Farida Laela (2023) Komunikasi Politik Partai Politik dalam Pemilu: Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Partai Golkar
, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK DALAM PEMILU:

## STUDI KASUS STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN
DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR
Farida Laela, Riaty Raffiudin Universitas Indonesia Email: momyfarida03@gmail.com, riaty6594@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di  Kabupaten  Bogor.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan penentuan  narasumber  secara  purposive  sampling  yang  bertujuan  memperoleh informasi secara spesifik dan akurat langsung dari sumbernya. Hasil, Disamping itu fungsi  ideologis  partai  serta  kontestasi  dalam  pemilu  yang  dilatarbelakangi  oleh karakteristik  yang  dimiliki  oleh  calon  legislatif  atau  kandidat  dalam  memainkan peran  mereka  semakin  menambah  variasi  dalam  kompetisi  pemilu.  Kesimpulan, pertama, mengenai positioning partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan dan  konstelasi  politik  di  Kabupaten  Bogor.  Ada  empat  faktor  yang  menentukan positioning partai Golkar di Kabupaten Bogor kaitannya denga proses komunikasi politik yang mereka jalankan diantaranya adalah: pertama, figur yang berproses di partai Golkar sehingga mereka menjadi figur yang populis.
Kata Kunci: Komunikasi; Pemilu; Partai Politik.

## Abstract
This study aims to examine the political communication strategy carried out by the Golkar party in increasing votes in the 2019 legislative election in Bogor Regency. This research uses qualitative methods by determining resource persons by purposive sampling which aims to obtain specific and accurate information directly from the source. In addition, the ideological function of parties and contestation in elections motivated by the characteristics possessed by legislative candidates or candidates in playing  their  role  increasingly  adds  variety  to  the  electoral  competition.  The conclusion, first, is regarding the positioning of the Golkar party in the policy-making process  and  political  constellation  in  Bogor  Regency.  There  are  four  factors  that determine  the  positioning  of  the  Golkar party  in  Bogor  Regency  in  relation  to  the political communication process they run, including: first, figures who process in the Golkar party so that they become populist figures.
Keywords: Communication; Election; Political party

## Pendahuluan
Komunikasi  adalah  proses  berbagi  makna  melalui  perilaku  verbal  dan  nonverbal (Aprianti,  2017).  Segala  perilaku  dapat  disebut  komunikasi  jika  melibatkan  dua  orang atau  lebih.  Frase  dua  orang  atau  lebih  ini  biasa  disebut  dengan  istilah  komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi dengan dua orang atau lebih. Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi  yang  mereka  lakukan  akan  menentukan  apakah  sistem  tersebut  dapat mempererat atau mempersatukan mereka,  mengurangi ketegangan ataupun menghilangkan   perselisihan.
Unsur-unsur  yang  diperlukan  dalam  berkomunikasi  antara  lain  sumber (pembicaraan),  pesan  (message),  saluran  (channel,  media)  dan  penerima  (receiver, audience).  Dalam  proses  komunikasi  diusahakan  melalui  penyampaian  dan  tukar menukar pendapat, informasi ataupun adanya perubahan sikap (Firmanzah, 2010).
Alasan mendasar untuk berbagai macam komunikasi, apakah dalam bentuk syarat- syarat  yang  mengirimkan  impuls  (dorongan)  sebagai  bentuk  respon  terhadap  individu akan menimbulkan aksi timbal balik untuk membalas salah satunya melalui komunikasi (Oktavia, 2021). menjadi basis dan target sasaran komunikasi politik partai Golkar. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan perolehan suara partai dalam pemilu.
Golongan Karya (Golkar) lahir dari gerakan kolektivisme dalam konstelasi politik di  Indonesia  pada  tahun  1957  dimana  gagasan  untuk  memasukkan  Golkar  dalam perpolitikan di Indonesia ini tercetus dari gagasan Soekarno yang pada saat itu merupakan politisi sekaligus pemikir dan aktor politik. Dalam perkembangannya, Golkar mengalami restrukturisasi dari kepemimpinan lama dan digantikan oleh kepemimpinan Orde Baru yang mengambil alih Golkar dan menjadikannya sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan politiknya dalam memenangkan pemilu di Indonesia.
Golkar  merupakan  partai  yang  telah  berdiri  sejak  zaman  Orde  Lama  di  bawah kepemimpinan  Soekarno.  Kehadirannya  di  masa  Orde  Baru  dalam  rangka  pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI  hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4% (Suryadinata, 1992).
Di masa Orde Baru, ada tiga pilar kekuatan pemerintah, dikenal dengan jalur ABG, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, dan. Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut memilih dalam pemilu, adalah kekuatan utama Golkar. Seluruh anggota Korpri atau pegawai negeri, otomatis menjadi anggota Golkar. Jalur “G” terdiri atas tiga kelompok induk organisasi, yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro),  Sentra  Organisasi  Karyawan  Swadiri  Indonesia  (Soksi),  dan  Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Dalam  perjalanan  politik  di  Indonesia,  keberadaan  Golkar  memiliki  akar  sejarah yang  panjang  dalam  perpolitikan  Indonesia.  Semangat  awal  pembentukan  Golkar
dilatarbelakangi  upaya  untuk  membendung  pengaruh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) dan mempertahankan ideologi negara Pancasila (Tanjung, 2007). Dengan semangat dan tujuan  yang  sama,  membendung  pengaruh  PKI,  berbagai  eksponen  anti-komunis berhimpun dalam wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Pada masa pemerintahan Orde  Baru  di  bawah  kepemimpinan  Soeharto,  Golkar  diberikan  keistimewaan  untuk menduduki  berbagai  peran  strategis  dan  penting  sebagai  partai  pemerintah.  Dalam perkembangannya  kemudian,  seiring  dengan  konsolidasi  politik  Orde  Baru,  Golkar menjadi  mesin  politik  untuk  mengamankan  dan  memperlancar  agenda  politik  dan pembangunan Orde Baru.
Persoalan  legitimasi  dan  eksistensi  partai  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan dalam sejarah perkembangan partai Golkar di Indonesia. Sejak awal berdirinya sebagai sebuah  organisasi  yang  terdiri  dari  para  golongan  fungsional,  Golkar  tidak mendeklarasikan  diri  secara  eksplisit  sebagai  sebuah  partai  melainkan  sebagai  sebuah organisasi fungsional. Meskipun dalam perkembangannya ia tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik penopang rezim Orde Baru yang menjadi mesin politik penguasa dalam menggalang massa dan melanggengkan kekuasaannya.
Konstelasi  dan  dinamika  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  turut  serta  membawa Golkar  pada  masa-masa  keemasan  hingga  masa-masa  sulit.  Terbiasa  dengan keistimewaan  dan  kemewahan  politik  di  era  Orde  Baru  Pamungkas (2011),  Golkar mengalami fase survival dimana ia berupaya untuk terus mempertahankan eksistensinya, terutama  sejak  era  reformasi  bergulir  dimana  salah  satu  tuntutannya  adalah pembubaran/pembekuan Golkar yang dianggap sebagai penopang utama Orde Baru.
Segala hal yang identik dan menjadi unsur-unsur Orde Baru menjadi sebuah tekanan dan tuntutan bagi publik untuk dihapus dari sistem pemerintahan pasca reformasi.
Masa-masa  sulit  yang  dialami  Golkar  tidak  lepas  dari  tuntutan  masyarakat  dan tokoh reformasi yang berupaya menghindarkan pemerintahan dari campur tangan Golkar dan  segala  hal  yang  identik  dengan  Golkar.  Faktor-faktor  penyebab  partai  Golkar mengalami fase sulit diantaranya  :pertama, tingginya sentimen anti golkar. Dalam pemilu 1999, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Golkar sepi peminat karena banyaknya ancaman dan intimidasi dari masyarakat lain yang anti Golkar. Kedua, Golkar mendapat tekanan publik untuk dibubarkan atau dibekukan.
Ketiga, selain tekanan politik, Golkar juga terancam dibekukan karena maklumat Presiden  Abdurrahman  Wahid  (pada  23  Juli  2001)  yang  salah  satu  isinya  adalah memerintahkan Golkar untuk dibekukan. Keempat, Golkar diputus aksesnya dari jalur- jalur  penopang  dan  pendukung  orde  baru  yaitu  militer  dan  birokrasi.  Kelima,  terjadi perpecahan di tubuh Golkar terutama dari ormas pendukungnya. Perpecahan ini akhirnya memunculkan partai-partai baru yang kemudian menjadi rival politiknya dalam pemilu 1999 seperti PKP, PMKGR, PKB, dan Partai Patriot.
Akibatnya pada pemilu 1999, suara Golkar turun drastis menjadi 22 persen. Bahkan pada  2009  turun  sebesar  14  persen  setelah  sebelumnya  di  pemilu  2004  sempat  naik menjadi 24 persen. Persoalan-persoalan yang dialami oleh partai Golkar menjadi bagian tak  terpisahkan  dalam  perjalanan  partai  Golkar  dalam  mewarnai  konstelasi  politik  di
Indonesia hingga mengantarkannya pada eksistensinya saat ini dalam sistem kepartaian di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Diawali dengan pola komunikasi yang dilakukan terhadap anggota dan kader partai serta kepada konstituen.
Penelitian  ini  berargumen  bahwa  dalam  Pemilu  Legislatif  2019  di  Kabupaten Bogor, Golkar mampu membuktikan eksistensinya dalam mempertahankan raihan suara partai untuk berada dalam urutan tiga besar peraih suara tertinggi yaitu dengan meraih perolehan  suara  ketiga  terbesar  (11,2%)  dan  berhasil  menempatkan  anggotanya  di legislatif  sebanyak  6  kursi  di  DPRD  Kabupaten  Bogor  periode  2019-2024.  Hal  ini merupakan  salah  satu  bentuk  keberhasilan  partai  Golkar  dalam  meraih  simpati masyarakat pemilih di Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan suaranya kepada partai Golkar.
Berangkat dari permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi komunikasi politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya  Kabupaten  Bogor  untuk  meningkatkan  perolehan  suara  pada  Pemilu  Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor?”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan narasumber secara purposive  sampling  yang  bertujuan  memperoleh  informasi  secara  spesifik  dan  akurat langsung dari sumbernya. Berdasarkan data awal dari data sekunder dan permasalahan penelitian  ini,  maka  lokasi  penelitian  secara  purposif  ditentukan  di  tiga  lokasi  yaitu: pertama, Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bogor di Jl. Raya Jakarta – Bogor No.46 Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 16915 sebagai lokasi sekretariat pengurus Partai Golkar sebagai sumber sata primer dalam penelitian ini; kedua,  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  di  Jl.  Raya  Tegar  Beriman  No.  35  Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor 16914;
ketiga, Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor di Jl.Raya Pondok Rajeg No.17 Tengah, Cibinong,  Kabupaten  Bogor  16914;  keempat,  Kantor  Sekretariat  Lembaga  Riset  Visi Nusantara  Maju  di  Perum  Bumi  Cibinong  Endah  (CBE)  Blok  D8  No.11  Cibinong, kabupaten Bogor 16913; kelima, Kampus Institut Teknologi Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor di Jl. Cipayung Barat RT 03/RW 15, Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat    Kode  Pos  16914.;  keenam,  Kantor  Sekretariat  DEEP  Indonesia  Bogor  Raya  di Perum Bumi Cibonong Endah Blok D8 No.11 Cibinong, Kabupaten Bogor 16913.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitiatif  (Qualitatitve  research)  menurut  Creswell  (2017),  hal  15)  adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  dalam penelitian ini karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap sebuah
fenomena  tertentu,  khususnya  dalam  hal  ini  penjelasan  mengenai  proses  dan  strategi komunikasi politik.
Sejalan  dengan  pertanyaan  peneltian  yang  ingin  dijawab,  jenis  penelitian  yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus (case study) sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Fitrah  (2018)  bahwa  pendekatan  studi  kasus  dalam penelitian kualitatif bertujuan mendalami informasi yang mendasarkan pada keterangan narasumber ataupun situasi yang melatarbelakanginya.
Penelitian  studi  kasus  menelaah  kasus  tertentu  dalam  konteks  kehidupan kontemporer  yang  menggunakan  berbagai  sumber  informasi  diantaranya  wawancara, berbagai  laporan  dan  dokumen  (Mutiani  et  al.,  2019).  (Juditha,  2020)  dalam  Creswell menjelaskan  bahwa  kasus-kasus  dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  menyelidiki strategi  komunikasi  politik  partai  politik  Golkar  di  Kabupaten  Bogor  pada  Pemilu Legislatif  2019,  dimana  dalam  periode  waktu  tersebut  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten Bogor berada dibawah kepemimpinan Ade Ruhandi (atau yang lebih akrab disapa jaro Ade) yang menjabat sebagai ketua selama dua periode berturut-turut.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  (depth interview)  kepada  narasumber  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  masalah  penelitian. Narasumber dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (purposefull select) (Ariesta, 2013).  Di  bawah  ini  akan  ditampilkan  terkait  matriks  informan  dan  identitas  yang diperoleh.
Menurut  Rahayu  (2022),  langkah-langkah  pengumpulan  data  meliputi  usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Subadi (2006) berargumen bahwa sumber data utama dalam penelitian kualititatif ialah kata- kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun proses kerja penelitian ini dengan melakukan  teknik  pengumpulan  data  sebagaimana  nyatakan  Febriana  (2021):  (a) Wawancara, (b) Dokumen-dokumen, (c) Materi audio dan visual.
Analisis  data  merupakan  proses  berkelanjutan  yang  membutuhkan  refleksi  terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat  sepanjang  penelitian  (Wijaya,  2020).  Teknik  analisa  data  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah “Model Miles and Huberman” bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
Partai Golkar as a Clientalistic Party
Sebagaimana konsep tipologi partai politik yang dikemukakan oleh Azwar (2009) yang memfokuskan pada tipe dan karakteristik partai sebagai landasan bagi partai dalam menjalankan  partai  sesuai  dengan  karakteristik  dan  orientasi  kepartaian  yang  mereka anut.  Disamping  itu  fungsi  ideologis  partai  serta  kontestasi  dalam  pemilu  yang dilatarbelakangi oleh karakteristik yang dimiliki oleh calon legislatif atau kandidat dalam memainkan  peran  mereka  semakin  menambah  variasi  dalam  kompetisi  pemilu (Rahmatunnisa, 2017).
Golkar sebagai partai yang bertipe klientalis memiliki rekam jejak cukup lama dan mengakar. Sejak awal dibentuk sebagai sebuah organisasi pada masa Orde Lama, Orde Baru dan bermetamorfosa menjadi partai politik di era reformasi, hingga akhirnya partai Golkar berhasil membuktikan dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dengan mengikuti  berbagai  kontestasi  pemilu  dan  masuk  kedalam  jajaran  top  five  raihan perolehan suara partai politik peserta pemilu.
Sebagai partai yang identik dengan tipe klientalistiknya, partai Golkar tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan politik di tanah air. Dalam hal patronase politik, partai Golkar bahkan menjadi “role model” bagi partai-partai lain dalam menjalankan kiprah politiknya.

## Kekuatan Partai Golkar di Kabupaten Bogor
Posisi dan kedudukan Golkar sebagi salah satu partai dengan raihan suara top three di Kabupaten Bogor cukup diperhitungkan baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Hal ini  ditunjukkan  dengan  peran  dan  kontribusi  Partai  Golkar  dalam  proses  pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan dan ruang terbuka hijau sebagai area  publik  menjadi  pembuktian  bagi  positioning  Partai  Golkar  dalam  proses pengambilan kebijakan dan pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Positioning Partai Golkar di tingkat lokal tidak terlepas dari positioningnya dalam skala  nasional.  Positioning  Golkar  dalam  konstelasi  politik  nasional  khususnya  di legislatif,  masih menjadi lembaga atau partai yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Artinya  ketika  saat  ini  rezim  PDIP  yang  sedang  berkuasa  akan  mengambil  sebuah kebijakan,  maka  Golkar  menjadi  salah  satu  kekuatan  penyeimbang  bagi  proses  dan dinamika politik yang akan terjadi selama dan setelah pengambilan kebijakan tersebut. Golkar  dengan  figur-figur  kuat  dan  kharismatiknya  menjadi  kekuatan  tersendiri  yang diperhitungkan oleh lawan politik maupun partai-partai lainnya.
Golkar  memiliki  positioning  yang  kuat  di  mata  partai-partai  lainnya.  Sehingga partai Golkar hingga hari ini masih menjadi partai yang bertahan dan eksis dengan segala dinamikanya  serta  menjadi  salah  satu  partai  yang  tidak  akan  ditinggal  dalam  proses konstruksi  pembangunan  negara.  Partai  Golkar  di  Kabupaten  Bogor,  memiliki positioning cukup kuat terutama di ranah legislatif. Hal ini mengingat Golkar memiliki fraksi di DPRD Kabupaten Bogor sebagai alat kepanjangan tangan partai yang berperan aktif  dalam  mengawal  setiap  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  melalui  DPRD, khususnya kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan dan ruang terbuka hijau dalam konteks pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Partai Golkar melalui wakilnya di legislatif juga terbuka terhadap setiap masukan dan  saran  terkait  proses  kebijakan  dan  pembangunan  yang  berimpikasi  terhadap kepentingan  masyarakat  di  Kabupaten  Bogor  seperti  kebijakan  pembangunan  jalan, pembangunan  sarana  dan  prasarana,  gedung  sekolah,  irigasi,  dan  kebijakan  ekonomi masyarakat lainnya.

## Pola Komunikasi Politik Partai Golkar di Kabupaten Bogor
Partai Golkar menerapkan pola komunikasi yang berpola kombinasi top down dan bottom  up.  Dalam  pelaksanaannya  Partai  Golkar  menerapkan  pola  komunikasi  politik dari  elit  partai  kepada  massa  (top  down) dan  dari  massa  kepada  elit  (bottom  up)  yang menjadi  formulasi  dalam  merumuskan  strategi  komunikasi  politik  partai.  proses komunikasi  yang  diterapkan  oleh  Partai  Golkar  ini  menjadi  bagian  dari  komunikasi politik  partai  dan  dijadikan  sebagai  sarana  interaktif  antara  partai  dengan  kader, simpatisan dan konstituen partai, juga sebaliknya. Sebagaimana konsep pola komunikasi politik yang dikemukakan oleh (Mufidah, 2017);(Zamroni, 2016).
Dalam menerapkan pola komunikasi top down dan bottom up sebagai bagian dari proses komunikasi politik yang diterapkan Partai Golkar sebagai sarana interaksi antara partai dengan kader, anggota, simpatisan dan konstituen partai. Metode yang digunakan dalam menerapkan komunikasi politik yaitu dari elit partai kepada massa (top down) dan dari  massa  kepada  elit  (bottom  up)  yang  di  formulasikan  dalam  sebuah  strategi komunikasi yang mereka gunakan (Kodiyat & Andryan, 2021).
Komunikasi  partai  politik  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  top  down  dan bottom  up  baik  kepada  anggota/kadernya  maupun  kepada  masyarakat.  konsep  ini digunakan  oleh  partai  Golkar  dalam  menjalankan  komunikai  politiknya  kepada masyarakat.
Komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  merupakan  bagian  dari  sebuah strategi  komunikasi  politik  dan  merupakan  sebuah  relasi  yang  erat  kaitannya  antara politik,  media  dan  bagian  dalam  proses  demokrasi  McNair  (2017)  dan  sebagai  proses berkomunikasi dan interaksi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam pengertian yang  lebih  luas,  komunikasi  politik  menggabungkan  antara  penerapan  komunikasi sebagai bagian dari strategi yang dilakukan oleh organisasi politik seperti salah satunya partai politik (McNair, 2017).

## Strategi  Komunikasi  Politik  Partai  Golkar  pada  Pemilu  Legislatif  2019  di Kabupaten Bogor
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  Partai  Golkar memiliki,  merumuskan  dan  menerapkan  strategi  komunikasi  politik  untuk  penguatan sistem  dan  pranata  kelembagaan  partainya.  Bentuk  strategi  komunikasi  politik  yang dilakukan antara lain ; pertama, mengefektifkan konsolidasi struktural partai, struktural sistem baik di tingkat kepengurusan maupun sampai ke tingkat kader.
Kedua,  membuat  program  bagi  para  fungsionaris  partai  yang  disebut  Dikpol (baca:pendidikan  politik)  yang  diperuntukkan  bagi  para  fungsionaris  sebagai  wadah
pembekalan  bagi  mereka  dalam  menjalankan  tugas  yang  berbasis  kewilayahan  untuk menyosialisasikan  visi  misi  partai  Golkar.  Ketiga,  memaintain  tata  kelola  dan  peran kepartaian dalam berbagai momentum politik. Keempat, menyusun desain program partai sebagai  investasi  politik  jangka  panjang.  Kelima,  membuat  metode  analisis  melalui instrumen  survei  untuk  mengetahui  preferensi  politik  masyarakat  untuk  kemudian melakukan  pendalaman  pembacaan  terhadap  target  dan  segmentasi  politik  partai. Keenam,  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat  melalui  simpul-simpul  dan  basis sosial kemasyarakatan.
Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh sebuah partai menjadi ciri khas dan mewakili karakteristik partai tersebut baik secara ideologi maupun secara tipologi partai, sehingga stategi yang dirumuskan berdasarkan tipologi partai. Proses strategi komunikasi politik dilakukan oleh institusi politik kepada masyarakat untuk mentransformasikan nilai dan informasi dari para politisi melalui media ataupun lainnya kepada publik (Heryanto, 2018).
Proses tersebut berlangsung secara horizontal antar aktor politik dan berjalan secara kesinambungan secara vertikal dari opini publik yang berkembang kepada otoritas yang berwenang.  Komunikasi  politik  juga  menjadi  pusat  perhatian  dalam  sebuah  pemilihan dan proses pembuatan kebijakan di internal partai sebagai suatu proses yang fundamental (Alamsyah  &  Misnan,  2021).  Strategi  komunikasi  politik  yang  dibangun  oleh  sebuah partai menjadi ciri khas dan mewakili karakteristik partai tersebut baik secara ideologi maupun  secara  tipologi  partai,  sehingga  stategi  yang  dirumuskan  berdasarkan  tipologi partai.
Terdapat  lima  unsur  strategi  komunikasi  politik  dilakukan  oleh  partai  Golkar, seperti yang dikemukakan oleh Kivunja (2015); Pertama, visi organisasi atau perspektif harus  dimiliki  dan  dijadikan  acuan  dalam  mengatur  lebih  lanjut  aktivitas  komunikasi. Kedua, menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang  tepat  juga  berangkat  dari  serangkaian  data  dan  informasi  yang  ditempatkan  di lapangan  (fact  finding).  Ketiga,  menetapkan  taktik  yaitu langkah-langkah  praktis yang harus ditempuh, dengan sudah memertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan lapangan.
Keempat,  meletakkan  posisi  atau  kedudukan  organisasi  maupun  program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta target sasaran; Kelima adalah menyusun  pola  aktivitas  komunikasi,  sehingga  strategi  menjadi  jelas  dan  dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi.
Dengan  demikian,  Partai  Golkar  di  Kabupaten  menjalankan  strategi  komunikasi sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Thompson  tersebut  guna  meraih  dukungan  dari masyarakat  pemilih.  Dengan  langkah-langkah  yang  menajdi  bagian  dari  strategi komunikasi  politik  tersebut  juga  menjadi  acuan  bagi  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten Bogor  dalam  mendistribusikan  job  description  kepada  seluruh  kader  dan  fungsionaris yang telah di prospek untuk menjadi anggota legislatif agar lebih proaktif menjalankan unsur-unsur strategi komunikasi politik tersebut.
Pada  dasarnya  komunikasi  politik  merupakan  perubahan  gagasan  dan  opini  yang dikembangkan untuk menjalin interaksi antara masyarakat, institusi politik, dan entitas masyarakat  lainnya  seperti  media  yang  berlangsung  baik  di  tingkat  lokal  maupun nasioanl.  Hal  ini  sebagai  sebuah  cara  untuk  mencapai  tujuan  dan  target  yang  sudah dirancang sebelumnya (Nair, 2018). Sejalan dengan konsep dari Mc.Nair (2018), partai Golkar  melakukan  berbagai  strategi  komunikasi  politik  dengan  menyusun  agenda sosialisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat pemilih dalam rangka pemilu 2019.

## Media  Komunikasi  Politik  Partai  Golkar  pada  Pemilu  Legislatif  2019  di Kabupaten Bogor
Dalam  hal  kampanye  dan  propaganda  media,  Partai  Golkar  memiliki  beberapa bentuk dan media untuk mengampanyekan program maupun visi dan misi partai kepada masyarakat. Kampanye tersebut dapat dilakukan baik secara konvensional maupun digital sesuai dengan perkembangan media digital saat ini, partai Golkar juga adaptif terhadap perkembangan  media  digital  dan  sosial  media  yang  menjadi  elemen  penting  dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Bentuk  kampanye  yang  dilakukan  diantaranya;  pertama,  kampanye  personal branding  dengan  menggunakan  tokoh  yang  berpengaruh  di  masyarakat  ataupun  figur yang  menjadi  panutan  di  masyarakat.  Kedua,  mengangkat  tema  program  kekaryaan sebagai selling point partai dimana Golkar menggunakan tagline “Golkar menang, rakyat sejahtera”. Ketiga, kampanye secara konvensional dengan mengadaakan event-event di masyarakat sesuai dengan tema dan momentum di masyarakat, seperti bazaar, jalan sehat, gerak  jalan,  bakti  sosial,  penggalangan  dana,  beasiswa  pendidikan,  training  bagi  para milenial,  pengajian,  kerja  bakti  dan  gotong  royong  bersama  membersihkan  tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya.
Keempat,  sosialisasi  secara  konvensional  melalui  pemasangan  baliho/spanduk  di ruang-ruang  publik.  Kemudian  secara  digital  partai  Golkar  juga  secara  khusus membentuk bagian yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat  yang  dinamakan  Media  Penggalangan  Opini  (MPO).  MPO  ini  khusus ditempati oleh orang-orang atau kader-kader yang memiliki kapasitas tidak hanya dalam hal IT, namun juga enerjik, dinamis dan kreatif dalam mengangkat isu-isu strategis yang cukup  menarik  perhatian  masyarakat  dan  kemudian  mengemasnya  menjadi  sebuah konten  digital  yang  berisi  penyikapan  partai  terhadap  isu  yang  terjadi,  penyampaian program partai, sosialisasi visi misi partai dan kampanye-kampanye partai.
Pola komunikasi yang dikemukakan oleh Hogan dan Melville (2015) dimana pola komunikasi partai politik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up baik  kepada  anggota/kadernya maupun  kepada  masyarakat.  konsep  ini  digunakan oleh partai Golkar dalam menjalankan komunikai politiknya kepada masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan temuan peneliti yang telah diuraikan dalam Bab I hingga Bab IV dapat diambil  kesimpulan.  pertama,  mengenai  positioning  partai  Golkar  dalam  proses
pengambilan  kebijakan  dan  konstelasi  politik  di  Kabupaten  Bogor.  Ada  empat  faktor yang menentukan positioning partai Golkar di Kabupaten Bogor kaitannya denga proses komunikasi  politik  yang  mereka  jalankan  diantaranya  adalah:  pertama,  figur  yang berproses di partai Golkar sehingga mereka  menjadi figur yang populis.
Seperti  contoh  Jaro  Ade  sebagai  figur  Golkar  yang  populis  di  Kabupaten  Bogor, karena ia memulai dan merintisnya dari bawah mulai dari anak ranting hingga ke tingkat DPD kabupaten. Kedua, komunikasi politik yang dijalankan partai Golkar di Kabupaten Bogor turut dipengaruhi oleh figur dan aktor internal partai. ketiga, penataan media yang turut  berpengaruh  terhadap  posisi  mereka  di  pemerintahan.  Keempat,  labeling  yang melekat pada Golkar sebagai partai “senior” di masyarakat yang sangat kuat dan melekat.
Kedua,  mengenai  tipe  partai,  dimana  partai  Golkar  sebagai  partai  yang  bertipe klientalis berdasarkan literatur yang dikemukakan oleh Kitschelt (1995) memiliki rekam jejak  cukup  lama  dan  mengakar.  Sejak  awal  dibentuk  sebagai  sebuah  organisasi  pada masa Orde Lama, Orde Baru dan bermetamorfosa menjadi partai politik di era reformasi, hingga akhirnya partai Golkar berhasil membuktikan dan mempertahankan eksistensinya hingga  saat  ini  dengan  mengikuti  berbagai  pemilu  dan  masuk  kedalam  jajaran  “top five”raihan perolehan suara partai politik peserta pemilu.
Ketiga, terkait dengan pola komunikasi politik yang dibangun dan dijalankan oleh partai Golkar cenderung mengarah pada “sustainable role” yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Salah satu ciri partai partai  Golkar  diantaranya  adalah;  pertama,  politisinya  yang  mapan  dalam  berpolitik, sebagai  contoh  yaitu  kemapanan  sikap  politik  mereka  dalam  menyikapi  berbagai  isu negatif dan serangan politik yang menerpa atau bahkan mendeskriditkan partai Golkar, mereka tetap tenang dan tidak serampangan menanggapi berbagai isu yang diarahkan dan dialamatkan kepada partai mereka. Kedua, partai ini dikenal dengan kemapanan dalam hal  kaderisasinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  kadernya  yang  berada  di  tiap perwakilan  kecamatan,  desa,  bahkan  dalam  hierarkis terkecil  dalam  lingkup  rt  dan  rw, mereka memiliki kader dan basis militan yang siap mendukung dan menjadi salah satu kekuatan partai.
Keempat, mengenai konsep strategi komunikasi politik partai, dalam hal ini strategi komunikasi  politik  yang  dipetakan  dan  dirumuskan  oleh  partai  Golkar  dalam  rangka pemilu  yaitu  terdiri  dari  :  pertama,  melakukan  pranata  kelembagaan  untuk  sukses konsolidasi  di  internal  partai  yang  bertujuan  untuk  penguatan  sistem  struktural  partai Golkar di Kabupaten Bogor.
Kedua, dengan adanya coatil effect dalam pemilu, sebagai contoh dampak pilpres terhadap  perolehan  suara  partai,  maka  partai  Golkar  secara  garis  kebijakan  partai berusaha  melakukan  manuver  politik  dengan  berkoalisi  dan  menjadi  salah  satu  partai pengusung  pada  pilpres  2019.  Ketiga,  menargetkan  perolehan  suara  maksimal  dalam pilkada di Kabupaten Bogor yang diyakini akan berdampak pada perolehan suara mereka pada pemilu legislatif.
Kelima, mengenai konsep media komunikasi politik yang digunakan partai, dalam hal ini partai Golkar yang memiliki divisi khusus menangani strategi komunikasi politik
terkait  pemetaan  target-target  pemenangan  pemilu  yaitu  “Badan  Pemenangan  Pemilu” yang bertugas memetakan strategi pemenangan pemilu melalui berbagai media, termasuk melalui  media  komunikasi  digital  dengan  menyusun  bagian  yang  dinamakan  MPO “Media Penggalangan Opini”.
Bagian  ini  menangani  dan  mengurusi  secara  khusus  untuk  sosialisasi  di  ruang- ruang  publik  untuk  mengomunikasikan  program  partai  kepada  masyarakat,  sarana komunikasi politik partai dengan masyarakat sekaligus media kampanye yang efektif dan masif dalam rangka upaya meraih dukungan dan preferensi masyarakat terhadap partai Golkar.  Sebagai  bahan  sosialisasi  dan  media  kampanye,  partai  Golkar  di  Kabupaten Bogor juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menggunakan metode analisis survey sebagai  indikator  umum  untuk  melihat  dan  mengukur  situasi  dan  kondisi  di  tingkat pemilih di Kabupaten Bogor yang disesuaikan dengan konteks periodisasi zaman.

## BIBLIOGRAPHY
Alamsyah, A., & Misnan, M. (2021). Manajemen Komunikasi Politik Partai Golkar Pada Panggung Agregasi Kebijakan Omnibus Law. KOMUNIKATA57 , 2 (2), 89–100.
Aprianti,  A.  (2017).  Perilaku  komunikasi  Verbal  dan  Non  Verbal  Pecinta  Kereta  Api. Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi) , 3 (1), 89–108.
Ariesta,  I.  N.  (2013). Produksi  Pesan  Dan  Pembentukan  “Theater  Of  Mind”  Dalam Fiksimini  Di  Twitter  (Studi  Deskriptif  Kualitatif  Persepsi  Penulis  Fiksimini  dalam Memproduksi Pesan yang Membentuk “Theater of Mind” di Twitter) .
Azwar, R. C. (2009). Politik komunikasi Partai Golkar di tiga era: dari partai hegemonik ke partai yang berorientasi" pasar" . Grasindo.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications.
Febriana,  D.  W.  P.  (2021). Penerapan  Pembelajaran  Shalat  Bagi  Anak  Tunagrahita Dengan  Media  Audio  Visual  (Studi  Di  Sma  Luar  Biasa  Yayasan  Pendidikan  Luar Biasa Banjarmasin) .
Firmanzah, P. D. (2010). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fitrah,  M.  (2018). Metodologi  penelitian:  penelitian  kualitatif,  tindakan  kelas  &  studi kasus . CV Jejak (Jejak Publisher).
Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik . IRCiSoD.
Juditha, C. (2020). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi  Masyarakat  Desa. Jurnal  PIKOM;  Penelitian  Komunikasi  Dan Pembangunan , 21 (2), 131–144.
Kivunja, C. (2015). Teaching students to learn and to work well with 21st century skills:
Unpacking  the  career  and  life  skills  domain  of  the  new  learning  paradigm. International Journal of Higher Education , 4 (1), 1–11.
Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih  Pemula  Pada  Pemilihan Walikota  Kota  Medan Tahun  2020. Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , 8 (1), 101–112.
McNair,  B.  (2017). An  introduction  to  political  communication (Vol.  5).  Taylor  & Francis.
Mufidah,  A.  L.  (2017). Strategi  Komunikasi  Politik  Dan  Pemenangan  Pemilu  (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Dra. Dewanti Rumpoko, M. Si dan Ir. H. Punjul Santoso,  MM  pada  Masa  Kampanye  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Kota  Batu 2017) . UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
Mutiani,  M.,  Subiyakto,  B.,  Jumriani,  J.,  Aslamiah,  A.,  &  Afrina,  A.  (2019). Laporan Penelitian: Relevansi  Modal  Sosial  Dalam  Pembelajaran  IPS  (Studi  Kasus  Dalam Sistem Zonasi Di Smp Negeri Kota Banjarmasin) .
Nair,  S.  R.  (2018).  Analyzing  the  relationship  between  store  attributes,  satisfaction, patronage-intention  and  lifestyle  in  food  and  grocery  store  choice  behavior. International Journal of Retail & Distribution Management , 46 (1), 70–89.
Oktavia, R. (2021). Pola Komunikasi Kelompok Dalam Menghadapi Penderita Penyakit Mental Dalam Film ‘Lars And The Real Girl.’ Universitas Hasanuddin.
Pamungkas,  S.  (2011). Partai  Politik  Teori  Dan  Praktik  Di  Indonesia,  institute  for Democracy ad welfarism . Yogyakarta.
Rahayu,  H.,  Rudiatna,  R.  D.,  Darmana,  F.,  Trihastuti,  M.,  &  Yuniarsih,  Y.  (2022). Meningkatkan  Motivasi  Belajar  Peserta  Didik  Melalui  Penerapan  Model Pembelajaran Berbasis Information And Communication Technology (Ict) Di Kelas X  Sma  Darul  Falah. JOEL:  Journal  of  Educational  and  Language  Research , 1 (9), 1287–1302.
Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. Jurnal Bawaslu , 3 (1), 1– 11.
Subadi, T. (2006). Metode penelitian kualitatif . Muhammadiyah University Press.
Suryadinata, L. (1992). Golkar dan militer: Studi tentang budaya politik .
Tanjung,  A.  (2007). The  Golkar  Way:  Survival  Partai  Golkar  di  Tengah  Turbulensi Politik Era Transisi . Gramedia Pustaka Utama.
Wijaya,  H.  (2020). Analisis  data  kualitatif  teori  konsep  dalam  penelitian  pendidikan . Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Zamroni,  M.  (2016).  Perempuan  Dalam  Politik  (Studi  Kasus  Partisipasi  Selebritis Perempuan Dalam Komunikasi Politik Di Partai-Partai Islam Pada Pemilu 2014 Di Indonesia). Profetik: Jurnal Komunikasi , 9 (1).

## Copyright holder:
Farida Laela (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: