│Published: June 23, 2021
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 129

## Minorities in the Shari'a Territory:
The Position of Non-Muslims in Aceh's Jinayat Law (Minoritas di Wilayah Syariat:
Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh)
Hasnul Arifin Melayu Universiti Utara Malaysia Md. Zawawi bin Abu Bakar Universiti Utara Malaysia Norruzeyati binti Che Mohd Nasir Universiti Utara Malaysia hasnul_arifin@ahsgs.uum.edu.my
Abstract: Qanun Hukum Jinayat only applies to Muslims in Aceh. This conception specifically  adopts  the  principles  of  personality  and  territoriality.  However,  when examined more deeply, it can be seen that the adoption of these two principles was not applicable. The impact that arises is that the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) still applies to  Muslims  and  non-Muslims,  although  with  some  conditions.  This  is  where  the problems  start  to emerge.  This  paper  is  based  on  an  analysis  of  the contents  of  the articles  of  the  Qanun  on  the  Jinayat  Law,  showing  that  the existence  of  this  Qanun specifically regulates the position of non-Muslims in Aceh. The primary data in this paper are articles in the Jinayat Law Qanun and added with other written sources. It was found that the adoption of the two principles in the Qanun Hukum Jinayat should not  eliminate  the  fundamental  principles  of  Islam  which  uphold  justice  and  respect human  rights.  An  in-depth  and  comprehensive  study  is  necessary  to  produce  fairer regulations.
Keywords : Sharia Islam, Qanun Jinayat, Aceh, Non-Muslim
Abstrak: Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di Aceh. Konsepsi ini secara spesifik mengadopsi asas personalitas dan teritorial. Namun bila dikaji  lebih  mendalam,  dapat  dilihat  bahwa  pengadopsian  kedua  asas  tersebut ternyata  tidak  secara  total  berlaku.  Dampak  yang  muncul  bahwa  Qanun  Hukum Jinayat  (QHJ)  tetap  berlaku  bagi  umat  Islam  dan  bukan  Islam  meskipun  dengan beberapa  persyaratan.  Dari  sinilah  masalah  mulai  muncul.  Tulisan  ini  atas  dasar analisis isi pasal-pasal Qanun Hukum Jinayat menunjukkan bahwa eksistensi Qanun ini  khususnya yang  mengatur tentang  kedudukan  non-muslim  di Aceh.  Data  primer dalam  tulisan  ini  adalah  pasal-pasal  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat  dan  ditambah dengan sumber-sumber tulisan lainnya. Ditemukan bahwa pengadopsian kedua asas dalam Qanun Hukum Jinayat seyogyanya tidak menghilangkan prinsip fundamental Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai hak asasi  manusia. Kajian mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan untuk menghasilkan peraturan yang lebih adil.
Kata Kunci: Syari’at Islam, Qanun Jinayat, Aceh, Non-Muslim

## A. Pendahuluan
Pemberlakuan  syariat  Islam  yang  telah  berjalan  hampir  dua  dekade  masih mengandung sejumlah kontroversi dalam masyarakat Aceh. Kontroversi yang sangat tampak  salah  satunya  menyangkut  keberadaan  non  muslim  sebagai  subyek  hukum Islam di Aceh. Implementasi QHJ sendiri menunjukkan respons yang beragam oleh berbagai kalangan. Tulisan ini akan membahas asas penerapan hukum Islam bagi non- Muslim  yang  berada  di  Provinsi  Aceh.  Fokus  kajian  adalah  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan hubungannya dengan eksistensi non-Muslim. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan syariat Islam termasuk di dalamnya pengaturan tentang hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  depan  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  tanpa  terkecuali.  Adanya  ketentuan  dalam konstitusi ini mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan oleh negara harus dan wajib  berlandaskan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  semua  warga  negara dipandang kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Sejak  pemberlakuan  syariat  Islam  banyak  kritik  yang  muncul  khususnya berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam bagi non-Muslim yang berada di Aceh.
Terlebih  lagi  dalam  implementasinya  terdapat  beberapa  orang  non-Muslim  yang dicambuk karena beberapa kasus. Kondisi ini selanjutnya menjadi sorotan para pegiat HAM  baik  di  dalam  negeri  maupun  internasional.  Salah  satu  sorotan  tajam  yang mengemuka seperti untuk siapa sebenarnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khusus untuk  Muslim  saja  atau  semua  orang  tanpa  melihat  agama  mereka?  Mengapa  non- Muslim  dihukum  dengan  hukuman  yang  bukan  dari  agama  mereka  sendiri? Bagaimana sebenarnya sistem hukum nasional mengatur masalah ini? Masih banyak lagi kritik tajam yang muncul. Kritikan yang muncul tentu harus disikapi secara kritis dan dalam semangat akademik sehingga ditemukan solusi yang baik.
Tulisan  ini  akan  mencoba  mengulas  tentang  implementasi  Qanun  Hukum Jinayat  berkaitan  dengan  keberadaan  non-Muslim  yang  berada  di  Aceh.  Pemilihan qanun  ini  karena  hingga  tahun  2018  hanya  Qanun  Hukum  Jinayat  yang  secara komprehensif mengatur tentang hukum pidana Islam di Aceh. Selain itu qanun ini juga ada membahas khusus tentang keterlibatan non-Muslim ketika melakukan perbuatan hukum  yang  diatur  khusus  oleh  Qanun  ini.  Saya  memiliki  argumen  bahwa  secara teoretis  asas  pemberlakuan  hukum  jinayat  bagi  non-muslim  tidak  secara  total diterapkan.  Qanun  Hukum  Jinayat  masih  menyisakan  ruang  pemberlakuan  hukum Islam untuk semua orang yang berada di Aceh tanpa memandang agama yang dianut. Pembahasan  mengenai  hubungan  antara  syariat  Islam  dan  non-Muslim  dapat ditemukan  dalam  beberapa  karya.  Ahmad  Bahiej  dkk.  (2017).  mengulas  tentang respons  minoritas  non-muslim  terhadap  pemberlakuan  Qanun  Hukum  Jinayat. Menurut  Bahiej  respons  umat  non-Islam  terhadap  pemberlakuan  Qanun  Hukum Jinayat masih  sangat  beragam,  dimana  beberapa  menganggap tidak  bermasalah  dan menerima kehadirannya karena qanun mengajarkan kebaikan yang diajarkan di semua agama. Bahkan beberapa warga non-muslim memilih untuk menundukkan diri secara sukarela dengan alasan bahwa proses pelaksanaan hukumannya cepat selesai. Namun beberapa  tokoh  umat  non-muslim  di  Aceh  keberatan  dan menyatakan  bahwa  qanun seharusnya  diberlakukan  hanya  bagi  umat  Islam.  Meskipun  demikian,  karena pemberlakuan ini berdasarkan amanat Undang-undang, maka syarat penundukan diri
secara sukarela tetap diserahkan kepada pribadi-pribadi umatnya. 1 Tulisan lain seperti karya Danial membahas asas pemberlakuan Qanun syariat Islam di Aceh dan posisi serta implikasinya terhadap minoritas non-Muslim dalam Qanun syariat Islam. Danial menemukan bahwa Qanun-qanun syariat Islam yang diberlakukan di Aceh menganut asas personalitas semu dengan argumentasi bahwa Qanun tersebut tidak hanya berlaku bagi setiap orang Islam yang berada di Aceh, namun berlaku  juga bagi setiap orang yang  berada  di  wilayah  Aceh  termasuk  minoritas  non-Muslim. 2 Tulisan  lain  dalam bentuk thesis seperti yang ditulis oleh Ainal Fitri yang mengulas dari sisi pemberitaan qanun jinayat di salah satu harian lokal yang beredar di Aceh. Hasil yang didapatkan dari  sisi  wacana  media  adalah  bahwa  berita  yang  dihasilkan  Serambi  Indonesia keseluruhannya  berasal  dari  sudut  pandang  pemerintah  dan  pihak-pihak  pro  yang mengutamakan  kepentingan  masyarakat mayoritas  dengan  membungkam  suara  dari masyarakat  non-Muslim  di  Aceh.  Dari  sisi  wacana  non-Muslim  selaku  khalayak, ditemukan tiga dari enam informan yang dilibatkan cenderung memiliki pemaknaan yang sama dengan wacana yang ada di Serambi Indonesia. Sementara itu, tiga lainnya memandang  bahwa  banyak  teks  Serambi  Indonesia  terkait  Qanun  Jinayah melemahkan  kepentingan  masyarakat  non-Muslim  di  Aceh,  padahal  mereka  juga bagian  dari  Aceh  itu  sendiri. 3 Tulisan  ini  dibagi  pada  tiga  bagian.  Pertama, pembahasan  Qanun  Jinayat  dan  Implementasi  Syariat  Islam  dan  diikuti  oleh pembahasan mengenai Non-Muslim dan Pemberlakuan Qanun Jinayat. Ketiga analisis Asas Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif normatif yang meliputi beberapa permasalahan, penelitian berbasis kebijakan dan reformasi hukum. Data dikumpulkan dari  buku  dan  dokumen,  khususnya  dari  Qanun  Hukum  Jinayat  di  Aceh.  Data
1 Ahmad Bahiej dan Fatma Amilia, “Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 6,” Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 51, no. 1 (2017).
2 Danial Danial, “Syari’at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh),” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 1 (Desember 2012): 71–92.
3 Ainal  Fitri,  “Pemaknaan  Masyarakat  Non-Muslim  Di  Banda  Aceh  Terhadap  Pemberitaan Qanun Jinayat  ( Hukum Pidana Islam ) di Harian Serambi Indonesia NIM Konsentrasi : Ainal  Fitri : Kebijakan Media” (Universitas Diponegoro Semarang, 2015).
diklasifikasi untuk melihat berbagai model transformasi yang telah digunakan di Aceh.
Data akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat dampak dari transformasi ini terhadap  perempuan  dan  non-Muslim.  Analisis  ini  juga  bertujuan  untuk  melihat keterkaitan  antara  struktur,  substansi,  dan  budaya  hukum  atau  yang  disebut  dengan sistem hukum Qanun Jinayat dan Implementasi Syariat Islam. 4
Pelaksanaan  Syariat  Islam  sebagai  inti  dari  keistimewaan  Aceh  mendapat legalitas  dan  landasan  formal  dalam  UU  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Dalam  Undang- undang  ini  pelaksanaan  syariat  Islam  sebagai  keistimewaan  bidang  agama  akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syariat  Islam  ini  diperkuat  kembali  dalam  Undang-  Undang  No.  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Undang-  Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa “ Ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  yang  menyangkut  kewenangan Pemerintah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah, ” sedang  pada  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  “ Ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  yang  menyangkut kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  ditetapkan  dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah  sebagai  pelaksanaan  undang-undang  di  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus ”.
Selanjutnya,  dalam  rangka  pelaksanaan  syariat  Islam,  sejak  tahun  2002, disusunlah beberapa Qanun. Beberapa diantaranya seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Aqidah,  Ibadah,  dan  Syiar  Islam, Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.  12  Tahun  2003  tentang  Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14
4 Lawrence  M.  Friedman, Impact  How  Law  Affects  Behavior (England:  Harvard  University Press, 2016).
Tahun  2003  tentang  Khalwat  (Mesum). 5 Setelah  ini  masih  banyak  lagi  qanun  yang dihasilkan seperti, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Grand Design Dinul Islam pada tahun 2015.
Bila dikaji lebih jauh dinamika politik hukum Qanun Jinayat di Aceh, dapat ditarik  beberapa  hal  yang  urgen  untuk  dikaji  lebih  jauh. Pertama ,  dari  sisi penyusunannya secara histori qanun jinayat memiliki beberapa versi isi dan  struktur. Munculnya  beberapa  versi  tersebut  menggambarkan  situasi  sosial  politik  di  Aceh. Versi pertama ketika disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14  September  2009,  gelombang  pro  dan  kontra  mewarnai  kelahiran  qanun  ini. Legislatif dan eksekutif saling melempar “isu” dan saling “menuduh”. Fenomena ini sudah  terlihat  khususnya  ketika  pembahasan  di  DPRA  dimana  dua  gelombang demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR Aceh. Pihak yang menolak rancangan qanun tersebut dibahas oleh legislatif periode 2004-2009 memiliki alasan sederhana, bahwa merancang qanun tidak boleh terburu-buru karena menurut waktu masa kerja anggota DPRA akan berakhir tahun 2009. 6
Terlebih  lagi  dalam  qanun  tersebut  diatur  mengenai  hukuman  rajam  bagi penzina muhsan (yang  sudah  pernah  menikah).  Sedangkan  pihak  yang  “menerima” mengharapkan  rancangan  qanun  tersebut  segera  disahkan,  mengingat  Aceh  sudah diberi  kebebasan  menjalankan  syariat  secara  penuh  dan  realitas  kemaksiatan  yang semakin  merajalela. 7 Kehadiran  Qanun  Hukum  Jinayat  itu  diharapkan  mampu meredam gejolak maksiat yang cenderung meningkat di Aceh dari waktu ke waktu.
5 Dinas  Syariat  Islam  Aceh, Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi  Gubernur Berkaitan Palaksanaan Syariat Islam , 8 ed. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010).
6 Acehkita.com, “Qanun Jinayat Tidak Sah: Gubernur,” Acehkita.com (Banda Aceh, 2009).
7 Serambi Indonesia, “Ormas Islam: Berlakukan Segera Qanun Jinayah - Serambi Indonesia,” Serambi online .
Namun  kemudian  qanun  ini  tidak  disahkan  oleh  Gubernur  Irwandi  Yusuf  sehingga secara hukum qanun tersebut tidak boleh dijalankan. 8
Tarik  ulur  persoalan  ini  antara  anggota DPRA  yang  mendesak  untuk  segera disahkan  oleh  Gubernur  pada  satu  sisi  dan  pada  sisi  lain  Gubernur  Aceh  sebagai eksekutif  tidak  mau  menandatanganinya  mengakibatkan  munculnya  pandangan masyarakat  Aceh  yang  mengklaim  bahwa  Pemerintah  Aceh  tidak  serius  dalam pelaksanaan  syariat  Islam  .  Qanun  Hukum  Jinayat  yang  merupakan  gabungan  dari ketiga  qanun  sebelumnya  yaitu  Qanun  Maisir,  Khamr  dan  Khalwat  dan  ditambah beberapa jarimah lain diharapkan menjadi pelengkap pelaksanaan syariat Islam dalam bidang hukum jinayah. Ketiadaan qanun ini menyebabkan beberapa perbuatan pidana tidak  dapat  diselesaikan  dengan  hukum  Islam.  Pemerintah  baik  eksekutif  maupun legislatif cenderung disalahkan oleh masyarakat. Ini ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama tidak ada kelahiran qanun yang memperkuat kebijakan tentang syariat  Islam  baik  yang  sifatnya  revisi  maupun  qanun-qanun  baru.  Fenomena  ini selanjutnya  memunculkan  gambaran  bahwa  syariat  menjadi  sesuatu  yang  hanya bersifat simbolis yang tidak mampu merubah perilaku masyarakat dan tidak mampu pula berkontribusi dalam menata dan membangun martabat Pemerintahan Aceh.
Pembahasan qanun Jinayat selanjutnya dilanjutkan kembali pada tahun 2013, setelah  4  tahun  stagnan.  Pembahasan  rancangan  qanun  tersebut  dilaksanakan  oleh Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry dan pada 2014 selanjutnya dibahas oleh DPRA. Pada  tanggal  pada  23  Oktober  2015  Qanun  Hukum  Jinayat  disahkan  dengan  nama Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 lalu. Dalam kurun  satu  tahun  tersebut  merupakan  proses  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Setelah pemberlakuan  Qanun  Hukum  Jinayat  ini  pelaksanaan  hukum  jinayah  di  Aceh memasuki  babak  baru  dimana  sudah  terjadi  beberapa  perubahan  baik  dari  sisi  isi maupun dari pelaksanaannya. Selain itu, sebelum Qanun Jinayat diundangkan, hampir setahun sebelumnya yakni tanggal 13 Desember 2013 sudah diundangkan Qanun Aceh
8 Jan  Michiel  Otto,  “Sharia  and  National  Law  in  Indonesia,” Sharia  incorporated:  A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present (2010): 436– 487; Acehkita.com, “Qanun Jinayat Tidak Sah: Gubernur.”
No. 7 Tahun 2013 Hukum Acara Jinayat. Qanun ini sebagai sumber hukum beracara (formil)  di  Mahkamah  Syar’iyah.  Kedua qanun  tersebut  dianggap  sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum jinayat.
Kedua ,  Qanun  Hukum  Jinayat  mengandung  perbedaan  mendasar  dalam beberapa hal sebagaimana hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti perbuatan pidana maupun sanksi yang diberikan. Hukum pidana adalah ranah hukum publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya. 9 Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan  setiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa negara  selain  menjamin  kemerdekaan  untuk  menjalankan  perintah  agama  bagi penduduknya dan memfasilitasi kehidupan keagamaan juga terlibat dalam mendesain perangkat  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  Islam.  Peran  negara  yang terakhir  ini berlaku  secara  khusus  di  Aceh  karena  Provinsi  Aceh  memiliki  kewenangan  khusus setelah  diundangkannya  Undang-Undang  (UU)  No.  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  UU  No.  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua UU tersebut secara jelas memberikan kewenangan untuk Pemerintah Aceh melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Kedua  UU  tersebut  kemudian  menjadi  sumber  hukum  Pemerintah  Aceh  untuk mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Jadi secara hukum, negara yang dalam hal ini Pemerintah  Aceh  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan hukum jinayat baik dari sisi isi maupun sanksinya. 10
Permasalahan  muncul  ketika  lahirnya  beberapa  perbedaan  dalam  penerapan hukum pidana sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini mencakup jenis perbuatan hukum dan hukuman (sanksi) yang dijatuhkan. Hukum positif di Indonesia (hukum yang berlaku sekarang) tidak mengenal beberapa jarimah (perbuatan pidana)
9 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011); Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Eresko, 1989).
10 Syahrizal Abbas, “Paradigma Baru Hukum di Aceh,” in Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015); Alyasa Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan syariat  Islam  (Pendukung  Qanun  Pelaksanaan  Syariat  Islam) (Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005).
sebagaimana  yang  dikenal  dalam  Islam,  seperti  khalwat,  khamr,  ikhtilath  dan sebagainya.  Jenis  hukuman,  seperti  hukuman  sebat  juga  menjadi  salah  satu  bahan perdebatan  yang  tidak  pernah  berakhir. 11 Banyak  ahli  hukum  pidana,  penggiat  Hak Azasi Manusia mengkritik penerapan hukuman sebat ini. 12
Ketiga ,  meskipun  Qanun  Hukum  Jinayat  dari  sisi  sumbernya  berasal  dari hukum  Islam,  pemberlakuannya  tetap  dalam  kerangka  sistem  hukum  nasional,  dan inilah  yang  menjadi  bahan  perdebatan  di  kalangan  ahli  hukum.  Perdebatan  yang muncul  seperti  kedudukan  qanun  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia, sumber landasan yuridis yang berasal dari Alquran dan Hadist, yang tidak dikenal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Walaupun Qanun Hukum Jinayat  bersumber  dari  hukum  agama,  penyusunan  materi  hukum,  struktur  dan perlembagaan  hukum  serta  bagian tertentu  dari  hukum  berasal  dari  hukum  nasional melalui  proses  legislasi. 13 Proses  legislasi  menurut  Abbas  merupakan  proses akomodatif  materi  hukum  dari  Alquran  dan  Hadits  dengan  sistem  hukum  nasional. Proses akomodatif ini secara praktik memudahkan penegakan hukum karena qanun ini masuk  ke  dalam  sistem  hukum  nasional. 14 Proses  legislasi  yang  akomodatif  dan merupakan  adopsi  antara  hukum  agama  dan  hukum  nasional  ini  tentu  memerlukan proses  yang  tidak  mudah,  karena  dalam  perjalanan  sejarah  hukum  nasional  pasca kemerdekaan Indonesia, hanya di Aceh hukum agama dijadikan sumber hukum dan berlaku menjadi hukum yang berlaku secara formal. Kesulitan yang dihadapi adalah menggabungkan  hukum  yang  bernilai sacred dengan  hukum profane. 15 Maksudnya bahwa hukum Islam yang bersifat sacred akan sulit diberlakukan di Indonesia yang
11 Amosri  dan Jailani, “Legislasi  Qanun Jinayat  Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional,” Ar- Raniry, International Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2017): 221–256.
12 Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, ed., Aceh Madani Dalam Wacana: Format IDeal Implementasi Syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: AJRC, 2009).
13 Michael Buehler, “Shari‘a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary  Aceh,  Indonesia  by  R.  Michael  Feener,” Indonesia ,  2014;  Abbas,  “Paradigma  Baru Hukum di Aceh.”
14 Alyasa  Abubakar, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006); Abbas, “Paradigma Baru Hukum di Aceh.”
15 Abbas, “Paradigma Baru Hukum di Aceh.”
bukan  merupakan  negara  Islam.  Hukum  nasional  Indonesia  lebih  bersifat  sekuler karena secara umum tidak bersumber pada salah satu agama yang hidup di Indonesia. 16
Tentu  bermacam  pandangan  muncul  baik  dalam  proses  legislasi  maupun implementasinya. Terlebih lagi  Indonesia  saat  ini  masih  mengadopsi  hukum  pidana produk  penjajah  Belanda  sehingga  ketika  berhadapan  dengan  hukum  lain  apalagi bersumber kepada agama tentu terjadi diskusi yang sangat a lot. 17
Keempat , setelah Qanun Hukum Jinayat secara resmi berlaku di Aceh, banyak muncul kritikan baik pada isi hukum tersebut maupun pelaksanaannya. Dari sisi isi kritikan  yang  banyak  muncul  bertumpu  pada  perbuatan-perbuatan  pidana  yang sebelumnya  tidak  dikenal  dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Selain  itu  pilihan hukuman sebat juga menjadi salah  satu objek kritikan bagi para pegiat  Hak  Azasi Manusia (HAM). Mereka selalu menyatakan bahwa hukuman sebat di depan umum itu tidak manusiawi  dan melanggar HAM,  dan  karenanya hukuman tersebut  harus dihapuskan. Kritikan lain seperti perlindungan terhadap perempuan yang terabaikan dalam pelaksanaan qanun ini. Perempuan selalu menjadi pihak yang disalahkan dan tidak  mendapat  perlindungan.  Dengan  kata  lain  bahwa  Qanun  Hukum  Jinayat  ini sarat dengan pelanggaran HAM dan tidak melindungi perempuan.
Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu contoh law reform yang  terjadi  dalam  sistem  hukum  nasional  (national  legal  system). 18 Perubahan hukum yang  terjadi di  Aceh ini, pada perjalanan  selanjutnya, menciptakan  sebuah model  hukum  baru  baik  dari  sisi  hukum  material  maupun  formalnya.  Selain pengaturan dalam bidang ibadah, pemberlakuan syariat Islam juga mengatur bidang muamalah dan sebagian hukum jinayat. Pada fase inilah selanjutnya mulai muncul dinamika politik baik pada level internasional, nasional maupun lokal.  Perdebatan
16 Abubakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
17 Ahmad  Bahiej,  “Sejarah  dan  Problematika  Hukum  Pidana  Materiel  di  Indonesia,” Sosio- Religia 4, no. 4 (2005): 1–21.
18 Arskal  Salim,  “Dynamic  Legal  Pluralism  in  Modern  Indonesia: The  State  and the  Sharia (Court)  in  the  Changing  Constellations  of  Aceh,” Asia  Research  Institute,  National  University  of Singapore  &  Rehabilitation  and  Construction  Executing  Agency  for  Aceh  and  Nias,  Banda  Aceh, Indonesia (2007): 24–27; Husni Mubarrak A. Latief, “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus,” Annual International Conference on Islaimc Studiea (2013): 2279.
mulai  muncul  khususnya  ketika  pembahasan  hukuman  cambuk  sebagai  contoh. Banyak  kalangan  baik  luar  dan  dalam  negeri  yang  mengkritik  pemberlakuan hukuman  cambuk  tersebut.  Dinamika  tersebut  terus  berkembang  seiring  dengan semakin  banyaknya  produk  hukum  yang  dihasilkan  dalam  konteks  pelaksanaan syariat Islam di Aceh. 19
Perubahan hukum (law reform) adalah produk dari kegiatan-kegiatan politik dalam  sebuah negara  yang dilahirkan melalui proses legislasi. 20 Legislasi menurut merupakan  sebuah  aktivitas  politik  yang  lebih  terfokus  kepada  proses  bukan  pada produknya.  Oleh  karena  itu  ketika  membahas  politik  hukum  cenderung mendeskripsikan  pengaruh  politik  terhadap  hukum  atau  pengaruh  sistem  politik nasional terhadap pembangunan hukum (legal development). Mahfudh menjelaskan bahwa politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum  dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang  pembuatan dan  penegakan  hukum. 21
Secara  materiel,  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat mengatur  tentang  tindak  pidana  khamar  (minuman  keras),  zina,  qadzaf  (menuduh zina),  maisir  (perjudian),  khalwat  (mesum),  ikhtilath  (percumbuan),  pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian). 22

## B.  Non-Muslim dan Pemberlakuan Qanun Jinayat
Menurut data statistik Aceh tahun 2015 jumlah umat Islam di provinsi paling utara  Indonesia  ini  mencapai  jumlah  mayoritas  mutlak,  yaitu  mencapai  98,923%. Sementara  1,077%  penduduknya  beragama  selain  Islam  yang  terdiri  dari  Protestan
19 Husni  Mubarrak  A.  Latief,  “Hukuman  Rajam  dalam  Rancangan  Qanun  Jinayat  Aceh,” Sosio-Religia 9, no. 11 (2010); Hasnul Arifin Melayu, “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh,” Jurnal Ar-Raniry 83, no. Jan-Jun (2011); Arskal Salim, “The Sharī’ah Bylaws and Human Rights in Indonesia,” Studia Islamika 15, no. 1 (April 2008); Otto, “Sharia and National Law in Indonesia.”
20 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
21 Moh. Mahfud MD. MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998).
22 Pemerintah Aceh, Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Banda Aceh, 2014).
0,795%, Katolik 0,162%, Hindu 0,014%, Budha 0,103%, dan Konghu Chu 0,005%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk non-Muslim di Aceh dibawah 3%. 23
Melihat kondisi kekinian di Aceh dengan pemberlakuan syariat Islam muncul beberapa  pertanyaan  menggelitik.  Apa  konsepsi  yang  dianut  Qanun  Hukum  Jinayat terhadap eksistensi non-Muslim di Aceh? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana posisi kaum minoritas non-Muslim dalam penerapan Qanun-qanun syariat Islam  di  Aceh?  Untuk  menjawab  masalah  tersebut,  kiranya  kita  perlu  mengetahui bagaimana substansi Qanun Hukum Jinayat yang diterapkan di Aceh serta melihat asas pemberlakuan yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat tersebut.
Sebelum membahas lebih mendalam mengenai eksistensi non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat, kita melihat dulu bagaimana pengaturan non Muslim dalam aturan-aturan yang berlaku di Aceh. Pembahasan mengenai pelaksanaan syariat Islam, Pasal  4  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan:
(1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
(2) Daerah  mengembangkan  dan  mengatur  penyelenggaraan  kehidupan beragama,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan  tetap  menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. 24
Pembahasan  mengenai  implementasi  syariat  Islam  dalam  kaitannya  dengan eksistensi  non-Muslim  di  Aceh  lebih  lengkap  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Pasal 16 ayat (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang  antara  lain  meliputi:  penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam  bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama . Pasal 126 ayat (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib  menaati  dan  mengamalkan  syariat  Islam dan  ayat  (2) Setiap  orang  yang bertempat  tinggal  atau  berada  di  Aceh  wajib  menghormati  pelaksanaan  syariat
23 Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2015 , 2015.
24 Aceh, Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Palaksanaan Syariat Islam .
Islam .”  Selanjutnya  Pasal  127  ayat  (1) Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam dan ayat (2) Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  kabupaten/kota  menjamin kebebasan,  membina  kerukunan,  menghormati  nilai-nilai  agama  yang  dianut  oleh umat beragama dan melindungi sesama  umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 25
Beberapa  kutipan  pasal-pasal  tersebut  di  atas  menyiratkan  beberapa  hal penting. Pertama, menjadi tugas Pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dengan  tetap  menjaga  kerukunan  umat  beragama.  Ini  berarti  bahwa  pelaksanaan syariat Islam di Aceh hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan oleh karena itu setiap  perumusan  pasal  dan  implementasinya  harus  tetap  menjaga  kerukunan  antar umat  beragama,  khususnya  yang  ada  di  Aceh. Kedua ,  umat  Islam  di  Aceh  diberi kewenangan  untuk  menerapkan  syariat  Islam  secara  formal  dalam  kehidupannya, sebagai bentuk pengakuan atas keistimewaan Aceh. Ketiga, negara juga menjamin dan melindungi  hak-hak  warga  negara  yang  bukan  beragama  Islam  untuk  dapat menjalankan kehidupan beragama yang dianutnya.
Khusus  mengenai  lembaga  peradilan  yang  akan  memproses  pelanggaran syariat Islam diatur dalam Bab Kedelapan belas tentang Mahkamah Syar’iyah. Pasal 128 ayat (2) Bab tersebut menjelaskan Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh . Selanjutnya pada Pasal 129 pada bab yang sama secara khusus menjelaskan tentang pelaksanaan jinayah:
(1) Dalam  hal  terjadi  perbuatan  jinayah  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih secara  bersama-sama  yang  di  antaranya  beragama  bukan  Islam,  pelaku  yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
(3) Penduduk  Aceh  yang  melakukan  perbuatan  jinayah  di luar  Aceh  berlaku  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
25 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006Tentang Pemerintahan Aceh , 2006.
Pembahasan  mengenai  perbuatan  jinayah  dalam  undang-undang  tersebut selanjutnya  ditegaskan  kembali  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Hukum Jinayat. Pasal 5 Qanun tersebut menjelaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat ini berlaku untuk:
a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
b. Setiap  Orang  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan  Jarimah  di  Aceh  bersama- sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 26
Menarik untuk mengkaji bagaimana Qanun Hukum Jinayat mengatur eksistensi non-Muslim  di  Aceh.  Patut  dicatat  bahwa  qanun  ini  berlaku  juga  bagi  non-Muslim khususnya,  ketika:  1)  melakukan  jarimah  bersama-sama  dengan  orang  Islam (penyertaan)  dengan  memilih  untuk  menundukkan  diri  secara  sukarela  pada  Qanun Hukum Jinayat; atau 2) melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

## C.  Asas Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah
Dalam ilmu hukum pidana telah dikenal secara umum empat asas berlakunya hukum pidana, seperti asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas personalitas, dan asas universalitas. 27 Pertama , asas teritorialitas hukum pidana suatu daerah atau wilayah berlaku  di  daerah  atau  wilayah  itu. Kedua asas  nasionalitas aktif,  artinya ketentuan hukum  pidana Indonesia  berlaku  bagi  semua  WNI  yang  melakukan tindak pidana di  mana  pun  ia  berada  (pasal  5  KUHP)  dan  asas  nasionalitas pasif, artinya  ketentuan hukum  pidana Indonesia  berlaku  bagi  semua  tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).
Ketiga ,  asas  personalitas  (dalam  hal  ini  sama  dengan  definisi  asas nasionalitas aktif) menjelaskan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku bagi setiap
26 Pemerintah Aceh, Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
27 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
orang baik saat dia berada dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan ataupun di luar wilayah atau daerah tersebut. Keempat , asas universalitas berpandangan bahwa hukum pidana berlaku kepada siapapun dan dimanapun di seluruh dunia. 28
Bila  menilik  dari  beberapa  asas  pemberlakuan  hukum  pidana  di  atas,  dapat dipahami bahwa Qanun Hukum Jinayat mengadopsi asas personalitas  meskipun bila menurut definisi di atas, asas ini tidak diadopsi secara total atau dapat dikatakan semu. Bila  dikaji  lebih  mendalam  Qanun  Hukum  Jinayat  ini  juga  menganut asas  teritorial semu  dimana  Qanun  ini  juga  berlaku  bagi  non-Muslim  meskipun  dengan  beberapa kondisi. Pemaknaan ini dapat dipahami ketika kita merujuk pada Pasal 5 ayat a dan b yang  menjelaskan  bahwa  Qanun  ini  berlaku  bagi  umat  Islam  dan  juga  non-Muslim yang bersama dengan Muslim ketika melakukan perbuatan pidana. Selain itu Qanun ini juga berlaku bagi setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan pidana di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini (Pasal 5 huruf c).
Pasal 5 huruf b dan c memberikan indikasi bahwa asas personalitas yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat masih menyimpan beberapa masalah. Pertama , meskipun pada  huruf  b  non-Muslim  diberi  pilihan  untuk  menundukkan  diri  kepada  Qanun Hukum Jinayat atau  KUHP, secara psikologis ini menjadi beban bagi mereka (non- Muslim).  Memberikan  pilihan  hukum  kepada  non-Muslim  secara  prinsip  tidak bertentangan  dengan  hukum,  namun  sifat  totalitas  asas  personalitas  disini  masih menimbulkan perdebatan. Pemisahan total pemberlakuan hukuman bagi non-Muslim sesuai dengan asas personalitas harus dilakukan setelah dilakukan kajian mendalam. Kajian ini sangat urgen dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pelaksanaan syariat Islam cenderung melanggar hak asasi umat agama lain.
Kedua , menghukum non-Muslim yang melakukan perbuatan  pidana di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat memberikan beragam penafsiran.  Beberapa  perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam  Qanun  ini  namun  tidak diatur dalam KUHP adalah khalwat, ikhtilath, qazhaf, liwath dan musahaqah . Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang
28 Ibid.
yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  mengarah  pada  perbuatan  Zina. Ikhtilath adalah perbuatan  bermesraan  seperti  bercumbu,  bersentuh-sentuhan,  berpelukan  dan berciuman  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  suami  istri  dengan  kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Menghukum non-Muslim dengan  hukum  Islam  tanpa  memberikan  klausul  penundukan  diri  tentu  menjadi perdebatan menarik. Qazhaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Liwath adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Musahaqah adalah  hubungan  seksual  antara  perempuan  dengan  perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 29
Implikasi dari ketentuan di atas adalah kelompok non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan/hukum yang berlaku secara nasional, akan  dihukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam.  Di  sinilah  selanjutnya  muncul dilema  penerapan  hukum  pidana  Islam  di  Aceh.  Sebagai  hukum  publik  pada prinsipnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan  tindak  kejahatan  di  wilayah  diberlakukannya  hukum  itu.  Namun  untuk qanun ini asas tersebut berubah menjadi pencampuran antara asas personalitas dan asas teritorial. Bagaimana seorang non-Muslim dihukum dengan hukum Islam sementara tidak ada pilihan penyerahan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (c) Qanun Hukum Jinayat.
Secara  umum,  menurut  teori  dalam  ilmu hukum  asas lex  posteriore  derogat legi  inferiore, yang  berarti  aturan  hukum  yang  lebih  atas  kedudukannya menghapuskan  aturan  hukum  yang  berada  di  bawahnya.  Namun  selanjutnya argumentasi  yang  sering  diajukan  para  ahli  hukum  di  Aceh  berkaitan  dengan keberlakuan  Qanun  Hukum  Jinayat  bahwa  asas  tersebut  tidak  berlaku.  Justru  yang berlaku adalah kebalikannya, yaitu lex inferiore derogat legi superiore . Hal ini tampak dalam Pasal 72 Qanun Hukum Jinayat bahwa apabila perbuatan pidana dalam Qanun Hukum  Jinayat  diatur  juga  dalam  KUHP  maka  berlaku  ketentuan  jarimah  dalam Qanun Hukum Jinayat.
29 Pemerintah Aceh, Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
Terlepas dari beberapa argumentasi di atas, kiranya pemberlakuan hukum yang berbasis  agama  (khususnya  Islam)  tanpa  dibarengi  dengan  sikap  kritis  dan  kajian komprehensif  dan  mendalam  dapat  menimbulkan  bermacam  interpretasi  dan mencederai hak kebebasan beragama dan pengamalan agama atau dalam bahasa lain melanggar Hak Asasi Manusia. 30 Disinilah peran sarjana hukum Islam memiliki peran penting  demi  kesempurnaan  berjalannya  peraturan-peraturan  berbasis  agama  ke depan.

## D.  Kesimpulan
Pertama,  s ecara  yuridis,  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Hukum
Jinayat merupakan qanun yang menggabungkan serta merevisi qanun-qanun tentang hukum pidana yang dikeluarkan sebelumnya. Meskipun melalui banyak proses pasang surut,  qanun  ini  mulai  berlaku  setelah  satu  tahun  sejak  diundangkan,  yaitu  berlaku sejak 22 Oktober 2015. Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana khamar (minuman keras), zina, qadzaf (menuduh  zina),  maisir  (perjudian),  khalwat  (mesum),  ikhtilath  (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian).
Kedua, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh memberikan  wewenang  secara  yuridis  formal  kepada  Aceh  untuk  membuat  Qanun dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam penerapannya, semua Qanun syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh tidak secara total menganut asas personalitas.
Menurut asas ini, semua qanun dalam rangka pelaksanaan syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam. dan masyarakat non-Muslim tidak dituntut untuk menerapkan syariat Islam,  karena  Qanun-qanun  tersebut  hanya  berlaku  bagi  umat  Islam  Aceh.  Namun
30 Natangsa Surbakti, “Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ah),” JURNAL 19 MEDIA HUKUM 17, no. 2 (2010): 190–202.
pada sisi lain, masih membuka ruang debatable bahwa Qanun syariat Islam juga dapat diberlakukan  bagi  kelompok  minoritas  non-Muslim,  khususnya  jika  mereka melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana dan peraturan lainnya di  luar  KUHPidana,  seperti  tindak  pidana khalwat,  ikhtilath,  qazhaf,  liwath  dan musahaqah .

## Daftar Kepustakaan
Abbas, Syahrizal. “Paradigma Baru Hukum di Aceh.” In Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
Abubakar,  Alyasa. Bunga  Rampai  Pelaksanaan  syariat  Islam  (Pendukung  Qanun Pelaksanaan  Syariat  Islam) .  Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
———. Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006.
Aceh,  Dinas  Syariat  Islam. Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur  Berkaitan  Palaksanaan  Syariat Islam . 8 ed. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010.
Acehkita.com.  “Qanun  Jinayat  Tidak  Sah:  Gubernur.” Acehkita.com .  Banda  Aceh, 2009.
Amosri, dan Jailani. “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional.” Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2017): 221–256.
Arskal Salim. “The Sharī’ah Bylaws and Human Rights in Indonesia.” Studia Islamika 15, no. 1 (April 2008).
Bahiej,  Ahmad.  “Sejarah  dan  Problematika  Hukum  Pidana  Materiel  di  Indonesia.”
Sosio-Religia 4, no. 4 (2005): 1–21.
Bahiej,  Ahmad,  dan  Fatma  Amilia.  “Respons  Minoritas  Non-Muslim  terhadap Pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 6.” Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum 51, no. 1 (2017).
Bantasyam,  Saifuddin,  dan  Muhammad  Siddiq,  ed. Aceh  Madani  Dalam  Wacana:
Format IDeal Implementasi Syariat Islam di Aceh . Banda Aceh: AJRC, 2009.
Buehler, Michael. “Shari‘a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia by R. Michael Feener.” Indonesia , 2014.
Danial, Danial. “Syari’at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non- Muslim dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh).” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 1 (Desember 2012): 71–92.
Fitri,  Ainal.  “Pemaknaan  Masyarakat  Non-Muslim  Di  Banda  Aceh  Terhadap Pemberitaan Qanun Jinayat ( Hukum Pidana Islam ) di Harian Serambi Indonesia NIM  Konsentrasi :  Ainal  Fitri :  Kebijakan  Media.”  Universitas  Diponegoro Semarang, 2015.
Friedman,  Lawrence  M. Impact  How  Law  Affects  Behavior .  England:  Harvard University Press, 2016.
Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Jazuni. Legislasi Hukum Islam di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Latief, Husni Mubarrak A. “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus.” Annual International Conference on Islaimc Studiea (2013): 2279.
———. “Hukuman Rajam dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh.” Sosio-Religia 9, no. 11 (2010).
MD, Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998.
Melayu,  Hasnul  Arifin.  “Hukuman  Cambuk  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kasus Khalwat di Aceh.” Jurnal Ar-Raniry 83, no. Jan-Jun (2011).
Otto, Jan Michiel. “Sharia and National Law in Indonesia.” Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present (2010): 436–487.
Pemerintah Aceh. Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
Banda Aceh, 2014.
Praja, Juhaya S. Teori Hukum dan Aplikasinya . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
Prodjodikoro,  Wirjono. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung:  Eresko, 1989.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh , 2006.
Salim,  Arskal.  “Dynamic  Legal  Pluralism  in  Modern  Indonesia:  The  State  and  the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh.” Asia Research Institute, National University of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for Aceh and Nias, Banda Aceh, Indonesia (2007): 24–27.
Serambi  Indonesia.  “Ormas  Islam:  Berlakukan  Segera  Qanun  Jinayah  -  Serambi Indonesia.” Serambi online .
Sipil,  Dirjen  Kependudukan  dan  Pencatatan. Jumlah  Penduduk  Aceh  Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2015 , 2015.
Surbakti, Natangsa. “Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ah).” JURNAL  19  MEDIA  HUKUM 17,  no.  2  (2010):  190– 202.