## KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) TINGKAT SD NEGERI DI KOTA MEDAN

## IRSAN
Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED Email: rangkuti23@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan  dana  BOS  telah dilaksanakan  dengan  tertib  administrasi,  transparan,  akuntabel,  dan  efektif.  Penelitian  ini dilaksanakan di SD Negeri kota Medan pada akhir tahun 2012. Sumber data penelitian ini adalah Kepala  Sekolah.  Sampel  penelitian  ditetapkan    87  SD  Negeri.  Instrumen  disusun  berdasarkan petunjuk  teknis  pengelolaan  BOS  Tahun  2012.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen dan  wawancara.  Hasil penelitian adalah: (1) Penyaluran dana BOS SD untuk Triwulan 1,  2,  dan  3  tidak  tepat  waktu;  (2)  Rata-rata  penggunaan  dana  BOS  baru  mencapai  94,00%;  (3) Tidak semua sekolah  sampel menyalurkan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS 2012; (4) Dana BOS  SD  paling  banyak  digunakan  untuk:  pembelian  buku  teks,  perawatan  sekolah,  pembelian bahan  habis  pakai,  dan  pembayaran  guru  dan  pegawai  honor;  (5)  Dampak  dana  BOS  terhadap kinerja  sekolah  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  jika  dilihat  dari  prestasi  akademik; namun sudah baik dalam kepemilikan Perangkat Pembelajaran berupa Silabus dan RPP.
Kata kunci: Efektivitas, Dana BOS

## PENDAHULUAN
Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS)  berkenaan  dengan  pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,  pemerintah  daerah,    dan masyarakat  (Undang  Undang  Nomor
20/2003).  Sumber  dana  pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat (orangtua  siswa).  Terkait    dengan  hal tersebut, sekolah dapat menerima bantuan  berupa  natura  atau  uang  untuk keperluan untuk penyelenggaraan pendidikan. Fattah (2000) mengemukakan bahwa untuk membiayai proses pendidikan, sumber dana diperoleh dari pemerintah dan orang tua; sedangkan  McMahon,  dkk.  (2001) menyatakan  bahwa  sumber  pendapatan sekolah  dapat  diklasifikasikan  kedalam tiga  sumber  utama    yaitu    dari pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah dan  orang  tua.  Selain  ketiga  sumber tersebut  diatas    masih  ada  sumber
lainnya  yang  relevan  untuk  membiayai pendidikan,  misalnya  bantuan  asing (Bray, 1996).
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka program-program BOS  yang  dimulai  sejak  Juli  2005 dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu: program    pemerataan      dan  perluasan akses,  program  peningkatan mutu, relevansi  dan  daya  saing,  serta  program tata  kelola,  akuntabilitas  dan  pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS  adalah  untuk  pemerataan  dan perluasan  akses,  program  BOS  juga merupakan  program  untuk  peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola,  akuntabilitas  dan  pencitraan publik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  mengamanatkan  bahwa  setiap warga  negara  yang  berusia  7-15      tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah  dan  pemerintah  daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan  dalam  ayat  3  menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, pemerintah daerah,  dan  masyarakat.  Konsekuensi dari  amanat  undang-undang  tersebut adalah    Pemerintah    dan    pemerintah daerah    wajib    memberikan    layanan pendidikan  bagi  seluruh  peserta  didik pada  tingkat  pendidikan dasar (SD dan SMP)  serta  satuan  pendidikan  lain  yang sederajat.
Program  BOS  telah    berperan secara    signifikan    dalam    percepatan pencapaian  program  wajar  9  tahun.
Sejak  tahun  2009  pemerintah  telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan  dan  orientasi  program  BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan  kualitas.  Pembiayaan  untuk pendidikan  dasar  khususnya  sekolah negeri sesuai dengan Kebijakan Pendidikan  Gratis  Pendidikan  Dasar yang ditetapkan menjadi Kebijakan BOS tahun 2009 (Depdiknas: 2009). Berkenaan  dengan  kenaikan  dana  BOS sejak Januari 2009 semua Sekolah Dasar harus  membebaskan  biaya  operasional sekolah terhadap peserta didiknya. Dengan adanya kebijakan
pembebasan  biaya  operasional  bagi sekolah    dasar,  apakah  sudah  mampu membiayai  program  atau  aktivitas  yang dapat  menciptakan  proses  pembelajaran yang  sesuai  dengan  kebutuhan  belajar peserta    didik,    sehingga    tujuan pendidikan  dapat  tercapai      sesuai dengan harapan? Hal ini perlu dikaji lagi lebih  mendalam    karena    di    dalam kebijakan  tersebut  disebutkan  bahwa sekolah  tidak  diperkenankan  memungut biaya  dari  peserta  didik  jika  akan
menjadi  beban  bagi  siswanya.  Di  sisi lain, sekolah dintutut untuk menjalankan  program  pendidikan  yang telah    ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat atau    daerah    dengan    biaya      yang seadanya  diberikan  oleh  pemerintah, dimana  jumlah  tersebut  belum  tentu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pendidikan yang diharapkan. Sejak  tahun  2011  dana  BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke kabupaten/kota  menjadi  transfer  ke provinsi  pada  tahun  2012.    Pelaksanaan program  BOS diatur dengan 3 peraturan menteri,  yaitu:  (1)  Peraturan  Menteri Keuangan    yang  mengatur    mekanisme penyaluran  dana  BOS  dari  Kas  Umum Negara  ke  Kas  Umum  Daerah  serta pelaporannya;  (2)    Peraturan    Menteri Dalam    Negeri    yang    mengatur mekanisme    pengelolaan    dana    BOS  di daerah  dan  mekanisme  penyaluran  dari kas daerah ke sekolah; dan (3) Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan  dana  BOS  di  sekolah. Program BOS bertujuan untuk
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan  pendidikan  dalam  rangka wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu. Secara  khusus  program  BOS  bertujuan untuk:  (1)  Membebaskan  pungutan  bagi seluruh  siswa  SD/SDLB  negeri;  (2) Membebaskan  pungutan  seluruh  siswa miskin  dari  seluruh  pungutan  dalam bentuk  apapun,  baik  di  sekolah  negeri maupun  swasta;  dan  (3)  Meringankan beban  biaya  operasi  sekolah  bagi  siswa di  sekolah  swasta.  Besar    biaya    satuan BOS    yang    diterima    oleh    sekolah termasuk  untuk  BOS  Buku,   dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan
ketentuan:  (1)  SD/SDLB:  Rp  580.000,- /siswa/tahun.
Mekanisme  penyaluran  dana BOS  sejak  Januari  2012  disalurkan  dari Kas  Umum  Negara  ke  Kas  Umum Daerah  Provinsi,  selanjutnya  disalurkan ke  satuan  Pendidikan  Dasar  (SD  dan SMP) baik negeri maupun swasta dalam bentuk  hibah.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  memudahkan  dan  melonggarkan mekanisme penyaluran dana BOS dengan tetap mempertimbangkan keefektifan pengawasannya. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi penggunaan  dana  BOS  Pendidikan Dasar Tahun 2012,  meliputi:  (1) apakah masing-masing  sekolah  menerima  dana BOS  tepat  waktu?;  (2)  apakah  masing- masing sekolah memiliki rencana pengunaan  dana  BOS?;  (3)  apakah penggunaan  dana  dana  BOS  telah  tepat sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  dana BOS?;  (4)  apakah  penggunaan/laporan pertanggung-jawaban  dana  BOS  telah tertib  administrasinya?;  dan  (5)  apakah dana  BOS  telah  menunjukkan  dampak terhadap  prestasi  siswa/sekolah?  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah  pengelolaan  dana  BOS  telah dilaksanakan  dengan  tertib  administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,  tepat  waktu,  serta  terhindar  dari penyimpangan. PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BOS adalah program pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah untuk  penyediaan  pendanaan  biaya operasi  non  personalia  bagi  satuan pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan  investasi  dan  personalia yang  diperbolehkan  dibiayai  dengan dana  BOS.  Secara  detail  jenis  kegiatan
yang  boleh  dibiayai  dari  dana  BOS dibahas pada bab berikutnya
(Kemendiknas,  2010).  BOS  merupakan program  pemerintah  untuk  penyediaan pendanaan  biaya  nonpersonalia  bagi satuan    pendidikan    dasar      sebagai pelaksanan  program    wajib    belajar
(Dirjen Mandikdasmen, 2009).
Dengan  demikian,      BOS      pada dasarnya    merupakan        komponen pembiayaan  operasional  non  personil, bukan  ditujukan  untuk  pembiayaan kesejahteraan guru.
Evaluasi    merupakan  bagian yang    tidak  bisa  dihindarkan  dalam setiap  pelaksanaan  program.  Hal  ini merupakan  salah  satu  langkah  untuk melihat  sejauh  mana  manfaat  yang  bisa diambil  dan  pelajaran  apa  yang  bisa dipetik  untuk  mendapatkan  hasil  yang lebih  baik  di  kemudian  hari.      Tanpa ada  evaluasi,      maka      tidak  akan diketahui  bagaimana  kondisi  objek evaluasi      tersebut      dalam      rancangan, pelaksanaan   serta hasilnya.
Dana BOS (sesuai dengan Petunjuk  Teknis)  digunakan  untuk:  (1) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran,  yaitu  untuk  mengganti  yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan;
(2)  Pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam rangka  penerimaan  siswa  baru,  yaitu biaya pendaftaran,
penggandaan formulir,  administrasi  pendaftaran,  dan pendaftaran  ulang,  pembuatan  spanduk sekolah  bebas  pungutan,  serta  kegiatan lain  yang  berkaitan  langsung  dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk
fotocopy,  konsumsi  panitia,  dan  uang lembur  dalam  rangka  penerimaan  siswa baru,  dan  lainnya  yang  relevan);  (3)
Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual,  pembelajaran  pengayaan, pemantapan  persiapan  ujian,  olahraga,
kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka,
palang  merah  remaja,  Usaha  Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya  untuk  honor  jam  mengajar tambahan  di  luar  jam  pelajaran,  biaya transportasi  dan  akomodasi  siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy,  membeli  alat  olah  raga,  alat kesenian dan biaya pendaftaran
mengikuti  lomba);  (4)  Pembiayaan ulangan  harian,  ulangan  umum,  ujian sekolah  dan  laporan  hasil  belajar  siswa (misalnya  untuk  fotocopi/  penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam  rangka  penyusunan  rapor  siswa); (5)  Pembelian  bahan-bahan  habis  pakai seperti  buku  tulis,  kapur  tulis,  pensil, spidol,  kertas,  bahan  praktikum,  buku induk  siswa,  buku  inventaris,  langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari- hari  di  sekolah,  serta  pengadaan  suku cadang  alat  kantor;  (6)  Pembiayaan langganan  daya  dan  jasa,  yaitu  listrik, air,  telepon,  internet,  modem,  termasuk untuk  pemasangan  baru  jika  sudah  ada jaringan  di  sekitar  sekolah.  Khusus  di sekolah  yang  tidak  ada  jaringan  listrik, dan  jika  sekolah  tersebut  memerlukan listrik  untuk  proses  belajar  mengajar  di sekolah,  maka  diperkenankan  untuk membeli genset; (7) Pembiayaan
perawatan  sekolah,  yaitu  pengecatan,
perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC  siswa,  perbaikan  pintu  dan jendela,  perbaikan  mebeler,  perbaikan
sanitasi sekolah, perbaikan lantai
ubin/keramik  dan  perawatan  fasilitas sekolah lainnya; (8) Pembayaran honorarium  bulanan  guru  honorer  dan tenaga  kependidikan  honorer.  Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi  BOS;  (9)  Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/ block grant
pengembangan KKG/MGMP  atau  sejenisnya  pada tahun  anggaran  yang  sama  tidak diperkenankan  menggunakan  dana  BOS untuk  peruntukan  yang  sama;  (10) Pemberian  bantuan  biaya  transportasi bagi  siswa  miskin  yang  menghadapi masalah  biaya  transport  dari  dan  ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis
sekolah bagi siswa miskin yang menerima  Bantuan  Siswa  Miskin  .  Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli  alat  transportasi  sederhana yang  akan  menjadi  barang  inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan,  dll);  (11)  Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor
(ATK  termasuk  tinta  printer,  CD  dan flash disk), penggandaan, surat- menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka  penyusunan  laporan  BOS  dan biaya transportasi dalam rangka mengambil  dana  BOS  di  Bank/PT  Pos; (12)  Pembelian  komputer  ( desktop/work station )  dan  printer  untuk  kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum  1  unit  dalam  satu  tahun anggaran; dan (13) Bila seluruh komponen  1  s.d  12  di  atas  telah terpenuhi  pendanaannya  dari  BOS  dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS  tersebut  dapat  digunakan  untuk membeli alat peraga, media pembelajaran,  mesin  ketik,  peralatan UKS dan meubeler sekolah.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di kota Medan, khususnya di SD.
Penelitian  ini  dilakukan  selama  kurang lenih  3  bulan,  dari  bulan  September sampai  Nopember  2012.  Metode  yang digunakan  untuk  mengetahui  efektivitas penggunaan  dana BOS pada jenjang SD dilakukan dengan melalui teknik evaluasi.  Sumber  data  penelitian  ini
adalah  Kepala  Sekolah  dan  Bendahara Sekolah.  Sampel  penelitian  ditetapkan 87  SD  dari  populasi  382  SD  negeri dengan  teknik purposive  sampling , dengan  prinsip  sampel  sekolah  harus mewakili  masing-masing  kecamatan. Instrumen penelitian disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS  Tahun  2012.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan wawancara.  Data  yang  dikumpulkan diedit terlebih dulu, kemudian dimasukkan  ke  microsoft  excel,  dan selanjutnya  ditabulasi.  Data  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik analisis deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.
Tabel 1. Sampel Penelitian WP Kecamatan SD Nomor WP I Medan Petisah 060833, 060834, 060841, 064014,060915, 068083, 060922, 064020, 064979, 067242, 060880, 064027, 064960, 060901 Medan Sunggal Medan Polonia WP II Medan Deli 064010, 064993, 066661, 067250,064011, 060942, 060948, 068474, 060967, 060968, 060970, 065009 Medan Labuhan Medan Belawan WP III Medan Denai 060911, 064927, 064978, 067241,064998, 066435, 066658, 067264, 060913, 064037, 064974, 067240, 060794, 060816, 060824, 060825
Medan Marelan
Medan Tembung Medan Area
WP IV
Medan Amplas 060823, 060827, 060924, 064955,060927, 060928, 066668,
067952, 060818, 060819, 060820, 064029, 0600898,
060899, 060907, 060906,
Medan Johor
Medan Kota Medan Maimun WP V Medan Selayang 060973, 064024, 065011, 067245, 060882, 060884, 060886, 064025, 080623, 065015, 067246, 068003, 068008, 064029 Medan Baru Medan Tuntungan WP VI Medan Perjuangan 060872, 060877, 064966, 060843, 060849, 064013, 067097, 060861, 060862, 060863, 060866, 064981, 064983, 065854, 066654 Medan Medan Barat Medan Medan Timur Medan Helvetia Jumlah 87 HASIL Hasil penelitian evaluasi tentang keefektifan  penggunaan  dana  BOS diuraikan sebagai berikut. Jumlah Guru Dan Pegawai Honor Yang Dibiayai Dari Dana BOS Tabel 1. Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Honor BOS di SD Sampel N o Sekolah Dasar Jumlah Guru Jlh Guru S1 (PNS) Guru Honor (Non PNS) Pegawai Adm Honor f % f % f 1 Wilayah I 271 176 64,94 91 33,57 14 2 Wilayah II 268 197 73,50 100 37,31 19 3 Wilayah III 319 206 64,57 111 34,79 15 4 Wilayah IV 316 184 58,22 99 31,32 13 5 Wilayah V 277 170 61,37 74 26,71 21
6 Wilayah VI 322 198 61,49 86 26,71 18 Total 1773 1131 63,79 561 31,64 100 Guru  honorer  (non  PNS)  yang  gajinya dibayar  melalui  dana  BOS  cukup  besar yaitu  sebesar  31,64%  atau  561  orang guru. Banyaknya guru yang dibayar dari dana BOS tentu  mengurangi  keefektifan penggunaan dana BOS. 2. Penerimaan Dana BOS
Penerimaan  dana  BOS  untuk tingkat  SD  pada  umumnya  terlambat atau  tidak  tepat  waktu.  Dikatakan terlambat  karena  dana  BOS  diterima lebih  dari  15  hari  bulan  pertama  pada setiap  awal  triwulan.  Dana  BOS  SD untuk Triwulan 1 diterima sekolah mulai dari tanggal 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan  31  Januari  2012.  Dana  BOS  SD untuk  Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya  sejak  20  April  2012,  bahkan
ada  SD  yang  menerima  pada  tanggal  4, 10,  21  Mei  dan  3  Agustus  2012.  Dana BOS  SD  untuk    Triwulan  3  diterima sekolah pada umumnya antara tanggal 1- 21  Agustus  2012.  Jadwal  penyaluran dana BOS yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April, Agustus 2012. Keterlambatan penerimaan  dana  BOS  oleh  sekolah menjadi beban bagi kepala sekolah.
3. Penggunaan Dana BOS
Penggunaan  dana  BOS  untuk masing-masing  wilayah  pembangunan pada  jenjang  SD  dapat  dilihat  pada tabele berikut.
Tabel 2. Jumlah dana BOS SD Yang Diterima dan Yang Digunakan WP Jumlah Yang Diterima (Rp) Jumlah Yang Digunakan (Rp.) Persentase 1 2.714.110.000 2.365.420.754 87,15 2 4.081.740.000 3.750.931.880 91,89 3 4.085.840.000 4.604.360.000 100,13 4 3.215.150.800 2.889.951.112 89,88 5 2.852.465.000 2.717.399.281 95,26 6 3.383.641.000 2.785.940.415 82,34 Jlh 20.332.946.800 19.114.003.442 Rata-rata=94,00 Berdasarkan  data  sampel  SD, jumlah  dana  BOS  yang  diterima  SD untuk  triwulan  1-3  tahun  2012  adalah sebesar  Rp.  20.332.946.800;  sementara jumlah  dana  yang  telah  digunakan
adalah  sebesar  Rp.  19.114.003.442 (94%).  Namun  demikian,  di  wilayah pembangunan IV ada 7 dari 16 SD yang telah  menggunakan  dana  BOS  melebihi dana yang telah diterima.
Tabel 3. Jenis Pengeluaran Dana BOS SD No Jenis Pengeluaran (Juknis 2012) Jumlah (Rp.) % 1 Pembelian buku teks pelajaran 4.682.067.312 20,30 2 Kegiatan  penerimaan siswa baru 203.289.750 0,89 3 Pembelajaran dan ekstra kurikuler 1.790.656.977 7,76 4 Kegiatan ulangan dan ujian 2.056.323.149 8,91 5 Pembelian bahan habis pakai 3.046.693.729 13,21 6 Langganan daya dan jasa 493.603.795 2,14 7 Perawatan sekolah 4.682.067.312 20,30 8 Pembayaran honor guru dan pegawai 3.202.787.000 13,89 9 Pengembangan profesi guru 672.921.598 2,92 10 Membantu siswa miskin 54.136.000 0,23
11 Pembiayaan pengelolaan BOS 249.261.306 1,08 12 Pembelian perangkat komputer 286.953.429 1,24 13 Media pembelajaran, dll. 1.364.512.261 5,92 14 Pengeluaran dana BOS diluar 1-13 212.081.375 0,92 15 Pengeluaran di luar yg direncanakan 67.722.686 0,29 Total 23.065.077.679 100 Tabel  3  menunjukkan  bahwa penggunaan  dana  BOS  SD  di  Kota Medan telah memenuhi ketentuan
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan No.  51/2011  tentang  Petunjuk  Teknis Penggunaan  Dana  BOS   dan  Laporan Keuangan  BOS  Tahun  Anggaran  2012. Namun  demikian,  tidak  semua  sekolah telah  memenuhi  ketetapan  ketentuan tersebut,  khususnya  dalam  penggunaan untuk  “membantu  siswa  miskin”.  Pada jenjang  SD  hanya  tidak  sampai  0,23  % dana  BOS  digunakan  untuk  membantu siswa  miskin.  Keadaan  ini  tentu  saja patut  menjadi  perhatian  pihak  Dinas
Pendidikan Kota Medan. Namun demikian  ada  juga  pengeluaran  dana BOS  pada  jenjang  SD  di  luar  ketentuan
1-13,  yang besarnya sekitar 1,21%. Ada pula  sebesar  35,63%  responden  yang mengatakan  adanya  pengeluaran  dana dimaksud.
Penggunaan  dana  BOS  yang paling  banyak  pada  jenjang  SD  adalah untuk  untuk  “pembelian  buku  teks pelajaran”  dan  “perawatan  sekolah”,
masing-masing 20,30%. Ketika ditanyakan  apakah  rencana  penggunaan
dana  BOS  dikordinasikan  dengan  Dinas
Pendidikan?  Pertanyaan  ini  diajukan untuk mengetahui ada tidaknya dilakukan sinkronisasi penggunaan dana BOS  antara  sekolah  dengan  Dinas
Pendidikan. Untuk hal ini, maka sebesar 68,96% kepala SD menyatakakan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

## 4. Pembukuan Dana BOS.
Sesungguhnya  hamper  seliruh
SD  penerima  dana  BOS  telah  membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) atau Formulir BOS-K1 maupun  Rincian  Penggunaan  dana  BOS atau  Formulir  BOS-K2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  Dana  BOS   dan  Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Penerima  dana  BOS  SD  telah melakukan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum
sebanyak  100%,  buku  pembantu  kas sebanyak  95,40%,  buku  pembantu  bank sebanyak  89,65%,  dan  buku  pembantu pajak sebanyak 86,21%.
Tabel 4. Pembukuan Dana BOS SD No Pelaporan Keadaan f % 1 Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) Ada, diisi dengan benar 87 100 Tidak ada 0 Jumlah 87 100 2 Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) Ada, diisi dengan benar 83 95,40 Tidak ada 4 4,60 Jumlah 87 100 3 Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) Ada, diisi dengan benar 78 89,65 Tidak ada 9 10,35 Jumlah 87 100 4 Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) Ada, diisi dengan benar 75 86,21 Tidak ada 12 13,79 Jumlah 87 100
Sebanyak 95,40% SD  penerima dana  BOS  telah  membuat  buku  catatan harian,  sebanyak  56,32%  SD  memiliki jumlah  uang  tunai  di  kas    antara  Rp. 138.000,-  sampai  dengan  137.120.000,- Bukti  pengeluaran  dana  BOS  pada jenjang  SD  dalam  bentuk  kwitansi, amprah  dan  bon  faktur.  Sebesar  100%
SD dapat menunjukkan kwitansi pengeluaran  dana  BOS,  sebesar  44,83% dapat  menunjukkan  ada  amprah,  dan sebesar  98,85%  menunjukkan  ada  bon faktur.  Dengan  demikian,  dimasa  depan bukti  berupa  amprah  perlu  menjadi perhatian pihak Dinas Pendidikan.

## 5. Pelaporan Dana BOS
Realisasi pengeluaran dana BOS oleh  3  dari  87  SD  (3,45%)  yang menyatakan  tidak  sesuai  antara  rencana dengan  realisasi  penggunaan  dana  BOS. Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa alasan,  yaitu  (a)  ada  kebutuhan  yang mendadak,  (b)  situasi  dan  kondisi  yang ada  didahulukan,  dan  (c)  keperluan berubah  dari  yang  sudah  direncanakan. Tabel  ini  juga  menunjukkan  bahwa pengeluaran  dana  BOS  telah  mendapat pengesahan dari Kepala sekolah, Komite Sekolah  dan  Bendahara.  Ditemukan  dua kejadian  penting,  yang  satu  berupa
“pengeluaran
dana dipercepat”;
sementara  yang  satu  lagi  pihak  kepala sekolah tidak mau menyebutkan “kejadian penting” dimaksud. Tabel 5. Pelaporan Dana BOS No Pelaporan Keadaan f % 1 Realisasi Pengeluaran (Formulir BOS-K7) a. Sesuai dengan rencan a pengg unaan 84 96,55 b. Tidak sesuai 3 3,45 Jumlah 87 2 Pengesahan pengeluaran a. Ada, lengka 86 98,85
dana BOS dari Kepsek, Komite Sekolah dan Bendahara p dengan stempe l b. Tidak lengka p 1 1,85 Jumlah 87 3 Pengaduan yang diterima dari masyarakat tentang dana BOS? a. Ada 1 1,15 b. Tidak ada 85 98,85 Jumlah 87 4 Catatan kejadian penting lain a. Ada 2 2,30 b. Tidak ada 85 97,70 Jumlah 87

## 6. Dampak Dana BOS
Dana  BOS  sebagian  digunakan untuk  kegiatan  pengembangan  profesi guru dan kegiatan pembelajaran. Perangkat  Pembelajaran  yang  telah disusun  dan  dimiliki  guru  pada  jenjang SD.  Grafik  1  menunjukkan  bahwa  guru yang  telah  memiliki  Silabus  dan  RPP sudah  baik  (91,86%  dan  91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS  dan  kumpulan  soal  (64,94%  dan 79,06).
Grafik 1. Kepemilikan Guru SD Terhadap Perangkat Pembelajaran Dana  BOS  diyakini  memiliki dampak  terhadap  berbagai  hal  maka dapat  dilihat  dari  berbagai  indikator pendidikan  seperti  angka  mengulang
Silabus ; 91,86% RPP ; 91,73% LKS; 64,94% Kumpu- lanSoal; 79,06%
kelas,  angka  kelulusan,  nilai  ujian nasional  lain.  Dampak  lain  yang  dapat
dilihat adalah pada kepemilikan perangkat  pembelajaran  dan  prestasi yang dicapai sekolah. Prestasi siswa SD pada  tingkat  nasional  dalam  tiga  tahun terakhir  adalah  berprestasi  1  orang  pada olimpiade  sains  (2011),  dan  1  orang pada  lomba  cerpen  anak  (2011),  dan pada tingkat internasional 1 orang dalam bidang pencak silat (2010).
Apakah ada damak BOS terhadap  AM  dan  AK?  Data  Angka mengulang  kelas  (AMK)  untuk  jenjang SD dalam empat tahun terakhir menunjukkan  adanya  penurunan  dari 1439 (tahun 2009) menjadi 1257 (2010), 1174  (2011)  dan  1134  (2012).    Angka mengulang  kelas  (AMK)  jenjang  SD pada  tahun  2012  adalah  sebesar  3,10%. Dengan  kata  lain,  dari  100  siswa  ada sekitar  3  orang  yang  mengulang  kelas. Data  mengulang  kelas  jenjang  SD  ini dalam  lima  tahun  terakhir  dapat  dilihat pada grafik berikut.
Grafik 2. Angka Mengulang Kelas
(AMK) pada Jenjang SD.
Grafik 3. Persentase Angka Kelulusan SD
Angka kelulusan SD dalam lima tahun  terakhir  telah  menunjukkan  ada peningkatan.    Secara  berturut  angka kelulusan  SD  adalah  92,64%  (2008), 92,73% (2009), 95,11% (2010), 95,11% (2011), 95,45% (2012).
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa:  (1)  Penyaluran  dana  BOS  SD dan  SMP  untuk  Triwulan  1,  2,  dan  3  di kota  Medan  tidak  tepat  waktu  karena masih  melebihi  batas  2  minggu  waktu yang  ditetapkan  (2  minggu  pertama bulan pertama setiap triwulan); (2) Rata- rata  penggunaan  dana  BOS  yang diterima  baru  mencapai  94,00%  (SD). Ada  sekolah  yang  sudah  membuat penggunaan  dana  melebihi  100%,  tetapi ada  juga  sekolah  yang  hanya  dapat menunjukkan  bukti  penggunaan  sampai 32,84%  dan  dan  66,67%.  Kedua  yang terakhir  ini  perlu  diperhatikan  di  tahun mendatang;  (3)  Meskipun  penggunaan dana  BOS  sudah  mencapai  lebih  dari 98%  sesuai  Juknis  BOS  2012,  namun tidak  semua  sekolah  menyalurkan  dana BOS  sesuai  dengan  ketentuan  yang tercantum  dalam  Juknis  BOS  2012;  (4)
Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk:  (a)  pembelian  buku  teks,  (b) perawatan  sekolah,  ©  pembelian  bahan habis  pakai,  dan  (d)  pembayaran  guru dan  pegawai  honor.  (5)  Dampak  dana BOS  terhadap  kinerja  sekolah  belum menunjukkan  hasil  yang  signifikan  jika dilihat  dari  prestasi  akademik  yang dicapai  baik  SD  secara  nasional  kecuali hanya satu (SD: Juara 1 Olimpiade sains pada  tahun  2011).  (6)    Perangkat Pembelajaran  yang  telah  disusun  dan dimiliki  guru  pada  jenjang  SD  berupa Silabus  dan  RPP  sudah  cukup  baik (91,86%  dan  91,73%),  namun  masih rendah  dalam  kepemilikan  LKS  dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Thn 2008; 1400 Thn 2009; 1439 Thn 2010; 1257 Thn 2011; 1174 Thn 2012; 1134 Thn 2008; 92,64 Thn 2009; 92,73 Thn 2010; 95,11 Thn 2011; 95,11 Thn 2012; 95,45

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini maka diajukan saran sebagai berikut: (1) Ketepatan waktu pencairan dana BOS di tahun  2013  perlu  disiasati  agar  tidak terlambat  lagi  sehingga  kepala  sekolah tidak  perlu  lagi  meminjam  uang  atau menggunakan  uang  pribadinya  untuk menanggulangi  kebutuhan  pembiayaan sekolah; (2) Perlu  dipertegas oleh Dinas Pendidikan  agar  tertib  administrasi pengelolaan dana BOS terlaksana dengan  baik  di  tahun  2012,  khususnya pelaporan penggunaan, bukti-bukti penggunaan dana BOs, serta pengggunaan  buku  pembantu  kas  dan buku pembantu pajak pajak; (3)
Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dana  BOS perlu  direvisi  karena  RKAS  SD  tidak menggunakan  Juknis  Dana  BOS  2012 tapi  menggunakan  8  SNP.  Artinya  ada perbedaan  penggunaan  dana  BOS  untuk keperluan lingkungan berupa pembuatan taman  yang  cukup  besar  tetapi  tidak tercantum  dalam  Juknis  2012;  (4)
Sebaiknya  di  dalam  buku  Petunjuk Teknis Dana BOS tahun 2013 dicantumkan proporsi atau batas maksimal  dana  yang  boleh  digunakan untuk  setiap  jenis  penggunaan  dana BOS;  dan  (5)  Penggunaan  dana  BOS untuk  kegiatan  seremonial  tetap  tidak diperbolehkan, akan tetapi perlu disiasati penggunaan  dana  BOS  untuk  kegiatan ekstra  kurikuler  dan  pengembangan keperibadian siswa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bray,  M.    1996. Counting      the  full cost.  Parental      and      community financing   of  education  in East Asia
. The World Bank, Washington DC.
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. 2009. Buku  Panduan  Bantuan
Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk pendidikan      gratis      dalam    rangka Wajib  Belajar  9  Tahun .  Jakarta: Depdiknas. Fattah, N. 2000. Ekonomi dan pembiayaan  pendidikan .  Bandung: Remaja Rosdakarya. Ghozali, A. 2003. Desain studi pembiayaan pendidikan tinggi. Pusat Penelitian      Kebijakan    Pendidikan , Balitbang Depdiknas.
McMahon,  W. et  al.  2001. Improving education    fundng  methods    in Indonesia .  Policy  Research  Center, Institute for Research and Development-MONE-UNICEF-
UNESCO.
Pusat      Penelitian      Kebijakan      dan Inovasi      Pendidikan.      2009. Pengkajian      biaya      pendidikan:
Studi  pendanaan  pendidikan  di daerah . Jakarta: Balitbang Depdiknas. Peraturan  Mendiknas  Nomor  69  Tahun 2009  tentang  standar  biaya  operasi non personalia. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011  tentang  Pedoman Umum   dan  Alokasi  BOS  Tahun Anggaran  2012 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No.  51/2011  Tentang Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana BOS   dan  Laporan  Keuangan  BOS
Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Bantuan  Operasional
Sekolah.