The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## Telaah Biaya Produktifitas Pertanian Terhadap Prosentase Zakat Padi (Studi Analisis dengan Pendekatan Qiyās)
Yudi Arianto, Pepsi Juwita Aditama, Yuli Roisatul A. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: Yudiarianto88@gmail.com, pepsijuwitaadtm@gmail.com, yulirois271@gmail.com

## Pendahuluan
Kadar zakat telah ditentukan oleh syara’, baik yang bertautan dengan jenis  hartanya,  kadar  ukurannya  dan  juga  penerimanya.  Dalam  hal  ini telah diketahui bersama bahwa prosentase yang harus dikeluarkan pada zakat tanaman yang pengairannya tidak mengeluarkan biaya adalah 10%,
Abstrak: Fenomena  perawatan  tanaman  tidak  hanya memerlukan  air  yang  merupakan  kebutuhan  primer  bagi makhluk  hidup,  tetapi  perawatan  yang  lainnya  juga diperlukan,  seperti  pengolahan  tanah,  pemberian  pupuk,
pestisida  atau  penggunaan  obat-obatan  pembasmi  hama lainnya, pupuk dan air merupakan hal pokok bagi tanaman, tanaman  tanpa  pupuk  dan  pestisida  walaupun  dapat bertahan  hidup  namun  tidak  dapat  berproduksi  secara maksimal.  Realita  telah  membuktikan  bahwa  sebagian daerah  pembiayaan  pupuk  justru  lebih  mahal  daripada pembiayaan  air  yang  bisa  dibilang  lebih  praktis  dan ekonomis.  Sulitnya  mendapatkan  pupuk  juga  merupakan kendala  tersendiri  bagi  para  petani    untuk  mengolah pertaniannya.  Ketika  permasalahn  perawatan  ini  dikaitkan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan untuk zakat, maka banyak  sekali  proses  pertanian  yang  harus  mengeluarkan biaya  yang  tidak  sedikit.  Beranjak  dari  kerangka  ini,  maka sudah  selayaknya  ada  reformulasi  produk  hukum  (fikih) untuk  memberikan  sebuah  solusi  sebagai  jawaban  atas problematika tersebut, agar tidak menjadi beban yang sangat berat khususnya bagi para petani. sehingga peranan istinbath al  hukm disini  sangat  diperlukan,  salah  satunya  adalah dengan  konsep  analogi  (qiyas)  yang  dalam  hal  ini  peng- qiyasan biaya pupuk dan sejenisnya dengan biaya pengairan,
dimana  akibat  hukum  yang  lahir  adalah  prosentase pengeluaran zakat dari 10% menjadi 5%, lebih ringan karena ada beban biaya lebih yang harus ditanggung.
Kata Kunci :  Produktifitas pertanian, zakat padi, qiyas.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
dan tanaman yang pengairannya memerlukan biaya adalah 5%. 1
Dalam tataran prakteknya, fenomena perawatan tanaman tidak hanya memerlukan air sebagai penopang kehidupan, tetapi perawatan lain juga diperlukan,  antara  lain  pengolahan  tanah,  pemberian  pupuk,  pestisida atau penggunaan obat-obat pembasmi hama lainnya. Dari sini diekankan bahwa  keberadaan  serta  eksistensi  pupuk  dan  air  sama-sama  sebagai unsur  primer  bagi  tanaman.  Tanaman  tanpa  pupuk  mungkin  bisa bertahan hidup, namun tidak dapat berproduksi secara maksimal, hal ini dikarenakan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  hara  dalam  tanah  yang diperlukan oleh tanaman. Juga tidak adanya proteksi dari serangan hama yang  tidak  mungkin  terhindarkan.  Sehingga  dapat  menurunkan hasil produktifitas tanaman bahkan gagal panen.
Unsur N (nitrogen), P (pasfor) dan K (kalium) mempunyai peran yang sangat  penting  terhadap  pertumbuhan  dan  produksi  tanaman,  dimana ketiga  unsur  ini  saling  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam  menunjang pertumbuhan tanaman, unsur nitrogen dapat diperoleh dari pupuk urea dan  ZA.  Unsur  P  dari  pupuk  TSP/SP-36,  sedangkan  K  dalam  KCI  dan ZK. 2
Obat pembasmi hama dan penyakit padi juga berperan penting bagi tanaman,  untuk  melindungi  diri  dari  serangan  hama  dan  penyakit  padi yang  harus  diwaspadai  sejak  awal  masa  pertumbuhan  sampai  dengan menjelang panen. Gejala serangan hama dan penyakit, seperti penggerek batang,  wereng  coklat,  wereng  hijau,  hawar  daun  bakteri  (HDB),  dan sebagainya, harus diantisipasi agar dapat dilakukan pengendalian secara tepat sehingga tidak menimbulkan kerusakan berat pada tanaman.
Sebagai  contoh  penyakit  HDB,  ini  merupakan  penyakit  bakteri  yang tersebar  luas  dan  dapat  menurunkan  hasil  sampai  36%,  penyakit  dapat berjangkit pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada  lahan  sawah  yang  selalu  tergenang,  gejala  awal  yang  ditunjukkan adalah timbulnya bercak abu-abu kekuningan umumnya pada tepi daun, dalam  perkembangannya,  gejala  akan  meluas  membentuk hawar dan akhirnya mengering. 3
1 Muhammad  Bin  Futū ḥ al-Humaidi, al-Jam’u  Bayna ṣ a ḥ i ḥ ain  Bukhāri  Wa  Muslim, jilid 2,  (Beirut:Dār an-Nasyr, 2002 ), hlm, 199.
2 Abdul Wahid Rauf dkk, Peranan pupuk NPK pada tanaman padi, (Departeman Pertanian Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian,  loka  pengkajian  teknologi  pertanian koya barat Irian jaya-2000)
3 Mahyudi Syam dkk, Masalah Lapang Hama, Penyakit, Hara pada Padi, Cetakan 3, (Bogor:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Dari  sini  terlihat  jelas  betapa  pentingnya  pengadaan  pupuk  sebagai penunjang  produktifitas  tanaman,  sebagai  langkah  preventif  serta penanggulangan  dari  serangan  hama  dan  penyakit  tanaman.  Di  era  saat ini  banyak  dijumpai  pada  beberapa  daerah,  praktek  pembiayaan  pupuk dan  pengadaan  pestisida  justru  lebih  mahal  daripada  pembiayaan  air yang  bisa  dibilang  lebih  praktis  dan  ekonomis.  Sulitnya  mendapatkan pupuk  juga  merupakan  kendala  tersendiri  bagi  para  petani  untuk mengolah  lahan  pertaniannya.  Ketika  permasalahan  biaya  perawatan tanaman  ini  dikaitkan  dengan  kewajiban  yang  harus  dikeluarkan  untuk zakat,  maka  banyak  sekali  proses  pertanian  yang  harus  mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Dari  sini  penulis  tertarik  untuk  menelaah  lebih  dalam  masalah tersebut,  dimana  sudah  tepatkah  biaya  pertanian  disamakan  atau mungkin  dianalogikan  dengan  biaya  pengairan,  yang  nantinya  akan menggiring pada konklusi prosentase zakat pertanian sebesar 5%  – 10%. Dalam  kaitan  dengan  ini  kami  akan  kerucutkan  pembahasan  pada  dua topik.  Pertama,  Biaya  perawatan  tanaman  seperti  pupuk  dapatkah merubah prosentase zakat, mengingat hal tersebut merupakan salah satu pengeluaran  yang  cukup  besar  dari  sisi  financial.  Kedua,  berapa prosentase  yang  harus  dikeluarkan  untuk  zakat  tanaman  yang menggunakan pupuk nantinya.

## Hasil Pertanian yang Wajib dizakati
Mengenai  zakat  tanaman  yang  tumbuh  dari  tanah,  ulama  berselisih pendapat  tentang  tanaman  apa  sajakah  yang  terkena  kewajiban  zakat sebanyak 5 atau 10%, secara umum perbedaan tersebut dapat diklasifikasi kedalam  dua  pendapat.  Pendapat  yang  pertama  menyatakan  bahwa tanaman  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  mencakup  semua  jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang  kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. 4

## 1. Menurut Mażhab Māliki dan Syāfi’i
Menurut  mażhab  Māliki  dan  Syāfi’i  berpendapat  bahwa  zakat
Puslitbang,  2007),  hlm,  3  dan  seterusnya;  atau  dapat  diakses  pada: http://epetani.deptan.go.id/budidaya/hama-dan-penyakit-padi-13
4 Fath al-qādir , 2: 2 dan seterusnya; al-lubab , 1: 151 dan seterusnya; al-Syarh al-kabīr , 1:447 dan  seterusnya; al-syarh  al- ṣ aghir ,  1:609  dan  seterusnya;  al-Qawānīn  al-Fiqhiyyah,  105; Mughni  al-Muhtāj, 1:  281  dan  seterusnya; al-Muhażab ,  1:  156; al-Mughni .  2:  690  dan seterusnya; Kasyāf al-Qannā , 2: 236-238; al-Majmū’ 5:432-442.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
wajib  atas  segala  makanan  yang  dimakan  dan  disimpan,  bijian  dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang  dimaksud  dengan  makanan  adalah  sesuatu  yang  dijadikan makanan  pokok  oleh  manusia  pada  saat  normal,  bukan  dalam  masa luar  biasa.  Oleh  karena  itu  menurut  mażhab  Māliki  dan  mażhab Syāfi’i.  Pala,  badam,  kemiri,  kenari,  dan  sejenisnya  tidaklah  wajib zakat,  sekalipun  dapat  disimpan  karena  tidak  menjadi  makanan pokok  manusia.  Begitu  juga  tidak  wajib  zakat,  jambu,  delima,  buah pir,  buah  kayu,  prem,  dan  sejenisnya,  karena  tidaklah  kering  dan disimpan. 5
Ulama-ulama  mażhab  Maliki  tidak  sependapat  tentang ara , sebagian  mengatakan  tidak  wajib  zakat,  oleh  karena  Malik  berkata dalam al-muwa ṭ a’ . Bahwa sunnah nabi yang tidak diperdebatkan lagi oleh kami, dan saya dengar dari ulama-ulama yang tidak diragukan kepandaiannya  ialah  bahwa  delima,  buah  kayu,  ara,  dan  sejenisnya, atau  bukan  yang  merupakan  buah-buahan,  tidaklah  terkena kewajiban zakat. 6
Ibnu Abdil Barr berkata. Ara dimasukkan pada bidang yang tidak wajib zakat ini tentunya Tuhan yang lebih tahu, ara itu tidak dikenal kering,  dapat  disimpan,  dan  menjadi  bahan  makanan  pokok. Seandainya hal itu dikenal, saya tidak akan memasukkannya kedalam bidang  tidak  wajib  di  atas,  karena ara lebih  banyak  persamaannya dengan   kurma  dan  anggur  dari  pada  dengan  delima.  Saya  pernah mendapat  laporan  yang  bersumber  dari  Abhari  dan  sekelompok kawan-kawannya  yang  mengeluarkan  fatwa  bahwa ara wajib  zakat, dan berpendapat bahwa pendapat Mālik adalah benar. 7
Qur ṭ ubīy  mengatakan,  Syāfi’i  berkata  bahwa  buah-buahan  yang wajib  zakat  hanyalah  kurma  dan  anggur,  oleh  karena  Nabi  SAW. memungut  zakat  dari  kedua  buahan  itu  dan  merupakan  makanan pokok  yang  bisa  disimpan  bagi  penduduk Ḥ ijaz.  Katanya  lagi,  Pala dan badam juga biasa disimpan tetapi tidak wajib zakat, oleh karena sepengetahuan saya kedua buahan itu tidak menjadi makanan pokok di hijaz tetapi hanya buahan saja.
5 Yusuf  Qar ḍ awīy, Fiqh  al-zakāt  (Hukum  Zakat) ,  di  alih  bahasakan  Salman  Harun  dkk,
Cetakan 11, (Bogor: Litera antar nusa, 2010 ), hlm, 333.
6 Mālik bin anas, al muwa ṭ a’, cetakan 3, (Bairut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 174
7 Syamsuddin al-Qur ṭ hubi, al-Jāmi’ li-Ahkāmil Qur’an, Jilid 7, (Riya ḍ : Dār Alim al-Kutub, 2003). hlm, 103.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Syāfi’i  berkata,  “Zaitun  tidaklah  wajib  zakat  berdasarkan  firman Allah  surat  al-An’ām:  141,  “zaitun  dan  delima…..”  yang mengaitkannya  dengan  delima  sedangkan  delima  tidaklah  wajib zakat.”  Itu  pendapat  Syāfi’i  di  mesir,  tetapi  ia  mempunyai  pendapat lain di Irak, yaitu bahwa zaitun wajib zakat. 8
Pendapat  Malik  tentang  zaitun  itu  tidak  berbeda,  yaitu  wajib zakat.  Dalam al-Muwa ṭ a’ disebutkan  bahwa  ia  bertanya  pada  Ibnu Syihāb tentang zaitun tersebut, yang menurut Qurtubi, ia memperoleh jawaban bahwa wajib zakat 10%, 9 Hal itu menunjukan bahwa ayat di atas  menurut  mereka  tetap  berlaku  tidak  di- nasakh- kan.  Mereka berdua  juga  sama  sependapat  bahwa  delima  tidak  wajib  zakat, sedangkan sebelumnya mewajibkannya. 10

## 2. Menurut Ahmad
Pendapat  Ahmad  beragam,  yang  terpenting  dan  terkenal  adalah seperti  yang  terdapat  dalam al-Mughni” Zakat  wajib  atas  bijian  dan buahan  yang  memiliki  sifat-sifat  ditimbang,  tetap,  dan  kering  yang menjadi  perhatian  manusia  bila  tumbuh  di  tanahnya,  berupa makanan  pokok  seperti  gandum,  sebangsa  gandum,  sorgum,  padi, jagung,  padi-padian;  berupa  kacang-kacangan  seperti  kacang  tanah, miju-miju,  kacang  polong  hindi,  dan  kedelai;  berupa  bumbu- bumbuan  seperti  jintan  putih  dan  jemuju;  berupa  biji-bijian  seperti rami, mentimun, dan kundur; berupa bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, turmus, bijian, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan  yang  mempunyai  sifat-sifat  diatas,  seperti  kurma, anggur,  aprikot,  buah  badam,  kenari  hijau,  dan  buah  gunduk,
( venetian ). 11
3. Menurut mażhab Ḥ anafi:
Abū Ḥ anifah  berpendapat  bahwa  semua  hasil  tanaman,  yang berpotensi  untuk  berkembang,  yaitu  yang  dimaksudkan  untuk mengexploitasi  dan  memperoleh  penghasilan  dari  penanamannya, wajib  zakatnya  sebesar  10%  atau  5%,  dikecualikan  dari  hal  itu yaitu  kayu api (Ha ṭ hab) , tebu (Qho ṣ ob) , Sejenis ganja (Hasyisy) , Jerami (at-Tibn), dan pelepah kurma (as-Sa’af). oleh karena tidak bisa ditanam
8 Syamsuddin al-Qur ṭ ubi, hlm, 103 9 Mālik bin Anas, hlm. 172.
10 Syamsuddin al-Qurthubi , hlm, 103 11 Ibnu Qudāmah al-Maqdusi, Al-Mghni, Jilid 5, (Maktabah Syamela), hlm, 288.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
orang,  bahkan  dibersihkan  dari  semuanya  itu.  Tetapi  bila  seseorang sengaja  menanami  tanahnya  dengan Hasyisy ,  kayu,  atau  Tebu,  maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%. 12
Menurut  pendapat  Abu  Hanifah  dan  kawan-kawanya,  tebu, kunyit,  kapas,  dan  ketumbar  wajib  dikeluarkan  zakatnya  sekalipun bukan  makanan  pokok  atau  tidak  dimakan.  Menurut  Abu  Hanifah, semua  buah-buahan  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  seperti  jambu,  per, persik,  aprikot,  tin,  mangga,  dan  lain-lain,  baik  basah,  kering,  atau bukan.  Begitu  juga  wajib  mengeluarkan  10%  zakat  semua  sayur- sayuran,  seperti  timun,  labu,  semangka,  wortel,  lobak,  kol,  dan  lain- lain. 13
Dari  beragam  uraian  diatas  dapat  dilihat  dalam  menanggapi persoalan  padi,  semuanya  sepakat  akan  kewajiban  zakatnya.  Dalam arti keempat imam madzhab tersebut sepakat bahwa padi merupakan tanaman  yang  wajib  untuk  dizakati.  Meskipun  mażhab Ḥ anafi mendasari  argumentasi  kewajibannya  karena  merupakan  jenis tanaman yang memiliki potensi untuk berkembang dan tumbuh.

## Model Perhitungan Nishâb Zakat Pertanian
Nishâb  adalah  batas  jumlah  minimal  sebuah  harta  sehingga  jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Sesuai dengan Nash, Jumhur Fukaha menetapkan  nishâb  zakat  pertanian  adalah  5  ausuq. 14 Nishâb  zakat dihitung  dari  hasil  panen  yang  sudah  dikeringkan  dan  dibersihkan  dari kulit-kulitnya  atau  senilai  dengannya. 15 Tanaman  seperti  padi  yang disimpan tanpa dipisahkan dari  kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi  dan  dihitung  senilai  nishâb  beras  atau  dua  kali  lipat  timbangan beras. 16 Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran wasq dan mengkonversikan  dalam  ukuran  yang  dipakai  saat  ini.  Berikut  beberapa perbedaan  dalam  mengkonversi  ukuran  5  ausuq.  Kebanyakan  muzakkî merujuk  pada  Ulama  setempat  atau  kebiasaan  yang  telah  berlaku  dan turun-temurun untuk menentukan ukuran nishâb.
12 Muhammad  bin  Muhammad  al-Bābarti, al-‘Ināyah  syarh  al-Hidāyah, jilid  3,  (Maktabah Syamela), hlm, 161-163.
13 Muhammad bin Muhammad al-Bābarti, hlm. 163
14 Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, Al-Mugniy (Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968), jilid III, hlm.  3. Al-Khithâb, Mawâhib al-Jalîl. jilid 2, hlm. 278.  Asy-Syirâzi, Al- Muhazzab fi al -Fiqh al-Imâm asy-Syâ fi‘i (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), jilid 1, hlm. 284.
15 As-Sayyid as-Sâbiq, hlm. 258.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Perbedaan Pendapat dalam Konversi 5 Ausu q Pendapat Konversi Beras Konversi Padi PendapatJumhur Ulama. 17 610 kg - Abû Hanifah. 18 875 kg - Imam Al-Qaradhâwi. 19 653 kg (lama), 647 kg (revisi) - BAZNAS. 20 653 kg - KHES. 21 815 kg 1.481 kg Kemenag RI. 22 750 kg 1.350 kg

## Prosentase Zakat
Ibnu Umar meriwayatkan dalam Syarh Ṣ ahīh Bukhāri:
يف
فصن حضنلاب يقس اميفو رشعلا ًايرثع ناك و نويعلاو ءامسلا تقس ام
23
رشعل
“Pada  tanaman  yang  disirami  oleh  air  hujan  dan  mata  air  atau tumbuhan  itu  hanya  menyerap  air  hujan,  maka  zakatnya  seper sepuluh,  dan  pada  tanaman  yang  disirami  dengan  mengangkut  air maka zakatnya seper duapuluh”
Menurut  Abu  Ubaid ‘at ṡ ari sebagaimana  keterangan  hadis  di  atas adalah  tanaman  yang  disirami  dengan  air  hujan  maupun  mata  air, sedangkan al-ba’l adalah tanaman yang hidup dengan menyerap air dari tanah  dan  tanpa  ada  usaha  untuk  menyirami  tanaman  tersebut.  Tetapi Zainuddin Abd al-Rouf al-Manawi  mengatakan bahwa ba’l adalah nama lain dari ‘a ṡ ari. 24
Dalam al-Mustadrak, Mu’adż bin Jabal juga meriwayatkan:
عفان نب الله دبع انث سدارم نب ريمع انث نادمهب يضاقلا نسحلا نب نمحرلا دبع ينربخأ ذاعم نع ةحلط نب ىسوم همع نع الله ديبع نب ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ ينثدح غئاصلا لبج نب : ىلص الله لوسر نأ لاق ملس و هيلع الله
:
ليسلا  و لعبلا و ءامسلا تقس اميف 17 Ali  Jum‘ah,  Al-Makâyîl  wa  al-Mawâzîn  asy- Syar‘iyyah ,  cet.  2  (Kairo:  Dâr  ar-Risâlah, 2009), hlm. 23.
18 Ali Jum’ah, hlm. 23.
19 Al-Qaradhâwi, Fiqh az-Zakâh. jilid  I, hlm. 382.
20 http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian
21 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209.
22 Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku Saku Menghitung Zakat, hlm. 28-29.
23 Abu  Hasan  Ali  bin  Kholāf  bin  Abdul  Mālik, Syarh Ṣ o ḥ īh  Bukhāri, jilid  2, (Riyadh:Maktabah al-Rusyd, 2003 ), hlm, 529.
24 Ḥ āfiż Zainuddin Abdir Rouf al-Manāwi, at-Taysīr bi Syarh Jāmi’ al-Shoghīr, Jilid 2, (Riya ḍ : Dār al-Nasyr, 1988), hlm, 349.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
رشعلا
25 . رشعلا فصن حضنلاب يقس اميف و “Pada  tanaman  yang  disirami  oleh  air  hujan  dan  tadah  hujan,  dan banjir,  maka  zakatnya  seper  sepuluh,  dan  pada  tanaman  yang disirami dengan mengangkut air maka zakatnya seper duapuluh”
Dalam Jāmi’  al- ṣ āghīr disebutkan,  tanah  yang  diairi  dengan  usaha pengairan,  misalnya  dengan  bantuan  binatang,  timba,  kincir;  atau  lain- lainnya,  maka  zakatnya  5%.  Sedangkan  yang  diairi  tanpa  usaha pengairan,  maka  zakatnya  10%,  sesuai  dengan  hadis-hadis  yang  kita temui.  Hal  itu  oleh  karena  adanya  usaha  itu  menggugurkan  kewajiban membayar  sejumlah  zakat  karena  alasan  biaya,  yang  berarti  cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas  kekayaan  yang  berkembang,  sedangkan  usaha  pengairan  itu mengakibatkan  perkembangan  itu  berkurang  yang  oleh  karena  itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula. 26

## Teori Qiyās
Qiyās secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya ( ئش لاثم ىلع ئىشلاريدقت هب هتيوستورخا ). 27 Sebagian Ulama mengartikan qiyās sebagai mengukur dan menyamakan ( ةاواسملاوريدقتلا ). 28
Menurut  istilah  usul fiqh ,  sebagaimana  dikemukakan  Wahbah  al- Zuhailīy, qiyās berarti menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan ‘illat antara keduanya.
Ibnu Subkīy dalam jam’u al-jawāmi’ , memaknai qiyās dengan.
29 . لم احلادنع همكحةلع ىف هتاو اسمل مولعم ىلع مولعم لمح “Menghubungkan  sesuatu  yang  diketahui  kepada  sesuatu  yang diketahui karena kesamaan dalam’ illat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya”.
25 Abu Abdillah al-Hākim an-Nysabūri, al-Mustadrak ‘alā Ṣ a ḥ ī ḥ ain, Jilid 1, (Beirut: Dār al- Kutub ‘Alamiah, 1990), hlm, 558.
26 Hāfidz  Zainuddin  Abdir  Rouf  al-Manāwi, at-Taysīr  bi  Syarh  Jāmi’  al-Shoghīr, Jilid  2,
(Riyadh: Dār al-Nasyr, 1988), hlm, 349.
27 Umar Abdullah, sullam al-Wu ṣ ūl lī ‘Ilm al-U ṣ ūl, Cet. Ke -1, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1956), hlm,  205.
28 Mu ṣṭ afā Sa’id al-Khin, Asr al-Ikhtilāf  fī al-Qawā’id al-U ṣ ūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā’, (Kairo: Mu’assasah al-Risālah, 1969), hlm. 468.
29 Ibn al-Subkī, Tāj al-Dīn ‘ Abd al-Wahāb , Jam’u al-Jawāmi’ , (Semarang : Usaha Keluarga, t.t.), Jilid 2, hlm, 202.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Dengan pengertian yang hampir senada, Abū Zahrah mengemukakan definisi qiyās sebagai berikut:
امهنيب كارتش لإل همكح ىلع صوصنم رخا رم أب همكح ىلع صوصنم ريغ رما ق احلا ىف 30 . مكحلا ةلع
“Menghubungkan  sesuatu  perkara  yang  tidak  ada  na ṣṣ tentang hukumnya  dangan  perkara  lain  yang  ada  na ṣṣ hukumnya  karena antara keduanya terdapat kesamaan dalam ‘illat hukumnya.
Dari  uraian  tersebut,  dapat  diketahui  hakikat qiyās. Yaitu  dua persoalan hukum yang mempunyai ‘illat yang sama. Salah satu telah ada hukumnya  di  dalam na ṣṣ ,  sementara  persoalan  lain  tidak  ditetepkan hukumnya  oleh na ṣṣ .  Lalu,  kedua  persoalan  itu  disamakan  hukumnya karena ada kesamaan ‘illat antara keduanya.
Meskipun dengan definisi yang berbeda sebagaimana pengertian qiyās diatas. Tetapi pada hakikatnya terdapat kesamaan makna, dimana dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur qiyās yaitu: a ṣ l (dasar; pokok), far’u (cabang), hukum a ṣ l , dan ‘illat .
1. Al-A ṣ l (Dasar; pokok)
Yaitu  sesuatu  yang  telah  ditetapkan  ketentuan  hukumnya berdasarkan na ṣṣ , 31 baik na ṣṣ tersebut  berupa  al-qur’an  maupun as- sunnah . Dalam istilah lainnya al-a ṣ l ini disebut juga dengan maqīs ‘alaih (yang  di- qiyās -kan  atasnya)  atau musyabbah  bih (yang  diserupakan dengannya). 32
2. Al-far’u (Cabang)
Adapun  yang  dimaksud  dengan al-far’u ialah,  masalah  yang hendak di- qiyās -kan yang tidak ada ketentuan na ṣṣ yang menetapkan
30 Abu Zahrah, hlm. 218.
31 Abdul Wahab Kholāf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 60.
32 Mengenai unsur pertama ini, beberapa Ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai  berikut:  (1) Al-a ṣ l tidak mansūkh .  Artinya  hukum syara’ yang  akan  menjadi sumber peng- qiyās -an itu masih. (2) Tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah. Apabila telah  dihapuskan  ketentuan  hukumnya  maka  ia  tidak  dapat  menjadi al-a ṣ l. (3)  Hukum syara’ . Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyās adalah hukum syara’ , bukan ketentuan hukum yang lain. Oleh karena itu, ia mestilah yang berupa hukum syara’ . (4) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-a ṣ l tersebut  merupakan  pengecualian,  maka  tidak  dapat  menjadi  wadah qiyās . Misalnya,  ketetapan  sunnah  bahwa  puasa  karena  lupa  tidak  batal.  Ketentuan  ini  tidak dapat menjadi a ṣ l al-qiyās untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa  karena  terpaksa.  Baca  Abd  Rahman  Dahlan, Ushūl  Fiqh ,  (Jakarta:  Amzah,  2010), hlm. 163.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
hukumnya. Unsur ini disebut juga dengan maqīs , atau mahl asy-syabh . 33 3. Hukum A ṣ l
Adapun  yang  dimaksud  dengan  hukum a ṣ l ialah,  hukum  yang terdapat  dalam  masalah  yang  ketentuan  hukumnya  itu  ditetapkan oleh na ṣṣ , 34 baik dari al-Qur’ān maupun as-Sunnah.
4. ‘ Illat
Adapun yang dimaksud dengan ‘illat ialah, suatu sifat yang nyata dan  berlaku  setiap  kali  suatu  peristiwa  terjadi,  dan  sejalan  dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. 35 Sebagaimana diketahui,  jumhur  Ulama  sepakat  bahwasannya  tujuan  Allah  dalam menetapkan  setiap  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan bagi  hamba-hambanya,  yaitu  dengan  meraih  manfaat  dan
33 Abdul Wahab Kholaf, hlm. 60.
Terhadap  unsur  ini,  para  ulama  menyebutkan  beberapa  syarat  sebagai  berikut.  (1) Sebelum  di- qiyās -kan  tidak  pernah  ada na ṣṣ lain  yang  menentukan.  Jika  lebih  dahulu telah ada na ṣṣ yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan qiyās .  (2)  Adanya  kesamaan  antara ‘illat yang  terdapat  dalam al-a ṣ l dan  yang  terdapat dalam al-far’u . (3) Tidak terdapat dalil qa ṭ h’i yang kandungannya berlawanan dengan al- far’u . (4) Hukum yang terdapat dalam al-a ṣ l bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far’u . (Baca selengkapnya pada: Wahbah al-Zuhailīy, Ushūl al-Fiqh al-Islāmy , Jilid I, (Damaskus : Dār al-Fikr, 2010), hlm, 611-613).
34 Abdul  Wahab  Kholaf,  hlm.  60.  Terhadap  unsur  ketiga  ini,  para  Ulama  mengatakan, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut. (1) Hukum tersebut adalah hukum syara’ , bukan yang  berkaitan  dengan  hukum  ‘ aqliyyāt atau adiyyāt dan  atau lughawiyyāt. Syarat  ini sebenarnya  hampir  tidak  perlu  disebutkan,  karna  yang  hendak  diketahui  hukumnya adalah  hukum syara’ .  (2) ‘Illat hukum  tersebut  dapat  ditemukan  bukan  hukum  yang tidak  dapat  dipahami ‘illatnya ( ghair  ma’qūlah  al-ma’nā ).  (3)  Hukum a ṣ l tidak  termasuk dalam kelompok yang menjadi khu ṣ ū ṣ iyyah (4) Hukum a ṣ l tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah,  bukan  ketentuan  hukum  yang  sudah  dibatalkan  ( mansūkh ).Baca:  Abd Rahman Dahlan, hlm. 164.
35 Ulama menetapkan beberapa syarat terhadap suatu ‘illat hukum, agar dipandang sah sebagai ‘illat , yaitu sebagai berikut: (1) ‘Illat harus bersifat ẓ ahir , yaitu: ‘illat harus berupa suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Suatu sifat yang tidak nyata (bā ṭ in) tidak dapat dijadikan sebagai ‘illat Sifat ‘illat yang nyata itu misalnya: Sifat memabukkan pada khamr . (2) Mun ḍ abi ṭ ah , yaitu ‘illat mestilah suatu yang dapat diukur dan jelas batasnya. Apabila ia tidak terukur dan dapat dikacaukan dengan sifat yang lain, maka ia tidak sah menjadi ‘illat . (3) ‘Illat harus bersifat munāsib ,  yaitu:  suatu ‘illat yang  harus  memiliki  kelayakan  dan  memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai ‘illat . Jika antara hukum  dan  sifat  yang  dipandang  sebagai ‘illat tidak  memiliki  kepantasan  dan  tidak berhubungan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai ‘illat . (4) Sifat ‘ illat bukan hanya pada peristiwa  yang  ada na ṣṣ hukumnya  ( a ṣ l ),  tetapi  juga  terdapat  pada  peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya. Apabila suatu ‘illat bersifat terbatas hanya pada al-a ṣ l (peristiwa hukum yang ada ketentuan na ṣṣ -nya,) dan tidak terdapat pada peristiwa hukum  yang  tidak  ada na ṣṣ -nya (‘illat  qā ṣ irah ),  maka  ia  tidak  sah  sebagai ‘illat .  Baca: Abdul Wahab Kholāf, hlm, 68-70.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## menghindarkan bahaya dan kemudaratan bagi hamba. Eksistensi Pupuk dan Pestisida dalam tinjauan Qiyās
Air sebagai salah satu unsur urgen bagi tanaman untuk dapat tumbuh kembang  dan  berproduksi,  terpetakkan  menjadi  dua  kategori.  Pertama, jika  air  didapat  tanpa  mengeluarkan  biaya,  atau  dengan  biaya  yang tergolong sedikit maka zakatnya 10%. Kedua, jika air itu didapat dengan mengeluarkan biaya yang besar maka zakatnya sebesar 5% lebih ringan.
Dalam  beberapa  literatur  fiqh  disebutkan  bahwa  biaya  pupuk  dan pestisida  tidak  bisa  disamakan  dengan  biaya  pengairan  dalam  hal pengaruhnya terhadap prosentase zakat, salah  satu alasannya  karena air merupakan  kebutuhan  primer,  sedangkan  pupuk  kebutuhan  sekunder. Kemudian, sejauh yang penulis amati bahwa belum ditemukannya hadis yang menyoroti eksistensi biaya pupuk dapat  mempengaruhi prosentase untuk mengeluarkan zakat menjadi 5 %.
Pada  zaman  yang  serba  teknologi  seperti  saat  ini,  penggunaan  alat pertanian  modern  tidak  dapat dihindari,  begitu  pula  dengan  pengadaan obat obatan lainnya seperti pupuk dan pestisida. Kini keberadannya tidak bisa dilepaskan dalam mengolah lahan pertanian. Beberapa kajian terkait tanah  dan  unsur  yang  berada  padanya  diteliti.  Kemudian  dieksplorasi melalui  eksperimen  ilmiah  dalam  rangka  memaksimalkan  unsur  yang berada  padanya  agar  nantinya  dapat  menghasilkan  produktifitas maksimal ketika digunakan bercocok tanam.
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hara  dalam  tanah  yang diperlukan tanaman, maka Unsur N (nitrogen), P (pasfor) dan K (kalium) mempunyai  peran  yang  sangat  penting  terhadap  pertumbuhan  dan produksi tanaman, dimana ketiga unsur ini saling berinteraksi satu sama lain  dalam  menunjang  pertumbuhan  tanaman,  unsur  nitrogen  dapat diperoleh  dari  pupuk  urea  dan  ZA.  Unsur  P  dari  pupuk  TSP/SP-36, sedangkan K dalam KCI dan ZK. 36
Sehingga  untuk  menunjang  kebutuhan  dan  produktifitas  tanaman pada  saat  ini,  petani  tidak  cukup  hanya  mengeluarkan  biaya  pengairan semata,  melainkan  biaya  lain  seperti  pengadaan  pupuk  dan  perawatan tanaman harus juga dikeluarkan. Padahal secara perbandingannya, biaya yang  dikeluarkan  untuk  pupuk  dan  perawatan  tanaman  hampir sebanding dengan biaya untuk pengairan tanaman bahkan bisa jadi lebih besar dari pada biaya pengairan.
36 Abdul Wahid Rauf dkk, Peranan pupuk NPK pada tanaman padi.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Pada  hadis  yang  menerangkan  dikeluarkannya  zakat  dengan prosentase 5 % dan 10 % sebagaimana yang tertera pada shahih bukhari yaitu:
37 . رشعلا فصن حضنلاب يقس اميفو رشعلا ًايرثع ناك و نويعلاو ءامسلا تقس اميف “Pada  tanaman  yang  disirami  oleh  air  hujan  dan  mata  air  atau tumbuhan  itu  hanya  menyerap  air  hujan,  maka  zakatnya  seper sepuluh,  dan  pada  tanaman  yang  disirami  dengan  mengangkut  air maka zakatnya seper duapuluh”
Dapat  dipahami  bahwa  yang  menjadi  ‘illat  tentang  kewajiban  zakat sebanyak  5%  dan  10%  adalah  karena  adanya  biaya  yang  dikeluarkan dalam  mengairi  tanaman.  Jika  tanaman  itu  disiram  tanpa  menggunakan biaya seperti air hujan, mata air, atau tumbuhan itu hanya menyerap air hujan  dengan  sendirinya  maka  zakat  yang  dikeluarkan  sebesar  10%. Ataupun dalam kondisi biaya pengairan tergolong murah (tsaqlul mu’nah) seperti  iuran  sukarela  untuk  petugas  yang  bertugas  membuka  air bendungan maka zakatnya tetap 10%.
Sedangkan  apabila  tanaman  itu  diairi  menggunakan  biaya  seperti menggunakan  pompa  penyedot  air  ataupun  mengalirkan  air  dari bengawan solo, dimana kesemuanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit  ( tsaqlul  mu’nah) maka  prosentase  yang  harus  dikeluarkan  untuk zakat pertanian adalah sebesar 5%.
Dari  sini  dapat  dipahami  yang  menjadikan  zakat  pertanian  harus dikeluarkan  sebanyak  5%  atau  10%  adalah  karena  besar  kecilnya  biaya (mu’nah) yang digunakan untuk mendatangkan air. Jika pengairan tanpa mengeluarkan  biaya,  ataupun  mengeluarkan  biaya  tetapi  minim  sekali (qolilul  mu’nah/khiffatul  mu’nah) seperti  untuk  petugas  yang  bagian membukakan  pintu  bendungan  air  maka  prosentase  zakat  yang  harus dikeluarkan  adalah  10%.  Sedangkan  jikalau  usaha  mendatangkan  air  itu dirasa sangat sulit sehingga membutuhkan biaya banyak (tsaqlul mu’nah) maka zakat pertanian adalah 5%.
Dari sini penulis garis bawahi besarnya biaya (tsaqlul mu’nah) menjadi ‘illat untuk mengeluarkan zakat 5%, bukan posisi air yang dijadikan ‘ illat diharuskannya mengeluarkan zakat 5%. Jika air yang dijadikan ‘ illat maka tidak akan ada pembagian 5% dan 10%. Dengan demikian besarnya biaya
37 Abu  Hasan  Ali  bin  Kholāf  bin  Abdul  Mālik, Syarh Ṣ o ḥ īh  Bukhāri, jilid  2, (Riyadh:Maktabah al-Rusyd, 2003 ), hlm, 529.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
(tsaqlul  mu’nah) yang  dikeluarkan  untuk  kelangsungan  produktifitas tanaman adalah dapat menjadi sebab diharuskannya mengeluarkan zakat sebanyak  5%,  hal  ini  terbukti  dengan  biaya  pengairan  yang  tergolong murah  tidak  dapat  merubah  prosentase  zakat  menjadi  5%, 38 termasuk diantaranya  adalah  biaya  untuk  pembelian  pupuk,  pestisida  dan sejenisnya,  yang  pada  realitanya  lebih  mahal  dibandingkan  biaya pengairan.
Untuk  menentukan  banyak  dan  sedikitnya  biaya,  maka  hal  ini dikembalikan  pada ‘Urf atau  adat,  karena ‘Urf dapat  dijadikan  sebagai sandaran  hukum  sesuai  dengan  kaidah al  Adatu  Muhakkammah ,  oleh karenanya  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain  itu  berbeda  dalam menentukkan besar nominal biaya itu sendiri.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Umar:
39 .
رشعلا فصن حضنلاب يقس اميفو رشعلا ًايرثع ناك و نويعلاو ءامسلا تقس اميف
“ Pada  tanaman  yang  disirami  oleh  air  hujan  dan  mata  air  atau tumbuhan  itu  hanya  menyerap  air  hujan,  maka  zakatnya  seper sepuluh,  dan  pada  tanaman  yang  disirami  dengan  mengangkut  air maka zakatnya seper duapuluh ”
Dapat  diperoleh  gambaran  bahwa  yang  menjadi ashl adalah  air, dan Hukmul  ashl adalah  10%,  sedang ‘Illat -nya  Biaya  yang  banyak,  besarnya biaya menjadi alasan bolehnya mengeluarkan zakat 5% adalah juga sesuai dengan  pernyataan  yang  diutarakan  oleh  Hāfid ẓ Zainuddin  Abdir  Rouf al-Manawi.
( ءامسلا تقس اميف ) ةدارإو لحملا ركذ نم وأ فذحل ًازاجم نم هدعب ام عم وهف اهؤام يأ لاحلا ( راهنلأاو ) عستملا يراجلا ءاملا وهو رهن عمج ( ًايرثع ناك وأ نويعلاو )
حتفب
رهنلا نم برشي ام هنمو يلعبلا ىمسيو رفح يف يراجلا ليسلاب ىقسي ام ةثلثملاو ةلمهملا
هقورعب وأ ةنؤم لاب ( رشعلا ) ةاكز ( يناوسلاب ىقسي اميفو ) عمج فلؤملا طخب نونلاب ةيناس ( حضنلا  وأ ) فب هبجاوف ةيقاسلا وأ برقلاب رابلآا نم ىقس ام نوكسف حت ( فصن رشعلا ) اهتفخو ةنؤملا لقث قرفلاو . ) 40 .
“(Pada  tanaman  yang  disirami  oleh  air  hujan),  penyebutan al-Samā’ adalah  majaz  karena  ada  sesuatu  yang  dibuang,  atau  menyebut
38 Abū Umar Yusūf Bin Abdullah, al-Istidżkār al-Jāmi’ Li Madżāhibi Fuqohā’i Am ṣ hār , Jilid 3,
(Beirut: Dār al-Kutub ‘Alamiyah, 2000), hlm, 219.
39 Abu hasan ali bin kholaf bin Abdul Mālik, hlm, 529
40 Hafidz  Zainuddin  Abdir  Rouf  al-Manawi, at-Taysīr  bi  Syarh  Jāmi’  al- Ṣ hāghir, Jilid  2, (Riyadh: Dār al-Nasyr, 1988), hlm, 349.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
tempat -al-Samā’- tetapi yang dikehendaki adalah keadaan -air hujan- (dan  air  sungai)  kata al-Anhār adalah  jamak  dari  kata al-Nahr yang berarti air yang mengalir luas (dan mata air atau tanah tumbuhan itu hanya menyerap air hujan) lafdz ‘at ṡ ari dengan difathah ‘ ain dan tsa’- nya  adalah  tanaman  yang  disirami  dengan  banjir  lalu  terbentuklah genangan  air,  disebut  dengan  tadah  hujan,  dari  sini  tanaman  yang menyerap  dari  mata  air  dengan  tanpa  biaya,  atau  dari  sumbernya (zakatnya  adalah  sebanyak  10%),  (dan  pada  tanaman  yang  disirami dengan  kincir  air)  lafadz sawānī menggunakan  nun  yang  dimaksud mu’allif adalah  jama’  dari  kata sāniyah (atau  dengan  menyiram  air) dengan  difathah  lalu  disukun  yaitu  tanaman  yang  disirami  dengan beberapa  sumur  yang  ada  didekatnya  atau  dengan  alat  penyiram (maka  kewajiban  zakat  yang  harus  dikeluarkan  adalah  5%),  adapun perbedaan di sini adalah banyak sedikitnya biaya ”
Di dalam Fikih Syaf’i, Hanafi, Maliki, Hanbali disebutkan juga bahwa yang  menjadi  alasan  pengeluaran  zakat  5%  adalah  biaya  yang  banyak atau besarnya biaya perawatan tanaman, sebagaimana berikut:
Fiqh Syafi’i:
رطملاب برش ام بجاوو ) دربلا وأ جلثلا وأ نيع وأ لبج وأ رهن نم هيلإ بصنملا ءاملاو
( وأ ) برش ( هقورع ) هقورعب برش وأ يأ هرج حصيو هب ( ءاملا نم هبرقل ) لعبلا ىمسيو ( و رشعلا عرزو رمث نم ) بجاو ( يقس ام ) رهن وأ رئب نم ( حضنب ) وأ ريعب وحنب ةيناس امهنم لكو ةحضان ىثنلأاو احضان ركذلا ىمسي ةرقب ( بلاود وأ )
دقو ، هلوأ مضب
ولدب وأ هسفنب ءاملا اهريدي ةروعان وأ ناويحلا هريدي ام وهو ، حتفي ( هارتشا امب وأ )
ءارش
هرجأتسا وأ هبصغ وأ ادساف وأ احيحص
وأ ءام نم ةنملا مظعل هل بهو وأ هنامض بوجول
ةلوصوم نتملا يف امف درب وأ جلث
( هفصن ) يأ : ةحيحصلا رابخلأل رشعلا 41 . يف ةحيرصلا عامجلإا هيف يكح مث نمو ، كلذ
اهتفخو ةنؤملا ةرثك هيف ىنعملاو
(
(kewajiban zakat pada tanaman yang disirami dengan air hujan) dan air yang di alirkan dari sungai, gunung, sumber, atau salju atau air es (atau tanaman itu  menyerap  air  dalam  tanah)  Lafadz ‘urūquhu boleh untuk dikasroh, sehingga menjadi bi ‘urūqihi (karena tempatnya dekat dengan  air)  yang  seperti  ini  disebut  juga  dengan al-Ba’l atau  tadah hujan (terdiri dari buah dan tanaman, maka zakatnya adalah 10%) dan kewajiban  (pada  tanaman  yang  disirami)  dari  sumur  atau  sungai (dengan  mengangkut  air)  semisal  dengan  unta  atau  sapi,  unta  jika laki-laki di namakan Nādlih apabila perempuan disebut Nādlihah, dan masing-masing  dari  keduanya  disebut sāniyah (atau  dengan
41 Abdul Humaid al-Syarwani, Hawāsyī Syarwāni ‘alā Tuhfatul Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj, Jilid 3, (Dār al- Ṣ hādir, t.t.), hlm, 251.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
alat/mesin) Lafadz Dhūlāb dengan di dlammah awalnya, dan terkadang di baca fathah Dhaulāb , yaitu alat yang dijalankan/diputar oleh hewan atau  kincir  yang  diputar  menggunakan  air  dengan  sendirinya  atau dengan dijalankan (atau dengan sesuatu yang dibeli) dengan transaksi yang  sah  atau fāsid ,  dengan  meng- ghasab- nya,  atau  dengan menyewanya.  Karena  ada  kewajiban  untuk  menggantinya,  atau memberikannya  karena  besarnya  anugrah  berupa  air,  salju  atau  es. Maka  keterangan  dalam  kitab  matan  disambung  dengan  redaksi (wajib  zakat  sebesar  setengan  dari  seper  sepuluh)  maksudnya  5%, kesemuanya itu berdasar dari beberapa hadist shahih yang jelas, dari sini  diceritakan  bahwa  hal  ini  berdasarkan  ijma’,  artinya  dengan pertimbangan banyak sedikitnya biaya.

## Fikih Hanafi :
رشعلا فصنف ةيلادلاو بلاودلاب يقس امو
) ملاسلاو ةلاصلا هيلع هلوقل : ‘ ءامسلا هتقس ام
رشعلا فصن هيفف ةيلاد وأ برغب يقس امو ، رشعلا هيفف
‘ رثكت ةنوؤملا نلأو
يف رثأ هلو ،
42 . فيفختلا ةفولعلاو ةمئاسلاك (
(Pada  tanaman  yang  disirami  dengan  alat  dan  ember  maka zakatnya 10%) karena sabda Nabi SAW: Tanaman yang disirami dengan air hujan maka zakatnya 10%, dan tanaman yang disirami dengan timba besar atau ember maka zakatnya 5%, hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang  dikeluarkan,  dan  padanya  berakibat  keringanan,  sepertihalnya berlaku  pada  zakat  binatang  yang  diliarkan  dan  binatang  yang  diberi makan.
Fikih Maliki:
ءامسلا  تقس  اميف  ملسو  هيلع  الله  ىلص  الله  لوسر  لاق نويعلاو هتقس  امف  رشعلا  لعبلاو هقورعب برش ام لعبلاو يقسو حيسو ليغ نويعلاو راهنلأا تقس امو يرثعو نويع ءامسلا كلذلو دشأ هتنؤمف احضن ناك ام ةيلادلاو ولدلاو يقاوسلاب يقس ام حضنلاو ضرلأا ءارث نم شلا  نم ذوخأملا رادقملا  يف هرهاظب لوقلا ىلع ءاملعلا  عمجأو  رشعلا فصن هيف ناك ءي مهدنع ةاكزلا اهيف بجت يتلا رامثلا كلذكو بوبحلا نم هلك لعبلا يف رشعلا كلذو ىكزملا
هلصأ ىلع لك راهنلأاو نويعلا تقس ام كلذكو .
ةليلق ةنؤملا نلأ
43
Rasulullah  SAW. Bersabda “Pada tanaman yang disirami dengan air hujan,  air  sumber  dan  tadah  hujan  maka  zakatnya  adalah  10%”
42 Abdullah  Bin  Mahmūd  Bin  Maudūd  al-Mau ṣ huli  al-Hanafi, al-Ikhtiyār  Li  Ta’līlil Mukhtār, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al ‘alamiyah, 2005), hlm, 121.
43 Abū Umar Yusūf Bin Abdullah, al-Istidżkār al-Jāmi’ Li Madżāhibi Fuqohā’i Am ṣ hār , Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Alamiyah, 2000), hlm, 219.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
adapun  tanaman  yang  disirami  dengan  air  hujan,  air  sumber,  dan tanaman  itu  menyerap  air  dari  dalam  tanah,  tanaman  yang  disirami dengan  air  sungai,  air  sumber  yang  memancar,  mengalir.  Adapun yang  di  sebut al-Ba’l ialah  tanaman  yang  menyerap  air  dengan sendirinya  dari  tanah  yang  basah.  Yang  dimaksud al-Nadh yaitu tanaman  yang  disirami  dengan  wadah  air  dan  timba,  sedang al- Dāliyah ialah sesuatu yang digunakan untuk menyiram, maka kedua pekerjaan  itu  membutuhkan  biaya  yang  besar,  oleh  karenanya  zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%, dari sini ulama’ sepakat atas suatu pendapat  tentang  kadar  perkiraan  yang  harus  dikeluarkan  untuk zakat, besar prosentase 10% itu berlaku pada system pengairan tadah hujan/ al-Ba’l berupa  Biji-bijian  dan  buah-buahan  yang  wajib  zakat menurut para ulama’,  begitu juga tanaman yang disirami dengan air sumber dan air sungai karena biaya yang dikeluarkan sedikit.
Fikih Hanbali:
ثيغلاك ةنؤم ريغب ىقس اميف : هقورعب برشي امو يقاوسلاو راهنلأاك حويسلاو رطملا وهو ةاكزلا صقن يف ىقسو اهتيقنتو يقاوسلاو راهنلأا رفح رثؤي لاو لعبلا وهو ةنؤملا ةلقل اذكو
هب ىقسو ةريفح وأ ةكرب ءام ىرتشا نإو ضرلأا ثرحك هنلأ يقاوسلا يف ءاملا لوحي نم
فصن بجيو هب ىقسو هعمج نإ اذكو رشعلاف احيس يلاودلاك ةفلكب ىقس اميف رشعلا :
ىعمج
ةروعانلاو رقبلا هريدت بلاودلا يهو ةيلاد :
حضان امهدحأو حضاونلاو ةيقاسلاو ءاملا اهريدي
ةحضانو :
نم  ةلآ  ىلإ  ضرلأا  ىلإ  ءاملا  ةتيقرت  يف  جاتحي  امو  هيلع  يقتسي  ريعبلا  امهو
خيشلا لاقو ـ هريغ وأ برغ : حنو ريعاونلا نم ءاملا هريدي امو ىلإ ماعلا نم عنصي امم اهو
باودلا هريدي بلاود ىلإ جاتحي لاو ماعلا ءانثأ يف وأ ماعلا
44 . رشعلا هيف بجي هتنؤم نلأ
ةفيفخ
ءاملا قرط حلاصإو ثرحك يهف
Pada  tanaman  yang  disirami  tanpa  mengeluarkan  biaya,  seperti disirami  dengan Ghoi ṡ t ,  yaitu  air  hujan,  air  yang  mengalir sepertihalnya  sungai,  disirami  dengan  wadah  air,  atau  tanaman  itu menyerap  air  dengan  sendirinya,  yang  seperti   itu  disebut al- Ba’l /tadah  hujan.  Adapun  penggalian  sungai/parit,  wadah  air  dan usaha  membersihkannya  itu  tidak  berpengaruh  pada  pengurangan prosentase  zakat  karena  sedikitnya  biaya,  begitu  juga  usaha memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain dengan wadah air, karena  yang  seperti  itu  layaknya  usaha  pengolahan  pada  tanah, apabila seseorang membeli air dari kolam atau dari tanah galian lalu menyirami  tanaman  dengannya  maka  zakatnya  10%,  begitu  pula wajib zakat 10% jika seseorang mengumpulkan air tersebut kemudian
44 Syarafuddin Musa Bin Ahmad Bin Mūsā Abu najā al-Hijāwi, Al- Iqnā’ Fī Fiqhi al-Imām Ahmad Bin Hanbal, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), hlm. 261.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
menyiramkannya pada tanaman. Wajib mengeluarkan zakat 5% pada tanaman  yang  disirami  dengan  jerih  payah  seperti  dengan dawali jama’  dari  lafadz dāliyah yaitu  alat  yang  dijalankan/diputar  oleh hewan, atau kincir air yang diputar menggunakan air. Adapun lafdz saqiyah dan nawādlih dan salah satu dari keduanya disebut nādlih dan nādlihah adapun nādlih dan nādlihah yaitu unta yang di gunakan untuk menyirami tanaman, dan sesuatu yang butuh untuk menaikkan/memompa  air  pada  tanah  dengan  menggunakan  alat berupa  timba  besar  atau  selainnya. Syaikh berkata:  sesuatu  yang diputar  menggunakan  air  berupa  kincir  dan  semacamnya  yang dipergunakan  dari  tahun  ketahun  atau  dipertengahan  tahun,  dan tidak  butuh  alat  yang  di  jalankan  oleh  hewan  maka  wajib  zakat sebanyak  10%,  dikarenakan  biayanya  yang  ringan  hal  ini  seperti pengolahan tanah dan perbaikan saluran irigasi.

## Penutup
Dalam Jāmi’  al- Ṣ aghīr dikatakan,  “Ringkasnya  tanah  yang  diairi dengan  usaha  pengairan,  misalnya  dengan  bantuan  binatang,  timba, kincir; atau lain-lainnya, maka zakatnya 5%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha  pengairan,  maka  zakatnya  10%,  sesuai  dengan  hadis-hadis  yang kita  temui.  Hal  itu  oleh  karena  adanya  usaha  itu  menggugurkan kewajiban  membayar  sejumlah  zakat  karena  alasan  biaya,  yang  berarti cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib  atas  kekayaan  yang  berkembang,  sedangkan  usaha  pengairan  itu mengakibatkan  perkembangan  itu  berkurang  yang  oleh  karena  itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula. 45
Sesuai  dengan  rumusan  pada  uraian  tersebut,  dimana  biaya pengeluaran  untuk  pengadaan  pupuk,  pestisida  dan  sejenisnya  dapat disamakan  dengan  biaya  yang  diperuntukkan  untuk  pengairan  pada tanaman,  karena  biayanya  sama  besarnya  dengan  pengairan.  sehingga tanaman yang pengairannya menggunakan usaha pengairan, mesin diesel dan  sebagainya  ataupun  tanaman  yang  dalam  perawatannya menggunakan  pupuk,  pestisida  dan  lainnya  maka  zakatnya  adalah sebesar 5%.

## Daftar Pustaka
Abu  Abdillah  al-Hākim  an-Nysabūri. al-Mustadrak  ‘alā Ṣ a ḥ ī ḥ ain. Jilid  1, Beirut: Dār al-Kutub ‘Alamiah, 1990.
Abu  Hasan  Ali  bin  kholāf  bin  Abdul  Mālik. Syarh Ṣ a ḥ īh  Bukhāri. jilid  2,
45 Ḥ āfi ẓ Zainuddīn Abdir Rouf al-Manāwi, hlm , 349.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Riya ḍ :Maktabah al-Rusyd, 2003.
Abdul  Humaid  al-Syarwani. Hawāsyī  Syarwāni  ‘alā  Tuhfatul  Muhtāj  Bi Syarhi al-Minhāj. Jilid 3, Dār al- Ṣ hādir, t.t.
Abdullah  Bin  Mahmūd  Bin  Maudūd  al-Mau ṣ huli  al-Hanafi. al-Ikhtiyār  Li Ta’līlil Mukhtār. Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al ‘alamiyah, 2005.
Abd. Rahman Dahlan. Ushūl Fiqh . Jakarta: Amzah, 2010.
Abdul Wahab Kholaf. Ilmu Ushūl al-Fiqh. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
Abdul  Wahid  Rauf  dkk. Peranan  pupuk  NPK  pada  tanaman  padi, Departeman  Pertanian  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian,  loka  pengkajian  teknologi  pertanian  koya  barat  Irian jaya-2000.
Abū  Umar  Yusūf  Bin  Abdullah. al-Istidżkār  al-Jāmi’  Li  Madżāhibi  Fuqohā’i Am ṣ hār , Jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub ‘Alamiyah, 2000.
Ali  Jum‘ah. Al-Makâyîl wa al-Mawâzîn asy- Syar‘iyyah . cet. 2, Kairo: Dâr ar-Risâlah, 2009.
Asy-Syirâzi.  Al- Muhazzab  fi  al -Fiqh  al-Imâm  asy-Syâ fi‘i. Beirut:  Dâr  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
Hāfidz  Zainuddin  Abdir  Rouf  al-Manāwi. at-Taysīr  bi  Syarh  Jāmi’  al- Shoghīr. Jilid 2. Riyadh: Dār al-Nasyr, 1988.
Ibn.  Al-Mugniy  Quddâmah  al-Muqaddasi.  Kairo:  Maktabah  al-Qâhirah, 1968.
Ibn.  Tāj  al-Dīn  ‘  Abd  al-Wahāb  al-Subkī .  Jam’u  al-Jawāmi’ .  Semarang  : Usaha Keluarga, t.t.
Mahyudi  Syam  dkk. Masalah  Lapang  Hama,  Penyakit,  Hara  pada  Padi, Cetakan 3. Bogor: Puslitbang, 2007.
Mālik bin Anas, al-Muwa ṭ a’. cetakan 3, Bairut: Dār al-Fikr, 2002. Muhammad  Bin  Futū ḥ al-Humaidi. al-Jam’u  Bayna ṣ a ḥ i ḥ ain  Bukhāri  Wa Muslim. jilid 2, Beirut:Dār an-Nasyr, 2002.
Muhammad bin Muhammad al-Bābarti. al-‘Ināyah syarh al-Hidāyah. jilid 3, Maktabah Syamela.
Mu ṣṭ afā Sa’id al-Khin. Asr al-Ikhtilāf   fī al-Qawā’id al-U ṣ ūliyah fī Ikhtilāf al- Fuqahā’. Kairo: Mu’assasah al-Risālah, 1969.
Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani,  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
Syamsuddin  al-Qurthubi. al-Jāmi’  li-A ḥ kāmil  Qur’an. Jilid  7,  Riya ḍ :  Dār Alim al-Kutub, 2003. Umar Abdullah. sullam al-Wu ṣ ūl lī ‘Ilm al-U ṣ ūl, Cet. Ke  -1, Mesir: Dār  al-

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Ma’ārif, 1956. Syarafuddin Musa Bin Ahmad Bin Mūsā Abu najā al-Hijāwi, Al- Iqnā’ Fī Fiqhi al-Imām Ahmad Bin Hanbal, Jilid 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t. Wahbah al-Zuhailīy. Ushūl al-Fiqh al-Islāmy . Jilid I, Damaskus : Dār al-Fikr, 2010.
Yusuf  Qar ḍ awīy. Fiqh  al-zakāt  (Hukum  Zakat) ,  di  alih  bahasakan  Salman Harun dkk, Cetakan 11. Bogor: Litera antar nusa, 2010.