## TATA KELOLA ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

## Nurul Susilawati
STIA Bina Banua Banjarmasin nurulsusilawati9@gmail.com
Iswiyati Rahayu STIA Bina Banua Banjarmasin iswiyati.rahayu@stiabinabanuabjm.ac.id

## Singgih Priono
STIA Bina Banua Banjarmasin singgih.priono@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: This  study  aims  to:  1)  To  know  the  governance of  fixed assets  in  the  form  of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu, 2) To know the constraints in the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu. 3) To find  alternative  solutions  needed  to  overcome  obstacles  in  the  governance  of  fixed  assets  in  the form  of  land  and  buildings  in  the  District  Health  Office  Tanah  Bumbu.  This  research  is  a qualitative descriptive study. Informants in the study are employees in charge of managing assets in  the  District  Health  Office  Tanah  Bumbu.  Data  were  collected  through  structured  interviews, observation and documentation. The results of the research indicate that: 1) Governance of fixed assets  in  the  form  of  land  and  buildings  within  the  District  Health  Office  of  Tanah  Bumbu  has been  implemented  well  because  every  stage  of  governance  consisting  of  planning,  organizing, implementation  up  to  supervision  has  been  implemented  based  on  governance  principles  good, namely:  Transparent,  accountable,  responsibel,  independent  and  fair,  2)  Constraints  in governance  of  fixed  assets  District  Health  Office  Tanah  Bumbu,  namely:  a.  The  existence  of  an Asset that is borrowed but is recognized as a village asset, and b. The existence of Non-Conformity between Listing in KIB with reality, 3) Alternative solution to overcome obstacle in governance of fixed asset of District Health Office of Tanah Bumbu namely: a. The existence of Assets Hundred Treated but Recognized as a Village Asset can be overcome with the delivery of fixed assets to the Village through Grants, and b. The existence of Non-Conformity between Registration in KIB with reality can be overcome through reconciliation held periodically that is 3 (three) months. Keywords: Governance, fixed assets, land, buildings.
Abstraksi : Penelitian  ini bertujuan: 1)  Untuk  mengetahui tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2) Untuk mengetahui kendala dalam tata kelola  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  3) Untuk  mencari  alternatif  solusi  yang  diperlukan  guna  mengatasi  kendala  dalam  tata  kelola  aset tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Informan  dalam  penelitian  adalah  pegawai  yang bertugas mengelola aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  Tata kelola  Aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah Bumbu  telah  terlaksana  dengan  baik  karena  setiap  tahapan  tata  kelola  yang  terdiri  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  sampai  dengan  pengawasan  sudah  dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu : Transparan, akuntabel, responsibel, independen serta wajar, 2) Kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu,  yaitu  :  a.  Adanya  Aset  Yang  Berstatus  Pinjam  Pakai  Namun  Diakui  Pula  sebagai  Aset Desa,  dan  b.  Adanya  Ketidaksesuaian  antara  Pencatatan  di  KIB  dengan  kenyataan,  3)  Alternatif solusi  guna  mengatasi  kendala  dalam  tata  kelola  aset  tetap  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah
Bumbu  yaitu  :  a.  Adanya  Aset  Yang  Berstatus  Pinjam  Pakai  Namun  Diakui  Pula  sebagai  Aset Desa  dapat  diatasi  dengan  Penyerahan  aset  tetap  kepada  Desa  melalui  Hibah,  dan  b.  Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan dapat diatasi mealui rekonsiliasi yang diadakan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali.
Kata Kunci : Tata kelola, aset tetap, tanah, bangunan.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  salah  satu  dari  kunci  keberhasilan pengelolaan  ekonomi  daerah.  Pentingnya  pengelolaan  aset  secara  tepat  dan berdayaguna,  dengan  didasari  prinsip  pengelolaan  yang  efisien  dan  efektif diharapkan  akan  mampu  memberi  kekuatan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk membiayai  pembangunan  daerahnya.  Pengelolaan  aset  negara  yang  profesional dan  modern  dengan  mengedepankan good  governance di  satu  sisi  diharapkan akan  mampu  meningkatkan  kepercayaan  pengelolaan  keuangan  negara  dari masyarakat.
Beberapa persoalan yang mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah tidak  hanya  terletak  pada  bagaimana  menyajikan  nilai  aset  secara  akurat  dalam laporan  keuangan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  akan  tetapi berada  pada  upaya  kita  mengoptimalkan  fungsi  barang  milik  daerah  dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya  sesuai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Tanah  mempunyai  karakteristik  yang  unik  karena  sifatnya  yang  terbatas tetapi kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat, sehingga tanah mempunyai nilai.  Hidayati  dan  Harjanto  (2013:  82-85)  mengatakan  bahwa  nilai  tanah dipengaruhi  oleh  karakteristik  fisik,  seperti:  ukuran  dan  bentuk,  pengaruh  tanah sudut, plottage ,  ekses  tanah,  topografi,  utilitas,  pengembangan  tapak,  lokasi  dan
lingkungan.  Maka  dari  itu  oleh  karena  tanah  mempunyai  nilai  sehingga pemanfaatannya  pun  harus  benar-benar  diperhatikan  untuk  menunjang peningkatan PAD daerah tersebut.
Salah satu sebab kurang baiknya Laporan Barang Milik Daerah  pada Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  khususnya  berkaitan  dengan  tanah  dan bangunan  yang selama ini pencatatannya dilakukan pada KIB C untuk bangunan tidak sesuai atau tidak sinkron dengan pencatatan yang ada di KIB A untuk tanah. Permasalahan  lain  yang  bekaitan  dengan  tata  kelola  aset  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Tanah  Bumbu  adalah  mengenai  tata  kelola  aset  tetap  berupa  tanah khususnya  perihal  legalitas  tanah  yang  tidak  sesuai.  Sebagai  contoh  adalah Bangunan Poskesdes yang tanah tempat berdirinya berstatus pinjam pakai dan ada desa yang mengklaim atau mengaku memiliki tanah tersebut.
Berdasarkan  pada  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan judul “Tata Kelola Aset Tetap tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu”.

## KAJIAN TEORI

## Tata Kelola
Pengertian tata kelola (governance) dalam arti yang luas mencakup seluruh faktor-faktor  yang  terkait  dan  berpengaruh  terhadap  prilaku  organisasi pembiayaan  kesehatan.  Definisi  yang  lebih  sempit  tentang  tata  kelola  lebih melihat pada bagaimana mekanisme kontrol yang dikembangkan sebuah lembaga untuk mempertahankan akuntabilitas dan entitas lembaga mereka.
Good  Governance  merupakan  sebuah  cita-cita  bersama  yang  akan  kita wujudkan  dalam  bernegara.  Menurut  Kooiman  (2013;2),  pengertian  governance ditafsirkan  sebagai  seni  mengendalikan  ( art  of  steering )  yang  menampilkan kepastian  memerintah  ( govern  ability )  melalui  penggunaan  instrumen  alternative pemerintahan  dengan  cara  penggunaan  pengaruh  untuk  mencetak  lingkungan  ( to mold environtment ) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dengan sarana mempengaruhi perilaku warga (masyarakat).
Terry  (1958)  dalam  Sukarna  (2016:10)  membagi  empat  fungsi  dasar manajemen,  yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian),
Actuating (Pelaksanaan)  dan Controlling (Pengawasan).  Keempat  fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.
Prinsip-prinsip  Tata  Kelola  yang  menjamin  terselenggaranya  praktek ‐ praktek baik ( good Practices ) sebagai berikut:
1) Transparansi
2) Akuntabilitas
3) Responsibilitas (tanggung jawab)
4) Independen (kemandirian)
5) Fairness (kewajaran)

## Manajemen Aset
Dalam PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau  perusahaan  baik  berwujud maupun  tak  berwujud  yang  berharga  atau  bernilai  yang  akan  mendatangkan manfaat  bagi  seseorang  atau  perusahaan  tersebut.  Manfaat  ekonomi  masa  depan yang  terwujud  dalam  aset  adalah  potensi  dari  aset  tersebut  untuk  memberikan
sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.
Pengertian manajemen asset secara umum menurut Siregar (2014: 1) adalah serangkaian  aktivitas  yang  dikaitkan  dengan  mengidentifikasi  asset  apa    yang diperlukan, bagaimana cara mendapatkannya, cara mendukung dan memeliharanya,  serta  cara  membuang  atau  memperbaruinya  sehingga  asset tersebut secara efektif dan efisien dapat mewujudkan sasaran/objektif.
Menurut Siregar (2014: 176) suatu manajemen aset terdiri dari lima tahapan kerja  yang  satu  sama  lainnya  saling  berkaitan.  Tahapan  kerja  manajemen  aset meliputi:  inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi  aset  dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset).

## Aset Tetap
menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia,  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  –  PSAK  16  (2012:  2),  aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang  :  1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau  untuk  tujuan  administratif.  2.  Diharapkan untuk  digunakan selama lebih dari satu  periode.  Aset  tetap digolongkan  menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud.

## Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Menurut  PP  No  19  tahun  2016  ruang  lingkup  tentang  pengelolaan  Barang Milik  Negara  (BMN)/  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  meliputi:  perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan pertimbanganya  disamping  bersifat  longgar  juga  bersifat  utuh  ( holistic )  guna memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  sebelumnya  serta untuk  mengetahui  lebih  mendalam  secara  empirik  fenomena  dari  permasalahan yang  berhubungan  dengan  tata  kelola  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  penelitian  ini  termasuk  dalam  tipe penelitian dekskriptif kualitatif.
Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bertugas mengelola aset di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Tanah  Bumbu. Sedangkan  informan kunci  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yaitu Bapak Dr. H. M. Damrah, S.Sos, M.Si.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah: wawancara terstruktur, observasi, serta dokumentasi.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif maka data yang diperoleh juga data kualitatif yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu data reduction , data display , dan conclusion drawing / verification ”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Tata kelola merupakan dalam arti yang luas mencakup seluruh faktor-faktor yang  terkait  dan  berpengaruh  terhadap  prilaku  organisasi  pembiayaan  kesehatan. Definisi  yang  lebih  sempit  tentang  tata  kelola  lebih  melihat  pada  bagaimana mekanisme  kontrol  yang  dikembangkan  sebuah  lembaga  untuk  mempertahankan akuntabilitas dan entitas lembaga mereka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Aset tetap berupa tanah dan bangunan  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  telah  dilaksanakan dengan  baik  karena  setiap  tahapan  tata  kelola  yang  terdiri  dari  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  sampai  dengan  pengawasan  sudah  dilaksanakan berdasarkan  pada  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yaitu  :  Transparan,  akuntabel, bertanggung jawab, independen serta wajar.
Penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  yang  terdiri  dari transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  dan  kewajaran  dalam setiap  tahapan  pengelolaan  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh  Tjager  (2014:  49)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  sebuah  Badan  Layanan Umum  pengelolaan  organisasi  berbasis  kinerja  hanya  dapat  dilakukan  bila organisasi  dilaksanakan  atas  dasar  prinsip ‐ prinsip  Tata  Kelola  yang  menjamin terselenggaranya praktek ‐ praktek baik ( good Practices ) sebagai berikut:
1) Transparansi,  yaitu  mengikuti  asas  keterbukaan  agar  informasi  mengenai
Sekolah secara langsung dapat diterima bagi pihak ‐ pihak yang membutuhkan.
Tranparansi  juga diartikan sebagai    keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan atau organisasi.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  Kepala  Dinas  serta pegawai  yang  betugas  sebagai  pengurus  barang  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Tanah  Bumbu  menunjukkan  bahwa  prinsip  transparansi  telah diterapkan  dengan  sangat  baik  dalam  setiap  tahapan  tata  kelola  aset.  Pada tahap  perencanaan  khususnya  kebutuhan  aset  tetap  dilaksanakan  dengan
menggunakan  aplikasi  khusus  yang  disebut e-planning, sehingga  seluruh anggota  organisasi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  bisa mengetahui  secara  jelas  perencanaan  yang  berhubungan  dengan  aset  tetap berupa tanah dan bangunan yangdiperlukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah  Bumbu.  Pada  tahapan  pengorganisasian,  prinsip  tranparansi  dapat dilihat  dari  bebasnya  seluruh  sumber  daya  manusia  atau  anggota  organisasi Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  untuk  mengetahui  jumlah  dan kondisi  dari  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  yang  tertulis  di  dalam Kartu  Inventaris  Barang.  Pada  tahapan  pelaksanaan  atau  penggunaan  aset tetap  berupa  tanah  dan  bangunan,  maka  seluruh  anggota  organisasi  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dapat  mengetahui  peruntukan  atau fungsi  masing-masing  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  yang penggunaannya ditumakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fugsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Pada  tahapan  pengawasan,  maka tidak hanya petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan saja yang bisa melakukan pengawasan langsung, tetapi pengawasan terhadap aset tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu juga melibatkan seluruh pegawai di  lingkungan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu  mulai  dari Kepala Dinas  sampai  dengan  petugas  pengurus  barang  yang  bertugas  dilapangan maupun yang bertugas di kantor.
Tata  kelola  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  lingkungan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dikatakan  telah  dilaksanakan  dengan
menerapkan  prinsip  tranparansi  karena  berbagai  kebijakan  dan  kegiatan dalam  pelngelolaan  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  dilaksanakan  atau dibuat  dengan  sangat  jelas  dan  tidak  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya  dapat  diketahui  oleh  seluruh  pihak,  baik  itu  oleh pejabatan  yang  berwenang  melakukan  pengelolaan  aset  tetap  berupa  tanah bangunan maupun oleh masyarakak di sekitar aset.
2) Akuntabilitas  adalah pertangungjawaban pejabat  publik terhadap masyarakat yang  memberinya  kewenangan  untuk  mengurusi  kepentingan  mereka.  Para pengambil  keputusan  di  pemerintah,  sektor  swasta  dan  organisasi-organisasi masyarakat  bertanggung  jawab  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda  satu  dengan  lainnya  tergantung  dari  jenis  organisasi  yang bersangkutan.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  dengan  komitmen  politik  akan  akuntabilitas  maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya  adalah  pedoman  tingkah  laku  dan  sistem  pemantauan  kinerja penyelenggara  pemerintahan  dan  sistem  pengawasan  dengan  sanksi  yang jelas dan tegas.
Akuntabilitas  dalam  tata  kelola  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  telah  dilaksanakan dengan  baik.  Hal  ini  karena  disetiap  tahapan  tata  kelola  mulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hingga pengawasan seluruhnya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.
Akuntabilitas tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dilakukan  dengan  berpedoman pada  Peraturan  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomo  19  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  pada  tahapan perencanaan  kebutuhan  barangnya  mengacu  pada  Rencana  Kerja  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Pada  tahapan  pengorganisasian  maka akuntabilitas  tata  kelola  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  dapat  dilihat dari  pengelompokkan  jenis  aset  tetap  pada  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB). Pada tahap pelaksanaan  atau penggunaan aset  tetap, akuntabilitas tata kelola aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  Lingkungan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Tanah  Bumbu  dapat  dilihat  dari  rincian  pencatatan  pada  KIB dimana setiap  aset  dicatat dengan terperinci  memuat informasi perihal  nama aset  tetap,  lokasi  atau  alamat,  peruntukan  atau  fungsi,  tahun  perolehan  atau tahun  pembangunan  serta  luas  tanah  atau  bangunan  serta  kondisi  saat  ini. Pada  tahapan  pengawasan,  akuntabilitas  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan evaluasi  atau  rekonsiliasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  pengurus  barang  dan pembatu pengurus barang yang rutin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3) Responsibilitas,  yaitu  kesesuaian  pengelolaan  organisasi  terhadap  peraturan perundang ‐ undangan yang berlaku dan prinsip ‐ prinsip organisasi yang sehat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prinsip  responsibilitas  dalam  setiap tahapan tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sudah diterapkan dengan baik mulai dari tahapan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  sampai  dengan  pada tahapan  pengawasan.  Tanggung  jawab  pengguna  brang  /  kuasa  pengguna
barang  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  ada  pada  Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yang  kemudian  dibantu  oleh petugas pengurus barang dan petugas pembantu pengurus barang. Mulai dari tahapan  perencanaan  kebutuhan  aset  tetap  sampai  dengan  tahapan pengawasan,  maka  yang  bertanggung  jawab  adalah  Petugas  di  bagian pengurus  barang  yang  berkoordinasi  dengan  Kepala  SKPD  yaitu  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
4) Indepandency (Kemandirian),  yaitu  keadaan  pengelelolaan  organisasi  tanpa benturan  kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak sesuai  dengan  kepentingan  organisasi  maupun  peraturan  perundang ‐ undangan.  Dengan  kata  lain,  prinsip  ini  menuntut  bertindak  secara  mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  karena  disetiap  tahapan  tata kelola  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  atau penggunaan  hingga  pengawasan  seluruhnya  sudah  menerapkan  prinsip kemandirian. Maksud kemandirian disini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tata kelola aset tetap khususnya tanah dan bangunan  tidak  pernah  mendapatkan  tekanan  ataupun  pengaruh  dari  pihak manpun  karena  setiap  tahapan  dalam  tata  kelola  telah  disesuaikan  dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5) Fairness (Kewajaran),  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak ‐ hak  stakeholder  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  maupun  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewajaran  dalam  tata  kelola  aset  tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  karena  disetiap  tahapan  tata kelola  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  atau penggunaan  hingga  pengawasan  seluruhnya  sudah  menerapkan  prinsip kewajaran.  Hal  ini  tercermin  melalui  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap  yang  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomo 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini direalisasikan dengan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing  pengurus  barang  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih pekerjaan  atau  pekerjaan  ganda.  Selain  itu  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB) yang  merupakan  instrumen  penting  dalam  pengelolaan  aset  tetap  di lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  juga  telah dikelompokkan berdasarkan jenis masing-masing aset, sehingga mempemudah  dalam  proses  pencatatan  dan  pengevaluasian  serta  pendataan dan pencarian informasi kembali terkait dengan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
Secara  garis  besar,  hasil  penelitian  ini  sejaan  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Monika  Sari  Kolinung  (2015)  yang  menyatakan  bahwa
pengelolaan  aset  tetap  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  peraturan  pemerintah tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

## Kendala  dalam    tata  kelola  aset  tetap  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah Bumbu
Kendala  dalam  tata  kelola  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :
1) Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa
Maksud  dari  adanya  aset  yang  berstatus  pinjam  pakai  ini  adalah merujuk  pada  bangunan  poskesdes  yang  merupakan  aset  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Status  tanah  bangunan  poskesdes  tersebut  adalah pinjam pakai, sementara di lain pihak ada Desa yang mengakui bahwa tanah tersebut  adalah  milik  desa  bersangkutan.  Hal  ini  menyebabkan  bangunan puskesder  tersebut  tidak  dapat  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  dan  menyebabkan  pihak  pengelola  aset Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  harus  melakukan  tahapan penyelesaian  dengan  cara  damai  khususnya  dengan  aparat  dan  masyarakat desa tempat poskesdes tersebut berdiri.
Dampak  dari  adanya  desa  yang  mengakui  lahan  tempat  Poskesdes tersebut  dibangun  adalah  pencatatan  tidak  dapat  dilakukan  sebelum permasalahan dengan masyarakat setempat benar-benar terselesaikan.
2) Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan
Salah  satu  yang  menjadi  kendala  dalam  tata  kelola  aset  tetap  berupa tanah  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  adalah adanya  ketidaksesuaian  antara  pencatatan  aset  di  dalam  KIB  dengan kenyataan.  Dalam  pengelolaan  atau  tata  kelola  Aset  tetap  berupa  tanah  dan bangunan  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu terkadang  terdapat  ketidak  sesuaian  antara  kondisi  yang  ada  di  KIB  dengan kondisi  dilapangan. Misalnya saja terkait dengan ukuran atau luas  aset  tetap berupa  bangunan  yang  di  dalam  KIB  tertulis  kondisi  bangunannya  masih terbuat dari kayu, namun kenyataan dilapangan bangunan tersebut kondisinya sudah  membaik  karena  sudah  direnovasi  menjadi  beton.  Hal  ini  bisa  terjadi karena  keterlambatan  petugas  pengurus  barang  dalam  melakukan pembaharuan data aset tetap  yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu  khususnya  terkait  dengan  kondisi  bangunan  yang  seharusnya  di laksanakan setiap 3 bulan sekali.
Permasalahan  ini  disebabkan  karena  tidak  tertibnya  pencatatan  aset. Seperti  diketahui  bahwa  untuk  organisasi  pemerintah  termasuk  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  masih  terdapat  banyak  kelemahan dalam  hal  pencatatan  aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan.  Padahal  hal  ini penting,  karena  pencatatan  aset,  yang  mana  nilainya  akan  menjadi  neraca barang,  dan  kemudian  digabungkan  dan  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan instansi bersangkutan yaitu Dinas Kesehatan.
Alternatif  solusi  guna mengatasi  kendala  dalam  tata  kelola  aset  tetap  Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Tanah  Bumbu  menemukan  bahwa  ada  bebera  kendala  kecil  yang  menjadi penghambat dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Kendala  yang  menjadi  penghambat tersebut dapat diatasi melalui alternatif solusi berikut ini :
1) Penyerahan aset tetap kepada Desa melalui Hibah
Kendala yang disebabkan adanya aset aang berstatus pinjam pakai namun diakui  pula  sebagai  aset  desa  dapat  diatasi  degan  cara  menyerahkan  aset tersebut  kepada  desa  melalui  cara  hibah.  Hibah  adalah  pengalihan kepemilikan  barang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  antar pemerintah  daerah,  atau  dari  pemerintah  daerah  kepada  pihak  lain,  tanpa memperoleh  penggantian.  Dalam  penelitian  ini  hiba  yang  terjadi  adalah  dari Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  kepada  Pemerintah  Desa setempat.
Yang  dimaksud  dengan  pemberian  hibah  kepada  pemerintah  desa dilakukan  dalam  hal    barang  milik  daerah  berskala  lokal  yang  ada  di  desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.
Hibah  barang  milik  daerah  dilakukan  dengan  pertimbangan  untuk kepentingan:  a.  sosial;  b.  budaya;  c.  keagamaan;  d.  kemanusiaan;  e. pendidikan  yang  bersifat  non  komersial;  f.  penyelenggaraan  pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
Penyerahan  tanah  melalui  hibah  kepada  desa  setempat  sesuai  dengan Pasal  76  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentnag  Desa  yang menyatakan  bahwa  Kekayaan  milik  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah
berskala  lokal  Desa  yang  ada  di  Desa  dapat  dihibahkan  kepemilikannya kepada  Desa,  serta  ayat  (5)  yang  menyatakan  Kekayaan  milik  Desa  yang telah  diambil  alih  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
Melalui  cara  hibah  ini  maka  status  aset  tetap  tersebut  akan  dihapus  dari kartu  inventaris  barang  (KIB)  milik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah Bumbu  dan  diharapkan  permasalah  dengan  masyarakat  setempat  juga  dapat terselesaikan.
2) Rekonsiliasi Secara Berkala
Di  dalam  pengelolaan  barang  milik  Negara/daerah  yaitu  dalam  hal pelaksanaan pencatatan,  inventarisasi  dan revaluasi  aset  harus ada dilakukan koordinasiyang baik, sehingga dalam siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri denganpertanggungjawaban / pelaporan aset dapat  dinilai  akuntabilitasnya  dan  memberikan  nilai  tambah/nilai  guna  bagi pemerintah.
Kendala  yang  disebabkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  pencatatan  di KIB dengan kenyataan dapat diatasi melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses  pencocokan  data  atau  pencatatan  yang  terjadi  di  dua  tempat  yang berbeda. Dalam hal ini pihak pengurus barang dan pembantu pengurus barang dapat bekerjasama untuk melakukan pencocokan data  yaitu antara data  yang tercantum di dalam KIB dengan data atau kondisi di lapagan.
Proses rekonsiliasi dapat dilakukan secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Melalaui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui data dan kondisi terbaru dari aset  tetap  khususnya  tanah  dan  bangunan  yang  ada  di  lingkungan  Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  sehingga  ketidak  sesuaian  antara  KIB dan kondisi di lapangan dapat teratasi.

## KESIMPULAN
1) Tata  kelola  Aset  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  di  lingkungan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  telah  terlaksana  dengan  baik  karena setiap  tahapan  tata  kelola  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  sampai  dengan  pengawasan  sudah  dilaksanakan  dengan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu : Transparan, akuntabel, responsibel, independen serta wajar.
2) Kendala  dalam  tata  kelola  aset  tetap  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tanah Bumbu,  yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa, dan b. Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan.
3) Alternatif  solusi  guna  mengatasi  kendala  dalam  tata  kelola  aset  tetap  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yaitu  :  a.  Adanya  Aset  Yang  Berstatus Pinjam  Pakai  Namun  Diakui  Pula  sebagai  Aset  Desa  dapat  diatasi  dengan Penyerahan  aset  tetap  kepada  Desa  melalui  Hibah,  dan  b.  Adanya Ketidaksesuaian  antara  Pencatatan  di  KIB  dengan  kenyataan  dapat  diatasi mealui rekonsiliasi yang diadakan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Erlini  Nasution,  2016.  Pengaruh  Manajemen  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Aset Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Tesis.  Magister Manajemen. Universitas Sumatera Utara.
Haryono,  Yusuf.  2015.  Dasar-Dasar  Akuntansi.  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi Ekonomi YKPN.
Kooiman,  Jan.  2013. Governing  as  Governance. Edisi  Terjemah.  Jakarta: Erlangga.
Moleong,  Lexy  J.  2012.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Monika  Sari  Kolinug,  2015.  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal Emba. Vol 3. Nomor 1 Maret 2015. ISSN 2303-1174.
Nawawi,  Hadari.  2013.  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Siregar, Doli. D. 2014. Manajemen Aset. Jakarta: Satyatama Graha.
Sugiyono,  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta.
Sulistyo – Basuki, 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tjager, I Nyoman. 2014. Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan Bagi
Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wike Guslianova, 2012. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)
Pada Kantor Dinas  Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi .
Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.