## DISKURSUS NASIONALISME DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM
Zetty Azizatun Ni’mah *
Abstract
Nationalism and democracy as a political thought brought by the West raises various intellectual responses in the world of Islam, created the idea of   pros and cons that have no end to be discussed. The pro assume that the idea of   nationalism and democracy even if brought by the West turns its values   can be adjusted to Islam, otherwise the opponent assumes ism brought by the West is aiming to dominate the Islamic world, various of arguments they put forward to respond to the two political thought. There is some debate over the relationship between Islam and democracy, appeared three different camps among Muslims. The first stronghold represented by those who explicitly reject the concept of democracy in any form. The second camp is represented by those who accept democracy based approach Normative that Islam contains elements of a democratic ideal. The most popular argument is the doctrine of shura baseline drawn from several passages in the Qur’an. The third are those who stand midway between receive and reject some aspects of democracy.

## Keywords; Nationalism, Democracy, Islamic Perspective
Abstrak
Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh Barat menimbulkan respon intelektual yang bervariasi di dunia Islam, menciptakan ide pro dan kontra yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Pihak yang pro berasumsi bahwa meskipun ide nasionalisme dan demokrasi dibawa oleh Barat, nilai-nilainya dapat diadaptasikan dengan Islam. Di sisi yang lain, pihak lawan berasumsi bahwa paham yang dibawa oleh Barat bertujuan untuk menguasai dunia Islam. Berbagai argumen mereka kemukakan untuk merespon kedua pemikiran politik tersebut. Ada beberapa debat tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, yang memunculkan tiga kelompok muslim yang berbeda. Kubu yang pertama dinyatakan oleh mereka yang menolak secara tegas konsep demokrasi dalam berbagai bentuk. Kelompok yang kedua dinyatakan oleh mereka yang menerima demokrasi berdasarkan pendekatan normatif bahwa Islam mengandung elemen-elemen ide demokrasi. Argumen yang paling populer adalah doktrin shura yang sejalan dengan beberapa ayat dalam al-Qur’an. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang berdiri di tengah antara menerima dan menolak beberapa aspek demokrasi.
Kata Kunci; nasionalisme, demokrasi, perspektif Islam.

## A.  Pendahuluan
Berabad-abad lamanya, model kesatuan politik yang bercorak imperium atau negara- dunia menjadi dasar untuk mengatur kehidupan politik umat Islam. Sejak Nabi Muhammad melembagakan Negara Madinah pada abad ke-7, sampai berakhirnya khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924, pemerintahan Islam melingkupi berbagai bangsa dan golongan etnik.
Pada seperempat abad pertama abad ke- 19, Nasionalisme dalam arti kata modern mulai menjadi isu yang secara kuat merasuki dunia Islam, dan kemudian berkembang dengan isme-isme lainnya, seperti demokrasi dan Sosialisme. Nasionalisme menyebar begitu pesat dari tahun 1870-an sampai 1914. Ini merupakan suatu akibat gabungan dari perubahan-perubahan politik maupun sosial, ditambah lagi situasi internasioanal yang memberikan banyak alasan untuk mengungkap berbagai permusuhan terhadap imperialis asing. Imperialisme sendiri muncul dengan
* Guru MAN Kediri II Kota Kediri
adanya persaingan antara negara-negara kebangsaan di Eropa, kemudian berkembang dalam memperebutkan negeri-negeri jajahan. Awalnya penjajahan merupakan usaha pengembangan perdagangan atau berdasakan motif ekonomi, dalam perkembangan selanjutnya motif utama penjajahan itu bukan untuk menaklukkan, tetapi bersumber dari persaingan fanatisme nasional di antara negara-negara Eropa. 1
Sasaran penjajahan tentu akan diarahkan pada negeri-negeri yang masih terbelakang; Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dari sini akhirnya banyak negara terjajah menyadari bahwa mereka dikuasai orang lain, dan dengan terpengaruhnya segelintir orang terdidik (oleh pedidikan Barat) yang kemudian mempengaruhi masa, Nasionalisme menjadi bagian dari semangat perjuangan mereka. Karenanya kemudian muncul perpolitikan masa yang memberikan dukungan bagi Nasionalisme. 2 Sejak awal, pemahaman umat Islam hanya pada al-ummah  al-Islamiyyah, di mana tiap- tiap muslim adalah saudara tanpa terbatas pada wilayah geografis, asal-usul dan bangsa. Pemahaman ini secara historis didasarkan pada upaya Nabi SAW. menyatukan umat Islam menjadi satu umat ( Ummah  Wāhidah) seperti tercermin dalam Piagam Madinah. 3 Walaupun konsep ummah tetap dipertahankan dan kenyataannya masih mendapat pengikut yang cukup besar sampai hari ini, keberadaannya sungguh jauh berbeda dengan masa Nabi SAW. Masuknya ide Nasionalisme ke dalam komunitas muslim sejalan dengan masuknya imperialisme, muncul pro dan kontra antara pendapat yang berpegang teguh pada Ummah atau beralih pada prinsip Nasionalisme yang berkembang dan terbukti mendapat respon positif dari Barat. Bagi
1 Barbara Ward, Manusia Dalam Kemelut Ideologi, (Bandung: Iqra, 1982), hlm. 32
2 Moh. Asror Yusuf, Persinggungan  Islam  dan  Barat;  Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), hlm. 125.
3 Moh. Asror Yusuf, Persinggungan  Islam  dan  Barat;  Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi, hlm. 127
yang merasa konsep Ummah sangat sulit diterapkan untuk memecahkan krisis dan mengusir para imperialis dari wilayah Islam, cenderung mengambil konsep baru yang dianggap relevan. Maka muncul gagasan Pan Turkisme, Nasionalisme Arab dan Nasionalisme. Sementara bagi yang tetap berpegang pada konsep Ummah merasa perlu untuk mempertahankannya atau mengajukan gagasan Pan Islamisme.
Keterlibatan Islam dalam proses pembangunan politik modern terutama dipengaruhi oleh gagasan-gagasan modernisme Islam yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Jamaludin al-Afghani (1838-1897 M) dan Muhammad Abduh (1849- 1905 M). Kaum modernis adalah mereka yang melakukan artikulasi dan upaya penyadaran untuk mereformulasikan nilai-nilai dan prinsip- prinsip Islam dalam pemikiran modern atau untuk menyatukan pemikiran dan institusi- institusi modern dengan tradisi Islam. 4
John L. Esposito telah mendiskripsikan berbagai sumbangan ide-ide modern terhadap pemikiran politik Islam modern dan terhadap pembangunan politik di negara-negara Muslim. Menurutnya, dukungan para reformer mengenai proses asimilasi membantu perkembangan transformasi pengertian tentang kepercayaan- kepercayan dan institusi-institusi tradisional untuk mengakomodasi dan melegitimasi perubahan politik dan sosial modern. Hal ini berakibat generasi-generasi muslim masa depan, baik yang berorientasi tradisionalis maupun modernis akan memandang konsep- konsep tradisional mengenai konsensus masyarakat dan musyawarah menjadi bentuk- bentuk pemerintahan perwakilan parlementer, karenanya menerima bentuk Nasionalisme dan Sosialisme Islam. Penggunaan ijtihād mempunyai andil besar untuk menciptakan respon-respon yang segar atas kondisi-kondisi modern yang ada. 5
4 Masykuri Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna; Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 2.
5 John L.Esposito, John O.Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 3.
Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran yang baru dikenal di dunia Islam menjadi bahan yang tak ada habisnya untuk diperdebatkan, antara kubu yang menerima dan menolak. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran-pemikiran yang pro dan kontra terhadap Nasionalisme dan demokrasi di dunia Islam.

## B.  Nasionalisme dan Demokrasi
1.  Nasionalisme
Belum ada pengertian Nasionalisme yang disepakati, tetapi kalau dilacak, istilah ini berasal dari kata nation atau naissance dalam kamus Prancis kuno, yang berarti tanah kelahiran, atau sepadan dengan kata Patria (tierra ) yang dalam kamus Spanyol diartikan tanah kelahiran, tempat atau kota raja di mana seseorang dilahirkan atau suatu daerah propinsi atau distrik dari suatu kerajaan atau negara. 6 Nasionalisme  telah  didefinisikan  para tokoh dengan berbagai cara. Hans Kohn mendefinisikan  Nasionalisme  sebagai  suatu keadaan pikiran yang di dalamnya kesetiaan tertinggi dari seorang individu dirasakan bagi negara bangsanya. 7 Joseph Ernest Renan (1823- 1892 M) mengemukakan bahwa munculnya satu bangsa adalah karena satu kelompok manusia yang mau bersatu, di mana syarat persatuan itu adalah kehendak untuk bersatu. 8 Menurut Otto Bauer (1882-1939 M), paham bangsa muncul karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib yang sama. 9 Lois Snyder berpendapat bahwa Nasionalisme adalah hasil dari perpaduan faktor-faktor politis, ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu taraf di dalam
6 Moh. Asror Yusuf, Persinggungan  Islam  dan  Barat;  Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi, hlm. 123-124
7 Hans Kohn, Nasionalisme; Arti dan sejarahnya, (Jakarta: PT Pembangunan, 1976), hlm. 11. Hal ini juga dijelaskan dalam bukunya Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 79.
8 Badri Yatim, Soekarno;  Islam  dan  Nasionalisme, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 60
9 I Wayan Badrika, Sejarah  Nasional  Indonesia  dan  Umum, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 202
sejarah. 10 Dari sekian banyak definisi, walaupun terdapat perbedaan dalam perumusannya, namun terdapat unsur-unsur yang disepakati. Yang terpenting di antaranya adalah kemauan untuk bersatu dalam bidang politik dalam suatu negara kebangsaan. Jadi Nasionalisme itu dianggap sudah muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan.
Bermula dari wilayah Eropa Barat–lah untuk pertama kalinya bibit-bibit Nasionalisme mulai muncul. Nasionalisme hadir seiring dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat Eropa. Kisah ini dimulai pada akhir abad pertengahan (sekitar abad 18), ketika feodalisme runtuh 11 , yang kemudian diikuti dengan jangkauan lebih luas yang sedikit demi sedikit melahirkan rasa nasionalis. 12
Pada periode ini (1870-1914), Nasionalisme bersaing memperebutkan massa pendukung dengan dua ideologi lainnya; Sosialisme yang daya tarik kuatnya terhadap massa proletariat 13 dan religiusitas yang daya tariknya kepada masyarakat fanatik beragama. Namun
10 I Wayan Badrika, Sejarah Nasional Indonesia dan Umum, hlm. 203 11 Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya, melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan atau kesatria dan kelas bangsawan lainnya ( vassal ) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum ) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord ). Lihat, Wikipedia, “Feodalisme”, Wikipedia Bahasa Indonesia (on  line),  http://id.wikipedia.org/wiki/Feodalisme, diakses tanggal 29 Oktober 2011.
12 Acep zamzam Noor, Zuly Qadir, dkk, NU Muhammadiyah Bicara Nasionalisme, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hlm. 183. 13 Proletariat (dari Latin proles ) adalah istilah yang digunakan  untuk  mengidentifikasikan  kelas  sosial  rendah; anggota kelas tersebut disebut proletarian . Awalnya istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan orang tanpa kekayaan; istilah ini biasanya digunakan untuk menghina. Di era Roma Kuno, penamaan ini memang sudah ada dan bukan hanya orang tanpa kekayaan saja, melainkan juga kelas terbawah masyarakat tersebut. Hal ini terjadi sampai Karl Marx mengubahnya menjadi istilah sosiologi yang merujuk pada kelas pekerja. Lihat, Wikipedia, “Proletariat”, Wikipedia Bahasa Indonesia (on  line),  http://id.wikipedia.org/wiki/Proletariat. diakses tanggal 29 Oktober 2011.
kadang-kadang terjadi kerjasama dengan lainnya, seperti persekutuan Nasionalisme dan agama yang ada di Irlandia dan Polandia. 14 Sosialisme dan Nasionalisme adalah dua ideologi yang bisa jadi tidak sejalan. Nasionalisme cenderung dibatasi oleh wilayah geografis tertentu, sementara Sosialisme tidak demikian. Sosialisme merupakan gerakan proletariat yang bisa menjangkau seluruh belahan dunia dengan semangat sama, yaitu melawan kaum borjuis. Sosialisme adalah inter-Nasionalisme , atau setidak-tidaknya non-nasionalis. Revolusi Rusia mencoba membangun negara berdasar ideologi belaka. Masyarakat baru Rusia bukanlah bersifat Rusia saja, melainkan pelopor kaum proletar yang tertindas di seluruh dunia. Baik Lenin 15 maupun Trotzky tidak percaya bahwa revolusi Rusia berhasil jika dalam waktu bersamaan tidak menyebar ke seluruh dunia. Tetapi pemahaman Lenin tersebut diabaikan setelah Stalin 16 menyatakan “Sosialisme di satu negara” pada tahun 1928. Peranan ideologi Sosialisme internasionalis kemudian diganti dengan Sosialisme Nasionalisme. Dengan demikian,
14 Keadaan ini juga terjadi di Indonesia, yaitu masa pemerintahan Soekarno dengan Teori NASAKOM nya, menggabungkan antara nasional, religi dan sosialis. Lihat, Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, hlm. 31 15 Lenin adalah seorang revolusioner komunis Rusia, pemimpin partai Bolshevik, Perdana Menteri Uni Soviet pertama, Kepala Negara de facto pertama Uni Soviet dan pencipta paham Leninisme. Lihat, Wikipedia, “Lenin”, Wikipedia Bahasa Indonesia (on  line),  http://id.wikipedia.org/ wiki/Vladimir_Lenin, diakses tanggal 3 November 2011.
16 Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dan seorang diktator yang sangat lalim, dikenal juga dengan sebutan “Manusia Baja” sebagai namanya (Stalin atau Steel Man ). Ia diperkirakan telah memerintahkan pembunuhan sekitar 30 juta jiwa penduduk Rusia dan negara-negara sekitarnya. Ia juga dikenal sebagai orang yang membenci agama. Awalnya ia masuk seminari di Tbilisi, namun ia kemudian menjadi tidak percaya adanya Tuhan setelah membaca buku Asal-usul Spesies karya Charles Darwin. Ia tampil sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Saingan utama Stalin adalah Leon Trotsky. Ketika akhirnya seluruh partai berada di dalam genggaman Stalin, Trotsky berhasil diusir keluar dari Uni Soviet kemudian dibunuh di Meksiko sekitar tahun 1940. Dan ketika Lenin meninggal dunia tanggal 21 Januari 1924, Stalin tampil sebagai pemimpin Uni Soviet yang baru. Lihat, Wikipedia, “Stalin”, Wikipedia Bahasa Indonesia (on  line),  http://id.wikipedia.org/ wiki/Josef_Stalin, diakses tanggal 3 november 2011.
Nasionalisme terus mendapat sambutan positif di kalangan dua ideologi lainnya. 17
Menurut Badri Yatim, tokoh nasionalis Indonesia; Soekarno, membedakan konsep Nasionalisme menjadi dua; Nasionalisme Barat dan Nasionalisme Timur. Dalam hal ini Nasionalisme Barat selalu ditempatkan pada posisi yang negatif, dan Nasionalisme Timur pada posisi yang positif. Beberapa ciri dari Nasionalisme Barat dalam pandangan Soekarno adalah;
a.  Nasionalisme Barat mengandung demokrasi yang berawal dari revolusi Prancis. 18 Demokrasi yang dijalankan hanyalah demokrasi politik, bukan dalam ekonomi. Kemenangan kaum Borjuis pada revolusi Prancis melahirkan demokrasi parlementer, yang biasa disebut demokrasi liberal. Demokrasi semacam ini kemudian melahirkan Kapitalisme.
b.  Perkembangan Nasionalisme yang dijiwai oleh Kapitalisme telah melahirkan Imperialisme yang mencelakakan manusia. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan akan bahan mentah dan rasa kebangsaan yang agresif.
c.  Lahirnya Nasionalisme yang didasarkan atas kekuatan dan self interest memunculkan Nasionalisme yang sempit dan ekstrem yang berakibat lebih lanjut pada munculnya konflik, permusuhan dan pertikaian antara Nasionalisme. 19
Kalau Nasionalisme Barat merupakan Nasionalisme yang bersifat chauvinistis yang saling serang menyerang, maka menurut Soekarno Nasionalisme Timur adalah; a.  Suatu Nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti,
b.  Nasionalisme yang memperjuangkan kehidupan,
c.  Nasionalisme yang mengandung perjuangan untuk kemanusiaan. 20
17 Moh. Asror Yusuf, Persinggungan  Islam  dan  Barat,  Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi, hlm. 125.
18 Revolusi Prancis terjadi tahun 1789 yang merupakan reaksi keras rakyat atas kedaulatan mutlak raja. Lihat, Hans Kohn, Nasionalisme; Arti dan sejarahnya, hlm. 30. 19 Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, hlm. 72
20 Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, hlm. 76
Nasionalisme Timur memberikan kesamaan konsep bagi para tokoh-tokoh seperti Mahatma Ghandi, Rabindranath Tagore, Arabindo Ghose, Mustafa Kamil, Jose Rizal, Dr. Sun Yat Sen dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah tokoh-tokoh tersebut adalah bangsa Timur yang sama-sama sengsara akibat adanya penjajah Barat dan sama-sama berjuang mencapai kemerdekaan, karena itu gerakan nasional di setiap negeri Timur saling mempengaruhi.
2. Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dēmokratía berarti “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata dêmos “rakyat” dan Kratos “kekuasaan”. 21 Adapun pengertian demokrasi secara terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut; a.  Joseph. A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat,
b.  Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa,
c.  Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan- tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih, d.  Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan
21 Lihat, Wikipedia, “Demokrasi”, Wikipedia Bahasa Indonesia ,  http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi,  diakses tanggal 28 Oktober 2011.
umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik, 22 e. John  Lock  dengan  pemikiran  filosofisnya tentang pemberdayaan demokrasi liberal beranggapan bahwa kekuasaan merupakan hasil perjanjian sosial ( the contract sosial) dan tidak bersifat mutlak. Oleh sebab itu, kekuasaan bukan berasal dari Tuhan tidak datang dengan cara turun temurun, dan kekuasaan tidak atas dasar teks kitab suci. Pembatasan kekuasaan menjadi sangat penting, sebab kekuasaan dari kesepakatan warga dengan penguasa negara yang dipilihnya, 23
f.  Jean Jacques Rousseau, pemikirannya tentang demokrasi ada pada karya besarnya Du Contract Social, 24 menurutnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik. Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan.
Konsep demokrasi yang dipahami secara beragam ini, dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subjektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang
22 Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. Ubaedillah dkk, Demokrasi,  Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ( Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 131.
23 Firdaus Syam, Pemikiran  Politik  Barat;  Sejarah,  Filsafat, Ideologi  dan  pengaruhnya  terhadap  Dunia  ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 129.
24 Karya Du Contract Social dibakar oleh pemerintah Geneva karena mengkritik pemerintahan, meskipun Geneva merupakan Republik yang didukung Rousseau, tapi dalam praktiknya dikuasai beberapa kelompok keluarga, dan ini menurutnya adalah bentuk pemerintahan terburuk karena kedaulatan dari tangan rakyat beralih ke tangan keturunan aristokrat. Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan pengaruhnya terhadap Dunia ke-3, hlm. 58 .
perlu dirisaukan. Karena hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat. Dalam prespektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis. 25 Sedikit berbeda dengan pandangan para ahli di atas, pakar politik Indonesia Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. 26 Pendapat di atas senada dengan apa yang diungkapkan Masdar Hilmy, bahwa konsep demokrasi mencakup dua hal; Pertama, demokrasi institusional atau prosedural seperti yang telah dikemukakan Joseph A Scumpeter sebagai “kesepakatan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk menentukan sebuah perjuangan kompetitif yang mewakili suara rakyat”.  Definisi  demokrasi  yang  lain  telah dikemukakan oleh David Beetham sebagai “Sebuah modus pembuatan keputusan tentang sejumlah peraturan dan kebijakan yang secara kolektif bersifat mengikat di mana rakyat menjalankan kontrolnya”. Kedua, demokrasi juga melingkupi nilai-nilai substansif seperti kemerdekaan (liberty ), kebebasan( freedom), kesederajatan (equality), keadilan (Justice), toleransi dan penegakan hukum. 27 25 Istilah ini lebih populer dengan sebutan “dari, oleh dan untuk rakyat” atau goverment of the people, by the people, for the people, yang diistilahkan oleh negarawan Amerika Abraham Lincolm, lihat Wikipedia, “Abraham Lincolm”, Wikipedia Bahasa Indonesia (on  line),  http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_ Lincoln, diakses 15 november 2011.
26 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 3. Hal ini juga dijelaskan dalam Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. A Ubaedillah dkk , Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani , hlm. 132.
27 Masdar Himy, Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus Demokrasi  Indonesia  Pasca  Orde  Baru, (Yogyakarta : Kanisius, 2009), hlm. 28-29.
Demokrasi prosedural dijelaskan lebih jauh oleh Robert Dahl sebagai bentuk pemerintahan yang memenuhi sejumlah kriteria berikut; a.  Kompetisi yang bebas dan periodik di antara sekurang-kurangnya dua calon yang dilakukan bagi semua posisi pembuat keputusan yang efektif. Hasil akhirnya adalah suksesi pemerintahan yang damai, b.  Keberadaan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan umum. Seluruh populasi dewasa diizinkan mengikuti pemilihan umum, hak untuk memilih itu bersifat universal,
c.  Terdapat jaminan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, semacam kebebasan berekspresi, kebebasan media, kebebasan untuk bergabung dan membentuk partai politik,
d.  Para pemimpin dianggap akuntabel secara publik selama mereka memegang kantor pemerintahan. Ini membutuhkan sarana memecat pemimpin dari kantor mereka jika melanggar hukum. 28
Pemikiran ini juga mirip dengan pendapat Din Syamsuddin. Menurutnya demokrasi dalam pemerintahan ditopang dengan beberapa hal; a.  Persamaan Hak politik ( political  equality) , yang mengandung arti persamaan hak dalam memilih,
b.  Kebebasan Politik ( political freedom) , yaitu berkaitan dengan tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam arti yang luas, c.  Kontrol rakyat terhadap negara. 29

## C. Respon Dunia Islam terhadap Nasionalisme dan Demokrasi
1.  Respon Islam terhadap Nasionalisme Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh Barat menimbulkan berbagai respon intelektual dalam dunia Islam, yaitu munculnya pemikiran
28 Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, hlm. 7-9.
29 Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 34.
pro dan kontra yang tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Pihak pro beranggapan bahwa ide Nasionalisme dan demokrasi walau dibawa oleh Barat ternyata nilai-nilainya bisa disesuaikan dengan Islam, sebaliknya pihak kontra beranggapan bahwa isme-isme yang dibawa oleh Barat bertujuan untuk mendominasi dunia Islam. Berbagai macam argumen yang mereka kemukakan untuk merespon dua pemikiran politik tersebut. Nasionalisme yang muncul dari perjuangan melawan kekuatan penjajah yang berkuasa dan Nasionalisme yang berasal dari suatu negeri yang tidak pernah mengalami penjajahan mengandung perbedaan yang sangat besar. Penjajahan yang menyerang secara langsung harga diri suatu kelompok masyarakat, meninggalkan sebuah trauma yang hanya bisa disembuhkan dengan waktu. Di Eropa nilai-nilai nasionalis ada hubungannya dengan bangkitnya kelas menengah. Para raja memanfaatkan Nasionalisme untuk mendapatkan dukungan dari kelas menengah melawan golongan bangsawan dan gereja. Sebaliknya, Nasionalisme di dunia Islam memiliki peran ganda, yaitu sebagai katalisator utama dari perpecahan kemaharajaan Usmaniyah dan sebagai penyulut semangat massa melawan kekuasaan penjajah.
Wilayah Islam bersentuhan dengan ide Nasionalisme Prancis ketika Napoleon menduduki Mesir tahun 1798 M. Salah satu ide yang dibawa Napoleon adalah ide kebangsaan yang terkandung dalam maklumatnya, bahwa orang Prancis merupakan suatu bangsa ( nation) dan kaum Mamluk adalah orang asing yang datang ke Mesir dari Kaukus. Jadi sungguhpun Mamluk Islam, tetapi berlain bangsa dengan orang Mesir. Ide Nasionalisme ini memang belum serta merta mempengaruhi pemahaman umat Islam Mesir waktu itu. Ide ini baru mengemuka dalam wacana pemikiran di lingkungan Muslim saat pertama kali diajukan oleh al-Tahtawi. 30 Rifa’ah  Rafi’  al-Tahtawi  yang  pernah tinggal di Prancis (1826-1831), menjadi tokoh yang berpengaruh dalam menyebarkan
30 Moh. Asror Yusuf, Persinggungan  Islam  dan  Barat;  Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi, hlm. 126
gagasan Nasionalisme melalui bukunya yang menggambarkan pengalaman dan pengamatannya atas kebangkitan Nasionalisme di Eropa. Karenanya, tidaklah mengejutkan apabila pada pertengahan abad ke-19 istilah-istilah semacam tanah air, bangsa dan konsep-konsep terkait lainnya mulai muncul dalam bahasa Arab dan Turki 31 . Dia menyatakan pentingnya Patriotisme ( hubb al-waṭan) untuk dimiliki setiap orang. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Dengan ide hubb al-waṭan ini, maka pemahaman “seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap muslim” telah bergeser tekanannya. Tanah air sekarang ditekankan artinya pada tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Menurutnya, patriotisme suatu sarana untuk mengawasi gap antara wilayah Islam dan Barat. Para pendukung Nasionalisme awal ini beranggapan, bahwa kaum muslim seharusnya meminjam ilmu pengetahuan yang di kembangkan Barat, sembari tetap teguh pada ajaran Islam yang sejati. 32
Menurut Ziauddin Sardar, Pan-Arabisme agresif yang berkobar-kobar di masa Abdul Nasser merupakan ungkapan perasaan anti penjajah. Pada masa pasca penjajahan, perasaan ini tetap tertanam untuk melawan Imperialisme, suatu hasil “kemajuan ideologis” di bawah pengaruh Marxisme 33 . Di negeri Parsi, Reza Syah Pahlavi mengiklankan suatu Nasionalisme Parsi yang mendasarkan diri pada kultur Parsi yang dicampur dengan ajaran Syi’ah agar bisa menjadi adonan yang enak. 34
31 Konsep Eropa tentang patria mulai mempengaruhi kata watan dalam Bahasa Arab, atau Vatan dalam bahasa Turki. Kata itu memberi muatan baru pada pengertian politis konsep tanah air. Lihat Moh. Asror Yusuf, Persinggungan Islam dan Barat; Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi, hlm.123.
32 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme,  Modernisme  hingga  Postmodernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 27
33 Marxisme mempunyai tujuan jangka panjang yang serupa (komunisme tanpa negara), musuh politik yang sama melawan target-target struktural yang sama (kapitalisme dan pemerintahan) yang eksis saat itu. Lihat, Wikipedia, “Marxisme”, Wikipedia Bahasa Indonesia ,  http://id.wikipedia.org/wiki/ Anarkisme_dan_Marxisme, diakses tanggal 28 Oktober 2011.
34 Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam, hlm. 80
Di anak benua India, Nasionalisme muncul sebagai seruan keadilan untuk berdirinya suatu tanah air bagi umat Islam, yang dikembangkan menjadi negara-bangsa Pakistan. Di sinilah Nasionalisme menemukan ungkapan “Islami”. Pada mulanya seruan Liga Muslim 35 untuk pendirian negara Pakistan bukanlah seruan nasionalis, melainkan seruan untuk mendapatkan hak-hak umat Islam dari anak benua India agar bisa menentukan nasib mereka sendiri. 36 Tapi para pencipta Pakistan menyamakan partai Liga Muslim dengan negara. Karena itulah tidak mengherankan, bahwa setelah Pakistan terbentuk, Islam menguap dan Nasionalisme menancapkan akarnya. 37 Nasionalisme Kemal Attaturk adalah dari jenis yang sama sekali berbeda. Pokok gerakannya adalah kebanggaan sebagai orang Turki dan kebanggaan meniru Eropa. Menurutnya, hanya ada satu peradaban dan Turki harus menirunya dalam semua bidang. Dia menganggap yang Islam sebagai suatu penghalang nyata di jalan peradaban yang akan ditempuhnya. Dia mendambakan tidak adanya kekangan Islam di Turki, kekhalifahan  harus  dihapuskan,  sekolah/ akademi/universitas harus di-Barat-kan, para sarjana tradisional harus disingkirkan, bahkan huruf Arab dan kopiah Arab harus diganti. Kebijaksanaan dan administrasi model-model
35 Liga Muslim India ( All-India Muslim League ), didirikan di Dhaka pada tahun 1906, adalah partai politik di Kemaharajaan Britania yang memainkan peran penting selama pergerakan kemerdekaan India dan kunci utama dalam pendirian Pakistan sebagai negara Islam di sub benua India. Setelah kemerdekaan India dan Pakistan, Liga ini berlanjut sebagai partai kecil di India. Lihat, Wikipedia, “Liga Muslim India”, Wikipedia Bahasa Indonesia ,  http://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Muslim_India, diakses tanggal 28 oktober 2011.
36 Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam, hlm.81 37 Ayub Khan dalam konstitusi kedua pada 1962 mengubah nama negara Pakistan dari Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan (membuang kata Islam) dan menghapus klausa “Kedaulatan Tuhan” yang membatasi negara, tapi tahun 1963 Ayub dipaksa tunduk pada kekuatan agama dan memulihkan ketentuan-ketentuan yang sudah dihapus. Lihat John L.Esposito dan John O.Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, hlm.140.
Eropa harus diketengahkan. Semangat Kemal Attartuk untuk mematikan Islam benar-benar tak ada bandingannya. Sekalipun begitu, pembaharuan modernis yang dilakukannya hanya memberikan sedikit kebaikan buat Turki. 38
Sudah banyak dilakukan usaha untuk menyatukan ajaran nasionalis dengan ajaran Islam. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berusaha menggabungkan Islam dengan teknikisme lewat sarana politik Pan-Islamisme. Ziya Gohalp berusaha menghubungkan Pan- Islamisme dengan Nasionalisme Turki dan modernisasi. Reza Syah Pahlavi menyatukan Nasionalisme Parsi dengan ajaran Syi’ah. Boumedienne memimpin Al-Jazair dengan mengambil bentuk negara sosialis-nasionalis dan Islam. Yang terakhir, Teori Internasional Ketiga 39 dari  Kolonel  Muammar  Qaddafi 40 berusaha menyatukan agama, Nasionalisme dan Sosialisme sebagai tiga kekuatan yang menggerakkan sejarah. 41
Pada Konferensi Pemuda Islam Internasional di Tripoli (2-12 juli 1973) yang diselenggarakan oleh Seruan Masyarakat Islam, Teori Internasioanal Ketiga diketengahkan pada sekelompok sarjana dan tokoh intelektual Muslim terpilih. Rapat ini mengeluarkan suara bulat dalam menolak Teori Internasional Ketiga. Konperensi ini terutama menjelaskan bahwa Islam tidak dapat disatukan dengan
38 Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam , hlm. 82 39 Teori internasional ke tiga adalah sebagai tandingan bagi kapitalisme dan juga komunisme. Hal pokok di sini adalah rakyat di pedesaan atau semua karyawan pabrik harus berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan bagi negara, serta ikut andil dalam konferensi-konferensi rakyat(mu’tamirat). Lihat William Montogomery Watt, Fundamentalis  dan  Modernitas  dalam  Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 58 40 Ideologi  Qaddafi  sebagian  besar  didasarkan  pada Nasserisme , pencampuran Nasionalisme Arab, aspek “negara kesejahteraan”. Dia menyebut sistem “ Sosialisme Islam “. Wikipedia,  “Muammar  Gaddafi”, Wikipedia Bahasa Indonesia , http://wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi, diakses tanggal 29 oktober 2011.
41 Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam, hlm. 85
Nasionalisme maupun Sosialisme. Argumentasi menentang Nasionalisme dan Sosialisme adalah;
a.  Nasionalisme menuntut dan mempertahankan, kalau perlu dengan kekerasan, kesetiaan penuh tidak boleh ditawar lagi dari rakyat pada bangsanya. Dia tidak mengakui adanya sesuatu pun yang melebihi unit bangsa. Islam di lain pihak menuntut kesetiaan, kepatuhan dan bakti kepada Tuhan yang Esa tidak mengakui adanya kesetiaan lain,
b.  Nasionalisme adalah bentuk kesukuan dan Islam menentang kesukuan. Didukung sejarah hidup Rasulullah SAW yang berjuang menantang ajaran kesukuan yang merajalela di Arab,
c.  Nasionalisme telah meningkatkan jumlah negara-bangsa yang menuntut kemajuan demi kepentingannya sediri dengan mengesampingkan pihak lain. Inilah penyebab  konflik  antara  satu  bangsa dengan bangsa lain,
d.  Nasionalisme ditunjang beberapa faktor seperti teritorial, bahasa, budaya, dan keunggulan ras. Islam sebaliknya tidak mengakui  batasan  geografis,  bahasa budaya maupun ras,
e.  Meningkatnya Nasionalisme menandai perpecahan final dari dunia Islam ke dalam negara-negara bangsa,
f.  Nasionalisme di dunia Muslim telah membuat Dar al-Islam terpecah-belah, lemah dan berada di bawah kekuasaan Kapitalisme penjajah, Zionisme dan Komunisme.
g.  Baik Sosialisme maupun Kapitalisme, harus dipaksakan dan dipertahankan lewat kekuatan bersenjata yang dipegang oleh golongan borjuis, atau sesudah terjadinya revolusi dari golongan proletar. Pada prakteknya, Sosialisme hanya mengarah pada Kapitalisme. 42
Penentangan terhadap Nasionalisme ini juga dilakukan oleh tokoh Indonesia,
42 Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam, hlm. 86
sebagaimana diungkapkan Bahtiar Efendy, yaitu Ahmad Hasan, pemimpin organisasi reformis Persatuan Islam (Persis). Dia mengkritik Nasionalisme sebagai sesuatu yang berwatak chauvinistik. Menurutnya, posisi nasionalistik seperti itu sebanding dengan paham orang- orang Arab mengenai chauvinisme kesukuan (‘ aṣabiyah) sebelum datangnya Islam. Hal ini dilarang oleh Islam, karena praktik itu akan menjadi dinding pemisah antara sesama umat Islam, yakni antara umat Islam di Indonesia dan umat Islam di belahan dunia lain. 43 Mohammad Natsir, murid Ahmad Hassan berpendapat bahwa Nasionalisme harus mempunyai landasan teologis. Dengan kata lain, Nasionalisme harus didasarkan kepada niat yang suci, ilahiah dan melampaui hal-hal yang bersifat material. Karena itu, ia menyatakan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia harus diniatkan sebagai bagian dari pengabdian yang lebih tinggi kepada Allah. 44

## 2.  Respon Islam terhadap Demokrasi
Pada masa pergantian milennium, tidak ada kata yang paling hangat diperbincangkan dan diperebutkan maknanya oleh masyarakat dunia kecuali hubungan antara Islam dan demokrasi. Oleh karena demokrasi masuk ke ruang publik dunia Islam mengikuti proses globalisasi, pengenalan kata demokrasi ke dunia muslim agaknya telah dipersepsi sebagai “serangan membabi buta” terhadap pandangan dunia muslim yang ada dan menentang apapun yang telah diyakininya sebagai kebenaran selama berabad-abad, seperti konsep Negara Islam atau khilafah. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa pemikiran politik Islam berada di tengah persimpangan makna. Terdapat tiga alasan di balik realitas tersebut di atas. Pertama , perdebatan publik tentang  hubungan  konfliktual  antara  Islam dan Demokrasi yang dikendalikan oleh
43 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 71.
44 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, hlm. 72
kaum ilmuwan “ cultural-essentialis ” 45 , seperti Bernard Lewis, Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama yang berargumentasi bahwa Islam pada dasarnya tidak kompatibel dengan demokrasi. Kedua , peristiwa tragis 11 September 2001 oleh jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin  Laden  telah  dijustifikasi  oleh  banyak kalangan sebagai clashing  fault-line, antara peradaban Barat yang Kristen dan Islam. Ketiga , diskursus internal di kalangan umat Islam yang diikuti oleh sikap antagonistik sejumlah kecil kelompok Islamis yang secara aksiomatik menolak gagasan demokrasi dengan klaim yang diulang-ulang bahwa Islam adalah agama terbaik dan meliputi semua, yang bukan saja mengurusi persoalan-persoalan dunia tetapi juga akhirat. 46 Demokrasi dianggap “barang asing” dalam Islam karena ia berasal dari budaya kafir. Bagi kelompok ini, pengadopsian demokrasi berarti pemberontakan terhadap Tuhan dan hukum-hukum-Nya, yakni shari’ah Islam. Mengenai perdebatan atas hubungan Islam dan demokrasi, terdapat 3 kubu yang berbeda di kalangan Muslim. Kubu pertama diwakili oleh mereka yang secara tegas menolak konsep demokrasi dalam bentuk apapun. Kubu kedua diwakili oleh mereka yang menerima demokrasi. Kubu ketiga adalah mereka yang berdiri tengah-tengah, antara menerima sebagian dan menolak sebagian aspek demokrasi. Dalam hal ini Masdar Hilmy membagi menjadi 3 kelompok, yaitu; 1) Pendekatan normatif pendukung demokrasi, 2) Pendekatan akomodasionis demokrasi, 3) Pendekatan kulturalis terhadap demokrasi. 47
45 Kelompok yang memandang demokrasi di dunia Islam dengan memakai pendekatan yang cenderung melihat faktor-faktor budaya berbasis agama sebagai pendukung atau penghalang terjadinya proses demokrasi di sebuah komunitas. Lihat Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan, Isamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, hlm. 35
46 Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan, Isamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, hlm. 34 47 Hal ini sejalan dengan pengklasifikasian sikap umat Islam berhadapan dengan kebijakan-kebijakan negara ke dalam 3 kelompok: yakni akomodatif, idealis moderat dan idealis radikal. lihat, Masykuri Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna, Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi, hlm.17.  Adapun  Fachry  Ali  dan  Bachtiar  mengklasifikasikan
Dilihat dari perspektif konstruktivis, masing-masing di antara mereka mampu mendasarkan argumentasinya pada pijakan normatif yang bersandar pada teks-teks keagamaan Islam: al-Qur’an dan Hadith . Perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan cara pandang atau penafsiran atas teks-teks suci dimaksud. Salah satu dari mereka menyandarkan pada pemahaman Islam yang terlalu literal, yang lain menggunakan pendekatan kontekstual, sementara yang terakhir mencoba berdiri di antara keduanya. a.  Pendekatan normatif pendukung demokrasi Adapun argumentasi pendukung demokrasi pada tataran normatif adalah tidak adanya persoalan mendasar antara konsep demokrasi dengan Islam. Di kalangan umat muslim sendiri terdapat sejumlah ilmuwan yang berpendapat bahwa Islam mengandung elemen-elemen ideal demokrasi. Argumentasi paling populer adalah pendasaran doktrin shura yang diambil dari beberapa ayat dalam Al-Qur’an. 48 Lebih jauh, kelompok ini mengatakan bahwa demokrasi mengandung seluruh elemen tata pemerintahan modern yang juga terdapat dalam Islam, seperti prinsip kesetaraan ( musawah), konsensus (ijma’) sumpah jabatan (bay’a), perbedaan pendapat (ikhtilaf), kebebasan (hurriya) dan keadilan (‘adl) yang semuanya itu diyakini telah berakar dalam tradisi maupun doktrin Islam, tetapi pada tataran empiris telah diselewengkan oleh sejumlah rezim atau otoriter sepanjang peradaban Islam.
pemikiran-pemikiran Islam baru (di luar tradisionalis- modernis) pada masa Orde Baru menjadi empat kelompok, yakni modernisme, neo-modernisme, sosial-demokrasi Islam dan InterNasionalisme-Universalisme. Lihat, Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, Merambah jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran  Islam  Indonesia  Masa  Orde  Baru, (Bandung: Mizan, 1986), Berbeda dengan Fazlur Rahman yang mengklasifikasikan pola pikir umat Islam dalam masalah politik dalam 3 kelompok: Sekuler, Tradisional dan Modernis, lihat dalam M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.148.
48 Seperti “ wa shāwirhum fi al amr ” dan “ wa amruhum shūra baynahum ”, Al Qur’an, 42 (As Syura) : 38.
Seorang pemikir muslim, Fahmi Huwaydi membuat sintesis Islam dan demokrasi dalam bukunya Al-Islam wa al- Dimuqratiyyah, 49 berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya dicirikan dengan mekanisme suksesi kepemimpinan yang adil, teratur dan kompetitif, tetapi harus mengandung prinsip akuntabilitas pemerintahan yang bisa dipertanggung-jawabkan. Baginya demokrasi harus menyediakan mekanisme yang mampu mengatur pemilihan penguasa melalui institusi pemilihan umum yang absah. Dengan melalui pemilihan umum serta pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, berarti melawan kekuasaan otoriter dan sewenang-wenang. Karena alasan inilah, ia bersikukuh bahwa demokrasi sangat sesuai dengan idealitas normatif tata pengelolaan pemerintah dalam Islam.
Dalam mendukung argumentasinya, Huwaydi menggunakan sejumlah alasan normatif sebagai berikut.
Pertama , terdapat sejumlah hadith yang mengatakan bahwa Islam menghargai pemerintahan yang sesuai dengan mayoritas. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh muslim, nabi bersabda: ”Pemimpin yang terbaik dari kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Sementara pemimpin yang paling buruk adalah mereka yang kalian membenci dan mereka membenci kalian, mereka menyumpahi kalian dan kalian menyumpahi mereka” Kedua, Islam menolak keras kediktatoran dan otoritarianisme. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur’an yang dapat menjadi rujukan bagi pernyataan ini. Kecaman terhadap Raja Namrud yang otoriter (Q.S. 2; 258), Fir’aun yang telah bertindak arogan (‘uluww) dan otoriter ( Tughyan) (Q.S.44; 31), serta menyatakan dirinya sebagai Tuhan (Q.S.79; 24, 28; 38), juga terhadap kroninya Haman yang opurtunis dan Qarun yang kapitalis (Q.S.28; 8, 40 dan Q.S. 11; 97 98). 50
49 Fahmi Huwaydi, Demokrasi oposisi dan Masyarakat Madani,
(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 152.
50 Jejen Musfah, Indeks  Al  Qur’an  Praktis, (Jakarta: Mizan Publika, 2006).
Ketiga, dalam Islam pemilihan umum dipandang sebagai persaksian masyarakat dewasa untuk memilih para pemimpinnya (Q.S. 2; 282-83), tidak boleh menyembunyikan kesaksian mereka, mereka harus adil dan jujur. Jika tidak mereka akan dikuasai dan diperintah oleh mereka yang tidak punya kompetensi.
Keempat, demokrasi merupakan upaya mengembalikan sistem kekhalifahan para Khulafāur  Raṣyidīn yang dikenal memiliki kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat. Sistem adil ini terhenti ketika Muawiyah pendiri dinasti Umayyah naik tahta. Ini adalah pengalaman pemerintahan tirani pertama dalam dunia Islam.
Kelima, negara Islam adalah negara adil yang berpijak pada prinsip persamaan di muka hukum. Terdapat cerita yang banyak tentang penguasa yang adil dalam Islam. Kesaksian Harun Al-Rasyid, salah seorang khalifah terbesar dari dinasti Abbasiyah, misalnya pernah ditolak kesaksiannya di depan pengadilan oleh seorang hakim bernama Abu Yusuf, yang ditunjuk khalifah sendiri. Alasan penolakan Abu Yusuf adalah bahwa karena Al- Rasyid telah arogan dan tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid.
Keenam, sebagaimana diformulasikan oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Mawardi, imāmah (kepemimpinan politik) mempunyai arti kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya, di mana seorang penguasa terbuka untuk dikritisi. Jika ia menolak untuk dikritik atau dia tidak beriktikad mendengarkan kritik, dia bisa digusur dari kedudukannya dan posisinya bisa diganti orang lain. 51
b.  Pendekatan kulturalis terhadap demokrasi Sayyid Qutb, seorang ideolog Islamis dari Mesir, ia mewakili kelompok penolak demokrasi. Selain itu, terdapat pemikir muslim lainnya yang mewakili argumen yang mirip dengan Qutb seperti al-Sha’rawi dari Mesir dan Abd al-Qadim Zallum, pendiri Hizbut Tahrir (HT). Mereka semua berpendapat bahwa tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi dalam
51 Masdar Himy, Teologi Perlawanan, Islamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, hlm.71-74
Islam dan karena itu Islam dan demokrasi tidak mungkin dipersandingkan.
Qutb telah membuat garis pemisah paling jelas antara Negara Islam dan demokrasi. Ia berpendapat bahwa Islam menolak apapun yang tidak berasal dari sumbernya yang suci; al-Qur’an dan Hadith. Demokrasi, bersama seluruh hal-hal non Islam lainnya, digambarkan sebagai pemberontakan atas otoritas Tuhan. Demokrasi yang diasumsikan datang dalam sebuah paket integral dari modernitas Barat, meniscayakan adanya superiotas rasionalisme di atas kedaulatan absolut Tuhan untuk memerintah seluruh umat manusia di muka bumi. Bagi dia, hak untuk memerintah hanya milik Allah. 52
c.  Pendekatan akomodasionis demokrasi Terdapat para pemikir yang berdiri secara ambigu, mereka tidak menerima demokrasi dan juga tidak menolaknya secara total, mereka menerima beberapa bagian dari demokrasi dan menolak sebagian lainnya. Abu al-A’la al- Maududi, seorang ideolog ulung dan pendiri Jamaat Islami dari Pakistan, merupakan salah seorang dari kalangan ini. Pemikirannya tentang Islam dan isu-isu kontemporer lainnya sangat berpengaruh luas dalam membentuk pemikiran politik muslim. Penolakan demokrasi menjadi salah satu perhatiannya dengan alasan bahwa ia mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi dia juga meyakini bahwa kedaulatan absolut hanya milik Tuhan, yang berperan sebagai pembuat hukum dan kepala dari seluruh tatanan sosial politik. Selain itu, demokrasi meruangkan relativitas kebenaran, sesuatu yang dia anggap berlawanan dengan keyakinan mainstream ummat muslim bahwa apa yang telah diwahyukan oleh Allah melalui Islam tidak lain adalah kebenaran. Karena alasan-alasan itulah, tidak ada kompromi dalam hal struktur kenegaraan kecuali dengan mendirikan negara Islam yang akan menjamin dan melindungi tegaknya Islam yang “benar”
52 Masdar Himy, Teologi Perlawanan, Islamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, hlm. 89-90.
Maududi berpendapat bahwa sebagai agen agama, Negara Islam bukanlah sebuah model yang berevolusi; ia sudah sempurna, tidak memerlukan perubahan lagi dan mengandung makna yang abadi. Tidak ada peluang sedikitpun manusia untuk mengubahnya, dia hanya bisa melembagakannya dan akibatnya harus menjaganya agar tidak pudar dan musnah. Seluruh mekanisme dan lembaga politik modern seperti pemilihan umum dan undang-undang hanya bisa memainkan peran sekunder dalam negara semacam ini. Badan eksekutif dalam Negara Islam hanya berfungsi sebagai khalifah Tuhan, sebuah interpretasi politik keyakinan muslim bahwa manusia adalah khalīfatullah (utusan Tuhan) di bumi. 53 Dalam hal ini Maududi berpegang pada beberapa prinsip. Pertama, tidak ada seseorang atau sekelompok orang atau bahkan seluruh penduduk suatu negara dapat melakukan klaim atas souverenitas (kedaulatan). Hanya Allah-lah yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya. Seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan. Kedua, Tuhan pencipta hukum yang sebenarnya ( the real law  giver), sehingga dia sajalah yang berhak membuat legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang tidak bertentangan dengan wahyu . Ketiga, suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan dasar dari Tuhan wajib memperoleh ketaatan rakyat, karena pemerintahan ini pada dasarnya bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan peraturan-peraturan Tuhan. 54
Lebih lanjut Dhiauddin Rais menerima konsep demokrasi, tidak secara utuh tapi dengan menggunakan istilah “Sistem Politik Islam” atau Niẓām al-Islāmi, 55 yang mana pada sistem Islam ini dapat disifati secara general sebagai demokrasi, humanis, universal,
53 Masdar Himy, Teologi Perlawanan, Islamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, hlm. 79-80
54 Abul A’la Al Maududi, Khilafah  dan  Kerajaan,  Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, Terj. Muhammad al Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 21-22.
55 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.312.
relegius, moralis, ruhiyyah dan material sekaligus. Argumen ini berdasarkan pada telaah perbandingan antara sistem demokrasi dengan sistem Islam.
Sistem Demokrasi
Sistem Islam
Istilah rakyat atau bangsa dalam sistem demokrasi modern, seperti dikenal
Barat adalah rakyat yang terbatas pada lingkup teritorial geografis, yang hidup dalam satu daerah tertentu dan disatukan oleh ikatan-ikatan darah, ras, bahasa dan tradisi yang sama. Dalam arti ini demokrasi sinonim dengan pemikiran Nasionalisme .
Umat dalam sistem Islam tidak disatukan dengan ikatan-ikatan darah, ras, bahasa dan tradisi atau bahasa, karena ini merupakan ikatan sekunder. Ikatan yang utama adalah kesatuan akidah. Pandangan Islam adalah humanisme dan orientasi universal. Tujuan demokrasi Barat modern atau demokrasi apapun adalah untuk kepentingan dunia atau materi. Tujuan sistem Islam atau demokrasi Islam di samping untuk tujuan duniawi adalah juga untuk membidik tujuan rohani.
Kekuasan rakyat dalam demokrasi Barat bersifat mutlak, umat benar dan secara mutlak pemegang kedaulatan, dialah atau dewan yang dia pilih yang menetapkan undang-undang atau menghapusnya. Keputusan yang dikeluarkan majlis ini menjadi hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan sekalipun melanggar aturan moral atau bertentangan dengan kepentingan universal manusia.
Dalam sistem Islam, kekuasaan umat(rakyat) tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh syariat sehingga seseorang tidak dapat berbuat sewenang-wenang melampau batasan hukum yang ada. Jika Islam telah mengakui adanya kedaulatan rakyat secara keseluruhan, yang merupakan salah satu sumber hukum, kedaulatan yang dimiliki itu harus berlandaskan apa yang ada dalam al-Qur’an dan
Al-Hadith. Umat dan syari’at secara bersamaan pemilik kedaulatan dalam Negara Islam.
2.  Demokrasi di Negara-Negara Islam Dalam konteks negara-negara muslim, banyak para ahli Islam, ilmuan sosial, para jurnalis dan sarjana-sarjana muslim sendiri telah mengamati dan mendiskusikan kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Banyak pemerintahan di negara-negara muslim mengklaim bahwa sistem politik mereka sedang bergerak ke arah demokratis, meskipun masing-masing mereka menafsirkan
dengan caranya sendiri-sendiri. Pemerintah Saudi merupakan salah satu dari sedikit pemerintahan di negara-negara muslim yang secara terbuka menolak sistem demokrasi, karena menurut Raja Fahd, demokrasi tidak cocok dengan rakyat Saudi Arabia. 56
Bagaimanapun keanekaragaman pemahaman dan penggunaan konsep demokrasi, tuntutan akan demokratisasi, partisipasi politik dan demokrasi Islam menunjukkan diterimanya demokrasi di banyak masyarakat muslim kontemporer. Malaysia, di bawah Perdana Menteri Mahathir Muhammad, menawarkan contoh alternatif dari demokrasi. Islam merupakan agama resmi dan kaum muslim mendominasi sistem politik, sementara golongan minoritas non-muslim memiliki kekuatan besar dalam ekonomi. Pemerintah berusaha menghadapi oposisi Islam dan menyeimbangkan antara tekanan yang lebih kuat pada identitas muslim Melayu dan perkembangan ekonomi modern. Dukungan pemerintah pada proses demokratisasi lebih berakar pada nilai-nilai pribumi. 57
Pengalaman dan catatan sejarah gerakan- gerakan Islam dengan partisipasi politik dan demokratisasi jelas berbeda-beda. Jamaat al-Islami dari Pakistan telah berpartisipasi dalam sistem politik sejak berdirinya negara Pakistan. Meskipun sering bertentangan dengan pemerintah, Jamaat al-Islami setuju untuk bekerja di dalam pemerintahan, seperti pada masa awal pemerintahan Ziaul Haq. Secara ideologis dan politis, Jamaat al-Islami terbukti pragmatis dan luwes, bergerak dari perlawanan terhadap pendirian negara Pakistan hingga penerimaan dan partisipasi, dari menentang Nasionalisme dan demokrasi hingga berpartisipasi penuh di dalam sistem politik dan mendukung negara Islam dan negara demokrasi. 58
56 Masykur Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna, Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993), hlm. 4.
57 John L.Esposito dan John O.Voll, Demokrasi di Negara- Negara Muslim: Problem dan Prospek, hlm. 264 58 John L.Esposito dan John O.Voll, Demokrasi di Negara- Negara Muslim: Problem dan Prospek, hlm. 266.
Bila menengok perkembangan demokrasi Indonesia, sebagaimana dituturkan Moh. Hatta, sumber demokrasi, tegasnya demokrasi sosial di Indonesia ada tiga; a). Sosialisme Barat yang membela pronsip-prinsip kemanusiaan yang sekaligus dipandang sebagai tujuan demokrasi, b) Ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat, c) Pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Hatta berkeyakinan bahwa fondasi demokrasi di Indonesia sudah cukup solid karena didukung oleh kombinasi tiga kekuatan sosio-religius di atas yang sudah mengakar dalam sebagian besar masyarakat kita. 59 Pencarian bagi bentuk demokrasi yang cocok di Indonesia dimulai ketika persiapan kemerdekaan 1945, terutama dalam kerangka pembahasan mengenai konstitusi Indonesia. Ada tiga konsep demokrasi yang digunakan untuk menandai berbagai sistem politik Indonesia, yaitu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer (1950-1958), demokrasi terpimpin (1959-1965) dan demokrasi pancasila (1966 hingga sekarang). 60 Sebagaimana di sebagian besar negara berkembang lainnya, demokrasi di Indonesia belum diwujudkan secara penuh, dan masih bergerak menuju ideal. Ini dibuktikan dengan belum cukupnya kebebasan pers, banyaknya protes akan kecurangan hasil pemilu dan lain sebagainya. Bahkan dalam sejarahnya, demokrasi terpimpin ciptaan Bung Karno pada hakikatnya adalah sistem politik otoriter yang ditutupi dengan jubah demokrasi. Penyimpangan demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Bila Soekarno di Indonesia menggunakan istilah demokrasi terpimpin, maka Nasser menggunakan istilah demokrasi tanpa partai, Ayub Khan menamakan demokrasi dasar, Mao
59 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik; Teori belah Bambu Demokrasi  Terpimpin  (1959-1965), (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm.197.
60 Masykur Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna, Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993), hlm.14
Ze Dong menamakan rezimnya” Republic of New democracy” atau “ socialist democracies”. 61 Jubah-jubah semacam ini hanyalah rekayasa untuk menutupi kecenderungan otoriter pada sebagian pemimpin puncak suatu bangsa.
Proses demokratisasi ini tidak hanya bergantung pada kehendak politik pemerintah, tetapi juga bergantung pada kondisi dan tuntutan masyarakat itu sendiri, khususnya tingkat kesejahteraan ekonomi dan pendidikan masyarakat, serta sifat dasar budaya tradisional yang sebagian tidak selaras dengan budaya demokrasi. Identitas Indonesia yang berbasis pada masyarakat multikultural dapat menjadi wadah pengembangan demokrasi di Indonesia. 62

## D. Kesimpulan
Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh Barat menimbulkan berbagai respon intelektual dalam dunia Islam. Diskursus tersebut di satu sisi telah memperkaya pemikiran politik Islam dan di sisi lain menghadapkan masyarakat muslim pada berbagai eksperimen demokrasi yang  tidak  jarang  menghasilkan  konflik  dan ketegangan. Variasi penerimaan masyarakat muslim terhadap Nasionalisme dan demokrasi menunjukkan bahwa dinamika ummat muslim sendiri sangat plural, tergantung pada visi kesejarahan, budaya, pergolakan politik dan keterbukaan yang dimiliki.
61 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik, Teori belah Bambu Demokrasi, hlm.198. 62 Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. A Ubaedillah dkk , Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, hlm.162.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Masykur, Demokrasi di Persimpangan
Makna;  Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia Terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993), Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Afan, Gaffar, Politik  Indonesia;  Transisi  Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Ahmad  Syafi’i  Maarif, Islam  dan  Politik;  Teori belah  Bambu  Demokrasi  Terpimpin  (1959- 1965), Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Al Maududi, Abul A’la, Khilafah  dan  Kerajaan;

## Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan
Islam, Terj. Muhammad al Baqir, Bandung: Mizan, 1996.
Ali, Fachry dan Effendy, Bachtiar, Merambah jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung: Mizan, 1986.
Amiruddin, M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut  Fazlur  Rahman, Yogyakarta: UII Press, 2000.
Ash shiddiqy, Hasbi, Islam dan Politik Bernegara, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002.
Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam dari  Fundamentalisme;  Modernisme  hingga Postmodernisme, Jakarta: Paramadina, 1996 Badrika, I Wayan, Sejarah Nasional Indonesia dan Umum, Jakarta: Erlangga, 2004 Efendy, Bahtiar, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998 Ghafur, Abdul, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam  di  Indonesia, Yogyakarta: Walisongo Press, 2002.
Himy, Masdar, Teologi  Perlawanan,  Islamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Huwaydi, Fahmi, Demokrasi oposisi dan Masyarakat Madani, Bandung: Mizan, 1996.
Kohn, Hans, Nasionalisme;  Arti  dan  sejarahnya, Jakarta: PT Pembangunan, 1976.
L. Esposito, John, John O.Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, Bandung: Mizan, 1996.
Montogomery Watt, William, Fundamentalis dan Modernitas  dalam  Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
Muljana, Slametn, Kesadaran Nasional dari sampai Kemerdekaan, Yogyakarta: LkiS, 2008. Musfah, Jejen, Indeks Al Qur’an Praktis, Jakarta: Mizan Publika, 2006
Natsir, Muhammad, “Islam Demokrasi”?, dalam buku Capita  Selecta, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
_________________, Islam sebagai Landasan Negara, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957.
Rais, Dhiauddin, Teori  Politik  Islam. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Sardar, Ziauddin, Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam, Bandung: Mizan, 1991. Sunny, Ismail, Mekanisme  Demokrasi  Pancasila, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
Syam, Firdaus, Pemikiran  Politik  Barat;  Sejarah, Filsafat,  Ideologi  dan  pengaruhnya  terhadap Dunia ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Syamsuddin, Din, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat  Madani, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002.
Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. A Ubaedillah dkk, Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006 Ward, Barbara, Manusia Dalam Kemelut Idiologi, Bandung: Iqra, 1982.
Yatim, Badri, Soekarno; Islam dan Nasionalisme, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Yusuf, Moh. Asror, Persinggungan Islam dan Barat,  Studi  Pandangan  Badiuzzaman  Said Nursi, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
Zamzam Noor, Acep, Zuly Qadir, dkk, NU Muhammadiyah Bicara Nasionalisme, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
http://.wikipedia.org/wiki/Muammar_
Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_
Lincoln,
http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme_ dan_Marxisme,
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Feodalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin, http://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Muslim_ India http://id.wikipedia.org/wiki/Proletariat. http://id.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin http://www.ojimori.com/2011/05/08/masa- depan-islam-dan-nasionalime/