IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG
Sukirman 1 , Mas Halimah 2 , Mohammad Benny Alexandri 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
rudisukirman57@gmail.com, mas.halimah@unpad.ac.id, bennyalexandri@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)    yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di  Indonesia.  Kabupaten  Bandung dengan  kompleksitas  masalah  melaksanakan program  ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi  dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi  tetapi  juga  sosial,  budaya,  politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian,  dan  ketidakmampuan  untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.
Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan  telah menyebabkan  akibat  yang  juga  beragam dalam  kehidupan  nyata,  antara  lain:  (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban miasyarakat,(ii)  rendahnya  kualitas  dan prioduktivitas  masyarakat,(iii)  rendahnya partisipasi masyarakat,(iv)  menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,(v)  menurunnya  kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanankepada masyarakat, dan  (vi)  kemungkinan  merosotnya  mutu generasi yang  akan datang. Semua indikasi tersebut  merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain
Kementerian Sosial RI sebagai penanggung  jawab  pengentasan kemiskinan telah menetapkan kebijakan dain program pemberdayaan.  Pemberdayaan  yang dimaksud  salah  satunya  dilaksanakan dengan  media  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE).  Sampai  dengan  akhir  tahun  2009 Kementerian  Sosial  RI  telah  berhasil menumbuh kembangkan  KUBE  lebih  dari 19.000 unit. KUBE merupakan salah satu embrio Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Penanggulangan  KUBE  dan  LKM  telah dilaksanakan Kementerian Sosial RI sejak tahun  2003  dengan  membentuk  LKM- KUBE Sejahtera. jumlah KUBE yang masih bertahan kurang dari 35 persen dari  totiial yang  dibentuk  pada  periode  2015 hingga 2018,  dari  total  26.019 KUBE. yang tersebar di 19 provinsi.
Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Barat  sebesar 3.399.160  jiwa.  Berikut  gambar  data penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2019:

## Gambar  1.1  Jumlah  Penduduk  Miskin
Di  Propinsi  Jawa  Barat Pada Tahun 2019 (Dalam Ribu Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota  di  Jawa Barat,  Tahun 2019
Berdasarkan gambar data tersebut dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2019 Kabupaten Bandung menempati posisi ke empat dalam jumlah penduduk miskin di  Jawa Barat dengan 223,21 ribu jiwa atau  5,56 % dari keseluruhan jumlah penduduk  miskin  di  Jawa  Barat, berdasarkan  data  tersebut  maka  penulis mempersempit  objek  penelitian  pada Dinas sosial Kabupaten Bandung.
Dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka Pemkab Bandung telah  melakukan beberapa strategi dalam  kebijakan penanggulangan  kemiskinan  tersebut. Kebijakan  yang ditempuh  Pemkab Bandung didukung secara penuh dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan  di Kabupaten  yang  bertindak  sebagai
payung hukum untuk mengkoordinasikan seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dalam  mendata  seluruh  warga miskin yang menjadi target sasaran, yaitu rumah tangga miskin (RTS).
Strategi  yang akan diterapkan adalah memberdayakan masyarakat miskin secaira ekonomi  yang  diterapkan  dalam  program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyiarakat atau Ekonomi Rakyat Miskin. Dengan pemberdayaan
ekonomi diharapkan masyarakat mampu  meningkatkan taraf kehidupannya dengan  melakukan aktivitas  produksi  sehingga  mereka  bisa memenuhi kebutuhannya.  Salahi  satu bentuk  dari  pemberdayaan ekonomi  adalah dengan mengembangkan  Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dimana  masing-masing individu  fakir  miskin  diberikan  bantuan permodalan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana masyarakat secara berkelompok  membentuk suatu usaha. Untuk membantu permodalan dan pemasaran hasil produksi UEP dan  KUBE. Diharapkan dengan strategi yang dilakukan tersebut , akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Dari        hasil penjajagan pendahuluan, dimana  penulis  kemudian menemuikan beberapa indikasi masalah dari berbagai Aspek, diantaranya sebagai berikut Aspek Kondisi Organisasi, Kurang intensitas sosialisasi mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada masyarakat / Kecamatan, Desa   yang ada di Kabupaten Bandung.  Aspek  Kondisi  Interpretasi, Keterbatasan petugas  monitoring dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir Miskin Melalui pola pendekatan  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE) iuran kesetiakawanan sosial, dan laporan membangun jaringan sosial, Aspek Kondisi  aplikasi,  Tidak  sesuainya  sasaran anggota  KUBE.  dari  aspek permodalan, masih terdapat masalah dalam pengembangan  bantuan  dan  belum adanya perbankan  yang  memberikan  pinjaman modal.
Berdasarkan latar  belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah tesis yang berjudul:
“Implementasi  Kebijakan  Penggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Bandung Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi  kebijakan  program  KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui  program  pemberdayaan  Kelompok Usaha Bersama  (KUBE) di Kabupaten Bandung

## KAJIAN PUSTAKA
Kajian yang berkaitan dengan tema implementasi  kebijakan  dan  partisipasi masyarakat  banyak  dilakukan  melalui penelitian-penelitian  dan  dimuat  dalam jurnal-  jurnal ilmiah, yang bersifat nasional  ataupun  internasional. Secara umum telah memberikan gambaran serta menambah  wawasan  penulis  dalam melakukan  penelitian yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan teori- teori yang digunakan.
Kartika  menulis  Abstrak  kajian dengan  judul “Implementasi  Program Pelaksanaan  Kelompok  Usaha  Bersama oleh  Dinas Sosial  dan  Tenaga  Kerja  di Kecamatan  Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tahun  2015  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan  Implementasi Program  Pelaksana Kelompok Usaha Bersama Oleh Dinas  Sosial  dan  Tenaga Kerja  di  Kecamatan  Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2015, yang meliputi  standar  dan  sasaran kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi antar  organisasi  dan penguatan  aktivitas, karateristik  agen  pelaksana,  kondisi sosial,  ekonomi  dan  politik,  disposisi implementor.
Masalah  yang  harus  diatasi  oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai,  kebutuhan  atau  peluang  yang  tak terwujudkan yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai  lewat  tindakan  publik  (Dunn,
dalam Nugroho 2003) Dalam menjalankan kebijakan atau implementasi  kebijakan  ada  beberapa unsur yiang mutlak harus ada yaitu ”(1) Unsur  Pelaksana  ( implementor ),  (2) Adanya
program
yang akan dilaksanakan, (3) Target Groups ” (Abdullah, 1988:11; Smith, 1977:261)
Kebijakan      publik menurut Edwards  Sharkansky  (dalam  Islami, 1992:18-19),  dapat  ditetapkan  secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan  , pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk
program-program,  proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
Selajutnya  dalam  suatu  negara kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkata- tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi  yang  sifatnya  strategis  sampe dengan  kebijakan  yang  paling  rendah yang sifatnya teknis operasional.
Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran  dari  kebijakan  yang  lebih tinggi dan  materinya  tidak  boleh bertentangan.  Strata  kebijakan  publik tersebut memberikan gambaran pula dari suatu  tingkatan  kebijakan  yang  masih bersifat umum dan abstrak  sampai dengan tingkat kebijakan yang dianggap sudah  konkrit,  sehingga  kebijakan tersebugt dengan mudah dapat diimplementasikan  secara  efektif dan efisien
Teori yang digunakan sebagai acuan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori dari Charles  O.  Jones.  Jones  (1984:166) mengemukakan tiga aktivitas yang penting dalam  implementasi  kebijakan publik, yaitu
organization, interpretation, and application. 1. Organization : the establishment or rearrangement  of  resources, unit and methods for putting a policy into effect
2. Interpretation : the translation of  program  language  (often contianed  in  a  statute)  into
acceptable and feasible  plans and directive 3. Application  :  the  routine provision of service,  payments, or  other agreed nopem objectives of instrument.
Berdasar pada apa yang dikemukakan Jones tersebut,  maka masalah implementasi kebijakan  publik  semakin  lebih  jelas  dan luas,  dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari  organisasi,  interpretasi  dan aplikasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  gambaran  secara  mendalam tentang “Implementasi Kebijakan penanggulangan kemiskinan melaluli pemberdayaan Program KUBE di Kabupaten Bandung dilihat dari bagaimana program  tersebut  mencapai  tujuan  Teori yang  digunakan  sebagai acuan dalam penelitian ini adalah  teori  dari  Charles  O. Jones.  Jones  (1984:166)  mengemukakan tiga aktivitas  yang penting dalam implementasi  kebijakan publik, yaitu organization, interpretation, and application. Oleh  karena itu dibutuhkan informasi dan data- data empiris hal tersebut bertujuan untuk  dapat mendeskripsikan, menganalisa serta mengidentifikasi bagaimana  hasil  dari  pelaksanaan program kerja sama tersebut. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan  untuk  menggambarkan  secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang  diteliti.  Sehingga  temuannya lebih dalam, lebih luas, dan lebih terperinci (Ulber 2009:28).
Teknik pengumpulan data yang digunakan  meliputi  survei  terdokumentasi, observasi dan wawancara. Metode  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:26). Yaitu  mereduksi  data,  memvalidasi  data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aspek Kondisi Organisasi
Dalam
dimensi organisasi dioperasionalkan kepada 5 item indikator pertanyaan dan jawaban terhadap masing- masing  tanggapan  responden  mengenai dimensi organisasi sebagai berikut:
A. Pembagian Kerja Dalam  Pelaksanaan

## Program
Pembagian kerja merupakan pengelompokan kegiatan atau  aktifitas serta tenaga kerja kedalam bagian bagian tertentu sesuai dengan kategori  yang ditentukan dalam tujuan suatu organisasi, dimana  individu  individu  yang  terlibat dalam organisasi tidak dapat mencapainya  sendiri  maka  diperlukan pembagian kerja dalam organisasi tetapi dengan tidak pahamnya Rincian tugas dari tiap tiap personel yang ada baik di tingkat Kecamatan dan tingkat  Desa dalam hal ini pendamping KUBE  akan mengakibatkan  pelaksanaan  Program Kelompok  Usaha Bersama tidak berjalan dengan  baik  atau  tidak sesuai  dengan tujuan dari Program tersebut
Menurut Sutarto dalam azari arif rahman  (2012:33)  digunakan  indikator pembagian kerja sebagai berikut :
1. Penempatan pegawai Penempatan pegawai dalam sebuah organisasi  harus  sesuai  dengan kemampuan, keahlian dan
pendidikan  yang  dimiliki  dengan ketidak tepatan dalam penempatan posisi  pegawai akan menyebabkan jalannya  pekerjalan  menjadi  tidak maksimal
2. Beban kerja
Beban kerja atau tugas pekerjaan yang di pembankan untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh pegawai dalam suatu organisasi
3. Spesialisasi pekerjaan
Spesialisasi pekerjaan berdasarkan keahlian keterampilan khusus
Berdasarkan
Ketiga indikator tersebut hendaknya  dinas  sosial  menyeleksi seorang pendamping berdasarkan kemampuan,  pendidikan  dan  keahlian sesuai dengan disiplin ilmunya. Seharusnya seorang pendamping memiliki pendidikan dan  profesi sebagai pekerja sosial dimana berpendidikan minimal sarjasa sosial.

## B. Komunikasi Dalam Melaksanakan Program
Komunikasi  adalah  suatu  proses penyampaian informasi dari satu pihak  kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian, dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama, komunikasi petugas yang ada ditingkat  kabupaten yakni Dinas sosial  melalui  bentuk komunikasi vertikal ke tingkat wilayah pemerintahan kecamatan, dari tingkat pemerintahan kecamatan
menyampaikan  informasi  ke  tingkat pemerintahan Desa/kelurahan
Dari  hasil  penelitian  dilapangan proses  komunikasi  belum  optimal, seharusnya pihak dinas sosial melalui kecamatan dan pemerintah desa dalam menjalankan proses komunikasi  harus berlangsung  terus menerus,  berubah-  ubah  dan  tidak henti hentinya dalam rangka penyampaian  pesan  tentang  program kelompok  usaha  bersama,  sehingga akan  mengakibatkan  adanya  proses yang  timbal  balik  karena  si pengirim pesan dan si penerima pesan  saling mempengaruhi  satu  sama  lainnya. Dengan  demikian  akan  terjadinya perubahan  tingkah  laku  didalam  diri individu dari para pelaksana program yang ada di tingkat  kecamatan  dan desa sehingga lebih  memahami tentang  pelaksanaan  program  dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan,  sesuai  yang dikemukakan Edward  III  dalam  Agustino  (2006) mengemukakan  tiga  variabel  dalam mengukur  keberhasilan  komunikasi
yaitu:
1. Transmisi, Penyaluran Komunikasi yang  baik  akan  dapat  menghasilkan suatu  implementasi  yang  baik  pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran  komunikasi  yaitu  adanya salah pengertian  (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi  yang  harus  dilalui  dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi ditengah jalan.
2. Kejalasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
3. Konsistensi.  Perintah  yang  diberikan dalam  pelaksanaan  suatu komunikasi harus  konsisten  dan  jelas  untuk ditetapkan atau dijalankan, jika pemerintah  yang  diberikan  sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan. C. Pembagian Tugas Adanya Wewenang Dalam Melaksanakan Program  Pemberdayaan  Keluarga Fakir miskin Berdasarkan “Petunjuk teknis usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin” telah ditetapkan kewenangan dari tiap tingkatan  pemerintahan  yang  menjadi implementor dalam Program pemberdayaan  keluarga  fakir  miskin dengan pola Kelompok Usaha Bersama, kewenangan dari tiap tingkatan pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota .Tugas  dinas  sosial daerah kabupaten/kota adalah:
1) Membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
2) Membuat dan menandatangani surat pernyataan  penerimaan  program dengan bermaterai Rp. 6000  (enam ribu rupiah);
3) Sosialisasi  dan  penjajakan  KUBE kepada masyarakat;
4) Menerima  usulan  proposal KUBE dan melakukan validasi dan verifikasi berdasarkan Data Terpadu Penanganan  Fakir  Miskin  dan Orang Tidak Mampu;
5) Menyampaikan proposal KUBE calon penerima UEP KUBE ke  unit kerja eselon II  Direktorat Jenderal Penanganan Fakir  Miskin yang menangani KUBE;
6) Mengusulkan nama-nama calon Pendamping  Sosial  KUBE kepada unit  kerja  eselon  II  Direktorat Jenderal Penanganan Fakir  Miskin yang  menangani  KUBE  untuk diseleksi lebih lanjut
7) Menerima  usulan  jenis  usaha  dari KUBE  beserta  rencana  anggaran biaya
8) Memberikan persetujuan/rekomendasi pencairan dana kepada bank  penyalur 9) Melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 10) Menerima laporan realisasi penggunaan  dana  dari  penerima UEP KUBE 11) Menyampaikan laporan dana operasional dan pelaksanaan kegiatan  dari  penerima  UEP KUBE  yang  terdiri  atas dokumen dan  kwitansi  asli kepada unit kerja eselon II Direktorat
Jenderal
Penanganan Fakir Miskin yang menangani  KUBE  paling  lambat  130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya  dana  operasional  dan ditembuskan  kepada  dinas  sosial daerah provinsi 12) Menyampaikan laporan
perkembangan usaha kegiatan KUBE  kepada  Menteri  Sosial c.q Direktur  Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau  unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin  yang  menangani  KUBE  dan ditembuskan  kepada  dinas  sosial daerah provinsi setiap 6 (enam) bulan.
b. Tanggung jawab dinas sosial daerah kabupaten/kota adalah:
1) Menjamin validitas  dan kebenaran
data  anggota  calon  penerima  UEP
KUBE yang diusulkan dari
masyarakat 2) Memastikan dana yang digunakan oleh penerima UEP KUBE sesuai dengan  peruntukkannya  dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
2. Kecamatan
a. Tugas kecamatan adalah:
1) Membantu dinas sosial daerah kabupaten/kota
melakukan verifikasi  dan  validasi  data anggota  calon  penerima  UEP KUBE yang diajukan oleh pihak desa/kelurahan/nama lain; dan
2) Membantu dinas sosial daerah
kabupaten/kota melakukan verifikasi  dan  validasi  calon Pendamping Sosial KUBE yang diajukan oleh pihak desa/kelurahan/nama lain. b. Tanggung Jawab kecamatan
adalah: Memberikan pendampingan pengelolaan  UEP  KUBE  bersama dengan pihak desa/kelurahan/nama lain. 3. Desa/Kelurahan
a. Tugas desa/kelurahan:
1) Mengajukan  data  calon penerima  UEP  KUBE  yang bersumber  dari  Data  Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang  Tidak  Mampu  dan nama  KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; 2) Mengajukan calon Pendamping  Sosial KUBE kepada dinas sosial  daerah kabupaten/kota; dan
3) Setelah  ditetapkan  sebagai penerima  UEP  KUBE  oleh unit kerja eselon II Direktorat
Jenderal  Penanganan  Fakir Miskin yang menangani KUBE,  desa/kelurahan/nama lain dibantu Pendamping Sosial KUBE memfasilitasi: a) Pembentukan
pengurus KUBE;
b) Pengusulan rencana kegiatan c) Pengelolaan bantuan melalui usaha produktif d) Penyusunan pertanggungjaw aban penggunaan dana e) Penyusunan dan penyampaian laporan  UEP KUBE. b. Tanggung jawab
desa/kelurahan/nama lain:
1) memfasilitasi
penyelenggaraan UEP KUBE 2) memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha UEP KUBE dan penggunaan data. 4. Pendamping KUBE
Tugas Pendamping sosial KUBE Pendamping Sosial KUBE mempunya tugas membantu : a. Membentuk KUBE
b. Memverifikasi Calon Penerima Bantuan
c. Menyiapkan Calon Penerima Bantuan
d. Menyiapkan rencana Anggaran Biaya
e. Memberikan bimbingan teknis kepada KUBE
f. Memberikan motivasi sosial
g. Mendampingi  pelaksanaan  UEP yang dilaksanakan oleh KUBE
h. Memantau pelaksanaan kegiatan
i. Membantu  dalam  pelaksanaan pelaporan kegiatan
5. Tugas dan Tanggung Jawab KUBE a. Tugas KUBE:
1) membentuk  pengurus  KUBE sesuai dengan struktur organisasi KUBE
2) membuat rencana anggaran belanja  KUBE  sesuai  dengan potensi usaha yang akan dilaksanakan;
3) ketua  kelompok menandatangani perjanjian  kerja  sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen
tentang Bantuan  Sosial  UEP KUBE;
4) menandatangani bukti penerimaan UEP KUBE;
5) membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
6) membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kegiatan  KUBE  kepada  PIHAK KESATU melalui Pendamping Sosial KUBE dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun setelah menerima
Bantuan Sosial UEP KUBE.
b. Tanggung jawab KUBE:
1) menggunakan UEP sesuai dengan  rencana  anggaran  biaya yang terdapat dalam proposal; dan
2) menanggung  bersama  kerugian usaha kelompok. Pembagian wewenang dalam
pelaksanaan program
KUBE sudah dijalankan  sesuai  “Petunjuk  teknis  usaha ekonomi produktif” kepada pihak kecamatan dan  desa  serta  pendamping  namun  pada anggota  kelompok  usaha  bersama belum tersampaikan dengan jelas tentang pembagian wewenang tersebut, hal  ini mengakibatkan  proses  administrasi  serta pengelolaan  bantuan  tidak  sesuai dengan “petunjuk teknis  usaha  ekonomi  produktif” dalam hal ini membuat dan menyampaikan laporan  perkembangan  usaha      kegiatan KUBE melalui  Pendamping Sosial KUBE dan/atau dinas  sosial  daerah kabupaten/kota  setiap  6  (enam) bulan selama 2 (dua) tahun setelah  menerima bantuan, pemberian wewenang  harus  tetap melakukan  pengarahan  bimbingan dan pengawasan sehingga tugas yang di berikan kepada anggota kelompok  usaha  bersama dapat  dijalankan  dengan  baik,  tidak  hanya dilakukan  pada  saat  bimbingan  sosial  saja namun seharusnya pihak dinas sosial melalui kecamatan dan  pemerintahan  desa  serta pendamping  selalu  mengingatkan  agar
anggota  kelompok usaha bersama untuk memenuhi kewajibannya yang telah diberikan sesuai  petunjuk teknis usaha prooduktif.
D. Tersedianya
Personil
Dalam
Melaksanakan
Program Pemberdayaan  Keluarga Fakir Miskin
Petugas  yang  ada  dalam  pelaksaaan program  Kelompok  Usaha
Bersama adalah pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.2 : Jumlah implementor Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
N o Intansi yang Terkait dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Jumlah Persoonil 1 Dinas Sosial 2 2 Unit Kecamatan  Seksi SOSBUD 2 3 Unit Desa Urusan Kesra 1 orang x  14 Desa 14 4 Pendamping 1 orang x 14 Desa 14 Jumlah 32
Sumber : Dinas sosial
Dan sumber data jumlah personil tiap tiap  instansi  dengan  jumlah  pegawai yang tidak memadai ditingkat kabupaten maupun  di  tingkat  kecamatan  menjadi kendala  dalam pelaksanaan  monitoring dan  evaluasi  perkembangan  kelompok usaha  bersama  hal yang sama jumlah personil di  tingkat  desa  hanya  1(satu) orang  pendamping  yang  mendampingi beberapa kelompok usaha bersama hal ini mengakibatkan tidak meratanya pendampingan  fasilitas  usaha,  bintek kepada kelompok usaha.
E. Tersedianya     sumber  daya    (uang) dalam     melaksanakan program pemberdayaan keluarga fakir miskin Biaya  yang      disediakan  dalam pelaksanaan  Program  Kelompok  Usaha Bersama     dengan    dana    anggaran pendapatan   belanja   negara     (APBN) juga  dari  anggaran  pendapatan  belanja daerah  (APBD).  Sesuai  dalam  peraturan
direktur   jendaral  penanganan   fakir miskin           Nomor
04
/4/PER/HK.02.01/06/2019 tahun   2019 dimana    dana    yang diberikan    memberikan  UEP   kepada KUBE    berupa      uang. UEP      yang diberikan      paling sedikit      senilai Rp10.000.000,-  (sepuluh    juta   rupiah)
perkelompok dan paling banyak senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
Dengan tersedianya dana dalam pelaksaaan Program Kelompok Usaha Bersama  maka  seharusnya  program  ini berjalan  dengan  baik,  tetapi  dengan tidak  tepatnya     pengalokasian     dana untuk      jenis        usahanya      dalam melaksanakan program sehingga mengakibatkan  pelaksanaan  Program Kelompok     Usaha bersama tidak berjalan  dengan  baik  atau  tidak  sesuai dengan tujuan dari Program tersebut.

## 2. Aspek Kondisi Interpretasi
Keberhasilan  Program  Kelompok
Usaha bersama yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima  manfaat  atau  kebijakan,  oleh sebab itu perlu diupayakan adanya saling pengertian  antara pelaksana dalam  hal ini,  Dinas  Sosial,  Kecamatan,  Desa  dan pendamping serta masyarakat penerima manfaat. Jika kebijakan ingin berjalan sesuai tujuan maka arahan  serta petunjuk pelaksanaan  tidak  hanya  diterima tetapi harus jelas dan jika tidak  jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang  seharusnya  mereka  lakukan  dan akhirnya  mereka  mempunyai  kebijakan sendiri  dalam  memandang  penerapan kebijakan tersebut.
Sehubungan  dengan  interprestasi dalam program Kelompok Usaha bersama apakah sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing masing, terkait hal itu penyampain informasi, sosialisasi, kejelasan  tugas,  merupakan  hal  yang penting  dan  hal  itu  dilakukan  melalui komunikasi  yang  baik  disamping  itu
dilaksanakan dengan konsistensi pelaksana. Dimensi interpretasi dioperasionalkan kepada 3 item pertanyaan  dan  jawaban  mengenai dimensi interpretasi sebagai berikut:
A. Kejelasan Isi Progam Pemberdayaan Keluarga Fakir

## Miskin Dapat Dipahami
Pemahaman isi dari program oleh para  implementor  merupakan  salah satu syarat supaya dalam pelaksanaan Program  Kelompok  Usaha Bersama bisa tercapai sesuai dengan “Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang kelompok Usaha Bersama”.
Keberhasilan dari program pemberdayaan Kelompok Usaha
Bersama  akan terwujud  jika semua pihak  memanahi  dari  isi  program tersebut namun  kenyataan dilapangan masih  banyak  anggota  masyarakat penerima bantuan yang belum memahami  hakekat  dari  program  ini karena  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan. Dengan demikian mengakibatkan kelompok usaha bersama tidak berkembang sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1. Data perkembangan Kelompok
usaha  bersama  di  Kecamatan Pangalengan
N O DESA KELOM POK JENIS USAHA KET 1 Desa Margamulya Berkah Ternak Domba tidak berkem bang 2 Desa Margamulya Sinar Jaya Ternak Domba tidak berkem bang
3 Desa Lamajang Sauyunan Ternak Domba tidak berkem bang 4 Desa Lamajang Walatra Ternak Domba tidak berkem bang
5 Desa Pangalengan Berkah Mandiri Ternak Domba tidak berkem bang 6 Desa Margaluyu Mandiri Ternak Domba tidak berkem bang 7 Desa Margaluyu
Walatra Warungan tidak berkem bang
8 Desa Sukaluyu Putra Kreatif Ternak Domba tidak berkem bang 9 Desa Wanasuka Putra Srikandi Ternak Domba tidak berkem bang 10 Desa Pulosari Akar Semangat Ternak Domba tidak berkem bang 11 Desa Lamajang Puspasari Ternak Domba tidak berkem bang
pelaksana dalam pelaksanaan tugas sangat minim disebabkan keterbatasan  dana.  Permasalahan yang  sama  juga  dalam  proses pelaksanaan  sosialisasi  program keada masyarakat. Idealnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
merupakan  awal  yang  baik  dalam upaya  bagaimana  memberikan pemahaman  dan  rasa  memiliki akan pemberian bantuan dan hal itu dapat  diwujudkan  dengan  adanya penyampaian informasi yang baik dari pelaksana.
B. Tujuan Program Kelompok Usaha  Bersama  Dilaksanakan Dengan Konsisten
Konsistensi dalam pelaksanaan  Program  Kelompok Usaha  Bersama  merupakan  hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari program ini. Kegiatan    meningkat  bimbingan sosial  pemahaman  untuk    aparat bentuknya KUBE adalah :
a. Meningkatkan Pendapatan Anggota
b. Membantu terpenuhinya
kebutuhan  dasar keluarga fakir miskin anggota KUBE.
c. Meningkatkan kemampuan KUBE  dalam merencanakan, melaksanakan  dan  mengevaluasi kegiatan usaha
d. Mewujudkan  kemandirian  usaha sosial-ekonomi anggota KUBE
e. Meningkatkan  dan  memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskiin  dan  masyarakat  dalam penanganan sosial ekonomi
f. Meningkatkan kemampuan
anggota dalam  menemukan  dan mengenali permasalahan, potensi para anggota  dan  sumber  daya sosial  ekonomi  yang  ada  di lingkungannya konsistensi  para  pelaksana program  dalam  mencapai  tujuan tersebut  dilakukan  secara  terus menerus  adalah  pendampingan, bimbingan dan pengawasan
kepada  kelompok masyarakat dalam hal ini petugas pendamping.  Pihak  dinas sosial, kecamatan  dan  desa
seharusnya  bersama  sama  dengan pendamping  melakukan  monitoring dan  evaluasi  secara  berkala  dan berkesinambungan agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
C. Adanya  Koordinasi  Antar  Instansi Sehingga  Terjadinya  Keterpaduan Dalam Pelaksanaan
Koordinasi  dimaksudkan  untuk memperoleh dukungan maupun partisipasinya dalam pelaksanaan Program  Kelompok  Usaha  Bersama dari  petugas Dinas sosial itu sendiri maupun para petugas yang ada ditingkat kecamatan maupun Tingkat Desa.
Koordinasi  yang  terjadi  dalam pelaksanaan Program  Kelompok Usaha Bersama merupakan fungsi dari Dinas sosial  Kabupaten  Bandung,  dengan salah satu jalan yaitu dengan mengadakan pertemuan ditingkat kabupaten berdasarkan tahapan kegiatan Program  Kelompok  Usaha  Bersama yaitu:
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengembangan Usaha
4. Tahap kemitraan Usaha
5. Tahap Monitoring dan evaluasi Dengan adanya pertemuan-
pertemuan untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga fakir miskin  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku  yaitu melalui  bimbingan sosial  yang  dialam  kegiatan tersebut meliputi  sosialisasi  program  dan pelatihan  berusaha,  namun  untuk tahap  pengembangan  usaha  dan kemitraan usaha belum adanya koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM  Kabupaten Bandung maupun dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro lainnya.
KUBE dibentuk  sebagai embrio
UKM yang harapkan bisa mengembangkan  usahanya  sehingga
pendapatan keluarga mereka meningkat.
Pengarahan, pengintegrasian dan mengkoordinasikan peker jaan pekerjaan pelaksana seharusnya belum optimal dilakukan  oleh  pihak  dinas  sosial mulai  tahap  persiapan  sampai dengan  tahapan  monitoring  dan evaluasi
3. Aspek  Kondisi Aplikasi. Aplikasi atau penerapan merupakan suatu proses dimana para pelaksana  maupun  para  petugas diarahkan  oleh  pedoman  pedoman program yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.  Sebuah  kebijakan akan sukses/berhasil jika  dapat diaplikasikan/diterapkan.
Jones  (1994:320) mengatakan Aplikasi, adalah “Ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan  untuk  mencapai  sasaran program”. Dengan aplikasi kebijakan akan dapat dikatahui apakah  masyarakat  menerima  atau menolak  implementasi  dan  hasil kebijakan tersebut. Oleh  karena itu mengaplikasikan kebijakan
bukanlah  hal  yang  mudah,  bahkan akan  menimbulkan  tantangan  yang harus dihadapi oleh implementor. Dalam dimensi aplikasi dioperasionalkan  kepada  4  item pertanyaan  dan  jawaban  terhadap masing-masing tanggapan responden A. Sasaran  Program  Kelompok Usaha Bersama Telah Menggambarkan Secara
Jelas Dan  Rinci Mengenai Kebutuhan Yang  Diinginkan Oleh Masyarakat
Sasaran program pemberdayaan  keluarga  fakir miskin  harus  menggambarkan secara  jelas  dan  rinci  mengenai kebutuhan  yang diinginkan  oleh
masyarakat.  Ini  artinya  bahwa dalam melaksanakan  program pemberdayaan  sasaran  program telah  menggambarkan  secara jelas  mengenai  kebutuhan  yang diiinginkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Direktur  Jendral  Penanganan Fakir Miskin Nomor 04/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang  Petunjuk  Teknis  Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penagangan  Fakir  Miskin  telah ditetapkan sasaran dalam Program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, sasarannya adalah sebagai berikut : a. Sasaran Memenuhi kriteria miskin, terpencil,  dan/atau  rentan  sosial ekonomi serta harus masuk dalam Data  Terpadu  Penanganan  Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Kriteria KUBE
b.Kriteria KUBE adalah:
1) mempunyai potensi  kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama; 2) mempunyai  jenis  usaha  dan tinggal di wilayah desa atau nama lain dalam  kecamatan yang sama; dan
3) mempunyai  keterbatasan  akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
c. Persyaratan anggota KUBE Persyaratan anggota KUBE adalah:
1) Kepala keluarga  dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga
2) Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif
3) Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri
4) Memiliki potensi, keterampilan,
dan motivasi berusaha. Ketidak  sesuaian  jenis  usaha dalam
program pemberdayaan
Kelompok  Usaha  Bersama  maka mengakibatkan  program  ini  tidak berjalan dengan baik atau  tidak sesuai dengan  tujuan  dari  program tersebut, berikut tabel perubahan jenis usaha Tabel :Perubahan Jenis Usaha
1 Desa Pangalengan Berkah Mandiri Ternak Domba Beralih usaha ke warungan 2 Desa
Tribaktimulya Makmur UD.
Beras beralih ke warungan B. Jangka Waktu Pelaksanaan Sesuai  Dengan  Sasaran  Yang Hendak Dicapai Berdasarkan Peraturan Direktur  Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 04/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang  Petunjuk  Teknis  Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penagangan Fakir Miskin telah ditetapkan  waktu  dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha  Bersama  yaitu  selama  2 tahun Kenyataan dilapangan kelompok  menyatakan  bahwa waktu dalam melaksanakan Program Kelompok Usaha bersama (KUBE) dengan jenis usaha Usaha Warungan maupun usaha  ternak  itu  tidak  jelas sampai kapan pelaksanaan program  tersebut  harus  berjalan hanya berdasarkan fakta yang ada, program ini berjalan kurang dari 6 bulan setelah itu kelompok menjadi vakum  atau tidak berkembang.
C. Kejelasan Alokasi Dana Dalam  Pelaksanaan  Program Kelompok Usaha Bersama Biaya yang disediakan dalam  pelaksanaan  Program Kelompok Usaha Bersama dengan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN)  juga dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sesuai dalam peraturan direktur jendaral penanganan fakir
miskin Nomor 04 /4/PER/HK.02.01/06/2019 tahun 2019 dimana dana yang diberikan memberikan UEP kepada KUBE berupa uang. UEP yang diberikan paling sedikit senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkelompok dan paling banyak senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
Dengan  tersedianya  dana dalam pelaksaaan Program
Kelompok Usaha Bersama maka akan berjalan dengan baik atau  sesuai  dengan  tujuan  dari program tersebut, tetapi dengan tidak tepatnya pengalokasian dana untuk jenis usahanya  dalam  melaksanakan program sehingga mengakibatkan pelaksanaan Program Kelompok  Usaha bersama tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari Program tersebut.

## KESIMPULAN
Program  KUBE  merupakan  salah  satu strategi Kementrian Sosial untuk memberdayakan  keluarga  miskin  guna meningkatkan  pendapatan  keluarga mereka melalui  kegiatan  ekonomi  produktif  dan pembentukan  lembaga  keuangan  mikro. Program  itu  dilakukan  dengan pemberian modal usaha, pelatihan  usaha,  peningkatan ketrampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan. KUBE ini disertai dengan adanya pendampingan, sehingga usaha yang digeluti  KUBE  dapat  berkembang  dengan optimal  dan  kesejahteraan anggotanya  akan meningkat.  Keberadaan pendamping  KUBE ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program penjgentasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)  Pendamping  KUBE  memilik peranan yang sangat strategis, yakni sebagai nara  sumber,  penggerak  sekaligus  sebagai fasilitator  bagi  pemberdayaan  keluarga miskin.  Sudah  barang  tentu  untuk  dapat melaksanakan  tugas  yang  cukup  berat
tersebut  para pendamping harus  memilih pengetahuan dan kemampuan yang memadai.  Pelaksanaan  kelompok  usaha bersama  di  kabupaten  Bandung  mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi  dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait.

## DAFTAR PUSTAKA Buku - Buku
Ambiyar, dkk. 2019.  Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Bandung: Penerbit Alfabeta Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik
Edisi  3.  Jakarta  :  Penerbit  Salemba Humanika.
Agustino,  Leo.  2016.  Dasar  –  Dasar Kebijakan  Publik  Edisi  Revisi.
Bandung :  Penerbit Alfabeta.
Riant Nugroho. 2016. Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Winarno, Budi. 2012. Teori, Proses, Dan
Studi Kasus Kebijakan Publik Edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta  :  Universitas  Gajah
Mada.
Jones , Charles  O.  1994.  Pengantar Kebijakan Publik, PT RajaGrafindo Persada Jakarta

## Perundang - Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  :  6  Th  1974,  tentang Ketentuan-Ketentuan
Pok
ok Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  :  25  Th  2004,  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (SPPN),
Undang-undang  Republik indonesia
Nomor  :  11  tahun  2009  tentang kesejahteraan sosial
Undang-undang  Republik Indonesia Nomor  :  13  tahun  2011  tentang penanganan kemiskinan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor.  42  th.  1981 tentang  Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Perpres Nomor 54 Tahun 2005  tentang Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan;
Perpres  No.  15  tahun  2010  tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Permendagri  No.  13  Th.  2006  tentang Penyususunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran.
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial  UEP untuk Penanganan Fakir Miskin Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir
Miskin Nomor 04/4/PER/HK.02.01/06/2019
Tentang  Petunjuk  Teknis  Usaha Ekonomi  Produktif  kepada Kelompok Usaha Bersama untuk penaganan Fakir Miskin Kepgub No.40 tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas  Sosial  Propinsi  Jawa  Barat pasal 28
Perda Kab. Bandung No. 10 Tahun 2008
Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 tahun 2016  tentang  petujuk  pelaksanaan peraturan  Daerah  Nomor  15  tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Perda Kab. Bandung  No.12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Bandung  No. 46 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6
Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di
Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung Bidang Sosial.

## Jurnal
Sartika,  2015.  Implementasi  Program
Pelaksanaan Kelompok  Usaha Bersama  oleh  Dinas  Sosial  dan Tenaga Kerja di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang         tahun         2015 ( https://jurnal.umrah.ac.id/?p=655 0 diakses  tanggal  27  Juli  2020 pukul 21:32 WIB)
Melilita Puji, 2012. Implementasi Kebijakan Penanggulan gan Kemiskinan  melalui  Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan. Universitas Indonesia ( http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/
20 317298-T31556- Implementasi%20kebijakan.pdf diakses  tanggal  20  Juli  2020 pukul 12:39 WIB)