## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN KLAUSULA BAKU SEWAKTU-WAKTU OLEH JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Gilang Putera Moertanto 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: moertantogilang22@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  untuk  mengetahui  regulasi  dengan  hadirnya  layanan  jasa  pinjam  meminjam secara  elektronik terkait  dari  pencantuman  klausula  baku  oleh  penyedia  layanan  pinjaman online . Dalam  era  4.0  pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi  menjadikan  sebuah  inovasi  yang  terus berkembang,  terbentuknya Fintech  (financial  technology )  sebagai  penggabungan  antara  teknologi informasi dan jasa keuangan. Pada jasa pinjaman berbasis teknologi ini membuat masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dana pinjaman tanpa melalui bank konvensional. Dengan adanya kesepakatan  antara  pemilik  dana  dengan  peminjam  dana,  maka  lahirnya  perjanjian  dalam kesepakatan  pinjaman  ini  disebut  dengan  perjanjian  baku,  tidak  selamanya  perjanjian  baku menguntungkan  pihak  yang  telah  sepakat  tetapi  banyak  dibebankan  kepada  konsumen.  Bahwa pengaturan  klausula  baku  terkait  jasa  pinjam  meminjam  secara  online  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur pada Pasal 18. Namun dalam ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat pencantuman dari klausula baku tersebut. Sehingga dibutuhkannya supremasi hukum  yang  dapat  mengakomodir  kegiatan  usaha  tersebut,  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen hadir dalam memberikan harapan terhadap hak-hak konsumen agar pelaku  usaha tidak dapat sewenang-wenang sehingga tidak menimbulkan kerugian.
Kata Kunci: Fintech, Peer to Peer Lending, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen

## Abstract
The purpose of this study is to find out the regulations for the presence of electronic lending services related to the inclusion of standard clauses by online loan service providers. In the 4.0 era, the rapid progress of information  technology gave  rise  to  an  innovation  that  continues  to  grow,  namely  the formation of Fintech (Financial Technology) as a combination of information technology and financial services. This technology-based loan service is able to make it easy for people to access loan funds without going through conventional banks. With an agreement between the lender of funds borrower, an agreement will result in a loan agreement which is then referred to as a standard agreement.  In this case, the standard agreement does not always benefit the parties who have agreed, but a lot is borne by the consumer. The results of the study show that the regulation of standard clauses related to online lending and borrowing services in the Consumer Protection Act is regulated in Article 18. In addition, in  the provisions of the OJK do  not  explicitly  regulate  due  to  the  inclusion  of  a  standard clause, so that the rule of law is needed to accommodate these business activities. With the presence of this Consumer Protection Act, it is hoped that it will be  able  to protect  consumer rights so that business actors cannot be arbitrary so as not to cause harm.
Keywords: Fintech, Loan Services, Standard Clauses, Consumer Protection

## PENDAHULUAN
Transisi  revolusi  industri  juga  dikenal  sebagai  cyber  physical  system  yang  berfokus pada otomatisasi dan kerja sama teknologi saber. Aspek utama dari revolusi 4.0, yang dimulai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pada  abad  ke-21  adalah  integrasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ke  dalam  sektor industri.  Segala  bentuk  aktivitas  sekarang  dimudahkan  dengan  teknologi  yang  semakin canggih  untuk  mengakses  kegiatan  sehari-hari  yang  dibutuhkan.  Bahkan  tidak  dapat dipungkiri  revolusi  dalam  teknologi  digital  terus  berkembang,  upaya  transformasi  menuju perbaikan dengan  mengintegritaskan  pada  peluang  yang  cukup  menjanjikan(Yustina  Dhian Novita  and  Budi  Santoso,  2021).  Dianggap  lebih  efektif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat luas, setiap saat tidak tergantung waktu dan tempat menggunakan aplikasi untuk mengakses peer  to  peer  lending  atau  p2pl.  Pelayanan  kredit  yang  diberikan  oleh  bank berbeda  dengan  penggunaan  layanan  p2pl  ini,  dimana  calon  nasabah  harus  mengajukan kredit  terlebih  dahulu  dengan  mengajukan  jaminan  sebelum  bank  dan  nasabah  dapat melakukan perjanjian kredit.
Karena  masyarakat  Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  gotong  royong,  suatu  cara hidup di mana orang bergantung satu sama lain, kita sering melihat praktik pinjam meminjam di  sana.  Pada  kenyataannya,  orang  telah  meminjam  dan  meminjam  uang  dengan  syarat perjanjian  tertulis  dan  tidak  tertulis  dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari.  Karena  setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana pinjaman dan tidak ada proses yang panjang, pinjam  meminjam  elektronik  saat  ini  cukup  populer  di  kalangan  masyarakat..  Ini  berbeda dengan pendanaan yang disediakan oleh bisnis jasa keuangan tradisional seperti bank atau organisasi keuangan.
Dengan  lahirnya  Fintech  (financial  technology)  yang  diharapkan  bisa  menopang stabilitas  perekonomian  Indonesia.  Memasuki  era  modern  yang  ditandai  dengan  berbagai perubahan  di  dalam  sektor  kehidupan  ke  arah  digital,  dapat  dilihat  dari  beberapa  sektor seperti halnya perdagangan dan pendidikan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sangat jelas bahwa masyarakat telah beradaptasi kepada sistem online sejak terjadinya pandemi, segala bentuk  aktivitas  dialihkan  secara  efisien  agar  tetap  berjalannya  roda  kehidupan.  Layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi atau disebut  p2pl  adalah  perusahaan fintech yang menghubungkan antara pemilik dana (lender) atau yang disebut kreditur dengan peminjam dana (borrower) atau debitur(Putri Lestari & DrSt Laksanto Utomo, n.d.). Dengan menggunakan sistem elektronik atau teknologi informasi. Diharapkan mampu memberikan solusi  kepada  masyarakat  dengan  menawarkan  pinjaman  secara  praktis  dalam  bentuk pinjaman.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Dengan  kekhawatiran  tentang  meningkatnya  kerugian  pinjaman  p2pl  dan  praktik bisnis yang tidak etis di berbagai negara, perluasan industri p2p lending di negara mana pun dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Beberapa masalah hukum juga muncul selama proses  penagihan,  termasuk  distribusi  data  klien, suku bunga pinjaman  yang  terlalu  tinggi, dan  pencurian.  Hanya  fokus  pada  undang-undang  OJK  yang  melakukan  pengawasan  dan perlindungan  hukum  dianggap  kurang  efektif,  masih  ada  kekurangan  perlindungan  hukum bagi bisnis p2p lending saat ini. Karena belum adanya undang-undang dan aturan yang tegas mengatur  penyelenggaraan  layanan  fintech  di  Indonesia,  hanya  norma  teknis  yang diterbitkan  oleh  OJK  dan  BI,  hal  ini  menunjukkan  belum  memadainya  kontrol  hukum(Sofa Yuking 2018).
Dalam perjanjian p2p lending dibuat dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang berhak atau dengan bebas membuat perjanjian dengan memuat syarat selama  perjanjian  itu dibuat secara sah dan adanya  itikad baik  tidak  melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Sebagaimana kedudukan klausula baku  lahir  karena  adanya  perjanjian  asas  kebebasan  berkontrak(Sulistyaningrum  &  Afrilia, n.d.).  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  No  8  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  sebagai  penyedia pembiayaan  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  dengan  sepihak  atau  pengubahan lanjutan  secara  sepihak  bahkan  meliputi  pembebanan  keterlambatan  denda .”  Perjanjian standar  ini  memberikan  keuntungan  bagi  pihak  pembuat  perjanjian.  perjanjian  baku merupakan  perjanjian  yang  isinya  dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  formulir. Perjanjian  baku  pengguna  membakukan  hampir  semua  klausul  dan  pihak  lawan  pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal, seperti yang berkaitan dengan jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, serta objek yang diperjanjkan maka disini yang dibakukan dalam formulir perjanjian adalah bentuk klausulnya.
Sampai saat ini, seperti yang kita ketahui dalam hal penentuan suku suku bunga pada layanan pinjaman  online  belum  adanya otoritas  yang  menengahi sebagai  regulasi  penentu suku  bunga  dalam  penyediaan  jasa  layanan  pinjaman  online.  Batasan  bunga  maksimum dikeluarkan  oleh  AFPI  yaitu  Asosiasi  Fintech  para  dengan  menentukan  besaran  bunga  bagi para penyelenggara fintech 0,8% perhari (batas maksimum), dan bunga 4% untuk pinjaman kurang  30  hari.  Ini  hanya  sebatas  kode  etik  yang  disusun  oleh  AFPI  pada  ketentuan  POJK
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) Dengan ini penyelenggara memberikan ketentuan atas suku bunga yang dimasukan agar penerima dapat mempertimbangkan lagi.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pencantuman Klausula Baku Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Dalam kategori Fintech di Indonesia sangat beragam salah satunya yaitu peer to peer ending  adalah  sebuah  badan  usaha  layanan  pinjam  online,  enghubungkan  pemilik  dana (lender)  atau  investor  dengan  peminjam  dana  (borrower)  atau  debitur.  Peminjam mengikatkan  diri  pada  perusahaan  jasa  agar  dana  pinjaman  dapat  dilunasi.  Selain  itu, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, menyelenggarakan, dan memproses layanan pinjam meminjam, sesuai dengan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Perjanjian  dalam  transaksi elektronik  telah  diatur  dalam  UU  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, dengan menyatakan segala bentuk perjanjan yang terlahir dari sistem  informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan hasil cetaknya hanya mengikat secara hukum dan hanya  diperhitungkan  sebagai  alat  bukti  ketika  diproduksi  oleh  elektronik.  Transaksi elektronik menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang  biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract)(Putri Lestari and DrSt Laksanto Utomo [n.d.]).
Bahwa  perjanjian  yang  telah  disepakati  secara  sah,  berlaku  sebagai  UU  bagi  pihak- pihak yang menyepakatinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas kebebasan  berkontrak  yang  didasarkan  pada  adanya  sistem  keterbukaan  (open  system). Suatu kontrak harus dibuat dengan sepengetahuan dan kerja sama semua pihak agar para pihak  yang  membentuknya  dapat  ditegakkan  terhadap  mereka  dan  mengharuskan  untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebebasan setiap individu memberikan hak atau keistimewaan tertentu kepada setiap pelaku atau pihak yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mengadakan  kontrak,  dalam  hal  ini  kebebasan  untuk  memilih  syarat-syarat perjanjian.(Wicaksono,  2021).  Definisi  berikut  ini  berlaku  untuk  prinsip  kebebasan  yang dimaksud:
1. Kebebasan siapa saja untuk memutuskan dengan siapa mengadakan perjanjian
2. Setiap orang bebas memilih dan membuat perjanjian atau tidak.
3. Para pihak bebas dalam memutuskan bagaimana menyusun perjanjian.
4. Para pihak bebas untuk memilih rincian perjanjian.
5. Setiap orang bebas memilih bentuk perjanjian.
Perjanjian  pada  hakekatnya  dibuat  berdasarkan  pengertian  antara  dua  orang  yang secara hukum cakap bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan, atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengikatan satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan mengenai perjanjian baku didefinisikan sebagai kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak yang sering kali dicetak dalam bentuk formulir yang telah dibuat sebelumnya, hanya memerlukan sedikit atau tanpa perubahan pada klausul itu sendiri dan hanya pengisian informasi. Karena posisi tawar yang tidak setara dari kedua pihak lainnya, tidak ada pihak yang pada akhirnya mendapat manfaat besar dari perjanjian tersebut. Hanya ada dua pilihan yang tersedia bagi  debitur dalam akad  ini  menerima  atau  menolak  karena debitur  lemah dalam merundingkan  syarat-syarat  perjanjian(Nasution,  2002).  Sebagai  calon  debitur  tentunya memerlukan  kontrak  ini  maka dengan ditanda  tanganinya, sehingga di dalam  kepustakaan juga mengatakan bahwa kontrak baku disebut sebagai kontrak paksaan (dwang contract).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat disimpulkan bahwa  dalam suatu perjanjian, pelaku  usaha  dalam  keadaan  tersebut  berhak  untuk  mengambil  keputusan  sepihak (disclaimer)  tentang  cara  menjalankan  usahanya.  Hak  untuk  berkontrak  secara  bebas memainkan  peran  penting  dalam  menegakkan  kepentingan  pelaku  ekonomi.  Di  dalam perjanjian  seringkali  memuat  syarat-syarat  baku,  khususnya  jenis  perjanjian  yang  sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak ini mencakup hal-hal seperti parkir, asuransi, pembelian dan penjualan rumah, kartu kredit, pinjaman bank, pengiriman produk, leasing, dan banyak lagi. Seseorang dapat menegaskan bahwa akibat munculnya pemasaran barang dan  jasa  secara  massal(Ahmad,  2014).  Paling  tidak,  hal  itu  menjadi  contoh  perlunya  cara memperkuat perlindungan hukum terhadap penggunaan segala bentuk perjanjian baku yang
jelas  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tersebut.  Ketika  pengaturan  ini berfungsi sebagai langkah pertama menuju keseimbangan antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Namun dengan menggunakan perjanjian baku atau dalam arti yang lebih luas ketidak seimbangan sebagai konsumen yang harus tunduk pada keputusan pelaku usaha, hal ini  tidak  bisa  diterima  begitu  saja  karena  konsumen  juga  memiliki  hak  lebih  tinggi  dalam keputusan daya jual beli. Terkadang daya tawar para pihak merupakan hal yang sangat sulit dihindari  karena  kebutuhan  pihak  konsumen  yang  harus  terpenuhi,  hal  ini  menyebabkan penyedia jasa sewenang-wenang.
Jika ingin melanjutkan prosedur pengajuan pinjaman saat menggunakan layanan P2PL lending,  maka  calon  penerima  pinjaman  (borrower)  harus  terlebih  dahulu  memberikan persetujuannya. Kontrak standar yang diberikan adalah kontrak elektronik yang harus ditanda tangani  terlebih  dahulu  secara  elektronik  oleh  calon  peminjam.  World  Wide  Web,  media jaringan publik terbuka, digunakan untuk melaksanakan kontrak elektronik. Transaksi terjadi di  sana  terlepas  dari  batasan  batas  wilayah,  menghilangkan  kebutuhan  untuk  pertemuan tatap muka antara para pihak. Dengan cara menekan pada bagian persetujuan yang tersedia (click wrap agreement), setelah melakukan klik pada menu tersebut maka peminjam sudah dinyatakan menandatangani  atau  menyetujui secara  langsung  telah  mengikatkan diri  pada jasa pinjaman online. Sebelum melakukan pengajuan pinjaman online maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dulu, sebagai berikut:
1. Berstatus WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Berusia antara 18-55 tahun
3. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. Memiliki rekening tabungan sesuai dengan nama KTP
5. Berdomisili di Indonesia
6. Dokumen dan data  lain  yang  diperlukan (seperti  kontak  darurat, orang  terdekat dan identitas orang tua, dsb.
Dalam jasa layanan pinjaman online terdapat formulir-formulir yang telah disiapkan sebelumnya  oleh  jasa  layanan,  yang  berisi  mengenai  penjelasan  ketentuan  suku  bunga sebagai berikut:
1. Dalam  kondisi  berikut,  kami  memiliki  kewenangan  dan  kebijakan  tunggal  untuk memilih dan menerapkan bunga pinjaman yang kami bebankan kepada peminjam:
a) Suku  bunga,  yang  akan  dirata-ratakan  selama  jangka  waktu  pinjaman,  akan diungkapkan di platform.
b) Jangka waktu pembayaran yang dipilih dan diterima peminjam pada platform akan digunakan untuk menentukan suku bunga harian.
2. Anda akan dikenakan sanksi tambahan berdasarkan perjanjian pinjaman jika ada saldo yang belum dibayar pada akhir periode pinjaman atau jika ada penundaan pembayaran.
Pada kasus yang terjadi seseorang telah mengikatkan perjanjian dengan mengajukan pinjaman online kepada salah satu badan usaha layanan pinjaman legal. Setelah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pinjaman, pada awalnya A meminjam dengan  nominal  Rp1.000.000  dengan  tenor  30  hari,  maka  dalam  pelunasannya  menjadi Rp1.100.000.  Akan  tetapi  ketika  penerima  telah  menerima  dana  pinjaman  tersebut  hanya sebesar Rp900.000, pada penjelasan jasa layanan tersebut uang peminjam dipotong untuk biaya  admin  dan  lain  sebagainya.  Maka  ketentuan  bunga  dari  pinjaman  tersebut  sebesar 0,74% perharinya. Jika mengacu pada ketentuan AFPI, suku bunga dalam pinjaman ini masih dalam taraf wajar karena tidak melebihi ketentuan yaitu 0.8%. Pada peraturan terbaru AFPI mengeluarkan  ketentuan bahwa bunga 4%  untuk pinjaman  kurang  30  hari  tetapi  kasus ini berbeda  pengajuan  pinjamanya  dengan  tenor  30  hari.  Namun,  sebelum  memasuki  waktu pelunasan tiba-tiba adanya kenaikan nominal yang harus dilunasi dengan menghitung suku bunga naik menjadi 1.02%.
Jika mengacu pada klasula yang telah ditetapkan diawal, menyatakan bahwa dalam menggunakan  layanan,  pelanggan  tunduk  pada  aturan,  amandemen,  lanjutan,  dan/atau perubahan lain yang diberlakukan oleh jasa layanan secara sepihak:
1.2  Kami  berhak  untuk  memutuskan  dalam  versi  apapun  syarat  dan  ketentuan bertentangan dan secara berkala mencabut, mengubah, memperbarui, atau menggantinya. Selain memberi tahu anda tentang perubahan ini melalui Platform kami, kami juga berhak melakukannya melalui alamat email terdaftar anda. Anda diwajibkan dan memiliki kewajiban untuk  meninjau  syarat  dan  ketentuan  ini  secara  berkala  untuk  revisi  atau  penggantian.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Diasumsikan bahwa anda telah menerima perubahan jika anda terus menggunakan Platform kami  setelah  dibuat  untuk  syarat  dan  ketentuan  ini.  Atas  kecerobohan  anda  karena  tidak membaca syarat dan ketentuan yang diperbarui, kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkannya.
Dalam  isi  klausula  tersebut  dibuat  oleh  jasa  layanan  pinjaman  online  sebagai penyelanggara usaha, debitur dan investor  adalah pihak  yang dituju dari  kontrak  baku  ini. Kesepakatan  antara  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  hanya  berdasarkan kesepakatan perdata kedua belah pihak. Jika diamati dengan seksama, dengan jelas bahwa terdapat  pembebasan  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  jasa  layanan,  apabila  adanya suatu  kondisi  mendesak  hingga  menyebabkan  naiknya  suku  bunga  seharusnya  ini  dapat dikonfirmasi  terlebih  dahulu.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Lucky  Sasmitha  et  al., 2021), bahwa hanya 22 dari 49 aplikasi pinjaman online legal yang diperiksa, atau 45% dari keseluruhan  sampel  mengungkapkan  bunga  pinjaman  harian.  Sebanyak  27  aplikasi  dari sampel  tidak  mencantumkan  informasi  tentang  suku  bunga  pinjaman  harian.  Berdasarkan teknik  bunga  sederhana,  ditemukan  bahwa  hanya  satu  aplikasi  pinjaman  online,  dari  27 aplikasi  pinjaman  yang  tidak  secara  eksplisit  mengungkapkan  bunga  pinjaman  dengan menetapkan bunga pinjaman di luar batas atau maksimal 0,8% per hari. Pengajuan pinjaman online legal harus mematuhi peraturan yang mengatur besaran suku bunga harian yang dapat dipahami kepada konsumen.
Larangan  atau  pembatasan  dalam  pencantuman  syarat-syarat  baku  tertentu  dalam perjanjian  dimaksudkan  agar  pihak-pihak  yang  berada  pada  posisi  yang  lebih  kuat  tidak menyalahgunakan  posisinya  dan  pada  akhirnya  merugikan  konsumen.  Dengan  demikian, selama dalam perjanjian baku tidak memuat ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (2) UUPK,  secara  teoritis  tidak  menghalangi  pelaku  usaha  untuk  membuat  perjanjian  yang memuat  klausula  baku  pada  setiap  dokumen  atau  perjanjian  transaksi  bisnis  untuk perdagangan di barang atau jasa. Karena sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa larangan UUPK atas perjanjian baku akan membatasi kapasitas mereka untuk menjalankan bisnis, hal ini  penting  untuk  dijelaskan  kepada  konsumen  agar  tidak  adanya  ketimpangan  dalam penyediaan jasa atau barang(Rohaya 2018).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Perlindungan Hukum Dari Pencantuman Klausula Baku Oleh Jasa Pinjaman Online
Hingga  saat  ini  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (LPMUBTI)  dengan  mengacu  pada  peraturan  OJK  Indonesia  yang  menjadi  kerangka  kerja untuk operasi p2p lending. Organisasi independen yang memiliki tanggung jawab, wewenang, pengaturan, pengawasan, dan keterampilan investigasi adalah Otoritas Jasa Keuangan, sering disebut  (OJK).  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  dengan  mematuhi  dan  melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sesuai ketentuan, setiap penyelenggara  financial technology wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK untuk  menjalankan  bisnis  usahanya.  BI  juga  berperan  dalam  menyediakan  pasar  bagi penyedia  layanan  usaha  dengan  memberikan  perlindungan  konsumen,  khususnya  terkait jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen melalui jaringan keamanan siber. Terkait kepesertaan dalam layanan fintech dan penyertaan modal(Benuf et al., n.d.). Keharusan bagi setiap  pelaku  usaha  untuk  mematuhi  ketentuan  makroprudensial  yang  bertujuan  untuk mendorong  fungsi  intermediasi  yang  berkualitas  dan  seimbang.  Kepastian  hukum  dapat dicapai melalui standardisasi yang efisien serta dalam pelaksanaannya transparan mengenai hak-haknya,para pihak sesuai UU, dengan begitu dapat membangun kepastian hukum.
Peraturan  tentang  pelayanan  dan  penyelesaian  aduan  konsumen  layanan  pinjam meminjam  kepada  jasa  layanan  keuangan  OJK  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor 2/SEOJK.07/2014, menurut Pasal 1 Angka 3 POJK LPMBTI, Menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman agar dapat dengan cepat melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang  rupiah  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  dan  jaringan  internet  adalah  tujuan berbasis teknologi informasi layanan keuangan. Jika ditemukan pelanggaran yang merugikan debitur,  OJK  akan  turun  tangan  dengan  tegas  untuk  menghentikan  penyediaan  layanan tersebut.  Dengan  memberikan  surat  teguran  yang  berupa  peringatan  terhadap  kegiatan layanan usaha yang memuat informasi terkait akivitas yang dapat merugikan para konsumen atau  masyarakat  umum  dengan  maksud  untuk  segera  memperbaikinya.  OJK  akan memberikan  perlindungan  hukum  apabila  diperlukan  untuk  kepentingan  konsumen  (Fais, 2021).
Ada  beberapa  upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh  debitur  yang  dapat  dilakukan  oleh debitur atau konsumen upaya pelaporan kepada OJK dengan melalui beberapa saluran yang telah ditetapkan oleh OJK, ini sebagai bentuk perlindungan pertama apabila dalam hal upaya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hukum dan solusi yang dapat dilakukan oleh debitur jika mengalami masalah dengan layanan pinjaman uang berbasis Fintech P2P, yaitu:
1. Melalui Lapor.go.id Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat Online menyampaikan apa keluhan masyarakat Indonesia khususnya dengan pinjaman online.
2. Anda  juga  dapat  mengunjungi  situs  web  Asosiasi  Fintech, www.afpi.or.id ,  yang merupakan organisasi resmi yang diberi kewenangan oleh OJK untuk penyedia Fintech P2PL yang diizinkan.
Akan  memproses dan  menindaklanjuti  laporan  yang diterima di  website lapor.go.id dan  afpi.or.id.  Dua  situs  resmi  yang  ditunjuk  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  akan  meminta pertanggungjawaban  penyelenggara  jika  terbukti  dan  ditemukan  pelanggaran  dengan mengatur  pertemuan  antara  debitur  dan  penyelenggara.  Jika  pelanggaran  teridentifikasi secara akurat, penyelenggara Fintech peer-to-peer lending secara otomatis akan kehilangan lisensinya.
Suatu  sengketa  tidak  dapat  diselesaikan  tanpa  para  pihak  yang  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditawarkan oleh OJK atau pengadilan jika kesepakatan tidak dapat dicapai pada tahap pertama. Karena kecepatan, biaya rendah, dan kesimpulan yang objektif, relevan, dan adil,  LAPS  mungkin  lebih  disukai  oleh  konsumen  sebagai  pengganti  resolusi  konflik.  Demi kenyamanan nasabah dan penyedia jasa keuangan, penyelesaian sengketa melalui LAPS juga bersifat  privat.  Sengketa  konsumen  diselesaikan  di  luar  pengadilan  untuk  mencapai kesepakatan tentang jenis dan tingkat upaya hukum serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan hasil yang menguntungkan tidak terjadi lagi. Apabila pihak yang dirugikan tidak akan mendapat penggantian atas kerugian pengadilan dianggap gagal oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa barulah tuntutan dapat dilakukan melalui jalur litigasi(Shidqon  Prabowo  and  Karimah  [n.d.]).  Dengan  tidak  adanya  undang-undang tambahan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengawasan, kemampuan BPSK untuk melaksanakan kewenangan pengawasan tersebut dipertanyakan. Apabila dalam pelaksanaan pelaku usaha melanggar ketentuaan maka dengan ini pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 60 UUPK.
Dalam  hal  ini,  UUPK  melindungi  hak-hak  konsumen  dan  memberi  harapan  bahwa pelaku  usaha  tidak  akan  bertindak  semena-mena  yang  membahayakan  hak  seluruh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
konsumen. Pada hakekatnya, interaksi pelaku usaha dan konsumen merupakan satu kesatuan yang tunduk pada hukum perdata. Konsumen memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai pelaku  usaha berkat  adanya  UUPK dan  aturan  penunjang  lainnya.  Dan  konsumen  memiliki hak  hukum  untuk  menggugat  jika  ternyata  pelaku  usaha  tersebut  melanggar  haknya berdasarkan  Pasal  46  ayat  (1)  UUPK.  Kepastian  hukum  yang  meliputi  segala  prakarsa berdasarkan  undang-undang  yang  memungkinkan  konsumen  untuk  mendapatkan  atau mengambil keputusan atas barang dan/atau jasa yang diperlukannya untuk mempertahankan serta membela hak- haknya apabila dilanggar oleh pelaku usaha” adalah terjamin (Syamsudin 2018). Sebagai penyelenggara harus mematuhi nilai-nilai dasar keadilan, serta penyelesaian keluhan  pengguna  yang  cepat,  mudah,  wajar  dan  juga  informasi  yang  disediakan penyelenggara harus terkini, jujur, transparan
Sebagaima  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang  syarat  sahnya  suatu perjanjian, penggunaan klausula baku bertentangan dengan gagasan kebebasan berkontrak. Ketentuan  klausula  baku  tersebut  memajukan  pelaku  usaha  sekaligus  melemahkan konsumen  dan  memaksa  mereka  untuk  menerima  syarat-syarat  yang  diberlakukan  oleh pelaku usaha. Ini sama dengan penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan manifestasi fisik dari  tindakan  ilegal.  Dengan  semakin  berkembangnya  bisnis  finansial  sudah  sewajarnya melakukan  harmonisasi  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa  yang  menjadi utama  dalam  mengawasi  dan  mengatur  kegiatan  bisnis  tersebut.  Perlindungan  konsumen bagi  penyelenggara  pembayaran  Peraturan  Bank  Indonesia  atau  disebut  PBI  Nomor 16/1/PBI/2014 yang memberi perlindungan kepada debitur atau nasabah termasuk pengguna sistem finansial teknologi. Dalam Kegiatan bisnis online maupun layanan pinjaman berbasis teknologi  apabila  terjadi  suatu  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha  atau  jasa  usaha maka dapat dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan  tempat  tinggal  konsumen  sesuai  dengan  Pasal  23  UUPK.  Karena  tidak  perlu mencari  dan  mengajukan  perkara  di  wilayah  tempat  pelaku  usaha  berada,  hal  ini memudahkan konsumen untuk mengajukan tuntutan terhadap  merek (brand)(Deza Pasma Juniar, 2020).
Sesuai Pasal 1366 KUHPerdata, kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha berupa kesalahan, kelalaian dan keteledoran maka sepenuhnya tanggung jawab baginya. Dalam hak ini pelaku usaha berhak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berupa barang atau uang yang setara dengan kerugian diderita konsumen. Konsumen  juga memiliki hak dalam menggugat pelaku usaha dan penyelesaiannya melalui BPSK atau dengan mengajukan  gugatan  ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan  konsumen  sebagai  bentuk perlindungan yang diberikan apabila pelaku usaha menolak atau lalai menanggapi tuntutan ganti rugi  atas  permintaan  konsumen  tertuang  dalam  Pasal  23  UUPK. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan(Sitepu & Muhamad, n.d.) :
1. Ketentuan  UUPK  memberikan  solusi  alternatif  bagi  pihak  yang  bersengketa  di  luar sistem peradilan dengan melalui BPSK.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku komersial bukanlah keputusan yang harus dilakukan oleh eksekutif. Putusan penyelesaian sengketa dengan menggunakan BPSK disamakan atau sejajar dengan putusan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.
Jika mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh AFPI yaitu suku bunga sebesar 0.8 perhari, maka pada kasus yang terjadi dalam jasa layanan pinjaman online dengan melakukan perubahan  pada  suku  bunga  tanpa  adanya  pemberitahuan  sebelumnya.  Sesuai  dengan ketentuan di dalam KUH Perdata Pasal 1767, bahwa: “Ada bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang,  beberapa  di  antaranya  ditentukan  dalam  perjanjian.  Apabila  melebihi ketentuan perundang-undangan yang berlaku perjanjian tersebut harus menentukan tingkat bunga  dan harus  dibuat  secara  tertulis. Selanjutnya  apabila pelaku  usaha  mengatur  bunga dalam ketentuannya tanpa memperhatikan besaranya, maka debitur wajib membayar bunga sesuai  UU,  Pasal  1768  KUHPerdata.  Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  suku  bunga pinjaman diperbolehkan lebih besar atau melampaui besaran bunga yang tertuang menurut UU  dengan  syarat  para  pihak  menyepakati  dan  ditetapkan  di  dalam  perjanjian.  Namun, apabila  besaran  suku  bunga  tidak  diatur  ataupun  adanya  perubahan  tanpa  kesepakatan pembuat perjanjian, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga sebagaimana di dalam undang-undang yang telah ditetapkan(Trisna Dewi & Darmawan, 2021).

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  akibat  ketetentuan  suku  bunga  yang  berubah  dalam  Layanan Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPUBTI).  Berdasarkan  UUPK  masih  belum dijalankan  secara  baik,  ini  terlihat  dari  masih  banyak  hak-hak  konsumen  yang  diabaikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dengan  dicantumkannya  klausula  baku  oleh  jasa  layanan  pinjaman.  Sebagai  penyedia  jasa layanan fintech harus menggunakan bahasa yang komunikatif untuk menjelaskan syarat dan ketentuan  produk  atau  layanan  sejelas  mungkin  pada  saat  perjanjian  dilakukan.  Penyedia layanan  juga  harus  menginformasikan  kepada  pelanggan  melalui  beberapa  saluran komunikasi  sampai  pelanggan  diberitahu  sepenuhnya  jika  ada  perubahan  biaya  yang dikenakan  atau  syarat  dan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  produk  yang  ditawarkan, mengingat  rata-rata  masyarakat  Indonesia  masih  minim  akan  literasi  keuangan.  Suatu perjanjian  juga  melarang  adanya  pengalihan  kewajiban  atau  tanggung  jawab  dari  pelaku Fintech kepada konsumen yang tidak diungkapkan dalam isi perjanjian. Perjanjian berubah menjadi  alat  untuk  menyeimbangkan  atau  mempertemukan  berbagai  kepentingan  antara pihak  yang  mengikatkan  diri.  Di  antara  para  pihak  ditangani  oleh  mekanisme  hubungan kontraktual  yang  berfungsi  secara  proporsional,  maka  terwujudnya  suatu  kejelasan  dan keadilan dalam sebuah kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, F. Assegaf. (2014). Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku . Jakarta. Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, A., & Adhim, N. (n.d.). PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA . https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-
Deza Pasma Juniar. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER LENDING ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR . https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505 Fais, K. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEGNOLOGI INFORMASI . https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939 Lucky Sasmitha, J., Harto, B., & Politeknik, A. L. (2021). Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest (Vol. 7, Issue 2).
Nasution. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
Putri Lestari, A., & DrSt Laksanto Utomo, S. S. (n.d.). PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA . 2 (2), 2020.
Rohaya, N. (2018). PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN . 6 (1).
https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116
Shidqon Prabowo, M., & Karimah, ul. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999 . https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p
Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (n.d.). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia (Vol. 3). https://www.google.com/amp/www.dslalawfirm.
Sofa Yuking, A. S. (2018). URGENSI PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA BISNIS FINTECH (Vol. 16, Issue 1). https://www.money.id/digital/apa-itu-finansial- Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (n.d.). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen . https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807
Syamsudin, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU. Jurnal Yudisial , 11 (1), 91. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252
Trisna Dewi, D. A., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. Acta Comitas ,
6 (02), 259. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04
Wicaksono, S. (2021). KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TIDAK TERDAFTAR [Validity of Loan Agreement through Unauthorized Financial Technology]. Law Review , 72. https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3275
Yustina Dhian Novita and Budi Santoso. (2021). “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 46 – 58.