## Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat

## Abdul Mughits
Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Email: abdul.mughits@uin-suka.ac.id
Abstrak. At-taradi adalah salah satu prinsip dalam akad muamalat, artinya prinsip itu harus terwujud dalam akad. Suatu akad, jika tanpa adanya kerelaan dari kedua belah—bahkan salah satu—pihak maka menjadi batal. Oleh karena itu, urgensinya prinsip ini menghendaki keterwujudannya dapat diketahui oleh semua  pihak.  Tetapi  karena  at-taradi  itu  perbuatan  hati,  maka  bagaimanakah  cara  menilai  at-taradi tersebut,  hal-hal  apa  sajakah  yang  dapat  mendukung  terwujudnya  dan  rusaknya  prinsip  tersebut? Seberapakah luas cakupan keberlakuan prinsip ini dalam akad-akad muamalat, apakah hanya terbatas dalam akad tijarah saja sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 29? Lalu apakah ungkapan kerelaan seseorang dalam melakukan akad terlarang dapat merubah status hukumnya yang asalnya haram menjadi halal, seperti orang berjudi atau utang piutang dengan riba? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah content dari tulisan ini.
Kata kunci: Akad muamalat, muamalat, At-Taradi

## A. Pendahuluan
Sebagaimana  dimaklumi dalam  kajian  hukum  Islam,  bahwa at-taradi (rela  sama  rela)  itu  menjadi salah satu asas atau prinsip dalam akad muamalat. 1 Artinya tanpa unsur kerelaan dari kedua belah pihak, bahkan salah satu pihak maka suatu akad akan batal. Kalau dicermati, sebenarnya prinsip at-taradi atau mabda  rada’iyyah (asas  konsensualisme)  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kemaslahatan  (kepentingan, kebutuhan) semua pihak dalam akad muamalat karena masing-masing pihak dapat menetukan pilihannya secara bebas tanpa adanya kekuatan atau keadaan yang memaksa, sehingga pilihannya sesuai dengan yang dikehendakinya.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  urgensi at-taradi ini  sehingga  para  ulama menempatkannya sebagai salah satu prinsip akad muamalat.
Karena at-taradi itu menjadi prinsip dalam akad, maka realisasinya harus dapat diketahui oleh semua pihak sehingga dapat dipastikan bahwa masing-masing pihak telah rela dalam melakukan akad. Namun karena at-taradi itu perbuatan hati manusia, maka at-taradi yang hakiki tentu tidak dapat diketahui oleh orang  lain,  sementara  kajian at-taradi ini  masuk  ke  dalam  wilayah  hukum `amaliyyah yang  menganut prinsip kepastian hukum dan mendasarkan hukum kepada perbuatan konkret manusia. Oleh karena itu topik tentang at-taradi ini menjadi salah satu kajian yang menarik di kalangan para ulama.
Terdapat banyak hal yang dikaji dalam prinsip at-taradi ini, diantaranya: tentang bagaimana menilai adanya at-taradi ; apa sajakah yang dapat mendukung dan merusak at-taradi ; seberakah luas cakupan at- taradi, apakah hanya terbatas dalam akad tijarah saja; apakah ungkapan at-taradi juga dapat diberlakukan ke dalam akad yang terlarang, seperti berhutang dengan riba sehingga dapat merubah status hukumnya
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat , (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 10 dan; Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,  Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 87-9.
menjadi  halal;  lalu  bagaimana  ungkapan at-taradi dari  seseorang  dalam  akad  terlarang  tetapi  karena keadaannya yang darurat ?
Tulisan  ini  mencoba  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  dengan  merujuk  pendapat  para ulama.
B. Definisi at-Taradi
Ketika membahas terminologi at-taradi , para ulama selalu mengaitkannya dengan dua istilah lain yang berdekatan maknanya, yakni ikhtiyar dan iradah .
Term at-taradi merupakan bentuk mazid dari isim masdar rida yang berarti rela atau senang ( irtiyah ) dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. 2 Makna istilah ini lebih spesifik daripada ikhtiyar yang berarti menguatkan  pilihan  untuk  melakukan  sesuatu,  baik  melakukannya  atau  sebaliknya.  Sedangkan  istilah ikhtiyar sendiri lebih spesifik daripada iradah (kehendak) yang berarti berniat atau berkehendak ( i`tizam ) atau condong kepada suatu perbuatan. Oleh karena itu makna iradah adalah paling general dari dua istilah pertama. 3
Menurut  Ulama  Hanafiyyah, rida dan ikhtiyar itu  berbeda.  Menurutnya  bahwa  ikhtiyar  adalah maksud pembicaraan dengan ucapan yang membentuk akad, baik dengan rida maupun tidak, sedangkan rida  adalah  menyukai  sesuatu  yang  menjadi  akibat  daripada  akad  yang  ditandai  dengan  ucapan  yang menunjukkan  pembentukannya.  Jadi  kalau  ada  rida  pasti  ada  ikhtiyar,  tetapi  tidak  sebaliknya,  adanya ikhtiyar belum tentu ada rida.
Sedangkan  menurut  Jumhur  Ulama  (termasuk Syafi`iyyah )  dengan  mengecualikan  Hanafiyyah, bahwa  antara  rida dengan ikhtiyar memiliki makna  yang sama. Menurut mereka  bahwa ikhtiyar adalah menyengaja terhadap ucapan-ucapan yang membentuk akad sebagai tanda atau isyarat perbuatan batinnya yang  ditandai  dengan  penerimaan  dan  kesukaannya.  Tanpa  tanda-tanda  tersebut  maka  tidak  dapat dikatakan sebagai ikhtiyar. 4 Hal yang sama juga ketika Jumhur mendefinisikan term rida .
Namun demikian, Jumhur dan Hanafiyyah memiliki pendapat yang sama, yaitu bahwa ikhtiyar tidak dapat dilakukan dengan senda gurau dan pemkasaan. 5 Bahkan Syafi`iyyah menambahkan lagi dengan lupa dan tersalah. 6
Sedangkan at-taradi yang mengikuti wazan tafa`ul memiliki makna li musyarakah (saling melakukan sesuatu), yaitu saling rela atau rela sama rela dalam sesuatu. Menurut terminologi fiqh, at-taradi berarti pertemuan antara ijab dan qabul yang saling mencocoki. 7 Pengertian tersebut tentu nampak formal, teknis, dan praktis karena dimaklumi bahwa wilayah fiqh (hukum) adalah aspek-aspek lahiriah (konkret, formal) dari  perbuatan  manusia.  Lebih  tegasnya,  definisi  itu  dapat  direpresentasikan  oleh  Muhammad  Hasan Qasim:
“Sesungguhnya at-taradi dalam jual beli adalah jika telah terjadi akad yang diwujudkan dalam bentuk ikrar antara ijab dari salah satu pihak dan qabul dari pihak yang berada di hadapannya yang saling mencocoki.” 8
2 Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-`Aqd fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah , (Ttp.: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, t.t.), hlm. 202, 203, dan 321.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 213. Iradah dibagi menjadi dua:  Pertama, iradah  batinah ,  yaitu  berniat  atau  menyengaja  yang  realisasinya  dalam  bentuk rida dan ikhtiyar ;  kedua, rida zahirah , yaitu wujud dari sigah yang dianggap sebagai perwujudan iradah dalam batin. Ibid ., IV: 189.
4 Abu Zahrah, al-Milkiyyah …,  hlm.   223;  dan  ‘Ali al-Khafif, Mukhtasar  Ahkam  al-Mu`amalat  asy-Syar`iyyah ,  cet. 1 (Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1371/1952), hlm. 136.
5 Abu Zahrah, al-Milkiyyah …, hlm. 222 dan 223.
6 Ibid ., hlm. 223.
7 Muhammad Hasan Qasim, al-Mujaz fi `Aqd al-Bai` (Iskandariyyah: Dar al-Jami`ah al-Jadidah, 1996), hlm. 59.
8 Ibid ., hlm. 62.
Adapun dasar hukum at-taradi adalah Firman Allah SWT. Surat An-Nisa’ (4) ayat 29:
كتأ لا اونمآ نيذلا اهيأ يا ل أ او م ب مكلاو ي وكت نأ لاإ لطابلبا مكن ...مكنم ضارت نع ةراتج ن
Di samping itu adalah Sabda Nabi SAW.:
ضارت نع عيبلا انمإ 9
Di tempat lain Alqur’an juga menyebutkan kerelaan dalam istilah yang berbeda, yakni dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 4:
ن هنم ءيش نع مكل بنط نإف ةلنح نتهاقدص ءاسنلا اوتآَو ف هولكف اس ئيرم ائينه ا
Kata nihlah dalam ayat tersebut berarti “dengan penuh kerelaan”.
Surat An-Nisa’ ayat 4 di atas adalah dasar hukum at-taradi yang paling mu`tabar di kalangan ulama. Namun yang tersurat dalam ayat tersebut hanyalah terbatas dalam akad tijarah , oleh karena itu perlunya kajian yang mendalam lagi mengenai batasan akad-akad muamalat sebagai tempat penerapan prinsip at- taradi ini.

## C. Batasan Berlakunya Prinsip at-Taradi
Ayat  tersebut  perlu  dipahami  secara  komprehensif  sehingga  didapatkan  cakupan  makna  dari at- taradi .  Untuk  mengetahui  cakupan  makna at-taradi maka  perlu  mengetahui  terlebih  dahulu  cakupan makna dari kata amwalakum dan tijarah dalam ayat tersebut.  Menurut sebagian ahli tafsir bahwa maksud dari “tidak boleh memakan harta di antara kamu sekalian dengan cara batal” adalah mencakup harta orang lain dan harta diri sendiri, seperti menafkahkannya dalam kemaksiatan, 10 sehingga pengecualian ( istisna’ ) larangan tersebut dengan akad tijarah juga harus dipahami dengan muatan makna yang lebih luas lagi. Jika dipahami dengan istisna muttasil 11 dimana kata tijarah di- nasab -kan dengan istisna’ maka menunjuk kepada penafsiran  bahwa  makan  harta  dengan  cara  batal  itu  haram,  baik  dengan  cara tijarah maupun  lainnya, namun tijarah yang dilakukan dengan at-taradi maka tidak batal. Sedangkan jika dipahami dengan istisna’ munqati` yang terbaca dengan fi`l tamm maka menunjuk kepada penafsiran bahwa makan harta dengan cara  batal  itu  mutlak  dilarang,  tetapi  jika  dengan tijarah yang  disertai  dengan at-taradi maka diperbolehkan. 12
9 Hadis diriwayatkan oleh al-‘Abbas bin al-Walid ad-Dimasiqi.  Ibn Majah, Sunan Ibn Majah , “Abwab at-Tijarah”, “Bab al-Bai’ al-Khiyar”, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 5. Hadis juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as- Sunan al-Kubra -nya dan Ibn Hibban dalam Sahih -nya.
10 Abu Bakr Ahmad bin `Ali ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 171-2; Muhammad Yusuf  Musa, Fiqh  al-Kitab  wa  as-Sunnah:  al-Buyu`  wa  al-Mu`amalat  al-Mu`asirah ,  Cet.  I  (Mesir:  Dar  al-Kitab  al-`Arabi, 1337/1954), hlm. 52-3.
11 Istisna’ (pengecualian) dalam bahasa Arab ada dua macam, yaitu muttasil dan munqati` . Istisna’ muttasil adalah jika mustasna -nya masih dalam satu jenis dengan mustasna minhu -nya, sebaliknya, istisna’ munqati` adalah jika keduanya tidak dalam satu jenis. Lihat as-Sayyid Ahmad al-Hasyimi, al-Qawa`id al-Asasiyyah li al-Lugah  al-`Arabiyyah (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.), hlm. 216.
12 Al-Jassas, Ahkam…, II: 175; Muhammad bin `Ali bin Muhammab asy-Syaukani, Fath al-Qadir , cet. III (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), I: 456-7; Abu `Abdullah Muhhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami` li Ahkam Al-Qur’an , (Ttp.: T.p., t.t.), V: 151.
Penafsiran  dari  para mufassir itu  kemudian  dipertegas  oleh  Muhammad  Yusuf  Musa  yang menurutnya  bahwa  maksud tijarah dalam  ayat  tersebut  adalah  setiap  pekerjaan  yang  bertujuan mendapatkan  keuntungan  yang  bersifat  umum. 13 Sementara  Abu  Zahrah  menambahkan  bahwa  term tijarah tersebut  meliputi  semua  akad  tukar-menukar  barang  ( al-mu`awadat ). 14 Jadi  maksud  keumuman tijarah dalam ayat tersebut adalah bersifat hakiki, yaitu semua akad muamalat yang bersifat tukar-menukar atau ada unsur pengganti ( `iwad ) berupa harta 15 karena tujuan dalam akad muamalat pada umumnya adalah mendapatkan pengganti. 16 Artinya makna itu tidak terbatas pada akad jual beli atau perdagangan saja, tetapi semua akad muamalat asalkan dilakukan dengan suka sama suka.
Berangkat dari keumuman makna tijarah tersebut, kemudian Yusuf Musa menegaskan bahwa `an taradin atau at-taradi dalam ayat tersebut menjadi prinsip dalam semua aktifitas tukar-menukar barang atau harta. 17 Dalam hukum perjanjian Islam juga dikenal dengan istilah mabda’  ar-Rada’iyyah atau asas konsensualisme. 18

## D. Tanda-tanda at-Taradi
Setelah  diperoleh  pemaknaan  istilah-istilah  tersebut  selanjutnya  perlu  diperdalam  lagi  mengenai penilaian  terhadap  aktifitas  manusia  berupa at-taradi ,  sebagaimana  dimaklumi  bahwa at-taradi pada dasarnya adalah perbuatan hati (batin) manusia, sementara hal itu menjadi prinsip dalam akad. Di sisi lain hukum ( fiqh ) melihat dari aspek lahiriah (konkret) dari perbuatan manusia saja, sebagaimana semboyan para fuqaha’ dan hakim.
رئارسلا ليوتم اللهو رهاوظلبا مكنح ننح
19
Lalu  bagaimana  cara  mengetahui  adanya  kerelaan  dari  masing-masing  pihak  dalam  menjalankan  akad muamalat?
Dalam  hal ini  ada beberapa  pendapat  para  ulama,  diantaranya  yang  menegaskan  bahwa at-taradi harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau mukhtar , artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Pendapat ini nampak masih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bersifat abstrak (batin). Ulama lain berpendapat bahwa unsur kerelaan itu akan terwujud dengan adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak atas dasar menyengaja dan ikhtiyar. Lebih spesifik lagi ada yang berpendapat, yakni jika para pihak sudah berpisah dari majelis atau salah satunya telah melakukan khiyar. 20 Hal yang hampir senada, az-Zuhaili berpendapat bahwa kemurnian at-taradi dapat terwujud jika sudah terlahir akad dan beberapa yang harus menjadi konsekuensinya. 21
13 Yusuf  Musa, Fiqh …, hlm. 55.
14 Abu Zahrah, al-Milkiyyah …, hlm. 209.
15 Makna majazi dari tijarah adalah jika keuntungannya berupa pahala sebagaimana dicontohkan dalam Surat Al-Fatir (35) ayat 29.
16 Al-Qurtubi, al-Jami`…, V: 151; Ibn al-`Arabi, Ahkam Al-Qur’an , cet. II (Ttp.: `Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkahu, 1967),
I: 170; dan al-Jassas, Ahkam al-Qur’an , II: 172.
17 Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab …, 52, 78, dan 80; dan Abu Zahrah, al-Milkiyyah …, hlm. 208-9 dan 321. Ahmad Azhar Basyir memasukkan “sukarela tanpa mengandung paksaan” ke dalam prinsip kedua dalam hukum muamalat. Basyir, Asas-asas…, hlm. 10.
18 Anwar, Hukum Perjanjian Syariah.., hlm. 87-9.
19 Abu Hayyan Muhammad bin  Yusuf, Tafsir al-Bahr  al-Muhit , V: 61. Dalam beberapa sumber, semboyan tersebut adalah hadis Nabi SAW., namun sejauh penulis telusuri tidak menemukannya dalam kitab-kitab hadis. Namun demikian pesan penting dari semboyan itu dapat diterima bahwa hukum hanya melihat dari aspek-aspek konkret.
20 Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab …, hlm. 80.
21 Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami …, IV: 103-132.
Oleh karena itu para ulama memberikan standar penilaian adanya at-taradi dari para pihak dengan menggunakan tanda-tanda yang bersifat konkret, seperti penegasan syarat-syarat jual beli, seperti barang itu milik penjual dan di bawah kekuasaannya, tidak terdapat unsur riba, kausanya halal, alat tukarnya halal, barang  berada  di  tempat  dan  dapat  diserahterimakan. 22 Dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  dan  unsur- unsur dalam jual beli tersebut maka akan menjamin adanya at-taradi dari para pihak. Secara umum, lebih konkretnya, tanda-tanda adanya at-taradi itu adalah berupa ucapan, isyarat, tulisan, surat, dan akhir dari perbuatan. Kalau dalam akad muamalat adalah terlahirnya akad itu sudah cukup menjadi bukti adanya at- taradi asalkan tidak ada kekuatan yang memaksanya. 23
Tanda utama adanya at-taradi adalah sigah ( ijab dan qabul ). Sigah (ucapan) ini merupakan tanda yang paling kuat dan alami karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelakunya dengan tanpa ragu. Sebagian ulama, seperti Syafi`iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pada asalnya akad itu tidak sah kecuali dengan sigah , yakni ucapan ijab dan qabul , kecuali jika terdapat uzur untuk melakukan ijab dan qabul itu maka boleh dengan tulisan dan isyarat. 24 Dengan kata lain bahwa at-taradi dapat terwujud jika sudah  terjadinya  akad  yang  ditandai  dengan sigah .  Kemudian  perlunya  penjelasan  mengenai  indikasi terlahirnya akad.
Sekelompok sahabat dan tabi`in berpendapat bahwa suatu akad dinilai telah terlaksana jika kedua belah pihak telah melakukan akad, baik berpisah secara fisik maupun tidak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Imam asy-Syafi`i, as-Sauri, al-Auza`i, al-Lais Ibn `Uyainah dan Ishaq, 25 Ibnu `Umar, Abu Hurairah, Syuraikh, asy-Sya`bi, dan Ibn Sirin. 26 Adapun mengenai bahwa akad itu boleh dengan khiyar, asy-Syafi`i sependapat  dengan  as-Sauri,  al-Lais,  dan  `Ubaidillah  bin  Hasan, 27 hanya  saja  al-Auza`i  mengecualikan beberapa akad yang tidak boleh dengan khiyar , yaitu jual beli barang rampasan perang, syirkah dalam harta waris  dan syirkah dalam  harta  niaga.  Menurutnya,  jika  kedua  belah  pihak  sudah  sepakat  maka  harus melaksanakannya. 28
Tanda  berikutnya  adalah isyarat karena  terdapat  uzur  untuk  melakukan sigah .  Sebagaimana dimaklumi bahwa tentang isyarat ini  telah  tersuratkan  dalam Surat Ali `Imran  (3)  ayat 41 tentang Nabi Zakaria a.s. ketika memohon kepada Allah SWT. agar diberi isyarat jika isterinya yang sudah lanjut usia itu hamil.  Kajian  isyarat  sebagai  tanda  terlahirnya  akad  dan at-taradi ini  banyak  perbedaan  pendapat  di kalangan fiqaha’ .  Menurut  Malikiyyah  bahwa  at-taradi  dapat  diketahui  dengan  isyarat  yang  dapat dipahami, walaupun dari orang yang dapat berbicara dengan lisannya. Sedangkan menurut Hanfiyyah dan Syafi`iyyah bahwa isyarat tidak sah bagi orang yang dapat berbicara karena isyarat terkadang tidak dapat menunjukkan keyakinan seperti dalam ucapannya, sehingga orang yang bisu juga tidak sah dengan isyarat jika dia dapat menulis. 29 Artinya, asy-Syafi’i lebih mengutamakan tulisan daripada isyarat bagi orang yang berhalangan berbicara jika dirinya dapat menulis.
22 Ibid.
23 Ibid ., IV: 80; dan Qasim, al-Mujaz …, hlm. 62.
24 Ibn  `Abbas  Taqi  ad-Din  Ahmad  bin  `Abd  al-Halim  Taimiyyah, al-Fatawa  al-Kubra  li  Ibn  Taimiyyah (Bagdad: Maktabah al-Musanna, t.t.), III: 267; `Ala ad-Din Abu Bakr bin Mas`ud al-Kasani al-Hanafi, Kitab Bada’i` as-Sana’i` fi Tartib asy-Syara’i` (Beirut: dar al-Fikr, 1996), V: 200; Sa`id Hawwa, al-Asas fi at-Tafsir , cet. I (Kairo: Dar as-Salam, 1985), II: 1047; `Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), II: 155 dan 158.
25 Asy-Syaukani, Fath al-Qadir , I: 457.
26 Ibn al-`Arabi, Ahkam al-Qur’an , I: 409.
27 Al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an , II: 175.
28 Ibid ., II: 175.
29 Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab …, hlm. 82 .
Berbeda dengan Ahnaf, 30 Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa suatu akad dinyatakan sah walaupun hanya dengan saling menyerahkan barang ( al-mu`atah ). Argumentasinya adalah karena modus demikian itu sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. hingga sekarang, sehingga jika dengan cara itu tidak sah maka banyak akad yang batal selama ini. 31 Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanbali. Dalam hal akad dengan sigah , secara umum Abu Hanifah sependapat dengan asy-Syafi’i, hanya saja Abu Hanifah berpendapat, jika suatu akad sudah dengan sigah maka secara otomatis akan menghilangkan hak khiyar . 32 Dalam hal tersebut, Yusuf Musa lebih sepakat dengan pendapat Malikiyyah karena kaidah bahasa dan prinsip Syari`at Islam tidak keberatan terhadap isyarat yang dapat dipahami dan dapat menunjukkan kepada suatu maksud tanpa adanya kesamaran, yakni dengan bentuk-bentuk yang menunjukkan kepada kerelaan dari kedua belah pihak. Substansi ayat itu hanya mensyaratkan adanya at-taradi , tidak menjelaskan modusnya. 33 Sementara hukum asal akad-akad muamalat itu boleh kecuali yang telah dilarang dalam nass , sebagaimana kaidah berikut:
قلط تلاماعلما ملعي تىح عنلما 34
Dalam  praktik  muamalat  modern,  tentu  pendapat  Malikiyyah  yang  lebih  relevan  karena  sudah banyak  praktik  muamalat  dengan  isyarat  yang  telah  menjadi `urf (konvensi),  seperti  jual  beli  di supermarket-supermarket.
Tanda at-taradi selanjutnya  adalah  tukar  menukar barang ( al-mu`atah ).  Mayoritas  ulama  sepakat bahwa kerelaan dengan modus ini sama halnya dengan kerelaan dengan ucapan, baik dalam perkara yang penting  maupun  yang  tidak  penting.  Pendukung  pendapat  ini  adalah  Hanafiyyah,  Malikiyyah  dan Hanabilah. 35 Mereka  berpendapat  bahwa  suatu  akad  dapat  terlaksana  dengan  segala  sesuatu  yang menunjukkan kepada maksud dari akad tersebut, baik dengan bentuk ucapan ( sigah ) maupun perbuatan. Prinsipnya, segala sesuatu yang oleh manusia dianggap sebagai akad tertentu, seperti dalam jual beli dan sewa-menyewa maka akad itu sah. 36
Argumentasi pendapat di atas adalah dengan pendekatan induktif ( istiqra’i ) dalam prinsip Syari`ah, bahwa segala bentuk kegiatan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dan sudah diketahui oleh manusia pada prinsipnya diperbolehkan kecuali yang sudah dilarang dalam nass, sehingga dalam wilayah adat dan muamalat ini lebih terbuka dilakukan reinterpretasi, berbeda dengan wilayah ibadah yang prinsip dasarnya hukum ibadah itu dilarang kecuali yang sudah diperintahkan dalam nass. 37 Ibnu Taimiyyah menegaskan, bahwa sejak zaman Rasulullah SAW. sampai sekarang manusia sudah terbiasa melakukan akad muamalat dengan tindakan yang menunjukkan kerelaannya. Jika kerelaan itu harus dengan ucapan maka semua akad yang telah dilakukan orang-orang selamanya banyak yang tidak sah. 38 Dalam hal ini secara spesifik Zuhdi
30 Meskipun  cirikhas tadwin  usul  al-fiqh aliran  Hanafiyyah  (Fuqaha’)  itu  cenderung dependent terhadap  fiqh  imam mazhabnya.  Berbeda  dengan  aliran  Syafi’iyyah  (Mutakallimun)  yang  cenderung independent dari  fiqh  imam  mazhabnya, sehingga banyak dinamika dan perbedaan antara fiqh imam mazhabnya dengan para pengikutnya.
31 Ibn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra …, III: 267.
32 Asy-Syaukani, Fath al-Qadir , I: 457; Ibn al-`Arabi, Ahkam Al-Qur’an , I: 409; al-Qurtubi, al-Jami `…, V: 153; al-Jaziri, Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib …, II: 156. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf Muhammad, Zufar, al-Hasan bin Ziyad, dan Malik bin Anas. Al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an , II: 175.
33 Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab …, hlm. 82; dan Zuhdi Yaqin, `Aqd al-Bai ` (Beirut: Mansurat al-Maktabah al-`Asriyyah, t.t.), hlm. 92.
34 TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah  Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 417; dan Basyir, Asas-asas …, hlm. 20.
35 Asy-Syaukani, Fath al-Qadir , V: 77; dan Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab …, hlm. 83.
36 Ibn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra …, III: 268 dan 271; al-Jaziri, Kitab al-Fiqh …, II: 157.
37 Ibn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra …, III: 272.
38 Ibid. , III; 267-8.
Yaqin  memberikan  contoh,  jika  seseorang  mengirimkan  barang  dagangan  dengan  disertai  keterangan harganya  kepada  pedagang  lainnya,  kemudian  pedagang  itu  menerimanya  karena  sudah  sesuai  dengan kebiasaan yang diikutinya, maka diamnya penerima barang itu sudah dihitung sebagai qabul . 39
Berbeda  dengan  pendapat  mayoritas  di  atas,  Syafi`iyyah  berpendapat  bahwa  kerelaan  harus ditunjukkan dengan ucapan, kecuali ada halangan ( uzur ), seperti orang bisu maka boleh dengan tulisan atau isyarat. Menurutnya, prinsip ini berlaku dalam semua perkara, baik yang penting maupun yang tidak penting. 40

## E. Sarana Pendukung at-Taradi
Setelah diuraikan tanda-tanda at-taradi di atas, kemudian perlunya kajian mengenai sarana-sarana pendukung  dan  pemelihara at-taradi dalam  akad.  Kalau  dicermati  bahwa  sarana-sarana  itu  sebenarnya sudah melekat dalam akad-akad muamalat yang didesain oleh para ulama yang bersumberkan kepada nass. Pada  prinsipnya  akad-akad  muamalat  itu  didesain  dengan  tujuan  agar  kepentingan  para  pihak  dapat direalisasikan,  sebagaimana  tujuan  dari  penetapan  hukum  Syari`at    itu  sendiri.  Kepentingan  para  pihak tersebut  memiliki  konotasi  makna  yang  luas,  diantaranya  adalah  terwujudnya  keadilan,  terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan yang diharapkannya, dan tidak ingin dirugikan secara sepihak dan tanpa alas an yang dibenarkan.
Oleh karena itu, agar kepentingan itu terpenuhi maka masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya secara bebas, mukhtar, dan rela, tanpa ada pemaksaan dan penipuan. Jadi pada dasarnya prinsip at-taradi merupakan indikator terwujudnya kepentingan para pihak yang sesuai dengan keinginan dan  pilihannya. Oleh karena itu, jika kerelaan  ini tidak  ada maka sudah dapat dipastikan ada unsur-unsur  yang  memaksa,  menipu,  dan  tidak  transparan,  yang  muaranya  adalah  kerugian  salah  satu piahk. Dalam hal ini Syari`at Islam sangat memperhatikan persoalan ini.
Diantara  sarana  pendukung  kerelaan  itu  adalah  syarat-syarat  obyek  jual  beli  ( al-mabi` )  yang kesemuanya secara praktis mendorong lahirnya kerelaan bagi calon pembeli. 41 Syarat-syarat itu adalah:
1. Barang milik penjual;
2. Barang berada di bawah kekuasaannya;
3. Halal dijual;
4. Tidak terdapat unsur riba;
5. Kausa yang halal;
6. Alat tukarnya halal;
7. Barang dapat disaksikan.
Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka tidak akan menimbulkan keraguan masing-masing pihak. Keyakinan ini kemudian menjadi modal utama lahirnya kerelaan dari keduanya. Sebaliknya, jika ada syarat yang hilang maka akan menimbulkan keraguan yang berujung kepada ketidakrelaan dari salah satu pihak, bahkan keduanya.
Sarana  berikutnya  adalah  hak  khiyar  dari  kedua  belah  pihak.  Sebagaimana  diketahui  term khiyar memiliki  makna  yang  sama  dengan  term ikhtiyar ,  yaitu  mencari  yang  terbaik  dari  dua  perkara  dan menyengaja untuk memilihnya. Ibn al-`Asir memberikan definisi khiyar sebagai mencari yang terbaik dari dua perkara, baik melangsungkan akad atau membatalkannya, sebagaimana terminologi khiyar dalam fiqh yang sudah populer. Dasar hukum khiyar diantaranya hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam r.a.:
39 Zuhdi Yaqin, `Aqd al-Bai `, hlm. 86.
40 Yusuf Musa, Fiqh …, hlm. 83.
41 Yusuf Musa, Fiqh al-Kitab …, hlm. 83.
لا يبع نا يلخبا را قرفتي لم ام ا ...

## 42
Dari  terminologi  tersebut  maka  tidak  ada  alasan  untuk  menolak  khiyar  sebagai  sarana  yang mendorong, mewujudkan, dan mengokohkan bagi tegaknya unsur kerelaan dalam akad, dan dengan khiyar tersebut akan menyederhanakan batas yang tidak jelas antara akibat kerugian dan keuntungan, dan akan terhindar  dari  penyesalan  setelah  akad  terjadi  yang  dikarenakan  adanya  unsur  cacat  dan  penipuan  yang merugikannya. 43
Sarana pendukung selanjutnya adalah penatapan standar harga suatu barang melalui instrument at- tas`ir .  Dengan  adanya  standar  harga  barang  tertentu  maka  akan  menjamin  keyakinan  para  pembeli  dan menghilangkan keraguan yang berujung kepada ketidakrelaan karena ada kepastian harga. Lain halnya jika tidak  ada  kepastian  harga  maka  konsumen  akan  selalu  ragu  dengan  harga  yang  ditawarkan  penjual. Penetapan  standar  harga  ini  terutama  terhadap  barang-barang  yang  menjadi  kebutuhan  orang  banyak, seperti kebutuhan bahan pokok.
Memang tas`ir ini  pada  dasarnya  dilarang,  sebagaimana  diceritakan  terjadinya  inflasi  pada  masa Rasulullah SAW. yang kemudian ada sekelompok orang mendatanginya agar Beliau mengintervensi harga pasar, lalu Rasulullah SAW. menolaknya dengan mengatakan:
لاو مد في ةملظبم نيبلطي مكنم دحأ سيلو بير ىقلأ نأ وجرلأ نيإو قازرلا طسابلا ضباقلا رعسلما وه الله نإ ام 44
Namun penolakan tas`ir tersebut dalam konteks adanya kekhawatiran jika justru akan menganiaya atau  mengeksploitasi  sekelompok  orang.  Jika tas`ir itu  bertujuan  untuk  menstabilkan  harga  barang kebutuhan pokok sehingga tidak ada yang dirugikan maka menjadi niscaya. 45 Jika harga suatu barang sudah terstandarkan dan dapat diketahui dengan yakin maka akan mendukung lahirnya kerelaan bagi pembeli.
Sarana  selanjutnya  adalah instrumen kafalah dalam kasus  utang  piutang  atau sejenisnya. Kafalah adalah  menggabungkan  penanggungan  pihak  penanggung  ( al-kafil )  dan  pihak  tertanggung  ( al-makful `anhu, al-asil, al-mudin ) dengan suatu jaminan berupa jiwa, harta, barang, hutang, atau pekerjaan. Jaminan ini dimaksudkan agar pihak  penerima  jaminan ( al-makful  lah,  ad-da’in ) itu  percaya  terhadap  kepastian tanggung jawab atas tanggungan dari pihak tertanggung. Oleh karena itu pihak penerima jaminan harus mengetahui jaminannya dari pihak tertanggung agar tidak terjadi garar . 46
Dengan jaminan tersebut akan menghilangkan asumsi kerugian harta dari pihak al-makful lah karena sudah  terbangun  kepercayaan  terhadap al-kafil ,  sehingga  praktis  akan  mendorong  lahirnya  kerelaan. Sebaliknya jika tanpa adanya jaminan, maka akan menimbulkan keraguan dan ketidakrelaan.

## F. Perusak at-Taradi
Selanjutnya adalah identifikasi hal-hal yang dapat merusak at-taradi yang secara umum adalah negasi dari sarana-sarana pendukungnya. Perusak at-taradi perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa suatu akad itu benar-benar telah memenuhi prinsip (syarat) at-taradi , sehingga sah hukumnya. Dengan kata lain jika at-taradi itu rusak maka akad menjadi cacat yang berujung kepada kebatalan. 47
42 Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , “Bab Ma Yamhiq al-Kazib wa al-Kitman fi al-Bai`” (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981), VII: 252. Hadis ini juga banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis lainnya.
43 Abu Zahrah, al-Milkiyyah …, hlm. 425.
44 Imam al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra , “Bab at-Tas`ir” (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VIII: 352. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibn Majah.
45 Dalam usul al-fiqh , penalaran istinbat seperti ini disebut fath az-zari`ah .
46 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 283.
47 Abu Zahrah, al-Milkiyyah …, hlm. 453.
Unsur perusak kerelaan itu diantaranya adalah pemaksaan ( ikrah ). Pemaksaan adalah suatu kondisi dimana  seseorang  berada  dalam  pemaksaan  orang  lain  yang  tidak  mampu  menolaknya  karena  adanya ancaman, seperti aniaya secara fisik atau ancaman keselamatan jiwa. 48 Tentu pemaksaan ini menjadi perusak kerelaan jika orang yang dipaksa itu memang tidak berkehendak untuk melakukan akad. Namun jika pihak terpaksa memang berkehendak melakukan akad maka menurut Imam asy-Syafi`i akad itu tetap sah.
Meskipun secara formal akad tersebut terlaksana namun batal karena salah satu pihak melakukannya dengan tanpa kerelaan dan bukan kehendaknya tetapi kehendak pihak pemaksa. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai dampak ikrah terhadap status hukum akad. Menurut Imam asy-Syafi’i, ikrah dalam jual beli ada dua macam, yaitu pertama , pemaksaan dengan tanpa hak, maka akadnya tidak sah, kedua , pemaksaan terhadap sebabnya jual beli, maka tidak akan mambatalkan akad. 49
Menurut Hanafiyyah bahwa akad dengan pemaksaan itu tetap sah sesuai dengan kaidah bahwa setiap ucapan yang dipaksa itu dianggap sah, menurutnya. Mereka juga membedakan pemaksaan ini menjadi dua kategori, pertama , pemaksaan yang dapat membatalkan akad, seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa, dan semua akad muamalat harta. Kedua , pemaksaan yang tidak membatalkan akad, seperti dalam nikah, talaq,  nazar,  dan  memerdekakan  budak. 50 Dalam  hal  pemaksaan  kategori  pertama  Hanafiyyah  nampak kontradiktif  dengan  pendapatnya  sendiri.  Selanjutnya  Hanafiyyah  juga  memberikan  syarat  pemaksaan, yaitu  jika  dalam  penyerahan  barang  dan  penguasaan  harga.  Tanpa  dua  hal  itu  maka  bukan  disebut pemaksaan,  karena  unsur-unsur  lainnya  dapat  dilakukan  dengan ikhtiyar . 51 Imam  Abu  Hanifah  sendiri berpendapat bahwa hak memaksa hanya berada pada penguasa yang dilakukan demi penegakan hukum dan kemaslahatan umat. 52
Menurut  Malikiyyah,  bahwa  pemaksaan  dalam  jual  beli  yang  dilarang  adalah  yang  tanpa  hak, sedangkan pemaksaan dengan hak yang dibenarkan maka tidak mencegahnya, seperti pemaksaan penguasa terhadap  pegawainya  untuk  menjual  hartanya  untuk  dikembalikan  kepada  rakyatnya.  Mereka  juga membagi pemaksaan menjadi dua, pertama , pemaksaan terhadap jual beli itu sendiri, seperti dengan aniaya maka  akadnya  tidak  lazim. Kedua ,  pemaksaan  dengan  permintaan  agar  seseorang  menjual  barangnya. Terhadap jenis yang kedua ini Malikiyyah berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa akadnya tidak lazim, dan ada yang berpendapat bahwa akadnya lazim untuk menjamin kemaslahatan penjual tadi. 53 Adapun  Hanabilah  berpendapat  bahwa  akad  jual  beli  dengan  pemaksaan  itu  batal  karena  syarat pelaku akad itu harus mukhtar secara lahir dan batin, sedangkan dalam pemaksaan hanya mukhtar secara lahir  saja,  sedangkan  batinnya  tidak.  Terhadap  jual  beli  dengan  pemaksaan  itu,  mereka  menyebutnya dengan istilah bai` al-talji`ah atau bai`al-aman . 54
Terlepas dari ikhtilaf ulama tersebut, yang pasti bahwa pemaksaan itu berdampak hilangnya kerelaan dari pihak yang dipaksa, sementara kerelaan semua pihak harus terpenuhi dalam akad.
Unsur  perusak  lainnya  adalah  khilaf  ( al-gilt ),  yaitu  menyebutkan  suatu  barang  dengan  spesifikasi tertentu yang dikehendaki dalam akad, tetapi berbeda dalam kenyataannya. Jelas, keadaan tersebut akan berdampak kepada hilangnya kerelaan pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. 55 Kaitannya dengan akad, khilaf dibedakan menjadi dua macam, pertama , khilaf yang membatalkan akad, yakni  jika  sifat  atau  jenis  yang  disebutkan  itu  berbeda  dengan  kenyataannya. Kedua ,  khilaf  yang  tidak
48 Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, al-Umm (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.), III: 270.
49 Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh …, II: 162.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Abu Zahrah , al-Milkiyyah …, hlm. 454.
53 Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ..., II: 162.
54 Ibid ., II: 161.
55 Abu Zahrah, al-Milkiyyah …, hlm. 429.
membatalkan akad, yaitu jika sifat dan jenis barang itu tidak berbeda menurut isyarat dan penilaian indera, namun kenyataannya berbeda.
Unsur perusak selanjutnya adalah penipuan ( al-gabban, at-tagrir ), terutama—menurut Abu Zahrah dibatasi  pada—penetapan  harga  suatu  barang  yang  tidak  sama  dengan  harga  pada  umumnya  atau menyuruh orang untuk terlibat dalam akad dan seolah-olah memberikan informasi harga barang tersebut. 56 Jika pembeli itu kemudian mengetahui modus penipuan tersebut pasti akan menimbulkan kekecewaan. Meskipun Abu Zahrah membatasi penipuan dalam dua hal tersebut, namun pada faktanya terdapat banyak modus penipuan yang dapat berdampak kepada kekecewaan salah satu pihak, terutama pihak pembeli yang terpenting adalah bahwa modus itu bersifat konkret, sebagaimana karakter hukum (fiqh) itu sendiri.
Disamping  itu  terdapat  unsur  tertentu  yang  dapat  merusak  kerelaan  meskipun  hal  itu  diketahui setelah  seseorang  melakukan  akad.  Seperti, sigah akad  yang  tidak  mencerminkan  kehendak,  yakni  jika seseorang melakukan akad dengan ucapan, tetapi sebenarnya tidak menghendakinya karena dia bermaksud tidak  melakukan  hal  itu  atau  dia  tidak  mengetahui  maksud  tersebut.  Disamping  itu  adalah  orang  yang melakukan akad namun dalam keadaan hilang akalnya. Tentu saja kerelaan itu akan rusak jika seseorang tersebut setelah sadar memang tidak ingin melakukan akad. Di samping itu masih terdapat unsur-unsur perusak lainnya yang dapat mengganggu terlahirnya at-taradi , seperti bai’ al-mulamasah .

## G. Penerapan at-Taradi dalam Akad Muamalat
Sebagaimana  ditegaskan  oleh  para  ulama  bahwa at-taradi menjadi  prinsip  dalam  akad  muamalat. Kalau prinsip itu dikategorikan sebagai syarat dalam akad, maka akad itu tidak akan sah tanpa at-taradi tersebut. Artinya, jika terdapat unsur-unsur perusak at-taradi di atas maka sudah dapat dijadikan pertanda rusaknya akad karena rusaknya kerelaan dari salah satu pihak.Oleh karena itu perlunya memelihara hal-hal yang  menjadi  pendukung  bahkan  penentu  lahirnya at-taradi .  Demikian  juga  perlunya  menghindari munculnya hal-hal yang dapat merusak kerelaan para pihak.
Namun,  karena kerelaan itu  perbuatan  batin manusia, maka tidak  mungkin mengetahui kerelaan seseorang secara meyakinakan. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa dalam menentukan adanya dan  rusaknya  kerelaan  itu  menggunakan  indikator-indikator  konkret  (lahiriah)  yang  terukur  dan  dapat diketahui batasan-batasannya, karena hukum itu adalah batasan perbuatan manusia dan batasan itu hanya dapat diketahui melalui aspek-aspek lahiriah saja.
Jika suatu akad itu diketahui adanya unsur perusak kerelaan pada salah satu pihak, misalnya dengan ikrah dari  pihak  lain,  sementara  kondisinya  memaksakan  bahwa  akad  itu  harus  terjadi  dan  tidak  dapat ditolak atau dihindari oleh salah satu pihak, maka akad itu batal namun segala akibat hukum dari akad yang batal  itu  adalah  pihak  yang  memaksa,  baik  yang  bersifat  duniawi  maupun  ukhrawi.  Sementara  pihak terpaksa yang dirugikan itu tidak menaggungnya, kecuali jika dirinya dapat menolak atau menghindar dari terjadinya akad tersebut.
Kemudian  bagaimana  jika  ada  pertanyaan,  apakah  ungkapan at-taradi seseorang  dapat  merubah akad-akad yang sebenarnya dilarang menjadi diperbolehkan, seperti orang berjudi, penerapan riba dalam utang  piutang,  dll.?  Meskipun at-taradi itu  diidentifikasi  dengan  perbuatan  konkret,  seperti  dengan ucapan, namun tidak secara otomatis ucapan kerelaan itu mengakibatkan berubahnya hukum akad yang dilarang menjadi diperbolehkan, seperti riba dan judi menjadi halal karena semua pihak mengungkapkan “rela sama rela” atau “suka sama suka”. Alasannya adalah bahwa at-taradi itu termasuk hukum wad’i atau pendukung bagi hukum taklifi berupa akad-akad yang diperbolehkan dalam hukum Syari’at, seperti jual beli, sewa-menyewa, ijarah, dll. Artinya, sebagai hukum wad’i, at-taradi sudah memiliki tempat tersendiri, yakni hukum taklifi tertentu yang tidak bisa ditempatkan ke dalam jenis/kategori akad yang lainnya, kecuali memang harus  menggunakan at-taradi, lebih-lebih bahwa  hukum taklifi -nya at-taradi itu  adalah  akad-
56 Ibid ., hlm. 461.
akad  yang  halal.  Sementara  akad-akad  yang  haram  itu  juga  hukum taklifi yang  sudah  memiliki  hukum wad’i -nya sendiri. Kedua jenis akad tersebut (halal dan haram) sudah memiliki wilayahnya masing-masing. Pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  jika  seseorang  melakukan  akad  yang  dilarang,  seperti berhutang kepada orang lain tetapi dengan syarat riba karena terpaksa oleh keadaan, seperti dipaksa oleh pihak  lain  yang  mengancam  dirinya,  atau  terpaksa  karena  keadaan  ekonomi  yang  mendesak,  misalkan untuk membeli makan, membeli obat untuk keluarganya yang sakit parah dan mendesak mendapatkan pertolongan,  membayar  uang  sekolah,  dll.,  sementara  sudah  tidak  ada  jalan  lain  yang  halal,  apakah kemudian akad hutang-piutang itu berubah menjadi halal, atau halal bagi yang terpaksa dan tetap haram bagi yang memaksa,  karena secara lahiriah  orang tersebut sudah menunjukkan  kerelaannya karena  telah melakukan  akad,  sebagai  salah  satu  indikator  lahirnya  kerelaan,  terutama  ketika  orang  tersebut  ditanya “apakah Anda rela?” kemudian menjawa “ya saya rela”?
Memang  dalam  riba  yang  dilaknat  adalah  semua  pihak  yang  terlibat,  seperti  yang  berpiutang, berhutang, pemakannya, saksinya, dan penulisnya, semuanya adalah sama, sebagaimana hadis Jabir r.a.:
عل ن وسر الله لص ى الله ملسو هيلع آ لك بارلا هلكومو و ك بتا ه هيدهاشو قو ا وس مه ءا

## 57
Artinya, orang yang berhutang(debitur)pun juga berdosa karena perbuatan ribannya itu.
Dalam contoh kasus di atas, at-taradi yang diucapkan oleh debitur bukan secara otomatis merubah hukum riba menjadi halal, karena at-taradi terlahir karena keadaan yang memaksa, jadi bukan yang terlahir dari  pilihannya  yang mukhtar . Permasalahan  ini bukan masuk dalam kajian  at-taradi,  namun masuk  ke dalam wilayah kajian darurat atau keadaan yang sangat memaksa. Pembicaraan tentang darurat ini selalu dikaitkan  dengan  kajian  mengenai maqasid  asy-Syari`ah .  Kalau  keadaan  sudah  mengancam  kelompok maslahat daruriyyat (pokok), terutama jiwa, maka seseorang boleh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti  memakan  daging  babi  atau  bangkai  dengan  syarat  dalam  keadaan  terpaksa  (darurat),  tidak menyukai, dan tidak berlebihan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah saw.:
طضا نمف الله يرغل هب لهأ آمو ريزنلخا ملحو مدلاو ةتيلما مكيلع مرح انمإ يحر روفغ الله نإ هيلع ثمإ لاف داع لاو غبا يرغ ر م 58
Namun demikian, keadaan darurat itu bukan berarti merubah hukum daging babi atau bangkai dari haram  menjadi  halal.  Bahwa  hukum  keduanya  tetap  haram,  namun  perbuatan  memakan  keduanya  itu dimaafkan atau tidak berdosa karena keadaan darurat . Demikian juga, keadaan darurat itu tidak dengan serta  merta  merubah  hukum  riba  dari  haram  menjadi  halal,  hukum  keduanya  tetap  haram,  namun perbuatan orang tersebut yang dimaafkan karena darurat itu.

## H. Penutup
Dari uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan:
1. Bahwa at-taradi (rela sama rela) menjadi prinsip/syarat sahnya bagi semua akad muamalat yang bersifat tukar menukar barang, dan tidak terbatas pada akad tijarah saja. Suatu akad tidak sah jika tanpa adanya at-taradi dari semua pihak.
2. Karena at-taradi itu perbuatan hati yang sulit diidentifikasi dan diketahui oleh orang lain,  maka para ulama menegaskan bahwa adanya at-taradi hanya dapat diketahui dengan indikator-indikator konkret (lahiriah)  dari  perbuatan  manusia  karena  hal  ini  masuk  dalam  wilayah  kajian  hukum  ( fiqh )  yang menganut kepada prinsip perbuatan konret. Penilaian adanya at-taradi itu diantaranya dengan sigah ,
57 Imam Muslim, Sahih Muslim , “Bab La`n Akil ar-Riba wa Mu’kilih”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981), VIII: 288.
58 Q.S. Al-Baqarah (2): 173.
isyarat,  dan  tukar  menukar  barang.  Demikian  juga  untuk  memastikan  terlahirnya  dan  hilangnya at- taradi maka  juga  menggunakan  indikator-indikator  konkret.  Diantara  hal-hal  yang  dinilai  dapat memelihara at-taradi adalah  ketentuan  syarat-syarat  sahnya  jual  beli,  khiyar,  kepastian  (standarisasi) harga  barang,  jaminan,  dll.  Sedangkan  hal-hal  yang  dinilai  dapat  merusak at-taradi adalah  adanya pemaksaan  ( ikrah ),  khilaf  ( al-gilt ),  penipuan  ( al-gabban,  at-tagrir ),  akad  yang  tidak  mencerminkan kehendak, hilang akal, dll.
3. Namun demikian, ungkapan at-taradi seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah hukum akad  yang  haram  menjadi  halal,  karena at-taradi itu  termasuk  hukum wad’i -nya  bagi  hukum taklifi berupa  akad-akad yang halal. Bahwa akad-akad yang halal dan yang haram itu berlainan jenis sama sekali, masing-masing mamiliki wilayahnya sendiri-sendiri.
4. Jika  seseorang  mengungkapkan  kerelaannya  dalam  akad  yang  haram,  seperti  berhutang  dengan  riba, tetapi karena keadaan terpaksa (darurat dan tidak ada jalan lain yang halal)  maka kerelaannya itu bukan termasuk kategori at-taradi yang sah karena dipaksa oleh suatu keadaan. Orang tersebut diijinkan atau diperbolehkan agama untuk berhutang dengan riba karena alasan darurat itu. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keadaan itu tidak serta merta merubah hukum riba yang halal menjadi haram, tetapi perbuatannya saja yang dimaafkan oleh hukum karena darurat, sebagaimana dimaafkannya perbuatan memakan daging babi atau  bangkai karena darurat, namun tidak  merubah hukum daging babi  yang haram menjadi halal. Artinya akibat hukum dari akad itu yang menanggung adalah pihak berpiutang, seperti dosa (laknat) karena perbuatan riba tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
`Arabi, Ibn al-, Ahkam Al-Qur’an , cet. II, Ttp.: `Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkahu, 1967,  Juz I.
Abu Hayyan Muhammad bin  Yusuf, Tafsir al-Bahr al-Muhit , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz V.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah,  Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
Baihaqi, Imam al-, as-Sunan al-Kubra ,  Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz VIII.
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
Bukhari, Imam al-, Sahih al-Bukhari ,  Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981, Juz  VII.
Hasyimi,  as-Sayyid  Ahmad  al, al-Qawa`id  al-Asasiyyah  li  al-Lugah  al-`Arabiyyah, Jakarta:  Dinamika Berkah Utama, t.t.
Hawwa, Sa`id, al-Asas fi at-Tafsir , cet. I, Kairo: Dar as-Salam, 1985, Juz II.
Jassas, Abu Bakr Ahmad bin `Ali ar-Razi al-, Ahkam al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz II.
Jaziri, `Abd ar-Rahman al-, Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, Juz II.
Kasani, `Ala ad-Din Abu Bakr bin Mas`ud al-, Kitab Bada’i` as-Sana’i` fi Tartib asy-Syara’i` , Beirut: dar al-Fikr, 1996, Juz V.
Khafif,  ‘Ali al-, Mukhtasar Ahkam al-Mu`amalat asy-Syar`iyyah , cet. 1, Kairo: Maktabah as-Sunnah al- Muhammadiyyah, 1371/1952.
Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah , cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz II.
Musa, Muhammad Yusuf, Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah: al-Buyu` wa al-Mu`amalat al-Mu`asirah , Cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1337/1954.
Muslim, Imam, Sahih Muslim , Beirut:Dar al-Fikr, 1401/1981, Juz VIII.
Qasim, Muhammad Hasan, al-Mujaz fi `Aqd al-Bai` , Iskandariyyah: Dar al-Jami`ah al-Jadidah, 1996. Qurtubi, Abu `Abdullah Muhhammad bin Ahmad al-Ansari al-, al-Jami` li Ahkam Al-Qur’an , Ttp.: T.p., t.t.,  Juz V.
Sabiq, As-Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz III.
Sanhuri, `Abd ar-Razzaq as-, Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, Beirut: al-Majma` al-`lmi al-`Arabi al- Islami, t.t.
Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
Syafi`i, Muhammad bin Idris asy-, al-Umm, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t., Juz III.
Syaukani, Muhammad bin `Ali bin Muhammab asy-, Fath al-Qadir , cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz I. Taimiyyah,  Ibn  (Ibn  `Abbas  Taqi  ad-Din  Ahmad  bin  `Abd  al-Halim), al-Fatawa  al-Kubra  li  Ibn Taimiyyah, Bagdad: Maktabah al-Musanna, t.t., Juz III.
Zahrah, Muhammad Abu, al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-`Aqd fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah , Ttp.: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
Zihaili, Wahbah az-, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Juz  IV.

## THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK