## HUKUM ISLAM DI ERA DEMOKRASI: Tantangan dan Peluang bagi Formalisasi
Politik Syari’at Islam di Indonesia

## Nurrohman
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia rohmannur257@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  memaparkan  perjalanan  panjang  perjuangan  untuk memasukkan  syari’at  Islam  kedalam  konstitusi  dan  undang-undang Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh sejumlah muslim yang akan menetapkan syari’at Islam melalui institusi Negara dan sejauh mana peluang  yang  diberikan  oleh  iklim  demokrasi  yang  ada  di  Indonesia yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  muslim  untuk  menawarkan  apa  yang mereka  anggap  sebagai  hukum  Islam.  Upaya  memasukkan  syari’at Islam  dalam  konstitusi  muncul  sebelum  Negara  Republik  Indonesia ini resmi dideklarasikan. Jauh sebelum itu para pendiri negara telah berdebat  tentang  dasar  negara.  Sebagian  mereka  menginginkan  agar dasar negara Indonesia adalah Islam sementara yang lain menghendaki agar  dasar  negara  Indonesia  ini  nasionalisme.  Kompromi  pertama dicapai pada saat para pendiri negara menyetujui agar Piagam Jakarta yang menggabungkan unsur nasionalisme dan  Islam akan dijadikan sebagai pembukaan konstitusi negara.
Kata Kunci: Hukum, Islam, Demokrasi, Politik, Indonesia.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Nurrohman
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Abstract
ISLAMIC LAW IN THE ERA OF DEMOCRACY. Challenges and Opportunities for a formalization of  Islamic Politics in Indonesia: This paper describes the long journey of  struggle to include the Islamic teaching  into  constitution  and  laws  of   Indonesia,  the  challenges  faced by  some  muslims  who  would  establish  Islamic  teaching  through  state institutions and the extent to which the opportunities provided by the democracy in Indonesia which can be used by muslims to offer what they consider  to  be  Islamic  laws.  Attempts  to  include  the  Islamic  teaching (Shari’ah)  in  the  constitution  of   the  republic  of   Indonesia  appeared before this state is officially declared. Before that, the founders of  the state have been arguing about the foundation of  the state. Most of  them want the basic state of  Indonesia is Islam, while others require that the state of  Indonesia’s basic is nationalism. The first compromise was reached at the time of  the founders of  state agreed that the Jakarta Charter which combines elements of  nationalism and Islam will be the opening of  the country’s constitution.
Keywords: Laws, Islam, Democracy, Politics, Indonesia.

## Pendahuluan
A. Di  tengah  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  sebagian  politisi Muslim  untuk  memasukkan  tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta 1
(Ketuhanan dengan kewajiban  menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya) kedalam konstitusi Indonesia karena pada akhirnya gagasan  itu  ditolak  oleh  mayoritas    suara,  Soekarno,  Presiden pertama  Indonesia  pernah  menyatakan  bahwa  jika  sebagian besar orang Indonesia benar-banar Muslim dan jika benar bahwa Islam merupakan agama yang hidup di hati rakyat, maka silahkan setiap  pemimpin  menggerakkan  orang-orangnya  agar  delegasi
1 Piagam Jakarta adalah dokumen yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai preambule (pembukaan) undang-undang dasar bagi Negara Indonesia yang  akan  dibentuk.  Dokumen  ini  ditandatangani    oleh  sembilan  tokoh nasional di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan Mr. Muhammad Yamin.
Muslim menempati kursi parlemen. Dengan demikian undang- undang  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  ini dengan  sendirinya  akan  menjadi  Islami.  Jika  orang  Kristen, misalnya,  menginginkan  agar  setiap  kata-kata  dalam  peraturan Negara Indonesia sejalan dengan Bible, maka silahkan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh agar sebagian besar delegasi yang  menduduki  badan  perwakilan  rakyat  di  Indonesia  adalah orang-orang Kristen. 2
Apa yang dikatakan oleh Soekarno mengandung pengertian bahwa meskipun jaminan konstitusi untuk menjalankan syari’at Islam  gagal  diperoleh  oleh  partai  Islam,  kesempatan  untuk membuat undang-undang atau aturan yang berdasar atau diilhami oleh syari’at Islam melalui mekanisme demokrasi perwakilan di Indonesia masih tetap terbuka luas. Akan tetapi, itu semua bukan berarti  tanpa  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Tantangan  itu tampak dalam tulisan beberapa pengamat yang khawatir bahwa aktivis  Islam  akan  menggunakan  demokrasi  untuk  mematikan demokrasi.
Wendy  Asbeek  Brusse  dan  Jan  Schoonenboom    dalam tulisannya  yang  berjudul Islamic  Activism  and  Democratization menyatakan  bahwa  rezim-rezim  di  Timur  Tengah  serta pendukungnya  di  Barat  enggan  memberikan  keleluasaan  bagi politik  Islam  untuk  bergerak  dan  berpartisipasi  secara  penuh dalam pemilihan nasional dan pemilihan parlemen karena mereka beralasan bahwa bila gerakan itu  mendapat akses ke politik dan memegang  kekuasaan,  maka  mereka  akan  segera  mengakhiri kompetisi  demokrasi.  Hal  ini  karena  mereka  pada  dasarnya menolak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka pandang  bertentangan  dengan  syari’at  dan  kedaulatan  mutlak Tuhan. 3
2 J.  Soedjati  Djiwandono,  “Misinterpreted  Democracymay  Lead  to Tyranny”, The Jakarta Post , Oct. 6, 2006.
3 Wendy Asbeek Brusse dan Jan Schoonebom, “Islamic Activism and Democratization”, dalam ISIM (International Institute for the Study of  Islam in the Modern World), Review 18, 2006.

## Nurrohman
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Dalam sebuah tulisan yang dimuat oleh surat kabar ibukota Ralf Dahrendorf ,  anggota The British House of Lord dan  mantan rector London School of Economics , juga menulis  sebagai berikut: the return of  religion to politics and to public life in general is a serious challenge to the rule of  democratically enacted law and the civil liberties that go with it. 4 Tulisan ini akan memaparkan  perjalanan panjang perjuangan untuk memasukkan syari’at Islam kedalam konstitusi dan  undang-undang  Indonesia,  tantangan  yang  dihadapi  oleh sejumlah Muslim yang akan menetapkan syari’at Islam melalui institusi Negara dan sejauh mana peluang yang diberikan oleh iklim demokrasi yang ada di Indonesia  yang bisa dimanfaatkan oleh Muslim untuk menawarkan apa yang mereka anggap sebagai hukum Islam.
Pembahasan B. Perjuangan Memasukkan Syari’at

## 1. Islam ke Dalam Konstitusi dan Undang-undang Indonesia
Kiranya  perlu  dipahami,  mengapa  sebagian  umat  Islam pada  saat  Negara  Indonesia  ini  akan  didirikan  merasa  perlu membicarakan  posisi  syari’at  Islam  dalam  konstitusi  Negara Indonesia.  Menurut  penulis  setidaknya  ada  tiga  alasan  yang mendorong sebagian umat Islam merasa penting membicarakan posisi  syari’at  Islam  dalam  konstitusi. Pertama ,  dalam  konsep Negara  modern  hukum  dasar  yang  akan  dijadikan  rujukan pembuatan  undang-undang  adalah  konstitusi.  Konstitusi  yang jelas dan tertulis akan dijadikan acuan bagi pembuatan undang- undang di bawahnya mengningat konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam konteks kehidupan bernegara. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Negara.
Kedua, konsep  Negara  Islam  dalam  literatur  klasik  ada hubungannya dengan jaminan melaksanakan syari’at Islam bagi umat Islam. Negara yang memberikan kebebasan bagi umat Islam
4 Ralf Dahrendorf, “Is Secularism Coming to an End?”, The Jakarta Post, November 15, 2006.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
untuk melaksanakan syari’at Islam  bisa disebut sebagai dar al- Islam ,sebaliknya Negara yang tidak memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan syari’at Islam tidak bisa disebut sebagai dar  al-Islam. 5 Ketiga adanya  anggapan  bahwa  hukum Islam paling tidak sebagian darinya tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kekuasaan politik setingkat Negara, karena hukum Islam menurut mereka tidak hanya mengatur urusan privat tapi juga urusan  publik.  Oleh  karena  itu  keberadaan  Negara  bagi  umat Islam merupakan kemestian sesuai dengan kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib.
Upaya memasukkan syari’at Islam dalam konstitusi muncul sebelum  Negara  republik  Indonesia  ini  resmi  dideklarasikan. Jauh  sebelum  itu  para  pendiri  Negara    telah  berdebat  tentang dasar Negara. Sebagian mereka menginginkan agar dasar Negara Indonesia adalah Islam sementara yang lain menghendaki agar dasar  Negara  Indonesia  ini  nasionalisme.  Kompromi  pertama dicapai pada saat para pendiri Negara menyetujui agar Piagam Jakarta yang menggabungkan unsur nasionalisme dan Islam akan dijadikan sebagai pembukaan konstitusi negara.
Pada saat para pendiri Negara ini akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, muncul keberatan dari penduduk bagian timur Indonesia yang kebanyakan non-Muslim. Mereka khawatir bila Piagam Jakarta dijadikan dasar Negara maka mereka yang non Muslim akan termarjinalisasikan dan akan menjadi warga Negara kelas dua. Mereka mengancam akan keluar dari Indonesia bila hal itu dipaksakan. Untuk itu melalui tindakan yang bijak, para pendiri  Negara  setuju  agar  sila  pertama  dalam  Piagam  Jakarta yang  menyatakan  Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5 Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada Nurrohman, “ Syari’at Islam: Negara Islam dan Transformasi Hukum Islam”, Forum Studi asy-Syari’ah; Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember 2002.
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama ditambah dengan empat sila yang lain yang dikenal dengan sebutan Pancasila kemudian dijadikan  sebagai dasar Negara. Kompromi seperti menjadikan  Indonesia  tidak  murni  menjadi  Negara  sekuler tapi  juga  tidak  menjadi  Negara  Islam.  Indonesia  kemudian memperkanalkan  dirinya  sebagai  Negara  Pancasila.  Dalam Negara  Pancasila  semua  pemeluk  agama  ditempatkan  dalam posisi yang sama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Akan  tetapi  keputusan  yang  ‘bijak’  ini  tidak  menjadikan semua umat Islam merasa lega dan puas. Sebagian umat Islam masih  menginginkan  dan  terus  memperjuangkan  agar  Piagam Jakarta  atau  lebih  tepatnya  tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta masuk  dalam  konstitusi.  Sebab  dengan  masuknya  tujuh  kata dalam Piagam Jakarta maka Indonesia dengan sendirinya, dilihat dari konstitusinya, telah menjadi Negara Islam.
Meskipun  bukan  menjadi  satu-satunya  faktor,  keinginan untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan Syari’at Islam secara tegas dalam konstitusi merupakan salah satu faktor yang mendorong Sekarmaji  Kartosuwiryo  memproklamirkan  berdirinya  Negara Islam Indonesia 6 di Desa Cisampang, Cisayong Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. 7
Ketegasan  dan  adanya  jaminan  konstitusional  terhadap pelaksanaan  Syari’at  Islam  ini  juga  agaknya  menjadi  faktor penting yang mendorong Daud Beureu-eh  pada bulan September 1953    menyatakan,  Aceh  dan  daerah-daerah  yang  berbatasan dengannya  menjadi  bagian  dari  Negara  Islam  Indonesia pimpinan Kartosuwiryo  dan tidak mengakui Negara Republik
6 Pasal 1 ayat (1) Kanun Azasy (konstitusi) Negara Islam Indonesia berbunyi: Negara Islam Indonesia adalah Negara  Karunia Allah Subhanahu wa  Ta’ala  kepada  bangsa  Indonesia.  Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi:  Negara menjamin berlakunya Syari’at Islam didalam kalangan kaum Muslimin. Lihat B.J.  Bolan, Pergumulan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Grafiti  Pers,  1985),  hlm. 269.
7 C. van Dijjk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 83.
Indonesia pimpinan Soekarno. Karena sebelum Daud Beureu- eh bergabung dengan Kartosuwiryo, saat Soekarno berkunjung ke Aceh pada tahun 1948 dalam rangka mencari dukungan dari rakyat  Aceh  untuk  mempertahankan  kemerekaan  Republik Indonesia yang baru tiga tahun diproklamirkan,  sebenarnya ada dialog atau pembicaraan menarik antara Daud Beureu-eh dengan Soekarno. Dalam pembicaraan itu Daud Beureu-eh menyatakan kesanggupannya  untuk  membantu  Republik  Indonesia  sambil minta  jaminan  kepada  Soekarno  agar  rakyat  Aceh  nantinya diberi  kelonggaran  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri berdasarkan tradisi dan ajaran Islam.
Dalam  pandangan  Daud  Beureuh,  Soekarno  tidak  bisa memenuhi  janjinya,  sehingga  menjadikan  dia  kecewa  dan bergabung dengan Kartsuwiryo sebagai “pemberontak”. Akan tetapi,  “pemberontakan”  ini  tidak  berlangsung  lama.  DI/TII berakhir secara damai melalui musyawarah, setelah Pemerintah Pusat  pada  tahun  1959  memenuhi  tuntutan  rakyat  Aceh  dan memberikan status Daerah Istimewa pada Provinsi Aceh melalui Keputusan  Perdana  Menteri  RI  Nomor  1/Missi/1959  pada tanggal 26 Mei 1959. 8
Itulah  sebabnya,  pada  saat  konstitusi  Indonesia  dibahas kembali  dalam  sidang  konstituante,  perdebatan  ini  muncul kembali. Sayangnya, perdebatan mengalami deadlock dan Sukarno, presiden republik Indonesia pada saat itu, mengambil inisiatif membubarkan  konstituante  dan  mengeluarkan  dekrit  untuk kembali  kepada  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  (UUD) 1945.  Dalam  konsideran  dekrit  itu  dikatakan  bahwa  Piagam
8 Diktum Keputusan itu berbunyi sebagai berikut: “Daerah Swatantra Tingkat  ke-1  Aceh  dapat  disebut  sebagai  Daerah  Istimewa  Aceh  untuk dapat  melaksanakan  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya  terutama  dalam bidang agama, pendidikan, dan peribadatan, dengan catatan kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat ke-1  seperti  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  01  Tahun  1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk daerah.”
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Jakarta tetap menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945.
Setelah  dekrit,  perdebatan  tentang  hubungan  Islam  atau syari’at Islam dengan Negara masih muncul di kalangan ulama maupun  politisi.  Sebagian  politisi  menganggap  bahwa  adanya kata menjiwai menunjukkan bahwa Piagam Jakarta masih eksis, sementara  bagi  yang  lain  kata  menjiwai  tidak  berarti  Piagam Jakarta eksis. Ia hanya memberikan spirit saja. Pro-kontra dalam memaknai Pancasila setelah dekrit ini terus berlangsung sampai ada kesempatan untuk mengamandemen konstitusi.
Setelah  jatuhnya  rezim  otoriter  Soeharto,  dan  untuk pertama kalinya UUD 1945 dimungkinkan untuk diamandemen, aspirasi politisi Islam yang ingin menembalikan “Piagam Jakarta” masih muncul. Akan tetapi, sampai dengan amandemen keempat UUD  1945,  upaya  untuk  mengembalikan  tujuh  kata  dalam Piagam  Jakarta  tidak  berhasil. 9 Sungguh  pun  demikian  upaya memasukkan  norma-norma  syari’at  Islam  kedalam  undang- undang masih terus berlangsung.
Upaya  Memasukkan  Syari’at  Islam 2. dalam  Undang- Undang dan Peraturan Daerah
Tidak adanya jaminan langsung dan tertulis dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban menjalankan syari’at  agamanya,  bukan  berarti  norma-norma  syari’at  Islam tidak bisa masuk dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sekadar menyebut contoh untuk beberapa Peraturan Perundang-undangan  yang  mengakomodasi  Syari’at  Islam adalah: (a) UU Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan; (b) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan; (c) UU Nomor 7 Tahun  1989 tentang Peradilan Agama; (d) UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999  tentang  Sistem  Perbankan  Nasional  yang  mengizinkan beroperasinya Bank Syari’ah; (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
9 Amandemen  pertama  19  Oktober  1999,  amandemen  kedua  18 Agustus 2000, amandemen ketiga 9 November 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
tentang Kompilasi Hukum Islam; (f) UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Haji;  dan  (g)  UU  Nomor  38  Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat .
Di  era  demokrasi,  reformasi  dan  otonomi  daerah  yang sekarang  sedang  digalakkan  di  Indonesia  muncul  beberapa peraturan daerah yang dalam pembuatannya mendapat inspirasi dari syari’at Islam. Menurut catatan, sekarang ini lebih dari 20 kabupaten  di  Indonesia  yang  mengeluarkan  Peraturan  Daerah yang  mendapat  inspirassi  dari  syari’at  Islam  atau  yang  lebih dikenal  dengan  sebutan  perda  syari’at. 10 Akan  tetapi  Perda- perda itu pada umumnya dikritik sebagai Perda yang bermasalah meskipun kalau dilihat dari prosedur penetapannya, peraturan itu ditetapkan melalui mekanisme yang demokratis dan  mendapat dukungan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hal ini karena bagi para pengritik perda-perda itu melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Sebab demokrasi bukan semata-mata suara mayoritas dalam proses pengambilan keputusan atau dalam proses pemilihan. Demokrasi  mesti didasarkan pada aturan main atau rule of  law yang jelas. Demokrasi juga  mesti bisa melindungi kebebasan sipil dan hak-hak kaum minoritas. Demokrasi  menurut Amartya  Sen,  pemenang  hadiah  Nobel,  menuntut  adanya perlindungan atas kebebasan sipil, penghormatan terhadap hak- hak hukum, berpegang pada aturan main dan adanya jaminan bagi kebebasan pers. Aturan yang dibuat  mayoritas bila mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil maka akan mengarah pada apa yang disebut oleh John Mill sebagai “ tyranny majority ” atau apa yang disebut Fareed Zakaria sebagai “ illiberal democracy ”. 11 Itulah sebabnya,  meskipun  Perda  syari’at  muncul  di  mana-mana  tapi kritik dan tantangan juga muncul dari mana-mana termasuk dari umat Islam sendiri.
10 Charles Honoris, “Democracy at the Crossroads in Indonesia after 61 Years”, The Jakarta Post, September 15, 2006.
11 Ibid .
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Tantangan yang Dihadapi Umat Islam yang 3. Akan Menetapkan Syari’at Islam Melalui Institusi Negara
Sejak awal periode sejarah pembentukan hukum Islam, perdebatan  tentang  apakah  hukum  Islam  perlu  ditetapkan atau diundangkan oleh negara sudah muncul. Upaya pertama dilakukan  pada  abad  pertama,  ketika  khalifah  dari  Dinasti Umayah  memohon  kepada  Imam  Malik  agar  tulisan  atau pandangan beliau tentang hukum Islam yang ada dalam kitab al-Muwata’ ditetapkan  oleh  khalifah  (negara)  sebagai  satu- satunya  buku  standar  untuk  rujukan  hukum  Islam.  Gagasan in  mendapat  inspirasi  dari  pendahulunya,  Usman  bin  Affan yang  telah  sukses  menyatukan  umat  Islam  dalam  teks  Al- Qur’an yang seragam. Khalifah merasa, kiranya lebih maslahat bila umat Islam juga memiliki buku tentang hukum Islam yang seragam.
Secara halus Imam Malik menolak permohonan khalifah dengan  menyatakan  bahwa  saya  adalah  manusia  biasa  yang memiliki keterbatasan dalam memahami hadits nabi. Apa yang saya himpun dalam kitab saya hanya sebagian dari hukum Islam. Para sahabat nabi telah meninggalkan Madinah dan pengetahuan tentang hukum Islam juga telah pergi menyertai mereka. Oleh karena itu, kitab saya tidak memadai bila dijadikan sebagai satu- satunya standar.  Sejak itu, hukum Islam hidup dan berkembang secara  independen  diluar  mekanisme  negara.  Setiap  hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukum Islam yang akan ia terapkan dan negara tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan mereka. 12
Menetapkan norma-norma syari’at Islam melalui institusi Negara  atau qanunisasi mengandung  aspek  positip  dan  aspek negative. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang  relative  seragam.  Tapi  aspek  negatifnya  bisa  mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi
12 Arif Maftuhin, “The Secularization of Islamic Law, The Jakarta Post, June 22, 2006.
Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi Common Law ketimbang Continental law .  Tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum  Islam sampai  akhir  dinasti  Usmani.  Kodifikasi  hukum Islam di akhir dinasti Usmani adalah  akibat dari pengaruh Eropa Continental.
Dalam  konteks  Indonesia,  hukum  Islam  yang  cocok dengan  daerah  tertentu  belum  tentu  cocok  dengan  daerah lain.  Hukum  Islam  yang  dirumuskan  dalam  kitab-kitab fiqih klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa kini. Oleh karena itu qonunisasi atau orang menyebut formalisasi hukum Islam  berpotensi  mengekang  perkembangan  hukum  Islam yang selalu berkembang akibat dibukanya pintu ijtihad. Sebab hukum Islam yang ditetapkan oleh Negara dalam bentuk qanun akan cepat ketinggalan zaman. Contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang dilegalkan atau disahkan penggunaannya melalui  instruksi  presiden  pada  tahun  1991.  Kompilasi  yang baru berumur satu setengah dasa warsa ini telah menuai banyak kritik dari banyak intelektual muda Islam di Indonesia karena beberapa bagiannya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Tantangan  juga  datang  dari  mereka  yang  tidak  setuju diformalkannya  hukum  Islam  melalui  undang-undang  Negara. Dengan  diundangkannya  hukum  Islam  melalui  undang- undang Negara menjadikan pelaksanaan hukum Islam seoalah- olah  tergantung  pada  Negara.  Jusuf  Kalla,  saat  memberikan sambutan pada seminar internasional bertema Translating Islam in the multicultural world for peace, justice and welfare menyatakan bahwa dirinya akan amat tersinggung kalau Perda-perda syari’at justru akan  menjadikan  kaum    Muslim  tidak  lagi  takut  kepada  Allah tapi lebih takut pada Bupati atau walikota jadi bukan ittaqu Allah tapi ittaqu Bupati. 13 Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak mendukung
13 Disampaikan di Istana Merdeka pada hari Selasa malam tanggal 7 November 2006.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
proyek  legislasi  syari’at  Islam  di  daerah-daerah  karena  mereka lebih memilih hukum nasional. 14
Hal ini karena mereka pada umumnya menyadari bahwa syari’at  Islam  sebenarnya  lebih  merupakan  norma  etika  yang bersumber dari ajaran agama. Sebagai norma etik, Muslim baik secara  individu  maupun  kolektif  sebenarnya  bisa  menjalankan semua norma-norma etika yang ada dalam syari’at Islam tanpa adanya campur tangan atau paksaan penguasa.
Dalam kritiknya terhadap formalisasi syari’at Islam di Aceh Aguswandi  menyatakan  bahwa  penerapan  syari’at  Islam  yang konservatif di Aceh mesti jadi pelajaran bagi setiap orang. Kita mestinya tidak mengulangi kegagalan dan membiarkan kelomkpok konservatif mendikte syari’at Islam seperti yang terjadi di Aceh. Banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa Islam di Aceh telah dieksploitasi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif untuk mempromosikan sesuatu yang baru yakni tipe Islam yang menindas wanita, membatasi kebebasan berbicara , menerapkan aturan  tingkah  laku  yang  ketat  yang  sebenarnya  bertentangan dengan tradisi lokal dan watak Islam itu sendiri. 15
14 Syafii Maarif, mantan Ketua Muhammadiyah pernah mengatakan: “Why should we hang our hopes on  sharia (law) on the government? Are we (Muslims) such a weak people that we expect that the sharia must be ruled by the state? ” Lihat  Hilman Latief,  “Syafii  Maarif:  Moderation  and  the  Future  of  Muhammadiyah”, The  Jakarta  Post, Mei  7,  2005.  Beberapa  kelompok  penentang  yang  dapat dibaca di antaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyyah, Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa  (PDKB), Persekutuan  Gereja  Indonesia  (PGI),  Konferensi  Wali  Gereja  Indonesia (KWI),  Lakpesdam,  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL),  dan  sejumlah  organisasi kepemudaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan lain-lain. Lihat Marzuki Wahid dan  Nurrohaman,  “Politik  Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Naggroe  Aceh Daussslam: Adakah Geliat Fundamentalisme Islam?”
15 Lihat Aguswandi, “Say No to Conservative Islam”, The Jakarta Post, August 30, 2006. Teksnya berbunyi: Aceh implementation of  conservative sharia law should be lesson for everyone. We should not repeat our failure to engage and deal with sharia and conservative groups, as we did in Aceh. Many of  us failed  to realize how Islam in Aceh was being exploited  by conservative groups to promote something new, a different type of  Islam that oppressed women, restricted freedom of  speech, imposed a strict code of conduct and behavior that was against the local tradition and the nature of  Islam itself.
Aturan yang menindas , diskriminatif dan membelenggu kebebasan  sipil  kalaupun  ditetapkan  melalui  mekanisme  atau prosedur  demokrasi  maka  akan  melahirkan  apa  yang  disebut tyranny majority dan ini jelas akan menghambat  perkembangan demokrasi yang sehat.  Umat Islam yang  memaksakan paham atau interpretasinya yang konservatif terhadap syari’at Islam akan dipandang sebagai pendukung authoritrianism dalam Islam.
Khaled Abou El-Fadl dalm bukunya Speaking in God’s name , Islamic Law, Authority and Women (2003) sebagiumana dikutip oleh M.Hilaly Basya mengatakan : “ Authoritarianism is the act of  locking or captivating the will of  Divine or the will of  the text into the specific determination as inevitable , final and conclusive”. Menurut Abou El-Fadl problem interpretasi adalah authoritarianism . Authoritarianism akan semakin kuat bila ia didukung oleh kekuasaan atau regim dan elit agama yang sudah mapan atau terlembagakan. Authoritarianism semacam ini sering melayani kepentingan politik sebuah regim yang  ingin  mempertahankan  status  quo  dan  hegemoninya terhadap rakyat. Sikap seperti inilah yang akan menghancurkan peradaban Islam. Oleh karena itu kita harus mengkritisi otoritas yang dogmatic karena sepanjang pengalaman sejarah interpretasi yang dogmatic akan melahirkan kekerasan dan penindasan. 16
Dalam  bahasa  M.Adhiatera  authoritarianism  bisa melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai  religious  totalitarianism dengan  ciri-ciri  antara  lain  sebagai  berikut.  Pertama  otoritas suatu  regim  didasarkan  atas  mandat  suci  “ holy mandate ”  dari Tuhan sehingga masayarakat luas tidak boleh mempertanyakan legitimasinya karena ia berasal dari Tuhan. Sehinga penindasan tidak lagi dilakukan dengan senjata tapi melalui atau atas nama Tuhan.  Ciri  kedua,  regim  itu  akan  memaksakan  ajaran  agama secara ketat dan mengontrol cara rakyat mengamalkan agamanya. Ini semua akan memberi peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan. 17
16 Lihat  M.  Hilaly  Basya,  “Radicalism  and  Authoritarianism”, The Jakarta Post , Jan. 30, 2006.
17 Lihat M. Adhiatera, “Interfaith Dialog: Agre to Disagree”, dalam The Jakarta Post, Mei 2, 2006.

## Nurrohman
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Lily  Zakiyah  Munir,  Direktur  CPDS  ( Centre for Pesantren and Democracy Studies ) saat diwawancarai oleh Yoginder Sikand, menyatakan  penolakannya  terhadap  gagasan  yang  akan memaksakan syari’at melalui pemaksaan dengan memaksa orang untuk  melakukan  ini  atau  itu.  Hal  itu  dinilainya  tidak  realistik bahkan  tidak  Islami    karena  Al-Qur’an  sendiri  menyatakan bahwa  dalam  urusan  agama  tidak  boleh  ada  paksaan.  Orang bebas  untuk  percaya  atau  tidak  percaya.  Memaksa  orang  agar mematuhi aturan hukum Islam tidak akan menambah kesalehan orang  itu.  Itu  hanya  akan  menjadikan  dia  menjadi  munafik. 18
Pengendalian  diri  dan  dorongan  untuk  mengikuti  jalan  hidup yang etis baik dalam Islam atau dalam agama lain harus melalui proses internalisasi. Itu harus datang dari dalam bukan dari luar. Itu tidak bisa dipaksakan kepadamu, katanya. Saya sendiri, katanya menambahkan, memakai jilbab  bukan karena negara atau suami saya memaksa saya  tapi karena saya sendiri mau memakainya 19
Peluang yang Diberikan oleh Iklim Demokrasi di 4. Indonesia
Bila  diperhatikan,  suara-suara  kritis  terhadap  formalisasi
18 After Tangerang council endorsed bylaw on prostitution, to avoid capture, Novi Ariyanti, a 23 year-old sex worker who usually waits for clients at bus shelter on  Jl.Gatot  Subroto  in  Cimone,  has  made  a  more  drastic  change  to  her appearance. She now wear Muslim dress – covering her neck, ears, hair and body shape – and a headscarf. “with my new look, I am earning more money because men these days are more intersted in women wearing jilbab ” she said. Novi charges clients between Rp 200,000 and Rp 500,000. The Jakarta Post , March 11, 2006. 19 Lihat Lily Zakiyah Munir dalam Google. Munir menyatakan: I am against this notion that you can impose shariah through force, that you can force people to do this or that. It simply is not realistic, and moreover as I see it, it is not even Islamic, for the Qur’an itself clearly lays down that there can be no compulsion in religious affairs. People are free to believe or not to believe, the Qur’an says. Forcing someone to comply with the law does not make him or her a more pious person. It only leads to hypocrisy. Self control and the desire to follow a certain ethical path, be it Islam or any other way of life, must be internalized. It has to come from within, not from without. It cannot be forced to you. I wear the hijab myself, and I don’t do it because the state or my husband  force me to, but because I mayself want to.
syari’at  Islam  sebenarnya  bukan  ditujukan  semata-mata  pada aspek  legislasi  atau  formalisasinya  tapi  lebih  ditujukan  kepada model pemahaman yang konservatif dari syari’at Islam. Model konservatif dari syari’at Islam umumnya adalah hasil pemahaman atau hasil  ijtihad  ulama masa lalu terhadap syari’at Islam. Ijtihad ulama  masa  lalu  tentang  syari’at  Islam  memang  sudah  banyak yang tidak relevan dengan perkembangan masa kini. Suara kritis terhadap formalisasi syari’at Islam juga muncul karena formalisasi syari’at Islam terkadang merambah sampai mengatur cara hidup atau style of  life yang bersifat pribadi seperti cara orang berpakaian yang sebenarnya bukan merupakan ajaran Islam yang pokok.
Hal-hal  pokok yang mutlak perlu dilindungi oleh syari’at Islam  menurut  al-Syatibi  ada  lima:  agama,  jiwa,  keturunan (kelangsungan  generasi),  harta  dan  akal.  Menurut  al-Syatibi, perlindungan terhadap kelima hal ini mutlak ( dlaruriyyat), karena kelima hal ini diperlukan untuk tegaknya kemashlahatan agama dan dunia. Dlaruriyat dalam pandangan al-Syatibi adalah sesuatu yang  bila  tidak  dijalankan  maka  akan  timbul  kekacauan  dan kesulitan yang nyata.
Perlindungan terhadap agama , bagi umat Islam mengandung pengertian  bahwa  umat  mesti  dilindungi  dalam  menjalankan rukun  atau  kewajiban  agamanya  mulai  dari  syahadat,  shalat, zakat, puasa sampai dengan haji. Perlindungan terhadap agama juga mengandung pengertian agar agama dijaga kelestariannya dan  dilindungi  dari  hal-hal  akan  merusaknya.  Demikian  pula perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal.  Adapun menutup  aurat  atau  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kesopanan dan keluhuran budi pekerti masuk kategori tahsiniyat. 20
Oleh  karena  itu  jika  yang  diformalkan  adalah  prinsip- prinsip umum syari’at Islam yang bisa membawa kemaslahatan bagi semua golongan maka formalisasi syari’at Islam tidak akan menimbulkan masalah. Tapi jika umat Islam mau memformalkan hukum pidana Islam peninggalan masa lalu maka mereka  harus
20 Lihat asy-Syatibi, al-Muwafaqat, jilid 2 (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 4 dan 5.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
berani melakukan reformasi dan reinterpretasi terhadap bagian- bagian  yang  sudah  tidak  relevan  dengan  perkembangan  masa kini agar bisa diterima dan kiranya bisa membawa maslahat bagi semua orang. Hukuman rajam (dilempari batu sampai mati) dan hukuman  potong  tangan  tidak  mungkin  bisa  diundangkan  di Indonesia.
Oleh  karena  itu  dalam  era  demokrasi  peluang  untuk memasukkan  norma-norma  yang  berasal  dari  hukum  Islam masih  tetap  terbuka  sepanjang  hukum  Islam  dipahami  sesuai dengan  tujuannya  atau  sesuai  dengan maqashid  asy-syari’ah- nya. Dalam era demokrasi, syari’at Islam juga tetap memiliki peluang yang tinggi untuk dimasukkan dalam setiap pembuatan undang- undang  sepanjang  ijtihad  untuk  menggali  atau  menerapkan syari’at  Islam  agar  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  tetap dibuka  seluas-luasnya.  Meskipun  tujuannya  tidak  berubah, sejarah membuktikan bahwa beberapa bagian dari syari’at atau hukum Islam mengalami evolusi.
Dalam  era  demokrasi  setiap  Muslim  pada  dasarnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk memahami dan menerjemahkan hukum-hukum Tuhan. Jadi  bukan hanya para fuqaha dan penguasa saja yang bisa mengatasnamakan diri sebagai khalifatullah sebagimana yang sering dipahami selama ini. 21
Oleh karena itu ijtihad mesti dimaknai sebaagi refleksi pemikiran dinamis manusia yang pada akhirnya mengarah pada konsensus atau  kesepakatan.  Fazlur  Rahman  mengatakan: ijtihad  must  be multiple effort of  thinking minds – some naturally better than other, and some better than other in various areas – that confront each other in open arena of  debate , resulting eventually in an overall consensus. 22
21 Khaled Abou El-fadl, misalnya mengatakan: From a doctrinal and, perhaps,  dogmatic  perspective,  God’s  will  is  represented  primarily  by  the ruler and jurists who are considered God’s special agents on the earth. While Muslim in general, arguably, are God’s viceroys on this earth ( khulafa fi al-ard) it is rulers and jurists who traditionally have enjoyed the power to speak for the divine law. Lihat Rebellion and Violence in Islamic Law, hlm. 1. 22 Lihat Fazlur Rahman, “Islam Challenges and Opportunies”, dalam Alford T. Welch and Piere Cachia (ed.), Islam: Past Influence and Present Challenge

## Simpulan C.
Upaya sebagain umat Islam untuk mendapatkan jaminan konstitusi bagi pelaksanaan syari’at Islam semakin tipis. Dalam era demokrasi peluang untuk memasukkan unsur-unsur syari ‘at Islam kedalam undang-undang tetap besar meskipun tantangannya juga besar.Oleh karena itu umnat Islam tidak perlu memaksakan diri untuk memasukkan syari’at Islam dalam konstitusi maupun dalam  undang-undang.  Karena  syari’at  Islam  sebagai  norma etika sebenarnya bisa dilaksanakan dengan maupun tanpa adanya legitimasi dari negara.
Sejalan dengan tradisi sunni yang tidak mengakui adanya hirarki kependetaan ( la rahbaniyyata fil Islam) yang berarti adanya pengakuan atas kesetaraan  berbagai interpretasi yang dihasilkan oleh  beberapa  mujtahid  maka  penafsiran  hukum  Islam  yang otoriter, yang merasa bahwa tafsirannya yang paling benar disertai dengan pemaksaaan pada kelompok lain,  perlu dihindari. Cara pandang seperti ini akan bisa melihat banyaknya madzhab dalam hukum  Islam  sebagai  suatu  yang  positip.Cara  pandang  seperti ini juga memungkinkan munculnya berbagai model pembumian hukum Islam.
Umat  Islam  lebih  baik  mendalami  syari’at  Islam  dan berusaha terus menerus menangkan spirit syari’at Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus secara formal memproklamirkan  penerapan  syari’at  Islam.  Sebab  proklamasi pemberlakuan syari’at Islam justru akan menjadi bumerang bagi umat Islam atau bagi daerah itu sendiri bila setelah diproklamirkan tingkat korupsi masih tinggi, kesenjangan sosial masih tinggi dan masyarakat tidak merasakan bedanya dan tidak merasakan situasi yang lebih adil dan sejahtera.
Dalam  era  demokrasi  umat  Islam  sebaiknya  belajar menerima pebedaan pendapat, tidak membatasi umat Islam yang akan melalukan ijtihad dan mengeluarkan pendapatnya dan belajar menghargai  satu  sama  lain.  Dalam  era  demokrasi  pandangan
(Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 1979), hlm. 325.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
mayoriyas  tentu  akan  sangat  berpengaruh  dalam  pengambilan keputusan, tapi pandangan itu tidak bisa dipaksakan begitu saja apalagi  bila  pandangan  itu  telah  melanggar  atau  mencampuri hak-hak sipil warga negara, mengandung unsur diskriminasi.
Umat Islam kiranya perlu belajar menerima prinsip-prinsip demokrasi sebab demokrasi meskipun bukan cara yang terbaik untuk mengatur negara tapi ia merupakan a best among the worse kata Churcil. Dalam negara yang demokratis, umat Islam tidak hanya dihargai sebagai kelompok tapi juga dihargai secara individu sehingga dalam negara yang demokratis setiap manusia secara individu bisa bertindak sebagai khalifatullah, suatu predikat yang selama ini seolah hanya dimiliki oleh penguasa atau elit agama saja.  Meskipun  dalam  demokrasi  selalu  ada  vooting,  kiranya umat Islam perlu berusaha menghindari apa yang disebut sebagai tyranny majority.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguswandi, “Say No to Conservative Islam”, The Jakarta  Post, Agustus 30, 2006.
B.J. Bolan, Pergumulan Islam di Indonesia , Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
Basya,  M.  Hilaly,  “Radicalism  and  Authoritarianism” ,  The Jakarta Post , Januari 30, 2006.
Dahrendorf, Ralf, “Is Secularism Coming to an End?”, The Jakarta Post, November 15, 2006.
Dijk, C. van, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti Press, 1987.
Djiwandono,  J.  Soedjati,  “Misinterpreted  Democracymay
Lead to Tyranny” , The Jakarta Post , Oktober, 2006.
Honoris, Charles, “Democracy at the Crossroads in Indonesia after 61 Years”, The Jakarta Post, September 15, 2006.
Latief, Hilman, “Syafii Maarif: Moderation and the Future of Muhammadiyah”, The Jakarta Post, Mei 7, 2005.
M.  Adhiatera,  “Interfaith  Dialog:  Agre  to  Disagree”, The Jakarta Post, Mei 2, 2006.
Maftuhin,  Arif,  “The  Secularization  of   Islamic  Law”, The Jakarta Post, Juni 22, 2006.
Nurrohman, “Syari’at Islam, Negara Islam, dan Transformasi Hukum Islam”, Forum Studi asy-Syari’ah, Jurnal Hukum Islam  dan  Pranata  Sosial , Volume  25,  Nomor  2,  Juli- Desember 2002.
Rahman, Fazlur, “Islam Challenges and Opportunies”, dalam Alford T. Welch and Piere Cachia (ed.), Islam: Past Influence and Present Challenge, Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 1979.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Wendy Asbeek Brusse dan Jan Schoonebom, “Islamic Activism and Democratization”, dalam ISIM( International  Institute for  the  Study  of   Islam  in  the  Modern  World), Review  18, 2006.