Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## RELEVANSI KEPENTINGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN HUKUM PERDATA
Khansa Laily Az Zahra 1 , Moh Fadwa Mufid Al Amjad 2 , Syafa Nabya Maulidian 3 , Septiani Silvia 4 , Fadilla Azfa Asyifa 5
1,2,3,4,5 Prodi Ilmu Hukum/Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia septisilvia05@students.unnes.ac.id 1,*) , fadillazfa@students.unnes.ac.id 2 syafamaulidian@students.unnes.ac.id 3 , fadwamufid345@students.unnes.ac.id 4 , khansakhansaalaa@gmail.com 5
Naskah diterima: 29 April 2024; revisi: 28 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024

## Abstract
This  paper  discusses  the  important  role  of  evidence  in  the  civil  law  evidentiary  process. Evidence  allows  parties  to  prove  or  disprove  their  claims  in  court.  In  this  process, evidentiary tools such as written evidence, testimonies, depositions, admissions, and oaths become a solid foundation to build a legal case and help the court make a fair decision. The concept  and  classification  of  evidence,  as  well  as  their  strength  and  hierarchy,  become important factors in determining the success of a case in court. The method used is research that belongs to the type of analytical research. In the process, we analyze the relevance of evidence in the  context of the case under study. In civil law settlements, the relevance of evidence is an essential aspect. Evidence plays a crucial role in ensuring justice and legal certainty. The classification of evidence, such as primary, secondary, and physical evidence, is important in  assessing  its  probative  force.  Various  theories  of evidence, ranging from those that are bound by law to those that give judges freedom, offer diverse approaches in assessing evidence. Although they vary, the ultimate goal is to reach a fair verdict based on the available facts. By understanding and applying the concepts, strengths, hierarchies, and theories  of  evidence  appropriately,  the  civil  law  settlement  process  can  be  carried  out effectively, ensuring that the resulting decision is fair and in accordance with applicable legal principles.
Keywords: Evidence, Relevance, Civil Law, Theory of Proof
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang E-mail: septisilvia05@students.unnes.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pembuktian bukan bagian dari Hukum Perdata (BW), melainkan Hukum Acara (Procesrecht). BW  hanya  mengatur  hal-hal  terkait  Hukum  Materiil,  sedangkan  Hukum  Acara  mengatur  tata  cara penyelesaian sengketa di pengadilan. Meskipun demikian, beberapa pendapat membagi Hukum Acara menjadi dua: Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil. Peraturan tentang alat bukti termasuk dalam Hukum Acara Materiil dan layak dicantumkan ke dalam kitab undang-undang hukum perdata materiil. Pada saat BW dibuat, tampaknya pembuat undang-undang mendukung pendapat ini. Buktinya adalah HIR (Herziene Inlandsche Reglement), peraturan hukum acara perdata tentang pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang pembuktian.
Pembuktian adalah tindakan membuktikan yang biasanya bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran dari sebuah kejadian. Pada persidangan, tindakan membuktikan dikenal sebagai "hal-hal  yang  mendekati  kebenaran"  karena  pembuktian  di  persidangan  tidak  logis  dan  mutlak. Meskipun demikian, dalam kasus tertentu, analisis lebih lanjut dapat menunjukkan bahwa persidangan itu benar dan logis.
Tujuan  pembuktian  yaitu  untuk  menciptakan  hubungan  hukum  antar  kedua  belah  pihak  yang berperkara di pengadilan sehingga hakim mampu memiliki keyakinan dan kepastian atas bukti yang diajukan. Di langkah ini, putusan perkara yang dibuat oleh hakim mampu memberikan nilai keadilan dan kepastian hukum.
Hukum perdata, juga dikenal sebagai hukum privat, sangat penting untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara subjek hukum, termasuk individu dan badan hukum. Hukum perdata memerlukan alat bukti yang kuat dan terpercaya dalam mempertahankan dan menegakkan hak dan kewajiban subjek hukum. Alat bukti ialah segala hal yang dipergunakan undang-undang untuk membuktikan sesuatu; yang  dimaksud  dengan  bukti  ialah  sesuatu  yang  memastikan  kebenaran  dari  suatu  pendirian  atau pernyataan.  Oleh  sebab  itu,  pembuktian  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  berwenang  dalam memberikan  kepada  hakim  sebanyak  mungkin  informasi  yang  ada  kaitannya  dengan  kasus  tersebut sehingga hakim mampu menggunakannya sebagai landasan dalam membuat keputusan tentang kasus tersebut.  Alat bukti ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara perdata dilakukan di depan pengadilan dan bagaimana hakim memberikan keputusan tentang perkara tersebut.
Hukum  perdata  menggunakan  alat  bukti  untuk  membuktikan  atau  menyangkal  klaim  subjek hukum. Dalam menentukan keputusan hukum yang adil dan sesuai, ketersediaan bukti yang tepat dan relevan sangat penting. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, bukti harus dipilih dan dipertahankan dengan hati-hati agar dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dan dipertahankan di pengadilan.
Dalam persidangan, pihak yang berperkara wajib menjelaskan kejadian-kejadian yang mampu digunakan  dalam  memperkuat  haknya  atau  membantah  hak  pihak  lain.  Dalam  proses  penyelesaian perkara  perdata,  alat-alat  bukti  digunakan  dalam  membuktikan  atau  menyangkal  subjek  hukum. Pengaturan macam alat bukti juga terdapat pada Pasal 164 HIR/284 RBG Mengacu pada Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/284 RBG bahwa istilah yang digunakan pada perkara perdata adalah “alat bukti”.  Alat-alat bukti, antara lain bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan beserta sumpah menjadi dasar yang kuat untuk membangun kasus hukum dan membantu pengadilan membuat keputusan yang adil.
Sistem  pembuktian  dalam  Hukum  Acara  Perdata  berlainan  dengan  sistem  pembuktian  pada proses pidana. Pada proses pidana, kebenaran dibuktikan dengan menggunkan alat bukti yang memenuhi batas  minimal  pembuktian,  yaitu  setidaknya  dua  alat  bukti  yang  sah  (memenuhi  syarat  formal  dan materiil).  Di  atas  batas  minimum  tersebut,  hakim  diharuskan  yakin  tentang  kebenaran  keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini diatur pada Pasal 183 KUHAP.
Pada  Hukum Acara Perdata, kebenaran tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang sah serta mencapai batas minimal pembuktian. Kebenaran harus diyakini oleh hakim. Prinsip ini dikenal sebagai " beyond reasonable doubt ", yaitu kebenaran yang dinyatakan sepenuhnya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak diragukan, sehingga kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran yang sejati.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pembuktian  merupakan  elemen krusial dalam mengungkap kebenaran atau fakta hukum yang sesungguhnya. Kredibilitas bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan menjadi penentu nasib terdakwa dalam proses persidangan. Dalam ranah hukum acara perdata, "nasib" Penggugat dan Tergugat pun bergantung pada kekuatan bukti yang mereka ajukan. Ironisnya, tak jarang seorang terdakwa yang tak bersalah  justru  dinyatakan  bersalah  oleh  majelis  hakim.  Hal  ini  umumnya  terjadi  akibat ketidakmampuan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam menyajikan bukti secara efektif di persidangan. Ketidakmampuan ini berakibat fatal bagi nasib Terdakwa. Di sisi lain, dalam persidangan perdata, hakim terkadang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Fenomena ini terjadi akibat pemahaman yang buruk tentang pembuktian pada hukum acara di Indonesia.
Subjek  hukum  wajib  memperhatikan  beberapa  hal penting saat menggunakan bukti. Pertama, subjek hukum harus memilih bukti yang tepat serta terkait dengan perkara yang sedang diproses. Kedua, subjek hukum harus mempertahankan bukti dengan tepat agar dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dan dipertahankan di pengadilan. Ketiga, subjek hukum harus memperhatikan kualitas bukti yang digunakan agar dapat dipertimbangkan di pengadilan.
Agar  terjamin  kebenarannya,  informasi  yang  disampaikan  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara tidak boleh hanya disampaikan secara lisan atau tertulis, tetapi wajib disertai dan didukung melalui bukti  yang  sah  secara  hukum.  Hal  ini  berarti  setiap  peristiwa  harus  dibuktikan    secara yuridis. Pembuktian  yuridis  ini  menjadi  landasan  bagi  hakim  dalam  mengambil  keputusan,  yang  mana keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.
Perihal siapa yang berkewajiban membuktikan dalam hukum perdata adalah prinsip yang sangat penting dalam proses pengadilan. Menurut Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, siapapun yang mengklaim  memiliki  suatu  hak  atau  untuk  memperkuat  atau  membantah  hak  orang  lain  wajib membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada siapa yang mengklaim, yang berarti mereka yang mengklaim memiliki hak atau peristiwa harus membuktikan bahwa klaim mereka benar.
Dalam hukum perdata, kepentingan alat-alat bukti sangat penting dalam menyelesaikan konflik kepentingan  antara  subjek  hukum.  Oleh  sebab  itu,  pada  paper  ini,  akan  membahas  mengenai kepentingan alat-alat bukti pada hukum perdata, serta bagaimana penggunaan alat-alat bukti mampu mempengaruhi proses penyelesaian perkara perdata dan keputusan hukum yang diambil.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai landasan bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya, memungkinkan mereka untuk memperkaya teori-teori yang digunakan  dalam  mengkaji topik  yang  sedang  diteliti.  Dengan  mengacu  pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengeksplorasi  berbagai  dimensi  yang  lebih  dalam  dari  fenomena  yang  mereka  teliti,  yang  pada gilirannya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang subjek tersebut. penulis  memberikan  empat  penelitian  terdahulu  yang  dapat  dijadikan  acuan  yang  membahas  Bukti- bukti dalam Hukum Perdata.
Dengan demikian, peneliti akan mampu mengembangkan dan memperbaiki penelitian yang akan dilakukannya. Langkah ini memastikan bahwa kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam penelitian terdahulu  tidak  terulang  kembali.  Peneliti  dapat  belajar  dari  pengalaman  dan  hasil  penelitian sebelumnya  untuk  menghindari  jebakan  yang  sama  dan  meningkatkan  kualitas  penelitian  baru. Akibatnya, penelitian yang akan dilaksanakan bisa menjadi lebih sempurna, valid, dan akurat, sehingga hasilnya lebih dapat diandalkan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Selain itu, adanya penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan  upaya  orisinal  dan  inovatif.  Dalam  proses  penelitian  yang  akan  berlangsung,  ditemukan berbagai  hal  baru  dan  temuan  baru  yang  memiliki  potensi  untuk  memperbaiki  atau  melengkapi penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dan memperluas pemahaman dalam bidang tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dengan  demikian,  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  tidak  hanya  menghasilkan  pengetahuan tambahan, tetapi juga memperkaya dan mengembangkan wawasan yang telah ada sebelumnya dalam membahas topik yang sama tentang Bukti-bukti dalam Hukum Perdata. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud, diantanya:
Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Asep saepullah, pada tahun 2018  dengan judul “PERANAN  ALAT  BUKTI  DALAM  HUKUM  ACARA  PERADILAN”.  Penelitian  ini  membahas peranan alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia dan keterbatasan para  pihak dan hakim dalam mengajukan dan menerima alat bukti. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa alat bukti diutamakan dalam peradilan perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum.
Kedua,  oleh  Reli  Joven  Laike  dari  Universitas  Halmahera,  pada  tahun  2024  “ALAT  BUKTI HAK  ATAS  TANAH  SUKU  MODOLE  DALAM  HUBUNGAN  HUKUM  KONKRET”. Penulis melakukan  studi  terhadap  resolusi  konflik  mengenai  kepemilikan  tanah  dalam  praktik  adat  suku Modole.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  keefektifan  bukti  kepemilikan  tanah  Suku Mondole dalam situasi nyata, menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan  kepala  Suku  Pagu.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  bukti  tersebut,  dalam  konteks hukum praktis, memiliki kekuatan yang sah dan dapat mengikat.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Supada dan Bargawa  dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2018 “PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI  AKTA  DIBAWAH TANGAN  DALAM  PROSES  PEMERIKSAAN  SENGKETA  PERDATA  DI  PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana alat bukti berbentuk akta di bawah tangan di gunakan dan diakui dalam persidangan,serta bukti tersebut mempengaruhi putusan hukum, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  mengandalkan  data  dari  wawancara  dengan  hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua bukti akta di bawah tangan yang diserahkan ke pengadilan diakui oleh semua pihak, sehingga hakim memutuskan berdasarkan isi akta tersebut dan keterangan saksi. Akta di bawah tangan yang diberikan sebagai bukti memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.
Terakhir,  penelitian  terdahulu  keempat  penulis  mengambil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Octavianus M. Momuat yang dilakukan pada tahun 2014, dengan judul “ALAT BUKTI TULISAN DALAM  PEMERIKSAAN  PERKARA  PERDATA  DI  PENGADILAN”. Penelitian ini dilakukan untuk  memahami  alat  bukti  yang  diperlukan  dalam  proses  pembuktian  serta  penggunaan  alat  bukti tertulis dalam perkara perdata di pengadilan. Metode yang dipergunakan ialah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma yang berlaku dan menggunakan argumen hukum, doktrin, prinsip, dan peraturan yang ada sebagai dasar untuk menyusun interpretasi dan penalaran hukum. Kesimpulan yang diambil adalah bahwasanya alat bukti yang diperlukan dalam memutus perkara perdata yaitu bukti tertulis atau bukti dengan surat, yang terdiri dari dua jenis, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lainnya.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode  yang  tergolong  jenis  penelitian analisis. Yang mana dalam prosesnya kami melakukan analisis terhadap relevansi alat-alat bukti dalam konteks kasus yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan tentang bagaimana keberadaan bukti-bukti tersebut dapat mempengaruhi juga menentukan putusan hukum. Kami juga berusaha menganalisis bagaimana alat-alat bukti memiliki peran  penting  dalam  proses  hukum.  Dan  tentang  bagaimana  alat-alat  bukti  dapat  memperkuat  atau melemahkan posisi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Untuk menyempurnakan, mendukung, dan memperjelas analisis kami terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan juga pengumpulan  sumber-sumber  informasi.  Sumber-sumber  tersebut  ialah  berita  online  tentang  kasus yang dibahas, literatur hukum yang memberikan landasan teori dan berbagai pandangan hukum tentang kasus,  serta  putusan  pengadilan  yang  relevan  dengan  kasus  yang  diteliti. Sumber-sumber tersebut diambil dengan cermat agar dapat memberikan konteks dan  referensi yang lebih luas, mendalam, serta terperinci. Dan untuk memastikan bahwa kami tidak serta merta mengandalkan satu sumber informasi saja.
Kasus yang kami ambil untuk diteliti menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup dua  bidang  ilmu  utama.  Ilmu-ilmu  tersebut  yaitu  ilmu  hukum  substantif  dan  hukum  acara  perdata.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pendekatan  ini  kami  pilih  dengan  tujuan  untuk  memungkinkan  kami  mengkaji  kasus  dari  berbagai perspektif hukum yang beragam untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai kasus tersebut. Setelah itu data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang telah dicantumkan, data  tersebut  kemudian  diproses  dengan  pendekatan  analisis  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan bergantian  sesuai  kebutuhan.  Metode  analisis  ini  kami  terapkan  secara  fleksibel  untuk  memastikan bahwa  setiap aspek dari sumber atau data yang sudah dikumpulkan dapat dianalisis secara mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, kami berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai  peran  dan  relevansi  kepentingan  alat  bukti  dalam  proses  pengambilan  putusan  hukum. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses penyelesaian hukum perdata, alat bukti memiliki peran penting sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang relevan dan sahih dapat membantu hakim mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.
Alat bukti dalam hukum perdata ialah segala hal yang ada hubungan dan berkaitan dengan sebuah kejadian atau peristiwa tertentu yang mampu digunakan untuk bahan pembuktian yang berguna untuk menumbuhkan keyakinan hakim atas kebenaran terdapatnya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Saepullah, 2018). Alat bukti harus relevan, kompeten, dan material terhadap  perkara  yang sedang  diadili.  Relevansi  menunjukkan  hubungan  langsung  antara  bukti  dengan  fakta  yang dibuktikan,  kompetensi  berkaitan  dengan  kelayakan  bukti  di  mata  hukum,  dan  materialitas menunjukkan pentingnya bukti tersebut dalam menentukan hasil perkara. Alat bukti membantu hakim dalam  mencapai  putusan  yang  adil  dan  berlandaskan  hukum  dengan  memberikan  informasi  yang relevan tentang perkara. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan.
Pada hukum perdata, alat bukti surat menduduki posisi utama yang diperkuat oleh regulasi yang tercantum dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1867. Alat bukti surat menjadi  alat  bukti  yang  paling  diandalkan  pada  persidangan  perkara  perdata  kareha  stifatnya  yang objektif,  terdokumentasi,  terpercaya,  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tinggi,  menjadikannya landasan yang kuat bagi hakim dalam mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum. Meskipun alat  bukti  surat  memiliki  kedudukan  tinggi,  alat  bukti  lain  seperti  kesaksian,  pengakuan,  dan persangkaan juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan secara keseluruhan untuk mencapai kesimpulan yang benar dan adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala bentuk dokumen yang berisi ekspresi  isi  hati  atau  gagasan  seseorang,  yang  digunakan  untuk  membuktikan  suatu  hal.  Alat pembuktian sendiri dibedakan menjadi akta dan bukan akta, dan akta dibagi menjadi 2 ialah akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta ialah surat yang sudah sejak awal dibuat dan ditandatangani sebagai pembuktian. Akta otentik ialah dokumen yang rumuskan sesuai dengan peraturan hukum di hadapan pejabat yang memiliki kekuasaan untuk tujuan tersebut dan di tempat di mana akta tersebut disusun. Akta  yang  disusun  oleh  pejabat  umum  disebut  akta  pejabat,  sementara  yang  disiapkan  di  hadapan mereka disebut akta partai (Safira, 2017). Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dikeluarkan guna sebagai bukti para pihak tanpa dibantu pejabat umum. Surat bukan akta ialah surat yang awalnya tidak dikeluarkan untuk alat pembuktian, namun apabila pada suatu saat surat ini dapat membuktikan sebuah perkara maka bisa digunakan sebagai alat pembuktian (Krisnawati, 2015).
Sebuah saksi ialah individu yang memberikan informasi kepada pengadilan tentang apa yang disaksikan, lihat, dengar, atau alami secara langsung, yang akan membantu dalam menjelaskan suatu kasus  (Darwan  Prinst,  1996:  181).  Untuk  membuktikan  sesuatu  dalam  perkara  perdata  maka  harus menggunakan  saksi  yang  sekurang  kurangnya  wajib  didukung  dua  orang  saksi,  dikarenakan  pada Hukum Acara Perdata terdapat asas Unus Testis Nulus Testis berarti satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR) (Juanda, 2014). Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diterima oleh hakim dari sebuah kejadian yang terkenal kearah yang tidak terkenal persangkaan. Terdapat dua macam persangkaan ialah persangkaan  hukum  atau  undang-undang  (wettelijk  vermoeden)  dan  persangkaan  hakim  atau kenyataan  (rechtlicher vermoeden).
Pengakuan  adalah  pernyataan  sepihak  dari  salah  satu  pihak  dalam  suatu  kasus  yang  berisi pengakuan terhadap sebagian atau seluruh hal yang disampaikan oleh pihak lawan (Alfitra, 2018, 173).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mengenai pengakuan diatur didalam pasal 174, 175 dan 176 HIR Pengakuan ini dibedakan menjadi dua,  meliputi  pengakuan  dimuka  hakim  dan  pengakuan  di  luar  sidang  di  pengadilan.  Sumpah merupakan alat bukti pamungkas pada persidangan, digunakan atas perintah hakim atau permintaan pihak berperkara. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak bersumpah, atau pihak-pihak tersebut dapat memohon bersumpah atas kemauan sendiri. Sumpah memiliki pengaruh besar pada jiwa dan mental pihak yang mengucapkannya. Hal ini karena sumpah berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan bersumpah, pihak-pihak mengerti bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas konsekuensi kesaksian palsu. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sumpah adalah pernyataan khidmat saat memberi janji atau keterangan. Pernyataan ini dilakukan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan keyakinan bahwasanya siapapun yang bersumpah palsu akan dihukum oleh-Nya.Oleh karena itu, hakikat sumpah adalah tindakan religious yang digunakan dalam peradilan (Daud, 2022).
Alat  bukti  sangat  penting  dalam  proses  penyelesaian  hukum  perdata  karena  tanpa  bukti  yang cukup, hakim tidak dapat membuat keputusan yang adil dan berlandasakan fakta. Alat bukti membantu hakim untuk mencapai “kebenaran materiil”, yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan  klaim  para  pihak.  Konsep  dan  klasifikasi  alat  bukti  dalam  hukum  perdata  merupakan elemen  fundamental  dalam  memastikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  setiap  penyelesaian perkara. Alat bukti, yang mencakup segala bentuk informasi, keterangan, atau objek yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam persidangan, berperan penting dalam membantu pengadilan membuat keputusan  yang  berlandaskan  pada  fakta-fakta  yang  jelas  dan  meyakinkan.  Klasifikasi  alat  bukti menjadi penting dalam menilai kekuatan probatorik dari setiap bukti yang diajukan, dimana bukti dapat dibagi menjadi bukti primer, sekunder, dan fisik. Bukti primer, seperti kesaksian langsung, memiliki kekuatan probatorik yang signifikan karena berasal dari sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang  fakta.  Bukti  sekunder,  seperti  dokumen  tertulis,  mendukung  dan  menguatkan  bukti  primer, sedangkan bukti fisik atau material memberikan bukti yang dapat diperiksa atau diteliti secara langsung oleh pengadilan.
Kekuatan  alat  bukti  merujuk  pada  kemampuan  bukti  tersebut  untuk  meyakinkan  pengadilan tentang kebenaran fakta yang diajukan. Kekuatan ini bisa bersifat absolut atau relatif, tergantung pada jenis dan sifat alat bukti tersebut. Dalam ranah hukum perdata, alat bukti menjadi pilar fundamental dalam mengungkap fakta dan mencapai putusan yang adil. Kekuatan dan hierarki alat bukti berperan krusial dalam proses pembuktian.
Alat bukti yang kuat dan berkedudukan tinggi akan lebih meyakinkan hakim dalam mencapai kesimpulan yang tepat. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, diantaranya: kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (volledig  bewijskracht);  kekuatan  pembuktian  yang  lemah,  yang  tidak  lengkap  (onvolledig bewijskracht); kekuatan pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijskracht); kekuatan pembuktian yang menentukan (beslissende bewijskracht); dan kekuatan pembuktian perlawanan (tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs) (Kobis, 2017).
Akta otentik, seperti akta nikah atau akta jual beli memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu apa yang dinyatakan di dalamnya dianggap benar sampai ada bukti yang bisa membantahnya. Hal ini karena data otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum seperti notaris, PPAT, atau konsul serta  keaslian,  keabsahan,  kekuatan  hukum,  objektivitas,  keamanan,  dan  kesesuaiannya  dengan kenyataan.
Di sisi lain, alat bukti lisan, seperti kesaksian, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah, namun tetap dapat menjadi alat bukti yang penting jika kredibilitas saksi terjamin dan keterangannya konsisten. Sumpah dapat bersifat pemutus (decisoir) yang diatur dalam Pasal 156 HIR, Pasal 183, R. Bg, dan Pasal 1930 KUHPerdata, tambahan (suppletoir) yang diatur dalam Pasal 155 HIR, atau Pasal 182  R.  Bg  dan  Pasal  1945  KUHPerdata,  dan  penaksir  (aestimatoir)  yang  diatur  dalam  Pasal  155 HIR/Pasal  182  RBG/Pasal  1940  KUHPerdata,  dan  kekuatannya  tergantung  pada  konteks penggunaannya  dalam  proses  peradilan.  Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menilai  dan mempertimbangkan kombinasi dari berbagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Tidak ada satu jenis alat bukti yang secara mutlak menentukan putusan. Kredibilitas dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti menjadi pertimbangan utama. Memahami kekuatan dan hierarki alat bukti perdata bagaikan memiliki peta dalam proses pembuktian. Para pihak yang berperkara dapat menyusun strategi pembuktian yang efektif, dan hakim dapat mencapai putusan yang tepat dan berlandaskan hukum.
a. Teori pembuktian objektif murni
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Teori ini dianut hukum Gereja Katolik ( canoniek recht ) dan dikenal sebagai aliran ajaran positif dalam kerangka hukum positif wettelijke. Menurut pandangan ini, hakim memiliki keterikatan yang  kuat  terhadap  alat  bukti  serta  prinsip-prinsip  pembuktian  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan-peraturan hukum. Untuk menyatakan bahwasanya suatu perbuatan yang didakwakan terbukti,  hakim  harus  mendasarkan  kesimpulannya  pada  bukti-bukti  yang  disediakan  sesuai dengan ketentuan hukum. Teori ini menekankan fakta-fakta yang diajukan pada persidangan dan  mengabaikan  penilaian  pribadi  atau  simpati  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perkara.
b. Teori pembuktian subjektif murni Teori pembuktian subjektif murni, yang juga dikenal sebagai " conviction in time " atau " bloot gemoedelijk  overtuiging ",  memiliki  pendekatan  yang  berlawanan  dengan  teori  pembuktian subjektif  murni  lainnya.  Pada  teori  pembuktian  subjektif  murni  tradisional,  penilaian dilandaskan semata-mata pada keyakinan hakim, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Menurut  teori  ini,  tidak  ada  pengakuan  terhadap  aturan-aturan  pembuktian  yang  objektif mengenai kekuatan pembuktian (bewijskracht), serta segala hal yang bergantung pada penilaian subjektif hakim.
c. Teori pembuktian yang bebas Teori pembuktian yang bebas, atau vrije bewijsleer , ialah sistem pembuktian di mana hakim memiliki  kebebasan  untuk  menetapkan  keyakinannya  tanpa  adanya  batasan  dari  undang- undang.  Meskipun  begitu,  hakim  tetap  harus  menjelaskan  cara  mereka  mencapai  keyakinan tersebut dan menguraikan alasannya, yang berlandaskan pada pengetahuan dan logika. Pada sistem  ini,  hakim  tidak  terikat  pada  alat  bukti  yang  diatur  pada  undang-undang  dan menggunakan bukti lain di luar ketentuan hukum.
Teori  pembuktian  bebas  memang  menawarkan  fleksibilitas  dan  keadilan  dalam  proses peradilan.  Hakim  memiliki  keleluasaan  dalam  mempertimbangkan  berbagai  alat  bukti  dan faktor untuk mencapai putusan yang dianggap adil dan tepat. Namun, teori ini juga membawa dilema. Keleluasaan tersebut berpotensi menghasilkan putusan yang bervariasi tergantung pada pandangan  individu  hakim.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.
d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke) Teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke) menetapkan dua syarat utama, yaitu:
1) Sesuai dengan hukum, dikarenakan bukti yang sah dan diatur pada peraturan perundang- undangan.
2) Dalam konteks negatif, bukan hanya cukup dengan bukti yang sah dan diakui oleh hukum bagi  hakim  untuk  menyimpulkan  bahwa  kesalahan  terdakwa  terbukti,  melainkan  juga diperlukan keyakinan dari pihak hakim (Brahmana).
Ada  pendekatan  yang  menggabungkan  sistem  pembuktian  berlandaskan  undang-undang dengan  sistem  pembuktian  melalui  keyakinan  hakim.  Menurut  teori  ini,  keberhasilan  pembuktian bergantung  pada  alat  bukti  yang  sah  sesuai  ketentuan undang-undang, akan tetapi hakim akan mempertimbangkan keyakinannya sendiri berdasarkan pertimbangan logis. Teori ini bertujuan untuk menggabungkan kepastian hukum dengan fleksibilitas dalam penilaian hakim.

## Contoh Kasus
Kasus Putusan Nomor 555 PK/Pdt/2023 (PDT, 2023) adalah keputusan Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Kasus ini melibatkan para ahli waris PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum) sebagai pemohon yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap TN. HINDRO SOESANTIO dan beberapa pihak terkait lainnya. Putusan ini berkaitan dengan sengketa tanah dan menyoroti pertentangan antara dua putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menolak permohonan PK tersebut, menegaskan kekuatan hukum dari putusan sebelumnya yang telah in kracht van gewijsde. Kasus ini menunjukkan pentingnya alat bukti dalam proses peninjauan kembali  (PK).  Dalam  kasus  ini,  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  PK  dari  para  ahli  waris PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum) terhadap TN. HINDRO SOESANTIO dan beberapa pihak terkait lainnya. Putusan ini berkaitan dengan sengketa tanah dan menyoroti adanya pertentangan antara dua putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Perdata Nomor
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
271/PK/Pdt/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Putusan Pidana Nomor 59 K/Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022.
Kekuatan  alat  bukti  dan  hierarki  yang  jelas  sangat  penting  untuk  menentukan  keabsahan klaim dan hak atas tanah. Putusan ini menggarisbawahi bahwa dalam proses PK, Mahkamah Agung melakukan  penilaian  yang  ketat  terhadap  alat  bukti  yang  diajukan  dan  mempertimbangkan  apakah terdapat kekeliruan yang nyata atau novum yang dapat mengubah putusan sebelumnya. Kekuatan alat bukti dalam kasus ini, termasuk dokumen-dokumen terkait hak atas tanah dan kesaksian para pihak, menjadi faktor penentu dalam penolakan permohonan PK tersebut. Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, putusan yang mempunyayi kekuatan hukum tetap dihormati dan hanya pada kondisi tertentu dan dengan bukti yang sangat kuat, permohonan PK dapat diterima. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang menjadi dasar dari sistem peradilan perdata di Indonesia.

## V. KESIMPULAN
Tidak dapat mengabaikan pentingnya alat bukti dalam proses penyelesaian data hukum karena sangat penting karena tanpanya , hakim tidak dapat membuat keputusan yang adil dan berlandaskan fakta.  Konsep  dan  klasifikasi  alat  bukti  dalam  hukum  perdata  menjadi  elemen  fundamental  yang memastikan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Alat  bukti,  yang  meliputi  segala  bentuk  informasi, keterangan, atau objek yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam persidangan, membantu hakim mencapai "kebenaran materiil"—kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bukan hanya berdasarkan klaim para pihak. Klasifikasi alat bukti, seperti bukti primer, sekunder, dan fisik, sangat penting dalam menilai kekuatan probatorik dari setiap bukti yang diajukan. Bukti primer, seperti kesaksian langsung, memiliki kekuatan probatorik signifikan karena berasal dari sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta. Bukti sekunder, seperti dokumen tertulis, mendukung dan menguatkan bukti primer, sementara bukti fisik memberikan bukti yang dapat diperiksa atau diteliti secara langsung oleh pengadilan.
Berbagai teori pembuktian, dari teori pembuktian subjektif murni yang terikat pada aturan undang- undang  hingga  teori  pembuktian  bebas  yang  memberikan  keleluasaan  pada  hakim,  menawarkan beragam  pendekatan  dalam  menilai  alat  bukti.  Hukum  Gereja  Katolik  menganut  teori  pembuktian subjektif  murni,  yang  menekankan  bahwa  hakim  bergantung  pada  undang-undang  dan  dasar pembuktian yang ditetapkan. Teori lain, di sisi lain, mengandalkan pendapat hakim tanpa mengakui aturan  pembuktian  tujuan.  Teori pembuktian  bebas  (vrije  bewijsleer)  memberikan  hakim  kebebasan dalam  mempertimbangkan  berbagai  alat  bukti  tanpa  batasan  undang-undang,  namun  hakim  harus mempertanggungjawabkan  cara  memperoleh  keyakinannya.  Fleksibilitas  ini  menawarkan  keadilan tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Teori pembuktian negatif menurut undang- undang menekankan bahwa kekuatan pembuktian wajib dilandaskan pada ketentuan hukum yang ada. Meskipun  masing-masing  teori  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan,  tujuan  utamanya  tetap  sama: mencapai putusan yang adil berdasarkan bukti yang tersedia.
Dengan  memahami  dan  menerapkan  konsep,  kekuatan,  hierarki,  dan  teori  pembuktian  secara tepat, proses penyelesaian hukum perdata dapat berjalan secara efisien. Ini memastikan bahwa putusan yang dibuat adil, berdasarkan fakta, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku; hakim juga dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat; dan pihak yang berperkara dapat membuat strategi pembuktian yang efektif dan berlandaskan hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Brahmana,
H.S. Teori dan Hukum Pembuktian, diakses
dari https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_2017 0419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf
Bbb Daud. (2022). PERANAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DI DALAM PROSES PERDATA. Vol. 5 No. 1. 19-20. 10.33395/juripol.v5i1.11303 Fernando  Kobis.  (2017 ). KEKUATAN  PEMBUKTIAN  SURAT  MENURUT  HUKUM  ACARA PERDATA. Vol.VI No. 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16675 Juanda,  Enju.  (2016).  KEKUATAN  ALAT  BUKTI  DALAM  PERKARA  PERDATA  MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. 31-32. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409 Krisnawati, Ari. (2015). PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. Diktat Kuloiah, Universtas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pd f
Laike, R, j. (2024). ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH SUKU MODOLE DALAM HUBUNGAN
HUKUM KONKRET. Jurnal Hukum Lingkungan, 7(3), 396-412. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3968
Momuat, O, M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. Jurnal Lex Privatum, 2(1), 134-143 . https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/200 Pandiangan,  Hendri  Jayadi.  (2017).  PERBEDAAN  HUKUM  PEMBUKTIAN  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA. Jurnal Hukum tô-râ . Volume 3 No. 2. https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154 Safira, Martha Eri. (2017). Hukum Acara Perdata . CV. Nata Karya Seknun,  Abul  Hasan.  (2021).  SISTEM  PEMBUKTIAN  PERKARA  PERDATA  DI PENGADILAN. Justitia. Vol. VIII, No.15.
https://jurnal.ummu.ac.id/index.php/justisia/article/view/1290
Saepullah, Asep. (2018). Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. Vol. 3, No. 1.145. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2748 Simanjuntak,  P.N.H.  (2015). Hukum  Perdata  Indonesia. Perpustakaan  Nasional:  Katalog Dalam Terbitan.
Subekti. (2017). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. Supada,  Bargawa.  (2008).  PENILAIAN  HAKIM  TERHADAP  ALAT  BUKTI  AKTA  DIBAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  SURAKARTA.  Skripsi  thesis,  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/874
Ussu,  Darliyanti.  (2014).  HUKUM  PEMBUKTIAN  DALAM PERKARA PERDATA. Lex Privatum . Vol.II, No. 1.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3967 Yahya Harahap. (2015). Hukum Acara Perdata. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 15.