  hakim  pajak.  Hal  ini  tentunya berbeda  dengan  sistem peradilan  mandiri  atau  yang  dikenal  dengan “one  roof  system” atau  sistem peradilan satu atap.
Pengaturan  secara  eksplisit  terhadap  masuknya  peran  Departemen Keuangan  (sekarang  Kementerian  Keuangan)  yang  juga  sebagai  pembantu presiden  (cabang  kekuasaan  eksekutif)  dalam  Pengadilan  Pajak  (seharusnya cabang kekuasaan yudikatif yang mandiri) sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2)  UU  No.  14  Tahun  2002  tidak  sesuai  dengan  prinsip  independensi  yang mempersyaratkan  adanya  pemisahan  kekuasaan (separation  of  power) ajaran montesquieu, baik secara fungsional maupun institusional.
4 M.  Farouq  S,  2022. Hukum  Acara  Peradilan  Pajak:  Komparatif  Yudisial  dan  Teknis  Litigasi Sengketa Perpajakan, Kencana, Jakarta, hlm. 16.
Kewenangan  yang  besar  tersebut  menyebabkan  besarnya  potensi Pengadilan  Pajak  tidak  independen  dalam  menjalankan  kewenangan  yang dimiliki,  karena  Kementerian  Keuangan  (Dirjen  Pajak)  merupakan  salah  satu pihak  yang  selalu  menjadi  tergugat  dalam  sengketa  pajak,  sementara kesekretariatan  Pengadilan  Pajak  berada  di  Kementerian  Keuangan.  Hal  ini tentunya  bertolak  belakang  dengan  prinsip  negara  hukum  sebagaimana  yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Secara konstitusional maupun secara teoritis, eksistensi pengadilan pajak secara kelembagaan memiliki landasan berpijak yang salah dan tidak mendasar. Secara  teoritis  keberadaan  pengadilan  pajak  saat  ini  memiliki  pendekatan  dua kaki, di satu sisi secara teknik yudisial berada di bawah kekuasaan Yudikatif yaitu Mahkamah  Agung,  namun  di  lain  sisi,  secara  administrasi  keuangan  berada  di kekuasaan eksekutif yaitu Kementerian Keuangan, Adanya dualisme kewenangan pembinaan  pada  Pengadilan  Pajak  itu  dinilai  dapat  mempengaruhi  pembinaan lembaga  peradilan  yang  seharusnya  terintegrasi  dalam  satu  lembaga  yang menjalankan cabang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan lainnya.  Sehingga kabur dalam konstruksi  paham  negara  hukum  yang  mengadopsi  konsep  berpikir  pemisahan kekuasaan yang dibangun oleh montesquieu. 5
Berdasarkan  pada  permasalahan  tersebut  sebagaimana  yang  telah dijelaskan diatas. Dengan demikian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana Politik Hukum Kedudukan Peradilan Pajak Di  Indonesia  dan  mengkaji  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pengujian  UU  No.  14 Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  menjadi  fokus  kajian  dalam  jurnal  ini, maka menggunakan suatu pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengkaji politik hukum pengadilan pajak di Indonesia dan implementasinya dari berbagai sumber literatur yang ada.  Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statuta  approach) untuk menelaah di antara undang-undang pengadilan pajak dan undang-undang kekuasaan  kehakiman  serta  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  berkaitan dengan pembahasan isu hukum yang diteliti , pendekatan kasus ( case approach ) untuk  melihat  kasus  problematik  yang  terjadi  di  indonesia  saat  ini  dan  yang terakhir  pendekatan  melalui  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  berupa pandangan-pandangan  yang  dapat  di  elaborasi  dalam  memecahkan  isu  yang dihadapi khususnya di dalam peradilan pajak itu sendiri. 6
5 Ismail Rumadan, 2011. Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 3-4.
6 Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 133.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis sesuai dengan  politik  hukum  dan  dasar  hukum  yang  berlaku  terhadap  peradilan  pajak dengan  mengkaji  dua  UU  yang  menjadi  dasar  pijakan  dalam  menjalankan kekuasaan  kehakiman  yaitu  UU  No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, literatur hukum, dan bahan  lainnya  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  problematik  pada penelitian ini.
3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Politik  Hukum  Peradilan  Pajak  Dalam  Sistem  Peradilan  Di Indonesia
Menurut  Padmo  Wahjono  Politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. 7 Sri Soemantri memberikan tiga batasan dari pengertian tersebut. Pertama, kebijakan dasar dapat  dimaknai  dengan  menunjukkan  adanya  suatu  kebijakan  yang merupakan  landasan  berpijak. Kedua ,  arah  (hukum)  dapat  diartikan  sebagai tujuan  yang  hendak  diwujudkan  atau  dicapai,  bentuk  (hukum)  dapat menunjukkan  adanya  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan beserta  tata  urutannya,  dan  isi  (hukum)  dapat  diterjemahkan  sebagai substansi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Politik  hukum  pembentukan  peradilan  pajak  sebagaimana  yang termaktub  dalam  konsideran  hukum  Pengadilan  Pajak,  bahwa  Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang  adil  dan  sejahtera,  aman,  tenteram  dan  tertib,  serta  menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat ( equality before the law) dan  selanjutnya  dalam  konsideran  hukum  bagian  menimbang  menyebutkan bahwa  “karenanya  diperlukan  suatu  Pengadilan  Pajak  yang  sesuai  dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia  dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak”
Dalam  hal  untuk  mencapai  tujuan  dimaksud,  pembangunan  nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan  dana  yang  memadai  terutama  dari  sumber  perpajakan  dengan cara  tradisional  yaitu  dengan  meningkatnya  jumlah  Wajib  Pajak  dan memberikan sebuah pemahaman penting akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  tidak  dapat dihindarkan  dari  timbulnya  Sengketa  Pajak  yang  memerlukan  penyelesaian dengan cara adil melalui sebuah prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana  sebagaimana  implikasi  dari  asas  peradilan.  oleh  karenanya diperlukan  suatu  Pengadilan  Pajak  yang  sesuai  dengan  sistem  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia,  yaitu  pengadilan  yang  independen  dan  mampu
7 Sri Soemantri, Loc.Cit., hlm. 123
menciptakan  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian Sengketa Pajak bagi pencari keadilan.
Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Esensi  dari  negara  hukum  tentunya memiliki  sebuah  sistem  kekuasaan  kehakiman  sebagai  pemegang  kekuasaan kehakiman yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang  tidak  terlepas  dari  pengaruh  konsep  pemisahan  kekuasaan  yang dipelopori  oleh  John  Locke  dan  montesquieu  atau  yang  lebih  dikenal  di Indonesia  Konsep  pemisahan  kekuasaan (separation  of  power) .  Dalam bukunya  yang  berjudul Two  Treaties  on  Civil  Government (1690)  John  Locke memisahkan  kekuasaan  negara  menjadi  3  (tiga)  diantaranya:  Kekuasaan Legislatif  yaitu  kekuasaan  membuat  undang-undang,  Kekuasaan  Eksekutif yaitu  kekuasaan  menjalankan  atau  melaksanakan  undang-undang,  dan Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan  atau  aliansi  serta  segala  tindakan  dengan  semua  orang  dan badan-badan di luar negeri. 8
Konsep  pemisahan  kekuasaan  John  Locke  kemudian  mengilhami seorang  ahli  politik  dan  filsafat  Perancis  yang  bernama  Montesquieu  untuk menulis  sebuah  buku  berjudul L’Esprit  des  lois (Jiwa  Undang-Undang)  yang terbit  tahun  1748.  Dalam  bukunya,  Montesquieu  mengatakan  bahwa  dalam setiap  pemerintahan  terdapat  tiga  jenis  kekuasaan  sebagaimana  dalam Konstitusi  Inggris  yakni  dijabarkan  sebagai  Kekuasaan  Legislatif,  Kekuasaan Eksekutif  dan  Kekuasaan  Yudikatif  di  mana  kekuasaan  ini  melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing. 9
Gagasan konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu menghendaki pada sistem  suatu  pemerintahan  negara,  ketiga  jenis  kekuasaan  tersebut  harus terpisah,  baik  mengenai  fungsi  (tugas)  maupun  mengenai  alat  perlengkapan (organ) yang melaksanakan, sebagai berikut : -
a. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen).
b. Kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan Menteri-Menteri atau Kabinet).
c. Kekuasaan  Yudikatif,  dilaksanakan  oleh  badan  peradilan  (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).
Berangkat  dari  pemikiran  Montesqueieu,  dalam  pengalaman ketatanegaraan  Indonesia,  Indonesia  tidak  menganut  konsep  pemisahan kekuasaan  ( separation  of  power )  secara  mutlak  melainkan  lebih  kepada pembagian  kekuasaan (division  of  power atau distribution  of  power) sebagaimana yang dikatakan oleh Soepomo bahwa UUD 1945 tidak menganut
8 Agus Riewanto, et al, 2023, Hukum Tata Negara, Ed. 1, Cet. 1.Rajawali Pers, Depok, hlm. 103.
9 Ibid, hlm 104.
doktrin  trias  politica  dalam  arti  paham  pemisahan  oleh  montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan. 10
Dalam pengertian pembagian kekuasaan dalam konteks pengertian yang bersifat  horizontal  atau  seperti  yang  dikatakan  oleh  Arthur  Mass  dengan capital  division  of  power, meskipun  bukan  dalam  pengertian  trias  politika Montesquieu.  Dengan  perkataan  lain,  jimly  asshiddiqie  menggunakan  istilah pemisahan  kekuasaan  berdasarkan  prinsip checks  and  balances untuk menyebut  sistem  yang  dianut  oleh  UUD  NRI  1945  pasca  Amandemen Keempat,  asalkan  tidak  dipahami  dalam  konteks  pengertian trias  politica Montesquieu 11
Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  prinsip checks  and  balances dimaksudkan agar ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang pada dasarnya memiliki derajat yang sama dapat saling mengontrol satu sama  lain.  Sehingga  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  aparat  penyelenggara negara  ataupun  pribadi-pribadi  yang  sedang  menduduki  jabatan  dalam lembaga-lembaga  negara  tersebut  dapat  dicegah  dan  dapat  ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 12
Perubahan  paradigma  kekuasaan  pasca  era  reformasi,  yaitu  ditandai dengan penguatan independensi MA melalui perubahan sejumlah UU di ranah kekuasaan  kehakiman  dan  Amandemen  UUD  1945. 13 Pasal  24  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan  (1)  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dan  ayat  (2)  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  dibawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
Sesuai  dengan  semangat  Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945,  telah memberikan  wewenang  sangat  luas  bagi  Mahkamah  Agung  dalam melaksanakan  kekuasaan  yudikatif.  Sebab  selain  memberikan  wewenang konstitusional yang disebut secara eksplisit dalam norma konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 juga membuka ruang untuk ditambahnya wewenang MA melalui UU.  Artinya  dalam  kekuasaan  kehakiman,  hal  tersebut  akan  memberikan lingkup kewenangan MA yang lebih komprehensif. 14
Politik  hukum  kekuasaan  kehakiman,  menghendaki  kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  yang  dilakukan  oleh  sebuah
10 Jimly  Asshiddiqie, 2014. Pengantar Hukum Tata Negara, Ed. 1-6, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 290-291 11 Ibid, hlm. 293-294.
12 Jimly Asshiddiqie, 2018. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Ed. 2, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 62.
13 Saldi Isra, 2022. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional , Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Depok, 271.
14 Ibid, hlm. 274.
Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan  keadilan  dan  untuk  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system).
Penyelesaian  sengketa  pajak  sebelumnya  diselesaikan  oleh  Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  (BPSP)  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  1997  tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak.  Namun,  dalam pelaksanaan  penyelesaian  Sengketa  Pajak  melalui  BPSP  masih  terdapat ketidakpastian  hukum  yang  dapat  menimbulkan  ketidakadilan.  Lahirnya  UU No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  sebagai  tonggak  baru  dalam peradilan pajak di Indonesia.  Kedudukan Pengadilan Pajak disebutkan secara eksplisit  pada  Pasal  2  UU  No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak “Pengadilan  Pajak  adalah  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman  bagi  Wajib  Pajak  atau  penanggung  Pajak  yang  mencari  keadilan terhadap Sengketa Pajak”.
Salah satu kelemahan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah tidak ada satu pasal pun dalam UU Pengadilan Pajak yang menentukan pengadilan  pajak  masuk  lingkungan    peradilan  manakah  dari  keempat lingkungan  peradilan    sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  18  UU  Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. 15
Secara  eksplisit  kedudukan  Pengadilan  Pajak  merupakan  peradilan khusus  dalam  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terdapat  dalam  UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 27  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  Yang  dimaksud  dengan  “pengadilan  khusus”  antara  lain  adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak  pidana  korupsi,  pengadilan  hubungan  industrial  dan  pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang  berada  di  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara.  karena  melihat  dari wewenang  yang  sama-sama  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa Administrasi Negara.
Melihat  secara  hirarki  Pengadilan  pajak  merupakan  peradilan administrasi  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  dalam  rangka  memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari keputusan  administrasi  negara  dalam  bentuk  ketetapan (beschikking) yang diterbitkan oleh pejabat atau badan Administrasi Negara. 16
15 Deddy  Sutrisno,  2016. Hakikat  Sengketa  Pajak  Karakteristik  Pengadilan  Pajak  Fungsi Pengadilan Pajak, Kencana, Jakarta, hlm. 241.
16 Ananthia Ayu Devitasari, 2020. Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, Jurnal Konstitusi, 17 (4), hlm. 890.
Sistem  peradilan  pajak  dalam  kerangka  konstitusi  Negara  Republik Indonesia,  pada  hakekatnya  merupakan  korelasi  hukum,  antara  hubungan hukum  yang  terikat  dalam  Pasal  23A  UUD  NRI  Tahun  1945  “Pajak dan pungutan lain   yang  bersifat memaksa  untuk keperluan  negara  diatur dengan undang-undang”.  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  pengawasan peradilan,  salah  satu  dari  kekuasaan  negara  adalah  kekuasaan  yudikatif, berperan  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  peradilan  dimana Pengadilan Pajak adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, telah terbukti diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 5 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas yudisial. 17
Kelemahan  yang  lain  Pasal  33  ayat  (1)  Pengadilan  Pajak  merupakan Pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir  dalam  memeriksa  dan  memutus Sengketa  Pajak.  Pasal  77  ayat  (1)  Putusan  Pengadilan  Pajak  merupakan putusan  akhir  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Ketentuan  ini mengandung  makna  bahwa  bagi  semua  pihak  yang  mencari  keadilan  dalam penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  pajak  ini  merupakan upaya hukum terakhir, hal ini berarti bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat  ditempuh,  baik  banding  ke  pengadilan  tinggi  maupun  kasasi  ke Mahkamah Agung.
Di  sisi  yang  lain  Mahkamah  Agung  tidak  sepenuhnya  mengatur  segala hal yang terkait dengan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan  pada  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Pengadilan  Pajak  “Pembinaan  teknis peradilan  bagi  Pengadilan  Pajak  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung”. Sedangkan  pada  ayat  (2)  Pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan bagi  Pengadilan  Pajak  dilakukan  oleh  Departemen  Keuangan  (sekarang Kementerian Keuangan). Hal ini juga bertolak belakang dengan Pasal 21 ayat (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa,  “Organisasi,  administrasi,  dan  finansial Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  berada  di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.
Banyaknya  terdapat  berbenturan  norma  antara  UU  Kekuasaan Kehakiman  dan  UU  Pengadilan  Pajak  maka  sesuai  dengan  asas  preferensi dalam hukum, yaitu, Lex posteriori Derogat Legi Priori, maka politik hukum UU No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  harus  direvisi  sesuai  dengan mengikuti  perkembangan  sebagaimana pengaturan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman.
Politik hukum kewenangan kekuasaan kehakiman yang diberikan secara atribusi  oleh  pembentuk  UU  kepada  Mahkamah  Agung  baik  dari  UUD  NRI Tahun  1945  dan  UU  Kekuasaan  Kehakiman  serta  peraturan  perundang-
17 M.Hary  Djatmiko,  2016.  Problematik  Sengketa  Pajak  Dalam  Mekanisme  Peradilan  Pajak  Di Indonesia,  Biro  Hukum  dan  Humas  Badan  Urusan  Administrasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Jakarta hlm. 26.
undangan  yang  berada  dibawahnya  dalam  praktik  ketatanegaraan  Indonesia disebut  dengan  pembagian  kekuasaan  ( distribution  of  power )  baik  secara horizontal maupun secara vertikal sudah sangat jelas menghendaki kekuasaan kehakiman terbebas dari kekuasaan lainnya termasuk dalam hal ini kekuasaan eksekutif  hal  ini  tidak  terlepas  dari  implementasi  asas  kemerdekaan kekuasaan  kehakiman dan  asas  pembagian  kekuasaan  sebagai  bagian checks and  balances untuk  membatasi  dan  mengontrol  penyalahgunaan  kekuasaan oleh  aparat  penyelenggaraan  negara.  Dengan  demikian  implikasi  terhadap pengembalian politik hukum awal  wajib dilakukan oleh pembentuk UU untuk merevisi  UU  No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  karena  dianggap tidak  relevan  dengan  perkembangan  ketatanegaraan  dan  bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman.
3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
a. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-XIV/2016  perihal Pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002 tentang  Pengadilan  Pajak terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sidang  Mahkamah  Konstitusi  pada  hari  Kamis,  05  Agustus  2016,  untuk Perkara  Nomor  46/PUU-XIV/2016  tentang  Permohonan  Uji  Materi  terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang  Pengadilan  Pajak.  Pemohon  adalah  Ketua  IKAHI  DR  Sartono  S.H., M.H.,  M.Si.  dan  beserta  anggotanya  yang  kemudian  pemohon  prinsipal memberikan kuasanya  kepada CSS-UI.
Adapun dalil- dalil pemohon yang dimohonkan secara garis besar yang disebutkan terhadap uji materi Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut;
a. Pengakuan,  Jaminan,  Perlindungan,  dan  Kepastian  Hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  kepada  Hakim  sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman
b. Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  mengamanatkan  Kekuasaan  Kehakiman merupakan  Kekuasaan  yang  Merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
c. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak Sebagai  Undang-Undang  Organik  Pasal  24  UUD  1945  Tidak
Menciptakan Pengakuan, Jaminan, dan Kemampuan untuk
Menciptakan  Kepastian  Hukum  yang  Adil  dan  Persamaan  di  Hadapan
Hukum
d. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 Tidak  Konsisten  ( Inconsistent )  Atau  Tidak  Sesuai  ( Non-Conforming, Unvereinbar ) dengan Pasal 24 UUD 1945
Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para  Pemohon  untuk  sebagian  dan  menyatakan  bahwa  Pasal  8  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mahkamah  menyatakan  frasa “telah  berumur  65  (enam  puluh  lima) tahun“ dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha  negara  dan  Mahkamah  menyatakan  frasa “telah  berumur  65  (enam puluh lima) tahun“ dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  disamakan  dengan  usia  pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
b. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  10/PUU-XVIII/2020  perihal Pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002 tentang Pengadilan  Pajak terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sidang  Mahkamah  Konstitusi  pada  hari  Senin,  28  September  2020, untuk  Perkara  Nomor  10/PUU-XVIII/2020 tentang  Permohonan  Uji  Materi terhadap  Pasal  5  ayat  (2)  dan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemohon I Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H.,  M.M. Pemohon  II  Dr.  Triyono  Martanto,  S.E.,  S.H.,  Ak,  M.M.,  M.Hum. Pemohon III Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS profesi para pemohon adalah Hakim Pengadilan pajak.
Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para  Pemohon  untuk  sebagian  dan  menyatakan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan Pajak  yang  menyatakan, “Ketua  dan  Wakil  Ketua  diangkat  oleh  Presiden  dari  para  Hakim  yang diusulkan  Menteri  setelah  mendapat  persetujuan  Ketua  Mahkamah  Agung”, bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh  para  Hakim  yang  selanjutnya  diusulkan  melalui  Menteri  dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”.
Dalam  amar  putusan  Mahkamah  Menyatakan  permohonan  para Pemohon  terkait  dengan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak dapat diterima dengan kata lain Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
c. Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  26/PUU-XXI/2023 perihal  Pengujian Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Sidang  Mahkamah  Konstitusi  pada  hari  Kamis,  25  Mei  2023,  untuk Perkara  Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang  Permohonan  Uji  Materi  terhadap Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan Pajak. Pemohon I Nurhidayat, S.H. Pemohon II Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. Pemohon III Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. profesi para pemohon I, II dan III adalah Advokat, Dosen dan Peneliti. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 26/PUU-XXI/2023,  telah memberikan  rasa  keadilan  bagi  pencari  keadilan  di  negara  ini.  Hal  ini sebagaimana  permohonan  dari  pemohon  seharusnya  Pengadilan  Pajak  di mana  pembinaan  secara  teknis  yudisial  maupun  pembinaan  organisasi, administrasi,  dan  keuangan  berada  sepenuhnya  di  bawah  kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain
Dalam  Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan  permohonan Pemohon  I  dan  Pemohon  III  untuk  sebagian; 3.  Menyatakan  sepanjang frasa “Departemen  Keuangan”  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor  27,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4189)  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara  bertahap  dilaksanakan  selambat-lambatnya  tanggal  31  Desember 2026”,  sehingga  Pasal  5  ayat  (2)  UU  14/2002  sehingga  Pasal  5  ayat  (2)  UU 14/2002  selengkapnya  berbunyi,  “Pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah  sesuai  dengan  semangat  politik hukum  pembentukan  UU  No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak, terutama di konsideran hukum bagian menimbang huruf e, dikatakan bahwa diperlukan  suatu  Pengadilan  Pajak  yang  sesuai  dengan  sistem  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  dan  mampu  menciptakan  keadilan  dan  kepastian hukum  dalam  penyelesaian  Sengketa  Pajak    dan  jika  ditinjau  dari  materi muatan  yang  dimuat  dalam  UU  Pengadilan  Pajak,  maka  akan  tercermin kehendak  Pembentuk  Undang-Undang  yang  menginginkan  Pengadilan  pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus di  bawah  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah Agung.
Hal tersebut terlihat jelas dari konsideran pada bagian mengingat, angka 1 yang memasukan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 perubahan ketiga, yang mana  jika  ditinjau  dari  segi  waktu  pengundangannya,  UU  14/2002 diundangkan  pada  tanggal  12  April  2002,  sementara  Perubahan  ketiga  UUD
1945  pada  tanggal  9  November  2001.  Artinya  Pembentuk  Undang-Undang menghendaki  bahwa  UU  Kekuasaan  tidak  boleh  bertentangan  dengan Ketentuan Pasal 24 Perubahan ketiga UUD 1945 secara keseluruhan mulai dari Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  26/PUU-XXI/2023  Menyatakan  sepanjang  frasa  “Departemen Keuangan”  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara  bertahap  dilaksanakan  selambat-lambatnya  tanggal  31  Desember 2026”. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan  Pajak.  Dapat  dimaknai  upaya  membentuk  sistem  peradilan mandiri  atau  yang  dikenal  dengan “one  roof  system” atau  sistem  peradilan satu atap dan tidak “ dual roof system”. Putusan  tersebut  sudah  sangat mencerminkan  keadilan  dan  sebagai  upaya  untuk  menjaga  terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara  teknis  yudisial  maupun  organisasi  diberikan  kembali  ke  Mahkamah Agung  sebagai  pemegang  kekuasaan  yudikatif  dan  dapat  menjalankan  asas independen  serta  asas  Imparsial  lembaga  peradilan  sebagai  mana  yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Bahwa  dengan  diwujudkannya  sistem  peradilan  satu  atap (one  roof system) terhadap  Pengadilan  Pajak.  Tentunya,  hal  ini  harus  menjadi  catatan penting    politik  hukum  kedepan  bagi  pembentuk  Undang-Undang  untuk mengubah  kebijakan  dasar  khususnya  terhadap  pemberian  kewenangan Mahkamah  Agung  terhadap  pengadilan  pajak  bukan  hanya  terbatas  pada pembinaan  teknis  saja  melainkan  juga  kewenangan  dalam  hal  pembinaan organisasi di pengadilan pajak sebagaimana limitatif yang telah diberikan oleh Mahkamah  Konstitusi  dapat  dilaksanakan  selambat-lambatnya  pada  tanggal 31  Desember  2026.  Dengan  demikian  maka  akan  diperoleh  adanya  badan peradilan  yang  terbebas  dari  pengaruh-pengaruh  cabang-cabang  kekuasaan lain, hal ini membuktikan fungsi lembaga peradilan yang memberikan keadilan secara independen benar-benar dapat dinikmati oleh para pencari keadilan.

## 4. SIMPULAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023,  menjadi  dasar Politik  hukum  bagi  pembentuk  UU  sebagai positive  legislator yaitu  DPR  dan Pemerintah  dapat  mengakomodir  perubahan  ketentuan  norma  yang  terdapat pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ke depan harus  diarahkan  pada  upaya  membentuk  sistem  peradilan  mandiri  atau  yang dikenal  dengan “one  roof  system” sebagaimana amanat  putusan  Mahkamah Konstitusi  agar  dapat  dilaksanakan  selambat-lambatnya  sampai  tanggal  31 Desember  2026.  Sehingga  pada  akhirnya check  and  balances kekuasaan  dapat berjalan dengan baik khususnya dalam peradilan pajak  tidak  mengadopsi “ dual
roof  system” karena  bertentangan  dengan  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945  dan  ketentuan  norma  Pasal  21  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan kehakiman.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  memberikan  putusan  perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016  yang  mengabulkan  sebagian  uji  materi  pemohon  tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  putusan  perkara Nomor  10/PUU-XVIII/2020  tentang Pengadilan  Pajak  dan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Uji Materi terhadap Pasal 5 ayat (2) Nomor 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak mengabulkan  sebagai  bagian menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka  bertujuan  agar  pengadilan  tidak  menjadi  suatu  alat  kekuasaan ( machtsapparaat ), tetapi menjadi suatu alat hukum ( rechtsapparaat ).

## 5. REFERENSI
Buku: Asshiddiqie  J.,  2014. Pengantar  Hukum  Tata  Negara, Ed.  1-6,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Asshiddiqie J., 2018. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Ed. 2, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Hary D.M., 2016, Problematik Sengketa Pajak Dalam Mekanisme Peradilan Pajak Di Indonesia. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan   Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
Isra  S.,  2022. Lembaga  Negara:  Konsep,  Sejarah,  Wewenang,  dan  Dinamika Konstitusional , Ed. 1, Cet. 3. Rajawali Pers. Depok. Mahfud M., 2017. Politik Hukum di Indonesia . Rajawali Pers. Jakarta.
Mahmud M.P., 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana. Jakarta. Riewanto A., et al. 2023. Hukum Tata Negara, Ed. 1, Cet. 1. Rajawali Pers. Depok.
Rumadan I., 2011. Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan  Di  Indonesia, Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan  Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Soemantri  S.,  2014. Hukum  Tata  Negara  Indonesia:  Pemikiran  dan  Pandangan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sutrisno D., 2016. Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak. Kencana. Jakarta.  Wahjono , Padmo.  1983. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum . Ghalia Indonesia. Jakarta. Farouq S.M., 2022. Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan, Kencana, Jakarta.
Jurnal:
Devitasari  A.A.,  2020.  Menakar  Independensi  Hakim  Pengadilan  Pajak  Pasca Putusan  MK  Nomor  10/PUU-XVIII/2020. Jurnal  Konstitusi . Vol. 17  No. 4, hlm. 879-898.

## Peraturan Perundang – undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ( Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  27,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

## Putusan Pengadilan:
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-XIV/2016  perihal Pengujian Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak Mahkamah  Agung  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Agustus 2016.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  10/PUU-XVIII/2020  perihal  Pengujian Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, 28 September 2020.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  26/PUU-XXI/2023 perihal  Pengujian Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang
Pengadilan  Pajak terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Mei 2023