## Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi

## Irwandi, Dhil’s Noviades

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kebijakan  pemerintah  desa    dalam pengelolaan  asset  desa  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  2)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah  Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa  Sakean  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi  tidak  dilakukan  secara  baik  dan  benar  sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya  pasar  desa  belum  memberi  manfaat  terhadap  peningkatan  pendapatan  desa.  2)  kendala-kendala  yang dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  pasar  desa  Sakean  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro Jambi  yaitu  pihak  pemerintah  desa  yang  tidak  memahami  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  Badan  Permusyaratan  Desa  sebagai  lembaga  legislatif  desa  tidak melaksanakan  fungsi  pengawasannya.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disarankan  bahwa  hendaknya  untuk mengoptimalkan  pengelolaan  pasar  desa  Sakean  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  hendaknya  disempurnakan  dan adanya  mekanisme  dan  sistem  pengelolaan  yang  baku    serta  pertanggungjawaban  kepada  pihak-pihak  yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.
Kata Kunci :  Kebijakan, Pemerintahan Desa. Aset Desa

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,    Pasal  18  ayat  (1)  menyatakan: “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  propinsi,  dan  propinsi  itu ibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  propinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang”    Sebagai  pelaksana  pasal  tersebut adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 menyatakan  “Dalam  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  dibentuk  pemerintahan  desa  yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”.
Sebagai  penguatan  lebih  lanjut  mengenai  pemerintahan  desa,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 2 menentukan:
1) Desa  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  dengan  memperhatikan  asal-usul  desa  dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
(1) Jumlah penduduk
(2) Luas wilayah
(3) Bagian wilayah kerja
(4) Perangkat
(5) Sarana dan prasarana pemerintahan.
Pemerintahan  desa  memiliki  seluruh  tatanan  pemerintahan  otonom  yang  mandiri  dalam menjalankan  segala  urusan  rumah  tangganya.  Dalam  mengatur    kepentingan  masyarakatnya, peran  perangkat  desa  sangatlah  vital,  perangkat  desa  sebagai  ujung  tombak  Desa  memiliki wewenang  sesuai  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:
Kewenangan Desa meliputi:
1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2) kewenangan lokal berskala Desa;
3) kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4) kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah.
Otonomi  Desa  berangkat  dari  asas  rekognisi  (pengakuan  dan  penghormatan)  serta subsidaritas  (penggunaan  kewenangan  dan  pengambilan  keputusan  atau  bisa  disebut  sebagai penerapan kewenangan berskala lokal Desa). Hakekat dan sifat otonomi Desa adalah otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah dan hanya sedikit mengandung otonomi dari atas.
Otonomi  desa  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai- nilai  sosial  budaya  yang  ada  pada  masyarakat  untuk  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti perkembangan  desa  tersebut.  Urusan  pemerintahan  berdasarkan  asal-usul  desa,  urusan  yang menjadi  wewenang  pemerintahan  Kabupaten  atau  Kota  diserahkan  pengaturannya  kepada desa. i
Otonomi  desa  dapat  diartikan  sebagai  desa  yang  mandiri.  Namun  kemandirian  di  sini bukanlah  kesendirian  dalam  menghidupi  dirinya  sendiri.  Sebab  kemandirian  desa  juga  terkait dengan dimensi keadilan relasi antara desa, sebagai entitas lokal, dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Desa berarti kapasitas dan  inisiatif  lokal  yang  kuat.  Inisiatif  lokal  adalah  gagasan,  kehendak  dan  kemauan  entitas Desa  yang  berbasis  pada  kearifan  lokal  dan  modal  sosial  (kepemimpinan,  jaringan  dan solidaritas sosial).
Kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah  tangganya  sendiri  dan  kepentingan  masyarakat  setempat,  yang  sekaligus  akan  menjadi bingkai  bagi  Desa  untuk  membuat  perencanaan  lokal.  Perencanaan  Desa  akan  memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa.
Kabupaten  Muaro  Jambi  merupakan  salah  satu  kabupaten  dalam  wilayah  Propinsi  Jambi yang  berbatasan  sebelah  utara    dengan  Kabupaten  Tanjab  Barat  dan  Tanjab  Timur,  Sebelah Selatan dengan Sumatera Selatan, sebelah timur dengan kabupaten Tanjab Timur dan sebelah barat  dengan  Kabupaten  Batanghari.  Kabupaten  Muaro  Jambi  terdiri  dari  11  Kecamatan,  148 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Jambi Luar Kota  merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Muaro Jambi.
Dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2014  tentang  Desa,  semakin memperkuat  tugas  dari  pemerintah  desa  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  desa.
Terutama sekali dalam pengelolaan pasar desa. Dalam hal ini lebih difokuskan pada tugas dan fungsi pemerintah desa dalam peningkatan  sumber pendapatan  desa.
Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan:

## Pasal 4
1) Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  aset  desa  berwenang  dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
2) Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  aset  desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
(1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
(2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
(3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
(4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
(5) mengajukan  usul  pengadaan,  pemindahtanganan  dan  atau  penghapusan  aset  desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
(6) menyetujui  usul  pemindahtanganan  dan  penghapusan  aset  desa  sesuai  batas kewenangan; dan
(7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti ingin mengkajinya lebih lanjut dengan judul  penelitian  :  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Kabupaten Muaro Jambi

## 1.2. Perumusan Masalah
Bagaimana    implementasi    tugas  dan  fungsi  sekretaris  desa    dalam  pelaksanaan pemerintahan  desaperanan  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  asset    desa  di  Kabupaten  Muaro Jamb  dan  apa  saja  yang      dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  asset    desa  di Kabupaten Muaro Jambi.

## 2. TINJAUAN   PUSTAKA
Desa  memiliki  wewenang  sesuai  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:
Kewenangan Desa meliputi:
1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2) kewenangan lokal berskala Desa;
3) kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4) kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Tujuan  pembentukan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  penyelenggaraan pemerintahan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dan  peningkatan  pelayanan  terhadap masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan.  Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang
harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:  Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau  500  kepala  keluarga,  kedua,  faktor  luas  16  yang  terjangkau  dalam  pelayanan  dan pembinaan  masyarakat,  ketiga,  faktor  letak  yang  memiliki  jaringan  perhubungan  atau komunikasi  antar  dusun,  keempat,  faktor  sarana  prasarana,  tersedianya  sarana  perhubungan, pemasaran,  sosial,  produksi,  dan  sarana  pemerintahan  desa,  kelima,  faktor  sosial  budaya, adanya  kerukunan  hidup  beragama  dan  kehidupan  bermasyarakat  dalam  hubungan  adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. ii
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:
1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
(1) pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
(2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
(3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
(4) alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten/Kota;
(5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
(6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
(7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sangat penting, yaitu:
1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014,  yang  mengatur  seluruh  aspek  desa,  mulai  dari  penataan  desa, kewenangan  desa,  pemerintahan  desa,  tata  cara  penyusunan  peraturan  desa,  keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar  desa,  lembaga  kemasyarakatan/adat  desa,  sampai  dengan  pembinaan  dan pengawasan desa.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  APBN. Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  mengenai  penganggaran dana  desa,  pengalokasian  dana  desa,  baik  dari  pusat  ke  kabupaten/kota  maupun  dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta monitoring dan evaluasi dana desa. iii
Kewenangan  untuk  mengelola  dana  desa  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari APBN.  Karena  itu,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi (Kemendes  PDTT)  atau  instansi  pemerintah  pusat  lainnya  tidak  berhak  mengambil  alih pengelolaan  dana  desa.  James  Manulang  mengemukakan:  “Sekarang  ini,  kewenangan  untuk mengelola  dana  desa  itu  diatur  Undang-Undang  Desa  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2015.  Kewenangan  itu  dibagai  kepada  tiga  kementerian,  yaitu  mendagri  untuk pemberdayaan pemerintahan desa, mendes untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan menkeu untuk transfer dana desa”. iv
Upaya  Kemendagri  mengamankan  dana  desa  sesuai  peruntukannya,  yakni  untuk pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan.  Dengan  demikian,  Kemendagri yang menangani urusan pemerintahan masih mempunyai ruang yang luas untuk bekerja karena dana  desa  tidak  melulu  dititikberatkan  pada  urusan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  sesuai  ketentuan  Permendes  PDTT  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa.  Argumen  ini,  bagaimanapun,  terlalu  tipis  kekuatannya mengingat  Pasal  19  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  sudah  mengunci bahwa  dana  desa  memang  harus  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. v

## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis implementasi  tugas dan fungsi sekretaris desa  dalam pelaksanaan pemerintahan desaperanan  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  asset    desa  di  Kabupaten  Muaro  Jamb  dan  apa saja  yang      dihadapi  oleh  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  asset    desa  di  Kabupaten  Muaro Jambi.
Sedangkan  manfaat      yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini  adalahSecara  akademis penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengembangkan  ilmu  peneliti  dalam  mata  kuliah  hukum pemerintahan daerah khususnya peran yang dilakukan oleh  pemerintah desa dan apa  kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut dan Secara praktis penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya  pemerintah desa)

## 4. METODE  PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten  Muaro  Jambi.  Dengan  pendekatan  bersifat  bersifat  deskriptif-analitis  guna memperoleh  gambaran  tentang  pelaksanaan  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif,  yaitu  penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang  pelaksanaan  peranan  dari pemerintah  desa    dalam  mengelola  asset    desa,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  memaparkan  fakta  yang  ditemukan  dilapangan  yang  berkaitan  dengan objek penelitian. di  Kecamatan Kumpeh Ulu  Kabupaten Muaro. Pendekatan  yang digunakan dalam  penelitian  ini  antara    metode  yuridis  –  normatif    dan  Metode  yuridis-empiris Sumber data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  :  Bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum  sekunder,  dan Bahan hukum tertier, Data  dikumpulkan dari data Kepustakaan dan lapangan dan dianalisis secara  dengan  Menginterpretasi  semua  peraturan  perundang-undangan  sesuai  masalah  yang dibahas. (b) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan (c)  Mengevaluasi  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas, kemudian ditangkan dalam bentuk uraian dan pernyataan-pernyataan.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  dengan  hak  otonomnya  berhak  mengelola  keuangan  desa  secara  mandiri.  Baik, mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta mengelola pembelanjaan anggaran tersebut.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  sangat  banyak  desa-desa  yang  belum  dapat memanfaatkan keistimewaannya. Desa-desa tersebut sebagian besar hanya mengelola aset desa untuk  pendapatan  desa  kepada  siapa  yang  mau  mengerjakannya.  Ketidakberdayaan  aparatur pemerintahan  desa  untuk  mengolah  aset  desa  secara  lebih  produktif  untuk  meningkat
partisipasi  masyarakat  secara luas sebagai  suatu  kegiatan  yang bermanfaat  untuk  kepentingan bersama masih sangat kurang. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada aset desa dan potensi desa setempat.
Desa  mempunyai  otonomi  dan  kewenangan  dalam  hal  perencanaan,  pelayanan  publik, keuangan  (APBDes),  dan  lain-lain.  Mempunyai  sistem  demokrasi  lokal.  Artinya,  dengan pemberian  kewenangan  pengelolaan  aset  desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  yang  terjadi  adalah  desa  diharapkan  semakin  maju  dan  makmur  untuk kemudian  semakin  banyak  keterlibatan  aktif  masyarakat  mulai  dari  tahap  perencanaan Musrenbang Desa pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertangunggjawabannya.  Mamun,  yang  terjadi  memang  masih  kembali  lagi  pada  kapasitas aparat  desa  lagi  dalam  memahami  perundangan,  atau  memang  mereka  paham  akan  tetapi peraturan demi kemudahan dan keuntungan aset desa semata.
Sumber  Pendapatan  Desa,  Pendapatan  asli  desa,  terdiri  dari  hasil  usaha  desa,  hasil kekayaan  desa,  hasil  swadaya  dan  partisipasi,  hasil  gotong  royong,  dan  lain-lain.  Pendapatan asli  desa  nantinya  diharapkan  dapat  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  pelaksanaan otonomi  desa  yang  diatur  dalam  undang-undang,  diyakini  akan  mendorong  desa  untuk  lebih bersikap mandiri karena memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol desanya sendiri.  Kemandirian  tersebut,  bisa  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  lebih  balk,  termasuk pengelolaan aset desa yang lebih profesional dan bermanfaat mengena langsung kepada warga masyarakat  Kemandirian  daerah  ini  memberikan  kewenangan  yang  luas  di  satu  sisi  dan rnemaju kinerja aparat pemerintah desa untuk memberdayakan warga desanya. Dengan adanya otonomi,  maka  otomatis  desa  akan  lebih  kreatif  dalam  menggali  penerimaan  pendapatan desanya.
Perlu  diketahui  lebih  dulu  bahwa  tidak  semua  desa,  terdapat  bentuk  pemilikan  demikian. Pengusahaan  atas  aset  desa  tersebut  diatur  oleh  musyawarah  desa.  Hal  ini  disebabkan pendapatan desa merupakan kekayaan dan sumber yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu  wilayah  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  manusia  setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Aset desa mandiri adalah  merupakan  desa  yang  memiliki  daya  saing,  berorientasi  sumberdaya  manusia  dan lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama ini administrasi pemerintahan belum dikelola  secara  baik  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  kepada  pengawasannya. Akibatnya sulit diketahui berapa jumlah sumber pendapatan dan keuangan desa yang telah ada serta  pembangunan  apa  yang  telah  dilaksanakan.  Kurang  baiknya  pengelolaan  tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman akan aturan yang berlaku.
Bertitik  tolak  dari  hal  itu  semenjak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  bagi  desa  yang  diberi  hak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri diharuskan  setiap  tahun  Anggaran  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  desa  tersebut  sama dengan Tahunan Anggaran Negara.
Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa terdiri dari dua bagian, yakni bagian penerimaan  dan  bagian  pengeluaran  dan  bagian  pengeluaran  diperinci  pula  menjadi  bagian pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran  pembangunan.  Salah  satu  tujuan  dari  pengadaan  aset  desa
adalah  agar  desa  mempunyai  penghasilan  yang  cukup,  baik  untuk  membiayai  segala  urusan pemerintahan  desa,  terutama  pembiayaan  urusan  administrasi  Pemerintahan  Desa,  karena kelancaran  administrasi  Pemerintahan  Desa  dapat  menunjang  terciptanya  ketertiban  dan keberhasilan  dalam  pemerintahan  desa  sekaligus  dapat  memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya kepada masyarakat serta membiayai pembangunan desa.
Tujuan  tersebut  akan  tercapai,  apabila  pengelolaan  aset  desa  tersebut  dilakukan  dengan baik, mulai dari pemeliharaan, penyadapan, pelaporan dan pengawasannya. Untuk pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambin telah dikeluarkan petunjuk-petunjuknya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Penggunaan  aset  desa  yang  menjadi  sumber  kekayaan  desa  adalah  pada  kolektif  yang sekarang  banyak  dikelola  oleh  masyarakat  yang  berada  pada  wilayah  desa  itu  sendiri.  jenis- jenis aset desa di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, terdiri atas:
1) Pasar Desa
2) Tanah Kas Desa
3) Bangunan Desa
Peranan  kepala  desa  berperan  dalam  pengelolaan  pasar  desa  Sakean  tidak  terlepas  dari ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset Desa. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1) Perencanaan;
Proses  perencanaan  dalam  hal  ini  melibatkan  seluruh  stack-holder  yang  ada  didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa  melalui  musyawarah  desa.  Selanjutnya  dilakukan  pengalokasikan  terlebih  dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran  dalam  merencanakan  perencanaan  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. Perencanaan  tersebut  bersifat  sederhana,  yang  berarti  bahwa  susunan  rencana  tersebut harus  sistematis,  prioritas  jelas  terlihat,  semua  kegiatan  pokok  yang  akan  dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum,  keterbukaan,  efisiensi,  efektivitas,  akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai  ekonomi. Yang  tertuang  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang  Penyusunan RKPDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa,  dalam  Pasal  29  peraturan  ini  disebutkan:  Pemerintah  Desa  menyusun  RKPDes sebagai  penjabaran  RPJMDes.  RKPDes  menjadi  dasar  penetapan  APBDes,  Rancangan RKPDes  harus  tergambar  Kondisi  Objektif  Desa.  Kondisi  Objektif  Desa  adalah  kondisi yang  menggambarkan  situasi  yang  ada  di  desa,  baik  mengenai  sumber  daya  manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.
Kepala  Desa  Sakean    dalam  menjalankan  kewenangannya  mengenai  perencanaan pengelolaan  pasar  desa  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

## 2) Pengadaan;
Pasal  9  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  1 Tahun 2016 Tentang  Pengelolaan Aset Desa menentukan:
(1) Pengadaan  aset  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  b,  dilaksanakan berdasarkan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan  dan  terbuka,  bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan  barang/jasa  di  desa  diatur  dengan  Peraturan  Bupati/Walikota  dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yusup mengatakan bahwa aset desa yang dimiliki oleh Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko  Barat  berupa  pasar  desa,  tanah  kas  desa,  pasar  hewan  dan  bangunan  desa. Pengelolaan  aset  desa  ini  tidak  seluruhnya  mendapat  perhatian  untuk  ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa. vi
Kepala  Desa  Sakean    dalam  menjalankan  kewenangannya  mengenai  pengadaan pengelolaan  pasar  desa  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## 3) Penggunaan;
Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:
(1) Penggunaan  aset  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  c,  ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Status  penggunaan  aset  Desa  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Keputusan  Kepala Desa.
Mengenai perkembangan hasil  yang didapat oleh pemerintah desa untuk dimasukkan ke dalam kas desa dari bagi hasil pengelolaan pasar desa  dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang  (2017),  mengenai  hasil  2008  (nihil)  2009-2013  mendapatkan  hasil  (nominal rupiah, tidak dikemukakan secara jelas). Untuk tahun 2014-2017 belum ada dilaporkan.
Penggelolaan pasar desa di  Desa  Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi  ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang, tetapi hasil yang didapat untuk  kas  desa sebanyak Rp. 17.412.258,00 Hasil  yang diterima untuk  kas desa ini tidak mengalami penambahan lagi secara signifikan karena beberapa kali terjadi perbaikan pada sktruktur bangunan yang roboh dan rusak.
Mengenai kewajiban pedagang adalah membayar retribusi setiap hari pekan/kalangan dengan rincian sewa petak sebesar Rp. 300.000,/M²/Bulan, untuk los Rp. 150.000,-/bulan dan  retribusi  kebersihan  sebesar  Rp.  5.000.  Setiap  pedagang  tidak  semuanya  selalu membayar  kewajibannya  tepat  pada  waktunya  tergantung  dari  pendapatan  yang  mereka terima.  Apabila  hasil  penjualannya  mengalami  penurunan  maka  pembayaranpun  belum dibayarkan  tepat  pada  waktunya.  Penagihan  retribusi  biasanya  dilakukan  oleh  petugas pengelola pasar setiap bulannya paling lambat 20 bulan berjalan. Bila terlambat dari waktu yang  telah  ditentukan  dikenakan  denda  10  %  (sepuluh  persen)  setiap  satu    bulan  dari jumlah yang terhutang.
Berdasarkan  hasil  penelitian    5  (lima)  pedagang  dari  7  (tujuh)  pedagang  yang membayar  tepat  waktu  merupakan  mereka  yang  menyewa  dengan  pihak  penyewa  atau pihak  kedua.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  yang  harus  mereka  laksanakan  karena mereka merupakan pihak ketiga  yang membayar sewa dengan pihak penyewa  atau pihak kedua setiap tahun dan juga membayar sewa dengan pihak pengelola tiap bulannya. Dan yang   wanprestasi  ini dialami oleh 7 (tujuh) orang pedagang dari 14 (empat belas) orang responden pedagang yang tidak membayar angsuran retribusi tepat pada waktunya.
Berdasarkan  pendapat  dari  pedagang  menjelaskan  bahwa  juga  pernah  mengalami keterlambatan  pembayaran  retribusi  selama  4  bulan  berturut-turut.  Mengenai keterlambatan ini dikarenakan tidak setiap hari orang membeli bumbu masak selain karena banyaknya pedagang yang juga berjualan bumbu masak yang menjadi saingan saya dalam berjualan bumbu masak, setahu saya di Pasar Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat ada sekitar 17 orang yang juga berjualan bumbu masak.
Dalam  perkembangannya,  pengelolaan  pasar  desa  diketahui  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pihak  pemerintah  desa  dan  tokoh  masyarakat  tidak  dilakukan  secara baik  dan  benar.  Adanya  kerugian  dalam  pemanfaatan  pasar  desa  tentunya  didasari  atas pola pengawasannya yang tidak terselenggara secara baik dan benar. Pengawasan terhadap pasar  desa  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Sehingga  fungsi  pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dipandang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Kepala  Desa  Sakean    dalam  menjalankan  kewenangannya  mengenai  pemanfaatan pengelolaan  pasar  desa  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## 4) Penatausahaan;
Sebelum  masuk  dalam  tahap  pelaporan,  pengelolaan  aset  desa  seharusnya  memilki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini Desa Sakean  memiliki pembukuan maupun  inventarisasi  dan  pelaporannya.  Dalam  pembukuan  ini  dalam  hal  pelaporan  atau pertanggung  jawaban  ini  selalu  dibuat  pada  setiap  kegiatan  yang  dilakukan.  Tata  usaha yang  sekarang  ini  kita  laksanakan,  kepala  urusannya  kan  ada  3  (tiga),  ada  kepala  urusan pembangunan,  kepala  urusan  umum,  kepala  urusan  pemerintahan  penatausahaan pengelolaan  aset  desa  terlebih  dahulu  dilakukan  pembukuan  dalam  proses  pembukuan  ini dilakukan  terlebih  dahulu  perhitungan  aset,  lalu  pencatatan,  setelah  itu  baru  dilaporkan masuk  dalam  pembukuan.  Setelah  pembukuan  selesai  barulah  masuk  dalam  jurnal inventarisasi,  dan  terakhir  dilakukan  pelaporan  untuk  menyusun  laporan  pertanggung jawaban.
Tanggung  jawab  dan  kewenangan  dalam  mengelola  aset  desa  dilakukan  sepenuhnya oleh pemerintah desa dengan kepala desa sebagai pucuk pimpinannya. Dalam menentukan kebijakan  untuk  penyelenggarakan  pemerintahan  desa  baik  itu  Kepala  Desa  beserta perangkatnya  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  haruslah  menyikronkan  setiap  kebijakan itu  dengan  kondisi  dan  karakteristik  daerah  sehingga  program  dan  kegiatan  pemerintahan desa  yang  ada  pada  dasarnya  dimungkinkan  untuk  dikembangkan  atau  dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.
Adapun  mengenai  pengelolaan  pasar  desa  tersebut  seperti  yang  diterangkan  oleh Yusup, yaitu berupa: “Hasil retribusi tidak seperti yang diharapkan, terjadinya banyaknya pedagang  yang  menunggak  pembayaran  retribusi  pasar  desa.  Sehingga  hasil  penerimaan dari  pengelolaan  pasar  desa  sedikit  kadangkali  tidak  ada  habis  untuk  menutupi  modal pengelolaan pasar desa.
Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Kabupaten  Muaro  Jambi  khususnya  di  Kecamatan  Kumpeh  ulu    sesuai  dengan  petunjuk yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Aset  Desa.  Berbeda  halnya  dengan  pengelolaan  hasil  Pasar  Desa  Sakean sistemnya  cukup  baik,  paling  tidak  sampai  mencapai  target,  karena  mulai  dari  pelaporan, penyimpanan  dan  penggunaan  serta  target  yang  ingin  dicapai  terpola  secara  sistematis, sehingga  dapat  mencegah  Kepala  Desa  dalam  penggunaan  secara  tidak  berdayaguna, meskipun  disinyalir  masih  ada  Kepala  Desa  tidak  melaporkan  hasil  Pasar  Desa  Sakean secara jujur.
Kades  yang  memiliki  pasar  desa  untuk  dapat  menyampaikan  laporan  perkembangan pasar desa dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pengelolaan dan perkembangan Pasar Desa dilaporkan oleh Kades/Lurah kepada Camat secara berkala setiap triwulan
(2) Camat  merekap  laporan  Pasar  Desa  perdesaan/kelurahan  untuk  selanjutnya  dilaporkan kepada Bupati Merangin setiap triwulan setiap tanggal 5 Bulan berikutnya.
(3) Bentuk  laporan  pengelolaan  dan  perkembangan  Pasar  Desa  mengacu  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Peranan Kepala Desa belum dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang  kurang  baik.  akhirnya  pasar  desa  belum  memberi  manfaat  terhadap  peningkatan pendapatan  desa.  Kendala-kendala  yang  tergolong  sebagai  kendala  internal  berupa:  Tingkat pendidikan  aparat  pemerintah  desa  dan  sebagian  besar  anggota  BPD  yang  masih  kebanyakan lulusan SLTP dan Pengetahuan dan pemahaman hukum  yang masih dikatakan awam  dimiliki oleh  aparat  pemerintah  desa.  Sedangkan  kendala  eksternal  yaitu:  pemahaman  yang  keliru dikalangan  masyarakat  tentang  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan  Anggaran  Dana Desa.
Dengan  demikian  dapat  disarankan  bahwa  Pengelolaan  pasar  desa  hendaknya disempurnakan  dan  adanya  mekanisme  dan  sistem  pengelolaan  yang  baku    serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa. Sehingga hal  ini akan menjadi  penekanan pihak  pemerintah desa dan khususnya Badan Permusyawaratan Desa Sakean  meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  khususnya  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  pengelolaan  pasar  desa.    Kepala  Desa  Sakean  hendaknya  melibatkan  partisipasi masyarakat desa secara aktif dan berkesinambungan

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Rozali. Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu  Alternatif . Raja Grafindo Persada, Yakarta, 2000.
Handajaningrat,  Soewarno  dan  R.  Hindratmo. Landasan  dan  Pedoman  Kerja  Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa . Haji Masagung, Jakarta, 1983.
Kartasapoetra, G dkk. Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya . Bina Aksara, Jakarta, 1986.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum . CV. Mandar Maju. Bandung, 2008.
Ndraha, Taliziduhu. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa . Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
Salim  HS  dan  Erlies  SN. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Proposal  Tesis  dan Disertasi . Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
anto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

## Endnote
i HAW.  Widjaja, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi Yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 166.
ii Ibid., iii Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada APBN-P 2015 , http://apbnnews.com, tanggal akses 27 Desember 2016.
iv James Manulang, Pemerintah Pusat Jangan Permainkan Dana Desa , http://www.sinarharapan.co, tanggal akses 27 Desember 2016.
v Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, Loc.Cit.
vi Wawancara dengan  Yusup,  Kepala  Desa  Sungai  Putih  Kecamatan  Bangko  Barat Kabupaten Merangin, tanggal 23 April 2017.