## IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN  DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Sahri Muharam 1 dan Emilia Emharis 2
1 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia muharamsahri21@gmail.com
2 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia harisyuspalira@yahoo.com

## Abstrak
Berdasarkan  konsepsi  pemerintahan  daerah  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pada Pasal 18 menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan  pemerintahannya  ditetapkan  dengan  Undang-undang”.  Sedangkan  pemerintahan  desa tertuang  dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  adalah  merupakan  subsistem  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  nasional,  sehingga  Desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya,  hal  ini  bermakna  bahwa  pemerintahan  desa  mendapat perhatian  serius  dalam  membina  masyarakat  Desa.  Desa  yang  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menaatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada  di  daerah  Kabupaten.Desa  pulau  padang  telah  melaksakan  pembangunan  jalan  maupun pengadaan ATK untuk memudakan masyarakat  mengurus Aministrasi.minim angaran pembangunan berdampak langsung kepada masyarakat.
Kata kunci: tekat, pembangunan, implementasi.

## Abstract
Based on the conception of regional government as stated in the 1945 Constitution in Article 18 states that  "The  division  of  Indonesian  territory  over  large  and  small  areas  with  the  form  of  government structure  is  established  by  law".  While  the  village  administration  is  contained  in  Law  no.  23  Year 2014  is  a  subsystem  in  the  system  of  national  governance,  so  that  the  Village  has  the  authority  to regulate and manage the interests of the community, it means that the village government gets serious attention in fostering the village community. The village which is a unit of law community which has the  authority  to  observe  and  manage  the  interests  of  the  community  based  on  the  origin  and  local customs that  are  recognized  in  the  national  government  system  and  are in the  area  of  the  Regency. The island of Padang has implemented the road construction and the procurement of ATK to enslave the  community  take  care  of  Aministrasi.minim  development  of  development  directly  affects  the community.
Keywords: sticky, development, implementation.

## PENDAHULUAN
Kehadiran  Undang-undang  nomor  23  Tahun  2014  sebagai  batu  penjuru penyelenggaraan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  telah  membawa  berbagai  perubahan- perubahan.terhadap  tatanan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Undang-undang    pada dasarnya pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah bukan pelinpahan wewenang kepada pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di  daerah selain  peran eksekutif dan legislatif daerah harus pula mengikut sertakan peran masyarakat termasuk swasta.  Titik berat    pemberian   otonomi  kepada   daerah   adalah   pemberdayaan   dan meningkatkan kesejahteraan masayarakat bukan untuk pemberdayaan masyarakat.
Perangkat  daerah  berdasarkan  undang-undang  no  23  Tahun  2014  dan  peraturan pemerintah  nomor  47  tahun  2015  adalah  organisasi/lembaga  pada  pemerintah  yang  terdiri atas  sekretaris  daerah  dinas    daerah,  lembaga  teknis  daerah,  Kecamatan,  Kelurahan/Desa sesuai  dengan kebutuhan daerah. Agar supaya perangkat daerah tersebut dapat menjalankan tugas  pokok  dan  fungsi  serta  kewenangan  yang  dimilikinya  secara  epektif  maka  setiap perangkat      daerah  harus  dipasilitasi  minimal  dengan  dengan  unsur  3P  (pembiayaan, personel dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya masing-masing).
Pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  adalah  upaya  yang  dilakukan pemerintah  daerah  dan  atau  gubernur  selaku  wakil  pemerintah  didaerah  untuk  mewujudkan tercapainya  otonomi  Daerah.  Dalam  rangka  pembinaan  oleh  pemerintah,  Menteri  dan Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  non  Departemen’  melakukan  Pembinaan  sesuai  dengan Fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  yang  dikoordinasikan  oleh  menteri  dalam  negeri untuk  pembinaan  pengawasan  Provinsi  serta  oleh  Gubernur  Untuk  Pembinaan  dan pengawasan  kabupaten/kota  begitu  pula  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pemerintahan  Desa  maka  kabupaten  selaku  pemerintahan  tinggi  yang  melakukan penyelenggaraan  atas  pemerintahan  Desa.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa Bupati/walikota  dapat  melimpahkan  kepada  Camat.  Dengan  demikian  Camat  selaku perangkat daerah Kabupaten berhak menyeelnggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan  Desa  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  tentang pembinaan  diatas  tadi.  Pembinaan  dan  pengawasan  Camat  atas  penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah Proses kegitan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

## berlaku.
Sejak  diberlakukannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999 sebelum  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-undang  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  masyarakat  daerah  khususnya  masyarakat  Desa telah menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi desa. Kehadiran otonomi daerah bagi  setiap  warga  di  Desa  memberikan  dinamika  dan  nuansa  baru  dalam  proses penyelenggara  pemerintahan  Desa.  Sebab  masyarakat  Desa  sangat  sadar  bahwa  keberadaan institusi  demokrasi  desa  selama  ini  berada  dalam  posisi  yang  sangat  tidak  kondusif/efektif dalam mendorong penegakan demokrasi pada pemerintahan Desa.
Konsekuensi  implementasi  otonomi  Desa,  merupakan  salah  satu  perubahan  yang fundamental  adalah  Terjadinya  pergeseran  struktur  pemeritahan  pada  pemerintahan  Desa yang  jauh  berbeda  dibanding  sebelumnya.  Angin  segar  yang  dibawa  arus  oleh  reformasi adalah  lahirnya  kelembagaan  pemerintah  ditingkat  lokal/bawah  (Desa)  yang  diharapkan mampu  memberikan  dinamika  dan  nuansa  pemerintahan  yang  lebih  Demokratis,  Otonom, Independen dan sekaligus Prospektif dalam pengembangan demokrasi ditingkat Desa. Seiring diberlakukannya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014,  adanya  dampak  khusus  yang  terlihat dalam  proses  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  jauh  lebih  berdaya  guna  dan  dapat menegakkan  prinsif-prinsif  demokrasi  adalah  hadirnya  dan  dibentuknya  Pemerintah  Desa sebagai lembaga parlemen (legislatif) pada Pemerintahan Desa.
Kedudukan Desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan unit Pemerintah terendah dan merupakan kesatuan dasar Negara. Dalam hal ini Desa :
a.Berhak  dan  berkewajiban  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  menurut  adat kebiasaan setempat, peraturan negara, dan atau peraturan daerah yang berlaku.
b.Desa wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
c.Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  Kepala  Desa  memperoleh  sumbangan  atau bantuan.Desa  Pulau  Padang  dalam  menjalan  roda  pemrintahan  harus  didukung  sarana danprasarana  yang  memadai  untuk  itu  dukungan  dari  Pemerintah  yang  diatasnya  sangat dibutukan,Dalam  kenyataan  minim  dukungan  dari    pemerintah  dapat  dilihat  dari  anggara yang ada.
Tabel 1 Jenis Kegiatan No Jenis Kegiatan Sumber Dana 1 Semenisasi APBN
2 ATK APBD
Sumber kepala Desa Pulau Padang
Dana APBN Rp304.419.000 Dana APBD Rp 60.000.000
Pada tabel diatas dapat  dilihat bahwa dana sumber Desa pada tahun 2015  digunakan dalam  pememuham  kebutuhan  semenisasi  desa  dan  ATK  telah  di  laksanakan.  Namun  yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah dinilai bahwa kurangnya perhatian  pemerintah  daerah  kabupaten  kuantan  singing  dan  pemerintahan  provinsi  Riau dalam bidang pembangunan Desa.
Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingipada umumnya dan Desa Pulau Padang  pada  khususnya  untuk  lebih  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  fisik  Desa dalam  menciptakan  dan  mengelola  desa  secara  maskimal.  Dari  dasar  pemikiran  dan  gejala yang  ditemukan  diatas, peneliti  berkeinginan  untuk  mengadakan  penelitian  yang  berjudul  “ Implementasi  Program  Pembangunan  Desa  Pulau  Padang  Kecamatan  Singingi  Kabupaten Kuantan Singingi”.

## MASALAH
Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah Kabupaten.
Pembangunan Desa yang dilakukan merupakan suatu proses kegiatan masyarakat dan pemerintah  yang  sama-sama  berpartisipasi  aktif  dan  dikelola  oleh  tingkat  Desa,  proses pembangunan  yang  merupakan  suatu  proses  yang  berjalan  tanpa  upaya  yang  disadari  dan disengaja.  Namun  dalam  pelaksanaan  pembangunan  Desa  dan  pemerintahan    dinilai  belum berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pulau Padang masih belum maksimal karena perhatian pemerintahan daerah kurang, dilihat dari minimnya anggaran pembangunan yang di dapat.  Sehingga  dari  permasalahan  tersebut  diangkat  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Program Pembangunan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi“

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pemerintahan
Pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  badan  atau  lembaga-lembaga  para  penguasa sebagai  pejabat  pemerintah  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pelaksanaan kegiatan  pemerintah  tersebut  diharapkan  menaati  seluruh  ketentuan  hukum  dalam  batas wilayah  negara,  baik  oleh  setiap  warga  negara  secara  perseorangan  maupun  secara  kolektif oleh setiap komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Apabila  ditinjau  dari  defenisi  pemerintah,  maka  pemerintah  berasal  dari  kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak  yang  terkandung,  kedua  pihak  tersebut  saling  memiliki  hubungan,  pihak  yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
Sedangkan  konsep  ilmu  pemerintahan  menurut  H.A.Brasz  mengemukakan  bahwa ilmu  pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  tentang  cara  bagaimana lembaga  pemerintahan  umum  itu  disusun  dan  difungsikan  baik  secara  ke  dalam  maupun keluar terhadap warganya.
Pemerintah  adalah  segala  kegiatan  yang  terorganisir  yang  bersumber  kepada kedaulatan  dan  kemerdekaan,  berlandaskan  dasar  negara.  Rakyat,  penduduk  dan  wilayah suatu  negara  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  negara  berdasarkan  konsep  dasar  negara. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian, atau alokasi (Budiardjo, 2003)
Adapun  tugas-tugas  pokok  pemerintahan  adalah  menjamin  keamanan  negara  dari segala  kemungkinan  serangan  dari  luar,  dan  menjaga  agar  tidak  terjadi  pemberontakan  dari dalam  yang  dapat  menggulingkan  pemerintah  yang  sah  atau  mengancam  integritas  negara melalui cara-cara kekerasan.
1. Memelihara  ketertiban  dengan  mencegah  terjadinya  gontok-gontokan  diantara warga  masyarakat  ,  menjamin  agar  perubahan  apapun  yang  terjadi  didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
2. Menjamin diterapkannya perlakukan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
3. Melakukan  pekerjaan  umum  dan  memberi  pelayanan  dalam  bidang-bidang  yang tidak  mungkin  dikerjakan  oleh  lembaga  non  -pemerintah,  atau  yang  akan  lebih
baik.
4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
5. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
6. Menerapkan  kebijakan  untuk  pemeliharaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup.
Dalam  kehidupan  masyarakat,  tidak  semua  masyarakat  dapat  ikut  serta dalammengurusdanmemenuhikebutuhan-kebutuhanbersama.Sehinggaberdasarkan hasil musyawarah  secara  bersama-sama,  masyarakat  memilih  salah  seorang  dari  mereka  dan dengan kepercayaan penuh diberikanlah kewenangan kepadanya (pemimpin) untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga negaranya. Hal ini tidak terlepas dari unsur terbentuknya sebuah  negara,  diantaranya  ;  adanya  rakyat  (masyarakat)  tertentu,  adanya  daerah  (wilayah) tertentu,  adanya  pemerintahan  yang  berdaulat  dan  mendapat  pengakuan  dari  dunia internasional (Mahfud MD, 2001).
Rakyat  merupakan  syarat  mutlak  unsur  suatu  negara,  maka  dalam  kehidupan bermasyarakat  diatur  oleh  pihak  yang  berwenang  dan  memegang  kekuasaan,  pihak  yang berwenang  tersebut  sering  disebut  dengan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah.
Pemerintah  adalah  segala  kegiatan  yang  terorganisir  yang  bersumber  kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu  negara  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  negara  berdasarkan  konsep  dasar  negara tersebut.  Selanjutnya  konsep-konsep  tercapainya  negara  dalam  ilmu  politik  adalah  negara ( state ), kekuasaan (power), pengambilan keputusan ( Decisionmaking ), kebijaksanaan ( policy , beleid) dan pembagian ( Distribution ), atau alokasi ( Allocation ).
Dengan  demikian  Negara  merupakan  alat  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk mengatur  hubungan-hubungan  manusia  dalam  masyarakat,  selain  itu  negara  dalam  suatu wilayah  juga  dapat  memaksakan  kekuasaannya  secara  sahterhadap  golongan  kekuasaan dengan  menetapkan  tujuan-tujuan  dari  kehidupan  bersama.  Negara  sebagai  organisasi  akan membawa  kearah  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  penguasanya.  Pencapaian  tujuan dilakukanlah  pengendalian  oleh  pemerintah  berdasarkan  hukum,  termasuk  peraturan pemerintah daerah (Perda) beserta alat-alat perlengkapan pemerintahan lainnya (Situmorang, 1993; 7).

## Konsep Pembangunan
Selanjutnya dapat dilihat pengertian pembangunan. Dimana ada banyak pendapat para pakar  ketenagakerjaan  tentang  pengertian  pembangunan,  namun  meskipun  dengan  redaksi yang  berbeda,  pada  umumnya  kesemua  pendapat  para  ahli  tersebut  mengandung  kesamaan pengertian, yaitu pembangunan merupakan proses perubahan kedala yang lebih baik.
Pembangunan  adalah  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan  perubahan yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara,  pemerintah,  menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
Konsep pembangunan sekurang-kurangnya dapat mengandung empat arti yaitu :
1. Pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majemuk.
2. Sebagai  kata  sifat  pembangunan  adalah  kondisi  yang  lebih  baik  darikeadaan sebelumnya.
3.  Sebagai  kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasildari suatu kegiatan.
4.  Pembangunan  sebagai  kata  kerja  diartikan  sebagai  proses  kegiatan yangberlangsung dalam jangka waktu panjang dan terus menerus.
Lebih jauh Sondang P. Siagian (2003) mengemukakan bahwa   salah satu ide pokok yang  menjadi  dasar  pembangunan  yaitu  :  “  pembangunan  diharapkan  bermuara  pada  suatu titik  akhir  tertentu  seperti  masalah  keadilan  sosial,  kemakmuran  yang  merata,  kesejahteraan material, mental spritual dan sebagainya. Sehingga dapat dilihat bahwa kondisi pembangunan yang  baik  adalah  melihat  pembangunan  yang  menyertakan  kerjasama  dengan  pelaksanaan rencana yang matang dan akurat, pelaksanaan yang disesuaikan dengan reneana serta adanya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Di  dalam  mempermudah  penulis  dalam  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini,  metode  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  survey.  Pengertian  survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survei secara komplik adalah “ penelitian yang mengambil  sampel  dari  satu  populasi  dengan  menggunakan  quessioner  sebagai  alat pengumpulan  yang  pokok.  Dan  penelitian  survei  ini  akan  menuntun  sipeneliti  dalam
membuat daftar pertanyaan berupa quessioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Padang pelaksanaan pembangunan desa dan pengembangan desa belum berjalan dengan baik.
Adapun alasan dipilihnya desa ini sebagai lokasi penelitian, karena dilihat dari perkembangan masyarakatnya yang cukup berkembang dengan baik dalam biografi (kependudukan), sosial, ekonomi,  pendidikan  dan  pembangunan  desa  yang  membutuhkan  pembenahan  yang  sesuai dengan aspirasimasyarakat.

## Populasi Dan Sampel
Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah semua pihak yang dapat menilai Pelaksanaan Strategi Pembangunan Desa dari aparatur pemerintahan yaitu Kepala Desa, dan aparatur seperangkat Desa serta ditambah dengan unit masyarakat Desa.
Selanjutnya untuk mempermudah dalam pengelolaan data penelitian ini, maka populasi yang dijadikan  sebagai  responden.  Adapun  sampel  yang  diambil  dari  aparatur  pemerintahan. Dalam  hal  penetapan  sampel  untuk  aparat  pemerintahan  ini  menggunakan  metode  sensus dengan pengertian bahwa seluruh populasi dijadikan responden.

## Teknik Penarikan Sampel
Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif  cukup  banyak,  maka  untuk  memerlukan  data  yang  dibutuhkan,  diambil  beberapa sampel  dari  setiap  unsur  populasi  yang  dirasa  memungkinkan  untuk  mewakili  setiap kelompok.  Sehingga  tekhnik  penarikan  sampel  yang  digunakan  yaitu  tekhnik  penarikan dengan “ porposive sampling”.

## Data Dan Sumber Data

## 1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari responden berupa :
a) Data  tentang  Pelaksanaan  Strategi  Pembangunan  Desa  Pulau  Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
b) Data  tentang  hambatan  Pelaksanaan  Strategi  Pembangunan  Desa  Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Skunder
Data  skunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  instansi    pemerintah  yang  ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu:
a) Keadaan geografis danpenduduk.
b) Keadaan sosial ekonomi masyarakat
c) Tingkat pendidikan masyarakat
d) Keadaan sarana dan prasarana
e) Tugas dan fungsi pemerintahan Desa
f) Struktur organisasi pemerintah Desa

## Teknik Pengumpulan Data
1.  Wawancara  ,  yaitu  melakukan  dialog  /  percakapan    (tanya  jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden.
2.  Observasi  ,  yaitu      untuk      melengkapi      data  yang  diperlukan,  makadibutuhkan langsung  kelapangan  untuk  melihat  secara  langsung  upaya  pemerintah  dalam menggali potensi kepenghuluan.
3.  Quesionere,  yaitu      untuk      melengkapi      data  yang  diperlukan,  makadibutuhkan menyusun daftar pertanyaan beserta jawabannya yang diberikan kepada responden sebagai sampel terpilih

## Analysis Data Dan Penarikan Kesimpulan
Setelah  data  diperoleh,  baik  berupa  data  primer  maupun  data  sekunder,kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan permasalahan pokok yang diteliti, penulis sajikan dalam bentuk  kalimat  secara  sistematis  berdasarkan  hasil  analisis  dari  ketentuan  hukum  atau pendapat para ahli.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara induktif yaitu, penarikan  kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang bersifat  umum.  Adapun  yang dimaksud dengan  hal-hal  yang bersifat khusus  adalah, khusus mengenai  data-data  tentang  Pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Pulau  Padang  Kecamatan Singingi  Kabupaten  Kuantan  Singingi  kemudian  dihubungkan  dengan  Pelaksanaan Pembangunan wisata.

## PEMBAHASAN

## Gambran Umum Lokasi Penelitan
Pada  ummnya  iklim  diwilayah  Desa  Pulau  Padang  dikenal  dengan  dua  musim  yaitu musim hujan dan musim kemarau, musim penghujan biasanya terjadi dalam bulan September sampai  bulan  Maret,  sedangkan  musim  kemarau  terjadi  pada  bulan  April  sampai  bulan Agustus. Pada musim kemarau sering terjadi kekeringan, dimana sulit ntuk mendapatkan air bersih  dari  sumur  penduduk,  maka  untuk  mendapatkan  air  bersih  penduduk  harus memanfaatkan  air  sungai  Singingi  untuk  mandi  dan  mencuci.  Sedangkan  musim  kemarau terjadi pada bulan April sampai Agustus dengan temperatur sedang.

## Keadaan Penduduk
Penduduk  Desa  Pulau  Padang  mayoritas  beragama  Islam.  Berdasarkan  data  yang diperoleh di lokasi penelitian jumlah penduduk Desa  Pulau Padang adalah  1133 jiwa, yang perlu  juga  diketahui  keadaan  jumlah  penduduk  yang  ada  ini  sudah  merupakan  campuran antara suku-suku yang ada di Desa Pulau Padang tersebut.
Ditinjau  dari  segi  mata  pencaharian  penduduk  dimana  kehidupan  awalmasyarakat dengan kondisi alam yang lebih banyak mencari nafkah dari sektorpertanian dan nelayan. Di Desa  Buluh    Pulau  Padang  masyarakat  juga  bekerja  sebagai  pemotong  karet,petani  sawit, dagang dan Iain-lain.

## Tugas Dan Fungsi Kepala Desa
Diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  tahun      1999    tentang Pedoman  Umum   Pengaturan  Mengenai   Desa menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa  adalah :
a.  Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.
b.  Membina kehidupan masyarakat Desa.
c.  Membina perekonomian Desa.
d.  Mendamaikan perselisihan masyarkat Desa..
e.  Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
f.  Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
g.  Mengajukan  rancangan peraturan Desa dan bersama  BPD/BPM menetapkan sebagai peraturan Desa.
h.  Menjaga  kelestarian  adat  istiadat  yang  hidup  dan  berkembang  diDesa/marga
yangbersangkutan.

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin  dalam penyelenggaraan Pemerintah  Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.

## TUGAS PERANGKAT DESA
Perangkat  Desa  bertugas  membantu  Kepala  Desa  terdiri  dari  unusur  -  unsur  yang masing-masing bertugas sebagai berikut:
a.  unsur staf memberikan pelayanan administrasi.
b.  unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan
c.  unsur  wilayah  membantu  Kepala  Desa  diwilayah  bagian  Desa  yang  disebut  Kepala Dusun.
Hasil penelitian bahwa pembangunan di Desa pulau padang bejalan  baik akan Tetapi pemiliharaan  baik  fisik  maupun  sarana  dan  prasana  tidak  dijaga  dengan  baik  sehinga bangunan  ada  cepat  rusak,untuk  itu  semua  kompenan  baik  kepala  desa  beserta  perankatnya maupun BPD dan anggota serta masyarakat secara umum ikut menjaga dan memeliharanya, Minim anggaran baik dari angaran desa,kabupaten,propinsi,maupun pusat sangat berdampak lansung  kepada  masyrakat,akses  jembatan  dan  jalan  sangat  dibutukan  oleh  masyarat  untuk membawa  hasil  panen  baik  kelapa  sawit  maupun  karet  beku  masyarakat  sanngat  kesulitan dan  butu  biaya  tinggi  untuk  membawa  ke  toke  atau  pengepul,diharapkan  kedepan  nya  baik pemrintahan  kabupaten,  pemeritahan  propinsi  dan  pemeritan  pusat    mendengar  aspirasi masyarakat  desa pulau padang khusus dan  rakyat  Indonesia secara umum sehingga tercapai rakyat yang sejahtera.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yang  mengangkat  judul  Implementasi Program Pembangunan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan  mengenai  Pelaksanaan  Standart  Pelayanan  Publik  Berdasarkan  Pasal  21  Undang  – Undang No 23 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pulau sebagai berikut:
1.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  Pulau  Padang  dinilai  telah  berjalan  dengan baik,  hal  ini  dapat  diliaht  dari  pelaksanaan  pembangunan  dan  semenisasii  desa  yang dinilai  dari  upaya  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  sarana  prasarana  dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2.  Dalam rangka Pelaksanaan Standart Pelayanan Publik Berdasarkan Pasal 21 Undang – Undang  No  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  Di  Desa  Pulau  Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
3.  Standart Pelayanan Publik berdasarkan Undang – undang  No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan  Publik  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  21  indikator  sistem. Sistem  /  Mekanisme  /  Prosedur,  Jangka  /  Waktu  Penyelesaian,  Biaya  /  Tarif  dan Pelaksana yang terlaksana.
4.  Untuk  jangka  waktu  penyelesaian  dilapangan  masih  banyak  kendala  –  kendala terutama  masalah  waktu  penyelesaian  mencapai  lebih  dari  waktu  yang  ditetapkan. Waktu yang ditentukan tidak cukup untuk melakukan penelitian.
5.  Untuk  pelaksanaan  dimana  telah  dilakukan  pendidikan,  Pelatihan  dan  etika  pegawai berjalan  dengan  baik.  Namun  untuk  pendidikan  dan  pelatihan  masih  kurang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo. Miriam. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
MD, Mahfud. (2001). Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Situmorang,  Victor.  (1993). Perdamaian  dan  Perwasitan  Dalam  Hukum  Acara  Perdata. Jakarta: Rineka Cipta.
Siagian,  Sondang  P.  (2003). Administrasi pembangunan:  konsep,  dimensi,  dan  strateginya . Bumi Aksara.
Peraturan dan Perundang-udangan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa