## MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN

## Ratih Anggraeni
Staf  Pengajar Prodi S1 Farmasi  STIKes Imelda Medan, Jalan Bilal Nomor 52 Medan
E-mail: atih20233@gmail.com

## ABSTRAK
Jaminan  mutu  dalam  pengelolaan  dan  pelayanan  obat  di  Puskesmas  merupakan  suatu  hal  yang  perlu dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mutu  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas Kecamatan  Medan  Denai  Kota  Medan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  prospektif  yang dilakukan  pada  periode  Maret-April  tahun  2012.  Sumber  data  penelitian  berdasarkan  360  resep  dari 5000  resep  yang  diambil  secara  acak  sistematis  dan  dihitung  menggunakan  proporsi  binomunal.  Mutu pelayanan kefarmasian yang diukur ada tujuh indikator, yaitu rata-rata waktu penyiapan obat, rata-rata waktu  penyerahan  obat,  persentase  jumlah  obat  yang  diserahkan  sesuai  resep,  persentase  jumlah  jenis obat  yang  diserahkan  sesuai  resep,  persentase  penggantian  resep,  persentase  etiket  dan  label  yang lengkap,  dan  persentase  pengetahuan  pasien.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata  waktu penyiapan obat adalah 183 detik (20-600 detik). Rata-rata waktu penyerahan obat adalah 7 detik (2-80 detik).  Persentase  jumlah  obat  yang  diserahkan  sesuai  resep  adalah  94,44%  (81,72-100%).  Persentase jumlah  jenis  obat  yang  diserahkan  sesuai  resep  adalah  98,89%  (97,56-100%).  Persentase  penggantian resep  1,94%  (0,95-7,32%).  Mayoritas  etiket  dan  label  hanya  mencantumkan  nama  pasien  dan  aturan pakai (232 resep; 64,44%). Mayoritas pasien mampu menjawab pertanyaan yang diajukan (276 pasien; 76,67%). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan kefarmasian di  Puskesmas  Kecamatan  Medan  Denai  tidak  memenuhi  ketentuan  dan  kaidah  profesi  yang  berlaku. Disarankan  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  farmasi  di  Puskesmas,  terutama  terhadap  aspek pelayanan  obat.  Petugas  pengelola  obat  dapat  memberikan  informasi  yang  lengkap  tentang  obat  yang diberikan kepada pasien, tidak mengurangi jumlah  obat, dan memberikan etiket dan label yang lengkap pada setiap kemasan obat
Kata kunci: Mutu Pelayanan Kefarmasian, Puskesmas, Medan Denai

## PENDAHULUAN
Pemerintah  belum  sepenuhnya  dapat menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan yang  efektif,  efisien,  dan  bermutu  sesuai dengan  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan yang  baik.  Sistem  informasi  kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan kebijakan desentralisasi.  Data  dan  informasi  kesehatan untuk perencanaan tidak tersedia tepat waktu.
Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas)  yang  berbasis  fasilitas  sudah mencapai  tingkat  kabupaten/kota,  namun belum  dimanfaatkan.  Proses  desentralisasi yang semula diharapkan mampu memberdayakan daerah dalam
penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan, dalam  kenyataannya  belum  sepenuhnya berjalan  dan  bahkan  memunculkan  euforia di daerah yang mengakibatkan pembangunan
kesehatan terkendala (Departemen Kesehatan RI, 2009).
Mutu pelayanan kefarmasian diukur dari tujuh indikator, yaitu rata-rata waktu penyiapan  obat,  rata-rata  waktu  penyerahan obat, persentase jumlah obat yang diserahkan sesuai  resep,  persentase  jumlah  jenis  obat yang  diserahkan  sesuai  resep,  persentase penggantian resep, persentase etiket dan label yang  lengkap,  dan  persentase  pengetahuan pasien (Jamil, 2006).
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Indonesia masih memiliki banyak kelemahan  dan  belum  mampu  memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Kenyataan  ini  diperoleh  dari  pengaduan  atau keluhan  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang disampaikan  melalui  surat  pembaca  maupun media  pengaduan  lainnya.  Beberapa  contoh pengaduan masyarakat seperti tentang prosedur  pelayanan  dan  mekanisme  kerja
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
terlalu  birokratis,  tidak  transparan,  fasilitas terbatas,  sarana  dan  prasarana  pelayanan tidak  menjamin  kepastian,  termasuk  hukum, waktu,  dan  biaya.  Selain  itu,  masih  banyak praktek  pungutan  liar  dan  tindakan-tindakan yang  berindikasikan  penyimpangan  dan korupsi (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 2004). Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis tingkat pertama, dalam implementasi program  masih  menghadapi  masalah  antara lain implementasi Puskesmas kurang
berorientasi  pada  masalah  dan  kebutuhan kesehatan  masyarakat  setempat  (Departemen Kesehatan RI, 2004).
Kota  Medan  memiliki  39  Puskesmas Induk  (13  Puskesmas  Rawat  Inap  dan  26 Puskesmas  Rawat  Jalan)  dan  41  Puskesmas Pembantu  (Pustu)  yang  terletak  di  21 Kecamatan  se-Kota  Medan.  Kecamatan Medan  Denai  memiliki  1  Puskesmas  Rawat Inap  dan  3  Puskesmas  Tidak  Rawat  Inap (Dinas  Kesehatan  Kota  Medan,  2010). Dengan jumlah ini, tentunya mutu pelayanan kefarmasian yang diperoleh setiap Puskesmas berbeda.  Penting  untuk  mengetahui  mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
Apabila  mutu  pelayanan  kefarmasian  sudah sesuai dengan peraturan, maka harus dipertahankan. Namun, apabila belum sesuai, harus  ditingkatkan  menjadi  lebih  baik  sesuai peraturan  yang  berlaku.  Peneliti  tertarik mengambil sampel Puskesmas yang berada di Kecamatan  Medan  Denai  karena  belum pernah  ada  penelitian  mengenai  mutu pelayanan  farmasi  di  Puskesmas  Kecamatan Medan  Denai.  Selain  itu,  akses  pengambilan data  mudah  dan  daerah  Kecamatan  Medan Denai  sudah  menjadi  bagian  dari  keseharian peneliti.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan penelitian  deskriptif  prospektif.  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan,  baik  yang  berupa  faktor  resiko maupun efek atau hasil, dan prospektif adalah penelitian  dengan  mengikuti  subjek  untuk
meneliti  peristiwa  yang  belum  terjadi (Sastroasmoro, 2008).
Sumber  data  penelitian  adalah  setiap resep  yang  masuk  ke  apotek  Puskesmas. Resep  diambil  secara  acak  sistematis  dan dihitung  menggunakan  proporsi  binomunal ( binomunal  proportions )  (Lemeshow,  dkk, 1997).
( )
( ) ( ) p p Z N d N p p Z n − + − − = − − 1 . 1 1 . 2 2 1 2 2 2 1   Keterangan: N  =  jumlah populasi
n   =  jumlah resep minimal yang diperlukan
2 1  − Z =  derajat kepercayaan
p   =  proporsi resep d   =  limit dari error atau presisi absolute
dengan persen kepercayaan yang diinginkan 95%; N = 5000;
2 1  − Z = 1,96; p = 0,5; dan d =
0,05 maka diperoleh besar resep minimal:
( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 360 5 , 0 1 5 , 0 96 , 1 1 5000 05 , 0 5000 5 , 0 1 5 , 0 96 , 1 2 2 2 = − + − − = n resep
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Maret – April 2012 di Puskesmas Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang terdiri dari 1 Puskesmas  Rawat  Inap,  yaitu  Puskesmas Bromo  dan  3  Puskesmas  Tidak  Rawat  Inap, yaitu  Puskesmas  Tegal  Sari,  Puskesmas Medan Denai, dan Puskesmas Desa Binjai.
Peneliti mengadopsi teknik pengambilan data  yang  telah  dilakukan  oleh  Jamil  dan Mubasysyir  tahun  2006  pada  penelitiannya tentang  Mutu  Pelayanan  Farmasi  di  Kota Padang, yaitu:
a. rata-rata waktu penyiapan obat
Perhitungan  waktu  dilakukan  mulai resep  masuk  ke  loket  sampai  nama  pasien dipanggil, hal ini berhubungan dengan waktu tunggu pasien.
b. rata-rata waktu penyerahan obat
Perhitungan  waktu  dilakukan  mulai  dari nama  pasien  dipanggil  sampai  pasien meninggalkan  loket,  hal  ini  berhubungan dengan  adanya  informasi  atau  kelengkapan informasi yang diberikan.
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
c. persentase jumlah obat yang diserahkan sesuai resep
Pengukuran dilakukan dengan mengama ti apakah obat yang diserahkan kepada pasien cukup  jumlahnya  sesuai  atau  kurang  dari yang  dimaksudkan  dalam  resep.  Pengukuran ini  dapat  menggambarkan  tingkat  kecukupan obat di kamar obat/apotek.
d. persentase  jumlah  jenis  obat  yang diserahkan sesuai resep
Pengukuran dilakukan dengan mengamat i apakah obat yang diserahkan kepada pasien cukup jumlah jenis sesuai yang dimaksudkan dalam resep. Pengukuran ini dapat menggambarkan  tingkat  kecukupan  obat  di kamar obat/apotek.
e. persentase penggantian resep
Pengukuran dilakukan dengan mengama ti berapa banyak jenis obat dalam resep yang diganti  baik  oleh  petugas  maupun  oleh penulis  resep  karena  alasan  obat  tidak tersedia atau habis.
f. persentase etiket dan label yang lengkap Pengukuran dilakukan dengan mengama ti kelengkapan etiket dan label dari ditulisnya nomor urut
resep, tanggal, nama pasien, aturan pakai, serta cara pakai/peringat an  lain  dengan  nilai  setiap  item  1  dan  nilai maksimal  5.  Nilai  1  diperoleh  apabila  hanya mencantumkan aturan pakai pada label. Nilai 2  diperoleh  apabila  mencantumkan  aturan pakai  dan  nama  pasien.  Nilai  3  diperoleh apabila
mencantumkan aturan pakai, nama pasien, dan cara pakai/peringatan lain. Nilai 4 diperoleh apabila mencantumka n aturan pakai, nama pasien, cara pakai/peringatan  lain,  dan  tanggal.  Nilai  5 diperoleh  apabila  mencantumkan  aturan pakai,  nama  pasien,  cara  pakai/peringatan lain, tanggal, dan nomor urut resep.
g. persentase pengetahuan pasien
Pengukuran ini dilakukan dengan mewawancarai  pasien  dengan  maksud  untuk melihat  apakah  ada  diberikan  informasi tentang  obat  yang  diterimanya  sehubungan dengan  aturan  pakai,  cara  pakai,  dan peringatan lainnya  dan seberapa  jauh informasi  yang  diberikan  tersebut  dapat diterima/dimengerti oleh pasien, dan diberikan  nilai  pada  setiap  pertanyaan.
Pertanyaan  yang  diajukan  kepada  pasien mengenai  bagaimana  aturan  pakai,  cara pakai,  dan  peringatan  lain.  Nilai  diberikan antara  1  sampai  3.  Nilai  1  diberikan  apabila pasien  hanya  dapat  menjawab  1  pertanyaan dengan  benar.  Nilai  2  diberikan  apabila pasien  dapat  menjawab  2  pertanyaan  dengan benar.  Nilai  3  diberikan  apabila  pasien mampu  menjawab  3  pertanyaan  dengan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  rata-rata jumlah  resep  yang  masuk  setiap  bulan  pada masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Rata-rata jumlah resep yang masuk setiap bulan pada masing-masing Puskesmas
Puskesmas Rata-rata jumlah resep setiap bulan Bromo 1900 Tegal Sari 1100 Medan Denai 1400 Desa Binjai 500

## a. rata-rata waktu penyiapan obat
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, rata-rata  waktu  penyiapan  obat  adalah  183 detik (3,03 menit) dengan interval waktu 20- 600  detik.  Waktu  penyiapan  obat  tidak melebihi  standar  yang  ditetapkan,  yaitu  10 menit per pasien (Biro Kepegawaian Departemen  Kesehatan  RI,  2000).  Rata-rata waktu  penyiapan  obat  di  masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2 Rata-rata  waktu  penyiapan  obat  di masing-masing Puskesmas
Puskesmas Rata-rata waktu penyiapan obat Interval waktu Rese p Rawat Inap Bromo 185 detik 40-576 detik 142 Tegal Sari 233 detik 20-600 detik 82 Medan Denai 153 detik 28-153 detik 105 Desa Binjai 138 detik 28-356 detik 31
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
b. rata-rata waktu penyerahan obat
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, rata-rata  waktu  penyerahan  obat  adalah  7 detik  dengan  interval  waktu  2-80  detik. Sebanyak  241  resep  (66,94%)  mempunyai waktu penyerahan di bawah rata-rata.
Hal  ini  disebabkan  karena  pasien  tidak diberi  informasi  lengkap  tentang  obat  yang diterimanya. Ketika menyerahkan obat, perlu disertakan juga informasi mengenai obat dan penggunaannya, bahaya terputusnya atau  tidak  teraturnya  penggunaan  obat,  cara penyimpanan obat, juga tentang kemungkinan  interaksi  dengan  obat lain  atau makanan, terutama obat bebas yang digunakan  pasien.  Perlu  diingatkan  obat yang mempengaruhi kemampuan mengendar ai kendaraan, pejalan kaki dalam jalan ramai, koordinasi berfikir, dan orang yang menjalankan  mesin.  Pasien  diingatkan  untuk menyimpan  obat  jauh  dari  jangkauan  anak-
anak (Anief, 2007). Rata-rata waktu penyerahan obat di masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3 Rata-rata  waktu  penyerahan  obat  di masing-masing Puskesmas
Puskesma s Rata-rata waktu penyerahan obat Interval waktu Resep Rawat Inap Bromo 5 detik 2-80 detik 142 Tegal Sari 7 detik 2-30 detik 82 Medan Denai 8 detik 2-40 detik 105 Desa Binjai 10 detik 2-60 detik 31 c. persentase jumlah obat yang diserahkan sesuai resep
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, persentase  jumlah  obat  yang  diserahkan sesuai  resep  adalah  94,44%  dengan  interval 81,72-100%. Dari 4 Puskesmas yang diambil datanya, terdapat Puskesmas yang mengurangi  jumlah  obat,  terutama  obat penurun  panas,  yang  tertulis  dalam  resep  9 tablet  tetapi  yang  diberikan  6  tablet.  Alasan yang  diberikan  oleh  petugas  pengelola  obat
adalah  karena  biasanya  panas  akan  turun dalam dua hari sehingga obat akan tersimpan di rumah dalam waktu yang cukup lama, bisa saja  sampai  lewat  tanggal  kadaluarsa  dan ketika  pasien  sakit  panas,  maka  obat  yang disimpan  tadi  diminumnya  tanpa  melihat tanggal  kadaluarsa.  Hal  ini  tentu  saja  sangat membahayakan  kesehatan  dan  keselamatan pasien.
Selama  pengurangan  jumlah  obat  tidak untuk obat yang harus habis diminum seperti antibiotik,  tidak  masalah  apabila  terjadi pengurangan  jumlah  obat.  Untuk  obat antipiretik seperti  yang  dikemukakan di atas, memang  tidak  berakibat  fatal  bagi  pasien, mengingat  obat  antipiretik  diminum  hanya jika suhu badan naik dan segera menghentikan  pengobatan  jika  suhu  badan stabil,  tetapi  bisa  berakibat  penyalahgunaan dokumentasi.
d. persentase  jumlah  jenis  obat  yang diserahkan sesuai resep
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, persentase jumlah jenis obat yang diserahkan sesuai  resep  adalah  98,89%  dengan  interval 97,56-100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya  komunikasi  2  arah  antara  penulis resep dan petugas pengelola obat tentang obat apa  saja  yang  tersedia  dan  tidak  tersedia, misalnya penulis resep meresepkan obat tetes telinga sementara obat tersebut tidak tersedia di  Puskesmas.  Petugas  pengelola  obat menuliskan  resep  obat  yang  tidak  tersedia agar  pasien  dapat  membeli  sendiri.  Kondisi seperti ini mengharuskan pasien mengeluarkan biaya sendiri/tambahan.
e. persentase penggantian resep
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, persentase  penggantian  resep  1,94%  dengan interval  0,95-7,32%.  Penggantian  obat  yang terjadi  misalnya  alopurinol  diganti  dengan piroksikam.
Hal  ini  disebabkan  karena  lamanya waktu  tunggu  obat.  Sebagian  unit  pengelola obat kabupaten/kota saat ini kurang berfungsi sehingga  pengadaan  obat  menjadi  tidak efisien  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan, baik  jumlah,  jenis,  maupun  waktunya (Herman, dkk, 2007).
f. persentase etiket dan label yang lengkap
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, persentase  etiket  dan  label  bernilai  1  adalah 30,28%  dengan  jumlah  sampel  109  resep, bernilai  2  adalah  64,44%  dengan  jumlah sampel  232  resep,  bernilai  3  adalah  5,28% dengan  jumlah  sampel  19  resep,  bernilai  4 dan bernilai 5 adalah 0%.
Terdapat  beberapa  Puskesmas  yang langsung  menulis  aturan  pakai,  nama  dan cara/waktu  pakai/peringatan  pada  kemasan kantong  plastik  bening  menggunakan  spidol. Terdapat  juga  Puskesmas  yang  menulis aturan pakai pada sepotong kertas kecil yang dimasukkan  dalam  kantong  plastik  bening bersamaan  dengan  obat.  Untuk  sediaan botol dan  salep,  langsung  ditulis  dengan  spidol pada  kemasannya  tanpa  menempelkan  label. Sedangkan untuk sediaan suspensi antibiotik, semua  Puskesmas  memberi  tanda  batas  air yang  akan  dicampurkan  pada  sediaan suspensi  kering  antibiotik  langsung  pada kemasan  botol  dengan  menggunakan  spidol. Hal ini dikarenakan tidak adanya tanda batas air  yang  harus  ditambahkan  pada  kemasan botol,  yang  ada  hanya  petunjuk  berapa  ml yang  harus  ditambahkan.  Puskesmas  juga tidak  menyediakan  sendok  takaran  dosis untuk  setiap  pasien  dengan  resep  suspensi kering antibiotik. Untuk memudahkan pasien, petugas  pengelola  obat  berinisiatif  langsung memberi tanda pada kemasan botol menggunakan  spidol  dan  tentu  saja  sudah diukur sebelumnya.
Tidak  lengkapnya  etiket  dan  label  dapat berakibat  tertukarnya  obat  dan  pasien  tidak mengetahui apa nama obat yang diminumnya.  Penyerahan obat kepada pasien harus  diberi  etiket  yang  dilekatkan  pada wadah/pengemas yang tertera:
- nama  pasien  (sebagai  pengganti  bila dikehendaki dengan nomor),
- aturan pakai, dan
- paraf yang membuat (asisten apoteker atau apoteker).
Untuk  obat  yang  melalui  mulut  masuk perut  disebut  sebagai  obat  dalam,  memakai etiket  kertas  berwarna  putih  dan  bagi  obat luar  yaitu  untuk  kulit,  mata,  hidung,  telinga, dubur, vagina, injeksi, obat kumur yang tidak
ditelan digunakan etiket kertas berwarna biru (Anief, 2007).
g. persentase pengetahuan pasien
Berdasarkan  360  resep  yang  diperoleh, persentase  pengetahuan  pasien  bernilai  1 adalah  0%,  bernilai  2  adalah  23,33%  (84 pasien),  dan  bernilai  3  adalah  76,67%  (276 pasien).  Hampir  semua  pasien  mampu menjawab  pertanyaan  yang  diajukan.  Hal  ini disebabkan  karena  pasien  sudah  sering menerima  obat  dengan  jenis  yang  sama  dan sudah  dijelaskan  terlebih  dahulu  oleh  dokter yang memberikan resep.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan, dapat  disimpulkan  bahwa  mutu  pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Medan Denai  tidak  memenuhi  ketentuan  dan  kaidah profesi yang berlaku, karena kurang lengkapnya  informasi  yang  diberikan  oleh petugas pengelola obat kepada pasien, adanya pengurangan  jumlah  obat  yang  diberikan kepada  pasien,  kurang lengkapnya  etiket  dan label  yang  diberikan  pada  kemasan  obat, terbatasnya  jumlah  petugas  pengelola  obat, serta  tidak  adanya  tenaga  apoteker  di Puskesmas.

## SARAN
a. Disarankan  untuk  meningkatkan  mutu pelayanan farmasi di Puskesmas, terutama terhadap aspek pelayanan obat. Petugas pengelola obat dapat memberikan  informasi  yang  lengkap tentang  obat  yang  diberikan  kepada pasien,  tidak  mengurangi  jumlah  obat, dan  memberikan  etiket  dan  label  yang lengkap pada setiap kemasan obat.
b. Disarankan  adanya  penempatan  tenaga apoteker  minimal  1  apoteker  di  masing- masing  Puskesmas  sebagai  pemenuhan ketentuan  PP  51  tahun  2009,  sehingga dapat diadakannya proses konseling agar pasien  lebih  menguasai  tentang  obat yang dikonsumsinya, efek samping obat, makanan  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak boleh  dimakan  selama  mengkonsumsi obat, interaksi obat, serta dapat menerapkan pola hidup yang sehat.
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 4, No. 1, Maret 2018 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
c. Disarankan  agar  diupayakan  usaha peningkatan kecepatan pelayanan dengan  cara  menambah  jumlah  petugas dan  mengatur  jadwal  petugas  dengan cara menempatkan lebih banyak petugas pada saat peak hour .

## DAFTAR PUSTAKA
Anief,  M.  (2007). Apa  yang  Perlu  Diketahui
Tentang Obat . Cetakan Kelima.
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Halaman 6, 51-54, 144, 151. Biro  Kepegawaian  Departemen  Kesehatan RI.  (2000). Standar  Waktu  Pelaksanaan Tugas  di  Puskesmas. Jilid  II.  Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Departemen Kesehatan RI. (2004). Keputusa n Mentri Kesehatan RI Nomor:
128/MENKES/SK/II/2004. Kebijakan Dasar  Pusat  Kesehatan  Masyarakat .
Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Departemen  Kesehatan  RI.  (2009). Sistem Kesehatan Nasional . Jakarta: Departeme n Kesehatan RI.
Dinas  Kesehatan  Kota  Medan.  (2010).
Laporan  Tahunan  Dinas  Kesehatan
Kota  Medan  2010 .  Medan:  Dinas Kesehatan Kota Medan.
Herman,  M.J.,  Rini,  S.H.,  dan  Martuti,  B.
(2007).  Analisis  Situasi  Pengelolaan Obat Publik di Beberapa Kabupaten/Kot a. Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan . 10(4): 283-290. Jamil,  L.,  dan  Mubasysyir,  H.  (2006). Mutu
Pelayanan  Farmasi  di  Puskesmas  Kota Padang .  Tesis  Magister  Kebijakan  dan
Manajemen Pelayanan Kesehatan. Gadjah Mada University. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. (2004). Keputusan MENPA N
Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004. Tentang  Pedoman  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  Unit  Pelayanan Instansi Pemerintah . Jakarta: Kementria n Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Lemeshow,  S.,  Hosmer,  D.W.,  Klar,  J.,  dan Lwanga,  S.K.  (1997). Besar  Sampel Dalam Penelitian Kesehatan . Yogyakart a:  Gadjah  Mada  University  Press. Halaman 46-55.
Sastroasmoro, S. (2008). Dasar-Dasar Metodologi  Penelitian  Klinis .  Edisi Ketiga.  Jakarta:  Sagung  Seto.  Halaman 93-95.