AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## ANALISIS  PERBANDINGAN  PERHITUNGAN  LABA  BERSIH  SEBELUM  DAN SESUDAH REFORMASI PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2013

## SITI SALAMA AMAR NURUL HASANAH

## Universitas Madura

## ABSTRAK
Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan  atas  Penghasilan  Kena  Pajaknya  dalam  suatu  tahun  pajak.  Penghasilan/Laba  Kena Pajak  ( taxable  income )  merupakan  penghasilan  yang  dihitung  berdasarkan  ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Undang-undang  perpajakan  selalu  mengalami  perubahan  dengan  mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara,  maka  sistem  dan  prosedur  perpajakan  yang  berlaku  terus  disempurnakan  dan disederhanakan  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  pemerataan,  manfaat,  dan kemampuan  masyarakat  melalui  peningkatan  mutu  pelayanan  dan  kualitas  aparat  yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi, dan penyempurnaan sistem administrasi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  laporan  keuangan  komersial Perusahaan Efek yang terdaftar di BEI 2012-2014  yang sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan dan nantinya juga untuk menentukan laba bersih perusahaan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan dengan periode akuntansi yang digunakan adalah 31 Desember 2012, 2013 dan 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan  kewajiban  formal  yaitu  melaksanakan  pembukuan,  pelaporan  dan pembayaran  pajak  secara  teratur  dan  sesuai  dengan  ketentuan.  Laba  bersih  komersil perusahaan juga sama dengan laba bersih fiskal, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi fiskal.
Kata Kunci : PPh Badan Tahun 2008, PPh Badan Tahun 2013, Laba Bersih

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  Wajib Pajak kepada  negara  yang terutang oleh  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  rakyat  (Gosal,  2013).  Besarnya  penerimaan  pajak  dilaporkan  dalam  dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak  hampir  mencapai  70%  (www.pajak.go.id).  Artinya,  pajak  merupakan  sumber  dana yang  memiliki  kontribusi  penting  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  melakukan pembangunan di segala bidang.
Sebagai  sumber  penerimaan  utama  negara,  pemerintah  terus  melakukan  berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan  dengan  mengubah  sistem  pemungutan  pajak  dari official  assessment  system menjadi self assessment system . Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang  memberi  kewenangan  pemerintah  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang (Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2013). Self-assesment yang berlaku di  Indonesia,  wajib pajak harus  dapat  menghitung,  memperhitungkan,    menyetor,    dan    melaporkan    pajak terutangnya   (Hastoni et all,   2009).  Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk  membayar  pajak.  Namun,  perubahan sistem  pemungutan  pajak self assessment  akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat  untuk membayar  pajak telah  terbentuk.  Pada kenyataannya,  kepatuhan  wajib pajak  di  Indonesia  masih  rendah,  hal  ini  tercermin  dalam tax ratio dan tax gap . Rendahnya tax ratio dan masih terjadinya tax gap di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya  kinerja  pajak  di  Indonesia.  Maka  dari  itu,  pemerintah  kembali  melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  (KUP)  dan  UU  PPh  No.36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan. Dalam  UU PPh  No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif sebesar 28% pada tahun 2009 dan  25%  pada  tahun  2010  bagi  Wajib  Pajak  badan  dengan  peredaran bruto  di   atas  Rp 50.000.000.000,00  untuk  menghitung  jumlah  PPh  Badan  terutangnya. Selain  itu,  bagi  Wajib  Pajak  dengan  peredaran  bruto  hingga  Rp  50.000.000.000,00 diberikan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku untuk menghitung jumlah PPh  Badan  terutangnya.  Penurunan tarif sudah  dilakukan untuk  meringankan jumlah PPh Badan terutang Wajib Pajak badan.
Dalam  upaya  untuk  mendorong  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela ( voluntary  tax  compliance )  serta  mendorong  kontribusi  penerimaan  negara,  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Ibrahim, 2013). Penerapan PP No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi  masyarakat untuk tertib  administrasi,  mengedukasi  masyarakat  untuk  transparansi,  dan  memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara
Adanya  perubahan  dalam  system  perundangan-undangan  khususnya  pada  undang- undang perpajakan  menyebabkan  setiap  perusahaan  yang   terdaftar sebagai wajib pajak di  Indonesia  harus  melakukan  penyesuaian  terhadap  penyusunan  laporan  keuangan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, perlu juga dilihat apakah perubahan-perubahan tersebut membawa pengaruh positif ataupun negative terhadap perusahaan atau pemerintah.
Pada  dasarnya  perubahan  itu  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  (efisiensi) administrasi,    memelihara      produktivitas    penerimaan      Negara,    dan  keadilan  dalam pengenaan pajak. Sebagai arah tujuannya disebutkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.
Secara  umum  dapat  dilihat  bahwa  hal  ini  membawa  pengaruh  positif  terhadap penerimaan  pemerintah  namun  kita  juga  perlu  menganalisa  pengaruhnya  terhadap  wajib pajak  itu  sendiri.  Dengan  adanya  perubahan  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka dikhawatirkan, hal ini dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa adanya pajak penghasilan terutang dapat mengurangi besarnya laba yang  mungkin  diperoleh  perusahaan.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sifat  dasar manusia adalah selalu ingin mencari keuntungan, maka perubahan-perubahan ini, khususnya pada tarif pajak dapat saja berpengaruh positif maupun negatif terhadap jumlah penerimaan yang diharapkan oleh perusahaan.
Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman nasabah akan peluang investasi di pasar  modal,  nasabah  semakin  cermat  dalam  memilih  jasa  keuangan,  termasuk  memilih perusahaan efek. Perseroan memberikan kualitas produk dan layanan khusus sehubungan dengan penyelesaian  transaksi    efek    ( settlement )    yang    dilakukan    secara    disiplin  dan akurat,  serta  memberikan  kenyamanan  nasabah  untuk  menyimpan  asetnya  di  perusahaan efek  (kustodian).  Akurasi  informasi  mengenai        posisi  transaksi  efek  dan  dana  nasabah
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
merupakan hal penting yang harus dipantau setiap hari.
Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, menyebabkan perhitungan pajak akan mengacu pada UU PPh  No.  36  Tahun  2008  untuk  masa Januari  hingga  Juni  dan  PP No.  46  Tahun  2013 untuk  masa  Juli  hingga  Desember.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu  diadakan  evaluasi terkait respon Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dan  sebagai  bahan  evaluasi bagi  Dirjen  Pajak   dalam  menentukan  kebijakan  pajak  di masa  mendatang.  Hal  inilah  yang mendorong peneliti merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk kemudian melakukan penelitian  pada perusahaan efek yang terdaftar di BEI, yakni berkaitan dengan ketepatan perhitungan PPh Badan mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Peraturan Lama) dan PP No. 46 Tahun 2013 (Peraturan Baru) serta bagaimana dampak penerapan peraturan baru ini bagi perusahaan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Seberapa besarkah kenaikan atau penurunan pajak terutang berdasarkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Perpajakan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan? (2) Bagaimanakah  akibat  perubahan  regulasi  perpajakan dari    Undang-  Undang  No.  36  tahun  2008  menjadi  Undang-undang  No.  46  Tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap laba yang diperoleh perusahaan?
Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui besarnya kenaikan atau penurunan pajak terutang berdasarkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang perpajakan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan, (2) untuk mengetahui akibat perubahan regulasi perpajakan dari Undang- Undang  No.36  tahun  2008  menjadi  Undang-undang  No.46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan terhadap laba yang diperoleh perusahaan.
Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan maka dalam  hal  ini  peneliti  membatasi  permasalahan  yang  sudah  ada  diantaranya  adalah,  (1) Penelitian dilakukan Pada Perusahaan Efek Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Periode penelitian atas obyek yang dibatasi meliputi periode 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014, (3) Variabel penelitian yang digunakan merupakan Undang – Undang perpajakan tahun 2008 dan tahun 2013, (4) Perusahaan yang peredaran brutonya (omzetnya) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak dan Fungsi Pajak
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum (Suryarini dan Tarmudji, 2009). Definisi lain oleh Adriani, menerangkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat  dipaksakan)    yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintaha n (www.gudangmateri.com) . Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  Negara  yang  mempunyai  dua  fungsi (Mardiasmo 2011 : 1),  yaitu (1) Fungsi    anggaran    ( budgetair )    sebagai    sumber    dana bagi  pemerintah,  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya,  (2)  Fungsi    mengatur ( regulerend )   sebagai   alat   pengatur   atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem   pemungutan   pajak   dapat   dibagi   menjadi   tiga   ssistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1)  Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2)  Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan  yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,    membayar,    dan    melaporkan    sendiri besarnya pajak yang terutang.

## 3)  With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan)  untuk  menentukan  besarnya  pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## Definisi Wajib Pajak
Undang-undang Nomor  28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan   Peraturan Perundang-undangan      perpajakan.      Orang  Pribadi    merupakan    Subjek    Pajak    yang bertempat  tinggal  atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2007  (2007:3),  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:
“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha  maupun  yang tidak melakukan usaha  yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara  atau  Badan  Usaha Milik  Daerah  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi  koperasi,  dana pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik, atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

## Pajak Penghasilan Badan
Soebakir,  dkk  (1999:  41)  mengemukakan  definisi  pajak  penghasilan  sebagai  suatu pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak    atas    penghasilan    yang    diterima    atau diperolehnya  dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas,  Perseroan  Komanditer,  Perseroan  Lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan Usaha  Milik  Daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  persekutuan,  perkumpulan, firma,  kongsi,  koperasi,  yayasan  atau  organisasi  yang  sejenis,  lembaga  dana  pensiun  dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak  penghasilan  badan  yang  dikenalkan terhadap  salah  satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.
PPh  Badan  adalah  Pajak  Penghasilan  yang  terhutang  oleh  Wajib  Pajak  Badan  atas Penghasilan  Kena  Pajaknya  dalam  suatu  tahun  pajak.  Penghasilan/Laba  Kena  Pajak ( taxable  income )  merupakan  penghasilan/laba  yang  dihitung  berdasarkan  ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  menjadi Undang-Undang No. 46 Tahun 2013
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Reformasi  perpajakan  adalah  perubahan  yang  mendasar  disegala  aspek  perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar system perpajakan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  perpajakan  yang  sehat  seperti  persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan  keadilan (fairness), sehingga  tidak  hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan ekonomi makro.
Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:
1. Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);
3. Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984);
4. Undang-Undang  No.12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (UU  PBB), Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
Reformasi  Undang-Undang  perpajakan  tersebut  benar-benar  mengganti  warisan Belanda seperti Pajak Perseroan 1944. Adapun perubahan yang dilakukan adalah:
1. UU KUP telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).
2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No.10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No.17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).
3. UU PPN dan PPnBM 18984 telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 (perubahan pertama),  UU  No.18  tahun  2000  (perubahan  kedua)  dan  UU  No.42  tahun  2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).
Sebelum  diberlakukannya  UU  perpajakan  tahun1983,  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia  menggunakan  system Official  Assesment  System dimana  dalam  sistem pemungutan  pajak  ini  member  wewenang  penuh  kepada  pemungut  pajak  (fiskus) menentukan besarnya pajak yang harus  dibayar (pajak terutang) oleh seorang WP. Namun, setelah tahun 1983, berdasarkan UU Perpajakan tahun 1983 dan berlaku di Indonesia sejak tahun  1984  sampai  sekarang  diterapkan Self  Assesment  System ,  dimana  WP  diberi wewenang  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri besarnya utang pajak. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000, UU No.36 tahun 2008.
Berdasarkan  pasal  17  Undang  –  Undang  nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan   Rp.50.000.000.000,00.   Namun   pada   tahun   2013   ini,   pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  memiliki  perdaran  Bruto  Tertentu.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  46  Tahun 2013  Pasal 2  tersebut  dinyatakan  bahwa   Wajib  Pajak  Pribadi dan  Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
dalam 1  (satu)  tahun pajak akan  dikenakan  pajak  final,  yaitu sebesar 1%. Adapun isi dari perubahan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :
1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak  yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  sebagaimana  dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
b. Menerima  penghasilan  dari  usaha,  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp. 4.800.000.000,00  (empat  miliar delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
a. Menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang,  baik  yang menetap maupun tidak menetap dan
b. Menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umumyang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:
a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b. Wajib  Pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi         Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).
6. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Dalam  hal  peredaran  bruto  kumulatif  Wajib  Pajak  pada  suatu  bulan  telah  melebihi jumlah Rp.  4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
8. Dalam hal  peredaran bruto  Wajib Pajak telah melebihi  jumlah                           Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib  Pajak  pada  Tahun  Pajak  berikutnya dikenai  tarif  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Pajak Penghasilan.
9. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut :
a. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini  yang  disetahunkan,  dalam  hal  Tahun  Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
b. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan  bulan sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini  yang  disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini berlaku
c. didasarkan  pada  jumlah  peredaran  bruto  pada  bulan  pertama  diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Berdasarkan UU No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan kelima atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan  kena  pajak  baik  untuk  WP  Perseorangan  (WPOP)  ataupun  WP  Badan  telah terjadi perubahan.
Khusus untuk WP Badan sebelumnya berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU No.36 tahun 2008  dikenakan  tarif  tunggal  sebesar  28%.  Kemudian  dalam  ayat  2a  diatur  lebih  lanjut bahwa mulai tahun pajak 2010 tarif yang berlaku diturunkan lagi menjadi 25%. Wajib Pajak dengan  peredaran  bruto  kurang  dari  Rp  4.800.000.000,00  dalam  tahun    pajak menggunakan    Pajak  Penghasilan    Pasal    25    dengan    tarif    12,5%    dari    laba  sebelum pajaknya. UU No.36 tahun 2008 berlaku efektif per 1 Januari 2009, sedangkan pada UU No. 46 Tahun 2013 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1%.

## Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat  tertentu,  kinerja  dan  arus  kas  dalam  suatu  periode  yang  ditujukan  bagi  pengguna laporan  di  luar  perusahaan  untuk  menilai  dan  mengambil  keputusan  yang  bersangkutan dengan  perusahaan.  Sebagai  sumber  informasi,  laporan  keuangan  harus  disajikan  secara wajar,  transparan,  mudah  dipahami,  dan  dapat  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis.
Laporan  keuangan  menjadi  penting  karena  memberikan  input  informasi  yang  bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana,  sampai pada  manajamen  perusahaan    itu    sendiri.    Laporan  keuangan  diharapkan memberikan    informasi  mengenai  profitabilitas,  risiko  dan  waktu  dari  aliran  kas  yang dihasilkan perusahaan.  Informasi  tersebut  akan  mempengaruhi  harapan  pihak-pihak  yang berkepentingan,   dan   pada   giliran   selanjutnya   akan   mempengaruhi   nilai perusahaan.
Menurut  Gill  dan  Chatton  (2005  :  3)  mengemukakan  bahwa  :  ”Laporan  keuangan merupakan sarana utama membuat laporan informasi keuangan kepada orang-orang dalam perusahaan  (manajemen  dan  para  karyawan)  dan  kepada  masyarakat  di  luar  perusahaan (bank, investor, pemasok dan sebagainya).”
Selanjutnya Margaretha (2004  : 12) mengatakan bahwa : ”Laporan keuangan adalah laporan  yang  memberikan  gambaran  akuntansi  atas  operasi  serta  posisi  keuangan perusahaan.”

## METODE PENELITIAN
Jenis    penelitian    ini    adalah    penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriftif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian  secara  sistematis  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  dari  obyek  yang  diteliti dengan  menggabungkan  hubungan  antar  variabel  yang  terlibat  didalamnya,  kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan.
Dalam  penelitian  ini, penulis  memilih  obyek  penelitian  pada perusahaan efek yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  selama  tahun  2012-2014.  Perusahaan  Efek dijelaskan  sebagai  Pihak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai  Penjamin  Emisi  Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan-perusahaan  efek yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2012-2014.  Tehnik  pengambilan  sampel  dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan atau purposive sampling .
Dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 1 sampel untuk periode 2012 – 2014, yaitu PT Makinta Securities. Prosedur pemilihan sampel disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel No. Kriteria Sampel Jumlah 1. Perusahaaan efek yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 115 2. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap selama tahun 2012 – 2014 (8) 107 3. Perusahaan yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 M selama tahun 2012 – 2014 (95) 12 4. Perusahaan yang mengalami rugi berturut turut selama tahun 2012 – 2014 (8) 4 5. Perusahaan yang tidak memperoleh laba positif berturut-turut selama tahun 2012-2014 (3) Jumlah Sampel Akhir 1

## Sumber: Data diolah
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan perantara efek yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 melalui situs resmi www.idx.co.id .
Dalam   pengelolaan   data,   peneliti   menggunakan  langkah-langkah analisis sebagai berikut:
1. Menyusun laporan laba rugi
2. Menentukan laba bersih sebelum pajak
3. Membuat rekonsiliasi fiskal
4. Menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008
5. Menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan No. 46 Tahun 2013
6. Menentukan laba bersih setelah pajak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cara  menghitung  laba  bersih  yaitu  laba  bersih  sebelum  pajak  dikurangi  dengan  pajak penghasilan badan yang berlaku. Jadi untuk menghitung laba bersih perusahaan tergantung pada besarnya pajak yang dibayar pada pihak perpajakan, Cara untuk menghitung PPh badan yaitu  dengan  mengalikan  tarif  pajak  dengan  penghasilan  neto.  Namun  sejak  dikeluarkan peraturan baru pada Juni 2013, perubahan dalam menentukan besarnya PPh badan terutang ditampilkan sebagai berikut.

## Tabel 2

## Perubahan Perhitungan PPh Badan yang Diterapkan PT Makinta Securities
Keterangan 2012 – 2013 2014 Dasar Peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008 PP No. 46 Tahun 2013 Tarif 25 % 1% Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan kena pajak Peredaran Bruto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## Perbandingan PT Makinta Securities Tahun 2012
Dalam  menentukan  laba bersih dan ketepatan PT. Makinta Securities  untuk  menghitung laba bersih dan PPh  Badan  yang  harus disetor maka dibuat perbandingan perhitungan PPh Badan  sesuai  dengan  perusahaan  dan  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan,  baik perhitungan  angsuran  pajak  maupun  besarnya  pajak  yang  kurang/lebih bayar. Dalam memperhitungkan  PPh  Badan,  PT  Makinta  Securities  selama  ini  menyajikan  dan memperhitungkan  Rekonsiliasi  fiskal  antara  berdasar  laba  komersil  sebelum  pajak  dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak 1.838.899.509 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen 1.679.390.705 Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut  Akuntansi 3,518,290,215 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer 480.957.071 Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak 3,999,247,285 Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku 999,811,821 Berdasarkan perhitungan Fiskal Laba komersial sebelum pajak Rp 1.838.899.508 Koreksi Fiskal : • Beda Permanen : Pendapatan lainnya (Rp       9.356.787) Jamuan Rp      47.481.958 Konsumsi dan Umun Rp      29.092.190 Koran, Majalah, Buku Rp      17.163.000 Perijinan Rp        2.500.000 Iuran keanggotaan Rp        2.499.996 Denda Pajak Rp        1.812.413 Laba Penghasilan hak atas bangunan (Rp    81.740.012) Pajak bunga deposito Rp  1.035.279.493 Pajak jasa giro Rp     683.677.651 Pajak pendapatan sewa ruang kantor Rp       44.577.600   + Jumlah Perbedaan Permanen Rp  1.679.390.705 Perbedaan Temporer Rp     480.957.071 + Jumlah Laba sebelum pajak fiskal Rp  3.999.247.286 PPh Badan 25% x Rp  3.999.247.286 Rp     999,811,822  - Laba bersih setelah pajak fiskal Rp  2.999.435.465 Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Rp  1.838.899.509 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Rp  1.679.390.705 Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut  Akuntansi Rp  3.518.290.215 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Rp     480.957.071 Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Rp  3.999.247.285 Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku Rp     999.811.821
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Pajak  tangguhan  perusahaan  di  peroleh  dari  pajak  kini  di  kurangi  pajak  tahun berjalan yaitu Rp. 826.004.250 – Rp. 999,811,821 = Rp – 173.807.571.
Tabel 3 Perbandingan Perhitungan PPh badan dan laba bersih Tahun 2012

## PT  MAKINTA SECURITIES
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31  Desember 2012 (dalam Rupiah)
KETERANGAN Menurut Perusahaan Setelah Rekonsiliasi Fiskal PENDAPATAN USAHA Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek 917.459.710 917.459.710 Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek 106.721.831 106.721.831 Pendapatan Kegiatan Penasihat dan  Pengelolaan Investasi 67.509.947 67.509.947 Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek (8.119.628.320) (8.119.628.320) Lain-lain 408.459.162 408.459.162 JUMLAH PENDAPATAN (6.619.477.670) (6.619.477.670) BEBAN USAHA Beban Kepegawaian 4.096.238.947 4.096.238.947 Umum dan  Administrasi 829.529.248 829.529.248 Sewa Kantor 811.900.000 811.900.000 Komunikasi 101.944.117 101.944.117 Penyusutan Aset Tetap 447.487.690 447.487.690 JUMLAH BEBAN USAHA 6.287.100.002 6.287.100.002 LABA  (RUGI) USAHA (12.906.577.672) (12.906.577.672) PENDAPATAN LAIN-LAIN 14.745.477.180 14.745.477.180 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.838.899.508 1.838.899.508 Pajak Kini 826.004.250 826.004.250 Pajak Tangguhan (173,807,571) (173,807,571) LABA BERSIH SETELAH PAJAK 1.186.702.829 1.186.702.829
Sumber : Data Perusahaan dan data diolah
Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2012 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008.

## Perbandingan PT Makinta Securities Tahun 2013
Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan  Rekonsiliasi  fiskal  antara  berdasar  laba  komersil  sebelum  pajak  dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak. antara laba  (rugi)  sebelum  pajak  seperti disajikan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak 4.271.778.727 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen 2.163.385.019 Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut  Akuntansi 6.435.263.746 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer (77.489.414) Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak 6.357.674.332 Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku 1.589.418.583 Berdasarkan perhitungan Fiskal Laba komersial sebelum pajak Rp.  4.271.778.727 Koreksi Fiskal : • Beda Permanen : Pendapatan lainnya (Rp          818.182) Jamuan Rp      32.704.143 Konsumsi dan Umun Rp      40.751.996 Koran, Majalah, Buku Rp        8.762.000 Iuran keanggotaan Rp        2.500.000 Denda Pajak Rp      42.649.040 Beban Pajak Penghasilan Rp    120.968.074 Pajak bunga deposito Rp 1.531.689.028 Pajak Jasa giro Rp    382.542.556   + Jumlah Perbedaan Permanen Rp. 2.163.385.019 Perbedaan Temporer Rp.      (77.489.414) + Jumlah Laba sebelum pajak fiskal Rp 6.357.674.332 PPh Badan 25% x Rp 6.357.674.332 Rp. 1.589.418.583  - Laba bersih setelah pajak fiskal Rp.  4.768.255.749 Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak Rp4.271.778.727 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen Rp  2.163.385.019 Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut  Akuntansi Rp  6.435.263.746 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer Rp    (77.489.414) Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak Rp  6.357.674.332
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku
Rp  1.589.418.583
Pajak tangguhan perusahaan di peroleh dari pajak kini di kurangi pajak tahun berjalan yaitu Rp. 999,811,821 – Rp. 1.589.418.583  = Rp. – 589.606.762. Jika PPh badan tersebut dimasukkan  dalam  perhitungan  laba  rugi  komersil  maka  akan  terjadi  laba  bersih  sebagai berikut:
Tabel 4 Perbandingan Perhitungan PPh badan dan laba bersih Tahun 2013

## PT  MAKINTA SECURITIES
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31  Desember 2013  (dalam Rupiah)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Siti Salama A. & Nurul H
KETERANGAN Menurut Perusahaan Setelah Rekonsiliasi Fiskal PENDAPATAN USAHA Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek 1.220.214.273 1.220.214.273 Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek 3.132.282.240 3.132.282.240 Pendapatan Kegiatan Penasihat dan  Pengelolaan Investasi - - Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek (2.592.804.367) (2.592.804.367) Lain-lain 449.967.707 449.967.707 JUMLAH PENDAPATAN 2.209.659.853 2.209.659.853 BEBAN USAHA Beban Kepegawaian 3.502.795.654 3.502.795.654 Umum dan  Administrasi 1.572.095.718 1.572.095.718 Sewa Kantor 783.300.000 783.300.000 Komunikasi 87.716.902 87.716.902 Penyusutan Aset Tetap 46.984.564 46.984.564 JUMLAH BEBAN USAHA 5.992.892.838 5.992.892.838 LABA  (RUGI) USAHA (3.783.232.985) (3.783.232.985) PENDAPATAN LAIN-LAIN 8.055.011.712 8.055.011.712 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 4.271.778.727 4.271.778.727 Pajak Kini 999,811,821 999,811,821 Pajak Tangguhan (589.606.762) (589.606.762) LABA BERSIH SETELAH PAJAK 3.861.573.668 3.861.573.668
Sumber : Data Perusahaan dan data diolah
Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2013 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008. Walaupun UU PPh No.  46  sudah  berlaku  tahun  sejak  Juli  2013  namun  PT  Makinta  Securities  tetap menggunakan  UU  PPh  No.  46  tahun  2013  karena  dalam  tahun  pertama  boleh  tetap menggunakan UU PPh No 36 tahun 2008.

## Perbandingan PT Makinta Securities tahun 2014
Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak. antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak 10.114.536.14 7 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen 2,581,314,665 Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut  Akuntansi 12.695.850.812
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Siti Salama A. & Nurul H
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer (49.938.412) Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak 12.645.912.400 Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku 39.687.513 Berdasarkan perhitungan Fiskal (PPh Badan Tahun 2013) Laba komersial sebelum pajak Rp. 10.114.536.147 Koreksi Fiskal : • Beda Permanen :
Pendapatan lainnya (Rp.    11.305.363) Jamuan Rp.   142.574.440 Konsumsi dan Umun Rp.     31.280.146 Koran, Majalah, Buku Rp.       9.299.000 Perijinan Rp.          500.000 Iuran keanggotaan Rp.       3.041.667 Denda Pajak Rp.     85.748.322 Beban pungutan biaya tahunan OJK Rp.     22.149.709 Iuran akses SCBD Rp.       7.460.000 Beban pemeliharaan jasa informasi Rp.       8.523.932 Pajak bunga deposito Rp. 2.048.200.237 Pajak jasa giro Rp.    233.842.575   + Jumlah Perbedaan Permanen Rp.   2,581,314,665 Perbedaan Temporer : Beban Penyusutan Perabot Kantor   (Rp.    23,145,412 Beban Penyusutan Komputer (Rp.    22,793,000 Beban Penyusutan (Rp.      4,000,000) + Jumlah Perbedaan Temporer (Rp.   49.938.412) + Jumlah Laba sebelum pajak fiskal Rp  12.645.912.400 PPh Badan 1% x 3.968.751.263 Rp.      39.687.513  - Laba bersih setelah pajak fiskal Rp. 12.606.224.887 Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak 10.114.536.14 7 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen 2,581,314,665 Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut  Akuntansi 12.695.850.812 Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer (49.938.412) Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak 12.645.912.400 Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku 39.687.513
Jika PPh badan tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba rugi komersil maka akan terjadi laba bersih sebagai berikut:
Tabel 5
Laporan Laba Rugi PT Makinta Securities Setelah Rekonsiliasi Fiskal 2014 (PPh Badan Tahun 2013)

## PT  MAKINTA SECURITIES
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31  Desember 2014 (dalam Rupiah)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Siti Salama A. & Nurul H
KETERANGAN 2014

## PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek 2.261.619.383 Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan  Penjualan Efek 10.265.943 Pendapatan Kegiatan Penasihat dan  Pengelolaan Investasi - Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek 1.239.422.394 Lain-lain 457.443.543 JUMLAH PENDAPATAN 3.968.751.263

## BEBAN USAHA
Beban Kepegawaian 3.072.212.481 Umum dan  Administrasi 1.365.778.781 Sewa Kantor 8.527.932 Komunikasi 85.043.619 Penyusutan Aset Tetap 39.942.266 JUMLAH BEBAN USAHA 5.346.277.147 LABA  (RUGI) USAHA (1.377.525.884) PENDAPATAN LAIN-LAIN 11.492.062.033 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 10.114.536.149 Pajak Penghasilan 39.687.513 LABA BERSIH SETELAH PAJAK 10.074.848.636
Sumber : Data diolah
Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2014 yang dilakukan oleh perusahaan  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan  UU  PPh  No  46  tahun  2013  dimana  sudah menggunakan tarif 1% dari peredaran bruto.

## Tabel 6
Perbandingan hasil analisis Laba bersih (dalam Rupiah) Keterangan PPh Badan Laba Bersih 2012 Perusahaan 999.811.821 1.186.702.829 Fiskal 999.811.821 1.186.702.829 Selisih 0 0 2013 Perusahaan 1.589.418.583 3.861.573.668 Fiskal 1.589.418.583 3.861.573.668
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Siti Salama A. & Nurul H
Selisih 0 0 2014 Perusahaan 39.687.513 10.074.848.636 Fiskal 39.687.513 10.074.848.636 Selisih 0 0 Sumber: Data diolah Tabel 7 Perbandingan Laba bersih Tahun 2014 (dalam Rupiah) Keterangan Laba Bersih PPh 2008 10.097.177.083 PPh 2014 10.074.848.636 Selisih 22,328,447 Sumber: Data diolah
Dari tabel perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih yang dilakukan diatas, perusahaan sudah menerapkan peraturan Undang – Undang Perpajakan dengan tepat yaitu UU PPh No 36 Tahun 2088 untuk tahun 2012 – 2013 dan UU PPh 46 Tahun 2013 untuk tahun  2013,  sehingga  laba  bersih  yang  dihasilkan  juga  sudah  sesuai  dengan  perhitungan fiskal. Laba bersih tahun 2012 adalah Rp. 1.186.702.829,- tahun 2013 Rp. 3.861.573.668,- dan tahun 2014 sebesar Rp. 10.074.848.636.
Perhitungan PPh badan 2014 yang membandingkan antara PPh Tahun 2008 dan Tahun 2013  diperoleh  laba  Rp.    10.097.177.083  (untuk  PPh  bdan  Tahun  2008)  dan  Rp. 10.074.848.636  (untuk  PPh  Badan  Tahun  2013).  Dalam  perhitungan  laba  bersih  antara perhitungan  PPh  badan  Tahun  2008  dan  Tahun  2013  menghasilkan  selisih  yaitu  Rp. 22,328,447. Laba bersih perusahaan lebih besar jika menggunakan PPh badan Tahun 2008.
Selain  itu,  Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  untuk  menghitung  besarnya  PPh Badan lebih  menguntungkan  bagi pihak perpajakan  daripada  menggunakan  UU  PPh  No. 36 Tahun 2008.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai perhitungan pajak  penghasilan  badan dan laba bersih pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Perusahaan sudah tepat dalam  menghitung laba bersih dan  PPh  Badan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk tahun 2012 dan 2013, dan menghitung laba bersih dan PPh Badan sesuai dengan UU PPh  No.  46  Tahun  2013 untuk tahun 2013.  Meskipun dalam tahun  2013  perusahaan belum menggunakan Undang  –  Undang  yang baru  yaitu UU PPh No 46 tahun 2013 tapi menurut perpajakan tetap di perbolehkan selama tahun 2013.
Pajak  Penghasilan  badan  untuk  tahun  2012  Rp.999.811.821,  untuk  tahun  2013  Rp. 1.589.418.583 dan untuk tahun 2014 Rp.39.687.513 sehingga pada tahun 2012 – 2013 terjadi kenaikan PPh badan sebesar Rp. 589.606.762 sedangkan setelah ditetapkannya UU PPH No 46 selisih untuk tahun 2013 – 2014 berkurang sebesar Rp. 1.549.731.070. Laba bersih untuk tahun 2012 Rp. 1.186.702.829, Laba bersih untuk tahun 2013 Rp. 3.861.573.668 dan untuk tahun 2014 Rp. 10.074.848.636 sehingga selisih laba tahun 2012 – 2013 Rp. 2.674.870.839 dan untuk tahun 2013 -2104 Rp. 6.213.274.968.
Perhitungan PPh badan 2014 yang membandingkan antara PPh Tahun 2008 dan Tahun 2013  diperoleh  laba  Rp.    10.097.177.083  (untuk  PPh  bdan  Tahun  2008)  dan  Rp.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
10.074.848.636  (untuk  PPh  Badan  Tahun  2013).  Dalam  perhitungan  laba  bersih  antara perhitungan  PPh  badan  Tahun  2008  dan  Tahun  2013  menghasilkan  selisih  yaitu  Rp. 22,328,447. Laba bersih perusahaan lebih besar jika menggunakan PPh badan Tahun 2008.
Selain  itu,  Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  untuk  menghitung  besarnya  PPh Badan lebih menguntungkan bagi pihak perpajakan daripada menggunakan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

## Saran
1. PT Makinta Securities sebaiknya lebih memperhatikan rekonsiliasi fiscal  yang dibuat yaitu  dengan  merinci  perbedaan  fiscal  dan  temporernya  sehingga  pembaca  dan pengguna laporan keuangan bisa memahami pendapatan dan beban apa saja yang masuk pada perbedaan temporer dan perbedaan permanennya.
2. Peneliti  selanjutnya  dapat  memperluas  kriteria  penentuan  sampel  agar  sampel  tidak terbatas pada satu objek saja, sehingga nantinya akan dapat digeneralisasikan ke objek penelitian  lain  yang  memiliki  perbedaan  karakteristik  dengan  objek  dalam  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Purba, P.Marisi. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan . Bandung.Graha Ilmu.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas  Undang-  Undang Nomor      7      Tahun      1983      tentang      pajak      Penghasilan.      Yogyakarta.  BPFE Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008 Tentang Pajak    Penghasilan,    Direktorat    Jenderal    Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  Direktorat    Jenderal    Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Waluyo. 2005. Perpajakan Edisi 6 . Jakarta. Salemba Empat.
http://kafepajak.files.wordpress.com/2013/13/pokok-pokok-perubahan-uu-pph.ppt http://www.pajak.go.id http://www.idx.co.id/