## EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO
Oleh : Harianto 
Abdul Bari Azed 
M. Zen Abdullah 

## ABSTRAK
Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik  dan  bertanggung  jawab  salah  satunya  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara Bungo  khususnya terhadap pembinaan narapidana narkotika focus penelitian ini diperoleh bawha  program  pembinaan  yang  telah  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Muara Bungo terdiri dari program rehabilitasi medis, program rehabiltasi sosial, program pembinaan  mental,  program  pembinaan  fisik,  program  pembinaan  keterampilan  dan program  pembinaan  social  dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  efektivitas  pembinaan terhadap narapidana narkotika, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai denga kondisi yang ada. Pembinaan narapidana narkotika, ditemui beberapa kendala  yaitu  kendala  yang  dilihat  dari  aspek  interenitas  Lembaga  Pemasyarakatan  itu sendiri  maupun  kendala  dari  aspek  ekterenitas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dengan  kedua kendala  ini  lah  yang  menyebabkan  tidak  berjalan  optimalnya  program  pembinaan  bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.
Kata Kunci: Efektifitas Pembinaan, Narapidana Narkotika, LP Klas IIB Muara Bungo

## A. Latar Belakang Masalah
Sejak  tahun  1964  sistem  pembinaan  bagi  narapidana  telah  berubah  secara mendasar,  yaitu  dari  sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan.  Begitu  pula institusinya  yang  semula  disebut  “Rumah  Penjara”  menjadi  “Lembaga  Pemasyarakatan” berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.
Tujuan  pembinaan  didalam  sistem  kepenjaraan  adalah  penjeraan,  maka  tidaklah keliru  jika  pendekatan  terhadap  sistem  kepenjaraan  adalah  sepenuhnya  pendekatan
 ASN LP Klas IIB Muara Bungo, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
keamanan ( security approach ). Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras dan pengawasan terhadap narapidana menjadi prioritas nomor satu.
Menurut  C.I.  Harsono  Hs,  pendekatan  keamanan  yang  diterapkan  Pemerintah Belanda, didasari oleh pertimbangan politik. Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:
Security  Approach sebenarnya  didasari  pula  oleh  pertimbangan  politik.  Sebab pada  masa  itu  bangsa  Indonesia  tengah  menyusun  kekuatan  untuk  berjuang menuju  kemerdekaan.  Hal  ini  menempatkan  penjara  sebagai  sarana  guna mendekap  para  tokoh  politik.  Tidak  mengherankan  jika  dalam Reglemen Penjara tercantum  pula  larangan  membaca  buku,  majalah,  surat  kabar,  atau mendengar radio, karena dikhawatirkan para tokoh politik menggunakan media masa sebagai upaya memupuk semangat perjuangan. 1
Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  penjeraan  dengan pendekatan penuh pada aspek keamanan dan menempatkan narapidana sebagai objek serta belum  mengenal  sistem  pembinaan  sebagaimana  dikemukakan  diatas,  secara  berangsur- angsur dipandang sebagai suatu sistem dan tatanan yang tidak sejalan lagi dengan konsep rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak mengulangi tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.
Setelah  dilontarkannya  gagasan  mengenai  sistem  pemasyarakatan  pada  tanggal  30 Desember 1995 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).
Dengan  adanya  Undang-Undang  Pemasyarakatan  ini  maka  makin  kokoh  usaha- usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas  serta  cara  pembinaan  narapidana  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu  antara  pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas narapidana agar menyadari kesalahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  pola  pembinaan  narapidana  harus  didasari oleh  sistem  pemasyarakatan  yang  bertujuan  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggungjawab,  memperbaiki  diri  dan  tidak
1 CI. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 12
mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  masyarakat  maka dengan  sendirinya  pula  berkembang  juga  berbagai  bentuk  tindak  pidana.  Roeslan  Saleh dalam  bukunya  “ Stelsel  Pidana  Indonesia ”  mengatakan  “Pidana  tidak  dapat  dihindarkan adanya  dalam  masyarakat  walaupun  harus  diakui  pemidanaan merupakan  alat  pertahanan teratur  dan  puncak  keseluruhan  upaya-upaya  yang  dapat  menggerakkan  manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat.” 2
Perkembangan  masyarakat  yang  semakin  komplek  ini  juga  diiringi  dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang  semakin meningkatnya baik kualitas maupun  kuantitas  tindak  pidana,  yang  pada  muaranya  nanti  juga  akan  berimbas  kepada semakin  bertambahnya  jumlah  warga  masyarakat  yang  akan  menjadi  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan.
Narkotika  telah  menjadi  semacam  kanker  ganas  yang  menggerogoti  sendi-sendi kehidupan bangsa terutama generasi muda, sebagai pemimpin bangsa di masa depan.
Kanker bernama narkotika itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Ia merebak  ke seluruh penjuru dan semua tingkatan  masyarakat.  dari  kaum  terpelajar  sampai  kalangan  buta  aksara,  dari  kota  ke pelosok-pelosok  desa,  dari  kaum  berpunya  sampai  golongan  tidak  mampu,  dari  Kampus sampai Sekolah Menengah Atas, bahkan lebih tragis lagi, narkotika kini telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau buah hati kita, permata keluarga dan tunas  bangsa yang justeru baru merekah dan mulai tumbuh.
Dampak  dari  penyahgunaan  narkotika,  tidak  saja  dialami  oleh  pemakai  dan keluarganya,  melainkan  juga  dapat  merugikan  keuangan  dan  kepentingan  negara  secara keseluruhan.  Dari  sudut  pemakai  dan  keluarganya,    penyalahgunaan  narkotika  akan berakibat  penderitaan  berkepanjangan  yang  dapat  berujung  pada  kematian  sia-sia.  Secara ekonomi,  akan    menguras  keuangan  keluarga    hingga  terjerumus  ke  jurang  kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga.
Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas betapa narkotika telah menjadi ancaman  serius  terhadap  derajat  kesehatan  masyarakat,  rendahnya  kualitas  sumber  daya
2 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 68
manusia  dan  menurunnya  produktivitas  dan  daya  saing  bangsa.  Ancaman  tersebut    yang pada  gilirannya  berakibat  pada  melemahnya  ketahanan  nasional  dan  kejayaan  bangsa ditengah pergaulan internasional.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  pidana  Indonesia,  tindak  pidana  narkotika diatur  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Undang-Undang  yang  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  12  Oktober  2009  dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan  penyakit  tertentu.  Namun,  jika disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi  muda.  Hal  ini  akan  lebih  merugikan  jika  disertai  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  yang  dapat  mengakibatkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  melemahkan ketahanan nasional.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  memberikan kewenangan  kepada  hakim  yang  memeriksa  pecandu  narkotika  dapat  memutuskan  untuk memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang  Penempatan  Pemakai  Narkoba  Ke  Dalam  Terapi  Dan  Rehabilitasi  bahwa  masa menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  narkoba  sebagaimana  tersebut diatas sebagai masa menjalani pidana.
Penyalahguna  narkotika  yang  telah  terbukti  bersalah  dan  diputuskan  oleh  hakim untuk  menjalani  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  dalam  Undang-Undang  Narkotika bahwa  terhadap  narapidana  narkotika  dilakukan  perawatan  maka  di  Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan.
Mewujudkan  rehabilitasi  sebagai  bagian  dari  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  bahwa  sistem  kepenjaraan  telah  beralih  ke  sistem  pemasyarakatan  maka pelaksanaannya  berpedoman  kepada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
Berdasarkan  analisa  diatas  bahwa  sistem  pemasyarakatan  hanya  menghubungkan aspek subjektif padahal ada unsur-unsur objektif yang menjadi perhatian antara lain : Cara
pembinaan,  meningkatkan  kualitas,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  tidak mengulangi  tindak  pidana,  diterima  kembali  di  lingkungan  masyarakat,  berperan  aktif dalam  pembangunan,  dapat  hidup  secara  wajar,  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan bertanggung jawab.
Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,
Agar  menjadi  manusia  seutuhnya  adalah  upaya  untuk  memulihkan  narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan  kepada  fitrahnya  dalam  hubungan  manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.
Dasar  pemikiran  lainnya  ialah  adanya  paham determinisme yang  menyatakan bahwa  orang  tidak  mempunyai  kehendak  bebas  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  yang dipengaruhi  oleh  watak  pribadinya,  faktor-faktor  biologis  dan  faktor-faktor  kehidupan kemasyarakatan.
Perbuatan  kejahatan  sebenarnya  jiwa  seseorang  yang  abnormal  oleh  karena  itu sipelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana,  Karena  seorang  penjahat  merupakan  jenis  manusia  khusus  yang  memiliki ketidaknormalan  organik  dan  mental,  maka  bukan  pidana  yang  seharusnya  dikenakan kepadanya  tetapi  yang  diperlukan  adalah  tindakan-tindakan  perawatan  yang  bertujuan memperbaiki. 3
Kenyataan  empiris  di  bidang  pemidanaan  pelaku  pengedar  gelap  narkotika  secara umum  masih  menganut  memperbaiki  terpidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sehingga memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul kembali kedalam lingkungan kehidupan sosial.
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Genta Publishing,  2010, hal 18-19
Membuat  jera  narapidana  pengedar  narkoba  dan  aparat  yang  terlibat  membantu beredarnya  barang  haram  itu  di  penjara,  pemerintah  perlu  mengimplementasikan  sanksi pemiskinan bagi mereka. Menurut Andrianus Meliala mengungkapkan
Harus  ada  sanksi  terobosan  yang  dapat  menjadi  efek  jera  bagi  narapidana narkotika.  Andrianus  memaparkan  Indonesia  memiliki  Undang-Undang Narkotika  dan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  yang  sebetulnya  representatif untuk dapat menciptakan sistem hukum ideal.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan agar para terpidana  pengguna  narkotika  dan  korban  penyalahguna  dipulihkan  di  pusat  rehabilitasi. “Sekarang  mereka  yang  telah  terbukti  penyalahguna  narkotika,  sesuai  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Penempatan Penyalahguna  Narkotika  ke  Pusat  Terapi  dan  Rehabilitasi  dengan  demikian  pengguna narkotika masuk ketempat rehabilitasi.
Waktu  yang lalu hakim-hakim masih banyak memutuskan menetapkan mereka ke Lembaga Pemasyarakatan, sekarang mereka bisa minta untuk merubah dari ketetapan itu, dari  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  dipindahkan  ke  pusat  rehabilitasi.  Seiring  dengan kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak  mendukung  pada  saat  ini  karena  dampak negatif  keterpengaruhan  prilaku  kriminal  lainnya  dapat  semakin  memperburuk  kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat.
Pembinaan  narapidana  narkotika  ini  diperlakukan  berbeda  dengan  narapidana lainnya  karena  narapidana  narkotika  sehingga  pola  pembinaan  konfrehensif  antara pemulihan dengan pemidanaan.
Pelaksanaan SEMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna  Narkotika  ke  Pusat  Terapi  dan  Rehabilitasi.    Hakim  tetap  memperhatikan komposisi pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan untuk melaksanakan perawatan di tempat rehabilitasi.
Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo selalu  mengacu  kepada  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Hal  ini  disebabkan  belum  ada  petunjuk  khusus  untuk  pelaksanaan  tugas dan  fungsi,  sehingga  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  tugas  petugas  tetap  berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Arti  penting  penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  adalah pengobatan,  perawatan  pecandu  dan  ketergantungan  narkoba  akan  mengurangi  kelebihan
kapasitas  lembaga  pemasyarakatan,  disamping  dapat  mengurangi  peredaran  gelap narkotika, untuk itu kerangka  yuridis  yang telah ada di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal  54  adalah  sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk  dapat  memutuskan  pecandu narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.  Namun  hal  ini  tetap  memperhatikan  dari  kuantitas  penggunaan narkotika oleh penyalahguna.
Penjelasan  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika disebutkan  bahwa  “korban  penyalahgunaan  Narkotika”  adalah  seseorang  yang  tidak sengaja  menggunakan  narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa  dan/atau diancam  untuk  menggunakan  Narkotika.  Selanjutnya  tempat  pelaksanaan  rehabilitasi dalam  Pasal  56  Undang  –Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menyatakan bahwa :
1.  Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri
2.  Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau  masyarakat  dapat  melakukan  rehabilitasi  medis  pecandu  narkotika setelah mendapat persetujuan pemerintah.
Penjelasan  Pasal  56  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Undang-Undang Narkotika disebutkan :
1.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika dilakukan  dengan  maksud  untuk  memulihkan  dan/atau  mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.
2.  Yang dimaksud  dengan  “instansi  pemerintah  misalnya  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  dan  Pemerintah  Daerah.”  Ketentuan  ini menegaskan  bahwa  untuk  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu  narkotika pengguna  jarum  suntik  dapat  diberikan  serangkaian  terapi  untuk  mencegah penularan  HIV/AIDS  melalui  jarum  suntik  dengan  pengawasan  ketat Kementerian Kesehatan.
Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menyebutkan selain  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi  medis  penyembuhan  pecandu  narkotika  dapat
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
Dengan  ini  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  memberi suatu  pengertian  bahwa  pengguna  narkotika  sudah  menjadi  suatu  penyakit  bukan  lagi menjadi  suatu  kriminal  biasa  sehingga  untuk  penanganannya  perlu  pengobatan  untuk pemulihan maka di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  tersebut  adalah  sebagai  instansi  pemerintah dalam  pelaksanaan rehabilitasi  sosial  sebagai  bagian  dari  pembinaan  dengan  berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Menyangkut  Undang-Undang  Narkotika  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  untuk pembinaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini juga memberi maksud yang sama pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  menyebutkan  bahwa Penyelenggaraan  dan  pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Menteri  dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan  yang  kegiatannya  seiring  dengan  penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  Ketentuan  mengenai  kerjasama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pemasyarakatan diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Menyangkut  rehabilitasi  adalah  bagian  dari  sistem  pembinaan  yang  digunakan untuk  membantu  seseorang  melepaskan  diri  dari  kecanduan  dan  merubah  prilakunya menjadi lebih baik. Dalam tahap rehabilitasi pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo menekankan pada rehabilitasi phisik dan mental.
Rehabilitasi  phisik  ditujukan  agar  narapidana  pemakai  narkoba  normal  dalam  arti bisa  berdiri  sendiri,  mempertahankan  kemampuan  atau  keahlian  yang  dimilikinya. 4 Kesibukan-kesibukan  tersebut  terhadap  pemakai  narkoba  akan  melupakan  ketegantungan pada narkoba. 5
Kegiatan  konsultasi  hukum  merupakan  sarana  pembinaan  bagi  narapidana  atau tahanan  narkotika  dilaksanakan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  tujuan  agar narapidana  atau  tahanan  narkotika  dapat  memahami  dan  menghayati  hak  dan  kewajiban
4 Hari Sasangka, Op Cit , hal 2
5 Ibid
sehingga  manusia  yang  taat  dan  patuh  kepada  hukum,  mandiri  dan  berguna  bagi masyarakat dan negara. 6
Landasan  sistem  pemasyarakatan  bahwa  tidak  saja  masyarakat  diayomi  terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan  memberikan  kepadanya  bekal  hidup  sebagai  warga  yang  berguna  di  dalam masyarakat.  Pengayoman  itu  nyata  bahwa  menjatuhkan  pidana  bukanlah  tindakan  balas dendam  dari  negara.  Tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan  penyiksaan,  melainkan  dengan bimbingan.  Pelaku  tindak  pidana  juga  tidak  dijatuhi  pidana  siksaan,  melainkan  pidana kehilangan kemerdekaan.
Negara  telah  mengambil  kemerdekaan  seseorang  dan  pada  waktunya  akan mengembalikan  orang  itu  kemasyarakat  lagi,  mempunyai  kewajiban  orang  terpidana  itu dan masyarakat. Titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa
Bukan  saja  masyarakat  yang  diayomi  dengan  adanya  tindak  pidana, tetapi juga sipelaku  perlu  diayomi  dan  diberi  bimbingan  sebagai  bekal  hidupnya  kelak setelah  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan,  agar  berguna  bagi  dan  di  dalam masyarakat. 7
Pandangan  yang  menarik  adalah  bahwa  tobat  tidak  dilakukan  dengan  penyiksaan, tetapi  dengan  bimbingan.  Sebab  seorang  narapidana  telah  kehilangan  kemerdekaan bergerak  ,  jadi  pidana  kehilangan  bergerak  telah  merupakan  pidana  tersendiri,  yang  tidak perlu ditambah lagi dengan penyiksaan atau bentuk lain, tetapi harus diberikan  bimbingan agar kalau tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat, akan berguna.
Petugas  Pemasyarakatan  (penegak  hukum  yang  melaksanakan  tugas  dibidang pembinaan,  pengamanan  dan  pembimbingan  warga  binaan  Pemasyarakatan)  dapat memandang  hukuman  itu  adalah  untuk  tujuan  penjeraan  bagi  yang  melanggar.  Lembaga Pemasyarakatan  menjadi  pusat  pelayanan  terpadu  ( One  Stop  Center )  bagi  penyalahguna Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif)  yang bertujuan untuk menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi sosial.
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Pemasyarakatan  harus  dilandaskan  kepada  aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Berbagai sistem  pembinaan  dengan  melaksananakan  program  terpadu  rehabilitasi  sosial  dan  terapi
6 BNN  RI, Advokasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Bagi  Petugas  Lapas/Rutan ,  2009, hal 72
7 Ibid
menjadi  salah  satu  langkah  yang  serius  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) .
Untuk itulah Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina warga binaan juga berfungsi  untuk  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  Napza  (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat adiktif),  sehingga  melalui  program  ini  diharapkan  mereka  dapat  kembali  berperan  aktif dimasyarakat  dalam  keadaan  sudah  lepas  dari  ketergantungan  (adiksi). One  Stop  Center adalah  upaya  pelayanan  terapi  dan  rehabilitasi  terpadu  penyalahguna  narkoba  secara menyeluruh  yang  meliputi  pelayanan  terapi  medis,  psikologis  dan  sosial  serta  spiritual  di dalam  sarana  institusi  residensial.  Perlu  kita  ingat  kembali  bahwa  membina  pecandu narkotika  ini  bukanlah  hal  yang  mudah  bahwa  tidak  ada  kata  sembuh  dalam  sifat  adiksi (ketergantungan). Pecandu sering mengalami kambuh ( replase ) meskipun pernah berhenti menggunakan Napza. Kata yang tepat kepada pecandu dapat digunakan dengan kata pulih ( recovery ).
1.  Memantapkan  iman  (ketahanan  mental)  mereka  Keadaan  ini  yang  menjadi tantangan  bagi  petugas  pemasyarakatan  untuk  membina  menjadi  narapidana yang  sudah  pulih  dari  penyakit  sosial  ini  untuk  tidak  kembali  lagi  ke perbuatan  yang  salah.  Sebab  petugas  pemasyarakatan  mempunyai  tugas pembinaan  bukan  hanya  seorang  narapidana  itu  sebagai  penghuni  tetapi secara  umum  pembinaan  narapidana  bertujuan  agar  mereka  dapat  menjadi manusia seutuhnya sebagaimana menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidana 8
Secara  khusus  pembinaan  narapidana  ditujukan  agar  selama  masa  pembinaan  dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:
1.  Berhasil  memantapkan  kembali  harga  diri  dan  kepercayaan  dirinya  serta bersikap optimis akan masa depannya
2.  Berhasil  memperoleh  pengetahuan  minimal  ketrampilan  untuk  bekal mampu untuk mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
8 C.I. Harsono,Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan,  Jakarta , 1995, hal.  279
3.  Berhasil  menjadi  manusia  yang  patuh  hukum  yang  terjermin  pada  sikap  dan prilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4.  Berhasil  memiliki  jiwa  dan  semangat  pengabdian  terhadap  bangsa  dan negara. 9
Pencegahan  pemberantasan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  di  Lembaga Pemasyarakatan  dimulai  dari  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  peran  yang sangat  sentral.  Pemahaman  mengenai  masalah  Narkoba  bagi  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  diawali  dari  pengenalan  baik  secara  hukum  maupun  secara  fisik  tentang Narkoba  sehingga  diharapkan  dapat  memahami  bahaya  yang  ditimbulkan  dari penyalahguna narkoba.
Perlu  diketahui  juga  bahwa  keberhasilan  penghentian  penyalahguna  narkoba tergantung  kepada  jenis  narkoba  yang  disalahgunakan,  lama  penggunaan/ketergantungan, dosis  narkoba  yang  digunakan,  keinginan  sembuh  dari  penderita,  sikap  keluarga  dan hubungan antar penyalahguna dan pengedar. 10
Sistem  pemasyarakatan  yang  dimuat  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (2)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  tersebut  dalam  melaksanakan pembinaan  terhadap  narapidana  didasarkan  pada  beberapa  hal,  sebagaimana  termaktub dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menyatakan bahwa:
“Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas” :
1.  Pengayoman
2.  Persamaan perlakuan dan pelayanan
3.  Pendidikan
4.  Pembimbingan
5.  Penghormatan harkat dan martabat manusia
6.  Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7.  Terjaminya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu. 11
9 Ibid 10 BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan, 2009, hal 69-70
11 Ibid
Praktek  pelaksanaan  tugas-tugas  pemasyarakatan  baik  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan secara fungsional dapat dibagi menjadi empat kelompok petugas yaitu :
1.  Kelompok petugas Pengamanan
2.  Kelompok  Petugas  Administrasi  (Tata  Usaha),  selaku  unsur  pendukung  non tehnis
3.  Kelompok Petugas Pembinaan dan Pembimbingan
4.  Kelompok Petugas Ahli selaku Pendukung Tehnis Pembinaan . 12
Sering  kita  dengar  melalui  media  massa  bahwa  di  Lembaga  Pemasyarakatan  ada tawuran antara sesame penghuni, peredaran narkoba, pemerasan, pelarian, pemberontakan, penganiayaan oleh penghuni dan lain sebagainya.  Gejala seperti ini menjadi sesuatu  yang tersembunyi  ( latent )  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  menjadi  potensi terhambatnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di  Lembaga Pemasyarakatan bukan saja berasal dari Petugas akan tetapi dari pihak  narapidana  itu  sendiri  seperti  dari keluarga,  teman  dan  siapa  saja  yang  mempunyai peluang untuk melakukanya.
Penyalahguna  narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  bukan  tidak mempunyai  kesempatan  mencari  barang  haram  itu,  mereka  akan  selalu  berusaha  untuk mendapatkanya.  Dengan  situasi  seperti  ini  Petugas  Pemasyarakatan  akan  selalu  selektif terhadap setiap pengunjung. Sebagai petugas pemasyarakatan juga harus paham bagaimana tabiat dari penyalahguna narkotika.
Permasalahan  yang  tidak  perlu  ditutup-tutupi  bahwa  banyak  narapidana  narkotika yang  sudah  bebas  kembali  lagi  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  kasus  yang  sama bahkan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  orang  yang  lebih  berkapasitas  untuk memasukkan narkoba. Narapidana yang menjadi kategori seperti ini akan lebih berkualitas melakukan  penyimpangan  dengan  usaha  menyeludupkan  narkoba  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.

## B.   Perumusan Masalah.
12 Didin Sudirman, Revosisi dan Revitalisasi Pemasyarakata Dalam Sistim Peradilan Pidana Di Indonesia ,  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Hukum,  Jakarta, 2007, hal. 23
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :
1. Bagaimana  Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  dan  Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo?;
2. Bagaimana  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Pembinaan  Narapidana Narkotika  dan  Obat-obatan  Terlarang  Dalam  Mencegah  Peredaran  Narkoba  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo?

## C.  Metode Penelitian.

## 1.  Lokasi penelitian
Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

## 2.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif , dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk  menggambarkan  fenomena  yang  berhubungan  dengan  objek  yang  sedang diteliti,  sehingga  yang  dikaji  adalah  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  dan  Obat- obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

## 3.  Metode Pendekatan
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Yuridis Empiris”, yaitu melalui  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  tentang  Pemasyarakatan  yang terkait dengan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Data-data  primer  yang  diperoleh  pada  penelitian  lapangan  dikumpulkan,  kemudian diolah  dan  diklasifikasikan  kedalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk  seterusnya dianalisis.  Analisis  data  dilakukan    secara    kualitatif,    yaitu    dengan  menelaah Pembinaan  Narapidana  Narkotika  dan  Obat-obatan  Terlarang  Dalam  Mencegah Peredaran  Narkoba  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo  kemudian hasil  dari  jawaban  responden  yang  diteliti  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang bersifat deskriptif.
D. Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah  Peredaran  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  11B  Muaro Bungo
1.   Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Muara Bungo
Sebelum  dibahas  mengenai  efektivitas  pembinaan  narapidana  terlebih  dahulu penulis  mengetengahkan  gambaran  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo, Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo  merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  yang  berada  dalam  wilayah  kerja  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Jambi.  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Muara  Bungo  dalam  perkembangannya  mengalami  dua  tahap,    tahapan  pertama  letak bagunan  yang  semula  bertempat  di  Jalan  Veteran  Kelurahan  Bungo  Timur,    Kecamatan Pasar Bungo, Muara Bungo. Seiring dengan perkembangan waktu serta situasi dan kondisi Kabupaten Muara Bungo apabila dikaitkan antara struktur bangunan lama dengan semakin meningkatkanya  volume  tindak  pelanggaran  hukum  serta  untuk  mengatasi  permasalahan kelebihan  daya  tampung  (over  kapasitas),  pada  akhirnya  sejak  tahun  1989  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo  menempati  gedung  baru  yang  terletak  di  Jalan Jenderal  Sudirman  km  2,5  arah  Bangko    kelurahan  Sungai  Kerjan,  Kecamatan  Bungo Dani,    Muara  Bungo.  Selanjutnya  jumlah  sumberdaya  manusia atau  pegawai  yang  ada  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo adalah sebagai berikut:
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Muara  Bungo  terdiri  dari  kejahatan  kriminal  umum  (seperti  Pencurian,  perampokan,  dan lain  sebagainya)  dan  kejahatan  kriminal  khusus  (seperti  Narkotika  dan  Korupsi).  Untuk tindak  pidana  khusus,  misalnya  tindak  pidana  narkotika  yang  berada  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo  terdiri  dari  Pengguna/pemakai  dan  pengedar sementara  produsennya  belum  ada  yang  pernah  masuk  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Untuk  pengguna/pemakai  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara Bungo  telah  dilakukan  rehabilitasi  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  bekerja  sama dengan Tim Medis Puskesmas Muara Bungo II.
Jenis  Rehabilitasi  yang  dikenakan  kepada  terpidana  kasus  narkotika  yang  masuk kedalam  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  Jenis  rehabilitasi  Sosial  dan  Medis,  namun untuk rehabilitasi medis masih bekerja sama dengan Puskesmas Muara Bungo II sementara yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  rehabilitasi  sosial.  Rehabilitasi
Sosial itu adalah suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan  sikap  kemasyarakatan  dan  menamkan  sikap  sosial  sehingga  nantinya mereka kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan  narkoba  setelah  bebas.  Tahapan/fase  yang    diterap  dalam  rangka pemberian rehabilitasi sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sebagai berikut:
a. Fase awal
Fase  ini  merupakan  tahapan  permulaan  menjani  program  rehabilitasi  dalam fase  ini  diperkenalkan  aturan-aturan  dalam  program  dan  dipersiapkan  untuk program  lanjutan.  Tujuan  fase  ini  adalah  residen  dapat  mengenal  dirinya sendiri,  residen  memiliki  kematangan  emosional  yang  lebih  tinggi, meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk pulih.
b. Fase Lanjutan
Fase ini metode yang digunakan adalah therapeutic community dan criminon, kegiatan  kerohanian,  kegiatan  keterampilan  kerja  serta  pembimbingan psikologis.  Kegiatan  dilaksanakan  setiap  hari  senin  sampai  sabtu  sedangkan hari  minggu  adalah  waktu  bebas.  Tujuan  program  ini  membentuk  perilaku positif, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan rasa tanggungjawab dan  disiplin,  menciptakan  gaya  hidup  sehat  dan  meningkatkan  produktifitas residen.
Bentuk-bentuk program pembinaan yang dilakukan kepada narapidana narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo adalah
Program  pembinaan  merupakan  kegiatan  yang  ditujukan  kea  rah  perbaikan terhadap narapidana. Dengan jalan memberikan bimbingan dan motivasi, agar mereka  mempunyai  kepribadian  labih  baik  dari  sebelum  masuk  ke  Lembaga Pemasyarakatan,  serta  mampu  hidup  mandiri  secara  wajar  di  tengah masyarakat.  Dan  tidak  akan  mengulangi  kembali  tindak  pidana  yang dilakukannya  setelah  bebas  dari  Lembaga  Pemasyarakatan.  Adapun  bentuk program pembinaan tersebut secara umum meliputi:
1. Pembinaan mental narapidana;
2. Pembinaan fisik narapidana;
3. Pembinaan keterampilan narapidana; dan
4. Pembinaan sosial narapidana.
Bertitik  tolak  dari  uraian  diatas,  maka  dibawah  ini  akan  penulis  kemukakan  4 (empat) bentuk program pembinaan narapidana narkotika sebagai berikut:

## 1. Pembinaan Mental
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  mental  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIB  Muara  Bungo,  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  melalui  wawancara  dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, bahwa:
Pembinaan  mental  terhadap  narapidana  dilaksanakan  dengan  memberikan keagamaan,  karena  pada  umumnya  narapidana  beragama  Islam  maka  setiap hari  diadakan  sholat  berjamaah  dimasjid,  sekaligus  diberikan  ceramah  agama oleh  petugas  bimbingan  mental  dan  rohani  bekerja  sama  dengan  Kantor Kementerian  Agama  dilakukan  2  (dua)  kali  seminggu  setiap  hari  senin  dan rabu.  Terhadap  narapidana  yang  beragama  Kristen  diberikan  kesempatan menjalankan ibadahnya setiap hari sabtu dan minggu di gereja yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.
Program pembinaan mental spiritual merupakan salah satu program pembinaan yang  turut  mendukung  keberhasilan  program  pembinaan  secara  menyeluruh. Berdasarkan  hal  tersebut,  telah  dibentuk  Majelis  Ta`lim  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  yang  jemaahnya  adalah  narapidana  yang  masih  dalam tahapan  0  –  1/3  masa  pidana.  Kegiatan  ini  bersifat  wajib  untuk  diikuti  oleh seluruh  narapidana  yang  dipersyaratkan  tersebut,  untuk  lebih  mengikat  agar kegiatan  tersebut  diikuti  maka  sanksi  yang  akan  diberikan  bagi  mereka  yang tidak  memenuhi  prosentase  kehadiran  sebanyak  90%,  maka  tindakan  atau sanksi  yang  dijatuhkan  berupa  tidak  diberikan  haknya  berupa  pemberian Remisi Umum dan Khusus dalam tahun berjalan.
2. Pembinaan Fisik
Pembinaan  fisik  berjutuan  untuk  memupuk  kesehatan  jasmani,  menumbuhkan sikap  percaya  diri  dan  saling  hormat  menghormati  antara  sesama  narapidana.  Didalam pelaksanaannya  ternyata  berupa  senam  kesehatan  jasmani  yang  dilakukan  terus  menerus setiap hari mulai pukul delapan pagi. Kemudian diadakan olah raga seperti permainan bola volley,  badminton,  tenis  meja  dan  lain  sebagainya.  Untuk  kesehatan  lingkungan,  maka terhadap  para  narapidana  diharuskan  melakukan  pembersihan  kamar  dan  lingkungan sekitar secara gotong royong.
Terkait  pembinaan  fisik  ini  dilakukan  setiap  harinya  bergiliran  setiap  blok  hunian yang ada di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sesuai dengan jadwal yang telah  ditentukan  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan.  Khusu  untuk  blok  narkotika program pembinaan fisiknya pada hari rabu pagi.

## 3. Pembinaan Keterampilan
Pembinaan  keterampilan  bertujuan  untuk  mengembangkan  bakat  yang  dimiliki narapidana  dan  menguasai  bidang  keterampilan  tertentu.  Sehingga  diharapkan  mereka mampu berdikari dalam mencari nafkah yang halal setelah kembali ketengah masyarakat.
Pembinaan  keterampilan  diberikan  kepada  narapidana  tertentu  yang  telah memenuhi persyaratan yakni telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya, berprilaku baik,  jujur  dan  dapat  dipercaya.  Ssebagaimana  dijelaskan  oleh  Kepala  Seksi  Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, bahwa:
Prosedur  pemberian  pembinaan  keterampilan  melalui  seleksi,  dimana  Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  menyerahkan  kepada  Kepala  Seksi  Bimbingan Narapidana/Anak  Didik  dan  Kegiatan  Kerja  untuk  memperoleh  data-data mengenai narapidana yang telah memenuhi persyaratan seperti telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya, berprilaku baik, jujur dan mempunyai bakat keterampilan.  Kemudian  melalui  sidang  TPP  diputuskan  bahwa  narapidana tersebut dapat diberikan pembinaan keterampilan. Adapun program pembinaan yang dilaksanakan berupa:
a. Program  pembinaan  kerja,  yaitu  kegiatan  yang  bersifat  rutin  dan  khusus yang  diberikan  langsung  oleh  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Seperti keterampilan  pertukangan,  keterampilan  pembuatan  paving  blok, keterampilan  merangkai  bunga  dari  bahan  motte,  menjahit,  salon, perikanan, pertanian tanaman pangan dan kejar paket A, B dan C;
b. Program latihan kerja, yaitu kegiatan yang bersifat sewaktu-waktu berupa penyuluhan  oleh  tenaga  pelatih/instruktur  yang  didatangkan  atas  kerja sama dengan pihak Kementerian tenaga kerja kabupaten Bungo, pelatihan ESQ,  pelatihan  keterampilan  elektronik,  keterampilan  las  listrik  dan  las karbit.

## 4. Pembinaan Sosial
Tujuan  pemberian  pembinaan  sosial  kepada  narapidana  narkotika  adalah  untuk membantu mereka dalam mengembangkan perilaku positif dan menciptakan perasaan tidak
canggung  setelah  bebas  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  nanti.  Pelaksanaan  program pembinaan  sosial  terhadap  narapidana,  diberikan  kepada  mereka  yang  telah  memenuhi persyaratan, seperti telah menjalankan ½ (setengah) dari masa pidananya, berperilaku baik, jujur dan dapat dipercaya. Menjalani keputusan sidang TPP mereka ini ditempatkan pada tahapan pembinaan sosial adalah berupa:
a. Asimilasi  ke  dalam  dengan  memberikan  kegiatan  bimbingan  kerja  dan latihan kerja.
b. Asimilasi  keluar  hanya  diberikan  dalam  bentuk  bergotong  royong membersihkan ruang kantor, lingkungan didalam maupun di luar Lembaga, perawatan kebun, dengan diawasi oleh petugas.
Untuk  pembinaan  yang  berupa  pembebasan  bersyarat,  cuti  bersyarat  narapidana narkotika harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  narkotika  dapat dilaksanakan  apabila  narapidana  narkotika  telah  memenuhi  pidananya  2/3 (dua  pertiga)  dan  berkelakuan  baik  selama  menjalani  pidananya  di  Lembaga Pemasyarakatan.
2. Narapidana  narkotika  tersebut  berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa pidananya  sekurang-kurangnya  9  (sembilan)  bulan  terakhir  sebelum  tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidananya.
3. Pemberian  bagi  narapidana  narkotika  ditambah  dengan  surat  pertimbangan dari  Jenderal  Pemasyarakatan.  Pertimbangan  tersebut  harus  memperhatikan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan.
Narapidana  narkotika  yang  termasuk  didalam  tindak  pidana  khusus  dapat memperoleh  haknya  berupa  pembebasan  bersyarat  apabila  telah  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dan  telah  memperoleh  pertimbangan  dari  Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Dimana  didalam  usulan  tersebut  narapidana  narkotika  tersebut  telah  memenuhi syarat administratif dan syarat subtantif yang menjadi syarat dalam pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB). Disamping mempunyai kelakuan baik selama menjalani masa pidananya.
Untuk  mengajukan  pembebasan  bersyarat,  narapidana  narkotika  harus  memenuhi beberapa aspek, antara lain :
a.  Aspek legalitas/yuridis normatif , narapidana narkotika yang akan mengajukan usul  pembebasan  bersyarat  harus  melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  dan  juga  telah  memenuhi  syarat administratif dan subtantif yang telah ditetapkan.
b.  Aspek  filosofis/keadilan,  bahwa  :  “narapidana  narkotika  yang  ingin mengusulkan pembebasan bersyarat juga harus memenuhi aspek filosofis/keadilan  dimana  kebijakan  pemidanaan  berupa  pidana  penjara merupakan pelembagaan reaksi formal masyarakat melalui putusan hakim atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  narapidana  narkotika,  disamping  itu  juga narapidana narkotika telah melaksanakan pidana penjara sesuai dengan putusan hakim,  maka  yang  bersangkutan  berhak  memperoleh  hak-hak  narapidana berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  program pembinaan  pembebasan  bersyarat  narapidana  narkotika  telah  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat  (penegakan  hukum)  dan  hak  narapidana  (perlindungan HAM).
c)  Aspek  sosiologis,  pemberian  hak  pembebasan  bersyarat  kepada  narapidana narkotika  merupakan  sebagai  program  pembinaan  di  luar  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  dalam  rangka  reintegrasi  sosial  dimana  didalam pembinaannya  diluar  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  dilakukan  oleh  Balai Pemsyarakatan.
Dari  uraian  diatas  dapat  digambarkan  bahwa  narapidana  narkotika  yang  ingin mengajukan  untuk  memperoleh  haknya  berupa  pembebasan  bersyarat  harus  memenuhi beberapa  aspek  atau  syarat  lain  diluar  syarat  administratif  dan  syarat  subtantif.  Adapun syarat lain untuk dapat mengajukan Pembebasan bersyarat adalah aspek legalitas/yusridis empiris, aspek filosofi/keadilan, dan aspek sosiologis.
Dimana  semua  syarat  yang  telah  ditetapkan  tersebut  harus  terpenuhi,  sehingga narapidana  narkotika  yang  ingin  mengajukan  usulan  pembebasan  bersyarat,  usulnya tersebut  dapat  diproses  melalui  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo.  Setelah  semua  prosedur  dan  syarat  untuk pengajuan  pembebasan  bersyarat  ini  telah  terpenuhi,  maka  narapidana  narkotika  dapat mengajukan usul pembebasan bersyarat tersebut.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIB  Muara  Bungo  dapat  berhak  memberikan  program  pembinaan  pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika jika memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  pelaku  tindak  pidana  khusus  seperti  tindak pidana  narkotika  harus  memenuhi  satu  persyaratan  khusus  yaitu  harus  mendapatkan pertimbangan  dari  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  sebagai  persyaratan  wajib  selain persyaratan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana umum atau kriminal.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  pelaksanaan  program pembinaan  sosial  terhadap  narapidana  narkotika  berjalan  cukup  baik,  karena  dalam pelaksanaannya sangat selektif, dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

## 2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo
Sistem Pemasyarakatan adalah susunan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan  narapidana  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  narapidana  agar menyadari  kesalahan,  memperbaiki  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.
Berawal  dari  pemahaman  sistem  Pemasyarakatan  dan  penyelenggaraannya, program  pembinaan  narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pembinaan narapidana  ditekankan  pada  kegiatan  pembinaan  mental,  pembinaan  fisik,  pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial melalui asimilasi,pembebasan bersyarat, cuti bersyarat yang  kesemua  hal  tersebut  juga  merupakan  hak-hak  yang  diberikan  kepada  narapidana narkotika.
Selanjutnya  sudah  merupakan  suatu  hal  yang  wajar  apabila  dalam  suatu  sistem kerja  selalu  dihadapkan  pada  beberapa  hambatan  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi masing-masing. Begitu pula dengan pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.
Terdapat  dua  aspek  yang  memberikan  kendala  dalam  pembinaan  narapidana narkotika tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo yaitu :
1. Aspek Interenitas Lembaga
Aspek ini meliputi :
a. Kekurangan dana pembinaan
Masalah  dana  ini  sebenarnya  merupakan  masalah  kelasik  yang  tidak  ada habis-habisnya  namun  terus  muncul  kepermukaan  sebagai  bagian  dari permasalahan.  Dana  yang  disubsi  pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk satu tahun kerja kurang memadai untuk suatu pembinaan  yang  baik,  sementara  pembinaan  yang  baik  dan  terprogram sangat  diperlukan  bagi  narapidana  narkotika,  belum  lagi  ditambah  dengan masalah peningkatan jumlah narapidana.
b. Kekurangan tenaga ahli
Dalam  melaksanakan  program  pembinaan  narapidana  narkotika  sangat membutuhkan  tenaga  ahli,  namun  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Muara  Bungo  tenaga  ahli  tersebut  dirasakan  masih  kurang,  sehingga program  pembinaan  tidak  berjalan  optimal.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIB  Muara  Bungo  tidak  terdapat  dokter  umum,  dokter  gigi,  dan psikolog.  Tenaga  perawat  sudah  ada  namun  tidak  memadai  yaitu  hanya  1 (satu) orang.
c. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pembinaan
Sarana  dan  prasarana  pembinaan  yang  lengkap  akan  lebih  memudahkan bagi  pembinaan  narapidana  narkotika  dan  ini  sangat  mendukung  program kerja  Lembaga  Pemasyarakatan,  namun  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIB Muara Bungo masih kurang memadai.
2. Aspek Ekterenitas Lembaga
Aspek ekterenitas lembaga ini meliputi:
a. Perilaku  narapidana  narkotika  yang  sulit  dibina,  hal  ini  mungkin disebabkan  oleh  faktor  lingkungan  keluarga  atau  lingkungan  pergaulan, faktor  ekonomi,  faktor  moral  atau  keimanan,  faktor  ketidakpuasan  atas putusan hakim dan lain sebagainya.
b. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  terutama  anggota  keluarga  narapidana narkotika  itu  sendiri,  baik  sewaktu  narapidana  dalam  lembaga  maupun setelah  keluar  dari  lembaga.  Banyak  warga  masyarakat  yang  tidak  peduli dengan  narapidana,  sehingga  kurang  memberikan  perhatian  dan  ini berakibat kurangnya motivasi narapidana untuk berperilaku baik.
Beberapa  langkah  antisipasi  yang  dilakukan  oleh    Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIB Muara Bungo, sebagai berikut:
1. Peningkatan keterampilan narapidana narkotika dengan jalan melakukan kerja sama  dengan  pemerintah  daerah  dalam  hal  permintaan  tenaga  ahli keterampilan maupun medis;
2. Kerja  sama  dengan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bungo  dalam memberikan bekal keimanan dan moral para narapidana narkotika intensif dan terprogram,  terutama  terhadap  narapidana  narkotika  yang  telah  beberapa  kali keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan;
3. Memberikan  penyuluhan  hukum  terpadu  bersama-sama  dengan  sub  sistem lain yang terdapat dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa kemudian dan Hakim)  pada  masyarakat,  terutama  kepada  keluarga  narapidana  agar memberikan  kesempatan  kepada  para  mantan  narapidana  dalam  menjalani kehidupan  di  masyarakat,  dengan  harapan  mereka  tidak  lagi  mengulangi kejahatan.
4. Berupaya melengkapi dan memperbaiki saran dan prasarana pembinaan yang terdapat  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  seperti  sarana  ibadah,  perpustakaan, klinik  kesehatan,  lapangan  olah  raga  dan  sarana  keterampilan  dan  lain sebagainya
Berdasarkan  beberapa  keterangan  tersebut,  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa terhadap  beberapa  kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara Bungo dalam membina narapidana narkotika telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan  kemampuan  yang  ada,  misalnya  melakukan  kerja  sama-kerja  sama  dengan pemerintah  daerah,  perbaikan  dan  penambahan  sarana  dan  prasarana  serta  memberikan penyuluhan  hukum  pada  anggota  masyarakat  agar  dapat  menerima  kembali  mantan narapidana narkotika sehingga ia dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana adanya.

## E.  Kesimpulan
1.  Bahwa  efektivitas  pembinaan  terhadap  narapidana  narkotika,  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai denga kondisi yang ada. Adapun  program  pembinaan  yang  telah  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIB  Muara  Bungo  terdiri  dari  program  rehabilitasi  medis,  program  rehabiltasi  sosial,
program  pembinaan  mental,  program  pembinaan  fisik,  program  pembinaan keterampilan dan program pembinaan sosial..
2.  Bahwa  dalam  pembinaan  narapidana  narkotika,  ditemui  beberapa  kendala  yaitu kendala  yang  dilihat  dari  aspek  interenitas  Lembaga  Pemasyarakatan  itu  sendiri maupun  kendala  dari  aspek  ekterenitas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dengan  kedua kendala ini lah yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya program pembinaan bagi narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo.  Aspek interenitas  meliputi  kekurangan  dana  pembinaan,  kekurangan  tenaga  ahli  kedokteran dan  medis,  dan  kurang  lengkapnya  sarana  dan  prasarana  pembinaan.  Selanjutnya aspek  ekterenitas  meliputi  perilaku  narapidana  yang  sulit  dibina  dan  kurangnya partisipasi  masyarakat  terutama  anggota  keluarga  narapidana  narkotika  itu  sendiri, baik  sewaktu  narapidana  dalam  lembaga  maupun  setelah  keluar  dari  lembaga.  Dan untuk mengantisipasi kendala tersebut telah dilakukan upaya antisipasi sesuai dengan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  Pemasyaraakatan  Klas  IIB  Muara  Bungo, misalnya dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan  Kabupaten  Bungo,  penambahan  sarana  dan  prasarana  pembinaan,  dan penyuluhan terpadu terhadap anggota masyarakat.

## F. Rekomendasi
1.   Bahwa  pembinaan  narapidana  narkotika  merupakan  masalah  sosial  oleh  karena  itu perlu  digalang  kerja  sama  secara  terus  menerus  dengan  instansi  terkait,  program pembinaan  narapidana  narkotika  ini  tidaklah  semata-mata  tugas  dari  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  saja  melainkan  tugas  tugas  bersama  antara  sub  sistem  yang  ada  di sistem  peradilan  pidana  lainnya  (Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim)  oleh  karenanya  agar pembinaan dapat berjalan maksimal maka sebaiknya antara sub sistem saling dukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika.
2.  Bahwa  dari  kendala  yang  ditemui,  maka  perlu  kiranya  menempatkan  tenaga  ahli dibidang  kesehatan  seperti  dokter,  psikolog,  perawat  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.  Dan dalam hal kekurangan dana diharapkan kepada  pemerintah  daerah  untuk  turut  serta  memberikan  bantuan  demi  kelancaran pelaksanaan  program  pembinaan  terhadap  para  narapidana.  Kepada  masyarakat diharapkan  diharapkan  agar  mempunyai  pengertian  dan  kesadaran  untuk  merasa  ikut bertanggungjawab  dalam  usaha  pembinaan  narapidana  sehingga  tujuan  dari
pembinaan  narapidana  akan  tercapai  lebih  efektif.  Dalam  arti  kata  peran  serta masyarakat  dalam  pembinaan  tersebut  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya  tindak pidana narkotika.

## G. Daftar Pustaka
CI. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan, Jakarta, 1995 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Aksara Baru, Jakarta, 1987
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara , Genta Publishing,  2010 BNN  RI, Advokasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Bagi  Petugas  Lapas/Rutan , 2009
BNN  RI, Modul  Petugas  Rehabilitasi  Sosial  Dalam  Pelaksanaan  Program  One  Stop Center (OSC) , 2006