## ANALISA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN  TAHUN 2017 – 2020
Erwin Budi Setyawan Politeknik “API” Yogyakarta erwin@poltekapi.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to find out how the contribution of local taxes to the local revenue of PAD and the growth of local taxes for the period 2017-202. The location of this research was carried out at the BPKAD office, Klaten Regency, this type of research was descriptive qualitative, and used data analysis techniques using ratio analysis. From this study, the following results were obtained, the contribution of local taxes to local revenue for the period 2017-2020 is quite good with an average of 47%. The largest contribution of local taxes is dominated by street lighting tax, which is 36.4%, and the growth of local taxes and local revenue in 2017-2020 was negatif correlated where the averages were 3.63% and 17.53%.
Keyword : analysis, local tax, PAD.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah PAD dan pertumbuhan pajak daerah periode tahun 2017-202. Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  kantor  BPKAD  Kabupaten  Klaten.  Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif, dan mengunakan teknik analisis  data  menggunakan  analisis  ratio.  Dari  penelitian  ini  diperoleh  hasil  sebagai berikut, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2017- 2020 adalah cukup baik dengan rata-rata 47%. Adapun kontribusi pajak daerah terbesar di dominasi dari pajak penerangan jalan yaitu 36,4%, serta pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2020 berkorelasi negatif dimana rata-rata nya adalah 3.63% dan 17,53%.
Kata kunci : analisis, pajak daerah, PAD.

## PENDAHULUAN
Untuk  menciptakan  pembangunan  yang  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia, maka  Pemerintah  Pusat  memberlakukan  otonomi  daerah.  Menurut  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Otonomi  daerah  menuntut  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat membiayai  kebutuhan  rumah  tangganya  sendiri  dalam  rangka  melaksanakan

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki  untuk  menambah  penerimaan  daerah.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.
Diberlakukannya  Undang-Undang  otonomi  daerah  tersebut  memberikan kewenangan  penyelenggaraan  pada  Pemerintah  Daerah  yang  lebih  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab.  Adanya  perimbangan  tugas,  fungsi,  dan  peran  antara  pusat  dan daerah  membuat  masing-masing  daerah  harus  memiliki  penghasilan  yang  cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Ada  banyak  sumber  pendapatan  daerah namun  dari  berbagai  alternatif  penerimaan  daerah  salah  satu  upaya  yang  ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak  Daerah  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Diberlakukannya  otonomi  daerah  menjadikan  Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan  PAD  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  efisiensi  sumber  daya  dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi  yang  dimiliki.  Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggali  sumber- sumber  pendapatan  baru  yang  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  sehingga  dapat dipungut pajaknya.
Pajak  daerah  dalam  undang-undang  No  28  tahun  2009  adalah  kontribusi  wajib kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemungutan  pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk  membiayai  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan  untuk  melaksanakan pembangunan didaerahnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.
Menurut pembagiannya pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan asli  daerah  (PAD)  dimana  telah  disampaikan  diatas  bahwa  pajak  daerah  memiliki kontribusi  yang  besar  terhadap  perolehan  pendapatan  asli  daerah  disamping pendapatan dari sektor lainnya yang mempengaruhi perolehan pendapatan asli daerah.
Kabupaten  Klaten  di  pilih  penulis  untuk  dijadikan  bahan  untuk  penelitian  karena Kabupaten  Klaten  adalah  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah yang  memiliki  sumber  pendapatan  asli  daerah yang  sangat  besar  rata-rata  perolehan pendapatan asli daerah adalah sebesar 200 Milyar lebih yang mana potensi pendapatan terbesar pada pendapatan pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar. Oleh sebab itu,  maka  penelitian ini akan  mencoba  menganalisis  dengan menggunakan  data  yang telah  diperoleh  untuk  mengetahui  bagaimana  kontribusi  dari  pajak  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten tahun 2017-2020.
Tabel .1. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

## Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2020
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten 2017-2020
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) 2017 244.016.109.209 2018 244.270.205.324 2019 155.918.473.218 2020 181.492.439.647
Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten , 2020

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (UU) sehingga  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  imbalan  jasa  secara  langsung. Pajak  di  punggut  oleh  pengusaha  bersadarkan  norma-norma  hukum  untuk  menutup biaya  produksi  barang  dan  jasa  untuk  mencapai  kesejahteraan  umum.  (Mardiasmo, 2019)  Pajak  menurut  pasal  1  angka  1  UU  Nomor  6  Tahun  1983  sebagaimana  telah disempurnakan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  adalah kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  (UU) dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Berdasarkan pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :
No. Jenis Pendapatan 2017 2018 2019 2020 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 1 2 18 18 18 18 I PAJAK DAERAH 1 Pajak Hotel 1.034.439.307 1.114.743.863 1.330.988.059 730.525.400 2 Pajak Restoran 3.683.044.791 5.435.763.295 7.163.846.115 6.292.061.597 3 Pajak Hiburan 956.975.284 954.219.658 1.731.991.755 476.762.897 4 Pajak Reklame 3.586.311.926 4.243.975.090 3.556.615.826 3.679.872.836 5 Pajak Penerangan Jalan 38.362.605.199 42.033.201.933 45.067.244.938 41.879.307.509 6 Pajak MBLB 8.420.779.750 8.851.195.750 6.180.395.750 3.419.032.000 7 Pajak Parkir 1.044.670.593 1.165.539.594 1.436.771.356 643.413.548 8 Pajak Air Bawah Tanah 1.247.618.100 1.779.267.765 3.114.192.655 3.217.528.300 9 Pajak PBB 25.661.809.510 26.909.314.060 28.053.778.197 31.788.061.644 10 Pajak BPHTB 21.292.423.135 23.284.687.519 27.808.793.025 24.005.970.538 11 Pajak Sarang Burung Walet - - - - J U M L A H 105.290.677.595  115.771.908.527  125.444.617.676  116.132.536.269
1.  Pajak dipunggut berdasarkan Undang-Undang (UU) serta aturan pelaksanaannya.
2.  Pajak  dipunggut  oleh  Negara  (baik  Pemerintahan  Pusat  maupun  Pemerintahan Daerah).
3.  Pajak yaitu iuran yang bersifat memaksa.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD merupakan  perwujudan  dari  asas  desentralisasi  dan  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  daerah.  Melalui  PAD  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.
Peran  PAD  sebagai  sumber  pendapatan  mengharuskan  pemerintah  daerah memaksimalkannya.  Untuk  itu  Pasal  5  ayat  (1)  UU  33/2004  memberikan  cakupan sumber  PAD  yang  luas  mulai  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain PAD yang sah.

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2019)
Pajak Daerah terbagi menjadi 2 , yaitu pajak tingkat 1 dan pajak tingkat 2, pajak tingkat 1 adalah pajak Provinsi sedangkan tingkat 2 yaitu pajak kabupaten/kota.
a.  Pajak Provinsi yang terdiri dari :
1)  Pajak Kendaraan Bermotor
2)  Bea Balik Nama Kendaaran Bermotor
3)  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4)  Pajak Air Permukaan
5)  Pajak Rokok
b.  Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :
1)   Pajak Hotel
2)   Pajak Restoran
3)   Pajak Hiburan
4)   Pajak Reklame
5)   Pajak Penerangan Jalan
6)   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7)   Pajak Parkir
8)   Pajak Air Tanah
9)   Pajak Sarang Burung Walet
10)  Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11)  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan

## METODOLOGI PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kabupaten  Klaten  Provinsi  Jawa  Tengah.  Metode  yang  digunakan  adalah dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan  data  penelitian  berupa laporan  penerimaan  pajak  daerah  tahun  2017-2020.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  observasi  (Herdiasyah,  2010)  dan  teknik  dokumentasi. (Sugiono, 2015)
Analisis  data  untuk  mengukur  tingkat  kontribusi  potensi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus (Halim dan Roro: 2015).
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝑅𝑒 냜 𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%
Standar untuk mengetahui kriteria kualitas kontribusi potensi pajak terhadap pajak daerah, mengacu pada Kepmendagri No 6900.900.327 tahun 2015, yang akan disajikan pada tabel.2 dibawah ini :
Tabel.3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi Presentase Kriteria 0-10% Sangat kurang 11-20% Kurang 21-30% Sedang 31-40% Cukup baik 50% Sangat baik
Sumber : Depdakri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2015
Kemudian  untuk  menghitung  rata-rata  pertumbuhan  pajak  daerah  dan pendapatan  asli  daerah  selama  periode  2017-2020,  menggunakan  rumus  (Jannah: 2016):
GM = [ n-1 𝑥 = √xn xo ]-1 x 100%
Keterangan :
GM : Rata-rata Pertumbuhan Xn : Nilai pada periode ke-n Xo : Nilai pada periode dasar

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  pengelolaan  keuangan  daerah  (BPKD)  memiliki  tugas  membantu  Bupati melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  bidang keuangan  daerah,  dimana  dalam  menjalankan  tugasnya  BPKAD  berkedudukan  dan bertanggung jawab dibawah Bupati Kabupaten Klaten.
Kemudian  fungsi  dari  BPKAD  adalah;  perumusan  dan  melaksanakan  kebijakan dibidang  keuangan  daerah,  melaksanakan  administrasi,  evaluasi  dan  pelaporan terhadap  pelaksanaan  keuangan  daerah,  memberikan  saran  kepada  Bupati  berkaitan
dengan  bidang  keuangan  daerah,  serta  melaksanakan  fungsi  lain  yang  berkaitan dengan bidangnya yang di berikan Bupati.

## Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  tingkat  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah akan tersaji pada tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4. Kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kab. Klaten
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2017 2018 2019 2020

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

## Kontribusi
Berdasarkan tabel.4 dan gambar 1, dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2019 pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dapat dilihat pada tahun  2019  pendapatan  pajak  daerah  mencapai  persentase  tertinggi  yaitu  80,45%. Namun  dikarenakan  adanya  pandemi  Covid  -19  yang  menerpa  Indonesia  pada  awal tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten  dari  yang  tadinya  pada  tahun  2019  mencapai  80%  berkurang  sekitar  16,47% menjadi 63,98% pada tahun 2020 namun kriteria kontribusi masih sangat baik, ini juga terjadi karena realisasi pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan di akibatkan adanya pengaruh dari pandemi Covid -19.
Selain itu, berdasarkan proposi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli juga  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  menyumbang  cukup  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata 47 % dari rentang tahun 2017 sampai dengan 2020.
Tahun Pajak Daerah
(Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2017 105.290.677.595 244.016.109.209 43,14 Cukup Baik 2018 115.771.908.527 244.270.205.324 47,39 Cukup baik 2019 125.444.617.676 155.918.473.218 80,45 Sangat baik 2020 116.132.536.269 181.492.439.647 63,98 Sangat Baik Rata-rata 47 Cukup Baik
Dapat  dilihat  dari  data  yang  diperoleh  dari  BPKAD  Kabupaten  Klaten  (tabel  1) bahwa  jenis  pajak  daerah  yang  berkontribusi  tertinggi  terhadap  pendapatan  pajak daerah  di  Kabupaten  Klaten  adalah  dari  sektor  Pajak  Penerangan  Jalan  yang berkontribusi  terhadap  Pajak  Daerah  yaitu  pada  tahun  2017  kontribusinya  terhadap pajak daerah adalah sebesar Rp. 38.362.605.119 pada tahun 2018 kontribusinya naik menjadi  Rp.  42.033.201.933.  Kemudian  kenaikan  kembali  pada  tahun  2019  yaitu sebesar  Rp.  45.06732443938  penurunan  ini  terjadi  dikarenakan  terjadinya Pandemi Covid  -19 pada  tahun  2020  yaitu  menjadi  sebesar  41.879.307.509.  Dari  data  di  atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perolehan Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pendapatan pajak penerangan jalan mengalami penurunan pada tahun 2020.
Alasan  mengapa  Pajak  Penerangan  Jalan  menjadi  sumber  pendapatan  Pajak Daerah tertinggi karena pola pembayarannya yang langsung dibayar oleh wajib pajak saat  menyetor  tagihan  listrik  bulanan,  sehingga  langsung  dapat  terdata.  Adapun pengenaan  Pajak  Penerangan  Jalan  berdasarkan  pada  nilai  jual  tenaga  listrik  yang ditetapkan  sesuai  dengan  besaran  tagihan  biaya  pemakaian,  sementara  untuk  tarif dasar listrik tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku.
Kemudian adapun jenis pajak yang berkontribusi terendah terhadap pendapatan Pajak  Daerah  adalah  pada  sektor  Pajak  Hiburan.  Dimana  dapat  dilihat  dari  tabel  1  di atas bahwa perolehan Pajak Hiburan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 956.975.284, kemudian  terjadi  penurunan  pada  tahun  2018  menjadi  sebesar  RP.  954.219.658, kenaikan  pendapatan  Pajak  Hiburan  terjadi  pada  tahun  2019  yaitu  sebesar 1.731.991.775, kenaikan ini terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang hiburan atau even-even yang diadakan di Kabupaten Klaten yang di dukung oleh masyarakat, dimana kegiatan ini mampu menyerap pendapatan terhadap Pajak Hiburan. Adapun kegiatan- kegiatan tersebut seperti kegiatan atau event yang diselenggarakan pemerintah daerah selama tahun 2019.
Namun pandemi covid-19 yang melanda tanah air berdapak pula pada kegiatan pariwisata  di  Kabupaten  Klaten  yang  pula  berimbas  pada  sektor  hiburan  yang  mana berpengaruh  pada  pendapatan  Pajak  Hiburan  yang  menurun  drastis menjadi  sebesar Rp. 476.762.897. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Menyebabkan pengetatan-pengetatan yang terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat menghibur atau mengumpulkan  masa  tidak  boleh  dilaksanakan,  tempat-tempat  hiburan  yang  ada  di Kabupaten  Klaten  juga  terkena  imbasnya  dengan  tidak  adanya  wisatawan  yang berkunjung ke objek atau tempat wisata atau hiburan.
Penurunan  pendapatan  Pajak  Daerah  berimbas  pada  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  hal  ini  perlu  dijadikan  perhatian  khusus  dari  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Pemerintah Kabupaten Klaten, agar dampak penurunan pendapatan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terus menurun, maka perlu ada  antisipasi  dari  pemerintah  daerah  dengan  mengambil  kebijakan-kebijakan  dalam rangka  meminimalisir  dampak  negatif  dari Pandemi  Covid-19 pada  sektor  keuangan daerah.

## Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Berikut ini akan disajikan perhitungan pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tabel 5 di bawah ini :
Tabel. 5 Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  analisis  data  pertumbuhan  Pajak  Daerah  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD selama 5 tahun, masih tergolong rendah atau kurang (<20%). Rata-rata pertumbuhan  pajak  daerah  sebesar  3.63%  pertumbuhan  pajak  daerah  di  Kabupaten Klaten  terjadi  penurunan  dapat  di  lihat  pada  tabel  diatas  bahwa  pertumbuhan  pajak daerah  pada  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  mengalami  kenaikan,  namun penurunan laju pertumbuhan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2020 penurunan yang laju pertumbuhan pajak daerah  (-7.42%). Begitu juga dengan laju pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 17.53%. Namun proporsi pertumbuhan Pajak Daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  berkolerasi  positif.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa upaya  pendapatan  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Dari keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pajak daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2017-2020 mengalami penurunan, penurunan paling  signifikan  terjadi  pada  tahun  2020  penerimaan  dari  pajak  daerah  mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid  -19, dimana rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah masih dibawah 50% yaitu diangka 47% atau masih dibawah 50% .
Kondisi  di  atas  perlu  untuk  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah  daerah Kabupaten  Klaten,  karena  pajak  daerah  merupakan  komponen  utama  dalam  struktur APBD. Dimana semakin tinggi perolehan pendapatan pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat maka pembiayaan  kabupaten  akan  terjamin  dan  pembangunan  di  Kabupaten  Klaten  akan dapat terlaksana dengan baik.
Ditambah  lagi  Indonesia  sejak  awal  tahun  2020  terjadi Pandemi  Covid-19 yang ikut memicu penurunan pendapatan asli daerah yang dampaknya akan berlanjut pada tahun-tahun  selanjutnya,  seperti  yang  di  sampaikan  pada  pembahasan  sebelumnya maka  pemerintah  daerah  Kabupaten  Klaten  perlu  untuk  mengantisipasi  dengan merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  meminimalisir  dampak  negatif  dari Pandemi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  dalam mengatasi dampak Pandemi adalah seperti memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat, pengurangan beban/ penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Tahun Pajak Daerah (Rp) Laju Pertumbuhan (%) PAD (Rp) Laju Pertumbuhan (%) 2017 105.290.677.595 - 244.016.109.209 - 2018 115.771.908.527 9,95 244.270.205.324 0,10 2019 125.444.617.676 8,35 155.918.473.218 36,10 2020 116.132.536.269 -7.42 181.492.439.647 16,40 Rata-rata 3.63 17.53

## KESIMPULAN
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten periode 2017-2020 cukup baik dengan rata-rata 47%. Kontribusi pajak daerah terbesar pada  periode  2017-2020  dari  berbagai  jenis  pajak  yang  termasuk  pada  pendapatan pajak  daerah  adalah  dari  pajak  penerangan  jalan  yang  berkontribusi  terhadap  pajak daerah  sekitar  36,4  %,  kemudian  pertumbuhan  pajak  daerah  dan  pendapatan  asli daerah  rata-rata  10%  pada  periode  2017-2020.  Meskipun  kriteria  kontribusi  pajak daerah  terhadap  PAD  adalah  cukup  baik  tetapi  masih  di  bawah  50%  serta  tingkat pertumbuhannya  masih  di  bawah  20%.  Dengan  kondisi  diatas  maka  diperlukan pengambilan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.
Dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  peneliti  juga  menemukan  adanya pengaruh pandemi  covid-19 yang  yang  telah  terjadi  pada  awal  tahun  2020  juga mempengaruhi tingkat realisasi pajak daerah di Kabupaten Klaten. Seperti yang telah disampaikan  diatas  maka  pemerintah  Kabupaten  Klaten  perlu  memberikan  perhatian atas kondisi yang dihadapi saat ini karena pajak daerah merupakan komponen utama dalam  struktur  APBD.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  juga  harus  mengoptimalkan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten Klaten,  karena  pajak  daerah  merupakan  komponen  dalam  realisasi  pendapatan  asli daerah (PAD).
Keterbatasan dari penelitian ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan penelitian di masa yang akan datang dapat menambah variabel baru seperti  dana  perimbangan  pendapatan  daerah  mengingat  dalam  penelitian  ini  belum dibahas.  Pada  penelitian  ini  hanya  membahas  mengenai  bagaimana  kontribusi  pajak daerah sebagai sumber utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA
Andri , P.J.A. 2010. Teori Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.
Departemen  Dalam  Negeri  2015,  Keputusan  dalam  Negeri  690.900.327  Tentang
Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Seketariatan Negara, Jakarta.
Devas,  Nick.Et.al.  1989 .  Keuangan  pemerintah  Daerah  di  Indonesia .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Halim,  Abdul.  2004. Manajemen  Keuangan  daerah .  UPP  AMP  YKPN  Yogyakarta: Yogyakarta.
Herdiansyah,  Haris.  2010 Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Jakarta:  Salemba Humanika.
Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit CV Andi Offset, Jogyakarta. Rahmat  Soemitro  2015. Pengertian  Pajak  dan  Kedudukan  Hukum Paja k.  Bandung Eresco.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
Resmi, Siti. 2012 Perpajakan Indonesia . Salemba Empat : Jakarta.
Soeparman  Soemahanidjaja.2016 Pajak  berdasarkan  asas  Gotong  Royong .Jakarta.
Universitas Indonesia.
Sogiyono 2015 . Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 2006 Tentang Kriteria Kontribusi . Jogyakrta Yani,  Ahmad.  2009. Hubungan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia . Jakarta : Rajawali Pers.