## SOSIOLOGI HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Adib Kamali Umairy
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur Indonesia
Email: Adibkamaliry96@gmail.com.

## Abstrak
Penegakan hukum di indonesia cenderung mengutamakan kepastian hukum saja, yang kemudian  terbawa  alam  bawah  sadar  bahwa  kebenaran  dan  keadilan  ialah  hukum tertulis,  para  penegak  hukum  kita  masih  saja  berkutat  pada  keadilan  formal,  belum menyentuh  pada  keadilan  subtantif.  Akibatnya  persoalan  penegak  hukum  makin memperburuk.  Sehingga  berbagai  pendekatan  perlu  menjadi  perhatian  dalam  proses penegakan hukum, salah satunya ialah pendekatan sosiologi hukum, karena hukum kita masih terdapat kecendrungan bersikap tegas dan kaku terhadap kelompok rentan, sebut saja  diantaranya  masyarakat  fakir  miskin,  ketidak  seimbangan  antara  keadilan  dan kerugian yang alami. Oleh karenanya Fakta fakta sosial dalam masyarakat perlu digali lebih dalam, perilaku masyarakat, gejala-gejala sosial, norma yang hidup dimasyarakat menjadi  sesuatu  yang  tidak  bisa  diharaukan  jika  penegakan  di  indonesia  ingin  serius dalam memastikan keadilan masyarakat,  sosiologi hukum bukan untuk menilai baik dan buruk tetapi untuk memberikan deskripsi terhadap fakta fakta yang ditemukan. Studi studi hukum tentang Sosiolosogi hukum berusaha mencoba untuk membebaskan hakim dalam  bayang-bayang  positivisme  hukum  agar  dapat  mewujudkan  keadilan  yang sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat.
Kata kunci: Sosiologi Hukum, Keadilan.

## Abstract
Law enforcement in Indonesia tends to prioritize legal certainty only, which is then carried away by the subconscious that truth and justice are written law, our law enforcers are still focused  on  formal  justice,  not  yet  touching  on  substantive  justice.  As  a  result,  law enforcement  problems  are  getting  worse.  So  various  approaches  need  to  be  taken  into consideration in the law enforcement process, one of which is the sociological approach to law, because our laws still have a tendency to be firm and rigid towards vulnerable groups, for example the poor, the imbalance between justice and natural loss. Therefore, social facts in society need to be explored more deeply, people's behavior, social phenomena, norms that live in society are something that cannot be ignored if enforcement in Indonesia wants to be serious in ensuring social justice, legal sociology is not for judging good and bad but to provide a description of the facts found. Legal studies on legal sociology try to free judges from the shadow of legal positivism so that they can realize true justice that is felt by society.
Keywords: Sociology of Law, Justice.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  penegakan  hukum  di  Indonesia mendapatkan  tantangan  yang  semakin  besar,  studi  tentang  hukum  semakin bermunculan dan bukan suatu hal yang baru bahwa banyak peneliti-peneliti menilai para penegak  hukum  sudah  tidak  bisa  lagi  hanya  menjadikan  peraturan  perundangan- undangan  sebagai  satu  satunya  acuan  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia,  tetapi hendaknya  melihat  berbagai  aspek.  Sering  kali  dalam  penyelesaian  persoalan  hukum tidak bisa lagi memuaskan apabila hanya diselesaikan dari aspek normatif saja. keadilan semakin terasa jauh dirasakan masyarakat karena para penegak hukum menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dengan hanya mementingkan kepastian hukumnya saja dan sedikit sekali mengutamakan keadilan.
Misalnya  kasus  yang  telah  dialami  nenek  minah,  dalam  hal  ini  apa  yang  telah diperbuat oleh nenek minah memang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP, nenek Minah dijatuhi putusan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan selama terdakwa ditahan, sebab  telah mengambil 3 (tiga) buah kakao milik salah satu PT. di jawa tengah yang oleh PT tersebut diperkirakan mengalami kerugian  sebanyak  30.000  rupiah.  Walaupun  begitu  nenek  minah  ketika  diketahui mengambil buah kakao oleh mandor PT tersebut telah mengembalikannya dan meminta maaf..  Dalam  kasus  tersebut  bisa  dipahami  bahwa  para  penegak  hukum  lebih mengutamakan prinsip kepastian hukum karena para penegak hukum dalam menangani kasus  tersebut  lebih  memilih  pendekatan  judicial  dari  pada  dengan  pendekatan kemanusian dan keadilan masyarakat. 1
Masyarakat  miskin  yang  dihadapkan  pada  persoalan  hukum  seringkali melahirkan  ketidakadilan,  dimana  Negara  seharusnya  hadir  untuk  mengulurkan tangannya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, justru malah menutup mata dan menekan masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dan menjadi amanat dari undang- undang dasar 1945 pasal 34 angka 1 dimana Negara wajib untuk memelihara masyarakat fakir  miskin  serta  anak-anak  terlantar.  amanat  yang  tertuang  dalam  undang-undang dasar  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  persoalan  masyarakat  fakir  miskin  itu  berada dalam perlindungan negara dalam permasalahan pemenuhan kehidupan mereka. Kasus-
1 Fikrotul Jadidah, 2022, “Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme”, IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03, Jakarta Pusat :Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm 135.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
kasus hukum yang dialami masyarakat miskin tentu tidak tanpa sebab namun justru Para penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut cendurung kaku dalam memahami pasal-pasal  dalam  peraturan  perundangan,  tanpa  melihat  dan  mempertimbangkan terdapat  faktor apa seseorang  dikenai  sebagai suatu tindak pidana, apa  yang menjadi alasan  seseorang  melakukan  tindak  pidana,  seberapa  besar  kerugian  yang  dialami seseorang,  dan  tentu  penyelesaian  yang  hanya  memilih  pendekatan  judicial  bisa diarahkan dan diharapkan melalui pendekatan  non judicial dalam kasus-kasus hukum tertentu.  Keinginan  jalan  ini  tentu  tidak  bisa  terjadi  jika  hanya  mementingkan  aspek normatif saja atau tidak bisa hanya dijawab secara hukum positif saja, penegak hukum, dimulai dari polisi, jaksa terlebih hakim harus bisa menilai dari berbagai aspek, misalnya aspek sosiologi yang menjadi pokok pembicaraan kajian ini, hal ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam kasus lain yang pernah dialami nenek Asyani umur 63 yang diadili karena telah mencuri 7 batang kayu jati yang diklaim pihak perhutani sebagai miliknya sehingga mendapati  pihak  perhutani  mengalami  kerugian  Rp.4.323.000,  nenek  Asyani  dalam kasus tersebut didakwa dengan menggunakan pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat 1 huruf  a  undang-undang  No.  18  tahun  2003  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan perusakan  hutan.  Dengan  ancaman  hukuman  tersebut  paling  sedikit  1  tahun  dan hukuman maksimal  5 tahun. Dalam  kasus tersebut nenek  Asyani merasa bahwa  kayu yang  diklaim  oleh  pihak  perhutani  itu  milik  nenek  asyani  karena  sudah  ada  disekitar rumahnya puluhan tahun. kemudian dalam pengakuan nenek Asyani pada saat di proses dikepolisian telah meminta maaf pada pihak kepolisian dan perhutani serta ada upaya untuk ingin menempuh jalur  kekeluargaan, tetapi  kasus tersebut  tetap  dilanjutkan  ke Pengadilan  Situbondo.    Hingga  akhirnya  nenek  asyani  diputus  dan  dijatuhi  dengan hukuman 1 tahun dengan adanya masa percobaan 15 bulan dan pidana denda Rp. 500 juta. Selama pemeriksaan hingga putusan pengadilan nenek Asyani telah ditahan  selama 74  hari. 2 Oleh  karenanya  pendekatan  sosiologi  hukum  menjadi  kontribusi  luar  biasa dalam mewujudkan rasa keadilan didalam masyarakat. Untuk itu hal ini perlu adanya keseriusan  untuk  lebih  dikaji  dan  kemudian  dapat  menjadi  salah  satu  perlengkapan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2 Umar Sholahudin, 2016, Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisi Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo), Dimensi Jurnal Sosiologi, Vol. 9 No. 1 Juni, Surabaya , Universitas Airlangga Surabaya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat diidentifikasikan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti  dan  dianalisa  adalah,  Apa  itu keadilan ? Bagaimana sosiologi hukum bekerja untuk mewujudkan keadilan?

## PEMBAHASAN

## Keadilan
Sebelum  munculnya  postivisme  hukum  yang  kemudian  berkembang  hingga mendominasi banyak negara termasuk indonesia terlebih dahulu terdapat pemikiran di dalam ilmu hukum yang secara genealogi, yaitu legisme hukum yang berkembang pada abad pertengahan dan juga banyak berpengaruh di banyak negara. Aliran pemikiran ini yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Dan menganggap undang-undang seperti halnya “benda keramat”, hingga mempengaruhi para penguasa untuk berpikir bahwa  undang-undang  diperlukan  bahkan  hingga  seluruh  kehidupan  di  atur,  karena banyaknya  undang-undang  akan  mendapatkan  kehidupan  yang  baik,  baik  di  dalam kehidupan bermasyarakat. 3 Namun dinamika kehidupan masyarakat yang sangat cepat, dan  norma  yang  hidup  dan  berkembang  dimasyakat  tidak  semudah  itu  untuk  dapat segalanya  diatur  dan  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis,  khususnya  Negara  Indonesia yang memiliki budaya, bahasa, suku yang sangat beraneka ragam. 4
Aliran Positivis hukum hanya mengkaji dari segi lahiriahnya saja, tanpa melihat di balik  norma  positif  yaitu  nilai-nilai  serta  norma  seperti  keadilan,  kebijaksanaan, kebenaran, yang sebenarnya melandasi aturan hukum, karena panca indera tidak dapat menangkap  nilai-nilai.  Jika  di  telusuri,  sebenarnya  positivisme  hukum  bisa  dibilang mengakui keberadaan hukum selain udang-undang, tetapi dengan syarat bahwa hukum itu  kemudian  dikukuhkan  atau  masukkan  dalam  undang-undang  tertulis.  positivisme hukum  menurut  Hart  diartikan  bahwa  hukum  itu  adalah  pertama  perintah  yang  di keluarkan  oleh  manusia.  kedua  tindakan  yang  berharga  adalah  menganalisa  konsep konsep hukum Ketiga hukum dengan moral tidak perlu memiliki hubungan yaitu antara das  sein  atau  hukum  yang  ada  dengan  das  sollen  atau  hukum  yang  seharusnya  ada,
3 Johni Najwan, 2010,  Implikasi Aliran Positivisme terhadap pemikiran hukum, jurnal ilmu hukum, Jambi, Ilmu Hukum Universitas Jambi
4 Derry Angling Kesuma, 2018, Penegakan Hukum Berbasis Transendental, prosiding seminar Nasional & call For Paper Hukum Transendental, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda, hlm. 8
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sehingga hal tersebut di bedakan dalam bidang-bidang yang berlainan. keempat Tidak mengenal penghukuman secara moral karena hal tersebut tidak bisa di tegakkan didalam penalaran  rasional,  pembuktian  dan  pengujian.kelima  keputusan  hukum  dapat  di dasarkan secara logis dari undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.
Dalam  program  penegakan  keadilan  yang  memiliki  dimensi  kerakyatan,  John Rawls  menegaskan  bahwa  harus  memperhatikan  adanya  dua  prinsip  keadilan  yang pertama ialah memberikan kesamaan hak dan kesempatan terhadap kebebasan dasar seluas  kebebasan  bagi  tiap  orang.  Yang  kedua  dapat  mengatur  kembali  kesenjangan sosial ekonomi sehingga  memberikan keuntungan yang secara timbal balik pada setiap orang,  baik  berasal  dari  kelompok  yang  tidak  beruntung  maupun  beruntung. 5 Topo santoso  mengemukakan  “bahwa  penegakan  hukum  dapat  menjadi  cacat  apabila  pada akhirnya penegak hukum hanya menjalankan peraturan tertulis secara mekanis. Tanpa menggunakan jiwa dan hati nurani 6
Keadilan  pada  dasarnya  berhubungan  erat  dengan  hati  nurani,  tidak  dalam definisi  atau  secara  formal,  keduanya  saling  berhubungan  dalam  praksis  setiap perjalanan kehidupan manusia. Bukan berbicara teori hukum seperti yang majelis hakim agung terapkan dalam perkara Akbar Tanjung, yang didalam teori ilmu hukum putusan yang  dihasilkan  tersebut  terlihat  bagus,  argumentatif  ilmiah.  Tetapi  yang  menjadi kekurangan  ialah  sebenarnya  belum  terasa  rasa  keadilan  yang  sebenarnya  hidup didalam masyrakat. Sehingga benar menurut Gustav Redbruch mengenai keadilan yaitu “Summum  ius  summa  inuiria”  bahwa  keadilan  yang  tertinggi  itu  adalah  keadilan  hati nurani.  Orang  yang  merugikan  keadilan  adalah  orang  yang  terlalu  taat  pada  hukum dengan apa adanya tanpa melihat berbagai aspek yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat.  Didalam sistem hukum, keadilan menjadi salah satu dari elemen hukum. bahkan disebut merupakan bagian yang terpenting. Disamping keadilan terdapat elemen lain yang juga di jadikan tumpuan hukum, yaitu ketertiban ,kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan juga dapat di pandang sebagai suatu nilai di dalam kehidupan manusia. Terdapat empat nilai yang menjadi fondasi  terpenting, yaitu  pertama  keadilan, kedua kebenaran,  ketiga  hukum  dan  keempat  moral. 7 Dalam  menegakkan  keadilan  bukan
5 Umar Sholahudin, 2021. Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif  kajian Sosiologi Hukum, Malang, Setara Press, hlm. 42
6 Derry Angling Kesuma, 2018, Penegakan Hukum Berbasis Transendental, prosiding seminar Nasional & call For Paper Hukum Transendental, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda, hlm. 13
7 Bambang sutiyoso, 2010 , “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan” Jurnal Hukum,  Vol. 17 No. 2  April, Yogyakarta,  Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, hlm. 5
hanya  sekedar  menjalankan  prosudural  formal  peraturan  perundang  undangan  saja, tetapi mampu untuk melihat peraturan secara kontekstual tidak secara tekstual.

## Sosiologi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan
Sebagaimana  yang  diungkapkan  Ahmad  Ali  Secara  universal,  apabila  kita menginginkan  untuk  keluar  dari  situasi  keterpurukan  hukum,  jawabanya  ialah membebaskan diri dari jeratan positivisme, karena kebenaran dan keadilan tidak akan pernah  mampu  untuk  ditangkap  apabila  kita  hanya  mengantungkan  teori  dan pemahaman  hukum  secara  legalistic-positivistik  yang  hanya  mendasarkan  terhadap peraturan tertulis saja. 8 Pendapat yang dikemukakan Ahmad Ali, sebagai suatu kritikan bahwa  penegakan  hukum  tidak  akan  memberikan  rasa  keadilan  ketika  penegakan hukum  dibelenggu  oleh  hukum  tertulis  saja,  seperti  beberapa  kasus  yang  terjadi  di Indonesia,  khususnya  kelompok-kelompok  rentan  seperti  fakir  miskin,  walaupun keadilan  sifatnya  subjektif  tetapi  paling  tidak  muaranya  tetap  sama  bahwa  tidak merugikan  pihak-pihak  terkait  dan  saling  menguntungkan  pihak-pihak  terkait  serta adanya keseimbangan diantara kepentingan para pihak
Beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  sebut  saja  kasus  pencurian  nenek Minah, dalam memahami kasus tersebut, benar jika dilihat dari kacamata hukum positif hal itu telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP,  tetapi mari kita lihat apa saja  faktor  yang  menyebabkan  nenek  minah  melakukan  tindakan  tersebut,  seberapa besar  kerugian  yang  dialami  hingga  solusi  yang  diyakini  tindakan  yang  tepat  ialah memberikan efek jera dipenjara, apa yang mendorong hingga nenek Minah melakukan tindakan  tersebut.  Fakta-fakta  sosial  tentu  digali  tidak  sebatas  pada  yang  tampak dipermukaan saja, tetapi lebih jauh digali sebenarnya kejadian dibalik peristiwa tersebut. Karena realitas masyarakat Indonesia masih sebagian besar diselimuti kemiskinan, tidak hanya  kemiskinan  sosial,  ekonomi,  politik  tetapi  juga  hukum.  Kemiskinan  ini  yang kemudian  rentan  terjadinya  tindak  pidana  yang  akan  berujung  pada  ketidakadilan. sehingga  Salah  satu  adanya  pendekatan  sosiologi  hukum  yang  kemudian  dianggap mampu  untuk  ikut  berperan  dalam  menyelesaikan  persoalan  penegakan  hukum  di indonesia melalui pendekatan yang berkemanusiaan.
8 Umar sholahudin, 2018, Keadilan Hukum Bagi Si Miskin ; Sebuah elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum, Journal of Urban Sociology, Vol. 1  No. 1  April, Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm. 4
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Keadilan  akan  sulit  dirasakan  jika  hanya  ditempuh  dengan  jalur  hukum  yang cenderung hanya melihat bahwa keadilan ialah apa yang telah menjadi hukum tertulis. Karena  hukum  tertulis  sejatinya  tidak  akan  mampu  mengakomodir  berbagai  perilaku manusia.  seperti  Kasus  nenek  asyani  berumur  63  tahun  yang  sudah  disebutkan sebelumnya, nenek Asyani didakwa menggunakan undang-undang No. 18 tahun 2003 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, apakah alasan nenek Asyani yang telah berumur 63 tahun dapat dikatakan Sebagai adanya Upaya Untuk melakukan tindakan perusakan Hutan atau dapat dikategorikan Illegal Logging, Apa alasan seorang nenek  melakukan  tindakan  tersebut,  pengalian  fakta  faksa  sosial  ini  yang  kemudian menjadi alternative memilih jalan penyelesaian, di mulai dari kepolisian.
Secara sosiologis, pada dasarnya setiap dari kelompok masyarakat selalu terdapat problem  yang  merupakan  akibat  dari  perbedaan  antara  suatu  yang  ideal  dan  aktual, seharusnya dan diharapkannya , standar dan praktis. Standar serta nilai yang ada dalam masyarakat memiliki variasi yang menjadi faktor dalam menentukan perilaku individu. Adanya  peyimpangan  terhadap  nilai-nilai  yang  ada  pada  masyarakat  bisa  berupa perzinaan, pencurian, melukai orang lain, tidak sanggup untuk bayar utang dan lain-lain. Semua  jenis  tingkah  laku  peyimpangan  tersebut  tentu  menimbulkan  permasalahan dalam kelompok masyarakat. Dan pada keadaan ini masyarakat tentu berharap terdapat ada  jaminan  ketertiban  sosial,  untuk  tetap  melindungi  eksistensinya.  Penyelesaian terhadap  problematika  sosial  yang  ada  tersebut  melekat  dalam  institusi  sosial masyarakat dengan menggunakan fungsi sosial kontrol masyarakat. Dengan  kata lain, untuk  menyelesaiakan  berbagai  permasalahan  sosial  masyarakat  pada  dasarnya masyarakat  lokal  telah  memliki  suatu  mekanisme  sosial  yang  lebih  sosiologis  untuk dapat memulihkan ke keadaan semula. 9
Sosiologi hukum sebagai ilmu dengan menggunakan pendekatan empiris, tentu saja mempunyai Sasaran dan tujuan  yang berkaitan dengan fakta empiris, diantara tujuannya yaitu
1. Untuk dapat menyajikan fakta-fakta hukum sebanyak mungkin dimasyarakat.
2. Mendeskripsikan fakta-fakta hukum tanpa menilai hal tersebut baik atau buruk.
3. memprediksi kemungkinan-kemungkinan masalah hukum yang mungkin terjadi dimasa depan.
9 Umar Sholahudin, 2021. Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif  kajian Sosiologi Hukum, Malang, Setara Press, hlm. 11
4. Menjelaskan  adanya  aspek  non  hukum,  serta  gejala-gejala  sosial  yang memberikan  pengaruh  terhadap  hukum  baik  pada  saat  proses  perancangan perundang-undangan dan juga penerapan didalam masyarakat.
5. Bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  hukum  terselenggara  dengan memastikan  terselenggaranya  prioritas  baku  dan  kasuistis,  serta  memastikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaataan. 10
.
Roscou Pound menggolongkan kepentingan tersebut menjadi beberapa golongan yang  pertama  kepentingan  pribadi  yang  meliputi  kepentingan  pada  individu, kepentingan pada keluarga dan  kepentingan hak milik. yang kedua  yaitu  kepentingan masyarakat  yang  meliputi  kepentingan  akan  ketertiban,  kedamaian,  perlindungan lembaga-lembaga  sosial,  pencegahan  terhadap  pelanggaran  hak  dan  kemerosotan akhlak,  serta  kesejahteraan  sosial.  Dan  yang  terakhir  yaitu  kepentingan  umum  yang meliputi  kepentingan  Negara  selaku  badan  hukum  dan  penjaga  kepentingan masyarakat. 11 Meskipun  dalam  hal  ini  Roscou  Pound  merupakan  tokok  dalam  aliran Sociological  jurisprudence  yang  berbeda  dengan  Sociology  of  Law  tetapi  keduanya memiliki kesamaan dalam objek kajiannya yaitu perilaku masyarakat.
Hukum  Yang  berkeadilan  menurut  Soetandyo  wignyosoebroto  ialah  hukum nasional  yang  pada  penerapannya  dari  kasus  ke  kasus  dapat  menyapa  Kaidah-kaidah moral  yang  oleh  masyarakat  local  diyakini  kebenarannya  serta  berlaku  didalam masyarakat  setempat. 12 Lebih  jauh  dalam  penelitian  sosiologi    hukum,  atau  sosiologi tentang hukum ini berbasis atau berangkat dari ilmu sosial, isu penelitianya ialah melihat hukum  itu  sebagai  perilaku  sosial  yang  bersifat  ajek  dan  terlembagakan  serta memposisikan hukum sebagai suatu fenomena yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak menggunakan teori teori  dalam  yuridis sosiologis tetapi pada  teori-teori didalam  ilmu  sosial  seperti  misalnya  teori  structural  fungsional,  teori  konflik  dan sebagainya. 13
10 Hamzah  Santaria, 2019 Konsep Dasar Sosiologi Hukum, Malang, Setara Press,  hlm 30
11 Teguh Prasetyo, 2021, Refleksi Hukum Terhadap Aliran Teori Hukum Seri Keadilan Bermartabat, Yogyakarta, Nusamedia, hlm 25
12 Yusuf Daeng, Deki Wiranata Adha, Egy Wahyudi, 2023, Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum, Journal on Educatio, Vol. 05  No. 04, Mei-Agustus, Riau ,Universitas Riau. Hlm 5.
13 Mukti Fajar,  Yulianto Achmad, 2023, Dualime Penelitian Normative & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 50

## KESIMPULAN
Para penegak hukum dimulai polisi, jaksa dan hakim sudah tentu harus mampu untuk mengali fakta sosial masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tidak  hanya  berkutat  pada  hukum  positif  yang  ada  karena  sebenanya  hukum  tertulis sejatinya  tidak  akan  bisa  mengambarkan  secara  sempurna  apa  yang  ada  dalam masyarakat.  Dalam  upaya  penegakan  hukum,  hakim  juga  harus  mampu  untuk  dapat melihat  hukum  dengan  cara  yang  lebih  luas  terlebih  dalam  melihat  apa  yang melatarbelakngi  masyarakat  miskin  khususnya  dan  masyarakat  umumnya  dalam melakukan tindak pidana , bahkah ditaraf setiap pembuatan peraturan, seperti asas-asas hukum  atau  yang  lebih  tinggi  melihat  pancasila  sebagai  pedoman  dalam  menemukan hukum yang berkeadilan.
Karena Para Pencari Keadilan Mendambakan Segala Perkara Yang Diajukan Bisa Diselesaikan Dengan adil, penegak hukum Yang Memiliki Professional Dan Berintegritas Moral  Yang  Cukup  Tinggi,  Sehingga  Kemudian  solusi  serta  prooduk  hukum  Yang Dilahirkan Tidak Hanya Terkandung Aspek Kepastian Atau Keadilan Procedural Tetapi Justru  Berdimensi Legal Jusctic, Social Justice Dan Moral Justice. Karena Sesungguhnya Hal Itulah Yang Sebenarnya Merupakan Tujuan Utama Yang Ingin Dicapai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Yang Diajukan.
Dengan  begitu  Penerapan  Legisme  Yang  Dibangun  Dan  Dikembangkan  Oleh Aliran  Legal-Postivism  Sudah  Tidak  Realisltis  Lagi,    Karena  Penegakan  Hukum  Yang Dilakukan Sering Kali Mengabaikan Nilai-Nilai Moral-Etis Dan Tidak Mempunyai Tujuan Yang Kongkret.

## DAFTAR PUSTAKA
Daeng,  Yusuf,  Deki  Wiranata  Adha,  Egy  Wahyudi,  2023,  Strategi  Penyelesaian  Konflik Lahan  antara  Perusahaan  dengan  Masyarakat  melalui  Pendekatan  Sosiologi Hukum, Journal on Educatio, Vol. 05  No. 04, Mei-Agustus, Riau :Universitas Riau.
Jadidah,  Fikrotul.  2022,  “Kasus  Nenek  Minah  Ditinjau  Dari  Perspektif  Teori  Hukum Positivisme”, IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03, Jakarta Pusat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Kesuma,  Derry  Angling  2018,  Penegakan  Hukum  Berbasis  Transendental,  prosiding seminar  Nasional  &  call  For  Paper  Hukum  Transendental,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum Sumpah pemuda.
Sholahudin,  Umar,  2018,  Keadilan  Hukum  Bagi  Si  Miskin;  Sebuah  elegi  Si  Miskin Dihadapan
Tirani  Hukum,  Journal  of  Urban  Sociology,  Vol.1No.1April,  Surabaya:  Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Sutiyoso,  Bambang,  2010  ,  “Mencari  Format  Ideal  Keadilan  Putusan  dalam  Peradilan”
Jurnal  Hukum,    Vol.  17  No.  2    April,  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Univeristas Indonesia.

## Buku
Fajar,  Mukti,  Yulianto  Achmad,  2023,  Dualime  Penelitian  Normative  &  Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Najwan, Johni 2010, Implikasi Aliran Positivisme terhadap pemikiran hukum, jurnal ilmu hukum, Jambi: Ilmu Hukum Universitas Jambi
Prasetyo,  Teguh,  2021,  Refleksi  Hukum  Terhadap  Aliran  Teori  Hukum  Seri  Keadilan Bermartabat, Yogyakarta: Nusamedia.
Santaria, Hamzah 2019, Konsep Dasar Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press.
Sholahudin, Umar,  2021. Hukum Dan  Keadilan Masyarakat Perspektif  kajian Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press.
Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum. 2023. Inovasi Pelayanan Publik. Malang:
Intrans
Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAA QBAJ?hl=en&gbpv=0
Undang-undang Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.