## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

## Oleh: Adonia Ivonne Laturette

## ABSTRACT
Settlement of Disputes over customary law community land is through deliberations to reach  consensus  with  mutual  respect  for  the  position  of  each  party  which  also  involves  the Regional Government. If the business through consultation does not reach an agreement then the  settlement  of  the  dispute  must  be  settled  through  legal  channels  through  the  State Administrative  Court  with  the  initial  mechanism  that  the  customary  law  community encourages  the  Official  of  the  Land  Office  to  issue  the  customary  land  status  of  customary law community. Based on a Decree issued by the Land Office Officials may be used as a suit to the State Administrative Court.
Keyword: Dispute Settlement, Customary Law Community, Land Rights

## A. PENDAHULUAN.
Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting.
Hal  ini  disebabkan  hampir  seluruh  aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan  tanah  yang  sesungguhnya  tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan  meliputi  segala  kehidupan  dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value,  maka  sebutan  tanah  air  dan  tumpah darah  dipergunakan  oleh  bangsa  Indonesia untuk  menyebutkan  wilayah  negara  dengan menggambarkan  wilayah  yang  didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.
Arti  penting  tanah  bagi  manusia sebagai  individu  maupun  negara  sebagai organisasi  masyarakat  yang  tertinggi,  secara konstitusi  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya  disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan :
“ Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  digunakan  sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3)  UUD  NRI  1945  yang  berkaitan  dengan bumi  atau  tanah,  maka  dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Pokok  Dasar  Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Tujuan pokok dari UUPA adalah :
1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan  hukum  agrarian  nasional, yang  merupakan  alat  untuk  membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan  bagi  Negara  dan  rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat seluruhnya.
Oleh  karena  itu  untuk  dapat  mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam  memanfaatkan  dan  menggunakan tanah  yang  merupakan  bagian  dari  sumber daya  alam  harus  dilaksanakan  secara
bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara.
Hal  ini  kemudian  lebih  lanjut  diatur dalam Pasal 2 UUPA :
(1)  Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33 ayat (3) UUD 1945 dan hal–hal sebagai yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi, air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2)  Hak menguasai  dari  negara  termaksud dalam  ayat  1  pasal  ini  memberi wewenang untuk:
a) mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaandan  pemeliharaan  bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b) menentukan dan mengatur hubungan–hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan ruang angkasa; c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dan  perbuatan  hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3)  Wewenang  yang  bersumber  pada  hak menguasai  dari  negara  tersebut  pada ayat  2  pasal  ini  digunakan  untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
(4)   Hak menguasai dari negara tersebut di atas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah–daerah  Swatantra  dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat,
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional  menurut  ketentuan–ketentuan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  tersebut  dimaksudkan  agar bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat
dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemerdekaan dalam masyarakat, bangsa dan negara  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan makmur serta kepastian hukum hak–hak atas tanah,  khususnya  mengenai  pemilikan  tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dan lain sebagainya.
Penegasan bahwa hak penguasaan oleh negara  bukan  berarti  dimiliki  akan  tetapi merupakan  tanah  yang  dikuasai  langsung oleh  negara.  Hal  ini  telah  dijelaskan  dalam Penjelasan  Umum  II  (2)  UUPA  bahwa prinsip untuk mencapai apa yang ditentukan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUNRI  1945  tidak perlu  dan  tidaklah  pula  pada  tempatnya, bahwa  bangsa  Indonesia  ataupun  negara bertindak  sebagai  pemilik  tanah,  artinya negara  di  kontruksikan  bukan  sebagai pemilik  tanah.  Karena  sesungguhnya  yang menjadi  pemilik  tanah  adalah  masyarakat Indonesia itu sendiri.
Penguasaan  tanah  oleh  masyarakat hukum adat atas  tanah  yang  kemudian  lebih dikenal  dengan  hak  ulayat  masyarakat hukum adat, Ketentuan mengenai pelaksanaan penguasaan tanah ulayat ditentukan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 5  Tahun 1999 yang menentukan:
(1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya  masih  ada  dilakukan oleh  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
(2) Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat dianggap masih ada apabila :
(a) terdapat  sekelompok  orang  yang masih  merasa  terikat  oleh  tatanan hukum  adatnya  sebagai  warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu,  yang  mengakui  dan menerapkan  ketentsuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
(b) terdapat tanah ulayat tertentu yang
menjadi  lingkungan  hidup  para warga  pesekutuan  hukum  tersebut dan tempatnya mengambil keperluan  hidupnya  sehari-hari, dan
(c) terdapat  tatanan  hukum  adat mengenai pengurusan, penguasaan dan          penggunaan  tanah  ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga          persekutuan  hukum tersebut Ketentuan  tersebut  dimaksudkan  agar bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemerdekaan  alam  masyarakat,  bangsa  dan negara  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan makmur serta kepastian hukum hak–hak atas tanah,  khususnya  mengenai  pemilikan  tanah dan penguasaannya akan memberikan
kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah maupun kepastian mengenai
letak, batas–batasnya, luasnya dan lain sebagainya.
Hal  ini  sebagaimana  yang  ditentukan lebih  lanjut  dalam  Pasal  1  ayat  (1),  (2),  (3)
Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menentukan bahwa: (1) Hak  Ulayat  dan  serupa  itu  dari masyarakat  hukum  adat,  (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan  yang  menurut  hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum  adat  tertentu  atas  wilayah tertentu  yang  merupakan  lingkungan hidup para warganya untuk
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut,  bagi  kelangsungan  hidup dan  kehidupannya,  yang  timbul  dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun  temurun  dan  tidak  terputus antara masyarakat hukum adat
tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
(2) Tanah  ulayat  adalah  bidang  tanah yang  diatasnya  terdapat  hak  ulayat dari          suatu  masyarakat  hukum adat tertentu.
(3) Masyarakat  hukum  adat  adalah sekelompok  orang  yang  terikat  oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama  suatu  persekutuan  hukum karena  kesamaan  tempat  tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Ketentuan mengenai pelaksanaan penguasaan  tanah  ulayat  ditentukan  lebih lanjut  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri Negara  Agraria  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  yang menentukan:
(1) Pelaksanaan  hak  ulayat  sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan              oleh  masyarakat hukum  adat  yang  bersangkutan menurut  ketentuan  hukum    adat setempat.
(2) Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat dianggap masih ada apabila :
(a) terdapat  sekelompok  orang  yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum  adatnya  sebagai  warga bersama suatu persekutuan hukum        tertentu,  yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
(b) terdapat  tanah  ulayat  tertentu yang  menjadi  lingkungan  hidup para        warga  pesekutuan hukum  tersebut  dan  tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (c) terdapat  tatanan  hukum  adat mengenai pengurusan, penguasaan  dan        penggunaan tanah  ulayat  yang  berlaku  dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Maksud  dari  ketentuan  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Kepala
Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 1999  adalah  untuk  melaksanakan  urusan pertanahan  dalam  kaitannya  dengan  hak ulayat  yang  masih  ada  di  masing-masing daerah.
Kasus  pertanahan  yang  sering  terjadi bila  dilihat  dari  konflik  kepentingan  para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :
1) Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2) Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara 3) Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4) Konflik antara rakyat Hampir  di setiap  daerah yang  terdapat sengketa  tanah,  para  pihak  yang  terkait  dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara  penyelesaian  sengketa  yang  telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  (non  litigasi).
Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan  tanah  memerlukan  perlindungan, implikasinya  harus  terdapat  perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan  tanah  dan  perlakuan  yang  adil terhadap kepemilikan tanah tersebut.
Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak  ada  penyelesaian  yang  baik  dapat menyebabkan pihak yang dirugikan Akhir-akhir  ini  di  daerah  tersebut  seringkali terjadi sengketa tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang sering kali  muncul  di  daerah  tersebut  adalah sengketa  perdata  yang  berkenaan  dengan masalah tanah di antara warganya dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa  tersebut  bersumber  dari tanah-tanah  hak  ulayat,  atau  obyeknya  hak ulayat. Di sisi lain pernah terjadinya sengketa perdata,  sengketa  antar  masyarakat  adat dengan  obyek  tanah  ulayat  yaitu  mengenai sengketa hak atas tanah.
Pada  kenyataannya  dalam  masyarakat hukum, adat sering terjadi sengketa mengenai  tanah-tanah  adat  termasuk  tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa
tanah ulayat antara lain : 1
a) Kurang jelas batas tanah ulayat
b) Kurang  kesadaran  masyarakat  Hukum
Adat c) Tidak berperannya Kepala Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Permasalahan  tanah  yang  muncul akhir-akhir ini, semakin kompleks.
Pemicunya  tak  sebatas  aspek  ekonomi  saja, melainkan  sosial  dan  budaya  bahkan  juga agama.  Kasua  pertanahan,  dalam  ketenuan Pasal  1  angka  4  UUPA  menyatkan  bahwa konflik pertanahan adalah peselisihan/pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan
organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah berdampak luas secara politis.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Hak-Hak  Atas  Tanah  Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat  Hukum  adat  mempunyai salah  satu  hak  yang  terpenting  terkait dengan  ruang  hidupnya  yaitu  “Hak  Ulayat” sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  3 Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) dengan  mengingat  ketentuan  dalam  pasal  1 dan pasal 3 di nyatakan bahwa : pelaksanaan hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  itu  dari masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus sedemikian  rupa  hingga  sesuai  dengan kepentingan  Nasional  dan  Negara  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang yang lebih tinggi. Pengakuan terhadap hak Ulayat masyarakat  hukum  adat  juga  tertuang  pada UUD NKRI Tahun 1945 pasal 18 b ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip
1 Sumardjono  Maria  S.  W, Tanah  Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya , Penerbit Buku kompass ,2005, hal 6
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang diatur dalam Undang-Undang.
Juga  tertuang  dalam  Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  pasal  2  ayat  (9)  :  Negara  mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarkat hukum adat beserta hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA)  sendiri  tidak  memberi  penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  hak  ulayat adalah  hak  yang  melekat  sebagai  kopetensi khas  pada  masyarakat  hukum  adat,  berupa wewenang  atau  kekuasaan  mengurus  dan mengatur  tanah  seisinya,  dengan  daya  laku kedalam maupun keluar.
Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan  hubungan  hukum  antara masyarakat  hukum  (subjek  hak)  dan  tanah atau wilayah tertentu (objek hak) hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :
1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan  tanah  (untuk  pemukiman, bercocok  tanam  dan  lain-lain)  dan pemeliharaan tanah.
2) Mengatur  dan  menentukan  hubungan hukum  antara  orang  dengan  tanah (memberikan  hak tertentu  pada  subjek tertentu).
3) Mengatur  dan  menetapkan  hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan  dengan  tanah  (jual,  eli, warisan dan lain-lain).
Isi  wewenang  hak  ulayat  tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai. Dengan demikian Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) pengakuan  bersyarat  terhadap  hak  ulayat yaitu : 1) Syarat Eksistensi (keberadaan) Yang di maksud dengan syarat eksistensi  ialah  tanah  hak  ulayat  diakui
sepanjang menurut kenyataan masih ada, artinya masih ada aktivitas dari masyarakat  hukum  adat  dalam  proses pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang ada. 2) Syarat Pelaksanaannya Sedangkan syarat pelaksanaannya adalah sesuai  dengan  kepentingan Nasional  dengan  negara  yang  berdasar atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-Undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.
Ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2 pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataan masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa  serta  tidak  boleh  bertantangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa  hak  ulayat  mendapat  tempat  dan pengakuan  dari  negara  sepanjang  menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertantangan dengan kepentingan  nasional  bangsa  dan  negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi.
Dalam  hal  ini  kepentingan  suatu masyarakat  adat  harus  tunduk  kepada kepentingan umum, bangsa dan Negara yang lebih  tinggi  dan  luas.  Oleh  sebab  iu  tidak dapat  dibenarkan  jika  dalam  suasana berbangsa  dan  bernegara  sekarang  ini  ada suatu  masyarakat  hukum  adat  yang  masih mempertahankan  isi  pelaksanaan  hak  ulayat secara mutlak.
Kedudukan hak ulayat dalam Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badang  Pertanahan  Nasional  No.  5  tahun 1999  di  tentukan  dalam  pasal    ayat  (1) yaitu :
“Hak  ulayat  dan  yang  serupa  itu  dari masyarakat hukum adat (untuk
selanjutnya  disebut  hak  ulayat),  adalah kewenangan yang menurut hukum adat di
punyai  oleh  masyarkat  hukum  adat tertentu  atas  wilayah  tertentu  merupakan lingkungan  hidup  para  warganya  untuk mengambil  manfaat  dari  sumber  daya alam,  termasuk  tanah,  dalam  wilayah tersebut,  bagi  kelangsungan  hidup  dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara  lahirian  dan  batiniah  turun temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan wilayah yang bersangkutan”.
Realisasi  dari  peraturan  tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah  melaksankaan  urusan  pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah bersangkutan. peraturan ini memuat kebijaksanaan  yang  memperjelas  prinsip terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat  hukum  adat,  sebagaimana  di maksud  dalam  pasal  3  undang-undang pokok  agrarian.  Kebijaksanaan  tersebut meliputi : 2
a) Penyamaan  persepsi  mengenai  hak ulayat
b) Kriteria  dan  peraeturan  masih  adanya hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  dari masyarakat hukum adat.
c) Kewenangan  masyarakat  hukum  adat terhadap tanah ulayatnya. Hal  yang  diatur  dalam  PMNA/KBPN
No.  5  tahun  1999  antara  lain  pasal  2  ayat (1) : pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya  masih  ada  di  lakukan  oleh masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
Ketentuan  tersebut  mengatur  tentang ketentuan
hak ulayat sepanjang
kenyataannya  masih  ada  di  lakukan  oleh masyarakat  Hukum  adat  menerut  ketentuan hukum  ada  setempat  ketentuan  pasal  2  ayat (2)  PMNA/KBPN  No.  5  tahun  1999 menentukan  bahwa  hak  ulayat  masyarakat Hukum adat dianggap masih ada apbila :
2 Harsono  Boedi, Hukum  Agraria,  Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta,
Djambatan, 2004, hal 57
a) Terhadap  sekelompok  orang  yang masih  merasa  terikat  oleh  tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu  persekutuan  hukum  tertentu yang  mengakui dan  menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
b) Terdapat  tanah  ulayat  tertentu  yang menjadi  lingkungan  hidup  para  warga persekutuan  hukum  tersebut  dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya  harus  masih  ada  secara komulatif.  Penelitian  mengenai  hukum  hak ulayat  akan  di  tugaskan  kepada  pemerintah kabupaten,  yang  dalam  pelaksanaannya mengikut  sertakan  para  pakar  hukum  adat dan  para  tetua  adat  setempat.  Namun  dalam pasal  3  PMNA/KBPN  No.  5  Tahun  1999 terdapat  pengecualiannya  yaitu  dibutuhkan bahwa  pelaksanaan  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  sebagaimana  di  maksud  pada pasal  2  tidak  dapat  lagi  dilakukan  terdapat bidang-bidang tanah yang pada saat diberlakukan  peraturan  daerah  sebagaimana dimaksud Pasal 6 :
a) Sudah  dipunyai  oleh  perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas  tanah  menurut  undang-undang pokok agrarian.
b) Merupakan  bidang-bidang  tanah  yang sudah  diperoleh  atau  dibebaskan  oleh instansi pemerintah dan, badan hukum atau  perseorangan  sesuai  ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Pasal  tersebut  menentukan  bahwa pelaksanaan  hak  ulayat  tersebut  tidak  dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang  pada  saat  ditangkapnya  peraturan daerah  sebagaimana  dimaksud  pasal  6 PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 lebih lanjut dalam  pasal  PMNA/KBPN  No.  tahun  1999 ditentukan di bawah :
1) Penguasaan  bidang-bidang  tanah  yang termasuk  tanah  ulayat  sebagaimana  di maksud dalam pasal 2 oleh perseorangan  dan  badan  hukum  dapat dilakukan; a) Oleh  warga  masyarakat  hukum adat  yang  bersangkutan  dengan hak penguasaan menurut ketentuan  hukum  adatnya  yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh  pemegang  haknya  dapat didaftar  sebagai  hak  atas  tanah yang sesuai menurut undang-undang pokok agraria. 3
b) Oleh  instansi  pemerintah,  badan hukum  atau  perseorangan  bukan warga  masyarakat  hukum  adat yang  bersangkutan  dengan  hak atas  tanah  menurut  ketentuan pokok undang-undang hak agrarian  berdasarkan  pemberian hak  dari  Negara  setelah  tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat  hukum  adat  itu  atau oleh  warganya  sesuai  dengan ketentuan  dan  tata  cara  hukum adat yang berlaku.
2) Pelepasan  tanah  ulayat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  huruf  b  untuk keperluan  pertanian  dan  keperluan lainnya  yang  memerlukan  hak  guna usaha  atau  hak  pakai,  dapat  dilakukan oleh  masyarakat  hukum  adat  dengan penyerahan  penggunaan  tata  untuk jangka  waktu  tertentu,  sehingga  sudah jangka  waktu  itu  habis,  atau  sesudah tanah tersebut tidak di pergunakan lagi atau di terlantarkan sehingga guna hak usaha atau hak pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan  berdasarkan  persetujuan dari  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  sepanjang  hak  ulayat
3 Maria  S.  W.  Sumarjono, Kebijakan Pertanahan  antara  Regulasi  &  Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hal. 56.
masyarkat  hukum  adat  masih  ada sesuai ketentuan pasal 2.
3) Dalam  hal  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  hak  guna  usaha  atau  hak pakai  yang  diberikan  oleh  Negara  dan perpanjangan  serta  pembaharuannya tidak  boleh  melebihi  jangka  waktu penggunaan  tanah  yang  diperoleh  dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 4
Ketentuan  pasal  tersebut  mengatur tentang  penguasaan  bidang-bidang  tanah yang termasuk hak ulayat oleh perseorangan dan  badan  hukum  dapat  di  lakukan  oleh warga  masyarakat  hukum  adat,  instansi pemerintah  atau  perseorang  bukan  warga masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan dengan  hak  atas  tanah  menurut  ketentuan UUPA setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat.

## 2. Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Hak Atas Tanah
Kewenangan  untuk  mengatur  hak ulayat  dalam  aspek  hukum  publik  ada  pada Hak  Kepala  Adat  dan  para  Tetua  Adat, sebagai  petugas  masyarakat  hukum  adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan,
penggunaan dan pemelharaan tanah-bersama tersebut.
Antara  hak  ulayat  dan  hak-hak perorangan  selalu  ada  pengaruh  timbale balik.  Makin  banyak  usaha  yang  dilakukan seseorang  atas  suatu  bidang  tanah,  makin eratlah  hubungannya  dengan  tanah  yang bersangkutan  dan  makin  kuat  pula  haknya atas tanah tersebut. dalam hal yang demikian kekuatan  hak  ulayat  terhadap  tanah  itu menjadi  kurang.  Tetapi  menurut  hukumnya yang  asli,  bagaimanapun  juga  kuatnya,  hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat. Dalam pada itu di banyak daerah hak-hak  perseorangan  sudah  sedemikian kuatnya,  hingga  kekuatan  hak  ulayat
4 Kesapoetra.  G.  1985, Hukum  Tanah, Jaminan Undang-Undang Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, hal. 88
menurut  kenyataannya  sudah  hilang  atau hampir-hampir tak terasa lagi. Tetapi dimana hak  ulayat  masih  kuat,  sewaktu-waktu hubungan  orang  dengan  tanahnya  menjadi kendor,  misalnya  tidak  diusahakan  lagi,  hak ulayat  menjadi  kuat  kembali,  hingga tanahnya kembali kedalam kekuasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Kalau sebidang tanah tidak diusahakan lagi  hingga  kembali  menjadi  hutan  atau tumbuh  belukar  di  atasnya,  hal  itu  bisa mengakibatkan  hilangnya  hak  atas  tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut kemudian  boleh  diusahakan  oleh  anggota masyarakat lainnya. Teranglah bahwa
Hukum Adat mengenai isi pengertian fungsi sosial  dari  hak-hak  atas  tanah.  Dalam konsepsi  Hukum  Adat  hak  ini  yang merupakan perwujudan dari “unsure kebersamaan”. Para warga masyarakat diberi kemungkinan  untuk  membuka,  menguasai dan  menghaki  tanah  bukan  sekedar  untuk dipunyai,  melainkan  dengan  tujuan  untuk diusahakan  bagi  pemenuhan  kebutuhan mereka  masing-masing,  ini  bertentangan dengan  fungsi  sosialnya  kalau  tanah  yang mestinya diusahakan dibiarkan dalam keadaan  terlantar.  Hak  atas  tanah  menurut Hukum Adat tidak hanya memberi wewenang, tetapi juga meletakkan
kewajiban  kepada  yang  empunya  untuk mengusahakan  tanah.  Demikian  sifat  asli dari  hak  perorangan  atas  tanah  menurut konsepsi Hukum Adat. Dengan
bertambah kuatnya
penguasaan  bagian-bagian  tanah  bersama tersebut oleh para warganya, secara alamiah kekuatan  Hak  Ulayat  masyarakat  hukum adat  yang  bersangkutan  tambah  lama menjadi  tambah  melemah,  hingga  akhirnya menjadi  tidak  tampak  lagi  keberadaannya. Oleh karena itu pada kenyataannya perkembangannya  sudah  sangat  beragam, maka tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa  di  suatu  daerah  Hak  Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adatnya masih ada atau sudah tidak ada lagi ataupun tidak pernah ada sama sekali. Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum
Tanah  Nasional  tidak  menghapus  Hak Ulayat  dapat  berakibat  melanggengkan  atau melestarikan
eksistensinya. Padahal perkembangan  masyarakat  menunjukkan kecenderungan  akan  hapusnya  Hak  Ulayat tersebut  melalui  proses  alamiah.  Yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Yang  menjadi  alasan  mendasar  untuk melarang  masyarakat  hukum  adat  desa Wangel  menguasai  tanah  (bekas  HGU)  di Wamar  Utara  adalah  sejak  berlakunya UUPA  pada  tanggal  24  September  1960, maka semua hak-hak atas tanah hukum barat di  konversi  menjadi  hak-hak  atas  tanah menurut  UUPA.  Setelah  keluar  UUPA,  hak Erfpacht tersebut di konversi menjadi sesuai yang diatur dalam UUPA.
Hak  atas  tanah  hasil  konversi  tersebut berakhir  tanggal  24  September  1960  dan tanahnya  menjadi  tanah  negara,  sehingga untuk  pengaturan  lebih  lanjut  diatur  sesuai UUPA  dan  aturan-aturan  pelaksanaannya. Yaitu  keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun 1979  tentang  pokok-pokok  kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah konversi hak barat.
Pengakuan eksistensi masyarakat hukum  adat  dan  hak  ulayatnya  telah  diakui dalam  UUD  45  maupun Undang-Undang  di bawahnya.
Sayang sekali, dalam kenyataannya eksistensi hak-hak adat
masyakat  hukum  adat  sering  dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu dengan cara mendompleng  pemerintah.  Alasan  yang sering dipakai adalah pemanfaatan sumberdaya alam demi kepentingan nasional, yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah.  Penggerusan  eksistensi  hak-hak adat tercermin dalam
kebijakan pertambangan, kehutanan, pemanfaatan pulau-pulau  kecil,  dan  kebijakan  pemerih pusat  atau  pemerintah  daerah  yang  lebih memihak kepentingan
pemodal. Penggerusan eksistensi hak-hak adat dengan alasan  kepentingan  nasional  sering  kali menimbulkan
kerusakan lingkungan,
hilangnya  budaya,  dan  yang  paling  parah adalah hilangnya ciri dan kepribadian dalam berbangsa.  Penggerusan  terhadap  eksistensi masyarakat hukum adat sering menimbulkan konflik.
Konflik  yang  melibatkan  masyarakat hukum  adat  seringkali  disebabkan  karena keterlambatan Pemerintah untuk menyelesaikan  keluhan,  terutama  mengenai ketidakjelasan  batas-batas  wilayah  atau batas-batas  penguasaan  masyarakat  adat.
Walaupun  sebenarnya,  untuk  mengatasi konflik  yang  melibatkan  masyarakat  hukum adat sudah disediakan mekanisme hukumnya. Mekanisme penyelesaian permasalahan  hak  ulayat  terdapat  dalam Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat.  Lahirnya  peraturan  ini  didasari  pada pertimbangan  bahwa  dalam  kenyataannya pada  waktu  ini  di  banyak  daerah  masih terdapat  tanah-tanah  dalam  lingkungan masyarakat  hukum  adat  yang  pengurusan, penguasaan  dan  penggunaannya  didasarkan pada  ketentuan  hukum  adat  setempat  dan diakui  pleh  para  warga  masyarakat  hukum adat  yang  bersangkutan  sebagai  tanah ulayatnya  dan  di  berbagai  daerah  timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.  Dalam  peraturan  ini,  hak  ulayat diberi  batasan  yang  lebih  jelas,  yaitu: Pelaksananaan  hak  ulayat  sepanjang  pada kenyataannya  masih  ada  dilakukan  oleh masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan menurut  ketentuan  hukum  adat  estempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
1) terdapat  sekelompok  orang  yang
masih  merasa  terikat  oleh  tatanan hukum  adatnya  sebgai  warga  bersama suatau  persekutuan  hukum  tertentu, yang  mengakui  dan  menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, 2) terdapat  tanah  ulayat  tertentu  yang menjadi  lingkungan  hidup  para  warga persekutuan  hukum  tersebut  dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan 3) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Menurut  Boedi  Harsono,  Hak  Ulayat merupakan  serangkaian  wewenang  dan kewajiban  suatu  masyarakat  hukum  adat, yang  berhubungan  dengan  tanah  yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai  telah  diuraikan  di  atas  merupakan pendukung utama penghidup dan kehidupan masyarakat  yang  bersangkutan  sepanjang masa 3 Sebagaimana  telah  kita  ketahui, wewenang  dan  kewajiban  tersebut  ada  yang termasuk  bidang  hukum  perdata.  yaitu  yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan  atas  tanah  tersebut.  Ada  juga yang  termasuk  hukum  publik,  berupa  tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan,  dan  pemeliharaannya.  Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan,  baik  yang  sudah  dihaki  oleh seseorang  maupun  yang  belum.  Dalam lingkungan  Hak  Ulayat  tidak  ada  tanah sebagai  “ res  nullius’’ .  Umumnya,  batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Selanjutnya  Maria  S.  W.  Soemardjono mengatakan, hak ulayat menunjukan hubungan  hukum  antara  masyarakat  hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (obyek  hak).  Hak  ulayat  tersebut  berisi wewenang untuk: 4
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi,  dan  Pelaksanaannya ,  Djambatan: Jakarta, 2008, hal. 185-186.
4 Maria  S.  W.  Soemardjono, Kebijakan Pertanahan:  Antara  Regulasi  dan  Implementasi , Kompas, Jakarta, 2009, hal. 56
1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan  tanah  (untuk  permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukimanTahun  persawahan  baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah; 2) Mengatur  dan  menentukan  hubungan hukum  antara  orang  dengan  tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);
3) Mengatur  dan  menetapkan  hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan  perbuatan  hukum  yang berkenaan  dengan  tanah  (jual-beli, warisan, dan lain-lain). Terhadap eksistensi masyarakat hukum  adat  dan  hak  ulayatnya  harus dilakukan penelitian oleh Pemerintah
Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum  adat,  masyarakat  hukum  adat  yang ada  di  daerah  yang  bersangkutan,  Lembaga
Swadaya  Masyarakat  dan  instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Kemudian  dari  hasil  penelitian  tersebut ditentukan  apakah  suatu  masyarakat  hukum adat  itu  masih  eksis?  Apabila  eksistensinya masih  ada,  kemudian  dilakukan  penetapan dalam peraturan daerak pemerintah setempat dan batasan wilayahnya dinyatakan  dalam  peta  dasar  pendaftaran tanah  dengan  membubuhkan  suatu  tanda kartografi  dan,  apabila  memungkinkan,
menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya  dalam  daftar  tanah.  Kepala Pusat  Hukum  dan  Humas  BPN  RI  Kurnia Toha  mengatakan,  BPN  RI  secara  tegas mengakui  dan  menghormati  eksistensi  hak ulayat  sepanjang  pada  kenyataannya  masih ada.  Hak  ulayat  merupakan  hak  asasi manusia yang diakui dan dilindungi konstitusi.  Beliau  mengatakan  bahwa  saat ini  sudah  banyak  tanah-tanah  adat  yang kepemilikannya  bersifat  individual  sudah didaftar  oleh  BPN.  Namun,  untuk  tanah ulayat  masyarakat  hukum  adat  pelaksanaan pendaftaran tanahnya baru bisa dilaksanakan setelah  ada  peraturan  daerah  (perda)  yang mengatur hal tersebut.
Apabila batas-batas wilayah masyarkat
hukum  adat  sudah  jelas,  siapapun  yang hendak  bekerjasama  atau  menggunakan  hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dengan mudah mengenali pihak yang harus dihubungi  dan  diajak  negosiasi.  Dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang Perkebunan disebutkan secara gamblang  bahwa  “Dalam  hal  tanah  yang diperlukan adalah tanah hak ulayat masyarakat  hukum  adat  yang  menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan  musyawarah  dengan  masyarakat adat  pemegang  hak  ulayat  dan  warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk  memperoleh  kesepakatan  mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
Pengakuan  terhadap  eksistensi  hak ulayat  dalam  berbagai  undang-undang  dan mekanisme  pengakuan  terhadap  masyarakat hukum  adat  melalui  Peraturan  Daerah sebenarnya  merupakan  langkah  responsif untuk menyelesaikan permasalahan pengakuan  terhadap  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat,  walaupun  dapat  dikatakan sudah  sangat  terlambat.  Produk  hukum peraturan  daerah  yang  mengatur  batas-batas wilayah  masyarakat  hukum  adat  dapat dikatakan  sebagai  produk  dari  hukum  yang responsif. Akan tetapi, pemerintah seringkali terlambat atau bahkan enggan menyelesaikan  permasalahan  yang  ada. Kalau  Pemerintah  merespon  dengan  cepat atas  keluhan-keluhan  masyarakat  hukum adat  dan  keluhan  anggota  masyarakat  lain yang  berkonflik  dengan  mereka,  tentunya permasalahan  ini  tidak  akan  berlarut-larut. Benar  apa  yang  dikatakan  oleh  Nonet  dan Selznick  mengatakan, althought  there  is  a potential for responsiveness in any developed  legal order,  the  fulfillment  of  that promise  depends  on  a  supportive  political context.  Responsive  law  presupposes  a society that has the political capacity to face its  problems.  Establish  its  priorities  and make  the  necessary  commitments.  For responsive  law  is  no  maker  of  miracles  in the realm of justice. Its achievements depend on  the  will  and  resources  of  the  political
community.  Its  distinctive  contribution  is  to facilitate public purpose and build a spirit of selfcorrection into the governmental process (walaupun  terdapat  potensi  responsivitas dalam  setiap  tertib  hukum  yang  maju, pemenuhan  janji  akan  responsivitas  tersebut tergantung  pada  konteks  politik  yang mendukung. Hukum responsif mensyaratkan suatu  masyarakat  yang  memiliki  kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalan-permasalahannya,  menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan.
Karena  hukum  responsif  bukanlah  pembuat keajaiban  di  dunia  keadilan.  Pencapaiannya bergantung  pada  kemauan  dan  sumberdaya dalam  komunitas  politik.  Kontribusinya yang  khas  adalah  memfasilitasi  tujuan publik  dan  membangun  semangat  untuk mengoreksi  diri  sendiri  ke  dalam  proses pemerintahan).
Lebih lanjut Mahfud MD 5
mengatakan hukum responsif / populistik adalah  produk  hukum  yang  mencerminkan rasa  keadilan  dan  memenuhi  harapan masyarakat.  Dalam  proses  pembuatannya memberikan  peranan  besar  dan  partisipasi penuh  kelompok-kelompok  sosial  atau individu  di  dalam  masyarakat.  Hasilnya bersifat  responsif  terhadap  tuntutan-tuntutan kelompok  sosial  atau  individu  dalam masyarakat.
Produk Hukum yang berkarakter  responsif,  proses  pembuatannya bersifat partisipatif ,  yakni  mengundang sebanyak-banyaknya  partisipasi  masyarakat melalui  kelompok-kelompok  sosial  dan individu di dalam masyarakat.
Selain  itu  menurut  Achmad  Sodiki 6 , s eharusnya  setiap  kebijakan  di  bidang agraria dan sumber daya alam memperhatikan  aspek  ekonomi  yang  sangat erat  hubungannya  dengan  kemakmuran. Penempatan  berbagai  nilai  tersebut  adalah dalam  konteks  kekinian,  artinya  harus
5 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia ,    Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 31-32.
6 Achmad  Sodiki,  2013, Politik  Hukum
Agararia , Konpress: Jakarta,    hal.26-27.
dipandang  dari  realita  masyarakat  yang sudah  sedemikian  jauh  berkembang,  dan tidak  ditarik  ke  belakang  seperti  ketika berbagai  peraturan  perundang-undangan  itu dibuat.  Kelemahan  perundang-undangan agraria selama ini yaitu kurang memperhatikan  aspek  kepastian  hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran  masyarakat  tempat  sumber daya  agraria  dan  sumber  daya  alam  itu diekploitasi.  Sekalipun  segala  kekayaan alam  telah  dikuras  habis-habisan  tetapi masyarakat  setempat  kurang  mendapatkan manfaatnya.  Hal  ini  tidak  bisa  ditimpakan sepenuhnya kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan dan ekploitasi suber daya  tersebut.  Oleh  karena  itu,  bagian terbesar keuntungan perusahaan yang menjadi sifat sentralisasi pemerintahan yang berlaku. Pemerintah pusatlah yang seharusnya memperhatikan dan
mengembalikan  keuntungan  itu  secara proporsional  kepada  masyarakat  di  daerah tempat  dilakukan  pengusahaan  sumber  daya agraria dan sumber daya alam tersebut.
Maria S. W. Soemardjono 7 berpendapat,  sengketa  berkenaan  dengan tanah adat atau tanah ulayat yang penyelesaiannya  melalui  jalur  hukum  atau secara  mediasi,  agar  mengikat  atau  ditaati para pihak, perlu dilandasi dengan pendekatan multi dimensi(pendekatan antropologi,  sosiologi  dan  sebagainya,  di samping pendekatan yuridis). Dengan perkataan  lain,  pendekatan  yuridis  formal semata  tidak  akan  mencapai  hasil  yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan  mengatasi  masalah  tanah  yang demikian  kompleks  dan  yang  tidak  selalu terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Di  perlukan dukungan  berbagai  upaya  untuk  menjamin terpenuhinya  hak ekonomi masyarakat,  agar paling  tidak  tuntutan-tuntutan  serupa  dapat diminimalkan  di  masa  yang  akan  datang. Sinergi  antara  hukum  positif  di  bidang
7 Maria S. W. Soemardjono, , Op.cit, hal. 189.
agraria  dengan  hak  ulayat  akan  terjadi apabila dipenuhi 3 (tiga) hal, yakni:
1) pemahaman  yang  obyektif  terhadap tanah  negara,  tanah  ulayat  dan  tanah hak  dalam  konteks  hukum  adat  dan hukum positif;
2) pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan persuasif-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak; 3) pendekatan kultural-keagamaan seyogianya  dilakukan  melalui  3  (tiga) unsur kepemimpinan, yakni pemimpin adat,  pemimpin  agama  dan  pemimpin formal  yang  benar-benar  memahami hukum adat dan hukum positif (UUPA dan peraturan pelaksanaannya). Sengketa  tanah  terjadi  apabila  adanya benturan  kepentingan  di  antara  dua  pihak atau  lebih  yang  merasa  mempunyai  hak yang  sama  atau  suatu  bidang  tanah  yang sama. Masyarakat melakukan aksi pemalangan/pendudukan tanah tersebut para pihak  juga  melakukan  segala  usaha  untuk membuktikan  bahwa  dirinya  yang  paling berhak, sehingga tidak jarang dalam kondisi seperti  ini  maka  akan  banyak  pihak  yang dirugikan  dan  menimbulkan  gangguan  bagi masyarkat  yang  ada  disekitarnya.  Oleh karena maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.  Cara penyelesaian  sengketa  yang  akan  ditempuh pertama  kali  adalah  secara  damai  dengan cara non litigasi atau alternatif. Dalam penyelesaian sengketa alternatif ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian
sengketa tanah melalui cara non litigasi atau alternatif secara umum di bagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
1) Tahap Musyawarah
Pada  tahap  ini  di  dalamnya  terdapat tiga  proses  yang  harus  dilalui  oleh para  pihak  yang  terlibat.  Prosesnya antara lain :
a) Proses  pertama  adalah  persiapan yang  mana  pada  proses  ini  akan ditentukan  siapa  yang  akan  menjadi juru  penengah  atau  mediatornya, mediator atau juru penengah
melakukan pemahaman terhadap sengketa  yang  terjadi,  penentuan tempat  penyelesaian,  waktu,  dan pihak-pihak lain yang akan dilibatkan,  serta  hal-hal  lain  yang diperlukan untuk mendukung musyawarah.
b) Proses  kedua  adalah  pembukaan yang  mana  dalam  proses  ini  akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak pemohon/penggugat dan pihak termohon/tergugat  berkaian  dengan sengketa serta mendengar keterangan dari  para  saksi-saksi  yang  berasal dari penggugat atau tergugat.
c) Proses  ketiga  yaitu  penutup  yang meliputi  penyimpulan  pembicaraan,
pembuatan surat pernyataan perdamaian, penandatanganan
kesepakatan  oleh  para  pihak  yang bersengketa  (bila  sudah  disepakati), saksi dan penutupan musyawarah.
2) Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah Pada  tahap  ini  maka  para  pihak  akan melaksanakan  kesepakatan  yang  telah dicapai  dalam  musyawarah  secara sukarela,  sehingga  pelaksanaannya relatif murah.
3) Tahap Penutupan Musyawarah Setelah  kesepakatan  dicapai,  maka musyawarah  akan  ditutup  oleh  pihak yang berkompeten untuk
melakukannya dan biasanya dilakukan oleh pemimpin musyawarah.
Berdasarkan  pengaduan  permohonan itu maka ketua lembaga masyrakat adat akan mempelajari  sengketa  yang  terjadi  dan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sengketa yang terjadi memerlukan seorang
mediator/juru  penengah  yaitu  lembaga masyarakat adat/dewan adat. Oleh karena terdapat banyak kepentingan  yang  harus  diperhatikan  dalam musyawarah  untuk  menyelesaikan  sengketa tanah yang terjadi dan menghargai kepercayaan  yang  diberikan  oleh  para  pihak yang  bersengketa  kepada mediator atau juru penengah, maka sebelum memulai
musyawarah  dengan  para  pihak  yang bersengketa  juru  penengah/mediator  harus mempelajari, mengelompokkan
dan memahami betul sengketa tanah yang terjadi sehingga  dapat  memfokuskan  apa  yang menjadi sengketanya dan mengetahui faktor-faktor  apa  yang  mendorong  sehingga sengketa tanah tersebut muncul. Untuk membantu
mediator/juru penengah  dalam  menyelesaikan  sengketa tanah  yang  terjadi,  maka  dibutuhkan  data yang dapat memberikan informasi mengenai status  tanah  maupun  asal-usul  tanah  yang menjadi  sengketa.  Data  tersebut  diperoleh dari para pihak yan dapat dipercayai sebagai sumber  informasi.  Informasi  tersebut  dapat berbentuk  tertulis  maupun  secara  lisan  dan harus  dipelajari  secara  keseluruhan.  Karena banyaknya  hal  yang  harus  dipelajari,  maka dibutuhkan waktu yang tidak cepat.
Musyawarah  yang  diadakan  tersebut harus  dihadiri  oleh  semua  pihak  yang terlibat  yaitu  para  pihak  yang  bersengketa, saksi-saksi  dan  mediator/juru  penengah. Agar semua pihak dapat hadir ke musyawarah yang diadakan, maka sebelumnya  mediator/juru  penengah  harus mengundang semua pihak. Undangan tersebut  tidak  harus  dalam  bentuk  formal ataupun  tertulis,  akan  tetapi  dapat  juga disampaikan dalam bentuk lisan saja. Biasanya
dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk mewakilinya  sehingga  dengan  demikian permasalahan  tidak  akan  melebar  karena kepentingan  dan  permasalahan  dari  para pihak  akan  dapat  dengan  mudah  diketahui oleh  juru  penengah  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  selain  itu  para  pihak  dapat dengan  mudah  menyampaikan  apa  yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga pada juru penengah.
Hal  ini  berbeda  apabila  kita  beracara di  pengadilan,  di  mana  biasanya  para  pihak bertindak  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya karena  mereka  lebih  memahami  mengenai tata  cara  beracara  di  pengadilan.  Tata  cara
beracara  seperti  sebagaimana  yang  telah disebutkan  yang  terkadang  menyebabkan masyarakat tidak mau menyelesaikan sengketa  tanah  yang  dialaminya  melalui jalur pengadilan, karena dianggap masyarakat kurang efektif disamping alasan-alasan  lain  seperti  lamanya  proses beracaranya, biaya yang mahal dan sebagainya.
Setelah  para  pihak  merasa  cukup untuk menyampaikan segala kepentingannya dan permasalahan yang disengketakan maka, juru penengah akan memberikan kesempatan  lagi  kepada  para  pihak  untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing  terhadap  sengketa  tanah yang sedang dimusyawarahkan. Apabila usaha melalui jalan musyawarah  tidak  mencapai  kata  sepakat maka  sengketa  harus  diselesaikan  melalui pengadilan  tata  usaha  negara  (PTUN). Penyelesaian  melalui  PTUN  dilakukan melalui  mekanisme  awal  yakni  masyarakat hukum  adat  dengan  mendorong  pejabat Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan surat keputusan  tentang  status  tanah  hak  ulayat (bekas Hak Guna Usaha). Berdasarkan surat keputusan  yang  akan  dikeluarkan  oleh pejabat  Kantor  Pertanahan  tersebut  dapat dijadikan sebagai dasar gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
Penyelesaian  sengekta  alternatif  oleh masyarakat  hukum  adat    digunakan  untuk menyelesaikan sengekta tanah ulayat dengan maksud  mencari  penyelesaian  secara win win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak yang  bersengketa  karena  tidak  ada  yang menang  atau  kalah,  keduanya  mempunyai kedudukan  yang  sama.  Berbeda  dengan penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan yang mana di dalamnya tidak ada penawaran pilihan  lainnya.  Pihak  yang  bersengketa hanya mempunyai dua pilihan yaitu menang atau  kalah,  meskipun  masih  diberikan kesempatan  lain  untuk  mengajukan  upaya hukum, akan tetapi pada akhirnya pilihan itu juga tetap sama yaitu menang atau kalah.
Sengketa tanah yang terjadi juga tidak
terlepas  dari  perbedaan  tafsir  terhadap  hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak publik antara  lain  wewenang  pemberian  sertifikat oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan yang menyangkut  hak  perorangan  dikarenakan proses peralihan hak.
Sengketa tanah yang timbul antara lain terkait dengan warisan, penerbitan sertifikat, perbuatan  hukum  peralihan  hak  atas  tanah (jual  beli,  hibah),  dan  pembebasan  tanah untuk  kepentingan  umum.  Sumber  sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok: 8
1) Sengketa  disebabkan  oleh  kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru
2) Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan  tentang  sumber daya agraria 3) Tumpang tindihnya penggunaan tanah
4) Kualitas  sumberdaya  manusia  dari aparat pelaksana, dan
5) Berubahnya  pola  pikir  masyarakat terhadap penguasaan tanah. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan yang umumnya mengakibatkan  kegagalan  proses  mencapai kesepakatan  dan  hat  ini  berakibat  dengan putusnya jalur  komunikasi  yang  sehat.  Agar terciptanya  proses  penyelesaian  sengketa yang  efektif,  prasyarat  yang  harus  dipenuhi adalah  kedua  belah  pihak  harus  sama-sama memperhatikan  atau  menjunjung  tinggi  hak untuk  mendengar  dan  hak  untuk  di  dengar sehingga  dapat  tercipta  titik  temu  dari penyelesaian masalah/sengketa.
Ada  3  (tiga)  faktor  utama  yang memengaruhi  proses  penyelesaian  sengketa, yaitu: 9
8 Muchsin,  16  Juli  2002, Konflik  Sumber Daya  Agraria  dan  Upaya  Penegkan  Hukumnya ,
Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002
"Pembaharuan Agraria", Yogyakarta.
9 Suyud Margono. Juni 2000. ADR (Alternative  Dispute  Resolution)  &  Arbitrase  Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum,. Graha Indonesia.Jakarta,    hal : 35
1) Kepentingan (intersect); 2) Hak-hak (rights), dan 3) Status Kekuasaan (power) Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya  dipenuhi,  dan  kekuasaannya diperlihatkan,
dimanfaatkan dan dipertahankan.  Dalam  proses  penyelesaian sengketa,  pihak-pihak  yang  bersengketa lazimnya  akan  bersikeras  dan  bersikukuh mempertahankan  ketiga  faktor  tersebut  di atas.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2003,  pengertian  mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6 yaitu Mediasi ialah  penyelesaian  sengketa  melaui  proses perundingan  para  pihak  dibantu  mediator (pihak  yang  bersifat  netral  dan  tidak memihak  (Pasal  1  butir  5),  yang  berfungsi membantu  para  pihak  dalam  mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.  Mediasi  itu  sendiri  dalam  praktek di  masyarakat  memiliki  3  (tiga)  jalur penyelesaian  yang  berbeda  satu-sama  lain diantaranya  melalui  mediasi  adat,  mediasi melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) dan mediasi di pengadilan.
Musyawarah  dan  mufakat  adalah penyelesaian sengketa yang telah berakar dan membudaya yang telah hidup dan berkembang  di  dalam  masyarakat  Indonesia yang memiliki ragam suku dan budaya sosial, penyelesaian  melalui  cara  musyawarah antara  pihak  di  dalam  masyarakat  kita  lebih ditekankan dan sangat dihormati dan dihargai untuk menjaga keakraban kesatuan masyarakat serta keharmonisan dalam bermasyarakat  yang  biasanya  dalam  bentuk lembaga adat. Dengan merujuk pada Perpres No.10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa dan konflik mengenai pertanahan  melalui  Keputusan  Kepala  BPN RI  No.  34  Tahun  2007  Tentang  Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan dan Penyelesaian  Masalah  Pertanahan,  dalam menjalankan  dan  melaksanakan  tugas  ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan  upaya  antara  lain  melalui
mediasi.
Mediator  harus  mampu  menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif sehingga dapat tercipta kompromi diantara para pihak atau  kedua  belah  pihak  agar  semaksimal mungkin  menghindari  terjadinya  saling tuduh dan saling menyalahkan dan berakibat gagalnya  mediasi  dan  mengusahakan  dapat tercapainya  kesepakatan  yang  dapat  saling memberikan  keuntungan  dan  rasa  puas diantara  kedua  pihak  yang  bersengketa. Apabila dalam mediasi tersebut telah didapat kesepakatan bersama maka mediator
kemudian  menyusun  kesepakatan  itu  secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut.
Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memuat secara  eksplisit  memberikan  dasar  hukum penerapan  ADR,  Namun,  demikian,  hal  ini tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  tidak menumbuh  kembangkan  lembaga  ADR  di bidang  pertanahan  berdasarkan  alasan  yaitu didalam  setiap  sengketa  perdata  yang diajukan  di  pengadilan,  hakim  selalu mengusulkan  untuk  menyelesaikan  secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR).

## C. P E N U T U P
Penyelesaian  sengketa  yang  dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah hak  ulayat    yaitu  dengan  musyawarah bersama  untuk  mencapai  mufakat  dan penyelesaian  melalui  jalur  hukum  yaitu gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang bersengketa.    Diperlukan  kerjasama  antara pemerintah    dan  masyarakat  adat  di  dalam menyelesaiakan sengketa hak atas adat yang terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  baik sehingga  dapat  memberikan  rasa  keadilan bagi masyarakat adat Hendaknya  mekanisme  penyelesaian sengketa  hak  atas  tanah  ulayat  melalui
musyawarah  maupun  melalui  pengadilan dapat  diterapkan  sesuai  dengan  hukum  adat maupun  sesuai  dengan  hukum  acara  yang berlaku di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Sodiki, Politik  Hukum  Agararia , Konpress: Jakarta, 2013. Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi, dan Pelaksanaannya , Djambatan: Jakarta, 2008.
Harsono  Boedi, Hukum  Agraria,  Himpunan Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah,
Jakarta, Djambatan, 2004.
Kesapoetra.  G., Hukum  Tanah,  Jaminan Undang-Undang  Bagi  Keberhasilan Pendayagunaan  Tanah, Bina  Aksara, Jakarta, 1985. Maria  S.  W.  Soemardjono, Kebijakan Pertanahan:  Antara  Regulasi  dan Implementasi , Kompas, Jakarta, 2009. Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia ,    Rajawali  Pers,  Jakarta,
2012.
Suyud  Margono. ADR  (Alternative  Dispute Resolution) & Arbitrase Proses
Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum,. Graha Indonesia.Jakarta, 2000. Sumardjono  Maria  S.  W, Tanah  Dalam
Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya , Penerbit Buku kompass ,2005.

## Lain-Lain
Muchsin, Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegkan Hukumnya , Makalah Seminar  Nasional  Pertanahan  2002 "Pembaharuan  Agraria",  Yogyakarta, 16 Juli 2002.