## ANALISIS LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BERDASARKAN KRITERIA ISPO PT. TAPIAN NADENGGAN
Socio-Economic Environmental Analysis of Sustainable Palm Oil Plantation Based on ISPO Criteria PT. Tapian Nadenggan
Dewi Agustina a, , Hariyadi b dan Saharuddin c a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 b Ketua Komisi Pembimbing, Dosen Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
c Anggota Komisi Pembimbing, Dosen Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. Indonesian’s Goverment has obliged palm oil plantation companies to produce sustainable palm oil by the regulation from ministry of Agriculture No. 19/2011 about guidelines for Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). This research aimed to study  the  plantation  management  of  PT.  Tapian  Nadenggan  from  their  existing  socio-economic  aspects,  then  to  analyze  its sustability according to ISPO’s principles and creteria. The method was done by collecting primary data through interview(in general  as  well  as  intensive  interview  with  key  spekers),  distributing  questionnaires,  executing  field  observation,  taking respondent  by  purposive sampling  method.  Secondary  data  was  obtained  from  the  company’s  data and  literature  review.  The analysis  result  shows  that  the  process  of  the  land  approval  and  the  company’s  responsibility  toward  their  employess  are convenient with ISPO’s principles and criteria. While for the execution of plasma plantation, the company’s social responsibility toward local culture development has not been fulfilled yet.

## Keywords: ISPO, palm oil, social economic
(Diterima: 03-04-2014; Disetujui: 02-07-2014)

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  berkelanjutan  seharusnya  memper- hatikan 3 aspek (3P), yaitu  profit (ekonomi),  people (sosial)  dan  planet  (lingkungan  hidup),  namun  pelaku usaha  cenderung  hanya  mempertimbangkan  aspek ekonomi  (profit).  Perkebunan  kelapa  sawit  mem- berikan pendapatan yang cukup besar untuk pemerintah  pusat  dan  daerah  akibatnya  wilayah  hutan banyak  dialokasikan  untuk  pengembangan  kelapa sawit  terutama  di  Sumatera  dan  Kalimantan  (Casson 2000).  Konsekuensi  dari  pengembangan  kelapa  sawit di  antaranya  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dan konflik  sosial  (Marti  2008).  Pemerintah  melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong pengusaha perkebunan  kelapa  sawit  agar  memenuhi  kewajiban- nya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan  mempromosikan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit berkelanjutan  sesuai  dengan  tuntutan  pasar  dengan Pedoman  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan Indonesia  ( Indonesian  Sustanable  Palm  Oil /ISPO) yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  Pertanian No.  19  Tahun  2011.  Peraturan  tersebut  merupakan pedoman  wajib  bagi  semua  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  dalam  memproduksi  minyak  sawit  dan paling  lambat  tanggal  31  Desember  2014  sudah mendapat  sertifikat  ISPO  bagi  perkebunan  berdasar-
kan penilaian usaha perkebunan berada pada kelas I, II dan  III.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  perlu untuk  melakukan  kajian  lebih  mendalam,  khususnya terkait  dengan  tanggung  jawab  terhadap  pekerja, individu dan komunitas lokal sekitar kebun berdasarkan  prinsip  dan  kriteria  ISPO.  Tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis  kinerja  lingkungan  aspek  sosial ekonomi  pengelolaanperkebunan  kelapa  sawit berdasarkan  kriteria  ISPO  sebagai  tahap  awal persiapan penerapan ISPO.
2. Menganalisis  strategi  kebijakan  pengelolaan aspek  sosial  ekonomi  perkebunan  kelapa  sawit sejalan dengan kriteria ISPO.

## 2. Metodologi
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  perkebunan  kelapa sawit  PT.  Tapian  Nadenggan  (Smart  Group) Kecamatan  Kelumpang  Hilir  Kabupaten  Kotabaru Kalsel. Dilaksanakan pada bulan Juli- September 2013. Peralatan:  alat  tulis,  kamera, check  list kriteria  ISPO , kuesioner  dan  komputer.  Data  primer  bersumber  dari hasil wawancara, observasi  lapang, in  depth  interview (wawancara  mendalam  kepada  pelaksana  operasional perusahaan, tokoh pimpinan informal, pejabat pemerintah,  Dinas  Perkebunan,  Badan  Lingkungan
Hidup  Daerah,  Dinas  sosial  Tenaga  kerja  dan Transmigrasi,  Bappeda  Kabupaten  Kotabaru).  Data sekunder  bersumber  dokumen  Perusahaan:  Amdal, RPL,  Laporan  CSR,  HGU,SOP,  Laporan  Identifikasi dan Rencana Pengelolaan NKT. Responden ditetapkan berdasarkan  metode purposive  sampling terhadap  20 masyarakat pada setiap desa di sekitar perkebunan dan 30  karyawan.Analisis  deskriptif  digunakan  untuk mengkaji  kinerja  pengelolaan  lingkungan  sosial ekonomi  berdasarkan  kriteria  ISPO,  mengakaji permasalahan  dan  upaya  untuk  mengoptimalkan pengelolaan  aspek  lingkungan  sosial  ekonomi. Analisis  strategi  kebijakan  pengelolaan  perkebunan dengan menggunakan SWOT.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kondisi Umum Perusahaan
PT.  Tapian  Nadenggan  Kotabaru  Kalimantan Selatan
kelompok perusahaan Sinarmas Agroresources and Technology (SMART). Jenis usaha yang  dilakukan  pengelolan  Minyak  sawit  CPO  dan KNO.  Perkebunan  dapat  ditempuh  melalui  jalur perjalanan  darat  dari  Banjarmasin-Kotabaru  selama kurang  lebih 5  jam dengan  jarak tempuh 315 Km dan 1  Km  dari  Jalan trans Kalimantan.  Perkebunan  PT. Tapian Nadenggan berbatasan sebagai berikut:
Sebelah Utara:
Kebun  plasma  PT  Sinar  Kencana Inti Perkasa Sebelah Timur: Pabrik  ITP  dan  perkebunan  Batu Mulia Estate Sebelah Selatan: Desa  Serongga,  pertambangan batubara, perkebunan karet Codeco Sebelah Barat: Perkebunan  PT  Sinar  Kencana
Inti Perkasa
Tenaga  kerja  perkebunan  sawit  berjumlah  1.124 jiwa  berdasarkan  data  perusahaan  pada  bulan  Mei 2013  dengan  komposisi  karyawan  tetap  dengan  gaji bulanan  (SKU-B)  berjumlah  7%,  karyawan  tetap harian (SKU-H) 25%, pekerja waktu tertentu (PKWT) 16% dan pegawai harian lepas 52%. Berdasarkan jenis kelamin 82% karyawan berjenis kelamin  laki-laki  dan sisanya  adalah  perempuan.  Penanaman  pertama  pada tahun 1993 dan terakhir pada tahun 2007. PT. Tapian Nadenggan mengelola perkebunan seluas 4.571,35 Ha dengan  luas  areal  tanam  4.019,66  Ha  dan  memiliki unit  pengelolaan  hasil  perkebunan  dengan  kapasitas sebesar 60 ton/jam.

## 3.2. Keadaan Desa di Sekitar Perkebunan
Perkebunan  berada  di  Desa  Batu  Ampar  sedangan desa  yang  berada  di  sekitar  kebun  adalah  Desa Serongga  Kecamatan  Kelumpang  Hilir  Kabupaten Kotabaru.  Kepadatan  penduduk  Desa  Batu  Ampar 96,51jiwa/ Km 2 sedangkan Desa Serongga 62,03 jiwa/ Km 2 .  Mayoritas  penduduk  desa  bekerja  di  sektor swasta seiring dengan adanya pilihan untuk bekerja di perusahaan  swasta  di  lingkungan  desa  diantaranya perusahaan  Batubara,  perkebunan  kelapa  sawit  serta perusahaan  semen.  Kedua  desa  merupakan  desa swasembada.  Komposisi  angkatan  kerja,  bekerja  pada perkebunan  dan  pengangguran  di  Desa  sampel disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi angkatan kerja, bekerja pada perkebunan dan pengangguran di Desa sampel
Desa Angkatan kerja (orang) Bekerja di perkebunan (orang) Persentase penyerapan tenaga kerja (%) Jumlah pengangguran (orang) Batu Ampar 593 169 28,49 21 Serongga 1411 152 10,77 53

## 3.3. Kinerja Pengelolaan Lingkungan Aspek Sosial Ekonomi Berdasarkan Kriteria ISPO
a. Perolehan Hak Lahan dari Masyarakat
Perolehan  hak  atas  tanah  yang  telah  dikelola masyarakat  dilakukan  melalaui  proses  sosialisasi  dan negosiasi  antara  perusahaan  dan  masyarakat  serta melibatkan  kepala  Desa,  Camat,  BPN  sebagai mediator  namun  tidak  terdapat  dokumentasi.  Ganti rugi  lahan  telah  diatur  dalam  PT  TN-BAME/SOP/24 tentang SOP ganti rugi lahanhanya dilakukan terhadap tanah yang memiliki bukti kepemilikan secara hukum. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria/BPN  No.  5 Tahun  1999  menyatakan  bahwa  penguasaan  bidang tanah  yang  termasuk  tanah  ulayat  oleh  instansi Pemerintah,  badan  hukum  atau  perorangan,  bukan warga  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan
maka  pemberian  hak  dari  Negara  setelah  tanah tersebut  dilepaskan  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau sesuai  dengan  ketentuan  dan  tata  cara  hukum  adat yang  berlaku.  Komunitas  adat  umumnya  belum memiliki dokumen kepemilikan secara resmi meskipun  masyarakat  adat  dapat  mendaftarkan kepemilikan  lahan  berdasarkan Permen  Agraria No. 5 Tahun  1999.  Berdasarkan  Undang–undang  No.  18 tahun  2004  tentang  perkebunan  pelaku  usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak milik,  hak  guna  usaha,  hak  bangunan  dan  hak  pakai namun jika tanah yang dimaksud merupakan tanah hak ulayat  masyarakat  maka  pemohon  hak  wajib melakukan  musyawarah  dengan  masyarakat  hukum adat  pemegang  hak  dan  warga  pemegang  hak  atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

## b. Pembangunan Kebun untuk Masyarakat
ISPO mengacu pada Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan  yang mewajibkan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan  kebun  kelapa  sawit  plasma  untuk masyarakat  paling  sedikit  seluas  20%  dari  luas  areal IUP.  Plasma  berada  diluar  areal  IUP  dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah masyarakat  yang  layak  sebagai  peserta,  kesepakatan antara  perusahaan  perkebunan  dengan  masyarakat sekitar  yang diketahui oleh kepala dinas provinsi  atau kabupaten/kota  yang  membidangi  perkebunan  sesuai kewenangannya.  Berdasarkan  wawancara  terhadap tokoh  masyarakat  dan  karyawan  menyatakan  bahwa perusahaan  telah  menawarkan  kerjasama  dengan masyarakat namun dari pihak masyarakat sendiri tidak menghendaki  pembangunan  plasma  untuk  masyarakat sehingga belum tercapai kesepakatan dengan masyarakat  sampai  terakhir  penanaman  sawit  pada tahun 2007.

## c. Pemberian Informasi kepada Pemangku Kepentingan
Sebelum  pelaksanaan  kegiatan  proyek,  telah dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai  rencana  proyek  dengan  melibatkan  instansi terkait  (Dinas  Perkebunan,  BPN,  Aparat  kantor kecamatan dan  lainnya). Penyuluhan  ini dimaksudkan untuk lebih menjelaskan rencana kegiatan proyek serta mengenai  aspek  tata  gunalahan,  mengenai  ganti  rugi tanah  dan  tanaman  di  lahan  masyarakat  yang  terkena proyek. Ahyari (2002) menyatakan bahwa manajemen perusahaan perlu untuk mempertimbangkan sikap dari masyarakat  setempat  karena  hal  tersebut  akan berpengaruh  cukup  besar  terhadap  perkembangan perusahaan  pada  waktu  yang  akan  datang.  Perubahan penggunaan  lahan  masyarakat  menurut  seharusnya berdasarkan  prinsip Free  Prior  Informed  Consent (FPIC)  atau  keputusan  bebas,  didahulukan  dan diinformasikan  (KBDD).  Menurut  Colchester  dan Ferrari  (2007)  FPIC  merupakan  persetujuan  tanpa paksaan  atas  dasar  informasi  awal  yang  merupakan hak  masyarakat  adat  untuk  memberikan  atau  tidak memberikan  persetujuan  tanpa  paksaan  atas  dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan  sumber daya  alam mereka.  Hak  atas  FPIC  dimaksudkan  untuk  memberi kesempatan  masyarakat  adat  meraih  konsensus  dan mengambil  keputusan  yang  sesuai  dengan  sistem pengambilan  keputusan  secara  adat.  Hal  ini  diperkuat dengan  Permen  Lingkungan  Hidup  No.  17  Tahun 2012 tentang  pedoman  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup dan izin lingkungan mengatur keikutsertaan masyarakat  dalam  pengumuman  rencana  usaha, konsultasi  publik  dan  adanya  wakil  masyarakat sebagai anggota komisi penilai Amdal.
Perusahaan  memiliki  komitmen  transparan  dalam pengelolaan  perkebunan  terhadap  pihak  yang  ingin mendapatkan  informasi  perusahaan  dalam  koridor yang  dibenarkan.  Permintaan  informasi  dan  tindak
lanjut dari perkebunan dicatat dalam buku “Komunikasi  dan  Aspirasi”  dan  diatur  dalam SOP/SPO/SMART/LH-01 tentang Tanggapan
Permintaaan  dan  informasi.  Pemberian  respon  dalam bentuk dokumen telah
diatur dalam SOP/SPO/SMART/LH-02  tentang  pengendalian  dan masa  simpan  dokumen.  Dokumen  perusahaan  yang dapat  diakses  untuk  umummisalnya  HGU,  AMDAL,
Kesehatan Kerja dan Rencana Manajemen Keselamatan  dan  Program  CSR  ( Corporate  Social Responsibility ).  Permintaan  data  dan  informasi  untuk jenis  informasi  yang  bersifat  rahasia  seperti  data keuangan, biaya dan pendapatan akan diatur oleh Top Manajemen pusat Jakarta untuk selanjutnya dilakukan tindak  lanjut.  Berdasarkan  data  yang  ada  sampai  saat ini tidak ditemukan adanya permintaan informasi yang bersifat rahasia.
d. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL
No.15/ANDAL/RKL-RPL/BA/IV/1998  tanggal  30 April  1998.  Laporan  RKL/RPL  selanjutnya  rutin dilaporkan setiap enam  bulan sekali. Perusahaan telah memiliki  staf  khusus  yang  menangani  pengelolaan lingkungan  (Staf  Lingkungan  Hidup)  dan  khusus untuk  menangani  NKT  (kawasan  bernilai  konservasi tinggi)  telah  dibentuk  NKT officer berdasarkan  SK 006/RSPO/BMLE/05/13  pada  tanggal  1Mei2013 untuk  memastikan  pelaksanaan  rencana  pengelolaan dan  pemantauan  NKT.  Poster  dan  papan  tanda  NKT berdasarkan  hasil  laporan  identifikasi  dan  rencana pemantauan  NKT  2011.  Semua  staf  dan  karyawan telah  mendapatkan  sosialisasi  dilakukan  pada  5  Juni 2011  sedangkan  konsultasi  Publik  telah  dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011.

## e. Tanggung Jawab terhadap Pekerja
ISPO  mewajibkan  agar  perusahaan  perkebunan memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pekerja  dengan adanya  sistem  manajemen  K3,  program  peningkatan kemampuan/kesejahteraan  pekerja,  tidak  adanya perlakuan  diskriminasi,  pembentukan  serikat  pekerja dan koperasi karyawan. Berdasarkan  hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukan bahwa perusahaan  telah  melaksanakan  prinsip  tanggung jawab  terhadap  pekerja.  Manajemen  perkebunan dituntut  mengelola  sumberdaya  manusia  agar  mampu meningkatkan  produktivitas,  menciptakan  kondisi serasi,  menanamkan  rasa  memiliki  dan  mampu berkoordinasi untuk mencapai tujuan dengan melakukan  pembagian  tugas  pada  masing-masing  lini dan peka terhadap perubahan (Lubis 1994). Selanjutnya  Preffer  (1995)  menegaskan  bahwa keunggulan SDM dapat diperoleh dengan menerapkan keselamatan  kerja,  keselektifan  dalam  rekruitmen, tingkat  upah,  pemberian  insentif,  partisipasi  dan pemberdayaan, pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja. Menurut Atmosoeprapto (2000) pengembangan  sumberdaya  manusia  bertujuan  untuk meningkatkan  motivasi  dan  keterampilan  manusia sesuai  dengan  potensi  yang  ada  sehingga  kinerja
meningkat dan memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan produktivitas.

## f. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas
ISPO mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan kriteria  ISPO  bentuk  tanggung  jawab  sosial  berupa program  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  asli dan  mempertahankan  kearifan  lokal.  Tanggung  jawab sosial  menunjukan  komitmen  terhadap  pembangunan yang  bekelanjutan  dan  pengelolaan  kinerja  sosial, ekonomi  dan  lingkungan  (Hasibuan  2006).  Tanggung jawab  sosial  miliki  unsur  (1) Continuity  dan sustainability merupakan  kegiatan  yang  terencana, sistematis  dan  dapat  dievaluasi  (2) Community empowernment bersifat charity dan mampu menciptakan  kemandirian  (3) Two  ways perusahaan bukan  saja  sebagai  komunikator  namun  juga  harus mampu mendengar aspirasi komunitas (Rahman 2009). Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan  pada  umumnya  masih  pada  bantuan langsung  tanpa  ada  koordinasi  dengan  masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek budaya dan  kearifan  lokal  belum  terpenuhi.  Menurut  Irwanto et  al .  (2010)  efektivitas  pelaksanaan  program tanggung  jawab  sosial  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor penerima,  faktor  organisasi,  dan  faktor  prioritas kebutuhan  masyarakat  sebagai  faktor  penerima hendaknya  bisa  proaktif  dalam  menentukan  jenis kegiatan  program  tanggung  jawab  sosial  yang  akan dilaksanakan  di  daerahnya  agar  program  tersebut sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  luas. Tanggung  jawab  sosial  yang  berkelanjutan  akan memberikan  dampak  positif  dan  manfaat  yang  lebih besar  baik  kepada  perusahaan  maupun  kepada stakeholders . Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tanggung jawab sosial PT. Tapian Nadenggan Aspek Program Stakeholder Sosial - Perbaikan infrastruktur - Perayaan hari besar nasional dan keagamaan - Pengembangan operasional serikat pekerja Masyarakat di lingkungan perkebunan Ekonomi - Penerimaan tenaga kerja - Kerjasama dengan kontraktor lokal Masyarakat Pendidikan - Bantuan langsung pembangunan sarana pendidikan - Bantuan tenaga pendidik
- Operasional sekolah dan rumah pintar Masyarakat sekitar kebun, karyawan Kesehatan - Bantuan pengobatan gratis - Bantuan klinik sentral
Masyarakat karyawan
g. Pemberdayaan Masyarakat Adat / Penduduk Asli
Program  pemberdayaan  penduduk  lokal  meliputi penerimaan  tenaga  kerja  lokal,  pelatihan  bagi  tenaga kerja lokal berdasarkan bidang keahliannya, kerjasama dengan  kontraktor  lokal,  perbaikan  infrastruktur  dan secara  tidak  langsung  membuka  peluang  usaha  bagi masyarakat  sekitar.  Penerimaan  tenaga  kerja  lokal akan  memberikan  peluang  terhadap  peningkatan pendapatan  bagi  keluarga  dan  kesempatan  peluang usaha.  Berdasarkan  data  perusahaan  penerimaan tenaga  kerja  pada  daerah  sekitar  perkebunan  dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Jumlah penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal
Desa Jumlah tenaga kerja terserap (orang) Batu Ampar 169 Serongga 152 Sungai Dua 82 Langadai 32 Batu Licin 9 Pagatan 1 Pantai
1 Jumlah 446
Penyerapan  tenaga  kerja  lokal  mayoritas  berasal dari  desa  terdekat  dekat  perkebunan  seebanyak  169 orang  berasal  dari  Desa  Batu  Ampar  dan  152  pekerja berasal dari Desa Serongga dari total 1.124 pekerja PT. Tapian  Nadenggan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan perangkat desa menunjukkan masyarakat Desa Serongga lebih memilih sebagai pekerja di perusahaan batubara  dan  semen  dibandingkan  menjadi  pekerja  di perkebunan  kelapa  sawit  hal  ini  dapat  dilihat  dari jarangnya  Kepala  Desa  mendapatkan  permohonan lamaran  warga  untuk  bekerja  di  perkebunan  sawit. Kendala  lain  berasal  dari  masyarakat  lokal  umumnya lebih  menginginkan  pekerjaan  sampingan  karena masyarakat  desa  umumnya  berladang  dan  berkebun. Peluang  usaha  antara  lain  mencakup  munculnya warung sembako, warung makan, kios penjualan pulsa, kios  penjual  peralatan  kantor  dan  sekolah,  bengkel mobil  dan  motor,  pasar  kaget  yang  buka  setiap  awal bulan  pada  saat  karyawan  menerim  gaji.  Menurut Frasetiandy (2009) dalam Sumardjo (2007) perkebunan  sawit  menyerap  tenaga  kerja  baik  tenaga lokal  maupun  pendatang  namun  pendatang  lebih mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan  perkebunan sawit  ini.  Belum  terdapat  program  perusahaan  untuk membina  masyarakat  sekitar  kebun  yang  memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan sebagai penyedia sarana produksi.

## 3.4. Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Aspek Lingkungan Sosial Ekonomi
Berdasarkan Kriteria ISPO
Analisis  SWOT  berdasarkan  kesesuaian  kondisi eksisting  pengelolaan  lingkungan  perkebunan  kelapa
sawit pada PT. Tapian Nadenggan dengan prinsip dan kriteria  ISPO  yang  diidentifikasi  melalui  analisis lapangan,  wawancara  mendalam  dan  penilaian  tokoh kunci  dari  faktor  internal  dan  eksternal  perusahaan sebagai berikut.
Tabel 4. Faktor strategis internal dan skor
No Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor
Kekuatan 1 Kesepakatan  masyarakat terhadap operasional perke- bunan 0,18 4 0,72
2 Koordinasi kuat antara kar- yawan dan perusahaan 0,25 3 0,75
3 Hubungan yang baik mana-
jemen perusahaan dengan masyarakat 0,15 3 0,45 Jumlah 0,58 1,92
Kelemahan 1 Lemahnya koordinasi dengan masyarakat terkait program sosial perusahaan 0.25 2 -0,50 2 Kebudayaan asli kurang terlihat 0.27 1 -0,27 Jumlah 0,42 -0,67 Total 1,00 1,25 Tabel 5. Faktor strategis eksternal dan skor No Faktor Strategis ekternal Bobot Rating Skor Peluang 1. Kebijakan pemgelolaan lingkungan 0.25 4 1 2. perkebunan sawit sumber PAD 0.25 3 0.75 Jumlah 0,5 1,75 Ancaman 1. Isu lingkungan 0,23 2 -0,46 2. Keresahan masyarakat 0,27 1 -0,27 Jumlah 0,5 -0,73 Total 1 1,02
Berdasarkan hasil skor pada faktor strategis internal dan  eksternal  maka  posisi  perusahaan  berada  pada kuadran  I  (Gambar  1).  Posisi  pada  kuadran  1  maka perusahaan  harus  menggunakan  strategi  dengan  SO yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Strategi  yang  harus digunakan  menurut  hasil  wawancara  dengan  tokoh kunci  maka  perusahaan  dapat  menggunakan  strategi kebijakan  keberlanjutan  sosial  ekonomi  berdasarkan kreteria ISPO dengan:
1. Mempertahankan  koordinasi  antara  karyawan  dan perusahaan dalam rangka implementasi pengelolaan lingkungan.
2. Membuka  forum  komunikasi  masyarakat  dan perusahaan dalam usaha pemberdayaan masyarakat
dengan  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat padaprogram tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan.

## Gambar 1. Posisi perusahaan

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
PT.  Tapian Nadenggan telah melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sosial ekonomi berkelanjutan berdasarkan kriteria ISPO pada perolehan  hak  atas  tanah,  tanggung  jawab  sosial terhadap  pekerja  sedangkan  program  tanggung  jawab masyarakat dan kominitas serta program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan belum memenuhi  kriteria  ISPO.  Hasil  analisis  SWOT menunjukan strategi kebijakan pengelolaan perkebunan aspek lingkungan sosial ekonomi berdasarkan kriteria ISPO adalah dengan mempertahankan  koordinasi  dengan  karyawan  dan peningkatan  peran  aktif  masyarakat  dalam  program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  implementasi pengelolaan lingkungan.

## 4.2. Saran
1. Perlu  adanya  sosialisasi  prinsip  dan  kriteria  ISPO terhadap masyarakat.
2. Perlu  adanya  penyuluh  dalam  program  pember- dayaan masyarakat bagi masyarakat lokal.

## Daftar Pustaka
[1] Ahyari,  A.,  2002.  Manajemen  Produksi  dan  Pengendalian Produksi. BFE, Yogyakarta.
[2] Atmosoeprapto,    K.,  2000.  Produktivitas  Aktualisasi  Budaya Perusahaan. PT Elex Media Kompetindo, Gramedia, Jakarta.
[3] Arikunto,  S.,  2006.  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta, Jakarta.
[4] [BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kotabaru,  2013. Kabupaten  Kotabaru  Dalam  Angka  2013.  Seksi  Integrasi Pengolahan  dan  Diseminasi  Statistik,  editor.  BPS  Kabupaten Kotabaru, Kotabaru.
[5] Casson, A., 2000. The hesitant boom: Indonesia's oil palm sub- sector in an era of economic crisis and political change. CIFOR Occasional paper, Bogor.
Posisi Perkebunan (1,25; 1,02) -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 Berbagai Ancaman Berbagai Peluang Kelemahan Internal Kekuatan Internal
[6] Colchester,  Ferrari,  2007.  Making  FPIC  work:  Challenges  and prospects  for  indigenous  peoples.  Forest  People  Programme (FPP).
[7] Hasibuan,  M.,  2006.  Manajemen  Dasar,  Pengertian,  Dan
Masalah. edisi revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
[8] Irwanto,  Abdul  K,  Angga  P.,  2010.  Kajian  efektivitas  program Corporate  social  responsibility  (CSR).  Yayasan  Unilever Indonesia.  Jurnal  Institut  Pertanian  Bogor.  Fakultas  Ekonomi Manajemen, Bogor.
[9] Lubis, A. U.,  1992.  Kelapa  Sawit   ( Elaeis  guineensis Jacq) di    Indonesia,  pp.  435.    Pusat  Penelitian  Perkebunan  Marihat,
Bandar Kuala.
[10] Pfeffer,  J.,  1995.  Producing  sustained  competitive  advantage through  the  effective  management  of  people.  Academy management executive 9(1), pp. 55-72.
[11] Marti, S., 2008. Losing ground The human rights impacts of oil palm plantaton expansion in Indonesia. Sawit Watch, Bogor.
[12] Rahman,  R.,  2009.  Corporate  Social  Responsibility:  Antara Teori dan Kenyataan. Med Press, Yogyakarta.
[13] Sumardjo,  2009.  Manajemen  Konflik,  Kolaborasi  dan Kemitraan.  Pusat  Kajian  Resolusi  Konflik  dan  Pemberdayaan (CARE IPB) LPPM IPB, Bogor.