## TRANSISI CHINA TERHADAP EKONOMI GLOBAL:  INTERNASIONALISASI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN MODEL CHINA DAN DINAMIKA REGIONAL
Muhammad Faizal Alfian Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro Email : muhammadfaizalalfian@lecturer.undip.ac.id

## ABSTRAK
Pada  masa  reformasi,  faktor  ekonomi  telah  menjadi  kekuatan  pendorong  di  belakang  pertumbuhan  dan pembangunan  China.  Untuk  menjaga  keberlangsungan  ekonomi  secara  berkelanjutan,  China  telah  merubah orientasi besar dengan menghadirkan model pembangunan kepada negara lain dengan proyek Belt and Road. Arikel ini bertujuan untuk merumuskan tawaran pembangunan China dengan memaparkan beberapa instrument pembangunannya.  Untuk  mengamati  transisi  China  terhadap  ekonomi  global  khususnya  dalam  pembangunan penulis  menggunakan  pendekatan  strategic  transition  yang  diambil  berdasarkan  kajian  terhadap  politik  luar negeri China. Kemudian penulis menganalisis strategi dengan menerapkan instrument yang digunakan dalam internasionalisasi,  serta  mengkaji  dalam  beberapa  regional  terutama  di  Asia  Tenggara  dan  Asia  Selatan. Berdasarkan  analisis  data,  penulis  menemukan  bahwa  dalam  transisi  ke  dalam  ekonomi  internasional  China telah  menggunakan  beberapa  instrumen  yaitu:  inisiasi  Belt  and  Road  sebagai  proyek  pembangunan  serta instrument lembaga keuangan.
Kata Kunci: Pembanguan China, Internasionalisasi Ekonomi, Strategi Transisi

## ABSTRACT
In  the  economic  reformation,  Economic  factor  has  been  driving  force  power  behind  the rapid  development  of China. To maintain economic sustainability, China change their orientation presenting a development model to other countries with a Belt and Road Initiative. This article aims to formulating China's development offer by describing several development instruments.  Observing China's transition to the global economy especially for development, the author uses a strategic transition approach, which is taken based on studies of China's foreign policy. The authors is analyzed strategy by applying instruments in internationalization, as well as studying in several regions, especially in Southeast Asia and South Asia. Based on data analysis, the authors found that China has used several instruments in the transition to the international economy, namely: the initiation of the Belt and Road as a development project and instruments of financial institutions.
Keywords: China Development, Economic Internationalization, Transition Strategy

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  China  telah  menjadi  Negara  yang  mampu  masuk  dalam Negara berpengaruh di tatanan politik global. Sebagai Negara industrialisasi maju, kebijakan luar  negeri  China  mendominasi  beberapa  regional  dengan  strategi  yang  sangat  proaktif  di berbagai regional Afrika dan Asia. Peningkatan kebijakan luar negeri yang pro aktif tersebut mengindikasikan kepentingan dan kekuatan China juga meningkat (Wang, 2005). Dorongan peningkatan  aktivtas  politik  dalam  tatanan  global  terjadi  Pasca  Perang  Dingin  dengan
membangun berbagai kemitraan (Cheng, 2002), China mampu mengubah tatanan politik dan ekonomi  dunia  dengan  hadir  sebagai  salah  satu  Negara  yang  berpengaruh  diantara  Negara- negara Major  Power lainnya.  Kekuatan  politik  dan  ekonomi  menjadi  sumber  politik internasional dan berhasil menantang dominasi negara barat dibeberapa benua. Secara khusus dalam pembangunan China telah meningkat secara signifikan yang dapat mendorong negara- negara barat mulai mengakui kehadiran China dalam beberapa regional. Di Afrika,  investasi asing China telah meningkat mulai secara fundamental membentuk kembali lanskap fisik dan politik  di  benua  tersebut  (Tiboris  2019).  Bantuan  China  dan  bentuk  keterlibatan  ekonomi meningkat  secara  tajam  di  Afrika  dan  berpotensi  menjadi  mitra  dagang  terbesar  di  benua Afrika, melampaui Inggris dan Amerika Serikat.  Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, China mengagas  suatu  pembentukan  kerjasama  pembangunan  Belt  and  Road  dan  telah  bergabung dalam beberapa kemitraan strategis dengan organisasi regional.
Kebangkitan China dalam politik luar negeri menimbulkan banyak pertanyaan, apakah aktivitas  China  dapat  menjadi  ancaman  bagi  negara-negara  berkembang?  Bagaimana pengaturan sistem internasional kehadiran China dan pengaruh Amerika Serikat, Jepang dan India? Pollack and Yang (1998) identifikasi atas ambisi moderenisasi militer oleh elit kemanan China, dan kebasenan norma keamanan regional secara luas, serta kesepemahaman terhadap potensi  rivalitas  dapat  menghasilkan  kecemasan  bagi  negara  kecil.  Beberapa  pemikir menyimpulkan bahwa Politik luar negeri China cenderung asertif  (Swaine and Fravel 2011; Johnston 2013).  China menerapkan kebijakan militer dan diplomatik yang keras, seringkali memaksa, dan diplomatik dalam beberapa kasus (Johnston 2013), sedangkan dalam beberapa isu  China  terlihat  sangat  mencoba  untuk  membangun  kerjasama  dalam  pembangunan. Sedangkan  beberapa  pengamat  lain  mengkonfirmasi  kebangkitan  China  merupakan kebangkitan yang damai (Qingguo 2005; Zhang 2015; Wang 2005). Untuk memperkuat klaim kebangkitan  damai,  China  menerbitkan  dua white  paper kebijakan  luar  negeri  dengan  tema pembangunan  damai,  masing-masing  pada  tahun  2005  dan  2011,  untuk  secara  resmi menyatakan  komitmennya  terhadap  kebijakan  luar  negeri  sebagai Peaceful  Development (Information Office of the State Council of PRC).
Perdebatan tersebut membawa penulis dalam proses pemahaman mengenai kategorisasi tujuan utama politik luar negeri China dalam perspektif internasional. Lebih jauh, artikel ini bertujuan untuk mengamati internasionalisasi politik luar negeri China dalam beberapa kajian regional  dengan  membentuk  pola  yang  memungkinkan  dalam  pembangunan  yang  di inisiasikan  oleh  China.  Dengan  mengamati  pola  politik  luar  negeri  di  beberapa  regional
selanjutnya  tulisan  ini  mencari  pola  dalam  pembangunan  internasional  yang  digagas  oleh China.
Proses pertumbuhan ekonomi yang cepat mendorong China menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia telah menunjukkan dengan jelas menempatkan pembangunan ekonomi sebagai  bagian kunci  dari  pembangunan. Namun,  dengan meningkatnya tantangan eksternal dan sosial membenarkan aktivitas China dalam Pembangunan Internasional melalui kebijakan go beyond the borders .  Konseptualisasi pembangunan China dalam tulisan ini berusaha untuk mengamati  pembangunan  yang  dijalankan  China  secara  internasional  menggunakan  fitur pelembagaan  internasional  melalui  instrument  pembangunan  ekonomi.  Pengamatan  yang penulis  terhadap  praktik  pembangunan  di  beberapa  regional  yang  dihubungkan  dengan kepentingan ekonomi.

## KERANGKA ANALISIS
Kebangkitan China meningkatkan tantangan ekonomi dan lingkungan bagi sistem global (Fu, 2012). Dengan pertumbuhan ekonominya yang cepat dan integrasi yang mendalam ke dalam sistem global menjadi jalan terbaik dalam menjaga keberlanjutan kemajuannya. Para pemimpin Tiongkok melihat 20 tahun pertama abad ke-21 sebagai periode penting yang dapat menjadi peluang  strategis  bagi  Cina,  di  bawah  kepemimpinan  Hu  Jintao  telah  memilih  jalan  baru menuju kebangkitan damai dalam konsep ‘Peaceful Rise’ (Li and Worm, 2011). Pasar China yang  luas  dan  potensi  bisnis,  China  menawarkan  peluang  dunia  untuk  perdagangan  dan investasi,  sehingga  menghasilkan  kekayaan.  Tantangan  ekonomi  antara  lain  meningkatnya persaingan dari ekspor barang dan jasa serta impor sumber daya alam (Fu, 2012). Pendekatan 'adaptif' untuk meningkatkan kepemimpinan Tiongkok dalam globalisasi. Penginkatan tersebut menjadi indikasi bahwa China telah beralih dalam sistem ekonomi ‘open door policy’ kearah transisi kearah yang lebih luas yaitu lingkup global.
Beberapa pemikir menyimpulkan bahwa transisi ke sistem global merupakan satu paket kebijakan  keterbukaan  yang  dilakukan  dalam  reformasi  ekonomi.  Menurut,  Berslin  (2013) membagi  proses  reformasi  ekonomi  China  kedalam  empat  tahap  yaitu:  unlocking  the  door, from permitting to facilitating, 1986–92, accelerating opening, 1992–9, dan joining the WTO 1999. Fase pertama yaitu membuka interaksi dengan ekonomi internasional dengan membuka SEZ  yang  memicu  secara  gradual  pembukaan  wilayah  investasi  baru.  Fase  kedua  ditandai dengan  muncul  ‘twenty-two  regulations’  peraturan  ini  menciptakan  lingkungan  yang  lebih
menguntungkan bagi investor asing termasuk biaya yang lebih rendah untuk tenaga kerja dan sewa, potongan pajak untuk eksportir, dan memungkinkan perusahaan asing untuk mengubah keuntungan  terbatas  yang  diperoleh  dalam  RMB  menjadi  devisa  dan  mengembalikan keuntungan. Sedangkan fase ketiga adalah akselerasi keterbukaan dengan membangun rezim ekspor  internasional  yang  liberal  yang  tetap  menerapkan  rezim  perdagangan  domestik  yang relatif tertutup dan terlindungi untuk mendukung produksi, keuntungan, dan tenaga kerja. Fase keempat  bergabung  dengan  WTO  sebagai  perubahan  orientasi  untuk  menuju  transisi  masuk kedalam rezim Free Trade.

## Figur 1. Model Transisi Sistem Ekonomi Global
Transisi  China  kedalam  ekonomi  global  dan  pembangunan  tidak  merujuk  pada pendekatan  barat.  Strategi  transisi  ini  ditandai  dengan  bergabungnya  China  ke  dalam  WTO yang  bertujuan  sebagai  komitmen  China  dalam  pembangunan  Internasional.  Tentunya  hal tersebut  tidak  terlepas  pada  kepercayaan  bahwa  China  memiliki  kepentingan  ekonomi  yang sangat  besar  untuk  memperluas  perdagangannya.  Transisi  China  kedalam  ekonomi Internasional ditandai dengan semakin banyaknya integrasi China dalam rezim seperti ASEAN Free  Trade  Area,  BRICS,  dan  lainnya.  Dimensi  penting  dari  porses  transisi  adalah  bahwa Beijing dengan memperluas hubungan perdagangannya dengan berbagai negara, baik secara bilateral  atau multilateral,  sambil  mempertahankan stabilitas ekonomi domestiknya.  Strategi transisi  juga  dapat  dilihat  dengan  jumlah  strategic  partnership  yang  dibangun  oleh  China (Asgarkhani, Ghahramani, and Hajat 2019).
Salah satu strategi dalam transisi ini adalah sebagian besar sebagai produk padat karya terutama  dalam  intensitas  teknologi  ekspornya.  Pada  tahun  2007,  30  Persen  dari  ekspor manufaktur  China  diklasifikasikan  sebagai  teknologi  tinggi  dalam  database  perdagangan UNCTAD  (Fu,  2012).  Ini  sebagian  karena  sebagian  besar  ekspornya  didasarkan  pada komponen yang diimpor dari negara tetangga di Asia yang lebih maju seperti Jepang. Dalam volume absolut, pada tahun 2007 Cina melampaui ekspor barang dagangan Amerika Serikat Serikat, dan pada tahun 2009 melampaui Jerman untuk menjadi pengekspor barang dagangan terbesar di dunia (Fu, 2012).
Open Door Policy Going Beyond the Border Strategic Transition
Integrasi Cina memiliki kebebasan tertentu dan memiliki perbedaan dengan pendekatan negara-negara  lain  dalam  transformasi  ekonomi  terencana  dan  ekonomi  pasar  yang  tidak dipaksa oleh krisis politik (Perkins 1994; webber 2014). Elemen penting pembangunan China pengaturan marketisasi dan arus perdagangan atau investasi. Indikator penting dalam ekonomi China  dalam  terminologi  pembukaan  ‘Duiwai  Kaifang’  adalah  bagaimana  China  harus membiarkan  membuka  pintu  terhadap  negara  lain  dan  bagaimana  China  keluar  dengan mempromosikan  produk  ‘Made  in  China’  -  ekspor  -  untuk  mendapatkan  mata  uang  asing. Transisi  dari  proses  pertumbuhan  dalam  negeri  menuju  ‘outward  looking’ (Chen  and  Wolf 2001) yang  mengamati  pertumbuhan  China  dimana  dalam  reformasi  merupakan  proses berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan tujuan ekonomi-politik, Belt and Road Initiative menjadi instrument utama dalam transisi  ini.  Selain  itu  untuk  menjaga  berjalannnya  proyek  ini,  China  juga  terus  berupaya mempromosikan pembentukan keuangan untuk mempermudah akses modal bagi negara yang masuk dalam proyek besar Belt and Road.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pedekatan analytical narrative. Pendekatan analytical narrative bertujuan untuk menemukan kesimpulan dari  narasai-narasi  yang  ada  dalam  perkembangan  dan  dinamika  dalam  fenomena  dalam hubungan  internasional  dengan  menggunakan  teori,  sehingga  penelitian  ini  diarahkan  pada narasi  berupa  studi  regional  penerapan  ekonomi  politik  China.  Sedangkan,  sumber  data diperoleh studi kepustakaan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan. teknik pengumpulan data dengan menggunakan tinjauan litelatur dengan mencari sumber data yang berhubungan dengan subjek dalam penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan  pengumpulan  data,  penyajian  data,  penyesuaian  data  dengan  literatur  yang  terkait, penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN Instrumen Internasionalisasi Pembangunan China

## Gagasan Proyek Pembangunan Internasional
Konten  kebijakan  luar  negeri  China  termasuk  inovasi  dan  ide  tentang  bagaimana  China menjadi  negara  unggulan  di  Asia  dalam  jangka  pendek  maupun  panjang.  Dimana  jangaka pendek  prioritas  pencapaian  Partai  Komunis  China  (PKC)  pada  tahun  2020  menyelesaikan
pembangunan  masyarakat  yang  dapat  memakmurkan  masyarakat  ( xiaokang  shehui ),  dan jangka  panjang  tercapai  pada  tahun  2049,  untuk  mewujudkan  negara  sosialis  modern  yang sejahtera, kuat, demokratis, beradab dan harmonis (Callahan, 2016). Menurut Partai Komunis (Roy, 2019), China pada dasarnya  adalah negara  yang cinta damai, berorientasi pertahanan, non-ekspansionis  yang  tidak  berbahaya  dalam  beberapa  situasi.  Selain  itu,  Xi  Jinping  juga menyebut ‘Tidak peduli seberapa kuat ekonominya tumbuh, China tidak akan pernah mencari hegemoni, ekspansi, atau lingkup pengaruh’ (Roy, 2019). Akan tetapi, politik luar negeri China bersebrangan dengan pernyataan tersebut, dengan kekuatan militer yang cukup besar mampu melakukan konfrontasi di regional Asia Tenggara dan mengklaim wilayah laut China Selatan merupakan  wialayah  teritorialnya.  Tindakan  assertif  ini  menjelaskan  bahwa  tekad  untuk menang  dalam  sengketa  perbatasan,  melalui  penggunaan  kekuatan  militer  diperlukan  (Roy, 2019).
Pemerintahan  Xi  Jinping  memfokuskan  pada peripheral  diplomacy, yang  digunakan untuk pengelolaan hubungan di pinggirannya karena meningkatnya ketegangan dengan negara- negara  tetangga:  terutama  dalam  perselisihan  maritim  di  Laut  Cina  Timur  dan  Selatan (Callahan, 2016; Asgarkhani, Ghahramani, and Hajat 2019). Xi mengemukakan bahwa China perlu  membangun  hubungannya  dengan  tetangga  sesuai  dengan  prinsip  persahabatan, ketulusan, dan timbal balik. Menurut Callahan (2016) BRI merupakan salah satu inisiatif yang didorong oleh dua peristiwa penting yaitu perlambatan ekonomi pasca krisis 2008 dan strategi poros AS di Asia. Hal ini sejalan dengan penelitian Wang yang menyatakan bahwa dampak krisis  keuangan  global  tahun  2008  dan  setelah  mengalami  pertumbuhan  kecepatan  tinggi, ekonomi  China  telah  melambat  sejak  2012  dan  memasuki  keadaan  pertumbuhan  normal (Trading  Economic,  2020).    Selain  itu,  terdapat  tantangan  yang  besar  bagi  China  dalam menghadapi  politik  internasional  Amerika  Serikat  di  Asia  Pasifik  dengan  kehadiran Trans Pacific Partnership (TPP) dan kebijakan US Pivot to Asia. China menganggap bahwa kedua strategi  tersebut  sebagai  pergeseran  kepentingan  AS  menuju  Asia  Timur,  serta  penguatan pengaturan  keamanan  bilateral,  meningkatkan  kekhawatiran  China  tentang  ancaman  jangka panjang  terhadap  kedaulatannya.  Kehadiran,  AS  di  Asia  menjadi  latar  belakang  China meninggalakan kepentingan geopolitik yang besar di Laut China Selatan dan Timur, sehingga BRI dalam bukanlah untuk menantang AS di Laut Cina Timur dan Selatan. Sebaliknya, BRI akan bekerja untuk membangun kepercayaan timbal balik strategis karena AS dan China benar- benar memiliki banyak kepentingan bersama di Eurasia (Callahan, 2016).
Xi  Jinping,  memutuskan  untuk  mengejar  strategi  kontinental  dan  maritime  daripada
mengejar  perdebatan  kepentingan  dengan  AS.  BRI  menegaskan  bahwa  China  dapat menggunakan  keunggulan  komparatif  tidak  hanya  untuk  membantu  negara  lain,  tetapi  juga untuk  mengatasi  masalah  kelebihan  kapasitas  industri  konstruksi  infrastrukturnya  dan  juga memungkinkan  China  untuk  melakukan  diversifikasi  investasi  cadangan  devisa  (Callahan, 2016).  Tentunya  proyek  continental  yang  sejalan  dengan  diplomasi  peripherial  sangat  tetap dilakukan dengan hadirnya BRI sebagai alat politik dan ekonominya. Hal ini didukung dengan kepentingan kebutuhan energi dalam negeri untuk merangsang kelangsungan industri di China, bahkan ketergantungan  China terhadap energi impor telah melampaui  Amerika Serikat,  dan menghadapi tantangan besar untuk memastikan pasokan energy (Yong, 2016) .
Berdasarkan penjelasan tersebut BRI lahir dari dua peristiwa yang bersamaan yaitu ekonomi dan  satu  strategi.  Setelah  Xi  Jinping  naik  ke  posisi  Wakil  Presiden  RRC  pada  Maret  2008, China mulai merasakan pengaruh dari krisis keuangan global. Pada tahun 2010, pemerintahan Obama  mengumumkan  kebijakan  porosnya  Asia  Pasifik.  Kedua  peristiwa  ini  menyebabkan elit  China  menilai  kembali  prospek  pembangunan  ekonomi  dan  lingkungan  strategis eksternalnya. BRI dapat dipahami sebagai upaya untuk merespons tantangan yang meningkat di kedua domain tersebut. Sejalan dengan penelitian Callahan menurut, Lily Ouyang motivasi China menginisiasikan Belt and Road adalah dilatarbelakangi oleh; Meningkatkan keamanan di Eurasia, Penyesuaian terhadap strategi Pivot Asia AS,  Memperoleh sumber daya alam dan rute perdagangan yang penting secara strategis dan penetapan Community of Interest di bawah kepemimpinan China (Ouyang 2017).
Dengan sebutan ‘The Miracle of Asia’, pada masa kebangkitannya, China tidak hanya memperbaiki  kondisi  domestik  tetapi  juga  telah  memulai  kebijakan  luar  negeri  yang  aktif, seperti China Foreign Aid to Africa . Bantuan luar negeri ke Afrika merupakan langkah awal yang sangat  strategis  untuk  terlibat  aktif dalam politik internasional, sehingga memeperoleh banyak  pencapaian  dalam  beberapa  aspek  (Addis  dan  Zuping,  2018:  357-358),  terutama terpenuhinya  kebutuhan  sumber  daya  dan  energi.  Menaruh  kepentingan  terhadap  Afrika tersebut kemudian ditindak launjuti dengan berbagai kebijakan luar negeri yang sangat aktif lainnya.
Pada  tahun  2003,  Lembaga  Dewan  Negara  China  menyatakan  program  energi pertamanya yang berjanji untuk memberikan dukungan diplomatik dan militer serta jaminan kepada  perusahaan  minyak  untuk  kegiatan  bisnis  di  luar  negeri  (Wilson 2017).      Selain itu, setelah melakukan investasi asing yang didanai negara dalam jumlah yang lebih besar, terlibat
dalam program diplomasi sumber daya yang lebih aktif. Namun ini hanya menunjukkan bahwa pemerintah telah mendorong strategi yang lebih jauh. Skeptisme hadir terhadap kepemimpinan China  dalam  pembangunan  di  Afrika  mempengaruhi  kontestasi  politik  pembangunan selanjutnya.  Hubungan  China-Afrika  yang  dibangun  melalui  bantuan  luar  negeri  menjadi miniatur  kecil  untuk  menaruh  kepentingan  yang  besar  pada  interaksi  internasional.  China terlibat dalam beberapa ketegangan keamanan multilateral di wilayah Asia-Pasifik, khususnya sengketa wilayah maritim yang saat ini semakin meningkat di Laut Cina Timur dan Selatan (Wilson 2017).
Dengan kepentingan dalam dunia internasional yang meningkat yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya dan energi, China kembali mengambil langkah  besar  dengan  menginisiasikan  pembangunan  fasilitasi  perdagangan,  dengan mempromosikan Belt and Road Initiative (BRI). BRI menjadi grand strategi geopolitik dalam politik  internasional,  melihat  bahwa  inisiatif  pembangunan  tersebut  mencakup  berbagai regional  dengan  interaksi  politik  internasional  yang  sangat  kompleks  (Blanchard  and  Flint, 2017).  Pembangunan  ini  berkontradiksi  dengan  kebijakan  represif  terhadap  Negara-negara tetangganya,  dimana  hadir  sebagai  Negara  yang  memberikan  bantuan  dengan  menjali kemitraan di berbagai regional.
Di  kawasan  Asia  Selatan  termasuk  di  Samudera  Hindia,  BRI  menghadapi  tantangan geopolitik dan geostrategik. Kehadiran China di Asia Selatan berimpilkasi terhadap rivalitas India-China  yang  cenderung  kompetisi  dalam  memperoleh  pengaruh  di  regional  tersebut. Kekhawatirannya  India  terhadap  proyek  BRI  secara  lebih  luas,  inisiatif  yang  didanai  China untuk  memperluas  pengaruh  strategis.  Kedua  negara  telah  mengklaim  status  kekuasaan regional, yaitu posisi dominan dengan menaruh kepentingan. India telah menggunakan strategi bilateral  dan  multilateral  yang  untuk  mengejar  peran  kepemimpinan  regionalnya  di  Asia Selatan  (Wagner  2016).  BRI  membuat  rivalitas  India-China  semakin  kompleks  dengan tumbuhnya  pengaruh  China  di  Asia  Selatan  sehingga  meninmbulkan  pertanyaan  ' siapa kekuatan regional '.
Disamping  itu  pendanaan  proyek  di  sub-wilayah  berbading  lurus  dengan  kebutuhan negara-negara  Asia  yang  mencari  dana  untuk  pembangunan  infrastruktur,  namun  timbul kecurigaan bahwa penerimaan proyek tersebut dilakukan atas pengaruh geopolitik China. BRI perlu  diperdebatkan  apakah  kegiatan  China  di  regional  menudukung  perkembangan ekonominya  sendiri  dan  seberapa  jauh  mengejar  kebijakan  dominasi  dan  ‘ Encirclement ’ terhadap kekuatan ketiga dari negara berpengaruh di beberapa regional. Ditengah munculnya
presepsi-presepsi untuk memuluskan inisiasi tersebut, China dibawah pemerintahan Xi Jinping memfokuskan  pada peripheral  diplomacy, yang  digunakan  untuk  pengelolaan  hubungan  di pinggirannya  karena  meningkatnya  ketegangan  dengan  negara-negara  tetangga:  terutama dalam perselisihan maritim di  Laut  Cina Timur  dan Selatan  (Callahan, 2016). Promosi  BRI menjadi  menarik  untuk  dikaji  mengingat  China  dalam  mertahankan  kepentingan  energinya, menggunakan  perangkat  konfrontasi  wilayah  persengketaan  serta  memberikan  jaminan bantuan militer dengan mitranya dan secara bersamaan menggunakan pola kemitraan dalam pembangunan.

## Instrument Lembaga Keuangan
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), AIIB didirikan pada bulan Oktober 2013, selama kunjungan berturut-turut ke negara-negara di Asia Tenggara, presiden China Xi Jinping dan Perdana  Menteri  Li  Keqiang  mengajukan  proposal  untuk  mendirikan  Asia  Infrastructure Investment Bank. Proposal ini mendapat dukungan luas. Pada tanggal 24 Oktober 2014, para menteri keuangan dan perwakilan resmi dari 21 negara anggota pendiri yang pertama, termasuk China, India, Thailand dan Kazakhstan, menandatangani sebuah kesepakatan di Beijing, dan bersama-sama  memutuskan  untuk  mendirikan  Asia  Infrastructure  Investment  Bank  (AIIB) yang menjadi lembaga keuangan terbuka, antar pemerintah dan multilateral. Operasinya akan mengikuti  prinsip  keterbukaan,  transparansi  dan  efisiensi,  dan  ini  terutama  bertujuan  untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia. Walaupun memengang prinsip transparansi AIIB tetap menjadi bank multilateral yang didominasi oleh China, dimana China memiliki total pemungutan suara lebih dari 26% karena kontribusinya sebesar 29,78 miliar US Dollar (Hong, 2017). China adalah investor terbesar di AIIB dan pemegang saham terbesarnya. Seperti  yang  tertulis  di  kesepatakatan  tertulis  (AOA),  setidaknya  75%  dari  jumlah  suara diperlukan untuk mengubah AOA, menyesuaikan modal saham anggota, meningkatkan modal dasar bank dan melakukan perubahan besar lainnya. Dengan demikian, China memiliki hak veto de facto di bank. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Belt and Road Initiative kemungkinan  besar  akan  membentuk  kembali  geografi  ekonomi  di  wilayah  yang  terkena dampak dan dengan demikian memberikan pengaruh pada lanskap ekonomi global
Untuk  mendorong  peningkatan  investasi  China  menirikan  Silk  Road  Fund  yang merupakan badan usaha milik pemerintah China di negara-negara di sepanjang proyek BRI. Pemerintah  China  menjanjikan  dana  sebesar  40  miliar  US  Dollar  untuk  pembentukan  dana
investasi yang ditetapkan pada 29 Desember 2014 (Das, 2017). Selain itu, lembaga lain yang terlibat  dalam  pembangunan  dan  proyek  China  adalah  China  Export-Import  Bank.  Bank  ini merupakan bank milik negara China yang mengambil  inisiatif dalam membiayai  BRI untuk memberi kompensasi. Pada bulan September 2015, telah membiayai 2057 proyek di 49 negara. 10 Bank Pembangunan China juga telah membiayai lebih dari 400 proyek di 48 negara pada Agustus 2015 (Aoyama, 2016).
Belt  and  Road  Forum  (BRF),  merupakan  platform  atau  wadah  bagi  negara  untuk berkonsultasi.  Pembentukan  platform  BRF  membantu  mencapai  penggunaan  produk  publik yang  wajar  dan  efisien,  sehingga  dapat  mencapai  komunikasi,  konsultasi  dan  koordinasi melalui BRF dan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi kerja sama. Forum tersebut memiliki tujuan besar yaitu dalam merencanakan keseluruhan kerangka kerja untuk membangun  Belt  and  Road,  mengembangkan  kebijakan  dan  rencana  aksi  yang  relevan, menegosiasikan dan memecahkan masalah utama yang timbul dalam pengembangan bersama mereka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja sama.

## Dinamika Politik di Regional Asia Pasifik
Presepsi  terhadap  ancaman  menjadi  jalan  keluar  untuk  memperkuat  posisi  China  dengan membangun  kedekataan  secara  politik  dengan  negara  mitra  untuk  menghalau  ancaman  baik lingkup  ekstrenal  dan  internal.  Ancaman  besar  China  terutama  untuk  menghalau  strategi Amerika  Serikat  di  Asia  Pasifik  dengan  kebijakan  ‘Look  East’-nya.    Kekawatiran  China terhadap aktivitas militer AS dengan negara tetangga serta membatasi pergerakan lebih jauh Amerika Serikat di Asia Pasifik (Roy, 2019). Presepsi tersebut menghasilkan proyeksi China lebih  besar  terhadap  perluasan  pengaruh  untuk  menangkal  tensi  di  regional.  Perluasan pengaruh tidak hanya membuat India sebagai rival China perlu melihat kepentingan geopolitik atau bahkan geostrategis, karena beberapa sumber mengklaim pendeketan kemitraan militer terjadi di Asia Selatan.  Departemen Pertahanan AS, mengklaim bahwa:
The  Indo-US  Defence  Joint  Working  Group,  meeting  at  New  Delhi  in April 2007, for example, is reported to have discussed ‘(China’s) growing naval expansion in the Indian Ocean (and its) rapidly increasing military and maritime links with countries . . . such as Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. . .’ (Athwal, 2008) .
Laporan  menyebutkan  bahwa  China  merencanakan  membangun  pangkalan  militer, pelabuhan  dan  fasilitas  lain  di  wilayah  yang  ditargetkan  untuk  mencapai  tujuan  strategis (Athwal  2008).  Indikasi  tersebut  diperkuat  dengan  data  bahwa  Asia  Selatan  sekarang
merupakan  pasar  ekspor  senjata  China  dimana  pada  Tahun  2015  Pakistan  menerima  35% ekspor  senjata,  dan  Bangladesh  20%  (Freeman,  2018).  Maka  dari  itu,  geostrategi  yang berhubungan  dengan  pendekatan  terhadap  peningkatan  kerjasama  militer  khususnya  di Samudera Hindia disebut sebagai Strategi String Perals . Strategi String Pearls menjadi grand geostrategis jangka panjang bagi China untuk memperluas pengaruh wilayah Samudra Hindia, untuk menghilangi hambatan baik secara ekonomi maupun militer.
Sehubungan dengan kehadiran China dalam geopolitik Asia Selatan, inisiasi Belt and Road mempengaruhi tensi politik di Asia Selatan. Tentunya, BRI menejadi inisiasi proyek yang baik  untuk  perkembangan  ekonomi  di  Asia,  tetapi  hambatan  terbesar  adalah  keyakinan terhadap proyek tersebut.  Indian Security and Foreign Affairs mengkritik BRI dengan alasan bahwa  hal  itu  memungkinkan  proyeksi  kekuatan  militer  China,  walaupun  dapat menguntungkan secara ekonomi (Freeman, 2018). Bahkan timbul kecurigaan bahwa pelabuhan dikembangkan  dan  dikelola  oleh  China  di  Pakistan,  Sri  Lanka,  Bangladesh  dan  Maladewa, serta  Djibouti,  dipandang  sebagai  batu  loncatan  militer  untuk  melawan  dominasi  India  di wilayah Samudra Hindia (Lu, 2019).
Kemitraan  Pakistan-China  merupakan  eksistensi  jangka  panjangnya  di  Asia  Selatan. Kemitraan China-Pakistan terwujud dalam koridor China-Pakistan Economic Corridor (CPEC merupakan koridor BRI  di  Asia Selatan), yang berimplikasi terhadap perluasan geostrategic China di Regional tersebut. Hal ini didukung dengan asumsi bahwa pembangunan Pelabuhan di  Gwadar,  Pakistan  memungkinkan  China  untuk  memantau  jalur  komunikasi  laut  yang berdekatan  dengan  Selat  Hormuz  (Chung,  2018).  Selat  Hormuz  merupakan  wilayah  yang merupakan jalur perdagangan dan jalur militer Timur Tengah sehingga setiap negara memiliki kepentingan yang sangat besar di wilayah tersebut. Pada Mei 2017, Pembicaraan pertahanan dan keamanan antara kedua negara menegaskan kerja sama pertahanan melalui penjualan kapal selam China, pengembangan pesawat  tempur dan kapal  patroli,  serta pembentukan Pakistan Maritime Security Agency (PMSA) (Freeman, 2018). Dengan demikian, Axis China-Pakistan bertujuan  memperkuat  kemampuan  Pakistan;  dan  menjaga  keefektifan  ancaman  yang  dapat ditimbulkan baik dari ancaman pemberontakan (internal) ataupun ancaman perang (eksternal). Kedekatan  antara  China  dengan  Pakistan  tersebut  memperjelas  ancaman  eksternal  jangka panjang di Samudera Hindia dan mempertegas kekuatan ekonomi dan politik di jalur tersebut.
Bergeraknya  arah pengaruh  India di  Asia Selatan bukan hanya disebabkan oleh axis China-Pakistan  tetapi  juga  pengaruhnya  yang  semakin  menguat  dengan  kerjasama  ekonomi
China-Sri Lanka. Motif China cukup jelas untuk memperkuat ikatannya Sri Lanka yaitu akses terhadap  minyak,  pelabuhan,  dan  jalur  ke  Samudra  Hindia  (Sahoo,  2013:  112).  Setelah kemenangan  pemilihan  Presiden  Rajapaksa  pada  2005,  China  mengintensifkan  hubungan ekonominya  dengan  Sri  Lanka,  yang  diikuti  tahun  2006  -2008  bantuan  luar  negeri  China meningkat  melampaui  Jepang  (Wagner  2016).  Akan  tetapi,  terpilihnya  Rajapaksa  dan kedekatannya  terhadap  China,  membuat  pengaruh  India  tergerus  oleh  kepentingan  China. Lebih dari 50% dana yang diterima oleh Sri Lanka dari luar negeri untuk proyek konstruksi dan pengembangan, sejak Presiden Mahinda Rajapaksa berkuasa, berasal dari China (Raman, 2011). Tergerusnya pengaruh India semakin memperkuat posisi China dengan membangun dua proyek  pembangunan  pelabuhan  yaitu  Proyek  Colombo  Port  City  dan  Proyek  Pelabuhan Hambantotat, dalam proyek MSR. Selain itu, China berinvestasi di pembangkit listrik tenaga batu bara, mengembangkan zona ekonomi khusus, dan memperoleh hak untuk mengeksplorasi minyak  di  Teluk  Mannar  (Ayres  and  Mohan  2009).  Hubungan  Tiongkok  dengan  Sri  Lanka tidak menguntungkan India karena dapat berimplikasi terhadap geo-strategis di India. Menurut Shrivastava (Chung, 2018) dalam jangka panjang China memiliki rencana untuk menggunakan pelabuhan sebagai stasiun pengisian bahan bakar dan dok untuk angkatan lautnya, berpatroli di  Samudra  Hindia  untuk  melindungi  pasokan  minyak  China  dari  Timur  Tengah.  Pengaruh China  semakin  menguat  dengan  posisi  Rajapaksa  dengan  kesediaan  China  untuk  memasok senjata  dan  amunisi  modern  dan  berat  kepada  Angkatan  Bersenjata  Sri  Lanka  dalam  upaya menghilangkan  eksistensi  pemberontak  Liberations  Tigers  of  Tamil  Eelam  (LTTE).  Di samping hubungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kerjasama ekonomi, hubungan China-Sri lanka dimasa pemerintahan Rajapaksa tidak berbeda dengan Pakistan yaitu elemen kemitraannya adalah teknologi dan akses militer penting bagi strategis China.
Selain  menjali  kemitraan  dengan  Pakistan  dan  Sri  Langka,  prioritas  terbesar  China untuk  memperkuat  eksistensinya  di  Asia  Selatan  adalah  dengan  mengembangkan  potensi Nepal. China menjalin kerjasama dengan Nepal dengan infrastruktur jalan dan jalur kereta api yang  menghubungkan  antara  Tibet,  Nepal,  India,  Bangladesh  dan  Myanmmar.  Tentunya, menjalin  kerjasama  dengan  Nepal  merupakan  strategi  yang  sangat  tepat  bagi  China,  karena dominasi kepemimpinan Maoist di Nepal yang dimulai masa Prachanda serta terpilihnya K.P Oli  sebagai  Perdana  Menteri.  Hal  ini  didukung  dengan  pernyataan  Zheng  Xianglin  China Ambassador  untuk  Nepal,  pada  5  Augustus  2008  yang  menyatakan  ‘ Nepal  is  situated  in  a favorable geographical position in South Asia, and is a passage linking China and South Asia ’ (Raman,  2011).  Penelitian  Raman  (2011)  juga  menunjukkan  data  bahwa  kerjasama  militer
telah  dibangun  Nepal-China  sejak  1998,  ketika  Militer  Nepal  mengirim  pasukannya  ke Universitas Militer China, selanjutnya dalam tahun 2007 sekitar 21 Prajurit dan Petugas Militer Nepal  latihan  di  China.  Kedekatan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  Nepal  hadir  sebagai intrumen  penguatan  eksistensi  China  di  Asia  Selatan  serta  menjadi  penghalang  kepentingan kelompok  pemberontak  Tibet  yang  selama  ini  mengancam  kestabilan  politik  di  perbataasan China-Nepal.
Prioritas  selanjutnya  bagi  China  adalah  dengan  menjalin  kerjasama  pembangunan infrastruktur  dengan  Bangladesh  dalam  koridor  BCIM  yang  menghubungkan  Bangladesh- China-India-Myanmmar  konektivitas  moderenisasi  jalan  dan  rel  kereta  api.  China  memulai hubungan diplomatic dengan Bangladesh pada Tahun 1975, dalam periode junta Militer, dan kerjasama  pertahanan  dimulai  pada  tahun  2002  (Wagner  2016).  Setelah  kerjasama  militer terjalin, perusahaan China mulai menginvestasikan proyek teramasuk pembangunan Pelabuhan Chittangong dan proyek jalan raya yang menghubungkan Bangladesh-Myanmmar. Selain itu, Bangladesh telah memberikan hak eksplorasi untuk China dalam mengembangkan gas alam di Barakpuria  (Chung,  2018).  China  juga  menjamin  meningkatkan  investasi  dan  mengurangi hambatan  perdagangan  dengan  memberikan  akses  pasar  untuk  produk  Bangladesh  ke  pasar China. China juga menjamin memberikan bantuan untuk mengatasi isu keamanan pangan dan keamanan negara dalam  mengatasi  militansi dan terorisme (Raman, 2011). Melalui  bantuan keamanan  tersebut,  Bangladesh  menjadi  lokasi  strategis  untuk  pengembangan  ekonomi  dan militernya. Menurut laporan dalam Penelitian Khurana (2008):
‘indicated that Bangladesh has been negotiating with China and South Korea to develop its Chittagong military and civilian facilities,… This adds to an earlier report  of  2005  that  Bangladesh  intends  to  build  a  second  naval  base  at Chittagong’.
Pembangunan  infrastruktur  pelabuhan  dan  jalur  darat  di  Chitanggong  memperkuat posisi  strategis  terhadap  akses  pasar  dan  komunikasi  militer  yang  strategis  bagi  China- Myanmmar.  Laporan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  eksistensi  China  tidak  hanya mengedepankan pembangunan ekonomi akan tetapi juga membawa pendekatan militer dalam kerjasama  dengan  Bangladesh.  Walaupun  tujuan  dari  pembangunan  pangkalan  militer  di Chittangong  berupa  kepentingan  untuk  melawan  kelompok  radikal  dan  terorisme  termasuk melindungi  jalur  perdagangan,  akan  tetapi  laporan  tersebut  memperkuat  argument  bahwa kehadiran China di Asia Selatan tidak hanya membawa pengaruh pembangunan.
Berdasarkan pola kerjasama kemitraan dan hubungan diplomatic China dengan negara- negara  di  Asia  Selatan  menunjukkan  motif  besar,  tidak  hanya  untuk  memperoleh  akses terhadap energi tetapi juga memperluas pengaruh politik. Dalam beberapa studi kasus diatas menunjukkan  bahwa  China  mengembangkan  pola  kerjasama  dengan  memanfaatkan pembangunan infrastruktur termasuk BRI, serta juga membawa isu keamanan bersama dengan bantuan dan kerjasama militer. Disisi keuntungan dalam pembangunan fasilitas perdagangan melalui  BRI,  terdapat  kecurigaan  terhadap  bantuan  dan  investasi.  Di  satu  sisi,  China menggunakan  kekuatan  ekonomi  untuk  membantu  pembangunan  proyek  infrastruktur, Sedangkan di sisi yang lain, China menjalin hubungan militer dengan negara di Asia Selatan tersebut.  Maka,  strategi  ‘String  Pearls’  diartikan  sebagai  menjalin  hubungan  kemitraan keamanaan ekonomi dan militer. Upaya untuk membangun infrastruktur maritim di Samudra Hindia memiliki tujuan ganda yaitu: mengatasi kebutuhan pengiriman yang terus berkembang dan  membangun  pelabuhan  yang  dapat  menjadi  pangkalan  angkatan  laut  (Kostecka,  2011). Secara khusus, pelabuhan Gwadar di Pakistan, Chitangong di Bangladesh, dan Hambantota di Sri Lanka menjadi aset militer potensial bagi China (Dixon, 2014).
Kepemimpinan  di  negara  yang  lebih  kecil  di  Asia  Selatan  harus  memilih  antara kepentingan  India  dan  China,  mana  yang  lebih  menguntungkan  untuk  menjalin  kerjasama. Dalam lingkup eksternal berdasarkan studi kasus diatas memperlihatkan bahwa keberhasilan politik luar negeri China adalah dengan membawa presepsi pembangunan sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi melalui inisiasi Belt and Road dan presepsi menjaga keamanan bersama melalui peningkatan kerjasama militer. Dalam politik internasional, kerjasama di Asia Selatan belum  menunjukkan  dampak  interdependensi  negara  mitranya  terhadap  China  akan  tetapi kepentingan yang dibawa China dapat membuat rivalitas di Asia Selatan semakin meningkat. Kebijakan luar negeri regionalisme Tiongkok di Asia Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi  persaingan  geostrategic,  sehingga  membuat  pembangunan  ekonomi  dan  keamanan sebagai saling terkait.

## KESIMPULAN
Dengan pertumbuhan cepat China menghasilkan beberapa inisiatif yang mendorong langkah besar  pada  transisi  China  kedalam  ekonomi  global.  Terdapat  pola  yang  sangat  jelas  terlihat dimana perubahan orientasi dari stabilitas ekonomi domestic menjadi ‘go beyond the border’ menjadi konten utama transisi ini. Model ini merupakan strategi terpenting bagi China setelah melewati masa reformasi ekonomi Model ini telah memberikan kontribusi besar terhadap status
Tiongkok  saat  ini  dalam  sistem  internasional.  Beberapa  bukti  yang  terlihat  jelas  adalah pengembangan inisiatif besar terhadap proyek pembangunan antara benua yang digagas yaitu BRI  (Belt  and  Road  Initiatives).  BRI  memperlihatkan  upaya  China  untuk  mempromosikan posisi internasionalnya mengarah pada peran aktif dalam ekonomi internasional, dan sebagai hasilnya, model ekonomi baru dapat lebih memenuhi posisi China dalam sistem internasional.
Ekspansi  ekonomi  ke  dunia  luar  merupakan  agenda  terpenting  bagai  China  untuk mengembangkan jejaring konektivitas sehingga lingkungan ekonomi dapat terjaga. Walaupun dalam beberapa kasus kebijakan, China dapat menunjukkan potensinya untuk kepemimpinan ekonomi masa depan. Pengembangan inisiatif  adalah instrument  utama dalam pembentukan karakter China dalam sistem pembangunan internasional dan menjadi tantangan kemajuan bagi lingkungan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Addis, A. K.  &  Zhu, Z. (2018). Criticism of neo-colonialism: clarification of Sino-African Cooperation and its Implication to the West. Journal of Chinese Economic and Business Studies , 16(4), 357-373.
Aoyama,  R.  (2016).  One  Belt,  One  Road:  China's  New  Global  Strategy. Journal  of Contemporary East Asia Studies , 5(2), 3-22.
Asgarkhani, A., Ghahramani, M. J., & Hajat, M. G. (2019). Geoe-conomic Analysis of China ’ s Foreign Policy. Geopolitics Quarterly , 14 (4), 209–233. Athwal, A. (2008). China India relations territorial imperative . Routledge.
Ayres, A., & Mohan, C. R. (2009). Power Realignment in ASIA: China, India, and the United States . Sage Publications. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf. Blanchard, J. F. dan Flint, C. 2017. ‘The Geopolitics of China’s Maritime Silk Road Initiative’, Geopolitics , .22(2), 223-245. Brautigam, D. (2010). The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa . Oxford University Press.
Callahan, W. A. (2016). China’s Asia Dream: The Belt Road Initiative and the new regional order, Asian Journal of Comparative Politics 1(3), 226–243. Chen, S., & Wolf, C. (2001). China, the United States, and the Global Economy . RAND. Cheng, J. Y. S. and Zhang W. (2002). Patterns and Dynamics of China's International Strategic Behaviour, Journal of Contemporary China, 11:31, 235-260.
Chung, C.P. (2018). What are the strategic and economic implications for South Asia of China's Maritime Silk Road initiative?, The Pacific Review , 31(3), 315-332.
Dixon,  J.  (2014).  From  “Pearls”  to  “Arrows”:  Rethinking  the  “String  of  Pearls”  Theory  of China's Naval Ambitions, Comparative Strategy , 33(4), 389-400.
Freeman, C. P. (2018). China’s ‘regionalism foreign policy’ and China-India relations in South Asia. Contemporary Politics , 24(1), 81-97. Johnston, A. I. (2013). How New and Assertive Is China’s New Assertiveness?’. International Security , 37 (4), 7–48.
Kostecka, D. J. (2011), Places and Bases: The Chinese Navy’s Emerging Support Network in the Indian Ocean. Naval War College Review 64(1).
Khurana,  G.  S.  (2008).  China's  ‘StringofPearls’  in  the  Indian  Ocean  and  Its  Security Implications, Strategic Analysis , 32(1), 1-39.
Ouyang, L. (2017). One Belt, One Road and China’s Evolution in Foreign Policy and Regional Leadership. In Global Commerce Scholar Thesis .
Pollack, J. D., &  Yang,  R. H. (1998).  In China’s shadow regional perspectives on Chinese foreign policy and military development. In Conference proceedings (Rand Corporation)
(pp. ix, 184 p. ;-ix, 184 p. ;). http://library.sfasu.edu/find/Record/818447
Qingguo, J. (2005). Peaceful development: China’s policy of reassurance. Australian Journal of International Affairs , 59 (4), 493–507. https://doi.org/10.1080/10357710500367299
Roy, Denny, 2019, Assertive China: Irredentism or Expansionism?, Survival , 61(1), 51-74. Raman B. (2011), China's Strategic Influence in South Asia, Maritime Affairs. Journal of the National Maritime Foundation of India , 7(2), 134-141.
Sahoo, P. (2013). The Growing Dominance of China in South Asia: An Indian Perspective. The International Trade Journal , 27(2), 111-141.
Swaine, M. D., & Fravel, M. T. (2011). China’s Assertive Behavior Part Two. The Maritime Periphery.pdf . 1 , 1–29.
Tiboris, M. (2019). Addressing China’s Rising Influence in Africa. Chicago Council on Global Affairs , May , 1–14.
Trading Economic. (2020). China GDP Annual Growth Rate Forecast . https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
Wagner, C. (2016). The Role of India and China in South Asia. East-West Center: Asia Pacific Bulletin , 40 (4), 307–320.
Wang,  F.  L.  (2005).  Preservation,  prosperity  and  power:  What  motivates  China’s  foreign policy? Journal of Contemporary
China , 14 (45), 669–694. https://doi.org/10.1080/10670560500206033.
Wilson, J. D. (2017). International resource politics in the Asia-Pacific: The political economy of conflict and cooperation. In International Resource Politics in the Asia-Pacific: The Political Economy of Conflict and Cooperation (Vol. 1). https://doi.org/10.4337/9781786438478.
Yu, H. (2017). ‘Motivation behind China’s One Belt, One Road Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank’, Journal of Contemporary China, 26(105), .353-368.
Zhang, J. (2015). China’s new foreign policy under xi jinping: Towards ‘peaceful rise 2.0’?
Global
Change,
Peace and Security , 27 (1), 5–19.
https://doi.org/10.1080/14781158.2015.993958.