Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 1 Januari 2018

## NILAI PANCASILA KONDISI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MASYARAKAT GLOBAL

## Alip Rahman
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Email: aliprahman8@gmail.com

## Abstrak
Arus  globalisasi  adalah  arus  yang  tidak  bisa  dihentikan  oleh  negara  mana  pun, tidak  terkecuali  dengan  Indonesia.  Kondisi  tersebut  tentu  akan  berdampak  pada nilai-nilai bangsa. Terdapat penyimpangan nilai yang masif dan membuat jati diri bangsa  luntur,  bahkan  perlahan  menghilang.  Penelitian  ini  secara  umum menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur.  Hasil  dari penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa,  sejauh  masa  globalisasi  ini  muncul, masyarakat  Indonesia  telah  banyak  meninggalkan  nilai-nilai  Pancasila.  Adapun cara menggugah implementasi Pancasila di era global adalah dengan menerapkan pendidikan  kewarganegaraan  dan  Pancasila  di  setiap  lini  pendidikan, melaksanakan hari besar  dan memberikan nilai-nilai  Pancasila pada masyarakat, melakukan  pertunjukan  seni  berkarakter  nasionalis.  Dengan  cara  tersebut masyarakat diharapkan menyerap setiap nilai Pancasila dan mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut di keseharian masyarakat.
Kata Kunci: Masyarakat Global, Pancasila

## Pendahuluan
Merujuk  daripada  falsafahnya,  Pancasila  adalah  sesuatu  yang  membimbing manusia  Indonesia untuk menjadi  pribadi  yang lebih  bermartabat.  Lebih  jauh daripada itu,  setiap  sila Pancasila  juga mengajarkan manusia  Indonesia  untuk  menjadi  individu yang berguna, baik untuk pribadi, khalayak, lingkungan, agama, hingga negaranya.
Hal  yang  demikian  juga  telah  disampaikan  oleh  Sumarsono,  dkk  (2007)  dalam bukunya.  Menurut  Sumarsono  dan  kawan-kawan,  manusia—menurut  Pancasila— adalah  makhluk  Tuhan  yang  memiliki  banyak  kelebihan.  Dalam  kelebihan-kelebihan tersebut  terdapat  naluri,  akhlak  hingga  daya  pikir  yang  tidak  dimiliki  oleh  makhluk Tuhan  yang  lain.  Sambung  Sumarsono  dan  kawan-kawan,  manusia  dengan  kelebihan tersebut  juga  kemudian  tidak  hanya  terlibat  pada  kondisi  diri  pribadi,  melainkan  juga terhubung  pada  banyak  bagian  manusia  yang  lain—sebagaimana  kelompok  dan golongan.  Sebagai  penutup,  Sumarsono  dan  kawan-kawan  kemudian  menerangkan
bahwa,  segala  hal  yang  dimiliki  manusia—yang  berguna  untuk  pihak  lain— digunakannya  untuk  keperluan  sesama.  Di  sisi  lain,  hal  yang  tersebutkan  di  atas  juga berperan  sebagai  ajang  dan/atau  alat  untuk  meningkatkan  eksistensi  diri,  kelompok. Serta  bertindak  sebagai  guna  untuk  menyokong  kelangsungan  hidup  dari  generasi  ke generasi.
Dari  apa  yang  telah  digambarkan  di  atas,  Pancasila  sudah  selayaknya—dan memang  telah—menjadi  pondasi  atau  jati  diri  bangsa.  Oleh  karena  hal  tersebut, penanaman  beberapa  nilai  Pancasila  seakan  menjadi  suatu  kewajiban  pada  setiap momen  pendidikan.  Dan  hal  seperti  yang  disebutkan  di  atas  tersebut,  pada  dasarnya telah terkandung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
Pada  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  menyebutkan;  pendidikan nasional—termasuk  Pancasila  serta  Kewarganegaraan—adalah  pendidikan  yang bertujuan untuk membentuk kemampuan serta watak peserta didik. Dalam bahasan yang lebih  lanjut,  pasal  tersebut  juga  menerangkan  bahwa,  pendidikan  yang  dimaksud  juga berfungsi sebagai ajang pembentukan watak dan kepribadian bangsa,  yang tahap tahap selanjutnya,  hal  tersebut  diarahkan  agar  senantiasa  berdampak  pada  pengembangan martabat  Bangsa  Indonesia  dan  menjadikan  peserta  didik  sebagai  individu  yang bertakwa  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berilmu,  adil,  cakap,  berakhlak  mulia.  Pada akhirnya,  bahasan  dari  pasal  tersebut  juga  mengarahkan  siswa  menjadi  pribadi  yang lebih demokratik dan bertanggung jawab. Baik untuk dirinya sendiri, kelompok, hingga agama serta negara.
Pendidikan  Nasional—pendidikan  Kewarganegaraan  dan  Pancasila—adalah pendidikan  yang  telah  ditanamkan  sejak  pendidikan  dasar.  Tujuan  dari  pendidikan  ini ialah  agar  peserta  didik  mampu  dan  mau  menerapkan  nilai  Pancasila  sejak  dini.  Agar kemudian  pada  dewasa  nanti  peserta  didik  menjadi  individu  yang  menjadikan  Bangsa Indonesia lebih bermartabat dan berkembang ke arah yang lebih baik.
Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  kondisi  sekarang.  Pendidikan  Pancasila  juga Kewarganegaraan  seakan  menjadi  pelengkap  dari  banyak  pendidikan  lain  yang diajarkan  di  dunia  pendidikan.  Hal  ini  tidak  lain  karena  nilai-nilai  yang  harusnya diterapkan justru malah  dikesampingkan. Bahkan tidak sedikit  pula peserta didik  yang
kemudian  menyingkirkan  nilai-nilai  tersebut  dan  menggantinya  dengan  nilai-nilai global yang, semestinya bersebrangan dengan Pancasila.
Globalisasi menjadi masalah tersendiri bagi bangsa. Terdapat sisi positif-negatif dari globalisasi. Akan tetapi, dibandingkan dengan sisi positif, resapan hal negatif justru lebih  banyak  diambil  oleh  anak  bangsa.  Hal  itulah  yang  berdampak  pada  pergeseran nilai-nilai bangsa yang telah lama dijaga oleh leluhur dan pendiri bangsa.
Seperti yang telah banyak diketahui. Globalisasi memungkinkan setiap individu untuk melakukan akulturasi budaya.  Pertukaran  budaya  seperti  demikian memungkinkan  individu  tersebut  untuk  tertarik,  dan  pada  tahap  lanjutan,  individu tersebut kemudian menggunakan budaya tersebut—bahkan pada kesehariannya.
Nilai-Nilai Pancasila sendiri adalah nilai-nilai  yang melibatkan kepribadian dan kebiasaan  masyarakat  lokal  Indonesia.  Setiap  nilai-nilai  Pancasila  secara  keseluruhan telah  mewakili  diri  Bangsa.  Sementara  itu,  pada  era  kini,  budaya  yang  menjadi  objek akulturasi adalah budaya-budaya barat. Beberapa budaya barat pada dasarnya memiliki nilai  yang  cukup  baik  dan  tidak  berlawanan  terhadap  nilai  Pancasila.  Akan  tetapi, merujuk  dari bahasan di  atas, mayoritas pemuda bangsa cenderung mencontoh  budaya yang  berkesan  negatif,  sehingga  mendorong  mereka  untuk  menjadi  pribadi  yang  tidak mengedapankan jati diri Bangsa.
Pada  akhirnya  kehidupan  masyarakat  di  era  globalisasi  ini  mengharuskan mereka nuntuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dilakukan demi menjaga dan  mengkondisikan  eksistensi  nilai  Pancasila.  Sementara  itu,  pada  sisi  yang  berbeda, pelestarian  nilai-nilai  Pancasila  juga  berguna  untuk  menjaga  implementasi  juga penerapan nilai Pancasila oleh para penerus bangsa.

## Metodologi Penelitian
Secara  keseluruhan  metode  penelitian  diartikan  sebagai  cara  atau  metode pemecahan masalah dengan landasan ilmiah. (Ali, 1984: 54). Metode penelitian sendiri terbagi  atas  beberapa  jenis.  Sementara  itu,  khusus  untuk  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  kualititatif  dengan  desain  deskriptif  analitis.  Metode  kualitatif sendiri diartikan sebagai metode yang lebih mengarah pada pendekatan hasil deskriptif. Hasil  yang  diberikan  dari  penelitian  condong  pada  penggambaran  kondisi  terkini  dari subjek dan objek penelitian (Taylor dalam Moleong, 2005: 4).
Seperti  yang  telah  disampaikan  di  atas  tentang  deskriptif  analitis.  Pendekatan penelitian  ini  lebih  mengarah  pada  analisa  yang  menggambarkan  hasil  penelitian. Sebagaimana  yang telah disampaikan  Koentjaraningrat  (1993).  Menurutnya, penelitian dengan  deskriptif  analitis  lebih  pada  memberi  gambaran  tersendiri  akan  hasil  dan kondisi  penelitian.  Koentjaraningrat  juga  menegaskan  bahwa  pokok  bahasan  dari metode  ini  lebih  contoh  pada  kelompok  atau  individu  tertentu  mengenai  keadaan  dan kondisi terkini objek penelitian.
Pengumpulan  data  di  sini  dilakukan  dengan  studi  literatur—atau  juga  disebut studi kepustakaan. Dalam pandangan Koentjaraningrat (1993) teknik pengambilan data kepustakaan  diartikan  sebagai  teknik  pengambilan  data  yang  merujuk  pada  sumber- sumber literatur seperti buku, majalah, naskah, dokumen, dan sumber literatur lain yang bersentuhan  dengan  beberapa  masalah  yang  sedang  diteliti.  Sementara  itu,  menurut anggapan Sugiyono (2012), studi kepustakaan dikatakan sebagai cara yang relevan dari setiap  kegiatan  ilmiah.  Menurutnya,  kegiatan  penelitian—sebagaimana  yang  kini dilakukan—tidak akan lepas dengan yang namanya kajian sumber literatur ilmiah. Dari hal  tersebut  dapatlah  peneliti  mengatakan  bahwa,  studi  kepustakaan  dianggap  lumrah, bahkan wajib dilakukan oleh setiap kegiatan penelitian ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Pancasila Sebagai Sebuah Warisan Pendiri Bangsa
Asmaroini (2017) dalam karya tulisnya pernah menyebutkan bahwa, dalam pembentukannya  Pancasila  mendapat  banyak  sekali  tantangan.  Ia  juga menyebutkan  bahwa  dalam  prosesnya,  panitia  pembentukan  Pancasila  dihadapkan dengan kondisi ketegangan, konflik serta concensius. Kala itu para pendiri bangsa dihadapkan  dengan  kenyataan  bahwa,  kala  itu  mayoritas  rakyat  Indonesia  telah hidup dalam ketidakadilan yang diberikan oleh praktik kolonialisme.
Masa-masa  kolonialisme  membuat  masyarakat  Indonesia  menjadi  para individu yang senasib sepenanggungan. Kemiskinan dan kebodohan kala itu sudah menjadi hal yang lumrah. Masyarakat pribumi menyadari bahwa, apa yang mereka dapati  kala  itu  banyak  dialami  oleh  saudara-saudara  mereka  di  belahan  Indonesia
yang  lain.  Melalui  kondisi  yang  demikian,  timbullah  keprihatinan  dan  keinginan memunculkan pergerakan untuk melawan setiap ketidakadilan tersebut.
Lepas  dari  hal  tersebut,  para  tokoh  perjuangan  seperti  Ir.  Soekarno,  Hatta, Moh.  Yamien  dan  lainnya  yakin  bahwa,  Bangsa  Indonesia  layak  menjadi  bangsa yang  makmur  dan  bermartabat.  Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  besar. Selain  itu,  Bangsa  Indonesia  juga  tumbuh  dalam  banyak  perbedaan  yang  relatif kompleks. Dengan kondisi tersebut, Indonesia menjadi negara yang pluralis sejaka zaman  nenek  moyang.  Perbedaan  menjadi  wadah  mempersatukan  dan memunculkan banyak nilai yang kemudian diemban dan dijadikan sebagai identitas negara.
Perumusan  Pancasila  muncul  atas  itikat  para  tokoh  untuk  membentuk negara  yang  makmur,  adil  dan  berorientasi  pada  pengembangan  bangsa. Sebagaimana  bahasan  di  atas,  Indonesia  selaku  negara  kesatuan  memiliki  banyak nilai  yang khas.  Nilai-nilai  yang dimaksud kemudian diabadikan dalam setiap sila yang  kini  disebut  dengan  istilah  Pancasila.  Para  tokoh  berharap,  dengan  adanya Pancasila, Bangsa Indonesia menjadi bangsa  yang dapat mengamalkan setiap nilai yang  terdapat  di  dalamnya.  Melalui  Pancasila,  para  tokoh  berharap,  masyarakat Indonesia  tumbuh  berkembang  menjadi  masyarakat  yang  bermartabat,  bertakwa, memiliki akhlak mulia, adil, serta bersatu membentuk kesatuan bangsa.
Dari gambaran di atas, secara keseluruhan, pembentukan Pancasila dilandasi harapan  tokoh  untuk  membentuk  Bangsa  yang  besar.  Sementara  itu,  menurut Hariyono (2014), perumusan Pancasila tidak lain karena para tokoh menginginkan perumusan  dasar  negara  yang  mewakili  setiap  kebutuhan  rakyatnya,  dan  menjadi ideologi bangsa yang dapat diterapkan oleh segenap rakyat Indonesia.

## 2. Pancasila Sebagai Sebuah Ideologi Bangsa
Secara  umum  ideologi  memiliki  peran  untuk  menjaga  integritas  nasional (Ubaidillah:  2000).  Pada  perkembangan  zaman  seperti  sekarang  ini,  ideologi membawa  pemegangnya  untuk  senantiasa  mengikuti  apa  yang  menjadi  landasan pemikiran—atau  juga  ideologi.  Di  Negera  ini,  ideologi  memiliki  tempat  penting dalam  pembentukan  karakter  bangsa.  Ideologi  membawa  masyarakat  pada  satu sudut pandang yang sama  akan semua hal.
Dalam  jurnal  Asmaroini  (2017)  dijelaskan  bahwa,  ideologi  dalam  segi bahasa diartikan sebagai pandangan, cita-cita, dan anggapan dasar yang senantiasa dipegang  teguh  untuk  pemiliknya.  Sementara  itu  Kaelan  (2005)  dalam  bukunya menjelaskan  bahwa,  ideologi—yang  dalam  hal  ini  juga  Pancasila—memiliki beberapa karakter  yang  khas.  Karakter-karakter  yang dimaksud adalah;  1) muncul pada  situasi  kritis,  2)  merupakan  cita-cita  dengan  jangkauan  yang  luas  serta terprogram,  3)  mencakup  banyak  strata  pemikiran,  4)  menjadi  pemikiran  dengan pola  yang  amat  sistematis,  5)  terkesan  eksklusif,  absolut  serta  universal,  6) memiliki  sifat  yang  empiris  dan  normatis,  7)  menjadi  sesuatu  yang  dapat dioprasionalkan  dan  dikomuntasikan  dengan  mudah,  8)  umumnya  ideologi  timbul atas suatu pergerakan politik.
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  tidaklah  diambil  dari  banyak  ideologi luar,  melainkan  murni  dari  adat  istiadat,  religius  serta  nilai  dari  bangsa  Indonesia sendiri.  Dengan  kata  lain,  dapat  penulis  sebutkan  bahwa,  Pancasila  secara  umum bersumber dari bangsa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Sementara itu,  menguatkan  hal  tersebut,  Kaelan  dan  Ahmad  Zubaidi  (2007)  menyebutkan bahwa, bahan pembentukan Pancasila adalah pandangan bangsa Indonesia atas nilai sosial, adat, budaya serta religius yang sejauh ini diemban.
Sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila bertindak sebagai dasar dan/atau landasan  dari  setiap  lembaga  hukum,  politik  dan  masyarakat  Indonesia  (Suparlan: 2012). Sebagai sebuah ideologi juga Pancasila mengakomodir setiap golongan yang berdiri  atas  nama  Bangsa  pada  wadah  yang  dinamakan “Bineka  Tunggal  Ika”— atau  diartikan  sebagai  suatu  yang  berbeda  namun  memiliki  satu  pandangan  yang sama.
Kedudukan  Pancasila  pada  peranan  ideologi  bangsa  telah  tercantum dalampada    Pembukaan  UUD  1945  (Asmaroini:  2017).  Sambung  Asmaroini, sebagai   deologi  bangsa  Pancasila  sudah  selayaknya  dilaksanakan  dengan berkesinambungan  dalam  setiap  kehidupan  bangsa  dan  negara.  Hal  itu  dinyatakan sebagai sebuah keseluruhan implementasi Pancasila pada kehidupan Bangsa.
Pada  sisi  bahasan  yang  berbeda,  untuk  sebuah  ideologi  bangsa,  sudah selayaknya  Pancasila  mampu  menjadi  tameng  khusus  untuk  para  generasi  muda. Dengan adanya Pancasila, dan bila penerapannya juga baik, sudah seharusnya para
muda  dapat  membedakan  mana  yang  baik  dan  buruk  dari  globalisasi.  Dalam pancasila  sendiri  terkandung  beberapa  nilai  luhur  yang  wajib  diterapkan  untuk setiap penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Nilai Pancasila yang Mewakili Masyarakat Indonesia
Sebagai  sebuah  ideologi  bangsa,  Pancasila  telah  memiliki  beberapa  nilai luhur  yang  mewakili  setiap  rakyat  Indonesia.  Nilai-nilai  tersebut  pada  dasarnya telah  mencakup  beragam  aspek,  golongan  dan  adat  istiadat  dari  setiap  masyarakat dan  daerah  di  Indonesia.  Mengamini  hal  tersebut,  dalam  bukunya  Suko  Wiyono (2013)  juga  menjelaskan  tentang  nilai  dan  karakteristik  Pancasila  pada  peranan ideologi Bangsa. Menurutnya, ada beberapa nilai yang sudah benar-benar mewakili masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain:
a. Ketuhanan yang Maha Esa
Pada sila pertama masyarakat  Indonesia mengenal “Ketuhanan yang Maha Esa.” Sila  tersebut  memiliki  beberapa  nilai  yang  menyangkut  tentang  ketuhanan. Dalam  sila  tersebut  terkandung  beberapa  nilai  tentang,  1)  esensi  manusia  yang percaya  dan  bertakwa  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  2)  kebeasan  setiap  manusia untuk  beragama  dan  memiliki  kepercayaan—sebagai  suatu  kebebasan  mendasar dan  hak  asasi  manusia;  3)  wadah  toleransi  kepada  sesama  umat  beragama  dan berkeyakinan  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  4)  menjadi  bentuk  kecintaan  seorang makhluk pada Tuhannya.-

## b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pada  sila  kedua  ini,  secara  tersirat,  penulis  mendapati  sisi  humanis  dalam tubuh Pancasila. Sementara itu, pada sila ini juga, penulis mendapati beberapa nilai lain  seperti;  1)  bentuk  kecintaan  pada  sesama  manusia;  2)  kesetaraan  derajat;  3) keberkeadilan dan keberadaban antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

## c. Persatuan Indonesia
Pada sila ketiga tersirat nilai-nilai nasionalis dan kebersamaan antara setiap rakyat Indonesia. Secara umum bebeapa nilai yang terdapat pada sila ini antara lain; 1)  kebersamaan  dan  persatuan  pada  seluruh  rakyat  Indonesia,  2)  kecintaan  pada bangsa dan tanah air Indonesia, 3) wujud dari Bhineka Tunggal Ika.
d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Pada  sila  yang  ke  empat  ini  terdapat  beberapa    nilai  khas  yang  terkait dengan  kepemimpinan,  kebijaksanaan,  permusyawaratan  dan  perwakilan.  Secara umum,  dari  apa  yang  dijelaskan  Suko  Wiyono,  terdapat  beberapa    nilai  yang tertanam dalam sila keempat ini. Nilai-nilau tersebut antara lain; 1) kerakyatan dan demokrasi, 2) hikmat kebijaksanaan, 3) musyawarah mufakat.

## e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila di atas cenderung menekankan pada nilai keadilan bangsa. Di samping itu,  dari  Suko  Wiyono,  penulis  juga  mendapati  nilai  lain  yang  terkait  dengan  sila kelima  ini.  Nilai-nilai  yang  dimaksud  adalah:  1)  keadilan  sosial,  2)  kesejahteraan lahir batin rakyat, 3) kekeluargaan dan gotong royong, 4) etos kerja bangsa.
Dari bahasan sila di ata, dapat dikatakan bahwa, Pancasila merupakan dasar pemikiran—juga  disebut  dengan  ideologi—yang  amat  tepat  untuk  segenap  rakyat Indonesia.  Sedang  di  sisi  lain,  Pancasila  juga  dapat  merangkul  banyak  golongan, banyak  pihak,  hingga  seluruh  individu  yang  menjadi  rakyat  Indonesia. Implementasi  Pancasila  juga  tidak  terbatas  waktu.  Hal  itu  terbukti  hingga  kini. Dimana  hingga  kini  Pancasila  masih  mempunyai  tempat  khusus  di  hati  rakyat Indonesia.  Walau  dalam  penerapannya,  nilai-nilai  Pancasila  sebagaimana disebutkan di atas perlahan luntur oleh perubahan zaman dan globalisasi.

## 4. Tantangan Pancasila di Era Global
Globalisasi secara keseluruhan tidak hanya berdampak pada masing-masing individu.  Namun  lebih  dari  itu.  Pada  perkembangannya,  globalisasi  justru berdampak  pada  segenap  negara  dunia,  tidak  berbeda  dengan  negara  berkembang seperti Indonesia.
Pada  proses  perkembangan  globalisasi,  terdapat  akulturasi  budaya  yang amat kental. Pelaku globalisasi—termasuk juga masyarakat  Indonesia—cenderung melihat  budaya-budaya  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  tanpa  memperdulikan budaya  bangsanya  sendiri.  Budaya-budaya  yang  masuk  umumnya  dituru  dan diterapkan  oleh  anak  bangsa.  Hasil  dari  hal  tersebut,  anak  bangsa  cenderung menggunakan budaya yang bukan dari negaranya sendiri, yang pada penerapannya,
terkadang  budaya  tersebut  justru  bersebelahan  dengan  Pancasila  pada  peranan ideologi negara.
Kondisi  sebagaimana  yang  penulis  terangkan  di  atas  adalah  bentuk  dari mulai  melunturnya  identitas  bangsa.  Pada  kondisi  saat  ini,  para  penerus  bangsa memang  tidak  benar-benar  menerapkan  nilai-nilai  ideologi  bangsa  sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Anak bangsa cenderung mengurangi rasa nasionalis mereka dan beralih pada peradaban luar yang dinilai lebih menarik dan modern.
Tantangan  terbesar  Bangsa  terhadap  dunia  global  ini  adalah  melunturnya nilai-nilai  kebangsaan.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  meningginya  budaya    luar yang  masuk.  Sementara  itu,  dalam  praktiknya,  tidak  ada  penyaring  yang  dapat memetakan  mana  budaya  yang  baik  untuk  diserap  dan  mana  budaya  yang  kurang baik untuk diserap. Sehingga, dalam penerapannya, diharapkan Pancasila bertindak sebagai  penyaring  dan  mampu  menjauhkan  anak  bangsa  dari  hal-hal  buruk  yang bersumber dari globalisasi.

## 5. Penyimpangan Nilai Pancasila di Era Global
Terdapat  beberapa  penyimpangan  nilai  Pancasila  pada  era  modern. Penyimpangan-penyimpangan  tersebut  secara  tidak  sadar  dilakukan  secara menyeluruh dan oleh setiap individu—walau ada pula yang tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut. Adapun penyimpangan tersebut antara lain:

## a. Penyimpangan Sila Pertama
Kendati  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  melakukan  dan/atau  tidak melakukan  suatu  kegiatan  tertentu,  namun  pada  sudut  pandang  Pancasila, pelaksanaan  ibadah  adalah  kewajiban  bagi  setiap  diri  yang  bertakwa.  Ada  banyak bentuk penyimpangan sila pertama, di antaranya: 1) melanggar peraturan agama, 2) meninggalkan  ibadah,  3)  menganggap  dirinya  sebagai  Tuhan  dan  Rasul,  4) meningalkan agama, dan sebagainya.
Dalam Sila pertama secara jelas dikatakan bahwa, “Ketuhanan  yang Maha Esa”,  yang  diartikan  setiap  diri  berhak  dan  wajib  memiliki  agama  sebagai  suatu kepercayaan.  Lebih  dari  itu,  dari  sila  pertama  ini,  Indonesia  dapat  dikatakan  telah mengakomodir masyarakat yang beragama.

## b. Penyimpangan Sila Kedua
Pada  sila  kedua  menyoroti  tentang  sisi  humanis.  Di  era  sekarang, masyarakat Indonesia  telah banyak melanggar sila kedua. Masyarakat Indonesia di era  sekarang  telah  lumrah  dengan  praktik  tidak  memanusiakan  manusia.  Hal  itu tentu amat berlawanan dengan sila kedua dari Pancasila.
Contoh praktis pelanggaran sila kedua Pancasila di era globalisasi adalah; 1) pembunuhan,  2)  penganiyayaan,  3)  perbudakan  era  modern,  4)  perampokan,  5) penjarahan  dan  tindak  kriminal  lain.  Contoh  kasus  di  atas  adalah  bentuk  dari pelanggaran Pancasila sila kedua.

## c. Penyimpangan Sila Ketiga
Penyimpangan  sila  ketiga  dapat  dilihat  dari  mulai  melunturnya  nilai-nilai kesatuan  Bangsa.  Masing-masing  kelompok  masyarakat  berdiri  di  atas  nama kelompoknya  sendiri.  Prinsip  individualisme—bahkan  rasisme—kini  mulai membabi  buta.  Masyarakat  kini  sudah  tidak  canggung  lagi  memaki  dan menganggap kelompok lain yang bertentangan sebagai lawan.
Contoh  praktis  pelanggaran  sila  ketiga  ini  dapat  dilihat  dari;  1)  mulai banyaknya bentrokkan antarwarga, 2) meningginya angka persekusi bagi kalangan minoritas,  3)  meningginya  isu  SARA  dan  masih  banyak  lagi.  Kondisi-kondisi seperti  di  atas  melambangkan  kebobrokan  persatuan  bangsa  dan  pelanggaran Pancasila yang nyata.

## d. Penyimpangan Sila Keempat
Sila  keempat  secara  umum  membahas  tentang  bagaimana  bentuk kepemimpinan dan keorganisasian yang ada di Indonesia. Sebagai negara majemuk, Pancasila  mengakomodir  semua  golongan,  dengan  menerapkan  bentuk pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.  Akan  tetapi,  pada  praktiknya,  pemerintahan— termasuk  juga  organisasi  dan  kelompok—dijalankan  dengan  sistem  keuntungan pribadi.
Ada  banyak  contoh  kasus  yang  menyinggung  bobroknya  sila  keempat  ini. Di antara banyak kasus tersebut, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bentuk nyata  dari  pelanggaran  sila  keempat.  Keuntungan  pribadi  menjadi  orientasi  pada pelaksanaan pemerintahan. Walau terdapat beberapa pemimpin yang jujur dan adil,
praktik  kotor  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  seakan  sudah  menjadi  rahasia  umum di masyarakat Indonesia.
e. Penyimpangan Sila Keempat
Sila kelima menyinggung tentang keadilan untuk seluruh rakyat  Indonesia. Akan  tetapi,  pada  praktiknya,  Indonesia  masih  memiliki  pola  ketidakadilan  pada banyak sektor. Pendidikan, kesehatan hingga praktik sosial, banyak mencerminkan ketidakadilan.  Pada  praktik  pendidikan,  masih  banyak  anak-anak  kurang  mampu yang tidak mendapat mengenyam bangku sekolah, pada anggaran pendidikan telah mencapai angka paling tinggi. Pada sisi kesehatan, masih banyak kalangan miskin yang  terpaksa  mengonsumsi  obat  warung  karena  tidak  mampu  berobat  ke  rumah sakit.
Indonesia  memang  telah  memiliki  sistem  Kartu  Indonesia  Sehat.  Namun pada pelaksanaannya, masih ada beberapa kasus rumah sakit dan instansi kesehatan yang  menolak  pasien  miskin  karena  anggaran  kesehatahn  untuk  Kartu  Indonesia Sehat tidak kunjung dibayar pemerintah.
6. Upaya Masyarakat Global dalam Membudayakan Nilai Pancasila
Globalisasi  adalah  tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia.  Sebagai  negara berkembang,  Indonesia  harus  dihadapkan  dengan  permasalahan  moral  dan nasionalisme  yang  kian  padam  akibat  globalisasi.  Sebagai  jalan  keluar,  Indonesia dapat menanamkan paham ideologi Pancasila pada generasi penerus.
Pemberian paham Pancasila dapat dilakukan di berbagai bidang pendidikan. Akan  tetapi,  pemberian  paham  yang  paling  efektif  dapat  dilakukan  di  pendidikan formal  seperti  sekolah  dan  sejenisnya.  Dengan  pemberian  paham  tersebut,  peserta didik—atau  juga  masyarakat  umum—dapat  memiliki  paham  nasionalisme  yang cukup  baik.  Setidaknya,  dengan  kondisi  tersebut,  nilai-nilai  global  yang bertentangan dengan sisi nasionalis akan sedikit terpinggirkan.
Pada penerapan pendidikan sendiri, Pancasila sudah disinggung sejak lama. Pendidikan  Pancasila  telah  dilakukan  sejak  zaman  orba  hingga  beberapa  tahun setelahnya.  Akan  tetapi,  setelah  masa  reformasi  dan  setelahnya,  pendidikan Pancasila  seakan  hilang  ditelan  bumi.  Kondisi  tersebut  membawa  dampak  kurang baik  pada  anak  bangsa.  Pada  masa  itu,  ekspansi  budaya  luar  masuk  dengan intensitas tinggi. Hasil dari hal tersebut, masyarakat  Indonesia secara berbondong-
bondong  menerapkan  budaya-budaya  baru  yang  dinilai  lebi  menarik—walau  pada dasarnya tidak begitu baik untuk dirinya.
Ditinggalkan pendidikan Pancasila pada masa lampau membuat masyarakat Indonesia  meninggalkan  beberapa  nilai  nasionalis.  Sehingga,  untuk  keluar  dari permasalahan  tersebut,  dan  meningkatkan  nilai  nasionalisme  seperti  masa  lalu, Indonesia  sudah  selayaknya  menerapkan  pendidikan  Pancasila  di  setiap  lini pendidikan. Menurut Hidayatillah (2014), pendidikan dan Pancasila adalah dua hal yang  saling  berkaitan.  Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  telah termaktub  bahwa  salah  satu  cita-cita  negara  adalah  untuk  mencerdaskan  bangsa. Kaitan pendidikan dan Pancasila juga disinggung dalam sila kedua. Dimana dalam sila tersebut dikatakan bahwa; “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang berarti, manusia  Indonesia  dituntut  untuk  adil  dan  memiliki  adab.  Sementara  itu,  untuk mencapai adab dan adil, manusia membutuhkan pendidikan yang setara dan dengan kualitas yang sama rata.
Penanaman  nilai-nilai  Pancasila  secara  umum  tidak  hanya  terbatas  pada pendidikan  formal.  Pada  beberapa  momen  tertentu,  penanaman  nilai  dasar Pancasila  juga  dapat  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  momen  hari  besar nasional.  Pemanfaatan  momen  hari  besar  nasional  tersebut  dilakukan  dengan melakukan  agenda  khusus,  yang  dimana,  dalam  pelaksanaan  agenda  tersebut ditanamani  kegiatan-kegiatan  yang  memunculkan  nilai  nasionalisme.  Akan  tetapi, penerapan penanaman nilai Pancasila dengan cara ini tidak dapat dilakukan seorang diri,  melainkan  membutuhkan  pembimbing  semisal  guru  dan  dosen.  Melalui bimbingan dosen dan/atau guru, peserta didik, mahasiswa, atau masyarakat  umum dapat menerima penjelasan dari setiap nilai yang tandung dalam hari besar nasional.
Guru, dosen, atau bahkan masyarakat umum juga dapat menanamkan nilai- nilai  nasionalisme  dan  Pancasila  pada  sesamanya.  Cara  terbaik  untuk  melakukan hal ini adalah dengan memberi pengalaman, jabaran ilmiah, analogi, hingga hikmah yang  terkandung  dari  setiap  fenomena  nasional.  Cara  untuk  memupuk  semangat nasionalis  bisa  dilakukan  dengan  mengajak  masyarakat—juga  diri  pribadi—untuk membeli dan mengonsumsi produk dalam negeri. Melalui cara tersebut masyarakat akan  diajarkan  tentang  bagaimana  menghargai  sesama  rakyat  Indonesia.  Di  sisi
yang  berbeda,  dengan  masyarakat  membeli  produk  dalam  negeri,  secara  tidak langsung masyarakat juga telah menyokong pergerakan perekonomian rakyat.
Menumbuhkan  semangat  nasionalisme  tidak  berhenti  pada  apa  yang  telah disampaikan di atas. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Setiap cara  yang  ada  tergantung  pada  kemampuan  tiap  diri  masyarakat.  Cara-cara  yang dimaksud  di  atas  adalah  seperti;  1)  memberi  sosialisasi  ke  masyarakat  tentang pentingnya  nasionalisme,  2)  mengangkat  semangat  gotong  royong,  3)  membentuk perkumpulan dan organisasi yang berorientasi pada rakyat, 4) memperingati setiap hari  besar  nasional  dengan  bahasan  nasionalis,  5)  pertunjukan  seni  peran  dengan tajuk nasionalisme dan masih banyak lagi.
Di era globalisasi seperti ini yang menjadi masalah bukanlah pada seberapa baik penerapan itu dilakukan, tapi lebih pada bagaimana anak bangsa tertarik pada kegiatan dan pergerakan yang berkarakter nasionalis. Melalui upaya-upaya di atas, jika  dilakukan  dengan  kontinyu  dan  berkelanjutan,  masyarakat  akan  memiliki  sisi nasionalis  yang  baik.  Sehingga,  pada  tahap  selanjutnya,  masyarakat  akan  dapat dengan mudah dan kontinyu menerapkan nilai yang telah tertanam dalam Pancasila.

## Kesimpulan
Arus  globalisasi  adalah  arus  yang  tidak  bisa  dihentikan  oleh  negara  mana  pun, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada nilai-nilai luhur yang telah  diwariskan  oleh  tokoh  bangsa.  Terdapat  banyak  sekali  penyimpangan  nilai  yang membuat jati diri bangsa luntur, bahkan perlahan menghilang.
Pancasila  sebetulnya  hadir  untuk  mengakomodir  setiap  hal  yang  demikian. Dalam  Pancasila,  telah  terdapat  banyak  nilai-nilai  luhur  yang  mencerminkan  budaya bangsa.  Masyarakat  Indonesia  sejatinya  telah  memiliki  apa  yang  dinamakan  ideologi dalam  Pancasila.  Guna  menangkal  setiap  hal  negatif  dari  globalisasi,  masyarakat Indonesia hanya perlu memegang erat—serta mengamalkan—Pancasila dengan sebaik- baiknya.
Akan  tetapi,  di  tengah  arus  gelombang  globalisasi  yang  semakin  masif, masyarakat  Indonesia  kini  telah  lupa  dengan  nilai-nilai  Pancasila  tersebut.  Arus globalisasi yang semakin tinggi membuat masyarakat tergoda dengan budaya luar yang
dinilai  lebih  menarik.  Perlahan  tapi  pasti,  masyarakat  pun  menjadi  lupa  dengan  nilai- nilai bangsa yang terkandung dalam Pancasila.
Satu-satunya  jalan  untuk  kembali  menanamkan  nilai  Pancasila  adalah  dengan mengenalkannya  kembali  pada  masyarakat.  Cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melaksanakan setiap hari besar nasional sembari menanamkan nilai-nilai nasional dalam setiap pertemuan. Di samping itu, dapat juga dilakukan dengan jalur pendidikan. Dalam jalur ini pendidik dapat secara masif menanamkan pandangan nasionalisme pada peserta didiknya. Selain jalur pendidikan, dapat  juga dilakukan dengan jalur pertunjukkan  dan kesenian.  Seniman-seniman  dapat  melakukan  pertunjukkan  yang  memiliki  nilai-nilai nasionalis. Dengan cara tersebut, masyarakat akan dapat menyerap sisi nasionalisme.
Pada  akhirnya,  upaya  penanaman  nilai-nilai  luhur  Pancasila  perlu  dilakukan. Cara-cara di atas adalah contoh upaya yang dapat dilakukan. Selain contoh cara di atas, masyarakat  juga  dapat  melakukan  cara  lain  yang  lebih  sesuai  dengan  pribadinya. Melalui  cara-cara  tersebut,  diharapkan  masyarakat  akan  lebih  dapat  memahami, menyerap  dan  menghayati  setiap  nilai  Pancasila  untuk  kemudian  diterapkan  dalam kehidupan sebagai suatu identitas banga.

## BIBLIOGRAFI
Al  Hakim,  Suparlan.,  dkk.  2012. Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Konteks Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang.
Ali, Mohammad. 1984. Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Jakarta: Angkasa.
Asmaroini,  Amiro  Puji.  2017. Menjaga  Eksistensi  Pancasila  dan  Penerannya  Bagi Masyarakat  di  Era  Globalisasi. Jurnal  Pendidikan  dan  Kewarganegaraan,  Vol. 1., No. 2., Edisi Januari 2017.
Hariyono.  2014. Ideologi  Pancasila  Roh  Progesif  Nasionalisme  Indonesia. Malang: Instans Publishing.
Hidayatillah, Yetti. 2014. Urgensi Eksistensi Pancasila di Era Globalisasi (Studi Kritis Terhadap  Persepsi  Mahasiswa  STKIP  PGRI  Sumenep  tentang  Eksistensi Pancasila). Jurnal Volume 6., No. 2., Edisi Juni 2014.
J.  Meleong,  Lexy.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remadja Rosdakarya.
Kaelan  &  Zubaidi,  Ahmad.  2007. Pendidikan  Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
Koentjaraningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.
Republik  Indonesia.  2003. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Administrasi Negara
Sumarsono,  dkk.  2007. Pendidikan  Kewarganegaraan. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Ubaidillah, A., dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
Wiyono,  Suko.  2013. Reaktualisasi  Pancasila  dalam  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.