## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PENANGANAN PERKARA ANAK DALAM PERSPEKTIF JAKSA PENUNTUT UMUM
Betania Fransiska Sitanggang 1* , Irma Cahyaningtyas 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Purplesitanggang@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Special authority is provided by Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System to the Attorney General's  Office  of  the  Republic  of  Indonesia  is  a  new  mandate  for  all  public  prosecutors  in  Indonesia, especially in the City of Semarang. This authority is seen from the case handling of 58 (fifty eight). The large number of cases is due to the complexity that arises from crimes committed by children, both the influence of the child's social environment or the lack of parental supervision. This study uses an empirical juridical method with a sociolegal approach. The first research results show that during 2016-2018 the public prosecutor has succeeded  in  resolving  the  case  of  children  with  diversion  of  2  (two)  cases,  while  the  case  which  was unsuccessful was diversified due to obstacles from parents / guardians of victims or perpetrators. Whereas the results of the second research show that the diversion model that has been carried out so far is time to shift by using  the  family  group  conference  model.  By  using the  family  group  conference  settlement  model,  the involvement of parents / guardians, victims / perpetrators' families, and the local community will look objective in resolving child crime cases.
Keywords: Public Prosecutor; Child; Semarang city.

## ABSTRAK
Adanya  kewenangan  khusus  oleh  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak kepada  Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  amanah  baru  bagi  seluruh  jaksa  penuntut  umum  di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Kewenangan ini dilihat dari penanganan perkara sebanyak 58 (lima puluh  delapan).  Banyaknya  kasus  tersebut  diakibatkan  kompleksitas  yang  muncul  oleh  kejahatan  yang dilakukan  anak,  baik  itu  pengaruh lingkungan  pergaulan  anak ataupun  kurangnya  pengawasan  orang  tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sociolegal. Hasil Penelitian pertama menunjukan  bahwa  selama  tahun  2016-2018  jaksa  penuntut  umum  telah  berhasil  menyelesaiakn  perkara anak  dengan  diversi  sebanyak  2  (dua)  perkara,  sedangkan  perkara  yang tidak  berhasil  dilakukan  diversi disebabkan  adanya  hambatan  dari  orang  tua/wali  korban  atau  pelaku.  Sedangkan  hasil  penelitian  kedua menunjukan bahwa model diversi yang selama ini dilakukan sudah saatnya bergeser dengan menggunakan model family group conference. Dengan menggunakan model penyelesaian family group conference maka keterlibatan  orang  tua/wali,  keluarga  korban/pelaku,  dan  masyarakat  lingkungan  setempat  akan  terlihat objektif dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak.
Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum; Anak; Kota Semarang.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Munculnya  Undang-undang  mengenai  SPPA menghadirkan  formula-formula  baru  dalam  sistem peradilan  anak,  salah  satunya  terkait  dengan penanganan terhadap  anak.  Formula  dalam penanganan  ini  mengedepankan  prinsip  “win – win solution”  atau  disebut  diversi.  Pasal  1  ayat  (7)  UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Diversi merupakan  pengalihan penyelesaian  perkara  Anak  dari proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Tujuan adanya  diversi  tersebut  agar  mencapai  perdamaian antara  korban  dan  Anak;  menyelesaikan  perkara Anak di luar proses peradilan;  menghindarkan Anak dari  perampasan  kemerdekaan;  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan   menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UUNo.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).
Formula  diversi  ini  akibatnya  menggeser perspektif para  penegak  hukum  kita  yang  semula bersifat  positivis  dan  kaku  menjadi  progresif  dan kompromi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya upaya  kerjasama  antara  lembaga  penegak  hukum (Kepolisian RI,Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung  RI)  yang  dituangkan  ke  dalam  nota kesepahaman  bersama  B-3523/E/EJP/2012  yang berkaitan dengan  penerapan restorative  justice. Berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas  yaitu penanganan  anak  oleh  kejaksaan  khususnya  jaksa penuntut  umum.Kewenangan  Jaksa  dalam  bidang pidana  pada  umumnya  diatur  dalam  Pasal  30  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan,  yaitu: 1).Melakukan  penuntutan; 2).Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  3)  Melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4)  Melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5).Melengkapi berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Berdasarkan salah satu kewenangannya yaitu melakukan penuntutan, maka kaitannya dengan anak proses penuntutan ini terdapat kekhususan. Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:
1. Penuntut  Umum  wajib  mengupayakan  Diversi paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam  hal  proses  Diversi  berhasil  mencapai kesepakatan,  Penuntut  Umum  menyampaikan berita  acara  Diversi  beserta  kesepakatan  Diversi kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  dibuat penetapan.
4. Dalam  hal  Diversi  gagal,  Penuntut  Umum  wajib menyampaikan  berita  acara  Diversi  dan melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Pada  proses  penuntutan tersebut juga  harus mempertimbangkan  syarat-syarat  untuk  melakukan diversi  terhadap  anak  nakal  yang melakukan  tindak pidana yakni (Dewi, 2011):

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
1. Pelaku  anak  yang  baru  pertama  kali  melakukan tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi  bentuk  program-program  diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
4. Kejahatan  yang  dilakukan dapat  tindak  pidana yang  ringan  ataupun  yang  berat  (dalam  kasus tertentu)
5. Anak  telah  mengaku  bersalah  melakukan  tindak pidana/kejahatan
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
7. Jika  pelaksanaan  program  diversi  gagal,  maka pelaku  anak  tersebut  dikembalikan  untuk diperiksa secara formal
Proses  dan  pertimbangan  dalam  menuntu anak  juga  berlaku  bagi  seluruh  kejaksaan  di manapun,  khususnya  bagi  Kejaksaaan  Negeri  Kota Semarang.  Berdasarkan  Data  yang  diperoleh  dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Berdasarkan data yang  diperoleh  dari  Kejaksaan  Negeri  Kota Semarang  (kejari.semarangkota.go.id).  Sejak  tahun 2016-2018  Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang  telah menangani perkara pidana  anak  sebanyak  58  (lima puluh  delapan)  perkara  dengan  berbagai  jenis perkara:
Tabel.1.1 Jumlah Perkara dan Jenis Pekara Pidana Anak Tahun 2016-2018 Jenis Perkara Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pencurian (Pasal 365 KUHP) 1 4 10 Pencurian (Pasal 363 KUHP) 2 6 13 Pencurian (Pasal 362 KUHP) - 1 - Kekerasan bersama (Pasal 170 KUHP) 1 - 2 Pembunuhan (Pasal - - 4 340 KUHP) Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) 1 2 - Membawa Senjatan Tajam (UU Darurat) 1 - 2 Pencabulan Anak (UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) 1 2 2 Menjual Obat Keras (UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) - 1 - Pemerasan (Pasal 368 KUHP) - 1 - Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) - - 1
Sumber.Kejari.Semarangkota.go.id Tahun 2016-2018 Berdasarkan  tabel tersebut dapat  dilihat bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 jaksa penuntut  umum  Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang telah menuntut berbagai jenis perkara. Perkara yang paling  banyak  dituntut  yaitu  pertama  perkara pencurian  (Pasal  365  KUHP)  di  mana  pada  saat melakukan  niat  jahatnya  disertakan  dengan kekerasan  dan  mengakibatkan  luka-luka  berat  atau kematian.  Kedua,  perkara  pencurian  (Pasal  363 KUHP di  mana  pada  saat  melakukan  pencurian pelaku  menggunakan cara-cara dengan  merusak barang  orang  lain.  Perkara  yang  paling banyak terakhir  yaitu  pembunuhan  (Pasal  340  KUHP)  di mana  perbuatan  dilakukan  dengan  sengaja  dan dengan  rencana  terlebih  dahulu  dengan  merampas nyawa orang lain.
Penanganan  yang  dilakukan  oleh  jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga  menggambarkan  kompleksitas  dari  perbuatan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
69
yang  dilakukan  oleh  anak.  Anak  yang  semulanya hanya  memahami  kejahatan  sebagai  sesuatu  hal yang  buruk  dan  dilarang,  secara  perlahan  lahan bergeser  menjadi  sesuatu  yang  lumrah  dilakukan oleh  anak.  Perbuatan  seperti  pembunuhan, pemerkosaan,  pencuri,  pemakai  dan  bahkan pengedar narkoba adalah kejahatan-kejahatan yang selama  ini  menjadi  sesuatu  yang  biasa  saja dilakukan oleh seorang anak.
Alasan  anak  menganggap  kajahatan  di  atas sebagai sesuatu yang biasa saja atau lumrah karena didukung  dengan  adanya Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.Bagi  anak,  apabila mereka  melakukan  kejahatan  tidak  perlu  khawatir karena di dalam undang-undang di atas memberikan keistimewaan bagi mereka dalam pemberian sanksi.
Pada pemidanaan terhadap anak, dapat dilihat dengan adanya teori pemidanaan yang berkembang. Pertama, teori absolut/ pembalasan (retributive/vergelding). Menurut  teori  inipemidanaan dijatuhkan  karena  orang  telah  melakukan  suatu kejahatan.Pidana  diposisikan  sebagai  balasan  atas pelanggaran  hukum.  Ada  tindak    pidana  maka  ada pemidanaan,  dan  tidak  ada  tindak  pidana  berarti tidak  ada  pemidanaan.  Dengan  demikian,  setiap tindak  pidana  harus  mendapatkan  balasan  yang berupa  pemidanaan. Kedua, teori  relatif/ tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Teori  ini  memposisikan pemidanaan  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap munculnya  tindak  pidana.Pemidanaan  bukan
ditujukan  untuk  memutuskan  tuntutan  absolut dari keadilan.Pembalasan harus dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (Priyatno, 2009). Ketiga,  teori  gabungan  (integratif).Pada dasarnya  teori  gabungan  adalah  gabungan  teori absolut  dan  teori relatif. Gabungan  kedua  teori  itu mengajarkan  bahwa  penjatuhan  hukuman  adalah untuk  mempertahankan  tata  tertib  hukum  dalam masyarakat  dan  memperbaiki  pribadi  si penjahat (Warsito, 2018 ).
Semua  teori  pemidanaan  yang  ada  pada dasarnya  ditujukan  untuk  mencapai  keadilan. Sehingga  model  pencapaiannya  dapat  dibedakan menjadi  dua;  yaitu  model retributive  justice dan model restorative  justice.Model retributive  justice menegakkan  keadilan  berdasarkan  pada  filsafat pembalasan,  sedangkan model restorative  justice berpijak  pada  filsafat  pemulihan (Sodiqin,  2015). Dalam  kasus  tindak  pidana  anak,  maka  filsafat keadilan  yang  dianut  adalah  model  yang  keuda. Dengan  demikian  dalam  pemidanaan  kasus  tindak pidana  anak, menekankan  pada  asas restorative justice.
Penggunaan restorative  justice dapat  dipakai untuk menelusuri  penyebab  dilakukan    kejahatan oleh anak.Melalui optik ilmu kriminologi sebagai “the body of knowledge regarding delinquency and crime as  social phenomenon.  It  includes  within  its  scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting  to  word  the  breaking  of  laws  ...” (Mulyadi, 2007), maka anak juga perlu dilihat sebagai bagian kriminologi,  Menurut  Lilik  Mulyadi  (2007) ada

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
70
beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan oleh anak yaitu  Pertama,  pembuatan  hukum  yang  dapat meliputi  telaah  konsep  kejahatan,  siapa  pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam  pembuatan  hukum.  Kedua,  pelanggaran hukum  yang  dapat  meliputi  siapa  pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Ketiga, reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  melalui  proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.
Adapun  penelitian  sebelumnya  yang membahas  tindak  pidana  anak  dari  perspektif penegak  hukum  yaitu  penelitian yang mengulas mengenai lingkup mekanisme penuntutan terhadap tindak  pidana  anak  yang  dilakukan  Jaksa  Penuntut Umum  Kejaksaan  Negeri  Semarang  serta  upaya yang  ditempuh  harus diusahakan  dengan  cara Diversi  yang  menjurus  kekeluargaan, (Sulchan  & Ghani, 2017). Penelitian kedua mengulas mengenai proses jalannya perkara pidana terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) sesuai hukum acara pidana di wilayah  hukum  Kota  Semarang (Maskur,  2012). Penelitan  ketiga mengulas  mengenai  perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus putusan No: 164/pid.b/2009/PN.Pl dan mengulas mengenai kendala yang di alami penegak hukum  dalam  pemenuhan  hak-hak  tersangka (Saharuddin, 2014)
Penelitian selanjutnya  yang  terdapat  dalam jurnal internasional mengulas tentang tanggungjawab pidana  terhadap  anak  yang  terjadi  membuat  anak menjadi  tidak  bebas  dalam  memilih.  Penanganan
Anak  dalam  proses  peradilan  lebih  banyak memberikan diskriminasi kepada anak (Elliott, 2003). Penelitian berikutnya mengulas mengenai pembagian  pertanggungjawaban  pidana  kepada seseorang  berdasarkan  pada  umur.  Seorang  hakim dalam  memutus  perkara  harus  melihat  umur seseorang,  jika  itu adalah  anak  maka  segera dipisahkan.  Hal  ini  untuk  pertimbangan perkembangan psikologis anak dan pengalamannya (McDiarmid, 2013).
Sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  saat  ini  bertolak  dari  kajian kriminologi sebagai  salah  satu  ilmuyang  menekankan  terhadap kejahatan  diharapkan penanganan  yang  dilakukan jaksa penuntut umum di Kota Semarang kedepannya akan  lebih  luas  dalam  melihat  penyebab  timbulnya kejahatan. Berdasarkan  latarbelakangan  di  atas maka  perlu  dibahas  lebih  lanjut  bagaiamana penyelesaian perkara perkara anak dalam perspektif jaksa  penuntut umum  di Kejaksaan  Negeri Kota Semarang  saat  ini, dan  bagaimana model penyelesaian  perkara  anak  oleh  penuntut  umum  di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  yuridis empiris dengan metode pendekatan dalam penelitian ini  yang  digunakan  adalah  pendekatan sociolegal. Pendekatan  penelitian socio  legal menempatkan hukum  sebagai  gejala  sosial  yang menitikberatkan perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya dengan hukum. Sehingga dalam penelitian semacam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
71
ini, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang  sebagai  variabel    bebas.  Pendekatan  ini memberikan  dampat  yang  besar  terhadap perkembangan metodologi penelitian hukum, karena socio  legal mengarahkan  penelitiannya  untuk  fokus terhadap  kajian  empiris  beserta  yuridisnnya,  yang pada  akhrnya  penelitian socio  legal adalah  untuk mencapai  keadilan  materiil  bagi  masyarakat (Paksi, 2016).
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data  primer  yaitu wawancara dengan Jaksa  Pidana Umum  Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang. Sumber data sekunder  yaitu  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan perbandingan  negara  lain.  Sedangkan  analisis  data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti. Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis untuk  mencari  kejelasan  dari  masalah  yang dibahas.Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan  analisis  data  kualitatif  terhadap  data yang telah dikumpulkan (Moleong, 2008).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Perkara  Anak  Dalam Perspektif Jaksa  Penuntut  Umum  Di Kejaksaan  Negeri Kota Semarang Saat Ini
Perlindungan  anak  merupakan  tolak  ukur peradaban  masyarakat  suatu  bangsa,  maka  wajib diusahakan  perlindungan  anak  demi  kepentingan
nusa  dan  bangsa.Kegiatan  perlindungan  anak merupakan  suatu  tindakan  hukum  oleh  karena  itu perlu  jaminan  hukum  bagi  kegiatan  perlindungan anak  tersebut.Kepastian  hukum  perlu  diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah  penyelewengan  yang  membawa  akibat negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
Dalam  konteks  anak  sebagai  pelaku  sebagai pelaku  kejahatan,  Maud  A.  Merril dalam (Cahyaningtyas,  2016) memberikan  perumusan tentang juvenile delinquency,  yaitu  seorang  anak digolongkan anak delinkuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan  anti  sosial  yang demikian  memuncaknya  sehingga  yang  berwajib terpaksa  atau  hendaknya  mengambil  tindakan terhadapnya,  dalam  arti  menahannya  atau mengasingkannya.
Definisi  anak  dalam Rule  2.2  (a)  The  Beijing Rules,
“A  juvenile  is  a  child  or  young  person  who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from adult“ 5 (Juvenile adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda  dengan  perlakuan  terhadap  orang dewasa).
Proses  penanganan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  erat  kaitannya  dengan  penegakan hukum  itu  sendiri,  dimana  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Menurut Barda Nawawi  Arief (2006) Sistem  Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
72
menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu a) kekuasaan penyidikan (oleh  Badan/Lembaga  Penyidik);  b)  kekuasaan penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum); c)kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana  (oleh  Badan  Pengadilan); dan  d) kekuasaan  pelaksanaan  putusan  pidana”  (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).
Berdasarkan  kewenangan  dari  Keempat institusi  pilar  sistem  peradilan  pidana  anak  telah diatur dalam  peraturan  perundang-undangan tersendiri  yaitu  UU  No.11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagai landasan yuridis  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Kewenangan tersebut  dilengkapi  dengan  hukum  pidana  material yang diatur dalam KUHP dan hukum  pidana formal yang  diatur  dalam  KUHAP (Purnomo, & Gunarto, 2018)
Dalam proses penyidikan maka pelru hadirnya polisi sebagai stitusi formal ketikaanak nakal pertama kali  bersentuhan  dengan  sistem  peradilan,  yang jugaakan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau  diproses  lebih  lanjut (Laksana, 2017) Penyidik yang  melakukan  penyidikan  kasus  anak  adalah orang yang sudah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan memahami  masalah  Anak;  dan  telah  mengikuti pelatihan  teknis  tentang  peradilan  Anak  (Pasal  26 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA).
Dalam  rangka  penyidikan  telah  ada  Rambu- rambu  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  Pasal  8  Ayat  (1)  proses  diversi  dilakukan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/walinya,  korban  dan/orang  tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja sosial/professional.
Kewajiban  melaksanakan  Diversi  mulai penyidikan dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana. Terhadap  anak berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  yang  melakukan tindak  pidana  dengan  ancaman  di  atas  7  (tujuh) tahun  tidak  wajib  dilakukan  Diversi  namun  tetap dilakukan dengan prinsip restorative dan kepentingan terbaik  bagi  anak.  Hanya  ABH  saja  bagi  yang melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidana  7 (tujuh)  tahun  ke  atas  dan  merupakan  pengulangan maka tidak dilakukan Diversi (Abdurrachman, 2016)
Proses  diversi  pada  saat  penyidikan  dalam waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga  puluh)  hari  setelah  dimulainya  Diversi.  Dalam hal  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban dan  Anak  Saksi,  Penyidik  wajib  meminta  laporan sosial  dari  Pekerja  Sosial  Profesional  atau  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  setelah  tindak  pidana dilaporkan  atau  diadukan.    Hasil  Penelitian Kemasyarakatan  wajib  diserahkan  oleh  Bapas kepada  Penyidik  dalam  waktu  paling  lama  3  x  24 (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  setelah  permintaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
73
penyidik diterima (Pasal 27,28,29 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).
Dalam  hal  proses  Diversi  berhasil  mencapai kesepakatan,  Penyidik  menyampaikan  berita  acara Diversi  beserta  Kesepakatan  Diversi  kepada  ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan  melimpahkan  perkara  ke  Penuntut  Umum dengan  melampirkan  berita  acara  Diversi  dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Setelah  gagal  maka  akan  berlanjut pemerikasaanya oleh jaksa penuntut umum.Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh  Penuntut  Umum  yang  ditetapkan  berdasarkan Keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk  oleh  Jaksa  Agung.  Syarat umum  menjadi jaksa  penuntut  umum  dalam  menangani  anak  yaitu orang  yang  telah  berpengalaman  sebagai  penuntut umum;  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan memahami  masalah  Anak;  dan    telah  mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak (Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  Anak  Meta  Permatasari  di Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang  (Wawancara,22 April 2019) mengatakan bahwa:
“Semua  jaksa  perempuan  adalah  jaksa penuntut umum anak dengan berdasarkan pada surat  keputusan  jaksa  agung  tentang penunjukan  jaksa  penuntut  umum  anak  di Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang.  Para  jaksa yang  ditunjuk  oleh  Jaksa  Agung  nantinya berkewajiban  menyelesaikan  kasus  anak
sebagai  pelaku,  korban  dan/atau  saksi  dalam suatu tindak pidana”
Meta Permatasari selaku Jaksa Penuntut Umum Anak juga mengatakan bahwa:
“Penyelesain  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut umum sejak mendapat berkas dari penyidik dan kemudian  melakukan  pemeriksaan  berkas dengan  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari.Bersamaan  dengan  pemeriksaan  berkas Jaksa  Penuntut  Umum  juga  melakukan  diversi untuk tindak pidana yang ancamannya dibawah 7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  residivis (pengulangan)”. Berdasarkan hasil wawancara Meta Permatasari juga mengatakan bahwa:
“Dalam  proses  diversi  wajib  menghadirkan orang  tua  pelaku  dan  korban  serta  Bapas. Apabila  diversi  gagal  maka  lanjut  ke persidangan dengan pelimpahan terdakwa dan barang  bukti  ke  Pengadilan.Bahwa  selama tahun 2016-2018 jaksa penuntut umum anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah berhasil melakukan  diversi  pada  dua  kasus  yaitu pencurian  dan  kekerasan  terhadap  anak. Sedangkan  yang  lainnya  tidak  bisa  dilakuka karena  hampir  rata-rata  adalah  residivis  dan ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun”
Tabel. 1.2 Rata-Rata Penuntutan Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Tahun 2016-2018
Tahun
Rata Rata Penuntutan 1 bulan – 12 bulan (1 Tahun) Rata Rata Penuntutan 1 Tahun – 3 Tahun Rata Rata Penuntut an 3 Tahun – 6 Tahun 2016-
2018
a. 6 bulan penjara dan denda Rp, 1.000.000 b. 9 bulan penjara dan denda Rp.10.000
.00 1
a. 1 tahun 3 bulan penjara
b. 1 tahun 6
bulan
c. 1 tahun 8 bulan 6 tahun penjara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
tahun penjara c. 11 bulan penjara d. 1 tahun pidana badan e. 5 bulan penjara
f. 10 bulan penjara
g. 1 tahun penjara Sumberkejari.semarangkota.go.id Tahun 2016-2018
Adapun  kategorisiasi    kenakalan perbuatan yang  telah  dilakukan  oleh  anak.  Kategori  tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut a) kejahatan tingkat ringan,perbuatan  yang  tergolong  pada  tingkat kejahatan  ringan  adalah  sebagai  berikut  pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau  kerusakan  ringan  pada  harta  benda; b)kejahatan tingkat sedang,perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang  didalamnya  terdapat  kombinasi  antara  semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaiakannya  apakah  melalui  diversi  atau tidak;  c)  kejahatan  tingkat  berat,  untuk  kejahatan berat berat serperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan  fisik  yang  menimbulkan  luka  parah (Rahayu, 2015)
Adapun hambatan bagi jaksa penuntut umum selama  melakukan  penanganan  perkara  anak  di Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang.  Apabila menggunakan  teori  Lawrence  M.  Friedman  tentang sistem hukum yang meliputi sturktur hukum, subtansi
hukum,  dan  budaya  hukum (Nainggolan, & Kalo, 2017),  maka  pemaparan  hasil  wawancara  yang disampaikan  oleh  jaksa  penuntut  umum  Meta Permatasari di atas dapat dlihat pada sistem hukum mana  yang  menjadi  hambatan  terlaksananya penyelesaian perkara anak:
a. Struktur  hukum merujuk  pada  struktur  institusi- institusi  penegakan  hukum,  seperti  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan.  Mengacu  dari  sistem hukum  ini  terlihat adanya hambatan  oleh  jaksa penuntut  umum  dalam  menyelesaikan  perkara anak di Kota Semarang. Hal ini disebabkan waktu yang cukup singkat yang diberikan oleh Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Anak  dalam menyelesaikan perkara pada tahap penuntutan. b. Substansi hukum adalah aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi  pedoman bagi aparat penegak hukum. Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat hambatan dari segi norma. Jangka  waktu  yang  diberikan  Undang-Undang dalam  menyelesaikan  perkara  anak  tidak mengekelompokan  kapan  batas  waktu  meneliti berkas  dari  penyidik,  kapan  batas  waktu melakukan  diversi,  dan  kapan  menunggu  hasil penelitian masyarakat dari badan permasyarakatan.
c. Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya hukum  aparat  penegak  hukumnya)  terhadap

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
hukum  dan  sistem  hukum.  Bertolak  dari  sistem hukum  ini  juga  terlihat  adanya  hambatan  terkait dengan  sikap  masyarakat  yang  lebih mengedepankan  “ego”  dari  pada  kemanfaatan dalam  mencapai  kesepakatan  diversi. Akibat “ego”  dari  orang  tua/wali  korban  maupun  pelaku menimbulkan  kerugian  bagi  anak,  baik  secara materiil maupun non materiil.
Berikut hasil  wawancara  (22  April  2019) dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  Anak  Meta Permatasari  di  Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang yang mengatakan bahwa masih ditemukan beberapa hambatan  yang  di  alami  pada  saat  penanganan perkara anak di Kota Semarang:
a. “Pemenuhan  syarat  formil  berupa  penelitian masyarakat  (Litmas)  dari  Balai  Permasyarakatan (Bapas)  seringkali  mepet  waktunya  dengan habisnya masa penahanan. Hal ini mengakibatkan  proses  penanganan  anak  di Kejaksaan Negeri Semarang tidak dapat berjalan dengan maksimal”
b. “  Pada saat  pelaksaan  diversi  seringkali  para orang  tua  atau  wali  dari  pihak  korban  maupun pelaku  tidak  adanya  kesepakatan  untuk menyelesaikan  kasus  yang  dilakukan  oleh anaknya  diluar  sidang  Pengadilan.  Kedua  orang tua/wali lebih mengedepankan “ego”-nya masing- masing  akibatnya  mengorbankan  kepentingan anak.
c. “Masih  sangat  minim  balai  latihan  kerja  atau sejenis itu di Kota Semarang sehingga penerapan pengganti  pidana  denda  terhadap  anak  pun seringkali tidak dapat dilaksanakan”

## 2. Model  Penyelesaian  Perkara  Anak  Oleh Penuntut  Umum  Di  Kejaksaan  Negeri Semarang Yang Akan Datang
Dalam  The  Beijing  Rules  Rule  5.1, mengatakan:
"Sistem  peradilan  anak  harus  menekankan kesejahteraan  remaja  dan  harus  memastikan bahwa  setiap  reaksi  terhadap  pelanggar anak harus  selalu  sebanding  dengan  keadaan  para pelaku dan pelanggaran".
Dalam  Aturan  Komentar  5.1.  Peraturan Beijing,  sistem  Peradilan  Anak  adalah  untuk: Sebuah Kesejahteraan Anak dan Prinsip proporsionalitas (Cahyaningtyas, 2018).
Penyelesaian  kejahatan  anak  tidak  dapat disamakan dengan perkara kejahatan yang dlakukan oleh orang dewasa.Faktor – faktor penyebab terjadi kejahatan  anak  juga  perlu  dilihat  sebagai  rangkain mengapa  anak  melakukan  kejahatan.Dalam  Teori Kriminologi seorang  pelaku  kejahatan  haruslah dipandang  dari  dimensi  yang  luas.Kejahatan  yang dimaksud  disini  adalah  suatu  tindakan  yang dilakukan  orang-orang  dan  atau  instansi  yang dilarang  oleh  suatu  undang-undang (Silitonga, Ediwarman, & dkk, 2017).
Adapun  terdapat tiga  titik  pandang  dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu macrotheories adalah  teori  teori  yang  menjelaskan kejahatan  dipandang  dari  segi  struktur  sosial  dan dampaknya.  Teori  teori  ini  menitikberatkan rates  of crime atau  epidemiologi  kejahatan  daripada  atas pelaku  kejahatan,  sebagai  contoh  teori  anomi  dan teori konflik. Sementara itu microtheories adalah teori yang  menjelaskan  mengapa  seseorang  atau kelompok  orang  dalam  masyarakat  melakukan kejahatan  atau  mengapa  di  dalam  masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
76
terdapat  pula  sekelompok  orang  atau  orang  orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.
Teori  ini  menitikberatkan  pada  pendekatan psikologi  atau  sosiologis  atau  biologis.,  sebagai contoh  teori  kontrol  dan social  learning  theory. Bridging  theories adalah  teori  teori  yang  tidak  atau sulit  untuk  dikategorikan  kedalam,  baik macrotheories maupun microtheories. Teori  teori yang  masuk  kedalam  kategori  ini  menjelaskan struktur  sosial dan  juga  menjelaskan  bagaimana seseorang  atau  kelompok  orang  menjadi  penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori differential opportunity (Erlina, 2014)
Bertolak  dari  teori  kriminolog  di  atasi  maka kejahatan  anak  tidak bisa  pandang  sebagai  pelaku kejahatan  secara  utuh. Hal  tersebut  harus  dilihat dengan  siapa  anak  berteman,  di  mana  lingkungan tempat  anak  bermain,  seperti  yang  disampaikan dalam  microtheories  bahwa  terdapat  penjelasan mengapa anak melakukan kejahatan. Penjelasan ini harus di dengar oleh penegak hukum dan orang tua/ wali  pelaku  atau  korban  agar  tidak  menjustifikasi akan  tetapi  memahami  kesalahan  anak.  Dengan penjelasan  tersebut  guna  mempercepat  proses penyelesaian  anak  tanpa  harus  melalui  proses persidangan yang  dapat  mengakibatkan  kerugian baik secara sosial atau secara psikis anak.
Melalui penyelesain  dengan  pendekatan restorative  justice  merupakan  cara  untuk mempertemukan  dua  kepentingan  di  luar persidangan. Adanya keterlibatan korban,  pelaku dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  perbaikan,
rekonsiliasi,  dan kepastian  bersama.  Ada  banyak cara restorative  justice dalam  proses  penyelesaian anak (Cahyaningtyas, 2018) :
a. Pengabdian masyarakat :Pengabdian masyarakat pertama kali diperkenalkan sebagai opsi hukuman di  California  pada  1960-an.Selama  dua  dekade berikutnya  diperkenalkan  di  sebagian  besar wilayah  hukum  barat  melaluikeluar  Amerika Serikat  dan  Kanada.  Layanan  masyarakat pertama  kali  tersedia  di  Inggrisdan  Wales  pada tahun 1973 dan di Skotlandia pada tahun 1977, di mana  ia  terbukti  relatif  populer sebagai opsi hukuman.
b. Mediasi  dan  reparasi  korban-pelaku:Mediasi  dan reparasi  para  korban  berawal  di  Kitchener, Ontario  dan  di  AustraliaGerakan  Mennonite bertujuan  untuk  melibatkan  para  korban  secara langsung  dalam  penyelesaian  pelanggaran mereka.
Mediator  yang  terampil  memfasilitasi  pertukaran antara  korban  dan  pelaku  yang  bertujuan menyediakanpenjelasan  untuk  pelanggaran, memungkinkan pelaku untuk menghargai dampak dari  pelanggaran  tersebutpada  korban  dan mencapai  kesepakatan  tentang  tindakan  yang akan  diambil  oleh  pelaku  untuk  diperbaiki kerusakannya c. Pertemuan  Group  Keluarga  :  Pertemuan group keluarga  telah  berupaya  untuk  melibatkan konstituensi  yang  lebih  luas  (termasuk 'pendukung'korban  dan  pelaku)  dalam  diskusi tentang pelanggaran dan pengambilan keputusantindakan  yang  harus  dilakukan  oleh pelaku untuk menebus kesalahan.
d. Sanksi lingkungan: sanski lingkungan didasarkan pada tradisionalsanksi dan proses penyembuhan komunitas.  Sekelilingnya dapat  mencakup, sebagai tambahan bagi pelaku dan korban,keluarga dan teman-teman dari keduanya, personil peradilan pidana dan layanan sosial, dan tertarikanggota  komunitas.  Secara  bergiliran berbicara  melalui  'bagian  pembicaraan'  yang simbolis,  para  anggotasekelilingnya  berusaha untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang pelanggaran  dan  untuk  mengidentifikasi bagaimana  semua  yang  terkena  dampakpihak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
77
dapat  disembuhkan  dan  kejahatan  lebih  lanjut dicegah.
Pendekatan restorative  justice kemudian  di adopsi melalui penyelesaian diversi dengan tujuan:
a.Mencapai perdamaian antara korban dan anak b.Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan c.Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan d.Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e.Menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada  anak (Sepud, 2016)
Proses diversi pada saat  penuntutan dilakukan musyawarah  antara  anak  beserta  orang  tua  atau walinya,  korban  beserta  orang  tua  atau  walinya, pembimbing  masyarakat,  dan  pekerja  sosial profesional.  Proses  ini  dlakukan  paling  lama  7  hari setelah  menerima  berkas  perkara  dari  penyidik (Yudaningsih, 2016)
Berdasarkan  hambatan - hambatan  yang  di alami oleh jaksa penuntut umum anak di kejaksaan Negeri Kota Semarang perlu adanya sebuah model baru  kedepannya  yang  menjadi  mesin  berjalannya penanganan  anak  diluar  persidangan.  Bertolak  dari teori  dan  penyelesaian yang  telah  digunakan  di berbagai negara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya  dapat  dilihat  bahwa  model  diversi  yang digunakan  selama  ini  sebenarnya  hanya  bersandar pada  orang  tua/wali  pelaku  dan  korban  dan  hasil penelitian Badan Permasyarakatan.
Jika demikian  model  penyelesaian  maka selamanya  tidak  akan  muncul  pemahaman  yang berbasis  pada  keadilan  anak,  karena  yang dikedepankan  adalah  unsur  subjektivitas  masing- masing orang tua/wali. Oleh karenanya penyelesain
tersebut  harus  bergeser  pada  keterlibatan masyarakat  secara  langsung.  Seperti  yang diterangkan  di  dalam  pendeketan restorative  justice dengan  cara  pertemuan  group  keluarga  atau family group conference.
Kemunculan family  group  conference (FGC) disebabkan situasi  politik  dan  budaya  tertentu  yang ada  di  Selandia  Baru  pada  saat  itu.  Kelompok keluargakonferensi  berasal  di  Selandia  Baru  pada 1980-an.  Penduduk  asli  Selandia  Baru,orang-orang Maori,  telah  mengkritik  pihak  berwenang  selama beberapa dekade. Mereka mengeluh bahwapendekatan  pemerintah  untuk  menangani masalah  sosial  menggunakan  metode  Eropa  (yaitu menggunakan keahlian untuk menyelesaikan konflik) tidak  cocok  dengan  cara  tradisional  di  mana  Maori menyelesaikan konflik.    Struktur  semacam  ini menghasilkan  representasi  berlebihan  yang signifikan  dari  anak-anak  Maori. Dalam  komunitas Maori, penitipan anak dan pengasuhan anak adalah tanggung  jawab  seluruh  keluarga  besar;  anggota keluarga inti, teman-teman dan orang-orang penting lainnya  dalam  kehidupan  seorang  anak (Havnen  & Christiansen, 2014)
Hal tersebut membuat pemerintah mensahkan Undang-undang  baru  di  Selandia  Baru  pada  tahun 1989 mengenai Anak-anak  dan  Orang  Muda dan Undang-Undang  Keluarga.  Undang-undang  tersebut membuat konferensi kelompok keluarga wajib untuk anak terlebih seriuskasus  kesejahteraan,  dan  untuk kasus-kasus yang menangani kejahatan remaja yang serius.  FGC  saat  ini  banyak  digunakannegara,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
78
meskipun  dalam  varian  yang  berbeda  dan  pada berbagai tingkat implementasi.
Adapun  4  (empat)  model    yang  digunakan dalam FGC (Cunning & Bartlett, 2006):
a. Tim  Proyek  dikelola  oleh  1  koordinator  proyek yang bekerja penuh, 1 bekerja penuh koordinator konferensi  dan  9  koordinator  paruh  waktu  yang dikontrak  dari  beragam,  budaya,  pengaturan komunitas,  4  di  antaranya  diperbantukan  dari lembaga mitra. Selain itu supervisi sehari-hari dari Koordinator Proyek, pengawasan bersama secara simultan tersedia  konsultasi  dari  pengawas kesehatan  mental  dan  kesejahteraan  anak koordinator  setiap  bulan.  Pengawas ini  berasal dari  agen  mitra  dan  berfungsi  sebagai anggota Kelompok Kerja dan Komite Pengarah.
b. Kelompok  Kerja  terdiri  dari  Koordinator  Proyek, satu wakil dari masing-masing dari lembaga mitra, dan Direktur  Penelitian.  Kelompok  Kerja bertanggung  jawab  untuk mengembangkan rekomendasi  mengenai  kebijakan  dan prosedur dan  tersedia  untuk  pembekalan  setelah konferensi  keluarga  dan  merupakan bagian  dari dan bertanggung jawab kepada Komite Pengarah.
c. Komite Pengarah terdiri dari Kelompok Kerja serta direktur / cabang manajer  masing-masing  lembaga  mitra. Bertanggung  jawab  untuk  membuat  keputusan terkait untuk  kebijakan  dan  prosedur,  untuk penunjukan  staf,  dan  untuk  penggalangan  dana dan keuangan manajemen proyek.
d. Penelitian  dan  evaluasi  adalah  aspek  kunci  dari FGC. Tim Proyek, Kelompok Kerja, dan  Komite  Pengarah  berkontribusi  secara spesifik untuk mendefinisikan dan mengukur hasil proyek. Pusat Anak dan Keluarga, bekerja sama dengan peneliti  di  Lembaga  Bantuan  Anak-Anak Katolik,  Lembaga  Bantuan  Anak-anak  Toronto, dan Universitas, berpartisipasi dalam penelitian ini tentang efektivitas jangka panjang FGC.
Salah satu cara untuk mempromosikan suara keluarga  dalam  kesejahteraan  anak  adalah  dengan menggunakan  konferensi  kelompok  keluarga. "Kelompok  keluarga"  terdiri  dari  anggota  keluarga
beserta kerabat, teman, dan dukungan dekat lainnya, dan "konferensi" mengacu pada mengadakan forum pengambilan keputusan untuk menyelesaikan bidang yang menjadi perhatian. Proses keadilan restoratif ini sekarang diterapkan dalam kesejahteraan anak dan juga  arena  lainnya  termasuk  sekolah,  keadilan pemuda,  dan  layanan  orang  dewasa di  banyak negara dan budaya (Pennell, 2004)
Dengan menggunakan cara pertemuan group keluarga  atau family  group  conference para  pihak baik  korban  atau  pelaku  akan  lebih  objektif  dalam melihat kasus  kejahatan  anak  sebab  akan hadir kedua  keluarga  sedarah  maupun  orang  lain  yang mengetahui  kasus  tersebut. Pada  saat conference tersebut  berlangsung  akan  dibahas  kasus  tersebut dan  akan  diputuskan  juga  sanksi  apa  yang  harus diberikan.  Posisi  jaksa  penuntut  umum  dan  Badan Permasyarakatan  hanya  sebagai  pengelola conference sedangkan  yang  mediatornya  adalah orang yang ditokohkan dari kedua keluarga tersebut.
Model  pertemuan  group  keluarga  atau family group conference dapat berlangsung jika dimasukan dalam  norma sistem  peradilan  anak  dan  dapat berlangsung juga jika memperpanjang jangka waktu pemeriksaan  perkara  anak  pada  saat  penuntutan agar  proses  diversi  dapat  berjalan  maksimal.  Hal tersebut diperlukan tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan anak sebagai penerus bangsa.

## D. SIMPULAN
Perspektif  jaksa penuntut di Kejaksaan Negeri Kota  Semarang  dalam  penyelesaian  perkara  anak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
79
saat  ini  masih  belum  maksimal.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari banyak kasus yang dituntut selama tahun 2016  sampai  dengan  2018.  Hampir  semua  perkara yang  dituntut  merupakan  perkara  residivis (pengulangan)  dan  perkara  yang  ancaman pidananya  di  atas  7  (tujuh)  tahun.  Upaya  untuk mengedepankan  kepentingan  anak  telah  dilakukan selama  tiga  tahun  kebelakang  melalui  diversi  akan tetapi  yang  berhasil  hanyalah  dua  perkara  yaitu pencurian  dan  kekerasan  terhadap  anak.  Berbagai hambatan  dialami  oleh  jaksa  penuntut  umum  baik dari  aspek  struktur  hukum,  subtansi  hukum,  dan budaya hukum.
Pertama,  pada  level  struktur  hukum  dapat dilihat tidak adanya koordinasi antara jaksa penuntut umum  dengan  bapas,  sementara  waktu  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  hanyalah  7  (tujuh) hari  akibatnya  pemeriksaan  dan  upaya  diversi dilakukan  secara  tergesa-gesa. Kedua,  pada  level subtansi dapat dilihat pada norma yang ada saat ini tidak  diberikan  batasan  waktu  antara  pengerjaan pemeriksaan  berkas  oleh  jaksa  penuntut  umum, penelitian  masyarakat  oleh  Bapas,  dan  Upaya diversi.  Ketiga, pekerjaan  tersebut  dilakukan  secara bersamaan  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari sehingga proses pemeriksaan tidak dapat maksimal. Dan  yang  terakhir  pada  level  budaya  hukum  masih terlihat  adanya  “ego”  pada  saat  proses  diversi dilakukan. Baik orang tua/wali korban maupun pelaku bersikeras  dan  lebih  memilih  jalur  persidangan, sementara  jalur  tersebut  sangat  merugikan kepentingan anak.
Model  penyelesaian  perkara  anak  oleh  Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang akan datang perlu adanya pergeseran dari yang sebelumnya banyak melibatkan orang tua/wali kedua belah  pihak  seperti  yang  diatur dalam  UU  No.  11 Tahun  2012  Tentang  sistem  peradilan  anak  harus ditambahkan  pihak  keluarga  dan  masyarakat  yang mengetahui  kasus  itu  atau  masyarakat  setempat. Model  ini  disebut  pertemuan  group  keluarga  atau family  group  conference,  melalui  model  tersebut diharapkan  potensi  berhasilnya  diversi  akan  lebih besar  karena  keputusan  berdasarkan  tiap-tiap masyarakat atau  keluarga yang  hadir,  posisi  jaksa dan  badan  permasyarakatan hanya  sebagai pengelola  dan  mediator family  group  conference adalah tokoh yang ditunjuk oleh keduanya. Model ini dapat  terlaksana  jika  diperpanjang  jangka  waktu pemeriksaan  pada  tahap  penuntutan  aga  proses diversi dapat berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief, Barda N. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana
Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Cunning,  Sandra.,  &  Bartlett,  Diane.  (2006). Family
Group  Conferencing:  Assessing  The  Long- Term  Effectiveness  Of  An  Alternative Approach  In  Child  Protection. Toronto:  The George Hull Centre For Children and Familly .

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Dewi,  D.  (2011). Mediasi  Penal:  Penerapan
Restorative  Justice  Di  Pengadilan  Anak  di Indonesia. Depok: Indie Publishing .
Havnen,  Karen J Skaale.,  &  Christiansen,  Oivin.
(2014). Knowledge  Review  On  Family  Group
Conferencing,  Experience  And  Outcome. Bergen: Uni Research Health .
Moleong,  Lexy J.  (2008). Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosdakarya Offset.
Mulyadi,  L.  (2007). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,
Kriminologi  dan  Victimologi. Jakarta:  PT.
Djambatan
Paksi,  T.  F.  (2016). “Merefleksi  Pendekatan  Sosio-
Legal  Dalam  Penelitian  Hukum"  dalam Penelitian Hukum Interdisipliner . Yogyakarta:
Thafa Media .
Priyatno,  D.  (2009). Sistem  Pelaksanaan  Pidana Penjara  Di  Indonesia. Bandung:  Refika Aditama .

## JURNAL
Abdurrachman,  H.  (2016).  Negara  Hukum  dan  Ide Restoratif  Justice  dalam  Penanganan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Anak. Seminar  Nasional Hukum  Universitas  Negeri  Semarang ,  Vol.2, (No.1), pp. 234-235.
Cahyaningtyas,  I.  (2016).  Perlindungan  Anak  Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Dalam Perspektif  Model  Pembinaan  Anak  Secara Perseorangan. Legality, Vol.24, (No.1),p.31. Cahyaningtyas,  I.  (2018).  Penal  Mediation  Of
Treatments  For  Children In  The  Juvenile Justice  System. Diponegoro  Law  Review,
Vol.3, (No.2), pp. 267-269
Elliott,  C.  (2003).  Criminal  Responsibility  and Children:  A  New  Defence  Required  to Acknowledge  the  Absence  of  Capacity  and Choice. The Journal Of Criminal Law, Vol.75,
p. 308.
Erlina. (2014).  Analisa  Kriminologi  Terhadap
Kekerasan Dalam Kejahatan. Addaulah, Vol.3, (No.2), p.223.
Laksana,  Andry W.  (2017).  Keadilan  Restoratif Dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaharuan Hukum, Vol.4, (No.1), p.58.
Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency)
Dalam  Proses  Acara  Pidana  Indonesia.
Pandecta, Vol.7, (No.2), p.172.
McDiarmid,  C.  (2013).  An  Age  of  Complexity:
Children and Criminal Responsibility in Law.
Youth Justice, Vol. 13, (No.2), pp.1-2.
Nainggolan,  Secsio  Jimec., & Kalo,  Syafrudin.
(2017). Analisis  Yuridis  Penentuan Kedudukan  Saksi  Pelaku  Sebagai  Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Di Pengadilan Negeri Siantar (Studi Putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN). Usu Law Journal, Vol.5, (No.3), p.109.
Pennell,  J.  (2004).  Family  Group  Conferencing  In Child  Welfare:  Responsive  and  Regulatory interfaces. Sociology & Social Welfare, Vol.31,
(No.1), pp.120-121.
Purnomo, Bambang., & Gunarto. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  (Studi  Kasus Di  Polres  Tegal). Hukum  Khaira  Ummah, Vol.13, (No.1), p.49.
Rahayu,  S.  (2015).  Diversi  Sebagai  Alternatif
Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Anak  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan Anak . Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.6, (No.1), p.134.
Saharuddin.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  (  Studi  Kasus  Putusan  No: 164/Pid.B/2009/PN.PL). Ilmu  Hukum  Legal
Opinion, Vol.2, (No.6), p.3.
Sepud,  I.  M.  (2016).  Alternatif  Penyelesaian  Tindak
Pidana  Narkotika  Anak  Melalui  Diversi.
Hukum Prioris, Vol.5,  (No.3), p.289.
Silitonga,  Marihot  Tua.,  Ediwarman,  &  dkk.  (2017).
Analisis  Hukum  Mengenai  Sanksi  Pidana
Penjara  Seumur  Hidup  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana Dalam  Perspektif  Krimonologi:  Studi Pengadilan  Negeri  Medan. Usu  Law  Journal,
Vol.5, (No.3), p.67.
Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice Dalam Tindak Pidanan  Pembunuhan:  Perspektif  Hukum Pidana Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam.
Asy-Syir’ah, Vol.49, (No.1), p.75.
Sulchan,  Achmad.,  &  Ghani,  Muchamad  Gibson.
(2017).  Mekanisme  Penuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  Terhadap  Tindak  Pidana Anak. Ulul  Albab:  Studi  dan  Penelitian Hukum Islam, Vol.1, (No.1), p.114.
Warsito, D. S. (2018 ). Sistem Pemidanan Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika  . Daulat  Hukum ,  Vol.1,  (No.1),
p.38.
Yudaningsih,  L.  P.  (2016).  Tahap-Tahap  Diversi Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  (Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum)  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan Negeri  Jambi. Ilmu  Hukum ,  Vol.7,  (No.2), p.74.