p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN NYAPAH KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG

## THE IMPLEMENTATION OF THE FAMILY PLANNING VILLAGE PROGRAM IN THE VILLAGE OF NYAPAH, AT WALANTAKA DISTRICT OF  SERANG CITY
(disubmit 15 Oktober 2021, direvisi 25 November 2021, diterima 29 November 2021)
Siti Rohayati , Leo Agustino, dan Rina Yulianti Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Email : SitiRohayati0201@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksaan program Kampung KB di Kelurahan Nyapah, terdapat beberapa masalah seperti: kurangnya kesadaran  masyarakat  yang  termasuk  kedalam  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  belum  mengikuti sebagai  peserta  Keluarga  Berencana  (KB),  kurangnya  fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  Kampung  KB Kelurahan  Nyapah  dan  belum  maksimalnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembinaan  ketahanan keluarga  di  program  Kampung  KB  Kelurahan  Nyapah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  program,  faktor-faktor  yang  menghambatnya,  dan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan program Kampung KB) di Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota  Serang.  Teori  yang  digunakan  teori  implementasi  Model  Van  Metter  dan  Van  Horn.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Program  Kampung  KB  dikelurahan  Nyapah  belum  berjalan  dengan  maksimal  hal  ini dilihat  dari  pelaksanaan  program  ini  yang  tidak  berjalan  lagi  serta  banyak  kekurangan dari  berbagai indikator diantaranya sumber daya finansial; kurangnya kesadaran masyarakat yang termasuk kedalam Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  belum  mengikuti  sebagai  peserta  KB;  kurangnya partisipasi  dan kesadaran  Masyarakat  dalam  pembinaan  ketahanan  keluarga ,  dan  upaya untuk  memperbaiki pelaksaan program kampung KB dengan melakukan evaluasi program; evaluasi ketersediaan sumber daya yang mendukung dan melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal.

## Kata Kunci: Pertumbuhan penduduk,  pelaksanaan program, dan Kampung KB

## ABSTRACT
In the implementation of the Kampung KB program in Nyapah Village, there are several problems such as: lack of awareness of the people who are included in the Childbearing Age Couple who have not participated as Family Planning (KB) participants, lack of health facilities in the Kampung KB, Nyapah Village and not maximal participation community in fostering family resilience in the Kampung KB e program, Nyapah Village. This study aims to determine the implementation of the program, the factors that  hinder  it,  and  the  efforts  that  can  be  made  to  improve  the  implementation  of  the  Kampung  KB program in Nyapah Village, Walantaka District, Serang City. The theory used is the implementation theory of the Van Metter and Van Horn Models. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the implementation of the Kampung KB Program in the Nyapah village has not run optimally, this can be seen from the implementation of this program which is  no longer running and there are many shortcomings from various indicators including financial resources; lack of awareness of the people who are included in the fertile age couple  who have not participated as  family  planning  participants;  lack  of  community  participation  and  awareness  in  fostering  family resilience,  and  efforts  to  improve  the  implementation  of  the  Kampung  KB  program  by  conducting program evaluations; evaluate the availability of supporting resources and coordinate vertically and horizontally.
Keywords: population growth, Kampung KB, implementation program

## PENDAHULUAN
Angka  kelahiran  mempengaruhi jumlah  penduduk  karena  dengan  adanya kelahiran, jumlah penduduk pun bertambah dan  akan  terus  meningkat.  Di  Indonesia dari  tahun  ke  tahun  angka  kelahiran  serta pertumbuhan  penduduk  terus  terjadi, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan  Pusat  Statistik  Nomor  07/01/Th. XXIV.21  Januari  2021  bahwa  jumlah penduduk Indonesia pada September tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, semenjak Indonesia  melakukan  sensus  penduduk setiap sepuluh tahun sekali, selalu menunjukkan  peningkatan  pada  setiap sensus penduduk yang dilakukan pemerintah.  Berdasarkan  berita  resmi statistik  tersebut  hasil  sensus  penduduk mengalami  pertambahan  penduduk  32,56 Juta  Jiwa  penduduk  dibandingkan  dengan sensus penduduk pada tahun 2010 (BPS-RI, 2021).
Pertambahan  penduduk  yang  terjadi pada  sensus  penduduk  yang  dilakukan ditahun 2020 sebesar 32,56 Juta Jiwa, jika diambil  rata-rata  pertambahan  penduduk setiap  tahunnya  sebesar  3,26  juta  jiwa setiap tahunnya. Sementara itu dalam kurun waktu  sepuluh  tahun  terakhir  dari  tahun 2010-2020  laju  pertumbuhan  penduduk Indonesia  sebesar  1,25  %  pertahun  (BPS- RI, 2020) dan ini bisa menjadi permasalahan  akut  yang  kalau  tidak
dikendalikan maka Indonesia akan mengalami  ledakan  penduduk.  Untuk mengatasi permasalah tersebut  pemerintah telah merancang program Keluarga Berencana.  (Pada  bulan  Novembar  1968 pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana  Nasional  (LKBN),  yang  dalam menjalankan tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Menteri
Negara
Kesejahteraan  Rakyat.  Pada  tahun  1969 program  KB  masuk  dalam  Pelita  I  dan merupakan bagian dari program pembangunan  nasional.  Kemudian  pada tahun  1970  didirikan  BKKBN  (Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Barencana Nasional), menggantikan LKBN (Singarimbun,  1996).  Program  Keluarga Berencana menurut Undang-undang nomor 10  tahun  1992  tentang  perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera  mengatakan  bahwa  Keluarga Berencana  adalah  upaya  peningkatan kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat melalui  pendewasaan  usia  perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan  keluarga  serta  peningkaan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga  kecil,  bahagia  dan  sejahtera. Undang-undang  nomor  10  tahun  1992 kemudian diperbarui dengan adanya Undang-undang  nomor  52  tahun  2009 tentang  perkembangan  kependudukan  dan pembangunan  keluarga    menyebutkan
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
bahwa,  Keluarga  Berencana  adalah  upaya mengatur  kelahiran  anak,  jarak,  usia  ideal melahirkan,  mengatur  kehamilan,  melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Kota  Serang  termasuk  kota  yang mempunyai persoalan terhadap laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dari  tahun  ke  tahun  seperti  yang ditunjukkan Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Penduduk Kota Serang 2017 -
2019 No Penduduk Kota Serang (Jiwa) Kecamatan 2019 2018 2017 1. Curug 51.475 50.885 51.204 2. Walantaka 96.678 92.253 94.487 3. Cipocok Jaya 118.587 109.793 114.162 4. Serang 224.546 226.717 230.196 5. Taktakan 94.074 90.960 92.550 6. Kasemen 97.593 95.992 96.838 Kota Serang 688.603 677.804 666.600
Sumber: BPS Kota Serang, (2020) diolah
Tingginya  angka  kelahiran  menjadi faktor  utama  terjadinya  pertambahan penduduk.  Permasalahan  inilah  yang menjadi asal mula dikeluarkannya Program Kampung  Keluarga  Berencana  KB  untuk wilayah  Kota  Serang.  Ini  sesuai  dengan Amanat  Presiden  RI  Joko  Widodo  Pada tanggal  14  januari  2016  kepada  BKKBN agar  dapat  menyusun  suatu  kegiatan/ program  yang  dapat  memperkuat  upaya pencapaian  target/sasaran  Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 2015-2019 (Kemenkominfo,  2016).    Dalam  rangka menindaklanjuti  pencanangan  Kampung KB oleh Bapak Presiden RI dibuatlah Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor:  440/70/SJ.  Lalu  setelah mendapat  surat  edaran,  Walikota  Serang mengeluarkan  Surat  Keputusan  Walikota Serang  Nomor:  476/Kep.223-Huk/2017 tentang Penunjukan Dan Penetapan Lokasi Kelurahan  Binaan  Untuk  Pelaksanaan Program  Terpadu  Kependudukan  Dan Kampung Keluarga Berencana Kota
Serang.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana (DP3AKB) Kota Serang menjadi  penanggungjawab  utama  masalah KB  di  Kota  Serang.  Tugas  Pokok  dan Fungsi  Berdasarkan  pasal  2  peraturan walikota  nomor  14  tahun  2017.  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas  pokok  melaksanakan  urusan  wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan  perempuan,  perlindungan anak  dan  pelayanan  program  keluarga berencana. DP3AKB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan  anak,  pengendalian  penduduk,
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
advokasi penggerakan dan informasi serta  keluarga  berencana,  ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang  pemberdayaan  perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan  dan  anak,  pengendalian penduduk, advokasi penggerakan dan informasiserta  keluarga  berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan dibindang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan  dan  anak,  pengendalian penduduk, advokasi penggerakan dan informasi  serta  keluarga  berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. Pelaksanaan administrasi dinas seuai dengan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat,
perlindungan  perempuan  dan  anak, pengendalian  penduduk,  advokasi penggerakan  dan  informasi  serta keluarga  berencana.  Ketahanan  dan kesejahteraan keluarga;
e. Pengelolaan  UPT;  dan  Pelaksanaan tugas  lain  yang  diberikan  walikota sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan fungsinya. (Peraturan Walikota Serang Nomor 14 tahun 2017).
Pelaksanaan  Program  Kampung  KB di kelurahan Nyapah Kota Serang ini sudah berjalan  baik  namun  belum  optimal dikarenakan  masih  adanya  faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan  program  keluarga  berencana di  kelurahan  ini  Adapun  permasalahan- permasalahan yang terjadi sebagai berikut:
Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat yang termasuk kedalam Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  belum
seluruhnya  mengikuti  sebagai  peserta Keluarga Berencana KB. Kesadaran menjadi  faktor  penting  dalam  mendorong keberhasilan  sebuah  program  sehingga program  tersebut  dapat  berjalan  sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam program  Kampung  KB.  Berdasarkan  data Kelurahan Nyapah dalam Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kelurahan Sistem  Informasi  Kependudukan  dan Keluarga  bulan  Desember  2020  diketahui bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 942, namun Pasangan Usia Subur yang mengikuti program Keluarga Berencana  KB  hanya  sebanyak  801,  ini artinya  ada  sebanyak  141  Pasangan  Usia Subur yang bukan peserta KB.
Kedua , kurangnya fasilitas kesehatan yang  ada  di  Kampung  KB  Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka. Keberadaan fasilitas kesehatan akan mendukung  jalanya  program  sehingga pelaksanaan program akan optimal, berdasarkan data yang ada dalam Kecamatan Walantaka dalam Angka tahun 2020  diketahui  jumlah  fasilitas  kesehatan berupa Puskesmas pembantu (Pustu) hanya ada 1 Puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk sebanyak 4.389 jiwa. Sementara sebagai  perbandingan  Fasilitas  Kampung KB yang ada di Kelurahan Pipitan memiliki 1 unit Pos KB yang petugasnya terdiri dari, bidan,  PLKB,  Kader,  tokoh  masyarakat, tokoh  agama,  serta  petugas  sukarela
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
keluarga  berencana  dan  12  Posyandu dengan  60  Kader  Posyandu  sedangkan  di Kelurahan  Nyapah  tidak terdapat  Pos  KB. Hal ini menjadikan pelayan KB yang ada di Kelurahan Nyapah belum maksimal.
Ketiga , belum maksimalnya partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan program  Kampung  KB,  salah  satu  faktor utamanya adalah komunikasi antar organisasi  belum  berjalan  dengan  baik antara  pokja  dan  kelompok  kegiatan  yang ada di Kampung KB.
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan program kampong KB belum  maksimal,  hal  ini  bisa  terlihat  dari jumlah  keluarga  yang  mengikuti  tidak sesuai  dengan  target/sasaran  kelompok kegiatan  pada  Desember  2020.  Sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 131 sesuai  dengan  sasaran  kelompok  kegiatan, sementara  untuk  Bina  Keluarga  Remaja (BKR)  dari  sasaran  kelompok  kegiatan sebanyak  30  yang  mengikuti  sebanyak  27 kelompok, kemudian untuk Bina Keluarga Lansia  dari  sasaran  kelompok  kegiatan sebanyak  25  yang  mengikuti  sebanyak  20 kelompok.  Hal  ini  menunjukkan  belum maksimalnya  partisipasi  masyarakat  yang tergabung  dalam  Bina  Keluarga  Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
Fokus  penelitian  ini  juga  pernah diangkat  sebagai  topik  penelitian  oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya sepeti  yang  dilakukan  oleh  Nurjannah  &
Susanti  (2018),  yang  menunjukkan  bahwa bahwa  implementasi  program  Kampung KB  di  Kabupaten  Kuningan  secara  umum berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dilihat  dari terjadinya peningkatan akseptor KB antara sebelum  dan  sesudah  ditetapkan  sebagai Kampung  KB  yaitu  dari  5.244  akseptor menjadi 5.519 akseptor. Kemudian, beberapa  kegiatan  Program  KB  sebagian besar  telah  dilakukan  seperti  penyuluhan, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling  Remaja,  Bina  Keluarga  dan UPPKS.  Hanya  saja  dari  penelitian kualitatif ditemukan beberapa kendala yang terjadi  seperti  kurangnya  antusias  dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya  kerjasama  antar  SDM  yang menjalankannya. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Kampung KB di wilayah Kabupaten Kuningan. Saran kepada Pemerintah  Daerah  agar  membantu  dalam merealisasikan  wilayah/desa  yang  belum membentuk Kampung KB.
Ramadhani  (2020),dalam  penelitian tentang  Implementasi  Program  Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang menggunakan  teori  implementasi  yang dikemukakan  oleh  George  C.  Edward  III. Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu: komunikasi dalam penyelenggaraan Program  Kampung  KB  di  Kelurahan
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Sidotopo  sudah  terimplementasi,  sumber daya  belum  optimal  karena  kendala  dana yang dianggarkan dalam kegiatan sosialisasi  untuk  konsumsi  masyarakat, disposisi  terkait  sikap  pelaksana  yang selalu  aktif  dalam  penyuluhan  sosialisasi guna  untuk  meningkatkan  ketanggapan respons  masyarakat  untuk  ber-KB,  dan faktor  struktur  birokasi  sudah  memiliki SOP dan struktur organisasi secara tertulis bagi  tim  pokja  Kampung  KB  Kelurahan Sidotopo.

## METODE
Penelitian  bertujuan  untuk  mendes- kripsikan  mengenai  pelaksanaan  program, mengetahui faktor-faktor yang menghambat  pelaksanaan  program,  dan upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam memperbaiki implementasi program Kampung KB  dengan menggunakan teori model  Donald  S.Van  Meter  dan  Carl  E. Van  Horn  (Subarsono,  2005)  Data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terbagi menjadi  dua  kelompok,  yaitu  Data  Primer dan Data Skunder.
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan  jawaban  penelitian, maka  semua  hasil  wawancara  yang dikemukakan  informan  dijelaskan  secara singkat  dengan  bentuk  kesimpulan  dalam pembahasan penelitian dengan menyesuaikan  terhadap  teori  penelitian.
Berdasarkan  kategori-kategori  yang  telah disusun  oleh  peneliti  berdasarkan  dengan hasil  lapangan  yaitu:  ukuran  dan  tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi  dan  aktivitas  pelaksana,  dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Informan  penelitian  terdiri  dari  lima katagori  dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan  informasi  tentang  kondisi yang terjadi (Tabel 2).
Tabel 2 Katagori dan spesifikasi Informan
No.  Kategori Informan Spesifikasi Informan 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Serang Pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Pelaksana 3. Dinas Kesehatan Kota Serang Pelaksana Bidang Kesehatan Keluarga 4. Penyelenggara Program Kampung KB Nyapah Ketua Pokja Kampung KB Kelurahan Nyapah Kepala Seksi SK KKBK Tenaga Kesehatan Kampung KB Kelurahan Nyapah 5. Masyarakat Kader Kampung KB Peserta KB

## Bukan Peserta KB
Data  yang  akan  dikumpulkan  dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
kelompok,  yaitu  data  priemer  dan  data sekunder.
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara,  bbservasi;  dokumentasi,  dan triangulasi data.
Setelah  diadakan  penelitian  dan pengumpulan  data  di  lapangan,  baik melauli wawancara dan observasi partisipatif  dengan  informan  dan  setelah melakukan  proses  reduksi  data  maka didapatkan  data-data  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini dan data-data tersebut akan dijelaskan dalam penelitian ini.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif  adalah  untuk  menggambarkan suatu  fenomena  dan  ciri-cirinya.  Peneliti ingin  mengetahui,  mengidentifikasi,  dan kemudian menggambarkan bagaimana pelaksanaan  Program  Kampung  KB  di Kelurahan  Nyapah  Kecamatan  Walantaka Kota Serang.
Program Kampung KB adalah sebuah kebijakan  publik Dengan  kata  lain kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan  praktik- praktik  yang  terarah  (Islamy,  2012). Keterarahan  tujuan  dan  nilai  tersebut
diukur  dengan  indikator-indikator  yang disepakati  pembuat  kebijakan.  Dalam pedoman  Pengelolaan  Kampung  KB (BKKBN, 2017) dinyatakan bahwa indikator  keberhasilan  program  Kampung KB adalah sebagai berikut:
Indikator  Input ;  yaitu:  1)  Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan  Kampung  KB;  2)  Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik  program  pemerintah  maupun  inovasi masyarakat; 3) Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat,  bantuan  pemerintah  maupun donator yang tidak mengikat; 4) Ketersediaan sarana dan prasarana.
Indikator  Proses :  1)  Berjalannya kegiatan  dimasing-masing  seksi;  2)  Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi  kegiatan;  3)  Peran  serta institusi  masyarakat  dalam  pengelolaan Kampung KB; 4) Menjalankan 8 (delapan) fungsi  keluarga  dilaksanakan  disetiap keluarga;  5)  Frekuensi  dan  kualitas kegiatan  KIE/Penyuluhan;  6)  Frekuensi pelayanan KB-KR; 7) Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya; 8) Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluargamaupun kegiatan sektor terkait di Kampung  KB);  9)  Frekuensi  kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Indikator Output : Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga yaitu:
1)  Meningkatnya  pelaksanaan  keagamaan
(Keluarga  semakin  rajin  beribadah);  2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin  banyak  orang  yang  memiliki keterampilan  untuk  meningkatkan  usaha); 3)  Tercapainya  rata-rata  dua  anak  setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik;
4)  Meningkatnya  income  per  kapita keluarga  dan  pemanfaatannya  menunjang kepentingan  keluarga;  5)  Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman; 6) Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;  7)  Semakin  berkembangnya budi  pekerti,  tata  krama  dan  seni  budaya baik  di  keluarga  maupun  masyarakat sekampung; 8) Semakin tertatanya lingkungan  yang  serasi  selaras  dan seimbang antara perilaku dan lingkungan
Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam  apakah  pelaksanaan  Program Kampung  KB  di  Kelurahan  Nyapah Kecamatan  Walantaka  sudah  berjalan dengan  baik,  maka  setiap  indikator  yang telah disebutkan dapat dirasakan dan dilihat dalam  bentuk  nyata  berupa  kegiatan- kegiatan  lapangan  oleh  para  pelaksana.
Berikut  analisis  pelaksanaan  Program Kampung  KB  di  Kelurahan  Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Untuk  melihat  pelaksanaan  program Kampung  KB  di  Kelurahan  Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang, dengan  ini  mendasarkan  pada  tujuan kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, serta Sistem Informasi Keluarga. Hal ini tentunya dapat berdampak  positif  terhadap  pelaksanaan program Kampung KB.
Tujuan  yang  ada  pada  program Kampung  KB  di  Kelurahan  Nyapah, diharapkan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, karena setiap kebijakan pemerintah  selalu  menyasar  masyarakat akar  rumput  yang  berada  pada  titik terbawah yang menerima kebijakan tersebut.  Manfaat  yang  paling  besar  yang dirasakan dengan adanya program Kampung  KB  ini  adalah,  lingkungan Kampung KB yang mendapatkan perhatian dari  berbagai  pihak,  baik  pemerintah maupun nonpemerintah
Dari hasil wawancara yang mendalam  dengan  beberapa  informan penelitian  dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan  Program  Kampung  KB  di Keluraha Nyapah sudah tepat sasaran, dan
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
sudah  tepat  sekali  di  laksanakan  di Kelurahan  Nyapah  Kecamatan  Walantaka karena masyarakat setempat menilai bahwa Program KB bisa menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah mereka, sehingga  bisa  menekan  angka  kelahiran dari tahun ke tahun.

## Sumber Daya
Sumber  daya  dijabarkan  dengan  3 (empat)  sub  aspek  yaitu  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  waktu,  pembiayaan,  dan sarana  dan  prasarana.  Sub  aspek  ini ditetapkan  sebagai  daya  dukung  utama dalam  pelaksanaan  kebijakan  karena sumber  daya  merupakan  bagian  penting dalam menjamin keberhasilan suatu kebijakan,  sumber  daya  yang  baik  dan cukup  akan  berdampak  pada  pelaksanaan kebijakan  yang  baik  dan  terarah  serta tercapainya  suatu  tujuan  kebijakan  dan memberi  manfaat  kepada  masyarakat. Aspek ini digunakan untuk melihat apakah sumber  daya  yang  ada  cukup,  layak,  dan memadai dalam memberikan akses layanan kepada  peserta  yang  termasuk  kedalam anggota kelompok KB.

## Sumber Daya Manusia
Berhasil  atau  tidak  sebuah  program tidak  lepas  dari  Sumber  daya  manusia karena  manusia  merupakan  salah  satu sumber  daya  yang  yang  bisa  membantu keberhasilan  proses  pelaksanaan  program
KB , karena  pada  dasarnya  sumber  daya manusia  adalah  motor  penggerak  dari pelaksanaan  kebijakan.  Untuk  Sumber Daya Manusia yang membantu pelaksanaan  Program  Kampung  KB  di Kelurahan  Nyapah  Kecamatan  Walantaka yaitu PLKB Kecamatan Walantaka,
Penyelenggara Program Kampung KB dan Kader Dalam pelaksanaan program Kampung  KB  PLKB  dan  kader  sudah dibekali  materi-materi  dasar  tentang  KB serta sosialisasi mengenai program KB oleh DP3AKB  Kota  Serang . Dalam  pemilihan PLKB,  DP3AKB  telah  memilih  para petugas yang mumpuni dan menguasai dan bahkan  sudah  memahami  apa  yang  akan disampaikan  dalam  program  KB.  Para petugas mendapakan pelatihan dasar umum atau  LDU  yang  mencakup  seluruh  bidang program KKBPK baik program konseling, manajemen, kependudukan dan lainnya Hal ini juga  tidak jauh berbeda dari hasil  hasil wawancara penulis dari informan penelitian.

## Sumber Daya Finansial
Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung  KB  (2017)  Sumber-sumber pembiayaan  kampung  KB  adalah  1)  Iuran warga Kampung KB; 2)
APBDesa/Kelurahan;  3)  APBD  II;  4) APBN;  5)  Alokasi  Dana  Desa;  6)  Dana Desa;  7)  Kemitraan/CSR  ( corporation
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
social  responsibility )  yaitu  iuran  atau kepedulian perusahaan untuk pembangunan); dan 8) Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
Dana dan anggaran dalam menunjang program  kampung  KB  ada  dari  BKKBN melalui  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus) BOKB  (Bantuan  Operasional  Keluarga Berencana)  untuk  kabupaten/kota,  itu kurang  lebih  untuk  daerah  DTPK  itu  105 juta  pertahun,  non  DTPK  itu  100  juta pertahun (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan  terluar).  Sedangkan  menurut DP3AKB  DAK  (dana  alokasi  khusus)  itu bukan khusus untuk kampung KB saja, tapi untuk pelayanan KB juga.
Minimnya dana yang dapat digunakan  untuk  menyediakan  fasilitas yang  cukup  baik  untuk  kampung  KB  di Kelurahan Nyapah juga disebabkan kurangnya  perhatian  dari  pemerintah daerah  untuk  memenuhi  ketersediaan fasilitas  kampung  KB.  Yang  tidak  bisa diabaikan juga adalah menurunnya kapasitas  keuangan  daerah  khususnya APBD  Kota  Serang  akibat  dampak pandemic Covid-19, hal ini juga berdampak kepada  ketersediaan  anggaran  yang  cukup untuk  pemenuhan  fasilitas  pelayanan  KB dilapangan.

## Sumber Daya Waktu
Penyuluhan  sering  dilakukan  di  balai desa  yang  biasanya  dilakukan  satu  bulan
sekali  oleh  PLKB  untuk  memberikan arahan maupun pemahaman mengenai KB kepada  masyarakat  agar  dapat  lebih memahami  tujuan  dari  program  KB  itu sendiri.  Orang-orang  yang  terlibat  dalam kegiatan adalah tenaga pendamping penyuluhan.

## Karakteristik Agen Pelaksana
DP3AKB adalah lembaga daerah yang sudah dibawah gubernur, sedangkan BKKBN  adalah  instansi  vertikal  yang langsung  dibawah  BKKBN  pusat.  Karena ini amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, ada pembagian kewenangan pelaksanaan program KKBPK antara pusat dan  daerah.  BKKBN  di  provinsi  tidak melaksanakan  fungsi  provinsi,  tetapi melaksanakan fungsi kewenangan BKKBN pusat  yang  ada  didaerah.  Program  KB inisiasinya  ada  di  BKKBN.  DP3AKB berperan  berdasarkan  pasal  2  peraturan walikota nomor 14 tahun 2017, tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan program keluarga  berencana.  Fungsinya  untuk perumusan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan administrasi urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak,
pengendalian penduduk, advokasi penggerakan  dan  informasi  serta  keluarga berencana,  ketahanan  dan  kesejahteraan
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
keluarga. Dapat disimpulkan,  karakteristik agen pelaksana pada pelaksanaan program kampung  KB  dalam  hal  ini  BKKBN bersifat  fleksibel  karena  BKKBN  dapat turun  kelapangan  langsung  apabila  ada kepentingan seperti melakukan monitoring dan evaluasi kampung KB, juga melakukan pembinaan  langsung  ke  kampung  KB. BKKBN  tetap  berada  dalam  posisi  teratas membawahi pihak pelaksana kampung KB seperti DP3AKB, UPT Kecamatan Walantaka  dan  pokja  kampung  KB.  Pihak pelaksana  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

## Sikap/Kecenderungan  (Disposisi)  Para Pelaksana
Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana merupakan  faktor  salah  satu  hal  penting dalam  pendekatan  pelaksanaan  sebuah kebijakan  publik.  Disposisi ini merupakan kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan sikap  pelaksana  untuk  melaksanakan dengan  sungguh-sungguh  agar  apa  yang menjadi  tujuan  bisa  terwujud  (Widodo, 2010).  Keberhasilan  dari  kebijakan  dapat dilihat  dari  disposisi  (karakteristik  agen pelaksana). Dalam masalah, itu yang akan ditinjau adalah penugasan pegawai/pejabat yang berorientasi pada sikap dan keseriusan.
Sehubungan  dengan  penelitian  ini, pelaksanaan Program Kampung KB
mendapatkan respon yang positif dari para pelaksana  yaitu  DP3AKB  Kota  Serang khususnya bidang Keluarga Berencana dan Keluarga  Sejahtera  dan  Sub  Bidang  KB. Peran  pemerintah  Daerah  Kota  Serang dalam mendukung  program  Kampung  KB bisa  terlihat  dari  beberapa  hal  yaitu  1) monitoring  dan  evaluasi  program;  2) menggerakkan  Pogram  Kampung  KB  dari Kota  Ke  Kecamatan  dalam  rangka meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap program KB  dan  meningkatkan  kemampuan  para pengelola  KKBPK  di  tingkat  Kecamatan dalam  penggerakan  program  KKBPK  di lapangan; 3) menggerakkan Pogram Kampung KB dari Kecamatan Ke Kelurahan  dalam  rangka  meningkatkan pemahaman  keluarga  dan  masyarakat terhadap program KB melalui kegiatan KIE oleh  Tim  Operasional  KKBPK  tingkat Kecamatan dan melakukan pembinaan dan fasilitasi  terhadap  petugas  lapangan,  mitra kerja  dalam  pengelolaan  program  KB  lini lapangan;
Komunikasi
Antarorganisasi dan

## Aktivitas Pelaksana
Indikator
selanjutnya yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan suatu  kebijakan,  menurut  Van  Meter  dan Van Horn, adalah komunikasi. Komunikasi yang  terjalin  selama ini  antara  pemerintah daerah,  aparatur  pelaksana  dan  kelompok
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
kerja terkait pelaksanaan program Kampung  KB  di  Kelurahan  Nyapah Kecamatan  Walantaka  dilakukan  melalui pembinaan-pembinaan langsung dan sudah berjalan dengan baik.
Partisipasi  berbagai  instansi  dalam kampung  KB  sangat  penting  sehingga pelayanan  paripurna  dapat  dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan  kepada  masyarakat  untuk memperoleh  pelayanan  total  program  KB sebagai  upaya  mewujudkan  keluarga sejahtera  yang  berkualitas  (Mardiyono, 2017).
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah, aparatur pelaksana dan kelompok  kerja  terkait  teknis  pelaksanaan program  Kampung  KB  di  Kelurahan Nyapah dilakukan dengan penyuluhan dan pertemuan-pertemuan formal dan informal seperti  rapat  dan  monitoring  langsung  ke lapangan  agar  terjalin  komunikasi  yang baik  antara  pemerintah  daerah  dan pelaksana Program Kampung KB.
Dalam  praktik  pelaksanaan  program KB , Bentuk  koordinasi  dilakukan  secara bertahap.  Pertama  dalam  proses  persiapan pelaksanaan  program  KB.  DP3AKB  Kota Serang  sebagai  penanggungjawab  utama para agen pelaksana program KB mengutus PLKB  di  tiap  kecamatan.  PLKB  tersebut sudah  diberi  bekal  mengenai  bagaimana
pelaksanaan  program  KB  yang  harus dilaksanakannya di tingkat kecamatan.
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja pelaksanaan  publik  dalam  sudut  pandang yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn  adalah  sejauh  mana  lingkungan eksternal  turut  yang  turut  memajukan keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan.  Lingkungan  yang  dimaksud termasuk  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik.  Dan  lingkungan  yang  tidak harmonis  dan  kondusif  dapat  menjadi dalang dari kegagalan kinerja  pelaksanaan kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk pelaksanaan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
Secara ekonomi dan sosial, masyarakat masyarakat belum sepenuhnya berpatisipasi  pada  program  Kampung  KB, masyarakat kurang memahami atau kurang mempunyai  kesadaran  akan  pentingnya KB.  Beberapa  faktor  menjadi  penyebab rendahnya  antusiasme  warga,  seperti rendahnya  tingkat  pendidikan  mereka, terlalu fanatik terhadap agama yang dianut, dan lain sebagainya
Kondisi  ekonomi  yang  terjadi  saat pelaksanaan Program Kampung KB adalah kemiskinan  pada  warga  sekitar  Kelurahan Nyapah  Kecamatan  Walantaka.  Keadaan ini  yang  menjadikan  program  KB  kurang
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
mendapatkan  respon  yang  bagus.  Warga terlalu  memikirkan  biaya  yang  harus ditanggung  saat  pemasangan  KB.  Warga juga  lebih  memprioritaskan  kebutuhan hidup sehari-hari daripada digunakan untuk ber-KB.  DP3AKB,  dan  Pemerintah  Kota Serang  sudah  memikirkan  apa  yang dikhawatirkan  warga.  Mereka  juga  sudah membuat solusinya dengan menggratiskan apabila  ada  yang  ingin  mendaftar.  Hanya saja  mungkin  kesadaran  warga  mengenai KB yang kurang. Selain hal itu, juga karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  yang termasuk  kedalam  Pasangan  Usia  Subur (PUS)  yang  belum  mengikuti  sebagai peserta Keluarga Berencana (KB)(Tabl 3).
Tabel 3 Pasangan Usia Subur (PUS) bukan
Peserta KB (Desember 2020) No. Jenis KB Jumlah 1. Hamil (H) 61 2. Ingin Anak Segera (IAS) 18 3. Ingin Anak Ditunda (IAT) 24 4. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 38 Jumlah PUS Bukan Pesera KB 141
Sumber:  Laporan  Bulanan  Pengendalian Lapangan  Tingkat  Kelurahan  Sistem Informasi  Kependudukan  dan  Keluarga, Kelurahan Nyapah
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah  pasangan  usia  subur  yang  bukan peserta KB di Kelurahan Nyapah sebanyak 141  orang,  dengan  rincian  pasangan  usia subur yang Hamil (H) sebanyak 61 orang, Ingin  Anak  Segera  (IAS)  sebanyak  18
orang, Ingin Anak Ditunda (IAT) sebanyak 24  orang,  dan  Tidak  Ingin  Anak  Lagi (TIAL) sebanyak 38 orang.  Sementara itu sebagai  perbandingan  Kampung  KB  di Kelurahan  Pipitan  yang  terdapat  1.268 Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdaftar melakukan  KB  sedangkan  sebanyak  199 Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  tidak melakukan KB
Dari enam indikator tentang keberhasilan  pelaksanaan  suatu  kebijakan publik menurut Donalds S. Van Meter dan Van Horn bisa disimpulkan beberapa faktor yang  menghambat  implementasi  program Kampung  KB  di  Kelurahan  Nyapah diantaranya  adalah;  1)  minimnya  sumber daya  finansial  yang  ada,  ini  juga menyebabkan kurangnya fasiitas kesehatan yang  mendukung  pelaksanaan  program kampung  KB;  2)  Kurangnya  kesadaran masyarakat yang termasuk kedalam Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  belum mengikuti  sebagai  peserta  Keluarga  KB; 3)  kurangnya  partisipasi  dan  kesadaran Masyarakat  dalam  Pembinaan  Ketahanan Keluarga  di  program  Kampung  KB Kelurahan Nyapah.
Adapun  upaya  untuk  memperbaiki pelaksaan  program  kampung  KB  di Kelurahan  Nyapah  Kecamatan  Walantaka Kota Serang adalah dengan: 1) melakukan evaluasi program; 2) evaluasi ketersediaan sumber  daya  yang  mendukung;  dan  3)
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
melakukan  koordinasi  secara  vertikal  dan horizontal.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB dikelurahan Nyapah belum berjalan dengan maksimal  hal  ini  dilihat  dari  pelaksanaan program  ini  yang  tidak  berjalan  dengan baik  karena  ada  beberapa  hambatan- hambatan diantaranya adalah sumber daya finansial; partisipasi dan kesadaran masyarakat  dalam  pembinaan  ketahanan keluarga di  program kampung  KB Kelurahan  Nyapah,  kurangnya  kesadaran masyarakat yang termasuk kedalam Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  belum mengikuti  sebagai  peserta  KB.  Adapun upaya  untuk  memperbaiki  pelaksaan program  kampung  KB  di  Kelurahan Nyapah Kecamatan  Walantaka Kota Serang adalah  dengan melakukan evaluasi program;  evaluasi  ketersediaan  sumber daya  yang  mendukung  dan  melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal

## Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil penelitan yang telah dilakukan, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :
1. BKKBN  dan  DP3AKB  melakukan inventerisasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di Kampung KB dengan
memaksimalkan  anggaran  yang  ada untuk memajukan kampung KB.
2. DP3AKB terus melaksanakan monitoring  terhadap  pokja  KB  dan pelaksana  kegiatan  di  kampung  KB, serta melakukan pembinaan berkelanjutan untuk memberikan pengertian  dan  terhadap  pengelolaan kampung KB.
3. Pelaksana  kampung  KB  lebih  intens lagi  menyampaikan program kampung KB    serta  penyuluhan  dan  sosialisasi kepada masyarakat mengenai kampung KB.
4. Masyarakat  serta  pokja  KB  harus  pro aktif untuk bekerjasama dengan berbagai  pihak  yang  dibutuhkan  di Kelurahan Nyapah untuk program KB.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2006). Dasar–dasar kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta BPS  Kota  Serang,  (2020).  Kota  Serang Dalam  Angka.  BPS-RI.  Indonesia (diolah)
BPS  RI.  (2021).  Berita  Resmi  Statistik Nomor  07/01/Th.  XXIV.21  januari 2021,
Islamy,  M.  I.  (2012). Kebijakan  Publik , Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Kemenkominfo,  (2016).  Kampung  KB:
Inovasi  Strategis  Memberdayakan Masyarakat.
https://kominfo.go.id/index.php/cont ent/detail/9841/kampung-kb-inovasi- strategis-memberdayakan- masyarakat/0/artikel_gpr
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Mardiyono. (2017). Pemberdayaan Keluarga  Melalui  Kampung  KB Dalam  Upaya  Peningkatan  Program
KKBPK dan Terkait di Jawa Timur.
Jurnal Keluarga Berencana , 2(1): 1 – 10.
Nurjannah,  S.  N.  &  Susanti,  E.  (2018).
Implementasi  Program  Kampung Keluarga Berencana KB Di Kabupaten  Kuningan  Tahun  2018 (Studi  Kuantitatif  Dan  Kualitatif). Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada:  Health  Sciences  Journal ,
09(02): .
Ramadhani  N,  T.  (2020). Implementasi
Progr,  am  Kampung  Keluarga Berencana  Di  Kelurahan  Sidotopo Kecamatan Semampir Kota
Surabaya ,  Public  Administration Journal of Research, 2 (4): 376–3 92.
Singarimbun,  M.  1996. Penduduk  dan Perubahan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Offset.
Widodo,  J.  (2010). Analisa  Kebijakan
Publik. Malang: Bayu Media.
Peraturan Walikota Serang Nomor 14 tahun 2017  tntang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  Dan
Keluarga Berencana
Subarsono,A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.