## MASYARAKAT SANTRI DAN REVOLUSI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI REMBANG DALAM PERSPEKTIF POLITIK IBN KHALDUN
Ubaidillah Achmad Lingkar Asy Syuffah Rembang dan UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ubaidillah4chmad@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  arti  penting  keseimbangan  kosmologis  dan kelestarian  lingkungan  di  tengah  keputusan  pendirian  industri pertambangan di Rembang. Keseimbangan kosmologis dan kelestarian lingkungan  lestari  memiliki  keterkaitan  dengan  pola  keseimbangan alam  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Karenanya,  tidak  adanya keseimbangan kosmologis merupakan bentuk tidak adanya keseimbangan lingkungan yang lestari. Jika terjadi kerusakan lingkungan kosmologi, maka akan membuat ketidakstabilan kealaman yang akan berimplikasi pada kondisi kesehatan fisik dan psikis manusia. Sebagai wakil Allah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga makna ketauhidan yang berimplikasi pada makna kealaman bagi umat manusia. Meskipun demikian, menjaga tanggung jawab dan kepercayaan  dari  Allah  ini  tidak  mudah  seperti  membalik  telapak tangan,  karena  telah  terjadi  benturan  kepentingan  dengan  sistem kerjasama antar tiga kekuatan: pengusaha, penguasa dan masyarakat Borjuis. Adanya regulasi politik kapital yang didasarkan pada ketiga kepentingan ini tidak mudah untuk dibatalkan, karena alasan dalih kesejahteraan masyarakat luas. Sehubungan dengan fenomena ini, perlu ada penelitian yang dapat memahami kepentingan yang menjadi regulasi
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
politik kapital berdasarkan kepentingan masyarakat yang berada di lingkungan industri pertambangan yang berada pada kekuasaan politik kapital yang akan beroperesi di lingkungan kinerjanya.

## Kata Kunci: Masyarakat Santri, Pegunungan Kendeng, Industri
Pertambangan, Politik Kapital, Ibnu Khaldun.

## Abstract
COMMUNITY OF SANTRI AND REVOLUTION OF THE MINING INDUSTRY IN REMBANG IN IBN KHALDUN’S POLITICS PERSPECTIVES. This article discusses the importance of  cosmological balance and environmental sustainability in the process of decision of  the mining industry establishment in Rembang. Cosmological balance and environmental sustainability has been linked to a pattern of sustainable natural balance of  the survival of  mankind. Therefore, the absence of  cosmological balance is a form of  the absence of  a sustainable environmental  balance.  The  damage  of   cosmology  would  make  the Universe instability which would have implications for the physical and psychological health of  human beings. As a representative of  God on earth, human beings have an equal responsibility to maintain monotheism meaning that implicates Universe meaning for human. However, keeping the  responsibility  and  trust  of   Allah  Jalla  is  not  as  easy  as  turning the palm of  the hand, because there has been a collision interest with a system of  cooperation among three forces: employers, authorities and Bourgeois  society.  The  existence  of   capital  political  regulation  based on the interests of  these third forces is not easy to be canceled, for the reasons of  public welfare . In connection with this phenomenon, It is need to do a research that can cover and understand the interest of  the capital political regulation based on the interests of  the people living in the mining industry who are on the capital political power operating in their environment.

## Keywords: Santri Community, Kendeng Mountain, Mining
Industry, capital Politics, Ibnu Khaldun

## Pendahuluan A.
Sebagai  penguasa  pemerintahan  yang  sedang  mewakili kepentingan  masyarakat  luas  perlu  mempertimbangkan fenomena  pendirian  industri  pertambangan  di  Rembang  dari berbagai  sudut  pandang  (perspektif).  Misalnya,  perspektif
hukum  legal  formal  sistem  perizinan,  perspektif  sosiologis dan perspektif antropologis masyarakat. Jika pemerintah tidak mempertimbangkan berbagai perspektif terkait dengan adanya izin  industri  pertambangan,  maka  besar  kemungkinan  akan melahirkan  konflik  sosial  di  tengah  masyarakat  ring  pertama dan masyarakat di sekitar lingkungan kawasan Rembang. Secara sosiologis, konflik selalu muncul dari kondisi tidak manusiawi dari salah satu kehendak kuasa individu atau kelompok kepentingan di tengah masyarakat. 1
Terkait dengan peta konflik ini, tulisan ini lebih memilih memberikan  pendampingan  dan  penulisan  terlibat  kepada masyarakat yang dikatagorikan belum menerima rencana revolusi industri pertambangan. 2 Pilihan ini didasarkan pada prinsip yang menekankan keseimbangan kosmologis dan kelestarian ekologis. 3
Adapun  adanya  istilah  tolak  dan  pro  industri  pertambangan sendiri merupakan dua istilah yang tidak baik dalam perspektif sosiol kemasyarakatan.
Dalam  perspektif  kemanusiaan,  sudah  seharusnya  para aktivis lingkungan memikirkan kembali kondisi fisik dan psikis ibu-ibu di Tapak yang sangat letih menjadi objek pemandangan masyarakat. 4 Karena memanfaatkan ibu-ibu tereksploitasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum perlindungan perempuan. 5
1 Bernard  Raho, Teori  Sosiologi  Modern (Jakarta:  Prestasi  Pustaka  Publisher, 2007); Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2009);  George  Ritzer    dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Modern (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 1997); Doyle P. Johnson, terj. Robert M.Z.Lawang, Teori Sosiolodi Klasik Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990); Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filsof  Terkemuka (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
2 http://www.mongabay.co.id/2014/08/08/soal-amdal-tambang- semen-di-rembang-ini-kata-pakar-hukum-lingkungan.  diakses  pada  11 Januari 2015.
3 Ubaidillah  Achmad,  "Konseling  Sufistik:  Membentuk  Kesadaran Kewahyuan Masyarakat Kendeng, dalam Jurnal Konseling Religi STAIN Kudus , Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 349-376.
4 T.O. Ihromi (ed.), Pokok-pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
5 Holly  Johnson,  Nathalia  Ollus,  dan  Sami  Navela, Violence  Against
Pernah  dalam  suatu  kesempatan,  penulis  mencoba  bertanya kepada beberapa orang yang ingin ke Tapak melihat ibu-ibu yang mukim  di  tenda  Tapak.  Alasan  mereka  yang  ke  Tapak  untuk melihat ibu-ibu di tenda Kartini Rembang bervariasi: Pertama , ada yang diminta pihak koordinator LSM mendata jumlah keberadaan ibu. Kedua ,  ada  yang  berupaya  memberikan  sikap  dukungan moral dan gerakan menjaga kelestarian ekologis. Ketiga , ada yang berupaya  memanfaatkan  keberadaan  ibu-ibu  untuk  program pendampingan  LSM. Keempat ,  ada  yang  berbentuk  penguatan citra publik LSM. Variasi keempat ini bercirikan dengan sikap mendukung ibu-ibu yang berbulan-bulan berada di tenda tapak, namun  tidak  mempertimbangkan  prinsip  yang  menjadi  tujuan teks wahyu kenabian ( maqas } id as syar’iyyah ).
Dengan  demikian,  sudah  menjadi  hak  ibu-ibu  menolak semen  ini  tidak  boleh  berada  dalam  kondisi  pola  hidup  yang terisolir seperti berada di tenda Tapak. Karenanya, gerakan para aktivis  tidak  boleh  mengabaikan  prinsip  tujuan  syari’at  ( maqas } id as syari’ah ) dalam tradisi keberagamaan masyarakat pesantren di  Rembang,  yaitu: Pertama ,  menjaga  prinsip  kebenaran  agama yang  sudah  menjadi  keyakinan  individu. Kedua ,  menjaga  fisik dan  jiwa  individu  dari  rasa  tidak  nyaman. Ketiga ,  menjaga perkembangan pencerahan rasio dan pembebasan diri individu dari sikap rekayasa dan manipulasi kehendak kuasa penguasa dan pengusaha. Keempat , menjaga nasib anak cucu. Kelima, menjaga harta benda dan sumber kelangsungan hidup individu. 6 Jadi,  bersamaan  dengan  kesadaran  kepedulian  ibu-ibu terhadap lingkungan kelestarian ekologis, ibu-ibu dan masyarakat
Women: an International Perspective (New York: Springer, 2008); T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima (eds.), “Kata Pengantar”, dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (Bandung: Penerbit Alumni, 2000); Sara Ahmed, “Deconstruction and Law’s Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights”, dalam Social Legal Studies, Vol. 4, th . 1995. 6 Abu Hamid al-Ghazali. al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul. Juz I (Kairo: Mathba’ah al-Amiriyah, 1904) hlm. 287-288; Abu Ishaq asy-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy- Syar i ’ah , Juz IV, hlm. 87-88.
pecinta lingkungan lestari berhadapan dengan dua kepentingan yang harus diwaspadai: Pertama , berhadapan dengan kepentingan perancang  revolusi  industri  pertambangan  di  Rembang. Kedua , berhadapan  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  yang ingin  menjadi  “broker”  revolusi  industri  pertambangan  yang berkedok para aktivis lingkungan. Di balik dua kepentingan ini, telah berlangsung pola pemanfaatan ibu-ibu ini dan masyarakat pecinta  lingkungan  secara  tidak  manusiawi. 7 Misalnya,  adanya sosialisasi rencana pendirian industri pertambangan yang kurang mempertimbangkan  aspek  psikis  masyarakat.  Sehubungan dengan adanya kesadaran yang baik yang telah dirasakan ibu-ibu dan  masyarakat  pecinta  lingkungan  ini,  perlu  dihadapi  dengan cara  dialogis  dan  strategi  yang  humanis,  bukan  dengan  cara intimidatif.
Karenanya,  pada  awal  sosialisasi  pihak  industri,  telah banyak memunculkan sebuah pertanyaan: mengapa menghadapi masyarakat peduli lingkungan ekologis harus dengan cara-cara yang  tidak  baik?  Kalau  memang  industri  pertambangan  di Rembang itu baik, mengapa harus menurunkan tim yang kurang mempertimbangkan  aspek  psikis?  Implikasi  dari  pola  ini  telah membuat luka hati Ibu-ibu dan masyarakat pendukung lingkungan lestari.  Kebanyakan  para  Kiai  di  Rembang  mendapatkan sosialisasi  dari  tim  industri  setelah  dua  tahun  berlangsung konflik antara masyarakat peduli lingkungan lestari dan revolusi industri pertambangan. 8 Fenomena memprihatinkan kedua, ada beberapa LSM yang ingin “numpang lewat” melalui masyarakat yang teridentifikasi sebagai masyarakat yang mendukung industri
7 Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (14/6) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas soal pembangunan pabrik semen dengan tema "Optimalisasi Potensi Tambang Berbasis Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat" di Pegunungan Pati dan di Kabupaten Rembang yang bertempat di Hotel Semesta Kranggan. Acara yang dihadiri puluhan peserta baik dari pemerintah, Semen Indonesia, ahli, maupun aktivis yang menolak rencana pembangunan tersebut berlangsung hangat. 8 http://www.seruni.org/2014/11/pernyataan-sikap-serikat- perempuan.htm, diakses pada 11 Januari 2015.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
pertambangan atau segelintir orang yang ingin menumpang lewat melalui masyarakat yang teridentifikasi sebagai masyarakat yang menolak industri pertambangan.
Secara  spesifik tulisan ini mengacu pada beberapa hal, yaitu situasi  masyarakat  petani  pecinta  lingkungan  di  ring  pertama pegunungan  Kendeng  di  Rembang?  dan  Bagaimana  politik kapital industri pertambangan di tengah masyarakat pegunungan Kendeng?  serta  bagaimana  kiai  dan  santri  merespon  rencana industri pertambangan di Rembang?

## Pembahasan
B.

## Revolusi Industri Pertambangan di Rembang
1.
Fenomena  industri  pertambangan  semen  dan  gejolak masyarakat  ring  pertama  di  Rembang  memerlukan  perhatian yang  serius  dari  para  pemangku  kebijakan. 9 Artinya,  sebelum ada kerugian dari kedua belah pihak, baik pihak industri maupun masyarakat yang merasakan dampak kebijakan yang tidak ramah kemanusiaan, pemerintah perlu melakukan kajian ekologis dalam perspektif teologis, sosiologis dan antropologis pada masyarakat ring pertama kawasan rencana pendirian industri pertambangan.
Kebijakan  terkait  dengan  industri  pertambangan  hanya melibatkan para tokoh desa, sementara masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kerjasama kapital. Dalam kondisi yang seperti ini, sikap masyarakat hanya dapat mengadukan kepada para kiai dan santri. 10 Dari beberapa informasi di lapangan selama penulis melakukan pendampingan,
9 http://www.aman.or.id/2012/09/10/solusi-pengelolaan- pertambangan-emas-di-wilayah-adat-melalui-pengelolaan-tambang-emas- lestari-oleh-masyarakat-adat, diakses pada 15 Januari 2015.
10 Hiroko  Horikoshi, Kyai  dan  Perubahan  Sosial (Jakarta:  P3M,1987); Ellyasa  Dharwis, K.H.  Gus  Dur,  NU,  dan  Masyarakat  Sipil (Yogyakarta: LKiS,1994); Martin van Bruinessen, NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS,1994); Dawam M. Raharjo (ed), Pergulatan Dunia  Pesantren : Membangun  dari  Bawah (Jakarta:  LP3ES,  1985);  Bryan  S. Turner, Religion and Social Theory (London: Sage Publication Ltd, 1991).
gejala akan terjadi kerusakan ekologis, konflik budaya dan agama di tengah industri semen ini sudah terbaca dari suasana sosialisasi industri semen gresik yang diwarnai dengan konflik akar rumput yang  melahirkan  klasifikasi  masyarakat  tolak  dan  masyarakat pro  semen.  Dalam  konteks  budaya  dan  agama,  pasca  industri pertambangan  akan  memunculkan  budaya  baru  masyarakat industri, yang sudah tidak memperhatikan nilai budaya dan agama berupa kapitalisasi budaya dan agama. 11
Konflik  dua  kepentingan  yang  melibatkan  mitra  kerja sama kapital dan masyarakat yang akan menjadi korban industri pertambangan telah mendapatkan respon dari berbagai kalangan, baik  para  akademisi  dan  para  pekerja  sosial. 12 Dalam  hal  ini penulis lebih memfokuskan pada bagaimana gerakan pencerahan prinsip kenabian yang banyak diusung para agamawan berfungsi sebagai gerakan pencerahan di tengah konflik ini?  Dalam upaya menjawab  pertanyaan  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan kesatuan makna antara budaya dan agama. Pola pendekatan ini sering penulis gunakan dalam beberapa kesempatan wawancara dengan istilah pendekatan tradisi di tengah komunitas masyarakat Rembang, yaitu tradisi pesantren yang lebih dominan.
Penggunaan  istilah  revolusi  industri  pertambangan ini  didasarkan  pada  pola  pendirian  pabrik  semen  yang  tidak memperdulikan: Pertama ,  faktor psikis masyarakat yang menjadi korban kebijakan. Kedua , mengabaikan beban psikis masyarakat yang belum menerima pendirian pabrik semen. Sikap yang kedua ini  memerlukan  kebijakan  dari  pemerintah  dan  pihak  industri pertambangan  untuk  memberikan  pendekatan  dari  hati  ke hati  kepada  masyarakat  yang  masih  belum  menerima  rencana
11 S.R.  Parker,  dkk., The  Sociology  of   industry ,  terj.  Karta  Sapoetra (Jakarta: Bina Aksara, 1985); Umdatul Hasanah, Eksistensi dan Peran Pondok Pesantren  Tradisional  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Industri  Cilegon (Banten: Penulisan IAIN Banten, 2008); Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial , terj. F. Budi Hardiman (Jakarta: Kanesius, 1994).
12 http://www.nu.or.id/Warga+NU+Tolak+Tambang+Pabrik+Sem en+di+Rembang-.phpx, diakses pada 15 Januari 2015.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
pendirian industri pertambangan yang seharusnya menggunakan pendekatan psikologis. 13
Dalam konteks kebijakan, pemerintah dan pihak industri pertambangan telah membuat kebijakan yang hanya melibatkan para  pemimpin  tokoh  masyarakat. 14 Jika  akhir-akhir  ini  telah melibatkan  masyarakat  dan  para  tokoh  agama,  karena  ada desakan dari masyarakat yang telah menuntut pembatalan rencana pendirian pabrik semen. Selain itu, para pengelola industri sendiri telah membuat persoalan yang justru menambah persoalan baru. Misalnya, dengan melibatkan para preman dan pengelola karaoke untuk menekan kelompok yang menolak industri pertambangan dengan  cara-cara  yang  kurang  manusiawi  yang  melahirkan sikap kebencian masyarakat. Meskipun demikian, pihak industri telah  menutupi  kesalahan  ini  dengan  berupaya  menyelesaikan persoalan  psikologis  yang  dihadapi  masyarakat  sebagai  efek kesalahan kebijakan yang dilakukan sebelumnya.
Meskipun  mengalami  keterlambatan,  sosialisasi  tim kedua  industri  semen  telah  dilakukan  pasca  perizinan  yang ditandatangani  oleh  gubernur  melalui  persetujuan  pemerintah daerah.  Bersamaan  dengan  merebaknya  isu  sosialisasi  pihak industri pertambangan semen, telah muncul gerakan pengaduan perizinan  industri  pertambangan  semen  dari  masyarakat  ring pertama yang mendapatkan pengawalan dari aktivis lingkungan dan  budayawan  yang  juga  telah  mengalami  keterlambatan. Artinya,  adanya  gerakan  pengaduan  gugatan  ke  PTUN  ini muncul setalah rencana revolusi industri pertambangan semen Indonesia  mendapatkan  perizinan  beroperasi  di  kawasan pegunungan Kendeng di Rembang. Selama perizinan pendirian pabrik semen, para pengelola industri semen gresik memberikan
13 Pola-pola  intimidatif  ini  berlangsung  selama  pembebasan  tanah warga dan sosialisasi pendirian pabrik semen, lihat Kompas , 11 April 2008 dan Kompas , 10 Maret 2015, hlm. 14. Berita ini, juga bisa dilihat pada website yang mendokumentasikan isu kronologi gerakan tolak semen di Rembang.
14 http://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-pabrik-semen-ratusan- warga-rembang-gelar-istigasah.html;http://www.katakini.com/berita- dianggap-menindas-rakyat-petani-rembang-demo-ugm.html,  diakses  pada 15 Januari 2015.
harapan  kepada  masyarakat,  bahwa  mereka  yang  pro  industri semen  akan  berkesempatan  untuk  lebih  mudah  mendapatkan lapangan pekerjaan.
Dalam  perspektif  kepentingan,  pihak  industri  bisa mengambil manfaat tenda sebagai tempat kanalisasi gerakan tolak. Dengan demikian, industri semen bisa mendapatkan legitimasi sosiologis dari gerakan masyarakat menentang industri semen, karena  yang  menentang  sudah  diasumsikan  bukan  masyarakat lagi, namun mereka yang hanya berada di tenda Tapak rencana pendirian  pabrik  semen.  Sebaliknya,  masyakat  yang  tetap  di kawasan berada di rumah perkampungan bisa dilaporkan sebagai masyarakat  yang  menginginkan  industri  semen  berlangsung  di Tegaldowo Rembang. Padahal, dalam realitasnya tidak demikian. Sesungguhnya  masih  banyak  masyarakat  yang  berada  di  luar tenda Tapak industri pertambangan semen yang belum menerima regulasi  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  kebijakan pemerintah  yang  belum  mempertimbangkan  aspek  teologis, sosiologi, dan antropologi masyarakat.
Fenomena adanya upaya kanalisasi gerakan tolak industri semen  seperti ini tidak banyak dipahami para subjek pendamping yang tetap mendukung para ibu rumah tangga berada di tenda tapak industri pertambangan semen. Karena simpulan ini telah menjadi  realitas  pemahaman  regulasi  pemerintah  dan  teman- teman LSM serta kelompok kepentingan yang tidak beridentitas. Sekarang ini terbukti, gerakan tolak hanya diidentifikasi mereka yang  berada  di  tenda  tapak  semen.  Sementara,  sisanya  yang berada  di  perkampungan,  adalah  masyarakat  yang  dijadikan legitimasi sebagai masyaraat pro semen. Padahal, tidak demikian kenyataannya, dari hasil laporan yang masuk ke penulis, mereka yang  berada  di  perkampungan  70%  masih  banyak  yang  tidak menginginkan berdirinya industri semen.
Jika muncul konflik di tengah masyarakat yang terklasifikasi menjadi masyarakat pro industri dan masyarakat tolak industri pertambangan, maka merupakan bentuk fenomena yang sangat membutuhkan  keterlibatan  para  penulis  dan  akademisi  yang
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
bertugas menyelesaikan peta konflik di tengah masyarakat. Di tengah  peta  konflik  ini,  penulis  hanya  membatasi  pada  aspek penguatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  keseimbangan kosmologis  dan  kelestarian  ekologis  perspektif  ajaran  agama yang telah penulis yakini di tengah-tengah tradisi pesantren.

## 2. Islam dan Politik: Perspektif  Ibn Khaldun
Jika memahami Islam dan Politik perspektif Ibn Khaldun, maka  akan  ditemukan  relasi  antara  Islam  dan  politik  dengan kehidupan masyarakat. Perbedaan kedua istilah ini terletak pada fungsinya. Islam berfungsi sebagai perekat kosmologi manusia dengan  sumber  kebenaran  dan  prinsip  kesucian  yang  bisa menjadi  sumber  makna  yang  dapat  mencerahkan  keberadaan manusia di muka bumi. 15 Adapun, politik berfungsi sebagai cara menata kawasan rimba manusia, sehingga menjadi kawasan yang damai dan bebas dari hukum rimba. Dengan demikian, manusia bebas berekspresi dan menentukan hak-hak kewarganegaraannya dengan tidak dihantui oleh ketakutan terhadap hukum rimba. 16
Jadi,  prinsip  politik  berperan  mengatur  pola  kehendak kuasa berjalan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Karenanya, jika istilah Islam dan politik hanya menjadi legitimasi kehendak kuasa para pemangku kepentingan, maka sama artinya kedua istilah ini telah terdistorsi oleh oknum yang ingin menyembunyikan kebenaran kedua istilah ini. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Islam berfungsi mencerahkan perspektif masyarakat bisa secara spesifik memiliki keseimbangan mental  menjaga  keseimbangan  kosmologi  dan  menjaga keseimbangan  psikis  setiap  individu  di  tengah  perkembangan kehidupan masyarakat.
15 William C. Chittick, Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu- ilmu Intelektualisme Islam (Bandung: Mizan, 2010).
16 Miriam Budiardjo, Dasar - dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008); Moh.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998); M. Najibur Rohman, “Pak  Tjip  dan  Hukum  Progresif ”, Kompas ,  20  Januari  2010;  Ramlan  Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1992); Rikard Bagun, Seratus Tahun Bung Hatta (Jakarta: Buku Kompas, 2002).
Karena  arti  penting  Islam  dan  politik,  maka  realitas perkembangan  masyarakat  bisa  dikendalikan  melalui  prinsip Islam  dan  Politik.  Meskipun  demikian,  sejarah  perkembangan masyarakat menentukan pandangan dan pengalaman subjektif setiap  tokoh  yang  berkepentingan  di  tengah  masyarakat. Pandangan  dan  pengalaman  subjektif  ini  akan  membuktikan adanya  proses  pribumisasi  Islam,  keberagamaan,  dan  politik individu  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  para  pemegang kebijakan  yang  telah  merencanakan  kebijakan  baru  melalui kerjasama  dengan  dunia  pasar,  maka  harus  menyiapkan  tim yang  bisa  memahami  pola  keyakinan  dan  budaya  masyarakat. Karenanya, tidak mengherankan kemajuan bisnis yang dialami Mark  Zuckerberg  (pendiri  dan  CEO Facebook ) 17 dengan  tanpa dukungan  kebijakan  kekuasaan,  namun  telah  berhasil  merebut realitas  perkembangan  masyarakat  yang  menggunakan  trends membangun jaringan sosial melalui facebook. Teori memahami pasar  dan  realitas  perkembangan  masyarakat  ini  dimulai  dari kegandrungan Mark Zuckerberg pada kitab Muqaddimah’ karya Ibn Khaldun. 18 Karya Ibn Khaldun ini telah menjelaskan secara jernih tentang filsafat sejarah umat manusia.
Dalam  buku  karya  Ibn  Khaldun  ini  memuat  bagaimana terciptanya kota-kota, politik, perdagangan, dan sains. Karenanya, meskipun pemerintah telah berkuasa mengeluarkan kebijakan dan strategi pengembangan industri pertambangan semen indonesia di Rembang, namun tetap saja harus mempertimbangkan aspek agama,  budaya,  realitas  perkembangan  manusia.  Para  pekerja industri  semen  Indonesia  tidak  bisa  hanya  menggantungkan kebijakan  pemerintah,  namun  melupakan  hak-hak  realitas
17 http://www.republika.co.id/mark-zuckerberg-antusias-baca-buku- karya-ibnu-khaldun; www.harianterbit.com, diakses pada 19 Januari 2015.
18 Pada tahun 1300-an Ibn Khaldun (w. 1406) hidup berpindah-pindah di sekitar Tunisia hingga Mesir. Ibn Khaldun bermazhab Maliki. Ibn Khaldun mengabdikan keilmuanya di beberapa madrasah seantero Maghribi (wilayah utara Benua Afrika). Selain mengajar, Ibn Khaldun pernah menjadi penasihat sultan di Granada (Spanyol), namun pada masa tuanya telah menghabiskan sisa usianya di Mesir.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
perkembangan  masyarakat.  Sejarawan Arnold  J.  Toynbee 19 telah menyarankan kepada para pemegang kekuasaan dan usaha kapital untuk menjadikan buku ini sebagai karya agung dalam sejarah umat manusia dari zaman ke zaman.
Sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Arnold  J.  Toynbee dan  langkah-langkah  strategis  aspek  sosiologi  bisnis Mark Zuckerberg berdasarkan  analisis  historis  perspektif  politik  Ibn Khaldun  yang  dimuat  pada  kitab Muqaddimah ,  menunjukkan kekuatan  perspektif  Ibn  Khaldun  dalam  tataran  praktis  dan konteks zaman. Secara teoritis, tema kajian Ibn Khaldun tentang Islam  dan  politik  masih  sangat  relevan  untuk  dijadikan  dasar memahami konflik masyarakat santri dan revolusi politik kapital industri pertambangan semen yang berdiri di Rembang. Alasan penulis merujuk perspektif politik Ibn Khladun di tengah konflik revolusi industri di Rembang yang menemukan banyak tantangan dan  penolakan  dari  masyarakat,  karena  industri  pertambangan semen telah mengabaikan kerangka teoritik yang dibangun oleh Ibn Khaldun tentang realitas perkembangan masyarakat relasinya dengan kepentingan politik pasar ( al Waqi’ al ‘Umran al Basyari ). 20
Jadi,  adanya  konflik  di  tengah  proses  pendirian  pabrik industri  pertambangan  semen  Indonesia  di  Rembang,  karena telah  mengabaikan  pendekatan  teologis,  sosiologis,  dan antropologis.  Sebagai  contoh,  fenomena  sejarah  pencerahan Nabi Muhammad SAW ini terekam pada surat al-Qurays. Dalam surat ini ditegaskan, bahwa Nabi Muhammad pernah mengajak rakyat dan para pekerja kasar yang terasing dari pekerjaanya untuk menyembah Allah Jalla Jalaluhu , karena mereka ini telah menerima
19 Ahmad Syafii  Maarif, Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11; Diyan Yulianto dan M.S. Rahman ,  Sumbangan-sumbangan Karya Sains Superdahsyat Islam Abad Pertengahan (Yogjakarta: DIVA Press, 2010), hlm. 256.
20 Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004); Gaston Bouthol, Teori-teori  Filsafat  Sosial  Ibn  Khaldun (Yogyakarta:  Titian  Ilahi  Press,  1998); Fuad  Baali  dan  Ali  Wardi, Ibnu  Khaldun  dan  pola  Pemikiran  Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus,1989).
hasil yang tidak sesuai dengan perasan keringat dan pekerjaan yang berat. Karenanya, pada zaman ini para pemilik modal telah gagal,  karena  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat yang telah dikorbankan. Fenomena ini yang telah menjadi bukti kebenaran karya Ibn Khaldun, bahwa pemegang kekuasaan dan kekuatan  para  pemilik  modal  sangat  membutuhkan  dukungan dari masyarakat luas. 21
Manajemen  yang  diciptakan  para  pemegang  kebijakan dengan  menurunkan  tim  pertama  dalam  menjalankan sosialisasi industri pertambangan semen di Rembang yang tidak mempedulikan  peran  para  kiai  dan  masyarakat  santri,  justru telah  memperburuk  rencana  industri  pertambangan  semen indonesia yang tidak ramah terhadap lingkungan masyarakat ring pertama. Hal yang tidak bisa diabaikan, dalam tradisi masyarakat Rembang, istilah Islam merupakan Istilah yang menandai budaya dan agama masyarakat Rembang. Pusat simbol yang menguatkan peran  ajaran  Islam,  adalah  sosok  seorang  kiai  dan  santri.  Para kiai  di  tengah  tradisi  masyarakat  Rembang  merupakan  sosok yang  dianggap  telah  menjaga  agama  dan  budaya  masyarakat Rembang.  Seorang  kiai  dan  santri  merupakan  kekuatan  yang mencerminkan  keberadaan  khalifah  Allah.  Meskipun  semua manusia mendapatkan peran kekhalifahan, namun tidak semua manusia dapat melaksanakan perannya di tengah problem yang melanda masyarakat Rembang.
Dalam perspektif politik Ibn Khaldun, kiai dan santri dapat dianalogikan sebagai sosok yang dapat mengatur relasi kehendak kuasa individu secara bermartabat dan berperadaban. Bermartabat berarti  sesuai  dengan  tempat  kedudukan  diri  sebagai  manusia yang  memiliki  potensi  ruhaniyah  dan  khalqiyah  dan  berilmu pengetahuan. Adapun, berperadaban berarti sesuai dengan nilai- nilai dan tata aturan hidup yang telah dibangun sesuai dengan
21 Eric  Hiariej,  "Perkembangan  Kapitalisme  Negara  di  Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol. 10, No. 1, Th. 2006, hlm. 91- 120, tersedia dalam: http://www.jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/ jsp/article/view/258/255, diakses pada 19 Januari 2015.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
prinsip  kebenaran  universal.  Karenanya,  jika  penguasa  akan mengeluarkan sebuah kebijakan politis tidak bisa mengabaikan ajaran agama dan budaya. Karena jika politik tercerabut dari akar budaya dan agama, maka akan mengalami kelumpuhan dan tidak mendapatkan legitimasi dengan baik. Sebaliknya, jika agama dan budaya terlalu jauh terjerat politik hanya pada kehendak kuasa individu, maka lambat laut akan menjadi limbah kekuasaan yang akan mencemari individu yang jatuh pada kekuasaan.
Sehubungan  dengan  kerangka  teori  politik  Ibn  Khaldun ini,  maka  para  penerus  tradisi  kenabian  untuk  bersikap  dan berperilaku yang mencerminkan pada tradisi kenabian di tengah “hiruk  pikuk”  kehendak  kuasa  individu  yang  ingin  berkuasa. Karena  semua  politik  kehendak  kuasa  akan  selalu  menjadi perebutan masyarakat borjuis dan pemilik modal. Secara politis, pola    kerjasama  yang  membahayakan,  adalah  pola  kerjasama yang terintegrasi antara kepentingan borjuis, pemilik modal dan penguasa. Meskipun demikian, di tengah-tengah kerjasama yang membahayakan ini, agama Islam dan politik bisa bertemu untuk visi tatanan sosial dan peradaban kemanusiaan yang tinggi. Titik temu relasi antara agama dan politik bisa dikuatkan dalam konteks peradaban kemanusiaan, namun harus segera dipisahkan dalam konteks kerjasama busuk yang akan merusak ajaran agama Islam dan membuat tidak berdaya para tokoh agama menegaskan ajaran agama  Islam.  Misalnya,  tidak  berdaya  memberikan  perspektif yang jujur tentang prinsip kebenaran dan kemanusiaan.
Jika  sikap  ini  terjadi,  maka  tidak  akan  ada  tokoh  agama yang bersikap dan berperilaku yang hanya mengikuti kehendak kuasa.  Para  tokoh  agama  atau  penerus  tradisi  kenabian  bisa bersikap  yang  tidak  memperburuk  citra  agama.  Tokoh  agama atau penerus tradisi kenabian di tengah-tengah pusaran sistem kekuasaan  diperlukan  dapat  berperan  untuk  menguatkan  visi tatanan  sosial  dan  peradaban  yang  tinggi.  Dalam  perspektif politik Ibn Khaldun, karena visi agama Islam untuk membangun tatanan  sosial  dan  peradaban  yang  tinggi,  maka  ajaran  agama Islam  bisa  digunakan  untuk  mendukung  masyarakat  melawan
kehendak kuasa yang buruk. Ajaran agama Islam bisa digunakan untuk mendukung kepemimpinan masyarakat yang bercita-cita mendukung tatanan sosial yang baik dan peradaban yang tinggi. Kerangka teoritis Ibn Khaldun ini dikenal dengan pola idealistik- realistik. Pola ini didasarkan pada pengalaman zaman kekhalifahan sebagai kelanjutan prinsip risalah kenabian membangun prinsip demokrasi dan keseimbangan antar kehidupan individu di tengah masyarakat.
Adapun  visi  Islam  untuk  tatanan  sosial  dan  peradaban yang tinggi ini memerlukan kesadaran manusia di tengah bahaya kerusakan  ekologis. 22 Jika  dikaitkan  dengan  teori  politik  Ibn Khaldun  yang  mendasarkan  pada  perkembangan  masyarakat, maka yang diperlukan dalam perkembangan masyarakat sekarang ini  adalah kesadaran  kosmologis 23 di  tengah  ancaman  bahaya kerusakan ekologis. Sementara itu, para pemegang kebijakan telah mengabaikan  kerusakan  ekologis  dengan  terus  mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membahayakan lingkungan lestari dan cadangan sumber air di tengah kehidupan masyarakat. Karenanya, di  tengah  pusaran  kapitalisme  global  ini  diperlukan  semangat para tokoh agama bersama masyarakat untuk menguatkan ajaran agama mendukung realitas kebutuhan masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam perspektif politik Ibn Khaldun.
Sehubungan  politik  Ibn  Khaldun  ini  bisa  diterapkan untuk  memasukkan  visi  Islam  dalam  peradaban  masyarakat mempertahankan  bumi  lestari  dan  keseimbangan  kosmologis yang kian terancam oleh kapitalisme global. Ancaman ini telah dirasakan  oleh  masyarakat  yang  hidup  berada  di  lingkungan pegunungan Kendeng dan semua masyarakat yang memanfaatkan sumber  air  dari  pusat  mata  air  yang  terletak  di  pegunungan Kendeng.  Jadi,  perspektif  politik  Ibn  Khaldun  menegaskan, bahwa  relasi  antara  penguasa  dan  yang  dikuasai  harus memperhatikan  kebutuhan  realitas  perkembangan  kehidupan
22 M.  Monib  dan  Islah  Bahrawi, Islam  dan  HAM  dalam  Pandangan Nurcholis Madjid (Jakarta: Gramedia, 2011).
23 Masdar  Hilmi,  I slam  Profetik:  Substansi  Nilai  Agama  dalam  Ruang Publik (Yogyakarta: Kanisius, 2008).
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
masyarakat.  Adanya  ancaman  ekologis  kerusakan  pegunungan Kendeng yang akan berakibat pada kerusakan lingkungan lestari dan kerusakan kosmologis memerlukan kesadaran bersama yang bisa didasarkan pada visi Islam. Karenanya, para tokoh agama bisa  mengkontekstualisasikan  landasan ahl  halli  wa  al-’aqd 24 ini sebagai kebijakan untuk visi Islam tentang lingkungan lestari dan keseimbangan kosmologis.
Komunitas kiai dan santri dapat merujuk perspektif politik Ibn Khaldun untuk memahami langkah politis revolusi industri dan  mengukur  janji  serta  komitmen  para  pengelola  industri pertambangan  terhadap  kelangsungan  lingkungan  lestari. Perspektif politik Ibn Khaldun berbeda dengan makna kehendak kuasa  perspektif  politik  Machiavelli.  Dalam  perspektif  politik Machiavelli telah membisikkan sikap anarkis kaisar terhadap lawan politik yang tidak sejalan dengan cita-cita Italia Raya. Adapun, Ibnu Khaldun menegaskan arti penting makna sesuatu yang ideal dan yang religius yang mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat, 25 namun tidak jatuh pada sistem kekuasaan politik yang didasarkan pada formalitas agama untuk sebuah revolusi kehendak kuasa yang tercerabut dari akar realitas perkembangan masyarakat. 26 Sistem  politik  yang  didasarkan  pada  formalitas agama  akan  mengalami  benturan  kehendak  kuasa  kelompok kepentingan yang memiliki otoritas yang berbeda dengan prinsip agama Islam. 27
Jika formalitas agama berada pada kehendak kuasa, maka fanatisme  atas  nama  agama  hanya  akan  menjadi  legitimasi
24 Ibn Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Dar al-Fikr,1951), hlm. 134. 25 F.  Baali  dan  A.  Wardi, Society,  State,  and  Urbanism:  Ibnu  Khaldun’s Sosiological Thought (Albany: State University of New York Press,1988), hlm. 21.
26 Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul al-Mu’thi Muhammad, al- Fikr as -Siyasi fi al-Islam: Syakhshiyah wa Madzahib (Iskandariah: Dar al-Jami’ah al-Mishriyah,1978), hlm. 516.
27 Noel James Coulson, A History of  Islamic Law (Edinburg: Univesity Press,1964),  hlm.  128-129),  dikutip  dari  Dail  F.  Eickelman  dan  James Piscatori," Politik Muslim" dalam Masyarakat Muslim , terj. Endi Haryono dan Rahmi Yunita (Yogyakarta: Tiara Wacana,1998), hlm. 56.
kehendak  kuasa  merebut  fanatisme  kelompok  agama  untuk kepentingan  kehendak  kuasa  revolusi  industri.  Sehubungan dengan  bahaya  kehendak  kuasa  atas  nama  agama,  maka  perlu pemahaman para tokoh agama terhadap politik penguasa yang ingin merebutkan legitimasi agama untuk kekuasaan yang bersifat sementara. 28 Dalam  perspektif  politik  Ibn  Khaldun  ini  dapat ditegaskan, bahwa agama tidak mempertentangkan antara realitas perkembangan peradaban manusia dengan kebijakan politik yang masih  tetap  ramah  terhadap  lingkungan  lestari.  Ajaran  agama lebih menekankan pada nilai keberagamaan ( siyasah diniyah ) 29 dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
Karenanya,  pemegang  sistem  kekuasaan  tidak  boleh dikendalikan  para  agamawan  dan  para  pemilik  permodalan, namun harus tetap menjadi alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan masyarakat luas. 30
Dengan  peran  negara  yang  seperti  ini,  Harold  J.  Laski  telah mendefinisikan  negara  sebagai  suatu  masyarakat  secara  lebih luas. Secara spesifik, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang  hidup  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  terkabulnya keinginan-keinginan  bersama. 31 Negara  sebagaimana  batasan yang  dikemukakan  Max  Weber: the  state  is  human  society  that
28 Haroon  Khan  Sherwani, Studies  in  Muslim  Political  Thought  and Administration (Lahore:  S.H.  Muhammad  Ashraf  Kashmiri  Bazaar,  1945), hlm. 188.
29 Fahmi Huwaydi, seorang pemikir dan kolumnis modern dari Mesir yang banyak menulis tentang demokrasi, politik dan kenegaraan dari sudut pandang keislaman memberikan ciri-ciri negara menurut Islam: 1. Kekuasaan dipegang oleh umat. 2. Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab. 3. Kebebasan adalah hak semua orang.  4. Persamaan di antara semua manusia. 5.  Kelompok  yang  berbeda  juga  memiliki  legalitas.  6.  Kelaliman  mutlak tidak diperbolehkan. 7. Undang-undang di atas segalanya. Fahmi Huwaydi, Demokrasi  Oposisi  dan  Masyarakat  Madani:  Isu-isu  Besar  Politik  Islam ,  terj. Muhammad Abdul Ghaffar E.M. (Bandung: Mizan ,1996), hlm. 160-177.
30 Roger  H.  Soltou, An  Introduction  to  Politics (London:  Longmans, Green and Co,1961), hlm. 1.
31 Harold J. Laski, The State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947) hlm. 8-9, dikutip dari Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 33-34.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
succesfully claims the monopoly of  legitimate use of  phisical force within a  territory. 32 Dengan  kata  lain,  negara  sebagai  suatu  organisasi politik  dibentuk  atas  dasar  tujuan  tertentu,  oleh  sekelompok komunitas manusia yang mendiami wilayah tertentu secara tetap, mempunyai pemerintahan yang dibentuk dan dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan untuk membuat dan menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan. 33
Dalam kitab Ibn Khaldun menegaskan pentingnya kekuasaan dan  peradaban  yang  sejalan  dengan  realitas  perkembangan masyarakat  pada  sebuah badawa,  hadlarah,  ‘umran,  al-mulk, dan ar-ri’asah. 34 Artinya,  realitas  perkembangan  masyarakat  adalah sebuah keniscayaan, namun nama sebuah kawasan yang menjadi keberlangsungan realitas perkembangan bisa disesuaikan dengan realitas  masyarakat  yang  sedang  berkembang  pada  zamannya. Kerangka teoritik Ibn Khaldun dapat menjadi cermin kewibawaan negara yang telah tergantung pada dua hal. Pertama, tergantung pada sistem pemerintahan. Sistem ini terkait dengan keseriusan para elit kekuasaan. Kedua, tergantung dari dukungan masyarakat. Untuk  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat,  negara  harus menghargai  otonomi  individu  dan  budaya  lokal.  Karenanya, prinsip ’ashabiyyah , 35 apabila  dikelola  dengan  baik  akan  sangat
32 Max Weber, Essay on Sociology, Trans. Ed. And with an introduction, by H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York : Oxford University Press, 1958), hlm. 78.
33 Soelistiyani Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 60.
34 Lihat  dan  bandingkan  dengan  pembahasan  lainnya  tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai negara, seperti, A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, hlm. 159-162 dan hlm. 172-176,  khususnya  bab  keempat  bagian  3-4  dan  7.    Lihat  juga,  Osman Ralibi, Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), khususnya cuplikan dari Ibnu Khaldun, Muqaddimah , hlm 136-140.
35 Ashabiyah menurut  bahasa  berarti  keterikatan  seseorang  yang sangat kuat dengan keluarga atau kelompoknya, dan bersungguh-sungguh menolongnya,  serta  fanatik  terhadap  prinsip-prinsip  kelompoknya.  Lihat kamus, al-Munjid fi al-Lughah w al-A’lam , ‘Ashabiyah , timbul secara alamiyah dalam  kehidupan  manusia  karena  adanya  pertalian  darah  atau  pertalian kaum ( shilat ar-rahim ) dan rasa cinta ( nu’rat ) setiap orang terhadap nasab dan
membantu  kedaulatan  negara.  Dengan  demikian,  negara  akan menjadi  pasar  dunia  yang  akan  berimplikasi  pada  kemajuan peradaban.
Dalam  kehidupan  ini,  manusia  dituntut  untuk  selalu berupaya menjadi manusia yang menjaga keseimbangan unsur- unsur keberadaan diri sebagai manusia sempurna, seperti unsur ruh, qalb, aql, nafs, dan jasad . Sehubungan dengan kelima unsur ini, manusia akan dapat menguatkan peran tugas berikutnya, berupa menjaga  keseimbangan  relasi  kosmologis  yang  berlangsung antara  wujud  Allah  sebagai  sumber  kesatuan,  manusia  dan alam semesta. Karenanya, jika manusia belum mampu menjaga keseimbangan  unsur  dirinya,  maka  akan  kesulitan  menjaga keseimbangan relasi kosmologis. Jadi, hanya manusia sempurna yang memiliki komitmen untuk tetap menjaga fungsi kelestarian alam  sesuai  dengan  fungsi  nilai-nilai  kemanusiaan. 36 Dengan demikian, proses pendampingan kepada ibu-ibu di Tenda tapak semen  di  ring  pertama  kecamatan  gunem  bukan  seharusnya memforsir energi ibu-ibu secara berlebihan, namun bagaimana memberikan  pemahaman  jangka  panjang  perjuangan  menjaga lingkungan lestari.

## 3. Gerakan Kaum Santri dan Revolusi Industri
Gerakan perdagangan muslim yang saleh (santri) di tengah revolusi industri modern 37 yang didukung regulasi dari pemerintah berbeda dengan gerakan perdagangan muslim yang saleh (santri) di era penjajahan Belanda. 38 Meskipun demikian, kerangka dasar
golongannya. Hal ini akan melahirkan rasa senasib sepenanggungan dan kerja sama dalam banyak aspek, di samping melahirkan persatuan dan pergaulan ( al-ittihad wa al-iltiham ) apabila pertalian darah itu sangat dekat.
36 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan,  1996).  Top of Form Bottom of Form, hlm. 557.
37 Zainal Arifin Thoha, Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 109
38 S. Ann Dunham, Pandekar-pandekar Besi Nusantara: Kajian Antropologi Tentang  Pandai  Besi  Tradisional  di  Indonesia, terj. Yuliani  Lipoto  (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 61.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
adanya  gerakan  kaum  santri  selalu  didasarkan  pada  cita-cita ajaran agama dan fanatisme para santri terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh para kiai yang menjadi panutan. Cita-cita ajaran agama dan prinsip fanatisme ini yang menjadi sumber perspektif politik  Ibn  Khaldun  memahami  istilah  ashabiyah.  Dalam perspektif Abd. al-Raziq al-Makki telah mengungkapkan makna fanatisme Ibn Khaldun ini ( ‘ashabiyah) ini terkait dengan lima hal berikut: Pertama , ‘ashabiyah kekerabatan  dan  keturunan. Kedua , ‘ashabiyyah persekutuan  antargaris  keturunan. Ketiga , ‘ashabiyah kesetiaan seseorang dari satu garis keturunan dan kekerabatan ke keturunan yang lain akibat suatu kondisi. Keempat , ‘ashabiyah yang terjadi karena larinya seseorang dari keluarga dan kaumnya kemudian  bergabung  dengan  keluarga  dan  kaum  yang  lain. Kelima , ‘Ashabiyah perbudakan yang timbul dari hubungan antara para budak dan kaum Mawali dengan tuan-tuan mereka. 39
Dalam  perspektif  teologi  Sunni,  merusak  keseimbangan kosmologis  dan  kelestarian  ekologis  merupakan  pelanggaran terhadap  prinsip  ajaran  agama. 40 Adapun,  secara  sosiologis, beberapa kiai dan santri yang memberikan dampingan di tengah masyarakat  pecinta  lingkungan  lestari  yang  menolak  industri pertambangan,  karena  prinsip  sosiologis  kiai  dan  santri  telah memiliki ikatan pembelajaran dengan masyarakat ring pertama yang berkomitmen menjaga lingkungan lestari.
Sebaliknya, kebijakan pemerintah dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial; menegakkan prinsip- prinsip moral dan etik, menjaga prinsip etika dan standar moral dalam sistem pemerintahan. Karenanya, untuk mensistematisir pola  relasi  antara  kaum  santri  yang  dipercaya  masyarakat  ring pertama  dengan  pihak  industri  pertambangan,  maka  perlu dilakukan  dengan  membuat  kontrak  sosial  ( al-Aqd  al-Ijtima’i ). Praktik kontrak sosial telah dilakukan oleh umat Islam generasi
39 Abd  al-Raziq  al-Makki, al-Fikr  al-Falsafi  ‘inda  Ibnu  Khaldun (Iskandariah: Mu’assasah al-Tsaqafah al-Jami’iyah, 1970), hlm. 151-159.
40 Suwito N.S., Eko-Sufism: Konsep, Strategi, dan Dampak (Purwakerto: STAIN Press, 2011).
pertama dengan didasarkan pada teks kewahyuan seperti yang diungkapkan  dalam  hasil  penulisan  politik  Ibn  Khaldun  yang dinamakan dengan al-’Aqd al-Ijtima’i . Adapun di Eropa teori kontrak sosial ini, baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI. 41
Diadakannya kontrak sosial dengan kepala negara terpilih agar  tercipta  komitmen  antara  penguasa  dan  yang  dikuasai. Beberapa komitmen yang diharapkan antara lain munculnya hak dan kewajiban timbal balik antara kepala negara selaku penerima tanggung jawab dan rakyat sebagai pemberi amanah, di samping tanggung jawab kepala negara kepada Allah; menjaga prinsip etik dan standar moral dalam sistem pemerintahan yang baik; penguasa dapat  menghindari  kedaliman  dan  mementingkan  keadilan. Adapun  alasan  diadakannya  kontrak  sosial  ini,  karena  adanya kecenderungan  kelaliman  penguasa;  adanya  kecenderungan sikap  otoriter  penguasa  terhadap  rakyatnya;  dan  adanya  sikap ketidakadilan penguasa. Sistem kontrak sosial tersebut dilihat dari segi  hak  dan  tanggung  jawabnya  melebihi  teori  kontrak  sosial sebagaimana yang dikenal dalam ilmu politik. 42
Jadi,  dapat  ditarik  benang  merah  sebelum  ada  regulasi dari pihak penguasa, yang harus selalu dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan, adalah komitmen kepala pemerintah terhadap janji  dan  kontrak  kerja  yang  telah  dibuat  bersama  masyarakat. Gerakan  kaum  santri  merupakan  gerakan  fanatisme  kaum sarungan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap konsisten ( istiqamah ) menjaga kelestarian alam dan keterjagaan ekosistem. Gerakan santri ini didasarkan pada prinsip kewahyuan dan kearifan lokal.
41 Setidaknya terdapat empat pemikir politik Barat yang membicarakan teori  kontrak  sosial  dengan  versi  yang  berbeda,  mereka  adalah  Hubert Languet,  Thomas  Hobbes,  John  Locke,  dan  Jean  Jaques  Rousseu.  Lihat Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 73-124. 42 Tentang  teori  kontrak  sosial  antara  lain  menyatakan  bahwa seseorang  atau  sekelompok  manusia  menyerahkan  hak  kekuasaan  dirinya kepada seseorang atau kepada lembaga yang disepakati. Lihat G.H. Sabine, A History of  Political Thought (New York: Collier Books, 1959), hlm. 398.
Adanya perspektif politik kiai sering didasarkan pada jejaring politik yang membentuknya. Misalnya, jika para kiai berada pada jaringan  politik  kekuasaan,  maka  lebih  memilih  mendukung industri  pertambangan.  Sebaliknya,  jika  para  kiai  berada  tidak secara langsung terlibat dalam politik kekuasaan, maka akan lebih memilih perhitungan yang matang terkait dengan nasib anak cucu. Keberadaan  kiai  yang  berada  di  luar  ring  kekuasaan  ini  masih memiliki  harapan  untuk  bisa  menentukan  sikap  keberpihakan pada geakan untuk mempertahankan keseimbangan kosmologi dan kelestarian ekologis. Karenanya, sikap kiai yang berada di luar ring kekuasaan ini masih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat  pecinta  lingkungan  dan  menyuarakan  arti  penting pegunungan Kendeng bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Sehubungan  dengan  tipologi  kiai  tersebut,  di  tengah revolusi industri pertambangan di Rembang, para kiai dan santri dalam tradisi pesantren telah mengalami perbedaan perspektif. Setidaknya ada dua perspektif yang berbeda. Pertama , para kiai yang hanya memikirkan lapangan kerja dan relasi dengan para perancang  industri  pertambangan  semen  akan  memberikan dukungan penuh pada rencana pendirian industri semen. Kedua , sosok Kiai yang menerima kemajuan industri untuk kesejahteraan hidup  masyarakat  luas  dan  memperhitungkan  keseimbangan kosmologis serta kelestarian ekologis.
Alasan  kiai  yang  memilih  berada  pada  masyarakat  tolak, karena melalui masyarakat yang menolak industri pertambangan bisa  meneguhkan  dan  mempertahankan  prinsip  kewahyuan untuk  menjaga  keseimbangan  kosmologis  dan  kelestarian ekologis.  Kiai  bertipologi  kedua  ini  beranggapan,  sikap  yang mencerahkan  masyarakat  berbeda  persoalan  dengan  menolak industri pertambangan. Jika kiai tipologi kedua memilih berada di  tengah  masyarakat  tolak,  karena  adanya  alasan  kesadaran masyarakat  tolak  industri  pertambangan  yang  mengarah  pada cita-cita luhur, berupa lingkungan lestari.
Ketiga , adalah berupa sikap mendiamkan konflik masyarakat ring pertama yang mencintai lingkungan lestari dan mendiamkan
masyarakat  yang  mendukung  industrialisasi  pertambangan pegunungan  Kendeng.  Keberadaan  mereka  ini  memenuhi undangan-undangan  sosialisasi  industri  pertambangan  melalui program  kegiatan  keagamaan,  namun  juga  mengkhawatirkan akibat industri pertambangan bagi kelangsungan keseimbangan kosmologis,  kelestarian  ekologis,  dan  kelangsungan  ekosistem di tengah revolusi industri. Keberadaan kiai yang berperspektif ketiga  ini  berjumlah  lebih  banyak  dari  kedua  perspektif  kiai yang  berbeda  yang  sekarang  ini  sedang  merespon  revolusi industri  pertambangan  di  Rembang.  Meskipun  demikian, para  kiai  bertipologi  ketiga  ini  lebih  menguatkan  doa-doa mereka kepada Allah. Dalam do’a mereka menegaskan supaya terjaga  keseimbangan  kosmologi,  kelestarian  lingkungan,  dan kelangsungan  ekosistem.  Karenanya,  keberadaan  kiai  yang bertipologi  ketiga  ini  selalu  menegaskan  kepada  penulis,  agar tidak  dilibatkan  dalam  merespon  fenomena  revolusi  industri, namun menguatkan kepada masyarakat ring pertama dan para aktivis  pecinta  lingkungan  lestari,  agar  tetap  sabar  menjaga kelestarian  alam  dan  mencintai  sesama  umat  manusia  dengan tidak meninggalkan aspek kemanusiaan masyarakat.
Dengan  realitas  keterlibatan  masyarakat  santri  versus industri  pertambangan,  maka  merupakan  bukti  adanya kepedulian para kiai terhadap laporan masyarakat ring pertama yang  mengalami  perlakuan  secara  tidak  manusiawi.  Demikian ini sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah, supaya mengkaji ulang kebijakan dan strategi regulasi pemerintah dengan mempertimbangkan aspek theologis, sosiologis dan antropologis. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya mengacu pada aspek hukum legal formal yang cenderung dikuasai oleh para pemilik modal dan mereka yang berkepentingan secara pribadi. Penguatan kepentingan masyarakat secara luas sebagai sumber kebijakan penguasa adalah barometer atau alat ukur keberhasilan tata  kelola  sistem  pemerintahan  yang  baik  yang  diidamkan: bagaimana memanfaatkan kekuasaan semaksimal dan seoptimal mungkin untuk dapat menyejahterakan hidup masyarakat secara
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
lebih  luas  dan  meminimalisir  kerusakan  lingkungan  hidup? Dibalik  kebijakan  pemerintah  yang  seperti  ini,  masih  tetap diperlukan peran kiai dan santri yang berperspektif kedua, yaitu menjadikan  agama  sebagai  ajaran  yang  meminimalisir  konflik yang berkembang di masyarakat dan menjadikan agama sebagai sumber  etika  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  ramah terhadap lingkungan lestari untuk keseimbangan kosmologis dan ekologis.
Sehubungan dengan keberadaan kiai dan santri perspektif kedua dalam menuntut hak atas harga tanah yang dijual dengan harga  murah  yang  penuh  dengan  intrik  yang  merugikan  para petani. Sementara itu, tanah yang dibeli dari para petani ini dijual kepada pengusaha dan pemilik modal dengan harga yang jauh lebih mahal.  Karenanya,  pemerintah  perlu  menurunkan  tim  khusus yang bekerja secara serius untuk menemukan para pelaku yang bertindak tidak manusiawi yang memanfaatkan revolusi industri pertambangan  yang  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah dan para kiai yang memiliki perspektif yang pertama.
Jadi,  konteks  mengutamakan  realitas  perkembangan masyarakat  perspektif  politik  Ibn  Khaldun  bisa  dikaitkan dengan  bagaimana  pemerintah  menentukan  kebijakan  tentang lingkungan  lestari  dan  keseimbangan  kosmologis. 43 Dalam upaya menjalankan komitmen tanggung jawab ini, para petugas pemerintah telah bertanggung jawab untuk menjaga aspek psikis dan  aspek  kemanusiaan  masyarakat  yang  memang  terdiri  dari berbagai  variasi  latar  belakang  dan  kepentingan.  Sehubungan dengan  fenomena  ini,  para  kiai  dan  santri  sudah  mengambil perannya dengan baik, berupa pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan visi Islam untuk membangun peradaban yang tinggi yang tidak mengorbankan aspek lingkungan lestari dan aspek kemanusiaan.
43 Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia (Bandung: Alumni, 2001); Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1990);  Abdurrahman, Peraturan Per-UU-an Lingkungan Hidup (Jakarta: Harvarindo, 2001).
Gerakan  para  kiai  dan  santri  ini  dapat  menjadi  contoh pemeritah  dan  pihak-pihak  yang  berwenang  mengeluarkan kebijakan  untuk  mendesain  tidak  hanya  menentukan  regulasi tata  aturan  revolusi  industri  pertambangan,  namun  juga  perlu memberikan  sebuah  fasilitas  yang  baik  dan  memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat tentang rencana jangka panjang  pembebasan  tanah,  yaitu  untuk  pendirian  industri pertambangan semen Indonesia di Rembang. Oleh karena itu, pola  jual  beli  tanah  dengan  cara  mendiamkan  tujuan  utama pembelian tanah akan membuat keuntungan para pemodal jauh lebih besar dari pada para petani yang menjual tanahnya. Subjek yang berkepentingan yang ingin memainkan perannya di tengah masyarakat  ring  pertama  adalah  mereka  yang  telah  bersinergis dengan industri pertambangan dan mereka yang berkepentingan untuk  keperluan  transaksional.  Sehubungan  persoalan  ini memerlukan keterlibatan segera dari pemangku kebijakan, baik langsung maupun secara tidak langsung.
Beberapa hal yang memerlukan pertimbangan dari pihak pemerintah  adalah  adanya  pengalaman  beberapa  daerah  yang sudah  kemasukan  perusahaan  besar  yang  melibatkan  tenaga profesional  asing,  maka  akan  berdiri  banyak  hotel  yang  bebas untuk  kepentingan  komersialisasi  jasa,  budaya,  dan  sebuah komersialisasi yang merusak moral masyarakat. Dalam kondisi apapun,  baik  masyarakat  yang  dikanalisasikan  di  tenda  tapak maupun masyarakat yang berada secara normal di rumah-rumah perkampungan adalah masyarakat yang sama-sama memerlukan pendampingan, sehingga tidak ada lagi istilah masyarakat pro dan masyarakat tolak. Masyarakat yang teridentifikasi pro dan tolak pun merupakan masyarakat yang menjadi korban kepentingan revolusi industri pertambangan. Kerangka dasar berpikir seperti ini  yang  menjadi  alasan  utama  penulis  untuk  tetap  menerima para  tamu  dari  masyarakat  yang  menjadi  korban  kepentingan di  kediaman  penulis,  baik  dari  mereka  yang  dikatagorikan  pro industri pertambangan maupun yang dikatagorikan tolak industri pertambangan.
Fenomena ini mengingatkan pada pesan kearifan seorang
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
guru  sufi  di  pesantren  Kajen  Pati,  yang  menyatakan  " Kue  arep ndelok sikape wong sing anduweni kepentingan. Meski koyo mengkono, iya tetep kudu den hormati. Kondisi koya mengkunu iku lagi poda lali ." Jadi,  sudah  menjadi  kewajiban  bersama  untuk  tetap  menjaga lingkungan  lestari  dan  menjaga  kelestarian  sumber-sumber mata air. Secara teologis, alasan keterlibatan para kiai dan santri di tengah masyarakat pecinta lingkungan lestari, 44 karena setiap pohon dan penghijauan adalah lembaran dedaunan yang mengukir kisah  Nabi  Khidlir  dan  kawasan  risalah  Nabi  Muhammad. Berdasarkan  realitas  perkembangan  masyarakat  versus  industri ini, tidak bisa diukur dari siapa yang menang dan siapa yang kalah memperebutkan kepentingannya.

## Simpulan
C. Adanya kebijakan pendirian industri pertambangan semen di  Rembang  merupakan  kasus  dari  sekian  pertambangan  di kawasan pegunungan Kendeng yang sebenarnya jangan sampai terjadi. Karenanya, memerlukan pemetaan yang tegas terhadap rencana kebijakan pendirian industri pertambangan di Rembang, sehingga  tidak  akan  terjadi  peristiwa  yang  membahayakan masyarakat. Dalam peprspektif hetrologis dan ekologis, bahaya pertambangan yang dibangun di atas lahan pegunungan Kendeng bisa  diunduh  di  internet  dengan  mudah.  Gerakan  muslim Kendeng  di  Rembang  merupakan  gerakan  menjaga  kawasan kosmologis.  Kawasan  keseimbangan  kosmologis  ini,  meliputi tiga pusaran kehidupan: Allah, manusia, dan kesemestaan . 45 Dalam tiga pusaran ini, manusia berperan menjadi wakil Allah sebagai sumber kebenaran dan keberadaan kealaman.
44 Fahrudin Mangunjaya, Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 65.
45 Ubaidillah  Achmad,  “Konseling  Sufistik:  Membentuk  Kesadaran Kewahyuan  Masyarakat  Kendeng”,  dalam Jurnal  Konseling  Religi  STAIN Kudus , Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 349-376.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
_____, Peraturan Per-UU-an Lingkungan Hidup , Jakarta: Harvarindo,
2001.
Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, Juz I, Kairo: Mathba’ah al-Amiriyah, 1904.
Arifin Thoha, Zainal. Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU  dan  Tantangan  Kebudayaan ,  Yogyakarta:  Gama  Media,
2001.
Al-Makki,  Abd  al-Raziq, al-Fikr  al-Falsafi  ‘inda  Ibnu  Khaldun, Iskandariah: Mu’assasah al-Tsaqafah al-Jami’iyah, 1970.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Jakarta:  Gramedia,
2008.
Bagun, Rikard. Seratus Tahun Bung Hatta , Jakarta: Buku Kompas,
2002. Bouthol, Gaston. Teori-teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun , Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Baali, Fuad dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus,1989.
Beilharz, Peter, Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filsof Terkemuka , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
Campbell, Tom, Tujuh Teori Sosial , terj. F. Budi Hardiman, Jakarta: Kanesius, 1994.
Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik Modern , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Dharwis,  Ellyasa, K.H.  Gus  Dur,  NU,  dan  Masyarakat  Sipil , Yogyakarta: LKiS, 1994.
Dunham,  S.  Ann. Pandekar-pandekar  Besi  Nusantara:  Kajian Antropologi  Tentang  Pandai  Besi  Tradisional  di  Indonesia, terj. Yuliani Lipoto, Bandung: Mizan, 2008.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Eickelman, Dail F dan James Piscatori, "Politik Muslim: Wacana Kekuasaan  dan  Hegemoni,  terj.  Endi  Haryono,  Rahmi Yunita, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
F. Baali and A. Wardi. Society, State and Urbanism: Ibnu Khaldun’s Sosiological Thought, Albany: State University of New York Press, 1988.
Gilbert  Harman,  “Precis  of  Moral  Relativism  and  Objetivity” Precis Part of One”, dalam Philosophy and Phenominolgical Research, Vol. LVIII, No. 1, Maret 1989.
George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997. http://www.mongabay.co.id/2014/08/08/soal-amdal- tambang-semen-di-rembang-ini-kata-pakar-hukum- lingkungan, 20 Desember 2014.
http://www.seruni.org/2014/11/pernyataan-sikap-serikat- perempuan.htm, di akses tanggal 22 Desember 2014.
http://www.aman.or.id/2012/09/10/solusi-pengelolaan- pertambangan-emas-di-wilayah-adat-melalui-pengelolaan- tambang-emas-lestari-oleh-masyarakat-adat,  diakses  pada 17 Januari 2015.
Horikoshi, Hiroko, Kyai dan Perubahan Sosial , Jakarta: P3M, 1987. http://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-pabrik-semen- ratusan-warga-rembang-gelar-istigasah.html;  http://www. katakini.com/berita-dianggap-menindas-rakyat-petani- rembang-demo-ugm.html,  diakses  pada  23  Desember 2014.
http://www.republika.co.id/mark-zuckerberg-antusias-baca- buku- karya-ibnu-khaldun; www.harianterbit.com, diakses pada 24 Desember 2014.
Holly Johnson, Nathalia Ollu, dan Sami Navela, Violence Against Women: an International Perspective , New York: Springer, 2008.
Hasanah, Umdatul, Eksistensi dan Peran Pondok Pesantren Tradisional dalam  Pembangunan  Masyarakat  Industri  Cilegon ,  Banten: Penulisan IAIN Banten, 2008.
Huwaydi, Fahmi, Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam , terj. Muhammad Abdul Ghaffar E.M. Bandung: Mizan, 1996.
H. Soltou, Roger, An Introduction to Politics , London: Longmans, Green and Co, 1961.
Harold J, Laski, The State in Theory and Practice , New York: The Viking Press, 1947.
Hilmi, Masdar, Islam Profetik: Substansi Nilai Agama dalam Ruang Publik, Yogyakarta: Kanisius, 2008. Ikhwan Affandi, Hakimul. Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Ismail Gani, Soelistiyani, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia,
1987.
Jalal Syaraf,  Muhammad dan Ali Abdul al-Mu’thi Muhammad, al- Fikr as-Siyasi fi al-Islam: Syakhsiyah wa Mazahib , Iskandariah: Dar al-Jami’ah al-Mishriyah, 1978.
James  Coulson,  Noel, A  History  of   Islamic  Law ,  Edinburg: Univesity Press, 1964.
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan , Jakarta:
Gramedia, 1985.
Khan  Sherwani,  Haroon, Studies  in  Muslim  Political  Thought  and Administration, Lahore: S.H. Muhammad Ashraf Kashmiri Bazaar, 1945.
Mangunjaya, Fahrudin, Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan , Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
Mulyana,  Deddy  dan  Rakhmat  (ed.), Komunikasi  Antarbudaya: Pandungan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
Mohammad  A.  Shomali, Realtivisme  Etika  Menyisir  Perdebatan Hangat dan Memetik Wawasan Baru tentang Dasar-dasar Baru , terj. Zaimul Am, Jakarta: Serambi, 2005.
M. Raharjo, Dawam, (ed). Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah , Jakarta: LP3ES, 1985.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: LP3ES, 1998.
M. Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid , Jakarta: Gramedia, 2014. N.S., Suwito, Eko-Sufism: Konsep, Strategi, dan Dampak , Purwakerto: STAIN Press, 2011.
Noer, Deliar , Pemikiran Politik di Negeri Barat, Jakarta: Rajawali,
1983.
Rohman, M. Najibur, “Pak Tjip dan Hukum Progresif ”, dalam
Kompas , 20 Januari 2010.
Surbakti,  Ramlan, Memahami  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia,
1992. Raho,  Bernard, Teori  Sosiologi  Modern ,  Jakarta:  Prestasi  Pustaka Publisher, 2007.
Susan,  Novri, Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-isu  Kontemporer , Jakarta: Kencana, 2009
Syafii  Maarif, Ahmad, Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur , Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Sara  Ahmed,  “Deconstruction  and  Law’s  Other:  Towards  a Feminist Theory of Embodied Legal Rights”, dalam Social Legal Studies, Vol. 4, th. 1995.
S.  Turner,  Bryan, Religion  and  Social  Theory ,  London:  Sage Publication, Ltd, 1991.
S.R.  Parker  dkk., The  Sociology  of   industry ,  terj.  Karta  Sapoetra, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan,  1996. Silalahi, Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Bandung: Alumni, 2001. T.O. Ihromi (ed.), Pokok-pokok Antropologi Budaya , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
_____, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima (eds.),
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
“Kata Pengantar”, dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita , Bandung: Penerbit Alumni, 2000. Ubaidillah Achmad. “Konseling Sufistik: Membentuk Kesadaran Kewahyuan  Masyarakat  Kendeng”, Jurnal  Konseling  Religi STAIN Kudus , Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2014. Van Bruinessen, Martin , NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru , Yogyakarta: LKiS, 1994. William C. Chittick, Kosmologi Islam dan Dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam, Bandung: Mizan, 2010. Weber, Max, Essay on Sociology, Trans. Ed. And with an introduction, by H. H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1958.
Yulianto, Diyan, dan M.S. Rahman ,  Sumbangan- sumbangan Karya Sains Superdahsyat Islam Abad Pertengahan , Yogjakarta : DIVA Press, 2010.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan