## HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI  DALAM PERKAWINAN MEMADU
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT BALI
(STUDI KASUS DI DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG, BALI)

## ARTIKEL SKRIPSI

## OLEH
I GUSTI PUTU DEDI PURNAWAN NIM 0914041005

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA

## HAKWARIS ANAK LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN MEMADU
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG, BALI)
Oleh: I Gusti Putu Dedi Purnawan Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si Dewa Gede Sudika Mangku, SH, LL. M. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: gusti.dedi@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  bagaimana  hakekat perkawinan memadu atau  poligami  ditinjau  dari  aspek  Hukum  Adat  Desa Lokapaksa  dan  Undang-Uandang  No.  1  Tahun  1974  (2)  bagaimana  hakekat pewarisan  menurut  Hukum  Adat  Desa  Lokapaksa  dan  Undang-Uandang  No.1 Tahun  1974  (3)  Untuk  mengetahui  bagaimanakah  landasan  filosofis  masyarakat Desa  Lokapaksa  dalam  melaksanakan  perkawinan memadu atau  berpoligami  (4) Untuk mengetahui bagaimana hak waris anak laki-laki dalam perkawinan memadu ditinjau dari aspek Hukum Adat Bali.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan  secara Purposive ,  yang  meliputi:  (1)  pasangan  yang  melakukan perkawinan memadu atau poligami; (2) kelian banjar ; (3) bendesa adat ; (4) tokoh masyarakat  etnis  Hindu  di  Desa  Lokapaksa,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten Buleleng, Bali. Data dikumpulkan dengan menggunakan: (1) metode wawancara; (2)  metode  observasi;  (3)  metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  (1)  bahwa  perkawinan memadu atau  poligami  yang  terjadi  di  Desa  Lokapaksa  dilandasi  oleh  hubungan  simpati suka sama suka dan rasa cinta yang begitu besar yang menimbulkan suatu ikatan yang  erat  dan  sulit  untuk  diungkapkan  sehingga  mengakibatkan  terjadinya perkawinan memadu , perkawinan memadu di Desa Lokapaksa  yang berpedoman pada konsep  kresna  brahmacari dimana  konsep  ini  begitu  kuat  melekat  dan menajdi  landasan  fundamental  filosofis  masyarakat  Desa  Lokpaksa  dalam melaksanakan  perkawinan memadu ,  (2)  tidak  terdapatnya  aturan  yang  tertulis dalam  mengatur  perkawinan memadu atau  poligami  dan  penyelesaian  masalah pewarisan  dalam  perkwainan memadu di  Desa  Lokpaksa.  Semuanya  itu  sudah seakan  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  membudaya  dan  melekat  kuat  dari  dulu sampai  sekarang,  (3)  dalam  sistem  pewarisan  masyarakat  Desa  Lokapaksa  yang melaksanakan  perkawinan memadu adalah  mengunakan  sistem  pewarisan patrilinial  atau  mengikuti  garis purusa yang  dalam  penyelesaian  masalah pewarisan  dilakukan  secara  musyawarah  dan  berlandaskan  atas  logika,  sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Desa Lokapaksa (desa kala patra). Kata-Kata  Kunci: Hak  Waris  Anak  Laki-Laki  dalam  Perkawinan Memadu ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali.

## ABSTRACT
This  research  was  aimed  at  investigating  (1)  how  is  the  nature  of polygamy  marriage  from  point  of  view  of  customary  law  of  Lokapaksa  village and wedding acts number 1 in 1974 (2) how is the nature of heritage according to customary  law  of  Lokapaksa  village  and  wedding  acts  number  1  in  1974  (3)  to investigate  the  philosophical  background  of  the  society  in  Lokapaksa  village  in conducting  polygamy  (4)  to  know  how  is  the  birthright  of  sons  in  polygamy marriage from point of view of Balinese customary law.
This  research  was  a  qualitative  descriptive  research  in  which  the  subject was determined purposively involved; (1) a couple who conducted polygamy; (2) chief of sub-village; (3) chief village; (4) society figure of Hinduism in Lokapaksa village, Seririt, Buleleng, Bali. The data was collected by using three methods. (1) interview; (2) observation; (3) documentation. The technique of data analysis was descriptive qualitative.
The  result  of  this  study  showed  that:  (1)  polygamy  marriage  which occurred in Lokapaksa village was based on a huge sympathy feeling  among the couples and love each other.  The relationship which was caused by those feelings could  not  be  explained  rationally.  The  polygamy  which  occurred  in  Lokapaksa village was also  based on the concepts of Kresna Brahmacari. It became a basic concept  in conducting polygamy. (2) there was  no written rules which regulated polygamy  system  and  also  the  birthright  in  Lokapaksa.  it  seemed  polygamy  has been  a  habit  which  was  conducted  commonly  by  society  in  Lokapaksa  from  the past  until  today.  (3)  in  polygamy  the  birthright  system  followed  patrilineal  in which  if  the  birthright  problems  occurred  would  be  solved  by  deliberation  and customary law in Lokapaksa (desa,kala patra).
Key  Words :  Birthright  of  Sons  in  Polygamy  from  Point  of  View  of  Balinese Customary Law.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam lingkup Hukum Adat Bali mengenal adanya perkawinan memadu atau  berpoligami  dengan  memiliki  beberapa  orang  isteri  hal  ini  dilandasi  oleh konsep Kresna Brahmacari dimana seseorang diperkenankan untuk menikah lagi apabila isteri pertama tidak mampu memberikan keturunan atau isteri pertama itu mengalami  sakit-sakitan  akan  tetapi  hal  yang  terjadi  di  Desa  Lokapaksa  adalah perkawinan memadu atau poligami ini dilakukan dengan memiliki isteri dua orang atau  sampai  dengan  memiliki  empat  orang  isteri  yang  kebanyakan  dari  semua isterinya  tersebut  masih  sehat  dan  mampu  memberikan  nafkah  baik  secara  lahir dan  batin  serta  mempu  memberikan  keturunan  bagi  meraka  yang  melaksanakan perkawinan memadu atau poligami.
Wenten (1985:15) dalam bukunya berjudul pendidikan Agama Hindu menyatakan sebagai berikut :
Seorang  laki-laki  beragama  Hindu  boleh  kawin  maksimal  4  (empat)  kali. Ini  dibenarkan  oleh  ajaran Catur  Asrama pada  bagian brahmacari khususnya Kresna atau Tresna Brahmacari yang  menyatakan  seorang Brahmacari boleh kawin maksimal 4 (empat) kali selama hidupnya.
Batas  maksimal  berpoligami dijelaskan dalam  slokantara (sloka:  1)  yaitu: “ Kresna  brahmacari ialah  orang  yang  kawin  paling  banyak  empat      kali, dan  tidak  lagi.  Siapakah  yang  dipakai  contoh  dalam  hal  ini?  Tidak  lain ialah  Sang  Hyang  Rudra.  Empat  dewi  yaitu,  Dewi  Uma,  Gangga,  Gauri dan Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari yang satu,  inilah  yang  ditiru  oleh  yang  menjalankan kresna  brahmacari .  Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan isteri-isterinya”.
Berlandaskan atas konsep Kresna Brahmacari yang begitu kental melekat dan  mendasar di  lingkungan  masyarakat Desa Lokapaksa  sehingga  menjadi  jiwa dan  landasan  filosofis  religious  bagi  masyarakat  Desa  Lokapaksa  untuk melaksanakan  perkawinan memadu atau  berpoligami.  Secara  landasan  filosofis keagamaan  dan  hukum  adat  pengaturan  perkawinan memadu atau  berpoligami telah  diatur  dalam  hukum  adat  dan  hukum  agama  dengan  beberapa  persyaratan yang  menjadikan  perkawinan memadu atau  poligami  itu  di  sahkan.  Akan  tetapi pluralisme  hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  memberikan  pandangan  yang berbeda-beda  terhadap  perkawinan memadu atau  poligami.  Contohnya  hukum adat  lokal yang berlaku  di Desa Adat Penglipuran memiliki sebuah hukum adat yang melarang warganya untuk melakukan tindak memadu atau poligami, karena ada  sanksi  adat  yang  berlaku  disana  yang  bernama “Sistem  Karang  Memadu” . Lelaki  Penglipuran  diharuskan  menerapkan  hidup  monogami  yakni  hanya memiliki seorang istri.
Akan tetapi pegaturan perkawinan memadu atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa  berbeda dengan pengaturan perkawinan  menurut hukum  adat di Desa  Penglipuran,  ataupun  didaerah  lingkungan  masyarakat  adat  di  Bali,  dalam pengaturan  perkawinan memadu atau  poligami  di  Desa  Lokapaksa  belum  diatur secara  pasti  atau  terkodifikasikan  didalam awig-awig Desa  Lokapaksa. Perkawinan memadu atau poligami pada  hakekatnya  bertujuan untuk  melahirkan keturunan  yang  nantinya  akan  menjadi  generasi  penerus  dan  pemikul  tanggung jawab dari garis keturunan ayah (patrilineal). Anak laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan memadu atau poligami yang diharapkan sebagai generasi penerus juga
sebagai  ahli  waris  dari  seluruh  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh keluarganya.  Perkawinan memadu atau  poligami  dalam  hukum  adat  Bali khususnya  di  Desa  Lokapaksa  belum  diatur  secara    tertulis  atau  terkodifikasi dalam awig-awig desa adat Lokapaksa sehingga dalam pengaturan pewarisannya masih  diselesaikan  secara  logika.  Karena  pewarisan  dalam  perkawinan memadu atau poligami di Desa Lokapaksa belum terkodifikasikan dalam hukum adat maka peneliti  ingin  meneliti  lebih  dalam  lagi  bagaimana  “Hak  Waris  Anak  Laki-Laki dalam Perkawinan Memadu ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  empiris,  yaitu  suatu  cara pendekatan  dimana  gejala  yang  akan  diselidiki  telah  ada  secara  wajar  ( real situation ) (Mardalis, 1994:35).
Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling . Purposive Sampling adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk  penelitian.  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi  subjek  penelitian  yaitu  :  1) pasangan perkawinan (pria-wanita) yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami, 2) kelian banjar, 3) bendesa adat, dan 4) tokoh masyarakat etnis Hindu di  Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali.
Sesuai  dengan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  maka pengumpulan  data  dalam  penelitian  menganut  prinsip Human  Instrument, yaitu peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama seperti yang dinyatakan oleh Carspecken,  1998  (dalam  Pursika,  2008:2).  Namun,  dalam  pelaksanaannya peneliti juga akan  menggunakan beberapa instrumen dan teknik pengumpul data, yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis data  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  variabel  dengan  variabel lainnya  (Narbuko  dan  Achmadi,  2005:44).  Secara  spesifik  tahap  pengumpulan
data  dan  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hakekat Perkawinan Memadu atau Poligami ditinjau dari Aspek Hukum Adat Desa Adat Lokapaksa dan Undang-Uandang No. 1 Tahun 1974
Dari  hasil  temuan  di  lapangan  menurut  I  Gusti  Mede  Kusuma  Yasa selaku tokoh masyarakat dan Kepala Desa Lokapaksa. Menurut hukum adat pada hakekatnya  perkawinan  itu  tidak  hanya  merupakan  suatu  ikatan  perdata,  tetapi juga  merupakan  perikatan  adat  dan  sekaligus  merupakan  ikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan. Kalau kita lihat dari perkawinan memadu atau poligami yang terjadi di  Desa  Lokapksa,  perkawinan memadu atau  poligami  adalah  suatu  ikatan  yang terjadi secara lahir dan batin dengan memiliki isteri lebih dari satu bahkan sampai mempunyai  empat  orang  isteri,  perkawinan memadu atau  poligami  haruslah berlandasakan  atas  nilai-nilai  hukum  adat  dan  juga  hukum  agama  (ajaran  hindu) dimana  dalam  asas  perkawinan  di  Bali  yang  berlandaskan  ajaran  agama  hindu adalah  menganut  asas  monogami  yang  memperbolehkan  adanya  atau  terjadinya perkawinan memadu atau poligami.
Menurut  I  Gusti  Made  Sumardi  S.Pd.  Selaku  Tokoh  Masyarakat  Desa Lokapaksa.  Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  perkawinan memadu atau  poligami  adalah  menganut  asas  monogami  terbuka  hal  ini  dapat  kita  lihat pada pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini berarti UU  No.  1  Tahun  1974  menganut  asas  monogami  terbuka,  oleh  karenanya  tidak tertutup  kemungkinan  dalam  suatu  keadaan  suami  melakukan memadu atau poligami yang sifatnya tertutup atau yang tidak begitu saja dapat dilakukan tanpa pengawasan hakim.
3.2  Hakekat Pewarisan Menurut Hukum Adat  Desa Lokpaksa dan Undang-

## Uandang No. 1 Tahun 1974
Dari hasil temuan di lapangan menurut I Gusti Kompiang Muditha selaku Kelian Banjar Dinas Jro Agung. Pada hakekatnya pewarisan menurut hukum adat Desa  Lokpaksa  adalah  suatu  peraturan  yang  mengatur  proses  pewarisan  dari pewaris  kepada  ahli  waris  yang  mewariskan  kekayaan  baik  berupa  benda  yang berwujud  maupun  benda  yang  tidak  berwujud  atau  materiil  dan  imateriil  dari generasi ke generasi selanjutnya kepada ahli waris yang berhak menerima warisan itu  secara  sah.  Dalam  proses  pewarisan  harta  kekayaan  baik  berupa  harta  benda yang  berwujud  maupun  benda  yang  tidak  berwujud  atau  materiil  dan  imateriil yang  terjadi  di  Desa  Lokpaksa  haruslah  berpedoman  dan  berpegang  teguh  pada nilai-nilai  hukum  adat  dan dresta  desa  kala  patra yang  berlaku  di  Desa Lokapaksa.
Akan tetapi yang menjadi keunikan atau ciri khas yang membedakan dari wilayah  hukum  adat  di  Bali  terutama  dalam  penyelesaian  masalah  pewarisan menurut  hukum  adat,  pewarisan  menurut  hukum  adat  Desa  Lokapaksa  adalah proses  pembagian  harta  warisan  berupa  benda  materiil  atau  yang  warisan harta guna  kaya  yang  sering  dikenal  dengan  istilah  derue  garbo yang  berupa  warisan dari  harta  benda  materiil  baik  itu  berupa  uang,  tanah,  perhiasan  dan  lain sebagainya  hasil  dari  jerih  payah  yang  dimiliki  oleh  sang  ayah  dengan  isteri pertama    yang  berhak  untuk  menikmati  dan  memiliki  harta  warisan  itu  adalah isteri  pertama  dan  anak  laki-laki  dari  hasil  perkawinan memadu atau  poligami dengan isteri pertama, begitu juga proses seterusnya sesuai dengan berapa jumlah isteri  dan  anak  laki-laki  yang  berhak  secara  sah  menjadi  ahli  waris  dari  seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya masing-masing.
3.3  Landasan  Filosofis  Masyarakat  Desa  Lokapaksa  dalam  Melaksanakan Perkawianan Memadu atau Berpoligami
Dari  hasil temuan di  lapangan  menurut I Gusti  Made Medipta pasangan yang  melaksanakan  perkawinan memadu atau  poligami  yang  memiliki  isteri sebayak  delapan  orang  dan  tiga  orang  diantaranya  telah  meninggal  dunia.  Yang menjadi landasan filosofis masyarakat Desa Lokapaksa melaksanakan perkawinan
memadu atau poligami adalah berlandaskan atas rasa simpati yaitu suka sama suka dan  rasa  cinta  yang  begitu  besar  baik  itu  dari  pihak  laki-laki  maupun  pihak perempuan,  dimana  rasa  simpati  ini  menimbulkan  ikatan  batin  yang  sedemikian erat  dan sulit untuk diungkapkan sehingga  mengakibatkan terjadinya perkawinan memadu atau  poligami.  Selain  itu  yang  menjadi  landasan  terjadinya  perkawinan memadu atau  poligami  bagi  masyarakat  Desa  Lokapaksa  yaitu  menurut  hukum agama adalah konsep kresna brahmacari .
Menurut konsep  kresna  brahmacari dalam  Hukum  Agama  Hindu  yang tertuang  dalam  Slokantara  (Sloka:  1),  menyatakan  bahwa  seseorang  yang melaksanakan perkawinan itu paling banyak empat kali, dan tidak diperbolehkan lagi.  Siapakah  yang  dipakai  contoh  dalam  hal  ini?  Tidak  lain  ialah  Sang  Hyang Rudra.  Empat  dewi  yaitu,  Dewi  Uma,  Gangga,  Gauri,  dan  Durga.  Empat  dewi yang  sebenarnya  hanyalah  empat  aspek  dari  yang  satu,  inilah  yang  ditiru  oleh yang menjalankan kresna brahmacari. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan isteri-isterinya”.
Berlandaskan  atas  rasa  simpati,  suka  sama  suka  dan  cinta  yang  begitu besar serta konsep Kresna Brahmacari yang dipaparkan diatas, masyarakat Desa Lokapaksa  menjadikan  landasan  fundamental  yang  begitu  kuat  melekat  bagi masyarakat  Desa  Lokapaksa  untuk  melaksanakan  perkawinan memadu atau poligami.  Konsep  lain  yang  melekat  dan  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong masyarakat  Desa  Lokapaksa  untuk  melaksanakan  perkawinan memadu atau poligami  adalah  pada  masa  terdahulu  kaum  raja-raja  dan  bangsawan  yang diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu. Sehingga menurut masyarakat Desa Lokapaksa dengan memiliki isteri lebih dari satu dianggap seperti keturunan raja- raja  atau  bangsawan  yang  memiliki  status  ekonomi  yang  diakui  dalam masyarakat.  Orang  yang  melaksanakan  perkawinan memadu atau  poligami dianggap    sudah  mapan  dari  berbagai  segi  kehidupan  (seperti  kaum  bangsawan atau  raja-raja  dimasa  dahulu),  padahal  secara  realitas  yang  terjadi  di  lapangan status  ekonomi  masyarakat  yang  melaksanakan  perkawinan memadu atau poligami itu masih tergolong menengah ke bawah. Dengan landasan filosofis rasa simpati  suka  sama  suka  dan  cinta  yang  begitu  besar, konsep  kresna  bahmacari serta  paradigma  yang  begitu  melakat  kental  menjadikan  landasan  fundamental
yang  begitu  kuat  dan  membudaya  di  lingkungan  masyarakat  Desa  Lokapaksa bahwa terjadinya perkawinan memadu atau poligami ini merupakan sesuatu yang sah-sah saja dan sudah biasa terjadi di lingkungan masyarakat Desa Lokapaksa.
3.4  Hak  Waris  Anak  Laki-Laki  dalam  Perkawinan Memadu ditinjau  dari Aspek Hukum Adat Bali
Menurut  I  Gusti  Kompiang  Muditha  selaku  Kelian  Banjar  Dinas  Jro Agung.  Bahwa  yang  berhak  menerima  warisan  itu  adalah  anak  laki-laki  atau purusa dan  hak  waris  yang  dimiliki  oleh  anak  laki-laki  dalam  perkawinan memadu atau  poligami  ini  adalah  sama  dalam  artian  bahwa  harta  atau  warisan yang  diberikan  dari  perwaris  kepada  ahli  waris  itu  baik  berupa  warisan  Materiil berupa  harta  warisan  leluhur    benda  pusaka, sanggah  atau  pamerajan dan  harta milik sang ayah, sedangkan warisan  berupa  imateill  berupa tanggung  jawab  baik itu tanggung jawab dalam desa, pembayaran hutang piutang, maupun pengabenan orang  tua  yang  telah  memberikan  warisan.  Warisan  itu  diwariskan  secara  sama rata dan adil seadil-adilnya sesuai dengan jumlah anak laki-laki dan isterinya yang berhak menerima warisan itu secara sah.
Sedangkan  warisan  berupa harta  guna  kaya  (derue  garbo) dari  hasil kerja  antara  sang  ayah  dengan  isteri  pertama  dan  yang  berhak  menikmati  hasil dari harta  guna  kaya  (derue  garbo) dari  ayah  dengan  isteri  pertama  tersebut adalah  isteri  pertama  beserta  anak  laki-laki  yang  lahir  dari  perkawinan  dengan isteri  pertama.  Begitu  pula  selanjutnya  sistem  pembagian  warisannya  sampai dengan  isteri  atau madu yang  paling  terakhir  yang  dinikahkan  si  ayah,  misalnya sampai  dengan  isteri  yang  kelima.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya pembedaan  penerimaan  jumlah  harta  warisan  antara  isteri  yang  pertama,  kedua, ketiga,  keempat  dan  kelima  sehingga  dari harta  guna  kaya  atau  yang  sering dikenal  dengan  harta  derue  garbo antara  ayah  dengan  isteri-isteri  dari  hasil perkawinan memadu atau poligami itu berbeda, dan juga menyebabkan terjadinya perbedaan  jumlah  warisan  yang  diterima  oleh  anak  laki-laki  baik  itu  dari  hasil perkawinan  dengan  isteri  pertama  dengan  perkawinan  isteri  yang  kedua  dan seterusnya.
3.5   Pewarisan  yang  dilaksanakan  di  Desa  Lokapaksa  bagi  Masyarakat yang Melaksanakan Perkawinan Memadu atau Poligami
Dari hasil temuan di lapangan menurut I Gusti Kompiang Muditha selaku Kelian Banjar Dinas Jro Agung. Pewarisan yang dilaksanakan di Desa Lokapaksa itu menganut sistem patrilinieal dimana dalam sistem ini yang berhak menjadi ahli waris dan pemikul tanggung jawab keluarga adalah anak laki-laki atau mengikuti dari garis kepurusaan . Setiap peroses pewarisan  yang terjadi  baik  dalam  bentuk apapun  itu  harus  berdasarkan  atas  bukti  autentik  bisa  berupa  surat-surat  atau sertifikat dan dalam penyelesaian pewarisan yang berlaku di Desa Lokapaksa bagi masyarakat  yang  melaksanakan  perkawinan memadu atau  poligami    masih diselesaikan  secara  logika  dan  berdasarkan  atas  hukum  adat  yang  beraku  secara tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlandaskan atas logika.

## 3.6  Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  dalam menanggapi  permasalahan  tentang  “Hak  Waris  Anak  Laki-Laki    dalam Perkawinan Memadu ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Lokapaksa,    Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng,  Bali)”terbukti  bahwa terdapat  keterkaitan  antara  kajian  terori  yang  digunakan  dalam  penulisan penelitian  ini  dengan  hasil  temuan  di  lapangan  hal  ini  dapat  kita  buktikan  pada pemaparan  mengenai  hakekat  perkawinan memadu atau  poligami  ditinjau  dari aspek  hukum  adat  Bali  dan  Undang-Uandang  No.  1  Tahun  1974.  Yang menyatakan  bahwa  perkwainan  menurut  hukum  adat  adalah    tidak  hanya merupakan  suatu  ikatan  perdata,  tetapi  juga  merupakan  perikatan  adat  dan sekaligus  merupakan  ikatan  kekerabatan  dan  ketetanggaan.  Kalau  kita  lihat  dari perkawinan memadu atau  poligami  yang  terjadi  di  Desa  Lokapaksa,  perkawinan memadu atau  poligami  adalah  suatu  ikatan  yang  terjadi  secara  lahir  dan  batin dengan  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  bahkan  sampai  mempunyai  empat  orang isteri, perkawinan memadu atau poligami haruslah berlandaskan atas nilai hukum adat  dan  hukum  agama  (ajaran  Hindu)  dimana  dalam  asas  perkawinan  di  Bali yang  berlandaskan  ajaran  agama  Hindu  adalah  menganut  asas  monogami  yang memperbolehkan adanya atau terjadinya perkawinan memadu atau poligami.
Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  perkawinan memadu atau poligami  adalah  menganut  asas  monogami  terbuka  hal  ini  dapat  kita  lihat  pada pasal  3  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan dalam suatu keadaan suami melakukan memadu atau poligami yang sifatnya tertutup atau yang tidak begitu saja dapat dilakukan tanpa pengawasan hakim. Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  beralasan  sebagai  berikut (pasal 4 (1-2) UU No. 1 Tahun 1974; pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975) .
Adapun  yang  menjadi  landasan  filosofis  masyarakat  Desa  Lokapaksa melaksanakan  perkawinan memadu atau  poligami  adalah  berlandaskan  atas  rasa simpati yaitu suka sama suka dan rasa cinta yang begitu besar baik itu dari pihak laki-laki  maupun pihak perempuan,  dimana rasa  simpati  ini  menimbulkan  ikatan batin yang sedemikian erat dan sulit untuk diungkapkan sehingga mengakibatkan terjadinya  perkawinan memadu atau  poligami.  Selain  itu  yang  menjadi  landasan terjadinya  perkawinan memadu atau  poligami  bagi  masyarakat  Desa  Lokapaksa yaitu  menurut hukum agama adalah konsep kresna brahmacari .  Menurut konsep kresna brahmacari dalam Hukum Agama Hindu yang tertuang dalam Slokantara (Sloka:  1),  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  melaksanakan  perkawinan  itu paling  banyak  empat  kali,  dan  tidak  diperbolehkan  lagi.  Siapakah  yang  dipakai contoh  dalam  hal  ini?  Tidak  lain  ialah  Sang  Hyang  Rudra.  Empat  dewi  yaitu, Dewi  Uma,  Gangga,  Gauri,  dan  Durga.  Empat  dewi  yang  sebenarnya  hanyalah empat  aspek  dari  yang  satu,  inilah  yang  ditiru  oleh  yang  menjalankan kresna brahmacari. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan isteri- isterinya”. Berlandaskan atas rasa simpati, suka sama suka dan cinta yang begitu besar serta konsep Kresna Brahmacari yang dipaparkan di atas, masyarakat Desa Lokapaksa  menjadikan  landasan  fundamental  yang  begitu  kuat  melekat  bagi masyarakat  Desa  Lokapaksa  untuk  melaksanakan  perkawinan memadu atau poligami.  Konsep  lain  yang  melekat  dan  menajdi  salah  satu  faktor  pendorong masyarakat  Desa  Lokapaksa  untuk  melaksanakan  perkawinan memadu atau
poligami  adalah  pada  masa  terdahulu  kaum  raja-raja  dan  bangsawan  yang diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu. Sehingga menurut masyarakat Desa Lokapaksa dengan memiliki isteri lebih dari satu dianggap seperti keturunan raja- raja  atau  bangsawan  yang  memiliki  status  ekonomi  yang  diakui  dalam masyarakat.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  atas  kajian  teori  baik  dari pengertian  perkawinan memadu atau  poligami  menurut  hukum  adat  Desa Lokapaksa  dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  serta  ajaran  hindu  yang menganut asas monogami yang memperbolehkan terjadinya perkawinan memadu atau  poligami  dengan  temuan  penelitian  di  Desa  Lokpaksa  memiliki  keterkaitan yang    kuat  dengan  landasan  teori  yang  digunakan  sebagi  acuan  dalam  penulisan penelitian ini dan kebenaran dari fakta yang ditemukan di Desa Lokpaksa dengan konsep perkawinan memadu atau poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lokapaksa ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan kajian teori yang digunakan sebagai  acuan  dalam  penulisan  penelitian  ini.Akan  tetapi  realita  yang  terjadi antara landasan teori atau konsep yang ada.
Berdasarkan  pemaparan  dari  hasil  penelitian  yang  ditemukan  di  Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali dengan kajian teori yang digunakan  sebagai  acauan  dalam  penulisan  penelitian  ini,  menunjukan  bahwa terdapat  keterkaitan  yang  kuat  antara  kajian  teori  yang  digunakan  sebagai  acuan dalam  penulisan  penelitian  yang  dilaksanakan  di  Desa  Lokpaksa  dengan  fakta hasil penelitian yang ditemukan di Desa Lokpaksa. Hal itu dapat kita jumpai pada pengertian  hukum  waris  menurut  tokoh  masyarakat  Desa  Lokapaksa  (I  Gusti Kompiyang Muditha) dengan pendapat dari Pilto dalam Hadikusuma (1996:5). Menurut  Pitlo  dalam  Hadikusuma  (1996:5)  hukum  waris  adalah  sekumpulan peraturan  yang  mengatur  hukum  mengenai  kekayaan,  karena  wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati  dan  akibat  pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang  memperolehnya, baik  dalam  hubungan  antara  mereka  dengan  mereka,  maupun  antara mereka dengan pihak ketiga.
Karena  sistem pewarisan  yang dianut masyarakat  Desa  Lokapaksa adalah sistem pewarisan patrilineal yaitu pewarisan yang dilakukan  berdasarkan garis keturunan laki-laki  atau purusa maka  yang  menjadi  landasan  hukum  dalam  permasalahan mengenai  Hak  Waris  Anak  Laki-Laki  dalam  Perkawinan Memadu ditinjau  dari
Aspek  Hukum  Adat  Bali  yang  Berlaku  di  Desa  Lokapaksa  adalah Awig-Awig Desa  Lokapaksa . Awig-Awig  Desa  Lokapaksa ini  memuat  atau  mencantumkan mengenai siapa saja  yang berhak dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris serta memuat  mengenai kewajiban  yang  harus dilaksanakan oleh ahli  waris, ketentuan itu tertulis pada pawos 68, 69, 70, dan 71.
Tidak  hanya dalam kajian teori pewarisan patrilineal  “Hak  Waris  Anak Laki-Laki  dalam  Perkawinan Memadu ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Adat  Bali (Studi  Kasus di Desa Lokapaksa,  Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali”, juga  dapat  kita  jumpai  pada  kajian  teori  yang  yang  mengatur  mengenai  sistem kekeluargaan  hindu  yang  termuat  dalam kitab  Manawa  Dharmasastra yang disebut  dengan  sistem sapinda dan sakula .    Adapun  golongan  dari  keluarga sapinda , adalah hubungan darah yang kalau ditarik secara garis vertikal, maka tiga tingkatan  leluhur  ke  atas  dan  tiga  tingkatan  ke  bawah,  sehingga  menjadi  tujuh tingkat,  kesemuanya  ini  merupakan  keluarga  satu panda .  Disamping sapinda , disebut  pula  adanya  sistem sakula ,  yang  dalam  hal  ini  dapat  kita  anggap merupakan mandala kedua dalam sistem kesanak saudaraan hindu itu. Kelompok keluarga sakula ini  merupakan  kelompok  keluarga  yang  paling  luas  dan  sudah tergolong  keluarga  paling  jauh  walaupun  masih  ada  hubungan  kekeluargaannya. Dari  kajian  teori  di  atas  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan awig-awig Desa Lokapaksa yang menjadi pedoman atau landasan bagi siapa yang berhak dan tidak berhak  menjadi  ahli  waris  dalam  sistem  pewarisan  bagi  masyarakat  Desa Lokapaksa yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami.
Dalam  pembagian  warisan  ikatan  kesanak  saudaraan  dan  sifat kekeluargaan sebagai dasar hukum waris mutlak untuk kita pahami, karena segala sesuatu  yang  bertalian  dengan  pewarisan  erat  hubungannya  sifat  kekeluargaan masyarakat Hindu Bali. Misalnya dalam masyarakat patrilineal di Bali, harta yang diwariskan bukan saja benda-benda materiil juga benda imateriil. Sejalan dengan kajian teori diatas berdasarkan hasil temuan di lapangan pewarisan yang terjadi di Desa  Lokapaksa  dalam  perkawinan memadu atau  poligami  memiliki  keterkaitan hal ini dapat kita jumpai pada sistem pembagian warisan yang dilakukan di Desa Lokapaksa yaitu :
1) Warisan harta  guna  kaya  yang  sering  dikenal  dengan  harta  derue  garbo warisan  berupa  benda  materiil  itu  berupa  warisan  dari  harta  sang  ayah dengan isteri pertama dan yang berhak untuk menikmati harta warisan ini adalah  isteri  pertama  dan  anak  laki-laki  dari  hasil  perkawinan memadu atau poligami ini, begitu juga seterusnya sampai ke isteri atau madu yang paling terakhir yang dimiliki.
2) Warisan  dari  leluhur  warisan  ini  bisa  juga  dikatakan  sebagai  warisan imateriil  bisa  berupa tanggung  jawab terhadap ayahan di desa pakraman , sanggah  atau  pamerajan ,  benda  pusaka  termasuk  juga  hutang  piutang yang  dimiliki,  warisan  ini  harus  dibagi  sama  rata  dan  adil  sesuai  dengan jumlah  anak  laki-laki  dan  isteri  dari  hasil  perkawinan memadu atau poligami.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dari  kajian  teori  yang  digunakan sebagai  acuan  dalam  penulisan  penelitian  ini  dengan  temuan  di  Desa  Lokpaksa dan pemaparan hasil dari penelitian terkait permasalahan “Hak Waris Anak Laki- Laki  dalam  Perkawinan  Memadu  ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Adat  Bali  (Studi Kasus  Desa  di  Lokapaksa,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng,  Bali)”, memiliki  keterkaitan  yang  sangat  kuat  dan  kebenaran  dari  hasil  temuan  di  Desa Lokpaksa ini dapat dibuktikan dengan kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

## 4.   PENUTUP
Sesuai  dengan  pembahasan  pokok  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka dapat  ditarik  simpulan  bahwa  perkawinan memadu atau  poligami  merupakan suatu  ikatan  yang  terjadi  secara  lahir  dan  batin,  perkawinan memadu atau poligami  yang  terjadi  di  Desa  Lokapaksa  harus  berlandaskan  atas  nilai-nilai Hukum  Adat    Desa  Lokapaksa,  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  dan  Hukum Agama.  Perkawinan memadu atau  poligami.  Akan  tetapi  esensi  yang  paling mendasar dari segi konsep hukum agama bagi  masyarakat Desa Lokpaksa dalam melaksanakan  perkawinan memadu atau  poligami  adalah  berlandaskan  atas konsep kresna brahmacari .
Hak  waris  yang  dimiliki  oleh  anak  laki-laki  dalam  perkawinan memadu atau poligami adalah  berlandaskan atas perwarisan patrilineal  yang dalam  hal  ini sistem  pewarisannya  megikuti  dari  garis  keturunan  laki-laki  atau purusa dan dalam  proses pembagian  harta warisan dalam perkawinan memadu atau polgami di  Desa  Lokapaksa  adalah  sama  dalam  artian  bahwa  harta  atau  warisan  yang diberikan  dari  perwaris  kepada  ahli  waris  itu  berupa  warisan  leluhur,  warisan leluhur  ini  bisa  berupa  benda  pusaka, sanggah  atau  pamerajan dan  harta  milik sang ayah  itu diwariskan sama rata dan adil  seadil-adilnya  sesuai dengan  jumlah anak  laki-laki  dan  isterinya  yang  berhak  menerima  warisan  itu  secara  sah. Sedangkan warisan berupa harta  guna kaya (derue garbo) dari hasil kerja antara sang ayah dengan isteri pertama dan yang berhak menikmati hasil dari harta guna kaya(derue garbo) dari ayah dengan  isteri pertama tersebut adalah  isteri pertama beserta anak laki-laki yang lahir dari perkawinan dengan isteri pertama.
Begitu  pula  selanjutnya  sistem  pembagian  warisannya  sampai  dengan isteri  atau madu yang  paling  terakhir  yang  dinikahi  si  ayah,  misalnya  sampai dengan  isteri  yang  kelima.  Tidak  terdapat  landasan  hukum  secara  pasti  karena dalam  proses  pewarisan  bagi  masyarakat  Desa  Lokapaksa  yang  melaksanakan perkawinan memadu atau  poligami  ini  hanya  menyelesaikannya  secara musyawarah keluarga dan penyelesaiannya pun masih mengunakan logika.  Akan tetapi dalam pengaturan ketentuan bagi anak yang berhak menjadi ahli waris dan yang  tidak  berhak  menjadi  ahli  waris  itu  mengacu  atau  berpedoman  pada Awig- Awig Desa Lokapaksa .
Berdasarkan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  dapat menyampaikan  saran  sebagai  berikut.  Kepada  masyarakat  Desa  Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman awal dalam penyusunan Awig-Awig Desa Lokapaksa mengenai tata  cara  perkawinan  dan  pewarisan  dalam  perkawinan memadu atau  poligami supaya  terdapat  landasan  hukum  yang  secara  pasti  mengatur  pewarisan  dalam perkawinan memadu atau  poligami  karena  selama  ini  sistem  pewarisan  yang digunakan  dalam  perkawinan memadu atau  poligami  di  Desa  Lokapaksa  hanya menggunakan logika.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Oka, I Gusti. 1992/1993. Slokantara . Jakarta : Hanuman Cacti.
Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten  Buleleng. Awig-Awig  Desa Adat Lokapaksa .
Gede  Puja,  M,A.SH.  1977. Hukum  Kewarisan  Hindu  Yang  Diresepir  Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok. Jakarta. C.V. Junasco.
Hadi  Kusuma  Hilman.  1996. Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  :  Perundangan, Humum  Adat,  Hukum  Agama  Hindu-Islam .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Endra  Irawan  I  Wayan.  2013. Sistem  Karang  Memadu  Sebagai  Bentuk  Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami (Studi Kasus Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan  Bangli,  Kabupaten  Bangli). Sekripsi  (Tidak  Diterbitkan). Jurusan Ppkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
Linda Handayani, Luh Putu. 2011. Kedudukan Anak Dilur Perkawinan Yang Sha Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi Kasus Di Banjar Tegal Temu Kaja, Desa Tibu  Biu,  Kecamatan  Kerambitan,  Kabupaten  Tabanan,  Bali .  Sripsi (Tidak  Diterbitkan).  Jurusan  Ppkn,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas Pendidikan Ganesha.
Mardalis. 1994. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Surabaya: Usaha Nasional.
Moleong,  Lexy  J.  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung :  PT  Remaja Rosdakarya.
Netra. 1974. Metodologi Penelitian . Usaha Nasional Surabaya
Sudiatmaka, Ketut. 2010. Asas-Asas Hukum Adat Dan Murdha Hukum Adat Bali . Undiksaha Singaraja. PPKn/FIS.