## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)

## Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021
Hidayat Andhi Dhinata * , Shirley Y V I Goni, Femmy C M Tasik
Program Pascasarjana, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia Email: 1,* h.andhi.dhinata@gmail.com, 2 shirleygoni@ymail.com, 3 femmytasik88@gmail.com Penulis Korespondensi: h.andhi.dhinata@gmail.com Submitted: 17/01/2022 ; Accepted: 11/02/2022 ; Published: 25/02/2022
Abstrak −Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  Implementasi  Program  Redistribusi  Tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan data empiris dari pengamatan dan wawancara. Fokus penelitian ini berdasarkan teori Edward III dengan empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh  masyarakat.  Aspek  komunikasi  dalam  penyampaian  program  redistribusi  tanah  yang  dilaksanakan  dengan  penyuluhan tidak berjalan maksimal. Hal ini juga dipengaruhi sumber daya manusia yang terbatas, yaitu petugas pengukuran dan inventarisasi. Selanjutnya pada aspek struktur birokrasi terdapat masalah penanggung jawab kegiatan yang berbeda antara pekerjaan fisik dan anggaran, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan redistribusi tanah ini. Pada aspek komunikasi melalui  penyuluhan  pada  masa  Pandemi  Covid-19  disarankan  agar  dilaksanakan  bertahap  dengan  metode,  jadwal,  dan  kuota tertentu. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara disarankan menambah jumlah pegawai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah baik PNS maupun non PNS. Selanjutnya dalam aspek struktur birokrasi, tanggung jawab pekerjaan fisik dan  anggaran  harus  berada  di  satu  instansi  yang  sama  dan  harus  dibuatkan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  untuk  menjadi pedoman yang memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kata Kunci: Implementasi; Redistribusi; Tanah
Abstract −The purpose of this study is to analyze the Implementation of land redistribution program in the Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara in 2021. Research uses descriptive methods with qualitative approaches. The study was conducted in Southeast Minahasa Regency using empirical data obtained through observations and interviews. The focus of this research is based  on  Edward  III's  theory  with  four  aspects,  namely  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  The results showed that the Implementation of land redistribution program in the Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara in 2021 was carried out based on the Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 based on social justice for the entire community. Aspects of communication in the delivery of land redistribution programs implemented with extensions do not run optimally. It is also affected by limited human resources, it is the measurement and inventory officer. Furthermore, in the aspect of bureaucratic structure there is  a  problem  of  the  person  in  charge  of  activities  that  differ  between  physical  work  and  budget,  and  the  absence  of  Standard Operating Procedures (SOPs) in this land redistribution activity. In the aspect of communication through counseling during the Covid-19  Pandemic  it  is  recommended  that  it  be  implemented  gradually  with  certain  methods,  schedules,  and  quotas.  Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara is advised to increase the number of employees to support the implementation of land redistribution activities both civil servants and non-civil servants. Furthermore, in the aspect of bureaucratic structure, physical and budgetary  work  responsibilities  must  be  in  the  same  institution  and  must  be  made  standard  operating  procedure  (SOP)  to be a guideline that facilitates the implementation of such activities.
Keywords : Implementation; Redistribution; Land

## 1. PENDAHULUAN
Tanah di wilayah NKRI dikuasai sepenuhnya oleh negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat karenanya  diperlukan  pemerataan  struktur  pemilikan,  penguasaan,  pemanfaatan  serta  penggunaan  tanah.    Dalam Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, UU Pokok Agraria, dan UU  No.  17  Tahun  2007  tentang  RPJPN  Tahun  2005-2025,  diperlukan  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  reforma agraria  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  berkeadilan  sosial.  Untuk  melaksanakan  hal  tersebut pemerintah menerbitkan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
TORA  singkatan  dari  Tanah  Objek  Reforma  Agraria  yang  merupakan  tanah  milik  negara  atau  tanah  milik masyarakat  untuk  diredistribusi  atau  dilegalisasi  kepada  subjek  reforma  agraria  yang  memenuhi  syarat.  Reforma agraria bertujuan menurunkan tingkat ketimpangan kepemilikan tanah untuk mengatasi konflik dan sengketa agraria; penciptaan keadilan; penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat kemiskinan; menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berbasis agraria dengan penguasaan, pengaturan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan pemilikan;  peningkatan kedaulatan dan ketahanan pangan; perbaikan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup; serta memperbaiki akses masyarakat pada sumber ekonomi.
Reforma agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berupa legalisasi aset atau redistribusi tanah, sedangkan penataan akses ialah pemberian akses modal serta bantuan lainnya kepada subjek reforma  agraria  untuk  peningkatan  kesejahteraan  berbasis  penggunaan  tanah.  Redistribusi  tanah  merupakan serangkaian aktivitas pemerintah dalam pemberian atau pembagian tanah dari objek kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian  sertipikat  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  sedangkan  tujuannya  ialah  membagi

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 362 − 367 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1180
tanah  dengan  pemberian  dasar  kepemilikan  tanah  sekaligus  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  pada  subjek  sesuai persyaratan agar meningkatkan taraf hidup/ memperbaiki ekonomi  (Novprastya et al., 2013; Sapriadi, 2015). Objek dan subjek redistribusi tanah masing-masing dijelaskan pada Pasal 7 dan pasal 12 Perpres No. 86 Tahun 2018.
Redistribusi tanah terdiri atas dua rangkaian kegiatan berupa kegiatan persiapan dan perencanaan serta kegiatan redistribusi tanah itu sendiri.  Persiapan dan perencanaan diselenggarakan dengan tujuan agar penetapan lokasi (objek) dan penetapan subjek serta tahapan kegiatan dapat dilaksanakan selaras pada target serta penetapan jadwal kegiatan. Dalam  kegiatan  ini  ada  beberapa  tahapan  yaitu  penyusunan  target  kegiatan  redistribusi  tanah,  penyusunan  jadwal kegiatan,  pengusulan  dan  penetapan  lokasi,  serta  penetapan  organisasi  pelaksana  dan  panitia  pertimbangan landreform.  Selanjutnya kegiatan redistribusi tanah dimulai dengan memberikan penyuluhan, mengidentifikasi dan menginventarisasi  objek  serta  subjek,  mengukur  dan  memetakan,  sidang  panitia  pertimbangan  landreform, menetapkan  subjek  dan  objek,  menerbitkan  SK  redistribusi  tanah,  serta  membukukan  hak  dan  juga  menerbitkan sertipikat (Direktorat Jenderal Penataan Agraria, 2021).
Beberapa penelitian yang sudah ada menunjukkan Implementasi Kebijakan Landreform Pemerintah Indonesia berupa  Redistribusi  Tanah  belum  optimal  sepenuhnya  (Elfirawati,  2016;  Saputra,  2018).  Implementasi  merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, individu atau kelompok  (Widodo, 2011). Implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 2003; Putra & Khaidir, 2019)
Sejak tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan proyek strategis nasional redistribusi tanah yang selalu tercapai target sertipikatnya. Pada tahun 2021 program redistribusi tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan di 8 desa dengan sumber/status tanah merupakan tanah milik negara yang berasal dari  pelepasan kawasan  hutan.  Masyarakat  di 8  desa  tersebut  sudah  menguasai  dan  menggarap  lahan  cukup  lama, yaitu Desa Suhuyon dari tahun 1987, Desa Kalait dari tahun 1949, Desa Kalait Satu dari tahun 1960, Desa Kalait Dua dari tahun 1950, Desa Kalait Tiga dari tahun 1950, Desa Moreah dari tahun 1982, Desa Moreah Satu dari tahun 1982, dan Desa Soyoan dari tahun 1960.
Kabupaten  Minahasa  Tenggara  menjadi  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  juga  mengalami permasalahan atau konflik agraria karena masyarakat yang bekerja sebagai petani menguasai dan menggarap lahan yang bukan milik mereka. Untuk  lebih menyejahterakan petani, pemerintah meredistribusi tanah kepada masyarakat yang  telah  menguasai  dan  menggarap  tanah  tersebut  selama  puluhan  tahun  dengan  memberikan  status  hak  milik. Program  ini  bertujuan  agar  masyarakat  mendapatkan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  yang  dapat  meningkatkan produktivitas tanah serta dimanfaatkan sebagai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.
Selain  itu  pemicu  permasalahan  agraria  lainnya  adalah  ketimpangan  penguasaan  lahan  secara  aktual  yang ditempati oleh sektor pendukung investasi berupa proyek pembangunan kawasan hutan, pariwisata, kawasan industri pertambangan, dan juga pemilik tanah skala besar yang tinggal di luar Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga terjadi ketimpangan  penguasaan  lahan  yang  menyebabkan  para  petani,  buruh,  dan  masyarakat  kecil  kesulitan  untuk mendapatkan  lahan  guna  menjamin  kelayakan  hidupnya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  implementasi  program  redistribusi  tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2021.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan  di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara dari bulan Januari sampai  Desember 2021.  Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Fokus  dari penelitian  ini  adalah  keberhasilan  Implementasi  Program  Redistribusi  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021 yang akan diamati, dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 2003).
Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 10 orang, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang), Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara (1 orang), Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang), Kasi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang), dan masyarakat penerima sertipikat redistribusi tanah (6 orang).
Pada  penelitian  ini  digunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  partisipan,  wawancara,  dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang mencakup narasumber atau informan dan dokumen.Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Interacctive model of qualitative analysis (Miles & Huberman, 1994) dengan tahapan reduksi data ( data reduction), penyajian data ( data display ) terkait Implementasi Program  Redistribusi  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  Tahun  2021,  serta  penarikan kesimpulan dan verifikasi ( conclusion drawing/ verification).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan kegiatan redistribusi tanah meliputi dua rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Persiapan dan Perencanaan serta kegiatan  Redistribusi  Tanah  itu  sendiri.  Kegiatan  Persiapan  dan  Perencanaan  diselenggarakan  dengan  tujuan  agar

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 362 − 367 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1180
penetapan lokasi (objek) dan penetapan subjek serta tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Persiapan dan perencanaan meliputi rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara selaku penanggungjawab dan diikuti oleh Kabid Penataan Penataan dan Pemberdayaan, Kabid  Survei  dan  Pengukuran,  Kabid  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran,  Kabag  Tata  Usaha,  serta  dari  Kantor Pertanahan,  yaitu  Kepala  Kantor,  Kasi  Penataan  dan  Pemberdayaan,  serta  Kasi  Survei  dan  Pengukuran.  Dalam tahapan ini dibahas tentang usulan lokasi objek, penyusunan jadwal kegiatan, penetapan lokasi redsitribusi tanah, dan penetapan SK panitia pertimbangan landreform.
Setelah  kegiatan  persiapan  dan  perencanaan  dilaksanakan,  maka  kegiatan  selanjutnya  adalah  kegiatan redistribusi tanah itu sendiri, dengan tahapan kegiatan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek, Pengukuran dan Pemetaan, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform, Penetapan Objek dan Subjek, Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah, serta Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:
A. Penyuluhan, yaitu menyampaikan informasi mengenai redistribusi tanah kepada calon subjek redistribusi tanah. Penyuluhan  dilaksanakan  oleh  tim  penyuluhan  dengan  mengundang  camat,  hukum  tua,  pemerintah  desa,  dan masyarakat.  Pada  tahapan  penyuluhan  ini  disampaikan  tentang  gambaran  umum  kegiatan  redistribusi  tanah, manfaat, tahapan, biaya, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
B. Inventarisasi  dan  identifikasi  objek  dan  subjek,  yaitu  merupakan  kegiatan  pengumpulan  data  objek  dan  subjek untuk mendapatkan data calon objek redistribusi tanah, baik pertanian maupun non pertanian serta data subjek calon  penerima  tanah.  Identifikasi  objek  dan  subjek  merupakan  penelaahan  data  yang  didapatkan  dari  hasil inventarisasi  objek  dan  subjek,  untuk  memastikan  objek  dan  subjek  redistribusi  tanah  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan tugas inventarisasi dan identifikasi.yang meliputi:
1. Pengumpulan  data  sekunder  terkait  data  penguasaan  dan  kepemilikan,  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah yang bersumber dari data dan peta administrasi desa, data dan peta kawasan hutan, serta SK pelepasan kawasan hutan.
2. Membuat sket rencana redistribusi tanah.
3. Menginventarisasi objek dan subjek mengenai penguasaan, batas-batas bidang tanah, dan penggunaan tanah.
4. Mengolah data serta meneliti objek dan subjek yang memenuhi persyaratan.
5. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data para calon penerima redistribusi tanah antara lain kartu identitas, kartu keluarga, surat pernyataan dari calon penerima redistribusi tanah yang menyatakan bahwa tanah yang telah  dimiliki  dan  akan  diterima  tidak  melebihi  batas  maksimum  kepemilikan  tanah,  kesanggupan  calon penerima redistribusi tanah untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak, serta dokumen pendukung atas tanah yang telah dimiliki.
C. Pengukuran dan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang tertuang dalam sket bidang tanah. Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah desa setempat dan masyarakat calon penerima redistribusi tanah harus ada di lokasi pengukuran beserta tetangga yang berbatasan langsung  dengan  bidang  tanah  yang  diukur  untuk  menjadi  saksi  pengukuran  dan  menandatangani  berita  acara pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Jika ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka pengukuran bidang tanah tidak dapat dilanjutkan.
D. Sidang  panitia  pertimbangan  landreform  dilaksanakan  untuk  menetapkan  objek  dan  subjek  redistribusi  tanah berdasarkan  hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  serta  hasil  pengukuran  dan  pemetaan.  Panitia  pertimbangan landreform menyeleksi dan memberikan rekomendasi dalam penetapan objek dan subjek calon redistribusi tanah yang  memenuhi  persayaratan.  Pimpinan  sidang  panitia  pertimbangan  landreform  menandatangani  berita  acara hasil  pelaksanaan  kegiatan,  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menetapkan  objek  dan  subjek redistribusi tanah.
E. Penetapan  objek  dan  subjek,  pada  tahapan  ini  dibuatkan  risalah  pengolahan  data  oleh  Bidang  Penataan  dan Pemberdayaan  Kanwil  BPN  Provinsi  Sulawesi  Utara  berdasarkan  berita  acara  sidang  panitia  pertimbangan landreform. Risalah ini menjadi dasar penerbitan SK penetapan tanah yang dikuasai negara menjadi tanah objek redistribusi  yang  dilampiri  peta  keliling  hasil  pengukuran  dan  pemetaan.  Sedangkan  pengesahan  subjek redistribusi tanah dilaksanakan melalui pengesahan lampiran berita acara sidang panitia pertimbangan landreform oleh Bupati Minahasa Tenggara.
F. Pembukuan  hak  dan  menerbitkan  sertipikat  sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Semua  dokumen dibuatkan  buku  tanah  kemudian  sertipikat  dicetak,  serta  bagi  subjek  penerima  redistribusi  tanah  yang  belum mampu membayar BPHTP harus membuat surat pernyataan BPHTP terutang.
Tanah yang diterima oleh subjek redistribusi tanah tidak bisa diperjualbelikan selama 10 tahun terhitung sejak penerbitan sertipikat tersebut, tetapi boleh untuk dijadikan jaminan di lembaga keuangan untuk memperoleh modal usaha. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari redistribusi tanah adalah pemberian kepastian hukum atas tanah yang sudah diolah dan dikuasai, serta penguatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan akses permodalan  di  lembaga  keuangan  dengan  menjaminkan  sertipikat  tanah.  Pada  sertipikat  dan  buku  tanah  yang diterbitkan dicantumkan pelarangan pemindahan hak milik perorangan, yang berbunyi : “bidang-bidang tanah yang diberikan dengan hak milik dalam surat keputusan ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau  seluruhnya, kecuali kepada  pihak  yang  memenuhi  persyaratan  dengan  ijin  tertulis  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan/atau  merupakan jaminan  yang  digunakan  untuk  pelunasan  pinjaman  kepada  lembaga  keuangan”.  Berdasarkan  pengamatan,

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 362 − 367 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1180
wawancara, serta dokumentasi oleh peneliti secara langsung tentang program redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  diketahui  bahwa  para  implementor  telah  melakukan  tugasnya untuk  menyukseskan  kegiatan  tersebut.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  implementasi  program redistribusi  tanah di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  mencakup  empat  aspek, yaitu  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  (Edward  III,  2003).  Keempat  aspek  tersebut  memberikan  pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu :
A. Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  mengharuskan  agar  implementor  mengetahui  dan  memahami  tugas,  tujuan,  dan sasaran kebijakan  yang harus disampaikan kepada sasaran (target group) sehingga akan mengurangi kesalahan informasi yang disampaikan. Aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara  adalah  dengan  cara  mengadakan  penyuluhan  tentang  pelaksanaan  program  redistribusi  tanah  yang mencakup gambaran umum redistribusi tanah, manfaat, tahapan kegiatan, biaya, serta hak dan kewajiban calon subjek redistribusi tanah. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan di desa lokasi kegiatan redistribusi tanah oleh Kanwil BPN  Provinsi  Sulawesi  Utara  bersama  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  Tenggara  sebagai  narasumber, serta mengundang camat, hukum tua, perangkat desa, dan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program redistribusi tanah.
Dari hasil wawancara dengan informan didapatkan info bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan, terlebih dahulu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan undangan kepada camat serta pemerintah desa setempat, untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan penyuluhan di masing-masing desa lokasi redistribusi tanah.
Pelaksanaan  penyuluhan  ini  tidak  tidak  berjalan maksimal dikarenakan  masih dalam  masa  pandemic  Covid-19 yang membatasi kerumunan orang sehingga calon subjek tidak hadir dan sebagian besar masyarakat adalah petani yang pada siang hari mereka berada di tempat bekerja. Hal ini menyebabkan informasi mengenai kewajiban pada saat pengukuran maupun inventarisasi yang harus dipenuhi oleh calon subjek tidak tersampaikan dengan baik. Tidak tersampaikannya komunikasi melalui penyuluhan ini berdampak pada proses pengukuran dan inventarisasi data yang tidak maksimal. Pada saat pengukuran bersama pemerintah desa, beberapa calon subjek reistribusi tanah dan  tetangga  yang  berbatasan  langsung  dengan  tanah  calon  objek  redistribusi  tanah  tidak  hadir  pada  saat pengukuran,  sehingga  proses  pengukuran  tidak  bisa  dilanjutkan.  Calon  subjek  dan  tetangga  yang  berbatasan langsung wajib hadir untuk menunjukkan batas bidang tanah, menjadi saksi proses pengukuran bidang tanah, dan menandatangani berita acara pengukuran bidang tanah untuk mengantisipasi sengketa di kemudian hari. Hal ini juga  terjadi  pada  saat  inventarisasi  data  pertanahan,  banyak  calon  subjek  yang  tidak  melengkapi  berkas  yang diminta karena informasi tidak tersampaikan dengan baik. Pekerjaan yang seharusnya bisa selesai cepat, karena ketidakhadiran calon subjek dan tidak lengkapnya data calon subjek menjadikan proses tahapan kegiatan menjadi lama.
Komunikasi dalam bentuk penyuluhan merupakan hal penting karena berperan meminimalisir  kesalahpahaman non-verbal yang dapat menimbulkan konflik (Febiyana & Turistiati, 2019).
Tidak  adanya  proses  pra-penyuluhan  dengan  membagikan  brosur  serta  memasang  spanduk  kegiatan  untuk pemberitahuan  awal  kepada  masyarakat  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  kurang  maksimalnya  kegiatan penyuluhan. Peneliti melihat bahwa para implementor tidak jeli melihat situasi dan kondisi di desa lokasi kegiatan pada  saat  itu.  Karena  kegiatan  dilaksanakan  pada  masa  pandemi  covid-19,  yang  seharusnya  dilakukan  model komunikasi yang lebih miminimalisir pertemuan tatap muka dengan mengumpulkan orang banyak ataupun dengan media  tertentu  dalam  menyampaikan  informasi.  Implementor  bisa  membagi  dan  membuat  jadwal  penyuluhan untuk  masyarakat  serta  mewajibkan  perangkat  desa  untuk  hadir  sesuai  jadwal  penyuluhan  di  desanya  masing- masing  agar perangkat desa  yang  mendampingi  program  redistribusi  tanah  ini paham bagaimana  tahapan  serta persyaratannya, sehingga jika ada masyarakat yang bertanya mereka dapat memberikan jawaban, karena perangkat desa  menjadi  koordinator  untuk  masyarakat.  Para  implementor  berkoordinasi  dengan  perangkat  desa  untuk melakukan pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah ini kepada masyarakat.
B. Sumber Daya
Hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan pengamatan oleh peneliti menunjukkan bahwa ada 2 jenis sumber daya,  yaitu  sumber  daya  finansial  dan  sumber  daya  manusia.  Dilihat  dari  segi  sumber  daya  finansial  dalam mendukung impplementasi program redistribusi tanah sudah memadai. Hal tersebut dikarenakan seluruh anggaran pada  setiap  kegiatan  redistribusi  tanah  sudah  dianggarkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  melalui  Kanwil  BPN Provinsi  Sulawesi  Utara.  Dilihat  dari  segi  sumber  daya  manusia  jika  ditinjau  berdasarkan  pangkat,  golongan, tingkat  pendidikan,  dan  pelatihan  teknis  sudah  memadai  sesuai  kompetensi  tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk menyelesaiakan pekerjaan yang ditargetkan. Sedangkan apabila dilihat dari segi kuantitas, maka jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan ini belum mencukupi. Sumber daya manusia yang sudah terbagi tugas dan fungsinya yang terdiri dari petugas penyuluh, petugas pengukuran, dan petugas penginventarisasi data tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ditargetkan. Hal ini menjadi lebih tidak efektif karena para calon subjek yang  tidak  mengetahui  kewajibannya  saat  dilakukan  pengukuran  maupun  inventarisasi  data.  Implementor menggunakan  tenaga  tambahan  dari  luar  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  untuk  membantu proses pengukuran dan inventarisasi karena terbatasnya pegawai.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 362 − 367 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1180
Suatu organisasi akan berjalan dengan baik  salah satunya jika kebutuhan sumber daya terpenuhi (Syamsurizal, 2016). Keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Setiap tahapan kegiatan harus disediakan sumber daya yang  berkompeten  dan  bertanggungjawab  menyelesaikan  pekerjaan  dan  kebijakan  yang  ditentukan.  Walaupun implementor kebijakan sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat dan sudah memegang aturan mengenai administrasi  pertanahan,  akan  tetapi  tanpa  dukungan  dari  sumber  daya  yang  mencukupi  dan  kompeten  maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.
C. Disposisi (Sikap Pelaksana)
Disposisi adalah komitmen atau sikap pelaksana kebijakan atau program, khususnya para pelaksana yang menjadi implementor  dari  program  (Jumiati,  2016).  Disposisi  yang  dimaksud  adalah  tentang  cara  atau  sikap  yang ditampilkan oleh para implementor dalam hal ini petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, baik  petugas  penyuluhan,  petugas  pengukuran,  maupun  petugas  inventarisasi  pada  saat  melakanakan  kegiatan tersebut. Watak, karakter seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis harus dimiliki para implementor pada saat melaksanakan kegiatan. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa disposisi dari para implementor program redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2021  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  ketentuan.  Keberhasilan  pelaksanaan  suatu program  dalam  bentuk implementasi, tidak hanya dilihat dari sejauh mana para implementor menguasai apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, akan tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pengambil kebijakan yang mempunyai disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang dijalankan dan diimplementasikan. Terwujudnya tujuan dari suatu kebijakan tidak lepas dari disposisi yang mencakup kemauan, keinginan, dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan atau implementor untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh, komitmen, dan bertanggung jawab.
D. Struktur Birokrasi
Dari  hasil  wawancara  dan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa  adanya  pembagian tanggung  jawab  pekerjaan  antara  Kanwil  BPN  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Tenggara yang tidak efektif serta tidak terdapat SOP pada kegiatan redistribusi tanah ini, implementor hanya  mengacu  pada  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan  redistribusi  tanah  tahun  2021  yang  disusun  oleh  Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.
Struktur  birokrasi  merupakan  struktur  organisasi  yang  mempunyai  tugas  untuk  mengimplementasikan  suatu kebijakan  yang  berpengaruh  signifikan  dalam  pelaksanaan  implementasi  kegiatan.  Ada  dua  karakter  dalam birokrasi,  yaitu  fragmentasi  dan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  (Edward  III,  2003).  Edaward  III  dalam Winarno (2005:155)  mengemukakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan ke badan  yang  berbeda,  sehingga  memerlukan  koordinasi.  Struktur  birokrasi  dengan  fragmentasi  akan  memiliki peluang sulitnya berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat. Dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara berkolaborasi dengan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, dimana pekerjaan fisik menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah pada saat pengumpulan bukti  pelaksanaan  kegiatan  kegiatan  dan  proses  pencairan  anggaran.  Para  petugas  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara setelah selesai melakukan setiap tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan harus mengumpulkan dan menyusun bukti pelaksanaan kegiatan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, berupa surat tugas turun lapang, hasil pengukuran, hasil inventarisasi, dokumentasi di lapangan, serta berita acara penyelesaian setiap tahapan  kegiatan.  Bukti  pelaksanaan  kegiatan  ini  akan  dibawa  ke  Kanwil  BPN  Provinsi  Sulawesi  Utara  untuk diverifikasi kebenarannya oleh Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya akan diajukan ke Sub Bagian Keuangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara untuk pencairan biaya operasional maupun non operasionalnya. Dari informan mengatakan bahwa proses pencairan biaya operasional dan  non  operasional  ini  cukup  lama,  sehingga  para  petugas  tidak  langsung  mendapatkan  haknya  setelah melaksanakan setiap tahapan kegiatan. Pada saat proses penyuluhan juga harus hadir petugas dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada saat penyuluhan harus menyesuaikan jadwal dari petugas Kanwil BPN Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  juga  mempunyai  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dengan  tanggung  jawab pekerjaan  yang  banyak.  Hal  ini  dapat  menjadi  bukti  bahwa  proses  birokrasi  dengan  struktur  organisasi  yang berbeda instansi akan menghambat pekerjaan.
Karakter selanjutnya dari aspek struktur birokrasi adalah prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan SOP implementor dapat memanfaatkan waktu secara efektif, membuat semua pekerjaan dilakukan secara seragam dalam satu pedoman kerja. Sehingga output yang akan dihasilkan dari kesesuaian SOP bisa seragam dan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan implementasi  program  redistribusi  tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  telah  dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2021, walaupun kegiatan tersebut belum maksimal

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 362 − 367 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1180
dalam  pelaksanaanya.  Seharusnya  target  1.740  bidang  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  5  bulan  tetapi  baru  dapat diselesaikan dalam waktu 10 bulan. Pada aspek komunikasi para implementor dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara serta Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah menjalankan secara maksimal proses komunikasi yang dilakukan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat namun belum maksimal karena adanya pandemi Covid- 19.  Pada  aspek  sumber  daya  manusia  adalah  petugas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  sebagai pelaksanaan  implementasi  kegiatan  redistribusi  tanah  masih  kekurangan  petugas  secara  kuantitas,  baik  petugas pengukuran maupun petugas inventarisasi. Pada aspek disposisi, pelaksanaan implementasi program redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat berjalan baik karena para implementor bersikap tanggung jawab  serta  berkomitmen  dalam  melaksanakan  setiap  tahapan  program  redistribusi  tanah.  Pada  aspek  struktur birokrasi,  pelaksanaan  program  redistribusi  tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  terdapat pembagian  fragmentasi  dan  tidak  adanya  standar  operasional  prosedur  (SOP)  pelaksanaan  kegiatan.  Berdasarkan temuan penelitian, sebaiknya pelaksanaan implementasi program redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara perlu diperbaiki dan dimaksimalkan pelaksanaannya, dengan cara melakukan penyuluhan yang lebih  memperhatikan  situasi pandemi  Covid-19  dengan  metode  yang  lebih  efektif yaitu  dengan  media brosur  atau spanduk yang dipasang di tempat strategis sebelum pelaksanaan penyuluhan, mengusulkan penambahan pegawai PNS maupun  non  PNS,  penyederhanaan  proses  birokrasi  dengan  menghilangkan  fragmentasi,  dan  membuat  standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Sam Ratulangi yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini, kepada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan masyarakat Kabupaten  Minahasa  Tenggara  yang  telah  memberikan  data  sehingga  peneliti  mendapatkan  data  secara  utuh  dan penuh.

## REFERENCES
Direktorat Jenderal Penataan Agraria. (2021). Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform . Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.
Edward III, G. C. (2003). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Press. Elfirawati. (2016). Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Lalombi. Katologis , 4 (1), 127–139. Febiyana, A., & Turistiati, A. T. (2019). Komunikasi Antarbudaya Dalam Masyarakat Multikultur (Studi Kasus pada Karyawan Warga  Negara  Jepang  dan  Indonesia  di  PT.  Tokyu  Land  Indonesia). LUGAS  Jurnal  Komunikasi , 3 (1),  33–44. https://doi.org/10.31334/ljk.v3i1.414
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis . Sage Publications. Novprastya,  H.,  Kahar,  S.,  &  Sudarsono,  B.  (2013).  Kajian  Tentang  Redistribusi  Tanah  Obyek  Landreform  Di  Kabupaten Rembang. Geodesi Undip , 3 (Sistem Informasi Geografis), 240–252.
Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional Rrgulations No. 12 of 2017 concerning  youth  in  granting  youth  service  in  West  Sumatera. International  Journal  of  Progressive  Sciences  and Technologies (IJPSAT , 15 (1), 236–242. http://ijpsat.ijsht-journals.org Sapriadi. (2015). Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Land Redistribution of the Object Landreform in Support . 3 (2), 364–381. Saputra, D. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Land Reform Pemerintah Indonesia Studi Pada Redistribusi Tanah Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat … . https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/21945 Syamsurizal. (2016). Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi) , 6 (01), 29–38. https://doi.org/10.36665/jusie.v6i01.414 Widodo. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Bayu Media. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang No. 56 (Perpu) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Tanah-Tanah Yang Jatuh Pada Negara Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria