## Research Article
Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia)
Kasmanto Rinaldi 1* , Rio Tutrianto 2
1 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau
* kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
The death penalty is considered to have the potential to create security in society, and is considered capable  of  creating  fear  in  society  to  commit  the  same  crime.  On  the  other  hand,  there  are  various polemics regarding the application of the death penalty as a social control of crime. The method used in this research is literature study and the use of deterrence theory or deterrence theory as the analysis. The results obtained from this research are that the polemic of social control through the death penalty is that there are differences in views regarding the implementation of the death penalty, especially for drug criminals, caused by regulations that have multiple interpretations. However, what is certain is that formally the death penalty is still recognized as valid in Indonesia, even though efforts have been made from time to time to minimize its implementation. There are factors outside the law, such as people's boredom  with  drug  crimes  which  do  not  receive  strict  punishment,  the  religious  background  of  the community,  and  the  social  conditions  of  the  community  are  aspects  that  greatly  influence  the community and different law enforcers in viewing the death penalty for drug criminals in Indonesia.
Keywords: Crime; Death Penalty; Social Control.

## ABSTRAK
Hukuman  mati  dinilai  memiliki  potensi  didalam  menciptakan  keamanan  di  masyarakat,  dan  dinilai mampu  menciptakan  rasa  takut  di  masyarakat  untuk  melakukan  kejahatan  yang  sama,  disisi  lain terdapat  berbagai  polemik  dalam  penerapan  hukuman  mati  sebagai  pengendalian  sosial  kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan penggunaan teori deterrence atau teori  penggentarjeraan  sebagai  analisanya.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  yaitu  polemik pengendalian  sosial  melalui  penghukuman  mati  terdapat  pada  perbedaan  pandangan  terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Terdapat faktor-faktor  di  luar  hukum,  seperti  kejenuhan  masyarakat  terhadap  kejahatan  narkoba  yang  kurang mendapat  hukuman  tegas,  latar  belakang  agama  masyarakat,  dan  kondisi  sosial  masyarakat merupakan  aspek  yang  sangat  mempengaruhi  masyarakat  dan  penegak  hukum  berbeda  dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.
Kata Kunci : Kejahatan; Hukuman Mati; Pengendalian Sosial.

## A. PENDAHULUAN
Pandangan  teori-teori detterance sangat menekankan  bahwa  Hukuman  mati  dinilai memiliki potensi didalam menciptakan keamanan di  masyarakat,  melalui  apa  yang  dimaksud sebagai lahirnya efek penggentar. Hukuman mati dinilai  rasional  oleh  penganut  teori deterrence karena  dinilai  mampu  menciptakan  rasa  takut  di masyarakat  untuk  melakukan  kejahatan  yang sama.  Dengan  demikian  hukuman  mati  sesuai dengan pandangan sebagai sarana kontrol sosial. Pengendalian  sosial  ( social  control )  merupakan suatu  sistem  yang  mendidik,  mengajak  bahkan memaksa  warga  masyarakat  untuk  berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan  masyarakat  dapat  berjalan  dengan tertib dan teratur (Robinson, 2007). Sebagaimana yang  dijelaskan  Kant  bahwa  penjelasan mengenai penghukuman pada dasarnya merupakan  penjelasan  tentang  insting  alamiah manusia  terhadap  respons  dari  kejahatan  (Kant, 1781).
Beberapa  penelitian  dijelaskan  bahwa masalah umum kejahatan yang berkaitan dengan kondisi  perkotaan  yang  tidak  menguntungkan termasuk  dalam  masalah  ekologi  disorganisasi perkotaan.  Hal  ini  dijelaskan  lebih  lanjut  oleh Faris  dan  Dunham  (Rubington,  &  Weinburg, 1971) dalam Mental Disorders In Urban Areas: An Ecological  Study  Of  Schizophrenia  And  Other Psychoses ,  bahwa  urbanisasi  dan  disorganisasi sosial cenderung menimbulkan berbagai masalah sosial  dalam  struktur  hubungan  individu  yang
sama  dan  masyarakat  perkotaan.  Faris  dan Dunham  percaya  bahwa  disorganisasi  adalah masalah  sosial  dengan  rusaknya  pengawasan kelompok.  terkait  dengan  daftar  indikasi kejahatan,  kemiskinan,  kejahatan,  alkoholisme, kerusakan  mental  dan  ketidakharmonisan keluarga (Rinaldi, 2019)
Bonger  mengatakan  kejahatan  merupakan sebagian dari perbuatan–perbuatan amoral, pada umumnya  dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan merupakan  bagian  yang  paling  atau  sangat amoral. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua  buah  lingkaran  yang  bertitik  pusat  satu. Dimana  tindakan  amoral  merupakan  lingkaran besar  sedangkan  aturan-aturan/norma  yang berlaku  merupakan  lingkaran  yang  lebih  kecil. Bonger  menyimpulkan  bahwa  kejahatan  adalah suatu perbuatan yang sangat ant-sosial, terhadap bagaimana  Negara  bereaksi  secara  dasar dengan  memberikan  penderitaan  (Rinaldi, Prayoga & Mianita, 2022)
Pandangan  teori  retributif,  dijelaskan bahwa orang telah melakukan kesalahan maka ia pantas  untuk  dihukum.  Lebih  lanjut,  dalam  Teori Retributif,  Kant  menyatakan,  'Tidak  ada  balasan yang  setimpal  bagi  seseorang  pembunuh  selain harus dibunuh atau mendapatkan hukuman mati'. Dengan  tegas,  Kant  menegaskan  bahwa  dalam perspektif  retributif,  terdapat  'kewajiban  moral untuk  menghukum  individu  yang  bersalah'. Terlepas  dari  segala  polemik  yang  mungkin muncul  terkait  penerapan  hukuman  mati,  Kant dengan  jelas  memberikan  tanggapannya  dalam
Etika  Deontology-nya  bahwa,  'Terlepas  dari kontroversi seputar  efektivitasnya, hukuman  mati adalah suatu keharusan moral. Apakah hukuman mati  mampu  mencegah  tindakan  kejahatan serupa  atau  tidak,  tidak  mengubah  esensi kewajiban  moral  untuk  memberikan  hukuman sebagai  respons  terhadap  perbuatan  yang melanggar norma’ (Kant, 2005).
Pandangan Kant diatas dapat dilihat bahwa individu  yang  bersalah  harus  dihukum  sebagai balasan  setimpal,  dan  Kant  khususnya memandang  hukuman  mati  sebagai  suatu kewajiban  moral.  Meskipun  kontroversi  muncul, Kant  tetap  yakin  bahwa  hukuman  mati  adalah suatu  keharusan  moral,  tanpa  mengubah pandangannya  terhadap  kewajiban  moral memberikan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran norma.
Menurut pendekatan teori deterrence yang menekankan  efektivitas  hukuman  mati  sebagai sarana  pencegahan  kejahatan,  khususnya terhadap  pengedar  narkotika.  Faktanya  harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Munculnya  polemik  dalam  masyarakat terkait  penerapan  hukuman  mati  untuk  kasus narkoba menjadi titik fokus utama. Meskipun teori deterrence menyarankan  bahwa  ancaman hukuman  mati  dapat  menjadi  deterren  bagi  para pelaku  kejahatan,  kenyataannya,  masih  ada ketidaksetujuan  dan  pertentangan  dalam masyarakat  terkait  efektivitas  dan  keadilan  dari pemberlakuan hukuman mati.
Polemik  ini  tercermin  dalam  beragam pandangan  dan  argumentasi  yang  muncul  dari berbagai pihak. Beberapa mendukung penggunaan hukuman mati sebagai upaya serius dalam  memberantas  peredaran  narkotika, sementara  yang  lain  menentangnya  dengan mengedepankan aspek-aspek hak asasi manusia, keadilan, dan pertimbangan kemanusiaan. Polemik ini memunculkan pertanyaan  fundamental  mengenai  efektivitas serta  dampak  sosial,  moral,  dan  hukum  dari pemberlakuan  hukuman  mati  dalam  konteks penanganan kasus narkotika.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hannani menemukan  bahwa  pidana  mati  tidak  cukup hanya  dilihat  dari  perspektif  positif-konseptual saja  melainkan  perlu  dianalisis  secara  kasuistik karena  setiap  kasus  memiliki  konteks  dan keunikannya  tersendiri  (Hannani,  2017).  Studi Girelli  berpendapat  bahwa  hukuman  mati  tidak bisa  dilakukan  mengingat  ini  melanggar  Hak Asasi Manusia (Girelli, 2019). Namun, Hikmah & Sopoyono  menemukan  bahwa  jika  dianalisis secara  kontekstual  dengan  menggunakan penafsiran extentif dan  teologis,  pada kenyataannya,  pelaksanaan  hukuman  mati  tidak melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (Hikmah,  & Sopoyono,  2019).  Penelitian  Leechaianan,  & Longmire menemukan bahwa hukuman mati tidak sebanding  dengan  kejahatan  narkotika  dan  di perjanjian internasional tidak pernah menyarankan hukuman tersebut (Leechaianan, & Longmire, 2020). Anugrah dan Desril menemukan
bahwa saat ini, regulasi mengenai hukuman mati di  Indonesia  memiliki  beberapa  kekurangan, seperti  ketidakjelasan  dalam  waktu  tunggu pelaksanaan  hukuman  mati,  dan  hukuman  mati dianggap  sebagai  hukuman  pokok  yang menduduki  posisi  tertinggi  dalam  hierarki  jenis pidana (Anugrah, & Desril, 2021)
Kebaharuan  penelitian  ini  terletak  pada diskursus seputar pengendalian sosial, kejahatan, dan  hukuman  mati  di  Indonesia.  Penelitian  ini mencoba  melihat  polemik  serta  pergeseran pandangan  terhadap  efektivitas  hukuman  mati sebagai deterrensi terhadap kejahatan  narkotika. Dengan  adanya  kebaharuan  ini,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  dalam pemahaman mendalam terhadap polemik seputar pengendalian sosial, kejahatan, dan pemberlakuan  hukuman  mati  terhadap  pengedar narkotika  di  Indonesia.  Dengan  menganalisis diskursus  yang  berkembang,  diharapkan  dapat ditemukan  solusi-solusi  yang  lebih  komprehensif dan  berkelanjutan  dalam  mengatasi  masalah kompleks ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis  secara  lebih  mendalam  tentang polemik  pengendalian  sosial,  kejahatan  dan hukuman  mati  serta  gap  antara  harapan  teori detterence dengan  realitas  implementasinya dalam  konteks  pemberlakuan  hukuman  mati terhadap pengedar narkotika di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka pokok  permasalahan  yang  akan  diteliti  yakni berkaitan  dengan  penghukuman  mati  yang
diberlakukan  bagi  pengedar  narkotika  di Indonesia, sehingga pertanyaan penelitian dalam penelitian  ini  yaitu  bagaimana  polemik  sosial kejahatan melalui penghukuman mati, khususnya diskursus pemberlakuan penghukuman mati bagi pengedar  narkotika  di  Indonesia.  Tujuan dilakukan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui polemik  pengendalian  sosial  kejahatan  melalui penghukuman  mati,  khususnya  diskursus pemberlakuan penghukuman mati bagi pengedar narkotika di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  melalui  studi  literatur  dengan mengumpulkan  beberapa  penelitian  sebelumnya dan  melakukan Systematic  Literature  Review (SLR). Systematic Literature Review adalah cara untuk  mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan menginterpretasikan  semua  penelitian  yang tersedia  yang  relevan  dengan  perumusan masalah  atau  area  topik  yang  diteliti  (Dziopa,  & Ahern,  2011).  Tujuan  dari  penelitian Systematic Literature  Review ini  adalah  untuk  menemukan perspektif  yang  berbeda  terkait  dengan  masalah yang  diteliti  yaitu  polemik  pengendalian  sosial, kejahatan  dan  hukuman  mati  pada  pengedar narkotika  dan  mengungkap  teori-teori  yang relevan  dengan  kasus  dalam  penelitian  ini  yang mengkaji  lebih  dalam  tentang  peredaran narkotika.
Tahapan Systematic  Literature  Review yang  digunakan  terbagi  menjadi  4  tahap,  yaitu
Perencanaan (merancang pertanyaan ulasan dan merencanakan  metode),  pengumpulan  Data (mencari kata kunci, menyaring judul dan abstrak, penyaringan  &  penilaian,  ekstraksi  data),  Tahap Analisis  (analisis  deskriptif  dan  tematik), kemudian  diakhiri  dengan  Sintesis  (diskusi). Dengan  mensintesis  hasil  penelitian  melalui pendekatan tinjauan sistematis dan menyajikannya  dalam  bentuk  pesan  yang  dapat dijalankan  (ringkasan  kebijakan  dan  makalah kebijakan),  fakta  menjadi  lebih  konklusif, komprehensif,  dan  seimbang  untuk  disampaikan kepada pemangku kepentingan (Xiao, & Watson, 2019).
Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  tinjauan literatur sistematis selama 5 tahun  terakhir, yaitu 2019  hingga  2023  melalui  Jstor  dengan menggunakan kata kunci "pidana mati", dan  dari hasil  pencarian  penelitian  dengan  kata  kunci  ini ditemukan 82,665 penelitian. Kemudian dilakukan penyaringan  atau  seleksi  dengan  menambahkan kata  kunci  "narkotika"  dan  diperoleh  2,885  hasil pencarian  penelitian.  Selanjutnya,  penyaringan lain  dilakukan  dengan  menambahkan  kata  kunci "peredaran  narkoba",  hasil  pencarian  yang diperoleh  adalah  9  penelitian  sesuai  kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa banyak hal yang mendorong peneliti untuk mengangkat  topik  penelitian  ini,  hal  ini  terbukti dari  inkonsistensi  hasil  penelitian  sebelumnya, perbedaan  hasil  penelitian,  dan  peredaran narkotika yang sebagian besar hanya dilihat  dari perspektif  namun  sedikit  yang  mengkaji  polemik
pengendalian  sosial,  kejahatan  dan  hukuman mati bagi pengedar narkotika.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pendekatan Penghukuman Mati Sebagai Sarana Pengendalian Kejahatan
Pada saat ini di Indonesia, para pendukung hukuman  mati  masih  percaya  bahwa  penerapan hukuman  mati  menimbulkan  efek  penggentar (general  detterance)  untuk  kejahatan-kejahatan serupa  di  masa  yang  akan  datang.  Maka  pada dasarnya  penerapan  hukuman  mati  merupakan suatu  sarana  pengendalian  kejahatan  serupa yang  dapat  terjadi  di  masa  yang  akan  datang (Sulhin,  2016).  Efek  penggentar  dari  hukuman mati  dianggap  memiliki  kemampuan  yang  lebih besar  untuk  menciptakan  rasa  takut  dikalangan pelaku  potensial  kejahatan  yang  ada  di  tengah masyarakat  bila  dibandingkan  dengan  hukuman lainnya.  Asumsi  ini  muncul  dengan  pemikiran bahwa  kematian  merupakan  suatu  pemikiran yang  tidak  diharapkan  oleh  semua  manusia. Pemberlakuan  hukuman  mati  sebagai  sarana pengendalian  sosial  kejahatan  masih  banyak diterapkan di berbagai negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai alasan dikemukakan  sebagai  upaya  pembenaran  dari sarana  ini  untuk  mengendalikan  kejahatan  yang dinilai  berat.  Kelompok  yang  memberikan dukungan  terhadap  pelaksanaan  hukuman  mati memberikan argumen sebagai berikut:
Kelompok  yang  memberikan  dukungan
terhadap pelaksanaan hukuman mati memberikan argumen sebagai berikut:
1. Secara  definitif,  hukuman  mati  mampu menghapuskan  pelaku  kejahatan  dari kehidupan  masyarakat,  yang  dianggap memerlukan keamanan dan ketenangan;
2. Hukuman  mati  memiliki  aspek  retribusi  yang dapat memberikan keadilan, terutama kepada korban  dan  keluarganya  yang  telah menderita;
3. Hukuman  mati  dapat  memiliki  efek pencegahan  terhadap  anggota  masyarakat lain yang berpotensi melakukan kejahatan;
4. Penerapan  hukuman  mati  tidak  melanggar ajaran  agama,  meskipun  tetap  tunduk  pada persyaratan  yang  ketat..  Dalam  pandangan Bentham (2000) dibukunya yang berjudul An
Intoduction  to  the  Principles  of  Morals  and Legislation melalui  perspektif  Utilitarian misalnya menjelaskan bahwa fokus menghukum  itu  bukan  tentang  kesalahan yang  terletak  pada  pelaku,  tetapi  justru  apa yang  kita  harapkan  muncul  ketika  si  pelaku sudah  kita  berikan  hukuman.  Maka  suatu tindakan  dibenarkan  secara  moral  hanya sejauh  mana  konsekuensinya  baik  untuk sebanyak  mungkin  orang.  Seperti  halnya contoh kasus pemberian hukuman mati pada narapidana narkotika di Indonesia. Dijelaskan bahwa  eksekusi  mati  terhadap  bandar penyelundupan  narkoba  di  Indonesia  di pandang  pemerintah  pantas  karena  mereka
telah  banyak  merusak  generasi  muda  dan banyak  menyebabkan  kematian  karena narkoba. Maka pada proses ini, jika dikaitkan dengan padangan Bentham, dapat dijelaskan bahwa penerapan hukuman mati dimaksudkan  untuk  memberikan  pemikiran bahwa  penghukuman  harus  lebih  besar nilainya  dari  keuntungan  yang  diperoleh dalam  melakukan  kejahatan.  Dukungan serupa  pada  saat  "Terhadap  penerapan hukuman  mati  atas  tindak  pidana  berat, terdapat  beberapa  dasar  yang  menjadi landasan, meliputi:
1.  Hukuman  mati  dianggap  sebagai  bentuk pembalasan dan penyelenggaraan keadilan;
2. Hukuman mati dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan  efek  jera  dan  mencegah terjadinya tindak pidana;
3.   Pemberlakuan hukuman mati juga dimaksudkan  untuk  menghapuskan  ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum (Lubis, & Lay, 2009).
Berbicara  mengenai  kelebihan  hukuman mati  sebagai  sarana  pengendalian  sosial kejahatan  sangat  jelas  terlihat  dalam  aspek penggentar  jeraan  yang  dimaksudkan  dalam pemberlakuan  hukuman  tersebut  atau General Deterrance (Lapham,  &  Todd,  2012).  Berbicara mengenai  kekurangannya  dapat  dijelaskan melalui  beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai efektivitas  pemberlakuan  dari  hukuman  mati  itu sendiri.
Becker,  Ewald,  &  Harcourt  (2013) pandangannya  terhadap  hukum  konvensional dalam  dua  hal.  Pertama,  mereka  melihat  bahwa kepatuhan  terhadap  adanya  hukum  tidak  dapat diterima  begitu  saja  oleh  masyarakat.  Becker, Ewald, & Harcourt melihat terlalu banyak sumber daya  yang  dikeluarkan  untuk  mencegah  dan menangkap  pelaku  pelanggaran.  Kedua,  mereka berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkanpun pada  dasarnya  belum  dirasa  cukup.  Hal  ini dikarenakan sulitnya alat ukur yang sesuai untuk menentukan  suatu  hukuman  yang  pas  (Becker, Ewald,  dan  Harcourt,  2013).  Melihat  pandangan tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  penerapan hukuman mati merupakan suatu kaidah yang sulit untuk  mengukur  derajat  kesalahan  yang  sesuai pada  diri  seseorang.  Belum  lagi  dalam pelaksanaannya.  Hukuman  mati  memiliki  cost yang tinggi untuk di lakukan.
Beberapa kajian penelitian Ilmiah mengenai hukuman  mati  menjelaskan  bahwa  Pelaksanaan hukuman  mati  dengan  maksud  prospek penggentar, manfaat politik dan upaya membalas dendam korban sama sekali tidak mempertimbangkan  soal  kebenarannya  (Gerber, &  Johnson  2007).  Apakah  memang  benar pemberlakuan  hukuman  mati  dapat  merestitusi korban  kejahatan  atau  memang  dapat membalaskan  dendam  dari  para  korban.  Dalam lain  hal,  bagaimana  mengukur  adanya  efek penggentar  yang  ditimbulkan  dari  pelaksanaan hukuman  mati  karena  menurut  Radelet  &  Akers (1996)  Hukuman  mati  sebagai  dampak
penggentarjeraan  adalah  sebuah  pertanyaan empiris,  sehingga  tidak  dapat  dan  tidak  mampu dijawab  dengan  landasan  moral  atau  politik. Belum  lagi  Mustofa  (2013)  menjelaskan  bahwa Seseorang  tidak  akan  terpengaruh  oleh  efek penggentar  apabila  memiliki  kemampuan menghadapi  resiko  penghukuman.  Itulah mengapa terkadang ketika seseorang yang sudah nekad  dan  berani  untuk mati atas tindakan yang dilakukannya tidak akan terpengaruh atau gentar dengan pemberian hukuman mati yang ada.
Merujuk para tulisan Bentham  (2000) (pada Chapter 13 Cases Unmeet for Punishment. Maka sejatinya  hukuman  jika  tidak  dapat  memberikan hasil  untuk  mencegah  kejahatan,  maka penghukuman  tersebut  tidak  lagi  dibutuhkan. Atau  tidak  lagi  dibenarkan  untuk  dilakukan.  Dari polemik  hukuman  mati,  melalui  pandangan  dari beberapa  penelitian  terdahulu.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  hukuman  mati  hanya dijadikan  sebagai  konsumsi  politik  maupun konsumsi  media.  Sehingga  masyarakat  hanya dihadapkan pada pengetahuan yang terbatas dari tujuan  penghukuman.  Lalu  mengapa  sesuatu  itu harus diperdebatkan, jika sesuatu yang harusnya didasarkan  pada  data  empiris,  dijawab  dengan landasan moral dan retorika politik belaka.
2.  Tantangan dan Dinamika Sosial Penghukuman  Mati  di  Indonesia;  studi pada  Penghukuman  Mati  Bandar  Narkoba di Indonesia.
Kontroversi  tentang  hukuman  mati  di Indonesia,  dapat  dimengerti  terlebih  lagi  dalam
realitasnya  hukuman  mati  tidak  dihapuskan namun  mengharuskan  persyaratan  yang  cukup rumit  dan  implementasinya  kurang  jelas.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus eksekusi  mati  yang  tidak  memiliki  titik  terang dalam pelaksanaannya. Contohnya, sampai akhir tahun  2018,  terdapat  133  orang  yang  dijatuhi hukuman  mati  namun  belum  dieksekusi.  Tindak pidana  narkoba  menjadi  yang  paling  dominan dengan jumlah 71 orang atau 53,38%, diikuti oleh tindak  pidana  pembunuhan  sebanyak  60  orang atau  45,12%,  dan  tindak  pidana  terorisme  pada urutan  ketiga  dengan  2  orang  atau  1,50%. Meskipun  telah  ditolak  Peninjauan  Kembali  (PK) dan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia  untuk  113  terpidana  mati  tersebut, namun  sampai  saat  ini,  eksekusi  belum dilaksanakan.
Pendapat  mengenai  penerapan  hukuman mati  berbeda  di  beberapa  negara  di  dunia. Seperti  halnya  perdebatan  tentang  prosedur pelaksanaan  hukuman  mati,  eksistensi  hukuman mati  juga  mengalami  perubahan  dinamis (Purnomo,  2016).  Beberapa  negara  menolak praktik hukuman mati dan memilih menghapuskan  hukuman  tersebut,  sementara negara  lain  masih  mempertahankan  praktik tersebut  karena  dianggap  masih  diperlukan (Hutapea,  2016).  Baik  kelompok  yang mendukung  maupun  yang  menentang  hukuman mati,  keduanya  memberikan  dasar  argumennya berdasarkan  pertimbangan  normatif  maupun sosiologis.  Di  Indonesia,  sebagai  contoh,  sekitar
84,1 persen masyarakat menyatakan persetujuan terhadap  pemberian  hukuman  mati  kepada pengedar  narkoba.  Mereka  yang  mendukung umumnya  berpendapat  bahwa  narkoba  merusak generasi  muda  (60,8%)  dan  dapat  menciptakan efek  jera  (23,7%)  (Maryandi,  2020).  Sementara itu,  bagi  yang  tidak  setuju,  alasan  utama  adalah adanya alternatif hukuman yang lebih manusiawi (36,2%)  dan  pandangan  bahwa  hukuman  mati melanggar hak asasi manusia (28,4%).
Di  samping  persoalan  pijakan  normatif tentang  eksistensi  hukuman  mati  yang  beragam, yang  menimbulkan  polemik  lainnya  yaitu perbedaan pendapat di masyarakat dan lembaga otoritas  hukum,  seperti  pembentuk  undang- undang, pengadilan, dan kejaksaan, terpengaruh oleh  sejumlah  faktor,  termasuk  pemahaman terhadap  ajaran  agama,  latar  belakang  budaya, filosofi, dan ideologi yang dianut oleh masyarakat dan otoritas hukum tersebut. Sama halnya, faktor- faktor  individu  seperti  gender,  ras,  tingkat ketaatan  beragama,  kelompok  umur,  dan pandangan  pribadi  terhadap  kejahatan  tertentu juga  memiliki  pengaruh  terhadap  sikap  yang mendukung  atau  menentang  hukuman  mati. Kepentingan  atau  kebutuhan  nasional  masing- masing kawasan untuk terus-tidaknya mempertahankan  hukuman  mati  bagi  tindak pidana  atau  tindak  kejahatan-kejahatan  tertentu, juga pasti berbeda-beda.
Penggunaan hukuman mati sering menjadi subjek  polemik  yang  kompleks,  melibatkan berbagai  faktor,  termasuk  pertimbangan  agama.
Sebagian  orang  berpendapat  bahwa  hukuman mati  dapat  dijustifikasi  sebagai  bentuk  hukuman yang tegas dan sebagai bentuk keadilan terhadap kejahatan  yang  sangat  serius  (Gunawan,  2023). Namun,  pandangan  ini  tidak  selalu  diterima  oleh semua  pihak,  dan  beberapa  faktor  yang menyebabkan  polemik  dalam  penggunaan hukuman mati termasuk pertimbangan etika, hak asasi  manusia,  dan  ajaran  agama  (Wahyudi, 2012)
Dari  perspektif  agama,  beberapa  ajaran dapat  memunculkan  keraguan  atau  kontroversi terkait  dengan  penggunaan  hukuman  mati. Beberapa  ajaran  agama,  seperti  Kristen  dan Islam,  mencerminkan  keraguan  terhadap pembunuhan  dan  mengajarkan  nilai-nilai  kasih sayang, pengampunan, dan rehabilitasi. (Naiborhu,  2016;  Maswandi,  2016)  Dalam pandangan agama-agama ini, ada kecenderungan  untuk  menekankan  pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan  untuk  bertaubat  atau  memperbaiki perilakunya.
Misalnya,  ajaran  agama  Kristen  sering menekankan pada nilai-nilai kasih, pengampunan,  dan  pemulihan.  Beberapa  orang Kristen  berpendapat  bahwa  penggunaan hukuman mati bertentangan dengan ajaran kasih Kristus  dan  kemungkinan  perubahan  hati  yang bisa  terjadi  melalui  pemulihan  spiritual  (Kuanine, 2019).  Sebaliknya,  dalam  ajaran  agama  Islam, prinsip-prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  juga ditekankan,  tetapi  ada  perbedaan  interpretasi  di
antara  umat  Islam  mengenai  keberlanjutan hukuman mati (Batubara, 2010).
Perspektif  agama  dapat  bervariasi  secara signifikan  antara  individu  dan  kelompok  agama. Beberapa  kelompok  atau  aliran  dalam  agama tertentu  mungkin  mendukung  hukuman  mati, sementara  yang  lain  mungkin  menentangnya. (Triantono,  &  Marizal,  2022).  Oleh  karena  itu, polemik  seputar  penggunaan  hukuman  mati seringkali  melibatkan  perdebatan  kompleks  yang mencakup  nilai-nilai  agama,  etika,  dan pandangan tentang keadilan.
Konteks  Indonesia,  jika  kepentingan  dan kebutuhan  nasional,  sesuai  dengan  pandangan dan  keyakinan  masyarakat,  menginginkan  agar hukuman  mati  tetap  diberlakukan  atau  dihapus, keduanya  perlu  dihadapi  dengan  sikap  yang obyektif.  Apabila  ada  suara  yang  menyerukan penghapusan  hukuman  mati  dari  peraturan hukum  Indonesia,  pihak  yang  mengeluarkan pendapat  tersebut  perlu  memberikan  keyakinan atau  bahkan  bukti  empiris  bahwa  mayoritas masyarakat  Indonesia  juga  memandang  serupa. Sebaliknya,  jika  mayoritas  masyarakat  justru mendukung  pemertahanan  hukuman  mati  dalam kerangka hukum positif Indonesia, terutama untuk pelaku  kejahatan  yang  mengancam  kepentingan masyarakat secara luas, seperti pelaku terorisme, pengedar  narkoba  skala  besar,  dan  pembunuh berencana  yang  merugikan  nyawa  manusia, maka kenyataan seperti itu perlu diterima. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi alasan untuk tidak  menggolongkan  Indonesia  sebagai  negara
yang  tidak  menghormati  Hak  Asasi  Manusia (HAM) karena keberlanjutan penerapan hukuman mati.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  perbedaan  perspektif  terkait penerapan  hukuman  mati,  terutama  bagi  pelaku tindak  pidana  narkoba,  berasal  dari  interpretasi yang  beragam  terhadap  peraturan  yang  ada. Meskipun  secara  resmi,  hukuman  mati  masih diakui  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  di Indonesia,  upaya  untuk  mengurangi  frekuensi pelaksanaannya terus dilakukan seiring berjalannya waktu. Selain itu, faktor-faktor di luar aspek hukum, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap  hukuman  yang  tidak  tegas  terhadap kejahatan  narkoba,  nilai-nilai  keagamaan,  dan dinamika  sosial  masyarakat,  seperti  perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat dengan latar  belakang  agama  yang  berbeda,  turut memengaruhi  perbedaan  perspektif  antara masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  terkait hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.
3.  Kesesuaian  dengan  defisini  kontemporer pengendalian  sosial  kejahatan  melalui Penghukuman Mati
Miethe  dan  Lu  (2005)  menyatakan  bahwa sanksi  pidana  dirancang  untuk  berbagai  macam tujuan. Tujuan-tujuan tersebut termasuk penegakan  nilai-nilai  kolektif,  perlindungan komunitas  dari  inkapasitasi  fisik  oleh  pelaku kejahatan, rehabilitasi pelaku, penjeraan terhadap pelaku  (specific  deterrence),  dan  percontohan
terhadap  khalayak  agar  tidak  melakukan kejahatan  (general  deterrence).  Kondisi  terkini dapat  terjelaskan  bahwa  mereka  yang mendukung  hukuman  mati  menyusun  argumen bahwa  secara  hukum,  penerapan  hukuman  mati di  Indonesia  diakui  sebagai  tindakan  yang  sah secara yuridis. Hal ini termasuk dalam penjeraan yang  specific  dan  general  deterrence.  Di  antara bangunan argumentasi tersebut adalah:
Pertama,  melalui  pendekatan  harfiah, dapat  disimpulkan  bahwa  larangan  terhadap hukuman  mati  tidak  secara  tegas  dinyatakan  di dalam  UU  1945.  Oleh  karena  itu,  kalimat  yang menyatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun,  berdasarkan Pasal  28  I  ayat  (1),  tidak  dapat  diartikan  secara langsung  sebagai  larangan  terhadap  hukuman mati.  Perbandingan  dengan  Konstitusi  Jerman dan  Vietnam  menunjukkan  bahwa  larangan terhadap hukuman mati secara eksplisit didukung oleh  pasal-pasal  konstitusi.  Dengan  ketiadaan ketentuan  semacam  itu  dalam  konstitusi Indonesia,  hukuman  mati  dianggap  sesuai dengan isi UUD 1945.
Kedua, melalui pendekatan teleologi, dapat diidentifikasi  dari  Pembukaan  UUD  1945  bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia  dan  tumpah  darah  Indonesia.  Seiring dengan  laporan  terbaru  yang  disampaikan  oleh berbagai  sumber  media,  Indonesia  dilaporkan memiliki  3,2  juta  pengguna  narkotika,  dengan angka kematian mencapai sekitar 15.000 jiwa per tahun  atau  rata-rata  41  kematian  setiap  harinya,
yang disebabkan oleh overdosis atau penggunaan narkotika yang terkait dengan infeksi AIDS.  Negara  memiliki  tanggung  jawab konstitusional  untuk  mencegah  terjadinya kematian  massal  ini  dan  menghindari  potensi kehilangan  generasi  masa  depan  (lost generation). Oleh karena itu, perlindungan warga negara  oleh  negara  dianggap  sebagai  hal  yang paling  penting  dan  bahkan  dianggap  sebagai kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.
Ketiga,  dengan  menerapkan  metode interpretasi sistematika, dapat dengan jelas dilihat bahwa  Pasal  28J  ditempatkan  dalam  satu  bab dengan  Pasal  28I,  yang  merupakan  hasil amandemen  terkait  Bab  Hak  Asasi  Manusia. Fakta  ini  semakin  memperkuat  argumen  bahwa Pasal  28J  dirancang  dalam  konteks  dan hubungannya  dengan  Pasal  28I.  Hal  ini  tidak mempertimbangkan  bahwa  akan  lebih  tepat  jika diinterpretasikan  bahwa  pembatasan  terhadap pelaksanaan  hak  asasi  manusia  berdasarkan Pasal  28J  berhubungan  dengan  hak-hak  yang berada di luar cakupan Pasal 28I.

## D. SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  dijelaskan  di  atas, dapat disimpulkan bahwa polemik hukuman  mati terjadi  dikarenakan  perbedaan  pemahaman  atas ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi dan ideologi  yang  dianut  oleh  masyarakat,  dan otoritas hukum tersebut.
Hukuman  mati  pada  dasarnya  masih mewakili  rasa  keadilan  yang  dituntut  oleh masyarakat.  Selain  unsur  efek  jera,  efek preventif,  pada  dasarnya  unsur  pembalasan merupakan  argumen  kuat  yang  tidak  dapat diabaikan  yang  merupakan  jelmaan  unsur  rasa keadilan yang hidup  dalam masyarakat. Sebagai negara  yang  demokratis,  hukum  yang  berlaku harus  dapat  mencerminkan  dan  mewakili  rasa keadilan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu,  Indonesia  menilai  bahwa  hukum pidana  mati  masih  tetap  merupakan  bagian  dari hukum  pidana  Indonesia  karena  masyarakat Indonesia masih menginginkan adanya hukuman mati tersebut.
Berlandaskan  tren  global  terkait  penerapan hukuman  mati,  termasuk  bagi  pelaku  tindak pidana  narkoba,  sebaiknya  dihindari  atau setidaknya  dikurangi.  Meskipun  demikian,  pada saat yang bersamaan, pembentukan suatu norma hukum  dalam  suatu  negara  seharusnya mempertimbangkan keinginan masyarakat sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap  prinsip demokrasi.  Dengan  menggabungkan  kedua pendekatan  tersebut,  penerapan  hukuman  mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia masih dianggap  relevan  untuk  dilaksanakan,  asalkan tetap  dilakukan  secara  selektif  dan  melalui mekanisme yang benar. Pemilihan ini didasarkan pada  keinginan  masyarakat  akan  penerapan hukuman  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkoba  karena  dianggap  telah  menimbulkan kegelisahan.
Memperhitungkan variasi kondisi masyarakat di  berbagai  wilayah  menjadi  penting  untuk menjamin efektivitas suatu hukum, sesuai dengan saran yang diajukan oleh pendukung behaviorisme dan pilihan rasional sebagai sarana pengendalian kejahatan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Anugrah, Roby., & Desril, Raja. (2021). Kebijakan
Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum
Indonesia , Vol.3,(No.1),pp.80-95.
https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95 Batubara,  C.  (2010).  Qishash:  Hukuman  Mati
Dalam  Perspektif  Al-Quran. Miqot , Vol
34 , (No.2),pp.207-228.  http://dx.doi.org/
10.30821/miqot.v34i1.198
Dziopa,  Fiona.,  &  Ahern,  Kathy.  (2011).  A systematic  literature  review  of  the applications  of  Q-technique  and  its methodology. Methodology: European Journal  of  Research  Methods  for  the Behavioral  and  Social  Sciences, Vol.  7,
(No.2),pp.39-55.  https://doi.org/10.1027/ 1614-2241/a000021
Hannani.  (2017).  Eksekusi  Mati  Di  Indonesia
(Perspektif  Teori  Hudud  Muhammad Syahrur). DIKTUM:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , Vol.15 , (No.1),pp.94-108. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/dik tum/article/view/428
Hikmah.,  &  Sopoyono,  Eko.  (2019).  Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Mati  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Berbasis Nilai  Keadilan. Jurnal  Pembangunan Hukum  Indonesia , Vol.1,(No.1),pp.78-92. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92 Hutapea,  B.  (2016).  Alternatif  Penjatuhan Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Dilihat  Dari Perspektif  Ham  (Alternative  of  Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). Jurnal  HAM , Vol.  7  (No.  2), pp.69-83.  http://dx.doi.org/10.30641/ham. 2016.7.69-83
Kuanine,  Melyarmes  H.  (2019).  Hukuman  Mati Dalam Lingkaran Kontroversi Etis Kristen. SESAWI:  Jurnal  Teologi  dan  Pendidikan Kristen ,Vol.1,(No.1),pp.1-14. https://doi.org/10.53687/sjtpk.v1i1.1
Lapham, Sandra C., & Todd, Michael. (2012). Do deterrence  and  social-control  theories predict  driving  after  drinking  15  years after  a  DWI  conviction?. Accident analysis  &  prevention , Vol.2,  (No.1), pp.142-151. doi: 10.1016/j.aap.2011.12.005
Leechaianan,  Yingyos.,  &  Longmire,  Dennis  R.
(2020).  The  use  of  the  death  penalty  for drug  trafficking  in  the  United  States, Singapore,  Malaysia,  Indonesia  and Thailand: A comparative legal analysis. Laws , Vol.2 , (No.2),  pp.115-
149. https://doi.org/10.3390/laws2020115'
Maryandi,  Y.  (2020).  Hukuman  Mati  Bagi Terpidana  Narkoba  Menurut  Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Tahkim , Vol.3, (No.2), pp.131-154.
DOI:10.29313/tahkim.v3i2.6545 Maswandi.  (2016).  Penerapan  Hukuman  Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia. Jurnal Mercatoria , Vol.9,
(No.1),pp.75-85.
DOI: 10.31289/mercatoria.v9i1. 353
Naiborhu,  Netty  SR.  (2016).  Pandangan  Agama Kristen  Terhadap  Pidana  Mati. Jurnal Wawasan  Yuridika ,  Vol.33 , (No.2),  pp. 141-152.  https://doi.org/10.25072/jwy.v33 i2.100
Purnomo,  A.  (2016).  Hukuman  Mati  Bagi  Tindak
Pidana  Narkoba  di  Indonesia:  Perspektif Sosiologi Hukum. De Jure: Jurnal Hukum dan  Syari’ah ,  Vol.8,  (No.1),  pp.15-23. DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3726
Radelet,  Michael  L.,  &  Akers,  Ronald  L.  (1996).
Deterrence  and  the  death  penalty:  The views  of  the  experts. The  Journal  of
Criminal  Law  and  Criminology , Vol.87,
(No.1),pp.121-134.  https://doi.org/10.2307
/1143970
Robinson,  T.  Dawn.  (2007).  Control  Theories  in Sociology. Annual  Review  of  Sociology,
Vol.33,(No.1)pp.157-174.  https://doi.org/ 10.1146/annurev.soc.32.061604.123110 Rinaldi,  Kasmanto.,  Prayoga,  Diky.,  &  Mianita,
Hilda.  (2022).  Enviromental  Criminology: Penerapan  Defensible  Space  Sebagai
Alternatif  Pencegahan  Kejahatan. Jurnal Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,  Vol.3, (No.1),pp.14-29.  https://doi.org/10.3407/ 17653970
Rinaldi, K. (2019). The Emergence of Crime Area In Pekanbaru City in The View of Anomie Theory.
International
Journal of Innovation,  Creativity  and  Change, Vol.10,(No.3),pp.201-214. https://www.ijicc.net/images/vol10iss3/10 319_Rinaldi_2019_E_R.pdf
Rubington,  Earl.,  &  Weinberg,  Martin  S.  (1971).
The  Study  of  Social  Problems:  Five Perspectives. Social  Problems, Vol.24, (No.1),pp.122-130.
https://doi.org/10.1093/socpro/spab059
Triantono.,  &  Marizal,  Muhammad.  (2022).
Konsep  Moderasi  Pidana  Mati  RKUHP dalam  Perspektif  HAM  dan  Kepentingan Negara. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum Dan Konstitusi , Vol.5, (No.1), pp.111-127. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6 399
Wahyudi,  Slamet  T.  (2012).  Problematika Penerapan  Pidana  Mati  Dalam  Konteks Penegakan  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Hukum  dan  Peradilan , Vol.1 , (No.2), pp.207-234.  http://dx.doi.org/10.25216/ jhp.1.2.2012.207-234
Xiao, Yu., & Watson, Maria. (2019). Guidance on conducting  a  systematic  literature review. Journal of planning education and
research , Vol.39,(No.1),pp.93-112.  https: //doi.org/10.1177/0739456X17723971

## DISERTASI
Gunawan,  S.  (2023). Polemik  Penerapan Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Menurut
Hukum Positif Dan Hukum Islam .   Doctoral  Dissertation.  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

## ARTIKEL
Becker,  Gary  S.,  Ewald,  Francois.,  &  Harcourt,
Bernard  E.  (2013).  Becker  and  Foucault on  crime  and  punishment. University  of
Chicago  Coase-Sandor  Institute  for  Law
&  Economics  Research  Paper No.654.
Retrieved  from https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=2321912

## BUKU
Bentham,  J.  (2000) An  Intoduction  to  the Principles  of  Morals  and  Legislation .
Ktichener: Batoche Book.
Gerber, Rudholp J., & Johnson, John M. (2007).
The  top  ten  death  penalty  myths:  The politics  of  crime  control .  New  York:
Bloomsbury Publishing USA
Girelli,  G.  (2019). The  death  penalty  for  drug offences: Global overview 2018 . Sydney :
Harm Reduction International
Kant,  I.  (2005). Kritik  Atas  Akal  Budi  Praktis .
Yogyakarta : Pustaka pelajar.
Lubis, Todung Mulya., & Lay, Alexander. (2009).
Kontroversi  Hukuman  Mati : Perbedaan Pendapat  Hakim  Konstitusi .  Jakarta:
Kompas Press Miethe, Terance., & Lu, Hong (2005). Punishment A  Comparative  Historical  Perspective . Cambridge: Cambridge University Press Mustofa,  M.  (2013), Metode  Penelitian  Dalam Kriminologi. Jakarta: Kencana.
Sulhin,  I.  (2016) Politik  Hukuman  Mati  di Indonesia . Jakarta : Marjin Kiri
.