## KOLABORASI AKTOR PADA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
*1 Jayanti Sari, 2 Neni Sriwahyuni, 3 Susniwati
1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Indonesia.
2 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang, Indonesia.
3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia. *jayantisari.sh@gmail.com , yuniolatief13@gmail.com , susniwati@yahoo.com .
Artikel History Submit: 3 Januari 2021 Review: 15 Februari 2021 Revised: 6 April 2021 Accepted: 10 Mei 2021 Abstract: Women are still afraid to voice the violence that happened to them  and  choose  to  remain  silent.  Violence  against  women  also occurred  in  Aceh  Tamiang  District  with  various  forms  of  violence experienced by them. The purpose of this study is to analyze violence against women in Aceh Tamiang District. The research method used is qualitative  with  purposive  selection  of  informants  and  data  collection techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation.  The results of the study found that the communication built by the Village Community  Empowerment  Service,  Women's  Empowerment  and Family Planning was still lacking. Added value is public value, which is the  result  of  efficiency,  democracy  in  institutions,  and  collaboration processes. There is a deliberation process which is a collaboration that forms  mutual  learning,  building  communities  and  employing interactive.  In  addition,  it  was  found  the  importance  of  academic involvement in providing opportunities for women victims of violence to continue their education to a higher level.
Keywords: Actor, Collaborative Process, Violence of Women

## Pendahuluan
Permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang terus menjadi  berita  utama  dibanyak  media  pada  saat  ini. “ Wanita  tunarungu  mengalami kekerasan  seksual  di  Desa  Alur  Nunang,  Kecamatan  Banda  Mulia ” https://analisadaily.com ,  diakses  14-01-2021.  Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan tidaklah  sama  dengan  perbuatan  pidana  lainnya.  Kekerasan  seksual  memiliki  dimensi perbuatan  yang  luas  dan  beragam  (Siregar,  Rakhmawaty,  &  Siregar,  2020).  Kekerasan perempuan  yang  terjadi  bisa  disebabkan  oleh  banyak  hal  tentunya  tidak  terlepas  dari yang ada di dalam diri dan di lingkungan dari korban itu sendiri. Dampak yang terjadi dari  kekerasan  tersebut  juga  memberikan  perhatian  serius  dari  para  kalangan  baik akademisi maupun masyarakat umum.  Apapun yang dihasilkan dari tindakan kekerasan pada  dasarnya  setiap  tindakan  kekerasan  selalu  mengakibatkan  perusakan  terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material” (Kuper & Kuper, 2000).
Solusi  yang  ditawarkan  untuk  menyelesaikan  masalah  kekerasan  terhadap perempuanpun  telah  ditempuh  oleh  berbagai  kalangan  baik  oleh  pemerintah  maupun oleh organisasi kemasyarakatan. Tentunya upaya untuk melakukan tindakan yang solutif dalam  penanganan  kekerasan  perempuan  menjadi  bagian  penting  bagi  banyak  pihak. Kolaborasi  menjadi  tawaran  dan  tantangan  yang  menarik  untuk  dilakukan  dalam melakukan  penyelesaian  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan.  Kolaborasi  aktor dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  sangat  dibutuhkan  karena  jumlah kekerasan  yang  terus  meningkat.  Seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh  Pembina  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh bahwa setiap tahunnya  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  terus  meningkat  dan  salah  satu penyebabnya adalah ketakutan warga untuk melaporkan kasus yang terjadi di rumahnya atau  sekitarnya  karena  menganggapnya  sebagai  aib.  Berdasarkan  data  yang  tercatat  di P2TP2A ada sekitar 36 kasus yang ditangani di kabupaten Aceh Tamiang selama tahun 2017.  Data  ini  diperkirakan  akan  lebih  besar  lagi  jika  masyarakat  lebih  berani  untuk melaporkan kasus yang terjadi di sekitar mereka ke P2TP2A ” https://p2tp2a.acehprov.go.id , diakses 14-01-2021.
Thomson  &  Perry  (2006)    menyatakan  bahwa  kolaborasi  adalah  suatu    proses dimana  aktor  yang  memiliki  wewenang  otonom  berinteraksi  melalui  negoisasi  formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan  cara  bertindak  atau  memberikan  keputusan  atas  isu-isu  yang  membawa  mereka dalam  keharusan  kebersamaan.  Tentunya  kolaborasi  ini  adalah  hal  yang  sangat dibutuhkan  untuk  secara  bersama-sama  menyelesaikan  masalah  public  salah  satunya adalah kekerasan terhadap perempuan.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  Berencana  (DPMKPPKB)  Kabupaten  Aceh  Tamiang  dari  Januari  sampai Agustus 2020 kasus kekerasan perempuan dan anak sudah mencapai 16 kasus, mulai dari KDRT  psikis,  pemerkosaan,  pencabulan,  pelecehan,  sodomi,  penelantaran,  bulliying, hingga  kekerasan  terhadap  anak  (DPMKPPKB  Aceh  Tamiang,  2020).  Menurut pendapat  Brysk  (2017)  bahwa  pentingnya  menumbuhkan  kesetaraan  gender  dan mobilisasi  sipil  di  negara  demokrasi  yang  sedang  berkembang  untuk  menekan  negara dalam  hal  keamanan  warga  di  ranah  publik  dan  privat.  Hal  tersebut  mengarah  pada reformasi hukum dan peningkatan penegakan hukum untuk kekerasan seksual. Temuan ini  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  menentukan  upaya  secara  kolaboratif  dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan.  Tabel 1 di bwah ini menyajikan
data tentang jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi alasan mengapa masalah kekerasan perempuan di Aceh ini menjadi perhatian serius.

## Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019 NO KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 P2TP2A Provinsi Aceh 107 72 73 2 Kabupaten Aceh Barat 30 40 37 3 Kabupaten Aceh Barat Daya 20 61 34 4 Kabupaten Aceh Besar 54 27 23 5 Kabupaten Aceh Jaya 16 16 16 6 Kabupaten Aceh Selatan 24 28 35 7 Kabupaten Aceh Singkil 18 32 15 8 Kabupaten Aceh Tamiang 36 29 21 9 Kabupaten Aceh Tengah 47 40 39 10 Kabupaten Aceh Tenggara 14 15 8 11 Kabupaten Aceh Timur 23 27 45 12 Kabupaten Aceh Utara 132 104 113 13 Kabupaten Bener Meriah 37 64 42 14 Kabupaten Bireun 35 70 75 15 Kabupaten Gayo Lues 16 12 34 16 Kabupaten Nagan Raya 22 33 28 17 Kabupaten Pidie 55 33 30 18 Kabupaten Pidie Jaya 39 34 33 19 Kabupaten Simeulue 22 11 6 20 Kota Banda Aceh 140 142 160 21 Kota Langsa 17 50 28 22 Kota Lhokseumawe 20 34 99 23 Kota Sabang 10 27 11 24 Kota Subulussalam 22 29 19 25 LBH Apik 160 96 43 26 POLDA Aceh 676 250 0 1792 1376 1067 Note : Total Keseluruhan Untuk Tahun 2019 Datanya Belum Termasuk Data dari POLDA Aceh REKAP KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
“ P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH “
Jalan Tgk.Batee Timoh. No.2 Jeulingke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114, Telp (0651) 22546
Fax: (0651) 33095, email : p2tp2a.aceh@gmail.com, website : www.p2tp2a.acehprov.go.id
Banda Aceh, 31 Desember 2019 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Penanggung Jawab Data KTPA 1 Sumber: https://p2tp2a.acehprov.go.id , 2020
Data  tabel  1  memberikan  gambaran  bahwa  jumlah  kasus  kekerasan  terhadapa perempuan di Aceh Tamiang tidak mengalami penurunan yang signifikan. hal ini diduga upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  khususnya  kurang  maksimal.  Terdapat  fakta bahwa  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang menurut  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (DPMKPPKB) tidak  memiliki  regulasi  berupa  Qanun  dan  Peraturan  Bupati  Aceh  Tamiang.  Selain  itu menurut  Bupati  Aceh  Tamiang  tidak  banyaknya  kasus kekerasan perempuan dan  anak yang tidak tertangani, karena pihak keluarga tidak ingin terekpos ke pihak luar, karena dianggap  urusan  internal  rumah  tangga.  Ia  pun  berkomitmen  memasukkan  program penanganan kekerasan perempuan dan anak ini dalam program kerja Pemkab ke depan” https://aceh.tribunnews.com ,  diakses  14-01-2021.  Faktor  penyebab  terjadinya
kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan (Sari & Purwanti,  2018).  Faktor-faktor  tersebut,  antara  lain  perangkat  hukum  yang  belum mampu  memberikan  perlindungan  kepada  para  korban,  konsep  bahwa  perempuan adalah  milik  keluarga  ( asset ),  media  yang  kurang  mendukung  pemberitaan  tentang kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  pelayanan  publik  yag  belum  optimal,  adat istiadat  yang  kadang  melegalkan  kekerasan,  persoalan  kemiskinan,  interprestasi  yang keliru  pada  ajaran  agama,  yang  semua  itu  terbungkus  dalam  budaya  patriarkhi  (Foley, Ngo, Loi, & Zheng, 2015).
Adapun  regulasi  yang  digunakan  oleh  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  (DPMKPPKB)  Kabupaten  Aceh  Tamiang  adalah  regulasi  yang  dikeluarkan oleh  Provinsi  Aceh  meliputi  (1)  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  65  Tahun  2011 tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  (2) Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  66  Tahun  2011  tentang  Stándar  Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (3)  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  109  Tahun  2013  tentang  Standar  Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh. “Kebijakan Formulasi perlindungan  bagi  perempuan  dalam  instrument  internasional  dan  nasional  dapat digunakan  sebagai  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004 ” (Sari & Purwanti, 2018).
Lemahnya  regulasi  yang  diperuntukkan  untuk  menyelesaikan  masalah  kekerasan perempuan  tersebut  menjadi  bagian  penting  untuk  dikaji.  Keterlibatan  actor  dalam perumusan kebijakan dan penyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan adalah fokus dari permasalan mengapa kekerasan perempuan tidak tertangani dengan maksimal di Kabupaten Aceh Tamian. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian untuk menganalisis  kolaborasi  aktor  dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  di Kabupaten Aceh Tamiang.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  yang  menggunakan  latar alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan melibatkan  berbagai  metode  yang  ada  (Creswell,  2013).  Peneliti  berusaha  memahami fenomena  yang  ada  dengan  cara  mengumpulkan  dan  menyaring  pendapat,  tanggapan,
informasi,  konsep-konsep  dan  keterangan  serta  data  dalam  mengungkapkan  masalah. Sementara  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi (Creswell, 2016:254-255).
Analisis Data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, Pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode atau  tanda,  dan  mengkategorikannya  sehingga  diperoleh  suatu  temuan  berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data model interaktif Miles & Saldana (2014) dengan empat tahapan yaitu (1) Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses  analisis  data  (2)  Reduksi  data  yaitu  proses  penyeleksian  pada  penyederhanaan, abstraksi,  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis dilapangan (3) Penyajian data merupakan suatu tahapan kegiatan analisis yang mencoba menyajikan  sekumpulan  informasi  dengan  pola  tersusun  dan  memberi  kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  serta  pengambilan  tindakan  (4)  Penarikan  kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data.

## Hasil Penelitian

## A. Kekerasan Perempuan Di Aceh Tamiang
Menurut  Fakih  (2000)  kekerasan  ( violence )  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai suatu  serangan  terhadap  fisik  dan  psikis  serta  integritas  mental  seorang.  Dalam masyarakat  dengan  kultur  patriarkhi  yang  menyebabkan  adanya  ketimpangan  relasi gender  antara  laki-laki  dan  perempuan,95%  kekerasan  yang  sering  terjadi,  korbannya adalah  perempuan.  Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap  perbuatan  yang berkaitan  atau  mungkin  berakibat  kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan,  secara fisik,  seksual,  psikologis,  ancaman  perbuatan  tertentu,  pemaksaan  dan  perampasan kebebasan  baik  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  maupun  di  lingkungan  rumah tangga (Depkes RI, 2006).
Dengan persoalan tersebut maka dibutuhkan kolaborasi aktor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang mendesak untuk dilakukan. Kolaborasi  sebagai  proses  di  mana  pihak-pihak  yang  melihat  aspek  yang  berbeda  dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan mencari solusi  yang  melampaui  visi  mereka  sendiri  yang  terbatas  tentang  apa  yang  mungkin (Wood & Gay, 1991).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dari  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang kekerasan terhadap perempuan terus terjadi tiap tahunnya dan bentuk kekerasan sangat bervariasi. Tabel di bawah  ini  menunjukkan  jumlah  Kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kabupaten  Aceh Tamiang.
Tabel 2 Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang No.  Tahun Jumlah 1. 2017 13 2. 2018 13 3. 2019 11 4. 2020 7

## Sumber: DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2021
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan mengalami  penurunan  pada  tahun  2020  hanya  terdapat  7  kasus  kekerasan.  Namun berkurangnya  jumlah  kekerasan  tersebut  tidak  mencerminkan  bahwa  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  ditangani  dengan  baik.  Lebih  pada dasar ketakutan warga untuk melaporkan kasus yang terjadi di rumahnya atau sekitarnya karena  menganggapnya  sebagai  aib.  Menurut  Wangga  (2007)  ada  banyak  faktor  yang mendorong  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dapat  disinggung  di  sini  seperti faktor ekonomi, cemburu, karakter emosional yang tidak stabil dan hegemoni patriarkhi dalam  rumah  tangga,  yang  tidak  kondusif  mendorong  terjadinya  kekerasan  yang dilakukan oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya.
Persentase  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang menunjukkan  bahwa  masih  banyak  persoalan  lainnya  dibalik  perempuan  yang  tidak berani melapor. Peneliti menemukan bahwa dana untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang  pemberian  pemahaman  perempuan  atas  kekerasan  yang  terjadi  pada  mereka pada  tahun  2020  tidak  tersedia  di  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (DPMKPPKB).  Sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan  pemahaman  atas  kekerasan yang  terjadi  kepada  mereka.  Hasil  penelitian  Sugiarto  &  Putrianti  (2018)  sosialisasi meningkatkan pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Baturetno. Peserta  pelatihan  memahami  tentang  penyebab  KDRT  dan  upaya  pencegahannya. Diagram  di  bawah  ini  menunjukkan  jumlah  kekerasan  terhadap  perempuan  di Kabupaten Aceh Tamiang.

## Diagram 1
Persentase Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang
Sumber: DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2021
Selain itu juga salah satu memicu kasus kekerasan seksual adalah kemiskinan dan sekitar 16% penduduk Aceh Tamiang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021). Di sisi  lain,  masalah  kemiskinan  menjadi  salah  satu  faktor  signifikan  penyebab  terjadinya Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Istiqomah,  2017).  Di  Kabupaten  Aceh  Tamiang masih  banyak  warga  miskin  yang  tidak  mempunyai  rumah  atau  hidup  di  rumah  yang tidak layak tinggal sehingga itu juga memicu terjadinya kekerasan.

## Grafik 1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2019
(Jiwa)
40.380 40.880 42.010 41.209 39.350 38.000 38.500 39.000 39.500 40.000 40.500 41.000 41.500 42.000 42.500 Penduduk Miskin (Jiwa) Jumlah  Penduduk  Miskin 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: BPS, 2020
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  Kabupaten  Aceh Tamiang  mengalami  penurunan  namun  tidak  menghapus  praktik  kekerasan  terhadap perempuan.  Pendapat  Ilyas  (2006)  dampak  kondisi  ekonomi  yang  tidak  menentu,  di mana harga semua bahan pokok semakin melambung, biaya pendidikan dan kesehatan juga meningkat serta peluang kerja semakin sempit, mempengaruhi ketenangan pikiran kepala  keluarga  atau  rumah  tangga  sehingga  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  terutama terhadap perempuan terjadi.
Sementara  itu  bentuk  kekerasan  yang  terjadipun  sangat  beragam  atau  berbagai macam  jenisnya.  Data  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (DPMKPPKB)  Aceh  Tamiang  menunjukkan  bahwa  terdapat  lima  belas  (15)    jenis bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan.  Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  bentuk  dan jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Tabel 3
Bentuk dan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang 2017-2020 No. Jenis Kasus 2017 2018 2019 2020 1. KDRT Fisik 1 3 3 1 2. KDRT Psikis 3 5 3 3
3. Pemukulan 0 1 0 0 4. Penganiayaan 0 0 0 0 5. Pemerkosaan 2 1 0 0 6. Pencabulan 0 0 0 0 7. Pelecehan 1 0 0 0 8. Sodomi 0 0 0 0 9. Penelantaran 6 3 5 2 10. Bulliying 0 0 0 0 11. Kekerasan dalam pacaran  0 0 0 0 12. Ekploitasi Ekonomi 0 0 0 0 13. ABH 0 0 0 0 14. Gangguan Psikologi 0 0 0 0 15. Lain-lain 0 0 0 1
Sumber: DPMKPPKB Aceh Tamiang, 2021
Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan perempuan yang harus diwaspadai. Jenis kasus yang sering terjadi yakni KDRT fisik maupun psikis, selain  itu  juga  pemukulan,  pemerkosaan,  penelantaran  dan  pelecehan.  Pendapat  Fakih (2000) mengelompokan bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu:
1. Pemerkosaan  terhadap  perempuan  termasuk  dalam  perkawinan.  Pemerkosaan terjadi  jika  seseorang  melakukan  paksaan  untuk  mendapatkan  pelayanan  seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.
2. Tindakan  pemukulan  dan  serangan  fisik  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga termasuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak
3. Bentuk penyiksaan terhadaap organ alat kelamin (genital mutilation) misalnya, sunat perempuan dengan alasan mengontrol seks perempuan
4. Kekerasan  dalam  bentuk  pelacuran.  Pelacuran  adalah  bentuk  kekerasan  yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan
5. Pornografi. Perempuan dijadikan objek demi keuntungan
6. kekerasan  dalam  bentuk  sterilisasi  KB,  demi  mulus  target  kontrol  pertumbuhan penduduk
7. Kekerasan di tempat kerja
8. Pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment.

## B. Proses  Kolaborasi  Aktor  dalam  Penanganan  Kekerasan Perempuan  di Aceh Tamiang
Kolaborasi  aktor  dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  dengan melibat  aktor  internal  dan  eksternal.  Agranoff  &  McGuire  (2003)  memandang
kolaborasi  sebagai  aktivitas-aktivitas  yang  bersifat  horizontal  dan  vertikal.  Aktivitas kolaborasi  menurut  Agranoff  &  McGuire  (2003)  dapat  dianalisis  melalui  komponen- komponen  seperti  komunikasi,  nilai  tambah,  dan  deliberasi.    (1)  Komunikasi  yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan  tidak  langsung.  Komunikasi  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung  dapat  melalui perantara  teknologi.  Komunikasi  melalui  perantara  akan  lebih  efektif  diterapkan  pada kolaborasi  yang  terdapat  konflik  antar  aktor.  Komunikasi  yang  dijalankan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (DPMKPPKB)  Aceh  Tamiang sebagai  instansi  yang  mengemban  tugas  dapat  melakukan  komunikasi  dengan  secara langsung dan tidak langsung terkait penanganan bersama dalam penyelesain kasus.
Komunikasi  yang  dapat  dilakukan  dengan  aktor  bidang  Kesehatan  seperti psikolog,  dan  tenaga  media  untuk  melakukan  pertolongan  dan  pendampingan.  Dalam penanganan  korban  kekerasan,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  (DPMKPPKB)  Aceh  Tamiang  melaksanakan  intervensi  yang  hanya melakukan pelayanan pencatatan, pengaduan dan pelaporan, konsultasi hukum, bantuan hukum  dan  konsling.  Namun  dalam  praktiknya  tidak  semua  intervensi  pelayanan dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (DPMKPPKB)  Aceh  Tamiang.  Hasil  ini  dikarenakan  kendala  komunikasi  dengan berbagai  pihak.  Pelaksanaan  intervensi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (DPMKPPKB)  Aceh  Tamiang  belum  menjawab persoalan  pelik  kekerasan  terhadap  perempuan  karena  komunikasi  yang  tidak  berjalan dengan  baik.  Dibutuhkan  kolaborasi  aktor  dalam  berkomunikasi  untuk  pemecahan masalah.  Jika  intervensi  dilakukan  maka  kolaborasi  aktor  dari  berbagai  unsur  akan terwujud.    Selain  itu  juga  dibutuhkan  segera  pembuatan  regulasi  terkait  persoalan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.
(2)  Nilai  tambah,  nilai  yang  dimaksud  disini  adalah  nilai  publik,  yakni  yang dihasilkan  dari  efisiensi,  demokrasi  dalam  institusi/organisasi,  dan  proses  kolaborasi. Kolaborasi  aktor  dalam  meyelesaikan  kekerasan  perempuan  dapat  menambah  nilai didepan  publik.  Hal  tersebut  dikarenakan  komitmen  bersama  untuk  berkolaborasi. Namun untuk mendapatkan cipta publik maka diperlukan pemahaman yang mendalam pentingnya  perlindungan  terhadap  perempuan.  Permasalahan  dalam  menciptakan  nilai publik  adalah  adanya  tingkat  kepentingan,  urgensi,  ruang  lingkup  permasalahan  yang meranah lintas-sektoral, sehingga menyadarkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu
menciptakan  bagian  penting  dari  nilai  publik  itu  sendiri  (Muqorrobin,  2016:  41), sehingga diperlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.
(3)  Deliberasi  merupakan  kelebihan  dari  kolaborasi  yang  membentuk pembelajaran saling menguntungkan ( mutual learning ), pembangunan komunitas ( building communities ),  dan  pemanfaatan  proses  interaktif  ( employing  interactive ).  Tahapan  deliberi sebaiknya diberikan untuk menjalankan kolaborasi aktor dalam menyelesaikan masalah tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Deliberasi  dapat dengan  membentuk  sebuah  komunitas  ditengah  masyarakat  untuk  menjadi  pengawas atas  kekerasan  yang  terjadi  ditengah  lingkungannya.  Selain  itu  juga  dapat  memberikan pendidikan keterampilan bagi penambahaan ilmu dan skill yang bisa digunakan ditengah masyarakat.  Sementara  itu  juga  pentingnya  keterlibatan  akademika  guna  memberikan kesempatan bagi perempuan korban kekerasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

## Kesimpulan
Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) sebagai instansi yang mengemban tugas masih sangat kurang optimal.  Komunikasi  dibangun  terhadap  aktor  bidang  kesehatan  seperti  psikolog,  dan tenaga  media  untuk  melakukan  pertolongan  dan  pendampingan.  Selain  itu  juga dibutuhkan segera pembuatan regulasi terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. (2) Nilai tambah adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi, dan proses kolaborasi. Kolaborasi aktor dalam meyelesaikan kekerasan perempuan dapat menambah nilai didepan publik, hal tersebut dikarenakan komitmen bersama untuk berkolaborasi. Namun untuk mendapatkan cipta publik maka diperlukan pemahaman yang mendalam pentingnya perlindungan terhadap perempuan.
(3)  Deliberasi  merupakan  kelebihan  dari  kolaborasi  yang  membentuk pembejaran  saling  menguntungkan  ( mutual  learning ),  pembangunan  komunitas  ( building communities ), dan pemanfaatan proses interaktif ( employing interactive ). Selain itu juga dapat memberikan  pendidikan  keterampilan  bagi  penambahaan  ilmu  dan  skill  yang  bisa digunakan  ditengah  masyarakat.  Pentingnya  keterlibatan  akademika  guna  memberikan kesempatan bagi perempuan korban kekerasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi.

## Daftar Pustaka
Agranoff,  R.,  &  McGuire,  M.  (2003). Collaborative  Public  Management:  New  Strategies  for Local Governments . Washington DC: Georgetown University Press.
Brysk,  A.  (2017).  Violence  against  women:  law  and  its  limits. Deusto  Journal  of  Human Rights , (1), 145 – 173. https://doi.org/10.18543/djhr-1-2016pp145-173
Creswell,  J.  W.  (2013). RESEARCH  DESIGN  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell,  John  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih, M. (2000). Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren . Jakarta: Grasindo.
Foley, S., Ngo, H. Y., Loi, R., & Zheng, X. (2015). Gender, gender identification and perceived gender discrimination: An examination of mediating processes in China.
Equality, Diversity and Inclusion , 34 (8), 655. https://doi.org/http://doi.org/10.1108/EDI-05-2015- 0038
Ilyas,  H.  (2006).  Agama  yang  Membebaskan  Perempuan  dari  Kekerasan. Kedaulatan Rakyat .
Istiqomah.  (2017).  Aral  Terjal  Menghadang  Perempuan:  Studi  Pencegahan  Kekerasan Bagi  Perempuan  Oleh  LSM  Rifka  Annisa  di  Ngalang,Gunungkidul. Jurnal Pemberdayaan  Masyarakat , 1 (1),  2580 – 2863.  Retrieved  from  http://journal.uin- suka.ac.id/dakwah/JPMI
Kuper,  A.,  &  Kuper,  J.  (2000). Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Miles,  M.  B.  .,  &  Saldana,  M.  H.  (2014). Qualitative  data  analysis:  a  methods  sourcebook . Arizona State University.
Sari,  A.  A.,  &  Purwanti,  A.  (2018).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan Terhadap  Perempuan  Di  Kota  Demak. Masalah-Masalah  Hukum , 47 (3),  317. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337
Siregar,  E.,  Rakhmawaty,  D.,  &  Siregar,  Z.  A.  (2020).  Kekerasan  Seksual  Terhadap Perempuan:  Realitas  dan  Hukum. PROGRESIF:  Jurnal  Hukum , 14 (1). https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778
Sugiarto, R., & Putrianti, F. G. (2018). Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul. Abdimas Dewantara ,
1 (2), 84 – 95.
Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. In Public Administration Review (pp. 20 – 32).
Wangga,  M.  S.  E.  (2007).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  Usaha  Merumuskan Relasi Familial Yang Demokratis. Urnal Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf .
Wood,  D.  J.,  &  Gay,  B.  (1991).  Towards  a  Comprehensive  Theory  of  Collaboration. Ournal of Applied Behavioral Science , 27 , 139 – 162.
©  2021  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).