## EFEKTIVITAS BP4 KUA KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTF HUKUM ISLAM

## Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : rizmasyamwali@gmail.com, awan_elnaja@yahoo.co.id

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  Efektivitas  BP4  KUA  Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif  Hukum  Islam.  Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  pengumpulan datanya tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan pada hasil wawancara, dokumen resmi dan berkas perkara. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research).  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  BP4  dalam  meminimalisir perceraian  pada  masa  pandemi  covid-19  di  KUA  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng yakni  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  mengenai  bagaimana  dampak  dari  perceraian  itu, apakah dari segi dampak pendidikan anak atau keluarga dan masyarakat. Dan juga diberikan bimbingan  pra  nikah  mengenai  bagaimana  menjadi  keluarga  sakinah,  memberikan  materi- materi supaya mereka terhindar dari perceraian diantaranya memberikan mereka 4 pilar rumah tangga, memberikan materi tentang fungsi keluarga, dan memberikan materi tentang bagaimana pembentukan generasi yang berkualitas, serta bagaimana memelihara alat reproduksi. Implikasi dari  penelitian  ini  adalah  diharapkan  kepada  Kepala  KUA  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten Soppeng  agar  memaksimalkan  upaya  BP4  sehingga  dapat  meminimalisir  perceraian  yang terjadi.  Hendaknya  ada  beberapa  orang  yang  selain  mengerti  hukum  agama  dan  perkawinan juga menguasai bidang psikologi, ini akan sangat mendukung program BP4 sebagai lembaga konsultasi.
Kata Kunci: BP4, Perceraian, Pandemi Covid-19.

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  how  to  review  Islamic  law  on  the  urgency  of  the  pre- marital  course  on  household  harmony  at  KUA,  Mandai  District,  Maros  Regency.  From  the main problem, two sub-problems were formulated, namely: 1. What is the Urgency of the Pre- Marriage Course on Household Harmony in KUA, Mandai District, Maros Regency?. 2. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony at the KUA, Mandai Sub- district, Maros Regency in terms of Islamic Law? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this thesis, namely field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage  Course  is  very  important  for  every  bride  and  groom  to  follow  as  an  effort  to create  a  harmonious  family  by  providing  knowledge,  understanding,  skills  and  raising awareness  to  adolescents  of  marriageable  age.  Second,  pre-marital  courses  have  urgency
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
because  they  contain  positive  values  (maṣlahaḥ)  and  pre-marital  courses  strengthen  and support  the  realization  of  hifẓ  an-nasl.  The  Pre-Marriage  Course  is  carried  out  so  that  the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony  and  avoid  divorce.  The  implication  of  this  research  is  that  it  is  hoped  that  every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom, as well as provide advice on divorce which may occur if husband and wife cannot control the conflict in their household.
Keywords: Pre-Marriage Course, Household Harmony.

## A. Pendahuluan
Keinginan membangun sebuah ikatan perkawinan sudah ada sejak dulu sampai sekarang, dalam  hal  ini  biasa  disebut  dengan  keluarga.  Salah  satu  tujuan  perkawinan  yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Akan tetapi, hal tesebut bukanlah hal yang mudah, karena  dalam  mewujudkannya  itu  terbentuk  dari  sepasang  suami  isteri  yang  masing- masing memiliki latar belakang, kepribadian dan suku yang berbeda. Sebab perkawinan adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia di bumi.
Perkawinan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang merupakan ikatan atau akad untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya. Ikatan ini bertujuan untuk membina dan  membentuk  terwujudnya  hubungan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan wanita.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  suami  isteri  dalam  kehidupan  keluarga berdasarkan syariat agama Islam. 1
Islam telah menegaskan nikah sebagai mίtsάqan ghalίzhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis. Demikian  pula  Undang-Undang  perkawinan  menganut  asas  mempersulit  terjadinya perceraian  dengan  mensyaratkan  perceraian  di  depan  Pengadilan.  Namun  realitas  yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian terus meningkat. Data kasus  perceraian  pada  hampir  seluruh  wilayah  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  terus meningkat. 2
1 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h.5.
2 Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Ahkam XIV, no.1 (2014): h. 105.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
Keluarga kedua belah pihak terkadang melakukan berbagai upaya untuk mencegah  putra dan putri mereka bercerai. Dengan memberikan nasihat dan bujukan kepada kedua belah pihak (suami dan isteri), berunding dengan anggota keluarga, bernegosiasi dan menengahi (mediasi)  dengan  pihak  ketiga.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya    semua  keluarga  ingin menjadi  keluarga  yang  bahagia  dan  harmonis  atau  keluarga  sakinah,  mawaddah, warahmah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Al-Qur’an.  Oleh  karena  itu,  pemerintah membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pekawinan (BP4). Lembaga ini dibentuk agar berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasihat, konsultan dan mediator untuk warga dalam membentuk keluarga (pra nikah) maupun warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.
Banyak  pasangan  suami  dan  isteri  yang  memilih  ke  Pengadilan  untuk  mengakhiri perkawinan  yang  telah  mereka  berdua  sepakati  di  hadapan  penghulu  ketika  bersumpah untuk setia dan sehidup semati. Ada banyak hal yang akan menyebabkan pasangan suami isteri  akan  terganggu  hubungan  keharmonisan  keluarganya  dan  akhirnya  menyebabkan sebuah perpisahan, baik karena meninggal atau sebuah faktor lainnya, seperti psikologis, biologis, dan ekonomi serta perbedaan pasangan hidup dan sebagainya yang sering kali menjadi penyebab masalah dalam sebuah perkawinan. 3
Segala  sesuatu  yang  diinginkan  selalu  dihadapkan  kepada  berbagai  macam  percobaan. Apalagi  di  tengah  pandemi covid-19 ini,  berdasarkan  data  yang  tercatat  di  Pengadilan Agama Watansoppeng jumlah kasus perceraian di Kabupaten Soppeng dimulai pada tahun 2019 terdapat 550 jumlah kasus cerai gugat dan 140 jumlah kasus cerai talak. Pada tahun 2020 terdapat 554 jumlah kasus cerai gugat dan 121 jumlah kasus cerai talak. 4 Sehingga, semakin tinggi jumlah perceraian di Kabupaten Soppeng, maka diperlukan upaya serius dalam mengukuhkan kembali tujuan sakral dari perkawinan yang telah mulai luntur oleh arus perkembangan zaman.
3 Ananda Abdi dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama  Bantaeng  Kelas  II  (Studi  Kasus  Putusan  No.  50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, Al-Qadauna 1,  Edisi  Khusus (2020): h. 292.
4 Pengadilan  Agama  Watansoppeng, Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Watansoppeng. http://sipp.pa- watansoppeng.go.id/statistik_perkara (11 Mei 2021)
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
Dalam hal ini, peran BP4 sangat dibutuhkan untuk mencari solusi yang baik dari masalah perceraian.  Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  keberadaan  sumber  daya  manusia  dari tingkat  Pusat  hingga  Kabupaten  yang  dimiliki  oleh  lembaga  BP4.  Konselor  BP4  harus memiliki  kemampuan  yang  kompeten  dan  pengalaman  yang  cukup  agar  dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas mengenai masalah yang akan timbul sehingga dapat diminimalisir dengan baik.
Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji pemasalahan di  atas  menggunakan judul  “Efektivitas  BP4  KUA  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggali, mendiskripsikan, dan menganalisis suatu fakta terkait berbagai realita yang ada di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng mengenai perceraian pada masa pandemi covid-19 ini. Adapun sumber data penelitian ini adalah adalah bagian kepenyuluhan KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yaitu Kepala  KUA,  Pegawai,  Staff,  dan  Penyuluh  akan  memberikan  informasi  untuk meminimalisir  kasus  perceraian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Tingkat  Perceraian  di  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  Pada  Masa Pandemi Covid-19
Islam  memberikan  kedudukan  yang  tinggi  pada  akal,  sebab  manusia  memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik-buruknya perbuatan, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan mewujudkan apa yang dikehendakinya. 5 Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang
5 Muh. Rasywan Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law”, Al-Risalah 21, no. 1 (2021): h.14-15.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
diinginkannya.  Perkawinan  harus  dilandaskan  pada  rasa  saling  mengasihi  antara kedua mempelai dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. 6 Oleh karena  itu  sebelum  melakukan  perkawinan,  setiap  manusia  dapat  menentukan pasangan yang tepat dan dapat menjadi pelindung sebagai kepala rumah tangga dan ibu yang baik dalam keluarganya.
Islam telah menegaskan nikah sebagai mίtsάqan ghalίzhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis. Demikian pula Undang-Undang perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan Pengadilan. 7 Namun akhir-akhir ini kasus perceraian di Kota Soppeng semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Watansoppeng jumlah kasus  perceraian  di  Kabupaten  Soppeng  dimulai  pada  tahun  2019  terdapat  550 jumlah kasus cerai gugat dan 140 jumlah kasus cerai talak. Pada tahun 2020 terdapat 554 jumlah kasus  cerai  gugat  dan 121  jumlah kasus  cerai  talak. 8 Dan berdasarkan pada data kasus di KUA Kecamatan Lilirilau, pada tahun 2019 terdapat 10 pasangan yang  datang  ke  BP4  melakukan  bimbingan  masalah  rumah  tangganya  dan  yang tercatat 2 pasangan yang ingin bercerai (cerai gugat). Sedangkan, pada tahun 2020 terdapat 15 pasangan yang datang ke BP4 dan hanya 1 pasangan yang ingin bercerai (cerai gugat).
Perceraian  itu  sebenarnya  halal  namun  ada  faktor  yang  tidak  bisa  dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktonya mental, ego dan kesehatan belum siap, serta faktor  penyebabnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil luar nikah. 9 Kedua, dasar agama yang kurang sehingga pemahaman
6 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” , Al-Qadauna 1, no. 1 (2019): h. 4-5.
7 Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Ahkam XIV, no.1 (2014): h. 105.
8 Pengadilan  Agama  Watansoppeng, Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Watansoppeng. http://sipp.pa- watansoppeng.go.id/statistik_perkara (11 Mei 2021)
9 Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah 5, no. 1 (2016): h.144.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
dan penghayatan maupun pengalaman ajaran Islam itu tidak disosialisasikan dalam membina rumah tangganya, diantaranya dalam membina rumah tangga harus saling sabar,  tidak  ada  rumah  tangga  yang  mulus  100%,  itu imposible .  Salah  satu penyebabnya yaitu pasangan suami isteri tidak mampu mengatasi masalah yang ada dalam artian tidak mengamalkan al-Qur’an. Ketiga, faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan.
Menurut Pak Khaeruddin J. selaku kepala KUA di Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:
“Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu pertama biasanya terjadi penolakan ketika mereka ingin menikah sebelum usianya. Karena rata- rata orang bercerai itu disebabkan karena adanya pernikahan usia dini yang tidak terlalu paham bagaimana hikmahnya pernikahan. Jadi memang sudah diberikan suatu  penolakan.  Tapi  biasanya  perceraian  itu  disebabkan  beberapa  hal  yaitu misalnya visi laki-laki A dan visi perempuan B, jadi tidak bisa ketemu. Kedua, itu faktor gengsi, faktor gengsi disini adalah biasanya perempuan atau laki-laki dikala melihat orang lain lebih sukses, dia membandingkan dirinya bahwa masih begini sehingga muncul adanya kecemburuan. Dari situlah dipaksa suami atau isterinya untuk melakukan hal yang sama, jadi itu tidak boleh. Ketiga, persoalan ekonomi, kenapa faktor ekonomi karena itulah tadi dunia sekarang adalah dunia medsos, kan rata-rata perempuan menganggap ketinggalan kalau tidak memiliki hp,  nah  kalau  seorang  suami  tidak  mampu  membelikan  hp  kan  biasanya  ada unsur paksa, karena merasa dirinya dipaksa maka sang suami mengatakan kalau begitu kita tidak sepakat, tidak sevisi. Keempat, biasanya itu main judi sehingga tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Kelima, itu perselingkuhan, laki-laki selingkuh dengan perempuan lain begitupun sebaliknya, itu biasa memunculkan terjadinya perceraian”. 10
BP4 memiliki peran penting terhadap suami isteri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan  perceraian  yang  mereka  inginkan  berupa  nasihat  khusus  kepada pasangan  suami  isteri  agar  tidak  jadi  atau  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai. BP4  banyak  sekali  mengalami  metarmofosa,  mulai  dari  bagaimana  organisasi  ini berdiri sampai pada penamaan yang dapat dihimpun BP4 merupakan singkatan dari Badan  Penasihat  Perkawinan  Perselisihan  dan  Perceraian,  hal  ini  sesuai  dengan Headline dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
10 Khaeruddin  J. (51  Tahun),  Kepala  KUA  Kecamatan  Lilirilau, Wawancara, Soppeng,  14  Sepetember 2021.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
106 Tahun 1992. Kemudian dalam keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun  2009  Nomor:  26/2-P/BP4/VI/2009  menjelma  menjadi  Badan  Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.
Salah satu tujuan KUA Kecamatan Lilirilau dalam mewujudkan tujuan BP4 yaitu mempertinggi  mutu  perkawinan  guna  mewujudkan  keluarga  sakinah  mawaddah warahmah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual dengan: Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
a. Menurunkan  angka  perceraian  dengan  meningkatkan  pelayanan  terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
b. Menguatkan  kapasitas  kelembagaan  dan  SDM  BP4  dalam  rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
c. Memberikan  penyuluhan  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan keluarga.
d. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Pak  Tamrin  selaku  penyuluh  agama  di  KUA Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:
“Sebelum  masuk  pernikahan  diawali  dengan  pembinaan  yaitu  BP4.  Yang diajarkan peranannya yaitu membimbing para calon pengantin bagaimana bisa membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk masuk dalam keluarga sakinah,  mawaddah,  warahmah itu  harus  diketahui  terlebih  dahulu berapa usianya. Dulu UU No. 1 Tahun 1974 itu pernikahan dapat dilaksanakan apabila  perempuan  mencapai  umur  16  tahun  dan  laki-laki  19  tahun.  Kalau sekarang UU No. 16 Tahun 2019 berubah menjadi calon usia pengantin itu 19 tahun. Jadi  kalau mereka tidak mencapai  umur 19 tahun, mereka ditolak oleh KUA  karena  tidak  sampai  umur  yang  telah  ditentukan.  Makanya  langsung diberikan  surat  F9  dan  mereka  langsung  ke  Pengadilan  Agama  untuk mendapatkan Dispensasi Nikah (dibolehkan untuk menikah). Dalam pernikahan itu  kita  bekali  kepada  calon  pengantin  yaitu  pertama  tata  cara  mandi  wajib, kewajiban  seorang  wanita  kepada  suaminya,  memberikan  penjelasan  kepada laki-laki  bahwa  mereka  memiliki  tanggung  jawab  memberikan  makanan,
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
membelikan pakaian dan juga membangun satu rumah untuk ditempati bersama- sama.  Ketiga  itu  kita  kuatkan  agamanya  bahwa  bagaimana  caranya  sehingga dalam  rumah  tangga  itu  dibangun  suatu  keluarga sakinah,  mawaddah, warahmah adalah  diawali  dengan  shalat  5  waktu,  itulah  caranya  untuk mengingatkan  suatu  pernikahan  atau  pelestarian  suatu  pernikahan  itu.  Dan tentang  perceraian,  namun  di  KUA  ini  sama  sekali  tidak  menghendaki  suatu pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Namun mereka yang melaksanakan pernikahan atau perceraian itu biasanya terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa pernikahan ini diawali dengan cinta saling mencintai dan saling sayang menyayangi. 11
Dalam  hal  ini,  melihat  perkembangan  peningkatan  pernikahan  dini  maka  perlu sosialisasi peran BP4 yang merupakan organisasi yang bersifat keagamaan sebagai mitra  Kementrian  Agama  dan  instansi  terkait  lain  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  perkawinan  umat  Islam  untuk  membina  dan  mengayomi  keluarga  perlu diperkuat  perannya  sehingga  mampu  memberikan  penjelasan  yang  utuh  tentang hidup berumah tangga dan beban tanggung jawab yang besar dan resiko kehamilan diusia muda sehingga akan mampu menekan angka perceraian. 12
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam poin b yang dijelaskan pada Pasal 114 berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 115 berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah  pihak”. 13 Ketidakberhasilan  dalam  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama.
Soal  proses  perceraian,  sebelum  adanya  Undang-Undang  Perkawinan  prosedur
11 Muhammad  Tamrin  (50  Tahun),  Penyuluh  Agama  Islam  KUA  Kecamatan  Lilirilau, Wawancara, Soppeng, 14 Sepetember 2021.
12 Massadi,  dkk,  “Implementasi  Asas  Dispensasi  Kawin  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama Palu Perspektif Maslahah” , Diskursus Islam 6, no.2 (2018): h. 215.
13 Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Bab XVI pasal 113-115.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
perceraian  dengan  jalan  talak  dapat  berlangsung  dengan  sangat  mudah,  tanpa diperlukan alasan-alasan apapun. Kedudukan wanita/isteri sangat lemah, sewaktu- waktu  dapat  dicerai  tanpa  jaminan  apapun  juga  untuk  biaya  hidup  selanjutnya, demikian  pula  nasib  anak-anak  mereka.  Atas  dasar  itulah  maka  pada  tahun  1945 dibentuk  BP4,  sejak  tahun  1960  badan  tersebut  merupakan  badan  resmi  di lingkungan Departemen Agama, setelah UUP berlaku tugas BP4 dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah  dan  Tata  Kerja  Peradilan  Agama  dalam  pelaksanaan  peraturan  UUP  bagi yang beragama  Islam  di  antara tugasnya, sebagaimana ditetapkan dalam  pasal  28 sub  (3)  bahwa  Pengadilan  Agama  setelah  mendapat  penjelasan  tentang  maksud talak, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami dan isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 14
Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, secara historis tugas tersebut setidak-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an yaitu  dengan  upaya-upaya  penurunan  angka  perceraian  dan  peningkatan  mutu keluarga  sakinah  merupakan  sebagian  tugas  dari  BP4.  Oleh  karena  itu,  sebagai lembaga  yang  memberikan  konsultasi  dan  penasihatan  pada  keluarga,  BP4 mempunyai  kewajiban agar mampu  memperkecil atau menekan angka perceraian juga  dituntut  mampu  mensosialisasikan  keeksistensian  serta  kualitasnya  pada masyarakat.
Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat pararel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan  kepala  KUA  yang  merangkap  langsung  sebagai  ketua  BP4  Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama  untuk  meneliti  data  yang  sebenarnya.  Pengadilan    agama  mengirim tembusan  kepada  KUA  setempat.  Sedangkan  hubungan  antara  BP4  dengan  PA
14 Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014): h. 89.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
adalah apabila BP4 mendapatkan pasangan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan isteri sepakat untuk melakukan perceraian, maka BP4 membuat  berita  acara  ke  Pengadilan  Agama  yang  tembusannya  kepada  KUA (Kantor Urusan Agama).
Jadi, secara teoritis fungsi dari BP4 sendiri adalah dengan menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke  arah  kebahagiaan  serta  kehidupan  yang  sejahtera.  Sedangkan  secara  praktis fungsi  BP4  adalah  sebagai  lembaga  yang  bersifat  nasional  dan  sekaligus  sebagai penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasihatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  sehingga  terbentuk  rumah  tangga  yang diharapkan.
Sedangkan tugas-tugas dari BP4 adalah:
a. Memberikan  nasihat  penerangan  dan  tuntunan  kepada  yang  berkepentigan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR).
b. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian.
c. Memberikan  bantuan  moril  dalam  menyelesaikan  kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan ke rumah tanggaan secara umum.
2. Upaya BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Setiap  keluarga  tentu  mendambakan  terwujudnya  keluarga sakinah,  mawaddah, warahmah yakni keluarga tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang.
Untuk  mewujudkannya  tidak  semudah  membalik  telapak  tangan,  akan  tetapi membutuhkan  kerja  sama  yang  baik.  Keluarga  seperti  itu  tidak  mungkin  akan tercapai  tanpa  adanya  kebersamaan  peranan  seluruh  keluarga  di  dalam  rumah
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
tangga. 15 Ikatan  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  erat  yang  menyatukan  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri  diikat  dengan  komitmen  untuk  saling  memenuhi  berbagai  hak  dan  kewajiban yang telah ditetapkan. 16 Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun ikatan  perkawinan  tidak  serta  merta  selalu  berjalan  mulus  dan  jalan  terakhir  yang ditempuh dua belah pihak yang terikat dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan  jalan  keluar  dengan  berbagai  alasan  adalah  pemutusan  ikatan perkawinan. 17
Dalam  masalah  pernikahan,  Islam  telah  membahas  dan  menerangkannya  secara khusus  serta panjang lebar dalam kitab  Allah Al  quranul  karim. Hingga persoalan suami isteri yang terkecilpun telah dibahas di dalam kitabnya. Ketidaktahuan banyak kalangan  kaum  muslimin  tentang  masalah  ini,  telah  mejadikan  mereka  ke  dalam kesalahan  yang  fatal  bersama  istri-istri  mereka,  bisa  jadi  kesalahan-kesalahan  itu dapat  menghancurkan  banyak  kehidupan  keluarga  dan  mengantarkan  kepada rusaknya  rumah  tangga  muslim,  dan  jika  kita  ingin  memperbaiki  kesalahan- kesalahan ini maka ada baiknya dirundingan dengan cara memperbagus komunikasi antara pasangan suami isteri. Dalam sebuah ikatan perkawinan, perceraian salah satu hal yang sesungguhnya pasti dan sangat tidak diinginkan oleh para pasangan suami isteri  akan  tetapi  dalam  kenyataanya  tempo  hari,  makin  banyak  perceraian  yang terjadi dari berbagai kalangan. Tidak hanya para pejabat, tokoh masyarakat, artis atau publik  figur,  bahkan  sampai  orang  biasa  sekalipun  juga  banyak  yang  akhirnya memilih  jalan  perceraian  ketimbang  mempertahankan  perkawinan  mereka. Walaupun sejatinya perceraian itu diperbolehkan dalam Islam, namun sesungguhnya
15 Muhammad  Saleh  Ridwan, Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012), h. 5.
16 Haerul dan  Rahmatiah HL, “Upaya  Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, Shautuna 2, no.1 (2021): h.147.
17 Zulkifli  Wahab,  dkk,  “Proses  Pelaksanaan  Kursus  Calon  Pengantin  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, Diskursus Islam 5, no.2 (2017): h.147.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
Allah juga sangat membenci Perceraian . 18
Mengarungi bahtera rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami isteri yang kurang manyadari  jika  diri  mereka  telah  terjebak  dalam  rutinitas  kerja  yang  amat membosankan,  terlebih  lagi  bagi  seorang  isteri  dengan  berbagai  kesibukannya  di rumah,  apalagi  bagi  mereka  yang  juga  bekerja  di  luar  rumah.  Dengan  adanya kesibukan itu, maka tujuan perkawinan mereka terlupakan, mereka cuman mengeluh akibat  dari  kejenuhan  dengan  kehidupan  perkawinan  mereka  sendiri.  Suatu perkawinan tidak ada yang bebas dari percekcokan dan pertengkaran ( syiqaq ) terjadi dalam rumah tangga antara suami isteri untuk mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak  baik.  Dengan  demikian  keduanya  dapat  menyesuaikan  diri  hingga  muncul keserasian,  keharmonisan,  mawaddah  dan  rahmah.  Apabila  percekcokan  dan pertengkaran terjadi terus menerus dalam suatu keluarga dan tidak diupayakan cara penyelesaian,  maka  keluarga  tersebut  akan  merasakan  kejenuhan  yang  berakibat perceraian, meskipun perceraian tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga. 19
Berdasarkan  Keputusan  Musyawarah  Nasional  BP4  ke  XIV  tahun  2009,  untuk mencapai tujuan maka BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: 20
a. Memberikan  bimbingan,  penyuluhan,  penasihatan  dan  konsultasi/konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
d. Memberikan  bantuan  advokasi  dalam  mengatasi  perkawinan,  keluarga,  dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
18 Hammaihtada Kafabillah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Hakim Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II”, Al-Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): h.1112.
19 M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab”, Mazahibuna 2, no. 2 (2020): h.1112.
20 BP4, Munas BP4 XV /2014, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga , (Jakarta:  2014), h. 6.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
e. Mengurangi  angka  persilisihan,  perceraian  poligami  yang  tidak  bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
f. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
g. Menerbitkan  dan  menyebarluaskan  majalah  pernikahan  dan  keluarga,  buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.
i. Menyelenggarakan  pendidikan  keluarga  untuk  peningkatan  penghayatan  dan pengalaman  nilai-nilai  keimanan,  ketaqwaan  dan  akhlakul  karimah  dalam rangka rangka membina keluarga sakinah.
j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
k. Meningkatkan  upaya  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  dan  kewirausahaan. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Sidrah  selaku  penyuluh  agama  di  KUA Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:
“Upaya  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  untuk  mencegah  perceraian  sejak  dini,  diantaranya  bagaimana mensosialisasikan perkawinan di bawah umur. Biasanya perkawinan di bawah umur itu umumnya emosional belum stabil dan juga kesehatan. Maka dari dini itu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti ini anak di bawah umur, begitupula memberikan bimbingan kepada masyarakat dan hal-hal yang bisa menimbulkan perceraian. Jadi, upayanya yaitu sosialisasi yang bagaimana dampak  dari  perceraian  itu,  apakah  dari  segi  dampak  pendidikan  anak  atau keluarga  dan  masyarakat.  Kami  juga  berikan  bimbingan  pra  nikah  mengenai bagaimana menjadi keluarga sakinah, memberikan materi-materi supaya mereka terhindar dari perceraian diantaranya memberikan mereka 4 pilar rumah tangga, memberikan  materi  tentang  fungsi  keluarga,  dan  memberikan  materi  tentang bagaimana  pembentukan  generasi  yang  berkualitas,  serta  bagaimana memelihara alat reproduksi”. 21
21 Sidrah  (49  Tahun),  Penyuluh  Agama  Islam  KUA  Kecamatan  Lilirilau, Wawancara, Soppeng,  14 Sepetember 2021.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
Adapun  berdasarkan  wawancara  dengan  Pak  Muhlis  selaku  penghulu  KUA  di Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:
“Yang saya lihat, kalau orang datang ke kita untuk mengadu masalah BP4, yang saya lihat itu rata-rata seorang abdi masyarakat/PNS/ASN ataupun bukan juga ASN tapi mereka butuhkan proses perceraiannya di Pengadilan Agama karena adanya  BP4.  BP4  tujuannya  yaitu  bagaimana  bisa  mendamaikan.  Tapi,  kalau tidak ada jalan lain untuk mendamaikan yah apa boleh buat, silahkan lanjut ke Pengadilan  Agama,  memang  perceraian  itu  halal  tapi  dibenci  oleh  Allah  swt. Karena  seyogianya  itu  kalau  ada  masalah,  sebelum  ke  Pengadilan  Agama seyogianya masyarakat datang dulu ke KUA untuk didamaikan. Kalau memang tidak  bisa  didamaikan  apa  boleh  buat,  kita  menindak  lanjuti  ke  Pengadilan Agama, nanti Pengadilan Agama yang menyelesaikan masalah”. 22
Oleh karena itu, menurut penulis bahwa BP4 itu tujuannya mendamaikan sesuatu yang bagaimana bisa mendamaikan suami dan isteri yang berselisih paham. Karena memang dalam rumah tangga itu lumrah terjadi perselisihan. Akan tetapi, apabila arahnya  menuju  ke  Pengadilan  Agama,  maka  terlebih  dahulu  BP4  memberikan semacam bimbingan kepada masyarakat bahwa pernikahan itu seharusnya dijaga. Dari  situlah  BP4  memberikan  penerangan,  memberikan  bahan-bahan  evaluasi, memberikan  semacam  pertimbangan,  kalau  memang  itu  masalah  masih  bisa didamaikan di BP4, maka tidak usah lanjut di Pengadilan Agama. Karena apabila lanjut di Pengadilan Agama, akan cuman 2 saja hasilnya yaitu langsung cerai atau dipending untuk sementara.  Maka dari yang penulis lihat, BP4 KUA Kecamatan Lilirilau ini sangat antusias bagaimana bisa mendamaikan kedua belah pihak agar tidak sampai terjadi perceraian di Pengadilan Agama.

## D. Penutup
Tingkat perceraian di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada masa pandemi covid- 19 yaitu menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Dan fungsi  BP4  adalah  sebagai  lembaga  yang  bersifat  nasional  dan  sekaligus  sebagai
22 Muhlis (52 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Lilirilau, Wawancara, Soppeng, 14 Sepetember 2021.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasihatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas- luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.
Upaya  BP4  dalam  meminimalisir  perceraian  pada  masa  pandemi  covid-19  di  KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yakni dengan cara melakukan sosialisasi yang bagaimana  dampak  dari  perceraian  itu,  apakah  dari  segi  dampak  pendidikan  anak  atau keluarga dan masyarakat. Dan juga diberikan bimbingan pra nikah mengenai bagaimana menjadi  keluarga  sakinah,  memberikan  materi-materi  supaya  mereka  terhindar  dari perceraian  diantaranya  memberikan  mereka  4  pilar  rumah  tangga,  memberikan  materi tentang  fungsi  keluarga,  dan  memberikan  materi  tentang  bagaimana  pembentukan generasi yang berkualitas, serta bagaimana memelihara alat reproduksi.
Melihat  persoalan  di  atas  mengenai  Efektivitas  BP4  KUA  Kecamatan  Lilirilau  dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan saran, yaitu:
1. Sebelum  melaksanakan  pernikahan, diharapkan  kepada setiap  calon  pengantin agar mengikuti  Kursus  Pra  nikah  sebagai  pedoman  demi  tercapainya  keluarga  sakinah, mawaddah,  warahmah  sehingga  dapat  meminimalisir  perceraian  di  masa  pandemi Covid-19 ini. Bagi yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, diharapkan para orang tua maupun calon pengantin memikirkan secara matang sebelum melaksanakan pernikahan.  Apakah  sudah  siap  atau  belum  membina  rumah  tangga  karena  hal  itu sangat  rentang  terjadinya  perceraian.  Bagi  masyarakat  diharapkan  dapat mengkonsultasikan permasalahannya kepada pihak BP4 di KUA Kecamatan Lilirilau sehingga  disaat  mereka  yang  ingin  bercerai  dapat  tercegah,  dan  bagi  yang  sedang melaksanakan  mediasi  itu  disarankan  tetap  menjalaninya  dan  tetap  terus  mengikuti proses mediasi sampai selesai agar permasalahan di dalam rumah tangga dapat segera terbantu.  Karena  ada  juga  beberapa  masyarakat  yang  menganggap  malu  untuk menceritakan  permasalahan  rumah  tangganya  kepada  pihak  BP4  sehingga    proses mediasi tidak berjalan dengan efektif.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
2. Diharapkan  kepada  KUA  agar  terus  memberikan  materi-materi  tentang  pernikahan dan  juga  mengenai  perceraian  dengan  cara  memberikan  nasihat  sehingga  mereka mampu mengatasi  persoalan yang  akan terjadi  di kehidupan rumah tangga mereka. Hendaknya  ada  beberapa  orang  yang  selain  mengerti  akan  hukum  agama  dan perkawinan juga menguasai bidang psikologi, hal ini sangat mendukung program BP4 sebagai  lembaga  konsultasi  bagi  para  pasangan  yang  sedang  dilanda  masalah,  agar dapat  mengoptimalkan  keberhasilan  BP4  dalam  meminialisir  perceraian  di  masa pandemi Covid-19 ini.

## Daftar Pustaka

## Buku
Nur, Djamaan. Fiqh Munakahat . Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
Ridwan,  Muhammad  Saleh. Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah .  Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press, 2012.

## Jurnal
Abdi , Ananda dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, Al-Qadauna 1,  Edisi  Khusus  (2020): h.  292.  Sulfiyah,
Husna.  Tahir,  Hartini,”  Konsep  Kafa’ah  Pada  Perkawinan  Anggota  Tni  Dalam Perspektif Hukum Islam” Al - Qadauna 2, No1,(2020): h.206.
Asni,  “Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Ahkam XIV, no.1 (2014): h. 105.
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Al-Qadauna 1, no. 1 (2019): h. 4-5.
Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, Shautuna 2, no.1 (2021): h.147.
HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah 5, no. 1 (2016): h.144.
Kafabillah,  Hammaihtada,  dkk.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Peran  Hakim  Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II”, Al-Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): h.1112.
Maloko,  M.  Tahir  dan  Arif  Rahman.  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Isteri  Perspektif  Ulama Mazhab”, Mazahibuna 2, no. 2 (2020): h.1112.
Massadi, dkk. “Implementasi  Asas  Dispensasi  Kawin di  Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah”, Diskursus Islam 6, no.2 (2018): h. 215.
Syarif,  Muh.  Rasywan.  “Rational  Ideas  Harun  Nasution  Perspective  Of  Islamic  Law”, Al- Risalah 21, no. 1 (2021): h.14-15.
Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014): h.
89.
Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam
Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif
Wahab, Zulkifli, dkk. “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, Diskursus Islam 5, no.2 (2017):
h.147.

## Websites
Pengadilan  Agama  Watansoppeng, Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Watansoppeng. http://sipp.pa-watansoppeng.go.id/statistik_perkara (11 Mei 2021)

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.