## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Strategi Pemeriksaan Pajak dalam Mendorong Peningkatan Tata Kelola Perusahaan di Bidang Akuntansi
Stanty Aufia Rachmat 1 , Antoni 2 , Sepbeariska Manurung 3 , Novita Butarbutar 4 , Christine Dewi Nainggolan 5 1,2 Universitas Gunadarma 3,4,5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung E-mail: stantyaufia10@gmail.com
Article History:
Received: 25 April 2024
Revised: 11 Mei 2024 Accepted: 13 Mei 2024
Abstract: This study aims to examine DGT's strategy, one of which is tax audits in encouraging the improvement of corporate governance in accounting, considering the output of accounting, namely the company's financial statements as the basis for WP Badan to calculate the amount of tax payable in implementing the Self Assessment System (SAS) in Indonesia. This research raises prospect theory as a reference for thinking in order to interpret the behavior of WP Badan in complying with national tax policies in terms of corporate governance in the preparation and presentation of fiscal financial statements as the basis for calculating taxes deposited to the State. The methodology used is a literature study through primary and secondary data with content analysis as a data analysis technique. Research findings show that concerns that WP Badan will be subject to administrative sanctions as well as criminal sanctions due to audits will encourage WP Badan to carry out procedures in making accounting books and presenting fiscal financial statements appropriately.
Keywords: Accounting Compliance, Accounting, Corporate Governance, Financial Transparency, Tax Audits
PENDAHULUAN Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Kemenkeu dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai fasilitator dalam mewujudkan kontribusi pembangunan nasional yakni dengan peningkatan penerimaan pajak negara serta termasuk misi yang harus diwujudkan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE–06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Direktur Jenderal Pajak . DJP meluncurkan strategi dalam mencapai intensifikasi penerimaan pajak melalui berbagai upaya, dimana salah satu nya adalah pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak (WP) Badan guna membentuk sikap patuh WP terhadap kebijakan perpajakan nasional. (Mandagi et al., 2014) menyatakan bahwa kepatuhan WP digambarkan pada iktikad dan kesadaran dalam menyajikan segala kewajiban perpajakannya secara lengkap. Di lain sisi, (Layata & Setiawan, 2014) menyebutkan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi pada beberapa faktor salah satu nya pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa pemeriksaan pajak menumbuhkan kesadaran WP dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan pajak Negara. Hal ini dikuatkan dalam (Zulma, 2020) bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Tata kelola perusahaan diharapkan mampu menunjang peningkatan kinerja perusahaan dengan menerapkan prosedur sebagai upaya pengawasan kinerja manajemen sebagai agen yang diberikan wewenang oleh prinsipal dalam menjalankan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, (Sukanto & Widaryanti, 2018) menyatakan bahwa semakin baik implementasi tata kelola perusahaan dapat dicerminkan pada kemampuan perusahaan dalam menghindarkan celah yang kerap dimanfaatkan oleh manajemen dalam melakukan tindakan menyimpang terutama pada penyusunan hingga penyajian laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan ini, peneliti berpendapat bahwa perlu bagi DJP melakukan tindakan sebagai bentuk antisipasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang disajikan tidak apa adanya. Hal ini didasari oleh banyak beredar kasus mengenai penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi yang menggambarkan keengganan WP dalam menyetorkan jumlah pajak yang tinggi ke Negara. Seperti Halnya pada praktik tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh WP Badan melalui kebijakan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan (Budiman, 2012).
Dari segi akuntansi, DJP telah memberikan aturan kepada WP Badan agar menyelenggarakan pembukuan dan bukan pencatatan. Pencatatan merupakan proses pengumpulan data secara teratur dari peredaran, penerimaan dan atau penghasilan bruto sebagai acuan dalam perhitungan pajak terutang. Hal demikian dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali sampai pada Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, output dari pembukuan ini nantinya menghasilkan sebuah laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar bagi WP Badan dalam menghitung, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya ke DJP, mengingat Indonesia hingga saat ini memberlakukan Self Assesment System (SAS) sebagai sistem perpajakan nasional. Peneliti berpendapat bahwa SAS tampak memberikan amanah kepada WP dalam menentukan nominal yang disetorkan pada Negara, sehingga sistem tersebut perlu didorong oleh kepatuhan WP dalam menyajikan laporan keuangan dengan benar tanpa ada manipulasi. (Akhyaar et al., 2022) menyebutkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Mengingat pentingnya nilai laba yang tersaji dalam laporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) oleh WP badan, (Septriani & Handayani, 2018) mengemukakan bahwa manajemen laba menjadi bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang seringkali dipilih oleh perusahaan. Tidak cukup dari itu, peneliti juga menemui di lapangan bahwa beberapa diantaranya dari WP Badan belum memiliki pembukuan akuntansi, dan hanya pencatatan sederhana yang dimiliki. Atas hal demikian, lantas bagaimana jika pernyataan ini disandingkan dengan SAS yang memberikan wewenang bagi WP dalam menentukan nominal yang akan disetor ke Negara. Melihat realita ini, peneliti berpikir bahwa hal demikian merupakan permasalahan yang nyata terjadi. Oleh sebab itu, disinilah celah yang harus diberikan tindak lanjut oleh DJP sebagai Lembaga yang berwenang dalam mengatasi perpajakan nasional. Dengan ini peneliti sepakat pada (Budileksmana, 2001) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Dari beberapa uraian sebelumnya, diperoleh inti permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu ada pada

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 680
ketidaktersediaan pembukuan akuntansi dan laporan keuangan yang dimanipulasi. Dari dua permasalahan ini tentu akan membawa dampak nantinya pada perhitungan besaran pajak terutang WP Badan terkait.
Tidak lepas dari peran utama pajak bagi pembangunan sesuai amanat yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang mana terdapat kesenjangan pada keadaan saat ini dengan masih banyak ditemui adanya praktik manipulasi laporan keuangan dan ketidaktersediaan laporan keuangan oleh beberapa perusahaan. Sebagai tanggapan dari GAP diatas, penelitian ini menyajikan kebaruan dengan melakukan studi kepustakaan mengenai strategi DJP pada upaya pemeriksaan pajak dalam mendorong peningkatan tata kelola perusahaan di bidang akuntansi, mengingat output dari akuntansi yakni laporan keuangan perusahaan sebagai dasar bagi WP Badan menghitung besaran pajak terutang dalam menerapkan SAS di Indonesia.
METODE PENELITIAN Metodologi yang digunakan yaitu library research. Adapun data yang menunjang penelitian diperoleh dari hasil wawancara, buku, artikel ilmiah, dan web resmi yang dikumpulkan sesuai dengan topik riset yaitu strategi fiskus melalui upaya pemeriksaan lapangan kepada WP Badan dapat mendorong terbentuknya tata kelola dalam bidang akuntansi, khususnya terkait dengan penyusunan maupun penyajian laporan keuangan fiskal sebagai dasar penghitungan besaran pajak terutang. Analisis data yang diterapkan pada riset ini adalah metode analisis isi (content analysis) yang di modifikasi dengan wawancara guna mengetahui bagaimana sudut pandang Wajib Pajak Badan yang telah melewati pemeriksaan lapangan oleh fiskus. Tahapan analisis data dilakukan mengikuti (Darmalaksana, 2020) akan dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:
1. Tahapan Klasifikasi Pada tahapan ini, temuan data akan diklasifikasikan berdasarkan formula pembahasan. Adapun riset ini akan diawali dengan beberapa kemungkinan penyimpangan oleh WP Badan dari sudut pandang Wajib Pajak. Dari tahap tersebut akan dikaji mengenai visi fiskus dalam menjalankan pemeriksaan lapangan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang relevan mengenai apa dibalik pemeriksaan lapangan yang diselenggarakan bukan menyeluruh melainkan hanya sebagian dari keseluruhan WP Badan di Indonesia.
2. Pengolahan Data dan Pengutipan Referensi Tahapan ini dilakukan dengan dengan mengelola data hingga diperoleh temuan riset yang nantinya akan dianalisis berdasarkan teori prospek.
3. Menampilkan Data Pada Langkah ini, peneliti akan menampilkan data secara terstruktur sesuai dengan kerangka berpikir guna menyajikan pembahasan yang runtut dan mudah dipahami.
4. Abstraksi Data Proses abstraksi data akan ditempuh peneliti dengan mengangkat pola atas temuan penelitian agar diperoleh informasi yang utuh. Dengan demikian dalam riset ini akan dibentuk pola bagaimana pemeriksaan pajak dalam mendorong peningkatan tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan oleh WP Badan.
5. Interpretasi Data Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dengan memahami temuan-temuan riset, dimana dari temuan tersebut akan diinterpretasi menggunakan teori prospek guna memaknai strategi DJP melalui pemeriksaan lapangan dalam meningkatkan tata kelola dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan fiskal.
6. Penarikan Kesimpulan
Dari beberapa upaya yang telah dijalankan, peneliti akan mengangkat sebuah kesimpulan, terkait bagaimana pemeriksaan lapangan oleh fiskus dalam memotivasi WP Badan dalam menyajikan informasi keuangan secara real sebagai cerminan atas tata kelola yang baik. Penelitian berbasis studi kepustakaan sebelumnya telah beberapa kali digunakan, adapun diantaranya oleh (Ramanda et al., 2019), (Aminati & Purwoko, 2013), (Aswati et al., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak badan merupakan penyumbang utama pajak, akan tetapi pajak badan memiliki potensi besar untuk melakukan tax avoidance (penghindaran pajak). Tax avoidance dituangkan dalam tidak melaporkan secara real kewajiban perpajakan dan melaporkan SPT yang salah (Widyaningsih et al., 2022) . Telah disampaikan didalam UU Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP menyebutkan bahwa terdapat beragam pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, sepertihalnya: (1) Dengan sengaja tidak melaporkan SPT nya, (2) menyampaikan SPT dengan informasi yang bohong, (3) sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), (4) menyalahgunakan NPWP, (5) menolak untuk dilakukannya pemeriksaan, (6) menyajikan pembukuan akuntansi yang palsu, (7) tidak melakukan pembukuan akuntansi melainkan hanya membuat pencatan, (8) tidak menyimpan dokumen pendukung atas ketersajian laporan keuangan, (9) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut ke fiskus, (10) menerbitkan faktur pajak, bukti pemotongan pajak maupun surat setoran palsu. Dari semua jenis penyimpangan diatas, peneliti berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran ini jika tidak diatasi akan berdampak pada rendahnya penerimaan Negara, sehingga guna menumpas praktik ilegal yang mengarah pada ketidakpatuhan, fiskus melakukan pemeriksaan pajak sebagai bentuk teguran atas ketidakpatuhan WP pada aturan perpajakan yang telah diberlakukan. Argumen peneliti diperkuat oleh (Taroreh, 2013).
(Asih et al., 2018) menyatakan bahwa demi terlaksananya kepatuhan WP memenuhi kewajiban perpajakan, fiskus dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dijalankan sebagai fungsi pengawasan bagi WP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Regulasi mengenai pemeriksaan pajak telah dituangkan secara tersurat dalam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Namun bertolak belakang bahwa pada realitanya pelanggaran yang dilakukan oleh WP dalam memenuhi kewajibannya masih tinggi.
Guna memahami bagaimana strategi pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan tata kelola WP Badan dalam bidang akuntansi khususnya pada penyajian laporan keuangan fiskal, dalam hal ini peneliti mengemukakan terkait langkah-langkah fiskus dalam menjalankan pemeriksaan pajak, diantaranya:
1. Proses awal pemeriksaan Adapun Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh fiskus pada awal pemeriksaan, terdiri atas: a. Kepala KPP memberikan usulan pemeriksaan atau data normatif kepada Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak.
b. KANWIL Pajak memberikan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
c. Kepala KPP membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
d. Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persiapan dan perencanaan pemeriksaan.
e. Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan pajak.
2. Prosedur Pemeriksaan Lanjutan Setelah proses awal tersebut, pemeriksaan pajak dijalankan sebagai berikut: a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
b. WP yang diperiksa harus: 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 3) Memberi keterangan yang diperlukan.
c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
d. DJP berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.
Melihat teknis pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut, peneliti dalam hal ini memberikan argumen berlandaskan teori prospek bahwasannya dengan adanya dua kemungkinan sikap yang dipilih oleh WP Badan yaitu perilaku yang suka akan tantangan dan perilaku yang condong untuk menghindari risiko mengarah pada pilihan WP Badan mengenai sikap patuh tidaknya terhadap aturan perpajakan nasional.
Pada sikap pertama dalam teori prospek disebutkan bahwa WP Badan suka akan tantangan. Dari pernyataan ini, peneliti mengaitkan sikap pada WP Badan yang mengesampingkan aturan perpajakan dengan melakukan kecurangan pada penyajian laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu, tidak ada jaminan kepada DJP bahwa seluruh WP dapat mematuhi semua aturan perpajakan nasional, sehingga demi terselenggaranya kepatuhan oleh seluruh WP, diberlakukannya skema pemeriksaan pajak sebagai efek jera atas penyimpangan- penyimpangan kebijakan yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang KUP.
Pada prosedur pemeriksaan lanjutan yaitu pada poin b dan poin c mengenai kewajiban WP Badan dalam menunjukkan beberapa data maupun informasi kepada Tim pemeriksa mengenai pembukuan dan segala bukti pendukung terhadap nilai yang disajikan dalam laporan keuangan fiskal ini yang menjadi inti pembahasan, dimana disinilah letak kemanfaatan pemeriksaan pajak dalam mendorong WP Badan memperbaiki serta meningkatkan tata kelola perusahaan di bidang akuntansi yakni dalam penyusunan maupun penyajian laporan keuangan fiskal, hal demikian dikarenakan adanya kekhawatiran akan sanksi administrasi maupun pidana yang ditetapkan atas temuan pemeriksaan lapangan pada ketidakbenaran ataupun penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh WP Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Argumen tersebut diperkuat oleh (Mandagi et al., 2014) , (Gunarso, 2016) , (Andriono & Hidayatulloh, 2020) . Hal demikian menjadi sangat krusial, dikarenakan laporan keuangan fiskal merupakan pijakan bagi WP Badan dalam menerapkan prinsip self-assessment system (SAS) yaitu menghitung, menyetorkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal demikian dikarenakan dengan adanya pemeriksaan pajak dan Tim pemeriksa menemukan adanya informasi palsu yang telah sengaja dilakukan oleh WP bersangkutan, maka akan dijatuhi hukuman berupa sanksi administrasi hingga pada ranah pidana.
Setelah melihat sisi kemanfaatan skema pemeriksaan pajak oleh fiskus, peneliti akan menampilkan beberapa poin yang hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak Badan yang mengalami pemeriksaan pajak atas usaha yang dijalankan guna melihat dari sisi yang berbeda yaitu sudut pandang WP Badan. Adapun beberapa uraian yang disampaikan oleh WP Badan: “Ya kalau ditanya dari pihak kami, tentu kami menjawab kalau bisa tidak perlu dengan pemeriksaan mbak, toh kami ya selalu laporkan kewajiban kami tepat waktu. Karena jika diperiksa itu selain bikin deg-gegan juga pasti kami kena denda. Saya kemarin kena sekitar 350 Juta mbak. Bayangkan siapa yang gak sesak nafas. Mana kala itu saya posisi di rumah sakit, dan di kantor hanya ada staf-staf saya. Gegara ada kejadian itu, langsung saya bertekad untuk selenggarakan pembukuan. Saya trauma mbak, uang segitu bukan uang kecil mbak bagi kami. Saya juga sampai pakai konsultan pajak sejak itu, agar saya diberi saran dan masukan juga diingatkan kalau ada kewajiban perpajakan kita yang belum disetorkan. Ya mulai itu, saya ngewanti-wanti semua staf buat Kerjasama mulai dari nol tuk buat pembukuan akuntansi, karena kemarin-kemarin cumin pencatatan aja. Jadi ya saya ga bisa membantah juga pas bapak- bapak pemeriksa dari pajak itu kasih hasil penelitian, karena catatan dah amburadul. Sampai- sampai saya juga agak getun kenapa nggak dilaporkan aja, misal dilaporkan kan saya gak kena denda macam-macam, bayar pokok aja. Misal gin ikan saya jadi dobel, bayar kurangan pokok iya, denda juga iya. Tapi ya sudahlah mbak, saya ambil hikmahnya saja. Mungkin dengan itu moga bisnis saya ini kedepan makin berkah makin jaya, dan dijauhkan dari segala hambatan. Itu yang saya tekankan buat diri saya dan tim, karena bisnis saya ini juga ladang banyak orang cari nafkah mbak…yaitu yang kadang buat saya semangat untuk tidak down hadapi semuanya.” Beberapa uraian dari sudut pandang Wajib Pajak Badan dapat ditarik garis besar, bahwa pemeriksaan pajak adalah sebuah efek jera bagi WP Badan yang mengalami pemeriksaan untuk kedepan dapat menyelenggarakan pembukuan serta menyajikan laporan keuangan fiskal dengan apa adanya tanpa rekayasa. Apabila merujuk pada uraian wawancara diatas, efek jera ditunjukkan pada dampak dari pemeriksaan pajak yaitu temuan dari fiskus yang menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban pokok yang kurang dibayar dengan disertai denda atas kelalaian tersebut.
KESIMPULAN Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan teori prospek terdapat perilaku WP yang condong menyukai tantangan dan menghindari tantangan. Atas ketidakpastian ini menimbulkan kemungkinan bahwa sebagian WP mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP, dan sebagian lainnya tidak demikian. Dengan ini, peneliti berargumen bahwa upaya pemeriksaan pajak adalah penting, disamping sebagai upaya stabilisasi penerimaan Negara juga sebagai bentuk dorongan bagi WP Badan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dalam bidang akuntansi yang dituangkan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan fiskal dengan sebenar-benarnya. Dorongan bagi WP Badan ini ada ketika skema pemeriksaan oleh fiskus mendapat temuan lapangan yang membuktikan bahwa WP Badan diketahui dan terbukti memberikan informasi keuangan dengan tidak jujur, sehingga akan berdampak pada upaya efek jera yang diberikan fiskus sebagai konsekuensi atas Tindakan culas WP Badan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber utama bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional (Asih et al., 2018).
Guna meningkatkan wawasan keilmuan mengenai pajak di Indonesia, harapan peneliti agar penelitian kedepan dapat menelaah lebih banyak strategi fiskus dan kemanfaatannya bagi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 684
Wajib Pajak. Di lain sisi, peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengungkap mengenai efektivitas strategi DJP serta memberikan saran terkait apa saja yang perlu untuk ditingkatkan demi terwujudkan sistem perpajakan yang memadai bagi Indonesia.
Selanjutnya saran ditujukan kepada pihak DJP, agar skema pemeriksaan pajak dapat ditingkatkan dari sisi transaparansi. Mengingat hingga saat ini pemeriksaan pajak maupun perjalanan tahapan-tahapan begitupun penerbitan surat-surat hasil pemeriksaan belum dapat diakses dari laman resmi DJP online Wajib Pajak yang bersangkutan. Harapan kami agar kedepan dapat lebih ditingkatkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa DJP memang anti kolusi dan bekerja tulus bagi Negeri tercinta Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI
Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 13 (2), 202–217. Aminati, A. Y., & Purwoko, B. (2013). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling resolusi konflik interpersonal. Jurnal BK Unesa , 3 (01), 222–235.
Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 18 (2).
Asih, H. F., Fidiana, F., & Amanah, L. (2018). TARIF PAJAK DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI ANGKA. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 7 (10).
Aswati, W. O., Mas’ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1), 27–39.
Budileksmana, A. (2001). Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Accounting and Investment , 2 (1), 56–74. Budiman, J. (2012). Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance) . Universitas Gadjah Mada.
Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 5 . Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 20 (2), 214–223.
Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 (2), 540–556.
Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (3). Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi kepustakaan mengenai landasan teori body image bagi perkembangan remaja. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling , 5 (2), 121–135.
Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis , 11 (1), 11–23.
Sukanto, E., & Widaryanti, W. (2018). analisis pengaruh ukuran kap dan tata kelola perusahaan terhadap integritas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi , 13 (1), 20–44.
Taroreh, J. A. (2013). Pemeriksaan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran pajak. Lex Crimen , 2 (2). Widyaningsih, G. A. E., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi. Jurnal Analogi Hukum , 4 (2), 141–145. Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 288–294.