## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN SIDOARJO
Lila Karina Dewantari 1 , V. Rudy Handoko 2 , Rachmawati Novaria 3
1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia Correspondence Author: lilaharianta@gmail.com

## ABSTRACT
Penelitian ini berangkat dari permasalahan pemetaan kelembagaan berupa mutasi dan promosi menyebabkan pergantian personal penyususn Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di masing-masing  perangkat  daerah  mengalami  perubahan.  Selain  harusnya  menyesuaikan  dengan nomeklatur perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan personal baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dalam beberapa urusan terdapat juga capaian kinerja yang masih rendah, tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian menganalisis bagaimana strategi pelaksanaan penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis dalam Penyusunan Laporan Pemerintaha  Daerah  (LPPD)  guna  mempertahankan  dan  meingkatkan  skor  LPPD  dari  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka diimplementasikanlah kebijakan dibangunnya Sistem Informasi Wwbsite Portal Data Kinerja, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo,  yang  berisikan  form  data-data  untuk  memenuhi  indikator  tiap-tiap  urusan  daerah  dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

## Keyword: Strategi Kebijakan, Laporan Penyelenggaraan, Kinerja dan Pra-evaluasi

## PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 disebutkan  bahwa  kepala  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  menyampaikan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD),  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  dan Ringkasan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (RLPPD)  kepada  masyarakat.  Adapun dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) bahwa penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun  paling  lambat  3  (tuga)  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Sebagai  bentuk  tindak  lanjut pelaporan tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Sedangkan peraturan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Peemerintah tersebut dilaksanakan siatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  yang  telah  diatur  tersebut,  maka  setiap  setelah  masa anggaran  berakhir  sampai  dengan  batas  waktu  yang  di  tentukan  yakni  3  (tiga)  bulan  setelah  masa berakhir  anggaran  maka  disusun  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  Kabupaten Sidaorjo.  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  pada  prinsipnya  merupakan  bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah selama periode  1  (satu)  tahun  anggaran  (Izal,  2022).  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD) sendiri memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun sebelumnya saat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo berisi tentang: 1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro (indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan  pendapatan),  capaian  kinerja  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah  (diukur berdasarkan  Indikator  kinerja  pada  masing-masing  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah),  dan  capaian  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Daerah  (dihasilkan  dari  sistem  manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sisten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah);  2)  Capaian  kinerja  pelaksanaan  tugas  pembantuan,  terdiri  dari  capaian  kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja  pelaksanaan  tugas  pembantuan  yang  diterima  oleh  daerah  kabupaten/kota  dari  pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi sebuah sarana yang penting dalam rangka merekatkan ikatan hirarkis antara pusat serta daerah, sehingga aktivitas Pemerintahan daerah  senantiasa  jadi  rangkaian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  aktivitas  penyelenggaraan pemerintahan pusat (Austin & Chola, 2023). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan  pemerintah  Daetah  dalam  bentuk  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (LPPD).  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  merupakan  laporan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selama  1  (satu)  tahun  anggaran  berdasarkan  Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah  (RKPD)  (Nindy  Syafrilia,  Sri  Widayanti,  2021).  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun  dan  menajdi  dasar  evaluasi  untuk  menilai  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  disusun  oleh  Biro  Pemerintahan  untuk Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan disusun oleh Bagian Pmeerintahan Kabupaten/Kota.
Dalam  Pelaksanaannya  terdapat  banyak  kendala  dalam  melaksanakan  penyusunan  Laporan Penyelenggaraaan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD),  salah  satunya  saat  Bagian  Tata  Pemerintahan memberikan batas waktu pengumpulan data yang diperlukan kepada Perangkat Daerah yang menjadi acuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  tenggat  waktu  pengumpulan.  Namun,  sering  terjadinya keterlambatan  pengumpulan  data  oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Keterlambatan  dalam pengumpulan data tersebutlah yang menghambat Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan data Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  (Heldan  et  al.,  2020).  Mengingat  pentingnya Laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemahaman  Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait pentingnya data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sangat diharapkan oleh bagian tata  pemeintahan  sehingga  tidak  terjadinya  keterlambatan  dan  anggapan  sebelah  mata  tentang pentingnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Dalam pelaksananaya, pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bersifat mandatori dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan pemerintah yang secata khusus mengatur  mekanisme  pelaporan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD).  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim penyususn Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang  dibakukan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Bupati  Sidoarjo  tentang  Tim  Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  yang  didalamnya  berisi  tentang  tugas  tim.  Dalam pelaksanaanya,  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  juga  menemui banyak  kendala  sehingga  mengakibatkan  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (LPPD)  menjadi  tidak  maksimal,  beberapa  kendala  yang  ditemui  dalam  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  di  Kabupaten  Sidoarjo  antara  lain  adalah  adanya perubahan aturan tentang petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berupa Surat Edaran yang disampaiakan setiap tahun oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah namum tidak disertai penjelasan serta sosialisasi yang memadai, sehingga menyebabkan kurang pahamnya tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di daerah. Selain itu terbitnya manual pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tersebut tidak  sertamerta  dapat  menjawab  permasalahan  terkait  dengan  indikator  kinerja  karena  terdapat beberapa rumus penghitungan indikator yang berubah namun tidak disertai dengan penjelasan yang detail  sehingga  menyulitkan  tim  penyusun  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  di daerah unruk memenuhi data capaian serta bukti dukung yang diinginkan.
Adanya  beberapa  data  indikator  kinerja  yang  tidak  relevan  dengan  kondisi  di  Kabupaten Sidoarjo, seperti urusan pertanahan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta transmigrasi. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan yang masuk ke dalam lingkup daerah penyangga Kota Surabaya dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dimana sudah tidak terdapat lagi kawasan hutan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan sudah tidak terdapat pengolahan sumber energi dan  mineral  selain  itu  berdasarkan  kondisi  penduduk  di  Kabupaten  Sidoarjo,  sudah  tidak  terdapat penduduk imigran antar daerah di Kabupaten Sidoajo. Hal ini menunjukan bahwa pusat seolah olah menyamaratakan  kondisi  di  setiap  daerah  sehingga  dalam  hal  ini  indicator  kinerja  kegiatan  yang dimunculkan menjadi tidak relevan dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo karena tidak dapat dipenuhi datanya.
Adanya  penataan  kelembagaan  pada  rentang  waktu  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (LPPD)  juga  menyebabkan  tim  penyusun  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah (LPPD) berganti-ganti sehingga diperlukan sosialisasi serta pendampingan ulang yang cukup menyita  waktu  dan  tenaga  (Moi,  2021).  Penetaan  kelembagaan  berupa  mutaisi  dan  promosi menyebabkan pergantian personal penyususn Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di masing-masing  perangkat  daerah  mengalami  perubahan.  Selain  harusnya  menyesuaikan  dengan nomeklatur perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan personal baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dalam beberapa urusan terdapat juga capaian kinerja yang masih rendah, tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Hal ini tentu memberikan pengaruh terhadap skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diberikan oleh tim evaluator yang ada di pusat.
Beberapa hal tersebut di atas kemudian menarik penulis untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Selain  itu,  sesuai  dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil  Negara,  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  menjadi  salah  satu  komponen penghitungan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP).  Mendasar  hal  tersebut,  penulis  juga  ingin

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
mengetahui  apa  langkah-langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo.  Untuk mempertahankan  skor  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  dari  tahun  ke  tahun sebagai berikut :
Tabel 1 Skor LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022 No Tahun Skor LPPD Kategori 1 2018 3.549 Sangat Tinggi 2 2019 Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri - 3 2020 Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri - 4 2021 3.61 Tinggi 5 2022 3.78 Tinggi
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan  berbagai  fenomena  tersebut  diatas,  kemudian  menarik  penulis  untuk mendeskrisikan  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  di  Kabupaten Sidoarjo  dan  mengetahui  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam mempertahankan dan meningkatkan Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dalam beberapa tahun terakhir. Dari problematika tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian tentang bagaimana  strategi  pelaksanaan  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di Kabupaten Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Kabupaten  Sidoarjo.  Fokus  penelitian  menganalisis  bagaimana  strategi  pelaksanaan  penyusunan Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  (Sugiyono,  2013).  Untuk  informan wawancara yakni Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, Tim Penyusun LPPD dari Bagian  Pemerintahan  Kabupaten  Sidoarjo,  Evaluator  Inspektorat  Kabupaten  Sidoarjo,  Kepala  Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebupayaan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan teknik analisa data berdasar pandangan Milles, Huberman, & Salda ń a (Sahir, 2022).

## PEMBAHASAN

## Strategi Pelaksanaan Penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo
Dalam  penyelenggaraan  organisasi,  khususnya  organisasi  pemerintah,  penyusunan  dan penyajian sebuah dokumen serta laporan menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan itu sendiri. Salah satunya  adalah  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  71 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2024  tentang  Pemerintah  Daerah,  lebih  lanjut  pelaksanaan pelaporannya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  LPPD  kepada pemerintah  pusat,  LKPJ  Kepada  DPRD  dan  informasi  LPPD.  Disusunnya  laporan-laporan  tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan upaya mencinpatakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
perubahan  dengan  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  tersebut  disusun  dan  paling  lambat  disampaikan kepada pemerintah pusat 3 (tiga) bulan seteal tahun anggaran berakhir yang mana lebih lanjut dijelaskan dalam  pasal  70  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dan  pembinaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Oleh Pemerintah Pusat.

## Website Portal Data Kinerja
Dalam  rangka  efektif  dan  efisien  dalam  pengumpulan  data  untuk  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Urusan  serta  Indikator  yang  dilaksanakan  oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Website Portal Data  kinerja,  yaitu  sebuah  sistem  informasi  data  yang  dibangun  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo,  yang  berisikan  form  data-data  untuk  memenuhi  indikator  tiap-tiap  urusan  daerah  dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sesuai dengan pernyataan Kepala  Bagian  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Sidorajo  dalam  hal  ini  Bagian  Pemerintahan  bersama  dengan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2021 telah membangun sistem informasi berbasis elektronik yakni portal data kinerja yang mana tujuan dari dibangunnya sistem ini adalah untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.
Dibangunnya website portal  data  kinerja  tidak  lain  adalah  untuk  untuk  menjawab  berbagai kendala yang ada, antara lain: Memudahkan proses pengumpulan data bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, dimana yang sebelumnya dilaksanakan secara manual yakni Perangkat Daerah pelaksana urusan harus bertatap muka dengan tim penyusun LPPD yang berada di bagian pemerintahan. selain tidak efisien  waktu  dan  tenaga,  hal  ini  juga  tidak  efektif  dalam  menjamin  data  yang  di  butuhkan  sudah terpenuhi karena database urusan yang akan dilaporkan seringkali tidak tepat. Hal tersebut menjadikan staf Perangkat Daerah pelaksanan urusan harus berkali-kali melakukan tatap muka sampai data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing indikator urusan. Sedangkan dengan telah dibangunnya Website Portal Data Kinerja ini, Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan tim penyusun LPPD yang berada di bagian pemerintahan, karena pengumpulan data sudah bisa langsung melalui Website . Dalam website Portal Data Kinerja dimaksud, telah dilengkapi dengan fitur input data, upload bukti dukung, dan penjelasan terkait masing-masing data indikator yang harus diisikan oleh Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Organisasi Perangkat Daerah yakni pegawai/operator dalam organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam mengumpulkan data  Kinerja  Capaian  LPPD  kepada  Tim  Penyusun  atau  staf  pelaksana  di  Bagian  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo.  Pelaksanaan  LPPD  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  sangat memudahkan  proses  pengumpulan  data,  karena  sudah  berbasis  elektronik  seningga  bisa  diakses kapanpun dan dimanapun. Selain memudahkan bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, penginputan data secara elektronik juga memudahkan tim sekretariat penyusunan LPPD di bagian pemerintahan, karena  penginpuntan  data  dapat  lebih  cepat  dan  mudah  untuk  di  kumpulkan,  sehingga  dalam menghimpun data menjadi efisien. Dalam melakukan input data, sampai saat ini belum disusun buku pedoman atau manual book tentang tata cara input di Website Portal Data Kinerja, namun setiap diawal tahun OPD pelaksna LPPD akan diundnag langsung oleh Bagian pemerintahan untuk hadir di ruang CBT  ( Computer  Based  Test )  yang  ada  di  Badan  Kepegawian  Daerah  dan  Diklat  Kabupaten  Sidoarjo, dimana selain dilakukan pelatihan input bagi Perangkat Daerah pelaksana IKK LPPD (pelatihan bagi

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
staf pelaksana proses input perangkat daerah yang baru juga mengingatkan cara input apabila ada yang lupa  cara  input  bagi  staf  pelaksana  inputing  PD  yang  lama)  juga  dilakukan  sosialisasi timeline pelaksanaan  Pra-evaluasi  LPPD  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Sesuai  dengan  pernyataan  dari  Bapak Muhammad  Lukman  Arif,  SE  yang  merupakan  Analis  Perencanaan  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, bahwa walaupun belum ada pedoman pengisian pada Website Portal Data  Kinerja,  selalu  dilakukan  Sosialisasi  tentang  tata  cara  pengisian  pada  portal  data  kinerja  dan pendampingan  yang  komunikatif  dari  Bagian  Pemerintahan  Selaku  Sekretrariat  Penyusunan  LPPD, sehingga kami selaku perangkat daerah pelaksana urusan sangat terbantu dalam proses penginputan data di Webseite Portal Data Kinerja.
Memudahkan  pelaksanaan  evaluasi  bagi  tim  evaluator  pelaporan  LPPD  dalam  hal  ini  tim evaluator internal dan eksternal, dimana yang sebelumnya harus dilakukan tatap muka dalam setiap proses evaluasi yakni menghadirkan seluruh OPD pelaksana urusan LPPD yang cukup menyita waktu dan tenaga dalam setiap evaluasinya, namum dengan adanya Website Portal Data Kinerja, evaluasi dapat dilakukan dengan metode virtual karena di dalam portal data kinerja telah diberikan juga fitur evaluasi yakni pemberian keterangan apakah sudah sesuai antara data serta bukti dukung yang diinginkan oleh indikator tiap urusan dengan data serta bukti dukung yang dinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan. Selain itu juga tersedia fitur pemberian masukan oleh evaluator, yakni penyampaian perbaikan untuk dapat menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan.
Memudahkan monitoring data  serta  pelaporan  bagi  jajaran  pimpinan  di  lingkup  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dimana  sebelumnya  tidak  ada  akses monitoring langsung  dari  jajaran pimpinan  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  perihal  bagaimana  capaian  serta  urusan  yang  sudah tercukupi  kinerja  dan  data  dukungnya.  Namun  dengan  adanya Website Portal  Data  Kinerja,  telah ditambahkan fitur verifikasi Kepala OPD, dimana data-data yang di inputkan harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Kepala OPD sebelum selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TIM evaluator LPPD, selain itu juga tersedia fitur lihat dan penambahan komentar bagi seluruh Asisten, Sekertaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati. Sehingga harapannya jajaran pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidorajo terlibat langsung dalam penyusunan Laporan LPPD.
Memudahkan  penyimpanan  serta  sebagai  sarana  kompilasi  data  dari  tahun  ketahun  bagi Sekretariat  Penyusunan  LPPD.  Adapun  yang  sebelumnya  dokumen  dalam  bentuk hardfile biasanya rawan dalam penyimpanan, mulai dari dokumen hilang, dokumen lapuk, dan dokumen yang terpencar- pencar.  Namun  dengan  sistem  penyimpanan  digital,  diharapkan  dapat  memudahkan  penyimpanan maupun pencarian data.

## Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-Evaluasi
Adapun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo, Bagian pemerintahan selaku Sekretariat pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidaorjo tidak hanya menghimpun data yang  bersumber  dari  perangkat  daerah  Pelaksana  Urusan  Pemerintahan,  melainkan  juga  telah membentuk  instrument  pendampingan  serta  Pelaporan  LPPD  dan  telah  di  bakukan  dalam  Surat Keputusan Bupati Nomor 188/319/438.1.1.3/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan LPPD Kabupaten Sidaorjo, Adapun dalam SOP tersebut, bagian pemerintahan telah meruntun mulai dari penginputan awal sampai dengan revisi akhir oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
Pendampingan dan Pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang sebenarnya dilakukan oleh tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai, telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
upaya  peningkatan  pemahalam  serta  nilai  capaian  kinerja.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo menggunakan strategi Pra-evaluasi yakni melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah  yang  melaksanakan  urusan  pemerintah  yang  dinilai  dalam  LPPD,  sebelum  laporan  di kumpulkan  dan  dinilai  langsung  oleh  tim  Penilai  Pusat  dan  Daerah.  Selain  untuk  meningkatkan kuantitas  capaian  Kinerja  indikator  LPPD,  dengan  dilakukan  evaluasi  dini  oleh  tim  evaluator, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas bukti dukung yang akurat sehingga bisa meningkatkan peringkat LPPD Kabupaten Sidoarjo di tingkat Nasional. Adapun dalam kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi  dilaksanakan  berjenjang,  antara  lain  seperti  gambar  digambar  1  tentang  pola  jenjang pendampingan dan pra-evaluasi LPPD di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam  rangka  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  di kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika setiap diawal tahun (n+1) atau setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemerintahan tepatnya di minggu pertama bulan  januari,  maka  bagian  pemerintahan  melaksanakan  pendampingan  serta  sosialisasi  pengisian Website Portal  Data  Kinerja.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengingatkan  tata  cara  pengisian  dan menjelaskan  apabila  terdapat  fitur  baru  ataupun  staf  inputing  baru  dari  tiap-tiap  perangkat  daerah pengampu urusan LPPD serta penyampaian jadwal serta timeline rencana pelaksanaan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh tim evaluator internal maupun eksternal.

## Penyelarasan LPPD kedalam Sasaran Kinerja Pegawai
Bagian Pemerintahan bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan penyelarasan penetapan target capaian kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun dan telah dimasukkan dalam tupoksi, perjanjian kinerja dan sasaran Kinerja Pegawai dan dilakukan juga monitoring dan  evaluasi  setiap  capaian  kinerja  setiap  tribulan  di  tahun  berjalan  sebagai  kontrol dalam pelaksanaan dalam masing-masing urusan pemerintahan.
Hasil  penilaian  LPPD  sendiri  sejak  tahun  2019  tidak  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri dan mulai  di  rilis  kembali  mulai  pada  tahun  2023  (capaian  tahun  2021  yang  dinilai  tahun  2022  dan diumumkan tahun 2023) adapun Kabupaten Sidoarjo mendapatkan peringkat 5 Nasional dengan nilai

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
3.61  dengan  kategori  Tinggi  serta  diberikan  penghargaan  langsung  oleh  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia dalam acara yang berlangsung di Makasar pada April 2023 lalu dan untuk tahun 2024 ini (capaian tahun 2022 yang dilaporkan dan dinilai tahun 2023 serta diliris tahun 2024) telah dirilis  surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  100.2.1.7-6646  Tahun  2023  tentang  hasil evaluasi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  secara  Nasional  tahun  2023.  Berdasarkan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Tahun  2022,  Kabupaten Sidoarjo mendapat peringkat 2 Nasional dengan nilai yang meningkat dari tahun sebelumnya mejadi 3.78 dengan kategori Tinggi.
Pembuatan website portal  data  kinerja , Pelaksanaan  Pendampingan  dan  Pra-Evaluasi , dan Penyelarasan LPPD kedalam Sasaran Kinerja Pegawai merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mempersiapkan  dan  menyiapkan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dengan langkah strategis tersebut, harapannya capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tidak menurun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

## PENUTUP
Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis dalam Penyusunan Laporan Pemerintaha Daerah (LPPD) guna mempertahankan dan meingkatkan skor LPPD  dari  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  maka  diimplementasikanlah  kebijakan  berikut;  1) Dibangunnya Sistem Informasi Wwbsite Portal Data Kinerja, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Sidoarjo  dan  dikelola  oleh  Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 2) Melaksanakan pendampingan dan pra evaluasi pendampingan dan pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang sebenarnya dilakuakn oleh tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga diharapkan  sebelum  data  capaian  dan  bukti  dukung  LPPD  dinilai,  telah  dilakukan  upaya  dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam upaya peningkatan pemahalam serta nilai  capaian  kinerja.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  menggunakan  strategi  pra-evaluasi,  yakni melakukan  evaluasi  dini  terhadap  capaian  kinerja  Perangkat  Daerah  yang  melaksanakan  Urusan Pemerintah yang dinilai dalam LPPD, sebelum Laporan di Kumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai  Pusat  dan  Daerah;  3)  Penyelarasan  LPPD  kedalam  Sasaran  Kinerja  Pegawai  Bagian Pemerintahan melakukan penyeseuaian indikator yang ada di masing-masing urusna terhadap sasaran kinerja pegawai paling minimal masuk di Sasaran Kinerja Kepala OPD, sehingga setiap indikator yang ada di IKK LPPD telah terakomodir datanya dan diharapkan dapat meningkat capaiannya.
Atas kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan rekomendasi bahwa dengan karena Sistem Satu Data adalah bersifat elektronik, maka perlu diperhatikan keamanan data, yang rawan terjadi kebocoran  data  dan  tindakan  berupa  proses hack yang  mana  bisa  mengganggu  sistem  kerja  dan penyimpanan dari Portal Data Kinerja itu sendiri. Selain itu, dari sisi anggaran, diperlukan anggaran khusus untuk keperluan honorarium evaluator eksternal di Tingkat Provinsi maupun Nasional, maka Tim penyusun LPPD dalam hal ini Bagian Pemerintahan dapat membuat telaah maupun penjelasan secara  tertulis  kepada  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  tentang  pentingnya  dilakukan  kegiatan pendampingan dan praevaluasi dimaksud.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Austin, T., & Chola, S. (2023). Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 10 (2), 759–764. https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.5075 Heldan,  E.,  Malik,  M.,  &  Delisa,  A.  T.  (2020).  Implementasi  penyusunan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  (lppd)  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  kota  metro  Elip  Heldan, Malik Malik, Ade Thiya Delisa. 2020 .
Izal,  J.  (2022).  Efektivitas  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Nucl. Phys. , 13 (1), 104–116.
Moi,  V.  (2021).  Determinasi  Penghambat  Kualitas  Penyusunan  Lppd  Biro  Pemeritahan  Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. CENDEKIA Jaya , 3 (2), 95–115. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.193
Nindy Syafrilia, Sri Widayanti. (2021). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota  Yogyakarta. Journal  of  Indonesian  Rural  and  Regional  Government , 5 (2),  125–147. https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.141
Sahir, S. H. (2022). Metodologi penelitian . Sugiyono. (2013). Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian . 1 , 1–9.