Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023
Hanafi Ilba 1 , Ibnu Radwan Siddik Turnip 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hanafiilba2000@gmail.com,  ibnuradwan@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
From  a  jurisprudence  perspective,  there  is  no  requirement  for  a  long  period  of  separation between husband and wife to carry out a divorce for reasons of quarrels and disputes. This research aims to analyze the six month period of separation of residence between husband and wife as a formal requirement in filing for divorce on the grounds of quarrels and disputes as stated in the consideration of Supreme Court Decision No. 421 K/AG/2023. What is the real reason and aim of the judge in requiring the 6  month period, so that the Supreme Court's decision has canceled the decision of PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg and PTA  Semarang decision no. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg. This research is normative legal research, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material was obtained from the Supreme Court Decision, PTA Semarang and PA Tegal Decisions, while secondary legal material was obtained from fiqh books and Supreme Court Circulars. The results of the research show that the judge's reasons for requiring a six-month period  of  separation  between  husband  and  wife  as  a  formal  condition  for  filing  a  divorce  due  to arguments  are  based  on  the  new  provisions  contained  in  SEMA  No.  1  of  2022  which  confirms  that divorce  cases  are  based  on  ongoing  disputes  and  quarrels.  can  be  granted  if  it  is  proven  that  the husband/wife  has had continuous disputes and quarrels or separated residences  for at least 6 (six) months. This judge's decision is considered aimed at increasing family resilience and making it more difficult for divorce to occur in society, which is part of the principles of marriage.

## Keywords: Six month period, formal requirements, reasons for quarrel

## ABSTRAK
Dalam perspektif fikih, tidak diatur adanya syarat lama masa berpisah tempat tinggal antara suami istri untuk melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masa enam bulan berpisah tempat tinggal antara suami istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselsihan sebagaimana yang  terdapat  pada  pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  421  K/AG/2023.  Bagaimana sebenarnya alasan dan tujuan hakim dalam mensyaratkan masa 6 bulan tersebut, sehingga putusan MA ini telah membatalkan putusan PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg dan putusan PTA Semarang No.  334/Pdt.G/2022/PTA.  SMg.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan MA, Putusan PTA Semarang dan PA Tegal, sedang bahan hukum  sekunder  diperoleh  dari  kitab-kitab  fikih  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  alasan  hakim  dalam  mensyaratkan  masa  enam  bulan  berpisah tempat tinggal antara suami istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
pertengkaran berdasarkan adanya ketentuan baru yang terdapat pada SEMA No 1 Tahun 2022 yang menegaskan  bahwa  perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah  tempat  tinggal  selama  minimal  6  (enam)  bulan.  Keputusan  hakim  ini  dinilai  bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan mempersulit terjadinya perceraian dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari prinsip perkawinan.

## Kata kunci: Masa enam bulan, Syarat formil, Alasan pertengakaran

## PENDAHULUAN
Disyariatkan  pernikahan  bagi  umat  manusia  untuk  mendatangkan  ataupun memenuhi  kebutuhan  manusia  itu  sendiri  yang  haus  terhadap  kebahagiaan,  yang  salah satunya  adalah  ketentraman,  nafkah,  penjagaan  sampai  kebutuhan  biologis.  ini  karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, dan ini juga menjadi sunnatullah karena Allah telah menjadikan makhluk hidup berpasang-pasangan (Tihami, 2014).
Pernikahan yang secara bahasa memiliki arti pasangan atau jodoh ini memiliki nilai keagamaan sebagai perwujudan ibadah manusia kepada Allah dan mengikuti sunnah rasul, karena  diciptakannya  manusia  berpasang-pasangan  sebagai  salah  satu  bukti  kebesaran Allah.  Pernikahan  berfungsi  sebagai  akad  yang  membenarkan  hubungan  antara  seorang pria dan wanita melalui jalan yang disyariatkan Agama dan membatasi hak dan kewajiban mereka dengan tujuan untuk memelihara generasi serta menumbuhkan rasa kasih sayang demi memperoleh ketenangan jiwa. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan pernikahan,  namun  bila  diringkas  akan  didapati  lima  tujuan  itu  seperti  membangun keluarga  sakinah,  regenerasi  manusia  dan  sebagai  jaminan  eksistensi  agama  Islam, memenuhi kebutuhan seksual, menjaga kehormatan dan ibadah (Abror, 2020).
Namun, faktanya tidak semua rumah tangga menjalani hari-hari tanpa ada masalah. Tujuan perkawinan sebenarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  Akan tetapi tidak selamanya setiap perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri dapat mewujudkan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang perkawinan. Bisa saja perkawinan terputus dalam bilangan hari, bulan atau beberapa tahun disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi (Turnip, 2021).
Dalam  perspektif  hukum  keluarga  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia,  memang teradapat  beberapa  alasan  yang  bisa  saja  diajukan  oleh  pasangan  suami  istri  untuk mengajukan perceraian. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain,  diluar kemampuannya;
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan dalam rumah tangga (MA, 2017)..
Salah satu alasan perceraian yang menarik untuk dikaji adalah bahwa bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perspektif fikih, dikenal istilah syiqaq yang  berarti  adanya  pertengkaran antara suami istri  yang  tidak  bisa mereka  selesaikan. Untuk mengatasi ini diperlukan adanya hakam . Dalam Surah An-Nisa ayat (35), Allah swt berfirman:
ِ فَوُ ي اًح َلَْصِإ اَديِرُي ْنِإ اَهِلْهَأ ْنِم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِم اًمَكَح اوُثَعْ باَف اَمِهِنْيَ ب  َقاَق ِش ْمُتْف ِخ ْنِإَو َهللَّا هنِإ ۗ اَمُهَ نْ يَ ب ُهللَّا  ِق
اًيرِبَخ اًميِلَع َناَك
Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah  seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami- isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa :35)
Setiap tahunnya, selalu ada kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dengan alasan adanya pertengakaran dan perselisihan antara suami istri. Tidak jarang, kasus perceraian tersebut tidak berhenti pada putuan Pengadilan Agama saja, tetapi juga sampai melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, bahkan sampai pada kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai contoh adalah kasus perceraian antara inisial SC (istri) dan  AA  (suami),  yang  telah  diputus  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  putusan  No  421 K/Ag/2023). Putusan MA ini berawal dari perkara cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Tingkat Pertama  Pengadilan  Agama Tegal  Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG  pada  tanggal  15 Juni 2022. Suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya (termohon)  dikarenakan  alasan  istri  sudah nusyuz terhadap  suaminya  meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin suami (Pemohon). Hakim dalam putusan Pengadilan Agama  Tegal  mengabulkan  gugatan  pemohon  untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap termohon  di  depan  Pengadilan  Agama  dan  mengabulkan  sebagian  gugatan  balik  dari Termohon,  salah  satu  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan Pemohon  adalah  “ Terus  menerus  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  antara  Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga” .
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Pasca putusan ini, istri merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  yang  intinya  istri  sebagai  pembanding  memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan atau memperbaiki putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tegal, akan tetapi setelah proses pemeriksaan berkas  selesai  majelis  hakim  menolak/tidak  dapat  menerima  permohonan  banding  istri dengan alasan bahwa permohonan banding tersebut telah melampau waktu 14 hari. Setelah putusan banding keluar, istri ternyata masih belum puas dan menggunakan semua upaya hukum yang bisa digunakannya,  yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusanya,  Mahkamah  Agung  telah  membatalkan  putusan  PA  Tegal  No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg dan putusan PTA Semarang No. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg. Salah satu  pertimbangan  penolakan  hakim  adalah  bahwa  alasan  perceraian  dengan  adanya terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon sebagaimana yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Tegal, tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran. Hakim mensyaratkan masa enam (6) bulan  berpisah  tempat  tinggal  antara suami  istri  sebagai syarat formil dalam  pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran.
Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya waktu enam  bulan  berpisah  tempat  tinggal  untuk  pengajuan  perceraian  dengan  alasan pertengakaran dan perselesihan, menurut hemat penulis tidak ada diatur dalam literatur fikih, khsusnya mazha b Syafi’i, apalagi bila dikaitkan dengan perceraian yang disebabkan oleh syiqaq .  Penelitian  ini  selanjutnya  akan  meneliti  bagaimana  sebenarnya  alasan  dan tujuan hakim dalam mensyaratkan masa 6 bulan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselsihan sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/AG/2023.
Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah: Pertama, dilakukan  oleh  Nur  Abdilla  yang  diterbitkan  di  Journal  of  Family  Studies  dengan  judul Analisis  Pendapat  Madzhab  Syafii  terhadap  perkara  cerai  talak  pada  putusan  nomor 271/Pdt.G/2022,/PA.Prob (MA, 2017). Kedua, Tulisan karya Yusmita, Iwan Ramadhan dan Andika  Setiawan  di  Mu’asyarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam.  Ketiga,  penelitian  yang ditulis  oleh  Dwi  Nissa  Kamalia  Putri  dan  Ahmad  Izzuddin    dengan  judul  Pertimbangan Hakim  Pengadilan  Agama  Singaraja  Dalam Penetapan  Nafkah  Iddah,  Nafkah  Mut’ah  dan Eksekusinya  pada  putusan  Verstek  Cerai  Gugat  (Yusnita,  2023).  Semua  kajian  yang dijelaskan  dalam  penelitian  di  atas memiliki  persamaan  yaitu  semuanya membahas  dan mengkaji  Putusan  Pengadilan  Agama,  namun  yang  menjadi  pembedanya  bagi  penelitian adalah  tentang  permasalahan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  yakni  berkenaan  dengan syarat formil pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan.

## TINJAUAN LITERATUR
Syiqaq mengandung  arti  pertengkaran,  kata  ini  biasanya  dihubungkan  kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Menurut istilah, syiqaq dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri  terjadi  pertentangan  pendapat  dan  pertengkaran,  menjadi  dua  pihak  yang  tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya (Rahman, 2023).
Sedangkan  Menurut  bahasa, syiqaq artinya  persengketaan  perpecahan.  Adapun yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya syiqaq di  antara suami istri, mereka harus  berusaha  merukunkan  dan  mendamaikannya  kembali  dengan  cara  mengangkat seorang hakam dari  pihak  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam dari  pihak  keluarga perempuan (Ahsin, 2022).
Defenisi syiqaq juga terdapat di dalam kitab Ahkam Al Syiqaq baina Al Zaujaini Fi Dhau’i Al Syariati Al Islamiyah yaitu:
قاقشلا وه فلاخلا قيمعلا رمتسملاو نيب نيجوزلا ةجردب رذعتي اهعم رارمتسا ةقلاعلا
ةيجوزلا
Syiqaq adalah pertengkaran panjang dan mendalam antara kedua pasangan suami dan istri, sebagai suatu pertengkaran yang tidak memungkinkan lagi bagi keduanya untuk melanjutkan hubungan pernikahan (Amiroh, 2023).
Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudhatu Al Thalibin menjelaskan rincian hukum istri yang menjadi nusyuz.
ةزشان هب ريصت اميف هنمف اهدر يف جاتحي ثيحب عاتمتسلاا عنمو ، هتنكاسم نم عانتملااو ، نكسملا نم جورخلا بيدأتلا قحتستو ، هئاذيإب مثأت اهنكل ، ناسللا ءاذبو متشلا زوشنلا نم سيلو ، للادلا عانتملا رثأ لاو ، بعت ىلإ ةعاطلا ىلإ
Salah satu bentuk nusyuz dari perempuan itu adalah seperti jika keluar dari rumah, dan  melarang  suaminya  untuk  tinggal  bersamanya,  dan  juga  melarang  suaminya  untuk bersenang-senang dengannya dalam kondisi menolaknya walaupun sedang dalam capek, dan tidak mengapa jika Perempuan itu lambat dalam melayani. Dan tidak termasuk nusyuz jika seorang Perempuan mengejek dan lisannya yang kotor, akan tetapi dia akan berdosa dengan menyakiti suaminya dan berhak untuk mendapatkan didikan tentang adab.
Nusyuz merupakan tidak menurutnya istri terhadap suami dalam hal – hal yang baik agar  rumah  tangga  menjadi  senantiasa  damai  yang  segala  sesuatunya  dibicarakan berasaskan  keterbukaan.  Nusyuz  sebenarnya  dalam  konteks  fiqh  klasik  lebih  mengarah kepada  istri  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  tertulis  dalam  fiqih munakahat baik secara lahir maupun batin serta tidak mengurusi keperluan rumah tangga (Maimunah, 2022).
Apabila lelakinya yang menyakiti, maka dalam hal ini harus dilihat, jika sang suami tidak mau memberikan hak berupa  nafkah atau giliran, maka hakim harus memaksanya memberikan  hak  istrinya,  suami  boleh  memukul  isteri  tentu  memiliki  beberapa  syarat, seperti  Meninggalkan  bersolek  sementara  suami  menginginkannya,  tidak  memenuhi panggilan suami ketempat tidur, malas sholat dan mandi, keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali ada alasan syar’ I (Haswir, 2012).
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Jika  kejahatannya  itu  berupa  perangainya  yang  kejam,  menyakiti  fisiknya  dan memukulnya  tanpa sebab,  maka  hakim  harus  melarangnya,  jika ia mengulanginya maka harus  diberikan  hukuman  ta’zir.  Apabila  setiap  dari  keduanya  menyatakan  bahwa pasangannya  yang  berbuat  jahat,  perangai  yang  buruk,  dan  perlakuan  yang  kejam, sedangkan hakim tidak dapat mengetahui mana yang benar dari keduanya, maka hakim harus  mencari  tau  dari  tetangga  dan  teman  mereka  tentang  mana  yang  jujur  di  antara keduanya,  jika  tidak  juga  dapat  diketahui  siapa  yang  jujur  di  antara  keduanya  maka diutuslah  mereka  berdua  (suami  istri)  kepada  orang  yang  jujur  yang  memungkinkan didapati siapa yang jujur dari keduanya (Yahya, 2019).
Ada  beberapa  praktik  kasus  dalam  masalah  pertengkaran  ini. Pertama ,  apabila pertengkaran timbul dari salah satu dari keduanya, seperti ditimbulkan dari suami saja atau hanya dari istri saja, maka ini dinamakan nusyuz. Kedua , apabila pertengkaran terjadi dan terbukti bahwa setiap dari suami dan istri itu saling menyakiti satu sama lain, atau setiap dari  mereka  menyatakan  bahwa  pasangannya  telah  menyakitinya,  dan  pertengkaran  ini tidak  mengganggu  ketenangan  orang  lain  maka  hakim  harus  mengutus  seseorang  yang menjadi pembimbing bagi keduanya, dan diwajibkan bagi keduanya untuk jujur mengakui perbuatannya. Ketiga ,  apabila  pertengkaran  antara  keduanya  mengganggu  orang  di sekitarnya sejak awal pertengkaran maka hakim melakukan nadzar untuk melihat siapa yang zalim dari keduanya, jika sudah diketahui siapa sebenarnya yang zalim maka hakim melarangnya berbuat zalim untuk di kemudian hari. Keempat , apabila keduanya sama-sama mengadukan bahwa pasangannya menyakiti dan memberikan bukti serta pengakuan, maka hakim  menasehati  keduanya,  jika  pertengkaran  proses  saling  menyakiti  masih  tetap berlanjut  maka  hakim  mengutus  dua  utusan  yang  akan  mendatangkan  dua  utusan  dari pihak lelaki dan juga pihak Perempuan (Syamsuddin, 2015).
Tugas penting dari hakim utusan ini adalah untuk mendamaikan kedua pasangan yang  bertengkar.  Jika  memungkinkan  untuk  didamaikan  maka  mereka  wajib  untuk melaksanakannya,  bahkan  perkataan mereka  berdua  harus  diwujudkan  walaupun  tanpa perwakilan  dari  suami  dan  istri  yang  mengutusnya.  Adapun  juga  sangat  sulit  untuk mendamaikan keduanya, maka kewajiban hakam yang sebagai utusan ini terbagi pada tiga kondisi.
Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah  seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara  suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus  di  antara  keduanya  dengan  sebab  perceraian,  tidak  pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah nusyuz  wanita  untuk  memberi  nasihat,  meninggalkan  tempat-tidur  dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena nusyuz laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan- ketentuan  Allah  maka  tidak  berdosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata : "Bila dua orang suami istri  yang  khawatir  terjadi  persengketaan  di  antara  keduanya  mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang  saleh  dan  berakal/berfikir  supaya  keduanya  mengungkap  urusan  dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan  antara dua suami istri jika keduanya  mampu.  Imam  al-Syafi'i,  berkata:  "Hakim  tidak  berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun  keduanya  berpendapat  demikian  kecuali  dengan  perintah  suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya " (Idris, 2019).
Pertama , adakalanya memisahkan keduanya bila ini menjadi permintaan dari kedua pihak (Muhyiddin, 2019). Kedua , kedua utusan itu memisahkan suami dan istri tanpa ada perintah dari kedua suami dan istri dan juga tanpa diwakilkan oleh keduanya. Jika keduanya melakukan ini karena sudah lelah dengan usaha pendamaian. Ketiga , baik suami dan istri melakukan perpisahan dengan perceraian. Ini merupakan kondisi di mana utusan hakim itu tidak  mampu  lagi  mendamaikan  keduanya  dan  urusan  hanya  tinggal  bergantung  pada perpisahan,  terutama  dalam  kondisi  di  mana  kedua  keluarga  juga  sudah  ikut  saling menyalahkan  dan  saling  bertengkar.  Dalam  kasus  ini,  urusan  menjadi  berpindah  yang semulanya diurusi oleh utusan hakim, kini langsung diurusi oleh Hakim Pengadilan. Solusi dari permasalahan ini terbagi pada dua, yaitu:
Solusi  pertama ,  yaitu  khulu’.  Ini  bisa  dilakukan  tatkala  suami  enggan  untuk menjatuhkan  talaknya  secara  sharih,  sedangkan  sang  suami  itu  tetap  menahan  istrinya dalam kondisi sang istri sangat benci kepadanya, maka dalam hal ini Islam mempersilahkan bagi sang istri untuk meminta talak kepada suaminya lalu menebus talaknya dari harta yang dimiliki istri dalam konsep khulu’. Ini disarankan pada kondisi di mana istri hanya marah tanpa  ada  prinsip  menyakiti  ataupun  mencelakai.  Adapun  apabila  sang  suami mempersempit istrinya, seperti menzalimi dan menyakitinya tatkala meminta untuk ditalak dan memaksa dalam mengambil tebusan khulu’ yang menyebabkan istrinya semakin benci
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
dan marah, ini merupakan kezaliman, ini bukanlah  merupakan khulu’ yang disyariatkan Islam. Dalam keadaan ini talak dari suami itu pasti jatuh dan ia diwajibkan mengembalikan tebusan dari harta istri yang ia paksa sang istri untuk menyerahkannya (Fauzan, 2018).
Solusi  kedua ,  yaitu  apabila  terjadi  usaha  mencelakai.  Solusi  dari  talak  ini  dapat dilakukan  dalam  beberapa  keadaan,  seperti: Kondisi  pertama ,  di  mana  sang  istri  tidak mendapatkan lagi jalan keluar bagi dirinya untuk lari dari kejahatan suaminya, atau telah didapati namun sang suami tidak menerimanya lalu tetap menahan dan mengurung untuk menyakitinya,  maka  jalan  keluarnya  adalah  kepada  Hakim  Qadhi,  ia  adukan  urusannya kepada hakim, dan ditetapkanlah bahwa ia telah membuat kemudharatan, kemudian Hakim menjatuhkan  talak  dan  melepaskan  sang  istri  dari  kekejaman  dan  kejahatan  suaminya. Kondisi kedua , di mana seorang suami ingin mentalak istrinya dengan kemauannya sendiri tanpa  mengambil  harta  tebusan,  dan  juga  tanpa  meminta  kepada  Hakim  dengan mengangkat  masalah  itu  kepadanya,  sebagai  jalan  keluar  dari  pertikaian  yang  tak menemukan manfaat walau dari segala solusi sekalipun. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya (Khatib, 1997).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang terfokus pada penelitian pustaka ( library research ) (Bahder, 2008), yang mana segala sumber datanya diambil dari kepustakaan, karena yang dikaji hanya suatu putusan hakim dalam kasus perceraian yang diputuskan  pada  putusan  Mahkamah  Agung  No  421  K/Ag/20223.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  sumber  data  sekunder,  sebab  penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif, bukan penelitian empiris (lapangan). Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu  produk hukum Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023 yang dalam hal ini merupakan kasus perceraian dari pasangan suami istri yang bernama SC dengan mantan suaminya yang bernama AA. Bahan hukum primer juga diperoleh dari putusan PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg dan putusan PTA Semarang No. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg
Sementara yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang didapat dari hakim  yang  berupa  dokumen,  beberapa  buku  dan  laporan,  arsip  serta  literatur  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  seperti  literatur  kitab  fikih  dalam madzhab syafii seperti Al-Hawi Al Kabir, Kifayatul Akhyar dan Raudhatu Al Thalibin , yang masing-masing ditulis oleh Syaikh Imam Al Mawardi, Syaikh Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Nawawi.
Di  dalam  proses  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  metode  dokumentasi dengan  cara  mencari,  mengumpulkan  dan  mempelajari  segala  catatan,  transkip,  berkas, menerjemahkan literatur yang diambil dari turats dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Ronni, 2019). Digunakannya metode ini demi mendapatkan segala data yang dibutuhkan  untuk  menjawab  segala  permasalahan  yang  ada  dalam  putusan  Mahkamah Agung No 421 K/Ag/20223, karena di dalam menganalisis dan mendalami putusan ini di dalam madzhab syafii dibutuhkan pendalaman terhadap hukum di dalam madzhab Syafii.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Sembari mengumpulkan data, peneliti melakukan analisa yang teliti serta selektif untuk  mengklasifikasikan  segala  masalah  fikih  dalam  kajian  perceraian  dan  juga perkelahian yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri. Dalam proses analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduksi, yaitu metode berfikir dalam menganalisis yang didahulukan dari pemahaman yang bersifat murni dalam pengetahuan umum untuk menilai suatu kasus kejadian yang bersifat khusus (Moleong, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/Ag/2023
Putusan  Nomor  421/K/Ag/2023  adalah  produk  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia yakni putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terhadap perkara permohonan cerai talak yang di daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung Tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya  “Mengabulan  p ermohonan  kasasi  dari  pemohon  kasasi  (Termohon),  tersebut:
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
334/Pdt.G/2022/PTA.Smg  tanggal  4  Oktober  2022  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  8 Rabiulawal  1444  Hijriah  dan  Putusan  Pengadilan  Agama  Tegal  Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Tg  tanggal  18  Agustus  2022  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  20

## Muharram 1444 Hijriah”
Awal dari hadirnya putusan MA Nomor 421 K ini adalah berawal dari Perkara Cerai Talak  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Pengadilan  Agama  Tegal  Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG  pada  tanggal  15  Juni  2022,  suami  sebagai  Pemohon  mengajukan permohonan  cerai  talak  terhadap  istrinya  (Termohon)  dikarenakan  alasan  istri  sudah nusyuz  terhadap  suaminya  meninggalkan  tempat  tinggal  Bersama  tanpa  seizin  suami (Pemohon).  Dalam  proses  persidangan  istri  sebagai  Termohon  menggugat  balik  suami meminta  nafkah  selama  pernikahan  dikarenak  istri  merasa  tidak  diberikan  nafkah  lahir oleh  Pemohon.  Hakim  dalam  putusan  Tingkat  Pertama  yakni  Pengadilan  Agama  Tegal mengabulkan  gugatan  Pemohon  untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon didepan Pengadilan Agama dan mengabulkan Sebagian gugatan balik dari Termohon, salah satu  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  Pemohon  adalah “ Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukundalam beruma h tangga” .
Hasil  dari  pemeriksaan  putusan  diatas  yakni  putusan  Nomor  Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG  ternyata  belum  membuat  Termohon  (istri)  puas,  sehingga  pada tanggal  2  September  2022  Termohon  mengajukan  keberatan  berupa  upaya  hukun (banding)  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  dengan  isi  Akta  Permohonan  Banding yang intinya istri sebagai Pembanding memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  Semarang  membatalkan  atau  memperbaiki  putusan  majelis  hakim  Pengadilan Agama  Tegal,  akan  tetapi  setelah  proses  pemeriksaan  berkas  selesai  majelis  hakim menolak/tidak  dapat  menerima  permohonan  banding  istri  (pembanding)  dengan  dalih majelis  hakim “Menimbang,  bahwa  Pembanding  mengajukan  permohonan  banding  pada tanggal 2 September 2022 dan putusan Pengadilan Agama Tegal dijatuhkan dalam sidang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
pada  tanggal  18  Agustus  2022  yang  dihadiri  oleh  Pembanding/kuasanya  dan Terbanding/kuasanya,  dengan  demikian  permohonan  banding  tersebut  telah  melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo SEMA Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 (c) “Untuk men ghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja”, sehingga permohonan banding yang diajukan  Pembanding  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima ”  maka  Pengadilan  Tinggi Agama Semarang mengeluarkan amar putusan:
Setelah putusan banding keluar, istri ternyata masih belum puas dan menggunakan semua upaya hukum yang bisa digunakannya, yaitu upaya hukum Kasasi, itulah mengapa perkara Nomor 421/K/Ag/2023 terdaftar di kepaniteraan mahkamah Agung Tanggal 17 Oktober 2023.
Hadirnya putusan Nomor 421/K/Ag/2023 ternyata menjadi titik terang dari upaya hukum  yang  diajukan  sang  istri,  mengabulkan  sebagian  dari  permohonannya  tentang tuntutan biaya nafkah selama pernikahan akan tetapi menjadi boomerang bagi sang istri dan sang suami khususnya Pemohon dan Termohon dan seluruh pasangan suami istri di Indonesia  yang  ingin  mengajukan  perkara  cerai.  Dikarenakan  Putusan  Kasasi  tersebut membatalkan  putusan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding,  sehingga  Pemohon  dan Termohon masih berstatus suami istri, dikarenakan alasan yang mereka ajukan tidak cukup sayarat formil belum berpisah minimal 6 (enam) bulan.

## Hasil Analisis Putusan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  yang  menjadi  alasan  dari perceraian antara SS dengan mantan suaminya yang bernama AA bukanlah dikarenakan nusyuz, karena sejatinya nusyuz akan terjadi dengan permasalahan yang dibuat oleh salah satu dari pasangan, seperti istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya lalu tidak mau diajak dan dipanggil untuk Kembali.
Dalam kasus ini, walaupun sejatinya sang mantan suami telah mengadukan bahwa istrinya tidak mau diajak kembali walaupun sampai dijemput oleh pihak keluarga suami yang mendatangi kediaman orang tua istri, namun setelah sang istri menjelaskan rentetan masalah yang terjadi sejak sebelum laporan ini dibuat, ia mengakui bahwa sang suami telah terlebih dahulu membuat suatu masalah yang sudah tidak bisa disepelekan atau dimaafkan lagi setelah sekian lama sebelumnya ia mampu untuk menahan dan sabar menghadapinya.
Akan  tetapi  dalam  pemeriksaan  Pengadilan  Agama  Tingkat  Pertama  yakni Pengadilan Agama Tegal mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak. Kemudian terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pemohon menolak Putusan Majelis Hakim tentang rekonvensi Termohon terkait nafkah, dan mengajukan keberatan (Banding)  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  yang  putusan  tersebut  tertanggal  4 Oktober  2022  Nomor  334/pdt.g/2022/Pta.Smg  mengabulkan  Permohonan  Banding Pemohon  Banding.  Hak  Kasasi  dalam  hal  ini  diajukan  oleh  Pihak  Istri  Sebagai  Pemohon
Kasasi  dalam  hal  ini  Pemohon  Kasasi  bermohon  agar  membatalkan  putusan  Tingkat Banding dan mengabulkan permohonan rekonvensi Istri sebagai Pemohon kasasi.
Proses  pemeriksaan  di  Mahakmah  Agung  terhadap  Permohonan  Kasasi  istri dituangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2022 Tanggal 9 Juni 2023. Putusan Mahkamah Agung sangat mengejutkan bagi kedua pihak dikarenakan Hakim Agung berpendapat bahwa alasan suami menggugat cerai istri tidak cukup syarat formil, dikarenakan  perselisihan  dan  pertengkaran  mereka  tidak  sesuai  dengan  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan. Hal ini berakibat bagi status hukum pasangan suami  istri  dikarenakan  mereka  sah  dihadapan  hukum  sebagai  suami  istri,  berdasarkan kronologi ini lah penulis tertarik untuk membahas dan menganalisi putusan ini bagaimana tanggapan  dari  sudut  pandang  islam  dalam  hal  ini  mazhab  syafii  dan  bagaimana pertimbangan hukum dari SEMA Tahun 2022 ini.
Syiqaq walaupun bisa juga dijadikan alasan untuk memutuskan pernikahan, akan tetapi  melihat  dari  kasus  yang  ada,  bahwa syiqaq tersebut  muncul  dikarenakan  adanya nusyuz  dari  istri  dan  perbuatan  dzalim  dari  suami,  maka  dalam  hal  ini  penulis  lebih cenderung  ke  arah  nusyuz  sebagai  alasan  yang  lebih  tepat  dalam  madzhab  syafii  untuk dijadikan  alasan  dalam  perceraian  pada  kasus  perceraian  antara  SS  dengan  mantan suaminya  yang  bernama  AA  yang  ditetapkan  dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Tegal Nomor  312/Pdt/2022/PA.TG.  Hal  ini  diperkuat  dengan  fakta  kasus  yang  terjadi  pada keduanya  sesuai  dengan  defenisi syiqaq dalam  madzhab  Syafii  perselisihan  yang  terjadi antara  suami  istri  yang  sangat  memuncak  serta  dikhawatirkan  terjadi  mudharat  bila perkawinan itu diteruskan.
Beberapa  alasan  mengapa  perkara  ini  tidak  cenderung  kepada  s yiqaq dan  tidak termasuk perkara syiqaq dikarenakan dalam aturan teknis Buku II yang mengatur secara khusus perkara syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan, dan tidak diperbolehkan merubah cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara syiqaq . Tentu  saja  hal  tersebut  merupakan  tugas  kita  bersama  selaku  aparat Pengadilan  Agama,  lebih-lebih  para hakimnya.  Bagi  Pengadilan  Agama  dengan  jumlah perkara  relatif  sedikit,  cukup  waktu  untuk  pemeriksaan  perkara syiqaq ,  namun  berbeda halnya  dengan  Pengadilan  Agama  dengan  intensitas  jumlah  perkara  banyak  tentu  saja dalam pemeriksaan setiap perkara relatif terbatas. Apabila apabila sudah ditemukan fakta dan  bukti-bukti  yang  cukup  dan  hakim  berkeyakinan  bahwa  antara  kedua  belah pihak/suami  istri  yang  bersangkutan  sudah  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk  dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimasud pasal 1 Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan dapat dikabulkan atau permohonan untuk menjatuhkan talak dapat diizinkan (Yunianto, 2024).
Penulis berpendapat bahwa jikalau dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi’I, aturan yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut sangat mengekang para pasangan  suami  istri  manapun  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ruamah  tangganya,
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Imam  syafi’I  berpendapat  jikalau  terjadi  perselisihan  bahwa  sebelum  permasalahan  di angkat sampai kepada hakim, hendaknya kedua belah pihak mendatangkan suatu utusan yang berfungsi untuk mendamaikan keduanya, di mana utusan itu merupakan orang yang dekat di antara keduanya dengan tujuan keakraban dan kedekatan itu akan mendatangkan kemaslahatan  dalam  bentuk  perdamaian  antara  pasangan  suami  istri  yang  sedang bertengkar, yang dalam hal ini, utusan yang didefinisikan itu adalah orang tua dari sang mantan suami yang telah diajak ke rumah besannya untuk mendamaikan serta menjemput sang  mantan  menantunya  untuk  kembali  ke  rumah  tangga  anak  kandungnya  yang merupakan seorang suaminya. Berbeda dengan aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran harus minimal selama 6 (enam) bulan, hal ini sangat mengekang para pasangan suami istri, dikarenakan banyak masalah rumah tangga yang  tidak  harus  diperselisihkan  selama  6  (enam)  bulan  apabila  sudah  terlalu  banyak mudharat  didalamnya  “ Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran yang  terus-menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/istri  berselisih  dan  bertengkar terus- menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”
Munculnya  aturan  ini  menimbulkan  dua  penafsiran.  Penafsiran  pertama menyatakan,  gugatan  cerai  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  telah  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  selama  6  (enam)  bulan  atau  terbukti  telah  pisah  rumah  selama  6  (enam) bulan. Dengan demikian, walalupun baru berpisah 1-2 bulan, asalkan terbukti telah terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  selama  6  (enam),  maka  gugatan  cerai  dapat  dikabulkan (Hermansyah, 2019).
Adapun penafsiran kedua menyatakan, gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika terbukti  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mengakibatkan  pisah  rumah selama  minimal  6  (enam)  bulan.  Dengan  demikian,  walalupun  terbukti  telah  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  selama  lebih  dari  6  (enam)  bulan,  namun  apabila  belum pisah rumah atau telah pisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan, maka gugatan cerai tidak dapat dikabulkan.
Faktanya,  sebagian  pengadilan-pengadilan  di  lingkungan  peradilan  agama menggunakan tafsir pertama dan sebagian lainnya menerapkan tafsir yang kedua. Bahkan, dalam  satu  pengadilan  agama  pun  timbul  penafsiran  yang  tidak  seragam.  Hal  ini menimbulkan ketidakpastian bagi Petugas Informasi ketika menjalankan tugasnya sebagai pemberi penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, waktu dan produk pengadilan agama  dalam  perkara  cerai.  Akibatnya,  tidak  sedikit  masyarakat  pengguna  layanan pengadilan agama yang bingung.
Tidak  hanya  itu.  Petugas  Informasi  kadang  disalahkan  oleh  hakim-hakim  yang memiliki perspektif berbeda mengenai rumusan SEMA tersebut. Bagi hakim yang menganut penafsiran  pertama,  Petugas  Informasi  dianggap  melampaui  wewenang,  karena  telah mencegah  orang  yang  belum  pisah  rumah  6  (enam)  bulan  untuk  mengajukan  cerai. Menurutnya, hal itu merupakan pokok perkara yang menjadi kewenangan mutlak majelis hakim di persidangan.
Sebaliknya,  menurut  hakim  yang  menganut  penafsiran  kedua,  Petugas  Informasi kurang  teliti  dan  sembrono,  karena  tidak  mencegah  orang  yang  belum  pisah  rumah  6
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
(enam)  bulan  untuk  mengajukan  cerai.  Seharusnya  sejak  awal  Petugas  Informasi  sudah memfilter, karena pada akhirnya gugatan tersebut akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, yang tentu saja akan membuat Penggugat kehilangan waktu, energi dan biaya.
Dalam  situasi  demikian,  pada  pengujung  tahun  2023,  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2023.  Pada  Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:
Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasanperselisihan dan pertengkaran yang terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/istri  berselisih  dan  bertengkar  terus menerus  atau  telah  berpisah  tern pat  tinggal  selama  minimal  6  (  enam)  bulan",  sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dari  tahun  ke  tahun,  selain  alasan  ekonomi  atau  kurang  menafkahi,  faktor  penyebab perceraian  yang  paling  banyak  adalah  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus. Bahkan, saking banyaknya gugatan cerai dengan alasan tersebut, Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 huruf  f  dan  Pasal  116  KHI  huruf  f  seolah- olah  telah  menjadi  “pasal  keranjang  sampah”. Apapun problem rumah tangga yang terjadi, huruf f dari dua regulasi tersebut hampir selalu dijadikan dasar hukum dalam posita Penggugat.
Dalam  rangka  mempertegas  asas  mempersukar  perceraian,  Kamar  Agama  Mahkamah Agung  kemudian  menetapkan  tolok  ukur  dikabulkannya  gugatan  cerai  di  lingkungan peradilan agama, yaitu (MA, 2017):

## 1. Harus terbukti Broken Marriage
Secara  resmi,  istilah broken  marriage mulai  digunakan  Kamar  Agama  Mahkamah  Agung dalam SEMA 4 Tahun 2014. Selanjutnya, nomenklatur broken marriage tersebut ditegaskan kembali oleh Kamar Agama Mahkamah Agung melalui SEMA 3 Tahun 2018, yaitu:

## 2. Harus ada Batas Minimal
Setelah  menegaskan  pentingnya  pembuktian  mengenai broken  marriage, Kamar  Agama Mahkamah Agung membuat batas minimal dikabulkannya gugatan/permohonan cerai. Pada mulanya, batas minimal ini tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, yaitu:
Dalam  upaya  mempertahankan  suatu  perkawinan  dan  memenuhi  prinsip  mempersukar perceraian maka:
1)  perkara  perceraian  dengan  alasan  suami  /  istri  tidak  melaksanakan  kewajiban  nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2)  perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/  istri  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus  atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
Selanjutnya Kamar Agama Mahkamah Agung menyempurnakan rumusan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
Kemudian dalam putusan Istri mengaku bahwa selama pernikahan ia tidak pernah menerima nafkah lahir yang layak serta patut sebagai seorang istri, dan ini juga berlangsung terus  menerus  sampai  pada  masalah  di  mana  sang  suami  mengurus  resignnya  di Kalimantan,  sedangkan  gaji  sang  suami  selama  bekerja  di  Kalimantan  mencapai Rp.12.000.000,. (dua belas juta rupiah) (MA, 2017).
Adapun dalam urusan Nafkah mut’ah dan sebagainya, maka sebenarnya itu pantas diberikan oleh suami kepada istrinya, karena sejatinya apa yang dilakukan istri bukanlah nusyuz,  walaupun  ia  melakukan  perlawanan,  namun  perlawanan  itu  merupakan  wujud pembelaan  dirinya  karena  sudah  disakiti  oleh  suaminya  terlebih  dahulu  sejak  awal pernikahan.
Di dalam surat An Nisa ayat 34 dijelaskan :
هنُهْوُ بِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِفِ هنُهْوُرُجْهاَو هنُهْوُظِعَف هنُهَزْوُشُن َنْوُ فاََتَ ِْتِّٰ لاَو
Perempuan-perempuan  yang  kamu  khawatirkan  akan  nusyuz,  berilah  mereka  nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan.(Q.S An-Nisa:34)
Imam al Mawardi memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menasehati:
دارملاو ظعولاب ، نأ لوقي : يقتا الله يف قحلا بجاولا كيلع ، يرذحاو ةبوقعلا ، نيبيو اهل نأ زوشنلا طقسي ةقفنلا مسقلاو ، امأو نارجهلا ، اهرجهف يف عجضملا ، امأو نارجهلا يف ملاكلا ، عونممف .
Yang  dimaksud  dengan  menasehati  adalah  dengan  mengatakan  “bertakwalah kepada Allah pada hak dan kewajiban yang harus kamu laksanakan, dan takutlah kepada akibat  dosa  dari  ketidak  patuhanmu.  Dan  dengan  cara  menjelaskan  kepadanya  bahwa kewajiban nafkah dan gilirannya atas suami akan terputus seketika dengan nusyuz yang dia lakukan. Adapun dengan cara menjauhinya, maka hanya diperbolehkan pisah dalam urusan ranjang, Adapun pisah dalam urusan bicara tidak diperbolehkan (Hasan, 2019).
Dalam  keadaan  ini,  sebenarnya  tidak  diperbolehkan  bagi  sang  suami  untuk meninggalkan  kewajibannya  terhadap  istrinya  sampai  didapati  bukti  bahwa  istrinya  itu benar-benar telah membangkang dan melawan
نأ ققحتي اهزوشن ، نكل لا رركتي ، لاو رهظي اهرارصإ هيلع ، اهظعيف اهرجهيو
. يفو زاوج برضلا نلاوق ، حجر خيشلا وبأ دماح يلماحملاو عنملا ، ابحاصو " بذهملا " و " لماشلا " زاوجلا .
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Adapun apabila istri benar-benar telah nusyuz, akan tetapi tidak berulang-ulang, dan Juga tidak  diapati  bukti  terus  menerus  kedurhakaannya,  maka  hendaknya  bagi  suami menasehati  dan  memisahkan  ranjang  darinya,  Adapun  dalam  hukum  memukulnya, pendapat yang kuat dipegangi oleh Imam Al Ghazali tidak diperbolehkan.
Bila  disingkornkan  dengan  kasus  ini,  maka  tidak  layak  bagi  sang  suami  untuk mendiami atau menyakiti istrinya saat sang istri tau bahwa suaminya sedang tidak jujur dalam urusan pernikahan. Apalagi setelah perkelahian ini sang istri masih mau bersabar dan memafkan kesalahan suaminya, bahkan sampai mempersilakan sang suami berangkat ke Kalimantan untuk mengurus resignnya dari pekerjaan.
Ini  menunjukkan  bahwa  ketidak  taatan  sang  istri  kepada  suaminya  tidak berlangsung  lama  serta  tidak  terjadi  secara  terus  menerus,  juga  tidak  dilakukan  dalam ukuran yang besar. Namun ternyata didapati sang suami yang menjauhi bahkan membuat komunikasi yang tidak baik dengan istrinya, yang semuanya menyebabkan perkelahian ini timbul dari dua pihak, yang menjadikan kasus ini sebenarnya bermuara pada perceraian yang disebabkan oleh syiqaq dan menimbulkan nusyuz nya istri.

## KESIMPULAN
Perceraian yang diputuskan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG beralasan pada syiqaq dikarenakan nusyuz nya istri yang sudah lama terjadi antara suami dan istri. Ini didapat karena pertengkaran yang terjadi dari pasangan suami  istri  ini  tidak  dilakukan  oleh  satu  pihak  saja,  melainkan  oleh  kedua  belah  pihak. Percekcokan ini dimulai oleh suami yang sudah tidak jujur sejak awal menikahi istrinya sehingga pertengkaran di antara keduanya tidak dapat dihentikan karena sang suami yang tidak  mau  memperbaiki  keadaan  walaupun  sang  istri  sebenarnya  sudah  memberikan kesempatan  untuk  berlaku  jujur.  Padahal  seharusnya  yang  dilakukan  suami  adalah menasehati  serta  merangkul  istrinya  sembari  menjelaskan  hukum  dan  kewajiban  istri dalam  rumah  tangga,  namun  yang  didapati  malah  sebaliknya,  suami  yang  sebelumnya didapati menikah sirri dengan orang lain itu malah menyia-nyiakan bahkan menyakiti hati istrinya  dengan  tingkah  lakunya  yang  menyebabkan  sang  istripun  berkehendak  untuk meninggalkannya.  Putusan  Kasasi  Nomor  421  K/Ag/2023  lahir  dengan  pertimbangan SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  poin  B  sehingga  prodak  hukum  dan  aturan  tersebut  lahir merupakan Upaya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 lahir merupakan Upaya Mahkamah Agung untuk menegaskan kembali asas mempersukar perceraian dan dipertegas lagi pada SEMA 3 Tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga  atau  ketahanan  keluarga  sebagaimana  tercantum  dalam  RPJMN  2020-2024 dengan  cara  menurunkan  angka  perceraian.  Agar  asas  mempersukar  perceraian terimplementasi dengan baik, Petugas Informasi harus mengambil posisi dan peran yang tepat. Di satu  harus memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat,  dan di sisi tidak melampaui wewenang.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589

## DAFTAR PUSTAKA
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap , (Jakarta, Rajawali Pers, 2014). Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian , 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020).
Direktorat Putusan Makhamah. Agung Republik. Indonesia, ”Putusan. Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn”, putusan.mahkamahagung.go.id, (2017) naskah putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG Nur Abdillah, Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i Terhadap Perkara Cerai Talak Pada  Putusan  Nomor  271/Pdt.G/2022/PA.Prob ,  (SAKINA:  JOURNAL  OF  FAMILY STUDIES)
Bahder Johan Nasution , Metode Penelitian Ilmu Hukum . (Bandung, Mender Maju, 2008).
Ronny hanitijo soemitro, Metodologi penelitian hukum dan jurimentri. (Jakarta, Ghia Indonesia, cet. 1, 1994).
Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif , (Bandung, Rosdakarya, 1995). Amiroh Muhammad Maghazi Mahmud, Ahkam Al Syiqaq baina Al Zaujaini Fi Dhau’i Al Syariati Al Islamiyah. (Maktabah Kulliyah Al Dirasat Al Islamiyah) Yahya Ibn Syaraf Al Nawawi, Raudhatu Al Thalibin Wa Umdatu Al Muftin . (Beirut, Maktab Al Islami, cet. 1, 1991). Syamsuddin Muhammad Al Ramli, Nihayatu Al Muhtaj Ila Syarhi Al Minhaj.
(Libanon, Dar Al Fikr). Muhyiddin Yahya Ibn syarf Al Nawawi, Majmu’ syarhu al muhadzdzab . (Beirut, Dar Al Fikr, cet. 1, 1996).
Khatib Al Syirbaini, Mughni al Muhtaj Ila ma’rifati Ma’ani Alfadzi Al Al Minhaj.
(Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiyah, 2000).
Abu Al Hasan Ali Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhab Al Imam Al Syafii . (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999). Muh. Rizal Hamdi, Konsep Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam
(Darussalam:Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum), Vol. 1, No. 2. Desember 2021.
Dedi Mulyadi, Peran dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi
Syiqaq (Bil Dalil Jurnal Hukum Keluarga Islam), Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
Rohmadi , Nenan Julir, al Arkoum, Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang
Nusyuz  Suami ,  (Muasyarah,  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam),  Vol.  1,  No.  1  Oktober 2022.
Jamaluddin, Marluwi, Sa’dulloh Muzammil, Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq , (Al
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1738 - 1754  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589
Usroh, Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN Pontianak), Vol. 02, Februari 2022.
Maimunah, Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh , (Geneologi, Jurnal Pendidikan
Agama Islam), Vol 7, No. 01 Juni 2020.
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabiel Aufa, Mediasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq , (Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam), Vol . 7 No. 1, Juni 2023.
Haswir , Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir , (Al Fikra,
Jurnal Ilmiah Keislaman), Vol. 11, No. 2, Desember 2012.
Fauzan  Nento  &  Titin  Samsudin, Perkara  Syiqaq  Perspektif  Hakim  di  Pengadilan  Agama Gorontalo, (Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Vol. 14, No. 2, 2018.
Irfan, Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (syiqaq) Dalam
Peradilan Agama, (Jurnal Edu Tech vol. 4, No. 1 Maret 2018.
Djuaini, Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum
Islam , (Istinbath, Jurnal Hukum Islam), Vol. 15, No. 2.
Abdul Rahman Gazali, Fiqih Munakahat (Jakarta,Prenada Media, 2003) Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Quran (Jakarta,Amzah, 2008) https://badilag.mahkamahagung.go.id Turnip,  Ibnu  Radwan  Siddik, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  (Studi  Tentang  Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).