## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 1, Agustus 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## KONSTRUKSI CIVIC  CAMPAIGN  UNTUK  KESETARAAN  DIFABEL BERBASIS  PEMBELAJARAN  PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  DI PERGURUAN TINGGI
Agil Nanggala 1 ,Karim Suryadi 2
Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia
Abstrak: Riset  ini  dilakukan  untuk  merampungkan  konstruksi civic  campaign untuk kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  di  perguruan tinggi. Riset ini dilakukan berbasis pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis data yaitu, reduksi, display, dan verifikasi. Hasil riset yaitu, pembelajaran PKn di  perguruan  tinggi  adalah  wahana  strategis  mewujudkan  kesetaraan  kaum  difabel, karena,  PKn  selaku civic  education memuat  visi,  siasat  juga  praktik  dalam  memberi pemahaman komprehensif tentang urgensi kesetaraan difabel, potensi dan keunggulan difabel,  serta  pentingnya civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel,  mengingat  selaku bagian integral dari warga negara Indonesia, selanjutnya PKn selaku citizenship education, menjadi  aksi  nyata,  integratif,  juga  kolaboratif  berbasis pentahelix untuk  mengatasi diskriminasi  difabel.  Kesimpulan  yaitu,  konstruksi civic  campaign untuk  kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, adalah paradigma baru dalam mengatasi  diskriminasi  difabel  yang  kompleks,  karena  inovatif,  holistik,  partisipatif, integratif,  dan  kolaboratif,  sehingga  berbasis  PKn  atau integrative, tidak  sebatas kebijakan atau top down, maupun sebatas gerakan moral sosial warga negara atau bottom up, dengan  model  implementasi,  yaitu,  1)  relevansi  landasan  teoretis,  2)  pembagian tugas  kerja,  3)  validasi  dosen  pembimbing,  4)  penjajakan pentahelix, 5)  praktik civic campaign untuk kesetaraan difabel, dan 6) sosialisasi masif.
Kata Kunci: Civic Campaign, Difabel, Kesetaraan, Konstruksi, PKn
Abstract: This  research  was  conducted  to  complete  the  construction  of  a  civic  campaign  for equality for people with disabilities based on civic education learning in universities. This research was  carried  out  based  on  a  qualitative  approach  using  literature  study  methods,  data  analysis, namely reduction, display and verification. The results of the research are that Civics learning in higher education is a strategic vehicle for realizing equality for disabled people, because Civics as civic  education  contains  a  vision,  strategy  and  practice  in  providing  a  comprehensive understanding  of  the  urgency  of  equality  for  disabled  people,  the  potential  and  advantages  of disabled  people,  as  well  as  the  importance  of  civic campaigns  for  equality  of  disabled  people. , considering  it  as  an  integral  part  of  Indonesian  citizens,  then  Civics  as  citizenship  education, becomes  a  real,  integrative  and  collaborative  action  based  on  the  pentahelix  to  overcome discrimination against people with disabilities. The conclusion is that the construction of a civic campaign for equality for disabled people based on Civics learning in higher education is a new paradigm in overcoming complex discrimination against disabled people, because it is innovative, holistic,  participatory,  integrative  and  collaborative,  so  it  is  based  on  Civics  or  integrative,  not limited to policy or top down , or limited to a social moral movement of citizens or bottom up, with  an  implementation  model,  namely,  1)  relevance  of  theoretical  foundations,  2)  division  of work  tasks,  3)  validation  of  supervisors,  4)  exploration  of  the  pentahelix,  5)  civic  campaign practice for equality with disabilities, and 6) massive socialization.
Keywords: Civic Campaign, Disabled, Equality, Construction, Civic Education

## Pendahuluan
Eksistensi  difabel  yang  identik  dengan  diskriminasi,  tentu  menjadi  bukti  belum terwujudnya civic  equality atau  keadilan  sosial  berbasis  Pancasila,  maka  perlu  diatasi secara komprehensif, inovatif dan integratif, agar tidak sebatas seremonial. Substansi itu menegaskan  urgensi  optimalisasi  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi  untuk mengatasi  diskriminasi  difabel,  yang  mengarah  pada civic  campaign atau  kampanye kewarganegaraan  yang  memuliakan,  memberdayakan  dan  memenuhi  hak  dasar  kaum difabel secara inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, karena kajian PKn di perguruan tinggi  bersifat  holistik,  modern,  dan  memuat  hak  asasi  manusia, civic  virtue, civic philantrophy,  civic  empowerment,  citizenship  inclusive juga civic  engagement, yang  relevan untuk  mewujudkan civic  campaign yang  memandang  penting  kaum  difabel,  untuk mengatasi  diskriminasi  atau  marjinalisasi  difabel  yang  klasik  dan  kompleks.  Terlebih pembelajaran  PKn  yang  kapabel  direalisasikan,  baik  selaku civic  education maupun citizenship education, membuat upaya dalam mewujudkan civic campaign untuk mengatasi diskriminasi difabel lebih teoretis juga praktis, sehingga holistik, untuk mengarah pada civic  equality .  Eksistensi  difabel  perlu  disertai civic  equality ,  pada  upaya  merealisasikan civic  equality difabel  di  Amerika  Serikat,  yang  kompleks,  tentu  kapabel  dilakukan melalui PKn di persekolahan, karena menjadi wahana dalam memberikan pemahaman
komprehensif  pada  warga  negara  muda,  akan  pentingnya  kesetaraan,  juga penghormatan pada difabel (Bueso, 2022).
Civic  campaign yang  memuliakan,  memberdayakan  juga  memenuhi  hak  dasar difabel,  yang  direalisasikan  secara  inklusif,  bermutu  kolaboratif,  dan  persisten,  tentu merepresentasikan mahasiswa selaku warga negara muda yang memiliki civic virtue, civic philantrophy,  civic  competence, juga civic  engagement bersifat  mumpuni,  maka  perlu dihabituasikan  melalui  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi,  yang  kontekstual  dan komprehensif.  Mengingat  PKn  adalah  pembelajaran  wajib  bagi  mahasiswa,  yang ditegaskan  melalui  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi, pada  Pasal  35,  sehingga  perlu  dioptimalkan  untuk  mengatasi  diskriminasi  difabel, mengingat  PKn  selaku civic  education juga citizenship  education, mampu    dalam mewujudkan civic  campaign yang  memuliakan,  memberdayakan  dan  memenuhi  hak dasar  difabel.  PKn  di  perguruan  tinggi  adaptif  pada  kampus  merdeka,  karena  bisa direalisasikan  secara  kurikuler  atau civic  education ,  juga  secara  sosio-kultural  atau citizenship  education untuk  memperkuat civic  competence mahasiswa,  juga  mengatasi masalah sosial yang kompleks (Nanggala & Suryadi, 2020). Substansi itu menegaskan, pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi  bersifat  relevan  dan  utuh  untuk  mengatasi diskriminasi  difabel,  dengan  melibatkan  mahasiswa,  sehingga  mengarah  pada civic campaign yang mewujudkan kesetaraan difabel.
Realitas  diskriminasi  terhadap  difabel,  sejatinya  timbul  akibat  stereotip ableisme , yang  memandang  difabel  adalah  cacat,  aib,  beban,  tidak  berguna,  serta  penghambat hidup, sehingga menjadi pandangan subjektif, negatif, juga anomali, maka perlu diatasi melalui  pembelajaran  PKn  pada  perguruan  tinggi  yang  memuat  kampanye kewarganegaraan atau civic campaign untuk kesetaraan difabel atau civic equality . Realitas Stereotip ableisme bersifat  sukar  dihilangkan  dimasyarakat,  termasuk  pada  dunia kedokteran yang secara ideal harus bersifat profesional juga ilmiah, nyatanya tidak imun pada  stereotip ableisme ,  yang  memandang  difabel  adalah  aib,  cacat  juga  beban  (Janz,
2019). Sejatinya stereotip ableisme muncul akibat individual atau medical model of disability , yang  memandang  difabel  memiliki  keterbatasan  fisik  atau  medis,  sehingga  tidak  bisa beraktivitas  optimal,  akibat  keterbatasan  yang  membuat  kaum  difabel  terdiskriminasi atau termarjinalisasi. Individual atau medical model of disability, adalah teori dalam ilmu medis, yang menegaskan bahwa eksistensi difabel memiliki kekurangan secara fisik atau medis, maka membuat difabel tidak berpotensi untuk berkembang atau hidup mandiri, termasuk menghambat pekerjaan (Barnes dalam Anshari, 2020).
Upaya  mewujudkan  kesetaraan  difabel  secara  persisten,  perlu  dilakukan  melalui civic  campaign yang  memuliakan,  memberdayakan  dan  memenuhi  hak  dasar  difabel, yang terkomodir pada pembelajaran PKn, mengingat civic campaign mencerminkan civic
philantrophy,  civic  engagement,  civic  movement,  civic  competence dan  c ivic  virtue untuk mewujudkan  kesetaraan  difabel. Civic  campaign mencerminkan  nilai,  moral,  juga karakter  warga  negara  yang  berkompeten,  beradab,  juga  sukarela,  untuk  mengatasi permasalahan  sosial  bersifat  kompleks,  termasuk  diskriminasi  difabel,  yang  diinisiasi melalui  pembelajaran  PKn,  dengan  melibatkan  mahasiswa,  termasuk  lintas  sektor berbasiskan  kolaborasi pentahelix ,  mengingat civic  campaign untul  kesetaraan  difabel, melalui  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi,  perlu  direalisasikan  secara komprehensif  juga  representatif,  tidak  seremonial.  Gerakan  kewarganegaraan  adalah aksi  nyata  bersama  berbasis  kesukarelaan  dan  moralitas  untuk  mengatasi  persoalan sosial,  termasuk  masalah  lingkungan  hidup,  gerakan  kewarganegaraan  perlu  diawali oleh  kesadaran  dan  semangat  bersama  untuk  kepentingan  masyarakat  (Gusmadi  & Samsuri,  2019).  Realitas  PKn  di  perguruan  tinggi  yang  kapabel  dimaknai  selaku civic education ,  juga citizenship  education ,  adalah  modal  ilmiah  dan  modal  sosial,  untuk mewujudkan civic  campaign yang  memuliakan  memberdayakan,  serta  memenuhi  hak dasar  difabel  secara  persisten,  maka  kajian  difabel  perlu  terakomodasi  pada  disiplin ilmu dan pembelajaran PKn, sehingga kesetaraan difabel bisa terwujud.
Penelitian  terdahulu  pada  riset  ini  adalah  dari  Trevisan  (2020),  mengenai  “Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane?” Social Media, Disability,  Mental  Health,  and  Political  Marginality”,  yang  mengungkapkan  setelah implementasi  American  Disability  Act  1990  di  Amerika  Serikat,  nyatanya  kehidupan difabel  masih  saja  terdiskriminasi  atau  termarjinalisasi,  akibat  realitas  sosial,  politik, dan  ekonomi,  yang  eksklusif  atau  sulit  diakses,  sehingga  tidak  ramah  difabel, permasalahan itu semakin berdampak terhadap difabel menjadi warga negara kelas dua (Trevisan, 2020). Novelty riset, yaitu, dirampungkannya suatu konstruksi civic campaign untuk  kesetaraan  difabel  berbasiskan  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi.
Kontribusi  teoretis,  yaitu,  dikembangkannya applied  theory mengenai civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel,  yang  bisa  diwujudkan  melalui  pembelajaran  PKn  di perguruan  tinggi,  lalu  kontribusi  praktis,  yaitu,  aksi  nyata  berupa civic  campaign atau kampanye  kewarganegaraan  melalui  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi.  Substansi tersebut  menegaskan  upaya  mengatasi  diskriminasi  difabel,  akibat  stereotip ableisme, berbasis civic  campaign melalui  PKn  di  perguruan  tinggi,  adalah  paradigma  baru  yang holistik  dan  inovatif  dalam  mengatasi  diskriminasi  difabel  yang  kompleks,  dan membuat  keilmuan  dah  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi  menjadi  semakin kokoh.

## Metode
Penelitian  ini  dirampungkan  berbasis  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi
literatur,  untuk  merampungkan  konstruksi civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel berbasis  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi,  selaku  paradigma  baru  yang  holistik dan  inovatif  dalam  mengatasi  diskriminasi  difabel  yang  kompleks.  Realitas  penelitian kualitatif yang bersifat natural, mendalam, reflektif, dan partisipatif, membuat relevan dengan  substansi  riset  ini,  yang  berupaya  membuktikan  bahwa  PKn  pada  perguruan tinggi  yang  kapabel  mewujudkan civic campaign untuk  kesetaraan  difabel,  karena  riset kualitatif  dilakukan  secara  alamiah,  sehingga  tidak  membuat  peneliti  bermotif  untuk memanipulasi data. Sumber pada riset ini, yaitu, primer, mengarah pada jurnal, karena memiliki  nilai  keabsahan  bersifat  tinggi,  lalu  sekunder,  mengarah  pada  buku  dan dokumen,  untuk  mewujudkan  kesimpulan  riset  yang  paling  komprehensif,  valid  dan representatif. Analisis data mengoptimalkan teknik Miles, Huberman & Saldana (2014) yang  mengungkapkan  analisis  data  kualitatif,  secara  gradual,  yaitu,  reduksi,  display, serta verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Eksistensi  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi  adalah  wahana  strategis  untuk mewujudkan  kesetaraan  atau civic  equality kaum  difabel,  karena  mengakomodir civic campaign atau  kampanye  kewarganegaraan  yang  mememuliakan,  memberdayakan  dan memenuhi  hak  dasar  difabel,  karena  kapabel  direalisasikan  selaku  civic  education maupun  citizenship  education,  sehingga  bersifat  holistik.  Pada  konteks  disiplin  ilmu, PKn  memuat  kajian  Pancasila,  hak  asasi  manusia, civic  equality,  civic  philantrophy,  civic movement, civic competence, civic engagement, civic culture, politik, hukum, demokrasi, civic literacy, dan civic  empowerment, maka  secara  tersurat  dan  tersirat,  disiplin  ilmu  PKn mampu  mewujudkan  kesetaraan  difabel.  Selanjutnya  pada  konteks  kurikulum  juga pembelajaran  PKn  pada  perguruan  tinggi,  tentu  bersifat  teoretis  atau  kurikuler,  juga bersofat  praktis  atau  sosio-kultural,  karena  memuat  prinsip  demokratis,  kontekstual, partisipatif,  inovatif,  inklusif,  modern,  alturistik,  integratif,  persisten.  holistik  dan kolaboratif,  tentu  bisa  dioptimalikan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  kaum  difabel berbasis civic  campaign ,  maka  representatif.  Konsep  dan  praktik  pembelajaran  PKn  di era  modern,  adalah  terintegrasi  dengan service  learning ,  untuk  menyelesaikan  masalah sosial  kompleks,  memperkuat  kemandirian  dan  kesejahteraan  warga  negara,  lalu membangun  kepekaan  sosial  juga  karakter  kepemimpinan  warga  negara  muda (Nanggala, 2021).
Pertama, PKn  selaku civic  education merupakan  wahana  ilmiah  strategis  dalam mewujudkan civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel,  karena  memuat  visi,  siasat  juga praktik dalam memberikan pemahaman holistik  mengenai urgensi kesetaraan difabel, potensi  dan  keunggulan  difabel,  serta  pentingnya  civic  campaign  untuk  memuliakan,
memberdayakan, dan memenuhi hak dasar difabel, karena selaku bagian integral dari warga  negara  Indonesia.  Mengingat  PKn  selaku civic  education ,  lebih  bersifat  teoretis atau  kurikuler,  maka  mampu  memperkuat civic  competence ,  yaitu  c ivic  knowledge,  civic skills, dan civic disposition, secara transformatif dan ilmiah, untuk civic equality difabel, berbasis civic  campaign ,  yang  disertai  pelibatan  mahasiswa,  karena  telah  memiliki civic competence yang  mumpuni.  Substansi  PKn  modern  mengakomodir  kajian  demokrasi, isu  sosial, civic  competence dan  kewarganegaraan  global,  termasuk civic  equality ,  maka perlu  mengatasi  praktik  belajar  yang  menjadikan  peserta  didik  selaku  objek pembelajaran,  termasuk  stagnasi  pembelajaran,  karena  tidak  inovatif,  sehingga  agar mengatasi  masalah  serius  pada  perkembangan  disiplin  ilmu  PKn,  yang  akomodatif dengan  pedagogik  kritis  (Heggart,  et  al.  2018).  Substansi  itu  membuat  PKn  di perguruan  tinggi  selaku civic  education yang  dioptimalkan  untuk  mewujudkan civic campain untuk  keseteraan  difabel,  merupakan  paradigma  baru  dalam  mengatasi dikriminasi  difabel  yang  kompleks,  berbasis  pelibatan  warga  negara,  termasuk  untuk mengembangkan keilmuan PKn agar semakin komprehensif dan modern.
Kedua, PKn  selaku citizenship  education, adalah  wahana  ilmiah  strategis  dalam mewujudkan civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel,  karena  menjadi  aksi  nyata, integratif,  juga  kolaboratif  dalam  memuliakan,  memberdayakan  dan  memenuhi  hak dasar  difabel,  selaku  praktik civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel.  Mengingat citizenship  education memuat  visi,  konsep  dan  aksi  nyata  untuk civic  campaign dalam mewujudkan  kesetaraan  difabel,  dengan  melibatkan  mahasiswa,  terlebih  konsep civic campaign untuk  kesetaraan  difabel,  tidak  akan  pernah  terwujud  tanpa  aksi  nyata, integratif dan kolaboratif melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang bersifat praktis  dimasyarakat  atau citizenship  education .  PKn  selaku citizenship  education, adalah praktik pembelajaran PKn bersifat langsung dimasyarakat, untuk mengatasi persoalan sosial,  memberdayakan  maasyarakat,  juga  memperkuat civic  competence mahasiswa, dengan  melibatkan  lintas  sektor,  termasuk  relevan  dengan  konsep  kampus  merdeka (Nanggala  &  Suryadi,  2022).  Substansi  itu  membuat  realisasi  PKn  selaku citizenship education, untuk civic campaign atas kesetaraan difabel, mencerminkan civic philantrophy, civic  virtue,  civic  engagement, dan civic  competence mahasiswa  dan  lintas  sektor,  karena secara sukarela, untuk memuliakan, memberdayakan, juga memenuhi hak dasar difabel, mengingat civic  campaign, mengakomodir  gerakan  kewarganegaraan  berbasis  moralitas yang bersifat inklusif, bermutu dan persisten atau berkelanjutan.
Realitas pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang kapabel dimaknai selaku civic education ,  maupun citizenship  education, membuat  upaya  merealisasikan civic  campaign untuk kesetaraan difabel menjadi semakin holistik, representatif, integratif dan relevan, karena tidak sebatas teoretis, tetapi juga praktis. Mengingat eksistensi PKn selaku civic education memberikan  kajian  akademik,  startegi  imiah  dan  landasan  teori  relevan mengenai urgensi mewujudkan civic campaign untuk kesetaraan atau civic equality difabel, lalu  PKn  selaku citizenship  education ,  menjadi  aksi  nyata  juga  upaya  integratif  serta kolaboratif dalam mewujudkan civic equality difabel, selaku praktik civic campaign yang
memuliakan,  memberdayakan,  dan  memenuhi  hak  dasar  difabel  secara  inklusif  juga berkelanjutan.  PKn  bersifat  komprehensif,  karena  kapabel  dimaknai  selaku civic education, yaitu,  PKn  pembelajaran  formal,  maupun  selaku citizenship  education, yaitu PKn  pembelajaran  non-formal,  untuk  mewujudkan  suatu  peradaban  bangsa  bersifat maju  atau  civil  society  (Winataputra,  2016).  Substansi  itu  menegaskan  PKn  pada perguruan  tinggi  mampu  mewujudkan  civic  campaign  untuk  kesetaraan  difabel, berbasis civic  philantrophy,  civic  engagement,  civic  competence dan civic  virtue, untuk keadilan sosial.
Mengingat  konstruksi civic  campaign atau  kampanye  kewarganegaraan  untuk kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi,  baik  selaku  c ivic education maupun citizenship  education ,  mengakomodir  model  kolaborasi pentahelix , karena  melibatkan  setiap  sektor  atau  unsur,  yaitu,  pemerintah,  akademisi,  komunitas atau  masyarakat,  swasta,  juga  media,  agar  mampu  mewujudkan civic  equality difabel secara nyata. Terlebih civic campaign atau kampanye kewarganegaraan untuk civic equality atau kesetaraan difabel, mencerminkan moralitas publik, dan spirit bersama yang secara sadar  juga  sukarela  untuk  memuliakan,  memberdayakan,  dan  memenuhi  hak  dasar difabel, selaku bagian intergal dari warga negara Indonesia. Kolaborasi pentahelix adalah wahana  strategis  untuk  melibatkan  setiap  sektor  untuk  mengatasi  problematik  sosial yang kompleks, lalu memberdayakan masyarakat secara persisten, serta membudayakan nilai-nilai Pancasila pada warga negara muda untuk peradaban Indonesia yang unggul (Nanggala,  2023).  Substansi  itu  menegaskan,  realisasi civic  campaign untuk  kesetaraan difabel,  bersifat  komprehensif  juga  representatif,  karena  mengakomodir  model kolaborasi pentahelix, sehingga melibatkan lintas sektor, untuk konstruksi civic campaign untuk  kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi  yang  lebih efektif dan efisien.
Konstruksi civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  di perguruan tinggi, menekankan urgensi civic philantrophy, civic engagement, civic virtue dan civic  competence, selaku  modal  sosial  untuk  memuliakan,  memberdayakan,  dan memenuhi  hak  dasar  difabel,  karena  menjadi  upaya  preventif  sukarela,  untuk civic equality difabel  atau  kemanusiaaan.  Mengingat  praktik  pembelajaran  PKn  pada perguruan  tinggi  dalam  merealisasikan civic  campaign untuk civic  equality difabel, kapabel  dilakukan  secara  utuh,  yaitu,  berbasis civic  education, maupun  c itizenship education, sebagai upaya ilmiah dalam mengatasi praktik pembelajaran PKn yang sebatas seremonial, sehingga tidak bermanfaat positif, baik untuk kesetaraan difabel, maupun penguatan civic  competence mahasiswa  berbasis civic  campaign .  Konsep  dan  praktik pembelajaran PKn di perguruan tinggi perku besifat modern dan menjadikan realitas, persoalan  serta  fenomena  sosial  sebagai  kajian  pembelajaran  PKn,  supaya  mahasiswa memiliki  kepekaan  sosial  serta  sikap  ilmiah  pada  persolan  sosial,  maka  menjadi representasi timbulnya demokrasi dan keterlibatan pada pembelajaran PKn (Hidayat, et al. 2019). Substansi itu menegaskan, konstruksi civic campaign untuk kesetaraan difabel berbasis  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi,  membuat  disiplin  ilmu  dan
pembelajaran PKn pada perguruan tinggi lebih komprehensif, demokratis, kontekstual, modern,  dan  partisipatif,  karena  mengakomodir  persoalan  sosial,  yaitu,  diskriminasi kaum difabel.
Terlebih  konstruksi civic  campaign untuk  kesetaraan  atau civic  equality difabel berbasis  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi,  tidak  hanya  mengakomodir  orientasi kesetaraan  difabel,  yang  memuat  pemuliaan,  pemberdayaan,  serta  pemenuhan  hak dasar  difabel,  tetapi  juga  memperkuat civic  competence mahasiswa.  Mengingat  PKn selaku civic  education, maupun citizenship  education, menekankan  urgensi  pelibatan mahasiswa,  dalam  memuliakan,  memberdayakan,  dan  memenuhi  hak  dasar  difabel, selaku  praktik civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel,  karena  mahasiswa  dilatih kapasitas  wawasan,  karakter,  dan  keterampilan,  untuk  mengatasi  diskriminasi  difabel yang kompleks, lalu turut melakukan komunikasi persuasif atau mengajak lintas sektor secara pentahelix untuk civic  equality kaum  difabel,  sehingga  kapasitas  c ivic  competence mahasiswa. Civic  competence atau  kompetensi  kewarganegaraan,  yaitu, civic  knowlegde, civic  skills, juga civic  disposition, adalah  indikator  warga  negara  yang  cerdas  juga  baik, maka perlu konsisten dihabituasikan pada setiap warga negara secara inklusif (Branson dalam  Lonto,  2019).  Substansi  itu  menegaskan  konstruksi civic  campaign untuk kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  pada  perguruan  tinggi,  tidak  hanya berfokus  pada  visi  strategis,  yaitu,  kesetaraan  difabel,  tetapi  juga  mengakomodir penguatan civic  competence mahasiswa,  selaku  warga  negara  muda,  untuk civil  society Indonesia berbasis nilai-nilai Pancasila.
Konstruksi civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  di perguruan tinggi, tidak sebatas upaya ilmiah dalam memuliakan, memberdayakan dan memenuhi  hak  dasar  difabel,  yang  mengarah  pada civic  equality difabel,  karena  turut menjadi upaya kemanusiaan, berbasis civic philantrophy, civic engagement, civic virtue, dan civic  competence, sehingga  memuat  kesadaran  dan  kesukarelaan  warga  negara  secara holistik, integratif, juga kolaboratif dalam mewujudkan c ivic campaign untuk kesetaraan difabel. Mengingat konsep dan praktik civic camapaign untuk kesetaraan difabel, selain perlu dianalisis potensi dan relevansinya melalui displin ilmu dan pembelajaran PKn, tentu  juga  harus  disertai  spirit  moral,  karakter  kesukarelaan,  kepekaan  sosial,  yang mengarah pada civic competence, civic virtue, civic philantrophy, dan civic engagement, agar civic  campaign untuk  kesetaraan  kaum  difabel,  bersifat  inklusif  dan  berkelanjutan. Gerakan  kewarganegaraan  agar  bersifat  konsisten,  perlu  disertasi  keadaban  dan keterlibatan  warga  negara,  karena  didasarkan  pada  kesadaran  tanpa  paksaan,  untuk kepentingan bersama, termasuk pada masalah lingkungan (Silfiana & Samsuri, 2019). Substansi  itu  menegaskan  pembelajaran  PKn  pada  perguruan  tinggi  dalam mewujudkan civic campaign untuk  kesetaraan  difabel,  tidak  sebatas  kajian  ilmiah  atau penelitian sosial untuk memperkokoh disiplin ilmu PKn, tetapi juga untuk secara nyata dalam  mewujudkan  kesetaraan  difabel,  melalui civic  campaign secara  inklusif  dan berkelanjutan.
Realitas  diskriminasi  difabel  yang  terjadi  lintas  waktu  dan  lintas  generasi,  tentu menegaskan  bahwa  diskriminasi  difabel  adalah  permasalahan  sosial  bersifat  klasik, dinamis  juga  kompleks,  maka  siasat  dan  upaya  mengatasi  masalah  diskriminasi  atau marjinalisasi difabel, perlu bersifat inovatif, holistik, integratif, serta representatif. Siasat dan upaya yang dipandang baru dan transformatif itu, tentu kapabel dilakukan melalui PKn  pada  perguruan  tinggi,  baik  selaku civic  education ,  maupun citizenship  education, dalam mewujudkan civic campaign untuk kesetaraan difabel. Mengingat tidak hanya top down atau kebijakan pemerintah, juga bottom up atau gerakan moral sosial masyarakat, tetapi integrative atau berbasis PKn, sehingga memenuhi syarat menjadi paradigma baru dalam  mewujudkan  kesetaraan  difabel,  berbasis  kampanye  kewarganegaraan  atau civic campaign, sehingga  inklusif  terhadap  difabel. Inclusive  citizenship yaitu  pandangan kewarganegaraan bersifat inklusif, dengan mengakomodir skarakter inklusif, demokratis, toleran,  juga  setara  pada  praktik  kewarganegaraan,  untuk  mengatasi  masalah diskriminasi berbasis ras, etnis, maupun agama (Walker & Barcham, 2010).
Konstruksi civic campaign untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn pada perguruan  tinggi,  adalah  paradigma  baru  dalam  mengatasi  diskriminasi  difabel  yang bersifat  kompleks,  karena  bersifat  inovatif,  holistik,  partisipatif,  integratif,  dan kolaboratif, sehingga berbasis PKn atau integrative, tidak sebatas kebijakan atau top down, maupun  sebatas  gerakan  moral  sosial  warga  negara  atau bottom  up .  Mengingat civic campaign atau  kampanye  kewarganegaraan  untuk  kesetaraan  difabel  kapabel diwujudkan melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi, karena bisa direalisasikan selaku civic  education, yaitu,  PKn  pembelajaran  teoretis  atau  kurikuler,  juga  selaku citizenship  education, yaitu  PKn  pembelajaran  praktis  atau  sosio-kultural,  sehingga mengarah  pada civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel.  Kesetaraan  difabel  perlu dipandang  penting  oleh  setiap  warga  negara,  pada  upaya  mewujudkan  kesetaraan difabel  di  Amerika  Serikat,  dilaksanakan  melalui  reformasi  kebijakan,  dan  pelibatan warga  negara,  sehingga  kaum  difabel  bisa  berkembang  selaras  dengan  preferensinya (Voulgarides,  2021).  Berbasis  informasi  argumentatif  itu,  ditegaskan,  konstruksi civic campaign untuk  kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  pada  perguruan  tinggi, mengarah  pada:  1)  relevansi  landasan  teoretis,  2)  pembagian  tugas  kerja,  3)  validasi dosen pembimbing, 4) penjajakan kolaborasi pentahelix, 5) praktik civic campaign untuk kesetaraan difabel, dan 6) sosialisasi masif.

## Kesimpulan
Eksistensi  pembelajaran  PKn  di  perguruan  tinggi  adalah  wahana  strategis  untuk mewujudkan  kesetaraan  atau civic  equality kaum  difabel,  karena  mengakomodir civic campaign atau  kampanye  kewarganegaraan  yang  mememuliakan,  memberdayakan  dan memenuhi  hak  dasar  difabel,  karena  kapabel  direalisasikan  selaku civic  education
maupun citizenship  education ,  sehingga  bersifat  holistik.  PKn  selaku civic  education memuat  visi,  siasat  juga  praktik  dalam  memberi  pemahaman  holistik  tentang  urgensi kesetaraan  difabel,  potensi  dan  keunggulan  difabel,  serta  pentingnya civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel  karena  selaku  bagian  integral  dari  warga  negara  Indonesia. Selanjutnya  PKn  selaku citizenship  education, menjadi  aksi  nyata,  integratif,  juga kolaboratif  berbasis pentahelix untuk  mengatasi  diskriminasi  difabel.  Konstruksi civic campaign untuk  kesetaraan  difabel  berbasis  pembelajaran  PKn  pada  perguruan  tinggi, adalah  paradigma  baru  dalam  mengatasi  diskriminasi  difabel  yang  kompleks,  karena inovatif,  holistik,  partisipatif,  integratif,  dan  kolaboratif,  sehingga  berbasis  PKn  atau integrative, tidak sebatas kebijakan atau top down, maupun sebatas gerakan moral sosial warga negara  atau bottom up, dengan model implementasi yaitu, 1) relevansi landasan teoretis, 2) pembagian tugas pokok kerja, 3) validasi dosen pembimbing, 4) penjajakan kolaborasi pentahelix, 5)  praktik civic  campaign untuk  kesetaraan  difabel,  dan  6) sosialisasi masif.

## Daftar Pustaka
Anshari,  M.  (2020).  Teori  Disabilitas:  Sebuah  Review  Literatur. Modernity:  Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer, 1 (1), 35-40.
Bueso,  L.  (2022).  Civic  Equity  for  Students  With  Disabilities. Teachers  College  Record, 124 (1), 62-86. https://doi.org/10.1177/01614681221086092
Gusmadi,  S.,  &  Samsuri.  (2019).  Gerakan  Kewarganegaraan  Ekologis  sebagai  upaya
Pembentukan  Karakter  Peduli  Lingkungan. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan, 4 (2), 381-392. http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p381-391
Heggart,  K.,  Flowers,  R.,  Burridge,  N.,  &  Arvanitakis,  J.  (2018).  Refreshing  Critical Pedagogy  and  Citizenship  Education  through  the  Lens  of  Justice  and Complexity  Pedagogy. Global  Studies  of  Childhood,  8 (4),  355-367. https://doi.org/10.1177/2043610618814846
Hidayat, H., Mulyani, H., Nurhidayat, F., Irmayani., & Sonia, N. (2019). Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Contextual Teaching Learning di  Kelas  Rendah.  Pionir:  Jurnal  Pendidikan,  8(2),  169-184. http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6235
Janz,  H.  L.  (2019).  Ableism:  The  Undiagnosed  Malady  Afflicting  Medicine. CMAJ: Canadian Medical Association journal= journal de l'Association Medicale Canadienne,
191 (17), E478–E479. https://doi.org/10.1503/cmaj.180903
Lonto,  A.  L.  (2019).  Students'  Civic  Disposition  through  Learning  Civics  and
Pedagogical  Competences  of  High  School  Teachers. Universal  Journal  of Educational Research, 7 (12), 35-41. https://doi.org.10.13189/ujer.2019.071905
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data Analysis, A Methods  Sourcebook,  Edition  3. USA:  Sage  Publications.  Terjemahan  Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nanggala,  A.  (2021).  Analisis  Konsep Service  Learning dalam  Perspektif  Pendidikan Kewarganegaraan. PKn Progresif, 16 (1), 1-14.
Nanggala,  A.  (2023).  Model  Pembudayaan  Pancasila  Berbasis  Kolaborasi  Pentahelix untuk  Membangun  Generasi  Muda  Indonesia  yang  Pancasilais. Pancasila:
Jurnal Keindonesiaan, 3 (2), 160–178. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166 Nanggala,  A.,  &  Suryadi,  K.  (2020).  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan. Jurnal  Global  Citizen,  9 (2), 10-23.https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545
Nanggala,  A.,  &  Suryadi,  K.  (2022).  Realisasi  Citizenship  Education  melalui  Kampus Merdeka. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  7 (1),  68-76. http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p68-76
Silfiana,  L.,  &  Samsuri.  (2019).  Keterlibatan  Warga  Negara  Muda  dalam  Gerakan Kewarganegaraan  Ekologis  untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan Berwawasan  Lingkungan.  Jurnal  Studi  Pemuda,  8(2),  127-139. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48180
Trevisan, F. (2020). “Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be  Sane?”  Social  Media,  Disability, Mental  Health,  and  Political  Marginality. Social Media + Society, 6 (1). https://doi.org/10.1177/2056305120913909 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Voulgarides, C. K. (2021). Politics of Empowerment: Disability Rights and the Cycle of American  Policy  Reform. Contemporary  Sociology,  50 (1),  82–83. https://doi.org/10.1177/0094306120976390ee
Walker,  R.,  &  Barcham,  M.  (2010).  Indigenous-Inclusive  Citizenship:  The  City  and Social  Housing  in  Canada,  New  Zealand,  and  Australia. Environment  and Planning A: Economy and Space, 42 (2), 314-331. https://doi.org/10.1068/a41314 Winataputra,  U.  S.  (2016).  Posisi  Akademik  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  dan Muatan/Mata  Pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. J urnal Moral Kemasyarakatan, 1 (1),
15-36. doi: https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184