Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541 0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 5 Mei 2017

## KOORDINASI BIDANG INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) MAKANAN OLAHAN DI KABUPATEN CIREBON
Yanto Heryanto dan Sri Nur Jumiatiningrum Unswagati Cirebon yanto@unswagati-crb.ac.id

## Abstrak
Industri  kecil  menangah  merupakan  industri  yang  mampu  menambah  pencari kerja dengan jumlah yang relatif banyak. Di Kabupaten Cirebon sendiri industri kecil  menengah  atau  IKM  memiliki  jumlah  yang  cukup  banyak.  Disperindag sebagai lembaga yang mengawasi dan/atau memberi pembinaan memiliki peran penting  dalam  perkembangan  IKM.  Sebagai  pihak  yang  memberi  pembinaan disperindag  setidaknya  harus  melakukan  koordinasi  yang  baik  dengan  IKM. Penelitian  ini  sendiri  memiliki  lingkup  bahasan  mengenai  permasalahan  yang timbul  akibat  kurangnya  koordinasi,  penanganannya,  serta  hasil  yang  didapat pasca penanganan tersebut dilakukan. Metode yang digunakan disini ialah studi kasus  dengan Dinas  Perindustrian dan Perdagangan sebagai  subjek penelitian dan koordinasi disperindag pada IKM menjadi objek penelitian. Dari penelitian ini peneliti mendapati adanya koordinasi yang kurang baik antara disperindag dengan  IKM.  Ketidakbaikan  koordinasi  tersebut  diakibatkan  kurangnya  IKM peduli terhadap program pemerintah. Dengan penyuluhan yang telah dilakukan dan  pendekatan  melalui  festival  dan  pelatihan,  disperindag  berhasil menghimpun  IKM  dan  mengarahkannya  untuk  mendaftar  sebagai  IKM  yang terdaftar  di  disperindag.  Dengan  demikian  disperindag  dapat  dengan  mudah melakukan  pembinaan,  pemberian  motivasi,  serta  kontrol  terhadap  IKM  yang telah terdafar.
Kata Kunci: Koordinasi Bidang Industri, Pembinaan Industri Kecil Menangah

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  adalah  rangkaian  cara  atau  upaya  yang  dilakukan lembaga negeri atau swasta yang dilakukan secara berkesinambungan di semua bidang sebagai upaya untuk mencapai tujuan nasinal. Tujuan utama dari pembangunan nasional adalah  untuk  menghantarkan  masyarakat  guna  mencapai  kesejahteraan  sosial, sebagaimana  yang  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Pada  proses pelaksanaannya pembangunan nasional dilaksanakan di setiap lini, salah satu lini  yang paling diperhatikan perindustrian dan perdagangan nasional.
Perindustrian  dan  perdagangan  nasional  dikontrol  dan  diawasi  oleh  dinas perindustrian  dan  perdagangan  (perindag).  Menurut  pelaksanaan  tugasnya,  perindag melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  terkait  guna  mencapai  perindustrian  dan perdagangan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa.
Koordinasi  merupakan  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  perindag. Sebagai  induk  perindustrian  dan  perdagangan  RI,  perindag  memiliki  peran  lebih  guna mengawasi  dan  mengontrol  kedua  hal  di  atas.  Secara  garis  besar  koordinasi  adalah proses dimana pemimpin menentukan pola atau konsep usaha secara teratur diantaranya bawahannya  dan  menjamin  keselarasan  tindakan  guna  mencapai  tujuan  atau  konsep yang  telah  dibuat  (Handayaningrat,  1985:  89).  Menurut  pandangan  lain  koordinasi adalah sebuah upaya untuk menintegrasikan tujuan dan/atau tindakan pada satuan yang terpisah  (departemen  atau  bidang  fungsional)  suatu  lembaga  atau  organisasi  guna mencapai tujuan yang sama (Handoko, 2003: 195).
Pelaksanaan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  negeri  merupakan koordinasi  yang  bersifat  penting  dan  wajib.  Dalam  kasus  disperindag,  pihak  dinas perindustrian  dan  perdagangan  diharuskan  berkordinasi  guna  mengatur  kestabilan industri dan perdagangan RI, baik itu skala kecil maupun besar.
Disperindag Kabupaten Cirebon merupakan satu dari sekian banyak disperindag yang  ada  di  Indonesia.  Peraturan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  41 Tahun  2007  menerangkan  bahwa  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  Kabupaten Cirebon  adalah  lembaga  dengan  tugas  utama  berupa  pelaksanaan  tugas  pemerintah daerah  dalam  bidang  ekonomi  melalui  perindustrian  dan  perdagangan.  Lebih  lanjut, menurut  aturan  yang  sama,  disperindag  Kabupaten  Cirebon  memiliki  tugas  khusus, seperti:
1. Merumuskan  kebijakan  teknis  perekonomian  dalam  lingkup  industri  dan perdagangan
2. Melayani  warga  dalam  hal  perindustrian  dan  perdagangan  sebagai  upaya pelaksanaan tugas pemerintah daerah untuk ranah perekonomian
3. Membina  serta  melaksanakan  di  bidang  industri,  perdagangan,  pengaduan konsumen serta pengelolaan pasar
4. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan
5. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  Bupati  sesuai  dengan  peran  dan fungsinya.
Merujuk  pada  tugas  dan  peran  di  atas,  pemanfaatan  koordinasi  yang  dilakukan disperindag  akan  sangat  membantu  dalam  melakukan  setiap  tugas  dan  peran  di  atas. Seperti  yang  diketahui,  dari  sekian  banyak  tugas  di  atas,  sebagian  adalah  tugas  yang membutuhkan  koordinasi  dan  penerapan  koordinasi  pada  disperindag  akan  sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas disperindag.
Pembinaan  industri  kecil  menengah  adalah  salah  satu  tugas  yang  harus dijalankan  oleh  disperindag  Kabupaten  Cirebon.  Dalam  proses  pelaksanaannya pembinaan dilakukan disperindag melalui koordinasi dan pendakatan. Namun, merujuk dari hasil observasi  yang dilakukan peneliti melalui penyebaran mahasiswa di  wilayah kerja  disperindag  Kabupaten  Cirebon,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  muncul. Salah satu masalah vital yang terdapat dalam proses ini adalah minimnya industri kecil menengah  di  sektor  makanan  yang  belum  terdaftar  sebagai  IKM  terdaftar.  Pada  tahap yang  kronis,  terdapat  beberapa  IKM  yang  telah  berdiri  namun  sama  sekali  tidak diketahui  oleh  dinas  perindustrian  dan  perdagangan.  Pada  tahap  lanjut,  permasalahan- permasalahan yang muncul kemudian terakumulasi dan menyebabkan ketidakmaksimalam proses pelaksanaan tugas dan peran sebagai wakil pemda di bidang perekonomian dalam lingkup perindustrian dan perdagangan.
Berlandaskan  dari  permasalahan  yang  ditemui,  peneliti  kemudian  berkeinginan untuk  membuat  laporan  dan/atau  karya  ilmiah  guna  menemukan  akar  masalah  dan tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Sehingga pada tahap berikutnya peneliti dapat menemukan solusi konkrit atas permasalahan yang terjadi.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  studi  kasus  observasi  adalah  metode  yang  digunakan  untuk menemukan  akar  masalah  dan  solusi  dalam  penelitian  ini.  Secara  bahasa  studi  kasus merupakan  terjemahan  dari study  case. Kata  kasus  atau case menurut  kamus  Oxford Advenced Learner’s Dictionary of Current English (1989: 173) adalah contoh kejadian, kondisi  aktual  sebuah  situasi,  atau  kondisi  tertentu  tentang  suatu  hal.    Sebagai  metode penelitian  yang  dinilai  ideal,  studi  kasus  observasi  memudahkan  peneliti  untuk menemukan  fakta  dan  ringkasan  melalui  kegiatan  observasi  yang  dilakukan  secara langsung melalui penerjunan mahasiswa yang peneliti lakukan.
Untuk  menyukseskan  jalannya  penelitian  peneliti  menggunakan  Dinas Perindustrian  dan  Peradagangan  sebagai  subjek  penelitian.  Sedangkan  koordinasi Disperindag  dalam  pembinaan  industri  kecil  menangah  makanan  olahan  bertindak sebagai  objek  penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  peneliti  pada  lingkup  wilayah  kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dengan waktu penelitian yang dimulai  dari  1  Agustus  hingga  19  Agustus  5  Penelitian  ini  menggunakan  observasi sebagai  teknik  pengambilan  data  yang  digunakan.  Adapun  untuk  instrumen  penelitian, peneliti menggunakan lembar observasi.

## Hasil dan Pembahasan
Industri  kecil  menengah  adalah  industri  dengan  skala  kecil.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menangah;  usaha kecil  adalah  kegiatan  produktif  yang  bergerak  pada  perekonomian,  yang  dimana  pada proses  pelaksanaannya,  usaha  kecil  merupakan  usaha  yang  berdiri  secara  mandiri  dan memiliki kekayaan bersih mulai dari RP 50.000.000,- hingga RP 500.000.000,- dengan nilai  penjualan tahunan  pada kisaran Rp 300.000.000,- hingga 2.500.000.000,-.  Tidak berbeda  jauh  dengan  industri  kecil,  industri  menengah  adalah  kegiatan  perekonomian yang    mandiri  dengan  total  kekayaan  bersih  Rp  500.000.000,-  hingga  10.00.000.000,- dan hasil penjualan tahunan mulai dari Rp 2.500.000.000,- hingga Rp 50.000.000.000,-.
Kabupaten Cirebon adalah kota/kabupaten yang sedang mengalami perkembangan  pembangunan  yang  relatif  pesat.  Di  kota  ini  terdapat  beragam  industri yang  mulai  muncul.  Dari  kemunculan  industri-industri  tersebut,  industri  kecil  dan menangah merupakan yang paling dominan. Kemampuan dan kecenderungan mayoritas masyarakat  Cirebon  yang  hanya  mampu  mendirikan  industri  ini  membuatnya  menjadi industri  yang  dominan.  Tidak  hanya  dominan,  sebagai  industri  yang  bergerak  di kuantitas yang kecil dan menengah, industri kecil menangah di Kab. Cirebon memiliki kondisi  yang  relatif  baik.  Iklim  usaha  yang  terbilang  nyaman  dan  aman  membuat pertumbuhan industri kecil menangah relatif baik.
Tabel 1 Daftar Industri Kecil Menangah (IKM) Makanan Olahan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 No Nama Sentra Jumlah unit usaha Desa /Kelurahan Kecamatan Tenaga Kerja (orang) I Kelompok Industri Emping Melinjo 1 IK Emping Melinjo 87 Tuk Kedawung 348 2 IK Emping Melinjo 25 Astana Gunungjati 125 112 473 II Kelompok Industri
Kerupuk Aci 1 IK Kerupuk Aci 30 Lurah Plumbon 621 2 IK Kerupuk Aci 20 Setu Kulon Weru 144 3 IK Kerupuk Aci 15 Damarguna Ciledug 70 65 835 III Kelompok Industri Roti & Kue
1 IK Roti & Kue 155 Weru Kidul Weru 775 155 775 IV Kelompok Industri Kue Basah
& Bolu 1 IK Kue Basah & Bolu 53 Pekantingan Klangenan 110 53 110 V Kelompok Industri Kue/Maka nan Ringan
No Nama Sentra Jumlah unit usaha Desa /Kelurahan Kecamatan Tenaga Kerja (orang) 1 IK Kue/Makan an Ringan 140 Setu Wetan Weru 700 2 IK Kue/Makan an Ringan 87 Panembah-an Ciledug 435 227 1.135 VI Kelompok Industri Kue Gapit 1 IK Kue Gapit 35 Battembat Tengahtani 95 35 95
VII Kelompok Industri Tape
Ketan 1 IK Tape Ketan 55 Bakung Lor Jamblang 110 2 IK Tape Ketan 25 Bakung Kidul Jamblang 50 80 160
VII I
Kelompok Industri Kerupuk
Lantak 1 IK Kerupuk Lantak 13 Gegunung Sumber 75 13 75
IX Kelompok Industri
Cingcau /Cuing 1 IK Cingcau /Cuing 125 Babakan Losari Pabedilan 251 2 IK Cingcau /Cuing 20 Wargabinangun Gegesik 40 145 291 Data: Primer
Data di atas menggambarkan bahwa perindustrian kecil menangah di Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori baik dan memiliki kuantitas yang juga  baik. Data di atas menerangkan  pula  bahwa  keberadaan  industri  kecil  menangah  memberikan  lapangan kerja  untuk  setidaknya  3.949  orang.  Namun  menurut  observasi  yang  peneliti  lakukan bersama  mahasiswa  yang  diternjunkan  terdapat  beberapa  masalah  yang  vital  dari keseluruhan industri kecil menangah di atas.
Berikut temuan masalah yang ditemukan selama 1 bulan observasi:
1. Kurangnya  Koordinasi  dalam  pengadministrasian  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  Makanan  Olahan,  dikarenakan  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia (pegawai) di bidang Industri.
2. Koordinasi  Bidang  Industri  Disperindag  Kab.  Cirebon  dalam  Pembinaan  IKM Makanan Olahan di Kabupaten Cirebon Belum Optimal, dikarenakan pembinaan yang dilaksanakan bidang Industri belum maksimal secara menyeluruh. Ini bisa diakibatkan karena :
- Kurangnya  partisipasi  peserta  IKM  Makanan  Olahan  dalam  kegiatan pembinaan, disebabkan kurangnya motivasi dan kesadaran dalam diri para IKM.  Dan  juga  waktu  pengadaan  pembinaan  yang  tidak  tepat  diadakan oleh dinas. Jarak/akses transportasi juga bisa menjadi penyebab koordinasi dalam pembinaan terhambat. Mereka berfikir lebih mementingkan produksi dari pada datang ke kegiatan pembinaan/ pelatihan.
Dari  temuan  masalah  di  atas  terdapat  beberapa  fampak  negatif  yang  muncul, seperti:
1. Tidak  adanya  industri  kecil  menangah  yang  datang  akibat  tidak  ada  koordinasi yang  dilakukan  oleh  disperindag.  Adapun  industri  kecil  dan  menangah  yang datang ke disperindag adalah karena keinginan sendiri, bukan merupakan arahan disperindag.  Dalam  kondisi  ini  industri  kecil  menengah  yag  belum  terdaftar tidak  akan  memperkenalkan  produknya  dengan  baik.  Hal  ini  kemudian  akan merugikan  industri  tersebut  secara  perlahan  akibat  penjualan  yang  tidak maksimal.
2. Industrik  kecil  menangah  umumnya  tidak  mendapat  arahan  dari  disperindag. Dengan  kata  lain,  IKM  dengan  status  demikian  tidak  akan  mengetahui  standar bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk olahan makanan, cara
membuat  kemasan  yang  menarik,  serta  tidak  mendapat  fasilitas  yang  harusnya diberikan oleh disperindag seperti label halal, HKI, SNI dan MD.
Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hal negatif seperti yang disebutkan di atas:
1. Penambahan  anggota  TPL  (Tim  Penyuluh  Lapangan)  guna  meningkatkan pendekatan  persuasif  pada  pemilik  industri  kecil  menangah/pelaku  usaha. Setidaknya dengan cara tersebut disperindag dapat mengetahui IKM-IKM yang ada di Kabupaten Cirebon.
2. Dilakukan  beberapa  upaya  untuk  memaksimalkan  proses  pembinaan  dan pendataan industri kecil menangah makanan olahan:
a. Meningkatkan motivasi dan pemahaman IKM melalui seminar dan festival .
b. Melakukan  pelatihan-pelatihan  guna  menjaring  minat  pelaku  industri  kecil menangah  untuk  datang  dan  mendaftar  sebagai  peserta,  sekaligus  dijadikan sebagai  anggota  IKM  yang  terdaftar  pada  disperindag.  Pelatihan  sendiri dapat  dilakukan  di  tempat  khusus  atau  berkeliling  desa/kecamatan  guna menyaring pelaku IKM yang ada di Kabupaten Cirebon.
c. Di samping menerapkan kedua hal di atas pihak disperindag juga melakukan beberapa upaya lain, seperti:
1) Pengadaan program wirausaha baru
2) Pengadaan achievment motivation centre
3) Pengadaan  pelatihan  SDM  guna  memaksimalkan  kemampuan  produksi, teknik pengemasan, hingga konsep dan teknik magang
4) Pengadaan peningkatan sistem IPTEK dan inovasi
5) Pemberikan  fasilitas  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual)  seperti  bantuan peralatan,  peminjaman  modal,  pemberian  label  SNI,  Halal,  dan  hal-hal lain yang menyangkut pemberian fasilitas HKI
6) Mengadakan  program  kemitraan  yang  berdampak  biak  untuk  pelaku IKM
7) Membuat program pembangunan sentra yang menguntungkan IKM
Dari  ragam  kegiatan  dan/atau  upaya  yang  telah  dilakukan  disperindag,  terapat beberapa hasil positif yang didapat, seperti:
1. Akibat kegiatan seperti pelatihan, pendekatan, dan/atau kegiatan lain yang telah disebutkan di atas menyebabkan peningkatan jumlah IKM yang terdaftar sebagai IKM  anggota  disperindag.  Dengan  hasil  tersebut  disperindag  dapat  dengan mudah  melakukan  pembinaan  dan  kontrol  terhadap  IKM  yang  terdaftar  di Kabupaten Cirebon.
2. Dengan adanya pelatihan dan/atau seminar disperindag dengan mudah memberi motivasi pada setiap IKM yang datang pada acara tersebut.
3. Dengan segala fasilitas  yang telah diberikan pada  IKM seperti pemberian label SNI,  Halal,  pelatihan  produk  dan  desain  kemasan,  produk  IKM  terlihat  lebih menarik dan punya nilai jual yang relatif lebih tinggi.

## Kesimpulan
Berikut  adalah  beberapa  kesimpulan  yang  berhasil  dihimpun  peneliti  dengan orientasi hasil penelitian dan pembahasan di atas:
1. Kondisi  industri  kecil  menangah  di  Kabupaten  Cirebon  ada  pada  kondisi  baik dengan jumlah yang juga baik.
2. Tidak  adanya  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  membuat  IKM  tidak terdaftar  di  disperindag,  sehingga  menyulitkan  disperindag  dalam  melakukan pembinaan dan kontrol.
3. Tidak  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  pihak  disperindag  dan  IKM  juga mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam kegiatan kontrol dan pembinaan.
4. Guna mengatasi hal tersebut disperindag melakukan beberapa upaya mulai dari menambah  personel  di  bidang  lapangan  dan  penyuluhan  hingga  membuat seminar/pelatihan guna menghimpun IKM yang ada di Cirebon.
5. Setelah  beberapa  upaya  dilakukan  jumlah  IKM  yang  terdaftar  ke  disperindag bertambah  dan  memudahkan  disperindag  dalam  melakukan  pembinaan  serta kontrol.
6. Pemberian  fasilitas  HKI  seperti  pemberian  hak  paten,  label,  dan  pelatihan pengemasan membuat produk IKM di Kabupaten Cirebon terlihat lebih menarik.

## BIBLIOGRAFI
A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Usaha  Kecil,  Mikro,  dan  Menangah, UU  Nomor 20 Tahun 2008.
_____,  Peraturan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  41  Tahun  2007

## Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
B. Buku
Handayaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung
S. Hornby, A. 1989. Oxford Advenced Learner’s Dictionary of Current English. ____: Oxford University Press
T.  Hani,  Handoko  dan  Reksohadiprojo.  2003. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan Perusahaan. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE UGM