## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN, MELALUI PROSES PENDIDIKAN NONFORMAL, UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
THE EMPOWERMENT OF THE POOR THROUGH THE NON-FORMAL EDUCATION PROCESS AS AN EFFORT TO IMROVE THE SOCIAL WELFARE

## IN WEST HALMAHERA REGENCY
Safri Miradj, Sumarno Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Negeri Yogyakarta safri_miraj@yahoo.co.id, sumarno_unj@yahoo.co.uk

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  proses  pemberdayaan  melalui  pendidikan  non- formal dalam melaksanakan kegiatanpelatihankepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. Penelitian kualitatif, pendekatan fenome- nologi, sampel penelitian, PKBM Mario Laha, PKBM Merpati, Orsos Melati, Orsos Tunas Ha- rapan  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Sonyinga,  responden,  penggelola  lem- baga, masyarakat miskin atau warga belajar, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data, meto- de  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  yaitu,  (1)  proses  pemberdayaan yang  dilakukan  lembaga  pendidikan  nonformal  belum  sesuai  harapan  warga  belajar  yang terlibat  dalam  proses  tersebut,  dan  belum  memperhatikan  aspek  kebutuhan  yang  diperlukan warga  belajarnya,  (2)  hasil  yang  di  timbulkan  pasca  mengikuti  proses  pemberdayaan  di  lem- baga-lembaga  pendidikan  nonformal  belum  membantu  masyarakat  miskin  meningkatkan kehidupannya,  dan  (3)  hubungan  kerja  sama  yang  selama  ini  dibangun  oleh  PKBM  Merpati, PKBM  Mario  Laha,  Orsos  Tunas  Harapan,  Orsos  Melati,  dan  LPM  Sonyinga  hanya  sebatas pemerintah daerah.
Kata kunci : pemberdayaan, kemiskinan, pendidikan nonformal, kesejahteraan sosial, PKBM, Orsos, dan LPM.

## Abstract
This study aims to investigate the empowerment process through non-formal educational institutions in the implementation of training activities for the poor to improve the social welfare in  West  Halmahera  Regency.  This  study  employed  the  qualitative  using  the  phenomenological approach. The sample comprised MarioLaha Center for Community Learning Activities (CCLA), Merpati CCLA, Melati Social Organization (SO), Tunas Harapan SO, and Sonyinga Community Empowerment  Institution  (CEI).  The  respondents  included  the  managerial  personnel  of  the institutions,  the  poor  people  or  learning  participants,  and  community  leaders.    The  data  were collected  through  observations,  interviews,  anddocumentation.  The  findings  show  that:  (1)  the empowerment processes carried out by non-formal educational institutions have not satisfied the expectations of the learning participants involved in the process and have not fully taken account of  the  aspects  related  to their  needs,  (2)  the results  of  the  empowerment  processes  in  the  non- formal  educational  institutions  do  not help  the  poor  improve  their  life,  and  (3)  the  cooperative relationship  that  so  far  has  been  established  by  Merpati  CCLA,  Mario  Laha  CCLA,  Melati  SO, Tunas Harapan SO, and Sonyinga CEI is limited to the local government.
Keywords : empowerment, poverty, nonformal education, social welfare, CCLA, SO, CEI

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang, maka harus  diselesaikan.  Penanggulangan  kemis- kinan  harus  dilakukan  secara  sinergis  dan sistematis  agar  seluruh  masyarakat  dapat menikmati  kehidupan  yang  bermartabat. Persoalan  kemiskinan  bukan  hanya  berdi- mensi  pada  aspek  ekonomi  semata,  tetapi juga  pada  dimensi  sosial,  budaya,  politik, pendidikan,  bahkan  juga  sampai  pada  ting- kat  ideologi.  Secara  umum  kondisi  kemis- kinan  tersebut  ditandai  oleh  kerentanan, ketidakberdayaan,  keterisolasian,  dan  keti- dakmampuan  untuk  menyampaikan  kebu- tuhan dan aspirasinya.
Persoalan kemiskinan juga diakibat- kan  dari  kurang  kesadaran  pemerintah  dan masyarakat  dalam  memaknai  pentingnya pendidikan,  sesunguhnya  pendidikan  itu merupakan pusat dalam pembangunan ma- nusia  yang  cerdas  dan  berkualitas,  dan sangat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, politik,  sosial,  dan  budaya  demi  kemajuan daerah  tersebut.  Dalam  teori  maupun  kon- sep  pembangunan,  bahwa  suatu  daerah  itu dapat  dikatakan  maju  apabila  pendidikan itu  maju  dan  memiliki  sumber  daya  ma- nusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya  saing  tinggi  dengan  daerah  yang  lain, salah satu adalah dengan jalur pendidikan.
Selama  ini  masih  banyak  program penanggulangan  kemiskinan  yang  dilaksa- nakan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pe- merintah  daerah  seperti,  pemberian  bantu- an, beras raskin, asuransi kesehatan keluar- ga miskin (Askeskin), dan bantuan langsung tunai (BLT) ataupun dengan nama lain yang saat ini menjadi trend adalah bantuan lang- sung  tunai  (BLSM).  Hal  ini  belum  mampu membantu  masyarakat  dari  persoalan  ke- miskinan.
Kemiskinan  bukan  isu  yang  baru, melainkan  merupakan  isu  yang  seolah-olah abadi  sepanjang  jaman.  Saat  ini  Indonesia belum  bisa  mengatasi  kemiskinan  dengan baik.  Perkembangan  jaman  yang  begitu  ce- pat  mengakibatkan  sebagian  masyarakat tidak  menikmati  pembangunan  dengan hasil  yang  memuaskan,  ini  terbukti  dengan data  yang  dirilis  oleh  badan  statistik  pusat,
pada  bulan  Maret  2012,  jumlah  penduduk miskin Indonesia mencapai 29,13 juta orang. Angka  ini  sangat  memrihatinkan  dengan kondisi  bangsa  Indonesi  yang  memiliki sumber  daya  alam  (SDA)  yang  begitu  berli- mpah  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru republik Indonesia.
Ada  beberapa  hal  yang  menyebab- kan  kondisi  kemiskinan  masih  sulit  untuk diminimalkan. Pertama, kondisi  anggota masyarakat  yang  belum  ikut  serta  dalam proses  yang  berkualitas,  faktor  produksi yang  memadai, kedua rendahnya  tingkat pendidikan  masyarakat  pedesaan,  dan keti- ga pembangunan yang direncanakan peme- rintah  tidak  sesuai  dengan  kemampuan masyarakat  untuk  berpartisipasi,  sehingga tidak  dijangkau  oleh masyarakat,  (Sumarto, 2010, p.21). Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya  terobosan  baru  oleh  pemerin- tah maupun pihak terkait untuk secepatnya membantu  masyarakat  membangkitkan  ke- sadaran  dan  potensi  yang  dimilikinya  agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bang- sa.
Inti  dari  tujuan  pembangunan  ada- lah  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang makmur  dan  sejahtera  baik  secara  indivi- dual  maupun  secara  sosial.  Hal  ini  dimak- sudkan  agar  makin  tumbuh  kesadaran  ma- syarakat, pentingnya pendidikan agar dapat mendorong masyarakat untuk terus berpar- tisipasi  aktif  di  dalam  merespon  pem- bangunan  yang  berkelanjutan.  Hal  Ini  dise- babkan  pada  faktor  yang  lebih  dominan yang mempengaruhi persoalan dari segi ke- manusiaan  dan  pembangunan,  seperti  ke- terbelakangan,  kebodohan,  ketelantaran, kematian dini, buta huruf, anak putus seko- lah,  anak  jalanan,  pekerja  anak,  perdagang- an  manusia (human  trafficking) dan penganguran,  ini  yang  membuat  sebagian masyarakat  kita  tidak  dapat  menikmati kehidupannya  dengan  sejahtera.  Artinya, bahwa  daya  beli  merupakan  sesuatu  faktor yang  sangat  penting  untuk  ditingkatkan guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia yang  sejahtera  dalam  kehidupan  saat  ini. Kecukupan  kebutuhan  itulah  yang  semen- tara  ini  menjadi  ukuran  tentang well  being atau sejahtera yang menjadi ukuran dari se- seorang yang tidak termasuk dalam kategori
orang  miskin.  Subtansi  kemiskinan  adalah kondisi  depresi  terhadap  sumber-sumber pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan.
Pernyataan  ini  senada  dengan  defi- nisi kemiskinan yang di jelaskan oleh, Ninik Sudarwati, kemiskinan memiliki wujud yang majemuk,  termasuk  rendahnya  tingkatan pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan, keterbatasan dan ku- rangnya  akses  kepada  pendidikan  dan layanan-layanan  pokok  lainnya;  kondisi  tak wajar  dan  kematian  akibat  penyakit  yang terus  meningkat,  kehidupan  bergelandang- an dan tempat tinggal  yang tidak memadai, lingkungan  yang  tidak  aman,  serta  diskri- minasi  dan  keterasingan,  (Sudarwati,  2009, p.27).
Kabupaten  Halmahera  Barat,  apa- bila  dilihat  secara  umum  dari  segi  Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat jauh da- ri harapan. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan  masyarakatnya  masih  rendah, dibuktikan  dengan  penelitian  yang  dilaku- kan  oleh  PUSPENDIK  tahun  2011  tentang evaluasi ujian nasional di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang tingkat kelulusannya masih sangat rendah. Dibandingkan dengan kabupaten  kota  lain  yang  ada  di  Provinsi Maluku  Utara,  Kabupaten  Halmahera  Barat masuk  dalam  kategori  kabupaten  yang  pe- laksanaan ujian nasionalnya terendah.
Bagi  bangsa  Indonesia,  untuk  men- jawab  masalah  ini  tentu  tidak  sesederhana yang  kita  bayangkan.  Jika  kita  menoleh  ke belakang,  dan  merasakan  pergolakan  dan percaturan  kehidupan  bangsa  Indonesia yang  saat  ini  yang  berada  dalam  tahapan negara berkembang, maka jawabannya ada- lah mempersiapkan SDM adalah merupakan kunci  utama  dalam  memenangkan  per- saingan  era  globalisasi.  Untuk  membantu dan  membebaskan  masyarakat  dari  kemis- kinan,  kebodohan  dan  keterbelakangan, yang mengakibatkan pada rendahnya kuali- tas  SDM,  maka  pendidikan  adalah  kunci untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut. Sehingga  upaya  dan  kerja  keras  untuk menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya  saing  tinggi  tidak  bisa  dilepaskan pada  aspek  pendidikan  Nasional  sebagai wadah  yang  bertanggung  jawab  dalam
megembangkan  SDM.  Maka  sasaran  peng- gerak  terletak  pada  tenaga  pembangunan nasional  yaitu,  produk  pendidikan  yang tepat  agar  mampu  menghasilkan  sumber daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.
Pendidikan nonformal sebagai sum- ber  pembelajaran  kepada  masyarakat  harus dapat dilihat sebagai daya dukung terhadap realisasi dan pengelolaan program, dan dija- dikan  sebagai  pengembangan  program  di masa  yang  akan  datang.  Sedangkan  peran masyarakat  sebagai  sasaran,  dapat  dilihat pada  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam mengikuti  berbagai  program  yang  berhu- bungan  dengan  peningkatan  keterampilan, kemampuan,  dan  kualitas  dirinya  sehingga mampu  meningktakan  kesejahteraan  sosial masyarakat miskin di daerah tersebut.
A  developing  country  must  use  non- formal  education  not  only  to  build  upon  the previous formal education of a small fraction of  its  citizens,  but  more  especially  to  raise economic and social level of the vast majority of  its  citizens  whonever  acquired  literacy, (Coombs, dalam Hoppes, 2006, p.39).
Dengan  merujuk  pada  apa  yang  di sampaikan  oleh  Coombs  di  atas  bahwa  ne- gara  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab yang  besar  dalam  mendorong  kemajuan pendidikan  nonformal  untuk  membantu masyarakat  yang  hidup  dalam  serba  keku- rangan. Mengingat bahwa konsep pendidik- an  nonformal  merupakan  bagian  yang  ter- penting  dalam  sistem  pendidikan  dan  me- miliki  tugas  dan  tanggung  jawab  dengan pendidikan  yang  lainnya.  Maka  sasaran  sis- tem  pendidikan  nonformal  yang  semakin luas bukan hanya sekedar berhubungan de- ngan  masyarakat  miskin  dan  bodoh,  tetapi sasaran  pendidikan  nonformal  telah  ber- kembang jauh sesuai dengan perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  be- gitu ketat persaingannya.
Dengan pendidikan nonformal seba- gai  salah  satu  pendekatan  dalam  pem- bangunan,  maka  manusia  akan  menjadi maju,  berkualitas,  dihargai  di  mata  sosial, dan  memiliki  daya  saing  tinggi,  dan  pada akhirnya  akan  dapat  meningkatkan  derajat hidup sosial masyarakat dan dapat mening- katkan  produktivitas  kerja  secara  personal
- Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 – Nomor 1, Maret 2014 104
maupun  secara  nasional  demi  kemajuan bangsa  dan negara . Saat  ini  kehadiran  lem- baga-lembaga sebagai salah satu jalur pendi- dikan  nonformal  di  Kabupaten  Halmahera Barat,  patut  dilakukan  evaluasi  secara  me- nyeluruh  kembali  terkait  dengan,  peran, fungsi, dan kefokusannya dalam melaksana- kan  program-program  untuk  proses  pem- berdayaan.  Selama  ini  lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang berada di Dinas Pendidikan  maupun  di  Dinas  Sosial  tidak berjalan  secara  baik  dalam  melakukan  pe- ngentasan kemiskinan. Padahal kita ketahui bersama bahwa peran lembaga-lembaga ter- sebut  sangat  besar  dalam  melaksanakan proses  pemberdayaan  kepada  masyarakat miskin.
Konsep  pendidikan  nonformal  me- rupakan  konsep  pendidikan  dan  pembel- ajaran  yang  berbasis  pada  masyarakat  de- ngan  tujuan  agar  masyarakat  yang  tidak menikmati  pendidikan  pada  lembaga  pen- didikan  formal,  bisa  mendapatkan  di  lem- baga  pendidikan  nonformal,  dengan  harap- an  bisa  dapat  merubah  pola  pikir  masya- rakat  dan  dapat  meningkatkan  kehidupan- nya.  Sehingga  dapat  terbentuk  kesadaran ingin  berusaha  dan  berjuang  untuk  meru- bah  hidupnya  melalui  proses  pendidikan nonformal masyarakat dapat diberdayakan.
Tidak  berbanding  lurus  antara konsep  dan  kenyataan,  bahwa  lembaga- lembaga pendidikan nonformal yang berada di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidik- an Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010, bidang  Pendidikan  nonformal  dari  sepuluh (10)  PKBM ( Pusat  Kegiatan  Belajar  Masya- rakat ) dan  memiliki  lembaga  kursus  dan pelatihan sebanyak dua puluh sembilan (29) yang  tersebar  di  Kabupaten  Halmahera  Ba- rat  yang  aktif  dalam  melaksanakan  pelatih- annya  hanya  terdapat  empat  (4)  PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Hal ini ditambahkan  dengan  data  organisasi  sosial (Orsos)  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten  Halmahera  Barat  pada  tahun 2012, organisasi sosial yang berjumlah seba- nyak 4 (empat), tersebar di empat kecamat- an dalam lingkungan Kabupaten Halmahera Barat  yang  aktif  dan  berkembang  hanya  2
(dua)  Organisasi  Sosial,  yang  lainnya  tidak berkembang dan bahkan tidak aktif lagi.
Menurut  data  statistik  Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, total masyara- kat  Halmahera  Barat  yang  masuk  dalam kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin  adalah  13,09%.  Angka  ini  sangat tidak  sesuai  dengan  kondisi  Sumber  Daya Alam  (SDA)  yang  dimiliki  oleh  masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.
Proses  pemberdayaan  masyarakat miskin  melalui  pendidikan  nonformal,  se- sungguhnya  merupakan  sebuah  upaya  un- tuk  memungkinkan  masyarakat  dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan. Dengan  pusat  aktivitas  harus  berada  di tangan  masyarakat  dengan  bertitik  tolak dari  masyarakat,  dilaksanakan  oleh  masya- rakat dan manfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat atau dengan kata lain pendidik- an  yang  berbasis  pada  masyarakat  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sosialnya  yang  harus  dijadikan  langkah strategis  dalam  menyelesaikan  persoalan kemiskinan.
Jadi “Proses” akan menunjukkan pa- da  suatu  tindakan  nyata  yang  harus  dila- kukan  secara  bertahap  untuk  dapat  meng- ubah  kondisi  masyarakat  yang  lemah,  baik dari  aspek knowledge,  attitude ,  maupun practice menuju  pada  penguasaan  penge- tahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan keterampilan  yang  baik  agar  masyarakat dapat  berdayakan  untuk  meningkatkan  ta- raf  kehidupan  mereka  dari  kehidupan  yang sebelumnya.
Secara  konseptual  bahwa  pember- dayaan  atau  pemberkuasaan  ( empower- ment ),  berasal  dari  kata ‘power’ (kekuasaan atau  keberdayaan).  Karena  pemberdayaan bersentuhan  dengan  konsep  mengenai  ke- kuasaan.  Kekuasaan  seringkali  dikaitkan dengan  kemampuan  kita  untuk  membuat orang  lain  melakukan  apa  yang  kita  ingin- kan,  terlepas  dari  keinginan  dan  minat mereka.  “Pemberdayaan  bertujuan  untuk meningkatkan  kekuasaan  orang-orang  yang lemah  atau  tidak  beruntung”  (Ife,  1995 dikutip Suharto, 2010, p.58).
Ada tiga  trategi pemberdayaan yang harus  direalisasikan  kepada  masyarakat untuk  dapat  di  berdayakan  diantaranya,
pemberdayaan  secara  politis,  sosial,  dan ekonomi  yang  diharapkan  dapat  mengatasi dan  membantu  atau  paling  tidak  memini- malisir dampak-dampak negatif dari agenda neoliberalisme  sehingga  upaya  untuk  me- wujudkan  pembangunan  yang  berkelanjut- an dan pembangunan yang berorentasi pada masyarakat  dapat  terwujud,  (Suparjan  dan Hempri: 2007, p.186).

## Starategi Pemberdayaan Politik
Strategi  ini  bertujuan  untuk  diarah- kan  pada  upaya  membangkitkan  kesadaran kritis  masyarakat,  sehingga  mereka  lebih tanggap  terhadap  persoalan  ataupun  kebi- jakan  yang  sebenarnya  yang  dapat  merugi- kan mereka. Persoalan ini pemerintah perlu membuka  ruang  arena  publik  yang  bebas, dimana  individu  dapat  mengekpresikan aspirasinya  secara  bebas  dan  otonom,  apa- lagi  saat  ini  adalah  jaman  otonomisasi, pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan yang  besar  terhadap  perlindungan  hak  dan kepentingan masyarakat.
Berkaitan  dengan  relasi  masyarakat dan Negara pemberdayaan dapat diarahkan agar  masyarakat  memiliki  kapasitas  kontrol terhadap kebijakan Negara serta ikut dalam menentukan  kebijakan  dalam  pmerintahan dan pembangunan. Agar ketika berhadapan dengan  pasar,  masyarakat  diharapkan  me- munyai  akses  terbuka  terhadap  pasar  yang sehat serta persaingan yang kompetitif demi kepentingan masyarakat.

## Strategi Pemberdayaan Ekonomi
Selama  ini  pemerintah  Indonesia telah  terjebak  dalam  sebuah  paradigma, bahwa  pertumbuhan  ekonomi  identik  de- ngan  pendapatan  Nasional  yang  besar  se- hingga  mengabaikan  ekonomi  kerakyatan. Hal  ini  sesuai  dengan  fakta  empiris  bahwa ekonomi  kerakyatanlah  yang  mampu  ber- tahan  dalam  penyelamatan  ekonomi Nasio- nal.  Oleh  karena  itu  tidak  ada  alasan  lagi untuk tidak mengakui eksistensi dan peran- an ekonomi rakyat dalam percaturan ekono- mi nasional.
Ekonomi  rakyat  adalah  ekonomi yang  mandiri  yang  tidak  memiliki  keter- gantungan  dengan  modal  asing.  Hal  ini yang  perlu  untuk  dilakukan  perlawanan
terhadap  kekuatan  ekonomi  global  adalah dengan  meningkatkan  daya  saing  ekonomi nasional, bukan melalui cara seperti yang di suarakan  oleh  pakar-pakar  ekonomi  kon- vensional  neo  klasik.  Ada  beberapa  basis kekuatan  sosial  yang  diperlukan  dalam membangun  produksi  ekonomi  rumah tangga  yakni  perlindungan  terhadap  ruang kehidupan,  pemberian  pengetahuan  dan keterampilan,  pendekatan  informasi,  pe- manfaatan  organisasi  sosial  dan  jaringan sosial  serta  pemanfaatan  sumber  daya keuangan,  Friedman,  dalam  Suparjan  dan Hempri, 2007, pp.188-189).

## Strategi Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan  sosial  ini  terkait  de- ngan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan untuk  memberikan  perlindungan  terhadap masyarakat  terkait  dengan  masalah  perda- gangan bebas yang saat ini telah merambah keseluruh  belahan  Indonesia.  Dalam  kon- teks  ini  posisi  pemerintah  sangat  penting untuk  ikut  melibatkan  dirinya  untuk  me- nyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  kalangan  masya- rakat  kecil,  sehingga  dibutuhkan  campur tangan  dari  pemerintah  secara  langsung. Dalam  konteks  pemberdayaan  sosial  ter- sebut,  menjadi  sangat  urgen  bagi  pemerin- tah  untuk  mengakomodasi  dan  merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga terwujud  kesejahteraan  masyarakat.  Penga- laman  pembangunan  selama  masa  orde  ba- ru,  sebenarnya  dapat  menjadikan  pelajaran yang  berharga  bagi  pemerintah  saat  ini, bahwa strategi pembagunan yang dilakukan pada  masa  orde  baru  hanya  berorientasi pada  bagaimana  pertumbuhan  ekonomi, dan  mereka  mengabaikan  aspek  sosial, mengesampingkan  potensi-potensi  lokal masyarakat dan lunturnya nilai-nilai gotong royong, dan solidaritas antara warga masya- rakat, sehingga berakibat pada konflik sosial yang  tidak  bisa  di  selesaikan  sehingga  ber- akibat pada pergantian rejim.
Dengan  demikian  aspek  pember- dayaan sosial ini tidak bisa dikesampingkan, karena  itu  hal  ini  sangat  penting  untuk  ce- patnya  di  laksanakan  mengingat,  saat  ini modal  sosial  masyarakat  sudah  mulai  ter- geser  dari  kehidupan  sosial  bermasyarakat,
ini  akibat  dari  pertumbuhan  ekonomi  dan perkembangan  jaman  yang  begitu  cepat sehingga  pola  kehidupan  masyarakat  itu lebih  mengarah  pada  pola  kehidupan  yang individualistik.
Pemberdayaan  atau  pembangunan di  daerah  seharusnya  di  upayakan  menjadi skala  proritas  penting  dalam  pembangunan kita  di  masa  sekarang  ini  dan  maupun  di masa  yang  akan  datang,  upaya  demikian sekurang-kurang  perlu  memperhatikan  tiga hal  penting  antara  lain,  (a)  bentuk  kontri- busi  riil  di  daerah  yang  diharapkan  oleh pemerintah  pusat  dalam  proses  pemba- ngunan  dasar,  (b)  aspirasi  masyarakat  dae- rah itu sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas  program-program  pembangunan daerah,  dan  (c)  keterkaitan  antardaerah dalam tata perekonomian dan politik lokal.
Pemberdayaan  pada  hakekatnya mencakup dua aspek yaitu, to give or autho- rity dan to  give  ability  to  enable. Dalam pengertian  pertama,  pemberdayaan  memi- liki  makna  memberi  kekuasaan,  sedangkan dalam  pengertian  kedua,  pemberdayaan diartikan  sebagai  upaya  untuk  memberi kemampuan  atau  keberdayaan,  (Suparjan, dan Hempri, 2003, pp.42-43). Pemberdayaan juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  hal  ini  se- jalan  dengan  disampaikan  oleh  Narayan yaitu: Empowermen is  kef  for:  (a) Quality of life and human dignity, (b) good governance, (c)  Pro-poor  growth  dan,  (d)  Project  effecti- veness, (Narayan, 2002, p.8).
Ada  beberapa  tahap  pemberdayaan di  bawah  ini  yang  dapat  dijadikan  langkah awal  untuk  melakukan  proses  pemberdaya- an  antara  lain,  (Sulistiyani,  2004,  p.83).  (1) Tahap  penyadaran  dan  pembentukan  peri- laku,  merupakan  tahap  persiapan  dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini lebih menekankan pada sentuhan penyadar- an  akan  lebih  membuka  keinginan  dan  ke- sadaran  mayarakat  tentang  kondisi  kehi- dupan saat ini; (2) Tahap proses tranformasi pengetahuan  dan  kecakapan  keterampilan dapat  berlangsung  baik,  penuh  dengan  se- mangat  dan  berjalan  efektif  jika  tahap pertama  telah  terkondisi  dengan  baik;  (3) Tahap pengayaan atau peningkatan intelek- tualitas  dan  kecakapan  keterampilan  yang
diperlukan,  agar  mereka  dapat  membentuk kemandirian.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka konsep  pemberdayaan  sebenarnya  tidak sekedar  merupakan  proses  belajar  yang menekankan pada oreintasi dari proses serta pelibatan  masyarakat.  Hasil  yang  diharap- kan dari proses pemberdayaan melalui pen- didikan  nonformal  ini  adalah  tumbuhnya kesadaran  dan  kompetensi  serta  tanggung jawab sosial dan kapasitas masyarakat untuk membangun  masa  depan  kehidupan  yang lebih  baik.  Melalui  pengkajian  pemberda- yaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformla, sebagai upaya meningkatkan ke- sejahteraan  sosial  di  Kabupaten  Halmahera Barat  dapat  diperoleh  hasil  yang  memuas- kan  dalam  mendorong  masyarakat  miskin untuk  bisa  dan  dapat  beradaya  selama  me- reka mengikuti kegiatan pelatihan dan pem- belajaran yang selama ini dilaksanakan pada lembaga-lembaga  pendidikan  nonformal  di PKBM  Mario  Laha,  PKBM  Merpati,  Orsos Tunas  Harapan,  Orsos  Melati  dan  LPM Sonyinga.
Pada  umumnya  pelatihan  yang  di- laksanakan  pada  lembaga  pendidikan  non- formal  hanya  jangka  pendek  dengan  prose- dur yang sistematis dan terorganisir dengan tujuan  tertentu.  Di  dalam  Undang-undang Sistem  Pendidikan  Nasional,  kelembagaan pendidikan  nonformal  meliputi,  Lembaga Kursus,    Kelompok  Belajar,  Majelis  Taklim, Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM) dan lembaga-lembaga lain yang sejenis.
Lembaga pelatihan pendidikan non- formal yang baik dan mendukung terseleng- garanya suatu pendidikan amat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan. Bahwa dalam meru- muskan  lembaga  pendidikan  khususnya pendidikan  nonformal  itu  sangat  meme- ngaruhi keberhasilan dan ketercapaian tuju- an pendidikan dalam melaksanakan pelatih- an untuk masyarakat yang tidak sempat ber- proses  pada  pendidikan  formal,  sebab  lem- baga/institusi ini merupakan tempat terjadi- nya  proses  aktifitas  pembelajaran  dan pelatihan berlangsung.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kabu- paten  Halmahera  Barat  pada  lembaga  pen- didikan  nonformal  yang  terdiri  dari  PKBM Mario  Laha,  PKBM  Merpati,  Orsos  Melati, Orsos  Tunas  Harapan,  dan  LPM  Sonyinga. Waktu penelitian mulai dari bulan Septem- ber  2012  sampai  dengan  Februari  2013. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuali- tatif  dengan  pendekatan  fenomenologi,  de- ngan  subjek  penelitian  terdiri  dari  pengge- lola  lembaga,  warga  belajar  dan  tokoh  Ma- syarakat.  Pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Analisis data secara kualitatif dengan tahap- tahap  proses  reduksi  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil  wawancara  antara  penggelola, warga  belajar  dan  tokoh  masyarakat  dapat di  peroleh  data  bahwa  selama  ini  kegiatan proses  pemberdayaan  yang  dilaksanakan belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat  miskin  yang  selama  ini  mereka terlibat dalam proses tersebut.  Hal ini bisa dapat  dilihat  dari  proses  yang  selama  ini dilakukan oleh para penggelola untuk mem- bantu  masyarakat  miskin  untuk  diberdaya- kan.
Proses  pemberdayaan  yang  selama ini  dilakukan  pada  lembaga  pendidikan nonformal  yang  terdiri  dari  PKBM  Merpati, PKBM Mario Laha, Orsos Melati, Orsos Tu- nas  Harapan,  dan  LPM  Sonyinga  di  Kabu- paten  Halmahera  Barat  belum  dapat  mem- bantu dan menjembatani masyarakat untuk keluar dari persoalan kemiskinan yang sela- ma  ini  mereka  alami.  Dalam  perencaan program  pelatihan  penggelola  tidak  meli- batkan para tokoh masyarakat maupun para warga belajarnya.
Program pelatihan yang dilaksnakan oleh  PKBM,  Orsos,  dan  LPM  memilki  ke- unggulan  tersendiri,  program  yang  dilaksa- nakan  oleh  lembaga-lembaga  pendidikan nonformal  tersebut  sebagai  berikut:  PKBM Mario Laha dengan program keunggulannya adalah program kursus komputer, dan jahit menjahit, PKBM Mario Laha, jenis program
pertukangan  dan  peternakan,  Orsos  Melati, dengan program populis yaitu, Aksesos atau (asuransi  kesejahteraan  sosial)  dan  usaha foto  kopy,  Orsos  Tunas  Harapan,  Aksesos, sedangkan pada LPM Sonyingan terdiri dari program, kursus komputer, kursus internet, kursus, menjahit dan kursus instalasi listrik. Dari  program-program  tersebut  selama  ini dilaksnakan belum menunjukan hasil dalam membantu  masyarakat  dalam  meningkat- kan  pendapatan  ekonomi,  apalagi  sampai pada taraf sejahtera.
Di  sisi  yang  lain  juga  bahawa,  sela- ma  ini  kegiatan  proses  pemberdayan  yang diselenggarakan  tidak  mendapatkan  bantu- an operasional dari pemerintah daerah. Dari kelima  lembaga  pendidikan  nonformal  ter- sebut  yang  mendapatkan  bantuan  dari pemerintah hanya lembaga pendidikan non- formal  yang  berada  dibawah  naugan  Dinas sosial,  yang  terdiri  dari  Orsos  Melati,  dan Orsos  Tunas  Harapan,  itupun  hanya  sekali saja.  Sedangkan  PKBM  Mario  Laha,  PKBM Merpati  dan  LPM  Sonyinga,  selama  ini kegiatan  pemberdayaan  belum  mendapat- kan  bantuan  dari  pemerintah  daerah  mau- pun  pemerintah  pusat.  Kondisi  inilah  yang membuat lembaga-lembaga pendidikan nonformal  tersebut  tidak  maksimal  dalam menjalankan  kegiatan  pelatihan  dan  pem- belajaran  kepada  masyarakat  miskin  untuk diberdayakan.
Dari  kelima  lembaga  pendidikan nonformal  yang  dijadikan  sebagai  sasaran dan  fokus  penelitian  selama  ini  dalam  pro- ses  pemberdayaan  yang  dilakukan  belum menunjukan  tanda-tanda  untuk  peningkat- an  kesejahteraan  sosial  masyarakat  miskin yang  ada  di  kabupaten  Halmahera  Barat. Sesungguhnya  harapan  dari  warga  belajar atau  masyarakat  miskin  yang  ikut  dalam kegiatan  tersebut  sangat  mengharapkan mereka  bisa  dapatkan  sesuatu  yang  selama ini  mereka  tidak  miliki.  Agar  dapat  dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
Membangun  hubungan  kerja  sama adalah  membangun  keparcayaan  berarti membangun  budaya,  membangun  budaya bukan hanya sekedar membangun adat, tra- disi, dan kebiasaan akan tetapi membangun budaya  berarti  membangun  kemampuan , keterampilan  dan  membangun  sikap,  di
mana  apabila  ketiga  hal  ini  dijadikan  dasar dalam  membangun  hubungan  kerja  sama, maka  yakin  dan  percaya  lembaga-lembaga penyelenggara  pendidikan  nonformal  terse- but  akan  tetap  eksis  dan  bisa  bertahan  da- lam  menjalan  proses  pemberdayaannya. Kondisi  ini  berbeda  dengan  yang  terjadi  di lembaga pendidikan nonformal yang ada di kabupaten  Halmahera  Barat.  Hasil  peneliti- an menunjukan  bahwa  selama  ini lembaga- lembaga  pendidikan  nonformal  sangat mengesampingkan hubungan kerja sama.

## Pembahasan
Proses  pemberdayaan  masyarakat melalui  pendidikan  nonformal,  sesungguh- nya  merupakan  sebuah  upaya  yang  harus memungkinkan  masyarakat  dengan  segala keberadaanya  dapat  memberdayakan  diri- nya. Dengan berpusat pada aktivitas masya- rakat  itu  sendiri  dengan  berlandaskan  pada prinsip  dari  masyarakat,  dilaksanakan  oleh masyarakat  untuk  masyarakat  atau  dengan istilah lain adalah pendidikan yang berbasis pada masyarakat.
Oleh karena itu “proses” merupakan langkah  awal  untuk  menentukan  sebuah keberhasilan  program  yang  dilaksanakan, apabila proses itu berjalan sesuai dengan ta- hapan  yang  sesungguhnya  maka  hasil  dari proses  itu  pasti  baik,  dan  sebaliknya  juga apabila  proses  itu  tidak  sesuai  maka  hasil- pun juga akan tidak maksimal bahkan tidak tercapai  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan dari  lembaga  atau  organisasi  yang  bersang- kutan.
Pemberdayaan  sangat  identik  de- ngan  pendidikan  dan  ini  merupakan  hake- kat  dalam  pendidikan  itu  sendiri,  karena apa yang disebut dengan pendidikan terma- suk  pendidikan  nonformal  adalah  usaha yang dilakukan untuk memberdayakan ma- nusia,  meningkatkan  derajat  manusia,  dan mengembangkan  potensi-potensi  yang  ada pada diri manusia agar dengan kemampuan yang  mereka  miliki  dapat  dikembangkan melalui  sebuah  pembelajaran  maupun  pe- latihan  dengan  harapan  mereka  bisa  ber- daya.
Dalam kaitannya dengan hal ini, ada lima  prinsip  yang  harus  dijadikan  landasan dan dasar yang patut diperhatikan oleh lem-
baga  penyelenggara  program  pelatihan melaui  pendidikan  nonformal  di  anatarnya ialah: (1) keperdulian terhadap masalah, ke- butuhan  dan  potensi/sumberdaya  masyara- kat;  (2)  kepercayaan  timbal  balik  dari  pela- yan  program  dan  dari  masyarakat  pemilik program;  (3)  fasilitasi  (pemerintah)  dalam membantu  kemudahan  masyarakat  dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisi- patif,  yaitu  upaya  melibatkan  semua  kom- ponen lembaga atau individu terutama war- ga  masyarakat  dalam  proses  kegiatan  dan (5)  mengayomi  peranan    masyarakat  dan hasil  yang  dicapai.  (Hiryanto  dalam  Yunus 2004, p.3).
Apa  yang  di  jelaskan  oleh  Hiryanto tersebut  terkait  dengan  prinsip-prinsip  pe- laksanaan pelatihan, tidak berlaku di lemba- ga pendidikan nonformal di Kabupaten Hal- mahera Barat, khususnya pada PKBM Mario Laha,  PKBM  Merpati,  Orsos  Melati,  Orsos Tunas  Harapan,  dan  LPM  Sonyinga.  Keha- diran  PKBM,  Orsos  dan  LPM  yang  ada  di kabupaten Halmahera Barat seharusnya da- pat  dijadikan  sebagai  sebuah  kendaraan atau  alat  untuk  membantu  masyarakat  me- lalui  prinsip  tersebut,  sehingga  masyarakat dengan mudah untuk memahami proses ini dengan baik.
Dalam  posisi  tersebut  bahwa  pem- berdayaan  masyarakat  miskin  melalui  pen- didikan  nonformal  adalah  sebuah  proses untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat seseorang atau kelompok masyarakat untuk menjadi  memiliki  pengetahuan  yang  dida- patkan  melalui  proses  pada  pendidikan nonformal  yang  ada  pada  lembaga-lembaga penyelenggara  program  pelatihan  tersebut. Sehingga lewat pelatihan ini kita dapat me- wujudkan  masyarakat  yang  sejahtera  untuk dapat mengubah kehidupan sehari-hari.
Di sisi yang lain, terjadi pada PKBM Merpati  dan  PKBM  Mario  Laha,  sangat  di sayangkan  saat  ini  kedua  PKBM  tersebut tidak  lagi  melaksanakan  kegiatan  pembel- ajaran pelatihan kepada masyarakat miskin. Kegiatan  pelatihan  selama  ini  berjalan  ha- nyalah  satu  tahun  mulai  dari  tahun  2007 dan  itupun  tidak  maksimal  dalam  melaku- kan  pelatihanya  karena  mereka  tidak  men- dapatkan  bantuan  operasional  dari  peme- rintah atau Dinas terkait dalam mendorong
untuk  mensukseskan  cita-cita  luhur  dari lembaga pendidikan nonformal tersebut.
Saat ini lembaga pendidikan nonfor- mal  yaitu  Organsiasi  Sosial  (Orsos)  Melati dan  (Orsos)  Tunas  Harapan,  dan  Lembaga Permberdayaan Masyarakat (LPM)
Sonyinga,  sampai  saat  ini  ketiga  lembaga masih tetap aktif dalam melaksankan proses pemberdayaan    kepada  masyarakat  miskin, walaupun  masih  terdapat  berbagai  macam kendala  dalam  melaksanakan  kegiatan  ini. Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  ada beberapa  langkah-langka  yang  seharusnya dapat diperhatikan oleh penggelola lembaga pelatihan  dalam  melakukan  pelatihan  dan pembelajaran,  seperti  yang  disampaikan oleh  Kamil  antar  lain  adalah:  (a)  kondisi warga belajar, kondisi sumber belajar (tutor, dan  prasarana  lainnya  (c)  daya  dukung pemerintah,  tokoh  dan  lembaga  organisasi lainnya  masyarakat,  dan  (e)  kemampuan kerja  sama  dengan  pihak  lain  dalam mengembangkan program, (Kamil, p.60)
Dalam perencaan program pelatihan para  penggelola  dapat  melibatkan  para tokoh  masyarakat,  dan  warga  belajar, dengan  tujuan  agar  program-program  yang diselengarakan oleh PKBM, Orsos dan LPM, itu  sesuai  dengan  kebutuhan,  kondisi  dan keinginan  masyarakat  setempat.  Sehingga kehadiran  program  tersebut  dapat  mem- bantu  masyarakat  dalam  meningkatkan  ke- cakapan  hidup  secara  individu,  dengan harapan  agar  pasca  pelatihan  yang  mereka ikuti  selama  pelatihan  dapat  membantu mereka untuk meningkatkan kehidupannya. Tetapi  kondisi  ini  sangat  berbeda  dengan apa  yang  terjadi  pada  lembaga  pendidikan nonformal  tersebut,  selama  lembaga-lem- baga pendidikan nonformal yang terdiri dari PKBM  Mario  Laha,  PKBM  Merpati,  Orsos Melati,  Orsos  Tunas  Harapan,  dan  LPM Sonyinga  tidak  pernah  melibatkan  para tokoh  masyarakat  dan  warga  belajarnya dalam melakukan perencanaan program.
Dalam  pelaksanaan  pelatihan  pola rekrutmen  peserta  pelatihan,  itu  dilakukan oleh  para  penggelola  dan  tutor  atau  pen- damping,  masyarakat  yang  terlibat  dalam pelatihan dan pembelajaran dibebaskan dari semua  adminitrasi  yang  berkaitan  dengan pelatihan.  Langkah  Ini  dilakukan  karena
memperhitungkan kondisi masyarakat yang ikut dalam pelatihan ini adalah kebanyakan masyarakat  miskin  dan  masyarakat  yang kategori  tidak  memiliki  kecakapan  hidup. Kualitas  kehidupan  dapat  tercapai  apabila prmbelajaran  yang  dilaksanakan  dapat berlangsung secara demokratis.
Pembelajaran  yang  demokratis  da- pat  berlangsung  apabila  di  dalam  masya- rakat  terdapat  fasilitas-fasilitas  belajar  yang memngkinkan  masyarakat  dapat  belajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Tetapi hal ini berbeda dengan yang dialami oleh  lembaga  pendidikan  nonformal  yang ada  di  kabupaten  Halmahera  Barat,  bahwa hampir  semua  lembaga-lembaga  tersebut tidak memiliki fasilitas yang cukup sehingga kegiatan-kegiatan  pemberdayaan  itu  tidak berjalan secara maksimal. Kita ketahui bah- wa  keberhasilan  dari  sebuah  program  pela- tihan  dan  pembelajaran  itu  terletak  pada fasilitas  dari  lembaga  tersebut.  Salah  satu faktor  inilah  yang  mengakibatkan  lembaga- lembaga pendidikan nonformal yang berada di Kabupaten Halmahera Barat tidak berha- sil  dalam  melaksanakan  kegiatan  proses pemberdayaan kepada masyarakat miskin.
Secara  konsep  pendikan  nonformal lebih  mempunyai makna  sebagai  salah  satu jalur  pendidikan  yang  dapat  dipilih  oleh sebagian  masyarakat,  selain  jalur  pen- didikan  formal.  Pendidikan  nonformal  de- ngan  sifat  pembelajaran  yang  fleksibel, berorientasi pada kebutuhan pasar dan ma- syarakat  bertumpu  pada  kecakapan  hidup mempunyai  kemampuan  untuk  menembus seluruh  lapisan  masyarakat.  Ini  sesuai  de- ngan  motto  Pendidikan  nonformal  ya- itu,”menjangkau yang belum terlayani”.
Secara teoritik bahwa sesungguhnya lembaga-lembaga  pendidikan  nonformal seperti PKBM, Orsos maupun LPM, itu me- miliki  peran  yang  sangat  startegis  dalam rangka  untuk  membantu  masyarakat  yang tidak memiliki pendidikan maupun skillnya. Kondisi  ini  jauh  berbeda  dengan  yang  ter- jadi di Kabupaten Halmahera Barat.
Salah  satu  kendala  yang  dihadapi oleh  masyarakat  miskin  dan  masyarakat pengganguran  dalam  meningkatkan  kese- jahteraan hidup adalah, masalah modal usa- ha.  Bahwa  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pe-
latihan ini adalah masyarakat yang memiliki latar  belakang  ekonomi  yang  lemah.  Se- hinggga  kecakapan  hidup  yang  diperoleh dari  pelatihan  itu  saat  ini  hanya  sebatas pada  pengalaman  semata.  Belum  sampai pada  tingkat  meningkatkan  kesejahteraan hidupnya.
Hal ini seperti yang dikemukan oleh Nurlay,  bahwa  kurangnya  optimal  keber- hasilan satuan pendidikan nonformal dalam meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  di  mana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Sehingga  penyelesainnya  harus  dikordinasi- kan  secara  menyeluruh  terhadap  faktor- faktor  tersebut.  Di  antara  faktor-faktor  ter- sebut  antara  lain:  (a)  kurangnya  kordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan ma- syarakat  dalam  penyelenggaraan  program Pendidikan  nonformal,  (b)  terbatasnya  te- naga  pendidik  atau  sumber  belajar  yang profesional, (c) motivasi belajar peserta rela- tif  rendah,  (d)  masih  terbatasnya  terjang- kauan  pelayanan  pendidikan  nonformal bagi  masyarakat,  (e)  kurangnya  antisipasi program-program  pendidikan  nonformal untuk  masa  yang  akan  datang,  (f)  kurang meratanya  pengadaan  fasilitas-fasilitas  pen- didikan  nonformal,  (g)  kebijakan  pendidik- an  yang  ada  sekarang  ini  hanya  menitik- beratkan  pada  pendidikan  formal,  dan  (h) kurang  efesiensinya  dalam  penggelolaan sumber-sumber  yang  tersedia  untuk  me- ningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, (Nurlay, 2012, pp.64-66).
Sudah  banyak  penelitian  yang menggambarkan  tentang  keberhasilan  pen- didikan  nonformal  dalam  memberikan  im- plikasi  nyata  kepada  masyarakat  dalam meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.  Ke- tika  warga  masyarakat  memilki  kecakapan hidup,  maka  dapat  bekerja  di  perusahan- perusahan  atau  mereka  langsung  dapat membuka  lapangan  kerja  atau  usaha  baru secara mandiri. Melalui kerja dan usaha itu, kesejahteraan  mereka  bisa  tercapai,  bahkan kondisi  ekonomi  dan  sosial  keluarga  juga menjadi  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Ini semua  bisa  terjadi,  jika  pemerintah  daerah harus  ikut  aktif  dan  terlibat  bersama-sama dengan lembaga-lembaga PKBM, Orsos dan
LPM  untuk  memberdayakan  masyarakat- nya.
Oleh sebab itu, program pendidikan nonformal  yang  dirintis  harus  memiliki tujuan  dan  orientasi  yang  jelas,  agar  keha- dirannya  mampu  meningkatan  pengetahu- an,  keterampilan,  profesionalitas,  produk- tifitas,  dan  daya  saing  masyarakat  dalam merebut  peluang  pasar  dan  peluang  usaha, yang  pada  sasarannya  harus  mampu  meng- atasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  ma- syarakat  berupa  kemsikinan,  dan  pengang- guran. Karena tantangan pelaksanaan prog- ram  pendidikan  nonformal  ke  depan  sema- kin  besar  untuk  dihadapi  oleh  masyarakat. Kondisi seperti ini yang seharusnya dipikir- kan  oleh  penggelola,  dan  pemerintah  yang memiliki  tanggung  jawab  besar  untuk  me- nyejahterakan  masyarakat  miskin  yang berada di kabupaten Halmahera Barat.
Agar  ke  depan  pelaku  pendidikan nonformal harus mampu merekontruksi pa- radigma  kepada  masyarakat  mapun  peme- rintah daerah bahwa pendidikan nonformal itu bukanlah pendidikan yang tidak mampu menjanjikan masa depan masyarakat. Tetapi pendidikan  nonformal  adalah  pendidikan yang  mempu  memberikan  masa  depan  ke- pada  masyarakat.  Karena  konsep  dari  pen- didikan nonformal itu memiliki keistimewa- an  tersendiri  dalam  mencerdaskan  dan memberdayakan  masyarakat.  Dan  ini  telah diatur  di  dalam  Undang-undang  No  20 tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Secara garis besar, kita sangat mem- butuhkan  jejaring  kerja (networking) untuk menjadikan  kehidupan  atau  organisasi  kita lebih  sukses  dan  dapat  bersaing.  Demikian pula  dengan  PKBM,  Orsos,  dan  LPM,  jika mau dikatakan professional dan maju mem- bangun  hubungan  kerja  sama  dengan  se- mua  pihak  yang  ada  di  Kabupaten  Halma- hera  Barat  pada  khususnya  dan  Provinsi Maluku  Utara  pada  umumnya.  Sehingga semua  program  yang  dilaksanakan  harus dapat  terkoneksi  dengan  berbagai  sumber dalam  suatu  jejaring  kerja (networking). Agar program-program tersebut dapat men- jadi  aikon  dalam  membangun  masa  depan masyarakat.
Dengan kata lain, menjalin hubung- an kerja sama sosial dengan siapa pun men- jadi bagian terpenting dalam segala aktivitas kehidupan,  apalagi  PKBM,  Orsos  dan  LPM, sebagai  lembaga  yang  hadir  untuk  dari  ra- him masyarakat ini sendiri dengan berpusat dan  bersumber  pada  masyarakat.  Kondis seperti  ini  tidak  terjadi  pada  PKBM  Mario Laha,  PKBM  Merpati,  Orsos  Melati,  Orsos Tunas Harapan, dan Lembaga Pemberdaya- an Masyarakat (LPM) Sonyinga, yang terjadi pada  lembaga-lembaga  pendidikan  nonfor- mal  tersebut  tidak  seperti  yang  digambar- kan di atas. Saat ini lembaga tersebut hanya mambangun  hubungan  kerja  sama  di tingkat  lokal  dan  ini  dilakukan  hanya  de- ngan  pemerintah  daerah.  Itupun  juga  tidak efektif hubungan kerja samanya.
Membangun  hubungan  kerjasama tidak  selamanya  harus  dengan  pemerintah semata,  tetapi  harus  juga  dengan  lembaga- lembaga  swasta  atau  organsiasi  lain  yang berda  di  kabupaten  Halmahera  Barat.  Yang terpenting  adalah  bahwa  lembaga-lembaga tersebut  memiliki  visi  dan  misi  yang  dalam membangun dan memberdayakan masyara- kat miskin. Karena lembaga-lembaga pendi- dikan nonformal tersebut hanya sebagai wa- dah  untuk  melatih  dan  mendidik  masyara- kat yang tidak memiliki skill atu kecakapan hidup.
Ada beberapa prinsip yang harus di- perhatikan dan jadikan sebagai dasar PKBM, Orsos,  dan  LPM  dalam  membangun  hu- bungan kerja sama. Sehingga para pengelola dapat  memahami  dengan  jelas,  bahwa membangun  hubungan  kerja  sama  itu sangat  penting  untuk  kemajuan  lembaga maupun organisasi dalam masyarakat, prin- sip-prinsip  itu  antara  lain  sebagai  berikut: (1)  Harus  memilki  kesamaan  visi-misi;  hu- bungan kerjasama hendaknya dibangun atas dasar  kesamaan  visi  dan  misi  dan  tujuan organisasi.  Kesamaan  dalam  visi  dan  misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitra- an.  Lembaga  lembaga  yang  membangun hubungan  kerja  sama  dapat  bersinergi untuk  mencapai  tujuan  demi  kepentingan bersama;  (2)  Membangun  kepercayaan (trust) ,  harus  ada  rasa  saling  percaya  antar pihak  yang  bermitra.  Karena  kepercayaan adalah  modal  yang  paling  mendasar  dalam
membangun  hubungan  kerja  sama  jejaring; (3)  Saling  manguntungkan,  tujuan  agar kerja  sama  dapat  menguntungkan  merupa- kan  fondasi  yang  kuat  dalam  membangun kemitraan;  (4)  Menjaga  efisiensi  dan  efek- tivitas;  dengan  menjaga  efisiensi  tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan  hasil.  Justru  sebaliknya  dapat  mening- katkan  kualitas  proses  dan  produk  yang  di- capai.  Tingkat efektifitas  pencapaian  tujuan menjadi  lebih  tinggi  jika  proses  kerja  kita melibatkan secara bersama-sama.
Dengan  demikian  dengan  adanya prinsip-prinsip  tersebut  di  atas  diharapkan agar PKBM, Orsos, dan LPM ke depan lebih memahi akan penting membangun hubung- an kerja sama antar lembaga bukan sebatas dengan  pemerintah  daerah  setempat  saja, dengan  lembaga  apapun  dengan  memer- hitungan  dasar dan prinsip-prinsip tersebut diatas.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Proses  pemberdayaan  masyarakat miskin  melalui  pendidikan  nonformal  yang dilaksankan  pada  PKBM  Merpati,  PKBM Mario Laha, Orsos Melati, Orsos Tunas Ha- rapan  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masya- rakat  (LPM)  Sonyinga,  pada  implemen- tasinya  tidak  sesuai  dengan  konsep  tujuan awal.
Dampak  dari  proses  pemberdayaan kepada  masyarakat  miskin  belum  ada  pe- ningkatan  pendapatan  masyarakat  apalagi sampai  pada  tingkat  kesejahteraan  hidup- nya.
Hubungan kerja sama selama ini di- bangun oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya  pada  PKBM  Mario  Laha,  PKBM Merpati, Orsos Tunas Harapan, Orsos Mela- ti, dan LPM Sonyinga di Kabupaten Halma- hera Barat belum maksimal.

## Saran
Bagi  penyelenggara  pelatihan,  perlu memperhatikan  keseriusan  dan  komitmen dalam  membangun  dan  mengembangkan PKBM,  Orsos  dan  LPM,  dalam  rangka  me- laksanakan pemberdayaan kepada masyara- kat miskin.
Perlu  adanya  pendampingan  yang harus  dilakukan  secara  efektif  dan  ber- kesinambungan  kepada  lembaga  pendidik- an  nonformal,  sehingga  PKBM,  Orsos  dan LPM, agar dapat tampil kreatif dan inovatif.
Kepada  lembaga-lemabaga  instansi pemerintah maupun swasta perlu membuka peluang kerja sama yang selebar-lebar kepa- da PKBM, Orsos, dan LPM untuk turut serta bersama-sama  dalam  membangun  dan membantu  untuk  membebaskan  masyara- kat  Kabupaten  Halmahera  Barat  dari  ceng- kraman  kemiskinan  dengan  harapan  untuk bisa  membantu  meningkatkan  kesejahtera- an hidupnya.
Bagi  pemerintah,  agar  memerhati- kan  lembaga-lembaga  penyelenggara  prog- ram  pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh PKBM,  Organisasi  Sosial  dan  LPM  tidak pandang sebelah mata.

## DAFTAR PUSTAKA
Kamil,  Mustofa.  (2009). Pendikan  nonfor- mal  (pengembangan  melalui  pusat kegiatan  belajar  mengajar  PKBM  di indonesia,  sebuah  pembelajaran  dari kominkan japan) . Bandung: Alfabeta
Sulistiyani.  (2004). Kemitraan  dan  model- model  pemberdayaan .  Yogyakarta: Gaya Media
Sudarwati, Ninik. (2009). Kebijakan pengen- tasan kemiskinan (mengurangi kega- galan  penanggulangan  kemiskinan, Intimedia
Hoppes.  W.  (2006). Non-formal  education and  basic  education  refor:  a  concep- tual  review ,  International  Institute For Education Planning
Sumarto.  (2010). Jurus  mabuk  membangun ekonomi rakyat , Jakarta: Indeks
http://www.bps.go.id/ Data kemiskinan
Indonesia pada bulan Maret 2012
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten Halmahera Barat, (2012)
Suparjan,  Hempri.  (2003). Pengembangan masyarakat, (dari pembangunan sampai  pemberdayaan). Yogyakarta: Aditya Media
Narayan.  (2002). Empowerment  and  poverty reduction .  Washington  DC:  The World Bank