JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022

## PANCASILA SEBAGAI STAAT FUNDAMENTAL NORM  DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
1 hasaziduhumoho@gmail.com , 2 arisharefa86@gmail.com , 3 ekaperiamanzai@gmail.com

## Abstrak
Memahami  Pancasila  sebagai  staatfundamentalnorm  dalam  rangka  pengembangan  sistem  hukum nasional,  tidak  terlepas  pada  hakikat  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  itu  sendiri  yang  dijadikan sebagai  pedoman  tata  hidup,  tata  kenegaraan  dan  tata  pemerintahan  di  Indonesia,  sekigus  sebagai  ideologi terbuka,  menjadi  landasan  bagi  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  menjadi  sumber  dari  segala  sumber hukum di Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegaa terutama  dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional?  Untuk memberi jawab terhadap persoalan  dimaksud,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan peraturan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approch),  pendekatan analitis (analitical approach) dan beberapa pandangan para ahli yang dipandang relevan.  Berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan,  ditemukan  bahwa  Pancasila  berkedudukan  sebagai  norma  hukum  tertinggi  yang dijadikan  sebagai  instrumen  dalam  pembuatan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Mengubah Pancasila sebagai dasar negara, berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kata Kunci: Memaknai Pancasila, Staat Fundametal Norm, Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

## Abstract
Pancasila  as  a  staatfundamentalnorm  in  the  context  of  developing  the  national  legal  system, inseparable  from  the  nature  of  the  values  contained  in  Pancasila  itself  which  is  used  as  a  guide  for  living system, state system and governance in Indonesia, sekigus as an open ideology, becomes the foundation for the protection of human rights and becomes the source of all sources of law in Indonesia. The problem then is how is  it  implemented  in  the  life  of  the  nation  and  bernegaa,  especially  in  efforts  to  develop  the  national  legal system?  To  answer  the  problem,  the  author  uses  normative  legal  research  methods  with  statute  approach, conceptual approch,  analytical  approach  and several  expert  views that are considered  relevant.  Based on  the results of research and discussion, it was found that Pancasila is positioned as the highest legal norm which is used as an instrument in making various applicable laws and regulations. To change Pancasila as the basis of the state, means to dissolve the Unitary State of the Republic of Indonesia which was proclaimed on August 17, 1945
Keywords: Interpreting Pancasila, Staat Fundametal Norm, National and State Life. Understanding

## PENDAHULUAN
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi  suasana  kebatinan  serta  watak  dari  bangsa  Indonesia.  Kemudian  mengenai  Pancasila  sebagai  sumber dari  segala sumber hukum ini  dijelaskan kembali  dalam Ketetapan MPR Nomo  III/MPR/2000  tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum  dasar  nasional  adalah  Pancasila.  Dengan  terbentuknya  UU  No.10  tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  2  UU  No.10  tahun  2004  yang menyatakan  bahwa  ”Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara”,  dengan  tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  adalah  sesuai  dengan Pembukaan  UUD  1945  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  negara  serta  sekaligus  dasar filosofis  bangsa  dan  negara,  sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh
Hasaziduhu Möhö, 1 dan Arianus Harefa, 2 Eka Periaman Zai. 3
bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Sehingga  dengan  hal  tersebut  hendaknya pancasila  benar-benar  mampu  melaksanakan  apa  yang  diamanatkan  oleh  rakyat  Indonesia  artinya  setiap peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus  mengacu  kepadanya  dan  tidak  menyimpang  dari  ketentuan serta  asas-asas  yang  terkandung  didalamnya.  Segala  cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia  tersirat  dalam  naskah pancasila hal tersebut dapat diartikan bahwa pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita-cita yang luhur  tersebut.  Dari  pengertian  pancasila  merupakan  cermin  kepribadian  bangsa  yang  mengandung  arti pandangan hidup, dasar Negara, tujuan dan kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya.
Dari  hal  tersebut  maka  bangsa  Indonesia  memiliki  cita  –  cita  luhur  yang  terkandung  didalam pancasila,  akan  tetapi  untuk  dapat  mewujudkan  berbagai  cita-cita  dan  tujuan  bangsa  Indonesia  sesuai  dengan apa  yang  diamanatkan  rakyat  yang  tercantum  dalam  pancasila  tidak  akan  dapat  terwujud  tanpa  adanya  upaya memaknai  kembali  nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  dalam  pancasila  sehingga  pancasila  akan  tetap  mampu menjadi sumber hukum bangsa Indonesia. Dengan adanya pemaknaan akan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila  maka langkah  awal  untuk melakukan pembaharuan khususnya di bidang  hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat akan dapat tercapai.
Sebelum  membicarakan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  adalah  penting  untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang staats fundamental norm yang merupakan landasan penting bagi lahirnya  konsep  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum. Staats fundamental norm (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum  ( Die  theorie  von  stufenordnung  der  rechtsnormen )  sebagai  pengembangan  dari  teori  Hans  Kelsen tentang Jenjang Norma ( stufentheorie ).
Dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia,  Pancasila  adalah filosofische  grondslag dan  c ommon  platforms atau kalimatun  sawa. Pancasila  adalah  dasar  negara.  Salah  satu  masalah  pada  masa  lalu  yang  mengakibatkan Pancasila  cenderung  digunakan  sebagai  alat  legitimasi  kekuasaan  dan  lebih  menjadi  ideologi  tertutup  adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental  negara (Staats fundamental norm) dengan  menggunakan  teori  Hans  Kelsen  dan  Hans  Nawiasky. Teori  Hans  Kelsen  yang  mendapat  banyak  perhatian  adalah  hierarki  norma  hukum  dan  rantai  validitas  yang membentuk  piramida  hukum (stufentheorie) .  Salah  seorang  tokoh  yang  mengembangkan  teori  tersebut  adalah murid  Hans  Kelsen,  yaitu  Hans  Nawiasky.  Teori  Nawiaky  disebut  dengan theorie  von  stufenufbau  der rechtsordnung . Namun didalam susunan norma tersebut, di dalam makalah ini kami sebagai penulis akan lebih banyak  menjelaskan  mengenai Staats fundamental norm. Dengan  mengambil  judul  Pancasila  sebagai Staats fundamental  norm” yang  mencakup  tentang  penjelasan Staats  fundamental  norm dan mengenai  pancasila sebagai Staats fundamental norm. Masalahnya. Sejauhmana Pancasila disebut sebagai Staats fundamental norm?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yang berusaha  untuk  mengkaji  asas-asas  atau  norma-norma  hukum,  sistimatika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum  sebagaimana  telah  dikemukakan  oleh  Joenadi  Efendi  dan  Johnny Ibrahim (2016: 129), sebagai berikut:
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,  yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum  baik  unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
2. Penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  yaitu  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian  pokok  dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  yaitu  meneliti  keserasian  hukum  positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
4. Perbandingan  hukum,  yaitu  membangun  pengetahuan  umum  mengenai  hukum  positif  dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan/atau
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.
Karenanya,  jenis  penelitian  hukum  normatif  juga  sering  diidentikkan  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research ),  terhadap  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual  approch) , pendekatan analitis ( analitical approach ) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan
Teknik  dan  alat  pengumpulan  data,  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  yakni  dengan menginventarisir  dan  mengkaji  peraturan  perundangan,  dokumen  maupun  jurnal  hukum,  serta  hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuatan hukum suatu kontrak. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini  adalah  bersifat  deskriptif  yang  dilakukan  dengan  cara  menguraikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum, untuk  selanjutnya  menarik  konklusi  secara  deduktif  dari  suatu  permasalahan  secara  umum  guna  mendapatkan gambaran  mengenai  kekuatan  hukum  kontrak  dalam  kajian  filsafat  hukum  sehingga  pada  akhirnya  tujuan  dan kemanfaat hukum dapat tercapai melalui terciptanya perimbangan antara hak dan kewajiban secara hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Nilai-nilai Pancasila sebagai staats fundamental norm
Kehadiran  Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm adalah  bukan  sesuatu  yang  datang  tiba-tiba, melainkan sebuah hasil perenugan terdalam dengan mengacu pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah- tengah masyarakat yang sering disebut sebagai living law. Notonagoro menyatakan Pancasila merupakan dasar filsafat  Negara  Republik  Indonesia,  Pancasila  bukan  suatu  kompensasi  politik,  akan  tetapi  buah  hasil penenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh setiap orang (Backy Krisnayuda, 2017: 12), agak berbeda dengan pandangan Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat menyebutkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945  lebih  tepat  disebut  sebagai staatsfundamentalnorm (2012:  162).    Namun  demikian  terhadap  pandangan dimaksud  banyak  yang  mengajukan  keberatan  oleh  karena  bagii  mereka  Proklamasi  menurut  hukum  yang berlaku  pada  saat  itu  bukan  merupakan  tindakan  hukum  karena  dilakukan  bukan  oleh  organ  hukum  dan  tidak sesuai  dengan  prosedur  hukum.  Proklamasi  17  Agustus  1945  yang  menandai  berdirinya  Negara  Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya suatu tata hukum baru ( new legal order ). Living law adalah merupakan terminologi lain dari jiwa rakyat atau volksgeist, dimana menurut Carl von Savigny yang dikutip oleh Bernard L. Tanya, dkk, bahwa: “....Carl von Savigny, sebagai seorang penganut historisme,  memandang  bahwa  “jiwa  rakyat”  atau  “ volksgeist ”  merupakan  norma  fundamental  yang  idealnya melandasi tata hukum positif. Berbeda dengan Austin dan Hart yang berkonsentrasi pada otoritas, bentuk, dan prosedur  formal  sebagai  ukuran  validitas  hukum,  maka  Savigny  lebih  menekankan  soal  yang  lebih  substantif, yakni volksgeist ”  (Bernard  L.  Tanya,    dkk,  2015”  30-31)  yang  dijadikan  sebagai  instrumen  keberlangsungan hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  Kaelan  (2018:  40),  mengatakan  bahwa:  “....hendaklah  dipahami  bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negera Republik Indonesia, adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai- nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia”. Sementara itu,  oleh Ujang Charda  (2020:  126), menegaskan bahwa: “Pancasila sebagai  dasar filsafat  negara  serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilia-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh”.  Keadaan  yang  demikian,  telah  muncul  pada  persidangan  Badan  Penyelidikan  Usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, dimana dalam pidato Soekarno yang membahas tentang dasar negara, menyatakan bahwa dasar negara sebagai Philosofische grondslag dan/atau Weltanschauung yang akan  menjadi  fondasi,  filsafat,  pandangan  hidup,  pikiran  yang  sedalam-sedalamnya  yang  di  atasnya  akan didirikan bangunan negara Indonesia yaitu Pancasila yang memuat lima dasar atau lima asas.
Bahwa  dengan  dan  atas  dasar  itu,  keberadaan  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup,  dalam  pokok- pokok  pikiran  penjelasan  UUD  1945,  menegaskan  bahwa:  “Pancasila adalah  merupakan norma  dasar  negara atau  norma  fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm ) dan  sekaligus  merupakan cita  hukum  ( recht  idee ) dengan demikian adalah sangat berdasar hukum apabila Pancasila disebut sebagai standar seluruh norma hukum yang ada dan akan  ada  di  Indonesia  (UUD 1945 dan Konstitusi  Indonesia ...., 2020:  15). Jika tidak demikian, adalah menjadi sebuah pengingkaran akan hakikat Pancasila sebagai way of live yang lahir sebagai gentlement
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
agreement dari  orang-orang  terhormat  di  negeri  tercinta  ini,  yaitu  Indonesia.  Dalam  kaitan  dengan  itu, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki arah dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanat dalam  Pembukaan  Undang-Undang  dasar  1945,  yaitu:  (1)  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan  dan  sasaran  dimaksud  merupakan  energi  positif  yang  senantiasa  dibangun  dan  dikembangkan  secara konsisten dari waktu ke waktu, sehingga hasilnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bahwa  perbedaan  pendapat  para  ahli  hukum  mengenai  penempatan  Pancasila  sebagai  roh  dan/atau jiwa pada setiap perundang-undangan, paling tidak ada 2 (dua) hal yang patut menjadi titik perhatian: a. Pancasila sebagai sistem filsafat.
Menurut Ujang Charda (2020: 89), Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pemikiran filsafat. Pancasila memuat  ajaran  yang  mendasar,  menyeluruh  dan  sistematis  tentang  manusia  dengan  segala  aspek kehidupannya”.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa:  “.....Pancasila  bukan  hasil  pemikiran  spontan  .....telah dipikirkan secara mendalam bertahun-tahun lamanya, dan oleh karenanya telah memenuhi syarat berpikir kefilsafatan dengan melakukan deskripsi, berpikir kritis, evaluasi, dan abstraksi”. Atas pandangan tersebut sesungguhnya  telah  menjadi  jaminan  kebenaran  bahwa  Pancasila  adalah  sebuah  bangunan  kokoh  atau bintang  pemandu  yang  menginspirasi  seluruh  gerak  dan  langkah  membangun  kehidupan  bersama  yang berkualitas dan sejahtera.
Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  membangun  kesadaran  bersama  bahwa  Pancasila  adalah  rumah bersama,  dimana  setiap  anggota  yang  ada  dalam  rumah  itu,  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama,  saling bahu-membahu  menjaga,  memelihara,  membersihkan  dan  merawat  rumah  bersama  dimaksud,  sehingga secara bersama juga menikmati kenyamanan dan kesejahteraan. Menikmati kenyamanan dan kesejateraan, semestinya  adalah  merupakan  milik  bersama  (bukan  hanya  milik  orang  tertentu),  sebab  jika  tidak  akan sangat  terasa  apakah  Pancasila  masih  tetap  layak  sebagai  rumah  bersama.  Dalam  kenyataannya,  hal  ini menjadi  pergumulan  yang  secara  terus-menerus  perlu  ketulusan,  kerelaan  dan  saling  mengasihi.  Suasana inilah yang ingin diwujudkan oleh Pancasila sebagai rumah bersama.
b. Pancasila sebagai sistem politik
Pancasila  sebagai  sistem  politik  diharapkan  mampu  mengakomodasi  berbagai  kepentingan  secara seimbang. Tidak perlu lagi ada konsep dan/atau terminologi mayoritas dan minoritas di negara ini. Sebab, kata mayoritas dan minoritas adalah sebuah kata yang berpotensi melahirkan dikotomi yang menjurus pada perpecahan  dan  mendegradasi  nilai-nilai  Pancasila.  Keadaan  seperti  ini  tentu  saja  tidak  bisa  dibiarkan berlangsung secara terus-menerus. Negara harus mampu menggunakan kedaulatan yang dimilikinya secara bijak  bila  perlu  menggunakan  daya  paksa  untuk  menjadikan  Pancasila  sebagai  Ideologi  Bangsa,  sebagai Dasar  Negara  dan  sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa  melalui  keputusan-keputusan  politik  yang mengedepankan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang berkeadilan.
Bahwa  dengan  demikian,  maka  kekhuatiran  tentang  perbedaan  pendapat  yang  menempatkan  Pancasila sebagai  roh  dan/atau  jiwa  setiap  peraturan  perundang-undagan  dapat  dieliminir  sedemikian  rupa. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Ketetapan  MPR  Nomor:  III/MPR/2000  tentang  sumber  hukum  dan  tata urutan  peraturan  perundang-undangan  pada  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  ”sumber  hukum dasar  nasional  adalah  Pancasila.  Bahkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  UU  Nomor:  10  tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  menyatakan  bahwa  ”Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  negara”.  Ini  adalah  merupakan  sikap  tegas  yang  harus  menjadi  pedoman  dan pegangan Negara.
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, sebagai Dasar Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa akan tetap berhadapan langsung dengan perkembangan dan kemajuan yang semakin tinggi, bervariasi dan kompetitif bahkan  termasuk  intervensi  atau  desakan  berbagai  bentuk  ideologi  negara  lain  yang  dapat  saja  digunakan sebagai  pemicu  untuk  melemahkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Artinya  dengan  memahami  tantangan- tantangan  yang  demikian,  bangsa  harus  segera  mengambil  sikap  untuk  menginternalisasikan  nilai-nilai  luhur Pancasila  ke  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undang  yang  ada.  Kata  ideologi,  menurut  Ujang  Candra
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
(2020: 159) berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam perngertian sehari-hari idea disamakan artinya dengan citat-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah citat-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita- cita yang bersifat tetap itu sekaligus merkupakan dasar, pandangan atau paham,
Kata  “Dasar  Negara”  secara  bebas  dapat  diartikan  sebagai  dasar  negara  merupakan  filsafat  negara ( political  philosophy )  yang  berkedudukan  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  atau  sumber  tata  tertip hukum  dalam  negara  dan  Pandangan  Hidup  adalah  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat,  yang  dipilih  oleh setiap  pribadi  dan  golongan  dalam  masyarakat.  Pandangan  hidup  terdiri  dari  cita-cita,  kebihakan  dan  sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia itu memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar  hidupnya  tidak  terombang-ambing.  (Ujang  Candra,  2020:  169).  Terhadap  pandangan  dimaksud  dapat dibandingkan  dengan  pendapat  Kaelan  (2018:  43)  yang  mengatakan  bahwa:  “Pancasila  sebagai  pandangan hidup  bangsa  tersebut  terkandung  di  dalamnya  konsepsi  dasar  mengengai  kehidupan  yang  dicita-citakan, terkandung  dasar  pikiran  terdalam  dan  gagasan  mengenai  wujud  kehidupan  yang  baik.  Oleh  karena  Pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa  merupakan  suatu  kristalisasi  dari  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia,  maka  pandangan  hidup  tersebut  dijunjung  tinggi  oleh  warganya  karena  pandangan  hidup  Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.
Pengaturan perundang-undangan sebagaimana yang diketengahkan oleh  Eugen Ehrlich yang dikutip oleh  Teguh  Prasetyo  (2012:  120),  yang  menegaskan:  “ the  center  of  gravity  of  legal  development  lies  not  in legislation,  nor  in  juristic  sciene,  nor  in  judicial  decision,  but  in  society  itself ”. Jadi  bagi  Ehrlich, perkembangan  hukum  itu  tidak  terdapat  dalam  undang-undang,  tidak  juga  dalam  ilmu  hukum  dan  juga  tidak dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat sendiri ” cukup menjadi benteng yang ampuh dalam menghadapi  berbagai  nilai-nilai  yang  datangnya  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam  negara  sendiri.  Penguatan masyarakat menjadi yang lebih utama dibandingkan dengan aspek lain yang memang juga tidak bisa diabaikan. Saat ini, masyarakat sedang merindukan   kepastian dan keadilan hukum masyarakat berjalan secara maksimal, sehingga  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  menjadi  terperbaiki  dan  tidak  terprovokasi  oleh nilai-nilai dari luar.

## 2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pengertian  “Ideologi”  secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  kumpulan  gagasan-gagasan,  ide-ide, keyakinan-keyakinan,  kepercayaan-kepercayaan  yang  menyeluruh  dan  sistematis,  yang  menyangkut  dan mengatur  tingkah  laku  sekelompok  manusia  tertentu  dalam  pelbagai  bidang  (Kaelan,  2018:  62),  bandingkan dengan pendapat Moh. Mahfud MD (2010: 51), yang mengatakan bahwa: “......secara istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau sekelompok manusia atau nilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati  untuk  dijadikan  pedoman  kehidupan  bersama,  namun  dalam  kenyataannya,  terutama  dalam masyarakat  Indonesia,  ideologi  itu  memang  telah  mempunyai  konotasi  sebagai  program  sosialyang  cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinyaItu berarti muatan suatu “ideologi” diproyeksikan sebagai pandangan hidup, cita-cita atau sistem pemikiran ( system of thought ) baik yang tertutup (ideologi tertutup) maupun yang terbuka (ideologi terbuka) oleh suatu kelompok tertentu yang pencapaiannya dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi.  Ideologi  tertutup  dapat  diartikan  sebagai  ideologi  yang  dimutlakkan,  Tentu  saja  seluruh  pranata- pranata  pemerintahan,  pranata  sosial  dan  pranata  hukum  termasuk  sistem  pengaturannya  diarahkan  demi  dan untuk mencapai tujuan ideologi tersebut.
Ideologi tertutup merupakan, kebenaran dari Ideologi tertutup tidak dipermasalahkan dalam nilai-nilai atau  prinsip-prinsip  moral  yang  lain.  https://www.  dosenpendidikan.co.id/ideologi-tertutup/,  15  Juni  2021. Ideologi  tertutup  adalah  suatu  pandangan  hidup  yang  bangunannya  tidak  didasarkan  pada  keadaan  hidup masyarakat  yang  sesungguhnya.  Ideologi  tertutup  lebih  diarahkan  pada  upaya  sistematis,  terencana  dan  masif untuk mengubah dan membangun pemikiran masyarakat ke alam pikiran yang berbeda dengan jiwa masyarakat atau  sering  disebut  dengan volksgeist .  Menurut  Carl  von  Savigny  yang  dikutip  oleh  Bernard  L.  Tanya,  dkk, (2015:  30-31)  bahwa:  “....Carl  von  Savigny,  sebagai  seorang  penganut  historisme,  memandang  bahwa  “jiwa
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
rakyat” atau “ volksgeist ” merupakan norma fundamental yang idealnya melandasi tata hukum positif. Berbeda dengan Austin dan Hart yang berkonsentrasi pada otoritas, bentuk, dan prosedur formal sebagai ukuran validitas hukum, maka Savigny lebih menekankan soal yang lebih substantif, yakni volksgeist ”. Oleh Kaelan (2018: 63), memberikan  batasan  tentang  ciri  dari  ideologi  tertutup,  yaitu:  “ ...bahwa  atas  nama  ideologi  dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan  kesediaan  itu  untuk  menilai  kepercayaan  ideologi  para  warga  masyarakat  serta  kesetiaannya  masing- masing  sebagai  warga  masyarakat ”.  Dengan  demikian,  Ideologi  tertutup  memiliki  sifat  yang  dogmatis  dan apriori. Arti dogmatis ialah mempercayai terhadap suatu keadaan tanpa daya yang valid. Sedangkan arti apriori ialah  berprasangka  terlebih  dahulu  terhadap  suatu  keadaan.  Ideologi  tertutup  memakai  pemaksaan  dalam pemberlakuan  yang  harus  dipatuhi  setiap  masyarakat  yang  koordinir  oleh  masyarakat  elit  atau  kelompok masyarakat, hal ini berarti bersifat otoriter.
Mencermati  prinsip  dasar  Ideologi  tertutup  yang  bersifat  mutlak,  tidak  memberi  tempat  pada pluralisme,  menolak  dan/atau  meniadakan  kebudayaan  serta  mengekang  hak  asasi  manusia,  tentu  saja  sangat bertentangan  dengan  ke-Indonesia-an  kita  yang  multi  etnis,  budaya,  ras,  agama  dan  kepercayaan  yang  ratusan tahun  telah  teruji  sebagai  instumen  tatanan  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Bahkan  dengan  keragaman  dalam kesatuan  dimaksud,  bangsa  Indonesia  telah  mampu  melewati  berbagai  ancaman,  tantangan,  hambatan  dan gangguan  yang  dihadapi  sepanjang  sejarah  perjuangan  bangsa.  Karenanya,  Ideologi  terbuka  menjadi  pilihan utama demi keberlangsungan bersama.
Selanjutnya, Kaelan mengatakan bahwa: “ Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat  kaku,  bersifat  dinamis,  serta  fleksikbel  dalam  berkembang  dan  bertumbuh  mengikuti  tuntutan perkembangan  zaman ”.  (https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/27/164500969/  pengertian-ideologi- terbuka/, 15 Juni 2021).    Ideologi terbuka bersumber dari nila-nilai yang terdapat dalam masyarakat, sehingga ideologi  tersebut  dapat  selalu  memenuhi  cita-cita  bangsa  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan.  Konsep pemikiran  Ideologi  terbuka,  memandang  bahwa  nilai  yang  hidup  dan  tumbuh  di  tengah-tengah  masyarakat adalah  sebagai  kekayaan  rohani,  budaya,  dan  masyarakat.  Tidak  diciptakan  oleh  negara,  tetapi  digali  dari budaya  masyarakat.   Isinya  tidak  instan  atau  operasional,  sehingga  tiap  generasi  boleh  menafsirkannya. Pertanyaannya  sekarang  adalah,  bagaimana  dengan  Pancasila  yang  juga  disebut  sebagai  Ideologi  terbuka? Kaelan  (2018:  67),  menegaskan  bahwa:  ” Pancasila  sebagai  suatu  ideologi,  tidak  bersifat  kaku  dan  tertutup, namun  bersifat  terbuka ”  oleh  karena  “ Pancasila  adalah  bersifat  aktual,  dinamis,  antisipatif  dan  senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai  dasar  Pancasila  namun  mengeksplisitkan  wawasannya  secara  konkrit,  sehingga  memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memahami masalah-masalah baru dan aktual ”.
Sejalan  dengan  arah  pikiran  di  atas,  maka  adalah  sangat  beralasan  ketika  kita  melihat  ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam pendekatan sebagai berikut:
a. Metode  pendekatan Idealis adalah  suatu  metode  pendekatan  yang  bertitik  tolak  dari  suatu pandangan/penglihatan bahwa Pancasila adalah perwujudan dari nilai-nilai tertentu yang berorientasi pada keadilan  yang  kandungan  nilai  dasarnya  mampu  memberi  harapan  kepada  berbagai  kelompok  atau golongan  masyarakat  tentang  masa  depan  yang  lebih  baik  melalui  pengalaman  dalam  praktik  kehidupan bersama.  Pancasila  menawarkan  gagasan-gagasan  yang  sifatnya  konstruktif,  akomodatif  dan memperhatikan tuntutan kehidupan masyarakat kepada pencapaian cita-cita bersama.
Kata Idealis menurut Wikipedia Indonesia, adalah orang yang bertindak berdasarkan pengalaman empiris yang unik, pikiran, dan cita-cita tinggi untuk mencapai hasil maksimal. Ia juga bersikap seperti itu, karena memiliki keyakinan yang kokoh atas persoalan yang sedang ditangani. Seorang idealis juga memiliki suatu pengaruh positif,  karena  ia  dapat  memperlihatkan antusiasme dan  keyakinan  penuh  melalui  keterlibatan secara emosional atas visi yang sedang dituju dan sering kali mendorong orang lain untuk mencapai visi itu bersama. Menurut  Henry  Ford  pengaruh  positif  lain  dari  seorang  idealis  adalah  orang  yang  membantu orang lain untuk menjadi makmur. Idealis - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 15 Juni 2021.
b. Metode  pendekatan Realistis adalah  suatu  pendekatan  yang  bertitik  tolak  dari  suatu  pandangan  yang melihat  bahwa  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  menerminkan  realita  atau  kenyataan  yang hidup  dalam  masyarakat  yang  pada  akhirnya  diyakini  sebagai  alat  yang  mampu  mendinamiskan, mengembangkan  dan  mengatur  masyarakat  kehidupan  masyarakat  secara  bersama.  Realistis/re·a·lis·tis/
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
réalistis/ a bersifat nyata (real); bersifat wajar, Arti kata realistis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 15 Juni 2021
c. Metode pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan yang melihat Pancasila sebagai suatu sistem aturan yang  abstrak  sekaligus  sebagai  sumber  inspirasi  dan  batu  uji  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang ada  dan  akan  ada.  Dengan  demikian,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  harus  terinternalisasi dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dalam situasi yang nyaman dan aman. Normatif/nor·ma·tif/ a berpegang teguh pada norma; menurut  norma  atau  kaidah  yang  berlaku: tindakannya  sudah, Arti  kata  normatif  -  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 15 Juni 2021
3. Pancasila sebagai Landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pengaturan  tentang  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manuia  dalam  UUD  1945,  dapat  dikatakan menjadi tema sentral yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor: 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor:  39  tahun  1999 menyatakan bahwa: “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan martabat manusia ”. Selain itu, dalam ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan bahwa: “ Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia seccara kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ”.
Tuntutan  tentang  penegakan  hak  asasi  manusia  sesungguhnya  telah  menjadi  keprihatinan  bersama, seperti  gagasan  dari  Franklin  Delano  Rosevelt  yang  cukup  monumental  yang  dikenal  dengan The  Four Freedom , yaitu: freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear and freedom of want . Kemudian Ujang Charda  (2018:  251)  yang  mengutip  pendapat  Miriam  Budiardjo,  berpendapat  bahwa:  “ klasifikasi  hak  asasi manusia  dapat  dibedakan atas  7 (tujuh) hak yaitu: (1).  Hak atas  kebebasan mengeluarkan pendapat,  (2) Hak atas  kedudukan  yang  sama  di  dalam  hukum,  (3)  Hak  atas  kebebasan  berkumpul,  (4)  Hak  atas  kebebasan beragama,  (5)  Hak  atas  penghidupan  yang  layak,  (6)  Hak  atas  kebebasan  berserikat  dan  (7)  Hak  atas pengajaran ”.
Selanjutnya  oleh  Darji  Darmodiharjo  (2006:  252),  mengemukakan,  bahwa  hak  asasi  manusia  dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:
1. Hak-hak  asasi  pribadi  atau  personal  rights,  yang  meliputi  kebebasan  menyatakan  pendapat,  kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut rights of legal equality.
4. Hak-hak  asasi  politik  atau  political  rights,  yaitu  hak  untuk  ikut  serta  dalam  pemerintahan,  hak  pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, dan sebagainya.
5. Hak-hak  asasi  sosial  dan  kebudayaan  atau  social  and  culture  rights,  misalnya  hak  untuk  memilih pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan sebagainya.
6. Hak-hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuakn  tata  cara  peradilan  dan  perlindungan  atau  procedural rights, misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
Menurut Titik Triwulan Tutik (2010: 285), dalam Declaration of Independent USA, ditegaskan: “ We hold this truth  to  be  selvident,  that  all  men  are  created  equal,  that  they  are  endowed  by  their  Creator  with  certain unlianable Rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights. Goverments are instituted among Men, deriving their just power from the consent of the governed . Inti deklarasi dimaksud bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan merdeka dan sama derajatnya, dianugerahi oleh sesuatu  hak  untuk  tidak dapat  dipisahkan daripadanya, diantaranya hak hidup,  hak atas kemerdekaan dan hak  untuk  mengejar  kebahagiaan.  Dalam  konteks  kenegaraan,  menurut  Hasaziduhu  Moho  (2016:  625  –  629), perubahan  penting  yang  terjadi  dalam  amandemen  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  antara  lain adalah  digantinya  pemencaran  kekuasaan  pemerintahan  secara  horizontal,  yang  semula  menggunakan
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
paradigma pembagian kekuasaan ( distribution of power ) menjadi paradigma pemisahan kekuasaan ( separation oef  power atau division  of  power ),  sebagaimana  teori  kekuasaan  yang  digagas  oleh  Montesqiueu  yang  pada akhirnya  melahirkan  Trias  Politica,  yakni  kekuasaan  legislatif  yang  bertugas  untuk  membuat  undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk mengawasi berjalannya undang-undang, dimana gagasan Montesqiueu tersebut, kemudian dikembangkan lebih  lanjut  oleh  John  Locke  dalam  karya Two  Treatises  of  Government .  Gagasan  pemisahan  kekuasaan, dimaksud  untuk  mengontrol  dan  mengendalikan  tindakan  pemegang  kekuasaan  dari  tindakan  yang  semena- mena terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Dengan  pengaturan  dan  gagasan-gagasan  tersebut,  semestinya  telah  cukup  menjelaskan  bahwa  hak setiap orang dalam bidang politik, sosial budaya, agama, pemerintahan, dan hukum harus memiliki akses yang sama dan memadai untuk boleh menikmatinya tanpa dihantui oleh rasa ketidak-adilan, rasa perlakuan yang tidak wajar dan rasa diskriminasi serta berbagai bentuk yang tidak menghargai hakikat hak asasi manusia. Karena hak asasi  manusia  itu  sendiri  adalah  merupakan  hak  universal  yang  merupakan  karunia  terbesar  dari  Tuhan  Yang Maha Esa, dimana tidak bolah ada satu kekuatan manapun yang menghalangi, mengurangi apalagi meniadakan hak-hak  yang  melekat  sebagai  hakikat  kemanusiaan  ciptaan  Tuhan.  Mahfud  MD  (2009:  140)  mengatakan bahwa:  “Kenyataan  bahwa  di  Indonesia  pada  masa  lalu  sangat  banyak  terjadi  pelanggaran  HAM,  yang  tidak sedikit di antaranya dilakukan oleh aparat resmi, tentu mengherankan sebab negara ini didirikan di atas prinsip negara hukum”. Apabila itu terjadi, maka dengan sendiri telah perlawanan terhadap kehendak Tuhan sendiri.
.
4. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Landasan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah cukup diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang  menyatakan  bahwa  ” sumber  hukum  dasar  nasional  adalah Pancasila ”.  Kemudian  dalam  ketentuan  Pasal  1  UU  Nomor:  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:  ” Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara ” dan  yang  terakhir  adalah  pada  ketentuan  Pasal  2  UU  Nomor:  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara ”.
Penegasan  tentang  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  adalah  merupakan  sikap Negara  yang  patut  diapresiasi,  sebab  Pancasila  telah  terbukti  mampu  menjadi  Ideologi  Negara,  Dasar  Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Kehadiran Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm adalah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah hasil perenungan terdalam dengan mengacu pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  sering  disebut  sebagai living  law.  Living  law adalah  merupakan terminologi  lain  dari  jiwa  rakyat  atau volksgeist yang  dijadikan  sebagai  instrumen  keberlangsungan  hidup berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  Kaelan  (2018:  40),  mengatakan  bahwa:  “. ...hendaklah  dipahami  bahwa  asal mula  Pancasila  sebagai  dasar  negera  Republik  Indonesia,  adalah  digali  dari  unsur-unsur  yang  berupa  nilai- nilai  yang  terdapat  pada  bangsa  Indonesia  sendiri  yang  berupa  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia ”. Sementara oleh Ujang Charda (2018: 126), menegaskan bahwa: “ Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat  hidup  bangsa  Indonesia,  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  nilia-nilai  yang  bersifat  sistematis, fundamental  dan  menyeluruh ”. Keadaan yang demikian, juga muncul  persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  tanggal  1  Juni  1945,  dalam  pidato  Soekarno  yang  membahas tentang  dasar  negara,  menyebutkan  bahwa  dasar  negara  sebagai Philosofische  grondslag dan/atau Weltanschauung yang akan menjadi fondasi, filsafat, pandangan hidup, pikiran yang sedalam-sedalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia yaitu Pancasila yang memuat lima dasar atau lima asas.
Bahwa  dengan  dan  atas  dasar  itu,  keberadaan  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup,  dalam  pokok- pokok  pikiran  penjelasan  UUD  1945,  menegaskan  bahwa:  “Pancasila adalah  merupakan norma  dasar  negara atau  norma  fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm ) dan  sekaligus  merupakan cita  hukum  ( recht  idee ) dengan demikian adalah sangat berdasar hukum apabila Pancasila disebut sebagai standar seluruh norma hukum yang  ada  dan  akan  ada  di  Indonesia.  Jika  tidak  demikian,  adalah  menjadi  sebuah  pengingkaran  akan  hakikat Pancasila  sebagai way  of  live yang  lahir  sebagai gentlement  agreement dari  orang-orang  terhormat  di  negara tercinta ini, yaitu Indonesia.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
Dalam kaitan dengan itu, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki arah dan tujuan berbangsa dan  bernegara  sebagaimana  diamanat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  dasar  1945,  yaitu:  (1)  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  (4)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dan sasaran dimaksud merupakan energi positif yang senantiasa dibangun  dan  dikembangkan  secara  konsisten  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  hasilnya  dinikmati  oleh  seluruh lapisan masyarakat.
Penataan  hukum  ke  depan  ( ius  constituendum )  haruslah  yang  mampu  mengelaborasi  berbagai kepentingan  masyarakat  menuju  masyarakat  yang  berkeadaban  dan  sejatera  ( welfare  state )  tanpa  dihubung- hubungkan dengan berbagai bentuk pendekatan yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (minoritas dan  mayoritas).  Jebakan  pendekatan  SARA  akan  segera  memudarkan  harapan  kita  untuk  mewujudkan  tujuan nasional dan sekaligus menjadi embrio lahirnya potensi disintegrasi bangsa. Segala aturan yang kontra produktif dengan  bangunan  kepentingan  bersama  sudah  seharusnya  diganti  dengan  aturan  yang  membangun  sinergitas bangsa.  Hanya  dengan  itu,  Pancasila  sebagai  rumah  bersama,  semua  eleman  bangsa  akan  ambil  bagian  dalam menjaga, memelihara, merawat dan mengembangkannya demi hidup bersama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm dalam  rangka  pengembangan  sistem  hukum  nasional  berkedudukan  sebagai  norma hukum tertinggi dan merupakan norma pertama dalam struktur hierarki peraturan hukum yang sedang berlaku, artinya  secara  filosofis  kedudukan  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm ini  merupakan  sumber  dari  segala sumber  hukum  dalam  sebuah  negara  sebagaiman  diatur  dalam  Tap  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  jo.  Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Konsep  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm dalam  rangka  pengembangan  sistem  hukum  nasional  menjadi  norma  tertinggi  suatu  negara  yang  ditetapkan terlebih dahulu dan menjadi rujukan bagi norma hukum di bawahnya. Hal ini menjadi dasar dalam  kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR-DPR  hasil  pemilihan  umum.  Mengubah  Pancasila  berarti  membubarkan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  diproklamirkan  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Pancasila  sebagai  kaidah  negara  yang fundamental berarti menjadi hukum dasar tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahu  1945  (UUD  1945),  hukum  tidak  tertulis  (konversi/hukium  adat),  dan  semua  hukum  atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam  negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safaat Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.\ Charda, Ujang. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi . Depok: RajaGrafindo Persada, 2020. Harefa,  A.,  &  Daliwu,  S.  (2020). Teori  Pendidikan  Pancasila  Yang  Terintergrasi  Pendidikan  Anti  Korupsi . Penerbit Lutfi Gilang.
............,  (2021). Teori Pendidikan Pancasila dan Antikorupsi . Penerbit Lutfi Gilang.
Harefa,  A.  (2022). Problematika  Penegakan  Hukum  Pidana  Mati  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Perspektif Perlindungan HAM . Jurnal Panah Keadilan , 1 (2), 99-116. Kaelan. Negara  Kebangsaan  Pancasila  (Kultur,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan  Aktualisasinya ).  Yogyakarta: Paradigma, 2018.
Krisnayuda,  Backy. Pancasila  dan  Undang-Undang,  Relasi  dan  Transformasi  Keduanya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: Kencana, 2017.
Tanya,  L.  Bernard,  Theodorus  Yose  Parera  dan  Samujel  F.  Lena. Pancasila  Bingkai  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Teguh, Prasetyo dan Barkatullah Abdul Halim, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
Mahfud, Mohammad MD. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia . Edisi: Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,
2000.
----------. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Moho,  Hasaziduhu, Pengaruh  Cara  Berpikir  Posmodernisme  Terhadap  Ilmu  Hukum, Jurnal  Kultura  Jilid  15, Medan: Univeritas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, 2014.
-------, Peranan Pancasila Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Moho Jurnal Kultura Jilid 17, Medan: Univeritas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, 2016.
-------, Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan .  Jurnal Warta, Edisi 59, Medan: Universitas Darmawangsa, 2019

## Peraturan Perundang-undagan:
UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Perubahan I, II, III, IV, UUD 1945 Setelah Perubahan I, II, III,
IV,  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat,  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950,  Dekrit  Presiden  5 Juli 1959. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2020.
Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan UU Nomor: 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peranan Pancasila Ditinjau Dari Hukum tata Negara
Pengarang Hasaziduhu Moho Tanggal terbit 2016/9/7 Jurnal Kultura Jilid 17 Terbitan Hukum  Halaman 625 – 629 Penerbit Univeritas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah