## POLITIK HUKUM SISTEM REKRUTMEN POLITIK YANG IDEAL BERDASARKAN UDHR & NILAI PANCASILA
Oleh:
Mochammad Farisi * , Novianti, Rahayu Repindowaty Harahap,  Ramlan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Provinsi Jambi *Email Korespondensi : mochammadfarisi@unja.ac.id

## Abstract
The  position  of  political  parties  as  democratic  institutions  in  Indonesia  has  a  strategic  role  in producing prospective  leaders  in  the  legislative  and  executive  institutions  directly  elected  by  the public  through  elections.  However,  the  Law  on  Political  Parties  as  the  basis  for  the implementation  of  recruitment  has  not  been  able  to  produce  prospective  leaders  who  are  in accordance with the mandate of the 4th principle of Pancasila, which implies the birth of leaders with the characteristics of  wisdom and wisdom. Article 29 paragraph (1a); paragraph (2) of the Political  Party  Law  only  regulates  the  recruitment  pattern  that  the  selection  of  candidates  for Regional  Heads  and  DPRD  candidates  is  carried  out  democratically,  openly  and  in  accordance with the bylaws of political parties. There are no detailed regulations related to the meaning of the democratic clause, thus creating an oligarchy of party elites, prone to "dowry" or money politics. This research uses a juridical-normative method with a statutory and conceptual approach. As a result of poor recruitment patterns, many prospective leaders born by political parties contradict the  4th  principle  of  Pancasila,  namely  leaders  who  are  wise  and  prudent  and  many  are  even caught  in  corruption  cases,  the  impact  is  that  the  community  does  not  get  the  right  to  get prospective  leaders  who  are  wise  and  prudent  who  are  able  to  improve  the  welfare  of  the community. Indonesia has adopted human rights values in the UDHR and ratified the ICCPR. For this  reason,  the  establishment  of  ideal  standard  standards  for  the  recruitment  process  of prospective  leaders  through  the  revision  of  Article  29  paragraph  (1a)  and  paragraph  (2)  of  the Political Party Law must be done immediately so that the community gets the right to have a wise and wise leader.
Key Words: Political law political recruitment system; political rights in UDHR; wise and prudent leader.

## Abstrak
Kedudukan  parpol  sebagai  institusi  demokrasi  di  Indonesia  memiliki  peran  strategis  dalam menghasilkan calon pemimpin di lembaga legislatif maupun eksekutif dipilih secara langsung oleh masyarakat  melalui  pemilu.  Namun,  UU  Parpol  sebagai  dasar  pelaksanaan  rekrutmen  tersebut belum mampu menghasilkan calon pemimpin yang sesuai dengan amanah sila ke-4 Pancasila yang mengisyaratkan lahirnya pemimpin dengan karakteristik hikmat dan bijaksana. Pada pasal 29 ayat (1a);  ayat  (2)  UU  Parpol  hanya  mengatur  pola  rekrutmen  bahwasannya  pemilihan  calon  Kepala Daerah  dan  calon  anggota  DPRD  dilakukan  secara  demokratis,  terbuka  dan  sesuai  dengan AD/ART  parpol.  Tidak  ada  peraturan  yang  detail  terkait  makna  klausul  demokratis  sehingga menciptakan  oligarki  elit  partai,  rawan  “mahar”  atau  politik  uang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konsep.  Akibat  pola rekrutmen yang buruk, calon pemimpin yang dilahirkan oleh parpol banyak bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila yaitu pemimpin yang hikmat dan bijaksana bahkan banyak yang terjerat kasus korupsi, dampaknya masyarakat tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan calon pemimpin yang hikmat  dan  bijaksana  yang  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Indonesia  telah mengadopsi nilai HAM dalam UDHR dan meratifikasi ICCPR. Untuk itu, penetapan standar baku ideal proses rekrutmen calon  pemimpin  melalui  revisi pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU Parpol harus segera dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana.
Kata Kunci: Politik hukum sistem rekrutmen politik; hak politik dalam UDHR; pemimpin hikmat dan bijaksana .
A. Pendahuluan Menurut  pandangan Universal Declaration  of  Human Rights,  hak asasi manusia merupakan seperangkat hak kodrati yang diperoleh  manusia  yang  berasal  dari Tuhan. Keberadaan hak asasi manusia sebagai hak kodrati memiliki  keterkaitan  yang  sangat erat  dengan  hakikat  manusia.  Oleh karena  itu,  setiap  manusia  sebagai makhluk  ciptaan  Tuhan  berhak memperoleh  kehidupan  yang  layak,
kebebasan,
keselamatan dan kebahagiaan  pribadi. 1 Menurut  John Locke,  hak  kodrati  adalah  hak  yang dimiliki  oleh  setiap  manusia  bahkan sebelum adanya sistem pemerintahan. Hak kodrati merupakan  hak  dasar  yang  meliputi hak untuk hidup, hak dalam kebebasan dan hak milik pribadi. 2 Hak  kodrati  dimiliki  oleh  setiap manusia  yang  diperlukan  untuk bertahan sesuai dengan kodrat manusia  sebagai  manusia.  Tonggak pengakuan  hak  asasi  manusai  di jaman modern termuat dalam Universal  Declaration  of  Human Rights (UDHR)  dan  terkusus  hak sipil dan politik diatur dalam International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights (Kovenan
Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil dan Politik, untuk selanjutnya disebut sebagai ICCPR). UDHR  sebagai  suatu  instrumen yang  memuat  pengaturan  mengenai hak  asasi  manusia  dan  kemudian diadopsi oleh Majelis Umum
1 Alain  Touraine  dan  David Macey. What is Democracy?. United State:
United  State  Information  Agency.  1991. hal. 8.
2 John  Locke.  Two  Treatise  of Government. Cambridge: Cambridge University Press. 2003. hal. 323.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember  1948,  memuat  prinsip- prinsip  yang  mempengaruhi  negara- negara  di  dunia  dalam  menyusun instrumen-instrumen hak asasi manusia.  Prinsip-prinsip  ini  pun kemudian  berperan  sebagai  hukum kebiasaan  internasional  yang  secara tidak  langsung  mengikat  seluruh negara  di  dunia.  Prinsip-prinsip  ini kemudian  memiliki  peran  sebagai suatu standarisasi bagi setiap negara- negara  dalam  menjamin  hak  asasi manusia warga negaranya. Di Indonesia,  pengaturan  mengenai  hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (UU  HAM),  yang  mana  setiap prinsip  yang  termuat  dalam  undang- undang  ini  berasal  dari  UDHR. Komponen  hak  yang  termuat  pada DUHAM sangat banyak dan mencakup  keseluruhan  aspek  yang dapat melindungi individu.
Adapun jenis hak-hak yang diatur dalam UDHR terkategorikan menjadi hak  sipil,  hak  politik,  hak  ekonomi dan hak sosial dan budaya. Hak sipil merupakan
hak kebebasan fundamental yang
merupakan anugerah dari Tuhan sebagai hakikat dari  keberadaan  seorang  manusia, sedangkan  hak  dasar  dan  bersifat mutlak  yang  melekat  pada  setiap individu  warga  negara  yang  harus dijunjung  tinggi  dan  dihormati  oleh negara dalam keadaan apapun. Sama seperti
pada pengaturan internasional,  Indonesia  juga  turut memuat  aturan-aturan  mengenai  hak asasi  manusia  dalam  hal  hak  sipil, hak  politik,  hak  ekonomi,  hak  sosial dan budaya pada hukum nasionalnya yaitu  pada  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia. Hak politik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUD  NRI  1945)  terdiri  dari  hak memilih,  hak  dipilih  serta  hak memperoleh  kesempatan  yang  sama dalam  pemerintahan.  Hak-hak  yang termuat dalam pengaturan- pengaturan  tersebut  telah  sejalan dengan  muatan  yang  terdapat  pada asas di Pancasila.
Kedudukan  dari  Pancasila  dalam sistem  hukum  merupakan  sumber dari  segala  hukum  dan  tertib  hukum sehingga  Pancasila  dijadikan  nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di  Indonesia 3 .  Pancasila  memiliki peran  sebagai  ideologi  negara,  yaitu sebagai  sumber  dari  keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan  yang  ingin  diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. 4 Nilai-nilai  yang  termuat dalam  Pancasila  bersifat  mengikat warga negara dalam sistem kehidupan  bermasyarakat.  Pancasila memuat  nilai-nilai  yang  terdiri  dari nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan, nilai  persatuan,  nilai  kerakyatan  dan nilai  keadilan sosial.  Khusus  sila ke- 4  terkandung  nilai  kerakyatan  yang dipimpin oleh pemimpin yang hikmat  dan  bijaksana  dalam  suatu musyawarah/pemilihan yang terbuka, jujur dan adil. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem
demokrasi
Pancasila,  yaitu  suatu  sistem  yang melibatkan  partisipasi  warga  negara
3 Fransiska  Novita  Eleanora. Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia. ADIL:  Jurnal Hukum . Vol. 3, No. 1. 2012. hal. 3. 4 Soerjanto Poespowardojo. Filsafat  Pancasila:  Sebuah  Pendekatan Sosio-Budaya.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka
Utama. 1991. hal. 44.
untuk  memiliki  hak  setara  dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,  yang mengandung  semangat  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan  yang adil dan beradab, persatuan Indonesia  dan  keadilan  sosial. 5
Sistem  demokrasi  ini  melibatkan  5 (lima) sila yang memiliki keterkaitan sebagai  satu  kesatuan  yang  bersifat mengkait, menunjang dan mengunci. Sebagai  negara  yang  menganut sistem  demokrasi  pancasila,  maka dalam pengimplementasiannya, Indonesia menjalankan peran sebagai negara  kesejahteraan  ( walfare  state ). Walfare  state merupakan  konsep pemikiran  yang  menekankan  bahwa negara  memiliki  tanggung  jawab kepada  warga  negaranya  untuk mensejahterakan rakyatnya. 6 Ide
konsep  dari walfare  state bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dengan upaya mengeluarkan kebijakan publik yang dibuat  oleh  lembaga  eksekutif  dan lembaga legislatif. Sebagai  negara  hukum  yang menganut sistem demokrasi, Indonesia  telah  menciptakan  hukum tertulis yang mengatur proses pemilihan  pemimpin.  Yaitu  termuat dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  (UU  Pemilu)  dan  Undang-
Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 5 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD 1945. Bandung: Alumni. 1986. hal. 7.
6 Miftachul  Huda.  Pekerjaan Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah Pengantar.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2009. hal. 73.
2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sedangkan pengaturan  hukum  yang  mengatur pola  rekrutmen  calon  pemimpin politik  termuat  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).
Dalam sistem demokrasi di Indonesia,  kedudukan  partai  politik memiliki  peran  sangat  strategis dalam menghasilkan calon pemimpin yang  nantinya  akan  dipilih  oleh warga negara melalui sistem pemilihan  umum.  Partai  politik merupakan pilar yang sangat penting dalam  upaya  memperkuat  derajat perlembagaannya  ( the  degree  of institutionalization )  dalam  sistem politik  yang  demokratis 7 .  Partai politik  memiliki  peran  sebagai  satu- satunya  institusi  demokrasi  yang diamanatkan  oleh  undang-undang untuk  menjalankan  fungsi  rekrutmen terhadap  calon  pemimpin,  seperti: bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD, bakal  calon  kepala  daerah  hingga bakal  calon  presiden  dan  wakil presiden.
Namun,  hukum  positif  Indonesia masih belum mengakomodir ketentuan baku yang mengatur secara  detail  bagaimana  mekanisme partai  politik  dalam  melakukan rekrutmen  terhadap  kadernya  untuk menjadi  calon  pemimpin.  Pasal  29 ayat  (1a)  dan  (2)  Undang-Undang
7 Schattscheider  E.  E.  The Semisovereign People: A Realist’s View of Democracy  in  America.  Illionis:  The
Dryden Press Hinsdale. 1975.
Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai Politik hanya menyebutkan bahwasannya seleksi kaderisasi dilaksanakan  secara  demokratis  dan terbuka  sesuai  dengan  AD  dan  ART partai politik serta peraturan perundang-undangan,  namun  belum terdapat peraturan perundang-
undangan  turunan  lainnya  yang menjelaskan  pemaknaan  dari  klausa “demokratis” pada pasal tersebut.
Akibat  dari  tidak  terdapatnya standar yang menjelaskan atau kekaburan  makna  kata  “demokratis” tersebut  dan  hanya  diserahkan  pada AD  dan  ART  masing-masing  partai politik,  berdampak  pada  mekanisme rekrutmen kader yang tidak memiliki pola ideal  untuk  menghasilkan calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana sesuai  dengan  amanah  sila  ke-4 Pancasila.  Pemimpin  yang  berjiwa hikmat  dan  bijaksana  merupakan pemimpin  yang  berjiwa  profesional, berintegritas, negarawan, adil, visioner  dan  mampu  membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kekaburan dalam pengaturan mengenai  standar  tersebut  pada praktiknya menciptakan proses
seleksi  yang  berlawanan  dengan prinsip  demokrasi  yang  dianut  oleh Indonesia.  Hal  ini  juga  diakibatkan karena  tidak  adanya  tolok  ukur  atau standar baku proses rekrutmen calon pemimpin yang nantinya akan dipilih dalam  pemilu.  Proses  seleksi  yang seharusnya  berprinsip  kepada  sistem terbuka,  jujur  dan  adil  menjadi tertutup,  elitis,  rawan money  politic ,
memunculkan  kewenangan  otoriter hingga oligarki elit partai. Kekaburan norma dalam rekrutmen calon pemimpin menyebabkan  permasalahan  bagi bangsa dalam mewujudkan
kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Dengan adanya kekaburan dalam Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU  Parpol  berimplikasi  kepada lahirnya pemimpin yang tidak hikmat dan bijaksana. Hal ini terlihat dari  beberapa  lembaga  survei  yang menunjukkan  bahwasannya  kondisi lemabaga  politik  di  Indonesia  cukup memprihatinkan. Seperti  survei  yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 yang  menyatakan  bahwa  DPR  dan
Parpol menjadi lembaga yang bercitra  negatif. 8 Kemudian  survei LSI  pada  tahun  2021  mengenai kepercayaan publik yang menyatakan DPR dan Parpol merupakan  urutan  paling  buncit untuk publik percayai. 9 8 Kustin  Ayuwuragil.  Survei  LIPI: DPR  dan  Parpol  Jadi  Lembaga  Bercitra Negatif. https://www.cnnindonesia.com/nasional /20180808001644-32-320404/survei- lipi-dpr-parpol-jadi-lembaga-bercitra- negatif diakses 07 November 2023. Dalam hasil  survei  tersebut  para  ahli  menilai bahwa  KPK  (92,41  persen),  TNI  (80,69 persen),  Presiden  (79,31  persen),  MK (73,79  persen)  dan  Pers  (71,03  persen) mendapatkan  apresiasi  tertinggi  sebagai lembaga  demokrasi.  Sementara,  DPR (23,45  persen),  Polri  dan  Parpol  (13,10 persen)  sama-sama  di  posisi  paling buntut  dalam  daftar  tersebut.  Menurut peneliti,  Polri  mendapatkan  persepsi buruk  lantaran  beberapa  anggotanya justru  terlibat  kasus  dan  pelanggaran hukum.
9 Budiarti Utami Putri. Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit. https://nasional.tempo.co/read/1435647 /survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr- dan-parpol-urutan-paling-buncit diakses 07  November  2023.  Adapun  lembaga yang  paling  dipercaya  publik  adalah Tentara Nasional Indonesia (95%), diikuti gubernur (91%), bupati/wali kota (90%), presiden (88%), pemerintah pusat (85%),
Ketidakpercayaan  publik  kepada lembaga  seperti  DPR,  DPRD  hingga Partai  Politik  dikarenakan  maraknya kasus  korupsi yang  melibatkan anggota atau kader lembaga-lembaga tersebut. Beberapa kasus diantaranya yaitu  28  anggota  DPRD  Jambi terlibat kasus suap pengesahan
RAPBD 10 , dua anggota DPRD
Lampung terlibat kasus korupsi dana desa pada tahun 2022. 11 Terbaru skor Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia merosot  empat  poin,  dari  38  pada tahun 2021 mejadi 34 di 2022. 12
Berdasarkan  data-data  tersebut, kasus korupsi yang menjerat anggota DPR,  DPRD  hingga  Kepala  Daerah disebabkan oleh kurang berintegritasnya calon-calon pemimpin  yang  diusung  oleh  setiap partai  politik.  Yang  mana  untuk mendapatkan  bakal  calon  pemimpin yang  berkualitas  diperlukan  suatu
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (83%), Dewan  Perwakilan  Rakyat  (52,6%)  dan Partai Politik (47%).
10 Syakirun  Ni’am  dan  Bagus Santosa.  KPK  Tetapkan  28  eks  DPRD Jambi  Jadi  Tersangka  Uang  Ketok  Palu RAPBD. https://nasional.kompas.com/read/2023 /01/10/20383761/kpk-tetapkan-28-eks- dprd-jambi-jadi-tersangka-uang-ketok- palu-rapbd-ini diakses pada 07 November 2023.
11 Tommy  Saputra.  Wiwik Anggota DPRD Lampung Timur Tersangka Korupsi Dana Desa. https://www.detik.com/sumut/hukum- dan-kriminal/d-6231366/wiwik-anggota- dprd-lampung-timur-tersangka-korupsi- dana-desa diakses  pada  07  November 2023.
12 Haris  Setyawan.  Skor  Indeks Persepsi  Korupsi  Indonesia  Jeblok,  Apa Saja Indikator IPK Ini?. https://nasional.tempo.co/read/1687531 /skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia- jeblok-apa-saja-indikator-ipk-ini diakses pada 07 November 2023.
sistem  rekrutmen  calon  pemimpin yang  berpatok  kepada  suatu  standar baku  tertentu.  Apalagi  anggota  DPR terdapat  tugas  pokok  yang  sangat penting,  yaitu legislative  drafting atau membuat regulasi yang mengatur  hajat  hidup  seluruh  warga negara, controlling atau  mengawasi tugas-tugas  yang  dijalankan  oleh Pemerintah  dan budgeting atau menyusun anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan warga  negara.  Apabila  anggota- anggota DPR tidak dapat menjalankan  tugas  tersebut  dengan baik, maka akan terjadi ketimpangan seperti  “cacatnya”  produk  hukum atau  regulasi  yang  dihasilkan  hingga kurangnya  ketegasan  pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas. Terkait fungsi DPR sebagai legislative  drafting, Lawrance  M. Friedman  mengemukakan  teori  yang berkaitan dengan efektifitas bekerjanya hukum bergantung kepada  struktur  hukum  ( structure  of law ),  substansi  hukum  ( substance  of law )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 13 Selain ketiga prinsip yang dipaparkan oleh Lawrance M. Friedman  tersebut,  tahap legislative drafting juga harus turut memperhatikan wise/integrity  law maker atau  suatu  produk  hukum harus  dibuat  oleh  orang  atau  wakil rakyat  yang  arif  dan  bijaksana sehingga  bisa  menghasilkan  produk hukum  yang  memenuhi  harapan  dan keadilan masyarakat. Upaya perbaikan sistem rekrutmen  politik  harus  dilakukan agar  produk  hukum  yang  dihasilkan
13 Lawrence  M.  Friedman.  The Legal System, Asocial Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation. 1975.
kemudian  hari  dapat  berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat.
Hukum  merupakan  produk  politik yang diciptakan oleh lembaga legislatif, untuk itu setiap calon yang akan menduduki kursi anggota lembaga  legilatif  harus  memiliki karakter  moral  politik  yang  baik guna  menghasilkan  produk  hukum yang baik juga. Untuk itu, diperlukan pembenahan  dalam  suatu  sistem rekrutmen politik guna menghasilkan calon  pemimpin  yang  memahami tugas  dan  kewajiban  yang  akan diemban. Sebagai negara yang berkonsepkan  negara  kesejahteraan, maka  pemerintah  memiliki  peran yang sangat sentralistik bagi menciptakan kesejahteraan bagi
setiap  warga  negaranya.  Rakyat memiliki  hak  untuk  memperoleh kesejahteraan dari segala sektor yang berkaitan  dengan  tatanan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  UUD  NRI 1945 juga turut mengatur upaya dari Pemerintah  Indonesia  yang  harus berfokus kepada memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana yang termuat dalam alenia ke-4 UUD NRI 1945.
Berdasarkan  hak  asasi  manusia yang  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  rakyat  memiliki  “ rights  to ” hak atas kesejahteraan dan sebaliknya negara mempunya kewajiban  untuk  melindungi  dan memajukan  hak  asasi  manusia. Kewajiban  negara  terdapat  dalam konsideran menimbang
dalam
International  Covenant  on  Civil  and
Political Rights (ICCPR), dan dalam hukum  nasional  Indonesia,  terdapat pada  Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  NRI 1945 menyatakan bahwa
perlindungan,  pemajuan  penegakan
dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia adalah tanggung jawab negara khususnya  pemerintah.  Maka  negara memiliki kewajiban untuk membentuk aturan hukum yang lebih detail tentang rekrutmen politik yang dapat  menciptakan  calon  pemimpin yang  memiliki  karakter  hikmat  dan bijaksana berlandaskan Pancasila. Untuk menjawab permasalah tersebut,  maka  penelitian  ini  akan fokus  membahas  bagaimana  pola rekrutmen politik yang ideal berdasarkan UDHR untuk menghasilkan  calon  pemimpin  yang berhikmat kebijaksanaan dalam negara demokrasi Pancasila. Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas  maka  rumusan masalah dalam penilitian ini adalah: a. Mengapa  perlu  dibentuk  pola rekrutmen  politik  yang  ideal berdasarkan Universal Declaration of Human Rights ? b. Bagaimana pola rekrutmen politik  yang  ideal  yang  dapat  di implementasikan  dalam  hukum positif Indonesia? B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  normative  atau penelitian  hukum  doktrinal  atau penelitian  hukum  teoritis,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan fokus  pada  kajian  tertulis  yakni penggunaan  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan,  teori hukum,  asas-asas  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  dan  juga  doktrin. 14
Upaya  mendapatkan  data  dalam penelitian  ini  melalui  penelitian kepustakaan yaitu dengan 14 Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan
Metode & Praktik Peulisan Artikel , Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 98
mengumpulkan  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.    Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  data dengan  menggunakan  pendekatan utama  penelitian  normatif/dogmatik hukum  ( legal  docmatic  approach ) yang  didukung  oleh  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, penekatan filsafat, pendekatan  teori  dan  pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan bahan  hukum  kombinasi  dari  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier yang diperoleh melalui studi pustaka.
Contoh  bahan  hukum  primer  adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Universal  Decleration  of Human Rights , International Covenant  on  Civil  and  Political Rights, serta peraturan hukum
nasional  yang  terkait  dengan  hak asasi  manusia  yaitu  UU  No.  39 Tahun  1999  dan  peraturan  hukum yang  terkait  dengan  partai  politik yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder
merupakan  bahan  yang  menjelaskan bahan  hukum  primer,  antara  lain; buku,  jurnal,  majalah,  artikel  ilmiah, dan  website  resmi  seperti;  website Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik
Indonesia,
website organisasi  internasional  yaitu United Nation  Commision  on  Human  Right (UNHCR),  Office  for  Democratic Institution and Human Right (ODIHR),    National  Democratic Institute  (NDI) dll.  Bahan  hukum tersier  merupakan  bahan  hukum yang menunjang bahan hukum
primer  dan  sekunder  seperti  kamus dan ensiklopedia.
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis berbagai peraturan  hukum  internasional  dan nasional  yang  berkaitan  dengan  hak politik masyarakat. Selain itu menggunakan bahan hukum sekunder dengan menelusuri berbagai macam literatur dan website resmi  pemerintah  atau  organisasi internasional  yang  relevan  dengan penelitian, kemudian menggabungkan hasil analisis tersebut  dengan  hasil  wawancara dengan narasumber inti. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pola Rekrutmen Politik yang Ideal Berdasarkan UDHR dan Pancasila Hak  politik  merupakan  bagian dari perkembangan hak asasi manusia pada generasi pertama. Saat ini,  hak  politik  yang  dijamin  pada konstitusi dan hukum positif Indonesia meliputi hak untuk dipilih, hak  untuk  memilih  dan  hak  untuk menjabat dalam pemerintahan.
Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial  dunia  yang  terus  berubah. Perkembangan  ini  secara  umum dapat diklasifikasikan
kedalam
kategorisasi hak yang terkenal sebagai  tiga  generasi  hak  yang dipelopori oleh Karel Vasak. Sebagai negara demokrasi Indoneisa  memiliki  peran  sebagai pemangku  kewajiban  ( duty  bearer )
dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi  hak-hak  dan  kebebasan dasar  rakyatnya.  Indonesia  sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, artinya
pemerintah  secara  aktif  turut  serta dalam  mewujudkan  kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kebutuhan  apa  saja  yang  dibutuhkan oleh rakyat Indonesia terkait perkembangan  hak  asasi  manusia, karena  hak  asasi  manusia  kususnya hak  politik  sangat  mempengaruhi kesejahteraan rakyat.
Dalam  hal  hak  politik  yang dijamin  oleh  pemerintah  melalui konstitusi, Indonesia hanya memberikan hak memilih, hak dipilih  dan  hak  untuk  berada  dalam jabatan  pemerintahan.  Terkait  siapa yang  akan  dipilih,  rakyat  Indonesia hanya  dapat  memilih  calon  yang telah  diseleksi  oleh  partai  politik dengan  penyeleksian  berdasarkan AD/ART  partai  politik.  Terlihat bahwasannya kekuasaan untuk menghadirkan  calon  untuk  dipilih merupakan  kewenangan  dari  partai politik.  Terkait  kompetensi  dan kredibilitas  calon  yang  diusung  oleh partai politik merupakan hasil kesepakatan  dari  partai  politik. Artinya,  tidak  ada  jaminan  bahwa calon  yang  diusung  oleh  partai politik  memiliki  standar  moralitas dan  kredibilitas  yang  layak  untuk menduduki posisi dalam pemerintahan. Di  Indonesia  kedudukan  parpol sangat  strategis  karena  merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang diamanatkan undang-undang menjalankan fungsi rekrutmen
politik,  baik  untuk  bakal  calon anggota  DPR  dan  DPRD,  bakal calon kepala daerah, juga bakal calon presiden dan wapres.  Namun  sangat disayangkan  UU  No.  2  Tahun  2011 tentang Partai Politik belum mengatur  secara  jelas  bagaimana
pola partai politik melakukan rekruitmen  kadernya  untuk  menjadi calon pemimpin. Pasal  29  ayat  (1a)  dan  ayat  (2), pada prinsipnya mengatur "Rekruitmen  dilaksanakan  melalui seleksi  kaderisasi  secara  demokratis dan  terbuka  sesuai  dengan  AD/ART serta peraturan perundang- undangan”.  Setelah  melihat  bagian penjelasan,  tidak  ditemukan  apa makna kata demokratis tersebut, juga tidak  ada  peraturan  pemerintah  atau permendagri  yang  menjelaskannya.
Hal ini menyebabkan terjadi kekaburan norma dalam Pasal a quo , mekanisme rekruitmen yang seharusnya menghasilkan calon pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan sesuai amanah sila ke-
4  Pancasila,  tidak  jelas  bagaimana metodenya.
Pembentukan  hak  politik  baru yaitu  hak  mendapatkan  bakal  calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana tidak  seharusnya  diserahkan  secara bulat ke partai politik melalui proses rekrutmen  politik  yang  hanya  diatur dalam  AD/ART  partai,  melainkan menjadi kewajiban pemerintah untuk merumuskan  pola  rekrutmen  yang ideal,  karena  ada  hak  pilih  rakyat yang harus dipenuhi
yaitu
mendapatkan  bakal calon yang hikmat  dan  bijaksana  yang  mampu mensejahterakan rakyat.
Hakikat Pemimpin dalam Pancasila Pancasila sebagai ideologi bangsa  dan fudamental  norm telah mengamanatkan bahwa rakyat indonesia  harus  dipimpin  oleh  orang dan  dengan  cara  yang  hikmat kebijaksanaan. bangsa indonesia memiliki  kearifan  lokal  yang  tinggi
dalam menentukan kriteria
kepemimpinan,  menurut  Sila  ke-4 bukan tokoh yang memperoleh suara terbanyak  dalam  pemilu  yang  layak menjadi  pemimpin  bangsa  ini  tapi orang  yang  memiliki  kualifikasi hikmat  dan  bijaksana  yang  mampu mewujudkan  kesejahteraan  dalam demokrasi  Pancasila.  Pribadi  tanpa hikmat  kebijaksanaan  tidaklah  layak memimpin Indonesia, pimpinan tanpa  hikmat  kebijaksanaan  hanya akan membawa bangsa ini ke kubang kesesatan.
Untuk  mengetahui  mengapai rakyat  harus  memiliki  hak  politik baru mendapatkan bakal calon pemimpin yang hikmat kebijaksanaan, terlebih dahulu dijelaskan apa makna hikmat kebijaksanaan  yang  terdapat  dalam sila  ke-4  Pancasila  melalui  teori hermeneutika. 15 Berdasarkan  Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hikmat bermakna: kebijakan,
kearifan  dan  kesaktian  (kekuatan gaib), sedangkan kebijaksanaan ( wisdom )  berasal  dari  kata  dasar bijaksana  yang  berarti  kepandaian menggunakan  akal  budi,  arif,  tajam pikiran,  pandai,  hati-hati,  cermat, teliti dalam menghadapi masalah. 16

## Hakekat  hikmat  kebijaksanaan
15 Jazim  Hamidi.  Hermeneutika Hukum.  Yogyakarta:  UII  Pers.  2005.  hal.
20. Hermeneutika bermakna mengartikan, menafsirkan atau menterjemahkan. Sebegai sebuah metode penafsiran,  hermeneutika  harus  selalu memperhatikan  tiga  komponen  pokok yaitu  teks,  konteks  dan  kemudian melakukan upaya kontekstualisasi. Menurut James Robinson tujuan hermeneutika  ini  adalah bringing  the unclear into clarity (memperjelas sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih jelas)
16 KBBI Daring VI (Pemutakhiran: Oktober 2023).
dalam  filsafat  hukum  Islam,  pakar ilmu  tafsir  Profesor  Quraish  Shihab dalam  buku  Islam  dan  Kebangsaan menjelaskan  dalam  bahasa  Arab, kata  hikmat  mempunya  beberapa arti;
“Buku Lisān  al-‘Arab karya Ibn Manzūr menyebut hikmat sebagai al-qaḍā , yang  berarti  “memutuskan”. Sementara  kitab al-Mu’jam al-Wasīt menjelaskan bahwa kata  hikmah  berasal  dari kata hakama yang bermakna melarang  atau  menghalangi,
maksudnya  sebuah  hukum dianggap tegak jika ia mampu menghalangi seseorang  berbuat  zalim. Hikmah  juga  bermakna  adil dalam  memutuskan  sesuatu. Hikmat  adalah  mengetahui hakikat  segala  sesuatu  apa adanya  dan  mengamalkan apa  yang  terkandung  di dalamnya (Lihat Mu’jam Tāj al-‘Arūs ). Hikmah juga bermakna melihat setiap persoalan secara filsafati dan mengamalkan sesuatu secara bijaksana. 17 Para  mufasir  memiliki  definisi sendiri tentang hikmat atau hikmah. 18 Ibrahim Basyumi mengartikan hikmah sebagai kemampuan  mengendalikan  nafsu 17 Qurais  Shihab.  Makna  Hikmah dalam Pancasila,
https://bpip.go.id/berita/quraish-shihab- sebut-ada-makna-hikmah-dalam- pancasila diakses  pada  08  November 2023. 18 Juhaya S Praja . Filsafat Hukum
Perbandingan  antar  Mazhab-Mazhab Barat  dan  Islam.  Jakarta:  Kencana.  2019. hal. 71.
perbuatan  tercela  menjadi  perilaku terpuji;  Ibnu  Manzu'r  memaknainya sebagai  ketelitian  dan  kecermatan dalam  ilmu  dan  amal  sehingga mampu  menghindari  kerusakan  dan kezaliman; Malik bin Anas menyebutnya  “pengetahuan  dan pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah serta
mengikuti  ajarannya”  (Qs.  Al- Baqarah  (2)  269);  Ibnu  Mas'ud mendefinisikan  hikmah  sebagai  ilmu tentang  halal  dan  haram,  kebenaran dalam  ucapan  dan  tindakan  (Qs.  an-
Nahl 16); Ibnu al-Qasim mendefiniskannya sebagai memahami, mengikuti, dan mengamalkan  ajaran  Allah;  Ibnu Abbas menjelaskannya sebagai memahami  apa  yang  dikandung  Al- Quran;  Rasyid  Ridla  mengartikan iman  yang  kokoh  mengarahkan perbuatan  sesuai  kebenaran;  dan Hasan al-Basri memaknainya sebagai sifat wara’ (hati-hati).
Hakikat hukum tentang pemimpin yang ber-hikmat kebijaksanaan  dapat  ditelusuri  dari kenyataan  sosial  yang  mendalam (teori  indikasi)  yang  dicetuskan  oleh
Carl  von  Savigny  pelopor  mahzab sejarah  yang  dikenal  dengan  istilah volkgeist (jiwa  bangsa).  Dalam konteks  negara  Indonesia  maka hakekat  pemimpin  dapat  ditelusuri menurut pendapat para pendiri bangsa  dalam  sidang  BPUPKI. Hakekat  pemimpin  hikmat  dan bijaksana  terdapat  dalam  empat amanah  pendiri  bangsa  yaitu  dalam penjelasan  UUD  1945,  para  pendiri negara menghendaki agar UUD 1945 yang  mereka  hasilkan  difahami dalam konteks; filsafati, kesejarahan, moral dan dinamikanya.
Amanah ketiga tentang moral ini
sangat  penting  karena  merupakan landasan  moral  pemerintahan  dan negara. Tanpa landasan moral pemerintah serta negara akan kehilangan  legitimasi  rakyat.  dalam amanah  moral  ini  penyelenggaran negara  wajib  menjunjung  tinggi  dan memegang  teguh  cita-cita  moral rakyat  dan  juga  memiliki  budi pekerti yang luhur. Hal ini termaktub dalam penjelasan UUD 1945, umum, angka IV 19 ;
"Yang  sangat  penting  dalam pemerintahan  dan  dalam  hal hidupnya Negara adalah semangat,  semangat  para penyelenggara Negara, semangat  para  pemimpin pemerintahan. meskipun dibikin Undang-Undang Dasar  yang  menurut  kata- katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara  negara  dan pemerintahan  itu  bersifat perorangan,  UUD  tadi  tentu tidak  ada  artinya  dalam praktek. sebaliknya meskipun  UUD  itu  tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara  pemerintahan baik,  UUD  itu  tentu  tidak akan  merintangi  jalannya negara.  jadi  yang  penting ialah semangat. maka semangat  itu  hidup,  atau dengan lain perkataan 19 Safroedin  Bahar.  Risalah Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei 1945  –  22  Agustus  1945.  Jakarta:
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia. 1998. hal. Liii.
dinamis."
Selain  dalam  penjelasan  UUD 1945 diatas, hakekat  pemimpin  yang hikmat kebijaksanaan juga dapat kita temukan  dalam  naskah  pidato  para founding father / pendiri bangsa saat menyampaikan
pendapatnya
mengenai  dasar  negara  pada  sidang BPUPKI  29  Mei  1945.  Beberapa tokoh  yang  akan  dijelaskan  adalah yang  pertama  Muh.  Yamin,  Ia menjelaskan  bahwa  dasar  negara Indonesia:  1  peri  kebangsaan,  2  peri kemanusiaan,  3  peri  ketuhanan,  4 peri  kerakyatan  dan  5  kesejahteraan rakyat. Saat menjelaskan peri kerakyatan  ia  merinci  menjadi  tiga hal: pertama permusyawaratan,
kedua perwakilan dan tiga kebijaksanaan. Ia menjelaskan bahwa  hikmah  kebijaksanaan  yang menjadi pemimpin kerakyatan
Indonesia  ialah  rasionalisme  yang sehat,  karena  telah  melepaskan  dari anarkhi,  liberalisme  dan  semangat penjajahan. 20
Tokoh kemerdekaan  yang kedua adalah  Ki  Bagoes  Hadikoesoemo, berdasarkan  pidatonya  saat  sidang BPUPKI 31 Mei 1945. Ia mengatakan bahwa segala kekacauan yang  ada  di  masyarakat  timbul  dari jiwa  yang  kusut  didorong  oleh  hawa nafsu  manusia,  lalu  menimbulkan akhlak yang hina-nista serta kemauan  jahat  dan  tamak-serakah, hendak menang sendiri, hendak enak sendiri,  dan  hendak  kaya  sendiri. Maka  pada  saat  musyawarah  harus menghilangkan hawa nafsu jahat dan dimulai dari jiwa yang bersih dengan tekad  persatuan.  Untuk  itu  yang harus  diperbaiki  oleh  bangsa  ini pertama  kali  adalah  budi  pekertinya,
20 Ibid, hal. 23
pada  saat  budi  pekerti  anggota masyarakatnya  baik  niscaya  akan tercipta  perbuatan  dan  kemajuan yang  baik.  Ia  menjelaskan  agar timbul  watak  dan  budi  pekerti  yang baik maka harus memiliki iman yang teguh, selalu menyirami kalbu dengan beribadah, beramal soleh dan berjihad  di  jalan  Allah.  Maka  bila para  pemimpin  kita  beriman,  taat beribadah, beramal solih dan berjihad  untuk  kebenaran,  keadilan Insyallah  akan  terwujud  masyarakat yang sentosa, makmur dan sejahtera. 21
Tokoh  bangsa  ketiga  adalah Prof.  Mr.  Dr.  Soepomo  dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 31  Mei  1945  menjelaskan  bahwa negara  nasional  Indonesia  adalah negara  kesatuan  yang  memelihara budi  pekerti  kemanusiaan  yang luhur,  memegang  teguh  cita-cita moral  rakyat  yang  luhur.  Maka  dari itu  dasar  negara  Indonesia  adalah memakai  dasar  moral  yang  luhur seperti  yang  dianjurkan  juga  dalam agama Islam. 22 Pidato tersebut bermakna  bahwa  rakyat  Indonesia khususnya  pemimpin  pemerintahan harus  memiliki  moral  yang  baik  dan tunduk  kepada  Tuhan  atau  memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi sebagai dasar dalam bernegara. Tokoh keempat adalah Ir. Soekarno  dalam  sidang  BPUPKI  1 Juni  1945  menjelaskan  tentang philosophie grondslag atau Weltanschauung negara  Indonesia, yaitu  lima  prinsip:  Kebangsaan
Indonesia,
Internasioalisme/perikemanusiaan,
Mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial dan prinsip ketuhanan.
21 Ibid, hal. 36
22 Ibid, hal. 60
Menurut  Soekarno  saat  mengartikan demokrasi maka rakyat memiliki hak politik yang sama yaitu hak pilih dan dipilih untuk masuk dalam parlemen. Namun  pemimipin  atau  wakil rakyat yang  akan  masuk  dalam  parlemen adalah orang yang mampu mendatangkan  kesejahteraan  bagi masyarakat  artinya  harus  mampu mewujudkan politieke rechtvaardi g heid dan sociale rechtvaardigheid . 23 Selain itu perwakilan  rakyat  yang  ada  di parlemen harus memiliki sifat gotong royong, memiliki semangat pembanting tulang bersama, pemeras keringat  bersama,  perjuangan  bantu- binatu bersama, amal untuk kepentingan bersama, keringat semua  untuk  kebahagiaan  semua. holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama.
Tokoh  Bangsa  kelima  adalah Soekardjo Wirjopranoto disampaikan saat  sidang  BPUPKI  tanggal  10  Juli 1945,  saat  membahas  dasar  negara, ia mengatakan yang terpenting bukan bentuk  negaranya  tetapi  jiwa  dari pada bentuk itu, yaitu pemimpinnya/kepala negaranya. karenanya dala jiwa pemimpin harus mewujud keadilan,
kesucian, kesatuan  yang  dipilih  dengan  jalan musyawarah  kemudian  bergotong royong mensejahterakan rakyat. 24
Tokoh berikutnya  yang ke enam adalah  Sanoesi  disampaikan  saat sidang  BPUPKI  tanggal  10  Juli 1945,  pandangannya  tentang  kriteria pemimpin  adalah  seorang  yang diangkat sebagai raja memang selayaknya yang pantas untuk
menjadi raja, ia tidak boleh memikirkan diri sendiri atau 23 Ibid , hal. 100
24 Ibid , hal. 140
kerabatnya  atau  keluarganya,  tetapi yang  dipikirkan  adalah  masyarakat umum.  Pemimpin  tidak  tidak  boleh masih  terpegaruh  oleh  hawa  nafsu keduniaan, jiwanya harus suci, karena  saat  ia  masih  tergoda  nafsu dunia  maka  akan  menyebabkan kerusakan,  kebinasaan  segala  harta benda rakyat, bahkan jiwa rakyatpun diambil dan dimakannya. 25
Dari  pandangan  para  tokoh pendiri  bangsa  diatas  kita  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  moral dan  jiwa  pemimpin  sangat  penting dalam menjalankan roda pemerintahan,  tidak  cukup  hanya pintar  secara  keilmuan  tetapi  juga harus  memiliki  tingkat  ketakwaan yang  tinggi,  itulah  yang  diharapkan oleh  para  pendiri  bangsa  bahwa kerakyatan yang dimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana,  memilki  semangat  gotong royong untuk mensejahterakan rakyat. Setelah  menjabarkan  berbagai hakiket pemimpin hikmat kebijaksanaan  baik  dalam  KBBI, filsafat  hukum  islam  dan  pendapat para pendiri bangsa, dapat disimpulkan  bahwa  dalam  konteks sila keempat Pancasila, frasa “hikmat kebijaksanaan” menggambarkan
bahwa  rakyat  Indonesia  dipimpin oleh  mereka  yang  memiliki  sifat “hikmat  kebijaksanaan”.  Pemimpin
yang  kata  dengan  perbuatannya padu, adil, melindungi seluruh bangsa,  cerdik  dan  cerdas  melihat masalah,  memahami  tata  kelola negara,  dan  rela  berkorban  untuk kepentingan bangsa dan negara.
Hikmah
memunculkan kelembutan hati dan kejernihan pikir seorang  pemimpin  yang  tegas  dalam 25 Ibid , hal. 145
bertindak,  demi  kepentingan  bangsa dan negara. Sedangkan "kebijaksanaan”  adalah  kata  sifat yang  menunjukkan  hadirnya  akal budi, berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan. Penggabungan dua  kata  ini,  hikmat-kebijaksanaan, memiliki  efek  saling  menguatkan makna, sehingga sulit untuk
menafsirkan satu per satu.
Dengan demikian, frasa “hikmat kebijaksanaan”  mengandung  makna penggunaan  pikiran  sehat  yang mempertimbangkan  persatuan  dan kesatuan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat, jujur, dan bertanggung  jawab.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Muhammad Yamin,  sang  konseptor  konstitusi, yang memaknai “hikmat kebijaksanaan”  sebagai  penggunaan pikiran  atau  rasio  yang  sehat  karena melepaskan  diri  dari  anarkisme,
liberalisme, dan semangat penjajahan. Meskipun  secara  eksplisit  sila keempat menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa, tetapi perlu digarisbawahi  bahwa  rakyat  “harus” dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan, bukan sembarang orang tanpa kualifikasi,  kompetensi,  integritas dan dedikasi. Kata hikmat kebijaksanaan mengarah pada pemimpin  yang  profesional  melalui tatanan dan tuntunan
permusyawaratan/perwakilan.
Tegasnya,  sila  keempat  merupakan sistem  demokrasi-perwakilan  yang dipimpin  oleh  orang-orang  yang profesional,  berintergritas  melalui sistem  musyawarah.  Itulah  sikap pemimpin  yang  berkarakter  hikmat kebijaksanaan:  tidak  korupsi  dan menggunakan jabatan untuk menumpuk kekayaan.
Berkaitan  dengan  hak  politik yang  selama  ini  diakui  secara universal,  yaitu  hak  memilih  dan dipilih  dalam  pemilu,  maka  hak tersebut  belum  sempurna  karena faktanya dalam hak pilih, bakal calon yang di daftarkan dalam pemilu atau pilkada tidak memalui proses rekrutmen yang terbuka dan transparan  dengan  tolok  ukur  yang jelas  untuk  menghasilkan  pemimpin yang  hikmat  kebijaksanaan.  Untuk itu makna hak politik harus diperkuat disempurnakan  dengan  hak  politik baru yaitu hak warga negara mendapatkan  bakal  calon  pemimpim yang sesuai dengan amanah sila ke-4 Pancasila. Pemerintah memilik kewajiban untuk memenuhi kebutuhan  dasar  rakyat  tersebut dengan  menguatkan  fungsi  partai politik  khususnya  membuat  pola rekrutmen  politik  yang  ideal  yang mampu  menghasilkan  bakal  calon yang hikmat kebijaksanaan.
Analisis  Kritis  Pasal  29  ayat  (1a) dan ayat (2) UU No. 2/2011 tentang Partai Politik
Pola rekrutmen  yang ideal harus dibentuk karena hak politik yang ada saat  ini  dikebiri  oleh  oligarki  partai politik.  Menilik  pada  hakikat  hak politik  dan  hakikat  pemimpin  yang hikmat  dan  bijaksana,  maka  proses rekrutmen  bakal  calon  pemipin  di internal  partai  politik  seharusnya mengarah kepada hakikat atau rechtidee sila  ke-4  Pancasila,  yaitu pemimpin yang hikmat kebijaksanaan. Namun  faktanya  Pasal  29  ayat (1a)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  justru  memberikan  celah
hukum bagi keleluasaan kewenangan dan  kekuasaan  elit  partai  politik untuk menentukan bakal calon pemimpin yang kemudian berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elit partai politik terkhususnya  ketua  umum  sebagai penentu  tunggal.  Hal  ini  kemudian menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan  hukum  baik  secara normatif maupun implementatif, sehingga  bertentangan  dengan  asas pemilihan umum, menyebabkan terpilihnya  calon  tidak  berbasis kompetensi  dan  kapabilitas  serta menyuburkan nepotisme.
Pasal  29  ayat  (1a)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kewenangan yang
terlalu  luas  bagi  partai  politik  untuk menentukan  bakal  calon  anggota DPR  dan  DPRD  serta  bakal  calon presiden  dan/atau  wakil  presiden atau  kepala  daerah  dan/atau  wakil kepala  daerah  berdasarkan  AD/ART partai  politik  tanpa  memberikan indikator  atau  parameter  mengenai mekanisme  implementasi  rekrutmen yang demokratis dan terbuka.
Implikasi  yang  terjadi  ialah  calon- calon  yang  diajukan  bersifat  sangat erat  dengan  negosiasi  politis  dan subjektif  dari  segelintir  elit  partai politik. Tujuan dari pelaksanaan rekrutmen politik untuk menghasilkan pemimpin yang
hikmat  kebijaksanaan  menjadi  kabur dan  tidak  jelas  apabila  frase  kata “demokratis  dan  terbuka”  hanya digantungkan  pada  AD/ART  partai politik  semata.  Proses  rekrutmen tanpa  parameter  yang  jelas  telah menyebabkan pemusatan kewenangan  di  tangan  elit  partai
politik  dalam  hal  ini  ketua  umum yang  di  legitimasi  dalam  AD/ART partai politik yang justru mengabaikan  prinsip  “demokratis dan terbuka”. Kebutuhan akan mekanisme rekrutmen  politik  yang  partisipatif, terbuka dan transparan sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi dimana semua warga negara memiliki  hak  untuk  mendapatkan calon  pemimpin  yang  hikmat  dan bijaksana  yang  dapat  dipilih  dalam pemilu  sesuai  dengan  sila  ke-4 pancasila. Hal ini dimulai sejak tahap rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik  hingga  tahapan  pemilihan umum.  Jika  ”jaring”  yang  dibuat untuk menjaring bakal calon legislatif  tidak  jelas  spesifikasinya, dibuat ”main-main” formalitas semata, atau dengan kata lain tidak di validasi  oleh  lembaga  atau  pakar yang  memiliki  kompetensi  bidang socio-techno-ideologie ,  maka  sangat mungkin kualitas orang yang dihasilkan  diragukan  dan  berpotensi mendatangkan kerugian sosial politik bagi rakyat.
Kondisi  kekaburan  norma  pada pasal a  quo sangat  membahayakan sistem  politik  terkhususnya  dalam rangka suksesi sistem kepemimpinan di Indonesia. Dimana kecenderungan calon  pemimpin  berasal  dari  elit partai  dan  sampai  saat  ini  belum mampu mencapai kesejahteraan rakyat  dan  hanya  mementingkan kepentingan  prakmatis  dibandingkan kepentingan nasional. Bila pengaturan rekrutmen hanya ditetapkan  dalam  AD/ART  partai politik,  elit  partai  politik  dapat dengan mudah menggunakan “keuntungan” yang dimilikinya untuk dapat menghimpun atau
mengarahkan anggotanya agar menyetujui ketentuan dalam AD/ART  yang  telah  dibentuk,  baik dengan  ancaman,  paksaan,  ataupun persekongkolan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijelaskan  diatas,  terjadi  kekosongan norma  tentang  standar  rekrutmen calon  pemimpin,  untuk  itu  pasal  29 ayat  (1a)  dan  ayat  (2)  harus  di perbaharui,  karena  menyimpang  dari asas pemilu yaitu jujur, adil dan  asas good governance 26 serta menyebabkan  hilangnya  hak  politik masyarakat untuk mendapatkan calon  pemimpin  yang  sesuai  asas hikmat  kebijaksanaan  yang  terdapat dalam sila ke-4 pancasila. Frase kata demokratis  dan  terbuka  juga  harus diterjemahkan  secara  detail  melalui peraturan  dibawahnya,  baik  itu melalui  Peraturan  Pemerintah  atau Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri).

## Urgensi  pola  rekrutmen  Politik
Baru  Perspektif  Filsafat  Hukum
Etis, Utilitis, Normative dan Modern Urgensi dibentuknya pola
rekrutmen  politik  baru  juga  dapat dianalisis  dari  kajian  filsafat  hukum tentang untuk apa hukum dibuat atau apa sebenarnya tujuan hukum. Untuk
26 Tri  Pranadji.  Memahami Hukum dari Konstruktif Sampai
Implementasi.  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo. 2009.  hal.  449.  Sebagai  lembaga  publik partai  politik  harus  memasok  calon anggota legislatif seideal mungkin dengan kriteria  hikmat  kebijaksanaan.  Untuk  itu itu  partai  politik  harus  menerapkan  asas good governance dalam proses rekrutmen politik  yang akuntabel,  transparan, responsive, equalible and inclusif , partisipasi  berbasis  kompetensi  dan follow rule of law and rule of etic .
menjawab  pertanyaan  tersebut  dapat dilihat  dari  pendapat  para  filsuf aliran etis, utilitis, normatif- dogmatif ,  dan  pandangan modern .
Menurut  aliran  etis  yang  dianut  oleh Aristoteles, Plato, dan Geny menyatakan bahwa berdasarkan ajaran  moral  tujuan  hukum  adalah keadilan. Menurut aliran utilitis yang dianut  Jeremy  Bentham  dan  Jhon Stuart  Mill  tujuan  hukum  adalah kemanfaatan/kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat  dan  evalusasi  hukum dilakukan  berdasarkan  akibat  yang dihasilkan  dari  proses  penerapan hukum.  Sedangkan  menurut  aliran normatif-dogmatik yang biasa disebut kaum positivis tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum. sedangkan pandangan modern dari  Gustav  Radburch  yaitu 'tiga  ide  dasar  hukum'  bahwa  tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. 27
Bila  dikaji  dari  tujuan  hukum menurut 4 aliran hukum  diatas maka Pasal  29 ayat  (1a) dan ayat  (2) tidak mampu memberikan keadilan,
kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.
Pasal a  quo tidak  memberikan keadilan  karena  proses  rekrutmen politik  yang  seharusnya  demokratis prakteknya  justru  tidak  demokratis, dalam  proses  seleksi  yang  terjadi malah  sebaliknya,  sangat  tertutup, elitis dan rawan money politik. Pasal a  quo juga  tidak  memberikan kemanfaatan,  buktinya  rekrutmen politik yang hanya diserahkan aturannya  dalam  AD/ART  partai
27 Daulat N. B. Hubungan Hukum dengan Moral dalam Buku – Teori Hukum ‘Sejarah,  Hakikat,  Makna  dan  Hubungan dengan Moral’. Bandung: PT. Widina Bakti Persada. 2020. hal. 171-173.
politik banyak menghasilkan pemimpin yang terlibat korupsi uang rakyat.  Pasal  tersebut  juga  tidak mampu memberikan kepastian hukum  karena  pola  rekrutmen  yang diatur dalam AD/ART berbeda-beda, tidak  ada  tolok  ukur  yang  jelas bagaimana  melahirkan  bakal  calon pemimpin yang hikmat kebijaksanaan. Pola Rekrutmen Politik yang Ideal dalam Hukum Positif Indonesia Menurut Satjipto Raharjo seorang cendekiawan hukum progresif, ia menekankan pada sistem hukum terbuka untuk perbaikan-perbaikan dalam arti hukum  tidak  bersifat  keramat  dan kaku.  dengan  demikian,  sebuah peraturan perundang-undangan bukanlah sebuah hal  yang sakral dan final, melainkan  sebuah  sistem terbuka yang
meniscayakan perubahan  perubahan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. 28 Menurut  Satjipto  Raharjo  ia sepakat dengan apa yang
diungkapkan oleh Filsuf hukum alam Plato,  bahwa  diantara  jiwa  dan tubuh,  jiwa  yang  metafisislah  yang menjadi  kendali  bagaimana  manusia berfikir  dan  bertindak.  jiwa  yang baik  adalah  modal  besar  untuk membangun hukum sebuah bangsa. 29 maka  yang  terpenting  dalam  sistem hukum adalah pribadi-pribadi manusia  yang  membuatnya,  apakah jiwanya  suci  ingin  memberikan keadilan  bagi  masyarakat,  karena
28 Waludin  Marwan.  Satjipto Raharjo:  Sebuah  Biografi  Intelektual  & Pertarungan  Tafsir  Terhadap  Filsafat Hukum  Progresif.  Yogyakarta:  Thafa Media. 2013. hal. 273.
29 Ibid, hal. 340
hukum  harus  tergali  dari  jiwa  dan ruh kebutuhan masyarakat.
Hukum bukanlah sebuah institusi  yang  berjalan  tanpa  jiwa, melainkan  dibuat  dan  dilaksanakan dengan  penuh  aura  kebijaksanaan. hukum  itu  bukan  hanya  kumpulan dari  peraturan  perundang-undangan saja, lebih dari itu sarat dengan pesan moral  dan  cita-cita  bangsa.  Menurut Plato negara bukanlah sebuah
institusi tanpa tujuan, namun berfungsi  mewujudkan  ketertiban dan  kesejahteraan  rakyat,  maka sudah seharusnya pemeritahan dipimpin  oleh  orang  yang  memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi. 30
Pendapat  filsuf  hukum  alam  ini sangat  sesuai dengan pemikiran para pendiri  bangsa  ini  yang  telah dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila  bahwa  kerakyatan  harus dipimpin  oleh  orang  yang  hikmat kebijaksanaan. Ada sebuah ungkapan dari  Satjipto  'jika  kaum  tolol  yang memimpin  sebuah  bangsa,  maka  tak ubahnya  kedunguan  akan  menyebar ke  seluruh  pelosok  negeri,  sama seperti  metafora  manusia  goa'. 31 seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki  pengetahuan  yang  luas, namun  memiliki  moral  yang  tinggi, karena  keadilan  itu  tersusun  dari norma  sosial,  kesantunan,  kepatutan, dan akhlak yang baik.
Dalam pemikiran hukum progresif,  keadilan  tidak  hanya keadilan  distributif  dan  korektif tetapi  sejalan  dengan  keadilan  timur yaitu  bertalian  dengan  spiritual  dan religiusitas, hanyut dalam musyawarah  dan  gotong  royong. Maknanya untuk menciptakan keadilan  maka  hukum  harus  dibuat 30 Ibid , hal. 342
31 Ibid , hal. 343
oleh  orang-orang  yang  memiliki tingkat keimanan yang tinggi, memiliki  akhlak  yang  baik  yang mampu  membedakan  halal  dan haram sehingga pada saat musyawarah membentuk hukum benar-benar  memilik  niat  yang  lurus untuk  menghasilkan  hukum  sesuai kebutuhan masyarakat, karena hukum  memiliki  saripati  jiwa,  ruh dan spiritualitas didalamnya. Menurut  filsuf  Aquinas  hukum itu dipengaruhi oleh watak pembuatnya,  maka  hukum  tidak boleh  dibuat  oleh  orang  yang memiliki hasrat
kepentingan pribadi/golongannya  saja,  melainkan harus  dibuat  oleh  orang  yang memiliki  keyakinan,  penjiwaan  dan kehidupan  spiritual  yang  baik. 32
Dalam  konteks  hukum  indonesia maka  para  pemimpin  eksekutif  dan legislatif  yang  bertugas  membuat hukum  harusnya  memiliki  tingkat ketakwaan yang tinggi terhadap nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai hukum
tertinggi  di  Indonesia  (sumber  dan segala  sumber  hukum)  seharusnya memberikan  tiupan  spriritual  dari produk  hukum  di  Indonesia.  Maka bila  saat  ini  banyak  kasus  hukum seperti  korupsi,  suap,  skandal,  mafia peradilan dll, yang menjerat pemimpin pemerintahan menjadi bukti  bahwa  semangat  spiritual dalam  pembentukan  hukum  dan kondisi bernegara yang kian terpuruk.  Untuk  itu  pembentuk hukum  harus  memiliki  moralitas yang  tinggi  karena  akal  budi  itulah yang  menentukan  bagaimana  hukum yang  berhati-nurani  bisa  terwujud yang  mengiringi  setiap  langkah manusia dalam caranya berhukum.
32 Ibid, hal. 349
Satjipto  pernah  menulis  sebuah buku  'Hukum  dan  Perilaku:  Hidup
Baik  adalah  Dasar  Hukum  yang
Baik'.  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  dibuat  oleh  orang  yang bermoral  baik,  karena  hukum  harus mengandung nilai-nilai moral. Meminjam  parafrase  Paul  Scholten 'hukum  itu  ada  didalam  undang- undang,  tetapi  harus  ditemukan'. Maka undang-undang harus ditemukan atau dibuat sejalan dengan jiwa moral bangsa. Filsafat  hukum  progresif  dan filsafat hukum kodrat sangat mempengaruhi sistem hukum, pandangan hukum kodrat kontemporer  tentang  hak  merupakan keniscayaan negara demokrasi. negara wajib memenuhi hak ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil  dan politik  yang  merupakan  kebutuhan fundamental  negera  hukum.  hak asasi adalah sebuah hak yang mutlak dimiki  oleh  setiap  warga  negara. Bedanya  bila  masa  awal  hukum kodrat  gagasannya  adalah  tentang keadilan  dan  kebenaran,  dalam konteks  hari  ini  filsafat  hukum kodrat  lebih   banyak  membicaraka persoalan  faktual  seperti;  demokrasi, hak sipil, hak politik, dan hak rakyat atas kesejahteraan.
Bila ditelaah dari teori moralitas hukum ,  maka  hukum  dan  moral merupakan  dua  sisi  mata  uang  yang menjustifikasi  satu  sama  lain.  Moral adalah  segala  penilaian,  ukuran, karaker,  perilaku,  kesadaran,  yang berhubungan  dengan  apa  yang  baik dan apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan  prinsip  umum  yang berlaku didalam masyarakat
berdasarkan kesadaran manusia. 33
Tokoh  moralitas  hukum  Prof. Dr. lambertus Johannes Van Apeldorm pendukung teori campuran keadilan dan kemanfaatan menyatakan "Etika merupakan perilaku yang didasarkan atas pemahanan mereka terhadap: agama, moral hukum dan kesusilaan" artinya semakin tinggi pemahaman seseorang  terhadap  agama,  moral hukum  dan  kesusilaan,  maka  akan semakin  baik  pula  orang  tersebut berperilaku, dan sebaliknya. 34 Artinya tingkat ketaqwaan pemimpin terhadap agama sangat mempengaruhi  kualitasnya  karena  ia akan  mampu  membedakan  mana yang  baik  dan  mana  yang  buruk,  ia akan  berintegritas  dan  tidak  akan korupsi.
Menurut  teori  moralitas  hukum, hukum  yang  baik  adalah  yang berguna bagi masyarakat dan berfungsi secara efisien dan
memberikan  keadilan  maksimum bagi  masyarakat.  Tolok  ukurnya, moral  dinilai  dari  kabaikannya  dan kebaikan  diuji  dari  fungsi  yang melekat  padanya.  Misalnya  sebuah pasal dalam
undang-undang dikatakan  baik  bila  dapat  berfungsi sesuai  tujuan  yang  ingin  dihasilkan. maka bila pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2)  UU  No.  2  Tahun  2011  tentang partai politik tidak berfungsi menghasilkan  bakal  calon  pemimpin yang  hikmat  dan  bijaksana,  maka pasal tersebut tidak memiliki kebaikan dan tidak berfungsi dengan
33 Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand  Teori)  Dalam  Hukum.  Jakarta: Prenada Media Group. 2013. hal. 70.
34 Otjie Salman. Filsafat Hukum – Perkembangan  dan  Dinamika  Masalah. Bandung:  PT.  Refika  Aditama.  2018.    hal. 10.
baik, maka harus di revisi.
Bila  ditinjau  dari  teori  hukum yang  merekayasa  masyarakat  ( social engineering ) yang dicetuskan Roscoe Pound,  jika  hukum  didesain  secara profesional dan logis sesuai
kebutuhan,  maka  produk  hukum  itu akan  dapat  mempengaruhi  sendi kehidupan  masyarakat. 35 Sebaliknya bila  produk  hukum  dibuat  dengan niat  yang  tidak  baik,  sengaja  dibuat bias/kabur pemaknaannya maka dapat menghacurkan masyarakat dengan  banyak  kasus  korupsi  uang negara.
Berdasarkan  aliran pragmatic legal  realism yang  dipelopori  oleh Roscoe  Pound menjelaskan  bahwa hukum  dapat  berperan  sebagai  alat pembaharuan  masyarakat  ( law  as  a tool  of  social  angineering ). 36 hukum dapat merumuskan kepentingan sosial  menjadi  sebuah  hukum  atau "rekayasa sosial". Pound menggolongkan kepentingan menjadi  tiga  golongan:  kepentingan umum, sosial dan pribadi. Kepentingan  sosial  dalam  moral masyarakat berkenaan dengan perlindungan  masyarakat  terhadap merosotnya  moral  seperti:  korupsi, berjudi,  gaya  hidup  hedon,  dsb  yang dilakukan  oleh  pemimpin  eksekutif dan  juga  wakil  rakyat.  Maka  untuk mendapatkan  moralitas  pemimpin yang  baik  berawal  dari  proses rekrutmen  yang  baik,  dengan  tolok ukur yang jelas yang bisa menghasilkan  bakal  calon  pemimpin yang hikmat dan bijaksana. Terkait  hukum  sebagai  sarana perubahan,  seorang  sosiolog  hukum Polandia Podgorecki menyataka bahwa fungsi hukum dalam 35 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 248
36 Otjie Salman, Op. Cit. , hal. 14
masyarakat  ada  5  yaitu:  fungsi integrasi, petrifikasi, reduksi, memotivasi  dan  edukasi.  fungsi petrifikasi  yakni  hukum  melakuan seleksi dari pola-pola perilaku manusia  agar  dapat  mencapai  tujuan sosial  dan  fungsi  reduksi  artinya hukum  menyeleksi  sikap  manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 37 Melihat fungsi hukum berdasarkan  pandangan  Podgorecki maka  seharusnya  pasal  29  ayat  (1a) dan ayat (2) mengenai pola rekrutmen  politik  di  partai  politik harus  diatur  lebih  rinci  dan  detail agar berfungsi sebagai petrifikasi dan reduksi untuk menseleksi bakal calon pemimpin  yang  sesuai  kebutuhan masyarakat  Indonesia  hari  ini  yaitu pemimpin yang hikmat dan bijaksana sesuai  nilai  sila  ke-4  Pancasila  yang mampu
mensejahterakan masyarakat.
Beberapa  filsafat  dan  teori hukum  para  ahli  hukum  terkemuka dapat  dijadikan  referensi  bagiamana hak politik baru di implementasikan, pertama  seperti  yang  dikatakan  oleh Friedmen suatu undang-undang yang tidak berhasil mencapai tujuan sosialnya  justru  akan  membawa malapetaka dan bukan
kesejahteraan. 38 Bila  pernyataan  ini dikatikan  dengan  Pasal  29  ayat  (1a) dan  ayat  (2)  UU  No.  2  Tahun  2011 tentang  partai  politik,  akibat  pola rekrutmen yang justru tidak demokratis, elitis, tertutup dan rawan
37 Munir Fuadi, Op. Cit., hal. 247 38 Lawrence  M.  Friedman.  Teori dan  Filsafat  Hukum  –  Telaah  Kritis  Atas Teori-Teori  Hukum.  Jakarta:  Rajawali Pers. 1990. hal. 29.
money politik, menghasilkan pemimpin  bangsa  dan  wakil  rakyat yang  tidak  amanah,  korup  dan  tidak hikmat.  untuk  itu  pembuat  undang- undang harus merevisi pasal
tersebut.
Hans  Kelsen  tokoh  penting
mazhab  positivism seorang  filsuf hukum  murni  ( pure  theory  of  law )
memiliki  padangan  tentang stufen bae  des  recht bahwan  hukum  itu bersifat  hierarkis,  artinya  ketentuan yang dibawah tidak boleh bertentangan  dengan  ketentuan  yang lebih  atas  derajatnya.  yang  paling atas  adalah grundnorm ,  kemudian konstitusi, selanjutnya undang- undang  dan  yang  paling  bawah adalah  putusan  pengadilan. 39 Sejalan dengan Kelsen, tokoh neo-positivism H.L.A  Hart  dengan "the  concept  of law  theory" menekankan  perlunya suatu  tatanan  hukum  dalam primary rules dan secondary  rules yang berfungsi  sebagai  aturan  pelaksana yang  menjelaskan  prinsip-prinsip dalam primary norm .
Bila  mengacu  pada  dua  teori diatas  maka  frase  kata  "demokrasi" dalam Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU  Partai  Politik  memang  tidak bertentangan  dengan  Pancasila,  tapi secara  substansi  belum  mampu menterjemahkan  Pancasila  sebagai grundnorm dimana rechtidee 40 sila
39 Otje Salman. Op. Cit., hal. 13
40 Arief Sidharta. Refleksi Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum.  Bandung: Mandar Maju. 2009. hal. 181. Cita hukum
( rechtsidee ) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku  masyarakat  berakar  pada  gagasan, rasa,  karsa,  cipta  dan  fikiran  dari masyarakat  itu  sendiri.  Cita  hukum  itu mempengaruhi  dan  berfungsi  sebagai guiding principle , norma kritik dan faktor
ke-4  Pancasila  adalah  yang  layak memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang hikmat dan bijaksana, untuk itu pemerintah harus membuat secondary  rules yang mengatur aturan pelaksana dari frase kata 'demokrasi'. Meuwissen dalam bukunya tentang 'pengembanan hukum' menyatakan  ada  lima  dalil  tentang filsafat  hukum,  dalil  ketiga  dan kelima sangat relevan dalam penelitian  ini.  Dalil  ketiga  yaitu filsafat  hukum  adalah  pengembanan hukum praktikal yang dibagi menjadi tiga  bentuk,  yaitu;  pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pembentukan hukum  adalah  penciptaan  hukum baru  dalam  arti  umum,  biasanya berkaitan  dengan  perumusan  aturan umum  dapat  berupa  penambahan atau  perubahan  aturan-aturan  yang sudah berlaku. 41
Perundang-undangan
adalah adalah  jenis  pembentukan  hukum yang  paling  penting  dan  paling modern, didalamnya diciptakan suatu pola  perilaku  yang  dikemudian  hari diharapkan  dapat  digunakan  untuk menstandarisasi penyelesaian masalah  tertentu  di  masyarakat. Peraturan  hukum  itu  dirumuskan secara  abstrak  kemudian  diperlukan pengkhususan  yang  terarah  pada persoalan konkret.
Dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan  dibedakan  dua unsur  pokok,  pertama  unsur  politik idiil  dan  kedua  unsur  teknikal
yang  memotifasi  pembentukan  hukum dan perilaku hukum.
41 Arief  Sidharta.  Meuwissen Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum,  Teori  dan  Filsafat  Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama. 2022. hal. 9.
pembentukannya. Unsur idiil maksudnya  undang-undang  adalah hasil  dari  proses-proses  politik, namun juga memilik aspek normatif, yaitu hukum hakekatnya harus merealisasikan  cita  hukum  atau  ide hukum  ( rechtidee )  suatu  bangsa.
Unsur teknikal artinya teknik memasukkan  filsafat  hukum  ke dalam naskah normatif yang
kongkret,  sehingga  filsafat  hukum yang  sifatnya  abstrak  bisa  relevan secara  praktikal  dalam  pasal-pasal perundang-undangan. 42 Sebagai contoh  filsafat  Pancasila  sila  ke-4 tentang  pemimpin  yang  hikmat kebijaksanaan seharusnya dapat memperoleh bentuk yang khas dalam perundang-undangan,  dan  negara sesungguhnya  memiliki  tugas in optima untuk  mewujudkan  cita hukum  tentang  kriteria  pemimpin tersebut.
Dengan  dalil  bahwa  cita  hukum itu  harus  mewujud  dalam  peraturan perundang-undangan dan pemerintah memiliki  kewajiban  mewujudkannya maka  secara  filsafat  hukum  dan praktikal mutlak di butuhkan pengembangan  filsafat  baru  tentang demokrasi  dimana  hak  politik  yang selama ini hanya terkait hak pilih dan dipilih  harus  dikembangkan  menjadi hak politik baru yaitu (hak pilih) hak masyarakat mendapatkan bakal calon pemimpin yang hikmat kebijaksanaan  sesuai  cita  hukum bangsa  Indonesia  dalam  sila  ke-4 Pancasila. Formulasi Nilai Hikmat Kebijaksanaan  Dalam  Peraturan Hukum tentang Rekrutmen Politik Kenyataannya (das  sein) lembaga
42 Ibid, hal. 10
legislatif  dan  partai  politik  dalam kondisi  yang  tidak  ideal  dibuktikan dengan  tingkat  kepercayaan  publik yang  rendah  dan  banyaknya  terlibat kasus  politik.  Idealnya  ( das  sollen ) anggota  legislatif  adalah  orang  yang hikmat  dan  bijaksana  dan  juga sebagai penggerak perubahan ( chage agent )  yang  kreatif  inovatif  dan berjiwa Pancasilais.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seharusnya  pola  rekrutmen  politik dibangun  dengan  menerapkan  azaz pengelolaan  manajemen  yang  baik ( good governance ), dengan menerapkan konsep Sistem Integritas Partai  Politik  (SIPP). 43 Hal  ini  akan menjamin  peluang  proses  rekrutmen akan  lebih  baik,  kredibel,  modern dan akuntabel.
Berdasarkan  terori  Meuwissen mengenai  pembentukan  perundang- undangan harus memperhatikan unsur politik idiil dan unsur teknikal pembentukannya, maka idealnya bakal  calon  pemimpin  eksektif  dan legislatif  pada  saat  rekrutmen  harus memiliki kualifikasi hikmat kebijaksanaan yang dapat
dirumuskan  melalui  syarat  kriteria sebagai berikut:
43 Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)  adalah  sebuah  kertas  posisi ( position  paper )  yang  dibuat  oleh Syamsudin  Haris  dkk  dan  di  terbitkan oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi bekerjasama  dengan  Pusat  Penelitian Politik  LIPI  pada  tahun  2017  di  Jakarta.
SIPP dimaknai sebagai perangkat kebijakan  yang  dibangun  oleh  partai politik  untuk:  (1)  menghasilkan  calon pemimpin yang berintegritas, (2) meminimalisir  risiko  korupsi  politik  dan penyelahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of power ),  (3)  instrument  kepatuhan  SIPP, dan  (4)  tata  kelola  keuangan  yang transparan dan akuntabel.
1. Bakal calon pemimpin mencirikan orang yang memiliki  tingkat  ketakwaan tinggi  terhadap  Tuhan  YME, ketakwaan ini harus mewujdukan dalam pengatahuan dan perilaku sehari-hari.  Bargaul  dengan santun, menjaga kesopanan dan tegas  membedakan  yang  halal dan haram.
2. Bakal  calon  pemimpin  harus mencirikan seorang yang mempunyai  jiwa  sosial  yang tinggi, dibuktkan dengan berbagai aktifas sosialnya dalam  menciptakan  kehidupan masyarakat  yang  lebih  baik ( well being )
3. Bakal  calon  pemimpin  harus mencirikan seorang yang memiliki moralitas dan kejujuran  dalam  menjalankan amanah,  bisa  dilihat  dari track record selama hidupnya.
4. Bakal  calon  pemimpin  harus mencirikan seorang mempunyai  keteladanan  dan kemuliaan  pribadi  dan  sosial sebagai  tokoh  atau  figure public. Misalnya memiliki segudang  aktifitas  sosial  dan menjadi influencer bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. 5. Bakal calon pemimpin haruslah  orang  yang  visioner,
memiliki visi, misi dan program yang jelas dan terukur dalam bekerja. 6. Bakal  calon  pemimpin  harus mencirikan orang yang memiliki  sifat  rela  berkorban, ringan  tangan,  suka  membantu sesama  demi  kejayaan  bangsa dan negara.
7. Bakal  calon  pemimpin  harus memiliki nation  pride,  dignity
dan social  responsibility bagi masyarakat. Buktinya suka produk  dalam  negeri,  tidak tunduk  pada  bangsa  asing, dekat  dengan  rakyat  dan  suka turun  mendengarkan  aspirasi masyarakat.
8. Bakal  calon  pemimpin  harus memiliki  kematangan  sosial
( socio-emotional  maturity )  dan softskill yang mempuni, memiliki jiwa leadership , team work, mudah  bersinergi  dan networking yang luas.
9. Bakal  calon  pemimpin  harus memiliki  jiwa  kenegarawanan, tidak  partisan  inklusif  dan memikirkan  kepentingan  yang bersifat holistik.
Itulah  sembilan  kriteria  yang harus  termuat  dalam  peraturan hukum  dalam  menjabarkan  Pasal 29  ayat  (1a)  dan  ayat  (2), pemerintah harus
membuat peraturan  turunan  dari  pasal a  quo tersebut,  yang  berfungsi  mengikat AD/ART partai untuk wajib mempedomani aturan tersebut.
D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Konsep  universalime  hak asasi  manusia  modern  seperti yang  tertuang  dalam  UDHR, ICCPR  dan  ICESCR  telah diterima  di  negara  Indonesia dan diratifikasi. Artinya Indonesia tunduk pada paradigma  universalism  hak asasi  manusia,  dan  disisi  lain juga  memiliki  volksgeist  atau jiwa  bangsa  yaitu  Pancasila. Artinya  bahwa  hak  asasi manusia  yang  dibalut  dalam system pemerintahan
demokrasi  punya  kekhasan sendiri  yang  disebut  dengan demokrasi Pancasila. Kedudukan dari Pancasila dalam sistem hukum merupakan sumber dari segala hukum  dan  tertib  hukum sehingga  Pancasila  dijadikan nilai  dasar  bagi  penyusunan norma  hukum  di  Indonesia. Pancasila  sebagai philosophie grondslag atau weltanschauung memuat nilai- nilai  yang  terdiri  dari  nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan  sosial.  Khusus  Sila ke-4 terkandung nilai kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin  yang dilandasi oleh kebijaksanaan yang bersumber  pada  asas  moral dan  ketuhanan  dalam  suatu permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-4 tersebut mengisaratkan  bahwa  pola rekrutmen  politik  yang  ideal adalah  yang  melahirkan  calon pemimpin  yang  hikmat  yang meletakkan moral kebijaksanaan yang bersumber dari nilai ketuhanan  dan kemanusiaan.
2. Rekomendasi/Saran
Untuk  mewujudkan  hal tersebut, pola rekrutmen politik dibangun dengan menerapkan  asas  pengelolaan manajemen  yang  baik  ( good governance ), dengan menerapkan  konsep  Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Hal ini akan menjamin peluang proses rekrutmen akan  lebih  baik,  kredibel, modern dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: B.,  Daulat  N.  2020. Hubungan  Hukum dengan  Moral  dalam  Buku  – Teori  Hukum  ‘Sejarah,  Hakikat, Makna  dan  Hubungan  dengan Moral’ .  Bandung;  PT.  Widina Bakti Persada.
Bahar,  Safroedin.  1998. Risalah  Sidang Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  &  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945  – 22  Agustus  1945 .  Jakarta; Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. E., Schattscheider E. 1975. The Semisovereign People: A Realist’s View  of  Democracy  in  America . Illionis:  The  Dryden  Press Hinsdale. Eleanora, Fransiska Novita. 2012. Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia . ADIL:  Jurnal  Hukum , Vol.  3,  No.
1 . Friedman,  Lawrence  M.  1975. The  Legal System, Asocial Science Perspective .  New  York;  Russel Sage Foundation. Friedman,  Lawrence  M.  1990. Teori  dan Filsafat  Hukum  –  Telaah  Kritis Atas Teori-Teori Hukum . Jakarta; Rajawali Pers. Fuady,  Munir.  2013. Teori-Teori  Besar (Grand  Teori)  Dalam  Hukum . Jakarta; Prenada Media Group. Hamidi,  Jazim.  2005. Hermeneutika Hukum . Yogyakarta; UII Pers. Huda,  Miftachul.  2009. Pekerjaan  Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah  Pengantar .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
KBBI  Daring  VI  (Pemutakhiran:  Oktober 2023). Locke,  John.  2003. Two  Treatise  of Government . Cambridge; Cambridge University Press. Marwan, Waludin. 2013. Satjipto Raharjo: Sebuah  Biografi  Intelektual  & Pertarungan  Tafsir  Terhadap Filsafat Hukum Progresif .
Yogyakarta; Thafa Media.
Poespowardojo,  Soerjanto.  1991. Filsafat Pancasila:  Sebuah  Pendekatan Sosio-Budaya . Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. Praja,  Juhaya  S.  2019. Filsafat  Hukum Perbandingan  antar  Mazhab- Mazhab  Barat  dan  Islam . Jakarta; Kencana.
Pranadji,  Tri.  2009. Memahami  Hukum dari Konstruktif Sampai Implementasi . Jakarta; PT.
RajaGrafindo. Salman,  Otjie.  2018. Filsafat  Hukum  –
Perkembangan  dan  Dinamika Masalah .  Bandung;  PT.  Refika Aditama. Sidharta,  Arief.  2009. Refleksi  Tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung; Mandar Maju. Sidharta,  Arief.  2022. Meuwissen  Tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum,  Teori  dan  Filsafat Hukum .  Bandung;  PT.  Refika Aditama. Soemantri,  Sri.  1986. Tentang  Lembaga- Lembaga  Negara  Menurut  UUD 1945 . Bandung; Alumni.
Touraine,  Alan  dan  David  Macey.  1991. What  is  Democracy? .  United State;  United  State  Information Agency.

## Media Massa dan Media Sosial
BPIP, Makna Hikmah dalam Pancasila , 12 Januari 2021. CNN  Indonesia, Survei  LIPI:  DPR  dan
Parpol  Jadi  Lembaga  Bercitra Negatif ,  tanggal  08  Agustus 2018. Detik.com, Wiwik Anggota DPRD Lampung Timur  Tersangka  Korupsi  Dana Desa , tanggal 12 Agustus 2022. Kompas.com, KPK  Tetapkan  28  eks  DPRD
Jambi  Jadi  Tersangka  Uang Ketok  Palu  RAPBD ,  tanggal  10 Januari 2023. Tempo.co, Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi
Indonesia  Jeblok,  Apa  Saja Indikator  IPK  Ini? ,  tanggal  04 Februari 2023. Tempo.co, Survei  LSI  Soal  Kepercayaan Publik:  DPR  dan  Parpol  Urutan Paling  Buncit ,  tanggal  23
Februari 2021.