Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 233-237| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3314.233-237

## PENYALAHGUNAAN PERBINCANGAN INTERAKTIF DALAM APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
Kadek Indra Prayogi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia indraprayogi82@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmai.com

## Abstrak
Perkembangan dibidang teknologi informasi telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi berkembangnya akses  dunia.  Pola dan  aspek kehidupan  masyarakat  juga  lebih  mudah  mengikuti perkembangan zaman  melalui teknologi. Selain itu juga muncul dampak negatif yaitu munculnya kejahatan yang ikut mengalami perkembangan, salah satunya yaitu kejahatan tindak pidana pornografi dalam aplikasi Bigo Live. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  pengaturan  hukum  perbincangan  interaktif  dalam  aplikasi  Bigo  Live  dan  menganalisis  sanksi  tindak pidana  penyalahgunaan  aplikasi  Bigo  Live  yang  bermuatan  pornografi.  Penelitian  didesain  dengan  penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  tentang  perbincangan  interaktif  aplikasi  Bigo  Live yang  mengandung  kejahatan  pornografi  secara  umum  dimuat  pada  KUHPidana  bab  XIV  mengenai  tindak kejahatan terhadap perbuatan asusila pada pasal 282 ayat (1), serta untuk memperkuat dasar hukumnya kejahatan pornografi dimuat juga pada UU ITE daam pasal 27 ayat (1)  pasal 45 ayat (1), serta UU Pornografi pada pasal 4 ayat  (1),  29,  31,  dan  32.  KUHPidana,  UU  Pornografi,  dan  UU  ITE  yang  memiliki  tujuan  mempermudah penuntasan suatu kejadian mengenai tindak pidana pornografi dalam aplikasi Bigo Live. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan  aplikasi  Bigo  Live  diatur  pada  pasal  282(1)  KUHP,  UU  ITE  pada  ayat  (1)  pasal  27,  dan  UU pornografi pada Pasal 4 ayat (1)
Kata Kunci : Aplikasi Bigo Live,Tindak Pidana, Pornografi

## Abstract
Developments  in  Information  Technology  have contributed  greatly to  the evolution  of the  world. The era also influences the lifestyle of people, including crime, for example, the pornography crime in Bigo Live. The problems are I) How is the legal arrangement for interactive conversations in the Bigo live application in relation to the enactment of the pornography law? and 2) What is the punishment for misuse of the Bigolive application as a media  communication  that  contains  pornography?  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  legal arrangements for the crime of pornography in the Bigo live application in Indonesia as well as to find out criminal sanctions against criminal acts of misusing the Bigo live. The method used is the normative method. The statutory regulations that are used as references in solving criminal cases of abuse of the Bigo live application are article 282 paragraph (I) of the Criminal Code, the !TE Law in article 27 paragraph (I) jo 45 paragraph (I), and 4 paragraph (I), 29, 31, and 32 in Pornography Law. Keywords:  Abuse, Bigo Live Application, Pornography Crime

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan yang begitu cepat dalam dunia informasi dan teknologi membawa kemajuan terhadap aspek  pada  segala  bidang  kehidupan  masyarakat.  Tidak  dapat  dihindari  perkembangan  yang  begitu pesat. Hal ini menimbulkan dampak positif bagi individu serta menimbulkan berbagai konflik hukum yakni tindak kejahatan (Rahardjo, 2002) . Jenis perbuatan pidana dalam memakai sarana elektronik yaitu berisikan  bagian-bagian  pornografi  contohnya  dalam  aplikasi  yang  bernama  aplikasi  Bigo  live  . Aplikasi Bigo live  adalah aplikasi  yang dipergunakan dalam menyebarluaskan secara  nyata individu secara maya melewati kamera telepon genggam dan dapat juga dilihat oleh anggota-anggota lainnya dalam bigo live. Bigo live juga menjajakan laba berupa uang tunai hasil dari penyiaran secara langsung dengan pola ditukarkannya berlian yang sudah ditimbun, paling sedikit ditarik yakni 6.700 berlian atau sejajar dengan dua juta rupiah. Hal ini yang  menyebabkan beberapa pihak rela melakukan aksi yang vulgar agar mendapatkan diamond dari penontonya dan berpotensi melanggar norma kesusilaan serta dapat dikatakan melakukan kejahatan pornografi.
Kejahatan Mayantara adalah wujud atau ruang baru dari kejahatan saat ini yang menarik minat manusia di belahan Negara di dunia (Wahid & Labib, 2005) . Kejahatan di dunia maya yakni salah satu dampak buruk dari perkembangan yang begitu cepat di bidang IT yang memiliki akibat negatif yang menyeluruh bagi kehidupan masyarakat era globalisasi contohnya adalah pornografi (Barda Nawawi, 2007 I). Perbuatan hukum pornografi adalah perbuatan dengan semua modus dan polanya menyangkut dengan foto, pola awal dari suatu gambar, reka adegan, coretan tangan, suara, animasi, kartun, obrolan, gerak  badan,  serta  pesan  Iainya  melalui  bermacam  pola  alat  percakapan  atau  penampilan  dihadapan semua orang, yang berisi eksploitasi seksual yang bertentangan dengan aturan pelecehan seksual pada kehidupan masyarakat yang dicantumkan dalam UU dan dipidana untuk siapa saja yang melaksanakan tindakan  tersebut.  Objek  pornografi  memuat  dua  unsur  yakni  memuat  eksploitasi  seksual  dan bertentangan dengan aruran. Sedangkan KUHP menyatakan pelanggaran kesusilaan (Chazawi, 2016) . Kejahatan  pornografi  diatur  dalam  KUHPidana  pada  pasal  282  (1)  dan  UU  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  ITE  Pasal  27  ayat  (1)  dan  mengerucut  ke  pengaturan  pada  UU  No  44  Tahun  2008  tentang Pomografi Pasal 4 ayat  (I), 29, 31 dan 32 dengan sanksi yang sangat jelas tercantum pada ketentuan pasalnya.
Nadia,  (2018) Konten  yang  ditampilkan  melalui  aplikasi  streaming  bigo  live  yang  melanggar kesusilaan yaitu memosting gambar dan video yang flugar disebut sebagai  tindak pidana  pornografi, maka  pelaku  penyalahgunaan  bigo  live  telah  memenuhi  unsur  kesalahan  sehingga  pelaku  dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana padanya. Tindakan penyiaran konten melalui platform media sosial  sehingga  pedoman  perilaku  penyiaran  beserta  penerapan  sanksinya  tetap  tunduk  kepada ketentuan yang diatur dalam UU ITE beserta peraturan-peraturan turunannya (Febrian, 2020). Dalam hukum Indonesia perilaku pornografi dikategorikan sebagai gambar, sketsa, ilistrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,  gambar  bergerak  atau  animasi,  gerak  tubuh  dan  pesan  lain  yang  mempertunjukkan  di  muka umum  yang  mengandung  nuansa  kecabulan  dan  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  dalam masyarakat, apa bila dengan sengaja atau tidak melakukan hal di atas maka dipidana sesuai UU No. 44Tahun  2008  tentang  Pornografi  dan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik (Ummah,  2017) .  dari  uraian  latar  belakang  di  atas  serta  teori  penelitian  terdahulu,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengkaji  pengaturan  hukum  perbincangan  interaktif  dalam aplikasi  Bigo  Live  dan  menganalisis  sanksi  tindak  pidana  penyalahgunaan  aplikasi  Bigo  Live  yang bermuatan pornografi

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dikaji menggunakan hukum normatif yang menjadikan norma hukum sebagai objek dan pendekatan  masalah  dengan  mengkaji  sumber  kepustakaan  dan  konseptual  normna  yang  sudah  ada. Bahan hukum primer  yaitu berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan dan keputusan yang inkra,  sedangkan  bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari  jal  hukum,  buku  hukum,  serta  internet  yang memuat penyebaran konten pornografi dalam perspektif  hukum positif di Indonesia (Bambang, 2002) . Data diperoleh dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang mengacu terhadap  penyalahgunaan  aplikasi  Bigo  Live  yang  bermuatan  Pornografi.  Setelah  data  semuanya terkumpul  tahap  terakhir  menganalisis  untuk  memilih  yang  sesuai  dengan  topik  dari  masalah  yang sedang diteliti dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum lainnya .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perbincangan  Interaktif  Aplikasi  Bigo  Live  Sebagai  Tindak  Pidana  Pornografi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Perbuatan  pornografi  adalah  perbuatan  dengan  semua  modus  dan  polanya  menyangkut  dengan  foto, pola awal dari suatu gambar, reka adegan, coretan tangan, suara, animasi, kartun, obrolan, gerak badan, serta pesan  Iainya melalui bermacam pola alat percakapan  atau penampilan dihadapan  semua orang, yang  berisi  eksploitasi  seksual  yang  bertentangan  dengan  aturan  pelecehan  seksual  pada  kehidupan masyarakat yang dicantumkan dalam UU dan dipidana untuk siapa saja yang melaksanakan tindakan tersebut.  Objek  pornografi  memuat  dua  unsur  yakni  memuat  eksploitasi  seksual  dan  bertentangan dengan aruran. Sedangkan KUHP menyatakan pelanggaran kesusilaan
Pornografi  dapat  diartikan  foto-foto  seksual  yang  bisa  didapat  pada  bentuk  foto  dan  video menurut UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Secara cabang ilmu pomografi bersumber dari 2 kosa kata ialah pornos dan graft. Porno dimaksud tindakan  asusila dalam hal yang berkaitan dengan
seksual, atau tindakan yang berkarakter tidak beretika atau cabul, selanjutnya graft ialah gambar atau coretan  tangan,  yang  dalam  makna  menyeluruh  masuk  ke  dalam  mannequin,  yang  berisi memperlihatkan atau mengilustrasikan sesuatu yang bersifat menyerang rasa kehormatan masyarakat. Prnyataan Muntaqo dan Burhan Bungin Pomografi di media massa terbagi dalam beberapa bentuk a. Pornografi, gambar-gambar seksual yang dapat didapat pada wujud foto dan video
b. Porno  teks,  ialah  ciptaan  asusila  terkait  karangan  berbagai  jenis  hubungan  seksual  dalam  wujud cerita, pengalaman individu secara teliti yang dalam artian vulgar, jadi orang akan merasa menonton sendiri, menjalani atau melaksanakan sendiri kejadian seks
c. Porno  suara,  suara  dan  kalimat-kalimat  yang  dilontarkan  individu  secara  nyata  atau  tidak  nyata, bahkan secara terselubung atau terbuka mengenai kegiatan seksual
d. Pornoaksi,  yakni  suatu  visualisasi,  kegiatan  gerakan,  gerakan  tubuh  yang  secara  kealpaan  atau sengaja guna menarik timbulnya keinginan seksual.
Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. (Muhammad, 2019) . Kejahatan ini diatur ansiknya dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281- 299 KUHP dan kejahatan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 30 I, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku Ill Bab VI dari Pasal 532 - 547 KUHP hal ini menunjukan bahwa tindakan kejahatan kesusilaan merupakan suaru benruk pelanggaran norma-norma hukum, agama, dan sosial. Namun dalam proses berkembangnya pengaturan serta penegakan hukum terkait penyebaran konten pornografi sebagai cyber crime pada  KUHP  lebih  luas  atau  Undang-undang  terkait  seperti  UU  Pornografi  dan  UU  ITE  lebih kompleks  dibandingkan  dengan  KUHP.  Selain  dalam  KUHP,  perbuatan  hukum  pornografi  masuk aturan di Undang-undang ITE pada pasal 27 ayat (I). Pasal 27 ayat (l ) Undang-undang ITE  Pasal 45 ayat  (l)  UU  ITE,  Perbuatan  hukum  pornografi  khususnya  diatur  dalam  UU  Pornografi  di  kasus  ini menggunakan pasal Pasal 4 ayat (1), 29 sampai pada Pasal 32.
Dalam Undang-Undang ini menegaskan secara lugas bagian pemidanaan dari suatu tindak pidana menyebarkan,  serta  menggunakan  konten  pornografi  dengan  menyesuaikan  pada  tingkatan  suatu perbuatan pidana yang dilaksanakan. Di samping itu penitik beratkan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan menambahkan hukuman utama serta pemberian hukuman tambahan. Sedangkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang - undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, Lembaga-lembaga atau instansi- instansi terkait, keluarga, dan semua orang untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

## 2. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bigo Live Sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Pornografi
Bigo Live sudah diunduh oleh 10 juta orang di Android. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi Bigo Live  luar  biasa  meningkat  popularitasnya,  mengingat  baru  beberapa  bulan  saja  diluncurkan.  Namun sangat  disesali,  hal  tersebut  berdampak  pada  penyalahgunaan  oleh  sebagian  penggunanya  untuk memamerkan aurat dan hal-hal erotis serupa, yang dapat dianggap telah melanggar nilai-nilai kesusilaan yang  dipegang  oleh  masyarakat  di  Negara  ini.  Sebenarnya  pihak  Bigo  Live  sendiri  (khususnya  di Indonesia) sudah menentukan aturan-aturan tertentu yang bertujuan  untuk menjadi batasan bagi para penggunanya  dalam  siaran  agar  tetap  sesuai  dengan  norma  hukum  yang  ada.  Aturan-aruran  tersebut antara  lain  para  pengguna  dilarang  untuk  menampilkan  konten  yang  masuk  dalam  unsur  pomografi, mengutarakan kebencian, pelecehan, dan merokok, melaksanakan perbuatan kekerasan dan Intimidasi, menyebarkan, dan tipu muslihat.
Dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut, pihak Bigo Live akan melakukan banned kepada siapapun penggunanya apabila menyalahi salah satu atau keseluruhan dari aturan aturan tersebut diatas. Tahapan  banned  yang  dilakukan  dimulai  dari  banned  dalam  jangka  waktu  tertentu,  sampai  banned permanen terhadap akun pengguna yang melanggar. Sesungguhnya terdapat kesepakatan antara pihak Bigo  Live  dengan  para  penggunanya  yang  menjamin  data-data  pribadi  penggunanya  seperti  yang terlampir dalam Bigo Terms Of Service And Privacy Policy . Oleh sebab itu jika ada pelanggaran dari pengguna aplikasi ini maka dapat dilakukan penyelidikan sesuai dengan kesepakatan, maka data-data pengguna  yang  bersangkutan  dapat  diserahkan  oleh  pihak  Bigo  Live  untuk  kemudian  diproses  oleh penyidik.
Dalam ilmu  hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan antara lain, bagian  yang disengaja dan yang tidak disengaja yang hanya berlaku sebagai perbuatan pidana dan bukan sebagai pelanggaran. terkait  definisi  keinginan,  atas  keinginan  tersebut  ditujukan  untuk  Tindak  pidana,  dampak  perbuatan pidana, dan Suatu kejadian yang masuk perbuatan pidana.
Perbuatan  pidana  cuma  menunjukkan  terhadap  apa  yang  dilarang  dan  di  intimidasinya  suatu kejahatan dengan pidana, dikarenakan pada pertanggungjawaban pidana ialah tidak dihukum, apabila tidak terdapat pelanggaran. Menurut Moeljatno, (2002) , manusia tidak dapat diancam pidana, apa bila seseorang  tersebut  tidak  melaksanakan  kejahatan,  tidak  selalu  dia  dapat  dipidana.  Maka  dari  itu penyalahgunaan  aplikasi  Bigo  Live  ini  dapat  dijerat  dengan  pasal  282  KUHP  tentang  transaksi pornografi  .  Menurut  Oemar  Seno  Adji  menerangkan  arti  dari  tindak  pidana  kesusilaan  yang  tidak dibatasi  mengenai  pornografi,  namun  termasuk  juga  perihal  mengenai  pelecehan  dan  permainan melanggar hukum (judi). Dengan demikian, kejahatan asusila dalam arti umum tidak hanya mencakup permasalah  pornografi  melainkan  memuat  tentang  zinah  serta  pelanggaran  seksual  lainya (Widodo, 2006) .  Sesuai  UU Pornografi ini sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku sesuai dengan pasal 4 ayat( 1) terdapat didalam Pasal 29 karena pelaku dengan sengaja melakukan penjual belian video atau foto yang  bermuatan  pornografi  dan  pelaku  juga  sama  saja  dengan  sengaja  melakukan  penyebaran  video atau  foto  pornografi  melaJui  media  internet.  Dengan  ini  pelaku  akan  dikenai  hukuman  jeruji  besi tercepat  6  bu  Ian  dan  terlama  12  bu  Ian  atau  dikenai  pidana  dibayar  dengan  uang  termurah  Rp 250.000.000,00 dan terbanyak Rp 6.000.000.000,00 dan bisa juga pelaku akan dikenai kedua duanya tergantung bagaimana hasil sidang pengadilan yang akan dijatuhkan oleh pelaku. Dal am Pasal 31 dan 32  pelaku  dapat  dikenakan  hukuman  jeruji  besi  terlama  4  tahun  atau  pidana  dibayar  dengan  uang terbanyak dua milyar rupiah.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data  penelitian,  dapat  disimppulkan  bahwa  Pengaturan  tentang  perbincangan interaktif  laplikasi  Bigo  Live  yang  mengandung  kejahatan  pornografi  secara  umum  dimuat  pada KUHPidana bab XIV mengenai tindak kejahatan terhadap perbuatan  asusila pada pasal 282 ayat (I), serta untuk memperkuat dasar hukumnya kejahatan pornografi dimuat juga pada UU ITE daam pasal 27 ayat (1)  pasal 45 ayat (1), serta UU Pornografi pada pasal 4 ayat (1), 29, 31,dan 32. KUHPidana, UU Pornografi, dan UU ITE yang memiliki tujuan mempermudah penuntasan suatu kejadian mengenai tindak  pidana  pornografi  dalam  aplikasi  Bigo  Live.  Sanksi  pidana  terhadap  penyalahgunaan  aplikasi Bigo  Live  diatur  pada  pasal  282(1)  KUHP  dapat  dipenjara  selam  l  tahun  6  bulan  atau  uang  denda termahal  empat  ratus  limapuluh  ribu  rupiah,  pada  UU  ITE  pada  ayat  (1)  pasal  27  dapat  dihukum menggunakan penjara terlama enam tahun denda satu miliar rupiah.  UU pornografi pada Pasal 4 ayat (1) dipenjara tersingkat enam bulan juga paling lam dua belas tahun dan pembayaran denda termurah dua ratus lima puluh juta rupiah dan terbanyak enam milyar rupiah.

## 2. Saran
Terkait  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  yaitu  kepada  lembaga  terkait pemerintah untuk mengadakan pengawasan secara tegas  terkait penggunaan aplikasi di internet yang disalahgunakan  seperti  Bigo  Live  dapat  langsung  diblokir  oleh  para  penegak  hukum  yang  tentunya bekerja  sama  dengan  masyarakat.  Bagi  masyarakat  pelaku  agar  tidak  mengulangi  perbuatan  yang dilakukanya  dan  menggunakan  internet,  media  sosial,  dan  aplikasi-aplikasi  seperti  bigo  live  dengan semestinya  serta  selalu  berhati-hati  dalam  melakukan  tindakan  agar  tidak  melanggar  hukum. Selannjutnaya peneliti menyadari bahwa penelitian ini terbatas pada kajian nalisis sansik hukum saja, maka disarankan kepada peneliti berikutnya  untuk melakukan penelitian terkait hal ini dari perspektif yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi, A. (2016). Tindak Pidana Pornografi . Jakarta Timur. Sinar Grafika.
Febrian,  E.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pengawasan  terhadap  Pedoman  Perilaku  Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia. Jurnal Lex Renaissance , 5 (3), 573–591. Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta. Rineka Cipta.
Muhammad, R. i. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Yogyakarta. U II Press.
Nadia, C. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming “ Bigo Live ” dalam Konten Pornografi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum , 2 (4), 697–708. Rahardjo, A. (2002). Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Berteknologi . Bandung. Citra Aditya Bhakti.
Ummah,  S.  R.  (2017).  Pornografi  Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 2 (2), 26–35. Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), . Bandung. PT.Rafika Aditama. Widodo,  I.  G.  (2006). Aspek  Yuridis  Pornografil/Aksi  Memahami  Wewenang  Diskresi  dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi . Surabaya. Airlangga University Press.