Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 487-493| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5635.487-493

## PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN PADA USAHA LAUNDRY DI DESA TAMPAKSIRING
I Wayan Gede Alfitra Surya Wijaya, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia wanderangdu1@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1960@gmail.com

## Abstrak
Usaha laundy menjadi  salah satu  pekerjaan jasa, dan menjadi  menjadi  kesempatan berbisnis yang  dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik untik pelaku usaha serta merupakan suatu usaha kecil yang memberi dukungan yang penting terhadap pembangunan nasional, namun tidak jarang terjadi kerugian yang dialami konsumen  Laundry,  dan  pelaku  usaha  wajib  untuk  memberikan  kompensasi  atas  kerugian  yang  dialami konsumen.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  bagaimakah  pengaturan  hukum  mengenai  perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi yang diberikan kepada konsumen atas kerugian Laundry di desa tamapaksiring. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Tujuan Pelaku usaha mempunyai hak dalam menjalankan usaha, hal ini tertera pada Pasal 6 UUPK, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tertera pada Pasal 6 UUPK yakni hak dalam mendapatkan pembayaran  yang  senilai  dengan  hasil  sepakatnya  tentang  keadaan  dan  nilai  tukar  barang/jasa  yang dipasarkan, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang melakukan perbuatan tak baik, hal  dalam membela diri  dengan semestinya saat  menyelesaikan sengketa konsumen, hak dalam memulihkan nama baik jikalau terbukti secara hukum apabila kerugian konsumen yang bukan disebabkan oleh barang/jasa yang dipasarkan. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen dan Pelaku  Usaha  bahwa  perlindungan  konsumen  dapat  didasarkan  atas  hak    dan  kewajiban  yang  berhak didapatkan oleh konsumen seperti sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan  Konsumen.  Serta  pelaksanaan  ganti  kerugian  yang  diberikan  pelaku  usaha  terhadap konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen Laundry akibat kelalaian dari pihak Laundry itu sendiri telah sesuai dengan yang tertuang dalam pada UU Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: Pemberian Ganti Rugi, Konsumen, Usaha Laundry

## Abstract
Laundry business has become one of the service jobs, and has become a business opportunity that can be said  to  have good value for business actors and is a small  business that provides important support  for national  development, but it is not uncommon for laundry consumers and business actors to  experience losses. obliged to provide compensation for losses suffered by consumers. In connection with this, how are the  legal  arrangements  regarding  the  protection  of  consumers  and  business  actors  and  how  is  the implementation of compensation given to consumers for laundry losses in the village of tamapaksiring. The research method used is an empirical research method. The purpose of business actors has the right to run a business, this is stated in Article 6 of the UUPK, producers are referred to as the rights of business actors as stated in Article 6 of the UUPK, namely the right to receive payments equivalent to the results of their agreement  on  the  conditions  and  exchange  rates  of  marketed  goods/services,  the  right  to  obtain  legal protection against the actions of consumers who commit bad deeds, matters in self-defense properly when resolving consumer disputes, the right to restore good names if legally proven if consumer losses are not caused by goods/services being marketed. Legal Arrangements Regarding Consumer and Business Actor Protection that consumer protection can be based on the rights and obligations that consumers are entitled to  obtain  as  stated  in  Article  4  of  Law  no.  8  of  1999  concerning  consumer  protection.  As  well  as  the implementation of compensation given by business actors to consumers for damage, pollution.
Keywords: Compensation, Consumers, Laundry Business

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Pada kejadian awal dalam permasalahan pengaturan hukum terhadap ketentuan ganti rugi dalam usaha Laundry di tampaksiring adalah pemilik usaha Laundry yang tidak mempertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  yang  telah  menghilangkan  atau  merusak  barang konsumen yang menggunakan jasanya. Seperti kehilangan uang di dalam saku celana atau baju dan  kerusakan  pakaian  misalnya  berlubang  atau  robek  karena  kelalaian  pegawai  atau  pemilik usaha  Laundry  tersebut.  Hukum  perlindungan  konsumen  saat  ini  mendapatkan  simpati  yang mencolok  dikarenakan  adanya  keterkaitan  terhadap  regulasi  yang  memiliki  tujuan  terhadap kesejahteraan  masyarakat,  tak  hanya  masyarakat  sebaga  konsumen  yang  mendapatkan perlindungan, tetapi pelaku usaha pun mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan, setiap pelaku  usaha  dan  konsumen  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Adanya  ketidaksamaan  terhadap prinsip  antar  konsumen  dan  pelaku  usaha,  yakni  konsumen  membeli  barang/jasa  agar terpenuhinya kebutuhan hidup, sedangkan pelaku usaha menjual barang/jasa sebagai pencapaian tujuan  untuk  mendapatkan  laba,  tidak  adanya  pelaku  usaha  dalam  menjual  barang/jasa  untuk mendapatkan  kerugian.  Dalam  kenyataannya,  ditemukan  hal  yang  tak  seimbang  antara  posisi konsumen dan pelaku usaha, dimana keadaanya pada lapangan yakni posisi konsumen ada pada suatu  situasi  yang  lemah  jika  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha,  sesuai  hal  tersebut  hak–hak konsumen tentu terlalu mudah untuk di langar.
Perlindungan konsumen dapat dikatakan adalah suatu hal yang tak mudah dipisahkan dari kegiatan berbisnis yang bersih, didalam kegiatan berbisnis yang bersih tentu dapat ditemukan hal yang  seimbang  terhadap  perlindungan  hukum  antar  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Dengan tidak  telaksananya  perlindungan  yang  memiliki  keseimbangan  mengakibatkan  konsumen  pada sutuasi yang lemah. Kerugian yang didapatkan oleh konsumen bisa lahir sebagai suatu hasil dari terdapatnya  ikatakan  hukum  perjanjian  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen,  maupun  akibat  dari adanya  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  produse.  keberadaan  bisnis  usaha Laundry dapat dikatakan adalah suatu bentuk kegiatan berbisnis yang dilaksanakan oleh pelaku usaha  (Aulia  Muthiah,  2018  :  27).  Masyarakat  yang berkembang dengan  semakin  modern  dan memiliki pola pikir yang praktis serta metode berpakaian yang kian tumbuh perkembangannya yang  tentunya  memiliki  kualitas  bahan  yang  membaik  tersebut  menimbulkan  jenis  usaha  jasa Laundry yang  semakin  canggih,  itu  sebabnya  ladang berbisnis  dalam  usaha  Laundry  ini  mulai memunculkan  namanya  dalam  kehidupan  masyarakat  modern  dalam  bentuk  usaha  yang  kecil sampai bentuk usaha yang besar.
Kemungkinan juga masyarakat banyak yang belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha yang  melakukan  wanprestasi  sehingga  konsumen  tidak  mendapatkan  sesuatu  yang  seharusnya haknya dikarenakan pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati  sebelumnya. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.2  Unsur  salah  yang  dimaksud  adalah  suatu  keadaan  dimana  debitur  tidak  memenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya. (J.Satrio, 2012)
Maraknya  usaha  Laundry  semakin  banyak  juga  menimbulkan  pesaing  lapangan  yang menyebabkan  mereka  (pelaku  usaha)  berlomba–lomba  menyuguhkan  jasa  usahanya  yang disandingkan dengan  aneka pelayanan  yang baik.  Namun,  dalam  melaksanakan  usahanya  para pelaku usaha tidak jarang menghasilkan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Protes  yang  lumrah  disuguhkan  konsumen  yakni  pakaian  yang  cacat,  misalnya  mengalami kelunturan  warna  dikarenakan  cerobohnya  pegawai.  Tak  hanya  itu,  pakaian  yang  hilang  juga sering diproteskan oleh konsumen, kelalaian ini lumrah didaptkan konsumen karena pelaku usaha yang  lalai  dalam  bekerja.  Konsumen  saat  meamakai  barang  yang  diproduksi  atau  diperjual- belikan  oleh  pelaku  usaha  dan  kondisi  barang  itu  nyatanya  pada  kondisi  yang  mengalami kerusakan, kecacatan, dan tersemar, maka konsumen mengalami kerugian. Maka dari itu regulasi hukum  diciotakan  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  hak–hak  konsumen  guna memberikan pencegahan kerugian yang didapatkan konsumen serta bagi pelaku usaha diwajibkan
memberikan  tanggungjawab  terhadap  rugi  yang  didapatkan  konsumen  yang  disebabkan  oleh barang  yang  diproduksi  dan  dipasarkan  berbeda  dengan  harapan  konsumen.  Jaminan perlindungan konsumen merupakan seluruh usaha yang akan menjadi jaminan terhadap kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008 : 92).
Usaha laundy menjadi salah satu pekerjaan jasa, dan menjadi kesempatan berbisnis yang dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik untik pelaku usaha serta merupakan suatu usaha kecil yang memberi dukungan yang penting terhadap pembangunan nasional. Memang sangat sering didapatkan konsumen Laundry  yang mengalami kerugian serta pelaku usaha diharuskan dalam memberi  kompensasi  atas  kerugian  yang  didapatkan  oleh  konsumen,  tetapi  ganti  rugi  yang disuguhkan masih tidak sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).
Berdasarkan penjabaran hal diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Pada Usaha Laundry Di Desa Tampaksiring ”
Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni Bagaimakah Bentuk Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Dirugikan  Pada  Usaha  Jasa  Lundry  di  Desa Tampaksiring? Bagaimanakah Pelaksanaan Ganti Rugi Yang Diberikan Kepada Konsumen Atas Kerugian Laundry di Desa Tamapaksiring?
Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Yang  Dirugikan  Pada  Usaha  Jasa  Lundry  di  Desa  Tampaksiring.  Serta  untuk mengetahui Pelaksanaan Ganti Rugi Yang Diberikan Kepada Konsumen Atas Kerugian Laundry di Desa Tamapaksiring?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  yakni    tipe  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  yang  memiliki  titik  tolak  dimulai  dari  fakta–fakta  dengan  menggunakan  metode pengungkapan  studi  hukum  secara  induktif  logis  (I  Dewa  Gede  Atmadja,  I  Nyoman  Putu Budiartha, 2018 : 70). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki  fungsi  untuk  memandang  hukum  secara  kasat  mata  atau  dapat  diartikan  memandang secara  langsung,  menelaah  cara  kerja  hukum  dalam  lingkungan  masyakarat.  Penelitian  hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian hukum tersebut bersumber  dari  fakta  nyata  yang  berada  dalam  masyarakat,  aturan  secara  lumrah  yang  efektif, penerapan aturan yang ada, serta peran Lembaga atau institusi hukum terhadap penegakan hukum atas masalah sosial (Philips Dillah, 2013 : 88). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan  (statue  approach).  Yaitu  menginventarisasi  dan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis. Pendekatan fakta (fact approach)  yaitu  pendekatan  masalah  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan penelitian lapangan (Fied Research), yaitu dengan cara melakukan penelitian  secara  langsung  ke  lapangan  berdasarkan  wawancara  dengan  para  informan  atau responden dilapangan yang berasal dari subyek hukum terkait dan memang bersentuhan dengan pokok permasalahan. Serta sumber data  sekunder yag didapatkan melalui penelitian keputusan (Library  Research),  yaitu  pengumpulan  berbagai  data  yang  diperoleh  dari  menelaah  hukum positif, jurnal nasional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Pada Jasa Usaha Laundry Di Desa Tampaksiring
Penjelasan  mengenai  apa  itu  konsumen  dalam  UUPK  dalam  pasal  1  angka  (2)  memberikan penjelasan  yakni  konsumen  merupakan  siapapun  mereka  yang  memakai  barang/jasa  yang  ada dalam masyarakat, pemakaian yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun
ciptaan  tuhan  lainnya  serta  tak  untuk  dipasarkan.  Hukum  perlindungan  konsumen  tak  dapat dilepaskan  dari  hukum  konsumen  yang  mengandung  asas–asas  yang  memiliki  sifat  untuk mengatur  dan  bersifat  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  konsumen.  Bertambah luasnya penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen menimbulkan akibat memberikan peluang  terhadap  konsumen  dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  pelaku  usaha  yang menimbulkan  kerugian  yang  didapatkan  oleh  konsumen,  kerugian  itu  bias  saja  yang  memiliki keterikatan  secara  nyata  ataupun  tidak  memiliki  keterikatan  nayata  dalam  suatu  kesepakatan. Istilah  “perlindungan  konsumen”  memiliki  kaitan  dengan  perlindungan  hukum.  Sebab  hal tersebut,  perlindungan  konsumen  terikat  dengan  aspek  hukum.  Terdapat  materi  yang  berhak mendapat  perlindungan  yakni  tak  hanya  fisik,  tetapi  terhadap  hak–hak  yang  memiliki  sifat abstrak, atau dapat dikatakan perlindungan konsumen sebenarnya lumrah dengan perlindungan yang  diberikan  oleh  hukum  mengenai  karena  hak–hak  konsumen,  hal  ini  disebabkan  karena kedudukan  pelaku  usaha  yang  telah  lama  memiliki  kekuatan  lebih  dibandingkan  konsumen. Umumnya  terdapat  empat  hak  yang  memiliki  pengakuan  internasional,  yakni  hak  dalam mendapat informasi yang jelas, hak dalam didapatnya keamanan, hak dalam memilih, dan hak untuk  (M.Shidqon  Prabowo,  2010  :  38).  Hak  sudah  pasti  tak  terpisahkan  dari  kewajiban, kewajiban  konsumen  dalam  Pasal  5  UUPK  dapat  disimpulkan  yakni  memiliki  hak  dalam membaca  atau  menyesuaikan  dengan  petunjuk  informasi  dan  prosedur  dalam  memakai  atau memanfaatkan  barang/jasa,  untuk  keamanan  dan  keselamatan,  memiliki  itikad  baik  saat melaksanakan transaksi saat membeli barang/jasa, membayar senilai dengan nilai tukar yang telah disepakatkan, menjalankan upaya dalam menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen dengan baik.
Pengertian Perjanjian Hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  Pengertian  perjanjian  menurut  pendapat  beberapa  sarjana:29 Prof.  Sri  Soedewi  Masychoen  Sofwan  memberikan  batasan  perjanjian  adalah  sebagai  suatu perbuatan  hukum  dimana  seorang  atau  lebih  mengikatkan  diri  kepada  seorang  lain  atau  lebih lainnya. (Evi Ariyan,2013)
Kenyataan  yang  terdapat  di  lapangan  bahwasanya  pelaku  usaha  jasa  laundry  di Kabupaten Buleleng dalam memberikan ganti kerugian terhadap konsumen dengan memberikan ganti  rugi  setengah  dari  harga  pakaian  konsumen  yang  hilang  atau  dengan  cara  memberikan voucher  cuci  gratis  dan  memberikan  ganti  kerugian  5  kali  dari  ongkos  cucian.  Dalam  hal memberikan ganti kerugian terhadap kosumen laundry di Kabupaten Buleleng, pelaku usaha jasa laundry  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  melanggar  aturan  UU  No.  8  Tahun  1999  yang  terdapat dalam Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, di mana dalam Pasal 19 pada ayat (2) menyatakan  bahawa ganti  rugi  dapat berupa pengembalian uang  atau  penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dalam menjalankan usaha jasa laundry pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh kosumen. Bahwa di dalam UU No. 8  Tahun  1999  ketentuan  yang  mengisyaratkan  adanya  tanggung  jawab  dalam  hukum perlindungan konsumen yaitu ketentuan Pasal 19 (Nugroho, 2008: 321).
Sebagai  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  langsung  ke pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  melalui  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat.  Sedangkan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  konsumen,  Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat maupun Pemerintah atau Instansi terkait hanya dapat di ajukan ke pengadilan. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat  ulah  pelaku  usaha  diajukan  berdasarkan  pelanggaran  Pasal  19  UU  No.  8  Tahun  1999 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, sehingga beban pembuktian ada pada pihak produsen atau pelaku usaha berdasarkan asas tanggung jawab mutlak ( strict liability) (Barkatulah, 2008: 118).
Sampai saat ini hukum acara perdata tidak mensyaratkan perwakilan wajib oleh sarjana hukum (verplichte procereur stelling) yang telah memiliki kualifikasi tertentu untuk menangani sengketa atau perkara di pengadilan, hal tersebut berati konsumen dapat menangani sengketanya sendiir di pengaddilan tanpa bantuan kuasa hukum ( Wulandari dan Tadjuddin, 2018 : 147).
Pelaku  usaha  mempunyai  hak  dalam  menjalankan  usaha,  hal  ini  tertera  pada  Pasal  6  UUPK, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tertera pada Pasal 6 UUPK yakni hak dalam mendapatkan pembayaran yang senilai dengan hasil sepakatnya tentang keadaan dan nilai tukar barang/jasa yang dipasarkan, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang melakukan perbuatan tak baik, hal dalam membela diri dengan semestinya saat menyelesaikan  sengketa  konsumen,  hak  dalam  memulihkan  nama  baik  jikalau  terbukti  secara hukum apabila kerugian konsumen yang bukan disebabkan oleh barang/jasa yang dipasarkan. Berdasarkan hak pelaku usaha yang telah tertera diatas, apabila kita  telaah lebih dalam, cukup dominan memiliki hubungan terhadap aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan  dalam  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  sebagai  kewajibannya. Berdasarkan hak – hak itu sangat berharap bahwa perlindungan konsumen yang terlalu over yang sampai  mengacuhkan  kepentingan  adanya  pelaku  usaha.  Hal  yang  memiliki  hubungan  dengan kewajiban  konsumen  dalam  hak–hak  pelaku  usaha  diatas  yakni  terdapat  kewajiban  konsumen dalam  keikutsertaannya  dalam  usaha  menyelesaikan  sengketa  sesuai  dengan  penjelasan sebelumnya.
Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan,  dan  kedamaian.  Bentuk perlindungan hukum konsumen yang dirugikan pada usaha jasa Laundry di Desa Tampaksiring dapat dilhat dari bentuk pertanggungjawaban dang anti rugi yang diberikan oleh empat Laundry di Desa Tampaksiring dalam prakteknya terhadap konsumen adalah apabila terjadinya Baju Yang Hilang,  Atas  hasil  dari  diskusi  dengan  pihak konsumen, pihak  Laundry  di  Desa  Tampaksiring akan mengganti pakaian yang hilang sebesar harga baju tersebut. Apabila terjadinya Baju yang rusak dan robek, Hal ini biasanya terjadi saat pencucian, pihak Laundry Di Desa Tampaksiring akan mengganti baju yang rusak tersebut dengan harga 50% dari harga asli baju tersebut, bahkan ada pihak Laundry yang melakukan ganti rugi dengan memberikan kompensasi penggantian 2x, 4x, 5x hingga menggratiskan dari total nota Laundry yang harus dibayar.

## 2. Pelaksanaan Ganti Rugi Yang Diberikan Kepada Konsumen Atas Kerugian Laundry Di Desa Tampaksiring
Konsep tanggungjawab adalah suatu hal yang cukup utama dalam perlindungan konsumen. Pada kasusu dilanggarnya hak konsumen, memerlukan kewaspadaan dalam menelaah pihak yang wajib bertanggungjawab serta besarnya beban tanggungjawab kepada pihak tertentu. Dalam konsepnya, pelaku  usaha  Laundry  memiliki  keinginan  dalam  memberikan  hasil  yang  sempurna  dalam memenuhi  keinginan  konsumen.  Tetapi  pelaku  usaha  pun  cukup  sering  menimbulkan kecerobohan  dalam  mengerjakannya  hingga  menyebabkan  kerugian  pada  konsumen.  Bentuk kerugian  yang  kerap  didaptkan  oleh  konsumen  pengguna  jasa  Laundry  yakni  didapatkannya kerusakan dan kehilangan pakaian pada konsumen.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  Laundry  yang  berada  di  Desa  Tmpaksiring Gianyar  Bali  mengakui  beberapa  kelalaiannya  yang  kerap dilakukan  seperti  misalnya  Laundry Ayu  yang  dikelola  oleh  Bapak  Agus  Sumadi  sekalu  pemilik  Laundry  tersebut  mengatakan kelalaian  yang  pernah  beliau  dan  karyawannya  lakukan  seperti  lunturnya  warna  baju  putih konsumen  saat  masa  opening beliau  membuka  usaha  Laundry  yang dikarenakan produk  untuk mencuci  baju  putih  yang  digunakan  memang  tidak  bagus  serta  dikarekanan  teknik  mencuci pakaian  putih yang dicampur  dengan  pakaian  lainnya.  Contoh  lainnya  adalah Bastian  Laundry yang  dikelola  oleh  Ibu  Mas  Ningsih  sekalu  pemilik  Laundry  membenarkan  sempat  lalai  saat menjalankan  usaha  tersebut.  Hampir  sama  dengan  Laundry  ayu,  kecerobohan  pun  sempat diperbuatnya yakni warna baju putih konsumen yang mengalami kelunturan karena pegawai dari Bastian Laundry kurang waspada dalam memilah baju berwarna putih untuk di pisahkan saat akan memasukan ke dalam mesin cuci untuk di cuci. Serta bastian Laundry juga pernah mengalami baju  yang  robek  saat  dikelurkan  dari  mesin  cuci,  hal  ini  mungkin  diakibatkan  karena  teralu tipisnya bahan pakaian milik konsumen tersebut.
Dalam  praktek  pekerjaan  pencucian  jasa  Laundry  jikalau  terdapat  protes  dari  konsumen, yang memiliki wewenang dalam menga,mbil keputusan yakni pemilik usaha Laundry. Sehingga pada situasi tersebut konsumen bias dengan langsung melakukan protes atau keluhan kepada pelaku
usaha  Laundry.  Bentuk  tanggung  jawab yang  disuguhkan  oleh  pelaku  usaha  jasa  Laundry saat konsumen mendapatkan hal yang merugikan yakni memberikan kompensasi ganti rugi. Pelaku usaha  jasa  Laundry  yang  berada  di  Desa  Tampaksiring  Gianyar  ini  telah  melakukan tanggungjawab terhadap kecerobohan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa Laundry kepada hal yang merugikan konsumen ini dilakukan dengan cara yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa usaha jasa Laundry di Desa Tampaksiring Gianyar, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima usaha jasa Laundry tersebut telah melaksanakan tanggungjawab  yang  bersumber  dari  kelalaian  yang  disebabkan  pihak  pelaku  usaha  kepada konsumen. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 19 angka (1) UUPK yang berarti pelaku usaha sudah  melaksanakan  tanggungjawab  melalui  pemberian  ganti  rugi  terhadap  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  Laundry  yang  diakibatkan  oleh    kelalaian  pihak Laundry.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  Laundry  di  Desa  Tampaksiring  Gianyar  terhadap konsumen yakni dengan membenahi pakaian konsumen yang mengalami kerusakan pada keadaan semula,  apabila  konsumen  belum  puas  maka  pelaku  usaha  Laundry  memberikan  kompensasi melalui  pemberian  uang  sebesar  2x  biaya  mencuci  pakaian,  4x  biaya  mencuci  pakaian  seperti yang diterapkan oleh Laundry Ayu dan Bastian Laundry, terdapat pula yang memberikan uang sebesar 5x biaya cuci pakaian seperti yang dilakukan oleh bagus Laundry dan bahkan ada yang menggratiskan  biaya  Laundry  seperti  yang  dilakukan  seribu  Laundry.  Bentuk  tanggungjawab lainnya yang terjadi di Laundry di Desa Tampaksiring Gianyar yakni dengan memberikan ganti rugi  uang  sebesar  50%  dari  harga  pakaian  yang  mengalami  kerusakan  ataupun  pakaian  hilang yang dikarenakan lalainya pihak Laundry seperti yang terjadi pada Azka Laundry serta terdapat bentuk tangguungjawab dengan menggantikan pakaian konsumen senilai dengan harga pakaian baru tersebut seperti yang diterapkan oleh seribu Laundry.
Tanggung  jawab  yang  diterapkan  oleh  beberapa  pelaku  usaha  Laundry  ini  dapat  ditarik kesimpulan yakni pelaku usaah sudah melaksanakan tanggungjawab yang searah dengan UUPK Pasal 19 ayat 2 yang mungkin saja terdapat alternatif lain yang bias dilaksanakan yakni sesuai dengan  kesepakatan  atau  diskusi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dengan  bentuk pertanggungjawaban lainnya, jika terdapat aduan dari konsumen merupakan bentuk penyelesaian sengketa  yang  dipilih  oleh  keinginan  pasar  dengan  pemilihan  sendiri  yang  dipilih  oleh  pelaku usaha Laundry.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Dirugikan  Pada  Usaha  Laundry  di Desa Tampaksiring berdasarkan atas hak  dan kewajiban yang berhak didapatkan oleh konsumen seperti  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  4  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  perlindungan Konsumen  yang  salah  satunya  adalah  terdapat  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau  tidak  sebagimana  mestinya,  serta  memiliki  kewajiban  menurut  Pasal  5  undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  perlindungan  konsumen  salah  satunya  beritikad  baik  dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Yang  Diberikan  Kepada  Konsumen  Atas  Kerugian  Laundry  di  Desa Tamapaksiring yakni Tanggung jawab pelaku usaha Laundry yang berada di Desa Tampaksiring Gianyar  terhadap  konsumen  telah  melaksanakan  tanggungjawab  atas  hal  yang  merugikan konsumen  melalui  cara  memperbaiki  pakaian  konsumen  yang  mengalami  kerusakan  dalam keadaan semula, serta memberi ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini  telah  sesuai  dengan  Pasal  19  angka  (1)  UUPK  yang  dimana  para  pelaku  usaha  sudah melaksanakan  tenggungjawabnya  dengan  memberi  kompensasi  ganti  kerugian  atas  kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen Laundry yang diakibatkan oleh lalainya pihak Laundry itu sendiri.

## 2. Saran
Kepada  para  pelaku  usaha  Laundry  di  Desa  Tampaksiring  Gianyar  agar  lebih mengusahakan  untuk  menjaga dan  melakukan  peningkatan  terhadap  kualitas  pelayanan  seperti menciptakan keadaan yang nyeman dan aman terhadap konsumen, serta mempelajari dan patuh terhadap UUPK yang diberlakukan saat ini agar tetap bertanggungjawab apabila terdapat pakaian yangbmengalami kerusakan atau hilanh serta dngan sedia memberikan kompensasi sesuai hasil diskusi  dengan  konsumen.  Kepada  para  konsumen  Laundry  di  Desa  Tampaksiring  Gianyar sepatutnya lebih cerdas dalam memilih usaha jasa Laundry yang akan dipercaya serta jika hal – hal yang tidak diinginkan terhadap pakaian yang dikarenakan oleh lalainya pihak pelaku usaha dalam bekerja maka konsumen Laundry diwajibkan membicarakan dengan petugas serta pihak pemilik  Laundry  tentunya  sesuai  dengan  aturan  masing  -  masing  Laundry  guna  mendapatkan tanggungjawab  dari  pihak  Laundry.  Bagi  pemerintah  diharapkan  untuk  terus  melakukan peningkatan  dalam  mensosialisaikan  UUPK  kepada  para  pelaku  usaha  Laundry  karena  tidak sedikit pelaku usaha yang minim akan informasi dan regulasi yang tertera dalam UUPK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen , Pustaka Baru Press, Yogyakarta Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori – Teori Hukum , Setara Press, Malang M.Shidqon Prabowo, 2010, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia , Rangkang, Yogyakarta Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung
J.Satrio, Wanprestasi menurut KUHperdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2012.hlm 3 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Penerbit Ombak, Yogyakarta:2013. Hlm 1-2 Wulandari, Andi Sri  Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta  :
Mitra Wacana Media.
Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Pranamedia Group.
Barkatulah, Abdul Halim. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Nusa Media