Pemerintah  Provinsi  Riau  mencanangkan Provinsi Riau menjadi Zona Ekonomi Syariah (ZES),  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap kebijakan  tersebut  maka  Desa  Kualu  Nenas yang berada di Kecamatan Tambang ditetapkan  sebagai  Desa  Keuangan  Syariah. Penetapan  desa  Kualu  Nenas  sebagai  desa keuangan  syariah  setelah  desa  tersebut memenuhi beberapa kriteria seperti mayoritas penduduk telah menggunakan produk dan jasa perbankan  syariah  termasuk  pada  lembaga pendidikan  yang  berada  di  desa  tersebut. Acara  launching  diresmikan  oleh  Wakil Gubernur  Provinsi  Riau  pada  tanggal  19 Desember 2019.
Salah satu indikator penerapan ekonomi syariah terletak pada aspek penerapan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga  keuangannya.  Lembaga  keuangan tersebut mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha  Syariah,  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS),  Koperasi  Syariah,  hingga
lingkup  terkecil  yang  berada  di  Pedesaan yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Syariah.
Menurut  Permendesa  No.  4  tahun 2015 Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa atau yang  disingkat  BUMDes  adalah  Badan Usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Tujuan program BUMDes adalah untuk mendorong kegiatan
perekonomian Pedesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, dan mendorong usaha sektor informal.
Menurut  teori,  BUMDes  dapat menjalankan  usaha  dengan  jenis-jenis sebagai berikut:
1) Bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan

## EDUKASI PENERAPAN AKAD KEUANGAN SYARIAH PADA PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SE-KECAMATAN TAMBANG
Nurnasrina 1 ; Madona Khairunisa 2 ; Nur Hasanah 3 ; Syamsurizal 4 ;
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jln. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293 E-mail : madonakhairunisa@uin-suska.ac.id (Korespondensi)
Abstract : Kualu Nenas village in Tambang sub-district, Kampar district has been designated as a sharia finance village, so BUMDes in the village as well as other villages need to manage their BUMDes based on sharia financial contracts. This service aims to identify the types of businesses  in  BUMDes,  increase  the  knowledge  and  understanding  of  BUMDes  managers about  Islamic  financial  contracts, motivate  them  to  convert  using  Islamic  financial  contracts and be able to  apply  Islamic financial contracts to BUMDes. The method of service is semi participation action research (semi PAR). The service begins by identifying the type of business at  BUMDes,  providing  education  on  Islamic  financial  contracts,  then  asking  participants  to simulate  the  appropriate  contract  adjustment  for  each  business  product  in  their  respective BUMDes. The last stage of the service team and participants together evaluated the results of the  simulation  made.  The  results  of  the  service  are:  first:  the  BUMDes  business  fields  are conventional  savings  and  loan  systems,  rental  of  rice  production  facilities  (saprodi), waserda/mini  market,  electronic  and  motorcycle  loans,  and  gas  stations.  Secondly,  the understanding  of  BUMDes  managers  on  sharia  financial  contracts  has  improved  but  further assistance is still needed with a longer time and the majority of participants strongly agree and support  the application of sharia financial contracts in the BUMDes they manage. Third: the ability of BUMDes managers to  apply  sharia financial contracts to  existing products in  their respective BUMDes is good but further education is still needed.
Keywords : BUMDes, Islamic financial contracts, conversion
Edukasi Penerapan Akad Keuangan Syariah pada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Tambang (Nurnasrina; Madona Khairunisa; Nur Hasanah; Syamsurizal)
pelayanan  umum  kepada  masyarakat dengan memperoleh keuntungan
finansial.
2) Usaha  perantara  (brokering)  yang memberikan  jasa  pelayanan  kepada warga.  Kegiatan  usaha  yang  dapat dijalankan  meliputi  jasa  pembayaran listrik,  Pasar  Desa  untuk  memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya
3) Bisnis  yang  berproduksi  dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun  dipasarkan  pada  skala  pasar yang lebih luas.
4) Bisnis  keuangan  (financial  business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
5) Usaha bersama (holding) sebagai induk dari  usaha-usaha  yang  dikembangkan masyarakat  baik  dalam  skala  Desa maupun kawasan Pedesaan.
Menjadi  suatu  hal  yang  kontradiktif jika  pada  desa  Kualu  Nenas  dan  desa-desa lainnya  yang  berada  di  kecamatan  Tambang yang  mayoritas  penduduknya  muslim  dan telah  ditetapkan  sebagai  desa  keuangan syariah  namun bidang usaha yang dijalankan oleh  BUMDesnya  masih  menerapkan  sistem keuangan konvensional.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas dilakukan  pengabdian  kepada  masyarakat dalam  bentuk  edukasi  penerapan  akad keuangan  syariah  pada  pengelola  BUMDes se-kecamatan Tambang dengan tujuan sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi  bidang  usaha/bisnis yang  talah  diterapkan  pada  masing- masing BUMDes di Kec. Tambang.
2) Pengelola BUMDes mengetahui, memahami  dan  mendukung  penerapan akad  keuangan  syariah  pada  BUMDes masing-masing.
3) Pengelola
BUMDes mampu menerapkan  akad  keuangan  syariah yang  sesuai  dengan  bidang  usaha masing-masing.
Akad  keuangan  syariah  memiliki
beberapa prinsip dalam penerapannya yaitu:
1) Prinsip Kerjasama Bisnis (Syirkah) , dijalankan berdasarkan akad-akad: (a) mudharabah ,  yaitu  perjanjian  antara dua  pihak  dimana  pihak  pertama sebagai pemilik dana/ sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana/ mudharib untuk mengelola suatu kegiatan  ekonomi;  (b) musyarakah , yaitu  perjanjian  antara  pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan  ekonomi  dengan  pembagian keuntungan  atau  kerugian  sesuai nisbah  yang  disepakati;  atau  (c) muzaro`ah, mukhabaroh, dan
mutsaqoh (khusus
bidang pertanian). Muzara`ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap  dimana  benih  berasal  dari pemilik  lahan. Mukhabaroh  adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap  sementara  benih  berasal dari penggarap. Sedangkan m utsaqoh adalah penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan
penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 2) Prinsip Jual-beli (al-Ba’i) , dijalankan berdasarkan akad-akad: (a) murabahah ,  adalah  akad  jual-beli antara  dua  belah  pihak  dimana pembeli  dan  penjual  menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah  ongkos  pembelian  dan keuntungan  bagi  penjual;  (b) salam , adalah  pembelian  barang  dengan pembayaran  di  muka  sementara barang  diserahkan  kemudian;  dan  (c) istishna’ ,  adalah  pembelian  barang melalui  pesanan  yang  memerlukan proses  untuk  pembuatannya  sesuai dengan  pesanan  pembeli  sementara pembayaran dapat dilakukan di muka, sekaligus atau secara bertahap.
3) Prinsip  Sewa-menyewa  (Ijarah) , yaitu  kegiatan  penyewaan  suatu barang  dengan  imbalan  pendapatan sewa.  Jika  terdapat  kesepakatan
Edukasi Penerapan Akad Keuangan Syariah pada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Tambang
(Nurnasrina; Madona Khairunisa; Nur Hasanah; Syamsurizal)
568
pengalihan  pemilikan  pada  akhir  masa sewa  disebut Ijarah  mumtahiya  bi tamlik (sama dengan operating lease ).
4) Jasa-jasa ,  terdiri  dari;  (a) wakalah , adalah  pihak  pertama  memberikan kuasa  kepada  pihak  kedua  (sebagai wakil)  untuk  urusan  tertentu  dimana pihak  kedua  mendapat  imbalan  berupa fee atau  komisi;  (b) kafalah ,  adalah pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan  oleh  pihak  kedua  sepanjang sesuai  dengan  yang  diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan  berupa fee atau  komisi (garansi); (c) hiwalah , adalah pengalihan  penagihan  hutang  dari  satu pihak  ke  pihak  lain  atas  kesepakatan pihak-pihak terkait.
5) Prinsip Kebajikan , adalah penerimaan dan  penyaluran  dana  kebajikan  dalam bentuk  zakat,  infaq,  shodaqah,  dan lainnya  serta  penyaluran alqardul hasan. Al-qardul hasan adalah penyaluran  dalam  bentuk  pinjaman untuk  tujuan  menolong  golongan miskin  dengan  penggunaan  produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

## METODE
Pengabdian
masyarakat ini dilaksanakan dengan metode semi participation  action  research (Semi  PAR), yaitu  tim  pengabdi  dan  pengelola  BUMDes berpartisipasi  aktif  bersama  namun  terlebih dahulu tim pengabdi memberikan pembinaan terkait  akad-akad  keuangan  syariah.  Saat pelaksanaan  pembinaan,  seluruh  pengelola BUMDes  yang  hadir  memberikan brain storming mereka,  mengerjakan  form  lembar kerja yang diberikan. Kemudian tim pengabdi juga  turut  langsung  mendampingi  peserta dalam  proses  penerapan  akad  keuangan syariah berdasarkan bidang usaha yang sudah tersedia.
Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  aula kantor camat Tambang yang beralamat di Jl. Jl.  Raya  Pekanbaru  -  Bangkinang  KM.26,
Sungai  Pinang,  Kec.  Tambang,  Kabupaten Kampar,  Riau  28293 .  Kelompok  sasaran pengabdian  masayrakat  ini  adalah  seluruh Pengurus  atau  Pengelola  BUMDes  se- Kecamtan  Tambang  yang  terdiri  dari  17 Desa  atau  17  BUMDes.  Masing-masing BUMDes terdiri dari 2 orang Pengurus atau Pengelola yang mewakili.

## HASIL
Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan memberikan  pemahaman  melalui  edukasi kepada  Pengelola  BUMDes  di  Kecamatan Tambang tentang penerapan prinsip keuangan/ekonomi syariah dalam operasional BUMDes. Pembinaan dilakukan secara langsung melalui ceramah/presentasi daari tim pengabdi dan tanya-jawab/diskusi dengan Peserta.  Selanjutnya peserta mengisi form  lembar  kerja  tentang  penerapan  akad syariah  pada  produk  di  BUMDes  yang didampingi  oleh  tim  pengabdi,  kemudian masing-masing  mempresentasikan  hasil lembar  kerja  masing-masing  dan  bersama- sama  mengevaluasi  kecocokan  antara produk dan akadnya. Kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari dengan durasi kegiatan selama ± 5 (lima) jam. Acara pembukaan di hadiri oleh Camat kec. Tambang Bapak Drs. Abu Kari, MM, Ketua MUI Kec. Tambang Bapak Dr. Arisman, M.Sy, DPR RI komisi V bapak Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA, perwakilan  perangkat  Desa,  dan  Pengelola BUMDes se-Kecamtan Tambang.
Gambar 1. Acara Pembukaan Pengabdian Indikator  ketercapaian  kegiatan  ini dinilai  berdasarkan  dukungan,  pemahaman dan  kemampuan  peserta  menerapkan  akad
Edukasi Penerapan Akad Keuangan Syariah pada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Tambang (Nurnasrina; Madona Khairunisa; Nur Hasanah; Syamsurizal)
keuangan  syariah  pada  produk  BUMDes masing-masing. Agar tim pengabdi memiliki gambaran  yang  jelas  tentang  rencana penerapan  akad  keuangan  syariah,  maka sebelumnya  perlu  mengidentifikasi  bidang usaha yang sudah ada di BUMDes.
Kecamatan Tambang memiliki 17
BUMDes  yang  menyebar  di  setiap  Desa. Berdasarkan  data  yang  diberikan  pengelola BUMDes tentang  bidang  usaha  yang dilaksanakan,  maka  diperoleh  informasi sebagai berikut:
Tabel 1. Nama dan Jenis Usaha BUMDes di Kecamatan Tambang
N o. Nama Desa Nama BUMDes Jenis Usaha
1. Kualu Nenas Agro Nenas Simpan-pinjam, Saprodi,
Pangkalan gas, Pasar Desa, BRI Link 2. Balam Jaya Jaya
Bersama Perontok dan penggiling padi
3. Terant ang Semangat
Baru Perkebunan 4. Tarai
Bangu n
Taiba Smart Simpan-pinjam, Pangkalan gas, Sewa molen dan gor 5. Sungai Pinang Pinang Jaya Sewa tenda dan pelaminan 6. Kema ng Indah Sakinah Simpan-pinjam, Saprodi, Pertamini
7. Palung Raya Palung Sejahtera
Simpan-pinjam, Pakan ikan 8. Kuapa n Sakinah Lestari Simpan-pinjam, Toko bangunan 9. Kualu Kualu Multi Bisnis Simpan pinjam, Waserda,
Pasar Desa 10 Teluk Kenidai
Bermarwah - 11 . Tambang Tambang Mandiri Perdagangan, Kredit elektronik, Pasar Desa 12 . Gobah Anugerah Simpan-pinjam, Mini market, Pertamini, BRI
Link 13 . Aur Sati Permata Sakti Mini market, Pariwisata
14 . Padang Luas Mitra Muda Waserda, pembayaran listrik 15 . Parit Baru Matahari Harapan Simpan-pinjam, Kredit motor, Waserda 16 . Pulau Permai Citra Permai Saprodi, BRI Link, Pangkalan gas 17 . Rimbo Panjang Mahkota Berduri Simpan-pinjam, Fotocopy dan ATK, Pengangkutan sampah.
Sumber data: Pengelola BUMDes
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui bahwa  secara  umum  bidang  usaha  pada BUMDes dijalankan dengan sistem keuangan konvensional  berupa  usaha  simpan-pinjam, sarana produksi padi (saprodi), waserda, mini market,  kredit  elektronik  dan  motor,  serta
pangkalan gas.
Selanjutnya  akan  diuraikan  tentang pemahaman dan dukungan pengelola BUMDes dalam menerapkan akad keuangan syariah  pada  BUMDes  masing-masing, namun  dari  17  BUMDes  yang  diundang hanya  14  BUMDes  yang  mengisi  angket yang  disediakan  oleh  tim  pengabdi,  data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Pemahamandan Dukungan Pengelola  BUMDes  dalam  Penerapan Keuangan Syariah No. Aspek Penilaian Respon Peserta Koefisien Respon Peserta (%) 1. Sebagai  seorang  Muslim, Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah. SANGAT SETUJU 95 2. Mendukung pengelolaan BUMDes  berbasis  syariah karena mengharap kehalalan untung bisnis. SANGAT SETUJU 85 3. Mendukung pengelolaan BUMDes  syariah  karena akad produk syariah mudah diterapkan. SANGAT SETUJU 50 4. Mendukung pengelolaan BUMDes  syariah  karena lebih mashlahah dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. SANGAT
SETUJU 60 5. Mendukung pengelolaan BUMDes  syariah  karena produk pembiayaan syariah memiliki lebih banyak akad daripada
produk kredit/pinjaman konvensional. SETUJU SANGAT
SETUJU 47 32
6. Pengelola  BUMDes  telah memahami akad-akad ekonomi  dan  keuangan syariah dengan baik. SETUJU SANGAT SETUJU 47 32 7. Pengelola  BUMDes  akan berupaya serta berpartisipasi  aktif  dalam mewujudkan  pengelolaan BUMDes berbasis syariah. SANGAT SETUJU 69
8. Sosialisasi  dan  pelatihan yang terstruktur dapat mempercepat  pemahaman sistem keuangan syariah. SETUJU SANGAT SETUJU 53 47
9.
Pengelola  BUMDes  akan bekerjasama dengan Lembaga  terkait  dalam mengatasi  kendala  yang muncul untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes berbasis syariah.
SETUJU SANGAT SETUJU 42
53

## Sumber data: Pengelola BUMDes
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat diketahui  bahwa  secara  mayoritas  peserta sangat  setuju  dan  mendukung  penerapan
Edukasi Penerapan Akad Keuangan Syariah pada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Tambang
(Nurnasrina; Madona Khairunisa; Nur Hasanah; Syamsurizal)
570
akad  keuangan  syariah  pada  BUMDes  yang mereka  kelola  dengan  pertimbangan  aspek kehalalan,  kemaslahatan,  dan  bebas  dari maisir,  gharar  dan  riba,  namun  karena pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  akad keuangan  syariah  termasuk  baru  bagi sebagian  peserta,  maka  mereka  menganggap penerapan  akad  keuangan  syariah  tidak mudah  diterapkan,  hal  ini  dibuktikan  oleh jawaban angket dari peserta. Oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih intensif agar akad keuangan  syariah  dapat  difahami  dan diterapkan  dengan  baik  pada  masing-masing BUMDes.
Gambar 2. Penyampaian Materi Melalui brain  storming dan  diskusi dengan  peserta  tentang  pemilihan  akad keuangan syariah yang sesuai dengan produk- produk  pada  BUMDes.  Maka  dapat  disusun akad  syariah  yang  akan  digunakan  pada kegiatan  usaha  masing-masing  BUMDes sebagai berikut:
Tabel  3.  Solusi  Akad  Syariah  Berdasarkan Jenis Usaha BUMDes
No. Jenis Usaha Solusi Akad Syariah Landasan Fatwa DSN-MUI 1. Simpanan 1) Wadiah (tabungan  dan deposito) 2) Mudharabah (tabungan dan deposito) Fatwa No. 01 dan 02 2. Pinjaman 1) Pembiayaan  dengan akad jual-beli: a. Murabahah b. Salam
dan
Salam Paralel
c. Istishna `  dan Istishna ` Paralel ✓ Pembiayaan  berbasis kerjasama ( syirkah ): a. Mudharabah
b. Musyarokah dan Musyarokah Mutanaqishoh Fatwa  No. 04 Fatwa  No. 05 Fatwa  No.
105
Fatwa  No. 73
✓ Pembiayaan sewa- menyewa: a. Ijaroh b. Ijaroh
Muntahiya Bit- Tamlik 3. Sewa- menyewa Ijarah Fatwa  No. 09 4. Jual-beli ✓ Jual-beli biasa ( ba’i )
✓ Jual-beli cicilan
( Murabahah ) Fatwa  No. 05
Fatwa  No. 04 5. Jasa Ijarah Fatwa  No. 09

## Sumber: Data olahan pengabdian
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat diketahui  bahwa  semua  produk-produk usaha pada BUMDes se-kecamatan Tambang dapat menerapkan akad keuangan syariah  dikarenakan  secara  umum  bergerak pada sektor rill, adapun untuk simpan pinjam atau  pembiayaan  syariah  juga  dapat diterapkan  namun  diperlukan  pembinaan lanjutan  yang  lebih  intensif  tentang mekanisme pelaksanaan akad dan pelaporan keuangannya.
Akad-akad  keuangan  syariah  yang dapat diterapkan pada transaksi dan kegiatan usaha  pada  BUMDes  adalah  akad wadiah , mudharabah,  murobahah,  salam,  istishna’, musyarakah,  muzaroah,  musaqoh ,  dan ijarah .  Diharapkan  dengan  diterapkannya akad-akad  syariah  tersebut  akan  mampu meningkatkan kemajuan dalam menjalankan bisnisnya  sehingga  mampu  meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk selalu bekerja sama dengan BUMDes, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata tetapi juga  untuk  kemaslahatan  masyarakat  yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  edukasi  akad  keuangan syariah  yang  diberikan  kepada  pengelola BUMDes se-kecamatan Tambang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah  dalam  meningkatkan  edukasi pengelola  BUMDes  dalam  mewujudkan zona  ekonomi  syariah.  Tujuan  lainnya adalah  agar  masyarakat  di  kecamatan Tambang mendapatkan manfaat dari penggunaan  akad  keuangan  syariah  karena lebih berkeadilan dan saling
Edukasi Penerapan Akad Keuangan Syariah pada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Tambang (Nurnasrina; Madona Khairunisa; Nur Hasanah; Syamsurizal)
menguntungkan.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  tentang jenis-jenis  bidang  usaha  pada  BUMDes  di kecamatan  Tambang  terdiri  dari  usaha simpan-pinjam, sarana produksi padi (saprodi),  waserda,  mini  market,  kredit elektronik  dan  motor,  serta  pangkalan  gas. Semua bidang usaha tersebut dapat dikonversi kepada  akad  keuangan  syariah  terutama  apa usaha simpan pinjam. Beberapa pilihan akad pada usaha simpan pinjam adalah pembiayaan jual  beli akad  murobahah,  salam  dan  istisna. Akad lainnya adalah mudharobah, musyarokah,  musyarokah  mutanaqishoh  dan ijaroh.
Materi tentang transaksi yang dilarang dalam  Islam  dan  pentingnya  menghindari maysir, gharar dan riba serta materi akad-akad keuangan syariah yang disampaikan oleh tim pengabdi telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta sehingga  termotivasi  dan  mendukung  untuk konversi menggunakan akad keuangan syariah.  Meskipun  begitu  masih  sangat diperlukan edukasi dan pendampingan lanjutan  tentang  praktek  akad  keuangan syariah  tersebut  karena  istilah-istilah  pada akad  keuangan  syariah  belum  terbiasa digunakan dalam operasional BUMDes.
Gambar 3. Peserta sedang praktek penerapan akad keuangan syariah.
Bagian  akhir  sesi  edukasi  akad keuangan  syariah  adalah  seluruh  peserta duduk  berkelompok  berdasarkan  BUMDes masing-masing untuk praktek mengkonversikan  produk  pada  BUMdes mereka menggukan akad keuangan syariah. Kemudian masing-masing perwakilan BUMDes  mempresentasikan  hasil  kerja kelompoknya.  Setelah  itu  Tim  pengabdi
bersama-sama mendiskusikan untuk mengevaluasi  hasil  kerja  kelompok  yang bertujuan menentukan akad yang tepat serta menjadi pembelajaran bagi peserta lainnya
Gambar 4. Foto bersama di sesi penutup Antusias  peserta  dan  pertanyaan- pertanyaan  teknis    tentang  penerapan  akad keuangan  syariah  menunjukkan  bahwa  ada keinginan yang kuat untuk segera konversi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat  kendala-kendala  yang  menjadi hambatan  seperti  perlunya  pembaruan aturan desa tentang BUMDes serta perlunya edukasi  kepada  masyarakat  luas  untuk menghindari  kesalahfahaman  dikemudian hari.
Dukungan dari pihak kecamatan dan aparatur desa dalam mewujudkan BUMDes Syariah bukan lagi dalam bentuk ceremonial tetapi  sangat diperlukan dalam bentuk aksi nyata, yaitu dukungan dalam bentuk alokasi dana  untuk  pelaksanaan  program-program yang  berkontribusi  dan  mengarah  kepada terwujudnya  BUMDes  Syariah.  Selain  itu komitmen dari perguruan tinggi untuk terus memberikan  edukasi  dan  pendampingan sebagai  bentuk  pelaksanaan  tri  darma perguruan  tinggi    juga  sangat  diperlukan, pada akhirnya dapat mencapai kemandirian ekonomi  dan  mewujudkan  masyarakat sejahtera.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pengabdian  yang  telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:
1) Dari  17  BUMDes  yang  ada  di kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar  dapat  di  identifikasi  bahwa secara  umum  bidang  usaha  yang
Edukasi Penerapan Akad Keuangan Syariah pada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Tambang
(Nurnasrina; Madona Khairunisa; Nur Hasanah; Syamsurizal)
572
dijalankan adalah usaha simpan-pinjam dengan  sistem  keuangan  konvensional, penyewaan sarana produksi padi (saprodi),  waserda,  mini market,  kredit elektronik  dan  motor,  serta  pangkalan gas.
2) Tingkat pemahaman pengelola BUMdes  tentang  akad-akad  keuangan syariah sudah meningkat namun  masih diperlukan pendampingan lanjutan dengan  waktu  yang  lebih  panjang. kemudian  secara  mayoritas  peserta sangat setuju dan mendukung penerapan akad keuangan syariah pada BUMDes  yang  mereka  kelola  dengan pertimbangan aspek kehalalan,
kemaslahatan,  dan  bebas  dari maisir , gharar dan riba .
3) Melalui simulasi penerapan akad keuangan syariah pada BUMDes masing-masing  dapat  diketahui  bahwa tingkat kemampuan peserta masih perlu ditingkatkan. Beberapa akad-akad yang dapat  diterapkan  Pada  BUMDes  se- kecamatan  Tambang  adalah:  akad wadiah , mudharabah , murabahah , salam , istishna’ , musyarakah , muzaroah , musaqoh , dan ijarah .

## DAFTAR RUJUKAN
Ardhi, Pengurus BUMDes Desa Kualu Nenas, Wawancara Dewan  Syariah  Nasiona-Majelis  Ulama Indonesia,  2020,  Himpunan  Intisari Fatwa, Jakarta: DSN-MUI Harianto  Eri,  Widyaswara  Ahli  Madya Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta, https://klc.kemenkeu.go.id/pusku- perkembangan-keuangan-syariah-di- indonesia/
Kasmir, 2016, Dasar-Dasar Perbankan
Syariah, Jakarta: Rajawali Pers. Nurnasrina, 2012, Perbankan Syariah, Pekanbaru: Suska Press. Permendesa  No.  4  tahun  2015  tentang Pendirian, Pengurusan
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Santoso Wimboh, Ketua Dewan Komisioner Otorotas  Jasa  Keuangan,  Fokus Pengembagan  Ekonomi  Syariah, https://keuangan.kontan.co.id/news /ini-empat-fokus-pengembangan- keuangan-syariah-menurut-ojk.
Zulbetti, Rita, dkk., 2019, Upaya Peningkatan  Literasi  Keuangan Pengurus BUMDES Melalui
Pelatihan  Keuangan  di  Kecamatan Cimaung  Kabupaten  Bandung, Jurnal EKONOMIKAWAN : Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan Vol. 19 No. 2.