## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  yang  belum ditandatangani  salah  satu  pihak  dengan  mengangkat  studi kasus  berdasarkan  perjanjian kerjasama  antara  PT TJB  Power  Services  PLTU  Unit  1-2  dengan  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Pembangkitan  Tanjung  Jati  B. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Urgensi  penelitian  ini  adalah  dalam  setiap perjanjian  harus  disepakati  oleh  para  pihak,  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang  belum  ditandatangani  salah  satu  pihak  di  PT  TJB  Power  Services  belum  dapat  memberikan  kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Pembangkitan  Tanjung  Jati  B  harus  ditandatangani  sebagai  bentuk kesepakatan para pihak.  Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dengan  adanya  dasar  hukum  dan  disepakati  para  pihak  secara tertulis  sebagai  bentuk  dapat  dilaksanakannya  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  dan  mengikat  secara  sah kepada para pihak.
Kata kunci : Kontrak; Pengadaan Barang/Jasa; Kemitraan

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services  PLTU  Unit 1-2  and  PT PLN  (Persero)  Unit  of  Manufacture  of  Tanjung  Jati  B.  This  research uses  a  method  of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice  for  the  parties.  The  agreement  between  PT  TjB  Power  Service  and  PT  PLN  (Persero)  Unit  of  Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any  agreement  must  be  agreed  by  the  parties,  it  becomes  one  of  the  legal  conditions  of  the  agreement  as  regulated  in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis  of  the  agreement  with  the  parties  with  the  existence  of  the  legal  basis  and  agreed  by  the  parties  in  writing  as  an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party.
Keywords: Contract; Partnership; Procurement of Goods/Services

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hukum  dibentuk  dan  disahkan  oleh negara yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar  tercapai  kesejahteraan  melalui  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan. 1 Dalam interaksinya  orang  maupun  badan  hukum  pasti  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum yang  diperlukan  perjanjian  untuk  pengikatannya.  Hukum  dalam  hal  ini  adalah  hukum perdata,  yang  mana  hukum  perdata  mengatur  mengenai  tentang  perjanjian. 2 Negara  hadir dalam  konstribusinya  melalui  pembangunan  dengan  menyediakan  fasilitas  sarana  dan prasarana umum guna masyarakat dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. 3 Peraturan Presiden  No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (PJB)  memiliki tujuan  strategis  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  serta  mengembangkan  ekonomi nasional  dan  daerah.    Faktor  tambahan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  untuk melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  disebutkan  sebelumnya,  diperlukan peraturan  yang  memaksimalkan  nilai  manfaat  dan  membantu  meningkatkan  penggunaan produk  dalam  negeri,  meningkatkan  peran  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  dan mendorong  pembangunan  berkelanjutan. 4 Sebagai  salah  satu  bentuk  peran  aktif  negara dalam menyediakan sarana dan prasarana umum di bidang penyediaan tenaga listrik, negara menunjuk  PT  PLN  (Persero)  sebagai  BUMN  yang  mendistribusikan  listrik  di  seluruh wilayah  Indonesia,  dalam  pelaksanaan  PT  PLN  (Persero)  bekerjasama  dengan  PT  TJB Power Services untuk mengoperasikan PLTU Unit 1-2.
Penelitian  ini  lebih  fokus  membahas  mengenai  kedudukan  hukum  perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditanda  tangani  salah satu  pihak  studi kasus  perjanjian kerjasama  antara  PT  TJB  Power  Services  dengan  PT  PLN  Unit  Induk  Pembangkitan Tanjung Jati B (PT PLN Tanjung Jati B). Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT PLN Tanjung Jati B dan PT TJB Power Services dengan pihak ketiga sebagai vendor dituangkan dalam  suatu  perjanjian. 5 Penting  dalam  setiap  perjanjian  harus  disepakati  oleh  para  pihak, hal  tersebut  menjadi  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1320  KUHP.  Perjanjian  yang  dibuat  untuk  keperluan  bisnis  yaitu  perjanjian  pengadaan barang/jasa. 6 Keabsahan  suatu  perjanjian  dalam  praktiknya  dilaksanakan  dengan  berbagai
1 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 133, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
2 Muskibah Muskibah and Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Di  Indonesia,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2020):  175–94, https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194.
3 Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang  Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
4 Muhammad Nur Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631–50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
5 Zaenal Arifin et al., “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
6 Fuad Luthfi, “Implemenetasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum  Perjanjian  Indonesia,” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 2 (2018): 179, https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1971.

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
cara  yaitu  dengan  cara  penandatanganan  para  pihak,  dengan  adanya  pemberitahuan,  dan dengan jalan penunjukkan. 7 Penandatanganan perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan awal kesepakatan para pihak dan dimulainya perjanjian tersebut yang memuat syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus perjanjian pengadaan barang/jasa. 8
Perjanjian  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dikuatkanlah  dengan  tanda  tangan para  pihak  yang  bersepakat.  Definisi  tanda  tangan  secara  konkrit,  yaitu:  a.  identitas  yang bersepakat, dan b. bentuk persetujuan yang melekat dalam perjanjian. 9 Dan bertujuan untuk membedakan akta atau perjanjian yang satu dari akta atau  perjanjian yang lain dalam kata lain akta atau perjanjian yang dibuat orang lain. 10 Perjanjian dibuat dan disepakati oleh para pihak sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum para pihak.
Telah  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini antara  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kamal  (2019) 11 kelebihannya  terfokus  terhadap analisis politik hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna pemerataan ekonomi dan  pembangunan  berkelanjutan.  Kekurangan  dalam  penulisan  ini  adalah  hanya  terfokus kepada kebijakan pembangunan hukum dakam peraturan PBJP.
Selanjutnya penelitian Simangunsong (2021) 12 hanya berfokus kepada pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan korupsi pengadaan barang/jasa dengan  studi  kasus  terhadap  putusan  Tipikor  PN  Jakarta  Pusat.  Kekurangannya  hanya membahas  lingkup  studi  kasus  yang  diambil  dengan  menganalisis  dari  dakwaan  dan pertimbangan  majelis  saja,  tidak  melakukan  analisis  terhadap  korporasi  secara  umum apabila melakukan korupsi pengadaan barang/jasa. Penelitian tidak mengkaji tentang objek perjanjian pengadaan barang/jasa.
Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Metasari  (2022) 13 fokus  pembahasannya mengenai  perlindungan  hukum  bagi  PPK  sebagai  penyelenggara  kontrak  pengadaan barang/jasa pemerintah. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak menganalisa Tupoksi PPK  dan  kesalahan/kelalaian  yang  dapat  terjadi  dan  bagaimana  seharusnya  bentuk pencegahannya.  Pengadaan  barang/jasa  yang  dilakukan  pada  umumnya  dilaksanakan  oleh pemerintah  berdasarkan  atas  Perpres  16  Tahun  2018  tentang  PJB.  sampai  dengan dituangkan  kedalam  perjanjian  terdapat  regulasi  yang  mengatur  dan  semua  badan  hukum dianggap mengetahui.
7 Sri  Soedewi, Hukum  Perdata :  Hukum  Perutangan (Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Perdata  Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada, 1980).
8 Bernadetha Aurelia Oktavira, “Apakah Perubahan Tanda Tangan Membatalkan Perjanjian?” (hukumonline.com, 2022).
9 Titi S. Slamet , Marianne Masako Paliling, “Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian,” Paulus Law Journal 1, no. 1 (2020): 9–18, https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.43.
10 Titi S. Slamet , Marianne Masako Paliling.
11 Mustofa Kamal, “Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial 1, no. 02 (2019): 1–10.
12 Marthin  Simangungsong  and  Sihol  Marito  Siregar,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Yang  Melakukan Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa,” Nommensen  Journal  of  Legal  Opinion 2,  no.  02  (2021):  215–31, https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.387.
13 Yelly Metasari, “Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Hukum Sasana 8, no. 1 (2022): 109–24, https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.982.

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
Terhadap  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  di  PT  TJB  Power  Services,  diawali dengan  proses  pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  atas  perjanjian  kerjasama  engan  para pihak  yaitu  PT  TJB  Power  Services,  PT  PLN  Tanjung  Jati  B,  dan  vendor  yang  dibuat berdasarkan  atas  syarat-syarat  perjanjian  dalam  KUH  Perdata  dan  perjanjian  kerjasama dengan  adanya  tanda  tangan  para  pihak.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab proses  pengadaan  barang/jasa  sampai  dengan  dituangkan  dalam  perjanjian  pengadaan barang/jasa  yang  belum  adanya  tanda  tangan  salah  satu  pihak  sekaligus  menjawab kedudukan  hukum  atas  perjanjian  apabila  telah  terlaksana Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  kedudukan  hukum  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  yang  belum ditandatangani  salah  satu  pihak  dengan  mengangkat  studi  kasus  berdasarkan  perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN Tanjung Jati B

## 2. METODE
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  berfungsi  untuk  mendekati  obyek permasalahan  penelitian  dan  metode  seperti  apa  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian. Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa studi  kepustakaan  sebagi  data  utama  dan  data  primer  berupa  wawancara  sebagai  data pendukung.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “metode pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus (case  approach). Pendekatan  penelitian  dilakukan  dengan  menelaah  dan  mengkaji  semua  perundang- undangan, regulasi dan perjanjian tentang isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang  dilakukan  penelitian 14 berkaitan  dengan  studi  kasus  pelaksanaan  perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services.
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan  masalah  hukum,  sistem  hukum  dan  mengkajinya,  atau  menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan, dan menggunakan sumber dan jenis data  sekunder.  Data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  dan  dokumen-dokumen  hukum termasuk  kasus  hukum  yang  menjadi  pijakan  dasar  penelitian.  Metode  pengumpulan  data yang digunakan dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter terhadap data yang aktual tersedia,  dan  wawancara  serta  pengamatan  terlibat  yang  menjadi  pijakan  dasar  penelitian ini.
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  dapat  memberikan  dukungan  seperti penjelasan dan lain sebagainya. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu analisis data normatif kualitatif, yaitu:  a.  normatif,  penelitian  dengan  menggunakan  peraturan-peraturan,  kebijakan- kebijakan  dan  regulasi  yang  ada.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  yang  mana penelitian  terhadap  data  sekunder, 15 dan  b.  kualitatif,  dilakukan  dengan  cara mengorganisasikan data, menggunakan data, memilah-milahnya dan disusun menjadi satuan yang  dapat  dikelola,  lalu  mensintesiskan,  untuk  mencari  dan  menemukan  pola  serta
14 Zaenal  Arifin  Dkk, Buku  Pedoman  Usulan  Penelitian,  Tesis  Dan  Artikel  Jurnal (Universitas  Semarang  Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum, 2023).
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986).

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
menemukan apa yang dipelajari, dan menjelaskan apa yang didapat dan diceritakan kepada orang lain. 16

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Proses Pengadaan Barang/Jasa Di PT Tanjung Jati B Power Services
Pengadaan barang/jasa terjadi apabila ada pihak pengguna dan pihak penyedia barang dengan adanya kebutuhan permintaan dari pihak pengguna. Upaya untuk mendapatkan dan mewujudkan  atas  permintaan  barang  dan  jasa  maka  digunakanlah  metode  dan  proses tertentu  yang  mana  metode  tersebut  bertujuan  untuk  tercapainya  kesepakatan  antara  para pihak  yaitu  meliputi  kesepakatan  harga,  kesepakatan  jangka  waktu,  kesepakatan  detail spesifikasi, dan kesepakatan lainnya. 17
Kesepakatan antara para pihak dituangkan kedalam perjanjian pengadaan barang/jasa. Perjanjian menurut Black’s Law Dictionary bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menyebabkan timbulnya sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak  melakukan  sesuatu  secara  sebagian . 18 Charles  L.  Knapp  dan  Nathan  M.  Crystal, mengatakan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih  yang  memberikan  saling  pengertian  dan  kepercayaan  untuk  melakukan  sesuatu  pada masa  mendatang  oleh  seseorang  atau  keduanya  dari  mereka. 19 Perjanjian  menurut  Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah perbuatan atas satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang orang atau lebih.”
Birgit  Pfitzmann,  Matthias  Schunter  and  Michael  Waidner  menyatakan  bahwa  “ a contract is a non reputable agreement on a given text. A contract signing scheme includes at  last  two  players  and  two  protocols.  two  signatories  participat  in  a  contract  signing protocol "sign" which fairly computes contract ” 20 , perjanjian tertulis yang  merupakan akta dibawah tangan dalam penandatanganan kontrak setidaknya mencakup dua pihak dan berisi dua penandatangan sebagai "tanda" untuk melaksanakan kontrak secara adil.
Tahapan pembentukan perjanjian menurut Agus Yudha Hernoko yaitu : 21 a. Tahap Pra Kontrak (pre  contractual  phase), merupakan  tahap  sebelum  kontrak  dibuat  atau  sebelum penandatanganan yang mana termasuk tahapan negosiasi.; b. Tahap Pembentukan Kontrak (contractual  phase), merupakan  tahapan  menuangkan  butir-butir  kesepakatan  para  pihak, dan  c.  Tahap  Pelaksanaan  Kontrak (pre  contractual  phase) ,  tahap  ini  merupakan  tahapan setelah  kontrak  ditandatangani  para  pihak (signing  process), maka  sejak  saat  itu  kontrak
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi , Edisi Revi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
17 Dipa  Samudra,  “Analisis  Efektivitas  Hukum  Dalam  Penerapan Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Secara  Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Fmipa Ui , 2012, 1–95.
18 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , Eight Edit (St. Paul Minn : Thomson West, 2004).
19 Charles  L.  Knapp  dan  Nathan  M.  Crystal, Problem  in  Contract  Law  Case  and  Materials (Boston  Toronto London: Brown Little and Company, 1993).
20 Birgit  Pfitzmann,  Matthias  Schunter,  and  Michael  Waidner,  “Optimal  Efficiency  of  Optimistic  Contract Signing,” Proceedings of the Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing , no. March (1998): 113–22, https://doi.org/10.1145/277697.277717.
21 Agus Yudha Hernoko, “Contract Drafter” (Surabaya: Jimly School, 2022), 1–20.

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan  klausul  kontrak  termasuk  di dalamnya sifat konsensuil-obligatoir.
Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan atas Pasal 1320 KUH  Perdata.  Syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  yaitu meliputi: 22 adanya  kesepakatan  para  pihak,  cakap,  adanya  objek  tertentu  dan  sebab  yang halal.  Proses  pengadaan  barang/jasa  yang  ada  di  PT  TJB  Power  Services  berbeda  dengan proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintahan.  PT  TJB  Power  Services  merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa ketenagalistrikan, dalam pengoperasiannya berdasarkan  atas  perjanjian  kerjasama  antara  PT  TJB  Power  Services  dengan  PT  PLN Tanjung Jati B.
Perjanjian  kerjasama  menurut  Rosen  harus  adanya  pengaturan  yang  pasti  tentang perjanjian  kerjasama,  dan  dijlaskan  seperti  apa  bentuknya,  sehingga  mengklasifikasikan perjanjian  kerjasama  dalam  beberapa  bentuk  yaitu  sebagai  berikut: 23 a. handshake agreements, merupakan  perikatan  atas  pengaturan  kerja  yang  tidak  berdasarkan  atas perjanjian  tertulis,  dan  b. written  agreements, bentuk  perikatan  dengan  berdasarkan  atas perjanjian  tertulis.  Perjanjian  kerjasama  antara  PT  TJB  Power  Services  dengan  PT  PLN Tanjung Jati B menimbulkan hubungan bisnis yang mana PT TJB Power Services sebagai operator (operator) dari PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2, dan PT PT PLN Tanjung Jati B sebagai  pemilik  asset (lessee) .  Hubungan  bisnis  tersebut  mengarah  kepada  pemeliharaan dan  perbaikan  asset  yaitu  dengan  adanya  perjanjian  dengan  pihak  ketiga/vendor  sebagai pelaksana  dan  selanjutnya  dilaksanakan  proses  pengadaan  barang/jasa.  Proses  pengadaan barang/jasa  yang  dilaksanakan  oleh  PT  TJB  Power  Services  berdasarkan  atas  ketentuan yang  dibuat  oleh  PT  TJB  Power  Services  dan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B,  bukan  mengikuti proses  pengadaan  di  pemerintahan.  Ketentuan  tersebut  mengikuti Implementation  Agreed Procedure (IAP).  IAP  yang  menjelaskan  ketentuan  proses  pengadaan  barang/jasa  yang dibuat oleh PT TJB Power Services dengan persetujuan PT PLN Tanjung Jati B.
Tahapan  ini  merupakan  tahapan  pra-kontrak/ pre  contractual  phase yang  menurut Agus  Yudha  Hernoko  merupakan  tahapan  sebelum  dilakukan  perjanjian,  meliputi mengetahui  latar  belakang  kontrak  yaitu:  a.  Sebagai  pengadaan  barang/jasa  guna pelaksanaan  pemeliharaan  dan  pengoperasian  di  PLTU  Tanjung  Jati  B  Unit  1-2;  b. Dilakukan  penyusunan  dokumen-dokumen  hukum  berkaitan  pengadaan  barang/jasa  yaitu berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B, dan dokumen-dokumen tender sebagai bagian dari kontraktual, dan c. Dilakukannya penelitian  pendahuluan  atas  penyusunan  outline  kontrak,  dalam  hal  ini  melalui  proses tahapan  pengadaan  yaitu  latar  belakang  vendor,  detail  pengadaan  barang/jasa  yang  akan dilakukan sehingga sudah mempunyai gambaran dalam penyusunan outline kontrak.
Asas  keadilan  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  ditinjau  menurut  pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila
22 Kitab Undang Undang Hukum Perdata , n.d.
23 Dunan Ismail Isja, “Revitalisasi Kerjasama Keamanan Pembangunan Sistem Pangan Komponen Bangsa Dalam Perspektif Tamnas Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Nasional,” 2012.

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
dalam  hukum  tersebut  sebanyak-banyaknya  undang-undang  dan  tidak  dapat  ketentuan- ketentuan  yang  bertentangan  terhadap  hal  tersebut. 24 Proses  pengadaan  barang/jasa  yang dilaksanakan berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dan  PT PLN  Tanjung  Jati  B  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dengan dibuatkan  akta  autentik  oleh  Notaris.  IAP  merupakan  peraturan  tertulis  untuk  proses pengadaan  barang/jasa  di  PT  TJB  Power  Services,  IAP  dibuat  berdasarkan  atas  perjanjian kerjasama  dan  kehendak  serta  kesepakatan  para  pihak  sehingga  prosedur  pelaksanaannya jelas  dan  pengadaan  barang/jasa  untuk  pemeliharaan  asset  negara  pun  dapat  dilaksanakan yang mana hukum bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam kontraktual ini terhadap pekerjaan pengadaan barang yaitu dibuatlah purchase order /surat pemesanan barang sebagai bentuk sebuah perjanjian. Tahapan ini dibuat secara sistematis, logis dan komprehesif sebelum ke tahap pendandatanganan berarti bahwa dibuat dengan  susunan  yang  rinci,  detail,  jelas,  dan  tidak  menimbulkan  suatu  benturan  dan kekaburan, sehingga tidak terjadi multi tafsir atas perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut yang  mana  sejalan  dengan  pandangan  Manulang  tentang  adanya  kepastian  hukum. Manulang  dalam  pandangannya  menyatakan  harus  ada  kepastian  hukum  dari  tindakan sewenang-wenang, 25 ketika  Perjanjian  dibuat  dengan  sistematis,  rinci,  jelas,  dan  tidak  ada benturan  kepentingan  atau  norma  di  dalamnya  maka  terjaminnya  perlindungan  hukum terhadap para pihak yang berjanji.
Asas keadilan hukum akan melekat apabila sudah tercapainya asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan unsur mutlak karena kepastian hukum bersifat normatif begitu juga keadilan hukum. Menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan adalah sebuah aturan yang menyatakan aturan itu pantas atau tidak menjadi hukum. 26 Perjanjian yang dibuat para pihak  merupakah  sebuah  hukum,  perjanjian  berlaku  sah  dan  mengikat  para  pihak  jika memang pantas yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada yaitu KUH Perdata dan perjanjian kerja sama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B dan tidak ada keterpihakan maka perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut berlaku sah dan mengikat kepada para pihak.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  PT  TJB  Power  Services  merupakan  bentuk  perjanjian sudah  dibuat  dengan  standar  kontrak  baku  dengan  persetujuan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B. vendor  setelah  menerima  perjanjian  yang  telah  lengkap  ditandatangani  dapat  segera melaksanakan  pekerjaan  sesuai  jangka  waktu  yang  disepakati  dalam  perjanjian  atau  atas perintah  pengguna  jasa  yaitu  PT  TJB  Power  Services  dan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B. Perjanjian  pada  dasarnya  merupakan  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  melaksanakan, sehingga wajib memenuhi dan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut.
24 Bernard  L  Tanya  Dkk, Teori  Hukum :  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  Dan  Generasi (Yogyakarta: Gentang Publising, 2013).
25 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: PT Alumni, 2002).
26 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
3.2. Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditandatangani Salah Satu Pihak
Perjanjian  pengadaan  barang/jasa  dibuat  berdasarkan  amanat  dari  Perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan PT PLN Tanjung Jati B. 27 PT TJB Power Services  sebagai  operator  mempunyai  tugas  salah  satunya  yaitu  melaksanakan  pengadaan barang/jasa  baik  dalam  masa  mobilisasi  maupun  dalam  masa  operasi. 28 Perjanjian  yang berkaitan  dengan  pengadaan  barang/jasa  yang  bersifat reimbursable harus  diperoleh  dari proses tender yang kompetitif berdasarkan atas IAP dengan dilaksanakan prosesnya oleh PT TJB  Power  Services  sebagai  perwakilan  dari  PT  PLN  Tanjung  Jati  B,  dan  PT  TJB Power Services  bertanggung  jawab  atas  persediaan  yang  dibutuhkan  termasuk  dan  tidak  terbatas kepada suku cadang, peralatan yang habis pakai,  bahan bakar diesel untuk peralatan berat, genset  darurat,  dan  pompa  kebakaran  mesin  diesel,  dan  peralatan-peralatan  dan perlengkapan yang dibutuhkan. 29
Perjanjian  pengadaan  barang/jasa  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  di  PLTU  Tanjung Jati  B  Unit  1-2  dilaksanakan  dengan  vendor 30 Dan  dituangkan  di  dalam  perjanjian  dengan disetujui  oleh  PT  PLN  (Persero)  UIK  Tanjung  Jati  B. 31 Seperti  perjanjian  pada  umumnya maka  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  juga  berdasarkan  pada:  a.syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata;  b.semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang  membuat  dan  harus  dilaksanakan dengan  iktikad  baik  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  dan  c.hanya berlaku  antara  para  pihak  yang  membuatnya  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1340 KUH Perdata. Para pihak yang yang tercantum dalam perjanjian pengadaan barang/jasa ada 3 (tiga) pihak yaitu PT PLN Tanjung Jati B sebagai pengguna jasa, PT TJB Power Services sebagai  pengguna  jasa  yang  mewakili  PT  PLN  Tanjung  Jati  B,  dan  vendor  sebagai pelaksana  pekerjaan  yang  telah  memenangkan  tender.  Perjanjian  pengadaan  barang/jasa yang  telah  dibuat,  ditandatangani  oleh  PT  TJB  Power  Services  dan  vendor  dalam praktiknya,  sedangkan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  tidak  tandatangani  di  dalam  perjanjian tersebut. Untuk proses persetujuan dengan adanya lembar/ form internal tersendiri antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B.
Menurut  Agus  Yudha  Hernoko,  tahapan  ini  merupakan  tahapan  pelaksanaan kontrak/ pre  contractual  phase ,  setelah  dilakukan  penandatanganan  maka  sejak  saat penandatanganan itu kontrak mengikat para pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan klausul perjanjian  sampai  dengan  terjadinya  kata  sepakat  dengan  ditandatangani  perjanjian  dan setelahnya para pihak wajib melaksanakan isi kontrak dengan konsekuensi hukum.
Perjanjian  pengadaan  barang/jasa  di  PT  TJB  Power  Services,  dari  waktu  ke  waktu mengalami  banyak  perubahan  dalam  hal  perubahan  dari  hal  persetujuan  sampai  dengan
27 PT TJB Power Services, “Perjanjian Kerjasama Operation and Maintenance Agreement for PLTU Tanjung Jati B, Nomor 009.PJ/613/UBP.TJB/2005” (PT TJB Power Services, 2005).
28 Services.
29 Services.
30 Services.
31 Arry Wiranto, “Wawancara” (Jepara, 2023).

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
pendandatanganan baik di dalam purchase order /surat pesanan pembelian dan perjanjian. 32 Terhadap  teknis  pesetujuan  perjanjian  pengadaan  barang/jasa,  dalam  praktiknya  PT  TJB Power Services harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT PLN Tanjung Jati B sebagai amanat dari perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuan PT PLN Tanjung Jati B merupakan bentuk dari kepastian atas pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan  di  PT  TJB  Power  Services.  PT  TJB  Power  Services  membutuhkan tandatangan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  dari  yang  mewakili,  karena  suatu  akta  mempunyai kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  apabila  ditandatangani  oleh  para  pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1869 KUH Perdata.
Tanda  tangan  sebagai  bentuk  kepastian  hukum,  karena  dengan  adanya  tanda  tangan dari PT PLN Tanjung Jati B perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah dibuat oleh Para Pihak  dapat  dilaksanakan. Purchase  order /surat  pesanan  pembelian  merupakan  suatu  hal yang  berbentuk  konkret  dan  dapat  dijalankan  tanpa  adanya  tindakan  sewenang-wenang salah satu pihak atas keadaan tertentu, menurut pandangan Hans Kelsen 33 , para pihak harus sudah  mengetahui  aturan  apa  yang  berlaku  sehingga  dapat  terlindungi  dari  kesewenang- wenangan.
Tabel 1. Tandatangan dalam Purchase Order / Surat Pemesanan Pembelian Barang Tahun 2006-2023 Form 2006-2007 2007-2018 2018-2022 2022-2023 Surat persetujuan  PT PLN  Tanjung Jati B Ada Ditandatangani oleh General Manager PT PLN Tanjung Jati B Tidak Ada Ada Ditandatangani oleh General Manager PT PLN Tanjung Jati B Ada Ditandatangani oleh General Manager PT PLN Tanjung Jati B Tanda  Tangan dalam Purchase Order /Surat Pemesanan Barang PT  TJB  Power Services yaitu Procurement Leader, Manager , Station Manager; PT PLN Tanjung  Jati  B yaitu General Manager; dan Vendor PT TJB Power Services yaitu Chief of Material, Manager, Station Manager ; PT PLN Tanjung  Jati B yaitu General Manager ; dan vendor PT  TJB  Power Services yaitu Procurement Leader, Manager  F&A, Manager  User, dan Station Manager; Vendor;  dan  PT PLN Tanjung Jati  B  kolom tanda tangan dikosongkan PT  TJB  Power  Services yaitu Procurement Leader,  Manager  F&A, Manager User, dan
Station Manager;
Vendor;  dan  PT  PLN Tanjung  Jati  B  kolom tanda  tangan  tidak  ada dalam Purchase Order
32 Wiranto.
33 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan Nusa media, 2004).

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2006-2007 proses pendandatanganan perjanjian sebelum ditandatangani oleh vendor, PT TJB Power Services mengirimkan surat permohonan kepada PT PLN Tanjung Jati B, yang saat itu bernama PT PLN Tanjung Jati B, dan  setelah  PT  TJB  mengirimkan  surat  permohonan  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  PT  PLN Tanjung Jati B harus mengirimkan surat persetujuan kepada PT TJB Power Services.
Surat  persetujuan yang di  keluarkan oleh  PT PLN Tanjung  Jati  B  ke PT TJB Power Services  hanya  berlaku  di  tahun  2006-2007.  Untuk  tahun  2007-2018  tidak  perlu  adanya surat persetujuan dari PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B. Persetujuan langsung dengan pendandatanganan  di purchase  order /  surat  pesanan  pembelian 34 sebagaimana  tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 2. Tandatangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006-2023 Period Para Pihak Yang Bertandatangan 2006-2011 PT TJB Power Services yaitu Direktur Utama;  PT PLN Tanjung Jati B yaitu General Manager, dan vendor. 2018-2022 PT  TJB  Power  Services  yaitu  Station  Manager  dan  Direktur;  PT PLN  Tanjung  Jati  B  yaitu  General  Manager  untuk  tandatangan dikosongkan, dan vendor. 2022-2023 PT TJB Power Services yaitu Station Manager; dan vendor. PT PLN Tanjung Jati B tidak bertandatangan dalam Perjanjian.
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  di tahun 2006-2011, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian pengadaan barang/jasa yaitu PT TJB Power Services, PT PLN Tanjung Jati B, dan vendor sebagai pihak ketiga. Lembar persetujuan dari PT PLN Tanjung Jati B pada tahun 2018-2022 terjadi perubahan. Lembar persetujuan berupa 1 (satu) lembar form, yang persetujuan tersebut diterbitakan berdasarkan atas dengan masing- masing purchase order / surat pesanan pembelian.
Lembar  persetujuan  ditandatangani  oleh  General  Manager  PT  PLN  Tanjung  Jati  B dengan  merujuk  pada  Tabel  1. Purchase  order /surat  pesanan  pembelian  yang  merupakan bentuk  perikatan/  perjanjian  untuk  pengadaan  barang  terdapat  perbedaan  dalam penandatangannya, berkaitan dengan persetujuan oleh PT PLN Tanjung Jati B dikosongkan, Pihak  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  tidak  menandatangani purchase  order /surat  pesanan pembelian  tersebut.  pihak  yang  bertandatangan  yaitu  PT  TJB  Power  Services  dan  vendor yang  bertandatangan  dalam purchase  order /surat  pesanan  pembelian  sebagaimana  tertera dalam Tabel 1.
Pihak-pihak  yang  menadatangani  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  baik  di  dalam purchase  order /  surat  pesanan  pembelian  dan  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  itu  sendiri mengalami perubahan lagi yang ke-3 kalinya sebagaimana tertera dalam Tabel 1 dan Tabel
34 Wiranto, “Wawancara.”

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
2 untuk pelaksanaanya berlaku mulai awal Oktober 2022 35 dengan mengubah format kolom penandatanganan  dengan  tanpa  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  sebagai  pemberi  persetujuan. Pemberi persetujuan hanya dari pihak PT TJB Power Services saja dan persetujuan PT PLN Tanjung  Jati  B  sebagai  salah  satu  pihak  yang  melaksanakan  perjanjian  pengadaan barang/jasa dilakukan dalam lembar terpisah yang dikeluarkan oleh PT PLN Tanjung Jati B seperti periode tahun 2018-2022 sebagaimana tertera dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
Penandatanganan  di  dalam purchase  oder /surat  pesanan  pembelian  dan  perjanjian pengadaan  barang/jasa  adanya  perubahan  dari  waktu  ke  waktu  terhadap  tandatangan  PT PLN  Tanjung  Jati  B 36 dikarenakan  pertimbangannya  sistem  dan basic komunikasi  saat  ini sangan  baik  dan  guna  percepatan  sehingga  dibuatlah  lembar  persetujuan  terpisah  tersebut yang ditandatangani oleh General Manager sebagai perwakilan sah di PT PLN Tanjung Jati B.  Terkait  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  yang  tidak  ada  tandatangan  PT  PLN  UIK Tanjung  Jati  B  sebenarnya  sudah  disetujui  oleh  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  dan  di purchase oder /  surat  pesanan  pembelian  pun  PT  TJB  Power  Services  merupakan on  behalf  of / mewakili PT PLN Tanjung Jati B, dan dalam praktiknya dari PT TJB Power Services dan vendor tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Berdasarkan  pandangan  John  Rawls 37 memaknai  asas  keadilan  hukum  adalah kesetaraan  sosial  ekonomi  yaitu  bermanfaat  untuk  memberikan  pemenuhan  kebutuhan listrik  kepada  seluruh  masyarkat  di  Indonesia  dengan  adanya  kesetaran  sosial  ekonomi sehingga  mempercepat  dan  memperlancar  kinerja  PT  PLN  (Persero)  tanpa  ada  kendala dalam melaksakan pendistibusian listrik Jawa-Bali. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang di PT TJB Power Services dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu sudah sesuai dengan pelaksanaan  berdasarkan  atas  perjanjian  kerjasama  antara  PT  TJB  Power  Services  dan  PT PLN  Tanjung  Jati  B  dan  IAP.  Terhadap  seluruh  proses  pengadaan  dalam  rangka pengoperasian  dan  pemeliharaan  PLTU  Tanjung  Jati  B  dilaksanakan  oleh  PT  TJB  Power Services dengan persetujuan dari PT PLN Tanjung Jati B.
Perjanjian  pengadaan  barang/jasa  yang  dibuat  oleh  PT  TJB  Power  Services  dikaji berdasarkan  syarat  sah  perjanjian  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  sudah memenuhi,  berkaitan  dengan  4  (empat)  syarat  yaitu:  a.  kesepakatan,  para  pihak  yang melaksanakan  perjanjian  yaitu  PT  TJB  Power  Services,  PT  PLN  Tanjung  Jati  B,  dan vendor. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, untuk PT PLN Tanjung Jati B sudah  melakukan  persetujuan  atas  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  dengan  vendor  di dalam  lembar  persetujuan  tersendiri,  merupakan  bentuk  kesepakatan.  PT  TJB  Power Services  dan  vendor  tidak  mempermasalahkan  karena  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa seluruhnya dipersiapkan oleh PT TJB Power Services sebagai operator dari PT PLN  Tanjung  Jati  B;  b.  kecakapan,  para  pihak  yang  melaksanakan  perjanjian  pengadaan barang/jasa  dilingkup  PLTU  Tanjung  Jati  B  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  di
35 M. Zakariya, “Wawancara” (Jepara, 2023).
36 Bambang Suryono, “Wawancara” (Jepara, 2023).
37 Hyronimus  Rhiti  dan  Karen  Leback, Filsafat  Hukum ,  ed.  Yudi  Santoso  (Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta, 2011).

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
Indonesia,  pihak  yang  mewakili  atas  nama  perusahaan  dan  tercantum  di  dalam  akta perusahaan,  untuk  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  diwakili  oleh General  Manager yang  telah dilantik  dan  diangkat  berdasarkan  surat  keputusan,  sehingga  para  pihak  mempunyai kecakapan  untuk  melaksanakan  perjanjian  berdasarkan  peraturan/perundang-undangan;  c. hal  tertentu,  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  peruntukkannya  untuk  pengoperasian  dan pemeliharaan  PLTU  Tanjung  Jati  B  Unit  1-2  dipersiapkan  oleh  PT  TJB  Power  Services yang tidak lepas dari perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan  PT PLN Tanjung  Jati  B,  d.  sebab  yang  halal,  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  untuk  pemenuhan kebutuhan  pengoperasian  dan  pemeliharaan  di  PLTU  Tanjung  Jati  B  Unit  1-2,  dan pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  atas  persetujuan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  bukan  hanya kehendak  satu  pihak  saja,  sehingga  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  asas kepastian hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian sesuai dengan pandangan Gustav  Radbruch, 38 serta  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  mengikat  dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang bersepakat yang mendandatangani perjanjian dengan berimplikasi harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Asas keadilan hukum menurut pandangan  Gustav Radbruch 39 ditinjau dari perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibuat dan ditandatangani para pihak telah menjamin keadilan bagi  para  pihak.  Para  pihak  yang  telah  bersepakat  dapat  melaksanakan  kewajibannya masing-masing  berdasarkan  atas  isi  perjanjian  yang  normatif,  tidak  ada  kesewenang- wenangan  yang  mengacu  kepada  kepentingan  salah  satu  pihak  saja  dalam  pelaksanaannya sehingga  telah  terjaminnya  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  pengadaan barang/jasa.
Asas  keadilan  terjamin  ketika  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  berdasarkan  atas hukum  positif  dan  tidak  berat  sebelah  atau  tidak  memihak.  Menurut  pandangan  Hans Kelsen menyatakan bahwa tolak ukur legalitas terletak pada keabsahannya menurut hukum positif. 40 Ditinjau  dari  hukum  positif  yang  menjadi  dasar  adalah  KUH  Perdata,  dan perjanjian  kerjasama  antara  PT  TJB  Power  Services  dan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  sebagai dasar  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  barang/jasa  di  PT  TJB  Power Services.
Perjanjian  pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan  dari  waktu  ke  waktu  dengan adanya  perubahan  khususnya  tidak  adanya  tanda  tangan  salah  satu  pihak  yaitu  PT  PLN Tanjung  Jati  B,  bukan  suatu  hal  yang  mempengaruhi  keabsahan  perjanjian.  Perjanjian pengadaan  barang/jasa  tersebut  yang  telah  disepakati  para  pihak  dan  tanpa  adanya penolakan salah satu pihak merupakan perjanjian yang sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian, dalam hal ini PT PLN Tanjung Jati B telah memberikan persetujuan perjanjian dengan pihak ketiga dilembar persetujuan tersendiri yang diserahkan kepada PT TJB  Power  Services,  dan  vendor  mendapatkan  hak  atas  pekerjaannya  apabila  telah menyelesaikan pekerjaannya yang dilakukan oleh PT PLN Tanjung Jati B.
38 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan .
39 Mochtar Kusumaatmadja.
40 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis .

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105

## 4. PENUTUP
Perjanjian  pengadaan  barang/jasa  di  PT  TJB  Power  Services  dibuat  guna pemeliharaan  dan  pengoperasian  PLTU  Tanjung  Jati  B  berdasarkan  perjanjian  kerjasama antara PT TJB Power Services sebagai operator dan PT PLN Tanjung Jati B sebagai pemilik asset.  Proses  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  sampai  dengan  perjanjian  pengadaan barang/jasa  dilakukan  atas  persetujuan  PT  PLN  Tanjung  Jati  B.  Perjanjian  pengadaan barang/jasa  yang  belum  ditandatangani  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  merupakan  bentuk perubahan  dari  waktu-  ke  waktu.  PT  PLN  Tanjung  Jati  B  menyetujui  perjanjian  dengan pihak ketiga di lembar pengesahan tersendiri dan ditandatangani oleh General Manager PT PLN  Tanjung  Jati  B  dengan  pertimbangan  percepatan  proses,  vendor  mengetahui  jika  PT PLN  Tanjung  Jati  B  sebagai  pemilik  asset  dan  melakukan  pembayaran  atas  pekerjaan. Perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services sudah sesuai memenuhi syarat sah  perjanjian  berdasarkan  KUHPerdata  dan  perjanjian  kerjasama.  Perjanjian  sah  dan mengikat  para  pihak  dan  sebagai  undang-undang  untuk  pihak  yang  melakukan  perjanjian, yang  dibuat  tanpa  ada  paksaan  dan  kepentingan  yang  memihak  salah  satu  pihak  sehingga telah  tercapainya  kepastian  dan  keadilan  hukum.  Terhadap  perjanjian  pengadaan barang/jasa  harus  jelas  siapa  sebagai  pemilik  asset  dan  pengguna  jasa,  dan  siapa  yang mewakili  dengan  berdasar  perjanjian  kerjasama  agar  selanjutnya  tidak  ada  yang mempermasalahkan  dan  membingungkan  para  pihak. Persetujuan  harus  diperinci  dan ditetapkan  bentuk  serta  detail  persetujuan  dengan  dibuat  kesepakatan  tertulis  yang disepakati para pihak, sehingga apabila ada restrukturisasi tidak dilakukan perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah,  Muhammad  Nur,  Muhammmad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna. “Kedudukan  Hukum  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam  Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631– 50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
Agus Yudha Hernoko. “Contract Drafter,” 1–20. Surabaya: Jimly School, 2022. Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani. “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134. Arifin, Zaenal,  Diah Sulistyani,  Reiska Hendristianto,  and Miftah Arifin. “Keabsahan Dan Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan  Jasa  Konstruksi.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
Bernadetha  Aurelia  Oktavira.  “Apakah  Perubahan  Tanda  Tangan  Membatalkan Perjanjian?” hukumonline.com, 2022.
Carl  Joachim  Friedrich. Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis .  Bandung:  Nuansa  dan  Nusa media, 2004.
Crystal,  Charles  L.  Knapp  dan  Nathan  M. Problem  in  Contract  Law  Case  and  Materials . Boston Toronto London: Brown Little and Company, 1993.
Dkk, Bernard L Tanya. Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi . Yogyakarta: Gentang Publising, 2013.
Dunan  Ismail  Isja.  “Revitalisasi  Kerjasama  Keamanan  Pembangunan  Sistem  Pangan

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
Komponen Bangsa Dalam Perspektif Tamnas Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Nasional,” 2012.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary . Eight Edit. St. Paul Minn : Thomson West, 2004. Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 133. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Hyronimus Rhiti dan Karen Leback. Filsafat Hukum . Edited by Yudi Santoso. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
Kamal, Mustofa. “Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial 1, no. 02 (2019): 1–10. Kitab Undang Undang Hukum Perdata , n.d. Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Edisi Revi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
Luthfi, Fuad. “Implemenetasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (Mou)  Dalam  Sistem  Hukum  Perjanjian  Indonesia.” Syariah  Jurnal  Hukum  Dan Pemikiran 17, no. 2 (2018): 179. https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1971. Metasari,  Yelly.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  PPK  Sebagai  Penyelenggara  Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum Sasana 8, no. 1 (2022): 109– 24. https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.982.
Mochtar  Kusumaatmadja. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan .  Bandung:  PT Alumni, 2002.
Muskibah,  Muskibah,  and  Lili  Naili  Hidayah.  “Penerapan  Prinsip  Kebebasan  Berkontrak Dalam  Kontrak  Standar  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Di  Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 175–94. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194.
Pfitzmann,  Birgit,  Matthias  Schunter,  and  Michael  Waidner.  “Optimal  Efficiency  of Optimistic  Contract  Signing.” Proceedings  of  the  Annual  ACM  Symposium  on Principles of Distributed Computing , no. March (1998): 113–22. https://doi.org/10.1145/277697.277717.
Samudra, Dipa. “Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara  Elektronik  (E-Procurement)  Serta  Peranan  Lembaga  Pengawas  Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Fmipa Ui , 2012, 1–95.
Services, PT TJB Power. “Perjanjian Kerjasama Operation and Maintenance Agreement for PLTU Tanjung Jati B, Nomor 009.PJ/613/UBP.TJB/2005.” PT TJB Power Services, 2005.
Simangungsong,  Marthin,  and  Sihol  Marito  Siregar.  “Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Yang  Melakukan  Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa.” Nommensen Journal of Legal Opinion 2, no. 02 (2021): 215–31. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.387.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UII Press, 1986.
Sri  Soedewi. Hukum  Perdata :  Hukum  Perutangan .  Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.
Suryono, Bambang. “Wawancara.” Jepara, 2023.
Titi S. Slamet , Marianne Masako Paliling. “Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik  Dalam  Perjanjian.” Paulus  Law  Journal 1,  no.  1  (2020):  9–18. https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.43.
Wiranto, Arry. “Wawancara.” Jepara, 2023.

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
e-ISSN: 2621-4105
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. Moralitas Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing,
2014.
Zainal arifin, Dkk. Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal . Universitas Semarang Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum, 2023.
Zakariya, M. “Wawancara.” Jepara, 2023.