Volume 13, Number 2, 2022

## PERBANDITAN DI BATAVIA MASA POLITIK LIBERAL HINDIA
BELANDA 1870-1930
Enggar Istiyana
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta enggaristiyana.2020@student.uny.ac.id

## Abstrak
Peristiwa  perbanditan  sebagai  bentuk  pergolakan  sosial  masyarakat  Jawa  masa Hindia Belanda mampu menunjukan adanya permasalahan sosial. Kajian ini akan mengeksplor  sejarah  Hindia  Belanda  yang  bukan  hanya  membahas  bentuk penjajahan saja, namun terkait pergolakan sosial yang dilakukan rakyat yang masih diabaikan.  Penelitian  ini  dilakukan  juga  untuk  mengidentifikasi  secara  rinci  apa penyebab  dan  bagaimana  penanganan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda. Dengan metode interpretasi sumber primer penelitian ini menjadi tulisan yang menunjukan kegaduhan bandit dalam lingkup pedesaan masa Hindia Belanda. Hasil penelitian ini mengungkapkan argumen bahwa perbanditan pada masa Hindia Belanda  dalam  kurun  waktu  1870-1930  memperlihatkan  situasi  rakyat  dan pemerintah yang mengalami pergeseran dari sistem Tanam Paksa menuju Ekonomi Liberal. Tindak kriminal perbanditan yang dilakukan oleh para bandit Batavia tidak semata-mata untuk memperkaya diri sendiri melainkan juga untuk mensejahterakan rakyat  kalangan  bawah.  Aksi  perbanditan  yang  semakin  meningkat  dan  hampir setiap  malam  terjadi  membuat  sistem  keamanan  pemerintah  Kolonial  terganggu. Selain itu, bandit Batavia mengajak rakyat untuk membangun kekuatan agar mau melawan  atas  tindasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.  Bandit Batavia mengkampanyekan kehidupan yang lebih sejahtera dengan cara menjarah dan mengambil hak-hak rakyat yang semestinya diterima secara paksa. Kajian ini menjelaskan konsekuensi yang diterima rakyat karena melakukan pergolakan sosial dengan  munculnya  berbagai  respon  pemerintahan  Hindia  Belanda  untuk mempertahankan keamanan.
Kata Kunci: Ekonomi Liberal, Bandit Sosial, Batavia.

## Abstract
The incident of banditry as a form of social upheaval for the Javanese people during the Dutch East Indies was able to show the existence of social problems. This study will explore the history of the Dutch East Indies, which does not only discuss the forms  of  restrictions,  but  also  relates  to  the  social  upheavals  carried  out  by  the neglected people. This research was also conducted to identify in detail the causes and how the handling was carried out by the Dutch East Indies government. With the  primary  source  interpretation  method,  this  research  becomes  a  writing  that shows the commotion of bandits in the rural areas of the Dutch East Indies period. The results of this study reveal the argument that banditry during the Dutch East Indies  period  in  the  period  1870-1930  was  in  the  situation  of  the  people  and government  which  experienced  a  shift  from  the  Cultivation  System  to  a  Liberal Economy. The criminal acts of banditry carried out by the Batavian bandits were
not  solely  for  themselves  but  also  for  the  welfare  of  the  lowerclass  people.  The increasing acts of banditry and almost every night made the colonial government's security system disrupted. In addition, the Batavian bandits invited the people to build strength so that they would fight against the oppression given by the Dutch East Indies government. The Batavian bandits campaigned for a more prosperous life  by  looting  and  taking  the  people's  rights  that  should  have  been  accepted  by force. This study explains the consequences received by the people for carrying out social  upheaval  with  the  emergence  of  various  responses  from  the  Dutch  East Indies government to maintain security.
Keywords: Liberal Economy, Social Bandits, Batavia.

## PENDAHULUAN
Periode  kolonial  Belanda  menduduki  Indonesia  berlangsung  dalam  waktu yang panjang dan merubah Indonesia sebagai koloni yang disebut Hindia Belanda. Disaat  kolonisasi  terjadi  banyak  sekali  kebijakan  yang  menyengsarakan  rakyat misalnya  kebijakan  Tanam  Paksa.  Pemerintah  Belanda  menerapkan  kerjasama dengan Bupati untuk mendapat keuntungan besar mencapai 823 juta dalam kurun waktu  1813-1877  (Bernard,  2016:  22).  Tentu  saja  hal  ini  berbanding  terbalik dengan  kondisi  rakyat  yang  pada  saat  itu  justru  mengalami  penderitaan  seperti kemiskinan,  kelaparan  dan  krisis  kesehatan.  Selesainya  kebijakan  Tanam  Paksa nyatanya  tidak  menghentikan  penderitaan  rakyat  karena  Belanda  kembali menerapkan  kebijakan  Politik  Liberal.  Dimana  pemerintah  Kolonial  melakukan pembangunan perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Nusantara. Dibuktikan pada 1870 pemerintah Belanda  menghapuskan sistem  apanage dan menggantikannya  dengan  sistem  penguasaan  tanah  perorangan.  Hal  ini menunjukan  pemerintah  Kolonial  semakin  ingin  menguasai  seluruh  lapisan kehidupan  masyarakat  di  Nusantara  karena  penguasa  perkebunan  lebih  senang menyewa tanah langsung dari petani. Ekonomi rakyat semakin diperburuk dengan kebijakan ini, penyewaan tanah yang dilakukan meningkatkan jumlah kemiskinan di pedesaan.
Semakin  buruknya  kondisi  perekonomian  petani,  menimbulkan  perasaan tidak puas dengan kebijakan pemerintah Kolonial. Ketidakpuasan seperti apa yang ditunjukan akan memunculkan tindakan destruktif dan kriminal seperti pencurian,
perampokan dan kejahatan lainnya terhadap para penguasa perkebunan. Para petani yang melakukan bentuk protes ini oleh pemerintah Kolonial disebut sebagai bandit. Bagi masyarakat bandit adalah kaum pembela umat yang lemah serta pemberani yang menentang kebijakan pemerintah Kolonial atas ketidak adilan yang dialami rakyat.  Sedangkan  pemerintah  Kolonial  menganggap  bandit  adalah  sekelompok orang  yang  mengganggu  keamanan  dan  ketentraman  masyarakat.  Perbanditan meluas  hingga  wilayah  Batavia,  disana  penduduk  memiliki  jagoan  yang  mereka sebut sebagai Robin Hood. Para bandit sosial terketuk hatinya melihat penderitaan di  Batavia.  Mereka  akan  menyebar  keseluruh  wilayah  Jawa  untuk  membela penderitaan rakyat.  Sehingga setiap kali perbanditan meluas di beberapa wilayah pemerintah Kolonial menambah dan memperkuat keamanan dengan mengerahkan polisi.  Lantas  mengapa  usaha  pemerintah  Kolonial  akan  selalu  gagal?  Karena pemerintah Kolonial tidak memahami secara mendalam latar belakang munculnya bandit  di  wilayah  perkebunan  yang  didominasi  oleh  berbagai  tekanan  sehingga petani tidak diberikan kesempatan untuk bergerak aktif.
Perbanditan  muncul  di  pedesaan  yang  dekat  dengan  wilayah  perkebunan didasari  oleh  desakan  dan  tekanan  yang  diberikan  oleh  penguasa  kepada  petani. Perusahaan  perkebunan  mencoba  untuk  menguras  kekayaan  pedesaan  tanpa memberikan kesejahteraan pada petani. Kehidupan petani menjadi semakin lemah dan berada dibawah garis subsistensi. Keadaan ini menjadi semakin parah apabila dalam waktu yang bersamaan di wilayah tersebut terjadi bencana alam. Akibatnya banyaknya jumlah kelaparan dan kematian menjadi suatu hal yang wajar dan biasa di pedesaan. Pemerintah Kolonial pernah berusaha untuk menanggulangi kelaparan dan  kemiskinan  di  pedesaan  dengan  melakukan Mindere  Welvaart  Onderzoek namun usahanya gagal.
Melihat ketidakamanan wilayah Hindia Belanda oleh serangan bandit pada saat itu pemerintah Kolonial akhirnya membuat kebijakan untuk membasmi bandit. Usaha  yang  dilakukan  ialah  mengirimkan  unit Morsose yakni  unit  militer  yang bertugas memerangi bandit. Petugas polisi dibentuk pada 1890 dengan divisi utama Algemene Politie atau polisi umum yang terdiri atas Stad Politie atau polisi kota,
Veldpolitie atau polisi lapangan dan Gewestelijk Recherche dan Bestuurs Politie.
Kemudian untuk mendukung usaha dibentuknya kepolisian, pemerintah Kolonial juga membentuk unit jagabaya yang merupakan polisi desa dengan tugas mencegah bandit  di  malam  hari.  Namun  jumlah  mereka  tidak  cukup  banyak  sehingga perbanditan masih merajalela di wilayah tersebut. Bagaimana langkah yang diambil pemerintah  Kolonial  atas  meningkatnya  bandit?  Usaha  lain  yang  dilakukan pemerintah Kolonial adalah menyebarkan informasi mengenai bahaya bandit yang akan menguras kekayaan yang sudah disimpan baik di gudang maupun di rumah masyarakat.  Informasi  yang  diberikan  bertujuan  untuk  menghimbau  rakyat  agar membangun pagar rumah, menutup jalan masuk desa di malam hari dan melakukan ronda di pos jaga.

## METODE
Pada  penelitian  ini  rencanakan  akan  menggunakan  metode  dengan pendekatan  kualitatif  dan  analisis  yang  dilakukan  cenderung  dilakukan  secara induktif dan makna menjadi hal yang esensial. Dari beberapa pendekatan semacam pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian studi kasus yang akan digunakan untuk mempelajari  secara  intensif  latar  belakang  kondisi  masyarakat  dimasa  sekarang sekaligus  mengamati  interaksi  yang  terjadi  antara  individu  dengan  kelompok, lembaga atau pemerintahan di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini yang akan lebih ditonjolkan ialah penelitian sendiri. Sumber yang akan digunakan berupa surat  kabar  sejaman  seperti  “Bataviaasch  Nieuwsblad”  dan  berbagai  referensi sumber.
Pengumpulan sumber online/offline dan observasi diharapkan akan mampu mengkonstruksi mengenai peristiwa, perasaan, motivasi, kepedulian, masa lalu dan lain-lain  dari  masyarakat.  Pengumpulan  sumber  online/offline  dilakukan  dengan mendalam  sehingga  menghasilkan  informasi  yang  akan  bermanfaat  untuk memaksimalkan penelitian berupa sampel data. Sedangkan untuk teknik observasi akan  dibagi  menjadi  tiga  tahap. Pertama, mengamati  tindakan  partisipan (masyarakat)  serta  tokoh  umum. Kedua, observasi  yang  dilakukan  bersifat  terus terang  langsung  kepada  partisipan  dan  penyamaran  agar  kenyamanan  partisipan
tidak  terganggu. Ketiga, untuk  mendapatkan  jawaban  yang  murni  tanpa  paksaan maka pengamat bisa bertindak sebagai partisipan.
Penelitian  ini  dibentuk  dengan  empat  tahapan  yakni  pemilihan  sumber (heuristik), penguji sumber (kritik sumber), interpretasi dan terakhir historiografi. Secara  terperinci  tahapan  tersebut  memiliki  tujuan  masing-masing  yang  akan memberikan hasil rekonstruksi yang objektif. Pertama, pemilihan sumber bertujuan untuk menemukan fakta dari sebuah peristiwa sejarah dan yang akan dibahas yakni masalah sosial masa Hindia Belanda. Fakta dapat berupa kebenaran yang bersifat nisbi.  Sumber  sejarah  sendiri  memiliki  berbagai  jenis  seperti  sumber  primer, sekunder,  tertulis,  dan  lisan  yang  sezaman  dengan  perbanditan. Kedua, penguji sumber  atau  sering  disebut  dengan  kritik  sumber  merupakan  kegiatan  pengujian fakta  yang  telah  ditemukan  pada  tahapan  sebelumnya.  Kritik  sumber  terbagi menjadi dua yakni kritik intern dan ekstern. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh  mana  keabsahan  dan  kredibilitas  sumber  yang  digunakan.  Sumber  yang membahas  mengenai  berbandikan  harus  dipastikan  bahwa  sumber  yang  dipakai benar-benar terpercaya. Ketiga, tahap interpretasi dilakukan setelah fakta sumber sudah ditemukan kemudian menyusunnya dengan menghubungkan kausalitas antar fakta. Proses interpretasi dilakukan dengan dua cara yakni interpretasi analisis dan sintesis. Terakhir, historiografi adalah tahap penulisan sejarah yang menghasilkan tulisan  sejarah  dari  sumber  penelitian  yang  telah  dikumpulkan,  diverifikasi,  dan ditafsirkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Agraris Wet 1870 Sebagai Penyebab Muncul Perbanditan
Kemunculan  bandit  tidak  lepas  dari  masalah  sosial  di  pedesaan  yakni hilangnya  fungsi  tanah.  Tanah  yang  dijadikan  sebagai  sumber  utama  kehidupan petani  justru  diperdaya  oleh  pemerintah  Kolonial.  Berakhirnya  Sistem  Tanam Paksa membawa kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu ke dalam periode baru  yakni  berdirinya  perusahaan  perkebunan  swasta  di  Hindia  Belanda.  Para pemerintah Kolonial membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar
dengan cara mengait investor asing agar menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Pemerintah  Kolonial  memperkuat  usaha  ini  dengan  melahirkan  undang-undang Agrarische  Wet pada  1870.  Undang-undang  ini  menjadi  landasan  legal-politis pemerintah Kolonial dalam memfasilitasi perusahaan kapitalis. Terdapat hak-hak tanah seperti Eigendom, Erfpacht, konsesi dan hak sewa yang jika dilihat sekilas sangat menguntungkan masyarakat Indonesia. Namun undang-undang ini nyatanya hanya dijadikan pemulus agar pemodal asing dapat berinvestasi di Hindia Belanda Undang-undang Agrarische Wet pada 1870 telah memunculkan masalah baru bagi  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  pembangunan  perusahaan  perkebunan swasta menyebabkan kemandegan pola pertanian di Pulau Jawa karena mengalami industrialisasi  pedesaan.  Pemerintah  Kolonial  kembali  mengeksploitasi  tenaga petani  untuk  bekerja  pada  perusahaan  perkebunan  swasta.  Cara  yang  digunakan pemerintah  Kolonial  untuk  mendapat  tenaga  petani  adalah  dengan  memberikan uang panjar yang akan dipotongkan dari gaji mereka. Disini terdapat kesepakatan antara pemerintah perusahaan perkebunan dengan petani dimana petani yang tidak hadir untuk bekerja setelah diberi uang panjar maka akan dicari dan didesak supaya mau  memenuhi  kontraknya  dibantu  oleh  kepala  desa.  Petani  pun  tidak  jarang mendapatkan  hukuman  apabila  telah  dengan  sengaja  melanggar  kontrak  yang ditentukan  (Tauhid,  2009:  31). Agrarische  Wet menjadi  payung  hukum  para penguasa perusahaan swasta mendirikan perkebunan besar kopi, teh, gula dan kina. Implementasi dari Agrarische Wet menimbulkan masalah sosial di tanah partikelir (Imadudin, 2015:33-48). Dampak dari adanya Undang-undang Agrarische Wet dan UU Gula 1870 ialah banyaknya perusahaan swasta yang berdiri di tanah Nusantara (Wisnuwardana, 2015:6). Tanah partikelir oleh tuan tanah Eropa dan Cina menjadi ladang  uang  mereka.  Sementara,  untuk  para  petani  pribumi  tanah  partikelir merupakan beban terutama untuk petani penyewa dan buruh. Petani masih harus dibebankan dengan pajak dan layanan tenaga kerja untuk tuan tanah. Tuan tanah sangat  sewenang-wenang  terhadap  petani  hingga  sudah  melepas  hak  petani  atas tanah dan rumah mereka.
Petani menjadi manusia yang paling menderita di Hindia Belanda tatkala pada 1929  terjadi  krisis malaise. Krisis  ini  terjadi  saat  bursa  saham  New  York  Wall
Street mengalami anjlok, dikenal dengan peristiwa Black Tuesday. Black Tuesday merupakan peristiwa ambruknya pasar modal Amerika dan menjadi krisis ekonomi paling berat yang pernah terjadi di dunia.  Akibat dari peristiwa ini adalah banyak bank  bangkrut  dan  uang  nasabah  yang  tidak  bisa  dikembalikan.  Pusat  industri terpaksa gulung tikar serta angka pengangguran merambat ke negara-negara lain. Atas  peristiwa  tersebut  perkebunan  Hindia  Belanda  mengalami  gagal  panen  dan menghancurkan perekonomian rakyat. Penguasa perkebunan akhirnya menerapkan kebijakan pengurangan upah kepada petani serta kesempatan kerja yang dibatasi. Meskipun nantinya perekonomian Hindia Belanda terselamatkan kembali. Namun luka sudah membekas di hati para petani yang dibuat menderita atas kebijakan demi kebijakan yang tidak manusiawi.
Petani  melakukan  perlawanan  sosial  dengan  isu  utama  yakni  ketidakadilan dan  kemiskinan.  Atas  perlakuan  kejam  dari  tuan  tanah  kepada  petani  tersebut, memicu  tumbuhnya  solidaritas.  Solidaritas  akhirnya  menjerumuskan  pada  aksi kriminalitas sebagai protes sosial tidak terorganisir. dengan aksi kriminalitas para petani berusaha untuk mengembalikan hak para tani yang direnggut oleh tuan tanah. Aksi ini diletakan ke dalam bingkai perbanditan social (Wisnuwardana, 2015: 20). Akhirnya  seseorang  yang  menjadi  bandit  oleh  daerahnya  tidak  dianggap  sebagai tindak  kejahatan  melainkan  para  tuan  tanah  lah  yang  menyebutnya  sebagai pengganggu tatanan kolonial.

## B. Kemunculan Bandit di Jawa Tahun 1870-1930
Pembukaan perusahaan perkebunan di tanah pedesaan berdampak buruk pada kehidupan petani di desa. Seluruh petani hanya diperbolehkan menanam tanaman ekspor  dan  melupakan tanaman  makanan  pokok  seperti  padi.  Sudah  begitu  upah yang diterima pun tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan yang diterima. Hal ini yang menjadikan kehidupan petani tetap miskin meskipun tanaman ekspor dihargai mahal di Eropa. Petani yang memiliki tanggungan membiayai hidup keluarga masih dibebani  dengan  pembayaran  pajak menimbulkan  rasa  tidak  suka  pada  penguasa perusahaan perkebunan swasta atau tuan tanah pemilik perkebunan. Perasaan tidak suka petani itu menimbulkan terjadinya perbanditan di Jawa.
Rasa tidak suka petani mendorong lahirnya gerakan perlawanan di pedesaan khususnya  pulau  Jawa.  Gerakan  ini  dilakukan  secara  diam-diam  atau  tanpa sepengetahuan  publik  dan  otoritas  karena  terorganisir  dari  bawah  tanah  dengan metode  yang  melanggar  hukum  kolonial  maupun  norma  sosial  masyarakat.  Para petani dan buruh dari golongan kelas bawah akan melakukan perlawanan dengan melakukan  tindakan  kriminal  untuk  memperjuangkan  hak  milik  petani  yang dirampas.  Gerakan  perlawanan  ini  dikenal  dengan  sebutan  Bandit.  Perbanditan adalah  manifestasi  protes  sosial  yang  dilakukan  di  wilayah  perkebunan  tanah sewaan.  Mereka  melancarkan  aksi  perbanditan  tidak  semata-mata  untuk memperkaya dirinya sendiri melainkan sebagai bentuk protes atas perubahan yang terjadi di wilayah pedesaan. Mereka akan membagi-bagikan hasil rampokan kepada petani lain, bandit seperti ini muncul untuk membela dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik petani. Bandit yang demikian disebut bandit sosial .
Fenomena  bandit  sosial  identik  dengan  pedesaan  karena  bandit  jenis  ini jarang terjadi di perkotaan. Kondisi pedesaan saat itu masih kental dengan tradisi kejawen. Pemimpin dunia bawah tanah biasanya dibekali oleh ilmu kebal yang ia peroleh dari guru ilmu hitam. Untuk mendapatkan ilmu kebal tersebut para bandit harus melakukan ritual khusus, ketika bandit dirasa sudah mampu maka ia wajib untuk melanjutkan ajaran yang sudah ia dapat dari guru sebelumnya kepada bandit lain.  Selain  itu  ia  akan  diberikan  sebuah  jimat  agar  murid-murid  dari  guru  ilmu hitam tersebut dapat selamat saat melakukan tindak kejahatan. Jimat yang diberikan tentu  mempunyai  daya  magis  sebagai  penolak  bala,  biasanya  jimat  dapat  berupa rapalan doa-doa selalu dibaca agar terlepas dari mara bahaya.
Ilmu  yang  harus  dikuasai  bandit  tidak  hanya  berupa  teknik  bela  diri melainkan ilmu pendanyangan dan kalamuding juga harus dikuasai. Ilmu kejawen digunakan  untuk  menentukan  waktu  yang  tepat  untuk  melakukan  aksi  kriminal. Mereka harus menentukan sasaran dengan perhitungan kejawen yakni kombinasi nilai tujuh hari dan lima hari pasaran. Jika aksi kriminal mereka gagal dan berujung kejaran polisi maka bandit akan menggunakan ilmu raja muka untuk berlari sambil melemparkan  kepalan  tanah  keramat  untuk  mencari  delapan  penjuru  arah  mata angin. Sedangkan doa-doa rapalan digunakan untuk membuat calon korban tidak
terbangun  ketika  bandit  menjarah  rumahnya.  Dengan  ilmu  yang  dikuasai  oleh pemimpin bandit maupun anak buah diharapkan mampu menjaga mereka agar tetap selamat (Runturambi, 2017: 30).
Para anggota bandit akan berusaha saling menjaga satu sama lain termasuk bersumpah bersama untuk menjaga rahasia dan saling setia. Dalam ucap sumpah yang para bandit lakukan terdapat ritual yang cukup unik, yakni meminum air yang bercampur  tetesan  darah.  Dalam  sebuah  kendi  air  yang  sudah  bercampur  darah dipercaya untuk menjaga kesetiaan para bandit dan jika diantara mereka ada yang melanggar maka air yang sudah diminum akan berubah mencari racun mematikan.
Di  Jawa  perbanditan  dikenal  dengan  istilah kecu dengan  aksi  berupa pencurian  harta  kekayaan  dan  hewan,  serta  pembakaran.  Gerombolan kecu dipercaya  memiliki  ilmu  kebal  yang  akan  membuatnya  sulit  untuk  ditaklukan. Orang yang paling berpengalaman mengenai perkecuan akan dijadikan pemimpin yang  diberi  nama benggol. Tentu  saja benggol sebagai  pemimpin  bertanggung jawab  atas  kesejahteraan  dan  keamanan  anggotanya. Benggol akan  dibantu  oleh wakilnya  untuk mengatur  strategi  perkecuan.    Berhasil atau  tidaknya  aksi  bandit ditentukan  oleh  pemimpin  yang  mengatur  jalannya  aksi.  Ketika  aksi  yang dipimpinnya berhasil dan lolos dari kejaran polisi maka nama benggol akan menjadi tersohor di desa. Nama-nama benggol kemudian akan dialihkan sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya benggol di Yogyakarta dan Surakarta yang diberi nama alias  Pentung  Pinanggul  dengan  ciri  khas  membawa tongkat  pentungan.  Gobang Kinosek yakni benggol dengan keahlian menggunakan pisau besar untuk merusak hasil perkebunan. Kandhang Jinongkeng ialah benggol dengan kemampuan untuk mendongkel  sesuatu  yang  berat  atau  besar.  Kemudian  Dadung  Sinedel  yang merupakan  tali  untuk  mengikat  hewan  peliharaan. Benggol Dadung  Sinedel biasanya  memiliki  motif  untuk  mencuri  ternak  yang  biasa  digunakan  untuk mengangkut  hasil  perkebunan  ke  pabrik  para  penguasa  perusahaan  perkebunan. Tanpa adanya tenaga angkut maka sudah dipastikan pemasaran hasil perkebunan akan terhambat. Kerja benggol dibantu juga oleh dua orang dengan posisi penting didalamnya  yakni  posisi telik  sandi yang  bertugas  untuk  memberikan  informasi terkait wilayah dan korban sasaran. Ia akan berkoordinasi dengan benggol bilamana
informasi  yang  didapat  mengenai  calon  korban  sudah  cukup  memadai.    Adapun posisi canguk posisi ini akan bertugas diluar sebagai pengawas dan pemberi kode kepada kelompok kecu saat aksi bandit berlangsung (Nanggoro, 2019).

## C. Situasi Perbanditan di Batavia 1870-1900
Sementara  di  Jawa  perbanditan  di  dominasi  oleh  kecu,  bandit  di  Batavia sebagian  besar  dikontrol  oleh  Jagoan.  Dengan  kesaktian  pula  mereka  dapat membuat  korbannya  tertidur  sehingga  para  bandit  dapat  leluasa  menjarah rumahnya.  Aksi  perbanditan  di  Batavia  sangat  beragam  sehingga  dikelompokan menjadi beberapa tindak kejahatan yakni, perampokan, pencurian, penyalahgunaan jabatan  dan  perlawanan  terhadap  pemerintah.  Perilaku  kriminal  di  Batavia dilakukan  sebagai  wujud  protes  oleh  kelompok  masyarakat  yang  tersingkirkan dalam kehidupan sosial ekonomi Batavia. Selain itu kondisi kesehatan di Batavia yang  semakin  buruk  dengan  4294  orang  terkena  demam  berdarah.  Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penyebab terjadinya kriminalitas di Batavia ialah perubahan ekonomi dalam kebijakan ekonomi liberal.
Kriminalitas  yang  terus  meningkat,  pemerintah  Kolonial  bertindak  keras untuk  menghadapi  perbanditan  yang  setiap  hari  di  beritakan.  Pemerintah memberlakukan hukum gantung kepada para pengganggu keamanan yakni bandit. Akan  tetapi,  hukuman  gantung  hanya  diberlakukan  untuk  bandit  Asing  di  tahun 1930.  Hukuman  dilakukan  dilapangan  terbuka  (Jatinegara)  dan  disaksikan  oleh banyak orang yang datang dan berkumpul di Meester Cornelis. Hukuman lain yang diberikan  pemerintah  Kolonial  dilaksanakan  dengan  hukuman  penjara  dan  kerja paksa.  Sebab  hukuman  tersebut  dirasa  cocok  diberikan  kepada  rakyat  pribumi karena hukuman ini bisa membuat orang menjadi gila bahkan bunuh diri (Kurnia, 2012: 62).

## D. Praktik dan Tokoh Perbanditan di Batavia
Para  bandit  memiliki target  yang  akan  mereka  tuju  yakni  pihak  yang  telah menghilangkan  sumber  daya  ekonomi  rakyat.  Orang-orang  ini  mencakup  tuan
tanah,  kepala  desa,  pemerintah  Belanda  dan  orang  Cina.    Cara  kerja  bandit  saat melakukan  aksinya tidak  hanya  pencurian,  mereka juga  melakukan  perampokan, pemukulan  dan  pembunuhan.  Dalam  aksinya  ini  bandit  tidak  melakukannya sendirian, biasanya dalam satu kali aksi terdapat lima sampai belasan bandit yang terlibat.  Mereka  memiliki  struktur  kerja  dengan  tanggung  jawab  yang  berbeda- beda.
Dalam  buku Bandit-Bandit  Pedesaan  Di  Jawa:  Studi  Historis  1850-1942 dikatakan  di  setiap  daerah  pasti  memiliki  legenda  banditnya  sendiri-sendiri, misalnya di Batavia. Sejak abad ke-19 Batavia sudah menjadi pelabuhan besar yang didiami oleh multietnik (Suhartono, 2010: 151).  Dengan begitu banyak pedagang asing  yang  singgah  bahkan  menetap  dan  menciptakan  kampungnya  sendiri  di Batavia. Misalnya orang-orang Cina, India, dan Arab yang memiliki kampungnya sendiri di Batavia untuk berdagang. Selain berdagang orang-orang asing itu banyak yang  menjadi  pekerja  buruh  di  perkebunan  swasta.  Tentu  saja  mereka  termasuk kedalam golongan pekerja buruh yang mendapatkan gaji yang layak di atas upah para petani pribumi. Upah yang besar membuat pekerja dari Cina, India dan Arab ini hidup berkecukupan.
Pada  tahun  1924  terjadi  peristiwa  resistensi  anti-Cina  di  Tangerang, Batavia.  Peristiwa  ini  bukan  termasuk  kedalam  aksi  perbanditan,  akan  tetapi bertujuan untuk membebaskan petani dari cengkraman tuan tanah Cina. Pemimpin dalam aksi ini dikenal dengan Kaiin Bapa Kayah yang merupakan seorang petani kecil  (Suhartono,  2010:  154).    Petani  pada  saat  itu  dikenakan  kewajiban  untuk mengolah  tanah  partikelir  yang  disewa  orang  Cina  dengan luas  yang  diusahakan Cina tiga kali lebih luas dari petani pangkalan. Meskipun ditentang oleh Polisi, para Kaiin  tetap  bergerak  untuk mengusir  orang  Cina  agar cuke dan  uang  kompenian dapat dihapuskan.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan nasib petani pribumi. Mereka hanya diberi upah kecil ditambah dengan pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Tidak  jarang  dari  petani  yang  tidak  sanggup  membiayai  keluarga  makan  dan membayar pajak. Petani yang tidak bisa membayar pajak oleh pemerintah Kolonial diajukan  ke  pengadilan  dan  dikenakan  denda.  Tuntutan  yang  semakin  besar
membuat  petani  semakin  menderita,  bahkan  petani  tidak  segan-segan  untuk dipenjarakan atau dibakar harta benda yang tersisa seperti stok pangan dan rumah. Hal-hal seperti inilah yang kemudian mengetuk hati para tokoh bandit sosial untuk melakukan  pembelaan  dan  meringankan  penderitaan  petani  dengan  melakukan perlawanan.
Di Batavia bandit sosial dikenal dengan sebutan Jago. Jago dipandang oleh masyarakat sebagai seseorang yang pemberani dalam membela kepentingan rakyat. Sebutan Jago sering diberikan imbuhan menjadi Jagoan tatkala seseorang tersebut justru  melakukan  tindakan  kriminal  yang  merugikan  masyarakat,  sehingga  para Jagoan  ini  oleh  masyarakat  disebut  sebagai  pengecut.  Jagoan  ini  muncul  dari golongan pelaku kriminal yang sudah pernah merasakan demakan penjara namun masih  melakukan  kejahatan  atas  perintah  pemerintah.  Pemerintah  akan membutuhkan tenaga para jagoan dan membayarnya untuk kepentingan pribadinya.
● Si Pitung
Di  Batavia  terkhusus  di  wilayah  Tanah  Abang,  Jago  bermunculan  atas beberapa  penyebab  yakni  kesengsaraan  yang  dirasakan  oleh  petani  dan  praktik Jagoan (pemerasan) yang marak terjadi di pasar Tanah Abang. Jago didaerah ini dipimpin  oleh  sosok  legendaris  bernama  Pitung.    Pitung  merujuk  kepada  sosok yang berselimut legenda. Nama Pitung sendiri dalam bahasa Sunda berarti Pitulung atau  Penolong.  Dilihat  dari  namanya  saja  maka  sudah  jelas  bahwa  sosok  ini merupakan  pahlawan  bagi  rakyat  Batavia.  Ia  melakukan  aksi  pencurian  lalu membagikannya kepada masyarakat.
Dalam  surat  kabar Bataviaasch  Nieuwsblad  1892 termuat  aksi  pencurian yang  dilakukan  oleh  Pitung.  Dalam  beberapa  versi  cerita  Pitung  dikisahkan penyebab  ia  melakukan  perbanditan  ialah  pengalaman  pribadi.  Ia  sempat mempunyai  seekor  kambing  yang  hendak  ia  jual  untuk  mencukupi  kehidupan. Namun ketika kambing berhasil dijual, uang tersebut dicuri oleh bandit atau Jagoan sejenisnya.  Hal  ini  mendorongnya  untuk  melakukan  aksi  balas  dendam  dengan target korban ialah para bandit lain dan tuan tanah Belanda.
Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  merespon  aktivitas  Pitung  dengan menyebarkan poster perburuan Pitung. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa dalam aksinya Pitung dibantu oleh rekan banditnya. Pada 1892 Pitung dan rekannya diciduk  oleh  polisi  namun  melarikan  diri  pada  1893.  Kabar  kaburnya  Pitung menjadi  masalah  pelik  bagi  pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  terkhusus Gubernur  Jendral.  Polisi  kembali  dikerahkan  untuk  menaklukannya,  hanya  saja Pitung  dalam  versi  ini  dianggap  memiliki  ilmu  kebal  senjata  api  serta  dapat menghilang,  dari  situlah  Si  Pitung  mendapat  julukan  Robin  Hood  dari  Betawi. Akhirnya Pitung dikabarkan tewas tertembak peluru emas oleh polisi Batavia dan kisahnya  termuat  pada  surat  kabar Hindia  Olanda dan  surat  kabar De  Locomotif (Albar, 2021: 35).
● Si Entong
Aksi  perbanditan  di  Batavia  juga  dilakukan  oleh  Si  Entong.  Entong  akan melakukan  aksi  kekerasan  kepada  orang-orang  yang  bersikap  sewenang-wenang kepada  rakyat  kecil  dan  petani.  Pada  1916  terjadi  pungutan  besar-besaran  yang dibebankan oleh tuan tanah kepada rakyat yang tinggal di tanah partikelir sehingga kehidupan rakyat semakin sulit dan keadaan menjadi semakin buruk. Tuan tanah membakar rumah rakyat yang tidak mampu membayar pungutan dan hutang kepada tuan tanah. Oleh sebab itu, Tuan tanah menjadi incaran korban yang akan Si Entong jarah seluruh kekayaannya.
Aksi  Si  Entong  tentu  membuat  para  tuan  tanah  marah  yang  kemudian meminta pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menindaklanjuti penangkapan Si  Entong.  Dua  tokoh  Entong  yang  terkenal  di  Jatinegara,  Batavia  ialah  Entong Tolo  dan  Entong  Gendut.  Mereka  merupakan  pemimpin  aksi  bandit  sosial  yang bercampur  dengan  motivasi  politik.  Kedua  tokoh  sama-sama  tampil  sebagai pembela penderitaan rakyat dan dikenal sebagai Robin Hood Batavia. Jika Entong Tolo, ia seorang pedagang berusia 50 tahun yang melakukan pencurian hewan dan perampokan  di  tanah  partikelir  wilayah  Jatinegara  dan  Sawangan.  Pemerintah berupaya untuk menangkap dan membuangnya keluar Jawa. Namun Entong Tolo yang  sudah  menjadi  buronan  sejak  lama,  bersama  istri  dan  anaknya  memilih
berpindah-pindah  tempat  untuk  bersembunyi.  Hingga  pada  1908  ia  berhasil ditangkap dan mendapat hukuman kerja paksa di wilayah Bekasi.
Sedangkan perbanditan Entong Gendut merupakan bandit yang meneriakan suara  penderitaan  rakyat  di  wilayah  tanah  partikelir  Tanjung  Timur,  Jatinegara. Pada 1916 ia mengetahui bahwa Asisten Wedana Pasar Rebo akan datang ke Taba untuk menagih hutang ke rumah-rumah rakyat. Si Entong Gendut berupaya untuk membantu  menggagalkan  usaha  tersebut  dengan  mengumpulkan  massa.  Demi meyakinkan massa Entong Entong mengaku dirinya sebagai Ratu Adil, dimana ia membawa  simbol  yang  mempunyai  kekuatan  mistik.  Mengetahui  dirinya  akan ditangkap  oleh  pemerintah  Kolonial  Entong  Gendut  dan  para  pengikutnya mengibarkan bendera bulan sabit dan melakukan pengajian membaca Al-Quran dan doa wirid bersama-sama. Usaha tersebut mampu mengajak sebanyak 40 orang yang bergabung  dalam  upaya  perlawanan tersebut  (Purwaningsih  dan  Aji,  2015:  124). Bergerak maju sambil berteriak Allahu Akbar sebagai wujud sabilillah ( Perang suci di jalan Allah). Dengan demikian perbanditan yang bermaksud melindungi petani telah menunjukkan keberanian para bandit yang diikat dengan nilai religius.

## E. Respon Pemerintah Kolonial Menangani Kasus Perbanditan
Pemerintah Kolonial melakukan upaya untuk menangani kasus perbanditan ini  dengan  menaikan  upah  para  petani  perkebunan  dan  menambah  jumlah  polisi namun  hal  ini  dirasa  kurang  cukup.  Pemerintah  kolonial  tidak  segan  untuk menembak mati para pelaku bandit. Pemerintah kolonial menganggap bahwa bandit adalah  segerombol  pelanggar  hukum  yang  mengacau  keamanan  dan  ketertiban rakyat yang harus dibasmi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda meminta peranan  penduduk  untuk  melakukan  pengawasan  berupa  ronda  malam  serta menggerakan  kepolisian  di  Mangkunegaran  dan  Kasunanan  ( djogo  westi) untuk meminimalisir  tindak  perbanditan.  Selain  itu  juga  membentuk  kelompok  reserse dibawah Asisten Residen dan Komisaris Polisi (Purwaningsih dan Aji, 2015: 124) . ● Sistem Ronda Malam
Kejahatan  bandit  yang  didominasi  dikerjakan  pada  malam  hari  membuat pemerintah  Kolonial  memerintah  petani  atau  penduduk  untuk  melakukan  ronda malam. Sistem ronda di terapkan pada saat itu agar kejahatan bandit dapat mereda karena hukuman yang akan diterima jika tertangkap warga. Ronda malam ini biasa dilakukan  di  gardu  depan  pedesaan,  sekaligus  dibarengi  dengan  pembangunan pagar serta menutup akses jalan di malam hari. Cara pengejaan ini dinilai efektif karena akses jalan yang diawasi akan menyulitkan untuk pelaku bandit masuk ke desa.
Ronda menjadi tugas para lelaki di desa yang biasanya sudah dibekali ilmu beladiri untuk melawan bandit. Mereka akan mendapatkan tugasnya sendiri-sendiri yang  digilir  secara  rutin  bergantian.  Para  anggora  diberikan  senjata  berupa kentongan,  pedang,  peluit  dan  borgol.  Mereka  juga  dibebaskan  untuk  membawa senjata  tajam  atau alat  sejenisnya  untuk berjaga-jaga.  Senjata  yang  biasa mereka bawa berupa granggang atau tombak kayu, gembel atau pentungan dan tali dadung untuk  mengikat.  Kejahatan  yang  bandit  lakukan  selain  mencuri  juga  melakukan pembakaran gudang. Maka senjata yang tidak boleh absen dari penjagaan ialah alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran di jaman tersebut ialah kipas besar dari  bambu,  kain  lap  basah,  ruas  bambu  untuk  menampung  air  dan gonthol atau tangkai  panjang.  Selain  itu,  mereka  juga  dibekali  ilmu  untuk  menginformasikan kepada penduduk bilamana kondisi desa tidak aman. Mereka harus membunyikan kentongan dengan pukulan yang memiliki makna seperti 2x ketukan yang berarti terjadi pencurian, ketukan 3x pertanda kebakaran, 4x berarti ada bencana alam dan 5x  yang  bermakna  terjadi  pencurian  hewan.  Dengan  membunyikan  kentungan tersebut  mereka  berharap  akan  mendapatkan  bantuan  dari  penduduk  agar  dapat menangkap bandit secara bersama-sama. Kegiatan ronda malam dilakukan secara rutin  secara  bergiliran  setiap  hari  demi  menjaga  keamanan  desa  dari  ancaman bandit.  Usaha  pemerintah  Kolonial  ini  dianggap  berhasil  karena  hampir  seluruh unsur dari masyarakat dan pemerintah turun tangan untuk mengatasi bandit yang berangsur-angsur mereda.
● Masuk Organisasi Kepolisian
Pemerintah Kolonial turun tangan untuk mengatasi permasalah bandit dengan membentuk organisasi kepolisian. Organisasi yang bertujuan untuk menekan aksi bandit  sosial  ini  mengambil  alih  gardu  atau  pos  ronda  untuk  dijadikan  pos penjagaan  yang  lebih  terpadu.  Organisasi  kepolisian  juga  bermaksud  untuk mengajak para rakyat kecil untuk menyuarakan keluh kesahnya atas bandit sebab pemerintah  Kolonial  yang  tak  kunjung  mengerti  atas  apa  yang  melatarbelakangi terjadinya  perbanditan  (Kurnia,  2012:86-87).  Organisasi  kepolisian  dibentuk  di Hindia  Belanda  sejak  1897.  Organisasi  kepolisian  di  Hindia  Belanda  merupakan wujud dari bentuk ketakutan dan kepedulian rakyat.
Pemerintah  Kolonial  mendorong modernisasi  organisasi  kepolisian  sebagai penjaga keamanan dan mempertahankan status quo kolonial. Pemerintah Kolonial memikirkan fungsi lain dari organisasi kepolisian yang harus menjaga ketertiban masyarakat, memastikan masyarakat untuk patuh pada peraturan pemerintah, dan memuaskan kebutuhan masyarakat yakni rasa aman. Meskipun demikian pada 1860 terdapat  pejabat  tinggi  kolonial  di  Hindia  Belanda  yang  mengkritik  kinerja kepolisian  yang  tidak  mampu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Kritikan  itu  mendasari  maraknya  perbanditan  yang  kemudian  oleh  pemerintah Kolonial  ditanggapi  dengan  didirikannya  komisi  kepolisian  yang  bertugas  untuk menelaah dan mencari jalan keluar agar mutu kerja kepolisian dapat diperbaiki.
Sejak 1870 dimana bandit mulai membanjiri wilayah di Hindia Belanda, para tuan tanah, pemerintah Kolonial dan rakyat merasa was-was akan keselamatan harta benda  dan  keluarga.  Pasalnya  bandit  yang  melancarkan  aksi  perampokan  tidak pernah  pandang  bulu  untuk  membunuh  atau  melukai  hingga  seluruh  harta  dapat dikuasai.  Organisasi  kepolisian  menjawab  rasa  was-was  mereka,  hanya  saja minimnya pelatihan kepolisian membuat pihak kepolisian sering kali gagal untuk membekukan aksi para bandit.
Kepolisian dibentuk sebagai tanggapan atas persoalan terkait memelihara dan menjaga keamanan di negara koloni. Anggota kepolisian pada masa itu didominasi oleh golongan pribumi kecuali para anak bupati yang mempunyai privilese untuk menjadi  petinggi  kepolisian.  Ironisnya,  sejak  awal  dibentuknya  organisasi kepolisian  tidak  ada  seorang  pun  dari  golongan  pribumi  yang  dimintai  masukan
mengenai  tugas  yang  harus  dikerjakan  pihak  kepolisian.  Padahal  para  golongan pribumi sangat paham betul apa yang melatarbelakangi motif dari para bandit yang bermunculan di wilayah Hindia Belanda pada masa itu. Hal inilah yang kemudian membuat  citra  kepolisian  seakan  runtuh  karena  ketidaktuntasan  mereka  dalam menangani kasus perbanditan di Hindia Belanda.
Negara Hindia Belanda yang penuh dengan kekerasan sangat membutuhkan polisi  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  yang  secara  aktif  menjalankan kebijakan  dan  menegakan  keamanan  serta  ketertiban  masyarakat.  Pada kenyataannya polisi diera kolonial sudah merambah ke fungsi lain yakni mencakup persoalan  politik  dan  polisi  moral.  Kepolisian  turut  mengambil  kasus  yang menyangkut dengan akhlak. Pada 1937 polisi mengadakan penyelidikan atas kasus homoseksual  yang  terjadi  dikalangan  pejabat  tinggi  pemerintah  atas  mandat  dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.W. L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer. Para anggota kepolisian memberantas kasus homoseksual dengan hukuman penjara yang tak jauh berbeda dengan cara mereka memberantas kasus-kasus perbanditan dan pemberontakan komunisme pada 1926 (Triyana, 2011)
Lonjakan jumlah angka perbanditan di Jawa mendorong pemerintah Kolonial untuk mengirimkan Marsose ke Jawa. Marsose merupakan pasukan dengan gaya gempur yang dahsyat pada pertahanan lawan. Marsose adalah unit militer Belanda dengan  tugas  seperti  polisi  diantara  penduduk  sipil  yang  dibentuk  pada  1890. Marsose pertama  kali  dikerahkan  untuk  menangani  perang  Aceh  (1837-1908). Pada  1920 Marsose tiba  di  Hindia  Belanda,  kehadirannya  berupaya  untuk membasmi aksi perbantidan atas perintah pemerintah Kolonial (Pribdi, 2014: 43- 55).

## KESIMPULAN
Kriminalitas  dapat  terjadi  kapan  saja,  dimana  saja  dan  di  zaman  apa  saja, sama  halnya  di  zaman  Hindia  Belanda.  Kriminalitas  pada  masa  Hindia  Belanda marak terjadi sekitar tahun 1870-an dimana perubahan peraturan perkebunan yang dikenal dengan UU Agraria 1870 yang membuka peluang para investor asing untuk datang dan menanamkan modalnya. Perusahaan perkebunan swasta gempar dengan
pembangunan yang terus-menerus dilakukan. Pada saat itulah banyak petani yang menjerit akan peraturan yang semakin memperberat beban mereka.
Petani dan para rakyat pribumi kelas bawah berusaha untuk menyelamatkan hidupnya  dengan  tindak  kriminalitas.  Kriminalitas  yang  dilakukan  dimasa  itu umumnya ialah perbanditan. Aksi perbanditan tidak mereka lakukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk menyamaratakan pola ekonomi rakyat dengan cara membagi-bagikan hasil rampokan.  Motif utama para petani melakukan hal ini ialah ingin mentas dari belenggu pemerintah Kolonial karena tidak sedikit petani  yang  mengalami  kemiskinan.  Mereka  melakukan  perlawanan  atas kesengsaraan dan penindasan yang diberikan pihak pemerintah Kolonial.
Pada dasarnya perbanditan pedesaan terjadi karena perubahan sosial yang memaksa petani untuk tunduk dan patuh. Kebanyakan perbanditan pula terjadi di pedesaan karena di desa masih minim perlindungan dari pihak pemerintah Kolonial. Selain itu tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di kota. Kondisi umum ini mendorong mereka untuk melakukan perbanditan seperti pencurian,  pembakaran,  perampokan,  dan  pembunuhan.  Aksi  perbanditan dilakukan  oleh  beberapa  orang  yang  bergabung  dengan  tujuan  yang  sama  yakni merampas kembali hak para petani.
Aksi  perbanditan  yang  semakin  marak  terjadi  di malam  hari  menyebabkan rakyat  merasa  resah  dan  takut  untuk  keluar  rumah.  Para  bandit  berhasil menghadirkan  rasa  tidak  aman  dan  tentram  untuk  para  rakyat  dan  pemerintah kolonial. Keresahan dan kekhawatiran yang dialami memicu untuk para pemerintah kolonial  meningkatkan  penjagaan.  Respon  yang  diberikan  pun  beragam  seperti menyebarkan  berita  bandit,  melakukan  kegiatan  ronda  malam  dan  membentuk organisasi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Surat Kabar
Dagblad  van  Zuidholland  en's  Gravenhage.  1873.  “Nederl.  Oost-Indie”.  Diakses dari Delpher.nl https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=bandiet+bataviaasch&coll=d dd&sortfield=date&identifier=MMKB19:000882129:mpeg21:p00006&resu ltsidentifier=MMKB19:000882129:mpeg21:a00045&rowid=2
Tweede Blad. 1892. “Bataviaasch Nieuwsblad”. Diakses dari https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=bataviaasch+Nieuwsblad+18 92&coll=ddd&sortfield=date&page=34&identifier=ddd:110618565:mpeg21
:a0037&resultsidentifier=ddd:110618565:mpeg21:a0037&rowid=1

## Buku
Bernard  H.M.V.    2016. Nusantara:  Sejarah  Indonesia. Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.
Hien, Injo Bian. 1937. Priboedinja Satoe Kepala Bandiet. Uigeversmij. Diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/176734 .
Pribdi,  Y.  2014. Strongman  dan  Kelompok  Kekerasan  di  Jawa. Banten:  FTK Banten Pres.
Purwaningsih,  S  M  dan  Thomas  Nugroho  Aji.  2015 .  Sejarah  Sosial .  Unesa University Press.
Suhartono.  2010. Bandit-Bandit  Pedesaan  di  Jawa  Studi  Historis  1850-1942. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tauchid,  M.  2009.  Masalah  Agraria:  Sebagai  Masalah  Kehidupan  dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.

## Jurnal
Albar  Fachri.  2021.  Kemunculan  Jago  Betawi  Dan  Perkembangan  Di  Wilayah Tanah Abang Tahun 1880-1920. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah. Vol 12, No 1.
Gede  Wayan  Wisnuwardana.  2015.  Monetasi  dan  Perubahan  Sosial  Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX. Sosial Studies. Vol 3 (2).
Imadudin, Iim. 2015. Perlawanan Petani di Tanah Partikelir Tanjoeng Oost Batavia Tahun 1916. Patanjala . Vol 7 (1).
Kurnia Ari. 2012. “Perbanditan Sosial di Klaten 1870-1900”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Runturambi,  J  S.  2017.  Makna  Kejahatan  dan  Perilaku  Menyimpang  dalam Kebudayaan Indonesia. Antropologi Indonesia. No 2. Universitas Indonesia.

## Artikel
Nanggoro,  Hendaru  Tri.  2019.  “Aksi  Bandit  Sosial  Di  Pedesaan”.  Diakses  dari Historia.id  https://historia.id/urban/articles/aksi-bandit-sosial-di-perdesaan- DrLRG/page/4 diakses pada 13 Mei 2022.
Triyana  Bonnie.  2011.  “Polisi  Zaman  Kumpeni”  diakses  dari  Historia.id https://historia.id/politik/articles/polisi-zaman-kumpeni-v2jZv/page/1  pada 12 Mei 2022.