## BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG

## FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CLASS II SPECIAL CHILD COACHING INSTITUTION IN BANDAR LAMPUNG
Eka Intan Putri Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Intan Intanputri2011@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  memastikan  pelaksanaan  terjaminnya hak  anak-anak,  tak  terkecuali  juga  hak  anak-anak  sebagai  seorang  anak  pidana  begal. Pembegalan  merupakan  kejahatan  dan  penyimpangan  dalam  masyarakat  yang  juga  melanggar norma  sosial,  dimanapun  serta  dilakukan  oleh  siapapun.  Seringkali  terdengar  bahwa  masih adanya  keluhan  dari  keluarga  dan  narapidana  anak  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan hak  hak  anak  pidana  begal  di  “Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)”,  bahkan  anak pidana  juga rentan  mengalami  kekerasan  dari  temannya  sesama  anak  pidana.  Dalam  penelitian ini,  penulis  akan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  serta  yuridis  normatif. Penelitian  ini  akan  menggunakan  data  sekunder  dan  primer,  data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  sekunder  serta tersier. Penelitian  ini  akan  menggunakan  analisis  data  kualitatif. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  hak-hak  anak  sebagai  anak pidana  begal  di  LPKA  Klas  II  Bandar  Lampung,  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  serta  berpedoman  pada  Undang  Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari 13 (tiga belas) hak-hak anak sebagai anak pidana  begal,  ada  11  (sebelas)  hak  anak  pidana  begal  yang  sudah  terlaksana  meskipun  belum sempurna.  Akan  tetapi  masih  ada  kendala  yaitu  faktor  penghambat  dari  masyarakat  dan aparat penegak  hukum,  yakni  tidak  ada  kepedulian  keluarga  terhadap  anak  pidana  begal,  dalam  hal kesehatan,  pendidikan,  serta  pembinaannya, adapun  pembinaan  anak  pidana  begal  dipasrahkan sepenuhnya  kepada  petugas  di  LPKA,  serta  kurangnya  koordinasi  antara  Instansi  terkait  yaitu Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Kata Kunci: Pelaksanaan, Hak-hak anak, anak pidana begal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

## Abstract
Child protection is all activities to ensure the implementation of the guaranteed rights of children, including the rights of children as criminals. Legalization is a crime and deviation in society  that  also  violates  social  norms,  wherever  and  done  by  anyone.  It  is  often  heard  that there  are  still  complaints  from  families  and  convicted children  regarding alleged  violations  of the  implementation  of  the  rights  of  criminal  child  rights  in  the  "Special  Child  Development Institution  (LPKA)",  even  criminal  children  are  also  vulnerable  to  violence  from  fellow criminals.
In  this  research,  the  writer  will  use  empirical  and  normative  juridical  approaches.  This study  will  use  secondary  and  primary  data,  secondary  data  consisting  of  primary,  secondary and tertiary legal materials. This research will use qualitative data analysis. From the results of the  study  it  was  concluded  that  the implementation  of  children's rights  as  criminal  offenses  in LPKA Class II Bandar Lampung, referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice  System  for  Children,  and  guided  by  Law  Number  12  of  1995  concerning  Correctional
Volume  2  Nomor  2,  Juli-Desember  2018:  hlm.  75-84. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
.
Facilities.  Of  the  13  (thirteen)  children's  rights  as  criminal  offenders  begal,  there  are  11 (eleven)  rights  of  criminal  offenders  that  have  been  implemented  even  though  it  is  not  yet perfect.  However,  there  are  still  obstacles,  namely  inhibiting  factors  from  the  community  and law  enforcement  officers, namely  there  is  no  family  concern  for  criminal  children, in  terms  of health, education, and guidance, while fostering criminal children is completely surrendered to officers  in  LPKA,  and  the  lack  of  coordination  between  Related  agencies  are  the  District Attorney and the District Court with the Special Child Development Institute (LPKA).
Keywords: Implementation, Children's Rights, Criminal Offenses, Begins Special Development for Children (LPKA)
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Eka  Intan  Putri,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  dan  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung ”, Jurnal Cepalo , 2 (2), (2018): 75-84.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya hukum adalah pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan  atau  tidak  akan  ditentukan  oleh  Hak  Asasi  Manusia  yang  terkandung  dan  juga  diatur atau  dijamin  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  tidak  akan  lagi  dilihat  sebagai  cerminan  dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap  hak-hak  para warga  negara. 1 Pendapat  Marthen  Kriale  dalam  buku  Nurul  Qamar,  menyatakan  bahwa  Hak Asasi Manusia adalah hak yang berasal dari Tuhan, sedangkan Jack Donnaly, mengartikan Hak Asasi  Manusia  sebagai  hak  yang  berasal  dari  hukum  alam,  tetapi  sumber  utamanya  adalah Tuhan. 2 Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa  “Dalam  membangun  serta  mengurus  rumah  tangga,  suatu  bangsa  wajib  membina penghidupan dan membentuk kepribadian. Usaha tersebut adalah usaha yang berkelanjutan dari generasi  ke  generasi.  Guna  menjamin  usaha  tersebut,  dibutuhkan  seorang  pendamping  dari generasi terdahulu untuk  mendampingi  generasi baru dalam  menjalankan tugas tersebut. Tugas ini  akan  dapat  terlaksana  apabila  generasi  baru  tersebut  mampu  memiliki  tingkah  laku  yang sesuai  dengan    norma-norma    sosial    dalam masyarakat. 3
Menurut  A.Syamsudin  Meliala  dan  E.Sumaryono  dalam  buku  Maidin  Gultom,  terdapat faktor  penyebab  yang  dapat  mempengaruhi  timbulnya  kejahatan  anak,  faktor  tersebut  adalah faktor  lingkungan,  ekonomi/sosial,  serta  psikologis.  Menurut  Kartini  Kartono  kriminalitas adalah  dampak  dari  ketidakmampuan  seseorang  dalam  mengendalikan  emosi-emosi  primitif. Menurut  Bismar  Siregar  dalam  buku  yang  sama,  belum  siapnya  masyarakat  dalam  menerima modernisasi  akan  berdampak  pada  kenakalan  anak,  damapak  dari  modernisasi  tersebut  dapat berupa  rumah  tangga  yang  terbengkalai  dikarenakan  ke2  orang  tua  yang  mencari  nafkah sehingga  anak  akan  kekurangan  kasih  sayang  dan perhatian dari orang tua. 4 Kejahatan telah menjadi  permasalahan  seluruh  negara. Pada dasarnya  kejahatan  banyak  yang  disebabkan  oleh faktor  kemiskinan,  dalam  suatu  masyarakat  yang  memiliki  sumberdaya  alam  yang  minim, kejahatan  akan  banyak  terjadi  dalam  masyarakat  tersebut,  dengan  berjalannya  waktu  kini kejahatan dapat muncul dari faktor kemakmuran. 5
Perlindungan anak secara garis besar memiliki 2 perbedaan pengertian:
1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis: bidang hukum publik dan hukum keperdataan.
2. Perlindungan  anak  yang  bersifat  non  yuridis:  bidang  sosial,  bidang  kesehatan  dan  bidang
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak di  Indonesia , Bandung: Refika Aditama, (2013), hlm 7.
2 Nurul Qamar. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human rights in Democratiche Rechtsstaat), Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm 16.
3 Mohammad  Taufik  Makarao,  Letkol  Sus,  Weny  Bukamo,  Syaiful  Azri. Hukum  Perlindungan  Anak  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta: Rineka Cipta, (2013), hlm. 11-12.
4 Maidin Gultom, Op.Cit ., hlm. 58.
5 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 1.

## pendidikan. 6
Bidang yuridis berkaitan dengan semua aturan hukum yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan  anak  dalam  segala  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  kehidupan  seorang  anak. 7 Perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dalam  suatu  sitem  peradilan  pidana  anak  menurut  Arief Gosita  dalam  buku  Nikmah  Rosidah,  adalah  merupakan  suatu  kegiatan  yang  memiliki  tujuan untuk menjamin kesejahteraan rohani   dan    jasmani   anak   berdasarkan    kepentingan   dan hak      asasi        yang  dimilikinya. 8 Seperti    halnya      yang    telah    tercantum      dalam    Pasal    20 Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menentukan:  “Negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan perlindungan anak” 9
Konvensi Hak Anak (KHA) yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990,  menginstruksikan  kaidah  tersebut  ke  dalam  hukum  nasional,  maksudnya pemerintah  memiliki  sebagai  negara  peserta  ( state  party )  mengikatkan  diri  dan  sekaligus menggunakan  konvensi  tersebut  sebagai  sumber  hukum  nasional  yang  berkaitan  dengan implementasi  konvensi  hak  anak,  mempunyai  2  konsekwensi  hukum,  yaitu  mengakui  hak-hak anak  ( legislation  of  children  right ),  kewajiban  negara  untuk  melaksanakan  dan  menjamin terlaksananya hak-hak anak ( enforcement of children rights ); 10
Asas  yang  digunakan  dalam  sistem  peradilan  anak  adalah:  asas  pelindungan,  keadilan, proporsional,  non  diskriminasi,  penghargaan  terhadap  pendapat  anak,  pembinaan  dan pembimbingan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaansebagai  upaya  terakhir,  dan  penghindaran pembalasan. 11 Menurut  Sudarto  dalam  buku  Eddy  O.S.  Hiariej,  fungsi  hukum  pidana  terbagi menjadi dua bagian  yaitu fungsi umum  dan fungsi  khusus. Fungsi umum  dalam hukum pidana mirip  seperti  fungsi  hukum  pada  umumnya  ialah  menciptakan  masyarakat  yang  teratur, sedangkan  fungsi  khususnya  yaitu  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  hukum dengan sebuah sanksi. 12
Data  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  sepanjang  tahun  2016  terdapat sebanyak  198  orang  anak  yang  menjadi  anak  pidana. 13 Anak  melakukan  perbuatan  melawan hukum  dari  berbagai  jenis  tindak  pidana,  seperti  halnya  begal,  pencurian  dengan  pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencabulan, penganiayaan, narkotika dan lain sebagainya, dimana pemidanaan tersebut anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi seperti ini anak-anak sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh karenanya Anak harus  dilindungi  dari  salahnya  pengimplementasian  suatu  pengaturan  yang  diimplementasikan kepada  dirinya,  sehingga  menimbulkan  banyak  kerugian  terhadap  anak  tersebut,  dan perlindungan seperti ini disebut sebagai perlindungan hukum. 14
Seringkali  terdengar  bahwa  masih  adanya  keluhan-keluhan  dari  keluarga  dan  narapidana anak terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan hak hak anak sebagai anak pidana, dimana hak- hak  anak  yang  telah  diatur  di  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  belum  sepenuhnya terlaksana  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  seperti  halnya  jumlah  penghuni yang  tidak  sebanding  dengan  kapasitas  ruangan  yang  ada  LPKA  itu  sendiri,  tentang kesejahteraan anak, sandang dan pangan nya belum diperhatikan secara baik dan layak sehingga anak seringkali  mengeluh sakit, minimnya fasilitas pendidikan  juga berpengaruh pada kegiatan belajar anak, ruangan kelas terbatas sehingga belum bisa menampung secara keseluruhan proses belajar  mengajar  anak  pidana,  anak  anak  pidana  yang  awalnya  putus  sekolah  dipisah  dengan anak  pidana  yang  sebelumnya  bersekolah,  serta  belum  mendapatkan  hak  nya  untuk  mengikuti
6 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan anak , Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, (2016), hlm .23.
7 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bandung: Utomo, (2005), hlm 3.
8 Nikmah  Rosidah Budaya  Hukum  Hakim  Anak  Di  Indonesia  sebuah  pendekatan  hukum  progresif ,  Semarang: Pustaka Magister, (2014), hlm 47-48.
9 Maidin Gultom, Op.Cit., hlm.38.
10 Abintoro prakoso, Op.Cit ., hlm 17.
11 Mohammad Taufik Makarao, Op.Cit, hlm. 67.
12 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2016), hlm 34.
13 Sumber Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, per 30 Maret 2017.
14 Ibid., hlm. 2.
kegiatan  belajar  mengajar,  fasilitas  bermain  juga  kurang  memadai,  fasilitas  kesehatan  juga masih  terbatas,  kegiatan  spritual  dan  kajian  rohani  belum  secara  rutin  diadakan,  fasilitas  anak untuk  tumbuh  berkembang  sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya,  bahkan  terpidana  anak  juga rentan mendapatkan kekerasan dari temannya sesama narapidana.
Namun dalam hal ini penulis memfokuskan penulisan hanya terbatas pada pelaksanaan hak- hak anak sebagai pidana begal yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Adakah perlakuan  yang berbeda tentang pelaksanaan hak-hak anak terhadap anak pidana begal dengan terpidana anak  yang lainnya, termasuk hak-hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, mengingat pelaku begal perbuatannya begitu sadis dan sangat kejam bahkan tak segan-segan  membunuh  korbannya,  sehingga  meresahkan  masyarakat  di  bumi  Lampung  ini. Memperhatikan fenomena di atas penulis tertarik ingin menganalisis tentang Pelaksanaan Hak- Hak  Anak  Sebagai  Anak  Pidana  Begal.  (Studi  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Klas  II  Bandar  Lampung),  karena  walaupun  anak  pidana  begal  mereka  mempunyai  hak-hak yang tidak boleh dilanggar, dan mereka juga masih membutuhkan pembinaan, arahan dan kasih sayang dari keluarganya dan masyarakat.
Adapun  masalah  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  tentang  bagaimanakah pengimplementasian  hak-hak  anak  sebagai  anak  pidana  begal  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak? Dan Mengapa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai anak pidana  begal  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  yuridis  normatif adalah  pendekatan  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dalam  penelitian.Selanjutnya  pendekatan  yuridis  empiris  yang  dilakukan  dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada. Data yang digunakan adalah  data  sekunder  dan  data  primer,  data  primer  adalah  data  yang  didapat  dengan  cara melakukan  penelitian  langsung  terhadap  objek  penelitian  dengan  cara  wawancara  terhadap narasumber.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  hukum  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Data  sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Analisis  bahan  dalam  penelitian  ini dilakukan secara kualitatif.

## B. Pembahasan

## 1. Pelaksanaan  Hak  Hak  Anak  Sebagai  Anak  Pidana  Begal  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Masuknya anak pidana ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan titik awal dimulainya usaha pembinaan anak pidana baik pisik maupun  mental, dengan cara memberikan hak-haknya  sebagai  anak  pidana  ketika  anak  pidana  menjalani  hukuman  yaitu  berupa pemidanaan di LPKA. Hak-hak anak yang menjalani masa hukuman pidana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang anak yang menjalani masa pidana berhak; a) mendapat pengurangan  masa  pidana;  b)  memperoleh  asilimilasi:  c)  memperoleh  cuti  mengunjungi keluarga;  d)  memperoleh  pembebasan  bersyarat;  e)  memperoleh  cuti  menjelang  bebas;  f) memperoleh  cuti  bersyarat;  g)  memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  menyebutkan tentang hak-hak narapidana sebagai berikut:
a. Narapidana berhak :
1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5) menyampaikan keluhan;
6) mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang  tidak dilarang;
7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan  hak-hak  anak  di  LPKA  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Dikarenakan  hak-hak  anak  pidana  tentang  Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang  Bebas,  Cuti  Bersyarat,  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus. Data yang ada di LPKA Klas II Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2015 ada 24 anak pidana  begal,  Tahun  2016  ada  28  anak  pidana  begal,  dan  sampai  dengan  bulan  April  2017 sebanyak  39  orang  anak  pidana  begal  yang  masih  menjalani  masa  pidananya  di  LPKA. Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  ruang  lingkupnya  Propinsi  Lampung,  artinya LPKA  menampung  anak  pidana  dari  seluruh  Provinsi  Lampung.  Pelaksanaan  hak  hak  anak sebagai  anak  pidana  begal  di  LPKA  sudah  terlaksana  sesuai  peraturan  perundang-undangan seperti hal nya hak-hak tentang:
1. Mendapat pengurangan masa pidana (Remisi)
Anak  pidana  mendapatkan  pengurangan  masa  pidana  (Remisi)  setelah  lebih  dahulu menjalani  hukuman  pidana  selama  6  bulan,  dalam  1  tahun  ada  3  kali remisi  yaitu;  Remisi Khusus  Hari  Raya  Idul  Fitri,  Remisi  Hari  Anak  Nasioanal  (REHAN),  dan  Remisi  Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, masing-masing selama 15 hari.
2. Memperoleh  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi  keluarga;  Terlaksana sesuai dengan prosedur,
3. Mendapatkan pembebasan bersyarat Anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidananya  di  LPKA  mendapatkan  hak  untuk mengajukan  Pembebasan  Bersyarat  (PB)  jika  telah  memenuhi  syarat  telah  menjalani  masa pidana paling sedikit ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.
4. Mendapatkan cuti menjelang bebas Cuti Menjelang Bebas belum membudaya di LPKA, mungkin karena anak-anak jadi belum begitu  penting,  tetapi  jika  ada  permintaan  keluarga  sesuai  dengan Standar  Operasioanl Prosedure (SOP) akan dilaksanakan.
5. Mendapatkan cuti bersyarat; Terlaksana  sesuai  dengan  prosedur  dan  syarat-  syarat  yang  ditentukan,  dipidana  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan,  usia  anak  kurang  dari  18  tahun dipotong  1/2  (satu  perdua)  masa  pidana,  berkelakuan  baik  selama  kurun  waktu  6  bulan terakhir.
6. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang  mengacu  pada  undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  berpedoman  pada undang-undang Pemasyarakatan.
7. Melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  atau  kepercayaannya.  Anak  pidana  yang  berada dalam  LPKA  mayoritas  99  %  beragana  Islam,  mereka  melakukan  ibadah  dan  sholat berjamaah di Masjid, ada 1 orang anak pidana yang beragama hindu, dan 1 orang anak yang beragama  nasrani,  yang  melakukan  bimbingan  rohaninya  adalah  pegawai  LPKA  yg beragama nasrani, karena gereja belum aktif.
8. Mendapat  perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun  jasmani.  LPKA  beberapa tahun  yang lalu  telah  bekerjasama  dan  mengadakan Memorandum  Of  Understanding  (MOU) dengan Majelis  Taklim  Al-Kirom  Tegineneng  Natar,  LPKA  juga  sudah  bekerjasama  dan
mengadakan Memorandum  Of  Understanding  (MOU) dengan  Universitas  Muhammadiyah Lampung  Fakultas  Psikologi,  untuk  menangani  anak-anak  pidana  yang  prilakunya  tidak baik  atau  yang  mengalami  depresi  pasca  putusan  pengadilan.  Anak  pidana  mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam LPKA, Pihak LPKA mengadakan Memorandum  of Undestanding (MOU) dengan Yayasan Pendidikan Dwi Mulya, adapun guru-gurunya setiap hari  mengajar  anak  pidana  di  LPKA,  kurikulum  sama  seperti  sekolah  umum,  ruang  kelas luas ada 4 (empat) ruang kelas tetapi 1 (satu) kosong tidak terpakai. Jumlah murid Sekolah Dasar  (SD)  10  orang,  Sekolah  Menengah  Pertama  25  orang,  dan  Sekolah  Menengah  Atas 35  orang  per  kelas.  Anak  pidana  juga    mendapat  pelatihan  kerja  yaitu  berupa  kerajinan tangan (handycraft )  pembuatan souvenir dari  bahan  dasar  kayu,  dan  Perkebunan  tanaman hias, dalam  hal ini LPKA bekerjasama dengan Politekhnik Negeri  Unila (Polinela) Bandar Lampung  untuk  mengajari  anak-anak  pidana  berkebun  tanaman  hias,  juga  ada  alat  musik lengkap bagi anak pidana yang punya bakat dan minat bermain musik.
9. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak;  Sudah  ada  klinik  kesehatan, tetapi  untuk  saat  ini  belum  ada  dokter  jaga,  Jadi  LPKA  bekerjasama  mengadakan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tegineneng  Pesawaran,  setiap  minggu  2  –  3  kali  anak  pidana  cek  kesehatan,  Anak  pidana mendapatkan makanan yang layak 3 kali sehari, air minum, lauk dan sayur cukup, sehingga gizinya tercukupi.
10. Menyampaikan  keluhan;  Anak  pidana  bebas  berkomunikasi  dan  menyampaikan  keluhan tentang permasalahan yang dihadapinya kepada petugas.
11. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; Sudah  mendapatkan  hak  tersebut  tetapi  bahan-bahan  bacaan  terbatas,  LPKA  mendapatkan sumbangan  buku-buku  dari  instansi  terkait,  disetiap  wisma  disiapkan  1  unit  televisi sehingga anak pidana dapat menonton siaran televisi yang tidak dilarang.
12. Menerima  kunjungan  keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Anak pidana begal  bebas  menerima  kunjungan  dari  keluarga,  Penasihat  Hukum  atau  orang  tertentu lainnya sepanjang dapat mengikuti tata tertib yang ada di LPKA.
13. Mendapatkan  upah  atau  premi  atas  pekerjaan  yang  dilakukan;  Hal  ini  tidak  berlaku  bagi anak  pidana  yang  berada  di  LPKA,  tetapi  berlaku  untuk  terpidana  dewasa  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Terkait  dengan  pelaksanaan  hak-hak  anak  sebagai  anak  pidana  begal  di  LPKA  Kelas  II Bandar Lampung, penulis juga  mewawancarai 3 (tiga) orang anak pidana begal yang berinisial SDC, HS, dan B, pada intinya anak pidana begal tersebut menyebutkan bahwa hak-hak mereka sebagai  anak  pidana  begal  di  dalam  LPKA  sudah  terlaksana,  meski  ada  anak  begal  yang  tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Pelaksanaan hak-hak anak pidana dan anak pidana begal di LPKA Klas II Bandar Lampung, dapat digambarkan seperti dalam tabel dibawah ini.
Tabel 1. Pelaksanaan Hak-hak anak pidana dan Anak Pidana Begal
No  Hak-hak Anak Terlaksana Tidak Terlaksana Keterangan a. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama Atau kepercayaannya √ Mayoritas Anak pidana 99 % beragama Islam, mereka melakukan ibadah dan sholat berjamaah di Masjid
b. Mendapatperawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani √ LPKA bekerjasama dan mengadakan Memorandum of  Understanding (MOU)  dengan Majelis Taklim Al- Kirom Tegineneng Natar. Perawatan Jasmani, di LPKA ada lapangan olahraga   sehingga anak pidana bebas melakukan kegiatan olahraga. Bekerjasama  dan  mengadakan Memorandum of  Understanding (MOU) dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran √ LPKA bekerjasama dan mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Yayasan Pendidikan Dwi Mulya untuk proses belajar mengajar anak pidana di dalam LPKA. d. Mendapatkan pelayanan  kesehatan dan  makanan  yang layak √ Anak pidana mendapatkan makanan yang layak 3 kali sehari,   menu   4 sehat   5 sempurna. LPKA bekerjasama dan mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan    Puskesmas Tegineneng. e. Menyampaikan keluhan √ Anak pidana bebas berkomunikasi dan berinteraksi dengan petugas di LPKA untuk menyampaikan keluhan. f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang √ LPKA mendapatkan sumbangan buku-buku dan Televisi (TV) disiapkan di setiap wisma. g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan √ Tidak  berlaku untuk anak-anak di LPKA (ini khusus di LP orang dewasa) h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya √ Keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya bebas mengunjungi anak pidana dari pagi s/d sore (jam kerja) i. Mendapatkan pengurangan Masa pidana (remisi) √ Pengurangan masa pidana (remisi) didapatkan anak pidana begal sebanyak 3 kali dalam satu tahun setelah menjalani terlebih dahulu hukuman  selama  enam bulan, yaitu setiap hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus,  Hari  Anak Nasional dan setiap  Hari Raya. j. Mendapatkan √ Terlaksana sesuai dengan prosedur,
kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga melihat dari kepribadian dan perilaku anak pidana begal. k. Mendapatkan pembebasan bersyarat √ Terlaksana sesuai dengan prosedur, melihat dari kepribadian dan perilaku anak pidana begal. l. Mendapatkan Cuti menjelang bebas √ Belum membudaya karena mungkin dirasa  belum begitu  penting  bagi anak-anak, tapi jika ada permintaan keluarga sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP)   akan dilaksanakan. m. Mendapatkan cuti bersyarat √ Terlaksana sesuai  dengan prosedur, melihat dari kepribadian dan perilaku anak pidana begal. n. Mendapatkan hak-
hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## √
Sebagaimana uraian penjelasan yang tergambar dari tabel diatas, pelaksanaan hak- hak anak sebagai  anak  pidana  begal  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Bandar Lampung sebagian besar sudah dilaksanakan. Dalam menjalankan hukum terdapat 3 syarat yang selalu  harus  diperhatikan,  yaitu:  kepastian  hukum,  kebermanfaatan,  serta  keadilan.  Hukum  itu bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang.  Seharusnya  dalam  mengimplementasikan  suatu  hukum harus memenuhi ke-3 syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan penegakan hukum pidana  yang  rasional  terdiri  dari  tiga  tahap  yaitu  tahap  formulasi,  tahap  aplikasi,  dan  tahap eksekusi. Pelaksanaan hak-hak anak sebagai anak pidana begal termasuk  dalam tahap eksekusi ialah  suatu  tahap  di  mana  pelaksanaan  hukum  pidana  dilaksanakan  secara  menyeluruh  oleh petugas  pelaksana  pidana,  petugas  tersebut  harus  melaksanakan  suatu  peraturan  yang  telah dibuat  oleh  para  pembentuk  undang-undang  melalui  penetapan  pengadilan.  Para  petugas pelaksana  ketika  melaksanakan  tugasnya  harus  berpedoman  kepada  suatu  peraturan  pidana seperti  yang  telah  dibentuk  oleh  legislator.  Dari  13  (tiga  belas)  hak-hak  anak  sebagai  anak pidana  begal  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Klas  II  Bandar  Lampung,  ada  11 (sebelas) hak anak pidana begal yang sudah terlaksana.
Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  hal  ini  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  bukan  hanya sekedar  tempat  membina,  mendidik  manusia  (anak  pidana),  LPKA  juga  diharapkan  dapat mewujudkan  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  yaitu  mencegah  timbulnya  kembali kejahatan yang dilakukan. Pelaksanaan pembinaan anak pidana di LPKA telah memiliki tempat yang layak dan strategis, memiliki infrastruktur bangunan yang berdiri megah di atas tanah dan halaman  yang  luas,  asri  dan  nyaman,  seyogyanya  tetap  dipertahankan  pengelolaannya  dengan
baik  karena  di  sanalah  proses  memanusiakan  manusia  dengan  menjadikan  prilaku  anak  pidana yang  tadinya  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  yang  ada akan  dikembalikan  menjadi  baik  dan dapat diterima kembali di dalam lingkungan  masyarakat. Tujuan dari hukum pidana anak yaitu bertujuan  mengembalikan  kejiwaan  anak  tersebut  yang  disebabkan  oleh  tindakan  pidana  yang dilakukannya.  Maksudnya  adalah  tujuan  dari  suatu  pidana  tidak  hanya  untuk  menghukum pelaku  pidana,  tetapi  juga  membina  serta  menyadarkan  anak  yang  telah  melakukan  perbuatan menyimpang,  sehingga  diharapkan  anak  yang  telah  menjalani  hukuman  akan  mempunyai kehidupan  yang  lebih  baik,  karena  sejatinya  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa,  yang  akan memegang tanggung jawab negara.

## 2. Faktor Penghambat Dalam  Pelaksanaan Hak-Hak Anak Sebagai Anak  Pidana Begal Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung
Inti  dari  permasalahan  hukum  terdapat  banyak  faktor  penyebab  yang  mempengaruhinya, yakni;  Faktor  perundang-undangan  (substansi  hukum),  penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas pendukung  penegakan  hukum,  masyarakat  dan  kebudayaan.  Namun  dalam  hal  ini  menururt analisa penulis fakta yang terjadi  di  dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar  Lampung,  faktor  yang  mempengaruhi  dan  yang  menjadi  penghambat  paling  dominan adalah pertama Faktor  Masyarakat  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam  penegakan hukum,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  merupakan  objek  hukum  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  hukum  yaitu  kedamaian  dalam  suatu  masyarakat,  hukum  dibuat  untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, semakin luas pengetahuan masyarakat maka semakin tinggi  kesadaran  hukumnya.  Dalam  hal  pelaksanaan  hak-  hak  anak  sebagai  anak  pidana  begal pengaruh  masyarakat  sangatlah  besar,  sebab  setelah  anak  pidana  begal  di  tempatkan  dalam LPKA,  keluarga  seolah-olah  mempasrahkan  sepenuhnya  pembinaan  anak  pidana  kepada petugas  LPKA,  serta  tidak  memperdulikan  kebutuhan-kebutuhan  anak  pidana,  seperti  halnya keluarga  tidak  rutin  menjenguk  atau  mengunjungi  anak,  tidak  mengurus  kelengkapan adiminsitrasi  sehingga  anak  pidana  tidak  bisa  melanjutkan  sekolahnya,  tidak  mengurus  kartu Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  jika  anak  pidana  begal  sakit,  serta  tidak memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang  selama  anak  pidana  menjalani  hukuman,  bahkan  ada istilah anak hilang di dalam LPKA, yaitu anak yang tidak pernah dikunjungi oleh  keluarganya. Sikap  keluarga  dan  masyarakat  yang  tidak  mendukung  dan  cenderung  menganggap  tugas pelaksanaan hak-hak anak pidana begal semata- mata adalah menjadi tugas dan tanggung jawab petugas  aparat  penegak  hukum.  Faktor  penghambat kedua, ialah  aparat  penegak  hukum  yang harus  melaksanakan  tugasnya  dengan  benar  sesuai  dengan  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-  undangan.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  aparat  penegak  hukum  seyogyanya mendahulukan  keadilan  dan  profesionalisme,  sehingga  akan  menjadi  contoh  semua  pihak termasuk  anggota  masyarakat.  Pelaksanaan  hak-hak  anak  sebagai  anak  pidana  begal  di  LPKA terjadi hambatan karena kurangnya koordinasi antara instansi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam hal pengiriman surat eksekusi dan surat ekstra vonis anak pidana. Surat Ekskusi P. 48  /BA.17  kendati  putusan  sudah inkrach tetapi  ekstra  vonis  dan  eksekusinya  seringkali terlambat  pengirimannya  LPKA,  hal  tersebut  tentunya  berpengaruh  dan  menghambat  arah pembinaan  anak  pidana  kedepannya.  Hal  demikian  juga  dapat  mencerminkan  kurangnya pemahaman petugas administrasi Pengadilan Negeri dan petugas administrasi Kejaksaan Negeri tentang  pelaksanaan  hak-hak  anak  pidana  pada  umumnya.  Penegakan  hukum  akan  terwujud apabila  masyarakat  sadar  hukum,  kesadaran  hukum  merupakan  suatu  proses  psikis  dan  nilai- nilai  yang  berada  dalam  diri  manusia,  kurang  berpartisipasinya  masyarakat  akan  menjadi kendala  dan  mempengaruhi  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Hal  tersebut  berhubungan  dengan berjalannya  fungsi  hukum  pada  masyarakat  atau  efektifitas  dari  implementasi  hukum, mengingat  persoalan  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum  atau  anak  pidana  tidak  saja  sebatas permasalahan hukum, tetapi juga wajib melihat permasalahan sosial.

## C. Kesimpulan
Pelaksanaan  hak-hak  anak  sebagai  anak  pidana  begal  di  LPKA  Klas  II  Bandar  Lampung, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
dan berpedoman pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari 13 (tiga  belas)  hak-hak  anak  sebagai  anak  pidana  begal,  ada  11  (sebelas)  hak  anak  pidana  begal yang  sudah  terlaksana  meskipun  belum  sempurna.  Faktor  penghambat  dari  masyarakat  dan aparat penegak hukum, yakni tidak ada kepedulian keluarga terhadap anak pidana begal, adapun pembinaan  anak  pidana  begal  dipasrahkan  sepenuhnya  kepada  petugas  di  LPKA,  serta kurangnya  koordinasi  antara  Instansi  terkait  yaitu  Kejaksaan  Negeri  dan  Pengadilan  Negeri dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## Saran
Pemerintah  harus  mengadakan  sosialisasi  dan  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat terutama di daerah asal mayoritas anak pidana mengenai pola asuh anak, ketahanan keluarga,  serta  pengetahuan  hukum,  keluarga  dan  masyarakat  seharusnya  lebih  peduli  dan memperhatikan  hak-  hak  anak  pidana  begal,  tidak  memasrahkan  sepenuhnya  pembinaan  anak kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Perlu  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  Instansi  terkait  yakni  Kejaksaan  Negeri,  Pengadilan Negeri, dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta peningkatan pendidikan bagi petugas  administrasi  di  Kejaksaan  Negeri  dan  Pengadilan  Negeri,  sehingga  kedepannya  tidak ada lagi keterlambatan pengiriman dokumen ke LPKA.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Emeliana Krisnawati. (2005). Aspek Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Utomo. Gultom, Maidin. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Hiariej, Eddy O.S. (2016). Prinsip-prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Mohammad  Taufik  Makarao,  Letkol  Sus,  Weny  Bukamo,  Syaiful  Azri.  (2013). Hukum Perlindungan  Anak  dan  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Prakoso, Abintoro. (2016). Hukum Perlindungan Anak . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Qamar, Nurul. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika. Rosidah,  Nikmah.  (2014), Budaya  Hukum  Hakim  Anak  Di  Indonesia  Sebuah  Pendekatan Hukum Progresif . Semarang: Pustaka Magister.
Zaidan, M. Ali. (2016). Kebijakan Kriminal . Jakarta: Sinar Grafika.