Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 1-17 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki

## Ahmad Khoirul Umam
Universitas Paramadina
ahmad_umam@yahoo.com

## Abstract
The political commitment of the highest political leader in a country is the key to the success and failure  of  an  anti-corruption  institution  body.  In  the  first  era  of  President  Joko  Widodo's leadership,  the  KPK  faced  a  roller  coaster  of  the  agenda  of  eradication  corruption.  Various threats that present uncertainty about the future of the KPK has been carried out by external and internal forces of the KPK. This had a significant impact on the effectiveness of the KPK anti- corruption  engine.  This  article  tries  to  explain  and  evaluate  the  quality  of  President  Joko Widodo's first-period government support (2014-2019) to the KPK and how it impacts on the continuation of the anti-corruption agenda in Indonesia. This article concludes that economic development  targets  that  require  socio-political  stability  make  anti-corruption  work  is  less adequately  addressed.  As  a  result,  the  Corruption  Eradication  Commission  was  hit  by  a counterattack  from  various  political-business  interest  groups.  Responding  to  the  situation, President Joko Widodo chose to play it safe and did not show a precise alignment on the KPK. In this period also, there was no visible cooperation that took root and made the eradication and prevention of corruption as the main agenda that was systematic and sustainable.
Keywords: Anti-Corruption, Democratization, Market Liberalization, Political Will, Civil Society

## Abstrak
Komitmen  politik  dari  pemimpin  politik  tertinggi  dalam  suatu  negara  merupakan  kunci kesuksesan  sekaligus  kegagalan  dari  lembaga  antikorupsi.  Di  era  pertama  kepemimpinan Presiden  Joko  Widodo,  KPK  menghadapi roller  coaster agenda  pemberantasan  korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan  eksternal  maupun  internal  KPK.  Hal  itu  berdampak  signifikan  pada  efektivitas mesin  antikorupsi  KPK.  Artikel  ini  mencoba  menjelaskan  dan  mengevaluasi  kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini  menyimpulkan,  target  pembangunan  ekonomi  yang  mensyaratkan  adanya  stabilitas sosial-politik,  membuat  kerja-kerja  antikorupsi  kurang  diperhatikan  secara  memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politik- bisnis.  Merespon  situasi  itu,  Presiden  Joko  Widodo  memilih  bermain  aman  dan  tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama  kolektif  yang  mengakar  dan  menjadikan  pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Antikorupsi, Demokratisasi, Liberlisasi Pasar, Kemauan Politik, Masyarakat Sipil
Pendahuluan Dalam proses kampanyenya menjelang  Pemilihan  Umum  Presiden
(Pilpres)  2014,  Presiden  Joko  Widodo telah  menjanjikan  “jalan  perubahan”  di bidang  ekonomi  dengan  mengakselerasi pertumbuhan  ekonomi  nasional  rata-rata 6  hingga  8  persen  per  tahun.  Setelah terpilih  secara  demokratis,  sebagaimana tertuang  dalam  Nota  Keuangan  dan Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Perubahan  (RAPBNP) 2015,  pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf Kalla  (Jokowi-JK)  bahkan  menjanjikan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  7,8  akan bisa  dicapai  pada  tahun  2018.  Tetapi selang  5  tahun  pemerintahan  berjalan, “Jokowi  effects” di  bidang  ekonomi ternyata  terbukti  tidak  terjadi.  Rata-rata pertumbuhan
ekonomi Indonesia bertahan di angka 5 persen. Bahkan, pada triwulan  pertama  2015  sempat  anjlok  di angka  4,71  persen (year-on-year) ,  atau terburuk sejak 2009.
Untuk  menggenjot  pertumbuhan ekonomi  yang  melambat,  pemerintahan Jokowi  menjalankan  16  jilid  paket kebijakan  ekonomi  dan  memperbaiki sistem  perizinan  investasi.  Hasilnya, peringkat  iklim  bisnis  ( ease  of  doing business ) dan investasi ( global competitiveness )  Indonesia  meningkat hingga  masuk  kategori  10  negara  yang mampu  memperbaiki  diri  paling  cepat ( biggest  climber ).  Tetapi  jumlah  investasi yang  masuk  di  industri  manufaktur  yang berorientasi  ekspor  sebagai  salah  satu penopang  besar  pertumbuhan  ekonomi nasional tergolong masih rendah. Sementara  serapan  tenaga  kerja  juga belum  setinggi  era  Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono (2009-2014). Sedangkan daya beli masyarakat menurun,  kinerja  ekspor  melemah,  dan rupiah sempat terdepresiasi cukup dalam dibanding  mata  uang  sejumlah  negara kawasan lainnya pada tahun 2018 (INDEF,
2018;  CORE,  2018).  Semua  indikator ekonomi makro tersebut menjadi peringatan serius yang harus diwaspadai. Menghadapi  tantangan  ekonomi tersebut,  Presiden  Jokowi  berusaha berfokus  pada  upaya  pencapaian  target pertumbuhan  ekonomi  sebagai  prioritas utama kinerjanya. Kendati demikian, awal periode  pertama  pemerintahan  Jokowi dibayang-bayangi  oleh  dua  persoalan mendasar.  Pertama,  lemahnya  dukungan politik  pemerintah,  yang  saat  itu  hanya menguasai sekitar 37 persen kursi di DPR, dibanding  koalisi  partai-partai  oposisi yang saat itu mencapai 63 persen. Realitas politik  itu  berimplikasi  pada  pincangnya roda  pemerintahan  akibat  terganggunya proses eksekusi kebijakan tanpa dukungan mayoritas di parlemen. Tantangan  itu  mulai  bisa  dinetralisasi ketika Presiden Jokowi berhasil mengajak
Golkar  dan  PAN  masuk  ke  koalisi Indonesia  Kerja,  sehingga  pemerintahan bisa  lebih  fokus  menjalankan  kinerjanya. Kedua, adanya niat Presiden Jokowi untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  proses  seleksi  dan penunjukan nama menteri dan pembantu presiden  lainnya,  yang  berakibat  pada dicoretnya  sejumlah  nama  besar  di kalangan  elit  politik  dan  penegak  hukum yang  berujung  pada  instabilitas  politik nasional. Instabilitas di awal pemerintahan  Jokowi  itu  ditandai  oleh munculnya  niat  partai  utama  pengusung Jokowi  (PDIP)  untuk  mengusulkan  nama Komisaris  Jenderal  Polisi  (Komjen  Pol) Budi  Gunawan  sebagai  calon  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Kapolri)  yang  diikuti  oleh  proses penersangkaan  oleh  KPK  terkait  dugaan kasus  rekening  gendut  sejumlah  elit Trunojoyo  (Tempo,  2010).  Akibat  dari kontroversi ini, popularitas dan kepuasan publik  pemerintahan  Jokowi  sempat terjerembab  dari  62  persen  pada  Januari 2015 menjadi hanya 41 persen pada Juni
2015 (Lembaga Survei Indonesia, 2019a). Alih-alih  berfokus  pada  kerja-kerja ekonomi,  pemerintahan  Jokowi  terpaksa harus  berjuang  keras  untuk  melakukan konsolidasi  politik  guna  mengembalikan kepercayaan  publik  dan  meredakan ketegangan  di  kalangan  masyarakat  sipil sebagai  prasyarat  untuk  bertahan  dan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan.
Belajar  dari  dua momentum  politik tersebut,  Presiden  Jokowi  kemudian berusaha  mengadopsi  konsep  “stabilitas politik dan keamanan” sebagai kunci dasar bagi keberhasilan kerja-kerja pemerintahannya. Cara pandang pembangunan  berbasis  stabilitas  itu senada  dengan  tradisi  pemikiran  liberal- pluralis,  sebagaimana  dielaborasi  oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya yang bertajuk Political  Order  in  Changing Societies (1968).  Huntington  meyakini bahwa ‘institusionalisasi kekuatan negara’ dan ‘kemampuan untuk menjaga stabilitas dan  ketertiban  sosial’  akan  sangat menentukan  efektivitas  pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Karena  itu,  upaya intervensi perlu dilakukan untuk
menciptakan  kondusivitas  dan  stabilitas sosial-politik,  meskipun  pada  level tertentu, cara-cara itu tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan sipil dan penegakan hukum.
Cara  pandang  semacam  itu  pernah dipraktikkan oleh era Orde Baru di bawah kepemimpinan  Presiden  Soeharto  yang kemudian dikoreksi oleh gerakan reformasi.  Pemerintahan  Orde  Baru berusaha  melakukan  apa  saja  untuk menciptakan  kondusivitas  dan  stabilitas politik dan  keamanan nasional, termasuk dengan  cara  menggunakan  cara-cara koersif
dan kekerasan untuk membungkam kebebasan sipil, kebebasan berdemokrasi dan penegakan hukum yang imparsial (Hadiz, 2003, 2013; Robison and Hadiz, 2004).
Dalam  konteks  penegakan  hukum dan  antikorupsi,  keberadaan  lembaga antikorupsi  yang  agresif  justru  acapkali dipandang  sebagai  ancaman  terhadap stabilitas  politik  nasional.  Karena  itu, lembaga-lembaga  antikorupsi  dipaksa untuk  lebih  lunak,  fleksibel  dan keberadaannya diharapkan ‘tidak mengancam’  dinamika  pergerakan  pasar dan  bisnis  nasional.  Pada  tahapan  lebih lanjut,  logika  pembangunan  ekonomi- politik  itu  berpandangan  bahwa  praktik suap  dan  korupsi  tidak  lagi  menjadi ancaman  serius  dalam  perkembangan pasar  terbuka.  Karena  itu,  selama  tahun 1960-an  hingga  1980-an,  sejumlah akademisi  dan  ekonom  internasional memercayai  bahwa  praktik  korupsi  bisa menjadi  ''pelumas''  yang  melancarkan kerja  mesin  pembangunan.  Bahkan, pemikir  sosiologi  sekaliber  Robert  K. Merton  (1968),  yang  masyhur  dengan Teori  Sosial  dan  Struktur  Sosial-nya, secara eksplisit juga mengakui pentingnya manfaat  korupsi  untuk  menjalankan sistem  birokrasi  dan  politik  di  sejumlah negara, terlebih dalam sistem politik yang rapuh.  Dalam  ranah  politik  yang  sarat friksi,  konflik,  dan  faksionalisme,  korupsi diyakini  bisa  menjadi  'perekat'  yang  bisa memperkuat
ikatan politik, mempertahankan  stabilitas  politik,  serta meningkatkan loyalitas pendukung. Prinsipnya, “the greater the corruption, the greater  the  harmony  between  corruptor and corruptee'' atau semakin besar tingkat praktik  korupsi,  semakin  besar  pula keselarasan  antara  koruptor  dan  pihak yang dikorupsi (Johnston, 1996). Bahkan, Huntington (1968) juga mengakui adanya sisi  positif  korupsi  sebagai  bahan  bakar yang mampu mengefektifkan kerja mesin birokrasi dan memberikan manfaat secara khusus  dan  langsung  kepada  kelompok- kelompok sosial yang teralienasi, terdiskriminasi, serta termarginalkan dari arus  utama  masyarakat  politik  yang
berkembang.  Kendati  demikian,  para pemikir  di  atas  menggarisbawahi  bahwa manfaat  korupsi  akan  bertahan  jika praktik  itu  dijalankan  dalam  kadar  yang terukur  dan  proporsional.  Tapi  jika korupsi tak terbendung, hal itu berpotensi menghancurkan capaian dan fondasi dasar ekonomi-politik suatu negara (Huntington,  1968;  Merton,  1968;  Leys, 1989). Cara pandang pembangunan semacam  itu,  tampaknya  mendapatkan justifikasi  kembali  di  era  pemerintahan Joko Widodo. Ikhtiarnya untuk menghadirkan proses pembangunan ekonomi yang efektif, diupayakan melalui kerja-kerja untuk
menciptakan kondusivitas  dan  stabilitas  sosial-politik yang  pada  derajat  tertentu  justru berimbas  pada  menurunnya  kualitas kebebasan sipil, kebebasan berdemokrasi, serta penegakan hukum yang seolah sarat politisasi  (Lembaga  Survei  Indonesia, 2019b;  SMRC,  2019).  Argumentasi  itulah yang  belakangan  juga  menjadi  perhatian sejumlah  peneliti  internasional  yang berpendapat bahwa telah muncul pola dan kecenderungan  hadirnya  ‘neo-Soeharto’ dengan  paham neo-developmentalisme di era  pemerintahan  Jokowi  (Power,  2018; Lindsey, 2018; Warburton, 2016).
Dalam  konteks  agenda  antikorupsi, hal  itu  dikonfirmasi  oleh  upaya  Presiden Jokowi  yang  seolah  menjaga  jarak  dari
KPK, hingga munculnya sejumlah ‘instruksi klise dan bersayap’ dari para elit di lingkaran istana negara agar kerja-kerja pemberantasan  korupsi  sebaiknya  tidak memicu instabilitas politik dan mengganggu  pembangunan  ekonomi nasional  (Medcom,  2015;  Sindo,  2016; Kompas,  2015).  Berangkat  dari  elaborasi singkat  di  atas,  artikel  ini  akan  berusaha mengevaluasi  kualitas  dukungan  dan keberpihakan pemerintahan
Jokowi periode  pertama  (2014-2019)  terhadap
KPK  sebagai  mesin  utama  antikorupsi
nasional. Setelah bagian pendahuluan ini, artikel  ini  akan  mengelaborasi  konteks teoritik  kepemimpinan  nasional  dalam agenda antikorupsi suatu negara, termasuk  menjawab  pertanyaan,  dimana letak  urgensinya?  Seberapa  signifikan dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi nasional? Selanjutnya, penjelasan tersebut akan dikontekstualisasikan dalam setting social
dan  politik  nasional,  untuk  menjelaskan seberapa  signifikan  level  keberpihakan pemerintahan  Joko  Widodo  terhadap agenda  pemberantasan  korupsi  yang dikomandoi oleh KPK.

## Pembahasan
Political Will of the Top Political Leader : Kunci  Sukses  dan  Gagalnya  Agenda Antikorupsi
Berbeda  dengan  cara  pandang ekonomi-politik  pembangunan  di  era 1960-an  hingga  1980-an,  mayoritas peneliti  kajian  antikorupsi  kontemporer bersepakat  bahwa  korupsi  merupakan penghambat  laju  pembangunan  ekonomi. Karena itu,  agar arus investasi asing bisa masuk  ke  pasar  dalam  negeri,  maka kepastian  hukum  dan  stabilitas  sosial, politik  dan  keamanan  menjadi  syarat mutlak  untuk  dihadirkan  (Shera,  Dosti, Gabrova,  2014;  Bentzen,  2012;  Choi  and Woo, 2011).
Untuk  menghadirkan  kepastian hukum  dan  pemberantasan  korupsi  yang efektif tersebut, lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary  Fund  (IMF),  United  States  of America International Development (USAID)  hingga  World  Bank  yang bermazhab neo-liberalisme acapkali menawarkan  paket  kebijakan  struktural kepada negara-negara berkembang berupa  resep  demokratisasi,  liberalisasi pasar  dan  juga  reformasi  kelembagaan. Secara teoritik, terdapat dua prinsip dasar demokrasi  yang  diyakini  ampuh  menjadi
instrumen pemberantasan korupsi, dimana  sistem  demokrasi  memberikan mekanisme  dan  prosedur  yang  jelas kepada rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban ( accountability ) dan transparansi ( transparency ) dalam pemerintahan. Demokrasi juga mensyaratkan sistem peradilan independen,  sistem check  and  balance dalam kekuasaan, kebebasan pers dan juga supremasi hukum. Selanjutnya, agar tidak terjadi ‘perselingkuhan’ antara kekuasaan politik  dan  kekuatan  ekonomi  yang berakibat pada anomali pasar dan sistem demokrasi,  maka  mazhab  neo-liberal  ini menekankan pentingnya liberalisasi pasar untuk  menghilangkan  praktik-praktik monopoli. Kemudian, setelah demokratisasi dan liberalisasi pasar dapat menyehatkan sistem politik dan ekonomi suatu  negara,  upaya  pemberantasan korupsi dapat dipercepat dengan reformasi kelembagaan dengan menghadirkan  UU  Antikorupsi  dan pembentukan  lembaga-lembaga  khusus antikorupsi seperti KPK. Dengan demikian,  secara  teoritik,  semakin  tinggi kualitas demokrasi dan pasar suatu negara yang  ditopang  dengan  mesin  antikorupsi yang  agresif,  maka  akan  semakin  efektif upaya pemberantasan korupsi (Sandholtz dan  Kotzle,  2000:  38;  Blake  dan  Martin, 2006: 9; Hellman, 1998).
Di sisi lain, kelompok neoliberal juga berpandangan  bahwa  penciptaan  mesin antikorupsi  yang  efektif  hendaknya  di- insulasi dan dijauhkan dari proses politik demokratis  yang  cenderung  bersifat konfliktual.  Rumusan-rumusan  kebijakan itu diharapkan bisa berjalan dengan baik, dalam  ruang  perubahan  yang  ‘tertib’  dan bebas dari kompleksitas hubungan antar- kepentingan  ekonomi-politik  berbagai kelompok.  Faktanya,  perubahan  sistem politik melalui demokratisasi dan perubahan  sistem  ekonomi  melalui liberalisasi  pasar,  ditambah  dengan
pengenalan  sistem  kelembagaan  baru, akan cenderung menghadirkan ketidakteraturan ( unpatterned ) dan
ketidakpastian ( uncertainty ).
Karena  itu,  gugatan  terhadap  cara pandang  neoliberal  ini  disuarakan  oleh kelompok strukturalis yang berpandangan bahwa,  paket  kebijakan  struktural  yang direkomendasikan  mazhab  pemikiran neoliberal  itu  bukanlah  resep  mujarab yang  secara  otomatis  bisa  berhasil menghadirkan  mesin  antikorupsi  yang efektif.  Sebab,  kerja-kerja  penciptaan mesin antikorupsi yang efektif itu hadir di ruang  politik  yang  cair  dengan  beragam kompleksitas interaksi antar-kepentingan di  dalamnya.  Akibatnya,  kerja-kerja antikorupsi  akan  selalu  menghadapi turbulensi,  tantangan  dan  hambatan  dari berbagai  kelompok  kepentingan  yang tidak  nyaman  dengan  perjuangannya. Sebaliknya,  pihak-pihak  yang  diharapkan menjadi  mitra  pendukung  hadirnya  tata kelola pemerintahan yang bersih,
termasuk partai politik, lembaga penegak hukum  hingga  presiden  sekalipun,  juga berpotesi mengalami pembusukan, pelemahan komitmen, hingga bernegosiasi dan melakukan penyesuaian dengan tarik-ulur kepentingan di sekitarnya. Alhasil, mazhab pemikiran strukturalis  menemukan  banyak  anomali dari  pelaksanaan  resep  paket  kebijakan struktural di sejumlah negara berkembang,  termasuk  di  Indonesia (Hadiz, 2003; Winters, 2013; Robison and Hadiz,  2004).  Di  Indonesia,  aktor-aktor demokrasi  yang  telah  dibesarkan  dalam sistem  ekonomi-politik  yang  korup dengan leluasa bisa berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan  bisnis  yang secara  alami  digerakkan  oleh profit- oriented behaviour.
Dalam ruang demokratisasi dan liberalisasi pasar yang belum  terkonsolidasi  dengan  baik, ‘perselingkuhan’  kekuasaan  politik  dan
kekuatan  ekonomi  itu  acapkali  mampu menciptakan  jejaring  kekuasaan  yang dengan  mudah  bisa  berubah  wajah menjadi mesin pengeruk anggaran negara dan  pengeksploitasi  sumber  daya  negara dalam  skala  yang  masif.  Akibatnya, meskipun  demokrasi  berkembang,  pasar semakin  terbuka,  tetapi  pada  saat  yang sama praktik korupsi juga semakin meluas hingga  mampu menciptakan  jaring-jaring kekuasaan tersendiri, mampu menciptakan  sistem  perlindungan  dan legitimasi, dan melalui legitimasi itu  pula mereka dapat menegakkan ‘tertib politik’
dalam struktur kekuasaan yang korup.
Karena itu, teori-teori yang meyakini  bahwa  kian  demokratis  suatu negara,  kian  efektif  pemberantasan korupsinya,  seolah  tidak  berlaku  di Indonesia  (Umam,  2014).  Demokratisasi bukan solusi ‘otomatis’ untuk menghadirkan  pemerintahan  yang  bersih dan  efektif.  Ada  prasyarat-prasyarat  lain untuk  menciptakan  iklim  politik  yang mampu  memapankan  sistem  antikorupsi yang memadai di dalam suatu pemerintahan.  Ketika  elit  politik  yang korup mampu mengkooptasi kekuasaan di dalam  sistem  demokrasi,  maka  lembaga- lembaga antikorupsi akan dengan mudah dimanfaatkan  oleh  jejaring  kepentingan politik-bisnis  dan  kekuatan  korup  untuk mengamankan  kepentingan  kekuasaan, mendisiplinkan  aliansi  politik,  menjaga loyalitas  pengikut,  menjatuhkan  rival politik, mengonsolidasikan kekuatan pendukung, serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik mereka.
Jika  itu  terjadi,  proses  investigasi, penuntutan, hingga penjatuhan vonis yang seharusnya berada dalam koridor penegakan  hukum  dan  pemberantasan korupsi, dapat berubah menjadi area yang sangat  politis  dan  mudah  diintervensi serta  dimanipulasi.  Selanjutnya,  agenda pemberantasan  korupsi  dengan  mudah
menjadi  area  tarik  ulur  kepentingan  dan alat  kompromi  para  elit  politik  dan kekuasaan.  Dalam  konteks  inilah,  kerja pemberantasan korupsi tidak lagi semata- mata  menjadi  kerja  penegakan  hukum, tetapi  sudah  masuk  dalam  kerja-kerja politik.
Karena  itu,  pemberantasan  korupsi akan selalu membutuhkan dukungan dari presiden,  perdana menteri,  kanselir,  atau pimpinan  politik  tertinggi  suatu  negara (Quah, 1999; Umam, 2014). Sebab, setiap agresivitas  pemberantasan  korupsi  akan selalu  memicu  lahirnya  serangan  balik dari  kekuatan-kekuatan  korup  untuk melemahkan  hingga  mematikan  langkah para  aktor  dan  lembaga  antikorupsi. Ketika  sudah  masuk  dalam  ranah  politik penegakan hukum, maka dukungan politik dan  keberpihakan  pemimpin  politik tertinggi  terhadap  lembaga  antikorupsi menjadi faktor penting bagi keberhasilan, kegagalan,  hingga  kelangsungan  hidup lembaga antikorupsi tersebut. Keberpihakan  dan  dukungan  yang memadai  dari  pemimpin  politik  tertinggi akan memberikan proteksi dan perlindungan yang memadai bagi lembaga dan  aktor-aktor  antikorupsi,  baik  dalam konteks  keselamatan  jiwa,  kelancaran investigasi,  ketersediaan  sumber  daya- logistik,  efektivitas  sistem  pencegahan, hingga pendanaan lembaga antikorupsi.
Kendati  demikian,  komitmen  dari pemimpin  politik  untuk  mendukung lembaga  antikorupsi  tidak  mudah  terjadi (Umam,  2018).  Sebab,  dalam  konteks  di Indonesia  misalnya,  keberadaan  KPK seolah  selalu  dianggap  merepotkan  oleh para stakeholders politik di negeri ini. Saat sejumlah  kekuatan  politik  membutuhkan taring  dan  kuku  tajam  KPK  untuk menerkam  lawan  dan  kompetitor  politik mereka,  penguatan  KPK  dioptimalkan. Mekanisme  politik  dijalankan  untuk mendapatkan  figur-figur  kuat,  sangar, agresif  dan  tak  gentar  oleh  kekuasaan.
Sebaliknya, saat KPK dianggap merepotkan, figur-figur yang “ slow ” justru ditempatkan  sebagai  nahkoda  KPK. Karena itu, tidak relevan lagi menilai KPK sebagai  lembaga super-power .  Dalam ruang  demokrasi  dan  liberalisasi  pasar yang  belum  terkonsolidasi  dengan  baik, daya  tahan,  kualitas  kinerja  dan kelangsungan  hidup  KPK  akan  sangat ditentukan  oleh  dinamika  politik  dan pertarungan kepentingan-kepentingan bisnis  besar  di  Indonesia.  Jika  presiden sebagai  pemimpin  politik  tertinggi memberikan  dukungan  yang  memadai, KPK  akan  bisa  bertahan.  Sebaliknya,  jika presiden  cenderung  menjaga  jarak, mencari  selamat  dan  tidak  tegas menunjukkan  keberpihakan  politiknya,
maka sejatinya presiden sedang mendukung  upaya  pelemahan  dan penghancuran KPK.
Roller Coaster Pemberantasan Korupsi di  Tengah  Target  Ekonomi  dan
Tekanan Oligarki Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dihadapkan pada tantangan  meroketnya  harga  minyak dunia  yang  sempat  menyentuh  US$  146 per  barel  pada  medio  2008,  sehingga berdampak  langsung  terhadap  kondisi ekonomi  nasional,  khususnya  40  persen rakyat  miskin  ( the  bottom  forty ).  Agar pertumbuhan  ekonomi  nasional  tetap terjaga, pemerintah Indonesia mengalokasikan  ruang  fiskal  yang  lebih besar  pada  alokasi  anggaran  subsidi energi  dan  upaya  menjaga  ‘daya  beli masyarakat’ melalui ‘keep buying strategy’ yang  diterjemahkan  dalam  bentuk pemberian insentif dan stimulus ekonomi seperti  program  BLT,  PNPM,  PKH  dan lainnya kepada rakyat miskin dan hampir miskin  yang  berjumlah  sekitar  100  juta orang. Pemberian stimulus ekonomi di era pemerintahan SBY melalui skema bantuan sosial, bantuan pendidikan, subsidi energi,
khususnya  pada  bahan  bakar  minyak (BBM)  dan  listrik  (yang  mencapai  60 persen  dari  alokasi  anggaran  belanja negara)  terbukti  mampu  meningkatkan sektor konsumsi dan daya beli masyarakat sebagai  penopang  terbesar  (50  persen) bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, di era pemerintahan Jokowi-JK, harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan, sehingga memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk  memangkas  subsidi  bahan  bakar minyak, untuk
selanjutnya mengalokasikan  anggaran  subsidi  ke program  perlindungan  sosial  (utamanya sektor  kesehatan  dan  pendidikan)  serta pembiayaan infrastruktur sebagai penopang industri manufaktur dan kinerja ekspor  masa  depan.  Selama  lima  tahun pemerintahan  Jokowi-JK  (2014-2019), alokasi  APBN  untuk  fungsi  ekonomi (pembangunan transportasi, infrastruktur,  energi,  dan  kedaulatan pangan)  mencapai  21,5  persen  dari  total belanja pemerintah, dibanding 9,3 persen di  era  SBY-Boediono.  Sementara  alokasi perlindungan  sosial  (meliputi  perluasan sasaran  program  keluarga  harapan, perbaikan  mutu  layanan  kesehatan,  JKN, KIP, KIS, dan program lainnya) mencapai 8,7 persen, berbanding 1 persen pada era SBY.  Meskipun  alokasi  belanja  di  sektor ekonomi  dan  perlindungan  sosial  cukup besar, tetapi Rasio Penciptaan Kerja (RPK) dan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi- JK masih kalah jauh dibanding dengan era SBY-Boediono (INDEF, 2018). Ketika daya serap tenaga kerja tidak tinggi, pendapatan dan daya beli masyarakat juga mengalami  pelemahan.  Kondisi  tersebut diperparah  oleh  kondisi  ekonomi  global yang terus memberikan tekanan terhadap nilai  tukar  rupiah  dan  rendahnya  harga minyak mentah dunia (rata-rata US$ 49,2 per  barrel  pada  2015-2017).  Akibatnya, sejak  awal  pemerintahannya,  kinerja ekonomi Jokowi-JK tidak mampu
mencapai  target  pertumbuhan  ekonomi sebagaimana  yang  ditargetkan  dalam setiap RAPBN-nya. Tahun 2017, pemerintah mentargetkan 5,4 persen tapi realisasinya hanya menyentuh 5,07 persen di  tahun  2019,  dengan  beragam  asumsi optimis,  pemerintah  menargetkan  5,2 persen,  tetapi  menjelang  akhir  2019  ini, pemerintah  masih  tampak  kesulitan mencapai target yang ditentukan.
Semua  tantangan  ekonomi  itu menjadi  perhatian  besar  pemerintahan Jokowi.  Bahkan,  dalam  proses  politik menuju  Pilpres  2019,  kinerja  ekonomi merupakan  salah  satu  bidang  yang mendapatkan  penilaian  dengan  tingkat kepuasan  publik  yang  kurang  signifikan (Lembaga Survei Indonesia, 2018). Karena itu,  pemerintah  Jokowi  berusaha  fokus pada  upaya  peningkatan  investasi  asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  nasional.  Guna  mencapai  target tersebut,  pemerintahan  Jokowi  telah berusaha melakukan sejumlah terobosan, mulai  dari  reformasi  rezim  perizinan usaha (business  licensing) ,  reformasi kepabeanan (custom) ,  hingga  perbaikan infrastruktur publik. Pemerintahan Jokowi sadar bahwa keterbatasan sistem perizinan,  sistem  cukai  dan  kepabeanan, hingga infrastruktur publik yang menghubungkan  antar  wilayah  pusat ekonomi  daerah,  telah  menghambat lancarnya  mobilitas  barang  dan  modal sehingga  menjebak  Indonesia  dalam kegiatan  ekonomi  berbiaya  tinggi  dan miskin investasi.
Setelah  sejumlah  upaya  reformasi dijalankan,
infrastruktur publik mengalami perbaikan. Penilaian atas Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia mengalami
perbaikan.  Pada  2016  hingga  2018, Indonesia  masuk  kategori  negara-negara yang  mampu  memperbaiki  diri  paling cepat  ( biggest  climber ).  Pada  rentang waktu  tersebut,  Indonesia  yang  semula
posisi di peringkat 109 dari 189 negara di dunia, berhasil melakukan lompatan yang impresif  ke  posisi  72  dari  190  negara  di dunia. Dalam EODB 2019 posisi Indonesia menurun satu peringkat ke posisi 73 dari 190 negara, meskipun indeks yang diraih pemerintah  naik  1,42  persen  menjadi 67,96 persen.
Berbagai  upaya  perubahan  rezim perizinan, sistem perdagangan internasional dan infrastruktur publik itu memunculkan harapan baru bagi masyarakat dunia usaha. Kendati demikian,  upaya-upaya  perbaikan  itu masih tetap belum bisa membuat investasi asing yang masuk di pasar nasional sesuai dengan  harapan  dan  target  yang ditetapkan  (World  Bank,  2017,  2019; Norwegian Energy Partner, 2019). Dalam situasi  tersebut  faktor  penegakan  hukum dan  pemberantasan  korupsi  seringkali dituding  sebagai  salah  satu  ‘biang  keladi’ di  balik  kurang  derasnya  arus  investasi asing  ke  pasar  nasional.  Karena  itu, muncul berbagai pernyataan dan instruksi dari  kalangan  elit  di  lingkaran  istana negara  agar  kerja-kerja  pemberantasan korupsi  tidak  menimbulkan  kegaduhan dan  instabilitas  politik  yang  dianggap tidak  produktif  bagi  pembangunan ekonomi nasional ke depan (Sindo, 2016; Kompas, 2015).
Sejumlah  aktivis  antikorupsi  dari Transparency  International  Indonesia (TII)  dan  Indonesia  Corruption  Watch (ICW) mensinyalir bahwa kekeliruan cara pandang  pemerintah  Jokowi  dalam melihat relasi antara agenda pemberantasan  korupsi  dan  stabilitas iklim  usaha  dan  investasi  itu  besar dipengaruhi  oleh  adanya  masukan  dan informasi yang kurang tepat dari sejumlah oknum yang tergabung di sekitar asosiasi pengusaha  nasional,  baik  Kamar  Dagang Indonesia  (KADIN)  maupun  Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (Anonim, wawancara  di  Jakarta,  12  Desember

## Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki
2019). Mereka dikabarkan menyampaikan adanya keresahan di kalangan pengusaha nasional  akibat  agresivitas  KPK  dalam menyasar praktik korupsi yang melibatkan  sejumlah  korporasi  besar hingga  membuat  ketakutan  sejumlah investor  untuk  masuk  ke  Indonesia. Kendati demikian, tidak ada satupun pihak yang  bisa  memberikan  contoh  yang  jelas tentang adanya ketakutan investor untuk masuk  ke  Indonesia  akibat  agresivitas KPK.  Sebaliknya,  justru  kinerja  KPK diharapkan  bisa  mendorong  kepastian dunia  usaha  melalui  penguatan good corporate governance .
Tetapi,  pemerintah  tampaknya sudah terlanjur percaya dengan bangunan logika dan prasangka yang tidak tepat itu. Akibatnya,  selama  periode  pertama pemerintahannya  (2014-2019),  Presiden Jokowi  tidak  menunjukkan  keberpihakan yang  jelas  kepada  KPK.  Presiden cenderung  lepas  tangan  dan  mencari selamat sendiri dengan membiarkan KPK menghadapi  berbagai  tantangan  dan ancaman, baik internal maupun eksternal.
Tidak  jelasnya  komitmen  Presiden Jokowi  terhadap  agenda  pemberantasan korupsi  itu  tergambar  dari  sejak  awal pemerintahannya.  Pasca  pelantikannya pada Oktober 2014, pemerintahan Jokowi menghadapi  tekanan  politik  besar  dari lingkaran  terdekatnya  akibat  penetapan Komjen  Pol.  Budi  Gunawan  (BG)  sebagai calon  tunggal  Kapolri  pengganti  Jenderal Pol. Sutarman, yang didukung penuh oleh partai  penguasa  PDIP.  Wajah  presiden kemudian  tertampar  keras  oleh  KPK akibat  langkahnya  menetapkan  calon Kapolri  tersebut  sebagai  tersangka  kasus penyuapan  dan  pemilik  rekening  gendut petinggi Polri. Tekanan politik publik juga muncul  saat  Presiden  Jokowi  memilih politisi  Partai  Nasdem  HM  Prasetyo sebagai  Jaksa  Agung  (2014-2019).  Kedua nama  calon  pucuk  pimpinan  korps Bhayangkara  dan  korps  Adhyaksa  itu
dianggap  sebagai  wujud  rendahnya komitmen  antikorupsi  Presiden  Jokowi dalam  menghadapi  dahsyatnya  tekanan politik  orang-orang  kuat  yang  membawa kedua  nama  tersebut  sebagai  paket pesanan  politik  mereka.  Presiden  tetap memilih mempertaruhkan kredibilitas dan legitimasi  kepemimpinannya  di  hadapan publik,  daripada  menetralisasi  lembaga Kejaksaan  dan  Kepolisian  sebagai  ujung tombak  penegakan  hukum  nasional  dari anasir-anasir yang memunculkan kecurigaan publik. Selanjutnya, situasi itu memunculkan  konfrontasi  besar  untuk kesekian kalinya antara lembaga KPK dan Polri  yang  ditunjukkan  oleh  penetapan sejumlah pimpinan KPK sebagai tersangka oleh Polri.
Konfrontasi  itu  kemudian  “seolah” berakhir  dengan  skema win-win  solution , berupa  penghentian  proses  investigasi yang  dijalankan  kedua  belah  pihak,  baik KPK  maupun  Polri.  Untuk  menciptakan ‘stabilitas’  dalam  proses  penegakan hukum  dan  pemberantasan  korupsi, pemerintahan  Jokowi  kemudian  untuk pertama kalinya membuka ruang bagi elit kepolisian sebagai bagian dari komisioner dan  pimpinan  KPK.  Sejumlah  aktivis antikorupsi  Transparency  International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch  (ICW)  juga  mensinyalir  bahwa upaya  penciptaan  ‘stabilitas’  itu  juga dilakukan  dengan  penyiapan  tiga  kasus lama  terkait  pidana  administrasi  publik yang  diduga  melibatkan  pimpinan  KPK periode (2015-2019).
Agar tidak memunculkan  kontroversi,  ancaman  itu konon  dikomunikasikan  secara  terbatas antara KPK dan lembaga penegak hukum terkait  untuk  memastikan  manuver  KPK tetap  terkendali  dan  berada  di  dalam ‘batas-batas kewajaran’.
Selanjutnya, upaya penciptaan ‘stabilitas’ ini juga dilakukan dengan cara menciptakan  sistem  dan  mekanisme pemberantasan  korupsi  yang  lebih  kuat
pada lembaga penegak hukum, khususnya di internal lembaga Polri melalui gagasan pembentukan Datasemen Khusus (Densus)  Antikorupsi  di  bawah  Markas Besar  Polri.  Ide  Densus  Antikorupsi  ini ditujukan  untuk  menghindarkan  konflik dan konfrontasi antara Polri dan KPK yang acapkali  menggerus  legitimasi  politik pemerintah. Pada saat yang sama, gagasan pembentukan  Densus  Antikorupsi  Mabes Polri ini juga dianggap sebagai perisai dan mekanisme  tangkal  agar  KPK  tidak  bisa lagi masuk memainkan mesin antikorupsinya  di  dalam  lingkungan internal  Polri.  Setelah  mendapatkan tentangan  dari  masyarakat  sipil  dan hilangnya  dukungan  dari  sejumlah  tokoh politik, ide pembentukan Densus Antikorupsi Polri ini kemudian terhenti. Meskipun demikian, upaya “menjinakkan” KPK terus berjalan melalui penempatan figur-figur sentral di internal KPK  yang  dianggap  memiliki  kapasitas untuk  mengganggu  efektivitas  kinerja KPK. Hal itu dikonfirmasi oleh pernyataan publik  Wadah  Pegawai  KPK  pada September 2018, yang menyatakan bahwa ada  anasir-anasir  jahat  di  internal  KPK yang menghalangi proses investigasi yang mencoba  mentarget  nama-nama  besar ( big fishes ) dan melibatkan uang besar ( big mon ey).  Tak  hanya  itu,  muncul  pula perbedaan  pendapat  di  internal  KPK terkait dengan rencana masuknya sekitar 100 penyidik baru dari Polri tanpa harus melalui  proses fit  and  proper  test yang memadai  oleh  pihak  ketiga  profesional, sebagaimana  prosedur  yang  selama  ini dijalankan oleh KPK. Situasi ini menciptakan dilema mengingat selama ini KPK  selalu  mengeluhkan  kurangnya jumlah  penyidik  untuk  menangani tumpukan kasus yang dilaporkan masyarakat, tetapi di saat yang sama KPK juga berharap untuk tetap mempertahankan  reputasi  dan  kualitas kinerjanya. Pro dan kontra di internal KPK
itu  kemudian  mendorong  adanya  upaya pembungkaman kelompok yang dianggap kritis  dan  melampaui  kewenangan  yang seharusnya.
Akibatnya, terjadi ketegangan internal di dalam KPK yang berujung pada keputusan  mutasi  jabatan  di  internal lembaga  KPK  yang  menyasar  sejumlah nama  dan  pihak-pihak  yang  dinilai terlampau  kritis  terhadap  pimpinan lembaga.  Ketegangan  ini  kemudian memunculkan  sengketa  dimana  Wadah Pegawai  KPK  mengajukan  gugatan  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) terkait  SK  Pimpinan  KPK  No.  1426/2018 tentang  Cara  Mutasi  di  Lingkungan  KPK. Terkait  dengan  ketegangan  internal  ini, Wadah Pegawai KPK telah mencoba untuk menyampaikan  informasi  ini  kepada Presiden  Jokowi,  tetapi  informasi  itu tampaknya  tidak  mendapatkan  porsi prioritas perhatian presiden.
Alhasil,  friksi  dan  faksionalisme  di internal  KPK  terus  berlanjut.  Proses pembusukan  internal  akibat  friksi-friksi itu  terus  terjadi  secara  perlahan.  Di tambah  lagi  masih  adanya  sejumlah  alat bukti terkait kasus besar yang melibatkan nama  besar  yang  berada  di  lingkaran kekuasaan.  Hal  itulah  yang  belakangan diduga  menjadi  salah  satu  pemicu munculnya  gerakan  teror  yang  menyasar para pimpinan, penyidik dan pegawai KPK. Yang paling masygul adalah penyerangan fisik terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan  yang  hingga  kini,  telah  lebih dari dua tahun, masih belum menemukan titik  terang  meskipun  Presiden  Jokowi telah  lama  berjanji  dan  menetapkan deadline kepada  Kapolri  Tito  Karnavian dan  Kapolri  Idham  Aziz  di  bawah pemerintahannya. Konon, Novel Baswedan  merupakan  “korban  dari ketakutan”  elit  penegak  hukum  yang diduga  memiliki  kasus  lama  yang  masih ‘diendapkan’  oleh  KPK.  Meskipun  bukan Novel  yang  memegang  kasus  tersebut,
tetapi  sentimen  negatif  yang  berbasis ketidakpercayaan  dalam  relasi  antar- lembaga  penegak  hukum  menempatkan nama  Novel  Baswedan  ke  dalam  daftar tertinggi  ‘penyidik  yang  patut  dicurigai’. Akibatnya, setelah berbagai teror dilakukan,  serangan  fisik  terhadap  Novel Baswedan  itu  terjadi.  Setelah  hampir  3 tahun ini janji-janji Presiden Jokowi untuk membongkar  kasus  itu  tidak  terpenuhi. Janji politik Presiden Jokowi tak ubahnya gimmick semata.  Presiden  juga  seolah terkesan  legawa  alias  tidak  keberatan melihat  para  pembantunya  di  bidang penegakan  hukum  itu  ‘melecehkan’ instruksi-instruksinya  yang  selama  ini diberikan.
Akibatnya,  perlahan-lahan,  taring dan cakar KPK tanggal  satu  persatu. KPK tidak  lagi  memiliki  kapasitas  dan kemampuan  yang  memadai  untuk berhadapan  dengan  kekuatan  korup berskala  besar.  Akhirnya,  selama  periode 2015-2019, kerja-kerja KPK lebih banyak terjebak  di  dalam  rutinitas  yang  kurang strategis. Agenda pemberantasan korupsi KPK justru terkesan sporadis dan terjebak dalam  rutinitas  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  dengan  target  politisi  di  DPR  dan kepala-kepala  daerah  saja.  Kerja-kerja
KPK seharusnya diarahkan untuk pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi yang  menyasar  sektor-sektor  strategis yang mengandung kerugian negara dalam jumlah  besar  laiknya  sektor  energi, infrastruktur, pangan, dan politik pemerintahan.
Jika  bertahan  pada  rutinitas,  akar- akar  korupsi  akan  terus  menjalar. Akibatnya,  KPK  tak  ubahnya  seperti lembaga  pemadam  kebakaran  yang tenaga, sumber daya, dan konsentrasinya hanya difokuskan pada percikan-percikan api  kecil  yang  bermunculan,  sementara potensi kebakaran yang jauh lebih dahsyat dibiarkan  begitu  saja  menyebar  dan berurat  akar  dalam  sistem  politik  dan
pemerintahan yang pada saatnya mampu menenggelamkan  negara  dan  mesin antikorupsi  itu  sendiri.  Pola  kerja antikorupsi  seperti  itulah  yang  dinilai banyak peneliti berpotensi memunculkan ‘treadmill  effect’ ,  di  mana  meskipun berbagai upaya antikorupsi telah dijalankan, seolah bangsa ini telah berlari kencang, tapi sejatinya kita masih berdiri di posisi yang sama, berlari di atas pijakan semula,  alias  stagnan.  Dengan  segala keterbatasannya,  KPK  dibiarkan  lari begitu  kencang  sembari  dipaksa  harus tergopoh-gopoh  menangkis  berbagai serangan  dan  gempuran  dari  berbagai kekuatan  korup  di  negeri  ini.  Sementara penegak hukum lain yang notabene berada di  bawah  kendali  presiden,  seolah dibiarkan  fokus  pada  hal  lain  ketimbang memberantas penyakit akut korupsi yang siap menenggelamkan bahtera negara ini.
Senjakala KPK di Penghujung Pemerintahan Joko Widodo
Wacana  penguatan  KPK  selalu menjadi pemanis dalam setiap diskusi dan perdebatan  visi  misi  calon  presiden. Hampir  tidak  ada  satupun  pihak  yang berani berwacana untuk melemahkan KPK di  Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden) Pilpres 2019. Sebab,  KPK  merupakan  lembaga  yang secara konsisten mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik yang besar sejak lembaga  ini  lahir.  Kendati  demikian, setelah  kemenangan  politik  berhasil didapatkan,  kekuasaan  politik  dan kekuatan  ekonomi  yang  korup  dapat dengan  leluasa  bergerak  secara  senyap untuk  mendegradasi  KPK,  tanpa  resiko politik yang memadai pasca Pemilu.
Situasi itu ditunjukkan oleh manuver  elit  politik  pasca  Pilpres  2019. Tanpa  harus  dihantui  oleh  resiko  politik besar pasca Pemilu, kekuatan politik yang selama ini menjadi target sasaran operasi mesin antikorupsi KPK bergerak
serempak  melemahkan  KPK.  Pada  saat yang  sama,  sejumlah  korporasi  besar  di bisnis  properti,  bisnis  pertambangan  dan bisnis  perkebunan,  yang  mana  dalam empat  tahun  terakhir  banyak  elit-elit perusahaannya disapu oleh KPK, menemukan titik pertemuan kepentingan dengan  para  elit  kekuasaan,  untuk bersama-sama menjinakkan KPK.
Upaya  penjinakkan  KPK  itu dilakukan dengan mengeluarkan revisi UU KPK  yang  disahkan  oleh  paripurna  DPR secara  kilat  hanya  dalam  tempo  13  hari saja,  tepatnya  pada  16  September  2019 lalu. Pada 17 Oktober lalu, revisi UU KPK itu secara otomatis telah berubah menjadi UU,  sesuai  dengan  Pasal  20  ayat  5  UUD 1945 tentang landasan hukum perubahan otomatis  RUU  menjadi  UU.  Melalui perubahan  UU  KPK  ini,  nomenklatur  dan kewenangan  KPK  mengalami  sejumlah perubahan mendasar.
Misalnya, pertama, munculnya lembaga  Dewan  Pengawas  KPK.  Secara kerangka  teori  hukum,  KPK  merupakan lembaga  negara  yang  masuk  dalam rumpun independen, sehingga mekanisme pengawasannya  ditentukan  oleh  “sistem pegawasan”, bukan  oleh “lembaga pengawas”. Selama ini, sistem pengawasan itu  telah  dijalankan  oleh  pengawas internal dan pengaduan masyarakat, serta juga bisa dijalankan oleh Komisi III sebagai mitra kerja KPK di DPR RI. Kedua, Dewan Pengawas  menurut  revisi  UU  KPK memiliki  sejumlah  kewenangan  besar berupa  pemberian  izin  penyadapan, penyitaan,
hingga penggeledahan (tindakan pro  justicia )  yang  justru  akan menghambat efektivitas
kerja-kerja penindakan  KPK.  Kewenangan  yang berjenjang  dan  birokratis  akan  membuat mesin antikorupsi KPK semakin melambat dan tidak mampu bergerak cepat. Ketiga, munculnya  kewenangan  KPK  untuk menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  (SP3)  sebuah  perkara  yang
melewati  batas  waktu  dua  tahun.  Selain menabrak  putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  tahun  2003,  2006,  dan  2010  yang menetapkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3, kewenangan ini justru hanya akan menjebak KPK untuk berfokus pada  kerja-kerja  pemberantasan  korupsi kelas  teri.  Sebab,  kasus-kasus  besar  yang kompleks seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengungkapnya.
Anehnya, masyarakat dipaksa untuk menyaksikan sejumlah ‘cacat administrasi dan substansi’ dalam proses pembahasan revisi UU KPK ini. Selain tidak dihadiri oleh dua  pertiga  dari  jumlah  Anggota  Dewan (kuorum) di rapat paripurna DPR, proses revisi  UU  KPK  ini  juga  sama  sekali  tidak melibatkan KPK dan juga masyarakat sipil dalam  menetapkannya.  Bahkan,  Presiden Jokowi  yang  selama  ini  mengaku  sebagai pendukung  KPK  dan  berkomitmen  untuk memperkuat  KPK,  juga  ikut  memberikan restu  atas  proses  politik  yang  masygul tersebut.  Presiden  Jokowi  tampak  tidak menunjukkan  keberpihakan  yang  jelas dalam ruang perdebatan seputar KPK. Saat Presiden  menghadapi  tekanan  politik masyarakat  sipil  yang  ditunjukkan  oleh gerakan  mahasiswa  selama  September- Oktober  2019,  presiden  menunjukkan gimmick politik yang menjanjikan dengan mengumpulkan  para  tokoh  masyarakat dan  menjanjikan  penerbitan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)  UU  KPK  untuk  mengembalikan kewenangan KPK seperti sediakala.
Tapi  saat  pergerakan  masyarakat sipil  melemah,  Presiden  Jokowi  lebih memilih  berusaha  untuk  bermain  aman dengan  tidak  berhadapan  langsung dengan partai-partai politik di sekitarnya yang  secara  serempak  mendukung pelemahan KPK. Dengan mengatasnamakan  etika  ketatanegaraan, Presiden  Jokowi  mencoba  bermain  aman dengan  cara  menunggu  hasil judicial review UU  KPK  di  Mahkamah  Konstitusi
(MK)  yang  masih  berjalan  hingga sekarang. Untuk kesekian kalinya, Presiden  Jokowi  sedang  menunjukkan dirinya  tidak  memiliki grand  design dan komitmen yang memadai untuk memperkuat  KPK  dan  mengefektifkan kerja-kerja antikorupsi di era pemerintahannya.
Akibatnya,  kini  KPK  sedang  berada pada titik nadir. Selain KPK tidak berdaya akibat  pemangkasan  kewenangannya, KPK  juga  dihadapkan  pada  realitas menurunnya  dukungan  pemimpin  politik tertinggi di negeri ini. Pada saat yang sama,
upaya penciptaan opini untuk melemahkan  KPK  juga  berjalan  secara sistemik  dan  terstruktur.  Berdasarkan kajian  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan dan  Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial (LP3ES) serta Drone Emprit (Gatra, 2019), upaya  rekayasa  opini  publik  itu  telah terjadi  sekitar  tiga  minggu  sebelum penetapan  revisi  UU  KPK  oleh  sidang paripurna  DPR.  Operasi  reyakasa  opini publik  itu  dilakukan  dengan  cara amplifikasi konten dan narasi kontra-KPK yang dilakukan oleh akun-akun robot yang baru  dibuat  dan  memiliki follower yang sangat  terbatas.  Narasi  dan  konten  yang dimunculkan untuk melemahkan KPK juga dilakukan dengan penggunaan pendekatan semantik  yang  cukup cerdas, sehingga  memunculkan  antipati  publik terhadap KPK.
Salah  satu  strategi  rekayasa  opini publik di media sosial yang paling efektif adalah  mengamplifikasi  narasi  “KPK sarang Taliban”. Konten itu mendapatkan perhatian  masyarakat  secara  luas,  dan pada  level  tertentu,  berhasil  dikonsumsi secara  mentah-mentah  oleh  kalangan Islam moderat. Dengan narasi “KPK sarang Taliban”,  KPK  kini  tidak  lagi  dihadapkan pada simbol kekuatan korup, tetapi justru dihadap-hadapkan  pada  kekuatan  Islam moderat di Indonesia yang selama ini telah menjadi  penjaga  dan  pelindungnya  dari
gempuran  dan  serangan  kekuatan- kekuatan korup di negeri ini. Bahkan, KPK juga  di- framing oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab melalui rekayasa opini  publik  yang  menyatakan  bahwa “KPK sedang menyasar kader-kader Islam moderat”.  Narasi framing itu coba  dikait- kaitkan  dengan  kerja-kerja  antikorupsi KPK  yang  memang  tengah  melakukan operasi  tangkap  tangan  dan  penetapan tersangka  kepada  politisi-politisi  korup yang  kebetulan  memiliki  kedekatan dengan  latar  belakang  sosial  kelompok Islam moderat.
Akibatnya,  simpul-simpul  kekuatan kelompok Islam moderat yang selama ini memberikan  dukungan  memadai  kepada KPK,  justru  mengalami  disorientasi  yang melemahkan fungsi publiknya (Azumardy Azra, wawancara di Jakarta, 12 Desember 2019).  Simpul-simpul  kekuatan  itu  lebih mudah terjebak  dalam  pro-kontra keberpihakan  terhadap  narasi-narasi kekuasaan politik praktis akibat menguatnya fungsi dan motivasi politik di internal  mereka.  Simpul-simpul kekuatan kelompok Islam moderat yang diharapkan terus  konsisten  menjadi  penyokong agenda  pemberantasan  korupsi  dan  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih,  justru kehilangan  ketajaman  daya  nalar  dan analisanya  dalam  mencermati  fenomena- fenomena  yang  sarat  dengan  manipulasi dan  rekayasa  opini  publik  ini.  Ke  depan, KPK  tetap  berharap  dan  akan  terus membutuhkan  dukungan  dari  kelompok- kelompok  Islam  moderat.  Sebab,  daya kekuatan  politik  mereka  akan  sangat membantu KPK untuk mengkomunikasikan  dan  meyakinkan simpul-simpul kekuasaan termasuk presiden  sebagai  pucuk  pimpinan  politik tertinggi  di  negara  ini,  agar  bersedia memberikan dukungan dan keberpihakan yang  jelas  terhadap  KPK  dan  agenda antikorupsi.
Penutup KPK sebagai anak kandung
reformasi  telah  coba  dihabisi  oleh berbagai simpul-simpul kekuasaan politik dan kekuatan bisnis yang zona nyamannya merasa  diganggu  oleh  KPK.  Selama  lima tahun  kepemimpin  Presiden  Jokowi,  KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi, dimana ancaman pelemahan  KPK  tidak  hanya  dilakukan oleh  kekuatan  eksternal,  melainkan  juga oleh kekuatan di internal KPK.
Langkah-langkah  pelemahan  KPK tidak lagi dilakukan melalui penersangkaan atau kriminalisasi pimpinan KPK menggunakan ‘kasus-kasus ajaib’  yang  menciptakan  kontroversi publik. Pelemahan KPK itu kini dilakukan melalui  penciptaan  politik  ketakutan ( politics  of  fearness )  lewat  penggunaan ancaman-ancaman  yang  tidak  mudah diidentifikasi publik, rekayasa opini publik melalui  operasi  digital  media,  hingga manipulasi  informasi  melalui framing yang  memojokkan  KPK  hingga  dibenci oleh pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukungnya.  Kondisi  itu  berdampak signifikan  terhadap  efektivitas  mesin antikorupsi  KPK  dalam  upaya  menyasar target-target  pemberantasan  korupsi  dan memperbaiki  sistem  pengelolaan  di sektor-sektor  strategis  yang  menyangkut masyarakat luas.
Pada  2015,  KPK  dan  pemerintah menetapkan  target  Indeks  Persepsi Korupsi  ( Corruption  Perception  Index ) Indonesia  bisa  mencapai  50  pada  tahun 2020. Kendati demikian, ujung perjalanan lima  tahun  pemerintahan  ini,  belum  ada capaian  gemilang  yang  menjadi  indikator keberhasilan  dan  bukti  keseriusan pemerintah  dalam  mengamputasi  kanker korupsi  secara  sistematis  di  negeri  ini. Sebaliknya,  di  penghujung  periode pertama pemerintahan Jokowi, KPK justru dipaksa menghadapi ancaman pelemahan yang  sangat  sistematis  melalui  revisi  UU
KPK,  yang  mana  proses  politik  itu disaksikan,  direstui,  dan  dikerjakan  oleh pemerintah dan DPR, dan didiamkan oleh Presiden  yang  selama  ini  menyatakan komitmennya terhadap penguatan KPK itu sendiri.
KPK  seolah  dibiarkan  tersungkur menghadapi  ‘sakaratul  maut’  akibat serangan balik kelompok-kelompok kepentingan politik-bisnis ( vested interests )  yang  menghendaki  pelemahan efektivitas gerakan antikorupsi. Menghadapi  situasi  seperti  ini,  rakyat Indonesia sangat mengharapkan ketegasan  dan  hadirnya  keberpihakan yang jelas dari presiden terhadap lembaga antikorupsi.  Sebab,  komitmen  presiden merupakan faktor yang sangat penting dan sangat  menentukan  bagi  kesuksesan maupun  kegagalan  agenda  antikorupsi. Without  political  will  of  the  top  political leader,  anti-corruption  is  nothing (Quah, 2009; Klittgard, 1988).
Kendati  demikian,  fakta  masih tingginya  intensitas  benturan  antar- lembaga  pemberantasan  korupsi  hingga sering membuat KPK terseok-seok, seolah mengonfirmasi  sedemikian  lemahnya dukungan  politik  pemimpin  bangsa  ini terhadap  agenda  antikorupsi.  Ibarat perang  tanpa  panglima,  arah  kebijakan dan  strategi  perang  yang  dilancarkan lembaga-lembaga antikorupsi di negeri ini akan  terus  bersifat  sporadis,  tidak  fokus, berjalan  sendiri-sendiri,  tanpa  komando yang  jelas,  hingga  melahirkan  relasi konfliktual dan saling meniadakan antara satu lembaga penegak hukum dengan yang lain.  Hingga  kini,  meskipun  telah  terbit Perpres No.54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi,  masih belum  juga  tampak  kerja  sama  kolektif yang benar-benar mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan. Rakyat
sedang  menunggu  Presiden  Jokowi menunaikan janji.

## Referensi
Bentzen, Jeanet Sinding. 2012. ‘How bad is Corruption? Cross-Country Evidence  of  the  Impact  of Corruption on Economic Prosperity’. Review of Development  Economics  16 (1), 167-184. Blake, Charles H. & Christopher G. Martin. 2006.  ‘The  dynamics  of Political Corruption: Re- examining  the  Influence  of Democracy’.  Democratization 13 (1), 1-14.
Choi,  Eunjung  &  J.  Woo.  2011.  ‘Liberal
Reform,  Political  Corruption, and  Socio-Economic  Impacts in  Asia  and  Eastern  Europe’. International Journal of Comparative Sociology 52 (3), 181-196.
CORE.  2018.  “Pertumbuhan  Tak  Cukup,
Kita  Perlu  Lompatan”,  21
December  2018,  accessed: https://www.coreindonesia.o rg/view/284/pertumbuhan- tak-cukup-kita-perlu- lompatan.html.
Gatra. 2019. “Pengamat: Isu Taliban Efektif Jatuhkan  Nama  KPK  di Medsos”.  18  September.  Bisa diakses via: https://www.gatra.com/detai l/news/445401/politik/peng amat--isu-taliban-efektif-
jatuhkan-nama-kpk-di- medsos.
Hadiz, Vedi R. 2003. ‘Reorganizing Political Power  in  Indonesia:  A Reconsideration  of  so-called ‘Democratic  Transitions’.  The Pacific  Review  16  (4),  591-
611.
_____________. 2013. ‘The Rise of Capital and the  Necessity  of  Political Economy’. Journal of Contemporary  Asia  43  (2), 208-225.
Hellman,  J.  1998.  ‘Winners  Take  All:  The Politics  of  Partial  Reform  in Post-Communist  Transitions’. World Politics 50, 203-235.
Huntington,  Samuel  P.  1968.  Political
Order  in  Changing  Societies. New Haven, CT: Yale University Press. INDEF.  2018.  “Mampukah  Pemerintah Jokowi-JK  Ciptakan  Lapangan Kerja” (Can Jokowi-JK Administration  Create  Jobs?), 20  February  2018,  can  be accessed via: https://indef.or.id/source/re search/[INDEF%20Press%20 Release]%20Penciptaan%20
Lapangan%20Kerja%20- %2020%20Februari%20201 8.pdf .
Johnston,  Michael.  1996.  ‘The  Search  for
Definition:  The  Vitality  of Politics  and  the  Issue  of Corruption’. International Social  Science  Journal,  48, 321-335. Kadin.  2019.  “Indonesian  Economic Chamber’s concern on investment regulation” (Keluhan  Kadin  soal  Aturan Investasi), CNBC Indonesia, 10 September. Klitgaard,  Robert.  1988.  Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
Kompas. 2015. “ICW Pertanyakan Komitmen  Jusuf  Kalla  dalam Pemberantasan  Korupsi”,  19 Mei, diakses via: https://nasional.kompas.com /read/2015/05/19/1815015 /ICW.Pertanyakan.Komitmen. Jusuf.Kalla.dalam.Pemberanta san.Korupsi. Lembaga  Survei  Indonesia.  2018.  “Tren Persepsi Publik tentang tentang  Demokrasi,  Korupsi, dan Intoleransi”, survey nasional 1-7 Agustus 2018. __________________________. 2019a. “Perppu UU KPK  dan  Gerakan  Mahasiswa di  Mata  Publik”,  survei nasional 4-5 Oktober 2019.
_________________________.  2019b. “Tantangan Intoleransi  dan  Kebebasan Sipil  serta  Modal  Kerja  pada Perioe  Kedua  Pemerintahan Joko Widodo”, survei nasional 8-17 September 2019. Leys, C. 1989. ‘What is the Problem about Corruption?’ In Political Corruption: A Handbook. Eds, A.J.  Heidenheimer,  Michael Johnston  &  Victor  T.  LeVine. New Brunswick, NJ: Transaction Publisher. Lindsey,  Tim.  2018.  “Is  Indonesia Retreating  from  Democracy”,
9  Juli.  Bisa  diakses  via: https://theconversation.com/ is-indonesia-retreating-from- democracy-99211.
Medcom.  2015.  “Luhut:  Pemberantasan Korupsi jangan Bikin gaduh” 3 September, diakses via: https://www.medcom.id/nas ional/hukum/3NOlexpb- luhut-pemberantasan-
korupsi-jangan-dibuat-gaduh.
Merton, Robert K. 1968. Social Theory and Social  Structure.  New  York: Free Press. Norwegian Energy Partner. 2019. Handbook:  Challenges  for Ease  Doing  Business  in Indonesia, NEP, and Innovation Norway. Bisa diakses melalui: https://www.innovasjonnorg e.no/globalassets/sats- internasjonalt/kontorer/indo nesia/2017.10.25-final- report---challenges-of-doing- business-in-indonesia.pdf. Power,  Thomas  P.  2018.  “Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54:3, p. 307-338. Quah,  Jon  S.T.  2009.  ‘Combating Corruption in the Asia-Pacific Countries: What Do We Know and What Needs to be done?’ International Public Management Review 10 (1). _____________________. 1999. ‘Comparing Anti- Corruption Measures in Asian Countries:  Lessons  to  be
Learnt’ Asian Review of Public Administration  XI  (2),  July-
December, p. 71-90.
Robison,  Richard  &  Vedi,  Hadiz.  2004. Reorganizing Power in Indonesia. New York: Routledge Curzon. Sandholtz,  Wayne  &  W.  Koetzle.  2000. ‘Accounting  for  Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade’. International Studies Quarterly 44 (1), 31-50. Shera,  A.,  Bernard  Dosti  &  P.  Graboid. 2014.  ‘Corruption  Impact  on Economic Growth: An Empirical Analysis’. Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing 6 (2), 57-77.
Sindo.  2016.  “Presiden  Ingatkan  Penegak
Hukum Jangan Bikin Gaduh”, 4
Februari  2016,  bisa  diakses via: https://nasional.sindonews.c om/read/1082723/13/presi den-ingatkan-penegak- hukum-jangan-bikin-gaduh- 1454565591/.
SMRC.  2019.  “Meredupnya  Demokrasi  di Indonesia”,  survei  nasional  4 Agustus.
Tempo.  2010.  “Inilah  Polisi  yang  Disebut Memiliki  Rekening  Gendut”, 29  Juni.  Bisa  diakses  melalui: https://nasional.tempo.co/re ad/259301/inilah-polisi- yang-disebut-memiliki- rekening- gendut/full&view=ok.
Umam, Ahmad Khoirul, Gillian Whitehouse,  Brian  Head  & Mohammed  Adil  Khan.  2018. “Addressing  Corruption  in Post-Soeharto  Indonesia:  The Role  of  the  Corruption Eradication Commission”, Journal of Contemporary Asia, p.1-19. Umam,  Ahmad  Khoirul.  2014.  Pergulatan Demokrasi dan Politik Antikorupsi  di  Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Warburton,  Eve.  2016.  “Jokowi  and  the New Developmentalism”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52:3, p.297-320.
Winters,  Jeffery  A.  2013.  ‘Oligarchy  and Democracy  in  Indonesia’. Indonesia 96, p. 11-34.
World  Bank.  2019.  Doing  Business  2019: Training  for  Reform,  World Bank  Group,  Washington,
2019.
______________________. Global Economic Risks and Implications for Indonesia, World Bank, Jakarta.