## HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
Oleh: Data Wardana 1
Yendri Nazir 2
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Data.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia. Maka  keberadaan  desa  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pemrintahan  dan dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  Nasional.  Selain  itu  desa  segai struktur pemerintaha  yang  terdepan  sebagai  ujung  tombak  keberhasilan  pembangunan Nasional  maupun  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  Desa  Itu  Sendiri.  Salah satu  Desa  tersebut  adalah  Desa  Lubuk  Siam  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar. Dalam pelekasanaan pembangunan di Desa menggunakan dana  desa  dan pendapatan  asli  desa.  Namun  dalam  pelaksanaannya  pendapatan asli desa Lubuk Siam  diterima  oleh  lembaga  adat  sehingga  Pendapatan  Asli  Desa 0 (nol) rupiah. Sementara desa mempunyai sumber pendapatan asli desa berasal dari sumbangan pihak ketiga, pengelolaan danau dan pendapatan lainnya  yang sah. Penelitian ini bertujuan  untuk  Untuk  mengetahui  bagaimana  hubungan  kerja  pemerintah  desa dengan lembaga Adat Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Untuk mengetahui sistem pengelolaan Pendapatan asli desa (PAD) Desa Lubuk  Siam  Kecamatan  Siak  Hulu  kabupaten  Kampar.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  tekni  pengumpulan  data  adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informen penelitian adalah  Kepala  Desa,  Lembaga  Adat,  Ketua  BPD  dan  Tokoh  Masyarakat  serta Bendahara  desa.  Hasil  penelitian  adalah  hubungan  kerja  Lembaga  data  dengan Pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan  kekayaan  desa  adalah  pertama:  hubungan kemitraan dalam arti sama-sama mengelola pendapatan desa, hubungan koordinasi dengan musyawarah dan hubungan kontrol sosial dimana lembaga adat mengawasi penggunaan  dana  tersebut.  Sedangkan  sistem  pengelolaannya  di  terima  oleh lembaga adat dan dikelola oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan desa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan juga bahwa sistem pengelolaan pendapatan asli desa lubuk siam tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena lembaga adat tidak diatur kewenangannya dalam pengelolaan  kekayaan  desa.  Untuk  perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah
dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Kampar.  Agar  pengelolaan  tersebut  tidak menyalahi aturan maka Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu diusulkan menjadi desa adat.
Kata Kunci : Hubungan kerja, Lembaga Adat, pengelolaan kekayaan Desa.

## Abstract
The  1945  Constitution  of  the  State  of  the  Republic  of  Indonesia  opens  the possibility of a government structure within the Indonesian system of government. Then the existence of the village is very important in the implementation of the government  and  in  order  to  realize  the  National  goal.  Besides,  the  village  is  the leading  structure  of  the  government  as  the  spearhead  of  the  success  of  national development and development carried out by Desa Itu Sendiri. One of these villages is Lubuk Siam Village, Siak Hulu District, Kampar District. In the execution of development  in  the  village  using  village  funds  and  village  income.  However,  in practice,  the  original  income  of  Lubuk  Siam  village  was  accepted  by  the  adat institution  so  that  the  original  income  of  the  village  was  0  (zero)  rupiah.  While villages have original source of village income comes from third party donations, lake management and other legitimate income. This study aims to find out how the working relationship of village government with village customary  institution in Lubuk Siam village Siak Hulu subdistrict of Kampar regency. To know the system of management of original income of village (PAD) of Lubuk Siam village of Siak Hulu district Kampar regency. The method used in this research is qualitative with the technique of data collection is observation, interview and documentation. As for the informant of the research are Village Head, Customary Institution, Chairman of BPD and Community Leaders and Village Treasurer. The result of the research is the  working relationship of the Data Institution with the Village Government in the management of village wealth is  first: the  partnership  relationship  in  the sense  of equally managing the  income of the village, the coordination relationship with the deliberation and the social control relationship in which the adat institution oversees the  use  of  the  fund.  While  the  management  system  is  received  by  customary institutions  and  managed  by  the  village  government  for  village  development activities.  From  the  result  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  the  original village revenue management system of lubuk siam is not in accordance with the applicable regulations because the adat institution is not regulated by its authority in the management of village's wealth. To be supervised by the government in this case Kampar regency government. In order that the management does not violate the  rules,  the  village of  Lubuk  Siam  Subdistrict  Siak  Hulu  proposed  to  be  a traditional village.
Keywords: employment  relationship,  Customary  Institution,  Village  wealth management.

## Latar Belakang
Keberadaan  Desa  diperkuat  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “ Negara  Republik  Indonesia  di  bagi atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah provinsi dibagi  atas kabupaten dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten , dan kota itu mempunyai pemerintaha  daerah,  yang  diatur denga undang-undang. Selanjut pada ayat  (7)  menegaskan,  bahwa  “ susunan dan tata cara penyelenggaraan  pemintahan  daerah diatur  dalam  Undang-Undang.  Hal ini  berarti  bahwa  Pasal  18  ayat  (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 membuka kemungkinan adanya susunan  pemerintahan  dalam  system pemerintahan Indonesia.
Gagasan  untuk  memajukan desa  dengan  cara  yang  rasionalisasi dan modernisasi dapat diketahui dari pemikiran  Mohammad  Yamin  dan Soepomo  yang  disampakain  dalam siding  BPUPKI  sebelum  proklamasi kemerdekaan.  Keduanya  menggagas bahwa  pemerinptahan  di  alam Indonesia  merdeka  akan  disusun kedalam tiga tingkatan: 1) pemerintahan  kaki  yaitu  desa; 2)pemerintahan tengah yaitu pemerintahan daerah; dan 3) pemerintahan atas sebagai pemerintah  pusat.  Gagasan  ini mendukung maksud bahwa pemerintahan  Indonesia  merdeka mesti berpijak pada kaki yang kokoh, yaitu desa yang merupakan bentukan bangsa  Indonesia  Sendiri  dengan susunan  yang  masih  asli.  Desa  akan dirasionalkan  dan  dimoderenkan dengan  menariknya  kedalam  system pemerointahan resmi, bukan tetap
membiarkannya  diluar  seperti  terjadi pada  masa  penjajahan.  Karena mempunyai  susunan  yang  asli,  desa akan  diberi  status  yang  istimewa, sama  halnya  dengan  daerah-daerah swapraja  yang  juga  mempunyai susunan  asli  dan  khas  hasil pengembangan  bangsa  Indonesia sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan  Desa  yang  terdiri  dari pendapatan  asli  Desa,  bagi  hasil pajak dan restribusi daerah Kabupaten/Kota,  bagian  dari  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota,  alokasi  anggaran dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  bantuan  keuangan dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  Kabupaten/Kota,  serta  hibah serta sumbangan yang  tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan lain  yang  dapat  disahkan  oleh  Desa bersal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan  tambang  mineral  bukan logam,  dan  tambang  batuan  dengan tidak  menggunakan  alat berat,  serta sumber  lainnya  yang  tidak  untuk dijualbelikan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  menggunakan sumber  biaya  baik  dari  APBN, APBD dan APBDes maupun sumber lainnya  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah  satu  sumber  dana  berasal  dari Pandapatn Asli Desa yang dimasukkan kedalam APBDes. Fenomena  yang  terlihat  di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak
Hulu  bahwa  pendapatan  Asli  Desa dipungut  dan  dikelola  oleh  ninik mamak  atau  Lembaga  Adat  Desa.
Sehingga  pada  tahun  2015  dalam
APBDes  Desa  Lubuk  Siam  yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atau  disingkat  dengan  PAD  yaitu nihil atau 0 (nol) Rupiah. Sementara Di Desa Lubuk Siam banyak terdapat Perusahaan  baik  Perkebunan,  Galian C  dan  perusahaan  lainnya.  Namun dalam  pengelolaan  PAD  di  kelola oleh Ninik Mamak, dana sumbangan pihak  ketiga  kepada  Desa  diterima oleh  persatuan  Ninik  Mamak.  Sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor 5
Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintaha  di  Daerah,  bahwa kekayaan desa dikelola oleh pemerintah.  Namun  lembaga  adat desa Lubuk Siam tidak menyerahkan kekayaan desa tersebut karena masih menganggap bahwa itu adalah ulayat adat.  Kemudian  terdapat  12  (dua belas)  Perusahaan  yang  terdapat  di Desa  Lubuk  Siam  Kecamatan  Siak Hulu  kabupaten  Kampar.  Namun dalam  pengelolaan  keuangan  desa yang  merupakan  bantuan  dari perusahaan  tersebut  dikelola  oleh ninik mamak.

## Studi Kepustakaan konsep Negara
Secara  historis  pengertian  negara senantiasa berkembang  sesuai dengan berkembangnya  kondisi  masyarakat pada  saat  itu.  Pada  zaman  Yunani kuno  para  ahli  filsafat  negara merumuskan pengertian negara secara beragam.  Misalnya Aristoteles  (384- 322  S.M) merumuskan  negara  dalam bukunya Politika, yang  disebutnya sebagai negara  polis,  yang  pada  saat itu  diartikan  sebagai  suatu  wilayah yang
kecil.  Lanjut  Aris  Toteles  Aristotels Negara  adalah  perpaduan  beberapa keluarga  mencakupi  beberapa  desa, hingga  pada  akhirnya  dapat  berdiri sendiri  sepenuhnya,  dengan  tujuan kesenangan dan  kehormatan bersama. Dalam pemahaman ini negara disebut negara  disebut  negara  hukum,  yang didalamnya  terdapat  sejumlah  warga negara yang ikut dalam permusyawaratan  yang  kita  kenal dengan istilah negara kota. Sementara  menurut  konsep negara  modern  yang  dikemukakan oleh  Roger  H.  Soltau,  negara  adalah alat agency atau wewenang / authority yang  mengatur  atau mengendalikan  persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Tokoh lain  seperti  Harold  J.  Lasky,  juga mendefenisikan bahwa negara adalah suatu  masyarakat  yang diintregasikan karena  mempunyai  wewenang  yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih  agung  daripada  individu  atau kelompok, yang  merupakan  bagian dari masyarakat itu
Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  negara  meiliki wilayah dan wewenang atau kekuasaan  yang  mengikat  warga negaranya.  Melindungi hak-hak dasar warga negaranya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga senada  dengan  defenisi  negara menurut  Miriam  Budiardjo  dalam bukunya Dasar-Dasar  Ilmu  Politik bahwa negara adalah suatu organisasi dalam  suatu  wilayah  yang  memiliki kekuasaan  tertinggi  yang  sah  dan ditaati  oleh  rakyatnya.  Setiap  negara meiliki tujuan yang paling fundamental  adalah  melindungi  hak- hak  dan  mensejahterakan  warga negaranya.  Tujuan  negara Republik
Indonesia  sebagaimana  tercantum  di dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 ialah:  “  Untuk  membentuk  suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  dara Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupn bangsa, dan iikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## Konsep Pemerintahan
Menurut  C.F  Strong  (1960) dalam  Syafi’i  pemerintahan  dalam arti  luas  mempunyai  kewenangan untuk  memelihara  kedamaian  dan keamanan  negara.  Oleh  karena  itu, pertama  harus  mempunyai  kekuatan militer  atau  kemampuan  untuk mengandalikan  angkatan  perang, yang  kedua  harus  mempunyai kekuatan  legislatif  atau  dalam  arti pembuatan  undang-undang,  yang ketiga  harus  mempunyai  kekuatan finansial  atau  kemampuan  untuk mencukupi  keuangan  masyarakat dalam  rangka  membiyai  ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Pemerintahan menurut Ndraha  adalah  sebuah  sistem  multi proses yang  bertujuan  memenuhi dan melindungi  kebutuhan  dan  tuntutan yang-diperintah akan jasa- publik dan layanan  civil.  Yang  –  diperintah lanjutnya adalah komsumer  produk- produk
pemikul  biaya  sosial  kegiatan  para politisi,  kambing  hitam  kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elite dalam mempertahankan kepentingannya, dan pembayar biaya penyelenggaraan  negara  serta  gaji pemerintah Konsep Pemerintahan Daerah Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD  1945  dibidang  ketatanegaraan, pemerintah republik Indonesia melaksanakan  pembagian  daerah- daerah  dengan  bentuk  susunan pemerintahannya diatur atau ditetapkan  dengan  Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah  akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan  dan  kemajuan  daerah yang  dituangkan  dalam  Undang-
Undang  Pemerintahan  daerah  yang juga  mengalami  perubahan  sejalan dengan  kemajuan  daerah  untuk meningkat  kesejahteraan  masyarakat dalam  rangka  pemberian  otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
Ndraha menjelaskan masyarakat  membutuhkan  otonomi dalam rangka menyediakan kebutuhan dan  kelanjutan  hidupnya,  mengatur dan mengurus kepantingan-kepentingannya,  sampai pada  tingkat  kualitas  tertentu, sehingga  daerah  itu  layak  disebut daerah  otonom  Secara  umum  dapat dijelakan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Adapun  asas  tersebut  adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan: pemerintahan,  penanggung  dampak1. 1. Desentralisasi. negatif  pembangunan,  pembayar risiko mismanajemen    negara, Desentralisasi adalah penyerahan  sebagian  urusan  dari
pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah untuk mengurus  dan mengatur daerahnya sendiri. Mengatur sebagian urusan dimaksud tidak  semua  urusan dapat  diserahkan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah,  seperti penyerahan  urusan  pertahanan  dan keamanan akan menimbulkan keberanian  daerah  untuk  melawan pemerintah pusat secara separatis. 2. Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan  wewenang  dari  aparat pemerintah  pusat  atau  pejabat diatasnya (misalnya, wilayah provinsi).  Menurut  UU  32  Tahun 2004 Pasal 1 ayat (8); Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi vertikal diwilayah tertentu. 3. Tugas Pembantuan Kata lain dari tugas pembantuan  adalah Medebewind , Mede dalam  bahasa  Belanda  artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan bewind artinya berkuasa atau memerintah.  Jadi  pemerintah  daerah ikut  serta  dalam  mengurus  suatu urusan  tetapi  kemudian  urusan  itu harus dipertanggunggjawabkan kepada  pemerintah  pusat.  Tugas pembangtuan  selalu  berbarengan dengan asas otonomi. Konsep Otonomi Daerah Otonomi adalah “pemerintahan sendiri” ( auto =sendiri, nomes =pemerintahan). Secara dogmatis, pemerintahan dipakai  dalam  arti  yang  luas. Berdasarkan ajaran catur-praja C. Van Vollenhoven, otonomi  mencakup aktivitas, yaitu
membentuk  perundangan  sendiri, melaksanakan  pemerintahan  sendiri, melakukan peradilan sendiri, melakukan tugas kepolisian sendiri.

## Konsep Pemerintahan Desa
Keberadaan Desa  baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagi entitas  kesatuan masyarakat  hukum adat  menjadi  sangat  penting  dan strategis. Sebgai lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak  pemberian  layanan  kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas  kesatuan masyarakat  hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan  bangsa  Indonesia yang  sangat  kokoh  sehingga  dapat menjadi  landasan  yang  kuat  bagi pengembangan sistem politik, ekonomi,  sosial-budaya,  dan  hukum yang stabil dan dinamais. Desa menurut Nurcholis adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh  sejumlah  orang  yang  saling mengenal,  hidup  bergotong  royong, memiliki  adat  istiadat  yang  relatif sama  dan  mempunyai  tata  cara sendiri  dalam  mengatur  kehidupan kemasyarakatannya.  Sebagian  besar mata  pencahariannya  adalah  bertani atau  nelayan.  Pada  desa  daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebgai petani baik sawah atau kebun, sedangkan pada masyarakat  pesisir  sebagian  besar penduduknya  mencari  penghidupan sebagai nelayan.
Konsep Hubungan Kerja Dalam hubungan kerja dikenal  dengan  adanya  komunikasi informasi  dan  komunikasi  hubungan kerja. Komunkasi informasi biasanya disampaikan  oleh  pimpinan  kepada unit-unit kerja dibawahnya melalui
kegiatan    apel  kerja    atau    dalam suasana rapat, sedangkan komunikasi hubungan  kerja  adalah  suatu  cara dalam  menyampaikan  kegiatan  yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berhasil, secara  efektif  dan   efisien.    Jika komunikasi diartikan sebagai proses interaksi dan penyampaian informasi, maka  proses   interaksi   tersebut berlangsung dalam suatu jaringan kerja  komunikasi  yang  dapat  terjadi melalui    struktur   formal   ataupun proses       informal.       Hubungan Pemerintah  Desa  dan  Lembaga  adat sebagai  mitra dalam  kerja dalam penyelenggaraan  Pemrintahan  Desa, pelaksaan        pembangunan      Desa, pembinaan     kemasyarakatan     Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
Hubungan     kerja   Lembaga kemasyarakatan     Desa     dengan Pemeintah Desa adalah hubungan kemitraan     hal   ini   diatur    dalam
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 yat 1-3 sebagai berikut;
1) Desa  mendayagunakan  lembaga kemasyarakatan  Desa  yang  ada dalam  membantu  pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintaha  Desa,  Pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2) Lembaga  kemasyarakatan  Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat  (1)  merupakan  wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. 3) Lembaga  kemasyarakatan  Desa bertugas melakukan pemberdayaan  masyarakat  Desa, ikut  serta  merencanakan  dan melaksanakan pembangunan,
serta  meningkatkan  pelayanan masyarakat. Hubungan  kerja  lembaga  data dengan  pemrintah  desa  adalah hubungan  kerja  dalam  bentuk kemitraan.  Hubungan  kemitraan diartikan sebgai hubungan kesetaraan.  Menurut  Pramono  dalam Purwoko (2204;154) kemitraan berarti posisi  pelaku  sebagai “part” atau bagian,  atau  sebagai  “partner” ambil bagian (mitra), yang dapat ditafsirkan sebagai:
a. Ada  inisiatif  untuk  melakukan yindakan oleh “sang subyek” b. Mempunyai kesetaraan atau kesederajatan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain (the other) c. Masing-masing pihak  bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama  dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut; d. Masing-masing pihak memepunyai  “makna  subyektif” yang  sama  (setidaknya  mirip  atau hampir)  dalam  menentukan  dan melakukan tindakan bersama tersebut;
e. Tindakan  yang  sama-sama  dipilih tersebut  telah  diproses  dalam “ruang  kesadara”  secara  sadar (dan mendalam)  sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

## Metode Penelitian Disain Penelitian
Peneltian  merupakan  suatu hal  yang  amat  penting  dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian  memiliki  metode  untuk memudahkan  dalam  penyelesaian masalah.  Menurt  Ndraha  metode dapat diartikan sebagai jalan (cara,
pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh  pengetahuan  tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang: yang  terjadi  dan  yang  akan  terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif  guna  untuk menjelaskan fenomena-fenomena
yang terjadi dilapangan.

## Sumber Informasi
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  sumber  informasi, karena  data  yang  diperoleh  dari informan  dan  informan  kunci.  Maka sumber  Informasi  dalam  penelitian ini  adalah  informan.  Yang  menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala  Desa  Lubuk  Siam,  Anggota BPD  dan  Kepala  Dusun,  Lembaga Adat dan Tokoh masyarakat. Pemilihan  informan  diambil  disetiap Desa  yang  diteliti,  pemilihan  Desa dilakukan  secara Purposive .  Selain informen  penulis  juga  menggunakan Key Informance atau informen kunci untuk memperoleh informasi tentang penelitian. Key  informance atau informan  kunci  dalam  penelitian  ini adalah informan yang dianggap paling mengetahui persoalan atau permasalahan  dalam  penelitian  ini yaitu  :  Kepala  Desa  dan  Ketua  BPD dan Ketua Lembaga Adat
Teknik Pengumpulan Data Wawancara.
Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  pada  jenis  teknik wawancara.
Observasi Untuk  mengetahui  banyak tentang  informasi  lapangan  peneliti melakukan pengamatan ( observation )  pengamatan  dan  atau observasi  merupakan  salah  satu metode  utama  dalam  pengumpulan data yang bisa dilakukan oleh peneliti. Observasi atau pengamatan merupakan  metode  pengumpulan data  yang  paling  utama  dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi Dokumentasi merupakan
suatu  cara  pengumpulan  data  yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang  lengkap,  sah  dan  bukan berdasarkan perkuiraan.

## Hasil Penelitian
Desa memiliki sumber
pendapatan  Desa  yang  terdiri  atas pendapatan  asli  Desa,  bagi  hasil pajak  daerah  dan  restribusi  daerah Kabupaten/Kota,  bagian  dari  dana perimbangan  daerah  yang  diteriima oleh  Kabuoaten/Kota,  alokasi  dari
Anggaran  Penadapatan  dan  Belanja Negara, bantuan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Darah Provinsi,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota, serta  hibah  dan  sumbangan  yang tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga.
Bantuan  tersebut  diserahkan  kepada Desa  dalam  rangka  percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan  oleh  Desa  berasal  dari Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan Pasar Desa, pengelolaan tambang  mineral  bukan  logam  dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta
sumber  lainnya  dan  tidak  untuk dijualbelikan. karena  masyarakat  butuh  lembaga adat. hubungan  kerja  pemerintah  desa dengan lembaga Adat Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari kutipan wawancara peneliti dengan informen  maupun key Informen  diatas  serta  hasil  observasi yang  dilakaukan  dapat  diketahui bahwa  bentuk  hubungan  Lembaga Adat  Desa  Lubuk  Siam  dengan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan  Pendapatan  Asli  Desa yang  bersumber  dari  sumbangan pihak ketiga dapat  dipaparkan sebagai berikut:
1. Hubungan Kemitraan Hubungan kemitraan diartikan sebgai hubungan kesetaraan. Berikut ini hasil wawancara  peneliti  dengan  Kepala Desa  Lubuk  Siam  Amri  Jono  Spd. Senin 21 November 2016 pukul 09.00 WIB. Hubungan kita dengan lembaga  adat  adalah  hubungan kemitraan dalam rangka membanguun  desa  agar  masyarakat dapat  diberdayakan.  Selain  itu  kita selalu  berkonsultasi  dengan  lembaga adat dan tokoh adat dalam penggunaan  dana  desa  maupun kegiatan  desa  lainnya.  Bahaka lembaga adat selalu dilibatkan dalam kegiatan desa. Kecuali dalam menerima pendapatan desa  dari pihak ketiga sampai hari ini belum bisa kita lakukan  karena  dari  dulu  yang meminta  uangnya  adalah  lembaga adat.  Kita  tidak  mau  berkonflik dengan  lembaga  adat,  apalagi  posisi mereka  sangat  kuat
Hala yang sama juga diterangkan  oleh  Ketua  BPD  Desa Lubuk  Siam  pada  tanggal  29 November  2016  yang  menerangkan bahwa: Hubungan  Pemerntah  Desa dengan  Lembaga  Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  adalah  hubungan kemitraan.  Artinya  Pemerintah  Desa bersama  lembaga  yang  ada  di  desa sama-sama membangun Desa. Dalam  penerimaan  pendapatan  Asli Desa sebenarnya adalah kewenangan desa, namun karena di Desa ini sejak dulu  yang  menerima  dan  mengelola lembaga  adat  karena  memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan  masyarakat  desa,  maka hubungan  kemitraan  ini  perlu dibangun  dan  dipelihara  agar  terjadi harmonisasi  antara  Pemerintah  Desa dengan  Lembaga  Kemsyarakatan Desa terutama lembaga adat.
Dari wawancara diataas dapat diketahui bahwa hubungan kemitraan Pemerintah  Desa  dalam  rangka pelaksanaan  pembangunan  desa. Lembaga kemasyrakatan  desa dengan Pemerintah desa sama-sama membangun  desa.  Berdasarkan  hasil observasi  peneliti  dapat  diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa dan pelaksanaan      kegiatan-kegiatan dipemerintahan Desa selalu melibatkan lembaga adat. Pendapatan asli desa yang berasal dari sumbangan  pihak  ketiga  diterima oleh lembaga adat, dan jika lembaga pemerintah desa membutuhkan  dapat  mengajukan kepada  lembaga  adat  melalui  rapat maupun surat resmi.
2. Hubungan koordinasi. Koordinasi  suatu  hak  yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan  dalam  rangka  menyatukan persepsi  dan  tujuan  agar  tercapai sesuai dengan rencana atau kesepakatan  yang  telah  ditentukan.  . Berikut  kutipan  wancara  penulis dengan kepala desa Lubuk  Siam Amri
Jono  Spd  Senin  21  November  2016 pukul 09.00 WIB.
Setiap penggunaan anggaran yang  akan  kita  gunakan  yang bersumber  dari  Dana  Desa  yang berasal  dari  sumbangan  pihak  ketiga selalu  kita  koordinasikan  dengan lembaga  adat,  baik  resmi  melalui rapat  desa,  surat  maupun  secar  tidak resmi  misalkan  mebicarakan  secara persuasif dengan lembaga adat diluar forum  resmi.  Bahkan  lembaga  adat dilibatkan setelah itu baru kita ajukan surat  permintaan  dana  kepada lembaga  adat  untuk  keperluan kegiatan  atau  pembangunan  yang akan kita lakukan.
Hal  yang  sama  dinyatakan oleh  Dt.  Suku  Melayu  lembaga  adat yang menyatakan bahwa:
Kita  tentu  mengeluarkan uang  sesuai  dengan  kebutuhan  desa berdasarkan  hasil  koordinasi  kita dengan pemerintah desa. Kalau tanpa ada  koordinasi  mana  berani  kita mengeluarkan uang tersebut. Dengan demikian  kita  bisa  mengawasinya sesuai  atau  tidak  peruntukan  dana tersebut. Dari penjelasan hasil wawancara  diatas  dapat  diketahui bahwa  setiap  penggunaan  dana  desa yang bersumber dari pendapatan asli desa dikoordinasikan antara pemerintah  desa  dengan  lembaga adat. Koordinasi tersebut bisa
dilakukan  dengan  pertemuan  antara kepala  desa  dengan  ketua  Dt  adat maupun melalui rapat yang dilaksanakan  pleh  pemerintah  desa dengan  lembaga  adat  serta  dengan membuat  surat  resmi.  Penggunaan dana tesebut dikeluarkan berdasarkan hasil  koordinasi  anata  pemerintah dengan Dt adat. Inilah yang menjadi dasar  bagi  lembaga  adat  nantinya untuk mengeluarkan dana kas adat.
3. Hubungan kontrol sosial Bentuk hubungan kerja Pemerintah Desa Lubuk  Siam dengan Lembaga adat desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber  dari  sumbangan  pihak ketiga  adalah  hubungan  Kontrol Sosial  atau  pengendalian  sosial. Berikut  ini  kutipan  wancara  penulis dengan  informen  berkaitan  dengan hubungan kerja lembaga data dengan pemerintah  desa  dalam  pengelolaan kekayaan desa dalam bentuk hubungan kemitraan. Hasil wawancara  peneliti  dengan  ketua BPD  Desa  Lubuk  Siam  tanggal  29 November  2016  yang  menerangkan bahwa: Sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  memiliki fungsi  mengawasi  pemerintah  desa tentu  setiap  kegiatan  pembagunan desa  kita  melakukan  pengawasan. Dalam proses pengawasan sebenarnya  masyarakat  juga  ikut mengawasi namun secara kelembagaan  tentu  BPD  lah.  Namun di desa lubuk siam lembaga adat juga ikut  mengawasi  yang  juga  memiliki kewenangan  yang  sama  dengan  kita dalam pengawasan jalannya pemerintahan  desa  terutama  dalam kegiatan pembangunan apalagi
dengan menggunakan dana  desa yang diambil dari kas adat. Dari pernyataan diatas dapat diekatahui bahwa Lembaga adat juga ikut mengawasi jalannya pemrintahan  desa  terutama  dalam kegiatan  pembangunan.  Hal  ini  juga diaungkapkan  oleh  Kepala  Desa
Lubuk Siam Amri Jono Spd   Senin 21 November  2016  pukul  09.00  WIB yang mengunkapkan bahwa:
Agar  lembaga  adat  yakin dengan  kegunaan  uang  yang  kita minta  untuk  kegitan  pembangunan, kita  melibatkan  Dt.  Adat  untuk mengawal proses pelaksanaan pembangunan  yang  bersumber  dari dana  desa  yang  dipegang  oleh lembaga adat. Sehingga tidak  ada lagi kecurigaan  dan  sesuai  dengan  hasil koordinasi  kita  dengan  lembaga adat sehingga  tidak  disalah  gunkan.  Dan kita  terima  msemua  masukan  dan kritikan  dari  masyarakat  terutama lembaga adat.
Pernyataan kepala desa diatas menerangkan  bahwa  lembaga  adat difungsikanpemerintah  desa   untuk melakukan pengawasan   kegitan pembangunan yang bersumber dari penndapatan desa. Keterangan ini dipertegas  lagi  dengan  pernyataan Bendahara adat Desa Lubuk  Siam Sihat  (Dt.  Majaindo)   selas  13 desember 2016 pukul 16.30 WIB. Dana  yang  kita    berikan  kepada pemerintah  desa  atau  kepala  desa untuk    kegiatan    apapun   apalagi pembangunan  tentu  kita  harus  tau kegiunaan uang itu, kita keluarkan sesuai dengan permitaan dan kita cek benar      atau tidaknya     untuk peruntukan uang tersebut. Kita awasi agar  jangan  salah  diguunakan  untuk hal-hal  lain.  Karena  ini  dana  ulayat desa. Dari  hasil  wawancara  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan kerja lembaga adat dengan pemerintah  desa  dalam  pengelolaan kekayaan  desa  yang  bersumber  dari pendapatan  asli  desa  yang  bersasal dari  sumbangan  pihak  ketiga  yang sifatnya  tidak  mengikat  adalah hubungan  kerja  dalam  melakukan kontrol sosial. Kontrol sosial dilakukan  agar  terjadi  cek  and balances dalam penyelengaraan pemerintahan desa anatara Pemerintah  desa  dan  lembaga kemasyarakatan  desa  dalam  hal  ini lembaga adat. Berdasarkan hasil observasi  peneliti  dapat  diketahui bahwa lembaga adat ikut mengawasi semua kegiatan penggunaan anggaran  yang  dikeluatrkan  oleh lembaga  adat  yang  bersumber  dari pendapatan  asli  desa.  Lembaga  adat meliki  peran  yang  kuat  dalam emlakukan pegawasan agar anggaran yang  dikeluarkan  tidak  disalah gunakan dan sesuai dengan kesepakan awal yang sudah dikoordinasikan.
Sistem  pengelolaan  Pendapatan asli  desa  (PAD)  Desa  Lubuk  Siam Kecamatan  Siak  Hulu  kabupaten Kampar.
Proses  penerimaan  PendApatan  Asli Desa  dari  sumbangan  pihak  ketiga. Berdasarkan  hasil  obsevasi  peneliti dapat diketahui bahwa yang menerima pendapatan  asli  desa  adalah  adalah lembaga  adat. Lembaga  adat  yang menerima langsung dari pihak ketiga untuk  selanjutnya  di  kas  kan  oleh lembaga adat. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  pendpatan  asli desa  dari  sumbangan pihak ketiga
diterima  oleh  lembaga  adat  atau nenek mamak. 1. Sistem  pengelolaan  pendatan  asli Desa Pendapatan Asli Desa Lubuik Siam  di  simpan  dalam  kas  desa  dan digunkan oleh pemerintah desa untuk keperluan  kegiatan  kemasyarakatan dan  pembangunan  desa.  Seperti kegiatan  kepemudaan,  pembangunan tempat ibadah, pembelian tanah desa dan  pembanguna  desa  lainnya. Kegunaan  dana  tersebut  dikeluarkan oleh lembaga adat setelah melakukan koordinasi  antara  pemerintah  desa dengan  lembaga  adat,  baik  resmi dengan musyawarah maupun pertemuan antara Kepala desa denga Dt.  Adat  dan  bisa  juga  dengan meminta  melalui  surat  resmi  dari
Pemrintah Desa kepada lembaga adat
Kesimpulan Adapun  kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Hubungan  kerja  dalam  bentuk kemitraan  yaitu  pemerintah  Desa dengan  lembaga  adat  sama mengelola  pendapatan  aslli  desa yang  digunakan  untuk  kegitan pembangunan.
2. Hubungan dalam bentuk koordinasi, setiap kegunaan keungan yang berasal dari pendapatan  asli  desa  tersebut dilakukan dengan koordinasi antara  Pemerintah  Desa  dengan lembaga  adat  baik  dalam  forum formal dengan keputusan musyawarah  maupun  non  formal dengan  mengadakan  pertemuan dan  koordinasi  antara  Kepala
Desa dengan Ketua Adat.
3. Hubungan  kerja  dalam  bentuk kontrol  sosial  yaitu  penggunaan dana  desa  tersebut  oleh pemerintah  desa  dalam  bidang pembangunan diawasi oleh lembaga  adat,  dan  lembaga  adat terlibat dalam kegiatan tersebut. 5.1      Saran Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah 1. Perlu dibuat mekanisme penggunaan  dana  desa  yang  yang bersumber  dari  pendapatan  asli desa dari sumbangan pihak ketiga yang  dituankan  dalam  Peraturan Desa  jika  ingin  dikelola  bersama dengan lembaga adat. 2. Perlu adanya persentase pembagian  dana  desa  untuk pemerintah  Desa  dan  untuk lembaga  adat  agar  penggunaan dana  tersebut  bisa  dipertanggung jawabkan  dan  lebih  transparansi. Dengan ketentuan persentase untuk lembaga  adat  digunakan  untuk kegitan adat dan untuk pemerintah desa  dimasukkan  dalam  APBDEs atau kas Desa jika dikelola swecara terpisah.
3. Lembaga  adat  harus  membuat laporan  penggunaan  dana  karena dana tersebut adalah dana masyarakat  desa  atau  Pendapatan Desa  yang  peruntukkannya  untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 4. Diharapkan  pemrintah  Kabupaten kampar melalui Camat melakukan pengawasan  dalam  penggunaan dana  Desa  maupun  pendapatan asli  desa  agar  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
5. Kepada  pemerintah  Kabupaten Kampar  di  usulkan  agar  Desa Lubuk  Siam  Kecamatan  Siak Hulu kabupaten Kampar dijadikan sebagai Desa Adat.

## Daftar Pustaka
Ahmadi,  Rulam. Metode  Penelitian
Kualitatif .  Yogyakarta.  Ar- Ruzz Media. Asshiddiqie, Jimly.          2012. Perkembangan  &  Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta; Sinar Grafika. Awang, Azam. 2012 . Pengembangan Organisasi  Kajian  Pemekaran Kecamatan , CV Indra Prahasta.
Bandung. Basrowi      dan      Suwandi,      2008. Memahami Penelitian Kualitatif ,  Jakarta.  Rineka Cipta. Bungin,  Burhan  2012 Penelitian
Kualitatif .  Jakarta,  Kencana Perdana Media Grup.
Haw Widjaja, 2009. Otonomi Daerah dan  Daerah  Otonom . Jakarta,
Rajawali Pers. Herliana  Hasan,2014. Komunikasi Pemerintahan. Bandung, Rafika Aditama. Kansil  C.S.T.  danChristin  S.T. Kansil,  2008. Pemerintahan
Daerah  di  Indonesia ,  Jakarta:
Sinar Grafika Offset. Ndraha, taliziduhu,2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan  Baru) ,  Jakarta, Rineka Cipta. Ndraha,          Taliziduhu.          2008. Kybernologi Kepamongprajaan . Banten: Sirao Credentia Center. Ndraha,  2010. Metodologi  Ilmu Pemerintahan ,  Jakarta,  Rineka Cipta. Nurcholis, Hanif.2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan  desa .Erlangga. Jakarta
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah, 2010. Metodologi  Penelitian
Kualitatif , Alfabeta.Bandung. Syafiie,  Inu  Kencana.  2011. Sistem Pemerintahan  Indonesia .  PT Rineka Cipta.Jakarta.
Syafiie,  Inu  Kencana.2013. Ilmu Pemerintahan .  Jakarta,  Bumi Aksara. Syafi’i  Inu  kencana,  2013. Ilmu Pemerintahan  Edisi  Revisi , Jakarta, PT Bumi Aksara. Syarifin, Pipin dan Dedeh Jubaedah.2010. Pemerintah Daerah  di  Indonesia ,  Pustaka Setia, Bandung Sujarweni,     Wiratna 2014. Metodologi Penelitian . Pustaka Baru Press. Yogyakarta
Wasistiono,  Sadu  dan  Irwan  Tahir, 2007. Prospek  Pengembangan Desa .Bandung, Fokus Media. di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S.
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  Tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The
Influence  of  Discipline  on Performance  of  Employees Office  of  the  Ministry  of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &
Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining Peace  and  Order  at  Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency .
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A.,
Wedayanti, M. D., & Zainal, M.
L.  H.  (2021).  Analysis  of
Benefits, Discipline and Leadership  Style  in  improving Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia. Nasri,  H.,  Nurman,  N.,  Azwirman,  A., Zainal,  Z.,  &  Riauan,  I.  (2022). Implementation  of  collaboration planning and budget performance  information  for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Munir,  A.,  Wahyudi,  S.,  &  Zainal,  Z. (2020). Tinjauan  Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang  Diperankan  Oleh  Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. Wedana : Jurnal Kajian  Pemerintahan,  Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z.
(2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I. (2018).  Transformasi  Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian  Izin  Hutan  Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015. Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia:  Success  or  Failure?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol.
995,  No.  1,  p.  012068).  IOP Publishing. Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership  of  Tourism  and Culture Department in Development of Cultural Reserves  at  District  Kuantan Singingi.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K.  (2021).  Governance  of Household  Waste  Management in  Pekanbaru  City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N.  (2020).  Analisis  Framing" Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A
Framing  Analysis  of"  Islam Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020).
Konstruksi  Realitas  Pada  Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  & Sikumbang,  A.  T.  (2019).
Islamic  Symbols  on  Political Messages in Newspapers in Riau (Study  in  Regional  Head Election 2017). Budapest International  Research  and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C.,
&  Qurniawati,  E.  F.  (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan  dalam  Perilaku Merokok. Relasi  Negara  Industri
Dan Masyarakat Dalam Perspektif
Komunikasi , 171.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017).
Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan  (Studi  Kasus  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur  Politik
Calon Walikota Pekanbaru Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal  Muluk  Pada  Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan
Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi Komparatif  Aktivitas  Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan  PT. Chevron  Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A.  (2018).  Pergeseran  Makna Tradisi  Bakar  Tongkang  Bagi Generasi  Muda  Tionghua  di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.