Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3047-3066
Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018
Latifah Nur Janah 1) , Rial Fuadi 2)
1 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Raden Mas Said Surakarta
2 Dosen Universitas Raden Mas Said Surakarta Email korespondensi: latifahnurjanah29@gmail.com

## Abstract
The consumer is weakest part in an agreement or transaction, therefore there is a need for protection as a form of  legal  certainty.  This  research  aims  to  explain  (1)  the  consumers  protection  for  e-tol  cards  users.  (2)  the comparation of consumer protection for e-tol card users reviewed from Law No. 8 of1999, MUI Fatwa No. 116 of  2017  ,  and  Bank Indonesia  Regulastion  No.  20  of 2018.  This  research is  library  research.  Data  collection tecniques use document and record tecniques. Check the validity of data using method triangulation. The data analysis technique useis comparative analysis. The result of this study, namely (1) the decision given by the e-tol card issuing bank has an impact on the consumer protection obtained for e-tol card users. (2) there is a lack of fulfillment of cnsumerprotection principles in the provisions for the use of e-tol card issuers, namely the rights and principles of security, as well as consumer safety as seen in Law No. 8 of 1999, the security of assets as seen in the MUI Fatwa No. 116 of 2017, while in Bank Indonesia Regulastion No. 20 of 2018 consumer protection has been implemented properly.
Keyword : Comparative Anaysis, Consumer Protection, E-Tol.
Saran  sitasi : Janah,  L.  N.,  &  Fuadi,  R .  (2022).  Analisis  Perbandingan  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3047-3066. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6122
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6122

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan e-tol  card yang  berkaitan  dengan transaksi  non  tunai  di  jalan  tol  diatur  dalam  Permen Pekerja  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  No.  16/PRT/M/2017.  Pada  peraturan tersebut juga mengatur bagaimana praktik penggunaan layanan tol tersebut yang dilakukan oleh para  pengguna  aktif e-tol  card di  jalan  tol  pada pembayaran  disetiap  pintu  gerbang  tol  apakah terlaksana  dengan  baik.  Pada  saat  pengguna  ingin mengaplikasikan e-tol card , maka pengguna tersebut tidak memerlukan sebuah PIN ( Personal Identifiation Number )  dan  dalam  penggunaan e-tol  card ini  tidak berkaitan  dengan  rekening  bank  pengguna.  Jika pengguna  kehilangan e-tol  card miliknya,  maka mereka akan sulit melacak dan  melakukan pemblokiran.  Selain  itu,  kerugiannya  juga  dapat
dirasakan  apabila e-tol  card mengalami  kerusakan, dimana  mesin  tidak  dapat  membaca  kartu  tersebut sehingga saldo pengguna atau uang yang didalamnya sudah tidak dapat dipakai untuk melakukan transaksi lagi. Kehilangan atau kerusakan pada e-tol card yang dialami  oleh  pengguna  selaku  konsumen  tentunya membawa  dampak  kerugian  yang  dapat  dirasakan secara langsung.
Perlindungan  konsumen  pengguna e-tol  card selain  pada  kasus  kehilangan  atau  kerusakan  kartu, juga terdapat pada kepastian terjaganya hak dan asas perlindungan konsumen itu sendiri, baik regulasi yang mengatur  mengenai e-tol  card maupun  pihak produsen e-tol  card sebagai  pelaku  usaha  melalui ketentuan  klausula  baku  yang  mereka  tetapkan. Adapun  berkaitan  dengan  penetapan  ketentuan klausula  baku  oleh  masing-masing  pihak  yang
menerbitkan e-tol card , maka tak terlepas dari standar yang  harus  dipenuhi  sebagaimana  yang  telah ditetapkan oleh regulasi yang telah mengatur.
Apabila diperhatikan lebih lanjut, dapat dipahami bahwa e-tol  card adalah  perwujudan e-money atau uang berbentuk digital, yang masih menjadiperwujudan  dari  uang  itu  sendiri  serta  dapat disebut  harta  kekayaan  untuk  sang  pemilik,  yang tersimpan  pada  suatu  media  kartu  yang  digunakan dalam  bertransaksi.  Transaksi  sendiri  merupakan bentuk  muamalah  yang  tak  bisa  terlepaskan,  adapun bermuamalah  tak  terlepas  dari  kaidah  fikih  dalam batasan-batasannya, diantaranya :
ِمْي ِر ْحَّتلا ىَلَع  ٌلْيِلَد َّ ل  ُدَي ْ ن ً أ َّ الِإ ُة َحَاب ْإلَا  ِت َالَم َاعُمْلا يِف ُ ل ْص َ ا ْ ل َ ا
Artinya  :  “ Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan
kebolehannya” (Fathurrahman, 2015: 135). ُ لا َزُي  ُر َر َّ ضلا
Artinya  :  “ Segala  ḍarar  (bahaya  kerugian)  harus dihilangkan”.
Berangkat  dari  kaidah  fikih  diatas  dengan seseorang  memiliki e-tol  card berarti  ia  menaruh hartanya dalam bentuk digital pada sebuah kartu yang digunakan  untuk  layanan  jasa  sehinggapemilik layanan  jasa  harus  mampumelaksanakan  prinsip penjagaan  atau  dalam  Islam  dikenal  dengan  nama ḥifẓul māl , sebagai suatu bentuk pencegahan kerugian ( ḍarar).
Pada Peraturan Bank
Indonesia No. 20/6/PBI/2018 mengenai uang elektrik memang tidak memberikan  penjelasan  secara  khusus  tentang bagaimana  tindakan  yang  akan  dilakukan  untuk konsumen  apabila e-tol  card miliknya  rusak  atau hilang  sebagai  bentuk  proses  menjaga  harta  yang dimiliki  konsumen.  Hanya  saja  pada  Pasal  43 disebutkan  bahwa  pihak  yang  menerbitkan  atau memberi  layanan  jasa  memiliki  kewajiban  untuk menjalankan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana  aturan  dan  ketetapan  Undang-Undang yang  berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta mempunyai  sejumlah  mekanisme  untuk  ganti  rugi mengenai  keuangan.  Pada  Pasal  52  Ayat  1  Point  a dijelaskan jika mengganti kartu yang hilang dan rusak atau penggunaan untuk pertama kali dikenakan biaya pembelian.
Pasal 34 Ayat 2 pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018   yang menyatakan implementasi ketentuan  perlindungan  konsumen  maka,  jika dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, penegakan hukum  dilakukan  demi  terciptanya  perlindungan konsumen.  Pasal  19  dalam  Undang-Undang  No.  8 tahun 1999, memberikan penjelasan adanya kewajiban untuk penyedia jasa agar memberikan ganti rugi akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan/diperdangkan  jika  terjadi  sesuatu,  serta Pasal  4  konsumen  mempunyai  beberapa  hak diantaranya, hak atas penggantian produk yang telah dijanjikan, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pengkonsumsian barang dan/atau jasa.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis komparatif,  yaitu  dengan  membandingkan  peraturan Undang-Undang  No.  8  Tahun  19999,  Fatwa  DSN MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017 , dan  PBI  No. 20/6/PBI/2018,  dalam  pemberian  perlindungan konsumen terhadap pengguna e-tol card, berdasarkan teori  yang  digunakan  penulis  yang  diterapkan  pada fokus  permasalahan.  Penelitian  yang  digunakan adalah  analisis  yaitu  menganalisis  data  primer  dan data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  pemberian perlindungan konsumen pengguna e-tol card . Dalam penelitian  yang  megkaji  penelitian  perlindungan konsumen  ini  memakai  jenis  penelitian library research yaitu  dengan  mengkaji  dan  menganalisis buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan  konsumen,  dan  menggunakan  teknik trianggulasi  metode  dalam  pemeriksaan  keabsahan datanya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  E-Tol Card Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan  konsumen  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang    No.  8  Tahun  1999 terimplementasikan pada pemberian hak-hak konsumen serta asas dari perlindungan konsumen itu sendiri.  Hak  dan asas  perlindungan  konsumen inilah yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha dalam penetapan  klausula  baku  disetiap  produk  barang dan/atau  jasanya.  Berikut  asas  yang  terdapat  dapat dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen:
a. Asas keadilan dan persamaan hak
Pelaksanaan asas keadilan dan persamaan ini dimaksudkan  agar  tidak  adanya  tindakan diskriminatif  yang  dilakukan  oleh  penerbit layanan dalam memperlakukan konsumennya.
b. Asas keamanan dan keselamatan konsumen Pelaksanaan  asas  adalah  demi  terjaminnya segala  informasi  konsumen  yang  hanya  dapat digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang  disetujui  oleh  pengguna e-tol  card, kecuali telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Hal  lain  yang  harus  dalam  asas  ini adalah  terjaminnya  pemberian  layanan  yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
c. Asas manfaat
Bertujuan agar pemberian informasi produk atau  layanan  konsumen  dapat  berjalan  secara jelas,  lengkap  dengan  bahasa  yang  mudah dimengerti,  guna  penyelenggaraan  perlindungan konsumen dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin  untuk  kepentingan  pihak-pihak  yang terlibat  secara  keseluruhan,  baik  konsumen  atau pelaku usaha.
d. Asas kepastian hukum
Bertujuan  agar  terciptanya  ketaatan  hukum diantara  pelaku  usaha  dan  konsumen  agar memperoleh rasa yang adil demi penyelenggaraan perlindungan  konsumendan  adanya  kepastian hukum  yang  dijamin  oleh  negara.  Salah  satu contoh  penerapannya  adalah  pada  penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
e. Asas keseimbangan
Bertujuan  agar  adanya  kematangan  pola pikir dan emosional yang baik diantara konsumen dan  pelaku  usaha,  mengingat  bahwa  segala  hal dalam  bermuamalah  ada  batasan-batasan  norma agama yang tidak boleh dilanggar.
Selanjutnya  bentuk  perlindungan  konsumen dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, selain pada bentuk asas juga dimplemtasikan  dalam  bentuk  pemberian  hak-hak kepada  konsumen  sebagaimana  Pasal  4,  yang dijelaskan sebagai berikut :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  adalah memperoleh  manfaat  dari  barang  dan/atau  jasa yang  dikonsumsi.  Perolehan  manfaat  tersebut tidak  boleh  mengancam  keselamatan,  jiwa  dan harta  benda  konsumen,  serta  harus  menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mandapatkan  barang  dan/jasa  tersebut  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Hal  ini  didasarkan  pada  keinginan  setiap konsumen  yang  tidak  mau  mengkonsumsi barang/jasa yang dapat mengancam keselamatan, jiwa  dan  hartanya.  Untuk  itu  konsumen  harus diberikan  kebebasan  dalam  memilih  barang  atau jasa yang akan dikonsumsi. Kebebasan memilh ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dar pelaku usaha yang bertujuan memimikat konsumen atas produk yang dihasilkannya.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau jasa.
Sebelum  menetapkan  pilihan,  konsumen diharapkan  mendapatkan  informasi  terhadap barang dan/atau jasa yang akan digunakan secara benar,  karena  hal  iniah  yang  menjadi  landasan konsumen  dalam  menentukan  pilihannya.  Oleh sebab  itu  pelaku  usaha  diharapkan  menyediakan informasi  yang  jelas,  jujur,  dan  benar  mengenai produk yang ditawarkan.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
Kerugian  sering  kali  diderita  konsumen dalam  pengkonsumsian  suatu  produk,  ini  berarti masih adanya kelemahan dalam suatu barang/jasa. Para  pelaku  usaha  diharapkan  dapat  menerima suatu  pendapat  atau  keluhan  dari  konsumen. Pendapat  dan  keluhan  konsumen  ini  disisi  lain dapat meningkatkan daya saing.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut.
Konsumen sesekali tidak mengetahui proses apa saja yang dilakukan olehpelaku usaha dalam menyediakan  barang/jasa  yang  dikonsumsinya, berbeda  dengan  pelaku  usaha  yang  sangat  tahu persis  dengan  barang/jasa  yang  dihasilkan.  Oleh karena  itu  diperlukan  advokasi  dalam  upaya
perlindungan  dan  penyelesaian  sengketa  bagi konsumen,  tanpa  adanya  keberpihakan  terhadap satu  pihak  dan  berjalan  sebagaimana  ketentuan hukum yang berlaku.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
Pelaku  usaha  harus memberikan  pembinaan dan  pendidikan  kepada  konsumen  secara  benar, agar  konsumen  dapat  memperoleh  manfaat  atas pengkonsumsian suatu barang secara optimal, dan bukan bertujuan untuk pengekplotasian konsumen.
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
Diperlakukan secara sama merupakan bentuk dari  hak  asasi  manusia,  sehingga  pelaku  usaha harus  memberikan  pelayanan  yang  sama  kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan idiologi, agama, suku dan status sosial.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai semestinya.
Hal inilah yang menjadi inti dari perlindungan  konsumen.  Sebenarnya  tujuan  dari kompensasi,  ganti  rugi,  atau  penggantian  adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen kedalam  keadaan  semula,  sehingga  seakan  tidak terjadi kerugian pada konsumen.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan lainnya.
Pada  dasarnya  hak  konsumen  sangatlah banyak  dan  tak  khayal  dapat  terus  bertambah. Dengan  adanya  ketentuan  ini  membuka  peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan yang telah dijelaskan diatas.

## 3.2. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  E-Tol
Card  Pada  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN-

## MUI/IX/2017
Perlidungan  konsumen  yang  diberikan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  Fatwa  DSN  MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syarī’ah terpusat dalam 3 (tiga) hal yaitu ḥifẓul māl , kejelasan aqad, penerapan prinsip syarī’ah . 3.2.1. Ḥifẓul māl
Ḥ ifẓul māl adalah salah satu dari lima dasar dari Maqāṣid Syarī’ah. Maksud utama terhadap Maqāṣid Syarī’ah yaitu  memperoleh  kemanfaatan  serta
menghindari mudharat dimana hal tersebut merupakan  tujuan  pendirian  hukum  dalam  Islam. Pengertian  dari Maqāṣid  Syarī’ah lainnya  bisa diartikan  juga  sebagai  tujuan  atau  sasaran  yang mengacu terhadap hukum Islam. Sedangkan pengertian berdasarkan Maqāṣid Syarī’ah merupakan suatu tujuan hukum serta nilai-nilai yang terkandung menurut hukum-hukumnya.
Agar mendapatkan harta yang halal, maka hukum Islam  mengizinkan  berbagai  bentuk  bermuamlah, sebagai  conoh  jual  beli,  sewa,  gadai,  dan  lain sebagainya. Serta melarang pengikutnya mendapatkan harta melalui cara yang tidak halal, seperti pencurian, ribā, penipuan, pengurangan timbangan, korupsi dan sebagainya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqih : ِمْي ِر ْحَّتلا ىَلَع  ٌلْيِلَد َّ ل  ُدَي ْ ن ً أ َّ الِإ ُة َحَاب ْإلَا  ِت َالَم َاعُمْلا يِف ُ ل ْص َ ا ْ ل َ ا
Artinya  :  “ Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan
kebolehannya”
Qaidah tersebut  merupakan  dari  bagian qaidah assasiyyah yakni “keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan  keraguan”  yang  berlaku  kepada  semua perbuatan. Dengan berpegang pada qaidah fiqhiyyah tersebut diatas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk  melakukan  aktivitas-aktvitas  ekonomi,  selama tidak  merupakan  aktivitas  yang  dilarang  atau  tidak mengandung  unsur-unsur  yang  dilarang.  Adapun qaidah fiqh lainnya dalam bermuamalah adalah ḍarar : ُ لا َزُي  ُر َر َّ ضلا
Artinya  :  “ Segala  ḍarar  (bahaya  kerugian)  harus dihilangkan”.
Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan  eksistensi  manusia,  karena  jika  ia  tidak diselesaiakn  maka  akan  mengancam  agama,  jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. (Fathurrahman,  2015:  102).  Dilihat  dari  segi keberadaannya  menjaga  harta  dilakukan  dengan bekerja dengan mencari rizki secara halal sedangkan dari sisi ketidakberadaannya yaitu melarang tindakan mencuri  atau  menipu  kepada  orang  lain  dan memberikan sanksi hukuman kepada yang melanggarnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  berangkat dari hal inilah Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pentingnya  dalam  penjagaan  harta  (ḥ ifẓul  māl ), dimana  dilarang  hilangnya  sejumlah  nominal  uang
yang  tersimpan  dalam  media  kartu  elektronik  jika media  kartu  penyimpanan  hilang  karena  kehilangan ini  akan  menimbulkan  kerugian  ( ḍarar )  bagi pengguna e-tol card.
3.2.2. Kejelasan aqad Kejelasana aqad disini  adalah  mengacu  pada bentuk  hubungan  kesepakatan  yang  digunakan diantara pelaku usaha dan konsumen. Adapun dalam hal ini fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan terdapat dua aqad yang dapat digunakan yaitu qard dan wadi’ah.
3.2.2.1. Aqad wadi’ah
Ketentuan  yang  terdapat  dalam aqad  wadi’ah sebagai berikut :
a. Jumlah  nominal  uang  elektronik  bersifat  titipan yang  dapat  diambil/digunakan  oleh  pemegang kapan saja.
b. Jumlah  nominal  uang  elektronik  yang  dititipkan tidak  boleh  digunakan  oleh  penerima  titipan (penerbit) kecuali atas ijin pemegang kartu.
c. Dalam  haljumlah  nominal  uang  elektronik  yang dititipkan  digunakan  oleh  penerbit  atas  ijin pemegang  kartu,  maka qard titipan  ( wadi’ah ) merubah  menjadi aqad pinjaman  ( qard ),  dan tanggungjawab penerima titipan sama tanggungjawab dalam aqad qard.
d. Otoritas  terkait  wajib  membatasi  penerbit  dalam penggunaan  dana  titipan  dari  pemegang  kartu ( dana float ).
e. Penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
3.2.2.2. Aqad qard
Ketentuanyang terdapat dalam aqad qard adalah sebagai berikut :
a. Jumlah  nominal  uang  elektronik  bersifat  hutang yang  dapat  diambil/digunakan  oleh  pemegang kartu kapan saja.
b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
c. Penerbit  wajib  mengembalikan  jumlah  pokok piutang  pemegang  uang  elektronik  kapan  saja sesuaidengan kesepakatan.
d. Otoritas  terkait  wajib  membetasi  penerbit  dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float ).
e. Penggunaan  dana  oleh  penerbit  tida  boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

## 3.2.3. Prinsip syarī’ah
Prinsip syarī’ah disini  dapat  diartikan  dengan praktik  uang  elektronik  yang  sesuai  dengan  prinsip syarī’ah yaitu dengan tidak melanggar hukum Islam. Dalam  penetapan  prinsip syarī’ah disini  Majelis Ulama Indonesia berpedoman pada sebab diharamkannya  transaksi  yaitu  pada  haram  selain zatnya,  yang  terdiri  dari  kezaliman, ḍarar,  ribā , risywah,  maysir,  dan  ketidakpastian aqad. Adapun dalam  ketentuan  fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017 hal-hal yang dilarang adalah : 3.2.3.1. Ribā Adalah  tambahan yang diberikan dalam pertukaran  barang-barang  ribawi  ( al-amwal  al- ribawiyah ) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang  dengan  imbalan  penangguhan  pembayaran secara  mutlak.  Ada  banyak  ayat  Qur’an  yang menerangkan tentang keharaman ribā, terdapat dalam surat  al-Baqarah:  275,  surat  an-Nisa’:  161,  surat  ali- Imran: 130, ar-Rum: 39.
3.2.3.2. Ḍarar
Adalah  ketidakpastian  dalam  suatu aqad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek aqad maupun mengenai  penyerahannya.  Pada  dasarnya ḍarar ini adalah perkara yang mesti dielakkan dalam membeli juga menjual serta secara umumnya telah mewujudkan kekaburan antara satu pihak yang tidak tahu apa yang tersembunyi pada objek dan akibatnya. 3.2.3.3. Maysir Adalah  setiap aqad yang  dilakukan  dengan tujuan tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi,  atau  untung-untungan.  Dalam  Peraturan Bank  Indonesia  No.  7/46/PBI/2005, maysir adalah transaksi yang mengadug perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi. Untuk bisa diketegorikansebagai  judi  harus  ada  tiga  unsu  yang dipenuhi:
a. Adanya  taruhan  harta  atau  materi  yang  berasal dari kedua belah pihak yang berjudi.
b. Adanya  suatu  permainan  yang  digunakan  untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
c. Pihak yang menang mengabil harta (sebagian atau seluruhnya)  yang  menjadi  taruhan,  sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

## 3.2.3.4. Tadlis
Adalah  tindakan  menyembunyikan  kecactan objek aqad yang  dilakukan  oleh  penjual  untuk mengelabuhi pembeli seolah-olah objek aqad tersebut tidak cacat.
3.2.3.5. Isrāf  adalah  pengeluaran  harta  yang berlebihan.

## 3.3. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  E-Tol Card Pada PBI No. 20/6/PBI/2018
Cakupan  perlindungan  konsumen  sebagaimana yang  terdapat  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.  20/6/PBI/2018  tentang  uang  elektronik,  terbagi menjadi tiga unsur yaitu:

## 3.3.1. Keamanan Harta
Dalam  upaya  terlaksananya  keamanan  harta, Bank Indonesia melakukan:
a. Tidak  menimbulkan  resiko  sistematik  (Pasal  2
PBI No.20/6/PBI/2018).
Peraturan ini mengatur tentang
penyelenggaraan  uang  elektronik  agar  tidak terjadi kendala baik dari segi sistem, alat-alat atau perangkat yang digunakan.
b. Penerapan  prinsip  perlindungan  konsumen  yang mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen (Pasal 43 Ayat 1 PBI
No.20/6/PBI/2018).
c. Penerapan  manajemen  resiko  secara  aktif  dan konsisten (Pasal 35 Ayat 1 PBI No. 20/6/PBI/2018).
Pengawasan  aktif  manajemen  antara  lain berupa  penetapan  akuntabilitas,  kebijakan,  dan proses pengendalian untuk mengelola resiko yang mungkin  timbul  dari  penyelenggaraan  uang elektronik.  Cakupan  ini  untuk  resiko  keuangan diantara  lain,  pembatasan  nilai  uang  elektronik dan pengelolaan dana float.
d. Memiliki  mekanisme  penggantian  kerugian finansial  kepada  Pengguna  sepanjang  kerugian tidak  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian Pengguna  (Pasal  43  Ayat  2  huruf  c  PBI No.20/6/PBI/2018).
Dalam mekanisme inilah yang nantinya akan digunakan  oleh  masing-masing  bank  penerbit dalam  melakukan  ganti  rugi  jika  terdapat kerugianyang dialami konsumen yang disebabkan oleh  ketidakmaksimalan  suatu  produk,  seperti halnya jika terjadi kerusakan kartu. Dimana dana top up yang dilakukan konsumen tersimpan pada Bank  berbentuk  dana float. Dan float ini  dapat digunakan  untuk  memenuhi  kewajiban  kepada Pengguna  dan  penyedia  barang  dan/atau  jasa dalam  jangka  pendek.  Penempatan  dana float
berada ada kas yaitu pada ( cash on hand ) Penerbit sendiri.

## 3.3.2. Keamanan  Data
Keamanan data sering disebut dengan keamanan informasi.  Kemanan  ini  salah  satu  yang  ditekankan oleh Bank Indonesia mengingat data pribadi pengguna hanya boleh diketahui dan digunakan pengguna e-tol card dan  penyedia  layanan  guna  kepentingan kelancaran  pelayanan.  Keamanan  standar  kemanan data adalah sebagai berikut:
a. Menerapkan  standar  keamanan  sistem  informasi (Pasal 34 Ayat 1 huruf b PBI No.20/6/PBI/2018) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan  keandalan  sistem  yang  berlaku  umum  atau yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  atau otoritas/lembaga  terkait.  Pemenuhan  sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem memenui prinsip sebagai berikut :
b. Ketersediaan sistem ( availability ).
c. Pencegahan  terjadinya  penyangkalan  transaksi yang telah dilakukan ( non-repudiation )
d. Otentikasi sistem dan data (authentication )
e. Integritas sistem data ( integrity )
f. Kerahasiaan data ( confidentiality )
1) Pemeliharaan data dan peningkatan kemanan teknologi  (Pasal  36  Ayat  1  huruf  b  PBI
No.20/6/PBI/2018). Keamanan ini diantara lain dengan melakukan  peningkatan  atau  penggantian infrastruktur  atau  sistem  teknologi  yang digunakan  dalam  hal  tejadi  penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya terbukti  telah  dapat  ditembus  oleh fraudster atau rentan terhadap serangan siber.
2) Self  assesment atas  sistem  informasi  yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
3) Pelaksanaan  audit  sistem  informasi  oleh security  auditor independen  secara  berkala paling  sedikit  tiga  tahun  sekai  atau  setiap terdapat perubahan yang signifikan (Pasal 36 Ayat 1 d).
Security  auditor independen  dapat  berupa security  auditor internal  maupun security auditor eksternal. Pada audit sistem informasi ini  mencangkup  ;  keamanan  operasional, keamanan  jaringan,  apikasi  dan  sistem, keamanan dan integritas data atau informasi, keamanan  fisik  dan  lingkungan,  termasuk kontrol  terhadap  akses  sistem  dan  data, manajemen  perubahan  sistem,  manajemen
implikasi sistem, dan prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.
4) Membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau  informasi  pengguna,  sebatas  yang diperlukan  dalam  penyelenggaraan  uang elektronik  (Pasal  43  Ayat  2  huruf  a  PBI No.20/6/PBI/2018).
3.3.3. Kemanan Transaksi
a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/6/PBI/2018 menjelaskan tentang penyelenggaraan uang elektronik harus memenuhi prinsip dalam kegiatan transaksi yaitu tidak menimbulkan resiko terhadap sistem dengan sistem  keuangan  yang  sehat  tanpa  adanya  unsur penipuan.
b. Penyelenggaraan uang elektronik harus mempunyai manfaat daam perekonomian masyarakat serta pihak penerbit harus berprinsip pencegahan  terhadap  pencucian  harta  uang,  dan pencegahan pendanaan terorisme, untuk
mengantisipasinya
perlu meningkatkan perlindungan  konsumen  bagi  penggunanya. Peningkatan keamanan transaksi dapat terlaksana dengan  baik  dengan  pemenuhan  kewajiban pemrosesan  transaksi  uang  elektronik  secara domestik  dengan  penerapan  interkoneksitas  dan interoperabilitas.

## 3.4. Macam-Macam E-Tol Card yang dikeluarkan Penerbit
Bentuk  kesepakatan  atau  perjanjian  yang memakai  standar  kontrak  atau  dikenal  juga  dengan istilah  klausula  baku,  yang  berlaku  dilembaga- lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  ekonomi  atau bisnis  memiliki  jenis  beragam,  baik  lembaga  pada bidang barang maupun layanan. Bank yang dijadikan bagian dari perusahaan dibidang jasa, sering ditemui dengan  diberlakukannya  klausula  baku  pada  saat memberikan penawaran produk kepada calon nasabah selaku  konsumen,  salah  satunya  yaitu  pada  produk layanan  jasa  sejenis e-tol  card. Dalam  penetapan klausula  baku  bank  penerbit  terdapat  faktor-faktor yang dapat timbul, sebagai berikut :
3.4.1. Kartu Flazz Card Bank BCA
Flazz card adalah    media kartu  uang  elektronik yang diterbitan oleh Bank BCA yang digunakan untuk melakukan  transaksi  pembayaran  pada  setiap  pintu gerbang  tol.  Dalam  penggunaan  Flazz card terdapat faktor yang mungkin timbul diantaranya :
a. Apabila kartu Flazz dicuri atau hilang, BCA tidak bisa memblokir dana yang ada pada kartu Flazz. Pemegang  kartu  sepenuhnya  bertanggungjawab atas  seluruh  risiko  dari  penggunaan  kartu  Flazz yang hilang.
b. Kartu  Flazz  bukanlah  sarana  untuk  melakukan penyimpanan  uang  seperti  penjabaran  dalam undang-undang mengenai perbankan. Maka sebab itu LPS tidak menjamin dana yang ada pada kartu Flazz.
c. Keterangan  serta  perhitungan  BCA  berkenaan dengan  transaksi  maupun  saldo  artu  Flazz mengenai akibat dari penggunaan kartu sehingga bisa  dijadikan  sebagai  bukti  yang  mengikat  dan sebaliknya.
d. Pengguna  kartu  Flazz  memiliki  hak  apabila sewaktu-watu  ingin  menghentikan  pemakaian kartu  Flazz.  Pengguna  kartu  Flazz  memiliki  hak untuk melakukan pengembalian saldo ( redeemtion) yangada  di  kartu  tersebut  dengan memberikan  kartu  Flazz  ke  kantor  cabang  yang dipilih oleh BCA.
3.4.2. Kartu E-Toll Card Bank Mandiri
E-Toll card adalah  media kartu uang elektronik yang diterbitan oleh Bank BCA yang digunakan untuk melakukan  transaksi  pembayaran  pada  setiap  pintu gerbang  tol.  Dalam  penggunaan  Flazz card terdapat faktor yang mungkin timbul diantara :
a. Sado  Mandiri e-money tidak  termasuk  dalam kategori simpanan sehingga tidak dilibatkan pada program penjaminan dari LPS.
b. Apabila  kartu  hilang,  maka  Bank  tidak  akan memblokir  kartu  tersebut,  tidak  memberi  kartu pengganti baru, serta Bank tidak akan melakukan pengembalian saldo yang masih ada didalamnya.
c. Apabila kartu mengalami kerusakan, maka Bank tidak akan melakukan pemblokiran terhadap kartu
tersebut, tidak akan memberikan kartu pengganti baru,  namun  Bank  mengembalikan  saldo  yang masih ada didalamnya.

## 3.4.3. Kartu TapCash Bank BNI
E-Toll card adalah  media kartu uang elektronik yang diterbitan oleh Bank BCA yang digunakan untuk melakukan  transaksi  pembayaran  pada  setiap  pintu gerbang tol. Dalam penggunaan E-Toll card terdapat faktor yang mungkin timbul diantara :
a. Saldo pada kartu TapCash BNI tidak diberi bunga dan  tdak  adanya  jaminan  dari  LPS  (Lembaga Penjaminan Simpanan).
b. Jika kartu dicuri atau hilang, maka Bank tidak bisa melakukan  pemblokiran,  mengganti  fisik  kartu, serta tidak dapat melakukan pengembalian saldo.
c. Jika kartu  TapCash mengalami  kerusakan,  maka
Bank  tidak  bisa  melakukan  pemblokiran, mengganti kartu baru dan Bank tidak mengembalikan  saldo  yang  masih  tersisa  dalam kartu.
d. Selama  kartu  TapCash  kartu  BNI  digunakan, pemegang  kartu  dapat  melakukan  penyempaian keluhan atau pengaduan kepada BNI. Pengaduan dapat dinyatakan dikantor cabang Bank BNI yang dekat  dengan  lokasi  keberadaan  pengguna TapCash. Adapun pada saat penyampaian keluhan pemegang  kartu  diminta  unuk  melampirkan identittas  diri  dan  dokumentasi  lain  yang mendukung  beserta  fotocopinya.  Bank  akan merespon  setiap  pengaduan  dan  keluhan  yang masuk selambat-lambatnya empat belas hari kerja semenjak pengaduan tersebut disampaikan pertama kali secara lengkap.
e. Statement  Print ialah  lima  riwayat  transaksi paling akir kartu TapCash BNI yang ditunjukkan secara detail.
3.4.4. Kartu Blink Card Bank BTN
Blink card adalah  media kartu uang elektronik yang diterbitan oleh Bank BCA yang digunakan untuk melakukan  transaksi  pembayaran  pada  setiap  pintu gerbang  tol.  Dalam  penggunaan  Blink card terdapat faktor yang mungkin timbul diantara :
a. Saldo pada kartu Blink tidak termasuk dalam jenis simpanan  sehingga  tidak  mendapat  penjaminan dari LPS.
b. Jika  kartu  hilang,  maka  Bank  BTN  tidak  akan melakukan  pemblokiran,  tidak  meggantinya dengan  kartu  baru,  serta  Bank  tidak  akan melakukan  pengembalian  sejumlah  sado  yang tersimpan pada kartu.
c. Jika  karrtu  Blink  mengalami  kerusakan,  maka Bank  tidak  akan  memblokir,  tidak  akan menggantinya  dengan  kartu  yang  baru,  namun Bank BTN akan melakukan pengembalian saldo. d. Pengguna kartu Blink yang mengajukan redeemtion dapat dilakukan dengan
menyempaikan  atau  memberitahukan  kepada Bank secar tertulis.

## 3.4.5. Kartu Brizzi Card Bank BRI
Brizzi card adalah  media kartu uang elektronik yang diterbitan oleh Bank BCA yang digunakan untuk melakukan  transaksi  pembayaran  pada  setiap  pintu gerbang tol. Dalam penggunaan Brizzi card terdapat faktor yang mungkin timbul diantara :
a. Brizzi  tidak  termasuk  kedalam  jeis  simpanan sehingga dana didalamnya tidak dikenakan bunga, dan tidak mendapat penjaminan dari LPS.
b. Keterangan  serta  perhitungan  dari  Bank  BRI terkait  transaksi  pembayaran,  transaksi  lain-lain, serta  saldo  Brizzi  adalah  bukti  yang  mengikat kecuali terdapat bukti lain sebaliknya.
c. Brizzi yang dicuri atau hilang, serta dipakai oleh orang yang tidak memeliki wewenang, bank tidak melakukan  pemblokiran  atau  penggantian  kartu baru. Seluruh risiko tersebut menjadi tanggungjawab penuh sang pemegang kartu.
d. Apabila  kartu  Brizzi  mengaami  kerusakan  atau tidak dapat terbaca oleh EDC/reader, maka Bank dapat  melakukan  pengembalian  saldo,  dan  akan dipindahkan ke kartu baru pemegang kartu.
e. Dalam  hal  penyampaian  pengaduan/keluhan, pemegang  kartu  dapat  datang  kekantor  cabang BRI terdekat atau melalui call center BRI, dengan melampirkan  fotocopi  identitas  diri  pemegang kartu  dan  dokumen  lain  yang  mendukung. Penanganan  keluhan  selambat-lambatnya  empat belas  hari  kerja  sejak  Bank  BRI  menerima keluhan pengaduan secara lengkap.

## 3.5. Pembahasan
3.5.1. Perlindungan Konsumen Pengguna E-Tol
Pada  ketentuan  masing-masing  kartu e-tol yang dikeluarkan oleh masing-masing bank penerbit, unsur perlindungan  konsumen  dapat  digambarkan  secara ringkas dalam tabel sebagai berikut:
Nama Bank Kehilangan Kartu Kerusakan Kartu Pengembalian Saldo Pemberian Kartu Baru Pengembalian saldo Pemberian Kartu Baru BCA X X X X Mandiri X X √ X BNI X X X X BTN X X √ X BRI X X √ √
Pada tabel diatas dapat digolongkan menjadi dua bagian, Pertama Bank  BCA  dan  BNI, Kedua Bank Mandiri  dan  BTN  dan  BRI.  Selanjutnya  akan diuraikan  bentuk  perlindungan  konsumen  masing- masing e-tol card yang ditinjau dari Undang-Undang No.  8  Tahun  1999,  Fatwa DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017, dan PBI No. 20/6/PBI/2018.
Flazz  card (Bank BCA) dan TapCash  card (Bank BNI)
a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Hak, dan asas konsumen dalam penggunaan Flazz card dan  TapCash card sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
1) Hak  memperoleh  informasi  dengan  jelas, akurat,  jujur  dan  tidak  ada  unsur  menipu terkait  kondisi  dan  jaminan  produk  yang ditawarkan.
Pada klausula baku penerbit telah menerangkan informasi
mengenai kegunaan/fungsi  kartu  dan  tindakan  yang diambil penerbit berkaitan dengan ganti rugi konsumen.  Sehingga  tidak  ada  unsur  hak informasi  yang  tidak  diberikan  penerbit kepada konsumen.
2) Hak  memperoleh  kenyamanan,  keamanan, keselamatan  bagi  konsumen  pada  pengguna produk.
Kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan penggunaan  yang  diberikan  penerbit  pada konsumen  belum  dapat  direalisasikan,  hal tersebut dikarenakan Flazz card, dan TapCash card adalah  basis  dari unregisterd  card sehingga tidak adanya pengaman pada kartu.
3) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijandikan.
Hak  memilih  barang  dan/atau  jasa  telah dilaksanakan  oleh  penerbit  layanan  masing- masing  bank  penerbit,  dengan  tidak  pernah memaksa setiap konsumen untuk menggunakan produk jasanya. Adapun dalam hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai  dengan  nilai  tukar,  hal  ini  juga  telah dipatuhi  oleh  penerbit,  dimana  setiap konsumen yang melakukan top up antara nilai nominal  yang  dibayarkan  dan  nilainominal yang masuk adalah sama.
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak  tersebut  tidak  dilanggar  oleh  penerbit layanan jasa Flazz card dan TapCash, karena konsumen dapat mengadukan keluhan dengan cara  datang  langsung  ke  kantor  cabang terdekat atau melalui call center.
5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
Hak tersebut telah penerbit lakukan mengingat  dengan  tidak  adanya  melihat perbedaan  diantara gender dan  strata  hidup setiap  konsumen.  Dimana  setiap  konsumen yang  akan  melakukan  pembelian  akan dilakukan sama.
6) Hak  memperoleh  restitusi  atau  kompensasi dan penggantian apabila terdapat produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
Dalam  ketentuan  yang  diberikan  oleh  Bank BCA pada  penggunaan Flazz card, dan Bank BNI  pada  penggunaan  TapCash card menyatakan  tidak  melakukan  penggantian apabila konsumen mengalami kehilangan dan kerusakan  kartu.  Hal  ini  terlihat  sangat merugikan  konsumen,  akan  tetapi  ketika konsumen telah mengetahui ketentuan
penggunaan  dari  layanan e-tol  card tersebut melalui  klausula  baku  bank  penerbit,  maka konsumen  telah  sepakat  untuk  menyepakati perjanjian  diantara  penerbit  dan  konsumen. Oleh sebab itu, maka konsumen tidak ada hak yang dilanggar oleh penerbit.
7) Asas Keadilan dan Persamaan Hak
Asas tersebut telah penerbit lakukan mengingat  dengan  tidak  adanya  melihat perbedaan  diantara gender dan  strata  hidup setiap  konsumen.  Dimana  setiap  konsumen yang  akan  melakukan  pembelian  dan penggunaan  Flazz card dan  TapCash card akan dilakukan sama.
8) Asas Manfaat Asas  manfaat  ini  telah  penerbit  berikan  dan dapat  dirasakan  langsung  oleh  pengguna Flazz card dan  TapCash card. Dimana konsumen  dengan  melakukan  pembelian kartu,  maka  konsumen  termudahkan  untuk melakukan transaksi pembayaran tol.
9) Asas Kepastian Hukum Asas ini telah penerbit penuhi melihat dengan adanya  sarana  pengaduan  keluhan  yang diberikan  kepada  konsumen,  baik  dengan datang  langsung  ke  kantor  cabang,  atau dengan menghubungi call center.
10) Asas Keseimbangan
Penerbit telah menjalankan asas
keseimbangan  dalam  pelayanan  TapCash card dan  Flazz card. Hal  ini  diihat  dengan tidak  ada  perbedaan  pelayanan  diantara konsumen dan penerbit  memperlakuan setiap konsumennya dengan baik.
11) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Produk  TapCash card dan  Flazz card merupakan produk unregisterd card, sehingga  keamanan  dan  keselamatan  dalam pengkonsumsiannya belum
dapat terealisasikan karena tidak adanya pengaman pada kartu.
Dari  uraian  diatas  dalam  pelaksanaannya bank BCA dan bank BNI dalam penggunaan Flazz card dan TapCash card telah memenuhi hak dan asas  perlindungan  konsumen  sebagaimana  yang dikehendaki  oleh  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hanya saja pada  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  pengkonsumsian  barang/jasa dan  asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen
belum dapat terealisasikan karena Flazz card, dan TapCash card yang ada adalah basis unregistered card.
b. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Unsur perlindungan konsumen yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tercakup dalam tiga bagian, yaitu :
1) Ḥifẓul māl
Pada penjagaan harta ( Ḥifẓul māl ), ketentuan yang  mengatur  mengenai  penggunaan  Flazz card dan  TapCash card belum  dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan Pertama kartu tersebut  merupakan  kartu unregistered. Kedua pada  ketentuan  kartu  tersebut  tidak dapat  menjamin  terjaganya  harta  (sejumlah saldo) yang ada pada kartu pengguna apabila kartu mengalami kehilangan.
2) Kejelasan aqad
Pada  kejelasan aqad penggunaan  Flazz card dan  Tapcash card, penerbit  sudah  dapat merealisasikannya. Hal tersebut dalam dilihat dengan  diperbolehkannya  konsumen  unuk melakukan redeemtion kapan  saja,  dengan datang  langsung  ke  kantor  cabang  terdekat bank penerbit. Hal ini dapat dikatakan bahwa penerbit  dalam  pelaksanaan e-tol  card menggunakan aqad  wadi’ah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017,  bahwa  pelaksanaan e-tol card dapat menggunakan aqad qard atau aqad wadi’ah.
3) Prinsip syarī’ah
Prinsip syarī’ah sebagaimana yang ditetapkan oleh  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  terdapat  lima  komponen  yaitu ribā,  ḍarar,  maysir,  tadlis,  israf. Adapun dalam pelaksanaan Flazz card, dan TapCash card, prinsip syarī’ah tersebut adalah :
a) Ribā (Tambahan)
Dalam  pelaksanaan  TapCash card dan Flazz card, tidak  mengandung ribā, hal tersebut  dapat  dilihat  ketika  pengguna melakukan top  up jumlah  nominal  uang yang  dibayarkan  dan  yang  masuk  dalam kartu  akan  bernilai  sama.  Adapun  biaya fasilitas  atau  biaya  admin  diperbolehkan dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017, hal ini dimaksudkan demi mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
Dengan kata lain ribā dalam pelaksanaan TapCash card dan  Flazz card tidak ditemukan.
b) Ḍarar ( Ketidak pastian aqad)
Pelaksanaan  TapCash card dan  Flazz card menggunakan aqad  wadi’ah, sebagaimana  yang  disebutkan  pada kejelasan aqad yang  dijelaskan  diatas.
Dengan  kata  pelaksanaan  TapCash card dan Flazz card tidak mengandung garar.
c) Maysir (Spekulasi,  untung-untungan, tidak cermat)
Aqad yang  digunakan  jelas  dan  tidak mengandung untung-untungan (spekulasi). Adapun aqad yang digunakan  adalah wadi’ah yaitu  bersifat titipan, dengan dapat dilakukan redeemtion kapan  saja  sesuai  dengan kehendak  pengguna  TapCash card dan Flazz card, dengan  begitu  konsumen tidak  dirugikan. Dengan  kata  lain, penerbit tidak melakukan maysir.
d) Tadlis (Menyembunyikan kecacatan objek aqad ).
Penerbit  dalam  pelaksanaan  layanan produk  jasanya  telah  menentukan  aturan penggunaan  produk e-tol  card yang diketahui  konsumennya,  sehingga  ada transparasnsi  diantara  dua  pihak  yang terkait. Dengan begitu tidak adanya tadlis dalam  penggunaan  TapCash card dan
Flazz card.
e) Israf (Pengeluaran berlebih)
Dalam pengunaan layanan TapCash card dan  Flazz card, tidak  ada israf. Hal tersebut  disebabkan  pada  pengunaan unregistered  card pengguna  dibatasi dengan saldo maksimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan batas nilai transaksi dalam  satu  bulan  paling  banyak  Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta).
Melihat dengan adanya ketentuan yang tidak dipenuhi penerbit yaitu ḥifẓul māl yang dalam hal dalam  pelaksanaan  uang  elektronik,  dengan mengacu  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  konsumen  dapat  mengajukan tuntutan melalui lembaga penyelesaiana sengketa syarī’ah berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
Adapun  di  Indonesia  pengadilan  yang berwenang  menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah  adalah  pengadilan  Agama.  Semenjak tahun  2006,  dengan  diamandemennya  Undang- Undang  No.  7  tahun  1989  dengan  Undang- Undang  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama,  dengan    kewenangan  Peradilan  Agama diperluas.  Disamping  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  ditingkat pertama  antara  orang  dengan  orang  yang beragama  Islam,  dibidang  perkawinan,  waris, wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  shadaqah, Pengadilan  Agama  juga  berwenang  untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.
c. PBI No. 20/6/PBI/2018
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  cakupan perlindungan  konsumen  terdiri  dari  kemanan harta,  keamanan  data,  dan  keamanan  transaksi. Adapun dalam perlindungan konsumen penggunaan Flazz card dan TapCash card adalah sebagai berikut :
1) Keamanan Data
Keamanan data yang dilakukan oleh penerbit pada  penggunaan  Flazz card dan  TapCash card, yang  berbasis unregisterd  card sudah baik,  mengingat  dalam  pengaktifan  kartu tidak  membutuhkan  identitas  pengguna, sehingga  data  pribadi  pengguna  tetap  aman. Dengan  kata  lain  bank  BCA  dan  bank  BNI telah dapat menerapkan perlindungan konsumen dalam bentuk keamanan harta.
2) Keamanan Sistem Transaksi Dalam  keamanan  sistem  transaksi  penerbit Flazz card dan TapCash card telah terlaksana dengan baik, dimana sebagai upaya menanggulangi pengurangan saldo yang tidak wajar  maka  Flazz card dan  TapCash card, dapat  dicek  sisa  saldonya  oleh  konsumen dengan  menggunkan  NFC  ( Near  Field Communicatio ), sehingga saldo dapat dikontrol  oleh  pengguna  secara  langsung. Dengan  kata  lain  bank  BCA  dan  bank  BNI telah menerapkan keamanan sistem transaksi.
3) Keamanan Harta Pada bentuk perlindungan konsumen pengguan e-tol card Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 menerapkan sebagai berikut:
a) Penerapan  manajemen  resiko  secara efektif  dan  konsisten,  dan  mekanisme penggantian  kerugian  finansial  kepada Pengguna  sepanjang  kerugian  tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen (Pasal  43  Ayat 2  huruf  c  PBI No.20/6/PBI/2018).
b) Penerapan perlindungan konsumen
sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 43 Ayat 1 PBI No.20/6/PBI/2018) Dari  kedua  hal  tersebut  dapat  diketahui jika  penggantian  kerugian  finansial  kepada Pengguna sepanjang kerugian tidak disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian konsumen  dan  mengacu  pada  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Adapun dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen  dijelaskan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sesuai  dengan  mestinya.  Oleh  sebab  itu penerbit  layanan  dapat  dikatakan  tidak melanggar  pada  perlindungan  konsumen dalam hal keamanan harta, hal ini dikarenakan  pada klausula baku penggunaan Flazz card dan TapCash card yang ditetapkan oleh bank BCA dan bank BNI telah diketahui dan  disepakati  bersama  baik  oleh  konsumen dan penerbit.
E-Toll  card  (Bank  Mandiri),  Blink  card  (Bank BTN), dan Brizzi card (Bank BRI)
a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Hak, dan asas konsumen dalam penggunaan Flazz card dan  TapCash card sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
1) Hak  memperoleh  informasi  dengan  jelas, akurat,  jujur  dan  tidak  ada  unsur  menipu terkait  kondisi  dan  jaminan  produk  yang ditawarkan.
Pada klausula baku penerbit telah menerangkan informasi
mengenai kegunaan/fungsi  kartu  dan  tindakan  yang diambil penerbit berkaitan dengan ganti rugi konsumen.  Sehingga  tidak  ada  unsur  hak informasi  yang  tidak  diberikan  penerbit kepada konsumen.
2) Hak  memperoleh  kenyamanan,  keamanan, keselamatan  bagi  konsumen  pada  pengguna produk.
Kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan penggunaan  yang  diberikan  penerbit  pada konsumen  belum  dapat  direalisasikan,  hal tersebut dikarenakan E-Toll card, Blink card, dan Brizzi card adalah basis dari unregisterd card sehingga  tidak  adanya  pengaman  pada kartu.
3) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijandikan.
Hak  memilih  barang  dan/atau  jasa  telah dilaksanakan  oleh  penerbit  layanan  masing- masing  bank  penerbit,  dengan  tidak  pernah memaksa setiap konsumen untuk menggunakan produk jasanya. Adapun dalam hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai  dengan  nilai  tukar,  hal  ini  juga  telah dipatuhi  oleh  penerbit,  dimana  setiap konsumen yang melakukan top up antara nilai nominal  yang  dibayarkan  dan  nilainominal yang masuk adalah sama.
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
Hak  tersebut  tidak  dilanggar  oleh  penerbit layanan  jasa  E-Toll card, Blink card dan Brizzi card , karena konsumen dapat mengadukan  keluhan  dengan  cara  datang langsung ke kantor cabang terdekat .
5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
Hak tersebut telah penerbit lakukan mengingat  dengan  tidak  adanya  melihat perbedaan  diantara gender dan  strata  hidup setiap  konsumen.  Dimana  setiap  konsumen yang  akan  melakukan  pembelian  akan dilakukan sama.
6) Hak  memperoleh  restitusi  atau  kompensasi dan penggantian apabila terdapat produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
Dalam  ketentuan  yang  diberikan  oleh  Bank Mandiri  pada    penggunaan  E-Toll card, dan Bank BTN pada penggunaan Blink card dan bank  BRI  pada  penggunaan  Brizzi card menyatakan  tidak  melakukan  penggantian apabila  konsumen  mengalami  kehilangan kartu.  Hal  ini  terlihat  sangat  merugikan
konsumen, akan tetapi ketika konsumen telah mengetahui  ketentuan  penggunaan  dari layanan e-tol  card tersebut  melalui  klausula baku  bank  penerbit,  maka  konsumen  telah sepakat untuk menyepakati perjanjian diantara penerbit  dan  konsumen.  Oleh sebab itu,  maka  tidak  ada  hak  konsumen  yang dilanggar oleh penerbit.
7) Asas Keadilan dan Persamaan Hak
Asas tersebut telah penerbit lakukan mengingat  dengan  tidak  adanya  melihat perbedaan  diantara gender dan  strata  hidup setiap  konsumen.  Dimana  setiap  konsumen yang  akan  melakukan  pembelian  dan penggunaan  E-Toll card, Blink card dan Brizzi card akan dilakukan sama.
8) Asas Manfaat
Asas  manfaat  ini  telah  penerbit  berikan  dan dapat  dirasakan  langsung  oleh  pengguna  E- Toll card, Blink card dan  Brizzi card.
Dimana konsumen dengan melakukan pembelian kartu, maka konsumen
termudahkan  untuk  melakukan  transaksi pembayaran tol.
9) Asas Kepastian Hukum Asas ini telah penerbit penuhi melihat dengan adanya  sarana  pengaduan  keluhan  yang diberikan  kepada  konsumen,  baik  dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat . 10) Asas Keseimbangan
Penerbit telah menjalankan asas keseimbangan dalam pelayanan E-Toll card,
Blink card dan  Brizzi card. Hal  ini  diihat dengan  tidak  ada  perbedaan  pelayanan diantara konsumen dan penerbit
memperlakuan  setiap  konsumennya  dengan baik.
11) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Produk  E-Toll card, Blink card dan  Brizzi card merupakan  produk unregisterd  card, sehingga  kemanan  dan  keselamatan  dalam pengkonsumsiannya belum dapat terealisasikan karena tidak adanya pengaman pada kartu.
Dari  uraian  diatas  dalam  pelaksanaannya bank  Mandiri,  bank  BTN  dan  bank  BRI  dalam penggunaan  E-Toll card, Blink card dan  Brizzi card telah memenuhi hak dan asas perlindungan konsumen  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen, hanya saja pada hak atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam pengkonsumsian  barang/jasa  dan  asas  keamanan dan keselamatan konsumen belum dapat terealisasikan  karena  Flazz card, dan  TapCash card yang ada adalah basis unregstered card.
b. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Unsur perlindungan konsumen yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017  tercakup  dalam  tiga  bagian,  yaitu, ḥifẓul māl ,  kejelasan aqad ,  dan  prinsip syarī’ah . Adapun unsur yang tidak dipenuhi dalam penerbit adalah :
1) Ḥifẓul māl
Pada penjagaan harta ( Ḥifẓul māl ), ketentuan yang  mengatur  mengenai  penggunaan  E-Tol card, Blink card, dan Brizzi card belum dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan Pertama kartu tersebut  merupakan  kartu unregistered. Kedua pada  ketentuan  kartu  tersebut  tidak dapat  menjamin  terjaganya  harta  (sejumlah saldo) yang ada pada kartu pengguna apabila kartu mengalami kehilangan.
2) Kejelasan aqad
Pada kejelasan aqad penggunaan E-Tol card, Blink card, dan  Brizzi card, penerbit  sudah dapat  merealisasikannya. Hal  tersebut  dalam dilihat  dengan  diperbolehkannya  konsumen unuk  melakukan redeemtion kapan  saja, dengan  datang  langsung  ke  kantor  cabang terdekat  bank  penerbit.  Hal  ini  dapat dikatakan bahwa penerbit dalam pelaksanaan e-tol  card menggunakan aqad  wadi’ah. Sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Fatwa DSN  MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017, bahwa pelaksanaan e-tol card dapat menggunakan aqad qard atau aqad wadi’ah.
3) Prinsip syarī’ah
Prinsip syarī’ah sebagaimana yang ditetapkan oleh  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  terdapat  lima  komponen  yaitu ribā,  ḍarar,  maysir,  tadlis,  israf. Adapun dalam  pelaksanaan  E-Tol card, Blink card, dan  Brizzi card, prinsip syarī’ah tersebut adalah:
a) Ribā (Tambahan)
Dalam  pelaksanaan  TapCash card dan Flazz card, tidak  mengandung ribā, hal tersebut  dapat  dilihat  ketika  pengguna melakukan top  up jumlah  nominal  uang
yang  dibayarkan  dan  yang  masuk  dalam kartu  akan  bernilai  sama.  Adapun  biaya fasilitas  atau  biaya  admin  diperbolehkan dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017, hal ini dimaksudkan demi mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik. Dengan kata lain ribā dalam pelaksanaan E-Tol card, Blink card, dan  Brizzi card tidak ditemukan.
b) Garar ( Ketidak pastian aqad)
Pelaksanaan  TapCash card dan  Flazz card E-Tol card, Blink card, dan  Brizzi card menggunakan aqad  wadi’ah, sebagaimana  yang  disebutkan  pada kejelasan aqad yang  dijelaskan  diatas.
Dengan  kata  pelaksanaan  TapCash card dan Flazz card tidak mengandung garar.
c) Maysir (Spekulasi,  untung-untungan, tidak cermat)
Aqad yang  digunakan  jelas  dan  tidak mengandung untung-untungan (spekulasi). Adapun aqad yang digunakan  adalah wadi’ah yaitu  bersifat titipan, dengan dapat dilakukan
redeemtion kapan  saja  sesuai  dengan kehendak  pengguna  E-Tol card, Blink card, dan  Brizzi card, dengan  begitu konsumen  tidak  dirugikan. Dengan  kata lain, penerbit tidak melakukan maysir.
d) Tadlis (Menyembunyikan kecacatan objek aqad ).
Penerbit  dalam  pelaksanaan  layanan produk  jasanya  telah  menentukan  aturan penggunaan  produk e-tol  card yang diketahui  konsumennya,  sehingga  ada transparasnsi  diantara  dua  pihak  yang terkait. Dengan begitu tidak adanya tadlis dalam  penggunaan  E-Tol card, Blink card, dan Brizzi card.
e) Israf (Pengeluaran berlebih)
Dalam  pengunaan  layanan  E-Tol card,
Blink card, dan  Brizzi card, tidak  ada israf. Hal  tersebut  disebabkan  pada pengunaan unregistered  card pengguna dibatasi  dengan  saldo  maksimal  Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan batas nilai  transaksi  dalam  satu  bulan  paling banyak  Rp.  20.000.000,00  (dua  puluh juta).
Melihat dengan adanya ketentuan yang tidak dipenuhi penerbit yaitu ḥifẓul māl yang dalam hal dalam  pelaksanaan  uang  elektronik,  dengan mengacu  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  konsumen  dapat  mengajukan tuntutan melalui lembaga penyelesaiana sengketa syarī’ah berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
Adapun  di  Indonesia  pengadilan  yang berwenang  menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah  adalah  pengadilan  Agama.  Semenjak tahun  2006,  dengan  diamandemennya  Undang- Undang  No.  7  tahun  1989  dengan  Undang- Undang  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama,  dengan    kewenangan  Peradilan  Agama diperluas.  Disamping  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  ditingkat pertama  antara  orang  dengan  orang  yang beragama  Islam,  dibidang  perkawinan,  waris, wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  shadaqah, Pengadilan  Agama  juga  berwenang  untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.
c. PBI No. 20/6/PBI/2018
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  cakupan perlindungan  konsumen  terdiri  dari  kemanan harta,  keamanan  data,  dan  keamanan  transaksi. Adapun dalam perlindungan konsumen penggunaan  E-Tol card, Bink card dan  Brizzi card adalah sebagai berikut :
1) Keamanan Data
Keamanan data yang dilakukan oleh penerbit pada penggunaan E-Tol card, Bink card dan Brizzi card, yang  berbasis unregisterd  card sudah  baik,  mengingat  dalam  pengaktifan kartu tidak membutuhkan identitas pengguna, sehingga  data  pribadi  pengguna  tetap  aman. Dengan  kata  lain  bank  Mandiri,  bank  BTN dan  bank  BRI  telah  dapat  menerapkan perlindungan konsumen dalam bentuk keamanan harta.
2) Keamanan Sistem Transaksi Dalam keamanan sistem transaksi penerbit E-
Tol card, Bink card dan  Brizzi card telah terlaksana dengan baik, dimana sebagai upaya menanggulangi pengurangan saldo yang tidak wajar maka E-Tol card, Bink card dan Brizzi card, dapat  dicek  sisa  saldonya  oleh konsumen  dengan  menggunkan  NFC  ( Near Field Communication ), sehingga saldo dapat
dikontrol  oleh  pengguna  secara  langsung. Dengan  kata  lain  bank  Mandiri,  bank  BTN dan  bank  BRI  tidak  melanggar  pada keamanan  sistem  transaksi  yang  telah ditetapkan.
3) Keamanan Harta
Pada bentuk perlindungan konsumen pengguan e-tol card Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 menerapkan sebagai berikut:
a) Penerapan  manajemen  resiko  secara efektif  dan  konsisten,  dan  mekanisme penggantian  kerugian  finansial  kepada Pengguna  sepanjang  kerugian  tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen (Pasal  43  Ayat 2  huruf  c  PBI No.20/6/PBI/2018).
b) Penerapan perlindungan konsumen
sebagaimana Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (Pasal 43 Ayat 1 PBI No.20/6/PBI/2018)
Dari kedua hal tersebut dapat diketahui jika penerapan  prinsip  perlindungan  konsumen  yang dianut oleh PBI No.20/6/PBI/2018 mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan terdapat penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang  kerugian  tidak  disebabkan  oleh kesalahan  atau  kelalaian  konsumen.  Adapun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen  dijelaskan  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sesuai  dengan  mestinya. Oleh  sebab  itu  penerbit  layanan  dapat  dikatakan tidak  melanggar  pada  perlindungan  konsumen dalam  hal  keamanan  harta,  hal  ini  dikarenakan pada klausula baku penggunaan E-Tol card, Blink card dan  Brizzi card yang  ditetapkan  oleh  bank Mandiri, bank BTN dan bank BRI telah diketahui dan disepakati bersama baik oleh konsumen dan penerbit yaitu bank akan melakukan pengembalian saldo apabila kartu rusak. 3.6. Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol
Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999,  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018 Dalam pengaturannya pada ketiga regulasi yang digunakan oleh peneliti dalam meninjau perlindungan
konsumen  pengguna e-tol  card dari  masing-masing penerbit yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui perbedaan dan kesamaannya,adalah sebagai berikut : 3.6.1. Persamaan a. Pada ketiga regulasi tersebut telah terimplemantasikan  pada  klausula  baku  penerbit e-tol card.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  bentuk perlindungan  konsumen  pada  Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  yaitu  pada  hak  dan  asas perlindungan konsumen yang dapat terimplementasikan dengan baik, hanya saja pada asas  dan  hak  keamanan  harta  belum  dapat dijalankan  secara  maksimal.  Pada  Fatwa  DSN MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017  juga  telah terimplementasikan dalam ketentuan penggunaan e-tol card pada bentuk kejelasan aqad dan prinsip syarī’ah, hanya saja dalam segi keamanan harta, penerbit  belum  dapat memenuhinya dikarenakan e-tol  card yang  ada  berbasiskan unregistered card.
Pada  peraturan  PBI  No.  20/6/PBI/2018 bentuk  perlindungan  konsumen  pengguna e-tol card telah terimplementasikan oleh penerbit, baik dari  keamanan  harta,  keamanan  data/informasi, dan keamanan transaksi. Dalam keamanan harta, Peraturan  Bank  Indonesia  mengacu  dengan adanya mekanisme penggantian kerugian finansial  kepada  pengguna  sepanjang  kerugian tidak  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian konsumen  dengan  mengacu  pada  prinsip perlindungan  konsumen  sebagaimana  Undang- Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Jika  penggantian  kerugian  yang dimaksud  Peraturan  Bank  Indonesia  mengacu pada  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dalam hak yaitu dalam mendapatkan kompensasi, ganti  rugi,  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima  tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  semestinya,  maka  bank penerbit tidak melanggar perlindungan konsumen,  karena  dalam  penggunaan  layanan jasa e-tol card telah disetujui dan disepakati oleh pengguna  dan  penerbit  sebelum  terjadinya pembelian dan pengaktifan kartu.
b. Pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  dan Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur tempat pelaporan lembaga penyelesaian perselisihan  jika  salah  satu  pihak  tidak menjalankan kesepakatan.
Adanya pengaturan mengenai tempat pelaporan  lembaga  penyelesaian  perselisihan yang  berwenang  ini  sangat  membantu,  karena tidak  membingungkan  konsumen,  sehingga konsumen akan mudah melakukan pelaporan jika mengalami  kerugian  atas  penggunaan  suatu produk.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 dalam  penyelesian  sengketa  dapat  ditenpuh melalui dua cara yaitu :
1) Diluar Pengadilan
Penyelesaian sengeketa diluar pengadilan ini dilakukan  diantara  pihak  terkait  agar ditemukan kemufakatan, apabila tidak ditemukan kemufakatan diantara pihak, dapat dilakukan melalui Peradilan Umum.
2) Peradilan Umum Peradilan  Umum  berada  pada  ditingkat  II yaitu  kabupaten  atau  kota  sesuai  dengan kewenangannya.
Pada  ketentuan  Fatwa  DSN  MUI  No. 116/DSN-MUI/IX/2017  apabila  terjadi  sengketa diantara  pengguna  dan  penerbit  dapat  dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan  syariah  sesuai  peraturan  perundang- undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa syariah dapat dilakukan  pada  Pengadilan  Agama  sebagaimana Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama.
c. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan PBI No.  20/6/PBI/2018    mengatur  sanksi  yang  dapat diberikan kepada penerbit jika tidak menjalankan kesepakatan.
Hal tersebut sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 60 dan 61  mengenai  sanksi  administratif  sanksi  pidana bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  perlindungan konsumen  dan  dalam  pemproduksian  serta pelaksanaan  pejualan  produk.  Pada  PBI  No. 20/6/PBI/2018 Pasal 74 penerbit dapat dijatuhkan sanksi administratif jika melanggar :
1) Bentuk Perlindungan Konsumen
Jika  penerbit  melanggar  dari  keamanan transaksi berupa interkoneksi
dan interoperabilitas.  Keamanan  harta  berupa penggantian kerugian finansial kepada pengguna,  dan  pengenaan  biaya  pada redeemtion.
2) Tanggungjawab Penerbit kepada Bank Indonesia
Jika  dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik penerbit  tidak  mematuhi  ketentuan  Bank Indonesia.
3) Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan PBI  No.  20/6/PBI/2018  adanya  kewajiban ganti  rugi  bagi  penerbit  jika  tidak  sesuai kesepakatan.
Pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tercantum  pada  Pasal  19  ayat  1  dan  2.  Pasal  19 ayat 1 sebagai berikut:
“Pelaku  usaha  bertanggungjawab  memberikn ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
Kata “dan/atau” yang pertama merujik pada keruskan,  pencemaran,  atau  kerugian  konsumen. Kata “dan/atau” yang merujuk pada barang atau jasa. Sehingga barang atau jasa merupakan produk yang dihasilkan. Kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen adalah resiko dari penggunaan  produk.  Disusul  ayat  2  yang menerangkan sebagai berikut:
“Ganti  rugi  sebagaimana  yang  terdapat  pada ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau setara nilainya”
Dari  kalimat  diatas  dapat  dipahami  jika terdapat  2  (dua)  bentuk  ganti  rugi, pertama pengembalian  uang, kedua penggantian  barang atau  jasa yang  sejenis.  Sehingga  secara  otomatis bentuk ganti rugi dapat dipilih diantara kedua hal tersebut.
Pada Pasal 19 ayat 1 dan 2 diatas dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :
1) Telah  diketahui  dan  disepakati  antara konsumen  dan  penerbit  sebelum  adanya transaksi tentang ketentuan penggunaan e-tol card.
Apabila  telah  disepakti  bersama,  baik  oleh konsumen  dan  penerbit,  mengenai  klausula bau  penerbi  yang  berkaitan  tentang  aturan penggunaan e-tol  card sebelum  terjadinya transaksi  pembelian e-tol  card, maka  Pasal diatas  tidak mengikat penerbit untuk melakukan ganti rugi, semisal pada kerusakan kartu.
2) Tidak adanya pemberitahuan kepada konsumen  tentang  ketentuan  penggunaan e- tol card.
Pasal  tersebut  dapat  mengikat  penerbit, apabila sebelum adanya pembelian e-tol card yang dilakukan oleh konsumen, penerbit tidak menginformasikan kepada penerbit mengenai klausula baku e-tol card kepada konsumen.
Pada  PBI  No.  20/6/PBI/2018  bentuk kewajiban penerbit atas ganti rugi jika tidak sesuai kesepakatan,  terdapat  pada  Pasal  43  ayat  2, dimana:
“Memiliki  mekanisme  penggantian  kerugian finansial  kepada  Pengguna  sepanjang  kerugian tersebut  tidak  disebabkan  oleh  kesalahan  atau kelalaian Pengguna”
Pasal tersebut dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda,  tergantung  dari  bagaimana  penerbit menjalankan  mekanisme  produk e-tol  card nya yaitu:
1) Telah  diketahui  dan  disepakati  antara konsumen  dan  penerbit  sebelum  adanya transaksi tentang ketentuan penggunaan e-tol card.
Apabila  telah  disepaki  bersama  sebelum adanya  transaksi,  mengenai  ketentuan  dan syarat  penggunaan  suatu  produk  (klausula baku  penerbit),  peraturan  Pasal  43  PBI  No. 20/6/PBI/2018 tidak dapat membebani penerbit.  Misalkan  pada  kerusakan  kartu, apabila telah disepakiti bersama tidak adanya penggantian  oleh  penerbit  dan  sepaki bersama,  maka  penerbit  tidak  memiliki kewajiban menggantinya.
2) Tidak adanya pemberitahuan kepada
konsumen  tentang  ketentuan  penggunaan e- tol card.
Hal ini tentu saja akan bernilai beda, dimana diantara  konsumen  dan  penerbit  sebelum terjadinya  transaksi  pembelian e-tol  card , tidak  adanya  pemberian  informasi  terkait klausula baku dari penerbit kepada konsumen. Maka Pasal 43 dapat dibebankan kepada  konsumen  apabila  terjadi  kerugian yang  dialami  konsumen  selama  bukan disebakan karena kelalaian konsumen, misalkan pada kerusakan kartu.
3.6.2. Perbedaan
a. Pada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tidak  mencantumkan bentuk ganti rugi pada penerbit jika melanggar kesepakatan. Pada  Fatwa  tersebut  sebatas  pada  upaya keamanan harta, yaitu apabila kartu sebagai media penyimpanan milik konsumen hilang, maka saldo konsumen yang terdapat pada penerbit tidak boleh hilang.
b. Pada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tidak mencantumkan bentuk sanksi pada penerbit jika melanggar kesepakatan.
Pada  fatwa  tersebut  sebatas  mencantumkan kemana konsumen dapat melaporkan jika terjadi perselisihan  diantara  pihak-pihak  yang  terkait, adapun penjatuhan sanksi melihat pada keputusan hakim.
c. Pada  PBI  No.  20/6/PBI/2018  tidak  mengatur tempat pelaporan lembaga penyelesaian perselisihan  jika  salah  satu  pihak  tidak menjalankan kesepakatan.
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  hanya mencantumkan sebatas bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan  kepada  penerbit,  hal  ini  dikarenakan segala  bentuk  pelaksanaan  uang  elektronik  yang diselenggarakan oleh masing-masing bank penerbit,  bertanggungjawab  penuh  kepada  Bank Indonesia.
Dari  uaraian  diatas  mengenai  bentuk  perbedaan dan  persamaan  diantara  ketiga  regulasi,  yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dan PBI No. 20/6/PBI/2018,  dapat  diketahui  kekurangan  dan kelebihan pada masing-masing regulasi. Kekurangan dan kelebihan tersebut sebagai berikut:
a. Kekurangan
1) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999,  Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Tidak adanya penjatuhan sanksi apabila pelau usaha  melangar  hak  konsumen  dan  asas perlindungan konsumen. Adapun yang diketahui  pada  umumnya  dimana  kewajiban dari  salah  satu  pihak  adalah  hak  bagi  pihak lainnya, begiu juga sebaliknya.
2) Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017
Dengan  lahirnya  fatwa  tersebut  tidak dibarengi  dengan  hadirnya  layanan  jasa sejenis e-tol card yang dikeluarkan oleh Bank Syari’ah.
Tidak adanya penjelasan pada fatwa mengenai  bentuk  ganti  rugi  yang  diterima konsumen  jika  terjadi  kerugian  konsumen. Hal ini mengakibatkan kurang jelasnya unsur perlindungan konsumen.
Tidak  adanya  ketentuan  pada  fatwa  yang menyatakan  bentuk  sanksi  yang  dapat dikenakan pelaku usaha yang tidak menjalankan  dari  apa  yang  telah  ditentukan fatwa.
3) PBI No. 20/6/PBI/2018 Pada Peraturan Bank Indonesia mecantumkan adanya kewajiban penerbit untuk mempunyai mekanisme  penggantian  kerugian  finansal kepada pengguna sepanjang tidak disebabkan oleh  kesalahan  pengguna,  akan  tetapi  tidak mencantumkan  hal  apa  saja  yang  termasuk dari  kategori  kesalahan  pengguna  dan kategori kesalahan penerbit.
Pada Peraturan Bank Indonesia menyerahkan bentuk  ganti  rugi  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Alangkah baiknya jika Peraturan Bank Indonesia menetapkan bentuk ganti rugi kepada  konsumen  yang  mengacu  pada Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, hal  ini  mengingat  agar  terciptanya  kejelasan bentuk ganti rugi yang didapatkan konsumen.
b. Kelebihan
1) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999,  Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Dicantumkannya bentuk sanksi, bagi penerbit yang  tidak  sesuai  kesepaatan.  Sehingga semakin jelasnya suatu hukum.
Dicantumkannya  bentuk  ganti  rugi  kepada konsumen  oleh  penerbit  yang  tidak  sesuai dengan  kesepakatan.  Sehingga  semakin jelasnya bentuk perlindungan konsumen.
2) Fatwa DSN MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017
Dengan  hadirnya  fatwa  tersebut  mengerti guna  menilai  batasan  suatu  produk  yang sesuai dengan koridor Islam.
3) PBI No. 20/6/PBI/2018
Bentuk  perlindungan  konsumen  tidak  hanya terfokus  pada  keamanan  harta,  tetapi  juga pada keamanan data/informasi dan keamanan transaksi.
Adanya sanksi yang jelas bagi penerbit yang tidak  menjalankan  prinsip  perlindungan
konsumen, adanya sanksi jelas bagi penerbit yang  tidak  melakukan  penggantian  kerugian finansial  sesuai  dengan  kesepakatan  dan sanksi  bagi  penerbit  yang  tidak  melakukan tanggungjawabnya kepada Bank Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Melihat  dari  hasil  analisa  yang  sudah  penulis laksanakan  tentang  perbandingan  perlindungan konsumen terhadap pengguna e- tol card ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dan PBI No. 20/6/PBI/2018, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:
a. Bentuk Perlindungan Konsumen
Perlindungan  konsumen  yang  didapatkan pengguna  atas  penggunaan  dari  jenis e-tol  card berbeda-beda tergantung dari ketetuan yang telah ditetapkan  oleh  masing-masing  bank  penerbit sebagai berikut:
1) Pada  kasus  kehilangan  kartu,  perlindungan konsumen  belum  dapat  terealisasikan  karena tidak  adanya  ganti  rugi  yang  diterima konsumen  dalam  bentuk  apapun  yang diberikan  penerbit  pada  masing-masing e-tol card.
2) Pada kasus kerusakan kartu penerbit memiliki kebijakan  masing-masing  dalam  penggunaan kartunya yaitu: pertama, pengguna Flazz card tidak mendapat ganti rugi. Kedua pengguna E- Toll card mendapatkan  pengembalian  saldo. Ketiga pengguna Tapcash card tidak mendapat ganti  rugi. Keempat pengguna  Blink card mendapatkan  pengembalian  saldo. Kelima pengguna Brizzi card mendapatkan penggantian  kartu  baru,  dan  pengembalian saldo.
b. Analisis  Perbandingan  Perlindungan  Konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017, dan PBI No. 20/6/PBI/2018
Paraturan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,  Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  dan  PBI  No.  20/6/PBI/2018  pada dasarnya  sudah  dapat  terimplementasikan  pada ketentuan  penggunaan e-tol  card yang  diberikan oleh penerbit. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  perlindungan  konsumen  mencangkup  pada dua  hal  yaitu  hak  konsumen  dan  asas perlindungan  konsumen.  Pada  dasarnya  hak  dan
asas  tersebut  telah  dapat  terimplentasikan  oleh penerbit, hanya saja pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu hak dan asas atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pengkonsumsian barang dan/atau jasa serta pada asas keamanan dan keselamatan konsumen belum dapat  direalisasikan  sepenuhnya.  Hal  tersebut dikarenakan kartu e-tol card yang ada adalah basis dari unregistered  card, sehingga  tidak  adanya pengaman pada kartu.
Pada    Fatwa  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017 perlindungan konsumen mencangkup  keamanan  harta  ( ḥifẓul  māl ), kejelasan aqad, dan  penerapan  prinsip syarī’ah.
Pada  konsep  kejelasan aqad, dan  penerapan prinsip syarī’ah sudah  dapat  terimplementasikan pada  ketentuan  penggunaan e-tol  card yang diberikan  oleh  penerbit.  Hanya  saja  pada keamanan  harta  ( ḥifẓul  māl )  belum  dapat direalisasikan,  hal  ini  terlihat  pada  ketentuan fatwa yang menghendaki jika kartu sebagai media penyimpanan uang milik konsumen hilang maka saldo konsumen pada penerbit tidak boleh hilang. Tentu saja hal tersebut sulit untuk direalisasikan, mengingat  kartu  yang  diterbitkan  oleh  bank merupakan unregisterd  card, sehingga  tidak adanya  bukti  kepemilikan  kartu,  dan  kartu  aktif yang  digunakan  untuk  bertransaksi  hanya berbentuk nomor.
Adapun  pada  PBI  No.  20/6/PBI/2018 perlindungan  konsumen  mencangkup  keamanan harta,  keamanan  data/informasi  dan  keamanan transaksi,  dari  ketiga  bentuk  perlindungan konsumen tersebut telah dapat terimplementsikan pada penerbit e-tol card.
Adapun  persamaan  dan  perbedaan  dari ketiga regulasi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Persamaan
a) Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan  PBI  No.  20/6/PBI/2018  terdapat ketentuan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  penerbit  jika  tidak  menjalankan kesepakatan.
b) Pada  Undang  No.  8  Tahun  1999  dan
Fatwa    DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017    mencantumkan  adanya tempat  pelaporan  bagi  konsumen  yang mengalami  kerugian  apabila  terjadi perselisihan. Pada peraturan Undang No. 8  Tahun  1999    menyatakan  pada
Peradilan  Umum  tingkat  II  yang berkedudukan  di  Kabupaten/Kota,  dan pada  Fatwa    DSN  MUI  No.  116/DSN-
MUI/IX/2017 menyatakan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa berdasarkan  Syariah  yaitu  Pengadilan Agama.
c) Adanya bentuk ganti rugi bagi konsumen pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan PBI No. 20/6/PBI/2018.
2) Perbedaan
a) Pada  Fatwa    DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017 tidak mencantumkan adanya  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  penerbit  jika  tidak  menjalankan kewajiban  atau  kesepakatan  dan  tidak mencantumkan  adanya  ganti  rugi  yang dapat diterima konsumen apabila penerbit  tidak  menjalankan  kewajiban atau kesepakatan.
b) Pada  PBI  No.  20/6/PBI/2018  tidak mengatur  mengenai  tempat  pelaporan bagi konsumen yang mengalami kerugian apabila terjadi perselisihan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  ini  penulis  sampaikan kepada  Dr.  Rial  Fuadi,  S.Ag.,  M.Ag.  selaku pembimbing  tesis  penulis,  yang  telah  banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam melakukan penelitian ini. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I.,  M.S.I.,  M.A.  dan  Dr.  Ismail  Yahya,  S.Ag., M.A. selaku dosen mata kuliah published journal dan Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal Tesis yang telah memberikan  banyak  arahan  terkait  penulisan  karya ilmiah yang baik. Kepada Moviqo Asri Syamsuddin, S.Ag.,  yang  telah  banyak  memberikan  ilmunya dengan  penuh  kesabaran,  serta  dukungan  moril maupun  materiil  kepada  penulis.  Penulis  berharapa agara penulisan tesisi ini dapat memberikan manfaat dan  dapat  memberikan  tambahan  dalam  khazanah intelektual  bagi  dunia  akademik,  dan  dapat  menjadi amal jariah diakhirat kelak bagi penulis.

## 6. REFERENSI
Abidin,  Muhammad  Sofyan.  (2015).  Dampak Kebijakan  E-money  di  Indonesia  Sebagai  Alat Sistem  Pembayaran  Baru.  Jurnal  Akuntansi Akunesa, Universitas Negeri Surabaya.
Aprianto  Naerul  Edwin  Kiky.  (2017).  Konsep  Harta dalam  Tinjauan  Maqashid  syariah.  Journal  og Islamic Economics Larib. Vol. 3, No. 2. Azhari,  Fathurrahman.  (2015). Qawaid  Fiqhiyyqh. Banjarmasin:  Lembaga  Pemberdayaan  Kualitas Umat (LPKU) banjarmasin.
Barkatullah, Abdul Halim. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Nusa Media. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI  No.  116/DSN-MUI/2017  Tentang Uang Elekronik. Jakarta: DSN.
Madnasir.  (2011).  Distribusi  dalam  Sistem  Ekonomi Islam.Muqtasid  Jurnal.  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI).  (2018).  PBI  No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Jakarta: PBI.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK No.
1  Tahun  2013  Tentang  Jasa  keuangan.  Jakarta:
POJK.
Penjelasan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI).  (2018).
PBI No. 20/6/PBI/2018Tentang
Uang Elektronik. Jakarta: PBI
Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Penjelasan UU No.  20/6/PBI/2018Tentang  Uang  Elektronik. Jakarta: UU.
Rasyid,  Abdul  &  Tika  Andini  Putri.  (2019).
Kewenangan  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah:  Kajian  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012.    Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2 Agustus
Suhendi. (2012). Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai  Kesempurnaan  Konsepsi  Ekonomi Islam. Jurnal Iqtishaduna. Vol. 1 No. 1.
https://www.bca.co.id//id/Individu/produk/Uang- elektronik/FLAZZ .  Diakses  Kamis,  27  Januari 2022 Jam 09.43.
https://bri.co.id/other-term-brizzi . Diakses Kamis, 27
Januari 2022 Jam 12.04.
https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan- mandiri-e-money .  Diakses  Jum'at,  2  April  2021 Jam 21:20.