Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 550-554| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554

## PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN)
Desy Kristiani Rahma Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia desykristiani98@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, puspautariujianti@gmail.com

## Abstrak
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  upaya  pembinaan  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia,  pembinaan  tersebut  ditujukan  bagi  warga  binaan  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  dijatuhi hukuman  penjara.  Dalam  proses  pembinaan  tersebut  warga  binaan  diayomi  dan  dibina  oleh  petugas pemasyarakatan  dan  dilindungi  hak-haknya  sebagai  warga  negara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengungkapkan  hak-hak narapidana perempuan hamil dan pasca  melahirkan di  lembaga pemasyarakatan serta implementasi  pemberian  hak  WBP  perempuan  hamil  dan  pasca  melahirkan  di  lembaga  pemasyarakatan perempuan kelas  II A  Kerobokan.  Metode penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan  yuridis  sosiologis.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  didapat langsung  melalui  responden  atau narasumber.  Sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dianalisis  menggunakan  teknik  deskriptif  analisis. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Lembaga  pemasyarakatan  memiliki  peranan  penting  dalam  perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri khususnya wanita hamil dan pasca melahirkan, perlindungan atas hak tersebut ditujukan agar mereka mendapat perlakuan yang manusiawi dalam lapas.
Kata Kunci : Kunci Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan

## Abstract
The correctional system is a coaching effort carried out in correctional institutions in Indonesia, the guidance is intended  for  inmates  who  commit  criminal  acts  and  are  sentenced  to  prison.  In  the  coaching  process,  the inmates  are  protected  and  nurtured  by  correctional  officers  and  their  rights  are  protected  as  citizens.  The purposes  of  this  study  are  to  reveal  the  rights  of pregnant  and  postnatal  female  prisoners  in  the  correctional facility  as  well  as  the  implementation  of  granting  the  rights  of  pregnant  and  postnatal  women  inmates  to women's  prisons  class  II  A  Kerobokan.  The  research  method  used  is  empirical  legal  research  with  a sociological  juridical  approach.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  obtained  directly  through respondents  or  sources.  Primary  and  secondary  sources  of  legal  materials  were  analyzed  using  descriptive analysis  techniques.  This  study  concludes  that  prisons  have  an  important  role  in  protecting  and  fulfilling  the rights  of  prisoners  themselves,  especially  pregnant  and  postpartum  women,  the  protection  of  these  rights  is intended so that they receive humane treatment in prisons.
Keywords: Key Correctional Institution, Correctional Officer, Correctional Inmates

## I. PENDAHULUAN
Mengacu  pada  pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki kedudukan  yang  sama  dimata  hukum,  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  perempuan  dan  lelaki memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dimata  hukum.  Dalam  prakteknya  perempuan  memiliki keistimewaan  dari  lelaki  baik  itu  dari  fisik,  sistem  reproduksi  dan  keistimewaan  perempuan  tersebut juga  termasuk  mengandung  dan  menyusui.  Hak  atas  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  perempuan  tersebut  mengakibatkan  dijatuhinya hukuman berupa kurungan penjara di Lembaga pemasyarakatan.
Setiap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  memberikan  dampak  berupa sanksi  pidana  yang  diantaranya  adalah  hukuman  penjara (Moeljatno,  2008) .  Pidana  penjara merupakan  salah  satu sanksi pidana pokok yang  harus dijalani oleh pelaku tindak pidana  itu sendiri. Dari semua ketentuan yang tercantum dalam delik-delik hukum pidana KUHP sanksi pidana penjara termasuk  kedalam  sanksi  pokok  yang  harus  diterima  pelaku  tindak  pidana.  Pidana  penjara  penjara
tersebut  dilaksanakan  di  lembaga  pemasyarakatan,  yang  dimana  sistem  pemenjaraan  tersebut ditekankan  atas  dasar  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  dan diharapkan  dapat  memberi  efek  jera  bagi  pelaku.  Lembaga  pemasyarakatan  itu  sendiri  merupakan instansi yang bergerak dalam sistem peradilan terakhir, yang dimana menjadi tempat atau wadah bagi para pelaku tindak pidana. Kurungan penjara tersebut dapat sepenuhnya menghilangkan kemerdekaan dari pelaku tindak pidana yang menjadikan pelaku tindak pidana tidak  lagi memiliki kehidupan yang bebas seperti sebagaimana mestinya. Kehilangan kemerdekaan atas hidupnya menjadikan orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana kehilangan hak-hak nya sebagai layaknya manusia pada umumnya. Sistem pidana kurungan saat ini berbeda dengan sistem pidana kurungan abad ke 18. Pada saat itu hukuman dilakukan dengan kejam dan dilakukan di muka umum.
Sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada UUD 1945, yang dimana Lembaga  pemasyarakatan  menjamin  atas  unsur  perlindungan  bagi  masyarakat  binaannya  dan menjamin  atas  pengakuan  hak  asasi  manusia.  Konstitusi  dan  hukum  menjamin  perlindungan  bagi masyarakat  binaan  dalam  konteks  ini  ialah  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan (Soponyono, 2015) .  Dengan  dikenalnya  sistem  pemasyarakatan  maka  menjadi  dasar  atas  perubahan  dari  sistem pemidanaan  kurungan  penjara  di  Indonesia,  yang  dimana  konsep  pemasyarakatan  tersebut  dijalani dengan  lebih  mengayomi  dan  memanusiakan  warga  binaannya.  Narapidana  yang  dibina  dalam Lembaga pemasyarakatan bertujuan agar mereka memahami kesalahannya atau memberikan efek jera bagi  narapidana  itu  sendiri  dan  diharapkan  saat  masa  hukumannya  berakhir  narapidana  kembali kembali  ke  masyarakat  dengan  perilaku  yang  baik  serta  tidak  mengulangi  lagi  kejahatan  atau perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  hukum.  Pelaksanaan  atas  pembinaan  bagi  narapidana  di Lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
Hukuman  penjara  di  Lembaga  pemasyarakatan  itu  sendiri  bertujuan  agar  warga  binaan menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  akan  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya  dan  tidak mengulanginya  lagi  sehingga  dapat  diterima  kembali  dalam  lingkungan  masyarakatnya  dan  dapat hidup  wajar  selayaknya  masyarakat  yang  baik  dan  bertanggungjawab  di  lingkungannya.  Dari  sekian banyak warga binaan di Lembaga pemasyarakatan terdapat juga perempuan yang sedang mengandung di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kondisi mengandung bahkan sampai melahirkan, kejadian seperti ini sering terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan dan hal-hal seperti ini telah diatur dalam sistem  operasional  prosedur  dari  pembinaan  ibu  hamil  di  lingkungan  pemasyarakatan  tersebut.  Hak atas  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  perempuan  tersebut  dipertanyakan  saat  perempuan  tersebut harus  bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  perempuan  tersebut  mengakibatkan  dijatuhinya  hukuman  berupa  kurungan  penjara  di  Lembaga pemasyarakatan.  Sanksi  pidana  penjara  di  Lembaga  pemasyarakatan  memang  bertujuan  untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus  mengacu  kepada  hak  asasi  manusia  dari  warga  binaan  yang  harus  dijaga  oleh  petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas khusus bagi  perempuan yang  sedang  dalam  kondisi  hamil  atau  pasca  melahirkan,  maka  diperlukan  perlakuan  khusus  bagi mereka  dan  Lembaga  pemasyarakatan  diharapkan  menjadi  ujung  tombak  dalam  pelaksanaan  dan pengayoman  bagi  narapidana  sehingga  hak-hak  mutlak  dari  narapidana  itu  sendiri  dapat  diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) (Banapon et al., 2021) . Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Kresnadari  et  al.,  (2018) setiap  narapidana  perempuan yang  sedang  hamil  dipenuhi  haknya  untuk  memperoleh  pelayanan  Kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta  sesuai  dengan  pasal  20  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Lebih lanjut, Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa hak-hak dasar para narapidana yang harus terpebuhi adalah hak  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi  di  dalam  Lapas/Rutan,  hal  ini  telah  tercantum  dalam  Pasal  14  UU  No.12  tahun  1995. Sedangkan  penelitian  dari Ticoalu  (2013) sangat  bertolak  belakang  dengan  kedua  penelitian sebelumnya, berdasarkan kasus yang telah ditinjau di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum adanya  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  seperti  tenaga  medis,  ruang  persalinan,  closet  yang mendukung  keamanan  bagi  perempuan  yang  sedang  hamil  serta  tuntunan  konseling.  Dari  fenomena tersebut  maka  dilakukannya  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  hak-hak  narapidana perempuan  hamil  dan  pasca  melahirkan  di  lembaga  pemasyarakatan  serta  implementasi  pemberian
hak WBP perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas  II A Kerobokan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris yang dikaji menggunakan fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang diambil dari perilaku manusia baik itu  secara verbal  yang didapat melalui wawancara  atau  pengamatan  langsung  di  lapangan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis  yang  dimana  pendekatan  ini  menekankan  pada  identifikasi hukum sebagai  konstitusi  sosial yang riil dan fungsional dalam  kehidupan (Soekanto, 1986) . Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  didapat  langsung  melalui responden  atau  narasumber  yang  memiliki  kompetensi  akan  tema  penulisan  ini.  Dan  bahan  hukum sekunder  yang  didapat  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan beberapa  keputusan-keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul  tulisan  ini  serta  didapat  dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan  judul  penulisan  ini.  Bahan-bahan  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  dengan  cara mengumpulkan  dan  mengurutkan  data  yang  telah  diperoleh  dari  responden  atau  narasumber  dan dikelompokan kedalam pola, kategori serta uraian dasar. Data yang telah tersusun kemudian dianalisis dengan  teknik  deskriptif  analisis  permasalahan  dianalisis  dan  dideskripsikan  dengan  penggambaran data yang telah terkumpul seperti bagaimana adanya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak-Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak  merupakan  sebuah  kepemilikan  atas  sesuatu  yang  berupa  ataupun  kewenangan.  Surya  Kesuma selaku  narasumber  mengatakan  bahwa  hak  itu  secara  deduktif  memiliki  arti  sebagai  kekuasaan  dan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  diluar  dirinya,  sedangkan  kebalikan  dari  hak  itu  sendiri adalah  kewajiban,  kewajiban  merupakan  tugas  yang  harus  dilaksanakan  seseorang  sebelum memperoleh  haknya (Winarno,  2006) .  Sejalan  dengan  pengertian  dari  hak  tersebut,  maka  hak  asasi manusia  merupakan  kekuasaan,  kewenangan  dasar  atau  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  dan dibawa  sejak  lahir  bahkan  sejak  manusia  itu  berada  dalam  kandungan.  Tidak  ada  seorang  pun  yang berhak  merampas  hak  asasi  dari  setiap  manusia  itu  sendiri.  Hak  asasi  manusia  itu  sendiri  berarti membicarakan  tentang  kewenangan  dan  kekuasaan  dari  manusia  itu  sendiri.  Adanya  hak  asasi manusia  itu  sendiri  tidak  disebabkan  oleh  manusia  maupun  oleh  negara  melainkan  didasari  oleh martabatnya  sebagai  manusia.  Pengakuan  atas  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  tuhan berhak atas apresiasi berupa HAM (Abbas, 2015) .
Dengan adanya UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang  dimana  hak  tersebut  merupakan  bagian  penting  dari  manusia  serta  negara  dan  setiap  warga negaranya  harus  melindungi  hak  tersebut  sesuai  dengan  yang  tertuan  dalam  UUD  1945  yang mengatur  mengenai  perlindungan  atas  HAM  dari  setiap  warga  negara  Indonesia.  Secara  khusus mengenai  HAM  diatur  dalam  UU  No.  39  Thn  1999,  yang  dimana  dalam  Undang-Undang  tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM dari setiap warga negaranya sebagai hak  yang  melekat  dalam  diri  manusia  dan  mahluk  ciptaan  tuhan  yang  telah  dibawa  sejak  berada didalam kandungan. Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah Lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  selama  menjalani  masa  hukuman  penjara  seuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang  dilaksanakan  di  Lembaga  pemasyarakatan  merupakan  tahap  akhir  dari  sistem  peradilan  di Indonesia.  Dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia  terdiri  dari  4  tahap,  yaitu  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  yang  terakhir  di  Lembaga  pemasyarakatan.  Lapas  menjadi  sistem  terakhir  dalam peradilan  pidana  bertugas  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  khususnya  pidana  atas perampasan kemerdekaan atau HAM dari seseorang (Surianto, 2018) .
Pencabutan dari kemerdekaan atas haknya sendiri selama menjadi warga binaan di lapas tidak lagi seperti dulu,  yang dimana dahulu dalam  pemenjaraan  warga binaan disiksa dan  membuat HAM dari  warga  binaan  tersebut  hilang  dan  saat  ini  warga  binaan  dalam  lapas  mendapat  pembinaan  lebih manusiawi  tanpa  sedikitpun  merampas  HAM  dari  warga  binaan.  Dalam  sistem  pemasyarakatan  itu sendiri  menganut  keyakinan  bahwa  narapidana  masih  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan  dan
mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Sehingga  atas  dasar  tersebut HAM dari warga binaan dimiliki dan dijaga  secara mutlak selama masa binaan di lapas. Narapidana itu  sendiri adalah orang yang telah dijatuhi hukuman  atas perbuatan pidana  yang telah dilakukannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan atas perbuatannya berhak atas penjatuha hukuman  berupa  kurungan  penjara  sesuai  dengan  penetapan  atau  putusan  dari  pengadilan.  Pasal  12 UU  No.  12  Thn  1995  menyatakan  bahwa  pemidanaan  yang  dilakukan  terhadap  narapidana  di  lapas dilakukan  berdasarkan,  umur,  jenis  kelamin  dari  narapidana  itu  sendiri,  jenis  kejahatan  yang dilakukan,  lama  hukuman  pidana  dan  beberapa  kriteria  lainnya  yang  menyakut  tentang  permasalah pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Melalui bunyi pasal 12 tersebut maka dapat diartikan bahwa lapas  tersebut  diberikan  mandate  agar  melakukan  penggolongan  dari  narapidana  itu  sendiri  sesuai dengan  jenis  kejahatan  yang  dilakukan,  lama  hukuman  pidana  dan  beberapa  kriteria  lainnya  yang menyakut  tentang  permasalah  pemidanaan  dari  narapidana  itu  sendiri.  Termasuk  bagi  narapidana perempuan  yang  sedang  hamil  hingga  melahirkan  agar  digolongkan  dan  dikelompokkan  sehingga narapidana tersebut bisa mendapat perlakuan  dan pelayanan kesehatan sesuai dengan  kebutuhan dari narapidana itu sendiri. Selain pelayanan kesehatan, narapidana yang sedang hamil dan menyusui juga berhak  mendapat  asupan  makanan  tambahan  sesuai  dengan  kebutuhan  gizi  yang  dianjurkan  oleh dokter.  Dalam  lapas  juga  diwajibkan  adanya  akomodasi  untuk  segala  perawatan  dan  pelayanan kesehatan  yang  diperlukan  baik  itu  sebelum  dan  sesudah  melahirkan  dan  bilamana  ada  bayi  yang sedang  menyusui  dibolehkan  tinggal  di  lapas  dan  telah  disiapkan  tempat  yang  layak  dan  harus disiapkan tempat penitipan yang layak bagi bayi tersebut dan tenaga pengasuh yang berkualitas yang bertugas menjaga bayi tersebut selama tidak bersama atau dalam penjagaan ibu mereka.

## 2. Implementasi  Pemberian  Hak  WBP  Perempuan  Hamil  dan  Pasca  Melahirkan  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan
Lapas  perempuan  kelas  II  A  Kerobokan  merupakan  salah  satu  dari  unit  pelaksana  dari  Lembaga pemasyarakatan di jajaran  kantor wilayah Kemenkumham Bali. Sebelumnya Lapas perempuan kelas II  A  Kerobokan  ini  bernama  Lapas  perempuan  kelas  IIA  Denpasar  sesuai  dengan  sejarah  berdirinya lapas ini yang tercantum dalam beberapa situs website. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas khusus bagi perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, maka diperlukan  perlakuan  khusus  bagi  mereka.  Dan  Lembaga  pemasyarakatan  diharapkan  menjadi  ujung tombak  dalam  pelaksanaan  dan  pengayoman  bagi  narapidana  sehingga  hak-hak  mutlak  dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya. Penetapan dari blok Wanita pada lapas ini  ditetapkan  berdasarkan  surat  keputusan  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Bali No. W20-17.OT.01.01 Thn 2017. Serta structural dari organisasi dan tata kerja dari Lapas perempuan  kelas  II  A  Kerobokan  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No.  M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  penulis  dengan  staf  bimbingan  kemasyarakatan  dan perawatan  dapat  diperoleh  data  mengenai  warga  binaan  yang  sedang  hamil  dan  melahirkan  dengan status  sebagai  warga  binaan  di  lapas  perempuan  kelas  II  A  Kerobokan.  Adapun  data  yang  diperoleh pada  tahun  2018  sebanyak  11  orang  dengan  rentang  masa  hukuman  penjara  selama  1-5  tahun  masa kurungan  penjara.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  beberapa  narapidana  di  lapas perempuan  Kerobokan,  narapidana  yang  bersangkutan  mengatakan  bahwa  memperoleh  pelayanan berupa  imunisasi  rutin  sesuai  dengan  jadwal  imunisasi,  bubur  pendamping  asi  selama  3  kali  sehari, popok, alat mandi bayi dan ruangan untuk ibu hamil dan untuk ibu merawat bayi saat sudah lahir serta rujukan  ke  rumah  sakit  apabila  ada  permasalahan  kesehatan  baik  ibu  hamil  atau  bayinya.  Maka berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka dapat dipastikan bahwa, narapidana yang hamil dan pasca  melahirkan  mendapatkan  perlakukan  yang  layak  baik  itu  bagi  ibunya  sendiri  dan  anaknya. Pelayanan yang didapat sudah sesuai dengan kebutuhan dari ibu dan anak, baik itu berupa pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan untuk ibu dan bayi, nutrisi dan vitamin untuk ibu dan bayi serta fasilitas ruangan untuk mengasuh bayi.
Pada  dasarnya  pemberian  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  khususnya  ibu  hamil  dan pasca melahirkan ada saja mengalami beberapa hambatan dalam penyalurannya. Sesuai dengan hasil wawancara  penulis  dengan  petugas  kesehatan  yang  bertugas  di  lapas  perempuan  Kerobokan  yang menyatakan  bahwa  kurang  lengkapnya  alat  pemeriksaan  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap
janin,  jumlah  dokter  kandungan  yang  bertugas  kurang  memadai,  prosedur  pelaporan  kepada  petugas penjaga  penahanan  sebelum  melakukan  pemeriksaan  terhadap  warga  binaan.  Demikian  hasil wawancara  yang  penulis  dapat  dengan  narasumber  Ibu  dr.  Ida  Ayu  Sri  Indra  yang  merupakan  salah satu petugas kesehatan yang bertugas di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas  II A  Kerobokan mengenai  kendala  dan  hambatan  dalam  memberikan  dan  mengimplementasikan  hak-hak  dari  warga binaan khususnya Wanita hamil dan pasca melahirkan di dalam lapas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa,  Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  Lembaga  yang  memberikan  proses binaan terhadap narapidana memiliki peran yang  vital atau penting dalam upaya pemenuhan hak-hak dari  warga  binaannya  khususnya  Wanita  hamil  dan  pasca  melahirkan.  Pemenuhan  terhadap  hak-hak dari  warga  binaan  tersebut  diatur  dalam  PP  No.  32  Tahun  1999.  Selain  peraturan  tersebut  proses binaan  bagi  warga  binaan  juga  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  M.HH- OT.02.02  Tahun  2009.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  maka  Lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia  khususnya  di  Lembaga  pemasyarakatan  perempuan  Kerobokan  memberikan  pelayanan yang  layak  dalam  pemenuhan  hak-hak  bagi  warga  binaan  yang  sedang  hamil  dan  pasca  melahirkan. Lembaga  pemasyarakatan  perempuan  kelas  II  A  Kerobokan  telah  menjalani  semua  ketentuan- ketentuan UU ataupun peraturan lainnya yang mengakut dalam pembinaan terhadap warga binaannya secara khusus hak-hak bagi warga binaan perempuan yang hamil dan pasca melahirkan. Hal  tersebut dapat dilihat dari standar prosedur dan operasional dari pelayanan dari pelayanan petugas yang dapat penulis nilai dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yang meliputi warga binaan lapas itu sendiri dan dokter yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan di dalam lapas itu sendiri.

## 2. Saran
Sebaiknya,  dalam  proses  pemenuhan  hak-hak  dari  warga  binaan  lapas  agar  dikaji  dan  dievaluasi secara berkala oleh pemerintah, apakah pelayanan dari lapas tersebut sudah  sesuai dengan  ketentuan dari  Undang-Undang  dan  beberapa  peraturan  terkait.  Sehingga  warga  binaan  yang  hamil  dan  pasca melahirkan  mendapat  pelayanan  yang  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  mengganggu  kesehatan  dari janin dan ayak warga binaan itu sendiri. Adapun bagi pemerintah harus lebih memperhatikan sumber daya manusia di setiap unit pelayanan teknis khususnya dalam Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Kerobokan agar disediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi warga binaan yang hamil dan  pasca  melahirkan,  sehingga  mereka  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  dan  efisien dalam penanganannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, H. (2015). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia . Kharisma Putra Utama, Jakarta. Banapon, K., Hidayati, R., & Kaimuddin, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita  Dalam  Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Dinamika,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum , 27 (5), 623–634.
Kresnadari,  A.,  Isharyanto,  &  Supanto.  (2018).  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan Kesehatan  Bagi  Perempuan  Narapidana  Dalam  Keadaan  Hamil  (Studi  Kasus  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta). Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan Ekonomi , 6 (2), 240–259.
Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (2), 313–318. Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia Press, Jakarta. Soponyono, E. (2015). Realitas Penjara Indonesia 2 . Center For Detention Studies, Jakarta. Surianto.  (2018). Menata  Sumber  Daya  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (Modal  Manusia  yang Tersembunyi di Rutan) . CV Sah Media, Makassar.
Ticoalu,  T.  D.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Pada  Narapidana  Wanita  Hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan. Lex Crimen , 2 (2), 125–132. Winarno, D. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Bumi Aksara, Surakarta.