## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Mekanisme Pembiayaan Syariah pada Baitul Māl wat Tamwīl (BMT)
Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah
Sharia Financing Mechanism at the Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Amanah of Central Buton City in Review of Muamalah Fiqh
Saadal Jannah a , Sri Ujiana Putri b , Asma c
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, Makassar, Indonesia; Email: saadaljannah@stiba.ac.id
b Sekolah Tinggi Ilmu Isam dan Bahasa Arab Makassar, Makassar, Indonesia; Email: sri.ujiana@stiba.ac.id
c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, Makassar, Indonesia, Email: saifulasma03@gmail.com
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 23 August 2023 Revised: 3 November 2023 Accepted: 9 November 2023 Published: 17 November 2023 This  study  aims  to  find  out  and  understand  the  mechanism  of  sharia financing at the Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Amanah, Central Buton City in a review of muamalah fiqh. This research uses descriptive qualitative field research,  using  normative  and  sociological  approaches.  The  research results  found  as  follows;  first,  the  sharia  financing  mechanism  for  BMT
Amanah, namely; members must follow established procedures, such as; (1).
The  customer  comes  directly  to  the  BMT  office  to  submit  a  financing application,  (2).  The  customer  must  include  requirements  such  as  a photocopy of husband and wife's KTP, family card, marriage certificate, and guarantee  letter,  (3).  Files  go  to  BMT,  (4).  Conducted  surveys.  Then  the BMT  conducts  a  survey  analysis  meeting,  conducts  contracts,  disburses funds,  conducts  coaching  (if  deemed  necessary  by  the  customer)  and confiscation  of  collateral  if  the  customer  is  unable  to  pay  his  installment obligations  and  is  in  disagreement  with  the  agreement  of  both  parties. Second, the financing mechanism at BMT Amanah, when viewed from the fiqh muamalah, most of the mechanisms are appropriate because the pillars and conditions for the validity of the contract have been fulfilled. With an agreement  between  BMT  Amanah  and  the  customer  and  witnessed  by witnesses from BMT and each party to carry out obligations according to the agreement. But the principle in the practice of bai' biṡaman ājil is that there are things that are not fully in accordance with the fiqh principles of muamalah, namely in the first model, the goods are not handed over to the BMT, but the goods are taken directly by the customer without first being handed  over  to  the  BMT.  The  implication  of  this  research  is  that  BMT Amanah should be more active in disseminating its products to the public, so that people are more familiar with BMT Amanah and are then interested in becoming its members. Keywords: mechanism, Baitul Mal wat Tamwil, Fiqh Muamlah, financing

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  mekanisme pembiayaan  syariah  pada Baitul  Māl  wat  Tamwīl (BMT)  Amanah  Kota Buton Tengah dalam tinjauan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research ) deskriptif kualitaif, menggunakan metode  pendekatan  normative  dan  sosiologi.  Hasil  penelitian  yang ditemukan sebagai berikut; pertama, mekanisme pembiayaan syariah pada BMT  Amanah  yaitu;  anggota  harus  mengikuti  prosedur  yang  telah ditetapkan,  seperti;  (1).  Nasabah  datang  langsung  ke  kantor  BMT  untuk melakukan  penganjuan  permohonan  pembiayaan,  (2).  Nasabah  harus menyertakan persyaratan seperti fotokopi KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, dan surat jaminan, (3). Berkas masuk ke BMT, (4). Dilakukan
survey. Kemudian BMT melakukan rapat analisis survey, dilakukan akad, pencairan  dana,  melakukan  pembinaan  (jika  dianggap  dibutuhkan  oleh nasabah)  dan  penyitaan  jaminan  jika  nasabah  tidak  mampu  untuk membayarkan  kewajiban  angsurannya dan  menyelisihi  kesepakatan  kedua belah  pihak. Kedua, mekanisme  pembiayaan  pada  BMT  Amanah  jika ditinjau  dari  fikih  muamalah  sebagian  besar  mekanismenya  telah  sesuai karena telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Dengan kesepakatan antara pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT dan masing-masing pihak unutk melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Tetapi prinsip dalam praktik bai’ biṡaman ājil ada hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah, yaitu pada model  pertama,  barang  tidak  diserahkan  lagi  ke  BMT,  tetapi  barang langsung  diambil  oleh  nasabah  tanpa  terlebih  dahulu  diserahkan  ke  pihak BMT.  Implikasi  penelitian  ini,  hendaknya  BMT  Amanah  lebih  giat  dalam melakukan sosialisasi produknya kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal BMT Amanah untuk kemudian tertarik menjadi anggotanya.

## How to cite:
Saadal  Jannah,  Sri  Ujiana  Putri,  Asma,  “Mekanisme  Pembiayaan  Syariah  pada  Baitul  Mal  wat  Tamwil  (BMT) Amanah  Kota  Buton  Tengah  dalam  Tinjauan  Fikih  Muamalah”, AL-KHIYAR:  Jurnal  Bidang  Muamalah  dan Ekonomi Islam Vol. 3, No. 2 (2023): 130-149. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1050.

## PENDAHULUAN
Industri  jasa  keuangan  syariah  saat  ini  telah  menunjukan  perkembangan  yang positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukan dari total aset keuangan syariah yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Industri jasa keuangan syariah Indonesia  pada  tahun  2021  mampu  bertahan  dengan  memanfaatkan  momentum pemulihan  ekonomi  nasional  hal  ini  terlihat  dari  aset  industri  keuangan  syariah  yang tumbuh mencapai Rp 2.050,44 triliun. 1
Berdasarkan jumlah aset keuangan syariah ini, Indonesia menempati urutan ke 4 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia. Hadirnya ekonomi syariah  di  Indonesia  yang  dimotori  oleh  perbankan  syariah  diawali  dengan  berdirinya bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah  Amal  Sejahtera  dan  P.T.  BPRS  Amanah  Robbaniyyah,  serta  di  Nangroe  Aceh Darussalam P. T. BPRS Hareukat. Selanjutnya  pada tahun 1 Mei 1992 berdirilah bank Muamalah sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. 2 Seiring  dengan  berkembangan  pesatnya  perbankan  syariah,  maka  berkembang  pula lembaga  keuangan  syariah  mikro  yang  disebut Baitul  Māl  wat  Tamwīl (BMT). Munculnya lembaga ini disebabkan adanya keresahan masyarakat dan pelaku beridentitas muslim tentang lembaga keuangan yang berunsur riba dan bunga yang mengedepankan keuntungan tanpa memikirkan aspek kemanusiaan. 3
Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang marak pada saat ini, memiliki sistem  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  lebih  mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat, dapat membebaskan dari praktik rentenir/riba. Karena, Lembaga  keuangan  mikro  syariah  mempunyai  sistem  operasional  yang  berbeda  dari ekonomi konvesional. Lembaga ini, melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor
1 Otoritas Jasa Keuangan Ekonomi Syariah, “No Title,” Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia , 2021, 9.
2 Sony  Hendra  Permana  dkk,  “Strategi  Pengembangan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  Sebagai  Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro,” Kajian 2, no. 24 (2001): 104.
3 Yasmin Afnan Solekha dkk, “Baitul Mal Wa Tamwil Sebgai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori),” Velocity 1, no. 1 (2021): 48.
ekonomi  mikro.  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  tidak  mengenal  monopoli  dan oligopoli yang melahirkan kesenjangan ekonomi. Tingkat bunga yang tinggi juga tidak diterapkan karena dianggap riba yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip syariah. 4
BMT atau Baitul Māl wat Tamwīl merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (panyaluran ZIS) Lembaga  yang  mengedepankan  aspek  kemanusiaan  dan  kemashlahatan.  Menggunakan akad  dalam  setiap  kegiatannya.  Lembaga Baitul  Māl  wat  Tamwīl (BMT)  hadir  untuk pertama kali pada tahun 1992. Respon masyarakat sangat baik dan terbukti dari tahun ke tahun Baitul  Māl  wat  Tamwīl (BMT)  sudah  tersebar  luas  di  hampir  seluruh  wilayah Indonesia. 5 Saat ini jumlah BMT di Indonesia telah mencapai lebih dari 5000 unit dengan mengelola  aset  masyarakat  lebih  dari  Rp  16  triliun  dan  jumlah  anggota  yang  dilayani lebih dari 3,7 juta orang. 6
Baitul  māl wat  Tamwīl merupakan  gabungan  dari  kata Baitul  Māl dan Tamwīl yang  berfungsi  untuk  menerima  titipan  dana  zakat,  infak  dan  sedekah  serta mengoptimalkan distribusinya dan melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama  dengan  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan  kegiatan ekonomi.  Lembaga  keuangan  mikro  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah  yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut  pula  sebagai  institusi  yang  mengelola  dana  zakat,  infak  dan  sedekah,  sehingga institusi  BMT  memiliki  peran  yang  penting  dalam  memperdayakan  ekonomi  umat. Produk  BMT  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  produk  pembiayaan  dan  produk  simpanan. Produk  yang  diberikan  BMT  pada  dasarnya  terdiri  dari  tiga  model  pembiayaan,  yaitu dengan  sistem  bagi  hasil,  pembiayaan  jual  beli  dengan  keuntungan,  dan  pembiayaan kebajikan. 7
BMT  dalam  operasional  dan  badan  hukumnya  saat  ini  menggunakan  bentuk badan hukum koperasi. Sehingga dalam aturan operasionalnya merujuk kepada aturan- aturan yang berlaku bagi koperasi pada umumnya. Dalam perkembangannya Baitul māl wat  Tamwīl (BMT)  telah  diakomodir  dan  dijelaskan  lebih  detil  tentang  mekanisme operasionalnya berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI  Nomor:  11/PER/M.UKM/XII/2017  Tentang  pelaksanaan  kegiatan  Usaha  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. 8
Keberadaan  BMT  memiliki  dua  fungsi  utama, pertama, sebagai  media  penyalur pendayagunaan  harta  ibadah,  seperti  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf. Kedua, sebagai institusi  yang  bergerak  di  bidang  investasi  yang  bersifat  produktif.  Pada  fungsi  yang kedua  ini  selain  menjalankan  kegiatan  sebagai  lembaga  keuangan,  BMT  juga    sebagai lembaga  ekonomi.  Sebagai  lembaga  keuangan,  BMT  bertugas  menghimpun  dana  dari
4 Nurhadi,  “Peran  Produk  Rahn  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Anggota  Di  Koperasi  Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wt Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung” (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018).
5 Afnan  Solekha  dkk,  “Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Sebgai  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori).”
6 Hendra  Permana  dkk,  “Strategi  Pengembangan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  Sebagai  Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro.”
7 Nur  Jamila,  “Penerapan  Prinsip  Pembiayaan  Murabahah  Pada  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah)” (Fak. Agama Islam Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).
8 Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,” 2018.
masyarakat  (anggota  BMT)  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  (anggota BMT).  Sebagai  lembaga  ekonomi,  BMT  berhak  melakukan  kegiatan  ekonomi  seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. 9
BMT  Amanah  Buton  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  dijalankan berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dioperasikan  pada  tahun  2011.  Letaknya  strategis karena berada di sekitar pemukiman masyarakat. Tidak menutup kemungkinan sebagai lembaga  keuangan  syariah,  dalam  pengelolaannya  juga  bisa  saja  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah pada umumnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut; pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan syariah pada BMT Amanah kota  Buton  Tengah? Kedua, bagaimana  pembiayaan  syariah  pada  BMT  Amanah  kota Buton Tengah dalam tinjauan fikih muamalah? Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut; pertama, untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan syariah BMT Amanah kota Buton Tengah. Kedua, untuk mengetahui mekanisme pembiayaan syariah BMT Amanah kota Buton Tengah dalam tinjauan fikih muamalah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( Field Research ) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.  Penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  adalah  meneliti  masalah  yang  sifatnya kualitatif.
Jurnal  oleh  Muhamad  Bisri  Mustofa  dan  Mifta  Khatul  Khoir,  dengan  judul “ Qarḍul Hasan dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) dan Implementasinya” 10 menyimpulkan bahwa sumber dana qarḍ diambil dari bagian modal LKS  yaitu  BMT,    keuntungan  yang  disisihkan,  dan  Lembaga  lain  atau  individu  yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada BMT. Pembiayaan qarḍul hasan di BMT bersumber pada dana pembiayaan qarḍul hasan berasal dari dana cadangan koperasi yang didapat  dari  sisa  bagi  hasil  pembiayaan  lainnya.  Perbedaan  penelitian  diatas  dengan penelitian  ini  adalah  penelitian  di  atas  hanya  memfokuskan  pada  pembiayaan qarḍul hasan dan  implementasinya,  apakah  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Sedangkan penelitian ini membahas tentang Mekanisme Pembiayaan Syariah pada BMT Amanah di Kota Buton Tengah Dalam Tinjauan Fikih Muamalah.
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Lukman  Haryoso,  dengan  judul  “Penerapan  Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang” 11 ” 12 menyimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada BMT Bina Usaha ditemukan bahwa BMT ini sudah menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah dengan mengacu pada  prinsip-prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI.  Sebenarnya  pemberian pembiayaan  murabahah  kepada  pelaku  usaha  kurang  tepat,  yang  menjadi  pembiayaan untuk kegiatan usaha seharusnya pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Dari diskusi singkat  dengan  BMT  menjelaskan  bahwa  BMT  kesulitan  apabila  menggunakan  akad mudarabah  dan  musyarakah,  banyak  dari  nasabah  pun  belum  paham  mengenai keseluruhan pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah, mereka hanya beranggapan bahwa sistem pembiayaan di BMT lebih menguntungkan daripada sistem kredit di bank
9 Hendra  Permana  dkk,  “Strategi  Pengembangan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  Sebagai  Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro.”
10 Muhammad  Bisri  dkk,  “Qardul  Hasan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Pada  Baitul  Mal  Wat Tamwil (BMT) Dan Impelementasinya,” At Taajir 1, no. 1 (2019).
11 Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang,” Jurnal Law and Justice 2, no. 1 (2017): 79–89.
12 Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang,” Law and Justice 2, no. 1 (2017).
konvensional. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas hanya memfokuskan pada Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di  Kabupaten  Semarang.  Sedangkan  penelitian ini membahas  tentang Mekanisme  Pembiayaan Syariah pada BMT Amanah di Kota Buton Tengah Dalam Tinjauan Fikih Muamalah.
Skripsi  yang  dtulus  oleh  Suriyana,  dengan  judul  “Pengelolaan Baitul  Māl  wat Tamwīl (BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo dalam Perspektif Hukum Islam” 13 menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  di  BMT  As’adiyah  Sengkang  berdasarkan  produk yang ada di BMT As’adiyah terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan produk tabungan dan pengelolaan  produk  pembiayaan.  Pengelolaan  dalam  produk  tabungan  menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam  pengelolaan dalam produk pembiayaan ialah karena di  BMT  As’adiyah  Sengkang  99%  menggunakan  akad  murabahah  sehingga  dalam pengelolaannya BMT As’adiyah Sengkang menggunakan sistem penetapan harga, dalam penerapan  akad  murabahah menggunakan  akad wakālah sebagai  akad  pelengkapanya. Ditinjau  dari  segi  hukum  Islam  pengelolaan  BMT  As’adiyah  Sengkang  sudah  sesuai dengan syariah hukum Islam. Selain itu perbedaan skripsi ini dan skripsi di atas adalah skripsi  ini  ditinjau  dari  fikih  muamalah  sedangkan  skripsi  di  atas  ditinjau  dari  hukum Islam.

## PEMBAHASAN A.  Pembiayaan Syariah
Pembiayaan  secara  umum  merupakan  pendanaan  atau  financial  yang  diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik  itu  dilakukan  sendiri  ataupun  lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  ialah dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  sudah  dirancang. 14 Menurut  Undang- Undang  tentang  perbankan  No.  10  Tahun  1998  dalam  pasal  1  nomor  12,  tentang perubahan  Undang-Undang  no.7  tahun  1992  pengertian  pembiayaan  merupakan penyerahan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  berdasarkan  perjanjian  atau  kontrak antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang atau tagihan tersebut  sesudah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau  bagi  hasil. 15 Menurut  Keputusan  Mentari  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah NO. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa : Pembiayaan  adalah  kegiatan  penyediaan  dana  untuk investasi  atau  kerjasama permodalan  antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya,  yang  mewajibkan  penerima  pembiayaan  itu untuk melunasi    pokok  pembiayaan    yang    diterima    kepada    pihak    koperasi    sesuai    akad disertai  dengan pembayaran  sejumlah    bagi  hasil  dari  pendapatan  atau laba  dari kegiatan  yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
Adapun beberapa produk syariah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah antara lain:
a. Pembiayaan  mudarabah.  Kata  mudarabah diambil  dari aḍ-ḍarrbu  fi  al-Arḍi yang artinya bepergian untuk berdagang. mudarabah juga disebut dengan qiraḍ. Yang mana, kata qiraḍ berasal dari kata alqarḍ yang artinya al-Qaṭ’u (pemotongan) karena orang
13 Suriyana,  “Pengelolaan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  As’adiyah  Sengkang  Kabupaten  Wajo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Fak. Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2017).
14 Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Madani 3, no. 2 (2020): 149–50.
15 Muhammad  Rizal  Satria  dkk,  “Analisis  Perbandingan  Pemberian  Kredit  Kepemilikan  Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah,” Ekonomi Dan Keuangan 2, no. 1 (2018): 109.
yang  mempunyai  harta  memotong  (mengambil)  sebagian  dari  hartanya  untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, mudarabah juga disebut Muamalah , yang artinya akad antara dua pihak yang mewajibkan salah satu  dari  keduanya  untuk  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  yang  lain  untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di antara keduanya. 16 Rukun  mudarabah adalah  ;  1.  Ijab  dan  kabul  yang  dilaksanakan  oleh orang  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  akad.  2.  Dua  pihak  yang berakad, 3. Harta. 17 Mudarabah memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, antara lain: Modal harus tunai, jumlah modal diketahui dengan jelas, pembagian keuntungan antara  pengelola  usaha  ( muḍorib )  dan  pemilik  modal  ( ṡāhibul  māl )  harus  jelas presentasinya, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat, dan mudarabah diadakan tanpa  ikatan  artinya,  pemilik  modal  tidak  boleh  membatasi  pengelola  usaha  untuk berniaga  di  negeri  tertentu,  menjual  belikan  barang  tertentu,  berdagang  pada  waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. 18
b. Pembiayaan Musyarakah. Kata musyarakah diambil dari kata syirkah yang berarti al- Ikhtilāt (percampuran)  atau  persekutuan  dua  hal  atau  lebih.  Secara  istilah,  yang dimaksud  musyarakah adalah  akad  antara  orang-orang  berserikat  yang  mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. 19 Rukunnya adalah, pertama ijab dan kabul. Dengan demikian, salah satu dari kedua belah pihak berkata, “aku bersekutu denganmu  dalam  hal  begini  dan  begini.”  Pihak  kedua  menjawab,  “Aku  terima”. 20 Kedua, proyek atau usaha. Ketiga, nisbah bagi hasil. Syarat-syarat musyarakah adalah; a. Mengeluarkan  kata-kata  yang  menunjukan  izin  masing-masing  anggota  serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu. b.Anggota sarikat  saling mempercayai, sebab  masing-masing  dari  mereka  adalah  wakil  yang  lainnya.  c.  Menggambungkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau dalam bentuk lainnya. 21
c. Qarḍun. Al-Qarḍun secara bahasa adalah al-qaṭ’u (memotong). Sedangkan menurut syariah adalah memberikan pinjaman yaitu dengan menyerahkan uang kepada orang yang  bisa  memanfaatkannya,  kemudian  meminta  pengembaliannya  sebesar  uang tersebut. 22 Allah  Swt.  berfirman  dalam  Q.S.    Al-hadid/57  :  11. “Barangsiapa meminjamkan  kepada  Allah  dengan  pinjaman  yang  baik,  maka  Allah  akan mengembalikannya  berlipat  ganda  untuknya,  dan  baginya  pahala  yang  mulia.” Rukunnya  adalah  pertama,  ijab  dan  kabul,  dengan  demikian,  akad  ini  tidak  boleh dilakukan      kabul,  sebagaimana  akad  jual  beli  dan  hibah.  Kedua,  adalah  peminjam. Ketiga  adalah  pemberi  pinjaman  dan  keempat  adalah  barang  atau  utang  yang digunakan  dalam  akad qardh. 23 Qarḍun memiliki  beberapa  syarat  yang  wajib dipenuhi,  antara  lain:  a. Besarnya qarḍun harus  diketahui,  baik  dengan  takaran, timbangan maupun dalam jumlahnya. b Jika pinjaman dalam bentuk binatang maka
16 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” Penelitian 9, no. 1 (2015): 186.
17 Wahbah Al Zuhaili, Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah (Damaskus: Dar al Fikr, 2002).
18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 1977).
19 Hariman Surya Siregar dkk, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
20 Al Zuhaili, Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah.h100 .
21 Ibid. 22 Ibid.
23 Sabiq, Fiqih Sunnah .
sifat dan usianya harus diketahui. c. Qarḍun harus dari orang yang layak memberikan pinjaman dan tidak dibenarkan berasal dari orang yang tidak mampu. 24
d. Bai’ al-Salām. Salām juga dikenal dengan istilah salam. Salām merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fikih menyebutnya dengan istilah bai’ al-mawāhij, karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, dia membutuhkan pembelian barang. Sementara orang yang memiliki barang, dia membutuhkan uang sebelum barang tersebut  ada di  tangannya untuk dibelanjakannya baik untuk dirinya sendiri dan bagi tanamannya sampai panen. Dengan  demikian  jual  beli  ini  bagian  dari  maslahat  yang  dibutuhkan. 25 Salam memiliki  beberapa  rukun  antara  lain:  a. Pelaku  akad,  yaitu muslam (pembeli) merupakan  pihak  yang  membutuhkan  dan  memesan  barang,  dan muslam  ilaih (penjual) merupakan pihak yang memproduksi barang pesanan. b.  Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi ( muslam fīh ) dengan spesifikasinya dan harga. c. Shighah, yaitu  ijab  dan  Kabul. 26 Salām memiliki  beberapa  syarat  sebagai  berikut:a. Pembayaran  dilakukan  secara  kontan,  baik  dalam  bentuk  perak  (dirham)  atau  emas (dinar) atau mata uang sebagai pengganti dinar dan dirham, supaya tidak jatuh dalam kategori jual beli riba nasī’ah . b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. Jelas di sini artinya, jenisnya apa, ukurannya bagaimana sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya  permusuhan  diantara  kaum  muslimin.  c.  Waktu  penyerahan  barang  yang dibeli  harus  telah  diketahui,  ditentukan  dan  dalam  waktu  yang  sama,  paling  tidak setengah bulan dan bisa lebih. d. Uang diserahkan di satu majelis, pada akad jual beli salam itu dilakukan. Sehingga dengan begitu terhindar dari jual beli utang di atas utang yang  merupakan  salah  satu  jual  beli  yang  diharamkan.  Dasar  dari  syarat-syarat  ini adalah  sabda  Rasulullah,  “Barangsiapa  siapa  meminjami  sesuatu,  pinjamilah  dalam takaran yang diketahui, dalam timbangan yang diketahui untuk jangka waktu yang juga diketahui”. 27
e. Murabahah.  Murabahah merupakan  bentuk  jual  beli  tertentu  ketika  penjual menyatakan  biaya  perolehan  barang,  dan  tingkat  keuntungan  yang  diinginkan. 28
Rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: a. Pelaku akad  yaitu bai’ (penjual)  merupakan  pihak  yang  memiliki  barang  untuk  dijual,  dan musytarī (pembeli) yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. b. Objek akad,  yaitu mabi’ (barang  dagangan)  dan  ṡ aman (harga).  c. Shighah yaitu  ijab dan Kabul. 29 Syarat-syarat  Murabahah;  a.  Murabahah merupakan  salah  satu  bentuk  jual beli  ketika  penjual  berterus  terang  menyatakan  biaya  perolehan  barang  yang  akan dijualnya  dan  menjual  kepada  orang  lain  dengan  menambahkan  tingkat  keuntungan yang  diinginkan.b.Tingkat  keuntungan  dalam  murabahah dapat  ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.c.  Murabahah dikatakan  sah  hanya  ketika  biaya-biaya  perolehan  barang  dapat
24 Al Zuhaili, Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah .
25 Sabiq, Fiqih Sunnah . 26 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
27 Abu Bakar Jabir Al Jazairi, Minhajul Muslim (Mesir: Darussalam, 1964).
28 Majmu’ah Al Lughah al Arabiyyah bi al Qahirah, Al Mu’jam Al Wasith (Kairo: Dar al dakwah, 2010).
29 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara .
ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. 30
f. Istiṡnā’.  Istiṡnā’ secara  bahasa  berarti ṭalabus  ṣun’ah (meminta  dibuatkan  barang). Maksud  pembuatan  barang  di  sini  ialah  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  dalam membuat  barang  atau  dalam  pekerjaannya. 31 Dalam  istilah  para  fuqaha, istishnā’ didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam  bentuk  tertentu.  Atau  dapat  diartikan  sebagai  akad  yang  dilakukan  dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan . 32 Rukun istiṡnā’ yang harus  terpenuhi  dalam  transaksi  ada  beberapa  hal,  antara  lain:a. Pelaku  akad,  yaitu mustashnī’ (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shanī’ (penjual) merupakan pihak yang memproduksi barang pesanan. . b. Objek akad, yaitu barang dengan spesifikasinya dan harganya.  c. Shighat yaitu ijab dan kabul. 33 Syarat-syarat  jual  beli istisnā’ menurut  pasal  104-108  komplikasi  hukum  ekonomi syariah antara lain: a. Jual beli istisnā’ mengikat setelah masing-masing pihak setuju atas barang yang dipesan. b. Jual beli istisnā’ bisa dilakukan pada barang yang bisa dipesan. c. Dalam jual beli istisnā’ identifikasi dan deskrpsi barang yang dijual harus sesuai  dengan  permintaan  pemesan.  d.  Pembayaran  dalam  jual  beli istisnā’ dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.e. Sesudah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang telah  disepakati.  f.  Jika  objek  dari  barang  pesanan  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi, maka  pesanan  bisa  menggunakan  hak  pilihan  ( khiyār )  untuk  melanjutkan  atau membatalkan pesanan. 34
g. Ijārah. Secara bahasa ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. 35 Secara istilah ijarah adalah    akad  untuk  memperoleh  manfaat  dalam  masa  tertentu  dengan  harga tertentu  . 36 Rukun  ijarah (sewa)  adalah: pertama, ijab  qabul  yaitu  pernyataan  dari orang  yang  menyewa  dan  dan  menyewakan. Kedua,  musta’jir adalah  orang    yang menerima  upah  untuk  meakukan  sesuatu  dan  yang  menyewa  sesuatu.  Ijab  qabul dilakukan dengan menggunakan kalimat ijarah, kalimat yang merupakan turunan dari keduanya dan semua kalimat yang mengangdung kalimat makna sewa. 37 Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad  penyewaan,  maka  akad  yang  dilakukan  tidak  sah.  Syarat-  syarat ijārah adalah sebagai  berikut:  a.  Manfaat  atas  sesuatu  yang  diakadkan  diketahui  secara  jelas sehingga  tidak  akan  menimbulkan  perselisihan.  b.  Sesuatu  yang  diakadkan  dapat diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan ketentuan syariah. c. barang yang disewa  dapat diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak bisa diambil kembali karena tidak bisa diserahkan. d. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya  mubah,  tidak  haram,  dan  tidak  pula  wajib.  Oleh  karena  itu,  tidak  boleh melakukan  penyewaan  untuk  suatu  kemaksiatan  karena  perbuatan  maksiat  wajib ditinggalkan. 38
30 Ibid.
31 Al Zuhaili, Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah . 32 Ibid.
33 Surya Siregar dkk, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya .
34 Ibid.
35 Sabiq, Fiqih Sunnah . 36 Al Zuhaili, Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah . 37 Sabiq, Fiqih Sunnah . 38 Al Zuhaili, Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah .
h. Wakālah.  Wakālah artinya  penyerahan  atau  pemberian  mandat  atau  biasa  disebut perwakilan,  adalah pelimpahan kekuasaan oleh  satu  pihak ( muwakkil ) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 39 Menurut jumhur ulama, wakālah mempunyai empat rukun, orang yang mewakilkan ( muwakkil ), orang yang mewakili (wakil),  sesuatu  yang  diwakilkan  ( al-muwakkal  fīh ),  dan sighah (ucapan  atau perbuatan)  yang  menunjukan  ijab  dan  kabul. 40 Untuk  sahnya wakālah maka disyaratkan  beberapa  hal  pada sighah ,  kedua  pihak  pelaku,  dan  objek  akad.  Kedua pihak  pelaku  akad  adalah  orang  yang  mewakilkan  ( al-muwakkil )  dan  orang  yang menjadi  wakil.  Adapun  wakil  adalah  semua  orang  yang  boleh  melakukan  tindakan hukum untuk dirinya sendiri pada suatu urusan, dimana dia juga boleh menjadi wakil orang lain dalam urusan tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mewakili seseorang untuk melawan musuhnya. 41

## B. Tujuan Pembiayaan Syariah
Tujuan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  untuk  meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut  harus  dapat  dinikmati  oleh  pengusaha-pengusaha  yang  bergerak  dibidang perdagangan,  industri,  dan  pertanian  yang  dapat  menunjang  kesempatan  kerja  dan menunjang produksi dan destribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. 42

## C. Fungsi Pembiayaan Syariah
Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  yang menjalankan pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  bukan  hanya  untuk  mencari  keuntungan  dan  meramaikan bisnis yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain: 43
a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
b) Membantu  kaum  dhuafa  yang  tidak  tersentuh  oleh  bank  konvesional  karena  tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah  ditetapkan oleh bank konvesional.
c) Membantu  masyarakat  yang  berekonomi  lemah  yang  selalu  dipermainkan  oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. 44

## D. Baitul Māl wat Tamwīl (BMT
Baitul M ā l wat Tamwīl terdiri dari dua istilah yakni Baitul māl dan Baitul tamwil. Secara harfiah baitul māl berarti rumah dana dan Baitul tamwil berarti rumah usaha. Bait berarti rumah dan tamwīl (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya M ā l atau harta. Jadi tamwīl dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan  harta  kekayaan  mlelalui  program  pembiayaan  dan  menabung. Sedangkan  BMT  menurut  operasional  PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil) dalam  peraturan  dasar  yakni Baitul  M ā l  wat  Tamwīl adalah  suatu  lembaga  ekonomi
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Muhammad Latif Ilham Nasution, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Medan: FEBI UIN-Su Press, 2018).
43 Ibid.
44 Ibid.
rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. 45

## E. Landasan Hukum Baitul Māl wat Tamwīl (BMT)
Status hukum BMT dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok, antara lain: 46
a. BMT  berstastus  hukum  koperasi.  BMT  yang  berbadan  hukum  koperasi  dalam melakukan  kegiatan  usahanya  baik  berupa  menghimpun  dana  maupun menyalurkannya  mengacu  pada  aturan  undang-undang  no.  9  tahun  1995  Tentang Pelaksanann  Kegiatan  Usaha  Simpan  pinjam  oleh  koperasi,  Keputusan  Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/2007 tentang Pedoman Standar OperasionalManajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
b. BMT  berstatus  hukum  yayasan.  Hal  tersebut  mengacu  pada  undang-undang  No.  28 Tahun 2004 tentang yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
c. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status  hukum  menggunakan  bentuk  kelompok  Swadaya  Masyarakat  atau  Lembaga Swadaya Masyarakat.

## F. Prinsip, Peranan dan Fungsi BMT
Prinsip utama yang harus dipegang BMT antara lain: 47
a. Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (keselamatan, berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat luas.
b. Akad yang jelas.
c. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas serta penerapannya yang tegas/lugas.
d. Berpihak pada yang lemah.
e. Program pengajian/penguatan ruhani yang teratur, berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari program Dā’i Fī’ah Qalīlah (DFQ)
Jika  dilihat  dalam  kerangka  sistem  ekonomi  Islam,  BMT  memiliki  peranan  sebagai berikut: 48
a. Membantu  meningkatkan  dan  mengembangkan  potensi  umat  dalam  program pengentasan kemiskinan.
b. Memberikan  sumbangan  aktif  terhadap  upaya  pemberdayaan  dan  peningkatan kesejahtaraan umat.
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
45 Sugianto,  “Pengembangan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  Untuk  Perberdayaan  Ekonomi  Umat,” Pendidikan Dan Konseling 4, no. 4 (2022): 2178.
46 Fadillah  Mursid, Kebijakan  Regulasi  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Di  Indonesia (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
47 Ibid.
48 Nurul Huda dkk, Baitul Mal Wat Tamwil (Jakarta: Amzah, 2016).
d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
e. Menumbuh  kembangkan  usaha-usaha  produktif  memberikan  bimbingan  atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
f. Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu: 49
a. Baitul māl (rumah harta) yaitu menerima titipan dana ZIS (zakat,infak,dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak ( ashnāf ) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
b. Baitut  Tamwīl (pembiayaan) melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil melalui pembiayaan dan menabung (investasi).

## G. Hasil Penelitian

## 1. Gambaran Umum BMT Amanah Buton Tengah dan Mekanisme Pembiayaan
BMT Amanah merupakan salah satu dari 5000 BMT yang tersebar di Indonesia yang  berlokasi  di  jln.  Yos  Sudarso  no.28  lingk.  Moluno,  kec.  Mawasangka.  BMT Amanah  lahir  dari  tuntutan  dan  keinginan  yang  besar  dari  masyarakat  untuk mengembangkan  kualitas  usaha  ekonomi  syariah  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yakni  sistem  bagi  hasil  tanpa  bunga.  Selain  itu,  adanya keresahan masyarakat yang mulai terjerat praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentenir. Berdasarkan  tuntutan  dan  keinginan  tersebut,  pengurus  besar  BMT  amanah  Buton Tengah  terdorong  untuk  mendirikan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  untuk mengembangkan  kualitas  usaha  ekonomi  syariah  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  BMT Amanah menggunakan badan hukum koperasi, berdiri pada bulan Mei 2011 dan mulai beroperasi sejak bulan Juli 2011. Diresmikan oleh wali kota Abdul Sajid Tamrin (2011- sekarang) disaksikan  oleh  pengurus  BMT  Amanah  serta  tokoh-tokoh  agama  dan  tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Buton Tengah. Dengan melalui kerja keras para pengelola dari tahun ke tahun untuk membenahi diri baik dari segi kinerja, manajemen organisasi dan manajemen usaha BMT Amanah mampu menempatkan diri pada posisi strategis dan produktif sehingga mampu menjawab tuntutan kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Setelah BMT Amanah Buton Tengah berusia 3 tahun barulah mampu memiliki gedung sendiri yang berlantai dua di jln. Yor sudarso, no. 28 ling. Moluno, kec. Mawasangka.
Kondisi BMT Amanah Buton Tengah sampai pada akhir bulan April 2023 sebagai berikut:
49 Ibid.

## Tabel 1. Kondisi BMT Amanah Buton Tengah
No. Komponen Lembaga keuangan Unit Usaha Sektor Riil Total BTN/ Gedung 1 Pengelola 8 orang 8 orang 2 Anggota penabung 2.339 orang 2.339 orang 3 Anggota pembiayaan 246 orang 18 orang 264 orang 4 Aset 1.123.354.182 1.123.354.182 5 Modal 100.000.000 100.000.000 6 Pinjaman dana 4.524.248.022 1.667.690.300 6.191.938.322 7 Tabungan 3.590.938.112 3.590.938.112 8 Pendapatan 1.142.852.150 1.142.852.150 9 Biaya 642.182.315 642.182.315
Kegiatan pembiayaan adalah salah satu produk BMT Amanah. Pembiayaan BMT merupakan pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh karena itu setiap pembiayaan berarti telah terjadi  akad  kerjasama  (syirkah)  antara  BMT  (pemilik modal)  dengan  pengusaha  kecil (pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga syariah, tentu saja BMT menggunakan sistem yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah dengan  diperoleh  bagian  pendapatan.  Adapun  jenis-jenis  pembiayaan  BMT  Amanah sebagai berikut:
a. Pembiayaan mudarabah (MDR)
Pembiayaan mudarabah (MDR) merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.

## b. Pembiayaan musyarakah (MSY)
Pembiayaan musyarakah (MSY) merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal  dengan  pengusaha  dimana  bersama-sama  membiayai  dan  mengelola  usaha tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai pernyertaan modal masing-masing pihak.

## c. Murabahah (MRB)
Murobahah  merupakan  pembiayaan  dengan  sistem  jual  beli,  pembelian  barang yang dibutuhkan untuk modal usaha, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha)  dan  BMT  menyediakan  barangnya.  Selanjutnya  nasabah  membelinya  di  BMT dengan  pembayaran  dibelakang  atau  jatuh  tempo,  besarnya  harga  dan  lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
d. Pembiayaan bai’ biṡaman ājil (BBA)
Pembiayaan bai’ biṡaman ājil (BBA) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan alatnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dimana angsuran pokok dan margin di angsuran  sekalian.  Besarnya  harga  dan  lamanya  pembayaran  ditentukan  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
e. Pembiayaan ijarah
Pembiayaan ijarah merupakan pemindahan hal guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah. Dimana BMT Amanah Buton Tengah membayarkan sewa barang/ jasa kepada pemilik, dan nasabah membayar dalam bentuk cicilan atau cash tunda kepada lembaga ditambah keuntungan sesuai yang telah disepakati.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Farida  selaku  nasabah  pembiayaan BMT Amanah menyatakan bahwa:
Saat saya pertama kali melakukan akad jual beli dengan pihak BMT Amanah saya merasa bahwa BMT Amanah sangat berbeda dengan bank konvesional yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Karna BMT Amanah memiliki sifat kekeluargaan. Di BMT Amanah juga tidak pernah mempersulit nasabahnya, dan segala jenis syaratnya semua jelas, baik itu  jenis  barang  yang  dijual,  harga  dan  perjanjiannya  semua  jelas  baik  dalam  hal pengurusan  berkas.  Mengingat  saya  ibu  rumah  tangga  sangat  terbantu  dengan  adanya BMT, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi.
Dalam  pemberian  pembiayaan  BMT  Amanah  Buton  Tengah  menerapkan mekanisme  pengajuan  pembiayaan  yaitu  cara-cara  yang  harus  dilakukan  dalam melaksanakan pemberian pembiayaan, setiap pemberian pembiayaan harus dibuat suatu perjanjian  antara  BMT  sebagai  pemberi  pembiayaan  dan  anggota  sebagai  pemohon, karena  jika  tidak  adanya  perjanjian  tidak  dibenarkan  oleh  pemerintah.  Dan  dalam perjanjian  pembiayaan  dicantumkan  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah  pihak tersebut.  BMT  Amanah  dapat  memberikan  pembiayaan  pada  anggota  atau  nasabah melalui mekanisme sebagai berikut:
a. Pengajuan permohonan pembiayaan nasabah datang langsung ke BMT Amanah untuk mengajukan permohonan pembiayaan
b. Nasabah harus memenuhi persyaratan antara lain: persyaratan pembiayaan yang wajib dilengkapi yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan. Jaminan  dengan  BPKB  atau  sertifikat  tanah  harus,  jaminan  dalam  bentuk  sertifikat harus disertai dengan fotokopi sertifikat. Jika jaminan menggunakan sertifikat nama orang lain, maka harus disertai dengan fotokopi KTP atas nama sertifikat dan kartu keluarga.  Untuk  lebih  jelas  berikut  persyaratan  permohonan  pembiayaan  di  BMT Amanah Buton Tengah:
1) Menjadi anggota BMT Amanah Buton Tengah
2) Mempunyai rekening simpanan di BMT Amanah
3) Fotokopi identitas diri yaitu KTP suami dan istri (kalau belum menikah dapat menggunakan KTP orang tua), surat nikah dan kartu keluarga
4) Fotokopi surat jaminan (2 lembar)
5) Foto suami atau istri ukuran 3x4 (2 lembar)
6) Mempunyai  usaha  atau  sumber  pendapatan  yang  halal,  baik,  dan  sah  secara hukum.
7) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
8) Bersedia disurvey rumah dan usaha
9) Bersedia memenuhi aturan
Jika  semua  persyaratan  nasabah  sudah  lengkap,  teller  akan  melayani  permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut.
c. Berkas masuk ke BMT
Setelah customer service (CS) menerima persyaratan permohonan pembiayaan dari teller, kemudian tugas CS adalah meneliti atau mengecek data nasabah atau calon nasabah yang mengajukan  pembiayaan.  Jika  semua  data  sudah  lengkap  dan  sudah  memenuhi  syarat, maka selanjutnya diberikan kepada koordinator BMT tersebut.
d. Survei
Tahap  selanjutnya  yaitu  survei.  Tahap  ini  adalah  tahap  yang  paling  penting  bagi koordinator BMT dan CS , karena untuk  menentukan layak atau tidaknya nasabah atau calon nasabah diberikan pembiayaan. CS harus mencari informasi tentang nasabah atau calon  nasabah  tersebut  dari  wawancara  langsung  kepada  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini CS melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: character (watak), capacity (kemampuan), capital (permodalan),  dan collateral (jaminan), condition (kondisi). e. Rapat Komite Analisis Survei
Setelah CS melakukan survei dan menganalisis pembiayaan, CS menyusun laporan survei kemudian  diajukan  kepada  koordinator.  Rapat  komite  pembiayaan  ini  bertugas  untuk menentukan  atau  memutuskan  permohonan  pembiayaan  nasabah  atau  calon  nasabah diterima  atau  ditolak.  Jika  pembiayaan  disetujui,  maka  pihak  BMT  akan  segera menyiapkan administrasi yang akan dipergunakan untuk akad kedua belah pihak. Tetapi jika tidak disetujui maka proses tidak dilanjutkan.
f. Pembiayaan  yang  telah  disetujui  pada  rapat  komite  akan  segera  dicairkan.  Untuk pencairan  dana  anggota  harus  datang  ke  BMT  dengan  membawa  jaminan  yang  asli (sertifikat/ BPKB asli). Jika menggunakan sertifikat atas nama orang lain, maka orang yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut harus datang ke BMT Amanah untuk melakukan tanda tangan. Jika sudah terpenuhi, pihak BMT akan menjelaskan rincian perjanjian pembiayaan kemudian pembiayaan bisa dicairkan.
g. Pencairan
Dana  yang  telah  cair  bisa  diambil  dengan  cara  penunjukan  slip  dari  kasir.  Di  BMT Amanah Buton Tengah pencairan paling lambat satu pekan setelah akad.
h. Pembinaan Setelah dana cair maka proses selanjutnya ialah pembinaan. Pihak BMT melakukan kunjungan  nasabah  pembiayaan  dalam  rangka  pembinaan.  Dengan  tujuan  untuk mengetahui  dan  memonitoring  perkembangan  proses  pemberian  pembiayaan  dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan hingga lunas.
i. Penyitaan Jaminan
Mekanisme  ini  ditempuh  jika  nasabah  sudah  benar-benar  tidak  mampu  untuk membayarkan  kewajiban  membayar  angsurannya.  Proses  penyitaan  ini  melalui persetujuan  pihak  nasabah,  kemudian  dari  hasil  penjualan  barang  jaminan  tersebut digunakan  untuk  pelunasan  angsuran  pembiayaan.  Secara  prosedur  apabila  jatuh tempo  untuk  membayar  angsuran  kemudian  nasabah  belum  juga  membayar  maka pihak  BMT  Amanah  akan  menghubungi  nasabah        melalui  via  telepone,  kalau telephone nya tidak bisa dihubungi maka pihak BMT akan mendatangi langsung ke rumah nasabah, setelah di beri waktu dua pekan dan nasabah yang bersangkutan belum juga  membayar  hingga  melewati  jatuh  tempo  maka  pihak  BMT  Amanah  akan menindak lanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan surat peringatan, Di sini nasabah diberi waktu dua pekan. Apabila nasabah belum juga datang ke BMT Amanah untuk membayar setelah diberikannya surat  peringatan  dan keringanan   maka pihak BMT akan menjual aset yang dimiliki anggota yang telah dijadikan jaminan di kantor BMT Amanah, jika hasil penjualan lebih akan dikembalikan ke nasabah pembiayaan yang
telat membayar tersebut. Penyitaan jaminan bisa dilakukan jika telah terbukti nasabah tidak  mampu  lagi  untuk  melunasi  pembiayaan  sesuai  kesepakatan  dan  pihak  BMT sudah memberikan keringanan serta pemberitahuan terhadap akibat dari pembiayaan bermasalah.
Mengenai surat jaminan tersebut pihak BMT Amanah tidak menganggap sebagai jaminan hutang melainkan sebagai wadi’ah (titipan) yang nantinya akan dikembalikan ke nasabah  apabila  angsurannya  sudah  lunas.  Jadi  pihak  BMT  Amanah  meminta  surat jaminan agar nasabah serius terhadap pembiayaannya. Surat jaminannya sifatnya hanya sebagai  titipan, dikarenakan suatu  saat  nanti nasabah ada masalah dengan pembayaran angsurannya maka kedua belah pihak mencari solusi bersama.
Menurut Haryati sebagai salah satu pengurus BMT Amanah Buton,  dari kelima produk pembiayaan BMT Amanah Buton Tengah, sekitar 90% produk pembiayaan bai’ biṡaman  ājil (BBA)  yang  digunakan  di  BMT  Amanah  Buton  Tengah.  Adapun  alasan produk  pembiayaan bai’ biṡaman ājil lebih  diutamakan  karena,  salah  satu  keunggulan pembiayaan akad bai’ biṡaman ājil adalah jelasnya harga pokok dan keuntungan yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dan  pembayarannya  dilakukan  secara  cicil, dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah. Bai’  biṡaman  ājil (BBA)  adalah  akad  jual  beli  murabahah  (biaya  +  margin)  ketika pembayaran dilakukan secara dicicil dalam jangka waktu yang panjang sehingga disebut juga credit murabahah dimana jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Prinsip bai’ biṡaman ājil merupakan pengembangan dari prinsip murabahah. Jadi dalam hal ini pihak BMT membiayaai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan  sistem  pembayaran  angsuran.  Dalam  pelaksanaanya  dengan  cara  pihak  BMT membeli  atau  memberi  surat  kuasa  kepada  nasabah  untuk  membelikan  barang  yang diperlukannya atas nama BMT.
Murabahah sama dengan bai’ biṡaman ājil. Sebenarnya produk pembiayaan bai’ biṡaman ājil secara fikih adalah bai’ biṡaman ājil yang murabahah. Adapun murabahah, secara  fikih  pembayarannya  dapat  dilakukan  lewat  tunai  atau biṡaman  ājil (Tangguh tempo).  Dalam  penerapannya  diperbankan,  murabahah  yang  tunai  tidak  ada,  yang  ada ialah  murabahah  yang  pembayarannya  dicicil.  Jadi,  sebenarnya  produk  pembiayaan murabahah secara fikih ialah murabahah yang bai’ biṡaman ājil (BBA). untuk  lebih  jelas  berikut  gambar  mengenai  transaksi  pembiayaan  akad bai’  biṡaman ājil : 50
50 Rifqi  Nurdiansyah  dkk,  “Pelaksanaan  Akad  Bai’  Bisaman  ’Ajil  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri),” Islamic Banking and Finance 4, no. 2 (2021): 330.
(3) BMT menjual aset kepada nasabah dengan harga jual = harga perolehan + margin

## Gambar 2. Transaksi Pembiayaan Akad Bai’ Biṡaman Ᾱjil
Dari  gambar  di  atas  menjelaskan  alur  akad bai’  biṡaman  ājil terjadi  melalui beberapa proses yang dilakukan yakni:
1) Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli
2) BMT membelikan aset  (wakalah) yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga 50 juta
3) BMT menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 70 juta
Nasabah membayar harga aset X yang Rp. 70 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.
Akad bai’ biṡaman ājil biasanya menggunakan akad wakālah . Akad wakālah digunakan ketika  BMT  mewakilkan  kepada  pihak  lain  atau  nasabah  untuk  membeli  barang  yang akan  dijual  kepada  nasabah.  Jika  nasabah  tidak  mampu  untuk  membelikan  barang tersebut.  Agar  perwakilan  itu  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan ketentuan syariah dalam wakālah tersebut ada yang mewakilkan dan wakil serta ada suatu yang diwakilkan.
Ada  dua  macam  yang  dilakukan  BMT  Amanah  dalam  melakukan  akad bai’ biṡaman  ājil , pertama, seorang  nasabah  mengajukan  pembelian  suatu  barang  melalui BMT dengan cara jual beli murabahah, di mana nasabah akan membayar secara kredit kepada  BMT  yang  membelikan  barang  tersebut  secara  kontan.  Namun,  dalam  hal  ini BMT  tidak  membeli  barang  itu  secara  langsung,  melainkan  BMT  mewakilkan  pada nasabah dengan memberikan surat kuasa beli sendiri. Berarti nasabah berposisi sebagai wakil dari BMT dalam pembelian barang tersebut. Dan terjadilah akad wakālah di sini. Dengan kata lain belum terjadi akad pembelian di sini. Setelah nasabah membeli barang tersebut, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik Oleh karena itu, dalam syariat Islam wakil (nasabah) harus menyerahkan terlebih dahulu barang itu pada BMT. Karena kala itu dia hanya seorang wakil, bukan peminjam   resmi. Kedua , pihak BMT sendiri yang membeli barang kemudian menyerahkan kepada nasabah yang mengajukan  pembiayaan.  Alasan  BMT  Amanah  dalam  menerapkan  pembiayaan bai’ biṡaman  ājil menggunakan  sistem wakālah. Menurut  Haryati,    dikarenakan  adanya kekhawatiran  dari  pihak  BMT  Amanah  terhadap  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di kemudian hari, pemenuhan barang yang tidak sesuai dengan permintaan nasabah/ anggota
Nasabah BMT (1) Nasabah menentukn aset yang akan dibeli (4) Nasabah membayar  ke BMT dengan cicil cccc cicilcicilciccicilan
(2) BMT membeli asset dari
pemilik Pemilik Aset
yang dapat mengakibatkan kepercayaan anggota atau masyarakat berkurang kepada BMT Amanah, sehingga akan berdampak kembali kepada pihak BMT Amanah.

## 2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Mekanisme Pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Amanah Buton Tengah
Kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT Amanah dan masing- masing pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad juga dijelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan dapat dilaksanakan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh  pihak  BMT  Amanah.  Barang  pembiayaan  akan  disita  melalui  penjualan.  Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan nasabah.
Hadis-hadis  Nabi  yang  dapat  dijadikan  rujukan  dasar  akad Bai’  Biṡaman  Ᾱjil adalah sebagai berikut:
Hadis nabi dari riwayat Ibnu Mājah:
ِْيِْعَّشلِبِ ُِِّبْلا ُطْلَخَو ،ُةَضَراَقُمْلاَو ،ٍلَجَأ  َلَِإ ُعْيَ بْلَا  :ُةَكََبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث :َلاَق  َمَّلَسَو ِهِلآَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّبَِّنلا َّنَأ
51 ) بيهص نع هجام نبا هاور( ِعْيَ بْلِل َلا  ِتْيَ بْلِل Artinya:
Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah  (mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan  jewawut  untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Mājah)
الله لوسر نأ امهنع الله يضر ركب بيأ تنب ةشئاع نع - يدوهي نم ىترشا ملسو هيلع الله ىلص
( ديدح نم اًعْرِد هنهرو ،اماعط هاور )يراخبلاا
52
Artinya:
Dari Aisyah binti Abi Bakar ra. bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besinya. (H.R Bukhori) Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah swt. pernah membeli makanan  secara  berutang  dengan  transaksi bai’  biṡaman  ājil ,  dari  Aisyah  ra.  bahwa Rasulullah swt. membeli makanan dari zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan.
Dalam  pelaksanaan  akad bai’  biṡaman  ājil ,  ketika  nasabah  mengajukan pembiayaan, akad ini diterapkan dengan cara pihak BMT Amanah membeli sendiri atau mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama pihak BMT. Dengan demikian pihak BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan,  dengan  demikian  nasabah  tidak  berposisi sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan namun memposisikan diri sebagai wakil dari BMT.
51 Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Kairo: Dar Ihya’ al Kutub al ’Arabiyyah, 2010).
52 Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari, Shahih Al- Bukhari (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).
Jika dilihat dari tinjauan fikih muamalah dalam praktik Bai’ Biṡaman Ᾱjil secara umum telah sesuai karena semua rukun-rukunnya telah terpenuhi a. Pelaku akad, yaitu muslam (pembeli)  merupakan  pihak  yang  membutuhkan  dan  memesan  barang,  dan muslam ilaih (penjual) merupakan pihak yang memproduksi barang pesanan. b.  Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi ( muslam fīh ) dengan spesifikasinya dan harga. c. Shighah, yaitu ijab dan Kabul. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak  BMT  Amanah  dan  masing-masing  pihak  untuk  melaksanakan  kewajiban  sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad juga dijelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua  belah  pihak  secara  rinci  dan  spesifik  sehingga  jika  salah  satu  pihak  tidak  dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan dapat dilaksanakan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh pihak BMT Amanah. Barang pembiayaan akan disita  melalui  penjualan.  Hasil  penjualan  tersebut  akan  digunakan  untuk  pelunasan nasabah.  Namun  ada  hal  yang  belum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam  yaitu  barang tidak diserahkan lagi ke BMT tetapi barang langsung  dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT. Model seperti ini tidak sesuai  dengan  syariat  Islam.  Model  kedua  pihak  BMT  sendiri  yang  membeli  barang kemudian  menyerahkan  kepada  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan,  model  ini diperbolehkan dalam syariat Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan  pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik   kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme  pembiayaaan  pada  BMT  Amanah  yaitu  anggota  harus  mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Amanah, antara lain: (1) nasabah datang langsung  ke  BMT  untuk  melakukan  pengajuan  permohonan  pembiayaan.,  (2) nasabah  harus  menyertakan  beberapa  persyaratan  yang  sudah  ditentukan,  seperti fotokopi  KTP  suami  dan  istri,  kartu  keluarga,  surat  nikah,  kepemilikan  barang jaminan., (3) berkas masuk ke BMT Amanah., (4) melakukan survei., (4) melakukan rapat komite analisis survei., (5)  melakukan akad., (6) pencairan dana., (7) Setelah dana cair pihak BMT melakukan pembinaan., (8) penyitaan jaminan mekanisme ini ditempuh  jika  nasabah  sudah  benar-benar  tidak  mampu  untuk  membayarkan kewajiban  membayar  angsurannya  dan  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak.
2. Mekanisme  pembiayaan  pada  BMT  Amanah  Jika  dilihat  dari  tinjauan  fikih muamalah dalam praktik Bai’ Biṡaman Ᾱjil secara umum telah sesuai karena semua rukun-rukunnya telah terpenuhi yaitu; pelaku akad, objek akad dan Shighah ijab dan qabul. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT  Amanah  dengan  pihak  nasabah  dan  disaksikan  oleh  saksi  dari  pihak  BMT Amanah  dan  masing-masing  pihak  untuk  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan kesepakatan.  Di  dalam  akad  juga  dijelaskan  tentang  tugas  dan  kewajiban  antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi  kebutuhannya  dalam  akad  maka  mereka  akan  menerima  sanksi  sesuai dengan  kesepakatan  di  awal  yaitu  penyitaan  jaminan.  Penyitaan  jaminan  dapat dilaksanakan  jika  nasabah  telah  diberikan  keringanan  oleh  pihak  BMT  Amanah. Barang  pembiayaan  akan  disita  melalui  penjualan.  Hasil  penjualan  tersebut  akan digunakan untuk pelunasan nasabah. Tetapi dalam praktik bai’ biṡaman ājil terdapat
hal  yang  belum  sesuai  dengan  prinsipnya  yaitu  pada  model  pertama  barang  tidak diserahkan  lagi  ke  BMT  tetapi  barang  langsung  dibawa  pulang  oleh  nasabah  dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT.  Adapun model yang  kedua,  pihak  BMT  sendiri  yang  membeli  barang  kemudian  menyerahkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, model ini diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah . Kairo: Dar Ihya’ al Kutub al ’Arabiyyah, 2010.
Afnan Solekha dkk, Yasmin. “Baitul Mal Wa Tamwil Sebgai Lembaga Keuangan Mikro Syariah  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  (Konsep  Dan  Teori).” Velocity 1,  no.  1 (2021): 48.
Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara . Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Bisri dkk, Muhammad. “Qardul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dan Impelementasinya.” At Taajir 1, no. 1 (2019).
Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al. Shahih Al- Bukhari . Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
Haryoso,  Lukman.  “Penerapan  Prinsip  Pembiayaan  Syariah  (Murabahah)  Pada  BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang.” Jurnal Law and Justice 2, no. 1 (2017): 79– 89.
———. “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang.” Law and Justice 2, no. 1 (2017).
Hendra Permana dkk, Sony. “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro.” Kajian 2, no. 24 (2001): 104.
Huda dkk, Nurul. Baitul Mal Wat Tamwil . Jakarta: Amzah, 2016.
Ilyas,  Rahmat.  “Konsep  Pembiayaan  Dalam  Perbankan  Syariah.” Penelitian 9,  no.  1 (2015): 186.
Jamila, Nur. “Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah  (Studi  Kasus  BMT  Mandiri  Abadi  Syariah).”  Fak.  Agama  Islam Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.
Jazairi, Abu Bakar Jabir Al. Minhajul Muslim . Mesir: Darussalam, 1964. Latif Ilham Nasution, Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Medan: FEBI UIN-Su Press, 2018.
Lughah al Arabiyyah bi al Qahirah, Majmu’ah Al. Al Mu’jam Al Wasith . Kairo: Dar al dakwah, 2010.
Mursid,  Fadillah. Kebijakan  Regulasi  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Di  Indonesia . Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
Nurdiansyah dkk, Rifqi. “Pelaksanaan Akad Bai’ Bisaman ’Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri).” Islamic Banking and Finance 4, no. 2 (2021):
330.
Nurhadi. “Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan  Syariah  Baitul  Mal  Wt  Tamwil  Perekonomian Tasyrikah  Agung  Tulungagung.”  Fak.  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  IAIN Tulungagung, 2018.
Republik Indonesia, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,” 2018.
Rizal  Satria  dkk,  Muhammad.  “Analisis  Perbandingan  Pemberian  Kredit  Kepemilikan
Rumah  (KPR)  Pada  Bank  Konvensional  Dengan  Pembiayaan  Murabahah  (KPR) Pada Bank Syariah.” Ekonomi Dan Keuangan 2, no. 1 (2018): 109. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah . Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 1977. Sugianto. “Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Untuk Perberdayaan Ekonomi Umat.”
Pendidikan Dan Konseling 4, no. 4 (2022): 2178.
Suriyana. “Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.”  Fak.  Syariah  dan  Hukum  Universitas Alauddin Makassar, 2017.
Surya Siregar dkk, Hariman. Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
Syariah,  Otoritas  Jasa  Keuangan  Ekonomi.  “No  Title.” Laporan  Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia , 2021, 9. Ulpah, Mariya. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.” Jurnal Madani 3, no. 2 (2020): 149–50.
Zuhaili, Wahbah Al. Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah . Damaskus: Dar al Fikr, 2002.