## PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION DI KULON PROGO
Dini Utami* 1 dan Andri Waskita Aji 2
Dini_cilik@ymail.com

## ABSTRACT
This  research  aimed  to  determine  the  individual  tax  payer  perceptions  about  the implementation of  self  assessment  system to measure tax evasion in Kulon Progo. Variables that  are  used  to  represent  the  taxpayer's  perception  is  tax  regulations,  the  service  tax authorities, the effectiveness of the tax system.
Sampling using purposive sampling and data collection using the questionnaire. The questionnaire  distributed  to  the  individual  tax  payer  who  is  in  Kulon  Progo.  Technical analysis of the data in this research is multiple linear regression analysis using SPSS 20 for windows
The results showed that the tax regulations negatively affect tax evasion acts are of significant, negative effect on the service tax authorities of tax evasion significant action, the effectiveness of the tax system significantly influence the actions of tax evasion significantly. The  ability  of  the  regression  equation  to  explain  the  effect  of  tax  laws,  the  service  tax authorities  and  the  effectiveness  of  the  tax  system  amounted  to  77.55%,  while  22.5%  is explained by other variables outside the research.
Keywords:  tax  regulations,  tax  authorities  and  the  effectiveness  of  the  service  system  of taxation.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil  maupun  spiritual.  Untuk  dapat merealisasikan  tujuan  tersebut,  pemerintah harus  memperhatikan  masalah  pembiayaan pembangunan.  Usaha  suatu bangsa  agar bisa mandiri  dalam  pembiayaan  pembangunan adalah  dengan  cara  menggali  sumber pendapatan  pemerintah.  Sumber  pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.
Menurut  Adriani  (Fidel 2010:4 ) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan  umum  (undang-undang)  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang langsung dapat ditunjuk  dan  gunanya  adalah untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum  berhubungan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Sistem perpajakan mengalami perubahan  dari  masa  ke  masa  sesuai perkembangan  masyarakat  dan  Negara,  baik dalam  bidang  kenegaraan  maupun  bidang dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Sistem perhitungan  dan  penetapan  jumlah  pajak terutangpun  berubah  meliputi  (1) self assessment  system (wajb  pajak  menghitung sendiri
pajaknya), (2) official
assessmentsystem (wajib pajak menyampaikan  informasi  objek  pajaknya, kemudian  administrasi  pajak  menghitung utang  pajak),  (3) with  holding  system (campuran antara self  assessment system dan official  assessment  system dengan  berbagai kombinasinya)
(Suandy, 2008:8). Di Indonesia menggunakan sistem self assessment  system . Self  assessment  system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  memperhitungkan,  membayar, dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang harus dibayar (Fidel, 2010:11).
Self  assesment  system bertujuan untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat dalam  membayar  pajak.  Namun  sistem  ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan  dari  Wajib  Pajak  untuk  tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan  menimbulkan  adanya tax  evasion. Tax  evasion adalah  pengurangan  pajak  yang dilakukan  dengang  melanggar  peraturan perpajakan,  seperti  memberikan  data-data palsu  atau  menyambunyikan  data  (suandy, 2008 : 22).
Hal-hal  yang  melatar  belakangi adanya tindakan penyelundupan pajak adalah kebutuhan  dasar  manusia  dalam  upaya memenuhi  kebutuhan  pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib  pajak  berpikir  untuk  menggelapkan pajak.  Beberapa  alasan  lain  yang  membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara  lain  kondisi  lingkungan  yang  tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan,  tarif  pajak  yang  dianggap terlalu  tinggi,  dan  sistem  administrasi perpajakan  yang  buruk  (Siti  Kurnia  Rahayu, 2010:140-142).

## B. KAJIAN TEORI
1. Peraturan Perpajakan
Dalam  pelaksanaan self  assessment system wajib pajak harus memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  6  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang
Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  adalah  nomor yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  sebagai sarana  dalam  administrasi  perpajakan  yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakaannya.  Setiap  wajib  pajak  yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  (Fikriningrum,  2012).  Wajib  pajak hendaknya  memiliki  pemahaman  tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Wajib pajak  harus  mengetahui  tentang  pajak terlebih dahulu.
Secara  psikologis  dan  sadar  hukum, wajib  pajak  yang  melakukan  penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah  pajak  terutang  yang  harus  disetorkan kepada  negara.  Sosialisasi  akan  undang- undang perpajakan dan sanksi yang dikenakan  apabila  melanggar  ketentuan perpajakan,  diharapkan  menjadi  solusi  atas kasus  kasus  penggelapan  pajak.  Ditambah dengan sistem perpajakan yang menggunakan  sistem self  assessment  system yang  sederhana  dan  mudah  dipahami,  akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak  yang  harus  dibayar.  Sehingga  akan memberikan  dampak  positif  bagi  para  wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sehingga tidak  terjadi  penggelapan  pajak.  Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :
H 1 :  peraturan  perpajakan  berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion

## 2. Pelayanan Fiskus
Pelayanan yang baik merupakan salah satu  faktor  penting  dalam  menciptakan kepuasan  terhadap  pelanggan.  Pelayanan yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan  dan  tetap  dalam  batas  memenuhi standar pelayanan yang
dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan  secara  terus  menerus  (Nugroho, 2012)
Fiskus adalah petugas pajak, dan juga dapat  diartikan  sebagai  cara  petugas  pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala  keperluan  yang  dibutuhkan  wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Pelayanan  fiskus  adalah  cara  petugas pajak  melayani,  membantu  mengurus  atau menyiapkan  keperluan  yang  dibutuhkan
wajib  pajak  dengan  ramah,  adil,  tegas,  dan bertanggung  jawab  serta  dapat  memupuk kesadaran  masyarakat  tentang  tanggung jawab  membayar  pajak.  Kemampuan  fiskus dalam  berinteraksi  yang  baik  dengan  wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam  melayani  wajib  pajak  sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan  maka  pelayanan  fiskus  dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk  jasa  di  bidang  perpajakan  oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi  ketentuan  perpajakan  yang  telah ditetapkan  dan  dapat  menjadi  sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu aspek yang  menjadi  peranan  penting  bagi  fiskus yang  dalam  hal  ini  Direktorat  Jendral  Pajak adalah aspek pelayanan terhadap wajib pajak. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pelayanan memegang  kunci  utama  dalam  menanamkan citra Direktorat Jendral Pajak.
Pelayanan fiskus mempengaruhi pelaksanaan self  assessment  system agar berjalan dengan baik. Karena pelayanan yang memuaskan  akan  membuat  wajib  pajak semakin termotifasi untuk memenuhi kewajiban  pajaknya  sendiri.  Oleh  karena  itu fiskus  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib  pajak.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :
H 2 :  pelayanan  fiskus  berpengaruh  negatif terhadap tindakan tax evasion
3. Efektifitas Sistem Perpajakan
Sistem  administrasi  perpajakan  di
Indonesia sekarang sangat berbeda dibandingkan  beberapa  tahun  sebelumnya. Terlihat  dari  pelaksanaan  laporan  bulanan dan  laporan  tahunan  serta  pengurusan administrasi  perpajakan  yang  sekarang  ini telah  direformasi  perpajakannnya.  Konsep modernisasi perpajakan di indonesia berbeda dengan  negara-negara  lainnya.  Hal  ini disesuiakan  dengan  konsep  pelayanan  yang prima, adanya pengawasan yang intensif dan dikaitkan dengan pelaksanaan self assessment  system .  Konsep  modernisasi
perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus  dilakukan  mulai  dari  sarana  dan prasaranannya  hingga  kepada  modernisasi dari petugas pajak itu sendiri (Fidel, 2010).
Hal  ini  sangat  terasa  ketika  wajib pajak  datang  ke  kantor  pelayanan  pajak  dan melakukan  pelaporan  perpajakan,  dimana telah  terdapat  modernisasi.  Saat  ini  untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan cara e-regristration (sistem pendaftaran dan  perubahan data wajib pajak melalui sistem online dan terhubung langsung  dengan  Dirjen  Pajak) ,  e-filling (suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui  sistem  online  dan  real  time) ,  e-SPT (data  SPT  wajib  pajak  dalam  bentuk elektronik  yang  dibuat  oleh  wajib  pajak dengan  menggunakan  aplikasi  e-SPT  yang disediakan oleh Dirjen Pajak) dan sebagainya, yang diciptakan untuk memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan kewajiban  perpajakannya  kepada  negara. Dan  dapat  juga  memberikan  pencitraan  atau persepsi  yang  baik  kepada  hal  yang  terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.
Menurut  Widayati  dan  Nurlis  (2010) hal-hal  yang  mengindikasikan  efektifitas sistem  perpajakan  yang  saat  ini  dapat dirasakan  oleh  wajib  pajak  antara  lain  : pertama, adanya  sistem  pelaporan  melalui e- SPT dan e-filiing .  Wajib  pajak  dapat melaporkan  pajak  secara  lebih  mudah  dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-banking yang  memudahkan  wajib  pajak  dapat melakukan  pembayaran  dimana  saja  dan kapan  saja.  Ketiga,  penyampaian  SPT melalui  drop  box  yang  dapat  dilakukan diberbagai tempat. Keempat, peraturan perpajakan  dapat  diakses  secara  lebih  cepat melalui  internet,  tanpa  harus  menunggu adanya  pemberitahuan.  Kelima,  pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-regristration dari  website  pajak.  Hal  ini akan  memudahkan  wajib  pajak  untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.
Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan  yang  ada  adalah  terpercaya, handal  dan  akurat,  maka  wajib  pajak  akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar
membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan  yang  ada  tidak  memuaskan  bagi wajib  pajak,  maka  hal  itu  dapat  turut mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  tentang pelaksanaan self  assessment  system. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :
H 3 : efektifitas sistem perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  tindakan  tax evasion 4.

## Tax Evasion
Tindak  pidana  fiskal  atau  yang  lebih sering  disebut tax  evasion atau  penggelapan pajak  merupakan  tindakan  hukum  yang menyalahi  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), berikut definisi-definisi mengenai tax  evasion berdasarkan  pendapat para pakar, antara lain:
1) Ernest  R.  Mortenson  mengemukakan bahwa  penyelundupan  pajak  adalah  usaha yang  tidak  dapat  dibenarkan  berkenaan dengan  kegiatan  wajib  pajak  untuk  lari  atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2)
Robert  H.  Anderson  mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.
Dari  definisi-definisi  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa tax  evasion merupakan cara  ilegal  untuk  tidak  membayar  pajak dengan  melakukan  tindakan  menyimpang dalam  berbagai  bentuk  kecurangan  ( frauds ) yangdilakukan  dengan  sengaja  dan  dalam keadaan  sadar.  Dari  pernyataan  tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu : H 4 :  peraturan  perpajakan,  pelayanan  fiskus, efektifitas  sistem  perpajakan    berpengaruh simultan terhadap tindakan tax evasion.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kulon Progo pada tanggal 16  Februari 2015.  Tidak semua wajib pajak di Kulon Progo dijadikan obyek  penelitian  karena  jumlahnya  yang terlalu  banyak.  Guna  efisiensi  waktu  dan biaya  maka  dilakukan  sampel.  Pengambilan sampel  dilakukan  dengan  metode Purposive Sampling. Alasan pengambilan sampel
dengan  menggunakan  metode Purposive Sampling karena hanya akan memilih sampel dengan  kriteria  tertentu  agar  jawaban  dari para  responden  sesuai  dengan  jalannya penelitian.  Kriteria  sampel  dalam  penelitian ini  yaitu:wajib  pajak  yang  ada  di  Kulon Progo  dan  wajib  pajak  yang  sudah  memiliki NPWP.
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif    kuantitatif.  Efferin et  al (2008) pendekatan kuantitatif berangkat dari penggunaan  data-data  yang  terukur  secara tepat  yang  diperoleh  melalui  survei  atau kuesioner dan dikombinasikan dengan statistik dan  pengujian  hipotesis yang bebas nilai  atau  objektif.  Dengan  cara  itu  maka dapat  dianalisis  untuk  kemudian  dijelaskan hubungan  diantara  variabel-variabel  yang terlibat  di  dalamnya.    Karateristik  dari temuan  hasil  penelitian  dengan  pendekatan ini  lebih  bersifat  perumusan  suatu  bentuk
hubungan  yang  umum,  ringkas  untuk dijelaskan, dan dapat digeneralisasikan.
Dalam  penelitian  ini  membahas variabel  dependen  dan  independen.  Variabel dalam penelitian ini adalah tax evasion yang dapat  diartikan  usaha  meringankan  beban pajak  dengan  cara  melanggar  ketentuan perundang-undangan yang dapat
menghambat  penerimanaan  negara.  Variabel independen yang digunakan adalah peraturan  perpajakan  yaitu  penalaran  dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.  Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan sebagai  cara  petugas  pajak dalam  membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang  dibutuhkan  wajib  pajak.  Efektifitas sistem perpajakan adalah pengukuran keberhasilan  atau  kegagalan  sistem  dalam memodernisasi cara-cara penyampaian, pelaporan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh  wajib  pajak.  Untuk  lebih  jelasnya  akan digambarkan dalam kerangka pikir.
Kerangka Pikir

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan secara simultan  bahwa  variabel- variabel  yaitu    peraturan  perpajakan, pelayanan  fiskus  dan  efektifitas  sistem
perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  tindakan tax  evasion. Hal ini di buktikan dengan hasil uji regresi linier berganda.

## Hasil uji Regresi linier berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 51,947 3,118 16,658 ,000 Peraturan Perpajakan -,713 ,121 -,536  -5,886 ,000
Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang pelaksanaan self assessment system
Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang peraturan perpajakan (x1)
Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang pelayanan fiskus (x2)
Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang efektifitas sistem perpajakan
(x3) Tax evasion (y)
Pelayanan Fiskus -,413 ,096 -,335  -4,297 ,000 efektifitas sistem -,274 ,095 -,249  -2,887 ,006

## Berdasarkan tabel persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 51,947- 0.713 X1 - 0.413 X2 - 0.274 X3 + e Dimana: Y   = tax evasion X1 = peraturan perpajakan X2 = pelayanan fiskus X3 = efektifitas sistem.
Konstanta  (alpha)  sebesar  51,947 menunjukkan  jika  peraturan  perpajakan, pelayanan  fiskus,  dan  efektifitas  sistem  di Kulon  Progo  tidak  ada  atau  sama  dengan  0 (nol),  maka  besarnya  tingkat  tindakan tax evasion di kulon progo sebesar 51,947.
Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel peraturan  perpajakan  (X1)  adalah  sebesar  - 0,713 menunjukkan penurunan tax evasion di Kulon Progo. Artinya semakin baik peraturan perpajakan maka akan menurunkan terjadinya tindakan tax evasion .
Nilai  dari  koefisien  regresi  variabel pelayanan  fiskus  (X2)  sebesar  -0,413 menunjukkan  penurunan tax  evasion di Kulon  Progo.  Artinya  semakin  tinggi pelayanan  fiskus  yang  diberikan  akan menurunkan  terjadinya  tindakan tax  evasion di Kulon Progo.
Nilai  dari  koefisien  regresi  variabel efektifitas  sistem  (X3)  sebesar  -0,274 menunjukkan  penurunan tax  evasion di Kulon  Progo.  Artinya  semakin  tinggi efektifitas  sistem  yang  diberikan  akan menurunkan  terjadinya  tindakan tax  evasion di Kulon Progo.
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  juga digunakan  untuk  melihat  pengaruh  antar variabel. Dari pengolahan data dilihat bahwa variabel  peraturan  perpajakan  (X1)  memiliki nilai  t  hitung  sebesar  -5,886.  Dengan demikian  diartikan  nilai  t  hitung  (5,886)  >  t tabel  (2,021),  maka  H0  ditolak  dan  Ha diterima.
Hasil  pengujian  untuk  variabel pelayanan  fiskus  (X2)  terhadap tax  evasion adalah  sebesar  -4,297.  Dengan  demikian diartikan nilai t hitung  (4,2897) >dari t tabel (2,021), maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Hasil  perhitungan  nilai  t  hitung untuk  variabel  efektifitas  sistem  perpajakan (X3) adalah sebesar -2,887. Dengan demikian p  diartikan  nilai  t hitung (2,887) > dari t tabel (2,021), maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Persepsi  masyarakat  yang  negatif tentang tindakan tax evasion akan mempengaruhi perilaku tersebut. Wajib pajak yang berpendidikan akan mempunyai pemahaman  peraturan  perpajakan  akan memanfaatkan pengetahuannya untuk melapor, membayar pajak sesuai dengan tarif pajak  dan  akan  menggunakan  sistem-sistem yang  telah  dimodernisasi  oleh  Dirjen  pajak. Apalagi  wajib  pajak  tidak  akan  melakukan tindakan tax  evasion karena  meraka  sudah mengetahui  tentang  bahaya  dan  resiko  jika melakukan  tindakan  tersebut.  Tindakan tersebut  tidak  hanya  akan  merugikan  wajib pajak pribadi namun juga merugikan negara.

## E. SIMPULAN
Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan  sistem self  assessment  system termasuk  dalam  kategori  bagus.  Artinya pelaksanaan self  assessment  system yang dimulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak,    penyetoran  pajak,  pelaporan  SPT sudah dilakukan oleh wajib pajak sendiri.Tindakan tax evasion di Kulon Progo termasuk  dalam  kategori  rendah.  Artinya ditinjau dari kuesioner peneliti dan pertanyaan pertanyaan peneliti sudah mewakili tentang penelitian yang berhubungan dengan tindakan tax evasion di Kulon Progo.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Efferin et  al. 2008. Metode  Penelitian Akuntansi. Yogyakarta. Graha Ilmu. Erly Suandy, (2008), Hukum Pajak, Edisi Keempat, Salemba Empat Fidel  (2010),  Cara  Mudah  Dan  Praktis
Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Murai Kencana Fikriningrum,  Winda  Kurnia.  Muchamad Syafruddin. 2012. Jurnal. Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar  Pajak .  Diponegoro Jurnal Of Accounting .
Jatmiko,Agus  nugroho.  (2006).  Skripsi.
Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda,  Pelayanan  Fiskus  Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Universitas Diponegoro Nugroho,  Rahman  Adi.  2012.  Skripsi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran  Membayar  Pajak Sebagai  Variabel  Intervening. Universitas Diponegoro
Rachmadi, Wahyu. 2014. Skripsi. Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Perspsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari) Universitas Diponegoro Siti  Kurnia  Rahayu,  2010. Perpajakan Indonesia .Konsep & Aspek
Formal. Edisi pertama;graha ilmu
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007 Pasal 1 ayat 6
Widayati  dan  Nurlis,  2010.  Skripsi.
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar  Pajak  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Pekerjaan  Bebas  (studi  kasus pada  KPP  Pratama  Gambir Tiga). Universitas Indonesia