Volume 1 Issue 01
January 2019
JALREV 1 (1) 2019
ISSN (Print): 2654-9266
ISSN (Online): xxxx-xxxx

## Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme
“Juridical Analysis of Bomb Joke in Flight to Overcome Terrorism Risk”
Benny Sumardiana 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,. E-mail: benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

## Info Artikel

## Abstrak
Kata kunci: Terorisme; Hukum Penerbangan; Pidana; Maskapai.
Cara mengutip (APA Citation Style) : Sumardiana, Benny. (2019). “Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme”. Jambura Law Review, JALREV 1 (1):
Terorisme  saat  ini  menjadi  ancaman  yang  menakutkan  bagi masyarakat.  tindakan  yang  membawa  ideologi  suatu  agama  sebagai arah  geraknya  banyak  mengincar  lokasi-lokasi  strategis  yang  dapat menarik  perhatian  banyak  orang,  bahkan  tidak  luput  pula  sarana penunjang transportasi seperti bandara serta maskapai penerbangan. Pelaku  terorisme  tujuan  utamanya  memang  menginginkan  aksinya mendapatkan  perhatian  masyarakat  dan  menimbulkan  rasa  takut seluas-luasnya,  karenanya  lah  lokasi  strategis  tersebut  yang  menjadi incaran  para  pelaku.  Berbagai  teror  dalam  bentuk  penyerangan maupun  pengeboman  yang  dilakukan  para  teroris  tidak  sepenuhnya berhasil,  namun  tidak  juga  sepenuhnya  gagal.  Terdapat  berbagai masalah  yang  muncul  salah  satunya  adalah  semakin  ketatnya pemeriksaan  di  bandara,  bahkan  bila  ada  penumpang  yang menyebutkan  bahwa  dia  membawa  bom,  maka  penerbangan  akan ditunda  bahkan  dibatalkan  kemudian  penumpang  tersebut  akan diperiksa  oleh  petugas.  Permasalahan  tersebut  terkadang  terlihat berlebihan karena hingga hari ini setiap terjadi perkara yang muncul dari  candaan  penumpang  mengaku  membawa  bom  belum  pernah terbukti satupun bom ditemukan. Namun sebagai bentuk pencegahan, upaya  tersebut  juga  dinilai  cukup  tepat.  Meski  begitu  perlu  kajian terhadap  aturan  tersebut  terutama  hitungan  kerugian  penumpang maupun  maskapai  penerbangan  dilihat  dari  hak  dan  kewajibannya. Penulisan hukum ini akan mengkaji secara yuridis bagaimana dampak sikap  penanganan  terhadap  penumpang  yang  mengaku  membawa
bom.  Selain  itu  akan  dinilai  juga  bagaimana  pertanggungjawaban terhadap  maskapai  dan  penumpang  sehingga  dapat  dilihat  apakah sikap  tersebut  telah  tepat  atau  tidak.  Penulisan  hukum  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan,  Undang-Undang Terorisme  dan  KUHP.  Bahan  hukum  tersebut  kemudian  dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis.
Article Info

## Abstract
Keywords:
Terorrism; Aviation Law; Criminal; Airlines.
How to cite (APA Citation Style) : Sumardiana, Benny. (2019). “Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme”. Jambura Law Review, JALREV 1 (1):
Now  terrorism  becomes  a  threat  to  the  society.  An  act  that  brings ideology a religion as reference, Many targetting for strategic locations that are potential to attract attention a lot of people, Including even a means of supporting transportation as airport and an airline flight. The terrorism have a purpose to get attention of public and may make it a cause fear, That is the reason why strategic locations to be targetted by the suspect. Various terror in Assault and bombing who carried by the terrorist  does  not  fully  succeed,  but  not  also  failed  to  fully.  There  are various  problems  that  arise  one  of  which  is  increasingly  tight  the airport, even if there is a passenger which states that he carries a bomb, So  flight  will  be  delayed  even  cancelled  then  the  passenger  will  be examined  by  the  officers.  These  problems  sometimes  seems  excessive because  until  today  every  case  happened  of  a  joke  passengers  who admitted that he carries a bomb has never been proven a bomb found. But as a prevention, this effort is also are appropriate. Even so there is a need for the study to the rule especially consideration loss passengers and  airlines  seen  from  their  rights  and  duties.  These  law  article  will assess  in  a  juridical  manner  how  do  the  risk  of  the  handling  of passengers who admitted carrying bombs. In addition to observe also how responsibility for an airline and passengers so that known whether the  decision  is  true  or  not.  These  law  article  using  the  methodology normative research by gathering material primary law, secondary and tertiary  through  of  literature  study.  Law  material  of  the  study  is Constitution Number 1 years 2009 about aviation, Constitution About Terorrism  and  criminal  code.  The  law  materials  then  analyzed qualitatively and described in descriptive analytical.
© 2019–Sumardiana, B .
Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Latar Belakang
Transportasi udara masih menjadi favorit pilihan masyarakat ketika ingin menjelajah jarak  yang  cukup  jauh,  selain  efektifitas  waktu  kenyamanan  melakukan  perjalanan dengan moda ini juga terasa lebih baik dibanding transportasi lainnya. Pesawat yang merupakan alat transportasi utama dalam penerbangan sebenarnya memiliki resiko yang  cukup  tinggi  dalam  hal  keselamatan  penumpang,  hal  tersebut  dilihat  dari presentase  kemungkinan  jumlah  korban  yang  meninggal  bila  terjadi  kecelakaan penerbangan.  Maskapai  dan  pemerintah  selaku  regulator  memahami  konsekwensi tersebut, sehingga menerapkan standar yang keamanan berbeda yang jauh lebih ketat dengan moda transportasi massa lainnya.
S tandard Operation Procedure (SOP) dalam pemeriksaan penumpang pun dilakukan berlipat-lipat,  baik  pemeriksaan  terhadap  penumpang  maupun  barang  bawaan. Maskapai mencoba menghindari resiko sekecil apapun yang timbul dari penumpang yang  dapat  membahayakan  penerbangan,  karena  bila  terlanjur  telah  diterbangkan upaya penyelamatan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.
Ancaman terhadap penerbangan sendiri tidak hanya muncul dari ketidak sengajaan yang  ditimbulkan  oleh  penumpang  seperti  membawa  barang  yang  memang  sudah dilarang dalam penerbangan, ancaman penerbangan juga kadang muncul dari pihak yang sengaja mengincar pesawat untuk kejahatan tertentu seperti terorisme.
Maka  ketika  muncul  permasalahan bomb  joke maskapai  pun  menanggapi  dengan serius  permasalahan  tersebut. Bomb  joke secara  sederhana  dapat  dimaknai  berupa tindakan atau gurauan seolah-olah membawa bom atau alat peledak kedalam pesawat. Beberapa  penumpang  dengan  tujuan  tertentu  kerap  kali  melakukan  bomb  joke tersebut, baik terbukti atau tidak terbukti penumpang tersebut membawa alat peledak, namun  sudah  cukup  membuat  penumpang  dan  maskapai  panik  sehingga  akhirnya dilakukan  penanganan  khusus  terhadap  penumpang  yang  melakukan bomb  joke tersebut.
Terdapat banyak kasus bomb joke di Indonesia, beberapa diantaranya telah  penulis rangkum. Pertama, disebutkan dalam  berita detik.com Seorang penumpang pesawat lion  Air  JT  687  pada  Senin  (28/5/2018)  yang  mengaku  membawa  bom  di  dalam pesawat  ditangkap  polisi.  Namanya  Frantinus  Nirigi.  Frantinus  mengaku  membawa bom saat di  dalam pesawat. Hal tersebutlah  yang memicu para penumpang  lainnya
berhamburan  keluar  dari  pesawat.  Namun,  setelah  diperiksa  menyeluruh,  bom  itu tidak ada. 2
Kedua, dari laman berita merdeka.com telah terjadi kegaduhan dalam pesawat Wings Air rute Labuan Bajo - Denpasar. Kegaduhan itu dipicu ulah seorang penumpang yang meneriakkan  bom.  Saat  itu  hari  kamis,  21  Juni  2018  Petugas  langsung  bergerak menyelidiki insiden tersebut. Hasil penyelidikan diketahui penumpang meneriakkan bom  tersebut  merupakan  turis  wanita  asal  Portugal  berinisial  MR  alias  R  (52). "Kemudian  Kapten  memerintahkan  semua  penumpang  agar  diturunkan  untuk dilakukan pemeriksaan barang bawaan cabin dan bagasi, serta melakukan body check secara manual," ujar Jules. Hasil pemeriksaan sementara oleh pihak Bandara Komodo yang  disaksikan  oleh  petugas  KP3  Udara  Bandara  Komodo  Polres  Manggarai  Barat bahwa  isi  koper  tersebut  adalah  peralatan  kamera.  Sementara  pelaku  MR  dan  JR kemudian  diamankan  oleh  Sat  Reskrim  Polres  Manggarai  Barat  untuk  dimintai keterangan. 3
Ketiga,  dikutip  dari okezone.com diberitakan  mengaku  membawa  bom,  seorang penumpang  pesawat  Lion  Air  diamankan  oleh  petugas  Bandar  Udara  Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. EF (28), seorang penumpang Lion Air JT 261 rute Bandar  Udara  Internasional  Juwata,  Tarakan,  Kalimantan  Utara  ke  Bandar  Udara Internasional  SAMS  Sepinggan,  Balikpapan,  Kalimantan  Timur  mengaku  membawa bom  yang  diaruhnya  di  dalam  tas  ketika  proses  pemeriksaan  saat  masuk  ke  ruang tunggu  keberangkatan.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan,  tidak  ditemukan  bom  dan benda  lain  yang  mencurigakan,  yang  berpotensi  mengancam  keselamatan  dan keamanan penerbangan.
Atas perbuatannya tersebut, pihak Lion Air menurunkan dan tidak menerbangkan EF berikut barang bawaannya. "Mengacu pada Pasal 437 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang
2 Herianto, Batubara. (2018, Mei 28). “Penumpang Lion yang Ngaku Bawa Bom di Bandara Supadio”. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4042967/ini-penumpang-lion-yang-ngaku-bawa- bom-di-bandara-supadio
3 Muhamad Agil, Aliansyah. (2018, Juni 21). “Penumpang teriak bawa bom di pesawat Wings Air turis wanita  asal  Portugal”.  Retrieved  from  https://www.merdeka.com/peristiwa/penumpang-teriak- bawa-bom-di- pesawat-wings-air-turis-wanita-asal-portugal.html
Penerbangan (UU Penerbangan), semua yang terkait informasi bom baik sungguhan atau  bohong,  merupakan  tindakan  melanggar  hukum,  dan  akan  diproses  dan  serta sanksi tegas oleh pihak berwajib,". 4
Sudah tepat memang bomb joke ditangani secara serius oleh maskapai penerbangan juga  pemerintah  selaku  regulator,  terutama  semenjak  maraknya  tindak  pidana terorisme didunia. Ancaman terorisme kerap kali muncul terutama pada lokasi-lokasi strategis  yang  dapat  memunculkan  perhatian  banyak  orang,  salah  satunya  adalah penerbangan  yang  kerap  kali  juga  mendapatkan  ancaman  teroris.  Beralasan sebenarnya  kewaspadaan  atas tindak  pidana terorisme dalam penerbangan,  karena memang  sebelumnya  telah  terjadi  tindak  pidana  terorisme  yang  menggunakan pesawat  komersil  sebagai  bagian  dari  terorisme  tersebut.  Kita  tentunya  tidak  akan lupa dengan peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal  11  September  2001,  yang  dikenal  sebagai  “September  Kelabu”.  Serangan teroris  dilakukan  melalui  udara,  tidak  menggunakan  pesawat  tempur,  melainkan menggunakan  pesawat  komersil  milik  perusahaan  Amerika  sendiri,  sehingga  tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon. Peristiwa itu, mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria,  wanita  dan  anak-anak  yang  terteror,  terbunuh,  terbakar,  meninggal,  dan tertimbun  berton-ton  reruntuhan  puing  akibat  sebuah  pembunuhan  massal  yang terencana. Akibat serangan teroris itu, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para  teroris  mengira  bahwa  penyerangan  yang  dilakukan  ke  WTC  merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. 5
4 Subhan,  Sabu.  (2018,  Mei  18).  “Mengaku  Bawa  Bom,  Seorang  Penumpang  Lion  Air  Diamankan”. Retrieved  from  https://news.okezone.com/read/2018/05/18/340/1900020/mengaku-bawa- bom-seorang-penumpang-lion-air-diamankan
5 Ahmad,  Syafii.  (2017).  “Upaya  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  Di Indonesia”. Maleo Law Journal,  Vol 1 No 2: 172
Kejadian terorisme di WTC tersebut sedikit banyak telah berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat, beberapa rasa takut dari perilaku teror itu telah bersarang dalam pikiran masyarakat terutama penumpang dan maskapai dalam penerbangan. Bahkan cenderung ketakutan tersebut menjadi sikap yang berlebihan. Hal ini menyebabkan kebingungan  terhadap  SOP  penanganan bomb  joke dalam  penerbangan  terutama setelah memang banyak penyelidikan terkait gurauan tentang bom itu tidaklah benar- benar terbukti, artinya tidak ada bomb yang dibawa oleh penumpang pelaku bomb joke tersebut. Namun konsekwensi penanganan terhadap bomb joke selalu menjadi hal luar biasa sehingga kadang mengakibatkan ditundanya atau dibatalkannya penerbangan, bahkan hingga pengosongan bandara. Ini tentunya berakibat timbulnya kerugian dari penumpang selaku konsumen transportasi penerbangan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dalam artikel ini akan membahas tentang bomb  joke dan penanganannya oleh maskapai ditinjau dari segi yuridis, serta dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang saat ini marak terjadi. Nantinya akan ditemukan apakah penanganan terhadap bomb joke tersebut  telah tepat  atau justru melanggar hak penumpang lainnya.

## 2.  Permasalahan
Penulisan hukum berjudul Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna  Menanggulangi  Resiko  Terorisme  ini  sebenarnya  berdiri  dalam  dua  bidang bagian  ilmu  hukum  yaitu  hukum  pidana  dan  hukum  penerbangan.  Dalam  hal  ini penulis  membatasi  masalah  terkait  bidang  bagian  hukum  pidana  pada  pembahasan terkait terorisme. Sementara, terkait perbuatan bomb joke penulis memasukan dalam Hukum Penerbangan.
Terkait  terorisme  penulis  membatasi  pada  unsur-unsur  perbuatan  terorisme  itu sendiri, sehingga dapat mengkaitkan unsur perbuatan bomb joke pada tindak pidana terorisme  karena  memiliki  resiko  dan  hasil  perbuatan  yang  hampir  sama. Ditambahkan  juga  dengan  sejarah  dan  bukti-bukti  kasus  yang  menggambarkan tindakan bomb joke dan kaitannya dengan terorisme.
Untuk hukum penerbangan, penulis membatasi masalah dengan mengkaji perbuatan bomb  joke  dari  pelaksanaannya  yang  kerap  kali  dilakukan  dalam  penerbangan, sehingga  memicu  munculnya  tindakan-tindakan  darurat  sebagai  upaya  pencegahan maupun perlawanan atas perbuatan bomb joke tersebut. Tindakan tersebutlah yang
kemudian  dianalisis  dalam  bagian  hukum  penerbangan,  melalui  Undang-Undang Penerbangan atau peraturan terkait lainnya.

## 3. Metodologi
Penulisan  hukum  ilmiah  tentunya  tidak  lepas  dari  metode  penelitian  yang  tepat didalamnya sehingga akan menghasilkan pemikiran yang tingkat kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.  dalam  penelitian  hukum  memiliki  banyak  metode  yang tersaji sesuai dengan konsep penulisan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penulisan  hukum  tentang  Analisis  Yuridis  Larangan Bomb  Joke Dalam  Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  sebagai berikut;  Pertama,  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  yaitu pendekatan ini mengkaji dan meneliti bahan hukum, bahan hukum yang dikaji disini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan KUHP. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis,  serta  peraturan  Perundang-Undangan  lain  yang  terkait.  Kedua,  Pendekatan konsep  ( conseptual  approach ),  pendekatan  ini  digunakan  untuk  memahami  unsur- unsur  abstrak  yang  terdapat  dalam  pikiran  dan  Pendekatan  sejarah  ( historical approach ), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji  bagaimana  perkembangan  hukum  dan  latar  belakang  lahirnya  suatu perundang-undangan. 6
Dari  data  yang  didapatkan  dari  proses  diatas  kemudian  akan  dianalisis  dan  diolah menggunakan model analisis lintas situs. Model ini akan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan memetakan masalah, kaitan masalah satu dengan masalah lainnya, dan kaitan masalah penelitian dengan latar alamiah penelitian sebagai faktor eksternal dalam  analisis  data  penelitian.  Berdasarkan  pola  analisis  ini,  akan  dapat diformulasikan  dan  sekaligus  diverifikasi  bangunan  informasi,  metode,  dan  model
6 Astan, Wirya. (2015). “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”. Jurnal IUS, Vol III (7): 8
baru dalam menghampiri masalah-masalah sejenis dengan tingkat kebenaran ilmiah yang lebih tinggi. 7
Dengan  metode  penulisan  hukum  tersebut  diharapkan  dapat  dihasilkan  penulisan yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  kajiannya  juga  akan  tepat  bila diaplikasikan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  di  masyarakat  terkait pertanggungjawaban  pidana  korporasi  maskapai  penerbangan  atas  hilang  atau rusaknya bagasi penumpang penerbangan.
4. Bomb Joke dan kaitannya dengan Tindak Pidana Terorisme
Bom dan terorisme adalah dua kata yang kini sulit untuk dipisahkan semenjak istilah terorisme banyak diperdengarkan kepada masyarakat. Setiap kali terdengar adanya bom atau ledakan, masyarakat selalu  mengkaitkan dengan tindak pidana terorisme. Sehingga ketika bomb joke marak terjadi dalam penerbangan maka masyarakat pun lalu mengkaitkan dengan terorisme.
Terorisme  sendiri  menjadi  ancaman  yang  nyata  dalam  konstelasi  politik  dan keamanan nasional, regional maupun internasional pada abad ke-21. Tak ada satu pun negara  yang  aman  dari  ancaman  terorisme,  baik  negara  maju,  maupun  negara berkembang.  Perubahan  yang  terjadi  begitu  intensif-massif  dalam  kehidupan masyarakat  berimplikasi  terhadap  proses  tranformasi  dan  perubahan  konfigurasi politik  global.  Bersamaan  dengan  kondisi  itu  pula  muncul  lah  aksi  terorisme  yang menjelma dalam bentuk aksi bom bunuh diri, radikalisme agama, menciptakan teror di masyarakat, bom buku dan lain sebagainya. 8
Terorisme  adalah  suatu  istilah  yang  mengandung  kekaburan  dan  sering  disalah tafsirkan.  Apalagi,  istilah  terorisme  dihubungkan  dengan  ideologi  politik  tertentu. Upaya untuk mendefinisikan istilah terorisme biasanya didasarkan atas asumsi, bahwa setiap  tindakan  kekerasan,  terutama  kekerasan  politik  ( political  violence )  adalah justifiable  sementara  kekerasan  dalam  bentuk  lain  adalah unjustifiable .  Kekerasan
7 Ni Ketut Sari, Adnyani. (2016). “Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum”. Jurnal Pandecta , Volume 11. Nomor 1: 50
8 Zulfadli. (2017).  “Radikalisme Islam Dan Motif Terorisme Di Indonesia”. Jurnal Akademika, Vol. 22, No. 01 Januari-Juni: 175
bentuk  kedua  ini  yang  tergolong  teror. 9 Azyumardi  Azra  melihat  kompeksitas radikalisme dan terorisme bersifat internal dan eksternal. Gerakan terorisme memiliki basis  ideologi,  pemikiran  dan  strategi  gerakan  yang  berbeda  dengan  ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif. 10
Oleh  karenanya  berdasarkan  pendapat  itu,  kita  ketahui  bahwa  ideologi  bukanlah sebuah rumusan kaku yang tidak dapat berubah. Sebagai jawaban terhadap tantangan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dan  bangsa,  ideologi  dapat  berubah.  Demikian  juga terorisme  bukanlah  sebuah  bentuk  aksi  ke¬kerasan  yang  tetap  ada,  meskipun keberadaannya sudah muncul sejak manusia pertama, namun hal itu akan mengalami perubahan  dan  bahkan  musnah  sama  sekali  apabila  faktor  pendorong  munculnya terorisme juga hilang seiring dengan perubahan sosial-budaya sehingga dapat dilihat korelasi  antara  orientasi  ideologi  dan  aktivitas  teror  yang  dilakukan  oleh  sebagian orang  lihat  dari  target  atau  sasarannya,  aksi  terorisme  ada  dua  kategori:  Pertama, terorisme langsung ( direct terrorism ) yaitu teroris yang berusaha melakukan serangan langsung kepada sasaran utama, seperti orang-orang yang memegang kekuasaan atau memiliki jabatan seperti presiden, raja, ratu, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Kedua, terorisme tidak langsung ( indirect terrorism ) yaitu  terorisme yang berusaha menyerang bukan sasarannya secara langsung atau antara, namun orang atau objek lain, seperti melakukan pengeboman pada fasilitas pemerintahan, perampokan bank, penculikan terhadap orang penting, dengan tujuan untuk mempengaruhi kredibilitas pemerin¬tah,  mendeskriditkan  atau  menunjukkan  ketidakmampuan  pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi warganya. 11 Hal tersebut di atas dapat dipahami terorisme secara lebih jelas dan mencakup berbagai aksi terorisme yang ada selama ini,  bahwa  ada  banyak  dimensi  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mendefinisikan terorisme sebagai suatu fenomena.
9 Azyumardi, Azra. (1996). “Pergolakan politik Islam: Dari fundamentalisme, modernisme hingga post- modernisme”. . Jakarta: Paramadina. hal 143
10 Azyumardi, Azra. (2014). “Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara: Identitas atau Tantangan”. Jurnal CSIS Vol. 33, no. 1: 96–97
11 E, Hyams. (1975). “ Terrosist and terrorism” . London: J.M. Dent & Sons Ltd
Sementara itu berdasarkan jenisnya terorisme ada dua, yaitu: Pertama, State Terrorism yakni  instrumen  kebijakan  suatu  rezim  penguasa  dan  negara.  Dalam  dunia  politik, istilah terorisme sering kehilangan makna yang sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika yang menyakitkan antara politikus yang berti¬kai.
Seseorang atau kelompok yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror, dan apabila tujuan teror ini berhasil, maka mereka tidak ragu untuk melakukan secara berulang tindakan teror terhadap lawan. Akibatnya, “sekali seseorang  itu  dituduh  teror¬is  maka  orang  yang  menuduh  dan  yang  lain  merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan.”
Penggunaan istilah terorisme, sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang menggejala  dan  sangat  tidak  menyenangkan  dilihat  dari  sudut  pandang  moral  dan hukum.  Kedua, Non-State  Terrorism yakni  bentuk  perlawanan  terhadap  perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang. 12
Secara umum penyebab atau motif dari terorisme adalah ketiadakadilan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan sebagian kelompok masyarakat di suatu negara. Ketidakadilan,  kemiskinan  dan  keterbelakangan  yang  terjadi  di  sebagian  Negara, terutama  Negara-negara  Muslim  disebabkan  oleh  ulah  imperialisme  global  dengan baju  new-liberalisme  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  lahirnya  fenomena terorisme. 13 Terorisme  tidak  akan  bisa  ditanggulangi,  apabila  akar-akar  persoalan ketidakadilan struktural, ekonomi, politik dan hukum secara global tidak diperbaiki. Alam konsep kriminologi pun menyebutkan bahwa akar timbulnya kejahatan adalah ketidakadilan  yang  banyak  terjadi  dalam  masyarakat,  munculnya  rasa  iri  dan  juga keputus  asaan  karena  tidak  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  sehingga akhirnya  menimbulkan  perlawanan  dari  masyarakat  yang  termarginalkan  tersebut. Bentuk  perlawanan  yang  dimunculkan  oleh  masyarakat  bisa  bermacam-macam,
12 A, Jainuri. (2006). “Terorisme dalam wacana kontemporer Islam: Akar ideologi dan tuntutan aksi” pada Pidato Pengukuhan Guru Besar (Selasa 12 September 2006). Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
13 Jawahir, Thontowi. (2004). “Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”. Yogyakarta: UII Press. hal 50–53
seperti  protes,  demonstrasi,  maraknya  tindak  pidana  atau  aksi  kejahatan  hingga lahirnya terorisme.
Menurut  Jainuri,  munculnya  gerakan  teroris  merupakan  gejala  kebangkitan  dalam melawan  ketidakadilan,  penindasan,  dan  fitnah  yang  dilakukan  oleh  sebagian masyarakat lokal maupun dunia terhadap bagian masyarakat lain. Namun persoalan yang  muncul  tetap  pada  pertanyaan,  mengapa  terorisme  yang  dipilih?  Kunci  untuk memahami  terorisme  sebenarnya  terletak  pada  kecermatan  penelitian  sejarah terorisme  dan  kaitannya  dengan  kondisi  kontemporer  tertentu  yang  memunculkan terorisme.  Oleh  karena  itu  alasan  mengapa  terorisme  itu  muncul  merupakan  aspek yang paling penting untuk dipahami. Doktrin jihad dan kondisi persoalan di lapangan nam¬paknya merupakan motivasi  dan faktor penting yang mengilhami  para  pelaku teror, yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri.
Pada intinya semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses kemanu¬siaan  dan  perubahan  budaya.  Dalam  setiap  masyarakat  di  dunia  ini perubahan berlangsung dalam bentuk dan tahapan yang beragam. Sebagian anggota masyarakat menerima perubahan dengan senang, dan sebagian bereaksi dengan keras. Ketika  masyarakat  merasakan  adanya  pemaksaan  untuk  menerima  perubahan  itu, maka sebagian dari mereka ini merasa perlu menolaknya, yang kadang-kadang dengan kekerasan. Karena itu dinamika terorisme itu berkaitan erat dengan di-namika yang ada di dalam maupun di luar kelompok. Ketika suatu kelompok merasa memiliki hak teritorial dan kekuasaan yang dengan begitu saja diserobot oleh orang lain, maka yang menjadi sasaran kritik kemudian adalah kelemahan diri internal sendiri dan kekuatan luar yang tangguh. 14
Bomb  joke sendiri  merupakan  bagian  dari  sikap  pesimisme  masyarakat  terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi dimasyarakat. Dampak terorisme yang merembet hingga urusan politik bahkan kehidupan sosial masyarakat menyebabkan masyarakat jengah  dan  menjadikan  segala  hal  terkait  dengan  terorisme  sebagai  suatu  hal  yang
14 Zulfi,  Mubarak.  (2012).    “Fenomena  Terorisme  di  Indonesia:  Kajian  Aspek  Teologi,  Ideologi  dan Gerakan”.  Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume 15 Nomor 2 Desember 2012: 249
begitu  ditakuti.  Kondisi  ini  lah  yang  kemudian  dimanfaatkan  pelaku  tindak  pidana terorisme sebagai celah.
Kemunculan bomb joke sendiri menjadi kondisi yang mendukung terorisme tersebut. Meskipun banyak kejadian yang terjadi tidak dilakukan oleh pelaku terorisme namun dampaknya  menjadi  keuntungan  mereka,  sebab  ketakutan  yang  dilahirkan  sama akibatnya  dengan  ancaman bom sesungguhnya. Dapat dilihat dari resiko bomb joke dalam  penerbangan  mulai  dari  penggeledahan  massal,  menunda  penerbangan, membatalkan penerbangan, bahkan sampai harus mengosongkan bandara.
Bomb  joke bila  dikaji  dari  pendapat  para  pakar  terorisme  maka  dapat  dimasukan kedalam Non-State  Terrorism yakni  bentuk  perlawanan  terhadap  perlakuan  politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang. Dalam hal ini yang utama yaitu perlawanan sikap politik dan sosial, terlihat dari pesan-pesan terorisme yang dimunculkan dari bomb joke tersebut.
Penulis menilai bomb joke memiliki kesamaan tingkat bahaya dengan perbuatan dalam menyebarkan  hoax  dalam  masyarakat.  Masyarakat  menjadi  terpengaruh pemikirannya, sikap emosional dan tentunya pengetahuannya. berita hoax juga kadang diawali  dengan  gurauan,  namun  lama  kelamaan  banyak  pihak  yang  memang  miliki tujuan jahat yang memanfaatkan fenomena tersebut sehingga berdampak negatif pada akhirnya. Begitu juga dengan bomb joke , berawal dari gurauan dan ketidak tahuan akan aturan  namun  akhirnya  melahirkan  ketakutan  masyarakat  akan  terorisme  dan penerbangan  itu  sendiri.  Karena  itulah  bomb  joke  juga  dapat  dimasukan  kedalam bagian  terorisme  tidak  langsung  ( indirect  terrorism )  yaitu  terorisme  yang  sifatnya berusaha  menyerang  bukan  sasarannya  secara  langsung  atau  antara,  namun  orang atau  objek  lain,  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi  kredibilitas  pemerin¬tah, mendeskriditkan  atau  menunjukkan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam menciptakan rasa aman bagi warganya.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  tepat  kiranya  bila  kita menyimpulkan bahwa bomb joke merupakan bagian dari terorisme. Begitupun dengan penanganannya  terhadap  pelaku  bomb  joke  tersebut,  karena  dampak  yang ditimbulkan  secara  langsung  mendukung  tindak  pidana  terorisme  itu  sendiri melahirkan ketakutan dalam masyarakat, serta menyampaikan pesan terorisme yang penuh ancaman.

## 5.  Analisis Yuridis Penanganan Bomb Joke dalam Penerbangan
Bomb  joke atau  gurauan  terkait  bom  sebenarnya  dapat  dilakukan  kapanpun, dimanapun  dan  oleh  siapapun.  Konsekwensi  yang  munculpun  beragam  bila  itu dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu. Bomb Joke menjadi sangat dikenal ketika  perbuatan  tersebut  marak  dilakukan  oleh  penumpang  pesawat.  Perhatian masyarakat  terkait bomb  joke dalam  penerbangan  lebih  besar  dibanding  ketika gurauan tersebut diungkapkan pada tempat yang berbeda.
Banyak pertanyaan muncul ketika respon keamanan bandara begitu luar biasa pada pelaku  bomb  joke  mulai  dari  pemeriksaan  ulang  menyeluruh,  Penundaan penerbangan,  pembatalan  penerbangan,  bahkan  pembatalan  penerbangan.  Disadari atau tidak bahaya bomb joke yang timbul begitu besar, maka perlunya ada aturan yang mengatur. Selain itu apabila masyarakat ingin dapat hidup damai, tenteram dan aman maka  kehidupan  mereka  perlu  diatur  dengan  sebaik-baiknya.  Mengatur  kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum  . 15 Begitu  juga pencegahan  perbuatan bomb  joke perlu  diatur  agar  nantinya  dapat  mengurangi perbuatan  tersebut  atau  setidaknya  penanggulangan  perbuatan bomb  joke dalam penerbangan.
Mengapa penerbangan menjadi prioritas dalam penanganan bomb joke, ini disebabkan karena anggapan pelaku teroris, suatu perbuatan dianggap berhasil ketika mendapat perhatian  yang  besar  atau  setidak-tidaknya  mendapat  perhatian  yang  sama  seperti ketika  ancaman  tersebut  benar-benar  terlaksana  dan  bandara  atau  maskapai penerbanganlah tujuan tersebut paling mungkin dicapai. Tentunya kita teringat akan tragedi world trade centre di Amerika betapa dunia memberikan perhatian besar dan memunculkan  banyak  rasa  takut,  kemungkinan  dampak  yang  sama  tersebut  dapat selalu  terjadi  dan  menjadi  semakin  besar  bila  benar-benar  terdapat  bom  didalam pesawat  tersebut.  Maka  wajar  juga  bila  keamanan  bandara  tidaklah  memberika toleransi kepada pelaku bomb joke dan akan langsung melakukan penindakan secara tegas meskipun pada akhirnya tidak ditemukan adanya bomb yang dibawa penumpang tersebut namun pencegahan menjadi sikap keutamaan.
15 Amin,  Jessica  A.  (2013).  “Sanksi  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Di  Dalam  Pesawat  Udara  Selama Penerbangan”. Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober: 85
Untuk itu, keselamatan, efisiensi, dan keteraturan dalam angkutan udara merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Setiap gangguan terhadap angkutan udara akan merugikan, bukan saja para penumpang dan pengirim kargo, melainkan juga akan membahayakan pesawat udara dan penerbangan itu sendiri. 16
Pada tahun 1963 diselenggarakan Konvensi Tokyo 1963 ( Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft ), yaitu konvensi yang mengatur tindak pidana dan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilakukan di dalam pesawat udara. Tindakan  yang  dimaksud  disini  adalah  meliputi  perbuatan  yang  merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan namun mungkin dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan. Kemudian pada tahun 1970 diselenggarakan Konvensi  the  Hague  1970  tentang  “The  Supression  of  Unlawful  Seizure  of  Aircraft ” (Konvensi  tentang  Pemberantasan  Penguasaan  Pesawat  Udara  Secara  Melawan Hukum).  Pasal  1  Konvensi  the  Hague  1970  ini  lazim  disebut  sebagai  kejahatan pembajakan pesawat udara ( hijacking ).
Kemudian kejahatan internasional dalam penerbangan ini diperluas dalam Konvensi Montreal  1971  tentang  “The Supression  o  Unlawful  Acts  Against  the  Safety  of  Civil Aviation ”  (Konvensi  tentang  Pemberantasan  Tindakan-Tindakan  Melawan  Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil), yang meliputi perbuatan kekerasan terhadap  seseorang  di  dalam  pesawat  udara  dalam  penerbangan,  merusak  pesawat udara dalam dinas, menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya bahan peledak di  dalam  pesawat  udara  dalam  dinas,  memberikan  keterangan  yang  diketahuinya adalah palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. 17
Berdasarkan  konvensi-konvensi  tersebut,  sudah  tepatlah  kiranya  bila  kita menyimpulkan bahwa bomb joke merupakan permasalahan besar dalam penerbangan, dan ini telah disadari sehingga banyak konvensi yang telah mengatur larangan akan perbuatan  tersebut.  Lalu  bagaimana  dengan  Indonesia  sendiri.  Untuk  Bomb  Joke terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur  perbuatan tersebut di Indonesia, antara lain adalah Undang-Undang Terorisme, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan tentunya Undang-Undang Penerbangan, serta beberapa peraturan dibawahnya. Berdasarkan  UU  no.  15  Thn  2003,  kualifikasi  perbuatan  bomb  joke  dalam  tindak pidana terorisme terdapat dalam 19 Pasal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan 24 UU tersebut. Perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perbuatan  yang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  bermaksud  untuk  menimbulkan  suasana  terror  atau  rasa  takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan  kerusakan atau kehancuran  terhadap obyek- obyek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas  publik  atau fasilitas internacional.
2.  Perbuatan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  pesawat  udara  termasuk keselamatan  lalu  lintas  udara  dan  penerbangan  serta  pembajakan  terhadap pesawat udara, baik yang dilakukan dengan sengaja, secara melawan hukum maupun karena kealpaan.
3.  Perbuatan  yang  berkaitan  dengan  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau  mengeluarkan  ke  dan/atau  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
4.   Perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi,  mikroorganisme,  radioaktif  atau  komponennya  sehingga menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas, menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  membahayakan  terhadap kesehatan,  terjadi  kekacauan  terhadap  kehidupan,  keamanan  dan  hak-hak orang  atau  terjadi  kerusakan,  kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital  yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
5.  Perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  dan  pengumpulan  dana, penyediaan dan pengumpulan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme atau untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan bahan nuklir,  senjata  kimia,  senjata  biologis,  radiologi,  mikroorganisme,  radioaktif atau komponennya.
6.   Perbuatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau kemudahan, sarana atau  keterangan,  merencanakan  dan  atau  menggerakkan  orang  lain  untuk melakukan tindak pidana terorisme, melakukan permufakatan jahat, percobaan dan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terrorisme.
7.   Perbuatan  yang  berkaitan  dengan  proses  peradilan  terhadap  tindak  pidana terorisme  seperti  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  atau mengintimidasi,  mencegah,  merintangi  atau  menggagalkan  secara  langsung atau  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan  atau  pemeriksaan  pengadilan, termasuk  memberikan  kesaksian  palsu,  menyampaikan  alat  bukti  dan  atau barang bukti palsu serta menyebutkan identitas pelapor. 18
Sementara  dalam  Undang-Undang  Penerbangan  perbuatan  bomb  joke  dan kualifikasinya diatur dalam beberapa pasal. terkait perbuatan formil yang berdampak langsung  kepada  penumpang  lain  misalnya  diatur  dalam  pasal  54  huruf  a,  b,  dan  e dibawah ini:
Pasal 54
Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:
a.   perbuatan  yang  dapat  membahayakan  keamanan  dan  keselamatan penerbangan;
b.   pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
c.  pengambilan  atau  pengrusakan  peralatan  pesawat  udara  yang  dapat membahayakan keselamatan;
d.   perbuatan asusila;
e.   perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
f.   pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.
Kemudian terkait membawa dan menyampaikan informasi tentang bomb diatur dalam pasal 344 Undang-Undang ini, dalam huruf d serta e :
Pasal 344
18 Mety,  Rahmawati.  (2006).  “Tindak  Pidana  Terorisme  Dari  Sudut  Hukum  Pidana  Materiil (Pengaturannya  dalam  Undang  -  Undang  NO.  15  tahun  2002)”.  Jurnal  Hukum  Prioris,  volume  1, nomor 1, september: 5-6
Setiap  orang  dilarang  melakukan  tindakan  melawan  hukum  ( acts  of  unlawful interference )  yang  membahayakan  keselamatan  penerbangan  dan  angkutan  udara berupa: a) menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat; b) menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara; c)  masuk  ke  dalam  pesawat  udara,  daerah  keamanan  terbatas  bandar  udara,  atau wilayah  fasilitas  aeronautika  secara  tidak  sah;  d)  membawa  senjata,  barang  dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan  e)  menyampaikan  informasi  palsu  yang  membahayakan  keselamatan penerbangan.
Kualifikasi dan unsur perbuatan yang diatur tentunya menjadi tidak lengkap bila tidak dimunculkan  ancaman  akan  perbuatan-perbuatan  tersebut.  Untuk  ancaman pidananya  diatur  dalam  pasal  436  dan  Pasal  437  Undang-Undang  ini.  Substansinya sebagai berikut :
Pasal 436
(1)  Setiap  orang  yang  membawa  senjata,  barang  dan  peralatan  berbahaya,  atau bom  ke  dalam  pesawat  udara  atau  bandar  udara  tanpa  izin  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(3)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya  orang,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun.
Pasal 437
(1)  Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(3)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya  orang,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun.
Dari peraturan-peraturan diatas menunjukan bahwa Republik Indonesia tidak menolerir perbuatan terorisme dan berbagai aktivitas yang menjadi atributnya seperti bomb joke dalam penerbangan. Diberbagai bandara di Indonesia sendiri SOP  pemeriksaan  terhadap  penumpang  dilakukan  sangat  ketat,  hampir  sulit seseorang  dapat  membawa  bom  dalam  arti  sesungguhnya  kedalam penerbangan, namun sikap pencegahan dan kewaspadaan selalu ada sehingga tetap pemeriksaan dilakukan dengan ketat karena sistem merupakan produk buatan  manusia  yang  memungkinkan  juga  memiliki  kelemahan,  daripada mengetahui  kelemahan  tersebut  telah  berhasil  dimanfaatkan  lebih  baik melakukan pencegahan dengan efektif. Standard Operational Prosedure (SOP) itu sendiri memiliki alur yaitu setiap calon penumpang pesawat udara, harus diperiksa  oleh  petugas  keamanan  ( security  personal )  Bandar  udara  baik pemeriksaan  secara  fisik  dan/  atau  menggunakan  alat  bantu  pemeriksaan.
Pemeriksaan  tersebut  dapat  menggunakan  alat  bantu  yang  diselingi  dengan pemeriksaan secara fisik dengan cara diacak. Setiap calon penumpang pesawat udara  yang  dicurigai  harus  diperika  secara  fisik  lebih  intensif.  Petugas keamanan  Bandar  udara  berhak  melarang  terbang  calon  penumpang  yang menolak  dan  yang  tidak  mau  diperiksa  secara  fisik  maupun  dengan menggunakan alat bantu. Apabila petugas kemanan ( security personal ) bandar udara  memberitahukan  kepada  perusahaan  penerbangan  bahwa  calon penumpang tidak mau diperiksa, perusahaan penerbangan sebagai pengangkut harus menolak keberangkatan calon penumpang yang tidak mau diperiksa oleh petugas  keamanan  penerbangan.    Perusahaan  penerbangan  sebagai pengangkut wajib memberitahu alasan penolakan keberangkatan kepada calon penumpang yang bersangkutan. Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut wajib menyediakan blanko identitas yang memuat nama, alamat pemilik untuk diisi  dan  dipasang  oleh  penumpang  pada  bagasi  kabinnya.  Perusahaan penerbangan  sebagi  pengangkut  harus  menempatkan  petugas  keamanan ( security  personal )  dan  bekerja  sama  dengan  petugas  keamanan  ( security
personal )  Bandar  udara  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  penumpang. Perusahaan  penerbangan  yang  mengangkut  calon  penumpang  harus menempatkan  petugas  yang  berwenang  di  ruang  tunggu  untuk  melakukan pemeriksaan  pas  naik  ( boarding  pass )  calon  penumpang  yang  akan  naik  ke pesawat udara sesuai dengan tujuan masing-masing. 19
SOP  tersebut  berbeda  ketika  diketahui  ada  penumpang  yang  melakukan bomb  joke pada saat di bandar udara utamanya saat pemeriksaan. Pelaku tersebut akan diperiksa lebih  intensif  dalam  ruangan  terpisah  untuk  mengetahui  kebenaran  dari keterangannya yang menyebutkan membawa atau mengetahui ada bom. Bila pelaku masih  dalam  tahapan  pemeriksaan  dan  barangnya  belum  masuk  kedalam  bagasi pesawat maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawanya. Berbeda  ketika  penumpang  tersebut  telah  masuk  didalam  pesawat  dan  barang bawaannya  telah  masuk  kedalam  bagasi,  maka  pemeriksaan  lebih  intensif  akan dilakukan, tidak hanya memeriksa barang bawaan pelaku namun juga seisi pesawat ikut  diperiksa  karena kekhawatiran bila benar-benar membawa bom, bem tersebut telah berpindah tempat. Sama seperti SOP untuk penumpang biasa, pihak keamanan bandara  berhak  untuk  melakukan  tindakan  yang  sekiranya  perlu  dilakukan  seperti memeriksa  seluruh  penumpang  tidak  hanya  pelaku,  menunda  penerbangan, membatalkan  penerbangan  dan  bahkan  pengosongan  bandara.  Tindakan-tindakan tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang dan stakeholder penerbangan lainnya.
Inilah  kenapa  dalam  artikel  ini  penulis  sepakat  bahwa  pelaku  perbuatan bomb  joke perlu  mendapatkan  ancaman  pidana  yang  cukup  berat,  karena  nilai  kerugian  yang muncul dari tindakan yang diambil baik saat pemeriksaan maupun proses setelahnya begitu  besar.  Selain  itu  utnuk  melahirkan  kesadaran  pada  para  penumpang penerbangan  bahwa  tindakan  tersebut  sangatlah  merugikan  dan  membahayakan untuk dilakukan.
19 H.K., Martono, dkk. (2011). “Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009. Edisi l. Cetakan Ke- l”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.  Hal 95
Harapannya  ketika  aturan  tersebut  dapat  ditegakan  dan  SOP  pemeriksaan  yang dijalankan efektif serta disiplin dapat menghasilkan budaya keselamatan pada seluruh stakeholder penerbangan. Budaya Keselamatan merupakan suatu hal yang diperoleh melalui proses kombinasi antara budaya organisasi, budaya profesional dan juga dari budaya nasional. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan budaya keselamatan penerbangan  tersebut  ialah  dengan  memperkenalkan  budaya  tersebut  kepada  para stakeholders dalam  kegiatan  penerbangan,  dengan  memberikan  edukasi  berupa pendidikan dan pelatihan. 20
Berdasarkan  segala  kasus  yang  muncul,  peraturan,  dan  pembahasan  maka  penulis menyimpulkan  bahwa  tepat  kiranya  jika  perbuatan bomb  joke menjadi  salah  satu perbuatan  yang  dilarang,  utamanya  dalam  penerbangan.  Selain  itu  tindakan  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga telah tepat untuk dilakukan, selain upaya pencegahan atas ancaman dari perbuatan bomb joke tersebut namun karena negara juga  telah  memberikan  kewenangan  terhadap  aparat  melalui  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2006  tentang  Pengesahan International Conventional For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) yang pada intinya dapat mengambil tindakan yang sekiranya perlu dilakukan demi pemberantasan terorisme  dan segala perbuatan yang menjadi atributnya seperti bomb joke .

## 6. Kesimpulan
Gurauan  membawa  bomb  atau bomb  joke merupakan  bahaya  laten  dalam penerbangan. Dapat dipastikan perbuatan gurauan membawa bom, dapat  dikaitkan dengan  tindakan  terorisme,  dikarenakan  dampak  dan  tingkat  kerugian  yang dimunculkan  mendekati  bahkan  setingkat  perbuatan  terorisme.  Meskipun  banyak bomb  joke  tidaklah  terbukti  benar-benar  membawa  bom,  namun  seringkali  pelaku terorisme melakukan klaim bahwa perbuatan itu merupakan bagian dari yang mereka rencanakan.  Karena  itu  lah  penulis  menyimpulkan  bahwa bomb  joke merupakan bagian dari terror.
20 Yaddy,  Supriadi.  (2012).  “Keselamatan  Penerbangan  Teori  dan  Problematika”.  Tangerang:  Telaga Ilmu
Aparat  penegak  hukum  telah  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  pada pelaku perbuatan bomb joke dan kondisi yang menyertainya. Beberapa aturan terkait telah dibuat untuk mencegah dan mengatasi perbuatan bomb joke yang terjadi, baik berupa undang-undang maupun aturan yang mengikat dibawahnya. Dengan harapan guarauan terkait bom tidak akan ada lagi terutama dalam penerbangan.

## Referensi
Adnyani, Ni Ketut Sari. (2016). “Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau  dari  Perspektif  Gender  dalam  Hukum”.  Jurnal  Pandecta.  Volume  11. Nomor 1. June.
Aliansyah. Muhamad Agil. (2018, Juni 21). “Penumpang teriak bawa bom di pesawat Wings Air turis wanita asal Portugal”. Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/penumpang-teriak-bawa-bom-di- pesawat-wings-air-turis-wanita-asal-portugal.html
Amin, Jessica A. (2013). “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan”. Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober
Anwar. (2013).  “Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia”. Jurnal Legal Pluralism : Volume 3 Nomor 1, Januari
Azra,  Azyumardi.  (2014).  “Gerakan  Islam  Militan  di  Asia  Tenggara:  Identitas  atau Tantangan”. Jurnal CSIS Vol. 33, no. 1
Azra,  Azyumardi.  (1996).  “Pergolakan  politik  Islam:  Dari  fundamentalisme, modernisme hingga post-modernisme”. Jakarta: Paramadina
Batubara.  Herianto.  (2018,  Mei  28).  “Penumpang  Lion  yang  Ngaku  Bawa  Bom  di Bandara Supadio”. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d- 4042967/ini-penumpang-lion-yang-ngaku-bawa-bom-di-bandara-supadio
Hyams, E. (1975). “ Terrosist and terrorism” . London: J.M. Dent & Sons Ltd
Jainuri,  A. (2006).  “Terorisme dalam  wacana kontemporer  Islam:  Akar ideologi dan tuntutan aksi”. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Martono, H.K. dkk. (2011). “Transportasi Bahan dan/ atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009”. Edisi l. Cetakan Ke- l. PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Mubarak,  Zulfi.  (2012).    “Fenomena  Terorisme  di  Indonesia:  Kajian  Aspek  Teologi, Ideologi  dan  Gerakan”.    Jurnal  Studi  Masyarakat  Islam,  Volume  15  Nomor  2 Desember
Rahmawati,  Mety.  (2006).    “Tindak  Pidana  Terorisme  Dari  Sudut  Hukum  Pidana Materiil  (Pengaturannya  Dalam  Undang  -  Undang  no.  15  tahun  2002)”.  Jurnal Hukum Prioris, Volume 1, nomor 1, September
Sabu.  Subhan.  (2018,  Mei  18).  “Mengaku  Bawa  Bom,  Seorang  Penumpang  Lion  Air Diamankan”.
Retrieved from https://news.okezone.com/read/2018/05/18/340/1900020/mengaku-bawa- bom-seorang-penumpang-lion-air-diamankan
Saefullah, Tien. (2003). “Status dan Tanggung Jawab Awak Pesawat Indonesia”. Jurnal Ilmu  Hukum  Madani,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Bandung,  Vol.V.  No.3, November)
Supriadi,  Yaddy.  (2012).  “Keselamatan  Penerbangan  Teori  dan  Problematika”. Tangerang: Telaga Ilmu
Syafii,  Ahmad.  (2017).  “Upaya  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme Di Indonesia”. Maleo Law Journal Vol 1, No 2
Thontowi, Jawahir. (2004). “Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”. Yogyakarta: UII Press
Wirya,  Astan.  (2015).  “Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”. Jurnal IUS Vol III (7)
Zulfadli.  (2017).    “Radikalisme  Islam  Dan  Motif  Terorisme  Di  Indonesia”.  Jurnal Akademika, Vol. 22, No. 01 Januari-Juni