## PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA LADEN KABUPATEN PAMEKASAN
Abd. Warits dan Abd. Wahed Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jln. Pahlawan KM. 04 Pamekasan, email: warist@yahoo.co.id; awahed64@yahoo.com

## Abstrak:
Artikel  ini  membahas  tentang  praktik  poligami  yang dilakukan  di  Desa  Laden  tanpa  ada  niatan  sebelumnya untuk  melakukan  poligami.  Namun  seiring  dengan berjalannya  waktu  semuanya  terjadi  tanpa  ada  kesadaran yang  disebabkan let  re‟ .  Perkawinan  poligami  yang dilakukan  tanpa  adanya  sepengetahuan  isteri  yang pertama  dan  dilakukan  di  bawah  tangan  (ilegal)  tidak sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974,  sehingga  banyak  menimbulkan  dampak  negatif, bahkan  melenceng  dari  tujuan  perkawinan  yang  telah diatur dalam UU yang ada di Indonesia.

## Abstract:
This  article  discusses  polygamy  practice  done  in  Laden village without having intention first to do it. But, by slow degrees it happens without being awareness because of let re‟ .  Polygamy  marriage  which  is  done  without  the  first wife’s  knowledge  and  done  illegally  is  not  suitable  with the certainty of law, number 1 of 1974, so it causes many negative effects, even deviates from marriage purpose that have been arranged in the law of Indonesia.
Kata Kunci: Poligami dan Let re‟
Abd. Warits dan Abd. Wahed

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  anugerah  yang  diberikan  oleh Allah swt. kepada hambaNya (manusia) yang ada di bumi. Dan merupakan  sunnah  Rasulullah  saw.  yang  termasuk  dalam ajaran  agama  Islam  yang  dibawa  oleh  Rasulullah  saw. Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki- laki  dan  seorang  wanita  yang  masing-masing  sudah  menjalin hubungan  suami  isteri  yang  sah  menurut  hukum  agama  dan hukum negara. 1 Hal ini juga dalam rangka kebahagiaan hidup dan  membangun  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  warahmah dalam sinaran kasih sayang Ilahi. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan  keturunan  yang  suci,  shaleh/shalehah.  Sesuai dengan  firman  Allah  swt.  dalam  kitab  suciNya  surat  ar-Rum ayat 21:
Artinya: “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikanNya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir.” 2
Menurut  beberapa  cendekiawan  muslim,  kata sakana berarti  diam/tenangnya  sesuatu  yang  bergejolak.  Jadi sakana dalam  konsep  perkawinan  agama  Islam  mempunyai  arti ketenangan  yang  dinamis,  yaitu  ketenangan  psikologis seseorang  setelah  menjalani  kehidupan  berumah  tangga. Karena di dalam pernikahan ada cinta, kasih sayang, rasa yang tidak bisa ditemukan dan dirasakan di luar nikah. Kadang ada kalanya  perasaan  itu  yang  kemudian  untuk  mendorong seseorang  untuk  menikah. 3 Itulah  sebabnya  seseorang  butuh
1 Tihani  dan  Sohari  Saharani, Fiqih  Munakahat (Jakarta:  PT.  Raja GrafindoPersada, 2010), hlm. 6.
2 Departemen Agama, al-Qur‟an dan Terjemahan (Surabaya: Alhidayah, 1998), hlm. 192.
3 Fatihuddin  Abul  Yasin, Risalah  Hukum  Nikah (Surabaya:  Tertib  Terang, 2006), hlm. 16-17.
diikat  dalam  ikatan  yang  sah  sebagai  ladang  untuk menumbuhkan mawaddah  warahmah .  Tanpa  perkawinan  yang sah menurut agama dan Undang-Undang akan menumbuhkan suatu permasalahan di kemudian hari.
Adapun  sah  menurut  agama,  apabila  terjadinya  akad nikah antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan  yang  disyari’atkan  dalam  agama  Islam.  Sementara dalam  Undang-Undang  Pokok  Perkawinan  dinyatakan  bahwa dianggap  sah  apabila  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Substansi  dari sebuah  pernikahan  yaitu  adanya  kasih  sayang,  rasa  cinta, kehormatan, pembelajaran, kerjasama antara satu sama lainnya dan  memenuhi  syarat  yang  dibenarkan  menurut  Undang- Undang yang berlaku di Indonesia. 4
Di  dalam  perkawinan,  seorang  suami  maupun  isteri dilatih  untuk  memiliki  mental  sportif  dari  naluri  kemanusiaan yang  sehat  yang  sejalan  dengan  perasaan  hati  dan  pikiran. Pernikahan  merupakan  jalan  untuk  menumbuhkan  keluarga yang  damai,  tenteram,  ketenangan,  dan  penuh  kasih  sayang sebagaimana  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw. Dimana  beliau  sebagai  Rasul  dan  kepala  keluarga  yang mempunyai  isteri  lebih  dari  satu  (berpoligami)  selalu  berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  Beliau.  Apabila  Beliau  mau  beristeri lagi, Beliau selalu meminta izin kepada isteri yang lainnya.
Memang banyak diantara perkawinan Nabi Muhammad saw.  dilakukan  karena  bertujuan  politik  Islam  demi memperlebar  syiar  Islam,  semisal  memberi  semangat  kepada janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena ikut peperangan demi  membela  hukum  Allah  swt.  dimana  Nabi  Muhammad saw.  menikah  dengan  seorang  wanita  yang  disukainya  dan
4 Sayyid  Ahmad  al-Musayyar, Fiqih  Cinta  Kasih;  Rahasia  Kebahagiaan  Rumah Tangga (Jakarta: PT. Glora Aksara Pertama, 2008), hlm. 6.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
tidak  melakukan  pernikahan  dengan  wanita  yang  tidak disukainya. 5
Namun  laki-laki  yang  ada  di  dunia  ini  tidak  sama dengan Rasullah saw. dalam membina keluarganya yang lebih dari satu orang (poligami). Seperti yang difirmankan oleh Allah swt. dalam al-Quran surat an-Nisa`ayat 3: Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya), maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka  (kawinilah)  seorang  saja  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 6
Ayat  tersebut  dengan  jelas  menunjukan  bahwa  asas adanya perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami  hanya  apabila  syarat-syarat  yang  dapat  menjamin keadilan seorang suami kepada isteri terpenuhi, yaitu adil dan seimbang  dalam  nafkah,  tempat  tinggal,  giliran  malam,  dan menjamin  segala  keperluan  isteri. 7 Adapun  keadilan  dalam membagi  cinta  dan  kasih  sayang  tidak  akan  dapat  terpenuhi sebagaimana  disebutkan  dalam  al-Quran  surat  al-Nisa’  ayat 129:
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu  janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai) sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  Dan  jika  kamu mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan)  maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”. 8
Dalam  sebuah  hadits  Nabi  saw.  juga  dijelaskan  tentang orang yang berpoligami hanya terbatas empat orang isteri:
5 Jones  Jamila, Monogami  dan  Poligami  dalam  Islam (Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 2001), hlm. 37.
6 Departemen Agama, al-Qur‟an dan Terjemahan, hlm. 115.
7 Ibid. hlm. 114.
8 Ibid. hlm. 143.
َّنلا ُهَرَمَاَف ُوَعَم َنْمَلَسْءاَف ٍةَوْسِن ِرْشَع ُوَلَو َمَلْسَا َةَمَلَس َنْب َن َلَْيَغ َّنَا وْيِبَا ْنَع ِْلِاَس ْنَعَو ُل اَّلَل صِبِيُّ َرَّ يَخَتَ ي ْنَا ْمَّلَسَو ِوْيَلَع ) يذمترلاو دحما هاور( اَعَ بْرَا َّنُهْ نِم
Artinya: “Dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailani bin Salamah telah masuk  Islam  dan  dia  mempunyai  sepuluh  orang  isteri  lalu  mereka masuk  Islam  bersamanya.  Lalu  Rasululah  saw.  memerintahkan  agar dia  memilih  dari  mereka  empat  orang  saja”. (HR.  Ahmad,  dan Tirmidzi). 9
Atas  dasar  al-Qur’an  dan  Hadits  itulah  maka  banyak kaum  laki-laki  tidak  menutup  rapat  kemungkinan  untuk berpoligami.  Di  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  diatur tentang  poligami  pada  pasal  55  yaitu:  (1)  Beristeri  lebih  dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang  isteri,  (2)  Syarat  utama  beristeri  lebih  dari  satu  orang, suami  harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu orang. 10
Beberapa  alasan  orang  melakukan  poligami  yang dibenarkan  oleh  syara`  seperti  yang  diamanatkan  dalam  UUP pasal 4 ayat (2) jo KHI pasal 57 apabila sebagai berikut: (1) Isteri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri/nusyuz, (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 11
Banyak  orang  yang  melakukan  poligami  tanpa  dasar kuat  yang  dapat  dibenarkan  oleh  syara`  sehingga  di  dalam melakukan  praktik  poligami  seorang  laki-laki  cenderung disebabkan karena faktor nafsu birahi saja. 12 Persoalan laki-laki yang  ingin  berpoligami  pada  saat  ini  tidak  semuanya  dapat
9 Mardani, Hadits Ahkam (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012 ), hlm. 269.
10 Siti  Musawwamah, Hukum  Perkawinan (Pamekasan:  STAIN  Pamekasan,
2010), hlm. 114-115.
11 UUP Pasal 41 ayat (2) jo KHI Pasal 57 .
12 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup 2006), hlm. 130.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
persetujuan dari sang isteri yang pertama karena tidak mungkin isteri yang pertama rela menduakan hatinya dengan isteri yang kedua  dari  suaminya.  Dan  di  sisi  lain  seseorang  yang melakukan  praktik  poligami  dikhawatirkan  tidak  berlaku  adil dalam hal kasih sayang akan tetapi bisa dalam hal materi saja.
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  awal  di  Desa Laden  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan,  ada beberapa  keluarga  yang  sebelumnya  memang  telah  merajut hubungan keluarga yang baik seperti yang disyari’atkan agama diantaranya  berinisial  SH  bersuami  dengan  MN,  ZB  bersuami dengan  MK,  dan  FM  bersuami  dengan  RD. 13 Akan  tetapi  dari beberapa pasangan itu pada akhirnya mengalami cobaan dalam kebersamaannya,  karena  disebabkan  di- let  re‟ .  Sehingga  sang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan sang isteri pertama.
Salah satu penyebab terjadinya perkawinan (berpoligami) dikarenakan di- let re‟ . Sebelumnya, memang tidak ada  niatan  untuk  melakukan  poligami  akan  tetapi  dengan disebabkan  di- let  re‟ maka  terjadilah  perkawinan  yang  kedua dengan  tidak  menceraikan  isteri  pertamanya,  sehingga  pada akhirnya  terjadilah  praktik  poligami  yang  ilegal.  Di  sisi  lain sang  suami  masih  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar dengan  keluarga    pertama  (mempunyai  ikatan  perkawinan) dimana  dengan  adanya  perkawinan  dengan  orang  kedua berdampak  kepada  keharmonisan  keluarga  pertama  yang sampai saat ini belum mendapatkan nafkah sama sekali padahal seharusnya  memang  menjadi  tanggungannya.  Sedangkan dalam  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974  orang  yang berpoligami  salah  satunya  harus  dapat  persetujuan  isteri pertama. Sementara tujuan dari adanya perkawinan itu adalah menciptakan  keluarga  yang sakinah (rasa  tentram), mawaddah (cinta)  dan rohmah (kasih  sayang).  Justru  dalam  praktik poligami  akan  menimbulkan  banyak  hal  yang  tidak  sesuai
13 Sun’ah (Warga Desa Laden), Wawancara (19 Maret 2013, Pukul 15.25).
dengan tujuan adanya perkawinan apalagi seorang suami yang tanpa restu dari sang isteri dalam berpoligami.
Dari  paparan  yang  telah  dijabarkan  di  atas  penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik poligami  di  bawah  tangan  yang  terjadi  di  Desa  Laden Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan.  Berpijak  dari beberapa  penjelasan  di  atas  maka  penulis  dapat  mengambil beberapa  fokus  masalah  sebagai  berikut: Pertama ,  Apa  faktor penyebab terjadinya praktik poligami di  bawah tangan di Desa Laden?; Kedua, Bagaimana  pandangan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang praktik poligami di bawah tangan di Desa Laden?
Deskripsi Let re’
1. Definisi Let re’
Let re‟ dalam istilah Madura adalah ramalan/guna-guna, yang  dalam  faktanya  seseorang  diramal  melalui  kartu  atau daun  dan  melalui  sarana  lainnya  dengan  tujuan  bagaimana seseorang  itu  bisa  dijadikan  sesuatu  untuk  dimilikinya. Sedangkan orang yang memiliki potensi me- let re‟ hanya orang tertentu  saja,  dan  mereka  yang  memiliki  keahlian  me- let  re‟ biasanya  dianggap  sakti  dan  hebat  dan  segala  perkataannya selalu diyakini.
Sedangkan let  re‟ dalam  istilah  bahasa  adalah  dukun, yang artinya orang yang dapat memberitahukan segala sesuatu yang  terjadi  di  masa  yang  akan  datang  dan  mengaku  dapat mengetahui rahasia-rahasia dan menerawang alam gaib. 14 Dalam istilah Bahasa Arab, dukun disebut al-Kahin . Dan istilah  lain  adalah al-„Arraf (orang  pintar/peramal), al-Sahir (tukang sihir), al-Munajjim
(tukang ramal melalui perbintangan). Dalam kultur budaya Indonesia, banyak pula pemakaian istilah  yang  kelihatanya no  problem tetapi  terkesan  sebagai justifikasi  agar  boleh  didatangi  untuk  mengatasi  berbagai
14 al-Kunjurjani, Kitab al-Ta‟Rifat (Singapura: al-Haramain, tt.), hlm. 177.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
problem seperti istilah orang  pintar, orang  tua, syaikh, ustadz, mentalist , paranormal, dan lain sebagainya. 15
Dalam  kamus al-Munjid ,  dukun  adalah  orang  yang mengaku  dan  mengklaim  dapat  mengetahui  rahasia-rahasia dan  keadaan  dalam  gaib.  Sedangkan  menurut  agama  Yahudi dan  penyembah  berhala,  dukun  adalah  orang  yang  selalu menyelesaikan  orang  dan  memenuhi  kebutuhannya  dengan membuat ritual penyembelihan dan persembahan.
Sedangkan menurut al-Qardlawi dan al-Khathabi, dukun itu  adalah  orang  yang  memiliki  pikiran  tajam,  berjiwa  jahat, berkarekter  panas  lalu  mereka  dijinakkan  oleh  setan-setan karena  adanya  kecocokan  diantara  mereka  dalam  masalah- masalah  tersebut  dan  setan  itu  juga  memberikan  pertolongan kepada  mereka  dengan  segala  kemampuan  yang  mereka miliki. 16 2. Ciri-Ciri Let re’ (Dukun)
Mengidentifikasi  dukun  sangat  penting  agar  jelas  bagi masyarakat  siapa  yang  sedang  mereka  datangi,  siapa  yang sedang  mereka  mintai  jasanya  untuk  berobat,  mendapat kekayaan,  jodoh,  dan  sebagainya.  Karena  sudah  banyak  yang menjadi korban, tertipu, dan disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang terkadang mengaku sebagai Kyai atau  ustadz.  Untuk  itu  umat  Islam  perlu  mengetahui  ciri-ciri seorang dukun agar mereka dapat menghindarinya.
Ust. Fadlan Abu Yasir, Lc. dalam VCD-nya yang berjudul Membongkar  Kesyirikan  Dunia  Perdukunan mengatakan  ada beberapa ciri-ciri seorang dukun yang perlu diketahui. Hal yang sama  juga  dikatakan  oleh  Syaikh  Wahid  Abdussalam  Bali, hanya  saja  Beliau  melihat  beberapa  sifat  dukun  yang  menjadi
15 Ibid. hlm. 178.
16 Ibid. hlm.185
ciri  khas  dukun  Timur  Tengah. 17 Ciri-ciri  dukun  itu  secara umum, antara lain adalah:
1) Menanyakan Nama Pasien dan Ibunya Menanyakan  nama  pasien  dan  nama  ibunya  atau nama  bapaknya,  sesungguhnya  biasa  atau  lazim dilakukan  seorang  dokter  atau  asistennya  untuk mengisi  kelengkapan  data  atau  administrasi  untuk tujuan  pendataan.  Namun  bagi  seorang  dukun, menanyakan  nama  pasien  dan  ibunya  bukan  sekedar untuk  pendataan,  tetapi  menjadi  syarat  pengobatan yang  kemudian  dikait-kaitkan  dengan  masalah- masalah gaib.
2) Menggunakan Barang Bekas Pasien Meminta  dan  mengambil  serta  menggunakan  benda bekas  pasien  sebagai  sarana  pengobatan  merupakan sesuatu yang tidak logis dan jelas tidak syar‟i . Apalagi kadang-kadang  terkesan  bahwa  benda  bekas  itu digunakan  untuk  sesuatu  yang  bersifat  pribadi  dan tidak  baik  dipertontonkan  kepada  orang  lain,  seperti pakaian dalam wanita dan lain sebagainya. Setelah itu direndamkan di air lalu diminumkan dan sebagainya. 3) Meminta Binatang Tertentu Meminta  binatang  tertentu  dengan  warna  tertentu untuk disembelih, seperti ayam putih, kambing hitam,
dan  sebagainya.  Biasanya  binatang-binatang  tersebut dijadikan  sesajen  atau  persembahan  untuk  setan secara  utuh,  kepalanya  atau  darahnya  yang dilumurkan di tubuh pasien atau tempat tertentu.
4) Menulis atau Memberikan Rajah , Wifiq , Isim , dan Hizib sebagai Jimat Rajah dan sejenisnya biasanya dibuat oleh orang yang dipandang  sebagai  alim  ulama’  atau  ustadz.  Karena
17 Wahid Abdussalam Bali, ash-Sharim Battarfi at-Tashaddil as-Saharah al-Asyrar (Kairo: Maktabah at-Tabi’in, tt.), hlm. 31-36.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
seragamnya yang kelihatan Islami, orang beranggapan bahwa  praktik  yang  dilakukan  oleh  ustadz  atau  kyai tersebut  suatu  kebenaran  yang  tidak  bertentangan dengan  syari’at.  Padahal  Islam  tidak  pernah mengajarkan  ummatnya  menggunakan rajah , wifiq,
isim atau hizib sebagai penangkal badan agar terhindar dari gangguan setan, selamat dari bahaya atau sukses mendapatkan  obsesi  duniawi.  Siapapun  yang melakukan  praktik  seperti  ini,  maka  ia  dapat dikatakan dukun.
3. Cara Kerja Let re’ (Dukun)
Sebagaimana  telah  dimaklumi  sebelumnya  bahwa perdukunan  merupakan  hal  yang  lazim  dan  biasa  di  zaman jahiliah,  bahkan  para  dukun-dukun  menjadi  tempat  bertanya dalam  segala  masalah  dan  kehidupan  orang  banyak.  Hal  ini disebabkan  antara  lain  terputusnya  mata  rantai  kenabian. Menurut  al–Khathabi, 18 berdasarkan  cara  kerjanya,  tipologi dukun ketika itu ada empat:
1) Dukun  yang  mendapatkan  informasi  dari  jin.  Sebab bangsa  jin  dahulunya  dapat  naik  menembus  langit untuk  mendengarkan  informasi,  lalu  mereka membisikkan  berita  itu  kepada  para  dukun-dukun. Setelah  Islam  datang  dengan  diutusnya  Nabi Muhammad  saw.  maka  langit  pun  dijaga  ketat sehingga  setan-setan  tidak  leluasa  naik  kelangit.
Kebenaran  prediksi  atau  ramalan  dukun  sebelum Islam datang boleh dikatakan selalu jitu, tetapi setelah itu selalu meleset,
2) Dukun  yang  mendapatkan  informasi  dari  jin  dalam masalah-masalah  yang  biasanya  tidak  diketahui manusia kebanyakan,
3) Dukun  yang  bersandar  kepada  asumsi  ( zhan )  dugaan
( takhmin ) semata.
18 Ibid. hlm. 262.
4) Dukun  yang  berpedoman  kepada  pengalaman
( tajribah) dan kebiasaan ( adat) semata.

## Hikmah Poligami
Islam  mengisyaratkan  dan  mengatur  masalah  praktik poligami sebagai upaya menghindari pengumbaran hawa nafsu seksual  secara  bebas  dan  perkembangan  perzinahan.  Islam menetapkan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  berdasarkan hukum  alam  dan  perikemanusiaan,  dengan  mengubah  segala sesuatu  yang  perlu  diperbaiki  dan  menjamin  segala  sesuatu guna  berdirinya  suatu  keadilan.  Adapun  hikmah  yang  dapat kita  peroleh  dari  poligami  dalam  Islam,  terbagi  dalam  tiga bagian;  (1)  Hikmah  pengajaran/pendidikan,  (2)  Hikmah keadilan, (3) Hikmah sosial politik.

## 1. Hikmah Pendidikan
Tujuan  poligami  Rasullah  saw.  adalah  untuk  mencetak ibu-ibu  pendidikan  yang  profesional  mengajari  wanita-wanita tentang  hukum-hukum  agama  Islam  yang hanif ,  terutama hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  kewanitaan  seperti masalah  haid,  nifas,  janabah,  thaharah,  dan  lain-lain.  Seorang muslimah  kala  itu  menghadapi  kesulitan  besar  untuk menanyakan  langsung  soal-soal  yang  telah  disebut  di  atas kepada Nabi Muhammad saw.
Apalagi  Nabi  Muhammad  saw.  adalah  seorang  hamba yang  sangat  pemalu  yang  tidak  mungkin  memberi  penjelasan yang rinci tentang masalah kewanitaan. Terkadang Beliau harus menjawab  pertanyaan  itu  dengan  bahasa  perumpamaan ( kinayah ).  Sehingga  sebagian  wanita  sulit  memahami  apa  yang dimaksud Nabi Muhammad saw. dan sebagian lagi tidak berani bertanya  langsung  kepada  Beliau  karena  malu.  Dengan  begitu alternatif yang sangat tepat adalah menjumpai para isteri Nabi saw. untuk meminta penjelasan.

## 2. Hikmah Keadilan
Hikmah  dari  segi  keadilan  dalam  praktik  poligami Rasullah  saw.  adalah  bertujuan  untuk  menjaga  hak-hak  dan
Abd. Warits dan Abd. Wahed
perbedaan  yang „azali karena  hal  ini  sangatlah  penting,  sebab sebelum datangnya Islam, keadilan pada zaman jahiliyah tidak ada  tempat  dan  perlindungan  dalam  segala  aspek,  seperti menjadikan  anak  angkat  berkedudukan  sama  dengan  anak kandung. Orang Arab sebelum Islam datang sering menjadikan anak  angkat  yang  bukan  darahnya  sendiri  sebagai  anak kandungnya  sendiri. 19 Dengan  demikian  adanya  perkawinan Rasullah  saw.  menjadi  sarana  membatalkan  adat  dan  tradisi orang jahiliyah melalui perbuatan (praktik).
Dalam hal ini Nabi Muhammad saw. mengawini Zainab binti Jahsy yang merupakan mantan isteri anak angkatnya Zaid bin  Haritsah  berdasarkan  isyarat  dari  Allah  swt.  bukan  atas dorongan hawa nafsu dan syahwat sebagaimana yang dituding oleh  musuh  Islam.  Maka  perkawinan  karena  syari’at  adalah harus diutamakan. Jika Rasullah saw. tidak mempraktikkannya maka  manusia  akan  terus-menerus  saling  mewarisi  kebiasaan jahiliyah sampai sekarang.

## 3. Hikmah Sosial Politik
Perkawinan  Rasullah  saw.  dengan  sebagian  isterinya ditujukan  untuk  mempererat  serta  menguatkan  hubungan sosial  (masyarakat)  satu  sama  lain  berdasarkan  perintah  Islam dan  kekeluargaan,  seperti  dengan  para  sahabat  seperti  Abu Bakar,  Umar,  Usman  dan  Ali  untuk  menyebarkan  dan melancarkan  dakwah  Islam  ke  dalam  lingkungan  sosial  yang lebih beragam.
Rasullah  saw.  menikahi  Aisyah  binti  Abu  Bakar,  orang yang paling Beliau cintai dan hormati. Abu Bakar adalah orang yang  telah  menyerahkan  jiwa  dan  hartanya  dan  banyak menanggung penderitaan dalam perjuangan Islam. Begitu pula pernikahan  Beliau  dengan  Hafsah  binti  Umar  ibnu  Khattab dimana Allah swt. menguatkan Islam di tangannya, dia dikenal sangat tegas sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil.
19 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 136.
Dengan  begitu  hubungan  Rasullah  saw.  dengan  dua  sahabat besar itu melalui per-iparan sebagai penghormatan sosial untuk mereka dan sebagai balas jasa atas pengorbanan mereka dalam mengabdi kepada Islam dan umat Islam.
Dalam  konteks  hubungan  politik,  adalah  untuk menyatukan hati keluarganya, sehingga dukungan dan bantuan mereka  bisa  dipakai  untuk  menyebarkan  dakwah  dan menegakkan  Daulah  Islamiah. 20 Dalam  praktik  poligami, Rasullah saw. mengajari para sahabat untuk juga menghormati para  wanita,  melindungi  anak-anak  yatim  sekaligus  berbuat baik  kepada  mereka.  Beliau  menggambarkan  jalan  yang  benar dalam berpoligami, yaitu tidak menjadikan hawa nafsu sebagai motivasi pokoknya. 21
Adapun  hikmah  diizinkan  berpoligami  (dalam  keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut :
1) Untuk  mendapatkan  keturunan  bagi  suami  yang subur dan isteri yang mandul, 2) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri  pertama  sekalipun  isteri  pertama  tidak menjalankan  fungsinya  sebagai  isteri,  atau  ia mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tak  dapat disembuhkan, 3) Untuk  menyelamatkan  suami  yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya, 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang  tinggal  di  negara  atau  masyarakat  yang  jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.
Adapun  hikmah  dilarangnya  menikah  lebih  dari  empat isteri adalah sebagai berikut:
1) Batas  maksimal  beristeri  bagi  manusia  biasa  adalah empat  isteri.  Jika  lebih  dari  empat  isteri  berarti
20 Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 108. 21 Musfir, Poligami, hlm. 99-102.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
melampui  batas  kemampuan,  baik  dari  segi kemampuan  fisik  mental  maupun  tanggung  jawab, sehingga  nantinya  akan  repot  sendiri  dan  akhirnya akan mengalami ganguan kejiwaan (stres), 2) Karena  melampui  batas  kemampuan,  maka  ia  akan terseret  melakukan  kezaliman  (aniaya)  baik  terhadap dirinya sendiri maupun terhadap para isteri-isterinya, 3) Manusia  pada  umumnya  didominasi  oleh  nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan,  sehingga  ia  tidak mempunyai  kekuatan  untuk  melakukan  hak-haknya kepada isteri-isterinya. 22

## Tinjauan Umum tentang Praktik Poligami di Bawah Tangan
1. Poligami di Bawah Tangan
Perkawinan  merupakan  aspek  yang  penting  dalam ssajaran Islam. Di dalam al-Quran dijumpai beberapa ayat yang berbicara tentang masalah perkawinan, baik yang memakai kata nikah  (berhimpun)  maupun  mengunakan  kata zawwaja (pasangan).  Keseluruhannya  memberikan  tuntunan  kepada manusia  bagaimana  seharusnya  menjalani  perkawinan  agar perkawinan  itu  dapat  menjadi  jembatan  yang  mengantarkan manusia  menuju  kehidupan  yang  sakinah  (damai,  tenang, bahagia) yang diridhai Allah swt.
Pada  sebagian  masyarakat  Islam,  pelaksanaan  poligami masih dilangsungkan dengan tidak mengindahkan aturan yang ada  atau  tanpa  catatan  resmi  dari  pihak  yang  berwenang.
Kendatipun demikian agama ternyata tidak terlalu memperhatikan  masyarakat  yang  melakukan  poligami  di bawah  tangan,  sehingga  muncullah  persoalan-persoalan  di kemudian hari.
Ada  sebagian  orang  yang  melangsungkan  pernikahan yang  kedua,  ketiga,  bahkan  keempat  juga  tanpa  adanya
pemberitahuan kepada salah satu diantara isteri-isterinya, yang terpenting  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  tanpa  mencatatkan pernikahannya itu secara resmi kepada pihak yang berwenang. Poligami yang seperti ini dinamakan poligami di bawah tangan dan  poligami  yang  seperti  ini  sah  secara  agama. 23 Namun poligami  ini  tidak  diakui  secara  Undang-Undang,  dalam pengertian  bahwa  pernikahan  itu  tidak  bisa  dibuktikan dihadapan  pihak  berwenang  kecuali  dengan  data  dan  catatan resmi. 24
Poligami di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan  dengan  tidak  memenuhi  syarat  dan  prosedur peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tanpa  adanya persetujuan  dari  isteri-isterinya.  Pernikahan  yang  seperti  ini oleh sebagian masyarakat umum diartikan sebagai berikut:
1) Pernikahan  tanpa  wali.  Pernikahan  semacam  ini dilakukan  secara  rahasia  ( sirri )  dikarenakan  pihak yang  wali  perempuan  tidak  setuju  atau  karena  ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syari’at Islam, 2) Pernikahan  yang  sah  secara  agama  namun  tidak dicatatkan  dalam  Lembaga  Pencatat  Negara.  Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan  pernikahannya  di  Lembaga  Pencatat Negara.  Ada  yang  karena  faktor  ekonomi,  ada  pula yang  disebabkan  karena  takut  ketahuan  melanggar aturan  yang  melarang  Pegawai  Negeri  menikah  lebih dari satu dan lain sebagainya, 3) Pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan- pertimbangan  tertentu,  misalnya  karena  takut mendapat  stigma  negatif  dari  masyarakat  yang
23 Abd.  Shomad, Hukum  Islam  Panorama  Prinsip  Syari‟ah  dalam  Hukum Indonesia (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 309.
24 Sayyid  Ahmad  al-Musayyar, Fiqih  Cinta  Kasih  Rahasia  Kebahagiaan  Rumah
Tangga (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 142.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
terlanjur  menganggap  tabu  pernikahan sirri ,  atau karena pertimbangan rumit yang  memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. 25
Poligami  di  bawah  tangan  terkadang  diartikan  juga kawin sirri , yaitu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tanpa  ada  pemberitahuan  kepada  isteri-isterinya  dan  tanpa dicatatkan  di  lembaga  negara  yang  berwenang.  Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN (Pejabat Pencatat Nikah)  itu  dianggap  sah  secara  syari’at  Islam  tetapi  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  karena  tidak  memiliki  bukti otentik  perkawinan  yang  sah  menurut  UU  yang  berlaku  di Indonesia.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  bagian diantara aspek-aspek reformatif UUP dan KHI untuk merespon tuntutan  dan  kebutuhan  perkembangan  zaman  dengan beberapa  pertimbangan  kemaslahatan.  Diantaranya  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat, melindungi  martabat,  tujuan  dan  kesucian  perkawinan,  serta untuk  melindungi  derajat  kemanusiaan  dan  kepentingan    bagi kehidupan isteri dan anak keturunannya.
Dengan dilakukannya pencatatan nikah, maka peristiwa perkawinan  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  akta  nikah. Masing-masing  suami dan isteri mendapat  salinannya,  sebagai bukti  bahwa  mereka  terikat  pada  jalinan  perkawinan  yang absah  dan  kuat.  Apabila  suatu  ketika  terjadi  perselisihan  atau percekcokan  diantara  mereka  karena  salah  satu  pihak  tidak hendak  bertanggungjawab  atas  keberlangsungan  ikatan perkawinannya,  maka  akta  nikah  yang  diperolehnya  dapat dijadikan  bukti  formal  untuk  melakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak dirinya dari pihak
25 Zainal  Abidin, Fiqih  Kontemporer (Pamekasan:  STAIN  Pamekasan,  2006), hlm. 26.
lain. 26 Dengan demikian, akta nikah bagi suami isteri berposisi sebagai  bukti  otentik  untuk  melakukan  upaya  hukum  karena nyata-nyata telah terjadi ikatan hukum diantara mereka.
Ketentuan  tentang  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam UUP Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 dan 6. Dalam UUP Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 27 Sedangkan dalam KHI Pasal 5 disebutkan bahwa:
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan, 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954. 28
Di sisi lain dalam KHI pada Pasal 6 dinyatakan bahwa:
1) Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  5,  setiap perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, 2) Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum. 29
Ada beberapa sebab, motif, dan alasan orang melakukan poligami di bawah tangan diantaranya adalah:
1) Terdapat  pandangan  maupun  keyakinan  keagamaan yang  meneguhkan  bahwa  nikah  lagi  dapat  dijadikan pilihan  atau  cara  untuk  menghindari  terjadinya perzinahan.  Pandangan  itu  diaktualisasikan  kendati hal  itu  harus  melanggar  administrasi  negara, ketertiban, dan kemaslahatan sosial,
26 Siti  Musawwamah, Akseptabilitas  Regulasi  Kriminalitas  Pelaku  Kawin  Sirri Menurut  Pemuka  Masyarakat  Madura (Jakarta:  Elmatera  Publishing,  2012), hlm. 46.
27 UUP , hlm. 32.
28 KHI , hlm. 35.
29 Ibid. hlm. 36.

## Abd. Warits dan Abd. Wahed
2) Terdapat  kesulitan  administrasi  hukum  pada perkawinan antara orang pribumi (Indonesia) dengan orang  asing  yang  berada  di  Indonesia.  Akibatnya perkawinan  di  bawah  tangan  dipandang  solusi  yang dapat  dilakukan  untuk  memperoleh  keabsahan perkawinan, 3) Terdapat  kesulitan  yang  relatif  serius  bagi  laki-laki untuk  memperoleh  izin  perkawinan  dari  isteri  yang pertama  agar  dapat  melangsungkan  perkawinan dengan  calon  isteri  kedua.  Begitu  pula  terdapat peraturan  perundangan  (izin  dari  pengadilan)  yang sulit  untuk  memberi  kemungkinan  kemudahan  bagi suami  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan dengan calon isteri yang kedua, ketiga, dan keempat, 4) Terjadinya  peristiwa  kehamilan  di  luar  nikah  dengan wanita lain. Jalan pintas untuk melakukan perkawinan poligami  di  bawah  tangan  yang  tanpa  ada pemberitahuan  sebelumnya  kepada  isterinya.  Tujuan utamanya, untuk menutupi rasa malu pihak orang tua,
sanak  kerabat,  kenalan  atau  orang-orang  yang  ada disekitarnya. 30
Empat  sebab  utama  inilah  cenderung  melatarbelakangi atau  menjadi  alasan  sebagian  orang  untuk  menempuh  jalan pintas melakukan pernikahan polgami di bawah tangan dengan tidak memperhatikan hal lain dalam berkeluarga.

## Metode Penelitian
Secara  etimologis,  metodologi  berasal  dari  bahasa  Latin yang  terdiri  dari  kata Metodos dan Logos . Metodos mempunyai arti cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan Logos berarti  pikiran  atau  ilmu.  Jadi  secara  terminologi  adalah memberi  pedoman  tentang  cara-cara  seorang  ilmuwan
mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  lingkungan- lingkungan yang dihadapi. 31
Secara lebih luas lagi dapat dipahami bahwa metodologi penelitian  adalah  ilmu  yang  mempelajari  cara-cara  melakukan pengamatan  dengan  pemikiran  yang  tepat  secara  terpadu melalui  tahapan-tahapan  yang  disusun  secara  ilmiah menganalisis  dan  menyimpulkan  data.  Sehingga  dapat dipergunakan  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. 32
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  manusia  untuk menyalurkan rasa ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecendrungan yang timbul.

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  dikenal  dengan  dua  pendekatan  yang digunakan  untuk  melakukan  penelitian  yaitu  pendekatan secara kualitatif dan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  ini  cenderung bersifat  deskriptif.  Bogdan  dan  Taylor  mendefinisikan pendekatan  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 33 Sehingga dalam penelitian  kualitatif  ini  lebih  difokuskan  terhadap  fakta  yang terjadi  di  lapangan  dan  landasan  teori  sebagai  pemandu  agar memperoleh kebenaran yang sesuai.
31 Bambang  Sungguno, Metodologi  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 27.
32 Ibid. hlm. 2.
33 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta  informasi-informasi  yang  disampaikan  menjadi  hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggungjawab untuk  memperlakukan  identitas  diri  dan  informasi  yang disampaikan  oleh  informan.  Identitas  dan  informasi  tersebut dapat  dibuka  atau  tertutup  untuk  khalayak,  tergantung  dari kesepakatan  antara  peneliti  dan  informan  yang  tertulis  dalam formulir  kesepakatan  ( consent  form ).  Peneliti  boleh  membuka identitas  selama  informan  sepakat  dan  peneliti  juga  harus menghargai  keputusan  apabila  informan  ingin  identitasnya dilindungi.
Sedangkan  jenis  penelitiannya,  peneliti  menggunakan jenis  fenomenologi.  Dimana  peneliti  mempunyai  keinginan untuk mengungkapkan fenomena yang sedang berkembang di lapangan  dan  menjadi  objek  yang  mempunyai  daya ketertarikan  untuk  dijadikan  suatu  penelitian.  Jenis fenomenologi  ini  merupakan  kebenaran  sesuatu  itu  dapat diperoleh  dengan  cara  menangkap  fenomena  atau  gejala  yang memancar  dari  objek  yang  diteliti. 34 Maka  yang  dimaksud dengan  penelitian  deskriptif  fenomenologis  adalah  suatu  jenis penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  fenomena- fenomena yang ada. Baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia.
Berdasarkan  data-data  keseluruhan  yang  diperoleh  di lapangan  seperti  yang  sudah  terungkap  di  atas  tentang  faktor penyebab  para  suami  melakukan  praktik  poligami,  khususnya kasus  yang  peneliti  peroleh  antara  lain  adalah  karena  seorang laki-laki  dipandang  sebagai  sosok  yang  bertanggung  jawab, penuh kasih sayang, dan perhatian terhadap keluarga, dan juga karena    di- let  re‟ (guna-guna)  sehingga  seorang  laki-laki melakukan  praktik  poligami  yang  berujung  tanpa  tidak  ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada isteri-isterinya.
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan Praktik (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), hlm. 14.
Ada  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat di  Desa  Laden  dalam  melakukan  poligami  di  bawah  tangan, antara lain:
1) Ekonomi, dalam artian seseorang tidak berkemampuan  untuk  membayar  segala  pembiayaan dalam  mengurusi  persyaratan  mendaftar  untuk melakukan poligami ke Pengadilan Agama setempat, 2) Pendidikan, dalam artian bahwa tak semuanya  orang paham  mengenai  prosedur  berpoligami  yang  benar yang  ditetapkan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974. Sehingga menjadi sangat rumit bagi orang yang tidak paham,  sehingga  jalan  pintas  sudah  menjadi pilihannya (di bawah tangan), 3) Mengedepankan dasar agama daripada UU Negara, 4) Hal  yang  tidak  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  di Desa  Laden,  dalam  artian  bahwa  tidak  semua  orang yang ada di Desa Laden melakukan praktik poligami, hanya sebagian kecil saja yang melakukan.
Jadi kesimpulan dari keseluruhan data-data yang peneliti lakukan  tidak  ada  satu  pun  praktik  poligami  yang  terjadi  di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang sesuai  dengan  ketetapan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  juga pelaksanaan  praktik  poligami  yang  berada  di  Desa  Laden Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan  banyak dilakukan secara diam-diam ataupun lebih dikenal pernikahan sirri tanpa mengikuti peraturan yang ada di Indonesia.
Pandangan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden
Dalam  perspektif  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 kendatipun  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  asas monogami  seperti  yang  terdapat  di  dalam  pasal  3  yang menyatakan bahwa “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami” ,
Abd. Warits dan Abd. Wahed
namun  dalam  bagian  lain  dinyatakan  bahwa  dalam  keadaan tertentu  praktik  poligami  dibenarkan.  Klausul  kebolehan poligami  di  dalam  UUP  sebenarnya  hanyalah  pengecualian, dan  untuk  itulah  pasal  tersebut  mencantumkan  alasan  yang membolehkannya. 35
Kaidah  pada  pasal  3  (1)  tersebut  agak  mirip  dengan bunyi  pada  pasal  27  KUHP  (BW)  yang  mengatakan  bahwa, “Dalam  waktu  yang  sama  seorang  laki-laki  hanya  diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki suaminya” . Perbedaannya terletak pada pasal 3 (2) Undang-undang No.  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa “Pengadilan  dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan“ .  Dengan adanya  pasal  ini  maka  berarti  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974  menganut  asas  poligami  terbuka,  oleh  karena  tidak tertutup  kemungkinan  dalam  keadaan  terpaksa  suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.
Oleh karena itu, sebagaimana pada pasal 3 (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan di dalam penjelasannya bahwa “Pengadilan  dalam  memberi  keputusan  selain  memeriksa apakah  syarat  yang  tersebut  pasal  4  dan  5  telah  dipenuhi  harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon  suami  mengizinkan  adanya  poligami” .  Menurut  Hazairin pada pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974  ini merupakan contoh  sebagai  pembaharuan  tafsir  bagi  umat  Islam  di Indonesia,  dimana  peraturan  perundang-undangan  yang setingkat  derajatnya  yang  ditetapkan  kemudian  menghapus
35 Amir  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 156.
ketentuan-ketentuan  yang  berlawanan  dalam  perundang- undangan sederajat yang mendahuluinya. 36

## Alasan-alasan Poligami
Karena pada prinsipnya suatu perkawinan  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri,  maka  poligami diperbolehkan  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan,  dan  pengadilan  telah  memberi  izin.  Adapun alasan-alasan  yang  dipedomani  oleh  pengadilan  untuk  dapat memberi  izin  poligami,  ditegaskan  dalam  pasal  4  (2)  Undang- Undang Perkawinan.
Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan  beristeri lebih dari seorang apabila:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
2. Isteri  terdapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan,
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 37

## Syarat-syarat Poligami
Selain  alasan-alasan  di  atas,  untuk  berpoligami  syarat- syarat  di  bawah  ini  harus  dipenuhi,  menurut  ketentuan  pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri,
2. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak mereka,
36 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia (Bandung:  Mandar Maju, 2003), hlm. 34.
37 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang Perkawinan (Jakarta: Triniti, 2007), hlm. 90.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 38
Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  pasal ini  tidak  diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  isteri  atau isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada  kabar  dari  isterinya  selama  sekurang-kurangnya  2  tahun, atau karena sebeb-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. 39

## Prosedur Poligami
Pada  pasal  40  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 menyebutkan  bahwa “Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk beristeri  lebih  dari  seorang  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan secara  tertulis  kepada  pengadilan“ .    Dalam  Kompilasi  Hukum Islam diatur dalam pasal 56 sebagai berikut:
1. Suami yang hendak beristeri dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan setempat,
2. Pengajuan  permohonan  izin  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  yang  kedua, ketiga,  keempat, tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 40
Pada  pasal  57  KHI  menyatakan  bahwa  Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
38 Ibid. hlm. 90.
39 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , hlm. 171.
40 Kompilasi  Hukum  Islam, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Trinity, 2007), hlm. 21.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan  Agama  setelah  menerima  permohonan  izin poligami kemudian memeriksa:
1. Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami  kawin  lagi  (pasal  41  huruf  a)  ialah  meliputi  keadaan seperti pasal 57 KHI di atas,
2. Ada  atau  tidak  adanya  persetujuan  dari  istri,  baik persetujuan  lisan  maupun  tertulis,  apabila  persetujuan merupakan  persetujuan  lisan,  persetujuan  itu  harus diucapkan di depan sidang/Pengadilan Agama,
3. Ada atau tidak  adanya kemampuan suami  untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 1) Surat  keterangan  mengenai  penghasilan  suami  yang ditandatangani bendahara tempat bekerja, atau
2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.
Dalam  ayat  2  pasal  58  KHI  ditegaskan: “Dengan  tidak mengurangi  ketentuan  pasal  41  huruf  b  PP  No.  9  Tahun  1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan  lisan,  tetapi  sekalipun  telah  ada  persetujuan  tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama ”. 41

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan  data  dan  kemudian  memaparkannya  sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian.
Beberapa  hasil  temuan  yang  bisa  dilaporkan  dalam bentuk tulisan ini meliputi sebagai berikut:
1. Faktor penyebab terjadinya praktik poligami
41 Ibid, hlm. 22

## Abd. Warits dan Abd. Wahed
1) Di sebabkan karena faktor di let re‟ (guna-guna),
2) Dipandang  sebagai  sosok  laki-laki  yang  bertanggung jawab, kasih sayang, dan perhatian terhadap keluarganya.
2. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara diam-diam tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada isteri pertamanya,
3. Poligami di bawah tangan disebabkan karena faktor:
1) Ekonomi,  dalam  artian  seseorang  tidak  mampu  untuk membayar  segala  pembiayaan  dalam  mengurusi persyaratan mendaftar untuk melakukan poligami,
2) Pendidikan,  dalam  artian  rumitnya  mengurusi  prosedur berpoligami  secara  UU  yang  ditetapkan  dalam  UU  No.  1 Tahun 1974,
3) Mengedepankan dasar agama daripada UU. Negara,
4) Hal  yang  tidak  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa Laden, dalam artian bahwa tidak semua orang yang ada di Desa  Laden  melakukan  praktik  poligami  namun  hanya sebagian kecil saja yang melakukannya.
4. Pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Menurut  pandangan  Undang-undang  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  tentang  pelaksanaan  praktik  poligami yang  terjadi  di  Desa  Laden  Kecamatan  Pamekasan Kabupaten  Pamekasan  sudah  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974  yang berlaku di Indonesia tentang masalah  perkawinan  dan  poligami.  Dimana  pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Desa Laden ini tanpa adanya pemberitahuan  kepada  isteri  pertamanya,  dan  pelaksanaan perkawinannya dilakukan secara diam-diam yang disebabkan  karena  faktor  di- let  re‟ (guna-guna),  dan perkawinannya  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa  adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat.
Sementara pelaksanaannya, tentang praktik poligami yang terjadi  di  Desa  Laden  sama  sekali  tidak  dibenarkan  oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tentang  masalah  perkawinan  dan  poligami,  untuk melakukan  poligami  seorang  laki-laki  harus  memenuhi
syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  pada pasal 4 ayat 1 sebagai berikut:
1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,
2) Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka,
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.
Kemudian  juga  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun
1974 memberikan penjelasan bahwa masalah yang disebut di atas  (poligami)  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  KHI pada pasal 56 dan pasal 57 sebagai berikut:
1) Suami  yang  hendak  beristeri  dari  satu  orang  harus mendapat izin dari pengadilan setempat,
2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan  menurut  tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Bab VIII Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975,
3) Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  yang  kedua,
ketiga,  keempat,  tanpa  adanya  izin  dari  Pengadilan
Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 42
Pada pasal 57 KHI menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1) Isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai isteri,
2) Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan,
3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Jadi  pada  kesimpulannya,  menurut  pandangan  Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang masalah perkawinan dan poligami yang terjadi di Desa Laden sudah menyalahi aturan atau  tidak  dibenarkan  menurut  Undang-Undang  yang berlaku di Indonesia.
42 Kompilasi  Hukum  Islam, Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang Perkawinan, hlm. 21.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  di  atas  tampak  bahwa masalah  poligami  merupakan  masalah  yang  serius  dan kontroversial  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  tengah masyarakat.  Pihak  pro  mendasarkan  pada  kaidah  ketentuan agama.  Sedangkan  pihak  yang  kontra  memandang  poligami sebagai  tindakan  sewenang-wenang  dan  merupakan  bentuk pengunggulan kaum laki-laki. Hal itu membuktikan bahwa ada sebagian  masyarakat  yang  berada  di  sekililing  mereka  telah berhasil  menyebar  isu  bahwa  poligami  adalah  eksploitasi  laki- laki  atas  kaum  wanita  yang  hanya  memburu  pemuas  hawa nahsu mereka.
Dalam  pembatasan  poligami  menurut  syari’at  Islam terdapat dalam dua firman Allah swt. surat an-Nisa’ ayat 3 dan 129.  Kedua  ayat  tersebut  cukup  menjelaskan  tentang  hukum poligami dan batasan poligami antara lain; (1) Batasan poligami paling banyak hingga empat orang isteri, (2) Disyari’atkan jika dapat  berbuat  adil  diantara  isteri-isterinya,  (3)  Keadilan dimaksud  mencakup  keadilan  dalam  tempat  tinggal,  makan dan  minum,  serta  perlakuan  lahir  batin,  dan  (4)  Kemampuan suami  dalam  hal  nafkah  kepada  isteri-isteri  dan  anak-anak mereka.
Tetapi  meskipun  Islam  telah  mengajarkan  dan menetapkan  hukum  dan  syarat  serta  alasan  untuk  melakukan poligami, namun banyak praktik poligami yang terjadi di Desa Laden  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan  tidak sesuai dengan  Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 yang  sudah berlaku.
Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 pada  pasal  4 (2)  ditetapkan  bahwa  alasan-alasan  poligami  yang  dapat diterima apabila:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
Alasan  ini  tampak  seperti  sesuatu  yang  wajar  tetapi  kalau dicermati  terasa  aneh.  Seorang  isteri  yang  terikat  dalam pernikahan mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan  kewajiban  sebagai  seorang  isteri.  Pasti
ketidakmampuan  tersebut  diakibatkan  oleh  adanya  suatu penyakit,  trauma  atas  suatu  kejadian,  atau  hal  lain  yang menakutkan.
Dasar alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai  isteri  harus  dibuktikan  dengan  fakta,  misalnya karena  sakit  sehingga  tidak  memungkinkannya  melayani suaminya.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  tidak  boleh ditentukan secara sepihak oleh suami agar memungkinkan ia beristeri  lagi  ataupun  rekayasa  kesepakatan  kedua  belah pihak.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Alasan  kedua  yang  memperbolehkan  seorang  laki-laki berpoligami  adalah  jika  si  isteri  memiliki  cacat  badan  atau memiliki  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan  lagi. Sebenarnya  kenyataan  ini  menyakitkan  dan  dianggap  tidak adil.  Pada  saat  dia  menghadapi  cobaan  besar,  mengalami suatu  kecelakaan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  cacat badan  atau  penyakit  yang  sulit  disembuhkan,  isteri  harus merelakan  suami  yang  dicintainya  menikmati  kebahagiaan dengan perempuan lain.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 43
Memiliki  keturunan  dari  sebuah  pernikahan  merupakan harapan  hampir  semua  pasangan  suami  isteri.  Melalui kelahiran  seorang  anak  diharapkan  akan  menjadi  tali penyambung  keturunan  selanjutnya.  Selain  itu  kelahiran seorang  anak  dianggap  merupakan  sumber  kebahagiaan berkeluarga, anak sering kali menjadi penyambung tali kasih yang erat antara suami isteri. Oleh karena itu, banyak suami isteri menjadi kecewa ketika mengetahui pasangannya tidak mungkin  memberikan  anak  yang  akan  menjadi  tumpahan harapan dan kebahagiaan. Dengan demikian seakan menjadi
43 Undang-Undang  Perkawinan, Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam, hlm. 90.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
wajar  jika  seorang  suami  menuntut  diperbolehkan  menikah lagi  karena  ketidakmampuan  isteri  melahirkan  seoarang anak.
Apabila  diperhatikan,  alasan-alasan  tersebut  di  atas mengacu  kepada  tujuan  pokok  perkawinan  itu  dilaksanakan, yakni  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  atau  dalam  rumusan Kompilasi  Hukum  Islam  disebut  dengan  membentuk  keluarga yang sakinah (rasa tentram), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).
Pada  sebagian  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Laden, pelaksanaan  praktek  poligami  masih  dilangsungkan  dengan tidak  mengindahkan  aturan  yang  ada  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974.  Kendatipun  demikian  agama  ternyata  tidak  terlalu memperhatikan  masyarakat  yang  melakukan  poligami  di bawah  tangan,  sehingga  muncullah  persoalan-persoalan  di kemudian hari.
Ada  sebagian  orang  yang  melangsungkan  pernikahan yang  kedua,  ketiga,  dan  keempat  juga  tanpa  pemberitahuan kepada  salah  satu  diantara  isteri-isterinya.  Yang  terpenting syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  namun  tanpa  mencatatkan pernikahannya itu secara resmi kepada pihak yang berwenang. Poligami yang seperti ini dinamakan poligami di bawah tangan dan  poligami  yang  seperti  ini  sah  secara  agama. 44 Namun poligami  yang  ini  tidak  diakui  secara  Undang-Undang,  dalam pengertian  bahwa  pernikahan  itu  tidak  bisa  dibuktikan  di hadapan  pihak  berwenang  kecuali  dengan  data  dan  catatan resmi. 45
Dengan dilakukannya pencatatan nikah, maka peristiwa perkawinan  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  akta  nikah.
44 Abd.  Shomad, Hukum  Islam  Panorama  Prinsip  Syari‟ah  Dalam  Hukum Indonesia, hlm. 309.
45 Sayyid  Ahmad  al-Musayyar, Fiqih  Cinta  Kasih  Rahasia  Kebahagian  Rumah Tangga, hlm. 142.
Masing-masing  suami dan isteri mendapat  salinannya,  sebagai bukti  bahwa  mereka  terikat  pada  jalinan  perkawinan  yang absah  dan  kuat.  Apabila  suatu  ketika  terjadi  perselisihan  atau percekcokan  diantara  mereka  karena  salah  satu  pihak  tidak hendak  bertanggungjawab  atas  keberlangsungan  ikatan perkawinannya,  maka  akta  nikah  yang  diperolehnya  dapat dijadikan  bukti  formal  untuk  melakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak dirinya dari pihak lain. 46 Dengan demikian, akta nikah bagi suami isteri berposisi sebagai  bukti  otentik  untuk  melakukan  upaya  hukum  karena nyata-nyata telah terjadi ikatan hukum diantara mereka.
Ketentuan  tentang  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam UUP pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 dan 6. Dalam UUP pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” . 47 Sedangkan dalam KHI  pasal  5  disebutkan  bahwa:  (1)  Agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus dicatatkan, dan (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  Jo  Undang- Undang No. 32 Tahun 1954. 48
Di  sisi  lain  dalam  KHI  pada  pasal  6  dinyatakan  bahwa: (1)  Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5  setiap perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah pengawasan  pegawai  pencatat  nikah;  (2)  Perkawinan  yang dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak mempunyai kekuatan hukum. 49
Praktik  poligami yang terjadi di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang dilakukan oleh suami
46 Siti  Musawwamah, Akseptabilitas  Regulasi  Keriminalitas  Pelaku  Kawin  Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura , hlm. 46.
47 UUP , hlm. 32.
48 KHI , hlm. 35.
49 Ibid. hlm. 36.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
(pelaku poligami) sama sekali tidak termasuk salah satu alasan yang  telah ditetapkan oleh Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 pasal  4  ayat  2.  Pelaku  poligami  di  Desa  Laden  Kecamatan Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan,  kebanyakan  berdasarkan belas  kasihan  yang  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  melakukan praktik  poligami  selain  karena  disebabkan  faktor  di- let  re‟ (guna-guna).
Orang  yang  terkena let  re‟ akan  memperlihatkan beberapa  tanda  perubahan  yang  umumnya  tidak  wajar  dan secara jelas dapat dilihat perbandingan perubahan perilaku dari sikap  keseharian  orang  tersebut.  Umumnya  yang  terkena pengasihan itu  adalah  kaum  wanita,  namun  tidak  menutup kemungkinan para pria juga terkena ilmu guna-guna ini dengan cara di- let re‟ .
Dari  hasil  wawancara  dan  pengamatan  yang  dilakukan oleh  peneliti  di  Desa  Laden  untuk  membuktikan  bahwa memang  terjadi  poligami  yang  disebabkan  karena  di- let  re‟, maka  peneliti  menggunakan  metode  triangulasi  sumber.  Dari data  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa  sebagian  masyarakat di Desa Laden yang terkena guna-guna tersebut memang dalam pergaulan kesehariannya sudah berbeda dari biasanya. Diantara tanda-tanda tersebut adalah sering termenung, sering berbicara sendiri, terlalu terobsesi pada seseorang sampai kehilangan akal sehat,  suka  meneteskan  air  mata  atau  tertawa  sendiri  tanpa sebab  yang  pasti,  sering  menyebut  nama  seseorang  yang disenangi, sering terbangun di malam hari dan
kebingungan/gelisah, hilangnya nafsu makan, suka menyendiri dan tidak nyambung apabila diajak bicara.
Sedangkan  apabila  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974, maka praktik poligami yang terjadi di Desa Laden Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan,  tidak  sesuai dengan  ketentuan  Undang-undang  yang  ditetapkan.  Poligami di  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  dilaksanakan dengan  tidak  memenuhi  syarat  dan  prosedur  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  tanpa  adanya  persetujuan dari isteri-isterinya.
Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) telah dijelaskan bahwa:
1. Adanya  persetujuan  dari  isteri-isteri.  Pada  hakikatnya,  sulit bagi seorang perempuan untuk menerima kenyataan berbagi dengan perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan tersebut sangat manusiawi karena hal yang sama akan  dialami  pula  oleh  seorang  laki-laki.  Oleh  karena  itu, penting sekali adanya persetujuan terlebih dahulu dari isteri untuk  merelakan  suaminya  berpoligami.  Hendaknya persetujuan  tersebut  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran, keikhlasan, dan tanpa adanya unsur pemaksaan,
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka. Syarat ini mungkin tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan di bidang  materi  yang  cukup,  sehingga  memungkinkan  untuk terus  memberikan  kewajiban  nafkah  untuk  para  isteri  dan anaknya.  Kepastian  jaminan  dari  suami  untuk  memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya harus ditegaskan dalam suatu perjanjian dan memperhatikan keterangan penghasilan yang ditandatangani  oleh  bendahara  tempat  suami  bekerja  dan surat  keterangan  lain  yang  dapat  diterima  oleh  pengadilan setempat,
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Syarat ketiga tentang masalah keadilan  ini  sangat  penting  untuk  menjaga  perasaan  isteri dan  anaknya  melalui  adanya  perlakuan  yang  tidak diskriminatif.  Tindakan  adil  tersebut  meskipun  mudah diucapkan, sangat sulit diwujudkan.
Menurut  pandangan peneliti,  dianutnya  asas  monogami dalam  ketentuan  pada  pasal  3  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan  mencerminkan  pengutamaan  diterapkannya  asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun dalam hal kondisi tertentu  dan  keadaan  darurat  dimungkinkan  adanya  poligami
Abd. Warits dan Abd. Wahed
dapat  dibenarkan  dengan  dasar  alasan  yang  ketat  dan persyaratan yang sangat berat.
Dengan  demikian  dari  aspek  ketentuan  hukumnya Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam artian secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya menganut asas  monogami,  akan  tetapi  dalam  keadaan  tertentu  asas tersebut  bisa  jadi  tidak  lagi  diindahkan  oleh  sebagian masyarakat  dengan  memperhatikan  situasi  dan  kondisi tertentu.  Dengan  kata  lain,  bahwa  poligami  bisa  dilakukan tetapi  sebagai  upaya  terakhir  jika  semua  upaya  penyelesaian lain telah dicoba.
Namun dalam kenyataanya praktik poligami yang terjadi di  Desa  Laden  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan yaitu  praktik  poligami  liar  yang  sama  sekali  tidak  dibenarkan menurut  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Adapun pelaksanaannya  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa  dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah setempat.
Ada  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat di  Desa  Laden  dalam  melakukan  poligami  di  bawah  tangan yakni: Pertama ,  Ekonomi,  dalam  artian  seseorang  tidak berkemampuan  untuk  membayar  segala  pembiayaan  dalam mengurusi  persyaratan  mendaftar  untuk  melakukan  poligami ke  Pengadilan  Agama  setempat; Kedua, Pendidikan,  dalam artian  bahwa  tak  semuanya  orang  paham  mengenai  prosedur berpoligami  yang  benar  yang  ditetapkan  dalam  UU  No.  1 Tahun  1974.  Sehingga  menjadi  sangat  rumit  bagi  orang  yang tidak  paham,  sehingga  jalan  pintas  sudah  menjadi  pilihannya (di  bawah  tangan); Ketiga ,  Mengedepankan  dasar  agama  dari pada UU Negara; Keempat , Hal yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat  di  Desa  Laden,  dalam  artian  bahwa  tidak  semua orang  yang  ada  di  Desa  Laden  melakukan  praktik  poligami hanya sebagian kecil saja yang melakukan, sehingga merupakan hal  yang  tidak  biasa,  maka  dari  ketidakbiasaan  ini  orang cenderung melakukan praktik nikah di bawah tangan.

## Penutup
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  oleh  penulis  bahwa: Pertama, Faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  praktik  poligami  di  Desa  Laden Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan,  disebabkan karena  di- let  re‟ (guna-guna).  Adapun  praktik  poligami  yang terjadi  di  Desa  Laden  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten Pamekasan  belum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,  dimana  sebagian  masyarakat  Desa  Laden  melakukan praktik poligami secara tidak resmi atau diam-diam, dan tanpa adanya pemberitahuan kepada isteri pertamanya.
Kedua, Sedangkan dalam tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  adanya praktik  poligami di bawah tangan di  Desa  Laden  Kecamatan  Pamekasan  tidak  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku  karena  tanpa  melakukan proses  perizinan  terlebih  dahulu  oleh  suami  yang  hendak berpoligami  terhadap  isteri  atau  isteri-isterinya  dan  tanpa melalui izin dari Pengadilan Agama setempat

## Daftar Pustaka
Abidin,  Zainal. Fiqih  Kontemporer. Pamekasan:  STAIN Pamekasan, 2006.
Aibak,  Kutbuddin. Kajian  Fiqih  Kontemporer. Surabaya:  eLKAF,
2006
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu    Pendekatan Praktik . Jakarta: Rienika Cipta, 2006. Bali,  Abdussalam  Wahid. ash-Sharim  Battarfi  at-Tashaddil  as- Saharah al- Asyrar. Kairo: Maktabah at-Tabi’in,tt. Buna’i. Metodologi  Penelitian  Pendidikan. Pamekasan:  STAIN Press, 2006.
Departemen  Agama. al-Qur‟an  dan  Terjemahan. Surabaya: Alhidayah, 1998.
Engineer,  Asghar  Ali. Pembebasan  Perempuan. Yogyakarta:  PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007.
Abd. Warits dan Abd. Wahed
Ghozali,  Abdul  Rahman. Fiqih  Munakahat. Jakarta:  Prenada Media Group, 2010.
Istibsyaroh. Poligami  dalam  Cita  dan  Fakta .  Jakarta:  PT.  Mizan Publika, 2004.
Jamila,  Jones. Monogami  dan  Poligami  dalam  Islam. Jakarta:  PT. RajaGranfindo Persada, 2001.
Kunjurjani al-. Kitab at-Ta‟Rifat . Singapura: al-Haramain, tt. Machali, Rochayah. Wacana Poligami  di  Indonesia. Bandung:  PT. Mizan Pustaka, 2005.
Mardani. Hadits Ahkam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012. Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
Musawwamah,  Siti. Akseptabilitas  Regulasi  Keriminalitas  Pelaku Kawin  Sirri  Menurut  Pemuka  Masyarakat  Madura. Jakarta:
Elmatera Publishing, 2012.
_________________. Hukum  Perkawinan. Pamekasan:  STAIN Pamekasan, 2010.
Musayyar  al-,  Sayyid  Ahmad. Fiqih  Cinta  Kasih  Rahasia Kebahagian  Rumah  Tangga. Erlangga:  PT.  Gelora  Aksara
Pratama, 2008. Satori,  Djam’an. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung: Alfabeta, 2009.
Shihab, M. Quraish. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati , 2010. Shomad,  Abd. Hukum  Islam  Panorama  Prinsip  Syari‟ah  dalam Hukum Indonesia. Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif ,
Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2011.
Sungguno,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
Supriyadi, Dedi. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam.
Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
Syaltut, Syekh Mahmud. Akidah dan Syari‟ah Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Syamwil, Beryl. Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam. Bandung: Mizan Khazanah Ilmu Islam, 1978.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006. Tihani dan Sohari  Saharani. Fiqih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Usamah,  Abu  ‘Ubaidah  bin  Muhammad  al-Jamal. Shahih  Fiqih Wanita, terj.  Arif  Rahman  Hakim.  Surabaya:  Penerbit Insan Kamil, tt.
UUP Pasal 41 ayat (2) jo KHI Pasal 57 Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah Hukum Nikah. Surabaya: Tertib Terang, 2006. Zenref. Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktin Agama. Malang: UIN Malang, 2008.