## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## ANALISIS KERANGKA HUKUM KEUANGAN ISLAM
ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK OF ISLAMIC FINANCE
Nur Afiah 1 Rahmawati Muin 2 Amiruddin Kadir 3
Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 1,2,3 nurafiahfw@gmail.com, rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id, amiruddin.kadir@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  perkembangan  dan  evolusi  kerangka  hukum  Keuangan Syariah  di  Indonesia  seiring  berjalannya  waktu.  Peraturan  dan  standar  syariah  yang mengatur  industri  Keuangan  Syariah  di  Indonesia,  dimana  akan  mengeksplorasi  peran penting  mereka  dalam  menjaga  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Islam.  Serta implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  dan  dampaknya  terhadap pertumbuhan serta kinerja lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan  mikro  syariah.  Keuangan  Islam  adalah  sistem  keuangan  yang  beroperasi berdasarkan  prinsip-prinsip  Syariah  yakni  berpegang  teguh  kepada  Alquran  dan  Hadits sehingga lebih di kenal keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam  terhadap  kerangka  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  dan  dampaknya terhadap  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan,  sehingga  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif penting  dalam  menghadapi  tantangan  global  dalam  sistem  keuangan  kontemporer. Metodelogi  dalam  penelitian  ini  Melibatkan  kajian  dan  analisis  berbagai  dokumen, termasuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan terkait keuangan syariah di Indonesia. Metode  ini  membantu  dalam  menelusuri  sejarah  dan  perkembangan  hukum  keuangan syariah.  Hasil  dari  penilitian  ini  Kerangka  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia mengalami evolusi yang signifikan seiring waktu, didukung oleh adopsi berbagai regulasi. Pembentukan  Bank  Syariah,  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  Syariah (BPKPS), serta pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 dan Undang- Undang  Keuangan  Syariah  pada  2011  adalah  langkah-langkah  strategis  yang  bertujuan memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.Implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia memberikan dampak positif, terlihat dari pertumbuhan nasabah, diversifikasi produk dan layanan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.
Kata Kunci : Kerangka Hukum, Keuangan Syariah ,Evolusi

## Abstract
This research focuses on the development and evolution of the legal framework of Islamic Finance  in  Indonesia  over  time.  It  explores  the  crucial  role  of  Sharia  regulations  and standards  that  govern  the  Islamic  Finance  industry  in  Indonesia,  emphasizing  their
importance  in  maintaining  compliance  with  Islamic  principles.  Additionally,  the  study examines the implementation of Islamic Finance laws in Indonesia and their impact on the growth  and  performance  of  Islamic  financial  institutions,  including  Sharia  banks  and microfinance institutions. Islamic finance is a financial system operating based on Sharia principles, rooted in the Quran and Hadith, making it widely known as Sharia finance. The research  aims  to  conduct  a  comprehensive  analysis  of  the  legal  framework  of  Islamic Finance in Indonesia and its effects on the economic, social, and environmental aspects, presenting itself as a crucial alternative in addressing global challenges in contemporary financial systems.The methodology employed in this research involves the examination and analysis of various documents, including regulations, laws, and policies related to Islamic finance in Indonesia. This method aids in tracing the history and development of Islamic finance  laws.  The  findings  of  this  research  reveal  that  the  legal  framework  of  Islamic Finance  in  Indonesia  has  undergone  significant  evolution  supported  by  the  adoption  of various  regulations.  Strategic  measures  such  as  the  establishment  of  Sharia  banks,  the formation of the Financial and Development Supervisory Board for Sharia (BPKPS), and the enactment of the Sharia Banking Law in 2008 and the Sharia Financial Law in 2011 aim  to  facilitate  the  growth  of  the  Islamic  finance  industry  and  ensure  compliance  with Sharia principles.The implementation of Islamic Finance laws in Indonesia has positively impacted the growth of the industry, evidenced by the increase in customers, diversification of products and services, and enhanced public trust
Keywords:  legal framework, Islamic Finance, Evolution

## Pendahuluan
Keuangan  Islam  adalah  sistem  keuangan  yang  beroperasi  berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yakni berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits sehingga lebih  di  kenal  keuangan  syariah.  Sistem  ini  merupakan  tata  perekonomian  yang diciptakan  oleh  Allah  SWT,  dijalankan  dan  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW. Sistem  ini  mencakup  berbagai  aspek  aktivitas  keuangan,  termasuk  perbankan, investasi, asuransi dan transaksi lainnya
Sistem keuangan global saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal  ketidakstabilan  ekonomi  maupun  isu-isu  etika  yang  muncul  seiring  dengan perkembangan waktu. Salah satu alternatif yang semakin mendapatkan perhatian adalah  Keuangan  Syariah.  Keuangan  Syariah,  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip Islam, menawarkan solusi yang unik dalam mengatasi beberapa masalah ekonomi dan etika yang dihadapi dunia saat ini. 1
1 https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konferensi-Pers- KSSK

## Jurnal de Facto 10(2) :248-268
Indonesia,  sebagai  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan syariah. 2 Namun, untuk  memastikan  keberhasilan  implementasi  sistem  ini,  diperlukan  kerangka hukum  yang  kuat  dan  berkelanjutan.  Kerangka  hukum  Keuangan  Syariah  akan mengatur  berbagai  aspek,  termasuk  regulasi,  pengawasan,  produk,  dan  transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 3
Makalah  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap kerangka  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  dan  dampaknya  terhadap ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Dengan  memahami  kerangka  hukum  ini,  kita dapat  mengevaluasi  sejauh  mana  Keuangan  Syariah  telah  berkembang, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, dan merenungkan prospek masa depannya. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang  berharga  tentang  bagaimana  Keuangan  Syariah  dapat  menjadi  salah  satu alternatif penting
Dengan  merumuskan  masalah-masalah  ini,  makalah  akan  menggali  lebih dalam tentang kerangka hukum Keuangan Syariah, serta implikasi dan dampaknya terhadap  berbagai  aspek  dalam  konteks  Indonesia  dan  sejauh  mana  Keuangan Syariah dapat berperan dalam mengatasi tantangan global saat ini.

## Rumusan Masalah
Rumusan Masalah untuk Makalah "Analisis Kerangka Hukum Keuangan Syariah":
1. Bagaimana kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang dan berevolusi seiring waktu?
2. Apa  saja  peraturan  dan  standar  syariah  yang  mengatur  industri  Keuangan Syariah di Indonesia, dan bagaimana peran mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam?
3. Bagaimana  implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah?

## Metode Penelitian
2 https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah- indonesia
3 https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-lebih-dekat-tentang- ekonomi-syariah-di-indonesia
Metodologi  dalam  penelitian  ini  Melibatkan  kajian  dan  analisis  berbagai dokumen,  termasuk  peraturan,  undang-undang,  dan  kebijakan  terkait  keuangan syariah  di  Indonesia.  Metode  ini  membantu  dalam  menelusuri  sejarah  dan perkembangan hukum keuangan syariah

## Tinjauan Pustaka
Sejarah dan Evolusi Kerangka Hukum Keuangan Islam :
Sejarah kerangka hukum Keuangan Islam mencerminkan perjalanan evolusi sistem hukum  yang  mengatur  kegiatan  finansial  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Awalnya,  pada  abad  ke-7  M,  praktik  keuangan  sesuai  syariah  muncul  dengan penyebaran Islam, mengedepankan prinsip keadilan dan larangan riba. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, hukum ekonomi Islam semakin terorganisir berkat  kontribusi  ulama  terkemuka.  Kemudian,  selama  beberapa  abad,  praktik keuangan Islam mengalami kemunduran akibat faktor eksternal seperti penjajahan dan dinamika sosial, yang menyebabkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah. 4
Pada abad ke-20, upaya revitalisasi keuangan Islam muncul, dengan negara-negara seperti  Pakistan,  Sudan,  dan  Malaysia  menerapkan  sistem  keuangan  yang  lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendirian Bank Islam Malaysia pada tahun 1963  menandai  era  modern  lembaga  keuangan  Islam.  Dalam  era  kontemporer, dengan  globalisasi,  lembaga-lembaga  keuangan  Islam  semakin  diakui internasional,  dan organisasi  seperti  AAOIFI  dan  IFSB  dibentuk  untuk mengembangkan  standar  global.  Pada  tahun  2008,  beberapa  negara mengimplementasikan  kerangka  hukum  khusus  untuk  keuangan  Islam, memberikan dasar yang jelas dan mendukung pertumbuhan industri ini. Meskipun telah  mengalami  evolusi  signifikan,  keuangan  Islam  masih  dihadapkan  pada tantangan, termasuk perbedaan interpretasi hukum syariah dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Masa depan kerangka hukum keuangan Islam melibatkan upaya untuk meningkatkan harmonisasi, transparansi, dan konsistensi dalam  regulasi  global,  menggambarkan  perjalanan  panjang  yang  melibatkan pembaruan, revitalisasi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

## Prinsip-prinsip Hukum dalam Keuangan Islam
4 Imaniyati, Neni Sri. “PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN.” Syiar Hukum, vol. 11, no. 1, Jan. 2009, pp. 21 –38, doi:10.29313/sh.v11i1.510.
Prinsip-prinsip hukum keuangan Islam didasarkan pada kerangka konsep syariah yang mencakup aspek etika, moral, dan spiritual. Ringkasan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Larangan Riba (Bunga): Transaksi dengan pembayaran atau penerimaan  bunga  dilarang  karena  dianggap  merugikan  dan  tidak  adil.  Prinsip Keadilan dan Keterbukaan (Adl wal-Ihsan): Keadilan dan transparansi ditekankan dalam  transaksi,  dengan  tujuan  kesejahteraan  bersama.  Prinsip  Bagi  Hasil (Mudharabah  dan  Musyarakah):  Konsep  bagi  hasil  digalakkan  dalam  investasi, melibatkan  kemitraan  dan  tanggung  jawab  bersama. 5 Larangan  Investasi  dalam Bisnis  Haram:  Investasi  dalam  bisnis  yang  dianggap  haram  dilarang,  termasuk perjudian dan minuman keras.
Kewajiban  Zakat  dan  Sadaqah:  Zakat  wajib  diberikan  untuk  membantu  yang membutuhkan, sementara sadaqah dianjurkan sebagai amalan kebajikan.
Larangan Gharar dan Maisir: Transaksi dengan ketidakpastian berlebihan dan unsur perjudian tidak diperbolehkan.
Syarat  Keberlanjutan  (Sustainable  Development):  Transaksi  dan  investasi  harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Lembaga keuangan Islam harus patuh pada  prinsip-prinsip  syariah  dengan  bantuan  dewan  syariah.  Prinsip-prinsip  ini menciptakan  dasar  etika  dan  moral  dalam  keuangan  Islam,  mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Mereka mencerminkan nilai- nilai  syariah  dan  memberikan  pedoman  bagi  pelaku  keuangan  Islam  dalam menjalankan aktivitas keuangannya.

## Peran Lembaga Pengawas dan Regulator:
Lembaga  pengawas  dan  regulator  memiliki  peran  krusial  dalam  mengawasi  dan mengatur berbagai aktivitas di berbagai sektor, termasuk keuangan. Peran mereka mencakup pengawasan terhadap kepatuhan pelaku industri terhadap peraturan dan standar yang berlaku, melindungi kepentingan publik, serta menjaga stabilitas dan integritas  pasar.  Lembaga-lembaga  ini  berfungsi  sebagai  penjaga  keamanan  dan kesehatan  industri,  mencegah  risiko  keuangan,  mengembangkan  kebijakan  yang
5 Bombang,  Saifullah.  “ETIKA  DAN  PRINSIP  PERBANKAN  SYARIAH  DALAM PERSFEKTIF  HUKUM  EKONOMI  ISLAM.”  Jurnal  Hukum  Unsulbar,  Apr.  2018, doi:10.31605/j-law.v1i1.48.
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menyediakan pedoman bagi pelaku industri agar beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian,  lembaga  pengawas  dan  regulator  memiliki  peran  penting  dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. 6

## Tantangan dan Peluang dalam Kerangka Hukum Keuangan Islam
Tantangan  dan  peluang  dalam  kerangka  hukum  keuangan  Islam  mencerminkan dinamika kompleks yang dihadapi oleh industri ini. Tantangan termasuk perbedaan interpretasi  hukum  syariah,  ketidakharmonisan  regulasi,  dan  kompleksitas  dalam mengatasi  isu-isu  keuangan  modern.  Selain  itu,  keberlanjutan  pertumbuhan  dan kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan utama.
Sementara  itu,  peluang  muncul  dari  meningkatnya  kesadaran  akan  keuangan berbasis  syariah,  potensi  inklusivitas  keuangan  Islam,  dan  dorongan  untuk pengembangan produk inovatif yang sesuai syariah. Dalam konteks global, peluang juga terletak pada peningkatan kerjasama internasional untuk menyatukan standar dan memperkuat fondasi hukum keuangan Islam secara global. Dengan mengatasi tantangan  ini  dan  memanfaatkan  peluang,  industri  keuangan  Islam  dapat  terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan masyarakat.

## Implementasi dan Dampak Kerangka Hukum Keuangan Islam :
Implementasi kerangka hukum keuangan Islam memiliki dampak signifikan pada industri  keuangan  dan  masyarakat.  Dengan  adanya  kerangka  hukum  yang  jelas, lembaga keuangan Islam dapat beroperasi dengan kepastian, menjalankan aktivitas sesuai  prinsip  syariah.  Ini  memperkuat  kepercayaan  masyarakat,  meningkatkan transparansi, dan mendukung pertumbuhan industri.
Dampak positifnya termasuk pengembangan produk keuangan inovatif yang sesuai syariah, pertumbuhan investasi berkelanjutan, dan inklusivitas keuangan bagi lebih banyak  lapisan  masyarakat.  Selain  itu,  implementasi  kerangka  hukum  keuangan Islam  dapat  membawa  keuntungan  bagi  perekonomian  secara  keseluruhan, menciptakan  lingkungan  keuangan  yang  stabil  dan  berkelanjutan.  Meskipun terdapat  tantangan,  dampak  positifnya  memperlihatkan  potensi  besar  yang  dapat
6 Badruzaman,  Dudi.  Implementasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Pada Lembaga Keuangan Syari`ah. no. 2, Sept. 2019, pp. 82 –95, doi:10.31949/mr.v2i2.1392.

## Jurnal de Facto 10(2) :248-268
dihasilkan  melalui  implementasi  efektif  dan  konsisten  dari  kerangka  hukum keuangan Islam.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Kerangka Hukum Keuangan Syariah di Indonesia
Kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu. Perkembangan ini mencakup beberapa tahap penting dalam  mengatur  dan  memfasilitasi  pertumbuhan  industri  keuangan  berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 7
Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan bagaimana kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang dan berevolusi:
1. Era  Awal  dan  Undang-Undang  Perbankan: Perkembangan  Keuangan Syariah  di  Indonesia  dimulai  pada  tahun  1992  dengan  pendirian  Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun yang sama,  pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  perbankan  yang memungkinkan  operasional  bank  syariah.  Ini  adalah  langkah  awal  dalam mengakomodasi sistem keuangan syariah dalam kerangka hukum. 8
2. Pendirian Badan Pengawas Syariah : Untuk mengawasi dan mengatur bank syariah  serta  produk-produk  keuangan  syariah  lainnya,  Badan  Pengawas Syariah  (BPS)  didirikan  pada  tahun  2001.  BPS  bertugas  mengeluarkan pedoman dan fatwa syariah serta mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam.
3. Pengembangan  Peraturan  Syariah: Pemerintah  Indonesia  juga  telah mengembangkan  berbagai  peraturan  dan  standar  syariah  yang  mengatur produk-produk  dan  transaksi  keuangan  syariah.  Ini  mencakup  peraturan tentang  akuntansi  syariah,  audit  syariah,  dan  pengelolaan  dana  investasi syariah.
4. Inklusi Keuangan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008: Pada tahun 2008, pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih  komprehensif  untuk  industri  keuangan  syariah  dan  mempromosikan pertumbuhannya.
5. Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Selain bank syariah, Indonesia
7 Miranda  Gultom,  “Sambutan  Deputi  gubernur  Senior  Bank  Indonesia  pada seminar ‘Startegi pengembangan Lembaga Syariah di Indonesia’ BI” (Jakarta, 2005), 3.
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perbankan
juga  telah  mengembangkan  produk-produk  keuangan  syariah  lainnya seperti  sukuk  syariah,  reksa  dana  syariah,  dan  asuransi  syariah. Perkembangan ini didukung oleh peraturan yang memfasilitasi penciptaan dan perdagangan produk-produk ini.
6. Keterlibatan Lembaga Internasional : Indonesia juga berperan aktif dalam mengembangkan kerangka hukum Keuangan Syariah secara internasional. Negara  ini  menjadi  anggota  Organisasi  Kerja  Sama  Islam  (OKI)  dan berpartisipasi  dalam  berbagai  forum  internasional  yang  mempromosikan Keuangan Syariah.
7. Tantangan  dan  Regulasi  yang  Terus  Berkembang: Meskipun  telah  ada banyak perkembangan positif dalam kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia, masih ada tantangan yang harus diatasi. Ini termasuk perbaikan dan  penyempurnaan  regulasi  serta  mengatasi  masalah  seperti  harmonisasi antara hukum perdata dan hukum syariah. 9
Perkembangan kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia mencerminkan komitmen  pemerintah  untuk  mengembangkan  sistem  keuangan  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ini juga mencerminkan pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin berkembang pesat dan semakin banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia.

## Peraturan Dan Standar Syariah Yang Mengatur Industri Keuangan Syariah Di Indonesia
Peraturan  dan  standar  syariah  yang  mengatur  industri  Keuangan  Syariah  di Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat  krusial  dalam  menjaga  integritas  serta kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  keuangan  berbasis  syariah.  Dengan ketatnya  pengaturan  ini,  setiap  lembaga  keuangan  syariah  diwajibkan  untuk beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  yang  mencakup  larangan  riba (bunga),  spekulasi  berlebihan,  dan  investasi  dalam  bisnis  yang  dianggap  haram (terlarang) menurut ajaran Islam, seperti perjudian atau minuman keras.
Selain itu, peraturan dan standar syariah juga menetapkan kriteria yang ketat dalam penilaian  aset  dan  kelayakan  investasi  agar  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan keberkahan.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  produk  dan  layanan  keuangan  yang
9 M.  Ma’ruf  Abdullah  dan  Elida  Mahriani, Hukum  keuangan  syariah  pada lembaga bank dan non bank , Cetakan I (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).17
disediakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  harus  melalui  proses  penelitian  yang ketat dan mendalam untuk memastikan bahwa mereka mematuhi syariah.
Selanjutnya, pengaturan ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang kuat oleh otoritas  terkait,  seperti  Bank  Indonesia  dan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN). Mereka  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  lembaga  keuangan syariah mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk menegakkan sanksi jika ditemukan pelanggaran. 10
Dengan adanya peraturan dan standar syariah yang kuat, industri Keuangan Syariah di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  dapat  dengan  yakin  menggunakan layanan keuangan syariah karena mereka tahu bahwa transaksi dan operasi lembaga keuangan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat untuk mematuhi nilai-nilai Islam  yang  mendasarinya.  Ini  juga  membantu  dalam  mempromosikan  inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka.
Beberapa peraturan dan standar syariah yang relevan di Indonesia meliputi:
1. Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008): Undang-Undang ini  adalah  landasan  utama  bagi  industri  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Ini mengatur  pendirian,  pengawasan,  dan  operasional  bank  syariah.  UU  ini  juga memberikan  dasar  hukum  untuk  Badan  Pengawas  Syariah  (BPS),  yang bertanggung  jawab  mengeluarkan  fatwa  syariah  dan  memastikan  kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam.
2. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI):  MUI  adalah  lembaga  yang mengeluarkan  fatwa-fatwa  syariah  yang  mengikat  dalam  konteks  Indonesia. Fatwa-fatwa ini digunakan sebagai panduan untuk operasional bank syariah dan produk-produk  keuangan  syariah  lainnya.  MUI  juga  memiliki  peran  penting dalam  menginterpretasikan  dan  menjelaskan  prinsip-prinsip  Islam  dalam konteks ekonomi dan keuangan.
3. Standar Akuntansi Syariah (SAS): Standar Akuntansi Syariah dikeluarkan oleh Badan  Pengawas  Syariah  (BPS)  dan  digunakan  oleh  lembaga-lembaga keuangan  syariah  untuk  menyusun  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam. SAS mencakup panduan tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
10 W.  Widiana, Analisis  Perkembangan  Peraturan  dan  Penerapan  Akuntansi  Syariah  di IndonesiaLaw and Justice 2, no. 1 (21 Juni 2017): 35–43, https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4335.
4. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK):  OJK  memiliki  peran  dalam mengawasi industri keuangan secara keseluruhan, termasuk industri Keuangan Syariah.  Mereka  mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  berbagai aspek  operasional  bank  syariah,  termasuk  persyaratan  modal,  manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
5. Undang-Undang  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN):  Undang- Undang ini mengatur penerbitan dan perdagangan surat berharga syariah negara (sukuk syariah) di Indonesia. Sukuk syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan digunakan untuk pembiayaan proyek- proyek infrastruktur dan pembangunan.
6. Peraturan tentang Reksa Dana Syariah: OJK juga mengeluarkan peraturan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan investasi dalam reksa dana syariah. Reksa dana syariah adalah produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah. 11
Peraturan  dan  standar  syariah  ini  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga kepatuhan industri Keuangan Syariah di Indonesia terhadap prinsip-prinsip Islam. Mereka memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam  mengembangkan  produk-produk,  menjalankan  operasional  mereka,  dan mengelola risiko secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, peraturan  ini  juga  memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen  bahwa  produk- produk  keuangan  syariah  dipantau  dan  diawasi  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.
Dari hal tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa peraturan dan standar syariah memiliki  peran  krusial  dalam  menjaga  kepatuhan  industri  Keuangan  Syariah  di Indonesia terhadap prinsip-prinsip Islam. Mereka berfungsi sebagai panduan yang jelas  bagi  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dalam  mengembangkan  produk, menjalankan  operasional,  dan  mengelola  risiko  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ekonomi  syariah.  Selain  itu,  peraturan  ini  juga  memberikan  keyakinan  kepada konsumen bahwa produk keuangan syariah dipantau dan diawasi untuk memastikan kesesuaian  dengan  nilai-nilai  Islam,  menjadikan  peraturan  dan  standar  syariah sebagai landasan yang kuat untuk perkembangan dan kepercayaan dalam industri ini
11 Abdullah  dan  Mahriani, Hukum  keuangan  syariah  pada  lembaga  bank dan non bank .

## Implementasi Hukum Keuangan Syariah di Indonesia
Implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  telah  membawa perubahan yang mendalam dalam lanskap keuangan negara ini. Dampaknya yang paling  mencolok  adalah  terlihat  dalam  pertumbuhan  yang  pesat  dan  kinerja gemilang lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah dan lembaga keuangan  mikro  syariah.  Bank-bank  syariah  telah  muncul  sebagai  pesaing  kuat dalam industri perbankan Indonesia, dengan jaringan cabang yang semakin luas dan pertumbuhan aset yang stabil. Mereka telah memenuhi tuntutan masyarakat akan alternatif perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, lembaga keuangan  mikro  syariah  telah  membuka pintu  inklusi  keuangan  bagi  masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Mereka telah memberikan akses keuangan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan  perbankan.  Ini  bukan  hanya  pertumbuhan  dalam  angka,  tetapi  juga meningkatnya  kualitas  pelayanan  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Islam yang telah membantu mengukuhkan posisi Keuangan Syariah sebagai pilar penting dalam  sistem  keuangan  Indonesia.  Dengan  perubahan  ini,  masyarakat  semakin percaya  bahwa  mereka  dapat  berinvestasi  dan  menyimpan  uang  mereka  dengan aman  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agama,  yang  pada  akhirnya  berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. 12
Berikut  adalah  beberapa  dampak  utama  dari  implementasi  hukum  Keuangan Syariah di Indonesia:
1. Pertumbuhan  Industri  Keuangan  Syariah: Implementasi  hukum  Keuangan Syariah  telah  menjadi  pemicu  utama  dalam  mengakselerasi  pertumbuhan industri  ini  di  Indonesia.  Salah  satu  indikator  paling  mencolok  dari pertumbuhan  ini  adalah  fenomena  perkembangan  bank  syariah  dan  lembaga keuangan mikro syariah dalam beberapa tahun terakhir. 13
Bank  syariah,  yang  didirikan  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam,  telah mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  signifikan.  Mereka  telah  membuka cabang-cabang  baru  di  seluruh  Indonesia,  merangkul  berbagai  segmen  pasar, mulai dari individu hingga perusahaan besar.  Dengan demikian, bank syariah telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aksesibilitas keuangan,
12 Dudang  Gojali, “IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN  SYARIAH,” Jurnal  Ilmu  Akuntansi  dan  Bisnis  syariah I.02  (2019), dudang.gojali@gmail.com.
13 https://news.unair.ac.id/2021/05/19/kontribusi-bank-syariah-terhadap-pertumbuhan- konomi-indonesia/?lang=id
dan  memberikan  alternatif  yang  menarik  bagi  konsumen  yang  ingin menjalankan  urusan  keuangan  mereka  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam. Peningkatan  jumlah  cabang  bank  syariah  juga  menggambarkan  komitmen mereka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah- daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh perbankan konvensional. 14
Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah telah menjadi kekuatan utama  dalam  menyediakan  solusi  keuangan  bagi  kelompok  masyarakat  yang kurang  beruntung  dan  berada  di  wilayah  terpencil.  Mereka  menyediakan pinjaman mikro dan layanan keuangan lainnya kepada individu dan usaha kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Kehadiran mereka telah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh negeri.
Keseluruhan pertumbuhan industri Keuangan Syariah ini mencerminkan sejauh mana masyarakat Indonesia menerima dan mengadopsi nilai-nilai  Keuangan  Syariah  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Ini  juga memberikan  kontribusi  positif  dalam  memperkaya  ekosistem  keuangan Indonesia  dengan  berbagai  produk  dan  layanan  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  Islam,  sehingga  memperkuat  stabilitas  dan  keadilan  dalam  sistem keuangan negara ini. Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan ini, Keuangan Syariah semakin menjadi elemen penting dalam lanskap keuangan Indonesia.

## 2. Peningkatan Akses Keuangan
Keuangan Syariah telah menjadi sarana yang penting untuk memerangi ketidaksetaraan  akses  ke  sistem  keuangan  formal  di  Indonesia.  Salah  satu pencapaian luar biasa dari implementasi Keuangan Syariah adalah pembukaan pintu akses keuangan bagi lapisan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, terutama  mereka  yang  berada  di  daerah  pedesaan  dan  golongan  yang  kurang mampu.
Lembaga-lembaga  keuangan  mikro  syariah  telah  menjadi  kekuatan utama dalam memperluas inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil. Mereka telah mendirikan kantor-kantor lokal yang mudah diakses oleh masyarakat desa yang  sebelumnya  sulit  untuk  mendapatkan  layanan  perbankan.  Ini  berarti bahwa petani kecil, pengusaha kecil, dan kelompok-kelompok masyarakat yang berada  di  pedesaan  kini  memiliki  akses  lebih  mudah  untuk  mendapatkan pembiayaan  mikro  yang  mereka  butuhkan  untuk  mengembangkan  usaha
14 Didi  Badruzzaman, “Implementasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  pada  Lembaga Keuangansyariah,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 2.2 (2019): 18–95.
mereka.  Hal  ini  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  pedesaan  dan membantu mengurangi kemiskinan. 15
Selain  itu,  lapisan  masyarakat  yang  lebih  miskin  juga  merasakan manfaat dari Keuangan Syariah melalui produk dan layanan seperti tabungan syariah yang lebih mudah diakses dan pembiayaan mikro yang lebih terjangkau. Ini membantu mereka untuk memulai usaha kecil, mengamankan masa depan keuangan  mereka,  dan  merencanakan  investasi  jangka  panjang  seperti pendidikan dan kesehatan untuk keluarga mereka.
Keseluruhan,  Keuangan  Syariah  bukan  hanya  merupakan  pendorong pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  alat  yang  kuat  untuk  mengatasi  masalah ketidaksetaraan ekonomi. Ini menciptakan peluang yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, membantu mereka meraih kesejahteraan ekonomi, dan memastikan  bahwa  tidak  ada  yang  tertinggal  dalam  perkembangan  ekonomi negara ini.
3. Peningkatan Kualitas Layanan
Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah berfokus pada peningkatan  kualitas  layanan  mereka  untuk  memastikan  bahwa  mereka mematuhi  dengan  ketat  standar-standar  syariah.  Hal  ini  mencakup  beberapa aspek  penting  yang  telah  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.
Pertama, dalam pengembangan produk-produk keuangan, bank syariah dan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  telah  berkomitmen  untuk  memastikan bahwa  setiap  produk  yang  mereka  tawarkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Islam. Mereka telah menciptakan berbagai produk seperti pembiayaan rumah, pembiayaan  kendaraan,  tabungan  syariah,  dan  reksa  dana  syariah.  Produk- produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi mematuhi aturan-aturan syariah.  Misalnya,  pembiayaan  rumah  syariah  menghindari  riba  dengan menggantinya dengan skema bagi hasil yang adil dan transparan antara bank dan nasabah.
Kedua,  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  memastikan  pemenuhan standar  kepatuhan  syariah  dalam  setiap  transaksi  yang  mereka  lakukan.  Ini melibatkan  pengawasan  yang  ketat  dari  Badan  Pengawas  Syariah  (BPS)  dan
15 https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2019/10/18/134357183816219-ini-strategi- pemerintah-perluas-akses-keuangan
pemantauan  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  untuk  memastikan  bahwa setiap  transaksi  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  Islam.  Mereka  juga mempekerjakan ahli-ahli syariah yang kompeten untuk memberikan nasihat dan panduan dalam menjalankan operasional mereka.
Ketiga, pendekatan berorientasi pada pendidikan telah menjadi bagian integral  dalam  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Bank  syariah  dan lembaga  keuangan  mikro  syariah  aktif  mengedukasi  nasabah  mereka  tentang prinsip-prinsip  syariah  dan  manfaat  dari  menggunakan  layanan  keuangan syariah.  Ini  membantu  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat tentang Keuangan Syariah. 16
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah semakin  meningkat  seiring  dengan  berjalannya  waktu.  Ini  tercermin  dalam peningkatan  jumlah  nasabah  dan  dana  yang  dikelola  oleh  bank  syariah  dan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, mereka juga mendapatkan reputasi sebagai  lembaga  yang  terpercaya  dalam  menjalankan  praktik  bisnis  mereka sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Dengan  kualitas  layanan  yang  semakin baik,  pematuhan  terhadap  hukum  syariah  yang  ketat,  dan  pendidikan  yang berkelanjutan,  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  terus  membangun kepercayaan dan kontribusi positif mereka terhadap sistem keuangan Indonesia.
1. Diversifikasi Produk dan Layanan
Implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  telah  membawa  dampak positif  yang  signifikan  dalam  mendorong  diversifikasi  produk  dan  layanan keuangan syariah di seluruh dunia. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah  menjadi  pelaku  utama  dalam  menyediakan  berbagai  produk  dan layanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Salah satu produk yang semakin banyak diminati adalah pembiayaan rumah berdasarkan prinsip murabahah, dimana bank syariah membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditentukan bersama. Ini memberikan kesempatan kepada individu dan keluarga untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
Selain itu, pembiayaan kendaraan syariah juga semakin populer. Dalam produk  ini,  bank  syariah  bisa  memberikan  pembiayaan  kendaraan  dengan
16 Ali  Syukron,  “Dinamika  perkembangan  perbankan  Syariah  di  Indonesia,” Economic: Jurnal Ekonomi da Hukum Islam 3.2 (2013).
skema ijarah, dimana bank membeli kendaraan yang diinginkan oleh nasabah dan  menyewakannya  kepada  nasabah  dengan  harga  sewa  yang  tetap.  Ini memungkinkan  individu  untuk  memiliki  kendaraan  tanpa  melibatkan  bunga atau unsur riba.
Tabungan  syariah  juga  menjadi  alternatif  yang  menarik  bagi  mereka yang ingin menyimpan uang mereka dalam skema yang sesuai dengan prinsip syariah.  Tabungan  ini  seringkali  memberikan  bagi  hasil  kepada  nasabah berdasarkan hasil investasi yang diperoleh oleh bank syariah dari pengelolaan dana yang disimpan oleh nasabah.
Selain itu, reksa dana syariah juga menjadi salah satu produk investasi yang  semakin  diminati.  Reksa  dana  ini  berinvestasi  dalam  instrumen- instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham- saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. 17
Semua  ini  berarti  bahwa  konsumen  sekarang  memiliki  lebih  banyak pilihan ketika datang ke produk dan layanan keuangan syariah. Diversifikasi ini tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Peningkatan Kinerja Keuangan
Lembaga-lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan  yang  luar  biasa  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Pertumbuhan yang  kuat  terlihat  dalam  berbagai  aspek,  termasuk  peningkatan  aset, pendapatan,  dan  keuntungan  mereka.  Fenomena  ini  sebagian  besar  dapat diatribusikan pada meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Salah  satu  faktor  utama  yang  mendorong  pertumbuhan  lembaga keuangan  syariah  adalah  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  menjalani kehidupan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim semakin sadar akan kehalalan dan kepatuhan agama dalam  aspek  keuangan  mereka.  Mereka  ingin  memastikan  bahwa  transaksi keuangan  mereka  bebas  dari  unsur-unsur  riba  dan  tidak  mengandung pelanggaran prinsip-prinsip syariah.
17 Siti Khalijah, “reksa dana Syariah,” Al_Intaj 3.2 (t.t.).

## Jurnal de Facto 10(2) :248-268
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan yang kuat  bagi  pengembangan  keuangan  syariah  dalam  upaya  untuk  menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini termasuk pemberian insentif pajak dan regulasi yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah.
Pertumbuhan  yang  kuat  dalam  aset,  pendapatan,  dan  keuntungan lembaga keuangan syariah juga menciptakan dampak positif dalam ekonomi secara  keseluruhan.  Hal  ini  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  mendorong investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
Selain  itu,  pertumbuhan  ini  juga  membawa  manfaat  bagi  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  itu  sendiri.  Mereka  dapat  meningkatkan  skala operasional  mereka,  berinvestasi  dalam  teknologi  keuangan  yang  lebih canggih,  dan  meningkatkan  kapasitas  untuk  memberikan layanan  yang  lebih baik kepada nasabah mereka.
Secara keseluruhan, pertumbuhan yang kuat dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah cerminan dari perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat,  dukungan  pemerintah,  dan  manfaat  ekonomi  yang  luas.  Hal  ini memberikan  dasar  yang  kuat  bagi  perkembangan  lebih  lanjut  dalam  sektor keuangan syariah dan berpotensi untuk terus membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang.

## 3. Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Islam
Implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  adalah  langkah  yang  sangat penting  dalam  memastikan  bahwa  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  di seluruh  dunia  dapat  beroperasi  dengan  patuh  terhadap  prinsip-prinsip  Islam dalam semua aspek  operasional mereka. Hal ini mencakup seluruh spektrum aktivitas, mulai dari penawaran produk dan layanan hingga pengelolaan aset dan investasi. Dengan demikian, hukum Keuangan Syariah membentuk dasar yang kokoh untuk menjalankan operasi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
Salah  satu  aspek  yang  paling  penting  dari  implementasi  hukum Keuangan  Syariah  adalah  larangan  terhadap  riba  atau  bunga.  Dalam  sistem keuangan  konvensional,  bunga  adalah  komponen  utama  dalam  transaksi keuangan,  yang  sering  kali  mengarah  pada  akumulasi  utang  yang berkelanjutan. Dalam konteks syariah, riba dianggap sebagai haram atau tidak sah,  dan  oleh  karena  itu,  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  harus  mencari
alternatif  yang  sesuai,  seperti  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  murabahah, mudharabah, atau ijarah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Selain  itu,  implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  juga  mengatur bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalani audit dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup  pengawasan terhadap  bagaimana  dana  nasabah  dikelola,  investasi yang dilakukan, dan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Audit independen ini bertujuan untuk memastikan bahwa uang nasabah tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Akibat dari implementasi hukum Keuangan Syariah adalah penciptaan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan nasabah Muslim. Mereka dapat yakin  bahwa  uang  mereka  dikelola  dengan  integritas  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  agama  Islam.  Dengan  demikian,  lembaga-lembaga  keuangan syariah telah berhasil menciptakan hubungan yang kuat antara keuangan dan moralitas, yang memberikan manfaat nyata bagi nasabah Muslim yang ingin menjalani kehidupan keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

## 4. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran
Implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  telah  membuka  pintu  untuk peningkatan  pendidikan  dan  kesadaran  di  kalangan  masyarakat  tentang pentingnya  Keuangan  Syariah.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya pendidikan dan kampanye kesadaran yang  ditujukan  kepada  masyarakat,  sehingga  memungkinkan  mereka  untuk memahami prinsip-prinsip Islam dalam konteks keuangan dengan lebih baik. 18
Salah  satu  aspek  penting  dari  pendidikan  Keuangan  Syariah  adalah meningkatnya jumlah program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh  lembaga-lembaga  pendidikan,  organisasi  masyarakat,  dan  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  sendiri.  Program-program  ini  memberikan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, termasuk  larangan  riba,  kepatuhan  terhadap  prinsip  modalisme  risiko,  dan konsep berbagi risiko dalam pembiayaan. Dengan akses yang lebih mudah ke
18 Badruzzaman,  “Implementasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pada  Lembaga  Keuangan syariah.”
pendidikan  semacam  ini,  masyarakat  dapat  memahami  bagaimana  mereka dapat menjalani kehidupan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Selain itu, upaya kesadaran juga telah memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat Keuangan Syariah. Berbagai media, seminar,  lokakarya,  dan  kampanye  informasi  telah  diadakan  untuk memperkenalkan  masyarakat  dengan  prinsip-prinsip  dan  produk  Keuangan Syariah  yang  tersedia.  Ini  membantu  menghilangkan  kebingungan  dan ketidakpastian yang mungkin ada sebelumnya dan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang lebih berdasarkan pemahaman yang kuat.
Hasilnya,  masyarakat  menjadi  lebih  berpengetahuan  tentang bagaimana  keuangan  syariah  dapat  memberikan  manfaat,  baik  dari  segi moralitas maupun finansial. Mereka menjadi lebih mampu membuat keputusan keuangan  yang  sesuai  dengan  keyakinan  mereka  dan  dapat  memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah dengan lebih efektif.
Dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran ini, diharapkan bahwa lebih  banyak  masyarakat  akan  terdorong  untuk  mengadopsi  prinsip-prinsip Keuangan  Syariah  dalam  kehidupan  mereka,  yang  pada  gilirannya  dapat berkontribusi  pada  pertumbuhan  lebih  lanjut  dalam  sektor  keuangan  syariah dan pencapaian tujuan keuangan mereka dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai  agama.  Ini  adalah  bukti  bahwa  implementasi  hukum  Keuangan Syariah bukan hanya mempengaruhi lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam dalam konteks keuangan.
Namun,  meskipun  terdapat  dampak  positif,  masih  ada  beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perluasan infrastruktur keuangan syariah di daerah terpencil, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan meningkatkan koordinasi  antara  lembaga-lembaga  pengawas  dan  pelaku  industri.  Dengan terus  mengatasi  tantangan  ini,  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  dapat  terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kerangka  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  telah  berkembang  dan berevolusi  seiring  waktu  dengan  perubahan  peraturan  dan  undang-undang  yang mendukung  pertumbuhan  sektor  ini.  Pada  dasarnya,  Indonesia  telah  mengadopsi berbagai regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah, produk, dan prinsip-
prinsip operasionalnya. Hal ini termasuk pendirian Bank Syariah pada tahun 1992 dan pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS) pada tahun 1999. Selanjutnya, pada tahun 2008, Indonesia mengesahkan Undang- Undang  Perbankan  Syariah  dan  pada  tahun  2011  mengadopsi  Undang-Undang Keuangan Syariah yang mencakup lembaga keuangan syariah non-bank. Kerangka hukum  ini  terus  berkembang  untuk  memfasilitasi  pertumbuhan  dan  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dalam  industri  keuangan  di  Indonesia.  Peraturan dan  standar  syariah  yang  mengatur  industri  Keuangan  Syariah  di  Indonesia termasuk  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  dan  Undang-Undang  Keuangan Syariah.  Selain  itu,  ada  juga  peraturan  dari  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan  Syariah  (BPKPS)  yang  mengawasi  lembaga-lembaga  keuangan syariah.  Peran  mereka  adalah  menjaga  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Islam dalam  berbagai  aspek  operasional,  termasuk  larangan  riba,  kepatuhan  terhadap prinsip  modalisme  risiko,  dan  prinsip-prinsip  berbagi  risiko  dalam  pembiayaan. Regulasi  ini  mendukung  penyelenggaraan  layanan  keuangan  yang  sesuai  dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dengan percaya.
Implementasi  hukum  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  telah  secara  positif mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dalam peningkatan jumlah nasabah, diversifikasi produk dan layanan, pertumbuhan aset,  dan  kepercayaan  masyarakat  yang  meningkat  terhadap  lembaga-lembaga tersebut.  Dalam  rangka  menjaga  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Islam, pemerintah  juga  telah  memperkuat  regulasi  dan  pengawasan,  yang  mendukung pertumbuhan industri ini.

## Saran
1. Peningkatan Keseragaman Regulasi: Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan  negara-negara  lain  untuk  meningkatkan  keseragaman  dalam  regulasi Keuangan  Syariah.  Hal  ini  dapat  membantu  menciptakan  lingkungan  bisnis yang lebih stabil dan memudahkan perusahaan yang beroperasi lintas batas.
2. Promosi  Inovasi:  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  dapat  mendorong  inovasi dalam industri keuangan syariah dengan memberikan insentif kepada lembaga- lembaga  keuangan  syariah  untuk  mengembangkan  produk  dan  layanan  baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ini akan membantu meningkatkan daya saing sektor ini.
3. Pendidikan  dan  Kesadaran:  Lebih  banyak  upaya  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  Keuangan  Syariah  dan manfaatnya. Kampanye pendidikan dan kesadaran dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk dan
layanan keuangan syariah.
4. Pengembangan  Profesionalisme:  Pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia yang kompeten dalam bidang Keuangan Syariah juga sangat penting. Ini  akan  membantu  memastikan  bahwa  lembaga-lembaga  keuangan  syariah memiliki  personil  yang  berkualitas  tinggi  dan  dapat  mengelola  operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan baik.

## Daftar Pustaka
Abdullah  dan  Mahriani, Hukum  keuangan  syariah  pada  lembaga  bank  dan  non bank .
Ali  Syukron,  “Dinamika  perkembangan  perbankan  Syariah  di  Indonesia,”
Economic: Jurnal Ekonomi da Hukum Islam 3.2 (2013).
Badruzaman,  Dudi.  Implementasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Pada  Lembaga
Keuangan Syari`ah. no. 2, Sept. 2019, pp. 82–95,
doi:10.31949/mr.v2i2.1392.
Badruzzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan syariah.”
Bombang, Saifullah. “ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSFEKTIF  HUKUM  EKONOMI  ISLAM.”  Jurnal  Hukum  Unsulbar, Apr. 2018, doi:10.31605/j-law.v1i1.48.
Didi  Badruzzaman, “Implementasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  pada  Lembaga Keuangansyariah,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 2.2 (2019): 18–95. Dudang  Gojali, “IMPLEMENTASI  HUKUM  EKONOMI  SYARIAH  PADA LEMBAGA  KEUANGAN  SYARIAH,” Jurnal  Ilmu  Akuntansi  dan  Bisnis syariah I.02 (2019), dudang.gojali@gmail.com. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2019/10/18/134357183816219-ini-strategi- pemerintah-perluas-akses-keuangan https://news.unair.ac.id/2021/05/19/kontribusi-bank-syariah-terhadap- pertumbuhan-konomi-indonesia/?lang=id https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-lebih-dekat- tentang-ekonomi-syariah-di-indonesia https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis- syariah-indonesia https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konferensi-
Pers-KSSK
Imaniyati, Neni Sri. “PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN.” Syiar Hukum, vol. 11, no. 1, Jan. 2009, pp. 21–38, doi:10.29313/sh.v11i1.510.
M. Ma’ruf Abdullah dan Elida Mahriani, Hukum keuangan syariah pada lembaga bank  dan  non  bank ,  Cetakan  I  (Ngaglik,  Sleman,  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2016).17
Miranda Gultom, “Sambutan Deputi gubernur Senior Bank Indonesia pada seminar ‘Startegi pengembangan Lembaga Syariah di Indonesia’ BI” (Jakarta, 2005),
3.
Siti Khalijah, “reksa dana Syariah,” Al_Intaj 3.2 (t.t.). ttps://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perbankan
W. Widiana, Analisis Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di  IndonesiaLaw  and  Justice 2,  no.  1  (21  Juni  2017):  35–43, https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4335.