__________________________________________________________________________________

## Tinjauan Hukum Humaniter Internasional dalam Operasi Enduring Freedom Amerika Serikat ke Afghanistan dan Peran International Criminal Court (ICC)

## Reno Ismadi, Awatar Bayu Putranto, Tiffany Setyo Pratiwi
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta – Indonesia Email: enhorio11@gmail.com Diserahkan: 2 April 2019 | Diterima: 24 April 2019

## Abstract
The  US  military  invasion  to  Afghanistan  took  place  when  the  War  on  Terror  declared  by  the United States after the incident in September, 2001 at World Trade Center. One of the military operations in this invasion was called Enduring Freedom. This research will discuss the violations committed by America in the invasion of Afghanistan, particularly during the Enduring Freedom operation, which it was reviewed through Geneva Law and The Rome Statute. The author using literature studies with qualitative methods. The author found that the violations of the Geneva Conventions of 1949 and The Rome Statute Article 8 and 11 were carried out by America during the  deliberate  Enduring  Freedom  Operation.  The  violation  was  proven  but  the  International Criminal Court (ICC) did nothing.
Keywords : United States of America, Afghanistan, Geneva Law, Rome Statute, War, Crimes.

## Abstrak
Invasi militer Amerika Serikat ke Afghanistan terjadi pasca War on Terror yang di deklarasikan Amerika Serikat setelah kejadian di World Trade Center September Tahun 2001. Salah satu operasi militer  dalam  invasi  ini  disebut  Enduring  Freedom.  Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  pada  invasi  Afghanistan  pada  saat  operasi Enduring Freedom yang ditinjau melalui Hukum Jenewa dan Statuta Roma. Penulis menggunakan studi  kepustakaan  dengan  metode  kualitatif.  Penulis  menemukan  bahwa  pelanggaran  terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma Pasal 8 dan 11 dilakukan oleh Amerika Serikat selama Operasi Enduring Freedom secara sengaja dilakukan. Pelanggaran tersebut sudah terbukti namun Pengadilan Kejahatan Internasional tidak berbuat apa-apa.
Kata Kunci: Amerika Serikat, Afganistan, Hukum Jenewa, Statuta Ro ma , Kejahatan, Perang.

## PENDAHULUAN
Perhatian warga Amerika Serikat masih  tertuju  pada  serangan  yang terjadi  di World  Trade  Center (WTC) , pesawat American Airlines jenis Boeing 757 berputar mengelilingi Washington DC  sebelum  akhirnya  menabrakkan diri ke sisi barat markas Pentagon pada pukul  09:45  waktu  Amerika  Serikat.
Serangan  ketiga  ini  terjadi  satu  jam setelah  serangan  pertama  yang kemudian  menyebabkan  125  personil militer  Amerika  Serikat  tewas. Kemudian  15  menit  setelah  serangan ke  Pentagon,  gedung  WTC yang sebelumnya  ditabrak  menjadi  runtuh. Sedangkan  pesawat  keempat  yang
__________________________________________________________________________________

## sebelumnya  dibajak  yaitu
United Airlines menabrakkan diri, menyebabkan  44  orang  dinyatakan tewas.  Atas  peristiwa  tersebut,  total ada  2.996  orang  terbunuh.  WTC menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak  sebesar  2.763  orang  yang diantaranya 343 pemadam kebaran dan paramedis,  23  polisi,  dan  37  petugas evakuasi.  Korban  di  Pentagon mencapai  angka  189  orang  termasuk 64 penumpang pesawat (Widyaningrum,  2018).  Inilah  awal penyebab  kisah  tragis  di  tanah Afghanistan bermula.
Pada  7  Oktober  2001,  sebulan setelah serangan, Presiden Bush resmi menjadikan Afghanistan sebagai medan tempur antara Amerika Serikat dengan  kelompok  ekstrimis  Taliban dan  Al-Qaeda.  Amerika  Serikat  dan negara  barat  berupaya  menjadikan terorisme  sebagai  bentuk  ancaman baru  terhadap  demokrasi.  “E ither  you are  with  us  or  you  are  with  the  terrorism ” merupakan  penggalan  pidato  George Bush yang membuat negara-negara di dunia menjadi dilematik karena harus menentukan posisi mereka. Pihak yang sejalan  dengan  Amerika  Serikat  akan disebut  sebagai  teman  dan  yang menolak akan disebut sebagai musuh. Jika menolak, maka siap dicap sebagai anti  demokrasi  dan  poros  kejahatan ( the  axis  of  evil ).  Hal  ini  menunjukkan betapa  kuatnya  hegemoni  Amerika Serikat  di  dunia  hingga  dapat
mengakomodir  banyak  negara    untuk mengganggap terorisme sebagai musuh bersama. Namun dampak dari hegemoni  Amerika  Serikat  terhadap isu  terorisme  memunculkan  bias definisi terorisme. Untuk dapat disebut sebagai teroris dan bukan teroris harus sesuai  dengan  kriteria  yang  dibuat Amerika Serikat (Bhaskara, 2018).
Dalam  pidatonya  juga,  Bush (2002)  merincikan  tentang  tiga  tugas untuk  melindungi  Amerika  Serikat dengan menyatakan:
“ We  wil  defend  the  peace  by  fighting terrorist and tyrants. We wil preserve the  peace  by  building  good  relations among  the  great  powers.  We  will extend  the  peace  by  encouraging  free and open societies on every continent” (Bush, 2002).
Kalimat yang  diucapkan  oleh  George Bush  tersebut  bertentangan  dengan apa  yang  sebelumnya  dicita-citakan oleh  Bill  Clinton  pada  1998  yang mendorong  peningkatan  ekonomi melalui  promosi  demokrasi  dan  hak asasi  manusia  di  luar  negeri. Pernyataan Bush menggambarkan cara apa  yang  akan  digunakan  nantinya untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  dan bisa dilihat bahwa ucapannya berakhir dengan invasi Amerika Serikat Serikat ke  Afghanistan  yang  biasa  dikenal sebagai War  on  Terror dan  operasi Enduring Freedom (Kattelman, 2014, p.
12).
__________________________________________________________________________________
Rencana  utama  dari  operasi  ini adalah  menggunakan  persenjataan udara  dengan  presisi  tinggi  ditambah lagi  dibantu  dengan  bantuan  pasukan darat  khusus  Amerika  Serikat  yaitu Special Operation Forces (SOF). Serangan pertama dari operasi ini dimulai pada 7 Oktober  2001  di  mana  Amerika Serikat memulai serangan pada malam hari.  Dari  serangan  ini  beberapa markas  dan  faasilitas  Taliban  berhasil dilumpuhkan (Lambeth, 2005). Namun semakin jauh operasi tersebut berjalan,  banyak  pelanggaran  perang yang  melibatkan  tentara  Amerika Serikat, mulai dari serangan, pembunuhan, dan pengeboman terhadap kelompok sipil.
Sejumlah pelanggaran ini menjadi penting  untuk  diteliti  berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional. Tulisan ini fokus pada 2 hal  penting.  Pertama,  penerapan Hukum  Jenewa  dan  Statuta  Roma terkait  kasus  kejahatan  perang  pada operasi Enduring  Freedom tahun  2001- 2003.  Kedua,  menganalisis  peran lembaga  pengadilan  internasional (ICC)  untuk  membawa  Amerika Serikat ke meja persidangan. Selain itu, tulisan  ini  juga  akan  membandingkan bentuk  kejahatan  perang  yang  terjadi dalam peristiwa Nanking.

## KERANGKA ANALISIS Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War
Konvensi  atau  Hukum  Jenewa mengalami  beberapa  kali  perubahan yaitu  pada  1906,  1929,  1949,  dan protokol  tambahan  1977.  Tulisan  ini akan fokus pada konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari empat poin. Pertama, Konvensi  Jenewa  untuk  perbaikan keadaan  bagi  yang  Luka  dan  Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat ( Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field ). Kedua, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata    yang  Luka,  Sakit  dan Korban  Karam  di  Laut  ( Geneva Convention  for  the  Amelioration  of  the Condition  of  the  Wounded,  Sick  and Shipwrecked  Members  or  Armed  Forces  at Sea ).  Ketiga,  Konvensi  Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang ( Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War ). Keempat, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang ( Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War ).
Konvensi 1949 tersebut kemudian  dikenal  dengan  nama Hukum  Jenewa  (Kusumaatmadja, 2011).  Hukum  Jenewa  dan  juga Hukum  Den  Haag  disebut  sebagai Hukum  Humaniter  yang  istilah lamanya  adalah  Hukum  Perang.
__________________________________________________________________________________
Hukum  Humaniter  bersifat  mengikat bagi  negara  yang  telah  meratifikasi termasuk  di  dalamnya  individu- individu  angkatan  bersenjata,  kepala negara,  menteri  dan  pejabat-pejabat lainnya (Deliana, 2011, p. 259).

## Statuta Roma
Kejahatan perang menurut Hukum Jenewa dijelaskan pada pasal 8 ayat 2 (a): Pelanggaran berat terhadap Konvensi  Jenewa  tertanggal  12 Agustus  1949,  yaitu  masing-masing dari  perbuatan  berikut  ini  terhadap orang-orang  atau  hak  milik  yang dilindungi  berdasarkan  ketentuan Konvensi  Jenewa  yang  diantaranya (Nasution, 2006, 674); (i) pembunuhan yang  dilakukan  dengan  sadar;  (ii) penyiksaan  atau  perlakuan  tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis; (iii) secara sadar menyebabkan  penderitaan  berat,  atau luka  serius  terhadap  badan  atau kesehatan;  (iv)  perusakan  meluas  dan perampasan  hak  milik,  yang  tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan  secara  tidak  sah  dan  tanpa alasan; (v) memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk  berdinas  dalam  pasukan  dari suatu  Angkatan  Perang  lawan;  (vi) secara  sadar  merampas  hak-hak seorang  tawanan  perang  atau  orang lain  yang  dilindungi  atas  pengadilan yang jujur dan adil; (vii) deportasi tidak
sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah; (viii) menahan sandera.
Pasal  8  ayat  (b)  pelanggaran serius  lain  terhadap  hukum  dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa  bersenjata  internasional, dalam  rangka  hukum  internasional yang  ditetapkan,  yaitu  salah  satu perbuatan-perbuatan berikut: (i) Secara  sengaja  melancarkan  serangan terhadap  sekelompok  penduduk  sipil atau  terhadap  setiap  orang  sipil  yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian  itu;  (ii)  Secara  sengaja melakukan  serangan  terhadap  objek- objek  sipil,  yaitu  objek  yang  bukan merupakan sasaran militer; (iii) Secara sengaja  melakukan  serangan  terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan  yang  terlibat  dalam  suatu bantuan  kemanusiaan  atau  misi penjaga  perdamaian  sesuai  dengan Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, sejauh  bahwa  mereka  berhak  atas perlindungan  yang  diberikan  kepada objek-objek  sipil  berdasarkan  hukum internasional mengenai sengketa bersenjata; (iv) Secara sengaja melancarkan  suatu  serangan  dengan mengetahui  bahwa  serangan  tersebut akan menyebabkan kerugian insidential  terhadap  kehidupan  atau kerugian  terhadap  orang-orang  sipil atau  kerusakan  terhadap  objek-objek sipil  atau  kerusakan  yang  meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu
__________________________________________________________________________________
besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkrit dan langsung  dan  yang  dapat  diantisipasi; (v) Menyerang atau membom, dengan sarana  apapun,  kota-kota,  desa, perumahan  atau  gedung  yang  tidak dapat dipertahankan atau bukan objek militer.
Pasal  11  Yuridiksi Ratione Temporis menyatakan bahwa Pengadilan mempunyai yuridiksi hanya berkaitan  dengan  kejahatan  yang dilakukan  setelah  berlakunya  Statuta ini. Kalau suatu negara menjadi pihak dari statuta ini setelah statuta ini mulai berlaku, Pengadilan dapat melaksanakan  yuridiksinya  hanya berkenaan  dengan  kejahatan  yang dilakukan  setelah  diberlakukannya statuta  ini  untuk  negara  tersebut, kecuali  kalau  negara  tersebut  telah membuat  suatu  deklarasi  berdasarkan pasal 12 ayat 3, negara tersebut dapat, dengan  deklarasi  yang  disampaikan kepada Panitera, menerima pelaksanaan yuridiksi oleh  pengadilan berkenaan  dengan  kejahatan  yang dipersoalkan.  Negara  yang  menerima kerjasama  dengan  pengadilan  tanpa ditunda-tunda lagi atau pengecualian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelanggaran HAM dalam Operasi Enduring Freedom
Berdasarkan  data  yang  dirilis Human  Rights  Watch ditemukan beberapa  bukti  bahwa  operasi  militer
Enduring  Freedom telah  melanggar  hak asasi  manusia.  Beberapa  pelanggaran tersebut  dapat  dicontohkan  dengan adanya  penangkapan  yang  tanpa pandang bulu dengan kekuatan masif, adanya  korban  salah  tangkap,  dan penahanan  dengan  waktu  yang  lama tanpa  proses  pengadilan,  adanya penganiayaan  terhadap  tahanan  dan tindakan–tindakan  lain  yang  telah menimbulkan luka fisik hingga korban nyawa (HRW, 2004).

## Kasus Penangkapan Ahmed Khan
Salah  satu  bentuk  pelanggaran yang  terjadi  dalam  operasi  militer  ini adalah terjadinya penangkapan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan. Salah satu kasus nyata dari tindakan  ini  adalah  peristiwa  yang terjadi  pada  Ahmed  Khan  dan keluarganya pada akhir Juli 2002. Pada malam yang naas tersebut pasukan dari Amerika Serikat melakukan penggeledahan  terhadap  rumah  dari Ahmed  Khan  yang  terletak  pada distrik Zurmat provinsi Paktia, Ahmed Khan  dan  kedua  anaknya  yang berumur  17  dan  18  tahun  ditangkap oleh  pasukan  Amerika  Serikat  dan koalisinya. Aksi penangkapan ini juga memakan korban jiwa dan satu korban terluka,  satu  orang  petani  meninggal karena  luka  tembak  dari  prajurit Amerika Serikat dan satu orang wanita yang  bertempat  tinggal  dekat  dengan
__________________________________________________________________________________

## rumah dari Ahmed Khan juga terluka (HRW, 2004).
Human  Rights  Watch yang melakukan wawancara terhadap warga sekitar  yang  menyaksikan  aksi  dari pasukan Amerika Serikat dan menyatakan bahwa pada penangkapan Ahmed  Khan  ini.  Pasukan  Amerika Serikat  menggunakan  senjata  peledak dan  bahkan  menggunakan  kendaraan seperti  helikopter  yang  sempat menembakan  senapan  mesin.  Pada saat  serangan  itu  terjadi,  Ahmed  dan keluarganya  bersembunyi  di  bawah tempat tidur di kamar lantai kedua di rumahnya.  Ketika  serangan  dengan helikopter  telah  selesai,  pasukan  dari Amerika Serikat memasuki rumah dari Ahmed dengan menembak pintu dari rumah  tersebut,  beberapa  prajurit memasuki  rumah  tersebut  melalui jendela  yang  telah  pecah  karena serangan  dari  helikopter,  setelah  itu Ahmed  dan  keluarganya  ditodong dengan  senapan  mesin  dan  diminta untuk  mengangkat  tangan  mereka  ke udara dan berjalan ke halaman rumah mereka.
Setelah kasus ini mereda, Ahmed Khan dan kedua anaknya dipulangkan, Ahmed  menyatakan  pada Human Rights Watch bahwa pada saat serangan tersebut  terjadi  ada  beberapa  barang pribadi  dan  harta  kekayaan  dari Ahmed  yang  hilang,  barang–barang tersebut  disebut  oleh  Ahmed  seperti perhiasan  dan  harta  berharga  lainnya.
Penangkapan  keluarga  Ahmed  adalah salah  satu  kasus  yang  terungkap  dari data Human Rights Watch .

## Penahanan dan Prosekusi serta Kesalahan Penangkapan
Saksi bisu lain pelanggaran HAM adalah  Bagram,  sebuah  kota  di  utara Kabul,  Afghanistan,  tempat  rahasia sebagai penjara mereka yang ditangkap oleh pasukan militer Amerika Serikat. Diketahui  bahwa  beberapa  mantan tahanan  dari  Bagram  menyatakan bahwa  selain  adanya  kekerasan  fisik dan  perlakuan  tidak  manusiawi  dari penjaga dan pasukan di sana, tahanan juga  merasakan  adanya  trauma psikologis  yang  disebabkan  karena lamanya  waktu  mereka  menjadi tahanan  dan  terkadang  adanya prosekusi yang tidak adil, kedua hal di atas  menjadi  alasan  dari  beberapa tahanan  merasa  kehilangan  harapan dan putus asa.
Salah  satu  bentuk  perlakuan  di atas dapat kita teliti lebih jauh melalui banyaknya  kasus  yang  didapat  dari DFIP  atau detention  facility  in  Paswan . Salah  satu  kasusnya  di  mana  Ayaz pemuda berumur 15 tahun yang pergi ke  Afghanistan  untuk  mencari perkerjaan  di  sana,  Ayaz  berasal  dari Pakistan.  Pada  satu  hari  ketika  Ayaz sedang  bekerja  di  sebuah  restoran, pasukan  Amerika  Serikat  datang  dan menanyakan  informasi  tentang  Ayaz, tidak  berselang  lama  Ayaz  dibawa  ke
__________________________________________________________________________________
salah  satu  markas  militer  di  Provinsi Paktia,  Ayaz  memiliki  kecurigaan bahwa rekan kerjanya telah memberikan  informasi  palsu  kepada pasukan Amerika Serikat sebagai ganti uang. Setelah enam tahun mengahabiskan waktu sebagai tahanan di  sana  Ayaz  berhasil  kembali  ke Pakistan  pada  tahun  2011  melalui program repatriasi (Belhadi, 2009).
Selain  Ayaz  ada  pula  Malik seorang pedagang Irak juga mengkritik keras  sistem  yang  berlaku  di  sana. Malik  merupakan  exportir  beras  dari Irak  yang  pada  suatu  hari  ditangkap oleh  pasukan  Inggris  dan  diserahkan kepada pasukan Amerika Serikat. Pada masa tahanan Malik di Paswan hampir sama  seperti  tahanan  yang  lain  Mailk menjadi  korban  kekerasan  fisik.  Pada saat  persidangan  Malik  memberikan pernyataan  dengan  keadaan  yang cukup  parah  dengan  mata  yang membengkak, tulang rusuk yang patah, dan  mulut  yang  terluka.  Malik  juga merasa  putus  asa  karena  sebagai seorang tahanan ia ditangkap tanpa ada alasan  yang  jelas.  Malik  juga  pernah meminta pada biro yang akan mewakili sidangnya  untuk  memberikan  bukti asosiasinya  dengan  teroris  (Belhadi, 2009).
Selain  kedua  pria  di  atas,  Jibran seorang remaja dari Pakistan yang baru berumur 16 tahun juga dipenjarakan di Paswan  hingga  lima  tahun,  Jibran ditahan  pada  tahun  2004.  Jibran
ditangkap  oleh  Pasukan  Amerika Serikat  ketika  sedang  menemani temannya  yang  memiliki  kelainan mental,  untuk  mencari  tabib.  Setelah itu Jibran dijebloskan selama 40 hari ke dalam penjara di Kandahar, kemudian ia  ditransfer  ke  tempat  penahanan lainnya. Masa penahanan Jibran selama 5  tahun  tersebut  secara  perlahan membuat remaja itu mulai kehilangan harapan  untuk  kembali  ke  Pakistan. Pada  tahun  2009,  Jibran  dilepaskan dari  Paswan,  karena  otoritas  yang terkait tidak dapat mencari bukti yang mencukupi,  salah  satu  dari  Pasukan Amerika  Serikat  meminta  maaf  atas penangkapan  dan  penahanannya, namun  Jibran  masih  merasa  marah karena  lima  tahun  dari  kehidupannya telah hilang sebagai tahanan (Belhadi, 2009). Ayaz, Malik, dan Jibran adalah tiga  orang  yang  disiksa  tanpa  proses pengadilan,  bahkan  mereka  tidak bersalah  oleh  Amerika  Serikat  dalam operasi Enduring Freedom.

## Penegakan Hukum Jenewa dan Statuta Roma dalam Operasi Enduring Freedom
Pada  kasus  serangan  terhadap keluarga  Ahmed  Khan,  pasukan Amerika  Serikat  telah  melanggar Hukum  Jenewa  1949  pada  poin mengenai  perlindungan  orang  sipil  di waktu  perang  dan  melanggar  Statuta Roma  pasal  8  ayat  2  (a)  nomor  4 mengenai  perusakan  meluas  dan
__________________________________________________________________________________
perampasan  hak  milik,  yang  tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan  secara  tidak  sah  dan  tanpa alasan  serta pasal 8  ayat  (b)  nomor 1 dan  2  tentang  larangan  untuk menyerang  penduduk  sipil  dan  objek sipil. Sedangkan pada kasus kekerasan terhadap  anak-anak  di  provinsi Uruzgon,  pasukan  Amerika  Serikat telah melanggar Hukum Jenewa 1949 pada  poin  mengenai  perlindungan orang  sipil  di  waktu  perang  dan melanggar  pasal  8  ayat  (b)  Statuta Roma  nomor  1  tentang  larangan menyerang penduduk sipil.
Untuk kasus ketiga  yaitu pembunuhan  pasangan  dan  enam orang  anak  di  Koswen,  Amerika Serikat  telah  melanggar  Jenewa  1949 pada  poin  mengenai  perlindungan orang  sipil  di  waktu  perang  dan melanggar Statuta Roma pasal 8 ayat 2 (a)  nomor  1  mengenai  pembunuhan yang dilakukan dengan sadar dan pasal 8  ayat  (b)  nomor  1  dan  2  tentang larangan  untuk  menyerang  penduduk sipil  dan  objek  sipil  serta  nomor  4 secara  sengaja  melancarkan  suatu serangan  dengan  mengetahui  bahwa serangan  tersebut  akan  menyebabkan kerugian insidential terhadap kehidupan  atau  kerugian  terhadap orang-orang  sipil  atau  kerusakan terhadap  objek-objek  sipil  atau kerusakan  yang  meluas,  berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam  yang  jelas-jelas  terlalu  besar
dalam  kaitan  dengan  keunggulan militer keseluruhan secara konkrit dan langsung  dan  yang  dapat  diantisipasi. Nomor  5  tentang  menyerang  atau membom,  dengan  sarana  apapun, kota-kota,  desa,  perumahan  atau gedung yang tidak dapat dipertahankan  atau  bukan  objek militer. Selain itu Amerika Serikat juga memperlakukan tahanan dengan sangat  tidak  manusiawi,  seperti memberikan  makanan  yang  tidak layak,  kondisi  penjara  yang  tidak memadai sehingga waktu istirahat bagi tahanan  menjadi  sangat  minim  dan adanya  larangan  untuk  para  tahanan yang notabenenya merupakan pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadah.
Tindakan-tindakan  seperti  ini telah  jelas  melanggar  Konvensi  III Jenewa,  terlebih banyaknya bukti  dan kesaksian  dari  mantan  tahanan  juga memperkuat pandangan bahwa Amerika  Serikat  Serikat  tidak  secara sepenuhnya  menegakan  isi  dari konvensi Jenewa dalam operasi militer mereka.
Berdasarkan  pasal  11  Yuridiksi Ratione  Temporis, ketiga  kasus  di  atas seharusnya  dapat  diselesaikan  melalui International  Criminal  Court (ICC) karena  peristiwa  tersebut  terjadi setelah  Statuta  Roma  resmi  berlaku pada  1  Juli  2002.  Namun  kekuatan yuridiksi ICC patut dipersoalkan ketika yang dihadapi adalah negara yang tidak
__________________________________________________________________________________

## meratifikasi  Statuta  Roma  seperti Amerika Serikat.

## Ketidakberdayaan ICC pada Kasus Kejahatan Perang Operasi Enduring Freedom
ICC adalah institusi yudisial yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan pelanggaran  HAM.  ICC  merupakan lembaga yang bersifat permanen yang didirkan  berdasarkan  Statuta  Roma tahun 1998. Mulai berlaku pada 1 Juli 2002  dan  diratifikasi  oleh  60  negara. ICC  hanya  memiliki  wewenang  atas kejahatan-kejahatan serius yang menjadi  keprihatinan  masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yuridiksi  ICC  hanya  bisa  diterapkan kepada  negara  yang  meratifikasi Statuta  Roma  atau  kewarganegaraan pelaku  merupakan  warga  negara peserta  Statuta  Roma  (Sujatmoko, 2015, p. 50).
Pada  awalnya,  Amerika  Serikat merupakan  negara  yang  turut  serta meratifikasi  Statuta  Roma,  tepatnya pada  era  Bill  Clinton  tahun  1998. Keputusan  Clinton  tersebut  cukup banyak  ditentang  oleh  senat  dan bahkan beberapa senator dari partainya  sendiri.  Namun  Amerika Serikat  kemudian  menarik  diri  dari Statuta Roma pada saat George Bush memimpin (Casey, 2001, pp. 840-841). Amerika  Serikat  dalam  kasus  ini
memang  bukan  merupakan  negara yang  meratifikasi  Statuta  Roma. Namun  dalam  kasus  invasi  ke Afghanistan,  Amerika  Serikat  tetap dapat  dibawa  ke  meja  pengadilan. Seorang  Jaksa  bernama Fatou Bensouda  telah  meminta  kekuasaan kepada tiga hakim untuk menginvestigasi kejahatan yang dilakukan  oleh  semua  pihak  yang terlibat  perang  seperti  Taliban,  ISIS, tentara  Afghanistan  dan  tentara Amerika Serikat.
Meskipun Amerika Serikat bukan merupakan  negara  yang  meratifikasi Statuta  Roma,  ICC  menganggap memiliki  kekuasaan  untuk  menjerat Amerika  Serikat  karena  terjadinya kejahatan  perang  tersebut  berada  di wilayah  Afghanistan  yang  notabene merupakan  negara  peserta  Statuta Roma  ( Davert,  2018 ).  Akan  tetapi, langkah  ICC  untuk  dapat  membawa Amerika  Serikat  ke  persidangan  akan sangat sulit. Pasalnya Amerika Serikat mengancam memberhentikan bantuan kepada  negara  yang  mendukung  ICC untuk menyeret warga Amerika Serikat ke  pengadilan.  Kemudian  Amerika Serikat  membuat  perjanjian  dengan beberapa negara berdasarkan pasal 98 Statuta Roma yang berisi:
“Cooperation with waiver of immunity and consent to surrender: (1) the court may  not  proceed  with  a  request  for surrender  or  assistance  which  would require  the  requested  state  to  act
__________________________________________________________________________________
inconsistenly with its obligation under international  law  with  respect  to  the state  or  diplomatic  immunity  of  a person  or  property  of  a  third  state, unless  the  court  can  first  obtain  the cooperation of that third state for the waiver of the immunity; (2) the court may  not  proceed  with  a  request  for surrender  which  would  require  the requested state to act inconsistenly with its  obligations  under  international agreement  pursuant  to  which  the consent of a sending state is required to surrender a person of that state to the court, unless the court can obtain the cooperatioan  of  the  sending  state  for giving of consent for the surrender”.
Pasal dari Statuta Roma tersebut memilki celah yang dapat meloloskan negara-negara dari ICC (Effendi, 2007, 24-25). Kembali lagi bahwa hegemoni Amerika  Serikat  membuat  Hukum Humaniter  tidak  berdaya.  Amerika Serikat  menjadi  aktor  antagonis dengan  menolak  untuk  bekerjasama dengan  pengadilan  ICC.  Amerika Serikat  secara  aktif  menghambat  atau menekan negara lain untuk melakukan hal  yang  sama.  Wakil  Menteri  bidang Kontrol  Senjata  dan  Keamanan Nasional menyebut bahwa ada tiga hal yang akan membuat ICC tidak berdaya sebelum Office of the Prosecutor (Kantor Kejaksaan) benar-benar stabil. Bolton menyebutnya  dengan “the  three  noes”, yang berarti “ no financial support, directly or indirectly, no collaboration, and no further negotiations  with  other  governments  to
improve the statue (Chang, 2009). Dengan adanya pernyataan tersebut menunjukkan betapa seriusnya ancaman Amerika Serikat terkait ICC.

## Perbandingan Kejahatan Perang Pada Kasus Pembantaian dan Pemerkosaan Nanking
Sebelum  invasi  Amerika  Serikat ke  Irak,  dunia  sudah  diperlihatkan pada konflik militer dengan skala yang lebih besar seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jepang selalu diingat sebagai  negara yang  menjajah dengan kekejaman  yang  luar  biasa  seperti penjajahan  yang  terjadi  di  Nanking, Cina.  Penjajahan  yang  disertai pembunuhan  dan  pemerkosaan  di Nanking meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Nanking. Ketika negara  pemenang  perang  seperti Amerika  Serikat  dan  sekutunya mengorganisir  persidangan  bagi  para penjahat perang, di situlah sebuah asa rakyat  Nanking  untuk  menuntut keadilan mulai terlihat (Chang, 2009).
Upaya  untuk  menyeret  penjahat perang  ke  meja  pengadilan  sudah dimulai bahkan sebelum Perang Dunia II  berakhir.  Amerika  Serikat  dan pemerintahan nasionalis Cina membuat  skenario  dahulu  untuk pengadilan-pengadilan  tersebut.  Pada Maret 1944, PBB menciptakan badan investigasi untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan  perang,  sebuah sub-komite untuk kejahatan-kejahatan
__________________________________________________________________________________
perang  Timur  Jauh  dan  Pasifik  yang didirikan  di  Chungking,  ibukota  Cina selama  masa  perang.  Setelah  Jepang menyerah,  rencana  pengadilan  mulai dilakukan dengan serius. Para penguasa Jepang yang terlibat kejahatan  seperti  pemerkosaan  diadili di  Nanking  dan  juga  Tokyo  (Chang, 2009).
Pengadilan  yang  dilakukan  di Jepang dikenal dengan nama International  Military  Tribunal  for  Far East (IMFTE).  Persidangan  dimulai pada  3  Mei  1946  dengan  membawa 200.000 penonton dan 419 saksi mata. Transkrip  persidangan  menghabiskan 49.000  halaman,  berisi  10.000.000 kata,  779  afidavit,  dan  4.336  bukti. Persidangan  IMFTE  berlangsung selama  2,5  tahun  dan  dianggap  akan menjadi persidangan terpanjang dalam sejarah (Chang, 2009, p. 209).
Beberapa tokoh yang diseret pada persidangan salah satunya adalah Tani Hisao.  Tani  Hasao  adalah  seorang Letnan  Jenderal  Divisi  ke-6  yang bertugas pada tahun 1937 di Nanking. Divisi yang dibawahi oleh Tani Hisao dianggap banyak melakukan kekejaman di Nanking. Pada 1946 Tani Hisao  dibawa  kembali  ke  Cina  untuk menjalani  persidangan.  Tani  Hisao didakwa  dengan  bukti  5  kuburan massal  yang  berisi  ribuan  kerangka manusia  di  dekat  pintu  gerbang Chunghua.  Tani  Hisao  dituduh  atas kasus  pembunuhan  yang  berjumlah
ribuan,  pembakaran,  penenggelaman, pencekikan,  pemerkosaan,  pencurian, dan  penghancuran  yang  dilakukan Divisi  Hisao.  Tani  Hisao  kemudian dituntut bersalah pada 10 Maret 1947 yang kemudian dijatuhi hukuman mati karena  dinilai  melanggar  Konvensi Den  Haag  tentang  kebiasaan  perang darat  dan  perlakuan  tahanan  perang selama  perang  berlangsung  (Chang, 2009, pp. 207-208).
Selain  Tani  Hisao,  tokoh  yang kemudian diadili lainnya adalah Matsui Iwane, Komandan Pasukan Ekspedisi Cina Pusat Jepang. Sebelum invasi ke Nanking  dilakukan,  Matsui  menyebut bahwa misinya adalah untuk menghukum pemerintah dan masyarakat Nanking. Matsui dinyatakan  bersalah  atas  seluruh kejahatan  yang  terjadi  di  Nanking. Pengadilan  kemudian  menjatuhkan hukuman mati kepada Matsui beserta 7 orang lainnya termasuk Menteri Luar Negeri  Jepang,  Hirota  Koki  yang kemudian  digantung  di  penjara Sugamo Jepang (Chang, 2009, pp. 211- 213).

## Standar Ganda Amerika Serikat dan Penegakan Keadilan atas Kejahatan Perang
Ketika melihat lebih jauh tentang penegakan  keadilan  terhadap  korban- korban  kejahatan  perang,  maka  salah satu  kasus  yang  relevan  adalah International  Military  Tribunal  for  Far
__________________________________________________________________________________
East (IMFTE)  di  Tokyo.  Pada  masa itu, Amerika Serikat merupakan pihak yang  berkontribusi  besar  untuk membawa para pejabat Jepang ke meja pengadilan hingga repot-repot merancang pengadilan ad hoc (Martowirono, 2001). IMFTE memang  merupakan  pengadilan  yang dibuat khusus untuk mengadili tokoh- tokoh  Jepang  dan  bukan  merupakan lembaga  permanen  seperti  ICC. Nama-nama  pejabat  yang  terlibat dipublikasikan dan proses persidangan dihadiri  ratusan  ribu  penonton  dan saksi. Hal ini menunjukkan pemberlakuan  hukum  yang  adil  bagi korban.  Singkatnya,  Amerika  Serikat menunjukkan  citra  yang  baik  sebagai negara pemenang perang dan melakukan  standar  ganda  dengan memaksa negara lain untuk menjalani proses hukum namun menolak apabila hukum  tersebut  menjerat  Amerika Serikat.
Berdasarkan  kasus  penegakan hukum terhadap Amerika Serikat pada operasi Enduring Freedom , dapat dilihat bahwa  lembaga  yudisial  permanen seperti  ICC  sekalipun  kesulitan menjerat  Amerika  Serikat.  Hal  ini menunjukkan bahwa lembaga pengadilan ad hoc pada sejarahnya lebih memiliki  peran  yang  efektif  dan maksimal  karena  adanya  kontribusi negara  pemenang  perang  dibanding lembaga  permanen  seperti  ICC. Masalah  utama  penegakan  hukum
humaniter  bukan  pada  seberapa  kuat legitimasi  hukumnya,  namun  lebih kepada  seberapa  kuat  aktor  yang mendukung penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya,  dalam  operasi militer Enduring  Freedom terdapat banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran  hak  asasi  manusia  baik terhadap  tahanan  perang  maupun terhadap warga sipil. Hampir tidak ada pembedaan  antara  warga  sipil  dan kombatan  dari  pasukan  teroris.  Salah satu  bentuk  pelanggaran  yang  terjadi, di  antaranya:  penggunaan  kekerasan yang  berlebihan  dalam  penangkapan, penyiksaan  tahanan,  masa  tahanan yang sangat lama dan penyiksaan, yang melanggar Hukum Jenewa poin ke III tentang  perlakuan  terhadap  tahanan dan poin ke IV tentang perlindungan terhadap  warga  sipil.  Bahkan  senjata yang  digunakan  dalam  operasi  militer ini terlalu berlebihan.
Implementasi  Hukum  Jenewa dan  Statuta  Roma  jelas  tidak  terjadi pada  kasus Enduring  Freedom, apalagi terkendala  dengan  tidak  kooperatif- nya Amerika Serikat untuk menjunjung penegakan hukum perang. Jika melihat pada asas proportion dalam kaitannya  dengan Jus  in  Bellum , tindakan  Amerika  Serikat  yang menginvasi Afghanistan atas dasar war on terror tampak irasional. Irasionalitas ini  dapat  ditunjukkan  dalam  tindakan
__________________________________________________________________________________
Amerika  Serikat  yang  menggunakan banyak  sekali  serangan  udara  untuk menghancurkan  infastruktur  dan markas  Taliban  dan  Al-Qaeda. Serangan  tersebut  sebagian  meleset, bahkan Osama Bin Laden juga sempat kabur  dengan  gempuran  serangan udara  yang  dilakukan  oleh  militer Amerika  Serikat.  Konsekuensinya adalah munculnya korban dipihak sipil. Selain  itu,  serangan  balasan  terhadap kelompok terorisme dengan menginvasi  sebuah  negara  juga  tidak masuk  akal,  terlebih  Amerika  Serikat mengikutsertakan  pasukan  koalisi dalam invasi ini.
Kekuatan  dan  posisi  untuk mempengaruhi negara lain menjadikan Amerika  Serikat  dapat  memproteksi diri  dari  segala  jeratan  dan  tuntutan hukum.  Pasal  tentang  perlindungan sipil  di  dalam  Hukum  Jenewa  dan Statuta  Roma  seperti  tidak  memiliki kekuatan lagi untuk dapat melindungi korban perang. Amerika Serikat tidak secara sepenuhnya menegakan isi dari konvensi Jenewa dalam operasi militer mereka dan telah gagal melindungi dan menciptakan  rasa  aman  bagi  warga sipil  di  Afghanistan  pada  operasi militer Enduring  Freedom .  Bahkan  ICC yang  lahir  dari  Statuta  Roma  dan difungsikan  sebagai  lembaga  penegak hukum  menjadi  tidak  berdaya  dan minim peran jika dibandingkan dengan lembaga ad  hoc terdahulu  seperti IMTFE.  Singkatnya,  jika  hukum
humaniter  ingin  lebih  ditegakkan, negara-negara perlu merancang aturan dan lembaga yang memiliki kuasa lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Chang, I. (2009) The Rape of Nanking; The Forgotten Holocaust of World War II . Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Effendi, M dan Ecandri, T. S. (2007) HAM dalam Dinamika: Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
Haryomataram, K.G.P.H. (2005) Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nasution, A. B dan Zen, A. P. M. (2006) Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sujatmoko, A. (2015) Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Casey, L. A. (2001)  ‘The Case Against the International Criminal Court’, Fordham International Law Journal , Vol 25, Issue 3.
HZ, E. Deliana. (2011) ‘Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949’, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No.1.
Kattelman, K.T. (2012). ‘Operation Enduring Freedom: Institutional Constraints, Alliance Commitments, and the Power Capabilities of Counterterrorism’. Journal of Terrorism Research , Vol 5. Issue 2.
__________________________________________________________________________________

## Situs Web
Bhaskara, Ign. L. A. (2018) Awal dari ‘War on Terror’: Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan [online]. Available at: https://tirto.id/awal-dari-039war-on- terror039-serangan-as-ke-afganistan- c3Q6 (Diakses: 12 Februari 2019).
Bush, G.W (2002). The White House Washington [online]. Available at: https://georgewbush- whitehouse.archives.gov/nsc/nss/200 2/nssintro.html (Diakses: 6 Maret 2019).
Davert, D. (2018) Will the International Criminal Court Prosecute Americans Over Afghanistans? [online]. Available at: https://www.forbes.com/sites/david davenport/2018/03/26/will-the- international-criminal-court- prosecute-americans-over- afghanistan/#433f68ff10a5 (Diakses: 14 Februari 2019).
Human Rights Watch. (2004) Enduring Freedom Abuses by U.S. Forces in Afghanistan [online]. Available at: https://www.hrw.org/report/2004/0 3/07/enduring-freedom/abuses-us- forces-afghanistan (Diakses pada 18 Maret 2019).
Lambert, S. B. (2005) Operation Enduring Freedom An Assessment [online]. Available at: https://www.rand.org/pubs/research _briefs/RB9148/index1.html (Diakses: 6 Maret 2019).
Martowirono, H. S. (2001) ‘ Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional’, [online]. Available at: jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/downlo ad/1290/1212 (Diakses: 4 Maret 2019).
Widyaningrum, G. L. (2018) Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar, dan Osama Bin Laden [online]. Available at: https://nationalgeographic.grid.id/rea d/13935227/kronologis-serangan- 911-runtuhnya-menara-kembar-dan- osama-bin-laden?page=all (Diakses: 14 Maret 2019).