## PROSEDUR PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

## Nanda Bagus Trihatmojo
Email: nandatrihatmojo17@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Adi Sulistiyono Email: adi.sulistiyono.sumo@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This research aims to know the proceaa of cancellation of arbitration decision arranged in act of law number 30 of 1999. This reseacrh is normative legal research which is prescriptive. Technical analysis is deductive method. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Settlement Dispute stipulates the annulment of the arbitration award in Clause 70 stating that the parties may apply for reason for cancellation of decision is alleged to contain elements of falsifying letters or documents, or found documents hidden by the opponent, or the verdict derived from the results of the deception done by either party in the dispute. However, the practice of annulment of still suffers from uniformity and inconsistency, in particular with regard to the reasons for the cancellation of Clause 70 of Law Number 30 of 1999.
Keywords: Arbitration; Cancellation of Verdict; Reason for cancellation of Decision

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 199. Dan penelitian ini penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif dan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Kata Kunci : Arbitrase; Pembatalan Putusan; Alasan Pembatalan Putusan

## A.   Pendahuluan
Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi). Melalui jalur non litigasi berkembang lah suatu sistem penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul ( M. Hussyein Umar, 2000: 7).
Arbitrase di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengaadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan dari arbitrase itu sendiri, yaitu :
1)  Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
2)  Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenaii masalah yang di sengketakan, jujur dan adil;
3)  Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan

## Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
4)  Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
5)  Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan Arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan pemalsuan, peniupuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.
Apabila suatu permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut diterima, maka hal ini menjaadikan prosres Arbitrase yang telah dilalui tersebut akan menajdi gugur. Pada dasarnya untuk mengajukan permohonan pembatalan Arbitrase haruslah didasarakan hanya pada alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.  Yang mana dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa: Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut didalam pasal ini harus dibuktikan dengan Ptutusan Pengadilan. Apabila pengaadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka Putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan
Hal tersebut lah yang tidak dapat ditolak lagi bahwa putusan-putusan pengadilan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kondisi ini lah yang dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap  putusan arbitrase ini sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Jika seperti ini maka penyelesaian melalui Arbitrase justru akan lebih banyak mengualarkan biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat daripada langsung berperkara di Pengadilan.
Fenomena ini lah yang terjadi di dalam lingkungan  masyarakat yang dijadikan dan dituangkan dalam tulisan ini.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus ( case approach ) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan ( library research ). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatkan palsu;
2.  Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
3.  Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. ditegaskan oleh pembuat undang-undang dalam peraturan yang disusunnya.
Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan
pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertyimbangan bagi hakimuntuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dan dimana di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menghendaki agar apabila suatu putusan telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, atau tidakj memuat satu atau hal lebih hal yang diminta untuk diputus, atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lain, maka terhadap putussan tersebut selayaknya hanya dilakukan penambahan atau pengurangan, dan tidak dilakukan pembatalan putusan arbitrase.
Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syarat putusan arbitrase yang mana mana sudah diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak terpenuhi. Undang-undang hanya mengatur kemungkinan untuk mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi tuntutan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan koreksi terhadap kekeliruan administratif adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter, dan lain-lain yang tidak mengubah substansi putusan. Sedangkan yang dimaksud dengan menambah atau mengurangi tuntutan adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan tersebut mengalami hal sebagai berikut tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan, mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat dijelaskan dalam hal terdapat syarat-syarat dalam putusan arbitrase yang tidak terpenuhi, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, maka undang-undang memberikan hak atau kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan penambahan atau pengurangan atas putusan arbitrase kepada Majelis Arbitrase dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.
Keterlambatan dalam memutus perkara juga dapat dijadikan dasar pembatalan, yaitu apabila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbiter terbentuk perkara belum diutus, maka putusan arbitrase tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 tahum 1999. Selain itu ketiadaan perjanjian arbitrase sebagai dasar majelis arbiter memeriksa perkara dapat dijadikan menjadi dasar pembatalan. Lalu kewenangan dari prosedur pengambilan putusan arbitrase antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para poihak dalam penyelesaian sengketa, lazim digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.
Selanjutnya, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila susunan majelis arbitrase atau proses penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang tidak dapat dikesampingkan.
Para pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mengadakan kesepakatan bahwa putusan tidak perlu menguraikan penjelasan dasar-dasar pertimbangan. Apabila terdapat kesepakatan ini, maka majelis arbitrase tidak diwajibkan menjelaskan dasar-dasar alasan ini sebagai dasar permohonan pembatalan menjadi gugur. Oleh karena itu, alasan ini baru dapat dipergunakan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian.
Suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila proses penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, tidak sesuai dengan yang perjanjian yang disepakati para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan undang- undang yang tidak dapat dikesampingkan.
Pengadilan juga dapat membatalakan putusan arbitrase apabila ditemukan suatu perkara yang menjadi sengketa tidak dapat diselesaiakan melalui jalur arbitrase menurut hukum di negara tersebut.
Berdasarkan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, prosedur pembatalan putusan arbitrase nasional adalah sebagai berikut:
1.  Pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pendaftaran putusan arbitrase ini disebut juga “deponir” yang artinya adalah menyimpan atau pendaftaran. Pendaftaran putusan arbitrase ini pada dasarnya untuk kepentingan eksekusi putusan. Tujuan nya ialah untuk terhadap suatu putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksankan putusan secara sukarela ( M. Yahya Harahap 2004:300 ). Apabila
putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur didalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2.  Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal tersebut adalah konsekuensi dan prinsip kewenangan Majelis Arbitrase dalam memeriksa perkara berakhir dengan keluarnya putusan arbitrase. Dengan begitu segaloa bentuk review terhadap putusan arbitrase dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Pengadilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati para pihak atau diperbolehlan menurut peraturan yang berlaku.
Ada pula hal yang perlu ditinjau yaitu dalam hal Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, dan Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Termohoon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehingga berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi temtat tinggal Termohon Arbitrase. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebgai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yuridiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri.
3.  Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis kepda ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa secara contentiosa.
Hukum Acara Perdata mengenal 2 (dua) bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yaitu gugatan dan permohonan. Yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang penyelesaian nya diajukan kepada Pengadilan. Dan adapun ciri-ciri yang melekat pada gugatan Perdata sebagai berikut ( M. Yahya Harahap 2004: 47-48 ) : a.  Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengtketa;
b.  Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;
c.  Berarti gugatan perdata bersifat partai, dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.
Selanjutnya dijelaskan sendiri tentang bunyi dari pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu sebagai berikut :
“ Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar mempertimbangkan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ’’
Diantara sejumlah keunggulan arbitrase tersebut ternyata dalam prakteknya arbitrase belum menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dicetuskan pemerintah Indonesia hampir 20 tahun silam masih belum dianggap keberadaanya. Keunggulan- keunggulan arbitrase seperti Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase bersifat rahasia yang dimaksud dengan rahasia dalam hal ini adalah  sifat dari arbitrase yang persidangannya hingga putusuannya yang memang tidak dipublikasikan

## D. Simpulan
Berdasarkan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, proses pembatalan putusan arbitrase sangat dapat dilakukan dengan prosedur yang benar yang mana sesuai dengan aturan yang ada di dalam Pasal 70
Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 yaitu apabila adanya syarat-syarat sebagai berikut yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Lalu apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut proses pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan mengajukan nya ke Pengadilan Negeri dengan menunjukan bukti-bukti yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tetapi bukti tersebut harus ada putusan terlebih dimana hal tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kembali, lalu proses pembatalan putusan tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana nanti nya akan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang mana nantinya akan diputus oleh ketua Pengadilan Negeri baik itu diputus seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase saja. Dan Sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.

## E. Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini kepada para pihak yang hendak yang mjenyelesaikan sengketa melalui kalur arbitrase sebaiknya lebih mempelajari dan memahami tentang proses dan mekanisme apa saja yang ada dalam arbitrase dan proses penyelesaian sengketa, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik yang taat hukum dapat mengetahui mekanisme proses penyelesaian sengketa di Indonesia baik melalui jalur litigasi maupun jalur yang non-litigasi dan sebaiknya dihapuskan dan tidak usah diberlakukan lagi pasal 70 karena itu dapat memberikan celah dan membuta arbitrase menjadi tidak efektif dan efisien.

## Buku
Hussyein Umar. 2000. Antara Kamupus, Birokrai, Hukum dan Sastra . Jakarta: Dunia Pustaka Jaya Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.
M. Yahya Harahap. 2004 . Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv),Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Invetment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990 . Jakarta: Sinar Grafika
Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia: Jakarta.
Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. Penafsiran dan Konstruksi Hukum . Bandung: PT Alumni, Bandung.

## Jurnal
Ahmadi Indra Tektona. 2011. “Arbitrase Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”. Pandecta . Volume 6 Nomor 1. Januari 2011: 87-94. Semarang: UNNES Press.
Setyawati. 2013. “CRITICAL REVIEW ON INDONESIA’S DRAW BACKS A PREFERABLE SEAT OF ARBITRATION”. Indonesia Law Review. Year 3 Vol. 1, January - April 2013. Jakarta: Universitas Indonesia
F. Daftar Pustaka