Volume 12 | Nomor 3 | Desember 2018
Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Rudy Cahya Kurniawan
rudycahyaundip@gmail.com 081339408709 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

## Abstract
Regulations regarding the authority of the Corruption Eradication Commission and National Police in investigating corruption in Indonesia, it is known that the competency of authority and functions of the Corruption Eradication Commission, which has a legal basis for Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, substantially has the same operational responsibilities in terms of take legal action to investigate and prosecute perpetrators of criminal acts of corruption with police investigators. Likewise, the mechanism of investigation carried out by the KPK and the Police has similarities in carrying out these tasks. But here, the existence of the KPK has the duties and authorities granted by law to become a new force for investigators of corruption cases, not a reason for the overlap between the two, when implementing Laws related to eradicating corruption not used thoroughly but must be used as a whole because in fact the law has given the desire to avoid overlapping among law enforcers.

## Keywords: Authority Regulation, Eradication of Corruption Crimes

## Abstrak
Pengaturan mengenai kewenangan KPK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, diketahui bahwa kompetensi kewenangan dan fungsi KPK, yang memiliki landasan dasar hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara subtantif memiliki kesamaan tanggungjawab operasional dalam hal melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidik kepolisian. Begitupula dengan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian mempunyai kesamaan dalam melakukan tugas tersebut. Namun disini, keberadaan KPK memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi kekuatan baru bagi para pengusut kasus tindak pidana korupsi, bukan menjadi suatu alasan terjadinya tumpang-tindih diantara keduanya, apabila dalam menerapkan Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak digunakan secara menyeluruh akan tetapi harus digunakan secara
ISSN : 2620-2025 E-ISSN : 2621-8410
menyeluruh karena sebenarnya undang-undang telah memberi isyrat agar tidak terjadi tumapng- tindih diantara para penegak hukum.

## Kata Kunci : Pengaturan

## Kewenangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Pendahuluan
Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap institusi negara yang ... menjadikannya seperti penyakit yang perlahan- lahan menggerogoti Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan. 1
Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dan telah terjadi secara sistemik. 2
Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pun meluas dan sistemik.
Terkait mengenai usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar- benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya penanggulangan kejahatan tetap dilakukan, seperti sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaiaan perkara pidana pada tahap
1  Deni Styawati, 2008, KPK Pemburu Koruptor, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Timur, hlm. 1.
2  Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(KKN), 2007, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 103.
pra-ajudikasi. Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi, singkronsasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana koruspi besifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketetgasan kewenagan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana teritama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, secara bertahap korupsi setidak-tidaknya bisa dikurangi, oleh sebab itu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktik, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja pemberantasan Korupsi terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Pidana Terpadu dan juga tugas dan peranan KPK itu sendiri sebagai ‘super body’. 3
Besarnya kewenangan yang dimiliki KPK dibandingkan dengan instansi Kepolisian dan Kejaksaan, ada potensi tumpang tindih dalam penggunaan wewenang antara ketiga lembaga tersebut, maka perlunya perekrutan penyidik
3  Nur Hidayat, “Kedudukan Jaksa Dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004” , Jurnal Yustitia. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Madura, hlm. 31.
independen yang berasal dari internal KPK dalam penyidikan kasus korupsi. Seperti contoh penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan petinggi anggota kepolisian sebagai tersangka, kasus ini berujung ditariknya 20 penyidik Kepolisian di KPK yang secara tidak langsung melemahkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai alasan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antar lembaga penegak hukum, penyidikan akan dilakukan oleh dua lembaga sekaligus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Kepolisian RI. 4 Namun demikian, untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mengefektifkan KPK dalam memberantas korupsi, perlu adanya kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik mandiri dan sekaligus dapat mengatasi kekosongan norma di KPK.
Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mengarahkan KPK patuh pada hukum dalam memberantas korupsi, perlu adanya sistem pengaturan kembali/keharmonisan KPK yang mandiri bersama Polri. Hal ini karena POLRI sudah diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi harus berfungsi mematuhi hukum, dalam melakukan wewenang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
4  Djaja Ermansjah, 2012, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Ed. Tarmidzi , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

## 1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana gambaran secara faktual pengaturan kewenangan KPK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Untuk menganalisis dan mengetahui wujud sistem pengaturan kewenangan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui gambaran secara faktual pengaturan kewenangan KPK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut penulis sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, menurut penelitian penulis bahwa sesuai dengan pendapat Johnny Ibrahim, berkenaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap diskriminasi pengaturan kewenangan dalam penyidikan perkara korupsi menurut Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif, yang merupakan ciri khas hukum normatif. 5
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka
5   Johnny Ibrahim, 2008, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publising, hlm. 127

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan undang- undang ( statue approach ), pendekatan kasus
( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). 6 Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).
Data dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan yang berupa buku-buku atau literatur mengenai kewenangan penyidik, majalah, yang pada intinya mengenai pada permasalahan yang diteliti yaitu kewenangan antara Polri dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kemudian setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode komparasi atau perbandingan dengan interpretasi gramatikal. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mengklasifikasi pasal-pasal dari Undang-Undang dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni analisis kewenangan antar lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

## Hasil dan Pembahasan
1.  Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
a.  Kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana
6  Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemukakan persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan Dominuslitis yang dimiliki kejaksaan dinegara Indonesia. 7
Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Jika demikian Jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara kepengadilan.
Terkait mengenai penyidik yang dimiliki KPK sekarang ini bukanlah penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri, melainkan penyidik yang dimiliki dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. Akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota Kepolisian dan Kejaksaan. Disini muncul ego sektoral penyidik KPK untuk menyidik anggota Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud tidak turunnya wibawa Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan Lembaga senior dari KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.
7  Marwan Efendi, 2005, Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum , Jakarta: Gramedia, hlm. 105.
Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

## Tumpang tindih kewenangan antara
sub sistem dalam system peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan:
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).
Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pembentuk undang- undang membuat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) adalah untuk memisahkan penyidikan yang hanya diperuntukkan
bagi Kepolisian dan penuntutan bagi Kejaksaan. Pemisahan tersebut dengan tegas diatur dalam KUHAP. Adapun Pasal 284 ayat (2) hanya bersifat transisi. Atas dasar tersebut, KUHAP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiel yang sebenar-benarnya.
Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sangat baik dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.
Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, di kaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang- undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Ketentuan Pasal 26 Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas jelas menunjukan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan adalah POLRI dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
ditentukan dalam Padal 6 KUHAP. Mengapa masalah kewenangan ini perlu diperjelas, mengingat penegakan hukum pidana (perkara tindak korupsi) sangat terkait dengan Hak Azazi manusia, jadi jika suatu lembaga mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukumnya harus diatur secara limitatif, hal ini disebabkan bahwa dalam hukum pidana menganut Azas Legalitas.
Menurut O.C. Kaligis, 8 jika wewenang jaksa selaku penyidik (tindak pidana korupsi) terus dipertahankan, bukankah hal tersebut justru mengacaukan pelaksanaan penyidikan-penuntutan menurut aturan KUHAP. Tidak adanya kontrol terhadap jaksa selaku penyidik, telah menghasilkan berbagai pelanggaran - pelenggaran serius terhadap KUHAP.
Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa masalah kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini sebagaima sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentrasformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang
8  O.C. Kaligis, 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 121-123.
berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan. 9

## b. Hal-Hal Yang Diperlukan Dalam
Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 2 tersebut di atas, maka hal-hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan extra ordinary crime harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal.
Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Mengapa saya katakan demikian, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara korupsi harus mempunyai pandangan yang sama
9  Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. Vii.
dalam menetapkan pasal manakah yang telah dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan.
Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana melakukan sinkronisasi horizontal dalam rangka memenuhi persyaratan formal proses beracara pidana. Sinkronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-susb sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana di jelaskan oleh Ismail Saleh Dalam O.C. Kaligis, bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian tercermin dalam sebuah kelompok MahKeJaPol (Mahkamah Agung-Kehakiman- Kejaksaan-Kepolisian) yang merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalahmasalah yang memerlukan penangan bersama. Kelompok ini sebetulnya sangat penting untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat antar instansi yang sering kali lemahnya penegakan hukum di Indonesia. 10
Sinkronisasi horizontal harus tumbuh dari diri masing-masing pimpinan dalam susb-susb sistem dalam sistem peradilan pidana dengan niat dan
10   O.C. Kaligis, Op. Cit., hlm. 39-40.

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa singkronisasi horizontal baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana secara sadar bawah mereka merupakan lembaga-lembaga mempunyai fungsi-fungsi masing- masing dan bukannya salah satu sub sistem lebih tinggi dari susbsistem lainya.
Jika sinkronisasi vertikal dan horizontal ini dapat terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena masing- masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah berkerja secara maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan- persoalan hokum yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Sebaliknya jika masing-masing sub sistem dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berjalan dengan sendiri-sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub sistem lainnya, maka putusan-putusan hakim yang bersifat kontroversi akan bermunculan yang membuat masyarakat menjadi bingung dan kebingunan. Hal ini tejadi dalam kasus water boom terhadap masing-masing pelaku terjadi vonis hakim yang berbeda dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa. Misalnya putusan bebas majelis Hakim pada 22 Maret 2007 terhadap terdakwa H. Syawawi Darahim, selaku, kadis Budpar tahun 2005, 11 banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apakah susbsistem-subsistem yang ada dalam sistem peradilan pidana telah menjalankan perannya, mengingat bahwa tujuan akhir dari suatu proses pekara pidana adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana.

## 11   Lihat Putusan

## 2.  Gambaran Umum Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Indonesia merupakan negara hukum ( rechstaat ) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal, dalam operasionalisasinya menggunakan sistem peradilan pidana dengan model terpadu ( Integrated Criminal Justice System ) yang diwujudkan dan diterapkan dalam kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik), kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/ Lembaga Penuntut Umum), kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan) dan kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/ Aparat Pelaksana/Esekusi).
Konsepsi sistem peradilan pidana tersebut dianut karena sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelengaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. 12
Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya.
Selain itu konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrated Criminal Justice 12  Maroni, Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 91.
System ) juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrated Criminal Justice System ) hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan beaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.
Dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, tahapan “Penyidikan” yang juga merupakan tahapan pertama dalam sistem peradilan pidana, adalah tahapan yang mutlak memegang peranan vital dalam usaha penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Karena tanpa adanya tahapan/proses penyidikan maka secara otomatis tahapan–tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana yaitu tahap penuntutan, tahap mengadili/penjatuhan putusan pidana serta tahap pelaksanaan/ esekusi pidana tidak dapat dilaksanakan.
Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas bahwa dasar hukum penyelengaraan peradilan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lahir menggantikan HIR sebagai payung hukum (Umbrella Act) acara pidana atau hukum pidana formil di Indonesia yang mengatur proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, acara pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi, pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Makhamah Agung Di Indonesia,
hal-hal yang menyangkut Penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat-aparat yang berwenang melakukan penyidikan, maupun pemeriksaan penyidikan semua diatur di dalam KUHAP dan juga di dalam peraturan-peraturan lain di luar KUHAP namun dasar hukumnya tetap mengacu pada ketentuan–ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP karena KUHAP adalah Umbrella Act dari kegiatan penyidikan di Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP).
Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:
a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
b.  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu di ingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Terkait dengan saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izim Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua lembaga tersebut sama- sama beralasan memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KPK melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasn Korupsi.
Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b.
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan

## penyitaan surat;
f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k.  Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHP maupun tindak pidana khusus diluar KUHP termasuk didalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai
Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

## suatu Tindak Pidana Khusus.
Dalam BAB IV pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sindang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Salah satu pengecualian ketentuan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

## Pasal 30
Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntan terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dalam hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara korupsi yang ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada pihak POLRI atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari KPK kepada penyidik POLRI telah
dilakukan, maka berdasarkan pelimpahan tersebut POLRI memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan yang dilakukan, POLRI harus melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada KPK (pasal 44 ayat (4) dan (5)). Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan KPK dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/ POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama POLRI Dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya dalam penguatan kelembagaan dimana saling memberikan bantuan personil dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanganan perkara korupsi dan juga diadakannya kerjasama dalam bidang oprasional seperti: perlindungan saksi dan/ atau pelapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Tindak Pidana Korupsi yang tidak mendapat perhatian masyarakat; dan/atau wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), POLRI juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.
Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan: Pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik, mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakuka oleh Kepolisian atau Kejaksaan. 13
Berdasarkan identifikasi di atas, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai badan penyidik di Indonesia yang berlaku saat ini tersebar baik di dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, selain daripada itu, adanya 5 (lima) pejabat puncak yang berwenang menunjuk/ mengangkat pejabat penyidik tersebut, serta bervariasinya mekanisme tata kerja di bidang penyidikan seperti yang telah diuraikan diatas, jika dilihat dari kesatuan sistem yang integral, ternyata kurang menggambarkan/
13  Abdi Rahmansyah, 2008, Tinjaun Yuridis Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, FH. UNRAM, hlm. 55.
menunjukkan adanya ”suatu badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Saat ini Indonesia, belum mempunyai undang- undang yang khusus mengatur tentang struktur organisasi serta mekanisme tata kerja dari badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Apabila Indonesia menganut sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System , dilihat dari kesatuan sistem yang integral, ketiadaan undang-undang khusus tentang lembaga atau aparat penyidik ini menunjukkan bahwa system peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya menganut keterpaduan.
Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau ”sistem kekuasaan kehakiman” di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:
a.  Kekuasaan ”penyidikan” (oleh badan/ lembaga penyidik)
b.  Kekuasaan ”penuntutan” (oleh badan/ lembaga penuntut umum)
c.  Kekuasaan ”mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan)
d. Kekuasaan  ”pelaksanaan  putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi).
Menurut Sidik Sunaryo, 14 sistem peradilan pidana terpadu menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi dalam implementasinya. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem-subsistem
14  Sidik Sunaryo, 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Malang: UMM Press, hlm. 256.
Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
pendukungnya. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, maka tujuan yang ingin dicapai tidak mungkin akan tercapai dan yang terjadi malah sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dan kerangka normatif dari sistem peradilan pidana terpadu.
Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan proses penyidikan baik yang disebabkan oleh faktor substansial yaitu kendala yang disebabkan oleh permasalahan dalam bidang perundang-undangan tentang penyidikan maupun faktor struktural yakni sikap dan tingkah laku para aparat penegak hokum (pejabat/aparat penyidik) dalam menjalankan tugasnya, dapat menjadi factor kriminogen yang menghambat jalannya proses penyidikan dan juga proses-proses selanjutnya seperti proses penuntutan, proses peradilan pidana maupun proses pelaksanaan putusan pidana karena Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa masalah kewenangan masing- masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hokum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini sebagaima sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa; Sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentrasformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan
(jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan. 15
Berdasarkan pengertian atau konsepsi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dengan kondisi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang belum menganut keterpaduan, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang sistem peradilan pidana yang terpadu, Indonesia harus segera membenahi permasalahan-permasalahan baik permasalahan yang bersifat substansial, struktural maupun kultural yang timbul dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang pada praktek pelaksanaannya dapat menjadi factor kriminogen, terutama pembenahan lembaga atau badan penyidik yang saat ini belum menganut prinsip-prinsip keterpaduan karena seperti yang sudah diketahui, tahapan penyidikan adalah tahapan yang pertama kali harus dilakukan dalam proses penegakan hukum. Tanpa melalui proses penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya yakni tahap penuntutan, peradilan maupun tahap pelaksanaan pidana tidak mungkin dapat berjalan Jika salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana mengalami permasalahan, maka akan berpengaruh pada seluruh tahapan atau subsistem-subsistem yang lain sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat tidak akan tercapai dan pada akhirnya tidak akan ada kesejahteraan dalam masyarakat.
15  Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. Vii.

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

## Kesimpulan
Bertolak dari uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan di atas, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1.  Pengaturan kewenangan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, namun secara empiris masih menimbulkan persoalan dalam penyidikan Perkara tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan kejaksaan.
2.  Kompetensi kewenangan dan fungsi KPK, yang memiliki landasan dasar hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara subtantif memiliki kesamaan tanggungjawab operasional dalam hal melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidik kepolisian. Begitupula dengan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian mempunyai kesamaan dalam melakukan tugas tersebut namun disini, keberadaan KPK yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi kekuatan baru bagi para pengusut kasus tindak pidana korupsi, selain itu masih terdapat permasalahan yang bersifat struktural yakni belum adanya pengaturan mengenai mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan penyidik yang sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu, dan masalah yang bersifat kultural yakni sikap dan tingkah laku aparat penegak hokum, menurut konsepsi sistem peradilan pidana terpadu, kerjasama dan koordinasi yang intensif diantara sesama aparat penegak hukum tersebut, mutlak

## harus dilakukan.

## Saran
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya pemahaman yang sama tentang masing-masing kewenangan antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan ekslusif.
2.  Dalam proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan kepolisian agar tidak terjadi tumpang-tindih diantara keduanya, agar dalam menerapkan Undang- undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diterapkan secara parsial, tetap digunakan secara menyeluruh, karena undang-undang adalah sebagi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum telah memberikan isyarat agar tidak terjadi tumpang-tindih diantara keduannya.

## Daftar Pustaka
Abdi Rahmansyah, 2008, Tinjaun Yuridis Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi , Skripsi, FH. UNRAM.
Deni Styawati, 2008, KPK Pemburu Koruptor , Cet I, Yogyakarta: Pustaka Timur.
Djaja Ermansjah, 2012, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Ed.  Tarmidzi, Jakarta: Sinar Grafika.
Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) , 2007, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
Johnny Ibrahim, 2008, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publising.
Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Maroni, Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Marwan Efendi, 2005, KeJaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum , Jakarta: Gramedia.
Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nur Hidayat, “Kedudukan Jaksa Dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004”, Jurnal Yustitia. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Madura.
O.C. Kaligis, 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung: P.T. Alumni.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sidik Sunaryo, 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Malang: UMM Press.

## Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia