INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11073-11080 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Upaya Peningkatan Pada Kelompok Rentan Khususnya Pada Anak dengan Pendekatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
Mitro Subroto 1 ✉ , Nani Wondiwoi 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: wondiwoin@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Isu perlindungan anak merupakan isu yang mendunia. Segala bentuk aturan mengenai hak anak telah ditetapkan dan disetujui oleh hampir semua negara di dunia. Namun, aturan mengenai hak-hak anak yang telah dibuat sejak dulu tidak menjamin pelanggaran hak anak berakhir. Konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya yang sampai saat ini masih sering terjadi dan membuat pemenuhan serta perlindungan hak anak harus menjadi perhatian utama semua pihak. Dampak konflik bersenjata dan kekerasan  lainnya,  membuat  pemerintah,  masyarakat  dan  organisasi  pelayanan  sosial  harus bekerjasama  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  berbagai  permasalahan  yang dihadapi oleh anak yang terkena dampak tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur dengan mencari relevansi antara teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan  yang  dikaji.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pemerintah,  aparat  keamanan  dan penegak hukum, para profesional termasuk pekerja sosial, serta masyarakat harus ikut andil dalam mengusut kasus-kasus konflik dan kekerasan yang melibatkan anak-anak dalam upaya pemenuhan dan  perlindungan  terhadap  hak  anak.  Upaya  menciptakan  lingkungan  yang  peduli  terhadap perlindungan  anak  dari  konflik  dan  situasi  kekerasan  lainnya  dapat  menggunakan  pendekatan manajemen kasus, para professional dan spesialis perlindungan anak dapat memfasilitasi penguatan lingkungan di sekitar anak untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan terstruktur dan diambil untuk mengidentifikasi, menilai, merencanakan, dan meninjau kebutuhan perlindungan terhadap anak Kata Kunci : Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi

## Abstract
Spaced 1 The issue of child protection is a global problem. All forms of rules regarding children's rights have been established and approved by almost all countries in the world. However, the rules regarding children's rights that have been made since long ago do not guarantee violations of children's rights end. Armed conflict and other violent situations that still occur frequently and make the fulfillment and protection of children's rights must be the main concern of all parties. The impact of armed conflict and  other  violence,  makes  the  government,  society  and  social  service  organizations  must  work together to make efforts to prevent and deal with various problems faced by the affected children. The method used in writing this article is a literature study method by looking for relevance between theories that are in accordance with the case or problem being studied. The results of the study show that the government, security forces and law enforcement, professionals including social workers, and the community must take part in investigating cases of conflict and violence involving children  in efforts  to  fulfill  and  protect  children's  rights.  Efforts  to  create  an  environment  that  cares  for  the protection of children from conflict and other violent situations can use a case management approach, professionals  and  child  protection  specialists  can  facilitate  strengthening  the  environment  around children to protect children by ensuring that the approach taken is structured and taken to identify, assess, plan and review child protection needs.
Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Agenda perlindungan kelompok rentan ini juga tercantum dalam Nawacita kelima, yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  dengan  sasaran yang  hendak  dicapai  adalah  tersedianya  sistem  perlindungan  dari  berbagai  tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, perempuan dan kelompok marjinal. Anak sebagai salah satu yang masuk dalam kelompok rentan adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi. Hal ini belum  dapat  dilakukan  oleh  anak  itu  sendiri,  harus  ada  pihak  lain  di  luar  anak  yang melakukan  usaha  kesejahteraan  anak,  yaitu  keluarga,  masyarakat  maupun  pemerintah. Kenyataannya  negara  belum  optimal  memenuhi  hakhak  anak  untuk  tumbuh  kembang secara wajar. Pasal 28 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Maknanya  setiap  anak  sejak  dia  lahir, memiliki  hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan
selayaknya manusia. Kekerasan 7 terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia.  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  mendefinisikan  kesejahteraan  anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hakikat kesejahteraan  anak  bertujuan  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  anak  terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, berupa pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan  kesehatan,  sesuai  sila  kelima  Pancasila,  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, termasuk anak dan kesejahteraannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :
1. Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan,  dan  bimbingan  berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pasal  4  ayat  1  disebutkan  bahwa  anak  yang  tidak  mempunyai  orangtua  berhak memperoleh  asuhan  oleh  negara  atau  orang  atau  badan.  Kemudian  Pasal  5  ayat  1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan  keluarganya  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar.  8  Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :
1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak  untuk  berkembang,  mencakup  hak  atas  pendidikan,  informasi,  waktu  luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak  cacat  (berkebutuhan  khusus)  atas  pelayanan,  perlakuan  dan  perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan
kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak  partisipasi,  meliputi  kebebasan  utnuk  menyatakan  pendapat,  berkumpul  dan berserikat,  serta  hak  untuk  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  yang menyangkut  dirinya.  tidak  terlaksanakan  akan  menjadi  masalah  serius  karena pendidikan  berperan  penting  dalam  membentuk  masa  depan  anak-anak  dan mengurangi risiko kembalinya mereka ke dunia kriminal.
Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang penting  bagi  anak  adalah  adanya  hubungan  orangtua  dan  anak  yang  sehat  dimana kebutuhan  anak,  seperti:  perhatian  dan  kasih  sayang  yang  kontinue,  perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dengan  maksud  untuk memberikan perlindungan terhadap anak belum memberikan solusi terhadap pemenuhan hak-hak  anak  dan  mengatasi  masalah  anak,  serta  tidak  memberi  jaminan  mutu perlindungan dan kesejahteraan anak. Pembangunan hukum nasional yang  demokratis, harus  meminimalisasi  pemberlakukan  dan  penerapan  norma  yang  justru  menimbulkan ketidakadilan  karena  penerapan  praktik  hukum  yang  demikian  akan  menimbulkan ketidakadilan  baru.  Pembangunan  hukum  adalah  konsep  yang  berkesinambungan  dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada  gilirannya  akan  berpotensi  mengingkari  kepastian  hukum  itu  sendiri.  Salah  satu persoalan  mendasar  dalam  membangun  hukum  nasional  yang  demokratis,  adalah bagaimana  membuat  sistem  hukum  yang  kondusif  bagi  keberagaman  sub  sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif  bagi  terciptanya  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  kebebasan  untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pemenuhan hak anak demi kesejahteraannya.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian  di  kumpulkan  sesuai  dengan  sumber-sumber  terdahulu  serta  informasi- informasi yang telah akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  sebuah  negara  adanya  regenerasi  merupakan  hal  yang  krusial  untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan negara tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kunci utama dalam keberhasilan regenerasi suatu negara dipegang oleh peran anak bangsa. Anak adalah  sebuah amanat dari  Tuhan yang harus  senantiasa dilindungi supaya tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga nantinya dapat menjadi manusia  dewasa yang  berperan besar dalam keberlanjutan  masa depan bangsa.3 Dalam perkembangan kehidupan seorang anak, adakalanya dijumpai perilaku- perilaku menyimpang yang dilakukan, baik karena pengaruh lingkungan maupun keinginan diri  sendiri.  Beberapa  perilaku  menyimpang  ini  bahkan  bisa  menjerumuskan  anak  ke perbuatan-  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Apabila  hal  tersebut  terjadi  maka  anak tersebut dengan terpaksa harus menjadi pelaku kejahatan dan menjalani sederet proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur.
Dalam  lapas,  narapidana  anak  tergolong  kategori  kelompok  rentan.  Sebagai kelompok  rentan,  hak-hak  yang  dimiliki  sangat  berpotensi  dilanggar  baik  itu  oleh narapidana lain maupun oleh aparat lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu, peraturan perundang- undangan harus mengatur terkait perlindungan hak kelompok rentan, dalam hal  ini  khususnya  bagi  narapidana  anak.  UUD  NRI  1945  sebagai  konstitusi  negara  atau pedoman hukum tertinggi sendiri tidak mengatur mengenai penerapan-penerapan hak narapidana, terutama narapidana anak. Namun, UUD NRI 1945 mengatur secara umum pengakuan  adanya  hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia  inilah  yang  dijadikan  sebuah dasar  hak  asasi  yang  melekat  pada  setiap  orang,  meskipun  orang  tersebut  menjadi narapidana sekalipun. Pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur dengan rinci di Bab XA Pasal 28A – Pasal 28J UUD NRI 1945
Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai  peran  besar  dalam  memberikan  rekomendasi  kepada  pihak  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dalam  rangka  perlindungan  hak  anak.  Posisi  anak-anak  dalam instrumen  HAM nasional  dan internasional  ditempatkan sebagai kelompok  rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung  jawab untuk menjamin pemenuhan  hak-  hak  istimewa  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  hal  yang  perlu  di  kaji  adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Tujuannya    adalah    untuk    mengindentifikasi  perlindungan hak anak yang berkonflik dengan  hukum  dalam  pembimbingan  dan  pendampingan  yang  dilakukan  Balai
Pemasyarakatan.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  analisis  kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan-bahan  studi  dokumen  atau  kepustakaan.  Berdasarkan  pembahasan  dalam tulisan ini dapat dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan  dan  pendampingan  oleh  BAPAS,  yaitu:  masih  ditemukan  keterlambatan pembuatan  litmas  dan  pendampingan  oleh  BAPAS,  sehingga  diperlukan  penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Alasan  kelompok  rentan  tersebut  perlu  dilindungi,Khususnya  anak-anak  Karena mereka memiliki akses dan kesempatan yang terbatas atau tidak setara dengan masyarakat lainnya, khususnya pada:
Kebutuhan  dasar  sehari-hari  Pekerjaan  dan  upah  yang  layak  Layanan Kesehatan,Pendidikan yang berkualitas Lingkungan yang bersih, aman dan tanpa konflik Program Pembangunan PemerintahKeadilan dan pemenuhan hakhukum Infrastruktur atau fasilitas publik, dll.
Keterbatasan dan ketidaksetaraan tersebut dapat dikarenakan adanya: Diskriminasi Stigmatisasi Pengabaian karena perannya dianggap tidak signifikan di Masyarakat Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender Tidak inklusifnya kebijakan dan program- program pemerintah, dll
Kelompok  Rentan  khusnya  anak-anak,  Ini  Masih  Sulit Memperoleh
Akses
Keadilan, termasuk Akses untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,Cakupan kriteria penerima  bantuan hukum hanya orang yang tidak mampu secara finansial, tidak bisa mencakup pihak yang memiliki kerentanan karena suatu kondisi (bukan finansial) termasuk di dalamnya perempuan, anak dan orang dengan disabilitas. (Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I tahun 201U)

## SIMPULAN
Keberadaan  Undang-undang  tentang  perlindungan  terhadap  anak  di  Indonesia sudah ada, terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan seiring dengan berkembangnya masalah yang terus ada. Akan tetapi, keberadaan Undang-undang tersebut tidak diikuti dengan sistem yang ada dipemerintahan kita. Pelayanan yang diberikan untuk kasus anak terkesan masih minim. Penegakan hukum, disertai dengan tindakan tegas terhadap kasus yang menimpa anak seharusnya bisa dilakukan agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban,  atau  tersangka  dalam  kasus  tindakan  pidana.  Penyelenggaraan  perlindungan
terhadap seseorang, terutama anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan  terhadap  rasa  aman  serta  terbebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicitacitakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan perlindungan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu  dan komperhensif  diperlukan  bentuk  layanan  secara  terpadu  dari  berbagai  lembaga  terkait meliputi  pelayanan  medis,  mediocolegal,  psikososial,  bantuan  hukum,  pendampingan, kemandirian  ekonomi  (pelatihan).  Layanan  tersebut  dilakukan  secara  merata  ke  seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama  untuk  mendapatkan  keamanan  dan  perlindungan  secara  hukum.  Secara  prinsip, sasaran  strategis  penyelenggaraan  perlindungan  adalah  menjaga  keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang  kondusif  untuk  korban  kekerasan.  Sasaran  strategis  tersebut  ditempuh  melalui tahapan-tahapan  yang  saling  terkait,  baik  perencanaan,  perlindungan,  layanan  dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi. Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam  kaitan  dengan  penyelenggaraan  perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Pertama, adalah lemahnya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kedua, minimnya sarana dan prasarana didalam berlangsungnya proses anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Ketiga  fenomena  tersebut  mengindikasikan  bahwa penegakan dan perlindungan hukum, terutama perlindungan kepada anak masih sangat lemah dan perlunya peningkatan di sektor tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh faktor lingkungan  akan  berpengaruh  kepada  kepribadian  anak  itu  sendiri.  (Abraham  Maslow, 1954).  Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dalam  dirinya  melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang  diharapkan  dapat  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  di  masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental,kognitif, spiritual maupun sosial. Karena sifatnya, maka  tumbuh  kembang  anak  harus  dilakukan  dalam  lingkungan  yang  melindungi  dari segala  bahaya  dalam  bentuk  pengasuhan  yang  optimal.  Peran  orang  tua  pun  sangat dibutuhkan,  apalagi  jika  lingkungan  tempat  tinggal  serta  tempat  beraktifitas  kurang mendukung untuk memberikan kenyamanan dan keamanan yang tidak memadai untuk mendukung kinerja sang anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunarso, G., & Afifah, W. (2016). Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional  Warga  Negara.  DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  12(23),  16 – 34. ttps://doi.org/10.30996/dih.v12i23.886
Widari, TM (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga
Pemasyarakatan Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 8(15),
28 – 47. https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261
Kumalasari, B., & Amnesti, S.K.W. (2020). Tinjauan Yuridis Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di LPKA Kelas IA Kutoarjo Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Amnesti: Jurnal Hukum, 2(2), 16.
McNeese, MN (2001). Pemanfaatan teknologi dalam lingkungan pendidikan. 13 Oktober 2001.  Universitas  Southern  Mississippi,  Kepemimpinan  Pendidikan  dan  Penelitian. http://www.dept.usm.edu/~eda/
Ahmad, G. (2018). Hakikat Pendidikan DiLembaga Pembinaan Khusus Anak. Istighna, 1(1), 42-59.
Budijanto, O.W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 7(1), 62-73.
Setyawan, F.A. (2016, 2 Agustus). Napi Anak Masih Belum Mengenyam Pendidikan Layak di Lapas. Dipetik dari
https://nasional.okezone.com/read/2016/08/02/337/1452772/napi-anak-masih- belum-mengenyam-pendidikan-layak-di-lapas