## PERBANDINGAN HUKUM PENETAPAN UJRAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARI’AH DAN PERBANKAN SYARI’AH
Reza Fahlevi Nurpaiz Syarif Muhammad Yahya
Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama, STAISNU Tangerang, Indonesia STAIMA Cirebon, Indonesia
Email: nurpaizreza@gmail.com, syarif.muhdd@gmail.com

## Abstrak
Gadai Emas Syariah merupakan suatu bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai secara syariah tanpa unsur riba. Dalam gadai emas Syariah, objek yang digadaikan adalah emas yang memiliki nilai tukar terhadap mata uang yang cenderung naik, hal mana sangat berbeda dengan objek gadai yang lain yang cenderung mengalami penurunan. Sejumlah Lembaga  Keuangan  Syariah, diantaranya  Bank  Jabar Banten dan Perum Pegadaian membuka produk gadai emas dalam transaksi bisnisnya karena disamping menguntungkan juga resikonya pun relatif kecil. Kenyataannya, masih sedikit masyarakat yang memahami mengenai produk Gadai Emas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur pemecahan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui perbandingan sistematika penetapan ujrah pada produk Rahn gadai emas yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi adalah pada strategi pengembangan usaha serta alasannya mengapa dikeluarkannya produk rhan. Kata Kunci : emas, gadai, jaminan, ujrah

## Abstract
Sharia gold Pawn is a form of financing on the basis of Sharia Sharia law without any element of RIBA. In Sharia gold pawnshop, the object is gold that has an exchange rate against a currency that tends to rise, which is very different from other pawn objects that tend to decline. A number of sharia financial institutions, including Bank Jabar Banten and Perum Pegadaian opened gold Pawn products in business transactions because in addition to the benefit is also relatively small risk. In fact, there are still few people who understand about the sharia gold pawn product. This research uses a method of empirical approach that is problem solving procedure by first researching existing secondary data then continued with research on primary data in the field. Data that is used is primary data that is obtained directly from the field by using interviews, as well as secondary data obtained by the Library study method. The analysis of the data used is a qualitative analysis of which the conclusion is deductive. Based on the results of the research, it can be known comparison of systematics determination in the product of Rahn Gold Mortgage applied by Bank Jabar Banten Sharia and Perum Pegadaian Sharia Ciawi is on business development strategy and why the product output is pawn.
Keywords: gold, pawn, collateral, ujrah

## PENDAHULUAN
Emas menjadi salah-satu komoditi utama yang diperdagangakan bersama dengan komoditas lain seperti minyak bumi, kapas dan masih banyak lagi. Sebelum terciptanya uang sebagai alat tukar, emas telah sejak lama menjadi barang pembanding dan nilai tukar untuk berbagai keperluan manusia. Sifatnya yang tahan karat, tidak mudah terurai, dan langka menjadikan bahan tambang yang satu ini dikenal sebagai barang tambang istimewa. Bersama dengan perak dan platina, emas dikenal sebagai golongan logam mulia. Meskipun demikian, dibandingkan dengan kedua logam mulia tersebut, emas tetap yang diutamakan.
Emas juga di kenal sebagai salah satu jenis investasi yang tergolong no fear , maksudnya emas adalah komoditas yang tahan terhadap inflasi dan nilainya sesuai mengikuti perkembangan, tidak seperti uang yang nilainya berubahubah ketika terjadi inflasi ataupun deflasi. Krisis global telah menjadi bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis telah gagal, dan ketika krisis global berlangsung, lembaga keuangan konvensional juga turut terkena imbasnya. Akan tetapi lembaga keuangan yang berjalan dengan menggunakan sistem ekonomi Islam/ Syariat mampu bertahan menghadapi krisis ini. Disaat lembaga keuangan lain terpuruk, lembaga keuangan syariah malah menunjukkan hasil yang menakjubkan. Para ahli ekonom berpendapat bahwa sistem ekonomi dalam Islam bisa menjadi alternatif atau mungkin juga bisa di sebut sebagai jawaban dari krisis yang sedang berlangsung.
Keberhasilan  sistem  ekonomi  sesuai  syariah  mendorong  terbentuknya lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank dan non bank yang dijalankan atas dasar dan prinsip syariah. Produk-produk yang ada dalam lembaga berbasis syariah juga sangat beragam, hal mana merupakan antisipasi terhadap tuntutan zaman. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pada dasarnya produkproduk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai aspek karena disebut riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dengan cara bagi hasil.
Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya di dorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga di landasi oleh kebutuhan masyarakat indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Hingga kini, lembaga pengadaian syariah ini telah sangat  akrab dengan  masyarakat, hal mana dikarenakan jasa lembaga ini lebih banyak di gunakan untuk melembagai kebutuhan individual. Pasal 1150 KUH Perdata, disebutkan, sebagai berikut:
“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang di serahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan
memberi  kekuasaan  kepada  kreditur  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian  mendahulukan  pembayaran-pembayaran  biaya  untuk  melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan .”
Menurut prespektif Islam, gadai di sebut dengan istilah rahn , yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dengan demikian, gadai (rahn) dalam prespektif Islam merupakan perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang dengan akadakad dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan syar’i.
Merujuk kepada PP 103 tahun 2000 pasal 8, kegiatan usaha Perum Pegadaian yang paling utama adalah melakukan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa penitipan, sertifikasi logam mulia, dan hal-hal lainnya yang sejalan. Perum Pegadaian juga mengemban misi untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan bawah dan menghindarkan masyarakat dari praktek-praktek gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya
Pada dasarnya pegadaian syari’ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah. Objek gadai  berupa  barang-barang  bergerak  yang  meliputi  barang  yang  dapat dipindahtangankan, seperti kendaraan, perhiasan, barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain-lainya, serta barang yang tidak bergerak seperti, surat berharga/ saham, sertifikat tanah, dan surat piutang.
Upaya memenuhi kebutuhan umat akan jasa pegadaian yang sesuai dengan syari’at Islam, dilakukan dengan sejumlah cara. Pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai (rahn) secara mudah, cepat, aman dan hemat berdasarkan prinsip syariah, kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Keempat, mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. Terakhir, yang kelima, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
Pegadaian syariah dalam transaksinya memiliki sejumlah akad, yaitu akad Rahn, Ijarah, Qard Al-Hasan, Mudharabah, dan akad Ba’i Muqayyadah, Mekanisme operasional  pegadaian  syariah  dapat  digambarkan  sebagai  berikut,  pertama, melalui akad rahn, nasabah menjaminkan barang untuk mendapatkan pembiayaan,
kedua  pegadaian  menaksir  barang  jaminan  untuk  dijadikan  dasar  pemberian pembiayaan, ketiga, kedua belah pihak menyetujui akad gadai, keempat, pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah, dan yang kelima, nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
Pegadaian syariah yang biasanya berada dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan non bank, pada saat ini telah mulai dirambah oleh lembaga keuangan bank. Sejumlah bank mulai menawarkan produk gadai berbasis syariah ini kepada masyarakat. Pemasaran produk-produk gadai berbasis syariah tidak hanya dilakukan  di  kota-kota  besar  saja,  namun  telah  sampai  ke  kota  kecil  dan pelosokpelosok daerah yang terjangkau oleh bank. Komoditi utama yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan ini adalah emas, karena sistem yang dipakai oleh lembaga ini adalah harus sesuai dengan syariat Islam yang mengharamkan riba, dan emas di akini bisa menanggulangi krisis riba global, dikarenakan karakteristik dari logam mulia tersebut seperti yang telah dipaparkan di bagian terdahulu.
Taksiran ujroh emas merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan gadai emas syariah di Bank dan Pegadaian Syariah. Penaksiran marhun  atau  obyek  gadai  dalam  bentuk  emas  tersebut  dilakukan  untuk menentukan kualitas serta nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga keuangan. Jumlah nilai yang merupakan hasil dari penaksiran tersebut akan menjadi dasar dari jumlah nilai uang pinjaman yang diberikan.  Hasil  taksiran  yang  akurat  dan  wajar  dari  para  juru  taksir  akan memberikan citra yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.
Dari latar belakang di atas, maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan penelitian yaitu: Bagaimana sistematika penetapan ujroh di Pegadaian Syari’ah Ciawi. Bagaimana sistematika penetapan ujroh di Perbankan Syari’ah Ciawi. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan sistematika penetapan ujroh Gadai Emas antara Pegadaian Syaria’ah dan Bank Jabar Banten.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dimana penelitian diawali dengan studi terhadap literatur serta bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Depenelitian menurut pengertiannya adalah:
Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan: gambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Dengan kata lain, metode
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat tertentu yang berlangsung ketika penelitian dilaksanakan dan mencari tahu sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, adalah:
a.  Arsip Dokumen
Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap arsip dokumen adalah dengan membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum teori-teori yang berkaitan dengan masalah pokok pembahasan yang terdapat pada buku-buku, penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, jurnal, artikel, buletin, internet, serta media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
b.  Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewwancara dengan responden. Dalam hal ini penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi yaitu Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi, Tasikmalaya yang mengeluarkan produk gadai emas syariah. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memperoleh keterangan dari masalah yang sedang dibahas.
c.  Observasi (Penelitian Lapangan)
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara seksama dan sistematik. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme operasional gadai emas pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi, Tasikmalaya.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif berupa kata- kata atau gambar dan tidak menggunakan data berupa angka-angka, sehingga kalaupun terdapat angka-angka dalam penulisan maka sifatnya hanya berupa penunjang. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:
a.  Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi, Tasikmalaya yang berkompeten serta merupakan pakar dalam hal mekanisme serta taksiran gadai emas syari’ah.
b.  Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berasal dari literaturliteratur kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptifanalitis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai perbandingan sistematika penetapan ujrah gadai emas di pegadaian dan perbankan syariah pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah yang berada di Ciawi, Tasikmalaya. Analisis dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan erikut:
a. Data  Colletion (pengumpulan  data),  yaitu  pengumpulan  data  yang berhubungan dengan gadai emas dalam konsepsi hukum Islam dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian
b. Data Reduction (pengurangan data), yaitu pengurangan atau penghilangan data yang diperoleh dari lapangan dan tidak dimasukkan kedalam pembahasan hasil penelitian, kerena data tersebut kurang valid atau memiliki potensi mengurangi keilmiahan hasil penelitian.
c.  Data Display (penyajian data), yaitu pemaparan dan penggambaran data yang diperoleh dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah dengan tidak menutup kekurangan yang ada. Selanjutnya, hasil dari pemaparan dan penggambaran data tersebut diproses menjadi bahasan penelitian tentang halhal yang berhubungan dengan gadai emas dalam konsepsi hukum Islam.
d.  Conclusion Drawing/Verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan mengenai sistematika penetapan ujrah pada penerapan sistem gadai emas di Bank dan Pegadaian Syariah yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dapat diperoleh analisa hasil penelitian yang kongkrit atau sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.
e.  Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah: Melakukan studi pustaka dari buku-buku dan kitab klasik yang membahas tentang hukum ekonomi. Melakukan observasi langsung dengan mengunjungi langsung ke tempat beroperasinya pegadaian  syari’ah.  Melakukan wawancara secara terbuka kepada nasabah serta karyawan dari lembaga pegadaian itu.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Produk Gadai Emas pada Bank dan Pegadaian Syariah
Sejak  2007  produk  gadai  emas  syariah  yang  merupakan  produk pengembangan dari produk gadai biasa, hadir sebagai produk unggulan dalam perbankan syariah. Meskipun belum memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang kehalalannya, namun produk ini selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengembangan dan pelaksanaannya di lembaga- lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produk ini bebas riba dan dapat dikatakan halal.
Dalam gadai emas, obyek yang digadaikan hanyalah emas. Seperti yang secara luas telah diketahui bahwa emas memiliki nilai yang cenderung naik nilai tukarnya terhadap mata uang. Hal tersebut sangat berbeda dengan obyek gadai lain yang cenderung mengalami penurunan nilai tukarnya terhadap mata uang seiring berjalannya waktu. Kelebihan yang dimiliki emas ini serupa dengan obyek gadai tanah, hanya saja emas dapat dibawa kemana-mana, sementara tanah hanya sertifikatnya saja yang bisa dibawa-bawa.
Faktor  yang  menjadi  pendorong  Perum  Pegadaian  dalam  meluncurkan produk gadai emas ( rahn ) adalah respon terhadap permintaan dari kalangan masyarakat terhadap sistem syariah yang semakin meningkat. Diantara sejumlah alasan mengapa Perum Pegadaian Syariah mengeluarkan produk gadai emas syariah ini adalah, sebagai berikut:
 Telah dikeluarkannya undang-undang serta fatwa yang menghalalkan praktek gadai emas
 Adanya dukungan dan keinginan yang tinggi dari masyarakat Islam  untuk bertransaksi secara Islami tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir.
 Persaingan usaha dimana Perum Pegadaian harus mampu menjawab tantangan supaya tidak ditinggalkan para nasabah.
 Prospek produk gadai emas syariah sangat baik, banyak keunggulan serta keuntungan dalam perkembangan usahanya, diantaranya karena nilai emas yang anti krisis dan anti inflasi.

## Kelebihan Produk Gadai Emas Syariah
Anti Krisis dan Anti-Inflasi
Seperti yang telah dibahas diatas, emas adalah obyek yang anti krisis dan anti inflasi sehingga disebut sebagai investasi. Adalah mungkin ketika emas itu ditebus, nilai tukarnya terhadap mata uang sudah meningkat sebagai akibat dari inflasi. Akibatnya, nilai emas yang kembali di tangan nasabah menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika emas tersebut digadaikan. Dengan adanya produk rahn emas ini,  nasabah  dapat  meningkatkan  barang  bergeraknya,  perhiasan  serta  emas kesayangannya tanpa harus merasa kehilangan dan mengalami kerugian akibat selisih dari pembelian baru dan harga jualnya.
Biaya Gadai
Baiaya gadai pada produk gadai emas syariah hanya dikenakan satu kali saja dengan jumlah prosentase tertentu, yang tergantung pada kebijakan pegadaian. Biaya tersebut meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan gadai emas syariah. Sejumlah alasan telah menjadi latarbelakang dikeluarkannya produk gadai emas oleh Bank Jabar Banten Syariah. Sejumlah alasan yang menjadi latarbelakang tersebut, adalah:
 Adanya kesepakatan universal bahwa emas adalah logam mulia yang dipersepsikan bernilai di seluruh dunia
 Memiliki nilai yang tidak berubah (tahan inflasi)
 Memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
 Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
 Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
Sejumlah kelebihan tersebut diatas, mendasari sejumlah lembaga keuangan untuk membuka produk gadai emas dalam transaksi bisnisnya. Usaha yang menguntungkan serta resiko yang relatif kecil membuat gadai emas syariah menjadi pilihan dalam bisnis yang cukup signifikan dewasa ini. Pilihan tersebut semakin meningkat setelah dikeluarkannya fatwa DSN No: 26?DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Berdasarkan hal-hal tersebut, masyarakat menjadi lebih tertarik  lagi  untuk  menggadaikan  barang  jaminannya  dalam  bentuk  emas dibandingkan barang elektronik dan kendaraan yang bisa jatuh nilai ekonomisnya.
Sistematik Gadai Emas Pada Bank Jabar Banten Syariah
Gadai syariah atau pinjaman gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah berasal dari modal sendiri dengan didasarkan pada 3 akad, yaitu: (1) Qardh , yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari jumlahan pinjaman teresbut. (2) Rahn , yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
(3) Ijarah , yaitu akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Sejumlah syarat harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman, yaitu dengan menyertakan agunan berupa emas, perhiasan atau barang lain; misalnya koin emas dan perhiasan lainnya yang terbuat dari bahan emas dengan minimal harga sebesar Rp. 1.000.000,- atau seberat 4 gram 16 karat emas. Nasabah harus melampirkan kartu identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, nasabah membuka rekening pada Bank Jabar Banten Syariah dengan saldo minimum Rp. 50.000,- namun hal ini tidak diwajibkan. Setelah syaratsyarat tesebut terpenuhi, barang agunan (emas) akan ditaksir oleh penaksir dari pihak bank.
Proses penaksiran dilakukan oleh penaksir dengan menggunakan 2 jenis tes uji, yaitu memakai jarum uji emas dan metoda berat jenis. Berdasarkan hasil tersebut, penaksir memberikan nilai taksiran dari harga emas tersebut. Pinjaman sebesar 85% (untuk koin emas dan perhiasan) serta 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang emas berhak didapatkan oleh nasabah. Untuk hal tersebut, nasabah cukup membayar relatif murah sebesar Rp. 3.750,- / gram per bulan yang dibayar di awal akad atau sama dengan biaya ujrah sebesar 1,2%. Pada umumnya, dana pinjaman atau utang (marhun bih) diberikan secara cara tunai atau langsung. dengan ketentuan jika jumlah marhun bih tersebut dibawah Rp.
5.00.00 ,- maka dana tersebut dapat diambil secara langsung atau tunai atau dapat melalui pemindahbukuan, sesuai dengan akad yang tengah berlangsung. Sedangkan jika jumlah marhun bih berjumlah diatas Rp. 5.000.000,- maka dananya wajib dilakukan melalui pemindahbukuan dengan alasan keamanan.
Masa pinjaman maksimal selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad. Bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya,  maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas. Biaya pada masa tenggang yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 1.000,-/ gram/ 15 hari.Hal lain yang dapat dilakukan adalah bersama-sama Bank Jabar Banten Syariah menjual barang tersebut yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah tersebut kepada Bank. Bila hasil penjualan lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan yang ada menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualannya lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Bank Jabar Banten Syariah.
Barang gadai ( marhun ) selama perjanjian berlangsung  statusnya hanya disimpan saja oleh bank dan tidak diambil manfaatnya oleh pihak manapun. Emas yang menjadi jaminan tersebut disimpan didalam sebuah lemari besi yang anti api dengan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) serta menggunakan 2 buah kunci yang dipegang bersama-sama oleh 2 orang petugas. Barang jaminan tersebut juga dilindungi dengan jaminan dari pihak asuransi yang sangat berguna dalam meminimalisir resiko yang dapat terjadi pada marhun.

## Contoh Kasus:
Nasabah A1 menggadaikan emas batangnya seberat 100 gram 24 karat selama 2 bulan. Kemudian harga pasaran emas pada waktu itu adalah sebesar Rp. 350.000,-, maka pelunasannya adalah sebagai berikut: Diketahui:
Gadai emas : 100 gram (24 karat) Harga pasaran emas : Rp. 350.000,- Taksiran pembiayaan : 100 gram x Rp. 350.000,- x 24/24 Max. Pinjaman emas 24 karat 90% : Rp. 35.000.000,- x 90% : Rp. 31.500.000,- Biaya ijarah perhari per gram : Rp. 3.750,- Biaya penitipan atau ujrah : 100 gram x Rp. 3.750,- x 2 bulan : Rp. 750.000,-
Maka biaya ujrahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 750.000,- dan dibayar langsung pada saat awal transaksi. Disertai dengan biaya materai sebesar Rp. 6.000,-.
Marhun bih Pembiayaa n Rahin Nasaba h
Mekanisme Gadai Emas
Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan untuk menjaga keefektifan dan keefisienan operasional gadai syariah. Mekanisme operasional gadai syariah diupayakan untuk tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual harus selalu berlandasan syariah (al- Qur’an, al-Hadist dan Ijma Ulama), serta dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung nasabah ( rahin ) dapat unsur riba , maisir , dan gharar . Memahami apa yang hendak transaksi yang dilakukannya.
Meskipun digunakan pegadaian syariah secara konsep kedua akad dalam operasional gadai mempunyai perbedaan, emas dapat dilakukan namun dalam teknis dengan transaksi dua akad, pelaksanaannya nasabah yaitu akad Rahn dan Akad tidak perlu mengadakan Ijarah . Rincian akad yang akad dua kali karena satu aksud tertera pada lembar SBR sudah mencakup lembar belakang SBR (Surat kedua akad tersebut.

## 1. Permohonan Pembiayaan
2. Akad Pembiayaan 3. Hutang dan Mark Up
Marhun Jamina n
1.  Kantor pengadaian syariah untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan/ dikelola dan diserahkan kepada murtahin .
2.  Murtahin  melakukan  pemeriksaan  termasuk  menaksir  harga  barang  yang diberikan oleh nasabah sebagai pinjaman atas hutangnya.
3.  Setelah  semua  persyaratan  terpenuhi,  maka  murtahin  dan  rahin  akan melakukan akad. Maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman) yang diinginkan dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (dibawah nilai jaminan).
4.  Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi  pinjaman,  nasabah  akan  memberikan  sejumlah  ongkos  kepada pegadaian syariah.
Apabila menggunakan akad rahn , rahin hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk
Murt hin
Bank
Marhun bih (Hutan)g Rahin
menghindari riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase.
b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
Kategori marhun dalam akad yang dimaksud adalah berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan barang lainnya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayar oleh pihak rahin sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak murtahin .
Prosedur Memperoleh Pinjaman (Marhun Bih)
Untuk memperoleh pinjaman uang ( marhun bih ) di Kantor Pegadaian Syariah, seorang nasabah (rahin) harus menyanggupi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:
1) Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
2) Membawa barang gadai ( marhun ) berupa emas yang memenuhi syarat atau barang bergerak;
3) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
4) Adanya surat kuasa dari pemilik barang apabila dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang;
5) Menandatangani akad rahin dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
Prosedur Pelaksanaan Pencairan Pinjaman ( Marhun Bih ) di Kantor Pegadaian Syariah: Untuk mencairkan pinjaman uang di Kantor Pegadaian Syariah, seorang nasabah (rahin) harus mengikuti prosedur pencairan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

## Pemberian Hutang
Akad Transaksi
Penyerahan Marhun Marhun (Barang)
Calon  nasabah (rahin) mengisi  formulir  permintaan  pinjaman  (FPP)  dan menandatanganinya;  Calon  nasabah (rahin) mendatangi  loket  penaksir  dan menyerahkan  barang  gadaian  (emas)  untuk  ditaksir  nilainya;  Calon  nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dengan menyetujui akad rahn dan akad ijarah ,
Murtahin
kemudian calon nasabah menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman (marhun bih).
Nasabah langsung datang ke murtahin (dalam hal ini penaksir) dan menyerahkan emas yang akan digadaikan/ dijaminkan denga menunjukan  bukti  KTP,  paspor, atau keterangan identitas lainnya, atau surat kuasa jika pemilik barang tidak bisa datang dan menguasakannya pada orang lain. Barang jaminan akan diteliti kualitasnya oleh penaksir untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Setelah taksiran didapatkan maka ditetapkan jumlah uang pinjaman oleh penaksir dimana jumlah uang pinjaman lebih dari harga pasar nilai barang (emas). Hal ini merupakan cara pegadaian untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi dikemudian hari.
Selanjutnya, uang pinjaman ( marhun bih ) dapat diambil oleh nasabah di bagian kasir, setelah mendapat potongan biaya ijarah (pinjaman). roses pelunasan uang pinjaman ( marhun bih ) dan pengambilan barang Gadaian (emas) di Kantor Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:
 Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad 
 Proses pengembalaian ( marhun bih ) sampai penerimaan kembali barang gadaian pinjaman, tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif yang berlaku. 
Tata cara pelunasan uang pinjaman dapat didepenelitiankan sebagai berikut:
 nasabah mendatangi langsung ke murtahin (dalam hal ini kasir) dengan membawa SBR (Surat Bukti Rahn ) 
 Barang gadaian (emas) akan dikeluarkan oleh petugas gudang. 
 Barang gadaian (emas) dikembalikan kepada nasabah ( rahin ) 
Pelunasan Uang Pinjaman ( Marhun Bih )
Surat bukti pada pegadaian syariah disebut surat bukti rahn , dimana pada surat bukti rahn tersebut tertera nama, alamat, perofesi rahin , tujuan pinjaman, golongan, tanggal akad, jatuh tempo, tanggal lelang. Jangka waktu dari tanggal akad ke tanggal jatuh tempo adalah 4 bulan atau selama 4 bulan nasabah tersebut bisa menebus atau melakukan pelunasan. Pelunasan tersebut sebesar uang pinjaman (UP) + Ijaroh (jasa simpan). Ijaroh tersebut terhitung per 10 hari dari akad kredit, jika lama pinjaman selama 25 hari berarti pelunasannya sebesar uang pinjaman (UP) + (Ijaroh x 3). 55 Biasanya nasabah tersebut akan didatangi oleh pihak pegadaian sebagai pemberitahuan karena waktu sudah hampir mendekati jatuh tempo, jika nasabah tersebut tidak datang juga, maka sesuai dengan perjanjian pada surat bukti rahn , barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada surat bukti rahn .
Sistem Perpanjangan dan Pelelangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah
Rahin dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan sehingga mudah dan tidak memberatkan. Jika pada masa 4 bulan habis dan rahin belum dapat melunasi, maka dengan mengajukan permohonan, serta menyelesaikan biayanya, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang 4 bulan lagi, dan seterusnya dilakukan penjualan atau pelelangan. Lelang sebagai upaya eksekusi sekaligus upaya terakhir yang dilakukan oleh kantor cabang Pegadaian Syariah apabila nasabahnya wanprestasi.

## Prosedur Penaksiran Barang Jaminan
Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan pegadaian. Besarnya pinjaman yang diberikan pada nasabah tergantung nilai taksiran barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Pedoman penaksiran telah ditentukan oleh pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya dan sama di semua kantor cabang Pegadaian Syariah. Pedoman penaksiran barang menurut Y. Sri Sigit Susilo dibagi menjadi 2 kategori, yaitu barang kantong dan barang gudang.59 Secara terperinci, penaksiran emas sebagai salah satu dari barang kantong adalah, sebagai berikut:
- Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku dan standar taksiran logam yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Pusat. Harga pedoman untuk keperluan ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang sedang terjadi;
- Petugas penaksir melakukan uji karat dan berat;
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif
a) Penggolongan Marhun Bih
Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan marhun bih yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tarif simpanan dan bukan sewa modal maupun jangka waktu pinjaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pinjaman ( marhun bih ) yang diberikan diberikan adalah sebesar prosentase plafon marhun bih dari taksiran dengan minimum jumlah marhun bih per surat bukti rahn (SBR)
Rp.20.000,- Golongan Marhun Bih Plafon Marhun Bih Biaya Administrasi (Pembulatan) A 20.000 – 150.000 1.000 B 151.000 - 500.000 3.000 C1 501.000 - 1.000.000 8.000 C2 1.005.000 - 5.000.000 15.000
C3 5.010.000 - 10.000.000 25.000 C4 10.050.000 - 20.000.000 40.000 D1 20.100.000 - 50.000.000 60.000 D2 50.100.000 - 200.000.000 100.000
Dari tabel di atas, diketahui bahwa, misalnya: bila seorang rahin ingin meminjam dana  sebesar  Rp.  10.000.000,-  maka  rahin  tersebut  termasuk  kedalam  golongan marhun bih golongan C3 dan harus membayar biaya administrasi per SBR sebesar Rp.25.000,-
b) Besarnya Tarif Tarif Biaya Administrasi
Biaya administrasi yang relatif murah serta tidak memberatkan nasabah, yaitu atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp.50,- yang berlaku untuk kelipatan marhun bih Rp.5.000,- untuk semua golongan marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya  administrasi  ini  diberlakukan  pembulatan  ke  Rp.100,-  terdekat,  dengan penghitungan sebagai berikut: Rp.1,- hingga Rp.50,- dianggap sama dengan Rp.0,-; diatas Rp.50,- hingga Rp.100,- dibulatkan ke Rp.100,- Biaya administrasi tersebut dikenakan hanya sekali pada saat akad.
Tarif Jasa Simpanan ( Ijarah )
Tarif jasa simpanan untuk marhun emas dikenakan tarif jasa penyimpanan sebesar plafon tarif ijarah itu sendiri per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran emas sebesar Rp.10.000,- Satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari masa penyimpanan.
GOLONGAN TARIF TAKSIRAN A 45 95% B 73 92% C 79 91% D 62 93%
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta ansi. iran Jangka waktu Ijarah= X Rp. (sesuai golongan tarif ijarah) X
00 10  hari
lasi perhitungan Ijarah
Jika seorang nasabah ingin mendapatkan pinjaman dengan memiliki 1 keping emas rat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi per gram emas 99,99% = Rp.300.000,-), a:
iran = 25 gram X Rp.300.000,- = Rp.750.000,- g pinjaman = 91% (sesuai gol. Taksiran) X Rp.7.500.000,- = Rp.6.825.000,-
jarah /10 hari = X Rp.79 (sesuai gol. tarif ijarah ) X = Rp.59.250,-
a Administrasi = Rp.25.000,- (Golongan C 3 ) Jika nasabah berkeinginan untuk menitipkan barangnya selama 28 hari, maka h ditetapkan dengan menghitung biaya per 10 hari x tarif. Dengan demikian, ijarah harus dibayar nasabah tersebut adalah:
= Rp.59.250 X 3 = Rp.177.750,- Biaya ijarah yang dibayar hanya selama penitipan dan dibayarkan pada saat bah tersebut melunasi atau memperpanjang pinjamannya dengan akad baru.
Analisis Perbandingan Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Syariah
Pegadaian Syariah Ciawi
Berdasarkan data yang diperoleh mengenai prosedur dan mekanisme gadai emas dari  kedua  lembaga  keuangan  tersebut,  terdapat  beberapa  hal  yang  secara penerapannya memberikan perbedaan antara Bank Jabar Banten dan Pegadaian Berikut penjabaran hasil analisis perbandingan pada kedua lembaga keuangan
a)  Rahin. Pada Bank Jabar Banten, Gadai Emas Syariah diperuntukkan bagi masyarakat  umum namun  dengan  segmentasi  pasar  pedagang  kecil. Berdasarkan hal tersebut, 60-70% nasabah gadai emas adalah pedagang kecil atau usaha kecil menengah (UMKM) dan sisanya adalah masyarakat umum lainnya. Pada Pegadaian Syariah Ciawi, Gadai Emas Syariah diperuntukkan bagi masyarakat umum namun dengan segmentasi ibu rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, setelah tujuan yang ditentukan dengan berdasarkan pada segmentasi dilakukan, pinjaman diberikan pada nasabah dari masyarakat umum.
b)  Murtahin. Pada Bank Jabar Banten, pihak yang menerima gadai adalah pihak bank sendiri, yaitu Bank Jabar Banten Syariah. Pada Pegadaian Syariah Ciawi, pihak yang menerima gadai adalah pihak pegadaian sendiri, yaitu Pegadaian Syariah Ciawi.
c) Marhun. Pada Bank Jabar Banten, barang yang digadaikan berupa emas batangan dan koin emas dengan minimal berat sebesar 4 gram 16 karat. Pada Pegadaian  Syariah  Ciawi,  barang  yang  digadaikan  adalah  berupa  emas batangan dan perhiasan emas.
d)  Marhun bih. Pada Bank Jabar Banten, marhun bih dapat diberikan secara tunai atau langsung pada waktu akad ijan qabul serta melalui pemindahbukuan ataupun transfer melalui Auto Teller Machine (ATM) apabila nasabah yang bersangkutan memiliki rekening. Pada Pegadaian Syariah Ciawi, marhun bih diberikan kepada nasabah secara tunai atau secara langsung dan tidak melalui pemindahbukuan ataupun transfer.
e)  Ijab Qabul. Pada Bank Jabar Banten, ijab qabul dilaksanakan dengan menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tangan bermaterai disertai dengan lampiran-lampiran ketentuan akad gadai emas tersebut.
f) Pada Pegadaian Syariah Ciawi, ijab qabul dilaksanakan menggunakan surat kesepakatan yang disebut dengan SBR dimana nasabah harus mengisi dua buah akad yang tertera pada SBR tersebut, yaitu akad Rahn dan Ijarah .

## Ketentuan Biaya Bank Jabar Banten Syariah
Ketentuan nilai pembiayaan yang berlaku pada Bank Jabar Banten Syariah untuk produk gadai emas adalah minimal agunan seharga Rp.1.000.000,- atau emas seberat 4 gram 16 karat. Selanjutnya, untuk biaya ujrah adalah sebesar Rp.3.750,- /gram per bulan. Adapun besarnya taksiran pinjaman untuk agunan berupa emas batangan adalah sebesar 90%, sedangkan untuk koin serta perhiasan emas lainnya dengan nilai sebesar 85%, dengan disertai biaya materai sebesar Rp.6.000,- dan tidak dipungut biaya administrasi. Biaya ujrah dan materai tersebut dilunasi setelah akad berlangsung.

## Pegadaian Syariah Ciawi
Ketentuan nilai pembiayaan pada Pegadaian Syariah Ciawi untuk gadai emas sangat dipengaruhi oleh golongan marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dari direksi Perum Pegadaian Pusat. Pinjaman yang diberikan digolongkan dengan berdasarkan pada tingkat tarif simpanan dimana prosentase marhun bih adalah sebesar plafon marhun bih dari taksiran. Minimum uang marhun bih untuk setiap surat SBR adalah sebesar Rp.20.000,- dengan pembagian uang pinjaman sebagaimana telah dijelaskan pada plafon marhun bih dan taksiran nilai emas
No  Ketentuan Umum Bank Jabar Syariah Pegadaian Ciawi
1 Pemenuhan Rukun Rahin (Penggadai) Murtahin Marhun Marhun bih Shighat Ijab Qabul Segmentasi Pasar: Pedagang kecil (UMKM) BJB Syariah Emas batangan, koin. Perhiasan, dll Pemindahbukuan dan tunai Menggunakan Surat Kesepakatan (Surat Gadai Bermaterai) Segementasi pasar: Ibu rumah tangga Unit Pegadaian Syariah Emas dan Perhiasan Tunai pada saat akad Menggunakan Surat Bukti Gadai 2 Penjualan Barang Gadai Prosedur Lelang Pengambilan biaya dari hasil lelang Bank bersama nasabah menjual emas tersebut. Biaya pinjaman dan denda, kemudian kelebihan lelang diberikan kepada nasabah setelah  dikurangi  biaya pinjaman dan denda Apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka barang akan dilelang secara umum. Sistem pelelangan pada Pegadaian Syariah Ciawi barang akan dijual kepada umum  sesuai  dengan harga pasar pada saat itu,
setelah barang tersebut dijual maka hasilnya akan dipotong biaya lelang.
3 Ketentuan Biaya Emas = Rp.1.000.000/ seberat 4 gram 16 karat Ujrah = Rp.3.750/ gram/ bulan Taksiran = emas batangan sebesar 90%, coin/perhiasan lainnya sebesar 85%/ Taksiran = 25 gram x Rp. Harga pasar pada saat akad Uang pinjaman = gol. Taksiran x hasil taksiran Ijarah = Taksiran/ Rp.10.000 x gol. Ijarah x 10/10 Biaya administrasi = sesuai dengan golongan ijarah

## SIMPULAN
Gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (Pegadaian dan Bank Syariah) yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas berdasarkan prinsip syariah. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan syariah. Ada transaksi gadai emas syariah nasabah ( rahin ) mendapat pembiayaan/ pinjaman dengan dibebani biaya administrasi untuk menutup penaksiran barang, pengganti ATK, dll, dan biaya sewa untuk menutup timbulnya biayabiaya yang meliputi nilai investasi  tempat  penyimpanan,  biaya  perawatan,  dan  seluruh  proses kegiatannya.Penetapan biaya sewa tersebut didasarkan pada prinsip ijarah yang disepakati oleh masingmasing lembaga keuangan dengan nasabahnya.
Sistematika penetapan ujrah atau biaya sewa dalam gadai emas syariah pada Bank Jabar Banten Syariah dan Pegadaian Syariah Ciawi dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku pada masingmasing lembaga keuangan. Perbandingan sistematika penetapan ujrah dari kedua lembaga keuangan tersebut adalah, sebagai berikut: Besarnya biaya sewa pada Bank Jabar Banten Syariah ditetapkan sebesar Rp.3.750,-/gram per bulan, sedangkan pada Pegadaian Syariah Ciawi penetapan biaya sewa atau tarif ijarah didasarkan pada penggolongan marhun bih yang diberlakukan per 10 hari. Pembayaran biaya sewa oleh rahin kepada Bank Jabar Banten Syariah dilakukan setelah akad dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah. Beirut: Dar Al-Fikr,
1996.
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Brosur Gadai Emas pada Bank Syariah
Janwari, Yadi dan Djajuli, H.A. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Rais, Sasli. Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), Jakarta: UI Press, 2006.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 3, Jakarta: Al- I’tishom, 2008.
Salim, Joko. Jangan Investasi Emas, (Jakarta: Visi Media, 2010. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia UII, 2008.
Sumitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Sunarto pada (http://sunarto.staff.gunadarm a.ac.id/Publications/files/1695/m...)