## I US P OENALE
Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp.78-92. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut
Continuous Criminal Accountability of Children as Perpetrators of Crimes of Decency
Angga Hardiansyah anggahardiansyah1313@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Anak; Kesusilaan.
Keywords: Criminal Liability; Child; Decency.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2041
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak dewasa  ini  semakin  beragam,  salah  satunya terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Kalianda  yakni  anak  sebagai  pelaku  kejahatan kesusilaan  secara  berlanjut  dalam  Putusan Perkara Nomor: 01/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Kla. Penelitian ini
menggunakan pendekatan secara yuridis normatif  dan  empiris.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  dan  data  sekunder  bersumber  dari studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pertanggungjawaban  pidana  terhadap anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan secara  berlanjut  yakni  dilaksanakan  dengan Tindakan  berupa  mengembalikan  Terdakwa kepada Orang Tuanya untuk dibina dan dididik. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi  ke  dalam  sistem  dan  model peradilan pidana anak,
mendorong terintegrasinya  ke  dalam  norma  hukum  positif dan penegakkan hukum anak. Tujuan pemidanaan  bukanlah  pada  penghukuman, tetapi  perbaikan  kondisi,  pemeliharaan  dan perlindungan  anak.  Dasar  pertimbangan  hakim
Submitted: Jul 22, 2020; Reviewed: August 3, 2020; Accepted: Okt 15, 2020
dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  adalah dakwaan  Jaksa,  tujuan  pemidanaan,  hal-hal yang  meringankan  dan  memberatkan,  serta menerapkan  beberapa  teori-teori  tujuan  hukum yakni  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan  hukum.  Saran  dalam  penelitian  ini adalah Hakim sebaiknya lebih memaksimalkan pidana  yang  dijatuhkan  kepada  setiap  pelaku kejahatan  terhadap  anak,  mengingat  bahwa kejahatan  terhadap  anak  di  Indonesia  terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan pidana  maksimum  terhadap  pelaku  tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

## Abstract
Crimes  committed  by  children  today  are increasingly diverse, one of which occurs in the jurisdiction  of  the  Kalianda  District  Court, namely  children  as  perpetrators  of  decency  in the  Decision  on  the  Case  of  Number: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla.  This  research uses  a  normative  and  empirical  juridical approach.  The  type  of  data  used  is  primary data  and  secondary  data.  Primary  data  were obtained  from  interviews  and  secondary  data sourced  from  literature  study.  The  results showed  that  criminal  liability  against  children as  perpetrators  of  decency  was  continuously carried  out  with  actions  in  the  form  of returning  the  Defendant  to  his  parents  to  be nurtured  and  educated.  The  aim  of  criminal justice  is  to  focus  on  the  best  interests  of children  integrated  into  the  system  and  model of juvenile criminal justice, promoting integration  into  positive  legal  norms  and  the enforcement  of  child  law.  The  purpose  of punishment is not punishment, but improvement in  conditions,  care  and  protection  of  children. The  basis  for  judges'  legal  considerations  in imposing criminal sanctions is the prosecutor's indictment,  the  purpose  of  punishment,  things that are lightening and burdensome, as well as applying  several  theories  of  legal  objectives namely  legal  certainty,  usefulness  and  legal justice.  Suggestions  in  this  study  are  that Judges  should  maximize  the  penalties  imposed on each perpetrator of crimes against children, bearing in mind that crimes against children in
Indonesia continue to increase so that this can be  one  of  the  judges'  considerations  in providing maximum crimes against perpetrators of moral offenses against children.

## A. Pendahuluan
Hukum  mempunyai  kehendak  yang  amat  mulia,  hukum  apabila  diartikan  hanya  sebatas peraturan  perundang-undangan,  maka  akan  membuat  masalah  dengan  manusia  untuk mencapai  rasa  bahagia  karena  manusia  mampu  mendudukan  manusia  sebagai  mahluk  yang sempurna. 1 Pembinaan,  pengembangan  dan  perlindungan  anak  memerlukan  peran  serta masyarakat,  baik  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga  swadaya masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media  massa  atau lembaga pendidikan. Perlunya pengawasan dari orang tua serta pendidikan keagamaan sejak dini  bagi  kalangan  remaja  khususnya  bagi  anak  di  bawah  umur,  adalah  salah  satu  faktor penting  dalam  ikut  mencegah  dan  meminimalisir  terjadinya  kekerasan,  pelecehan  terhadap anak di bawah umur. 2 Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya  juga  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  adalah  tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus  yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada  masa  depan. 3 Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum merupakan  kewajiban  utama  bagi  setiap  negara. 4 Apabila  anak  melakukan  kesalahan  dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam  hal  proses  peradilannya  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Untuk  itu,  dalam  penjatuhan  hukuman terhadap anak diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi. 5 Nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  ingin  diraih  adalah  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila. 6 Hukum  merupakan  sebuah  kata  yang  masih  abstrak,  maka  sebagai perwujudannya  dengan  dikodifikasikannya  suatu  hukum  ke  dalam  tulisan  yang  disebut peraturan perundang-undangan .7 Oleh sebab itu, Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab  terjadinya  kejahatan  itu  sangatlah  beragam  terutama  pada  kondisi  psikologi  anak
1 Larensius Arliman S, “Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan,” UIR LAW REVIEW, Vol. 1, No. 01 (April 25, 2017): 63-76, https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153. hlm 64.
2 Laurensius Arliman et al., “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak  Berkelanjutan  Reform  Of  Law  Enforcement  Of Sexual  Violence  To  Children  As  The  Form  Of  Sustainable  Children Protection,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2 (August 27, 2311): 305–326, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun. hlm 179.
3 :Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,”
Jurnal
HAM 8, No. 2 (December 15, 2017): 161–74,
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/356. hlm 162.
4 Hendricus Andrianto and Nur Rochaeti, “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polres Pati,” DIPONEGORO  LAW  JOURNAL ,  vol.  5,  No.  3  (Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Diponegoro, July 11, 2016): 1-10, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12535. hlm 4.
5 Nyoman Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum , Vol. 9,  No. 2 (January 13, 2020):1-115, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53868. hlm 4.
6 Ariyunus  Zai,  Taufik  Siregar,  and  Dedy  irsan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam Sistem Peradilan  Anak (Studi Pada  Wilayah Hukum Polres Nias),” JURNAL  MERCATORIA ,  vol.  4,  (December  1, 2011): 86-103, http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610. hlm 89.
7 shandi patria airlangga, “hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis the nature of the authorities in a democratic rule of law,” cepalo 3, no. 1 (september 17, 2019): 1–10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. hlm 2.
yang  sangat  labil. 8 Untuk  itu  peradilan  anak  bertujuan  memberikan  yang  paling  baik  bagi anak,  tanpa  mengorbankan  kepentingan  masyarakat  dan  tegaknya  suatu  keadilan.  Tujuan Peradilan  Anak  tidak  berbeda  dengan  peradilan  lainnya,  yaitu  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  anak.  Tindak  kriminalitas,  dan  tidak  jarang  tindak  kriminalitas  ini dilakukan  oleh  anak  yang  masih  dibawah  umur, 9 dalam  hal  ini  pelaksanaan  pembinaan  dan perlindungan  terhadap  anak,  diperlukan  dukungan  baik  yang  menyangkut  kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mewadahi. Unsur perbuatan delinquat bersifat anti  sosial  dari  berbagai  tindakan  untuk  mengamankan  masyarakat  maka  para  pelaku kejahatan  diberi  hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatannya  dan  perbuatan  delinguat  adalah perbuatan yang merugikan dalam segala aspeknya. 10 Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak pula. Unsur perbuatan delinquat adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat. 11
Menurut  Tolib  Setiady  bahwa  berbagai  motif  kejahatan  yang  dilakukan  anak  terjadi karena  hal-hal  tertentu,  sedangkan  kualitas  setiap  motif  berbeda-beda,  suatu  kejahatan  yang muncul di permukaan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatarbelakanginya, seperti  berbagai  kondisi  psikologis  maupun  sosiologis  yang  dapat  memicu  timbulnya kejahatan  tersebut  dalam  segala  aspek  dan  kondisinya.  Kejahatan  yang  dilakukan  anak merupakan  suatu  bentuk  penyimpangan  dan  bertentangan  dengan  Undang-undang  sehingga sebagai akibat perbuatan tersebut seorang anak dapat dipidana. Menurut Sudarto yang di kutip oleh Tolib Setiady menjelaskan bahwa pemidanaan diartikan sebagi menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya ( berechten ). 12
Fakta  sosial  sebagai  problema  yang  terjadi  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  juga  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kalianda.  Dalam  kasus  pada Pengadilan  Negeri  Kalianda  Penetapan  Nomor:  01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla,  terdakwa terdakwa Bayu Setiangga Bin Supriyanto yang masih berumur 16 tahun, telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  terhadap saksi  korban  Diah  Indra  Sari  Binti  Sukamto  yang  masih  berumur  14  tahun.  Perbuatan terdakwa  melanggar  Pasal  81  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim sepakat Menjatuhkan Tindakan berupa mengembalikan Terdakwa Bayu Setiangga Bin Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik.  Penjatuhan  sanksi  tindakan berupa  mengembalikan  Terdakwa kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik  terhadap pelaku  tindak  pidana  asusila  secara  berlanjut  terhadap  anak  di  bawah  umur  tersebut  dapat dimintai  pertanggungjawabannya,  sesuai  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana,  yaitu  sehat jiwanya,  mengetahui  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  serta  mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana.
Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana  kesusilaan secara berlanjut dalam  kasus  pada  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Penetapan  Nomor:  01/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Kla dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana,  yaitu  sehat  jiwanya,  mengetahui  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum serta  mampu  mengetahui  kehendak  sesuai  kesadarannya,  sehingga  dapat  dipidana  oleh
8 Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak  Konflik Hukum,” DIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 19, (Pebruari 2014):  48-62  https://media.neliti.com/media/publications/240062-pertanggungjawaban-pidana-anak-konflik-h-1431e76f.pdf. hlm 49.
9 Ni Made  et al., “Implementasi  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak Terhadap Curanmor  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor :  B/346/2016/RESKRIM),” Jurnal Komunitas Yustisia , vol. 2, (February 28, 2019): 1-11 https://bulelengkab.bps.go.id. hlm 3.
10 Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak” Jurnal Yudisial , vol. 6, (March 11, 2013): 64-79, https://doi.org/10.29123/JY.V6I1.119. hlm 65.
11 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, (1997), hlm. 16.
12 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia , Bandung: Alfabeta, (2010), hlm. 19.
Hakim.  Tujuan  Majelis  Hakim  telah  Menjatuhkan  Tindakan  berupa  mengembalikan Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik sesuai  dengan  konsep  tujuan  pemidanaan  yakni  bukanlah  suatu  pembalasan  melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Secara  yuridis  Sanski  Tindakan  berupa  mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik  dalam  kasus  pada  Pengadilan Negeri  Kalianda  Putusan  Nomor:  01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  yakni  anak  sebagai  pelaku tindak pidana  kesusilaan secara berlanjut tersebut memang sudah memenuhi ketentuan  Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  perlindungan  hukum kepada  anak  korban  perkosaan. 13 Namun,  terkadang  putusan  hakim  tidak  pernah  mencapai pidana  yang  maksimum  seperti  yang  diancamkan  dalam  undang-undang.  Sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  pelaku  dinilai  belum  tepat  jika  dilihat  dari  akibat  perbuatan  yang dilakukan  pelaku  tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  sehingga  belum  sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban. Putusan Hakim yang tidak mencapai pidana maksimum seperti  yang  diancamkan  dalam  undang-undang,  perbuatan  terdakwa  dalam  perkara  tersebut juga merupakan perbuatan berulang  yang tidak hanya 1 (satu) kali dilakukan namun Majelis Hakim  Menjatuhkan  Tindakan  berupa  mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik.  Hal  ini  tentu  menimbulkan permasalahan dalam pemidanaan dalam mencapai keadilan yang menginginkan pelaku tindak pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  diberikan  hukuman  yang  seimbang  dengan  akibat perbuatannya,  hal  inilah  peranan  Hakim  sangat  penting  sebagai  penengah  di  antara  pihak- pihak yang berperkara.
Masalah  sosial  yang  terjadi  juga  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  tindak  pidana kesusilaan  secara  berlanjut  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  secara  substantif  maupun prosedural  baik  bagi  korban  maupun  keluarganya  hal  ini  karena  tindak  pidana  kesusilaan secara  berlanjut  sangat  berdampak  buruk  bagi  perkembangan  korban  terlebih  bahwa  korban masih pelajar dan memiliki masa depan namun terhenti akibat perbuatan terdakwa. Tuntutan Jaksa  yang  menuntut  selama  7  (tujuh)  tahun  pidana  penjara  dan  6  (enam)  bulan  dengan dikurangi  seluruhnya  masa  telah  dijalaninya  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan didenda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan namun  Majelis  Hakim  hanya  memberikan  vonis  Menjatuhkan  Tindakan  berupa mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk dibina  dan  dididik.  Hal  ini  tentunya  melukai  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  keluarganya karena  selain  mengalami  derita,  depresi,  dan  trauma  yang  besar  di  masa  depan  korban  juga menanggung  beban  sosial.  Pidana  ini  dirasakan  terlalu  ringan  bila  dibandingkan  dengan derita, depresi, dan trauma yang besar di masa depan korban.
Berdasarkan  Indentifikasi  masalah  di  atas,  permasalahan  penulisan  ini  adalah menganalisa  pertanggungjawaban  pidana terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan kesusilaan secara berlanjut dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut.  Ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi pada kajian hukum pidana yang mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara berlanjut.  Penelitian  ini  juga  mengkaji  terkait  dengan  dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara berlanjut. Studi penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla.
13 H  Dudung  Mulyadi,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Perkosaan  Dalam  Peradilan  Anak,” Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , vol. 6, (November 19, 2018): 170-183, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1712. hlm 179.
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan yuridis empiris. 14

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum
Ditinjau  dari  aspek  yuridis  maka  pengertian  “anak”  di  mata  hukum  positif  Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age). 15 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengklarifikasikan pengertian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  orang  yang  dalam  perkara  telah mencapai  umur  delapan  tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  delapan  belas  tahun  dan  belum pernah  kawin.  Berbagai  undang-undang  mengatur  batas  usia  anak  secara  berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. 16 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak  yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:
a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
b. Yang  menjadi  korban  tindak  pidana  atau  yang  melihat  dan/atau  mendengar  sendiri terjadinya suatu tindak pidana. 17
Anak  yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:
a) Disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan  terbukti  bersalah  melanggar  hukum;  atau  Telah menjadi  korban  akibat  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
b) Telah  melihat,  mendengar,  merasakan,  atau  mengetahui  suatu  peristiwa  pelanggaran hukum.
Sehingga  berdasarkan  ruang  lingkupnya  maka  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dapat dibagi menjadi:
1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2) Korban tindak pidana;
3) Saksi suatu tindak pidana. 18
Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan  kejahatan,  karena  pada  dasarnya  anak-anak  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  sangat labil,  proses  kemantapan  psikis  menghasilkan  sikap  kritis, agresif  dan  menunjukkan  tingkah laku  yang  cenderung  bertindak  mengganggu  ketertiban  umum. 19 Anak  yang  berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  atau  bisa  juga  dikatakan  bahwa  anak  yang
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, (1986), hlm. 9.
15 Selamat  Widodo,  “Diversi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (Studi  Di Pengadilan  Negeri  Purwokerto),” Jurnal  Kosmik  Hukum, Vol.,  17,  no.  1  (January  30,  2017):  50-61 https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318. hlm 52.
16 Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 8, no. 2 (2016): 64–73, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192. hlm 66.
17 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,  2008,  hlm.  39.  lihat  juga  dalam  Apong  Herlina,  dkk, Perlindungan  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi , Jakarta: Unicef, (2004), hlm. 17.
18 Sri Widoyanti, Anak dan Wanita dalam Hukum , Jakarta: Pradya Paramita, (1984), hlm.52
19 Dony  Pribadi,  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum,” Jurnal  Hukum  Volkgeist Vol.  3,  no.  1 (December 14, 2018): 15–28, https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110. hlm 19.
berkonflik dengan hukum adalah anak nakal. 20 Kenakalan anak ( juvenile delinquency ) bukan kenakalan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  489  KUHP. Juvenile artinya young ,  anak-anak,  anak muda,  ciri  karakteristik  pada  masa  muda  sifat-sifat  khas  pada  periode  remaja,  sedangkan delinguency artinya doing  wrong ,  terabaikan/mengabaikan,  yang  kemudian  diperluas  artinya menjadi  jahat,  a-sosial,  kriminal,  pelanggar  aturan,  pembuat  ribut,  pengacau,  penteror,  tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. 21

## II. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan secara  berlanjut  juga  ditentukan  berdasar  pada  kesalahan  pembuat  ( liability  based  on  fault) , dan  bukan  hanya  dengan  dipenuhinya  seluruh  unsur  suatu  tindak  pidana.  Hakim bertanggungjawab  tidak  hanya  menerapkan  hukum  tertulis  saja  tetapi  juga  harus  dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum    berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang  hidup  dalam  masyaraka. 22 Dengan  demikian,  kesalahan  ditempatkan  sebagai  faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak  pidana.  Unsur-unsur  yang  mengakibatkan  dipidananya  seorang  terdakwa  adalah mampu  bertanggungjawab,  syarat-syarat  seorang  mampu  bertanggungjawab  adalah  factor akal  dan  faktor  kehendak.  Faktor  akal  yaitu  dapat membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang yang  diperbolehkan  dan  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan.  Faktor  kehendak  yaitu menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsafan  atas  mana  diperbolehkan  dan  yang  tidak diperbolehkan. 23
Seseorang  yang  telah  memenuhi  unsur  tindak  pidana  dan  bersifat  melawan  hukum ( formil,  materiil ),  serta  tidak  ada  alasan  pembenar,  serta  mempunyai  kesalahan  wajib mempertanggungjawabkan  perbuatannya  seperti  halnya  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Kalianda Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla bahwa Majelis Hakim sepakat Menjatuhkan Tindakan  berupa  mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik.  Penjatuhan  sanksi  tindakan  berupa  mengembalikan Terdakwa kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik  terhadap  pelaku  tindak  pidana asusila  secara  berlanjut  terhadap  anak  di  bawah  umur  tersebut  dapat  dimintai pertanggungjawabannya,  sesuai  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana,  yaitu  sehat  jiwanya, mengetahui  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  serta  mampu  mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidan.
Berdasarkan  fakta  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana serta  tidak  ditemukan alasan  penghapus  pidana  dalam  hal  ini  baik  alasan  pembenar  maupun alasan  pemaaf  sehingga  dengan  demikian  dijadikan  pertimbangan  hakim  terhadap  terdakwa untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak dintaranya hakim, akademisi serta LSM Lada diantaranya:
1) Hakim Pengadilan Negeri  Kalianda  (Deka Diana) 24 menyampaikan bahwa putusan yang dijatuhkan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  dalam Putusan Pengadilan Negeri  Kalianda Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan
20 M. Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Grasindo, (2012), hlm.46
21 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Editama, (2006), hlm. 39.
22 Aghisni Karrota Rizki., “Dasar Pertimbangan di mahkamah militer II-10 SEMARANG) Info Artikel,” UL J , vol. 4, No. 1,
(2015): 35-55, https://doi.org/10.15294/ULJ.V4I1.7270. hlm 36.
23 Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, (1987), hlm. 49
24 wawancara dengan Deka Diana selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 21 Oktober 2018, pukul 09.30 WIB
hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak  ditemukan  alasan  penghapus  pidana  sehingga  dengan  demikian  sebagai pertimbangan  hakim  maka  terdakwa  dikategorikan  mampu  bertanggungjawab  atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berdasarkan  keyakinan  dengan  alat  bukti  yang cukup, guna mewujudkan cita hukum maka terdakwa yang masih anak-anak harus tetap mendapatkan sanksi.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor:  01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  Terdakwa berdasarkan  fakta  dan  bukti  di  persidangan  maka  terdakwa  terbukti  bersalah  dan memenuhi  unsur-unsur  pidana,  melawan  perbuatan  pidana,  mampu  bertanggung  jawab, dengan sengaja atau kealpaan serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini  baik  alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  sehingga  dengan  demikian  terdakwa mampu  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 25
Menelaah  pendapat  di  atas    di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  dipidananya  anak sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Kalianda  Nomor:  01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  tidak  cukup  jika  Terdakwa  hanya memenuhi  unsur  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  81  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 jo Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP.  Meskipun  telah melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  dan  bersifat  melawan hukum,  serta  tidak  ada  alasan  pembenar,  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  bahwa orang  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  mempunyai  kesalahan.  Untuk  adanya kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidananya  terdakwa,  maka  terdakwa  haruslah mempunyai  kesalahan,  mampu  bertanggung  jawab,  dengan  sengaja  atau  kealpaan,  dan tidak  ada  alasan  pemaaf.  Terdakwa  telah  memenuhi  kriteria  tersebut,  sehingga  dalam pertimbangan  hakim  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor:  01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  nama Terdakwa  terbukti  bersalah  dan  memenuhi  unsur-unsur  pidana  serta  tidak  ditemukan alasan  penghapus  pidana  dalam  hal  ini  baik  alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf sehingga  dengan  demikian  dalam  pertimbangan  hakim  terdakwa  mampu  bertanggung jawab atas tindak pidana kesusilaan secara berlanjut.
Berdasarkan  fakta  dan  bukti  di  persidangan  maka  dalam  pertimbangan  hakim  terdakwa mampu  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya,  maka  sesuai  dengan teori  kemampuan  bertanggungjawab  sedemikian  yang  membenarkan  adanya  penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana  kesusilaan secara  berlanjut  dalam  kasus  pada  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Penetapan  Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya,  sesuai  dengan unsur-unsur  tindak  pidana,  yaitu  sehat  jiwanya,  mengetahui  bahwa  perbuatannya bertentangan  dengan  hukum  serta  mampu  mengetahui  kehendak  sesuai  kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim. Tujuan Majelis Hakim telah Menjatuhkan Tindakan berupa mengembalikan Terdakwa Bayu Setiangga Bin Supriyanto kepada Orang Tuanya untuk dibina dan dididik sesuai dengan konsep tujuan  pemidanaan yakni bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
25 wawancara dengan Deka Diana selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 21 Oktober 2018, pukul 09.30 WIB
Berdasarkan  pendapat  penjabaran  di  atas,  maka  peneliti  menganalisis  bahwa  hakim mempertimbangkan  kemampuan  bertanggungjawabnya,  selanjutnya  mempertimbangkan hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan,  dakwaan  Jaksa,  pelaku,  perbuatan  dan korban,  yang  semuanya  melatarbelakangi  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  oleh hakim. Karena berdasarkan dakwaan dan tuntutan  jaksa tersebut, hakim mempertimbangkan pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan secara  berlanjut.  Anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  tersebut termasuk  seseorang  yang  dapat  diakategorikan  mampu  bertanggungjawab,  karena  ada unsur  kesengajaan,  dimana  pelaku  melakukan  perbuatannya  dalam  keadaan  sadar  dan sehat jasmani serta tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu penyimpangan.
2) Koordinator  Penanganan  Kasus  dan  Pengorganisiran  LSM  LADA  Bandar  Lampung (Lukman)    menjelaskan  bahwa  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  penegak  hukum sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor:  01/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Kla,  terhadap  Terdakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  di  dakwa  dengan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 Ayat (1)  KUHP.  Bahwa  selama  proses  hukum  baik  dari  tingkat  penyidikan  hingga  tingkat eksekusi  terhadap  terdakwa  ternyata  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  (tidak termasuk  kualifikasi  pasal  44  KUHP)  serta  tidak  ditemukan  alasan  penghapus  pidana dalam  hal  ini  baik  alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  sehingga  dengan  demikian terdakwa  mampu  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya.  Majelis Hakim sepakat Menjatuhkan Tindakan berupa mengembalikan Terdakwa Bayu Setiangga Bin Supriyanto kepada Orang Tuanya untuk dibina dan dididik. 26
Berdasarkan  pendapat  narasumber  di  atas,  maka  peneliti  menganalisis  bahwa  bahwa pertimbangan  yang  digunakan  oleh  penegak  hukum  terhadap  Terdakwa  adalah  orang  yang mampu  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya  sehingga  berdasarkan  hal tersebut  sebagaimana  azas  “ tiada  pidana  tanpa  kesalahan ”  dihubungkan  dengan  fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti sebagaimana Pasal 184  KUHAP  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  183  KUHAP, Majelis Hakim Menjatuhkan Tindakan berupa mengembalikan Terdakwa Bayu Setiangga Bin Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik.  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam menuntut  perkara  tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  melihat  fakta-fakta  di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dan sesuai dengan kasus yang ada, kemudian dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena itu jaksa  menuntutnnya  dengan  undang-undang  tersebut  dan  penuntutannya  dianggap  sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan, karena telah memkai undang-undang tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman selaku Koordinator Penanganan Kasus dan Pengorganisiran  LSM  LADA  Bandar  Lampung  menjelaskan  bahwa  anak  sebagai  pelaku kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  secara  umum  merupakan  suatu  kejahatan  yang dilakukan oleh anak yakni berupa delinkuen sosiologis dan delinkuen individual . Pembagian ini  berdasarkan  atas  sikap  dan  corak  perbuatan. Delinkuen sosiologis  adalah  suatu  keadaan dimana  seorang  anak  memusuhi  seluruh  konteks  kemasyarakatan  kecuali  konteks komunitasrnya  sendiri  dalam  kondisi  ini  kebanyakan  anak  tidak  merasa  bersalah  bila merugikan  orang  lain,  selama  tidak  merugikan  komunitasnya  sendiri. Delinkuen individual adalah komisi dimana anak memusuhi semua orang bahkan kedua orang tuanya sendiri yang biasanya  hubungan  tersebut  makin  memburuk  karena  bertambahnya  usia.  Kedua  bentuk
26 Hasil  wawancara  dengan  Lukman  selaku  Koordinator  Penanganan  Kasus  dan  Pengorganisiran  LSM  LADA  Bandar Lampung tanggal 26 Oktober 2018, pukul 14.15 WIB
delinkuen tersebut  sama-sama  merugikan  dan  meresahkan  masyarakat,  bila  ditinjau  dari mulanya  terjadi,  keduanya  saling  menunjang  dan  diperkembangkan  anak delinkuen bisa bermula  dari  keadaan  intern  keluarga  yang  kernudian  dikembangkan  dan  ditunjang  oleh pergaulan  sekitar  tempat  anak tumbuh  dan  berkembang  bersama  teman-temannya  yang  juga bisa membentuk seorang anak menjadi delinkuen . 27
Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lukman selaku Koordinator Penanganan Kasus dan  Pengorganisiran  LSM  LADA  Bandar  Lampung  menambahkan  bahwa  pertimbangan aparat  penegak  hukum  dalam  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  melihat  faktor  psikologis,  keadaan  ekonomis  dan lingkungan  seorang  anak  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  apabila  ada  unsur kesengajaan  yang  dilakukan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  serta melawan  hukum.  Dalam  hal  ini,  perbuatan  pelaku  pada  dasarnya  termasuk  melawan  hukum karena  telah  terjadi  kegiatan  tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut,  namun  secara psikologis anak tersebut tidak mengetahui dan mengerti atas perbuatannya. Terjadinya unsur kesengajaan karena tujuan akhir dari tindakan pelaku adalah terjadinya tindak pidana, namun dalam memberikan pertimbangan pun juga harus melihat berbagai aspek baik aspek hukum, psikologis,  dan  kemanusiaan.  Melihat  pelaku  yang  masih  anak  dibawah  umur  maka  hal  ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat untuk mengembangkan kontrol diri. 28
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Eddy  Rifai  selaku  Dosen  Bagian  Hukum  Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan secara berlanjut dalam Perkara Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Kla,  Hakim  tidak  dapat  mengesampingkan  dakwaan  Jaksa.  Dakwaan  Jaksa merupakan  salah  satu  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  sebelum  menjatuhkan  pidana.  Jika terdapat  kesamaan  pandangan  antara  Jaksa  dan  Hakim,  maka  Hakim  akan  menjatuhkan pidana  sama  dengan  tuntutan  Jaksa.  Tetapi  jika  tidak  terdapat  kesamaan  pandangan,  maka hakim akan menjatuhkan pidana di bawah atau lebih ringan dari dakwaan Jaksa. Sebaliknya hakim  bisa  menjatuhkan  pidana  melebihi  tuntutan  Jaksa.  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasrkan alat bukti di pengadilan, sesuai Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memilih pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Hakim juga melihat  faktor  yang  mempengaruhi  pelaku  melakukan  tindak  pidana.  Hal  tersebut  adalah watak pribadi, tekanan jiwa, motif pelaku dan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal. 29 Berkenaan dengan itu, peneliti juga menganalisis bahwa untuk membimbing tingkah laku anak  maka  keluarga  memiliki  peran  sentral  yang  cukup  penting.  Hasil  penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri anak mempunyai peranan penting dalam mendorong  kejahatan  oleh  anak,  sehingga  pola  asuh  orangtua  yang  efektif  di  masa  kanak- kanak (penerapan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak aversif ) berhubungan dengan  dicapainya  pengaturan  diri  oleh  anak.  Selanjutnya,  dengan  memiliki  pola  asuh orangtua  yang  efektif  sebagai  atribut  internal  akan  berpengaruh  pada  menurunnya  tindak kejahatan  oleh  anak.  Lingkungan  keluarga  berperan  serta  dalam  membentuk  kepribadian anak.
Bimbingan  anak  dalam  keluarga  dan  aktivitas  dalam  lingkungan  keluarga  yang  kurang komunikatif  dan  harmonis  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  dalam  diri  anak  untuk
27 Hasil wawancara dengan Ajeng P., Penyidik PPA Polres Lampung Tengah tanggal 7 November 2015, pukul 13.20 WIB
28 Hasil  wawancara  dengan  Lukman  selaku  Koordinator  Penanganan  Kasus  dan  Pengorganisiran  LSM  LADA  Bandar Lampung tanggal 26 Oktober 2018, pukul 14.15 WIB
29 Hasil wawancara dengan  Eddy Rifai selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  Universitas Lampung tanggal 29 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB
membentuk kepribadian yang kurang baik. Dalam hal ini, perbuatan pelaku atas tindak pidana kesusilaan secara berlanjut pada dasarnya termasuk melawan hukum karena telah melanggar undang-undang  namun  secara  psikologis  anak  tersebut  tidak  mengetahui  dan  mengerti  atas perbuatannya.  Dalam  memberikan  pertimbangan,  maka  penegak  hukum  pun  melihat  dan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek hukum, psikologis, dan kemanusiaan. Melihat pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi  dan  pembinaan  khusus  terhadap  pelaku  untuk  dapat  untuk  mengembangkan kontrol diri.
Tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  jelas  bersifat  melawan  hukum,  karena perbuatan  tersebut  sudah  memenuhi  rumusan  delik  yang  ada  dalam  Pasal  81  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Serta termasuk ke dalam unsur  kesengajaan,  karena  perbuatannya  dimulai  dengan  niat  pelaku  dan  si  pelaku  dalam melakukan perbuatannya mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Di sini jelas sekali bahwa anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  dapat  dipidana  atas  perbuatannya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya karena seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab  apabila  jiwanya  sehat,  mampu  mengetahui  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan hukum, serta mampu memenuhi kehendak sesuai kesadarannya.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang  ditinjau  dari  aspek  pertanggungjawaban  pidananya  telah  memutus  pelaku  dengan dijatuhi  vonis  oleh  Majelis  Hakim  sepakat  Menjatuhkan  Tindakan  berupa  mengembalikan Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik dengan  alasan  bahwa  hasil  pemeriksaan  disidang  pengadilan  menyatakan  bahwa  terdakwa telah  merusak  masa  depan  korban.  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  dalam  kasus  pada  Pengadilan  Negeri  Kalianda Penetapan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan  hukum  serta  mampu  mengetahui  kehendak  sesuai  kesadarannya,  sehingga  dapat dipidana  oleh  Hakim.  Tujuan  Majelis  Hakim  telah  Menjatuhkan  Tindakan  berupa mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk dibina dan dididik sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan yakni bukanlah suatu pembalasan melainkan  pembinaan  bagi  terdakwa  yang  telah  berbuat  salah  dan  agar  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sanski  Tindakan  berupa  mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto kepada Orang Tuanya untuk dibina dan dididik dalam kasus pada Pengadilan Negeri Kalianda Putusan  Nomor:  01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  yakni  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana kesusilaan  secara  berlanjut  tersebut  memang  sudah  memenuhi  ketentuan  Pasal  81  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  namun  terkadang  putusan  hakim  tidak  pernah mencapai  pidana  yang  maksimum  seperti  yang  diancamkan  dalam  undang-undang.  Sanksi yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  dinilai  belum  tepat  jika  dilihat  dari  akibat  perbuatan  yang dilakukan  pelaku  tindak  pidana  kesusilaan  secara  berlanjut  sehingga  belum  sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban.
Putusan  Hakim  yang tidak mencapai pidana maksimum seperti yang diancamkan dalam undang-undang,  perbuatan  terdakwa  dalam  perkara  tersebut  juga  merupakan  perbuatan berulang  yang  tidak  hanya  1  (satu)  kali  dilakukan  namun  Majelis  Hakim  Menjatuhkan Tindakan  berupa  mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang Tuanya  untuk  dibina  dan  dididik.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  permasalahan  dalam pemidanaan  dalam  mencapai  keadilan  yang  menginginkan  pelaku  tindak  pidana  kesusilaan
secara  berlanjut  diberikan  hukuman  yang  seimbang  dengan  akibat  perbuatannya,  hal  inilah peranan Hakim sangat penting sebagai penengah di antara pihak-pihak yang berperkara.
Problem  sosial  yang  terjadi  juga  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  tindak  pidana kesusilaan  secara  berlanjut  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  secara  substantif  maupun prosedural  baik  bagi  korban  maupun  keluarganya  hal  ini  karena  tindak  pidana  kesusilaan secara  berlanjut  sangat  berdampak  buruk  bagi  perkembangan  korban  terlebih  bahwa  korban masih pelajar dan memiliki masa depan namun terhenti akibat perbuatan terdakwa. Tuntutan Jaksa  yang  menuntut  selama  7  (tujuh)  tahun  pidana  penjara  dan  6  (enam)  bulan  dengan dikurangi  seluruhnya  masa  telah  dijalaninya  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan didenda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan namun  Majelis  Hakim  hanya  memberikan  vonis  Menjatuhkan  Tindakan  berupa mengembalikan  Terdakwa Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  kepada  Orang  Tuanya  untuk dibina  dan  dididik.  Hal  ini  tentunya  melukai  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  keluarganya karena  selain  mengalami  derita,  depresi,  dan  trauma  yang  besar  di  masa  depan  korban  juga menanggung  beban  sosial.  Pidana  ini  dirasakan  terlalu  ringan  bila  dibandingkan  dengan derita, depresi, dan trauma yang besar di masa depan korban.

## C. Penutup
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan secara berlanjut yakni dilaksanakan dengan Tindakan berupa mengembalikan Terdakwa kepada Orang Tuanya untuk dibina dan dididik. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model peradilan pidana anak, mendorong terintegrasinya ke dalam norma hukum positif dan penegakkan hukum anak. Tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.
Saran dalam penelitian ini yakni:
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara berlanjut  yakni  terdakwa  Bayu  Setiangga  Bin  Supriyanto  sebaiknya  tidak  hanya menjalani  pidana  tindakan  secara  hukum  namun  juga  harus  bertanggungjawab  secara sosial maupun materiil kepada korban maupun keluarganya.
2. Hakim  sebaiknya  lebih  memaksimalkan  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  setiap  pelaku kejahatan  terhadap  anak,  mengingat  bahwa  kejahatan  terhadap  anak  di  Indonesia  terus meningkat  sehingga  hal  ini  dapat  menjadi  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam memberikan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana  kesusilaan terhadap anak. Sanksi  hukuman  yang  maksimum  juga  mendorong  kebijakan  hukum  tentang  sanksi hukuman  tambahan  berupa  hukuman  pengebirian  selain  pidana  penjara  yang  saat  ini sedang  dibahas  oleh  Presiden  dan  DPR  bersama  KPAI.  Perbuatan  pelaku  tindak  pidana kesusilaan  terhadap  anak  seperti  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor  : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla  mengakibatkan  kerugian  psikis  dan  telah  merusak  masa depan korban. Hakim diharapkan lebih cermat dalam mempertimbangkan sebuah perkara baik dengan logika penalaran hukum maupun dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nuraninya agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kedzoliman bagi pihak yang berperkara.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Gultom,  Maidin.  (2008). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Herlina,  Apong  dkk.  (2004). Perlindungan  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum, Buku Saku untuk Polisi . Jakarta: Unicef. Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Saleh, Roeslan. (1987). Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru. Setiady, Tolib. (2010). Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia. Bandung: Alfabeta. Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Soetodjo, Wagiati. (2006). Hukum Pidana Anak . Bandung: Refika Editama. Wadong, M. Hassan. (2012). Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Grasindo. Widoyanti, Sri. (1984). Anak dan Wanita dalam Hukum . Jakarta: Pradya Paramita.
B. Jurnal Afifah,  Wiwik.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Konflik  Hukum.” DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  10,  No.  19,  Pebruari  2014:  48-62  https://media.neliti.com/media/publications/240062- pertanggungjawaban-pidana-anak-konflik-h-1431e76f.pdf.
Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis The Nature Of The Authorities In A Democratic Rule Of Law.” Cepalo 3, no. 1 September 17, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Andrianto,  Hendricus,  and  Nur  Rochaeti.  “Implementasi  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Di  Polres  Pati.” DIPONEGORO  LAW  JOURNAL .  Vol.  5. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, July 11, 2016: 1- 10, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12535.
Arliman,  Laurensius,  S  Stih,  Padang ;  Aphtn-Han,  and  Sumatera  Barat.  “Reformasi  Penegakan Hukum  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Anak Berkelanjutan Reform Of Law Enforcement  Of Sexual Violence To Children As The Form Of Sustainable Children Protection.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 2, August 27, 2011: 305–26. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun.
Arliman  S,  Larensius.  “Pendidikan  Paralegal  Kepada  Masyarakat  Sebagai  Bentuk  Perlindungan Anak  Yang  Berkelanjutan.” UIR  LAW  REVIEW 1,  no.  01  April  25,  2017:  63-76. https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153.
Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak ." Jurnal Yudisial , vol. 6, (March 11, 2013): 64-79, https://doi.org/10.29123/JY.V6I1.119.
Made,  Ni,  Ita  Ariani,  Ni  Putu,  Rai  Yuliartini,  Dewa  Gede,  and  Sudika  Mangku.  “Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim).” Jurnal Komunitas Yustisia . Vol. 2, February 28, 2019: 1-11, https://bulelengkab.bps.go.id.
Mulyadi,  H  Dudung.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Perkosaan  Dalam  Peradilan Anak.” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi .  Vol.  6,  November  19,  2018:  170-183 https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1712.
Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." De Jure  :  Jurnal  Hukum  dan  Syari’ah Vol.  8,  no.  2,  2016:  64–73.  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v6i1.3192.
Nugroho,  Okky  Chahyo.  “Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Ditinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  HAM Vol.  8,  no.  2,  December  15, 2017: 161–74. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/356.
Nyoman,  Krisna  Yudha,  Anak  Agung,  and  Sri  Utari.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika *.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum . Vol. 9, January 13, 2020: 1-115  https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53868.
Aghisni  Kasrota  Rizki.,  "Pertimbangan  Dasar  Hakim  Pengadilan  Militer  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Di  Mahkamah  Militer  Ii-10  Semarang).” ULJ .  vol.  4,  No.  1,  2015:  35-55 https://doi.org/10.15294/ULJ.V4I1.7270.
Pribadi,  Dony.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum.” Jurnal  Hukum Volkgeist 3, no. 1 December 14, 2018: 15–28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110. Widodo,  Selamat.  “Diversi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto).” Jurnal Kosmik Hukum 17, no. 1, January 30, 2017: 50-61 https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318.
Zai,  Ariyunus,  Taufik  Siregar,  and  Dedy  irsan.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  (Studi  Pada  Wilayah  Hukum Polres  Nias).” JURNAL  MERCATORIA .  Vol.  4,  December  1,  2011:  86-103, http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610.

## C. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 jo Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).