## UPAYA PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA DI SEKTOR FORMAL KARENA KEADAAN MEMAKSA PANDEMI COVID-19
Steven Suprantio Senior Associate, Law Firm Santoso Wiryanto Ardiwinata email: steven.suprantio@gmail.com
disampaikan 22/5/2020 – di -review 10/9/2020 – diterima 20/6/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i1.3921

## Abstract
The  business  world  everywhere  including  those  in  Indonesia  cannot  but  felt  the  brunt  of  economic slowdown caused by the public health emergency (the COVID 19 pandemic). Quite a few national and local businesses have had to close their operation and lay off all its employees. Although the consensus between  the  government,  workers  (individuals  and  unions)  as  well  as  employers  is  to  prevent  and avoid termination of employment at all costs, the Law No. 11 of 2020, re. Job Creation allows massive dismissal of  employees due to economic  necessity or state of emergency. This article  shall critically examine  how  the  prevailing  law,  Law  No.  11  of  2020  re.  Job  Creation  regulates  termination  of employment in case of state of emergency.
Keywords :
termination of employment, force majeure, public health emergency, COVID 19

## Abstrak
Dunia  usaha  di  manapun  termasuk  di  Indonesia  merasakan  dampak  ekonomi  dari  kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan pandemic COVID 19.  Salah satu dampak terburuk adalah keputusan  untuk  menutup  perusahaan  dan  memutus  hubungan  kerja  dengan  semua  pekerja. Sekalipun sebagai suatu kebijakan umum, pemutusan hubungan kerja dipandang sebagai hal yang seharusnya  dihindari  dan  dicegah,  perusahaan  yang  menutup  usaha  karena  dampak  negative pandemic diperkenankan melakukannya atas dasar adanya keadaan memaksa. Khususnya UU No. 11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  mengatur  peluang  bagi  perusahaan  untuk  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  tersebut.    Tulisan  ini  akan  menelaah  secara  kritis  pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam keadaan memaksa ini
Kata Kunci: PHK,  corona, keadaan memaksa, kedaruratan kesehatan masyarakat

## Pendahuluan
Penyebaran  virus  corona  di  Indonesia  yang  masif  telah  memberikan dampak negatif pada dunia usaha dan perdagangan. Menurut The World Economic Forum 1 , Indonesia diperkirakan terkena dampak sebesar USD 312.000.000 akibat penyebaran virus corona ini. Sedangkan menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani
1 Natalie Blyth, How Companies Can Build Resilience Against Pandemics , https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-companies-build-resilience-against- pandemics/, diakses 20 Mei, 2020.
Indrawati 2 , “virus corona jauh lebih kompleks dari 2008-2009 karena mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara dan gejolak di pasar  modal  yang  tidak  ada  jangkar,"  papar  Sri  Mulyani.” Pendapat  ini  sangat beralasan,  pandemi  virus  corona  telah  menimbulkan  dampak  yang  besar  pada ekonomi,  pelaksanaan  hubungan  kerja,  mempengaruhi  penyediaan  barang  dan jasa juga konsumsi dan investasi di Indonesia bahkan di seluruh dunia.
Hal senada dituliskan oleh Bank Indonesia 3 , dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2019 yang  diterbitkan pada 30 Maret 2020: “penyebaran COVID-19 di banyak  negara,  termasuk  di  Indonesia,  akan  menurunkan  kinerja  perekonomian dari sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan kemudian merambat sektor lainnya  Kondisi  ini  akan  menurunkan  kinerja  ekspor  barang  dan  jasa,  serta mendorong konsumsi swasta dan investasi menjadi lebih rendah.”
Kondisi perekonomian yang memburuk tak dapat dielakkan telah memicu gelombang  pemutusan  hubungan  kerja  di  Indonesia.  Menurut  Menteri Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziah  hingga  7  April  2020  total  jumlah  perusahaan  yang merumahkan  pekerja  dan  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (selanjutnya disebut PHK)  adalah sebanyak 74.430 perusahaan dan 1.200.031 Pekerja/buruh.

## Bagan 1: Total Jumlah Perusahaan Yang Merumahkan Pekerja dan Melakukan PHK
No. Status Jumlah Perusahaan Jumlah Pekerja/buruh 1.  Pekerja formal dirumahkan 17.224 873.090 2.  Pekerja formal diputus hubungan kerja 22.753 137.489 3.  Pekerja informal dirumahkan atau diputus hubungan kerja 34.453 189.452 Jumlah Total 74.430 1.200.031 Sumber: Data dari CNBC Indonesia 4
2  CNNIndonesia.com,  Sri  Mulyani  Sebut  Dampak  Virus  Corona  Melebihi  Krisis  1998, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200406193647-532-490944/sri-mulyani-sebut- dampak-virus-corona-melebihi-krisis-1998, diakses 16 April, 2020.
3  Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2019, https://www.bi.go.id/en/ruang- media/info-terbaru/Pages/Buku-Laporan-Perekonomian-2019-Sinergi-Kunci-Utama-Menjaga- Perekonomian-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.aspx, diakses pada 16 April, 2020.
4  CNBCIndonesia.com, Corona Makan Korban: 1,2 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409190039-16-151007/corona-makan- korban-12-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan, diakses 20 Mei, 2020.
Data  di  atas  kemungkinan  akan  terus  bertambah, International  Labour Organization 5 (selanjutnya  disebut  ILO)  memperkirakan  pandemi  virus  corona akan memusnahkan 6,7 persen jam kerja secara global dalam kuartal kedua tahun 2020 – yang setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu, untuk wilayah Asia dan Pasifik diperkirakan mencapai 7,2 persen atau 125 juta pekerja penuh waktu.
Ditengah  kondisi  yang  penuh  ketidakpastian  kapan  pandemi  virus  corona berakhir,  kondisi  ekonomi  yang  cenderung  memburuk,  pengusaha  mungkin memilih opsi PHK dengan alasan keadaan memaksa ( force majeure ) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang R.I, No 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I Tahun 2003 (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), sebagaimana terakhir kali diubah dengan  Undang-Undang  RI,  No  11  Tahun  2020,  Cipta  Kerja,  L.N.R.I  Tahun  2020, Pasal 154A Ayat (1) Huruf d (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang berbunyi Pemutusan  Hubungan  Kerja  dapat  terjadi  karena  alasan  perusahaan  tutup  yang disebabkan keadaan memaksa ( force majeur ). Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menghindari dampak yang jauh lebih besar lagi.
Meskipun  langkah  yang  diambil  perusahaan  dapat  dipahami,  menurut penulis  perlu  dianalisa  lebih  lanjut  apakah  pandemi  virus  corona  merupakan kondisi keadaan memaksa yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK. UU Ketenagakerjaan  dan  UU  Cipta  Kerja  sendiri  tidak  memberikan  penjelasan ataupun  batasan  dari  keadaan  memaksa.  Adanya  kekosongan  hukum  ini  dapat menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan.  Sebaliknya,  menurut ketentuan  Pasal  151  ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja,  baik  pengusaha,  Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah harus mengusahakan jangan terjadi PHK.  Sehingga  apakah  terdapat  alternatif  yang  dapat  diambil  oleh  pengusaha, Pekerja/buruh,  dan  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  PHK  karena  adanya pandemi virus corona. Dalam tulisan ini penulis akan berupaya menjawab kedua pertanyaan ini.
5  ILO,Covid 19: Mendorong kebutuhan ekonomi dan ketenagakerjaan ILO: COVID-19 Sebabkan Kehilangan Besar dalam Jam Kerja dan Pekerjaan, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_741127/lang--en/index.htm, diakses 20 Mei, 2020.
Penulis  membatasi  tulisan  ini  pada  pekerja  yang  bekerja  di  sektor  formal sebagaimana  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  Cipta  Kerja,  karena menurut penulis pembahasan mengenai pekerja di sektor informal berada dalam keadaan  yang  (mungkin)  lebih  rentan  dan  membutuhkan  analisa  secara  khusus dengan menggunakan pisau analisa yang berbeda pula.

## Pembahasan

## Penetapan  Virus  Corona  Sebagai  Penyakit  Yang  Menimbulkan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Penambahan orang yang terinfeksi virus corona secara masif di Indonesia, menyebabkan  diterbitkannya  Keputusan  Presiden  R.I.  No.  11  Tahun  2020, Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  yang  menetapkan  virus  corona  sebagai  penyakit  yang  menimbulkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dan  menetapkan  Indonesia  berada  dalam keadaan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Pada  saat  tulisan  dibuat,  pada tanggal 19 Mei 2020 telah terdapat 18.496 jiwa orang yang  ter konfirmasi positif virus corona 6 .
Kondisi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  menurut  ketentuan  Undang- Undang R.I, Nomor 6 Tahun 2018, Kekarantinaan Kesehatan,  L.N.R.I. Tahun 2018 Pasal  1  Angka  2  (selanjutnya  disebut  UU  Kekarantinaan  Kesehatan),  adalah “Kejadian  kesehatan  masyarakat  yang  bersifat  luar  biasa  dengan  ditandai penyebaran  penyakit  menular  dan/atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh  radiasi nuklir,  pencemaran  biologi,  kontaminasi  kimia,  bioterorisme,  dan  pangan  yang menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan  berpotensi  menyebar  lintas  wilayah  atau lintas negara.”
Sebagai  respons  dari  kedaruratan  kesehatan  masyarakat,  dilakukan karantina  rumah  atau  karantina  wilayah  atau  karantina  rumah  sakit  atau pembatasan  sosial  berskala  besar.  Menurut  Pasal  1  Angka  11  UU  Kekarantinaan Kesehatan,  pembatasan  sosial  berskala  besar  (selanjutnya  disebut  PSBB)  adalah
6 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, Peta Sebaran, https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/, diakses 19 Mei, 2020
pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga terinfeksi  penyakit  dan/atau  terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Tujuannya adalah mencegah meluasnya  penyebaran  penyakit  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  (virus corona) yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  R.I.  Nomor  21  Tahun  2020,  Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), L.N.R.I 2020 (selanjutnya disebut PP PSBB) Pasal 3 jo. Peraturan Menteri  Kesehatan  R.I.  No.  9  Tahun  2020,  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)  (selanjutnya  disebut  Permenkes  Pedoman  PSBB),  B.N.R.I.  2020  Pasal  2, Pemberlakuan  PSBB  diusulkan  oleh  Gubernur/Walikota/Bupati  dan  harus mendapatkan  persetujuan  dari  Menteri  Kesehatan  dengan  mempergunakan kriteria  berupa  (1)  jumlah  kasus  dan/atau  jumlah  kematian  akibat  penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan (2) terdapat kaitan epidemilogis.
Saat  tulisan  ini  disusun  telah  terdapat  daerah-daerah  yang  ditetapkan PSBB, diantaranya yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok,  Kota  Bekasi,  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Tangerang,  dan  Kota  Pekanbaru 7 . Dalam Pasal 4 Ayat (1) PP PSBB Jo. Pasal 13 ayat (1) Permenkes Pedoman PSBB diatur  kegiatan-kegiatan  yang  dibatasi  pada  saat  pemberlakuan  PSBB  salah satunya adalah peliburan tempat kerja. Peliburan tempat kerja berarti pembatasan proses  bekerja  di  tempat  kerja  dan  menggantinya  dengan  proses  bekerja  di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
Dengan  kata  lain  peliburan  tempat  kerja  tidak  menyebabkan  pengusaha dan/atau  Pekerja  atau  buruh  sama  sekali  tidak  dapat  melakukan  kewajiban  dan haknya.  Kewajiban  dan  haknya  tetap  dapat  dilakukan,  hanya  dibatasi  dengan adanya “peliburan tempat kerja”. Terhadap jenis-jenis usaha yang ditetapkan PSBB
7 CNBC  Indonesia,  Ini  Daerah  Asal  &  Tujuan  yang  Terkunci  untuk  Aktivitas  Mudik https://www.cnbcindonesia.com/news/20200424200534-4-154348/ini-daerah-asal-tujuan- yang-terkunci-untuk-aktivitas-mudikterakhir, diakses 5 Mei, 2020.
juga  terdapat  pengecualian  misalnya  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  obat- obatan, logistik dan transportasi, kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan physical  distancing. Sedangkan  wilayah  yang  tidak  ditetapkan  PSBB tidak dilakukan pembatasan untuk bekerja di tempat kerja.
Namun karena pandemi virus corona yang semakin meluas menyebabkan Presiden  Joko  Widodo  menetapkan  pandemi  virus  corona  sebagai  bencana nonalam melalui Keputusan Presiden R.I. No. 12 Tahun 2020, Penetapan Bencana Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Menurut  penulis, penetapan  ini  berdampak  kepada  pelaksanaan  kontrak-kontrak  kerja  sama (termasuk perjanjian kerja) bahkan mungkin  dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menunda maupun memutuskan kontrak dengan alasan keadaan memaksa. Karena walaupun tidak ditetapkan PSBB, masyarakat akan cenderung membatasi kegiatannya di luar rumah.
Penafsiran Sistematis Atas Ketentuan Pasal 154A Ayat (1) Huruf d UU Cipta Kerja  Yang  Mengatur  Perusahaan  Tutup  Karena  Keadaan  Memaksa  ( force majeure )
Ketentuan Pasal 164 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan  hubungan  kerja  karena  alasan  keadaan  memaksa,  telah  dicabut  oleh ketentuan  Pasal  81  UU  Cipta  Kerja,  dan  diganti  dengan  ketentuan  Pemutusan hubungan kerja karena alasan keadaan memaksa diatur dalam Pasal 154A Ayat (1) huruf  d  UU  Cipta  Kerja,  yang  berbunyi  demikian  “pemutusan  hubungan  kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa ( force majeure )”
Pembentuk  undang-undang,  tidak  memberikan  penjelasan  dan  batasan- batasan  atas  ketentuan  Pasal  154A  Ayat  (1)  huruf  d  UU  Cipta  Kerja.  Bagian penjelasan  dari  ketentuan  tersebut  menyebutkan  “cukup  jelas”,  dan  Peraturan pelaksana  dari  UU  Cipta  Kerja  baru  akan  diterbitkan  3  (tiga)  bulan  semenjak undang-undang  tersebut  ditetapkan  pada  tanggal  2  November  2020.  Karena  itu saat ini terjadi kekosongan hukum, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum  dalam  implementasinya.  Misalnya,  apakah  perusahaan  yang  tutup,  dan
menerapkan  kebijakan  bekerja  di  rumah  dapat  dikategorikan  perusahaan  tutup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  154A  Ayat  (1)  huruf  d  UU  Cipta  Kerja, sehingga perusahaan boleh melakukan pemutusan hubungan kerja.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  interpretasi  hukum  secara  sistematis, untuk memperjelas maksud dari ketentuan Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta 8 penafsiran sistematis adalah “Melakukan tafsir yang baik harus dilakukan secara sistematis, yakni berkaitan dengan ketentuan lain dalam teks undang-undang yang sama atau undang-undang  lain  yang  bersangkutan  atau  ada  kaitan  dengan  ketentuan  yang sedang ditafsir.”
Penulis  melakukan  interpretasi  sistematis  dengan  mempergunakan ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Staatsblad  1847  (selanjutnya disebut KUHPerdata), Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, dan Pasal 1445, Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  19/PUU-IX/2011,  doktrin,  dan  putusan-putusan pengadilan untuk memperjelas maksud dari Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja. Pertama penulis akan menguraikan mengenai perusahaan tutup, kemudian menguraikan mengenai keadaan memaksa.
Majelis  Hakim  Konstitusi  dalam  pertimbangan  perkara  No.  19/PUU- IX/2011 yang menguji ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa, dalam UU Ketenagakerjaan tidak ditemukan  definisi  yang  jelas  dan rigid atas  frasa  “perusahaan  tutup”.  Apakah perusahaan  tutup  yang  dimaksud  adalah  tutup  secara  permanen  ataukah  hanya tutup  sementara.  Adanya  ketidakjelasan  tersebut,  telah  menyebabkan  siapa  saja menafsirkan “perusahaan tutup” sesuai dengan kepentingannya sendiri, misalnya penutupan perusahaan sementara untuk renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan  menjadikannya  sebagai  dasar  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja. Akibatnya  terjadi  ketidakpastian  hukum  bagi  kelangsungan  pekerjaan  bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya.
8 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm., 102
Guna  menghindari  ketidakpastian  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim Konstitusi  memberikan  penjelasan,  yang  dimaksud  perusahaan  tutup  harus dimaknai  perusahaan  tutup  permanen  atau  perusahaan  tutup  tidak  untuk sementara  waktu.  Menurut  penulis,  pendapat Majelis  Hakim Konstitusi  ini  dapat dipergunakan untuk memperjelas makna perusahaan tutup dalam ketentuan Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja.
Frasa “perusahaan tutup” dalam ketentuan Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta  Kerja  haruslah  dimaknai  perusahaan  tutup  secara  permanen.  Hal  ini  juga sejalan  dengan  asas  pemerataan  hak  dan  kepastian  hukum  yang  diatur  dalam Pasal  2  UU  Cipta  kerja,  dan  juga  sesuai  dengan  tujuan  UU  Cipta  Kerja  untuk menjamin  setiap  warga  negara  memperoleh  pekerjaan,  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam hubungan kerja.
Dengan  demikian  bila  perusahaan  tutup  sementara,  untuk  memenuhi aturan  PSBB  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk  mencegah  penyebarluasan pandemi virus corona tidak dapat dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
Selanjutnya  penulis,  akan  menafsirkan  mengenai  keadaan  memaksa  Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja dengan menggunakan teks undang-undang yang  ada  kaitannya,  yaitu  KUHPerdata.  Definisi  mengenai  keadaan  memaksa dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini:
1 Pasal  1244  KUHPerdata  “Debitur  harus  dihukum  untuk  mengganti  biaya, kerugian  dan  bunga.  bila  ia  tak  dapat  membuktikan  bahwa  tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan  itu  disebabkan  oleh  sesuatu  hal  yang  tak  terduga,  yang  tak  dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”
2 Pasal 1245 KUHPerdata “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga bila karena  keadaan  memaksa  atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan, debitur  terhalang  untuk  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”
3 Pasal 1444 KUHPerdata “Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah,  tak  dapat  diperdagangkan,  atau  hilang  hingga  tak  diketahui  sama
sekali  apakah  barang  itu masih  ada,  atau  tidak,  maka  hapuslah  perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di  luar  kesalahan debitur dan sebelum ia lalai  menyerahkannya.  Bahkan  meskipun  debitur  lalai  menyerahkan  suatu barang,  yang  sebelumnya  tidak  ditanggung  terhadap  kejadian-kejadian  yang tak  terduga,  perikatan  tetap  hapus  jika  barang  itu  akan  musnah  juga  dengan cara  yang  sama  di  tangan  kreditur,  seandainya  barang  tersebut  sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang  dikemukakannya.  Dengan  cara  bagaimanapun  suatu  barang  hilang  atau musnah,  orang  yang  mengambil  barang  itu  sekali-kali  tidak  bebas  dan kewajiban untuk mengganti harga.”
4 Pasal  1445  KUHPerdata  “Jika  barang  yang  terutang  musnah,  tak  lagi  dapat diperdagangkan,  atau  hilang  di  luar  kesalahan  debitur,  maka  debitur,  jika  ia mempunyai  hak  atau  tuntutan  ganti  rugi  mengenai  barang  tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.”
Dari  ketentuan-ketentuan  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  simpulan  umum, bahwa  keadaan  memaksa  adalah  tidak  dapat  dilaksanakan  suatu  perikatan  yang disebabkan adanya keadaan yang tidak terduga. Dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa,  maka  tidak  ada  penggantian  biaya,  bunga  dan  kerugian.  Untuk memperjelas definisi ini, penulis akan menyajikan beberapa pendapat ahli hukum, seperti di bawah ini:
1 Subekti 9 ,  “untuk  dapat  dikatakan  suatu  “keadaan  memaksa”  ( overmacht atau force  majeure ),  selain  keadaan  itu  “di  luar  kekuasaannya”  si  berhutang  dan “memaksa”  keadaan  yang  telah  timbul  itu  juga  berupa  suatu  keadaan  yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh si berhutang.”
2 Rahmat  S.S.  Soemadipradja 10 ,  “keadaan  memaksa  adalah  suatu  keadaan  di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi  seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya
9  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm., 150. 10  Rahmat  S.S.  Soemadipradja,  Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa,  PT  Gramedia,
Jakarta, 2010, hlm. 8.
suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  ini  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak harus menanggung risiko”
3 Purwahid  Patrik 11 keadaan  memaksa  adalah  keadaan  dimana  debitur  tidak melaksanakan  prestasi  karena  tidak  ada  kesalahan  maka  akan  berhadapan dengan  keadaan  memaksa  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya.
Pendapat para ahli hukum di atas, memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa  keadaan  memaksa  adalah  suatu  keadaan  ,  dimana  salah  satu  pihak  atau kedua  pelah  pihak  dalam  perikatan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya berdasarkan  perjanjian  karena  adanya  suatu  peristiwa  yang  di  luar  kendalinya. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko.
Selanjutnya, Penulis akan menyajikan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah  Agung  R.I.  yang  menjelaskan  penerapan  keadaan  memaksa  dalam praktik.
Bagan 2: Putusan-Putusan Mahkamah Agung Terkait Keadaan Memaksa.
No. Perkara Pertimbangan Majelis Hakim 1. 2821 K/Pdt/2014 Bahwa  tenggelamnya  kapal  merupakan  kecelakaan  yang  tidak dapat  diperkirakan  atau  dicegah,  sehingga  merupakan  keadaan darurat/ overmacht ; Bahwa Pasal 468 ayat (1) KUHD tidak dapat digunakan  dalam  perkara  ini  karena  telah  diperoleh  bukti kejadian disebabkan force majeure berupa cuaca buruk 2. 285 PK/Pdt /2010 In  cassu Hakim  telah  melakukan  kekhilafan/kekeliruan  yang nyata,  dengan  tidak  mempertimbangkan  bahwa  perjanjian kredit/perjanjian  hutang  piutang  tersebut  terjadi  pada  saat krisis  ekonomi  yang  melanda  dunia  yang  berdampak  pada perekonomian  Indonesia  dan  kondisi/situasi  seperti  ini berdasarkan  rasa  keadilan  seharusnya  dipertimbangkan  oleh Judex  Juris  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  Pemohon Peninjauan Kembali 3. 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Bahwa oleh karena perusahaan Tergugat tutup bukan atas dasar kehendak  dari  pihak  Tergugat,  akan  tetapi  sebagai  akibat  dari adanya kejadian di luar kehendak/dugaan/kemampuan/kontrol
yang  tidak  dapat  dielakkan  oleh  Tergugat  (musibah  kebakaran) yang  berdampak  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  pihak Tergugat ( force majeur ) 4. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Bahwa  terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  disebabkan  Ijin Usaha  Operasional  Perkebunannya  dicabut  oleh  Pejabat berwenang  yaitu  Bupati  Parigi  Mountong  pada  tanggal  20 Desember  2013,  sehingga  perusahaan  tidak  beroperasi  ( force majeur ) Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.
Berdasarkan  putusan-putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  di  atas,  terdapat  beberapa contoh  keadaan  memaksa  adalah:  krisis  ekonomi  dunia,  kecelakaan  yang  tidak dapat dicegah, pencabutan izin usaha, dan kebakaran.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1244,  1245,  1444,  1445  KUHPerdata, pendapat-pendapat ahli dan putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. dapat ditarik suatu  simpulan  umum,  yang  dimaksud  dengan  keadaan  memaksa  adalah  salah satu  pihak  dalam  perjanjian  tidak  dapat  memenuhi  sebagian  atau  seluruh kewajibannya yang telah diperjanjikan karena terjadi suatu peristiwa yang berada diluar  kendalinya  yang  tidak  dapat  diperkirakan  pada  saat  dibuatnya  perjanjian, sehingga pihak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak harus menanggung resiko.
Dengan  demikian,  dari  ketentuan  Pasal  154A  Ayat  (1)  huruf  d  UU  Cipta Kerja dapat dibuat suatu simpulan:
1 Perusahaan harus tutup secara permanen; dan
2 Pengusaha dan/atau Pekerja/buruh yang berada dalam hubungan kerja tidak dapat  memenuhi  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  sebagaimana  diatur dalam  perjanjian  kerja  karena  terjadi  suatu  peristiwa  yang  berada  diluar kendalinya yang tidak dapat diperkirakan pada saat dibuatnya perjanjian kerja sehingga  pihak  tersebut  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  tidak harus menanggung resiko
Pandemi  Virus  Corona  Sebagai  Alasan  Untuk  Melakukan  Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja

## 1. Perusahaan Harus Tutup secara Permanen
Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja, mensyaratkan perusahaan harus tutup  dengan  disebabkan  keadaan  memaksa.  Berdasarkan  ketentuan  ini, berarti bila:
1. Perusahaan tutup bukan karena keadaan memaksa;
2. Terjadi keadaan memaksa, namun perusahaan tidak tutup;
Maka  tidak  dapat  dilakukan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  alasan keadaan memaksa.
2. Pengusaha dan/atau Pekerja/buruh yang berada dalam hubungan kerja tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja karena terjadi suatu peristiwa yang berada diluar  kendalinya  yang  tidak  dapat  diperkirakan  pada  saat  dibuatnya perjanjian  kerja  sehingga  pihak  tersebut  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban dan tidak harus menanggung resiko
Pandemi  virus  corona  merupakan  suatu  kondisi  yang  tidak  dapat diperkirakan pada saat dibuatnya perjanjian kerja, semenjak bulan Maret 2020 hingga saat ini terus terjadi penambahan orang yang dinyatakan positif virus corona.  Pandemi  ini  telah  menjadi  suatu  bencana  nasional  nonalam  dan berdampak  pada  pelaksanaan  kegiatan  usaha.  Namun  dampak  yang ditimbulkan  bermacam-macam,  ada  usaha  yang  berdampak  tinggi  ( high impact )  sehingga  perusahaan  tidak  dapat  melakukan  usahanya  sama  sekali atau  terpaksa  harus  menutup  usahanya,  ada  jenis  usaha  yang  berdampak rendah ( low impact ) dan bahkan mendapatkan keuntungan.
ILO 12 mengelompokan  industri-industri  yang  terdampak  pandemi  virus corona.
12  International Labour Organization (ILO), ILO Monitor: COVID-19 And The World Of Work. Third Edition  Updated  Estimates  And  Analysis ,  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf,  terakhir  diakses  20  Mei, 2020.
Bagan 3: Industri yang terdampak pandemi virus corona.
No. Economic Sector Impact of crisis on economic output Employers (millions) 1 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles High 21 2 Manufacturing High 12 3 Accommodation and food services High 7 4 Real estate; business and administrative activities High 7 5 Human health and social work activities Low 21 6 Education Low 1 7 Utilities Low <1 8 Public administration and defence; compulsory social security Low <1
Sumber: ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis
Sebagai  contoh,  usaha  perhotelan,  saat  ini  telah  terdapat  1.642  hotel 13 di seluruh  Indonesia  yang  berhenti  beroperasi  karena  terdampak  pandemi  virus corona dan diperkirakan terdapat 150.000 orang karyawan 14 yang tekena dampak dari penghentian operasi ini. Adanya penghentian operasi atau penutupan usaha seperti  contoh  di  atas  telah  menyebabkan  karyawan  tidak  dapat  melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja setidak-tidaknya hingga pandemi virus corona berakhir.
Namun  ada  usaha-usaha  yang  justru  terkena  dampak  rendah  bahkan mendapatkan  keuntungan,  misalnya  usaha-usaha  di  bidang  farmasi,  masker,  jasa logistik, dan telekomunikasi 15 .
Perbedaan  kondisi  seperti  contoh-contoh  di  atas  menunjukkan  perlu dilakukan  analisa  kasus  per  kasus  untuk  menentukan  apakah  dapat  dilakukan PHK  karena  alasan  pandemi  virus  corona,  tidak  dapat  dilakukan  penyamarataan
13  Kontan.co.id,  Ratusan  hotel  di  Jabar,  Bali,  Jatim  dan  DKI  Tutup  Gara-Gara  Corona, https://industri.kontan.co.id/news/ratusan-hotel-di-jabar-bali-jatim-dan-dki-tutup-gara-gara- corona, terakhir diakses 5 Mei, 2020. 14  Republika.co.id, Covid-19 Tutup 1.266 Hotel di Indonesia, https://republika.co.id/berita/q8elx3328/covid19-tutup-1266-hotel-di-indonesia terakhir diakses 5 Mei, 2020.
15  Vivanews,  Terdampak  Corona,  6  Perusahaan  Ini  Justru  Paling  Untung  di  Tengah  Pandemi, https://www.vivanews.com/sindikasi/44560-terdampak-corona-6-perusahaan-ini-justru- paling-untung-di-tengah-pandemi?medium=autonextterakhir, diakses 21 Mei, 2020.
karena pasti menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan. Untuk perusahaan yang terdampak besar  opsi melakukan  PHK  karena  alasan  keadaan  memaksa  menjadi dapat  dipahami.  Sebaliknya  perusahaan  yang  terdampak  kecil  opsi  PHK  karena alasan keadaan memaksa tidak beralasan. Mengingat kewajiban-kewajiban masih dapat  dilakukan  walaupun  terbatas.  (misalnya  pekerjaan  dilakukan  di  rumah). Kalaupun  pengusaha  dan/atau  Pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  itu  hanya  bersifat  “menunda”  pelaksanaan  kewajiban  hingga pandemi virus corona telah berakhir (walaupun belum diketahui waktu pastinya).
Sebagai konsekuensi dari adanya pandemi virus corona yang berada diluar kemampuan  dari  pengusaha  dan  Pekerja/buruh  maka  pihak-pihak  dalam perjanjian  kerja  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  tidak  harus menanggung  risiko  yang  ditimbulkan  dari  adanya  keadaan  memaksa  tersebut. Namun  karena  dampak  pandemi  ini  nyata,  perlu  pemikiran  strategis  untuk memitigasi  risiko  untuk  keberlangsungan  usaha  dan  menjadi  jaminan  keamanan ekonomi dan sosial bagi seluruh stakeholders .
Apakah  terdapat  alternatif  yang  dapat  diambil  oleh  pengusaha, Pekerja/buruh,  dan  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  PHK  karena adanya pandemi virus corona
PHK  merupakan  suatu  peristiwa  yang  tidak  diharapkan  terjadinya, khususnya dari kalangan buruh/pekerja karena dengan PHK buruh/pekerja yang bersangkutan  akan  kehilangan  mata  pencaharian  untuk  menghidupi  diri  dan keluarganya,  karena  itu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial dengan  segala  upaya  harus  mengusahakan  jangan  terjadi  pemutusan  hubungan kerja 16 .  Dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU Cipta Kerja diatur sebagai berikut “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.”
Penjelasan  dari  Pasal  151  ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  menjelaskan  sebagai berikut  “Yang  dimaksud  dengan  mengupayakan  adalah  kegiatan-kegiatan  yang
16  Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2000, hlm.177.
positif  yang  pada  akhirnya  dapat  menghindari  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja  antara  lain  pengaturan  waktu  kerja,  penghematan,  pembenahan  metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.”
Dalam  ketentuan  Pasal  151  ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  dan  penjelasannya terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan bersama  antara  pemerintah,  pengusaha  dan  Pekerja/buruh  di  tengah  pandemi virus corona:
Prinsip Pertama, PHK merupakan upaya terakhir yang diambil pengusaha. Hal  ini  beralasan  karena  PHK  berdampak  sangat  besar  kepada  kesejahteraan Pekerja/buruh  beserta  keluarganya.  Dengan  demikian  walaupun  saat  ini  kondisi perekonomian sedang buruk akibat pengaruh pandemi virus corona, namun PHK harus tetap menjadi upaya terakhir yang diambil oleh pengusaha.
Prinsip  Kedua,  sebelum  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  PHK dengan  alasan  keadaan  memaksa  akibat  pandemi  virus  corona,  pemerintah, pengusaha  dan  Pekerja/buruh  harus  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  positif untuk  mencegah  dilakukan  PHK.  Penggunaan  kata  “harus”  artinya  bersifat imperatif, jika tidak dilakukan akan berakibat PHK tersebut menjadi cacat formil.
Kegiatan-kegiatan  positif  yang  diharuskan  oleh  pembentuk  perundang- undangan antara lain adalah pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode  kerja,  dan  memberikan  pembinaan  kepada  pekerja/buruh.  Penggunaan kata  “antara  lain”  artinya  selain  hal-hal  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  151 Ayat  (1) UU  Ketenagakerjaan  boleh dilakukan  upaya-upaya  lain  untuk  mencegah terjadinya PHK.
Prinsip  Ketiga,  adalah  hubungan  kooperatif  antara  pengusaha, pekerja/buruh,  serikat  pekerja/serikat  buruh,  dan  pemerintah.  Hal  ini  juga dijelaskan  pada  bagian  penjelasan  umum  UU  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi: “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak  dan  perlindungan  yang  mendasar  bagi  tenaga  kerja  dan  pekerja/buruh serta  pada  saat  yang  bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi  yang  kondusif  bagi pengembangan dunia usaha.”
Hubungan  kooperatif  menurut  Mohammad  Hatta 17 disokong  oleh “pengakuan bahwa setiap anggota masyarakat sebagai individu yang mandiri dan otonom,  dan  relasi  antarindividu  otonom  itu  menampilkan  solidaritas  dan  sikap suka  rela  untuk  siap  saling  membantu  ( mutual  assistance atau  gotong  royong).
Sikap  suka  rela  untuk  saling  mendukung  mendapat  perhatian  penting  dalam gagasan  masyarakat  kooperatif.  Sikap  suka  rela  menunjukkan  bahwa  pelakunya adalah  individu  yang  mandiri  dan  menunjukkan  tanggungjawab  sosial  terhadap kelompoknya.  Tujuan  dari  sikap  ini  adalah  partisipasi  aktif  untuk  saling mendukung baik di bidang politik dan ekonomi.”
Dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini perlu ada sikap kesukarelaan dari  pengusaha,  Pekerja/buruh,  dan  pemerintah  untuk  saling  membantu. Sangatlah  tidak  adil  bila  seluruh  bebannya  ditimpakan  kepada  salah  satu  pihak, misalnya  pengusaha  diminta  tetap  membayarkan  upah  Pekerja/buruh  secara penuh walaupun usaha ditutup sama sekali, atau Pekerja/buruh langsung di PHK padahal perusahaan termasuk dalam katergori terdampak rendah ( low impact ).
Hubungan kooperatif atau gotong royong juga bisa berarti ada hak masing- masing yang dikurangi dalam batas yang wajar dan memperhatikan kesejahteraan minimal dari masing-masing pihak untuk tujuan bersama berupa usaha yang tetap dapat berjalan dan menjadikan PHK sebagai upaya yang terakhir.
Bentuk partisipasi antara pemerintah, pengusaha, dan Pekerja/buruh yang dapat dilakukan adalah:
Pemerintah  memiliki  peran  strategis  menentukan  kebijakan-kebijakan untuk  melindungi  pengusaha  dalam  menjalankan  usahanya  di  tengah  pandemi virus  corona  dan  menjamin  kelangsungan  kerja  dari  Pekerja/buruh.  Pemerintah juga  berfungsi  sebagai  pengawas  (Pasal  102  UU  Ketenagakerjaan)  dan  sebagai mediator  (Undang-Undang  R.I.  No.  2  Tahun  2004,  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial,  L.N.R.I.  2004  Pasal  8)  manakala  terjadi  sengketa.  Menurut John W. Head, “dalam mediasi ada seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi  antara  pihak  sehingga  pandangan  mereka  yang  berbeda  atas
17  Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, Kanisius, Yogyakarta, 2012,  hlm. 211- 212.
sengketa  tersebut  dapat  dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap di tangan para pihak sendiri 18 .” Artinya  Pemerintah  menjembatani  komunikasi  antara  pengusaha  dan Pekerja/buruh untuk mencegah terjadinya PHK melalui mediasi. Pemerintah juga dapat  secara  berkala  melakukan  pengawasan  terhadap  hubungan  kerja,  untuk memastikan jalannya usaha dan kelangsungan pekerjaan dari Pekerja/buruh.
Pengusaha  berperan  sebagai  inisiator  untuk  membangun  komunikasi dengan  Pekerja/buruh,  untuk  membicarakan  secara  terbuka  mengenai  kondisi perusahaan dan komitmen untuk mencegah terjadinya PHK, melakukan kegiatan- kegiatan  positif  misalnya  melakukan  pengaturan  waktu  kerja,  penambahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kerja kepada Pekerja/buruh.
Hubungan  kooperatif  dimulai  dengan  komunikasi.  Menurut  Gerald  S Nirenberg 19 “kesediaan untuk bekerja sama adalah percakapan, bisa terwujud saat Anda  menunjukkan  bahwa  Anda  merasa  gagasan  dan  perasaan  orang  yang  anda ajak  bicara  sama  pentingnya  dengan  gagasan  dan  perasaan  Anda.”  Komunikasi menjembatani kepentingan pengusaha dan Pekerja/buruh.
Beberapa kegiatan-kegiatan positif yang dapat dibicarakan dan  disepakati bersama, misalnya:
(1) mengurangi  waktu  dan  jam  kerja  perusahaan,  pengurangan  waktu  dan  jam kerja  ini  dapat  mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk kegiatan operasional perusahaan 20 ;
(2) menawarkan kemungkinan, bagi Pekerja/buruh untuk mengambil cuti di luar tanggungan  perusahaan  ( unpaid leave )  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 93 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan;
(3) menawarkan  kemungkinan,  bagi  Pekerja/buruh  untuk  mengurangi  upah yang akan diterimanya dan/atau cara pembayarannya dengan catatan harus
18  Frans  Hendra  Winarta,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 15-16.
19  Dale Carnegie & Associate, How To Win Friends & Influence People In The Digital Age , Gramedia, Jakarta, 2019, hlm 167.
20  Atta  Tarki,  Paul  Levy  dan  Jeff  Weiss, The  Coronavirus  Crisis  Doesn’t  Have  to  Lead  to  Layoffs , https://hbr.org/2020/03/the-coronavirus-crisis-doesnt-have-to-lead-to-layoffs, terakhir diakses 20 Mei, 2020.
memperhatikan  kebutuhan  hidup  layak  Pekerja/buruh  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  R.I.  No.  78  Tahun  2015,  Pengupahan  L.N.R.I 2015 jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I. No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  COVID-19  Butir  II  Angka  4.  Misalnya disepakati  upah  yang  diterima  Pekerja/buruh  adalah  75%  upah  pokok sedangkan komponen berupa tunjangan tetap ditangguhkan terlebih dahulu pembayarannya.
(4) mengalihkan fungsi pekerja dari fungsi yang tidak dapat berjalan pada saat pandemi virus corona ke fungsi yang membutuhkan tenaga ekstra. Misalnya yang  dilakukan  penerbangan  Air  Asia  yang  kehilangan  pendapatannya karena  96%  penerbangan  dihentikan  karena  pandemi  virus  corona,  untuk menghindari  PHK  maka  Air  Asia  mengalihkan  1.800  karyawan  dari  fungsi yang berbeda untuk membantu customer support 21 .
(5) membagi karyawan dalam group-group kemudian mengatur waktu kerjanya dalam  bentuk  giliran  ( shift )  kerja.  Misalnya  yang  dilakukan  oleh  PT.  INKA
(Persero) membagi karyawan menjadi 2 (dua) group.
Shift 1 pada pukul 06.30 – 14.30 WIB, dan Shift 2 pada pukul 14.30 – 22.30 WIB 22 . Adanya pembagian shift berarti perusahaan tetap dapat menjalankan usahanya  sekaligus  menegikuti  anjuran  Permenkes  Pedoman  PSBB  untuk melakukan pekerjaan dengan jumlah minimum karyawan.
(6) Secara  kreatif,  mengubah  arahan  bisnis.  Misalnya  pada  bidang  manufaktur, mengubah  produk  selama  didukung  oleh  infrastruktur  yang  sudah  ada  dan material yang tersedia, misalnya UMKM konfeksi yang membuat tas, dompet diubah menjadi pembuat alat pelindung diri 23 .
21  Tony  Fernandes, A message from Tony ,  https://newsroom.airasia.com/news/a-message-from- tony, terakhir diakses 20 Mei, 2020.
22  DetikFinance,  Sederet  Respons  BUMN  Soal  Skema  New  Normal  Erick  Thohir, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5020168/sederet-respons-bumn-soal- skema-new-normal-erick-thohir/1, terakhir diakses 20 Me,i 2020.
23  Unair  News,  Ubah  Bisnis  Konfeksi  jadi  Produsen  Baju  APD  untuk  Bantu  Tangani  Covid-19, http://news.unair.ac.id/2020/04/13/ubah-bisnis-konfeksi-jadi-produsen-baju-apd-untuk- bantu-tangani-covid-19/ terakhir diakses 21 Mei, 2020.
Pekerja/buruh  juga  memiliki  peran  penting,  misalnya  dengan  (1) berpartisipasi  untuk  memberikan  masukan-masukan  kepada  pengusaha  dan pemerintah;  (2)  mempergunakan  hak unpaid  leave (yang  diusulkan  oleh pengusaha);  dan  (3)  menerima  kemungkinan  adanya  pemotongan  upah  atau perubahan cara membayar upah yang diusulkan oleh pengusaha.
Karena hubungan kerja antara pengusaha dan Pekerja/buruh lahir karena adanya perjanjian kerja yang mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya ( pacta  sunt  servanda )  dan  tidak  dapat  diubah  secara  sepihak 24 ,  maka  sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi:
Pasal  55    UU  Ketenagakerjaan “Perjanjian  kerja  tidak  dapat  ditarik  kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.”
Pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Perubahan-perubahan yang disepakati antara pengusaha dan Pekerja/buruh harus dituangkan dalam perubahan perjanjian kerja agar mengikat bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja.  Menuangkan  kesepakatan-kesepakatan dalam  bentuk  tertulis  juga  akan  mempermudah  pelaksanaannya  serta menghindari terjadinya perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian kerja.

## Penutup
Melalui  penafsiran  sistematis,  diperoleh  pengertian  keadaan  memaksa menurut Pasal 154A Ayat (1) huruf d UU Cipta Kerja yaitu:
1 Perusahaan tutup secara permanen; dan
2 Pengusaha dan/atau Pekerja/buruh yang berada dalam hubungan kerja tidak dapat  melakukan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  sebagaimana  diatur
24  Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 123.
dalam  perjanjian  kerja  karena  terjadi  suatu  peristiwa  yang  berada  di  luar kendalinya yang tidak dapat diperkirakan pada saat dibuatnya perjanjian kerja, sehingga  pihak  tersebut  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  tidak harus menanggung resiko.
Pandemi  virus  corona  tidak  serta  merta  dapat  dijadikan  alasan  untuk melakukan  pemutusan  hubungan  kerja,  karena  Pasal  154A  Ayat  (1)  huruf  d  UU Cipta  Kerja  memberikan  syarat  berupa  keadaan  memaksa  yang  terjadi  telah menyebabkan perusahaan tutup secara permanen.
Perusahaan-perusahaan  yang  mengalami  kerugian  yang  besar  ( high impact )  maupun  yang  mengalami  dampak  kecil  ( low impact )  dari  pandemi  virus corona, perlu melakukan berbagai usaha agar usahanya dapat tetap berjalan, dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mencegah terjadinya PHK.
Dari ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU Cipta Kerja dapat ditemukan prinsip- prinsip:  (1)  PHK  merupakan  upaya  yang  terakhir  walaupun  saat  ini  kondisi perekonomian  sedang  buruk  akibat  pandemi  virus  corona;  (2)  Sebelum melakukan  PHK,  pemerintah,  pengusaha  dan  Pekerja/buruh  harus  melakukan kegiatan-kegiatan  positif  untuk  mencegah  terjadi  PHK;  (3)  Hubungan  kooperatif atau gotong royong antara pengusaha, Pekerja/buruh, dan pemerintah di tengah kondisi yang sulit karena pandemi virus corona.
Hubungan  kooperatif  yang  dilakukan,  adalah  pemerintah  berperan  untuk menetapkan  kebijakan-kebijakan,  pengawasan  dan  mediasi  untuk  mencegah terjadinya PHK. Pengusaha dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif misalnya mengurangi upah dan fasilitas pimpinan perusahaan seperti direktur dan manajer, mengurangi  waktu  kerja  dan  jam  kerja  perusahaan.  Sedangkan  untuk Pekerja/buruh  dengan  memberikan  masukan-masukan  kepada  pengusaha, mempergunakan  hak unpaid  leave ,  dan  menerima  kemungkinan  adanya pemotongan  upah  atau  perubahan  cara  membayar  upah  yang  diusulkan  oleh pengusaha asalkan tetap memperhatikan kebutuhan hidup layak Pekerja/buruh.
Kesepakatan  yang  dibaut  antara  Pengusaha  dengan  Pekerja/buruh  dalam rangka untuk  menjaga kelangsungan usaha  dan keberlangsungan kerja, misalnya dengan mempergunakan hak unpaid leave atau pemotongan upah atau perubahan
cara  membayar  upah  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  sesuai  dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Tujuannya perubahan- perubahan  dilakukan  secara  tertulis,  agar  mempermudah  pelaksanaannya  serta menghindari terjadinya perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian kerja.

## Daftar Pustaka
Buku: Dale  Carnegie  &  Associate, How To Win Friends & Influence People In The Digital Age , Gramedia, Jakarta, 2019.
Frans  Hendra  Winarta,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Edisi  Revisi,  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
Mariam  Darus Badrulzaman,  Hukum  Perikatan  Dalam  KUH  Perdata Buku Ketiga,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengantar  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum  Buku  I,  PT Alumni Bandung, 2013.
Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, Kanisius, Yogyakarta, 2012. Rahmat  S.S.  Soemadipradja,  Penjelasan  Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa,  PT Gramedia, Jakarta, 2010.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2001.

## Web Dokumen:
Atta Tarki, Paul Levy dan Jeff Weiss, The Coronavirus Crisis Doesn’t Have to Lead to Layoffs ,  https://hbr.org/2020/03/the-coronavirus-crisis-doesnt-have-to- lead-to-layoffs (terakhir diakses 20 Mei 2020).
Bank  Indonesia,  Laporan  Perekonomian  Indonesia  2019,  hlm.  28, https://www.bi.go.id/en/ruang-media/info-terbaru/Pages/Buku-Laporan- Perekonomian-2019-Sinergi-Kunci-Utama-Menjaga-Perekonomian-di- Tengah-Pandemi-Covid-19.aspx (terakhir diakses 16 April 2020).
CNBCIndonesia.com,  Corona  Makan  Korban:  1,2  Juta  Pekerja  Kena  PHK  dan Dirumahkan,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409190039- 16-151007/corona-makan-korban-12-juta-pekerja-kena-phk-dan- dirumahkan, (terakhir diakses 20 Mei 2020).
CNBC  Indonesia,  Ini  Daerah  Asal  &  Tujuan  yang  Terkunci  untuk  Aktivitas  Mudik https://www.cnbcindonesia.com/news/20200424200534-4-154348/ini- daerah-asal-tujuan-yang-terkunci-untuk-aktivitas-mudik  (terakhir  diakses 5 Mei 2020).
CNNIndonesia.com, Sri Mulyani Sebut Dampak Virus Corona Melebihi Krisis 1998, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200406193647-532- 490944/sri-mulyani-sebut-dampak-virus-corona-melebihi-krisis-1998,
(terakhir diakses 16 April 2020).
DetikFinance,  Sederet  Respons  BUMN  Soal  Skema  New  Normal  Erick  Thohir https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5020168/sederet- respons-bumn-soal-skema-new-normal-erick-thohir/1  (terakhir  diakses 20 Mei 2020).
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, Peta Sebaran, https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/, (terakhir diakses 19 Mei 2020).
International  Labour  Organization  (ILO),  Covid  19:  Mendorong  kebutuhan ekonomi  dan  ketenagakerjaan  ILO:  COVID-19  Sebabkan  Kehilangan  Besar dalam Jam Kerja dan Pekerjaan, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_741127/lang-- en/index.htm, (terakhir diakses 20 Mei 2020). International  Labour  Organization  (ILO), ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf  (terakhir  diakses  20 Mei 2020).
Kontan.co.id,  Ratusan  hotel  di  Jabar,  Bali,  Jatim  dan  DKI  tutup  gara-gara  corona, https://industri.kontan.co.id/news/ratusan-hotel-di-jabar-bali-jatim-dan- dki-tutup-gara-gara-corona, (terakhir diakses 5 Mei 2020).
Natalie  Blyth, How  Companies  Can  Build  Resilience  Against  Pandemics ,
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-companies-build- resilience-against-pandemics/ (terakhir diakses 20 Mei 2020).
Republika.co.id, Covid-19 Tutup 1.266 Hotel di Indonesia https://republika.co.id/berita/q8elx3328/covid19-tutup-1266-hotel-di- indonesia (terakhir diakses 5 Mei 2020).
Tony  Fernandes, A  message  from  Tony ,  https://newsroom.airasia.com/news/a- message-from-tony (terakhir diakses 20 Mei 2020).
Unair  News,  Ubah  Bisnis  Konfeksi  jadi  Produsen  Baju  APD  untuk  Bantu  Tangani Covid-19,  http://news.unair.ac.id/2020/04/13/ubah-bisnis-konfeksi-jadi- produsen-baju-apd-untuk-bantu-tangani-covid-19/  (terakhir  diakses  21 Mei 2020).
Vivanews,  Terdampak  Corona,  6  Perusahaan  Ini  Justru  Paling  Untung  di  Tengah Pandemi, https://www.vivanews.com/sindikasi/44560-terdampak- corona-6-perusahaan-ini-justru-paling-untung-di-tengah- pandemi?medium=autonext (terakhir diakses 21 Mei 2020).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847. Undang-Undang R.I, No 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I Tahun 2003. Undang-Undang  R.I.  No.  2  Tahun  2004,  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial, L.N.R.I. 2004.
Undang-Undang  R.I,  Nomor  6  Tahun  2018,  Kekarantinaan  Kesehatan,    L.N.R.I.
Tahun 2018.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 78 Tahun 2015, Pengupahan L.N.R.I 2015. Peraturan  Pemerintah  R.I.  Nomor  21  Tahun  2020,  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19), L.N.R.I 2020.
Keputusan  Presiden  R.I.  No.  11  Tahun  2020,  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan  Presiden  R.I.  No.  12  Tahun  2020,  Penetapan  Bencana  Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 9 Tahun 2020, Pedoman Pembatasan Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19), B.N.R.I. 2020.
Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  R.I.  No.  M/3/HK.04/III/2020  tentang Pelindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

## Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 285 PK/Pdt /2010. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2821 K/Pdt/2014. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011