DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 28 April 2024, Revised: 7 Mei 2024, Publish: 11 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Yuridis Permintaan Rekam Medis Dari Keluarga Pasien Untuk Kepentingan Bukti Perceraian
Fauziah Nur 1 , Bambang Fitrianto 2 , Tamaulina Sembiring 3
1 Universitas Pembangunan Panca Budi, email: fauziahnurzia@gmail.com
2 Universitas Pembangunan Panca Budi, email: bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id
3 Universitas Pembangunan Panca Budi, email: tamaulina@dosen.pacabudi.ac.id
Corresponding Author: fauziahnurzia@gmail.com
Abstract: Health  services  are  one  of  the  efforts  made  to  improve  community  welfare.  One indicator  of  good  health  services  is  keeping  good  medical  records.  Medical  records  are documents that contain patient identity data, examinations, treatment, procedures and other services  that  have  been  provided  to  patients.  There  are  many  cases  of  requests  for  medical records,  one of  which is requests for  medical records  for  divorce purposes. The aim of  this research  is  to  determine  the  juridical  review  of  medical  records  and  the  legal  position  of medical  records  in  proving  divorce.  The  research  method  in  this  study  uses  a  normative juridical  research  type  and  a  statute  approach  (legislative  regulations)  and  the  source  of legal materials used is primary legal materials in the form of statutory regulations relating to health  and  secondary  and  tertiary  legal  materials  in  the  form  of  journals,  books  and  other media. As for the results of this research, in general the legal basis for regulations regarding medical  records  refers  to  Law  No.  17  of  2023,  Government  Regulation  No.  10  of  1960 concerning  the  Mandatory  Keeping  of  Medical  Secrets  and  Minister  of  Health  Regulation No. 24 of 2022. Medical records based on legal concepts currently have legal force as valid evidence  in  terms  of  proof,  where  this  is  regulated  and  strengthened  in  several  legal regulations in Indonesia, namely the Civil Code, the Criminal Procedure Code, the Law No. 17 of 2023, Minister of Health Regulation No. 24 of 2022. However, referring to Minister of Health  Regulation  No.  24  of  2022  regarding  medical  records  in  article  33,  there  is  no provision that medical records can be used for divorce purposes.
Keyword: Medical Records, Evidence, Divorce.
Abstrak: Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator pelayanan kesehatan yang baik adalah membuat rekam medik yang baik. Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain  yang telah diberikan kepada pasien. Terdapat banyak kasus terhadap permintaan rekam medik yang salah satunya adalah  permintaan  rekam  medis  untuk  kepentingan  perceraian.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  tinjauan  yuridis  mengenai  rekam  medik  dan  kedudukan  hukum  rekam  medis dalam  pembuktian  perceraian . Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan)
dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan  yang berkaitan dengan Kesehatan dan bahan hukum sekunder serta tersier berupa jurnal,  buku,  dan  media  lainnya.  Adapun  hasil  penelitian  ini  secara  umum    dasar  hukum pengaturan  mengenai  rekam  medis  merujuk  pada  Undang-Undang  No  17  Tahun  2023 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 . Rekam medis berdasarkan konsep hukum saat ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam hal pembuktian, dimana hal  tersebut  diatur  dan  dikuatkan  dalam  beberapa  aturan  hukum  di  Indonesia,  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang- Undang  No  17  Tahun  2023,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24  Tahun  2022.  Namun, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 mengenai rekam medik pada pasal  33  bahwa  tidak  ada  ketentuan  rekam  medik  dapat  digunakan  untuk  kepentingan perceraian.
Kata Kunci: Rekam Medis, Pembukti, Perceraian .

## PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan berkualitas adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diorganisir berdasarkan kode etik profesi dan prosedur yang ditetapkan, dan bertujuan  untuk memenuhi  harapan  serta  kepuasan  pasien.  (Ide,  2012).  Untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan profesional dan fasilitas rumah sakit yang memadai.  Namun,  kompleksitas  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  terjadi  karena  tidak semua rumah sakit memenuhi kriteria tersebut. (Harahap et al., 2024).
Salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan adalah pembuatan rekam medis yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Rekam medis,  yang  harus  berisi  data  identitas,  pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan,  dan  layanan lainnya  yang diberikan kepada pasien, diwajibkan dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas. Kerahasiaan pasien, termasuk informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, pemeriksaan, dan  pengobatan,  harus  dijaga  oleh  dokter,  dokter  gigi,  tenaga  kesehatan  tertentu,  petugas pengelola, dan pimpinan rumah sakit.
Rekam  medis  adalah  dokumen  rahasia  dimana  isi  milik  pasien  dan  berkas  fisiknya milik fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menjaga kerahasiaan isi  rekam  medis  dan  tidak  boleh  mengungkapkannya  kepada  pihak  lain  tanpa  izin.  Sesuai Pasal  33  ayat  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022,  kerahasiaan  rekam medis hanya dapat dibuka dengan persetujuan pasien atau dalam kondisi tertentu  yang tidak memerlukan persetujuan pasien.
Rekam medis dapat dijadikan bukti dalam kasus tertentu, seperti membuktikan adanya cacat  badan  atau  penyakit  yang  menghalangi  seseorang  dalam  menjalankan  kewajibannya dalam perkawinan (Oktavira, n.d.).
Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  ikatan  antara pria  dan  wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  harmonis  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Meskipun  demikian,  terdapat  faktor-faktor  yang  bisa  menyebabkan perceraian.  Untuk  dapat  mengajukan  perceraian,  harus  ada  alasan  yang  valid.  Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, ada enam sebab yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian, termasuk jika salah satu pasangan mengalami cacat badan atau  penyakit  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  dalam  pernikahan  (Online, n.d.).
Terdapat beberapa kasus dalam proses pengajuan cerai gugat yang salah satunya adalah apakah  suami  berhak  membuat  surat  kuasa  untuk  kuasa  hukumnya  guna  meminta  surat keterangan/ salinan rekam medis/ resume rekam medik atas nama istrinya yg pernah dirawat
di  Rumah  Sakit  karena  gangguan  kejiwaan.  Surat  Keterangan  ini  akan  dijadikan  bukti  di pengadilan dalam kasus gugatan cerai. Seseorang yang mengalami penyakit jiwa/cacat badan sehingga  tidak  dapat  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  baik  secara  lahir  maupun  bathin, sehingga pasangan merasa tidak mampu bertahan dan mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Dan untuk mengetahi seseorang mengalami cacat badan atau lainnya dapat diketahui melalui pemeriksaan  dokter  yang  dituangkan  dalam  rekam  medik.  Namun  sampai  saat  ini  masih belum  ada  peraturan  yang  secara  spesifik  memperbolehkan  rekam  medis  diambil  oleh pihak  keluarga  pasien  dalam  keperluan  perkara  perceraian,  oleh  karena  itu  maka  peneliti mengangkat  permasalahan  ini  dalam  penelitian  dengan  judul  Analisis  Yuridis  Permintaan Rekam Medis Dari Keluarga Pasien Untuk Kepentingan Bukti Perceraian.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yang  merupakan  suatu penelitian  hukum  pada  kajian  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder (Fitrianto et al., 2021). Dalam hal ini pada tinjauan aspek yuridis normatif  yaitu  melihat  terhadap  peraturan  yang  mengkaji  rekam  medis,  yaitu  melihat Undang-Undang nomor  17 tahun 2023 tentang  Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022, yang mengkaji secara tinjauan peraturan perundang-undangan yang ada, dikaji secara teori, asas dalam kajian perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) Pendekatan staute approach (peraturan  perundang-undangan).  Dengan  pendekatan statue  approach juga  akan dikaji  terkait dengan peraturan  yang berkaitan dengan perlindungan hukum  bagi  dokter dan pasien melihat pengaturan-pengaturan  yang perlu dianalisis secara eksplisit dan dibenturkan dengan  kajian-kajian  asas,  teori,  maupun  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien (Ibrahim, 2006). Penelitian ini menggunakan data  sekunder  yang  meliputi  sumber-sumber  seperti  buku,  peraturan  perundang-undangan, dokumen  resmi,  laporan  penelitian,  karya  ilmiah,  dan  artikel.  Dalam  pengumpulan  data, peneliti memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Yuridis Rekam Medik
1 Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Rekam Medik
Resnik  (Resnik,  2001)  menggambarkan  pergeseran  paradigma  dalam  hubungan dokter-pasien,  termasuk  penerapan  prinsip  otonomi  pasien  dan  informed  consent,  serta evolusi akses pasien terhadap informasi medis di era digital, yang mengubah peran dokter menjadi lebih kolaboratif dalam membantu pasien menganalisis informasi. Sementara itu, Kitching  (Kitching,  1956)  menyoroti  penolakan  akses  ke  rekam  medis,  seringkali dibenarkan  oleh  alasan  psikopatologi  pasien  atau  paternalisme  medis,  mengabaikan  hak pasien.  Pengalaman  di  Massachusetts  menunjukkan  permintaan  yang  besar  dari  pasien untuk  mengakses  rekam  medis  mereka  untuk  beragam  keperluan,  termasuk  asuransi, mendapatkan pendapat kedua, atau kebutuhan akan resep lensa kontak.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis  adalah  dokumen  yang  berisikan  data  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan,  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien.  Rekam  medis  dibuat secara  tertulis,  lengkap,  dan  jelas.  Seorang  dokter,  dokter  gigi,  tenaga  kesehatan tertentu,  petugas  pengelola,  dan  pimpinan  rumah  sakit  harus  menjaga  kerahasiaan pasien meliputi informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan.
Regulasi mengenai rekam medis di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 17 Tahun  2022,  Peraturan  Pemerintah  No  10  Tahun  1960  tentang  Rahasia  Kedokteran,  dan diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24  Tahun  2022,  yang  dikeluarkan
pada  31  Agustus  2022.  Peraturan  terbaru  ini  menggantikan  Peraturan  Menteri  Kesehatan No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Andrianto, n.d.).

## 2 Aspek Kepemilikan Rekam Medik
Rekam  medis,  yang  bersifat  rahasia,  dilindungi  melalui  akses  terbatas  hanya  untuk petugas  rekam  medis  dan  individu  yang  spesifik  sesuai  Undang-Undang.  Perawat  dan rumah  sakit  bertanggung  jawab  menjaga  kerahasiaan  dan  integritas  data  rekam  medis, termasuk  pencegahan  kehilangan  atau  penggunaan  tidak  sah  oleh  pihak  yang  tidak berwenang.  Tanggung  jawab  ini  juga  berlaku  untuk  dokter,  pimpinan  rumah  sakit,  dan mahasiswa praktik (Kusumaningrum, 2013).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24  Tahun  2022  Pasal  26  menyatakan  bahwa  isi rekam medis harus disampaikan kepada pasien, dan dengan persetujuan pasien, dapat juga diberikan  kepada  keluarga  terdekat  atau  pihak  lain  dalam  kondisi  pasien  di  bawah  18 tahun atau dalam keadaan darurat.
Penyampaian  rekam  medis  kepada  pihak  ketiga  harus  dengan  persetujuan  pasien, mencakup  identitas,  hasil  pemeriksaan,  diagnosis,  pengobatan,  dan  tanda  tangan  tenaga kesehatan. Rekam Medis Elektronik meliputi dokumentasi administratif (pendaftaran) dan klinis (layanan kesehatan). Rekam medis berperan sebagai alat komunikasi tim kesehatan, dasar  pengobatan  dan  bukti  tindakan  medis,  sumber  evaluasi  kualitas  layanan, perlindungan  hukum,  data  penelitian  dan  pendidikan,  perhitungan  biaya,  serta dokumentasi tanggung jawab (Sitanggang, 2017).
Isi rekam medis dapat dibuka dengan persetujuan pasien untuk keperluan kesehatan, permintaan  pasien,  atau  administrasi  dan  pembayaran  asuransi  sesuai  Pasal  33  ayat  (1) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022.
Pembukaan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien, sesuai Pasal 33 ayat (1) huruf b  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022,  diizinkan  berdasarkan  hukum untuk  keperluan  seperti  penegakan  hukum,  etik  atau  disiplin,  audit  medis,  penanganan situasi  darurat  seperti  wabah  atau  bencana,  pendidikan  dan  penelitian,  perlindungan  dari ancaman keselamatan, atau situasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal  33  menyebutkan  rekam  medis  dapat  dikeluarkan  dengan  persetujuan  pasien dan  digunakan  untuk  pemeliharaan  kesehatan,  bukti  hukum,  pendidikan,  pembayaran layanan kesehatan, dan data statistik, tanpa menyebut keperluan perceraian.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24 Tahun  2022  menegaskan  bahwa  rekam  medis adalah  milik  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  yang  bertanggung  jawab  atas  keamanan dokumen tersebut dari kehilangan, kerusakan, pemalsuan, atau penggunaan tidak sah.

## Kedudukan Hukum Rekam Medik dalam Pembuktian Perceraian
Pembuktian adalah elemen kunci dalam proses peradilan, bertujuan untuk mengungkap kebenaran.  Proses  hukum  ini  bertujuan  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalam persengketaan,  dengan  hakim  berperan  memeriksa  dan  menetapkan  keabsahan  bukti  yang diajukan (Subekti, 1989).
Dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan,  penggugat  dan  tergugat  dapat  menyajikan berbagai  alat  bukti  yang  diakui  oleh  undang-undang,  termasuk  bukti  tertulis,  saksi, persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah  menurut  Pasal  1866  KUH  Perdata.  Sementara  itu, KUHAP  dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  mengakui  keterangan  saksi,  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan  terdakwa  sebagai  bukti  sah  dalam  hukum  pidana,  dengan  surat  sebagai  bukti tertulis yang dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.
Dalam  konteks  hukum,  rekam  medis  berfungsi  sebagai  alat  bukti  tertulis  sah  dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan medis oleh tenaga kesehatan. Meskipun memiliki peran  penting,  kedudukannya  dalam  hal  pembuktian  kesalahan  medis  dianggap  di  bawah bukti  keterangan  ahli  yang  disampaikan  langsung  di  persidangan.  Rekam  medis  digunakan untuk  membuktikan  masalah  hukum,  etik,  dan  disiplin  terkait  praktik  medis  (Berutu  et  al.,

## 2020).
Rekam  medis  dapat  diterima  sebagai  bukti  dalam  persidangan  jika:  1)  ditulis  bukan dengan pensil, 2) tanpa penghapusan, 3) coretan atau ralat diberi paraf, 4) tulisan jelas, 5) ada tanda tangan dan nama petugas, 6) tertera tanggal dan waktu pemeriksaan/tindakan, serta 7) melampirkan lembar persetujuan tindakan medis (Berutu et al., 2020).
Dalam  proses  pembuktian  kasus  perceraian,  rekam  medis  bisa  dijadikan  bagian  dari tahapan  pembuktian.  Tahapan  penanganan  perkara  perceraian  di  persidangan  meliputi:  1) Upaya Perdamaian, 2) Pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, 3) Jawaban dari Tergugat, 4) Replik Penggugat, 5) Duplik Tergugat, 6) Pembuktian, 7) Kesimpulan dari Para Pihak, 8) Musyawarah Majelis Hakim, dan 9) Putusan Hakim (Serui, n.d.).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24  Tahun  2022  (Pasal  33)  menyatakan  tidak  ada ketentuan  yang  memperbolehkan  penggunaan  rekam  medis  untuk  kepentingan  perceraian. Rekam  medis,  milik  pasien,  hanya  bisa  diberikan  dengan  persetujuan  tertulis  dari  pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyerahkan rekam medis ke pengadilan sesuai prosedur jika diperlukan, tetapi tanpa persetujuan pasien, khususnya jika pasien mengalami gangguan jiwa,  rumah  sakit  tidak  diizinkan  memberikan  rekam  medis  yang  bersifat  rahasia  untuk keperluan  perceraian.  Jika  keluarga  tidak  memiliki  surat  kuasa  dari  pasien,  permintaan mereka untuk salinan rekam medis dapat ditolak, sesuai dengan hak rumah sakit yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Salah  satu  putusan  penceraian  di  pengadilan  agama  yang  menggunakan  rekam  medis terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 66/Pdt.G/ 2019/PA Btl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2019/PTAYk.
Putusan  putusan  Pengadilan  Agama  Bantul  Nomor  66/Pdt.G/  2019/PA  Btl mempetimbangkan  Termohon  berupa  rekam  medis  penyakit  yang  diderita  oleh  Termohon yang  dikeluarkan  oleh  Rumah  Sakit  Umum  PKU  Muhammadiyah  Bantul,  dalam  amar putusan  halaman  21  hingga  halaman  22,  yang  menjadi  alasan  dikabulkannya  Gugatan Rekonvensi  dari  Termohon.  Banhwa  lebih  lanjut  dalam  putusan  pengadilan  tinggi  Nomor 38/Pdt.G/2019/PTAYk.  Menyatakan  bahwa  penyakit  Mioma  yang  diderita  Termohon  maka Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  berpendapat  bahwa  agar  mut’ah  tersebut  dapat  sesuai dengan fungsinya di atas, maka kepada Pemohon/Terbanding/ Tergugat Rekonpensi dibebani mut’ah  Rp.15.000.000,-(lima  belas  juta  rupiah)  (Putusan  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2019/PTAYk, 2019).
Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa rekam medis telah beberapa kali digunakan sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan  Agama,  namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  bagaimana jika yang meminta dokumen rekam medis adalah melalui keluarga dari pasien.
Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  alasan- alasan yang dapat diajukan perceraian di perangdilan agama adalah: jika salah satu pasangan terlibat  dalam  zina,  kecanduan  alkohol  atau  narkoba,  perjudian,  atau  perilaku  merusak lainnya  yang sulit diatasi; meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan;  melakukan  kekerasan  atau  penganiayaan  berat  terhadap  pasangannya;  memiliki cacat  fisik  atau  penyakit  yang  menghalangi  pelaksanaan  kewajiban  dalam  pernikahan;  atau terus-menerus  terjadi  konflik  dan  pertengkaran  tanpa  harapan  untuk  rekonsiliasi  dan keharmonisan dalam rumah tangga.
Berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka potensi penggunaan rekam medis sebagai alat  bukti  di  pengadilan  agama  adalah  alasan  perceraian  yang  berkaitan  dengan  kecanduan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, kecacatan fisik atau penyakit.
Mengacu  pada  Pasal  26  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2022  mengatur  bahwa  rekam  medis,  sebagai  properti  pasien,  harus  disampaikan kepada  mereka  dan  dapat  diberikan  kepada  keluarga  terdekat  atau  pihak  lain  dengan  syarat tertentu  seperti  usia  pasien  di  bawah  18  tahun  atau  dalam  kondisi  darurat,  dan  dengan
persetujuan pasien untuk pihak lain. Isi rekam medis minimal meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan,  diagnosis,  pengobatan,  dan  rencana  tindak  lanjut,  ditandatangani  oleh  tenaga kesehatan  yang  bertanggung  jawab.  Rekam  medis  harus  dibuat  oleh  penanggung  jawab pelayanan dan diberikan pada saat pasien pulang atau saat rujukan ke fasilitas kesehatan lain, dan  bisa  diberikan  kepada  pasien  rawat  jalan  jika  dibutuhkan.  Rekam  medis  yang  dirujuk menjadi bagian dari surat rujukan dan dapat disampaikan secara elektronik atau tercetak.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2022 dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka  dapat  diketahui  bahwa  akses  rekam  medis  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  di peradilan agama adalah bukti yang diperoleh berdasakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 yaitu harus ada peretujuan dari pasien.
Pengajuan bukti rekam  medis  di  penadilan agama  yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal  26  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2022  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  prinsip  exclusionary  rules,  yaitu  prinsip yang memungkinkan seorang mencegah orang mengajukan bukti di pengadilan sebagai bukti yang dapat diterima karena diperoleh secara illegal (Latifah, 2021).

## KESIMPULAN
Secara umum  dasar hukum pengaturan mengenai rekam medik merujuk pada Undang- Undang  No  17  Tahun  2022  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1960  tentang  Wajib Simpan  Rahasia  Kedokteran  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24  Tahun  2022.  Rekam medis berdasarkan konsep hukum saat ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam hal  pembuktian, dimana hal  tersebut  diatur dan  dikuatkan dalam  beberapa aturan hukum  di  Indonesia,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 17 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan No 24  Tahun  2022.  Namun,  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  24  Tahun  2022 mengenai  rekam  medik  pada  pasal  33  bahwa  tidak  ada  ketentuan  rekam  medik  dapat digunakan untuk kepentingan perceraian. Jika keluarga tetap ingin pembuktian melalui rekam medik  terhadap  cacat  badan  atau  hal  lainnya,  maka  fasilitas  pelayanan  kesehatan  akan menyerahkan ke Pengadilan sesuai Pasal 33 peraturan tersebut .

## REFERENSI
Andrianto,  W.  (n.d.). Catatan  Sederhana  untuk  Permenkes  No.  24  Tahun  2022  tentang Rekam Medis . Law Ui. https://law.ui.ac.id/catatan-sederhana-untuk-permenkes-no-24- tahun-2022-tentang-rekam-medis-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/
Berutu,  C.  A.  N.,  Agustina,  Y.,  &  Batubara,  S.  A.  (2020).  Kekuatan  Hukum  Pembuktian Rekam  Medis  Konvesional  Dan  Elektronik  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15 (2), 305–317.
Fitrianto,  B.,  Zarzani,  T.  R.,  &  Simanjuntak,  A.  (2021).  Analisa  Ilmu  Hukum  Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. Soumatera Law Review , 4 (1), 93–103.
Harahap, R. U., Nurhayati, S., & Fitrianto, B. (2024). Legal Protection Analysis for Doctors and  Patients  Regarding  Alleged  Diagnosis  Errors  in  Telemedicine  Healthcare Services in Indonesia. International Journal of Research and Review , 11 (2), 411–419. https://doi.org/10.52403/ijrr.20240244
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  &  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Malang:  Bayumedia Publishing , 147 .
Ide, A. (2012). Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Gracia, Yogyakarta . Kitching,  R.  L.  (1956).  Death  penalty. British  Medical  Journal , 1 (4967),  630–631. https://doi.org/10.1136/bmj.1.4967.630-c
Kusumaningrum, S. (2013). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . Rineke Cipta.
Latifah, M. (2021). Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum  Acara  Pidana. Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan , 12 (1), 101–122.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123 Oktavira, B. A. (n.d.). Bolehkah Keluarga Pasien Melihat Rekam Medis? Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-keluarga-pasien-melihat-rekam- medis-lt51fe16f7d4473/
Online,  T.  H.  (n.d.). Alasan-Alasan  Perceraian  Menurut  UU  Perkawinan  dan  KHI . https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2019/PTAYk (2019).
Resnik,  D.  B.  (2001).  Patient  access  to  medical  information  in  the  computer  age:  Ethical concerns  and  issues. Cambridge  Quarterly  of  Healthcare  Ethics , 10 (2),  147–154. https://doi.org/10.1017/S0963180101002055
Serui,  P.  A.  (n.d.). Tahapan  Proses  Berperkara .  https://pa-serui.go.id/info-perkara/tahapan- proses-berperkara/
Sitanggang,  T.  (2017).  Aspek  Hukum  Kepemilikan  Rekam  Medis  Ihubungkan  Dengan Perlindungan Hak Pasien. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , 2 (1), 198– 221.
Subekti, R. (1989). Hukum Acara Perdata. In Penerbit Bina Cipta . Penerbit Bina Cipta.