## Rancangan Infrastruktur dan Aplikasi Perekaman Dan Pencetakan KTP EL di Luar Domisi
Noor Vika Hizviani
Jurusan Sistem Informasi, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No.100, Depok, Indonesia
noorvika103@gmail.com
Intisari— Pada pelayanan perekaman dan pencetakan KTP el, proses yang dilakukan saat ini tidak lagi harus pada domisili asal, dapat dilakukan pada domisili saat ini. Dengan adanya Aplikasi perekaman dan pencetakan KTP el diluar domisili yang masih terintegrasi dengan aplikasi SIAK konsolidasi dan SIAN terpusat, dapat dilakukan dengan mudah. Di dukung dengan jaringan yang baik dapat dilakukan  proses  pelayanan  kepada  public  dengan  maksimal  sesuai  dengan  program  prioritas  dalam  pelayanan  publik  adalah menghadirkan negara atau pemerintah sedekat mungkin bersentuhan dengan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini menjadi poros jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Kata kunci — Aplikasi, Dukcapil, Infrastruktur, Jaringan, KTP el, Rancangan, SIAK, SDLC, Virtual Private Network .

## I. P ENDAHULUAN
Pada penerapan KTP el sejak tahun  2009, pemerintah terus memperbaiki layanan dari  administrasi  kependudukan , mulai dari  fungsi  kartu  dan  layanan  penyediaan  KTP  el  pada  setiap kantor layanan tersebut. Pada standar pelayanan dalam sebuah unit  pelayanan  harus  berdasarkan  UU  nomor  25  tahun  2009 tentan  pelayanan  publik.  Dimana  pelayanan  merupakan rangkaian  aktifitas  yang  dapat  dirasakan  melalui  hubungan antara  penerima  dan  pemberi  layanan  dengan  menggunakan organisasi  sebagai  peralatan  atau  wadah  dalam  memberi layanan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui optimalisasi  layanan  kependudukan  kepada  masyarakat merupakan  salah  satu  hal  strategis  berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis  (Renstra)  Kementrian  Dalam  Negeri  Tahun  2020- 2024, sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut  maka  berbagai  program  dan  sasaran  kegiatan pengelolaan  informasi  kependudukan  didasarkan  pada  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  fasilitasi  pengelolaan  informasi kependudukan yang terlihat pada :
a. Tersedianya database kependudukan yang akurat peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan  pembangunan,  alokasi  anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal
b. Terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  dalam mendapatkan dokumen kependudukan antara lain berupa Kartu  Keluarga, KTP el, Akta kelahiran, Akta  Perkawinan,  Akta  Perceraian,  Akta Pengakuan  Anak,  Akta  Pengesahan  Anak  dan
Akta Kematian melalui pelayanan yang berkualitas (gratis, cepat, tepat dan akurat). Pemanfaatan SIAK sebagai alat untuk melakukan pelayanan administrasi  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  telah digunakan  di  514  Kabupaten/Kota  dan  34  Provinsi  guna mendukung percepatan pembangunan database kependudukan sebagai  kumpulan  berbagai  jenis  data  kependudukan  yang
sistematis,  terstruktur,  dan  digunakan  sebagai  sarana  dalam memberikan  pelayanan  kepada  penduduk  dalam  urusan administrasi  kependudukan.  Untuk  penciptaan  NIK  tunggal sebagai  suatu  nomor  yang  unik  dan  mengarah  pada  Single Identity Number (SIN) dan digunakan oleh seluruh pelayanan publik, maka tidak bisa dihindari database kependudukan yang kondisi sekarang terdistribusi diseluruh Kabupaten/Kota harus dikonsolidasikan/disatukan  ke  satu  titik  yaitu  ke  Database Pusat di Jakarta secara tersambung. (Yusrizal, Meyzi Heriyanto dan Harapan Tua R.F.S, 2018)[1]
Untuk  meningkatkan  layanan  administrasi  kependudukan maka pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi untuk pencetakan KTP-el di  luar  domisili.  Dasar  hukumnya  adalah  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor  Induk  Kependudukan  Secara  Nasional.    Penerbitan KTP-el bagi Penduduk di luar domisili adalah penerbitan KTP- el  bagi  penduduk  yang  dilakukan  di  kabupaten/kota  yang berbeda dengan alamat pada Kartu Keluarga atau KTP-el yang dimilikinya.  Pada  saat  melakukan  perekaman  dan  penerbitan KTP-el  penduduk  di  luar  domisilinya,  Instansi  Pelaksana dilarang  melakukan  perubahan  data  penduduk.  Instansi Pelaksana harus mengakses dan menggunakan data penduduk yang berasal dari SIAK Konsolidasi dan KTP-el yang berada di database pusat. Untuk melakukan layanan ini maka telah dibuat services  yang  memberikan  hak  akses  pembuatan  user  agar dapat  melakukan  aktifitas  perekaman  dan  pencetakan  KTP-el di luar domisili.

## II. R EFERENSI L ITERATUR
A. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) SIAK  merupakan  sistem  informasi  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memfasilitasi pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  di  tingkat penyelenggara  dan  Instansi  Pelaksana.  SIAK  bertujuan  untuk
mewujudkan  komitmen  nasional  dalam  rangka  menciptakan sistem  pengenal  tunggal  yaitu  NIK  (Nomor  Induk Kependudukan)  bagi  seluruh  penduduk.  SIAK  merupakan instrumen pengolahan dan penyajian data hasil proses registrasi melalui  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  dan mengeluarkan  produk  berupa  dokumen,  data  dan  informasi kependudukan. Melalui SIAK diharapkan:
1). Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib
2). Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan
berkelanjutan
3).     Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional
4). Tersedianya  data  dan  informasi  secara  nasional mengenai  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,  dan  mudah  diakses  sehingga  menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. (Lulu  Shobihatun Naqibah, Yakub
Cikusin, Agus Zainal Abidin, 2021)[2]
Gambar 1 SIAK dalam Kerangka Admistrasi Kependudukan
B. System Devepment Life Cycle (SDLC)
Dalam pengembangan sistem ada metodologi pengembangan  sistem  yang  digunakan.  Dengan  adanya metodologi  pengembangan  sistem  akan  tersusun  dengan terencana  dan  terstruktur  dengan  baik.  Siklus  Hidup  Sistem, dalam  rekayasa  sistem  dan  rekayasa  perangkat  lunak,  adalah proses  pembuatan  dan  pengubahan  sistem  serta  model  dan metodologi  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  sistem tersebut. Pada SDLC terlihat tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan  mulai  dari  analis  sistem  sampai  ke  programmer
ketika  pengembangkan  sistem  berlangsung.  (Maikel  Bolung, Henry Ronald Karunia Tampangela, 2017)[3]
System Development Life Cycle (SDLC) dalam tahapannya meliputi, antara lain :
a) Rencana ( Planning )
b) Analisis ( Analysis ),
c) Desain ( Design ),
d) Penerapan ( Implementation ),
e) Uji Coba ( Testing and Integration )
f) Pengelolaan  ( Maintenance ).  (Prof.  Dr.  Sri  Mulyani, Ak., CA, 2016) [4]
Gambar 2. Konsep System Development Life Cycle (SDLC) Berikut merupakan Fase-fase SDLC yang meliputi : a) Perencanaan sistem. Dengan aktifitas yang meliputi : 1. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang 2. Mendefinisikan  tujuan  dan  ruang  lingkup pengembangan.
3. Mengidentifikasi  apakah  masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. 4. Menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.
5. Penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi.
b) Analisis Sistem. Dengan aktifitas meliputi :
1. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem.
2. Brainstorming dalam tim pengembang kasus mana  yang  paling  tepat  dimodelkan  dengan sistem.
3. Mengklasifikasi masalah, peluang dan solusi yang  mungkin  diterapkan  untuk  kasus tersebut.
4. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat Batasan sistem.
5. Mendefinisikaan kebutuhan sistem.
c) Perancangan Sistem. Dengan aktifitas meliputi :
1. Menganalisa  interaksi  obyek  dan  fungsi pada sistem.
2. Menganalisa  data  dan  membuat  skema database.
3. Merancang user interface
d) Implementasi Sistem. Dengan aktifitas meliputi :
1. Pembuatan database sesuai skema rancangan.
2. Pembuatan  aplikasi  berdasarkan  desain sistem.
3. Pengujian dan perbaikan aplikasi ( debugging ).
e) Uji Coba Sistem. Dengan aktifitas meliputi:
1. Pengujian fungsi struktural
2. Pengujian Bugs and Error
3. Listing Error
f) Pemeliharaan  Sistem.  Dilakukan  oleh  admin  atau operator  yang  ditunjuk  untuk  menjaga  sistem  tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem  dalam  mengadaptasikan  diri  sesuai  dengan kebutuhan. (Yoyok Seby Dwanoko, 2016)[5]

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  pada pengembangan sistem ini menggunakan Metodologi Waterfall , dengan menggunakan Data primer dan Data Sekunder. Di mana untuk  Data  Primer  diambil  langsung  ke  lapangan,  berupa wawancara  ke  pengguna  sistem,  observasi  dan  ekperimen. Untuk  Data  sekunder  diambil  dari  pusat  data  dan  informasi yang ada di Kementrian Dalam Negeri.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Dengan  pemanfaatan  SIAK  sebagai  alat  untuk  melakukan pelayanan  administrasi  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil telah digunakan di 514 kabupaten atau kota dan 3 provinsi guna mendukung percepatan pembangunan database kependudukan  sebagai  kumpulan  berbagao  jenis  data kependudukan  yang  sistematis,  terstruktur  dan  digunakan sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada penduduk dalam urusan administrasi kependudukan.
A.  SIAK Konsolidasi
Suatu  sistem  konsolidasi  yang  telah  dikembangkan  untuk mensinkronisasikan  seluruh  ke  satu  databse  pusat  di  Jakarta. Sistem konsolidasi tersebut adalah SIAK konsolidasi. Denagn proses  bisnis  SIAK  dan  SIAK  konsolidasi  merupakan operasional yang berkesinambungan baik untuk seluruh proses pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil.  Aplikasi konsolidasi terdiri dari dua bagian besar yaitu komponen yang berjalan  di  pusat  data  Jakarta,  yang  dinamakan  SIAK Konsolidasi  Pusat  serta  komponen  yang  berjalan  di  level Kabupaten  atau  Kota  yang  dinamakan  SIAK  Konsolidasi Daerah.

## Gambar 4.Alur Konsolidasi dengan Aplikasi SIAK
Konsolidasi
B.  Skema  Alur  Operasional  Aplikasi  dengan Virtual  Private Network.
Proses untuk perekaman dan pencetakan KTP el dilakukan pada  di  kantor  kelurahan,  kecamatan  atau  kabupaten  (kota) pada  daerah  masing-masing  dengan  menggunakan  perangkat komputer yang telah dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti fingerprint  scanner,  iris  scanner,  singnature  pad dan digital camera . Data pendudukan akan disimpan pada database local  sebelum  dikirim  melalui  jaringan  komunikasi  khusus ( virtual private network ) ke pusat data di Jakarta untuk proses pengidentifikasi ketunggalan penduduk. (Irawan Afrianto, Eko Budi  Setiawan,  2014)[6].  Berikut  proses  pengiriman  data tertera pada gambar dibawah ini.

## Gambar 3 Alur proses Aplikasi
C.  Arsitektur Infrastruktur Jaringan
Dalam  pengembangan  aplikasi,  tidak  dilupakan  dalam desain  arsitektur  infrastruktur  jaringan  pendukung  yang  akan digunakan  untuk  proses  penggunaan  aplikasi.  Dalam  hal  ini bagaimana  proses  sistem  aplikasi  ( user interface),  dengan database aplikasi, database SIAK Konsolidasi, database SIAK pelayanan terpusat, database SIAK pelayanan luar negeri  dan dengan  komputer Client dalam  penggunaan  aplikasi.  Berikut gambar alur arsitektur jaringan untuk aplikasinya.

## V. K ESIMPULAN
Kesimpulannya  dengan  adanya  Aplikasi  perekaman  dan pencetakan  KTP-el  diluar  domisili  ini  diharapkan  proses pencetakan dan perekaman KTP el yang dilakukan pada bukan domisili  aslinya,  sehingga  proses  rekam  dan  cetak  dapat dilakukan pada daerah atau tempat  domisili  saat  ini. Aplikasi dapat  berfungsi  dengan  baik  dengan  adanya  dukungan  dari koneksi  antar  aplikasi  yang  didukung  oleh  jaringan  yang memadai  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dalam proses layanan publik.
REFERENSI
[1] Yoyok  Seby  Dwanoko,  “Implementasi Software Development  Life  Cycle (SDLC)  dalam  penerapan pembangunan  aplikasi  perangkat  lunak”,  Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 7 No.2, oktober  2016. [2] Lulu  Shobihatun  Naqibah,  Yakub  Cikusin,  Agus  Zainal Abidin, “Implementasi Kebijakan Pelayanan
Administrasi  Kependudukan  Berbasis  E-Service  (studi Kasus  Pelayanan  E-KTP  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Rembang)”,  Jurnal  Respon Publik 2021, Vol. 15 No.9 Tahun 2021.
[3] Maikel  Bolung,  Henry  Ronald  Karunia  Tampangela, “Analisa  Penggunaan  Metodologi  Pengembangan Perangkat Lunak”, Jurnal ELTIKOM, Vol. 1 No.1, Juni 2017.
[4] Prof.  Dr.  Sri  Mulyani,  Ak.,  CA,  Metode  Analisa  dan Perancangan Sistem, Abdi Sistematika, 2016
[5] Yusrizal,  Meyzi  Heriyanto  dan  Harapan  Tua  R.F.S, “Kualitas  Pelayanan  dan  Kepuasan  Masyarakat  pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)”, Jurnal  Ilmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 1, Juli 2018.
[6] Irawan  Afrianto,  Eko  Budi  Setiawan,  “Kajian  Virtual
Private Network (VPN) sebagai sistem pengamanan data pada Jaringan komputer (Studi Kasus Jaringan  Komputer Unikom),  Jurnal  Majalah  Ilmiah  UNIKOM,  Vol  12, Maret 2014