Par sipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum
Laurensius Arliman S.*

## Abstrak
Par sipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari kemajuan negara Indonesia. Hari ini, semakin marak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan  hak-hak  anak  di  tengah  masyarakat.  Menjadi  sebuah  pertanyaan  apakah kemudian yang dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut, karena baik secara sadar maupun  dak sadar, perlindungan anak telah terabaikan. Tulisan ini menyajikan bagaimana pengaruh  pemahaman  kesadaran  hukum  oleh  masyarakat  terhadap  perlindungan  anak guna  menciptakan  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan.  Kemudian  dibahas  pula bagaimana peran par sipasi masyarakat terhadap perlindungan anak. Jawabannya adalah par sipasi masyarakat memiliki peran utama dalam perlindungan anak, baik dalam bentuk par sipasi  ak f  maupun  pasif.  Pada  akhir  tulisan  ini,  penulis  mencoba  menggagas penanaman  tentang  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  di  tengah  kehidupan  ber- masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap par sipasi masyarakat  bagi  perlindungan  anak  akan  mempengaruhi  perlindungan  anak  secara berkelanjutan.
Kata  kunci: hak  anak,  kepen ngan  terbaik  bagi  anak,  kesadaran  hukum,  par sipasi masyarakat, perlindungan anak.

## Public Par cipa on in Sustainable Child Protec on Law as a Form of Legal Awareness

## Abstract
Public par cipa on in the enforcement of child protec on laws is the key to the development of the Indonesian state. Today, a growing number of viola ons of the right of child con nue to  occur  in  society.  A  ques on  then  arises  on  what  is  done  by the  people  related  to  the viola ons, which uncovers that child protec on has been neglected either consciously or unconsciously.  This  paper  discusses  the  legal  awareness  of  the  public  regarding  the protec on of child to create a sustainable child protec on. Furthermore, this paper also discusses the central role of public par cipa on, whether in ac ve or passive par cipa on, in ensuring child protec on. At the end of this paper, the author tries to ini ate an ongoing understanding  on  child  protec on  by  the  public.  In  conclusion,  public  awareness  on par cipa ng in child protec on will aﬀect the sustainable child protec on.
Keywords: right of child, best interest of the child, legal awareness, public par cipa on, child protec on.
*  Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Jl. A.R.Hakim Nomor 6 Padang, , S.H., laurensiusarliman@gmail.com M.Kn. (Universitas Andalas).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.    Pendahuluan
Anak-anak  di  Indonesia  bernasib  suram.  Penulis  memberanikan  diri  untuk  me- nyatakan kesuraman ini karena kita bisa menyaksikan kesuraman perkembangan kehidupan  anak-anak  dalam  pemberitaan,  baik  media  massa,  media  elektronik, maupun media sosial. Selain itu kenyataan pahit ini dapat kita lihat secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, lihat saja anak-anak di jalanan, di mana anak-anak terpaksa  harus  berada  di  jalanan  mencari  na ah,  anak-anak  ini  telah  menjadi tulang punggung kehidupan keluarga.
Anak-anak seringkali dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan lain sebagainya, di kota-kota besar anak-anak dijadikan objek belas kasihan oleh orangtuanya dengan cara menggendong anaknya yang masih balita dan memulai aksinya di perempatan jalan ataupun di pemberhen an jalan lampu merah. Selain itu, anak-anak dijadikan objek traﬃcking ,  seper   misalnya,  anak-anak  perempuan  dijual  dan  dijadikan sebagai  wanita  pelayan  nafsu  laki-laki  bejat  sehingga  mereka  terjebak  di  dunia pelacuran,  sedangkan  anak-anak  laki-laki  dijadikan  buruh  atau  pekerja  dengan beban kerja di luar batas kemampuannya, bahkan anak-anak tersebut belum layak untuk menjadi pekerja. Interna onal Organiza on for Migra on (IOM) mencatat di Indonesia  korban  perdagangan  orang  mencapai  74.616  hingga  1  juta  per-tahun. Sehingga se ap satu de k, terdapat 1 (satu) korban human traﬃcking baru . ¹ Pola kekerasan yang dialami orang tua pada masa kecilnya berpengaruh terhadap pola pengasuhan mereka yang menggunakan kekerasan terhadap anak-anak mereka² yang banyak merugikan anak-anak.
Dalam prak k sosial dan budaya di Indonesia, jika dilihat sebenarnya sangat merugikan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, di mana terdapat budaya kita yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada anak laki-laki. Hal ini bisa kita lihat pada adat-is adat dan kebudayaan kita yang berlaku secara turun temurun sampai saat ini, meskipun ada di beberapa daerah yang mulai menyamaratakan posisi anak perempuan dan anak laki-laki.³ Meskipun demikian hukum adat merupakan satu dari 3 ( ga) tradisi hukum yang cukup mem- pengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum di Indonesia.⁴
Par sipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak Berkelanjutan
¹ Neneng Zubaidah, “Korban  Human Traﬃcking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun”, h ps://nasional.sindo news.com/read/1036327/15/korban-human-traﬃcking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040.
²   Glen H. Elder Jr., Children of the Great Depression, Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
³      Lebih jauh dari hal tersebut, Emeliana Krisnawa  menyatakan bahwa menurut hukum adat  dak ada ketentuan yang  pas   tentang  kapan  seseorang  dianggap  dewasa  dan  wewenang  ber ndak.  Di  Jawa  Barat,  ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: 1) dapat mandiri (bekerja sendiri); 2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bertanggung  jawab;  3)  dapat  mengurus  harta  kekayaan sendiri. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat  dak ada ukuran kedewasaan berdasar hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.
⁴   A p La pulhayat, “Editorial: Mencari Sistem Hukum Indonesia yang Oten k”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. i-iii.
Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, Indonesia mengenal prinsip keadilan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita- citakan  ini  harus  bersinergi  dengan  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  adil. Tujuan  dari  penegakan  hukum  adalah  menciptakan  suasana  keadilan  yang  me- lindungi segenap rakyat Indonesia,⁵ makna dari rakyat Indonesia ini adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa batasan umur dan termasuk juga keadilan bagi anak. Sudah  ada  kemajuan  dalam  memperjuangkan  hak-hak  anak,  tetapi  tetap  ada keraguan bahwa perlakuan salah atau kekerasan terhadap anak dapat dihapuskan. Asalkan  sepanjang  orang  tua  mengasuh  anak-anak  mereka  di  dalam  masyarakat yang penuh dengan kekerasan seper  hukuman ﬁsik diterima sebagai cara yang benar  untuk  mengasuh  dan  menjadi  orang  tua  itu  sendiri  dipenuhi  oleh pemahaman tentang kepemilikan terhadap anak, maka kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak tetap akan terjadi.⁶
Jika dikaji lebih jauh, perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa,  dak hanya berlaku bagi golongan tertentu, yang dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (UU  HAM),  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  52  bahwa  se ap  anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia (HAM) maka untuk kepen ngannya hak anak itu diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam  kandungan.  Selain  itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai kons tusi juga memberikan perlindungan hak asasi kepada anak, yaitu pada Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan secara eksplisit bahwa se ap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) tersebut memberikan implikasi bahwa hak asasi anak diakui dalam kons tusi Indonesia dan diberikan perlindungannya oleh negara  sehingga  negara  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk  menjalankan ketentuan tersebut sebagaimana merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang dianut  oleh  negara  Indonesia.⁷  Selain  itu,  hak  pendidikan  kepada  anak  juga merupakan hak asasi manusia dalam bidang sosial, yang lebih lanjut terdapat di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa se ap orang berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  men-
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 312
⁵     Umar Haris, “Keadilan Hukum Pada Per mbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak ”, Jurnal Yuridika , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 156.
⁶   Edward Zigler, “Controlling Child Abuse in America: An Eﬀort Doomed to Failure” , dalam Cri cal Perspec ves on Child Abuse yang disusun oleh R. Bourne dan E. Newberger (eds), Lexington, Mass: Heath, 1978.
⁷      Mochammad Fahruz Rizqy, “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak” , Jurnal Yuridika , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 131.
dapatkan  pendidikan,  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan,  dan teknologi, seni, dan budaya demi kesejahteraan umat manusia.⁸
Melihat  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU Perlindungan  Anak  2014),  ada  2  (dua)  poin  pen ng  yang  harus  di kberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan  dan  diskriminasi.  Anak  harus  dijauhkan  dari  kekerasan  di  dalam hidupnya dan  dak boleh didiskriminasi dalam perkembangannya menuju dewasa. Pasal  20  UU  Perlindungan  Anak  2014  ini  jelas  menekankan  bahwa  negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak.  Hal  ini  menunjukkan  secara  norma f  bahwa  masyarakat  wajib  untuk melindungi anak di dalam kehidupan anak menuju kedewasaan.
Perkembangan  dewasa  ini,  masalah  anak  dan  perlindungan  anak  menjadi sangat  pen ng.  Pada  saat  ini  perlindungan  terhadap  anak-anak  maupun  ndak kekerasan,  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  dewasa  yang  dak bertanggung  jawab.  Dalam  rangka  peningkatan  perlindungan  anak  ini  perlu pemahaman hak-hak anak yang ada dalam ketentuan hukum. Perlindungan anak menjadi  bagian  integral  dari  proses  dinamika  pembangunan,  terutama  demi pengembangan sumber daya manusia.
Berbicara soal anak berar  membahas soal masa depan tentang bagaimana kelangsungan hidup anak untuk memenuhi kesejahteraan hidup, pelaksanaan hak, dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pengayoman serta memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap perkembangan- nya  baik  materiil  maupun  spiritual  yang  nan nya  akan  menjadi  bekal  bagi  ke- mandirian anak. Kita menyadari bahwa anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka  panjang  yang  dak  dapat  dikesampingkan  perannya  untuk  melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk segala bidang dan segala aspek kehidupan.  Pemahaman  inilah  yang  perlu  kita  tanamkan  agar  kita  benar-benar dak  mengesampingkan  masalah  anak.  Apabila  kita  melihat  fenomena  saat  ini sangatlah  mempriha nkan  karena  ada  sebagian  anak  yang  terabaikan  oleh kurangnya  pemahaman  mengenai  masalah  anak  serta  perkembangannya,  akan tetapi  dak  menutup  kemungkinan  hal  ini  terjadi  oleh  faktor  lain  sebagai penyebabnya.⁹
Faktor  yang  disampaikan  oleh  Emeliana  Krisnawa   tersebut  coba  Penulis kerucutkan terhadap satu permasalahan saja, yaitu faktor pemahaman masyarakat
⁸      Afriani,  “Hak  Kons tusional  Anak  Atas  Pendidikan  Dalam  UUD  1945” ,  Jurnal  Yus sia ,  Fakultas  Hukum Universitas Andalas, Vol. 19, No. 2, 2012, hlm. 263.
⁹   Emeliana Krisnawa , Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm. iii.
terhadap perlindungan anak selama ini. Penulis melihat pemahaman perlindungan anak oleh masyarakat baik di kota-kota besar maupun di daerah yang ter nggal masih kurang.¹⁰ Misalnya saja, di kota besar yaitu di Ibukota Indonesia, DKI Jakarta, banyak anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen ataupun pengemis dengan alasan  untuk  membantu  perekonomian  keluarga.  Hal  ini  bisa  kita  temui  di persimpangan-persimpangan  lampu  merah  ataupun  tempat-tempat  umum  yang ramai,  maka  menjadi  sebuah  pertanyaan  klasik  mengenai  apa  yang  sudah masyarakat kota besar lakukan terkait anak jalanan tersebut.
Begitu  juga  di  daerah  terpencil  di  daerah-daerah  Indonesia  yang  ter nggal, misalnya saja dari contoh-contoh yang sering ditayangkan di televisi ataupun media massa  lainnya,  yaitu  daerah  Provinsi  Papua,  masih  banyak  anak  yang  dak bersekolah di sana, bahkan dilarang untuk sekolah demi membantu orang tua di kebun  atau  ladang  demi  membantu  perekonomian  keluarga,  sehingga  menjadi sebuah pertanyaan klasik pula mengenai bagaimana respon atau tanggapan dari masyarakat sekitar melihat hal tersebut. Bukankah di daerah kota besar ataupun daerah  ter nggal  sama-sama  memiliki  alasan  karena  membantu  perekonomian keluarga  serta  apakah  masyarakat  hanya  diam  melihat  generasi  penerus  bangsa dak memiliki pendidikan atau  dak memiliki modal pembelajaran ke depan dalam membangun negara ini. Hal-hal tersebut haruslah dijawab dengan  ndakan, bukan dengan kata-kata saja.

## B.  Pengaruh Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak
Pandangan  dan  penerimaan  hukum  sebagai  suatu  lembaga  serta  cara-cara  ber- ndak yang bersifat otonom dan cenderung ke arah eksklusif merupakan hal yang umum sifatnya.¹¹ Masyarakat bisa dilihat sebagai suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antara orang dengan orang yang hidup dan bertempat  nggal di wilayah tertentu.  Orang-orang  tersebut  disebut  sebagai  anggota  masyarakat.  Mereka disebut anggota masyarakat karena se ap orang menempa  kedudukan tertentu. Seseorang menempa  kedudukan tertentu, karena ia tahu apa yang seharusnya dilakukan  dalam  lalu-lintas  kehidupan  sosial.  Karena  se ap  anggota  masyarakat tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang seharusnya dilakukannya, serta apa yang  seharusnya  dilakukan  oleh  orang  lain  terhadapnya,  maka  terciptalah  suatu jaringan  hubungan  antar  anggota  masyarakat  atau  suatu  pola  tertentu  yang menguasai perbuatan dan hubungan antara anggota-anggota masyarakat.¹²

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
¹⁰ Ibid.
¹¹     Satjipto  Rahardjo, Membangun  dan  Merombak  Hukum  Indonesia  Sebuah  Pendekatan  Lintas  Disiplin, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1.
¹² Ibid., hlm. 27.
Cukup pelik juga masalah yang akan dihadapi apabila orang ingin menuntut agar hukum itu dapat berbuat banyak untuk membawa masyarakat Indonesia kepada tujuan  yang  dicita-citakan.  Semakin  modern  suatu  masyarakat  akan  semakin terbuka pula keadaannya dan semakin luas pemekaran bidang-bidang kehidupan sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Berhadapan  dengan  keadaan  masyarakat  yang demikian itu, maka hukum atau pembuatan hukum akan menerima pengaruhnya pula.¹³ Tidak jarang kalanya orang mengatakan bahwa undang-undang itu hanyalah susunan  huruf-huruf  ma   belaka,  atau  manakala  undang-undang  itu  dipakai sebagai  cerminan  dari  hukum,  lalu  dikatakan  juga  bahwa  hukum  itu  adalah serangkaian  huruf-huruf  hitam  pu h  yang  dak  berdaya.  Jangan  hendaknya dikatakan,  bahwa  ia  mengatur  masyarakat,  memerintah,  memaksa,  maka  itu sesungguhnya hanya presetensinya saja.¹⁴
Sebelum memberikan kajian pemahaman kesadaran hukum oleh masyarakat, Penulis  ingin  menyampaikan  terlebih  dahulu  bahwa  Satjipto  Rahardjo  telah mencoba untuk menyusun suatu da ar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan  untuk  mempelajari  hukum,  yaitu:  1)  mempelajari  asas-asas  hukum  yang pokok;  2)  mempelajari  sistem  formal  hukum;  3)  mempelajari  konsepsi-konsepsi hukum  dan  ar   fungsionalnya  dalam  masyarakat;  4)  mempelajari  kepen ngan- kepen ngan  sosial  apa  saja  yang  dilindungi  oleh  hukum;  5)  ingin  mengetahui tentang  apa  sesungguhnya  hukum  itu,  dari  mana  datang/munculnya,  apa  yang dilakukannya,  dan  dengan  cara-cara/sarana-sarana  apa  ia  melakukan  hal  itu;  6) mempelajari tentang keadilan itu, dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum; 7) mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan  yang  kita  kenal  sekarang  ini,  bagaimanakah  sesungguhnya  hukum  itu berubah dari masa ke masa; 8) mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum  sepanjang  masa;  9)  mempelajari  bagaimana  sesungguhnya  kedudukan hukum itu dalam masyarakat, bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan  sub-sub  sistem  lain  dalam  masyarakat,  seper   poli k,  ekonomi,  dan sebagainya;  dan  10)  apabila  ilmu  hukum  itu  memang  bisa  disebut  sebagai  ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteris k keilmuannya itu.¹⁵
Masyarakat dan keter ban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa dikatakan dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan ada suatu masyarakat tanpa ada suatu keter ban, bagaimanapun kualitasnya. Kenda demikian segera perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai keter ban itu  dak didukung oleh suatu lembaga yang monoli k. Keter ban dalam masyarakat diciptakan  bersama-sama  oleh  berbagai  lembaga  secara  bersama-sama  seper
¹³     Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 11-20. ¹⁴    Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 17.
¹⁵    Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak : 2000, hlm. 3-4.
hukum  dan  tradisi.  Oleh  karena  itu,  dalam  masyarakat  juga  dijumpai  berbagai macam  norma  yang  masing-masing  memberikan  sahamnya  dalam  menciptakan keter ban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan ter b dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi ter b.¹⁶
Walaupun  tatanan  tersebut  sudah  ada,  namun  tetap  saja  pemahaman masyarakat  akan  hukum  masih  rendah,  hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  seringnya masyarakat melakukan pelanggaran hukum secara nyata ataupun kasat mata, serta seringnya terjadi penyelundupan hukum agar tercapai keinginan dari para pihak yang melakukan kehendak tujuannya secara ilegal ataupun seringnya masyarakat melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  dianggap  hal  itu  sebagai pembenaran.
Hal ini menurut Penulis terjadi sebagai akibat dari  ngginya angka kebutuhan hidup,  sehingga  pemahaman  hukum  itu  disepelekan  saja,  terutama  terhadap perlindungan  anak.  Untuk  menutup  kemungkinan  polemik  yang  demikian, diwujudkan suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.  Sebagai  jaminan,  dibentuk  Hukum  Perlindungan  Anak  yang  me- rupakan hukum tertulis maupun  dak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Di samping itu, peran masyarakat yang ikut  bertanggung  jawab  pula  pada  kesejahteraan  anak  sebagai  suatu  segi perlindungan oleh adanya interrelasi di tengah-tengah masyarakat. Kita juga harus memperha kan  fenomena  mana  yang  relevan  dan  mempunyai  peran  pen ng dalam  terjadinya  kegiatan  perlindungan  anak  yang  mempunyai  permasalahan tersendiri sehingga dapat menghilangkan hakikat pemberian pelayanan terhadap kesejahteraan anak di segala aspek kehidupan, dengan segala penyimpangan yang dapat  menimbulkan  korban  karena  pelaksanaan  perlindungan  anak  yang  dak rasional  posi f.  Untuk  itu  perlu  diatur  dalam  undang-undang,  yang  sebenarnya sudah terintegrasi dalam hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷
Apabila  dipertanyakan  sudah  sejauh  manakah  pemahaman  masyarakat terhadap hukum, maka hal ini harus dijawab dengan tatanan kebiasaan, tatanan hukum, dan kesusilaan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tatanan kebiasaan adalah norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Dapat dikatakan bahwa kaidah kebiasaan itu  dak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan melalui  ujian  keteraturan,  keajegan,  dan  kesadaran  untuk  menerimanya  sebagai kaidah  oleh  masyarakat.¹⁸  Sebagai  contoh,  jika  masyarakat  sudah  terbiasa

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
¹⁶ Ibid., hlm. 13.
¹⁷     Emeliana Krisnawa , Op.cit., hlm. iv.
¹⁸     Satjipto Rahardjo, Ilmu…, Op.cit., hlm. 14.
mengingatkan orang tua untuk mendidik anak dengan baik, misalnya dengan  dak keluyuran  keluar  rumah,  maka  hal  ini  bisa  menjadi  kebiasaan  yang  baik,  karena ke ka hal ini dilanggar, maka ada sanksi sosial yang diterima masyarakat, seper dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu jika ada anggota masyarakat yang  dak mampu untuk membiayai anaknya sekolah, maka masyarakat bisa mengumpulkan dana secara kolek f untuk membantu anak yang kurang mampu untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan yang layak.
Beralih  kepada  tatanan  hukum,  maka  kita  bisa  melihat  terjadinya  suatu pergeseran,  yaitu  dari  tatanan  yang  berpegangan  kepada  kenyataan  sehari-hari (kebiasaan) kepada tatanan yang mulai menjauh dari pegangan yang demikian itu. Namun demikian, pada tatanan hukum ini, proses penjauhan dan pelepasan diri itu belum berjalan dengan secara seksama. Hukum harus meramu 2 (dua) dunia yang katakanlah  diametral  berbeda,  bahkan  bertentangan.  Ia  harus  mengambil  ke- putusan  berdasarkan  otoritasnya  sendiri,  berpedoman  kepada  apa  yang  di- kehendakinya  sendiri,  bagaimana  ideal,  dan  kenyataan  itu  ingin  diramu  dalam karya-karyanya.
Pencerminan  dari  keterikatan  hukum  kepada  kedua  dunia  tersebut  tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal,  dan  kenyataan,  oleh  karena  pada  akhirnya  ia  harus  mempertanggung- jawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal ﬁlosoﬁs dan secara sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan berlaku ﬁlosoﬁs, maka  ia  harus  memasukkan  unsur  ideal  ke  dalam  karyanya,  sedang  untuk  me- menuhi  tuntutan  berlaku  sosiologis,  hukum  harus  memperhitungkan  unsur kenyataan.  Sebagai  akibatnya,  apabila  tatanan  hukum  dibandingkan  dengan kebiasaan,  maka  yang  disebut  pertama  sudah  mulai  melepaskan  diri  dari keterikatannya yang besar kepada dunia kenyataan.¹⁹
Sebagai  contoh  mengenai  aturan  tentang  ketenagakerjaan  yang  sering  di- langgar oleh para pemakai tenaga kerja, sering kali anak-anak yang belum termasuk ke  dalam  usia  produk f  diikutsertakan  dalam  dunia  kerja  yang  memiliki  banyak tantangan  baik  keselamatan  kerja  sampai  dengan  mempertaruhkan  masa depannya.  Banyak  para  pemakai  tenaga  kerja  anak-anak  ini  melakukan  penye- lundupan  hukum,  agar  si  anak  dapat  bekerja  dan  bahkan  kerja  si  anak  melebihi ambang batas kerja yang semes nya dilakukan anak tersebut. Hal ini menandakan hukum  masih  dianggap  lemah,  karena  masyarakat  masih  bisa  melakukan penyelundupan hukum sehingga dianggap  dak takut akan sebuah aturan hukum.
Kemudian tatanan yang ke ga adalah kesusilaan. Tatanan kesusilaan menurut Satjipto  Rahardjo  adalah  sama  mutlaknya  dengan  kebiasaaan,  hanya  tentu  saja dalam kedudukan yang terbalik. Apabila tatanan kebiasaan mutlak berpegangan
¹⁹ Ibid., hlm. 15-16.
Par sipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak Berkelanjutan
pada  kenyataan  ngkah  laku  orang-orang,  maka  kesusilaan  justru  berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka  perbuatan  yang  bisa  diterima  oleh  tatanan  tersebut  hanyalah  yang  sesuai dengan  idealnya  tentang  manusia.  Berbeda  dengan  kesusilaan,  maka  hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berar  bahwa ia harus memperha kan kebutuhan dan kepen ngan-kepen ngan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya.
Dalam  rangka  proses  memberikan  perha an  terhadap  penciptaan  keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepen ngan-kepen ng- an  masyarakat,  hukum  dak  dapat  selalu  memberikan  keputusannya  dengan segera. Ia membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali.²⁰ Kesusilaan  dak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena tatanan kesusilaan menjadikan masyarakat belajar bagaimana mengetahui sesuatu hal yang patut, sopan, ataupun  dak melanggar norma-norma sosial yang hidup  dalam  masyarakat.  Apabila  sejak  kecil  seorang  anak  diajarkan  dak  me- langgar kesusilaan atau bersikap sopan, maka seorang anak akan tumbuh menjadi karakter  yang  kuat  tanpa  menyepelekan  nilai-nilai  kesusilaan  yang  telah  hidup bersama dengannya semenjak nilai itu telah ditanamkan kepadanya.
Di mata masyarakat, 3 ( ga) tatanan tersebut  dak hanya ingin melihat keadilan diciptakan  dalam  masyarakat  dan  kepen ngan-kepen ngannya  dilayani  oleh hukum,  melainkan  juga  menginginkan  agar  terdapat  peraturan-peraturan  yang menjamin kepas an dalam hubungan masyarakat satu sama lain. Dengan demikian, sekarang kita melihat bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang mana oleh Radbruch, ke ganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ke ga nilai dasar tersebut adalah 1) keadilan, 2) kegunaan ( zweekmaszigkeit ), dan 3)  kepas an  hukum.²¹  Ternyata  hal  inilah  yang  menjadi  pemahaman  masyarakat akan hukum, sehingga perlindungan anak itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Terlebih lagi dikarenakan animo masyarakat cenderung berupa apakah hukum itu sudah adil bagi kehidupan bermasyarakat, apakah hukum itu sudah berguna dalam kehidupan masyarakat, serta apakah hukum itu menjamin kepas an hukum kepada masyarakat.  Seper nya  jika  jawaban  ke ga  pertanyaan  tersebut  sudah  dijawab dengan kata 'iya' dan ditambahkan lagi dengan 'memuaskan' maka masyarakat akan memulai kesadaran hukum untuk perlindungan anak yang berkelanjutan.

## C.  Par sipasi Masyarakat terhadap Perlindungan Anak
Par sipasi  masyarakat  terhadap  perlindungan  hak-hak  anak  merupakan  sebuah poin pen ng dalam penegakan hukum perlindungan anak. Par sipasi masyarakat

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
²⁰ Ibid., hlm. 17-18.
²¹ Ibid., hlm. 19.
dalam penegakan hukum perlindungan anak akan menumbuhkan kepercayaan bagi anak-anak bahwa masyarakat turut serta melindungi mereka dari ancaman bahaya sampai mereka dewasa kelak. Par sipasi masyarakat merupakan cita dari tujuan hukum perlindungan anak dan cita-cita se ap anak dan orangtua dari anak.
Penegakan  hukum  selalu  akan  melibatkan  manusia  didalamnya,  dengan demikian  akan  melibatkan  ngkah  laku  manusia  juga.  Hukum  dak  bisa  tegak dengan  sendirinya,  ar nya  ia  dak  mampu  untuk  mewujudkan  sendiri  janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seper  itu misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk  memberikan  perlindungan  kepada  seseorang,  untuk  mengenakan  pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sebagainya. Tingkah laku  sosial  bukan  merupakan  perbuatan  manusia  yang  dak  terkendali.  Ia  dak sekadar  merupakan  gerakan-gerakan  berkaniah  yang  dituntut  oleh  kemauan- kemauan  yang  tak  terkendali  dari  orang-orang  dalam  masyarakat.  Tingkah  laku orang  dalam  masyarakat  disebut  sebagai  ngkah  laku  sosial  karena  memenuhi persyaratan tertentu.²²
Manusia  dak  memenuhi  kehidupan  bersamanya  dengan  membuat  sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu dilahirkan hukum. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekaligus  ak vitas  para  anggotanya.  Maka  pekerjaan  rumah  pertama  adalah membangun  suatu  kehidupan  bersama  di  atas  individu  para  anggotanya.  Modal pertama  untuk  membangun  suatu  kehidupan  bersama  adalah  adanya  saling percaya  antara  para  anggotanya.  Tanpa  modal  tersebut  yang  ada  hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang  nggal pada suatu wilayah geograﬁ tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas ( gemeinscha ). Delanty menyatakan bahwa perekat kepercayaan yang mengikat para anggotanya untuk merasa menjadi satu ( belonging ) sangatlah kuat sekali.²³ Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu  ndakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepas an hukumnya perlu diusahakan demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah  penyelewengan yang membawa akibat nega f yang  dak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan  anak.  Agar  masyarakat  berpar sipasi  di  dalam  perlindungan  anak yang  berkelanjutan,  maka  pelaksanaan  perlindungan  anak  yang  baik  antara  lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²⁴
²²    Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun hlm. 11-12.
²³    Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 5-6.
²⁴    Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Intermasa, 2004, hlm. 19-21.
1)  Para par sipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai penger an-penger an yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan ber ndak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan  perlindungan  anak.  Oleh  sebab  itu,  penger an  mengenai perlindungan  anak  serta  penger an-penger an  lain  yang  dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut perlu disebar- luaskan;
2)  Perlindungan anak harus dilakukan bersama antar se ap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolek f, dan pemerintah demi kepen ngan bersama serta kepen ngan nasional mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan  anak  adalah  mutlak  agar  se ap  warga  negara  anggota masyarakat  sadar  akan  pen ngnya  perlindungan  anak  dan  bersedia berpar sipasi secara ak f sesuai dengan kemampuan masing-masing;
3)  Kerja  sama  dan  koordinasi  diperlukan  dalam  melancarkan  kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antar par sipan yang bersangkutan. Berbagai macam konfrontasi yang dak perlu harus dihindari, serta lebih mengembangkan komunikasi yang posi f, eduka f, dan membangun (antar par sipan) dalam pelaksanaan perlindungan anak;
4)  Dalam  rangka  membuat  kebijaksanaan  dan  rencana  kerja  yang  dapat dilaksanakan  perlu  diusahakan  inventarisasi  faktor-faktor  yang  meng- hambat  dan  mendukung  kegiatan  perlindungan  anak.  Perlu  diteli masalah-masalah apa saja yang dapat menjadi faktor kriminogen atau faktor vik mogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;
5)  Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita seharusnya  mengutamakan  perspek f  yang  diatur,  bukan  apa  yang mengatur,  serta  mengutamakan  perspek f  yang  dilindungi,  bukan perspek f  yang  melindungi.  Kepas an  hukum  perlu  diusahakan  demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat- akibat nega f yang  dak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah  dak mendapatkan perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan serta mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain;
6)  Perlindungan  anak  harus  tercermin  dan  diwujudkan/dinyatakan  dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan  perlindungan  anak,  se ap  anggota  masyarakat  dengan kerja sama dengan pemerintah harus ikut serta menciptakan situasi dan
kondisi  yang  memungkinkan  perkembangan  perlindungan  anak  secara langsung atau  dak langsung dalam berbagai bidang kehidupan;
7)  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak,  pihak  anak  harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpar sipasi posi f dan ak f dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban se ap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara- cara pembinaan anak yang bersangkutan;
8)  Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar ﬁlosoﬁs, e s, dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian dan evaluasi apakah  ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  dan  pelaksanaan  yang  di- rencanakan  benar-benar  rasional  posi f,  yang  nan nya  dapat  diper- tanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, UUD 1945, ajaran, dan pandangan yang posi f dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern;
9)  Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak  dak boleh menimbulkan rasa dak  dilindungi  pada  yang  bersangkutan,  karena  menimbulkan penderitaan atau kerugian oleh par sipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan preven f  mbulnya korban atau kejahatan janganlah sendiri malah menimbulkan korban, sehingga perlindungan anak harus bersifat preven f. Selain itu, perlindungan anak harus  didasarkan  atas  pengembangan  hak  dan  kewajiban  asasinya. Perlindungan  anak  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  pembina- an/pembentukan  kepribadian  adalah  didasarkan  pada  hak  asasi  anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum posi f berlaku juga untuk anak (orang dewasa, dan anak sama-sama manusia, dan warga negara).²⁵
Par sipasi  masyarakat  terhadap  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  ini dapat dilakukan secara ak f maupun pasif, karena in  dari par sipasi masyarakat itu bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi anak. Par sipasi ak f dan masyarakat ini antara lain dapat berbentuk:
1)  Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan  usaha  kesejahteraan  anak  yang  dapat  diselenggarakan  oleh badan sosial atau badan perseorangan, untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan;²⁶
²⁵ Ibid. ²⁶    Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bak , 2003, hlm. 85.
2)  Par sipasi  dengan  metode family  base, yaitu  model  dengan  pemberdayaan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian model usaha,  memberikan  penyuluhan  berupa  penyuluhan  tentang  keberfungsian keluarga, dalam model ini diupayakan peran ak f keluarga dalam membina dan menumbuh kemungkinan anak jalanan;²⁷
3)  Par sipasi  dengan  metode ins tu onal  base, yakni  model  pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui  berbagai  ins tusi  baik  lembaga  pemerintahan  maupun lembaga sosial masyarakat;²⁸
4)  Par sipasi  dengan  metode mul -system  base, yakni  model  pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak  jalanan,  masyarakat,  para  pemerha   anak,  akademisi,  aparat  penegak hukum serta instansi terkait lainnya;²⁹
5)  Adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum)  pidana  pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari  usaha perlindungan masyarakat³⁰ terutama pada perlindungan anak;
6)  Bila  terjadi  kasus traﬃcking (perdagangan)  anak,  anggota  masyarakat  harus segera:  a)  melaporkan  kasus  tersebut  kepada  orang  terdekat,  kepolisian, pendamping atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau aparat setempat; b) mengetahui nama dan iden tas pelaku atau yang membawa dan mami/papi; c) mengenali  ciri-ciri  pelaku  seper   nggi  badan,  warna  kulit,  warna/bentuk rambut,  dan  ciri-ciri  pelaku  lainnya;  d)  berusaha  mengetahui  transaksi  yang dilakukan pelaku dengan papi/mami atau pihak lain dalam kasus tersebut; e) berusaha  mengetahui  nama  dan  alamat  tempat  lokalisasi/barak  atau  tempat kerja;  f)  mencatat  tanggal-tanggal  perjanjian,  transaksi,  di- booking ,  dan  pe- ris wa  lain  yang  pen ng;  g)  mengamankan  barang  buk   seper   bercak darah/sperma di celana atau seprei, rambut laki-laki yang membawa atau yang mem- booking; h) mengetahui nama dan iden tas dari para pekerja lain atau teman satu barak di tempat tersebut; dan i) jangan memojokkan korban, karena korban  bukan  pelaku,  sehingga  dia  dak  pernah  menginginkan  hal  tersebut terjadi padanya;³¹
322 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
²⁷   Derry Angling Kesuma, “Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya” , Jurnal Lex Librum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. II, No. 1, 2015, hlm. 223-224.
²⁸ Ibid., hlm. 224. ²⁹ Ibid.
³⁰   Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan ”, Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 274.
³¹    Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Reﬁka Aditama, 2012, hlm. 66-67.
7)  Masyarakat harus membangun pandangan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya di mata masyarakat, karena di dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan  dengan  kodrat-nya  (menurut  kodratnya  perempuan  itu  mahluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain), sehingga ke ka anak perempuan kebetulan  berada  posisi  sebagai  'pelaku  kejahatan',  penghakiman  sejak  awal telah berlangsung, komentar pedas yang memojokkan anak perempuan kerap muncul tanpa memper mbangkan konteks latar belakang yang sering kali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.³²
Bentuk-bentuk par sipasi masyarakat di atas tersebut apabila dijalankan secara nyata  oleh  masyarakat,  maka  akan  berdampak  pada  penegakan  hukum  per- lindungan anak dari berbagai aspek kehidupan dan bermasyarakat. Hal ini membuat keyakinan bahwa perlindungan anak merupakan tujuan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Penilaian ini dilihat dari sudut pandang penerus generasi bangsa, karena menjadi poin yang sangat pen ng sekali. Apabila generasi penerus bangsa, yaitu  anak,  sudah  dak  lagi  diperha kan  oleh  masyarakat  dengan  baik,  maka perkembangan  kehidupan  di  masyarakat  akan  mengalami  kemunduran  dengan pesat.

## D.  Gagasan Penanaman Pemahaman Perlindungan Anak Berkelanjutan
Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangat perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat. Karena dengan adanya penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan, perlindungan anak ini  dak berhen  ke ka ada kasus-kasus anak yang sedang hangat diperbincangkan. Lebih jauh dari itu, hal ini berpengaruh pada implementasi undang-undang perlindungan anak yang ada bisa dilaksanakan  oleh  se ap  orang,  aparat  penegak  hukum,  dan  pihak-pihak  terkait yang  disebutkan  dalam  undang-undang  perlindungan  anak  secara  berkelanjutan ( the best life to children ).
Legal custody (pemeliharaan anak menurut hukum) termasuk pula hak orang tua untuk mengambil keputusan jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan si anak³³ dan juga bagaimana masyarakat mampu mewujudkan perlindungan anak. Bila  mendalami  penger an custody ,  terlihat  bahwa  konsep legal dan physical custody tercakup  di  dalam  penger an custody. Seper   diuraikan  sebelumnya  di dalam legal custody terkandung hak dan kewajiban untuk membuat putusan jangka panjang  (tentang  pendidikan,  pela han  keagamaan,  disiplin,  pemeliharaan kesehatan,  dan  hal-hal  pen ng  lainnya  berkenaan  dengan  kehidupan  dan  ke- sejahteraan si anak).
³³   John Prichard (et.al.), The New Penguin To The Law, 3rd Edi on, Viking: UKKP-BD XXI TA, 1991, hlm. 146-147.
Joint  legal  custody (pemeliharaan  bersama  menurut  hukum)  berar   kedua orang tua mempunyai suara yang sama dalam membuat keputusan tersebut di atas, dan  dak ada orang tua yang mempunyai hak yang lebih superior terhadap lainnya³⁴ yang  didukung  oleh  masyarakat.  Nursahbari  menyatakan  bahwa  dengan  me- ra ﬁkasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan mengimplementasikan  hak-hak  anak  tersebut,  secara  kuan ta f  ada  40  (empat puluh) kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Selain itu ada 4 macam penanaman hak-hak anak yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup ( survival  rights );  2)  hak  atas  perlindungan  ( protec on  rights );  3)  hak  atas perkembangan ( development rigths ); dan 4) hak untuk berpar sipasi ( par cipa on rights ).³⁵
Selain  itu,  Maidin  Gultom  juga  menjelaskan  bahwa  penanaman  prinsip perlindungan anak harus menanamkan hal-hal berikut ini:³⁶
1)  Anak  dak dapat berjuang sendiri merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak. Anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Terlebih lagi, anak  dak dapat melindungi sendiri hak-haknya, karena banyak pihak yang mempengaruhi  kehidupannya. Negara  dan  masyarakat  berkepen ngan  untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;
2)  Kepen ngan terbaik bagi anak ( the best interst of the child ). Agar perlindungan anak  dapat  diselenggarakan  dengan  baik,  dianut  prinsip  yang  menyatakan bahwa  kepen ngan  terbaik  anak  harus  dipandang  sebagai paramount importance (memperoleh  prioritas  nggi)  dalam  se ap  keputusan  yang menyangkut  anak,  tanpa  prinsip  ini  perjuangan  untuk  melindungi  anak  akan mengalami banyak sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi korban, serta disebabkan ke daktahuan anak  maka  masyarakat  menciptakan  monster-monster  yang  lebih  buruk  di kemudian hari;
3)  Pendekatan  daur  kehidupan  ( life-circle  approach ),  yang  mana  perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan  pelayanan  imunisasi  dan  lain-lain,  sehingga  anak  terbebas  dari berbagai  kemungkinan  cacat  dan  penyakit.  Pada  masa-masa  prasekolah  dan sekolah,  diperlukan  keluarga,  lembaga  pendidikan,  dan  lembaga  sosial  atau
³⁴   Ira Mark Ellman (et.al.), Family Law, Charlo esville, Virginia: The Michie Company, 1991, hlm. 146-147.
³⁵    Emeliana Krisnawa , Op.cit., hlm. 69.
³⁶    Maidin Gultom, Op.cit., hlm. 71-72.
keagamaan  yang  bermutu.  Anak  memperoleh  kesempatan  belajar  yang  baik, waktu is rahat dan bermain yang cukup, serta menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap  dewasa  dan  secara  ﬁsik  memang  telah  cukup  sempurna  untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan  perlindungan  dari  berbagai  diskriminasi  dan  perlakuan  salah  dapat memasuki  perannya  sebagai  orang  dewasa  yang  berbudi  dan  bertanggung jawab.  Perlindungan  hak-hak  mendasar  bagi  pradewasa  juga  diperlukan  agar generasi penerus tetap bermutu. Sebagai contoh, orang tua yang terdidik akan memen ngkan  sekolah  anak-anak  mereka,  selain  itu  orang  tua  yang  sehat jasmani dan rohaninya pun selalu menjaga  ngkah laku kebutuhan, baik ﬁsik maupun emosional anak-anak mereka; dan
4)  Lintas  sektoral,  nasib  anak  tergantung  dari  berbagai  faktor,  baik  yang  makro maupun  mikro,  yang  langsung  maupun  dak  langsung.  Kemiskinan,  peren- canaan  kota  dan  segala  penggusuran,  sistem  pendidikan  yang  menekankan hafalan  dan  bahan-bahan  yang  dak  relevan,  komunitas  yang  penuh  dengan ke dakadilan  dan  sebagainya,  sehingga  dak  dapat  ditangani  oleh  sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, maka perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua  ngkatan. Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua.  Asas  ini  memberikan  gambaran  bahwa  hak  hidup, kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  merupakan  hak-hak  anak  yang  paling utama  untuk  dilindungi.³⁷  Rika  Saraswa   menyatakan  bahwa  asas  yang  terakhir adalah asas penghargaan atas pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak  untuk  berpar sipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini bermaksud untuk mendorong par sipasi anak dalam pemenuhan haknya dalam melaksanakan segala  ndakan yang diambil dalam kehidupan si anak dengan melipu :  1)  hak  untuk  berpendapat  dan  memperoleh  per mbangan  atas pendapatnya;  2)  hak  untuk  mendapat  dan  mengetahui  informasi  serta  untuk mengekspresikan informasi tersebut; 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk  bergabung;  dan  4)  hak  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan terlindungi dari informasi yang  dak sehat.³⁸
Maidin Gultom juga menyatakan bahwa pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-
³⁷  Darwan Prinst, Op.cit., hlm. 144.
³⁸  Mochammad Fahruz Rizqy, Op.cit., hlm. 142.
Hak  Anak.  Dalam  Mukadimah  Deklarasi  ini,  tersirat  bahwa  umat  manusia  ber- kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip  perlindungan  anak  yang  sudah  lama  digagaskan  secara  universal  dan harusnya  berlaku  di  seluruh  dunia  untuk  penegakan  hukum  perlindungan  anak. Deklarasi  ini  memuat  10  (sepuluh)  asas  tentang  hak-hak  anak,  yaitu  sebagai berikut:³⁹
1)  Anak  berhak  menikma   semua  hak-haknya  sesuai  dengan  ketentuan  yang terkandung dalam deklarasi ini. Se ap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan poli k, kebangsaan,  ngkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
2)  Anak  berhak  memperoleh  perlindungan  khusus  dan  harus  memperoleh kesempatan  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  sarana  lain,  agar  menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara ﬁsik, kejiwaan dan moral, mampu untuk  mengembangkan  diri  secara  ﬁsik,  kejiwaan,  moral,  spiritual,  dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepen ngan terbaik atas diri anak harus merupakan per mbangan utama;
3)  Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4)  Anak  berhak  dan  harus  dijamin  secara  kemasyarakatan  untuk  tumbuh  dan berkembang secara sehat. Untuk ini, baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus  ada  perawatan  dan  perlindungan  khusus  bagi  anak  dan  ibunya.  Anak berhak  mendapat  gizi  yang  cukup,  perumahan  rekreasi,  dan  pelayanan  ke- sehatan;
5)  Anak  yang  cacat  difabel  atau  berkebutuhan  khusus,  mental,  dan  lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6)  Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan penger an. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan,  dan  tanggung  jawab  orang  tuanya  sendiri,  dan  bagaimanapun  harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 5 (lima) tahun  dak dibenarkan terpisah dari  ibunya.  Masyarakat  dan  pemerintah  yang  berwenang  berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang  dak memiliki keluarga dan kepada anak yang  dak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan  bantuan  pembiayaan  bagi  anak-anak  yang  berasal  dari  keluarga besar;
³⁹  Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  PIdana  Anak  Di  Indonesia,
Bandung: Reﬁka Aditama, 2014, hlm. 54-56.
7)  Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara gra s sekurang-kurangnya pada ngkat  pendidikan  dasar.  Mereka  harus  mendapat  perlindungan  yang  dapat meningkatkan  pengetahuan  umumnya  dan  yang  memungkinkan  atas  dasar kesempatan  yang  sama  untuk  mengembangkan  kemampuannya,  pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berguna.  Kepen ngan  anak  harus dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan  bimbingan  anak  yang  bersangkutan,  pertama-tama  tanggung  jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang  leluasa  untuk  bermain  dan  berekreasi  yang  diarahkan  untuk  tujuan pendidikan,  masyarakat,  dan  pemerintah  yang  berwenang  harus  berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
8)  Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9)  Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi. Ia dak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak  dak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia  dak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan  atau  pendidikannya,  maupun  yang  dapat  mempengaruhi  per- kembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya;
10) Anak  harus  dilindungi  dari  perbuatan  yang  mengarah  ke  dalam  bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus  dibesarkan  di  dalam  semangat  penuh  penger an  toleransi  dan  per- sahabatan  antarbangsa,  perdamaian,  serta  persaudaraan  semesta  dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.
Menurut  Penulis,  asas-asas  perlindungan  anak  yang  dikemukakan  oleh  Rika Saraswa  dan pendapat-pendapat perlindungan anak dari Maidin Gultom sudah dengan sangat gamblang menjelaskan mengenai gagasan penanaman pemahaman perlindungan  anak  berkelanjutan.⁴⁰  Karena  hal-hal  tersebut  merupakan  kunci pen ng agar perlindungan anak itu bisa berjalan secara berkelanjutan dan  dak berhen  dengan adanya kepen ngan dari segelin r orang, maupun karena topik perlindungan sangat menarik untuk diperbincangkan apabila kasus anak itu terjadi di suatu daerah Indonesia.

## E.  Penutup
Perlindungan  hak  anak  merupakan  suatu  topik  yang  selalu  menarik  untuk diperbincangkan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena penerus generasi penegakan hukum di Indonesia akan dijalankan oleh anak-anak yang pada saat ini

## Par sipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak Berkelanjutan
masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Jika mereka sudah dididik dan diracuni  dengan  pembelajaran  yang  salah  dan  dak  pantas,  maka  hal  ini  akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, sesuai dengan perkembangan kehidupan yang ada di Indonesia. Pemerintah  dak akan bisa menghen kan bom waktu  ini  apabila  penegakan  hukum  perlindungan  anak  dak  dilakukan  secara sistema s dan berkelanjutan. Selanjutnya, perlu diingat bahwa semua pihak harus ikut serta dalam perlindungan anak, terutama masyarakat. Maka dari itu, kesadaran masyarakat  terhadap  hukum  harus  dituntut  lebih,  terutama  berkenaan  dengan perlindungan  anak,  karena  jika  masyarakat  dak  sadar  akan  hal  tersebut,  dapat dipas kan  secara  mata  tertutup  perlindungan  anak  dak  akan  berjalan  dan regenerasi Indonesia kedepannya akan menjadi rusak.
Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan anak maka par sipasi masyarakat harus benar-benar dirasakan oleh anak, agar anak percaya bahwa mereka dilindungi sampai dengan dewasa mereka nan nya. Maka par sipasi masyarakat secara ak f dan  pasif  haruslah  benar-benar  dibuk kan,  bukan  hanya  perbincangan  saja. Terakhir,  penanaman  pemahaman  perlindungan  anak  berkelanjutan  sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan maka perlindungan anak di Indonesia  dak akan berhen .

## Da ar Pustaka Buku
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , PT. Intermasa , Jakarta, 2004. R. Bourne, R. dan E. Newberger (eds), Cri cal Perspec ves on Child Abuse , Heath ,
Lexington, Mass, 1978.
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bak , Bandung, 2003. Elder Jr., Glen H, Children of the Great Depression , the University of Chicago Press ,
Chicago, 1974.
Ellman, Ira Mark (et.al.), Family Law, the Michie Company, Charlo esville, Virginia,
1991.
Emeliana Krisnawa , Aspek Hukum Perlindungan Anak , CV. Utomo , Bandung, 2005. Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan PIdana Anak Di Indonesia, Reﬁka Aditama, Bandung, 2014.
_____________, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak dan Perempuan, Reﬁka Aditama, Bandung, 2012.
Prichard, John (et.al.), The New Penguin to the Law, 3rd Edi on, UKKP-BD XXI TA,
Viking, 1991.
Satjipto  Rahardjo, Aneka  Persoalan  Hukum , dan  Masyarakat, Alumni,  Bandung, 1977.
328 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
_____________, Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar hukum Yang Baik, Kompas, Jakarta, 2009.
_____________, Hukum, Masyarakat , dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980.
_____________, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bak , Bandung, 2000.
_____________, Masalah  Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
_____________, Membangun dan Merombak  Hukum  Indonesia  Sebuah  Pen- dekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

## Dokumen Lain
Afriani, “Hak Kons tusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945 ”, Jurnal Yus sia , Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 19, No. 2, 2012.
Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan ”, Jurnal Arena Hukum , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2, 2015.
A p  La pulhayat,  “Editorial:  Mencari  Sistem  Hukum  Indonesia  yang  Oten k”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No.3, 2014.
Derry Angling Kesuma, “Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab, dan Metode Pencegahannya ”, Jurnal Lex Librum , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. II, No. 1, 2015.
Mochammad Fahruz Rizqy, “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait  Perlindungan  Hak  Anak ”,  Jurnal  Yuridika ,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015.
Neneng Zubaidah, “Korban  Human Traﬃcking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun” , h ps://nasio nal.sindonews.com/read/1036327/15/korban-human-traﬃcking -di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040.
Umar Haris, “ K eadilan Hukum Pada Per mbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak” , J urnal  Yuridika ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Vol.  30,  No.  2, 2015.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.