P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Glokalisasi  dalam  Implementasi  Kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP) Kanada
Eunike Angelita 1 , Megahnanda Alidyan Kresnawati 2 1,2 Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur, eunangel11@gmail.com , megahnanda.hi@upnjatim.ac.id
Dikirim 26 Januari 2023,  disetujui 1  April  2023, diterbitkan 2 April 2023 Pengutipan:  Angelita,  E  &  Kresnawati,  M.A.  (2023).  Glokalisasi  dalam  implementasi  kebijakan feminist international assistance policy (FIAP) Kanada, 14 (1), 251-263

## Abstrak
Penelitian  ini secara  garis  besar  menyoroti  fenomena  glokalisasi  dalam  implementasi  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP).  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang menggunakan  metode  pengumpulan  data  sekunder  dan  memiliki  tujuan  utama  untuk  meninjau, mendalami,  serta  menganalisa  penerapan  fenomena  glokalisasi  dalam  pengimplementasian kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  dengan  meninjau  kedua  sisi,  yaitu  sisi global dan sisi lokal  kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP). Tujuan tambahan penelitian  ini  adalah;  (1)  Untuk  memahami  definisi  umum  dan  penerapan  pendekatan-pendekatan feminisme dalam praktik penerapan kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP), (2) Menganalisa  kontribusi  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  terhadap pencapaian  Proyek  Pembangunan  Berkelanjutan  PBB,  dan  (3)  Menambah  wawasan  pembaca mengenai kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP), serta kajian-kajian glokalisasi, gender,  feminisme,  dan  Proyek  Pembangunan  Berkelanjutan  PBB  dalam  studi  Hubungan Internasional.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  sisi  global  kebijakan Feminist  International Assistance Policy (FIAP) tercermin dari tertuangnya nilai-nilai feminisme dan prinsip 3R ( Women’s R ights ,  R esources,  and R epresentation) milik  kebijakan  luar  negeri  feminis  Swedia  dalam implementasi  setiap  area-area  aksi  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP). Penelitian  ini  juga  mengemukakan  bahwa  sisi  lokal  kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP)  dapat  diamati  dari;  (1)  Fokus  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  yang  hanya  menekankan  pada  bidang  bantuan  internasional  dan  bersifat  transformatif,  (2) Aspek lingkungan dalam kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) yang tercermin dari adanya area aksi keempat, yaitu aksi lingkungan dan iklim, dan (3)  Setiap area aksi kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  secara  spesifik  berusaha  untuk  mencapai  target- target Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB  ( The Sustainable Development Goals / SDGs). Kata Kunci: Feminist International Assistance Policy, Kanada , Glokalisasi, Feminisme, Perempuan

## Abstract
This  research  outlines  the  glocalization  phenomenon  in  the  implementation  of  the  Feminist International Assistance Policy (FIAP). This research is a descriptive research that uses secondary data  collection  methods  and  has  the  main  objective  of  reviewing,  exploring,  and  analyzing  the application of the glocalization in the implementation of the Feminist International Assistance Policy (FIAP) policy by showing two sides, the global side and the local side of the Feminist International Assistance  Policy  (FIAP).  The  additional  objectives  of  this  research  are;  (1)  To  understand  the general  definition  and  application  of  feminism  approaches  in  the  practice  of  the  Feminist International Assistance Policy (FIAP), (2) To analyze the contribution of the Feminist International Assistance  Policy  (FIAP)  to  the  achievement  of  The  United  Nations  Sustainable  Development Project  goals,  and  (3)  To  broaden  the  knowledge  of  the  readers  on  the  Feminist  International Assistance  Policy  (FIAP),  as  well  as  the  studies  on  glocalization,  gender,  and  feminism,  and  the United Nations Sustainable Development Project in the study of International Relations. The results of  this  study  found  that  the  global  side  of  the  Feminist  International  Assistance  Policy  (FIAP)
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
reflected  in  the  application  of  feminism  values  and  principles  and  the  3R  principles  (Rights, Resources,  and  Women's  Representation)  of  the  Swedish  feminist  foreign  policy  in  the implementation  of  every  action  area  in  the  Feminist  International  Assistance  Policy  (FIAP).  This research also reveals that the local side of the Feminist International Assistance Policy (FIAP) can be  viewed from; (1) The focus of the Feminist International  Assistance Policy (FIAP)  which only focuses on the field of international aid and is transformative in nature, (2) The environmental aspect in the Feminist International Assistance Policy (FIAP) reflected on the fourth area of action, called environment and climate action, and (3) Each of the Feminist International Assistance Policy (FIAP) policy  action  areas  specifically  aims  to  achieve  the  targets  of  the  UN  Sustainable  Development Project (The Sustainable Development Goals/SDGs).
Keywords: Feminist International Assistance Policy, Canada, Glocalization, Feminism, Women

## 1. Pendahuluan
Definisi  umum  dari  kebijakan  bantuan  internasional  feminis  atau  bisa  disebut Feminist International Assistance Policy (FIAP) adalah kerangka kerja politik bagi Kanada dalam berinteraksi dan menjalin hubungannya dengan negara lain. Secara luas, perancangan kebijakan tersebut bertujuan untuk untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan  serta  anak.  Kanada  mengadopsi  kebijakan  ini  pada  9  Juni  2017,  dibawah kepemimpinan  Perdana  Menteri  Justin  Trudeau.  Kanada  percaya  bahwa  pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  dalam  kebijakan  ini  dapat  secara  efektif  mengurangi kemiskinan,  serta  menciptakan  dunia  yang  lebih  inklusif,  damai  dan  sejahtera (Organization).
Pengimplementasian  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP), Kanada  menggunakan  pendekatan-pendekatan  feminisme  (Organization).  Feminisme memiliki  sifat  interdisipliner  karena  berfokus  pada  isu-isu  gender,  jenis  kelamin,  dan seksualitas  (Day,  2016),  bertujuan  untuk  menuntut  keadilan  bagi  perempuan  (McAfee  & Noëlle, 2018), serta berusaha untuk mengakhiri ketidaksetaraan yang berbasis kemampuan, kelas,  gender,  ras,  jenis  kelamin,  dan  seksualitas  (Day,  2016).  Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) bersifat multidisipliner karena terinspirasi dari sifat feminisme  yang  juga  berfokus  pada  banyak  bidang.  Maka  dari  itu,  Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) yang dimiliki oleh Kanada berfokus pada enam area aksi utama ( action areas ), antara lain; (1) Kesetaraan gender, dan pemberdayaan wanita, (2) Martabat manusia, (3) Pertumbuhan bagi semua orang, (4) Lingkungan dan aksi iklim, (5) Pemerintahan inklusif, serta (6) Perdamaian dan keamanan (Canada).
Secara  teori  dan  dalam  penerapannya,  terdapat  fenomena  glokalisasi  dalam pelaksanaan dan perancangan kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP). Glokalisasi  berarti  gabungan  dari  fenomena  lokalisasi  dan  globalisasi  (Khondker,  2005). Glokalisasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan (Nurhayati). Maka dari itu, dalam bidang politik, glokalisasi dapat diartikan sebagai percampuran unsur-unsur dan kepentingan politik  global  dan  lokal.  Eksistensi  glokalisasi  dalam  implementasi  kebijakan Feminist International  Assistance  Policy (FIAP)  disebabkan  oleh  Kanada  yang  terinspirasi  dari peluncuran kebijakan luar negeri feminis pertama kali didunia milik Swedia di tahun 2014 (Morton, Muchiri, dan Swiss, 2020). Oleh karena itu, Swedia dijuluki sebagai negara pelopor pembentuk kebijakan  luar  negeri  feminis pertama di duna ( the mother of feminist foreign policy ) (Women, 2021).
Fenomena  glokalisasi  dalam  implementasi  kebijakan Feminist  International Assistance Policy (FIAP) juga dapat tercermin dalam hal-hal lainnya. Yang pertama, tidak seperti  Swedia  yang  menerapkan  secara  penuh  kebijakan  luar  negeri  feminisnya  dalam
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
seluruh bidang, Kanada hanya menerapkan komitmen feminismenya dalam kebijakan luar negerinya di bidang bantuan internasional (Morton, Muchiri, dan Swiss, 2020). Yang kedua, dalam enam area utama kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada terkandung  prinsip  3R  ( Rights,  Resources,  and  Representation) yang  dimiliki  oleh rancangan blueprint kebijakan  luar  negeri  feminis  milik  Swedia  (ICRW,  2021).  Prinsip pendekatan 3R menuntut; Hak perempuan ( Women’s Rights ), yang didukung dengan sumber daya  ( Resources ),  demi  meningkatkan  tingkat  perwakilan  perempuan  ( Women’s Representation )  (ICRW,  2021).  Yang  ketiga,  setelah  melalui  proses  lokalisasi,  Kanada mengembangkan  kebijakannya  dengan  mencantumkan  aspek  lingkungan  yang  tertuang dalam area aksi ketiga,  yaitu pertumbuhan bagi semua orang  yang  menargetkan  beberapa bidang lingkungan seperti pertanian berkelanjutan ( sustainable agriculture ), teknologi hijau, dan energi terbarukan, serta area aksi keempat, yaitu  lingkungan dan  iklim  yang berfokus pada adaptasi,  mitigasi, serta pengelolaan air  (Canada). Yang keempat, jika dibandingkan dengan kebijakan luar negeri feminis Swedia, kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada jauh lebih tidak disruptif karena lebih berfokus kepada transformasi norma (Global Affairs Canada, 2017).
Sisi lokal dari kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) juga dapat terlihat  dari  fokus  tujuan  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  dan pemerintah  Kanada  yang  ingin  memajukan  seluruh  bidang  target  pencapaian  Proyek Pembangunan  Berkelanjutan  PBB  ( The  United  Nations  Sustainable  Development  Goals ) (Women,  2021).  Terbukti  dalam  setiap  area  aksi  dalam  kebijakan Feminist  International Assistance Policy (FIAP) yang selalu memiliki setidaknya satu target atau lebih ( goals ) yang ingin dicapai dari Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam  penerapannya,  terdapat  unsur  glokalisasi  dalam  kebijakan Feminist  International Assistance Policy (FIAP).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  memanfaatkan  metode  deskriptif.  Berdasarkan  definisinya,  penelitian deksirptif  merupakan  jenis  penelitian  yang  berusaha  untuk  menganalisa  dan mendeskripsikan  suatu  fenomena  atau  keadaan  atau  kondisi  yang  hasilnya  dielaborasikan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif karena bertujuan  untuk  menganalisa  dan  mendeskripsikan  fenomena  glokalisasi  dalam implementasi kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada.
Langkah-langkah penelitian ini selaras dengan langkah-langkah penelitian deskriptif yang benar yang dinyatakan oleh Sukardi, antara lain; (1) Mengidentifikasi hadirnya sebuah permasalahan  penting  untuk  diteliti,  (2)  Merumuskan  permasalahan  dengan  jelas,  (3) Menentukan manfaat dan tujuan penelitian, (4) Melakukan kegiatan studi pustaka mengenai permasalahan  yang  dibahas,  (5)  Membuat  kerangka  berpikir,  pertanyaan  penelitian,  serta hipotesis penelitian, (6) Menetapkan metode penelitian, (7) Mengumpulkan, mengurutkan, dan menganalisis data, dan (8) Membuat laporan penelitian (Sukardi, 2003: 158-159).
Penelitian  ini  menggunakan teknik pengumpulan  data secara sekunder. Hal tersebut disebabkan  karena  data  sekunder  yang  digunakan  bersumber  dari  kumpulan  data  primer yang diambil secara langsung lewat praktik lapangan, kemudian disimpulkan oleh peneliti untuk  dibaca  oleh  pembaca,  sehingga  dapat  dikatakan  penelitian  ini  bersifat  sekunder. Penelitian ini juga merupakan penelitian sosial dan bersifat teoritis sehingga pengumpulan data  sekunder  adalah  metode  yang  paling  tepat  untuk  mendukung  kesuksesan  penelitian. Data  sekunder  yang  akan  dimanfaatkan  dan  digunakan  dalam  penelitian  diambil  dari
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
penelitian dan survei yang telah ada sebelumnya, laporan organisasi, publikasi akademis dan formal,  dokumen  sejarah,  jurnal,  buku,  situs  resmi,  berita,  dan  lainnya.  Data  yang  telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualiatiaf.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sisi Global dari Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP)
A. Feminisme
Feminisme  adalah  nilai  global  yang  tertuang  dalam  kebijakan Feminist  International Assistance Policy (FIAP). Feminisme sendiri adalah suatu fenomena global sebab aktivisme feminis  telah  mengglobal.  Feminis  global  berpendapat  bahwa  patriarki  bersifat  universal karena perempuan di seluruh dunia pasti pernah merasakan penindasan gender (Parekh dan Wilcox, 2020). Feminisme telah membentuk kebijakan luar negeri feminis pertama kali di dunia  yang  diluncurkan  oleh  Swedia  di  tahun  2014  (Morton,  Muchiri,  dan  Swiss,  2020). Dalam perkembangannya, feminisme dan kebijakan luar negeri feminis Swedia juga telah menjadi  fondasi  banyak  negara  lainnya  untuk  mengadopsi  kebijakan  luar  negeri  yang feminis,  salah  satu  contohnya  adalah  Kanada  dengan  kebijakan Feminist  International Assistance Policy (FIAP).
Dalam sejarahnya, kebijakan luar negeri feminis telah diadopsi oleh beberapa negara di dunia yang kebanyakan adalah negara-negara barat. Pada tahun 2014, Swedia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi kebijakan luar negeri feminis (Women, 2022). Disusul dengan  peresmian  implementasi  kebijakan  luar  negeri  feminis  Kanada  yang  bernama Feminist International Assistance Policy (FIAP) pada tahun 2017, Prancis pada tahun 2019, Meksiko pada tahun 2020, Spanyol, Luksemburg, dan Jerman pada tahun 2021, serta Chili pada  tahun  2022  (Women,  2022).  Beberapa  negara  lainnya  meskipun  belum  mutlak mengadopsi  kebijakan  luar  negeri  feminis  sepenuhnya,  namun  telah  menggunakan pendekatan feminisme dan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri feminis dalam merancang keputusan-keputusan  politik,  seperti;  (1)  Di  Britania  Raya,  pada  tahun  2016  di  London didirikan  Pusat  Kebijakan  Luar  Negeri  Feminis  atau Center  for  Feminist  Foreign  Policy (CFFP), serta tiga kubu partai politik di Britania Raya berjanji akan mengadopsi kebijakan luar  negeri  feminis  jika  mereka  menang  dan  menjabat,  yaitu  Partai  Buruh  dan  Partai Kesetaraan Wanita (2018), dan Partai Nasional Skotlandia (2021) (Policy), (2) Di Amerika Serikat,  resolusi  dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan  luar  negeri  feminis  telah diajukan  pada  tahun  2020  (Women,  2022),  (3)  Hawaii  meluncurkan  Rencana  Pemulihan Ekonomi Feminis pada tahun 2020 (Policy), (4) Pada tahun 2021, menteri luar negeri wanita pertama  Libya  mendeklarasikan  niatnya  untuk  mengimplementasi  kebijakan  luar  negeri feminis  di  Forum  Kesetaraan  Generasi  pada  tahun  2021,  namun  belum  ada  langkah  atau tindak  lanjur  nyata  seperti  pembentukan  kelembagaan  atau  komitmen  apapun  (Women, 2022), (5) Belanda dan Belgia sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan perspektif implementasi kebijakan luar negeri feminis mereka masing-masing (Women, 2022), dan (6) Jepang sebagai negara di Asia pertama yang meluncurkan kebijakan luar negeri “Perempuan Bersinar” atau Women Shine Foreign Policy di bawah pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2013 hingga 2020 (Motoyama, 2022).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Gambar 1

## Bagan Linimasa Sejarah Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Feminis
Nilai-nilai  feminisme  yang  tertuang  dalam  kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP)  tercermin  dari  tujuan  utama  kebijakan  kebijakan Feminist  International Assistance  Policy (FIAP)  untuk  mengurangi  kemiskinan,  demi  menciptakan  dunia  yang lebih  inklusif,  damai  dan  sejahtera  (Organization).  Inklusivitas  merupakan  elemen  dari feminisme  sebab  feminisme  berusaha  untuk  mengakhiri  ketidaksetaraan  yang  berbasis kemampuan,  kelas,  gender,  ras,  jenis  kelamin,  dan  seksualitas,  serta  menghapuskan penindasan terhadap kaum minoritas (Day, 2016). Menganalisa dari enam area aksi ( action areas ) kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) yang antara lain sebagai berikut;  (1)  Kesetaraan  gender,  dan  pemberdayaan  wanita,  (2)  Martabat  manusia,  (3) Pertumbuhan bagi semua orang, (4) Lingkungan dan aksi iklim, (5) Pemerintahan inklusif, (6) Perdamaian dan keamanan (Canada), seluruh poin-poin tersebut selaras dengan prinsip- prinsip feminisme.
Yang pertama, feminisme secara keras menentang pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan  terhadap  kaum  minoritas  (Day,  2016)  yang  selaras  dengan  intisari  dan  tujuan area aksi pertama, dan kedua (Canada G. A., 2017). Pada area aksi ketiga yang menekankan pada  pertumbuhan  bagi  semua  orang  (Canada  G.  A.,  2017), membutuhkan  adanya inklusivitas,  sebab  tanpa  adanya  inklusivitas,  pertumbuhan  tidak  akan  merata.  Begitupun juga dengan area aksi kelima  yang  berfokus pada pemerintahan  yang  inklusif  (Canada G. A., 2017). Maka dari itu, area aksi ketiga dan kelima sejalan dengan prinsip inklusivitas yang ingin  dicapai  oleh  feminisme  (Day,  2016).  Pada area  aksi  keempat,  yaitu  lingkungan  dan aksi iklim, kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) berusaha secara tidak langsung untuk meringankan beban perempuan lewat pelestarian lingkungan dan aksi iklim. Faktanya,  perempuan  dan  anak  perempuan  seringkali  menjadi  produsen  utama  dalam memasak makanan dan menyediakan air, pemanas, dan bahan bakar memasak dalam rumah tangga  (Canada  G.  A.,  2017).  Maka  dari  itu,  sangatlah  penting  untuk  mengatasi permasalahan  air,  yang  termasuk  akses  berkelanjutan  terhadap  air  bersih,  sanitasi  yang memadai  dan  layak,  serta  pengelolaan  sumber  daya  air  terpadu  (Canada  G.  A.,  2017).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  berupaya  untuk  memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan teknologi tahan iklim kepada perempuan dan anak perempuan, agar mereka dapat menggunakan lebih banyak waktu mereka di bidang pendidikan,  pekerjaan,  partisipasi  politik  dan  publik,  kegiatan  rekreasi,  dan  kegiatan- kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka (Canada G. A., 2017). Hal tersebut sejalan dengan prinsip feminisme yang menuntut keadilan bagi perempuan dan anak (McAfee & Noëlle, 2018) sebab bukan  hanya laki-laki yang berhak memperolehnya, tetapi mereka juga berhak atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Area aksi terakhir, yang keenam  berfokus pada pencapaian perdamaian dan keamanan  (Canada G. A., 2017)  yang tentu saja sejalan dengan tujuan feminisme yang hendak mewujudkan keadilan sosial, serta menyediakan berbagai perspektif dalam menyelesaikan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik (McAfee & Noëlle, 2018).

## B. Prinsip 3R ( Women’s Rights, Resources, and Representation)
Pengimplementasian  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP), terdapat pengadopsian beberapa prinsip dasar 3R kebijakan luar negeri feminis Swedia. Hal ini  merupakan  sisi  global  dari  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP) sebab  kebijakan  luar  negeri  feminis  Swedia  telah  menjadi blueprint atau rancangan  dasar dan diadopsi oleh  berbagai  negara  lain di dunia  (Angelita, 2023). Hal tersebut juga dapat berarti bahwa Kanada mengikuti tren atau fenomena global dengan ikut mengadopsi prinsip 3R milik kebijakan luar negeri feminis Swedia dan menuangkannya ke dalam seluruh area aksi kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP).
Rancangan  kebijakan  luar  negeri  feminis  Swedia  memiliki  pendekatan  3R  yaitu menuntut;  Hak  perempuan  ( Women’s  Rights ),  yang  didukung  dengan  sumber  daya ( Resources ), demi meningkatkan tingkat perwakilan perempuan ( Women’s Representation ) (ICRW, 2021). Area aksi kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) yang pertama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan (Canada G. A., 2017), dengan cara; (1) Memberikan dukungan untuk organisasi dan  gerakan  perempuan  lokal  di  berbagai  negara  yang  berusaha  memajukan  hak-hak perempuan,  (2)  Membantu  pemerintah  di  negara-negara  berkembang  dalam  mengatasi perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki lewat perancangan kebijakan dan layanan, (3) Berkomitmen  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berbasis  bukti,  dan  (4)  Mengatasi tingginya tingkat kekerasan seksual dan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan (Canada).
Hal tersebut selaras dengan prinsip hak perempuan atau Women’s Rights, dan dukungan sumber  daya  bagi  perempuan  ( Women’s  Resources), sebab  perempuan  berhak  merasakan kesetaraan gender dan memiliki kualitas hidup yang baik. Pada area aksi yang kedua, yaitu martabat  manusia,  Kanada  berusaha  untuk  menegakkan  martabat  perempuan  dengan memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  area-area  dan  negara-negara  yang  miskin  dan terdampak  konflik  dengan  menyediakan  layanan  kesehatan,  perawatan  seksual  dan reproduksi, serta air minum, makanan bergizi dan pendidikan yang berkualitas  (Canada G. A.,  2017).  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  prinsip  hak  perempuan  atau Women’s  Rights, karena perempuan juga berhak memiliki kehormatan dan martabat sebagai insan manusia. Dalam  area aksi ketiga  yang  menekankan pada pertumbuhan  yang  merata  (Canada G. A., 2017),  Kanada  berupaya  untuk  mendukung  perempuan  dalam  mengembangkan keterampilan mereka, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan  ekonomi,  serta  mengadakan  pelatihan  teknis,  kejuruan  dan  kewirausahaan bagi perempuan (Canada G. A., 2017). Lewat area aksi ini, Kanada juga mempromosikan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
inklusi  sosial,  hak  tenaga  kerja,  hak  untuk  memiliki  properti  dan  akses  pembiayaan  bagi perempuan (Canada G. A., 2017).
Area  aksi  ketiga  ini  sejalan  dengan  prinsip  hak  perempuan  atau Women’s  Rights dan perwakilan perempuan atau Women’s Representation , karena perempuan berhak atas inklusi sosial  serta  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pembangunan  berbagai  bidang kehidupan. Dalam area aksi keempat yang berfokus pada lingkungan dan aksi iklim, Kanada secara garis  besar berusaha untuk  memberikan  akses  yang  layak  bagi perempuan atas air, tanaman  sebagai  sumber  makanan,  dan  sumber  daya  alam  lainnya  (Canada  G.  A.,  2017). Kanada  juga  berusaha  untuk  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam  pengambilan keputusan di bidang lingkungan dan di sektor energi terbarukan (Canada G. A., 2017). Area aksi ini selaras dengan seluruh prinsip 3R ( Women’s Rights, Resources, and Representation) sebab perempuan berhak atas terbuka lebarnya akses akan sumber daya alam dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan kelestarian lingkungan.
Dalam  area  aksi  yang  kelima,  yaitu  pemerintahan  inklusif,  Kanada  berusaha  untuk mewujudkan; (1) Pemerintahan inklusif di seluruh dunia dengan mendorong kepemimpinan dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  perempuan  dalam  seluruh  tingkat  tata kelola  dan  manajemen  sektor  publik,  (2)  Sistem  hukum  yang  kuat  dan  mempromosikan reformasi yang menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, (3) Akses terhadap  keadilan  bagi  perempuan  yang  terbuka  lebar,  (4)  Perlindungan  perempuan- perempuan  aktivis  pembela  hak  asasi  manusia,  dan  (5)  Naiknya  kapasitas  pemerintah  di semua  tingkatan  dalam  memastikan  layanan  publik  yang  responsif  dan  peka  terhadap kebutuhan  dan  potensi  perempuan  (Canada).  Area  aksi  kelima  ini  juga  selaras  terhadap prinsip  hak  perempuan  atau Women’s  Rights dan  perwakilan  perempuan  atau Women’s Representation, sebab  perempuan  di  seluruh  dunia  berhak  atas  akses  yang  sama  lebarnya dengan  laki-laki  untuk  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  inklusif. Perdamaian  dan  keamanan,  yang  merupakan  area  aksi  keenam  kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP), Kanada berupaya untuk; (1) Mendukung partisipasi penting  perempuan  dan  organisasi-organisasi  pembela  hak  perempuan  dalam  negosiasi perdamaian dan upaya pencegahan konflik, (2) Membantu memajukan hak-hak perempuan dalam  proses  pembangunan  negara  pasca-konflik,  serta  (3)  Mencegah  dan  mengatasi kekerasan  seksual  di  zona  konflik  dan  menegakkan  kebijakan  tanpa  toleransi  terhadap pelecehan perempuan yang dilakukan oleh penjaga perdamaian (Canada).

## Tabel 1
Rincian Adopsi Prinsip 3R (Women’s Rights, Resources, and Representation) Dalam Setiap Area Aksi Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP)
Area Aksi Kebijakan Feminist International Assistance Policy Pengadopsian  prinsip  3R  ( Women’s Rights, Resources, and Representation) 1. Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Wanita Women’s Rights dan Women’s Resources 2. Martabat Manusia Women’s Rights 3. Pertumbuhan Merata Women’s Rights dan Women’s Representation 4. Aksi Lingkungan dan Iklim Women’s Rights, Resources, dan Representation 5. Pemerintahan Inklusif Women’s Rights dan Women’s Representation 6. Perdamaian dan Keamanan Women’s Rights dan Women’s Representation
Sisi Lokal dari Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) A. Fokus Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP)
Tidak seperti kebijakan  luar negeri  feminis Swedia  yang  bersifat disruptif dan radikal karena  secara  tegas  dan  keras  ingin  menghapuskan  patriarki  di  seluruh  dunia,  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  Kanada  memiliki  pendekatan  yang  lebih tradisional  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  dengan  secara  garis  besar,  memastikan ketercapaian pembangunan bidang ekonomi dan keamanan. Maka dari itu, berbeda dengan Swedia  yang  menerapkan  secara  penuh  kebijakan  luar  negeri  feminisnya  dalam  seluruh bidang,  mulai  dari  mulai  dari  diplomasi  dan  bidang  pembangunan,  hingga  bidang perdagangan  dan  pertahanan  untuk  mengatur  hubungan  bilateralnya  dengan  negara  lain, sedangkan  Kanada  hanya  berfokus  untuk  memajukan  feminisme  dalam  kebijakan  luar negerinya di bidang bantuan internasional (Women, 2021).
Sisi lokal dan unik dari kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) yang hanya berfokus di bidang bantuan internasional tersebut bersifat transformatif dan membuat Kanada berada di posisi terdepan dan terkemuka dalam mengerahkan banyak sumber daya ke  organisasi  hak-hak  perempuan  dan  gerakan  feminis  di  seluruh  dunia  (Women,  2021). Misalnya,  Kanada  menganggarkan  Dana  Kesetaraan  pada  Juni  2019,  untuk  mendukung kesetaraan gender dan kaum  feminis  independen, sebesar CAD$300  juta (Women, 2021). Untuk  merealisasikan  dan  mendukung  ketercapaian  area  aksi  pertama,  Kanada  juga  telah mendedikasikan  sebesar  CAD$150  juta  selama  lima  tahun,  yaitu  dari  tahun  2017  hingga 2022, untuk mendukung organisasi dan gerakan perempuan  lokal dalam  memajukan  hak- hak perempuan di negara berkembang  (Canada), yang kemudian dikenal dengan Program Suara dan Kepemimpinan Perempuan. Terhitung di bulan November  tahun 2020, Kanada telah  mengeluarkan  sebanyak  CAD$182  juta  untuk  Program  Suara  dan  Kepemimpinan Perempuan yang telah mendukung 32 proyek di 30 negara dan wilayah (Women, 2021). Di tahun 2021, Kanada memberikan proporsi sebesar 92% persen dari keseluruhan bantuan luar negerinya  untuk  difokuskan  kepada  pengarusutamaan  gender  ( gender-focused  aid ), mengalahkan  Swedia  dengan  kebijakan  luar  negeri  feminisnya  (Women,  2021).  Inisiatif- inisiatif luar biasa dan unik tersebutlah yang membuat Kanada mendapat tepuk tangan atau penghargaan  dari  masyarakat  sipil  feminis  dari  berbagai  belahan  dunia  dan  menunjukkan bahwa  implementasi  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP) menjanjikan  dan  target  pendanaan  pemerintah  Kanada  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi (Women, 2021).
B. Aspek Lingkungan Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kerangka  kebijakan  luar  negeri  feminis  Swedia  mencakup  tiga  area  utama,  yaitu;  (1) Kebijakan keamanan asing dan  nasional, (2) Kerjasama pembangunan, dan (3) Kebijakan perdagangan  dan  promosi  (Women,  2021).  Berbeda  dengan  Swedia  dan  kebijakan  luar negeri  feminisnya  yang  tidak  mencantumkan  sama  sekali  aspek  lingkungan  di  dalamnya, kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  milik  Kanada  menunjukkan bahwa  selain  peduli  terhadap  perempuan,  dan  kesetaraan  gender,  Kanada  juga  peduli terhadap lingkungan dan menyadari bahwa fenomena perubahan iklim juga mempengaruhi ketahanan  dan  kualitas  hidup  perempuan.  Kepedulian  tersebut  tercermin  dari  area  aksi keempat kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP), yaitu aksi lingkungan dan iklim (Canada).
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Perancangan  area  aksi  keempat    kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  secara  umum  menunjukkan  komitmen  Kanada  dalam;  (1)  Meringankan  beban perempuan  lewat  pelestarian  lingkungan  dan  aksi  iklim,  (2)  Membantu  masyarakat  di berbagai negara yang rentan dan harus beradaptasi dengan perubahan iklim, (3) Memitigasi dampak perubahan iklim, (4) Memanfaatkan investasi sektor swasta, dan (5) Memfasilitasi transisi  menuju ekonomi rendah karbon. Masyarakat di seluruh dunia, terutama di daerah miskin  dan  rentan,  sedang  mengalami  dampak  tidak  stabil  dari  perubahan  iklim  yang dramatis  dan  ekstrim.  Perubahan  iklim  menimbulkan  munculnya  berbagai  macam permasalahan, seperti; naiknya permukaan laut, banjir, gelombang panas atau cuaca panas yang sangat ekstrim, kekeringan, kelangkaan air dan penyebaran penyakit tropis, misalnya penyakit  yang  ditularkan  oleh  satu  organisme  hidup  ke  organisme  lain,  seperti  melalui gigitan  nyamuk.  Wanita  dan  anak  perempuan  sangat  rentan  dan  berisiko  tinggi  terdapak masalah-masalah perubahan iklim tersebut. Faktanya; (1) Dalam satu hari, 25 negara sub- Sahara di Afrika, wanita harus menghabiskan total 16 juta jam hanya untuk mengumpulkan air  untuk  keluarga  mereka,  (2)  Anak  perempuan  di  rumah  tangga  yang  memasak  dengan bahan bakar yang menghasilkan polusi karbon (termasuk kayu, kotoran hewan, dan arang kayu)  menghabiskan  rata-rata  18  jam  seminggu  untuk  mengumpulkan  bahan  bakar, tidak seperti  mereka  yang  menggunakan  bahan  bakar  bersih,  seperti  seperti  biogas,  etanol  atau listrik  yang  dihasilkan  dari  energi  terbarukan  seperti  angin  dan  matahari  yang  hanya menghabiskan  lima  jam  seminggu  untuk  mengumpulkan  bahan-bahan  memasak  tersebut, (3)  Jika  tidak  ada  tindakan  atau  langkah  apapun  yang  dilakukan  dalam  mencegah  dan mengatasi  perubahan  iklim,  100  juta  orang  akan  jatuh  miskin  pada  tahun  2030,  dan  (4) Kelambanan dalam mencegah dan mengatasi perubahan iklim akan memiliki efek ekonomi kumulatif berupa potensi kerugian kumulatif dalam PDB global yang diperkirakan mencapai $72 triliun pada tahun 2060. Masalah-masalah dan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak  hanya  perubahan  iklim  berbahaya  dan  merugikan,  tetapi  penderitaan  perempuan, terutama perempuan yang tinggal di daerah miskin dan rentan akan perubahan iklim, karena mereka dituntut untuk menjadi produsen utama dalam memasak makanan dan menyediakan air, pemanas, dan  bahan  bakar  memasak dalam rumah tangga. Hal tersebut  menyebabkan mereka  tidak  memiliki  banyak  waktu  untuk  beraktivitas  dan  berpartisipasi  di  bidang pendidikan,  pekerjaan,  politik  dan  publik,  rekreasi,  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka (Canada).
Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut,  Kanada  berusaha  untuk menyediakan akses  yang  lebih  baik terhadap sumber daya dan teknologi tahan  iklim  bagi perempuan dan anak perempuan dengan cara menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan, dan  pendanaan  bagi  pemerintah  negara-negara  miskin  dan  berkembang  untuk  mengatasi perubahan  iklim  yang  mempengaruhi  kualitas  hidup  perempuan.  Kanada  juga  berusaha untuk  memberikan  kesempatan  kerja  dan  berbisnis  bagi  perempuan  di  sektor  energi terbarukan.  Demi  memastikan  partisipasi  perempuan,  Kanada  mendorong  kepemimpinan dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  perempuan  dalam  upaya  mitigasi  dan adaptasi perubahan iklim, pembangunan ketahanan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.  Salah  satu  contoh  aksi  nyata  yang  telah  dilakukan  oleh  Kanada  dalam mewujudkan  ketercapaian  area  aksi  pertama  kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP) adalah implementasi Proyek Pengadaan Fasilitas Adaptasi Perubahan Iklim antara Kanada dan UNDP ( United Nations Development Programme ) di Kamboja. Kamboja adalah negara yang terdampak oleh perubahan iklim dibuktikan dengan adanya kelangkaan air,  kekeringan,  dan  konflik  antara  laki-laki  dan  perempuan  karena  adanya  ketimpangan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
akses akan air di negara tersebut. Pelaksanaan dan pembiayaan program Proyek Pengadaan Fasilitas  Adaptasi  Perubahan  Iklim  Kanada  dan  UNDP  dimulai  di  tahun  2009  yang  telah membuahkan  hasil  baik  bagi  masyarakat  Kamboja  dalam  sistem  pengelolaan  air  dengan lebih  baik. Terdapat  pemasangan  bak penampungan dan kolam di  lebih dari 3.400 rumah tangga di 65 desa yang dapat menampung air hujan dan mengatasi kekurangan air di musim kemarau.  Program  tersebut  juga  memberikan  pelatihan  bidang  pertanian  yang  tahan  akan perubahan iklim bagi para perempuan sehingga mereka dapat memulai menanam sayur dan beberapa macam tumbuhan lainnya untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan di setiap  rumah  tangga  dan  hasilnya  juga  dapat  dijual  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan perekonomian  mereka.  Kanada  dan  UNDP  juga  bermitra  dengan  Kementerian  Urusan Wanita  Kamboja  untuk  memastikan  pemerataan  akses  dan  pembagian  air  antara  laki-laki dan  perempuan,  serta  memberikan  pelatihan  bagi  perempuan  dalam  pengelolaan  sumber daya. Dengan adanya keterampilan berkebun dan kemampuan menjual hasil berkebun, serta mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perempuan, mereka menjadi lebih dihormati dan disegani di lingkungan pedesaan dan keluarga mereka (Canada).

## C. Pencapaian Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB
Berbeda dengan Swedia dan kebijakan luar negeri feminisnya, lewat kebijakan Feminist International  Assistance  Policy (FIAP),  pemerintah  Kanada  secara  umum  berkomitmen untuk  mempromosikan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak perempuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan ketimpangan  serta  meningkatkan  kesejahteraan,  serta  secara  spesifik  berusaha  untuk mencapai seluruh target dalam Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB ( The Sustainable Development  Goals / SDGs )  (Pemerintah  Kanada  dikutip  dalam  Women,  2021).  Adapun dalam implementasi area aksi pertama, yaitu kesetaraan gender, dan pemberdayaan wanita tentu saja berusaha untuk mencapai target kelima Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB ( SDG 5. Gender Equality ) (Canada G. A., 2017). Salah satu tujuan dari perancangan are aksi pertama  adalah  karena  adanya  keinginan  Kanada  untuk  membantu  mengatasi  kekerasan seksual dan berbasis gender di dunia,  yang  merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi dan mengerikan, melalui advokasi dan investasi dari pemerintah Kanada (Canada). Tujuan tersebut selaras dengan beberapa tujuan target kelima Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB ( SDG 5. Gender Equality ), yaitu; (1) Mengakhiri segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  dimanapun  itu,  (2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, serta menghentikan aktivitas perdagangan dan eksploitasi seksual dan  jenis eksploitasi  lainnya, dan (3) Mengeliminasi praktik pernikahan anak, pemaksaan pernikahan dini dan mutilasi alat kelamin perempuan (Programme).
Pelaksanaan  area  aksi  kedua,  yaitu  martabat  manusia,  mendukung  pencapaian  target kedua, ketiga, dan keempat Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB ( SDG 2. Zero hunger , SDG 3. Good health and well-being, dan SDG 4. Quality Education ) sebab  Kanada  ingin menegakkan  martabat  manusia  di  seluruh  kawasan  di  dunia,  khususnya  di  negara-negara miskin  dan  terdampak  konflik  dan  bencana  alam  dengan  menyediakan  bantuan  bantuan kemanusiaan darurat dan pembangunan yang berfokus pada penyediaan fasilitas kesehatan, air  minum,  makanan  bergizi  dan  pendidikan  yang  berkualitas  (Canada  G.  A.,  2017). Penerapan area aksi ketiga,  yaitu pertumbuhan  bagi semua orang,  mendorong pencapaian target kedelapan dan kesepuluh Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB ( SDG 8. Decent Work and Economic Growth dan SDG 10. Reduced Inequalities ) karena pertumbuhan yang merata  dapat  menumbuhkan  perekonomian,  mengurangi  ketimpangan,  dan  memberikan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
kesempatan partisipasi yang setara bagi perempuan untuk bekerja secara layak dan menjadi aktor ekonomi (Canada G. A., 2017). Implementasi area aksi keempat, yaitu lingkungan dan aksi iklim, berupaya untuk mencapai target keenam dan ketiga belas Proyek Pembangunan Berkelanjutan  PBB  ( SDG  6.  Clean  Water  and  Sanitation dan SDG  13.  Climate  Action ) karena berfokus pada adaptasi, mitigasi, pengelolaan sanitasi dan sumber daya air (Canada G.  A.,  2017).  Pelaksanaan  area  aksi  kelima,  yaitu  pemerintahan  inklusif,  dan  area  aksi keenam,  yaitu  perdamaian  dan  keamanan,  bertujuan  untuk  mencapai  target  keenam  belas Proyek Pembangunan Berkelanjutan PBB ( SDG 16. Peace, Justice, and Strong Institutions ) karena Kanada mendukung pemerintahan inklusif yang adil, demokratis, dan memberikan keseimbangan  hak-hak  perempuan  dalam  partisipasi  politik,  serta  mendorong  pentingnya peran  perempuan  dalam  menegakkan  keamanan  dan  perdamaian,  misalnya  dalam  proses peacebuilding, peacemaking dan peacekeeping (Canada G. A., 2017).

## Tabel 2
Rincian Target  Proyek Pembangunan Berkelanjutan  PBB (The Sustainable  Development Goals/SDGs) yang Ingin Dicapai Dalam Setiap Area Aksi Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP)
Area  Aksi  Kebijakan Feminist
International Assistance Policy Target Pencapaian Proyek Pembangunan Berkelanjutan  PBB  ( The Sustainable  Development Goals / SDGs) 1. Kesetaraan  Gender,  dan Pemberdayaan Wanita SDG 5. Gender Equality 2. Martabat Manusia SDG 2. Zero hunger , SDG 3. Good health and well- being, dan SDG 4. Quality Education
3. Pertumbuhan Merata SDG 8. Decent Work and Economic Growth dan SDG 10. Reduced Inequalities 4. Aksi Lingkungan dan Iklim SDG  6.  Clean  Water  and  Sanitation dan SDG  13.
Climate Action
5. Pemerintahan Inklusif SDG 16. Peace, Justice, and Strong Institutions 6. Perdamaian dan Keamanan SDG 16. Peace, Justice, and Strong Institutions
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP),  terdapat  fenomena  glokalisasi.  Hal tersebut  dapat  dibuktikan  dari  dua  sisi,  yaitu  sisi  global  dan  sisi  lokal  yang  dimiliki  o leh kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP). Sisi global kebijakan Feminist International  Assistance  Policy (FIAP)  mengacu  pada  hadirnya  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  yang  dianut  oleh  masyarakat  internasional.  Nilai-nilai  tersebut  adalah  feminisme karena telah dianut oleh kaum-kaum dan negara-negara feminis di dunia dan prinsip-prinsip 3R ( Women’s Rights, Resources, and Representation) kebijakan luar negeri feminis Swedia karena telah menjadi blueprint atau fondasi yang mendasari pengadopsian dan perancangan kebijakan-kebijakan  luar  negeri  yang  feminis  dari  berbagai  negara  di  dunia  seperti  salah satunya, Kanada. Sisi lokal dari kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) merujuk  pada  keunikan  yang  membedakan  kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP) dengan kebijakan-kebijakan luar negeri feminis negara-negara lainnya. Sisi lokal kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) tercermin dari; (1) Fokus kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  yang  hanya  menekankan  pada bidang bantuan internasional dan bersifat transformatif, tidak seperti kebijakan luar negeri feminis Swedia yang bersifat radikal dan disruptif, (2) Aspek lingkungan yang masuk dalam elemen  kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  yang  tercermin  dari adanya area aksi keempat, yaitu aksi lingkungan dan iklim, dan (3) Setiap area aksi kebijakan Feminist  International  Assistance  Policy (FIAP)  secara  khusus  berusaha  untuk  mencapai target-target  Proyek  Pembangunan  Berkelanjutan  PBB    ( The Sustainable  Development Goals / SDGs).
Mengacu  pada  hasil  penelitian,  penulis  menyarankan  beberapa  hal,  antara  lain;  (1) Pengadaan  penelitian  lanjutan  dari  penelitian  mengenai  motivasi  dan  alasan  Kanada menerapkan  glokalisasi  dalam  implementasi  kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP),  (2)  Pengadaan  penelitian  berikutnya  untuk  mengetahui  apakah  ada kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Kanada lewat penerapan kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) untuk mengatur hubungan dan interaksi politiknya dengan negara lain, serta (3) Pengadaan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan spesifik dalam  meninjau performa penerapan  kebijakan Feminist  International  Assistance Policy (FIAP) secara umum, maupun secara spesifik ketika diterapkan oleh Kanada di suatu negara.

## 5. Daftar Pustaka
Affairs, F. M. of F. (2022, October 27). What does feminist foreign policy mean? Ministry for  Foreign  Affairs.  Retrieved  January  8,  2023,  from  https://um.fi/current-affairs/- /asset_publisher/gc654PySnjTX/content/mita-on-feministinen-ulkopolitiikka-/35732 Angelita, E. (2023). RINGKASAN LINIMASA SEJARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI
FEMINIS. Retrieved 2023, from https://www.canva.com/design/DAFXFL_jxV0/GDi4kP9NQdyYnE64K9EcpA/edit#
Canada, G. (2018.). Canada’s Feminist International Assistance Policy. Retrieved February 11,  2023,  from  https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development- enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng#5.4
Canada,  G.  A.  (2017).  Canada's  Feminist  International  Assistance  Policy.  Retrieved
February 23, 2023,
from https://www.international.gc.ca/world-
monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Day,  L. (2016,  February  18). What  is feminism? What  Is  Feminism?  |  Women  &  Gender Studies. Retrieved January 9, 2023, from https://wgs.eku.edu/what-feminism-0
Government, N. (2022, December 7). Feminist foreign policy explained. Retrieved January 9,  2023,  from  https://www.government.nl/latest/news/2022/11/18/feminist-foreign- policy-netherlands
Khondker,  H.  H.  (2005,  December).  Globalisation  to  glocalisation:  A  conceptual exploration.
Retrieved January 9, 2023, from
https://www.researchgate.net/publication/277171100_Globalisation_to_Glocalisation _A_Conceptual_Exploration
McAfee,  &  Noëlle.  (2018). Feminist  philosophy .  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy. Retrieved  January  9,  2023,  from  https://plato.stanford.edu/entries/feminist- philosophy/
Morton, S. E., Muchiri, J., & Swiss, L. (2020, September). Which feminism(s)? for whom? Intersectionality in  Canada's Feminist  International Assistance Policy . International journal (Toronto, Ont.).
Retrieved
February 11, 2023, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7586002/
Motoyama, H. (2022). Has Japanese Foreign Policy Become Feminist Too? An Analysis of the  “Women  Shine”  Foreign  Policy  of  the  Second  Abe  Administration.  Retrieved January 8, 2023, from https://www.jstage.jst.go.jp/article/asiajapan/4/0/4_1/_pdf Nurhayati,  C.  (n.d.). Teori  Perubahan  Sosial .  Globalisasi  dan  Glokalisasi.  Retrieved February 12, 2023, from
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54434/1/Globalisasi%20d an%20Glokalisasi.pdf
Organization,  P.  A.  H.  (n.d.). Canada's  Feminist  International  Assistance  Policy . PAHO/WHO | Pan American Health Organization. Retrieved February 11, 2023, from https://www.paho.org/en/canada/canadas-feminist-international-assistance-policy Parekh,  S.,  &  Wilcox,  S.  (2020,  March  12). Feminist  Perspectives  on  Globalization . Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy.  Retrieved  March  18,  2023,  from https://plato.stanford.edu/entries/feminism-globalization/
Policy,  C.  for  F.  F.  (n.d.). Feminist  foreign  policy .  Feminist  Foreign  Policy.  Retrieved January  8,  2023,  from  https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign- policy
Programme, U. N. D. (n.d.). Sustainable development goals . UNDP. Retrieved February 12, 2023, from https://www.undp.org/sustainable-development-goals
Women, I. C. for R. on. (2021). Defining  feminist foreign policy:  A 2021 Update  - icrw. Retrieved
February 11,
2023, from https://www.icrw.org/wp- content/uploads/2021/10/FFP-2021Update_v3.pdf
Women, I. C. for R. on. (2021). Defining  feminist foreign policy:  A 2021 Update  - icrw.
Retrieved
January 8,
2023, from https://www.icrw.org/wp-
content/uploads/2021/09/Defining-Feminist-Foreign-Policy-2021-Update.pdf
Women, T. U. N. (2022). Feminist foreign policies: An introduction. Retrieved January 8,
2023,  from  https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Brief-Feminist- foreign-policies-en.pdf