## Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Nur Syamsiyah
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) nursyamsiyah@stebilampung.ac.id
Heriyanto
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) heriyanto@stebilampung.ac.id
Dedi Suhendi
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) dedisuhendi85@gmail.com
Abstract . Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) have several obstacles in developing  their  business,  such  as  limitations  in  terms  of  capital,  mastery  of technology,  human  resources  and  business  management.  For  this  reason,  a financial institution is needed to cover the source of capital for MSMEs. Institutions that  handle  micro-scale  financing  namely  Venture  Capital  Company  (PMV). Venture capital financing is different from a bank, because it provides financing by direct participation in the business partner it finances, besides that venture capital is  an  active  investment  which  is  always  accompanied  by  involvement  in  the management of the company being financed. PT. Sarana Lampung Ventura is the only PMV based in Lampung, which currently focuses on financing using a profit sharing pattern, where this pattern is very well known in the Islamic economy. PT. Sarana  Lampung  Ventura  has  had  a  positive  impact  on  the  development  of business partners, this can be seen from the increase in sales turnover. However, in the implementation there are still many obstacles faced, especially related to the application  of  the  principles  of  venture  capital  as  active  financing  including  the implementation  of  guarantees  and  management  assistance.  And  for  the  profit sharing pattern applied by PT. Sarana Lampung Ventura to a business partner is a type of financing where a certain percentage of profit is first set every month or from a predetermined period to be given by a business partner to a venture capital company.  In  terms  of  assistance  to  business  partners  both  in  the  management placement  and  management  coaching  has  not  been  fully  implemented,  where
management  assistance  provided  by  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  adapts  to  the needs of business partners which are only in the form of advice or consultation. In Islamic economic perspectives, this is still not appropriate.
Keywords: Revenue Sharing, Management, Business Partners

## Pendahuluan
Pertumbuhan  GNP  ( Gross  National  Product)  dan  pengentasan  kemiskinan menjadi topik central dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Dalam hal ini, terdapat  dua  prinsip  yang  digunakan  sebagai  strategi  pembangunan  yakni  1) Pertumbuhan GNP, modernisasi alat-alat produksi, serta penggunaan modal besar dan teknologi, 2) Pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian, dan pembagian kekuasaan yang proporsional. (Rudolf. 1999) Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pembangunan  ekonomi  adalah dengan  pengentasan  masyarakat  dari  kemiskinan.  Pengalaman  yang  ada menunjukkan,  pengentasan  masyarakat  dari  kemiskinan  dan  pemenuhan kebutuhan pokok lebih penting daripada pertumbuhan GNP. (Rudolf. 1999)
Di provinsi Lampung, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan per tahun 2014-2016.  Pada  tahun  2014  jumlah  penduduk  miskin  di  provinsi  Lampung menyentuh angka yang cukup tinggi yakni 1.143.94 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2015  jumlah  penduduk  miskin  mengalami  peningkatan  yakni  1.163.50  jiwa.  Dan pada  tahun  2016,  jumlah  penduduk  miskin  kembali  meningkat  menjadi  1.169.60 jiwa.  (BPS  Provinsi  Lampung.  2017).  Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  upaya pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya pengentasan kemiskinan  ini  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  memutuskan  mata  rantai kemiskinan  itu  sendiri.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  penguatan  berbagai aspek  di  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  masyarakat  miskin  yang  mempunyai  kemauan  dan kemampuan produktif. (Euis Amelia, 2009)
Meskipun  peran  UMKM  sangat  penting,  namun  dalam  mengembangkan usahanya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satunya mengenai  keterbatasan  modal.  Melihat  kendala  tersebut,  diperlukan  sebuah institusi keuangan yang dapat mengcover sumber permodalan UMKM. Dalam hal ini,  sektor  UMKM  membutuhkan  dukungan  permodalan  dari  lembaga  keuangan untuk  memajukan  usahanya  agar  tidak  terjerat  kepada  tangan-tangan  rentenir. Lembaga  yang  menangani  pembiayaan  skala  mikro  yakni  Perusahaan  Modal Ventura  (PMV).  UMKM  dapat  memperoleh  dana  untuk  memulai  dan/atau mengembangkan usahanya melalui lembaga ini.
Pembiayaan  modal  ventura  berbeda  dengan  bank  yang  memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Sementara modal ventura memberikan pembiayaan  dengan  cara  melakukan  penyertaan  langsung  ke  dalam  pasangan usaha  yang  dibiayainya,  selain  itu  modal  ventura  bersifat  investasi  aktif.  Karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang  dibiayai,  meliputi  manajemen  keuangan,  pemasaran  dan  pengawasan operasional.  Keikutsertaan  dalam  manajemen  tersebut  diharapkan  akan  dapat mengurangi  risiko  investasi  perusahaan  modal  ventura  dan  untuk  membantu perusahaan  yang  bersangkutan  meningkatkan  profitabilitas.  (Andri  Soemitra. 2010).
Jenis penyertaan modal/pembiayaan yang diberikan modal ventura kepada pasangan  usaha  dapat  dilakukan  dalam  beberapa  cara  diantaranya  dengan pembiayaan bagi hasil. Bagi hasil ( profit and loss sharing) adalah jenis pembiayaan yang sangat dikenal dalam syariah Islam, yang dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah  atau  mudharabah.  (Andri  Soemitra.  2010).  Pembiayaan  bagi  hasil dalam  perusahaan  modal  ventura  dilakukan  dalam  hal  usaha  yang  akan  dibiayai tidak  berbentuk  badan  hukum  atau  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk penyertaan  langsung  belum  atau  tidak  dipenuhi  oleh  pasangan  usaha.  Bentuk instrumen  pembiayaan  ini  menekankan  pada  aspek-aspek  bagi  hasil  dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pola pembiayaan bagi hasil ini  merupakan  instrumen  pembiayaan  yang  dimodifikasi  untuk  menjembatani kendala  pembiayaan  bagi  badan  usaha  yang  belum  berbadan  hukum,  terutama usaha kecil. (Andri Soemitra. 2010)
PT.  Sarana  Lampung  Ventura  untuk  selanjutnya  disingkat  PT.  SLV  adalah suatu perusahaan modal ventura yang berkedudukan di Bandar Lampung. PT. SLV tersebut saat ini adalah satu-satunya perusahaan modal ventura di Lampung, yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan No. 227/KMK/017/1995 tanggal 24 Mei 1995.  PT.  SLV  didirikan  dengan  maksud  menyertakan  modal  ke  dalam  UMKM dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil  di  Lampung.  Selain  itu  juga  bertujuan  untuk  mengembangkan  perusahaan yang pada tahap awal mengalami kesulitan dana dan membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Sebagai sarana pembiayaan PT. SLV memiliki peluang  besar  untuk  mengembangkan  UMKM  karena  mempunyai  karakteristik yang  tidak  dimiliki  oleh  perusahaan  lainnya.  Seperti  kedudukan  modal  ventura bukan  hanya  terlibat  dengan  menginvestasikan  modalnya,  melainkan  sekaligus juga ikut berperan aktif dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
PT. SLV merupakan perusahaan yang bergerak  pada sektor jasa keuangan non  bank,  yang  saat  ini  fokus  pembiayaan  yang  dilakukan  adalah  dengan
menggunakan pola bagi hasil pada pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu yang diprioritaskan untuk kalangan mikro, kecil dan menengah (UMKM) di provinsi Lampung.(  Silca  Ariani.  2017) UMKM  di  wilayah  Kota  Bandar  Lampung  meliputi usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha  menengah.  Jumlah  usaha  mikro  tertinggi berada di Kecamatan Panjang Sebesar 1.026 unit dan yang terendah pada kawasan Kecamatan Tanjung Karang Barat sebesar  851 unit. Usaha kecil yang mempunyai jumlah  tertinggi  ditempati  oleh  Kecamatan  Enggal  dengan  920  unit  usaha  kecil dan  yang  terendah  yaitu  kawasan  Kecamatan  Teluk  Betung  Utara.  Sedangkan dalam usaha menengah tertinggi diduduki oleh Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar  327  unit  dan  yang  terendah  yaitu  di  kawasan  Kecamatan  Teluk  Betung Barat yaitu sebesar 218 unit. (LAKIP DISKOPERINDAG Kota Bandar Lampung Tahun 2016)
Dalam kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PT.  SLV  adalah  dengan  kesepakatan  pembagian  prosentase  tertentu  dari keuntungan  bersih  antara  pasangan  usaha  dengan  PT.  SLV  dalam  jangka  waktu tertentu  (perbulan  atau  persiklus  usaha).  Sebagai  konsekuensi  dari  pembiayaan yang dilakukan maka pada hakekatnya PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh pasangan usahanya. Oleh karena itu maka selayaknya PT.  SLV  ikut  memberikan  dampingan  manajemen  secara  menyeluruh  dengan program monitoring yang terpadu sejak awal, yang diharapkan akan memberikan nilai  tambah  pada  pasangan  usaha  yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat mengembangkan pasangan usahanya dan mampu berdiri sendiri. Dilatarbelakangi oleh  hal-hal  di  atas,  maka  peneliti  melakukan  kajian  untuk  mengetahui pelaksanaan dan dampak pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha dan untuk mengetahi pelaksanaan tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

## Tinjauan Literatur Teori Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan  atau financing  adalah  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain  pembiayaan  adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Nur  Rianto  Al-Arif,  2010)  Menurut  Adiwarman  A. Karim  pembiayaan merupakan salah  satu  tugas  pokok  bank  yang  memberikan  fasilitas  yaitu  pemberian  fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit (Adiwarman A. Karim, 2013).  Berdasarkan  definisi  yang  telah  disebutkan  di  atas,  penulis  berpendapat bahwa  pembiayaan  adalah  proses  penyaluran  dana  dari  pihak  yang  memiliki
kelebihan  dana  (Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya)  kepada  pihak  yang kekurangan/membutuhkan dana (masyarakat).
Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit  sharing  dalam  kamus  ekonomi  diartikan  pembagian  laba.  Secara  definitif diartikan  distribusi  beberapa  pembagian  laba  pada  pegawai  dalam  perusahaan, dalam sebuah perusahaan mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil,  pendapatan  bagi  hasil  ini  berlaku  untuk  produk-produk  penyertaan,  baik penyertaan  menyeluruh  maupun  sebagian,  atau  kepentingan  bisnis korporasi (kerja sama). Di dalam Al-Qur’an telah memperbolehkan kerjasama dengan sistem pembagian  hasil  yang  saling  menguntungkan  dengan  jujur,  sederajat,  dan memberikan  keuntungan  bagi  kedua  pihak  dan  tidak  membenarkan  cara-cara yang  hanya  menguntungkan  seseorang,  lebih-lebih  yang  dapat  mendatangkan kerugian kepada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. (QS. An-Nisa (4): 29)
Inti mekanisme pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama  yang  baik  antara shahibul  maal  dengan  mudharib.  Kerjasama  atau partnership  merupakan  karakter  dalam  masyarakat  ekonomi  Islam.  Kerjasama ekonomi  Islam  harus  dilakukan  dalam  semua  inti  kegiatan  ekonomi,  seperti: produksi, ditribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis ekonomi Islam adalah qiradh atau mudharabah, melalui qiradh atau mudharabah kedua  belah  pihak  yang  bermitra  tidak  akan  mendapatkan  bunga,  tetapi mendapatkan  bagi  hasil  atau profit  dan  loss  sharing  dari  proyek  ekonomi  yang disepakati bersama (Muhammad, 2012). Setiap aktivitas ekonomi yang diupayakan seseorang apabila di dalam memulai usahanya mengalami kesulitan modal maka dengan  kerjasama  dalam  permodalan  akan  dapat  membantu.  Dalam  kerjasama tersebut terdapat beberapa prinsip, yaitu:
a. Prinsip Kejujuran
b. Prinsip Keadilan
c. Prinsip Keseimbangan
d. Prinsip Kebenaran
e. Prinsip Tolong-menolong
Akad pembiayaan dalam bagi hasil antara lain:
a. Akad Mudharabah Mudharabah  berasal  dari  kata  al-dharb,  yang  berarti  secara  harfiah adalah  berpergian  atau  berjalan.  Selain al-dharb  disebut  juga  qiradh  yang berasal dari al-qardhu, berarti al-qath’u (potongan) kerana pemilik memotong
sebagian  hartanya  untuk  diperdagangkan  dan  memperoleh  sebagain keuntungan (Hendi Suhendi, 2014).
b. Akad Syirkah
Syirkah  menurut  bahasa  berarti  ikhthilath  yang  artinya  percampuran (Sayyid Sabiq. 1997). Demikian dinyatakan taqiyuddin, maksud dicampur disini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibebankan (Hendi Suhendi, 2014).

## Manajemen
Pemikiran  manajemen  dalam  Islam  bersumber  dari  nash  Al-Qur’an  dan petunjuk-petunjuk  Sunnah.  Selain  itu  juga  berdasarkan  pada  nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan  manajemen  konvensional  yang  merupakan  sistem  yang  aplikasinya bersifat  bebas  nilai  serta  hanya  berorientasi  pada  pencapaian  manfaat  duniawi semata,  dan  tidak  bersumber  pada  petunjuk  syariah  yang  bersifat  sempurna, komprehensif  dan  syarat  kebenaran  (Hendi  Suhendi,  2014).  Dalam  tataran  ilmu, manajemen  dipandang  sebagai  kumpulan  pengetahuan  yang  dikumpulkan, disistematisasikan dan diterima kebenaran dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam tataran seni (praktik) manajemen diartikan sebagai kekuatan  pribadi  yang  kreatif  ditambah  dengan  skill  dalam  pelaksanaan. Manajemen  merupakan  seni  karena  ia  merupakan  organisator  dan  pemanfaat bakat manusia ( The art of gitting think done though people). Mayoritas ahli dan praktisi manajemen memiliki pandangan bahwa manajemen merupakan ilmu dan sekaligus seni.
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib  dan  teratur  arah  pekerjaan  yang  jelas,  landasan  yang  mantap  dan  cara mendapatkannya  yang  transparan  merupakan awal  perkataan  yang  dicintai Allah SWT.  Tidak  boleh  seorang  muslim  melakukan  sesuatu  tanpa  perencanaan,  tanpa adanya  penelitian,  kecuali  sesuatu  yang  bersifat  darurat  ( emergency)  (Didin hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung,  2003).  Ada  tiga  hal  yang  berkaitan  yang  harus diperhatikan  dalam  manajemen  Islam,  diantaranya  yaitu:  prilaku  yang  terkait dengan  nilai  keimanan,  adanya  struktur  organisasi  dan  adanya  sistem  dalam manajemen Islam (Didin hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003).
a. Dalam manajemen Islam setiap kegiatan yang kita lakukan menjadi amal shaleh yang  abadi.  Amalan  disini  bukan  hanya  perbuatan  baik  saja  melainkan perbuatan baik yang dilandasi dengan keimanan
b. Manajemen Islam adalah struktur organisasi. Adanya struktur organisasi dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-An’am (6) ayat 165
c. Adanya  sistem  dalam  manajemen  Islam.  Sistem  adalah  seluruh  aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut dikenal dengan lima hukum yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram  (Didin  hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung,  2003).  Aturan  tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka, baik  yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa raga), akal, keselamatan keturunan dan harta benda.
Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif, artinya pemberian modal usaha  biasanya  disertai  dengan  keterlibatan  dalam  manajemen  usaha  yang dibiayai.  Keikutsertaan  dalam  manajemen  tersebut  diharapkan  akan  dapat mengurangi  risiko  investasi  perusahaan  modal  ventura  dan  untuk  membantu usaha  yang  bersangkutan  meningkatkan  profitabilitas  (Andri  Soemitra).  Dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  18/PMK.010/2012  pasal  10,  yang menyatakan:“Kegiatan  usaha  perusahaan  modal  ventura  dapat  disertai  dengan pemberian  pelatihan  dan  pendampingan  kepada  pasangan  usaha  dibidang administrasi,  akuntansi,  manajemen  dan  pemasaran  serta  bidang  lainnya  yang mendukung  usaha  perusahaan  modal  ventura”.  Merujuk  pada  pasal  10  di  atas bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh  perusahaan modal ventura  dapat membantu berkembangnya  pasangan  usaha  yang  mayoritas  merupakan  perusahaan  kecil. Untuk itu ada dua bentuk pendampingan manajemen yang dapat diberikan yaitu: (Safrina, 2013)
a. Penempatan manajemen, berarti perusahaan modal ventura ikut duduk dalam board of director dari pasangan usaha.
b. Pembinaan manajemen
1) Pembinaan  secara  langsung,  dilakukan  dengan  kunjungan  ke  pasangan usaha  yang  dapat  dilakukan  secara  berkala,  dan  juga  dapat  dilakukan dengan cara memberikan saran-saran sesuai dengan kebutuhan pasangan usaha,  misalnya  jika  pasangan  usaha  belum  memiliki  bentuk  manajemen keuangan  yang  memadai  maka  perusahaan  modal  ventura  akan menfasilitasi dengan cara-cara yang bisa digunakan pasangan usaha.
2) Pembinaan secara tidak langsung dapat diberikan dalam bentuk informasi menganai pelatihan dan pameran yang dapat diikuti oleh pasangan usaha dalam upaya pemasaran hasil produksi.

## Modal Ventura
Dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan pembiayaan oleh suatu perusahaan  kepada  suatu  perusahaan  pasangan  usaha  yang  prinsip pembayarannya  adalah  penyertaan  modal.  Kegiatan  investasi  yang  dibiayai  oleh
modal ventura biasanya dalam jangka panjang dan mempunyai risiko yang tinggi, seperti  membentuk  atau  mengembangkan  usaha  baru  di  bidang  tertentu. Meskipun  risiko yang dihadapi tinggi, pihak  modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau dividen.  Adapun  modal  ventura  syariah  adalah  bisnis  pembiayaan  dalam  bentuk penyertaan  modal  ke  dalam  suatu  perusahaan  yang  menerima  bantuan pembiayaan  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  berlandaskan  prinsip-prinsip syariah.  Praktik  modal  ventura  yang  dilakukan  berdasarkan  akad  syariah  dan bergerak  di  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  (Andri Soemitra. 2010).
Bagi perusahaan modal ventura syariah  terdapat karakteristik  khusus yaitu terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu:
a. Adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  bertugas  mengawasi  penerapan prinsip-prinsip syariah.
b. Aktivitas  usaha  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  modal  ventura  haruslah sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  tidak  dibenarkan  melakukan kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Kegiatan usaha  usaha  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  tersebut, antara lain:
1) Perjudian  dan  permainan  yang  tergolong  judi  atau  perdagangan  yang dilarang.
2) Lembaga  keuangan  konvensional  (ribawi),  termasuk  perbankan  dan asuransi konvensional.
3) Produsen,  distributor,  serta  pedagang  makanan  dan  minuman  yang haram.
4) Produsen,  distributor,  dan/atau  penyedia  barang-barang  ataupun  jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
5) Melakukan  investasi  pada  perusahaan  yang  pada  saat  transaksi  tingkat (nisbah)  utang  perusahaan  kepada  lembaga  keuangan  ribawi  lebih dominan dari modalnya (Andri Soemitra, 2010).
Pada  prinsipnya mekanisme  modal ventura  merupakan  suatu  proses  yang menggambarkan  arus  investasi  yang  dimulai  dari  masuknya  pemodal  dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha  sampai  proses  penarikan  kembali  penyertaan  tersebut  ( divestasi)  (Frianto Pandia, 2005). Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu:
a. Pemilik modal, sebagai pihak yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal  yang  ditanamkannya.  Modal  dari  berbagai  sumber  atau  investor
tersebut  dihimpun  dalam  suatu  wadah  atau  lembaga  khusus  yang  dibentuk untuk itu atau disebut venture capital funds.
b. Profesional,  sebagai  pihak  yang  menyertakan  keahlian  dalam  mengelola investasi  dan  mencari  jenis  investasi  potensial.  Profesional  ini  dapat  berupa lembaga  yang  disebut  perusahaan  manajemen  ( management  venture  capital company).
c. Perusahaan, sebagai pihak yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.  Perusahaan  yang  dibiayai  ini  disebut investee  company  atau perusahaan pasangan usaha (PPU) (Veithzal Rivai, 2013).
Di Indonesia mekanisme modal ventura dengan konsep pemisahan antara venture capital fund dengan management venture capital company tidak dikenal dalam peraturan perundangan modal ventura. Pada prinsipnya perusahaan modal ventura  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  dari  menteri  keuangan  dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Suatu perusahaan dapat  sebagai venture  capital  fund  dan  dalam  waktu  yang  sama  dapat  menjadi management  venture  capital  company.  Oleh  karena  itu  kebijakan  dan  analisis investasi,  pelaksanaan monitoring  dan  keterlibatan  pada  manajemen  perusahaan pasangan usaha serta pelaksana dalam proses divestasi dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan. Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal  ventura  dapat  dilakukan  dalam  tiga  cara.  Ketiga  cara  ini  secara  umum bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
a. Penyertaan Modal Langsung ( Equity Financing)
Adalah penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan  Usaha  (PPU).  Pola  pembiayaan  ini  dikenal  dengan  pembiayaan langsung  ( equity  financing)  karena  pembiayaan  berupa  penyertaan  saham, maka PPU harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
b. Penyertaan Modal Tidak Langsung ( Semi Equity Financing)
Pembiayaan  dalam  bentuk  penyertaan  modal  tidak  langsung  ini  dilakukan dengan  membeli  obligasi  konversi  ( convertible  bond)  yang  diterbitkan  oleh PPU.  Syarat  dari  pembiayaan  ini  adalah  calon  PPU  harus  sudah  berbentuk perseroan  terbatas  (PT),  atau  akan  menjadi  PT  bersamaan  dengan  masuknya modal  ventura  sebagai  pemodal.  Penyertaan  modal  tidak  langsung  melalui obligasi konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (Andri Soemitra. 2010).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research)  yaitu  penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. penelitian ini bersifat deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  membuat  deskripsi,  gambaran,  atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.
Dalam  penelitian  ini  data  primernya  berupa  informasi  dari  pegawai  serta pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT.  Sarana  Lampung  Ventura.Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  literatur yang  membahas  pembiayaan  bagi  hasil,  pendampingan  manajemen,  modal ventura,  serta  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Pada  penelitian  ini populasinya adalah pegawai dan seluruh pasangan usaha khususnya usaha mikro yang  melakukan  kerjasama  pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil  di  PT.  Sarana Lampung Ventura. Adapun populasi usaha mikro di PT. Sarana Lampung Ventura yaitu  sebanyak  600  orang  (Widi  Agung.  2018).  Pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  dengan  cara Purposive  Sampling  yang  pengambilan  sampelnya dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan yaitu:
a. Pasangan usaha dalam penelitian ini adalah pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.
b. Pasangan  usaha  dalam  penelitian  ini  adalah  usaha  mikro  yang  berada  dalam wilayah kota Bandar Lampung.
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  metode observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  dipergunakan  dengan  cara  menguraikan  dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam hal ini dengan  cara  memaparkan  informasi-informasi  yang  akurat  yang  diperoleh  dari pegawai  dan  pasangan  usaha  yang  melakukan  kerjasama  pembiayaan  dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.

## Hasil dan Pembahasan

## Mekanisme Pembiayaan Bagi Hasil di PT. Sarana Lampung Ventura
Perjanjian yang dilakukan PT. Sarana Lampung Ventura dengan usaha mikro harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebelum terjadinya penandatanganan kontrak  pembiayaan. Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung  Ventura,  maka  calon  Peserta  Pasangan  Usaha  (PPU)  harus  terlebih
dahulu  mengajuan  proposal/surat  permohonan  dengan  melampirkan  beberapa dokumen.
Syarat-syarat  ini  bersifat  mutlak  dan  mengikat  calon  PPU  karena  apabila syarat-syarat  ini  tidak  lengkap  maka  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  tidak  akan melaksanakan  investasinya  terhadap  usaha  calon  PPU  tersebut  walaupun  secara bisnis  usahanya  mempunyai  prospek  yang  cukup  bagus.  Untuk  dana  yang diberikan  oleh  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  beragam  mulai  dari  Rp.  5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000, angsuran pinjaman beserta capital gain dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi tergantung perjanjian yang disepakati. Apabila perjanjian mencapai Rp. 30.000.000 maka poin 4 berubah hanya fotocopy sertifikat dan  PBB  terakhir.  Hal  ini  dikarenakan  hanya  nilai  sertifikat  tanah  dan  PBB  yang dapat  memenuhi  nilai  pinjaman  tersebut  (Data  Internal  PT.  Sarana  Lampung Ventura).
Setelah  mendapatkan  surat  permohonan  tersebut,  PT.  Sarana  Lampung Ventura  melakukan  penilaian  usulan  pembiayaan,  yang  dilakukan  dengan beberapa  tahap  yaitu  evaluasi  awal,  survei  lapangan,  evaluasi  akhir,  konfirmasi, pengikatan perjanjian kerjasama dan pencairan dana (Brosur PT. Sarana Lampung Ventura). Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Evaluasi awal, dalam hal ini dilaksanakan oleh Venture Capital Officer  (VCO) terhadap permohonan atau proposal dari calon PPU. Dalam tahap ini VCO PT. Sarana  Lampung  Ventura  menilai  secara  sepintas  prospek  dari  usaha  calon PPU,  apakah  secara  bisnis  mempunyai  prospek  yang  bagus  atau  tidak. Apabila  menurut  VCO  bisnis  tidak  menguntungkan  maka  VCO  PT.  Sarana Lampung  Ventura  memberitahukan  hasil  kajian  tersebut  kepada  calon  PPU secara lisan, sebaliknya apabila usaha calon PPU itu menurut VCO mempunyai prospek  yang  bagus  maka  proposal  tersebut  akan  diproses  lebih  lanjut. Jangka waktu untuk kajian awal ini berlangsung maksimal 15 hari. VCO yang terdiri  minimal  4  (empat)  orang  yaitu  kepala  bagian  legal  dan  SDM, administrasi, investasi dan appraisal melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap proposal calon PPU. Dalam tahap ini VCO mengkaji beberapa aspek dari usaha calon PPU yang meliputi:
1) Aspek hukum, termasuk perizinan usaha dan lain-lain.
2) Aspek keuangan.
3) Aspek  usaha  itu  sendiri  meliputi  kualitas  dan  kapasitas  produksi, pemasaran,  sumber  daya  manusia,  proyeksi,  prospek  serta  resiko  calon PPU.
4) Kelayakan semua aspek yang menyangkut usaha calon PPU.
b. Survei  lapangan,  VCO  melakukan  survei  ke  lapangan  untuk  mencocokkan data yang ada dalam proposal dengan keadaan di lapangan. Dalam survei ini VCO  melihat  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  usaha  calon  PPU  baik berupa  tenaga  kerja,  pemasaran,  transportasi,  termasuk  faktor  lingkungan usaha  tersebut,  kemudian  mencocokkan  data  yang  tertera  dalam  proposal. Pada tahap survei ini VCO juga bertemu langsung dengan pemilik calon PPU serta  mewawancarainya  apabila  diperlukan.  Dalam  tahap  ini  apabila  VCO menemukan  sesuatu  yang  berbeda  dari  yang  tertera  dalam  proposal  atau keterangan  pemilik  calon  PPU  menyimpang  dengan  kenyataan,  maka  VCO mencatat semuanya dalam catatan hasil survei.
VCO  kemudian  mengadakan  rapat  dengan  dewan  direksi.  Dalam  rapat  ini akan  diputuskan  apakah  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  menerima  atau menolak  investasi  terhadap  proposal  yang  diajukan  oleh  calon  PPU.  Dalam hal proposal calon PPU ditolak, maka alasan penolakan itu menurut pihak PT. Sarana Lampung Ventura biasanya disebabkan:
1) Prospek usahanya tidak jelas.
2) Tidak memiliki dokumen yang lengkap.
3) Pangsa pasar dari usaha calon PPU tidak jelas.
Menurut  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  pertimbangan  dalam  memilih  calon PPU  menjadi  prioritas  utama  karena  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  tetap berpegang kepada prinsip bisnis sebagai tujuan dari PMV itu sendiri.
c. Evaluasi  akhir,  tahap  evaluasi  akhir  ini  adalah  tahap  dimana  PT.  Sarana Lampung  Ventura  melakukan  kegiatan  penilaian  proyek  secara  lebih mendalam yang dilihat dari berbagai aspek. Hal ini untuk menilai secara rinci mengenai  kelayakan  pembiayaan  modal  ventura  ke  dalam  proposal  yang diajukan tersebut. PT. Sarana Lampung Ventura juga akan memanggil pemilik calon  PPU  tersebut  ke  kantor  PT.  Sarana  Lampung  Ventura.  Pemanggilan tersebut dimaksudkan supaya pemilik calon PPU tersebut dapat diwawancarai oleh Direksi PT. Sarana Lampung Ventura dan selain itu PT. Sarana Lampung Ventura dapat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai motivasi, karakter  ataupun  segala  sesuatu  tentang  diri  calon  PPU  menyangkut usahanya. Akan tetapi tidak semua calon PPU dipanggil untuk diwawancarai oleh  direksi  PT.  Sarana  Lampung  Ventura.  Pemanggilan  pemilik  calon  PPU biasanya dilakukan hanya terhadap calon PPU yang mengajukan permohonan investasi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke atas.
d. Konfirmasi, merupakan suatu pemberitahuan tentang hasil keputusan dari PT. Sarana  Lampung  Ventura  apakah  permohonan  dari  usaha  mikro  disetujui atau  tidak.  Apabila  hasil  rapat  antara  VCO  dan  dewan  direksi  diputuskan
bahwa PT. Sarana Lampung Ventura menerima proposal dari calon PPU, maka PT.  Sarana  Lampung  Ventura  akan  mengeluarkan  surat  yang  berisi persetujuan prinsip, persyaratan dan ketentuan atas keikutsertaan PT. Sarana Lampung  Ventura  ke  dalam  bisnis  yang  diajukan  oleh  usaha  mikro  yang sering  disebut  Surat  Persetujuan  Pembiayaan  (SPP).  Surat  persetujuan pembiayaan  tersebut  juga  disertai  Nota  Aplikasi  Investasi  (NAI)  yang  berisi tabel  perhitungan  angsuran  imbalan  jasa  bagi  hasil  dan  angsuran pengambilan pokok pinjaman yang bertujuan agar usaha mikro tahu besaran bagi hasil, jangka waktu perjanjian dan syarat ketentuan-ketentuan lainnya.
e. Pengikatan perjanjian pembiayaan, apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura telah dipenuhi oleh pihak calon PPU dan direksi PT. Sarana Lampung Ventura telah menyetujui pembiayaan terhadap usaha calon PPU, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian  pembiayaan  antara  pihak  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  dengan calon  PPU.  Penandatanganan  perjanjian  tersebut  dilaksanakan  di  hadapan notaris  yang  telah  ditentukan  oleh  PT.  Sarana  Lampung  Ventura.  Setelah perjanjian  di  tandatangani  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  PPU  akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura dengan ketentuan sebagai berikut:
1) PPU  telah  memenuhi  semua  jaminan-jaminan,  janji-janji,  pernyataan- pernyataan serta kesanggupan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
2) PT.  Sarana  Lampung  Ventura  telah  memperoleh  jaminan  yang  cukup menurut pertimbangan tersendiri.
3) Tidak  terdapat  hal-hal  atau  kejadian-kejadian  yang  menurut pertimbangan PT. Sarana Lampung Ventura dapat mempunyai pengaruh buruk  atau  merugikan  terhadap  fasilitas  pembiayaan  yang  akan diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada PPU.
4) Pencairan dana, apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka fasilitas pembiayaan  akan  diberikan  oleh  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  dengan ketentuan  bahwa  PPU  wajib  membuat  surat  pernyataan  penerimaan fasilitas  pembiayaan  dan  kuitansi  yang  sah  atas  sejumlah  dana  yang diterimanya  dan  PPU  wajib  untuk  membayar  seluruh  jumlah  fasilitas dana yang telah diberikan tersebut ditambah dengan imbalan jasa bagi hasil yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dengan kata lain, antara keduanya terdapat hak dan kewajiban seiring dengan adanya perjanjian tersebut (Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura).
Dalam  kegiatan  pembiayaan  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  juga menggunakan  prinsip  dasar  yang  biasanya  dipakai  oleh  pihak  bank  ataupun
lembaga pembiayaan non bank, yang merupakan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usaha, maka pada PT. Sarana Lampung Ventura prinsip ini digunakan sebagai risk  manajemen  kredit  atau  manajemen  resiko  kredit  tentang  kelayakan kredit yang sehat. Prinsip 5 C tersebut antara lain: (Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura)
a. Character (Watak)
PT.  Sarana  Lampung  Ventura  melakukan  penilaian  terhadap  watak  usaha mikro  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  permohonan  yang  diajukan  oleh usaha mikro mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman atau tidak. Hal yang  diperhatikan  oleh  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  adalah  kejujuran, komitmen pada janji, disiplin, ketepatan pada pembayaran dan itikad baik dari usaha  mikro.  Untuk  itu  data  yang  diserahkan  kepada  PT.  Sarana  Lampung Ventura dapat dilihat sejauh mana kebenaran yang dikemukakan oleh usaha mikro  tersebut  di  dalam  berkas  data  yang  diserahkan.  Penilaian  PT.  Sarana Lampung Ventura tidak menilai dari usahanya saja melainkan juga watak dari pemilik usaha tersebut. Semua prilaku pemilik usaha dimasa lalu dan sekarang menjadi penilaian tersendiri oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Maka sebelum terjadi  kesepakatan,  staf  dari PT.  Sarana  Lampung  Ventura  melakukan  survei kepalangan  dengan  cara  melihat  usahanya  dan  juga  melakukan  beberapa wawancara untuk mengetahui sifat dari pemilik usaha tersebut.
b. Capacity (Kemampuan)
Prinsip ini mengacu pada kemauan dari usaha mikro itu sendiri untuk melunasi utangnya.  Prinsip  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  usaha  mikro  itu mampu  untuk  menjalankan  usahanya  dengan  baik  sehingga  tidak  terjadi macet  dalam  hal  pengembalian  utang.  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  menilai usaha mikro tersebut apakah mampu menjalankan usahanya dengan baik atau tidak  dari  kemampuan  pemilik  usaha  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  harus mengetahui  apakah  pemilik  tersebut  mempunyai  pengetahuan  dalam  usaha yang dijalankan.
c. Capital (Modal)
Prinsip  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  jarang  untuk  membiayai  secara keseluruhan  dari  usaha-usaha  mikro  tersebut.  Usaha  mikro  wajib  memiliki setidaknya  sebagian  kecil  dari  modal  dan  kekurangannya  dibiayai  oleh  PT. Sarana Lampung Ventura. Jadi fungsi dari PT. Sarana Lampung Ventura adalah sebagai penyedia tambahan modal.

## d. Condition (Kondisi)
Penilaian  dari  dampak  ekonomi  terhadap  perusahan  secara  keseluruhan  dan khususnya  yang  menyangkut  kemampuan  usaha  mikro  untuk  membayar pembiayaan yang menjadi kemampuannya.
e. Collateral (Jaminan)
Mengatasi masalah pengembalian pembiayaan macet atau wanprestasi maka digunakan  prinsip  jaminan.  Jaminan  dapat  berupa  benda  bergerak  maupun benda  tidak  bergerak.  Barang  jaminan  tersebut  paling  tidak  dapat  menutupi pembiayaan  yang  diberikan.  Prinsip collateral  merupakan  dasar  kepercayaan PT.  Sarana  Lampung  Ventura  untuk  memberikan  pembiayaan  kepada  usaha mikro.  Hal  ini  untuk  menghindari  kerugian  walaupun  dalam  teori,  modal ventura  adalah  lembaga  pembiayaan  tanpa  memerlukan  jaminan  tetapi banyak  kasus  yang  mengharuskan  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  meminta jaminan  kepada  usaha  mikro.  Ini  merupakan  alasan  PT.  Sarana  Lampung Ventura menerapkan prinsip ini.
Jaminan dalam PT. Sarana Lampung Ventura merupakan aspek penting yang harus  dipenuhi  oleh  mikro  memberikan  perlindungan  kepada  PT.  Sarana Lampung  Ventura  apabila  terjadi  wanprestasi.  KUHPerdata  memberikan perlindungan  yang  bersifat  umum  kepada  kreditur.  Ketentuan  perlindungan tersebut  adalah  pasal  1131  KUHPerdata  yang  pada  pokoknya  menetapkan bahwa  seluruh  harta  kekayaan  debitur  adalah  jaminan  bagi  pemenuhan kewajiban-kewajiban  maka  kreditur  berhak  untuk  mengambil  pelunasan piutangnya dari seluruh atau sebagian penjualan harta kekayaan debitur yang dimainkan.
PT. Sarana Lampung Ventura dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil memasukan jaminan benda bergerak  dan atau benda tidak  bergerak di dalamnya. Jaminan benda bergerak yaitu berupa jaminan kendaraan bermotor yang  didaftarkan  dan  diberi  sertifikat  jaminan  fidusia,  sedangkan  jaminan benda  tidak  bergerak  berupa  tanah  atau  bangunan  yang  sudah  dibebankan dengan  hak  tanggungan.  Perjanjian  dengan  menggunakan  jaminan  hak tanggungan  merupakan  perjanjian  tambahan  ( accesoir).  Perjanjian  tambahan dengan  menggunakan  hak  tanggungan  adalah  perjanjian  turunan  dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan pola bagi hasil.

## Mekanisme Pendampingan Manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura
PT.  Sarana  Lampung  Ventura  (PT.  SLV)  adalah  perusahaan  modal  ventura yang kegiatan utamanya yaitu pembiayaan dengan menggunakan pola bagi hasil,
dalam  kegiatan  pembiayaan  tersebut  mulai  dari  analisis  investasi,  pelaksanaan monitoring sampai pada proses divestasi dilakukan oleh PT. SLV itu sendiri. Dalam pembiayaan  bagi  hasil  hubungan  antara  perusahaan  modal  ventura  (PMV)  dan pasangan  usaha  merupakan  hubungan  kemitraan.  Konsekuensi  logis  dari kemitraan  adalah  bahwa  setiap  pihak  harus  berupaya  saling  membantu  demi memperoleh  keuntungan  bersama  yang  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  kontrak.  Dimana  sebelum  melakukan kegiatan  penyertaan  modal,  PMV  tentunya  telah  melakukan  kajian  dan  analisa yang mendalam terhadap perusahaan atau usaha yang akan menjadi pasangan.
Seperti  yang  diterapkan  oleh  PT.  SLV,  sebelum  pasangan  usaha mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. SLV ada beberapa hal yang harus dilalui oleh calon peserta pasangan usaha. Untuk mendapatkan investasi dari PMV, maka calon peserta pasangan usaha harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ada, mulai  dari  pengajuan  proposal  sampai  pada  penandatanganan  kontrak  atau perjanjian.  Dimana  perjanjian  yang  dibuat  merupakan  perwujudan  dari  adanya kesepakatan  antara  perusahaan  modal  ventura  dan  pasangan  usaha  yang  isinya memuat persyaratan-persyaratan tertentu. Secara umum, isi dari perjanjian modal ventura  memuat  perjanjian  tentang  bentuk/jenis  penyertaan  modal,  jumlah pembiayaan  dan  jangka  waktu  pembiayaan  (Widi  Agung,  Manajer  Investasi  PT. Sarana Lampung Ventura).
Sebagai  konsekuensi  dari  pembiayaan  dalam  bentuk  penyertaan  modal tersebut maka pada hakekatnya PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh pasangan usahanya. Oleh karena PT. SLV turut menanggung risiko  bisnis  dari  usaha  yang  dijalankan  oleh  Pasangan  Usaha  (PU),  maka selayaknya  PT.  SLV  ikut  memberikan  dampingan  manajemen  secara  menyeluruh dengan program monitoring yang terpadu sejak awal, selain itu PT. SLV juga bisa melakukan  pelatihan  yang  diharapkan  akan  memberikan  nilai  tambah  pada  PU yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  mengembangkan  PU-nya  dan  mampu berdiri sendiri.

## Dampak  Pembiayaan  serta  Pendampingan  Manjemen  oleh  PT.  Sarana Lampung Ventura bagi Perkembangan Pasangan Usaha
Dalam  operasionalnya  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  telah  banyak menyalurkan dananya kepada usaha mikro diberbagai jenis usaha seperti kuliner, warung sembako dan lain-lain (Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura). Jenis usaha yang dibiayai oleh PT. Sarana Lampung Ventura sebagian besar adalah jenis usaha  dibidang  kuliner  dan  warung  sembako,  karena  dari  60  reponden  yang penulis teliti, 15 pasangan usaha merupakan usaha kuliner atau sebanyak 25% dan
usaha  warung  berjumlah  10  pasangan  atau  sebanyak  16,67%.Kemudian  disusul oleh  lapak  sayur  dan  ikan  sebanyak 6 pasangan  usaha atau  sebanyak 10%. Toko pakaian  dan  bengkel  masing-masing  sebanyak  4  pasangan  usaha  atau  sebesar 6,67%.  Chatering  &  tarup,  warnet  &  fotocopy  dan  usaha  lain  masing-masing  3 pasangan usaha atau sebesar 5%. Pasangan usaha dibidang salon, panglong kayu, pabrik,  hasil  bumi  dan  sayuran  masing-masing  sebanyak  2  pasangan  usaha  atau sebesar 3,33%. Dan sisanya toko listrik, pangkalan pasir, bidan, dan toko jati ukir masing-masing  1  pasangan  usaha  atau  sebanyak  1,67%.  (Data  Primer  (diolah) Tahun 2018)
Keadaan  usaha  mikro  setelah  mendapatkan  pembiayaan  dan pendampingan  manajemen  sangat  terlihat  perbedaanya  dengan  keadaan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perhari pasangan usaha yang  meningkat.  Berikut  pendapatan  pasangan  usaha  setelah  mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen:

## Tabel 1.
Pendapatan  Usaha  Mikro  Setelah  Mendapatkan  Pembiayaan  dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura
No Nama Pasangan Usaha Jenis Usaha Omset/hari (sebelum) Pinjaman Omset/hari (setelah) Perkem- bangan (%) 1.  Agus Setiawan  RM Pecel Lele  Rp. 400.000 Rp. 65.000.000  Rp. 800.000 100 2.  Agus Santo Warung Rp. 100.000 Rp. 20.000.000  Rp.250.000 150 3.  Ahmad Husein  Toko Pakaian Rp. 350.000 Rp. 20.000.000  Rp.700.000 100 4.  Ajrawi Lapak Ikan Rp. 200.000 Rp.15.000.000 Rp. 350.000 75 5.  Ali Boni Asgari  Warung Rp. 200.000 Rp. 30.000.000  Rp. 300.000 50 6.  Anshori Bahar Warnet & Fotocopy Rp. 300.000 Rp. 50.000.000  Rp. 450.000 50 7.  Boyadi Warung Rp. 200.000 Rp. 30.000.000  Rp. 350.000 75 8.  Budi Susanto RM Mie & Nasi Goreng Rp. 400.000 Rp. 50.000.000  Rp. 750.000 87,5 9.  Dami Lapak Sayur Rp. 200.000 Rp. 60.000.000  Rp. 350.000 75 10  Deddy Hendra  Lapak Ikan Rp. 200.000 Rp. 35.000.000  Rp. 300.000 50 11.  Dewi Anggraini  Warung Rp. 200.000 Rp. 15.000.000  Rp. 300.000 50 12.  Didi Junaidi RM Bubur Ayam Rp. 250.000 Rp. 25.000.000  Rp. 400.000 60 13.  Djunainah Kantin Rp. 250.000 Rp. 10.000.000  Rp. 450.000 80 14.  Erwan Djmardi  Warung Rp. 150.000 Rp. 55.000.000  Rp. 500.000 233,3 15.  Evan Zain Swalayan Mini  Rp. 450.000 Rp.100.000.000  Rp. 850.000 88,9 16.  Evi Yulina Salon Rp. 300.000 Rp. 60.000.000  Rp. 600.000 100 17.  Faisal Bakri RM Solo Rp. 250.000 Rp. 15.000.000  Rp. 450.000 80 18.  Hampi Panglong Kayu  Rp. 600.000 Rp. 20.000.000  Rp. 750.000 25 19.  Hartati Lapak Ikan Rp. 200.000 Rp. 60.000.000  Rp. 450.000 125 20.  Hasbullah Toko Listrik Rp. 350.000 Rp. 20.000.000  Rp. 450.000 28,6
21.  Heni Hermani  Bidan Rp. 750.000 Rp. 100.000.000  Rp. 1.200.000 60 22.  Herman Murni  RM Murni Rp  300.000 Rp. 50.000.000  Rp. 550.000 83,3 23.  Hj. Rosita Chatering & Tarup Rp. 500.000 Rp. 120.000.000  Rp. 1.200.000 140 24.  Imansyah Bengkel Mobil  Rp. 350.000 Rp.150.000.000  Rp. 1.000.000 185,7 25.  Indarto Tarup Rp. 400.000 Rp.150.000.000  Rp. 1.500.000 275 26.  Endang Wati RM Pecel Lele  Rp. 200.000 Rp. 100.000.000  Rp. 1.000.000 400 27.  Iskandar RM eceu Uyup  Rp. 400.000 Rp. 100.000.000  Rp. 1.200.000 200 28.  Kasmi Hasil Bumi dan Sayuran Rp. 400.000 Rp. 60.000.000  Rp. 650.000 62,5 29.  M. Juli Pangkalan Pasir  Rp. 500.000 Rp.110.000.000  Rp. 1.000.000 100 30.  Muhamudi Toko Pakaian Rp. 300.000 Rp. 15.000.000  Rp. 450.000 50 31.  Mas Amah Warung Rp. 300.000 Rp. 40.000.000  Rp. 750.000 150 32. Mauren Saragih RM Siang Malam Rp. 500.000 Rp. 30.000.000  Rp. 1.000.000 100 33. Muhammad Lias RM Lias Rp. 300.000 Rp. 65.000.000  Rp. 600.000 100 34. Muhammad Waki RM Bakso Rp. 400.000 Rp.80.000.000 Rp. 800.000 100 35.  Munair RM Soto Rp. 200.000 Rp. 3.000.000 Rp. 400.000 100 36.  Nasarudin Toko Pakaian Rp. 200.000 Rp. 10.000.000  Rp. 400.000 100 37.  Nur Hidayat Warnet Rp. 250.000 Rp. 15.000.000  Rp. 450.000 80 38.  Nurohman Bengkel Rp. 250.000 Rp. 70.000.000  Rp. 450.000 80 39.  Ridayadi RM Bakso Rp. 300.000 Rp. 80.000.000  Rp. 900.000 200 40. Risnawati Tarigan Warung Rp. 200.000 Rp. 60.000.000  Rp. 500.000 150 41.  Rohim Bengkel Rp. 200.000 Rp. 10.000.000  Rp. 350.000 75 42.  Rudiyanto Panglong Kayu  Rp. 500.000 Rp. 50.000.000  Rp. 650.000 30 43.  Rusli Warung Rp. 200.000 Rp. 25.000.000  Rp. 350.000 75 44.  Rusli AR Toko Jati Rp. 250.000 Rp. 100.000.000  Rp. 600.000 140 45.  Rusmadi Lapak Sayur Rp. 200.000 Rp. 15.000.000  Rp. 400.000 100 46.  Ruswanto Warung Rp. 250.000 Rp. 50.000.000  Rp. 450.000 80 47.  Sunadi Bengkel Mobil  Rp. 500.000 Rp. 80.000.000  Rp. 1.000.000 100 48. Sanusi Bin Nawawi Pabrik Kerupuk Kulit Rp. 250.000 Rp. 90.000.000  Rp. 750.000 200 49.  Sari Warno Chetering Rp. 200.000 Rp. 100.000.000  Rp. 750.000 275 50.  Sujai RM Sate Rp. 150.000 Rp. 60.000.000  Rp. 550.000 266,7 51.  Subaimi Warnet & Fotocopy Rp. 400.000 Rp. 45.000.000.  Rp. 650.000 62,5 52.  Sulastri Lapak Sayur Rp. 200.000 Rp. 50.000.000  Rp. 300.000 50 53.  Sumpeno Toko Grosir Baju Rp. 200.000 Rp. 10.000.000  Rp. 350.000 75 54.  Suripto Hasil Bumi Rp. 300.000 Rp. 66.000.000  Rp. 600.000 100 55.  Susi Ariyani Kue Kering Rp. 200.000 Rp. 40.000.000  Rp. 400.000 100 56.  Susilowati Salon Rp. 200.000 Rp. 35.000.000  Rp. 500.000 150 57.  Suwarno Toko Roti Rp. 300.000 Rp. 25.000.000  Rp. 400.000 33,3 58.  Taufik Hidayat  Toko Keripik Rp. 200.000 Rp. 35.000.000  Rp. 450.000 125 59.  Yahya Yunus Pabrik Kayu Rp. 300.000 Rp. 60.000.000  Rp. 700.000 133,3 60.  Zainal Abidin  Warung Rp. 100.000 Rp. 10.000.000  Rp. 250.000 150 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas,  ditunjukkan  bahwa  pengusaha  mikro  dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya dari  masing-masing  responden  yang  dijadikan  sampel,  mempunyai  pendapatan yang  berbeda-beda  satu  sama  yang  lain.  Pendapatan  usaha  mikro  sebelum memperoleh  pembiayaan  dan  pendampingan  manajemen  yang  dihasilkan  dari usahanya sangat kecil, tetapi setelah memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen  dari  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  pendapatan  yang  dihasilkan meningkat.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  dan  analisis  data  yang  telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. PT.  Sarana  Lampung  Ventura  telah  memberikan  dampak  positif  terhadap perkembangan pasangan usaha, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pasangan  usaha  dengan  pola  pembiayaan  bagi  hasil  di PT.  Sarana  Lampung Ventura  menyatakan  bahwa  setelah  mendapatkan  tambahan  modal  usaha, terjadi peningkatan omset penjualan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak  kendala  yang  dihadapi  terutama  terkait  dengan  penerapan  prinsip- prinsip  modal  ventura  sebagai  pembiayaan  aktif  termasuk  diantaranya penerapan jaminan dan pendampingan manajemen.
2. Pola  bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh  PT.  Sarana  Lampung  Ventura  kepada pasangan  usaha  adalah  suatu  jenis  pembiayaan  dimana  terlebih  dahulu ditetapkan  suatu  persentase  tertentu  dari  keuntungan  setiap  bulan  atau  dari suatu periode yang telah ditentukan yang akan diberikan oleh pasangan usaha kepada  perusahaan  modal  ventura.  Untuk  pendampingan  kepada  pasangan usaha  baik  dalam  penempatan  manajemen  maupun  pembinaan  manajemen belum  sepenuhnya  dilaksanakan,  dimana  pendampingan  manajemen  yang diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan  usaha  yang  hanya  berupa saran  atau  konsultasi.  Dalam  persepektif ekonomi  Islam,  hal  ini  masih  belum  sesuai.  Karena  seharusnya  dalam pembiayaan  bagi  hasil  keuntungan  yang  dibagi  hasilkan  harus  dibagi  secara proporsional  antara  pemilik  modal  dengan  pengelola  sesuai  proporsi  yang disepakati  sebelumnya,  dan  apabila  mengalami  kerugian  sepenuhnya ditanggung  oleh  pemilik  modal,  kecuali  kerugian  itu  terjadi  dikarenakan penyelewengan  atau  penyalahgunaan  dari  pihak  pengelola.  Dan  dalam  hal pendampingan,  suatu  keadilan  dalam  pembiayaan  akan  tercipta  apabila perusahaan modal ventura ikut memiliki dan mengembangkan pasangan usaha serta  menanggung  segala  risiko  dari  kegiatan  pembiayaan  tersebut,  dimana
perusahaan modal ventura tidak hanya mengharapkan keuntungan tetapi juga berupaya  dalam  memperoleh  keuntungan  tersebut  dengan  ikut  berperan  di dalamnya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  saran-saran  yang  dapat  diberikan adalah:
1. PT. Sarana Lampung Ventura diharapkan tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi  juga  pendampingan  manajemen  secara  maksimal  kepada  pasangan usaha,  karena  pendampingan  manajemen  merupakan  pembeda  antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu PT.  Sarana  Lampung  Ventura  juga  diharapkan  untuk  bisa  menerapkan  jenis pembiayaan  lain,  baik  dengan  penyertaan  langsung  maupun  tidak  langsung, sehingga  pola  penyertaan  atau  pembiayaan  yang  dilakukan  tidak  hanya dengan pola bagi hasil.
2. Pasangan  usaha  (UMKM)  harus  terus  melakukan  inovasi  pada  produknya sehingga  mampu  bersaing  dengan  para  pengusaha  lainnya.  Produk  yang inovatif  dengan  manajemen  yang  tertata  baik  dapat  meningkatkan  peluang UMKM untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih.
3. Mendorong  pemerintah  untuk  bisa  mendukung  keberadaan  perusahaan modal  ventura,  dengan  menyusun  strategi  dalam  mengembangkan perusahaan  modal  ventura  khususnya  modal  ventura  syariah,  baik  dari  sisi permodalan  ataupun  regulasinya.  Karena  keberadaan  perusahaan  modal ventura  memiliki  keberpihakan  pada  sektor  UMKM  melalui  berbagai instrumennya.

## Referensi
Amelia, Euis, Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Arif, Nur Rianto Al, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Lampung, Jumlah  Penduduk  Miskin  Menurut Kabupaten/Kota  2014-2016.
Dindin,  dkk. Analysis  Of  Ta’awun  Fund  Model  Best  Practice  From  Indonesia. IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, Jakarta:
Gema Insani Pers, 2003.
Karim,  Adiwarman  A, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2013.
Muhammad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Pricing  di  Bank  Syariah,  Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
Pandia, Frianto dkk, Lembaga Keuangan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
Rivai,  Veithzal  dkk, Financial  Institution  Management  (Manajemen  Kelembagaan Keuangan):  Disajikan  Secara  Lengkap  dari  Teori  Hingga  Aplikasi,  Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 13, Bandung: Alma’arif, 1997.
Safrina, Peranan  Modal  Ventura  sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Usaha  Kecil  dan Menengah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV, April 2013.
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Strarhm, Rudolf H. Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1999.
Uzair  Abbazi,  Ince  Ahmad. Islamic  Pedagogy  on  Human  Resource  Management based  on  Islamic  References,  JIBER  :  Journal  of  Islamic  Business  and Economic Review, 2019.