## REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT
DALAM RANGKA PERUBAHAN KE-V UUD 1945
Eric Stenly Holle Fakultas Hukum Unpatti Ambon Dosen Hukum Hukum Tata Negara

## ABSTRAK
GBHN atau Garis Besar  Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan merupakan keinginan  bersama  rakyat  Indonesia  secara  menyeluruh  (garis  besar)  yang  dibuat  oleh  MPR  sebagai  miniatur  rakyat  di pemerintahan. Didalam GBHN juga tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD  1945  sebagai  tempat  tertulisnya  tujuan  atau  cita-cita  negara  Indonesia. Permasalahan  mengenai  stagnasi pembangunan  yang  seringkali  dirasakan  dewasa  ini  membuat  romantisme  kepada  GBHN  kembali  disemarakan. GBHN sangat  penting  agar  arah  dan  program  maupun  kebijakan  pembangunan  nasional  tak  berubah-ubah  berdasarkan  rezim yang  sedang  berkuasa.  Jika  GBHN  dihidupkan  kembali  maka harus  mengamandemen  UUD  1945  dan  beberapa  undang- undang terlebih dahulu, karena setelah zaman reformasi, ada  Undang–undang yang diamandemen sehingga GBHN tidak diperlukan  lagi. Maka  dari  itu,  jika  ingin  menghidupkan  kembali  GBHN,  MPR  harus  mengamandemen  undang  –  undang yang tidak sesuai dengan GBHN. Konsekuensinya adalah pada mekanisme pemilihan presiden secara langsung karena bisa saja  MPR  kembali  menjadi  lembaga  tertinggi  negara  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  memilih  kembali  presiden disamping membuat dan menetapkan GBHN.
Kata Kunci : Reformulasi, GBHN, UUD 1945

## ABSTRACT
Guidelines  or  Guidelines  of  State  Policy,  is  the  record  of  development  plans  form  the  country  of  Indonesia.  And  is  the common  desire  of  the  Indonesian  people  as  a  whole  (outline)  made  by  the  Assembly  as  a  miniature  of  the  people  in government.  In  the  guidelines  also  contained rules  of the  course  of development  of the  country  should  be  based  on  the 1945 Constitution as a written goals or ideals  of the Indonesian state. Issues regarding the stagnation of development is often  perceived  today  make  romance  to  the  guidelines  back  obfuscated.  The  Guidelines  are  very  important  for  the direction  and  national  development  programs  and  policies  do  not  change  by  the  incumbent  regime.  If  the  guidelines revived  it  must  amend  the  1945  Constitution  and  several  laws  in  advance,  because  after  the  reform  era,  there  Act  was amended so that the guidelines are no longer needed. Therefore, if you want to relive the Guidelines, the Assembly should amend  laws  -  laws  that  are  in  accordance  with  the  Guidelines.  The  consequence  is  that  the  mechanism  of  direct presidential elections because it could have the Assembly back into the highest state institution and has an obligation to re- elect the president in addition to making and establish guidelines.
Keywords: Reformulation, Guidelines,  UUD 1945
e-ISSN 2621-6159

## A. PENDAHULUAN
Dalam sebuah
negara demokrasi  kekuasaan  tertinggi  berada ditangan  rakyat  dan  karenanya  rakyat- lah  yang  berdaulat.  Sebelum  UUD  1945 kedaulatan  rakyat  itu  dipegang  dan dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  MPR. Namun  setelah  UUD  1945  terjadi perubahan yang fundamental
(mendasar)
dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia,  terutama dengan  dianutnya  sistem  demokrasi langsung  di  Indonesia  dan  salah  satu konsekuensinya kedaulatan rakyat tidak lagi  dipegang  oleh  MPR.  Ada  banyak faktor,  mengapa  pilihan  jatuh  pada demokrasi  lansung,  dan  salah  faktor yang  dominan  yang  mendorong  pilihan pada demokrasi lansung tersebut adalah dominan  adalah  didorong  oleh  kondisi politik dan demokrasi yang berlangsung pada  Era  Orde  Baru  dengan  segala dinamikanya. Dasar hukum kewenangan  MPR  termaktub  di  dalam Pasal  3  Amandemen  UUD  1945  yakni :1).  MPR  berwenang  mengubah  dan menetapkan  UUD  1945;  2).  MPR melantik  Presiden  dan/atau  wakil Presiden.  3).  MPR  hanya  dapat memberhentikan  Presiden  dan/atau
wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya menurut UUD 1945.
Pasca  Amandemen  UUD  1945 terdapat  berbagai  perubahan  terkait dengan sistem ketatanegaraan. Perubahan  tersebut  antara  lain  :1). Perubahan  terhadap  sistem  demokrasi perwakilan/tidak langsung ke demokrasi secara langsung. 2). Presiden dan  Wakil  Presiden  tidak  lagi  dipilih oleh  MPR  tetapi  dipilih  langsung  oleh rakyat dalam satu paket.3). MPR bukan lagi  sebagai  lembaga  tertinggi  negara, tetapi  sudah  setara  dengan  lembaga negara  lain.  4).  MPR  tidak  lagi menyusun  dan  menetapkan  GBHN.  5). Presiden  tidak  lagi  bertanggungjawab kepada MPR.
Salah  satu  hasil  amandemen yang krusial terhadap UUD 1945 adalah hilangnya  GBHNsebagai  pedoman  atau haluan  negara  dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional.  GBHN  inihilang seiring  dengan  berubahnya  tugas lembaga  MPR  sebagai  konsekuensi  dari berubahnyaposisi  kelembagaannya  dari lembaga  tertinggi  negara  menjadi lembaga  tingi  negara  sejajardengan lembaga  tinggi  negara  lainnya,  yaitu presiden,  DPR,  DPD,  MA,  BPK,  dan MK.Implikasi  lebih  lanjut  pemangkasan
kewenangan  MPR  di  atas,  program pembangunan  yang  pada  awalnya tertuang dalam GBHN
tidak memperoleh tempat.
Sebagai terobosan hukum, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Sebagai  tindak  lanjut  dari  Undang- Undang SPPN, diundangkanlah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005-2025.Moeljarto Tjokrowinoto memberikan makna perencanaan  pembangunan  sebagai konsep  yang  menyangkut  dua  aspek yaitu  pertama  sebagai  suatu  proses perumusan  rencana  pembangunan,  dan kedua  sebagai  substansi  rencana pembangunan  itu  sendiri.  (Moeljarto Tjokrowinoto, 1993 : Hlm. 92)
Sementara  itu  Riyadi  &  Deddy Supriady  B  mengartikan  perencanaan pembangunan  sebagai  suatu  proses perumusan  alternatif-alternatif  atau keputusan-keputusan  yang  didasarkan pada  data-data  dan  fakta-fakta  yang akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik  yang  bersifat  fisik  (material) maupun  nonfisik  (mental  spiritual),
dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang lebih  baik.  (Riyadi  &  Supriadi  B,  2005  : Hlm. 7)
Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional adalah  satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  untuk  menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  dalam jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur penyelenggara  negara  dan  masyarakat di  tingkat  Pusat  dan  Daerah.Dari  sisi jangka waktu, perencanaan pembangunan  jangka  panjang  nasional (RPJPN)  mempunyai  kurun  waktu  20 tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM), dengan kurun waktu  5  tahun,  dan  rencana  kerja pemerintah (RKP) dengan kurun  waktu 1 (satu) tahun.
Hilangnya GBHN berarti
hilangnya sarana pemandu pelaksanaan pembangunan  nasional.  Dengan  GBHN pembangunan dapat dilaksanakan secara  terencana,  terkendali  dan terevaluasi.  Karena  posisinya  yang krusial  sebagai  pemandu  pelaksanaan pembangunan  maka  GBHN  yang  hilang harus  ada  penggantinya.  Karena  itulah di era reformasi ini muncul RPJPN yang oleh  rezim  pembuatnya  dimaksudkan sebagai  pengganti  GBHN.  Belakangan
RPJPN mendapat banyak tangapan kritis karena  dianggap  tidak  representatif sebagai  pengganti  GBHN,  alias  tidak kredibel untuk disebut sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan.
Fenomena  pelaksanaan  pembangunan antara  pusat  dan  daerah  dan  antar daerah yang saling tidak sinkron karena jalan sendiri-sendiri yang terjadi saat ini ditengarai sebagai bukti nyata inkredibiltas  tersebut.  Untuk  dapat segera kembali ke rel yang benar dalam pelaksanaan pembangunan maka konsep  perencanaan  pembangunan harus segera dibenahi.
Berdasarkan  kewenangan  pada Pasal  3  Amandemen  UUD  1945  maka, MPR  tidak  lagi  memiliki  kewenangan untuk  membuat  GBHN.  GBHN  adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara  dalam  garis-garis  besar  sebagai pernyataan  kehendak  rakyat  secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.  Untuk  itulah  muncul wacana  reformulasi  terhadap  GBHN mulai  digulirkan  kembali  oleh  MPR dalam  menentukan  arah  pembangunan nasional. Dalam rangka amandemen ke- V  terhadap  UUD  1945  maka,  penting
untuk  membahas  wacana  dimasukan kembali GBHN dalam kewenangan MPR.

## B. PEMBAHASAN
1. Pentingnya GBHN Dalam

## Menentukan  Arah  Pembangunan
Nasional di Era Reformasi.
GBHN  merupakan  pernyataan keinginan  rakyat  yang  menjadi  acuan utama atas segala kiprah penyelenggara negara  dalam  mewujudkan  cita-cita bangsa  bernegara,  yang  secara  explisit tesurat  didalam  pembukaan  UUD  1945. Upaya  mewujudkan  cita-cita  bangsa secara  sederhana  diartikan  sebagai upaya  pembangunan  bangsa.  Karena pembangunan itu sendiri dapat diartikan  sebagai  peningkatan  kualitas dan  derajat  kehidupan  seutuhnya  dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya  bentuk  operasional  dari GBHN  ini  selama  beberapa  dekade diwujudkan  dalam  bentuk  Rencana Pembangunan Nasional.
Pada periode 1968-1998, landasan bagi perencanaan pembangunan nasional adalah
ketetapan  MPR  dalam  bentuk  GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden  untuk  menjabarkannya  dalam
bentuk  Rencana  Pembangunan  Lima Tahunan (Repelita). Proses penyusunan GBHN  bersifat  sentralistik  dan  Top- Down.   Lembaga  pembuat  perencanaan didominasi  oleh  pemerintah  pusat  dan bersifat  ekslusif.  Pemerintah  Daerah dan  masyarakat  sebagai  subjek  utama output  perencanaan  kurang  dilibatkan secara aktif sehingga mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.
Pada  masa  orde  baru  pun sebenarnya telah dikenal istilah perencanaan partisipatif melalui Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian  Daerah  (P5D)  yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri (Permendagri  No  9  Tahun  1982), dengan  ketentuan  teknis  yang  sangat rinci. Falsafahnya  adalah  menjaring aspirasi  masyarakat,  mulai  dari  tingkat desa,  kecamatan,  untuk  dibawa  ke tingkat  pusat  melalui  serangkaian forum-forum pertemuan dan konsultasi. Namun  dalam  kenyataannya  sangat sedikit  usulan-usulan  pembangunan dari  tingkat  desa  yang  dimasukkan dalam  agenda  pembangunan  Provinsi dan Nasional. (Sjaifudian H, 2000 : Hlm. 1-9)
Meskipun bagi beberapa kalangan  agak  sulit  mengkategorikan GBHN  ini,  namun  selama  beberapa dekade  GBHN  ini  telah  menjadi  suatu dokumen  yang  sakti  bahkan  sakral, berdosa  bila  dilanggar.  Lebih  jauh  lagi maksud  dan  tujuan  dari  GBHN  inipun diartikan  berbeda  oleh  satu  orang dengan lainnya. Apabila ini dikategorikan  sebagai  visi,  bukankah visi  bangsa  sudah  tecantum  didalam konstitusi?. Apabila ini kehendak rakyat, bukankah  konstitusi  juga  merupakan wujud tertulis dari kontrak sosial untuk bangsa  ini  bernegara  beserta  tujuan bernegara?
Kontroversi  dan  salah  kaprah akan  pengertian  fungsi  GBHN,  akhirnya disudahi dengan dirubahnya UUD 1945. Didalam  perubahan  yang  ketiga  dan keempat  UUD  1945,  kewenangan  MPR menyusun  GBHN  telah  dihilangkan. Berbagai  konsekuensi  dari  perubahan UUD  1945  ini  akan  menjadikan kehidupan bangsa bernegara ini mengalami  perubahan  yang  amat mendasar  seperti  yang  telah  dijelaskan penulis  sebelumnya.  Ketiadaan  GBHN tentunya  akan  berpengaruh  kepada sistem  dan  alat  untuk  mewujukan  cita- cita bangsa bernegara, atau lebih sempit lagi  akan  merubah  sistem  perencanaan
pembangunan  nasional.  Perubahan sistem perencanaan nasional inilah yang akan  dicoba  dibahas  didalam  makalah ini.
GBHN adalah produk orde baru yang  ternyata  keberadaannya  cukup krusial  sebagai  pedoman  haluan  dalam pelaksanaan  pembangunan.  Namun, aspirasi  bersemangat  reformasi  telah menghilangkannya dari sistim pembangunan nasional.
Padahal keberadaannya,  belakangan  disadari,
tetap dibutuhkan. Kemudian dimunculkanlah  RPJPN,  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor 17  tahun  2007  tentang  RPJPN. Munculnya undang-undang ini merupakan  konsekuensi  dari  amanat
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional. Dalam Undang- Undang ini, pasal 13 ayat 1 menyatakan RPJP  nasional  ditetapkan  dengan Undang-Undang. Kritik penulis terhadap GBHN adalah sebagai berikut :
a) GBHN  masih  relevan  sebagai fungsi  kontrol  dari  parlemen untuk  jalannya  pembangunan bangsa.
b) GBHN utamanya menyoroti konten  GBHN  sendiri  yang
sifatnya  normatif  dan  tidak spesifik.
Orde  baru  ditandai  melalui beberapa cirinya yang khas, yaitu secara politik  rezim  pemerintahberperilaku sangat  otoriter,  sistim  pemerintahan bersifat  sentralistis,  dan  tidak  ada pilpres  danpilkada  langsung.  Penguasa eksekutif, Presiden Suharto, sedemikian kuatnya  sehingga  tidakada  satupun kekuatan politik yang dapat mengendalikannya,  justru  semuanya subordinanberhadapan dengannya. Pemilu bagi sang penguasa ini hanyalah sebuah ritual limatahunanyang fungsinya terutama untuk memperbaharui  legitimasi  kekuasaan yang  dimilikinya.  Dankarena  itulah semua  bisa  diatur  olehnya.  Dalam konteks inilah bisa difahami bahwawalaupun GBHN bersifat limatahunan  tetapi  dijamin  corak  dan irama kontennya pasti bisadibuat linier, karena sudah dipastikan tidak akan ada gangguan dari kompetitor manapun.
Saat ini, di era reformasi, situasi dan  kondisinya  sudah  sedemikian berubah.  Era  reformasiditandai  dengan terbukanya kran demokrasi dan keterbukaan berpendapat.
Situasi
inimembawa konsekuensi kepada berubahnya  banyak  mekanisme  dan
prosedur dalam tata caraberbangsa kita.
Seperti  sistim  pemerintahan  yang berubah  menjadi  desentralistis,  pilpres danpilkada berlangsung melalui
mekanisme pilihan langsung. Kehidupan yang
demokratisbegitu terasa.
Kebebasan berekspressi dan berpendapat  demikian  terbuka.  Dalam situasiseperti  ini  tentunya  pola  GBHN ala  Orde  baru  tidaklah  kompatibel untuk  dipertahankan  di  era  reformasi ini,  lalu  dimanakah  posisi  RPJPN? Setelah RPJPN ditetapkan masa berlakunya  20  tahun,  2005–2025, bisakah  dijamin  bahwa  dokumen  ini akan  tetap  dipertahankan  sampai  akhir masaberlakunya?
Terkait  dengan  sistim  pilpres langsung  yang  telah  menghadirkan sebuah  mekanisme  baru  dalam  proses pemilihan  presiden.  Dalam  mekanisme baru  ini  jika  seseorang  ingin  menjadi presiden  maka  ia  harus  didukung  oleh mayoritas  rakyat  dalam  pilpres.  Dan kalau  ingin  didukung  maka  seseorang tersebut  harus  dikenal  oleh  massa pemilih, sejak dari siapa dirinya sampai kepada apa yang akan dilakukannya jika menjadi  presiden.  Karena  itu  seorang kandidat  dituntut  mampu  menawarkan visi  dan  misi  yang  handal,  dan  agar menang  maka  tawarannya  harus  lebih
baik  daripada  kompetitornya.  Bisa dipastikan  bahwa  visi  misi  yang  akan didukung  rakyat  pastilah  visi  misi  yang tepat  membaca  situasi  komtemporer kehidupan  mereka,  yaitu  tepat  dalam membaca problem yang sedang dihadapi  masayarakt  dan  tepat  pula dalam  merumuskan  solusi  yang  akan ditawarkan  untuk  mengatasi  problem tersebut.
Lalu  pertanyaannya  adalah bagaimana  menjamin  bahwa  pemenang dalam  pilpres  telah  menawarkan  visi dan misi kepada rakyat yang sama atau sejalan dengan RPJPN? Atau seandainya tidak  sejalan  lalu  bagaimana  solusinya? Sementara  masa  berlaku  20  tahun  bagi RPJPN  itu  sama  dengan  empat  kali pilpres. Mungkin sulit menjamin bahwa ke empat pemenang pilpres pada setiap periode pilpres akan konsisten taat azas terhadap  materi  keterbukaan  di  era reformasi  sekarang  ini  mungkin  lemah sehingga perlu ditinjau ulang.
Sebagai  produk  hukum  dari MPR,  GBHN  tidak  hanya   mengikat semua  lembaga  Negara,  namun  juga lebih  memberikan  panduan  yang komprehensif  menyangkut  kebijakan pembangunan nasional. Perbedaan GBHN dan RPJPN adalah dengan adanya GBHN   pembangunan  menjadi  lebih
terarah,  tidak  seperti  saat  ini  dimana program  pembangunan  dibuat  sesuai dengan  partai  pengusung  presiden, sehingga  kurang  mengakomodir  rasa keadilan rakyat.
Tetapi hadirnya
Undang- Undang  RPJPN  ternyata  tidak  serta
merta  membuat  puas  mereka  yang menghendaki hadirnya
sebuah dokumen  pedoman  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana  GBHN.  Kritik  itu  antara lain  menyatakan  dokumen  RPJPN  yang berupa Undang-Undang
lemah dibandingkan  GBHN  yang  berstatus sebagai TAP MPR.
Statussebagai Undang-Undang ini memunculkan pesimisme  di  kalangan  beberapa kritikus bahwa RPJPN akan mampu me- replace GBHN.  Dengan  status  ini  RPJPN diyakini  tidak  akan  powerful  untuk menjadi  rujukan  utama  perencanaan pembangunan nasional. Dibanding GBHN,  GBHN  pada  masanya  bahkan begitu  sakral  sehingga  “haram”  untuk dilanggar.
Pasca  reformasi  saat  ini,  Sistim Perencanaan  Pembangunan  nasional melahirkan
berbagai masalah diantaranya :
a) Penyusunan  dan  pelaksanaan RPJMN  dan  RPJPN  dipandang
lemah, karena executive perspektive. b) Terjadi inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan
RPJMN  dengan  RPJPN  karena pergantian  Presiden  5  tahun sekali.
c) RPJM  Nasional  tidak  sinkron dengan  Daerah,  karena  RPJM Daerah disusun menurut perspektif daerah.
Lemahnya  RPJPN  juga  terkait dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor 17  tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 tidak dapat dianggap  sebagai  'haluan'.  Pasalnya, Undang-Undang ini lebih mencerminkan visi personal presiden yang belum tentu mengarah pada tujuan
nasional.Menurut hemat  penulis, RPJPN bervisi personal presiden yang bisa saja program-program kerjanya diluar ketentuan konstitusi atau tidak mempunyai faedah bagi masyarakat.
Ketika  beberapa  dekade  sistim ini  berjalan,  banyak  pihak  menilai bahwa  tanpa  GBHN  sebagai  otoritas tertinggi yang mengarahkan pembangunan bangsa, membuat negara ini  bukan  lagi  Negara  kesatuan,  tetapi Negara  dengan multy  government .
Kekuasaan ada dimana-mana (Pusat dan Daerah)  yang  dengan  mudah  dapat diselewengkan  untuk  kepentingan  diri dan  kelompok  dalam  bentuk  tindak pidana korupsi dan lain-lain.
RPJM yang disusun dan dilaksanakan selama ini tidak menjawab secara komprehensif persoalan nasional yang  dihadapi  Indonesia,  apalagi  jika dikaitkan  dengan  konteks  persaingan dan  kemajuan  negara-negara  tetangga lainnya. Kita banyak mengalami kemunduran dalam pembangunan bangsa.
Atas  dasar  itu,  maka  MPR sendiri  bahkan  berbagai  pihak  mulai berpikir  untuk  menghidupkan  kembali GBHN  sebagai  panduan  untuk  kepala negara  (Presiden)  dalam  menjalankan roda  pemerintahan.  Presiden  tidak perlu  membuat  program  baru,  karena tugas  presiden  hanya  melaksanakan GBHN  yang  telah  disusun.  Berbagai pihak  banyak yang  menyesalkan penghapusan tugas MPR dalam menentukan GBHN, karena tanpa GBHN
pembangunan Indonesia
sulit diharapkan  dapat  berkesinambungan dan  Indonesia  tidak  akan  mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan.
GBHN  sebagai  aset  bangsa kembali diperhitungkan dalam perannya  sebagai  pagar  kehidupan bangsa.  Hilangnya  pagar  kehidupan telah  membuat  bangsa  ini  dengan mudah  dijamah  tangan-tangan  asing, dimana  visi  pembangunan  cenderung hanyut  dalam  hiruk  pikuk  kepentingan asing  sehingga  kesejahteraan  rakyat terabaikan.  Maka  itu,  berbagai  pihak meminta ruh dan jati diri pembangunan bangsa  tetap  berpijak  pada  aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan  dalam  GBHN.Ada  beberapa perbedaan dan persamaan antara GBHN dan RPJPN
Perbedaan  antaraGBHN  dan RPJPN  antara  lain  GBHN  berstatus sebagai TAP MPR karena diproduk oleh MPR  yang  berkedudukan  sebagai lembaga  tertinggi  negara.  Secara strategis,  kedudukan  GBHN  jauh  lebih powerful  dibanding  RPJPN,  GBHN bersifat lima tahunan. Sementara RPJPN berstatus sebagai Undang-Undang karena  diproduk  oleh  DPR  bersama Presiden  dan  bersifat  20  tahunan. Sedangkan  persamaannya,  berdasarkan aturan yang mendasari pelaksanaannya, dalam  prosespenyusunan  GBHN  dan RPJPN  keduanya  telah  “berkomitmen” melibatkan partisipasi masyarakat yang
luas  dan  kekuatan-kekuatan  politik  di parlemen,  GBHN  di  MPR  dan  RPJPN  di DPR. Dari sisi ini sebenarnya RPJPN pun sudah cukup legitimatif untuk dijadikandasar  acuan  pembangunan karena  secara  teori  telah  representatif mengakomodasi  semua  kepentingan, tergantung  kekuatan politicalwill yang mendukungnya.
Mungkin  karena  di  bingungkan oleh  begitu  banyaknya  masalah  yang muncul  di  erareformasi  sekarang  ini bermunculanlah ide atau aspirasi untuk kembali  kepada  GBHN.  Makna  kembali dalam  konteks  ini,  jika  mencermati lontaran beberapa pihak akhir-akhir ini, merentan  dari  kembali  kepada  GBHN dalam  maknanya  seperti  di  era  Orde baru  sampai  kepada  kembali  pada makna  substansinya,  yaitu  kepada GBHN yang powerful seperti di era Orde baru  terlepas  dari  apapun  namanya “GBHN”  itu.  Kembali  dalam  maknanya yang  esktrim  umunya  dilontarkan  oleh pihak-pihak  yang  sejakawal  keberatan terhadap  dilakukannya  amandemen UUD 1945. Tuntutannya adalah kembali kepada  UUD  1945  pra  amandemen. Artinya include didalamnya  kembali kepada GBHN ala orde baru. Sementara yang  lain  mengaspirasikan  kembali dalam maknanya yang substansial yaitu
sebuah  GBHN  yang more  powerful dari pada RPJPN sekarang ini.Namun apapun aspirasinya,  terdapat  beberapa  catatan yang  perlu  dicermati  secara  bersama manakala ingin mereformulasi GBHNagar  benar-benar  bergeraknya  ke depan,  bukan  justru  mundur  ke belakang,  yaitu  bahwa  situasi  dan kondisi  sosio  politik  nasional  di  era reformasi  saat  ini  telah  berbeda  180 derajat dengan di era orde baru.
Sebuah pertanyaan yang mungkin  menarik  untuk  dicermati adalah  kenapa  atau  bagaimanaGBHN  di era Orde baru mampu bertahan selama 32  tahun  dan  menghasilkan  capaian- capaian  pembangunan  yang  senantiasa meningkat  dari  periode  ke  periode? Apakah karena GBHN itu berkedudukan sebagai  TAP  MPR  semata-mata  yang karenanya  ia  begitu  powerful  menjadi rujukan konsep pembangunan?
Pasca  dihapuskannya  GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional, agenda rencana pembangunan nasional  ditentukan  lewat  undang- undang  serta  Rencana  Pembangunan Jangka  Menegah  (RPJM)  Nasional  yang ditentukan  dengan  peraturan  Presiden dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh Presiden.Konsekuensinya,  bila  kinerja pemerintah  tidak  sesuai  dari  rencana
pembangunan,  maka  tidak  ada  sanksi yuridis  yang  jelas.  Karena  ditentukan peraturan yang dihasilkan oleh kekuasaan Presiden itu sendiri.
2. Reformulasi

## Pedoman Pembangunan  Nasional  di  Era Reformasi
Untuk  maksud  di  atas,  banyak hal  yang  harus  dikaji,  baik  secara yuridis,  sosiologis  dan  metodologis. Yang  harus  pula  diperhitungkan  adalah perubahan  paradigma  berpikir  yang ikut merubah arena, wajah dan struktur politik. Dalam era Reformasi, demokrasi mulai  terkondisi  di  berbagai  lini kehidupan,sekalipun  demokrasi  yang dilahirkan di Indonesia abortus sehingga  menjadi  industri  politik. Semua  identitas  yang  muncul  dan berkembang  di  dalam  masyarakat mendapat  ruang.  Semua  kelompok  dari berbagai  kalangan  mendapat  tempat untuk  menyalurkan  aspirasi  dan  ikut berpartisipasi  dalam  pemerintahan. Tidak  ada  diskriminasi  terhadap kelompok tertentu, hak untuk berperan serta dalam pemerintahan atau kegiatan politik  terbuka  selebar-lebarnya  bagi semua kelompok yang ada.
Dapat  dianalisis  bahwa  tidak adanya  GBHN  merupakan  akibat langsung  dari  hilangnya  eksistensi
lembaga  tertinggi  negara  atau  MPR. Oleh  karena  itu  tidak  akan  ada  lagi PROPENAS yang merupakan penjabaran dari  GBHN,  dan  tidak  akan  ada  lagi PROPEDA  yang  merupakan  penjabaran dari  PROPENAS.  Hilangnya  koridor perencanaan  makro  yang  selama  ini, telah menjadi arahan dan panduan bagi pelaksanaan
perencanaan pembangunan bisa menimbulkan kesemrawutan  yang  semakin  parah. Perubahan  ini  bisa  menimbulkan kebingungan  terutama  ditingkat  lokal dan di level operasional. Beberapa pihak tetap  merasa  optimis  karena  pada dasarnya  GBHN  tidak  hilang  namun akan  digantikan  oleh  program-program pembangunan  yang  telah  disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat Pemilu. Namun  tentunya  masih  harus  dikaji kembali  apakah  keberadaan  program kerja Presiden tersebut dapat menggantikan  peranan  GBHN  atau bahkan menjadi lebih efektif.
Mencermati keberadaan pedoman  perencanaan  pembangunan dari  perspektif  situasi  dan  kondisi  saat ini  memang  terasa  dilematis.  Harus diakui  bahwa  memang  ada  masalah. RPJPN yang kita miliki saat ini potensial bermasalah  dari  sisi  statusnya  sebagai Undang-Undang  karena  terasa  kurang
powerful  dan  masa  waktunya  yang berjangka 20 tahun karena belum tentu kompatibel  dengan  situasi  dan  kondisi demokrasi yang telah terbangun saat ini. Dan  seandainya  ingin  kembali  kepada GBHN,  maka  GBHN  ala  orde  baruharus dihilangkan  dan  disesuaikan  dengan situasi  dan  kondisi  sosio  politik  yang memang  sudah  berbeda  saat  ini.  Lalu bagaimana solusinya? Dalam hal ini ada duaalternatif  yang  menurut  penulis layak dipertimbangkan adalah:
a) Dengan mengembalikan kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN  lewat  Perubahan  ke-V UUD  1945.  Karena  Presiden hanya  menjalankan  Program- program  yang  telah  ada  dalam GBHN yang telah ditentukan tiap 5 tahun dan tidak perlu membuat program baru lagi yang bisa saja
tidak efektif dan tidak menguntungkan  rakyat.  Selain itu GBHN dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh MPR. Hal ini memilki  keunggulan  dibanding ketetapan dalam bentuk Undang-
Undang karena mengubah Ketetapan MPR memerlukan konsensus  politik  yang  lebih
tinggi  daripada  undang-undang
sehingga lebih menjamin konsistensi  dan  kesinambungan pembangunan siapa pun presidennya  nanti.  Konsisten berarti  diikuti  dan  ditaati  oleh seluruh  penyelenggara  negara secara  horisontal  dan  vertikal dari pusat ke daerah.
Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim meskipun  berganti-ganti  setiap lima  tahun.  Oleh  karena  itu RPJMD  juga  harus  disesuaikan dengan  RPJMP  dengan  tetap mengakomidir  tuntutan  daerah dalam sistem pembangunan.
b) Jika  tetap  menggunakan  RPJPN, maka  Statusnya  perlu  dirubah dari  Undang-Undang  menjadi keputusan  MPR  agar  mendapat legitimasi  yang  kuat.  Sehingga tidak diperlukan lagi amandemen  terhadap  UUD  45 terkait dengan wacana memasukan kembali GBHN
dalam  kewenangan  MPR.  RPJP yang ada saat ini sebenarnya juga sudah cukup detail dan komprehensif,

## C. PENUTUP
GBHN  di  masa  lalu  merupakan bagian  dari  produk  politik  hukum. Namun  secara  politis  difungsikan sebagai sarana kontrol sosial pemerintah.  Ke  depan,  jika  ingin
diterapkan  kembali,  GBHN  diarahkan tidak sekedar menunjang pembangunan  nasional  namun  juga perbaikan kehidupan
berbangsa.
Kendati dalam pelaksanaannya berbenturan  dengan  perilaku  politik penyelenggara  negara.Namun  yang mendesak,  perlu  perbaikan  praktik politik  sehari-hari  agar  muatan  moral yang  terkandung  dalam  RPJPN  atau GBHN  atau  produk  lainnya  tidak dimain-mainkan  melalui  tafsir  politis. Reformulasi  GBHN  memiliki  peranan sebagai  instrument  penyelenggaraan pemerintahan.  Model  GBHN  lebih dimaksudkan untuk mengambil inspirasi dalam rangka mengoptimalkan tata pemerintahan Indonesia yang dapat mensinergikan pemerintah nasional dan lokal  yang  memiliki  otonomi  luas.  Jika GBHN  kembali  dihidupkan  melalui amandemen UUD
1945 akan mengundang  konsekuensi  mengenai
mekanisme  pemilihan  presiden  secara langsung karena menghidupkan kembali  GBHN  maka,  bisa  saja  MPR
kembali  menjadi  lembaga  tertinggi negara  dan  mempunyai  kewajiban untuk  memilih  kembali  presiden disamping  membuat  dan  menetapkan GBHN.

## DAFTAR PUSTAKA
Moeljarto  Tjokrowinoto.  1993.  Politik Pembangunan,  Sebuah  Konsep,
Arah dan Strategi, Tiara WacanaCet-2. Yogyakarta. Riyadi & Supriadi B., Deddy,
2005.Perencanaan  Pembangunan
Daerah.  Strategi  Menggali  Potensi dalam Mewujudkan Otonomi
Daerah.  Gramedia  Pustaka  Utama.
Cet-3. Jakarta.
Sjaifudian,  H.  2000.  Desentralisasi  dan Prospek  Partisipasi  Warga  dalam Pengambilan  Keputusan  Publik. Jurnal  Analisis  Sosial  (Social Analysis Journal)Vol. 5.