PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK MENURUT EKONOMI ISLAM
Mitta Muthia Wangsi 1 , Rais Dera Pua Rawi 2
Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sorong
E-Mail: mithamuthia@gmail.com

## Abstrak
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  literer  yaitu  menggunakan  buku  –  buku  yang  berkaitan  dengan judul  di  atas.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Dengan  metode pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan  materi  pembahasan  penulis  menggunakan  dokumenter. Dalam  analisis  data  penulis  menggunakan  metode  induktif  dan  deduktif  yang  kemudian  dianalisa dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa legalitas perundang-undangan perlindungan  konsumen  di  indonesia telah  diadopsi  dari adanya peran  ekonomi islam dalam menciptakan kesejahteraan para pelaku ekonomi yang berasaskan pada Al-Qur’an, Hadist dan  penerapannya  sejak  zaman  kekhilafahan.  perlindungan  konsumen  merupakan  salah  satu  upaya dalam  penerapan  pelaksanaan  Ekonomi  Islam  untuk  melindungi  konsumen  dan  untuk  memberikan rasa  tanggung  jawab  kepada  para  pelaku  usaha  dalam  setiap  kegiatan  produksi  sehingga  tercapailah keadilan ekonomi dalam setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa).  Ada beberapa pihak yang  mempunyai  peran  khusus  dalam  penerapan  konsep  perlidungan  konsumen  dalam  pelabelan produk  pangan  diantaranya  :  pertama:  individu,  yaitu  setiap  orang  harus  sadar  akan  keberadaannya masing-masing  sebagai  pihak  konsumen  yang  berhak  mendapatkan  hak-haknya  dan  sebagai  pelaku usaha yang harus memperhatikan berbagai tanggung jawab berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Kedua:  pemerintah,  pihak  ini  bertugas  menetapkan  peraturan  (undang-undang)  perlindungan konsumen  dan  memberikan  pengawasan  atau  kontrol  terkait  dengan  harga,  kualitas,  kadaluarsa  yang tertulis  di  label suatu produk. Ketiga:  lembaga perlindungan  konsumen,  lembaga swasta ini  dibentuk dari  beberapa  masyarakat  yang  peduli  akan  pentingnya  perlindungan  konsumen  demi  terpenuhinya hak-hak para konsumen.
Kata Kunci: Label Produk, Ekonomi Islam, Perlindungan Konsumen,

## PENDAHULUAN
Tingginya  permintaan  dan  kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap barang yang dikonsumsi  oleh  konsumen.  Dan  seiring berkembangnya  zaman  pun  menjadikan barang yang dikonsumsi ikut turut meningkat  persediaannya.  Para  konsumen yang  dihadapkan  oleh  banyaknya  pilihan dari  berbagai  jenis  dan  macam  barang adalah  akibat  dari  meningkatnya  jumlah dan kualitas barang-barang yang dikonsumsi secara terus menerus.
Sebagai  pengonsumsi,  konsumen harus  bertanggung  jawab atas  jenis  barang yang dikonsumsinya. Adapun hal-hal yang harus  diperhatikan  konsumen  baik  dari segi  tugas,  kewajiban  dan  haknya  dalam
mengonsumsi suatu produk adalah sebagai berikut:
A. Tugas Konsumen
a. mengkonfirmasi  atau  mengecek dari  mana  sumber  barang  berasal melalui  data  yang  tercantum  pada barang tersebut
b. lebih lama dan teliti untuk memilih item yang akan dikonsumsi dengan tepat  (tidak  hanya  dari  harga  yang ekonomis).
c. untuk  tidak  membeli  barang  yang tidak  memiliki  kejelasan  yang pasti.
d. tidak  mudah  disesatkan  oleh  iklan suatu jenis barang.
e. Untuk  memastikan  dan  mengecek isi dan jaminan yang diperoleh dari penjual sebelum membeli item.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
f. memeriksa dan memastikan keamanan dalam mengonsumsi barang tersebut.
g. Pastikan tanggal kadaluwarsa sebelum membeli.
B. Kewajiban Konsumen
a. untuk  membaca  atau  mengetahui informasi  yang  tertera  pada  barang atau  jasa  yang  dikonsumsi  demi keselamatan dalam pemakaian.
b. bertindak dengan  itikad  baik dalam melakukan  pembelian  barang  atau jasa.
c. membayar    sesuai  dengan  nilai tukar yang telah disepakati.
d. menegakkan  hukum  perlindungan konsumen.
C. Hak Konsumen
a. Hak  untuk  kenyamanan,  keamanan dan keselamatan barang dan jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  atau jasa,  sesuai  dengan  nilai  tukar, persyaratan dan jaminan.
c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa
d. hak  untuk  memperoleh  bimbingan dan kesadaran sebagai konsumen.
e. Hak atas kompensasi atau
penggantian  apabila  barang  atau jasa yang diinginkan tidak sesuai. Meskipun  perlindungan  konsumen telah dijamin dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, namun  masih  saja  ditemukan  adamya kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  dimana  barang-barang yang  diproduksi  memiliki  deskripsi  yang berbeda  dari  gambaran  aslinya.  Brand terkenal Ajinomoto memasarkan produknya yang dicampur dengan
campuran  haram  yakni  lemak  babi,  tidak memberi  keterangan  halal  pada  kemasan produknya.  Obat  anti  nyamuk  HIT  ketika belum ditarik dari pasaran (2006), diketahui  memasarkan  produknya  yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia,  yaitu zat  pestisida .  Biskuit GABISCO  dipasarkan  dalam  keadaan tercampur racun anion nitrit dan
mengakibatkan beberapa konsumen
meninggal dunia (1989). Oleh karena itulah mengapa
dibutuhkannya  kejelasan  label,  himbauan, dan  peringatan  kepada  konsumen  guna memberitahukan  perihal  barang  atau  jasa yang mungkin bertentangan dengan realitas  dan  kebenaran.  Hal  ini  pula  yang menjadikan  konsumen  dituntut  untuk mampu  mengetahui  dan  memilih  jenis barang terbaik yang dikonsumsinya mengingat pelaku dalam kegiatan  jual  beli bukanlah  hanya  pihak  produsen  saja namun  juga  konsumen.  Dan  hadirnya perlindungan  konsumen  dalam  ekonomi Islam salah satunya dapat diartikan sebagai sebuah  gerakan  yang  terorganisir  untuk melindungi  kepentingan  ekonomi  semua kalangan  konsumen  (muslim  dan  non- muslim)  yang  dipraktekkan  ke  berbagai lembaga  pemerintah  dan  non-pemerintah yang  bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak konsumen  sehubungan  dengan  barang  dan jasa (yang baik dan bermanfaat), mencakup  informasi  yang  diinginkan  dan sesuai dengan legitimasi,  serta tidak hanya perlindungan  konsumen  dalam  pemasaran barang  dan  jasa  namun  juga  meluas  ke tahap  perlindungan  konsumen  dalam kegiatan produksi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perekonomian Islam  melindungi  konsumen  khususnya dalam pelabelan produk serta penerapannya  dalam  pandangan  ekonomi islam karena pada dasarnya ekonomi islam hadir  dengan perannya dalam  memberikan rasa keadilan bagi para pelaku perdagangan, yaitu ketelitian bagi konsumen  dalam  mengonsumsi  suatu produk  dan  pentingnya  rasa  tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam memproduksi suatu jenis barang.

## METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis Penelitian  Pustaka (Library  Research) , yaitu  suatu  usaha  memperoleh  data  dan
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
informasi yang dibutuhkan atau diperlukan dengan cara
menganalisis suatu
permasalahan melalui sumber-sumber pustaka  yang  kemudian  dijadikan  sebagai landasan teori.
Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan  data-data  kualitatif  yang mana data dikumpulkan dari Data Sekunder  (Buku-buku  atau  Literatur- literatur  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian)  dan  Dokumentasi  (Dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  objek yang diteliti).

## B. Tekhnik Analisi Data
Dalam  menganalisis  data,  penelitian ini  menggunkan  dua  metode  sebagai berikut:
1. Metode  Deduktif,  yaitu  cara  analisis dari  kesimpulan  umum  (berupa  teori- teori)  menjadi  uraian-uraian  fakta. Metode  deduktif  ini  menggunakan tahapan-tahapan, yaitu:
a. Tahapan Spekulasi
b. Tahapan observasi dan klasifikasi
c. Tahapan perumusan hipotesis
2. Metode  Induktif,  cara  analisis  dari uraian fakta-fakta yang kemudian dirumuskan  menjadi  suatu  kesimpulan umum.
3. Metode Deskriptif Analitis, yaitu memusatkan perhatian kepada  masalah- masalah  sebagaimana  adanya,  yang kemudian  hasil  penelitian  diolah  dan dianalisis  untuk  membuat  kesimpulan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian  perlindungan  konsumen dalam Ekonomi Islam
Perlindungan konsumen dalam
ekonomi  islam  adalah  merupakan  cara bagaimana  ekonomi  islam  memenuhi kebutuhan  konsumen  (komunitas  muslim) dalam  mengonsumsi  suatu  jenis  barang. Dalam  konteks  ini,  bisa  juga  berarti bagaimana ekonomi islam mengatur produsen  dalam  kegiatan  produksinya
menyediakan kualitas barang yang dikonsumsi.  Hal  ini  dilakukan  melalui tindakan penerapan sifat pasar yang islami dan terkontrol. Dengan demikian pengertian Perlindungan  konsumen  dalam  ekonomi Islam  dapat  diartikan  sebagai  Sebuah gerakan yang terorganisir untuk melindungi  kepentingan  ekonomi  semua kalangan  konsumen  (muslim  dan  non- muslim)  yang  dipraktekkan  ke  berbagai lembaga  pemerintah  dan  non-pemerintah yang  bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak konsumen  sehubungan  dengan  barang  dan jasa yang benar dan bermanfaat mencakup informasi  yang  diinginkan  dan  sesuai dengan legitimasi, tidak hanya perlindungan  konsumen  dalam  pemasaran barang  dan  jasa  namun  juga  meluas  ke tahap  perlindungan  konsumen  dalam kegiatan produksi.
B. Pembentukan Perlindungan
konsumen  dalam  Ekonomi  Islam
Perlindungan konsumen dalam ekonomi  islam  sudah  sering  disebut semenjak periode antara tahun 1 H sampai dengan  tahun  40  H  yang  merupakan periode  berdirinya  Negara  islam  dan  juga pembentukan  basis  legislative  dimana  di dalamnya  diwujudkan  prinsip  –  prinsip islam  dalam  semua  urusan  kehidupan  dan tingkat  budaya  masyarakat  dari  waktu  ke waktu.
Pembentukan perlindungan
konsumen  ini  didasarkan  pada  penjelasan dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  sebagai berikut:
a. Perlindungan konsumen berasaskan penjelasan Al-Qur’an
Allah telah  menjelaskan dalam  kitab suci  Nya  berbagai  ketentuan  yang ditujukan  kepada  hamba  Nya  dalam mengonsumsi suatu jenis barang, misalnya :
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
1. Untuk mencegah Algish (kecurangan) perihal keseimbangan takaran.
“Dan  wahai  kaumku!  Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan  janganlah  kamu  merugikan manusia terhadap hak-hak mereka...” (Q.S Hud, Ayat 85) 2. Untuk  mencegah  terjadinya Riba
“Dan  karena  mereka  menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang  darinya...”  (Q.S  An-Nisa,
Ayat 161) Maksudnya  riba  disini  (dalam  hal perlindungan  konsumen)  adalah dalam hal  penambahan, yaitu
menambahkan apa-apa yang sebenarnya  tidak  ada  pada  barang tersebut  untuk  menarik  konsumen agar mengonsumsinya.
b. Perlindungan konsumen
berasaskan hadist Mengenai  perlindungan konsumen  juga  telah  di jelaskan berbagai ketentuannya  dalam  hadist Nabi, diantaranya: 1. Untuk mencegah ambiguitas Dari  Abu  Hurairah  R.A  berkata
“Rasulullah  SAW  melarang  jual beli  anak-anak  batu  dan  jual  beli gharar” (H.R.Muslim).
Maksud  jual  beli  anak  batu  di  sini adalah  anak  batu  atas  barang  yang kena  itulah  yang  akan  dijual. Contoh:  penjualan  tanah  yang dilakukan  pada  jaman  islam  dulu berdasarkan  berhentinya  anak  batu yang  dilempar  (jauh  atau  dekatnya tidak  bisa  dipastikan).  Karena adanya ketidak pastian  inilah  maka jual  beli  tersebut  dilarang  dalam islam.  Begitu  juga  dengan  gharar, yaitu  jual  beli  yang  kadar  ukuran, berat dan jenisnya belum diketahui.
Dari  penjelasan  hadist  tersebut telah  diterangkan  bahwa  dalam penjualan suatu jenis barang apapun  haruslah  disertai  dengan kejelasan  barang  tersebut  (jenis, ukuran, berat, dan isi).
2. Opsi legalisasi
“Dari  Amr  bin  Syu’aib  dari bapaknya  dari  kakeknya  bahwa Rasulullah  saw  bersabda,  “pembeli dan  penjual  (mempunyai)  hak khiyar atau memilih selama mereka belum  berpisah  (pembeli  belum meninggalkan tempat  jual  beli  atau penjual)....” (H.R.Khomsah).
Khiyar atau memilih disini merupakan  hak  yang  sudah  ada pada konsumen sejak zaman Rasulullah  dan  menjadi  rukun  jual beli  dalam  ekonomi  islam.  Oleh karena itulah hak ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh konsumen  dalam  memilih  barang yang  akan  dikonsumsinya.  Dan dalam  mengonsumsi  barangpun konsumen harus menyertakan ketelitian  dalam  memilih  suatu jenis produk barang tersebut.
c. Perlindungan konsumen berasaskan pada khilafah
Para  khulafaur  Rasyidin  memegang peran  penting  dalam  menyusun  aturan dalam  melindungi  konsumen,  dan  hal paling  penting  tersebut  itu  perlu  bagi  kita untuk  meneladaninya.  Contoh  dan  aturan ini adalah sebagai berikut:
1. Khalifah  Abu  Bakar  As-Shiddiq menerapkan batas nominal
peredaran uang publik dan rasionalisasi  konsumsi  perkapita (dalam mengonsumsi barang).
2. Khalifah  Umar  bin  al-Khattab menetapkan  norma  bagi  konsumen guna untuk melindungi dirinya dari pedagang  dan  pelaku  ekonomi lainnya.
3. Khalifa  Uthman  bin  Affan  sangat memperhatian pasar, serta
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
menghimbau akan perlunya mempertahankan dana (modal).
4. Khalifa  Ali  bin  Abi  Thalib  selalu memosisikan  sebagai  orang  yang tepat  di  tempat  yang  tepat  dalam kegiatan  yang  berhubungan dengan ekonomi.
d. Perlindungan konsumen berasaskan tujuan syariat islam Tujuan  daripada  ketetapan  syariat islam  yaitu  untuk  mencapai  tujuan  dari penerapan syariat  yang telah ditetapkan kepadanya  setiap  hukumnya.  Tujuan hukum  islam  tidak  hanya  ditujukan kepada  satu  hal  saja,  namun  ditujukan kepada tiga hal penting yaitu: kebutuhan,  keinginan,  dan  perbaikan (pelengkap).  Ketiga  hal  penting  ini selalu  disangkutpautkan  dengan  lima hal berikut:
1. Menjaga agama
2. Menjaga diri
3. Menjaga kesadaran
4. Menjaga keturunan
5. Menjaga harta Syariah islam datang dengan berbagai  ketetapan  hukum  salah  satunya dalam  bidang  ekonomi  untuk  selalu menjaga  dan  menunjang  keberadaan  lima hal tersebut sebagai serangkaian ketentuan untuk  mencapai  tujuan  diantaranya  adalah dalam  hal  perlindungan  konsumen  dalam mengonsumsi jenis barang.

## C. Label pada komoditas produk
1. Pengertian pelabelan produk telah  menjadi  ketetapan  Keputusan Eksekutif No. 90-367 tanggal 1990/10/11 mengenai  penandaan  komoditas  produk, menurut  Pasal  2  dari  SK  tersebut,  yang dimaksudkan  dengan  pelabelan  ialah  " pemberian data atau instruksi dari pabrik dalam bentuk tanda perdagangan, gambar atau  berhubungan  dengan  komoditas pangan tertentu yang ditempatkan dengan tujuan untuk memobilisasi simbol dokumen  atau  spanduk  atau  kartu  atau cap  yang  melekat  pada  item  makanan yang terkait.
2. Konsep Pelabelan (Branding) Dalam peraturan pemerintah
Republik  Indonesia,  Nomor  69  tahun 1999,  Pasal  1  mengenai  label  dan  iklan pangan,  agar  selalu  terfokus  dalam memahami pelabelan yang mana mencakup  informasi  tentang  makanan tersebut baik dalam bentuk gambar, teks, dan  mengenai  apa  saja  yang  terkandung di  dalamnya  (peraturan  pemerintah),  dan merupakan bagian dari kemasan makanan tersebut.  dalam  konsep  pelabelanpun dibedakan  antara  komoditas  pangan  dan komoditas non-pangan:
a. pelabelan komoditas pangan telah  menjadi  ketetapan  Keputusan Eksekutif No. 90-367 tanggal 1990/10/11 mengenai  penandaan  komoditas  pangan, pandangan, dan  menurut Pasal 2 dari SK tersebut,  yang  dimaksudkan  dengan pelabelan  ialah  "  pemberian  data  atau instruksi  dari  pabrik  dalam  bentuk  tanda perdagangan,  gambar  atau  berhubungan dengan  komoditas  pangan  tertentu  yang ditempatkan dengan tujuan untuk memobilisasi  simbol  dokumen  atau spanduk atau kartu atau cap yang melekat pada item makanan yang terkait.
b. pelabelan komoditas non-pangan
Hal ini mencakup privasi label bahan makanan yang wajib dikumpulkan. Berdasarkan keputusan pasal 6 mengenai proses  labelitas  komoditas  non-pangan perlu  diperhatikan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. label  tanda  pelegalan  kegiatan penjualan
2. kuantitas produk
3. Tanggal  pembuatan,  menyatakan dengan  kata-kata  "Made  in  ..." jangka maksimum validitas konsumsi dinyatakan "dikonsumsi oleh ..." serta kondisi produk.
4. Nama  atau  nama  perusahaan  atau merek  dagang  yang  terdaftar  dan alamat  instansi  yang  bertanggung jawab
dalam kegiatan industry,klarifikasi , dan distribusi
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
5. Metode  penggunaan  produk  atau kondisi  penanganan  khusus  jika diperlukan
6. Semua  data  wajib  lainnya  diatur dalam ketentuan khusus.
Label berperan penting dalam memberikan informasi tambahan mengenai  ciri  dari  semua  karakteristik yang  terkandung  pada  suatu  barang.  Ia bersifat  sebagai  media  yang  secara kesempurnaan meliputi hal yang berkaitan  dengan  kegiatan  produksi (industri barang, bahan, serta daerah asal) dan  memberikan  kepada  pembeli  banyak pengetahuan  tentang  bahan  dan  kualitas produk  baik  itu  yang  kualitasnya  tinggi ataupun  yang  kualitasnya  biasa.  Hal inilah  yang  membantu  para  pembeli dalam  memilih  jenis  barang  yang beraneka macamnya untuk mereka konsumsi.
c. Jenis dan Sifat Label
Jika  diklasifikasikan  jenis  label terfokus  pada  hal  yang  berkaitan  dengan lingkungan,  dan  persyaratan  sosial  dan kesehatan, baik dalam bidang manufaktur dan kualitas produk. pada umumnya label dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
a. label  yang diperoleh  melalui  badan kepemerintahan, yaitu yang bertanggung jawab untuk penyediaan  dan  pengawasan  label, dan  pengembangan  standar  dan pemberitahuan dengan pihak terkait. b. Private label, yaitu yang bertanggung jawab dalam penyediaan  dan  pengawasan  label, dan  kriteria  yang  harus  dipenuhi oleh format produsen, dan lain-lain. Pada  tahap  identifikasi  standar  ini dapat  berfungsi  sebagai  penasihat pemerintah.
Dan  berdasarkan  sifatnya,  label  dibagi menjadi dua macam:
a. Label  yang  bersifat  negatif  adalah label  yang  memberikan  informasi yang  tidak  terdapat  dari  semua
karakteristik  jenis  barang  atau  jasa sehingga  konsumen  tidak  mampu mengantisipasi hal ini hanya dengan kemampuannya saja.
b. label  yang  bersifat  positif  adalah label  yang  secara  komitmen  dan berkewajiban  memberikan  segala informasi  sesuai  dengan  fenomena jenis  barang  atau  jasa  tersebut. Karena  jika  sebelumnya  konsumen telah  memiliki  pengetahuan  yang cukup  untuk  memahami  informasi suatu  jenis  barang  maka  label pada jenis barang tersebut cukup mampu untuk  mempengaruhi  keputusan konsumen dalam kegiatan konsumsinya.
Pelabelan  komoditas  pangan  perlu dan  harus  diperhatikan  khususnya  oleh para  konsumen.  Tidak  hanya  dalam  satu hal  namun  dalam  segala  hal  guna menghindari dari tindakan penipuan. Dan untuk  menghindari  hal  tersebut  yang diperhatikan  tidaklah  hanya  dari  pihak konsumennya  saja,  namun  juga  pihak- pihak  yang  terkait  dalam  kegiatan produksi.    Pelaku  usaha  memiliki tanggung  jawab  yang  diatur  Pemerintah dalam undang-undang Republik
Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
a. memperhatikan  berat,  ukuran  dan jumlah  yang  tercantum  dalam  label atau dalam penamaan elemen-elemen tersebut.
b. mencocokan berat atau ukuran sesuai dengan jumlah hitungan sebenarnya.
c. menyertakan kualitas, cara pengolahan,  atau  cara  penggunaan yang  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang atau jasa.
d. memperhatikan  label  atau  iklan dalam  mempromosikan  jenis  barang dalam  kegiatan  penjualan  barang atau jasa.
e. menentukan  otoritas  atau  tanggal penyelesaian  dan  penggunaan  jenis barang atau jasa.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
f. memperhatikan  pendekatan  terhadap konsumen  muslim,  seperti  dalam pernyataan atau gambar yang termasuk dalam label.
g. memberitahukan  perihal  barang  atau jasa  yang  rusak  atau  sudah  tidak dapat digunakan yaitu dengan
memberikan informasi
secara lengkap  dan  benar  atas  barang  yang bersangkutan.
h. jenis  barang  yang  berkaitan  dengan farmasi dan makanan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan  dengan  gangguan  fungsi atau  kerusakan  pemakaian  pada informasi yang benar.
D. Penerapan  perlindungan  konsumen dalam  pelabelan  produk  menurut ekonomi islam
Pasar  yang  semakin  mengglobal dengan  adanya  berbagai  cara  dalam bertransaksi menjadikan hubungan pelaku  usaha  dan  konsumen  semakin berkembang dan berdampak pada
perubahan konstruksi perekonomian.Globalisasi pasar pun turut mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka ragam  barang  dan  jasa.  Keanekaragaman barang dan jasa ini menjadikan Konsumen  kurang  memperhatikan    jenis barang  dan  jasa  yang  dikonsumsinya sehingga  tidak  sedikit  dari  para  pelaku usaha  menggunakan  kesempatan  ini untuk  melakukan  berbagai  kecurangan terhadap produk yang dihasilkannya, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Fenomena  ini  bertentangan  dengan perlindungan  konsumen  dalam  ekonomi islam,  yaitu  tidak  adanya  kejelasan produk (label) yang menjadikan konsumen berada di pihak yang dirugikan. Karna pada hakikatnya Ekonomi  Islam  menjaga  dan  melindungi hak-hak  konsumen  dalam  mengonsumsi suatu  produk  sehingga  dapat  turut membantu para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam kegiatan
berproduksi  demi  mewujudkan  kegiatan perdagangan yang aman bagi kemaslahatan umat. Legalitas perundang-undangan
perlindungan  konsumen  di  indonesia telah  diadopsi  dari  adanya  peran ekonomi  islam  dalam  menciptakan kesejahteraan  para  pelaku  ekonomi yang berasaskan pada Al-Qur’an,
Hadist  dan  penerapannya  sejak  zaman kekhilafahan.  Perlindungan  konsumen merupakan  salah  satu  upaya  dalam penerapan pelaksanaan hukum Ekonomi Islam  untuk  melindungi  konsumen (muslim khususnya) dan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada  para  pelaku  usaha  dalam  setiap kegiatan produksinya sehingga
tercapailah  keadilan  ekonomi  dalam setiap  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan (barang  dan  jasa).  Ada  beberapa  pihak yang  mempunyai  peran  khusus  dalam penerapan konsep perlidungan
konsumen  dalam  pelabelan  produk diantaranya :
1. Individu,yaitu  setiap  orang  harus sadar  akan  keberadaannya  masing- masing  sebagai  pihak  konsumen yang  berhak  mendapatkan  hak- haknya  dan  sebagai  pelaku  usaha yang harus memperhatikan berbagai  tanggung  jawab  berkaitan dengan produk yang dihasilkan.
2. Pemerintah,  pihak  ini  bertugas menetapkan  peraturan  (undang- undang)  perlindungan  konsumen dan  memberikan  pengawasan  atau kontrol terkait dengan harga, kualitas, kadaluarsa yang tertulis di label suatu produk.
3. Lembaga  perlindungan  konsumen, lembaga  swasta  ini  dibentuk  dari beberapa  masyarakat  yang  peduli akan pentingnya perlindungan konsumen  demi  terpenuhinya  hak- hak para konsumen.
Tujuan  ekonomi  islam  mengenai perlindung  konsumen  yaitu  sebagai pembangunan  ekonomi  masyarakat  dan
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
untuk  mencapai  minat  konsumen  (agar selalu  mengonsumsi  jenis  barang  yang baik).  Dan  perlindungan  konsumen dalam  ekonomi  islam  ini  terpusat  pada beberapa hal berikut:
1. Jaminan sosial, yaitu terus
berkomitmen  untuk  memberikan kepada setiap individu dalam kalangan  masyarakat  standar  hidup yang layak (keamanan mengonsumsi  barang  dan  jasa) dalam  memenuhi  kebutuhannya agar dapat mencapai ridha Nya.
2. Mencapai  pembangunan  ekonomi, yaitu melakukan pembangunan ekonomi  Islam  sesuai  dengan syariat  guna  sebagai  rekonstruksi dunia karna dianggap sebagai tugas (khalifah  di  bumi)  dan  sekaligus sebagai ibadah.
3. Keseimbangan ekonomi antara individu,  keseimbangan  di  sini mengandung  arti  membuat  setiap individu  agar  selalu  berdekatan bahkan  sama  dalam  acuan  tingkat perekonomian.
4. Pekerjaan  yang  optimal,  yaitu diharapkan  bahwa  sistem  ekonomi
Islam  mampu  mengatasi  masalah perekonomian (khususnya pengangguran) yang melanda banyak  Negara  islam  di  dunia  saat ini.
5. Stabilitas  ekonomi,  yaitu  selalu berusaha  dalam  menghindari  dan mengatasi  situasi  perekonomian nasional  yang  terkandang  tidak seimbang  akibat  dari  resesi  dan inflasi serta ketidak adilan dari para pelaku ekonomi yang selalu berputar pada kegiatan perekonomian.

## KESIMPULAN
Perlindungan  konsumen  dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai Sebuah  gerakan  yang  terorganisir untuk
melindungi kepentingan
ekonomi  semua  kalangan  konsumen (muslim  dan  non-muuslim)  yang dipraktekkan  ke  berbagai  lembaga pemerintah  dan  non-pemerintah  yang bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak konsumen  sehubungan  dengan  barang dan  jasa  yang  benar  dan  bermanfaat mencakup  informasi  yang  diinginkan dan  sesuai  dengan  legitimasi,  tidak hanya  perlindungan  konsumen  dalam pemasaran  barang  dan  jasa  namun juga  meluas  ke  tahap  perlindungan konsumen dalam kegiatan produksi.
Tujuan  ekonomi  islam  ditujukan terutama  mengenai  perihal  perlindung konsumen yaitu untuk sebagai pembangunan ekonomi masyarakat dan untuk  mencapai  minat konsumen (agar selalu  mengonsumsi  jenis  barang  yang baik).  Dan  perlindungan  konsumen dalam  ekonomi  islam  ini  di  terpusat pada beberapa hal berikut:
1. Jaminan sosial
2. mencapai pembangunan ekonomi,
3. keseimbangan ekonomi antara individu
4. pekerjaan yang optimal
5. stabilitas ekonomi Pelabelan komoditas pangan perlu dan harus diperhatikan khususnya oleh para  konsumen  Muslim.  Tidak  hanya dalam  satu  hal  namun  dalam  segala hal  guna  menghindari  dari  tindakan penipuan.  Dan  untuk  menghindari  hal tersebut  yang  diperhatikan  tidaklah hanya  dari  pihak  konsumennya  saja (mencakup  tugas,  hak,  dan  kewajiban konsumen)  namun  juga  dari  pihak pemerintah (mencakup kewajiban yang harus diperhatikan dalam kegiatan ekonomi).

## REFERENSI
Husni  Syawali,  Neni  Sri  Imaniyati.  2000. Hukum
Perlindungan
Konsumen. Bandung: Mandar Maju
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK......
Mitta muthia wangsi 1 Rais Dera P Rawi 2
Muhammad, Alimin. 2004 Etika
&Perlindungan  Konsumen  dalam
Ekonomi  Islam .Jogjakarta:  BPFE- YOGYAKARTA.
Petra  Widmer,  Heinz  Frick.  2007. Hak Konsumen dan Ekolabel. Jogjakarta: Kanisius.
Undang  –  Undang    R.I  No.8  Tahun  1999 Tentang    Perlindungan  Konsumen . 2010.
Bandung :Citra Umbara.
تعارشناو تيذغلأا تناح
. 2013 .
ةذعاسم
مضفأ ةٌذغت كٍمحت ىهع نٍكههتسمنا ، تناسزنا . للاع يسافنا . 1411 ه - 1991 و . ةعٌزشنا ذصامم اهمراكمو ةٍملاسلاا . ءاضيبنا راذنا : ةذيذجنا حاجننا تعبطي . تيانع يساغ . 2002 و . داصتللاا ةعىسىم ًملاسلإا ( ةماعنا صئاصخنا ) . ٌدرلأا : ٌازهس راد . حاجن ينذيي . 2007 .
ًف كههتسمنا ةٌامح ةٍنآ ،ًملاسلإا داصتللاا
مينن تيذقي ةزكذي داصتقلاا يف زيتسجاًنا ثاجرد
تيعاًتجلاا ووهعنا تيهك ،ييلاسلإا
تييلاسلإا ووهعناو
. جاحنا تعياج زضخن . يهيحشنا تبهو ، ًملاسلإا همفنا لىصأ . زئاشجنا : ج ،ثد ،طد ،زكفنا راد 2 . ىناعنا ذياح فسوي . ةعٌزشهن ةماعنا ذصاممنا ةٍملاسلإا . ةزهاقنا : ،ثيذحنا راد ووطزخنا : تينادوسنا راذنا . ،دوبع ذًحي ىناس
ةٍجهنمو كههتسمنا قىمح ةراشلإا عم يراضح مخذم هتٌامح
قازعهن . د . د ،ث . داذغب تعياج ،ط .