## PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK DAERAH

## Mahdan Syarif
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Tax Revenues Restaurant and Local Tax. The research objective was to determine the effect of tax revenue to the local tax restaurant in the Department of Revenue, Finance and Asset Management District Siak. The informants were officials at the Department of Revenue, Finance and Asset Management. Secondary data collection techniques using time series analysis unit budget financial results Siak Siak district budget. Data were analyzed using simple regres - sion test. The results showed that the restaurant tax receipts have an influence on increasing local tax revenues, although not show optimal results.
Keywords: local tax, restaurant tax revenue.
Abstrak: Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Informan penelitian adalah pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Teknik pengumpulan data skunder menggunakan time series dengan unit analisis hasil laporan keuangan APBD Siak APBD Kabu- paten Siak. Teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjuk- kan bahwa penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh pada peningkatan pendapatan pajak daerah, walaupun belum menampakkan hasil optimal.
Kata kunci: pajak daerah, pajak restoran, pendapatan asli daerah.
PENDAHULUAN Perkembangan dunia global telah membawa perubahan dan pengaruh yang amat besar dalam berbagai aspek kehidu- pan di bangsa Indonesia. Sehingga bangsa harus dapat melakukan perubahan-peruba- han sesuai dengan perkembangan zaman dengan berlandaskan peraturann-peraturan yang telah dibuat dengan tujuan memban- gun dan memajukan bangsa. Salah satu bentuk membangun dan memajukan bang- sa adalah menetapkan perpajakn sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenega- raan yang mana penempatan beban kepada seluruh rakyat, kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintahan untuk melakukan pengaturan dan penge- lolaan bangsa Indonesia. Pada saat ber- lakunya Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah daerah memiliki otonomi yang besar,tetapi sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin, otonomi daerah menjadi sangat tebatas. Pada masa Orde Baru, hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan dae- rah diatur menurut UU No. 5 Tahun 1974, dimana hubungan itu pada akhirnya mem- buat pemerintah pusat menjadi sangat kuat dan peranan pemerintahan daerah menjadi semakin kecil. Dikeluarkan UU No. 32 Ta- hun 2004 sebagaimana perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 peruba- han atas UU No. 25 Tahun 1999 yang khu- sus mengatur soal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mem- berikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah Propinsi/Kotamadya dan Kabupaten di Indonesia. Pengaturan sumber-sumber keuangan/ pendapatan daerah terdapat dalam Undang- Undang No. 32 tahun 2004 disamping men- gatur pemerintahan daerah, juga menjelas- kan hubungan keuangan antara pemerin- tah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu :
1.  Pendapatan Asli Daerah, yang meli- puti:
a.  Hasil pajak daerah
b.  Hasil restribusi daerah c. Hasil perusahaan daerah (BUMD)
d.  Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
2.  Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi : a.  Sumbangan dari pemerintah b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
3.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pe- rusahaan Daerah dan lain-lain. Hasil Usaha Daerah yang sah, salah satu yang paling dominan memberikan kontribusinya terha- dap penerimaan daerah adalah Pajak Dae- rah yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari sekian banyak pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah, yang telah dia- tur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 ialah salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang disebutkan khususnya daerah Tingkat II adalah Pajak Restoran yang merupakan penerimaan daerah yang juga sangat poten- sial. Kemampuan pemerintah dalam men- gelola keuangan dituangkan dalam Ang- garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah perkiraan pendapa- tan dan pengeluaran satu tahun guna mem- biayai program-program pemerintah dan antisipasi sumber-sumber penerimaan satu tahun yang akan datang (Sidik, 2001). APBD secara langsung maupun tidak lang- sung dapat dijadikan cermin kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dae-
rah, membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayan- an sosial masyarakat, sehingga dapat dik- etahui kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan menggunakan suatu alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD. Ter- kait dengan hal di atas, Halim (2001) ber- pandangan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah: 1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan sendiri untuk membiayai peny- elenggaraan pemerintahan; 2) ketergantun- gan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu PAD harus men- jadi sumber keuangan terbesar yang didu- kung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pada tahun 2003 untuk daerah kota di Provinsi Riau, kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah pada interval 1%-3%, dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berada pada interval 12%-51%, sedangkan kontribusi pusat melalui Dana Perimbangan kepada daerah pada interval 83% - 95%. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Provinsi Riau san- gat rendah dan terlepas dari hak alokasi bagi hasil yang begitu besar yang diperoleh oleh Provinsi Riau (Fitrios, R, 2008). Data pajak daerah di Kabupaten Siak selama periode 2009-2013 berfluktuatif yai - tu sebagai berikut:
Tabel 1.  Data Pajak Daerah Kabupaten Siak Periode 2009 – 2013 (dalam miliar ru- piah) Tahun Anggaran Target (Miliar Rp.) Realisasi (Miliar Rp.) Pertumbuhan PAD (%) (1) (2) (3) (4) 2009 28.177.000.000.00 31.613.686.704.66 112.20 2010 26.071.512.046.00 35.238.820.504.08 135.16 2011 34.997.000.000.00 36.991.289.970.25 105.70 2012 26.075.000.000.00 32.489.186.469.00 124.60 2013 37.735.000.000.00 82.022.220.860.00 217.36 Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pajak Daerah merupakan salah satu factor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sector pajak sangat diperlukan untuk menunjang keg- iatan Pembangunan Daerah.
Adapun Jenis Pajak Daerah Kabu- paten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, adalah:
1.  Pajak Hotel
2.  Pajak Restoran
3.  Pajak Hiburan
4.  Pajak Reklame
5.  Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C
7.  Pajak Parkir Dari beberapa jenis Pajak Daerah tersebut, yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak restoran. Data penerimaan pendapatan pajak restoran Kabupaten Siak selama peri- ode 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2.   Data Pendapatan Restoran Kabupaten Siak Periode 2009-2013 (dalam miliar rupiah) Tahun Anggaran Anggaran (Miyar Rp.) Realisasi PAD (Miyar Rp.) Pertumbuhan Pendapatan Restoran (%) (1) (2) (3) (4) 2009 500.000.000.00 960.515.512.00 192.10 2010 750.000.000.00 1.497.198.019.00 199.63 2011 1.100.000.000.00 2.513.822.446.00 228.53 2012 1.600.000.000.00 3.861.230.506.00 235.42 2013 1.700.000.000.00 3.923.154.628.00 243.15
terhadap pendapatan asli daerah, kabu- paten bandung menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan korelasi yang sangat kuat (0.916).

## METODE
Metode penelitian yang digunakan da- lam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan model penelitian yaitu model ri- set/survey dengan pendekatan analisis kua- litatif dan kuantitatif. Unit analisis laporan penerimaan pajak restoran selama enam (6) tahun, yaitu periode 2009-2013. Teknik pen- gumpulan data yang diperlukan dalam pe- nelitian adalah time series berupa realisasi pajak restoran dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak selama periode penga- matan. Sumber data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana.

## HASIL Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelay- anan restoran. Restoran adalah tempat me- nyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan ini dipungut bayaran, ti- dak termasuk usaha jasa boga dan catering.

## Tabel 3.   Data Pajak Restoran Kabupaten Siak Periode 2009-2013.
Tahun Anggaran Target (Miliar Rp.) Realisasi (Miliar Rp.) Pertumbuhan PAD (%) (1) (2) (3) (4) 2009 500.000.000.00 960.515.512.00 132,11 2010 750.000.000.00 1.497.198.019.00 199,63 2011 1.100.000.000.00 2.513.822.446.00 228,53 2012 1.600.000.000.00 3.861.230.506.00 241,33 2013 1.700.000.000.00 3.923.154.628.00 230,77 Jumlah 1,092,36 Rata-rata 218,47 Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015
Pajak Tingkat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak di hitung dengan dengan membandingkan antara realisasi penerima pajak restoran dengan target pajak restoran.
Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015
Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap kontribusi   pajak dae- rah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian Vidya Paramita (2012) ten- tang pengaruh pemungutan pajak restoran
Apabila perhitungan efektivitas pajak restoran menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak restoran sema- kin efektif atau dengan kata lain kinerja pe- mungutan pajak restoran di Kabupaten Siak semakin baik. Dalam penelitian ini yang di- pertimbangkan dalam menentukan efektivi- tas hanya pencapaian target. Sedangkan un- tuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan hukum diabaikan. Pada tabel diatas disajikan persentase pajak restoran suku Dinas Pendapatan Daerah Ka- bupaten Siak tahun 2009-2013.
Berdasarkan data tabel 3 dapat diketa- hui apakah penerimaan pajak restoran su- dah memenuhi target yang telah ditetapkan, maka dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Efektivitas =
X 100%
Target Penerimaan Pajak Restoran
Dari hasil perhitungan di atas dapat di lihat bahwa tingkat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak pada tahun 2009-2013 cenderung mengalami pening- katan. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu menjadi 230,77%. Tapi pada tahun 2012 merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu 2009-2012 yaitu 241, 33%.
Melihat rata-rata penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak yang lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 218,47% se- tiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran Kabupaten Siak sangat baik. Karena realisa- si pajak restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan atau yang di tetapkan.

## Konstribusi Restoran terhadap Pajak
Daerah
Konstribusi penerimaan pendapatan restoran terhadap pajak daerah dapat dilihat dari realisasi pajak restoran dan pajak dae- rah seperti tercantum pada tabel 4.
Tabel 4.   Data Pajak Restoran dan Pajak Daerah Kabupaten Siak Periode 2009-2013 Tahun Anggaran Pajak Restoran (Miliar Rp.) Pajak Daerah (Miliar Rp.) (1) (2) (3) 2009 960.515.512.00 413.794.582.439.51 2010 1.497.198.019.00 262.896.647.312.60 2011 2.513.822.446.00 198.010.055.388.39 2012 3.861.230.506.00 346.604.319.540.25 2013 3.923.154.628.00 348.638.385.027.72
Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015 Dalam analisa pengaruh pajak restoran terhadap pajak daerah digunakan analisa re- gresi berganda dengan uji t.

## Uji t
Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji t
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.176E11 1.018E11 3.121 .052 X -1.427 36.075 -.023 7.040 .001 a. Dependent Variable: Y
Hasil perhitungan uji secara parsial di- peroleh nilai t hitung sebesar 7.040 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 karena nilai sig - nifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (7.040) lebih besar dari t tabel (2.021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasi- kan adanya pengaruh signifikan antara vari - abel pajak restoran (X1) terhadap variabel pendapatan daerah (Y).

## Koefisien Determinasi
Tabel 5. Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .523 a .274 -.333 9.70410 a. Predictors: (Constant), X b. Dependent Variable: Y

## Mahdan Syarif, Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah

## 266
Koefisien  determinasi  atau  R 2 meru- pakan kemampuan prediksi dari keenam variabel independen pajak restoran terhadap variabel dependen  konstribusi pajak dae- rah.  Nilai  koefisien  determinasi  ( Adjusted R Square ) sebesar 0,274 atau 27.4% hail ini berarti 27.4% variasi konstribusi pajak dae- rah yang bisa dijelaskan oleh empat varia- bel bebas yaitu pajak daerah, restribusi dae- rah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sedangkan sisanya sebesar 72.6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di- luar model.

## PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara pajak restoran terhadap variabel de- penden Pendapatan Asli Daerah. Hal ini di- tunjukkan diperoleh nilai t hitung sebesar 7.040 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (7.040) lebih besar dari t tabel (2.021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan  adanya  pengaruh  signifi - kan antara variabel pajak restoran (X1) ter- hadap variabel pendapatan daerah (Y). Saat terutang pajak restoran diwaktu terjadinya pembayaran ke pengusaha atas pelayanan restoran yang dibayar di muka/ down payment. System pajak restoran adalah self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan mem- bayarkan pajak yang terutang sendiri. Pe- tunjuk pelaksanaan (Juklak) pahaj restoran SK Gubernur No. 63 Tahun 1999. Rumah makan dan restoran yang dimaksud meliputi café, bar, take away dan delivery.
Saat ini masih banyak terdapat ma- salah yang dihadapi pemerintah daerah ter- kait dengan upaya meningkatkan penerima- an daerah. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi, alokasi yang kurang tepat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah. Rendahnya pendapatan pajak daerah suatu daerah bukanlah disebabkan oleh kare- na secara struktural daerah memang miskin
atau tidak memiliki sumber-sumber keuang- an yang potensial, tetapi lebih banyak dise- babkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikua- sai oleh pusat sehingga hal ini menyebab- kan daerah kurang mandiri dalam pengelo- laan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Namun faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya pemungutan pajak restoran dari hasil peneli- tian T. Rahadian (2013) adalah oleh kualitas kerja sumber daya manusianya, waktu serta biaya yang dibutuhkan pemungutan pajak, karena masih banyak wajib pajak tidak da- pat ditemui, sehingga pemungutan pajak ti- dak dapat dilakukan.
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan desentrali- sasi fiskal yang dapat diperoleh dan diper - gunakan sendiri oleh daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian suatu daerah di- ukur berdasarkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil re- tribusi daerah, hasil perusahaan milik dae- rah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan juga lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian maka semakin baik pendapatan asli daerah maka akan semakin baik pula kemandirian keuangan daerah, be- gitu pula sebaliknya semakin buruk penda- patan asli daerah maka akan semakin buruk pula kemandirian keuangan daerah.

## SIMPULAN
Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara pajak restoran terhadap Pendapatan Daerah. Pajak Restoran Kabupaten Siak me- miliki kontribusi yang sangat tinggi dalam meningkatkan  Pendapatan Daerah Kabu- paten Siak. Dengan kata lain Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan memperbaiki peneri- maan pajak restoran. Faktor yang mem- pengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran adalah kualitas sumber daya ma- nusia, waktu yang tepat dalam pemungutan pajak dan penyediaan biaya operasional di- lapangan yang memadai.

## DAFTAR RUJUKAN
Fitrios, Ruhul (2008). Strategi peningka- tan penerimaan pajak daerah Provinsi Riau dengan metode analitical hier- archy proces (AHP). Jurnal Ilmu Ad- ministrasi Negara, VIII( 2 ), Januari 2008, 1-2.
Halim, Abdul (2001). Anggaran daerah dan fiscal stress: Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di daerah. JEBI, XVI(4). 2008. Tengku Rahadian. 2013, Evaluasi Pemun- gutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pelalawan. Tesis. Tidak dipublikasi. Program Magister Ilmu Administrasi. FISIP Unri.
Mahdan Syarif, Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah