## Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan
Yeni Yusnita * , Rumzi Samin, Rudi Subiyakto Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
* yusnitayeni90@yahoo.com

## Abstract
Tourism  has  become  an  important  source  of  local  income  in  Bintan  Regency. However,  the  implementation  of  tourism  management  policies  in  Bintan  Regency  still faces problems, both  factual  and theoretical,  from various stakeholders.  This  research aims  to  analyze  the  implementation  of  policy  using  Edward  III  theory  in  managing tourism  in  Bintan  Regency.  The  research  method  used  is  a  qualitative  descriptive approach by collecting secondary data in the form of government documents and primary data  through  direct  interviews  with  informants,  which  were  then  analyzed  deeply according  to  the  findings  on  the  ground.  This  study  shows  that  the  implementation  of tourism management policies in Bintan Regency requires strong collaboration between the government, community, and relevant parties. Edward III emphasizes that structural variables, attitudes or dispositions of implementers, resources, and communication must be  accompanied  by  the  principle  of  building  sustainable  tourism  villages,  so  that  the problems  that  will  be  faced  can  be  solved  optimally.  The  barriers  and  challenges  in implementing this policy must be overcome by every stakeholder. The government needs to  focus  more  on  developing  local  potential  and  increasing  community  capacity  in managing tourism villages. In addition, the government also needs to provide training and mentoring to the community so that they can actively participate in managing tourism villages.  Furthermore,  the  implementation  of  tourism  management  policies  in  Bintan Regency requires a strong commitment from the government, community, and relevant parties  to  increase  community  awareness  and  improve  the  quality  of  tourism  village management. Therefore, it is hoped that successful tourism village management can be achieved in Bintan Regency that is ideal and sustainable.

## Keywords: Implementation; Policy; Tourism Village

## Abstrak
Desa  wisata  telah  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  lokal  yang  penting  di Kabupaten  Bintan.  Namun,  implementasi  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata  di Kabupaten Bintan masih menghadapi permasalahan baik secara faktual masalah maupun masalah  teoritis  oleh  para  pemangku  kepentingan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III dalam pengelolaan desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif deskriptif  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  berupa  dokumen  pemerintah  dan  data primer melalui wawancara langsung dengan informan yang kemudian dianalisis secara mendalam  sesuai  dengan  temuan  fenomena  di  lapangan.  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  implementasi  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan memerlukan  kerja  sama  yang  kuat  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak-pihak terkait. Edward III menekankan pada struktur birokrasi, sikap atau disposisi pelaksana, sumber  daya  serta  komunikasi  harus  disertai  dengan  prinsip  membangun  Desa  Wisata yang berkelanjutan sehingga permasalahan yang akan dihadapi bisa diselesaikan dengan optimal. Hambatan dan tantang dalam implementasi kebijakan ini harus bisa diatasi oleh
setiap pemangku kepentingan, pemerintah perlu lebih fokus pada pengembangan potensi lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar  mereka  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan  desa  wisata.  Selain  itu implementasi  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan  memerlukan komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak-pihak  terkait  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai kesuksesan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan yang ideal dan berkelanjutan.

## Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Desa Wisata

## Pendahuluan
Dunia pariwisata saat ini memiliki tren baru yaitu desa. Desa wisata didefinisikan sebagai kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu untuk menjadi destinasi wisata. Desa wisata memiliki daya tarik wisata tersendiri yaitu kondisi fisik lingkungan pedesaan  serta  kehidupan  sosial-budaya  masyarakat  setempat  (Zebua,  2016).  Dalam sebuah kemajuan pariwisata di suatu daerah, tentunya harus melibatkan dan memberikan manfaat  bagi  masyarakat  lokal.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  lokal  harus  aktif  terlibat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya.
Pengelolaan desa wisata sangat erat kaitannya dengan peran masyarakat setempat dengan kearifan masyarakat setempat, sehingga menjadi salah satu kekuatan pendorong untuk kegiatan pariwisata dan menambah nilai bagi wisatawan yang mengunjungi desa wisata  (Purwanti,  2019).  Pembangunan  kepariᴡiѕataan  khuѕuѕnуa  desa  wisata  dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam  keragaman  (Chin,  1995;  Sesotyaningtyas  &  Manaf,  2015).  Pembangunan  desa ᴡiѕata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan уang berorientasi pada pengembangan ᴡilaуah, bertumpu  kepada  kesejahteraan  maѕуarakat,  dan  bersifat  memberdayakan  maѕуarakat уang mencakup berbagai aspek (Sentanu & Mahadiansar, 2020; Syah, 2017).
Desa wisata adalah wisata yang terdiri dari seluruh pengalaman pedesaan, wisata alam, tradisi dan elemen unik yang dapat menarik wisatawan secara keseluruhan melalui suasana  yang  ditawarkan  (Antara  &  Arida,  2015;  Muzwardi  &  Simbolon,  2024). Perkembangan  desa  wisata  semakin  jelas  ketika  pemerintah  pusat  mengeluarkan  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dampaknya terjadi peningkatan jumlah desa wisata yang signifikan di seluruh Indonesia sejak tahun 2014 (Purwanti, 2019; Widnyani, 2022). Guna mewujudkan desa wisata diperlukan perangkat regulasi atau norma sebagai aspek legalitas  dan  yuridis  formal.  Dengan  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat,  desa wisata diharapkan dapat beraktiᴠitaѕ tanpa ada gangguan miѕalnуa keberatan dari pihak- pihak lain (Nofiyanti et al., 2018).
Terbentuknya regulasi terkait desa wisata juga dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan  desa  wisata  itu  sendiri  sehingga  dapat  dikelola  secara  profesional. Pengelolaan Desa Wisata secara profesional, akan memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan  kemiskinan,  pelestarian  sumber  daуa  dan  kearifan  lokal  serta  mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Irhandayaningsih, 2019). Di Kabupaten Bintan terdapat  beberapa  daerah  yang  menjadi  tujuan  wisata  berdasarkan  Peraturan  Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat Daerah Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Kabupaten Bintan yaitu kawasan Wisata Internasional Lagoi, Kawasan  Wisata  Pantai  Trikora,  kawasan  Wisata  Gunung  Bintan  dan  kawasan  Wisata
Sungai  Lepah.  Melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menjadi harapan  baru  bagi  desa  untuk  pemerataan  ekonomi.  Harapan  itu  salah-satunya  ialah bahwa  desa  bisa  mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya  sebagai  bentuk  usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warganya. Undang-Undang mengamanatkan setiap  desa  ke  depan  harus  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  bertujuan menjalankan  usaha-usaha  yang  bersifat  produktif,  sehingga  bisa  meningkatkan pendapatan dan memakmurkan desa.
Sehingga menjadi kesempatan bagi desa untuk mempercepat pembangunan desa, adapun usaha yang dikelola BUMDesa adalah usaha yang bersumber dari potensi alam yang  dimiliki  setiap  desa.  Desa  yang  mempunyai  potensi  yang  besar  dalam  bidang pariwisata dan memiliki komunitas masyarakat yang mampu menggali potensi lokal bisa mengembangkan  desa  wisata  (Gurvantry  et  al.,  2022;  Raharjana,  2010).  Pemangku Kepentingan  adalah  setiap  kelompok  atau  individu  yang  dapat  mempengaruhi  atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Partisipasi Pemangku Kepentingan yang terlibat  berdampak  signifikan  dalam  meningkatkan  kinerja  organisasi  (Rachman  et  al., 2021).  Dalam  hal  ini  adalah  meningkatkan  pengembangan  wisata  desa,  Pemangku Kepentingan  masing-masing  memiliki  peran  dalam  program  yang  berhasil  menjadi penting dan krusial (Dwivedi, 2021; Rahma & Primasworo, 2018).
Pengembangan desa wisata melibatkan berbagai peran Pemangku Kepentingan. Peran adalah abstraksi dari perilaku suatu obyek yang terdiri dari bagian-bagian interaksi dari  obyek  tersebut  Bersama-sama  dengan  serangkaian  kendala  yang  mungkin  terjadi (Genilloud & Wegmann, 2000). Salah satu penguatan nasional yang diawali penguatan suatu  daerah  dapat  diwujudkan  salah  satunya  melalui  penguatan  sektor  pariwisata (Setiawan, 2016). Pengembangan sektor pariwisata dalam prosesnya melibatkan banyak Pemangku  Kepentingan  sebagai  bentuk  industri  multisektoral  (Arfandi  &  Adhayanto, 2017).  Dalam  mendorong  pembangunan  daerah  dan  kesejahteraan  rakyat,  maka diperlukan  pendekatan  pengembangan  pariwisata  yang  melibatkan  peran  aktif masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata (Gautama et al., 2020).
Peran  masyarakat  yang  dilibatkan  pada  Desa  Wisata  sebagai  pendekatan pemberdayaan  yang  melibatkan  masyarakat  sebagai  aktor  kunci  dan  menempatkannya dalam  konteks  paradigma  baru  untuk  pembangunan  berkelanjutan  (Kedang  &  Soesilo, 2021). Melalui peran kelembagaan didirikan lembaga desa yang anggotanya terdiri dari warga masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai  penggerak  untuk  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa serta mewujudkan sapta pesona, adapun POKDARWIS yang ada di Desa Wisata Kabupaten Bintan yang saat ini tetap eksis yaitu:
Tabel 1. POKDARWIS pada Desa Wisata di Kabupaten Bintan
No Nama POKDARWIS Jenis Kegiatan Lokasi 1. Desa Wisata Pesona Ekang Taman Rekreasi Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong 2. Desa Wisata Sumpat Mangrove Tour Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong 3. Desa Wisata Mutiara Bhinekka Kampung Tour Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong 4. Desa Wisata Mancing Berakit Memancing Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong 5.  Eco Wisata Tosela Mangrove, Rekreasi Desa Toapaya Selatan Kp. Simpangan Km 16
No Nama POKDARWIS Jenis Kegiatan Lokasi 6. Perisai Mapur Bahari Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir
Sumber : DISBUDPAR Bintan, 2021.
Pelaksanaan BUMDesa di Kabupaten Bintan telah diterapkan sejak 2016, dalam pembentukan  BUMDesa  pertama  dibentuknya  secara  administrasi  dibuatnya  anggaran rumah tangga yang berdasarkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di mana setiap desa  harus  mempunyai  BUMDesa.  BUMDesa  merupakan  salah  satu  aktor  yang mendukung keberhasilan dalam pengembangan desa wisata. Di Provinsi Kepulauan Riau BUMDesa yang bergerak pada bidang pariwisata terbanyak berada di Kabupaten Bintan sehingga  menunjukkan  bahwa  desa  di  Kabupaten  Bintan  memanfaatkan  potensi pariwisata di daerahnya melalui BUMDesa.
Salah  satu  contoh  pengelolaan  Desa  Wisata  yang  berhasil  yaitu  Desa  Wisata Ekang Anculai di Kabupaten Bintan menjadi percontohan desa wisata di Indonesia oleh Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  (KEMPAREKRAF).  Penetapan  itu dilakukan karena Desa Wisata Ekang Anculai dikelola oleh masyarakat sekitar dengan menerapkan kearifan lokal. Desa Wisata Ekang Anculai dibangun di lokasi kebun karet yang sudah tidak produksi.
Gambar 1. Jumlah BUMDesa di sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Sumber :  Milyawati, 2021
Penginapan yang tersedia di sekitar desa dibangun dari bambu dengan berbagai fasilitas untuk pengunjung/wisatawan, seperti berkuda dan agrowisata. MENPAREKRAF,  Sandiaga  Salahuddin  Uno,  mengatakan  akan  merencanakan  Desa Ekang  Anculai  adalah prototipe desa  wisata  (Fathur,  2021).  Diharapkan  Desa  Wisata Ekang Anculai menjadi prototipe yang dapat di replikasi oleh sejumlah daerah lainnya. Sebab,  melalui  kearifan  lokal  yang  melibatkan  masyarakat,  desa  wisata  yang  dikelola warga desa dan pemuda, karang taruna serta POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) itu berkembang pesat sehingga potensi dalam mengelola desa wisata bisa di optimalkan.
Lokasinya  yang  berupa  perbukitan  dengan  hutan  karet  serta  danau  dinilainya sangat indah. Selain keindahan alam, infrastruktur, atau fasilitas yang ditawarkan, hal lain yang membuat Desa Wisata Ekang Anculai menjadi desa wisata terbaik adalah kolaborasi yang ada. Pola kolaborasi desa wisata yang dilakukan dengan melibatkan pemuda selaku pengelola  dengan  masyarakat  setempat  yang  berjumlah  sebanyak  800  kepala  keluarga (Ramadhian,  2021).  Dalam  pengembangan  Desa  Wisata  perlu  dipastikan  partisipasi publik  pada  pengelolaan  desa  wisata.  Partisipasi  publik  melekat  secara  kuat  pada pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Kesadaran perlunya partisipasi publik didasarkan  atas  perhatian  para  pengambil  kebijakan  akan  kebutuhan  untuk  memahami para pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang diambil.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan  Urusan  Pemerintahan  Kabupaten  Bintan  Kepada  Pemerintahan  Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  berkewajiban  mengelola  potensi  wisata  di wilayahnya,  sehingga  menjadi  langkah  awal  pengembangan  desa  wisata  di  Kabupaten Bintan sebagai upaya pengelolaan desa wisata yang mandiri.
Saat  ini  Pengembangan  desa  wisata  di  daerah  tersebut  terhambat  disebabkan kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  hal  ini  dapat  dilihat  masyarakat  tempatan  masih belum  mampu  menjaga  fasilitas  wisata  alam  yang  ada,  hal  ini  menjadi  kendala  dalam pengembangan kawasan wisata di daerah tersebut. Kurangnya dukungan dari pemerintah seperti banyak informasi yang terkandung di lokasi pariwisata (objek) tidak dapat dijual karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata (Arifin, 2017).
Desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadikan obyek wisata sebagai ciri khasnya  seperti  keasrian  dan  keindahan  alam,  seni  budaya  dan  kebiasaan  masyarakat sehari-hari sehingga wisatawan bisa merasakan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Kabupaten  Bintan  sudah  dikenal  sejak  lama  sebagai  wilayah  yang  fokus  dalam pengembangan pariwisata baik internasional maupun lokal, termasuk dalam pengembang pariwisata  alternatif  seperti  desa  wisata.  Ciri  dari  desa  wisata  yaitu  masyarakat merupakan pelaku utama pengembangan potensi kepariwisataan di wilayahnya sehingga dapat  berkembang  secara  mandiri.  Beberapa  aspek  yang  menunjukkan  keaslian  desa wisata sebagai daerah yang memiliki aspek sosial budaya, arsitektur tradisional, struktur tata  ruang  desa,  adat  istiadat  dan  kegiatan  sehari-hari  masyarakat  desa,  serta  integrasi komponen  pariwisata  lainnya  antara  lain  akomodasi,  atraksi,  dan  fasilitas  pendukung (Middleton & Hawkins, 1998; Mukhirto et al., 2022; Okparizan et al., 2019).
Gejala atau permasalahan penelitian implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek penting yang mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  serta  kesuksesan  pembangunan  desa  wisata. Pertama, ada kesulitan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan  pemerintah  nasional  dalam  membentuk  atau  mengatur  strategi  pengelolaan  desa wisata yang efektif. Kedua, peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan  desa  wisata  terbatas,  walaupun  mereka  yang  terdampak  langsung  dari kegiatan  wisata  dan  memiliki  pengalaman  unik  dalam  memahami  kebutuhan  dan kesejahteraan  masyarakat  desa  wisata.  Ketiga,  adanya  konflik  antara  pengembangan wisata  dan  pemantauan  lingkungan  yang  baik,  sehingga  menimbulkan  tuntutan lingkungan yang semakin tinggi dari masyarakat global. Keempat, kekurangan sumber daya  dan  fasilitas  infrastruktur  yang  cukup  dalam  pengelolaan  desa  wisata,  yang memerlukan  investasi  dan  pengembangan  yang  signifikan  untuk  memenuhi  tuntutan wisatawan  dan  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat  desa  wisata.  Lalu,  pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks pada pengembangan dan pengelolaan desa wisata, yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan solusi yang lebih inovatif untuk menghadapi masalah tersebut.
Dalam rangka menghadirkan solusi yang efektif dan membantu masyarakat desa wisata  di  Kabupaten  Bintan,  penelitian  implementasi  kebijakan  harus  memperhatikan gejala-gejala  ini  dan  menghadirkan  solusi  yang  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat lokal, menjaga lingkungan, dan memperbaiki pengelolaan desa wisata secara integratif. Dalam  menganalisis  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan,  maka penting memperhatikan dan mengatasi berbagai Teoritical problem yang mungkin timbul, serta  menyusun  strategi  yang  efektif  dan  terintegrasi  untuk  meningkatkan  pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan  studi  kasus.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi  di  Kabupaten  Bintan.  Wawancara  digunakan  untuk  mengumpulkan  data primer  dari  informan  yang  memiliki  pengetahuan  luas  dan  mendalam  mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data deskriptif tentang situasi dan kondisi di lapangan, sementara  dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh  data-data  yang  tidak  bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi. Data yang dikumpulkan kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis, mulai dari pembiasaan, identifikasi tema dan pola, hingga penafsiran temuan berdasarkan pertanyaan penelitian dan  kerangka  teoritis.  Peneliti  juga  melakukan  triangulasi,  member  check,  dan  peer review  untuk  menjamin  keabsahan  temuan.  Hasil  analisis  data  akan  disajikan  dalam bentuk narasi, studi kasus, dan analisis tematik. Peneliti akan menggunakan berbagai cara untuk  menyajikan  temuannya,  seperti  menggunakan  kutipan  dan  contoh  untuk mengilustrasikan  tema.  Dalam  penyajian  data,  peneliti  harus  mempertimbangkan ketelitian  dan  transparansi,  serta  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  kedalaman dan keluasan analisis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam membuat keputusan terkait pengelolaan desa wisata.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kondisi Umum Pengelolaan Wisata di Kabupaten Bintan
Kabupaten  Bintan,  sebagai  daerah  yang  sangat  strategis  letaknya,  yakni berdekatan  dengan  Singapura  dan  Malaysia,  dan  juga  dikenal  sebagai  pulau  yang menyimpan berbagai ragam daya tarik wilayah perairan pantai dan laut. Bintan memang diproyeksikan  sebagai  pulau  wisata  dan  peristirahatan  karena  banyak  mempunyai kawasan pantai indah yang telah dihiasi dengan berbagai fasilitas berkelas mewah dan kebanyakan berada di sepanjang pantai utara pulau ini atau tepatnya di daerah Lagoi yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Tempat  wisata  yang  telah  dikembangkan  di  Lagoi  adalah  Kawasan  Wisata Terpadu Eksklusif Lagoi (Bintan Resort), Pantai Sebong Pereh, dan Desa wisata Sebong Pereh yang menawarkan wisata bahari.  Pulau Bintan tidak hanya terkenal dengan Lagoi nya, tetapi tempat wisata lain mulai dari wisata alam, wisata ekologi, wisata budaya, serta wisata  sejarah.  Pantai  Tanjung  Berakit,  Pantai  Trikora  dan  perkampungan  Nelayan Kawal,  pantai-pantai  di  Pulau  Kecil  di  Sekitar  Pulau  Bintan,  dan  Bintan Leisure  Park, serta Air Terjun Gunung Bintan, Goa Gunung Bintan, dan Danau Bekas Galian Bauksit Alam Tirta di kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.
Selain  itu  tempat  wisata  tersebut  tak  kalah  cantik  dengan  kawasan  Lagoi.  Juga terdapat penanaman pohon di hutan bakau sepanjang pantai timur Pulau Bintan dan hutan lindung  di  Gunung  Kijang  dan  Bukit  Kucing.  Selain  itu  Bintan  juga  dengan  rutin menyelenggarakan  Event  internasional.  Khususnya  Event  olahraga  internasional. Beberapa  di  antaranya  adalah  Festival  Layang-Layang,  Lomba  Lari  Triathlon Internasional “Meta Man”, Kejuaraan Golf Internasional, dan Tour De Bintan, dll.
Gambar 2. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata Kabupaten Bintan Sumber: RIPPARDA Kabupaten Bintan
Maka  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  wisatawan  yang  datang  ke Kabupaten Bintan, pemerintah setempat telah mengembangkan berbagai destinasi wisata yang  menawarkan  pengalaman  wisata  yang  berbeda-beda.  Salah  satu  contoh  adalah Kawasan  Wisata  Terpadu  Eksklusif  Lagoi  (Bintan  Resort),  yang  menawarkan  wisata bahari dan fasilitas mewah di sepanjang pantai utara pulau ini. Selain itu, juga terdapat desa wisata Sebong Pereh yang menawarkan wisata budaya dan ekologi.
Tidak hanya kawasan Lagoi, Pulau Bintan juga memiliki berbagai tempat wisata lainnya  yang  tak  kalah  menarik,  seperti  Pantai  Tanjung  Berakit,  Pantai  Trikora,  dan perkampungan  Nelayan  Kawal.  Pulau  Kecil  di  Sekitar  Pulau  Bintan  juga  menawarkan pengalaman  wisata  alam  yang  unik.  Selain  itu,  terdapat  juga  Bintan  Leisure  Park,  Air Terjun Gunung Bintan, Goa Gunung Bintan, dan Danau Bekas Galian Bauksit Alam Tirta yang menawarkan pengalaman wisata sejarah dan alam.  Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan  wisata,  pemerintah  setempat  juga  telah  berupaya  untuk  melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di hutan bakau sepanjang pantai timur Pulau Bintan dan hutan lindung di Gunung Kijang dan Bukit Kucing. Hal ini bertujuan untuk  menjaga kelestarian alam dan menghindari polusi  sehingga kualitas pengelolaan tersebut sangat baik diimplementasikan.
Selain  itu,  pemerintah  setempat  juga  telah  mengadakan  berbagai  Event internasional, seperti Festival Layang-Layang, Lomba Lari Triathlon Internasional “Meta Man”,  Kejuaraan  Golf  Internasional,  dan  Tour  De  Bintan  dll.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan popularitas Kabupaten Bintan sebagai destinasi wisata dan meningkatkan pendapatan  daerah  sehingga  terciptanya  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dalam implementasi  kebijakan  pengelolaan  wisata,  pemerintah  setempat  harus  terus meningkatkan  kualitas  fasilitas  dan  infrastruktur  wisata,  serta  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  melestarikan  lingkungan.  Dalam  hal  ini,  pemerintah setempat  dapat  bekerja  sama  dengan  stakeholders  lainnya,  seperti  industri  pariwisata, komunitas  lokal,  dan  organisasi  non-pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Kemudian  selanjutnya  untuk  memperkuat  dasar  Desa  Wisata  maka  merujuk  pada Keputusan  Bupati  Bintan  Nomor  :  158/II/2023  Tentang  Penetapan  Desa  Wisata Kabupaten Bintan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 2. Penetapan Desa Wisata Kabupaten Bintan 2023 No Nama Desa Lokasi Potensi Kategori 1 Desa Wisata Ekang Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Ekowisata Berkembang 2 Desa Wisata Pengudang Sumpat Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Ekowisata Rintisan 3 Desa Wisata Sebong Lagoi Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Ekowisata Rintisan 4 Desa Wisata Berakit Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Wisata Budaya Rintisan 5 Eko Wisata Tosela Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Ekowisata Rintisan 6 Perisai Mapur Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kuliner Rintisan 7 Desa Wisata Busung Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Ekowisata Rintisan
Sumber: Peraturan Bupati Bintan, Data Sekunder 2024 Pada  tahun  2023,  Bupati  Bintan  telah  menetapkan  beberapa  desa  sebagai  desa wisata  melalui  Keputusan  Bupati  Bintan  Nomor  158/II/2023.  Dalam  penetapan  ini, terdapat  beberapa  kategori  yang  digunakan  untuk  menentukan  desa  wisata  yang  akan dipilih, yaitu ekowisata dan wisata budaya. Ekowisata adalah kategori yang digunakan untuk  menentukan  desa  wisata  yang  memiliki  potensi  keekonomian  yang  tinggi  dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dalam tabel  2, terlihat  bahwa beberapa desa telah ditetapkan sebagai desa wisata dengan kategori ekowisata, seperti Desa Wisata Ekang,  Desa  Wisata  Pengudang  Sumpat,  dan  Desa  Wisata  Sebong  Lagoi.  Selain  itu, terdapat  juga  desa  yang  telah  ditetapkan  sebagai  desa  wisata  dengan  kategori  wisata budaya, seperti Desa Wisata Berakit.
Analisis  dari  penetapan  desa  wisata  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemerintah Kabupaten Bintan telah memperhatikan potensi keekonomian dan sarana dan prasarana yang  dimiliki  oleh  masing-masing  desa.  Dengan  demikian,  dapat  diperkirakan  bahwa pemerintah  Kabupaten  Bintan  berencana  untuk  meningkatkan  kualitas  pariwisata  di daerah  tersebut  dengan  mengembangkan  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing desa.

## 2. Implementasi  Kebijakan  Edward  III  dalam  Pengelolaan  Desa  Wisata  di Kabupaten Bintan
Implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata berarti memastikan bahwa desa wisata  dapat  berfungsi  dengan  optimal  dan  memberikan  manfaat  yang  seimbang  bagi masyarakat setempat, pengunjung, serta lingkungan. Kebijakan ini harus didasarkan pada analisis  kekuatan  dan  kelemahan  desa  wisata,  serta  keterkaitan  dengan  tujuan pengembangan  wilayah.  Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  desa  dan  masyarakat setempat  harus  bekerja  sama  untuk  mengidentifikasi  potensi  wisata  yang  ada,
meningkatkan  kualitas  layanan,  serta  mengembangkan  infrastruktur  yang  dibutuhkan. Selain  itu,  pemerintah  desa  juga  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  wisata yang  berkelanjutan,  seperti  perlindungan  lingkungan,  pelestarian  budaya,  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Maka  hasil  dan  pembahasan  dari  penelitian  ini menggunakan implementasi kebijakan Edward III yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Struktur Birokrasi
Birokrasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen, baik yang terlihat maupun  tidak  terlihat,  yang  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  suatu organisasi.  Dalam  pengelolaan  desa  wisata,  struktur  birokrasi  sangat  penting  untuk menjaga  keamanan,  ketertiban,  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  objek  wisata.  Dalam Kabupaten  Bintan,  birokrasi  pengelolaan  desa  wisata  terdiri  dari  beberapa  level  dan elemen  yang  saling  terkait.  Dalam  struktur  birokrasi  pengelolaan  desa  wisata  di Kabupaten  Bintan,  setiap  elemen  birokrasi  memiliki  perannya  masing-masing  dalam mencapai  tujuan  pengelolaan  desa  wisata.  Dengan  demikian,  struktur  birokrasi pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban,  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  objek  wisata.  Struktur  birokrasi  dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan Desa Wisata mempunyai tahapan yang berjenjang di  Kabupaten  Bintan,  hal  ini  disampaikan  Kabid  Program  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Bintan oleh Santi Rosalinda penuturannya menyatakan
Pastinya dengan melibatkan masyarakat yang  ada sebagai  anggota desa  wisata. Sebelum  terbentuknya  desa  wisata  itu  kan  di  wajibkan  menentukan  kelompok sadar wisata desa wisata (POKDARWIS). Di dalam POKDARWIS ini terdiri dari beberapa  potensi  wisata  yang  dimiliki  oleh  setiap  desa  tersebut.  Setelah terbentuknya struktur POKDARWIS maka di bentuklah struktur desa wisata. SK POKDARWIS dan desa wisata itu di keluarkan oleh pemda setempat, untuk SK desa  wisata  di  teruskan  ke  bupati  melalui  dinas  pariwisata  dan  SK  desa  wisata tersebut akan di keluarkan oleh bupati (wawancara, 29 April 2024).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa struktur birokrasi dalam implementasi  kebijakan  dalam  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan menunjukkan adanya kebijakan yang berjenjang. Kebijakan ini dimulai dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata (POKDARWIS) yang terdiri dari beberapa potensi wisata yang dimiliki oleh setiap desa. Kemudian, SK POKDARWIS dan SK Desa Wisata di keluarkan oleh Pemda setempat dan di teruskan ke Bupati melalui Dinas Pariwisata. Dengan  demikian,  terlihat  adanya  hierarki  kebijakan  yang  melibatkan  beberapa  pihak, yaitu Pemda, Bupati, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam proses pengelolaan desa wisata. Hal ini serupa juga sama dengan pernyataan Asrul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Bintan  SK  Desa  Wisata  atas  usulan  dari  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan pada pernyataannya bahwa
Desa wisata itu sebenarnya di bawah naungan dinas kebudayaan pariwisata dan badan penetapannya itu mereka yang menetapkan pengelolaan terkait desa wisata itu  kalau  di  dinas  pemberdayaan  lebih  kepada  yang  berhubungan  dengan pengelolaan BUMDES, keluar lah SK dari Bupati (wawancara, 29 April 2024). Dengan  demikian,  struktur  birokrasi  yang  ideal  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan  adalah  struktur  birokrasi  yang  memiliki hierarki  kebijakan  jelas,  peran  pemerintah  jelas,  keterlibatan  masyarakat,  transparansi, dan keterkaitan antara instansi dalam pengelolaan Desa Wisata Kabupaten Bintan.
b. Sikap atau Disposisi Pelaksana
Dalam konteks pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan, sikap atau disposisi pelaksana  sangat  penting  karena  desa  wisata  tersebut  memiliki  potensi  besar  untuk menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu,
para pelaksana harus memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi dalam mengelola desa  wisata  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan  tidak  hanya  berfokus  pada pengembangan infrastruktur dan  fasilitas, namun juga memerlukan sikap  dan disposisi yang positif dari para pelaksana. Sikap atau disposisi pelaksana dalam pengelolaan desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang atau tim dalam menangani kegiatan pengelolaan desa wisata. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat pengetahuan pada pengelolaan desa wisata dalam implementasi kebijakannya sangat mengerti akan kondisi Desa Wisata, sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan yang menyatakan bahwa Tapi  terkait  untuk  pengetahuan  itu  alhamdulillah  memang  pernah  menjadi fasilitator desa sebagai orang yang ditunjuk pemerintah daerah pada saat itu kami juga di berikan honor ketika itu jadi kita paham terkait desa wisata, polarisasi desa wisata, dan apa saja yang harus kita programkan dalam desa wisata ini yang ada di kabupaten bintan (Wawancara, 29 April 2024)”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tampak  bahwa  sikap  dan  disposisi  pelaksana peran  masyarakat  di  luar  dari  birokrasi  mengambil  langkah  partisipasi  aktif  dalam pengelolaan desa wisata Kabupaten Bintan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya  membiarkan  birokrasi  untuk  mengatur  dan  mengelola  desa  wisata,  namun  juga berpartisipasi  aktif  dalam  proses  tersebut.  Hal  ini  sependapat  dengan  kelompok masyarakat dari anggota Karang Taruna, Dina Aulia menerangkan bahwa
Sudah  terjalin  cukup  baik  di  mana  kami  antar  desa  sudah  sering  melakukan pertemuan  dan  juga  sudah  sering  melakukan  kerja  sama  kami  juga  melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada di desa kami ini dapat meningkatkan efisiensi dalam  mengelola  sumber  daya,  mendorong  informasi  dan  juga  bertukar pengetahuan antar desa wisata (wawancara, 29 April 2024).
Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata,  masyarakat  di  luar birokrasi  seperti  pengusaha,  pedagang,  petani,  dan  masyarakat  umum  lainnya  dapat berperan aktif dalam pengembangan desa wisata serta berbagi informasi dalam mengelola sumber  daya.  Mereka  dapat  berkontribusi  pada  pengembangan  infrastruktur,  promosi, dan  pelayanan  kepada  wisatawan.  Dalam  konteks  ini,  partisipasi  masyarakat  di  luar birokrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan desa wisata.  Mereka  dapat  memberikan  kontribusi  pada  ide-ide  kreatif  dan  inovatif  untuk meningkatkan  kualitas  pengalaman  wisatawan,  serta  meningkatkan  pemasukan  lokal melalui pendapatan dari sektor pariwisata.
Dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  luar  birokrasi  dalam pengelolaan  desa  wisata  Kabupaten  Bintan,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  yang  terkait dengan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan bimbingan, serta pengembangan struktur organisasi yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di luar birokrasi dapat menjadi bagian  integral  dari  proses  pengelolaan  desa  wisata  Kabupaten  Bintan.  Dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan, memiliki sikap atau disposisi pelaksana yang tepat sangat penting.
c. Sumber Daya
Sumber daya adalah salah satu komponen penting dalam pengelolaan desa wisata di  Kabupaten  Bintan.  Sumber  daya  dapat  didefinisikan  sebagai  segala  macam  bahan, sifat,  dan  keahlian  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  organisasi,  dan  pemerintah  yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  desa  wisata.  Dalam  pengelolaan  desa wisata,  sumber  daya  ini  berfungsi  sebagai  pendukung  utama  dalam  mengembangkan
potensi  desa  wisata  yang  berkelanjutan  yang  harus  ada  di  dalam  pengembangan potensinya. Di Kabupaten Bintan, sumber daya yang dimiliki oleh desa wisata tersebut antara lain adalah alam, budaya, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Alam sebagai salah satu sumber daya yang paling penting dalam desa wisata Bintan karena memiliki keindahan  alam  yang  sangat  luar  biasa,  seperti  pantai,  gugusan  karang,  dan  hutan Mangrove.  Budaya  sebagai  sumber  daya  yang  berisi  nilai-nilai  dan  tradisi  masyarakat setempat, seperti festival, upacara adat, dan budaya lokal. Hal ini di sampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Santi Rosalinda penuturannya pada sumber daya alam yang menyatakan bahwa
Segala  sesuatu  yang  memiliki  keunikan,  keindahan,  dan  nilai  yang  berupa keanekaragaman  kekayaan  alam  yang  menjadi  sasaran  atau  tujuan  kunjungan wisatawan karna dengan adanya hal yang menarik itulah wisatawan berkunjung ke tempat atau desa tersebut, kelompok organisasi tersebut harus selalu atau terus menjalankan  program-program  mereka  untuk  menjadikan  desa  wisata  mereka yang  lebih  maju  keterlibatan  masyarakat  di  sini  juga  sangat  penting  untuk kemajuan  desa  wisata  kami  di  sini  hanya  memfasilitaskan  saja  walaupun  tidak seutuhnya (Wawancara, 29 April 2024).
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  sumber  daya alam sangat menjadi prioritas dalam program desa wisata, sebab alam sebagai salah satu sumber  daya  yang  paling  penting  dalam  desa  wisata  Bintan  memiliki  keindahan  alam yang sangat luar biasa, seperti pantai, gugusan karang, dan hutan Mangrove. Keunikan dan keindahan alam tersebut menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, sehingga sangat penting untuk menjalankan program-program untuk menjadikan desa wisata lebih maju dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
Hal ini sependapat yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asrul, S.Sos. mempertegaskan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bintan sangat mendukung dengan melihat potensi-potensi Desa Wisata yang sudah dilaksanakan serta di perkuatkan contoh yang sudah ada, adapun pernyataannya bahwa:
Sejauh  ini  desa  wisatanya  bagus  karna  sudah  terbentuk  sendiri  berdasarkan potensi desa masing-masing contoh di desa busung itu mempunyai gurun pasir, gurun  pasir  itu  di  kelola  oleh  BUMDES.  Selanjutnya  desa  wisata  ekang  secara investasinya pengusaha yang membentuk desa wisata ekang itu desa wisata ekang itu  mengajak  desa  untuk  bekerja  sama  untuk  mengelola  desa  tersebut  tapi sahamnya lebih besar pengelolanya di bandingkan desanya karna pemilik modal yang membangun desa wisata ekang itu (wawancara, 29 April 2024).
Berdasarkan  pernyataan  informan  tersebut  bahwa  potensi  desa  wisata  di Kabupaten  sudah  terbentuk  dengan  dukungan  kekayaan  alam  sehingga  memberikan dampak ekonomi lokal, sebab hal ini dapat dilihat dari contoh desa wisata Busung yang memiliki  gurun  pasir  yang  dikelola  oleh  BUMDES,  dan  desa  wisata  Ekang  yang mengajak desa untuk bekerja sama dalam mengelola desa tersebut.
Namun berbeda dengan sumber daya manusia, informan menyatakan bahwa tidak semua masyarakat ingin berpartisipasi secara ikhlas dalam membentuk Desa Wisata kalau tidak ada fasilitas yang mendukung berupa ketersediaan anggaran atau pun fasilitas fisik, hal ini disampaikan oleh Dato’ Mustafa Abbas menyatakan
Yang mendominasi  kendala itu sendiri dari yang  kita lihat  adalah sumber  daya manusianya karna tidak semua masyarakat kita ini yang ikhlas hati berpartisipasi apalagi  kalau  tidak  ada  finansial  yang  di  dapat  atau  keuntungan  yang  di  dapat, orang tidak mungkin hari ini ingin berpanas-panaskan, meluangkan waktu tanpa mendapatkan  sesuatu  apalagi  masyarakat  yang  mata  pencaharian  rata-rata serabutan  itulah  harapan  mereka  makanya  pelatihan  itu  memang  harus  yang
diutamakan  dulu  ketika  yang  profesinya  mereka  sudah  mempunyai  pekerjaan yang  tetap,  pendamping-pendamping  desa  ini  dicari  yang  sudah  mempunyai pekerjaan  yang  tetap  bukan  yang  tidak  punya  pekerjaan  itu  agak  sulit  memang mereka juga harus mencari nafkah disitu, makanya kendalanya pada posisi yang bapak  bilang  itu  tadi  karna  masalah  keuangan  dan  pembinaan-pembinaan memang  tidak  optimal  baik  dari  pemerintah  desa  sendiri  maupun  kecamatan, maupun pemerintah kabupaten kota (Wawancara, 29 April 2024). Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat berbeda, Perbedaan ini disebabkan karena masyarakat memiliki  harapan  yang  berbeda,  yaitu  mereka  ingin  mendapatkan  keuntungan  atau finansial  yang  lebih  baik  dari  aktivitas  Desa  Wisata.  Oleh  karena  itu,  pelatihan  dan pendampingan  yang  lebih  baik  diperlukan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat. Maka dari pada itu, peneliti melakukan hasil analisa lapangan pada kebutuhan Sumber Daya  Manusia  dan  Sumber  Daya  alam  sehingga  dalam  implementasi  kebijakan  yang dilakukan  bisa  berjalan  dengan  baik.  Berikut  adalah  tabel  perbandingan  sumber  daya manusia dan sumber daya alam yang diperlukan dalam pengelolaan desa wisata:
Tabel 3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Desa Wisata No Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam Relevansi 1. Petugas Desa Wisata Fasilitas infrastruktur (jalan, jembatan, tempat parkir) Kedua-duanya dibutuhkan untuk menerima dan menampung wisatawan 2. Pemandu Wisata Fasilitas hiburan dan rekreasi (kolam renang, taman bermain, restoran) Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan 3. Petugas Pemasaran Fasilitas pendidikan dan pelatihan (pusat pelatihan, kantor) Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi desa wisata 4. Bagian Pelayanan Fasilitas lingkungan potensi wisata (hutan, pantai) Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan 5. Bendahara Keuangan Sumber daya alam yang dikelola secara lestari (hutan, perairan, lahan pertanian) Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan desa wisata 6. Operasional Fasilitas akomodasi (Hotel, Villa, Homestay) Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi dan fasilitas bagi wisatawan
No Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam Relevansi 7. Pengawasan Fasilitas komunikasi dan informasi (internet, radio, telepon) Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dengan wisatawan
Sumber: Analisa Peneliti, 2024
Dalam  pengelolaan  desa  wisata,  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam berperan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. Sumber daya manusia seperti petugas desa wisata, pemandu wisata, petugas pemasaran,  petugas  pelayanan,  petugas  keuangan,  petugas  operasional,  dan  petugas pengawasan dibutuhkan untuk mengelola desa wisata dengan baik dan efektif.
Sementara  itu,  sumber  daya  alam  seperti  infrastruktur,  fasilitas  hiburan  dan rekreasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas lingkungan, sumber daya alam yang dikelola  secara  lestari,  fasilitas  akomodasi,  dan  fasilitas  komunikasi  dan  informasi dibutuhkan  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan  kenyamanan  wisatawan. Dengan demikian, perlu adanya koordinasi dan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pengelolaan desa wisata agar dapat meningkatkan pendapatan desa wisata Kabupaten Bintan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan.
d. Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Dalam pengelolaan desa wisata, komunikasi menjadi salah satu  faktor  kunci  yang  mempengaruhi  kesuksesan  desa  wisata.  Komunikasi  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang  melibatkan  pertukaran  informasi,  ide,  dan gagasan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  desa  wisata.  Dalam pengelolaan  desa  wisata,  komunikasi  perlu  dilakukan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat, seperti  pemerintah  desa,  masyarakat  setempat,  pengusaha,  dan  turis.  Komunikasi  ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan rutin, rapat, dan diskusi. Dalam komunikasi ini, pihak-pihak yang terlibat harus dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien, serta dapat menyebarluaskan informasi yang akurat dan jelas. Dalam pengelolaan desa  wisata,  komunikasi  perlu  dilakukan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk menentukan tujuan dan sasaran pengelolaan desa wisata, meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan  dan  budaya.  Oleh  karena  itu,  komunitas  masyarakat  setempat  harus  dapat berkomunikasi  dengan  efektif  dan  efisien  untuk  menunjang  keberhasilan  pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan.
Informan  penelitian  menyatakan  bahwa  komunikasi  dalam  implementasi kebijakan  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan  dalam  hubungan  antar kelembagaan sangat baik dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Informan Asrul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan menyatakan bahwa Sudah cukup baik  komunikasi  kalau dari desa hanya dari sektor pariwisata ada hal-hal yang tidak bisa kami campuri contohnya seperti kelompok sadar wisata, kelompok  sadar  wisata  itu  adanya  di  desa  wisata  itu  di  bawah  binaan  dinas pariwisata kami tidak bisa mengurus kelompok sadar wisata yang ada di desa ini karna beda turis nya (Wawancara, 29 April 2024).
Namun  berbeda  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Ekang  Anculai  yang menyatakan  komunikasi  pada  bahasa  dalam  pengelolaan  Desa  Wisata  terfokus  pada manajemen antara wisatawan pada program Desa Wisata. Informan Zaili Adi menyatakan
Kita juga ada program ingin menjadikan desa ekang anculai ini sebagai Kampung Inggris  tapi  itu  belum  terlaksana  kita  sedang  coba  untuk  memformulasikan  itu pertama kita akan memberikan kursus-kursus gratis kepada anak-anak yang masih sekolah  lalu  harapan  kita  juga  ini  menarik  perhatian  masyarakat  secara  umum untuk  mengikuti program  tersebut,  ketika bahasa inggris  yang di  mana itu  juga merupakan  salah  satu  bahasa  internasional  yang  menjadi  alat  komunikasi  antar bangsa sehingga kita akan bisa beradaptasi nanti dengan turis-turis datang ke desa ketika sehingga itu akan membuat ketertarikan turi yang akanan datang ke ekang anculai  dan  kita  yakin  dan  percaya  dari  mulut  ke  mulut  itu  akan  bisa  menjadi bentuk promosi (Wawancara, 29 April 2024) .
Dalam analisis ini, dapat disimpulkan meskipun berbeda sudut pandang informan bahwa komunikasi memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan.  Informan  penelitian  menyatakan  bahwa  komunikasi dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan  dalam hubungan  antar  kelembagaan  sangat  baik  dari  tingkat  desa  hingga  tingkat  kabupaten. Namun  berbeda  dengan  komunikasi  yang  terfokus  pada  manajemen  antara  wisatawan pada program Desa Wisata juga sangat penting.
Komunikasi  yang  efektif  dan  efisien  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas layanan  di  desa  wisata,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan ketertarikan turis-turis datang ke desa.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  komitmen  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan kualitas layanan di desa wisata. Dalam hal ini,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  pelestarian  lingkungan  dan  budaya,  serta  meningkatkan  ketertarikan  turis- turis datang ke desa. Selanjutnya berdasarkan analisa peneliti, berikut ini merupakan tabel perbedaan  tentang  Komunikasi  antar  pemangku  kepentingan  Desa  Wisata  dan Komunikasi dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan.
Tabel 4. Perbandingan Komunikasi Pemangku Kepentingan Desa Wisata dan
Komunikasi Pengelolaan Desa Wisata No Komponen Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan Desa Wisata Komunikasi dalam Pengelolaan Desa Wisata 1.  Tujuan Menggabungkan kepentingan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan desa wisata Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengunjung desa wisata, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan 2.  Aktor Aktor yang terlibat: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait Aktor yang terlibat: pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait 3.  Struktur Struktur komunikasi yang dinamis dan fleksibel, dengan jalur komunikasi yang tidak teratur Struktur komunikasi yang lebih formal dan terstruktur, dengan jalur komunikasi yang jelas dan tertentu
No Komponen Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan Desa Wisata Komunikasi dalam Pengelolaan Desa Wisata 4.  Konten Informasi yang dibutuhkan: kebutuhan masyarakat, potensi desa wisata, dan kebijakan pemerintah Informasi yang dibutuhkan: informasi tentang destinasi wisata, harga tiket, fasilitas, dan kebijakan pemerintah 5.  Metode Metode komunikasi yang beragam: pertemuan, email, telepon, dan social media Metode komunikasi yang lebih efektif: pertemuan, email, telepon, dan social media 6.  Waktu Waktu komunikasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan Waktu komunikasi yang lebih terstruktur dan jelas: pertemuan bulanan, rapat rutin, dan waktu operasional 7.  Ketepatan Ketepatan komunikasi yang penting untuk menghindari kesalahan informasi dan kesalahpahaman Ketepatan komunikasi yang sangat penting untuk menghindari kesalahan informasi dan kesalahpahaman tentang desa wisata 8.  Keterlibatan Keterlibatan pemangku kepentingan yang aktif dalam proses komunikasi Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih aktif dalam proses komunikasi melalui pertemuan dan diskusi
Sumber: Analisa Peneliti, 2024
Dengan demikian, kesimpulan dari tabel di atas adalah bahwa komunikasi desa wisata harus dinamis, fleksibel, dan terstruktur, serta harus melibatkan semua pemangku kepentingan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pengunjung  desa  wisata,  serta meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  kesadaran  tentang  pentingnya  pelestarian lingkungan.

## Kesimpulan
Implementasi  Kebijakan  Edward  III  dalam  Pengelolaan  Desa  Wisata  di Kabupaten  Bintan  pada  Struktur  Birokrasi  yang  ideal  memerlukan  unsur-unsur  seperti hierarki  kebijakan  yang  jelas,  peran  pemerintah  yang  jelas,  keterlibatan  masyarakat, transparansi, dan keterkaitan antara instansi. Sikap dan Disposisi Pelaksana pengelolaan Desa  Wisata  di  Kabupaten  Bintan  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  dan  serta memfasilitasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi budaya di sekitar Desa Wisata. Selain itu, Sumber Daya yang terbagi sumber daya manusia dan sumber  daya  alam  juga  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan pengalaman  wisatawan.  Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  desa  wisata, Komunikasi yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di desa  wisata,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pelestarian lingkungan  dan  budaya,  serta  meningkatkan  ketertarikan  turis-turis  datang  ke  desa. Pemerintah  perlu  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan  kepada  masyarakat  agar mereka  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan  desa  wisata.  Dukungan  dari
pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal. Dalam masa  depan,  diharapkan  dapat  tercapai  kesuksesan  dalam  pengelolaan  desa  wisata  di Kabupaten  Bintan  dengan  adanya  dukungan  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Antara,  M.,  &  Arida,  S.  (2015). Panduan  Pengelolaan  Desa  Wisata  Berbasis  Potensi Lokal . Denpasar: Universitas Udayana
Arfandi,  &  Adhayanto,  O.  (2017).  Kebijakan  pengembangan  pariwisata  berbasis kemaritiman : Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 104–117.
Arifin,  Z.  A.  (2017).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan  Kawasan  Desa Wisata  Pada  Kampung  Bintan  Bekapur  Desa  Bintan  Buyu  Kecamatan  Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Jurnal Archipelago , 2 (02), 133-146 Chin,  K.  Y.  (1995). Special  Interest  Tourism:  Village  Tourism  In  Pulau  Penyengat . Singapore: National University of Singapore.
Dwivedi,  R.  &  D.  P.  (2021).  Role  of  Stakeholders  in  Project  Success:   Theoretical Background and Approach. International Journal of Finance,  Insurance and Risk Management XI , 1 , 38–49.
Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020).
Pengembangan  Desa  Wisata  Melalui  Pendekatan  Pemberdayaan  Masyarakat. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (4), 355–369.
Genilloud, G., & Wegmann, A. (2000). A New Definition for the Concept of Role,  and Why  it  Makes  Sense.  In Ninth  OOPSLA  Workshop  on  Behavioral  Semantics . OOPSLA.
Gurvantry,  D.,  Febriansah,  A.,  &  Tampubolon,  J.  (2022).  Analisis  Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Ekang  di  Kabupaten  Bintan). PUBLICNESS:  Journal  of  Public  Administration Studies , 1 (3), 174–178.
Irhandayaningsih,  A.  (2019).  Strategi  Pengembangan  Desa  Gemawang  Sebagai  Desa Wisata Eko Budaya. ANUVA , 3 (3), 283–290.
Kedang, R. N. M., & Soesilo, N. I. (2021). Sustainable tourism development strategy in Bintan Regency based on Tourism Area Life Cycle. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 716 (1), 012138. Middleton,  V.  T.  C.,  &  Hawkins,  H.  (1998). Sustainable  Tourism:  A  Marketing Perspective . Butterworth-Heinemann.
Mukhirto,  M.,  Dwijayanto,  A.,  &  Fathoni,  T.  (2022).  Strategi  Pemerintah  Desa Gandukepuh  Terhadap  Pengembangan  Objek  Wisata  Religi. Journal  of Community Development and Disaster Management , 4 (1), 23–35.
Muzwardi, A., & Simbolon, G. (2024). SWOT and PEST analysis in tourism management in Bintan Regency. Indonesian Tourism Journal , 1 (1), 82–92.
Nofiyanti, F., Sulartiningrum, S., & Fitriana, R. (2018). Pelatihan peningkatan kualitas SDM bidang Pariwisata di Desa Wisata Cikolelet Serang Banten. Jurnal SOLMA , 7 (2), 176.
Okparizan,  O.,  Sumaryana,  A.,  Muhafidin,  D.,  &  Sugandi,  Y.  S.  (2019).  Kapasitas Organisasi  Dalam  Pengembangan  Pariwisata  Desa :  Studi  Kasus  Desa  Wisata Kabupaten Bintan. Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 8 (1), 9–16.
Purwanti,  I.  (2019).  Strategi  Kelompok  Sadar  Wisata  dalam  Penguatan  Desa  Wisata. JISIP: Jurnal Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (3), 101–107.
Rachman,  K.,  Edwardlis,  O.,  Rahmanita,  M.,  &  Ratnaningtya,  H.  (2021).  Peran Pemangku  Kepentingan  Rantai  Pasokan  Pariwisata  Dalam  Pengembangan Kepariwisataan Desa Sedari. Tourism Scientific Journal , 7 (1), 1–14.
Raharjana, D. (2010). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. Jurnal Kawistara , 3 (2), 225– 328.
Rahma, P. D., & Primasworo, R. A. (2018). Strategi pengembangan desa wisata pesisir di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Teknik Kimia , 3 (1), 41–52.
Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah : Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 8 (1), 1–24.
Sesotyaningtyas,  M.,  &  Manaf,  A.  (2015).  Analysis  of  Sustainable  Tourism  Village Development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 184 , 273–280.
Setiawan,  R.  I.  (2016).  Pengembangan  sumber  daya  manusia  di  bidang  pariwisata: Perspektif  potensi  wisata  daerah  berkembang. Jurnal  Penelitian  Manajemen Terapan (PENATARAN) , 1 (1), 23–35.
Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. Proceeding SENDI_U .
Widnyani,  I.  A.  P.  S.  (2022).  Collaborative  Governance  In  Eco-Tourism  Area Management  In  Kelating  Traditional  Village,  Tabanan  Regency. International Journal of Social and Public Administration , 2 (1). Zebua,  M.  (2016). Inspirasi  Pengembangan  Pariwisata  Daerah .  Yogyakarta: Deepublish.