## PENEGAKKAN HUKUM PIDANA BERBASIS SUSTAINABLE

## ECOLOGICAL DEVELOPMENT DENGAN PLEA BARGAINING TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN TAMBANG DI KALIMANTAN SELATAN
Safitri Wikan N S
Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jl. Jend Achmad Yani Km. 5.5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin 70249 Telp: (0511) 3253850 Fax (0511) 3253850 HP : 081215547342 & Email : sawinari@gmail.com
Naskah Diterima: 08-06-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Wikan, Safitri., (2021). “Penegakkan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 50-64

## Abstrak
Dampak  dari  perbuatan  tindak  pidana  pelaku  perusakan  lahan  tambang  di  Kalimantan  Selatan  yang dilakukan pelaku baik secara perseorangan, kelompok, maupun korporasi pada perusahaan-perusahan pertambangan  di  Kalimantan  Selatan.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  analisis  yuridis  empiris  kualitatif  menggunakan  bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan  tindak  pidana  pelaku  perusakan  lahan  tambang  di  Kalimantan  Selatan  tidak  terletak  pada regulasi  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup tetapi terletak pada implementasinya yang tidak disertai ketegasan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  serta  pengawasan  yang  tidak  maksimal,  maka Plea  Bargaining  system dapat  dijadikan  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  perusakan  lahan  tambang    yang  berbasis sustainable  ecological  development yang  di  integrasikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu dengan  melibatkan  pengawasan  tokoh  masyarakat  adat  setempat    untuk  memberikan  efek  jera  yang lebih  mendidik  kepada  pelaku.  Rekomendasi  Penelitian  ini  adalah  untuk  meminimalisir  terjadinya kerusakan lahan  tambang yang semakin meluas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan  Selatan harus lebih ketat, tegas dan selektif dalam menerbitkan proses pengeluaran perizinan usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan.
Kata Kunci: Plea Bargaining , Tindak Pidana, Perusakan.

## Abstract
The  impact  of  the  criminal  acts  committed  by  the  perpetrators  of  destroying  mining  land  in  South Kalimantan by the perpetrators, either individually, in groups or corporations, to mining companies in South  Kalimantan.  The  method  used  is  qualitative  descriptive  normative  legal  research  with qualitative  empirical  juridical  analysis  techniques  using  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials.  The  results  showed  that  law  enforcement  against  the  criminal  acts  of  perpetrators  of destruction  of  mining  land  in  South  Kalimantan  does  not  lie  in  the  statutory  regulations  governing mining and environmental management but lies in its implementation which is not accompanied by the firmness  of  law  enforcement  officials  in  imposing  criminal  sanctions  and  supervision.  not  optimal, then  the  Plea  Bargaining  system  can  be  used  as  an  alternative  settlement  of  criminal  cases  of

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
destruction  of  mining  land  based  on  sustainable  ecological  development  which  is  integrated  into  an integrated criminal justice system by involving the supervision of local customary community leaders to  provide  a  more  educational  deterrent  effect  to  the  perpetrators.  The  recommendation  of  this research  is  to  minimize  the  widespread  damage  to  mining  areas,  the  South  Kalimantan  Provincial Government  must  be  more  strict,  assertive  and  selective  in  issuing  the  process  of  issuing  mining business permits in the South Kalimantan region.

## Keywords: Plea Bargaining, Crime, Vandalism.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  penambangan  untuk  mengambil  bahan  galian  dari  lapisan  bumi    telah berlangsung  sejak  lama.  Mekanisasi  peralatan  penambangan  telah  menyebabkan  skala penambangan  menjadi  semakin  besar.  Penambangan  batu  bara  didefinisikan  sebagai  sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bukan sebagai rejeki atau keberuntungan  yang dapat dinikmati, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati (Ahmad Zaini, 2017, h.114).
Eksploitasi penambangan batu bara yang tidak terkendali dan tanpa manajemen yang baik akan menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dampak  yang  sangat  terasa  saat  ini  sebagai  akibat  penambangan  batu  bara  adalah  adanya pemanasan  global,  perubahan  iklim,  meningkatnya  permukaan  air  laut,  adanya  banjir, pencemaran  perairan,  perubahan  bentangan  alam,  kehilangan  atau  kepunahan  ekosistem  dan berkurangnya jumlah populasi vegetasi, dan kerusakan tanah pada wilayah pertambangan. Di Indonesia pada umumnya, penambangan batu bara dengan sistem terbuka ( open pit mining ), penambangan  yang  seperti  ini  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  lingkungan,  terutama lingkungan  lokasi  penambangan.  Teknik  penambangan  secara  terbuka,  segala  aktivitasnya diatas  permukaan  tanah,  sehingga  aktivitas  tersebut  akan  meninggalkan  kerusakan  tanah. Kerusakan  tanah  bekas  tambang  batu  bara  ini  apabila  dibiarkan  begitu  saja,  tanpa  adanya upaya  perbaikan  atau  pembenahan  maka  tanah  tersebut  menjadi  lahan  yang  tidak  produktif (Hastirullah Fitrah, 2018, h. 63).
Hukum  pertambangan  tidak  pernah  terlepas  dari  bagian  lingkungan  hidup  merupakan anugrah  Tuhan  yang  Maha  Esa  yang  wajib  dilestarikan  dan  dikembangkan  kemampuannya agar  tetap  dapat  menjadi  sumber  penunjang  hidup  bagi  manusia  dan  mahluk  hidup  lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang berdaulat  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  begitu  luas  dan  beraneka  ragam  memiliki konsep  tata  kelola  sumber  daya  alam  yang  tidak  terlepas  dari  ideologi  penguasaan  sumber daya alam sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : “Bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  ”.  Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat  dikatakan bahwasanya  negara  menguasai  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  namun penguasaan  ini  terbatas,  yaitu  harus  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Dewasa  ini,  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sering  terjadi  disekeliling  lingkungan  kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan batu bara secara illegal tanpa izin usaha (PETI= Penambang Tanpa Izin) maupun ada izin tetapi tidak memperhatikan konsep  tata  kelola  lingkungan  yang  baik  di  Kalimantan  Selatan.  Di  kehidupan  masyarakat
Kalimantan  Selatan  banyak  kegiatan  pertambangan  tidak  terkelola  dengan  baik  oleh korporasi, penambang tanpa izin atau perorangan.
Hal  ini  tentu  saja  sangat  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  secara  sistematis, misalnya:  terciduknya  kasus  PETI  (Pertambangan  tanpa  izin)  di  Kabupaten  Tanah  Laut, berlokasi dibekas pertambangan milik PKP2B ((Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara)) pada Rabu, 31 Juli 2019 yang ditemukan dari inspeksi mendadak (sidak) Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  didampingi  Dinas  ESDM  Kalsel  serta  sejumlah  instansi pemerintah  setempat  lainnya.  Kepala  Bidang  Mineral  dan  Batubara  (Kabid  Minerba)  Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Gunawan Harjito menyebutkan, ada 50 titik lebih laporan  dugaan  pertambangan  ilegal  yang  tersebar  di  3  (tiga)  Kabupaten,  yaitu  Tanah  Laut, Hulu  Sungai  Selatan  (HSS)  dan  Tanah  Bumbu.  Bapak  Gunawan  Harjito  menduga  kuat aktivitas  PETI  (Pertambangan  tanpa  izin)  ada  yang  mem backingi /  mem back  up dari  pihak oknum.  Bapak  Gunawan  Harjito,  menjelaskan  bahwa  “Masalah backing siapa?  Sampai sekarang saya belum tahu, pasti adalah !  saya  yakin ada, mana mungkin orang berani untuk itu,”  cetusnya  dilokasi  temuan  dugaan  pertambangan  illegal  dibekas  pertambangan  milik PKP2B  Jorong  Barutama  Grestone  saat  mendampingi  sidak  KPK  RI  (melalui: https://klikkalsel.com).
Berkaitan  dengan  tanggungjawab  negara  dan  lingkungan,  maka  konstitusi  memberikan amanah  kepada  Negara  untuk  menguasai  secara  penuh  semua  kekayaan  yang  terkandung didalam  bumi  dan  dipergunakan  sebaik  –  baiknya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Akan  tetapi kenyataannya  rakyat  baik  itu  korporasi,  penambang  tanpa  izin  atau  perorangan  melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak memperhatikan aspek –aspek yang penting didalamnya, seperti  tidak  memperhatikan  akibat  yang  di  timbulkan  atau  pengaruh  dengan adanyapertambangan  batu  bara  secara  illegal  tanpa  izin  usaha  (PETI=  Pertambangan  Tanpa Izin) maupun ada izin tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik.
Maka  untuk  mengatasi  tindak  pidana  perusakan  lahan  tambang  yang  disebabkan  oleh aktivitas  penambangan  liar  (PETI=  Pertambangan  Tanpa  Izin),  penerbitan  izin  yang serampangan  oleh  oknum  birokrasi,  maupun  ada  izin  pertambangan  tetapi  tidak memperhatikan  konsep  tata  kelola  lingkungan  yang  menimbulkan  pencemaran  lingkungan hidup,  maka  Pemerintah  harus  berperan  aktif    baik  melalui  regulasi  perundang-undangan ataupun dengan implementasi pelaksanaan regulasi perundang-undangan dengan berorientasi pada  pembangunan  ekologi  berkesinambungan  ( sustainable  ecologycal  development )  dalam artian  pembangunan  yang  terjadi  dalam  interaksi  makhluk  hidup  (manusia)  dengan lingkungannya  untuk  mengatasi  limbah  lubang  bekas  tambang  ( void )  batu  bara  yang berwawasan  lingkungan  ke  depan  dengan  tujuan  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  generasi sekarang maupun yang akan datang demi terwujudnya keadilan restoratif
Pada hakekatnya keadilan restoratif dapat mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku, dapat  dilakukan  sejalan  dengan  mekanisme  tradisional  yang  masih  dipertahankan, mengedepankan  pemecahan  masalah  dan  sekaligus  menemukan  akar  konflik.  Keadilan restoratif  juga  memperhatikan  kerugian  dan  kebutuhan  korban,  mendorong  pelaku  untuk melihat  lebih  dalam  mengenai  sebab  dan  akibat  perbuatannya,  menyadari  dan  bertanggung jawab  atas  kerugian  tersebut.  Selain  itu,  keadilan  restoratif  juga  dapat  disesuaikan  dengan
tradisi  hukum,  asas  dan  filosofi  setempat  dan  sistem  hukum  nasional  dengan  menempatkan peran  masyarakat  pada  tempat  yang  penting  bukan  hanya  untuk  mengatasi  masalah  yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan (Kristina Agustiani Sianturi, 2016, h.194-195).
Perwujudan  keadilan  restoratif  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  perusakan  lahan  tambang  berbasis sustainable  ecological  development ,  dapat dilakukan  dengan Plea  Bargaining yaitu  pola  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan secara damai antar pelaku tindak pidana dengan aparat penegak hukum yang dapat dilakukan  di  dalam  tiap  proses  tahapan  pada  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated criminal  justice  system )  demi  terwujudnya  keadilan  restoratif  yang  dapat  memulihkan keadaan  lingkungan  masyarakat  adat  yang  mengalami  dampak  kerusakan  lingkungan  hidup memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  akibat  tindak  pidana  pelaku perusakan  lahan  tambang  daripada concern pada  penjatuhan  nestapa  /  hukuman  pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  diatas  adalah menggunakan penelitian hukum normatif ( normative legal research ) yang bersifat deskriptif- kualitatif.  Lokasi  Penelitian  di  wilayah  Kalimantan  Selatan.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan menggunakan sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data  dari  bahan-bahan  tersebut  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi. Keseluruhan  bahan  kemudian  dianalisis  menggunakan  interpretasi  gramatika  serta  teknik analisis yuridis empiris kualitatif.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Menurut  data  Dinas  ESDM  (Energi  Sumber  Daya  Manusia)  Kalimantan  Selatan  Per Januari  2020,  tercatat ada  210  lubang  bekas  tambang  ( void )  batubara  se  Kalimantan  Selatan akibat  penambangan  liar  tanpa  izin  maupun  penerbitan  izin  yang  serampangan  dimulai  dari tingkat bawah di Kabupaten. Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Gunawan  Harjito,  merincikan  ada  delapan  kabupaten  di  Kalimantan  Selatan  yang berkontribusi  menyumbang  lubang  bekas  tambang  ( void )  periode  Januari  -  Agustus  2019. Adapun  ke  8  (delapan)  wilayah  ini  adalah  :  Kabupaten  Banjar  (65 void dari  6  perusahaan), Tapin  (32 void dari  8  perusahaan),  kabupaten  HSS  (3 void dari  1  perusahaan),  Balangan  (3 void dari  3  perusahaan),  Tabalong  (belum  rekapitulasi),  Tanah  Laut  (24 void dari  10 perusahaan),  Tanah  Bumbu  (50 void dari  10  perusahaan)  dan  Kota  Baru  (6 void dari  5 perusahaan).  Kalau  ditotalkan  luasnya void dari  seluruh  pemegang  IUP  di  Kalimantan Selatan,  mencapai  1.579,  04  hektare,  apabila  digabung  pemegang  IUP    (Izin  Usaha Pertambangan)  dan  PKP2B  (Pemegang  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batu  bara)  pada periode  yang  sama,  maka  ada  224 void yang  belum  reklamasi.  Rinciannya,  terdiri  dari  IUP sebanyak  183 void dari  43  perusahaan  dan  PKP2B  sebanyak  41 void dari  7  perusahaan, sehingga kalau dikalkulasikan titik void sebanyak itu setara luas 3.991, 15 hektare. Gunawan Harjito  meyakini  angka void tersebut  bisa  lebih  banyak  lagi  mengingat  aktivitas
pertambangan terus bergerak di
Kalimantan Selatan (melalui:
https://www.kanalkalimantan.com).
Dari  data-data  Dinas  ESDM  (Energi  Sumber  Daya  Manusia)  Kalimantan  Selatan  Per Januari  2020  tersebut  diatas,  maka  dari  aktivitas  kegiatan  pertambangan  batu  bara  tersebut akan  memberikan  dampak  yang massive bagi  kesehatan  lingkungan  di  wilayah  Kalimantan Selatan.  Mengingat  setiap  tahun  pertumbuhan  pertambangan  di  Kalimantan  Selatansemakin pesat  karena  semakin  banyak  lahan  tambang  baru  yang  ditemukan.  Namun,  pertumbuhan yang  pesat  tidak  diimbangi  dengan  pengelolaan  yang  baik  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab.
Tanggung jawab manusia dalam memelihara  lingkungan hidupnya semestinya bersandar pada  hukum  alam.  Hukum  alam  selalu  mengajarkan  keseimbangan  antara  pelaksanaan kewajiban  dan  pemenuhan  hak.  Sarana  untuk  mengukurnya  adalah  moralitas.  Moralitas menuntun  manusia  menjaga  keseimbangan  hukum-hukum  yang  ada  di  alam  semesta  antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak, apabila  keseimbangan sudah tercapai, hasil yang diperoleh adalah lahirnya kebaikan bersama (Bachruddin dkk, 2019, h. 63)
Hal  sebaliknya,  apabila  tidak  terwujud  keseimbangan  dalam  hukum  alam  akan menimbulkan  dampak  kerusakan  lingkungan  hidup,  salah  satunya  dampak  pada pertambangan  batu  bara.  Akibat  dampak  pertambangan  batubara  (PETI=  Pertambangan Tanpa  Izin),penerbitan  izin  yang  serampangan  oleh  oknum  birokrasi  dan  atau  ada  izin pertambangan  tetapi  tidak  memperhatikan  konsep  tata  kelola  lingkungan  yang  baik  banyak menimbulkan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  cukup  parah,  baik itu  air,  tanah, udara,  dan hutan,  maka  sangat urgent untuk  dilakukan  upaya-upaya  penegakan  hukum  pidana  berbasis sustainable  ecological  development terhadap  tindak  pidana  perusakan  lahan  tambang  di Kalimantan Selatan , hal ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yang dicetuskan oleh Emil Salim.
Menurut Emil Salim bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan mengimplikasikan  bukan  pada  batas absolut tetapi  pada  batas  yang  ditentukan  oleh  tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia. Sumber alam terdiri atas, pertama, yang bisa diperbarui  (renewable  resources)  seperti  batu  bara,  minyak  bumi,  dan  lain  sebagainya. Mengingat  bahwa  dalam  sumber  alam  terdapat  suatu  sumber  daya  lam  yang  tidak  dapat diperbaruhi.  Maka  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  perlu  memperhitungkan  hal-hal sebagai  berikut  :  1.  Segi  keterbatasan  jumlah  dan  kualitas  sumber  alam;  2.  Lokasi  sumber alam  serta  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  masyarakat  dan  pembangunan  daerah;  3. Penggunaan  sumber  alam  yang  tidak  boros,  dan  4.  Dampak  negatif  pengelolaan  berupa limbah dipecahkan secara bijak termasuk kemana membuangnya dan sebagainya (Emil Salim, 1986, h.170).
Merefleksi  dari  pernyataan  Emil  Salim,diatas,  maka  penegakan  hukum  pidana  terhadap pelaku  perusakan  lahan  tambang  yang  berbasis sustainable  ecological  development harus melakukan  perubahan  yang  signifikan  terhadap  pembangunan,  pengelolaan  dan pengembangan lingkungan hidup yang didalamnya harus berkaitan erat dengan standard dan mutu masyarakat artinya bahwa  penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lahan
tambang yang berbasis sustainable ecological development harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan masyarakat.
Mengingat  Penegakan  hukum  Pidana  terhadap  Pelaku  tindak  pidana  perusakan  lahan tambang  berupa  sanksi  pidana  penjara  kepada  Pelaku  tidak  membuat  jera  Pelaku,  bahkan bagai jamur di musim hujan, semakin banyak memunculkan aktivitas  (PETI= Pertambangan Tanpa  Izin),  penerbitan  perizinan  serampangan  oleh  oknum  birokrasi,  maupun  ada  izin pertambangan tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan  yang baik. Padahal Regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup dari  aktivitas  pertambangan  sangat  banyak  mengatur  berkenaan  dengan  sanksi  hukuman pidana penjara, tetapi kenyataan dilapangan tidak berjalan efektif.
Hal ini dapat terlihat dalam salah satu peraturan tentang pertambangan mineral dan batu bara  dengan  tegas  mengatur  terkait  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  kepada  pelaku  tindak pidana perusakan lahan tambang, tetapi adanya peraturan perundang-undangan tersebut masih saja banyak tindak pidana yang terjadi.
Diantara aturan-aturan tersebut, yaitu : (a) Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan orang  dan  atau  badan  hukum  yang  menambang  tanpa  IUP,  IPR,  atau  IUPK  dengan  sengaja melakukan  usaha  penambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);  (b)  Pasal  160  ayat  (2)  UU  No.  4  Tahun  2009  menyatakan  orang  dan  atau  badan hukum  sebagai  pemegang  IUP  eksplorasi  tetapi  melakukan  kegiatan  pertambangan  operasi produksi  diancam  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar  rupiah);  (c)  Pasal  160  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2009 menyatakan  orang  dan  atau  badan  hukum  melakukan  eksplorasi  tanpa  IUP  atau  IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) diancam  pidana dengan pidana kurungan paling lama1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); (d) Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau  IUPK  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini  dan  menyalahgunakan kewenangannya  diancam  pidana  paling  lama  2(dua) tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
Kemudian  dinyatakan  pula  di  dalam  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan mineral  dan  batu  bara  terdapat  kehususan  perlakuan  tanggung  jawab  subyek  hukum  pidana yang  berbentuk  Badan  Hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  di  lingkungan  pertambangan mineral dan batu bara diberikan sanksi pidana pemberatan bagi Badan Hukum tersebut, yang dalam konteks ini tanggung jawab pidana tersebut (criminal liability) menjadi tanggung jawab pengurus  /  pengelola  badan  hukum  tersebut  sebagai  directing  mind  tergantung  pada  domain tanggung  jawab  nya  sebagai  pengurus  /  pengelola  Badan  Hukum  tersebut.  Karena  begitu beratnya  tanggung  jawab  Pengelola  /  pengurus  Badan  Hukum,  maka  regulasi  UU  No.  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan  terhadap  Badan  Hukum  tersebut  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan serta
pencabutan  izin  kegiatan  serta  pencabutan  status  Badan  hukumnya  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009.
Selain  itu  dijelaskan  pula  didalam Pasal  31  ayat  4  Peraturan  daerah  Prov  Kalimantan selatan  No. 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum,  yang dinyatakan secara tegas  bahwa“Pemegang  KP  (Kuasa  Penambang)  wajib  melakukan  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  serta  reklamasi  dan  atau  revegetasi  lahan  bekas  tambang  sesuai dengan  Dokumen  ANDAL(Analisis  Dampak  Lingkungan)  dan  RKL-RPL(Rencana Pengelolaan  Lingkungan  -  Rencana  Pemantauan  lingkungan)  atau  Dokumen  UKL- UPL(Upaya pengelolaan lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan).
Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan  hidup  yang  terkait  dengan  pertambangan  merupakan  kejahatan  yang  sangat terorganisir,  tidak  mudah  terungkap,  seringkali  berkaitan  dengan  pejabat  publik  yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut  serta  senantiasa  memiliki  keterkaitan  dengan  kejahatan  dan/atau  pelanggaran  pada bidang-bidang lain, misalnya dalam bidang keuangan, baik sebagai suatu „pembarengan/ concursus ‟ maupun sebagai „keberlanjutan‟, sehingga seorang aparat penegak hukum harus memiliki kesadaran bahwa perkara yang sedang ditanganinya memiliki potensi keterkaitan  dengan  kejahatan  dan/atau  pelanggaran  pada  bidang-bidang  lainnya  (Masrudi Muchtar,2015, h.196).
Adanya  potensi  keterkaitan  tindak  pidana  perusakan  lahan  tambang  di  Kalimantan Selatan  dengan  kejahatan  dan/atau  pelanggaran  pada  bidang-bidang  lainnya  menyebabkan tindak  pidana  ini  dilakukan  secara  terorganisir  dengan  modus  yang  bervariatif,  banyaknya keterlibatan  pihak  dalam  tindak  pidana  ini  membuat  pemerintah  dan  penegak  hukum  harus bekerja  keras  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasannya.  Keterlibatan  dalam  jaringan tindak pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan  terstruktur dengan sangat kuat mulai  dari  kelas grassroo t/  bawahan  (operator/pekerja  kasar/lapangan)  sampai  dengan  kelas top  super  yang  lebih  banyak  sebagai directing  mind terjadinya  tindak  pidana  tersebut (pemodal,  perencana,  pelindung).  Pada  umumnya  yang  tertangkap  aparat  penegak  hukum hanyalah  buruh  /  pekerja  lapangan,  jarang  sekali  menyentuh  pemodal  (cukong)  serta pengaman  usaha/backingan  (oknum  nakal  di  pemerintahan,  oknum  Polri/TNI  dan  oknum legislator)  .  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  dari  Prof.  Hadin  Muhjad,  Pakar  Hukum Lingkungan  yang  menyatakan  bahwa  belum  optimalnya  penertiban  pertambangan  batu  bara di  Kalimantan  Selatan,    disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  (melalui https://www.banjarmasin.tribunnews.com):
1. Tumpang tindih pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
2. Para  tersangka  pertambangan  liar  adalah  pendatang  sehingga  penyidikan  terkendala, disebabkan  lokasi  pertambangan  batu  bara  dalam  keadaan  kosong  saat  ditemukan,  jalan menuju  lokasi  dibuat  rintangan  berupa  pemutusan  jalan  sehingga  penyidikan  tidak  bisa menemukan  tersangka,  modus  lainnya  hanya  operator  alat  berat  yang  bekerja  di  lokasi pertambangan
3. Carut marut penambangan liar di Kalimantan Selatan bukan pada regulasi atau kebijakan pertambangannya  tetapi  pada  implementasinya  yang  tidak  disertai  dengan  penegakan hukum serta pengawasan maksimal.
Oleh  karena  itu  penanganannya  harus  melibatkan  seluruh  pihak  secara  terintegrasi ( integrated  extra  ordinary  instruments )  dengan  berpedoman  pada  regulasi  peraturan perundang  -undangan  yang  mengembangkan  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  pengelolaan wilayah  pertambangan  yang  berwawasan  lingkungan.  Untuk  itu  perlu  adanya  persamaan persepsi  dari  seluruh  penegak  hukum  dalam  satu  kesatuan  sistem  peradilan  pidana  terpadu ( integrated criminal justice system ) mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
Sistem Peradilan Pidana bukan sistem yang bersifat deterministik yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, tetapi merupakan probabilistic system yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sistem peradilan pidana sebagai physical system karena sistem peradilan pidana itu  sendiri  di  dalamnya  terdapat  badan-badan  atau  himpunan  badan-badan  yang  merupakan komponen  sistem  peradilan  pidana  (kepolisian-kejaksaan-pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan)  yang  terpadu  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Sebagai abstract  system , komponen  sistem  peradilan  pidana  merupakan  satu  kesatuan  yang  tersusun  secara  terpadu yang satu dengan yang lain ada saling ketergantungan (Muladi, 1995, h.15).
Berhasil  tidaknya  pelaku  tindak  pidana  dihukum  terletak  pada  saat  putusan  hakim dijatuhkan  pada  tahap  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  apakah  pelaku  akan  bebas  atau dijatuhi    hukuman  oleh  hakim  berdasarkan  pembuktian  dipersidangan  dengan  menganut sistem  pembuktian  negatif  menurut  undang-undang,  artinya  hakim  untuk  mempersalahkan seorang terdakwa  berdasarkan bukti-bukti yang sah berkeyakinan akan kesalahan terdakwa. Keyakinan  hakim  memegang  peran  penting,  biarpun  bukti  bertumpuk-tumpuk,  melebihi minimum yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHAP /  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  ,  jikalau  hakim  tidak  berkeyakinan  tentang  kesalahan  terdakwa,  hakim  tidak  boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut (Subekti, 2015, h.7).
Tahap pemeriksaan perkara pidana di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada model accussatoir dan dimulai dengan menyampaikan  berkas  perkara  kepada  public  prosecutor.  Pemeriksaan  di  muka  sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara  sah  menurut  undang-undang.  Dalam  hal  ini,  KUHAP  Pasal  154  telah  memberikan batasan syarat sahnya undang-undang  tentang pemanggilan kepada terdakwa.
Syarat sahnya undang-undang tentang pemanggilan kepada terdakwa memiliki ketentuan bahwa surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir, namun apabila terdakwa tidak ada di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir dalam hal terdakwa ada  dalam  tahanan  surat  panggilan  disampaikan  kepadanya  melalui  pejabat  rumah  tahanan negara.
Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir
tidak  dikenal,  surat  panggilan  ditempelkan  pada  tempat  pengumuman  di  gedung  pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.
Namun,  disisi  lain  hampir  sebagian  besar  stigma  yang  muncul  dimasyarakat, penyelesaian  perkara  melalui  lembaga  peradilan  umumnya  tidak  bersifat  responsif,  hal  ini dapat  dilihat  dari  kurang  tanggapnya  lembaga  peradilan  membela  dan  melindungi kepentingan  umum  (Aulia  Muthiah,  2016,  h.  234).  Padahal  idealnya,  asas  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terwujud dengan baik, maka hukum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana fungsi hukum untuk  melindungi kepentingan manusia, untuk itu hukum yang sesungguhnya harus ditegakkan (Ariesta Candra Irawati, 2010, h.172).
Agar  hukum  dapat  ditegakkan,  penyelesaian  perkara  dapat  dilakukan  melalui  jalur alternatif, karena pada dasarnya penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur litigasi / lembaga peradilan  dan non litigasi / diluar peradilan (Titia Tauhiddah dkk,2020, h. 95).
Pada  dasarnya  pelaksanaan Plea  Bargaining dapat  diterapkan  sebagai  penyelesaian perkara  sebagaimana  dipersamakan  dengan  penyelesaian  sengketa  perdata  lingkungan  hidup yang dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan tokoh masyarakat adat  setempat  yang  sangat  mengenal  keadaan  wilayahnya  yang  terdampak  atau  mengalami langsung  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat tindak  pidana  pelaku  perusakan  lahan  tambang di  Kalimantan  Selatan  sehingga  sangat  tahu  kerugian-kerugian  apa  yang  dialami  di  wilayah tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam Bab XII Pasal 84 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dijelaskan  bahwa  :  (1)  Penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan;  (2) Pilihan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dilakukan  secara  sukarela  oleh  para  pihak yang  bersengketa;  (3)  Gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  dipilih  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Melibatkan  tokoh  masyarakat  adat  setempat  yang  sangat  mengenal  keadaan  wilayahnya yang  terdampak atau  mengalami langsung  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat tindak  pidana pelaku  perusakan  lahan  tambang  di  Kalimantan  Selatan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana perusakan  lahan  tambang  yang  berbasis Sustainable  Ecological  Development sangat  sesuai dengan  amanah  konstitusi  pada  Pasal  18  (B)  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun dalam hukum pidana positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di  luar  pengadilan  melalui  penyelesaian  damai  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian sengketa dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008   Jo  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan mediasi hanya berlaku untuk  perkara  perdata  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  sedangkan perkara  pidana  tidak  berlaku  ,  namun  dalam  hal-hal  tertentu  ada  ketentuan  yang  secara implisit  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  diluar  proses  peradilan  pidana mendapatkan  tempat  pada  ranah  hukum  pidana,  antara  lain  :  (a)  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  dalam  Pasal  82  KUHP  tentang Afkoop/compositie (pembayaran denda damai); (b) Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 / Undang –Undang Tindak Pidana Ekonomi  dalam  Pasal  29  OB  (Ordonansi  Bea  Staatblad  1882  No.  240)tentang Schikking (denda damai) ; (c) Undang-Undang No.  11 Tahun 2012 / Undang-Undang Sistem Peradilan Anak    dalam  Pasal  1  angka  7  Jo  Pasal  5  ayat  (3)  tentang Diversi sebagai  pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana  dan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif; (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 / Undang-Undang  Kepolisian    dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Jo  Pasal  18  ayat  (1)  Dalam  hal  yang sangat perlu dan mendesak ,demi kepentingan umum Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri /diskresi.
Pelaksanaan diversi menurut Pasal 7 UU SPPA/Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk  memperkecil  potensi  pemaksaan  dan  intimidasi  pada  semua  tahap  proses  diversi, kesepakatan  diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban  dan/  atau  keluarga  anak  korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak  pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai  upah  minimum  provinsi  (Kristina  Agustiani  Sianturi,  2016,  h.187).  Sedangkan pelaksanaan diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum  atau  perkara  pidana yang ditanganinya (Guntur Priyantoko, 2016, h. 115).
Dari  dasar-dasar  hukum  adanya  ketentuan  yang  secara  implisit  menunjukkan  bahwa penyelesaian  perkara  pidana  diluar  proses  peradilan  pidana  mendapatkan  tempat  pada  ranah hukum pidana, Pemerintah dapat mengadopsi Plea Bargaining System dari Amerika Serikat dengan  memasukkan  peran  tokoh  masyarakat  adat  sebagai  pengawas  jalannya  proses penyelesaian perkara apakah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi pemeliharaan alam tempat kaum masyarakat bernaung.
Menurut  Prof.  Adi  Sulistiyono,  menyatakan  bahwa  : Plea  Bargaining merupakan  suatu negosiasi antar penuntut umum dengan atau pembelanya mengenai jenis kejahatan yang akan dituduhkan dan ancaman yang akan dituntut dimuka persidangan. Negosiasi dilandasi ikatan yang  saling  menguntungkan.  Pihak  penuntut  umum  merasa  diringankan  tugasnya  karena jumlah perkara yang ditangani sangat banyak, atau barang bukti yang dikumpulkan dan saksi yang  ada  tidak  mendukung  untuk  memenangkan  kasusnya.  Jika  pihak  tertuduh  mengakui perbuatan  yang  dituduhkan  di  depan  Jaksa,  maka  proses  selanjutnya  adalah  penjatuhan hukuman oleh hakim tanpa melalui proses pembuktian di depan persidangan, sedangkan dari pihak  tertuduh  merasa  diuntungkan  karena  alternatif  hukuman  yang  hendak  dijatuhkan  oleh penuntut umum lebih ringan daripada kalau kesalahannya terbukti di dalam persidangan (Adi Sulistiyono  &  Muhammad  Rustamaji,  2009,  Hal  138).  Jadi Plea  Bargaining  system ini menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk penyelesaian perkara pidana, dalam plea bargaining  system yang  melakukan  negosiasi  adalah  penuntut  umum  (jaksa)  dengan  pelaku kejahatan  atau  penasehat  hukumnya  dan  tidak  melibatkan  pihak  korban  dan  tidak menghapuskan atau menghentikan proses peradilan pidananya.
Dalam  penyelesaian  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perusakan  lahan  tambang  di Kalimantan  Selatan  (akibat  penambangan  liar  tanpa  izin  maupun  penerbitan  izin  yang
serampangan  oleh  oknum  birokrasi,  ada  izin  pertambangan  tetapi  tidak  memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik) yang berbasis Sustainable Ecological Development dengan  menerapkan  pola plea  bargaining  system ,  Jaksa  /  Penuntut  Umum  sebagai  aparat penegak hukum dapat menggunakan beberapa kriteria sebagai dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap, yaitu :
1. Berbagai  jenis  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan  dan  energi  yang memberikan efek kerusakan lingkunga hidup dalam jangka panjang
2. Adanya  bukti  nyata  ditempat  kejadian  perkara  tentang  kerugian  yang  bisa  di  identifikasi dan  dari    laporan  hasil  uji  laboratorium  ilmu  tanah  (secara  fisika,  biologi  dan  kimia) auditor  lingkungan  menunjukkan  kerusakan  lingkungan  yang massive berjangka  panjang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
3. Adanya kebutuhan untuk restitusi (ganti rugi) yang senilai dengan jumlah kerugian materiil maupun  immateriil  yang  memberikan  efek  kerugian  jangka  panjang  bagi  kehidupan  dan kesehatan  masyarakat  adat  sekitar  dari  laporan  hasil  uji  laboratorium  ilmu  tanah  (secara fisika,  biologi  dan  kimia)  auditor  lingkungan  menunjukkan  kerusakan  lingkungan  yang massive berjangka panjang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, yang nilai  kerugiannya  senilai  dengan  laporan  hasil  audit  dari  auditor  lingkugan  hidup  (para pakar lingkungan hidup  yang berkompeten di bidangnya  yang tidak memilki kepentingan apapun/  independent)  dan  laporan  hasil  audit  dari  auditor  akuntan  publik  (para  pakar keuangan negara yang berkompeten di bidangnya yang tidak memilki kepentingan apapun/ independent)
4. Pelaku  (perseorangan  dan  kelompok)  yang  tidak  mampu  membayar  ganti  rugi  /  restitusi wajib  mendapatkan  sanksi  kerja  sosial  seumur  hidup  melakukan  program  pembenahan  / reklamasi hutan atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan  yang rusak  pasca  berakhirnya  eksploitasi  tambang  batu  bara  diseluruh  hutan  indonesia  agar lahan pasca tambangdapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat adat sekitar dan  masyarakat  lainnya,  misalnya  sebagai  salah  satu  sumber  air  baku  didaerahnya, dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan, ekowisata seperti keberadaan Danau Bintang di  Kabupaten  Tanah  Laut  yang  dapat  dikelola  sebagai  salah  satu  tempat  wisata,  lahan ternak,  pakan  sapi,  dan  lain-lain.  Kerja  sosial  seumur  hiduptersebut  dilakukan  dengan pengawasan  elemen-elemen  yang  ada  dalam  sistem  peradilan  pidana  (Kepolisian- Kejaksaan-Kehakiman-lembaga  Pemasyarakatan),  Badan  Dinas  Kehutanan  dan  tokoh masyarakat  adat  setempat  sebagai  pengawas  swasta  yang  ditunjuk  langsung  oleh  negara melalui Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia)
5. Sedangkan  Pelaku  (korporasi)  yang  tidak  mampu  membayar  ganti  rugi  /  restitusi, perusahaannya ditutup dan pimpinannya (Dewan Direksinya yang bertanggung jawab atas perusahaan  tersebut)  diperlakukan  sama  seperti  perlakuan  Pelaku  (perseorangan  dan kelompok)  yang  tidak  mampu  membayar  ganti  rugi  /  restitusi  wajib  mendapatkan  sanksi kerja sosial seumur hidup.
Pola Plea  Bargaining terhadap  penyelesaian  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan (akibat penambangan liar tanpa izin maupun penerbitan  izin  yang  serampangan  oleh  oknum  birokrasi,  ada  izin  pertambangan  tetapi  tidak
memperhatikan  konsep  tata  kelola  lingkungan  yang  baik)  yang  berbasis Sustainable Ecological Development dilaksanakan melalui beberapa jalur rujukan, yaitu:
1. Langsung dipemeriksaan penyidikan setelah berkoordinasi dengan Penuntut Umum dengan pengawasan  tokoh  masyarakat  adat  setempat  sebagai  pengawas  swasta  yang  ditunjuk langsung  oleh  negara  melalui  Dinas  ESDM  (Energi  Sumber  Daya  Manusia)  (sebelum laporan di limpahkan ke Kejaksaan)
2. Setelah penyidik membuat laporan dan dilimpahkan ke tahap penuntutan pada Kejaksaan dengan  pengawasan  tokoh  masyarakat  adat  setempat  sebagai  pengawas  swasta  yang ditunjuk  langsung  oleh  negara  melalui  Dinas  ESDM  (Energi  Sumber  Daya  Manusia), namun sebelum masuk ke pengadilan sebagai diversi dari Kejaksaan
3. Setelah menerima atau menemukan pernyataan bersalah pelaku baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan dihadapan petugas kepolisian dan atau kejaksaan yang menangani perkaranya sebelum jatuhnya putusan oleh hakim
4. Setelah jatuhnya putusan
5. Pelaku  yang  mengambil  langkah plea  bargaining pada  sistem  peradilan  pidana  terpadu, apabila ditengah - tengah proses berperkara ternyata membatalkan proses plea bargaining , maka  pelaku  kembali  lagi  menempuh  jalur  sistem  peradilan  pidana  terpadu  seperti biasanya  dengan  syarat  mematuhi  putusan  di  pengadilan  tingkat  I  yang  bersifat  tetap (inkrach van gewidje) sehingga tidak ada upaya banding maupun kasasi.

## KESIMPULAN
Plea  Bargaining merupakan  terobosan  hukum  pidana  yang  berpedoman  pada  kerangka hukum  pidana  lingkungan  ( shortcut  of  penal  lawwithin  regulation  framework  of environmental criminal  law )  berbasis  ekologi  yang  lebih concern atau  lebih  memperhatikan terhadap pemanfaatan lahan pasca tambang yang bisa dimanfaatkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat daripada concern pada penjatuhan nestapa / hukuman pidana  penjara  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perusakan  lahan  tambang.  Karena  pada dasarnya  sanksi  pidana  penjara  bukan  merupakan  penyelesaian  utama  ( Premium  Remedium ) tetapi  hanyalah  merupakan ultimum  remedium bahwa    penerapan  sanksi  pidana  penjara sebagai  upaya  terakhir  setelah  tindakan  hukum  lain  ternyata  tidak  berhasil  mengatasi permasalahan  lingkungan  hidup  dibidang  pertambangan  yang  ada  dimasyarakat.  Upaya ultimum  remedium tersebut  di  implementasikan  dalam  Pola Plea  Bargaining yang  berbasis Sustainable  Ecological  Development yang  diintegrasikandalam  sistem  peradilan  pidana terpadu  ( integrated  criminal  justice  system )  dengan  melibatkan  pengawasan  dari  tokoh masyarakat  adat  setempat  yang  sangat  mengenal  keadaan  wilayahnya  yang  terdampak  atau mengalami  langsung  kerusakan  lingkungan  hidup  untuk  memberikan  efek  jera  yang  lebih mendidik  kepada  pelaku  secara  materiil  dan  immateriil  akibat  prilaku  /  ulah  pelaku  yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berefek jangka panjang daripada sekedar hukuman badan / penjara.

## SARAN
Agar penerapan plea Bargaining sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di bidang pertambangan  dan  batu  bara  dapat  dimasukkan  sebagai  Rancangan  Undang-Undang    untuk
dapat  disahkan  sebagai  undang-  undang  tersendiri,  mengingat  dalam  UU  No.  4  Tahun  2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara belum ada pengaturannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachruddin Dkk, (2019) , Hukum Kenotariatan (Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan) , Bandung: Refika Aditama
Fitrah,  Hastirullah,  (2018), Material  Tanah  Bekas  Tambang  Batubara  &  Pembenahan , Yogyakarta: Thema Publishing
https://klikkalsel.com/pasca-dugaan-tambang-ilegal-terciduk-kpk-kinerja-aparat-ungkap- kasus-diuji/.
https://www.kanalkalimantan.com/210-lubang-tambang-di-Kalsel-belum-direklamasi- komitmen-perusahaantambang-rendah/
https://www.google.com/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2019/08/01/penambang- liar-batu-bara-di-kalsel-ternyata-tanpa-penegakan-hukum-begini-akibatnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Muchtar,  Masrudi,  (2015), Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Bidang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Jakarta: Prestasi Pustaka Raya Muladi, (1995), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: UNDIP Press.
Muthiah,  Aulia,  (2016), Hukum  Dagang  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Priyantoko,  Guntur, Penerapan  Diskresi Kepolisian  Dalam Penanganan  Unjuk  Rasa ,  Jurnal
De Lega Lata, Vol.
1, No. 1, Januari-Juni 2016. DOI; https://doi.org/10.30596/d11.v1i1.784
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2009 Salim, Emil, (1986), Pembangunan Berwawasan Lingkungan ,Jakarta: LP3S.
Subekti, (2015), Hukum Pembuktian , Jakarta: Balai Pustaka Sulistiyono,  Adi.,  &  Rustamaji,  Muhammad,  (2009), Hukum  Ekonomi  Sebagai  Panglima , Sidoarjo: Mas Media.
Sianturi, Kristina Agustiani, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Divers i, Jurnal De Lega Lata, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016. DOI: https://doi.org/10.30596/d 11.V1i1.787
Tauhidah,  Titia  dkk, Kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Lembaga  Pembiayaan antara  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dengan  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS) ,  Jurnal  De  Lega  Lata,  Vol.  5,  No.  1,
Januari-Juni 2020. DOI: https://doi.org/10.80596/d11.v5i1.3472
UUD 1945
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  Tentang  Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang    Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang  Peradilan Anak
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang  Tindak Pidana Ekonomi Zaini,  Ahmad. Pengaruh  Kekayaan  Sumber  Daya  Alam  Batu  Bara  Terhadap  Ketimpangan Pendapatan  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur ,  Jurnal  Borneo  Administrator  (Media
Pengembangan  Paradigma  dan  Inovasi  Sistem  Administrasi  Negara),  Vol.  13,  No. 2, Agustus 2017