PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
Halwa Fairuzia 1 ; Rouli Anita Velentina 2 .
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 E-mail: halwafairuzia@ui.ac.id
Naskah diterima : 27/03/2023, revisi : 28/09/2023, disetujui 07/12/2023
Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  Ultimum  Remedium merupakan  asas  yang  artinya  pidana  dijadikan  sebuah  upaya  terakhir  dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan,  dimana  sanksi  perdata  dan  administratif  lebih didahulukan. Dalam jurnal ini peneliti akan membahas bagaimana keterkaitan mengenai asas tersebut dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap batasan dalam menindak notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana hukum menjadi sebuah pondasi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan  timbulnya  permasalahan  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh notaris.
Kata Kunci: Ultimum Remedium, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi.

## Abstract
The aim of this research is to explain that Ultimum Remedium is a principle which means that criminal law is used as a last resort in resolving a problem, where civil and administrative sanctions take precedence. In this journal, researchers will discuss how these principles relate to  the  authority  of  the  Notary  Honorary  Council  regarding  the  limitations in  taking  action against notaries. This research uses normative juridical research, where the law becomes a foundation  for  studying  laws  and  regulations  with  the  emergence  of  problems  regarding unlawful acts committed by notaries.
Keywords: Ultimum Remedium, Unlawful Acts, Sanctions.

## A. Pendahuluan
Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.  Akta  otentik  merupakan  suatu  bentuk  dokumen  resmi  yang  dibuat  oleh  notaris berdasarkan kesaksian dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang mengikatkan diri
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dalam  suatu  peristiwa  hukum.  Akta  otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat  di hadapan hukum, sehingga sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.
Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki tugas lain yang tidak kalah penting. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum memahami konsekuensi dan implikasi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, notaris sering berperan sebagai penasehat hukum yang memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Keberadaan Lembaga notariat timbul karena    adanya  kebutuhan  dalam  lingkup  masyarakat  untuk  dijadikannya  sebuah  alat  bukti dalam  hubungan  keperdataan  yang  terjadi  antara  individu. 1 Melalui  kebutuhan  tersebut mendorong  terlahirnya  notaris  yang  memiliki  wewenang  untuk  membuat  alat  bukti  tertulis untuk digunakan sebagai alat bukti otentik dalam hubungan perdata yang biasa disebut sebagai akta.
Mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban notaris mencakup kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris adalah sebuah profesi hukum dengan begitu notaris merupakan suatu profesi yang mulia (nobile officium). 2 Disebut dengan nobile officium dikarenakan profesi notaris  sangat  memiliki  keterikatan  dengan  sosial  dan  kemanusiaan.  Akta  yang  dibuat  oleh seorang  notaris  dapat  menjadi  alat  hukum  atas  status  harta  benda,  hak  dan  kewajiban seseorang. Maka dari itu jika ditemukannya kekeliruan atas akta notaris dapat menimbulkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang dari suatu kewajiban.
Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris adalah prinsip  etika  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia,  dan  aturan  tersebut  ditujukan kepada  siapa  saja  yang  sedang  menjalankan  tugas  sebagai  seorang  notaris  harus  tunduk terhadap setiap aturan ketika menjalankan fungsi dan tugasnya.
Dengan demikian notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diharuskan untuk selalu berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris hal tersebut tentu dapat merugikan para pihak yang  terikat.  Apabila  ditemukan  akta  yang  dibuatnya  mengandung  cacat  hukum  karena kesalahan notaris baik karena kealpaan maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut terjadi diluar kuasa seorang notaris maka dalam hal ini notaris tidak dapat diturut  sertakan  berdasarkan  Pasal  50  KUHP  bahwa  orang  yang  menjalankan  peraturan undang-undang tidak dapat dipidana. 3
1 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. x.
2 Eka Dadan Ramadhan dan Eni Dasuki Suhardini, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan  pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan,” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 31. 3 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 50.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Dengan  begitu  maka  tidak  benar  jika  masih  banyak  yang  beranggapan  bahwa  notaris merupakan sebuah jabatan yang kebal akan hukum.

## B. Metode Penelitian
Bentuk  Penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif. Yuridis  normatif  adalah  bentuk  penelitian  dimana  hukum  menjadi  sebuah  pondasi  untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang  dihadapi.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  mendefinisikan  penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder 4 . Penelitian yuridis normatif meneliti dan menelaah data sekunder seperti Undang-Undang, Buku, dan Jurnal Ilmiah yang bersangkutan dengan topik yang akan penulis kaji.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif,  suatu  analisa  data  yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis 5 selain itu analisis kualitatif merupakan penganalisaan suatu data berdasarkan pemahaman peneliti dari  informasi  yang  diperoleh  yang  kemudian  dinarasikan  untuk  memperoleh  kesimpulan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Bentuk  kewenangan  yang  dimiliki  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  hal pemanggilan  notaris  yang  melakukan  tindak  perbuatan  melawan  hukum  dalam persidangan.
Bentuk  kewenangan  yang  dimiliki oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  didasari  oleh Pasal  66  UUJN  yang  mengatur  mengenai  tata  cara  pemanggilan  seorang  Notaris  yang dilakukan  oleh  para  penyidik dan  jaksa.  Dalam  hal  tersebut  Pasal  66  UUJN  memberikan adanya  perlindungan  terhadap  notaris  sebelum  adanya  pembuktian  kuat  mengenai  akta yang berindikasi atau terlibatnya Notaris dalam melakukan suatu tindak pidana dalam akta yang dibuatnya.
Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pidana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan  dijatuhkannya  sebuah  hukuman.  Hal  ini  didasari  dengan  asas  legalitas dimana  tidak  dapat  dijatuhkan  hukuman  apabila  tidak  ada  suatu  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Maka dari itu  dalam  hal  notaris  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  harus  tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.
5 H. Ishak, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 126.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Dalam proses pemeriksaan jika ditemukan adanya dugaan pemalsuan akta maupun dugaan lainnya yang berhubungan dalam ranah pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN melalui pemeriksaan  yang  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah (MKNW). Oleh karena itu Anggota MKN tidak hanya dituntut untuk memahami mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris saja melainkan mengerti tentang Hukum Acara. Majelis Kehormatan Notaris bukan institusi pembela bagi Notaris akan tetapi memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  mendudukan  secara  objektif dan  profesional  mengenai perlu  tidaknya  memberikan  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  notaris  untuk  diberikan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal keperluan proses peradilan.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  seorang  notaris  dapat dilakukan pemeriksaan perkara pidana yaitu:
a. Jika timbulnya kerugian yang disebabkan oleh notaris terhadap para pihak yang namanya disebutkan dalam akta
b. Notaris diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti halnya:
1. Turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, dimana dalam hal ini notaris melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan pihak lainnya untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu. 6
2. Membantu atau membiarkan pihak lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang melanggar undang-undang dengan didasari Pasal 231 KUHP. 7
3. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, seperti halnya memalsukan surat, maupun hal berharga lainnya yang dengan adanya keterangan palsu tersebut dapat merugikan pihak tertentu. 8
4. Memalsukan akta otentik dengan keterangan palsu yang diatur dalam pasal 266 KUHP mengenai kejadian sebenarnya. 9
5. Mengalihkan suatu barang yang bukan miliknya bukan dengan cara kejahatan melainkan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. 10
6 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 55.
7 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 231.
8 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 263.
9 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 266.
10 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 372.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
6. Melakukan penipuan yang dengan sengaja ingin menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar hak dan ketentuan dengan cara memalsukan atau melakukan suatu tipu muslihat yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. 11
7. Membebani hak tanggungan untuk menjual, atau menukar suatu tanah yang belum bersertifikat seperti yang diatur dalam Pasal 385 KUHP. 12
c. Menindaklanjuti mengenai keterangan baik secara formil atau materiil mengenai laporan yang timbul dari para pihak yang berkaitan dengan dibuatnya akta oleh notaris, dimana akta tersebut memiliki indikasi perbuatan pidana yang dapat merugikan para pihak. Sehingga Kepolisian wajib untuk menindak aduan masyarakat tersebut untuk meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.
d. Sebagai Warga Negara Indonesia, Notaris diwajibkan untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli maupun juru bahasa yang diatur dalam Pasal 224 KUHP yang menyatakan: 13 “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
2. Bentuk keterkaitan  asas ultimum  remedium dalam  hal  notaris  terlibat  melakukan tindak perbuatan melawan hukum.
Asas ultimum remedium adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan hukum  harus  diambil  sebagai  pilihan  terakhir  ketika  tindakan  lain  sudah  tidak memungkinkan atau tidak efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Asas ini juga berlaku  terhadap  notaris,  di  mana  tindakan  hukum  terhadap  notaris  harus  dilakukan sebagai  pilihan  terakhir  setelah  upaya-upaya  lain  telah  dilakukan  untuk  menyelesaikan permasalahan yang timbul.
Dalam  konteks  notaris,  asas  ultimum  remedium  berarti  bahwa  tindakan  hukum terhadap  notaris  harus  diambil  hanya  setelah  upaya-upaya  lain,  seperti  pemberian peringatan,  sanksi  administratif,  atau  tindakan  lainnya,  telah  dilakukan  dan  tidak  efektif dalam menyelesaikan suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris.
11 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 378.
12 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 386.
13 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 224.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, di mana tindakan hukum  harus  diambil  setelah  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  seperti  tingkat kesalahan  atau  pelanggaran,  dampaknya  terhadap  masyarakat  dan  kepentingan  umum, serta hak-hak notaris sebagai pejabat publik.
Namun, penting untuk diingat bahwa asas ultimum remedium tidak berarti bahwa notaris tidak dapat dipidanakan atau dijatuhi sanksi hukum jika melakukan tindakan yang melanggar  hukum  secara  serius  atau  merugikan  masyarakat  secara  signifikan.  Tindakan hukum  terhadap  notaris  tetap  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  702  K/Sip/1973, tanggal  5  September  1973  menegaskan  “Bahwa  judex  factie  dalam  amar  putusannya membatalkan  Akta  Notaris,  hal  ini  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  Pejabat  Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa- apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut. 14
Oleh karenanya, dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan.
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa- apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut
Asas  ultimum  remedium  memiliki  beberapa  kelebihan  bagi  seorang  notaris,  di antaranya:
1. Mendorong notaris untuk berperan sebagai penasehat hukum: Dalam menjalankan tugasnya, notaris sering berperan sebagai penasehat hukum yang memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dengan adanya asas ultimum remedium, notaris akan lebih mendorong untuk memberikan solusi secara persuasif dan penyelesaian secara damai, sebelum mempertimbangkan tindakan hukum.
14 Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 702 K/Sip/1973, RI melawan xxx (1973), hlm. x.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
2. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris: Asas ultimum remedium membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris, karena notaris dianggap sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dengan memberikan kesempatan kepada notaris untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum diambil tindakan hukum, masyarakat akan lebih percaya dan menghargai notaris sebagai lembaga yang dapat dipercaya.
3. Mendorong notaris untuk memperbaiki kesalahan secara proaktif: Dalam situasi di mana notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran, asas ultimum remedium dapat mendorong notaris untuk memperbaiki kesalahan tersebut secara proaktif, sebelum tindakan hukum diambil. Hal ini dapat membantu notaris untuk memperbaiki reputasi dan menjaga kredibilitasnya sebagai pejabat publik.
4. Menjaga keadilan dan proporsionalitas dalam tindakan hukum: Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek yang relevan, tindakan hukum terhadap notaris yang melanggar hukum dapat diambil secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat membantu menjaga keadilan dalam proses hukum dan mencegah tindakan hukum yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap notaris.
Dalam  hal  seorang  notaris  terlibat  dalam  tindakan  perbuatan  melawan  hukum, prinsip ultimum remedium dapat mengambil dua bentuk keterkaitan asas:
1. Notaris dapat dikenai sanksi administratif oleh badan pengawas notaris atau otoritas yang berwenang. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, atau pemberhentian sementara atau permanen dari tugas notaris.
2. Notaris juga dapat dituntut secara pidana oleh pihak yang dirugikan atau oleh pihak yang berwenang. Tindakan pidana tersebut dapat berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada sifat dan keparahan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.
Dalam  kedua  bentuk  keterkaitan  asas  tersebut,  prinsip  ultimum  remedium menuntut bahwa sanksi atau tuntutan pidana hanya diberikan setelah semua upaya lain yang mungkin telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul.
Pidana  dijadikan  upaya  terakhir  dalam  menindak  notaris  karena  proses  pidana merupakan proses hukum yang paling berat dan berdampak besar pada seseorang. Pidana dapat berupa denda atau hukuman penjara yang dapat merusak reputasi dan masa depan seseorang.
Selain itu, proses pidana juga memerlukan bukti yang kuat dan  jelas untuk dapat membuktikan  kesalahan  seseorang  dalam  melakukan  tindakan  melawan  hukum.  Oleh
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
karena itu, sebelum memutuskan untuk menindak notaris secara pidana, perlu dilakukan investigasi dan pengumpulan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa notaris tersebut benar-benar melakukan tindakan melawan hukum.
Sebelum  memutuskan  untuk  menindak  notaris  secara  pidana,  terlebih  dahulu dilakukan upaya-upaya lain seperti teguran, peringatan, atau pencabutan izin notaris. Jika upaya-upaya  tersebut  tidak  berhasil,  barulah  dipertimbangkan  untuk  menindak  notaris secara pidana sebagai upaya terakhir dan paling berat dalam menegakkan hukum. Notaris dapat  dipidana  jika  terbukti  melakukan  tindakan  melawan  hukum  yang  merupakan pelanggaran  pidana  dan  jika  terbukti  melakukan  tindakan  melawan  hukum  yang merupakan  pelanggaran  pidana,  notaris  dapat  dipidana  dan  dikenai  sanksi  pidana  yang sesuai  dengan  tingkat  keparahan  pelanggarannya.  Sanksi  pidana  tersebut  dapat  berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya.
Maka  dari  itu  sanksi  lainnya  lebih  didahulukan  seperti  halnya  hukuman administratif  merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  notaris oleh badan pengawas notaris atau otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Dewan Kehormatan Notaris. Hukuman administratif tersebut dapat  berupa  teguran,  peringatan,  pencabutan  izin,  atau  pemberhentian  sementara  atau permanen dari tugas notaris.
Hukuman administratif lebih didahulukan untuk notaris karena memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:
1. Lebih cepat dan mudah dilakukan: Proses pengenaan hukuman administratif dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan proses pidana. Hal ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan lebih efektif dan efisien.
2. Tidak memerlukan bukti yang seketat dalam pidana: Proses pengenaan hukuman administratif tidak memerlukan bukti yang seketat dalam proses pidana. Hal ini memudahkan badan pengawas notaris atau otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang- undangan atau etika profesi.
3. Lebih bersifat preventif: Hukuman administratif lebih bersifat preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan melawan hukum selanjutnya dari notaris yang bersangkutan. Hal ini dapat membantu untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya.
Selain sanksi administratif, sanksi perdata terhadap notaris juga lebih didahulukan dibandingkan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena notaris memiliki tanggung jawab yang  sangat  besar  dalam  menjalankan  tugasnya,  yaitu  membuat  akta  otentik  yang merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan kekuatan pembuktian surat perjanjian di depan pengadilan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta otentik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk mendapatkan ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita.  Sanksi  perdata  yang  dapat  dikenakan  terhadap notaris meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin notaris, dan pencabutan sertifikat keanggotaan notaris.
Sementara  itu,  sanksi  pidana  terhadap  notaris  dapat  dikenakan  apabila  notaris melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  pidana,  seperti  penipuan,  pemalsuan dokumen, atau penggelapan. Meskipun demikian, sanksi perdata tetap lebih didahulukan karena  sifatnya  yang  lebih  mengutamakan  pemulihan  hak-hak  korban  atau  pihak  yang dirugikan  daripada  hukuman  terhadap  pelaku.  Namun  demikian,  jika  pelanggaran  yang dilakukan oleh notaris sudah sangat serius dan melanggar hukum dengan sengaja, maka tindakan pidana masih tetap dapat dilakukan sebagai bentuk sanksi yang lebih berat dan tegas.
Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat  besar dalam melindungi kepentingan para pihak yang melakukan transaksi notaris. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya benar-benar berasal dari pihak yang berwenang dan tidak ada unsur pemalsuan atau kecurangan dalam dokumen tersebut.
Jika terbukti bahwa notaris melakukan tindakan melawan hukum, termasuk terlibat dalam  pemalsuan  dokumen, maka  notaris  dapat  dipidana  meskipun pemalsuan  tersebut datang  dari  pihak  luar.  Hal  ini  karena  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa keabsahan  dokumen  dan  kebenaran  fakta  yang  dinyatakan  dalam  dokumen  tersebut sebelum membuat akta otentik.
Namun,  jika  terbukti  bahwa  notaris  telah  melakukan  pemeriksaan  dan  verifikasi yang wajar dan tidak terdapat unsur pemalsuan atau kecurangan yang dapat diketahui oleh notaris pada saat pembuatan akta, maka notaris tidak dapat dipidana karena pemalsuan yang dilakukan oleh pihak luar.
Dalam  hal  ini,  notaris  perlu  dapat  membuktikan  bahwa  telah  melakukan pemeriksaan  dan  verifikasi  yang  wajar  sebelum  membuat  akta  otentik  dan  tidak mengetahui  adanya  unsur  pemalsuan  atau  kecurangan  dalam  dokumen  tersebut.  Jika notaris  dapat  membuktikan  hal  tersebut,  maka  notaris  tidak  dapat  dipidana  karena pemalsuan yang dilakukan oleh pihak luar.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara kesimpulannya, prinsip Ultimum Remedium menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya  menjadi  upaya  terakhir  dalam  menghukum  notaris  atas  tindakannya.  Sanksi perdata  dan  administratif  seharusnya  didahulukan,  dan  sanksi  pidana  hanya  seharusnya diberlakukan ketika semua opsi lain telah habis. Prinsip ini mengingatkan bahwa tujuan utama dari  hukuman  bukanlah  untuk  menyakiti  pelaku,  tetapi  untuk  melindungi  masyarakat  dan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
mempromosikan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  Majelis  Kehormatan  Notaris  untuk menggunakan  kewenangannya  secara  bijaksana  dan  mempertimbangkan  semua  opsi  yang tersedia sebelum memberlakukan sanksi pidana pada notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  memanggil  notaris  yang melakukan  tindakan  melawan  hukum  dalam  persidangan.  Hal  ini  dilakukan  agar  notaris tersebut dapat memberikan penjelasan atas tindakannya dan memberikan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Bentuk  pertanggungjawaban  notaris  yang  terlibat  dalam  tindakan  melawan  hukum dapat  berupa  sanksi  administratif seperti  teguran,  peringatan,  pencabutan  izin,  atau  bahkan pembekuan  sementara  atau  dicabutnya  izin  notaris.  Selain  itu,  notaris  juga  dapat  dituntut secara pidana apabila tindakannya melanggar hukum pidana.
Keterkaitan  asas  ultimum  remedium  dalam  hal  notaris  terlibat  melakukan  tindak perbuatan  melawan  hukum  terletak  pada  prinsip  bahwa  sanksi  atau  tindakan  yang  diambil harus  proporsional  mungkin  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  Majelis Kehormatan  Notaris  harus  memastikan  bahwa  sanksi  yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran yang dilakukan dan tidak melebihi batas yang diperlukan.
Agar  notaris  tidak  dianggap  kebal  hukum,  ada  beberapa  saran  yang  dapat  dilakukan, antara lain:
1. Menegakkan standar etika dan integritas: Notaris harus mematuhi kode etik dan integritas yang telah ditetapkan oleh lembaga notaris. Hal ini dapat membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesional dan jujur sesuai dengan jabatannya.
2. Meningkatkan transparansi: Notaris harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami peran notaris dan mengurangi kesalahpahaman atau persepsi negatif terhadap notaris.
3. Peningkatan kualitas dan keterampilan: Notaris harus terus meningkatkan kualitas dan keterampilannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris juga harus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan regulasi.
4. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait: Notaris harus menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian agar dapat menghindari pelanggaran hukum dan meningkatkan efektivitas tugasnya.
5. Tindakan tegas terhadap pelanggaran: Notaris harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris lainnya. 15 Hal ini dapat
15 Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  “xxx,”  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, xxx, tersedia pada hukum.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal xxx.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
membantu mengurangi persepsi negatif terhadap profesi notaris dan memperkuat integritas profesi notaris secara keseluruhan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 52-63 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## Daftar Pustaka
A. Buku
Ishak, H. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta, 2020.
Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya.  “xxx.”  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, xxx. Tersedia pada hukum.studentjournal.ub.ac.id. Diakses pada tanggal xxx.
Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 702 K/Sip/1973. RI melawan xxx (1973).
Ramadhan, Eka Dadan dan Eni Dasuki Suhardini. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan,”
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 18. No. 1 (2019). Hlm. 29-38. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1983.