## PENGUATAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM: TANTANGAN REGULASI DAN TATA KELOLA (Strengthening the Vote Counting Information System of the General Election Commission:  Regulatory and Governance Challenges)

## Kristianus Jimy Pratama
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 e -mail: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Penerapan sistem informasi penghitungan suara (situng) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 adalah bentuk pengejawantahan prinsip keterbukaan dan penguatan teknologi dalam pemilu. Pelaksanaan operasi situng dalam pemilu tahun 2019 mengalami kelemahan dan belum mencapai tujuan pemilu yang hendak dicapai secara maksimal. Adapun dua rumusan penelitian ini berfokus pada penguatan situng didasarkan pada sudut pandang regulasi dan tata kelola dari pemilu tahun 2019 untuk pelaksanaan operasi situng  pada  pemilu  tahun  2024.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Simpulan  penelitian ini adalah perlu dilakukan penguatan operasi situng di pemilu tahun 2024 dengan membentuk regulasi komprehensif tentang situng dan penguatan kapasitas dari internal penyelenggara pemilu.
Kata Kunci: Sistem Informasi Penghitungan Suara, Komisi Pemilihan Umum, Regulasi, Tata Kelola

## Abstract
The  implementation  of  the  vote  counting  information  system  (situng)  by  the  General  Elections Commission (KPU) in the 2019 simultaneous general elections is a form of embodying the principle of openness and strengthening technology in elections. The implementation of the situng operation in the 2019 elections experienced weaknesses and has not achieved the electoral goals to be achieved optimally. The two formulations of this research focus on strengthening the situng based on the regulatory and governance perspectives of the 2019 elections for the implementation of the situng operation  in  the  2024  elections.  This  research  is  a  normative  legal  research  with  a  conceptual approach. The conclusion of this research is that it is necessary to strengthen the operation of the situng in the 2024 elections by forming comprehensive regulations on the situng and strengthening the capacity of election organizers.
Keywords: Vote Counting Information System, Regulation, General Election Commission, Governance

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.218 https://mhn.bphn.go.id
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A

## A.   Pendahuluan
Paul Michel Foucault mengemukakan bahwa kekuasaan adalah suatu relasi yang terwujud oleh kedaulatan yang bersumber dan berdasarkan hukum. 1 Pandangan ini menegaskan bahwa suatu kekuasaan yang tidak memenuhi unsur kedaulatan dan unsur hukum, maka tidak memiliki legitimasi atau pengakuan yang sah. Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan yang sah ini tidak hanya  mengenai  pengakuan  formal  yuridis  tetapi  juga  pengakuan  kultural.  Adapun  pengakuan kultural ini hadir sepanjang keyakinan masyarakat terhadap pemerolehan kekuasaan adalah benar-benar kehendak masyarakat yang kemudian melahirkan pengakuan yang sah. Mengenai pengakuan yang sah, pemegang kekuasaan harus terlebih dahulu memenuhi kedua unsur tersebut sesuai dengan penafsiran yurisdiksi wilayah kekuasaan terkait. Apabila berbicara mengenai konteks pengaturan kekuasaan di Indonesia, maka penafsiran yang sah adalah yang merujuk pada hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Konstitusi).
Merujuk  pada  konstruksi  Konstitusi  yang  mengatur  terkait  kedaulatan,  ketentuan  Pasal 1 ayat (2) Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Konstitusi  yang  adalah  juga  pengejawantahan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Konstitusi. Ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan pandangan tersebut diatas dapat dipahami bahwa pengisian kekuasaan telah memenuhi unsur kedaulatan apabila ditentukan sendiri oleh rakyat. Hal ini sekaligus menegasikan model pengisian kekuasaan secara sepihak oleh pihak pemegang kekuasaan sebelumnya, secara khusus yang dianut pada konsepsi kekuasaan raja. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konstitusi dalam penafsiran gramatikal juga dapat dipahami bahwa pengisian kekuasaan yang sah diatur pelaksanaannya oleh perangkat Konstitusi.
Mengenai hal tersebut, konstruksi Konstitusi telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) hingga ayat (6) Konstitusi. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) Konstitusi menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan eksekutif yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pemegang kekuasaan legislatif  yang  meliputi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  dengan  DPR),  Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut dengan DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya  disebut  dengan  DPRD)  dipilih  dalam  satu  mekanisme  demokratis  yaitu  pemilihan umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) hingga ayat (6) Konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan a quo menjadi pengejawantahan dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) secara harmonis.
1 Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” Jurnal Al-Khitabah 3, no. 3 (2017), 117-132., https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
Sehubungan dengan mekanisme pemilihan umum, ketentuan Pasal 22E ayat (1) Konstitusi menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Perlu untuk digaris bawahi bahwa ketentuan adalah bagian dari amandemen ketiga Konstitusi pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan (selanjutnya disebut dengan MPR) Tahun 2001, sehingga pemilihan umum secara demokratis yang langsung dilakukan oleh rakyat atau sistem pemilu terbuka dilakukan di era reformasi adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2004 hingga yang termutakhir pada tahun 2019. Oleh karena itu, setidaknya telah dilaksanakan empat kali pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD di era reformasi sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi.
Pelaksanaan empat pemilihan umum era reformasi tersebut juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Konstitusi oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan KPU). Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU, ketentuan Pasal 22E ayat (6) Konstitusi menjelaskan bahwa pemilihan umum akan diatur  lebih lanjut dalam Undang-Undang. Perlu untuk digaris bawahi bahwa ketentuan mengenai pemilihan umum yang telah diselenggarakan di era reformasi telah mengalami berbagai bentuk perubahan berupa pencabutan aturan hukum yang disertai dengan perbaikan aturan hukum untuk membarui aturan hukum terkait dengan pemilihan umum. Berbicara mengenai aturan yang berlaku pada pemilihan umum termutakhir atau pemilihan umum pada tahun 2019, aturan dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu).
Apabila  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  167  ayat  (3)  UU  Pemilu,  pemilihan  umum  tahun 2019 diselenggarakan secara serentak yaitu pemilihan umum untuk pengisian jabatan kekuasaan di  lembaga  legislatif  meliputi  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dilaksanakan  bersama  dengan  pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 dan didasarkan pada ketentuan UU Pemilu, ketentuan Pasal 2 UU Pemilu mengatur bahwa pemilihan umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) dilaksanakan dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan Pasal 3 UU Pemilu juga menguatkan ketentuan Pasal 2 UU Pemilu dengan mengatur penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut dengan Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut dengan DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
Berkenaan dengan hal tersebut, KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu harus memenuhi prinsip yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemilu, diantaranya
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
adalah asas terbuka dan asas akuntabel berdasarkan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 UU  Pemilu.  Adapun  kewajiban  dimaksud,  diantaranya  adalah  menyampaikan  semua  informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan menyediakan data hasil pemilu secara nasional. Pengejawantahan dua kewajiban tersebut kemudian salah satunya dicerminkan dengan alat bantu berbasis teknologi informasi berupa sistem informasi penghitungan suara (selanjutnya disebut dengan situng).
Sebagai bentuk pengejawantahan ketentuan a quo , aturan PKPU 3/2019 menjadi landasan dari pelaksanaan situng. Hal ini menerangkan urgensi yang tegas dalam operasionalisasi situng dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Adapun  kemudian  ketentuan a  quo dalam implementasinya mengandung kelemahan dan memiliki celah hukum baik dalam pengaturan tata regulasi hingga tata Kelola situng itu sendiri. Hal ini tergambar jelas pada aspek regulasi pada praktik penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Pelaksanaan situng pada pemilu tahun 2019 sendiri menjadi salah satu aspek yang menjadi gugatan dari H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu  peserta  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  bertindak  sebagai  pemohon  sengketa perselisihan  hasil  pemilihan  umum  (selanjutnya  disebut  dengan  PHPU)  Presiden  dan  Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK). Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut kemudian diputus oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Mengacu pada putusan a quo , setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat dicermati dari pelaksanaan situng.
Hal pertama adalah mengenai pengaturan situng dalam hal regulasi. KPU sebagai pihak termohon dalam perkara a  quo menegaskan ketentuan Pasal 1 angka (38) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU 4/2019) telah mengatur situng sebagai perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. KPU sebagai pihak termohon dalam perkara a quo juga menguraikan bahwa situng telah diregulasi dalam ketentuan a quo terbatas sebagai sarana informasi yang akuntabel dan terbuka. Menjadi permasalahan adalah pengaturan situng dalam ketentuan PKPU 4/2019 secara prinsip telah melimitasi fungsi dari situng tidak lain hanya cerminan ( mirroring ) dari hasil pemilu secara berjenjang. Pengaturan PKPU 4/2019 meskipun terang menjelaskan hal terkait juga tidak mengatur lebih lanjut partisipasi bermakna dari saksi masing-masing peserta pemilu sebelum data dari satu daerah hasil pemilu ditampilkan melalui situng.
Hal kedua adalah mengenai pengoperasian situng itu sendiri. KPU sebagai pihak termohon juga telah tegas menjelaskan bahwa terdapat beberapa kekeliruan dari pihak internal KPU dalam pengunduhan dan pengisian data C1 yang ditampilkan dalam situng dan telah melakukan perbaikan.  Keadaan  ini  secara  jelas  menunjukkan  bahwa  pengoperasian  situng  menjadi  salah
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
satu  permasalahan  yang  perlu  untuk  dicermati  secara  serius.    Hal  ini  karena  kekeliruan  dalam pengoperasian situng dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme dari KPU sebagai penyelenggara. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tantangan regulasi dan tata kelola situng pada pemilu tahun 2019? B agaimana penguatan terhadap tata regulasi dan efisiensi tata kelola situng pada pemilu tahun 2024?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai acuan perilaku bagi subjek hukum dalam satu kesatuan masyarakat atas satu permasalahan hukum. 2 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan metode pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dari suatu hal permasalahan hukum yang terjadi melalui logika hukum. 3 Penelitian ini juga dikonstruksikan dengan melakukan relasi antara ilmu hukum dan teknologi secara komprehensif.
Penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang  meliputi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin hukum umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai teknik analisa hukum dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## C. Pembahasan
1. Tantangan Regulasi dan Tata Kelola Situng Pada Pemilu Tahun 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada prinsipnya memuat dua hal yang penting dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Hal pertama adalah putusan a quo merupakan satu putusan yang bersifat terbuka. Sifat terbuka yang dimaksud adalah dimana putusan a quo tidak membicarakan model pemilu seperti apa yang diputus oleh majelis MK 2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020), 29.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), 36.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
untuk diterapkan pada pemilu tahun 2019, melainkan berupa rekomendasi model pemilu yang konstitusional untuk diterapkan. Adapun model pemilu yang dimaksud adalah meliputi, a) pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; b) pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota; c) pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota;
d)  pemilihan  umum  serentak  nasional  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; e) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,  Presiden/Wakil  Presiden;  dan  beberapa  waktu  setelahnya  dilaksanakan  Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/ kota  untuk  memilih  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  memilih  Bupati  dan  Walikota;
f) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Apabila mengacu pada hal tersebut, model yang diterapkan oleh KPU pada pemilu tahun 2019 adalah pemilihan model lima kotak meliputi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Hal kedua adalah putusan a  quo tidak  hanya  terbatas  menggali original  intent dari model pemilu yang konstitusional, tetapi juga menegaskan bahwa pemilihan model pemilu harus juga memperhatikan aspek pembangunan dari kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilu, serta memberikan kemudahan dan kesederhanaan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai konsekuensi kedaulatan rakyat yang diatur pada Konstitusi. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Pemilu mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu ( in casu prinsip terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien). Adapun implementasi dari ketentuan a quo semakin menegaskan bahwa pengawasan dan transparansi atas penyaluran hak pilih tidak berhenti pada kotak pilih, melainkan juga pada rekapitulasi berjenjang yang dilakukan secara partisipatif. Apabila pemahaman terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu tersebut dikaitkan dengan transparansi dari rekapitulasi berjenjang, terdapat korelasi bahwa situng adalah salah satu indikatornya. Hal ini menjadi penting untuk agar penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara efisien dengan berdasarkan prinsip good governance . 4
4 Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 4 (2019), https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628. Bandingkan dengan: Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia,” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020), 1-17, https://doi.org/10.31078/jk1726.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
Mengenai pelaksanaan good  governance dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, KPU kemudian menerapkan untuk dapat menerapkan situng sebagai salah satu sarana informasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hal implementasi situng dalam pemilu tahun 2019 mengandung dua permasalahan dasar. Permasalahan dasar yang dimaksud adalah permasalahan tata regulasi dan tata kelola dari situng. Pelaksanaan situng secara regulasi diatur dalam ketentuan PKPU 4/2019. Ketentuan a quo merupakan dasar dari pelaksanaan situng, namun apabila dicermati tidak secara komprehensif membangun konstruksi  situng  secara  memadai  dari  sudut  pandang  hukum.  Adapun  ketentuan a  quo sendiri hanya memuat sepuluh pasal dari sembilan puluh delapan pasal keseluruhan dari PKPU 4/2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai situng sangat terbatas secara kuantitatif.
Sehubungan dengan terbatasnya aspek dari kuantitatif pasal mengenai situng pada ketentuan a quo , perlu untuk terlebih dahulu menguraikan kesembilan pasal dimaksud. Pasal yang pertama adalah ketentuan Pasal 1 angka (38) PKPU 4/2019 yang menjelaskan definisi dari  situng.  Apabila  merujuk  pada  definisi  yang  diatur  dalam  ketentuan a  quo ,  definisi a quo memiliki tiga unsur. Unsur tersebut meliputi unsur perangkat, unsur sarana informasi, serta unsur pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Mengenai unsur pertama dari ketentuan a quo , frasa perangkat yang digunakan adalah kurang memadai. Hal ini karena penggunaan situng dan laman perambah ( website ) dari situng memiliki bentuk pengoperasian yang berbeda dengan database situng.  Mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  01/PHPU-Pres/ XVII/2019, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU selaku ahli KPU sebagai pihak termohon menjelaskan bahwa website http://pemilu2019.kpu.go.id adalah bentuk virtual dari salinan data situng yang sesungguhnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa website a quo tidak hanya mirroring data situng, tetapi double  mirroring dari data situng. Oleh karena itu, apabila hanya menggunakan frasa perangkat, hal ini tidak mencakup secara jelas satu kesatuan dari jalannya situng hingga ditampilkan ke masyarakat.
Unsur kedua dari ketentuan a quo adalah unsur sarana informasi. Mengenai unsur ini, frasa sarana informasi yang digunakan pada prinsipnya kurang tepat. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PKPU 4/2019 menjelaskan bahwa salah satu prinsip dari rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah prinsip kepentingan umum. Perlu untuk digaris bawahi bahwa apabila situng tidak dijadikan dasar penetapan dari hasil rekapitulasi hasil pemilu, hal ini tidak membuat situng menjadi hanya sebatas sarana informasi opsional. Sehingga menjadi penting untuk jelas dalam menempatkan situng sebagai sarana informasi yang berfungsi sebagai penyanding data dari rekapitulasi berjenjang.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
Unsur  ketiga  ketentuan a  quo adalah unsur pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Dalam unsur ini pada dasar perspektif normatif adalah unsur yang sudah tepat. Apabila mengacu pada implementasinya, unsur ini tidak dijalankan secara tepat. Hal ini karena frasa penetapan hasil pemilu yang ada di unsur tersebut hanya bersifat opsional untuk situng dan tidak berperan strategis karena hanya sebatas sebagai sarana informasi. Sehingga dalam hal ini, ketentuan a quo memuat tiga unsur yang tidak lengkap dan minim mencapai asas kepastian hukum. Ketentuan kedua mengenai situng dalam PKPU 4/2019 adalah ketentuan Pasal 20 ayat (3) PKPU 4/2019. Pada prinsipnya ketentuan a quo mengatur kewajiban panitia pemilihan kecamatan (selanjutnya disebut dengan PPK) segera menyerahkan salinan formulir meliputi model  DAA1-PPWP,  model  DAA1-DPR,  model  DAA1-DPD,  model  DAA1-DPRD,  dan  model DAA1-DPRD  Kabupaten/Kota,  model  DA-KPU,  model  DA1-PPWP,  model  DA1-DPR,  model DA1-DPD, model DA1-DPRD Provinsi, dan model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/ Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disebut dengan KIP) Kabupaten/Kota untuk dipindai ke dalam situng untuk diumumkan. Hal ini tegas mencerminkan bahwa pemindaian data ke database situng untuk diumumkan dalam mirroring situng telah dilakukan dari hasil rekapitulasi tingkat kelurahan/desa hingga kecamatan oleh PPK. Sehingga pemindaian yang dilakukan setidaknya telah meliputi dua tahapan luasan wilayah pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, pengaturan mengenai situng yang dijalankan bagian prosesnya oleh PPK tidak memadai apabila hanya satu pasal dari aturan a quo .
Ketentuan  ketiga  mengenai  situng  dalam  PKPU  4/2019  adalah  ketentuan  Pasal  34 ayat (3) yang menjelaskan bahwa panitia pemilihan luar negeri (selanjutnya disebut dengan PPLN) wajib segera melakukan pindai dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam situng untuk diumumkan yang meliputi formulir model DA-KPU LN, model DA1- PPWP LN, dan model DA1-DPR LN.  Hal ini menunjukan bahwa pemindaian hasil pemilihan LN juga mengadopsi yang berlaku di dalam negeri. Selain pada ketentuan a quo , ketentuan keempat dan kelima mengenai situng dalam PKPU 4/2019 masih berkaitan dengan PPLN. Ketentuan a  quo adalah ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang mengatur PPLN wajib menyerahkan formulir model DA-KPU LN, model DA1-PPWP LN, model DA1-DPR LN, model DA2-KPU  LN,  model  DA.TT-KPU  LN,  dan  model  DA.DH  LN  KPU,  model  DA.BAST-KPU  LN, model DA.UND-KPU LN, menggunakan formulir model DA.SP-KPU LN kepada KPU melalui pos dalam sampul yang tersegel segera setelah proses penghitungan perolehan suara dalam wilayah PPLN selesai. Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) juga mengatur pilihan bagi PPLN untuk dapat menyerahkan dokumen yang diatur dalam ketentuan sebelumnya menggunakan sarana surat elektronik ( brafaks ) dan situng pemilu. Sehingga apabila dicermati lebih dalam,
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
pengaturan  mengenai  situng  PPLN  dimungkinkan  untuk  tidak  segera  tampil  hasilnya  ke situng. Hal ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam pengaturan pengisian data situng oleh PPLN. Bahkan ketentuan keenam mengenai situng yang diatur pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) juga menegaskan aturan yang sama. Ketentuan a quo menjelaskan bahwa dalam hal perlengkapan rapat belum diterima oleh KPU melalui kelompok kerja pemilu LN, dapat menggunakan dokumen yang berasal dari brafaks yang dilegalisasi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau dokumen yang diunduh melalui situng
Ketentuan ketujuh mengenai situng dalam PKPU 4/2019 adalah ketentuan Pasal 49 ayat (1) PKPU 4/2019. Ketentuan a quo mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota segera melakukan  pindai  dokumen  rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan  suara  di  tingkat kabupaten/kota  melalui  situng  untuk  diumumkan  yang  meliputi  formulir  Model  DB-KPU, formulir  Model  DB1-PPWP,  formulir  Model  DB1-DPR,  formulir  Model  DB1-DPD,  formulir Model DB1-DPRD Provinsi, formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota  terkait  penetapan  hasil  pemilu  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota.  Apabila merujuk pada hal yang berlaku pada pemindaian hasil pemilihan di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan, pengisian hasil rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat kabupaten/kota adalah sejalan. Menjadi permasalahan adalah masalah yang terjadi pada tingkat kabupaten/kota terkait situng adalah sama.
Ketentuan kedelapan mengenai situng dalam PKPU 4/2019 adalah ketentuan Pasal 65 ayat (1) PKPU 4/2019. Ketentuan a quo mengatur KPU Provinsi/KIP Aceh segera melakukan pindai dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi melalui situng untuk diumumkan, yang meliputi formulir model DC-KPU, formulir model DC1-PPWP, formulir model DC1-DPR, formulir model DC1-DPD, formulir model DC1-DPRD Provinsi; dan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi. Apabila merujuk pada hal yang berlaku pada pemindaian hasil pemilihan di tingkat kelurahan/ desa, kecamatan dan kabupaten/kota, pengisian hasil rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat provinsi adalah sejalan. Menjadi permasalahan adalah masalah yang terjadi pada tingkat provinsi terkait situng adalah sama. Pengulangan kedua ini menunjukkan bahwa terjadinya pengulangan kelemahan yang berjenjang.
Ketentuan kesembilan mengenai situng dalam PKPU 4/2019 adalah ketentuan Pasal 80 ayat (1) PKPU 4/2019. Ketentuan a quo menjelaskan bahwa KPU segera melakukan pindai (scan) dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional melalui situng untuk diumumkan yang meliputi formulir model DD-KPU, formulir model DD1-PPWP, formulir model DD1-DPR, formulir model DD1-DPD, keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilu anggota DPR, keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilu anggota DPD, keputusan
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
KPU terkait penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi, dan keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengulangan kelemahan yang ketiga sejak penggunaan situng pada rekapitulasi hasil pemilihan di kelurahan/desa.
Ketentuan kesepuluh mengenai situng yang diatur di PKPU 4/2019 adalah ketentuan Pasal 94 ayat (1) PKPU 4/2019. Ketentuan a quo mengatur bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat menggunakan alat bantu elektronik atau komputer, dan dapat dilengkapi dengan penggunaan situng. Apabila mencermati ketentuan tersebut, situng kembali menjadi opsional dibandingkan penyanding yang strategis bagi data rekapitulasi yang berjenjang sebelumnya. Hal ini menunjukkan terdapat tiga tantangan tata regulasi yang terkait dengan situng pada pemilu tahun 2019. Ketiga tantangan tersebut adalah  tantangan  untuk  meregulasi  secara  terpisah  penggunaan  situng,  tantangan  untuk merefomulasi definisi dan penggunaan situng sebagai data penyanding yang bersifat strategis dan bukan opsional, serta tantangan untuk meregulasi sanksi terhadap pelanggaran PKPU yang mengatur situng yang dapat diuraikan sebagai berikut.
Terkait  tantangan  pertama,  yaitu  tantangan  untuk  meregulasi  secara  terpisah penggunaan situng. Meregulasi secara terpisah penggunaan situng yang dimaksud adalah dengan  adanya  satu  PKPU  yang  khusus  mengatur  tentang  pelaksanaan  situng  dan  tidak seperti  konstruksi  PKPU  4/2019  yang  saat  ini  berlaku.  Setidaknya  terdapat  tiga  hal  yang dapat dicapai apabila memberlakukan PKPU yang khusus mengatur hal tersebut. Hal yang pertama adalah PKPU yang khusus mengatur situng dapat membuat pengaturan situng lebih  komprehensif.  Dengan  diaturnya  situng  secara  komprehensif  akan  dapat  membuat pelaksanaan situng menjadi lebih terarah tujuannya. Hal kedua adalah pengaturan situng secara  khusus  akan  membuat  situng  tegas  kedudukannya  sebagai  satu  hal  yang  penting dalam pelaksanaan pemilu. Mengenai hal ini, pada prinsipnya akan berkaitan dengan tantangan untuk reformulasi kedudukan situng. Hal yang ketiga adalah PKPU yang khusus mengatur situng akan lebih mudah untuk dapat diturunkan dalam satu aturan teknis apabila diperlukan. Sehingga PKPU tersebut dapat menjadi satu pedoman bagi penyelenggara pemilu ataupun kepada publik.
Tantangan kedua adalah tantangan untuk reformulasi definisi dan penggunaan situng sebagai data penyanding yang bersifat strategis dan bukan opsional. Tantangan ini telah disebutkan juga pada tantangan pertama bahwa situng harus dipandang sebagai suatu hal yang serius dalam pelaksanaan pemilu. Setidaknya apabila mencermati PKPU 4/2019, situng digunakan  dalam  setiap  jenjang  pemilihan  dimulai  dari  tingkat  kelurahan/desa  hingga  di tingkat nasional. Sehingga dapat dikatakan, menempatkan situng sebagai opsional adalah satu kekeliruan yang tidak perlu untuk diulang kembali dalam pelaksanaan pemilu tahun
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
2019. Oleh karena itu, perlu untuk ditegaskan situng sudah seharusnya menjadi seperangkat alat untuk penyanding data rekapitulasi berjenjang.
Tantangan ketiga adalah tantangan regulasi sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan situng. Hal ini menjadi penting untuk melaksanakan prinsip akuntabel dan profesional dalam pelaksanaan situng. Pemberian sanksi dapat dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu  lainnya  dimulai  dari  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  terbukti  melakukan pelanggaran. Selain itu dapat pula memberikan peluang pelanggaran tersebut untuk dapat dicari unsur pidananya dan diproses menurut hukum yang berlaku. Sehingga hal ini akan membuat pelaksanaan situng menjadi lebih kompeten baik secara internal maupun dalam perspektif masyarakat.
Permasalahan kedua adalah tata kelola situng dalam pengoperasiannya. Merujuk pada pernyataan ahli KPU sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada permasalahan entri data terdapat tiga kelompok permasalahan. Tiga kelompok permasalahan tersebut meliputi data perolehan suara tetapi tidak ada data citra C1, data yang dientri tidak akurat terutama pada data pendukung seperti data jumlah total suara, data pengguna hak pilih atau lainnya tetapi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing calon, dan kesalahan entri yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon. Ahli dari pihak KPU menjelaskan bahwa kesalahan kelompok pertama adalah hampir empat puluh persen dari data situng, kelompok kedua adalah sekitar tiga puluh persen dari data situng dan kelompok ketiga besar proporsinya adalah yang tersisa.
Mengenai  tiga  kelompok  permasalahan  tersebut  dapat  diuraikan  kembali  sebagai berikut. Kelompok pertama adalah data perolehan suara tetapi tidak ada data citra C1 yang proporsi mencapai empat puluh persen dari data situng. Apabila dicermati dari besar proporsi, hal ini menunjukkan bahwa hampir dari setengah data situng tidak memiliki data citra C1. Hal ini justru menjadi suatu hal yang tidak lazim bagi KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu yang dikonstruksikan mengupayakan prinsip keterbukaan. Perlu untuk ditegaskan apabila satu data situng situng tidak memiliki data citra C1, dapat dikatakan tidak ada bukti validitas riil dari data situng yang dientrikan.
Apabila suatu data situng tidak memiliki data citra C1, hal ini harus dicermati secara serius. Setidaknya terdapat dua alasan. Alasan yang pertama adalah data situng tanpa data citra C1 tidak dapat dipertanggungjawabkan data penyandingnya. Alasan yang kedua adalah data situng tanpa data citra C1 berpotensi untuk memberikan informasi publik yang tidak lengkap. Satu informasi publik yang tidak lengkap berpeluang untuk menjadi informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila satu informasi publik kurang mampu untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka lembaga negara yang mengeluarkan informasi publik tersebut tentu akan berpotensi dipertanyakan profesionalitasnya dan komitmennya dalam
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
menyajikan informasi publik tersebut kepada masyarakat. Selain itu, dengan informasi publik model  demikian  tidak  akan  menutup  peluang  bagi  masyarakat  untuk  tidak  mempercayai hasil dari data situng meskipun hasilnya adalah sejalan dengan data rekapitulasi berjenjang. Perlu menjadi perhatian bagi KPU sebagai pihak penyelenggara bahwa data citra C1 yang tidak disertakan dengan data situng berpotensi untuk mendapatkan pemahaman yang keliru dari masyarakat.
Kelompok  kedua  adalah  model  penginputan  data  secara  tidak  akurat  terutama pada data pendukung seperti data jumlah total suara, data pengguna hak pilih atau lainnya tetapi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing calon. Apabila pernyataan ini diterima, hal ini justru adalah sebuah kekeliruan. Pengentrian data secara tidak akurat meskipun  tidak  mempengaruhi  hasil  perolehan  suara  masing-masing  calon  adalah  hal yang melanggar prinsip profesionalisme. Perlu untuk digaris bawahi bahwa reputasi penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara lengkap dan tidak hanya sebatas mengenai hasil akhir pemilu yang dapat diterima oleh para peserta pemilu, tetapi juga memberikan hak masyarakat untuk pemilu yang seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
Keakuratan dari setiap data situng adalah menjadi tanggung jawab KPU sebagai salah satu  pihak  penyelenggara  pemilu  dan  satu-satunya  yang  mengoperasikan  situng  secara internal. Apabila berbicara data situng yang tidak akurat dengan model demikian, website situng sebagai bentuk virtual dari data situng juga akan tidak akurat. Ketidakakuratan ini akan ditampilkan secara berulang dan berpeluang untuk menurunkan legitimasi dari hasil pemilu kepada peserta pemilu yang terpilih mengisi jabatan kekuasaan tersebut. Selain Itu, tidak akurat pengisian entri data situng ini juga tidak diikuti dengan sanksi internal dari KPU terhadap pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Penilaian unsur kesalahan juga tidak diatur dalam suatu PKPU yang memadai. Hal ini karena unsur kesalahan haruslah jelas posisi klasifikasi dari masing-masing perbuatan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian.
Dalam keterangan ahli pihak KPU juga menerangkan bahwa kekeliruan pengentrian data ini belum tentu kesalahan petugas entri karena dimungkinkan kekeliruan terjadi pada substansi dari C1. 5 Selain itu ditegaskan juga bahwa dalam praktek pemrosesan data, operator yang bertugas memasukkan data dari formula tidak boleh merubah segala hal yang tercantum dalam C1 dengan alasan atau hal apapun. Sehingga dalam hal ini, PKPU 4/2019 tidak menjelaskan bagaimana status sahnya dari sebuah C1 yang memuat kekeliruan data.
Kelompok ketiga adalah kesalahan entri yang mempengaruhi perolehan suara masing- masing calon. Dalam pemaparan ahli pihak KPU disebutkan bahwa hal ini terjadi secara acak, namun apabila dicermati kesalahan entri ini meliputi tiga puluh persen dan diakumulasikan dengan model kedua akan mencapai enam puluh persen. Proporsi tersebut menunjukkan
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
bahwa kekeliruan pengentrian adalah permasalahan pokok dalam pengoperasian situng yang dipermasalahkan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, kekeliruan dalam hal pengentrian harus direspon secara serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang bertindak dalam pengoperasian situng secara berjenjang baik pihak panitia pemilihan di berbagai jenjang pemilihan dan operator situng sendiri.
Pemaparan ahli KPU juga menjelaskan bahwa website situng tidak memisahkan informasi perubahan suara antara yang sudah divalidasi dan belum divalidasi yang berimplikasi pada timbulnya potensi distorsi pada publik. 6 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan yang dasar terhadap pemisahan data situng dan website situng. Pemisahan antara data yang sudah divalidasi dan belum divalidasi ini juga tidak dijelaskan sebagai sarana informasi publik pada website situng yang hanya menegaskan bahwa data website situng apabila terdapat kekeliruan, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari rekapitulasi berjenjang. Mengenai hal ini, terdapat dua hal yang perlu untuk ditegaskan kembali.
Hal  pertama  adalah  validasi  dan  verifikasi  belum  dilakukan  data  penginputan  data website situng yang dapat diakses oleh masyarakat. Perlu untuk digaris bawahi bahwa masyarakat  tidak  dapat  mengakses  data  situng,  sehingga  keakuratan  data website situng menjadi penting bukan hanya mengemukakan opsional data penyanding dari pihak di luar penyelenggara pemilu. Hal yang kedua adalah pengabaian kekeliruan dengan menempatkan langsung data rekapitulasi berjenjang sebagai data yang digunakan oleh penyelenggara pemilu adalah tidak tepat. Apabila terdapat kekeliruan entri data di website situng, sehingga dengan adanya data rekapitulasi berjenjang mampu untuk dilakukan tindakan koreksi secara langsung oleh pihak operator situng atau KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu. Oleh karena  itu,  diperlukan  penguatan  terhadap  regulasi  dan  efisiensi  tata  kelola  situng  pada pemilu tahun 2024 untuk meminimalisir repetisi kekeliruan dan kelemahan yang telah terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2019.
2. Penguatan Terhadap Regulasi dan Efisiensi Tata Kelola Situng Pada Pemilu Tahun 2024 Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum harus didasari dengan tiga tujuan, yaitu membuat fungsi lembaga pemilihan umum lebih kuat dan efisien, mengurangi terjadinya manipulasi proses dan hasil pemilu, dan menghasilkan kejelasan dan transparansi mengenai hasil pemilu. 7 Hal ini juga sebagai bentuk dari check  and  balances yang dapat dilakukan pengawasannya langsung oleh masyarakat. dan memberikan penguatan kemampuan
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.
7 Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch, dan Justin Willis, “Digital Dilemmas: the Unitended Consequences of Election Technology,” Democratization 25, no. 8 (2018), 1397, https://doi.org/10.1080/13510347.2018.
1470165.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
pengawasan dari negara. 8 Oleh karena itu, situng sebagai salah satu teknologi yang digunakan sebagai sarana informasi publik dapat menjadi penguat pilar demokrasi. Hal ini sejalan dengan media yang menjadi salah satu pilar demokrasi untuk masyarakat dan menghindari polarisasi dan penyebaran informasi mengenai pemilu yang sesat dan keliru. 9
Perlu untuk digaris bawahi bahwa data situng juga meliputi data dari masyarakat yang memiliki hak pilih dan apabila ketidakakuratan terjadi pada data website situng tentu hal ini akan membuat teknologi situng menjadi tidak melindungi hak masyarakat itu sendiri. 10
Terjadinya kelemahan pada pengoperasian situng baik dalam regulasi dan tata kelola menjadi hal yang perlu untuk dibenahi dengan serius. Regulasi yang memadai menjadi penting untuk memberikan kepastian pada demokrasi agar sesuai dengan tujuannya untuk masyarakat. 11 Sehingga tantangan regulasi mengenai situng pada PKPU 4/2019 dapat dilakukan pembenahan berupa penguatan dan perbaikan sebagai berikut.
Penguatan regulasi mengenai situng adalah dengan melakukan perbaikan atas PKPU 4/2019 dengan membuat satu PKPU tersendiri mengenai pengaturan situng. PKPU tersebut setidaknya dikonstruksikan dengan memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dari UU Pemilu dan PKPU yang kemudian mengatur pelaksanaan pemilu tahun 2019. Adapun rancangan PKPU (selanjutnya disebut RPKPU) tersebut setidaknya memuat empat aspek. Keempat aspek tersebut meliputi reformulasi definisi, penguatan kegunaan situng sebagai data penyanding yang bersifat strategis, redesain pengoperasian situng, dan sanksi pelanggaran RPKPU yang dapat diuraikan sebagai berikut.
8 Biagio Distefano, “Democracy Through The Blocks: Towards to the Era of Law Engineering,” Workshop Paper on 32 nd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems 2019, Madrid , 2. Bandingkan dengan: Inez Miyamoto, “Surveillance Technology Challenges Political Culture of Democratic States,” dalam Alexander L. Vuving (ed.), Hindsight, Insight, Foresight: Thinking about Security in the Indo- Pacific (Honolulu: Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies, 2020), 58.
9 Stuart N. Soroka, “The Gatekeeping Function: Distribution of Information in Media and the Real World,” The Journal of Politics 74, no. 2 (2012), 514-528. https://doi.org/10.1017/s002238161100171x. Bandingkan dengan:  Kofi  Annan  Commission  on  Elections  and  Democracy  in  the  Digital  Age, Protecting Electoral Integrity in the Digital Age: The Report of the Kofi Annan Commision on Elections and Democracy in the Digital Age (Geneva: Kofi Annan Foundation, 2020), 25. Lihat juga: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Election and Media in Digital Times (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019), 7.
10 United Nations Human Rights Special Procedures, Freedom of Expression and Election in the Digital Age , Research Paper No.1 (2019), Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Bandingkan dengan: Sinta Dewi Rosadi, “Privacy vs Democracy in the Digital Age: Indonesia’s Challenge,” dalam Steven Feldstein (ed.), Issues on the Frontlines of Technology and Politics (Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2021), 29. Lihat juga: David S. Han, “Constitutional Rights and Technological Change,” UC Davis Law Review 54, no. 1 (2020), 101, https://lawreview.law.ucdavis.edu/ issues/54/1,
11  Graeme Orr, “Ritual in the Law of Electoral Democracy,” dalam Glenn Patmore dan Kim Rubenstein, “Law and Democracy,” (Canberra: Australian National University Press, 2014), 116. Bandingkan dengan: Aufa Naufal Rishanda, “The Regulation of Continuous Election Design’s Implementation Based on the Constitutional Court’s Decision,” Constitutionale 2, no. 2 (2021), 80, https://doi.org/10.25041/ constitutionale.v2i2.2295.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
Aspek yang pertama adalah reformulasi definisi. Ketentuan Pasal 1 angka (38) PKPU 4/2019 mengatur bahwa situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Mencermati pada bagian pada uraian sebelumnya bahwa dalam ketentuan tersebut dapat memuat tiga unsur, yaitu unsur perangkat, unsur sarana informasi, dan unsur pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Merujuk pada kelemahan dari masing-masing unsur yang telah diuraikan sebelumnya, maka perbaikan paling penting adalah pada bagian unsur perangkat dan unsur sarana informasi. Mengenai hal ini dalam rancangan PKPU, definisi dari situng harus diperbaiki setidaknya menjadi “situng adalah kesatuan alat perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi berupa data penyanding hasil pemilu yang digunakan sepanjang pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu”.
Aspek yang kedua adalah aspek penguatan kegunaan situng sebagai data penyanding bersifat strategis. Hal ini menjadi penting bagi penguatan kedudukan situng di pemilu tahun 2024. Sepanjang diketahui bahwa data website situng berbeda dengan yang disampaikan pada rekapitulasi berjenjang, RPKPU harus memuat perintah terhadap operator situng atau KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk dapat melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi tersebut tidak hanya apabila sudah ada penetapan hasil rekapitulasi berjenjang, tetapi dapat dilakukan sepanjang ada laporan atau setidaknya dugaan kesalahan pada website situng. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat yang memiliki hak pilih untuk melakukan partisipasi atas data website situng apabila kemudian menemukan kekeliruan dalam hal penyandingan data website situng dengan data riil yang diperolehnya baik secara langsung atau tidak langsung.
Aspek yang ketiga adalah aspek redesain operasi situng. Mengenai aspek ini, perlu untuk dijelaskan kepada masyarakat bahwa situng dan website situng adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan dimaksud adalah untuk memberikan sarana informasi terkait hasil pemilu kepada masyarakat. Apabila mencermati pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, tidak terdapat validasi dan verifikasi pada setiap data yang diolah pada situng dan kemudian ditampilkan pada website situng. Mengenai hal ini, RPKPU dapat mengatur dua tindakan yang dapat dilakukan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara atau operator situng.
Tindakan pertama adalah memerintahkan KPU atau operator situng untuk melakukan verifikasi pada setiap data yang perlu diolah pada situng dan memisahkan data yang tidak terverifikasi seperti data hasil pemilu yang tidak memiliki citra C1. Hal ini menjadi penting untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  data  yang  diolah  dalam  situng,  sehingga  citra  C1 adalah  satu  kewajiban  bagi  KPU  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  seluruh
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
data yang kemudian diakses oleh masyarakat. Tindakan kedua adalah memerintahkan KPU atau operator situng untuk melakukan validasi terhadap data yang sudah diverifikasi bahwa data yang dimaksud tidak termuat unsur manipulasi. Sehingga pengolahan data yang sudah mendapat verifikasi dan validasi dapat dilakukan atau ditampilkan pada website situng. Perlu juga untuk digarisbawahi, selain kedua tindakan tersebut juga diperlukan pemberian waktu yang memadai untuk sanggah oleh masing-masing calon terhadap data yang ditampilkan pada website situng apabila ditemukan bukti yang cukup atas pelanggaran RPKPU.
Aspek yang keempat adalah sanksi pelanggaran RPKPU. Hal ini pada prinsipnya sudah diuraikan  sebelumnya.  Mengenai  sanksi  pelanggaran  RPKPU  adalah  sanksi  administratif dan  dapat  diteruskan  kepada  laporan  tindak  pidana  apabila  kemudian  ditemukan  unsur pidana. Pengaturan mengenai sanksi pelanggaran RPKPU ini penting untuk dilakukan. Hal ini  mengingat  bahwa  prinsip  akuntabel  tidak  hanya  mengenai  data  yang  benar,  namun pertanggungjawaban yang penuh terhadap kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sanksi pelanggaran RPKPU dapat berupa teguran  tertulis  hingga  demosi  bagi  internal  KPU  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran. Selain melakukan penguatan regulasi, diperlukan juga penguatan tata kelola yang dapat diuraikan sebagai berikut.
Penguatan tata kelola yang dapat dilakukan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara dengan melakukan dua tindakan. Tindakan yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan yang maksimal terhadap operator situng dan panitia pemilihan berjenjang sesuai wilayah pemilihan untuk dapat memahami operasi situng dan website situng. Tindakan kedua  adalah  melakukan  penindakan  terhadap  operator  situng  atau  panitia  pemilihan yang dibuktikan melanggar RPKPU untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kesalahan ini meliputi kesengajaan dan kelalaian. Dalam pertimbangan menjatuhkan sanksi administratif,  apabila  dibuktikan  terjadinya  kesengajaan  dapat  dijatuhkan  demosi  atau penundaan kenaikan pangkat dalam internal KPU dan sanksi administratif untuk kelalaian.

## D.   Penutup
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua uraian kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan pertama adalah terdapat tantangan regulasi dan tata kelola situng pada pemilu tahun 2019. Tantangan regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang mengatur terkait situng belum memadai dari sudut pandang hukum dan hanya memuat sepuluh pasal dari sembilan puluh delapan pasal keseluruhan  dari  PKPU  4/2019.  Selain  itu,  ketiga  unsur  dalam  definisi  situng  pada  ketentuan tersebut juga memuat kelemahan. Mencermati hal tersebut, setidaknya terdapat empat tantangan yang meliputi tantangan untuk meregulasi secara terpisah penggunaan situng, tantangan untuk merefomulasi definisi dan penggunaan situng sebagai data penyanding yang bersifat strategis dan
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
bukan opsional, tantangan meregulasi sanksi terhadap pelanggaran operasi pelaksanaan situng. Selain  tantangan  regulasi,  terdapat  tantangan  tata  kelola  situng  meliputi  entri  data  perolehan suara tetapi tidak ada data citra C1, data yang dientri tidak akurat terutama pada data pendukung seperti data jumlah total suara, data pengguna hak pilih atau lainnya tetapi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing calon, dan kesalahan entri yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.
Kesimpulan  kedua  adalah  perlu  dilakukan  penguatan  yang  efisien  terhadap  tata  regulasi dan kelola situng pada pemilu tahun 2024. Penguatan regulasi yang dimaksud adalah dengan melakukan perubahan terhadap PKPU 3/2019 dengan memuat empat aspek meliputi reformulasi definisi,  penguatan  kegunaan  situng  sebagai  data  penyanding  yang  bersifat  strategis,  redesain pengoperasian situng, dan sanksi pelanggaran RPKPU. Mengenai penguatan tata kelola dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan yang maksimal terhadap operator situng dan panitia pemilihan berjenjang sesuai wilayah pemilihan untuk dapat memahami operasi situng dan website situng  berikut  penindakan  terhadap  operator  situng  atau  panitia  pemilihan  yang bertentangan dengan PKPU terkait.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Feldstein, Steven (ed.). Issues on the Frontlines of Technology and Politics (Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2021.
Kofi Annan Commission on Elections and Democracy in the Digital Age, Protecting Electoral Integrity in the Digital Age: The Report of the Kofi Annan Commision on Elections and Democracy in the Digital Age , Geneva: Kofi Annan Foundation, 2020.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum , Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana, 2012.
Patmore, Glenn dan Kim Rubenstein (ed). Law and Democracy , Canberra: Australian National University Press, 2014.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Election and Media in Digital Times , Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019. Vuving, Alexander L. (ed.). Hindsight, Insight, Foresight: Thinking about Security in the Indo- Pacific (Honolulu: Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies, 2020), 58.

## B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Cahya Susila Wibawa, Kadek. “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 4 (2019), 615-628, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615- 628.
Cheeseman,  Nic,  Gabrielle  Lynch,  dan  Justin  Willis.  “Digital  Dilemmas:  the Unintended Consequences of Election Technology,” Democratization 25, no. 8 (2018), 1397-1418, https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1470165.
Distefano, Biagio. “Democracy Through The Blocks: Towards to the Era of Law Engineering,” Workshop Paper on 32nd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems 2019 .
Edi Subiyanto, Achmad. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020), 1-17, https://doi.org/10.31078/ jk1726.
Han, David S. “Constitutional Rights and Technological Change,” UC Davis Law Review 54, no.
1 (2020), 71-131, https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/54/1.
Kamahi,  Umar. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” Jurnal Al-Khitabah 3, no. 3 (2017), 117-132., https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al- Khitabah/article/view/2926.
Naufal  Rishanda,  Aufa.  “The  Regulation  of  Continuous  Election  Design’s  Implementation Based on the Constitutional Court’s Decision,” Constitutionale 2, no. 2 (2021), 80-88, https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i2.2295.
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A
Soroka, Stuart N. “The Gatekeeping Function: Distribution of Information in Media and the Real World,” The Journal of Politics 74, no. 2 (2012), 514-528. https://doi.org/10.1017/ s002238161100171x.
United Nations Human Rights Special Procedures, Freedom of Expression and Election in the Digital Age, Research Paper No.1 (2019), Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

## C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
P E N G U ATA N   S I S T E M   I N F O R M A S I   P E N G H I T U N G A N   S U A R A   KO M I S I   P E M I L I H A N   U M U M : TA N TA N G A N   R E G U L A S I   D A N  TATA   K E L O L A

## BIODATA PENULIS
Kristianus Jimy Pratama, S.H., M,H. menyelesaikan pendidikan pada S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan jenjang S2 pada Program Studi Magister Hukum Bisnis  dan  Kenegaran  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  Penulis  merupakan  peneliti Center for Law, Technology, RegTech & LegalTech Studies Universitas Gadjah Mada pada periode 2021-2023. Penulis memiliki artikel penelitian mandiri yaitu diantaranya yang berjudul “Tinjauan Kritis  Terhadap  Manajemen  Risiko  Pengembalian  Investasi  Asing  Pada  Pembangunan  Ibu  Kota Nusantara” dalam Majalah Hukum Nasional (Vol. 52 No.1 Tahun 2022) dan “Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU di Indonesia” dalam Jurnal Arena Hukum (Vol.15 No.2, Tahun 2022). Selain itu, penulis juga memiliki artikel penelitian kolaborasi yaitu diantaranya adalah artikel yang berjudul “Study of Development of Indonesia’s Remuneration Law System (2019) yang dipublikasikan pada Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier. Fokus penelitian penulis adalah bidang hukum bisnis, hukum tata negara, dan hukum teknologi. Penulis dapat dihubungi melalui email: kristianusjimy@ mail.ugm.ac.id.