## URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh Enik Isnaini Dosen  Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Tidak dapat lagi kita menutup mata bahwa saksi adalah, salah satu instrumen penting dalam terungkapnya suatu tabir kejahatan, Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah salah satu  kunci  untuk  memperoleh  kebenaran  materiil.  Dasar  hukumnya  adalah  pasal  184  -  185 Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)-UU  No.  8  tahun  1981  yang  secara tegas  mengambarkan  hal  tersebut.  Pasal  184  menempatkan  keterangan  saksi  di  urutan pertama  di  atas  alat  bukti  lain  berupa  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa,  Saksi  termasuk  pelapor  sering  mengalami  ancaman  atau  tuntutan  hukum  atas kesaksian  atau  laporan  yang  diberikannya.  Tidak  sedikit  pula  saksi  yang  menjadi  tersangka bahkan terpidana. Ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan, biasanya terjadi untuk kasus-kasus antara lain seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam Rumah  Tangga,  korupsi  dan  pelanggaran  HAM  berat.  Selain  daripada  itu,  saksi  juga  harus dibebaskan  dari  perasaan  takut  dan  khawatir  akan  dampak  dari  keterangan  yang diberikannya.  Seseorang  mungkin  saja  menolak  untuk  menjadi  saksi,  atau,  kalau  pun  dia dipaksa,  kesaksiannya  adalah  bohong  karena,  barangkali  ia  tidak  mau  mempertaruhkan kedudukannya,  nyawanya  atau  nyawa  keluarganya  gara-gara  keterangannya  yang memberatkan terdakwa .
Kata kunci : Saksi pelapor, Tindak Pidana, Korupsi.

## 1.PENDAHULUAN1.

## 1.Latar belakang
Tidak  dapat  lagi  kita  menutup  mata bahwa  saksi  adalah,  salah  satu  instrumen penting  dalam  terungkapnya  suatu  tabir kejahatan. Seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (26) UU Nomor 8 tahun 1981 yang disebut sebagai berikut :
"Saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan keterangan guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengar  sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  saksi diharapkan  dapat  menjelaskan  rangkaian kejadian  yang  berkaitan  dengan  sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaaan di muka persidangan. Saksi, bersama  dengan  alat  bukti  yang  lainnya, akan  membantu  hakim  dalam  rangka
menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan obyektif  berdasarkan  fakta-fakta  hukum yang  telah  diberikan.Dalam  sebuah  proses peradilan  pidana,  saksi  adalah  salah  satu kunci untuk memperoleh kebenaran materiil.  Dasar  hukumnya  adalah  pasal 184  -  185  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)-UU  No.  8  tahun 1981 yang secara tegas mengambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan  saksi  di  urutan  pertama  di  atas alat  bukti  lain  berupa  keterangan  ahli, surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.
Pasal 185 (2) menyatakan :
"Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."
Ayat  (3)  dari  pasal  yang  sama berbunyi:
"Ketentuan sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak berlaku  apabila  disertai  dengan alat bukti yang sah lainnya."
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa keterangan  lebih  dari  1  (satu)  orang saksi  saja  bila  disertai  alat  bukti lainnya,  dapat  dianggap  cukup  untuk membuktikan apakah
seorang terdakwa bersalah atau tidak.
Pada saat memberikan
keterangannya,  saksi  harus  dapat memberikan  keterangan  yang  sebenar- benarnya dan bukan merupakan rekayasa.  Untuk  itulah,  saksi  perlu merasa  aman  dan  bebas  saat  diperiksa keterangannya di muka persidangan, ia tidak  boleh  ragu-ragu  menjelaskan peristiwa  yang  sebenarnya,  walaupun mungkin keterangannya itu akan memberatkan  terdakwa.  Maka  pasal 173  UU  Nomor  8  tahun  1981 memberikan kewenangan kepada Majelis  Hakim  untuk  memungkinkan seorang  saksi  didengar  keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.
"Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai  hal  tertentu  tanpa hadirnya  terdakwa,  untuk  itu  ia minta  terdakwa  keluar  dari  ruang sidang  akan  tetapi  sesudah  itu pemeriksaan  perkara  tidak  boleh diteruskan sebelum kepada
terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir".
Saksi  termasuk  pelapor  sering mengalami  ancaman  atau  tuntutan hukum  atas  kesaksian  atau  laporan yang  diberikannya.  Tidak  sedikit  pula
saksi  yang  menjadi  tersangka  bahkan terpidana.  Ketidakmauan  saksi  untuk memberikan  keterangan  di  pengadilan, biasanya  terjadi  untuk  kasus-kasus antara  lain  seperti  kekerasan  terhadap perempuan,  kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  korupsi  dan  pelanggaran HAM  berat.  Selain  daripada  itu,  saksi juga  harus  dibebaskan  dari  perasaan takut  dan  khawatir  akan  dampak  dari keterangan yang diberikannya. Seseorang  mungkin  saja  menolak untuk  menjadi  saksi,  atau,  kalau  pun dia  dipaksa,  kesaksiannya  adalah bohong  karena,  barangkali  ia  tidak mau  mempertaruhkan  kedudukannya, nyawanya  atau  nyawa  keluarganya gara-gara keterangannya yang
memberatkan terdakwa. Di  sisi  lain,  seseorang  menolak memberikan keterangan karena mengalami  trauma  yang  hebat  akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan  ulang  peristiwa  yang dialaminya  itu.  Tidak  sedikit  kasus yang  tidak  dapat  dibawa  ke  muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan  karena  persoalan  yang  satu  ini. Kasus-kasus  seperti  kejahatan  korupsi atau kejahatan narkotika yang melibatkan  sebuah  sindikat,  menjadi contoh  kasus  yang  seringkali  tidak dapat  diproses  karena  tidak  ada  saksi yang  mau  dan  berani  memberikan keterangan yang sebenarnya.
Maka  yang  terjadi  kemudian adalah  bukan  saja  gagalnya  sebuah tuntutan  untuk  melakukan  proses peradilan  yang  bersih,  jujur,  dan berwibawa  untuk  memenuhi  rasa keadilan masyarakat, tetapi juga pelanggaran  hak-hak  asasi  individual
yang  terkait  dalam  kasus  tersebut. Dengan  hal  tersebut  menyebabkan ketersediaan  mekanisme  perlindungan saksi  amat  penting  untuk  menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan  bagi  semua,  termasuk  bagi saksi yang terkait.
Mekanisme  perlindungan  saksi dalam  proses  peradilan  misalnya, kasus-kasus  kejahatan  HAM  juga diakui dunia sebagai sebuah keniscayaan.  Mahkamah  Pidana  Ad- hoc  untuk  bekas  negara  Yugoslavia dan  untuk  Rwanda  secara  eksplisit menyebutkan  hal  tersebut  pada  statuta dan aturan teknis prosedur pengadilan. Hal  yang  sama  juga  termaktub  secara eksplisit  di  statuta  Mahkamah  Pidana Internasional  yang  mulai  beroperasi tanggal  1  Juli  2002.  Pasal  6  huruf  (d) Deklarasi  PBB  tentang  Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan  Penyalahgunaan  Kekuasaan (UN Declaration  of  Basic  Principles  of Justice for Victims of Crime and Abuse of  Power) menyatakan  bahwa  proses peradilan harus :
"mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir ketidaknyamanan korban, melindungi privasi mereka, manakala dibutuhkan, dan memastikan  keselamatan  mereka dan  juga  anggota  keluarga  saksi- saksi  mereka  dari  intimidasi  dan tindakan balas dendam, (measures to  minimise  inconvenience  to victims,  protect  their  privacy, when  necessary,  and  ensure  their safety,  as  well  as  that  of  their families  and  witnessess  on  their
behalf,  from  intimidation  and retaliation)."
Argumen utama perlunya diadakan  lembaga  perlindungan  saksi adalah  karena  dalam  situasi  transisi, terdakwa  atau  tersangka  kasus  korrpsi dan para pendukungnya masih demikian  banyak  dan  berkuasa,  maka setiap  saksi  yang  akan  memberikan keterangan memberatkan adalah dianggap sebagai
“musuh”.
Mekanisme  perlindungan  saksi  dan korban yang jelas dan terpercaya dapat membantu  saksi  yang  selama  ini bungkam  karena  takut  dapat  merasa aman  untuk  berbicara  membeberkan kejahatan korupsi yang diketahuinya.
Untuk  itulah  kenapa  perlunya produk hukum yang didalamnya mengamanatkan  untuk  dibangun  suatu lembaga  khusus  yang  bergerak  di bidang  perlindungan  saksi  dan  korban. Lembaga perlindungan saksi sebaiknya dibangun  berdasarkan  sisi  perspektif saksi  dan  korban  dengan  menjadikan faktor  keamanan  sebagai  prioritas utama. Saksi perlu diberi rasa kepercayaan  bahwa  pengadilan  yang akan dihadapinya adalah sebuah pengadilan  yang  berwibawa  dan  dapat dipercaya;  mampu  melindungi  dirinya sebelum,  pada  saat,  dan  setelah memberikan kesaksian. Dalam konteks berpikir  seperti  ini,  maka  yang dibutuhkan  bukan  hanya  pemberian fasilitas  keamanan  fisik  saja,  tetapi juga  jasa  konsultasi  psikologi.  Hal  ini selain  dapat  membantu  saksi  dan korban siap untuk memberikan keterangan,  juga  dapat  menjadi  alat bantu  memulihkan  saksi  sebagai  awal
persiapan  untuk  kembali  memulai hidupnya.
Di  Indonesia,  hal  perlindungan saksi nampaknya kurang cukup mendapat  perhatian  serius.  Namun sudah  ada  produk  hukum  yang mengakomodir perlindungan saksi terutama  dalam  kasus  pelanggaran
HAM berat. Undang-Undang
Pengadilan HAM UU Nomor 26 tahun 2000  secara  teoritis  juga  mengakui pentingnya  aspek  perlindungan  saksi dan  korban  dalam  proses  pemeriksaan
pengadilan kasus-kasus kejahatan
pelanggaran HAM berat.
Pasal  34  dari  UU  ini  menyatakan bahwa  aparat  penegak  hukum  dan aparat keamanan diharuskan menyediakan  perlindungan  bagi  saksi dan  korban.  Kemudian  sebagai  tindak lanjut  dari  UU  tersebut  Tanggal  13 Maret  2002  Pemerintah  mengeluarkan PP  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Tata Cara  Perlindungan  terhadap  korban dan  saksi  dalam  Pelanggaran  Hak Asasi Manusia yang Berat.
Buruknya  kualitas  perlindungan saksi  dan  korban,  juga  bersumber  dari buruknya  kualitas  pemahaman  Majelis Hakim  dan  Jaksa  Penuntut  Umum tentang  peran  sentral  jabatannya  untuk membantu  mencari  kebenaran  materil. Dalam  banyak  kesempatan,  Majelis Hakim  dan  Jaksa  Penuntut  Umum membiarkan  saksi-saksi  diintimidasi oleh penasihat hukum terdakwa melalui  berbagai  pertanyaan  yang menyudutkan  dan  bukan  dimaksudkan untuk  tujuan  mencari  fakta  dari peristiwa yang didakwakan.
Makna  perlindungan  saksi  tidak hanya  diperlukan  pada  saat  sebelum dan sesudah saksi memberikan
keterangannya  di  muka  persidangan. Penting  juga  untuk  memberikan  rasa aman  dan  percaya  diri  pada  saksi  dan korban  bahwa  persidanganlah  yang membutuhkan  keterangannya  untuk membantu  Pengadilan  memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya, bukannya dimaksudkan untuk menghukum  dan  memberikan  sanksi pada  saksi  karena  memutuskan  untuk memberikan  keterangannya  sebagai saksi.

## 1.2 Perumusan Masalah
Sesuai  dengan  judul  dan  latar belakang masalah di atas, maka penulis mengetengahkan  dua  permasalahan yaitu :
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan saksi  pelapor  dalam  tindak  pidana korupsi ?
2. Kendala-kendala  apa  sajakah  yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum  terhadap  saksi  pelapor tindak pidana korupsi ?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap  saksi  pelapor  tindak pidana  korupsi  sebagai  bagian integral dari komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di
Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa  saja  yang  dihadapi  dalam upaya melindungi saksi

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan adalah yuridis normatif
(hukum  normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 1
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu juga  digunakan  pendekatan  konsep
(Conseptual approach). Pendekatan konsep  ini  digunakan  dalam  rangka untuk melihat konsep-konsep perlindungan  hukum  terhadap  saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengertian saksi
Pengertian  saksi  sendiri  diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) dalam pasal 1 ayat (26) yakni :
1. "Orang  yang  dapat  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntuan dan peradilan  tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"
2. Pengertian saksi
Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian  saksi  yang  diatur dalam  KUHAP.  Saksi  dinyatakan sebagai orang yang hendak
1 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan  tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia lihat  sendiri  dan  atau  ia  alami sendiri.  Perbedaannya  dengan rumusan  dalam  KUHAP  ini adalah  bahwa  peran  saksi  mulai dari  tahap  penyelidikan.  Definisi ini  bila  kita  kaji  pembuat  UU coba  menjangkau  pada  saksi pelapor  yang  seringkali  terdapat dalam kasus-kasus korupsi.
Tentang pelapor sendiri sebenarnya  UU  Nomor  31  tahun 1999  telah  mengatur  di  dalam pasal  31  yang  menyebutkan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.
3. Saksi dalam Rumusan RUU
perlindungan  saksi  ini  dinyatakan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan untuk mendukung  proses  penyelesaian perkara pidana. Dalam
pengertiannya  saksi  terpisah  dari pihak-pihak yang berhubungan dengan  saksi.  Pembuat  UU  ini lebih memilah-milah antara pengertian  saksi  dengan  keluarga saksi.
4. Dalam  RUU  perlindungan  saksi dan  korban  dijelaskan  dalam  pasal 1  ayat  (6)  tentang  siapa  saja  yang dimaksud  dengan  keluarga  saksi  : "Keluarga  saksi  dan/atau  korban adalah orang-orang yang mempunyai  hubungan  darah  dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis
menyamping sampai derajat ketiga,
atau mempunyai hubungan perkawinan  dengan  saksi  dan  atau orang-orang yang menjadi
tanggungan  saksi",    Perlindungan dalam  artian  luas  seperti  tercantum dalam  pasal  1  ayat  (6)  RUU perlindungan  saksi  dan  korban diatas  mempunyai  daya  jangkau yang  cukup  luas,  karena  nantinya pelaksanaan  perlindungan  terhadap saksi  bukan  hanya  pada  saksi  itu sendiri, namun pihak-pihaklain yang  mempunyai  kaitan  dengan saksi juga mungkin saja membutuhkan perlindungan.
3.2. Teori atau sistem pembuktian
Di  dalam  lingkungan  Hukum  acara Pidana  dikenal  ada  beberapa  teori  atau sistem pembuktian 2 sebagai berikut :
1. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan  atau Conviction  Time Untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata hanya ditentukan  leh  keyakinan  hakim saja.  Meskipun  terdakwa  dengan alat-alat  bukti  yang  ada  terbukti melakukan  tindak  pidana  namun pembuktian
tersebut dapat dikesampingkan  oleh  keyakinan hakim. Demikian pula sebaliknya, meskipun  terdakwa  berdasarkan alat-alat  bukti  yang  ada  tidak terbukti  melakukan  tindak  pidana dapat  saja  dinyatakan  terbukti bersalah semata-mata karena berdasarkan keyakinan hakim.
2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Jilid II,  Cetakan  III,  Pustaka  Kartini,  Jakarta,
1993, hal. 797-800
2. Sistem Pembuktian menurut keyakinan berdasarkan  alasan yang jelas dan dapat diterima atau Conviction
Raisonee. Untuk menentukan  bersalah  tidaknya terdakwa,  keyakinan  hakim  harus berdasarkan  alasan-alasan  yang jelas  dan  dapat  diterima,  tidak semata-mata  keyakinan  hakim saja.
3. Sistem  Pembuktian  secara  positif menurut  Undang-undang.  Untuk menentukan terdakwa telah melakukan tindak pidana, semata- mata  tergantung  dari  alat-alat bukti  yang  sah  dengan  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  oleh peraturan perundang-undangan.
Meskipun  terdakwa  berdasarkan keyakinan hakim melakukan tindak  pidana,  jika  berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa tidak melakukan  tindak  pidana  hakim harus  tetap  memutus  terdakwa tidak melakukan tindak pidana.
Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-undang (Negative Wettelijk) Untuk menentukan  bersalah  tidaknya terdakwa  telah  melakukan  tindak pidana, tergantung dari keyakinan hakim yang didasarkan pada alat- alat  bukti  dengansyarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Hakim baru menyatakan terdakwa telah  terbukti  melakukan  tindak pidana  jika  hakim  mempunyai keyakinan  yang  didasarkan  alat- alat  bukti  dengan  syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan.
3.3 .

## Kekuatan pembuktian
Kekuatan  pembuktian  keterangan saksi dikorelasikan pada penjelasan  pasal  1  ayat  (27)
dengan  pasal  116  ayat  (2)  UU Nomor 8 tahun 1981 :
a. Memberikan keterangan yang
sebenarnya  sehubungan  dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Kata kunci pemeriksaan  saksi  adalah  tindak pidana yang sedang coba diungkap oleh penyidik.
b. Keterangan  saksi  yang  digunakan untuk  kepentingan  pemeriksaan Patokannya  menunjuk  pada  pasal 1 ayat (27) dan pasal 185 ayat (5).
Seperti  yang  ditegaskan  dalam pasal 185 ayat (5) yakni
"pendapat"  dan  "rekaan"  yang diperoleh  dari  hasil  pemikiran atau  kesimpulan  bukan  termasuk
dalam  keterangan  saksi.  Dengan penegasan dalam pasal ini pemeriksaan dapat diarahkan oleh penyidik  pada  pasal  1  ayat  (27)
unsur-unsurnya, yaitu  :
“Yang  ia  dengar  sendiri”  berarti  saksi mendengar  langsung  dengan  indera pendengarannya bukan hasil pendengaran dari orang lain. Dengan kata iain  peristiwa  itu  harus  didengar  secara pribadi oleh saksi yang bersangkutan.
“yang ia lihat sendiri”, Berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan kejadian peristiwa pidana sungguh-sungguh dilihat  oleh  mata  kepala  sendiri.  Tentu kebanyakan  saksi  tidak  mungkin  dapat melihat  secara  utuh  kronologis  atau rentetan peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Meski begitu tidak mengurangi arti
bahwa saksi yang dipanggil dan diperiksa sekurang-kurangnya melihat dengan mata  kepala  sendiri  sebagian  dari peristiwa pidana yang terjadi”.
“Atau  yang  dialami  sendiri  oleh saksi”,  saksi  seperti  ini  adalah  juga korban  atau  orang  yang  dirugikan  dari peristiwa tersebut”.
“Selain  itu  baik  pendengaran sendiri  maupun  pengalaman  sendiri  dan saksi,  harus  didukung  oleh  alasan "pengetahuannya",
Jumlah saksi diatur dalam pasal 185 ayat (2)  dengan  asasnya "Unus Testis  Nullus Testis", keterangan  satu  saksi  bukanlah kesaksian, artinya keterangan dari seorang  saksi  saja,  tidak  cukup  untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa,  jadi untuk  kepentingan  pembuktian  penyidik minimal harus menyiapkan 2 (dua) orang saksi. 3
Korupsi  mengakibatkan  mertabat bangsa menjadi rendah, kehidupan masyarakat  menjadi  tidak  tenteram kerena  masyarakat  harus  menanggung pajak  yang  tinggi  sebagai  akibat  dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah termasuk pinjaman IMF/CGI/World  Bank.  Korupsi  para pejabat  mengakibatkan  defisif  APBN. Defisit  APBN  tersebut  harus  ditutup, salah  satu  dengan  kenaikan  pajak, menaikkan  harga  BBM,  harga  PLN,  dan lain-lain.  Tetapi  sampai  saat  ini  belum terdapat  hukum  yang  memadai  untuk memberantas  korupsi  sehingga  tidak mungkin  dicapai  ketertiban  umum  (tidak
3 M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Sinar Grafika, Jakrta, 2000, hal. 140-142
terdapat Law  and  Order )  tanpa  upaya luar  biasa  berupa  terobosan-terobosan terhadap  korupsi.  Sampai  sedemikian parahnya  korupsi  di  Indonesia,  sehingga dari sudut pandang pihak asing, contohnya  seperti  yang  dikemukan  oleh Gary Goodpaster:
"in Reflections on Corruption in Indonesia that there is a common saying that Indonesia government employees are paid a salary to show up, not to work ."
Lemahnya respons yuridis di negara  kita  dalam  upaya  penyelesaian berbagai  kasus  korupsi  terutama  yang melibatkan pejabat-pejabat ataupun orang-orang penting yang identik dengan kekuasaan disebabkan salah satunya oleh tidak adanya mekanisme untuk melindungi  para  saksi  pelapor  tindak pidana  korupsi,  maupun  berbagai  kasus lainnya.  Peran  saksi  pada  keberhasilan suatu  proses  peradilan  pidana  sangat besar  dan  strategis,  tidak  sedikit  kasus korupsi yang menyangkut pejabat negara yang  kandas  di  tengah  jalan  disebabkan oleh  karena  ketiadaan  saksi  yang  dapat mendukung peran aparat penegak hukum.
Oleh  karenanya  keberadaan  saksi merupakan  suatu  unsur  yang  sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.  Peran  saksi  selama  ini  sangat jauh  dari  perhatian  masyarakat  dan penegak  hukum,  banyaknya  kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan  disebabkan  keengganan saksi  untuk  memberikan  keterangan karena mendapatkan ancaman dari pihak-
pihak tertentu, Lemahnya sistem perlindungan  saksi  semakin  tampak ketika  menyangkut  pembongkaran  kasus korupsi  atau  kejahatan  yang  dilakukan secara  terorganisasi (organized  crime).
Contohnya  adalah  pada  kasus  Bank  Bali yang  sangat  terkesan  ditutupi-tutupi karena banyaknya pejabat yang terlibat."
Keadaan  semacam  ini  tidak  bisa dibiarkan berlarut-larut dalam era transisi ini, karena waktu yang kita miliki sangat singkat untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan  nasional  akibat  ulah  para koruptor.  Bagaimana  masyarakat  tidak memilih  diam  saja  kalau  melihat  sudah banyak  saksi  pelapor  yang  memiliki idealisme  dan  kepekaan  yang  tinggi malah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik karena dilaporkan balik oleh orang yang semula dilaporkannya  sebagai  pelaku  tindak pidana  korupsi.  Sebagian  besar  kasus yang  dilaporkan  tersebut  melibatkan nama-nama  yang  terkenal,  memiliki kekuatan politik maupun pendanaan yang kuat.
Indonesian Corruption Watch (ICW)  dalam  data  yang  dimilikinya mencatat  sejumlah  kasus  saksi  pelapor yang  di  meja  hijaukan  sebagai  tersangka pencemaran  nama  baik.  Sementara  itu, kasus  utama  yang  dilaporkan  itu  sendiri sama  sekali  tidak  diproses.  Catatan  yang dibuat sejak tahun 1996 itu menunjukkan 80  persen  kasus  yang  dilaporkan  terjadi di  luar  DKI  Jakarta.  Dari  data  tersebut, 24  kasus  pelaporan  korupsi  berbalik mengenai  para  saksi  menjadi  kasus pencemaran nama baik. Beberapa laporan  pencemaran  nama  baik  justru melibatkan  otoritas  tertinggi  pengadilan, yakni Mahkamah Agung.
Nasib lebih ironis dialami Muchtar Lufthi.  Ia  melaporkan  dugaan  korupsi pengadaan  kapal  KMP  di  Pulau  Weh yang  melibatkan  Wali  Kota  Sabang Sofyan  Harun.  Kasus  itu  merugikan
negara  senilai  Rp  8,6  miliar.  Bukannya kasus  itu  yang  ditangani  polisi,  Muchtar Lufthi  malah  dilaporkan  ke  Polres Sabang.  Pasca  pelaporan  itu,  Polres Sabang mengeluarkan surat penangkapan terhadap  Muchtar.  Sekalipun  kasus  itu telah  dilaporkan  ke  Kejaksaan  Agung dan Mabes Polri, namun hingga sekarang tidak  jelas  penanganannya.  Anggota KPU  Chusnul  Mariyah  juga  pernah melaporkan pakar multimedia Roy Suryo Notodiprojo  ke  Polda  Metro Jaya  karena dianggap  mencemari  namanya.  Pasalnya adalah sebelumnya, Roy
Suryo melaporkan  dugaan  korupsi  pengadaan teknologi  informasi  di  KPU  yang dilakukan Chusnul. Roy sempat diperiksa polisi  meskipun  akhirnya  Chusnul  juga terjerat  oleh  KPK  sehubungan  dengan kasus yang sama. 4

## 3.4 Pengertian Korupsi
Secara  umum,  pengertian  korupsi adalah  perbuatan  yang  menyimpang  dari tugas-tugas  resmi  sebuah  jabatan  negara yang  merugikan  kepentingan  publik  atau masyarakat  luas  untuk  kepentingan  atau keuntungan  pribadi  maupun  golongan. 5 , selain  itu  pengertian  korupsi  juga  diatur dalam  UU  Nomor  31  tahun  1999  jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001, pada  Pasal  2  ayat  (I)  yang  berbunyi "Tindak  pidana  korupsi  adalah  setiap orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara...".
4 Sinar Harapan, “Ketika Laporan Berbalik Tuduhan” 27 Juni 2005
5 Suharko, “Anti  Korupsi,  Pemberantasan Korupsi  dan  Penguatan  Kemauan  Politik” 4/Mei/2004, hal.4
Langkah  penegak  hukum  akhir- akhir  ini  perlu  kita  hargai,  karena  mereka telah  mulai  menampakkan  prestasinya dengan  lebih  berani  membongkar  kasus dalam  waktu  yang  relatif  cepat,  Telah disebutkan di depan, bahwa korupsi adalah salah  satu  kejahatan  yang  rapi  dan terkoordinir sehingga sangat sulit ditembus dan diakses transparansinya oleh khalayak umum.  Kerapian  dan  terorganisirnya kejahatan  ini  salah  satu  sebabnya  adalah tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan yang  erat  hubungannya  dengan  kekuasaan dan  penguasa,  Perlindungan  terhadap  para saksi  tidak  kalah  pentingnya  seperti perlindungan yang perlu diberikan terhadap  para  jaksa  yang  melakukan penuntutan hukum terhadap para koruptor. Sebab  bila  jaksa  dilindungi  sementara saksi tidak ada yang melindungi, tentu saja proses  pemberantasan  korupsi  secara keseluruhan  tidak  akan  pernah  bisa maksimal. Lebih-lebih sekarang ini banyak fakta tentang merebaknya aksi-aksi intimidasi,  teror  dan  kekerasan  terhadap para  saksi  yang  berani  melawan  para koruptor,  kalau  tidak  ada  perlindungan jelas  negara  terlihat  setengah  hati  dalam memberantas  korupsi  karena  para  saksi yang  telah  banyak  jasanya  itu  harus memikul  resiko  sendiri,  Sejauh  ini Indonesia  memang  baru  memiliki  produk perundangan-undangan untuk
perlindungan  saksi  dalam  kasus  tindak pidana  terorisme.  Hal  ini  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2003 tentang  Tata  Cara  Perlindungan  terhadap Saksi,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan Hakim  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor  tindak  pidana  korupsi,  proteksi hukum serupa belum tersedia.
PP  Nomor  2  Tahun  2002  ini adalah  amanat  dari  Pasal  34  UU  Nomor 26  Tahun  2000  yang  mengatakan  bahwa saksi  dan  korban  pada  kejahatan  HAM
berat berhak untuk mendapatkan perlindungan.  Pengertian  perlindungan saksi  pada  PP  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban  dan  Saksi  Pada  Pelanggaran HAM berat Pasal 1 angka (1) PP tersebut menyebutkan :
“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan  untuk  memberikan  rasa  aman baik  fisik  maupun  mental,  kepada  korban dan  saksi,  dari  ancaman,  gangguan,  teror, dan  kekerasan  dari  pihak  manapun,  yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”
Dalam  pasal  4  PP  No  2  tahun 2002  tentang  Tata  Cara  Perlindungan Terhadap  Korban  dan  Saksi  Pada Pelanggaran HAM perlindungan meliputi: a. Perlindungan atas keamanan pribadi  korban  atau  saksi  dari ancaman fisik dan mental;
b. Perahasiaan  identitas  korban  atau saksi;
c. Pemberian  keterangan  pada  saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa  bertatap  muka  dengan tersangka.
Disebutkan pada pasal 8 ayat (1) bahwa : "Segala  biaya  yang  diperlukan untuk  pelaksanaan  perlindungan terhadap korban dan saksi
dibebankan
pada anggaran masing-masing  instansi  aparat
penegak hukum atau aparat keamanan."
Artinya  ada  niatan  baik,  bahwa saksi  itu  mendapat  tempat  yang  cukup dihargai,  yakni  kesaksiannya  dianggap diperlukan  oleh  pengadilan,  bukannya dia yang membutuhkan memberi kesaksian di pengadilan. Sehingga dalam dia  memberikan  kesaksian,  keselamatan dirinya  dijamin  oleh  adanya  sistem peradilan pidana yang berwibawa. Namun  yang  menjadi  indikator  betapa setengah  hatinya  pemerintah  dalam upaya menyelenggarakan peradilan adalah  anggaran  perlindungan  saksi  itu bukan  menjadi  Anggaran  dan  Biaya Tambahan,  namun  dibebankan  pada anggaran  instansi  aparat  penegak  hukum atau aparat keamanan.
Seperti  kita  tahu,  bahwa  aparat penegak hukum saat ini budgetnya sudah sangat  terbatas  dan  cenderung  kurang, masih  ditambah  harus  menanggung beban  biaya  perlindungan  saksi  dalam kejahatan tingkat tinggi.
Sedangkan dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  71  tahun  2000 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
Pasal 2 menyebutkan bahwa: "Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan  informasi  adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak  hukum  dan  atau  Komisi
mengenai  perkara  tindak  pidana korupsi".
Namun  syarat  sahnya  sebuah laporan  menurut  pasal  3  ayat  (1)  PP  ini mengatur  laporan  itu  harus  disampaikan secara tertulis dan disertai:
a. Data  mengenai  nama  dan  alamat pelapor, pimpinan Organisasi
Masyarakat, atau pimpinan Lembaga  Swadaya  Masyarakat dengan  melampirkan  foto  kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain;
b. keterangan mengenai dugaan pelaku  tindak  pidana  korupsi dilengkapi  dengan  bukti-bukti permulaan.
Sementara  untuk  melindungi masyarakat  yang  ikut  berperan  serta dalam  mencegah  Tindak  Pidana  Korupsi maka  pasal  5  PP  ini  mengatur  mengenai perlindungan saksi :
"Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3  ayat  (1)  berhak  atas perlindungan hukum baik mengenai  status  hukum  maupun rasa aman". Status  hukum  yang  dimaksud dalam  pasal  5  ayat  (1)  tersebut mempunyai artian bahwa status seseorang  pada  waktu  menyampaikan suatu  informasi,  saran,  atau  pendapat kepada  penegak  hukum  atau  komisi dijamin  tetap,  misalnya  status  sebagai pelapor  tidak  diubah  menjadi  sebagai tersangka.
Namun perlindungan tersebut tidak  diberikan  dengan  klausula  pada pasal 5 ayat(2) :
"Perlindungan  mengenai  status hukum  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  tidak  diberikan apabila  dari  hasil  penyelidikan atau  penyidikan  terdapat  bukti yang  cukup  yang  memperkuat keterlibatan  pelapor  dalam  tindak pidana korupsi yang dilaporkan". Hal  ini  untuk  mencegah  lolosnya jeratan terhadap pelaku yang melaporkan dugaan korupsi yang diperbuatnya dengan  tujuan  menghilangkan  jejak  dan mendapat  perlindungan  hukum  terhadap status dirinya.
Produk  hukum  yang  paling  dekat dengan upaya perlindungan yang ditujukan  bagi  saksi  pelapor  Tindak Pidana  Korupsi  adalah  Undang-undang Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang disebutkan  dalam  UU  tersebut.  Anggota KPK  telah  disumpah  untuk  tidak mengungkap atau melindungi nara sumber  Dalam  pasal  15  huruf  a  UU tentang  KPK  menyebutkan  sebagai berikut:
"KPK  berkewajiban  memberikan perlindungan  terhadap  saksi  atau pelapor yang menyampaikan laporan  atau  pun  memberikan keterangan  mengenai  terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Yang dimaksud memberikan perlindungan  diantaranya  ialah merahasiakan  identitas  pelapor, memberikan  jaminan  keamanan bagi pelapor maupun saksi dengan meminta bantuan kepolisian,  atau  dalam  bentuk penggantian  identitas  pelapor, juga  melakukan  evakuasi  serta perlindungan  hukum  terhadap
saksi  maupun  pelapor  tindak pidana korupsi".
Selama  belum  ada  Undang- undang  perlindungan  saksi  yang  mengatur lebih-lengkap  lagi  mengenai  tata  cara  dan wadah  apa  yang  akan  dibentuk  guna melindungi  saksi  pelapor  tindak  pidana korupsi  maka  KPK  harus  berinisiatif membentuk  unit  khusus  perlindungan saksi,  tidak  hanya  sekedar  merahasiakan identitas saksi atau pelapor, tapi juga harus memberi jaminan keamanan dan perlindungan  bagi  saksi  pelapor  maupun keluarganya.
maka produk hukum yang mengatur  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi seharusnya sudah disiapkan secara  lengkap,  seperti  misalnya  ketika pembuatan  UU  31  tahun  1999  yang  di dalamnya mengamanatkan partisipasi aktif masyarakat,  logikanya  pemerintah  juga harus  sudah  menyiapkan  regulasi  khusus yang  sederajat  dengan  regulasi  tentang pemberantasan  korupsi  yang  mengatur perlindungan  bagi  masyarakat  pelapor adanya dugaan korupsi.
4 .

## PENUTUP
4.1. Kesimpulan Berdasarkan  analisis  kasus  di
atas,  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap  saksi  tindak  pidana korupsi  di  Negara  Indonesia adalah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban dimana saksi diberikan perlindungan oleh suatu lembaga yaitu Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban untuk  dapat  dipergunakan  dalam proses  peradilan  tindak  pidana korupsi itu sendiri.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan  saksi  adalah  kurang terjaminnya keamanan saksi sebagai  konsekuensi  dari  belum adanya suatu bentuk regulasi yang khusus mengatur masalah perlindungan  saksi.  Banyaknya saksi  pelapor  yang  diajukan  oleh pihak  terlapor  ke  pengadilan dengan  tuntutan  pencemaran  dan Pelaku korupsi yang dekat dengan kekuasaan dan mempuyai pengaruh  jelas  menjadi  ancaman bagi  saksi  apabila  produk  yuridis untuk  melindungi  status  dan keberadaan  saksi  pelapor  belum juga dibentuk.

## 4.2 . Saran
Lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban (LPSK)  diharpkan  sebagai  satu-satunya lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap saksi terutama saksi pelapor  dalam  pekara  pidana  korupsi sehingga  saksi  tidak  terasa  terancam  dan bisa  membuka  kebenaran  fakta  dalam persidangan.
Catatan kaki  :
(1) Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metode Penelitian
Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang
2006, h..57
(2) M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP  Jilid  II,  Cetakan  III, Pustaka  Kartini,  Jakarta,  1993,  hal. 797-800
(3) M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan
Penerapan  KUHAP,  Sinar  Grafika,
Jakrta, 2000, hal. 140-142
(4) Sinar  Harapan,  “Ketika  Laporan
Berbalik Tuduhan” 27 Juni 2005 (5) Suharko, “Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Kemauan Politik” 4/Mei/2004, hal.4

## LITERATUR :
Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa
(Suatu  Pencarian),  UII  Press, Yogyakarta, 2005.
Baharuddin  Lopa,  Kejahatan Korupsi dan
Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2001 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia  Publishing,  Malang 2006, Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya.
R.  Wiyono,  Pembahasan  UU  Tindak Pidana  Korupsi,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2005
Martiman  Prodjohamidjojo,  Pembahasan
Hukum Acara Pidana, PT.
Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
Moeljatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana,
Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Luhut Pangaribuan, Hukum  Acara Pidana,
Djambatan, Jakarta, 2002 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN : Undang- Undang Dasar 1945
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
UU  Nomor  8  tahun  1981  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana UU  Nomor  31  tahun  1999  jo  UU  Nomor
21 tahun 2001 Tentang Korupsi
UU  Nomor  28  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas KKN
UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang
Peradilan HAM Berat
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi PP  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat PP  Nomor  71  Tahun  2000  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi PP  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Joeniarto,  R.  Demokrasi  dan  Sistem Pemerintahan  Negara,  Cetakan Kedua,  Bina  Aksara,  Jakarta,
1982. Joyep Rewokaho, Prospek Otonomi
Daerah  di  Negara  RI,  Rajawali
Press, Jakarta. 1991. Krishna,  Damarmurti  dan  Umba  Routa, Otonomi Daerah, Perkembangan,  Pemikiran  dan Pelaksanaannya, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 2004. Miriam Budihardjo, Demokrasi Di Indonesia,  Gramedia  Pustaka
Utama, Jakarta, 1984. Redaksi  Sinar  Grafika,  Undang-Undang
Otonomi Daerah 2004, Penerbit
Buku Perundang-undangan.
Sinar Grafika, Jakarta, Agustus, 2004.
Soehino,  Perkembangan  Pemerintah  Di
Daerah, Cetakan
Kelima,
Liberty, Yogyakarta, 1995.
Soerjono  Soekamto,  Pengantar  Penelitian Hukum,  Cetakan  Ketiga.  UI Press. Jakarta. Sumindhia,  Ninik  Widiyanti,  Kepala Daerah  dan  Pengawasannya, Cetakan  Pertama,  Bina  Aksara, Jakarta. 1982.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Tentang Pemerintahan Daerah