## KEBIJAKAN   HUKUM   PIDANA   MATERIIL   DI   BIDANG PASAR   MODAL

## BAMBANG   ALI   KUSUMO, SH., MHum. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market  manipulation  and  insider  trading.  The  permition  is  that  with  least punishment  among  them  while  the  most  is  deception,  market  manipulation and insider trading.
Keyword: Policy, punishment

## LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam rangka untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan bagi dunia usaha  perlu  dikembangkan  sumber-sumber  pembiayaan.  Salah satu sumber  pembiayaan adalah  adanya  pasar  modal.  Pasar  modal  mempunyai  kelebihan  di  bandingkan  dengan yang  lain,  karena  pasar  modal  merupakan  sumber  pembiayaan  yang  andal  untuk memobilitasi  dana.  Di  samping  itu    dengan  melalui  pasar  modal,  kepada  para  investor diberikan  alternatif  untuk  melakukan  investasi.  Bila  pasar  modal  tidak  diikut  sertakan, sasaran dana investasi yang dibutuhkan akan sulit dipenuhi, sehingga target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai. Memang sumber-sumber pembiayaan lain seperti perbankan masih  ada,  namun  melihat  jumlah  dana  investasi  yang  dibutuhkan  dunia  usaha    maka peran  serta  pasar  modal  sangat  dibutuhkan.  Dengan  demikian  bila  diatur  dan  dikelola secara benar dan profesional, maka pasar modal bersama dengan sumber pembiayaan lain akan  menyediakan  pembiayaan  yang  lebih  mantab  bagi  pembangunan  ekonomi Walaupun  pasar modal masih  relatif  baru  dikembangkan  dalam  sektor  keuangan,  namun kontribusinbya  bagi  dunia  usaha  cukup  besar.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  perusahaan yang  memanfaatkan  pasar  modal  sebagai  sumber  pembiayaan,  jumlah  dana  yang dihimpun, serta nilai dan volume transaksi perdagangan efek yang terus meningkat.
Untuk  menunjang  eksistensi  pasar  modal  campur  tangan  pemerintah  sangat diperlukan. Campur tangan atau keterlibatan pemerintah ini dalam rangka mempermudah atau  memperlancar  eksistensi  pasar  modal  di  Indonesia.  Mengingat  hal  tersebut,  maka pemerintah  perlu  mengeluarkan  suatu  peraturan,  baik  peraturan  yang  sifatnya administratif maupun peraturan yang lain. Peraturan administrasi ini meliputi antara lain
syarat  adanya  pasar  modal,  prosedur  atau  tatacara  di  bidang  pasar  modal  dan  lain-lain. Agar  pasar  modal  dapat  berkembang  dengan  baik  di  Indonesia,  maka  pengaturan  yang sifatnya administratif jangan sampai menghambat pembangunan ekonomi, mengakibatkan biaya tinggi dan jalur birokrasi  yang berbelit dan berkepanjangan.
Di  samping  pengaturan  secara  administratif,  pengaturan  hukum  pidana  di  bidang pasar  modal  juga  sangat  diperlukan.  Menurut  Soehardjo  Sastrosoehardjo  sifat  hukum pidana adalah sebagai hukum pengiring, yaitu mengiringi, mengawal norma-norma yang ada  dalam  bidang  hukum  yang  lain,  yakni  hukum  administrasi    negara  maupun  hukum tata  negara  (Soehardjo  Sastrosoehardjo,  1995:13).  Dengan  demikian  pada  posisi  inilah hukum  pidana  menunjukkan  sifatnya  sebagai  pendukung,  pengiring  atau  pengawal hukum administrasi negara.
Hukum  pidana  sebagai  pendukung,  pengiring  atau  pengawal  hukum  lain  melalui sanksi  pidananya  mempunyai  fungsi  ganda,  yakni  sebagai  ultimum  remedium  dan berfungsi  sebagai  deterent  factor.  Sebagai  ultimum  remedium,  hukum  pidana merupakan obat terakhir terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi, bila obat yang lain sudah tidak mampu  lagi  untuk  menanggulangi  tindak  pidana.  Atau  dapat  dikatakan  hukum  pidana berfungsi  subsidiair,  yakni  hukum  pidana    hendaknya  baru  diterapkan  apabila  sarana (upaya)  lain  sudah  tidak  memadahi  lagi  (Sudarto,  1986:22).  Kemudian  sebagai  deterent factor, merupakan faktor pencegah timbulnya tindak pidana, diharapkan mencegah agar si pembuat tidak melakukan lagi tindak pidana (prevensi special) dan mencegah agar orang lain,  calon  pelaku  tindak  pidana  akan  mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan  tindak pidana karena merasa takut adanya ancaman dalam peraturan tersebut (prevensi general).
Penggunaan  hukum  pidana  melalui  sanksi  pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  yang    mungkin  timbul  merupakan  suatu kebijakan.  Kebijakan  yang  dimaksud  adalah  kebijakan  dalam  bidang  penegakan  hukum (khususnya  penegakan  hukum  pidana)  yang  tujuannya  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  pada  umumnya.  Atau  dapat  dikatakan  bahwa  politik  atau  kebijakan  hukum pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  (law  enforcement  policy) (Barda Nawawi Arief, 1996:36). Selanjutnya dalam melaksanakan politik atau kebijakan khususnya  kebijakan  hukum  pidana  harus  rasional,  artinya  dalam  memilih  dan
menetapkan  hukum  pidana  melalui  sanksi  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  yang  mungkin  timbul  harus  benar- benar  telah  memperhitungkan  faktor-faktor  yang  dapat  mendukung  berlakunya  hukum pidana.

## PERUMUSAN  MASALAH
Dengan mendasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidana  materiil  di  bidang  pasar modal ?.

## TUJUAN  PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  kebijakan  hukum pidana materiil di bidang pasar modal.

## LANDASAN  TEORI
Pasar  modal  adalah  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya, serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  .  Sedangkan  pengertian  bursa  efek adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem  dan  atau  sarana  untuk mempertemukan    penawaran  jual  dan  beli  efek  pihak-pihak  lain  dengan  tujuan memperdagangkan  efek  di  antara  mereka.  Dari  pengertian  ini,  maka  istilah  pasar  modal dan  bursa  efek  mempunyai  pengertian  yang  berbeda.  Pengertian  pasar  modal  mengacu pada  suatu  kegiatan  yang  mempertemukan  penawaran  atau  penjualan  dana  jangka panjang,  dan  kelembagaan/profesi  yang  berkaitan  dengan  efek.  Sedangkan tempat/sarana/media  penawaran  atau  penjualan  dana  jangka  panjang  ini  dilaksanakan dalam suatu lembaga resmi yang disebut bursa efek.
Pasar  modal  diatur  dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (UUPM).  Dengan  adanya  kehadiran  pasar  modal  ini,  maka  sangat  menarik  untuk dikemukakan  fungsi  dan  manfaat  pasar  modal  di  Indonesia.  Fungsi  pasar  modal  adalah sebagai berikut (Irzan Tanjung, 1992:5-6):
1. Sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan investasi/pembangunan nasional;
2. Sebagai salah satu instrumen moneter melalui pelaksanaan open market policy;
3. Sebagai  salah  satu  cara  untuk  memungkinkan  keikutsertaan  pemodal  kecil  dalam kegiatan pembangunan di sektor pemerintah maupun swasta;
4. Untuk menyehatkan struktur permodalan suatu badan usaha;
5. Dalam  situasi  tertentu,  maka  go  public  juga  dijadikan  sebagai  salah  satu  cara  untuk menaikkan nilai suatu perusahaan dihadapan masyarakat terutama investor;
6. Wadah atau sarana para business captains mewujudkan kemampuannya memperbesar business-empire-nya dengan menggunakan teknik-teknik merger and acquitition. Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan kehadiran pasar modal ini adalah
(Nasrudin Sumintapura, 1992:1):
1. Memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berperanserta  dalam  kepemilikan saham  perusahaan,  yang  selanjutnya  merupakan  sarana  dalam  penerataan  hasil pembangunan;
2. Memberikan  kesempatan  bagi  perusahaan  untuk  memperkuat  struktur  modalnya, sehingga  dapat  lebih  leluasa  dalam  melakukan  pengembangan  usaha  maupun  dalam meningkatkan  daya  saing,  baik  di  pasaran  dalam  negeri  maupun  di  pasaran internasional;
3. Memungkinkan pengalokasian sumber daya keuangan yang ada di masyarakat secara lebih efisien, yaitu dengan menyalurkannya ke arah atau ke bidang yang memberikan imbalan tingkat pengembalian modal yang lebih baik;
4. Membawa  perubahan  pada  komposisi  dana  luar  negeri  yang  masuk  ke  Indonesia, dengan lebih meningkatkan pemasukan dana dalam bentuk equity.
Mengingat  tumbuh  dan  berkembangnya  pasar  modal  yang  berasal  dari  barat  yang menggunakan  sistem    kapitalis,  maka  timbul  pertanyaan  apakah  pasar  modal  dapat mengemban  perannya  sebagai  sarana  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya menuju  terciptanya  keadilan  sosial  di  Indonesia  ?,  dan  apakah  pasar  modal  dapat meningkatkan  keikutsertaan  pemodal  kecil  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam kegiatan pembangunan ?.  Berkaitan dengan hal tersebut Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa    “bagi  emiten  pasar  modal  dimanfaatkan  dengan  penuh  pertimbangan  dan
perhitungan  yang  profesional,  sedangkan  bagi  investor  individu  putusan  bergabung  atau tidak dengan emiten melalui pasar modal hanya berdasar pada intuisi dan harapan. Untuk itu  dibutuhkan  satu  perangkat  peraturan  yang  kiranya  dapat  memberikan  perlindungan kepada  investor  kecil,  sesuai  dengan  tujuan  pasar  modal”  (Sri  Rejeki  Hartono,  1994:6). Di  samping  itu  dalam  tulisan  yang  lain  Sri  Rejeki  Hartono  mengemukakan  bahwa “perusahaan  yang  mempunyai  peluang  atau  kesempatan  dan  kemampuan  ikut  serta  di dalam kegiatan bursa efek hanyalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai kualifikasi tertentu  dengan  syarat-syarat  khusus  pula.  Hal  ini  sangat  penting  artinya,  karena perusahaan  yang  bersangkutan  akan  memanfaatkan  dana  masyarakat  yang  relatif  murah untuk kepentingan sendiri” (Sri Rejeki Hartono, 1996:2).
Melihat  kondisi  yang  demikian,  maka  agar  pasar  modal  di  Indonesia  berkembang sesuai  yang  diinginkan  baik  para  investor  khususnya  investor  individu  maupun  emiten perlu  dibuat  perangkat  peraturan  yang  memadai,  sehingga  ada  perlindungan  hukum apabila terjadi permasalahan yang muncul  di bidang pasar modal.

## METODE  PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian di  Surakarta.
2. Jenis dan sumber data
a. Jenis data, jenis data penelitian ini adalah data sekunder.
b. Sumber  data,  sumber  data  yang  dipergunakan  terdiri  dari  sumber  primer  dan sumber  sekunder  (Ronny  Hanitiyo  Soemitro,  1990  :  9-10).  Untuk  data  sekunder, sumber  primer  yang  digunakan  terbatas  pada  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pasar  modal.  Data  sekunder  dari  sumber  sekunder  yang  dipergunakan adalah  berupa  dokumen  atau  risalah  peraturan  perundang-undangan,  konsep rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah lainnya. Di samping  itu  dipergunakan  data  sekunder  yang  bersifat  publik,  terutama  data statistik dari lembaga pelaksana dan pengawas pasar modal (sumber tersier).
3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Data  sekunder  berupa  sumber  primer,  sekunder,  tersier    dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan dan studi dokumen.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  penguraian  secara  deskriptif  dan preskriptif.  Hal  ini  bertolak  dari  maksud  penelitian  yang  tidak  hanya  untuk mengungkapkan  atau  menggambarkan  data  an  sich,  melainkan  juga  mengungkapkan formulasi hukum pidana yang ideal dan diharapkan.

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN
Kebijakan  hukum  pidana  materiil  sama  artinya  dengan  kebijakan  perundang- undangan  pidana.  Perundang-undangan  pidana  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  penanggulangan  tindak  pidana,  sebab  perundang-undangan  pidana  atau  dikatakan kebijakan legislative merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi  hukum  pidana  atau  penegakan  hukum  pidana.  Dengan  perkataan  lain, tahap  kebijakan  legislative  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  hukum  pidana.  Tahap  ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi  berikutnya,  yakni  tahap  aplikasi  dan  tahap  eksekusi  (Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief,  1992:  158).  Pernyataan  itu  diperkuat  oleh  pendapat  Muladi  yang mengatakan bahwa “Peranan perundang-undangan pidana dalam system peradilan sangat penting,  karena  perundang-undangan  tersebut  memberikan  kekuasaan  pada  pengambil kebijakan  yang  diterapkan.  Lembaga  legislative  berpartisipasi  dalam  menyiapkan kebijakan  dan  memberikan  kerangka  hukum  untuk  memformulasikan  kebijakan  dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan (Muladi, 1995:22).
Pembahasan kebijakan perundang-undangan pidana ini meliputi: Perbuatan-perbuatan yang  dijadikan  tindak  pidana,  ketentuan  sanksi  pidana  meliputi  jenis  sanksi,  ,  lamanya sanksi atau berat ringannya sanksi dan bentuk perumusan sanksi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  perbuatan-perbuatan  yang  tidak dikehendaki  yang  dijadikan  tindak  pidana  atau  yang  dapat  dipidana  yang  termuat  di dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  yakni  menyangkut perijinan, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (insider trading). Di bawah ini penulis uraikan satu persatu:
1. Tindak pidana menyangkut perijinan dalam Pasar Modal.
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 103, yakni:
(1) Setiap  Pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal  tanpa  izin,  persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap  Pihak  yang  melakukan  kegiatan  tanpa  memperoleh  izin  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ketentuan  dalam  pasal  ini  mempertegas  kedudukan  yang  strategis  pasar  modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi secara makro. Oleh  sebab  itulah  pemerintah  berkepentingan  untuk  menertibkan  melalui  persyaratan perijinan,  persetujuan  atau  pendaftaran  lembaga-lembaga  yang  terdapat  dalam  kegiatan pasar modal.
2. Tindak pidana penipuan dalam pasar modal.
Tindak  pidana  ini  diatur  dalam  Pasal  90  yang  menyatakan,  bahwa  dalam  kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu  dan  mengelabui  pihak  lain  dengan  menggunakan  sarana  dan  atau  cara apapun;
b. turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
c. membuat  pernyataan  tidak  benar  mengenai  fakta  yang  materiil  atau  tidak mengungkapkan  fakta  yang  materiil  agar  pernyataan  yang  dibuat  tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud  untuk  menguntungkan  atau  menghindarkan  kerugian  untuk  diri  sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek”
Dalam  penjelasan  Pasal  90  dinyatakan  bahwa  ”yang  dimaksud  dengan  kegiatan perdagangan efek adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan  efek  yang  terjadi  dalam  rangka  penawaran  umum  atau  terjadi  di  bursa  efek, maupun  kegiatan  penawaran,  pembelian  dan  atau  penjualan  efek  di  luar  bursa  efek  atas
efek emiten atau perusahaan publik”.
Mengenai  sanksi  dari  tindak  pidana  ini  diatur  dalam  Pasal  104  yang  menyatakan bahwa  ”setiap  Pihak  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  90, dan  Pasal 93 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Bahwa  agar  penipuan  tidak  akan  terjadi  selama  efek  suatu  perusahaan diperdagangkan,  maka  undang-undang  pasar  modal  memperluas  cakupannya  dengan Pasal  93,  yang  menyatakan  bahwa  ”setiap  pihak  dilarang  dengan  cara  apapun  membuat pernyataan  atau  memberikan  keterangan  yang  secara  material  tidak  benar  atau menyesatkan  sehingga  mempengaruhi  harga  efek  di  bursa  efek  apabila  pada  saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
a. pihak  yang  bersangkutan  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
b. pihak  yang  bersangkutan  tidak  cukup  berhati-hati  dalam  menentukan  kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut”.
3. Tindak Pidana Manipulasi Pasar
Tindak  pidana  ini  diatur  dalam  Pasal  91  dan  Pasal  92.  Dalam  Pasal  91  dinyatakan bahwa ”setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan  tujuan  untuk  menciptakan  gambaran  semu  atau  menyesatkan  mengenai  kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek”.  Dalam penjelasan Pasal 91 dinyatakan  bahwa  ”masyarakat  pemodal  sangat  memerlukan  informasi  mengenai kegiatan  perdagangan,  keadaan  pasar,  atau  harga  efek  di  bursa  efek  yang  tercermin  dari kekuatan  penawaran  jual  dan  penawaran  beli  efek  sebagai  dasar  untuk  mengambil keputusan  investasi  dalam  efek.  Sehubungan  dengan  itu,  ketentuan  ini  melarang  adanya tindakan  yang  dapat  menciptakan  gambaran  semu  mengenai  kegiatan  perdagangan, keadaan pasar atau harga efek, antara lain:
a. melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau
b. melakukan  penawaran  jual  atau  penawaran  beli  efek  pada  harga  tertentu,  dimana pihak  tersebut  juga  telah  bersekongkol  dengan  pihak  lain  yang  melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama”.
Dalam  Pasal  92  dinyatakan  bahwa  ”setiap  pihak,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  dengan  pihak  lain  dilarang  melakukan  2  (dua)  transaksi  efek  atau  lebih, baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  sehingga  menyebabkan  harga  efek  di  bursa  efek tetap,  naik  atau  turun  dengan  tujuan  mempengaruhi  pihak  lain  untuk  membeli,  menjual atau menahan efek”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 92 dinyatakan bahwa ”ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang  bersekongkol  sehingga  menciptakan  harga  efek  yang  semu  di  bursa  efek  karena tidak  didasarkan  pada  kekuatan  permintaan  jual  atau  beli  efek  yang  sebenarnya  dengan maksud menguntukan diri sendiri atau pihak lain”.
Sanksi    tindak  pidana  ini  diatur  dalam  Pasal  104  yang  menyatakan  bahwa  ”setiap pihak  yang  melakukan  manipulasi  pasar  yang  melanggar  Pasal  91  dan    92  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  10    (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
Bentuk tindak pidana ini diatur dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98 Undang-undang Pasar Modal:
Dalam  Pasal 95  dinyatakan  bahwa  ”orang dalam dari  emiten atau  perusahaan  publik yang  mempunyai  informasi  orang  dalam  dilarang  melakukan  pembelian  atau  penjualan atas efek:
a. emiten atau perusahaan publik dimaksud; atau
b. perusahaan lain  yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan”.
Dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa ”orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:
a. mempengaruhi  pihak  lain  untuk  melakukan  pembelian  atau  penjualan  atas  efek dimaksud; atau
b. memberi  informasi  orang  dalam  kepada  pihak  manapun  yang  patut  diduga  dapat menggunakan  informasi  dimaksud  untuk  melakukan  pembelian  atau  penjualan atas efek”.
Dalam Pasal 97 dinyatakan bahwa:
(1) setiap  pihak  yang  berusaha  untuk  memperoleh  informasi  orang  dalam  dari  orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang  sama  dengan  larangan  yang  berlaku  bagi  orang  dalam  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
(2) Setiap  pihak  yang  berusaha  untuk  memperoleh  informasi  orang  dalam  dan kemudian  memperolehnya  tanpa melawan hukum tidak  dikenakan  larangan  yang berlaku  bagi  orang  dalam  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95  dan  Pasal  96, sepanjang  informasi  tersebut  disediakan  emiten  atau  perusahaan  publik  tanpa pembatasan.
Dalam  Pasal  98  dinyatakan  bahwa  ”perusahaan  efek  yang  memiliki  informasi  orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut, kecuali apabila:
a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri  tetapi atas perintah nasabahnya, dan
b. perusahaan  efek  tersebut    tidak  memberikan  rekomendasi  kepada  nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.
Sanksi tindak pidana tersebut di atas diatur dalam Pasal 104, yang menyatakan bahwa ”setiap  pihak  yang  melakukan  insider  trading,  yakni  melanggar  Pasal  95,  96,  97  dan  98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Berbicara masalah lamanya sanksi atau berat ringannya sanksi dapat menyangkut dua hal,  yaitu  lamanya  sanksi  yang  terdapat  pada  pasal  yang  memuat  ancaman  pidana (formulatif)  dan  lamanya  sanksi  yang  terdapat  pada  vonis  hakim/putusan  hakim (aplikatif). Dua hal ini sangat berpengaruh terhadap penanggulanggan tindak pidana atau
kejahatan  di  bidang  pasar  modal.  Ancaman  yang  tinggi  secara  psikhis  dapat mempengaruhi pembuat dan calon pembuat dalam melakukan kejahatan, tetapi bila tidak diikuti dengan penjatuhan pidana yang lama atau mendekati maksimum ancaman pidana, maka prevensi special and prevensi general tidak akan tercapai. Berkaitan dengan hal ini Suryono Sukanto menyatakan bahwa: kalau suatu ancaman hukuman hanya tercantum di kertas  saja,  maka  hal  itu  tidak  ada  artinya.  Efek  dari  suatu  sanksi  negatif  yang  hanya bersifat  formal  saja  hampir-hampir  tidak  ada.  Efek  tersebut  justru  akan  datang  dari kekuatan suatu ancaman  yang  benar-benar diterapkan, apabila suatu  ketentuan  dilanggar (Suryono Sukanto, 1985:90).
Dari  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  103  dan  104,  pembuat  undang- undang  menggunakan  sistem  indifinite,  yakni  penetapan  maksimum  pidana  untuk  tiap tindak  pidana  atau  kejahatan.  Penggunaan  sistem  indifinite  ada  segi  keuntungannya, yakni:
a. Dapat  menunjukkan  tingkat  keseriusan  masing-masing  tindak  pidana  atau kejahatan;
b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan;
c. Melindungi  kepentingan  si  pelanggar  itu  sendiri  dengan  menetapkan  batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 1996:131 – 132).
Dari  tiga  keuntungan  tersebut  di  atas,  mengandung  aspek  perlindungan  masyarakat dan  aspek  perlindungan  individu.  Aspek  perlindungan  masyarakat  terlihat  dengan ditetapkannya ukuran maksimum pidana merupakan simbul kualitas norma-norma sentral masyarakat  yang  ingin  dilindungi.  Aspek  perlindungan  individu  terlihat  dengan ditentukannya batas-batas kewenangan dari aparat dalam menjatuhkan pidana.
Di  samping  itu  ancaman  sanksi  pidana  yang  ada  pada  Pasal  103  dan  104 menggunakan  sistem  kumulatif.  Dari  sistem  ini  hakim  tidak  diberi  kebebasan  untuk memilih  sanksi  pidana,  hakim  harus  menggabungkan  pidana  penjara  dan  denda.  Namun demikian  hakim  masih  diberi  kebebasan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  di  bawah maksimum.  Menurut  hemat  penulis  adanya  rumusan  yang  demikian  menunjukkan keseriusan  pembuat  undang-undang  untuk  perlindungan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam pasar modal.
Disamping itu dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur juga  mengenai  sanksi  administratif  yang  diatur  dalam  Pasal  102.  Biasanya  suatu peraturan  yang  menampilkan  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana,  khususnya  tindak pidana  di  bidang  ekonomi  yang  diutamakan  adalah  penyelesaian  di  bidang  administrasi, mengingat  unsur  kerugiannya  sudah  tidak  ada.  Namun  upaya  ini  tidak  mengurangi  hak negara  untuk  melakukan  tuntutan  pidana  terhadap  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal. Dari  ketentuan  ini  mengandung  pengertian  bahwa  bila  terjadi  pelanggaran    atau  tindak pidana,  maka  upaya  penyelesaiannya  dapat  melalui  jalur  hukum  administratif  atau  jalur hukum pidana atau jalur hukum administrasi dan jalur hukum pidana.
Dalam penanggulangan tindak pidana atau kejahatan di bidang pasar modal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana menempatkan hukum pidana, apakah hukum pidana bisa  ditampilkan  sebagai  sarana  utama  (primum  remedium)  ataukah  sebagai  sarana terakhir  (ultimum  remedium).  Selama  ini  nampaknya  ada  ambivalensi  sikap  dalam penegakan di bidang hukum ekonomi termasuk pasar modal. Hal ini didasarkan atas skala prioritas  pembangunan,  dimana  faktor  ekonomi  merupakan  primadonanya  yang diharapkan  memberi  leverage  effect  terhadap  bidang-bidang  pembangunan  yang  lain. Oleh sebab itulah seringkali pendekatan non penal  dikedepankan daripada menggunakan sarana  penal  (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992:18).  Memang  bila  hukum  pidana atau penal diterapkan akan membawa dampak yang kurang enak atau menyakitkan. Oleh sebab  itu  penggunaan  hukum  pidana  harus  benar-benar  selektif.  Hal  ini  sesuai  dengn pendapatnya  Sudarto  yang  menyatakan  bahwa  sifat  pidana  sebagai  ultimum  remedium (obat  terakhir)  menghendaki  apabila  tidak  perlu  sekali  hendaknya  jangan  menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya (Sudarto, 1986: 24).  Senada dengan  pendapat  di  atas  Loebby  Loqman  menyatakan  bahwa  dengan  menunjukkan adanya aturan pidana dalam  semua  bidang  kehidupan  di masyarakat, tidak  dimaksudkan bahwa hukum pidana haruslah selalu digunakan di semua bidang kehidupan, akan tetapi hukum  pidana  hendaknya  tetap  merupakan  suatu  penindakan  yang  bersifat  ultimum remedium (Loebby Loqman, 1993: 19).
Dari  pendapat-pendapat  di  atas  mengindikasikan  bahwa  penggunaan  hukum  pidana diupayakan  sebagai  pukulan  terakhir,  setelah  upaya-upaya  lainnya  dilakukan,  namun
tidak  mempan.  Muladi  mengatakan  bahwa  penggunaan  pendekatan  moral  harus dilakukan  terlebih  dahulu,  menyusul  langkah  hukum  administratif.  Bila  belum  mempan langkah  hukum  perdata  dapat  digunakan  sepanjang  memungkinkan  dan  penggunaan hukum pidana dipertimbangkan sebagai upaya terakhir (the last effort) (Muladi, 1995:42).
Bila  mengingat  kejahatan  atau  tindak  pidana  ekonomi  termasuk  tindak  pidana  pasar modal  dalam  kaitan  ini  merupakan  tindak  pidana  korporasi  yang  menimbulkan  dampak yang sangat  luas, maka menurut hemat penulis hukum pidana dapat ditampilkan sebagai primum remedium untuk shock terapy, sehingga pelaku kejahatan atau tindak pidana akan jera,  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan  calon  pelaku  tindak  pidana  akan mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan  kejahatan,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  J. Andenaes  bahwa  dalam  kasus-kasus  yang  serius  sebenarnya  pertimbangan  pemidanaan justru penting, yakni untuk tujuan moral and deterrent effect (Muladi dan Barda Nawawi Arief,  1992:18).  Namun  demikian  dalam  menampilkan  hukum  pidana  sebagai  primum remedium harus dilakukan dengan cermat, hati-hati dengan kriteria dan batasan yang jelas karena dampaknya bisa sangat luas.

## PENUTUP

## a. Kesimpulan
Perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana  di  bidang  pasar  modal  meliputi  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  perijinan,  penipuan,  manipulasi  pasar,  dan  perdagangan orang dalam (insider trading). Dari tindak pidana atau kejahatan-kejahatan tersebut yang paling ringan ancaman hukumannya adalah kegiatan pasar modal tanpa memperoleh ijin dari  yang  berwenang,  yakni  diancam  pidana    kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Sedangkan  ancaman tertinggi  pada  tindak  pidana  penipuan,  manipulasi  pasar  modal  dan  perdagangan  orang dalam (insider trading) yang diancam dengan hukuman yang sama yakni pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  15.000.000.000,00  (lima belas miliar rupiah).

## b. Rekomendasi
Untuk mencegah timbulnya tindak pidana atau kejahatan di bidang pasar modal baik terhadap pelaku maupun calon pelaku (preventive special and preventive general), maka hendaknya  pengetrapan  hukum  pidana  (penal)  lebih  diutamakan  di  bandingkan  dengan non hukum pidana (non penal).
------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  1996.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana.  Bandung:  Citra aditya.
_________________.  1994.  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: CV. Ananta.
Hartono, Sri Rejeki, 1990. Prospek Pasar Modal Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham. Yogyakarta: FH. UGM-Bapepam.
_______________,  1996.  Konsekuensi  Yuridis  Perusahaan  Di  Dalam  Kegiatan  Bursa Efek.  Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
Loqman, Loebby. 1993. delik Politik Di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co.
Muladi.  1995.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang:  Badan  Penerbitan Universitas Diponegoro.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1992.  Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana.  Bandung: Alumni.
Soehardjo,  SS.  1995.  Politik  Hukum  dan  Pelaksanaannya  Dalam  Negara  Republik Indonesia. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
Sudario. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sukanto,  Suryono.  1985.  Efektivikasi  Hukum  dan  Peranan  Sanksi.  Bandung:  Remaja Karya.
Sumintapura,  Nasrudin,  1992.  Untuk  mengatasi  Tantangan  Dalam  Mengembangkan Pasar  Modal  Masih  Banyak  Langkah  Kebijakan  Yang  Perlu  Dilakukan.  Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
Tanjung,  Irzan,  1992.  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pasar Modal  Sehubungan  Dengan  Usaha  Pemerataan  Pendapatan.  Jakarta:  Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.