## PEMBERLAKUAN KETENTUAN
PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

## DALAM PENANGANAN KORUPSI
Y. Sri Pudyatmoko Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta email : sri.pudyatmoko@uajy.ac.id
G. Aryadi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email : g.aryadi@uajy.ac.id
disampaikan 09/03/2020 – di -review 29/07/2020 – diterima 16/11/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i2.3780

## Abstract
This research departs from the author’s observation that Indonesian government officials are currently very wary and worried being criminally charged for corruption and at the same time brought before the administrative  court  for  abuse  of  power.  The  main  question  here  is  whether  the  possibility  of  being brought before the Administrative Court may or may not have positive effect. The main finding, using a legal normative approach, is that the final decision on the issue, whether there is abuse of power or not, as  decided  by  the  Administrative  Court,  would  be  important  in  proving  disproving,  the  corruption charge brought before the criminal court.
Keywords: abuse of power; administrative court; corruption.

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  pengamatan  adanya  kecemasan  pejabat  pemerintah  akan  tersangkut tindak  pidana  korupsi  dan  sekaligus  gugatan  dihadapan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN), karena  dipersalahkan  menyalahgunakan  kewenangan.  Pokok  kajian  di  sini  adalah  apakah kemungkinan  dihadapkan  pada  PTUN  memberikan  dampak  positif  atau  tidak.  Temuan  utama penelitian  yuridis  normatif  ini  adalah  bahwa  putusan  akhir  PTUN  perihal  ada-tidaknya penyalahgunaan kewenangan, akan penting dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam kasus korupsi  adalah  apakah  justeru  pengujian  dugaan  terjadi  penyalahgunaan  kewenangan  dihadapan PTUN memberikan manfaat positif bagi upaya pencegahan korupsi.  Temuan dari kajian hukum yang dilakukan  menunjukkan  adanya  manfaat  positif  tersebut,  terutama  bila  tuduhan  tindak  pidana korupsi terkait berkelindan dengan tudingan terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Kata kunci: penyalahgunaan wewenang; PTUN; korupsi.

## Pendahuluan
Pejabat  pemerintah  dilengkapi  dengan  kewenangan  untuk  melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kewenangan tersebut menjadi dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, seorang pejabat
pemerintahan/badan  tata  usaha  negara  sejatinya  menjadi  personifikasi  negara karena      dalam  dirinya  tersemat  “jabatan”  sebagai  sumber  otoritas  representasi negara yang absah. 1
Tidak  jarang  dalam  pengambilan  keputusan  pejabat  pemerintah  diduga melakukan  penyalahgunaan  wewenang  dengan  menggunakan  otoritas  yang  ada. Terhadap  dugaan  seperti  itu  pejabat  yang  tidak  menerima,  bisa  menggunakan ketentuan  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  (UU  Administrasi  Pemerintahan)  untuk  mengajukan pengujian  dugaan  penyalahgunaan  wewenang.      Dalam  undang-undang  tersebut penyalahgunaan  wewenang  mempunyai  cakupan  yang  begitu  luas  karena  dapat meliputi:
a. melampaui Wewenang;
b. mencampuradukkan  Wewenang; dan/atau
c. bertindak sewenang-wenang.
Ketentuan tersebut dapat terkait dengan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) yang menentukan bahwa setiap orang yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian negara. Demikian juga dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  juga  diatur  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  korupsi,  yang  menyebutkan  bahwa  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya  sendiri.  Dari  rumusan kedua  Pasal  tersebut  jelas  terlihat  bahwa  penyalahgunaan  wewenang  merupakan
1 Fathudin,  Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat  Publik (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan),  II, Jurnal Cita Hukum,  2015, hlm. 120.
sesuatu yang penting dalam tindak pidana korupsi. Terkait hal tersebut pengujian penyalahgunaan  wewenang  merupakan  sesuatu  hal  yang  penting  di  dalam  soal korupsi tersebut.
Pemberantasan  korupsi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  jalannya pemerintahan dalam rangka kelangsungan sebuah negara, karena korupsi menjadi penyakit  yang  tidak  saja  merugikan  keuangan  negara  akan  tetapi  juga  bagi masyarakat.  Mengingat  korupsi  yang  merambah  semua  lini  pemerintahan,  maka upaya pemberantasan mesti dilakukan dengan baik.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sering    terjadi  pejabat  pemerintah ragu  atau  takut  mengambil  keputusan  karena  khawatir  apabila  dianggap  keliru, menyalahgunakan  wewenang  dan  berakibat  pada  proses  hukum  yang  merugikan pejabat  tersebut,  akibatnya  penyerapan  terhadap  anggaran  dapat  terhambat. Ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang    UU  Administrasi  Pemerintahan    diharapkan dapat menjembatani pengujian terhadap hal tersebut.
Mendasarkan  kenyataan  yang  berkembang  sebagaimana  telah  diuraikan, maka  permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah,  apakah  ketentuan yang  ada  di  dalam  Pasal  21  UU  Administrasi  Pemerintahan  dapat  mengatasi kekhawatiran dari pejabat pemerintah terhadap penyalahgunaan wewenang dan terjebak  pada  praktek  korupsi?  Apakah  ketentuan  dalam  Pasal  21  UU Administrasi  Pemerintahan  berpengaruh  positif  atau  sebaliknya  membawa pengaruh  negatif  terhadap  penyelesaian  kasus  korupsi?  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan politik hukum.

## Pembahasan

## Penyalahgunaan Wewenang dan Pengujiannya
Tidak  bisa  disangkal  bahwa  salah  satu  persoalan  besar  yang  dihadapi bangsa ini adalah soal korupsi. Rifyal Ka’bah mencatat bahwa sekurangnya ada 3 hal yang menyebabkan mengapa korupsi menarik untuk dibahas, yakni: 2
2 Rifyal Ka'bah, Korupsi Di Indonesia,37, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2007, hlm. 78-79.
a. menyangkut  uang  rakyat  atau  harta negara  yang  harus  digunakan  sesuai kehendak  rakyat  atau  peraturan perundang-undangan  yang dibuat  negara.
b. penyakit  masyarakat  yang  akan menghancurkan  sebuah  negara  bila  tidak segera  dibendung.
c. melibatkan  orang-orang  yang  seharusnya    menjadi  panutan    masyarakat karena    mereka    adalah    tokoh    yang    dipilih    dan  terpilih,    dari    kalangan terpelajar.
Dengan  mendasarkan  ketentuan  dalam  UU  Pemberantasan  Tipikor, Bambang Waluyo mencatat setidaknya  ada  8  (delapan)  kelompok  delik korupsi, yaitu: 3
a. Kelompok    delik    yang    dapat    merugikan    keuangan    negara    atau perekonomian negara;
b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan ( knevelarij, extortion );
e. Kelompok delik pemalsuan;
f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
g. Kelompok delik gratifikasi;
h. Kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.
Dalam  kaitannya  dengan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara negara, berdasarkan profesi/jabatan, menurut laporan KPK dari tahun 2004 yang menduduki tiga besar urutan tertinggi dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, Pejabat Eselon  I/II/III,  dan  Kepala  Daerah. 4 Hal  ini  tentu  merupakan  sesuatu  hal  yang penting  untuk  mendapat  perhatian.  Dari  gambaran  tersebut  selain  kalangan legislatif,  juga  terdapat  pejabat  struktural  yang  menduduki  Eselon  pada  urutan kedua.  Ini  tentu  berkaitan  dengan  penggunaan  kewenangan  yang  dipegangnya, yang disalahgunakan sehingga bisa menimbulkan kerugian keuangan negara.
3 Bambang  Waluyo,  Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia,  1,  2,  Jurnal  Yuridis, 2014, hlm. 171-172.
4 https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan/diakses tanggal 19 Februari 2020, pukul 12.00 WIB.
Menurut  Philipus  M  Hajon,  dalam  kepustakaan  hukum  administrasi Belanda,  masalah  wewenang  selalu  menjadi  bagian  yang  begitu  penting  dan bagian awal dari Hukum Administrasi, karena objek Hukum Administrasi adalah wewenang. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalm kajian  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi. 5 Mengingat  pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan:
“ Het  begrip  bevoegdheid  is  dan  ook  een  kernbegrip  in  het  staats en  administratief recht ” (Konsep kompetensi karenanya merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi) 6
Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “ authority ” dalam bahasa Inggris dan “ bevoegdheid ” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black `S Law Dictionary , diartikan sebagai Legal power; a  right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties . 7
Phillipus  M.  Hadjon  memberikan  catatan  berkaitan  dengan  penggunaan istilah  “wewenang”  dan  “ bevoegdheid”. Istilah "bevoegdheid" digunakan  dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan "wewenang" selalu digunakan dalam konsep hukum publik. 8 Dalam kaitanya dengan pembuatan keputusan Tata Usaha  Negara,  kewenangan  menjadi  kunci  penting  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 52 ayat (1) a UU Administrasi Pemerintahan.
Penyalahgunaan  wewenang  merupakan  konsep  yang ada dalam hukum administrasi,  yang  banyak    menimbulkan    salah    paham    dalam    memahaminya. Dalam  praktiknya    penyalahgunaan    wewenang    sering    dimaknai    sebagai penyalahgunaan    sarana    dan    kesempatan,    yang  dilakukan  secara  melawan hukum ( werrechtelijkheid,  onrechtmatige  daad), atau  bahkan  memperluasnya
5 Philipus  M  Hadjon,  Tatiek  Sri  Djalmiati,  Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.
6 Stroink, F.A.M. dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het StaatsenAdministrastief Rech. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. TjeenkWilink , 1985, hlm. 26.
7 Henry Campbell  Black, M. A., Black's  Law Dictionary, St.  Paul, Minn.  West Publishing  Co.  1990 , hlm. 133. Edisi Keenam.
8 Philipus  M  Hadjon,  Tentang  Wewenang,  http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- yuridika557e071ab6full.pdf. diakses tanggal 07 Februari 2020, pukul 16.00 WIB.
dengan  setiap  tindakan  yang  melanggar  aturan  atau  kebijakan  apapun  dan  di bidang  apapun.  Dengan  penggunaan  konsep  luas  dan  bebas  ini,  akan  mudah menjadi  senjata  penyalahgunaan  wewenang  yang  lain  dan  justru  menjadikan kebebasan  bertindak    pemerintah    dalam    menghadapi    situasi    konkret    ( freies ermessen )  menjadi  tidak  ada  artinya. 9 Dengan    mengambil  dari Verklarend Woordenboek    Openbaar    Bestuur bahwa    penyalahgunaan    wewenang ( detournement  de  pouvoir )  adalah  penggunaan  wewenang  tidak  sebagaimana mestinya.  Dalam  hal ini pejabat  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. 10 Untuk mengukur    apakah    telah    terjadi  penyalahgunaan    wewenang    haruslah dibuktikan    secara    faktual    bahwa  pejabat    telah    menggunakan    wewenangnya untuk    tujuan    lain.    Terjadinya  penyalahgunaan    wewenang    bukanlah    karena kealpaan.    Penyalahgunaan  wewenang    dilakukan    secara    sadar    yaitu mengalihkan    tujuan    yang    telah  diberikan    kepada    wewenang    itu    yang didasarkan    atas    kepentingan    pribadi,  baik  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri ataupun untuk orang lain. 11
Digunakannya    “tujuan    dan    maksud”    pemberian    wewenang    untuk menentukan    ada  tidaknya  penyalahgunaan    wewenang    dikenal    dengan    asas spesialitas    ( specialiteitsbeginsel ). 12 Dalam  soal  ini  yang  menjadi  penentu  adalah hal yang berada di dalam diri si pengambil keputusan. Yang mempunyai maksud dan  tujuan  ataupun  kehendak,  tentu  si  pejabat  sebagai  pelaku  pengambi keputusan itu.
Pendapat  yang  agak  terperinci  mengenai  penyalahgunaan  wewenang disampaikan oleh  Jean  Rivero  dan  Waline. Menurut mereka    penyalahgunaan wewenang  dalam  hukum  administrasi terdiri atas 3 (tiga) bentuk yaitu:
9 Supandi. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Alumni, Bandung, 2016. hlm. 423.
10 Philipus  M.  Hadjon  et.al Hukum  Administrasi  dan Good  Governance , Penerbit Universitas Trisakti,   Jakarta .  2012.  hlm. 25-26.
11 Philipus M. Hadjon  et.al. Supra note 5. hlm. 22.
12 Nur Basuki Minarno,  Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2011.  hlm. 97.
a) Penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk  menguntungkan  kepentingan pribadi,  kelompok  atau  golongan
b) Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  tindakan  penjabat  tersebut  adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan    tersebut    diberikan    oleh    undang-undang    atau    peraturan- peraturan lainnya
c) Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  penyalahgunaan  prosedur    yang seharusnya    dipergunakan    untuk    mencapai    tujuan    tertentu,  tetapi  telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 13
Penyalahgunaan  wewenang  dapat  diuji  melalui  pengadilan  di  lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Dalam hal ini  penyalahgunaan  wewenang  diartikan  sebagai  “menggunakan  wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.”
Dalam penjelasan Pasal  tersebut antara lain disebutkan bahwa  penerapan ketentuan  tersebut  harus  selalu  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  khusus diadakannya  peraturan  yang  bersangkutan.  Ketentuan  tersebut  kemudian mengalami  perubahan  setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986.  Dalam  Undang- Undang ini tidak disebutkan lagi adanya penyalahgunaan wewenang.
Perkembangan pengaturan mengenai pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang itu terjadi setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 21 Undang-Undang tersebut, yang mana pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan terhadap keputusa  yang  diputusnya.  Pengadilan  TUN  diberi  waktu  maksimal  21  untuk menyatakan  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  tersebut.  Hasil  dari pengujian  itu  ditentukan  di  dalam  Pasal  19    UU  Administrasi  Pemerintahan. Pejabat yang tidak puas atas Putusan Pengadilan TUN dapat mengajukan banding
13 Indriyanto Seno Adji, Korupsi,  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum  Pidana, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 35.
ke  Pengadilan  Tinggi  TUN.  Pengadilan  Tinggi  TUN  diberi  waktu  21  hari  untuk memutuskan  banding  tersebut,  dan  putusan  Pengadilan  Tinggi  TUN  tersebut berlaku final.
Lahirnya UU Administrasi Pemerintahan dapat dikatakan merubah tatanan dalam  pengujian  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara  yang  mengandung penyalahgunaan  wewenang.  Sementara  pihak  mengkhawatirkan  bahwa  aturan tersebut  akan  mempengaruhi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi, mengingat penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu unsur di dalam tindak pidana korupsi. Ukuran penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal 17  ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan  yang meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan  mencampuradukkan  Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.
Hal  tersebut  kiranya  membawa  perubahan  terhadap  apa  yang  ditentukan dalam UU PTUN, karena penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan itu  dalam  UU  PTUN  dibedakan.  Apa  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal  17  UU Administrasi Pemerintahan tersebut kemudian diuraikan dalam Pasal 18.
Pasal  19  UU  Administrasi  Pemerintahan  menentukan  bahwa  Keputusan dan/atau    Tindakan    yang    ditetapkan  dan/atau  dilakukan  dengan  melampaui Wewenang  serta    Keputusan  dan/atau    Tindakan    yang    ditetapkan    dan/atau dilakukan    secara    sewenang-wenang    tidak  sah  apabila  telah  diuji  dan  ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan adanya  asas  praduga rechtsmatig (praduga  keabsahan),  yakni  sepanjang  belum diputus  atau  dinyatakan  sebaliknya,  maka  semua  keputusan  dan/atau  tindakan badan  atau  pejabat  pemerintahan  senantiasa  dianggap  sah.  Ketidakabsahan  itu baru  bisa  dikatakan  ada  apabila  pengadilan  telah  mengujinya  dan  kemudian menyatakan sebagai tidak sah.
Untuk  penanganan  terhadap  permohonan  pengujian  penyalahgunaan wewenang  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Mahkamah  Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015. Pasal  1  butir  5  Perma  tersebut  menentukan  bahwa    Permohonan  adalah
permintaan  yang  diajukan  secara  tertulis  kepada  Pengadilan  untuk  menilai  ada atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  keputusan  dan/atau  tindakan.  Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa menurut Mahkamah Agung pemeriksaan untuk menguji  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  berdasarkan  Pasal  21  UU Administrasi  Pemerintahan  itu  dilakukan  hanya  sebagai  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan, dan bukan pengujian yang dilakukan atas inisiatif dari pejabat yang membuat  keputusan  tersebut  sebelum  dipersoalkan  pihak  lain.  Ketentuan tersebut juga sekaligus menegaskan 2 hal yakni:
a. bahwa  hasil  pengawasan  dari  aparatur  pengawas  internal,  bisa  jadi merupakan  keputusan  yang  menyatakan  adanya  penyalahgunaan  wewenang oleh  pejabat  pemerintahan,  bukan  merupakan  objek  yang  dipersoalkan  di PTUN berdasar Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
b. Permohonan yang didasarkan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan bukan merupakan  gugatan.  Berdasar  ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang tentang  PTUN  gugatan  yang  ada  di  PTUN  diajukan  oleh  orang  atau  badan hukum  perdata  kecuali  untuk  sengketa  kepegawaian.  Padahal  ini  yang mengajukan  adalah  Badan/Pejabat  pemerintahan  yang  mengeluarkan keputusan yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan itu.
Untuk  mengetahui  objek  permohonan  pengujian  unsur  penyalahgunaan wewenang menurut Firna Novi Anggoro dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal   3 diperkuat  dengan  Pasal  4  huruf  (1)  PERMA    No.    4    Tahun    2015,  objek permohonan    pengujian    unsur    penyalahgunaan  wewenang  adalah  Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. 14
14 Firna  Novi  Anggoro,  Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap  Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN (Testing the Element Abuse of Authority toward  Decision  and/or  Government  Officials  Act  by  Court  Administrative), 10,  4,  Jurnal  Fiat Justitia, 2016,  hlm., 638.

## Kemungkinan Ketentuan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan Mengatasi Kekhawatiran Pejabat Pemerintah
Soal  kekhawatiran  pejabat  dalam  mengambil  keputusan  bisa  berkait dengan  soal  keyakinan  dan  pemahaman  yang  dimilikinya.    Dalam  menjalankan tugas pemerintahan didasarkan kewenangan yang bisa  menyangkut penggunaan keuangan  negara  yang  harus  dapat    dipertanggungjawabkan.  Sejumlah  kasus muncul  dimana  pejabat  pemerintah  enggan  mengambil  keputusan  yang mempunyai resiko untuk dimasukkan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  mengakibatkan  adanya  penyerapan terhadap anggaran menjadi sedikit.
Gambaran  mengenai  hal  itu  dapat  dilihat  dalam  beberapa  kasus  yang terjadi, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok baru  mampu  menyerap  40%    (APBD)  2018  padahal  periode  tutup  buku  tinggal tersisa  sekitar  dua  bulan.  Rendahnya  penyerapan  anggaran  ini  dikarenakan ketakutan para pejabat terhadap ancaman pidana. 15 Hal senada juga disampaikan Anfujatin    bahwa  salah  satu  hal  yang  menyebabkan  rendahnya  penyerapan anggaran adalah lemahnya perlindungan hukum. Keputusan yang berkait dengan keuangan  negara  antara  lain  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Kurangnya  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  pengadaan. 16 Kekhawatiran para  pejabat  pemerintah  bukan  faktor  tunggal  yang  mengakibatkan  rendahnya penyerapan  anggaran,  faktor  lain  yang  menyebabkan  penyerapan  anggaran  di daerah  rendah  adalah  Lambatnya  penetapan  APBD,  kualitas  perencanaan  yang tidak  bagus,  proyek-proyek  yang  diusulkan  dalam  APBD  dan  APBN  masih membutuhkan penerjemahan. 17
Menurut  Edward  James  Sinaga  minimnya  penyerapan  anggaran  di kementerian,  lembaga  non  kementerian,  dan  pemerintahan  daerah  kerap  kali dituding  sebagai  indikator  buruknya  kinerja  birokrasi.  Penyerapan  anggaran
15 https://mediaindonesia.com/read/detail/190673-serapan-anggaran-rendah-karena-pejabat- pupr-depok-takut-dipidana, diakes 7 Juli 2019 Pukul 08:42.
16 Anfujatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Kabupaten Tuban , 14, 1, Jurnal Administrasi Publik, 2016, hlm.8.
17 https://www.beritasatu.com/nasional/303100/penyerapan-anggaran-rendah-ini- penyebabnya,  diakses 29 November 2019 Pukul 09:33.
sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi,  akan  tetapi  sejatinya  kinerja  birokrasi  tidak  bisa  diukur  semata-mata dengan  penyerapan  anggaran. 18 Tingkat  belanja  pemerintah  seringkali  dijadikan barometer keberhasilan pemerintah dalam membuat perencanaan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Pada  waktu  menjalankan  pemerintahan  sebagai  Presiden  dalam  periode pertama, Joko Widodo merasa terpanggil untuk mencari penyelesaian rendahnya angka penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut dipidanakan apabila melakukan  kesalahan.  Solusi  yang  muncul  yaitu  agar  para  gubernur  tak  perlu takut karena jika ada salah administrasi tak akan dijerat pidana. KPK menanggapi hal  tersebut  dan  menganggap  bahwa  masalah  kebijakan  negara  merupakan wewenang administratif.  Dalam  hal ada  dugaan  penyalahgunaan  wewenang dari pejabat negara ini basisnya adalah otoritas dan ranah hukum administrasi negara, kecuali  bila  terbukti  adanya mens rea (niat jahat)  maupun kickback atau bribery maka hukum pidana dapat diterapkan untuk masalah ini. 19
Pemberantasan  korupsi  kerap  beririsan  dengan  upaya  memajukan perekonomian  negara.  Hal  ini  menjadi  dilema  karena  pejabat  dianggap  menjadi takut tersandera perkara korupsi manakala ingin menggunakan anggaran negara. Menarik  yang  disampaikan  Jusuf  Kalla  bahwa  ada  perbedaan  persepsi  antara pemerintah  dan  penegak  hukum  dalam  memandang  pemberantasan  korupsi. Kalau  KPK,  ukuran  keberhasilannya  kalau  banyak  yang  ditangkap,  sementara pemerintah  ukuran  keberhasilannya  berkurang  orang-orang  ditangkap. Memberantas  korupsi  penting  tapi  akibatnya  menghalangi  triliunan  anggaran tidak  terserap,  tetapi  bila  dibiarkan  korupsi,  anggaran  ini  habis  dikorupsi.  Jusuf Kalla mengaku tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. 20
18 Edward James Sinaga, Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah, 5, 2, Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016. hlm. 264.
19 https://news.detik.com/berita/3000017/ini-tanggapan-kpk-atas-keinginan-jokowi-agar- kesalahan-administrasi-tidak-dipidana, diakses 8 September 2019 Pukul 18:16.
20 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190808083259-4-90587/jk-efek-pemberantasan- korupsi-pejabat-takut-ambil-keputusan, diakses 9 September 2019 Pukul 11:08.
Ketika  seorang  pejabat  pemerintah  mengambil  keputusan  yang  berkaitan dengan penggunaan anggaran, maka yang bersangkutan ada kemungkinan dinilai bersalah  setelah  dilakukan  pengawasan  oleh  pejabat  pengawas  internal  dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Pejabat yang membuat keputusan tersebut  dapat  mengajukan  permohonan  agar  pengadilan  menilai  ada  tidaknya penyalahgunaan  wewenang  tersebut.  Apakah  ini  dapat  membantu  pejabat pemerintah  untuk  mengambil  keputusan  dan  tidak  khawatir  lagi  untuk dipersoalkan, merupakan sesuatu yang menarik.
Nancy  Megawati,  seorang  Pejabat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Purworejo  yang  dalam  bekerja  berkaitan  dengan  penggunaan  anggaran mengatakan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan  jabatannya  tidak  mungkin  untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Beliau menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan tersebut membantu dalam menjalankan tugas,  sehingga  terhindar  dari  kemungkinan  penyalahgunaan  wewenang. Terhadap  fenomena  banyak  pejabat  yang  takut  mengambil  keputusan  karena khawatir  terkena  kasus  korupsi  beliau  berpendapat,  bahwa  sebagai  seorang pemimpin harus tegas dan profesional dalam bekerja dan berani menolak apabila tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan,  profesional,  mempunyai  integritas yang tinggi, dan tidak terpengaruh KKN. 21
Apa yang dikatakan oleh Nancy mencerminkan bagaimana pejabat sebagai pemegang  kewenangan  pemerintah  menjadi  salah  satu  kunci  penting.  Sikap  dan tindakan  dari  pejabat  dituntut  untuk  selalu  selaras  dengan  norma  hukum  dan tatanan yang ada. Tidak mudah tergiur dan mempunyai integritas, serta ketegasan dari  pejabat  yang  bersangkutan.  Apabila  hal  tersebut  dipegang  dan  dijalankan oleh pejabat,  maka  yang  bersangkutan  tidak sampai  melakukan  penyalahgunaan wewenang  dalam  pengambilan  keputusan,  sehingga  tidak  perlu  menggunakan Pasal  21  UU  Administrasi  Pemerintahan  untuk  mengujinya.  Tidak  selalu  mudah memang, karena kenyataanya tidak jarang aturannya tidak jelas atau belum ada, sementara  keputusan  itu  harus  diambil.  Dalam  hal  seperti  itu  ruang  diskresi
21 Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Agustus tahun 2019 dan wawancara dilakukan dengan Nancy Megawati selaku  Kepala  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
terbuka,  akan  tetapi  sekaligus  di  sinilah  area  abu-abu  terbuka,  yang  sekalipun secara normatif ada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai koridor.
Ahmad Kurniawan, mengatakan bahwa ketentuan dalam  UU  Administrasi Pemerintahan  dan  Perma  Nomor  4  Tahun  2015,  pengajuan  permohonan pengujian  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  setelah  hasil  pemeriksaan  aparat pengawasan  internal  membantu  pejabat  pemerintah  dalam  melaksanakan tugasnya  sehingga  terhindar  dari  kemungkinan  terjerat  kasus  penyalahgunaan wewenang  dan  korupsi.  Terhadap  fenomena  banyak  pejabat  yang  takut mengambil keputusan karena khawatir terkena kasus korupsi beliau menyatakan bahwa pejabat yang takut dilandasi karena sudah bekerja secara optimal namun masih  dicari  kesalahan  oleh  APH  (Aparatur  Penegak  Hukum).  Untuk  itu  solusi terbaik  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  persoalan  tesebut  adalah menerapkan permasalahan administrasi diselesaikan secara administratif. Untuk mengetahui  persoalan  administratif  atau  tidak  maka  diperlukan  Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai penentunya. 22
Apa  yang  disampaikan  Ahmad  Kurniawan  mencerminkan  bahwa  ada harapan  mestinya  keputusan  administrasi berhenti  pada persoalan administrasi, demikian  pula  soal  pengujiannya.  Persoalan  pidana  baru  dapat  masuk  apabila telah  menyangkut  unsur  tindak  pidana  di  dalamnya.  Ketentuan  Pasal  21  UU Administrasi  Pemerintahan  dapat  membantu  memberi  kejelasan  kepada  pejabat pemerintah  dalam  mengambil  keputusan  agar  tidak  dikatakan  melakukan penyalahgunaan  wewenang.  Batasan  penyalahgunaan  wewewenang  sudah ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan:
1.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  melampaui  wewenang,  yakni melampaui  masa  jabatan  atau  batas  waktu  berlakunya  wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau mengambil keputusan  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2.  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencampuradukkan wewenang, yakni  di  luar  cakupan  bidang  atau  materi  wewenang  yang  diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
22 Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  26  November  tahun  2019  dan  wawancara  dilakukan dengan  Achmad  Kurniawan  Kadir  selaku  Kepala  Inspektorat  Pemerintah  Kabupaten Purworejo
3.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  bertindak sewenang-wenang,  yakni  bila  keputusan  dan/atau  tindakan  yang dilakukan  tanpa  dasar  kewenangan,  dan/atau  bertentangan  dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pejabat  pemerintah  tidak  bisa  dikatakan  melakukan  penyalahgunaan wewenang  sepanjang tidak melakukan hal-hal tersebut. Dengan ketentuan Pasal 21  UU  Administrasi  Pemerintahan  maka  dapat  digunakan  untuk  menguji    dan memastikan  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  bagi  pejabat  pemerintah dengan  ukuran  yang  begitu  agak  terperinci.  Apabila  pejabat  pemerintah  merasa bahwa  keputusan  yang  dilakukan  tersebut  tidak  mengandung  satupun  unsur- unsur  tersebut,  mestinya  tidak  perlu  khawatir  terjerat  pada  persoalan penyalahgunaan  wewenang.  Pejabat  tersebut  tidak  perlu  enggan  untuk mengambil keputusan.
Dalam  Pasal  20  ayat  (2)  UU  Administrasi  Pemerintahan  menentukan bahwa:
“Hasil  pengawasan  aparat  pengawasan  interen  pemerintah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau
c. terdapat    kesalahan    administratif    yang  menimbulkan  kerugian keuangan negara.”
Bila  ternyata  hasil    pengawasan    aparat    internal    pemerintah  berupa terdapat  kesalahan  administratif, maka dilakukan  tindak  lanjut  dalam  bentuk penyempurnaan    administrasi    sesuai    dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Jika   hasil  pengawasan   aparat    intern   pemerintah berupa    terdapat kesalahan  administratif  yang menimbulkan  kerugian  keuangan  negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja  terhitung  sejak  diputuskan  dan  diterbitkannya  hasil  pengawasan. Pengembalian    kerugian    negara    dibebankan  kepada  Badan  Pemerintahan, apabila    kesalahan    administratif    terjadi    bukan    karena    adanya    unsur penyalahgunaan Wewenang. Pengembalian  kerugian  negara  dibebankan kepada
Pejabat Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administratif terjadi  karena  adanya unsur  penyalahgunaan Wewenang.
Untuk  memastikan  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  dalam keputusan  pejabat  pemerintah  tersebut,  maka  Pasal  21  membuka  kesempatan kepada  pejabat  tersebut  membawanya  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  untuk dilakukan  pengujian.  Dengan  adanya  putusan  berupa  penetapan  pengadilan tersebut  akan  membawa  konsekuensi  mengenai  siapa  yang  bertanggung  jawab untuk  mengembalikan  kerugian  negara,  terhadap  kesalahan  administratif  yang menimbulkan  kerugian  bagi  negara.  Bila  ada  kesalahan  administratif  bukan karena    adanya    unsur  penyalahgunaan  Wewenang,  pengembalian    kerugian negara    dibebankan  kepada  Badan  Pemerintahan.  Bila  kesalahan    administratif terjadi  karena  adanya  unsur  penyalahgunaan  wewenang, maka pengembalian kerugian    negara    dibebankan  kepada  Pejabat  Pemerintahan.  Dengan  demikian jelas  sekali  bahwa  ini  merupakan  batas  persoalan  dalam  Hukum  Administrasi, bukan soal pidana.
Sejalan  dengan  persoalan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini,  maka  apakah dapat  membantu pejabat  pemerintah  untuk  tidak takut  melakukan  pengambilan keputusan,  tentu  dapat  membantu  sebatas  aspek  administratif,  bukan  persoalan pidananya,  termasuk  soal  korupsinya.  Apabila  tidak  ada  penyalahgunaan wewenang maka akibat dari kesalahan administratif itu menjadi tanggung jawab jabatanya,  maka  lembaganya  yang  mengembalikan  kerugian  negara.  Bila  ada penyalahgunaan wewenang maka akibat dari kesalahan administratif itu menjadi tanggung  jawab  pribadi,  karena  sebagai  pejabat  yang  menyalahgunakan kewenangan  sehingga  dialah  yang  harus  mengembalikan  kerugian  negara. Pengujian berdasar Pasal 21 UU   Administrasi  Pemerintahan  tersebut  juga dapat  membantu  pejabat  pemerintah  dalam  memastikan  dirinya  untuk mengambil  keputusan,  bila  tafsir  yang  dipakai  dalam  tindak  pidana  korupsi mengenai  penyalahgunaan  wewenang  adalah  sama  dengan  yang  ada  di  UU Administrasi Pemerintahan. Maksudnya manakala sudah diuji melalui Pasal 21 UU Administrasi  Pemerintahan,  maka  putusan  hakim  PTUN  itu  yang  dipakai, termasuk  kalau  ada  yang  mempersoalkan  korupsinya.  Hal  tersebut  sebenarnya
juga memungkinkan, mengingat baik dalam KUHP maupun UU Pemberantarasan Tipikor tidak ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang itu. Bahkan dalam penanganan korupsi penafsiran dengan meminjam ketentuan  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  juga  dipakai  di  dalam  praktek. Jika  mekanisme  dan  ukuran  tersebut  dapat  memberikan  keyakinan  bahwa tindakan  dan  keputusan  yang  dibuatnya  benar,  maka  tentu  akan  membantu pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan.

## Pengaruh  Ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi
Seringkali  penyalahgunaan  wewenang  dikaitkan  dengan  korupsi,  yang  di dalamnya  terkandung  unsur  adanya  niat  jahat  sebagai  salah  satu  unsur  penting selain  unsur  lainya.  Niat  jahat  ini  berkait  dengan  sikap  batin  ( mens  rea )  yang sebenarnya  dapat  dikatakan  berimpit  dengan  tujuan  penggunaan  wewenang. Keduanya  ada  di  dalam  diri  pengambil  keputusan(subjektif).  Apakah  di  dalam pengambilan keputusan mempunyai tujuan yang sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau sebaliknya ada niat jahat dari pejabat tersebut, maka sejatinya ada di dalam hati dan pikiran pejabat tersebut.
UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai adanya larangan penyalahgunaan  wewenang,  yaitu  dalam Pasal  17  dan  dijelaskan  kembali  secara detail dalam Pasal 18 tentang tindak penyalahgunaan wewenang tersebut. Dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ditentukan:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana.”
Penjelasan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor tidak menjelaskan mengenai makna  dari  “menyalahgunakan  kewenangan.”  Penjelasan  pasal  tersebut  hanya menjelaskan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara.”
Diakui  oleh  Indriyanto  Seno  Adji  pengertian  penyalahgunaan  wewenang atau  menyalahgunakan  kewenangan  tidak  ditemukan  dalam  KUHP  maupun  di dalam UU Pemberantasan Tipikor secara expressis verbis , dan dikemukakan bahwa pengertian penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. 23
Senada  dengan  Indriyanto  Seno  Adji,  Adami  Chazawi  mengemukakan mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  menyalahgunakan  kewenangan  tidak  ada keterangan  lebih  lanjut  dalam  undang-undang, 24 atau  dapat  dikatakan  Undang- undang dalam keadaan diam ( silentio of de wet ).
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentuk undang- undang adakalanya menganggap bahwa suatu peristilahan itu sudah cukup jelas, karena  sudah  sangat  sering  dipakai  dalam  praktek,  meskipun  pihak  yang menjalankan  undang-undang,  yang  menegakkan  undang-undang  dan  publik belum  tentu  menangkapnya  sebagai  sesuatu  yang  benar-benar  jelas.  Penjelasan berfungsi  sebagai  tafsir  resmi  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  atas norma  tertentu  dalam  batang  tubuh. Oleh  karena  itu,  penjelasan  hanya  memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
Parameter  yang  membatasi  gerak  bebas  kewenangan  aparatur  negara ( discretionary  power )  dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara  adalah detournament  de  povouir (penyalahgunaan  wewenang)  dan abus  de  droit (sewenang-wenang). Sementara itu, dalam kriteria perspektif hukum pidana yang membatasi  gerak  bebas  kewenangan  aparatur  negara  berupa  unsur wederrechtlijkheid dan “menyalahgunakan wewenang”. Permasalahan area hukum pidana  tidak  sesulit  apabila  dilakukan  pembedaan  sebagai  titik  singgung  ( grey area) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi. 25
23 Indriyanto  Seno  Adji,  Korupsi  dan  Pembalikan  Beban  Pembuktian , Kantor  Pengacara  dan Konsultan Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 12.
24 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) PT RajaGrafindo, Jakarta, 2016, hlm. 60.
25 Indriyanto Seno Adji, Supra note 23, hlm. 10
Lahirnya  ketentuan    dalam    UU    Administrasi    Pemerintahan    tersebut telah  menimbulkan  perbedaan  pendapat  di  antara  para  ahli  hukum,  khususnya ahli  Hukum  Administrasi  Negara  dan  ahli  Hukum  Pidana  berkenaan  dengan keberlakuan  ketentuan  dimaksud    dan    pengaruhnya    terhadap    kewenangan Peradilan  Tipikor.  Guntur Hamzah,  Guru Besar Hukum Administrasi  Universitas Hasanuddin,  menyatakan  keberadaan    UU    Administrasi    Pemerintahan    akan memperkuat  dan  menambah daya dobrak upaya pemberantasan korupsi, sebab tindakan  penyalahgunaan  wewenang  ini  sudah  dicegah  dalam  birokrasi pemerintahan  melalui  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP).  Dengan adanya APIP, adanya dugaan  penyalahgunaan  wewenang  dapat  dideteksi  sejak dini  sebagai  upaya  preventif (pencegahan). 26
Menurut  Estiningtyas  Diana  Mandagi  adanya  ketentuan  Pasal  21  UU Administrasi  Pemerintahan    diharapkan  dapat  mencegah  praktik  korupsi  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Praktek KKN tidak tergantung pada sistem semata  tetapi  juga  kepatuhan  pejabat  yang  bersangkutan.  Sesuai  dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2015,  pengajuan  permohonan  pengujian  dugaan penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  setelah  hasil  pemeriksaan  aparat pengawasan internal tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan mengadili  antara  PTUN  dan  Peradilan  Umum. 27 Ditambahkan  olehnya  bahwa ketentuan tersebut sudah bersesuaian sebab tidak boleh terjadi benturan norma.
Pendapat  senada  disampaikan  oleh  Riyadi  Sunindyo,  bahwa    adanya Undang-Undang  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  penanganan  perkara antara  peradilan  tidaklah  menjadi  tumpang  tindih.  Dalam  hal  ini mempertimbangkan  tentang  unsur  penyalahgunaan  wewenang  antara  produk TUN  yang  sifatnya    administratif  dengan  Pengadilan  tipikor  yang  memandang dalam konteks yang berkaitan dengan unsur-unsur lain dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU  Pemberantasan  Tipikor.  Bisa  terjadi  di  Pengadilan  TUN  yang  bersangkutan
26 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5514fdcf7f91b/uu-administrasi- pemerintahan-trigger-berantas-korupsi/,    diakses  19 Februari 2020 pukul 22.15.
27 Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019 wawancara dilakukan terhadap Estiningtyas Diana Mandagi, selaku Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
memutuskan  bahwa  keputusan  pejabat  itu  tidak  menyalahgunakan  wewenang tetapi dari sisi UU  Tipikor ada penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh yang terjadi  antara  PTUN  Medan  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Medan.  Hal tersebut  disebabkan  karena  yang diajukan  ke  Pengadilan  TUN  bentuknya Permohonan yang menghasilkan Penetapan bukan putusan ( voluntair jurisdiction bukan Contentiosa  jurisdiction ).  Undang-Undang  tentang  Administrasi Pemerintahan    dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  itu  sendiri  tidak  menjadi penghalang  atau  perintang  bagi  penegakan  hukum  terhadap  tipikor,    karena banyak juga diskresi yang mengandung tipikor. 28
Pasal  3    UU  Pemberantasan  Tipikor  menentukan  “Setiap  orang  yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.“
Agak  berbeda  dengan  unsur  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam Pasal  2  ayat  (1),  dalam  Pasal  3  ini  ditentukan  bahwa  tindakan  yang  bertujuan menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  negara  atau  perekonomian negara  masuk  dalam  kualifikasi  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini penyalahgunaan kewenangan sudah menjadi salah satu unsur tindak pidana yang memang disebutkan secara jelas di dalamnya.
Dalam  suatu  paparan  Pusat  Penerangan  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia  yang  dimuat  di  laman  resmi  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia dibahas mengenai hal tersebut. Sesuai dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, penyalahgunaan wewenang adalah “Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, apabila Ia menyalahgunakan wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang  melekat  padanya  karena  jabatan  atau
28 Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  6  Agustus  2019  wawancara  dilakukan  terhadap  Riyadi Sunindyo, selaku Hakim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
kedudukannya, dan perbuatannya itu dapat merugikan negara atau perekonomian negara dijatuhi pidana”.

## Tabel  1:    Perbedaan  arti  penyalahgunaan  wewenang  antara  Hukum Administrasi dan UU Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan  Wewenang  Menurut  Hukum Administrasi Penyalahgunaan  Wewenang  Menurut UU Tindak Pidana Korupsi Melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan kepentingan umum Melanggar  aturan  tertulis  yang  menjadi dasar kewenangan Menyimpang  dari  tujuan  kewenangan  yang diberikan oleh UU atau peraturan lainnya Memiliki  maksud  yang  menyimpang walaupun  perbuatan  sudah  sesuai  dengan peraturan Menyalahgunakan suatu prosedur Berpotensi merugikan negara
Sumber: Laman Kejaksaan Agung RI 29
Uraian  dalam  tabel  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  apa  yang digunakan  dalam  Hukum  Administrasi  tidak  sama  dengan  apa  yang  digunakan dalam  Hukum  Pidana  dalam  melihat  suatu  “penyalahgunaan  wewenang.” parameter yang digunakan memang agak berbeda.
Unsur  penyalahgunaan  kewenangan  Pasal  3  UU  Pemberantasan  Tipikor bersifat alternatif, karena selain penyalahgunaan wewenang juga kesempatan dan sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  adalah  unsur  tindak  pidana  korupsi. Penyalahgunaan  kewenangan  pada  dasarnya  merupakan  perbuatan  melawan hukum  (dalam  artian  tindak  pidana)  harus  disertai  dengan  adanya mens  rea (berniat jahat). Bentuk konkret mens rea adanya actus reus berupa fraud, conflict of interest, dan illegality , sehingga merupakan tindak pidana kejahatan. Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dalam ranah HAN adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan. 30
Berdasarkan  interpretasi    moderen    yang    menekankan  arti  kata-kata dalam  konteks  dimana    kata    itu    digunakan  A’an  Efendy  mengemukakan pendapatnya.  Analisis    konteks    mengenai    bahasa  terhadap  UU  Pemberantasan Tipikor menggunakan prinsip yang relevan  yaitu  prinsip the  noscitur  a  sociis ,
29 http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun% 20budaya.ppt. Diunduh tanggal 29 November 2019.
30 Andi Nirwanto, Arah  Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015
prinsip ejusdem  generis ,  prinsip  the expressio unius exclusio alterius , dan prinsip pari materia . Berdasarkan  analisis  konteks  mengenai bahasa  dengan  sejumlah prinsipnya  dapat  dipetik    poin    penting,    bahwa    makna    menyalahgunakan wewenang    dalam  Pasal    3    harus    ditafsirkan    dalam    konteks    tindak  pidana korupsi  tidak  dalam  konteks  lainnya. Jadi, menyalahgunakan wewenang dalam Pasal  3  UU  Pemberantasan  Tipikor  harus  dimaknai  dalam  ruang  lingkup  tindak pidana  korupsi  bukan  menyalahgunakan wewenang  yang  ada  dalam  wilayah hukum administrasi. 31
Menurut  Suryo  Hendratmoko,  sebuah  perbuatan  melanggar  hukum syaratnya  apabila  sudah  ada mens  rea /niat  jahat  sehingga  berniat  mengantongi uang negara, bukan lalai karena resiko pekerjaan. Dia berpendapat bahwa semua perbuatan  melanggar  hukum  oleh  badan/pejabat  pemerintah  sudah  menjadi kewenangan  PTUN  bukan  PN  untuk  menanganinya.  Menurutnya  mesti  kembali pada  pengertian  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri,  dimana  'harus  ada mens  rea - nya’/niat  jahat  atau  perbuatan  yang  tentunya  disengaja,  yang  mana  seseorang telah  melakukan  perbuatan  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain.  Jadi  seseorang  yang  akan  dijadikan  tersangka  sebagai  pelaku  tindak pidana  korupsi  harus  memenuhi  itu.  Baik  juga  bagi  setiap  orang  yang menyalahgunakan  jabatan/kewenangan  dengan  maksud  (sama)  sehingga merugikan  keuangan  negara.  Menurut  Suryo  Hendratmoko  mengenai  harus terlebih  dahulu  ada  pemeriksaan  aparat  pengawasan  internal  sepertinya diselesaikan  terlebih  dahulu  lewat  internal  pemerintah  daerah/pusat  karena barangkali  masih  merupakan  bentuk  kelalaian  dan  bukanlah  faktor  kesengajaan yang memenuhi delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak  pidana  korupsi.  Berkaitan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  4 Tahun  2015  itu  dimaksudkan  pelanggaran  yang  masih  bersifat  administrasi  dan sepertinya  untuk  keputusan/kebijakan  dalam  bidang  hukum  publik  bukan
31 A’an Efendy, Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019, 337-338.
perbuatan  pemerintah  sebagai  subyek  hukum  perdata. 32 Sebagaimana  diketahui bahwa  ada  sejumlah  unsur  tindak  pidana  korupsi.  Penyalahgunaan  wewenang merupakan  salah  satu  unsurnya,  demikian  juga  unsur  melawan  hukum.  Dua  hal tersebut  tidak  sama  persis.  Pasal  21  UU  Administrasi  Pemerintahan  lebih mengatur  mengenai  persoalan  dugaan  penyalahgunaan  wewenang,  bukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
Hal  yang  disampaikan  Suryo  Hendratmoko  tersebut  menarik  bila dihubungkan dengan Pendapat Philipus M Hadjon. Menurut  Philipus  M.  Hadjon, untuk    mengukur    apakah    telah    terjadi  penyalahgunaan    wewenang    haruslah dibuktikan    secara    faktual    bahwa  pejabat    telah    menggunakan    wewenangnya untuk    tujuan    lain.    Terjadinya  penyalahgunaan    wewenang    bukanlah    karena kealpaan.    Penyalahgunaan  wewenang    dilakukan    secara    sadar    yaitu mengalihkan    tujuan    yang    telah  diberikan    kepada    wewenang    itu    yang didasarkan    atas    kepentingan    pribadi,  baik  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri ataupun  untuk  orang  lain. 33 Verklarend  Woordenboek    Openbaar    Bestuur sebagaimana  dikutip  oleh  Philipus  M  Hadjon  menyampaikan  bahwa penyalahgunaan    wewenang  ( detournement  de  pouvoir )  adalah  penggunaan wewenang  tidak  sebagaimana  mestinya.    Dalam    hal  ini  pejabat    menggunakan wewenangnya    untuk    tujuan  lain  yang  menyimpang  dari  tujuan  yang  telah diberikan  kepada  wewenang  itu. 34 Oleh  karena  itu  sebenarnya  kehendak  dari pembuat keputusan menjadi sangat penting, karena di situ menyangkut tujuan.
Trisoko Sugeng  Sulistyo,  seorang  hakim  Pengadilan  TUN  mengatakan bahwa  sesuai  ketentuan  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  dan  Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 pengajuan permohonan pengujian dugaan  penyalahgunaan  wewenang  setelah  hasil  pemeriksaan  aparatur pengawasan  internal  memang  bisa  menimbulkan  tumpang  tindih  kewenangan mengadili antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Negeri, akan tetapi hakim dapat menyelesaikannya  dengan  preferensi  hukum.  Menurutnya  ketentuan  dalam  UU
32 Suryo  Hendratmoko,  Hakim  Pengadilan  Negeri,  wawancara  pribadi  tanggal  25  September 2019.
33 Philipus  M.  Hadjon  et.al.  Supra note 5. hlm. 22.
34 Philipus  M.  Hadjon  et.al.  Supra note 10. hlm. 25-26.
Administrasi  Pemerintahan  dan  Peraturan  Ketua  Mahkamah  Agung  tersebut secara  garis  besar  sudah  tepat,  walau  ada  beberapa  permasalahan,  sekaligus menanti  perbaikan-perbaikan  peraturan.  Peraturan  ini  merupakan  salah  satu metode untuk mencegah praktik korupsi. 35
Krisna  Harahap  mempunyai  pendapat  yang  berbeda  dengan  Trisoko, Hakim  Agung  pada  Mahkamah  Agung  ini  menyatakan  UU  Administrasi Pemerintahan  menghambat  upaya  pemberantasan  Tipikor  karena    ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam UU Administrasi Pemerintahan nyata-nyata tidak selaras  dengan  UU  Tipikor  seperti  Pasal  3  UU  ini  mengatur  bagaimana “setiap orang  yang  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 3 (bukan hanya Pegawai Negeri) terancam pidana penjara 1-20 tahun.  UU  Administrasi  Pemerintahan  menghambat  upaya  pemberantasan korupsi. 36
Pendapat  yang  senada  juga  disampaikan  oleh  Erwin  Natosmal  Oemar, peneliti  pada  Indonesia Legal  Roundtable (ILR).  Menurutnya  UU  Administrasi Pemerintahan  dinilai  mengkudeta  upaya  pemberantasan  korupsi.  Sebab,  dalam menjerat  penyalahgunaan  wewenang  pejabat  negara  yang  merugikan  negara, penyidik  harus  memutar  terlebih  dahulu  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN). 37
Beberapa  pendapat  yang  disampaikan  tersebut  tentu  menarik.  Untuk penanganan  kasus  korupsi  Mahkamah  Agung  pernah  mengambil  konsep  hukum administrasi.  Dalam  Putusan    Nomor  977    K/Pid/2004    dalam   perkara    dengan terdakwa  HHS, Mahkamah Agung  mengambil konsep dalam hukum administrasi untuk  menafsirkan  pengertian  penyalahgunaan  wewenang  dalam  memutus perkara  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan
35 Trisoko Sugeng  Sulistyo,  Hakim  Pengadilan  TUN,  wawancara  pribadi  tanggal  20  Desember 2019.
36 Krisna Harahap, https://news.detik.com/berita/d-2873765/uu-administrasi-pemerintahan- dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi,  diakses 28 Februari 2020.
37 Erwin Natosmal Oemar,  https://news.detik.com/berita/d-2873765/uu-administrasi- pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi, diakses 19 Februari 2020.
makna    menyalahgunakan  wewenang  dalam  tindak  pidana  korupsi  dengan  cara mengambil    alih    konsep    penyalahgunaan  wewenang    dalam    hukum administrasi.  Pada bagian  menimbang  dari putusan tersebut  pada  halaman  196 sampai  dengan    halaman    199,    Mahkamah    menyatakan  sebagai  berikut: Kesimpulannya    dikatakan    bahwa  mengenai    perkataan    yang    sama,    hukum pidana    mempunyai    otonomi    untuk  memberikan    pengertian    yang    berbeda dengan  pengertian  yang  terdapat  dalam cabang  ilmu  hukum  lainnya,  akan tetapi  jika    hukum    pidana    tidak    menentukan  lain,    maka    dipergunakan pengertian    yang  terdapat    dalam    cabang    hukum    lainnya.  Dengan    demikian, apabila    pengertian  “menyalahgunakan    kewenangan”    tidak  ditemukan eksplisitasnya  dalam  hukum pidana,  maka  hukum  pidana  dapat menggunakan pengertian  dan  kata  yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang  hukum lainnya. Pada waktu itu memang belum lahir UU Administrasi Pemerintahan.
Hal  serupa  juga  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  (MARI)  Nomor:  14/Pid.Sus  /2012/PN.AB.  dengan  Terdakwa    Edi    Tri Sukmono    alias    Edi    dan    Putusan    MARI    Nomor:    03/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.PBR,  dengan  Terdakwa  Amril  Daud.  Dalam  putusan  tersebut  untuk menjelaskan    unsur    “menyalahgunakan    kewenangan”    yang    terdapat    dalam ketentuan  Pasal  3  UU  Pemberantasan  Tipikor  diterapkan  penafsiran  ekstensif menggunakan pendekatan doktrin otonomi hukum pidana.
Presiden  Jokowi  melalui  kebijakan  yang  dikeluarkannya  telah menginstruksikan  kepada  Jaksa  Agung  dan  Kapolri  agar  mendahulukan  proses administrasi  pemerintahan  sesuai  ketentuan  UU  Administrasi  Pemerintahan sebelum  melakukan  penyidikan  atas  laporan  masyarakat  berkenaan  dengan dugaan  penyalahgunaan  wewenang,  khususnya  dalam  pelaksanaan  Proyek Strategis Nasional yang dinilai sangat penting. 38 Kebijakan dari Presiden tersebut menggambarkan  bahwa  pemerintah  menghendaki  adanya  penanganan  kasus penyalahgunaan  wewenang  mengedepankan  aspek  hukum  administrasi, penanganan pidana sebagai ultimum remidium , bukan primum remedium .
38 Bagian  Keenam  angka  1  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pengujian  yang  dilakukan  oleh  PTUN  berdasar  Pasal  21  UU  Administrasi Pemerintahan  terhadap  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Pejabat Pemerintahan  merupakan  pengujian  yang  lebih  menekankan  aspek administratifnya.  Parameter  yang  dipakai  agak  berbeda  dengan  yang  dipakai dalam  kasus  korupsi.  Oleh  karena  itu  pengujian  ini  lebih  membantu  di  dalam penyelesaian  persoalan  aspek  hukum  administrasinya.  Salah  satu  yang  penting dalam pengujian ini adalah soal tujuan dari si pelaku yakni Pejabat pemerintahan yang  mengambil  keputusan.  Oleh  karena  itu  mestinya  juga  dapat  dilakukan pengujian dengan baik terhadap niat dari subjeknya, karena kalau akan digunakan dalam  penanganan  kasus  korupsi  aspek  niat  jahat  yang  menjadi  kehendak  dari pelaku  itu  menjadi  hal  yang  penting.  Apabila  hal  tersebut  diuji  maka  dapat membantu  dalam  penanganan  kasus  korupsi,  terutama  terhadap  dugaan penyalahgunaan  wewenang.  Unsur  lain  dari  tindak  pidana  korupsi  tentu  masih bisa dilakukan pengujian oleh pengadilan, misalnya oleh pengadilan tipikor.

## Penutup
Ketentuan  Pasal  21  UU  Administrasi  Pemerintahan  Tersebut  dapat digunakan  untuk  membantu  memberikan  kepastian  sejak  awal  hingga  tidak sampai pada tindak pidana korupsi.  Parameter yang digunakan dalam pengujian oleh Pengadilan TUN begitu jelas dan agak berbeda dengan yang digunakan dalam Perkara korupsi. Untuk itu pengujian tersebut lebih membantu bagi penyelesaian persoalan  administrasinya.  Pengujian  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang keputusan pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh PTUN berdasar Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan dengan proses lebih sederhana, ukuran yang jelas dan jangka waktu yang dibatasi, sehingga dapat membantu memberikan kepastian ada tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  baik  dari  materi  maupun  waktu penyelesaian  di  PTUN.  Oleh  karena  itu  sejalan  dengan  persoalan  yang  diangkat dalam tulisan ini, maka apakah dapat membantu pejabat pemerintah untuk tidak takut  melakukan  pengambilan  keputusan,  tentu  dapat  membantu  sebatas  aspek administratif, bukan persoalan pidananya, termasuk soal korupsinya.
Ketentuan  dalam  Pasal  21  UU  Administrasi  Pemerintahan  dapat memberikan  kepastian  mengenai  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang pejabat  pemerintahan  dalam  mengambil  keputusan  dari  aspek  administratifnya, sehingga  tidak  menyangkut  kasus  korupsi.  Seandainya  dalam  penanganan  kasus korupsi  hakim  dibenarkan  mengambil  ajaran  dalam  hukum  administrasi mengenai  penyalahgunaan  wewenang,  maka  tentu  ini  akan  membantu  hakim tersebut dalam menangani kasus korupsi, khususnya bila pengujian berdasarkan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan itu dilakukan sebelum penanganan kasus pidananya.

## Daftar Pustaka
Buku: Adami  Chazawi,  Hukum  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Edisi  Revisi)  PT  Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
Henry Campbell Black, M. A., Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990. 6 th Edition.
Indriyanto    Seno  Adji,        Korupsi,    Kebijakan    Aparatur    Negara    dan    Hukum Pidana. Diadit Media, Jakarta, 2009.
Indriyanto  Seno  Adji,  Korupsi  dan  Pembalikan  Beban  Pembuktian,  Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Jakarta, 2006.
Marsono,  Susunan  Dalam  Satu  Naskah  UUD  1945  dengan  Perubahan- perubahannya 1999-2002, Eko Jaya, Jakarta, 2002.
Nur  Basuki  Minarno  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  Berimplikasi  Tindak  Pidana  Korupsi,  Laksbang  Mediatama, Surabaya, 2011.
Philipus    M  Hadjon    et.al.    Hukum    Administrasi    dan    Tindak    Pidana    Korupsi,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
__________________,  Hukum    Administrasi    dan    Good    Governance,  Penerbit Universitas Trisakti,   Jakarta .  2012.
Philipus M  Hadjon,  Tatiek  Sri  Djalmiati,  Hukum  Administrasi  dan  Tindak Pidana Korupsi, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2011.
Stroink,  F.A.M.  dan  J.G.  Steenbeek,  Inleiding  in  het  StaatsenAdministrastief  Rech. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. TjeenkWilink, 1985.
Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 2016.
Jurnal:
A’an  Efendy,  Interpretasi  Modern  Makna  Menyalahgunakan  Wewenang  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi,  Kajian  Putusan  Nomor  977  K/Pid/2004.      Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019.
Anfujatin,  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Rendahnya  Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Kabupaten Tuban, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1.Juni 2016,
Edward James Sinaga, Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran
Kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah, Jurnal Rechtsvinding  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Volume  5  Nomor  2, Agustus 2016.
Firna  Novi  Anggoro,  Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN (Testing the Element Abuse of Authority toward Decision and/or Government Officials Act  by  Court  Administrative) ,  Jurnal  Fiat  Justitia,  Universitas  Lampung,
Vol.10.edisi.4, Des 2016.
Philipus  M  Hadjon,  Tentang  Wewenang,  http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-yuridika557e071ab6full.pdf.

## Makalah:
Andi  Nirwanto,  Arah  Pemberantasan  Korupsi  Ke  Depan  (Pasca  undang-Undang Administrasi  Pemerintahan).  Makalah  yang  disampaikan  pada  Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015

## Internet
http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun% 20budaya.ppt. Diunduh tanggal 29 November 2019. https://mediaindonesia.com/read/detail/190673-serapan-anggaran-rendah- karena-pejabat-pupr-depok-takut-dipidana, diunduh tanggal 7 Juli 2019.
https://news.detik.com/berita/3000017/ini-tanggapan-kpk-atas-keinginan- jokowi-agar-kesalahan-administrasi-tidak-dipidana,  diakses  8  September 2019.
https://www.beritasatu.com/nasional/303100/penyerapan-anggaran-rendah- ini-penyebabnya. Diunduh tanggal 29 November 2019
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190808083259-4-90587/jk-efek- pemberantasan-korupsi-pejabat-takut-ambil-keputusan, diakses 9
September 2019
Erwin  Natosmal  Oemar,    https://news.detik.com/berita/d-2873765/uu- administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi,
diakses tanggal 19 Februari 2020.
Krisna  Harahap,  https://news.detik.com/berita/d-2873765/uu-administrasi- pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi,  diakses tanggal 28 Februari 2020.
UU Administrasi Pemerintahan “Trigger” Berantas Korupsi, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5514fdcf7f91b/uu- administrasi-pemerintahan-trigger-berantas-korupsi/,    diakses tanggal 19 Februari 2020.

## Wawancara:
Achmad Kurniawan Kadir, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo, wawancara pribadi tanggal 26 November 2019.
Estiningtyas  Diana  Mandagi.  Hakim  Pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Yogyakarta, wawancara pribadi tanggal 5 Agustus 2019.
Nancy  Megawati,  Kepala    Badan  Kepegawaian  Daerah  Pemda  Purworejo, wawancara pribadi tanggal 5 Agustus 2019.
Riyadi  Sunindyo,  Hakim  pada  Pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Umum, wawancara pribadi tanggal 6 Agustus 2019.
Suryo  Hendratmoko,.Hakim  Pengadilan  Negeri,  wawancara  pribadi  tanggal  25 September 2019.
Trisoko Sugeng  Sulistyo,  Hakim  Pengadilan  TUN.wawancara  pribadi  tanggal  20 Desember 2019.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.