## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4020/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Nagari Batahan
Ainimar 1 , Lince Magriasti 2
1,2 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Article Info Abstract Article history: Received : 02 Januari 2023 Publish : 6 Januari 2023 Community  participation  in  the  uninhabitable  housing  program  is  required  at  every stage which includes the stages of planning, implementation, utilization of results, and evaluation.  However, when the program was implemented, community participation did not reach the four stages.  Therefore, the purpose of this study was to determine to what  extent  the  entire  stages  of  the  rehabilitation  program  for  uninhabitable  houses involved community participation. This research method is carried out using descriptive research  methods,  with  a  quasi-qualitative  approach.  Data  were  analyzed  manually using the MDAP (Manual Data Analys Procedure) technique. Based on the results of the study, it was found that community participation at the program planning stage was still low; at the stage of program implementation the level of community participation is already high; Likewise, at the utilization stage, the level of community participation is already high: while at the evaluation stage the level of community participation is very low (none). Based on this, the level of community participation at the planning and evaluation stages still needs to be increased.
Keywords: Liability, Notary,
Money Laundering Crime.

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received : 02 Januari 2023 Publish : 6 Januari 2023 Partisipasi masyarakat dalam program rumah tidak layak huni diperlukan dalam setiap tahapan  yang  meliputi  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil,  dan evaluasi. Akan tetapi ketika program dijalankan partisipasi masyaraat tidak mencapai ke-empat  tahapan tersebut.  Penelitian ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat pada keseluruhan tahapan penyelenggaraan program. metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuasi kualitatif.  Data dianalisis secara manual dengam memakai teknik analisis MDAP ( Manual Data Analyis Procedure). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  program  masih  rendah;  pada  tingkat pelaksanaan program tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi; begitu pula pada tahap pemanfaatan hasil tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi; sementara pada tahapan evaluasi  tingkat  partisipasi  masyarakat  sangat  rendah  (tidak  ada).  Berdasarkan  hal tersebut  maka  tingkat  partisipasi  masyarakat  pada  tahapan  perencanaan  dan  evaluasi masih perlu tingkatkan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ainimar
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan masih belum teratasi hingga saat ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya  lapangangan  pekerjaan  dan  lahan  usaha,  sulitnya  mengakses  informasi,  serta ketervatasan  investasi  (Putra,  2019).  Kemiskinan  dapat  mengakibakan  manusia  tidak  mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (pokok) keluargaanya dan tidak terkecuali kebutuhan hidupnya sendiri.  Kebutuhan  dasar  tersebut  adalah  sandang,  pangan  dan  papan.  Tidak  terpenuhinya kebutuhan  pokok  oleh  masyrakat  menunjukknan  bahwa  kemiskinan  masyarakat  berada  pada tingkat darurat. Salah satu hal yang menyebabkan fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan baik adalah ketidak mampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya khusunya kebutuhan  akan  tempat  tinggal/papan.  Sebagai  kebutuhan  dasar  yang  sangat  penting  rumah merupakan  salah  satu  tolak  ukur  standar  hidup  bagi  kesejahteraan  serta  kesehatan  hidup masyarakat (Ismowati & Subhan, 2018).
Masalah perumahan merupakan masalah umum yang memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  membuat program RTLH yang dicanangkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sudah diatur  pada  pasal  54    (Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  2011,  2011).  Sejalan dengan  itu  pemerintah  Sumatera  Barat  juga  membuat  kebijakan  (dalam  Peraturan  Gubernur Sumatera  Barat  Nomor  47  Tahun  2013,  2013)  mengenai  petunjuk  pelaksanaan  program. Sementara pedoman pelaksanaan program diatur lebih khusus dalam regulasi pemerintah daerah pasaman barat (Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24 Tahun 2019, 2019)
Program RTLH ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diberikan dalam  bentuk  bantuan  tunai  kepada  masyarakat.  Dana  yang  diberikan  berjumlah  sebanyak Rp.17.500.000  (tujuh  belas  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Dana  tersebut  dimanfaatkan  untuk pembelian bahan baku dan juga untuk pembayaran upah. Sebelumnya dana itu terlebih dahulu di potong  pajak  sebanyak  10  %.  Kemudian  upah  disisihkan  sebanyak  Rp  2.500.000,  kemudian sisanya digunakan untuk pengadaan bahan baku.
Pasaman  Barat  mempunyai angka  kemiskinan  yang  tinggi  sesuai  dengan  data  BPS  yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Pasaman Barat mencapai 7,14%(Badan Pusat Statistik BPS, 2020).  Hal ini membuat program  RTLH menjadi program yang sangat membantu dalam proses pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data perkim pada tahun 2021 terdapat 8.269 rumah yang tidak layak huni di kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa program RTLH mempunyai sasaran yang banyak. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa masih banyak daerah di Kabupatem  Pasaman  Barat  yang  memiliki  masyrakat  yang  tergolong  tidak  mampu  dalam membangun  hunian  yang  nyaman.  Sehingga  perlu  bagi  pemerintah  untuk  membantu  dalam mengatasi permaslahan kemiskinan dalam hal tempat tinggal.
Kabupaten  Pasaman  Barat  sangat  berupaya  dalam  membantu  masyarakat  dalam  upaya memperoleh tempat tinggal yang nyaman,  sesuai dengan data Perkim pada tahun 2021 berikut ini.
Tabel 1. Jumlah penerima Bantuan RTLH Tahun 2020 s/d 2021. No Nagari Jumlah Penerima Bantuan (Unit) Jumlah 2020 2021 1 Muara Kiawai 20 8 28 2 Rabi Jonggor 16 7 23 3 Kinali 15 17 32 4 Katiagan 10 15 25 5 Parik 8 15 23 6 Ujung Gading 9 10 19 7 Kapa 15 7 22 8 Koto Baru 8 10 18 9 Lingkuang aua 15 8 23 10 Aua Kuniang - 13 13 11 Aia Gadang 10 9 19 12 Batahan 23 17 40 13 Desa Baru 15 15 30 14 Sasak 5 10 15 15 Sungai Aur 15 5 20 16 Air Bangis 11 11 22 17 Kajai 15 9 24 18 Sinuruik 5 10 15 19 Talu 9 15 24 Jumlah RTLH Kabupaten Pasaman Barat 224 Unit 211 Unit 435
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukin Pasaman Barat, 2021.
Dari  tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  435  Unit  rumah  yang  telah  diberikan  kepada masyarakt  penerima  bantuan  pada  tahun  2020  dan  2021.  Nagari  Batahan  merupakan  Nagari  yang memiliki perolehan bantuan terbanyak dari 19 Nagari yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam pelaksanannya program ini dijalankan oleh Stakeholder. Stakeholder adalah seluruh pihak yang terkait dan juga paham terhadap permasalahan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang  ditetapkan(Mahfud  et  al.,  2015). Stakeholder sendiri  meliputi  pihak  pemerintah,  pihak swasta, dan pihak masyarakat. Kerjasama dari seluruh pihak sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan program.
Tujuan  dari  pelaksanaan  program  adalah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  masyarakat, dengan  kata  lain  masyarakat  adalah  modal  utama  terlaksananya  program.  Tanpa  adanya keterlibatan masyarakat program tentunya akan terjadi ketimpangan. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dianggap penting dalam pelaksanaan program.
Masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  keseluruhan  tahapan  program.  Akan  tetapi  di  Nagari Batahan tingkat keterlibatan masyarakat belum tinggi. Hal ini sesuai dengan ujaran Taufik saat diwawancarai.  Beliau  menyebutkan  bahwa  pada  tahapan  perencanaan  keterlibatan  masyarakat masih  minim  karena  masyarakat  lebih  dahulu  mendahulukan  pekerjaan  mereka  daripada mengikuti proses perencanaan. Masyarakat hanya turun saat pelaksanaan pembangunan. Begitu juga dengan tahap pengendalian dan evaluasi, masyarakat seakan-akan menganggap hal tersebut tidak penting dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak jorong maupun fasilitator.
Berdasarkan  hal  terebut  penulis  ingin  mendeskripsikan  seberapa  jauh  Keikutsertaan masyarakat  untuk  berpartisipasi  di  program  RTLH  di  Nagari  Batahan  dengan  melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program RTLH di Nagari Batahan

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1.Jenis penelitian
Desain Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif semu ( Quasi Qualitatif Design) dengan mengunakan metode Simple Research Design (SRD). Dalam metode ini dilakukan lima langkah penelitian yang meliputi: (a) memilih kontek sosial dan  membuat  pertanyaan; (b)  Literature  Review; (c)  Memilih    metode  penelitian  dan mengoleksi  data;  (d)  melakukakan  analisis  data;  (e)  melaporkan  hasil  penelitian  (Bungin, 2020)
2.2.Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dimulai  dari  bulan  maret  hingga  bulan  April  2022  di  Nagari  Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

## 2.3.Target/Subjek Penelitian
Penentuan  informan  penelitian  dilakukan  secara purposive  sampling meliputi:  Wali Nagari, Petugas Teknis Nagari, Kepala Jorong, dan Masyarakat.

## 2.4.Prosedur
Prosedur  penelitian  ini  dilaukan  sesuai  dengan  prosedur  analisis  MDAP.  MDAP merupakan  prosedur  analisis  data  yang  dilakukan  secara  manual  (Bungin,  2020)  Prosedur analisis data tersebut dilakukan menggunakan enam tahapan yaitu:
1) Catatan  Harian,  yaitu  proses  awal  dalam  pengumpulan  informasi  pada  setiap  kegiatan khusus  kode  yang  ada  sehingga  memperoleh  kategori  yang  besar  dengan  tema  yang serupa.  6)  Memos  merupakan  catatan  yang  dibuat  untuk  memperjelas  topik  yang dilakukan peneliti saat pengamatan dilapangan.
2) Transkrip merupakan salinan dari catatan harian yang diperoleh dilapangan yang terdiri dari isi jalannya wawancara, diskusi, data observasi ataupun peristiwa yang terjadi saat wawancara dilakukan.
3) Koding,  yaitu  pemberikan  kode  terhadap  segmen-segmen  data  untuk  memulai  suatu analisis  tentang  fenomena  tertentu  yang  dimulai  dari  pengodean  terbuka,  pengodean berporos, pengodean terpilih (Murdowo, 2018)
4) Kategorisasi, dalam tahap ini peneliti akan memasukkan kode yang sama kedalam satu kategori yang sama.
5) Tema merupakan pengelompokan kategori berdasarkan sifat penelitian, serta mekanisme yang  dibuat  untuk  menghubungkan  ide  atau  asumsi  terkait  data  yang  diperoleh dilapangan.
2.5.Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian  ini  mengunakan  dua  jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan penelitian melalui proses wawancara. Data primer memberikan gambaran secara umum mengenai permasalaha tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program RTLH. Sedangkan tara sekunder dikumpulkan dari data dokumen profil Nagari Batahan, peraturan daaerah mengenai program RTLH, serta literatur  yang  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Data  ini  dikumpulkan  dari  hasil wawancara dan dokumentasi.
2.6.Teknik Analisis Data
Teknil  analisis  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  penelitian  dengan  menggunakan teknik Manual Data Analysis Prosedur (MDAP).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  telah  ditemukan  di  lapangan  yaitu  catatan  harian  dan  hasil  wawancara dicantumkan dalam bentuk data transkrip. Setelah data tersebut terkumpul, maka data dipadatkan dalam analisis data open coding . Berikut ini data dicantumkan dalam tabel 2.
Tabel 2. Analisis Open Coding Kode Pemadatan konsep #1 Partisipasi masyarakat ada hanya saya lebih kepada sosialisasi #2 Perencanaan lebih didominasi oleh oleh pemerintah dan masyarakat hanya penerima saja #3 Keterlibatan masyarakat sangat terlihat dan sudah baik #4 Masyarakat dapat menjadi suplyer bahan bangunan juga menjadi tukang bangunan. #5 Program memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat #6 Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program #7 Program dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam bidang rumah #8 Evaluasi sudah dilakukan hanya saja masyarakat tidak dilibatkan. #9 Evaluasi dilakukan berdasarkan acuan dasar penetapan program #10 Masyarakat tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi #11 Usia dan jenis kelamin memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat #12 Kepala Jorong memberikan kontribusi yang besar dalam program #13 Pengawasan terhadap program dilakukan dalam tiga tahapan #14 Masyarakat sering terkendala dalam penyedian bahan diluar barang toko #15 Kendala lain yang dihadapi adalah faktor cuaca yang tidak menentu #16 Sulitnya mendapatkan barang yang berkualitas karna keterbatasan dana Sumber: Peneliti olah berdasarkan hasil wawancara.
Dari tabel 2 tersebut diketahui bahwa terdapat enam belas sub kategori. Selanjutnya keenam belas data tersebut diolah dalam bentuk axial coding. Berikut ini dicantumkan hasil axial coding dalam tabel 3.
Tabel 3. Analisis Axial Coding Konsep Subkategori Konsep #1 Konsep #2 Subkategori  #1 perencanaan  dilakukan  oleh  pihak pemerintah  sedangkan  masyarakat  hanya  sebagai  pihak penerima Konsep #3 Konsep #4 Konsep #5 Subkategori  #2 dalam  pelaksanaan  masyarakat  terlibat langsung  sebagai  penyedia  bahan  dan  tukang  bangunan namun  kadang  kesulitan  dalam  memeroleh  bahan  yang berkualitas Konsep #6 Konsep #7 Konsep #8 Subkategori #3 program memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Konsep #9 Konsep #10 Subkategori #4 evaluasi dilakukan berdasarkan acuan dasar program dan tidak melibatkan masyarakat
Sumber: Peneliti olah berdasarkan data Open Coding
Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa terdapat empat sub kategori. Dari data tersebut dilanjutkan dalam analisis selective coding . Berikut ini hasil dari selective coding dicantumkan dalam tabel 4.
Tabel 4. Analisis Selective Coding Subkategori #1 Kategori #1 Perencanaan Kurangnya keterlibatan masyarakat Subkategori #2 Kategori #2 Pelaksanaan Masyarakat  terlibat  langsung  sebagi  aktor  pelaksana program Subkategori #3 Kategori #3 Pemanfaatan Hasil Masyarakat merasakan manfaat dari program Subkategori #4 Kategori #4 Evaluasi Partisipasi masyarakt tidak ada
Sumber: Peneliti olah berdasarkan data Axial coding
Dari hasil analisis selective coding didapatkan bahwa terdapat empat kategori. Berikut ini penjelasan dari keempat kategori tersebut.

## Kategori #1 Perencanaan
Bentuk  intervensi  dari  program  ini  adalah  melalui  tahapan  yang  harus  dilaksanakan  oleh masyarakat  dengan  dibantu  secara  teknis  oleh  fasilitator  yang  diambil  dari  pemerintah  nagari sebagai  tenaga  pendamping  bukan  pelaksana.  Tahapan  perencanaan  ini  diawali  dengan melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  penerima  bantuan  terkait  mekanisme  pelaksanaan program  serta  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat.  Hasil  dari  pengodean menunjukkan bahwa partisipasi pada tahap perencanaan dalam program rehabilitasi RTLH masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan temuan data yang menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan  program  masyarakat  hanya  dilibatkan  dalam  kegiatan  sosialisasi  mengenai mekanisme pelaksanaan serta proses pelengkapan administrasi.
Pihak Nagari  Batahan selaku informan juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan  tidak  dituntut.  Proses  perencanaan  program  didominasi  oleh  pihak  pemerintah selaku  pihak  pemberi  dana  dan  juga  pembuat  program.  Pemerintah  jugalah  yang  membuat perencanaan  program  mulai  dari  penganggaran  dana,  pembuatan  desain  bangunan  dan  proses pembangunan.  Padahal  seharusnya  masyarkat  mempunyai  peran  penting  dalam  tahapan perencanaan tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan dalam hal perencanaan dan pembuatan desain. Hal ini sesuai dengan peran masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 131 Undang-Undang No 1
Tahun  2011  ayat  (2).  Disamping  itu  dibutuhkan  untuk  menyesuaikan  desain  rumah  dengan kondisi  tanah  sebagai  lokasi  pembangunan  masyarakat.  sehingga  hasil  program  dapat  tercapai secara maksimal.
Di Nagari Batahan proses perencanaan sama sekali tidak melibatkan pihak masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suratman dalam wawancara dengan penulis selaku partisipan dalam program rumah tidak layak huni. Beliau menyebutkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, masyarakat hanya perlu mendatangi pihak jorong untuk menyerahkan berkas yang nantinya akan diserahkan ke pihak nagari.
Maka  dapat  disimpulkan  sesuai  dengan  hasil  pengodean  yang  dilakukan  pada  Kategori  #1 tema perencanaan terlihat bahwa pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat rendah, hal dapat mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

## Kategori #2 Pelaksanaan
Pada hasil pengodean kategori #2 yakni pelaksanaan terlihat bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan sangat baik. Masyarakat sebagai aktor yang menjalankan program terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegitan yang dilakukan. Disamping itu masyarakat sebagai penerima  bantuan  menjalankan  tanggungjawabnya  sebagai  unsur  utama  pelaksanaan  program tersebut disamping pemerintah. Hal ini terlihat pada pemenuhan barang mentah berupa kayu batu serta pasir masyarakat dapat mencari suplayer sendiri begitu juga dengan tukang bangun.  Selain itu  masyarakat  yang  memiliki  potensi  dapat  menjadi  tukang  ataupun  kenek  (asistent  tukang) dalam pelaksanaan.
Dapat  disimpulkan  berdasarkan  pengodean  Kategori  #2  tema  Pelaksanaan  ditemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik dalam pelaksanan program. masyarakat menjalankan tanggungjawabnya sebagai penerima bantun dengan menjadi tukang ataupun kenek. Keterlibatan masyarakat yang tinggi tentu memberikan pengaruh yang besar bagi pencapaian tujuan program rehabilitasi RTLH di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

## Kategori #3 Pemanfaatan Hasil
Pada  kategori  ketiga  yakni  pemanfaatan  hasil  ditemukan  bahwa  masyarakat  merasakan manfaat yang besar dari program yang diberikan. Masyarakat sangat terbantu dimana masyarakat yang awalnya belum mempunyai rumah sendiri atau tidak mempunyai rumah yang layak dapat menikmati tempat tinggal yang layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan awal  program yang  ingin  menjadi  stimulus  bagi  masyarakat  tercapai.  Hal  ini  dilihat  dari  masyarakat  yang merasa  sangat  terbantu  pada  sisi  perekonimian,  anggaran  yang  awalnya  untuk  memperbaiki rumah dapat dialihkan untuk biaya sekolah anak ataupun kebutuhan lainnya.
Dapat  disimpulkan  dengan  hasil  pengodean  kategori  #3  tema  Pemanfaatan  Hasil  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  ini  sangat  baik  yang  menunjukkan  tercapainya  tujuan  dari program yang dijalankan.

## Kategori #4 Evaluasi
Kategori keempat yakni pada tahap Evaluasi partisipasi masyarakat tidak terlihat. Hal ini terjadi karena dalam tahap ini evaluasi program hanya dilakukan oleh pihak Nagari bersama dinas Perumahan  dan  Pemukiman  Rakyat.  Serta  pengevaluasian  yang  dilakukan  hanya  terkait  pada kesesuaian antara acuan yang diberikan dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Disamping itu pengevaluasian  yang  dilakukan  adalah  sejauh  mana  target  yang  sudah  dicapai  dalam pembangunan yang dilakukan dalam tiga tahap evaluasi yakni tahap awal, tahap 50% bangunan serta pada tahap 100% pembangunan.
Berdasarkan  hal  tersebut  hasil  koding  menunjukkan  bahwa  kategori  #4  tema  Evaluasi didapati  tidak  adanya  partisipasi  masyarakat  karena  evaluasi  yang  dilakukan  terkait  kesesuaan antara acuan dasar yang diberikan oleh pihak nagari dengan apa yang dijalankan oleh masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dalam  pembahasan  penelitian  terkait  tingkat  partisiapsi masyarakat dalam program RTLH dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1) Partisipasi dalam perencanaan
Keterlibatan masyarakat pada saat perencanaan program  cukup baik masyarakat cukup aktif dalam proses pelengkapan syarat administrasi serta ikutserta pada saat sosialisasi program.
2) Partisipasi dalam pelaksanaan
Keikutsertaan masyarakat pada  pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH sangat baik, hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga, masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan sebagai tenaga pekerja maupun penyedia bahan.
3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
Masyarakat  sudah  terlibat  dalam  pemanfaatan  hasil  program.  Hal    terlihat  dari  masyarakat yang    sudah  memanfaatkan  hasil  dari  program  yang  dilaksanakan  dimana  masyarakat memanfaatkan atau menggunakan rumah yang telah dibuat serta dirawat dengan baik.

## SARAN
Didasarkan  pada  simpulan  di  atas,  maka  disarankan  agar  pemeritah  Nagari  perlu meningkatkan partisiapsi masyarakat di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan cara memberikan  sosialisasi  pentingnya  partisipasi  masyarakat  bagi  pembangunan.  Disamping  itu pemerintah juga perlu menyediakan ruang agar mansyarakat dapat terlibat dalam setiap proses pembangunan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011, (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128 Badan Pusat Statistik BPS. (2020). Pasaman Barat Dalam Angka . https://pasamanbaratkab.bps.go.id/
Bungin,  B.  (2020). Post  Qualitative  Social  Research  Methods  Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods . Kencana.
Ismowati,  M.,  &  Subhan,  A.  (2018).  Implementasi  Program  Pemberdayaan  Sosial  Kegiatan Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  huni  (RTLH)  Bagi  Masyarakat  Miskin  di Kabupaten
Padeglang. Jurnal Transparansi , 1 (2), 194–205.
https://core.ac.uk/download/pdf/228466043.pdf
Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2015). Peran Koordinasi Stakeholder
Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3 (12), 2070–2076.
https://media.neliti.com/media/publications/83039-ID-peran-dan-koordinasi- stakeholder-dalam-p.pdf
Murdowo,  D.  (2018).  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Asrama  Untuk  Pembinaan  Nilai-Nilai Budaya  Organisasi  (Penelitian  Grounded  Theory  Pada  Universitas  Telkom). Repository.Upi.Edu ,
81.
http://repository.upi.edu/30634/6/D_PU_1402830_Chapter3.pdf
Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24 Tahun 2019, (2019). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2013, (2013).
Putra, M. A. (2019). Pengaruh kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi-Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RS-RTLH). Jurnal  Ilmiah  Admnistrasi Publik Dan Pembangunan , 10 , 37–43. https://scholar.google.com/scholar?j