## REFLEKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERWAWASAN GENDER
Oleh:
Nur Jannani Uswatul Fikriyah

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  permasalhaan  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  terimplementasi  dengan  baik meskipun  telah  banyak  instrumen  peraturan  perundang-  undangan  yang  memperhatikan tentang hak- hak anak. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap anak  sebenarnya  telah  terintegrasi  dalam  hukum  nasional  yang  terkandung  dalam KUHPerdata,  KUHPidana,  dan  sejumlah  peraturan  perundang-  undangan  tentang perlindungan anak. Sebagai upaya untuk menegakkan perlindungan hukum bagi pekerja anak setidaknya  ada  lima  faktor  yang  harus  dikuatkan  yaitu  diantaranya  faktor  hukum,  faktor penegak hukum, faktor sarana  dan fasilitas hukum, faktor masyarakat hukum, faktor budaya hukum.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  di  Indonesia  berwawasan  gender selain  sudah  ada  banyak  peraturan  perundang-  undangan  yang  ada  di  Indonesia  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  bekerja  ada  hal-  hal  lain  yang  harus lebih  ditekankan  karena  pada  kenyataanya    pelaksanaan  peraturan  perundang-  undangan masih  banyak  kekurangan.  Untuk  mengatasi  masalah  pekerja  anak  ini  ada  tiga  pendekatan yang  dapat  dilakukan  yaitu  penghapusan  (abolition),  perlindungan  (protection),  dan pemberdayaan (empowerment) dengan memperhatikan tiga asas  yaitu asas pencegahan, asas penerapan  secara  efektif  dan  asas  kerjasama  nasional.  Dalam  hal  ini  terdapat  lima  langkah yang  mnejadi  prioritas  yaitu  pertama,  mengubah  persepsi  msyarakat  terhadap  pekerja  anak, kedua,  melakukan  advokasi  secara  bertahap  untuk  mengeliminasi  pekerja  anak,  ketiga, mengundangkan  dan  melaksanakan  peraturan  perundang-  undangan  bagi  perlindungan pekerja  anak  yang  berwawasan  gender  analisis,  keempat,  mengupayakan  perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan  yang memadai bagi anak- anak, dan kelima memastikan agar  anak-  anak  yang  bekerja  memperoleh  pendidikan  dasar  9  tahun.  Dari  semua  bentuk perlindungan terhadap pekerja anak  berwawasan  gender tersebut secara umum dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Gender

## Abstract
This  research  discuss  the  problems  of  the  legal  protection  of  children  workers  in Indonesia are still  not yet implemented properly even though it has many instruments of law that  are  pay  attention  on  the  rights  of  the  children.  From  the  results  of  this  research  shown that the protection of children had been integrated in national law contained in KUHPerdata, KUHPidana,  and  a  number  of  laws.  As  an  attempt  to  enforce  legal  protection  for  children workers there are at least five factors which should be strengthened, namely legal factors, law
enforcement  factor,  means  and  facilities  of  law  factor,  Community  law  factor,  and  cultural law factor.
Form of legal protection of children workers  in Indonesia with  gender perspective in addition  that  have  already  exist  many  laws  that  are  provide  legal  protection  of  childrenren workers  there  are  other  things  that  should  be  more  emphasized  because  in  fact  the implementation of laws are still many weaknesses. To solve the problem of children workers there are  three  approaches that can be done: the deletion (abolition), protection (protection), and  enablement  (empowerment)  with  give  attention  to  three  basic  basic  prevention,  i.e.  the application of the principle of cooperation and effective nationwide. In this case there are five steps  that  become  priorities:  first,  changing  public  perception  against  children  workers, second,  advocate  gradually  to  eliminate  children  workers,  third,  instituted  and  carried  out laws for the protection of children workers with gender analysis Fourth, seek legal protection and  providing  adequate  services  to  children,  and  the  fifth  to  ensure  that    children  workers acquire basic education 9 years. Of all the forms of protection against children workers with gender analysis in General can be divided into direct and indirect protection.
Key Words: Legal Protection, Children Workers, Gender Analysis
A. Pendahuluan
Perhatian  terhadap  anak  sudah  lama  ada  sejalan  dengan  peradaban  manusia  itu sendiri,  yang  dari  ke  hari  semakin  berkembang.  Anak  adalah  putra  kehidupan,  masa  depan bangsa  dan  negara.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak melalui Kepres No. 36 tanggal 25 Agustus  1990.  Dengan  diratifikasinya  konvensi  tersebut,  berarti  secara  hukum  negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak Anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi.
Akan  tetapi  ada  kenyatannya  negara  masih  belum  mampu  memenuhi  kewajibannya untuk  melindungi  hak-hak  anak.  Salah  satu  permasalahan  yang  masih  terjadi  adalah keberadaan  pekerja  anak.  Bukan  hanya  melanggar  hak-hak  anak,  bekerja  juga  membawa dampak  buruk  bagi  anak-anak,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Lebih  jauh,  bekerja dikhawatirkan  akan  mengganggu  masa  depan  anak-anak  untuk  mendapat  kehidupan kehidupan yang lebih baik.
Sekalipun  banyak  kekhawatiran  yang  muncul,  permasalahan  pekerja  anak  di indonesia  ternyata  tidak  dapat  disikapi  dengan  pilihan  boleh  atau  tidak.  Kenyataan menunjukkan  bahwa  keluarga  miskin  sangat  membutuhkan  pekerjaan  bagi  anak-anaknya, baik  untuk  membantu  perekonomian  keluarga,  maupun  melangsungkan  hidupnya  sendiri.
Menurut  Panji  Putranto,  Idealnya  anak-anak  memang  tidak  perlu bekerja,  akan  tetapi  ketika keadaan sosial-ekonomi memaksa mereka bekerja, maka menghapus pekerja anak merupakan tindakan yang tidak logis. 1
KHA,  dalam  pendahuluannya  yang  dicetuskan  oleh  PBB  ( United  Nations  Convention on  the  Rights of the  Child/CRC )  menyatakan  bahwa  anak  karena  ketidakmatangan  fisik  dan mentalnya,  membutuhkan  perlindungan  dan  perawatan  khusus,  termasuk  perlindungan hukum  yang  layak,  sebelum  dan  sesudah  kelahiran.  Dalam  hubungannya  dengan  orang dewasa  atau  orang  tua,  anak-anak  pada  umumnya  memiliki  posisi  tersubordinasi. Ketergantungan anak-anak pada orang tua pada khususnya dan orang dewasa pada umumnya yang secara tradisional merupakan “pengasuh” mereka menyebabkannya mempunyai otoritas terhadap  anak-anak.  Hal  ini  mengondisikan  anak-anak  sebagai  target  kekerasan  dan  salah perlakuan. 2
Secara  umum  upaya  perlindungan  anak  khususnya  pekerja  anak  merupakan  upaya perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia.  Instrumen  hukum  yang  merupakan  landasan  bagi upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia    adalah  The  Declaration  Universal  of  Human  Rights 1948 atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini merupakan perjanjian  payung  hak  asasi  manusia  yang  merupakan  peraturan  utama  yang  menatur perlindungan  hak  sasi  manusia.  Secara  khusus  lagi  masalah  perlindungan  anak  diatur  dalam The Convention On The Rights of he child atau konvensi hak anak.
Di  Jawa  Timur,  jumlah  pekerja  anak  yang  berusia  10-14  tahun  sebanyak  301.036 anak—88,  20%  berada  di  desa  sedang  selebihnya,  11,80%  berada  di  kota  71,  44%  di antaranya bekerja di sektor pertanian dan urutan kedua di sektor industri kecil yakni 11,30%. Ini  dapat  kita  maklumi  karena  bekerja  pada  kedua  sektor  tersebut  tidak  membutuhkan persyaratan  yang ketat dan mekanisme rekrutmen yang sangat longgar. Jika dikaitkan antara tingkat  pendidikan  dengan  sektor  pekerjaan  yang  ditekuni  anak  dapat  diketahui  bahwa 50,10% yang bekerja di sektor pertanian tidak/belum tamat SD, 47,34% tamat SD dan hanya 0,58%  yang  tamat  SLTP.  Sedangkan  yang  bekerja  di  sektor  industri  kecil  27,  42% tidak/belum tamat SD, 67, 69% tamat SD dan hanya 2,91% yang tamat SLTP. 3
Isu  pekerja  anak  umumnya  dikaitkan  dengan  permasalahan  pendidikan  dasar,  karena pekerja  anak  menjadi  rawan  putus  sekolah,  disamping  permasalahan  kesehatan  sebagai
1 Hardius  Usman  dan  Nachrowi  D  Nachrowi, Pekerja  Anak  di  Indonesia, PT  Gramedia  Widiasarana,  Jakarta, 2004, hal 2.
2 Putranto.  (11  Januari  1992).  Perbincangan  seputar  anak.  Diambil  pada  tanggal  7  September  2009,  dari http://www.S.S.net.com/humana/bab2
3 Survey Kesejahteraan Nasional / Susenas . (2004). Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).
dampak  kegiatan  bekerja  yang  buruk.  Hal  ini  berhubungan  dengan  hak  anak  dalam  proses tumbuh  kembang,  khususnya  hak  mengenyam  pendidikan  dan  akses  kesehatan  secara optimal.  Pada  hakekatnya  anak  tidak  boleh  bekerja  karena  waktu  mereka  selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bemain,  bergembira,  berada  dalam  suasana  damai  dan mendapatkan  kesempatan  serta  fasilitas  untuk  mencapai  cita-cita  sesuai  dengan perkembangan  fisik,  psikologis,  intelektual  dan  sosialnya.  Pasal  68  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang  ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  menyatakan  bahwa  pengusaha  dilarang mempekerjakan anak.
Pada kenyataannya anak di bawah umur  yang terlibat aktif dalam  kegiatan ekonomi, salah  satu  alasannya  adalah  tekanan  ekonomi  yang  di  alami  orang  tua  atau  faktor  sosial budaya  penduduk  setempat.  Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  masalah  di  atas,  penulis hendak  melakukan  penelitian  dengan  judul Refleksi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Anak Berwawasan Gender.
B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  berupa  penelitian kepustakaan  yang  menggunakan  3  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  hukum  ini  menitikberatkan  pada  studi kepustakaan  yang  berarti  akan  lebih  banyak  menelaah  dan  mengkaji  aturan-aturan  hukum yang  ada  dan  berlaku.  Adapun  isu  hukum  yang  dikaji  dalam  penelitian  normatif  ini  adalah bagaimana  refleksi  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  berwawasan  gender  dan bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  di  Indonesia  berwawasan gender.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) .  Pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  yaitu  penelitian  terhadap  produk-produk  hukum. 4 Produk hukum  yang  dimaksud  UUD  NRI  1945,  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, Undang-UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Aturan  ini digunakan  untuk  menelaah  bagaimana  refleksi  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak berwawasan gender.
4 Peter Mahmud Marzuki, Op Cit., hlm. 138.
Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  hukum. 5 Pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) merupakan  suatu pendekatan  yang digunakan untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pembenaran  ilmiah  berdasarkan  konsep-konsep  hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. 6 Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  di  Indonesia berwawasan gender.
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitinan  ini  adalah  UUD  NRI  1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-UU No. 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Bahan  hukum  sekunder  berupa  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  ini  meliputi  buku-buku  teks,  kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadiilan. 7
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan  yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus  hukum dan  eksiklopedi.  Kamus  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Black’s  Law Dictionary.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan ( Library Research ),  yaitu  dengan  melakukan  penelusuran  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  ada relevansinya  dengan  pokok  permasalahan  yang  menjadi  kajian  dalam  penelitian  ini.  Setelah semua  bahan  hukum  dikumpulkan,  Langkah  selanjutnya  adalah  pemetaan  bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk mempermudah pemetaan tersebut dilakukan  dengan  cara  komputerisasi  dengan  memasukkan  bahan-bahan  hukum  tersebut  ke dalam file/folder sesuai dengan item-item pembahasan.

## C. Pembahasan
1. Pengertian Anak dan Pekerja Anak
5 Ibid , 95.
6 Ibid, hlm. 138.
7 Ibid .
Menurut  W.J.S  Poerdaminta  memberikan  pengertian  anak  sebagai  manusia  yang kecil. 8 R.A.  Koesnoen  memberikan  pengertian  anak  sebagai  manusia  muda,  muda  dalam umur,  muda  dalam  jiwa  dan  pengalaman  hidup,  karenanya  mudah  terpengaruh  keadaan sekitarnya. 9
Menurut  ketentuan  pasal  330  KUHPerdata  memberikan  pegertian  anak  atau  orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:
“Belum  dewasa  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  genap  21  tahun  dan  tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang  yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan  perkawinan  itu  dibubarkan  sebelum  umurnya  genap  21  tahun  maka  ia  tidak  kembali lagi ke kedudukan belum dewasa.
Menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkwinan,  tidak  mengatur tentang  pengertian  anak,  namun  di  dalam  pasal  7,  disebutkan  bahwa  “perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur 19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.  Dari  ketentuan  UU  No.1  Tahun  1974  dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.
Pasal  1  Butir  1  UU  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  26  UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
Dengan demikian maka pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah seorang yang  masih  di  bawah  umur  tertentu,  yang  belum  dewasa  dan  belum  pernah  kawin.  Pada beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  indonesia  mengenai  batas  umur  kedewasaan seseorang  berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  tergantung  dari  sudut  manakah  dilihat  dan ditafsirkan,  apakah  dari  sudut  pandang  perkawinan,  dari  sudut  pandang  kesejahteraan  anak, dan  dari  sudut  andang  lainnya.  Hal  ini  tentu  ada  pertimbangan  aspek  psikologis,  yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur  minimum ini berhubungan erat dengan soal,  pada  umur  berapakah  pembuat  atau  pelaku  tindak  pidana  dapat  dihadapkan  ke pengadilan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya. Sedangkan  batas  umur  maksimum  dalam  hukum  pidana  untuk  menetapkan  siapa  saja  yang
8 WJS poerdaminta, Kamus umum Bahasa indonesia , Batavia, Balai Pustaka, 1976. Hal 753
9 R.A. Koesnoen , Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia , Sumur, Bandung, 1964. Hal 120
sampai  batas  umur  ini  diberikan  kedudukan  anak  atau  juvenile,  sehingga  harus  diberi perlakuan hukum secara khusus. 10
Menurut  ketentuan  pasal  1  angka  3  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan, menjelaskan  bawa  Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Jadi  disini  disebutkan  bahwa  pekerja  adalah  semua  orang yang  bekerja  dalam  bentuk  apapun  dan  dia  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk apapun.  Jadi  pekerja  anak  adalah  setiap  anak  yang  sehari-harinya  bekerja  untuk  memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya.
2. Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Dan Pengusaha/Pemberi Kerja
a. Hak dan kewajiban Pekerja/buruh
Menurut  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003,  perjanjian  kerja adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Bentuk  perjanjian  kerja  adalah  bebas,  artinya  perjanjian  kerja  tersebut  dapat  dibuat secara  tertulis  atau  lisan  (Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003).  Pada prinsipnya  perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis  lebih  menjamin  kepastian  hukum. Namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan asalkan  perjanjian  tersebut  disepakti  kedua  belah  pihak  yaitu  pekerja/buruh  dengan pengusaha.
Berakhirnya  perjanjian  kerja  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yaitu :
1) Pekerja meninggal dunia;
2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
3) Adanya  persetujuan  pengadilan  dan  atau  putusan  atau  penetapan  lembaga  penyelesaian perselisihan perburuhan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4) Adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Dengan  terjadinya  perjanjian  kerja,  akan  menimbulkan  hubungan  kerja  antara pekerja/buruh  dan  pengusaha  yang  berisikan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak. Hak  dari  pihak  yang  satu  merupakan  kewajiban  bagi  pihak  lainnya,  sebaliknya  kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.
1. Hak-Hak Pekerja/buruh
a.  Imbalan kerja
10 Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak, UM Press, Malang, 2003, hal 9
b. Fasilitas berbagai tunjangan, bantuan yang menurut perjanjian akan diberikan oleh pihak pengusaha
c. Mengembangkan  kompetensi  kerja  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  kemampuannya melalui pelatihan kerja.
d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja  serta  perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  moral agama.
e. Mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

## 2. Kewajiban pekerja/ buruh
a. Melakukan pekerjaan
b. Mematuhi perintah dari pengusaha c. Membayar denda atas kelalaiannya.
b. Hak Dan Kewajiban Pengusaha/Pemberi Kerja
Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003,  yang  dimaksud  pengusaha adalah :
a.  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.  Orang  perseorangan,  pesekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri  sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
c.  Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan  hukum  yang  berada  di  Indonesia  mewakili perusahaan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b  yang berkedudukan di  luar wilayah Indonesia.

## 1. Hak seorang Pengusaha/Pemberi Kerja
Pengusaha  berhak  membuat  peraturan  perusahaan.  Pembuatan  peraturan  perusahaan  ini berdasarkan  Pasal  1  bagian  a  Peraturan  Menteri  Nomor  02/MEN/1978  tentang  Peraturan Perusahaan  dan  Perundingan  Pembuatan  Perjanjian  Perburuhan  yang  menyatakan  bahwa  : “Peraturan  perusahaan  adalah  suatu  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  yang  memuat ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan”.
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa  :  “Peraturan  perusahaan  adalah  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan”.
Jadi  peraturan  perusahaan  merupakan  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pengusaha yang berisi syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan hanya dibuat
secara sepihak oleh pengusaha yang mempunyai pekerja/buruh lebih dari 25 (dua puluh lima) orang.  Dalam  pembuatan  peraturan  perusahaan  pekerja/buruh  tidak  ikut  serta  menentuan isinya,  oleh  karena  itu  ada  yang  menyatakan  bahwa  peraturan  perusahaan  adalah  peraturan yang berisi terpisah dari perjanjian kerja.
2. Kewajiban Pengusaha/Pemberi Kerja
a. Membayar upah
b. Memberikan Surat Keterangan
c. Memberikan waktu istirahat mingguan dan hari libur

## 3. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

## 1. Prinsip Dasar Perlindungan
Perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo  yaitu  dimana  hukum  melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  menempatkan  suartu  kekuasaan  yang  dilakukan  secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 11
Philipus  M.Hadjon  mempunyai  pemikiran  lain  mengenai  perlindungan  hukum. Menurutnya  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  harkat  dan  martabat  serta  pengakuan terhadap  hak  asasi  manusi  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam  negara  hukum berdasarkan ketentuan hukum  dari kesewenang-wenangan.  Perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua, yaitu: 12
1. Perlindungan Hukum Preventif.
Perlindungan  hukum  yang  memberikan  kesempatan  rakyat  untuk  mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.
2. Perlindungan Hukum Refresif
Perlindungan  hukum  refresif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  dengan cara  penetapan  sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  merugikan  kepentingan hukum  atau  kepentingan  pribadi  orang  lain,  baik  melaui  mekanisme  pengadilan  maupun  di luar pengadilan.
11 Satjipto Raharjo , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 53
12 Philipus  M.Hadjon, Pengantar  hukum  administrasi  indonesia ,  Gajah  Mada  University  press,  Yogyakarta, 2002, hal 37.
Menurut  Soerjono  Dirjosisworo,  ada  berbagai  upaya  perlindungan  bagi  masyarakat secara umum, meliputi: 13
a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain ata kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan.
b. Perlindungan individu  tersangka  atas  terdakwa  dalam  suatu perkara  pidana  kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
c. Perlindungan  masyarakat  atas  kemungkinan  berbuat  atau  tidak  berbuat  dari  warga masyarakat.
Berbicara  tentang  perlindungan  hukum,  maka  hal  tersebut  merupakan  bentuk konsekuensi  dari  suatu  bentuk  negara  hukum.  “Negara  indonesia  berdasar  atas  hukum (rechstaat)  dan  tidak  berdasar  asas  kekuasaan  belaka  (machstaat)”.  Pemerintah  berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. 14
Berdasakan hal tersebut dapatlah dinyatakan bahwa sistem negara hukum merupakan merupakan  piliha  negara  kita.  Yang  pada  selanjutnya  hukum  mengalami  perkembangan, dimana  perkembangan  hukum  mencakup  pengembangan  perangkat/ketentuan-ketentuan hukum,  pemantapan  penegakan  hukum  serta  peningkatan  kesadaan  hukum,  yang  ditujukan untuk memantapkan perwujudan negara hukum, tahap demi tahap. 15
Pada  perkembangan  selanjutnya  hukum  yang  diharapkan  masyarakat  mampu memenuhi  tuntutan  yang  ada  di  masyarakat,  sehingga  konsepsi  pembangunan  pun  dapat mempengaruhi hukum. Hukum dalam pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:
1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
2. Hukum sebagai srana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Menurut  pasal  1  angka  4  UU  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  Perlindungan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
13 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 2
14 Sudjono, Saukarto, Marmo, Penegakan hukum dinegara pancasila, Garuda Metropolis perss,  Jakarta, 1997, hal 16
15 Ibid hal 18
UU  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  pasal  1  angka  2  menjelaskan  bahwa perlindungan  anak  adalah  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Pengertian Perlindungan anak menurut para ahli:
a. Menurut  Gosita,  hukum  perlindungan  anak  adalah  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 16
b. Menurut  J.F.  Doek  dan  H.M.A.  Drewes  memberikan  pengertian  perlidungan  anak  dalam dua pengertian, yakni:
1. Dalam arti luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan kepada mereka untuk berkembang
2. Dalam  arti  sempit,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  terdapat  dalam  ketentuan  hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara. 17
c. Soemitro menjelaskan secara garis besar, perlindungan anak dibedakan ke dalam dua sifat, yakni:
1. Perlindungan  yang  bersifat  yuridis  adalah  menyangkut  semua  aturan  hkum  yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi  kehidupan seorang anak,  dalam arti semua  aturan  hukum  yang  mengaur  kehidupan  anak,  meliputi  perlindungan  dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidanng sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. 18

## 3. Ketentuan hukum positif tentang pekerja anak
Menurut pasal 1 Permennaker  RI  No.10/Men/1987 tentang perlindungan anak  yang terpaksa bekerja  di definisikan sebagai berikut:
“Anak  yang  berumur  di  bawah    14  tahun  karena    alasan  sosial  ekonomi  terpaksa  bekerja untuk  menambah  penghasilan  baik  untuk  keluarga  maupun  memperoleh  penghasilan  untuk dirinya sendiri”, Sedangkan ayat dua mensyaratkan adanya izin dari orang tua/wali bagi anak yang terpaksa bekerja
Instruktur    Hukum  Internasional  yang  mengatur  anak  sebagai  pekerja  adalah Konvensi  ILO  No.138  Tahun  1973  (dirativikasi  melalui  UU  No.20    Tahun  1999)  yang
16 Arif Gosita, Masalah korban kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal 53
17 Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 15-16
18 Ibid hal 13
menjelaskan  bahwa  anak  sebagai  pekerja  adalah  anak  yang  berusia  kurang  dari  15  tahun untuk jenis kegiatan pekerjaan dalam wilayah suatu negara dan pada alat pengangkutan  yang ada dalam wilayahnya (pasal 2 ayat 1), dan konvensi ILO No.182  Tahun 1999 (dirativikasi melalui UU No. 1 tahun 2000) menyatakan bahwa anak  sebagai pekerja adalah  pekerja yang berusia  di bawah 18 tahun (pasal 1,2,3 ILO)
Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE-12/M/BW/1997 adalah untuk perlindungan  pekerja anak, kerja bagi anak sepanjang tidak mengganggu fisik, mental, sosial seperti kegiatan  yang dapat meningkatkan  perkembangan  kreativitas  membina  kedisiplinan dan  menumbuhkan  kemandirian  perlu  dibiasakan.  Untuk  dapat  terjaminnya  perkembangan anak yang wajar, perlu ditetapkan industri dan pekerjaan yang dilarang yaitu:
a. Pertambangan, baik galian dipermukaan maupun dibawah tanah
b. Metarlurgi
c. Pelepasan dan peleburan logam
d. Marinim khususnya mekanik dan juru api
e. Jermal
f. Usaha-usaha kedalam air
g. Mesin pengerak-penggerak, dalah hal ini mendekati, mereparasi
h. Mengoperasikan dan merawat gergajo berputar
i. Mengangkat  dan  mengangkut  beban  yang  memina  dan  banyak  energi  dan merubah postur tubuh
j. Bekerja dengan pesawat angkasa dan angkut
k. Konstruksi, reparasi dan menmbah bangunan baik jalan, gudang maupun irigasi
l. Usaha perkebunan, kehutanan, pengolahan kayu dan pertanian
m. Rumah potong dan pengolahan daging
n. Penyamakan kulit
o. Perusahaan tekstil
p. Perusahaan jasa hiburan
q. Produksi dan penjualan minuman keras
r. Produksi dan pengedar bahan pornografi
s. Transportasi umum baik baik bagi orang maupun barang
t. Industri barang peledak baik yang membuat
u. Industri  yang  dalam  prosesnya  menimbulkan  uap,  asap,  debu,  gas  dan  bahan polutan lainnya dalam udara
v. Usaha-uasaha dimana terdapat bahan radioaktif  dan atau irigasi mugion
w. Pekerjaan  dimana  terdapat  penampungan  bahan  patogen  seperti  bekerja  di  rmah sakit
x. Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang dialiri arus listrik.
Hak anak sebagai  bagian Hak Asasi Manusia  telah dirumuskan dalam pasal 52 ayat (2)  UU  No. 39 Tahun 1999, dalam hal  ini perlindungan terhadap hak-hak anak tidak  hanya menjadi  tanggung  jawab  negara,  melainkan  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua  ,  keluarga, dan  masyarakat.  Secara  umum  UU  hak  asasi  manusia  memberikan  perlindungan  terhadap anak sebagai pekerja melalui rumusan pasal 64.
UU  No.4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak  tidak  secara  langsung  mengatur masalah perlindungan anak terhadap eksploitasi sebagai pekerja, tetapi melihat permasalahan anak  sebagai  pekerja  dalam    kerangka  perlindungan  anak,  maka  akan  ditemukan  bahwa eksploitasi anak sebagai pekerja sebagai suatu hal  yang bertentangan dengan UU ini.
Pasal  2  UU  No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (1)Non diskriminasi;  (2) kepentingan  yang terbaik bagi anak;  (3) hak untuk hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan;  dan   (4)  penghargaan  terhadap  pendapat anak.
Pasal  59  UU  No.23  Tahun  2002,  berbunyi  Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan,  penjualan  dan  perdagangan,  anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Sedangkan  pasal  Pasal  66  berbunyi:  (1)  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59 merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat.   Ayat  (2)  berbunyi Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  dieksploitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  melalui  : a.  penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual;  b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai instansi  pemerintah,  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan masyarakat  dalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi  dan/atau  seksual. Sedangkan  ayat  (3)  menyatakan  Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal  68  UU  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  berbunyi  Pengusaha dilarang  mempekerjakan  anak.  Tetapi  di  pasal  69  ayat  (1)  menyatakan  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13
(tiga  belas)  tahun  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan  ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  pada  pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
Mengenai  Eksploitasi  pekerja  anak,  pasal  74  UU  No.13  Tahun  2003  berbunyi:  (1) Siapapun  dilarang  mempekerjakan  dan  melibatkan  anak  pada  pekerjaan-pekerjaan  yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan  yang terburuk  yang  dimaksud dalam  ayat (1) meliputi : a. segala  pekerjaan  dalam  bentuk  perbudakan  atau  sejenisnya;  b.  segala  pekerjaan  yang memanfaatkan,  menyediakan,  atau  menawarkan  anak  untuk  pelacuran,  produksi  pornografi, pertunjukan  porno,  atau  perjudian;  c.  segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan, atau  melibatkan  anak  untuk  produksi  dan  perdagangan  minuman  keras,  narkotika, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya;  dan/atau  d.  semua  pekerjaan  yang  membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Sedangkan  pasal  75  UU  ini  pemerintah  Pemerintah  berkewajiban  melakukan  upaya penanggulangan  anak  yang  bekerja  di  luar  hubungan  kerja.  Jadi  disini  ditegaskan  bahwa pemerintah  juga  berkewajiban  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  pekerja  di luar hubungan kerja.
Berdasarkan uraian diatas tentang bagaimana perlindungan secara hukum dari pekerja anak  terutama  pekerja  anak  di  sektor  nelayan  maka  di  tarik  benang  merah  untuk permasalahan  perlindungan  pekerja  anak  dalam  tatanan  hukum  indonesia  telah  terdapat instrumen  hukum  perlindungan  anak,  diantaranya  adalah  konvensi  PBB  tentang  hak-hak anak, UU No.13 Tahun 2003 serta ratifikasi konvensi ILO 138 dan 182.

## 4.Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender
Perlindungan terhadap anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terkandung  dalam  KUHPerdata,  KUHPidana,  dan  sejumlah  peraturan  perundang-  undangan tentang  perlindungan  anak.  Secara  internasional,  sejak  tahun  1989  masyarakat  dunia  telah mempunyai  instrumen  hukum,  yakni  dengan  adanya  Konvensi  Hak  Asasi  Anak  (Un’s Convention on the  Rights of the  Child). KHA mendeskripsikan  hak-  hak  anak  secara detail, menyeluruh  dan  maju.  Karena  KHA  memposisikan  anak  sebagai  dirinya  sendiri  dan  anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa.
Pada  hakekatnya  anak  tidak  boleh  bekerja,  sudah  sewajarnya  bahwa  waktu  mereka dimanfaatkan untuk nelajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan  dan  fasilitas  untuk  mencapai  cita-  citanya  sesuai  dengan  perkembangan  fisik, psikologik, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak- anak dibawah usia 18 tahun  yang telah terlibat aktif dalam  kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dalam berbagai  sektor  dengan  alasan  ekonomi  keluarga  ataupun  faktor  lainnya.  Pada  kenyataanya isu  pekerja  anak  bukan  sekedar  isu  anak  menjalankan  pekerjaan  dengan  memperoleh  upah, akan  tetapi  lekat  sekali  dengan  persoalan  eksploitasi,  pekerjaan  berbahaya,  terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus  dan  bentuk  tertentu  pekerja  anak  telah  masuk  sebagai  kualifikasi  anak-anak  yang bekerja pasa situasi yang paling tidak bisa ditolerir (the intolerable form of child labor). 19
Pada prinsipnya, penegakkan hukum perlindungan pekerja anak dan penegakkan hak- hak  anak  sama  dan  sebangun  keseluruhannya  dengan  prinsip  –  prinsip  penegakan  hukum pada  umumnya.  Sehingga  implementasi  dan  penegakan  hukum  anak  khususnya  yang menyangkut aspek perlindungan hukum bagi anak- anak yang terpaksa bekerja / pekerja anak juga dipengaruhi oleh faktor- faktor berikut:
a. Faktor hukumnya
Dapat  diidentifikasikan  beberapa  peraturan  perundang-  undangan  tentang perlindungan anak pada umunnya yang ditertibkan setelah peratifikasian Konvensi Hak Anak yaitu:
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang- undang Nomor 25 tahun 2002  tentang Perlindungan Anak
19 Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hakhak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.  hal. 8.
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
5. Undang- undang Nomor 20 Tahun 1999, tentang Konvensi ILO No. 138
6. Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
b. Faktor Penegak Hukumnya
Para  petugas  atau  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  berlangsungnya (terlaksananya)  hukum  dalam  masyarakat  harus  benar-  benar  merupakan  sumber  daya manusia  yang  mau  dan  mampu  memahami  hukum  anak,  hak-  hak  anak  serta  memiliki kualitas  pendidikan  dan  keahlian  manajerial  untuk  menegakkan  hukum  anak  dan  hak-  hak anak  baik  itu  dari  lembaga  penyidik  (kepolisian)  penuntut  (kejaksaan)  hakim  (peradilan) maupun lembaga advokasi pengacara/ penasehat hukum.
c. Faktor sarana dan fasilitas hukum
Sarana  dan  fasilitas  untuk  menegakkan  hukum  anak,  khususnya  terkait  dengan perlindungan  hukum  bagi  pekerja  anak  seyogyanya  juga  berpedoman  pada  ketentuan- ketentuan  tentang  sarana  dan  fasilitas  hukum  yang  harus  ada  dalam  upaya  memberikan perlindungan  hukum bagi pekerja  anak  yang disemangati oleh  kehendak untuk mewujudkan hak-hak anak.
a. Faktor Masyarakat Hukumnya
Masyarakat  merupakan  wadah  dinamika  hukum  dalam  perilaku  kehidupan sehari-  hari  yang  lebih  merujuk  pada  kondisi  pada  sejauh  mana  kepedulian masyarakat  terhadap  pekerja  anak  dan  sejauh  mana  pula  kepatuhan  masyarakat terhadap  ketentuan-  ketentuan  hukum  yang  mengatur/  mewajibkan  adanya perlindungan  hukum  bagi  pekerja  anak,  sebagai  manifestasi  pengakuan  hukum  anak dan hak- hak anak.
b. Faktor Budaya Hukumnya
Yaitu  terkait  dengan  pandangan  masyarakat  atau  nilai-  nilai  yang  berakar dalam  menegakkan  hukum  sebagai  pedoman  perilaku  keseharian  dan  keyakinan masyarakat  terhadap  itikad  penegak  hukum  dalam  rangka  mengupayakan perlindungan hukum bagi pekerja anak serta mewujudkan hak- hak anak.
Salah  satu  upaya  untuk  melakukan  penegakkan  hukum  perlindungan  pekerja  anak yaitu  dengan  melaksanakan  secara  konsisten  tujuan    Petunjuk  Pelaksanaan  Penanggulangan Pekerja Anak ( selanjutnya disingkat PPA) yaitu:
a. Melarang, mengurang dan menghapus pekerja anak yang hidup di pedesaan dan perkotaan
b. Membina, melindungi dan mengembangkan ekonomi orang tua pekerja anak.
c. Membina generasi penerus bangsa yang handal, maju, mandiri, sehat jasmani, rohani dan sejahtera
d. Mengubah sikap orang tua untuk tidak memperkerjakan anak atau menyuruh anak menjadi pekerja, khususnya yang bermjur dibawah 15 tahun
e. Meningkatkan pemahaman masyarajat tentang pengaruh buruk dan dampak negatif pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak, serta pentingnya wajib belajar 9 tahun.

## 5.  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Indonesia  Berwawasan Gender
Perlindungan  Pekerja  anak  diatur  dalam  berbagai  aturan  yang  berbicara  mengenai tenaga kerja anak  yang telah ada sejak dahulu sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi dan menghapus adanya pekerja anak di Indonesia.
Salah  satu  aturan  yang  diberlakukan  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  1  tahun  1961 dimana  dalam  undang-  undang  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  anak  yang  berusia  8-14 tahun. Anak yang masih dalam kategori anak ini dilarang untuk bekerja. Namun ketentuan ini masih  belum  berlaku  karena  belum  ada  peraturan  pelaksananya.  Hingga  untuk  mengisi kekosongan  hukum  dengan  terpaksa  diberlakukanlah  ketentuan  lama  yaitu  Stbl  1  925  No. 647 tentang Pembatasan Pekerja Anak dan Wanita pada malam hari.
Kemudian setelah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 38 mengenai Usia Minimum untuk  diperbolehkan  bekerja  melalui  Undang-  undang  Nomor  10  tahun  1999  menyatakan bahwa usia boleh bekerja jika sudah lebih dari 15 tahun.
Selain dari Konvensi  ILO Nomor 138 dan Konvensi  ILO Nomor 139, diatur juga ke dalam  Konvensi  ILO  Nomor  182  mengenai  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera  untuk Penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  (Convension  Concerning  the Prohibition And Immediate Action For The Elimination of the Worst Form of Child Labour) yang diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Maret 2000 dengan UU No. 1/2000.
Untuk mengatasi masalah pekerja anak ini ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan pemberdayaan (empowerment).
Pendekatan  abolisi  mendasarkan  pemikirannya  pada  bahwa  setiap  anak  tidak  boleh  bekerja dalam  kondisi  apapun,  hal  ini  karena  anak  punya  hak  yang  seluas-luasnya  untuk  bersekolah dan bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
Sementara  pendekatan  perlindungan  (protection)  mendasarkan  pemikirannya  pada jaminan  terhadap  hak  sipil  yaitu  bahwa  sebagai  manusia  dan  sebagai  warga  negara  setiap anak  punya  hak  untuk  bekerja.  Dan  pendekatan  pemberdayaan  (empowerment)  sebenarnya merupakan  lanjutan  dari  pendekatan  proteksi,  yang  mengupayakan  pemberdayaan  terhadap pekerja  anak agar  mereka dapat memahami dan  mampu memperjuangkan  hak-haknya. Pada dasarnya  ILO  didukung  di  beberapa  negara  termasuk  Indonesia  secara  terus-menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak.
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO Convention No. 138  Concerning  Minimum  Age  for  Admission  to  Employment  the  Abolition  of  Forced Labour atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun  1973.  Konvensi  ini  telah  diadopsi  oleh  konferensi  umum  ILO  pada  tanggal  26  Juni 1973, dan Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999.  Konvensi  ini  sendiri,  seperti  yang  tercantum  dalam  alinea  keempat  pembukaannya, dimaksudkan  untuk  menetapkan  suatu  naskah  umum  mengenai  batasan  umur  yang  secara berangsur-angsur  akan  menggantikan  naskah-naskah  yang  ada  yang  berlaku  pada  sektor ekonomi  yang  terbatas.  Hal  ini  karena  sebelumnya  memang  sudah  ada  rumusan  tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan  sektor  kerja.  Alinea  keempat  pembukaan  ini  juga  menyebutkan  bahwa  tujuan  dari konvensi  ini  sendiri  adalah  untuk  menghapus  anak  sebagai  pekerja  pada  kegiatan  ekonomi secara keseluruhan.
Beberapa muatan asas  yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak  sebagai  pekerja  dalam  konvensi  ini  adalah  pada  asas  perlindungan,  asas  pencegahan, asas  penerapan  secara  efektif,  dan  asas  kerja  sama  nasional.  Konvensi  ini  juga  memuat norma-norma  yang  berkaitan  langsung  dengan  konsep  perlindungan  anak  sebagai  pekerja. Pasal  1  mewajibkan  negara  anggota  untuk  mengambil  tindakan  segera  dan  efektif  untuk menjamin  pelarangan  dan  penghapusan  bentuk-bentuk  terburuk  kerja  anak  sebagai  hal  yang mendesak.
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  perlindungan  anak  dari  eksploitasi  ekonomi merupakan  bagian  dari  hak  terhadap  kelangsungan  hidup  (survival  rights).  Lebih  lanjut konvensi  juga  menentukan  langkah-langkah  yang  harus  diambil,  yaitu  antara  lain; menentukan  umur  minimum  atau  umur-umur  minimum  untuk  ijin  bekerja,  menetapkan
peraturan-peraturan  yang  tepat  mengenai  jam-jam  kerja  dan  syarat-syarat  perburuhan,  dan menentukan  hukuman  atau  sanksi-sanksi  lain  yang  tepat  untuk  menjamin  pelaksanaannya yang efektif.
Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah  lintas  sektoral,  yang  meliputi  aspek  ekonomi  (anak  bekerja  merupakan  salah  satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah keluarga), kemudian dari segi budaya (anak bekerja  merupakan  ‘keharusan’  budaya  masyarakat  tertentu  yang  merupakan  doktrin  Jawa ‘banyak  anak  banyak  rezeki’),  politik  (dengan  anak  bekerja,  dapat  diharapkan  dapat melanggengkan  dominasi  trah/kekuasaan),  hukum  (anak  yang  bekerja  juga  melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus  dijamin  oleh  hukum),  sosial  (anak  yang  bekerja  dapat  mengangkat  harkat  dan  derajat sebuah  keluarga  di  mata  masyarakat/  anak  yang  menganggur  adalah  hina  di  mata masyarakat).  Sehingga  berpijak  dari  berbagai  macam  perspektif  masalah  anak  yang  bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan  yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan  yang  seharusnya  dibuat,  baik  oleh  eksekutif  maupun  legislatif,  baik  di  tingkat pusat maupun di tingkatan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.
Secara  konsepsional,  setidaknya  ada  tiga  pendekatan  dalam  memandang  masalah pekerja  anak,  yang  sekiranya  dapat  dipergunakan  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  dan sekaligus  memberdayakan  pekerja  anak,  yakni  penghapusan  (abolition),  perlindungan (protection), dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment).
Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja,  karena  dia  harus  sekolah  dan  bermain.  Pendekatan  perlindungan,  muncul berdasarkan  pandangan  bahwa  anak  sebagai  individu  mempunyai  hak  untuk  bekerja.  Oleh karenanya  hak-haknya  sebagai  pekerja  harus  dijamin  melalui  peraturan  ketenagakerjaan sebagaimana  yang  berlaku  bagi  pekerja  dewasa,  sehingga  terhindar  dari  tindak penyalahgunaan  dan  eksploitasi.  Sedangkan  pendekatan  Empowerment,  juga  berangkat  dari pengakuan  terhadap  hak-hak  anak  dan  mendukung  upaya  penguatan  pekerja  anak  agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.
Selain  memperhatikan  ketiga  pendekatan  tersebut  di  atas,  upaya  memberikan perlindungan  dan  pencegahan  terhadap  pekerja  anak  dapat dilakukan  dengan  cara;  pertama, mengubah  persepsi  masyarakat  terhadap  pekerja  anak,  bahwa  anak  yang  bekerja  dan terganggu  tumbuh  kembangnya  dan  tersita  hak-haknya  akan  pendidikan  tidak  dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja  anak,
dengan  perhatian  pertama  diberikan  kepada  jenis  pekerjaan  yang  sangat  membahayakan, dalam hal  ini perlu ada kampanye besar-besaran  untuk menghapuskan pekerja  anak. Ketiga, mengundangkan  dan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  selaras  dengan konvensi  internasional,  khususnya  Konvensi  Hak  Anak  dan  Konvensi  ILO  lain  yang menyangkut  anak,  keempat,  mengupayakan  perlindungan  hukum  dan  menyediakan pelayanan  yang  memadai  bagi  anak-anak  yang  bekerja  di  sektor  informal,  seperti  di  tempat pembuangan  akhir  (TPA)  sampah.  Kelima,  memastikan  agar  anak-anak  yang  bekerja memperoleh  pendidikan  dasar  9  tahun,  pendidikan  keterampilan  melalui  bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pada  umumnya,  upaya  perlindungan  terhadap  pekerja  anak  berbeasis  gender  dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung. Upaya-upaya perlindungan secara langsung  di  antaranya  meliputi:  pengadaan  sesuatu  perlakuan  khusus  agar  pekerja  anak perempuan  terlindungi  dan  diselamatkan  dari  sesuatu  yang  membahayakannya,  pencegahan dari  segala  sesuatu  yang  dapat  merugikan  atau  mengorbankan  pekerja  anak  perempuan, pengawasan,  penjagaan  terhadap  gangguan  dari  dalam  dirinya  atau  dari  luar  dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal dalam hal ketrampilan  kerja  yang  sesuai  dengan  kodrat  laki-  laki  dan  perempuan,  pengganjaran ( reward)  terhadap  prestasi  kerja ,    serta  pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  membedakan  perlakuan  khusus  bagi  pekerja  anak  laki-  laki  dan  perempuan.  Hal  ini dilakukan  karena  melihat  kebutuhan  dan  kemampuan  kerja  anak  laki-laki  dan  perempuan berbeda begitu pula dalam hal pekerjaan.
Sedangkan,  upaya  perlindungan  tidak  langsung  antara  lain  meliputi:  pencegahan melaui orang  lain,  yaitu memalui pemerataan  kesempatan kerja terhadap orang tua sehingga ketika orang tua dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga maka  jumlah pekerja anak  juga akan  semakin  berkurang,  peningkatan  pengertian  bagi  para  orang  tua  yang  tepat  mengenai manusia  anak  serta  hak  dan  kewajibannya,  penyuluhan  mengenai  pembinaan  anak  dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para  partisipan  selain  anak  yang  bersangkutan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  anak, penindakan  mereka  yang  menghalangi  usaha  perlindungan  anak.  Memberikan  sarana pendidikan  gratis  berupa  beasiswa  sehingga  anak  dapat  mengenyam  pendidikan  dalam  usia wajib belajar. Dalam hal pendidikan ini juga perlu adanya pemahaman bagi orang tua bahwa perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan akses pendidikan.

## D. Kesimpulan
Perlindungan terhadap anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terkandung  dalam  KUHPerdata,  KUHPidana,  dan  sejumlah  peraturan  perundang-  undangan tentang  perlindungan  anak.  sebagai  upaya  untuk  menegakkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja  anak  setidaknya  ada  lima  faktor  yang  harus  dikuatkan  yaitu  diantaranya  faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana  dan fasilitas hukum, faktor masyarakat hukum, faktor budaya hukum.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  di  Indonesia  berwawasan  gender selain  sudah  ada  banyak  peraturan  perundang-  undangan  yang  ada  di  Indonesia  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  bekerja  ada  hal-  hal  lain  yang  harus lebih  ditekankan  karena  pada  kenyataanya    pelaksanaan  peraturan  perundang-  undangan masih  banyak  kekurangan.  Untuk  mengatasi  masalah  pekerja  anak  ini  ada  tiga  pendekatan yang  dapat  dilakukan  yaitu  penghapusan  (abolition),  perlindungan  (protection),  dan pemberdayaan (empowerment) dengan memperhatikan tiga asas  yaitu asas pencegahan, asas penerapan  secara  efektif  dan  asas  kerjasama  nasional.  Dalam  hal  ini  terdapat  lima  langkah yang  mnejadi  prioritas  yaitu  pertama,  mengubah  persepsi  msyarakat  terhadap  pekerja  anak, kedua,  melakukan  advokasi  secara  bertahap  untuk  mengeliminasi  pekerja  anak,  ketiga, mengundangkan  dan  melaksanakan  peraturan  perundang-  undangan  bagi  perlindungan pekerja  anak  yang  berwawasan  gender  analisis,  keempat,  mengupayakan  perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan  yang memadai bagi abak- anak, dan kelima memastikan agar  anak-  anak  yang  bekerja  memperoleh  pendidikan  dasar  9  tahun.  Dari  semua  bentuk perlindungan terhadap pekerja anak  berwawasan  gender tersebut secara umum dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Made Sadhi. Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak, Malang: UM Press.2003
Atmasasmita,  Romli.  problema  kenakanlan  anak-anak  remaja  (yuridis  sosio  kriminologis).
Bandung: armico. 1983
Djumialdji. Perjanjian Kerja. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta. 1997
Gosita, Arif. Masalah korban kejahatan. Jakarta:Akademika Pressindo. 1983
Hadjon,  Philipus  M.  Pengantar  hukum  administrasi  indonesia.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University press. 2002
Hastadewi, Yuli. Pekerja anak pada beberapa sektor di Tulungagung dan Probolinggo Jawa Timur , Jakarta: Unicef Indonesia. 2003
Hariadi,  Sri  Sanituti  &  L.A.  Salim.. Pekerja  anak  di  sektor  berbahaya:  perempuan  lebih sengsara ,  dalam  buku  Pekerja  Anak  di  Sektor  Berbahaya.  Surabaya:  Lutfansah Mediatama. 200
Ibrahim,  Johnny.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang  :  Bayumedia Publishing. 2010
Joni,  Muhammad  dan  Zulechaina  Z,  Tanamas.    Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dan Perspektif Konvensi  Hakhak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
Kartono, Kartini. gangguan-gangguan psikis. Bandung: Sinar Baru. 1981
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005
Poerwanto,  Helena.  Hukum  Perburuhan  Bidang  Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja  ,  cet.  ke
1. Jakarta: FHUI.  2005
Putranto.  (11  Januari  1992).  Perbincangan  seputar  anak.  Diambil  pada tanggal  7  September 2009, dari http://www.S.S.net.com/humana/bab2
R.A. Koesnoen, Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia. Bandung: Sumur. 1964
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum.  Bandung:Citra Aditya Bakti. 1991
Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara1990
Soepomo,  Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja.  Jakarta: Djambatan, Jakarta.
1983
Sudjono,  Saukarto,  Marmo.  Penegakan  hukum  dinegara  pancasila.  Jakarta:  Garuda Metropolis perss. 1997
Survey Kesejahteraan Nasional / Susenas . Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).2004
Suyanto,  Bagong.  Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  Pendidikannya.  Surabaya:  Airlangga University Press. 2003
Usman,  Hardius  dan  Nachrowi  D  Nachrowi,  Pekerja  Anak  di  Indonesia,  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana. 2004.