## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE
Andrea Natalia Pesik Universitas Diponegoro andreaantlia@gmail.com
Yunanto Universitas Diponegoro yun_yunanto@yahoo.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  sangat  pesat  menyebabkan pemanfaatan  internet  semakin  diminati  oleh  masyarakat  luas.  Kini  dengan memanfaatkan  internet,  manusia  bisa  dengan  mudah  membeli  keperluan  yang dibutuhkannya.  Karena  minat  masyarakat  dalam  berbelanja  online  maka  muncul inovasi  bisnis  baru  yaitu  “e-commerce”.  Besarnya  minat  masyarakat  dalam pemanfaatan  e-commerce  membuat  bisnis  ini  sangat  menjanjikan.  Terbukti  dari menjamurnya berbagai platform e-commerce di Indonesia seperti tokopedia, shopee, dan sebagainya. Namun, kemajuan e-commerce tidak diimbangi oleh peraturan yang efektif membuat perlindungan hukum menjadi kurang maksimal. Seperti perlindungan terhadap  kasus  kebocoran  data  pribadi  yang  dialami  oleh  konsumen  platform  e- commerce.  Sebagai  pihak  yang  diberikan  kepercayaan  seharusnya  penyelenggara lebih berhati-hati dalam pengelolaan  data pribadi konsumennya. Sebab pentingnya data  pribadi  untuk  dijaga  kerahasiaanya,  apabila  teerjadi  kebocoran  maka  dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materil maupun imateril.

## Kata Kunci: Data Pribadi; E-commerce; Kebocoran Data; Pemanfaatan Sistem Informasi; Perlindungan Hukum.

## Abstact
The rapid development of technology and information has caused the use of the internet to be increasingly in demand by the wider community. Now by utilizing the internet, humans can easily buy the necessities they need. Because of people's interest in online shopping, a new business innovation has emerged, namely "e-commerce". The amount of public interest in the use of e-commerce makes this business very promising.  It is evident from the proliferation of various e-commerce platforms in  Indonesia such  as

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Tokopedia, Shopee, and so on. However, the advancement of e-commerce is not offset by effective regulations making legal protection less than optimal. Such as protection against cases of leakage of personal data experienced by consumers of e-commerce platforms.    As  a  party  who  is  given  trust,  the  organizers  should  be  more  careful  in managing the personal data of their consumers. Because of the importance of personal data to be kept confidential, if it occurs a leak, it can cause losses to consumers both materially and immaterially.
Keywords:  Personal  Data;  E-commercel;  Data  Leakage;  Information  System Utilization; Legal Protection.

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  khususnya  di  era  berbasis online dapat mempermudah  masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupannya.  Salah  satunya dampak positifnya terdapat pada sektor perekonomian negara. Pada sektor tersebut, perkembangan ekonomi disumbangkan dari munculnya berbagai situs bisnis online ( e-commerce) di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini masyarakat tidak perlu membeli barang secara langsung, tetapi dengan sekali “ klik ” maka barang tersebut akan didapatkan dengan mudah.
Menurut  Shely  Cashman,  mendefinisikan  bisnis online dengan  istilah e- commerce yang  berarti electronic  commerce (perdagangan  secara  elektronik), merupakan  transaksi  bisnis  yang  terintegrasi  dalam  jaringan  elektronik,  seperti internet.  Siapapun  yang  dapat  mengakses  komputer,  memiliki  sambungan  ke internet  dan  memiliki  cara  untuk  membayar  barang-barang  atau  jasa  yang  dibeli dapat berpartisipasi dalam e-commerce .
Selain  berdampak  positif  bagi  konsumen,  keberadaan e-commerce juga menguntungkan  bagi  pelaku  usaha.  Pada  zaman  serba  digital,  perusahaan diarahkan  untuk  memasarkan  produk  dan  jasanya  didalam platform e-commerce agar dapat menjangkau pelanggan secara global. Karenanya, Internet memberikan peranan  penting  yang  berdampak  transformasional  terhadap  beberapa  aspek kehidupan manusia salah satunya perkembangan dalam dunia bisnis.
Menjamurnya  situs e-commerce terkadang  membuat  masyarakat  kurang berhati-hati  untuk  memanfaatkannya.  Dengan  proses  persyaratan  yang  hanya memerlukan pencantuman beberapa data pribadi konsumen maka dengan mudah akun  dibuat.  Namun,  masyarakat  seringkali  melupakan  bagaimana  para penyelenggara platform e-commerce tersebut  mengolah data pribadi konsumennya. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data pribadi menyebabkan maraknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.
Kerahasiaan  yang  seharusnya  terjaga  antara  penyelenggara  dan  konsumen seringkali  di  abaikan.  Kurangnya  penjagaan  dan  tolak  ukur  keamanan platform dalam menjalankan usahanya tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Privasi krusial konsumen yang seharusnya disimpan dengan baik justru disebarluaskan di portal online secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, seringkali data konsumen di perjualbelikan oleh oknum tertentu secara ilegal yang yang tersebar di beberapa website . Data yang diperjual belikan merupakan privasi yang sangat krusial, seperti: tempat kediaman, tanggal lahir, password email, dan lain-lain. Terjadinya kebocoran data pribadi konsumen sangat mengkhawatirkan karena dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Dengan  berbagai  permasalahan  yang  muncul  akibat  kebocoran  data  pribadi konsumen platform e-commerce ,  maka  dibawah  ini  akan  dijabarkan  mengenai perlindungan hukum yang relevan terkait dengan transaksi e-commerce berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang bahwa e- commerce merupakan  transaksi  yang  memanfaatkan  sistem  teknologi online , sehingga perlu ditinjau kaitannya dengan perlindungan hukum untuk transaksi tersebut.
b) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Menimbang  bahwa e- commerce merupakan  penyelenggara  sistem  elektronik  dalam  bisnisnya  maka perlindungan  mengenai  data  pribadi  dalam  peraturan  ini  perlu  untuk  dikaji secara mendalam.
c) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Menimbang  bahwa e-commerce merupakan  bisnis  berdagang  dengan  memanfaatkan  perangkat  dan  prosedur elektronik maka penjelasan mengenai perlindungan data pribadi dalam peraturan ini perlu ditinjau lebih jauh.
d) Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik. Menimbang  bahwa platform e-commerce merupakan  bisnis  yang  memanfaatkan data  pribadi  sebagai  alat  pendaftarannya  maka  perlu  ditinjau  sejauh  mana perlindungan data pribadi dari peraturan ini.
Meninjau dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka kebocoran data pribadi dalam platform e-commerce sangat merugikan masyarakat. Dengan beberapa peraturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  diatas  dirasa  belum  cukup  untuk melindungi data pribadi secara menyeluruh, sebab walau sudah ada perlindungan hukum, namun kebocoran data tersebut masih marak terjadi. Seperti yang terjadi belum  lama  ini,  kebocoran  data  terjadi  pada platform  e-commerce tokopedia  yang melibatkan 91 juta akun bocor diperjualbelikan.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  sebuah  penelitian  ilmiah,  untuk  mendapatkan  hasil  yang  relevan  maka dibutuhkan penggunaan beberapa metode hukum. Hal tersebut digunakan sebagai langkah  utama  sebelum  menjalankan  penelitian  agar  dapat  mengidentifikasi masalah  dengan  tepat  dan  efisien.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  diteliti.  Peraturan  yang  terkait  terdapat  pada  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, bahan sekunder yang digunakan yakni berupa buku dan jurnal terkait topik yang diteliti.
Selain  itu,  metode  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis  yakni  sebuah metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  objek  yang akan  diteliti  melalui  data  atau  sempel  yang  telah  terkumpul  tanpa  melakukan analaisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 3. PEMBAHASAN

## a. Hubungan Hukum Antara Subjek Hukum dalam E-commerce
Pada peraturan pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik terdapat  empat  pihak  yang  menjadi  subyek  hukum  yaitu  Pelaku  Usaha, Penyelenggara,  Pribadi  dan  Konsumen.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik pasal 4 ayat 2 menjabarkan mengenai hubungan antar subyek hukum, yakni:
“PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara: a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;
b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;
c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.  instansi  penyelenggara  negara  dengan  Pelaku  Usaha,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  para  pihak  merupakan  hubungan perikatan  atau  kontraktual.  Hal  tersebut  nantinya  akan  menjadi  faktor  penentu mengenai  seberapa  jauh  tanggung  jawab  hukum  para  pihak.  Pada  dasarnya, hubungan kontraktual yang terjalin tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian. Maka syarat materill yang tercantum didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian,  secara  formil  kesepakatan  terjadi sebenarnya terjadi karena adanya kejelasan informasi yang disampaikan para pihak sebelum  berkontrak.  Dengan  informasi  tersebut  para  pihak  dapat  mencapai kesepakatan  dalam  pembentukan  perjanjian  untuk  selanjutnya  digunakan  dalam melakukan hal-hal sebagaimana yang diperjanjikan.
Pada  transaksi  bisnis  berbasis  online,  para  pihak  sepakat  mengikatkan dirinya kedalam suatu perjanjian yang dimana disebut sebagai kontrak elektronik. Didalam  kontrak  tersebut  terdapat  sebuah  iktan  atau  hubungan  yang  dilakukan secara elektronik dengan menggabungkan sistem atau jaringan informasi berbasis elektronik  diantara  pembeli  dan  penjual.  Pada  prinsipnya,  syarat  sahnya  sebuah perjanjian transaksi e-commerce mengacu kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk membuat kontrak online . Selama kontrak tersebut memuat empat  syarat  sahnya  perjanjian  maka  kontrak  dianggap  sah  dan  mengikat  para pihak.

## b. Perlindungan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-commerce
Dalam  proses  bertransaksi  di platform  e-commerce membutuhkan  akun sebagai sarana untuk menunjang kelancaran transaksi barang maupun jasa. Pada saat akan membuat akun salah satu klausul yang harus dipenuhi adalah menyetujui syarat  dan  ketentuan  serta  kebijakan  privasinya  apabila  ingin  mendaftar.  Maka secara  tidak  langsung  apabila  konsumen  melakukan  pendaftaran  maka  telah otomatis setuju dengan klausul tersebut. Mengenai persetujuan, Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  pasal  1  ayat  4  memuat pengertian secara mendalam mengenai kata persetujuan itu sendiri. Yang diartikan sebagai pernyataan tertulis baik secara manual atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data setelah mendapat tindakan lengkap mengenai kejelasaan pengelolaan data  tersebut.  Dimana  peraturan  tersebut  dimuat  unsur  persetujuan  sebagai  hal yang penting bagi platform e-commerce dalam melakukan pengelolaan data pribadi konsumennya.
Apabila  mengacu  kepada  penjabaran  pasal  diatas,  maka  persetujuan  tidak dapat  dilakukan  secara  otomatis  sebab  pernyataan  harus  dibuat  secara  tertulis. Seharusnya  menyertakaan  peryataan  tertulis  dari  masing-masing  pribadi  terkait dengan pengunaan data pribadi untuk kegiatannya bertransaksi. Unsur persetujuan seharusnya  diartikan  lebih  mendalam  tidak  hanya  sekedar  “klik”  setuju  akan persyarataan  menyangkut  pemanfaatan  data  pribadi  dalam  pembuatan  akun, namun harus disertai kesadaran seseorang.
Dengan pembuatan akun serta munculnya kebijakan privasi dari platform e- commerce menjelaskan munculnya hubungan hukum kontraktual antar keduanya. Hubungan  ini  tercermin  dari  klausul  kebijakan  privasi platform e-commerce yang memuat  bahwa  platoform  bertanggungjawab  untuk  menjaga  data  pribadi
konsumennya. Akibat adanya perjanjian pertanggungjawaban tersebut maka timbul akibat hukum yang mengikat bagi para pihak. Segala bentuk perjanjian-perjanjian yang ditetapkan didalam kegiatan transaksi bisnis online diterapkan sesuai dengan ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Terkait regulasi mengenai perlindungan data pribadi hingga kini di Indonesia belum memiliki peraturan secara khusus. Namun, secara umum terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 dan 2, menjabarkan mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:
“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik  yang menyangkut data pribadi seseorang  harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2)  Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”
Mengacu  pada  ayat  tersebut  maka  konsumen  yang  dirugikan  mengenai kebocoran datanya dapat mengajukan gugatan perdata dengan meminta ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh penyelenggara platform . Hal ini dikarenakan terdapatnya perjanjian antar penyelenggara dan konsumen dalam klausul  kebijakan  privasi,  yang  dimana  jika  terjadi  kebocoran  data  maka  dapat digugat berdasarkan wanprestasi.
Selain  itu,  untuk  memperdalam  peraturan  mengenai  perlindungan  data pribadi  Undang-Undang  ITE  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sebab  Undang-Undang  ITE  tidak  secara  khusus  mengatur  secara  jelas  mengenai perlindugan data pribadi seseorang. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang jelas dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut mengatur secara terang  menganai  sanksi  administratif  kepada platform apabila  terbukti  bersalah membocorkan data pribadi konsumennya.
Langkah yang dapat ditempuh oleh  konsumen apabila  mengalami kerugian terhadap  kebocoran  data  pribadinya  termuat  dalam  perundang-undangan  diatas, yang  dimana  dapat  menggugat  secara  perdata  berbentuk  wanprestasi.  Selain  itu, penyelenggara  dapat  dijatuhkan  sanksi  administratif  apabila  terbukti  telah membocorkan data pribadi konsumennya. Namun, terdapatnya beberapa peraturan mengenai  perlindungan  data  pribadi  tersebut  belum  memeberikan  perlindungan hukum kepada konsumennya. Sebab seharusnya peraturan mengenai data pribadi tidak cukup jika hanya diatur di dalam peraturan pemerinyah yang secara hirarkis dibawah Undang-Undang. Sehingga seharusnya Indonesia memiliki peraturan yang lebih  mengikat  mengenai  perlindungan  data  pribadi  tersebut  berupa  Undang- Undang.
c. Pertanggungjawaban lembaga Penyelenggara E-commerce terhadap

## Kebocoran Data Pribadi
Hubungan antara penyelenggara dan konsumen dalam transaksi transaksi e- commerce dapat  dikatakan  tidak  seimbang.  Karena  didalam  kegiatan  transaksi bisnis  online  menunjukan  bahwa  konsumen  merupakan  pihak  yang  lebih  lemah sedangkan penyelenggara lebih kuat kedudukannya. Akibatnya, di ciptakan sebuah klausul  kebijakan  privasi  sehingga  diharapkan  dapat  melindungi  konsumen  dari kesewenangan penyelenggara. Pada penyelenggaraan transaksi bisnis online, negara dituntut berkontribusi sebagai penegah antara para pihak. Maka dari itu, ia dituntut
untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan privasi dari sebuah platform e-commerce agar  konsumen  mendapatkan  jaminan  agar  data  pribadinya  tersimpan  dengan aman.
Namun saat pelaksanaan pengelolaan data pribadi terkadang penyelenggara tidak terlepas dari masalah kebocoran data pribadi. Misalnya dari salah satu kasus yang terjadi pada platform e-commerce ternama yakni tokopedia. platform e-commerce ini  dilaporkan  menghadapi  usaha  peretasan  oleh  hacker  yang  mengakibatkan sebanyak  91  juta  pengguna  layanan  tokopedia  mengalami  kebocoran  data pribadinya.
Bercerimin  dari  kasus  yang  terjadi  diatas,  penerintah  dirasa  kurang memberikan  perhatian  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap platform e- commerce . Kurangnya  perhatian ini tercermin dari pengungkapan kebocoran yang dilakukan  oleh  masyarakat  biasa  dalam  akun  twitternya,  bukan  resmi  dari pemerintah  bahkan platform yang  bersangkutan.  Akibat  kurangnya  pengawasan penyelenggara dalam sistem keamanannya, maka data konsumen tersebut dengan mudahnya  dapat  dibobol  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Selain  itu, tindakan  pemerintah  dengan  melakukan  audit  forensik  dinilai  terlambat.  Sebab untuk  melakukan  hal  tersebut  membutuhkan  kemampuan  teknis  yang  tinggi sehingga  tidak  dimungkinkan  selesai  dalam  waktu  singkat.  Dengan  proses  yang memakan waktu, dikhawatirkan kasus ini dapat terulang kembali karena kurangnya tindak lanjut dari pemerintah. Kasus kebocoran data sudah menjadi hal yang umum didalam  dunia  bisnis  berbasis  online,  karenanya  permerintah  seharusnya  sudah memiliki tindakan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  pasal  14  ayat  5, menjelaskan mengenai kegagalan perlindungan data pribadi yakni:
“(5)  Jika  terjadi  kegagalan  dalam  pelindungan  terhadap  Data  Pribadi  yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.”
Pada  pasal  tersebut  menjelaskan  apabila  terjadi  kegagalan  perlindungan  data pribadi  maka  penyelenggara  wajib  memberikan  pemberitahuan  kepada konsumennya.  Maka  penyelenggara e-commerce bertanggung  jawab  untuk memberikan  notifikasi  kepada  konsumennya  terutama  pihak  yang  terdampak langsung.
Serta pada pasal 24 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:
“(3)  Dalam  hal  terjadi  kegagalan  atau  gangguan  sistem  yang  berdampak  serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem  Elektronik  wajib  mengamankan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan  segera  melaporkan  dalam  kesempatan  pertama  kepada  aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.”
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  sebagai  tindakan  lanjutan  apabila  terjadi kegagalan  atau  gangguan  sistem  yang  berdampak  serius  maka  penyelenggara bertanggung  jawab  untuk  mengamankan  informasi  elektronik  konsumennya  dan segara melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Selain  itu  terkait  notifikasi  pada  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pasal 28 huruf c yang berbunyi sebagai berikut: “c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
1  harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
2.  dapat  dilakukan  secara  elektronik  jika  Pemilik  Data  Pribadi  telah  memberikan Persetujuan  untuk  itu  yang  dinyatakan  pada  saat  dilakukan  perolehan  dan pengumpulan Data Pribadinya;
3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling  lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;”
Peraturan  ini  pula  mengatur  bagaimana  tanggung  jawab platform untuk memberikan  notifikasi  kepada  konsumennya  apabila  terjadi  kegagalan perlindungan data pribadi.
Jadi  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  diatas,  bentuk pertanggung  jawaban  yang  harus  dilakukan  penyelenggara  adalah  wajib memberikan notifikasi serta melaporkan kebocoran data tersebut kepada pihak yang berwenang.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  penjabaran  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa sampai  saat  ini  kebocoran  data  masih  marak  terjadi.  Sehingga,  Peraturan perundang-undangan  yang  ada  dirasa  belum  secara  maksimal  melindungi konsumen platform e-commerce . Selain peraturan yang belum memadai, kurangnya pengawasan  pemerintah  dalam  menindaklanjuti  kasus  kebocoran  tersebut membuatnya  semakin  parah.  Selain  itu,  pertanggungjawaban  penyelenggara platform e-commerce terhadap pada pribadi konsumen juga dianggap masih lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dari penyelenggara untuk melindungi data pribadi konsumennya. Hal ini terjadi tercermin dari lemahnya sistem pengawasan penyelenggara  dalam  melakukan  pengecekan  membuat  data  dapat  diretas  oleh pihak yang tidak berwenang sehingga kebocoran data pribadi terjadi.
Sesuai dengan hasil penelitian diatas maka penulis membagi saran menjadi tiga  bagian  yang  difokuskan  kepada  masing-masing  subjek  agar  lebih  mendalam. Pertama, pemerintah diharapkan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang- Undang  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Dengan  adanya  Peraturan  tersebut maka  penulis  berharap  perlindungan  data  pribadi  konsumen  menjadi  lebih terlindungi.  Kedua,  penyelenggara platform  e-commerce agar  selalu  melakukan pengecekan sistem secara berkala untuk menghindari kasus kebocoran data yang sama  kedepannya.  Ketiga,  masyarakat  diharapkan  lebih  berhati-hati  untuk memberikan data pribadi kepada siapapun.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alika Noor Kholifah, Diduga Bocor, Data 4 Juta Pelanggan Tokopedia Dijual Online,  termuat  dalam  https://www.viva.co.id/digital/startup/1123719-diduga- bocor-data-4-juta-pelanggan-tokopedia-dijual-online.
Edmon  Makarim,  Kerangka  Kebijakan  dan  Reformasi  Hukum  Untuk Kelancaran  Perdagangan  Secara  Elektronik  (E-Commerce)  di  Indonesia,  Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.3 (2013).
Fitri  Novia  Heriani,  Kasus  Tokopedia  Bukti  Pembinaan  dan  Pengawasan
Platform di Indonesia Tak Maksimal, termuat dalam
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia- bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal?page=3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).
Maya  Indah, Aspek Perjanjian Elektronic Commerce dan Implikasinya  Pada Hukum Pembuktian di Indonesia, MMH, Jilid 39 No.2 (2010).
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik,  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  222,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6420.
Shelly  Cashman  Varmaat,  Discovering  Computers:  Menjelajah  Dunia Komputer Fundamental (Salemba Infotek, Jakarta, 2007).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D (Alfabeta, Jakarta, 2009).
Tim,  Waspada  Aksi  Jual  Beli  Data  Pribadi  Lewat  Aplikasi  Fintech,  termuat dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185- 416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.