## Pendahuluan
Persepsi  tentang  kemiskinan  sangat beragam sehingga melahirkan banyak definisi tentang  kemiskinan.  Darwin  (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi yang serba kekurangan dari berbagai sisi, di antaranya kekurangan secara fisik dan kemampuan untuk hidup layak dengan standar tertentu, termasuk tidak adanya akses dalam proses memperoleh pelayanan dan kebijakan publik. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Bappenas  melihat  kemiskinan  sebagai masalah yang bersifat multidimensional seperti yang  disebutkan  oleh  Chambers  (1984). Mengukur  kemiskinan  tidak  hanya  dari  sisi pendapatan  saja,  tetapi  juga  mencakup kerentanan  dan  kerawanan  orang  atau
sekelompok  orang,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  untuk  menjadi  miskin  dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Bappenas, 2005).
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan adalah  sebuah  persoalan  yang  sangat kompleks,  namun  bukan  berarti  tidak  bisa ditangani. Banyak strategi yang telah dicoba sebagai  upaya  memerangi  kemiskinan,  di antaranya adalah dengan memberikan bantuan modal  usaha  bagi  masyarakat  miskin. Pemberian bantuan modal usaha merupakan langkah memperluas kesempatan seseorang untuk bekerja, berusaha, dan mengaktualisasikan  potensi  produksinya. Harapannya adalah mereka dapat keluar dari

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN PADA USAHA KECIL DI PERDESAAN MELALUI LAYANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Amelia Maika 1 dan Eddy Kiswanto 2

## Abstract
This paper will be discussing the service of microfinance agency which had influenced the welfare of poor women  who became its clients. The research for this paper took place in Kecamatan Bayat, Klaten, which has been the location of a growing microfinance agency, Mitra Usaha Mandiri (MUM). With the help from this microfinance agency, the poor women were expected to be able to improve their family welfare and  gain more income. The easy procedure to apply and its fast process were the keys success of this microfinance agency. The form of this microfinance agency was Grameen Bank model. This model has shown a significant result in many countries. Grameen Bank model put women as their clients because giving credit to women has minor risk compared to men.
Keywords: grameen bank, poor women, microfinance agency
1 Staf pengajar pada Jurusan Sosiologi, Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan sedang melanjutkan studi M.Sc. Social Research Methods di London School of Economics and Political Science.
2 Staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
kemiskinan  seiring  dengan  peningkatan pendapatan. Salah satu model bantuan modal usaha  ini  adalah  pemberian  kredit  melalui lembaga keuangan mikro.
Sampai saat ini banyak pihak telah terlibat dalam penyediaan layanan keuangan mikro, baik sektor pemerintah, lembaga donor, LSM maupun lembaga keuangan swasta, seperti perbankan.  Berkembangnya  berbagai penyedia jasa layanan keuangan mikro ini juga memengaruhi  wacana  layanan  keuangan mikro. Kunci sukses layanan keuangan mikro bukan hanya dalam soal keterjangkauannya terhadap kelompok miskin dan kontribusinya dalam  pengentasan  kemiskinan  melalui peningkatan  pendapatan.  Kesinambungan lembaga  yang  bersangkutan  dalam penyelenggaraan jasa layanan keuangan mikro juga menjadi kunci sukses lainnya.
Tulisan ini bertujuan mengulas sejauh mana pelayanan  lembaga  keuangan  mikro berpengaruh  terhadap  kesejahteraan perempuan  miskin  sebagai  nasabahnya. Tulisan ini juga merupakan bagian dari hasil penelitian PSKK UGM tentang pemberdayaan perempuan  miskin  pada  usaha  kecil  di perdesaan melalui layanan lembaga keuangan mikro ( grameen bank ) di Kecamatan Bayat, Klaten. Alasan pemilihan Kecamatan Bayat adalah karena di wilayah ini terdapat layanan keuangan mikro yang cukup berkembang, yaitu Mitra Usaha Mandiri (MUM). Penelitian yang menggunakan  metode  gabungan  antara kuantitatif dan kualitatif ini mengumpulkan data melalui  wawancara  terstruktur  terhadap nasabah  MUM  dan  wawancara  secara
mendalam  terhadap  lembaga  penyedia layanan keuangan mikro, tokoh masyarakat lokal, masyarakat penerima program. Selain itu, juga dilakukan diskusi kelompok terfokus terhadap kelompok penerima kredit.
Pada  awal  persiapan  penelitian  semua nasabah  MUM  direncanakan  sebagai responden. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan setelah terjadi gempa bumi yang melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006. 3 Setelah kejadian tersebut dilakukan perubahan strategi penelitian  agar  data  yang  diperoleh  tidak kehilangan makna karena situasi yang dihadapi sudah  sangat  berbeda  dan  memengaruhi kebaruan  data.  Dua  aktivitas  lapangan pascagempa yang dilakukan adalah observasi dan wawancara mendalam. Kegiatan observasi dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran wilayah penelitian pascagempa. Selain itu, juga dilakukan pendataan mengenai kondisi para responden mengenai rencana mereka untuk melanjutkan  aktivitas  usaha.  Wawancara mendalam  juga  dilakukan  terhadap  para pejabat lokal di lingkungan kecamatan, kepala desa,  dan  tokoh  masyarakat  setempat. Distribusi  sasaran  penelitian  (responden) adalah 14 dari Desa Jarum, 38 dari Paseban, 21  dari Ngerangan, dan 17  dari  Jambakan dengan jumlah seluruhnya 90 responden.

## Usaha Kecil dan Layanan Keuangan Mikro
Negara merupakan salah satu pihak yang bertanggung  jawab  untuk  menanggulangi kemiskinan.  Namun  pada  kenyataannya
3 Berdasarkan rencana awal penelitian, sensus akan dilakukan terhadap 288 anggota penerima bantuan kredit dari MUM. Namun dalam proses pengumpulan data di lapangan, kejadian gempa bumi yang melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006 sempat menyebabkan proses penelitian ini dihentikan. Ketika gempa bumi tersebut terjadi, tim peneliti baru selesai melakukan survei terhadap 90 orang responden (31,25 persen) dari total target responden.
kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit terpecahkan walaupun pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan dengan melahirkan berbagai kebijakan. Pada masa kekuasaan Orde Baru, telah banyak kebijakan kemiskinan yang dikeluarkan. Moelyarto (1993) mengelompokkan  kebijakan  dan  program pengentasan kemiskinan ke dalam beberapa jenis:  (1)  pentransferan  sumber-sumber pembangunan  dari  pusat  ke  daerah  dalam bentuk Inpres; (2) peningkatan akses kaum miskin terhadap berbagai bentuk Inpres; (3) perluasan  jangkauan  lembaga  perkreditan untuk rakyat kecil (Kopedes, KURK, BKK, CK, Kredit  Bimas,  dan  seterusnya);  (4) pembangunan  infrastruktur  ekonomi perdesaan, khususnya infrastruktur pertanian; dan  (5)  pengembangan  kelembagaan  di daerah  yang  terkait  dengan  pengentasan kemiskinan, seperti program pengembangan pendapatan  petani  kecil  (P4KT)  dan sebagainya. 4 Selain  itu,  ada  program Peningkatan  Penanggulangan  Kemiskinan (PPK) yang sangat fenomenal dan kemudian terkenal dengan nama Inpres Desa Tertinggal (IDT)  serta  Program  Keluarga  Sejahtera (berdasarkan  Inpres  Nomor  3 Tahun 1996) (Sarman dan Sajogjo, 2000).
Perekonomian Indonesia yang carut-marut sebagai  dampak  terjadinya  krisis  ekonomi tahun 1997 memberikan pelajaran berharga bagi banyak pihak terhadap arti penting usaha mikro  kecil  sebagai  salah  satu  penyelamat ekonomi  nasional.  Selama  ini  pemerintah mengandalkan sektor usaha skala besar dan konglomerat sebagai lokomotif pembangunan yang  ternyata  sangat  resisten  terhadap gonjangan krisis. Usaha Menengah dan Kecil (UMK) justru tampil sebagai sektor yang tetap
mampu menjadi penggerak perekonomian di saat  usaha  besar  dan  konglomerat  sibuk melepaskan  diri  dari  belitan  utang  dan keambrukannya. UMK berperan penting dalam perekonomian  dan  menjadi  tumpuan kehidupan bagi masyarakat.
Salah satu bukti pentingnya peranan UMK adalah  populasinya  yang  luar  biasa  besar. Berdasarkan  data  dari  Biro  Pusat  Statistik tahun 2000, UMK di Indonesia mencapai 99,9 persen dari pelaku ekonomi yang ada. Dari 39 juta badan usaha yang ada di Indonesia, BPS menyebutkan 2.005 di antaranya adalah usaha besar,  55.437  usaha  menengah,  dan 39.121.350 usaha kecil (dengan 90 persen di antaranya adalah usaha mikro) (BPS, Profil UKM Tidak  Berbadan  Hukum Tahun  2000, Jakarta dalam Retnadi, 2003). Potensi UMK yang besar menyadarkan banyak pihak untuk merumuskan model pemberdayaannya. Upaya pemberdayaan ini untuk semakin menguatkan UMK karena peran pentingnya, yang meski cukup besar jumlahnya, tiap-tiap pelakunya selalu dihadapkan pada berbagai persoalan (Tabel 1).
Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi  berbagai  persoalan  tersebut, sementara berbagai pihak LSM, pemerintah, swasta,  ormas,  perguruan  tinggi,  dan sebagainya mencoba merumuskan berbagai program atau model. Beberapa pendekatan, seperti pendampingan manajemen, promosi dan pemasaran, serta peningkatan kapasitas teknis  dan  teknologi  produksi,  banyak digunakan  untuk  memberdayakan  UMK. Penyediaan jasa keuangan mikro adalah salah satu model pendekatan yang digunakan dalam upaya  pemberdayaan  UMK  dan  banyak
4 Lihat Agus Dwiyanto, Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan selama PJP II, dalam Awan Setya Dewanta, dkk. (ed.), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media. 1999.
dibicarakan, terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang  melakukan  kegiatan  penyediaan  jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia, ada tiga elemen kunci lembaga keuangan mikro, yaitu menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan dengan kebutuhan riil  masyarakat  yang  dilayani,  melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan menggunakan prosedur dan mekanisme yang  kontekstual  dan  fleksibel  agar  lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang butuh  pelayanan.  Penggerak  lembaga keuangan  mikro  dapat  berasal  dari  sektor perbankan  maupun  nonperbankan,  seperti LSM, maupun kerja sama antara pemerintah daerah dan bank.
Dalam  masyarakat  sendiri  telah berkembang mekanisme layanan keuangan yang bermanfat bagi orang miskin, misalnya
rotating  savings  and  credit  association (ROSCA), arisan, pegadaian, dan bank thithil layanan  keuangan  harian  yang  dikelola sebagaimana layaknya bank oleh perorangan. Lembaga dan mekanisme layanan keuangan ini tidak selalu efisien dan menjadi pilihan yang menyenangkan  bagi  masyarakat  miskin. Walaupun  demikian,  keberadaannya menunjukkan sudah cukup berkembangnya kebutuhan finansial masyarakat miskin dalam berbagai  variasinya.  Variasinya  tersebut meliputi  yang  bersifat  individual  sampai kelompok,  yang  sangat  ramah  dan  empati terhadap kesulitan masyarakat miskin, sampai yang  bersifat  eksploitatif  terhadap  rakyat miskin.
Pendekatan baru program keuangan mikro ( microfinance ) yang mencakup layanan kredit, simpan-pinjam,  dan  tabungan  itu  mulai diujicobakan  tahun  1994  di  enam  negara proyek pilot. Negara-negara itu meliputi Bolivia, Guatemala, Kenya, Mali, Nepal, dan Filipina. Pendekatan baru tersebut kemudian banyak diterapkan di negara-negara lainnya. Program keuangan mikro yang baru ini ditujukan untuk membangun  lembaga-lembaga  keuangan yang dapat berjalan secara berkesinambungan serta  mandiri,  mampu  membiayai  sendiri kegiatan operasinya dari pendapatan yang ia terima. Layanan keuangan mikro itu ditujukan bagi perempuan miskin untuk mengembangkan  kegiatan  produktif  yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan anak pada gilirannya. Melalui layanan keuangan mikro dan aktivitas-aktivitas peningkatan pendapatan lainnya diharapkan dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka. Secara umum tujuan program keuangan mikro adalah sebagai berikut.

## Tabel 1
Persoalan dalam Mengelola Usahanya (Persen)
Jenis kesulitan Industri kecil rumah tangga Industri kecil Kesulitan modal 40,8 36,6 Pengadaan bahan baku 23,8 16,8 Pemasaran 17,0 4,4 Teknik produksi dan manajemen 3,1 26,9 Persaingan 15,7 17,4
Sumber:  Data BPR, diolah dalam Ismawan (1998).

## Pemberdayaan Perempuan Miskin  Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro
1. Peningkatan pendapatan keluarga akan sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan anak.
2. Program yang ditujukan bagi perempuan miskin merupakan salah satu cara yang paling  efektif  dan  efisien  untuk neningkatkan pendapatan keluarga.
3. Mengaitkan kredit dan tabungan dengan ranah  lain  akan  meningkatkan  pula keseluruhan investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan lingkungan anak.
Aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan perempuan miskin yang mendapatkan layanan keuangan  mikro  diharapkan  memberikan berbagai dampak positif. Berdasarkan konsep AIMS Conceptual Framework (Sebtad, 1999), dampak tersebut diukur dari level keluarga, usaha kecil yang dijalankan, level individu, level komunitas,  jaringan  sosial,  dan  partisipasi sosial. Secara skematis dampak dari layanan
keuangan mikro tersebut dapat digambarkan seperti pada Bagan 1.
Seperti yang telah disinggung di atas, kunci sukses layanan keuangan mikro bukan hanya dalam soal jangkauannya terhadap kelompok miskin dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan,  tetapi  juga  kesinambungan lembaga tersebut dalam penyelenggaraan jasa layanan  keuangan  mikro.  Namun  dalam praktiknya sulit memadukan dan mewujudkan kedua  indikator  sukses  tersebut  secara bersamaan. Sering terjadi tercapainya indikator yang satu, dalam hal mengatasi kemiskinan misalnya, tidak diikuti oleh tercapainya indikator kedua, dan/atau sebaliknya. Hal ini karena layanan  keuangan  bagi  orang  miskin membutuhkan biaya besar, sementara untuk mencapai keberlanjutan institusi disyaratkan adanya  efisiensi.  Penyediaan  layanan keuangan mikro memiliki ciri khas prosedur
Usaha Peningkatan skala ekonomi
Penambahan komoditas/
jenis usaha Individu Kontrol atas sumber daya Pengaruh dalam pengambilan keputusan T I N G K A T D A M P A K Jaringan sosial Partisipasi sipil Rumah tangga Peningkatan pendapatan Pengeluaran Komunitas Penyerapan tenaga kerja dan pendapatan Jaringan Bagan 1.
Dampak Layanan Keuangan Mikro bagi Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan
oleh Perempuan Miskin
Sumber: Sebtad, 1999.
yang sederhana, tidak sarat aturan, dan cepat yang merupakan kunci dari lembaga keuangan mikro ini. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro adalah model Grameen Bank .

## Grameen Bank
Grameen  Bank adalah  sebuah  strategi pengurangan kemiskinan yang pertama kali diperkenalkan di Bangladesh. Grameen sendiri dalam  bahasa  Bengali  berarti  desa  atau kampung.  Secara  harfiah Grameen  Bank berarti bank yang diperuntukan bagi orang- orang  desa  yang  juga  dapat  berarti  orang- orang  miskin.  Sasaran Grameen  Bank memang adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank konvensional atau lembaga keuangan komersial lainnya. Lebih spesifik lagi Grameen  Bank memprioritaskan  kelompok perempuan sebagai sasaran pemberian kredit. Perempuan  merepresentasikan  kelompok marginal dalam masyarakat miskin. Kelompok perempuan miskin dianggap sebagai sasaran yang  efektif  karena  pendapatan  tambahan yang diperoleh perempuan terbukti mampu memperbaiki  kehidupan  rumah  tangga, termasuk kesejahteraan dan kesehatan anak- anak. Selain itu, sejumlah studi menunjukkan perempuan memiliki risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok laki-laki dan  lebih  memiliki  tanggung  jawab  dalam mengelola sumber daya yang terbatas.
Tujuan  dan  target  khusus  layanan keuangan  mikro  dengan Metode  Grameen Bank adalah sebagai berikut.
1. memberikan  layanan  keuangan  kepada orang miskin, terutama perempuan
2. mendorong  tumbuhnya  kesempatan mempekerjakan diri sendiri
3. melepaskan  kaum  marginal  yang  tidak beruntung,  terutama  perempuan,  dan mendorong mereka untuk lebih memiliki jaringan dalam format pengorganisasian yang rapi
4. mengurangi eksploitasi rentenir terhadap orang miskin
5. memutus lingkaran setan kemiskinan.
Layanan keuangan mikro Model Grameen Bank bertujuan membantu masyarakat miskin, khususnya  perempuan,  untuk  lebih meningkatkan kapasitas usahanya. Selain itu, Model Grameen Bank ini didukung dengan skema  layanan  yang  sangat  berpihak  dan berempati  pada  masyarakat  miskin  karena dibuat  sangat  sederhana  sehingga  mudah diakses. Skema layanan tersebut meliputi:
1. pinjaman diberikan kepada individu, secara berkelompok (terdiri 5 orang)
2. tidak perlu ada agunan dan penjamin
3. tidak perlu ada sanksi hukum bila tidak mengembalikan
4. tidak perlu datang ke kantor (bank) untuk mendapat pinjaman karena petugas akan mendatangi  anggota  dalam  pertemuan kelompok
5. prosedur  dibuat  sederhana,  tidak  ada formulir yang tidak dimengerti oleh anggota
6. ada tabungan wajib.

## Lembaga Mitra Usaha Mandiri
Deskripsi  upaya  Program  Replikasi Grameen Bank (Mitra Usaha Mandiri) adalah program pengembangan institusi keuangan masyarakat, khususnya perempuan miskin, dengan  sistem Grameen  Bank .  Melalui program ini setiap wilayah dampingan Yayasan Mitra Usaha (YMU) diorganisasi dalam wadah
lembaga  replikasi Grameen  Bank yang dinamakan  Mitra  Usaha  Mandiri  (MUM). Pendirian MUM merupakan alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin,  khususnya  perempuan,  dalam mengakses dana/modal usaha yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Sebagian besar saham lembaga MUM ini akan menjadi milik nasabah/anggota.
Tujuan khusus lembaga replikasi Grameen Bank yang  dilakukan  oleh  MUM  adalah meningkatkan  akses  dan  pelayanan permodalan bagi perempuan miskin melalui wadah/institusi keuangan yang akan dimiliki bersama dengan mereplikasi Grameen Bank yang diberi nama Mitra Usaha Mandiri. Jenis kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, adalah sebagai berikut.
 memberikan bantuan modal usaha (kredit) dengan sistem Grameen Bank
 memberikan pendampingan dalam upaya peningkatan sumber daya (yang buta huruf menjadi bisa baca tulis dan sebagainya)
 memberikan  pelatihan,  baik  untuk kelompok maupun untuk ketua rembug, seperti pelatihan motivasi berkelompok, pelatihan kesehatan lingkungan, pelatihan gender, pelatihan kesehatan reproduksi, pelatihan dan pembukuan kelompok.
Sasaran program MUM adalah masyarakat termiskin  (terutama  perempuan)  di  suatu wilayah tertentu, yang didasarkan pada standar MUM, seperti indeks rumah dan pendapatan per kapita. Cara menjaring sasaran adalah melalui survei, pertemuan umum, uji kelayakan, dan  pelatihan  calon  anggota  (standar grameen ).
Yang menjadi  sasaran adalah perempuan termiskin dengan kriteria:
 kondisi rumah sederhana, ukuran rumah kecil,  dinding  rumah  maksimal  separuh tembok,  maksimal  indeks  15,  indeks pendapat maksimal US$ 2,- per hari, indeks aset produktif maksimal Rp1.000.000,00
 mempunyai kegiatan yang memungkinkan untuk memperoleh pendapatan.

## Profil Usaha Mikro Perempuan
Pada  kelompok  marginal  dan  miskin, keterlibatan  perempuan  dalam  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  rumah  tangga  tidak terelakkan lagi. Usaha-usaha mikro, seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi  rendah,  konveksi,  dan  jasa, adalah  jenis-jenis  usaha  yang  banyak dijalankan perempuan, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga  (Dewayanti  dan  Chotim,  2004). Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997  usaha  mikro  ternyata  masih  mampu bertahan,  bahkan  menunjukkan  lonjakan jumlah dan variasi jenis usaha. Usaha mikro sangat  dekat  dengan  perempuan.  Kondisi kesejahteraan  usaha  mikro  maupun perempuan yang terlibat di dalamnya hampir tidak  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke waktu. Keduanya senantiasa berada dalam kondisi buruk. Masuknya masyarakat desa, khususnya perempuan, ke dalam kerja-kerja produktif  seperti  usaha  mikro  tidak  dapat dipandang  sebagai  bagian  dari  capaian pembangunan, tetapi sebagai alat potensial untuk  menghasilkan  pendapatan  dan kesejahteraan (White, 1991: 20).
Di  sisi  lain,  Tezzler  (1989)  dalam (Dewayanti dan Chotim, 2004) melihat usaha kecil dan mikro dinilai sebagai solusi terhadap masalah  keterbelakangan  pembangunan. Proses industrialisasi yang merambah seluruh
dunia  menyebabkan  terjadinya  perubahan struktur ekonomi dan sosial di hampir seluruh belahan dunia dengan berbagai variasinya. Kegiatan  ekonomi  mandiri  yang  awalnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri mulai tergantikan oleh kegiatan ekonomi yang terspesialisasi dan tergantung pada pasar.
Kecamatan  Bayat  sebagai  daerah penelitian sejak lama terkenal sebagai sentra industri  batik.  Riwayat  pembatikan  di  sini berhubungan erat dengan sejarah kerajaan Kraton  Surakarta  masa  dahulu.  Jadi pembatikan di Kecamatan Bayat ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Kebanyakan pengusaha  batik  di  Bayat  awalnya  adalah pengrajin  dan  buruh  batik  di  Solo.  Hal  ini didukung  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  sebagian  besar  perempuan bekerja di sektor usaha kecil dalam pembuatan batik. Terdapat 41 persen perempuan yang bekerja  sebagai  pembatik  dan  kelompok terbesar kedua (35 persen) bekerja sebagai pedagang. Hasil diskusi kelompok terfokus menggambarkan bagaimana perempuan yang tergabung  dalam  kelompok  usaha  mikro menjalankan usaha pembatikan.
Batik itu bahan bakunya ambil dari juragan, nanti kalau sudah selesai disetorkan lagi ke juragan dan bisa ditukar dengan kain mori,  malam,  atau  hanya  dalam  bentuk uang. Kain yang kita batik ada yang dari sutra,  sarung,  dan  selendang.  Kalau batikannya bagus ya hasilnya banyak, tapi kalau  hanya  ringan  paling-paling  dapat Rp30.000,00 dan kembalian berupa kain mori (diskusi kelompok terfokus dengan Kelompok Usaha Perempuan).
Umur  anggota  MUM  didominasi  oleh kelompok  umur  menengah  (30-49  tahun) mencapai hampir dua pertiga (59 persen) dan
usia relatif tua (50 tahun +) sekitar seperempat (28 persen) dan sisanya pada usia relatif muda (20-29 tahun). Kondisi ini menunjukkan kredit yang  diberikan  oleh  MUM  lebih  banyak dimanfaatkan oleh kelompok usia produktif yang  masih  memiliki  peluang  untuk mengembangkan  usahanya.  Sebagai kelompok masyarakat yang tergolong miskin, tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada laki-laki saja, tetapi  peran  perempuan  dalam  membantu perekonomian  keluarga  sangat  besar. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui sektor  formal  bagi  masyarakat  miskin merupakan langkah yang sulit sehingga usaha sektor informal menjadi alternatif pilihan yang terelakkan.  Kelompok  perempuan  tersebut berusaha  sendiri  untuk  memperoleh permodalan. Kredit yang diberikan oleh MUM dapat  menjadi  stimulus  untuk  menjalankan usaha  dan  dapat  menjadi  penentu kelangsungan usaha tersebut.
Mengukur  kemiskinan  dapat  dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan  menggunakan  proksi  tingkat pendidikan maupun pendapatan individu dan rumah tangga. Responden dalam penelitian ini memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah. Sebagai  gambaran,  hanya  13,3  persen reponden  yang  mengenyam  pendidikan menengah  ke  atas.  Bahkan  sepertiga  dari responden  yang  mengenyam  pendidikan formal, 20 persen tidak tamat SD, dan sisanya hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SD (35,6 persen). Minimnya pendidikan formal tersebut  dapat  menjadi  kendala  bagi responden melakukan kegiatan ekonomi yang produktif karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai kegiatan tersebut. Minimnya pendidikan  formal  juga  berarti  menutup kemungkinan mereka memperoleh akses untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak. Memiliki pekerjaan formal ataupun melakukan kegiatan ekonomi produktif sering kali mereka pandang sebagai  sesuatu  yang  mustahil  untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena membangun kegiatan  ekonomi  produktif  membutuhkan modal  yang  tidak  sedikit,  sementara keterbatasan pendidikan dan properti ekonomi dapat  menutup  akses  mereka  untuk memperoleh  kemungkinan  mendapatkan pinjaman  modal  dari  pihak  lain,  termasuk lembaga  perbankan.  Lembaga  perbankan formal biasanya membutuhkan jaminan dari para kreditor dan jaminan inilah yang tidak dimiliki oleh para masyarakat miskin. Pilihan untuk  mendapatkan  kredit  melalui  MUM menjadi  alternatif  yang  sangat  membantu perempuan  utuk  melakukan  usaha  karena tingkat  pendidikan  dan  skala  usaha  tidak menjadi pertimbangan.

## Modal Usaha bagi Perempuan Miskin
Usaha  mikro  yang  dilakukan  oleh perempuan  dapat  dibedakan  menjadi  dua bentuk,  yaitu  sistem  usaha  yang  sifatnya subkontrak dan usaha pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Sistem subkontrak adalah usaha yang dilakukan oleh perempuan yang merupakan kepanjangan dari usaha industri yang lebih besar. Untuk kasus di Kecamatan Bayat umumnya perempuan bekerja sebagai pembatik dengan cara mengambil bahan baku dan  menjualnya  kembali  kepada  juragan. Sistem subkontrak ini sebagian besar dirasa lebih  menguntungkan  karena  keterbatasan modal yang dimiliki. Sementara itu, usaha yang memanfaatkan  sumber  daya  alam  dalam bentuk perdagangan. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh usaha mikro perempuan adalah keterbatasan modal untuk menjalankan
usahanya. Solusi yang diambil adalah dengan cara  melakukan  pinjaman  modal.  Banyak lembaga  keuangan  yang  menyediakan pinjaman  bagi  masyarakat  perdesaan,  di antaranya  adalah  bank  pemerintah,  bank swasta,  koperasi  simpan  pinjam,  bahkan rentenir.
Sebagai sebuah program yang baru di mata masyarakat,  MUM  membutuhkan  upaya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Komunikasi  yang  kontinu  dari  MUM  akan memudahkan  penjaringan  anggota  baru, terutama perempuan yang mempunyai usaha kecil. Informasi detail untuk kelompok sasaran akan  memengaruhi  sikap  seseorang memutuskan menjadi anggota MUM. Langkah pertama untuk sosialisasi yang ditempuh oleh MUM adalah menghubungi perangkat desa sampai level terbawah. Sebagai penanggung jawab wilayah, kepada pihak desa dan dusun harus dijelaskan mengenai profil lembaga dan tujuan  lembaga  agar  tidak  menimbulkan penolakan.  Setelah  pihak  desa  dan  dusun memberikan  izin  beroperasi,  langkah selanjutnya  adalah  mengidentifikasi  calon anggota. Kegiatan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat karena MUM harus benar- benar selektif dalam memilih anggotanya. Oleh karena  itu,  survei  lokasi  dan  survei  rumah tangga dilakukan terlebih dahulu.
Hasil  penelitian  menunjukkan  informasi secara informal menjadi ujung tombak untuk mendapatkan  anggota  baru. Terdapat  68,9 persen responden menyatakan mengetahui MUM dari masyarakat yang sudah menjadi anggota MUM. Informasi dari mulut ke mulut ini  terbukti  ampuh  sebab  bagi  masyarakat perempuan di perdesaan sumber informasi yang berasal dari warga yang dinilai dapat dipercaya  biasanya  akan  diikuti.  Sumber
informai  terbanyak  mengenai  MUM  juga diperoleh melalui petugas MUM (22,2 persen).
Dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir sebanyak  66,7  persen  responden  pernah memiliki pengalaman meminjam dari pihak lain di luar keluarga mereka. Selain kepada pihak MUM,  pinjaman  tersebut  mereka  ajukan kepada bank pemerintah maupun bank swasta, termasuk  koperasi,  bahkan  seorang  di antaranya pernah meminjam kepada rentenir. Pinjaman uang kepada rentenir saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena sangat  memberatkan  dengan  bunga  yang tinggi.  Salah  seorang  masyarakat menyampaikan  keluhannya  bagaimana beratnya pinjam melalui rentenir.
Kalau  pinjam  rentenir  atau  bank thithil sangat  berat  angsurannya  karena bunganya tinggi karena sistemnya ngrolasi pinjam Rp100.000,00 mengembalikannya Rp120.000,00, pokoknya bisa mencekik leher (Ibu M, salah satu anggota Kelompok Usaha Mikro Perempuan).
Uang bagi sebagian besar masyarakat di perdesaan memiliki fungsi sebagai transaksi ekonomi.  Menurut  Nugroho  (2001),  selain memiliki fungsi sebagai transaksi ekonomi, uang juga digunakan oleh masyarakat sebagai ekspresi  simbolik  simpati  dalam  bentuk kontribusi sosial finansial. Kontribusi finansial ini  termasuk  untuk  perayaan  pernikahan, kelahiran, atau upacara kematian. Kontribusi mutual di antara para tetangga merupakan kebiasaan sosial yang telah ada sejak lama dan cenderung  dijaga  sebagai  sebuah  institusi sosial hingga saat ini.
Selain pinjam pada MUM, kami juga pinjam pada usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh  warga  dan  ada  juga  yang  melalui
arisan PKK. Gimana lagi ... terpaksa pinjam sana pinjam sini wong hidup bermasyarakat di  desa  itu  banyak  kegiatan  sosialnya. Kalau sudah musim hajatan sumbangan tidak pernah putus belum lagi kalau ada yang meninggal, la uang dari mana kami ya  terpaksa  pinjam  (diskusi  kelompok terfokus dengan Kelompok Usaha Mikro Perempuan).
Semua  responden  dalam  penelitian  ini merupakan nasabah MUM dan separuhnya (50 persen) mengajukan pinjaman karena prosedur peminjaman di MUM lebih mudah. Sementara itu, 14 persen lainnya karena ikut-ikutan, 11 persen karena kelonggaran angsuran, dan 8 persen karena dekat dengan tempat tinggal.
Kami tidak merasa curiga atau khawatir dengan lembaga MUM walaupun masih baru  dan  kami  tidak  tahu  sama  sekali tentang lembaga tersebut yang kami tahu kalau  pinjam  tidak  perlu  ada  jaminan apapun. Kami hanya diwajibkan mengikuti sekolah,  yaitu  kegiatan  bimbingan  dari MUM  selama  5  hari.  Dalam  kegiatan tersebut kami diberikan bimbingan, cara masuk MUM dan disiplin, tanggung jawab. Paling  penting  tanggung  jawab  dan kehadiran  (diskusi  kelompok  terfokus dengan Kelompok Matahari).
Dalam konsep Grameen Bank , syarat untuk menjadi  anggota  dan  dapat  mengajukan pinjaman adalah membentuk kelompok usaha mikro  yang  semua  anggotanya  adalah perempuan.  MUM  mensyaratkan  jumlah anggota  minimal  adalah  5  orang.  Sebelum membentuk kelompok, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, termasuk menentukan lokasi sasaran program. Berikut ini hasil petikan wawancara dengan salah satu pengelola MUM.

## Pemberdayaan Perempuan Miskin  Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro
Untuk  menentukan  anggota,  langkah pertama yang kami lakukan adalah survei calon  lokasi  sasaran  program.  Sasaran program  dari  MUM  adalah  masyarakat termiskin (terutama perempuan) di suatu wilayah  tertentu,  yang  didasarkan  pada standar  yang  ada  pada  MUM,  meliputi indeks rumah, pendapatan per kapita, dll. Cara  menjaring  sasaran  melalui  survei, pertemuan  umum,  uji  kelayakan,  dan pelatihan calon anggota (standar grameen ) (IR, salah seorang pengelola MUM).
Setelah  survei  lokasi  selesai  dilakukan, diadakan pertemuan umum (PU) yang dihadiri oleh calon anggota MUM. Hasil pertemuan umum  tersebut  dilanjutkan  dengan mengadakan  Uji  Kelayakan  (UK)  terhadap calon anggota. Hal-hal yang menjadi fokus dalam uji kelayakan tersebut adalah kondisi ekonomi  rumah  tangga,  baik  fisik  maupun nonfisik,  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan  MUM.  Hasil  survei  kemudian memutuskan layak tidaknya dibentuk kelompok usaha  mikro  perempuan  di  suatu  wilayah. Setelah dinyatakan layak, kemudian dibentuk kelompok dengan jumlah anggota 5 orang. Kegiatan  berikutnya  adalah  mengadakan Latihan Wajib Kumpul (LWK) yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut dengan lama waktu 1  jam  setiap  harinya.  Sifat  LWK  ini  wajib sehingga  semua  calon  anggota  harus mengikutinya,  tidak  boleh  ada  satu  pun anggota yang tidak hadir. Jika ada satu saja anggota yang tidak hadir, maka LWK tersebut dianggap gagal dan harus mengulangi dari awal. Kegiatan yang dilakukan selama 5 hari tersebut meliputi:
1. Hari  1:  terdiri  dari  dua  kegiatan,  yaitu pengenalan lembaga MUM kepada semua calon anggota serta mengenalkan aturan/
kewajiban  sebagai  anggota  MUM  dan sistem pinjaman.
2. Hari 2: penjelasan mengenai kelompok dan pemilihan ketua kelompok
3. Hari  3:  penjelasan  mengenai  cara pengajuan pinjaman dan semua anggota wajib hadir dalam penjelasan pengajuan pinjaman tersebut
4. Hari 4: penjelasan tentang tabungan yang dapat  dilakukan  oleh  anggota  dan pemberian nama kelompok
5. Hari 5: UPK (Uji Pengesahan Kelompok), yaitu penilaian layak tidaknya kelompok tersebut dibentuk.
Kegiatan di atas yang biasa dinamakan sekolah menjadi  syarat  mutlak  untuk pembentukan kelompok dan dalam kegiatan tersebut  tidak  dapat  diwakilkan.  Setelah kelompok terbentuk, tiap-tiap anggota dapat mengajukan pinjaman secara bersama-sama dengan syarat pinjaman yang sangat mudah. Biasanya pinjaman dapat cair dalam waktu satu minggu sampai satu bulan. Prinsip pemberian kredit MUM secara garis besar, antara lain, adalah  tanpa  jaminan  dan  penjamin, berkelompok  masing-masing  5  orang, pinjaman dikenakan bunga pasar, dan diangsur selama 50 minggu.
Sistem  pengembalian  pinjaman  yang diberlakukan dalam kelompok adalah sistem tanggung  renteng . Yang  disebut tanggung renteng adalah jika ada anggota yang tidak bisa membayar angsuran sampai beberapa kali, bahkan sudah tidak mampu membayar lagi, maka menjadi kewajiban anggota lainnya untuk menutup pinjaman tersebut. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini setiap anggota saling mengingatkan agar angsuran pinjaman tidak sampai nunggak.
Kalau kelompok yang dibentuk oleh MUM itu  sistemnya tanggung  renteng ,  kita disuruh melunasi dulu tunggakkan anggota lainnya. Biasanya mereka tidak setor setiap minggu seperti aturannya, terpaksa kita urunan untuk mbayari dulu.  Nanti  kita datangi rumahnya untuk nagih utangnya. Kalau  utangnya  nanti  lunas,  anggota tersebut kita keluarkan karena tidak tertib dalam menjalankan kewajibannya dan kita sudah mengeluarkan satu orang anggota jadi sekarang hanya empat orang saja (Ibu MG, salah satu anggota kelompok usaha perempuan).
Berdasarkan aturan yang dibuat oleh MUM, besarnya pinjaman pertama yang bisa disetujui maksimal  adalah  Rp500.000,00.  Sebelum mengajukan  pinjaman  tersebut  anggota kelompok bermusyawarah untuk menentukan besarnya pinjaman masing-masing. Jumlah pinjaman tidak harus sama besar antaranggota tergantung dari kebutuhan tiap anggota.
Besarnya  pinjaman  yang  menentukan kantor Mas, kita hanya mengajukan data. Pinjaman pertama itu Rp500.000,00 tapi ada  yang  Rp300.000,00  tergantung kebutuhannya. Tiap-tiap anggota besarnya pengajuan  beda-beda  tergantung kebutuhan jadi satu kelompok tidak sama dan  juga  dilihat  dari  keaktifan  untuk mendatangi pertemuan kelompok setiap minggunya.  Sebelum  mengajukan  kita musyawarah  dulu  (diskusi  kelompok terfokus  dengan  kelompok  usaha perempuan).
Kami tidak merasa curiga atau khawatir dengan lembaga MUM walaupun masih baru  dan  kami  tidak  tahu  sama  sekali tentang lembaga tersebut, yang kami tahu kalau pinjam tidak perlu ada jaminan apa
pun.  Kami  hanya  diwajibkan  mengikuti sekolah,  yaitu  kegiatan  bimbingan  dari MUM  selama  5  hari.  Dalam  kegiatan tersebut kami diberikan bimbingan, cara masuk MUM dan disiplin, tanggung jawab. Paling  penting  tanggung  jawab  dan kehadiran  (diskusi  kelompok  terfokus dengan Kelompok Matahari).
Kemudahan dalam prosedur pinjaman dan tidak adanya jaminan sangat menarik minat masyarakat  untuk  menjadi  anggota  MUM. Walaupun demikian, ada 14,4 persen anggota yang tergabung menjadi anggota karena hanya ikut-ikutan  warga  masyarakat  lainnya  yang telah menjadi anggota sebelumnya.
Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kredit dari MUM hanya  ditujukan  untuk  perempuan  yang memiliki  usaha  kecil.  Tujuannya  adalah meningkatkan  akses  dan  pelayanan permodalan bagi perempuan miskin melalui wadah/institusi keuangan yang akan dimiliki bersama.  Selama  ini  modal  merupakan kendala dalam pengembangan usaha kecil. Pemberian  kredit  dipandang  penting  untuk membantu  berjalannya  usaha.  Distribusi jumlah kredit yang diperoleh sebagai anggota MUM adalah sebagai berikut: sekitar separuh dari peminjam (54 persen) mengambil kredit antara Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00, seperlimanya mengambil kredit kurang dari Rp500.000,00 dan sisanya mengambil kredit lebih dari Rp1.000.000,00.
Kalau pinjamnya banyak nanti takut ndak bisa  mengembalikan,  makanya  hanya sedikit  saja  sesuai  kemampuan.  Toh sebelum diajukan ditanya petugasnya dulu untuk  apa  trus  juga  dilihat  pinjaman sebelumnya lancar nggak, kalo nggak ya
sulit dapat sesuai yang diajukan (Ibu S, anggota kelompok usaha perempuan).
Menurut 47,8 persen responden, jumlah kredit yang diterima oleh anggota MUM dirasa masih  kurang  untuk  peningkatan  usaha. Walaupun  51,5  persen  anggota  lainnya mengaku  jumlah  kredit  tersebut  sudah mencukupi  dalam  membantu  peningkatan usaha yang dimilikinya. Sebagai usaha kecil dengan jumlah modal yang terbatas tentunya sangat riskan bagi MUM untuk memberikan kredit  sesuai  dengan  permintaan  anggota. Pertimbangan  rasional  tentang  kondisi ekonomi  dan  sosial  menjadi  penting.  Jika bantuan  modal  yang  diberikan  kepada anggotanya sudah mencapai jumlah besar, tentu saja hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan lembaga.
Proses  penyaluran  kredit  harus  melalui mekanisme  dan  prosedur  yang  menjadi ketentuan  yang  dibuat  oleh  MUM.  Cara pengajuan  kredit  sangat  mudah  karena anggota  hanya  menyampaikannya  melalui petugas  lapangan  dari  MUM  yang  setiap minggu  bertugas  mendatangi  tiap-tiap kelompok  untuk  mengambil  angsuran. Pengajuan hanya disampaikan secara lisan dan petugas hanya mencatat berapa jumlah kredit  yang  akan  diajukan  oleh  anggota tersebut.  Petugas  kemudian  melakukan pengecekan; jika mereka anggota baru, maka perlu dilakukan survei ekonomi lebih mendalam lagi. Survei ini juga diperkuat oleh informasi yang diperoleh dari para tetangga terdekat mengenai  sejarah  usaha  yang  dimiliki, kebiasaan  utang,  dan  hubungan  sosial kemasyarakatan.  Untuk  anggota  yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit dan  saat  ini  sudah  lunas,  jika  mengajukan pinjaman lagi, akan dipertimbangkan masalah
kelancaran dan ketertiban dalam membayar angsuran. Lancar artinya tidak pernah lowong sama sekali dalam membayar angsuran setiap minggunya dan tertib artinya anggota tersebut sering datang dalam kegiatan Rembug Pusat. Kegiatan  ini  bertujuan  sebagai  wadah berkumpulnya anggota MUM untuk membayar angsuran,  menabung,  dan  kadangkala pembinaan  usaha.  Hasil  survei  secara keseluruhan  dan  pengecekan  kelancaran pengembalian  pinjaman  sebelumnya  ini menjadi penentu berapa jumlah kredit yang bisa diterima oleh anggota.
Hasil survei memperlihatkan lama proses pengajuan kredit sampai diterimanya kredit tersebut terbanyak pada rentang waktu 3-4 minggu yang mencapai 56,7 persen, hanya 10 persen di antara mereka yang membutuhkan waktu  5-6  minggu,  dan  33,3  persen  butuh waktu 1-2 bulan. Hal ini biasanya terjadi karena proses  survei  dan  pengecekan  memakan waktu yang agak lama agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggotanya.
Sesuai  dengan  tujuan  utama  lembaga MUM untuk memudahkan akses perempuan miskin untuk mendapatkan modal usaha, maka beberapa kegiatan dilakukan selain pemberian modal. Kegiatan ini merupakan satu rangkai dengan  pemberian  modal  usaha.  Kegiatan tersebut, antara lain, adalah pendampingan dalam upaya peningkatan sumber daya (yang buta  huruf  menjadi  bisa  baca  tulis  dan sebagainya).  Kegiatan  lainnya  adalah memberikan pelatihan, baik untuk kelompok maupun untuk ketua rembug, seperti pelatihan motivasi berkelompok, pelatihan kesehatan lingkungan,  pelatihan  gender,  pelatihan kesehatan  reproduksi,  pelatihan  dan pembukuan kelompok.
Ternyata  tidak  semua  anggota mendapatkan pendampingan dari staf/petugas MUM dan jumlahnya cukup besar, yaitu 24,4 persen. Hal ini menunjukkan pendampingan yang  seharusnya  dirasakan  oleh  semua anggota belum tercapai semuanya. Fakta lain yang  memperkuat  kondisi  di  atas  adalah petugas  lapangan  tidak  secara  rutin mengunjungi anggota, bahkan 73,3 persen anggota mengaku tidak ada kunjungan dari petugas yang sifatnya rutin. Jadi kalaupun ada pendampingan, tidak dilakukan pada setiap kunjungan petugas lapangan. Kunjungan rutin tiap  minggu  lebih  diprioritaskan  pada pengambilan  setoran  dan  pengecekan kelancaran  anggota  dalam  membayar angsuran.
Sementara  itu,  bagi  anggota  yang mendapatkan  pendampingan  64,7  persen memperoleh  materi  tentang  administrasi keuangan  dan  pengelolaan  usaha.  MUM sampai saat ini baru pada taraf pendampingan kepada  anggotanya,  tetapi  pelatihan  yang tujuannya  membantu  meningkatkan kemampuan  anggota  dalam  menjalankan usaha belum dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh MUM adalah keterbatasan jumlah petugas lapangan, sementara jangkauan wilayahnya luas,  bahkan  sampai  Gunung  Kidul.  Jenis pendampingan  yang  diberikan  adalah administrasi keuangan dan pengelolaan usaha (64,7 persen), prosedur menjadi anggota (22,1 persen), pengelolaan keuangan rumah tangga (10,3 persen), serta pendampingan lainnya (3 persen).
Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas  pengelolaan  usaha  dan  hal  ini sejalan dengan aktivitas yang telah digariskan oleh MUM. Secara ideal pelatihan ini dilakukan
pada  tiap-tiap  kelompok  dan  materinya disesuaikan  dengan  usaha  yang  dilakukan anggota. Banyak anggota yang menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan pelatihan.
Kami  ingin  diberi  pelatihan  tenun  Mas wong di sini banyak yang jadi tukang tenun, selama ini dari MUM belum dapat. Kalau petugasnya datang mengambil angsuran saja dan mencatat dalam buku, kegiatan pelatihan belum ada. Kami tahunya hanya pembukuan tabungan dan setoran saja, pembukuan usaha gak tahu hanya diingat- ingat saja karena sudah tiap hari dikerjakan (diskusi  kelompok  terfokus  dengan Kelompok Arjuna).
Kedatangan petugas, oleh sebagian besar anggota,  dipahami  sebagai  aktivitas mengambil  uang  angsuran  saja.  Proses pemberdayaan yang menjadi agenda utama dalam  menjalankan  kegiatan  MUM  masih sangat terbatas pada pemberian modal usaha. Upaya ke arah pendampingan dan pemberian pelatihan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya perempuan dalam bidang usaha membutuhkan kerja keras dan biaya yang tidak sedikit.
Kita  sebenarnya  ingin  memberikan pelatihan kepada anggota MUM, tapi kan biayanya  besar,  kita  belum  sanggup. Apalagi luas wilayah dan jumlah anggota yang banyak, konsekuensi biayanya besar sekali.  Fokus  kami  sekarang  adalah bagaimana  modal  yang  kami  berikan kepada  perempuan  miskin  yang mempunyai  usaha  dapat  membantu meningkatkan  usahanya  sehingga pendapatan keluarga juga akan meningkat (IR, staf MUM cabang Bayat).

## Pemberdayaan Perempuan Miskin  Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro

## Dampak Kredit terhadap Kesejahteraan
Sebelum mulai melakukan aktivitas usaha, sebagian di antara responden sudah ada yang berpengalaman menggunakan pinjaman kredit sebagai modal awal usaha mereka. Rata-rata besar kredit yang mereka peroleh mengalami peningkatkan  hingga  tiga  kali  lipat  ketika mereka  mulai  mengenal  lembaga  layanan keuangan mikro. Seiring dengan pertambahan modal secara signifikan tersebut juga telah terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah unit  usaha,  jenis  komoditas,  tenaga  kerja, omset, dan modal.
Berbeda  dengan  kondisi  di  atas,  tidak tampak perubahan pada jangkauan pemasaran bagi  kegiatan  usaha  para  responden. Walaupun  lebih  dari  separuh  responden menyatakan  tidak  memiliki  kendala  dalam menjalankan usaha mereka, sebagian besar responden  yang  berpendapat  sebaliknya. Mereka  menyatakan  masalah  pemasaran memang  merupakan  kendala  utama  dalam kegiatan  usaha  mereka.  Hal  ini  memang tampak pada luasnya jangkauan pemasaran hasil usaha mereka yang hanya wilayah desa dan kecamatan. Hanya kurang dari 8 persen
yang memiliki jangkauan pemasaran lebih luas di luar daerah penelitian. Hal yang menarik adalah  mereka  yang  menyatakan  memiliki kendala pemasaran tidak melakukan usaha untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kendala lain yang dihadapi para responden adalah  walaupun  telah  terjadi  peningkatan modal usaha, ternyata tidak membuat mereka lepas dari persoalan kekurangan modal. Artinya kenaikan modal usaha yang mereka peroleh dari hasil peminjaman tersebut ternyata belum cukup untuk memenuhi biaya produksi riil yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha mereka.
Perempuan  sebagai  kelompok  sasaran pemberian  kredit  dianggap  berpotensi meningkatkan  kesejahteraan  keluarga, termasuk  kondisi  kehidupan  anak-anak  di dalam  rumah  tangga  yang  bersangkutan. Dalam penelitian ini kesejahteraan anak dilihat dari kondisi kehidupan mereka secara umum serta konsumsi makanan dan pendidikan, baik sebelum maupun sesudah keluarga tersebut mendapatkan kredit.
Pengukuran kesejahteraan  ini  menggunakan  konsep kesejahteraan  subjektif,  artinya  responden sendiri yang menilai kondisi kehidupan mereka. Seperti  halnya  kemiskinan,  kesejahteraan
0 10 20 30 40 1 Sangat miskin 2 3
4 5
6
Sangat kaya Sebelum Sesudah Grafik 1 Persepsi mengenai Kondisi Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Kredit
Sumber: Data Primer, 2006.
memiliki konsep yang beragam dan memiliki ukuran yang berbeda-beda pula. Dalam teori psikologi  konsep  tersebut  dikenal  sebagai persepsi  terhadap  kesejahteraan  secara subjektif ( subjective wellbeing ). Dalam studi yang dilakuan oleh Ravallion dan Lockshin (dalam  Fuentes  dan  Rojas,  2001), kesejahteraan secara subjektif berhubungan dengan pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mereka. Grafik 1 menunjukkan persepsi  responden  mengenai  kehidupan rumah  tangga  mereka  ketika  sebelum  dan sesudah  mendapatkan  bantuan  kredit  dari MUM. Dalam hal ini responden diminta untuk membayangkan  kondisi  rumah  tangga  dan skala 1 (sangat miskin) hingga 6 (sangat kaya).
Pada umumnya, pemberian bantuan kredit bagi para responden dalam penelitian ini dinilai membuat kondisi kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat perubahan yang signifikan mengenai kondisi rumah tangga responden sebelum dan sesudah  mendapatkan  kredit.  Kondisi kehidupan anak-anak responden tampaknya secara signifikan mengalami peningkatan, baik dalam  hal  konsumsi  makanan  maupun pendidikan.

## Daerah Penelitian Pascagempa
Gempa  yang  terjadi  27  Mei  2006  telah membawa  banyak  perubahan  dalam kehidupan masyarakat.
Data kerusakan pascagempa yang terjadi di wilayah penelitian telah direkapitulasi sehingga  memudahkan  untuk  dilakukan pendataan  lebih  lanjut,  sebanyak  1.152 rumah tinggal rusak total, 4.587 rusak berat, dan 8.914 rumah rusak ringan. Sejumlah fasilitas umum, seperti gedung perkantoran,
sarana transportasi, sekolah, rumah sakit, bangunan rumah sakit, pasar, jalan, dan jembatan juga mengalami kerusakan (Kaur Kesra Kecamatan Bayat).
Masa 7 hari pascagempa bisa dikatakan sebagai masa-masa yang sangat sulit untuk masyarakat karena matinya listrik dan belum meratanya bantuan yang masuk. Ditambah lagi isu yang berkembang seputar gempa telah membawa  masyarakat  dalam  kondisi  tidak menentu. Trauma akan gempa sampai saat ini masih dirasakan oleh warga masyarakat. Roda perekonomian baru kembali bergulir 2 minggu pascagempa.  Pasar  mulai  aktif  kembali, masyarakat mulai melakukan aktivitas usaha seperti sebelum gempa, dan kebetulan waktu itu padi telah masuk masa panen. Di samping itu, mereka mulai membereskan rumah-rumah yang rusak karena gempa. Rumah yang sudah tidak layak huni dirobohkan, sedangkan yang masih layak huni dibersihkan dan diperbaiki sekadarnya  agar  segera  bisa  ditempati kembali,  Namun  sampai  saat  ini  sektor transportasi  masih  lesu  karena  sedikitnya orang yang menggunakan jasa tersebut.
Aktivitas  ekonomi  yang  sudah  berjalan memang belum sepenuhnya normal karena ada beberapa jenis usaha belum bisa memulai aktivitasnya. Kegiatan yang sudah berjalan kebanyakan  adalah  aktivitas  perdagangan, terutama yang menyangkut kebutuhan sehari- hari. Industri belum sepenuhnya dapat berjalan karena banyak peralatan yang rusak akibat gempa, misalnya pada industri tenun, batik, dan juga keramik. Banyak dari para penenun yang mengalami kerusakan alat akibat alat yang  biasa  digunakan  tertimpa  bangunan sewaktu gempa, sedangkan untuk batik juga beberapa warga mengalami kerusakan pada alat yang digunakan untuk membatik, selain
Pemberdayaan Perempuan Miskin  Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro
canthing , kompor, juga planthangan (tempat untuk menyampurkan kain sewaktu membatik) patah.  Karena  pengadaan  alat  belum memungkinkan, mereka yang sudah bekerja membatik untuk sementara ini adalah mereka yang tidak mengalami kerusakan alat.
Bagi penduduk yang bekerja di luar daerah, aktivitas  pekerjaan  juga  masih  belum  bisa kembali  normal.  Beberapa  pedagang angkringan yang biasa berjualan di Yogyakarta masih belum memulai aktivitas karena masih belum  berani  meninggalkan  keluarga.  Bagi yang sudah kembali menjalankan usahanya, intensitas untuk kembali ke rumah menjadi lebih sering. Jika sebelum gempa intensitas untuk menjenguk keluarga minimal seminggu atau dua minggu sekali, kini lebih sering untuk melihat kondisi keluarga yang ditinggalkan. Aktivitas  perdagangan  yang  sudah  dimulai adalah  para  pedagang  makanan,  misalnya pedagang  mi  ayam  dan  soto.  Memang beberapa  kerugian  mereka  alami  karena gempa, misalnya pecahnya perabotan untuk berdagang, seperti gelas dan mangkok. Namun ada yang sudah kembali berjualan karena tidak mau terus larut dalam kesedihan karena gempa dan juga karena membutuhkan uang untuk keperluan  harian.  Konsumen  mereka  pun belum seramai dulu.
Di  antara  desa  yang  menjadi  wilayah penelitian,  Desa  Paseban  mengalami kerusakan terparah, namun semua responden dilaporkan  selamat.  Beberapa  rumah responden  yang  sempat  diobservasi mengalami  rusak  berat,  bahkan  roboh, termasuk  alat  produksi  yang  mereka  miliki untuk  kepentingan  usaha  pun  tidak  dapat diselamatkan.  Mereka  umumnya  tinggal  di tenda-tenda di sekitar rumah masing-masing. Aktivitas yang umumnya dilakukan pada saat
dilakukannya observasi adalah membersihkan puing-puing  sisa  reruntuhan  rumah  akibat gempa. Sebagian responden yang ditemui juga mulai  bekerja  sebagai  buruh  tani  untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
Berikut  gambaran  salah  seorang responden.
Ia bernama Mbak Las dan usahanya adalah dagang mi ayam. Akibat gempa tembok rumahnya retak-retak dan terpaksa sebulan tinggal di tenda yang dipasang di depan rumah karena masih takut tinggal di dalam rumah.  Setelah  keadaan  menjadi  lebih kondusif  dan  secara  psikologis  sudah tenang seiring makin berkurangnya gempa susulan, Mbak Las dan keluarga sudah menempati  rumahnya  kembali.  Usaha dagang mi ayam dimulai setelah satu bulan terjadinya gempa. Banyak peralatan untuk jualan  yang  rusak  akibat  gempa,  tetapi karena tuntutan kebutuhan keluarga yang besar usaha kembali dijalankan dengan alat yang  masih  tersisa.  Suaminya  lebih memfokuskan pada pengurusan bantuan bagi  korban  gempa  di  sekitar  tempat tinggalnya.  Hal  ini  dilakukan  mengingat banyaknya  tanggungan  dan  kebutuhan keluarga untuk makan dan juga untuk biaya sekolah  anak-anak  yang  sudah  harus dipenuhi.
Kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan oleh Koperasi MUM telah berlangsung seperti biasa sebagaimana sebelum gempa terjadi dengan kebijakan penambahan atau diberikan kelonggaran membayar angsuran selama 4 minggu  atau  4  kali  angsuran.  Hal  ini disesuaikan dengan keadaan sebagian besar anggota kelompok simpan-pinjam Istiqomah yang  mengalami  kerusakan  akibat  gempa
dengan tingkat kerusakan yang tidak begitu parah  meskipun  ada  rumah  anggota  yang rusak  parah.  Namun  karena  dilandasi semangat tanggung jawab untuk mengangsur, para  anggota  tetap  mengutamakan kewajibannya seiring dengan proses perbaikan rumah secara bertahap. Sementara itu, pihak MUM juga memberlakukan kebijakan khusus bagi anggotanya berkaitan dengan terjadinya gempa.  MUM  belum  memulai  kegiatannya untuk menarik angsuran pada setiap kelompok dan  memberikan  kelonggaran  selama  satu bulan atau 4 kali angsuran. Di beberapa lokasi yang  kerusakannya  tergolong  parah  belum dilakukan penarikan angsuran.

## Kesimpulan
Layanan keuangan mikro adalah salah satu strategi  yang  digunakan  untuk  mengurangi kemiskinan. Model layanan keuangan mikro ini telah berkembang di beberapa negara di dunia dengan hasil yang cukup signifikan. Lembaga keuangan  mikro  memberikan  prioritas  bagi para masyarakat miskin yang tidak tersentuh lembaga  keuangan  lainnya.  Hal  ini dimungkinkan karena pemberian kredit melalui layanan  keuangan  mikro  ini  tidak membutuhkan  persyaratan  yang  rumit, prosedur yang dibutuhkan sangat sederhana, bunga yang sangat rendah, dan tanpa jaminan dari  pihak  penerima  kredit.  Kemudahan- kemudahan  seperti  inilah  yang  menarik masyarakat miskin mulai memanfaatkan jasa pelayanan mikro. Layanan keuangan mikro seperti Grameen  Bank memprioritaskan perempuan sebagai nasabah mereka. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan hasil studi yang pernah dilakukan pemberian kredit usaha bagi perempuan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka. Peningkatan kesejahteraan ini dialami
secara  umum  oleh  anggota  keluarga  yang bersangkutan,  seperti  halnya  dalam  hal peningkatan  pendapatan,  peningkatan konsumsi makanan, termasuk pendidikan dan kesehatan anak. Selain itu memberikan kredit kepada  perempuan  berisiko  lebih  kecil dibandingkan dengan kepada laki-laki. Artinya, perempuan memiliki kecenderungan untuk taat para  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  hal pengembalian pinjaman.
Dalam penelitian ini para perempuan dari rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Bayat  telah  memanfaatkan  jasa  layanan keuangan mikro melalui kredit yang diberikan oleh Yayasan  Mitra  Usaha  Mandiri  (MUM). Dengan  latar  belakang  pendidikan  yang terbatas, kegiatan usaha di bidang informal adalah  bidang  usaha  yang  mereka  tekuni. Kegiatan  usaha  yang  mereka  lakukan,  di antaranya,  adalah  perdagangan,  misalnya menjual  makanan  kecil,  membuka  warung kelontong, dan pedagang sayur keliling. Di antara mereka ada pula yang bekerja sebagai pengrajin, termasuk buruh tenun dan batik, serta membuat gerabah. Hasil pinjaman kredit tersebut  juga  digunakan  oleh  sebagian responden  untuk  beternak  dan  usaha  jasa lainnya, seperti menjahit atau membuka usaha persewaan angkutan.
Kemudahan prosedur melakukan pinjaman adalah salah satu alasan utama bagi mereka untuk  memanfaatkan  kredit  MUM,  selain kelonggaran angsuran, dekat dengan lokasi, dan  adanya  kebutuhan  untuk  memperoleh modal  juga  menjadi  pertimbangan  bagi responden. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa sebagian penerima kredit juga menyebutkan alasan  mereka  memanfaatkan  jasa  MUM adalah karena sekadar ikut-ikutan saja. Hal ini dimungkinkan  terjadi  karena  untuk  dapat mengajukan pinjaman kepada pihak pemberi
kredit,  mereka  perlu  membentuk  sebuah kelompok yang terdiri dari lima orang. Proses pembentukan kelompok inilah yang kemudian menjadi  ajang  sosialisasi  bagi  para  calon kreditor  untuk  menambah  anggota kelompoknya.
Pemberian  kredit  ini  memiliki  dampak signifikan  terhadap  kehidupan  responden dalam  beberapa  hal,  misalnya  dampaknya terhadap  perkembangan  usaha.  Besarnya pinjaman kredit bagi kelompok usaha sangat dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan riil tiap-tiap kelompok. Tidak semua kelompok usaha  mampu  meningkatkan  produktivitas kerja mereka. Salah satu persoalan yang masih mereka  rasakan  sebagai  kendala  adalah masalah pemasaran dan permodalan. Hingga saat ini jangkauan usaha mereka sebagian besar  hanya  mencakup  wilayah  desa  dan kecamatan.  Pemberian  kredit  ini  secara subjektif juga dirasakan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk di antaranya kondisi kehidupan responden secara khusus, kondisi keluarga secara umum. Di dalamnya termasuk pula kondisi konsumsi makanan dan pendidikan anak-anak di rumah tangga yang bersangkutan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, ada tiga hal yang direkomendasikan sebagai bentuk model  pemberdayaan  bagi  kegiatan  usaha kecil  para  penerima  kredit  dari  lembaga keuangan  mikro.  Secara  umum  model pemberdayaan  ini  berbentuk  pelatihan  dan pendampingan usaha. Dengan model tersebut ada tiga aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut.
1. Pelatihan  keterampilan  usaha  dengan melibatkan tenaga ahli.
Dengan latar belakang pendidikan formal yang  minim,  para  penerima  kredit  juga memiliki keterampilan yang minim pula. Keterbatasan  keterampilan  ini  menjadi kendala  terutama  bagi  kegiatan  usaha, seperti pengrajin, baik tenun, batik, maupun gerabah, maupun kegiatan usaha lainnya. Untuk itu, diperlukan sebuah pelatihan yang bertujuan  meningkatkan  keterampilan usaha  dengan  melibatkan  para  ahli  di bidang masing-masing. Melalui pelatihan ini diharapkan  akan  dapat  meningkatkan keterampilan  para  pekerja  yang  pada akhirnya  juga  berpengaruh  terhadap peningkatan produktivitas mereka termasuk kualitas produk.
2. Pendampingan pemanfaatan modal
Banyak  temuan  yang  menunjukkan sebagian besar para penerima kredit sering kali  menggunakan  kredit  yang  mereka dapatkan tidak hanya untuk kepentingan usaha,  tetapi  juga  untuk  kepentingan konsumsi  lainnya,  termasuk  pembelian kebutuhan  sehari-hari  dan  biaya-biaya sosial  lainnya.  Kenyataan  seperti  ini menunjukkan  pemanfaatan  dana  kredit sebagai  kebutuhan  permodalan  tidak dilakukan secara maksimal. Para penerima kredit juga perlu mendapatkan pelatihan sekaligus pendampingan mengenai cara pemanfaatan modal secara efisien. Dengan demikian,  pemanfaatan  dana  secara maksimal  tersebut  akan  mampu memperlancar  jalannya  kegiatan  usaha mereka.
3. Pemantauan dan evaluasi
Pemberian bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan  dan  pendampingan  juga dapat  berjalan  maksimal  jika  disertai
dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Nilai pelatihan akan semakin bermakna jika para  penerima  pelatihan  mampu mengaplikasikan  keterampilan  yang mereka  peroleh  tersebut.  Setiap  orang tentu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda  dalam  menyerap  materi yang disampaikan selama pelatihan. Daya serap  tersebut  berhubungan  dengan pengetahuan  kognitif  masing-masing peserta.  Untuk  mengatasi  persoalan tersebut,  perlu  dilakukan  pemantauan terhadap kegiatan usaha pascapelatihan. Kegiatan  pemantauan  ini  juga  dapat dimanfaatkan oleh para penerima kredit ketika mereka memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan tentang praktik kegiatan usaha mereka. Selain itu, melalui  pemantauan  pihak-pihak  yang terlibat dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, baik dari sisi pemberi kredit maupun bagi para penerima kredit.

## Daftar Pustaka
Chambers, Robert. 1984. Rural Development: Putting the last First . New York: Longman.
Darwin,  Muhadjir.  2005. Memanusiakan Rakyat:  Penanggulangan  Kemiskinan Sebagai  Arus  Utama  Pembangunan . Yogyakarta: Benang Merah.
Dewayanti, Ratih dan Erna Ermawati Chotim. 2004. Marjinalisasi  dan  Eksploitasi Perempuan  Usaha  Mikro  di  Pedesaan Jawa . Bandung: Yayasan AKATIGA.
Dwiyanto, Agus.  1999.  Evaluasi  kebijakan pengentasan kemiskinan selama PJP I dalam Awan  Setya  Dewanta,  Nanang Pamuji, Siti Nurniza, Liza Nur Afani, Titien
Pinarsih,  Rina  Mulyati  Alimi  (ed.), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media, Cet. 2. hlm. 65- 74.
Fuentes,  Nicole  and  Mariano  Rojas.  2001. Economic Theory & Subjective Wellbeing: Mexico, Social Indicators Research, Kluwer Academic Press . The Netherlands, Marzo.
Indonesia. Badan Pusat Statistik. 2000. Potensi Desa Tahun 2000 . Jakarta.
Ismawan, Bambang. 2003. Peran lembaga keuangan mikro dalam otonomi daerah, Jurnal  Ekonomi  Rakyat ,  2(1),  http:// w w w . e k o n o m i r a k y a t . o r g / jurnalekonomirakyat.htm.  Diakses  9 Februari 2007.
Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2005.
Strategi  Nasional  Penanggulangan Kemiskinan . Jakarta.
Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. 2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia . Jakarta: Puspa Swara.
Nugroho,  Heru.  2001. Uang,  Rentenir  dan Hutang  Piutang  di  Jawa .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Retnadi, Djoko. 2003. Kunci sukses lembaga keuangan mikro, pahami karakteristik orang kecil, Kompas , 13 Agustus.
Sebstad, Neil. 1999. Assessing the impacts of  microenterprise  intervensions:  a framework  for  analysis, Buletin Internasional PLAN , (9): 2-3.
White, Benjamin. 1991. Studying Women and Rural Non-Farm Sector Development in West Java. Bandung: PSP-IPB, ISS, PPLH- ITB (Project Working Paper Series N0: B- 12).