## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN TAMBANG SEMEN
Annisa Innal Fitri Idil Akbar
Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
email: annisainnalfitri@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk melihat suatu gerakan sosial perempuan yang dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan  hak-hak  demokratis,  keadilan  dan  pembebasan  rakyat.  Demikian  pula halnya  dalam  gerakan  tani,  gerakan  perempuan  adalah  sebagai  salah  satu  elemen penggerak  perjuangan  rakyat  (petani  dan  buruh  tani)  dalam  memperjuangkan  hak-hak mereka.  Gerakan  perempuan  yang  dibahas  dalam  tulisan  kali  ini  adalah  mengenai perlawanan  para  srikandi  yang  tinggal  di  sekitar  Pegunungan  Kendeng,  yang  setiap harinya  melakukan  aktivitas  interaksi  dengan  alam.  Saat  ini  Pegunungan  Kendeng didirikan  Pabrik  Semen  oleh  PT  Semen  Indonesia,  produsen  semen  raksasa  yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Para remaja perempuan dan ibu disana menolak langkah apapun terkait pendirian  pabrik  semen  karena  diyakini  akan  merusak  sumber  daya  air  dan  mematikan sektor  pertanian.  Tulisan  ini  disertai  landasan  literatur  mengenai  masyarakat  sipil  dan gerakan sosial.
Kata  Kunci:  masyarakat  sipil,  gerakan  sosial  perempuan,  Kabupaten  Rembang,  pabrik semen, ekofeminisme.

## ABSTRACT
This  article  aim  to  descript  a  women  social  movement  who  get  strategic  role  for streighten  poples  opposition  movements  as  agent  to  struggling  democratic  of  rights, justice  and  people  freedom.  As  it  is  the  farmer  movements,  women  movement  is  one  of peole’s element to struggling their rights. The women movements which discusses in this article is about the Srikandi opposition who lives in Kendeng. Nowadays, in Kendeng has did  cement  fabric  builted  by  PT  Semen  Indonesia,  a  cement  producen  belonging  of government.  It  will  begin  operating  in  2017.  The  most  Kendeng’s  people  especially  the womens  decline  cement  fabric  because  they  are  believed  it  will  destruction  of  water resources and stopped the farms.
Keywords: civil society, the women social movements, Rembang region, ecofeminism.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Terra  Mater .  Bumi  adalah perwujudan “Ibu Pertiwi”, simbolisasi ini menempatkan kedudukan  bumi  sebagai  kerahiman yang  penuh  kasih.  Ia  menjadi pelindung bagi segenap isinya termasuk manusia didalamnya. Bumi dalam  pandangan  kosmologi  timur dipahami berdasarkan prinsip feminin  di  mana  adanya  suatu hubungan  dialektis  dan co-existence yang  saling  melengkapi  satu  sama lainnya. Hubungan antara penciptaan dan perusakan, penyatuan dan perpecahan menjadi siklus pergerakan dinamis alam semesta. 1
Kendeng  adalah  rahim  bumi yang  banyak  manusia  bernaung dibawahnya.  Perempuan-perempuan disekitarnya  adalah  subyek  yang menggerakkan aktivitas interaksi dengan  alam  lewat  kerja  “domestik” mereka, memasak, mencuci, memandikan anak-anaknya, berternak,  mengairi  sawah,  bercocok tanam,  semuanya  berkat  pasokan  air yang tersimpan didalam karst pegunungan Kendeng. Mereka berjalan  berkilo-kilo  meter,  kadang bermil-mil  untuk  sampai  kepada  air.
Suplai  air  di  Cekungan  Air  Tanah (CAT)  Watu  Putih  Pegunungan Kendeng  Rembang  cukup  kaya. Bahkan  CAT  Watu  Putih  dipakai PDAM  Rembang  dan  Blora  untuk mendukung penduduk dua kabupaten
1 Shiva, Vandana. 1988. Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India. London: Zed Books.
ini.  Kesuburan  ini  tak  tergantikan dengan nominal uang apapun. Warga desa  biasa  saling  membagi  sayur, membagi empon-empon (kunyit, jahe,  palawija  dan  lainnya).  Mereka hidup  guyub  rukun  tak  kurang  suatu apa pun.
Maria  Mies,  seorang  feminis, menyebut kegiatan mereka ini sebagai  produksi  kehidupan,  yang mana  memiliki  hubungan  produktif dengan  alam,  karena  mereka  tidak hanya mengkonsumsi namun membuat  segala  sesuatu  menjadi tumbuh,  hubungan  yang  tidak  ada dominasi.  Maka,  bukanlah  sesuatu yang  berlebihan  jika  sampai  hari  ini kita  masih  mendapati  kabar  perihal anak-anak  Ibu  pertiwi  Rembang yang  menjerit-jerit  kepada  aparat, berpanas-panas  dengan  capil  mereka sembari  memandangi  truk-truk  yang silih  berganti  mengibaskan  debu  di muka  yang  mulai  lusuh,  beratus  kilo meter  melakukan  perjalanan  mereka tempuh demi mendatangi para ahli di altar kampus yang dianggap suci lagi maha tinggi. 2
Dalam  lensa  feminisme  khas Eropa,  perempuan-perempuan  ini akan didakwa sebagai  yang tertindas karena  dianggap  melakukan  kerja- kerja reproduksi alias kerja domestik, namun di dalam ruang sosial mereka, justru  mereka  adalah  subyek  yang memiliki peran utama dalam
2 Shiva,  Vandana  dan  Maria  Mies.  2005. Ecofeminism; Perspektif Gerakan Perempuan  Dan  Lingkungan.  Yogyakarta: IRE Press.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
penghidupan atas pekerjaannya. Struktur ekologilah yang menciptakan  struktur  sosial  dan kebudayaan  demikian,  maka  dalam kosmologi  mereka,  tidak  ada  unsur penindasan atau patriarki yang terjadi. Patriarki seperti yang dikatakan oleh Walby terkategorisasi menjadi  privat  dan  publik,  yang mana  privat  terjadi  dalam  rumah tangga  dan  publik  terjadi  secara kolektif  dimana  keduanya  saling mempengaruhi,  tidak  berlaku  disini. Begitupun  dengan  diktum-diktum feminisme  gelombang  pertama  yang terkesan  memaskulinasi  feminitas. Hal  ini  seolah  membenarkan  gejala feminisme yang hosting the oppresor’s  ideology. Lalu  dengan penuh kritik Vandana Shiva mewakili feminis Dunia Ketiga hadir memberi corak feminisme yang lebih kontekstual dengan pengalaman kita, meskipun  orang  memandang  terma feminisme  disini  terkesan  tak  lebih dari sekedar metafor.
Hasrat  etis  dari  perempuan- perempuan yang mengelola air dapat dijumpai  dari  bagaimana  mereka menampung  beban-beban  pekerjaan domestik berkaitan dengan air dalam pengasuhan  atas  anak-anak,  atas keluarga,  atas  ternak,  atas  tanaman- tanaman  yang  menjadi  tanggung jawab  ekonomi  subsisten  keluarga. Penduduk  Watu  Putih  menanam padi,  dan  tidak  menjualnya,  atau mengganti  bilangan  beras  menjadi bilangan  rupiah.  Tetapi  tradisi  ini kemudian lama-lama terkikis dengan
hadirnya pelbagai tambang di
Pegunungan  Kendeng.  Mulai  dari tambang galian pasir, tambang semen,  dan  pembalakan  pohon- pohon  Jati  untuk  kebutuhan  industri mebel. Kelangkaan air mulai dirasakan sejak tahun 2000-an. Sejak
Soeharto  turun  di  1998,  dan  sejak otonomi  daerah  di  tahun  2000, eksploitasi  Sumber  Daya  Alam (SDA)  oleh  politisi  dan  pengusaha daerah marak dan tak terkendali lagi. Nurani  lokal  atas  intervensi,  dan pengingkaran hak-hak ekologis warga  lokal  ini  mempercepat  friksi dan  konflik  horizontal  tak  hanya  di kalangan warga Pegunungan Kendeng,  tetapi  menyebar  di  luar Pegunungan Kendeng. Kebijakan industrialisasi yang  dilakukan  sejak  zaman  Orde Baru secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi yang ditanggung oleh rakyat. Konsekuensi dari  kebijkan  dapat  dilihat  semakin banyaknya  kebutuhan  lahan  atau tanah  (yang  umumnya  dikuasai rakyat  tanpa  tanda  kepemilikan sesuai  kehendak  hukum  Negara) cukup  besar  sebagai  tempat  untuk investasi.  Untuk  itu  Negara  perlu memberikan  jaminan  hukum  guna memfasilitasi kebutuhan lahan tersebut, yang pada akhirnya memunculkan  konflik  pertanahan antara rakyat berhadap-hadapan dengan  Negara  yang  ditopang  oleh perangkatnya,  yaitu  birokrasi  dan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
keamanan. 3 Praktik penjahan ideologi  Orde  Baru  dilawan  oleh rakyat  dengan  gerakan  sosial  yang pada  puncaknya  adalah  fenomena reformasi.
Sejauh ini, studi-studi tentang persoalan  gerakan  masyarakat  sipil hanya  dilakukan  oleh  Kartodirdjo, Onghokham, Kuntowijoyo dan belakangan  ini  Siahaan  beserta Mustain  yang  mengkaji  mengenahi gerakan masyarakat sipil menemukan  variasi  baru  dalam gerakan  sosial  dalam  konteks  negar indonesia.  Mereka  telah  berhasil mengukuhkan pandangan versi
Indonesia  tentang  fenomena  historis yang  penting  tentang  gerakan  sosial rakyat  miskin  dan  marjinal  di pedesaan.  Namun,  harus  diakui,  saat ini  sangat  sedikit  para  akademisi yang  memperhatikan,  menganalisis dan  melakukan  penelitian  ilmiah tentang  gerakan  protes  masyarakat sipil  secara  serius  di  masa  Orde Baru,  apalagi  masa  transisional,
reformasi. Sejarah mencatat, berbagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan negara acapkali dilakukan rakyat, baik bersifat secara individual maupun kolektif, terselubung, sekadar  aksi  unjuk  rasa  hingga  aksi pemberontakan. Hampir semua aksi perlawanan  rakyat  yang  berkaitan dengan  persoalan  agraria  tidak  lepas
3 Mustain. 2007. Petani VS Negara; Gerakan Sosial  Petani  Melawan  Hegemoni  Negara. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media. Hlm.72.
dari corak pemerintahan yang tengah berkuasa.  Artinya,  berbagai  bentuk aksi gerakan perlawanan dan bahkan pemberontakan diakibatkan oleh kebijakan  negara  yang  seringkali menjadikan  tanah  sebagai  bagian dari  perpolitikan,  alat  kepentingan penguasa. Meskipun  secara normatif pembangunan daerah yang cenderung  ke  arah  industrialisasi menjadi tulang punggung perekonomian, nyatanya ketidakpuasan menyangkut persoalan agraria tetap saja tidak terhindarkan.
Pembangunanmembahasakan
segalanya  menjadi  suatu  bentuk universalitas.  Sebagai  manifestasi dari kapitalisme, pembangunan melihat detail-detail kehidupan melalui  teropong  kapital.  Apa  yang dimaksud  pembangunan  berkiblat pada modernitas negara-negara maju,
konon yang telah melewati pengalaman  revolusi  industri  dan revolusi pengetahuan, dianggap gilang-gemilang  dalam  pencapaian peradaban manusia. Setidak-tidaknya ini  dipertahankan  secara  turun- temurun  mengikuti  konteks.  Mulai dari  Comte  yang  telah  membawa teori  evolusi  menjadi  pengetahuan positivistik  dengan  diawali  imajinasi tiga fase perubahan peradaban manusia  ke  arah  yang  lebih  maju secara direksional dan linier, dilanjutkan fungsionalisme yang phobia terhadap konflik dan mempertahankan status-quo agar social  engineering  berjalan  sesuai cita-cita peradaban, seiring

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dengannya  muncul  pendikotomian
gemeinschaft-gesselschaft ,  organik- mekanik. Dan selanjutnya berkembang menjadi teori modernisasi  yang tampil lebih gagah dan  maskulin  dengan  berbagai  gaya yang kompleks namun ekstrim dengan menarik tradisionalisme
menuju ke modernisme, yakni modernitas  yang  berkiblat  pada masyarakat  kapitalisme  barat  1950- an,  masyarakat  yang  mencapai high mass consumption. Akibat dari narasi-narasi tersebut apa yang terjadi sesungguhnya penghancuran- penghancuran masif yang mengancam  peradaban.  Kendeng hanyalah satu dari sekian pemerkosaan  bumi  oleh  proyek maskulinitas dengan dalih ‘pembangunan’  yang  tidak  hanya sebatas  penghancuran  fisik  semata, namun  ekses  dari  eksploitasi  rahim ini juga menjamah ranah penghancuran  ilmu pengetahuan. Yang  kemudian  menjadi  sumber kekerasan bagi alam dan perempuan,
juga  tak  terkecuali  seluruh  umat manusia.
Perempuan,
masyarakat kesukuan  dan  kaum  tani  sebagai suyek  pengetahuan  dianiaya  secara sosial  melalui  pemisahan  ahli  dan bukan  ahli  yang  mengubah  mereka menjadi  kaum  tidak  berpengetahuan bahkan dalam bidang-bidang
kehidupan  dimana  mereka  adalah ahli  yang  sesungguhnya  melalui partisipasi  sehari-sehari  dan  dimana
tanggungjawab  praktek  dan  tindakan berada  pada  mereka  seperti  dalam sistem  kehutanan,  pangan  dan  air. Kekerasan  bagi  alam:  alam  sebagai objek pengetahuan ketika ilmu modern  merusak  integritasnya,  baik dalam proses persepsi maupun manipulasi. 4 Tambang,  dalam  jejak sejarahnya,  memiliki  persoalan  etik atas  lingkungan  (Lynch,  2002)  dan dia memiliki persoalan dengan pembangunan ekonomi (Gralau, 2008).  Tambang  dengan  sengaja menyembunyikan  perempuan  dari peran-peran profesinya karena eksklusif  banyak  dilakukan  oleh pekerja  laki-laki.  Tambang  bersifat amat  maskulin.  Bahaya  tambang- tambang  baru  adalah  mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat  tambang.  Mau  tidak mau, perempuan dan anak-anak akan diseret  menjadi  penambang  informal jika  alam  sudah  hancur  dan  tak  bisa menyediakan persediaan untuk ekonomi  keluarga  para  petani— karena  air  tercemar,  karena  air  tidak ada, karena situasi lingkungan memburuk karena proses-proses ekstraksi  tambang.  De-agrikulturasi masyarakat  Watu  Putih  ini  akan menghancurkan
perikehidupan mereka.  Tidak  hanya  sistem  sosial yang  rusak,  tetapi,  paling  pertama adalah sistem ekologi di Watu Putih. Sebagai  penopang  suplai  air  bagi
4 Shiva,  Vandana.  1997.  Bebas  dari Pembangunan:  Perempuan,  Ekologi,  dan Perjuangan  Hidup  di  India.  Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
PDAM Rembang dan Blora, Rembang  akan  mengalami  darurat air  jika  benar  tambang  semen  ini berdiri,  dan  menjadi  besar,  dan menghabisan hutan-hutan di Pegunungan  Kendeng.  Kurang  lebih 300-an  ibu-ibu  Watu  Putih  meminta seluruh  alat-alat  berat  keluar  dari wilayah tapak tambang dan perlawanan masih dilanjutkan bahkan  mendapat  dukungan  dari kota-kota  di  Indonesia,  misalnya: Jakarta,  Semarang,  Solo,  dan  lain-
lain.
Tulisan ini menemukan bagaimana  agensi  perempuan  tidak hanya  tercetak  bahwa  perempuan adalah  sebagai  korban,  tetapi  secara diskursif  perempuan  secara  politis aktif  melawan  perusakan  lingkungan dalam sebuah paradigma tidak eksploitatif—bahwa  mereka  akan kehilangan  air  sebagai  penopang kebutuhan hidup, atau kehilangan air sebagai potensi kapital perikehidupan mereka. Tetapi perempuan-perempuan ini mengungkapkan  bahwa  ketahanan lingkungan,  air  dan  ekologi  Watu
Putih  merupakan  metafora  dari  ibu mereka,  yang  memberikan  susunya, dan  seluruh  kesuburannya,  untuk anak-anaknya. Perempuan- perempuan  Kendeng  memandang ekosistem  Watu  Putih  Rembang sebagai ibu, dan mereka adalah anak- anak  yang  harus  melindungi  ibunya dari  serangan  penghancuran  oleh tambang-tambang.

## LANDASAN LITERATUR
1. Masyarakat Sipil
Semenjak  awal  tahun  1990- an,  konsep  masyarakat  sipil  ( civil society) menjadi wacana di lingkungan akademik maupun aktivis gerakan  sosial.  Masyarakat  madani ( civil society ) sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah  civil  society  berasal  dari bahasa  latin,  yaitu civitas  dei atau kota  Illahi.  Asal  kata  civil  adalah civilization (beradab). Civil  society secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai masyarakat beradab.
Istilah  masyarakat  madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering kali digunakan orang dalam menerjemahkan civil  society ke dalam bahasa Indonesia. Di samping, istilah  masyarakat  madani  juga sering  digunakan  masyarakat  warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Bagi kalangan tertentu,
konsep  masyarakat  sipil  dipersepsi mengandung  makna  yang  setara dengan masyarakat  madani .  Namun demikian,  bila  ditinjau  dari  sejarah konsepnya,  maka  kedua  istilah  ini (masyarakat  sipil  dan  masyarakat madani) jelas berangkat  dari konteks yang  berbeda.  Masyarakat  sipil berasal  dari  konsep  potret  dan sejarah Barat/Eropa. Sedangkan konsep  masyarakat  madani  merujuk

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
pada sejarah Islam di awal penyebarannya.
Di  lihat  dari  bahasa  asalnya, civil society berasal dari bahasa latin “ civilis  societas” yang  mengacu kepada  gejala  budaya  perorangan dan masyarakat. Dalam konteks yang lain,  kata civil  society sebenarnya berasal  dari  khasanah  kosa  kata Latin,  yaitu civitas  dei atau  ”Kota Illahi”  sehingga  secara  harpiah  kata
civil  society diterjemahkan  dengan masyarakat  kota.  Akar  kata  civil adalah civilization ,  yang  berarti beradab sehingga civil  society sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, civil  society  dapat  dimaknai  sebagai sebuah  masyarakat  yang  memiliki peradaban  ( civility )  yang  dibedakan dari  masyarakat  yang  tidak  beradab atau barbarian atau  masyarakat
jahiliyah . Dawam Rahardjo (1999) menjelaskan  bahwa  Cicero  (106-43 SM)  menyebut  masyarakat  sipil sebagai  sebuah  masyarakat  politik ( political  society )  yang  memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan.  Pada  sejarah  awalnya, masyarakat seperti  ini ada  di lingkungan  perkotaan.    Bahkan  bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan  masyarakat  sipil  itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat  kota.  Masyarakat  kota telah menjadikan kehidupannya dibawah  kendali  hukum  sipil  (civil law ) .
Pada tahap selanjutnya, konsep civil society dikaitkan dengan fenomena kemunculannya pasar ekonomi modern. Kemudian karakter ini dikembangkan dengan melibatkan aspek-aspek  penyempurnaan  moral dan  budaya,  perhatian  terhadap pelaksanaan rule  of law oleh pemerintahan,  satu  semangat  publik, dan  pembagian  kerja  ( division  of labor ) yang kompleks sebagai bagian dari  karakter  utama    masyarakat sipil. 5 Adam  Ferguson  dan  beberapa pemikir  lainnya  di  Skotlandia  mulai memisahkan antara fenomena masyarakat sipil dan negara. 6
Masyarakat  sipil  dinilai  merupakan fenomena  munculnya  kemandirian masyarakat yang berseberangan dengan  negara  dalam  arti  kritis terhadap  struktur  dan  kebijakan negara. Dalam  realitas  empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi
dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang
menjadikan  mereka  berbeda  dari masyarakat  biasa  yang  tidak  kritis dan  pasif  dalam  struktur  sosial  yang bisa  jadi  menindas  mereka.  Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan  dirinya  dalam  posisi yang  kritis  terhadap  negara  dengan terus  melakukan  upaya  perubahan- perubahan dalam bidang-bidang
5 Chandhoke, Neera, 1995, State and Civil Society. Explorations in Political Theory, Sage Publication, New Delhi
6 Hikam AS, Muhammad. 1996. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES. Hlm. 2.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
sosial,  ekonomi  dan  politik  serta kontrol terhadap kekuasaan.
Secara  sosiologis,  landasan popular  tentang  civil  society  dapat merujuk  pada  pendapat  Cohen  dan Arato yang menggunakan tiga bagian ( three part model ) dalam analisisnya tentang  ranah  sosial  bagi  peradaban, yaitu negara (masyarakat politik/ political  society ),  korporasi
(masyarakat ekonomi/ economical society ),  dan  komunitas  (masyarakat sipil/ civil society ).
Menurut  IFDA civil  society berisi sekelompok orang yang memiliki  kesadaran  kritis  tentang peranan  yang  dimainkannya,  bahwa esensi dari sejarah adalah perjuangan rakyat sipil untuk menentukan sendiri  jalan  hidupnya,  sesuatu  yang dapat disebut sebagai proses pemanusiaan  manusia  ( humanization of  man) .  Adapun  menurut  Gramsci civil  society adalah  golongan  yang secara  sadar  ingin  membongkar historical  block yang  dibangun  oleh hegemoni  dua  sistem  pertama  yakni negara dan pasar.
Friedman  menyatakan  bahwa ketakberdayaan masyarakat berpangkal pada perampasan kemampuan secara sistematik ( systematic process of disempowerment )  oleh  negara  dan pasar  melalui  globalisasi  kapitalisme di  tingkat  global  dan  praktek pembangunan  di  tingkat  negara berkembang. Hal tersebut sependapat dengan pendapat Sen bahwa
kemiskinan dan ketakberdayaan
adalah efek dari perampasan kemampuan ( capability deprivation ). Menurut  Nurcholish  Madjid bahwa pengertian masyarakat madani juga dapat disebut masyarakat  berbudaya.  Pengertian Madani merujuk pada istilah Madinah ,  Yaitu  sebuah  kota  di wilayah  Arab,  tempat  masyarakat Islam di bawah pimpinan Muhammad  SAW  di  masa  lalu pernah membangun peradaban tinggi.  Kata  “ Madinah ”  berasal  dari bahasa  Arab,  yaitu  “ Madaniyah ”, yang  berarti  peradaban.  Oleh  karena itu,  pengertian  masyarakat  madani juga dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Dalam proses demokrasi, masyarakat  diberikan  peranan  yang luas  untuk  ikut  aktif  berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Dengan pemberian kesempatan kepada  masyarakat  untuk  terlibat dalam  negara  dan  pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat  kemampuannya.  Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan civil society .
Di  lain  pihak,  masyarakat biasa ( parokial ) dan masyarakat sipil dapat  dijelaskan  dengan  istilah mass society dan public society
sebagaimana  dikemukakan  Wright Mills  (1956). Mass  society adalah masyarakat  yang  cenderung  pasif,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
tidak  kritis  terhadap  kekuasaan  dan pada sisi berseberangan public society merupakan masyarakat kritis, independen dan mampu mengorganisasi diri untuk melakukan tuntutan terhadap ketidakadilan. Sedangkan masyarakat  sipil  adalah  lembaga- lembaga  yang kritis terhadap Negara (Chandoke,  2005).  Selain  kritis terhadap negara civil society mempunyai kemandirian dalam banyak  hal.  Bahwa civil  society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya  perilaku,  tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan- jaringan  politik  resmi.  Di  dalamnya tersirat  pentingnya  suatu  ruang publik  yang  bebas  ( the  free  public sphere ),  tempat  dimana  transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan  oleh  warga  masyarakat (Hikam,  1996:  3).  Namun  demikian, masyarakat  sipil  berbeda  dengan masyarakat  politik  yang  mencakup semua  aktor  terogarnisasi  terutama partai politik dan organisasi kampanye. Masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial berorganisasi yang terbuka, sukarela,
lahir  secara  mandiri,  setidaknya berswadaya  secara  parsial,  otonom dari  negara,  dan  terikat  pada  tatanan legal  atau  seperangkat  nilai-nilai bersama.
Selanjutnya Diamond menekankan  bahwa  masyarakat  sipil bersedia  aktif  secara  kolektif  dalam ruang publik untuk mengekspresikan
kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan,  dan  ide-ide  mereka,  untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif,  mengajukan  tuntutan  pada negara,  memperbaiki  fungsi  struktur negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara. Masyarakat sipil  yang  kritis  dan  mandiri  secara esensial  didukung  oleh  orientasi pasarnya,  sehingga  para  aktor  di dalamnya  mengakui  prinsip-prinsip otoritas negara dan rule of law . Agar bisa tumbuh berkembang dan mendapat  jaminan  rasa  aman  ia membutuhkan perlindungan dari tatanan  hukum  yang  terlembagakan. Sehingga,  masyarakat  sipil  bukan hanya  membatasi  kekuasaan  negara tetapi  juga  melegitimasi  otoritas negara  bila  otoritas  itu  didasarkan pada rule  of  law (Diamond,  2003). Dalam konteks inilah, Wakil Perdana
Menteri Malaysia Dato Anwar Ibrahim  saat  itu,  ketika  datang  ke
Indonesia pada forum Istiqlal tanggal 26  September  1995,  melontarkan istilah  masyarakat  madani  sebagai padanan  kata civil  society ,  yang dikaitkan  dengan  konsep  “Kota Illahi” atau “Masyarakat Kota” yang telah tersentuh  oleh peradaban maju. Makna dasar dari masyarakat madani pada waktu itu, yaitu suatu komunitas  yang  telah  memiliki karakter,  dan  keteraturan  sosial berlandaskan pada nilai-nilai hukum.
Untuk mempertegas pandanggannya,  kemudian  Diamond
(2003:  281-283)  mengajukan  lima ciri  masyarakat  sipil  yang  dapat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dibedakan  dari  masyarakat  politik. Kelima ciri tersebut, yaitu :
a. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada  tujuan-tujuan  publik bukannya tujuan privat. b. Masyarakat  sipil  dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan  atas  Negara atau mendapat posisi dalam  negara;  ia  tidak berusaha  mengendalikan politik secara menyeluruh. c. Masyarakat sipil mencakup  pluralisme  dan keberagaman. Artinya, organisasi  yang  sektarian dan  memonopoli  ruang fungsional  atau  politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik. d. Masyarakat  sipil  tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi  atau  komunitas. Namun, kelompok- kelompok  yang  berbeda akan  menampilkan  atau mencakup kepentingan berbeda pula. e. Masyarakat  sipil  haruslah dibedakan  dari  fenomena Civic  community yang lebih  jelas  meningkatkan demokrasi. Civic
community adalah  konsep yang  lebih  luas  dan  lebih sempit  sekaligus:  lebih luas  karena  ia  mencakup semua  jenis  perhimpunan (termasuk parokial); lebih sempit  karena  ia  hanya mencakup  perhimpunan yang  terstruktur  secara horizontal di seputar ikatan yang sekira mempunyai  kebersamaan, kooperatif, dan saling mempercayai.
2. Gerakan Sosial Masyarakat
Sejumlah  gerakan  tertentu memang membawa pergeseran
dalam  fokus  analisis  dibidang  teori gerakan  sosial,  akan  tetapi  aliran- aliran  pemikiran  di  antara  para  elite politik  dan  di  dalam  kebudayaan umumnya juga menghasilkan pemahaman  bahwa  pembaharuan  itu sah  dan  rasional.  Aktivisme  yang menuntut  adanya  pelayanan  negara terhadap  kepentingan  masyarakat ( welfare state activism ) di Eropa dan juga  gerakan  masyarakat  raya  ( great society ),  serta  program  memerangi kemiskinan  ( war  on  poverty )  yang dicanangkan oleh pemerintahan John F.  Kennedy  dan  Lindon  B.  Johnson di Amerika Serikat pada awal dekade tahun  1960-an  turut  menciptakan iklim  pembaruan.  Menurut  Ritzer dan Goodman, program pencanangan peperangan  terhadap  kemiskinan  di Amerika  ini,  merupakan  cara  khas strategi  masyarakat  modern  yang

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
menyakini  bahwa  dapat  ditemukan dan  diterapkan  penyelesaian  rasional atas  masalah  kemiskinan  itu  (Ritrzer dan Goodman, 2003 : 630).
Demikian  juga  program  yang dicanangkan  oleh  Bad  Goderberg dari Partai Sosial Demokrat (SPD) di Jerman  Barat  pada  tahun  1960-an pada  gilirannya  menandai  keinginan kaum  sosialis  untuk  menciptakan konsensi-konsensi  ideologis  guna melibatkan  diri  dalam  pembangunan institusi-institusi  di  Jerman  Barat.
Pada saat agenda-agenda pembaharuan  mulai  direalisasikan, makin  banyak  gerakan  radikal  dan aliran pemikiran yang mempertanyakan struktur-struktur penting  yang  tengah  dibaharui.  Pada saat  agenda-agenda  pembaharuan mulai  direalisasikan,  makin  banyak gerakan radikal dan aliran pemikiran yang mempertanyakan struktur- struktur penting yang tengah dibaharui,  seperti  aliran  Marxis  atau tidak,  termasuk  unsur-unsur  gerakan Golongan  Kiri  Baru (New  Left). Aliran pemikiran ini telah menggunakan  istilah-istilah  seperti “kapitalisme” dan “struktur kekuasaan” (power  structure), guna membuat  definisi  mengenai  sumber masalah-masalah sosial. Secara
khusus,  bahwa  Marxisme  Barat bangkit  kembali  dalam  skala  besar, khususnya  di  Eropa  Barat,  di  mana Marxisme  menjadi  ideologi  utama para  intelektual  muda  (Anderson, 1976).  Selanjutnya,  pengaruh  ini juga  kian  terasa  di  Amerika  Serikat,
namun  agak  lebih  terbatas.  Di samping  itu,  bahwa  aliran  pemikiran kalangan  sosialis  pada  waktu  itu, juga turut serta mempengaruhi perspektif gerakan sosial. Pemikiran- pemikiran  sosialis  ini  kebanyakan disebarkan dalam suatu wadah formal  melalui  media  ilmiah  jurna- jurnal  populer  dan  lebih  menonjol bertahan  lama  seperti New  Left Review (Media Massa Kiri Baru) dan
Monthly Review (Jurnal Bulanan). Kerangka teoritis social movement yang bukan hanya collective action akan menjadi perspektif  dalam    melihat    gerakan anti  semen  yang  merupakan  gerakan yang  berkembang      di  Indonesia. Gerakan  Sosial  Baru  menjelasan mengapa  gerakan  sosial  terbentuk yang  jawabannya  terbatas  pada kondisi dalam batasan luas. Penjelasan  mengenai  teori  gerakan sosial  baru  dikonsepkan  dengan elaborasi teoritik antara teori mobilisasi  sumber  daya  dan    teori gerakan  sosial  berorientasi  identitas.
Teoritisi Mobilisasi Sumberdaya menjelaskan  aspek-aspek  perjalanan dari  kondisi  yang  ada  saat  ini  untuk mencapai  tujuan-tujuan  dari  gerakan tersebut.  Dalam  teori  mobilisasi sumberdaya aspek diskontinuitas dan kontinuitas  merupakan  manajemen sumberdaya,  dinamika  organisasi, proses  politik,  strategi  dan  jejaring sosial.  Sementara  itu  ada  empat faktor mempengaruhi proses mobilisasi yaitu organisasi,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
kepemimpinan,  peluang  politik  dan sifat alamiah lembaga politik.
Dalam  konsep  organisasi  dan kepemimpinan, keberadaan organisasi formal menentukan kontinuitas  dari  gerakan  dalam mencapai tujuannya, sehingga dinamika  organisasi  dalam  gerakan sosial menentukan bagaimana gerakan  sosial  bekerja  mencapai tujuan-tujuannya dengan memobilisasi  sumberdayanya,  baik
itu        sumberdaya  material  maupun non  material.  Sumberdaya  tersebut dapat  berupa  sumberdaya  manusia, sumberdaya  dana,  dan  jaringan. Keberadaaan jaringan sosial (network social) memberikan koherensi  dan  hubungan  horisontal dalam kelompok, dan juga merupakan  fasilitator  kunci  untuk melakukan aksi kolektif. Telah dapat diargumentasikan bahwa semi- informal  network,  atau  konteks mikro-mobilisasi, menyediakan hubungan  antara  tingkat  mikro  dan makro  dari  pembentukan  kelompok- kelompok. konsep-konsep dan variabel-variabel  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini.  Konsep-konsep yang dipergunakan sebagai kerangka untuk  penelitian  adalah  faktor-faktor ideologi yang mempengaruhi kemunculan  dari  gerakan  sosial, faktor diskontinuitas sebagai ciri dari bentuk gerakan sosial yang ekspresif, dan faktor kontinuitas yang mencirikan  gerakan-gerakan  yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan- tujuannya.  Dengan  demikian,  dalam
menganalisis  proses  dan  dinamika terjadinya  gerakan  sosial,  menurut perspektif kedua teori tersebut, harus dilihat  dalam  8  (delapan)  aspek determinannya,  yakni:  Organisasi gerakan sosial; Pemimpin dan kepemimpinan; Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya;  Jaringan dan partisipasi;  Peluang  dan  kapasitas masyarakat dalam melakukan gerakan  sosial;  Identitas  kolektif;
Solidaritas; dan Komitmen. Gerakan  sosial  tak  hanya berbicara  konsep  mobilisasi  sumber daya. Akan tetapi, juga mempertimbangkan  aspek  identitas gerakan. Kondisi tersebut dikarenakan  mobilisasi  sumberdaya gagal menjelaskan beberapa ekspresi kuat  Gerakan  sosial  feminisme,
environmentalism, perdamaian, perlucutan  senjata,  dan  gerakan perekonomian lokal. Ini bukan proaktif atau offensive. Dengan tepat Cohen  (dalam  Singh,  2010:170)
menyatakan bahwa aktor-aktor kolektif  kontemporer  dengan  sadar berjuang  melawan  kekuasaan  untuk secara  sosial  membangun  identitas baru,  untuk  menciptakan  ruang demokratis  bagi  aksi  sosial  otonom. Apa  yang  penting  adalah:  (1) menemukan  serangkaian  kondisi, faktor dan kekuatan pendorong  yang digunakan  para  aktor-aktor  kolektif untuk menciptakan identitas, solidaritas  dan  mmpertahankan  itu semua;  (2)  memeriksa  hubungan antara  musuhmusuh  dengan  isu-isu dalam  konflik;  dan  (3)  untuk

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
mengenali  latar  sosial  dan  budaya aksi  kolektif  sebagaimana  kondisi dan kekuatan pendorong ini membentuk dan mencetak perenungan dan kesadaran para aktor dalam  situasi  konkrit  aksi  kolektif dan  gerakan  sosial.  Kasus  gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng  utara  merupakan  ombinasi dari  mobilisasi  sumberdaya  beserta degan pengembangan aspek identitas.  Aspek  tersebut  didasrakan atas pertimbangan berapa karasteristik    gerakan.  Dalam  kasus ini  strategi  gerakan  yang  dilakukan mengunakan  pemikiran  mobilisasi sumber  daya  yang  jelas.  Mulai bagaimana mengembangkan isu serta memobilisasi sumberdaya yang  ada.
Akan    tetapi,    gerakan    sosial    yang menyangkut perlawanan pembangunan pabrik semen memiliki  tujuan  untuk  melestarikan alam.  Gerakan  ini  dapat  juga dideskripsikan sebagai gerakan environmentalism.  Asumsi  tersebut didasarkan  atas  tujuan  akhir  dari gerakan ini adalah menolak eksploitasi pegunungan karst.
3. Gerakan  Sosial  Masyarakat Perempuan Terhadap Lingkungan: Ekofeminisme
Menurut  Vandana  Shiva  dan Maria  Mies,  Ekofeminisme  ialah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial– gerakan perempuan, perdamaian, dan ekologi–akhir  tahun  1970-an  dan awal  1980-an.  Istilah  Ekofeminisme
pertama kali digunakan oleh
Francoise D’ Eaubonne, baru populer ketika maraknya protes  dan aktivitas penentangan  perusakan  lingkungan hidup yang memicu bencana ekologis yang terjadi berulang-ulang. Terminologi  ini  dihadirkan  kembali oleh  Shiva  dan  Mies  dalam  buku “Ekofeminisme: Gerakan Perempuan dan Lingkungan” sebagai kritik mereka terhadap proses  globalisasi  saat  ini,  yang mengatasnamakan modernisasi untuk kesejahteraan  umum,  akan  tetapi dalam  praktiknya  adalah  bentuk penindasan yang berbasiskan penguasaan  manusia  dan  sumber daya alam demi akumulasi modal.
Shiva  dan  Mies  bersepakat bahwa dalam beberapa tahun terakhir isu-isu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pemeliharaan kehidupan, tidak hanya persoalan  perempuan,  anak-anak, dan  umat  manusia  pada  umumnya, tetapi  juga  berkait  dengan  makin hancur  dan  langkanya  flora  dan fauna di bumi serta kian membutuhkan perhatian khusus. Shiva  dan  Mies  menganalisis  bahwa penyebab  kehancuran  yang  menjadi ancaman  kehidupan  di  muka  bumi ini ialah sistem yang disebut “kapitalis  patriarkal”  dunia.  Dalam perspektif  kapitalis  patriarkal  ini, perbedaan  diartikan  sebagai  hirarki dan  keseragaman  sebagai  syarat kesetaraan.
Tentu  dalam  struktur  macam ini  terdapat  ketidakadilan,  karena

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
memungkinkan  negara-negara  Utara mendominasi  negara-negara  Selatan; laki-laki  mendominasi  perempuan,
dan makin banyak penjarahan terhadap sumber daya alam. Sehingga, terjadi ketimpangan dalam distribusi keuntungan ekonomi penguasaan alam. Modernisasi “pembangunan” dan “perkembangannya” merupakan faktor yang paling bertanggungjawab terhadap degradasi alam saat ini, pun yang  membuat  dominasi  laki-laki terhadap perempuan bertambah kuat. Dari pengalaman dan wawasan kedua penulis buku tersebut,  sistem  di  Dunia  Ketiga sekarang  dibangun  dan  dijalankan lewat  penindasan  atas  perempuan dan penjajahan terhadap orang-orang “asing”  dan  tanah  air  mereka  dan bagi  alam,  sehingga  menimbulkan kerusakan. Dalam perspektif feminis, kerusakan  dan  kemunduran  ekologi akan  berdampak  besar  terhadap perempuan  dan  anak.  Persoalan umum  yang  muncul  akibat  dampak negatif  politik  global  yang  tak terlihat  itu  dialami  oleh  perempuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Krisis  pangan  dan  air  bersih  adalah dampak  nyata  yang  kini  dihadapi oleh  perempuan  dan  anak-anak  di berbagai belahan dunia. Krisis pangan  berdampak  besar  terhadap tingginya angka malnutrisi pada anak serta  angka  kematian  ibu  dan  anak. Kekurangan gizi pada anak-anak dan perempuan  akan  berlanjut  sampai dewasa dan hingga generasi
mendatang. Krisis air bersih memberikan  kontribusi  sebesar  34,6 persen  bagi  angka  kematian  anak- anak di Dunia Ketiga. Setiap tahun, 5 juta anak meninggal karena penyakit diare.
Seperti dikatakan Shiva dalam tulisannya tentang “Pemiskinan  terhadap  Lingkungan: Perempuan dan Anak-anak yang Jadi
Korban”,  bahwa  ekonomi  global memiliki  banyak  sekali  kebijakan yang menjamin kesejahteraan perempuan  dan  anak,  tetapi  dalam kenyataannya merekalah yang
pertama  kali  diperosokkan  dalam jurang  kemiskinan.  Sumber  daya alam  yang  sejatinya  dipakai  sebagai sumber untuk mempertahankan hidup  kini  makin  ter-erosi  oleh tingginya  permintaan  atas  sumber tersebut  oleh  ekonomi  pasar  yang didominasi kekuatan global. Perempuan  menjadi  kelompok  yang mengalami  ketertindasan  yang  lebih besar  daripada  laki-laki,  sekaligus menjadi  kelompok  terdepan  dalam melakukan  protes  atas  kerusakan lingkungan.  Tiap  aspek  kerusakan lingkungan  diterjemahkan  sebagai ancaman yang berbahaya bagi kehidupan generasi mendatang.
Di  sisi  lain,  Shiva  dan  Mies mencatat bahwa telah banyak strategi survival  dan  perlawanan  lokal  yang dikembangkan  perempuan  terhadap kerusakan  dan  keterpurukan  ekologi akibat  sistem  “patriarkal-kapital”. Misalnya,  kini  lebih  dari  sepertiga rumah  tangga  di  Afrika,  Amerika

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Latin, dan negara-negara maju dikepalai  oleh  seorang  perempuan (di  Norwegia  jumlahnya  mencapai 38  persen  dan  di  Asia  14  persen). Kemudian di Jerman muncul gerakan perlawanan  dan  penolakan  terhadap rencana  penggunaan  tenaga  atom; perempuan Chipko di Himalaya telah melakukan perlawanan terhadap perusakan lingkungan akibat penebangan  kayu;  gerakan  aktivis Sabuk Hijau di Kenya; dan perjuangan perempuan Jepang menentang  polusi  makanan  akibat stimulasi  kimia,  jaringan  pertanian komersial,  dan  produsen-konsumen untuk  memenuhi  kebutuhan  diri sendiri;  gerakan  perempuan  miskin di  Ekuador  untuk  menyelamatkan hutan  sebagai  sumber  makanan  bagi ikan  dan  udang;  perjuangan  beribu- ribu  perempuan  di  negara-negara Selatan  untuk  menuntut  manajemen dan  distribusi  air  yang  lebih  baik, konservasi  tanah,  penggunaan  tana, dan  perawatan  sumber  kehidupan mereka  (misalnya:  hutan,  bahan bakar,  dan  makanan  ternak/hewan)
melawan kepentingan industri. Perlawanan-perlawanan ini memperlihatkan  bahwa  perempuan- perempuan di seluruh dunia merasakan kemarahan dan ketidakpuasan serta bertanggungjawab untuk memelihara dan  melindungi  sumber  alam  yang ada  serta  menghentikan  perusakan lingkungan.

## PEMBAHASAN
Pergerakan perempuan dalam aksi  tolak  tambang  pabrik  semen  di Rembang  berperan  sangat  penting karena  mereka  selalu  menjadi  garda paling  depan  dalam  setiap  aksi. Perempuan-perempuan  yang  terdiri dari  warga  desa  sekitar  rencana lokasi  tambang  pabrik  semen  di Rembang ini mayoritas adalah sebagai  petani.  Mereka  adalah  ibu- ibu  rumah  tangga  yang  dalam kesehariannya  bekerja  membantu suami bekerja di sawah dan ladang.
Rencana  penambangan  dan pendirian  pabrik  semen  di  Rembang membuat warga khawatir akan risiko dan dampak buruk  yang mengancam sumber  mata  air  mereka.  Terutama para petani perempuan,  mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air untuk mengairi sawah, ternak dan kebutuhan  sehari-hari  seperti  mandi, mencuci  dan  memasak.  Karena mereka sebagai  perempuan juga ikut bertanggungjawab
terhadap kebutuhan sehari-hari. Rencana lokasi tambang berada pada gunung Watuputih yang terletak di desa Tegaldowo,
Timbrangan,  Pasucen  dan  Kajar.
Dalam  penelitian  Dinas  ESDM Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun
1998  disebutkan  bahwa  perbukitan Gunung Watuputih merupakan bentang alam karst dengan fenomena khas  berupa  lapies,  gua  kering  dan berair  dan  lembah  kering.  Formasi ini terdiri dari batu gamping dolomitan, dengan organisme

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
pembentuknya  terutama  ganggang, koral, dan foraminifera, yang terbentuk  pada  lingkungan  laut dangkal pada zaman Pliosen.

## 1. Pergerakan
Masyarakat  Rembang  dari berbagai  desa  baik  itu  di  sekitar rencana  lokasi  tambang  dan  pabrik atau  yang  jauh  dari  rencana  lokasi bergabung  dalam  satu  jaringan  yang menamakan dirinya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng  di  Rembang  (JM-PPK Rembang).  Berdirinya  kelompok  ini tidak terlepas dari peranan perempuan  karena  ketua  koordinator utamanya adalah juga seorang perempuan.  Dalam  jaringan  ini  ada kelompok-kelompok  yang  disebut paguyuban  di  masing-masing  desa, tiap desa memiliki nama paguyubannya sendiri. Perempuan yang terdiri mulai dari remaja sampai ibu-ibu mengadakan  pertemuan  rutin  untuk membahas  agenda  pergerakan  dan penguatan  kapasitas.  Dalam  setiap pertemuan  mereka  mendatangkan tokoh  perempuan  yang  bersedia berbagi  ilmu  pengetahuan  kepada mereka  guna  penguatan  kapasitas
dalam pergerakan. Mulai dari berbagai keterampilan mengolah hasil  bumi  menjadi  penganan  yang menarik sampai pada belajar mengenai dampak dan risiko bencana  yang  akan  timbul  apabila gunung  watuputih  ditambang.  Setiap kegiatan  mereka  adakan  secara
sukarela dan swadaya, para pembicara juga hadir secara sukarela.
Mereka  sadar  betul  akan  bahaya tambang  semen  yang  mengancam kelestarian  lingkungan  hidup  dan masa depan anak cucu mereka.
2. Tambang Ancaman

## Bagi
Perempuan Tidak  jauh  dari  rencana lokasi  tambang  semen  di  kecamatan Gunem  ada  beberapa  penambangan yang sudah beroperasi lama. Kawasan  penambangan  berada  pada desa Tahunan kecamatan Sale Kabupaten  Rembang.  Ada  beberapa perusahaan tambang  yang beroperasi dan menjadi contoh nyata penyumbang  kerusakan  baik  itu kerusakan  alam,  kesehatan  maupun moral. Kerusakan alam berupa matinya  beberapa  sumber  mata  air dan menurunnya debit mata air  yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan.  Debu  dari  polusi  truk pengangkut  batu  beterbangan  dan menutupi  daun-daun  pada  tanaman yang berakibat pada rusaknya tanaman petani dikarenakan tanaman yang  tertutup  debu  tidak  bisa berfotosintesis  dengan  sempurna. Selain  itu  debu  juga  membuat  sesak nafas.
Ancaman  yang  mengerikan adalah  tentang  virus  HIV/AIDS.
Paling tinggi angka penderita
HIV/AIDS adalah di kecamatan Sale yang merupakan kawasan pertambangan.  Di  Sale  sering  terjadi protes warga karena mulai

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
menjamurnya  kafe-kafe  dan  warung remang-remang.  Disitulah  diduga awal mula penyebaran virus HIV/AIDS.  Hal  ini  tidak  jauh  beda seperti  kasus  di  Sekotong  Lombok Nusa  Tenggara  Barat.  Ketua  Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  Soeharmanto mengatakan tambang rakyat berpotensi menjadi daerah penyebaran HIV dan AIDS. Pasalnya kawasan  itu  diduga  juga  menjadi lahan bagi wanita pekerja seks.
Kasus  HIV/AIDS  di  wilayah Kabupaten  Rembang  dari  tahun 2004-2013  mencapai  angka  149 kasus. Grafiknya cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan yang mengerikan,  dari  149  penderita,  80 diantaranya  dinyatakan  meninggal dunia.  Dari  data  Dinas  Kesehatan Kabupaten Rembang, penderita HIV/AIDS tersebar di seluruh Kecamatan.  Mulai  dari  Kecamatan
Sale yang memiliki jumlah penderita paling  banyak  dengan  21  kasus, Kragan  19  kasus,  Lasem  17  kasus, Rembang  16  kasus,  Pamotan  12 kasus,  dan  Sumber  11  kasus.  Untuk
Kecamatan Sluke, Pancur, dan Kaliori masing-masing sembilan
kasus.  Sulang  dan  Gunem  sama-
sama  7  kasus.  Kecamatan  Sarang  6, Sedan 5, dan Bulu hanya satu kasus. Khusus  tahun  2013  sampai  dengan bulan  September  diketahui  ada  29 kasus,  13  penderita  di  antaranya berasal  dari  kalangan  Ibu  Rumah Tangga.  Sangat  menyedihkan  jika melihat  banyak  perempuan  menjadi
korban  akibat  kultur  sosial  yang berubah akibat keberadaan
perusahaan tambang. 3. Pelanggaran Hukum dan Dampak  Bagi  Perekonomian Warga Rencana Pendirian dan penambangan pabrik semen di Rembang  terus  berjalan,  PT.  Semen Indonesia  masih  terus  menjalankan prosesnya, begitu juga dengan
PT.SIR,  dan  PT.  GMM  serta menyusul  Bosowa,  meskipun  sudah ada  penolakan  keras  dari  warga sekitar dan aktivis lingkungan. Pabrik  Semen  ini  siap  beroperasi pada 2017 untuk memenuhi kebutuhan  semen  di  Jawa  Tengah dan  Jawa  Barat  yang  sebelumnya disuplai  dari  Tuban.  Menurut  PT Semen Indonesia, proses pembangunannya  saat  ini  sudah mencapai 95 persen. Izin Usaha Lokasi Penambangan yang sudah dikantongi oleh  Semen  Indonesia  masuk  dalam kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih  yang merupakan kawasan lindung  geologi,  hal  tersebut  sangat jelas  tertuang  dalam  Perda  No  14 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Rembang  tahun  2011  pasal 19. Serta tertuang dalam Perda No 6 Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah  pasal  63  yang  menyatakan bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih Merupakan Kawasan Lindung  imbuhan  air.  Letak  titik

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
koordinat  Cekungan  Air  Tanah Watuputih  telah  disebutkan  dalam
Keppres RI No 26 tahun 2011. Pemerintah selalu mengatakan bahwa rencana penambangan  dan  pendirian  pabrik semen ini akan meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan  PAD,  namun  semua  itu belum tentu benar, mari kita berhitung  seberapa  besar  kerugian yang  akan  diderita  jika  kerusakan alam  akibat  penambangan  pabrik semen terjadi. Dalam Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Rembang menyebutkan  bahwa  berdasarkan
catatan  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2011  di  Rembang  adalah  4,4%. Sumbangan  sektor  pertanian  adalah 44,75%,  sektor  perdagangan  17,38% dan  paling  kecil  adalah  sektor pertambangan sebesar 1,67%.
Sumbangan  sektor  pertanian masih  menempati  nilai  tertinggi, hampir  mencapai  50%,  ini  berarti sumbangsih  dari  sektor  pertanian sangat  mempengaruhi  perekonomian di  Rembang.  Bayangkan  saja  jika sektor  pertanian  mati,  lantas  apa yang  akan  terjadi  pada  kabupaten ini?  Separuh  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  akan  hilang.  Akan tetapi sebaliknya jika sektor pertambangan dihapuskan maka PAD hanya berkurang 1,67%, angka tersebut  bisa  ditutupi  dari  usaha ekonomi kerakyatan. Jika pemerintah mau  memberdayakan  warga  eks karyawan  tambang  dalam  kegiatan
ekonomi  kerakyatan  sesuai  dengan kemampuan  dan  sumber  yang  ada, maka  angka  1,67%  tersebut  mudah saja dikejar, daripada harus mempertaruhkan  sektor  pertanian yang  menyumbang  44,75%.  Dari potensi  yang  ada,  pemerintah  harus jeli  memperhatikan  segala  keperluan untuk  memajukan  usaha  pertanian.
Penambangan hanya akan menimbulkan perusakan alam, apalagi  jika  dilakukan  dikawasan lindung. Umur ekonomis perusahaan tambang  sangat  terbatas,  berbeda dengan umur ekonomis lahan produktif pertanian yang tidak terbatas. 4. Pelestarian Kawasan Karst
Bukti-bukti lapangan semakin menguatkan bahwa
Kawasan  karst  Gunung  Watuputih harus  dilindungi  terkait  temuan- temuan  ratusan  mata  air,  gua  dan sungai  bawah  tanah  yang  masih mengalir  dan  mempunyai  debit bagus.  Proses  produksi  semen  akan berpotensi  merusak  sumber  daya  air yang  berperan  sangat  penting  bagi kehidupan  warga  sekitar  dan  juga warga  Rembang  dan  Lasem  yang menggunakan  jasa  PDAM  (PDAM mengambil  mata air  yang bersumber dari gunung Watuputih). Dalam data temuan  JM-PPK  Rembang  ada  49 gua  dan  109  mata  air  yang  berada dekat pada rencana lokasi penambangan.  Pelestarian  kawasan karst  Watuputih  sebagai  tulang punggung  kebutuhan  air  masyarakat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Rembang  merupakan  hal  penting yang perlu diperjuangkan.

## KESIMPULAN
Gerakan  sosial  perempuan yang  dihadirkan  sejak  awalnya merupakan suatu usaha untuk mengangkat  posisi  perempuan.  Ini berangkat  dari  asumsi  bahwa  peran perempuan dalam kehidupan masyarakat  atau  ranah  kebijakan publik di berbagai belahan dunia dari waktu  ke  waktu  terus  berkembang, khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tentunya mengarah  kepada  terciptanya  ruang yang  memberikan  kesetaraan  bagi perempuan  baik  secara  individual maupun perempuan sebagai
komponen  masyarakat.  Ayu  Ratih, seorang  aktivis  buruh  perempuan, mendefenisikan  gerakan  perempuan sebagai  usaha  untuk  menerobos batasan  yang  memisahkan  persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan.  Ini  berarti  gerakan perempuan  harus  menyusun  strategi tentang  bagaimana  memberi  warna perempuan  pada  setiap  gerakan pembebasan  yang  bertujuan  untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam  tata  hubungan  antar  manusia yang beradab. Dalam  kasus  Pabrik  Semen Rembang,  para  perempuan  telah mewujudkan responnya dalam
bentuk  gerakan  sosial  melawan tambang  pabrik  semen,  mereka
merasa memiliki hak sebagai masyarakat sipil untuk mengemukakan pendapatnya sebagai input suatu kebijakan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Candraningrum,  Dewi.  2014.  Politik Rahim  Perempuan  Kendeng
Menolak Tambang: Kajian Perubahan Iklim dan Seksualitas. www.jurnalperempuan.org.
Diamond,  Larry.  2003.  Developing
Democracy.  Yogyakarta:  IRE Press. Fakih,  Mansour.  2013  Analisis Gender dan Transformasi Sosial.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Fakih,  Mansour.  Runtuhnya  Teori Pembangunan. 2013. Yogyakarta: Insist Press. Foucault,  Michel.  The  History  of Sexuality. Vol. 1, An Introduction. Translated by Robert  Hurley.  New  York: Vintage Books, 1980. Lukiarti, Ming Ming. 2014. Perempuan  Rembang  Tolak Tambang Semen. www.jurnalperempuan.org. Manan,  Munafrizal.  2005.  Gerakan Rakyat Melawan Elit. Yogyakarta: Resist Book. Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial; Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis. Yogyakarta: Resist Book.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Shiva,  Vandana  dan  Maria  Mies. 2005.  Ecofeminism;  Perspektif Gerakan      Perempuan  Dan Lingkungan.  Yogyakarta:  IRE Press. Shiva,  Vandana.  1997.  Bebas  dari Pembangunan:
Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di  India.  Yogyakarta:  Yayasan Obor Indonesia. Singh, Rajendra. 2001. Social Movement,  Old  and  New:  A Post-Modernist Critique diterjemahkan menjadi Gerakan  Sosial  Baru  (GSB). Yogyakarta:  Resist  Book  (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010).
Sumber Internet:
http://www.bbc.com/indonesia/berita _indonesia/2016/04/160413_in donesia_protes_semen_istana . Diakses pada tanggal 1
November 2016.