## KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA
I Nyoman Gede Remaja a
a Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Email:nym.remaja@unipas.ac.id
Naskah diterima: 19 Mei 2021; revisi: 24 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1172

## Abstrak:
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam era Pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  tidak  saja  berdampak  positif  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  berbagai persoalan,  salah  satunya  adalah  terbitnya  sertipikat  ganda  atas  suatu  bidang  tanah.  Sertipikat  Ganda ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  atas  kepemilikan  bidang  tanah,  yang  dapat  merugikan masyarakat.  Dalam  hal  mencari  keadilan,  apakah  upaya  yang  dapat ditempuh  oleh  masyarakat  yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya sertipikat ganda tersebut ?. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki  kewenangan  dalam  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  Sertipikat  Ganda setelah  pihak  yang  merasa  dirugikan  menempuh  upaya  administratif  terlebih  dahulu.  Kewenangan yang  dimaksud  adalah  kewenangan  absolut,  dikarenakan  sertipikat  merupakan  KTUN  yang dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menjalankan  urusan  pemerintahan  di bidang  pertanahan.  Karena  itu,  jika  ada  warga  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  akibat  terbitnya sertipikat ganda, maka dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa: Upaya Keberatan dan Banding Administratif. Upaya Keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat  tersebut,  sedangkan  Upaya  Banding  Administratif  diajukan  kepada  atasan  dari  Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tersebut. Jika masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang  adil  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dalam  tenggang waktu  yang  dihitung  90  hari  kerja  sejak  keputusan  atas  upaya  administratif  diterima  oleh  Warga Masyarakat  atau  diumumkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Administrasi  Pemerintahan  yang menangani  penyelesaian  upaya  administratif  tersebut,  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  PP  No.  6  Tahun 2018.
Kata kunci : Kewenangan PTUN; Penyelesaian Sengketa; Sertipikat Ganda
Abstract :
The Program of Complete Systematic Land Registration (CSLR) implemented in the era of President Joko Widodo does not only have a positive impact but also can cause a variety of problems, one of which is the issuance of the multiple certificate of a certain land. The multiple certificate creates legal uncertainty  over  ownership  of  land  parcels,  which  can  harm  the  community.  In  terms  of  seeking justice, what are the efforts that can be taken by the people who have suffered losses as a result of the issuance of this double certificate?
The State administrative court has the authority to examine, decide and resolve the dispute of multiple certificate after the parties who feel aggrieved pursue administrative advance. The authority referred to is the absolute authority, because the certificate is KTUN issued by the Agency and/or Government Officials who run the affairs of governance in the land sector. Therefore, if there are members of the community  who feel  disadvantaged  due  to  the  multiple  certificate, they  can first  take  administrative
measures in the form of: Objections and Administrative Appeals. Efforts to object are submitted to the Government  Official  who  issued  the  certificate,  while  Administrative  Appeals  are  submitted  to  the superior of the Government Officials who issued the certificate. If the community has not received a fair settlement, they can file a written suit at The State Administrative Court, in a grace period which is  calculated  to  90  working  days  from  the  decision  on  the  administrative  effort  is  accepted  by  the Citizens of the Community or announced by the Agency and/or Officials of the Administration which handles the completion of such administrative effort.
Keywords : Authority of state administrative court; dispute resolution; multiple certificate

## LATAR BELAKANG
Program  Presiden  Jokowi  dalam  bidang  pertanahan  yaitu  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  sudah  ada  sejak  tahun  2018,  yang  tujuannya  adalah  seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia terdaftar dan bersertipikat. Program ini (PTSL) merupakan kelanjutan  dari  program  sebelumnya  yaitu  Prona  (Proyek  Nasional  Agraria).  Ada  beberapa perbedaan dari kedua program di atas, jika Prona berupa penerbitan sertipikat yang ditujukan untuk  masyarakat  menengah  ke  bawah,  pendataan  tanahnya  dilakukan  secara  merata  di seluruh  desa  dan  kelurahan  dalam  satu  kabupaten,  sementara  PTSL  yang  ditujukan  untuk semua golongan masyarakat, pendataan tanahnya dilakukan secara terpusat di satu desa.
Sistem  pendaftaran  tanah  ada  dua,  yaitu  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL/Prona)  dan  Pendaftaran  Tanah  Secara  Sporadik  (PNBP).  PTSL/Prona  merupakan kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  meliputi semua obyek pendaftaran yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa /  kelurahan.  Sedangkan  PNBP  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Perbedaannya jika PTSL/Prona dilakukan secara  serentak  dan  biaya  ditanggung  oleh  pemerintah,  sedangkan  PNBP  dilakukan  oleh individu atau massal dan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan (pemohon).
PTSL/Prona  karena  dilakukan  secara  serentak  dan  dibiayai  oleh  pemerintah,  maka pelaksanaannya  ditentukan  oleh  pemerintah,  termasuk  waktu  penyelesaiannya  lebih  cepat dari  PNBP.  Kantor-kantor  Pertanahan  yang  ada  di  kabupaten  seluruh  Indonesia  ditarget dalam  satu  tahun  harus  menyelesaikan  sekian  sertipikat.  Dengan  target  seperti  ini,  maka setiap tahapan harus dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Walaupun regulasi yang ada sudah sangat baik tetapi dalam penerapannya di lapangan masih  banyak  menimbulkan  kendala,  bahkan  dapat  menimbulkan  produk  yang  bermasalah. Salah  satu  contoh  dari  produk  PTSL  yang  bermasalah  adalah  munculnya  sertipikat  ganda pada satu bidang tanah, sebagaimana dialami oleh salah satu warga yang ada di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
Warga tersebut telah memiliki sertipikat Hak Milik atas nama yang bersangkutan sejak tahun  1986,  dimana  sebidang  tanah  tersebut  berasal  dari  warisan  (bagi  waris  ).  Pada  tahun 1999  terjadi  kebakaran  di  Kantor  Badan  Pertanahan    Nasional  Kabupaten  Buleleng,  yang menyebabkan seluruh arsip negara berupa arsip sertipikat terbakar. Kebakaran tersebut terjadi akibat  kondisi  politik  yang  kacau  kemudian  menyebabkan  kemarahan  massa  dan mengakibatkan beberapa kantor pemerintahan di bakar massa. Berdasarkan kejadian tersebut, maka  merujuk  Surat  Petunjuk  penanganan  akibat  terbakarnya  kantor  pertanahan  Kabupaten Buleleng  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia, bahwa  setiap  sertipikat  tanah  yang  terbit  sebelum  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng terbakar harus dilakukan pendataan ulang.
Warga  Desa  Julah,  Kecamatan  Tejakula,  Kabupaten  Buleleng  tersebut  sudah mengajukan  pendataan  ulang  dan  diterbitkan  nomor  Hak  Milik  baru.  Namun  pada  saat melakukan pengukuran ulang ternyata ada pihak lain yang keberatan atas pengukuran bidang tanah  tersebut  dan  mengklaim  memiliki  bidang  tanah  tersebut.  Pada  Tahun  2018,  bidang tanah  tersebut  dimohonkan  sertipikat  oleh  pihak  lain  melalui  program  PTSL  dan  dibagi menjadi  5  bagian  atau  5  sertipikat.  Permohonan  tersebut  diproses  dengan  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada tanggal 2 Pebruari 2018, terbitlah 5 sertipikat terhadap bidang tanah yang sebelumnya sudah memiliki sertipikat dan akhirnya terjadi sengketa antara keduanya.
Upaya  penyelesaian  pun  dilakukan  oleh  warga  yang  memiliki  bidang  tanah  tersebut, yang  sudah  bersertipikat  sejak  tahun  1986.  Upaya  pertama  adalah  pengajuan  keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan sertipikat, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Upaya ini tidak mendapatkan hasil, kemudian dilakukan upaya banding adminitrasi dan juga tidak mendapatkan keadilan, akhirnya ditempuh upaya peradilan berupa: gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Denpasar.  Contoh  tersebut, menggambarkan  bahwa  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang dilaksanakan  dalam  era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  tidak  saja  berdampak  positif tetapi  juga  dapat  menimbulkan  berbagai  persoalan,  salah  satunya  adalah  terbitnya  sertipikat ganda  atas  suatu  bidang  tanah.  Dalam  hal  mencari  keadilan,  apakah  upaya  yang  dapat ditempuh  oleh  masyarakat  yang  mengalami  kerugian  akibat  diterbitkannya  sertipikat  ganda tersebut.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Sertipikat tersebut masuk kategori pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN dalam  berbagai  literatur  hukum  administrasi  asing  disebut  dengan  berbagai  istilah,  seperti Acte  Administratif (Prancis), Beschikking (Belanda), Verwaltungsakt (  Jerman),  dan Administrative act (Inggris). 1
KTUN adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual  dan  final  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata”,  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009. Jika diuraikan sebagai berikut: a. Penetapan  Tertulis;  sertipikat  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  tertulis  (dalam  bentuk buku)
b. Dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara;  karena  sertipikat  tersebut dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  merupakan  pejabat  yang  melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan.
c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; penertiban sertipikat tersebut merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  berdasarkan    pada Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013 tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  dan  Kegiatan  Pendaftaran
1 Aan Efendi and Freddy Poernomo, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Tanah,  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.
d. Bersifat konkret, individual dan final; Konkret yang dimaksud bahwa obyek yang diputus atau  sertipikat  tidak  abstrak  tetapi  terwujud  yang  merupakan  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah.  Individual  yang  dimaksud  bahwa  sertipikat  tidak  ditujukan  untuk  umum  tetapi tertentu  baik  nama  dan  alamat  yang  dituju,  dimana  dalam  sertipikat  tersebut  jelas  ditulis atau disebut nama orang yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah. Final artinya sudah difinitif,  yang  dimaksud  adalah  penerbitan  sertipikat  tersebut  tidak  lagi  membutuhkan persetujuan pihak lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; bahwa keputusan atau  sertipikat  tersebut  dapat  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  yang  namanya tercantum dalam sertipikat tersebut.
Karena  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata maka  dimungkinkan  juga  dapat  merugikan  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang lain  atau  pihak  lain.  Seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan  tersebut mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  sehingga  terjadilah  Sengketa  Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha  negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 UU RI No. 51 Tahun 2009.
Pada  Pasal  47  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 1986) menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha  Negara”.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  maka  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memiliki kewenangan  atau  kompetensi  absolut  untuk  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan sengketa  Tata  Usaha  Negara,  yang  tidak  dimiliki  oleh  pengadilan  lain.  Sebagaimana  juga ditegaskan  dalam  bukunya  Zairin  Harahap,  yang  menyatakan:  Kompetensi  absolut  dari peradilan  tata  usaha  negara  adalah  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  sengketa yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara  seseorang  atau  badan  hukum  perdata dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  akibat  dikeluarkannya  suatu  keputusan  tata usaha  negara  termasuk  sengketa  kepegawaian  (Pasal  1  angka  10  UU  51/2009)  dan  tidak dikeluarkannya  suatu  keputusan  yang  dimohonkan  seseorang  sampai  batas  waktu  yang ditentukan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  hal  itu  telah  merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU PTUN). 2
Dengan  demikian,  setiap  ada  sengketa  di  bidang  tata  usaha  negara  maka  Lembaga pengadilan  yang  berhak  untuk  memeriksa,  mengadili,  memutus  dan  menyelesaikan  adalah Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bukan  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  Pengadilan Militer atau pengadilan lainnya.

## Sertipikat Sebagai Bukti Kuat Kepemilikan Hak Atas Tanah
Secara  substansi,  sertipikat  tersebut  pada  prinsipnya  adalah  alat  bukti  yang  kuat  untuk digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  sebidang  tanah.  Alat  bukti  kuat  dalam  arti sepanjang  tidak  ada  yang  membuktikan  sebaliknya  melalui  proses  yang  ditentukan,  maka nama yang tercantum dalam sertipikat itulah sebagai pemilik sah atas bidang tanah tersebut.
2 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara , Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
Hal  ini sesuai dengan Pasal  1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  12  Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menyatakan: “Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak”. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  yang  menyatakan:  “pemberian  surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Berdasarkan hal tersebut, maka  siapa  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  tersebut,  dialah  sebagai  pemilik  sah terhadap sebidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat tersebut, karena kepemilikan tanah bersifat  tunggal  untuk  setiap  bidang  tanah.  Sehingga  tidak  boleh  dalam  satu  bidang  tanah terdapat  lebih  dari  satu  sertipikat  atas  nama  orang  yang  berbeda.  Jika  hal  tersebut  terjadi, maka  disebut  sebagai  tumpang  tindih  hak  atau  sertipikat  hak  atas  tanah,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  11  ayat  (3)  huruf  e  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11    Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  yang menyatakan: “tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan”.
Dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan:
(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah itu  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima) tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  itu  telah  tidak  mengajukan  keberatan  secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertipikat tersebut.
Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, maka jika ada pihak lain keberatan  dengan  penerbitan  sertipikat  atas  sebidang  tanah  dan  tidak  melakukan  upaya sampai  dengan  jangka  waktu  maksimal  5  tahun  maka  hak  keberatannya  menjadi  hilang. Artinya tanah yang sudah disertipikatkan lebih dari 5 tahun tidak lagi diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan upaya hukum atau keberatan terhadap terbitnya seripikat tersebut. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum terhadap sertipikat yang digunakan sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  tersebut.  Karena  tujuan  dari  penerbitan  sertipikat  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap  siapa  yang  memiliki  bidang  tanah  tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal  3 angka a  PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan: “Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang  hak  yang  bersangkutan”.  Jika  terhadap  satu  bidang  tanah  terdapat  lebih  dari  satu sertipikat maka tidak ada kepastian hukum, siapa yang memiliki satu bidang tanah tersebut.
Dalam tahapan pengajuan pendaftaran hak atas tanah juga sudah disiapkan kesempatan bagi  yang  merasa  keberatan  atas  penerbitan  sertipikat  tersebut,  baik  pada  tahap  proses pendaftaran  maupun  menjelang  diterbitkannya  sertipikat  tersebut,  karena  ada  tahap pengumuman.  Pengumuman  ini  difungsikan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat
lainnya bahwa sebidang tanah tersebut sudah didaftarkan dan akan diterbitkan sertipikat. Jika ada pihak  yang berkeberatan maka dapat melakukan upaya hukum dan penerbitan sertipikat tersebut akan ditunda. Setelah sertipikat diterbitkanpun, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan berupa upaya administrasi dan upaya peradilan. Ketika semua upaya ini tidak dilakukan dan waktunya sudah melebihi dari 5 tahun dari sertipikat itu diterbitkan maka sudah sepatutnya hukum memberikan perlindungan terhadap kepastian hak dari  sebidang  tanah  tersebut.  Sehingga  muncullah  Pasal  32  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997 sebagai bentuk perlindungan hukum berupa kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah.
Di samping memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan sebidang tanah, dengan adanya  sertipikat  juga  bermanfaat  menambah  kepercayaan  masyarakat  dalam  menjalankan lalu  lintas  hukum,  baik  berupa:  jual-beli,  tukar-menukar  ataupun  perbuatan  hukum  lainnya yang  dilakukan  terhadap  obyek  bidang  tanah  tersebut.  Sertipikat  akan  lebih  memberikan keyakinan kepada pihak lain dibandingkan dengan jual-beli yang hanya didasarkan pada alat bukti lain, misalnya: pipil, petok D dan lain-lain.
Menurut  R.  Subekti,  Kekuatan  pembuktian  dari  sertipikat  sama  dengan  kekuatan pembuktian akta autentik lainnya, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
b. Kekuatan  Pembuktian  Lahiriah  merupakan  kemampuan  dari  akta  itu  sendiri  untuk membuktikan  dirinya  sebagai  akta  autentik,  serta  telah  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan, bahwa akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.
c. Kekuatan Pembuktian Formil
d. Kekuatan  Pembuktian  Formil,  artinya  karena  sertipikat  tersebut  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  pejabat  berwenang  tersebut  telah  menerangkan  dalam sertipikat  tersebut  siapa  yang  memiliki  hak  terhadap  sebidang  tanah,  sebagaimana telah dicantumkan dalam sertipikat tersebut.
e. Kekuatan Pembuktian Materiil
f. Kekuatan  Pembuktian  Materiil  dimiliki  oleh  sertipikat  tersebut,  karena  sertipikat tersebut  telah  diterbitkan  dengan  melalui  tahapan  yang  telah  ditentukan  dan  dalam setiap  tahapan  tersebut  terjadi  peristiwa  hukum  yang  sebenarnya  atau  sesuai  dengan kenyataan bahwa nama yang tercantum dalam sertipikat tersebutlah yang benar-benar secara nyata memiliki sebidang tanah tersebut. 3

## Penyelesaian Sengketa Terhadap Sertipikat Ganda
Sertipikat ganda dimungkinkan ada, dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:
1. Kegiatan  pendaftaran  tanah  belum  sempurna,  baik  regulasinya  maupun  karena pelaksanaannya di lapangan.
2. Kelalaian  dari  petugas,  apalagi  dalam  PTSL  petugas  kantor  pertanahan  diberikan  target harus mampu menyelesaikan sekian jumlah sertipikat  dalam setahun.  Kelalaian juga bisa dilakukan  oleh  masyarakat,  misalnya  kelalaian  dalam  penunjukan  batas  tanah,  tidak melibatkan penyanding dan lain-lain.
3. Ada  faktor  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  baik  masyarakat  maupun petugas,  baik  berupa  pemalsuan  dokumen  atau  keterangan  saat  proses  pendaftaran dilakukan ataupun pemalsuan sertipikat itu sendiri.
3 R Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).
Sertipikat  ganda bisa terjadi  pada bidang tanah  yang bersifat  sebagian atau keseluruhan terhadap suatu bidang tanah. Ketika terjadi seperti ini, maka dapat dilakukan beberapa upaya, diantaranya:
a. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan
Upaya ini merupakan upaya melalui Penyelesaian Kasus Pertanahan di Luar Pengadilan, berdasarkan  Pasal  24  ayat  (7)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  yang menyatakan: “Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas  tanah,  Menteri  atau  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  sesuai  kewenangannya menerbitkan  Keputusan  pembatalan  sertifikat  yang  tumpang  tindih,  sehingga  di  atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah”.
Penerbitan  Keputusan  Pembatalan  Sertipikat  tentu  didahului  dengan  mekanisme pembuktian  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  atau  Kantor Pertanahan dengan mengikuti prosedur penyelesaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Sehingga ditemukan  pihak  mana  yang  seharusnya  memiliki  bidang  tanah  tersebut.  Pembatalan sertipikat  yang  dimaksudkan  adalah  pembatalan  terhadap  tanda  bukti  hak  dan  daftar umum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak  tersebut,  dan  bukan  pembatalan  terhadap  hak atas  tanah,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  24  ayat  (3)  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016.  Terhadap  keputusan pembatalan  sertipikat  tersebut,  Kepala  Kantor  Pertanahan  memerintahkan  pejabat berwenang  untuk  memberitahukan  kepada  para  pihak  agar  menyerahkan  sertipikat  hak atas tanah dan/atau pihak lain  yang terkait dalam  jangka waktu  paling lama 5 hari kerja atau  dibuat  pengumuman  mengenai  pembatalan  sertipikat  tersebut  di  Kantor  Pertanahan dan bale desa/kelurahan dimana obyek tanah itu berada, selama jangka waktu 30 hari.
b. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan
Bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (sertipikat)  dapat  mengajukan  upaya  hukum  untuk mendapatkan  keadilan.  Upaya  hukum  tersebut,  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu: Upaya Administratif dan Upaya Peradilan.
1) Upaya Administratif
Upaya  administratif  merupakan  prosedur  yang  ditentukan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  TUN  yang  dilaksanakan  di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari: prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Hal ini juga dinyatakan dalam penjelasan  Pasal  48  ayat  (1)  UU  RI  No.  5  Tahun  1986,  bahwa  upaya  administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 16 UU RI No. 30 Tahun 2014 dinyatakan ”Upaya Administratif adalah proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dalam  lingkungan  Administrasi Pemerintahan  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang merugikan”. Ditegaskan lagi dalam Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan:  ”warga  masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  keputusan  dan/atau tindakan  dapat  mengajukan  upaya  administrasi  kepada  Pejabat  Pemerintahan  atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.
Upaya  administratif  dimaksudkan  sebagai  kontrol  atau  pengawasan  yang bersifat intern dan refresif di lingkungan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Berdasarkan  UU  RI  No.  5 Tahun 1986 dan UU RI No. 30 Tahun 2014, upaya administratif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a) Keberatan; yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang (warga masyarakat) atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap KTUN, yang penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN  tersebut.  Tenggang  waktu  pengajuan  keberatan  ditentukan  paling  lama  21 hari  kerja  sejak  diumumkannya  keputusan  tersebut  oleh  Badan  dan/atau    Pejabat Pemerintahan  dan  diajukan  secara  tertulis  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  menetapkan  keputusan.  Dalam  hal  penerbitan  sertipikat, pejabat  yang  dimaksud  adalah  Kepala  Kantor  Pertanahan.  Kepala  Kantor Pertanahan dapat disebut sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan  di  bidang  pertanahan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  2 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2020  tentang  Badan Pertanahan  Nasional.  Menurut  SF  Marbun,  yang  dimaksud  Pejabat  Tata  Usaha Negara  atau  Pejabat  Pemerintahan  adalah  pejabat  yang  melaksanakan  urusan, fungsi atau tugas pemerintahan. 4
b) Banding Administratif; yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang (warga masyarakat)  atau  badan  hukum  perdata  yang  tidak  puas  terhadap  KTUN,  yang penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan dari Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN tersebut atau instansi lain dari Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan  KTUN  tersebut.  Pasal  76  ayat  (2)  UU  RI  No.  30  Tahun  2014 menyatakan:  “Dalam  hal  warga  masyarakat  tidak  menerima  atas  penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  warga  masyarakat  dapat  mengajukan  banding  kepada  Atasan  Pejabat”. Banding  ini  diajukan  dalam  tenggang  waktu  10  hari  kerja  sejak  keputusan  upaya keberatan  diterima  dan  diajukan  secara  tertulis  kepada  Atasan  Pejabat  yang menetapkan Keputusan.
2) Upaya Peradilan Upaya peradilan artinya upaya melalui Badan Peradilan, gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Tingkat I, banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Upaya  peradilan  dapat  dilakukan  melalui  Acara Pemeriksaan  Biasa,  Acara  Pemeriksaan  Singkat  dan  Acara  Pemeriksaan  Cepat, tergantung kepada kepentingan Penggugat.
Dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan:
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  secara adminitratif  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu,  maka  sengketa  Tata  Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
Jika dikaitkan dengan Pasal 75 dan Pasal 76 UU RI No. 30 Tahun 2014, maka dapat  dikatakan  bahwa  semua  Pejabat  Pemerintahan  diberikan  kewenangan  untuk menyelesaikan sengketa  Tata Usaha Negara melalui upaya administratif.  Karena itu, bagi  warga  masyarakat  (seseorang  atau  Badan  Hukum  Perdata)  yang  merasa dirugikan  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  ini sertipikat,  wajib  menempuh  upaya  administratif  terlebih  dahulu.  Jika  melalui  upaya administratif  tidak  mendapatkan  penyelesaian  atau  merasa  belum  mendapatkan keadilan  barulah  dapat  menempuh  upaya  peradilan.  Hal  ini  juga  dinyatakan  dalam Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administratif  Pemerintahan  Setelah Menempuh  Upaya  Administratif,  yang  menyatakan:  “Pengadilan  berwenang menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  administrasi pemerintahan  setelah  menempuh  upaya  administratif”.  Indroharto  menyatakan: “setiap  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  wajib  melayani  setiap  permohonan warga  masyarakat  yang  ia  terima  apabila  hal  yang  dimohonkan  kepadanya  itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya….”. 5
Tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Administrasi  Pemerintahan  yang  menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018. Sedangkan  pihak  ketiga  yang  tidak  dituju  oleh  keputusan  hasil  tindak  lanjut  upaya administrasi, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari kerja, dihitung sejak yang  bersangkutan  pertama  kali  mengetahui  keputusan  tata  usaha  negara  yang merugikan kepentingannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini juga dijelaskan oleh  Zairin  Harahap  yang  menyatakan:  “bagi  mereka  yang  tidak  dituju  secara langsung oleh KTUN, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya KTUN tersebut”. 6 Gugatan  adalah  permohonan  yang  berisi  tuntutan  terhadap  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Dalam gugatan wajib diuraikan alasan gugatan, apakah KTUN tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan atau bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) UU RI No. 9 Tahun 2004.

## KESIMPULAN
Masyarakat  yang  merasa  dirugikan  akibat  diterbitkannya  sertipikat  ganda,  memiliki  hak untuk mendapatkan keadilan dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah  Upaya  Administratif  dan  Upaya  Peradilan.  Upaya  Administratif  wajib  ditempuh terlebih  dahulu,  yang  terdiri  dari  keberatan  dan  banding  administratif.  Keberatan  adalah upaya hukum yang ditempuh dengan mengajukan keberatan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat tersebut, sedangkan upaya banding administratif adalah upaya hukum yang ditempuh dengan mengajukan gugatan ke instansi atasan dari Pejabat Pemerintah yang menerbitkan  sertipikat  tersebut.  Jika  upaya  administratif  telah  ditempuh  dan  tidak  juga
5 Wiyono R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
6 Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara .
mendapatkan  keadilan  maka  dapat  diajukan  gugatan  tertulis  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Aan, and Freddy Poernomo. Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Harahap, Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara . Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
R Subekti. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
R,  Wiyono. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Kedua.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008.