## MEWADAHI COMMUNITY BASED TOURISM DALAM COMMUNITY GROUP UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

## Suhartanto
Jurusan Pendidikan Administrasi, Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
suhartanto1992@uny.ac.id
Abstrak:  Mewadahi  Community  Based  Tourism  dalam  Community  Group  untuk Pengembangan  Industri  Pariwisata. Pengembangan  industri  pariwisata  diarahkan  pada pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis community  based  tourism dalam  wadah community  group untuk pengembangan  industri  pariwisata.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian adalah data sekunder, berupa  buku,  jurnal, news (cetak/digital), regulation ,  dan  dokumen-dokumen  lain  yang mendukung.  Analisis  data  menggunakan  tahapan  pengumpulan  data,  kondensasi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pengembangan industri pariwisata berbasis community based tourism diterapkan di pedesaan dalam bentuk desa wisata. Community based tourism membutuhkan partisipasi masyarakat dari mulai perencanaan, implementasi dan evaluasi. Agar pembangunan industri pariwisata dalam  bentuk  desa  wisata  efektif  dan  efisien, community  based  tourism diwadahi  dalam community  group ,  sehingga  penyerapan  partisipasi  masyarakat  dalam  satuan community dapat diangkat dalam wadah group untuk mencapai tujuan bersama.
Kata kunci: Community, Based, Tourism,Community, Group
Abstract  :  Organizing  Community  Based  Tourism  in  the  Community  Group  for  the Development of the Tourism Industry. The development of the tourism industry is directed at community-based tourism. The aim of this study is to analyze community based tourism in a  community  group  forum  for  the  development  of  the  tourism  industry.  The  type  of  this research is a qualitative research that use a descriptive approachment. The data source of this  research  are  secondary  data,  books,  journals,  news  (print  /  digital),  regulation,  and others.  The  stages  of  data  analysis  is  used  data  collection,  data  condensation,  data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the development of a community-based tourism industry based on tourism is implemented in rural areas in the  form  of  a  tourism  village.  Community  based  tourism  were  required  community participation  from  planning,  implementation  and  evaluation.  So,  the  development  of  the tourism industry in this form can be effective and efficient, community based tourism must accommodated  in  a  community  group.  The  absorption  of  community  participation  in community units can be raised in a group to achieve its purpose.
Keyword: Community, Based, Tourism,Community, Group

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  bentang  alam  yang  indah  ( natural  resources )  dan  kebudayaan  yang beragam ( cultural resources ) sebagai modal pengembangan industri pariwisata. Natural dan cultural resources dikemas dalam satu paket wisata, menjadi potensi wisata baru untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus). Perpaduan potensi natural dan cultural
(Suhartanto)
resources banyak  ditemukan  di  daerah-daerah  pedesaan  dalam  bentuk  desa  wiata.  Daerah-daerah tersebut  seperti  Desa  Sungai  Nyalo  (Kabupaten  Pesisir  Selatan),  Desa  Taman  Sari  (Kabupaten Banyuwangi), Desa Seigentung (Kabupaten Gunung Kidul), Desa Waturaka (Kabupaten Ende), dan Desa Bontagula (Kabupaten Bontang) (Good News From Indonesia, 2017). Ketika potensi n atural dan cultural resources ada di pedesaan, pengelola potensi tersebut adalah masyarakat yang mendiami daerah  tersebut.  Menurut  pendapat  Beeton  (2006)  dan  Junaidi  (2017)  dalam  (Junaid  dan  Salim, 2019:1), menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan disebut dengan pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism ).
Banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi natural dan cultural resources yang dapat  dikembangkan  sebagai  daerah  wisata.  Kementerian  Pariwisata  (Kemenpar)  bersama-sama dengan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (Kemenkop  dan  UKM)  dan Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT) mengembangkan 2000 desa wisata sampai tahun 2019 sebagai daerah wisata (Tim Percepatan Wisata Desa  dan  Kota,  2017).  Untuk  mencapai  target  tersebut  membutuhkan  kerjakeras,  karena  belum tertanam pemahaman kesemua masyarakat untuk mengelola potensi n atural dan cultural resources melalui  kegiatan  pariwisata.  Banyak  daerah  memiliki  potensi  pariwisata  namun  belum  dikelola masyarakat  lokal  dengan  baik.  Dampaknya  potensi  pariwisata  hanya  menjadi  kebanggan,  tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Diperlukan lembaga atau organisasi bentukan masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam memaksimalkan potensi pariwisata suatu daerah. Tidak sebatas comummunity based tourism , perlu dibentuk lembaga atau organisasi ( community group ).
Comummunity based tourism yang berada dalam community group memiliki tujuan bersama yang akan dicapai dan dijabarkan dalam program-program kerja. Untuk mencapai tahapan tersebut comummunity  based  tourism harus  memiliki  kemampuan  manajemen  organisasi.  Menurut  Thoha (2008: 204) manajemen organisasi disebut dengan pembinaan organisasi, yaitu usaha terencana dari semua aspek untuk meningkatan efektifitas dan kesehatan organisasi dengan mengintervensi setiap proses organisasi dengan mengunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terjadi adalah masalah rendahnya  kemampuan  manajemen  organisasi comummunity  based  tourism .  Mereka  adalah perkumpulan  masyarakat  yang  memiliki  semangat  untuk  mengembangkan  industri  pariwisata. Namun tidak memiliki sumber daya yang mendukung untuk digunakan mewujudkan tujuan tersebut. Rahayu, Dewi, dan Fitriana (2016:12) berpendapat, yang menghambat comummunity based tourism dalam  mengembangkan  industri  pariwisata  adalah  kurangnya  sumber  dana,  kurangnya  kualitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi dan kreasi, dan kurangnya dukungan pihak swasta.
Rahayu dkk tidak menyebutkan ketidak adaan dukungan pihak pemerintah sebagai penghambat comummunity  based  tourism ,  padahal  pemerintah  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam mempengaruhi  perkembangan  industri  pariwisata.  Namun  kembali  lagi,  karena  pengembangan industri  pariwisata  berdasarkan comummunity  based  tourism dalam community  group seharusnya tidak  tergantung  pada  dukungan  pihak  swasta  dan/atau  pemerintah.  Ketika comummunity  based tourism sudah  mapan  dalam  bentuk community  group dan  mampu  menjalankan  manajemen organisasi  dengan  sendirinya  investor  akan  masuk,  baik  itu  dari  pemerintah  maupun  swasta. Community  group disini  tidak  sebatas  organisasi  masyarakat  yang  tidak  terikat  hukum  seperti paguyuban. Community  group adalah  kelembagaan  mapan  yang  memiliki  hukum  yang  mengikat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti Desa Karangrejo (Indonesia) yang kalah karena dikelola  secara  swadaya  masyarakat  dibandingkan  dengan  Sierra  Norte  (Mexico)  yang  dikelola secara community group dalam kategori most beautiful villages in the world tahun 2017, untuk lebih lengkap lihat tabel 1.

## Tabel 1 Perbandingan Desa Karangrejo dengan Sierra Norten
No. Dimensi
Indonesia Mexico 1. Destinasi
Rahmad  Azhar,National  Geographic Indonesia
Desa Karangrejo
Ieirona ,https://www.tripadvisor. com.sg Sierra Norten 2. Jumlah  Wisatawan 2016 325.303 wisatawan 17.000 wisatawan 3. Daya Tarik Utama Sunset,  suasana  perdesaan,  area pertanian,  budaya,  panjat  tebing watu  sumurup,  hutan  rakyat, cagar budaya, camping Sunset,  hiking,  berkuda,  hutan montain biking 4. Aksesibilitas Jarak  tempuh  sekitar  5  jam  40 menit dari pusat Kota Yogyakarta (230 KM) 2 jam 57 menit dari kota Mexico (162,7 KM) 5. Amenitas Homestay, souvenir shop Homestay, souvenir shop 6. Branding/award - Tourism  for  Tomorrow  Award kategory Community tahun 2016 7. Pengelolaan Masyarakat Community Grounp
Sumber: Tim Percepatan Wisata Desa dan Kota, 2017
(Suhartanto)
Berdasarkan tabel di atas jumlah kunjungan dan keragaman aktivitas Desa Wisata Karangrejo lebih terdepan dibandingkan dengan Sierra Norte. Kelemahan adalah di aksebilitas dan jarak tempuh yang lebih lama serta kekuatan branding dan pengelolaan community based . Aksebilitas dan jarak tempuh bukan masalah yang krusial, karena dengan kekuatan obyek wisata mampu menarik animo wisatawan lebih banyak. Menciptakan wadah comummunity based tourism dalam bentuk community group harus dilakukan, agar pengelolaan obyek  wisata lebih efektif dan  efisien.  Berdasarkan latar belakang  masalah  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis community  based  tourism dalam wadah community group untuk pengembangan industri pariwisata.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif. Objek penelitian adalah community based tourism dalam wadah community group untuk pengembangan industri pariwisata. Sumber data penelitian adalah data sekunder, berupa buku, jurnal, news (cetak/digital), regulation ,  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  mendukung.  Analisis  data menggunakan  tahapan  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Teknik  analisis  data  tersebut  meliputi:  mengolah  dan  mempersiapkan  data  untuk dianalisis,  membaca  keseluruhan  data,  memulai  me- coding semua  data,  proses coding untuk mendiskripsikan setting (ranah/tempat), orang (partisipan/informan), kategori, dan tema yang akan dianalisis, penyajian kembali laporan penelitian, dan interpretasi atau memaknai data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  kaya  akan natural dan cultural resources yang  dikembangkan  menjadi  pariwisata sehingga  menarik  wisman  dan  wisnus.  Dua  daerah  di  Indonesia  yang  memadukan  wisata natural resources dan cultural  resources adalah  Provinsi  Bali  dan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Dua daerah tersebut masih menjadi tujuan favorit bagi wisman dan wisnus untuk traveling mengisi liburan.  Industri  pariwisata  dan  industri  pendukung  sudah  berkembang  di  masing-masing  daerah tersebut.  Lokasi  wisata  yang  dikelola  dengan  baik,  usaha  micro  kecil  dan  menengah  (UMKM) penyedia  souvenir  yang  beragam,  transportasi  yang  mudah  dijangkau,  hotel  dan  restauran  yang nyaman dan  aman. Jadi,  pariwisata sebagai  salah satu  industri jasa yang  memberikan sumbangsih dalam pembangun perekonomian Indonesia. Seperti mengembangankan wilayah, mensejahterahkan masyarakat,  berkontribusi  dalam  devisa  dan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  melestarikan  sumber daya  alam  dan  budaya,  maupun  dalam  meningkatkan  rasa  cinta  tanah  air  dan  perekat  persatuan
bangsa.  Kedepan  pariwisata  Indonesia  diperkuat  dan  dikembangkan  menjadi  pilar  pembangunan perekonomian nasional.

## Pengelolaan Wisata Berbasis Community Based Tourism
Masyarakat, swasta, dan pemerintah merupakan pihak-pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan, untuk lebih lengkap lihat gambar 1. Masing-masing pihak tersebut harus memiliki keseimbangan antara satu dengan yang lain. Dulu yang terjadi, kebanyakan peran masyarakat dikesampingkan dari kegiatan kepariwisataan. Tetapi, akhir-akhir ini sudah banyak kegiatan  kepariwisataan  yang  sadar  akan  pentingnya  melibatkan  masyarakat.  Murphy  (1998), Dawyer,  Forsyth,  dan  Dwyer  (2010)  dalam  Sunaryo  (2013:219)  berpendapat,  untuk  membangun kepariwisataan  harus  berupa  suatu  kegiatan  yang  berbasis  masyarakat.  Obyek  wisata,  baik  dalam bentuk n atural resources dan/atau cultural resources yang ada pada suatu daerah, masyarakat daerah tersebut  yang  harus  menjadi  penggerak  utama  dalam  kegiatan  kepariwisataan.  Dengan  begitu masyarakat  mampu  mengembangkan  dan  memaksimalkan  nilai  manfaat  sosial  dan  ekonomi  dari kegiatan kepariwisataan yang mereka kelola. Dalam pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan masyarakat, strategi tersebut dikenal dengan istilah community based tourism .
Community  based  tourism dapat  terwujud  apabila  didukung  oleh  partisipasi  masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa ditumbuhkan dari dalam masyarat itu sendiri atau dorongan dari pihak luar.  Seperti  Desa  Wisata  Bangun  (Kabupaten  Trenggalek),  partisipasi  tumbuh  dari  dalam masyarakatnya  sendiri.  Partisipasi  tersebut  disebut  sebagai  partisipasi  spontan  ( spontaneous participation ). Masyarakat lokal sadar bahwa Desa Bangun memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai  desa  wisata  (Rizkianto,  2018:24).  Berbeda  dengan  Kabupaten  Kulon  Progo,  pemerintah kabupaten  memfasilitasi  desa  dan  masyarakat  untuk  mengembangkan  wisata  berbasis community based  tourism .  Pengembangan  wisata  dirumuskan  melalui forum  focus  group  discussion (FGD) diantara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Non Governmental Organization (NGO’s), pusat studi pariwisata, ahli kepariwisataan perguruan tinggi, swasta, dan kelompok sadar wisata bersama-sama 11 desa wisata yang dikembangkan (Rahayu, Dewi, dan Fitriana, 2016:10-12). Dengan berpartisipasi dalam  kegiatan  kepariwisataan,  masyarakat  secara  mandiri  mengembangkan  potensi  ekonomi, meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri dan tertatanya n atural dan cultural resources .
(Suhartanto)

## Sumber: diadaptasi dari Wearing, 2001
Gambar 1 Pemangku Kepentingan dalam Kegiatan Kepariwisataan
Partisipasi  masyarakat  dapat  dimunculkan  pada  setiap  proses  pembangunan  kepariwisataan yang  mengadopsi community  based  tourism .  Terdapat  tiga  tahapan  proses  pembangunan kepariwisataan, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat terdapat  pada  masing-masing  tahapan  tersebut  dan  bisa  dilihat  apakah  benar-benar  partisipasi masyarakat  tersebut  dilibatkan  dalam  pembangunan  kepariwisataan  atau  tidak.  Untuk  menilai partisipasi masyarakat pada proses perencanaan, dengan cara menilai keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi  masalah,  perumusan  tujuan,  dan  pengambilan  keputusan  dalam  pembangunan kepariwisataan.  Pada  proses  implementasi  dengan  cara  menilai  keterlibatan  masyarakat  dalam mengelola  obyek  wisata  dan  usaha-usah  pendukung  kepariwisataan  seperti  penginapan,  rumah makan,  pemandu  wisata,  dan  lain-lain.  Sedangkan  partisipasi  masyarakat  pada  proses  evaluasi, masyarakat  mampu  membentuk  tim  pengawas  dan  di  dalam  tim  tersebut  dilibatkan  masyarakat setempat berseta wewenang yang dimiliki.
Menurut  Hudson  dan  Timothy  dalam  Sunaryo  (2013:139) community  based  tourism adalah pelibatan  dan  pendampingan  masyarakat  untuk  membela  kepentingan  masyarakat  tersebut  agar memperoleh manfaat. Termasuk kelompok lain yang memiliki minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Suansri (2003:14) mendefinisikan community based tourism sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal didaerah tujuan wisata. Ada tiga prinsip pokok dalam strategi pembangunan kepariwisataa yang berbasis community based tourism . Pertama ,  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan. Kedua ,  masyarakat dipastikan mendapat manfaat. Ketiga , pemberian edukasi kepariwisataan kepada masyarakat. Dengan implementasi community  based  tourism, masyarakat  mendapatkan  keuntungan  materiil  lebih  dari
PEMERINTAH
(fasilitator dan regulator)
MASYARAKAT (tuan rumah dan pelaksana) SWASTA (pelaksana, pengembang, dan investor )
kegiatan kepariwisataan. Disamping materiil juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.
Perwujudan dari konsep community based tourism yang paling mungkin saat ini adalah desa wisata.  Desa  wisata  dikelola  oleh  masyarakat  desa  yang  berada  diwilayah  obyek  wisata  tersebut. Sumber  daya  manusia  pengelola  desa  wisata  tersebut  berkembang  bersama-sama  untuk mengembangkan  potensi natural dan cultural resources .  Basis  konsep  pengembangan  wista  di Indonesia dikategorikan menjadi tiga. Pertama : nature sebesar 35%, kedua: culture sebesar 60%, dan ketiga: manmade sebesar  5%.  Culture  di breakdown menjadi  wisata  budaya,  sejarah,  dan religi (20%), wisata kota dan desa (35%), dan wisata kuliner dan belanja (45%). Wisata kota dan desa di bagi: wisata perkotan (55%), pengembangan wisata fotografi arsitektural visi t, reunion clubbing , dan belanja. Wisata perdesaan (45)%, pengembangan wisata live-in ,tradisional village , dan mengunjungi saudara/rekan,(Tim  Percepatan  Wisata  Desa  dan  Kota,  2017).  Dengan  mengunakan  konsep pembangunan wisata di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menargetkan 20 juta wisatawan asing pada tahun2019.
Menurut pendapat Inskeep (1991) dalam Sidiq dan Resnawaty (2017: 39) desa wisata adalah bentuk  wisata  dimana  sekelompok  kecil  wisatawan  tinggal  di  dalam  atau  di  dekat  kehidupan tradisional  atau  di  desa-desa  terpencil  dan  mempelajari  kehidupan  desa  dan  lingkungan  setempat. Sedangkan menurut Nuryanti (1992) dalam Sidiq dan Resnawaty (2017: 40) desa wisata merupakan bentuk  integrasi  antara  atraksi,  akomodasi,  dan  fasilitas  pendukung  yang  disajikan  dalam  suatu struktur  kehidupan  masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara  dan  tradisi  yang  berlaku. Pengembangan  desa  wisata  dimulai  dari  kemampuan  masyarakat  desa  untuk  mengelola  potensi natural resources dan/atau cultural resources menjadi obyek wisata. Masyarakat kemudian secara bertahap berusaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.  Hal  penting  yang  harus  dimiliki  desa  wisata  adalah  kemampuan  untuk  memberikan pengalaman  kepada  wisatawan  rasa  hidup  seperti  masyarakat  lokal.  Akomodasi  tinggal  dirumah- rumah warga dan atraksi aktif yang bisa dicoba wisatawan, seperti upacara adat.
Menurut  pendapat  Pantiyana  (2011:  1),  dalam  mengembangkan  desa  wisata  memiliki  nilai tambah  seperti: Pertama ,  penduduk  desa  sebagai  pelaku  wisata  dengan  menyediakan  tempat menginap,  makanan  dan  minuman,  jasa  laundry,  jasa  mobilitas. Kedua ,  meningkatkan  konsumsi produk lokal (sayuran, buah, seni kerajinan, makanan khas) sehingga mendorong kelangsungan usaha lokal. Ketiga ,  mendorong  pemberdayaan  tenaga  kerja  setempat  seperti  atraksi  seni  budaya  dan kerajinan. Keempat ,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  nilai-nilai natural  resources dan cultural resources. Sebagai  contoh  pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  dilakukan  dengan
(Suhartanto)
mengupayakan: pengembangan obyek wisata desa, pengembangan amenities (sarana dan prasarana wisata),  pengembangan  aksebilitas,  pemberdayaan  masyarakat,  menjalin  kerjasama  dalam pengembangan dan pemberdayaan misalnya dalam hal pemasaran, (Hermawan, 2016: 109). Upaya pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  tersebut  membuahkan  penghargaan  sebagai  desa  wisata terbaik nomor satu di Indonesia dan menerima penghargaan Association of Southeast Asian Nations ( ASEAN) community based tourism , (http://gunungapipurba.com, 2017).

## Melembagakan Community Based Tourism dalam Community Group
Untuk  memaksimalkan  pengembangan  indusri  pariwisata  harus  melembagakan community based tourism dalam community group. Community based tourism yang terorganisir memiliki visi dan misi untuk dicapai, memiliki program kerja yang jelas, dan pembagian kerja yang terdeskripsi. Sedangkan community based tourism yang tidak berada dalam community group akan menghambat pengembangan industri pariwisata. Seperti kurangnya sumber dana, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi dan kreasi, dan kurangnya dukungan pihak swasta, (Rahayu, Dewi, dan Fitriana, 2016:12). Community based tourism dalam community group bisa disebut dengan organisasi tata  kelola  destinasi  pariwisata  ( destination  management  organization ).  Sampai  sekarang  belum banyak  yang  menggunakan  konsep destination  management  organization dalam  pengembangan industri  pariwisata.  Namun,  para  akademisi  sebenarnya  menaruh  perhatian  pada destination management organization . Karena konsep tersebut sesuai dengan kebanyakan obyek wisata dalam mengembangkan industri pariwisata.
Menurut pendapat Junaid (2015) dan Pearce (2015) dalam Junaid dan Salim (2019: 3), bentuk destination  management  organization tergantung  dari  kebutuhan  dan  kepentingan  dari destination management  organization tersebut.  Sebagai  contoh destination management  organization dikelola berdasarkan  tingkat  provinsi,  tingkat  kabupaten/kota  atau  dikelola  dalam  lingkup  organisasi  yang lebih kecil. Destination management organization bisa juga dikelola berdasarkan tingkat pengelola obyek  wisata.  Pemilihan  tersebut  didasarkan  pada  kebutuhan  pengelola  untuk  memaksimalkan destinasi pariwisata. Untuk tingkat pengelola obyek wisata, cocok dengan konsep community based tourism dalam community  group .  Karena  yang  mengelola  adalah  langsung  masyarakat  di  lokasi obyek wisata sebagai pelaksana kegiatan kepariwisataan. Kedekatan tingkat pengelola dengan obyek wisata  akan  meningkatkan  fleksibelitas  pengambilan  keputusan  dalam  pengembangan  industri pariwisata.  Sedangkan  tingkat  pengelolaan  diatasnya  difungsikan  sebagai  investor,  pengembang, fasilitator, atau regulator.
Longjit dan Pearce (2013) dalam Junaid dan Salim (2019: 3) membagi destination management organization ke dalam tiga kategori. Pertama kategori tujuan, memiliki arti sasaran atau target yang akan dicapai suatu organisasi dalam menjalankan kelompok destination management organization . Sasaran tersebut dituangkan dalam bentuk tujuan yang hendak dicapai pada periode tertentu. Kedua kategori aktifitas, dapat dimaknai sebagai segala usaha, program atau kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan destination management organization . Dengan tujuan yang dititikberatkan pada  kepentingan  bersama  (masyarakat)  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  serta  pelestarian sumber  pariwisata  sebagai  obyek  wisata. Ketiga  kategori struktur, merupakan  inti  dari  eksistensi kelompok pengelolaan obyek wisata. Struktur ini tergantung pada kebutuhan lembaga yang sedang atau akan dibentuk.
Fungsi dan peran destination management organization menurut Pearce (2015) dalam Junaid dan Salim (2019: 3) sebagai berikut:
a. Destination  management  organization akan  membantu  dalam  memasarkan,  melakukan branding dan memosisikan ( positioning ) suatu obyek wisata.
b. Membantu  mengembangkan  dan/atau  mengelola  produk-produk  olahan  (misal:  sovenir, makanan khas) yang dimiliki suatu daerah wisata.
c. Melakukan  proses  perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi  program  kerja  yang  berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan.
d. Mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kepariwisataan  melalui  peran fasilitator.
e. Berperan  dalam  proses  pemberian  informasi  kepada  wisatawan  serta  membantu  masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan manfaat pariwisata bagi masyarakat.
Dengan  menerapkan destination  management  organization hubungan  stakeholder  (pemerintah, swasta,  dan  masyarakat)  terarah.  Begitu  juga  dengan  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing stakehorder jelas. Gambar 2 di bawah adalah contoh model pengembangan destination management organization sebagai wadah community based tourism .
Konsep community  based  tourism dalam community  group untuk  mengembangkan  industri pariwisata  menempatkan  masyarakat  sebagai  pengelola  kepariwisataan.  Masyarakat  mengelola obyek wisata, seni dan hiburan, sovenir , kuliner, guide , penginapan, transport , dan lain-lain sebagai satu kesatuan. Dalam pengelolaan kepariwisataan masyarakat mendapatkan dukungan investasi dari swasta  dan/atau  fasilitator  dari  pemerintah.  Konsep community  based  tourism yang  banyak dikembangkan selama ini masih terpisah-terpisah dalam group . Group obyek wisata, group seni dan
(Suhartanto)
hiburan, dan group-group yang lain masih bekerja sendiri dalam menawarkan produk dan/atau jasa mereka. Group-group tersebut belum menjadi satu community yang terorganisir, memiliki visi dan misi  untuk  dicapai,  memiliki  program  kerja  yang  jelas,  dan  pembagian  kerja  yang  terdeskripsi. Masing-masing group bekerja  keras  sendiri  tanpa  tujuan  yang  terukur,  sehingga  tidak  tercipta efisiensi  dan  efektivitas  pengembangan  industri  pariwisata.  Salah  satu  cara  untuk  mengakselerasi mengembangkan industri pariwisata adalah mewadahi community based tourism dalam community group .  Salah  satu model  pengembangan  yang  bisa  digunakan  adalah destination  management organization seperti di atas.
Gambar 2 Konsep Community Based Tourism dalam Community Group

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:
a. Pengelolaan wisata berbasis community based tourism yang bisa dikembangkan saat ini adalah desa wisata. Obyek wisata yang ada dipedesaan sangat dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga  mampu  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat.  Masyarakat  sebagai  pengelola kepariwisataan  mendapatkan  keuntungan  materiil  dan  sekaligus  menjaga  keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya mereka.
Pengembangan Industri Pariwisata
Pemerintah h
Swasta Masyarakat at Pengelola Kepariwisataan Obyek Wisata Sovenir
Transport
Penginapan Guide Seni dan Hiburan Kuliner
b. Melembagakan community based tourism dalam community group dapat menggunakan konsep destination  management  organization untuk  pengembangan  industri  pariwisata.  Konsep tersebut  meletakan group obyek  wisata  dan group pendukung  kegiatan  kepariwisataan  lain dalam community .  Pengembangan  industri  pariwisata  menggunakan  konsep  tersebut menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola kepariwisataan.
Implikasi  penelitian  ini  didasarkan  pada  pembahasan  dan  kesimpulan  di  atas  antara  lain  sebagai berikut:
a. Secara  teoritis  melembagakan community  based  tourism dalam community  group dapat menggunakan  konsep destination  management  organization .  Konsep  tersebut  dapat dikembangkan dan dijadikan kerangka pengembangan industri pariwisata di sektor desa wisata. b. Secara  praktis  pengembangan  desa  wisata  menggunakan  konsep destination  management organization dalam pengelolaan kepariwisataan menciptakan efektifitas dan efisiensi. Karena group obyek wisata dan group pendukung kegiatan kepariwisataan lain dalam satu community .
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengikuti  prosedur-prosedur  penelitian  ilmiah,  namun  tetap terdapat  keterbatasan.  Keterbatasan  penelitian  ini,  terbatas  pada  sumber  data  penelitian  sekunder yang bersumber pada penelitian dan dokumen lama. Contoh-contoh kasus juga diambil dari sumber penelitian dan data orang lain. Peneliti belum mampu menemukan kondisi riil perkembangan industri pariwisata di sektor desa wisata. Saran peneliti dalam mengembangkan industri pariwisata di sektor desa  wisata  dengan  menerapkan  konsep destination  management  organization .  Konsep  tersebut meningkatkan efektifitas dan efisiensi masyarakat dalam mengelola kepariwisataan. Karena group obyek wisata dan group pendukung kegiatan kepariwisataan lain dalam satu community .

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2017). Desa Wisata Nglanggeran Menjadi Pemenang ISTA 2017, Maju ke Tingkat Asean. http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa-wisata-nglanggeran-menjadi-pemenang-ista- 2017-maju-ke-tingkat-asean. Dibuka pada 14/08/2019 pukul 14:48.
Hermawan,  H.  (2016).  Dampak  Pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  Terhadap  Ekonomi Masyarakat Loka. Jurnal Pariwisata. Volume. 3, No. 2, halaman 105-117.
Junaid, I dan Salim, M.A.M. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta . Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event. Volume 1, No.1, halaman 1-7.
(Suhartanto)
Pantiyasa,  I.  W.  (2011). Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar) . Jurnal Ilmiah Hospitality management. Volume 1, No. 2.
Rahayu, S., Dewi, U., dan Fitriana, K.N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta . Jurnal Penelitian Humaniora. Volume 21, No. 1, halaman 1-13.
Rizkianto,  Neno  dan  Topowijono.  (2018). Penerapan  Konsep  Community  Based  Tourism  dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek) . Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 58, No. 2, halaman 20-26.
Sidiq, A.J. dan Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat . Universitas Padjadjaran. Volume 4, No. 1, 38-44.
Suansri, P. (2003). Comunity Based Tourism Handbook . Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours (REST) Project.
Sunaryo,  B.  (2013). Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
Thoha,  Miftah.  (2008). Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Tim  Percepatan  Wisata  Desa  dan  Kota.  (2017). Pengembangan  Desa  Wisata  :  Desa  Membangun Desa . Kementerian Pariwisata.
Zulivan, Adriani. (2017). Sepuluh Desa Wisata Terbaik di Indonesia . https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/05/15/10-desa-wisata-terbaik-di-indonesia.
Dibuka pada 13/08/2019 pukul 16:01.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulisan atikel ini hasil dari penelitian dengan sumber data penelitian sekunder. Penulisan artikel ini terwujud dengan bantuan dari pihak Redaksi Efisiensi yang telah menerima artikel ini untuk di terbitkan pada Jurnal Efisiensi.

## PROFIL PENULIS
Penulis  merupakan  dosen  di  Pendidikan  Jurusan  Administrasi  Perkantoran  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Suhartanto seorang dosen dengan jabatan Tenaga Pengajar memiliki latar  belakang  pendidikan  S1  Administrasi  Negara  dan  S2  Ilmu  Administrasi  (Administrasi  dan Kebijakan Pajak).