## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) PADA DESA PASIRJENGKOL KABUPATEN KARAWANG
Rohayati Sintia Dewi 1 , Hanny Purnamasari 2
1), 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email:191063180036@student.unsika.ac.id 1 , hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id 2

## ABSTRACT
Rehabilitation of uninhabitable houses is a program aimed at poor families who, due to economic reasons, are unable to meet housing needs and occupy houses that are uninhabitable based on certain criteria, the allocation of which is determined by local government decision. The purpose of this study was to find out how the RUTILAHU program was implemented in Pasirjengkol Village, using the theory from Merilee S. Grindle. In this study the method used was a qualitative method in which the research was conducted in a descriptive manner, namely to find out or describe the reality of the events under study, making it easier for researchers to obtain objective data. The results of this study are that the RUTILAHU  program  in  Pasirjengkol  Village  has  not  reached  the  target  expected  by  the  village government, because the development of RUTILAHU has not been fully distributed, according to the recapitulation of RUTILAHU development in Pasirjengkol Village where in 2021 -2022 only 17 housing units have been successfully repaired.
Keywords : RUTILAHU, village government, policy

## ABSTRAK
Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol, dengan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini bahwa program RUTILAHU  di  Desa  Pasirjengkol belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah desa, dikarenakan  pembangunan  RUTILAHU  belum  sepenuhnya  merata,  sesuai  dengan  rekapitulasi pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol dimana pada tahun 2021 -2022 baru sebanyak 17 unit rumah yang berhasil diperbaiki.
Kata kunci: RUTILAHU, Pemerintah Desa, Kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan  dalam  proses  pembangunan,
kemiskinan ditandai
dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan  salah  satunya  kebutuhan  papan, kebutuhan  hunian  yang  layak  menjadi perhatian bagi  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan dan mengembangkan program bantuan guna membantu masyarakat  dalam  meringankan beban sosial yang  ada  dan  dirasakan  oleh  masyarakat berpenghasialn  menengah kebawah.
Berbagai upaya dan program
penanggulangan kemiskinan
telah dilaksanakan  dengan  anggaran  yang  berasal dari  berbagai  sumber,  baik  pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha maupun  masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten  Karawang  dan  diselaraskan dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  41  Tahun
2017 Tentang Penyelarasan RPJMD Kabupaten  Karawang  Tahun  2016  -  2021, salah  satu  program  yang  dibentuk  dari Peraturan  Bupati  Nomor  41  Tahun  2017 yaitu  kebijakan  pembangunan  rumah  tidak layak  huni  atau  RUTILAHU.  Untuk
mewujudkan  program  pembangunan  rumah yang  layak  huni,  pemerintah  pusat  telah membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional  untuk  terjaminnya kegiatan  pembangunan  agar  dapat  berjalan dengan  efektif,  efisien,  dan  tepat  sasaran sesuai  dengan  perencanaan  pembangunan Nasional.  Rehabilitasi  rumah  Tidak  Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin  karena  alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan  dan  menempati  rumah  yang  tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya  ditetapkan  dengan  keputusan pemerintah setempat.
Fungsi  rumah  sangat  beragam  karena menyangkut  dengan  keberlangsungan  hidup manusia. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992  tentang  Perumahan  dan Pemukiman,  rumah  adalah  bangunan  yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan  sarana  pembinaan  keluarga.  Menurut Rapoport  (1969)  rumah  merupakan  suatu institusi  bukan  sekedar  suatu  rangkaian tersusun  dari  bahan  bangunan  dan  struktur. Rumah  dibuat  berdasarkan  serangkaian pertimbangan  dan  tujuan  yang  sangat kompleks. Program pembanguna ini dilakukan  dengan  sasaran  ke 300 desa yang berada  di  Kabupaten  Karawang  melalui
Anggaran Pendapatan Belanja  Daeran
(APBD).  Setiap  desa  harus  dapat  mendata secara keseluruhan berapa banyak masyarakat  yang  memerlukan  program tersebut.  Di  Kabupaten  Karawang  Program pembangunan rulahu yaitu bantuan stimulant  agar  rakyat  yang  kurang  mampu dapat  mendiami  rumah  yang  layak.  Tujuan dari  program  ini  untuk memberikan bantuan kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah untuk bisa memiliki rumah atau hunian yang layak untuk di huni.
Tidak  hanya  itu  saja  tujuan  yang  lain yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  taraf hidup  masyarakat  agar  lebih  baik dan dapat memberikan dampak kehidupan yang nyaman, bersih, dan sehat sehingga diharapkan dengan adanya bantuan pembangunan  ini  dapat  dirasakan  efeknya untuk jangka panjang. Peneliti tertarik unutk meneliti  mengeni  Implementasi  Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Pasirjengkol, menurut artikel yang peneliti baca ditemukan  permasalahan  dimana  kurangnya tanggung  jawab  warga  yang  menerima bantuan  serta  kurangnya  koordinasi  antara pihak  desa  dengan  masyarakat  mengenai RUTILAHU.  Pemilihan  lokasi  penelitian  di Pasirjengkol  berdasarkan  data  yang  peneliti dapatkan  dilapangan  bahwa  total  dari
pembangunan RUTILAHU Desa Pasirjengkol  belum  memenuhi  target  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  desa  karena jumlah KPM yang ditetapkan oleh Pemerintah  Desa  Pasirjengkol  sebanyak  50 KPM  sedangkan  yang  berhasil  dibangun sebanyak  17  KPM,  dari  data  tersebut menunjukan bahwa pembangunan RUTILAHU  belum  memenuhi  target  yang ditetapkan.    Kemudian  dalam  teknik pengumpulan informasi yang peneliti gunakan yaitu dengan melakukan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Setelah  itu  dalam  teknik  analisis  data  yang dilakukan  adalah  dengan  mengumpulkan reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan  dan  teknik  keabsahan  data dalam  penelitian  ini  triangulasi.  Penelitian ini  dilaksanakan  di  Desa  Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya,  Kabupaten Karawang.

## A. KAJIAN PUSTAKA
Implementasi  Kebijakan  Publik  Wahab (2010) menyebutkan bahwa kebijakan publik  merupakan  sebuah  kegiatan  yang sadar,  terarah,  dan  terukur  yang  dilakukan oleh  pemerintah  yang melibatkan para pihak yang  berkepentingan  dalam  bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, dalam hal ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat
diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Perumusannya kemudian seharusnya dilandasi  oleh  adanya  kebutuhan  untuk penyelesaian  masalah  yang  terjadi  di masyarakat  dengan  orientasi  adalah  untuk pemenuhan  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat.
Namun, pada nyatanya, kebijakan publik juga  dilandasi  oleh  berbagai  kepentingan para pihak dalam perumusannya.
Keberhasilan  implementasi  menurut  Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011: 93)
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni:
1. Kepentingan  kelompok  sasaran  yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang menunjukan dampak  positif  dari  implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan;
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan;
4. Letak pengambilan keputusan program;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya;
6. Sumberdaya yang memadai.
Variabel  tersebut  mencakup:  sejauhmana kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target group  termuat  dalam  isi  kebijakan,  jenis manfaat  yang  diterima  oleh  target  group,
sejauhmana  perubahan  yang  diinginkan  dari sebuah  kebijakan,  apakah  letak  sebuah program  sudah  tepat,  apakah  sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya  dengan  rinci,  dan  apakah sebuah  program  didukung  oleh  sumberdaya yang memadai.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  metode  kualitatif  dimana dalam  penelitian  yang  dilakukan  bersifat deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  atau menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian yang  diteliti  sehingga  memudahkan  peneliti untuk  mendapatkan  data  yang  objektif dalam rangka untuk mengetahui Implementasi  Kebijakan  Program  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RUTILAHU)  Studi Kasus  Pada    Pada  Desa  Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskriptif dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode ilmiah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan  Keberhasilan  implementasi  menurut Grindle  (dalam  Subarsono,  2011:  93) dipengaruhi  oleh  variabel  besar,  yakni: Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan,  jenis  manfaat  yang  menunjukan dampak  positif  dari  implementasi  kebijakan yang  hendak  dilaksanakan,  sejauhmana perubahan yang diinginkan, letak pengambilan  keputusan  program,  apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya, sumberdaya yang memadai.  Variabel  tersebut  mencakup: sejauhmana  kepentingan  kelompok  sasaran atau  target  group  termuat  dalam  isi kebijakan,  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh target  group,  sejauhmana  perubahan  yang diinginkan  dari  sebuah  kebijakan,  apakah letak  sebuah  program  sudah  tepat,  apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya  dengan  rinci,  dan  apakah sebuah  program  didukung  oleh  sumberdaya yang memadai.
1. Kepentingan  kelompok  sasaran  yang mempengaruhi  suatu  implementasi kebijakan
Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan  program  yang  ditujukan  untuk
keluarga  miskin  karena  alasan  ekonomi tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan  kriteria  tertentu.  Berdasarkan Permensos  Nomor  20  pasal  3  Tahun  2017 kriteria  dan  persyratan  program  rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
1. Dinding  atau  atap  dalam  kondidsi rusak  yang  dapat  membahayakan keselamatan bagi penghuninya;
2. Dinding  atau  atap  yang  terbuat  dari bahan-bahan  yang  dengan  mudah rusak/lapuk;
3. Lantai yang terbuat dari tanah, papan, bambu/semen,  atau  keramik  dalam kondisi rusak;
4. Tidak  memiliki  tempat  untuk  mandi, cuci, dan kakus;
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m2
Adapun  ketentuan  masyarakat  yang ingin  terdaftar  dalam  program  itu  harus memenuhi  persyaratan berupa:
1. Surat permohonan dari kepala desa;
2. Surat  keterangan  kepemilikan  tanah (Fotokopi)
3. KTP dan KK (Fotokopi);
4. Luas tanah min 30 m2;
5. Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) dari Desa
6. Tanah kosong / tidak ada bangunan tidak bisa dibagungn rulahu.
Proses pengajuan program Rutilahu
1. Calon  penerima Rutilahu terlebih dahulu telah terdaftar  di  DTKS  ,  baik
perseorangan  maupun  kelompok  (  3-15 kepala Keluarga).
2. Selanjutnya  dapat  mengajukan  surat permohonan  ke  masing-masing  Kades/ Lurah setempat.
3. Kades/Lurah melakukan pengusulan proposal kepada Dinas Sosial Kabupaten atau kota.
4. Dinas  sosial  melakukan  verifikasi  dan validasi  dari  calon  penerima  bantuan RS-Rutilahu sesuai dengan Data Terpadu  Penanganan  Fakir  Miskin  dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).
5. Dinas  Sosial  mengusulkan  proposal kepada  Direktur  Penanganan  Fakir Miskin  Wilayah  1  dengan  tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi.
6. Proses  verifikasi  dan  validasi  dilakukan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin  wilayah  1  atas  usulan  proposal Dinas Sosial.
7. Direktur Penanganan Fakir  Miskin wilayah  1  menetapkan  lokasi  dan penerima  bantuan.
8. Hasil  penetapan  disampaikan  kepada Dinas Sosial.
9. Surat Pernyataan  Tanggung  Jawab
Mutlak  (SPTJM)  dan  surat  Pernyataan Penerima  Program  ditandatangai  oleh Kepala Dinas Sosial.
Implementasi  Pogram  Bantuan  Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa
Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang tahun 2022
merupakan suatu bentuk  implementasi kebijakan  dari  Pemerintah  Provinsi  yang dalam  pelaksanaannya  sering  mengalami hambatan  berupa  permasalahan  dimana kurangnya kurangnya tanggung jawab warga yang  menerima  bantuan  serta  kurangnya koordinasi  antara  pihak  desa  dengan masyarakat  mengeni  RUTILAHU.  Para pembuat  kebijakan  akan  berusaha  keras mempengaruhi perilaku birokrasi atau pejabat-pejabat  lapangan  dalam  rangka memberi  pelayanan  atau  jasa  tertentu  atau mengatur  perilaku  satu  atau  lebih  kelompok sasaran masyarakat. Dalam sebuah kebijakan tentu saja ada yang mempengaruhi berjalannya suatu
implementasi, seperti hal nya dalam pelaksanaan  program  RUTILAHU  ini  ada pihak  PRKP  yang  ditugaskan  secara langsung  oleh  Bupati  yang  kemudian dibantu  oleh  pihak  Desa  dan  kontraktor
bangunan.  Dalam  pelaksanaan  program RUTILAHU  tidak  hanya  melibatkan  satu pihak  saja  tetapi  ada  beberapa  pihak  yang ikut  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan RUTILAHU  di  Desa  Pasirjengkol  antara lain  DPRD  dan  PUPR.  Dalam  hal  ini keterlibatan  dari  banyak  pihak  membantu dalam  implementasi  kebijakan  program
RUTILAHU namun dalam hal
pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol berarti dari sisi sasaran kebijakan  masih  belum  merata,  karna  masih ada beberapa masyarakat belum
mendapatkan bantuan RUTILAHU , masyarakat yang belum mendapatkan bantuan  RUTILAHU  dikarenakan  masih terdapat  masyarakat  yang  belum  memenuhi persyaratan  yang  dibutuhkan  seperti  belum memiliki  sertifikat  tanah,  sehingga  hal tersebut  membuat  warga  tidak  dapat mengajukan bantuan RUTILAHU.
Meskipun  demikian  Implementasi  Program Rumah  Layak  Huni  ini  tetap  dapat  berjalan dengan bik dan mendapat respon positif dari masyarakat Desa.

## 2. Jenis  manfaat  yang  menunjukan dampak  positif  dari  implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan
Kementrian  Sosial  RI  melaksanakan kegiatan  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak
Layak  Huni  (Rutilahu)  dalam  rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal penduduk  miskin  melalui  perbaikan  atau rehabilitasi  kondisi  rumah  tidak  layak  huni dengan  prioritas  atap,  lantai,  dinding  dan fasilitas  MCK.  Direktorat Penanganan Fakir Miskin  yang  bertanggung  jawab  dalam tingkat provinsi, Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam tingkat Kabupaten/Kota, Kades/Lurah yang bertanggung  jawab  dalam  tingkat  desa mengenai program Rutilahu tersebut.
Menurut  Peraturan  Bupati  Karawang Nomor  38  Tahun  2011  tentang  Bantuan Sosial  Pembangunan  Rumah  Tidak  Layak Huni  di  Kabupaten  Karawang,  mekanisma pelaksanaan  pembangunan  RUTILAHU, sebagai berikut:
1. Kepla Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan data Rumah Tidak Layak Huni diwilayahnya masing-masing berdasarkan  usulan  dari  calon  penerima sosial  kepada  Bupati  melalui  Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan
RUTILAHU dengan melampirkan:
a. Foto rumah sasaran sebelum pembangunan:
b. Memenuhi kriteria sesuai yang ditentukan.
2. Verifikasi  terhadap  data  usulan  sebagai mana  poin  1  diserahkan  oleh  Kepala
Desa/Lurah  melalui  camat  kepada  Tim
Koordinasi dan Tim Verifikasi Pelaksana  Pembangunan  RUTILAHU Kabupaten Karawang; 3. Tim Verifikasi Pembangunan RUTILAHU Kabupaten  didampingi aparat
Desa/Lurah, RW, RT
mengadakan penjajakan dilapangan guna untuk  mendapatkan  gambaran  tentang kondisi  kelayakan  RUTILAHU  agar program  Bantuan  sosial  Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran;
4. Tim
Verifikasi Pembangunan RUTILAHU setelah
melakukan verifikasi  mengusulkan  kepada  Bupati Karawanf untuk ditetapkan dengan Sutar Keputusan  Bupati  tentang  lokasi  dan sasaran  penerima  program  Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU
5. Mengsosialisasikan  mengenai  Bantuan sosial Pembangunan Rumah  Tidak Layaka Huni kepada masyarakat sebagai sasaran penerima  bantuan;
6. Materi Sosialisasi  meliputi:
a. Pola Pengerjaan pembangunan
Rumah;
b. Gambar konstruksi;
c. Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) Pembangunan;
d. Mekanisme  pengusulan,  pencairan, dan penggunaan dana pembangunan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
e. Waktu pelaksanaan;
f. Sistem pelaporan
Proses  penganggaran  seluruh  kegiatan fisik  dan  pendukung  pelaksanaan  Program Perbaikan  Rutilahu dibebankan pada DPA- SKPD APBD berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Proses  pengadaan  dan  pelaksanaan perbaikan  Rutilahu  diatur  berdasarkan ketentuan
peraturan perundangundangan; 2. Metoda pelaksanaan Program
Perbaikan  Rutilahu  diatur  berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan
3. Mekanisme dan tata cara serta dokumen acuan  pelaksanaan  pada  tahun berjalan, diatur  lebih  lanjut  dalam  Dokumen Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Program Perbaikan Rutilahu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas. Tujuan dari perbaikan RUTILAHU
diantaranya :
1. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat
kehidupan yang berkeadilan.
2. Membantu  meringankan  beban  bagi masyarakat  kurang  mampu  dalam memenuhi  kebutuhan  rumah  tinggal layak huni.
3. Menciptakan  rumah  tinggal  keluarga yang sehat dan bersih.
4. Menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan. Manfaat  dari  program  RUTILAHU  ini  di harapkan  dapat  memberikan  hunian  yang layak untuk masyarakat yang kurang mampu yang  bertempat  tinggal dirumah yang sudah tidak layak untuk di tempati dan meringankan beban mereka yang tidak dapat membangun  rumahnya  sendiri.  Dengan adanya program bantuan ini manfaat yang di rasakan  selama  dua  tahun  terakhir sebanyak 17  unit  rumah  yang  sudah  diperbaiki. Adapun  data  rumah  warga  yang  sudah diperbaiki yaitu:
Rekapitulasi Pengalokasian Pembangunan RUTILAHU Desa Pasirjengkol N o Dusun Juma t unit Aspiras i Tahu n 1 Dusun 3 Pasir Ela 2 DPRD 2022 2 Dusun 4 Pasirjengko 15 Dinas PUPR 2021
l
Sumber: Arsip Desa Pasirjengkol,  2023
Rekapitulasi  Pembangunan  yang  sudah direalisasikan  dari  Tahun  2021  sebanyak  15 unit,  di  Tahun  2022  sebanyak  2  unit.  Total dari pembangunan RUTILAHU Desa
Pasirjengkol pada tahun 2021-2022
sebanyak 17 unit yang tersebar di dua Dusun yang  ada  di  Desa  Pasirjengkol,  sampai  saat ini  pihak  Desa  Pasirjengkol  masih  beusaha untuk  mengajukan  rumah warga yang masih belum  tersentuh  program  RUTILAHU. Selain  itu  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat yang mendapat bantuan program RUTILAHU  yaitu  mendapatkan  hunian yang  layak  mulai  dari  atap,  lantai,  dinding samapi dengan kamar mandi.
3. Sejauhmana perubahan yang
diinginkan
Tujuan  dari  adanya  RUTILAHU  ini yaitu  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat sesuai dengan asas keadilan,  membantu  meringankan beban  bagi  masyarakat  kurang  mampu dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tinggal layak  huni,  menciptakan  rumah  tinggal
keluarga  yang  sehat  dan  bersih  serta menciptakan  dan  menumbuhkan  kepedulian dan kegotongroyongan sesama warga masyarakat.  Perubahan  yang  dirasakan  oleh masyarakat dengan adanya program RUTILAHU  ini  masyarakat  tidak  mampu dapat  meraskan  tinggal  dalam  rumah  yang layak  untuk  dihuni  dan  dengan  adanya program  RUTILAHU  masyarakat  tidak mampu  dapat  lebih  terjamin  mengenai tempat tinggalnya.
Dengan  adanya  program  pembangunan RUTILAHU ini di harapkan dapat meminimalisir kesenjangan sosial masyarakat  di  Kabupaten  Karawang  dan diharapkan  dapat  memberikan  hunian  yang layak  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu.  Meskipun  demikian  bisa  di  artikan bahwa  pembangunan  RUTILAHU  belum sepenuhnya merata, sesuai dengan rekapitulasi  pembangunan  RUTILAHU  di Desa  Pasirjengkol  dimana pada tahun 2021- 2022  baru  sebanyak  17  unit  rumah  yang berhasil  diperbaiki  dari  50  KPM  yang ditargetkan oleh Pemerintah Desa
Pasirjengkol.  Sampai  saat  ini  pihak  Desa
Pasirjengkol masih berusaha untuk mengajukan rumah-rumah warga  yang sudah tidak layak huni untuk diperbaiki.
4. Letak pengambilan keputusan program
Mentri  Sosial  bertanggung  jawab  atas program  RUTILAHU  dengan  persyaratan oenerima  yang  tercantum  dalam  Permensos 6  tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi  Sosial  Rutilahu  dan  Sarling. Dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  berperan  untuk mengawasi  jalannya  program  RUTILAHU dibantu  dengan  Kades/Lurah  setempat. Karakteristik  rumah  yang  akan  di  renovasi yaitu  mekanisme  pengajuan  RUTILAHU pertama  adalah  pihak  pemilik  mengajukan kepihak  desa,  dari  desa  mengajukan  lagi  ke dinas dengan persyaratan dengan melampirkan  fotokopi  KTP,  fotokopi  KK, legalitas hak atas tanah, Surat Tanah, SKTM (Surat  Keterangan  Tidak  Mampu),  Surat permohonan  dari  Kepala  Desa,  Foto  fisik kondisi bangunan rumah pada saat diusulkan.  Untuk  pengajuan,  Desa  lah  yang mengajukan ke dinas, nantinya jika sudah di ajukan,  dinas  akan  mensurvey  ke  rumah- rumah yang telah di ajukan oleh Desa untuk mengecek  apakah  benar  kriterianya  sudah sesuai  dengan  persyaratan.  Rentang  waktu dari  pengajuan  sampai  tahap  pembangunan masyrakat  harus  menunggu  kurang  lebih selama  3  bulan  karena  dinas  sendiri  dalam mensurvei membutuhkan  waktu  untuk
mendata seluruh desa yang ada dikabupaten karawang dan melakukan pemotretan keseluruhan  detail  rutilahu  sebagai  bahan bukti  dan  peryaratan  yang  harus  dipenuhi serta  validasi  dokumen-dokumen  yang dibutuhkan.  Hal  ini  dikarenakan  untuk melakukan  pemerataan  pembangunan  pada program pembangunan rulahu.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya
Program  merupakan  suatu  instrumen kebijakan,  yang  berarti  evaluasi  program adalah  bagian  dari  evaluasi  kebijakan. Menurut  Dunn  (2000)  evaluasi  kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi  mengenai  nilai-nilai  atau  manfaat dari hasil suatu kebijakan. Evaluasi pelaksanaan  program  perbaikan  rumah tidak layak  huni  di  Desa  Pasirjengkol  ini dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana keberhasilan  program  tersebut  sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rutilahu di Desa Pasirjengkol ini dapat memberikan informasi  serta  rekomendasi  pengembangan program  ini.  Di dalam suatu kebijakan tentu harus ada penanggung jawab atas pelaksanaan program yang akan di realisasikan,  dalam  program  pembanguan RUTILAHU  disini  pun  ada  pihak  Desa
Pasirjengkol  dan  LPM  yang  melakukan monitoring, lalu Kadus beserta RT/RW yang melakukan  pendataan  rumah  tidak  layak huni  milik  warga,  serta  ada  pihk  pelaksana yang  melakukan  pengawasan  yaitu  pihak PUPR  maupun  pihak  yang  memberikan dana  atau  bantuan  dalam  implementasi program RULITAHU tersebut.

## 6. Sumberdaya yang memadai
Sumber daya seperti kemampuan manusia,  kesiapan  dana,  teknologi  dan fasilitas  yang  menunjang  tentu  saja  akan sangat  membantu  pelaksanaan  program pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol.  Pihak  Dinas melakukan survey dan  pengecekan,  mulai  dari  awal  pengajuan sampai  selesai  saat  penyerahan  kunci, sehingga  pihak  Desa  ikut  serta  melancarkan pelaksanaan  ini  dan  kadang ikut mengawasi kontraktor  saat  melakukan  pembangunan. Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak Desa  terkadang  ada  warga  yang  masih belum  memenuhi  peryaratan  untuk  ikut mengajukan  Program  RUTILAHU,  tak hanya  itu  ada  beberapa  warga  yang  sudah mengajukan  tetapi  tidak  diizinkan  oleh pihak  keluarganya  untuk mengikuti program RUTILAHU  tesebut  sehingga  pihak  desa harus  mencari  KPM  pengganti  secepat mungkin  karena  data  rumah  warga  tersebut
sudah diberikan kepada pihak PRKP berupa proposal.  Anggaran  yang  dikeluarkan  oleh Dinas  PUPR  dalam  membangun  15  unit RUTILAHU  di  Desa  Pasirjengkol  sebesar Rp.  189.021.000.  Bantuan  material  berupa pasir,  batako,  semen  dan  lain-lain  dengan masing-masing rumah mendapatkan anggaran  sebesar  Rp.  12.601.400.  Di Kabupaten  Karawang  yang  menjalankan program  RUTILAHU yaitu Pemkab dengan dana  aspirasi  dari  berbagai  Instansi  baik negri maupun swasta.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  ditarik  dari  pembahasan ini berdasarkan dari Implementasi Kebijakan Peraturan  Bupati  Nomor  41  Tahun  2017 Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)  Studi  Kasus  Pada  Studi Kasus  Pada  Desa  Pasirjengkol,  Kecamatan Majalaya,  Kabupaten Karawang adalah :
1. Implementasi kebijakan program RUTILHU  di  Desa  Pasirjengkol melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari PUPR, DPRD, PRKP, sampai dengan  kadus  serta  RT/RW  untuk membantu  masyarakat  tidak  mampu dalam memperbaiki  rumah.
2. Manfaat yang diberikan  dalam
program  RUTILAHU  yang  sudah dirasakan  oleh  masyarakat  yaitu sudah  dibangun  sebanyak  17  rumah warga dalam periode 2021- 2022.
3. Pembangunan  RUTILAHU  belum sepenuhnya  merata,  sesuai  dengan rekapitulasi pembangunan RUTILAHU  di  Desa  Pasirjengkol dimana  pada  tahun  2021-2022  baru sebanyak  17  unit  rumah  yang berhasil  diperbaiki.
4. Warga  yang  akan  mengajukan  diri untuk mengikuti program RUTILAHU  harus  memenuhi  syarat sesuai  dengan  ketentua  dan  akan ditindak lanjuti oleh dinas sosial atau dinas  PRKP  Kabupaten  Karawang apakah  warga  tersebut  berhak  atau tidak  mendapatkan  bantuan program RUTILAHU.
5. Implementator dalam program RUTILAHU  di  Desa  Pasirjengkol antara  lain  intansi  terkait  yang memberikan  dana  anggaran,  pihak Desa  Pasirjengkol  dan  LPM,  lalu Kadus beserta RT/RW.
6. Sumber  daya  dalam  implementasi program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol  tidak  hanya  berupa anggaran  tetapi  dibarengi  dengan
sumber daya manusia.

## Saran
1. Dalam  penerapan  Program  RUTILAHU di  Desa  Pasirjengkol  kinerja  pihak  Desa harus ditingkatkan lagi  agar  bisa merealisasikan program ini sampai mencapi target yang diinginka.
2. Pemerintah
Desa Pasirjengkol hendaknya  memberikan  edukasi  atau arahan melalui sosialisasi kepada masyarakat  desa  dengan  lebih  jelas mengenai program
pembangunan
RUTILAHU  agar  wara  yang  belum memiliki  dokumen  persayaratan    yang lengkap bisa langsung membuat
dokumen persyaratan tersebut.
3. Perlu  kerjasama  yang  solid  antara  pihak Desa  Pasirjengkol  dan  pendamping calon  penerima  agar  sesuai  denagn kriteria yang telah ditetapakan dan sudah benar-benar  mendapatkan  persetujuan dari  pihak  keluarga  penerima  sebelum dilakukan ketahap pengajuan.

## DAFTARPUSTAKA
Diajeng  et  al.  (2022).  Efektivitas  Program Pembangunan  Rumah  Layak  Huni (Rulahu)  Di  Kabupaten  Karawang. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan
Sosial , 9 (2), 408–420.
GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. Journal  of  Chemical
Information and  Modeling , 53 (9),
1689–1699.
Grindle,  M.  S.  (1980). No  Politics  and
Policy  Implementation  in  The  Third WorldTitle . Princeton: Princeton University Press,.
Hadi,  H.  K.  (2021).  implementasi  peraturan bupati  seluma  nomor  3  tahun  2019 tentang  bedah  rumah  tidak  layak  huni (di  desa,  bunut  tinggi  kecamatan  talo kabupaten  seluma)  menurut  siyasah dusturiyah.
J.Moleong,  L. (2005). Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung . PT Remaja. Rosdakarya.
Subarsono. (2011). Analisis  Kebijakan Publik  (konsep.  teori  dan  aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syaputra  et  al  (2021).  Program  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk
Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Kommunity  Online , 1 (2),  92–110. https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.2019 9
Tay,  D.  S.  R.,    Rusmiwari,  S.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan. JISIP:  Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (4), 217–222.
Van  Meter,  V.  H.  (1975). The  Policy
Implementation  Process:  A  Conceptual Framework . Administration and Society.
Wahab.  (2010). Analisis  Kebijaksaan  dari formulasi keimplementasi
kebijaksanaan  negara .  Jakarta :  Bumi Aksara. Agustino, Leo.
Winarno,  B.  (2005). Teori  dan  Proses
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.

## Dokumen lainnya:
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  38 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Sosial Pembangunan  Rumah  Tidak  Layak Huni di Kabupaten Karawang
Permensos  6  tahun  2021  tentang Perubahan Atas  Permensos  20  tahun  2017 tentang  Rehabilitasi  Sosial  Rutilahu dan Sarling
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992