## Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

## I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat ngurahsuryawan@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  menganalisis  dampak-dampak  yang  ditimbulkan  dari  penetrasi  investasi  di  Distrik Sumuri  Kabupaten  Teluk  Bintuni  Provinsi  Papua  Barat.  Salah  satu  hal  yang  dilakukan perusahaan adalah pemetaan hak-hak ulayat marga untuk mengidentifikasi wilayah yang menjadi lokasi  perusahaan.  Pada  momen  inilah  muncul  kompleksitas  persoalan  yang  menghubungkan ketahanan  sosial  budaya  komunitas  tempatan  dengan  teknikalisasi  permasalahan  pemetaan  ini. Teritorialisasi  wilayah-wilayah  adat  terjadi  begitu  saja  dan  komunitas  tempatan  terjebak  dalam proses-proses  pengaturan  yang  dipersiapkan  oleh  negara  dan  perusahaan.  Tantangan  terberat pemetaan  partisipatif  adalah  menjernihkan  proses  teknikalisasi  dan  pengaturan  yang  menjadi perspektif  dari  negara  dan  perusahaan.  Artikel  ini  mencoba  mendalami  apa  yang  terjadi  dalam negosiasi  antara  proses  teknikalisasi  pemetaan  wilayah  adat  tersebut  dengan  harapan-harapan yang  terbangun  dalam  diri  orang  Sumuri  tentang  perubahan  sosial  budaya.  Dalam  kontestasi inilah  imajinasi  tentang  melibatkan  adat  dan  budaya  dalam  arus  perubahan  sosial  budaya  dan pengaturan  menjadi  sangat  problematik  dan  riskan.  Ketahan  sosial  budaya  apa  yang  mereka (orang-orang Sumuri) harapkan?
Kata kunci : teknikalisasi, pemetaan, wilayah adat, konflik, ketahanan sosial budaya

## PENDAHULUAN
Kampung  Forada  di  Distrik  Sumuri,  Kabupaten  Teluk  Bintuni,  Provinsi  Papua  Barat adalah  kampung  heterogen.  Kampung  ini  dikenal  dengan  Kampung  SP  (Satuan  Pemukiman) untuk para transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa dan sebagian dari NTT (Nusa Tenggara Timor) yang menjadi buruh sawit.Tidaklah heran jika kampung ini dianggap sebagai “Kampung SP”.Namun, justru di kampung inilah salah satu cikal bakal perseteruan yang melibatkan marga- marga  di  Distrik  Sumuri.Pemicunya  adalah  kahadiran  berbagai  macam  perusahaan  dari  mulai sawit, kayu, dan tentunya BP/LNG Tanggung perusahaan gas yang menguasai wilayah-wailayah adat  orang  Sumuri.Situasi  ini  menguntungkan  sekaligus  mempersulit  orang  Sumuri  untuk memposisikan  dirinya.Hak-hak  ulayat  mereka  perlahan  namun  pasti  menjadi  bahan  negosiasi
dari  perusahaan-perusahaan  yang  hadir  di  kampung  mereka.  Tak  ayal  lagi  yang  terjadi  adalah perpecahan  luar  biasa  di  internal-internal  marga  untuk  berusaha  menegosiasikan  hak  ulayat mereka  (baca:  diri  dan  identitas  mereka)  dengan  dunia  global  yang  diwakili  oleh  perusahaan- perusahaan dengan berbagai implikasinya.
Pemetaan  wilayah  adat  hadir  untuk  memberikan  kesan  “partisipatif”  ketika  seluruh komunitas adat dengan berbagai marga-marganya diundang hadir untuk mendeskripsikan sejarah dan  kepemilikan  hak  ulayat  mereka,  untuk  kemudian  dibuatkan  peta  dan  ditarik  garis-garis batasnya.Ketika peta wilayah adat selesai di atas kertas bagi perusahaan, tidak demikian dengan masyarakat adat.Mereka secara terus menerus menegosiasikan diri mereka melalui media tanah ulayat  yang  mereka  miliki  dengan  kepentingan  dunia  global  yang  diwakili  oleh  korporasi. Artikel ini mencoba untuk memahami peta besar pemetaan wilayah yang menjamur dengan basis argumentasi  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Tania  Li  (2012)  tentang  teknikalisasi  kompleksitas persoalan  di  masyarakat  “hanya”  dengan  merumuskan  indikator-indikator  masalah  dan pemecahan (baca: hal teknis) tanpa menyentuh persoalan dasarnya  yaitu: kekuasaan atau dalam wacana yang lebih besar adalah kolonisasi itu sendiri.
Artikel  ini  menelusuri  jejak-jejak  cacat  dari  pelaksanaan  pemetaan  hak  ulayat  yang berlangsung di salah satu kampung  yang melibatkan marga  Bayuni  yaitu  salah satu marga dari orang  Sumuri.Bagian  pertama  dari  artikel  ini  akan  memberikan  konteks  lokal  dimana pertentangan  mengenai  batas  hak  ulayat  antara  marga  Bayuni  dan  Ateta  itu  terjadi  yaitu  di Kampung Forada. Bagian berikutnya mencoba menelusuri hadirnya korporasi di Distrik Sumuri untuk  memberikan  latar  belakang  situasi  terjepit  yang  dialami  oleh  Sumuri  dalam  merespon perubahan  yang  perlahan  namun  pasti  akan  terjadi.  Bagian  berikutnya  mendalami  tentang pengakuan  ( claim )  marga  Bayuni  mengenai  hak  ulayat  dan  perjalanan  nenek  moyang  terhadap lokasi-lokasi  penting  yang  digunakan  oleh  perusahaan  (dalam  hal  ini  Genting  Oil).Bagian terakhir  mencoba  merefleksikan  program  pemetaan  hak-hak  ulayat  serta  pembangunan  secara umum yang belum menyentuh kesadaran inisiatif perubahan di tengah masyarakat. Yang terjadi adalah  pengulangan  sistem  pembangunan  sebagai  sebuah  “proyek”  dengan  aturan-aturan  baku dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahannya.

## FORADA DAN MIGRASI 1
Kampung  Forada  kini  bisa  disebut  sebagai  salah  satu  kampung  migran  terbesar  selain Kampung  Materabu  Jaya,  kampung  sebelumnya  di  Distrik  Sumuri  Kabupaten  Teluk Bintuni.Sebagai  kampung  yang  dihuni  oleh  sebagaian  peserta  transmigrasi,  pemukiman  yang mereka  tempati  hanya  di  pinggiran  jalan  Tofoi  (sebagai  ibukota  distrik)  menuju  Saengga  dan Tanah Merah Baru (lokasi ekslusif BP/LNG Tangguh).Di tengah jauh ke dalam dari jalan utama itulah  tanah-tanah  layat  yang  masih  tersisa  dari  marga  Bayuni  dan  Ateta  yang  saling bersilangan.Sebelumnya  mereka  hidup  tenang-tenang  saja,  tapi  mendadak  bersitegang  seketika saat  perusahaan  Genting  Oil  masuk  ingin  melakukan  pengeboran  di  lokasi  yang  diidentifikasi mengandung sumber minyak tersebut.Ujung-ujungnya sudah bisa ditebak yaitu uang atau dalam bahasa orang Sumuri disebut dengan Sene .
Awal  berdirinya  Kampung  Forada  sebenarnya  berawal  dari  pengembangan  kampung  di Tofoi dan derasnya arus migrasi ke Sumuri.Lahirnya Kampung Forada tidak bisa dilepaskan dari sosok  seorang  David  Simuna. Paitua (bapak)  inilah  yang  terkenal  sebagai  bapak  pemekaran kampong-kampung di Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni.David Simuna pernah menjabat sebagai  kepala  kampong  Tofoi,  Saengga,  dan  menjadi  orang  yang  membidani  kelahiran kampong-kampung baru di daerah SP (Sentra Pemukiman) para transmigran di Distrik Sumuri.
Awalnya  bermula  dari  tahun  1977  ketika  itu  David  Simuna  kembali  ke  Bintuni  setelah sekian lama merantau di Jayapura.Ia juga termasuk menjadi Tim 9  yang salah satunya menjadi cikal  bakal  dari  terbentuknya  Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Sejak  menginjakkan  kaki  di  Teluk Bintuni  sebagai  tanah  kelahirannya,  David  Simuna  kemudian  berkiprah  untuk  membentuk kampong-kampung  (dulu  namanya  desa-desa)  yang  berada  di  wilayah  transmigrasi  yaitu  SP (Sentra  Pemukiman).David  Simuna  juga  menjadi  saksi  bagaimana  masuknya  transmigrasi  dan perusahaan-perusahaan  besar  di  daerah  Sumuri.Salah  satunya  adalah  kehadiran  BP  (British Petrolium)  yang  banyak  mengubah  masyarakat  di  Sumuri  selain  tentunya  kehadiran  para transmigran.
Pada saat datang pertama ke Tofoi, ia mengetahui dengan jelas bahwa marga Simuna dan Soway  sudah  “menjual  putus”(menjual  tanah  dengan  sekali  bayar)  semua  tanah  ulayatnya kepada  BP.  Lokasi  itulah  kini  yang  menjadi  lokasi  perusahaan  yang  sebelumnya  adalah  tanah
1 Bagian  ini  diambil  dari  draft  laporan  sementara  “Pemetaan  Hak-Hak  Ulayat  Orang  Sumuri  di  Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni” Kemitraan 2016.
ulayat  milik  dari  marga  Simuna  dan  Soway.  Sebelumnya  Tofoi  tidak  maju  seperti  sekarang. Hadirnya  perusahaan  kayu  Jayanti  yang  membuat  mess  di  Tofoi  membuat  daerah  ini berkembang  pesat.  Di  daerah  pesisir,  Tofoi,  atau  sebelumnya  dinamakan  “Kelapa  Dua”  adalah desa induk  yang kemudian berkembang menjadi  kampung-kampung baru.Pada saat perusahaan kayu  Jayanti  masuk  di  tahun  1999,  David  Simuna  menjadi  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang bekerja sebagai Kepala Humas (hubungan masyarakat) di perusahaan Jayanti.
David Simuna sebelumnya adalah seorang guru yang telah melanglang buana dari mulai di  pedalaman  Teluk  Bintuni  hingga  kemudian  berakhir  di  Jayapura.Dia  adalah  lulusan  ODO Fakfak  yang  memulai  petualangannya  sebagai  guru  di  pedalaman  kampong-kampung  di  Teluk Bintuni.Ia kemudian melanjutkan studinya di sekolah guru di Serui dan Jayapura. Ia juga pernah berpengalaman  membawa  kapal  laut  Dwi  Warna  yang  berlayar  hingga  sampai  ke  PNG  (Papua New Guinea).
Ketika kembali ke Bintuni, ia sudah menginjak tua dan menghabiskan masa pensiunnya dengan  bekerja  sebagai  Kepala  Humas  Perusahaan  Jayanti  dan  membuka  kampong-kampung baru  di  lokasi  transmigran.  Kini  ia  adalah  kepala  kampong  Forada.  Kampung  Forada  sendiri sebenarnaya  adalah  tanah  milik  dari  marga  Bayuni,  pada  saat  ini  laki-laki  tertua  di  marga tersebut  adalah  Yosephus  Bayuni.  Penduduk  “asli”  yang  tinggal  di  Kampung  Forada  sekarang adalah David Simuna dan anak-anaknya sekarang yang berjumlah 4 KK (Kepala Keluarga) dan dari Yosephus Bayuni  yaitu 3 KK sendiri juga mempunyai rumah di Forada dan juga di Tofoi. David  Simuna  dan  Yosephus  Bayuni  mempunyai  hubungan  kekerabatan  yang  dekat  karena mama  dari  Yosephus  Bayuni  adalah  dari  Simuna.Jumlah  KK  yang  berada  di  Kampung  Forada adalah  435  KK  1284  jiwa  yang  didominasi  oleh  para  transmigran  yang  datang  ke Sumuri.Kampung  lainnya  yang  juga  didominasi  oleh  para  transmigran  adalah  Kampung Materabu Jaya.

## David Simuna memberikan penjelasan dengan latar belakang papan informasi Kampung Forada di balai kampung (foto: I Ngurah Suryawan)
Kampung  Forada berbatasan dengan Km 9 wilayah sawit Varita (timur), padang Agoda (barat),  Kampung  Materabu  Jaya  (utara)  dan  Km  35  wilayah  sawit  Varita  (selatan).  Dengan wilayah  batas-batas  tersebut,  David  Simuna  mengungkapkan  bahwa  perselisihan  antara  Bayuni dan Ateta tentang sumur RIG Forada tidak perlu terjadi jika kedua marga mengerti tentang batas masing-masing marga. Jika mau jujur, menurut David Simuna sumur RIG Forada itu adalah hak dari  Bayuni,  namun  ia  sangat  menyesalkan  juga  Yosephus  Bayuni  yang  dipanggilnya  sebagai adik tidak bekerjasama dengannya untuk memperkuat status sumur RIG Forada itu. Sehingga ia tidak bisa berbuat lebih jauh. Yang terjadi justru marga Bayuni itu bekerjasama dengan Inanosa untuk melawan Ateta.Sementara marga Ateta tetap melawan bahwa mereka juga mempunyai hak atas RIG Forada.
Balai Kampung Forada SP 2 Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni (foto: I Ngurah Suryawan)
Perkampungan  Forada  SP  2  memang  didominasi  oleh  para  pendatang  yang bertransmigran  di  Sumuri.Diantara  mereka  adalah  masyarakat  dari  Jawa  yang  mendomoinasi rumah-rumah di pinggir jalan Kampung Forada.Sementara masyarakat dari NTT (Nusa Tenggara Timor)  memiliki  perkampungan  tersendiri  di  dalam  wilayah  kampung  Forada.Sebagian  besar diantara  mereka  adalah  pegawai  kelapa  sawit  Varita  dan  ada  juga  yang  membuka  usaha-usaha seperti  kios-kios  toko  kelontong  yang  banyak  sekali  ditemui  di  wilayah  kampong  SP  baik  itu Materabu Jaya maupun Forada.

## SUMURI DAN INTERKONEKSI
Jika  melihat  perkembangan  Sumuri,  maka  interkoneksi  dengan  dunia  global  tak terhindarkan.Masuknya  korporasi  ke  Sumuri  memiliki  sejarah  yang  panjang.Tahun  1982 beroperasi perusahaan HPH/IUPHHK PT. Agoda Wahitam yang membuka kamp di sekitar Tofoi (Lama).  Penduduk  yang  semula  bermigrasi  ke  Saengga  pindah  kembali  ke  Tofoi  untuk mendapatkan  pekerjaan  dari  kehadiran  perusahaan.  Tetapi  HPH/IUPHHK  PT.  Agoda  Wahitam gagal  beroperasi  karena  alat  berat  mereka  tenggelam  di  sungai  Senendara.  Pada  tahun  1986 HPH/IUPHHK PT Djayanti Group membuka kamp di Kelapa Dua atau Imuri. Secara berangsur angsur  penduduk  Tofoi  pindah  ke  Kelapa  Dua/Imuri  untuk  mendapatkan  pekerjaan  hingga akhirnya  Tofoi  (lama)  ditinggalkan  oleh  penduduk.  Bila  ditanya  oleh  pendatang,  penduduk tempatan ( indiginous) yang pindah ke Kelapa Dua/Imuri mengatakan mereka adalah orang Tofoi
secara  perlahan  nama  Kelapa  Dua/Imuri  bergeser  menjadi  Tofoi.  Pada  akhirnya  nama  Kelapa Dua  berganti  menjadi  Tofoi  hingga  saat  ini.  Beroperasinya  HPH/IUPHHK  PT.  Djayanti  di Kelapa Dua / Tofoi mendorong penduduk asli dari Tanah Merah dan Saengga pindah ke Kelapa Dua (Tofoi). Setelah PT. Djayanti selesai beroperasi banyak tenaga kerja eks Djayanti dari luar daerah memilih menetap di Tofoi, sehingga Tofoi menjadi perkampungan besar yang dihuni oleh penduduk dari berbagai daerah di Indonesia.
Pada  awal  1990-an  beroperasi  perusahaan  sawit  PT.  Varita  Maju  Tama  di  lokasi  eks konsesi PT. Djayanti Group. Untuk mendukung perkebunan sawit ini pemerintah mendatangkan transmigran  dan  membentuk  Satuan  Pemukiman  di  Materabu  (SP1)  dan  Forada  (SP2).  Kedua Satuan  Pemukiman  (SP)  ini  merupakan  bagian  dari  kampung  (desa)  Tofoi.  Tahun  1999  PT. Varita  Maju  Tama  membangun  sebanyak  60  buah  rumah  untuk  transmigran  lainnya  di  Agoda. Tetapi  transmigran  asal  luar  Papua  batal  didatangkan  dikarenakan  jatuhnya  rezim  Orde  Baru, sehingga  perumahan  di  Agoda  terbengkalai.  Baru  pada  tahun  2003  beberapa  penduduk  Tofoi khususnya  marga  Ateta  sebagai  pemilik  ulayat  wilayah  Agoda  menempati  rumah-rumah tersebut.
Tahun  1992,  dua  orang  marga  Soway  dari  Tanah  Merah  mendirikan  rumah  di  Onar dengan tujuan menjaga tanah milik marga Agofa dari penyerobotan pihak luar karena lokasinya berbatasan  wilayah  Fak  Fak  yang  didiami  oleh  Suku  lain.  Tahun  1995  beroperasi  perusahaan yang  melakukan  kegiatan  reboisasidengan  membawa  tenaga  kerja  dari  kampung  sekitar penduduk  luar.  Setelah  kegiatan  reboisasi  selesai  beberapa  tenaga  kerja  memutuskan  untuk menetap  di  Onar.  Selanjutnya  berdatangan  pula  para  nelayan  dari  Seram  Maluku  dan  Bugis berdiam di Onar. Sejak masa itu di Onar berdiri pemukiman penduduk. Onar saat itu merupakan bagian dari Kampung Saengga.
Tahun  2005  penduduk  Tanah  Merah  di  relokasi  karena  lokasi  tersebut  akan  digunakan untuk  kepentingan  proyek  pengembangan  LNG  Tangguh.  LNG  Tangguh  membeli  tanah  dari marga  Simuna  di  sekitar  muara  Sungai  Saengga  untuk  memukimkan  kembali  penduduk  asal Tanah  Merah.  Kawasan  relokasi  ini  kemudian  dikenal  dengan  nama  Kampung  Tanah  Merah Baru. Sebagian penduduk Tanah Merah khusunya marga Agofa dan Soway memilih di relokasi ke  Onar  karena  Onar  merupakan  tanah  ulayat  marga  Agofa.  Untuk  kepentingan  tersebut  LNG Tangguh  membebaskan  tanah  seluas  32  ha  di  Onar  untuk  memindahkan  penduduk  asal  Tanah Merah. LNG Tangguh membangun 29 unit rumah di Onar yang kemudian dikenal dengan nama
Onar  Baru.  Untuk  menghindari  kecemburuan  sosial  penduduk  Saengga  terhadap  penduduk Tanah Merah Baru yang dibangunkan rumah baru dengan fasilitas lengkap, LNG Tangguh juga merenovasi rumah-rumah penduduk Saengga sama persis seperti rumah penduduk Tanah Merah yang di relokasi ke Tanah Merah Baru. Dengan demikian terdapat 3 kelompok pemukiman yang dibangun  oleh  LNG  tangguh  yaitu  Tanah  Merah  Baru,  Onar  Baru  dan  Saengga.  Rumah-rumah ini  hampir  serupa  dengan  rumah  yang  dibangun  oleh  PT.  Freeport  Indonesia  untuk  suku Amungme di Kabupaten Mimika Papua.
Hingga  tahun  2005  wilayah  Sumuri  masih  merupakan  bagian  dari  Distrik  Babo.  Tahun 2006,  Sumuri  diresmikan  menjadi  distrik  tersendiri  yang  terdiri  dari  5  kampung  definitif  yaitu Tofoi  sebagai  ibukota  distrik,  Materabu  Jaya  (SP1),  Forada  (SP2),  Saengga  dan  Tanah  Merah Baru.  Sedangkan  tiga  kampung  lainnya  yaitu  Onar  Lama,  Onar  Baru  dan  Agoda    merupakan kampung  pemekaran  yang  belum  definitif.  Hingga  tahun  2015,  ketiga  kampung  pemekaran belum tercantum dalam data BPS Kabupaten Teluk Bintuni.
Pada  tahun  2013  Pemda  Teluk  Bintuni  menetapkan  lokasi  tempat  LNG  Tangguh  dan sekitarnya  sebagai  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  dengan  pengembangan  seimbang  antara wilayah  Utara  dan  Selatan.  Berdasarkan  SK  Bupati  Teluk  Bintuni  No.  76/01/BUP-TB/V/2013, Kampung  Onar  Distrik  Sumuri  ditetapkan  sebagai  lokasi  pendirian  pabrik  petrokimia  dengan investor  utama  Ferrostaal  GmbH,  Jerman.  Untuk  mendukung  proyek  ini  akan  ada  pengerahan tenaga kerja sebanyak 3000 orang baik karyawan langsung dan tidak langsung. Hal ini berarti ke depan akan terjadi gelombang migrasi yang cukup besar ke Distrik Sumuri. 2

## BAYUNI DAN SUMUR BOR 3
Sejarah  marga  Bayuni  bersumber  dari  seorang  lelaki  yang  menjadi  tetua  dari  Bayuni  yang bernama  Yosephus  Bayuni.  Bayuni  dalam  bahasa  Sumuri Bu memiliki  arti  “ ko pergi”  (kamu pergi). Jika melihat dari sejarah, Yosephus Bayuni sebenarnya berasal dari marga Wayuri (pihak mama) dan Simuna (dari bapak).Namun diangkat anak oleh pemilih  dusun pala  yang bermarga Bayuni dan dipermandikan (dibaptis) sebagai marga Bayuni (silsilah marga Bayuni terlampir).
2 Bagian  ini  diambil  dari  draft  laporan  “Pemetaan  Sosial  Masyarakat  Distrik  Sumuri  Kabupaten  Teluk Bintuni”, LPM UI 2014.
3 Dinukilkan  dari  draft  laporan  sementara  “Pemetaan  Hak-Hak  Ulayat  Orang  Sumuri  di  Distrik  Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni” Kemitraan 2016.
Sejarah  awalnya  dari  perjalanan  marga  Bayuni  adalah  ketika  pada  tahun  1972-1973 terjadi  perpindahan  beberapa  marga  dari  Tofoi  (ibukota  Distrik  Sumuri)  menunggu Saengga.Beberapa marga yang masuk dalam perpindahan tersebut adalah marga Ateta, Inanosa, Simuna,  Dolisara  dan  Wamay).Pada  saat  itu  bertepatan  dengan  masuknya  Perusahaan  Agoda Waitam  yang  membeli  saham  dari  Perusahaan  Jayanti.Perusahaan  inilah  yang  kemudian membuka jalan dan menerima tenaga kerja dari masyarakat Sumuri.
Kampung  Forada  sendiri  berawal  dari  hadirnya  Perusahaan  Sawit  Varita  yang  memiliki wilayah  sekitar  SP  (Satuan  Pemukiman)  transmigran  yaitu  SP  1  –  SP  2  adalah  penduduk transmigran  yang  berasal  dari  Jawa.  Penduduk  ini  awalnya  bergabung  bersama-sama  di Tofoi.Namun,  dengan  hadirnya  perusahaan  kemudian  penduduk  ini  kemudian  bermigrasi (berpindah) ke kampung-kampung baru  yang masih berada di wilayah sekitar perusahaan. Oleh sebab itulah dibentuk kampong-kampung baru yang merupakan pembagian dari dua wilayah SP yaitu  SP  1  menjadi  Kampung  Materabu  Jaya  dan  SP  2  menjadi  Kampung  Forada.  Terpilih sebagai kepala kampong Forada adalah David Simuna yang sebelumnya adalah kepala kampong Saengga dan berjasa besar dalam pemekaran-pemekaran kampong di Distrik Sumuri.
Sejarah marga Bayuni sebenarnya adalah berawal dari seorang moyang yang mempunyai batu yang berasal dari Sorompia Wiria , sebuah danau dari daerah Fakfak.Lokasi itu berasal dari Sungai Nusuk, yang bisa menggunakan long boat menuju ke sungai tersebut.Moyang inilah yang kemudian  membuka  jalan  untuk  mereka  bisa  tinggal  di  daerah  Tomage.Nama  moyang  dari marga  Bayuni  sendiri  yang  berasal  dari  Tofoi  adalah Amuri .Moyang  inilah  yang  melakukan hongi (perang)  untuk  memperebutkan  pohon  damar  dan  pala.  Perjalanan  panjang  moyang  ini dengan baku  hongi (saling  berperang)  membawa  mereka  akhirnya  tinggal  di  Dusun  Sagu Waisnabu.
Yosephus Bayuni menunjukkan sejarah wilayah-wilayah adat marga Bayuni (foto: I Ngurah Suryawan)
Moyang  Bayuni  yang  bersama Amuri inilah  yang  kemudian  tinggal  dan  menetap  di Waisnabu  dan  menjadikan  batu  gosok  sebagai  ciri  saat  tinggal  di  tempat  ini.  Di  lokasi  inilah Frans  Bayuni  yang  merupakan  ayah  angkat  dari  Yosephus  Bayuni  pernah  tinggal  di  tempat  ini dengan mencari burung kuning hingga ke arah hutan di padang. Di lokasi hutan inilah terdapat juga waga-waga (hutan bambu) yang juga menjadi ciri dari perjalanan moyang dari Amuri .Selain itu dusun pala yang berada di lokasi hutan itu juga menjadi lokasi dari migrasi (perjalanan) dari moyang Amuri .Beberapa keturunan dari marga Bayuni mengambil pala di lokasi tersebut untuk dijual kepada pedagang dari Cina.Marga-marga lainnya yang juga berbatasan dengan dusun pala tersebut  seperti  Ateta,  Inanosa,  Siwana,  Dolisara,  dan  Wamay  sudah  mengetahui  bahwa  dusun pala  tersebut  adalah  milik  dari  Bayuni.  Moyang Amuri menamakan  tempat  itu Kigurusu yang berarti  hutan  rimba  yang  orang  lain  tidak  pernah  datang  sebelumnya.  Namun  moyang-moyang beberapa marga yang ada di Sumuri sudah pernah datang ke lokasi tersebut untuk mencari pala alam kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Perjalanan moyang Bayuni yaitu Amuri dengan demikian dimulai dengan menyisiri hutan- hutan  yang  berada  di  wilayah  pesisir  Sumuri  hingga  kemudian  untuk  pertama  kalinya  singgah dan  menetap  sementara  di Tomage .  Setelah  menetap  beberapa  lama  di  Tomage,  kemudian mereka bermigrasi dengan melewati padang rumput luas yaitu Padang Agoda yang mulai untuk menemukan mata pencaharian dengan menggosok-gosok kayu agatis yang kemudian bisa dijual kepada  para  pedagang  Cina  yang  sudah  menunggu  di  laut.  Awal  mulanya  moyang  Bayuni
melihat  kayu  agatis  adalah  keheranan  mereka  melihatan  jenis  kayu  yang  bersih  lalu  kemudian menyapu-nyapunya  yang  semakin  melihat  kayu  itu  bersih.Karena  keheranan  itulah  mereka kemudian  menggosok-gosok  kayu  tersebut  dan  ternyata  menjadi  kayu  yang  menyambung kehidupan mereka.
Perjalanan  moyang  Bayuni  dilanjutkan  melalui  padang  Agoda  yang  kemudian memutuskan untuk menetap sementara di Dusun sagu Waesnabu yang berarti batu  gosok. Para moyang  Bayuni  ini  sangat  membutuhkan  tempat-tempat  untuk  sumber  kehidupan.Pada  saat  itu yang  menjadi  bahan  makanan  pokok  adalah  sagu,  sehingga  dusun-dusun  sagu  menjadi  tempat persinggahan  para  moyang-moyang  beberapa  marga  di  Sumuri.Dusun-dusun  kecil  inilah  yang disebut dengan dusun sagu yang menjadi incaran marga-marga lainnya juga.Dusun-dusun kecil, dusun sagu ini dalam bahasa Sumuri disebut dengan Bajey, Kebey . Lokasinya adalah di sekitar padang  Agoda  di  wilayah  bawah.  Di  wilayah-wilayah  dusun  sagu  inilah  terjadi  persilangan sungai-sungai  dan  dusun  sagu  yang  lain.  Di  wilayah  yang  menjadi  perjalanan  marga  Bayuni terdapat  juga  dusun  sagu  yaitu Manggosa dan Teganabung yang  menjadi  lokasi  dari  marga Morena  untuk  sumber  kehidupan.Di  sekitar  wilayah  itu  juga  terdapat  dua  kali  (sungai)  besar yaitu Kali Kau dan Kali Saengga.
Dusun-dusun sagu dan kali merupakan tempat yang menjadi persilangan wilayah masing- masing  marga  yang  berada  di  Sumuri.Salah  satu  yang  menjadi  tempat  persilangan  tersebut adalah  Kali  Wano  yang  merupakan  persilangan  antara  marga  Ateta  dan  Inanosa.Persilangan sungai  inilah  yang  juga  menjadi  migrasi  (perjalanan)  dari  moyang  Bayuni.Awalnya  adalah moyang  Ateta  dan  Morena  hidup  bersama  dengan pangkur  sagu (mengolah  sagu  menjadi makanan  dari  pohonnya).Intinya  adalah  mereka  ini  (Ateta  dan  Morena)  “makan  bersama”. Namun ketika perusahaan (sawit) datang yang kemudian memilah-milah  wilayah marga-marga tersebut  sehingga  ada  keinginan  untuk  memanipulasi/menipu  cerita  dan  mengambil  hak  orang lain.
Pada prinsipnya, dengan perjalanan marga-marga yang ada di wilayah Sumuri, wilayah- wilayah  adat  mereka  sebenarnya  saling baku  sambung (sambung-menyambung)  karena perjalanan moyang yang memang bersama-sama untuk mencari tempat penghidupan, yang pada masa itu terletak di dusun sagu dan dusun  pala.  Namun ketika perjalanan  berlangsung masing- masing  marga  saling  adu  kekuatan  sehingga  yang  lemah  tidak  bias  bertindak  dan  melepas  saja wilayah adat mereka.
Pada  masing-masing  marga  ketika  bersama-sama  tinggal  untuk memangkur/menokok sagu (mengolah  sagu  menjadi  makanan  dari  pohonnya)  telah  menetapkan  batas-batas  wilayah mereka masing-masing.Seperti misalnya batas antara marga Bayuni dengan marga Ateta adalah kali bambu yang menjadi milik dari marga Ateta dan dusun sagu Waesnabu menjadi milik dari Bayuni.Sebenarnya  masing-masing  marga  sudah  menetapkan  batas  wilayah  mereka  masing- masing  yang  diceritakan  secara  turun-temurun  dari  moyang-moyang  mereka  sebelumnya.Para moyang inilah yang sebenarnya memutuskan batas-batas wilayah masing-masing marga.Namun dalam  perkembangannya  batas-batas  tersebut  akhirnya  berubah  karena  keinginan  untuk menguasai satu wilayah yang dianggap menguntungkan dan menghasilkan uang karena hadirnya perusahaan.
Seperti  misalnya  yang  terjadi  antara  marga  Bayuni  dan  Ateta.Saat  perusahaan  masuk, masing-masing  marga  mempertahankan  prinsipnya  dengan  mengatakan  batas-batas  wilayah mereka  masing-masing.  Batas-batas  yang  mereka  sebutkan  itulah  yang  kemudian  menabrak wilayah  marga  yang  lain.  Masing-masing  tahan  prinsipnya  sehingga  akhirnya  saling baku tumbuk (bentrok  fisik).  Oleh  sebab  itulah  masing-masing  marga  cukup  hanya  mengatur wilayahnya saja, jangan sampai mengatur wilayah marga yang lain.
Wilayah yang menjadi perebutan antara Bayuni dan Ateta adalah yang berada di kawasan SP  1 dan SP  2  yaitu RIG 60 (pengeboran minyak). Perselisihan terjadi antara marga Ateta dan Bayuni terkait dengan dusun pala yang diakui oleh marga Bayuni sebagai miliknya.Marga-marga seperti  Wamay,  Inanosa,  Dolisara,  Simuna,  dan  Morena  semua  mengetahui  bahwa  dusun  pala yang  menjadi  lokasi  RIG  60  adalah  milik  dari  Bayuni.  Saat  Frans  Bayuni,  ayah  angkat  dari Yosephus Bayuni masih hidup, sering mengajak Yosephus Bayuni untuk mencari pala di dusun pala tersebut. Sampai kemudian SP 1 dan SP 2 dibuka, para transmigran itu semuanya tinggal di wilayah marga Bayuni.
Namun,  marga  Ateta  juga  mengakui  bahwa  dusun  pala  yang  sekarang  menjadi  lokasi RIG 60 menjadi wilayah mereka.Disinilah pangkal persoalan muncul.Dulu para moyang mereka (Bayuni dan Ateta) makan sama-sama dan bagi dua hasil dari menokok sagu dan mencari pala, namun kini terjadi perselisihan diantara mereka.Oleh sebab perselisihan itulah, pihak perusahaan akhirnya  membayar  kedua  marga  masing-masing  Rp.100  juta  dan  keduanya  membuat  adat sebagai  bukti  bahwa  mereka  yang  mempunyai  tanah  adat  tersebut.Namun,  saat  keduanya membuat adat dengan memotong binatang, RIG 60 tidak mendatangkan hasil.

## TEKNIKALISASI PEMETAAN
Beroperasinya  perusahaan  di  Distrik  Sumuri  yang  menggunakan  tanah  adat  menjadikan tanah  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi.  Berdasarkan  Perdasus  no.  22  tahun  2008  dan  perdasus no.23 tahun 2008, setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum adat harus menghormati hak hak masyarakat hukum adat atas tanah adat yang dimilikinya. Perusahaan wajib memberikan kompensasi atas tanah adat yang digunakannya. Karena nilai ekonomi tanah inilah, saat ini tanah dan batas ulayat tanah adat menjadi sangat sensitif dan menjadi sumber konflik antar marga.
Salah  satu  konflik  pemetaan  hak  ulayat  yang  terjadi  adalah  antara  Ateta  dan  Bayuni  di Forada.Menurut Marga Ateta bila dilihat dari sejarah asal usul kepemilikan tanah, Blok Forada adalah  tanah  adat  marga  Ateta.  Kelompok  marga  Ateta  tertentu  tidak  mengakui  adanya  tanah adat milik  Bayuni. Menurut kelompok Ateta ini  Bayuni pada  mulanya  adalah anak  angkat dari Ateta  yang  diberikan  dusun  di  wilayah  tersebut  oleh  Ateta  sebagai  tempat  untuk  “mencari”. Maka  tanah  tersebut  tetap  merupakan  milik  Ateta.  Di  pihak  lain  Bayuni  mengatakan  memang benar  bahwa  nenek  moyang  Bayuni  tinggal  bersama  dengan  Ateta.  Tetapi  Bayuni  memiliki wilayah  tanah  adat  sendiri  yang  berbeda  dengan  Ateta.  Wilayah  tanah  adat  bayuni  berada  di Forada  yang  berbatasan  dengan  tanah  adat  marga  Ateta  dan  Inanosa.  Forada.  Bayuni  menolak pendapat  bahwa  wilayah  Forada  merupakan  pemberian  dari  Ateta.  Sempat  terjadi  ketegangan antara Bayuni dengan Ateta memperebutkan uang kompensasi dari perusahaan. Konflik mereda setelah  kompensasi  diberikan  kepada  kedua  belah  pihak.  Kedua  pihak  juga  dipersilahkan melakukan ritual adat bersama di lokasi sumur Forada. Ritual adat merupakan syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebelum melakukan kegiatan operasional. 4
Mengacu  kepada  ide  dari  Tania  Li  (2012)  tentang  teknikalisasi  (mengtekniskan)  secara macam  persoalan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  sehingga  dengan  gampang  dicarikan solusinya, persoalan pemetaan hak ulayat menjadi semakin rumit. Rumitnya karena tidak benar- benar  mampu  untuk  menjawab  proses  transformasi  sosial  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. Pragmatisme  untuk  kepentingan  korporasi  dan  meninggalkan  benih  konflik  sangat  terasa  dari kerja-kerja pemetaan wilayah adat.Belum lagi dengan tambahan partisipatif untuk menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat di dalamnya.
4 Keseluruhan  bagian  ini  adalah  draft  laporan  dari  Haryono  dan  Sony  Sukada  (fasilitator)  dalam  draft laporan  sementara  “Pemetaan  Hak-Hak  Ulayat  Orang  Sumuri  di  Distrik  Sumuri  Kabupaten  Teluk Bintuni” Kemitraan 2016.
Penyusunan  rencana  pemetaan  wilayah  adat  berkembang  pesat  dengan  berbagai kalkulasi-kalkulasi teknis di dalamnya.Ciri utama penyusunan rencana adalah adanya keharusan untuk  merumuskan  permasalahan  dalam  istilah-istilah  yang  bisa  melahirkan  solusi-solusi teknis.Seorang  perencana  harus  bisa  menyaring  proses-proses  yang  tidak  terkendalikan  guna membentuk suatu arena intervensi di mana berbagai kalkulasi dapat diterapkan.Dengan sengaja para  perencana  hanya  mengangkat  sejumlah  masalah  tertentu  dan  mengabaikan  masalah lainnya.Di bawah tekanan untuk menghasilkan rencana yang lebih baik, seorang perencana tidak berada pada kedudukan untuk menjadikan perencanaan tersebut sebagai obyek analisa (Li, 2012: 3).
Sejujurnya  bahwa  program  pemetaan  wilayah  adat  memiliki  tujuan  mulia  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  mengenali  wilayah-wilayah  batas  mereka.Namun  seringkali  isu dasar  yang  melatari  pemetaan  itu  tidak  didiagnosis  dengan  tajam.Menggerakkan  masyarakat untuk memetakan wilayahnya sendiri itulah yang terpenting.Apa  yang terjadi di Distrik Sumuri secara  gamblang  menggambarkan  apa  yang  disebut  dengan  Tania  Li  (2012:9-10)  dengan mengutip Foucault disebut dengan “kepengaturan”. Kepengaturan adalah “pengarahan perilaku” yakni  upaya  mengarahkan  perilaku  manusia  dengan  serangkaian  cara  yang  telah  dikalkulasi sedemikian  rupa.  Berbeda  dengan  pendisiplinan  yang  bertujuan  memperbaiki  perilaku  melalui pengawasan  ketat  dalam  kurungan  (penjara,  rumah  sakit  jiwa,  sekolah),  kepengaturan berkepentingan  dengan  peningkatan  kesejahteraan  orang  banyak.  Tujuannya  adalah  untuk menjamin  “kesejahteraan  masyarakat,  perbaikan  keadaan  hidup  mereka,  peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan dst.” Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan sarana khusus.Pada  tingkat  masyarakat,  tidak  mungkin  perilaku  individu  diatur  hingga  hal-hal kecil.Karena  itu,  kepengaturan  bekerja  dengan  mengarahkan  minat  dan  membentuk  kebiasaan, cita-cita,  dan  kepercayaan.  Kepengaturan  membentuk  suatu  keadaan  “yang  secara  buatan sedemikian  teratur  sehingga  orang—didorong  oleh  kepentingan  pribadinya  masing-masing— akan  berbuat  seperti  apa  yang  seharusnya  mereka  perbuat” .  Persuasi  bisa  dilakukan  di  sini, misalnya  saat  penguasa  berusaha  mendapat  persetujuan  masyarakat.Namun  ketika  kekuasaan dioperasikan  dari  jarak  jauh,  masyarakat  tidak  selalu  sadar  bahwa  sebenarnya  perilaku  mereka diatur dan mengapa demikian, oleh karenanya persetujuan masyarakat tidak menjadi masalah di sini.

## SIMPULAN
Fragmentasi  yang  luar  biasa  di  tengah  masyarakat  karena  pengaruh  korporasi berimplikasi  serius  terhadap  ketahanan  social  budaya  yang  ada.Saya  berargumentasi  salah  satu ketahanan sosial budaya yang tercabik-cabik karena pengaruh uang dan investasi adalah integrasi dan  solidaritas  sosial  yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  jauh  sebelumnya.Komunitas  di kampong-kampung yang komunal sangat menjungjung tinggi integrasi (kesatuan) dan solidaritas (kebersamaan)  dalam  sebuah  komunitas.Keseluruhan  tata  nilai  dan  gerakan  reproduksi kebudayaan  tergerak  karena  adanya  integrasi  dan  solidaritas  sosial  yang  terjalin  karena  tali- temali kekerabatan dan kesamaan pandangan dan praktik kebudayaan.
Kini  sebagian  pelosok  tanah  Papua,  meski  di  kampung-kampung,  sudah  tentu  tidak terlalu  homogen  dibandingkan  pada  zaman  dahulu.Sudah  banyak  perubahan  yang  terjadi  dan praktis  di  pelosok  manapun  di  Tanah  Papua  sudah  sangat  heterogen.Hadirnya  para  pendatang yang mengadu nasib di pelosok-pelosok Tanah Papua sudah tak terhitung jumlahnya.Belum lagi sebelumnya  program  transmigrasi  memaparkan  keterhubungan  Papua  dengan  dunia  dan kebudayaan  luar.  Nilai-nilai  dan  norma  dalam  bentuk  integrasi  dan  solidaritas  sosial  para pendukungnya pun mulai tergeser, tergugat, dan mengalami perubahan yang tak terhindarkan.
Salah  satu  penyebab  memudarnya  integrasi  dan  solidaritas  sosial  di  tengah  masyarakat adalah fragmentasi (keterpecahan) pandangan tentang nilai dan norma yang dianut sebelumnya. Hal  lainnya  sudah  barang  tentu  masuknya  pandangan-pandangan  baru,  dalam  hal  yang  umum disebut  modernitas  dalam  berbagai  bentuknya.Hadirnya  birokrasi,  pemerintahan,  program- program pembangunan, dan perusahaan dengan giuran modal investasinya adalah nilai baru yang menawarkan  perubahan  pola  pikir  dan  praktik  kehidupan  kebudayaan.Solidaritas  dan  integrasi sosial  adalah  modal  yang  tak  ternilai  harganya  untuk  menjadikan  komunitas  masyarakat  yang kuat dan mengambil peran dalam perubahan sosial yang terjadi.Perannya adalah sebagai subyek, pelaku  dan  inisiator  dari  perubahan  itu,  bukannya  sebagai  obyek  apalagi  sebagai penontonnya.Solidaritas dan integrasi sosial di tengah masyarakat itu layaknya  spirit, semangat berkomunitas  sosial  untuk  menghadapi  berbagai  persoalan  dan  permasalahan  yang  terjadi  di tengah komunitas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Kemitraan, 2016.“Pemetaan Hak-Hak Ulayat Orang Sumuri di Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni” (Bagian laporan penelitian belum dipublikasikan).
Li,  Tania  Murai.  2012. Will  To  Improve,  Perencanaan,  Kekuasaan,  dan  Pembangunan  di Indonesia (terj. Hery Santoso dan Pudjo Semedi), Jakarta: Marjin Kiri.
LPM  UI,  2014.  “Pemetaan  Sosial  Masyarakat  Distrik  Sumuri  Kabupaten  Teluk  Bintuni”  (draft laporan penelitian tidak diterbitkan).