Muhammadiyah Law Review  5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## EKSISTENSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRAK
Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Hal ini menunjukkan salah satu ciri penting dalam pemerintahan presidensial. Kemudian Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menteri- menterinya. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat.  Adapun  dasar  hukum  dari  kekuasaan  eksekutif  dikembalikan  kepada  pemilihan  rakyat.  Sebagai kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing- masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian  ini  adalah  Bagaiamanakah  Kedudukan  Kementerian  Negara  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. dan apakah Tugas  dan  Fungsi  Kementerian  Negara  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara.  Metode  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa kedudukannya telah jelas dalam struktur ketatanegaraan kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh  masing-masing  menteri  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  Sedangkan  tugas,  fungsi  dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Pada dasarnya Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan  dan  menjalankan  pemerintahan  Negara  sesuai  dengan amanat konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian.
Kata Kunci: Sistem Presisdensil, Kementerian Negara.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Hal ini tertuang pada Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. 1 Sebagai salah satu Negara *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1

## Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq
yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial.  Dalam  sistem  presidensial  ini,  kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan  kepada pemilihan rakyat. Sebagai  kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu  yang  akan  memimpin  departemennya  masing-masing  dan  mereka  hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan  rakyat  atau  tidak  memerlukan  dukungan  kepercayaan  dari  badan  perwakilan  rakyat itu, maka menteripun tidak bisa diberhentikan olehnya. 2
Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa  wewenang eksekutif  ada  pada  Presiden.  Hal  ini  menunjukkan  salah  satu  ciri  penting  dalam  pemerintahan presidensial.  Kemudian  Pasal  17  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  mempertegas  hal  ini  dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menteri-menterinya. Kedua pasal ini mengarah pada proposisi mengenai sistem pemerintahan presidensial, yaitu bahwa eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang presiden yang merupakan eksekutif tunggal yang kemudian mengangkat kepala departemen  dalam  kabinet  sebagai  bawahannya. 3 Pasal  17  UUD  Negara  RI  Tahun  1945 dinyatakan bahwa:
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
4) Pembentukan,  pengubahan,  dan  pembubaran  kementerian  negara  diatur  dalam undang-undang.
Berkaitan  dengan  kementerian  negara  sebagai  pembantu  presiden,  dalam  hal  tugas- tugasnya menteri juga dibantu oleh wakil menteri. Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi  yang  ada  pada  umumnya,  yang  terdiri  dari  Sekretariat  Jenderal,  Direktorat  Jenderal, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan dan/atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  Tentang  Kementerian  Negara.  Dalam sistem pemerintahan indonesia Kepala Negara yakni Presiden dapat langsung mengangkat menteri dan wakil menteri sesuai dengan kebutuhan departemen yang dipimpinnya selama periode masa jabatannya sebagai presiden. Namun kedudukan wakil menteri tidak sama dengan menteri, karena wakil  menteri  bertugas  untuk  mewakili  menteri  dalam  hal-hal  tertentu,  demikian  juga  halnya dengan mewakili tugas-tugas yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu wakil menteri berupaya untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diharapkan.
2 Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara , (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm 68.
3 Ibrahim R. dkk, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial , (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm.35. 2
Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq

## 2. METODE
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 4 Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala- gejala lainnya 5 , yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada. Sesuai dengan metode yang digunakan, data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka. 6

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Kedudukan  Kementerian  Negara  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin  setiap  kementerian  dalam  pemerintahan  dengan  bidang-bidang  tertentu.  Urusan pemerintahan yang dimaksud disini adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa:
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang- undang.
Sedangkan pada Pasal 3 BAB II kedudukan dan urusan pemerintah dalam Undang-Undang tentang  Kementerian  Negara  menyatakan  bahwa: “Kementerian  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden”. Dari  ketentuan  yang  tertera  pada  pasal  tersebut  di  atas dapat dipahami secara seksama bahwa, para menteri adalah pembantu presiden, yang kemudian diangkat  dan  diberhentikan  oleh  presiden.  Dimana  dalam  hal  ini  para  menteri  bertugas  sesuai
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13- 14; Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.
5 Soerjono Soekanto, op.cit , hlm. 50.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit , hlm. 28.

## Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq
dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan selama periode tertentu. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab secara langsung kepada presiden atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengingat bahwasanya pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” .
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memangku jabatan dalam dua kali masa jabatan, dan sesudahnya tidak dapat lagi dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dapat dipahami bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian menteri juga dilakukan oleh presiden pada periode masa jabatannya tersebut.
b) Tugas  dan  Fungsi  Kementerian  Negara  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pada  dasarnya  tugas,  fungsi  dan  susunan  organisasi  Kementerian  Negara  diatur  dengan Peraturan  Presiden.  Pada  Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun  2019  menyatakan  bahwa Kementerian  Negara  terdiri  atas  34  Kementerian,  yang  dipimpin  oleh  Menteri  dimana  proses pengangkatan  dan  pemberhentian  dilakukan  oleh  Presiden.  Tugas  para  menteri  adalah  untuk menyelenggarakan  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  dan  menjalankan  pemerintahan  Negara  sesuai  dengan  amanat  konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian antara lain adalah:
1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya;
2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya:
3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
4) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Sedangkan pada pasal 7 Undang-Undang tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  Negara”. Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  tugas  kementerian  yakni  menjalankan  pemerintahan  negara  sesuai  dengan bidang-bidang  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  1945,  dan pertanggungjawabannya pun dilakukan secara langsung kepada presiden. Berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah:
1) Indonesia  ialah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan;
2) Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi, dan tidak bersifat absolutism;
Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq
3) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar;
4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara;
5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR;
6) Menteri negara ialah pembantu Presiden;
7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, artinya kekuasaan presiden terbatas.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  pemerintahan  negara Republik Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi atau UUD. Dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. PENUTUP
Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  dimana  kedudukannya  telah  jelas  dalam  struktur  ketatanegaraan kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing- masing.  Sedangkan  tugas,  fungsi  dan  susunan  organisasi  Kementerian  Negara  diatur  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun  2019.  Pada  dasarnya  Tugas  para  menteri  adalah  untuk menyelenggarakan  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  dan  menjalankan  pemerintahan  Negara  sesuai  dengan  amanat  konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian antara lain adalah: Perumusan, penetapan dan pelaksanaan  kebijakan  dibidangnya,  Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi tanggung jawabnya, Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya dan Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

## Daftar Pusataka

## BUKU
Ibrahim R. dkk, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial , Jakarta: Raja Grafindo, 1995 Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara , Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 1986
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019.