Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## AKUNTABILITAS HUMANIS EKOSENTRISME: KONSTRUKSI HOLISTIK MENUJU KEBERLANJUTAN DI INDONESIA
I Gusti Ayu Agung Omika Dewi 1* , Eko Ganis Sukoharsono 2 , Lilik Purwanti 3 , Aji Dedi Mulawarman 4
1 Universitas Pendidikan Nasional
2,3,4 Universitas Brawijaya *E-mail: omikadewi@undiknas.ac.id
Diterima: 30/05/2024 Direvisi: 22/06/2024 DiPublikasi: 01/07/2024 https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.119-131

## Abstrak
Makalah  ini  bertujuan  mengkontruksi  teori  akuntabilitas  dalam  bingkai  paradigma  bahasa  Habermas  dipadukan dengan konsep Ekosentrisme. Konstruksi dilakukan karena paradigma bahasa Habermas dengan teori Communicative Action- nya  bukan  merupakan  teori  yang  sepenuhnya  tepat  untuk  menganalisis  akuntabilitas  jika  dikaitkan  dengan keberlanjutan. Akuntabilitas yang dianalisis dalam bingkai paradigma bahasa Habermas belumlah sepenuhnya holistik karena belum terdapat dimensi spiritual dan masih bersifat antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari  semua  nilai  dan  menganggap  alam  sebagai  alat  untuk  menciptakan  nilai  bagi  manusia  sehingga  masih  bisa memunculkan tindakan penindasan semena-mena terhadap alam. Sementara itu, Ekosentrisme dengan filsafat Deep Ecology -nya  menjadikan  manusia  sebagai  satu  kesatuan  dengan  lingkungan  alam  yang  membentuk  suatu  jaringan jaringan kehidupan ( the web of life ). Hasil konstruksi menemukan suatu formulasi teori baru yaitu teori Akuntabilitas Holistik  yang  dipandang  dapat  menganalisis  akuntabilitas  secara  menyeluruh  serta  menghasilkan  suatu  model Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme sebagai upaya menuju keberlanjutan di Indonesia.
Kata kunci: Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme, Kontruksi Holistik, Keberlanjutan.

## PENDAHULUAN
Badai krisis multidimensional yang bersifat global saat ini sedang melanda dunia di segala aspek kehidupan  tanpa  kecuali  yang  terjadi  akibat  pencemaran  lingkungan  dan  eksploitasi  alam  secara  tidak terkendali. Penyebab utama dari berbagai krisis ini adalah kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak pro  rakyat  dan  tidak  ramah  lingkungan,  sehingga  memberikan  peluang  kepada  pelaku  binis  untuk melakukan  eksploitasi  secara  semena-mena  terhadap  alam  (Mulawarman,  2013).  Sebagai  akibatnya, lingkungan dan seluruh sumber daya alam yang melekat dieksploitasi dan dikorbankan oleh pelaku bisnis demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi besar-besaran dan keuntungan maksimal. Korporasi dipandang sebagai  pihak  terdepan  dalam  melakukan  eksploitasi  sumber  daya  alam  berbasis high  technology yang bermuara pada isu perubahan iklim yang merupakan isu penting yang perlu dibahas di dalam G20 Summit (seperti disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Indonesia, 2021). Oleh sebab itu menjadi hal yang sangat wajar jika korporasi dituntut untuk lebih bertanggungjawab dalam memberikan perhatian pada upaya-upaya membangun masa depan dunia yang lebih baik (Sudana, 2014).
Krisis  multidimensi  global  yang  kemudian  memicu  terjadinya  tuntutan  agar  perusahaan  atau  korporasi menjadi  lebih  bertangungjawab,  dalam  konteks  akuntansi  dikenal  sebagai  akuntabilitas.  Secara  umum, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun  kegagalan  organisasi  untuk  mencapai  misi  dan  tujuan  yang  telah  direncanakan,  dengan  media
pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun civil society yang bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Paranoan, 2015). Namun, akuntabilitas perusahaan selama ini  lebih  banyak  ditujukan  pada  aspek  keuangan  atau  ekonomi  yang  dilakukan  melalui  mekanisme pelaporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  perusahaan  kepada shareholder .  Kondisi  ini kemudian memunculkan berbagai tuntutan agar perusahaan dapat mengarahkan akuntabilitasnya menjadi lebih  luas  dengan  mempertimbangkan  juga  aspek  sosial  dan  aspek  lingkungan  selain  aspek  ekonomi. Tanggung jawab perusahaan yang mengacu pada tiga aspek, yaitu, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan sering disebut dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR).
Perusahaan yang menerapkan CSR dipercaya dapat mengarahkan akuntabilitasnya menjadi lebih luas yang tidak  hanya  mengedepankan  kepentingan shareholder ,  tetapi  juga  dapat  mengakomodasi  kepentingan stakeholder . Adapun mekanisme yang digunakan perusahaan untuk melaporkan berbagai dampak sosial dan  lingkungan  adalah Sustainability  Accounting (SA)  yang  menghasilkan  output  berupa Sustainability Report (SR). SA secara konseptual dimaknai sebagai alat yang digunakan perusahaan agar terlihat lebih sustainable ,  dimana  telah  terjadi  pergeseran  dalam  sistem  akuntansi  perusahaan  yang  beralih  dari “ traditional accounting ” menjadi “ modern accounting ”, yang tidak saja berfokus pada informasi ekonomi, tetapi  juga  sosial,  dan  lingkungan.  Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  transformasi  ini,  aktivitas  bisnis perusahaan  pun  mengalami  perubahan  dimana  dampak  yang  dipertimbangkan  dalam  pengambilan keputusan meliputi dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Kemunculan konsep CSR dan SA ini memicu perusahaan berlomba-lomba untuk mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan yang paling  bertanggung  jawab,  paling  peduli  pada  kondisi  sosial  dan  lingkungan.  Hal  ini  dilakukan  untuk menciptakan  kesan  bahwa  mereka  adalah  perusahaan  yang  “ accountable ”  dan  “ sustainable ”,  dimana pengukuran yang digunakan mengacu pada konsep Triple Bottom Line (Perrini & Tencati, 2006).
Elkington (1998) mengemas konsep Triple Bottom Line (TBL) ini dalam tiga acuan kunci (3P), meliputi profit , planet , dan people , yang bermakna bahwa perusahaan harus mengarahkan akuntabilitasnya untuk tujuan keberlanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi ( profit ), lingkungan ( planet ), dan masyarakat ( people ). Perusahaan yang telah mengarahkan akuntabilitasnya pada konsep TBL, dipandang telah dapat menghubungkan  antara  strategi  bisnis  perusahaan  dengan  kerangka  kerja  keberlanjutan  ( sustainability framework ) sehingga perusahaan tidak hanya berfokus pada dampak finansial (ekonomi) semata, namun juga lebih mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan menjadikan akuntabilitas sebagai sekedar “instrumen” yang dengan konsep 3P-nya mengubah “ accountability ”  menjadi  “ profitability ”.  Terlebih  lagi,  jika  konsep  3P  ini  hanya  dijadikan  semacam “pemulas bibir” atau “perona pipi” bagi perusahaan yang berusaha menutupi dampak negatif dari aktivitas bisnis yang dijalankannya demi melegalkan segala upaya untuk memaksimalkan laba perusahaan.
Akuntabilitas  yang  menitikberatkan  pada  laba  maksimal  ( profit  maxzimitation )  mengindikasikan  bahwa kemakmuran ( wealth ) pada organisasi (perusahaan) hanyalah dinikmati oleh manajemen perusahaan dan para  pemilik  modal  ( shareholders atau investors dan creditors )  serta  cenderung  mengorbankan stakeholders lainnya  ( employee , customer,  supplier, government ,  dan community )  termasuk  juga lingkungan alam (Triyuwono, 2002). Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan hakikat akuntabilitas yang sebenarnya,  yakni  berupaya  mengakomodasi  kepentingan stakeholder yang  berbeda-beda.  Akuntabilitas jika dikaitkan dengan keberlanjutan dalam praktiknya selama ini memang banyak mengacu pada konsep TBL yang dijabarkan melalui 3P yakni Profit (Ekonomi), People (Sosial), dan Planet (Lingkungan) serta dianalisis  menggunakan  teori-teori  antara  lain Legitimacy  Theory .  Jadi,  bukankah  konsep  3P  dan  teori Legitimacy yang digunakan untuk menganalisis akuntabilitas ini terkesan hanya sebagai kamuflase untuk menyembunyikan  “motif”  yang  sebenarnya  dari  perusahaan  agar  tetap  terkesan  “ accountable ”  dan
“ sustainable ” dan memiliki citra positif di mata masyarakat? Segala persoalan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas  perusahaan  bukanlah  dilandasi  oleh  rasa  kesadaran  dan  tanggung  jawab  yang  sebenarnya, melainkan masih  mengandung  motif  dan value kapitalisme  serta  unsur  ketidakadilan  guna mewujudkan kemakmuran  bagi shareholders .  Situasi  ini  tentu  saja  akan  menggagalkan  upaya  perusahaan  untuk mewujudkan keberlanjutan yang sesungguhnya.
Sebuah  pandangan  kritisme  muncul  untuk  menyampaikan  sebuah  kontra  narasi  dengan  menggunakan paradigma  bahasa  Habermas  yang  mengusulkan  sebuah  teori  sebagai  acuan  untuk  melakukan  analisis terhadap interaksi sosial, yaitu The Theory of Communicative Action , yang meliputi: (1) interaksi sosial berdasarkan mekanisme sistem ( system mechanism ), dan (2) interaksi sosial berdasarkan kebutuhan sosial ( lifeworld ). Interaksi sosial yang termasuk dalam konsep mekanisme sistem, adalah aktivitas sosial yang dilakukan bukan karena kebutuhan, melainkan karena unsur keterpaksaan, dan terjadi tidak dalam suasana communicative  action yang  dipenganguhi  oleh steering  media ,  yaitu  pertimbangan  ekonomis  (media money ) serta peraturan atau regulasi (media power ). Sementara itu, interaksi sosial yang dilakukan dalam konsep lifeworld adalah  aktivitas  sosial  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun  juga,  dan  terjadi karenakebutuhan sosial dalam suasana communicative action (Sawarjuwono, 2005) .
Menurut perspektif paradigma bahasa Habermas, suatu perusahaan (organisasi) tidak dapat berdiri sendiri tanpa melakukan interaksi sosial dengan stakeholder serta masyarakat sekitar. Interaksi sosial dilakukan oleh perusahaan melalui mekanisme akuntabilitas dengan menerbitkan laporan tahunan ( annual report ) dan laporan keberlanjutan ( sustainability report ). Jika ditinjau dari pandangan legitimacy theory , terlihat bahwa interaksi  sosial  yang  terjadi  antara  perusahaan  dengan  stakeholders-nya  adalah  karena  adanya  unsur keterpaksaan yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem ( system mechanism ). Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif  paradigma  bahasa  Habermas,  terlihat  bahwa  perusahaan  melakukan  interaksi  sosial  dengan stakeholders-nya, tidaklah hanya terbatas pada konsep mekanisme sistem saja, melainkan juga termasuk karena kebutuhan sosial dalam konsep lifeworld .
Penggunaan  perspektif  Habermas  akan  dapat  menjelaskan  peran  manusia  sebagai  makhluk  individu sekaligus makhluk sosial sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis (Dewi, 2010). Namun, apakah paradigma  bahasa  Habermas  sudah merupakan metode  yang tepat untuk menganalisis  akuntabilitas jika dikaitkan dengan keberlanjutan di Indonesia? Pertanyaan ini muncul karena akuntabilitas yang dianalisis dalam bingkai paradigma bahasa Habermas belumlah sepenuhnya holistik karena belum terdapat dimensi spiritual serta masih mengandung value kapitalisme. Padahal, karakteristik dan budaya bangsa Indonesia sangatlah  identik  dengan  dimensi  spiritualitas  yang  dipandang  sebagai  “jiwa”  yang  mendasari  seluruh tingkah laku manusia. Di samping itu, akuntabilitas dalam bingkai paradigma bahasa Habermas dipandang masih bersifat antroposentris yang memandang manusia adalah pusat dari semua nilai dan alam sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi manusia sehingga masih bisa memunculkan tindakan penindasan semena- mena terhadap alam. Adapun motivasi penulisan makalah ini adalah menyajikan pengembangan teori di bidang  akuntabilitas  dan  keberlanjutan  dengan  mengacu  pada  pandangan  paradigma  bahasa  Habermas dipadukan dengan konsep deep ecology berbasis Ekosentrisme. Penggunaan paradigma bahasa Habermas sebagai bingkai analisis akan dapat memberikan refleksi peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam melakukan interaksi dengan sesamanya.
Sementara itu, ekosentrisme mengacu pada etika lingkungan (Capra, 1996) dimana dalam artikelnya yang berjudul Deep Ecology: A New Paradigm menyatakan bahwa ekosentrisme adalah ekologi dalam ( deep ecology ) yang mempunyai cara pandang berbeda dengan antroposentrisme atau ekologi dangkal ( shallow ecology ). Antroposentrisme ( shallow ecology ) melihat manusia berada secara terpisah dengan alam atau di luar alam, dan menganggap alam hanya sebagai instrumen yang dapat menghasilkan nilai bagi manusia. Di
sisi lain, ekosentrisme ( deep ecology ) memandang manusia sebagai satu kesatuan dengan lingkungan alam, termasuk segala sesuatunya yang ada di alam. Ekosentrisme melihat dunia sebagai suatu jaringan fenomena yang saling ketergantungan dan saling terhubung secara fundamental, bukan sebagai suatu kumpulan objek- objek yang terisolasi. Ekosentrisme memandang manusia hanya sebagai salah satu bagian khusus dalam jaringan  kehidupan  ( the  web  of  life )  dan  mengakui  nilai-nilai  instrinsik  dari  semua  makluk  hidup. Paradigma ekosentrisme ( deep ecology ) ini menyiratkan suatu etika berorientasi ekologi yang sesuai.
Konstruksi teori dan model akuntabilitas yang merupakan perpaduan antara paradigma bahasa Habermas dengan teori Communicative Action -nya dan konsep Ekosentrisme dengan filsafat Deep Ecology -nya dalam tataran paradigma posmodernisme sangatlah penting untuk dilakukan sebagai upaya menuju keberlanjutan. Seperti disampaikan Badria (2021) bahwa sebagian besar bisnis saat ini dikatakan “ unsustainable ”, karena masih  bersifat  kapitalistik,  eksploitatif,  dan  meniadakan  dimensi  spiritualitas,  sehingga  perlu  dilakukan dekonstruksi  untuk  mendorong  keberhasilan  penerapan  keberlanjutan  bisnis.  Sesuai  pemaparan  di  atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak ruang untuk dilakukan pengembangan isu-isu teoritis, praktis dan  regulatif  terkait  konstruksi  teori  dan  model  akuntabilitas  dalam  upaya  mendorong  keberlanjutan  di Indonesia. Konstruksi teori dan model akuntabilitas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: (1) secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntabilitas dikaitkan dengan keberlanjutan; (2) secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan terkait praktik akuntabilitas; (3) secara regulatif, diharapkan dapat memberikan  masukan  kepada  pemerintah  khususnya  mengenai  praktik  akuntabilitas  sebagai  upaya mewujudkan keberlanjutan di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Akuntabilitas ( Accountability )
Akuntabilitas secara sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya tertentu bagi individu atau organisasi yang dipercaya untuk mengelola sumber daya tersebut. Akuntabilitas memiliki keterkaitan erat dengan instrumen kegiatan pengendalian, yang bisa diformulasikan melalui aturan hukum atau perjanjian (Nizar, 2000). Akuntabilitas bagi setiap organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non profit sangatlah dibutuhkan, karena setiap  organisasi  mempunyai  keterkaitan  dengan  pihak  internal  dan  eksternal  organisasi.  Akuntabilitas merupakan hak masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat (Gray, R., Jan B., 2006). Akuntabilitas digambarkan sebagai bentuk hak dan kewajiban organisasi sebagai wujud tanggung jawab atas keputusan atau tindakan sesuai dengan kontinjensi sosial, struktural dan interpersonal yang tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. (Lehman, 2005; Gelfand, 2004).
Akuntabilitas  dari  perspektif  budaya  memiliki  sistem  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  kontrol, ketertiban dan kepastian dimana sifat dari sistem akuntabilitas tersebut sangatlah tergantung pada budaya yang ada. Akuntabilitas jika dilihat dari perspektif budaya dapat dijelaskan bahwa individu dalam budaya yang  berbeda  dididik  untuk  memahami  harapan  unik  yang  ada  pada tingkat  yang  berbeda  dalam sistem sosial,  kekuatan  harapan,  serta  konsekuensi  terjadinya  penyimpangan.  Jadi,  individu  berupaya mengembangkan  harapan  untuk  orang  lain,  kelompok,  organisasi,  serta  masyarakat.  Jika  akuntabilitas dilihat dari perspektif budaya Indonesia yang majemuk dan sarat dengan nuansa spiritualitas sudah barang tentu memerlukan  suatu  acuan  holistik  agar praktik  akuntabilitas yang dilakukan  dapat mengakomodasi kepentingan stakeholder yang berbeda-beda serta masyarakat secara keseluruhan.
Keberlanjutan ( Sustainability )
Permasalahan terkait keberlanjutan ( sustainability ) telah melalui perjalanan yang cukup panjang baik dalam tataran gobal termasuk Indonesia. Istilah terkait sustainability seperti corporate sustainability , sustainable business , sustainability , digunakan secara berbeda dalam literatur yang dianalisis, dimana: (1) beberapa  literatur  mengidentifikasi  keberlanjutan  dengan  masalah  lingkungan  perusahaan;  (2)  beberapa penelitian menggunakan istilah keberlanjutan merujuk pada masalah keberlanjutan sosial perusahaan; dan (3) ada literatur yang mengidentifikasi keberlanjutan dengan pendekatan Triple Bottom Line terkait masalah sosial dan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi (Montiel & Ceballos, 2014).
Szekely  and  Knirsch  (2005)  mendefinisikan  keberlanjutan  untuk  bisnis  sebagai  “mempertahankan  dan memperluas  pertumbuhan  ekonomi,  nilai  pemegang  saham,  prestise,  reputasi  perusahaan,  hubungan pelanggan, dan kualitas produk dan layanan serta mengadopsi dan menjalankan praktik bisnis yang etis, menciptakan  lapangan  kerja  yang  berkelanjutan,  membangun  nilai  bagi stakeholdres dan  memenuhi kebutuhan  masyarakat  terlayani”.  Selanjutnya  definisi  keberlanjutan  yang  menyeimbangkan  tiga  pilar corporate  sustainability (ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan)  kemudian  dijabarkan  menjadi  10  dimensi keberlanjutan meliputi: (1) economic growth , (2) shareholder value , (3) prestige, (4) corporate reputation , (5) customer relationships , (6) product quality , (7) ethical business practices , (8) sustainable jobs creation ,
(9) value creation for all the stakeholders , dan (10) attention to the need of the underserved .
Markevich  (2009)  mengidentifikasi  enam  perspektif  yang  mencakup  keberlanjutan,  yaitu:  kepatuhan terhadap peraturan, mitigasi tambahan, penyelarasan nilai, desain sistem keseluruhan, inovasi model bisnis, dan  transformasi  misi  yang  membantu  perusahaan  maju  menuju  keberlanjutan.  Adapun  cara  untuk mencapai  keberlanjutan  adalah  melalui  integrasi  empat  mekanisme:  (1)  total  kualitas  pengelolaan lingkungan, (2) strategi bersaing ekologis yang berkelanjutan, (3) pertukaran teknologi dengan alam, dan (4) pengendalian dampak populasi perusahaan.
Marshall and Brown (2003) menyebutkan satu definisi menarik dari keberlanjutan organisasi yang "ideal" dari perspektif sistem, dimana organisasi digambarkan tidak akan menggunakan sumber daya alam lebih cepat  daripada  tingkat  pembaruan,  daur  ulang,  atau  regenerasi  sumber  daya  tersebut.  Masih  terdapat ambiguitas  terkait  definisi  keberlanjutan,  namun  makalah  ini  mengacu  pada  definisi  yang  mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai kesepakatan sebagian besar ahli (Bansal, 2005; Hart, S. L., & Milstein, 2003).

## Posmodernisme: Paradigma untuk Melakukan Kontruksi Holistik
Paradigma  merupakan  cara  pandang  kita  terhadap  dunia  realita,  atau  ilmu  (bahkan  akuntansi) melalui  asumsi  fundamental  tentang  Tuhan,  manusia,  alam,  realita,  dan  semesta  (Kamayanti,  2020). Paradigma dapat dipahami sebagai alat untuk melihat realitas ilmu dan praktik akuntansi, sekaligus juga merupakan alat untuk tidak melihat, dimana harus disadari bahwa paradigma tetap akan berkembang dan berproses menuju kesempurnaan melalui proses dialektika (Triyuwono, 2000). Secara umum dalam dunia akuntansi dikenal empat paradigma, yaitu: The Functionalist Paradigm, The Interpretive Paradigm, The Critical Paradigm, dan The Postmodernism Paradigm (Muhadjir, 2000).
Makalah  ini  berupaya  melakukan  konstruksi  terhadap  teori  akuntabilitas  dalam  kaitannya  dengan keberlanjutan  menggunakan  pendekatan  paradigma  posmodernisme.  Realitas  dalam  pandangan posmodernisme  dijelaskan  sebagai  asumsi  tentang  penulis,  pembaca,  teks,  subyek,  sejarah,  dan  teori (Rosenau,  1992).  Posmodernisme  berpandangan  bahwa  tujuan  perolehan  kebenaran  bukanlah  perspektif tujuan utama ilmu. Oleh sebab itu, posmodernisme menolak teori karena teori mencerminkan kebenaran dan  kebenaran  dalam  konteks  ilmu  sosial  memiliki  karakter  yang  sangat  teoritikal.  Kebenaran  dalam
posmodernisme merupakan pluralitas, maka semua klaim monopolistik atas kebenaran ditentang habis oleh posmodernisme (Kamayanti, 2020).

## Pendekatan Humanis: Paradigma Bahasa Habermas
Jurgen Habermas adalah seorang sosiolog Jerman yang mengusulkan teori yang dikenal dengan The  Theory  of  Communicative  Action , dimana  terjadinya interaksi  sosial sering dianalisis menggunakan teori. Teori ini berfokus pada peran bahasa dalam menyatukan semua aspek dari kehidupan sosial sehingga sering disebut sebagai paradigma bahasa. Pandangan Habermas menekankan pada struktur dominasi yang mengelilingi bahasa dan pengajaran sehari-hari. Habermas berpendapat bahwa struktur bahasa, hakikat dan penggunaannya menyediakan kunci yang dapat membuka banyak pikiran dalam bentuk fundamental pada formasi sosial yang berbeda (Burrel, 1979). Dengan melakukan implementasi suatu metodologi tertentu, penelitian yang dilakukan dalam perspektif paradigma bahasa Habermas tidak hanya berusaha menemukan pengetahuan ( uncover knowledge ), tetapi juga berusaha mengajukan suatu transformasi ke arah yang lebih baik melalui suatu proses penyadaran dan pencerahan.
Teori Habermas pada umumnya digunakan untuk menganalisis interaksi sosial yag dibedakan menjadi dua interaksi dasar yaitu: (1) interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem ( system mechanism ); dan (2) interaksi berdasarkan kebutuhan sosial ( lifeworld ). Interaksi sosial yang didasarkan pada mekanisme sistem terjadi karena adanya pengaruh sistem kehidupan sosial yang terstruktur dalam masyarakat. Interaksi sosial yang dipengaruhi mekanisme sistem bisa terjadi melalui norma-norma sosial, kesepakatan sosial, peraturan (regulasi)  dan  sebagainya.  Di  dalam  konteks  ini,  interaksi  sosial  terjadi  bukan  karena  kebutuhan  (tidak dalam suasana communicative action ), melainkan karena unsur keterpaksaan, meskipun pelaku mungkin tidak merasakan. Proses sosial yang terjadi disini dikatakan dipenganguhi oleh steering media . Terdapat dua steering media yang sangat berpengaruh dalam masyarakat yang secara bersama-sama dan tanpa dapat dipisahkan ikut mempengaruhi proses interaksi sosial, yaitu media money (pertimbangan ekonomis) dan media power (peraturan  atau  regulasi).  Sementara  itu, lifeworld dapat  disederhanakan  menjadi  aktivitas suatu group sosial (masyarakat) yang terkoordinasi karena adanya proses harmonisasi, kesamaan tujuan, keinginan, harapan, serta tindakan lain yang selaras. Interaksi sosial yang termasuk dalam konsep lifeworld adalah aktivitas sosial yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan terjadi dalam suasana communicative action (Sawarjuwono, 2005).
Interaksi  sosial  dalam  dunia  akuntansi  dapat  terefleksikan  dari  berbagai  macam  aktivitas,  salah  satunya adalah melalui praktik akuntansi. Jika dilihat dari perspektif paradigma bahasa Habermas, praktik akuntansi dapat  digambarkan  sebagai  manifestasi  dari  pemikiran  manusia,  kepentingan,  kebutuhan,  motivasi  dan keadaan yang melingkupinya (Sawarjuwono, 2005). Di dalam konteks bisnis, dapat kita lihat bahwa suatu organisasi  bisnis  atau  perusahaan  tidak  akan  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  interaksi  dengan  para stakeholder serta masyarakat di sekitarnya. Salah satu cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholders - nya adalah dengan melakukan praktik akuntabilitas kemudian dituangkan dalam bentuk AR maupun SR sebagai  produk  dari  praktik  akuntansi.  Kebutuhan  perusahaan  dan  stakeholders-nya  dalam  berinteraksi melalui AR atau SR sebagai media komunikasi terjadi mengikuti interaksi lifeworld .
Jika perusahaan mulai dihadapkan pada peraturan tertentu, terlebih lagi ada sanksi hukum yang mengikat, maka interaksi sosial yang terjadi adalah pada tingkatan mekanisme sistem ( system mechanism ). Interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan stakeholders-nya dalam konteks ini dipengaruhi oleh steering media ,  baik  media power (peraruran  perundang-undangan  atau  regulasi  yang  berlaku)  maupun  media money (pertimbangan ekonomis). Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilihan praktik akuntansi tertentu akan mengikuti proses sosial dalam interaksi sistem.
Pendekatan Ekosentrisme: Deep Ecology dan Shallow Ecology
Krisis multidimensional global yang terjadi dewasa ini pada dasarnya disebabkan oleh kesalahan pemahaman  atau  cara  pandang  manusia  mengenai  dirinya,  alam  dan  tempat  manusia  dalam  ekosistem secara fundamental-filosofis. Kesalahan pemahaman ini selanjutnya disebut pandangan antroposentrisme ( shallow ecology ) yang melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks  alam  secara  keseluruhan.  Perspektif  antroposentrisme  yang  menganggap  manusia  bukan merupakan  bagian  dari  alam  menyebabkan  manusia  tidak  menyadari  bahwa  kerusakan  ekologi  adalah akibat pengelolaan lingkungan hidup yang terlalu bertumpu pada kepentingan manusia. Ekosentrisme ( deep ecology )  yang  merupakan  kebalikan  dari  antroposentrisme  adalah  suatu  teori  etika  lingkungan  yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Oleh sebab itu,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  moral  tidak  hanya  dibatasi  pada  makluk  hidup  tetapi  juga  berlaku terhadap semua realitas ekologis.
Paradigma deep  ecology ini  menyiratkan  suatu  bentuk  etika  berorientasi  ekologi  yang  sesuai  yang mengintegrasikan  dimensi  emosional,  intelektual,  dan  spritual.  Dimensi  emosional  berperan  dalam membentuk manusia yang bermoral dan beretika untuk menjamin kualitas hidup manusia dari generasi ke generasi  Dimensi  intelektual  mensyaratkan  agar  umat  manusia  mempelajari,  meneliti,  memahami  dan menghargai  alam  lingkungannya  secara  terus  menerus.  Dimensi  spritual  berarti  mempercayai  bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya karena berperan dalam mendukung kehidupan umat manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas dalam Bingkai Paradigma Bahasa Habermas
Fenomena  akuntansi  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  akuntabilitas  yang  akan dianalisis terkait bagaimana perusahaan berinteraksi dengan stakeholders serta masyarakat sekitar terkait tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  dalam  bingkai  paradigma  bahasa  Habermas.  Perusahaan  dalam mempraktikkan  akuntabilitas  biasanya  akan  dihadapkan  pada steering  media ( media  money )  berupa pertimbangan  ekonomis  (misalnya  pertimbangan  terkait  laba  perusahaan)  serta steering  media ( media power )  berupa  peraturan  dan  perundang-undangan  secara  internasional,  nasional,  maupun  lokal  yang mengatur tentang akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan suatu mekanisme bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya baik secara  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  kemudian  menuangkan  segala  aktivitas  tersebut  dalam  laporan tahunan atau Annual Report (AR) atau melalui laporan sosial dan lingkungan secara terpisah yaitu laporan keberlanjutan  atau Sustainability  Report (SR).  SR  merupakan  suatu  dokumen  yang  diterbitkan  sebagai wujud akuntabilitas perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dan mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan. Selain berinteraksi secara langsung dengan stakeholdres dan masyarakat, AR maupun SR dapat dikatakan sebagai media utama bagi perusahaan untuk dapat berkomunikasi atau melakukan interaksi sosial dengan stakeholders -nya serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, AR dan SR merupakan suatu bentuk atau wujud akuntabilitas perusahaan  yang  disusun  agar  sedapat  mungkin  bisa  mengakomodasi  kepentingan stakeholder yang berbeda-beda serta berupaya memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Jika  dianalisis  dalam  perspektif  paradigma  bahasa  Habermas,  dapat  dilihat  bahwa  praktik  akuntabilitas yang dilakukan perusahaan melalui interaksi sosial sebagai bentuk kebutuhan sosial adalah termasuk dalam konsep lifeworld karena terjadi dalam suasana tanpa paksaan ( communicative action ). Di dalam konteks
ini, praktik akuntabilitas dilakukan perusahaan sebagai wujud kesadaran dan kesungguhan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Sementara itu, praktik akuntabilitas perusahaan yang didominasi oleh pertimbangan ekonomis atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, jika dilihat dalam bingkai paradigma  bahasa  Habermas,  adalah  termasuk  dalam  konsep system  mechanism .  Di  dalam  konteks  ini, interaksi sosial dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan melalui steering media , yaitu media money (interaksi  sosial  yang  berorientasi  pada  laba)  dan  media  power  (interaksi  sosial  yang  berorientasi  pada peraturan atau regulasi). Kedua jenis interaksi sosial ini tidak terjadi dalam suasana communicative action , karena  diatur  oleh  adanya  berbagai  macam  peraturan  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Adapun peraturan yang dimaksud antara lain Global Reporting Initiative (GRI) Standards (internasional); Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  secara  nasional;  serta Peraturan Daerah (Perda) setempat (lokal).
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan paradigma bahasa Habermas sebagai bingkai  analisis  menekankan  pada  pemahaman  bahwa  praktik  akuntabilitas  perusahaan  tidaklah  hanya sebagai  strategi  untuk mendatangkan  keuntungan  ataupun  sebagai  upaya  pemenuhan  kewajiban  semata, tetapi  juga  sebagai  wujud  kesadaran  dan  kesungguhan  berdasarkan  kebutuhan  sosial  untuk  berinteraksi dengan stakeholder dan masyarakat. Penggunaan teori Habermas dalam penelitian akuntansi akan dapat merefleksikan  peran  manusia  sebagai  makhluk  individu  sekaligus  makhluk  sosial  sebagai  basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis. Jadi, paradigma bahasa Habermas, diyakini dapat menjelaskan praktik akuntabilitas  perusahaan  melalui  proses  komunikasi  antara  perusahaan  dengan stakeholders-nya serta antara perusahaan dengan masyarakat ditinjau dari interaksi sosial. Dengan demikian praktik akuntabilitas yang dapat dianalisis dengan menggunakan teori Habermas dapat meliputi 3 jenis akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas  karena  pertimbangan  ekonomis  (Akuntabilitas  Ekonomis);  (2)  akuntabilitas  karena  adanya peraturan atau regulasi (Akuntabilitas Regulatif); (3) akuntabilitas karena kebutuhan sosial (Akuntabilitas Humanis).

## Akuntabilitas dalam Perspektif Antroposentrisme vs Ekosentrisme
Akuntabilitas perusahaan yang dituangkan dalam bentuk AR maupun SR, sangatlah erat kaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan moralitas. Namun, praktik akuntabilitas tidak selalu dijamin selaras dengan  visi  dan  misi  perusahaan  karena  sangatlah  bergantung  pada  pimpinan  puncak  perusahaan.  Jika pimpinan  perusahaan  memiliki  kesadaran  moral  yang  tinggi  dan  menjadikan  akuntabilitas  sebagai  etos bisnis, maka akuntabilitas perusahaan akan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan moralitas. Begitu pula sebaliknya, jika orientasi pimpinan perusahaan hanya berkiblat pada kepentingan shareholder ( profit maxzimitation ),  serta  pencapaian  prestasi  pribadi,  maka  boleh  jadi  akuntabilitas  perusahaan  tidak  akan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Di dalam konteks ini akuntabilitas yang dituangkan melalui AR maupun SR hanya akan dijadikan sebagai “kosmetik” untuk membuat AR atau SR-nya tampak mengkilap, disertai  berbagai  foto  aktivitas  sosial.  Padahal  jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  informasi  yang  disajikan perusahaan dalam AR ataupun SR pada kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya krisis multidimensi.
Namun,  apakah  prinsip-prinsip  etika  bisnis  dan  moralitas  yang  dijadikan  sebagai  acuan  praktik akuntabilitas memang telah sesuai dengan esensi dari keberadaan akuntabilitas sebagai salah satu solusi dari krisis multidimensi?. Capra (1996) berpandangan bahwa krisis multidimensional tersebut sebenarnya bersumber  pada  kesalahan  cara  pandang  manusia  mengenai  dirinya  sebagai  antroposentris  sehingga melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Antroposentrisme adalah ekologi dangkal ( shallow ecology ) yang  mempunyai  cara  pandang  berbeda  dengan  ekosentrisme  atau  ekologi  dalam  ( deep  ecology ). Antroposentris  memandang  manusia  berada  secara  terpisah  dari  alam,  dimana  manusia  dianggap  bukan
merupakan  bagian  dari  keseluruhan  alam  semesta.  Sementara  itu,  ekosentrisme  memandang  manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alam. Ekosentrisme ini menyiratkan suatu paradigma etika  ekologi  baru  yang  dipandang  lebih  sesuai  untuk  menganalisis  akuntabilitas  sosial  dan  lingkungan dibandingkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi, ekosentrisme bisa digunakan untuk mencari jalan terang  bagi  praktik  akuntabilitas  perusahaan  agar  bisa  menyatu  dengan  alam  guna  mewujudkan keberlanjutan.

## Konstruksi Teori Akuntabilitas Holistik
Interaksi  sosial  dalam  dunia  akuntansi  dapat  terefleksikan  dari  berbagai  macam  aktivitas,  salah satunya adalah melalui praktik akuntansi. Jika dilihat dari perspektif paradigma bahasa Habermas, praktik akuntansi  dapat  digambarkan  sebagai  manifestasi  dari  pemikiran  manusia,  kebutuhan,  kepentingan, motivasi, keadaan dan fenomena sosial yang melingkupinya (Sawarjuwono, 2005). Praktik akuntabilitas perusahaan yang terefleksi dalam AR ataupun SR merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang dihasilkan melalui  proses  interaksi  sosial.  Memang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  tujuan  perusahaan  atau  organisasi profit  adalah  untuk  menghasilkan  laba.  Akan  tetapi,  mengingat  kegiatan  operasional  perusahaan  yang membawa dampak pada berbagai bidang kehidupan, maka akuntabilitas perusahaan hendaknya berupaya menyeimbangkan  berbagai  aspek  baik  ekonomi,  sosial,  lingkungan  dimana  aspek  etika  dan  spiritualitas adalah  sebagai  acuan  dari  berbagai  aktivitas  perusahaan.  Aspek  etika  dan  spiritualitas  dalam  hal  ini memegang peranan yang sangat penting agar seluruh kegiatan perusahaan bisa sesuai dengan karakteristik dan budaya Indonesia tempat dimana perusahaan melaksanakan aktivitas bisnisnya.
Berdasarkan  konstruksi  yang  dilakukan  dalam  bingkai  paradigma  bahasa  Habermas  dipadukan  dengan konsep Antroposentrisme-Ekosentrisme dapat dikategorikan tiga model interaksi sosial menjadi tiga teori holistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  praktik  akuntabilitas,  yaitu:  (1)  teori  ekonomis- antroposentrisme jika interaksi sosial lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomis ( media money ) yang  berpusat  pada  manusia;  (2)  teori  regulatif-antroposentrisme  jika  interaksi  sosial  lebih  banyak didasarkan  pada  ketaatan  terhadap  peraturan  ( media  power )  yang  berpusat  pada  manusia;  dan  (3)  teori humanis-ekosentrisme,  jika  interaksi  sosial  didasarkan  pada  kesadaran  yang  melebihi  pertimbangan ekonomis ( media money ) maupun ketaatan terhadap peraturan ( media power ) dengan mengacu pada etika ekologi. Selanjutnya, ketiga teori tersebut dalam makalah ini disebut sebagai Teori Akuntabilitas Holistik yang digunakan untuk mengkonstruksi model akuntabilitas yang dikelompokkan menjadi: (1) akuntabilitas ekonomis-antroposentrisme,  jika  tujuan  perusahaan  lebih  banyak  didasarkan  pada  pandangan antroposentrisme  yang  mengarah  pada profit  maximization ;  (2)  akuntabilitas  regulatif-antroposentrisme, jika  tujuan  perusahaan  lebih  banyak  didasarkan  pada  pandangan  antroposentrisme  yang  mengarah  pada ketaatan terhadap regulasi; (3) akuntabilitas humanis-ekosentrisme, jika tujuan perusahaan didasarkan pada pandangan ekosentrisme dengan mengacu pada etika ekologi sebagai wujud kesadaran dan kesungguhan karena perusahaan merasa sebagai bagian dari suatu jaringan kehidupan.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat dijelaskan proses konstruksi yang dijabarkan pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Konstruksi Teori Akuntabilitas Holistik Keterangan/ Kategori Ekonomis- Antroposentrisme Regulatif- Antroposentrisme Humanis- Ekosentrisme Model Interaksi Sosial Teori Ekonomis- Antroposentrisme yang memandang bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan dengan stakeholders - nya melalui AR dan SR mengikuti konsep system mechanism yang terjadi dalam suasana non-communicative action karena adanya unsur keterpaksaan melalui pertimbangan ekonomis (media money ) dengan
mengacu pada kepentingan manusia.
Teori Regulatif-
Antroposentrisme yang memandang bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan dengan stakeholders - nya melalui AR dan SR mengikuti konsep
system mechanism yang terjadi dalam suasana
non-communicative action karena adanya unsur keterpaksaan melalui ketaatan pada peraturan atau regulasi
(media power ) dengan mengacu pada kepentingan manusia.
Teori Humanis-Ekosentrisme yang memandang bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan dengan stakeholders -nya melalui AR dan SR mengikuti konsep lifeworld yang terjadi dalam suasana communicative action karena dilakukan berdasarkan kebutuhan sosial sebagai wujud kesadaran yang melebihi pertimbangan ekonomis ( media money ) dan ketaatan pada peraturan atau regulasi ( media power )
dengan mengacu pada nilai- nilai humanis dan etika ekologi yang menyeimbangkan suatu jaringan kehidupan. Model Akuntabilitas Akuntabilitas Ekonomis- Antroposentrisme yang lebih banyak berorientasi pada tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Akuntabilitas Regulatif Antroposentrisme yang lebih banyak berorientasi pada ketaatan pada peraturan atau regulasi. Akuntabilitas Humanis- Ekosentrisme sebagai suatu kearifan yang berupaya mengatur hidup selaras dengan alam dengan mengintegrasikan dimensi
intelektual, spritual dan emosional.
Sumber: hasil konstruksi
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  tiga  teori  yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis praktik akuntabilitas yang kemudian menghasilkan tiga model akuntabilitas. Jika ditelusuri secara mendalam dapat diketahui bahwa model akuntabilitas yang paling sesuai dengan karakteristik dan budaya  bangsa  Indonesia  adalah  Akuntabilitas  Humanis-Ekosentrisme  yang  dipandang  dapat menghantarkan Indonesia menuju keberlanjutan.

## Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme: Menuju Keberlanjutan di Indonesia
Tuhan  menciptakan  alam  semesta,  jagat  raya  ini  beserta  segala  isinya  yang  terdiri  dari  ribuan galaksi,  miliaran  bintang,  triliunan  planet,  serta  benda-benda  angkasa  lainnya  yang  tidak  terhitung jumlahnya,  termasuk  bumi  tempat  dimana  manusia  hidup.  Manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  diciptakan hidup berdampingan dengan sesamanya, serta makhluk hidup lainnya yaitu hewan dan tumbuhan. Manusia sering  disebut  sebagai  makhluk  individu  sekaligus  makhluk  sosial,  karena  pada  hakikatnya  manusia tidaklah  dapat  hidup  sendiri  dimana  mereka  perlu  berinteraksi  dengan  sesamanya  dalam  menjalani kehidupan ini. Kehidupan umat manusia di bumi ini sangatlah kompleks dan memiliki keunikan sendiri-
sendiri. Setiap manusia akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat dan memaknai suatu fenomena  kehidupan.  Begitu  pula  dalam  melakukan  interaksi  sosial  dengan  sesamanya,  setiap  manusia akan memiliki caranya masing-masing.
Jika dilihat dalam konteks perusahaan, interaksi sosial yang dituangkan dalam AR dan SR sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan dapat dilihat dalam tiga model interaksi sosial. Pertama, perusahaan yang selalu berorientasi  pada  untung  dan  rugi  dalam  berinteraksi,  akan  bermuara  pada  akuntabilitas  Ekonomis- Antroposentrisme.  Kedua,  perusahaan  yang  selalu  berorientasi  pada  ketaatan  terhadap  peraturan  atau regulasi  dalam  berinteraksi  akan  bermuara  pada  akuntabilitas  Regulatif-Antroposentrisme.Ketiga, perusahaan yang berpandangan bahwa interaksi dengan sesama makhluk hidup, dengan lingkungan alam, termasuk dengan benda mati merupakan suatu kebutuhan sosial karena perusahaan merasa sebagai bagian dari suatu sistem ekologi atau jaringan kehidupan akan bernuara pada akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme memang yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena akuntabilitas Ekonomis- Antroposentrisme dan akuntabilitas Regulatif-Antroposentrisme masih bisa membuat perusahaan terjebak dalam labirin kapitalisme sebagai biang keladi terjadinya krisis multidimensi. Sementara itu, akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme  yang  memandang  bahwa  dimensi  intelektual,  spritual  dan  emosional  memiliki peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial dipandang dapat membebaskan perusahaan dari labirin kapitalisme sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan di Indonesia.

## Keunikan Teori Baru
Makalah  ini  berupaya  melakukan  konstruksi  terhadap  teori  yang  digunakan  untuk  menganalis praktik  akuntabilitas  yang  pada  akhirnya  berhasil  menemukan  suatu  formulasi  teori  baru  yaitu  teori Akuntabilitas Holistik. Teori Akuntabilitas Holistik dikategorikan menjadi tiga teori yang digunakan untuk menganalisis  praktik  akuntabilitas,  meliputi:  (1)  teori  ekonomis-antroposentrisme;  (2)  teori  regulatif- antroposentrisme;  dan  (3)  teori  humanis-ekosentrisme.  Teori  Akuntabilitas  Holistik  sebagai  hasil konstruksi dari teori communicative action Habermas dan Teori Antroposentrisme-Ekosentrisme, memiliki keunikan yaitu dipandang dapat menganalisis praktik akuntabilitas yang dilakukan perusahaan secara lebih menyeluruh atau holistik.
Jika  dibandingkan  dengan teori lama, yaitu teori  Habermas  dan teori  Ekosnetrisme,  Teori  Akuntabilitas Holistik  ini,  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mengkonstruksi  model  akuntabilitas  yang dikelompokkan  menjadi:  (1)  akuntabilitas  ekonomis-antroposentrisme;  (2)  akuntabilitas  regulatif- antroposentrisme;  dan  (3)  akuntabilitas  humanis-ekosentrisme.  Mengingat  berbagai  macam  ragamnya karakteristik  dan  budaya  individu  yang  kemudian  membentuk  karakteristik  dan  budaya  perusahaan, kontruksi teori dan model akuntabilitas ini sangatlah diperlukan untuk dapat melakukan analisis terhadap praktik  akuntabilitas  dari  masing-masing  perusahaan.  Dari  ketiga  kontruksi  model  akuntabilitas  yang ditemukan, model Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme dipandang paling sesuai dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia sebagai upaya menuju keberlanjutan di Indonesia.

## KESIMPULAN
Ada banyak hal yang terlewati begitu saja dalam hidup ini, tanpa berhasil kita maknai. Pengalaman diri sendiri maupun orang lain serta fenomena alam yang bertaburan memang sudah selayaknya dipetik menjadi  hikmah.  Pengalaman  terkait  fenomena  krisis  multidimensi  dengan  berbagai  macam permasalahannya tersebut hendaknya dapat dipetik hikmahnya, agar kehidupan di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik lagi. Sebagai upaya menciptakan masa depan yang lebih baik, konstruksi teori dan model  akuntabilitas  dipandang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk  dijadikan  acuan  holistik  bagi
perusahaan dalam melakukan praktik akuntabilitas. Melalui acuan teori dan model akuntabilitas yang tepat diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keberlanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badria,  N.  E.  G.  S.  dan  L.  P.  (2021).  Business  sustainability  and  pentuple  bottom  line:  Building  the hierarchical  pyramid  of  the  pentuple  bottom  line. Research  in  Business  &  Social  Science  IJRBS , 10 (3), 123–131.
Bansal,  P.  (2005).  Evolving  sustainably:  A  longitudinal  study  of  corporate  sustainable  development. Strategic Management Journal , 26 , 197–218.
Burrel, Gibson and Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Elements of the Sociology of Corporate Life. England: Reprinted by Arena, Ashgate Publishing Limited .
Capra, F. (1996). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems . Anchor Books.
Dewi,  I.  G.  A.  A.  O.  (2010).  Dialektika  dan  Refleksi  Kritis  Realitas  “Sustainability”  Dalam  Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermasian. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 7 (2), 139–152.
Elkington, J. (1998). Accounting For The Triple Bottom Line. Measuring Business Excellence , 2 (3), 18– 22.
Gelfand, M. J., B. L. dan J. L. R. (2004). Culture And Accountability In Organiza tions: Variations In Forms Of Social Control Across Cultures. Human Resource Management Review , 14 , 135– 160.
Gray,  R.,  Jan  B., &  C.  D. (2006).  Civil  Society  and Accountability: Making  the  People  Accountable to Capital Accounting. Auditing and Accountability Journal , 3 (1), 319–348.
Hart,  S.  L.,  &  Milstein,  M.  B.  (2003).  Creating  sustainable  value. Academy  of  Management  Executive , 17 (2), 56–67.
Indonesia, K. K. R. (2021). Menkeu: Perubahan Iklim, Isu Penting dalam Pertemuan G-20 Mendatang . Kamayanti, A. (2020). Metodologi Riset Konstruktif Akuntansi: Membumikan Religiositas . YRP.
Lehman,  G.  (2005).  A  critical  perspective  on  the  harmonisation  of  accounting  in  a  globalising  world.
Critical Perspectives on Accounting , 16 (7), 975–992. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.06.004 Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . ANDI.
Markevich, A. (2009). The evolution of sustainability. MIT Sloan Management Review , 51 (1), 13–14. Marshall,  R.  S.,  &  Brown,  D.  (2003).  The  strategy  of  sustainability:  A  systems  perspective  on  norm thomson outfitters’ environmental stewardship initiatives. California Management Review , 46 , 101– 126.
Muhadjir, N. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . Reke Sarasin. Nizar, S. & M. A. (2000). Kamus Akuntansi . Citra Harta Prima.
Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. In Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL (Vol. 6, Issue 2).
Perrini, F., & Tencati, A. (2006). Sustainability and stakeholder management: the need for new corporate performance evaluation and reporting systems. Business Strategy and the Environment , 15 (5), 296– 308. https://doi.org/10.1002/bse.538
Rosenau, P. (1992). Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions. Princeton University Press .
Sawarjuwono,  T.  (2005).  Bahasa  Akuntansi  Dalam  Praktik:  Sebuah  Critical  Accounting  Study. TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi) , 6 (2).
Sudana, I. P. (2014). Teori Strukturasi dan Akuntansi Sustainabilitas. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis ,
9 (2).
Szekely, F., & Knirsch, M. (2005). Responsible leadership and corporate social responsibility: Metrics for
sustainable performance. European Management Journal , 23 , 628–647.
Triyuwono, I. (2000). Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian . FE Unibraw.
Triyuwono, I. (2002). Kearifan Lokal: Internalisasi ”Sang Lain” dalam Dekonstruksi Pengukuran Kinerja Manajemen .