## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA ( LEASING )
Hernawati 1 , Istiqamah 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : hernaw811@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam transaksi leasing. Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan  perundang-undangan . Pendekatan  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  studi kepustakaan  ( library  research). Penulis  mengumpulkan  literatur  yang  berkaitan  dengan leasing untuk  mengidentifikasi  peraturan-peraturan  terkait,  baik  dalam  bentuk  perundang- undangan  maupun  hukum  Islam.  Penelitian  ini  mendapati  bahwa:  (1) leasing dalam  hukum perdata  masuk  ke  dalam  kategori  perjanjian innominaat atau  perjanjian  tidak  bernama. Perjanjian innominaat ini  merupakan  perjanjian  yang  timbul  dan  berkembang  di  luar KUHPerdata sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak yang ada dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Secara substansi , pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menjadi dasar hukum leasing . (2) Prinsip syariah yang dianut dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan  jasa  bank  syariah  adalah  prinsip  keadilan  dan  keseimbangan („adl  wa  tawazun ), prinsip  kebaikan  ( maslahah ),  prinsip  universalisme  ( alamiyah ),  prinsip  kejujuran  dan kebenaran (larangan gharar , riba, dan maysir ) dan prinsip tertulis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008. Agar prinsip-prinsip hukum  Islam  yang telah  disebutkan  dapat  diterapkan,  maka lessor dan lesse dapat  menjadikan  alternatif ijarah sebagai  dasar  dalam  menjalankan  transaksi leasing dengan  mengacu  pada  rukun  dan  syarat ijarah. Alternatif  ini  sejalan  dengan  pendapat  sebagian  ulama  yang  menyamakan leasing dengan ijarah .
Kata Kunci : Leasing , Perjanjian, Prinsip Hukum Islam.

## Abstract
This study aims to determine the application of Islamic law principles in leasing transaction. This study uses a statutory approach with descriptive-comparative method. This approach is included  in  the  type  of  literature  study  research  (library  research).  Which  the  author  will compile  literature  related  to  leasing  in  order  to  describe  the  rules  in  both  the  form  of legislation  and  Islamic  law.  Based  on  the  data  analysis  conducted,  the  authors  concluded that:  (1)  leasing  in  civil  law  falls  into  the  category  of  innominaat  agreement  or  anonymous agreement.    It  is  an  agreement  that  arises  and  develops  outside  KUHPerdata  as  a  result of the  principles  of  freedom  of  contract  contained  in  article  1338  paragraph  1  of  the KUHPerdata. Therefore, in substance the legal basis for leasing is article 1338 paragraph 1 of   KUHPerdata.  (2)  The principles  of sharia  concerning the activities of raising  funds and channeling  funds  as  well  as  Islamic  banking  services  are  principles  of  justice  and  balance
Hernawati, Istiqamah
(„adl wa tawazun), principles of goodness (maslahah), principles of universalism (alamiyah), principles  of  honesty  and  truth  (prohibition  of  gharar,  usury  and  maysir)  and  written principles as regulated in the provisions of article 2 paragraph (3) PBI No. 10/16/PBI/2008. In  order  to  apply those sharia  principles inleasing  transactions, lessors  and  lesses  can  take the alternative of making ijarah as the basis for carrying out lease transaction by referring to it‟s pillars.  Some scholars equate leasing and ijarah.
Keywords : Agreement, Leasing, Principles of Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Manusia telah mengenal sistem sewa-menyewa sejak dahulu  kala di  mana orang-orang Sumeria  pada  5000  tahun  sebelum  masehi  banyak  melakukan  kegiatan  ini  dalam aktifitas  perekonomiannya.  Barang-barang  yang  disewakan  pada  waktu  itu  meliputi tanah ladang, lembu, tempat-tempat pertambangan, dan bahkan juga budak-budak untuk menggali pertambangan tersebut. 1
Di  Amerika  serikat,  pada  tahun  1877 the  bell  Telephone  Company melakukan pembayaran  dalam  bentuk  cicilan  dengan  memberikan  pelayanan  penyewaan  telepon kepada  para  pelanggannya.  Kemudian  pada  tahun  1952,  perusahaan-perusahaan penghasil  barang  mendapat  tawaran  jasa  penjualan  secara leasing oleh  perusahaan leasing di  San  Fransico.  Kejadian  ini  merupakan  pendorong  serta  pangkal  tolak  atas munculnya perusahaan-perusahaan leasing di negara-negara lain seperti Inggris, Jerman dan  Jepang.  Perkembangan leasing berikutnya  terjadi  pada  tahun  60-an  hingga  awal 1970.  Pada  tahun  yang  sama  di  Philadelphia  juga  dirintis  transaksi Leasing untuk gerbong  kereta  api  yang  dilakukan  oleh Railoroat  Trut dan  diikuti  oleh The  North Central Wagon Compeni England. 2
Di Indonesia sendiri leasing pertama kali muncul pada tahun 1947 dan setelah keluarnya Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  antara Menteri  Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Perdagangan  Nomor:  Kep.  122/MK/IV/2/1974,  Nomor:  32/M/SK/2/74  dan  Nomor: 30/Kpb/1/74  Tanggal  7  Februari  1974  tentang  Perizinan  Usaha Leasing di  Indonesia
1 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 18
2 Veithzal  Rivai  dkk, Bank  and  Financial  Institution  Management (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,  2007), hlm. 1204
barulah  secara  resmi leasing ini  dapat  beroperasi.  Dalam  perkembangan  berikutnya peraturan tentang leasing kemudian mengalami beberapa perubahan terkhusus peraturan Menteri Keuangan sampai akhirnya tahun 2009 sudah tidak mengalami perubahan lagi. 3
Mulanya,  kemunculan leasing ini  tidak  mengalami  perembangan  yang  signifikan. Sampai  pada  tahun  1980  jumlah  perusahaan leasing yang  ada  hanya  sebanyak  5  buah. Sesudah  itu  di  tahun  1981  mengalami  peningkatan  menjadi  8  buah  perusahaan. Perkembangan  ini  mencapai  puncaknya  pada  akhir  tahun  1984  dengan  jumlah perusahaan  sebanyak  48  buah.  Peningkatan  jumlah  perusahaan  sejalan  dengan meningkatnya  kontrak leasing yaitu  sebesar  Rp436,10  milyard  tentu  hal  ini  sangat menggembirakan. Pada tahun 1982, tepatnya tanggal 2 juli 1982, perusahaan-perusahaan leasing di  Indonesia  membentuk  Asosiasi Leasing Indonesia  (ALI)  yang  beralamat  di Jakarta. 4 Kemudian  pada  tanggal  20  Juli  tahun  2000  ALI  mengganti  nama  menjadi Asosasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). 5
Kemunculan  lembaga leasing ini  memberikan  banyak  manfaat  diantaranya  yaitu tersedianya  dana  yang  dapat  menjadi  alternatif  menarik  bagi  para  pengusaha  karena beberapa pengusaha kesulitan mendapatkan modal. Selain hal  tersebut,  para pengusaha juga  memperoleh  keuntungan  dari  adanya  peraturan  yang  berlaku  dimana  untuk kepentingan  pajak  transaksi leasing diperhitungkan  sebagai operating  lease sehingga lease rental dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak. 6
Karena ijarah adalah  akad  yang  mengatur  pemanfaatan  hak  guna  tanpa  terjadi pemindahan  kepemilikan,  maka  banyak  orang  yang  menyamakan ijarah ini  dengan leasing . Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa-
3 Dhanisiwara K Harjono, Pemahaman Hukum Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3
4 Subagyo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002) hlm. 223
5 Muhammad  Izuddin  Zaki,  “Transaksi  Leasing  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Episteme Volume 8 Nomor 1 (Juni 2013), hlm. 184
6 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 20
Hernawati, Istiqamah
menyewa.  Karena  pada  dasarnya,  walaupun  terdapat  kesamaan ijarah dengan leasing, tapi ada beberapa karekteristik yang membedakannya. 7
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  adalah  beragama  Islam. Sekalipun  demikian,  sejumlah  pengusaha  lebih  memilih  membeli  barang  dengan menggunakan  cara leasing. Hal  itu  dikarenakan leasing lebih  menghemat  biaya  dalam hal pengeluaran dana tunai, dibanding dengan membeli secara tunai.
Islam  telah  memberikan  tuntunan  dalam  bermuamalah.  Dalam  Islam,  setiap  jenis transaksi  tidak  boleh  memberikan  kerugian  dan  memberatkan  kepada  salah  satu  pihak, tidak  boleh  ada  spekulasi (maysir), tidak  boleh  ada  investasi  yang  dapat  menimbulkan kesangsian  soal  kehalalannya (gharar), dan  tidak  boleh  ada  riba  yang  menimbulkan bunga  yang  dibebankan  kepada  satu  pihak.  Cara leasing yang  dipakai  oleh  pengusaha Indonesia tentu saja menimbulkan suatu pandangan tersendiri dalam hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang gunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan ( library research ). Dengan  menggunakan  metode deskriptif-komparatif ,  tujuan  dari  penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diteliti. Metode deskriptif dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  cakupan perundang-undangan  di  Indonesia  dan  hukum  Islam  dalam  hal leasing .  Sedangkan metode komparatif adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat  membandingkan.  Metode komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk  membandingkan isi hukum  positif dan hukum Islam perihal leasing .
7 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 340
Hernawati, Istiqamah

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Transaksi Sewa Guna Usaha ( Leasing ) dalam Hukum Perdata
Dalam  buku  III  KUHPerdata  mengatur  tentang  sistem  terbuka  ( open  system ),  artinya ketika  mengadakan  kontrak  para  pihak  bebas  menentukan  dengan  siapa,  kemudian syarat-syaratnya,  pelaksanaanya,  dan  bentuk  kontraknya  baik  itu  tercantum  dalam KUHPerdata  maupun  di  luar  KUHPerdata.  Perjanjian  dapat  digolongkan  menjadi  dua macam,  yaitu  perjanjian nominaat dan  perjanjian innominaat. Perjanjian    bernama ( nominaat )  merupakan  perjanjian  yang  tercantum  didalam  KUHPerdata  atau  perjanjian yang  biasanya  bersifat  umum  misalnya  tukar-menukar,  jual-beli,  pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pemberian kuasa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai,  penanggungan  utang  perjanjian  untung-untungan,  dan  perdamaian.  Sedangkan perjanjian tidak bernama ( innominaat ) merupakan perjanjian  yang timbul, tumbuh, dan berkembang  dalam  praktik  dan  di  luar  KUHPerdata.  Dalam  artian,  bahwa  perjanjian innominaat di  atur  dalam  peraturan  yang  sifatnya  khusus,  sebagaimana  dalam  buku  III KUHPerdata  terdapat    berbagai  peraturan  perundang-undangan  tentang  perjanjian  ini. Timbulnya  perjanjian  ini  sebagai  akibat  dari  sistem  terbuka  ( open  system )  yang  dianut hukum  perjanjian  dalam  KUHPerdata  dimana  buku  ini  menganut  asas  kebebasan berkontrak.
Oleh  karena  itu,  secara substansi nya  dasar  hukum leasing adalah  pasal  1338  ayat  1 KUHPerdata.  Artinya  hukum  perjanjian  memungkinkan  para  pihak  untuk  melakukan perjanjian  tentang  apa  saja  asalkan  sesuai  dengan  dengan  undang-undang  ketertiban umum dan kesusilaan.
Seluruh  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  interaksi  antara  para  pihak  kemudian dikaitkan  dengan  perjanjian innominaat dengan  persetujuan  para  pihak  agar menimbulkan  akibat  hukum.  Unsur-unsur  yang  tercantum  dalam  hukum  perjanjian innominaat sebagai berikut:
a. Adanya  kaidah  hukum  yang  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  kaidah hukum kontrak innominaat tertulis dan tidak tertulis.
Hernawati, Istiqamah
b. Adanya  subjek  hukum  yang  merupakan  pendukung  hak  dan  kewajiban.  Subjek hukum  dalam  kontrak innominaat adalah  debitur  dan  kreditur,  badan  pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa, dan lain-lain.
c. Adanya  objek  hukum  yang  hukum  erat  kaitannya  dengan  objek  prestasi.  Pokok prestasi  dalam  perjanjian innominaat tergantung  pada  jenis  perjanjian  yang  dibuat oleh para pihak.
d. Adanya kata sepakat yang lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek kontrak.
e. Adanya akibat hukum yang berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak.
Perjanjian leasing diatur  sebagai  kontrak innominaat yang  dasar  hukumnya  tercantum dalam  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Perindustrian,  dan  Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/KPB/I/1974 tentang  Perizinan  Usaha Leasing masih  tetap  berlaku  sebagai  pedoman  dalam  kegiatan usaha leasing , selain peraturan terbaru Perpres No. 9 Tahun 2009. Walaupun perjanjian leasing merupakan bentuk perjanjian innominaat , bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak  diatur  dalam  KUHPerdata  tetapi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  syarat-syarat perjanjian tetap mengacu pada KUHPerdata.
Untuk menghemat waktu dan biaya agar lebih efisien biasanya pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen. Karena bentuk perjanjian leasing sudah dalam bentuk  formulir  dengan  rincian  pasal  berisi  hak  dan  kewajiban  kedua  pihak,  perjanjian atau kontrak baku dalam leasing sebaiknya memuat  secara  rinci  tentang jenis  transaksi leasing ,  nama  dan  alamat  masing-masing  pihak,  nama,  jenis,  tipe,  dan  lokasi penggunaan  barang  modal,  harga  perolehan,  nilai  pembiayaan leasing ,  angsuran  pokok pembiayaan  imbalan  jasa leasing, nilai  sisa,  simpanan  jaminan  dan  ketentuan  asuransi atas barang modal yang di lease dan masa berlaku leasing.
Putusnya perjanjian leasing karena tiga hal, yaitu: 8
8 Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Batam, Kepulaun Riau: CV Batam Publisher, 2018) hlm. 62
a. Putusnya perjanjian leasing karena konsensus
Sebagaimana perjanjian lainnya maka perjanjian leasing pun dapat diputuskan kapan saja jika para pihak pada perjanjian tersebut saling sepakat untuk itu.Untuk operating lease , pemutusan kontrak bisa kapan saja dilakukan sepanjang kedua pihak sepakat untuk  itu.  Hal  ini  dikarenakan operating  lease,  lessor hanya  menyewakan  barang modal,  tidak  diberikan  opsi  untuk  memiliki  atau  membeli  barang  modal  di  akhir masa leasing .
Untuk financial lease pihak lessor memberi opsi untuk dapat memiliki atau membeli barang  diakhir  masa leasing maka  pemutusan  kontrak leasing secara  konsensus sangat  jarang  terjadi.  Hal  ini  karena  pihak lessor hanya  sekali  berprestasi,  yaitu menyerahkan  dana  kepada  supplier  untuk  pembelian  barang  modal  bagi  kebutuhan lessee .  Sekali  dana  dicairkan  maka  secara  substansial  tugas lessor selesai,  pihak supplier yang memiliki kewajiban memberikan barang kepada lessee dan berikutnya pihak lessee berkewajiban  membayar  uang  cicilan  kepada  pihak lessor itulah mengapa  sangat  sulit  bagi  pihak lessor untuk  menyetujui  jika  pihak lessee berkeinginan  melakukan  pemutusan  kontrak  atau  perjanjian  sebelum  masanya berakhir.  Pada  dasarnya  hal-hal  tersebut  diuraikan  secara  rinci  dalam  perjanjian  di antara mereka termasuk kemungkinan apabila pihak lessee ingin memutus perjanjian ditengah  jalan,  biasanya lessee akan  dikenai  bunga  dan  biaya-biaya  lainnya.  Pada praktiknya  melakukan  percepatan  waktu  perjanjian  dari  yang  awalnya  berjangka lebih lama dapat saja dilakukan bahkan hal tersebut biasanya secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.
b. Putusnya perjanjian leasing karena wanprestasi
Wanprestasi  merupakan  salah  satu  sebab  putusnya  perjanjian  di  antara  para  pihak. Dalam  hal  ini  maksud  dari  wanprestasi  adalah  salah  satu  pihak  yang  bersangkutan tidak  melakukan  prestasinya  sesuai  yang  tertulis  dalam  perjanjian.  Pasal  1239 KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi maka pihak  lainnya  dapat  menuntut  diberikan  ganti  rugi  berupa  biaya,  rugi,  dan  bunga. Dalam perjanjian leasing berbagai kemungkinan wanprestasi dapat terjadi antara lain sebagai berikut:
Hernawati, Istiqamah
1) Wanprestasi  yang  didiamkan  adalah  apabila  prestasi  yang  tidak  dilakukan tersebut  tidak  teralalu  penting,  misalnya  hanya  prestasi  kecil,  yang  berdasarkan doktrin  substansial performance ,  bahwa  perjanjian  tidak  boleh  diputuskan  oleh salah  satu  pihak  walaupun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  meminta  ganti rugi. 9
2) Wanprestasi  sebagai  pemutus  kontrak  adalah  karena  salah  satu  pihak  telah melakukan  wanprestasi  terhadap  satu  atau  lebih  klausula.  Dalam  perjanjian leasing tidak  peduli  apa  prestasi  yang  tidak  terpenuhi  tersebut  ternasuk substansial  atau  tidak  tetap  akan  dianggap  sebagai  pemutus  kontrak.  Dalam kontrak leasing banyak  klausula  yang  berisi  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Apabila  dilanggar  terutama  oleh lessee kontrak  dianggap  putus,  pasal  1266 KUHPerdata yang menyatakan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan  yang  bertimbal  baik,  manakala  salah  satu  pihak  tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum,  tetapi  pembatalan  harus  dimintakan  kepada  hakim”.  Walaupun  isi perjanjian sudah mencakup mengenai apa saja yang akan dilakukan ketika salah satu  pihak  melakukan  wanprestasi  permintaan  ini  tetap  harus  di  lakukan.  Jika ternyata  isi  perjanjian  tidak  mengatur  tentang  wanprestasi  tadi,  hakim  dapat memutuskan  memberikan  jangka  waktu  untuk  memenuhi  kewajiban  atas permintaan tergugat, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
3) Wanprestasi  karena  barangnya  cacat,  terhadap  cacat/rusaknya  barang leasing sangat  tergantung  pada  kondisi  cacatnya/rusaknya  barang  tersebut,  Misalnya sebagai berikut:
a) Cacat  tersembunyi,  dalam  jual  beli  sebagaimana  disebut  dalam  pasal  1491 KUHPerdata bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacatnya barang yang tersembunyi  adalah  pihak  penjual.  Tetapi leasing dan  jual  beli  memiliki sedikit  perbedaan  yaitu  dalam  transaksi leasing yang  menjadi  penjual bukanlah lessor tetapi  s upplier , lessor hanya  menyediakan  dana  sedangkan
9 Marco I. Ratumbanua, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing dalam Hal Terjadinya Ingkar janji (Wanprestasi)”, Lex Privatum volume 5 nomor 1 (Februari 2017), hlm. 157
supplier adalah  pihak  yang  menjual  barang.  Oleh  karena  itu, supplier memiliki  tanggung  jawab  secara  hukum  apabila  terdapat  cacat  tersembunyi pada barang yang dijual tersebut. Dalam praktik pihak supplier ikut menjadi para  pihak  dalam  perjanjian leasing ,  dan  ikut  menandatangani  kontrak leasing nya. Jika supplier tidak menjadi pihak dalam perjanjian, lessee hanya punya  hubungan  hukum  dengan  pihak lessor ,  artinya  gugatan  hanya  dapat dilayangkan kepada lessor dan kemudian pihak lessor dapat menggugat pihak supplier karena lessor memiliki  hubungan  hukum  dengan  pihak supplier , dalam praktik juga banyak ditemukan (terutama leasing kendaraan bermotor), pihak lessee yang  memilih  barang  dan  mendatangi  pihak supplier barang, pihak lessor yang  menyediakan  dana.  Jika  terdapat  cacat  yang  tersembunyi, pihak lessee dapat  langsung  menyatakan  keberatan/menggugat  pihak supplier.
b) Cacat  tidak tersembunyi. Jika  dalam pelaksanaan perjanjian leasing terdapat barang  mengandung  cacat  tetapi  tidak  tersembunyi  berarti  pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan  yang tertulis dalam kontrak. Ini sudah  termasuk wanprestasi  apabila  terdapat  cacat  tidak  tersembunyi  dan  barang  disediakan oleh  supplier  yang  dipilih  sendiri  oleh lessee , lessee mengajukan  keberatan kepada supplier bukan  kepada lessor .  Penyelesaiannya  sama  seperti  uraian diatas
c) Barang  rusak  karena  kesalahan lessee .  Dalam  perjanjian leasing barang menjadi  hal  yang  paling  penting  baik  itu  bagi lessee maupun  bagi lessor maka  dari  itu  biasanya  para  pihak  sudah  mencantumkan  bahwa  kontrak leasing dianggap  putus  serta  terdapat  berbagai  konsekuensinya,  antara  lain lessee harus  mengembalikan  semua  dana  yang  telah  dikeluarkan  oleh lessor plus bunga dan biaya-biaya lainnya.
Hernawati, Istiqamah
d) Barang rusak bukan karena kesalahan lessee . Jika barang leasing rusak bukan karena  kesalahan lessee ,  rusaknya  barang  leasing  yang  bukan  karena kesalahan lessee masuk ke dalam kategori force majeure. 10
2. Transaksi Sewa Guna Usaha ( Leasing ) Ditinjau dengan Prinsip Hukum Islam
Hukum  Islam  atau  syariah  yang  mengatur  tentang  interaksi  manusia  disebut fiqh  al- mu‟amalah . Fiqh al-mu‟amalah antara lain mengatur tentang transaksi keuangan. Aturan syariah tentang transaksi keuangan bukan hanya meliputi perbankan syariah yang biasa kita  kenal,  tetapi  juga  transaksi  yang  biasanya  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  non bank, seperti multifinance company ,  yang berupa transaksi leasing , hire purchase , juga berupa financial  market ,  pasar  modal,  asuransi,  dan  transaksi-transaksi  keuangan lainnya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta Pelayanan Jasa Bank Syariah 11 adalah sebagai berikut:

## a. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan („adl wa tawazun)
Keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil bukan dalam hal sama rata sama asa tetapi memiliki makna  tidak  berbuat  zalim  kepada  sesama  manusia. 12 Dengan  kata  lain,  maksud  adil disini  adalah  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  ( wadh‟u  al-sya-i‟  „ala  makanih ).
Sebagaimana yang tertulis dalam QS. al-Maidah/5:8 sebagai berikut:
م ْي َ ق ُ ن ٰ اَن َش  ْم ُ كَّنَمِر ْج َي اَلَو ِۖ ِط ْسِق ْ لاِب  َءۤا َدَى ُش  ِ ه ِلِلّ  َنْي ِماَّيَق اْيُنْي ُ ك ا ْيُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَىُّي َ آٰي َي ُو ۗا ْي ُ ل ِدْع ِاۗ ا ْي ُ ل ِد ْعَت ا َّ ل َ ا ىٰٓل َع َّ تلِل  ُب َر ْ ق َ ا َ ن ْي ُ ل َم ْعَت اَمِب ٌۢ  رْيِب َخ َ هلِلّا  َّنِاۗ َ هلِلّا ايُقَّتاَو ِۖىٰيْق
10 Marhaeni Ria Siombo, Lembaga Pembiayaan Dalam Persfektif Hukum, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019),  hlm. 46
11 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10  tahun  2008  tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah”
12 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 176

## Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak  keadilan  karena Allah, (ketika)  menjadi saksi  dengan adil. Dan janganlah  kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh,  Allah  Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” 13
Dalam  transaksi leasing penerapan  prinsip  keadilan  ini  terjadi  apabila lessor dan lesse tidak  saling  menzalimi.  Tentu  hal  ini  tergantung  pada lessor dan lessee sendiri  apakah mau menerapkan prinsip keadilan tadi.

## b. Prinsip Kebaikan (Maslahah)
Secara  sederhana,  maslahat  bisa  diartikan  dengan  mengambil  manfaat  dan  menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan faedah atau guna. Prinsip  kebaikan  adalah  prinsip  yang  dapat  mendatangkan  manfaat  kepada  orang  lain lebih  daripada  hak  orang  tersebut  dan  menjadikan  bisnis  ini  bukan  hanya  mengejar materi tetapi juga bertujuan untuk kebaikan.
Dalam  ekonomi  syariah  prinsip  kebaikan  meupakan  elemen  penting  karena  transaksi- transaksi  keuangan  yang  diatur  dalam  hukum  Islam  tidak  hanya  berorientasi  kepada keuntungan semata yang sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek dunia, tetapi juga aspek ibadah. Oleh karena itu,  bisnis harus dapat memberikan keuntungan baik dengan mitra  bisnis  maupun  orang  yang  ada  disekitar  kita  karena  dalam  Islam  mengajarkan bahwa  berbisnis  harus  dilandasi  dengan  niat  saling  menebar  kebaikan.  Apalagi  Islam mengajarkan,  bahwa  sebaik-baiknya  manusia  adalah  manusia  yang  dapat  memberikan manfaat kepada orang lain. 14
Sama  halnya  dengan  prinsip  keadilan  tadi,  penerapan  prinsip  kebaikan  pada  transaksi leasing juga  bergantung  pada  kesadaran lessor dan lessee .  Karena  prinsip  kebaikan  ini hanya lessor dan lesse yang merasakannya.
13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 108
14 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 6
Hernawati, Istiqamah
c. Prinsip Universalisme (Alamiyah)
Alamiyah adalah dapat menerima latar belakang dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi keuangan terkhusus pada perjanjian leasing ini. Perjanjian harusnya dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta ( rahmatan lil alamin ) 15 .
Dalam  transaksi leasing penerapan  prinsip universalisme sudah  ada  karena lessor maupun lessee tidak  membedakan  baik  dari  suku  maupun  agama  dan  tidak  ada  aturan dalam leasing terkait calon lessee misalnya hanya boleh dari suku tertentu.
d. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran
1) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang
Riba  adalah  pengambilan  tambahan,  baik  itu  dalam  bentuk  transaksi  jual  beli maupun hutang piutang secara yang bertentangan dengan prinsip hukumIslam.
Dasar hukum riba terdapat dalam QS. al-Rum/30:39 yaitu sebagai berikut:
اَّنلا  ِلا َي ْم َ ا  ٓ ْيِف ۟ ا َيُب ْرَي ِّ ِل  اًب ِِّر ْن ِِّم  ْمُتْيَت ٰ ا  ٓا َم َو ِ ه لِلّا  َه ْج َو َ ن ْو ُدْي ِر ُت   ةي ٰ كَز  ْن ِِّم  ْمُتْي َتٰا ٓاَمَوۚ ِ هلِلّا  َدْن ِع اْيُب ْرَي ا َلَف  ِس
َ ن ْي ُ ف ِع ْض ُم ْ لا ُم ُو  َكِٕىٰۤلو ُ ا َ ف
Terjemahnya:
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang- orang yang melipatgandakan (pahalanya).” 16
Manusia yang melakukan transaksi lalu mengambil dan memakan lebih banyak dari modal  kemudian  cara  yang  digunakan  adalah  mengeksploitasi  atau  memanfaatkan kebutuhannya terlebih jika piha tersebut ternyata sedang  membutuhkan, inilah yang dimaksud  dengan  riba.  Mereka  hidup  dalam  kegelisahan,  tidak  tentram  jiwanya,
15 Sutan  Remy  Sjahdeine, Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumya ,  (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 130
16 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 408
selalu  bingung,  dan  berada  dalam  ketidakpastiaan,  sebab  pikiran  dan  hati  mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya.
2) Prinsip transaksi yang mengandung gharar dilarang
Gharar dapat  diartikan  sebagai  transaksi  yang  dapat  menimbulkan salah satu  pihak merasa  dirugikan  karena  adanya  unsur  ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  di  dalam transaksi tersebut.
Dasar hukum gharar terdapat dalam QS. al-Nisa/4:29.yaitu sebagai berikut:
ْن َع  ًة َرا َج ِت َ ن ْي ُ كَت ْ ن َ ا ٓا َّ ل ِا  ِل ِظاَب ْ لاِب  ْم ُ كَنْيَب  ْم ُ ك َ لا َي ْم َ ا آ ْي ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْيُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَىُّي َ آٰي آ ْي ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ۗ ْم ُ كْن ِِّم ضا َرَت اًم ْي ِح َر ْم ُ كِب َ نا َ ك َ ه لِلّا َّ ن ِا ۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil  (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” 17
Hakikat  dari gharar adalah  semua  transaksi  yang  dapat  memberikan  kerugikan kepada  salah  satu  pihak  karena  mengandung  unsur  ketidakjelasan,  manipulasi  dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.  Bentuk-bentuk gharar antara lain:
a) Tidak  adanya  kepastian  penjual  untuk  menyerahkan  objek  akad  pada  waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada
b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual
c) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa
d) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran
e) Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad
f) Kondisi  objek  akad  tidak  dapat  dijamin  kesesuaiannya  dengan  yang  ditentukan dalam transaksi
17 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 83
Hernawati, Istiqamah
g) Adanya  unsur  eksploitasi  salah  satu  pihak  karena  informasi  yang  kurang  atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan. 18
Dalam  kegiatan  bisnis  mustahil  untuk  menghindari  ketidakpastian  ( uncertainly) apalagi  zaman  sekarang  sudah  banyak  kegiatan  transaksi  sehingga  persaingan  juga banyak. Untuk memperoleh keuntungan pengambian risiko (risk-taking ) merupakan kondisi  yang  harus  dihadapai.  Yang  menjadi  masalahnya  kemudian  adalah  sejauh mana  ketidakpastian  yang  ada  dalam  suatu  transaksi  sehingga  mengakibatkan transaksi tersebut dapat digolongkan dalam transaksi yang haram.
Berangkat  dari  persoalan  ini  para  ulama  membedakan  antara gharar-e-kathir (ketidakpastian yang berlebihan) dan gharar qalil (ketidakpastian yang nominal) dan memberikan  penyataan  bahwa  yang  dilarang  hanya  transaksi-transaksi  yang menimbulkan  ketidakpastian  yang  berlebihan  terkait  dengan  harga  dan  objek  yang diperjanjikan di dalam kontrak. 19
3) Prinsip transaksi yang mengandung maysir dilarang
Maysir  adalah  suatu  transaksi  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan  yang  tidak pasti  dan  bersifat  untung-untungan  kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan bersifat untung-untungan.
Dasar hukum maysir terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:90.
َ ا ْ لا َو  ُبا َصْن َ ا ْ لا َو  ُر ِسْي َم ْ لا َو  ُر ْمَخ ْ لا اَمَّنِا آ ْيُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَىُّي َ آٰي ْم ُ ك َّ ل َع َ ل  ُه ْي ُبِن َ ت ْجا َ ف  ِن ٰعْي َّشلا  ِلَمَع  ْنِِّم   س ْجِر  ُما َ ل ْز َ ن ْي ُح ِل ْ فُت Terjemah Kemenag 2002
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Sesungguhnya  minuman  keras,  berjudi, (berkurban  untuk)  berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak  panah,  adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” 20
18 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm.102
19 Sutan  Remy  Sjahdeine, Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumya ,  (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.170
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 123
Allah  melarang  hambanya  yang  beriman  untuk  meminum  minuman  yang memabukkan,  judi  yang  mengandung  imbalan,  dari  kedua  belah  pihak,  batu  yang digunakan  oleh  orang-orang  sebagai  tempat  menyembelih  hewan  ternak  mereka untuk menghormatinya atau batu yang dipasang untuk disembah, dan batang-batang kayu  yang  mereka  gunakan  untuk  mengundi  nasib  mereka,  semua  itu  adalah perbuatan dosa yang dianjurkan oleh setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian memperoleh kehidupan yang mulia di dunia dan meraih kenikmatan di akhirat.
Penerapan  prinsip  kejujuran  dan  kebenaran  pada  transaksi leasing ini  juga bergantung  pada lessor dan lesse ,  akan  tetapi,  mengenai gharar beberapa  ulama membolehkan asal masih termasuk gharar qalil (ketidakpastian yang nominal).

## e. Prinsip tertulis
Prinsip  tertulis  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menjadikan  kontrak  sebagai  alat  bukti apabila  terjadi  persengketaan  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu,  suatu  perjanjian harusnya  dilakukan  secara  tertulis  hal  ini  tentu  sudah  diatur  dalam  kontrak  syariah. Dalam  QS.  al-Baqarah  ayat  282  dapat  dipahami  bahwa  Allah  SWT  menganjurkan kepada  manusia  agar  suatu  perjanjian  dilakukan  secara  tertulis,  dihadiri  para  saksi  dan diberi  tanggung  jawab  individu  yang  melakukan  perjanjian  dan  menjadi  saksi  tersebut. Selain  itu  dianjurkan  pula  jika  suatu  perjanjian  dilaksanakan  tidak  secara  tunai  maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.
Menurut  Syamsul  Anwar  (2010)  adanya  pernyataan  bahwa  sahnya  suatu  akad  dalam perbankan  adalah  harus  didasari  pada  kesepakatan  yang  tertulis  atau  isi  perjanjian transaksi tersebut harusnya tertulis. Namun beliau menggaris bawahi bahwa pernyataan kesepakatan tertulis disini adalah transaksi itu bersifat formalitas. 21
Prinsip  ini  didasarkan  dengan  firman  Allah  SWT.  sebagaimana  dalam  QS.  Al- Baqarah/2:282
ُۗه ْيُب ُ ت ْ كا َ ف ى ًّم َس ُّم   ل َجَا ىٰٓلِا   نْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا آْيُنَم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَىُّي َ آٰي
21 Muhammad  Aswad,  “Asas-asas  Transaksi  Kuangan  Syariah” ,  Iqtishadia  Volume  6  Nomor  2 (September 2013),  hlm.  354
Hernawati, Istiqamah

## Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  kamu  melakukan  utang  piutang  untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” 22
Transaksi leasing sudah  sejak  awal  menerapkan  prinsip  tertulis  karena  adanya  kontrak yang  biasanya  dalam  transaksi leasing sudah  dalam  bentuk  format  baku.  Hal  ini  tentu untuk  mencegah  terjadinya  kesalapahaman  yang  timbul  pada  saat  terjadinya  transaksi, agar semua pihak dapat melaksanakan prestasinya.

## D. Penutup
Leasing dalam  hukum  perdata  masuk  kedalam  kategori  perjanjian innominaat atau perjanjian  tidak  bernama.Perjanjian innominaat ini  merupakan  perjanjian  yang  timbul dan  berkembang  di  luar  KUHPerdata  sebagai  akibat  dari  asas  kebebasan  berkontrak yang  ada  dalam  pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu,  secara substansi nya dasar  hukum leasing adalah  pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata.  Mengenai  syarat  sah perjanjian leasing tetap  mengacu  pada  ketentua  yang  telah  diatur  dalam  KUHPerdata.
Untuk mengefisienkan waktudalam perjanjian leasing, biasanya telah disediakan kontrak baku  yang  dibuat  oleh  perusahaan  dalam  hal  ini lessor .  Akan  tetapi, lesse tetap  bebas menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat tertulis yang diajukan oleh lessor atau menolaknya.
Transaksi  keuangan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  aturan  syariah  tidak  hanya  berupa transaksi  perbankan  sebagaimana  yang  dikenal  dalam  perbankan  konvensional,  tetapi juga  transaksi  yang  biasanya  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  non  bank,  seperti multifinance  company ,  yang  berupa  transaksi leasing , hire  purchase ,  juga  berupa financial  market ,  pasar  modal,  asuransi,  dan  transaksi-transaksi  keuangan  lainnya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008,pelaksanaan prinsip-prinsip syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa bank  syariah  mencakup  prinsip  keadilan  dan  keseimbangan („adl wa tawazun ),  prinsip kebaikan ( maslahah ), prinsip universalisme ( alamiyah ), prinsip kejujuran dan kebenaran
22 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 48
(larangan gharar ,  riba  dan maysir )  dan  prinsip  tertulis.  Agar  prinsip-prinsip  hukum Islam  yang  telah  disebutkan  dapat  diterapkan  dalam  transaksi leasing , lessor dan lesse dapat  mengambil  alternatif  menjadikan ijarah sebagai  dasar  untuk  melaksanakan transaksi leasing dengan mengacu pada rukun dan syarat dari ijarah. Pendapat sebagian ulama juga menyamakan leasing dengan ijarah .
Mengingat  perjanjian leasing sangat  dekat  dengan  riba  tentu  perlu  adanya  pemahaman yang utuh tentang keduanya bagi perusahaan  yang menjalankan leasing ini.  Perjanjian leasing dapat  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  sehingga perusahaan atau pihak lessor dapat terhindar dari bunga yang sangat memberatkan bagi pihak lesse. Kepada  pihak lesse untuk  melakukan  pengecekan  terlebih  dahulu  kepada calon lessor , apakah benar-benar dapat menjalankan prinsip hukum Islam tadi atau tidak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an dan Terjemahnya.
Harjono,  Dhanisiwara  K. Pemahaman  Hukum  Bisnis .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2006
Ifham  Sholihin,  Sholihin. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2013.
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2001 Remy  Sjahdeine,  Sutan. Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumya . Jakarta: Kencana, 2014
Ria Siombo, Marhaeni. Lembaga Pembiayaan Dalam Persfektif Hukum. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
Rivai, Veitzal. Dkk. Bank and Financial Institution Management . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
Riyanto,  Agus. Hukum Bisnis Indonesia. Batam, Kepulaun Riau: CV Batam Publisher, 2018. Soekadi, Eddy P. Mekanisme Leasing. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 Subagyo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Yogyakarta: STIE YKPN, 2002

## Jurnal
Aswad, Muhammad. “Asas-asas Transaksi Kuangan Syariah” . Iqtishadia Volume 6  Nomor 2 (September 2013). Hlm. 354
Hernawati, Istiqamah
I.  Ratumbanua,  Marco.  “Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Leasing  dalam  Hal  Terjadinya Ingkar janji  (Wanprestasi)”. Lex Privatum volume 5 nomor 1 (Februari  2017). Hlm. 157
Izuddin Zaki, Muhammad. “Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, Episteme Volume 8 Nomor 1 (Juni 2013). Hlm 184

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10  tahun  2008  tentang  Pelaksanaan Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta Pelayanan Jasa Bank Syariah