## AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon e-mail: tomibust@yahoo.com, edysetyawano@yahoo.com dan iinparlinna@gmail.com

## Abstract
The  landless  farmer  chooses  to  enter  into  a  muzara‟ah  coorporation  with  the  landowner according  to  custom,  without  knowing  whether  the  agreement  is  appropriate  or  not  with sharia  economic  law.  As  practice  in  the  Gebang  Kulon  village,  the  agreement  there  is  a continuous  deviation  resulting  in  the  cancellation.  Seeing  the  problem,  the  writer  feels  the need to study more deeply based on the review of Sharia economic law. The method used in this  research  is  to  use  qualitative  by  utilizing  the  descriptive  approach  of  Sharia  economic law.  Technique  of  collecting  date  that  is  done  observation,  interview  and  documentation. From the research results obtained the agreement is done orally on the basis of hel and trust. The  agreement  is  termed  maro,  where  the  landowner  and  the  tiller  agre  the  result  will  be devided into two with the provisions of the landowner hand over land and production capital such as paddy and other, seeds while the cultivators provide tools and manpower. According to  the  review  of  Sharia  economic  law,  the  muzara‟ah  is  done  based  on  the  terms  and conditions, so that if the conditions of muzara‟ah are fulfilled then the agreement is valid.
Keywords: Muzara‟ah, Maro, Sharia Economic Law.

## Abstrak
Petani yang tidak memiliki  lahan  memilih melakukan kerjasama muzara‟ah dengan pemilik lahan sesuai adat, tanpa mengetahui apakah perjanjiannya sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi  Syariah.  Sebagaimana  dalam  praktiknya  di  desa  Gebang  Kulon,  kesepakatan akadnya  terdapat  penyimpangan  yang  berkelanjutan  sehingga  terjadi  pembatalan.  Melihat permasalahan  tersebut,  penulis  merasa  perlu  mengkaji  lebih  dalam  berdasarkan  perspektif hukum  ekonomi  Syariah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan  memanfaatkan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  hukum  ekonomi  Syariah.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan.  Perjanjian  itu  diistilahkan  dengan  maro,  dimana  pemilik  dan  penggarap sepakat  hasilnya  akan  dibagi  dua  dengan  ketentuan  pemilik  menyerahkan  lahan  dan  modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga. Menurut hukum ekonomi Syariah, akad muzara‟ah dilakukan berdasarkan rukun dan syarat, sehingga apabila syarat-syarat muzara‟ah terpenuhi maka akadnya sah.
Kata Kunci: Muzara‟ah, Maro, Hukum Ekonomi Syariah.

## PENDAHULUAN
Islam  mensyariatkan  akad  sebagai  tindakan hukum  berdasarkan  kehendak  dua  pihak. Hal  itu juga dikemukakan oleh Wahbah az- Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. 1 Kehendak  dua  pihak  itu  terkait isi kesepakatan dalam akad yang dilakukan. Dalam  akad  terdapat  ijab  dan  qabul  yang termasuk  rukun  agar  pelaksanaan  akad hukumnya sah dan tidak ada faktor paksaan dari  pihak  manapun.  Menurut  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah,  yang  dimaksud dengan  akad  adalah  kesepakatan  dalam suatu perjanjian  antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidaknya perbuatan hukum tertentu. 2 Perbuatan hukum  merujuk  kepada  tindakan  atau  suatu kegiatan  yang  diawali  dengan  adanya perjanjian,  seperti  kerjasama  dalam  bidang apapun. Kerjasama merupakan watak masyarakat  ekonomi  menurut  ajaran  Islam. Kerjasama  tersebut  harus  tercermin  dalam semua kegiatan ekonomi. 3 Muzara‟ah adalah  suatu  cara  untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif  dengan  bekerja  sama  antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara  mereka  berdua  dengan  perbandingan (nisbah)  yang  dinyatakan  dalam  perjanjian atau  berdasarkan  „urf  (adat  kebiasaan). 4
Dimana  pemilik  lahan  yang  menyediakan lahan  dan  bibit/benih  dan  modal  produksi lainnya untuk penggarap, sedangkan penggarap yang memiliki alat dan kemampuan  bekerja  menjaga,  memelihara dan  menggarap  lahan  tersebut  agar  dapat memperoleh  hasil  panen  sesuai  waktu tertentu.  Keuntungannya  dibagi  sesuai
1 Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 73.
2 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 72.
3 Muhammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi Islam:  Zakat  dan  Wakaf (Jakarta:  UI  Press,  1988), 15.
4 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 392.
dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak, yakni  setengah-setengah,  sepertiga,  atau seperempat.
Pertanian  di  Gebang  Kulon  tanahnya subur.  Wilayah  pertaniannya  terletak  di dusun 04, dusun 05, dan dusun 06. Tanaman yang  ditanam  adalah  padi  dan  jagung. Kelompok  petaninya  diistilahkan  dengan Gapoktan Sri Rahayu (Gabungan Kelompok Petani  Padi).  Petani  yang  menggarap,  ada yang  menggarap  sawahnya  sendiri  dan mempercayai  orang  lain  untuk  menggarap sawah  dengan  sistem  perjanjian  bagi  hasil. Perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan  untuk mengambil  manfaat  dari  hasil  panen  guna memenuhi kebutuhan hidup.
Perjanjian yang dilakukan di kalangan masyarakat petani desa Gebang Kulon pada umumnya  dilakukan  dengan  tidak  tertulis atau  hanya  secara  lisan.  Dimana  saat pemilik  lahan  mempercayai  penggarap untuk menggarap lahannya sampai mendapatkan  hasil  panen.  Bagi  hasil  yang disepakati  oleh  masyarakat  petani  dalam akad  umumnya  dikenal  dengan  sebutan maro , mertelu dan mrapat . Di desa Gebang Kulon,  menggunakan  istilah maro dimana hasil panen akan dibagi dua. Hasilnya dibagi bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  Hal tersebut  sering  menimbulkan  masalah  yang biasanya  terjadi  apabila  pemilik  ataupun penggarap  tidak  menepati  perjanjian  atas kesepakatan  yang  telah  dibuat  sebelumnya, sehingga  salah  satu  dari  mereka  merasa dirugikan.
Kasus  yang  timbul  adalah  kelalaian petani  ketika  menggarap  sawah,  terkadang ada  pihak  penggarap  sawah  yang  tidak sungguh-sungguh  dalam  penggarapannya. Seperti saat sudah memasuki masa pemupukan,  akan  tetapi  penggarap  tidak memberikan pupuk.
Masalah itu menyebabkan tanaman menjadi layu ataupun  mati  sebelum  panen,  sehingga kualitas hasil panen menjadi buruk. Masalah yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan pembatalan  oleh  pemilik.  Untuk  itu  maka penulis  merasa  perlu  untuk  mengkaji  lebih
dalam  lagi  mengenai  1)  Bagaimana  akad muzara‟ah pertanian  padi  di  desa  Gebang Kulon  Cirebon?  2)  Bagaimana  akad muzara‟ah pertanian  padi  di  desa  Gebang Kulon  Cirebon  dalam  perspektif  Hukum Ekonomi Syariah?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang akad muzara‟ah bukanlah suatu  yang  baru.  Meskipun  demikian, ditemukan perbedaan permasalahan penelitian  yang  secara  spesifik  dikaji  dari segi  hukum  ekonomi  syariah.  Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait penelitian yang dikaji, yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Erick Prasetyo Agus. 5 Penelitian ini memfokuskan terhadap  peningkatan  produktivitas  kerja petani  yang  ditinjau  dari  segi  sistem  bagi hasil muzara‟ah .  Menurutnya,  sistem  bagi hasil  yang  dilakukan  masyarakat  petani Pakan  Rabaa  menggunakan  sistem  pemilik lahan  dan  penggarap, mampaduai ,  dan buruh tani. Pada umumnya sistem mampaduai yaitu  setengah-setengah  atas dasar  kepercayaan.  Produktivitas  kerja petani  yang  ditinjau  dari  sistem muzara‟ah memiliki  keterkaitan  yang  rendah.  Karena keduanya tidak saling mempengaruhi dimana  bagi  hasil  yang  diperoleh  tidak signifikan  dengan  peningkatan  kinerja petani  yang  menggarap,  dan  diketahui hasilnya dari 100 orang petani.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Unggul  Priyadi  dan  Jannahar  Saddam  ash- Shidiqie. 6 Penelitian  ini  memfokuskan  pada aspek  bagi  hasil  pertanian  lahan  sawah dikaitkan  dengan muzara‟ah,  musaqah dan mukhabarah . Menurutnya, praktik perjanjian  bagi  hasil  lahan  sawah  di
5 Erick  Prasetyo  Agus,  “Produktivitas  Kerja Petani  Ditinjau  Dari  Sistem Muzara‟ah (Studi  Pada Desa  Pakan  Rabaa  Kabupaten  Solok  Selatan Sumatera  Barat)”, Skripsi (Jakarta:  Fakultas  Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
6 Unggul  Priyadi  dan  Jannahar  Saddam  ash- Shidiqie,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil Pertanian  Lahan  Sawah”, Millah, Vol.  XV,  No.  1 (Agustus, 2015): 1-15.
kecamatan  Gamping  telah  memenuhi  syarat hukum  Islam, karena adanya ijab dan qabul yang  dipenuhi  oleh  pemilik  dan  penggarap, serta adanya manfaat dari hasil kerja petani. Meskipun  perjanjian  secara  umumnya dilakukan dengan lisan atas dasar kepercayaan,  namun  dalam  Islam  tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama  dalam  pertanian  harus  dilakukan secara  tertulis.  Perjanjian  tersebut  tetap  sah karena memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam.
Dan ketiga, penelitian  yang dilakukan oleh Sony Hendri. 7 Penelitian ini memfokuskan  kepada  pengaruh muzara‟ah terhadap  tingkat  pendapatan  masyarakat. Praktik  bagi  hasil  perkebunan  kelapa  sawit di desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dilakukan dengan sistem  sepertiga  dan  separuh  dari  hasil panen.  Menurutnya,    aplikasi  akadnya  batal karena  seharusnya  bentuk  perjanjiannya tertulis.  Dan  bagi  hasilnya  tidak  sesuai dengan Hukum Islam, karena pemilik kebun tidak  ingin  mengetahui  pengeluaran  dari penggarap sehingga setelah dihitung penggarap mengalami kerugian, baik keuntungan maupun waktu dan tenaga.
Dari ketiga topik penelitian yang telah dipaparkan  di  atas,  ternyata  permasalahan yang  dikaji  tidak  memfokuskan  kepada secara  umum  akad muzara‟ah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Melainkan  dengan  mengaitkan muzara‟ah dengan tingkat produktivitas dan pendapatan  petani.  Disini  letak  perbedaan studi  ini  dengan  studi-studi  sebelumnya. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bagi peneliti selanjutnya.
7 Sony Hendri, “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa  Sawit  Ditinjau  Menurut  Perspektif  Hukum Islam  (Studi  Kasus  di  Desa  Kota  Garo  Kecamatan Tapung  Hilir  Kabupaten  Kampar)”, Skripsi (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian lapangan ( field research ). Penelitian  lapangan  merupakan  penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau  kehidupan  yang  sebenarnya.  Ide penting dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu  keadaan  alamiah.  Pada  penelitian  ini peneliti  mengamati  fenomena  yang  terjadi dalam  praktik  akad muzara‟ah pertanian padi  di  desa  Gebang  Kulon  Cirebon  pada bulan  April-Mei  2018  dengan  membuat catatan yang memuat hasil penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian. 8 Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung  pada  pengamatan  terhadap manusia.  Penelitian  kualitatif  secara  umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan  masyarakat,  aktivitas  sosial  dan lain-lain. 9
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  studi kasus  yang  termasuk  ke  dalam  format deskriptif  kualitatif.  Format  ini  cirinya memusatkan  pada  suatu  fenomena,  dan memungkinkan memperoleh data yang amat mendalam  bahwa  kedalaman  data  yang menjadi  pertimbangan  dalam  penelitian model  ini.  Penelitian  ini  bersifat  mendalam dan  menusuk  sasaran  penelitian,  tentunya untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  peneliti membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama. 10
Pada  praktiknya,  hal  ini  dilakukan  untuk
8 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26- 27.
9 Pupu  Saeful  Rahmat,  “Penelitian  Kualitatif”, Equlibrium, Vol. 5 (Juni, 2009): 2.
10 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), 68-69.
mengetahui  pandangan  hukum  ekonomi syariah  terhadap  praktik  praktik  akad muzara‟ah pertanian  padi  di  desa  Gebang Kulon Cirebon.
Sumber  data  yang  diperlukan  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan  melalui  wawancara  dengan informan  diantaranya  petani  penggarap  dan pemilik  lahan.  Adapun  data  sekunder  yang digunakan  di  sini  yaitu,  skripsi,  jurnal,  dan website  yang  berkaitan  dengan  akad muzara‟ah , serta data dari kantor Balai Desa Gebang Kulon.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.
Pertama, Wawancara
merupakan interaksi bahasa yang berlangsung  antara  dua  orang  dalam keadaan  saling  berhadapan,  yakni  yang melakukan  wawancara  meminta  informasi kepada  orang  yang  diteliti  berdasarkan pendapat  dan  keyakinannya. 11 Wawancara yang  digunakan  adalah  wawancara  semi terstruktur  dimana  pewawancaralah  yang lebih mengarahkan pembicaraan. Pewawancara  tidak  mengajukan  persoalan berdasarkan  daftar  pertanyaan  yang  telah disiapkan.  Topik  yang  menentukan  arah pembicaraan.  Jenis  ini  lebih  terarah  dan disebut  dengan  istilah  wawancara  format fokus. 12 Dalam hal ini peneliti mewawancarai  beberapa  informan  yang aktif  melakukan  praktik  akad muzara‟ah seperti  petani  penggarap  dan  pemilik  lahan. Kedua,  Observasi  merupakan  upaya  untuk mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang  terjadi  selama  tindakan  berlangsung. Metode  observasi  yang  dilakukan  adalah observasi  terbuka,  yaitu  pencatatan  semua kejadian  dalam  kegiatan  penelitian;  dan observasi terfokus, yaitu teknik pengumpulan  data  yang  ingin  diperoleh
11 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 49-50.
12 Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2014), 50.
sudah  dituangkan  dalam  format  tertentu. 13
Teknik  observasi  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  cara  melakukan pengamatan, mencatat data secara sistematik langsung  kepada  objek  penelitian  yaitu pengamatan  terhadap  kondisi  wilayah  dan perilaku  subjek  penelitian.  Dan  ketiga, Dokumen  diartikan  sebagai  suatu  catatan tertulis/gambar  yang  tersimpan  tentang sesuatu  yang  sudah  terjadi.  Dokumen merupakan  fakta  dan  data  tersimpan  dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.  Sebagian  besar  data  yang tersedia  adalah  bentuk  surat,  laporan, peraturan,  catatan  harian,  biografi,  simbol, foto,  sketsa  dan  data  yang  tersimpan lainnya. Dokumentasi ini untuk memperkuat data  yang  diambil  dari  hasil  observasi  dan wawancara. 14 Peneliti  mencari  sumber- sumber data yang lain selain wawancara dan observasi  yang  berkaitan  dengan  kajian yang  dibahas.  Seperti  misalnya  buku-buku yang  relevan,  laporan  kegiatan,  foto-foto, dan data yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknis analisis  data.  Menganalisis  data  merupakan suatu  langkah  yang  sangat  kritis  dalam penelitian. Pola analisis yang akan digunakan  adalah  analisis  non-statistik karena  jenis  data  yang  dikumpulkan  sesuai untuk  data  deskriptif.  Data  deskriptif dianalisis  menurut  isinya,  dan  analisis semacam ini disebut juga dengan analisis isi (content  analysis) . 15 Teknik  analisis  yang digunakan  adalah  metode  analsis  deskriptif yang  termasuk  dalam  penelitian  pendekatan kualitatif, dengan mengolah dan mendeskripsikan  hasil  penelitian  dari  data yang  diperoleh.  Sehingga  mendapatkan
13 Suryana, Metodologi  Penelitian:  Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung:  Universitas  Pendidikan  Indonesia,  2010), 51-53.
14 Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data  dalam  Penelitian  Kualitatif”, FPTK  IKIP Semarang, Vol. XX, No. 1 (Maret 2013): 88. 15 Sumadi  Suryabrata, Metodologi  Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 85.
kesimpulan  yang  singkat  dan  jelas  tapi dipahami.

## KONSEP DASAR Pengertian Akad
Akad berasal dari kata al-„aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). 16 Dalam  Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi perjanjian adalah  persetujuan  tertulis  dengan  lisan yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  atau lebih  yang  mana  saling  sepakat  akan melakukan  apa  yang  diperjanjikan  itu. 17 Menurut  para  ulama fiqh ,  kata  akad didefinisikan  sebagai  hubungan  antara ijab dan qabul sesuai  dengan  kehendak  syariat yang  menetapkan  adanya  pengaruh  (akibat) hukum  dalam  objek  perikatan.  Akad  atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. 18
Muzara’ah dalam Islam Secara etimologis, muzara‟ah berarti kerjasama  di  bidang  pertanian  antara pemilik  tanah  dengan  petani  penggarap. Adapun  secara  terminologis muzara‟ah yaitu  penyerahan  tanah  kepada  seorang petani  untuk  digarap  dan  hasilnya  dibagi dua. 19 Muzara‟ah seringkali  diidentikkan dengan mukhabarah. Di  antara  keduanya terdapat  sedikit  perbedaan  yaitu muzara‟ah, benih/bibitnya  didapat  dari  pemilik  tanah. Sedangkan mukhabarah, benih/bibitnya didapat dari petani penggarap. 20
Menurut  ulama  Hanafiyah, muzara‟ah adalah  akad  untuk  bercocok  tanam  dengan sebagian  yang  keluar  dari  bumi. 21 Menurut
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat , 68. 17 WJS. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1986), 402.
18 Mardani, Hukum  Bisnis  Syariah, Cet.  1 (Jakarta: Kencana, 2014), 71.
19 Mardani, Hukum Bisnis Syariah , 145.
20 Muhammad Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah: dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001), 99.
21 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 153.
ulama Hanabilah,
muzara‟ah adalah Penyerahan  tanah  pertanian  kepada  seorang petani  untuk  di  garap  dan  hasilnya  dibagi dua. Menurut  ulama  Syafi‟iyah, muzara‟ah adalah  kerjasama  antara  pemilik  tanah  dan penggarap  tanah  dengan  perjanjian  bagi hasil  yang  jumlahnya  sesuai  kesepakatan bersama,  dan  benih  (bibit)  tanaman  berasal dari  pemilik  tanah. 22 Menurut  Malikiyah, muzara‟ah adalah Bersekutu dalam akad. 23
Dasar Hukum Muzara’ah Muzara‟ah termasuk  ke  dalam  jenis  akad tabarru atau  akad  sosial,  dimana  tujuan melakukan  akad  tersebut  adalah  tolong menolong  kepada  yang  membutuhkan. Dalam muzara‟ah harus mempertimbangkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hasil panen,  seperti  jenis  tanaman  yang  akan ditanam.  Hal  itu  dijelaskan  dalam  firman Allah sebagai berikut:
َىىُثُرِحَت اَه ِنُتِيَأَرَفَأ .
َىىُعِراَّزلا ُيِحًَ ِمَأ ًََُىُعَرِزَت ِنُتًَِأَأ
Artinya: Maka  terangkanlah  kepadaku tentang yang kamu tanam!. Kamukah  yang  menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? 24 Dasar  hukum muzara‟ah berdasarkan sunah Rasulullah terdapat perbedaan pendapat, antara lain sebagai berikut : 1. Hadits yang mengharamkan
Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa haram  melakukan muzara‟ah karena kemungkinan  buruk  bisa  saja  terjadi saat panen.
Beliau beralasan berdasarkan  hadits  yang  diriwayatkan oleh  Muslim  dari  Tsabit  Ibn  adh- Dhahak.
22 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al., Fiqh
Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 114-115.
23 Sohari  Sahrani  dan  Ru‟fah  Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 214.
24 Q.S. Al-Waqiah (56): 63-64. Lihat
Departemen Agama
RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya: Revisi Terbaru (Semarang: CV. Asy Syifa‟ Semarang, 1999), 896.
ٌَِع ُللها َيِضَر ئِكاَّحَّضلا ِيِب ِتِباَث ِيَعَو َّىَأ َُ ِيَع  َرَهًَ  نَّلَسَو  َِِيَلَع  ُللها  ىَّلَص  ِللها  َلِىُسَر َسْأَبَلا َلاَقَو ِةَرَجاَؤُوْلاِب ِتَعَراَزُوْلا
Artinya:  Dari  Tsabit  bin  Adh-Dhahak r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah  SAW  melarang untuk  melakukan  muzara‟ah, dan  memerintahkan  untuk melakukan  mu‟ajarah  (sewa- menyewa) saja dan Rasulullah  SAW  bersabda, itu  tidak  mengapa.” (HR. Muslim). 25
2. Hadits yang menghalalkan
Kerjasama  dalam  bentuk muzara‟ah menurut kebanyakan  ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Di antaranya  adalah  Abu  Yusuf  dan Muhammad  (sahabat  Imam  Abu Hanifah),  Imam  Malik,  Ahmad  dan Abu  Dawud  Azh-Zhahiri. 26 Dasar kebolehan yang digunakan para ulama dalam  menetapkan  hukum muzara‟ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.,
ِمِّرَحُي  ِنَل  نَّلَسَو  َِِيَلَع  ُللها  ىَّلَص  ِّىِبٌَّلا  َّىِإ ٍضِعَبِب ِنُهُضِعَب َقُفِرَي ْىَا َرَهَا ِيِكَلَو ُتَعَراَزُوْلا َيْلَف ٌضِرَأ ََُل ِتًَاَك ِيَه َِِلِىَقِب اَهِحٌَِوَيِلِوَأ اَهِعَرِز ََُضِرَا ِكِسِوُيْلَف ىِبَأ ْىِاَف ََُخَا “Sesungguhnya  Nabi  SAW  tidak mengharamkan ber-muzara‟ah, bahkan  beliau  menyuruhnya,  supaya yang  sebagian  menyayangi  sebagian yang lain. (HR. Bukhari dan
Muslim) 27
25 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah:  Klasik dan  Kontemporer (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2012), 162.
26 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 207.
27 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah:  Klasik dan Kontemporer , 162.
Rukun dan Syarat Muzara’ah
Dalam  Peraturan  MA  RI  Nomor  02  Tahun 2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  pasal  211, 28 disebukan  yang termasuk rukun muzara‟ah adalah:
1) Pemilik lahan
2) Penggarap 3) Lahan yang digarap 4) Akad Akad disini maksudnya sighat; seperti halnya ucapan seseorang yakni ucapan dengan  ucapan  yang  setara  yang disebut  pernyataan  ijab  dan  qabul, 29 misalnya  “saya  serahkan  tanah pertanian  saya  kepada  engkau  untuk digarap  dan  hasilnya  nanti  kita  bagi berdua”.  Petani  penggarap  menjawab: “saya terima tanah pertanian ini untuk digarap  dengan  imbalan  hasilnya dibagi  dua”.  Jika  hal  ini  telah terlaksana,  maka  akad  ini  telah  sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan  (qabul)  akad muzara‟ah tidak  perlu  dengan  ungkapan,  tetapi boleh  juga  dengan  tindakan,  yaitu petani  langsung  menggarap  tanah itu. 30
Adapun syarat-syarat muzara‟ah adalah: 31
1) Pemilik  lahan  harus  menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2) Penggarap
wajib memiliki keterampilan  bertani  dan  bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan
yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
28 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008), 54.
29 Kitab Kifayat  al-Akhyar Bab  Jual  Beli  dan Macam-macamnya dari Muamalat, 239.
30 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al., Fiqh Muamalat, 115.
31 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah , 242.
4) Akad muzara‟ah dapat  dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
5) Jenis  benih  yang  akan  ditanam  dalam muzara‟ah terbatas  harus  dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6) Penggarap  bebas  memilih  jenis  benih tanaman  untuk  ditanam  dalam  akad muzara‟ah mutlak.
7) Penggarap  wajib  memerhatikan  dan mempertimbangkan  kondisi  lahan, keadaan  cuaca,  serta  cara  yang memungkinkan  untuk  mengatasinya menjelang musim tanam.
8) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan  hasil  panen  kepada  pemilik lahan dalam akad muzara‟ah mutlak.
9) Penggarap  dan  pemilik  lahan  dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian  hasil  pertanian  yang  akan diterima oleh masing-masing pihak.
10) Penyimpangan yang dilakukan penggarap  dalam  akad muzara‟ah dapat  mengakibatkan  batalnya  akad itu.
11) Seluruh  hasil  panen  yang  dilakukan oleh  penggarap  yang  melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
12) Dalam  hal  penggarap  melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk  memberikan  imbalan  atas  kerja yang telah dilakukan penggarap.
13) Penggarap  berhak  melanjutkan  akad muzara‟ah jika  tanamannya  belum layak  dipanen,  meskipun  pemilik lahan telah meninggal dunia.
14) Ahli  waris  pemilik  lahan  wajib melanjutkan  kerja  sama muzara‟ah yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum  tanaman  pihak  penggarap bisa dipanen.
15) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan  dengan  cara  diwariskan bila  penggarap  meninggal  dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16) Ahli  waris  penggarap  berhak  untuk meneruskan  atau  membatalkan  akad
muzara‟ah yang  dilakukan  oleh  pihak yang meninggal.
Bentuk-bentuk Muzara’ah
Menurut  Abu  Yusuf  dan  Muhammad, bentuk muzara‟ah ada  empat  macam.  Satu di  antara  tiga  macam  tersebut  hukumnya batal  atau  fasid,  selebihnya  hukumnya  sah. Bentuk-bentuknya sebagai berikut: 32
a) Tanah  dan  bibit  (benih)  dari  satu pihak,  sedangkan  pekerjaan  dan  alat- alat  untuk  bercocok  tanam  dari  pihak lain.  Dalam  bentuk  yang  pertama  ini hukumnya  mubah,  dan  status  pemilik tanah  sebagai  penyewa  terhadap tenaga  penggarap  dan  benih  dari pemilik  tanah,  sedangkan  alat  ikut kepada penggarap.
b) Tanah  disediakan  oleh  satu  pihak, sedangkan  alat,  benih  dan  tenaga (pekerjaan)  dari  pihak  lain.  Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga mubah,  dan  status  pemilik  tanah sebagai  penyewa  terhadap  penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
c) Tanah, alat  dan benih  disediakan oleh satu  pihak (pemilik tanah), sedangkan tenaga  (pekerjaan)  dari  pihak  lain (penggarap).  dalam  bentuk  yang ketiga ini hukumnya juga mubah, dan status  pemilik  tanah  sebagai  penyewa terhadap  penggarap  dengan  imbalan sebagian hasilnya.
d) Tanah  dan  alat  disediakan  oleh  satu pihak  (pemilik  tanah),  sedangkan benih  dan  pekerjaan  oleh  pihak  lain (penggarap).  dalam  bentuk  keempat ini menurut Zhahir riwayat, muzara‟ah hukumnya  menjadi fasid. Hal  ini  dikarenakan  jika  akad  itu dianggap  sebagai  menyewa  tanah maka  disyaratkan  alat  cocok  tanam dari  pemilik  tanah  menyebabkan sewa-menyewa  menjadi fasid .  Sebab tidak  mungkin  alat  ikut  kepada  tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.
32 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat , 400-401.
Demikian pula apabila akadnya dianggap  menyewa  tenaga  penggarap maka  disyaratkannya  benih  harus  dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab  benih  tidak  ikut kepada „amil (penggarap)  melainkan kepada pemilik tanah.

## Bagi Hasil Muzara’ah
Bagi  hasil  menurut  bahasa  adalah  transaksi pengolahan  bumi  dengan  (upah)  sebagian hasil  yang  keluar  daripadanya.  Pembagian hasil  seperti  itu  dikaitkan  dengan  praktek muzara‟ah, dengan  kata  lain  disebut  bagi hasil pertanian. 33
Diriwayatkan  oleh  Bukhari  dari  Jabir yang  mengatakan  bahwa  bangsa  Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara‟ah dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3, ¼  :  ¾,  ½  :  ½,  maka  Rasulullah  SAW  pun bersabda:
َه اَهُعَرِزَي  ِنَل  ْىِئَف  اَهُعَرِزَيْلَف  ٌضِرَأ  ََُل  ِتًَاَك  ِي ٍُاَخَأ اَهُعَرِزَيْلَف
Artinya: Barangsiapa  yang  mempunyai tanah, hendaklah ia
menanaminya  atau  hendaklah  ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. 34 (Hadits  Riwayat Bukhari)
Berakhirnya Akad Muzara’ah
a) Masa  perjanjian muzara‟ah telah habis,  misalnya  tanaman  telah  selesai dipanen.
b) Meninggalnya  salah  satu  pihak,  baik meninggalnya  sebelum  dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik  buahnya sudah bisa dipanen atau belum.  Pendapat  ini  dikemukakan oleh  Hanafiyah  dan  Hanabilah.  Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi‟iyah, muzara‟ah tidak  berakhir
33 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah, Jilid 12 (Bandung: Alma‟arif, 1998), 146.
34 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah , 240.
karena meninggalnya salah satu  pihak yang melakukan akad.
c) Adanya udzur atau  alasan,  baik  dari pemilik tanah maupun dari penggarap, misalnya  pemilik  tanah  mempunyai hutang  yang  besar  sehingga  tanah harus  dijual,  penggarap  sakit  atau jihad  fii  sabilillah ,  sehingga  ia  tidak bisa  mengelola  (menggarap)  tanah tersebut. 35

## Hikmah Muzara’ah
Sistem  kerjasama  pertanian  mempunyai manfaat  sosial  dan  ekonomi  yang  sangat tinggi, di antaranya sebagai berikut: 36
1) Terjadilah kerjasama antara pemilik lahan yang  tidak  mampu  menggarap  tanahnya dengan petani penggarap yang menggarap tanah  yang  bukan  miliknya  agar  saling memenuhi  kebutuhan  sosial  ekonominya dalam  memberdayakan  lahan  pertanian dengan tujuan saling menguntungkan.
2) Dan menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. 37
Pertanian Padi
Padi merupakan tanaman yang membutuhkan  air  cukup  banyak  untuk hidupnya.  Tanaman  ini  cocok  ditanam  di lokasi  tergenang,  biasanya  padi  ditanam  di sawah. Meskipun demikian, padi juga dapat diusahakan  ditanam  di  lahan  kering  atau ladang.  Hal  tersebut  diistilahkan  dengan padi  gogo.  Namun,  kebutuhan  airnya  pun tetap  harus  terpenuhi. 38 Tanaman  padi  ini tumbuh di daerah tropis/sub tropis pada 45 o
LU  –  45 o LS  dengan  cuaca  panas  dan kelembapan  tinggi  dengan  musim  hujan  4
35 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat , 403-404.
36 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah:  Klasik dan Kontemporer, 164-169.
37 Sohari  Sahrani  dan  Ru‟fah  Abdullah, Fikih Muamalah , 215. 38 Muhajir  Utomo  dan  Nazaruddin, Bertanam Padi  Sawah  Tanpa  Olah  Tanah (Jakarta:  Penebar Swadaya, 1996), 8.
bulan.  Padi  dapat  ditanam  di  musim  hujan atau kemarau. 39

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Akad Muzara’ah Pertanian  Padi  di  Desa Gebang Kulon Cirebon
Orang  yang  berakad  adalah  pemilik  lahan yang  mempunyai  lahan  pertanian  dan penggarap  yang  memiliki  kemampuan menggarap  sawah.  Kedua  pihak  saling bertatap  muka  dan  berada  di  satu  tempat secara  bersamaan  melakukan  perjanjian karena  mereka  adalah  rukun  dalam  akad. Syarat  sah  terpenuhinya  akad  yang  dimiliki masing-masing  pihak  sudah  sesuai.  Melihat kondisi  yang  terjadi  di  Gebang  Kulon, dalam  perjanjian  kerjasama muzara‟ah merujuk pada buku yang ditulis oleh Ahmad Wardi  Muslich, 40 bahwa  rukun  dan  syarat yang  harus  dipenuhi  adalah  adanya  pemilik lahan  dan  petani  penggarap,  sesuatu  yang menjadi objek akad yaitu manfaat dari tanah yang digarap dan pekerjaan penggarap, serta berlangsungnya akad yang meliputi ijab dan qabul.
Kerjasama muzara‟ah yang  dilakukan masyarakat  Gebang  Kulon  dengan  secara lisan/tatap muka. Maksudnya adalah mereka melakukannya dengan mengucapkan pernyataan tawaran/penyerahan dan penerimaan/persetujuan. Pernyataan tersebut merupakan sighat akad yakni ijab dan qabul dari  pihak  pertama  yaitu  pemilik  lahan, menawarkan/memberikan  lahan  miliknya kepada  pihak  kedua  yaitu  penggarap  untuk bersedia menggarap sawah miliknya dengan menyebutkan spesifikasi lahan dan tanaman yang  akan  ditanam.  Serta  memberikan modal  berupa  bibit/benih  tanaman  dan pupuk  untuk  proses  produksinya  sedangkan alat  mengikuti  penggarap.  Dan  ada  yang hanya  dengan  pernyataan  pemberian  lahan untuk digarap  oleh  penggarap  tanpa menjelaskan  letak  lahan  dan  modal  yang
39 FM.  Nashshar, Pertanian  Organik, Cet.  1 (Bandung: Dua Usaha Muda, 2009), 18.
40 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat , 395.
akan  diberikan  karena  penggarap  sudah mengetahui letaknya, namun tetap menjelaskan  spesifikasi  luas  lahan  yang dimilikinya.  Satu  di  antara  pemilik  lahan ada  yang  didatangi  oleh  penggarap  yang meminta  atau  menawarkan  diri  untuk menggarap lahan miliknya dengan pernyataan  meminta  persetujuan  kepadanya dengan  alasan  ingin  memiliki  pekerjaan tambahan  agar  mendapatkan  penghasilan daripada di rumah saja.
Pernyataan  dari  pihak  kedua  yaitu penggarap,  umumnya  hanya  mengatakan mau  saja.  Lebih  lanjutnya  memberikan persetujuan  atas  tawaran  dari  pemilik  lahan dengan  pernyataan  mereka  menyanggupi untuk  menggarap  sawah  karena  mereka merasa  memiliki  kemampuan  namun  tidak memiliki  lahan  pertanian.  Salah  satu  dari mereka  ada  yang  mendatangi  pemilik  lahan untuk menawarkan tenaganya untuk menggarap sawah dengan pernyataan meminta  izin  dan  persetujuan  kepada pemilik  lahan.  Beberapa  di  antara  mereka, perjanjian  dilakukan  dengan  menghadirkan seseorang sebagai saksi mata untuk menguatkan  perjanjian  meskipun  tidak dituangkan dalam bentuk tulisan bermaterai. Hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa  Gebang  Kulon  dalam  melakukan perjanjian kerjasama pertanian.
Alasan masyarakat melakukan kerjasama  bermacam-macam  tetapi  tetap pada  satu  tujuan  utamanya  yaitu  saling tolong  menolong.  Tujuan  mendapatkan manfaat  dari  tanah  garapan  merupakan bonus  atau  keuntungan  bersama  dari  hasil kerja  penggarap  dengan  ketentuan  yang disepakati.  Pemilik  beralasan  karena  tidak memiliki  waktu  luang  untuk  menggarap sawahnya sendiri, tidak memiliki keterampilan  dibidang  penggarapan  sawah, memiliki aktivitas lainnya, membantu perekonomian  orang  lain,  dan  faktor  usia yang  tidak  lagi  memungkinkan  untuk bekerja. Penggarap beralasan karena memiliki  kemampuan  menggarap  sawah tetapi  tidak  memiliki sawah,  tidak  memiliki
modal  banyak  untuk  biaya  produksi  sawah, sangat  memerlukan  pekerjaan,  dan  karena faktor ekonomi yang masih kurang.
Dalam  akad muzara‟ah, pemilik menanggung  biaya  modal  produksi  atas petani  untuk  proses  penanaman  padi. Pemilik  memberikan  lahan  pertanian  seluas 1  hektar  untuk  ditanami  padi,  bibit/benih, pupuk  kandang,  pupuk  urea,  pupuk  sp36, pupuk npk ponska, petroganik, pestisida/insektisida, dan pajak. Dan penggarap  menanggung  biaya  operasional buruh  tani/pekerja  dihitung  hok  (hari  orang kerja),  dalam  proses  penanaman  untuk  1 hektar  sawah  penggarap  membutuhkan  10 orang  pekerja  dengan  tugasnya  masing- masing, macam-macam alat untuk menggarap  sawah  seperti,  traktor,  ani- ani/pisau  kecil,  sabit  biasa/clurit,  sabit bergerigi/arit,  dan  mesin  pemanen  padi. Biaya pengeringan, pengarungan dan pengangkutan  ditanggung  oleh  masing- masing pihak.
Bagi  hasil  yang  disepakati  adalah setengah-setengah  dengan  pertimbangan biaya  yang  dikeluarkan  masing-masing pihak. Ketika masa panen datang, penggarap memberitakan kepada pemilik untuk  datang ke  sawah.  Sebelum  hasil  panen  dibagi, terlebih  dahulu  dikurangi  1  ton  dengan spesifikasi  1  kwintal  untuk  sistem bawon dengan  perbandingan  8:1,  5  kwintal  untuk pekerja, 2 kwintal untuk modal pemilik dan 2 kwintal untuk modal penggarap. Selebihnya hasil panen bersih dalam bentuk gabah  padi  basah  yang  dibagi  dua  antara pemilik  dan  penggarap  dengan  presentase 50:50. Kedua pihak mendapatkan hasil yang menguntungkan  dari  manfaat  tanah  garapan berupa  gabah  padi  kering  yang  sudah dikarungkan  masing-masing.  Keuntungan dan  kerugian  yang  dialami  ditanggung bersama  selama  tidak  ada  unsur  kelalaian dari  salah  satu  pihak.  Bagi  hasil  yang termasuk muzara‟ah dilakukan  sampai panen,  selanjutnya  bukan  lagi muzara‟ah tetapi ijarah karena  ada  upah  pekerja
sebagai  biaya  pengeringan,  pengarungan dan pengangkutan.
Pembatalan  yang  dilakukan  oleh pemilik  lahan  atas  kerjasamanya  dengan penggarap  merupakan  hal  yang  adil  karena dalam  kasus  yang  terjadi  adanya  unsur kelalaian  dari  pihak  penggarap.  Penggarap yang  seharusnya  mampu  melaksanakan amanat  atau  suatu  pekerjaan  yang  sudah diperjanjikan  di  awal  akad,  namun  tidak dilakukannya  dengan  maksimal.  Hal  itu mengakibatkan kerugian bagi  pemilik lahan yang  sudah  memberikan  modal  untuk produksi penanaman, karena tidak mendapatkan  hasil  apa-apa.  Pemilik  lahan memilih  membatalkan  dan  mengakhiri perjanjian itu dengan alasan ketidakseriusan dari penggarap. Dalam Islam, akad muzara‟ah akan  berakhir  apabila  masa perjanjian muzara‟ah telah habis.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa akad muzara‟ah yang terjadi  di  desa  Gebang  Kulon  beberapa  di antaranya  memiliki  permasalahan  seperti yang  dijelaskan  sebelumnya  masih  belum sesuai  karena  pemilik  lahan  ada  yang merasa  dirugikan  karena  kelalaian  dari petani  penggarapnya  sehingga  memilih untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Namun  hal  itu  mampu  diselesaikan  oleh kedua pihak yang bersangkutan dengan cara yang  baik  tanpa  adanya  pertikaian  yang berkelanjutan.  Termasuk  juga  pembatalan yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  secara tiba-tiba  ditengah  pertani  penggarap  yang masih  dalam  proses  penggarapan  dan pemeliharaan sawah.
Akad Muzara’ah Pertanian  Padi  di  Desa Gebang Kulon Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
1. Rukun dan Syarat
Rukun dan syarat dalam kerjasama muzara‟ah berkaitan  dengan dua  orang  yang  berakad  yaitu  pemilik lahan  dan  penggarap.  Pemilik  dan penggarap  sudah  jelas  baligh  dan berakal  karena  mampu  melakukan
perbuatan ataupun aktivitas yang memerlukan kemampuan dan kecakapan.  Syarat  yang  dipenuhi  oleh pemilik adalah memiliki lahan pertanian/sawah  yang  merupakan  hak mutlak  kepemilikannya  dan  bukan milik  orang  lain.  Tanah  tersebut diserahkan  kepada  penggarap  untuk digarap  agar  menghasilkan  manfaat daripadanya. Pemilik menjelaskan kepada penggarap tentang tanah miliknya  berdasarkan  segi  luas,  letak, kondisi  dan  kategorinya.  Pemilik  telah memberikan  kesepakatan  atas  modal yang  dikeluarkan  olehnya,  seperti benih/bibit, pupuk, pestisida dan sejenisnya  pada  saat  akad  berlangsung. Pemilik memberikan benih/bibit dengan kualitas baik, karena sangat berpengaruh  pada  hasil  yang  didapat ketika panen. Pemilik telah menjelaskan bagian atau presentase keuntungan/bagi hasil  ketika  masa  panen  datang  dengan pertimbangan  dan  musyawarah  kedua pihak.
Penggarap telah memiliki kemampuan  dalam  bidang  pertanian yaitu  menggarap  sawah,  tetapi  tidak memiliki  sawah.  Penggarap  menerima tanah tersebut yang diberikan kepadanya untuk digarap dengan persetujuan  dan  kesepakatan  hasil  yang akan didapat.
Penggarap telah memberikan keuntungan kepada
pemilik  apabila  masa  panen  datang dengan  memberitahukan  hasil  panen yang didapat. Penggarap telah mengetahui  jenis  benih/bibit  yang digarapnya  pada  saat  awal  perjanjian. Penggarap  mengetahui  kondisi  tanah dengan  pertimbangan  luas,  letak  dan kategorinya  serta  langkah  yang  akan dilakukan  apabila  menjelang  musim tanam  datang.  Pemilik  dan  penggarap melakukan kesepakatan mengenai pembagian  hasil  panen  yang  akan didapatkan oleh masing-masing pihak.
Akad muzara‟ah di  Gebang Kulon dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, sebagaimana dalam ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah yang terdapat  dalam  pasal  211 41 bahwa “Rukun muzara‟ah adalah  :  a)  Pemilik lahan;  b)  Penggarap;  c)  Lahan  yang digarap;  dan  d)  Akad.”  Rukun  dan syaratnya mengenai orang yang berakad,  objek  akad  dan  akadnya. Ketentuan  objek  akad  yaitu  lahan pertanian  telah  diketahui  oleh  pemilik lahan  dan  penggarap.  Syarat  pemilik memiliki  lahan  pertanian/sawah  yang mutlak  merupakan  milik  pribadi  dan bukan  milik  orang  lain,  sehingga  ia berhak  atas  segala  yang  berkaitan dengan tanah tersebut. Pihak lain adalah penggarap  yang  memiliki  kemampuan dan  keterampilan  dibidang  pertanian yakni menggarap sawah dengan pertimbangan  kondisi  tanah  yang  akan digarap,  sebab  akan  berpengaruh  pada hasil  panen  yang  didapatkan.  Hal  itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  pada  pasal  212 42 bahwa “Pemilik lahan harus
menyerahkan  lahan  yang  akan  digarap kepada  pihak  yang  akan  menggarap.” dan  pasal  213 43 bahwa  “Penggarap wajib  memiliki  keterampilan  bertani dan  bersedia  menggarap  lahan  yang diterimanya”.

## 2. Sighat Akad
Akad  atau  perjanjian  yang dipraktikkan  adalah  kesepakatan  antara pemilik  lahan  dan  penggarap  termasuk rukun muzara‟ah dalam pasal 211 yang sudah disebutkan sebelumnya.
41 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 54. 42 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 54. 43 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 54.
Kesepakatan keduanya adalah pernyataan menyerahkan dan menerima objek  yang  ada  pada  saat  akad  yaitu lahan  pertanian  yang  mutlak  milik pemilik  lahan  yang  diberikan  kepada penggarap  untuk  digarap.  Ketentuan jenis benih ditentukan oleh pemilik dan penggarap  melihat  kondisi  lahan,  dan yang  mempengaruhi  lahan  yaitu  cuaca, luas  tanah  dan  air.  Faktor  cuaca berpengaruh pada hasil panen, klasifikasi lahan yang terletak di daerah tropis/sub tropis apabila musim penghujan  tanaman  padi  cocok  untuk masa  penanamannya.  Karena  padi sawah  dalam  pertumbuhannya  ditanam memerlukan  air.  Padi  dapat  ditanam dalam  kurun  waktu  musim  hujan  4 bulan  dengan  kondisi  cuaca  panas  dan kelembapan  tinggi,  padi  juga  bisa ditanam  pada  musim  kemarau  dengan paparan sinar matahari secara langsung. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  buku yang  ditulis  oleh  F.M.  Nashshar 44 , bahwa  musim  hujan  yang  terus- menerus  bahkan  sampai  terjadi  banjir merupakan  keadaan  yang  sulit  untuk menanam  padi,  meskipun  padi  ditanam dalam  genangan  air  tetapi  apabila melebihi kadar volumenya akan menyebabkan  tanaman  menjadi  rusak dan  mati.  Angin  juga  berpengaruh dalam  proses  penanaman  padi,  apabila angin  terlalu  kencang  maka  padi  akan roboh. Faktor cuaca memang tidak bisa ditebak  begitu  saja,  tetapi  penggarap selalu  melakukan  perawatan  dengan baik.
Faktor  ketegori  lahan,  dalam  1 hektar  sawah  kondisinya  tanahnya  baik dan  subur,  dekat  dengan  pengairan. Umumnya  dikategorikan  dalam  tingkat I  dan  II,  lahan  yang  luas  berpengaruh terhadap banyaknya hasil panen apabila proses penanamannya bagus dan sesuai. Lahan  yang  ditanami  bibit/benih  padi dengan  kualitas  super  akan  berpotensi
44 FM. Nashshar, Pertanian Organik, 18.
lebih optimal dalam proses produksinya. Kesesuaian antara komoditas  dengan  kondisi  lahan  akan mengurangi  biaya  yang  tinggi.  Dan faktor  air,  proses  penanaman  padi dikatakan  akan  terhambat  oleh  terlalu banyaknya  air.  Agar  hasil  yang  didapat maksimal, kadar air disesuaikan dengan tanamannya.  Hal  itu  berdasarkan  adat kebiasaan  yang  terjadi  di  Gebang Kulon. Hal tersebut terdapat pada pasal 215 45 ayat (2) bahwa “Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara‟ah terbatas harus  dinyatakan  secara  pasti  dalam akad,  dan  diketahui  oleh  penggarap.”
Dan  ayat  (4)  bahwa  “Penggarap  wajib memperhatikan
dan
mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan  untuk  mengatasinya menjelang  musim  tanam.”  Ketentuan pemilik  dan  penggarap  saling  sepakat dan telah mengetahui
dan mempertimbangkannya  bahwa  jenis benih  harus  diketahui  penggarap  dan mempertimbangakan hal-hal yang mempengaruhi kondisi lahan.
Selain sepakat dengan ketentuan jenis  benih  yang  ditanam,  pemilik  dan penggarap melakukan perjanjian dengan ditentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik bagi pemilik lahan maupun  penggarap.  Pada  umumnya, pemilik  lahan  dilarang  menyerahkan tanah  yang  bukan  miliknya  untuk dijadikan  objek  akad,  tidak  boleh menjual tanahnya ketika masa kerjasama
muzara‟ah masih berlangsung, dan tidak boleh membatalkan  sepihak  lalu  mengganti penggarap  yang  lain  tanpa  alasan  yang jelas.  Penggarap  dilarang  menjual  hasil panen  yang  belum  dibagi  dua  tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik, tidak boleh melakukan penyimpangan seperti lalai  dalam  proses  penanaman  padi,
45 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 54-55.
tidak  boleh  menyembunyikan  hasil panen  yang  didapat,  tidak  boleh membatalkan  akad  tanpa  alasan  yang jelas,  dan  tidak  boleh  melakukan kerjasama  dengan  pemilik  lain  saat masa muzara‟ah masih  berlangsung. Ketentuan tersebut ada dalam pasal 218 ayat  (1) 46 bahwa  “Penyimpangan  yang dilakukan penggarap dalam akad muzara‟ah , dapat mengakibatkan batalnya akad itu”.

## 3. Bagi Hasil
Bagi  hasil  telah  disepakati  pada saat  akad  berlangsung  antara  pemilik lahan dan penggarap. Pemilik mensyaratkan hasil yang dibagi setengah-setengah dengan modal produksi disediakan olehnya sedangkan alat  untuk  menggarap  disediakan  oleh penggarap.  Sebagaimana  dalam  pasal 217 47 bahwa  “Penggarap  dan  pemilik lahan  dapat  melakukan  kesepakatan mengenai  pembagian  hasil  pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.” Dengan adanya bagi hasil  yang akan  saling  menguntungkan  diantara keduanya,  namun  jika  terjadi  kerugian akan ditanggung bersama dengan syarat tidak ada unsur kelalaian atau penyimpangan  dari  salah  satu  pihak. Sebagaimana  dalam  pasal  214 48 bahwa “Penggarap wajib memberikan keuntungan  kepada  pemilik  lahan  bila pengelolaan yang dilakukannya
menghasilkan  keuntungan.”  Selama masa penanaman, penggarap memaksimalkan pekerjaannya agar hasil  yang  didapatkan  ketika  panen berlimpah dan bagus. Hal itu dilakukan oleh  sebagian  besar  penggarap  untuk pertimbangan  dalam  memperkirakan
46 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.
47 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.
48 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 54.
hasil  panen,  disebutkan  pula  dalam pasal  216 49 bahwa  “Penggarap  wajib menjelaskan  perkiraan  hasil  panen kepada  pemilik  lahan  dalam  akad muzara‟ah mutlak”.

## 4. Berakhirnya Akad
Kesepakatan  berakhirnya  akad tidak ditentukan secara langsung, hanya saja  apabila  salah  satu  dari  pemilik lahan  maupun  penggarap  sudah  tidak memungkinkan  lagi  melanjutkan  akad dengan  alasan  yang  dapat  diterima, maka  dengan  musyawarah  bersama akad  akan  berakhir.  Dalam  pasal  221 50 bahwa  “Akad muzara‟ah berakhir apabila  waktu  yang  disepakati  telah berakhir.”  Praktek muzara‟ah yang dilakukan  di  desa  Gebang  Kulon  tidak ditentukan  berapa  lama  atau  kapan waktunya  akan  berakhir.  Pemilik  lahan dan  petani  penggarap  sepakat  apabila ingin  mengakhiri,  salah  satu  dari mereka  memberitahukannya  dengan alasan  yang  jelas.  Adapun  yang ditentukan itu dengan syarat dalam satu tahun  2  kali  panen  itu  semakin bertambah hasilnya, itu akan melanjutkan kerjasamanya. Berakhirnya akad  juga  dikarenakan  pembatalan secara  sepihak  ketika  salah  satu  pihak melakukan  kelalaian  seperti  hal  nya dalam  kasus  ini  yaitu  petani  penggarap yang tidak memperhatikan waktu kapan untuk memberikan pupuk atau melakukan perawatan terhadap tanaman.  Hal  tersebut  murni  kesalahan petani  penggarap,  dan  pemilik  lahan tidak menginginkan lagi untuk melanjutkan perjanjian tersebut. Pemilik  lahan  disini  merasa  dirugikan dan  akhirnya  ia  memilih  mengakhiri perjanjian  dan  melakukan  perjanjian baru  dengan  pihak  lain  yang  ingin
49 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55. 50 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 56.
serius  menggarap  sawah  miliknya. Sebagaimana dalam pasal 218 51 ayat (1) bahwa  “Penyimpangan  yang  dilakukan penggarap dalam akad muzara‟ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu”, ayat (2)  bahwa  “Seluruh  hasil  panen  yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan  pelanggaran  sebagaimana dalam  ayat  (1),  menjadi  milik  pemilik lahan”, dan ayat (3) bahwa “Dalam hal terjadi  keadaan  seperti  pada  ayat  (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi  imbalan  atas  kerja  yang  telah dilakukan  penggarap”.  Kasus  lainnya seperti  tenaga  petani  penggarap  yang sudah  tidak  memungkinkan  untuk menggarap  sawah  ataupun  sedang dalam  keadaan  sakit,  ia  menyerahkan kepercayaan kepada kerabat atau anaknya
untuk melanjutkan pekerjaannya.  Dan  pemilik  lahan  pun menyetujui kesepakatan tersebut, dengan  begitu  akad  dengan  petani penggarap  sebelumnya  telah  berakhir namun  telah  beralih  perjanjiannya dengan  petani  penggarap  lain  yang masih termasuk ahli warisnya.
Dalam  pasal  220 52 ayat  (1) bahwa  “Hak  menggarap  lahan  dapat dipindahkan  dengan  cara  diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai  tanamannya  bisa  dipanen”,  dan ayat  (2)  bahwa  “Ahli  waris  penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan  akad muzara‟ah yang dilakukan oleh pihak  yang meninggal”. Ketentuan  tersebut  dilakukan  oleh  ahli waris  dari  penggarap  yang  meninggal dunia sebelum panen, perjanjian tersebut  dilanjutkan  karena  ia  juga memiliki kemampuan menggarap sawah. Kemudian apabila pemilik lahan yang  meninggal  dunia,  penggarap  tetap melakukan pekerjaannya dan akad tetap
51 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.
52 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 56.
dilanjutkan.  Hal  itu  terdapat  pada  pasal 219 53 ayat  (1)  bahwa  “Penggarap berhak  melanjutkan  akad muzara‟ah apabila tanamannya belum layak dipanen,  meskipun  pemilik  lahan  telah meninggal  dunia”,  dan  ayat  (2)  bahwa “Ahli  waris  pemilik  lahan  wajib melanjutkan kerjasama muzara‟ah yang dilakukan  oleh  pihak  yang  meninggal, sebelum  tanaman  pihak  penggarap  bisa dipanen”.
Kasus  lain  dari  pemilik  lahan yang  sudah  tidak  lagi  memiliki  modal untuk diberikan kepada petani penggarap  yang  digunakan  untuk  biaya bibit  dan  pupuk,  maka  akad  tersebut diakhiri saat itu juga dengan pernyataan musyawarah  dan  dibicarakan  secara bersama  tanpa  adanya  unsur  paksaan. Karena hal itu merupakan keadaan yang sudah  tidak  memungkinkan  lagi  untuk melanjutkan  akad  atau  perjanjian. Terlebih  lagi  kasus  pemilik  lahan  yang menjual  lahan  pertanian  nya  karena kebutuhan yang sangat mendesak seperti  biaya  perawatan  keluarganya yang  sedang  sakit.  Sehingga  memilih membatalkan  perjanjian,  namun  disini petani  penggarap  merasa  dirugikan karena  ia  sudah  mengeluarkan  tenaga namun  belum  mendapatkan  hasilnya. Oleh karena itu, pemilik lahan memberikan  upah  sebagai  bayaran untuk  jasa  tenaganya  dalam  proses penggarapan sawah
sebelumnya.
Kejadian  seperti  itu  sudah  disepakati bersama  dan  tidak  ada  yang  merasa dirugikan,  sesuai  dengan  ketentuan pasal  221  yang  sudah  disebutkan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat disimpulkan 2 (dua) macam,  yaitu pertama , akad muzara‟ah pertanian  padi  di  desa Gebang  Kulon  Cirebon  istilahnya maro
53 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.
yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  dan petani  penggarap.  Akad  tersebut  sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi setempat, yakni  dengan  perjanjian  kerjasama  secara lisan  sesuai  kesepakatan  bersama  tentang penggarapan  sawah  yang  dikerjakan  oleh petani  penggarap  dan  pembagian  hasil panen.  Dalam  kesepakatan  tersebut,  bagi hasil  dilakukan  dengan  rasio  ½  :  ½.  Hasil tersebut dibagi rata antara pemilik lahan dan petani  penggarap,  dengan  lahan,  bibit, pupuk  dan  biaya  produksi  berasal  dari pemilik  lahan.  Sedangkan  alat,  tenaga  dan biaya  operasional  penggarapan  mengikuti petani penggarap.
Dan kedua, akad muzara‟ah pertanian padi  di  desa  Gebang  Kulon  Cirebon  dalam perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah,  dalam pelaksanaan  tersebut  dari  beberapa  pemilik lahan  dan  petani  penggarap  sudah  sesuai dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  02  Tahun  2008  tentang  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah.  Hal  itu  dilihat berdasarkan rukun dan syarat yang diterapkan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan praktek muzara‟ah , sighat yang meliputi kesepakatan  dalam  akad,  bagi  hasil  antara kedua belah pihak dan masalah penyimpangan  yang  dilakukan  penggarap yang  mengakibatkan  akadnya  dibatalkan termasuk dalam berakhirnya akad.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Erick  Prasetyo.  “Produktivitas  Kerja
Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara‟ah (Studi  Pada  Desa  Pakan Rabaa  Kabupaten  Solok Selatan Sumatera  Barat)”, Skripsi. Jakarta: Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
Ali,  Muhammad  Daud. Sistem  Ekonomi Islam:  Zakat  dan  Wakaf .  Jakarta:  UI Press, 1988.
Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah: dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya . Jakarta: Kencana, 2007.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur‟an  dan Terjemahannya: Revisi Terbaru . Semarang:  CV.  Asy Syifa‟ Semarang, 1999. Djaelani, Aunu Rofiq. “Teknik
Pengumpulan  Data  dalam  Penelitian Kualitatif”, FPTK  IKIP  Semarang,
Vol. XX, No. 1 (Maret 2013). Emzir. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta:
Rajawali Pers, 2012.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  et.al. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010. Hendri, Sony. “Sistem Bagi Hasil Perkebunan  Kelapa  Sawit  Ditinjau Menurut  Perspektif  Hukum  Islam
(Studi  Kasus  di  Desa  Kota  Garo Kecamatan  Tapung  Hilir  Kabupaten Kampar)”, Skripsi .  Riau:  Fakultas Syariah  dan  Ilmu  Hukum  UIN  Sultan Syarif Kasim, 2013.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah . Bandung: Fokusmedia, 2008. Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah . Jakarta: Kencana, 2012.
_____. Hukum  Bisnis  Syariah, Cet.  1 (akarta: Kencana, 2014.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
Muslich,  Ahmad  Wardi. Fiqh  Muamalat. Jakarta: Amzah, 2013.
Nashshar,  FM. Pertanian  Organik, Cet.  1.
Bandung: Dua Usaha Muda, 2009.
Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah:  Klasik dan  Kontemporer .  Bogor:  Ghalia
Indonesia, 2012.
Poerwadaminta, WJS. Kamus Umum
Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1986.
Priyadi,  Unggul  dan  Jannahar  Saddam  ash- Shidiqie,  “Pelaksanaan  Perjanjian Bagi  Hasil  Pertanian  Lahan  Sawah”,
Millah, Vol.  XV,  No.  1  (Agustus, 2015).
Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian
Kualitatif”, Equlibrium, Vol.  5  (Juni, 2009).
Sabiq,  Sayyid. Fikih  Sunnah, Jilid 12. Bandung: Alma‟arif, 1998.
Sahrani,  Sohari dan Ru‟fah Abdullah. Fikih Muamalah .  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2011.
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah. Jakarta:
Rajawali Pers, 2013.
Suryabrata,  Sumadi. Metodologi  Penelitian.
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997.
Suryana. Metodologi  Penelitian:  Model Praktis  Penelitian  Kuantitatif  dan
Kualitatif . Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. Suwartono. Dasar-dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Andi, 2014. Syafe‟i, Rachmat. Fiqh Muamalah.
Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Utomo,  Muhajir dan Nazaruddin. Bertanam Padi  Sawah  tanpa  Olah  Tanah (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996.