## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 211-233 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4391

## HUKUMAN  KEBIRI  BAGI  PELAKU  KEJAHATAN  SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Salsabilla Gita Cindani Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Indonesia
Corresponding Author : cindani2001@gmail.com
History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Desember 2023
Accepted  : 23 Januari 2024
Published  : 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia  khususnya  dalam  prespektif  HAM.  Hukuman  kebiri  kimia  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penulisan  ini  hendak  menelaah  bagaimana  pengaturan  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  tindak  pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan  hukuman  kebiri  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  seksual  telah  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  tata  cara  pelaksanaannya  diatur  secara  terpisah  melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.  Pelaksanaan  tindakan  kebiri  dilakukan  oleh  tenaga  medis,  melalui  tahap  pemeriksanaan  fisik, penyampaian kesimpulan, serta pelaksanaan tindakan kebiri oleh dokter. Dintinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana di dalam pengaturan HAM mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia. Karena bila disesuaikan dengan sifat hakiki dan kondrat HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau  dihapuskan  oleh  siapapun  termasuk  penguasa  negara  karna  kebiri  kimia  termasuk  dalam  bentuk penyiksaan dan merendahkan derajat manusia.

## Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual

## Abstract
There are pros and cons in society regarding the application and implementation of additional punishments of chemical castration,  especially  from  a  human  rights  perspective.  The  chemical  castration  penalty  is  regulated  in  the  Child Protection Law and the procedures for its implementation are regulated in Government Regulation Number 70 of 2020.  This  article  will  examine  how  the  castration  penalty  is  regulated  for  perpetrators  of  sexual  crimes  against children in Indonesia and the castration penalty for perpetrators of sexual crimes against children. from a human rights perspective. This research is normative juridical legal research. The regulation of castration punishment for perpetrators of sexual crimes has been regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  and  the  procedures  for  its  implementation  are  regulated separately through Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures Implementation of Chemical

## Salsabilla Gita Cindani Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi
Castration Actions, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. The implementation of the castration action is carried out by medical personnel, through the stages of physical examination, delivery of conclusions, and implementation of the castration action by the doctor. Viewed from a human rights perspective, the castration penalty is contrary to human rights, where human rights regulations regulate the prohibition of torture, which degrades human dignity. Because if it is adjusted to the essential nature and nature of human rights that are inherent in every person, they cannot be revoked  or  abolished  by  anyone,  including  state  authorities,  because  chemical  castration  is  a  form  of  torture  and degrades human status.

## Keywords: Castration punishment, sexual crimes

## PENDAHULUAN
Penerapan  hukuman  secara  maksimal  dibuat  agar  orang yang  melakukan  tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut (Sindarto, 2021).  Akan  tetapi,  perkembangan  hukum  pada  zaman  ini  sangatlah  mempengaruhi dalam  perkembangan  zaman  yang  dimana  seseorang  melakukan  suatu  pelanggaran bukan  karena  lemahnya  Pemerintah  yang  ada  namun  karena  beberapa  hukum  yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan undang-undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut (Asyari, 2022).
Salah  satu  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  tidak  pernah  surut  di  era perkembangan  zaman,  kemajuan  teknologi  dan  kemajuan  pola  pikir  yaitu  kejahatan kekerasan seksual terutama kejahatan seksual terhadap anak. Kasus kejahatan seksual terhadap  anak  mulai  dari  pemerkosaan,  sodomi,  pelecehan  seksual,  perbudakan  seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya (Rusdiana & Ahmad, 2020).
Kekerasan seksual terhadap anak atau sering disebut dengan child abuse merupakan tindakan  dalam  bentuk  pelukaan  fisik,  psikis  maupun  seksual  terhadap  anak-anak  di bawah umur (Hasibuan et al., 2023).  Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang relatif cukup sering terjadi dan ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Korban yang  disasar  oleh  pelaku  kekerasan  seksual  tidak  hanya  orang-orang  dewasa,  tapi korbannya justru anak-anak di bawah umur (Hasanah & Soponyono, 2018).
Pengaturan pidana mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di Indonesia pada awalnya  sudah  di  atur  pada  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Selanjutnya pengaturan lain yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Handoyo,  2018).  Namun  dengan  berlakunya peraturan-peraturan  ini  nampaknya  belum  cukup  bagi  pemerintah  untuk  mengatasi masalah  perlindungan  terhadap  anak  khususnya  kekerasan  anak  dengan  melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan terus menimpa anak-anak khususnya kekerasan seksual (Hamdi & Efendi, 2022).
Berkaitan  dengan  sanksi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  terhadap  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 diatur di dalam Pasal 81 Ayat (7) dan Pasal 81A Ayat (1) yang menentukan:
“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Sedangkan di  dalam  Pasal  81A  Ayat  1  adalah  “Tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81 Ayat  (7)  dikenakan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok” (Rahmahdani, 2022).
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  81  Ayat  (7)  dan  Pasal  81A  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  menjadi  Undang-undang,  maka  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  tentang penghukuman pelaku kebiri kimia, yaitu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 di atas merupakan tanggapan pemerintah terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi  dan  Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menentukan bahwa:
“Tindakan  kebiri  kimia  merupakan  pemberian  zat  kimia  melalui  penyuntikan  atau metode  lain,  yang  dilakukan  pada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau  dengan  orang  lain,  sehingga  menimbulkan  korban  lebih  dari  satu  orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia,  untuk  menekan  hasrat  seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi” (Maulana & Rochmani, 2022).
Terdapat  pro  kontra  di  masyarakat  atas  pemberlakuan  tindakan  kebiri  kimia  bagi pelaku  kejahatan  seksual.  Pihak  yang  mendukung  pemberlakuan hukuman  tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya (Sindarto, 2021).
Sedangkan  pihak  yang  menolak  pemberlakuan  hukuman  kebiri  secara  kimia dikarenakan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang telah  meratifikasi  International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP) dan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or  Degrading  Treatment  or  Punishment/CAT  (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi  dan  Merendahkan Martabat  Manusia)  seharusnya  tidak  menerapkan  hukuman  yang  bersifat mengamputasi  dan  membuat  disfungsi  organ  manusia,  dalam  hal  ini  melanggar
pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya (Yulianti et al., 2022).
Penjatuhan  hukuman  kebiri  ini  dirasa  bertentangan  dan  melanggar  Konsep  dari Hukum Pidana maupun Hak Asasi Manusia, karena di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat  dan  martabat  kemanusiaannya.”    Dan  juga  di dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan  bahwa  “setiap  orang  berha k  untuk  bebas  dari  penyiksaan  yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.” Kemudian diatur juga dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pada Pasal 7 konvenan ini dijelaskan bahwa “tidak seorang pun yan g dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya,  tidak  seorang  pun  dapat  dijadikan  obyek  eksperimen  medis  atau  ilmiah tanpa persetujuannya yang diberikan secara bebas (sukarela) (Wiarti & Umar, 2021).
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji isu hukum dalam  tesis  terkait  pengaturan  penjatuhan  hukum  dan  keberlakuan  hukum  kebiri  di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu menemukan suatu kebenaran koherensi, yang dimana aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum (Islamy & Harahap, 2021).  Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memecahkan isu hukum,  dalam  ruang  lingkup  dogmatik  munculnya  isu  hukum  apabila:  a.  Terjadinya konflik norma, b. terjadinya kekosongan norma, c. terjadinya kekaburan norma.

## Pengumpulan Bahan Hukum

## a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penelitian  ini,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia (Sitanggang, 2021).

## b. Bahan Hukum Sekunder
Mengenai  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  literatur  atau  buku-buku  hukum  dan  juga  non  hukum  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  jurnal  hukum  baik  jurnal  nasional  maupun  jurnal internasional,  hasil-hasil  penelitian,  artikel  atau  karya  tulis  hukum  yang  termuat  di media internet, dan pendapat para pakar hukum (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).

## c. Bahan Hukum Tertier
Dalam  penelitian  ini  digunakan  juga  bahan  hukum  tersier  seperti  kamus  hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah- istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum (Noviana et al., 2020).

## 3.  Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diolah dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun  data  secara  sistematis  dan  selektif.  Setelah melakukan  pengolahan  secara  sistematis  dan  selektif,  maka  data  tersebut  akan dijabarkan  secara  deskriptif  analitis  dalam  bentuk  uraian-uraian  yang  disertai  dengan penjelasan  teori-teori  hukum,  sehingga  nantinya  dapat  diperoleh  gambaran  serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti (APRIANI, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Pengaturan  Hukuman  Kebiri  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Kejahatan  Seksual Terhadap Anak Di Indonesia
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Seiring  dengan  pesatnya  arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam (Hutapea, 2020).
1.  Hukuman  Kebiri  Kimia  dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 terdapat pasal kontroversial yang menjadi polemik  dibeberapa  kalangan  masyarakat,  karena  adanya  sanksi  kebiri  kimia  yang disebutkan pada Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 81A. Sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ditujukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak  (pedofilia).  Sanksi  ini  dibuat  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  memberikan  efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang masih tinggi.
2. Hukuman Kebiri Kimia dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Tindakan  kebiri  kimia  merupakan  tindakan  pemberian  zat  kimia  melalui  metode penyuntikan  maupun  metode  lain  kepada  pelaku  kejahatan  seksual  yang  pernah dipidana  karena  melakukan  kejahatan  atau  ancaman  kepada  anak  untuk  melakukan persetubuhan dengannya maupun orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  kejiwaan,  penyakit  menular,  terganggu  atau hilagnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini  dilakukan  untuk  menekan  hasrat  seksual  yang  berlebih,  yang  disertai  dengan rehabilitasi” (Zagita et al., 2023). Adapun pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan sanksi kebiri kimia disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020  yakni  “Tindakan  kebiri  kimia  dilaksanakan  oleh  petugas  yang  berkompeten dibidangnya dan atas perintah kejaksaan”. Pe njelasan lebih lanjut terkait jangka waktu pemberlakuan hukuman kebiri kimia juga disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman kebiri  kimia  yakni  paling  lama  2  tahun,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.
Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020, tahapan-tahapan sanksi kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:

## 1. Penilaian Klinis
Penilaian klink diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal  sebelum  dilakukannya  penilaian  klinis  yakni  kementerian  dibidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat  9  (sembilan)  bulan  sebelum  terpidana  selesai  menjalani  pidana  pokok,  dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan  kementerian  di  bidang  kesehatan  untuk  melakukan  penilaian  klinis,  maka
penilaian  klinis  dimulai  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  adanya  koordinasi (Rizal, 2021).

## 2. Kesimpulan
Tahap  kesimpulan  sebagaiamana  yang  diatur  dalam  Pasal  8  yakni  memuat  hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari (Syafi’i & Chaosa, 2021) .

## 3. Pelaksanaan.
Tahap  pelaksanaan  sebagaiamana  yang  diatur  dalam  Pasal  9,  pelaksanaan  kebiri kimia  dilakukan  setelah  dalam  tahap  kesimpulan  menyatakan  bahwa  pelaku  layak untuk  diberikan  hukuman  kebiri  kimia,  kemudian  jaksa  memerintahkan  dokter  guna melaksanakan  kebiri  kimia,  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  dilakukan  setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di  rumah  sakit  milik  pemerintah  atau  daerah  yang  ditunjuk  oleh  jaksa,  pada  saat pelaksanaanya  dihadiri  oleh  jaksa,  perwakilan  kementerian  hukum,  perwakilan kementerian  sosial,  dan  perwakilan  dari  kementerian  kesehatan.  Pelaksanaan  ini tertuang dalam dalam berita acara dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban (Arake, 2020).
Hukuman  Kebiri  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  telah  diatur  untuk  pertama kalinya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang.  Ada  tiga  landasan  dibuatnya  undang- undang ini, yang meliputi:
a. Landasan Filosofis
b. Landasan Sosiologis
c. Landasan Yuridis

## B. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hukuman kebiri dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengingat kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bahkan  sudah  dikatakan  Indonesia  sudah mengalami keadaan darurat kejahatan seksual terhadap anak.
Pro dan kontra terhadap penjatuhan hukuman kebiri bagi pelaku  kejahatan seksual terhadap anak menjadikan isu ini menarik untuk dibahas (Sinaga et al., 2019). Khususnya
dari sudut pandang hak asasi manusia, baik hak asasi pelaku dalam kaitannya dengan jaminan perlindungan yang diberikan konstitusi kepada setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan hak asasi manusia anak  yang  diberikan  oleh  negara  agar  dapat  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi (Arfa et al., 2020).
Berbicara hukuman kebiri perspektif hak asasi manusia mengharuskan kita merujuk kembali  pada  dokumen-dokumen  Hak  Asasi  Manusia  yang  selama  ini  dijadikan standard  internasional,  terutama  pada  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  dan  konvenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  atau  ICCPR.  Kedua dokumen ini, di samping Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dikenal  sebagai  instrument  Utama  hak  asasi  manusia  dewasa  ini  atau  dikenal  pula dengan Bill of Human Rights.
Kebiri  merupakan  hukuman  yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  karena merebut  hak  seseorang  untuk  hidup  dan  memiliki  keturunan.  Solusi  terbaik  adalah pemerintah melarang anak di bawah usia tertentu untuk minum-minuman beralkohol serta memblokir situs-situs yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan seperti situs  porno  dan  kekerasan,  memperbanyak  iklan  yang  bersifat  mengingatkan  banyak orang betapa pentingnya pendidikan dan larangan melakukan kekerasan bukan hanya merugikan lingkungan sekitar tetapi diri sendiri (Siregar et al., 2022).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  perlindungan  anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenai pidana pokok dan dapat dikenai pidana tambahan  yang  berupa  pengumuman  identitas  pelaku,  kebiri  kimia,  dan  pemasangan alat pendeteksi elektronik (Sinaga et al., 2019). Sanksi kebiri secara kimia tersebut telah menlanggar hak dari pelaku berupa hukuman yang berupa penyiksaan secara fisik. Hal ini  berteentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  termuat  pada  Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Instrumen hukum merupakan alat atau sarana sebagai dasar dari perlindungan dan penegakan  hukum.  Instrumen  Hak  Asasi  Manusia  berfungsi  agar  terwujudnya  dan terjaminnya  penegakan  hukum  dalam  suatu  negara.  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia saling terkait karena keduanya mengatur hubungan antara manusia dalam suatu negara (Sabariah & Dewi, 2023).
Dalam perspektif Hak Asasi Manusia hukuman kebiri yang termuat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tindakan kebiri kimia yang dinilai sebagai kekerasan yang keji dan dianggap bertentangan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 28G ayat (2), serta tercantum juga pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Fazizullah et al., 2022).
Hukuma kebiri di dalam Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan  Anak  sebagai  sebuah  kebijakan  yang  baru  ini,  memang  hanya  dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah dewasa, akan tetapi justru dengan muatan materi sanksi  kebiri  ini,  Indonesia  telah  secara  nyata  tidak  lagi  menjiwai  prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah disebutkan di atas. Kebiri dipandang sebagai suatu manifestasi penghukuman yang kejam terhadap badan, sementara hukuman yang kejam orientasinya menyiksa pelaku kejahatan itu. jika benar demikian, maka hukuman kebiri dalam ketentuan pasal di atas telah bertentangan dengan konvensi menentang anti penyiksaan (Lubis, 2018).
Dampak yang diberikan oleh kebiri kimia lebih ringan dari pada kebiri fisik, karena kebiri  kimia  tidak  menghilangkan  alat  kelamin  pria  ataupun  rahim  pada  wanita, melainkan hanya merubah fisiologi melalui suntikan obat khusus. Kebiri kimia berfungsi untuk  sterilisasi,  mengurangi  dorongan  seksual  dan  pengobatan  bagi  kondisi  tertentu dengan  tujuan  lain  yaitu  pencegahan,  ketidakmampuan  dan  rehabilitasi  (Kawuwung, 2018).
Dampak  lain  dari  penggunaan  kebiri  kimia  dengan  menggunakan  cairan  anti androgen  akan  mengurangi  kepadatan  tulang  sehingga  meningkatkan  risiko  tulang keropos atau osteoporosis meningkat, cairan anti androgen juga mengurangi masa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang akan meningktkan risiko penyakit  jantung  pembuluh  darah.  Adanya  side  effects  yang  diberikan  cairan  anti androgen  terhadap  kesehatan  fisik  maupun  mental  pelaku  sehingga  hukuman  kebiri kimia  digolongkan  sebagai  salah  satu  bentuk  penyiksaan  yang  ditentang  dalam konstitusi. Namun penting untuk dicatat bahwa kebiri kimia tidak bersifat permanen, ini berarti bahwa efek-efek tersebut akan berhenti ketika obat tidak lagi diadminister.
Dampak  negatif  atau  efek  samping  yang  diterima  tubuh  seseorang  yang  dihukum kebiri kimia sangat berbahaya dan merugikan individunya (Hariyadi & Anindito, 2021). Seperti  yang  sudah  dijelaskan,  pemberian  hukuman  kebiri  menyebabkan  mengurangi kerapatan  masa  tulang  yang  disebut  osteoporosis,  serta  penurunan  massa  otot.  Efek samping yang ditimbulkan dari pemberian zat anti-androgen sangat berpengaruh besar dalam  kehidupan  seseorang  yang  dihukum  kebiri  kimia.  Namun  dampak  dari  kebiri kimia tidak hanya itu saja, pengaruh dari kebiri kimia tidak hanya berefek ke fisiknya tapi  akan  berpengaruh  pada  kejiwaannya,  ada  kemungkinan  timbul  permasalahan kejiwaan yang menyebabkan kejahatan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem (Nasution, 2022).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakaukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak.  Dalam  pengaturannya  dijelaskan  bahwa  tindakan  kebiri terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  diberikan  setelah  terpidana  menjalani  pidana pokoknya,  dan  disertai  dengan  pemberian  rehabilitasi.  Pelaksanaan  tindakan  kebiri dilakukan  oleh  tenaga  medis,  melalui  tahap  pemeriksanaan  fisik,  penyampaian kesimpulan,  serta  pelaksanaan  tindakan  kebiri  oleh  dokter.  Tindakan  kebiri  terhadap terpidana  dilakukan  paling  lama  dua  tahun  dan  disertai  dengan  rehabilitasi  dengan jangka waktu yang sama dan rehabilitasi tersebut dapat diperpanjang.
Dintinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri bertentangan dengan Hak  Asasi  Manusia  dimana  di  dalam  pengaturan  HAM  mengatur  larangan  dalam bentuk  penyiksaan,  merendahkan  harkat  martabat  manusia.  Karena  bila  disesuaikan dengan sifat hakiki dan kondrat HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara karna kebiri kimia termasuk  dalam  bentuk  penyiksaan  dan  merendahkan  derajat  manusia.  Penerapan hukuman kebiri kimia menurut hak asasi manusia dikualifikasi sebagai penghukuman yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia karena dampak yang dapat diberikan zat anti ndrogen terhadap kesehatan fisik maupun mental pelaku sehingga hukuman kebiri kimia digolongkan sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang ditentang dalam konstitusi.

## Saran
Seharusnya  pemerintah  dalam  membuat  suatu  peraturan  perundangan-undangan memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 agar tidak menyebabkan pelanggaran  terhadap  hierarki  peraturan  perundangan-undangan  yang  ada  demi terciptanya keserasian aturan dan kepastian hukum agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai yakni, keadilan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, T. (2024). Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual  Yang  Dilakukan  Terhadap  Anak  Perspektif  Peraturan  Pemerintah  No.  70 Tahun 2020. Ganec Swara , 18 (1), 223 – 228.
Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi
Perspektif  Fiqh  Siyasah. Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam , 5 (1),  16 – 41. Https://Doi.Org/10.35673/Ajmpi.V5i1.676
Arfa,  N.,  Nur,  S.,  &  Monita,  Y.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Dan  Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal  Sains  Sosio Humaniora , 4 (2), 526 – 537.
Asyari, M. N. R. (2022). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (7), 3454 – 3462.
Eva  Wulandari,  &  Ariyani,  E.  (2022).  Extra  Judicial  Killing  Dalam  Perspektif  Hukum Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal  Al-Hakim:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa,  Studi
Syariah, Hukum Dan Filantropi , 4 (1), 15 – 28.
Https://Doi.Org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074
Fazizullah,  F.,  Marlina,  M.,  &  Sahlepi,  M.  A.  (2022).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Tindak Pidana  Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  Di  Wilayah  Banda  Aceh  (Studi  Putusan  Nomor:  248/Pid.  Sus/2015/Pn Bna). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan Masyarakat , 3 (2), 304 – 325. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i2.5357 Hamdi,  S.,  &  Efendi,  S.  (2022).  Konsep  Keadilan  Delik  Pembunuhan  Dalam  Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum , 144 – 159.
Handoyo, W. (2018). Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi
Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Hukum Islam .
Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/8576
Hariyadi,  W.,  &  Anindito,  T.  (2021).  Pelaksanaan  Asesmen  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 9 (2),  377 – 383. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V9i2.34140
Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam  Perspektif  Ham  Dan  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 7 (3), 305 – 317.
Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Penipuan  Menurut Perspedktif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam: As- Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  &
Konseling Keluarga , 5 (3), 665 – 680. Https://Doi.Org/10.47467/As.V5i3.3403
Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus , 3 (1), 26 – 34.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35327/Gara.V18i1.753
Islamy, A., & Harahap, A. A. (2021). Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan , 7 , 123 – 141.
Kawuwung, N. T. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum  Diatur  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Lex Crimen , 7 (1).
Lubis,  H.  S.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Pemberantasan  Narkotika  Berdasarkan  Program Rehabilitasi  Bagi  Korban  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kota  Batam .  Universitas Internasional Batam. Http://Repository.Uib.Ac.Id/Id/Eprint/1141
Maulana,  R.,  &  Rochmani,  R.  (2022).  Hukuman  Kebiri  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Uu Perlindungan Anak. Dinamika Hukum , 23 (2), 135 – 151.
Nasution, R. (2022). Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus  Di  Polda  Sumatera  Utara). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan
Informasi Hukum Dan Masyarakat , 3 (1), 196 – 217. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i1.5135
Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. Borneo Law Review , 4 (1), 45 – 63.
Rahmahdani,  S.  (2022). Pandangan  Penegak  Hukum  Terhadap  Peluang  Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Parepare) . Iain Parepare.
Rizal, S. S. (2021). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Ham. Legal Studies Journal , 1 (1).
Rusdiana,  E.,  &  Ahmad,  G.  A.  (2020).  Eksistensi  Hukuman  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Ditinjau  Dari  Pembentukan  Norma  Hukum Pidana. Novum: Jurnal Hukum , 7 (3).
Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 6 (3), 1945 – 1956. Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V6i3.1531
Sinaga, A. P., Lubis,  A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat

## Salsabilla Gita Cindani Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi
Penyalahgunaan  Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  No :  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor :  423/Pid/2018/Pn.  Mdn). Juncto:  Jurnal Ilmiah Hukum , 1 (1), 10 – 18. Https://Doi.Org/10.31289/Juncto.V1i1.190
Sindarto,  S.  (2021).  Kebijakan  Penyelamatan  Keuangan  Negara  Dari  Tindak  Pidana Korupsi  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal  Reformasi  Hukum , 25 (2), 182 – 201.
Siregar,  R.,  Miroharjo,  D.,  &  Mustamam,  M.  (2022).  Peranan  Kepolisian  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh Oknum  Aparat  Kepolisian  Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmiah Metadata , 4 (2), 102 – 124.
Sitanggang,  K.  (2021).  Hukuman  Kebiri  Kimia  (Chemical  Castration)  Untuk  Pelaku Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Ditinjau  Dari  Kebijakan  Hukum  Pidana. Jurnal Juristic , 1 (1), 10 – 15. Https://Journal.Universitasaudi.Ac.Id/Index.Php/Jjr/Article/View/29
Syafi’i,  I.,  &  Chaosa,  F.  I.  (2021). Penetapan  Dispensasi  Nikah  Oleh  Hakim  (Studi Komparatif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif). Mabahits:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam , 2 (2), 94 – 114.
Wiarti,  J.,  &  Umar,  Z.  (2021).  Kebiri  Kimia  Dalam  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak (Perspektif  Ham  Dan  Hukum  Pidana  Islam). Jurnal Hukum  Positum , 6 (2),  179 – 205. Https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Positum/Article/View/5760
Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 101 – 106.
Zagita,  L.,  Simanungkalit,  P.,  &  Sadat,  A.  (2023).  Analisis  Hukuman  Kebiri  Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Ham. Universitas Gresik, Jurnal Pro Hukum , 12 (1).