ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 1 December 2017 | Reviewed: 28 December 2017 | Accepted: 4 January 2018

## HAM, ISLAM DAN KONSTITUSI: MENGKAJI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA ISLAM DALAM UUD 1945
Udiyo Basuki 1

## Abstract
The regulation of human rights  in the Indonesian constitution, the 1945 Constitution can be interpreted as an effort of citizens to guarantee their protection in the law, so that the constitution  can  serve  as  a  legal  instrument  to  warn  the  government  not  to  violate  the human  rights  that  have  been  imposed  in  the  constitution.  It  is  recognized  that  the protection  of  human rights  is  a  requirement  of  the  state  law,  which  has  been  pinned  on the  Republic  of  Indonesia.  then  the  protection.  Concepts,  thoughts  and  ideas  about human rights in Indonesia's constitution have been the pros and cons since the beginning of independence. Certain community groups consider that the human rights contained in the  Indonesian  constitution  are  a  Western  human  rights  concept  that  must  be  rejected because  they  contain  individualistic  values  and  are  far  from  local,  religious,  especially Islamic values. If more closely scrutinized human rights arrangements in the Indonesian constitution  contain  Islamic  values,  characterized  by  justice,  usefulness  and  public interest; the values contained in the holy book of the Qur'an and the Medina Charter are also  recognized  as  the  world's  human  rights  charter.  This  human  rights  regulation  is closely  related  to  the  objectives  of  Islamic  law,  namely  "maqashid  shari'ah"  whose existence to protect the five things of religion, soul, mind, descent and property.
Keywords: charter of madina; constitution; human rights; Islam; maqashid shari'ah

## Abstrak
Pengaturan  HAM dalam  konstitusi  Indonesia,  UUD  1945  dapat  dimaknai  sebagai  upaya warga  negara  agar  terjamin  perlindungannya  dalam  hukum,  sehingga  konstitusi  dapat jadikan  sebagai  instrumen  hukum  untuk  memperingatkan  pemerintah  supaya  tidak melanggar hak asasi yang telah dicantumkan dalam konstitusi tersebut.  Disadari bahwa perlindungan  HAM  adalah  syarat dari  negara  hukum,  yang  selama  ini  disematkan  pada negara Republik Indonesia. maka perlindungan. Konsep, pemikiran dan ide tentang HAM dalam  konstitusi  Indonesia  menuai  pro  dan  kontra  sejak  dari  awal  kemerdekaan. Golongan  masyarakat  tertentu  menganggap  bahwa  HAM  yang  terdapat  di  dalam konstitusi  Indonesia  merupakan  konsep  HAM  Barat  yang  harus  ditolak  karena mengandung  nilai  individualistik  dan  jauh  dari  nilai-nilai  lokal,  juga    religius,  terutama Islam.  Jika  dicermati  lebih  dalam  pengaturan  HAM  dalam  konstitusi  Indonesia mengandung  nilai-nilai  Islam,  yang  bercirikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepentingan umum;  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  kitab  suci  Al- Qur’an  dan  Piagam  Madinah  yang juga  diakui  merupakan  piagam  HAM  dunia.  Pengaturan  HAM  ini  erat  kaitannya  dan
1 Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  Indonesia,  email: udiyobee@gmail.com
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
bersesuaian dengan tujuan hukum Islam, yaitu “maqashid syari’ah” yang keberadaannya untuk melindungi lima hal yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda.
Kata Kunci: HAM; islam; konstitusi; maqash id syari’ah; piagam madinah

## I. Pendahuluan
Dalam  sistem  ketatanegaraan, perlindungan  hak  asasi  manusia (HAM)  merupakan  hal  utama  yang harus  ada  dalam  konstitusi.  Bahwa telah  menjadi  pemahaman  umum, HAM  merupakan  materi  muatan konstitusi yang tidak dapat diabaikan. J.G. Steenbeek mengemukakan bahwa materi muatan dalam konstitusi salah satunya  adalah  adanya  jaminan terhadap HAM dan warga
negaranya. 2 Hal  ini  menegaskan bahwa  HAM  harus  mendapatkan aturan dasarnya dalam konstitusi.
Dari  pendapat  tersebut  dapat diambil  dua  makna  perlindungan HAM  dalam  konstitusi. Pertama, yakni makna bagi penguasa Negara, adalah  agar  dalam  menjalankan kekuasaannya,  penguasa  dibatasi oleh  adanya  hak-hak  warganya.
Kedua, bagi  warga  Negara,  adalah agar ada jaminan perlindungan yang kuat  dalam  hukum  dasar  negara sehingga warga negara dapat
2 Sri  Soemantri.  1987. Prosedur  dan  Sistem Perubahan  Konstitusi. Bandung:  Alumni, hlm. 51.
menjadikan konstitusi sebagai instrumen  untuk  memperingatkan penguasa  supaya  tidak  melanggar hak  asasi  yang  telah  dicantumkan dalam konstitusi. 3
Secara  substansi,  HAM  yang diatur  dalam  konstitusi  Indonesia senantiasa  mengalami  perubahan seiring  dengan  konteks  perubahan peta  rezim  politik  yang  berkuasa. Dari  masa  berlakunya  UUD  1945, Konstitusi  RIS  1949,  UUDS  1950 dan kini UUD 1945 Pasca Amandemen,    konsep  HAM  dalam konstitusi Indonesia tersebut senantiasa menjadi perdebatan, baik dari  segi  konsepsinya,  peraturan, maupun
pelaksanaan aturan hukumnya.  Persoalan  HAM  menjadi persoalan yang belum selesai sebab kehadirannya  selalu  mengundang perdebatan  baik  secara  teoritis mapun secara empiris. 4
3 Sri Hastuti Puspitasari. “Perlindungan HAM dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik Indonesia ” dalam Eko Riyadi dan Supriyanto  Abdi  (ed).    2007. Mengurai
Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia:  Kajian Multi Perspektif. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 166.
4 Artinya,  perdebatan  klasik  universalisme dan  relativisme  masih  menjadi  letupan- letupan  dalam  wacana  mengenai  HAM. Dalam  dataran  praktis  persoalan  HAM
Pada  awalnya,  konsep  HAM dalam  konstitusi  Indonesia  belum
sepenuhnya diterima oleh masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut dikarenakan  konsep  HAM  yang  ada di dalam konstitusi Indonesia
tersebut  dianggap  bersumber  dari konsep  HAM  Barat,  yang  jauh  dari nilai-nilai keadilan dan mencerminkan  sifat  individualistik. Akibatnya, timbul resistensi. Memang,  pada  dasarnya  terdapat perbedaan-perbedaan antara
berbagai  konsep  HAM  baik  dalam konsep  HAM  Barat,  dan  konsep HAM  lainnya,  misalnya  HAM  Islam, yang  juga  diterima  oleh  perangkat- perangkat internasional.
HAM  dalam  konsep  Islam didasarkan  pada  premis  bahwa aktifitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan Barat, bagaimanapun  percaya  bahwa  pola tingkah  laku  hanya  ditentukan  oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang  aman.  Dengan  kata  lain,  dari segi prosedurnya adalah guna menguat sebab pelaksanaannya melibatkan proses politik. Ibid., hlm. 145.
mempengaruhi
kondisi batin
manusia dari luar. 5 Selain itu, masih banyak perbedaan-perbedaan  prinsip  yang mendasar  antara  Barat  dengan Islam  tentang  HAM.  Dunia  Barat misalnya,  memaknai  konsep  HAM semata-mata hanya bersifat antroposentris ,  di  mana  manusia merupakan  ukuran  terhadap  segala sesuatu  (segala  sesuatu  berpusat pada  manusia),  manusia  dilihat sebagai  pemilik  sepenuhnya  hak tersebut.  HAM  Barat  bersumber pada  pemikiran  filosofis  semata, karena  ia  sepenuhnya  produk  otak manusia. 6
Sedangkan  Islam,  memaknai konsep
HAM lebih bersifat
theosentris (segala sesuatu berpusat kepada  Tuhan).  Artinya,  Islam  lebih memihak  hak  Tuhan  dari  pada  hak hak  pribadi.  Manusia  dalam  hal  ini dilihat  hanya  sebagai  makhluk  yang dititipi  hak-hak  dasar  dari  Tuhan, bukan  sebagai  pemilik  mutlak.  Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan  Tuhan.  Penggunaan  hak
5 Tahir Mahmood (ed). 1993. Human Rights in  Islamic  Law. New  Delhi:  Jamia  Nagar, hlm. 62.
6 Ahmad  Kosasih.  2003. HAM  dalam Persepektif  Islam:  Menyikapi  Persamaan dan  Perbedaan  antara  Islam  dan  Barat. Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 37.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
tersebut  tidak  boleh  bertentangan dengan keinginan Tuhan. 7
Perbedaan konsep dasar HAM antara Islam dan Barat bukan berarti bahwa konsep dan penegakan HAM
dalam
konstitusi
Indonesia bersumber  dari  Barat  yang  bersifat individualistik. Gagasan tentang HAM dalam konstitusi Indonesia, bila dikaitkan  dengan  agama  secara normatif  tidak  bertentangan,  karena agama  menjunjung  tinggi  nilai-nilai hak asasi manusia.
Dalam agama terdapat sejumlah  aturan  normatif  tekstual yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi penegakan HAM tanpa merasa perlu untuk  melihat  bagaimana  landasan normatif itu dipraktikkan oleh umatnya  dalam  realitas  sejarah.
Meskipun  tidak  ada  pertentangan antara  agama  dan  HAM  dalam aspek  normatifnya,  namun  ada perbedaan antara keduanya.
Perbedaan  itu  terletak  pada  titik tolak  pemikiran  yang  kemudian melahirkan hal yang berbeda pula. 8
7 Ibid., hlm. xxii.
8 Syed Ahmad Hussein. “Muslim Politics and the  Discourse  on  Democracy”  dalam Francis  Loh  Kok Wah  dan  Khoo  Boo  Teik. 2002. Democracy  in  Malaysia:  Discourses and  Pratices. Surrey:  Curzon  Press,  hlm. 75.  Perbedaan  yang  signifikan  antara hukum  Islam  dan  hukum  barat  (baca: hukum  positif)  pada  sisi  sumbernya  inilah yang dapat menjadi pembeda cara
pandang masing-masing pihak atas
Untuk  menilik  lebih  jauh  hal yang  terurai  di  atas,  tulisan  ini  akan mendeskripsikan  bagaimana  nilai- nilai hak asasi manusia (HAM) Islam dalam  konstitusi  Indonesia,  UUD 1945.  Tulisan  yang  diilhami  oleh mengemukanya kesadaran masyarakat atas pentingnya penegakan HAM ini juga merupakan tulisan lanjutan atas tulisan terdahulu yang mengarahkan
perhatian  pada  diskursus  HAM 9 . Disadari permasalahan HAM saat ini telah  menjadi  sorotan  utama  dunia internasional dalam kaitannya dengan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Wawasan  HAM  dalam dimensi global selalu dikaitkan
polemik  dan  isu  HAM  yang  mengemuka. Baca Sri Wahyuni dan Udiyo Basuki. 2004. “Perbandingan Konsep dan Sumber
Hukum:  Antara  Hukum  Islam  dan  Hukum
Positif”, Jurnal Mimbar Hukum, No. 47/VI/2004: 32-41. 9 Udiyo  Basuki.  2001. “Perlindungan  Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia  (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)”, Jurnal  Asy- Syir’ah No.  8  Tahun 2001.  Udiyo  Basuki.  2012. “Perlindungan HAM  dalam  Negara  Hukum  Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas  ( Convention  on  The  Rights  of
Persons  with  Disabilities )”, Jurnal  Sosio- Religia, 10  (1).  Udiyo  Basuki.  2012. “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika  Pengaturan  HAM  Indonesia Pasca- Amandemen  UUD  1945”, Jurnal Supremasi  Hukum, 1  (2).  Udiyo  Basuki. 2013. “Globalisasi,  Konstitusi  dan  Hak Asasi  Manusia:  Pengaruh  Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam
Konstitusi  Indonesia”, Jurnal  Supremasi Hukum, 2 (2).
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 dengan hak-hak politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya. 10
Di  sini  tidak  akan  diuraikan semua  ketentuan  HAM  dalam  UUD 1945,  namun  dibatasi  pada  perihal hak hidup, hak kebebasan beragama  dan  berkeyakinan,  hak kesetaraan dan keadilan, hak keamanan  (mendapat  rasa  aman), hak  bekerja  dan  hak  persamaan  di hadapan hukum.
II. Analisis dan Pembahasan A. Hak  Asasi  Manusia:  Berbagai
Perspektif
1.  Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Hak  Asasi  Manusia  (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia  semata-mata  karena  ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan  karena  diberikan  kepadanya oleh  masyarakat  atau  berdasarkan hukum  positif,  melainkan    semata- mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Dalam  arti  ini,  maka meskipun setiap  orang  terlahir  dengan  warna kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  budaya dan kewarganegaraan yang
berbeda-beda,  ia  tetap  mempunyai
10 Safroedin Bahar. 1996. Hak Asasi
Manusia:  Analisis  Komnas  HAM  dan Jajaran  Hankam/ABRI. Jakarta:  Pustaka
Sinar Harapan, hlm. 164.
hak-hak tersebut. Inilah sifat universal  dari  hak-hak  tersebut.
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut ( inalienable ). 11
Secara  historis,  usaha-usaha
untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis
sedemikian  rupa.  Seluruh  pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian  akan  pentingnya  citra manusia,  yakni  kemerdekaan  dan kebebasannya.
Selain  itu,  upaya  tersebut dilakukan karena HAM sesungguhnya  merupakan  bagian dari  hakikat  kemanusiaan  yang paling instrinsik, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya
dan perjuangan penegakannya sekaligus  menyatu,  dengan  sejarah peradaban manusia itu sendiri.
Secara etimologis, HAM 12 merupakan  terjemahan  langsung dari human  right dalam  bahasa
11 Knut  D.  Asplund,  dkk  (ed).  2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 11.
12 Asal-usul  gagasan  mengenai  hak-hak asasi  manusia  bersumber  dari  teori  hak kodrati (natural  right  theory). Dalam bukunya, Locke menjelaskan bahwa
semua individu dikaruniai oleh alam berupa hak  yang  melekat  atas  hidup,  kebebasan dan  kepemilikan  yang  merupakan  milik nereka  sendiri  dan  tidak  dicabut  oleh negara.  Lihat  John  Locke.  1964. Two Treaties  of  Civil  Government. (ed.  J.W. Gough  Blackwell).  New  York:  Oxford,  hlm. 28.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Inggris, droits  d  l’home dalam bahasa  Perancis,  dan menselijke rechten dalam  bahasa  Belanda.
Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari basic  rights  dan  fundamental  rights dalam bahasa Inggris, serta grondrechten dalam bahasa Belanda. 13 Kemudian secara terminologis, HAM lazimnya diartikan sebagaihak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah  atau  karunia  dari  Allah yang Maha Kuasa. 14
Konsepsi  HAM  di  kalangan
sejarawan Eropa tumbuh dari konsep hak ( rights ) pada
Yurispudensi Romawi, kemudian meluas  pada  etika  melalui  teori hukum  alam  ( natural  law ).  Robert
Audi  meng atakan  “ the  concept  of rights arose in Roman Jurisprudence and  was  exstanded  to  ethics  via natural  law  theory.  Just  as  positive lawmakers,  confers  legal  rights,  so the natural confers natural rights. 15
13 Marbangun  Hardjowirogo.  1977. HAM dalam    Mekanisme-Mekanisme  Perintis Nasional,  Regional  dan  Internasional. Bandung: Patma, hlm. 10.
14 Philipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia.
Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 39.
15 Robert  Audi  (ed).  1995. The  Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press, hlm. 591.
Secara historis tonggak-
tonggak  penting  pemikiran  dan gerakan  HAM  dimulai  abad  ke-13. Dimulai pada penandatanganan
Magna  Charta  pada  1215  oleh  Raja
John Lackland biasa dianggap permulaan  sejarah  perjuangan  hak asasi manusia,
meskipun sebenarnya,  piagam  ini  belumlah merupakan  perlindungan  hak  asasi manusia seperti yang dikenal sekarang.  Dari  segi  isinya,  Magna Charta  hanya  melindungi  orang- orang yang masuk kategori freeman sehingga kaum budak tidak
termasuk  di  dalamnya.  Akan  tetapi, jika dilihat dari segi perjuangan hak- hak  asasi  manusia  seperti  yang dikenal sekarang, 16 isi pokok dokumen  itu  ialah  hendaknya  raja tidak
melakukan pelanggaran terhadap  hak  milik  dan  kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat.
Setelah  Magna  Charta  (1215), tercatat pula penandatanganan Petition  Of  Right pada  1628  oleh Raja  Charles  I.  Apabila  pada  1215 raja  berhadapan  dengan  kaum bangsawan  dan  gereja  sehingga lahirlah  Magna  Charta,  pada  1628, Raja  berhadapan  dengan  parlemen
16 Suwandi.  1957. Hak-Hak  Dasar  dalam Konstitusi:  Konstitusi  Demokrasi  Moderen.
Jakarta: Pembangunan Press,  hlm. 8.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
yang  terdiri  dari  utusan  rakyat ( House  of  Commons). Oleh  karena itu,  menurut  Moh.  Kusnardi  dan Harmaily  Ibrahim,  kenyataan  ini memperlihatkan  bahwa  perjuangan hak-hak  asasi  manusia  memiliki korelasi  yang  erat  sekali  dengan perkembangan  demokrasi  karena perjuangan  hak-hak  asasi  manusia itu  pada  akhirnya  berkaitan  dengan soal  jauh  dekatnya  rakyat  dengan ide demokrasi. 17
Setelah  itu,  perjuangan  yang lebih nyata terlihat pula dalam Bill Of Right yang  ditandatangani  oleh  raja Willem  III  pada  1689  sebagai  hasil dari  pergolakan  politik  yang  dahsyat yang  biasa  disebut the  glorious revolution. The glorious revolution ini tidak saja mencerminkan kemenangan  parlemen  atas  raja, tetapi juga mengambaarkan rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang
menyertai  perjuangan Bill  Of  Rights
itu yang berlangsung tak kurang dari enam puluh tahun lamanya. 18 Dalam perkembangan selanjutnya,  gagasan  tentang  hak- hak asasi manusia banyak
17 G.J. Wolhaff. 1960. Pengantar Hukum Tata Negara  Indonesia. Jakarta:  Timun  Mas, hlm. 140.
18 Jimly  Asshiddiqie.  2009. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara. Jakarta:  Rajawali Press, hlm. 344.
dipengaruhi  pula  oleh  pemikiran- pemikiran para sarjana, seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau. John  Locke  dikenal  sebagai  peletak dasar  bagi  teori  Trias  Politica Montesquieu bersama dengan Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau. Selain itu John Locke juga mengembangkan  teori  perjanjian masyarakat  yang  biasa  dinisbatkan kepada  Rousseau  dengan  istilah kontrak  sosial (social  contract).
Perbedaan  pokok  antara  Hobbes dan  Locke  dalam  hal  ini  adalah bahwa  jika  teori  Thomas  Hobbes menghasilkan monarki absolut,
sedangkan teori John Locke menghasilkan monarki
konstitusional. 19
Dalam  konteks  hak  asasi manusia,  Thomas  Hobbes  melihat bahwa, hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutkannya homo  homini  lupus,
bellum omnium contra omnes.
Dalam  keadaan  demikian,  manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam  legenda  kuno  yang  disebut ‘ lepiat  han’ yang  dijadikan  oleh
19 Hari  Chand.  1994. Modern Jurisprudence. Kuala  Lumpur:  International  Law  Book Service, hlm. 44.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Thomas Hobbes sebagai judul buku. 20
Keadaan  seperti  demikianlah yang  menurut  Hobbes  mendorong terbentuknya  perjanjian  masyarakat dalam  mana  rakyat  menyerahkan hak-haknya  kepada  penguasa.  Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes  disebutkan  sebagai  teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolout. 21 Di Amerika  Serikat  perjuangan hak-hak asasi manusia itu
disebabkan  oleh  karena  rakyat Amerika  Serikat  yang  berasal  dari Eropa  sebagai imigran  merasa tertindas  oleh  pemerintah  Inggris. Hal  itu  berlainan  dengan  apa  yang dialami  oleh  bangsa  Prancis  yang pada abad ke-17 dan ke-18 dipimpin oleh pemerintahan raja yang bersifat absolut.  Sebagai  reaksi  terhadap absolutisme itulah, Montesquieu merumuskan  teorinya  yang  dikenal dengan istilah “ Trias Politica” . 22
20 Moh.  Mahfud  MD.  2003. Demokrasi  dan Konstitusi  di  Indonesia:  Studi  tentang Interaksi Politik dan Kehidupan
Ketatanegaraan. Jakarta:  Rineka  Cipta, hlm. 39.
21 C.S.T. Kansil dan Christine T. Kansil. 2003.
Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.
22 Adnan  Buyung  Nasution  dan  A.  Patra  M. Zen  (ed).  2006. Instrumen  International Pokok  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 35.
Montesquieu berpendapat bahwa  kekuasaan  negara  dibagi menjadi  tiga  bagian,  yaitu  eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga bagian tersebut  harus  dipisahkan  baik  dari segi  organnya  maupun  dari  segi fungsinya. Pemisahan itu menurutnya  sangat  penting  untuk mencegah  bertumpuknya  semua kekuasaan  di  tangan  satu  orang. Dengan terpisahnya kekuasaan negara  dalam  tiga  badan  yang mempunyai  tugas  masing-masing dan  tidak  boleh  saling  mencampuri tugas  yang  lain,  dapatlah  dicegah terjadinya pemerintahan yang absolut. 23
Sementara  itu,  Jean  Jacques Rousseau  melalui bukunya Du Contrat Social menghendaki adanya suatu demokrasi, dimana kedaulatan ada  di  tangan  rakyat.  Pemikiran Rousseau  banyak  dipengaruhi  oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke.
Ketika itu berkembang
pernyataan  tidak  puas  dari  kaum borjuis  dan  rakyat  kecil  terhadap raja,  yang  menyebabkan  raja  Louis XVI  memanggil  Etats  Generaux untuk  bersidang  pada  1789.  Akan
23 A.  Mukhtie  Fadjar.  2004. Tipe  Negara Hukum. Malang:  Bayumedia-Intrans,  hlm. 85.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
tetapi, kemudian utusan kaum borjuis  menyatakan  dirinya  sebagai “ Assemble  Nationale” yaitu  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  memiliki seluruh Bangsa Prancis.
Pada  20  Juni  1789  mereka
bersumpah untuk tidak bubar sebelum  Prancis  memiliki  konstitusi.
Selanjutnya Assemble Nationale tersebut menyatakan dirinya sebagai Badan Konstituante. Pada 26 Agustus 1789 ditetapkanlah pernyataan  hak-hak  asasi  manusia dan  warga  negara  ( declaration  des droit  de  l’homme  et  du  citoyen) .
Sesudah itu, yaitu pada 13
September  1789  lahirlah  Konstitusi Prancis yang pertama.
Pernyataan hak-hak asasi
manusia  dan  warga  negara  Prancis tersebut  ( declaration  des  droit  de l’homme  et  du  citoyen) dapat dikatakan  banyak  dipengaruhi  oleh
Declaration
of Independence Amerika  Serikat,  terutama  berkat jasa  antara  lain  seseorang  warga negara  Prancis    yang  bernama  La Fayette  yang  pernah  ikut  berperang di Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat berhasil mencapai kemenangan dan America Declaration of Independence ditandatangani  pada
1776, La Fayette kembali ke Prancis
dengan  membawa  salinan  naskah deklarasi tersebut. 24

## Pada waktu Prancis menyusun
Declaration des deroit l’homme et du citoyen (1789), Declaration of Independence Amerika Serikat
(1776)  itu  banyak  ditiru.  Kemudian dalam  perkembangan  selanjutnya deklarasi tersebut banyak ditiru pula oleh negara-negara Eropa lainnya.
Kedua  naskah  deklarasi,  yaitu Declaration des deroit l’homme et du citoyen (1789), Declaration of Independence Amerika Serikat (1776)  sangat  berpengaruh  dan merupakan peletak dasar bagi perkembangan universal perjuangan hak asasi manusia. Kedua deklarasi ini,  kemudian  disusul  oleh The Universal  Declaration  of  Human Right (1948)  menjadi  contoh  bagi semua negara yang hendak membangun  daan  mengembangkan diri  sebagai  negara  demokrasi  yang menghormati  dan  melindungi  hak- hak asasi manusia.
Gagasan tentang perlindungan HAM  dan  demokrasi  itu  kemudian menuntut suatu sistem negara hukum  yang  demokratis  dengan sistem  pemerinahan  yang  dapat mengimplementasikan prinsip
24 Ibid . , hlm. 213.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
tersebut  yakni  adanya  pemerintah yang  kekuasaannya  terbatas  dan harus melindungi HAM yang dituangkan dalam konstitusi. 25 Kejadian lain yang juga penting yang terjadi dalam perkembangan hak-hak asasi manusia adalah kemenangan demokrasi
atas pemerintahan
diktator  dan  fascist  Jerman,  Italia dan Jepang pada Perang Dunia II.
Setelah Perang Dunia II berakhir  pada  kemenangan  pihak sekutu, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakatilah
Universal  Declaration  of  Human
Right di  Paris  pada  1948,  dengan perbandingan suara 48 setuju dan 8 blanko. Meskipun Universal
Declaration  of  Human  Right 26 tidak mengikat  negara-negara  yang  ikut menandatanganinya, diharapkan negara-negara  anggota  PBB  dapat mencantumkan dalam Undang- Undang  Dasar  masing-masing  atau peraturan
perundang-undangan
sehingga  norma  hukum    yang terkandung di dalamnya dapat diberlakukan sebagai
hukum
25 Moh.  Mahfud  MD.1999. “Politik  Hukum: Perbedaan  Konsepsi  antara  Hukum  Barat dan  Hukum  Islam”, Jurnal  Al- Jami’ah, No. 63/VI/1999: 34.
26 Nirwono.1988. Tiga Naskah Hak-hak Asasi Manusia. Jakarta:  Insan  Informasi  &  Studi Hak-Hak Asasi  Manusia, hlm. 1-38.
domestik  di  masing-masing  negara anggota. Undang-Undang Dasar yang secara lengkap memuat
ketentuan  yang  terdapat  dalam The Universal  Declaration  of  Human Right tersebut  adalah  Undang- Undang  Dasar  sementara  Republik Indonesia Tahun 1950 dan Konstitusi RIS. 27
Namun demikian, dikukuhkannya  naskah Universal
Declaration  of  Human  Right ini, ternyata  tidak  cukup  mampu  untuk mencabut  akar-akar  penindasan  di semua  negara.  Karena  itu,  tidaklah mengherankan  apabila  PBB  terus berupaya mencari beberapa landasan  yuridis,  dengan  maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia.
Akhirnya,  setelah  18  tahun kemudian, PBB berhasil juga melahirkan Convenant on Economic, Social and Culture Rights (Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) dan Convenant on Civil and Political  Rights (Perjanjian  tentang hak-hak sipil dan politik).
Kedua konvenan tersebut dapat  dipandang  sebagai  peraturan pelaksanaan  atas  naskah  pokok Universal  Declaration  of  Human
27 Deliar  Noer.  1997. Pemikiran  Politik  di Negara Barat. Bandung: Mizan, hlm. 15.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Rights. Dengan  demikian,  secara yuridis meratifikasikan kedua konvenan ini, bukan saja menyebabkan negara anggota terikat  secara  hukum,  akan  tetapi juga merupakan sumbangan terhadap  perjuangan  hak-hak  asasi manusia di dunia.
Sejarah  pemikiran  HAM  di Indonesia  bermula  dari  titik  awal kemerdekaan yang sebelumnya
terjadi  perdebatan  dalam  Sidang
BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo  di  satu  pihak  dengan Mohammad  Hatta  dan  Mohammad Yamin  pada  pihak  lain.  Perdebatan pemikiran  HAM  yang  terjadi  dalam sidang  BPUPKI  berkaitan  dengan hak  persamaan  kedudukan  di  muka hukum,  hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak,  hak  untuk memeluk  agama  dan  kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak  untuk  mengeluarkan  pikiran dengan tulisan dan lisan. 28
28 Pada  saat  sidang  BPUPKI  telah  terjadi polemik  antara  pendukung  HAM  Komunal dengan pendukung HAM Individual. Soekarno dan Soepomo menolak dimasukkannya  paham  HAM  individual  ke dalam UUD karena negara Indonesia akan didirikan  di  atas  paham  kekeluargaan.
Paham  HAM  individual  dianggap  sebagai paham  yang  berasal  dari  Barat  dan  tidak sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa Indonesia.  Namun  pada  pihak  lain,  Hatta dan  Yamin  mengusulkan  dimasukkannya HAM  dalam  UUD  sebagai  jaminan  untuk menjaga  eksistensi  negara  agar  tidak menjadi  negara  kekuasaan (machstaat) .
Lepas  dari  kontroversi  sejarah perdebatan  dalam  BPUPKI,  maka yang  dapat  direkam  adalah  bahwa proses legalisasi HAM dalam konstitusi Indonesia Indonesia memang terdapat tarik-menarik pandangan  dan  mengalami  pasang surut yang tidak bisa dibantah.
Dalam  konteks konstitusi  yang
pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan keragaman
konsensus.
Dalam  kurun  berlakunya  UUD di  Indonesia,  yakni  UUD  1945, Konstitusi  RIS  1949,  UUDS  1950, UUD 1945, dan Amandemen Keempat  UUD  1945  tahun  2002 penuangan pasal-pasal HAM sebagai wujud jaminan atas perlindungannya  dituangkan  dalam bab tersendiri, yaitu Bab  XA dengan judul  “Hak  Asasi  Manusia”,  yang  di dalamnya  terdapat  10  (sepuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (Pasal  28)  dari  bab  sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan
Penduduk”, sehingga ada 11
(sebelas)  pasal  tentang  HAM,  yakni mulai  dari  Pasal  28,  28A  sampai
Moh.  Mahfud  MD  dkk.    2003. Pendidikan Kewarganegaraan  dan  HAM. Yogyakarta: UII Press, hlm. 60.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
dengan  Pasal  28J.  Dari  penjelasan ini  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh konstitusi  yang  pernah  berlaku  di Indonesia mengakui kedudukan HAM itu sangat penting. 29

## 2.  Islam dan Hak Asasi Manusia
Sejak  beberapa  abad  silam, Islam  telah  memberikan  sinyalemen tentang  HAM  yang  ideal  bagi  umat manusia. Sebagai institusi keagamaan  yang  hadir  pada  saat terjadi banyaknya ketimpangan sosial  dalam  masyarakat  dunia khususnya masyarakat Arab
Jahiliyah  pada  saat  itu  mampu menjadi  instrumen  penting  dalam memperjuangkan  nilai-nilai  keadilan dan persamaan. 30 Konsep Islam tentang kehidupan manusia didasarkan kepada  pendekatan  ke-Tuhan-nan
( theosentris ) atau menempatkan Allah  SWT  m elalui  syari’at-Nya sebagai  tolok  ukur  tentang  tatanan kehidupan  manusia,  baik  dalam kehidupan manusia sebagai individu,
berbangsa dan bernegara. 31 29 Majda El-Muhtaj. “HAM, DUHAM,
RANHAM  Indonesia”,  dalam  Eko  Riyadi dan  Supriyanto  (ed).  2007. Mengurai Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia:  Kajian Multi Perspektif. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 281.
30 Baharudin  Lopa.  1996. Al- Qur’an  dan  Hak
Asasi Manusia. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, hlm. 119.
31 Dede  Rosyada  dkk.  2003. Demokrasi,
HAM dan Masyarakat Madan. Jakarta: Tim
Ketentuan-ketentuan  tentang  HAM selalu  didasarkan  kepada  al-Qur ’an dan  Hadis  yang  merupakan  sumber ajaran  yang  normatif.  Selain  itu, ketentuan-ketentuan  HAM  dalam Islam  juga  didasarkan  pada  sejarah kehidupan  umat  Islam  periode  awal ( atsar ). 32
Islam  membicarakan  tentang HAM  merupakan  pemberian  dari pencipta  karena  manusia  diberikan keistimewaan  atau  kemuliaan  (Q.S. al- Isra’:  70).  Allah  juga  mengangkat harkat dan martabat manusia
dengan menjadikannya sebagai khalifah  (penguasa)  di  muka  bumi
(Q.S.  al-Baqarah:  30).  Bahkan  para Nabi diutus sebagai pembawa rahmat  bagi  semesta  alam  (Q.S.  al- Anbiya’: 107). 33
Untuk mewujudkan risalah tersebut, Islam menanamkan teologi monoteisme.  Teologi  ini  mampu memberikan  inspirasi  dan  inovasi jauh  ke  depan  bagi  terwujudnya rahmat li al- ‘alamin, sebab pengakuan  atas  teologi  monoteisme
ICC  UIN  Syarif  Hidayatullah  dan  Penada Media Press, hlm. 200.
32 Masykuri  Abdillah. 1999. Demokrasi  di
Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep
Demokrasi  1966-1993. Yogyakarta:  Tiara
Wacana, hlm. 88-89.
33 Eggi  Sudjana.  2002. Hak  dalam  Perspektif Islam:  Mencari  Universalitas  HAM  bagi Tatanan  Modernitas  yang  Hakiki. Jakarta: Nuansa Madani, hlm. 324.
berarti  juga  mengokohkan  sikap independensi  dengan  menegaskan bahwa  segala  bentuk  kekuasaan adalah  milik  Allah.  Dari  sinilah sistem perbudakan dihancurkan, otoritarianisme  penguasa  dibasmi serta absolutisme raja dipangkas. 34
Untuk  mengelaborasikan  teori
pembebasan  tersebut,  Rasulullah membangun suatu komunitas masyarakat  baru  yang  di  bawah payung “Piagam Madinah ” 35 . Masyarakat tersebut bersifat pluralisme  yang  mewadahi  seluruh komponen  termasuk  kaum  Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi dan
sebagainya. 36
34 Ibid. 35 Dalam  hubungan  dengan  nama  yang diberikan  oleh  para  ahli  atas  dokumen politik yang dibuat Muhammad ini, para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah, menyebut dengan nama bermacam- macam. W. Montgomery Watt menamainya “ The Constitution of Medina ”,  R.A. Nicholson “charter”, Majid Khadduri
“piagam”.  Sedangkan  “ Al-Shahifah ”  adalah nama  yang  disebut  di  dalam  naskah  itu sendiri,  yang  tertulis  delapan  kali  dalam teks  Piagam.  Selain  nama  ini,  di  dalam naskah  tertulis  sebutan  “kitab”  dua  kali. Kata  “ treaty ”  dan  “ agreement ”  menunjuk pada  isi  naskah.  Kata  “charter”  dan “piagam”  lebih  menunjuk  kepada  surat resmi  yang  berisi  pernyataan  tentang sesuatu  hal.  Kata  “ constitution ”  menunjuk kepada  kedudukan  naskah  itu  sebagai dokumen  resmi  yang  berisi  pokok-pokok kenegaraan.    Ahmad  Sukardja.  1995. Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: UI Press, hlm. 3. 36 Abdurrahman  Wahid.  1983. Muslim  di Tengah  Pergumulan. Jakarta:  Leppenas, hlm. 37.
Demikian  pula  dakwah  Nabi Muhammad  ditutup  dengan  pesan yang disampaikan pada khutbah haji Wada’ dengan  menegaskan  bahwa belum sempurna keislaman seseorang  jika  dalam  kehidupannya tidak  menghormati  dan  menjunjung harkat  dan  martabat  manusia,  baik laki-laki maupun wanita.
Falsafah  dasar  bagi  hak  asasi manusia dalam Islam terdapat dalam ajarannya  yang  utama,  yaitu  tauhid, kemahaesaan Tuhan. 37
Dalam tauhid terkandung pengertian bahwa yang  ada  hanya  satu  Pencipta  bagi alam semesta; alam semesta beserta  isinya  (manusia,  hewan, tumbuh-tumbuhan  dan  benda  tak bernyawa)  berasal  dari  Yang  Maha Esa. 38
Berkaitan  dengan  hak  asasi manusia,    dengan  demikian,  ajaran tauhid  mengandung  ide  persamaan dan  persaudaraan  seluruh  manusia. Karena  manusia  itu  bersaudara  dan sama  derajatnya,  manusia  tidak boleh diperbudak oleh manusia lain.
Dari ajaran-ajaran dasar tentang  persamaan,  persaudaraan, dan  kebebasan  manusia,  timbullah hak-hak  asasi  manusia  yang  lain.
37 Kuntowijoyo.  1997. Identitas  Politik  Umat Islam. Bandung: Mizan, hlm.  80.
38 Sahal Mahfudh. 2004. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LkiS, hlm. 240.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Karena  manusia  itu  bersaudara (yang mengimplisitkan adanya kasih sayang)
dan memperoleh
kebebasan, 39 misalnya,  dia  secara individual  perlu  diberi  hak  untuk hidup  dan  memperoleh  keamanan (Q.S.  4:  29),  hak  berkeluarga  (Q.S. 4:1 dan Q.S. 30: 21), hak mengecap pendidikan (Q.S. 2: 129 dan  Q.S. 3: 164), hak mendapat pekerjaan, upah yang  layak  dan  memiliki  kekayaan (Q.S.  2:  188  dan  Q.S.  4:  29),  hak untuk bebas bergerak/mobilitas (Q.S.  30:  20  dan  Q.S.  67:  15),  hak berfikir, berbicara, berbeda pendapat dan berserikat (Q.S. 3: 159 dan Q.S. 42:  38),  hak  memperoleh  jaminan sosial (Q.S. 51: 19 dan Q.S. 90: 14- 16). Dan secara kolektif, perlu diberi hak  untuk  bebas  menentukan  nasib mereka sendiri (Q.S. 13: 11).
Lebih  lanjut,  karena  manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, dia secara individual perlu diberi hak memperoleh  keadilan  di  depan hukum dan perlindungan dari perlakuan  yang  tidak  manusiawi
(sewenang-wenang)
dalam penyelesaian tertib sosial (Q.S. 4: 58 dan  Q.S.  5:  8).  Dan  secara  kolektif, perlu  diberi  hak  untuk  bebas  dari
39 Abu Zahrah. Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al- Fiqh al-Islam. Beirut: Dark al-Fikr, hlm.109.
neokolonialisme  dan  segala  bentuk diskriminasi (Q.S. 49: 13).
Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa manusia mempunyai  posisi  tinggi  dalam kosmologi, sehingga ia harus diperlakukan  secara  proporsional pada  posisi  yang  “mulia”.  Sebelum seorang  individu  dilahirkan  dan setelah meninggalnya, dia mempunyai  atau  tetap  mempunyai hak-hak  yang  diformulasikan  dan dilindungi  secara  jelas  oleh  hukum.
Karena individu mempunyai hak dan kemampuan untuk menggunakannya, Allah menjadikannya sebagai khalifah-Nya di muka bumi, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam al-
Qur’an. 40
Kecenderungan manusia
untuk menyalahgunakan haknya tidak  menurunkan  posisinya  yang tinggi,  sehingga  dapat  dipahami bahwa  teologi  Islam  tidak  mengakui dosa warisan. Memang ada keseimbangan  tertentu  antara  hak- hak  yang  dipunyai  seorang  muslim dan  kewajibannya  kepada  Allah, tetapi  hak-hak  ini  tidak  dapat disangkal  menunjukkan  kebebasan berkehendak  dan  kebebasan  untuk
memilih.  Kebebasan  ini  kemudian menunjukkan  dasar  yang  kuat  bagi pemeliharaan  dan  perkembangan
hak-hak asasi manusia dalam Islam. 41 Masykuri Abdillah memandang istilah hak-asasi manusia  sebagai  respon  terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, 42 seraya  menandaskan pendapat  Ali  Yafie  misalnya  yang mendukung  hak  asasi  manusia dengan  argumen  tentang  konsep maslahah (kepentingan umum), yang  diperkenalkan  oleh fukaha klasik.  Yafie  berpendapat  bahwa kebutuhan dasar manusia ( al- daruriyyah )  meliputi  jiwa  ( al-nafs ), akal  ( al- ‘aql ),  keturunan  ( al-nasab ) harta benda ( al-mal ) dan agama ( al- din ).
Islam  melindungi  kebutuhan
dasar manusia dan melarang pelanggaran apapun terhadap kebutuhan  dasar  manusia  tersebut. Dalam  teori  hukum  ( ushul  al-fiqh ) ada kaidah yang menyatakan bahwa “tujuan  umum  syari’ah  Islam  adalah mewujudkan kepentingan umum melalui  perlindungan  dan  jaminan
41 Ibid.
42 Masykuri    Abdillah.  1999. Demokrasi  di Persimpangan  Jalan,  Respon  Intelektual
Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi  (1966-1993 ).  Yogyakarta:  Tiara
Wacana Yogya, hlm. 101.
kebutuhan-kebutuhan dasar ( al- daruriyyah ) serta pemenuhan kepentingan ( al-hajiyyat ) dan
penghiasan ( tahsiniyyah) mereka. ” 43
Dengan  demikian,  konsepsi Islam  tentang  HAM  yang  ditemukan dalam  al- Qur’an  dan  hadis  Nabi maupun penafsiran terhadapnya yang dikemukakan intelektual muslim  mengakui  HAM  sebagai aspek yang berkaitan dengan kemuliaan  manusia  yang  mengatur kehidupan  individual  dan  sosial. Bahkan  dalam  kehidupan  modern dewasa  ini  tidak  dapat  dipungkiri persentuhan antara agama, budaya, suku, politik, ekonomi, dan keamanan  yang  membentuk  pola- pola  interaksi  antara  Islam  dan budaya-budaya lainnya dan berusaha  meningkatkan  keadaan mereka. 44
Mencermati  pemahaman  HAM dalam  Islam  maupun  interpretasi intelektual  muslim  terhadap  HAM tersebut,  maka  dapat  dipahami bahwa  konsep  HAM  merupakan anugerah  dari  pencipta  yang  harus dilindungi  karena  berkaitan  dengan kemuliaan manusia sebagai makhluk
43 Abd. Al-Wahab Khallaf. 1978. ‘Ilm Ushul al- Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, hlm. 19.
44 Jean  Claude  Vatin.  1995. The  Human Right  Persfektif  Islam  Religius. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 106-107.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
ciptaan  Allah,  sebagai  hamba  yang mengabdi  kepada-Nya  dan  sebagai
khalifah untuk membangun kemaslahatan di dunia. Oleh karenanya  semua  bentuk  yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan  dan  konsep  teologis dalam  Islam  tidak  dapat  dilakukan meskipun dalam melakukannya atas nama hak asasi manusia. 45
Dari  apa  yang  terurai  di  atas,
dalam konteks Indonesia, sesungguhnya pendapat yang menyatakan  bahwa  HAM  lahir  dari paham individualisme
dan lberalisme,  jika  ditelusuri  sejarah HAM  itu  sendiri,  tidak  sepenuhnya benar. 46
Sebelum  manusia  memasuki dunia  modern,  jika  dilihat  dari sejarah agama-agama, usaha penegakan  dan  perlindungan  HAM telah  dimulai  dari  para  Nabi  dan Rasul  yang  diutus  oleh  Tuhan  ke dunia.  Kitab  Taurat,  Injil  dan  Al- Qur’an misalnya, telah juga memuat materi  HAM.  Jika  dicermati  materi HAM terdapat dalam Piagam
Madinah dan Pidato Rasulullah saat melaksanakan  haji  wada’;  maka
45 Istiaq  Ahmed.  1996. Konstitusionalisme HAM dan Reformasi Islam dalam Dekonstruksi  Sy ari’ah. Yogyakarta:  LKiS, hlm. 70.
46 Udiyo Basuki, Op.Cit ., hlm.102.
jelas  sekali  ia  memuat  rumusan materi HAM yang universal. 47
Hal  ini  menerangkan  bahwa muatan  HAM  tentu  bukan  lahir  dari paham individualisme dan liberalisme.  Doktrin  dan  kesatuan universal  umat  manusia  di  dalam Islam  misalnya,  adalah  sumber ajaran agama ini mengenai HAM. 48
3. Tentang Maqashid Syari’ah
Hukum Islam mempunyai kekhasan  berupa  lima  pasangan karakteristik  yaitu, pertama, hukum Islam  bersifat  ilahi  tetapi  sekaligus bersifat  wad’i  (manusiawi,  ‘positif’, “sekuler”).  Pelibatan  manusia  ke dalam  hukum  Islam  ini  disimbolkan dengan pengangkatan manusia sebagai  khalifah  (wakil)  Allah  di muka  bumi.  Jadi  setiap  upaya
47 Faisal  Saleh  (ed).  1994. HAM  Ala Rasulullah. Jakarta: PT Arista Brahmatyasa,  hlm.  26.  Piagam  Madinah sebagai  konstitusi  negara  Islam  yang disusun  dan  dipraktikkan  oleh  Nabi  untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tengah masyarakat plural dengan  aliran  politik  dan  ideologi  yang heterogen  tercapai  secara  harmonis.  Baca Mohammad Shoelhi (ed). 2003. Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah. Jakarta:  Republika,  hlm.  108. Tentang demokrasi dan HAM yang terkandung  dalam  Piagam  Madinah  dapat dibaca  dalam  Muhammad    Alim.  2001. Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Konstitusi  Madinah  dan  UUD  1945. Yogyakarta: UII Press, hlm. 52-67.
48 Yusril Ihza Mahendra. 1996. Dinamika Tata
Negara Indonesia: Kompilasi Aktual
Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem  Kepartaian. Jakarta:  Gema  Insani Pers, hlm. 95.
penafsiran  dan  pemahaman  Al- Qur’an  sebagai  sumber  utama Hukum  Islam  selalu  melibatkan unsur  kemanusiaan. Kedua ,  hukum Islam  bersifat  absolut  sekaligus relatif. Perintah untuk melaksanakan keadilan  merupakan  perintah  yang bersifat  ilahi  dan  mutlak,  tetapi pelaksanaan  dan  penilaian  keadilan tidak  pernah  lepas  dari  perbedaan ruang,  waktu,  sebab  dan  pelaku keadilan  itu  sendiri.  Rasa  keadilan
Muslim Arab mungkin sangat berbeda dengan rasa keadilan Muslim Indonesia. 49 Ketiga ,  universal  tetapi  lokal sekaligus. Misalnya
perintah menjalankan  keadilan  berlaku  bagi seluruh  umat  yang  cakap  hukum (mukallaf), tetapi cara melaksanakan perintah  ini  seraya  memperhatikan berbagai kondisi yang khas.
Keempat ,  hukum  Islam  bersifat abadi sekaligus sementara. Perintah melaksanakan  keadilan  tetap  ada hingga  hari  kiamat,  tetapi  dalam keadaan  darurat  misalnya,  perintah itu dapat ditangguhkan. Fleksibelitas ini dirumuskan sebagai berikut “situasi-situasi darurat
memperbolehkan subyek hukum
49 Yudian Wahyudi. 2007. Maqashid Syari’ah Dalam  Pergumulan  Politik. Yogyakarta:
Nawasea Press, hlm. 26.
untuk meninggalkan ketentuan- ketentuan  yang  berlaku”. Kelima ,
hukum Islam bersifat harfiah sekaligus  maknawiah.  Umar  bin Khattab  misalnya,  tidak  memotong tangan  seseorang  yang  mencuri karena  terpaksa,  di  sisi  lain  ia menangkap seorang tua yang keluar malam karena dikhawatirkan menyamar sebagai mata-mata. 50
Dapatlah  dimengerti  mengapa hukum  Islam  itu  bukan  sekadar merupakan  halal  dan  haram,  tetapi bergerak fleksibel antara halal (bermanfaat jika dikerjakan), mandub atau sunat (lebih
bermanfaat  jika  dikerjakan),  mubah (subyek hukum dipersilakan memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan  karena  manfaat  atau mudarat perbuatan itu sangat personal.  Pelaku  dianggap  lebih tahu  dan  dipersilakan  menghadapi konsekuensinya), makruh (lebih bermanfaat  jika  ditinggalkan)  dan haram (berbahaya jika dikerjakan).
Masjfuk  Zuhdi, 51 menyatakan asas  hukum  Islam  adalah  suatu kebenaran  yang  menjadi  pokok dasar  atau  tumpuan  hukum  Islam, yang meliputi:
50 Ibid. , hlm.  26-27.
51 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah , (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 21- 33.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
1.  Meniadakan kesempitan dan kesukaran dan kesukaran.  Hal  ini  nampak dari adanya dispensasi berupa rukhsah dalam hukum  Islam  pada  saat menghadapi
keadaan darurat atau terpaksa, yaitu keadaan yang memerlukan kelonggaran.
2.  Sedikit  pembebanan,  yaitu
bahwa  kewajiban  agama yang dibebankan pada manusia tidaklah menyulitkan atau menyusahkan. 3.  Bertahap dalam menetapkan hukum 4.  Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat 5.  Mewujudkan keadilan.
Sebagaimana  disebutkan  di atas  salah  satu  asas  hukum  Islam adalah  mewujudkan  kemaslahatan bagi  umat  manusia,  baik  dari  aspek individual  maupun  sosial,  jasmani maupun  rokhani,  dari  dunia  sampai akhirat.  Kemaslahatan  umum  ini menjadi esensi dari Maqashid Syari’ah. 52 Maqashid Syari’ah
52 Maqashid  Syari’ah  adalah  kondisi-kondisi yang  dikehendaki  oleh  syara’  untuk
merupakan  tujuan  akhir  yang  harus terealisasi  dengan  diaplikasikannya syariat.  Tujuan  umum  hukum  Islam tersebut  kemudian  diperinci  lebih lanjut dalam
beberapa kategori/prioritas.  Pertama, daruriat
(keharusan-keharusan, keniscayaan-keniscayaan), yaitu sesuatu  yang  harus  ada  demi kepentingan  hidup  manusia.  Jika sesuatu itu tidak ada maka kehidupan manusia hancur.
Kedua, hajjiat (kebutuhan- kebutuhan),  artinya  sesuatu  yang dibutuhkan demi kelangsungan
hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada kehidupan manusia tidak sampai  hancur  tapi  mengalami kesulitan-kesulitan.
Ketiga, tahsiniat (proses dekoratif-ornamental), artinya ketiadaan hal-hal dekoratif mewujudkan  kemanfaatan  bagi  kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dan hilangnya kemafsadatan.  Yulkarnain  Harahab.  2016. Kepatuhan  terhadap  Peraturan  Zakat dalam Pengelolaan dan Pembayaran Zakat di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Gadjah  Mada  Yogyakarta,  hlm.  19.  Teori ini  sering  diatribusikan  kepada  Umar  bin Khattab.  Al-Ghazali, melalui bimbingan al- Juwaini,  mengembangkan  teori  ini.  Di tangan al-Syatabi, teori ini menjadi terkenal di  seluruh  dunia  Islam.  Di  zaman  modern, Muhammad  Abduh  dan  Rasyid  Rida  di Mesir,  juga  al-Maududi  di  India  (kemudian Pakistan),  mendorong  agar  umat  Islam mengkaji Al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Ahkam karya  al-Syatibi  yang  mengulas  konsep Maqashid Syari’ah secara agak mendalam. Yudian Wahyudi, Op.Cit ., hlm. 28.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruriat tetapi  kehadirannya  memperindah pencapaian tujuan .
Tujuan  primer  hukum  Islam meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Hifzh al-Din, yaitu memberikan  jaminan  hak kepada  umat  Islam  untuk memelihara agama dan keyakinannya.  Islam  juga menjamin  sepenuhnya  atas identitas agama yang bersifat  lintas  etnis.  Oleh karena  itu,  Islam  menjamin kebebasan  beragama  dan melarang adanya pemaksaan  agama  yang satu dengan yang lain.
2. Hifzh  al-Nafs  wa  al- ‘Irdh, yaitu  memberikan  jaminan hak atas setiap jiwa
(nyawa) manusia, untuk
tumbuh  dan  berkembang secara  layak.  Dalam  hal  ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan  dasar  (hak  atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan,  bebas  dari penganiyaan dan kesewenang-wenangan. 3. Hifzh al- ‘Aql , adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman  keras  dan  lain- lain.
4. Hifzh  al-Nasl, yaitu  jaminan
atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan  atas  profesi (pekerjaan),  jaminan  masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih  baik  dan  berkualitas. Karena itu pergaulan bebas, zina, perilaku homoseksual adalah perbuatan  yang  dilarang karena bertentangan
dengan hifzh al-nasl.
5. Hifzh  al-Mal, ialah  sebagai jaminan  atas  kepemilikan harta  benda,  properti  dan lain-lain.  Larangan  adanya tindakan  mengambil  harta orang lain, mencuri,
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
korupsi,  monopoli  dan  lain- lain. 53
Konsep Maqashid  S yari’ah ini
sejalan  dengan  Abu  Zahra  yang menyatakan bahwa syari’at diturunkan  sebagai  rahmat  bagi manusia.  Dalam  arti  bahwa  agama datang untuk memberikan pertolongan  serta  melindungi  nilai- nilai kemanusiaan
terutama
menyangkut kebutuhan daruriat.
Lebih  jauh  Abu  Zahra  menjelaskan kebutuhan daruriat yang  dilindungi adalah  agama,  jiwa,  harta,  akal  dan keturunan. 54
Pemikiran sebagaimana dikemukakan  di  atas  adalah  upaya untuk menetapkan
maslahah
sebagai  elemen  tujuan  hukum  yang penting. Pengertian
maslahah menurut  al-Syatibi  adalah “that  with concerns  the  subsistence  of  human life,  the  completion  of  man’s lifelihood, and the acquisition of what his emotional and intellectual qualities  require  of  him,  in  an absolute sense” 55 .
53 Mustofa  dan  Abdul  Wahid.  2009. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.  6-8.  Ali  Muhammad  Rusjdi.  2003. Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi.
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 57-77.
54 Abu Zahra. 1987. Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiy, hlm. 455.
55 Muhammad  Khalid  Masud.  1977. Islamic Legal  Philosophy:  A  Studi  of  Abu  Ishaq  al-

## B. Nilai-nilai  HAM  Islam  dalam
UUD 1945 Menurut Ni’matul Huda, penambahan  rumusan  HAM  serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya  ke  dalam  konstitusi bukan
semata-mata karena kehendak  isu  global,  melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat  negara  hukum. 56 Muatan HAM  dalam  perubahan  UUD  1945 kedua, jauh melebihi ketentuan yang pernah  diatur  dalam  UUD  1945 sebelum Amandemen. Selain karena terdapatnya  satu  Bab  tersendiri,  hal lain  adalah  berisikan  pasal-pasal yang  berkaitan  langsung  dengan HAM,  baik  secara  pribadi  maupun sebagai  warga  negara  Indonesia. Muatan  HAM  dalam  Perubahan Kedua  UUD  1945  dapat  dikatakan sebagai  bentuk  komitmen  jaminan konstitusi  atas  penegakan  hukum dan HAM di Indonesia. 57 Namun, wacana yang berkembang  tentang  hak  asasi manusia  dewasa  ini  bersumber  dari
S hatibi’s  Life  and  Thought. Islamabad:
Islamic Research Institute, hlm. 180.
56 Ni’matul  Huda.  2003. Politik  Kenegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 1.
57 Majda El-Muhtaj. 2009. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai  dengan  Amandemen  1945  Tahun 2002. Jakarta: Kencana, hlm. 113.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
kehidupan  Barat.  Diskursus  tentang
hal tersebut belum
selesai
diperdebatkan. Pada  satu  pihak  menuntut HAM hendaknya dilaksanakan secara  seragam  dan  menyeluruh  di seluruh  penjuru  dunia,  tetap  di  lain pihak menghendaki penegakan HAM dan konsepsinya dari sudut pandang yang  lebih  spesifik  dan  sesuai dengan kondisi budaya dan keyakinan masyarakat setempat. 58 Terlepas dari perdebatan konsep HAM maupun implementasinya, namun secara filosofis  konsep  HAM  yang  terdapat dalam  konstitusi  Indonesia  telah sejalan  dengan  konsep  HAM  yang dicita-citakan oleh Islam.
1.  Hak Hidup
Hak  untuk  hidup  ( right  to  live ) adalah  hak  mendasar  yang  bersifat universal.  Hak  untuk  menyatakan kehidupan  manusia  sendiri.  Tidak ada  yang  dapat  memaksa  manusia untuk melakukan apa pun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara  apapun,  dan  di  atas  semua, tidak  ada  yang  dapat  mengambil hidup  manusia  (tanpa  persetujuan).
58 Abdurrahman Wahid, Op.Cit., hlm. 167.

## Hak untuk hidup merupakan katagori
non-derogable rights. 59 Non-derogable rights ini dirumuskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai  berikut:  “Hak  untuk  hidup, hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di  tuntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun ”.
Konteks  hak  hidup  dalam konstitusi  tersebut  telah  sejalan dengan  konsep  Islam  sebagaimana dinyatakan oleh Maududi yang menyatakan  bahwa HAM  yang paling  utama  adalah  hak  hidup. 60
Setiap  orang  ingin  bertahan  hidup (lebih  lama),  baik  secara  fisik maupun non fisik. Hal ini menunjukkan  bahwa  hak  hidup  itu adalah  hal  yang  sangat  mendasar bagi manusia.
Ajaran Islam  mengaturnya dengan  memberikan  perlindungan hukum sebaik-baiknya. Sebagaimana tercantum dalam
59 Non  derogable  rights, yaitu  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  yang  tidak  dapat  dicabut, ditunda  atau  dikurangi  pemenuhannya dalam  situasi  apapun  atau  keadaan apapun.  Lihat:  Adnan  Buyung  Nasution dan A. Patra M. Zen (ed), Op.Cit. , hlm. 88.
60 Abu A’la  al-Maududi.  2000. Hak  Asasi Manusia  dalam  Islam. (terj.  Bambang Iriana  Djajaatmaja),  Jakarta:  Bumi  Aksara, hlm. 12.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Pasal  14  Piagam  Madinah,  yang menegaskan adanya larangan pembunuhan terhadap orang mukmin  untuk  kepentingan  orang kafir dan tidak dibolehkan membantu orang  kafir  untuk  membunuh  orang muslim.  Piagam  Madinah  ini  juga dilengkapi  dengan  hadis,  yaitu: “dosa  yang  paling  besar  adalah menyekutukan
Tuhan
dan membunuh manusia” 61 .
Hadis  ini  sejalan  dengan  al- Qur’an yang artinya: “Sesungguhnya Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa syirik  dan  Dia  mengampuni  segala dosa  yang  selain  dari  (syirik)  itu, bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya.
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh  ia  telah  berbuat dosa  yang besar”.  Q.S.  an-Nisa  [4]:  48, “Barangsiapa yang membunuh seorang  manusia,  bukan  karena orang  itu  (membunuh)  orang  lain atau bukan karena membuat kerusakan  di  muka  bumi,  maka seakan-akan  dia  telah  membunuh manusia seluruhnya” Q.S. al-Maidah [5]: 32.
Dari  ketentuan  yuridis  di  atas, baik dalam al- Qur’an maupun Hadis, tampak  jelas  bahwa  hak  hidup
61 Ibid ., hlm. 13.
sangat  diperhatikan  dan  ditegakkan dalam  Islam.  Dengan  demikian konsep  hak-hak  asasi  manusia merupakan  salah  satu  aspek  yang penting  untuk  dikaji,  dipahami  dan lebih penting dari itu adalah dilaksanakan dalam kehidupan individu dan sosial agar keselamatan dan kemaslahatan dapat terwujud. 62

## 2.  Hak  Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan
Konstitusi Indonesia, UUD 1945  menjamin  secara  tegas  hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Setidaknya ada 2 bab yang mengatur perikehidupan beragama  di  Indonesia,  yaitu  Bab  X tentang Hak Asasi Manusia dan Bab XI  tentang  Agama.  Pasal  28E  ayat (1) berbunyi  “setiap  orang  bebas memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya…”  Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (2) ditegaskan bahwa “setiap  orang  berhak  atas kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya ”.
Kemudian  Pasal  29  ayat  (1) UUD 1945 yang mengatur ketentuan “Negara  berdasar  atas  Ketuhanan yang  Maha  Esa”  dan  ayat  (2)  yang
62 Ann  Elizabeth  Mayer.  1995. Islam  and Human  Right,  Tradition  and  Polities. London: Printer Publishers, hlm. 8-9.
menegaskan:  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Konsep  kebebasan  beragama tersebut  juga  telah  sejalan  dengan Islam  dalam  sejumlah  ayat  al- Qur’an, misalnya dalam surat
sebagai berikut:
“Tidak  ada  paksaan  untuk
(memasuki)  agama  (Islam); Sesungguhnya telah jelas
jalan  yang  benar  daripada jalan  yang  sesat”  dalam  Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, “Dan  katakanlah:  "Kebenaran itu  datangnya  dari  Tuhanmu; Maka  barangsiapa  yang  ingin
(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa
yang  ingin  (kafir)  biarlah  ia kafir” dalam Q.S. Al-Kahfi [18]: 29 “Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku."  dalam  Q.S.  al-Kafirun [109]: 6.
Konsep  kebebasan  beragama juga  ditegaskan  dalam  Pasal  25 Piagam  Madinah: “Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama orang-orang  mukmin,  bagi  kaum Yahudi  agama  mereka  dan  bagi orang Muslim agama mereka,
termasuk  sekutu-sekutu  dan  dari mereka,  kecuali  orang-orang  yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang  yang  demikian  hanya  akan mencelakakan diri dan keluarganya”.
Kemerdekaan  atau  kebebasan memeluk agama seperti dalam pasal di  atas  ditujukan  kepada  Yahudi Bani  Al-Najjar  (Pasal  26),  Yahudi Bani  Al-Harist  (Pasal  27),  Yahudi Bani Sa’idat (Pasal 28), Yahudi Bani Jusyam  (Pasal  30),  Yahudi  Bani Sya’labat  (Pasal  3),  Jafnat  dan Keluarga  Tsa’labat  (Pasal  32),  Bani Syuthaibat (Pasal 33), sekutu-sekutu Sya’labat  (Pasal  34),  dan  orang dekat dan orang kepercayaan orang Yahudi  memperoleh  memperoleh perlakuan yang sama (Pasal 35).
Ketentuan dalam Piagam
Madinah    maupun  dalam  al- Qur’an
di  atas,  tampak  jelas  adanya jaminan  kebebasan  beragama  bagi setiap orang, tanpa terkecuali. Bahkan dalam kaitan dengan
penyebaran dinul Islam,  dinyatakan:
“meskipun orang-orang muslim ditegaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, dan mengemukakan argumen-argumen
yang
memperkokoh  Islam,  mereka  tidak diminta  untuk  menyebarkan  iman
Tanjungpura Law Journal
Vol. 2, Issue 1, January 2018 melalui kekerasaan apalagi paksaan”. 63

## 3.  Hak Kesetaraan dan Keadilan
Salah  satu  tema  utama  dan prinsip  pokok  dalam  ajaran  Islam adalah  persamaan  antara  manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan dan antara bangsa, suku dan  keturunan.  Perbedaan  yang digarisbawahi,  dan  yang  kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian
dan  ketakwaannya  kepada  Allah. Banyak ayat al- Qur’an telah menunjukkan  bahwa  laki-laki  dan
perempuan adalah semartabat sebagai  manusia,  terutama  secara spiritual,  misalnya  dalam  Q.S.  at- Taubah  [9]:  112  dan  Q.S.  at-Tahrim [66]: 5).
Keadilan dan kesetaraan gender 64 berlandaskan pada prinsip- prinsip  yang  memposisikan  laki-laki
63 Abu A’la al-Maududi, Op.Cit., hlm. 33. 64 Gender  adalah  pembagian  laki-laki  dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun  kultural,  selain  itu  gender  berasal dari konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki- laki  dan  perempuan,  pembedaan  fungsi dan  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan itu  tidak  ditentukan  karena  keduanya terdapat  perbedaan  biologis  atau  kodrati, melainkan  dibedakan  menurut  kedudukan, fungsi  dan  peran  masing-masing  dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.  Lihat:  Noeleen  Heyzer. 1988. Daughters  in  Industry:  Work,  Skill and Conscious of Women Workers in Asia. Kuala  Lumpur:    Development  Center,  hlm. 31.
dan  perempuan  yang  sama  sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman
Allah  dalam  Q.S.  an-Nahl  [16]:  97, Q.S.  al- A’raf  [7]:  172,  dan  Q.S.  al- A’raf; [7]: 22. Ayat ini mengisyaratkan  konsep  kesetaraan dan keadilan gender serta meberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesonal (pemerintahan), tidak mesti dimonopoli oleh kaum laki-laki saja. Kaum perempuan juga memperoleh kesempatan yang sama  untuk  memperoleh  prestasi yang optimal.
Dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945  ditegaskan  bahwa: “setiap orang  bebas  dari  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  atas  dasar apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.  Juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) yakni: “setiap  warga  negara  berhak mendapatkan kesempatan yang
sama di dalam pemeri ntahan”.
Konsep kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan  dalam  Islam  maupun  di dalam konstitusi Indonesia
sebagaimana  di  atas,  menunjukkan bahwa  kedua  peraturan  hukum tersebut  sejalan  dan  tidak    saling
bertentangan.  Hak  dan  kebebasan sangat  perlu  dimiliki  oleh  setiap orang  tanpa  diskriminasi,  termasuk tidak melakukan
diskriminasi berdasarkan  jenis  kelamin,  laki-laki dan perempuan, keduanya
mempunyai derajat yang sama. 65
Dari  sini  setidaknya  ada  dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama,
pengakuan secara umum atas kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan, tanpa membedakan jenis  kelamin. Kedua, mengakuan atas kesejajaran hak dan keawajiban antara  laki-laki  dan  perempuan dalam berbagai bidang. 66
Islam  menerangkan  bahwa orang-orang  yang  beriman  kepada Allah  dan  Rasul-Nya  dan  tidak membeda-bedakan seorangpun diantara  mereka,  kelak  Allah  akan memberikan  kepada  mereka  (laki- laki  dan  perempuan)  pahala  yang luas,  seperti  tertulis  dalam  Q.S.  an- Nisa’ [4]: 152.
Dalam al- Qur’an sebagai
sumber  utama  hukum  Islam,  ayat- ayat yang ditujukan baik kepada laki-
65 Saparinah Sadli. 2000. Hak Asasi Perempuan  Adalah  Hak  Asasi dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif  Pemecahannya, Jakarta:  Pusat Kajian  Wanita  dan  Gender  Universitas Indonesia, hlm. 1.
66 Zaitunah  Subhan.  1999. Tafsir  Kebencian: Studi  Kasus Gender  dalam  Tafsir  Qur’an,
Yogyakarta: LKiS, hlm. 4.
laki  maupun  perempuan,  lazimnya menggunakan kata- kata “ wahai manusia” atau  “ hai  orang-orang yang  beriman” atau  “ barang siapa”.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ayat-
ayat dalam al- Qur’an secara gamblang  menekankan  kesetaraan gender,  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan. 4.  Hak Keamanan (Mendapat Rasa Aman)
Dalam  Pasal  28H  ayat  (4) UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap orang  berhak  mempunyai  hak  milik pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang o leh siapapun”. Konsep hak keamanan  dalam  konstitusi  tersebut dimaksudkan  bahwa,  setiap  orang berhak memiliki hak miliknya pribadi dan  orang  lain  dilarang  untuk merampasnya, oleh karena itu dalam  al-Quran  dijelaskan  bahwa jenis  keamanan  diantaranya  adalah dilarangnya  memasuki  rumah  tanpa izin. 67
Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan  keamanan mata  pencaharian  dan  keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: “Allah yang telah memberi makanan kepada
mereka
untuk
67 Q.S. an-Nur (24): 27.
Tanjungpura Law Journal
Vol. 2, Issue 1, January 2018 menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ke takutan”. 68
Bahkan  bagi  para  terpidana atau  tertuduh,  mereka  mempunyai hak  jaminan  keamanan  untuk  tidak disiksa  atau  diperlakukan  semena- mena. Sebagaimana sabda
Ra sulullah  SAW  “ Sesungguhnya Allah  menyiksa  orang-orang  yang menyiksa  manusia  di  dunia ”  (H.R.
Al-Khamsah). 69
Hak-hak keamanan juga
kembali  ditegaskan  dalam  Pasal
28G  ayat  (1)  UUD  1945  yang meny ebutkan  bahwa  “Setiap  orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak atas  rasa  aman  dan  perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi ”.
5.  Hak Bekerja Islam tidak hanya menempatkan  bekerja  sebagai  hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan  kehormatan  yang  perlu dijamin.  Nabi  saw  bersabda:  "Tidak ada  makanan  yang  lebih  baik  yang
68 Q.S. al-Quraisy (106): 3-4.
69 Ahmad  Darmadji.  2012. “Islam  dan  Hak Asasi  Manusia  dalam  Pendidikan”, Jurnal
Millah, 12 (1): 73.
dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya  sendiri"  (H.R.  Bukhari). Dan  Islam  juga  menjamin  hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: “Berilah pekerja itu upahnya s ebelum  kering  keringatnya”  (H.R.
Ibnu Majah).
Jaminan  terhadap  hak  bekerja telah  diatur  perlindungannya  dalam Pasal  28  D  (2)  UUD  1945  yang menyebutkan  bahwa: “setiap  orang berhak untuk bekerja serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

## 6.  Hak  Persamaan  di  Hadapan Hukum
Dipahami bahwa Islam sebagai agama sangat menghormati hak-hak yang ada pada diri manusia termasuk  dalam  hal  penegakan hukum.  Antara  hak-asasi  manusia dengan hukum adalah bagian integral  yang  tak  dapat  dipisahkan.
Berpikir  tentang  hukum  otomatis akan berkaitan dengan ide bagaimana  keadilan  dan  ketertiban dapat terwujud.
Pengakuan  dan  pengukuhan hukum  pada  hakikatnya  ditujukan untuk  menjamin  terjaganya  hak asasi  manusia.  Persamaan  yang dimiliki  oleh  manusia  di  muka
hukum,  tanpa  ada  perbedaan  etnis, agama,  bangsa,  keturunan,  kelas dan kekayaan. 70
Hal  ini  disampaikan  misalnya, dalam  Declaration  Cairo  on  Human Right  in  Islam yang  menyatakan bahwa  manusia  mempunyai  hak yang sama dalam hukum dan bebas dari  praduga  tak  bersalah  sebelum diputuskan oleh hakim di pengadilan,  seperti  dalam  Pasal  19
yang berbunyi: 71 “Semua individu
adalah sederajat  di  muka  hukum  tanpa  ada perbedaan  antara  yang  memerintah dengan  yang  diperintah.  Hak  untuk mendapatkan  keadilan  dijamin  bagi setiap  orang ”.  Ini  membuktikan betapa pentingnya penegakan hukum  secara  adil  sebagai  realisasi terhadap hak asasi manusia, karena penegakan hukum sebagai kebutuhan  asasi,  agar  apa  yang dimiliki oleh manusia dapat terlindungi. 72
Ikhwal equality  before  the  law ini terkandung dalam Pasal 28D ayat (1)  yang  mengatur  sebagai  berikut:
”setiap orang berhak atas
70 Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar.  2009.
Maqashid  Syari’ah. Jakarta:  Amzah,  hlm.
45.
71 Ngainun  Naim.  2009. Pengantar  Studi Islam. Yogyakarta: Teras, hlm. 180.
72 Abu A’la  al-Maududi.  1994. The  Islamic Law  and  Constitution. Bandung:  Mizan, hlm. 34.
pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum ”.

## III. Penutup
Dari apa yang diuraikan di atas maka  terlihat  bagaimana  ajaran tentang HAM dalam Islam, sekaligus menunjukkan  bahwa  Islam  sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai  makhluk  terhormat  dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan  terhadap  manusia merupakan    ajaran    yang  wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama  manusia  tanpa  terkecuali. Hak-hak  yang  diberikan  oleh  Allah itu  bersifat  permanen,  kekal  dan abadi,  tidak  boleh  berubah  dan dicabut.
Berangkat dari apa yang terurai  di  atas  dapat  disimpulkan juga  bahwa  konsep  HAM  yang terkandung di dalam konstitusi Indonesia  (UUD  Negara  RI  Tahun 1945)  khususnya  hak  hidup,  hak kebebasan beragama dan berkeyakinan,  hak  kesetaraan  dan keadilan,  hak  keamanan  mendapat rasa  aman),  hak  bekerja  dan  hak persamaan  di  hadapan  hukum  tidak bertentangan  dengan  ajaran  Islam, baik konsepnya, penegakannya
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
maupun  perlindungannya.  Konsep HAM  dalam  konstitusi  Indonesia sejalan  dengan  tujuan  hukum  Islam itu  sendiri,  untuk  melindungi  lima kemashlahatan  bagi  manusia,  yaitu melindungi  agama  ( hifzh  al-din ), jiwa  ( hifzh  al-nafs  wa  al- ‘irdh ) , akal pikiran  ( hifzh  al- ‘aql ),  keturunan ( hifzh al-nasl ) dan harta benda ( hifzh al-mal ).
Karena itu penolakan sebagian
golongan masyarakat terhadap
penegakan  HAM  yang  termuat  di
dalam  Konstitusi  Indonesia  yang didasari  anggapan  bahwa  konsep HAM merupakan produk Barat adalah  sebuah  pemahaman  yang keliru.  Ajaran  HAM  dalam  Islam menunjukkan  bahwa  Islam  sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai  makhluk  yang  mulia  baik secara  individual,  kolektif  maupun politis.
Oleh  karena  itu,  perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak manusia merupakan
sebuah kewajiban.  Pasal  28J  UUD  1945 menentukan  bahwa  setiap  orang wajib menghormati hak asasi manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa  dan  bernegara. Wallahu a’lam bishawab.
Bibliografi Buku: Abdullah, Masykuri. 1999. Demokrasi  di  Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993. Yogyakarta: Tiara Wacana. Ahmed, Istiaq. 1996. Konstitusionalisme  HAM  dan Reformasi Islam dalam Dekonstruksi Sy ari’ah.
Yogyakarta: LkiS.
Alim,  Muhammad.  2001. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi  Madinah  dan  UUD 1945. Yogyakarta: UII Press.
Al- Qur’an.  1999. Al- Qur’an  dan Terjemahnya. Proyek Pengadaan  Kitab  Suci  Al- Qur’an.  Jakarta:  Departemen Agama RI.
Asshiddiqie,  Jimly.  2009. Pengantar Ilmu  Hukum  Tata  Negara.
Jakarta: Rajawali Press. Audi,  Robert,  (ed).  1995. The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. Bahar,  Safroedin.  1996. Hak  Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jajaran
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 Hankam/ABRI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Chand, Hari. 1994. Modern Jurisprudence. Kuala  Lumpur: International Law Book Service. El-Muhtaj,  Majda.  2009. Hak  Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia:  dari  UUD  1945 sampai  dengan  Amandemen
1945  Tahun  2002. Jakarta:
Kencana. Fadjar,  A.  Mukhtie.  2004. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia-Intrans. Faisal Saleh, Faisal (ed). 1994. HAM Ala  Rasulullah. Jakarta:  PT.
Arista Brahmatyasa. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu. Hardjowirogo,  Marbangun.  1977. HAM dalam
Mekanisme-
Mekanisme  Perintis  Nasional, Regional  dan  Internasional. Bandung: Patma. Heyzer,  Noeleen.  1988. Daughters in  Industry:  Work,  Skill  and Conscious  of Women Workers in Asia. Kuala Lumpur: Development Center. Huda, Ni’matul. 2003. Politik
Kenegaraan  Indonesia:  Kajian
terhadap  Dinamika  Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII
Press.
Jauhar,  Ahmad  Al-Mursi  Husain.
2009. Maqashid Syari’ah.
Jakarta: Amzah.
Kansil,  C.S.T.,  dan  Christine  T. Kansil.  2003. Hukum  Tata Negara  Republik  Indonesia.
Jakarta: Rineka Cipta. Khallaf,  Abd.  Al-Wahab.  1978. ‘Ilm Ushul  al-Fiqh. Kuwait:  Dar  al- Qalam.
Kosasih,  Ahmad. 2003. HAM  dalam
Persepektif  Islam:  Menyikapi Persamaan  dan  Perbedaan
antara Islam dan Barat.
Jakarta: Salemba Diniyah. Kuntowijoyo.  1997. Identitas  Politik Umat Islam. Bandung: Mizan. Locke,  John.  1964. Two  Treatiesof Civil  Government (ed.  J.W. Gough  Blackwell).  New  York: Oxford.
Lopa,  Baharudin.  1996. Al- Qur’an dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta:  PT  Dana  Bakti Prima Yasa. Mahendra, Yusril Ihza. 1996. Dinamika Tata Negara Indonesia:  Kompilasi  Aktual Masalah  Konstitusi,  Dewan Perwakilan dan Sistem
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Kepartaian. Jakarta: Gema
Insani Press. Mahfud  MD,  Moh.  dkk.  2003.
Pendidikan  Kewarganegaraan dan  HAM. Yogyakarta:  UII
Press. Mahfud  MD,  Moh.  2003. Demokrasi dan  Konstitusi  di  Indonesia:
Studi  tentang  Interaksi    Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
Mahfudh, Sahal. 2004. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LkiS.
Mahmood,  Tahir  (ed).  1993. Human Rights  in  Islamic  Law. New Delhi: Jamia Nagar. Marzuki,  Suparman  dan  Eko  Riyadi
(ed).  2008. Hukum  Hak  Asasi
Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII. Masud,  Muhammad  Khalid.  1977.
Islamic  Legal  Philosophy:  A Studi  of  Abu  Ishaq  al- Shatibi’s Life  and  Thought. Islamabad: Islamic Research Institute. Maududi, Abu  A’la.  1994. The
Islamic  Law  and  Constitution.
Bandung: Mizan.
. 2000. Hak  Asasi
Manusia  dalam  Islam. (terj.
Bambang  Iriana  Djajaatmaja). Jakarta: Bumi Aksara.
Mayer,  Ann  Elizabeth.  1995. Islam and  Human  Right.  Tradition and  Polities. London:  Printer Publishers.
Mustofa  dan  Abdul  Wahid.  2009.
Hukum  Islam  Kontemporer.
Jakarta: Sinar Grafika. Naim,  Ngainun.  2009. Pengantar Studi Islam. Yogyakarta:
Teras.
Nasution,  Adnan  Buyung  dan  A. Patra  M.  Zen  (ed).  2006. Instrumen  Internasional  Pokok Hak  Asasi  Manusia. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. Nirwono.  1988. Tiga  Naskah  Hak- hak  Asasi  Manusia. Jakarta: INSAN (Informasi & Studi Hak- hak Asasi  Manusia).
Noer,  Deliar  Noer.  1997. Pemikiran Politik di Negara Barat. Bandung: Mizan. Riyadi,  Eko  dan  Supriyanto  Abdi (ed). 2007. Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif. Yogyakarta: PUSHAM UII. Rosyada, Dede dkk. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat  Madani. Jakarta: Tim ICC UIN Syarif Hidayatullah dan Penada Media Press.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 Rusjdi, Ali Muhammad. 2003.
Revitalisasi  Syari’at  Islam  di Aceh,  Problem,  Solusi  dan Implementasi. Jakarta:  Logos Wacana Ilmu.
Sadli, Saparinah. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan
Gender Universitas Indonesia. Shoelhi,  Mohammad  (ed).  2003.
Demokrasi  Madinah:  Model Demokrasi  Cara  Rasulullah. Jakarta: Republika. Soemantri,  Sri.  1987. Prosedur  dan Sistem  Perubahan  Konstitusi.
Bandung: Alumni. Subhan,  Zaitunah.  1999. Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender  dalam  Tafsir  Qur’an. Yogyakarta: LKiS. Sudjana,  Eggi.  2002. Hak  dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki. Jakarta: Nuansa Madani.
Sukardja,  Ahmad.  1995. Piagam Madinah  dan  Undang-Undang
Dasar 1945. Jakarta: UI Press.
Suwandi.  1957. Hak-hak  Dasar dalam  Konstitusi:  Konstitusi
Demokrasi  Moderen. Jakarta:
Pembangunan Press. Vatin,  Jean  Claude.  1995. The Human  Right  Persfektif  Islam Religius. Jakarta: Yayasan
Obor.
Wah,  Francis  Loh  Kok  dan  Khoo Boo  Teik.  2002. Democracy  in Malaysia: Discourses and Pratices. Surrey: Curzon Press. Wahid,  Abdurrahman.  1983. Muslim di Tengah Pergumulan. Jakarta: Leppenas.
Wahyudi,  Yudian.  2007. Maqashid Syari’ah  dalam  Pergumulan Politik. Yogyakarta:  Nawasea
Press.
Wolhaff, G.J. 1960. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Timun
Mas.
Zahrah,  Abu. Al-Jarimah  wa  al- Uqubah  fi  al-Fiqh  al-Islam. Beirut: Dark al-Fikr.
Zahrah,  Abu.  1987. Ushul  al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiy. Zuhdi,  Masjfuk.  1995. Pengantar Hukum  Syari’ah. Jakarta:  Gunung Agung.
Jurnal:
Basuki,  Udiyo.  2001. “Perlindungan Hak Asasi Manusia di
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Indonesia  (Ulasan  terhadap Beberapa Ketentuan UUD
1945)”. Jurnal  Asy- Syir’ah No.
8 Tahun 2001.
,  2012. “Perlindungan
HAM  dalam  Negara  Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi  Hak-hak  Disabilitas ( Convention  on  The  Rights  of Persons with Disabilities )”. Jurnal Sosio-Religia, 10 (1). , 2012. “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan  HAM  Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945”. Jurnal Supremasi Hukum, 1(2).
,  2013. “Globalisasi,
Konstitusi  dan  Hak  Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam
Konstitusi  Indonesia”. Jurnal
Supremasi Hukum, 2 (2).
Darmadji,  Ahmad.  2012. “Islam  dan Hak  Asasi  Manusia  dalam
Pendidikan”. Jurnal  Millah, 12 (1).
Mahfud  MD,  Moh.  1999. “Politik Hukum:  Perbedaan  Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum  Islam”. Jurnal Al-
Jami’ah, No.63/VI/1999.
Wahyuni,  Sri  dan  Udiyo  Basuki.
2004. “Perbandingan  Konsep dan  Sumber  Hukum:  Antara Hukum  Islam  dan  Hukum Positif”. Jurnal  Mimbar  Hukum
No. 47/VI/2004.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disertasi: Harahab, Yulkarnain. 2016. Kepatuhan terhadap Peraturan Zakat dalam  Pengelolaan  dan Pembayaran  Zakat  di  Daerah
Istimewa Yogyakarta. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.