## KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Author :
Eny Noviyanti, Niru Anita Sinaga, Sujono novia.izrayudha@gmail.com , anita_s1naga@yahoo.com , merpatisjn@gmail.com

## UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

## ABSTRAK
Korupsi  adalah  perbuatan  immoral  dari  dorongan  untuk  memperoleh  sesuatu dengan  metode  pencurian  dan  penipuan  seperti  bentuk-bentuk  kejahatan  yang sering  terjadi di masyarakat. Perbuatan korupsi termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk masyarakat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya. Hal ini karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan,  bahkan  berakibat  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  kepada jajaran aparatur pemerintah. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  atau  UU  PTPK,  dikelompokkan  antara  lain  yaitu  tindak  pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu,  tindak  pidana  korupsi  suap  pada  hakim  dan  advokat,  korupsi  dalam  hal membuat  bangunan  dan  menjual  bahan  bangunan  dan  korupsi  dalam  hal menyerahkan alat keperluan TNI, korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat  berharga,  dan  lain-lain.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analis  yaitu menggambarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori- teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti  dalam  hal  ini  kewenangan  KPK.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah “penelitian  hukum  normatif”  yaitu  jenis  penelitian  yang  fokus  kajiannya menitikberatkan  pada  asas-asas  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat dalam  berbagai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  maupun  teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur.
Kata Kunci : Korupsi, Kewenangan, KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  Indonesia  adalah  membangun  manusia  seutuhnya, baik materiil maupun spiritual. Disamping tujuan tersebut, negara Indonesia juga menginginkan tercapainya keserasian hubungan antara kemerdekaan Indonesia dan kesejahteraan  manusia  sebagai  individu  dengan  anggota  masyarakat,  dan  bukan untuk  mengedepankan  atau  mendahulukan  kepentingan  individu  ataupun sekelompok  orang  saja.  Dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  tersebut menunjukkan  adanya  perkembangan  yang  memadai  dan  berjalan  cukup  pesat, tetapi  di  sisi  lain  terdapat  pula  hal-hal  yang  menghambat  perkembangan pembangunan itu sendiri.  Salah  satu  faktor  penghambat  pembangunan  tersebut dapat  berupa tindak kejahatan berupa korupsi.
Terkait dengan ancaman dari tindak pidana korupsi, menurut Sujono : “Bagi bangsa Indonesia korupsi merupakan ancaman nyata terhadap upaya memajukan  kesejahteraan  umum  yang  berkeadilan  sosial  melalui  pembangunan nasional. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia menganggap penting memerangi korupsi secara sistematis dan efektif melalui peradilan sekaligus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah telah meratifikasi United Nation Convention  Against  Corruption 2003  atau  KAK  2003  melalui  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Against Corruption 2003 dengan reservation atau persyaratan”. 1
Korupsi  di  negara  Indonesia  dianggap  sudah  membudaya  dan  sulit  sekali untuk  dihindarkan/diberantas  karena  memang dalam  praktek  pelaksanaan kehidupan  bermasyarakat  segala  sesuatu  tidak  akan  lepas  dari  adanya  praktek tindak  kejahatan  korupsi,  baik  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota,       anggota    DPR/DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota maupun oleh pejabat negara lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan  salah  satu  masalah  yang  selalu  menjadi  sorotan  dan  sekaligus keprihatinan masyarakat, karena korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi  struktur  pemerintahan  dan  menjadi  hambatan  paling  utama  dalam
1 Sujono, Pemulihan  Aset  Korupsi  Melalui  Pembayaran  Uang  Pengganti  dan  Gugatan  Perdata Negara, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2020), hlm. 2-3.
pembangunan. 2 Untuk  itu  perlu  upaya  pencegahan  dan  penanggulan  korupsi melalui  kebijakan  ( policy )  penegakan  hukum  pada  aspek  komponen  substansi hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana korupsi  yang  sinergis  terutama  secara  domestik  melalui  instrument  hukum pemulihan asset perolehan hasil korupsi, dalam hal ini instrument hukum pidana pembayaran uang pengganti dan hukum perdata berupa gugatan perdata negara. 3
Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi  antara lain meliputi;  belum  memadainya  sarana  dan skill (kemampuan) aparat  penegak hukumnya.  Kejahatan korupsi  yang terjadi baru diketahui aparat setelah memakan waktu  yang  lama,  sehingga  para  pelaku  telah  memindahkan,  menggunakan  dan menghabiskan  hasil  kejahatan  korupsi  tersebut,  yang  berakibat  upaya pengembalian  keuangan  negara  relatif  sangat  kecil,  beberapa  kasus  besar  yang penanganannya  kurang  hati-hati  maka  telah  memberi  dampak  negatif  terhadap proses penuntutan perkaranya. 4
Salah  satu  kelemahan  dalam  pemberantasan  korupsi  dari  segi  hukum sehingga menghambat aparat penegak hukum terletak pada “masalah pembuktian”. Hal ini sebagai akibat dari cara berpikir hukum Barat diterima begitu saja tanpa mengolahnya  kembali  sesuai  kebudayaan  timur  dan  hukum. 5 Indonesia  memang tergolong  rentan  dengan  persoalan-persoalan  korupsi  dan  dikategorikan  sebagai negara  Otoriter  Birokrasi  (OB)  Rente,  artinya  negara  via  elit  pejabat  negara (pejabat)  memungkinkan  tumbuhnya  kelompok borjuis yang  mendapatkan fasilitas  proteksi,  lisensi  dan  kemudahan-kemudahan  lainnya.  Atas  fasilitas tersebut  kaum  borjuis  (pengusaha)  memberikan  imbalan  kepada  elit  negara (penguasa/pejabat). Dengan perkataan lain di dalam sistem negara OB Rente ini memungkinkan  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  berbagai  jenis  kejahatan  jabatan lainnya. 6
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta, Bina Aksara, 1988), hlm. 3.
3 Sujono, Op.cit ., hlm. 3.
4 Ibid, hlm. 13.
5 Juniadi Sowartojo, Korupsi, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998), hlm. 102.
6 Arief  Budiman, Negara dan Pembangunan, (Salatiga, Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm. 31.
Sesuai  dengan  konsideran  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  dengan  KPK), menyebutkan  bahwa  KPK  merupakan  ujung  tombak  dalam  pemberantasan korupsi. KPK tidak saja sebagai penyidik tetapi juga sebagai  penuntut terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Peranan  dan  strategi  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dalam pemberantasan  korupsi  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  dan memaksimalkan peran penegak hukum pemberantas korupsi. Diantara kebijakan- kebijakan pemerintah yang umum itu yakni : Pertama, memilih pegawai , lazimnya kita membayangkan tugas memilih pegawai sebagai menemukan orang-orang yang secara  teknis  paling  mampu  untuk  pekerjaan  yang  dihadapi.  Kedua, mengubah imbalan dan hukuman , alasannya membuat para pegawai lebih tertarik bertindak produktif untuk melawan korupsi dan kurang tertarik terlibat dalam perilaku yang tidak  halal.  Ketiga, mengumpulkan  informasi ,  atasan  mempunyai  informasi tentang apa yang dilakukan pegawai dan klien, dia barangkali mampu  mencegah korupsi dengan meningkatkan suasana bahwa korupsi akan dideteksi dan dihukum. Keempat, mencoba  untuk  mengurangi  peluang  korupsi  melalui  perubahan organisasi ,  tujuannya  adalah  menghindari  situasi  dimana  seorang  pegawai mempunyai kekuasaan monopoli plus wewenang bertindak, tetapi dengan sedikit kemungkinan  pertanggungjawaban.  Kelima, mengubah  sikap  terhadap  korupsi dengan  kebijakan-kebijakan  langsung  yang  mempengaruhi  sikap  agar  tidak berbuat korupsi . 7
Didasari  anggapan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  adalah “the  most  serious crime” , maka pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyusun UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK,  sehingga  memberikan  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan oleh Jaksa di KPK untuk  perkara tindak pidana korupsi kepada KPK yang  bersifat  Komisi,  bukan  lembaga  tetap  karena  beranggapan  bahwa  aparat penegak lain seperti Polri dan Kejaksaan belum mampu melakukan pemberantasan
7 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta, Obor Indonesia, 2001), hlm. 98 - 100.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia padahal kewenangan penyidikan tindak  pidana  korupsi  ada  pada  aparat  penegak  hukum  lainnya,  dalam  hal  ini Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI (yang diberikan oleh undang-undang dan hingga saat ini masih berlaku karena belum pernah dicabut).
Penelitian ini bersifat deskriptif analis 8 yaitu menggambarkan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  praktek pelaksanaannya  yang menyangkut  permasalahan  yang  diteliti  dalam hal  ini  teori kewenangan.  Obyek  penyelidikan  ilmu  hukum  mencakup  keseluruhan  asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang terdiri dari: Pertama, penyelidikan terhadap hukum positif  yaitu  hukum  yang  berlaku.  Kedua,  penyelidikan  terhadap  hukum  yang pernah  berlaku.  Ketiga,  penyelidikan  terhadap  hukum  yang  diharapkan  berlaku dimasa yang akan datang.
Berdasarkan obyek penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah  “penelitian  hukum  normatif”  yang  berarti  jenis  penelitian  yang  fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat  dalam  berbagai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur. 9 Selanjutnya penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang dibantu dengan penelitian hukum empiris. 10

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Pengaturan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
2. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
8 Maria  S.W.  Sumardjono, Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian, ( Yogyakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, 1989), hlm. 25.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm. 9-10.
10 Ibid , hlm. 14.

## PEMBAHASAN

## A. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi
1. Kewenangan  KPK  Dalam  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pertimbangan  dibentuknya  KPK  adalah  bahwa  aparat  penegak  hukum  terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah ada, yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tidak  mendapatkan  kepercayaan  dari  publik  dan  legitimasi  yang  kuat  dalam menangani kasus korupsi. Disamping itu Kepolisian RI (POLRI) dan Kejaksaan RI tersebut  juga  masih  dihadapkan  pada  problem  internal  dalam  mewujudkan kelembagaan  yang  bersih,  sehingga  perlu  dibentuk  dan  lahirlah  KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:
Pemberantasan  Tindak  pidana  Korupsi  adalah  serangkaian  tindakan  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  melaui  upaya  koordinasi, supervisi,  monitor,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  dengan  peran  serta  masyarakat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11
Kemudian Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan: Dengan undang- undang  ini  dibentuk  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. 12 Selanjutnya Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 13
Tugas, wewenang dan kewajiban KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:
11 Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12 Ibid.
13 Ibid.
Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6 yaitu :
a. Koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. Supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. 14
Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan :
Dalam melaksanakan tugas koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap tindak pidana korupsi;
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Meminta informasi tentang  kegiatan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi kepada instansi yang terkait;
d. Melaksanakan  dengar  pendapat  atau  pertemuan  dengan  instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
e. Meminta  laporan  instansi  terkait  mengenai  pencegahan  tindak  pidana korupsi. 15
Ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002. Adapun Pasal 9 menyebutkan bahwa : Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjuti;
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda- tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
14 Ibid.
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. Hambatan  penanganan  tindak  pidana  korupsi  karena  campur  tangan  dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
e. Keadaan  lain  yang  menurut  pertimbangan  kepolisian  atau  kejaksaan, penanganan  tindak  pidana  korupsi  sulit  dilaksanakan  secara  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan. 16
Apabila KPK mengambilalih penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Penyidik Polri maupun Penyidik Kejaksaan, maka hal tersebut harus diberitahukan oleh  KPK  kepada  Polri  atau  Kejaksaan. Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  10 yang  menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  terdapat  alasan  sebagai  dimaksud  dalam Pasal  9,  KPK  memberitahukan  kepada  penyidik  atau  penuntut  umum  untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”.

## Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
c. Yang  menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). 17

## Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. Memerintahkan  kepada  instansi  yang  terkait  untuk  melarang  seseorang bepergian ke luar negeri;
16 Ibid.
17 Ibid.
c. Meminta  keterangan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. Memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  untuk memblokir  rekening  yang  diduga  hasil  dari  korupsi  milik  tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan  perjanjian  lainnya  atau  pencabutan  sementara  perizinan,  lisensi  serta konsesi  yang  dilakukan  atau  dimiliki  oleh  tersangka  atau  terdakwa  yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. Meminta  bantuan  Interpol  Indonesia  atau  instansi  penegak  hukum  Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. Meminta  bantuan  kepolisian  atau  instansi  lain  terkait  untk  melakukan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  dalam  perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 18
Dengan  demikian  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh KPK sangat diperlukan adanya keadilan hukum baik negara, masyarakat, maupun pelaku sendiri. Oleh karena itu teori yang dipakai sebagai Applied Theory dalam Tesis ini adalah Teori Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles karena keadilan meliputi keadilan distributif dan keadilan korektif.
a. Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  berlaku  dalam  ranah  hukum publik,  yaitu  fokus  pada  distribusi  kekayaan  dan  barang  lain  yang diperoleh masyarakat.
18 Ibid.
b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu  yang  salah, memberikan  kompensasi  bagi  pihak  yang  dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. 19
Di  Indonesia,  strategi  untuk  melakukan  pemberantasan  korupsi  sudah  ada sejak  beberapa  dekade  yang  lalu.  Dimulai  dari  Orde  Lama,  terlepas  dari  apakah strategi  tersebut  didasari  dengan  niat  untuk  mencari  dukungan  politik, meningkatkan  citra  positif  pemerintah  atau  benarbenar  untuk  mengurangi kebocoran  keuangan  Negara.  Namun  sejarah  mencatat,  bahwa  pemberantasan korupsi telah cukup panjang berjalan di Indonesia, tanpa ada hasil maksimal seperti yang diharapkan. 20

## Penyelidikan
Seperti  halnya  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  pada  umumnya, sebelum  sampai  pada  tahap  penuntutan  dan  pemeriksaan di persidangan,  pengungkapan  kasus  tindak  pidana korupsi juga melalui serangkaian  proses  untuk  pencarian tersangka dan pengumpulan barang bukti. Menurut ketentuan hukum acara pidana, hal tersebut lazim disebut sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan.  Dalam Pasal 1 angka 3 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (UU No 8 Tahun 1981), yang  dimaksud dengan penyelidikan adalah :
• serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menenumukan  suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini .21
Sedangkan dalam angka 4 Pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah :
• Serangkaian    tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang
19 Hyronimus Rhiti, Op. Cit. , hlm. 241 -242.
20 https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=pemberantasan +korupsi+di+indonesia , diakses pada tanggal 24 Mei 2023 jam 20.17 Wib.
21 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. 22
Kewenangan  KPK  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  berdasarkan  undang-undang yaitu  UU  Nomor  31 Tahun  1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan juga berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penyidikan
KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak korupsi berpedoman  pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan juga UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
KUHAP menentukan bahwa anggota polisi yang hendak diangkat sebagai penyidik harus memiliki pangkat minimal Letnan Dua dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil  tertentu.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2002 Penyidik dalam perkara tindak pidana Korupsi yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  Penyidik  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi yang  melaksanakan  fungsi  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Kewenangan  yang dimiliki  oleh  Penyidik  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  KUHAP,  yaitu “Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai wewenang  sesuai  dengan  undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukum  masing- masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”. 23
Sedangkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK juga mengatur tentang hal penyidik ini yaitu dengan menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan
22 Ibid.
23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
dengan penyidikan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  juga  berlaku  bagi  Penyidik  pada Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 tentang HAP tidak berlaku bagi Penyidik Tindak Pidana Korupsi. 24
Wewenang  yang  dimiliki  oleh  Penyidik  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan  huruf  j  KUHAP,  yaitu:  Penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena  kewajibannya mempunyai wewenang:
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 25
Selain kewenangan yang terdapat dalam Pasal 7 KUHAP, Penyidik Tindak Pidana Korupsi mempunyai kewenangan lain yaitu wewenang untuk melakukan penyitaan tanpa perlu adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat jika terdapat dasar dugaan  yang  kuat  yaitu  adanya  bukti  permulaan  yang  cukup.  Kewenangan penyitaan dan tata cara penyitaan ini diatur secara khusus dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Penuntutan
24 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Dari  rangkaian  langkah  yang  telah  dilakukan  diatas,  kemudian  dilakukan proses lanjut yaitu Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  dengan  permintaan  supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.
Menurut ketentuan proses beracara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal  51  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  KPK),  yang  berhak  melakukan penuntutan  perkara  tindak  pidana  korupsi  adalah  Penuntut  Umum  yaitu  Jaksa Penuntut-Umum  (JPU)  pada  KPK  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum harus  sudah  melimpahkan  berkas  tersebut  ke  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi yang berwenang, maka Penuntut Umum segera membuat Surat Dakwaan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak ada aturan yang mengatur, jika ternyata berkas yang dilimpahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut  bukan  merupakan  peristiwa tindak pidana Korupsi harus ditutup demi hukum atau sering disebut dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Penyidik KPK maupun SP3 (Surat Perintah  Penghentian  Penuntutan)  oleh  JPU  pada  KPK.  Mungkin  hal  tersebut disebabkan oleh harapan bahwa tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi  Pemberantasan  Korupsi  akan  selalu  menghasilkan  berkas  yang  lengkap, karena  pada  tahap  Penyidikan telah  ada mekanisme  penghentian  penyidikan  jika ternyata tidak menemukan bukti permulaan yang cukup atau ternyata peristiwa ini bukan merupakan peristiwa tindak pidana.
Berdasarkan uraian yang telah terurai di atas, maka tindakan hukum yang dilaksanakan  oleh  KPK  dalam  bentuk  penegakan  hukum  berupa  penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan terwujud adanya Kepastian Hukum. Oleh karena itu teori kepastian hukum menurut Sudikno  Mertokusumo  sebagai Middle  Range Theory sesuai  dengan  hal  tersebut dikarenakan teori ini dapat menjelaskan adanya kepastian hukum dari kewenangan yang  dimiliki  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  penyelidik, penyidik  maupun  penuntut  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia. Sudikno
Mertukusumo mengemukakan  bahwa  : kepastian  hukum  merupakan  sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga  aturan-aturan itu  memiliki aspek yuridis yang dapat  menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 26 Selanjutnya dengan adanya kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  negara  Republik  Indonesia,  maka  Indonesia  dapat menentukan  hukumnya  sendiri  dalam  penegakan  hukum  perkara  tindak  pidana korupsi, oleh karena itu teori yang dipakai sebagai Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan Negara sebagaimana dikemukakan oleh Jean Bodin. Menurut Jean Bodin (1500 – 1596) seorang ahli hukum Perancis yang hidup pada abad XVI, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli, abadi dan  tidak  dapat  dibagi-bagi. 27 Menurutnya  kedaulatan  memiliki  4  (empat)  sifat pokok yaitu:
1) Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
2) Permanen,  artinya  kekuasaan  tetap  ada  selama  negara  berdiri,  sekalipun pemegang kekuasaan tetap ada selama Negara berdiri.
3) Tunggal  (bulat),  artinya  kekuasaan  merupakan  satu-satunya  kekuasaan tertinggi  dalam  Negara  yang  tidak  diserahkan  atau  dibagi  bagikan  kepada badan lain.
4) Tidak terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain dan  bila  ada  kekuasaan  lain  yang  dibatasi  maka  kekuasaan  tertinggi  yang dimilikinya tersebut akan lenyap. 28
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  aparat penegak  hukum  di  Indonesia  untuk  melaksanakan  penyidikan  terhadap  pelaku tindak pidana korupsi yaitu KPK, Polri dan Kejaksaan. Kewenangan ini diberikan kepada Kejaksaan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
26 Sudikno Mertukusumo, Op.cit. , hlm. 8.
27 Soehino, Op. cit., hlm. 17.
28 Ibid , hlm. 18.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan juga kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara RI dan kepada KPK  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK  dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh karena itu teori yang dipakai sebagai Grand Theory adalah Teori Kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon karena teori ini menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, Polri dan Kejaksaan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia karena Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon adalah sbb :
“Bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu atas  kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan  atribusi  digariskan  melalui  pembagian  kekuasaan  negara  oleh undang-undang  dasar,  sedangkan  kewenangan  delegasi  dan  mandat  adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 29

## B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
a. Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan)
Di  dalam  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu:
a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
b. Asas  tertib  penyelenggaraan  negara,  yaitu  asas  yang  menjadi  landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
29 Philipus M. Hadjon, Op. Cit. , hlm. 16.
d. Asas  keterbukaan,  yaitu  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e. Asas proporsionalitas, yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
f. Asas  profesionalitas,  yaitu  asas  yang  mengutamakan  keahlian  yang berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang berlaku.
g. Asas  akuntabilitas,  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
AAUPL tersebut adalah:
1. Asas kepastian hukum (principle of legal security);
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality);
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);
6. Asas  tidak  mencampuradukan  kewenangan (principle  of  non  misuse  of competence);
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play);
8. Asas  keadilan  dan  kewajaran (principle  of  reasonable  or  prohibition  of arbitrariness);
9. Asas  kepercayaan  dan  menanggapi  penghargaan  yang  wajar (principle  of meeting raised expectation);
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the concequences of an annualed decision) ;
11. Asas  perlindungan  atau  pandangan  atau  cara  hidup  pribadi (principle  of protecting the personal may of life) ;
12. Asas kebijaksanaan (sapientia);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 30
Tata  kelola  merupakan  suatu  upaya  untuk  melakukan  penataan penyelenggaraan  pemerintahan (governance). Hal  ini  tentu  menyangkut menejemen pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu tata kelola lembaga negara lebih mengarah pada konsep “good governance”.
b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Disamping memiliki fungsi utama untuk memberangus tindak pidana korupsi di indonesia fungsi lain dari dibentuknya KPK ini adalah untuk juga membenahi kepolisian  dan  kejaksaan  agar  dapat  bisa  membersihkan  institusinya  sendiri  dari jeratan korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi ini sifatnya Ad hoc . Jadi pada  saat  institusi  POLRI  dan  Kejaksaan  dirasa  sudah  bersih  dari  kasus-kasus korupsi  dan  layak  kembali  dipercaya  untuk  menangani  tindak  pidana  korupsi seharusnya  KPK  sudah  harus  dibubarkan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  ini diberikan  berbagai  tugas  yang  sangat  luas  dengan  kewenangan  pula  yang  sangat besar,  hal  ini  dirasakan  tidak  menjadi  masalah  karena  mengingat  tindak  pidana korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  sudah  mengakar  dan  menjalar  disetiap  sendi pemerintahan di Indonesia dari pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah.
Jika kita melihat tugas dan kewenangan KPK yang sangat besar ini dapat kita simpulkan  bahwa  KPK  ini  memiliki  kendali  utama  dalam  rangka  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Permasalahan  yang  timbul  dengan  adanya  KPK  dan kewenangannya  adalah  adanya  kewenangan  yang  sama  dengan  Kepolisian (POLRI)  dan  Kejaksaan  mengenai  penyidikan  dan  penuntutan  yang  notabene Kepolisian  (POLRI)  dan  Kejaksaanpun  memiliki  kewenangan  untuk  menyidik tindak  pidana  korupsi  dan  kejaksaan  dapat  melakukan  penuntutan  tindak  pidana korupsi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  suatu  tumpang  tindih  kewenangan  diantara KPK dengan Kepolisian (POLRI) dan KPK dengan Kejaksaan.
30 https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=asas- asas+umum+pemerintahan+dalam+arti+luas , diakses pada tanggal 28 Mei 2023 jam 21.42 Wib.

## c. Aparat  Penegak  Hukum  Yang  Sinergis  dan  Efektif    Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam  rangka meningkatkan  efektivitas penegakan  hukum,  penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan  wewenang  masing-masing  harus  dipercepat  peningkatan  kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih, dan berwibawa.
Organisasi  pemerintahan  yang  korup,  baik  eksekutif,  legislatif,  maupun yudikatif, harus diubah dan dikembalikan kepada jati diri pembentukannya, yaitu untuk melindungi dan memenuhi hak dan kepentingan rakyat serta untuk mencapai tujuan nasional. Prinsip-prinsip negara hukum dan pemerintahan yang demokratis menjadi  arus  utama  reformasi  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  melahirkan paradigma  baru  yang  dikenal  dengan  istilah  good  governance  atau  tata  kelola pemerintahan yang baik.
d. Penataan Kembali Komponen Hukum
Reformasi  hukum  harus  menyentuh  tiga  komponen  hukum  sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman yaitu:

## 1)  Struktur Hukum
Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri,  yang  terdiri  atas  bentuk  hukum,  lembaga-lembaga  hukum,  perangkat hukum,  dan  proses  serta  kinerja  mereka.  Isu  yang  sering  muncul  kepermukaan adalah  menyangkut  sumber  daya  manusia  (SDM),  selama  ini  dipandang profesionalitas aparat penegak hukum dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi  telah  diberi  kewenangan  khusus  untuk  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus.
Selanjutnya  dengan  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  RI, POLRI  juga  diberikan  kewenangan  yang  sama  dengan  KPK  yaitu  kewenangan dalam  penyelidikan  dan  penyidikan,  tetapi  tidak  kewenangan  penuntutan. Nampaknya kewenangan yang ada pada KPK dan POLRI tersebut, diharapkan akan dapat  mensinergikan  upaya-upaya  pemberantasan  korupsi  secara  lebih  progresif,
namun ternyata berimplikasi pada akuntabilitas publik dan ambiguitas kewenangan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa kewenangan.

## 2) Substansi Hukum
Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus  merupakan  sesuatu  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  dapat diterapkan dalam masyarakat. Dalam substansi hukum sering terjadi ambiguity dan duplikasi,  rumusan  pasalnya  sering  menimbulkan  penafsiran  yang  beragam  yang berakibat pada keragu-raguan dalam menerapkannya bahkan ada juga dicampurkan dengan  muatan  politis  dari  kasus  yang  sedang  ditangani  tersebut.  Hal  ini  akan berakibat pada kepastian hukumnya

## 3) Budaya Hukum
Budaya  hukum  ini  terkait  dengan  profesionalisme  para  penegak  hukum  dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu  sendiri;  dengan  kata  lain  dalam  budaya  hukum  terkait  perilaku  ketaatan  dan kepatuhan  hukum  masyarakat  dalam  arti  luas  yang  menyangkut  aparat  penegak hukum  dan  masyarakat  pencari  keadilan.  Saat  ini  telah  terjadi  degradasi  budaya hukum yang ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum.  Pada  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  sering  diperlihatkan  kepada masyarakat  akan  adanya  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  terjadi diskriminasi  atau  pun  “tebang  pilih”  serta  ketidaktransparanan  aparat  dalam menangani  perkara  dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  menyebabkan kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum.

## e. Perlunya Reformasi Hukum
Berdasarkan  pada  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  dalam  rangka melakukan reformasi hukum ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
1) Penataan  kembali  struktur  dan  lembaga-lembaga  hukum  yang  ada  termasuk sumber  daya manusianya  yang  berkualitas,  khususnya  dalam  pemberantasan korupsi yaitu penguatan Polri dan Kejaksaan.
2) Perumusan kembali hukum yang berkeadilan,   khususnya terhadap peraturan tentang tindak pidana korupsi   memberikan  pemidanaan  yang  memberikan efek jera.
3) Optimalisasi  penegakan  hukum  dengan  menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi agar KPK dan POLRI dapat  bekerjasama  secara  bersinergi  untuk  dapat  melakukan  tugasnya  secara efektif dan efisien.
4) Mengikutsertakan rakyat dalam penegakan hukum (dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek/ neccessary condition ).
5) Esensi dari hukum adalah keadilan, selama ini sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum   memberikan rasa keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu.
Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan budaya hukum dari sisi masyarakat.

## KESIMPULAN
a. KPK mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang KPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.  20 Tahun 2001 tentang KPK. Walaupun KPK merupakan lembaga negara yang bersifat sementara (ad hoc)  karena  berupa  Komisi,  namun  mempunyai  tugas,  wewenang,  tanggung jawab  dan  harapan  yang  besar  dari  seluruh  masyarakat  Indonesia  dalam melaksanakan  pemberantasan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia.
Selain KPK, terdapat juga aparatur penegak hukum yang lebih dahulu ada dan berwenang  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  perkara  tindak  pidana korupsi  yaitu  Kepolisian  berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun tentang Pemberhentian sebagai anggota Kepolisian Negara RI. Kemudian
juga  Kejaksaan  RI  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  Tahun  2014 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.
b. Dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan tindakan berupa :
1) Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan)
2) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.
3) Aparat  Penegak  Hukum  Yang  Sinergis  Dan  Efektif  Dalam  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4) Penerapan Prinsip Good Governance.
5) Penataan Kembali Komponen Hukum.
Perlunya Reformasi Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Arief, Budiman, Negara dan  Pembangunan, ( Salatiga,  Yayasan Padi dan Kapas, 1991).
Eddy O.S. Hiariej, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi  :  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada, ( Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2012).
Evi  Hartanti,  2012, Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Sinar  Grafika,  Jakarta,  2012,  Edisi Kedua).
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2011).
Juniadi Sowartojo, Korupsi, ( Jakarta, Balai Pustaka, 1998).
Kartini Kartono, Patologi Sosial, ( Jakarta, Bina Aksara, 1988).
Maria  S.W.  Sumardjono, Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,  ( Yogyakarta, Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, 1989.
Mertokusumo, Sudikno, Kepastian Hukum , (Jogyakarta, Ghalia, 2000).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005).
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  (Bandung,  Penerbit  Citra Aditya Bakti, 1999).
Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, ( Jakarta, Obor Indonesia, 2001).
Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional, ( Bandung, Mandar Maju, 2004).
Bunga Rampai Masalah Korupsi, ( Bandung, Mandar Maju, 2009).
Rr. Dijan Widijowati dan Halim Darmawan, Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi , Literasi Nusantara, Malang, 2022.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam  Penelitian  Hukum,  ( Jakarta,  Pusat  Dokumentasi  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979).
Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  –  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta, Rajawali Pers, 1980).
Sujono, Pemulihan  Aset  Korupsi  Melalui  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dan Gugatan Perdata Negara, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2020).

## B.  Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia . Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana, UU  Nomor  8  Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209.
Undang-Undang Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999,  LN RI  Tahun  1999 Nomor 140, Tambahan LN RI Nomor 3874 .
Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan  Bebas Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme ,  UU  Nomor  28  Tahun  1999,  LN  RI  Tahun  1999 Nomor 18, Tambahan LN RI Nomor 3851.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Undang-Undang  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31    Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN RI Tahun 2001 Nomor 154, TLN RI Nomor 4150.
Undang-Undang  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  UU Nomor 30 Tahun 2002, LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LN RI Nomor 4250
Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI , UU Nomor 2 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan LN RI Nomor 4168.
Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU Nomor 19 Tahun 2019, LN RI Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan LN RI Nomor 6409.
Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 16 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LN RI Nomor 4401.
Undang-Undang  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia , UU Nomor 11 Tahun 2021, LN RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan LN RI Nomor 6755.
Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Nomor 1 Tahun 2023, LN RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan LN RI Nomor 6842.