REALITAS KONDISI SOSIAL BUDAYA,

## PROSES PENCAPAIAN PEKERJAAN DAN PENDAPATAN
DALAM KONTEKS EKONOMI KETENAGA KERJAAN
Syawaluddin S. IAIN Sultan Amai Gorontalo syawaluddin21@gmail.com

## ABSTRAK
Fenomena  dari  stratifikasi  sosial  ini  akan  selalu  ada  dalam  kehidupan  manusia, sesederhana  apapun  kehidupan  mereka,  tetapi  bentuknya  mungkin  berbeda  satu sama  lain,  semua  tergantung  bagaimana  mereka  menempatkannya.  Stratifikasi sosial  berasal  dari  istilah  Social  Stratification  yang  berarti  Sistem  berlapis-lapis dalam  masyarakatSecara    umum    dapat    Dikatakan    bahwa    apabila    pendidikan orang  tua lebih menentukan masa depan anak, maka masyarakat itu lebih bersifat prestige based society, sedangkan kalau pekerjaan orang tua lebih menentukan masa depan  anak,  maka  masyarakat  itu  lebih  bersifat  class  based  society.   kajian ini diajukan  untuk  mengetahui  tingkat  kompetisi  pada  satu  snapshot  titik  waktu. Apabila studi-studi lain yang sejenis kelak dapat mengetahui tingkat kompetisi pada titik  waktu berikutnya maka kecenderungan (terbuka-tertutupnya kompetisi) dari masyarakat kita dapat diketahui. Proses  yang pertama, pelapisan  sosial  itu  terjadi karena tingkat umur (age   stratification),   Proses yang kedua, yaitu sistem pelapisan yang  sengaja  disusun  untuk  mengejar  suatu  tujuan  bersama,  disamping  dibeda- bedakan berdasarkan status yang diperoleh.

## Kata Kunci:   Sosial Budaya,  Pencapaian Pekerjaan

## A.    LATAR BELAKANG
Menurut  Barth  (1999)  kelompok  etnik  tidak  selalu  merupakan  suatu tribe yang sederhana dengan budaya yang tersusun rapi  serta wilayah teritorial yang  definitif  serta  mudah  dibedakan  batas-batasnya  satu  sama  lain.  Batas kelompok  etnik  yang  paling  penting  menurut  Barth  adalah  batas-batas  sosial, bukan   teritorial.   Kelompok   etnik   lebih   didasarkan   kepada   pernyataan   dan pengakuan  yang  berkesinambungan  mengenai  identifikasi  dirinya.  Seseorang diidentifikasi sebagai warga suatu kelompok etnik apabila dia memiliki kriteria yang  sama  dalam  penilaian  dan  pertimbangan  mengenai  batas-batas  sosial  tadi. Garis  pembatas  itu  antara  lain  adalah  ideologi  etnik,  seperti  nama  kelompok, kepercayaan  (mitologi)  terhadap  keturunan  dan  asal-usul.  Selain  itu  ada  juga
karakteristik  untuk  memudahkan  pembedaan  seperti  dialek  bahasa,  ekologi kehidupan ekonomi, budaya material, organisasi sosial, agama, dan gaya hidup.
Pengertian  tentang  etnisitas  (kesukubangsaan)  karenanya  tidak  lagi ditekankan pada isi kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok etnik itu, melainkan lebih  kepada  jatidiri  atau  identitas  yang  muncul  dalam  interaksi sosial. Kajian mengenai  kelompok  etnik  menurut  Barth  juga  bukan  lagi  kajian  mengenai kolektiva  dengan  isi  atau  taksonomi  kebudayaannya,  tapi  kajian  mengenai organisasi  sosial  yang  askriptif  berkenaan  dengan  asal  muasalnya  yang mendasar  dan  umum  dan  para  pelakunya.  Dalam  istilah  lain,  jatidiri  itu dinamakan  primordialitas,  yaitu  sebuah  dunia  jatidiri  perorangan  atau  pribadi yang   secara   kolektif   diratifikasi   dan   secara   publik   diungkapkan,   yang merupakan sebuah keteraturan dunia (lihat Geertz, dalam Suparlan 1998).
Dengan  pengertian  yang  demikian  maka  satu  hal  pasti  yang  tersisa  dan nyaris  tidak  bisa  dihilangkan  dan  identitas  suatu  kelompok  etnik  adalah  jatidiri yang bersifat primordial  tadi, yang ia akui  dan nyatakan dalam interaksi  publik. Bahwa  ekspresi  budaya  yang  ia  tampilkan  tidak  lagi  "genuine"  seperti  yang diasumsikan  melekat  sebagai  ciri  penanda  suatu  kelompok  etnik  asal  (dalam pengertian  klasik)  tidak  sekaligus  menegasikan  keanggotaannya  dalam  suatu kelompok  etnik.  Seseorang  bisa  saja  menggunakan  beragam  rujukan  untuk ekspresi  budayanya,  misalnya  dan  sumber  agama,  pendidikan,  atau  dari  budaya etnik  lain,  tanpa  harus  kehilangan  identitas  dirinya.  Kita  ambil  contoh,  Ambo Tang  masih   berhak  mengaku  dan  diakui   sebagai  orang  Bugis,   meskipun ekspresi  budaya  yang  ia  tampilkan  sehari-hari  sudah  pasti  tidak  lagi  merujuk kepada budaya Bugis.
Fenomena seperti  ini  lazim ditemukan di  dalam lingkungan sosial  yang heterogen,  di  mana  terjadi  pinjam  meminjam  atribut  kebudayaan,  tetapi  tidak berarti  mempertukarkan  identitas  etnik  Kalau  pemahaman  seperti  ini  yang dianut,  maka  tidak  hams  muncul  ketegangan  etnik  dalam  lingkup  interaksi sosial.  Pasca-Perang  Dunia  II,  Amerika  Serikat  (USA)  tumbuh  Iebih  pesat dibandingkan  dengan  Inggris  (Treiman    Kerrel,  1978:  563-83).  Salah  satu sebabnya  adalah  karena  AS  menerapkan  politik  yang  menghargai  kinerja (meritocratic )    dan    antidiskriminasi,    sehingga    mendorong    anggota masyarakatnya  berkompetisi  secara  lugas,  melalui  kinerja  dan  bukan mengandalkan  kolusi  dan  nepotisme.  Di  dalam  politik  meritokratik  dan antidiskriminasi,      sistem      penghargaan (reward     system) bertumpu     pada kompetensi  yang  mendorong  investasi  pada  pendidikan/pelatihan  dan mengandalkan  kinerja  di  dun  ia  kerja  yang  terbuka  untuk  dikompetisikan kepada semua warga, tanpa melihat asal-usulnya.
Fenomena  dari  stratifikasi  sosial  ini  akan  selalu  ada  dalam  kehidupan manusia,  sesederhana  apapun  kehidupan  mereka,  tetapi  bentuknya  mungkin berbeda satu sama  lain, semua  tergantung bagaimana mereka  menempatkannya. Stratifikasi  sosial  berasal  dari  istilah  Social  Stratification  yang  berarti  Sistem berlapis-lapis  dalam  masyarakat;  kata  Stratification  berasal  dari  stratum (jamaknya  :  strata)  yang  berarti  lapisan;  stratifikasi  sosial  adalah  pembedaan
penduduk  atau  measyarakat  kedalam  kelas-kelas  secara  bertingkat  (hierarkis). Selama  dalam  masyarakat  itu  ada  sesuatu  yang dihargai,  dan  setiap  masyarakat pasti  mempunyai  sesuatu  yang dihargai,  maka  barang  sesuatu  itu  akan  menjadi bibit  yang  dapat  menumbuhkan  adanya  sistem  yang  berlapis-lapis  dalam masyarakat  itu.  Barang  sesuatu  yang  dihargai  itu  mungkin  berupa  uang  atau benda¬benda  yang  bernilai  ekonomis,  mungkin  berupa  tanah,  kekuasaan,  ilmu pengetahuan atau mungkin keturunan dari orang terhormat.
Seorang  sosiolog,  Pitirin  A.  Sorokin  (1957)  mengatakan  bahwa  sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang  sangat  banyak,  suatu  keadaan  tidak  semua  orang  bisa  demikian  bahkan hanya  sedikit  orang  yang  bisa,  dianggap  oleh  masyarakat  berkedudukan  tinggi atau  ditempatkan  pada  lapisan  atas  masyarakat;  dan  mereka  yang  hanya  sedikit sekali  atau  sama  sekali  tidak  memiliki  sesuatu  yang  berharga  tersebut,  dalam pandangan  masyarakat  mempunyai  kedudukan  yang  rendah.  Atau  ditempatkan pada  lapisan  bawah  masyarakat.  Perbedaan  kedudukan  manusia  dalam masyarakatnya  secara  langsung  menunjuk  pada  perbedaan  pembagian hak-hak dan  kewajiban-kewajiban,  tanggung  jawab  nilai-nilai  sosial  dan  perbedaan pengaruh di antara anggota-anggota masyarakat.
Sejak  manusia  mengenal  adanya  suatu  bentuk  kehidupan  bersama  di dalam  bentuk  organisasi  sosial,  lapisan-lapisan  masyarakat  mulai  timbul.  Pada masyarakat  dengan kehidupan yang masih sederhana, pelapisan itu dimulai  atas dasar   perbedaan   gender  dan   usia,  perbedaan   antara   pemimpin   atau   yang dianggap sebagai pemimpin dengan yang dipimpin, atau perbedaan berdasarkan kekayaan.  Seorang  ahli  filsafat,  Aristoteles,  pernah  mengatakan  bahwa  dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur ukuran kedudukan manusia dalam masyarakat, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.  Sedangkan  pada  masyarakat  yang  relatif  kompleks  dan  maju tingkat kehidupannya, maka semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat  itu,  keadaan  ini  mudah  untuk  dimengerti  karena  jumlah    manusia yang  semakin    banyak    maka    kedudukan    (pembagian  tugas-kerja),  hak-hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial menjadi semakin kompleks pula.
Berdasarkan  kasus-kasus  yang  pernah  dikaji  PPK  LIPI  (Tirtosudarmo dkk.,  1995)  terbukti  adanya  korelasi  antara  faktor-faktor  primordial,  seperti asal-usul  keturunan  dan  agama  serta  etnis,  dengan  pencapaian  pendidikan  dan pekerjaan.  Herijanto  (1988)  dalam  penelitiannya  yang  terbatas  pada  lulusan pendidikan  tinggi  juga  memperlihatkan  bahwa  lulusan  perguruan tinggi  tertentu yang  didominasi  etnik  tertentu  tampak  Iebih  berhasil  meraih  pekerjaan  yang Iebih  tinggi  dibandingkan  dengan  lulusan  dad  perguruan  tinggi  yang  lain. Kendati  demiki  an,  dari  kajian-kajian  itu  belum  terlihat  apakah  faktor-faktor "keturunan"  (ascribed)  seperti  status  sosial,  etnisitas  dan  agama  orang  tua berpengaruh  secara  signifikan  dalam  perbedaan  tersebut.  Penelitian  yang  lain, seperti  dilakukan  oleh  Chemikowsky  dan  Meesok  (1981)  menyebutkan  bahwa pencapaian  pendidikan  ditentukan  terutama  oleh  pendidikan  dan  pekerjaan
orang  tua.  Namun,  tulisan  ini  belum  mengungkapkan  pengaruh  latar  belakang primordial  (seperti  etnik  dan  agama)  serta  karakteristik  orang  tua  dalam pencapaian pekerjaan. Oleh karena itu, kendati tulisan ini berdasarkan data yang kurang  mutakhir,  namun  karena  kajian  kuantitatif  tentang  pengaruh  (bukan hanya  korelasi)  latar  belakang  primordial  terhadap  pencapaian  pekerjaan- pendapatan  masih  terbatas,  tulisan  ini  diharapkan  dapat  menambah  khazanah kajian  stratifikasi  sosial  dan  dapat  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam menentukan    kebijakan    pengalihan    subsidi    BBM    untuk    kesejahteraan masyarakat luas.

## B.    PERMASALAHAN
Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hubungan antara latar belakang primordial itu, dengan pendidikan, cara mencari kerja,   serta faktor¬faktor    apa    saja    yang    secara    signifikan    menentukan pencapaian pekerjaan    dan    pendapatan.    Sensus    dan    survei    pendidikan    dan ketenagakerjaan  di  Indonesia  yang  dilakukan  BPS  dan  pihak-pihak  lain  kurang menyediakan data dan temuan kuantitatif untuk menjawab masalah tersebut.
Salah   satu    survei    yang   dilakukan    oleh   PPT-LIPI,    sebenarnya memberikan  peluang  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  namun  hasilnya kurang  memuaskan  (Sukarno,  1998).  Hai  itu  terjadi  karena  data  pendidikan orang tua  (lama  pendidikan bersifat  nominal, years  of schooling ) dan  pekerjaan ayah  (dengan recode  kategorikal )  yang  terdapat  dalam  kajian  itu  tidak  dapat diperbandingkan. Akibatnya, hasil anal isisnya tidak dapat memberikan jawaban yang tegas apakah pendidikan orang tua ataukah pekerjaan orang tua yang lebih menentukan masa depan pekerjaan dan pendapatan anak.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  pendidikan  orang  tua lebih menentukan masa depan anak, maka masyarakat itu lebih bersifat prestige based society, sedangkan kalau pekerjaan orang tua lebih menentukan masa depan anak,  maka  masyarakat  itu  lebih  bersifat class  based  society .  Hasil analisis (Sukarno,  1998)  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pendidikan  orang  tua  lebih menentukan daripada pekerjaan orang tua bagi masa depan anak (prestige based society) .  Hasil  yang  meragukan,  mungkin  disebabkan  oleh  karena  data yang digunakan    tidak  berimbang  (pendidikan    orang  tua    nominal    sedangkan pekerjaan  orang tua  kategorikal),  di  samping karena  adanya  bukti  dan  indikasi yang  ditemukan  oleh  peneliti  lain.  Antropolog  Neils  Mulder  (1983)  misalnya, menyatakan  bahwa  masyarakat  kita,  Jawa  khususnya,—  sedang  dalam  transisi menuju  ke  bentuk  masyarakat  berbasis  kelas (class  based  society) .  Indikasi transisi  ini  juga  terdapat  pada  temuan  peneliti  lainnya.  Gavin  Jones  (1998), misalnya,  menemukan  bahwa  partisipasi  remaja  dalam  pendidikan  menurun selama  dua  dekade.  Fakta  ini  mengindikasikan  bahwa  pendidikan  tidak  lagi (dipandang)  ampuh  untuk  mengantarkan  pada  mobilitas  sosial,  terutama  bagi kelompok  miskin.  Pandangan  ini  agaknya  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa
anak  kelompok  miskin  yang  berpendidikan  tinggi  pun  mengalami  masa menganggur   yang  lebih   lama   dan   sulit   menemukan   pekerjaan   yang  layak (Sukarno:1998).  Hal  seperti   ini   diperkirakan  dan  terjadi   karena  kelompok miskin  biasanya  kekurangan  relasi  atau  koneksi  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang layak (Hechter, 1994 dan Bonacich,1994).
Apakah  perkembangan  pendidikan  dan  pekerjaan  di  Indonesia  telah membuka   peluang   mobilitas   sosial?   Bagaimana   kecenderungannya   selama beberapa  dekade  terakhir?  Kecenderungan  peningkatan  peluang  mobilitas  dan kompetisi  masyarakat  dapat  diketahui,  antara  lain  dari  penurunan  pengaruh orang tua  dan faktor  primordial  yang disertai  peningkatan pengaruh pendidikan pada    pencapaian    pekerjaan    dan    pendapatan.    Sayang,    kajian    yang memperlihatkan hal tersebut belum terlihat. Oleh karena itu, kajian ini diajukan untuk mengetahui tingkat kompetisi pada satu snapshot titik waktu. Apabila studi- studi lain yang sejenis kelak dapat mengetahui tingkat kompetisi pada titik  waktu berikutnya maka kecenderungan (terbuka-tertutupnya kompetisi) dari masyarakat kita dapat diketahui.

## C.    KERANGKA TEORITIS
Dalam  studi  sosiologi,  terdapat  kriteria  yang  dianggap  universal,  yaitu kompetensi  sehingga  seseorang  berhak  secara  sosial  untuk  menerima  status sosial yang tinggi. Bisa digambarkan dengan simplistis, pada zaman pra-modern yaitu  ketika  lembaga  pendidikan  belum  otonom  sebagai  lembaga  yang mempersiapkan  tenaga  kerja  yang  kompeten,  anak  mewarisi  saja  status  orang tuanya.    Status    sosial    ekonomi    orang    tua    menurun    ( ascribed) baik    pada pekerjaan  maupun  pada  status  sosial  ekonomi  anak.  Dalam  dunia  modern, industrialisasi  tumbuh  pesat  dan  lembaga  pendidikan  berkembang  demikian rupa sehingga  Iebih otonom dan lembaga pendidikan dianggap sebagai lembaga yang menyiapkan  manusia yang berkompetensi. Akibatnya, masyarakat modern mengandalkan  keluaran  pendidikan  untuk  mengisi  berbagai  strata  jabatan. Namun,  hal  itu  tidaklah  cukup,  karena  untuk  mencapai  produktivitas  yang tinggi  status  sosial  ekonomi  seseorang  terus  dikompetisikan (contested  and achieved) melalui kinerjanya di dunia pekerjaan.
Dalam  model  di  atas  terdapat  dua  wilayah  yang  diperebutkan,  yaitu dunia   pendidikan   serta   pekerjaan   dan   pendapatan.   Semakin   modern   suatu wilayah  (terbuka,  demokratik,  dan  kompetitif),  semakin  lemah  pengaruh  latar belakang orang tua dan latar belakang lainnya terhadap tiga wilayah itu. Hal ini disebabkan  karena  kriteria  merit  yang  berisi  kompetensi,  diterapkan  di  dunia pendidikan dan karier pekerjaan/ pendapatan.
Di   negara   maju,   pendidikan   dianggap public   goods, sedangkan rekrutmen pekerja didasarkan pada "potensi daya produktif individu" dan bukan predikat asal¬usul sosialnya. Oleh karena itu, dikonteskan bagi semua orang untuk mendapatkan  puncak-puncaknya (contest  mobility )  dan  diredam bentuk- bentuk
sponsor  yang  dalam  istilah  Turner  (1959,  1994)  disebut sponsored  mobility . beberapa  negara  maju  seperti  ditemukan  oleh  Granovetter  (1973, 1974,  dan  1990)  pencari  kerja  yang  mendapat  informasi  dan  kontak  dengan pihak di  luar  garis  kekerabatannya akan  memperoleh peluang yang lebih besar untuk    mengalami    peningkatan    sosial (the    strength    ofweak    social-ties hypothesis) .  Sebaliknya  di  negara  yang  korupsi,  kolusi  dan  nepotismenya  kuat, pencari kerja yang mendapatkan informasi dan kontak yang dekat dengan pihak pemberi kerja serta penguasa cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (the strength ofstrong social-ties hypothesis , Bian, 1997:366-85).

## D. KAJIAN EMPIRIK

## 1.     Identitas Etnik, Ekspresi Budaya, dan Penguasaan Sumberdaya Lokal
Dalam    pengertian    yang    klasik,    kelompok    etnik (ethnic    group) dipandang  sebagai  suatu  kesatuan  budaya  dan  teritorial  yang  tersusun  rapi  dan dapat  digambarkan  ke dalam sebuah  peta  etnografi.  Setiap  kelompok  memiliki batas-batas  yang  jelas (well-defined  boundaries )  memisahkan  satu  kelompok etnik  satu  dengan  lainnya.  Kemudian  secara  defacto  masing-masing  kelompok itu  memiliki  budaya  yang  padu (cultural  homogeneity); satu  sama  lain  dapat dibedakan  baik  dalam  organisasi  kekerabatan,  bahasa,  agama  (sistem kepercayaan),  ekonomi,  tradisi  (hukum),  maupun  pola-pola  hubungan antarkelompok  etnik,  termasuk  dalam  pertukaran  jasa  dan  pelayanan  (lihat Malinowski 1922, dalam Pelly 1998:26). Dengan demikian satu kelompok etnik memiliki  suatu identitas  khas  yang berbeda :  dengan kelompok etnik lain, yang dengan    mudah    terlihat    dan    cara    mereka    mengekspresikan    atau mengartikulasikan  kebudayaannya,  termasuk  dalam  hal  bagaimana  mereka mengkonsepsikan    dan    menata    pengelolaan    dan    penguasaan    terhadap sumberdaya  (alam,  ekonomi,  dan  politik).  Bagaimana  kelompok  etnik  yang berbudaya  homogen  tersebut  menyikapi  kehadiran  orang  luar  etniknya  yang berkepentingan  masuk  ke  wilayah  teritorial  mereka?.  Setiap  kelompok  etnik telah  mengembangkan  suatu  mekanisme  budaya  untuk  mengakomodasi  hal  itu, dan  sesungguhnya   hampir  semua  kelompok etnik dalam pengertian  klasik  tadi membuka   diri  untuk  masuknya   orang  luar.  Syaratnya   orang  luar  tersebut bersedia   mengikuti   aturan  main   yang  berlaku   dalam  komunitas   setempat. Karena  di  sini  ada  kebudayaan  dominan (dominant  culture ),  maka  seperti dikemukakan oleh Suparlan (1999).
Para  pelaku  dan  kelompok-kelompok  suku  bangsa  yang  tidak  dominan menyesuaikan   diri   dengan,   dan   tunduk   pada,   aturan-aturan   main   yang ditetapkan   oleh   masyarakat   setempat   yang   dominan"   Ungkapan-ungkapan seperti  di  mana  bumi  dipijak  disitu  langit  dijunjung;  lain  lubuk  lain  ikannya, lain  padang  lain  belalang,  dan  ungkapan  sejenis  yang  diproduksi  oleh  setiap kelompok  etnik  adalah  bentuk  kearifan  untuk  mengakomodasi  perbedaan  atau keragaman  budaya.  Sepanjang  pemahaman  dan  aturan  main  yang  berlaku setempat dipatuhi oleh warga etnik lain, tidak akan ada ketegangan apalagi konflik etnik
Persoalan  muncul  ketika  sejumlah  kelompok  etnik  bertemu  di  dalam suatu  wilayah  teritorial  yang  tidak  bisa  lagi  didefinisikan  secara  tradisional sebagai wilayah teritorial suatu kelompok etnik, misalnya di wilayah perkotaan. Kaum migran warga  dan  beragam kelompok etnik  yang berbeda-beda  itu  hidup bersama  di  lingkungan  sosial  baru,  berinteraksi  satu  sama  lain,  dan  harus bersinggungan  kepentingan  dalam  konteks  pemanfaatan  dan  penguasaan sumberdaya  yang  terbatas  dan  berbeda  jenisnya  dan  sumberdaya  yang  mereka miliki  sebelumnya  di  wilayah  teritorial  asal.  Kalau  di  daerah  asal  misalnya sumberdaya  utama  yang  menjadi  rebutan  adalah  tanah,  maka  di  lingkungan perkotaan  bergeser  menjadi  sumberdaya-sumberdaya  immaterial  seperti informasi, kedudukan atau jabatan di birokrasi, jasa, dan lain sebagainya. Kalau penguasaan  terhadap  tanah  milik  suatu  kelompok  etnik  diklaim  berdasarkan alasan-alasan   ideologis,   mitologis   dan   historis;   maka   klaim   penguasaan terhadap  sumberdaya  politik  dan  ekonomi  di  perkotaan  (berupa  jabatan, kedudukan, dsb.) bukan diperoleh dan "nenek moyang" melainkan didapatkan dari negara;  dan  sejatinya  sumberdaya  itu  terkategorikan  sebagai  sumberdaya  milik bersama (common  property  resources ),  bukan communally  owned  resources (untuk konsep ini lihat Acheson, 1989).
Jika  arena  sosial  baru  di  lingkungan  perkotaan  itu  dikuasai  oleh  suatu golongan  yang  dominan  kebudayaannya,  misalnya  kasus  kota  Bandung  dalam kajian Edward Bruner (1974) dan Suparlan (1972) maka biasanya para pelaku dan kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak dominan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, dan tunduk pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat  setempat  yang  dominan  (dalam  konteks  Bandung  adalah  budaya Sunda).  Orang  Batak berdasarkan  kajian  Bruner,  dan  orang Jawa dalam  kajian Suparlan  di  Bandung  menjadi  cenderung  seperti  orang  Sunda dalam  upaya mereka    untuk    menaati    aturan    yang    berlaku    di    tempat-tempat  umum Sebaliknya, jika tidak ada golongan yang memiliki kebudayaan dominan seperti kasus kota Medan, maka menurut Suparlan (1999:15) aturan-aturan main terwujud melalui  tawar-menawar  kekuatan  sosial  yang  dihasilkan  dan  proses-  proses interaksi  sosial  yang  berlangsung  dan  waktu  ke  waktu  dan  dari  generasi  ke generasi.
Fenomena  yang  terjadi  di  Medan  dengan  ketiadaan  suatu  kebudayaan dominan  menurut  temuan  Edward  Bruner  (1974)  adalah  kecenderungan  kaum migran  untuk  mengelompok  bersama  dengan  sesama  warga  :  suku  bangsanya, dan  memperkuat  posisi  kelompok  suku  bangsanya  dalam  hubungan  antarsuku bangsa dan dalam bersaing untuk posisi-posisi yang ada dalam struktur kekuasaan kota  Medan.  Masing-masing  kelompok  suku  bangsa  menciptakan  keteraturan sosial  dalam  lingkungan  kehidupan  masyarakat  suku  bangsanya.  Di  tempat- tempat  umum  mereka  saling  berkompetisi  dengan  mengaktifkan  kesuku- bangsaannya.  Asosiasi-asosiasi  sukarela  yang  tumbuh  di  perkotaan,  yang menghimpun kelompok etnik dan agama, menurut hasil penelitian Usman Pelly (1994:285)  merupakan  mekanisme-mekanisme  adaptif  untuk  menjaga  identitas. Tetapi  dalam  konteks  perjuangan  politis,  menurut  Usman  Pelly,  identitas  etnik
harus    disamarkan    karena    tidak    menguntungkan    dan    tidak    pantas mengekspresikan  kepentingan-kepentingan  etnik  sempit,  terutama  dalam perjuangan-perjuangan  ekonomik  dan  sosio-politis  di  tengah  masyarakat  kota yang majemuk.
Sekelompok  orang  yang  menggunakan  suatu  atribut  etnik  yang  sama, tidak  dengan  serta  merta  akan  mengekspresikan  kebudayaan  yang  sama,  dan juga  belum  tentu  mengkonsepsikan  penguasaan  sumberdaya  untuk kepentingan kolektif  kelompok pemilik atribut  etnik itu. Oleh  karena  itu,  presensi  seseorang dalam  suatu  jabatan  publik  tidak  selalu  relevan  untuk  dikaitkan  dengan representasi kelompok etnik tertentu.

## 2. Dasar Timbulnya Pelapisan Sosial
Telah  kita  ketahui  sebelumnya  bahwa  dasar  pokok  timbulnya  sistem pelapisan   dalam   masyarakat   itu   karena   adanya   sistem   penilaian   atau penghargaan   terhadap   berbagai   hal   dalam   masyarakat   tersebut;   berkenaan dengan  potensi,  kapasitas  atau  kemampuan  manusia  yang  tidak  sama  satu dengan   yang  lain,   dengan   sendirinya   sesuatu   yang  dianggap  bernilai   atau berharga  itu  juga  menjadi  keadaan  yang  langka,  orang  akan  senantiasa  meraih penghargaan  itu  dengan  sekuat  tenaga  baik  melalui  persaingan  bahkan  tidak jarang dengan melalui konflik fisik.
Fenomena   kekuasaan    misalnya,    hampir   semua   orang   memiliki dorongan  untuk berkuasa  baik untuk kelompok skala  kecil  sampai  skala besar, tetapi   tidak   bisa   semua   orang   bisa   menjadi   penguasa;   ada   mekanisme pengaturan  dalam  masyarakat  tentang  kekuasaan  ini,  setiap  masyarakat  atau bahkan  kelompok  pasti  mempunyai  ukuran  tentang  idealisme  diberadakannya unsur  penguasaan  dalam  masyarakat  atau  kelompoknya,  sekurangnya  penguasa ini  dianggap  sebagai  simbol  atau  figur  yang  dapat  memimpin,  mengatur,  atau mewakili aspirasi kelompok. Tidak mungkin simbol atau figur ini di bagi rata pada setiap  anggota  kelompok,  orang  akan   mempercayakan  kekuasaan  ini sekurangnya  pada  satu  orang  atau  bahkan  beberapa  orang  yang dianggap  dapat memimpin  orang  banyak;  tentang  bagaimana  prosesnya  sehingga  penguasaan itu ada pada kelompok atau masyarakat, apakah melalui pemilihan atau melalui unsur paksaan, itu persoalan lain.
Dalam  masyarakat  yang  kompleks,  agaknya  tidak  efektif  lagi  bila kekuasaan itu pada satu tangan, kekuasaan pada keadaan ini  mulai  disebar pada individu-individu  sesuai  dengan  kemampuan,  potensi,  keterampilan  dan pengalaman  masing-masing;  hanya  tetap  saja  koordinasi  ada  pada  satu  tangan, Sekurangnya    ada    dua    proses    timbulnya    pelapisan    dalam    masyarakat    itu; pertama,  terjadi  dengan  sendirinya,  dan  ke-dua  sengaja disusun  untuk mengejar suatu tujuan bersama.
Proses  yang  pertama,  pelapisan  sosial  itu  terjadi  karena  tingkat  umur (age   stratification), dalam   sistem   ini   masing-masing   anggota   menurut klasifikasi   umur   mempunyai   hak   dan   kewajiban   yang   berbeda;   untuk masyarakat-masyarakat  tertentu,  ada  keistimewaan  dari  seorang  anak  sulung
dimana dengan nilai-nilai  sosial  yang berlaku  mereka  mendapat  prioritas  dalam pewarisan  atau  kekuasaan. Azas  senioritas  yang  ada  dalam sistem pelapisan  ini dijumpai  pula  dalam bidang pekerjaan,  agaknya  ada  hubungan  yang  erat  antara usia  seorang  karyawan  dengan  pangkat  atau  kedudukan  yang  ditempatinya. Initerjadi  karena  dalam organisasi  tersebut  pada  asasnya  karyawan  hanya  dapat memperoleh  kenaikan  pangkat  setelah  berselang  suatu  jangka  waktu  tertentu misalnya  dua  tahun,  atau  empat  tahun;  karena  jabatan  dalam  organisasi  hanya dapat  dipangku  oleh  karyawan  yang  telah  mencapai  suatu  pangkat  minimal tertentu;  dan karena  dalam hal  terdapat  suatu  lowongan  jabatan  baru,  karyawan yang  dipertimbangkan  untuk  mengisinya  ialah  mereka  yang  dianggap  paling senior.
Walaupun  tidak  mutlak  benar,  faktor  kepandaian  atau  kecerdasan (intellegentsia) pada  umumnya  masing  dipakai  sebagai  tolok  ukur  untuk membedakan orang dengan orang lainnya; dikatakan tidak mutlak benar, karena dalam penelitian modern ternyata faktor kecerdasan ini tidak sekedar hanya bisa dibangkitkan,    dikembangkan    bahkan    juga    bisa    ditingkatkan    yaitu    dengan melalui latihan-latihan tertentu sehingga kedua belah bagian otak kiri dan kanan terangsang untuk berfikir, kreatif secara benar.
Faktor kepandaian atau kecerdasan (Intellegentsia) seolah-olah memilah kelompok  sekurangnya  menjadi  dua,  yaitu  orang-orang  yang  dianggap mempunyai    kepandaian    yang    lebih    dan    orang-orang    yang    berkepandaian kurang,  dalam istilah  sehari-hari  orang-orang  yang  kurang  pandai  ini  dikatakan sebagai  orang  yang  ‘susah  mengingat-gampang  lupa’.  Kepandaian  disini  harus dibedakan  dengan  keterampilan,  ada  orang  pandai  tetapi  tidak  terampil,  ada orang yang terampil tetapi tidak pandai, ada orang yang tidak pandai tetapi tidak terampil dan yang paling baik adalah orang yang pandai tetapi juga terampil.
Biasanya  faktor  kekerabatan  disini  berhubungan  dengan  kedudukan dalam  keluarga  atau  menyangkut  sistem  pewarisan.  Semakin  jauh  hubungan kerabatnya   maka   semakin   kecil   kesempatan   seseorang   untuk   menempati kedudukan    tertentu    dalam    keluarga    atau    bahkan    semakin    kecil    pula kesempatannya  untuk  memperoleh  seperangkat  fasilitas  yang  diwariskan  oleh keluarganya.  Tidak  seluruh  anggota  keluarga  dapat  menjadi  ketua  adat  pada salah   satu   keluarga   Batak  Toba   misalnya,   selama   individu   tersebut  tidak memiliki  akses  kuat  dalam  keluarga  yang  bersangkutan,  atau  misalnya  yang berlaku pada kelompok Dayak Iban di Kalimantan, atau banyak lagi kelompok- kelompok   yang   tersebar   di   belahan   bumi   Indonesia   dengan   orientasi kekerabatan yang masih kuat.
Bentuk lain dari sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya adalah gender,   fenomena   ini   walaupun   tidak  mutlak   menentukan   suatu   pelapisan namun  dalam  beberapa  hal  juga  menunjuk  pada  sistem  itu.  Sistem  pewarisan pada  beberapa  masyarakat  menunjukan  kecenderungan  bahwa  laki-laki  berhak mewarisi  lebih  dari  perempuan;  atau  dalam  bidang  pekerjaan,  khususnya  pada kehidupan  masyarakat  yang  belum  begitu  modern,  dominasi  laki¬laki  terasa lebih  kental  dibandingkan  dengan  perempuan,  partisipasi  perempuan  dalam
dunia  kerja  relatif  lebih  terbatas;  dibandingkan  dengan  laki-laki  para  pekerja perempuan pun relatif lebih banyak terdapat di strata yang lebih rendah, dan sering menerima upah atau gaji yang lebih rendah dari laki-laki.
Proses  yang  kedua,  yaitu  sistem  pelapisan  yang  sengaja  disusun  untuk mengejar  suatu  tujuan  bersama,  disamping  dibeda-bedakan  berdasarkan  status yang  diperoleh,  anggota  masyarakat  dibeda-bedakan  pula  berdasarkan  status yang  diraihnya,  sehingga  menghasilkan  berbagai  jenis  stratifikasi.  Salah  satu diantaranya    adalah    stratifikasi    berdasarkan    pendidikan    (educational stratification); bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih.
Sistem stratifikasi  yang lain  yang kita jumpai  dalam kehidupan sehari- hari   ialah   stratifikasi    pekerjaan   (occupational   stratification).   Di    bidang pekerjaan   modern   kita   mengenal   berbagai   klasifikasi   yang   mencerminkan stratifikasi  pekerjaan,  seperti  misalnya  perbedaan  antara  manager  serta  tenaga eksekutif   dan   tenaga   administratif,   buruh;   antara   tamtama,   bintara,perwira pertama,   perwira   menengah,   perwira   tinggi.;   Kepala   dinas,   kepala   bagian, kepala seksi, kepala koordinator dan sebagainya.
Stratifikasi  ekonomi (economic  stratification), yaitu  pembedaan  warga masyarakat  berdasarkan  penguasaan  dan  pemilikan  materi,  pun  merupakan suatu  kenyataan  sehari-hari.  Dalam  kaitan  ini  kita  mengenal,  antara  lain, perbedaan    warga    masyarakat    berdasarkan    penghasilan    dan    kekayaan merekamenjadi   kelas   atas,   kelas   menengah,   dan   kelas   bawah.   Dalam masyarakat  kitaterdapat  sejumlah  besar  warga  yang  tidak  mampu  memenuhi keperluan    minimum    manusia    untuk    hidup    layak    karena    penghasilan    dan miliknya    sangat    terbatas,    tetapi    ada    pula    warga    yang    seluruh    kekayaan pribadinya  bernilai  puluhan  miliar  bahkan  ratusan  miliar  rupiah.  Di  kalangan petani  di  pedesaan,  kita  menjumpai  beberapa  perbedaan  antara  petani  pemilik tanah,  petani  penggarap  dan  buruh  tani,  yang  mana  masing¬masing  strata  itu memiliki  cara  hidup  tersendiri  sesuai  dengan  kedudukan  (ekonomi)  nya  dalam masyarakat.
Seperti  yang  telah  diuaraikan  sebelumnya,  bahwa  ada  pula  sistem stratifikasi  sosial  yang  dengan  sengaja  disusu  unutk  mengejar  tujuan  bersama; hal itu biasanya dilakukan terhadap pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi  dalam  organisasi-organisasi  formil,  seperti  misalnya  pemerintahan, perusahaan,  partai  politik,  angkatan  bersenjata,  atau  perkumpulan.  Kekuasaan dan  wewenang  itu  merupakan  suatu  unsur  yang khusus  dalam sistem pelapisan dalam masyarakat, unsur mana mempunyai sifat yang lain daripada uang, tanah, dan  sebagainya  dapat  terbagi  secara  bebas  di  antara  anggota  suatu  masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat itu.

## 3. Tolok Ukur
Sistem pelapisan sosial terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian lapisan atas  yang  terdiri   dari   individu-individu  yang  memiliki   lebih  hal¬hal   yang
bernilai  atau  berharga  dalam  masyarakat;  kedudukannya  ini  bersifat  kumulatif dalam arti mereka yang memiliki uang banyak misalnya, akan mudah sekali untuk mendapatkan  tanah,  kekuasaan  atau  mungkin  juga  kehormatan.  Ukuran atau  kriteria  yang  biasanya  dipakai  untuk  menggolong-golongkan  anggota- anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut : a)        Ukuran  kekayaan;  ukuran  ini  dapat  berupa  kebendaan,  barang  siapa  yang memiliki  kekayaan  palingbanyak,  orang-orang  itu  termasuk  lapisan  paling atas;   kekayaan   tersebut,   misalnya   dapat   dilihat   dari   tempat   tinggal, besarnya  tempat  tinggal,  kendaraan-kendaraan,  pkaian-pakaiannya  yang dikenakan,  kebiasaanya  dalam  mencukupu  kebutuhan rumah  tangga,  yang semuanya   itu   dianggap   sebagai   status   simbol   atau   lambang-lambang kedudukan seseorang yang membedakannya dengan orang kebanyakan,
b)     Ukuran   kekuasaan;   barang  siapa   yang   memiliki   kekuasaan   atau   yang mempunyai    wewenang   terbesar,   maka   orang   atau   orang-orang   itu menenmpati lapisan tertinggi dalam masyarakat.
c)  Ukuran   kehormatan;   ukuran   ini   mungkin   terlepas   dari   ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan, ukuran secamam ini biasanya hidup pada bentuk- bentuk masyarakat yang masih tradisional, orang-orang yang bersangkutan adalah    individu    yang    dianggap    atau    pernah    berjasa    besar    dalam masyarakat;   orang  atau  orang-orang   yang  paling  dihormati   atau   yang disegani, ada dalam lapisan atas.
d)  Ukuran  ilmu  pengetahuan.  Ukuran  ini  biasanya  dipakai  oleh  masyarakat- masyarakat  yang  menghargai  ilmu  pengetahuan.  Aka  tetapi  ada  kalanya ukuran   tersebut   menyebabkan   akibat-akibat   yang   negatif,   oleh   karena kemudian  ternyata  bahwa  bukan  mutu  ilmu  pengertahuan  yang  dijadikan ukuran,    akan    tetapi    gelar    kesarjanaannya;    sudah    tentu    hal    ini mengakibatkan  segala  macam  usaha  untuk  mendapatkan  gelar  tersebut, walau melalui mekanisme yang tidak benar.
Ukuran-ukuran  tersebut  di  atas,  tidaklah  bersifat  limitatif,  oleh  karena masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. Akan tetapi ukuran- ukuran itu adalah aspek yang menonjol sebagai dasar timbulnya sistem berlapis- lapis  dalam  masyarakat.  Pada  beberapa  masyarakat  tradisionil  di  Indonesia, golongan   pembuka   tanahlah   yang   dianggap   menduduki   lapisan   tertinggi; misalnya di Jawa, kerabat dan keturunan pembuka tanahlah yang dianggap oleh masyarakat desa sebagai kelas tertinggi dalam masyarakat. Kemudian menyusul para  pemilik tanah,  walaupun  mereka  bukan keturunan  pembuka  tanah;  mereka di  sebut  pribumi,  sikep  atau  kuli  kenceng.  Lalu  menyusul  mereka  yang  hanya mempunyai  rumah  atau  pekarangan  saja  (golongan  ini  di  sebut  kuli  gundul, lindungatau  indung),  dan  akhirnya  kelompok  mereka  yanghanya  menumpang saja pada tanah milik orang lain.

## 4. Pendapatan
Pendapatan dalam kajian ini adalah pendapatan rata-rata per bulan yang diperoleh  dari  pekerjaan  utama  maksimum  enam  bulan  terakhir,  (khususnya)
dari  mereka  yang  bekerja  pada  pihak  lain  (bukan  sebagai  pekerja  keluarga). Bourdieu  (1986)  menyebutkan  bahwa  pendapatan  pada  dasarnya  merupakan hasil dari eksploitasi yang berujung pada konversi dari sumber-sumber atau modal fisik  (body),  sosial,  politik,  budaya—termasuk  pendidikan—  serta  ekonomi menjadi  economic  currency.  Economic  currency  yang  dimaksud  di  sini  adalah uang. Dalam studi ini hanya sedikit saja dari modal atau sumber-sumber tadi yang diuji  peranannya  terhadap  pencapaian  pendapatan  seseorang.  Di  samping variabel-variabel  yang  digunakan  untuk  menerangkan  pencapaian  pekerjaan seperti    terlihat    pada    bab    sebelumnya,    ditambahkan    pula    variabel  "jenis pekerjaan"  dan  "lamanya  bekerja  pada  pekerjaan  terakhir  itu"  sebagai  variabel penentu.
Dua  variabel  ini  sering  diungkapkan  sebagai  penentu  yang  sangat  kuat bagi  "karier"  seseorang  dan  secara  umum  dipahami  sebagai  penentu  utama pendapatan   seseorang.   Apakah   benar   demikian?,  Memang,  pekerjaan   yang dicapai  seseorang  boleh  dikatakan  hasil  akumulasi  sinergi  antara  ijazah,  cara mencari kerja, on-the-job training (pengalaman kerja dan lamanya bekerja pada pekerjaan   tersebut)   termasuk   faktor-faktor   lingkungan   sosial   dan   karakter individual di satu pihak dan di pihak lain terbukanya jabatan dan jenjang karier yang  tersedia  di  tempat  bekerja.  Pertanyaannya  adalah  apakah  faktor  orang  tua dan    faktor    primordial    lainnya    terus    berhenti    begitu    seseorang    mencapai pekerjaan  itu,  ataukah  faktor-faktor  itu  dapat  terns  diperhitungkan  untuk mendapatkan  pendapatan  yang  lebih  baik?  Apakah  faktor  keturunan,  faktor primordial  dan  faktor  pendidikan  tidak  terus  berperan  dalam  menentukan pendapatan seseorang di samping dua variabel tadi? Secara sosiologis seseorang yang  hidup  dengan  pekerjaannya  tidaklah  terlepas  baik  dari  kehidupan  sosial politik  dan  budaya  maupun  dari  ekonomi  keluarga  dan  lingkungannya.  Bahkan dalam  menjalani  pekerjaan  itu,  faktor-faktor  di  atas  itu  terus  mempengaruhi kinerja  dan  ikut  menentukan  pendapatannya,  di  samping ditentukan  oleh  faktor struktural  dan  faktor  ekstemal  seperti  fluktuasi  ekonomi  dari  dunia  tempat kerjanya.
Bias  kepada  anak  laki-laki  itu  dapat  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh nilai-nilai   patriarkat.   Semakin   tinggi   pendidikan   dan   pekerjaan   orang   tua semakin  besar  pengaruh  positifnya  terhadap  pencapaian  pendapatan  laki-laki. Agaknya  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  orang  tua  dari  kelas  atas  lebih  kuat dalam memberikan  dorongan karier  kepada  anak laki-laki  dibandingkan  kepada anak  perempuan.  Apakah  ini  berarti  bahwa  pada  kelompok  sosial  ekonomi menengah   atas  dorongan   terhadap  anak  perempuan   memasuki   dunia   kerja bukan  untuk  tujuan  peningkatan  kariernya?  Ataukah  kelambanan  peningkatan karier  tersebut  terjadi  oleh  karena  proteksi  yang  berlebihan  dan  menjadikan anak  perempuan  yang  bekerja  bukan  sebagai  andalan  sumber  pendapatan keluarga? Apakah dengan demikian pada kalangan masyarakat kelas atas sexual division  of  labour  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  pada  kelas  bawah?  Dalam hal  ini,  keterangan  Papanek  (1985:312-22)  yang  menyebutkan  bahwa  alasan yang  berbeda  antara  keluarga  mampu  dan  keluarga  yang  tidak  mampu  untuk
melibatkan  perempuan  dalam  pasar  kerja,  dapat  memberikan  penjelasan. Keluarga yang kurang mampu,  menurut Papanek,  melibatkan perempuan dalam pasar  kerja  terutama  untuk  tujuan  survival,  sedangkan  bagi  keluarga  mampu melibatkan perempuan ke dalam pasar kerja lebih karena tujuan gengsi.
Keterangan  ini  dapat  diekstrapolasi  untuk menerangkan  bahwa  terdapat dorongan yang lebih kuat pada perempuan yang lahir dari keluarga kurang mampu untuk meraih nilai balik yang maksimal dari investasi pendidikannya. Akibatnya, berbeda  dengan  perempuan  dari  keluarga  mampu  yang  cenderung  kurang diarahkan   untuk   meraih   secara   maksimal   nilai   balik   investasi, perempuan dari  keluarga  kurang  mampu  "dituntut"  secara  moral  untuk  secara  maksimal meraih   nilai   balik   (pendapatan)   dari   ongkos   ekonomi   ketika bersekolah dan  biaya  sosial  yang  tinggi  yang  telah  dicurahkan  ketika  bekerja.  Tetapi sebaliknya, berbeda dengan kasus perempuan dari keluarga kelas atas, pada anak laki-laki  dari  keluarga  mampu  agaknya  justru  terdapat  "beban"  moral  untuk meneruskan  prestise  dan  kedudukan  sosial  ekonomi  orang  tua  sehingga mendorong   mereka   untuk   mendapatkan   penghasilan   tinggi,   yaitu   untuk mewarisi kelas sosial orang tuanya. Terlepas dari kemungkinan ini, bias kelompok atas  dalam  mendorong  karier  dan  pendapatan  bagi  anak  laki-laki  agaknya menunjukkan  bahwa  kelas  atas  merupakan  segmen  yang  penting  bagi  proses reproduksi sosial untuk melestarikan patriarki.

## 5. Kedudukan (status)
Kadang-kadang  dibedakan  antara  pengertian-pengertian  ‘kedudukan’ (status),  dengan ‘kedudukan  sosial’  (social  status);  kedudukan  diartikan  sebagai tempat  atau  posisi  seseorang  dalam  suatu  kelompok  sosial,  sehubungan  dengan orang-orang  lainnya  dalam  kelompok  tersebut  atau  tempat  suatu  kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar  lagi.  Kedudukan  sosial  artinya  adalah  tempat  seseorang  secara  umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya,  prestisenya,  dan  hak-hak  serta  kewajiban-  kewajibannya. Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang   dalam  kelompok-kelompok  yang   berbeda, akan  tetapi  kedudukan- kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok- kelompok  sosial  yang  berbeda.  Untuk  lebih  mudah  mendapatkan  pengertian, kedua  istilah  tersebut  di  atas  akan  dipergunakan  dalam  arti  yang  sama  dan digambarkan dengan istilah ‘kedudukan’ (status) saja.
Kedudukan, sebagaimana lazim dipergunakan, mempunyai dua arti :
a)  Secara  abstrak,  kedudukan  berarti  tempat  seseorang  dalam  suatu  pola tertentu;    dengan    demikian    seseroang    dikatakan    memiliki    beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola- pola  kehidupan.  Pengertian  tersebut  menunj  ukkan  tempatnya  sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyel uruh.
b)  Apabila  dipisahkan  dari  individu  yang  memilikinya,  kedudukan  hanya
merupakan  kumpulan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  termaksud  hanya dapat  terlaksana  melalui  perantaraan  individu-individu,  maka  agak  sukar untuk memisahkannya secara tegas dan kaku.
c)  Hubungan  antara  individu  dengan  kedudukan,  dapat  diibaratkan  sebagai hubungan  pengemudi  mobil  dengan  tempat  atau  kedudukan  si  pengemudi dengan  mesin  mobil  tersebut;  tempat  mengemudi  dengan  mesin  mobil tersebut;  tempat  mengemudi  dengan  segala  alat  untuk  menjalankan  mobil adalah alat-alat  tetap yang penting untuk menjalankan serta mengendalikan mobil  tersebut,  pengemudi  dapat  berganti-ganti,  yang  mungkin  akan  dapat menjalankannya dengan lebih baik, atau bahkan lebih buruk.
Dalam masyarakat, sekurangnya ada tiga macam kedudukan, yaitu : a.  Ascribe status,
Yakni  kedudukan  seseorang  dalam  masyarakat  tanpa  memperhatikan perbedaan-perbedaan  rohaniah  dan  kemampuan; kedudukan tersebut diperoleh karena  kelahiran.  Pada umumnya  ascribe  status    dij    umpai   pada   masyarakat- masyarakat  dengan  sistem  pelapisan yang  tertutup,  atau  masyarakat  dimana sistem  pelapisannya  tergantung pada perbedaan rasil. Namun demikian, ascribe status juga  ditemukan  pada bentuk-bentuk  masyarakat  dengan  sistem pelapisan yang terbuka; misalnya kedudukan  laki-laki  dalam  satu  keluarga,  kedudukannya  berbeda  dengan kedudukan istri atau anak-anaknya; ascribe status disini walaupun tidak diperoleh atasdasar  kelahiran,  akan  tetapi  pada  umumnya  sang  ayah  atau  suami  adalah kepala  keluarga  batihnya.  Untuk  menjadi  kepala  keluarga batih tersebut, laki- laki tidak perlu mempunyai darah bangsawan atau kasta tertentu, sosok seorang ayah tetap saja sebagi kepala rumah tangga.
Adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja; kedudukan  ini  tidak diperoleh  atas  dasar  kelahiran,  akan  tetapi bersifat  terbuka bagi siapa saja hal mana tergantung dari kemampuannya masing-masing  dalam mengejar  serta  mencapai    tujuan-tujuannya;  seseorang  yang  ingin  menjadi pemain  bulu  tangkis  yang  handal,  tentunya  harus  berlatih  bulu  tangkis  dengan tekun, seseroang yang ingin menjadi dokter, tentunya harus belajar kedokteran. Kecenderungan tercapainya achieved status ini bisanya ditemukan dalam bentuk- bentuk  masyarakat  dengan  sistem  pelapisan  yang  terbuka,  hal  ini  bisa  terjadi karena nilai-nilai dalam masyarakat memungkinkan untuk berlakunya tindakan- tindakan  seperti  itu.  Anak  seorang  Rudy  Hartono  belum  tentu  akan  menjadi pemain bulu tangkis yang handal, walaupun kalau hanya untuk sekedar menjadi juara  RT  mungkin  bisa,  sedangkan  orang  tua  Rudi  Hartono  mungkin seorang pebulu tangkis tetapi prestasinya tidak sehebat anaknya.

## b.  Assigned Status
Satu bentuk kedudukan yang mempunyai hubungan erat dengan achieved status,yaitu kedudukan yang diberikan karena alasan-alasan tertentu;  dalam  arti
bahwa  suatu  kelompok,  golongan,  atau  masyarakat memberikan  kedudukan yang  lebih  tinggi  kepada  seseorang  yang  dianggap  berjasa,  yang  telah memperjuangkan  sesuatuuntuk  memenuhi  kebutuhan  dan    kepentingan masyarakat.  Akan  tetapi  kadang-kadang  kedudukan tersebut diberikan, karena seseorang telah lama menduduki suatu jabatan tertentu,  seperti  di  pedesaan  ada istilah  ‘lurah  hormat’  adalah  satu  gelar yang diberikan kepada seorang mantan pemuka  desa yang dianggap  sangat berjasa atas  kemajuan desanya.  Kedudukan yang diberikan ini diwujudkan dalam bentuk penghormatan gelar tertentu seperti ‘datuk’  pada  masyarakat  Sumatera  Barat,  ‘sir’  pada  masyarakat  Inggris,  atau ‘andi’  pada  masyarakat  Makasar;  Individu-individu  yang  mendapatkan kedudukan  ini  tidak  dibebankan  atas  kewajiban-kewajiban  menurut kedudukannya,  namun  mereka      sedikitnya      mendapakan      fasilitas-fasilitas khusus   yang   tidak diberikan pada orang kebanyakan, di samping itu kedudukan ini  tidak  terbatas  diberikan  kepada  anggota-anggota  masyarakat  yang bersangkutan, tetapi bisa juga kepada orang luar masyarakat tersebut.
Telah kita fahami bahwa manusia itu hidup berkelompok, kalau mengacu pada   teori   Van   der   Zanden   (1979),   seorang   individu   bisa diidentifikasikan  sebagai  anggota  ketegori  statistik,  kategori  sosial,  kelompok sosial,    asosiasi,    dan    kerumunan,    belum  lagi    bila    dilihat    dari  aspek kepentingan    maka    seorang    manusia    itu    bisa    termasuk    dalam  beberapa kelompok  kepentingan.  Berkenaan  dengan  keberadaannya  dalam  kelompok- kelompok,  maka  tentu  setiap  orang  tidak  akan  luput  dari  kedudukan- kedudukannya    baik    dalam    lingkup    persekutuan    hidup    yang  kecil  maupun dalam  lingkup  masyarakat  yang  lebih  besar.  Seorang  bapak  guru    misalnya, selain  kedudukannya  sebagai  guru  dia  juga  termasuk kategori laki-laki dewasa, dia  juga  adalah  anak  dari  kedua  orang  tuanya,  mungkin  juga  selain  guru  dia dipercaya untuk mengelola urusan koperasi sekolah, atau mungkin juga dia aktif sebagai  pengurus  PGRI,  ataumungkin  juga  dia  sebagi  ayah  bagi  anak-anaknya sekaligus sebagai suami dari istrinya, dan sebagainya.
Ada      kalanya      dari      seperangkat      kedudukan      seseorang      dalam masyarakat          terjadi         pertentangan-pertentangan          berkaitan          dengan kedudukannya  itu,  keadaan  mana  dalam  istilah  sosiologi  disebut  sebagai status konflik  .  misalnya  bapak  guru  seperti  di  atas  tadi,  yang  pada  suatu saat  harus menghukum   seorang   siswa   yang   melanggar   aturan   sekolah, dimana  siswa tersebut  adalah  puteranya  sendiri,  atau  seorang  jaksa  yang  harus  menuntut anaknya sendiri karena melakukan tindak pidana, atau seorang petugas pajak yang harus  memungut  pajak  penghasilannya  sendiri.  Konflik      antar      kedudukan- kedudukan   tersebut   tidak   bisa   dihindari berhubung  kepentingan-kepentingan individu    tidak    selalu    sesuai    atau  sejalan    dengan    kepentingan-kepentingan masyarakatnya,    sehinggasering  kali  sulit  bagi  individu  tersebut  untuk mengatasinya dengan benar.
Kedudukan  macam  mana  yang  dimiliki  seseorang  atau  kedudukan apa yang  melekat  padanya,  dapat  terlihat  pada  kehidupan  sehari-harinya melalui
ciri-ciri  tertentu,  yang  dalam  ilmu  sosiologi  dinamakan  status  symbol;  ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ada  beberapa  ciri  tertentu yang dianggap  sebagai  status  symbol,  misalnya cara berpakaian,  pergaulan,  cara-cara  mengisi  waktu  senggang,  memilih  tempat tinggal,  berkendaraan,  rekreasi,  serta  kebiasaan-kebiasaan  lain  yang membedakannya dengan orang¬orang kebanyakan. Status symbol ini tidak hanya melekat    pada    golongan    atau    lapisan    tertentu    saja,    namun    setiap  lapisan biasanya mempunyai ciri-ciri tersendiri.
Satu    bentuk    penghargaan    yang    ada    dalam    masyarakat    modern, khususnya      pada      masyarakat      perkotaan      di      Indonesia,      adalah      tingkat penguasaan  ilmu  yaitu  dalam  bentuk  gelar-gelar  intelektual;  seseorang yang memiliki  gelar  kesarjanaan  tertentu  setidaknya  telah  membuktikan  bahwa  yang memperolehnya telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dalam    bidang- bidanang      ilmu      pengetahuan      yang      khusus.      Hal      ini  menyebabkan terjadinya  beberapa  akibat  yang  negatif,  antara  lain  bahwa,      yang  dikejar bukanlah ilmu pengetahuannya, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Gelar tersebut kemudian  menjadi  status  symbol  tanpa  menghiraukan  bagaimana  isi  yang sesungguhnya; banyak dari mereka yang merasa malu karena tidak memiliki gelar kesarjanaan, padahal kedudukan mereka  di  dalam  masyarakat  telah  terpandang; segala  cara  diupayakan untuk mendapatkan gelar itu tanpa memperdulikan lagi apakah  kemudian  mereka  dapat  mempertanggung  jawabkan  terhadap  apa  yang telah mereka upayakan itu.

## REFERENSI
Bian,  Yanjie.  1997.  "Bringing  Strong-ties  Back  In:  Indirect  Ties,  Network Bridges, and Job Searches in China". American Sociological Review (64): 366-85.
Barth, Fredrik. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI-Press
Blau,  Peter  M.,  Otis  Dudley Duncan  and Andrea Tyree.  1993.  "The  Process  of Stratification",  in  David  B.Grusky  (Ed.),  Social  Stratification  in Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, 317-28.
Bonacich,  Edna.  1994.  "A  Theory  of  Ethnic  Antagonism:  The  Split  Labour Market"  in  David  B.  Grusky (Ed.).  Social  Stratification  its  Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, 469-487.
Bourdieu,  Pierre.  1986.  Distinction:  A  Social  Critique  of  the  Judgement  of Taste, translation from Richard Nice, Routledge and Kegan Paul, London.
Chemikowsky  dan  Meesok.  1981.  The  Determinants  of  School  Enrollment  in Indonesia. Jakarta: the World Bank.
Granovetter,   Mark   S.   1973.   "The   Strength   of   Weak   Ties",   American
Sociological Review (78): 136-78.
.  1974.  Getting  A  Job:  A  Study  of  Contacts  and  Careers.  London: Harvard University Press.
.  1990.  "Toward  a  Sociological  Theory  of  Income  Differences",  in David
B.Grusky  (Ed.),  Social  Stratification:  Class,  Race  and  Gender  in  Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, 365-83.
Gray, Alan. 1994. "Statistics Lecture Note" (unpublished). Hechter,  Michael.  1994.  "Towards  a  Theory  of  Ethnic  Change"  in  David  B.
Grusky   (Ed.),   Social   Stratification:   Class.   Race   and   Gender   in Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, 487-501.
Jones, Gavin W. 1993. "Dilemmas in Expanding Education for Faster Economic Growth:  Indonesia,  Malaysia,  and Thailand", in  Naohiro Ogawa,  Gavin W.  Jones  and  Jeffrey  G  Williamson  (Eds.),  Human  Resources  in Development   along   the   Asia-   Pacific   Rim.   Singapore:    Oxford
University Press, 229-58.
Mulder, Niels. 1985. Pribadi dan Masyarakat di Jawa. Jakarta: Sinar Harapan.
Sukarno,  Makmuri.  1998.  "The  Transition  from  School  to  Work  and  Job Seeking    Behaviour    Among    Youth    In    Three    Cities    ofJava". (Unpublisehd dissertation, The Australian National University, Canberra).
Sukarno,  Makmuri.  2002.  "Latar  Belakang  Sosial  dan Pencapaian  Pendidikan", Penduduk  Pembangunan XIII, 2: 1-19.
Suparlan,  Parsudi.  1998.  "Kesukubangsaan  dan  Primordialitas:  Program  Ayam di    Desa    Mwapi,    Timika,    Irian    Jaya."    Dalam    Jurnal    Antropologi Indonesia No. 54 Thn 1998.
Suparlan, Parsudi. 1999. "Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan."  Dalam  Jurnal  Antropologi  Indonesia  No.  58  Thn 1999.
Tirtosudarmo,  Riwanto,  Tri  Handayani  dan  Daliyo.  1995.  "Pemuda  dalam Konteks  Transformasi  Demografi-Ekonomi  Daerah  Perkotaan",  dalam Riwanto  Tirtosudarmo,  Daliyo,  Mita  Noveria,  Roosmalawati  Rusman, Sumono,  dan  Tri  Handayani,  Dinamika  Sosial  Penduduk  Usia  Muda (15-29  Tahun)  di  Daerah  Perkotaan  Indonesia.  Jakarta:  PPT-LIPI,  23- 42.
Turner, Ralph H. 1959. "Sponsored and Contest Mobility and the School System", in David B. Grusky, (1994) Social Stratification: Race, Class and Gender in Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, 260- 64.
Treiman,  Donal  J.  and  K.  Terre!.  1975.  "The  Process  of  Stratification  in  the United
States and Great Britain". American Journal of Sociology 81: 563-83.