## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 13 (1) (2021): 1-14 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia

## Fredick Broven Ekayanta*
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 20155
Submitted: 06 Mei 2020 Revision: 01 Juni 2020 Accepted: 23 Januari 2021

## Abstrak
Setiap  negara  memiliki  diskursus  pembangunan  yang  berbeda-beda,  bergantung  pada  dinamika  ide  dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel  Foucault,  yakni  sekumpulan  pernyataan  yang  menyediakan  satu  tema  khusus  pada  satu  periode tertentu.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  diskursus  terhadap  data-data  yang  berasal  dari  pidato, dokumen,  laporan,  artikel  dan  sebagainya.  Tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  diskursus  pembangunan  di Indonesia  selalu  memiliki  “tema  khusus”  di  tiap  “periode  tertentu”.  Diskursus  pembangunan  yang  pernah mengambil  tempat  di  Indonesia  adalah  diskursus  mengubah  ekonomi  kolonial  menjadi  ekonomi  nasional, ekonomi  terpimpin  ala  Soekarno,  Widjojonomics,  Habibienomics,  hingga  diskursus  pembangunan  ala neoliberal.
Kata Kunci: diskursus, Indonesia, pembangunan

## Abstract
In general, every country has its own development discourse, depending on the dynamic of ideas. This article discusses how the continuity and change has taken shape in Indonesia’s development discourse. The discourse in this article refers to the definition  from  Michel  Foucault,  which  defines  itu  as a  set  of  statements  that  provide a  specific  theme in  a  certain period. The method in this article is the discourse analysis on the data from speeches, documents, reports, articles, etc. This article finds that the development discourse in Indonesia has “specific theme” in every “certain period”. The development discou rse that ever taken place in Indonesia are to change the colonial economy into national economy, Soekarno’s guided economy, Widjojonomics, Habibienomics, and neoliberalism development discourse.
Keywords: development, discourse, Indonesia
How  to  Cite: Ekayanta,  Fredick  Broven.  (2021 ).  “Kesinambungan  dan  Perubahan  dalam  Diskursus Pembangunan Indonesia” , Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol 13 (1): 1-14
*Corresponding author: E-mail: frbrov@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Diskursus  pembangunan  pada suatu  negara  umumnya  membahas tentang  bagaimana  faktor-faktor  ide dan gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, tiap negara memiliki pengalaman yang
berbeda, bergantung  pada  dinamika  ide  dan gagasan yang berkembang di masing- masing negara. Pengalaman Iran pada tahun  1953-1976  misalnya,  ditandai dengan  adanya  perpaduan  antara  ide tentang  keadilan  sosial  Syiah  dan perjuangan  kelas  Marxist-Leninis mempengaruhi  pandangan  ekonomi tokoh-tokoh  gerakan  revolusioner Iran (Pesaran 2008).
Adapun  pengalaman  diskursus pembangunan  Ethiopia  sejak  tahun
2001 ditandai dengan proses sekuritisasi,  yakni  gagasan  bahwa kemiskinan  adalah  ancaman  bagi negara yang bisa memicu disintegrasi (Gebresenbet 2014). Michel Foucault (1990) mendefinisikan  diskursus  sebagai “sekumpulan pernyataan yang
menyediakan  satu  tema  khusus  pada satu periode tertentu”. Foucault (1990)
misalnya
memberikan contoh
perkembangan  diskursus  seksualitas sejak  zaman  Romawi  hingga  era kontemporer.  Awalnya,  seks  adalah ars  erotica (bebas  dilakukan  untuk kenikmatan). Pada zaman otoriatarianisme  gereja  di  Abad Pertengahan,  diskursus  seksualitas mengalami perubahan menjadi sesuatu yang tabu, sakral, tidak boleh dibicarakan di publik, hingga direpresi.  Berikutnya  pada  zaman modern, seks menjadi scientia sexualis , dimana  seksualitas  diekspos  secara besar-besaran  atas  nama  sains,  untuk menuntaskan  rasa  ingin  tahu,  hingga mendobrak semua tabu dalam kerangka  empirisme  dan  rasionalitas. Diskursus  seksualitas  mengalami perkembangan  lagi  di  zaman  saat  ini dimana  seks  menjadi  komoditas, seiring dengan penetrasi kapitalisme.
Tulisan  ini  akan  membahas bagaimana  diskursus  pembangunan yang  berkembang  di  Indonesia  sejak mendapatkan
kemerdekaan politiknya  pada  tahun  1945.  Konteks perekonomian  Indonesia  sebelum merdeka ditandai dengan keberadaan sistem ekonomi kolonial Belanda yang mengobrak  abrik  struktur  ekonomi Indonesia serta memerosotkan produktivitas  rakyat  Indonesia  (Arief 1982).
Perekonomian  Indonesia  makin parah  saat  masa  pendudukan  Jepang tahun 1942-1945, dimana perekonomian  dioperasikan  untuk menghasilkan  barang  dan  bahan pendukung  perang,  bukan  untuk kebutuhan  hidup  rakyat.  Alhasil, banyak sarana dan prasarana produksi  yang  hancur  (Boediono 2016). Tulisan  ini  akan  menganalisis bagaimana konteks di atas mempengaruhi  ide  dan  gagasan tentang pembangunan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya tulisan ini akan menunjukkan bagaimana kesinambungan dan perubahan diskursus  pembangunan  tersebut, serta  apa  faktor  yang  mempengaruhi kesinambungan dan perubahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
membutuhkan informasi terperinci mengenai ide, gagasan, dan filosofi di balik tiap kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena  itu  pendekatan  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis menggunakan  analisis  diskursus  terhadap berbagai macam data yang bersumber dari pidato,  dokumen,  laporan,  artikel  dan
sebagainya.  Analisis  diskursus  sendiri merupakan  teknik  menganalisis  data berupa  bahan  mentah  dan  informasi empiris menjadi sebuah bentuk diskursif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengalaman  pada  masa  kolonial mempengaruhi  ide  dan  gagasan tentang  pembangunan  bagi  para tokoh-tokoh
pendiri bangsa. Kapitalisme  dianggap  sebagai  faktor utama dibalik penindasan dan kekuasaan  sistem  kolonial  sehingga jalan  sosialisme  lebih  dipilih.  Hal  ini tercermin  dalam  beberapa  pasal dalam  konstitusi  seperti  Pasal  27,  33, dan  34.  Pengaruh  paham  sosialisme juga  tercermin  dalam  diskursus pembangunan yang mulanya berkembang  pasca  kemerdekaan, yakni  bagaimana  mengubah  ekonomi kolonial  menjadi  ekonomi  nasional (Thuy 2019).
Implementasinya  diperjuangkan melalui  tiga  proses  Indonesianisasi:
membentuk perusahaan negara, mempromosikan orang-orang Indonesia pada jabatan-jabatan penting  di  perusahaan  milik  asing, dan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan
asing (Lindblad 2009).
Kendati  demikian,  upaya-upaya tersebut  menghadapi  kendala  karena negara disibukkan dengan konfrontasi militer  dan  negosiasi  diplomasi menghadapi  Belanda  yang  berusaha untuk  menguasai  Indonesia  kembali. Akibatnya,  negara  tidak  bisa  berbuat banyak untuk membangun perekonomian nasional. Selain konfrontasi dengan Belanda,  instabilitas  politik  juga terjadi  akibat  persaingan  keras  antar kekuatan  politik  yang  terjadi  di parlemen.  Pemerintah  pada  masa demokrasi  parlementer  sebenarnya meluncurkan sejumlah kebijakan yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi nasional, seperti Program Benteng dan Rencana
Urgensi Ekonomi. Akan tetapi, upaya- upaya  tersebut  mengalami  kegagalan karena instabilitas politik yang terjadi.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang  diikuti  dengan  masa  ekonomi terpimpin.  Perwujudan  dari  gagasan ekonomi terpimpin ini adalah manifesto ekonomi yang dideklarasikan  Soekarno  pada  28 Maret  1963.  Manifesto  yang  dikenal sebagai  Deklarasi  Ekonomi  (Dekon) ini berisi strategi untuk menumbuhkan  ekonomi  Indonesia melalui  dua  fase.  Pertama,  fase struktural dengan menciptakan perekonomian nasional dan demokratis yang bebas dari imperialisme  dan  feodalisme.  Kedua, fase ekonomi sosialis, yang bebas dari eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Aktivitas pembangunan diarahkan  dengan  memanfaatkan alam  yang  dimiliki,  seperti  pertanian, perkebunan  dan  pertambangan  (Wie 2005; dalam Thuy 2019).
Soekarno
memperkenalkan gagasan  baru  pada  17  Agustus  1964 yang ia namai berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Gagasan ini berasal dari kekagumannya atas kebijakan ekonomi Korea Utara di bawah Kim Il Sung. Kendati demikian, semua gagasan  pembangunan  di  atas  tidak terwujud dalam
implemenetasi kebijakan yang nyata. Soekarno justru lebih  tertarik  pada  isu  politik  seperti masalah  Irian  Barat  dan  Ganyang Malaysia. Sikap tersebut
menyebabkan  krisis  ekonomi  yang parah,  seperti  defisit  anggaran,
meningkatnya inflasi, dan
meningkatnya  hutang  luar  negeri (Mas’oed 1989).
Ada  dua  kecenderungan  kuat yang  terjadi  pada  masa  yang  disebut demokrasi  terpimpin  dan  Orde  Lama tersebut. Pertama, masyarakat tenggelam dalam heroisme, simbolisme dan sloganisme
revolusioner.  Kedua,  negara  makin mandiri dan terlepas dari masyarakat,
serta  mengembangkan  logika  dan kepentingannya sendiri (Bulkin 1984).
Masa demokrasi terpimpin mewariskan  struktur  politik  eksklusif yang  dominan  dengan  ciri  partai- partai yang sentrifugal, legislatif yang lemah dan kepresidenan yang patrimonial,  serta  struktur  ekonomi yang  tidak  berubah  sejak  zaman kolonial. Akibat
minimnya pembangunan  ekonomi  sejak  1945-
1965,  van  Zanden  dan  Marks  (2012) mengistilahkan  dua  dekade  awal
Indonesia  sebagai  “dekade  yang hilang”.
Masalah inilah yang kemudian  menjadi  tantangan  bagi rezim pemerintahan berikutnya, yakni pemerintahan  Orde  Baru  di  bawah Presiden  Soeharto.  van  Zanden  dan
Marks (2012) Untuk mempermudah pembahasan, tulisan ini akan membagi tiga tahap kebijakan
ekonomi  Orde  Baru  yang  menandai dinamika  perkembangan  diskursus pembangunan  yang  berlangsung. Tahap  pertama  berlangsung  pada tahun  1966-1973,  yang  merupakan permulaan  dari  penataaan  dan pembentukan  negara  di  mana  krisis keuangan  negara  dan  inflasi  diatasi, perdagangan  luar  negeri  dibenahi, dan  diperolehnya  jaminan  sumber dana  luar  negeri  untuk  menopang neraca  perdagangan  dan  anggaran negara, serta dibukanya perekonomian Indonesia untuk penanaman modal asing
(Mallarangeng 2002).
Tahap  kedua  berlangsung  pada 1974  hingga  awal  1980-an  dan selanjutnya  adalah  tahap  ketiga hingga  kejatuhan  Soeharto  pada tahun 1998. Sumber utama ide pembangunan awal Orde Baru adalah tim ekonomi Soeharto yang merupakan  ekonom  dari  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hubungan  antara  Soeharto  dan  para ekonom tersebut bermula saat
Soeharto  bersama  para  perwira  TNI Angkatan Darat menempuh pendidikan  di  Sekolah  Staf  Komando Angkatan Darat. Para ekonom tersebut mengajukan program stabilisasi  dan  rehabilitasi,  serta menyarankan pemerintah untuk menyerahkan  urusan  ekonomi  pada mekanisme  pasar.  Hal  ini  sesuai dengan  doktrin  ekonomi  neoklasik yang diterima mereka saat menempuh pendidikan  di  Universitas  California Berkeley.  Kelompok  ekonom  inilah yang  kemudian  disebut  sebagai “Mafia Berkeley” (Mallarangeng 2002; Mas’oed 1989; Wie 2005).
Inti dari
diskursus pembangunan  di  awal  Orde  Baru  ini adalah  untuk  mengurangi  peran negara  agar  tidak  terlampau  jauh.
Karakter  etatisme  seperti  rezim sebelumnya dianggap merusak kreativitas rakyat. Sebagai
implementasinya,  banyak  perusahaan negara  yang  sudah  dinasionalisasi dikembalikan  kepada  pemiliknya, atau  diubah  statusnya  menjadi  semi- negara  atau  swasta.  Hal  ini  demi meningkatkan efisiensi dan
mengurangi  beban  negara.  Negara hanya  menangani  sektor  paling
esensial dan strategis (seperti transportasi,  telekomunikasi,  minyak, tambang)  serta  yang  tidak  diminati oleh  swasta  (seperti  pegadaian) (Mas’oed 1989).
Dapat  disimpulkan  bahwa  pada awalnya  pemerintahan  Orde  Baru menetapkan  tujuan  rezimnya  untuk mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi dan ketertiban/stabilitas politik.
Perhatian pemerintah Orde Baru yang  fokus  pada  stabilisasi  dan rehabilitasi ekonomi tidak
menyelesaikan  masalah  mendasar perekonomian,  yakni  pengangguran, masalah  pengusaha  pribumi  yang tidak  berkembang,  dan  tumbuhnya gejala  pengusaha  klien  dan  birokratis (Mas’oed 1989 ).
Akibatnya, terjadi ketidakpuasan terhadap politik pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Kritik  terutama  ditujukan  pada  para teknokrat yang
berpandangan pragmatis (Budiman 1982).
Para  pengkritik  tersebut  adalah para intelektual seperti Hatta, Sarbini, Soedjatmoko,  dan  Mochtar  Lubis, organisasi think tank Center for Strategic and  International  Studies (CSIS),  serta
para aktivis mahasiswa
(Mallarangeng 2002).
Bentuk  kritik  paling  nyata terhadap  stabilisasi  dan  rehabilitasi ekonomi  yang  dilakukan  pemerintah awal  Orde  Baru  adalah  peristiwa Malapetaka  15  Januari  (MALARI). Peristiwa  itu  terjadi  ketika  Perdana Menteri  Jepang  Kakuei  Tanaka berkunjung  ke  Indonesia  pada  15
Januari 1974, tetapi mendapat penolakan keras dari para mahasiswa dan  aktivis  muda  sehingga  berujung pada  kerusuhan,  pembakaran  dan pembunuhan di Jakarta (Mallarangeng 2002). Kedatangan Jepang yang berencana untuk menanamkan modal dan  membangun  berbagai  macam korporasi  di  Indonesia  dianggap sebagai  upaya  yang  memperlemah perekonomian nasional.
Diskursus  pembangunan  yang dikembangkan  dari  para  pengkritik pemerintahan  awal  Orde  Baru  ini adalah  mengutamakan  keunggulan usaha  bersama,  perencanaan,  dan sentralisme negara. Center for Strategic and  International  Studies (CSIS) mengusulkan agar negara mengambil peran  sebagai  pemimpin  dalam
pembangunan  ekonomi  nasional.  Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai korporatisme  negara,  di  mana  semua unsur  yang  ada  di  Indonesia dipadukan  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan pemerintah dalam melakukan persaingan skala global.
Kedekatan  tokoh-tokoh Center for  Strategic  and  International  Studies CSIS  (seperti  Benny  Moerdani, Soedjono  dan  Ali  Moertopo)  dengan Presiden  Soeharto  serta  bonanza minyak  bumi  1974  sampai  1977 sehingga memberikan tambahan pemasukan  yang  berlimpah  bagi negara membuka jalan untuk mengimplementasikan  diskursus  di atas  dalam  bentuk  kebijakan.  Negara lantas mengalokasikan banyak anggaran untuk melakukan
industrialisasi.  Perusahaan  negara seperti  Pertamina  dan  Bulog  pun dapat  melakukan  ekspansi  bisnis secara leluasa (Hansen 1976).
Industrialisasi  juga  dilakukan pada  bidang  teknologi  tinggi  yang membutuhkan  investasi  besar  saat  BJ Habibie  pulang  ke  Indonesia  pada tahun  1974.  Ketika  itu  Soeharto menunjuknya  menjadi  Menteri  Riset dan Teknologi (Amir 2007)
Apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tersebut  sebagai  bentuk etatisme  gaya  baru  dimana  terjadi pemusatan  kekuasaan  negara  dan dukungan  yang  melimpah  dari sumber  daya  ekonomi.  Produk- produk  kebijakan  yang  dibuat  hanya mengutamakan  kepentingan  elite dalam  negara  dan  cenderung  kurang memperhatikan  peran  aktor  di  luar negeri  dan  kepentingan  aktor  jangka panjang. (Chaniago. 2012)
Adapun  pada  tahap  terakhir masa  pemerintahan  Orde  Baru ditandai  dengan  dua  diskursus pembangunan  yang  saling  bersaing untuk mempengaruh kebijakan pembangunan  ekonomi  Indonesia, yakni  diskursus Widjojonomics dan Habibienomics .  Diskursus  pertama adalah  diskursus  yang  merujuk  pada pandangan teknokrat/ekonom Universitas  Indonesia  yang  telah disinggung  di  bagian  sebelumnya.
Sementara diskurus berikutnya
bersumber  dari  pandangan  Habibie
(teknolog/insinyur) yang menawarkan  pendekatan  baru  dalam melaksanakan  pembangunan,  yaitu melalui pembangunan
berbasis teknologi  untuk  mentransformasikan
masyarakat agraris Indonesia menjadi masyarakat industri.
Diskursus Widjojonomics dan Habibienomics ini sebenarnya memiliki persamaan pandangan dalam melihat mekanisme  yang  dapat  mewujudkan kesejahteraan  kepada  rakyat,  yakni melalui  mekanisme  “efek  menetes  ke bawah” (trickle  down  efek). Keduanya pun  sepakat  bahwa  industrialisasi harus dilakukan. Dalam Widjojonomics,  industrialisasi  adalah cara tercepat untuk meraih pertumbuhan  ekonomi,  sementara dalam  Habibienomics,  industrialisasi dipandang sebagai inti dari pembangunan. (Amir 2008).
Widjojonomics meyakini  teori keunggulan  komparatif (comparative advantages). Teori  ini  bersumber  dari David  Ricardo  yang  menjadi  dasar bagi  sifat  perdagangan  luar  negeri. Menurut  teori  ini,  setiap  negara memiliki  spesialisasi  produk  masing- masing  dalam  sistem  perekonomian dunia. Maka,
Indonesia mesti memanfaatkan kekayaan sumber daya alam  dan  sumber  daya  manusianya yang melimpah. Sebaliknya, Habibienomics meyakini teori keunggulan  kompetitif (competitive
advantages). Teori  yang  bersumber dari  Michael  Porter  ini  mengkritik pandangan teori
keunggulan komparatif  dan  ekonomi  neoklasik yang  terlalu menekankan pada faktor produksi. Menurutnya, sebuah negara bisa  bersaing  dalam  perekonomian internasional  melalui  nilai  tambah
terhadap produk-produk
yang
dihasilkan. Bila gagasan Habibienomics diimplementasikan  dalam  kebijakan pertumbuhan ekonomi yang
mengandalkan minyak bumi dan gas, maka  gagasan Widjojonomics yang sekali  lagi  dilakukan  (setelah  pada awal-awal  pemerintahan  Orde  Baru) diimplementasikan  dalam  kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan  industri  manufaktur,
kemudian  perdagangan  dan  jasa.
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan pemerintah  Orde  Baru  nyatanya mengabaikan aspek-aspek sosial. Kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan industri, sektor properti, dan pembangunan infrastruktur,  yang  dimaksudkan untuk  menjadi  sumber  pendapatan
negara ternyata
mengorbankan kepentingan  publik.  Sikap  ini  bersifat
hiperpragmatis karena hanya memandang pembangunan dari sektor  bisnis  semata.  Kondisi  ini disebut Chaniago sebagai pembusukan  struktural,  yang  pada gilirannya menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis sejak tahun 1977 (Chaniago 2012). Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) menjadi penyebab pembusukan struktural seperti dijabarkan  Chaniago.  Menurutnya, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat  merusak  moral  masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Senada dengan Chaniago,  Song  berpendapat  terjadi kesenjangan pendapatan sebagai akibat  dari  pertumbuhan  ekonomi. Kondisi  ini  melahirkan  pandangan yang  dianut  banyak  orang  tentang “melebarnya  jurang  ekonomi”  antara orang  kaya  dan  miskin,  serta  antara pribumi dan nonpribumi. Hal tersebut mengikis kohesi sosial, padahal kohesi sosial  dibutuhkan  untuk  menjaga stabilitas  politik  dan  pembangunan nasional.  Pada  akhirnya  Indonesia menjadi sangat rapuh ketika dihantam krisis ekonomi. Song (2015)
Perbedaan diskursus antara
Widjojonomics dan Habibienomics juga mempengaruhi  kebijakan  ekonomi makro  dan  respon  terhadap  krisis finansial  yang  terjadi.  Kelompok teknokrat  meyakini  bahwa  krisis Thailand  dan  pelarian  modal  oleh investor  hanyalah  pemicu  masalah yang  sebenarnya  sudah  lama  ada  di
Indonesia.
Masalahnya adalah nepotisme  dan moral  hazard menjadi faktor pendorong.
Nepotisme  membuat  lembaga perbankan tidak memerhatikan kredibilitas  debitur  dalam  membayar kembali  utangnya  karena  pemilik bank dan debitur memiliki kedekatan personal. Moral  hazard terjadi  karena terdapat  keyakinan  di  kalangan
kreditur dan debitur
kalau pemerintah  akan  selalu  membantu (bail  out) seandainya  terjadi  masalah.
Tesis nepotisme menyerang kelompok kapitalisme  kroni,  dan moral  hazard menyerang kelompok teknolog.
Intervensi  negara  nyatanya  tidak mendorong  pertumbuhan  industri, tetapi  malah  dimanfaatkan  kroni kapitalis  demi  kepentingan  mereka dan  menumbuhkan  kultur  inefisiensi di kalangan pengusaha (Bahri 2017).
Krisis  ekonomi  sejak  tahun  1997
yang berujung reformasi 1998 mengantarkan  Indonesia  pada  era keterbukaan. Demokratisasi dan desentralisasi  merupakan  agenda penting  yang  dijalankan  pada  masa ini.  Meski  demikian,  masalah  yang dihadapi  oleh  pemerintah  masih sama,  yakni  bagaimana  meruntuhkan struktur  ekonomi  yang  telah  berakar sejak zaman kolonial dan
menggantikannya  dengan  ekonomi nasional.  Pasalnya  selama  32  tahun rezim  pemerintahan  Orde  Baru masalah ini tidak terselesaikan, justru yang  muncul  adalah  kelompok kapitalisme kroni yang sangat bergantung  pada  negara  sehingga tidak produktif bagi perekonomian. Pada masa reformasi ini, diskursus pembangunan seperti diskursus mengubah ekonomi kolonial  menjadi  ekonomi  nasional, ekonomi  terpimpin  ala  Soekarno, Widjojonomics, maupun Habibienomics  mulai  digantikan  oleh diskursus pembangunan ala
neoliberal.  Krisis  ekonomi  menjadi pintu  masuk  bagi  rezim  neoliberal untuk  membangun  imperiumnya  di
kawasan  Asia,  termasuk  Indonesia (Wirasenjaya, 2012).
Lembaga  internasional  seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF)  mendorong  agar  terjadi perubahan  sifat  dan  peran  negara, tidak  sentralistik  seperti  pengalaman Indonesia  di  era  Orde  Lama  mapun Orde Baru. Ekonom seperti Mubyarto dan  Sri  Edi  Swasono  berpendapat bahwa  pemerintah  Indonesia  telah mengikuti  paradigma  neoliberalisme yang  tidak  berdaya  menghadapi  arus globalisasi  dan  ekspansi  kapitalisme (Rahardjo 2017).
Sebagai  neoliberalisme  yang masuk  ke  Indonesia  tersebut  sebagai neoliberalisme  sosio  institusional, dengan  diskursus  seperti  tata  kelola pemerintahan yang baik (good governance), modal  sosial (social capital), manajemen risiko sosial (social manajemen  risk), dan  jaring  pengaman sosial (social safety nets) . Carroll (2010)
Presiden  setelah  Soeharto,  yaitu Habibie berhasil mencegah kehancuran total perekonomian, menstabilkannya,  dan  membalikkan sebagian  keadaan  menjadi  lebih  baik (Boediono  2005).  Selanjutnya,  pada pemerintahan  Abdurrahman  Wahid
(Gus  Dur),  stabilitas  ekonomi  gagal diwujudkan  karena  presiden  gagal mengelola kabinet dan tim ekonominya, yang merupakan produk dari  kompromi  politik  (Van  Zanden dan Marks 2012).
Selanjutnya  pada  era  Presiden Megawati  Soekarnoputri,  stabilitas ekonomi berhasil dipulihkan kembali, namun kurang berhasil dalam mempercepat  pertumbuhan,  sebagian besar disebabkan tidak adanya sebuah program  yang  solid  dan  fokus  untuk mencapai  tujuan  tersebut  (Boediono 2005).
Pada  masa  pemerintahan  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah menerbitkan desain megaproyek  pembangunan  melalui Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor 32  Tahun  2011  tentang  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia (MP3EI) adalah kerangka pembangunan nasional yang meyakini  bahwa  Indonesia  harus menyadari posisinya dalam pembagian kerja ekonomi
internasional (Rachman dan Yanuardy 2014). Di bawah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi  Indonesia  (MP3EI),  proyek pembangunan infrastruktur mendapatkan momentumnya. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia (MP3EI) menjadi masa keemasan bagi pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur menjelma menjadi bisnis dan  industri.  Ada  delapan  sektor utama  dalam  infrastruktur  ini:  air minum,  transportasi,  jalan  raya, kelistrikan,  minyak  bumi  dan  gas, pengelolaan  limbah,  irigasi,  dan telekomuniksi (Rachman
dan
Yanuardy 2014). Agenda  neoliberal  diharapkan
dapat  terwujud  dalam  Indonesia  era reformasi sehingga karakteristik ekonomi  politik  yang  patrimonial seperti  pada  masa  Orde  Baru tersingkirkan.  Akan  tetapi  sejumlah studi  menunjukkan  bahwa  agenda- agenda neoliberal gagal dan kekuatan politik  maupun  ekonomi  (baca: oligarki)  yang  terbentuk  pada  Orde Baru  tetap  bertahan  di  Indonesia
(Robison  dan  Hadiz,  2004;  Hadiz, 2010; Winters, 2011; Kusman, 2019).
Kekuatan-kekuatan ekonomi Orde  Baru  membajak  agenda-agenda perubahan  insititusional  sehingga mereka berhasil mereorganisasi kekuasaannya  di  era  reformasi  yang demokratis.  Para  oligark  tersebut melakukannya  dengan  menggunakan politik  uang,  sebagai  sumber  daya material,  pada  kontestasi  elektoral untuk meraih kekuasaan. Alhasil pada saat  berkuasa,  agenda  neoliberal seperti good governance tidak terwujud.
Penguasa  justru  menggunakan
kekuasaannya untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan  kelompoknya.  Kondisi  ini  tidak hanya  terjadi  di  tingkat  nasional, tetapi  menyebar  sampai  ke  tingkat lokal, sebagai implikasi dari desentralisasi dan demokratisasi.

## SIMPULAN
Pembahasan  di  atas  menunjukkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia  selalu  memiliki  “tema  khusus” di tiap “periode tertentu”. Konteks dan ide atau  gagasan  yang  berkembang  pada periode  tersebut  menjadi  faktor  yang menentukan  bagaimana  diskursus  yang terbentuk dan kebijakan yang
diimplementasikan  pemerintah.  Dalam perkembangannya,
diskursus
pembangunan  yang  pernah  mengambil tempat  di  Indonesia  adalah  diskursus mengubah  ekonomi  kolonial  menjadi ekonomi nasional di awal masa kemerdekaan,  ekonomi  terpimpin  ala Soekarno di masa Orde Lama, Widjojonomics  dan  Habibienomics  di masa  Orde  Baru,  hingga  diskursus pembangunan  ala  neoliberal  di  era reformasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel dalam jurnal ilmiah Amir,  S.  (2007).  “Symbolic  Power  in Technocratic  Regime:  The  Reign  of BJ Habibie in New Order”. Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol  22 (1): 83-106.
Amir, S. (2008) “The Engineers Versus the Economist: The Disunity of Technocracy in Indonesian Development”. Bulletin  of  Science, Technology,  and  Society Vol  28  (4):
316-323.
Arief,  S.  (1982).  “Teori  Ekonomi  dan Kolonialisme  Ekonomi”. Prisma Vol
1: 26-34.
Budiman, A. (1982). “Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalis me dan Sosialisme”. Prisma Vol 1: 14-25.
Bulkin,  F.  (1984)  “Negara,  Masyarakat, dan Ekonomi”. Prisma Vol 8: 3-17. Gebresenbet,  F.  (2014).  “Securitisation  of
Development  in  Ethiopia:  The Discourse and Politics of Developmentalism”. Review of African Political Economy Vol 41 (S1): 64-74.
Hansen,  G.  (1976)  “Indonesia  1975: National  Resilience  and  Continuity
of  the  New  Order  Struggle”. Asian Survey Vol 16 (2): 146-158.
Pesaran,  E.  (2008).  “Towards  an  Anti - Western  Stance:  The  Economic Discourse of Iran’s 197 9 Revolution”. International  Society  of
Iranian Studies Vol 41 (5): 693-718. Rachman,  N.  dan  D.  Yanuardy.  (2014a) “Dapatkah  Indonesia  Bebas  dari Kutukan  Kolonial?  Refleksi  Kritis atas  MP3EI”. Jurnal  Ilmu  Sosial Mamangan Vol 2 (1).
Wirasenjaya,  A.  (2012). “Strukturisasi Norma:  Pengarusutamaan  Gagasan Neoliberal  dalam  Pembangunan  di Negara Pasca-Kolonial (Pengalaman Amerika  Latin  dan  Asia)”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vo 15 (3):
269-280.
Buku teks Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia dalam
Lintasan Sejarah. Bandung: Mizan. Chaniago, A. (2012). Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan  Orde  Baru. Jakarta: LP3ES.
Foucault,  M.  (1990) The  History  of Sexuality: An Introduction Vol 1. New York: Vintage Books. Hadiz, V. (2010). Localising Power in Post- Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast Asia  Perspecive. Stanford:  Stanford University Press.
Kusman,  A.  (2019). The  Vortex  of  Power: Intellectuals and Politics in Indonesia’s Post-Authoritarian  Era .  Singapura: Palgrave Macmillan.
Lindblad,  T.  (2009). Bridges  to  New Business:  The  Economic  Declonization of Indonesia. Singapura: NUS Press. Mallarangeng,  R.  (2002). Mendobrak Sentralisme  Ekonomi  Indonesia  1986- 1992. Jakarta: KPG. Mas’oed,  M.  (1989). Ekonomi  dan  Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Jakarta: LP3ES.
Rachman,  N.  dan  D.  Yanuardy.  (2014b). MP3EI:  Cerita  (Si)Apa?  Mengapa Sekarang?. Jakarta: Sajogyo Institute.
Rahardjo, D. (2017). Nasionalisme Sosialisme dan Pragmatisme: Pemikiran  Ekonomi  Politik  Sumitro Djojohadikusumo. Jakarta: LP3ES. Robison,  R.  dan  V.  Hadiz.  (2004). Reorganising  Power  in  Indonesia:  The Politics  of  Oligarchy  in  an  Age  of Market. London: Routledge.
Thuy,  P.  (2019). Beyond  Political  Skin: Colonial  to  National  Economies  in
Indonesia  and  Vietnam  (1910s-1960s). Singapura: Springer.
Van  Zanden,  J.,  dan  D.  Marks.  (2012). Ekonomi Indonesia 1800-2010. Jakarta: Kompas. Wie,  T.  (ed).  (2005). Pelaku  Berkisah:
Ekonomi  Indonesia  1950-an  sampai 1990-an. Jakarta: Kompas.
Winters,  J.  (2011). Oligarki. Jakarta:
Gramedia.