## PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

## Radhana Dwi Wibowo 1
Abstrak:  Semenjak  disahkan  pada  Tanggal  2  Oktober  2012,  sudah  tiga  tahun  Undang-Undang  RI Nomor  16  Tahun  2012  menjadi  payung  hukum  pelaksanaan  kemandirian  industri  pertahanan. Berbagai  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan  sudah  dapat  dipenuhi  oleh  industri  pertahanan dalam  negeri  seperti  panser  Anoa  6x6,  senapan  serbu,  pesawat  patrol  maritim  CN-235  MPA  dan beberapa kapal cepat rudal. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan ini dibutuhkan untuk mengejar  target  kekuatan  pokok  minimum  (minimum  essential  force)  yang  telah  disusun.  Idealnya semua kebutuhan  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan  dapat  dipenuhi  oleh  industri  pertahanan dalam  negeri,  namun  ternyata  hal  tersebut  belum  bisa  terwujud  disebabkan  beberapa  faktor permasalahan,  diantaranya  permasalahan  dari  implementasi  konsep  tiga  pilar  pelaku  industri pertahanan,  permasalahan  dari  implementasi  konsep  kluster  industri  pertahanan  dan  permasalahan imbal dagang, kandungan lokal dan offset atas pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.
Kata Kunci: industri pertahanan, kemandirian industri pertahanan
1.    PENDAHULUAN 1
Industri  pertahanan  adalah  industri nasional,  baik  milik  pemerintah  maupun swasta  yang  produknya  baik  secara mandiri  maupun  kelompok,  termasuk  jasa perawatannya  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan  pertahanan  Negara.  Industri pertahanan merupakan jawaban dari tantangan  keperluan  pencapaian  Minimum Essential  Force  (MEF)  di  lingkungan  TNI dan  sekaligus  sebagai  jawaban  atas pengalaman  pahit  atas  embargo  militer pada  dekade  90-an.  Suatu  Negara  yang memiliki  industri  pertahanan  dianggap mempunyai  keuntungan  strategis  dalam tatanan global dikarenakan dianggap mampu melakukan penangkalan dan menjawab  tantangan  atau  ancaman  yang senantiasa berubah.
Upaya perwujudan kemandirian industri  pertahanan  tidak  terlepas  dari konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan  dan  konsep  kluster  industri pertahanan.  Konsep  tiga  pilar  pelaku industri pertahanan mengacu pada hubungan  yang  terpadu  antara  Perguruan Tinggi  dan  komunitas  Penelitian  dan Pengembangan (Litbang)
sebagai pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pertahanan, sektor industri/swasta  sebagai  pendaya  guna hasil  Iptek  pertahanan,  produksi  maupun distribusinya, serta TNI sebagai pengguna.
1 Penulis bekerja di Bidang Lalu-Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, email: radhana_dwiwibowo@yahoo.com
Sedangkan konsep kluster Industri pertahanan  artinya  adalah  adanya  saling keterkaitan  dan  saling  mendukung  antara industri hulu, industri hilir, industri pendukung  dan  industri  terkait  untuk menciptakan daya saing dan meningkatkan industri nasional. Dari sisi regulasi, perwujudan kemandirian
industri
pertahanan  juga  di  back-up  oleh  Undang- Undang  Republik  Indonesia  nomor  16 Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan (Idhan) yang didalamnya terdapat kewajiban menggunakan Alat Utama Sistem  Senjata  (Alutsista)  produksi  dalam negeri.  Di  dalam  UU  Inhan  tersebut  juga didorong  upaya  alih  teknologi,  ataupun pendanaan  dalam  bentuk  offset  dan  juga imbal  dagang  untuk  produk  alat  peralatan pertahanan dan keamanan yang didatangkan  dari  luar  negeri  disebabkan industri  pertahanan  dalam  negeri  belum mampu  membuatnya.  Selain  UU  Inhan, perwujudan kemandirian industri pertahanan  juga  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  74 Tahun  2014  tentang  Mekanisme  Imbal Dagang  dalam  Pengadaan  Alat  Peralatan Pertahanan  dan  Keamanan  dari  Luar Negeri.
Keberhasilan upaya perwujudan kemandirian  industri  pertahanan  sangat bergantung  kepada  sinergi  3  pilar  pelaku industri pertahanan dan berjalannya konsep  kluster  di  atas  pada  sektor-sektor industri  yang  saling  mendukung.  Untuk
mengetahui  sejauh  mana  kedua  konsep berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan penelusuran mengenai permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  dan  tantangan ke  depan  dalam  upaya  mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
2.  PERMASALAHAN MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN INDUSTRI

## PERTAHANAN
Pada  bagian  ini  akan  dilakukan pembahasan mengenai permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
2.1    Permasalahan  dari  Implementasi Konsep  Tiga  Pilar  Pelaku  Industri Pertahanan
Di antara para pelaku industri pertahanan,  seperti  badan-badan  Litbang ataupun  perguruan  tinggi,  pelaku  industri dan  pengguna,  harus  terjadi  sinergi. Sinergi ini bisa terwujud jika ada kesesuaian antara roadmap pengembangan  alat  peralatan  pertahanan dan  keamanan  dan  implementasi  di lapangan.  Jika  tidak  demikian  maka  akan menghambat  proses  kemandirian  industri pertahanan  itu  sendiri.  Dari  sisi  Litbang misalnya,  sudah  banyak  prototipe  alat peralatan  pertahanan  dan  keamanan  yang dihasilkan,  namun  belum  tentu  dilirik  oleh TNI  sebagai  pengguna.  Permasalahan produk  Litbang  ini  terkait  erat  dengan roadmap  pengembangan  alat  peralatan pertahanan  dan  keamanan  yang  akan dibuat.  Prototipe  yang  dibuat  harus  sudah sesuai  dengan  standar  spesifikasi  dan kebutuhan operasional TNI sebagai pengguna. Pada akhirnya prototipe tersebut  perlu  terus  disempurnakan  agar bisa  sesuai  dengan  spesifikasi  yang dibutuhkan TNI. Sebagai contoh dapat kita ambil proses penelitian dan
pengembangan senapan serbu oleh Litbang PT. Pindad. Proses
pengembangan senapan serbu diawali dari retrofit  senapan  FNC,  ex  FN  Belgia  pada Tahun  1983  yang  kemudian  dilakukan lisensi  pada  Tahun  1984.  Setelah  7  tahun berjalan  hingga  Tahun  1990  dan  setelah dilakukan penyempurnaan pada 7
komponen,  maka  dihasilkan  SS1-V2  jenis karabin.  Proses  ini  berlanjut  terus  hingga antara Tahun
1990-2000, dengan dihasilkannya  SS1-V3,  SS1-R5  untuk
Raider dan SS1-M1 untuk Marinir. Kemudian antara Tahun 2000-2010
berkembang  lagi  menjadi  SS2-V1,  SS2-V2 tipe  karabin,  SS2-V4  yang  dilengkapi  tele KISS  dan  SS2-V5  tipe  komando  untuk pasukan khusus. Demikian sekelumit cerita penelitian  dan  pengembangan  senapan serbu  oleh  PT.  Pindad  seperti  yang ditunjukkan  oleh  Gambar  1  di  bawah  ini. Proses  penelitian  dan  pengembangan terus  dilakukan  hingga  didapatkan  produk yang  sesuai  dengan  spesifikasi  yang diinginkan  TNI  dan  mendukung  kebutuhan operasi mereka.
Permasalahan berikutnya dalam implementasi
konsep ini, adalah permasalahan yang disebabkan oleh pengguna. Permasalahan dari sisi pengguna  contohnya  adalah  kontinuitas pemesanan  alat  peralatan  pertahanan  dan keamanan. Contoh permasalahan kontinuitas  ini  terjadi  pada  pemesanan panser Anoa 6x6 kepada PT Pindad. Pada Tahun  2008,  sebanyak  150  unit  Anoa  6x6 dipesan langsung oleh Wapres Jusuf  Kalla saat  itu  untuk  memenuhi  kebutuhan  TNI- AD.  Jumlah  total  dana  yang  dikucurkan pemerintah saat itu untuk membeli 150 unit Anoa  6x6  melebihi  Rp  1  trilliun  sehingga operasional  produksi  Anoa  6x6  waktu  itu pun  berjalan  lancar.  Namun  pada  Tahun 2011  yang  dipesan  hanya  11  unit  Anoa 6x6,  Tahun  2012  61  unit  Anoa  6x6,  serta pada Tahun 2013 PT Pindad mendapatkan pesanan 82 unit Anoa 6x6.
Walaupun jika dijumlahkan, total produksi  ranpur  Anoa  6x6  mencapai  304 unit,  namun  kita  bisa  melihat  adanya ketidakkontinuitas
pemesanan oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini
disebabkan alokasi anggaran untuk pemesanan ranpur Anoa 6x6 tersebut tidak tetap  setiap  tahun.  Akibatnya  jika  dirata- rata mulai Tahun 2008 hingga Tahun 2014, produksi Anoa 6x6 rata-rata 50-an unit/tahun, masih di bawah angka kemampuan  lini  produksi  PT.  Pindad. Padahal,  PT  Pindad  sendiri  kemampuan lini produksinya sudah mampu memproduksi 80 unit Anoa per tahun.
Bentuk  permasalahan  lain  adalah ketidaksiapan  industri  dalam  negeri  untuk menyokong kemandirian
industri
pertahanan.
Ketidaksiapan ini bisa disebabkan karena belum adanya
infrastruktur pendukung maupun dukungan dana  untuk  melakukan  produksi  alat peralatan pertahanan dan keamanan secara masal.
Dan  permasalahan  yang  terakhir  dari implementasi konsep ini adalah dari sektor industri.  Jika  dikaitkan  dengan  roadmap pengembangan  alat  peralatan  pertahanan dan  keamanan,  apakah  sanggup  untuk memberikan  jaminan  bahwa  produk  yang akan  dihasilkan  sesuai  dengan  spesifikasi yang  diinginkan  TNI  dari  segi  kualitas. Apabila  kualitas  produk  yang  dihasilkan tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  yang dibutuhkan  TNI,  maka  kebutuhan  operasi TNI  akan  terganggu,  dan  beresiko  bagi personel  di  lapangan.  Misalnya  saja kualitas  bahan  yang  digunakan  untuk memproduksi senapan serbu kurang bagus,  hal  ini  akan  bisa  mengakibatkan senapan  serbu  macet,  cepat  panas  dan akurasi  yang  buruk.  Akibatnya  upaya peningkatan kemampuan SDM TNI terganggu.  Akibat  lebih  buruknya  jika negara dalam kondisi berperang tentu akan menghambat kesiapan personel.
Selain  itu,  ketepatan  waktu  produksi juga sangat penting. Keterlambatan pengerjaan  produk  membawa  dampak negatif bagi rencana-rencana strategis TNI dan kesiapan operasional.

## 2.2    Permasalahan  dari  Implementasi Konsep Kluster Industri Pertahanan
Inti  dari  implementasi  konsep  kluster industri  pertahanan  adalah  terciptanya saling  keterkaitan  dan  saling  mendukung antara  industri  hulu  dan  industri  hilir. Industri hulu berkaitan erat dengan pengolahan  bahan  baku  menjadi  barang setengah  jadi.  Sedangkan  industri  hilir adalah  industri  yang  mengolah  barang setengah jadi tersebut menjadi barang jadi. Di  Indonesia  bentuk  industri  hulu  yang berkaitan  dengan  industri  pertahanan adalah  industri  pengolahan  baja  oleh  PT. Krakatau  Steel.  Baja-baja  ini  dibutuhkan oleh  PT.  Pindad  di  dalam  pembuatan kendaraan tempur TNI semisal Anoa 6x6.
Di  dalam  perwujudan  kemandirian industri  pertahanan,  industri  hulu  maupun industri  hilir  di  dalam  negeri  harus  mampu mendukung kebutuhan pasokan alat peralatan  pertahanan  dan  keamanan  bagi TNI.  Keterkaitan  yang  erat  antara  industri
hulu dan industri hilir di dalam negeri akan mendorong  semakin  besar  kandungan lokal  di  dalam  alat  peralatan  pertahanan dan  keamanan  yang  dihasilkan.  Semakin banyak komponen mampu dibuat di dalam negeri,  maka  kandungan  lokalnya  juga semakin besar.
Di  Indonesia  saat  ini  untuk  kebutuhan kendaraan tempur berupa panser, keberadaan  PT  Pindad  sudah  cukup. Apalagi  kemampuan  PT.  Pindad  juga lumayan besar, mampu untuk menghasilkan  80  unit  panser  per  tahun. Namun  jika  yang  ingin  dikejar  adalah semua  alat  peralatan  pertahanan  dan keamanan  mampu  diproduksi  di  dalam negeri,  hal  ini  masih  sangat  jauh  karena industri  pertahanan  kita  saat  ini  belum mampu  membuat  sendiri  tank  tempur utama  (main  battle  tank),  meriam  swa- gerak  (self-propelled  howitzer),  pesawat tempur,  kapal  selam,  dan  lain  sebagainya. Hal  ini  dikarenakan  industri  dalam  negeri kita  baik  industri  hulu  maupun  industri  hilir belum  mampu  memproduksi  komponen- komponen yang dibutuhkan semisal teknologi  armour,  meriam  untuk  tank, turret,  mesin  pesawat  tempur,  avionik, combat  management  system  (CMS),  dan lain sebagainya.

## 2.3    Permasalahan  Imbal  Dagang, Kandungan  Lokal  dan  Offset  untuk Pengadaan dari Luar Negeri
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  76 Tahun  2014  tentang  Mekanisme  Imbal Dagang  dalam  Pengadaan  Alat  Peralatan Pertahanan  dan  Keamanan  dari  Luar Negeri Pasal 1, imbal dagang didefinisikan sebagai  kegiatan  perdagangan  secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar  negeri  yang  diukur  dalam  nilai transaksi kontrak pengadaan alat peralatan pertahanan  dan  keamanan.  Imbal  dagang merupakan  salah  satu  bentuk  mekanisme pengadaan  alat  peralatan  pertahanan keamanan dari luar negeri selain kandungan  lokal  dan  offset.  Bentuk pengadaan  dari  luar  negeri  tidak  melulu pembelian  alat  peralatan  pertahanan  dan keamanan, namun juga berbentuk perbaikan  dan  pemeliharaan  dikarenakan di  dalam  negeri  belum  mampu  melakukan perbaikan  dan  pemeliharaan  sendiri.  Imbal dagang  dalam  pengadaan  alat  peralatan
pertahanan dan keamanan dari luar negeri dilakukan  melalui  barter  atau  imbal  beli. Komponen yang dapat dilakukan mekanisme  imbal  dagang  diantaranya barang  dan/atau  jasa  Industri  Pertahanan, barang industri manufaktur, maupun produk lain yang menguntungkan perekonomian  nasional.  Berikutnya  yang dimaksud  dengan  kandungan  lokal  adalah semua  produk  dalam  negeri  yang  dimiliki oleh  orang  perseorangan  atau  badan hukum  Indonesia.  Komponen  yang  dapat dilakukan  mekanisme  kandungan  lokal meliputi  rancang  bangun,  perekayasaan, hak atas kekayaan intelektual, bahan baku, biaya  sarana  dan  prasarana,  pendidikan dan  pelatihan,  biaya  tenaga  kerja  maupun pelayanan purna jual.
Terakhir, yang dimaksud dengan offset adalah  pengaturan  antara  Pemerintah  dan pemasok  senjata  dari  luar  negeri  untuk mengembalikan  sebagian  nilai  kontrak kepada negara pembeli sebagai salah satu persyaratan  jual  beli.  Offset  diberikan dalam  bentuk  kegiatan  yang  berkaitan langsung  maupun  kegiatan  yang  tidak berkaitan  langsung  dengan  alat  peralatan pertahanan  dan  keamanan  yang  dibeli. Komponen  offset  meliputi  perawatan  dan pemeliharaan, overhaul, refurbishment dan modifikasi,  retrofit  dan  upgrade,  produksi berdasarkan  lisensi,  saham  patungan,  beli kembali,  produksi  bersama,  subkontrak, pengembangan kompetensi pada penelitian
dan
pengembangan, pengembangan  bersama,  alih  teknologi, alih  kompetensi  melalui  penelitian  dan pendidikan,  pengembangan  pemasaran produk industri pertahanan, maupun investasi untuk industri manufaktur dimana offset  ini  tidak  dapat  diganti  dengan pembayaran tunai.
Jika  merunut  Peraturan  Pemerintah  di atas,  besaran  kewajiban  pelaksanaan imbal  dagang,  kandungan  lokal  dan/atau offset idealnya paling rendah 85% dari nilai kontrak.  Sedangkan  besaran  kewajiban pelaksanaan  kandungan  lokal  dan/atau offset idealnya paling rendah 35% dari nilai kontrak  dengan  peningkatan  10%  setiap  5 tahun.  Sebagai  contoh  bentuk  kandungan lokal  adalah  penggunaan  Truk  Hino sebagai  platform  kendaraan  pengangkut Sistem  Pertahanan  Udara  Skyshield  yang dioperasikan TNI AU.
Gambar 2. Sistem Pertahanan Udara Skyshield dengan Platform Kendaraan Pengangkut Truk Hino pada Persiapan HUT TNI 5 Oktober 2014 (Angkasa Reader Community)

## 3.  UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Dari  permasalahan-permasalahan  di atas,  ada  beberapa  pemecahan  masalah yang  perlu  dilaksanakan  dan  sedang dilaksanakan, di antaranya:

## 3.1    Pemecahan  Masalah  Implementasi Konsep  Tiga  Pilar  Pelaku  Industri Pertahanan
Permasalahan  implementasi  konsep ini  dapat  diwujudkan  dengan  adanya roadmap  yang  jelas  pengembangan  alat peralatan pertahanan dan keamanan tahapan demi tahapan. Penyusunan roadmap  ini  harus  dirumuskan  bersama- sama  di  antara  ketiga  pilar  pelaku  di  atas. Sebagai  contoh  dapat  kita  lihat  dari roadmap  penelitian  dan  pengembangan yang  dilakukan  oleh  PT.  Pindad  dalam gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3. Roadmap Pengembangan alat peralatan pertahanan dan keamanan oleh PT.  Pindad (Paparan Dirut PT Pindad pada Peringatan Harteknas 2011)
Dari  sisi  pengguna,  mereka  bisa menentukan spesifikasi detail yang dibutuhkan untuk keperluan operasi seperti
apa.  Selanjutnya  proses  penelitian  dan pengembangan  alat  peralatan  pertahanan dan  keamanan  yang  diinginkan  dapat dilakukan  oleh  badan-badan  Litbang  yang ada. Proses penelitian dan pengembangan prototipe  tidak  harus  dimulai  dari  nol. Prototipe  alat  peralatan  pertahanan  dan keamanan  yang  akan  dikembangkan  bisa merupakan  hasil  lisensi  produk  suatu negara  sehingga  dapat  memangkas  waktu penelitian dan pengembangan bila dibandingkan dengan dimulai dari nol.
Detail spesifikasi prototipe alat peralatan  pertahanan  dan  keamanan  yang akan  diteliti  dan  dikembangkan  harus benar-benar  dipahami  oleh  badan-badan Litbang agar penelitian dan pengembangan tidak  berujung  sia-sia  dan  berakhir  di prototipe  saja.  Detail  spesifikasi  ini  juga harus  dipahami  oleh  pihak  industri  selaku pendaya guna hasil penelitian dan pengembangan tersebut karena alat peralatan pertahanan dan keamanan tersebut  berkaitan  dengan  kebutuhan operasional  TNI.  Standar  kualitas  produksi harus  benar-benar  dipantau  terus  agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai standar yang diharapkan TNI.
Jika hasil penelitian dan
pengembangan sudah sesuai standar yang diinginkan TNI, begitu pula standar kualitas hasil produksipun demikian, maka selanjutnya  dibutuhkan  komitmen  TNI  di dalam menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dimaksud. Komitmen itu berbentuk kontinuitas pemesanan  kepada  pihak  industri.  Hal  ini penting  sekali  agar  proses  kemandirian industri pertahanan terus dapat berjalan.

## 3.1    Pemecahan  Masalah  Implementasi Konsep Kluster Industri Pertahanan
Permasalahan  implementasi  konsep kluster  industri  dapat  diatasi  bila  ada keseriusan dari pemerintah untuk
melakukan pembenahan
maupun penambahan infrastruktur pendukung industri  pertahanan,  baik  industri  hulu maupun  industri  hilir.  Hal  ini  penting  sekali karena pembenahan maupun penambahan infrastruktur baru akan menambah kemampuan memproduksi komponen- komponen  lokal  yang  dibutuhkan  untuk mendukung produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang
dibutuhkan.  Semakin  banyak  komponen lokal  yang  mampu  dibuat  di  dalam  negeri, maka  semakin  besar  kandungan  lokal dalam suatu alat peralatan pertahanan dan keamanan  yang  dibuat.  Hal  ini  juga memiliki dampak positif semakin berkurangnya  ketergantungan  pengadaan komponen dari luar negeri, semisal kebutuhan  suku  cadang  maupun  amunisi. Sebagai contoh, untuk mewujudkan keinginan  mampu  membuat  kapal  selam hasil  kerja  sama  dengan  Korea  Selatan, pemerintah  menggelontorkan  dana  Rp  1,5 triliun untuk membangun infrastruktur pembangunan  kapal  selam  di  PT.  PAL Indonesia. Dana Rp 1,5 triliun ini merupakan dana tahap awal yang digelontorkan pemerintah dari total kebutuhan Rp 2,5 triliun untuk pembangunan  infrastruktur  kapal  selam, sesuai dengan Surat Menteri BUMN nomor S-396/MBU/2014  tanggal  7  Juli  2014. Kekurangan Rp 1 triliun lagi akan diusulkan dalam RAPBN tahun berikutnya lagi.

## 3.1  Pemecahan Masalah Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Offset
Permasalahan imbal dagang,
kandungan  lokal  dan  offset  terkait  erat dengan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri. Contoh  nyata  yang  mencakup  ketiganya adalah  kerja  sama  antara  Pemerintah Indonesia  dengan  Korea  Selatan  dalam joint development pesawat tempur KFX/IFX. Imbal dagangnya adalah berdatangannya  alat  peralatan  pertahanan dan  keamanan  dari  Negeri  Ginseng tersebut masuk ke Indonesia, semisal LVT- 7  eks  US  Marine  Corps,  howitzer  KH-178, panser  kanon  Tarantula  dan  pesawat  F/A- 50. Dari pendanaan program joint development  pesawat  KFX/IFX  tersebut, Indonesia  memiliki  kontribusi  pembiayaan 20:80 berbanding pembiayaan yang dilakukan  Korea  Selatan.  Di  dalam  Scope of  Cooperation,  pihak  Indonesia  akan mendapatkan 1 unit prototipe pesawat dari 6 unit prototipe pesawat yang dibuat. 1 unit prototipe  tersebut  akan  diserahkan  Korea Selatan  kepada  Indonesia  setelah  seluruh uji terbang dilaksanakan (pesawat pertama sampai  dengan  keenam)  dengan  catatan para  teknisi  dan  pilot  uji  dari  Indonesia akan  terlibat  secara  aktif  dalam  proses
produksi  prototipe  dan  prosesuji  terbang seluruh  prototipe  tersebut.  Setelah  itu, prototipe  akan  diserahkan  ke  Indonesia untuk  dilakukan  final  assembly,  test  and evaluation kembali.
Selain  itu,  dari  hasil  perundingan kedua  negara,  akan  diproduksi  120  unit pesawat  tempur  KFX/IFX  ini  dengan Indonesia  akan  mendapat  sekitar  50-an pesawat. Pesawat-pesawat ini akan dibangun  di  Indonesia  mengingat  sesuai kesepakatan, selain melakukan final assembly sendiri, Indonesia juga membangun  lini  produksi  dengan  biaya sendiri.  Tentunya  semua  program  dalam joint  development  pesawat  KFX/IFX  ini merupakan  lompatan  yang  besar  bagi upaya  perwujudan  kemandirian  industri pertahanan dalam negeri di bidang pesawat  tempur.  Kita  berharap  lompatan besar untuk alat peralatan pertahanan dan keamanan  yang  lain  sehingga  pengadaan- pengadaan  dari  luar  negeri  bisa  kita minimalisir.

## 4.  PENUTUP
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa
permasalahan- permasalahan  yang  muncul  seputar  upaya perwujudan
kemandirian
industri
pertahanan  dapat  diatasi  roadmap  yang jelas,  komitmen  dan  sinergi  di  antara  para pelaku  industri  pertahanan.  Hal  tersebut juga perlu didukung oleh dukungan pembangunan infrastruktur-infrastruktur baru  yang  dapat  menunjang  sinergi hubungan  antara  industri  hulu  dan  industri hilir di dalam memenuhi kebutuhan inudstri pertahanan  dalam  negeri.  Selain  itu diperlukan  juga  keberanian  pemerintah untuk mengimplementasikan imbal dagang, kandungan  lokal  maupun  offset  akibat adanya pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri, baik itu melalui alih teknologi, pengembangan bersama (joint
development),  produksi  bersama,  dan  lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Antaranews,  2014.  Spesifikasi  pesawat
tempur KFX/IFX Indonesia bisa berbeda. [online] Available at:< http://www.antaranews.com/berita/462 688/spesifikasi-pesawat-tempur-kfxifx-
indonesia-bisa-berbeda>[Diakses Tanggal 11 Desember 2014] Badan  Penelitian  dan  Pengembangan
Kementerian  Pertahanan  RI,  2011. Sebuah Pemikiran Tentang Pembangunan  Industri  Pertahanan Dalam Kemandirian Pertahanan Negara. [online] Available at: <http://balitbang.kemhan.go.id/?q=con tent/sebuah-pemikiran-tentang- pembangunan-industri-pertahanan- dalam-kemandirian-pertahanan- negara>[Diakses Tanggal 21 November 2014] Defence Media Center Kementerian Pertahanan,  2014.  Proyek  Pesawat Tempur KF-X/IF-X Dipastikan Berlanjut. [online] Available at:< http://dmc.kemhan.go.id/post-proyek- pesawat-tempur--kfxifx--dipastikan- berlanjut.html>[Diakses  Tanggal  11 Desember 2014] Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2009. Pentingnya Kemandirian Industri Pertahanan. [online] Available at: <http://www.ristek.go.id/?module=New s%20News&id=3464>[Diakses

## Tanggal 21 November 2014]
Peran  Pindad  dalam  Kemandirian  Industri Pertahanan, Paparan Dirut PT. Pindad (Persero)  pada  Peringatan  Harteknas 2011.  2011.  Serpong:  PT.  Pindad (Persero).
Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun
2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan  Pertahanan  dan  Keamanan dari Luar Negeri Tribunnews,  2014.  Bangun  Kapal  Selam PT  PAL  Dapat  Suntikan  Dana  Rp  1,5 Triliun. [online] Available at:< http://www.tribunnews.com/bisnis/201 4/09/17/bangun-kapal-selam-pt-pal-
dapat-suntikan-dana-rp-15- triliun>[Diakses  Tanggal  5  Desember 2014]
Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012
tentang Industri Pertahanan