## PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
Oleh: Herlina Panggabean 1)
Dina Situmeang 2)
Oktavia PS. Sigalingging 3) Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli 1,2,3) E-mail: 1) linagabe53@gmail.com
2)
dinasitumeang22@gmail.com 3) fakhukumunitaxii@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the social symptoms of crime which is one of the challenges that must  be  considered  seriously  because  the  consequences  do  not  only  affect  children  who become victims, but also cause fear of society. In addition, to provide greater guarantees for child  protection,  the  government  has  issued  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child Protection,  this  is  based  on  the  principle  of  Lex  Specialist  Derogat  Lex  Generalis  which states that specific regulations  override general  regulations.  The crime of  rape is  regulated more specifically in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The research method used  is  library  research,  namely  by  conducting  research  on  data  obtained  from  laws, scientific books, and books that are related to this research. For this reason, it is necessary to have clarity regarding the application of punishment to the perpetrators of the crime of rape and clear punishments.
Keywords: Criminal Application, Rape, Children

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala sosial kejahatan yang merupakan salah satu tantangan  yang  harus  dipikirkan  secara  serius  karena  akibat  yang  ditimbulkan  tidak  hanya menimpa  anak  yang  menjadi  korbannya,  namun  juga  mengakibatkan  ketakutan  pada masyarakat  (fear  of  society).  Selain  itu,  untuk  memberikan  jaminan  yang  lebih  dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  hal  ini  berdasarkan  asas  Lex  Spesialis  Derogat  Lex  Generalis yang  menyatakan  bahwa  peraturan  yang  khusus  mengesampingkan  peraturan  yang  umum. Kejahatan  pemerkosaan  di  atur  lebih  khusus  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (Library Research)  yakni  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data-data  yang  diperoleh  dari undang-undang,  buku  ilmiah,  dan  buku-buku  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini. Untuk  itu  perlu  adanya  kejelasan  mengenai  penerapan  pidana  pada  pelaku  tindak  pidana pemerkosaan serta hukuman yang jelas.
Kata Kunci : Penerapan Pidana, Pemerkosaan, Anak

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan  atau  tindak  pidana merupakan perbuatan  yang merugikan tata
kehidupan  sosial  karena  mengganggu ketenangan individu atau kelompok ataupun  dalam  tingkatan  tertentu  dapat
menciptakan  suasana  kehidupan  nasional atau  suatu  Negara  tidak  stabil.  Setiap manusia  selalu  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhannya,  hal  ini  seiring  dengan semakin  majunya  perkembangan  yang beraneka  ragam  dalam  kebutuhan  hidup manusia  serta  perkembangan  diri  manusia Indonesia.  Seperti  yang  diungkapkan J.E.Sahepati  :  “bahwa  kejahatan  erat hubungannya dan bahkan menjadi sebahagian  hasil  dari  budaya  sendiri,  ini berarti  semakin  tinggi  tingkat  budayanya semakin  modern  suatu  bangsa,  maka semakin  modern  pula  kejahatan  itu  dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”Perkembangan  itu  di ikuti dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas  terhadap  jenis-jenis  kejahatan yang  menimbulkan  korban  tidak  hanya sedikit.  Korban-korban  dari  kejahatan tersebut dapat berasal dari berbagai tingkat usia,  status  sosial  ekonomi,  jenis  kelamin dan  sebagainya.  Berdasarkan  tingkatan usianya maka garis besar korban kejahatan dapat  digolongkan  sebagai  anak-anak,
remaja, dewasa dan orang tua.
Berdasarkan  pada  status  sosial ekonominya  korban  kejahatan  dapat  di bagi  menjadi  masyarakat  dengan  status ekonomi  bawah,  menengah  dan  atas. Sementara  berdasarkan  jenis  kelamin maka korban kejahatan  dapat  digolongkan menjadi  pria  dan  wanita.  Didalam  diri manusia  selalu  ada will  to  live (kemauan untuk  hidup)  yang  menjadi  sumber  bagi potensi-potensi  kreatifitas.  Namun  seiring itu,  pada  diri  manusia  juga  selalu  ada will to  power (kemauan  untuk  berkuasa)  yang menjadi sumber berbagai tindakan destruktif  manusia,  dikatakan  deskruktif karena  will  to  power  ini  tidak  pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal  batas,  tidak  pernah  mengenal kata  cukup,  konflik-konflik  manusia  yang mengakibatkan  banyak  malapetaka  adalah konflik-konflik  antara  will  to  power dengan  will  to  power  lainnya.  Padahal kejahatan  yang  diperbuatnya  merupakan bentuk  pengingkaran  terhadap  norma-
norma  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Anak sebagai korban kejahatan tentunya memerlukan  perhatian  yang  serius  dari semua  pihak,  mengingat  anak  adalah generasi  penerus  bangsa.  Salah  satu  jenis kejahatan  yang  sering  dialami  oleh  anak adalah  kekerasan  seksual  seperti  tindak pidana  pemerkosaan  baik  yang  dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak maupun pelaku  anak  terhadap  korbannya.  Orang tua  yang  merasa  anaknya  menjadi  korban pemerkosaan,  menjadi  sangat  trauma apalagi  terhadap  anak  yang  menjadi korban kejahatan ini terganggu mental dan psikisnya.  Anak  mudah  sekali  menjadi korban  kejahatan  karena  anak  dianggap masih  kecil  dan  belum  mengerti  serta belum  bisa  berbuat  apa-apa  maupun memberontak saat menjadi korban kejahatan yang sangat memudahkan pelaku  untuk  menjadikan  mereka  korban suatu  kejahatan,  disaat  sekarang  ini kebanyakan anak menjadi korban kejahatan  sungguh  hal  yang  sangat memprihatinkan,  karena  seorang  anak
seharusnya dilindungi dari tindakan kejahatan ataupun kekerasan baik terhadap mental  maupun  terhadap  fisiknya,  namun dalam  kenyataan  apa  yang  kita  harapkan tidak  sesuai  engan  yang  terjadi  di masyarakat.  Pada  dasarnya  tindak  pidana pemerkosaan  adalah  bentuk  kejahatan primitif  yang  kita  semua  tahu  terdapat pada  masyarakat  manapun  juga.  Gejala sosial  kejahatan  tersebut  merupakan  salah satu  tantangan  yang  harus  dipikirkan secara serius karena akibat yang ditimbulkan  tidak  hanya  menimpa  anak yang  menjadi  korbannya,  namun  juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (fear  of  society).  Anggota  masyarakat yang  punya  anak  gadis  misalnya  dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang  mengancamnya  sewaktu-waktu  yang tidak diduga dari mana munculnya.
Kejahatan  yang  menyangkut  kesusilaan khususnya  kejahatan  pemerkosaan  yang dilakukan  terhadap  anak  di  bawah  umur telah diatur dalam KUHP yang antara lain terdapat  dalam  Pasal  287  ayat  (1)  KUHP
:“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa  umurnya  tidak  jelas,  bahwa  belum waktunya  untuk  di  kawin,  di  ancam dengan  pidana  penjara  paling  lama Sembilan  tahun”.  Selain  itu,  untuk memberikan  jaminan  yang  lebih  dalam perlindungan  anak,  pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, hal ini  berdasarkan  asas  Lex  Spesialis Derogat  Lex  Generalis  yang  menyatakan bahwa peraturan yang  khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah  hukuman  berasal  dari  straff  yang merupakan istilah yan sering digunakan  sebagai  sinonim  dari  istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional,  dapat  mempunyai  arti  yang luas  dan  berubah-ubah  karena  istilah  itu dapat  berkonotasi  dengan  bidang  yang cukup  luas.  Oleh  karena  itu  pidana
merupakan istilah yang lebih khusus,maka perlu ada pembatasan pengertian  atau  makna  sentral  yang  dapat menunjukkan  ciri-ciri  atau  sifat-  sifatnya yang  khas.  Untuk  memberikan  gambaran yang  lebih  luas,  berikut  ini  dikemukakan beberapa  pendapat  dari  para  sarjana,  yaitu sebagai  berikut  :  Menurut  Soedarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang  yang melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang- Undang  (hukum  pidana),  sengaja  agar dirasakan  sebagai  nestapa.  Menurut  Prof. Roeslan  Saleh,  Pidana  adalah  reaksi  atas delik  dan  ini  berujung  nestapa  yang dengan  sengaja  ditimpakan  Negara  pada pembuat delik itu.
Dari  beberapa  defenisi  di  atas  dapatlah disimpulkan  bahwa  pidana  mengandung unsur-unsur  atau  ciri-ciri  sebagai  berikut  : (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu  pengenaan  penderitaan  atau  nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;    Pidana  itu  diberikan dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan
yang  mempunyai  kekuasaan  (oleh  orang berwenang);Pidana  itu  dikenakan  kepada seseorang  yang  telah  melakukan  tindak pidana menurut Undang- Undang.
Pemidanaan  (pemberian  atau  penjatuhan pidana)merupakan konsekuensi logis dari  suatu  tindak  pidana  atau  perbuatan pidana,  yaitu  berupa  pidana.  Menurut
Lamintang,  “Pidana  itu  merupakan  suatu reaksi  atas  dilakukannya  suatu  delik  yang telah  dinyatakan  sebagai  terbukti,  berupa suatu  kesengajaan  untuk  memberikan suatu  penderitaan  kepada  seorang  pelaku, karena  ia  telah  melakukan  tindak  pidana tersebut”.
Menurut  Van  Hammel,  arti  dari pidana  atau  straf  menurut  hukum  positif adalah  :  Suatu  penderitaan  logis  atau bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan  pidana  atas  nama  Negara sebagai  penanggung  jawab  dari  ketertiban hukum  umum  bagi  seseorang  pelanggar, yakni  semata-mata  karena  orang  tesebut telah  melanggar  suatu  peraturan  hukum
yang harus ditegakkan oleh Negara”. Dari beberapa  pendapat  tentang  pengertian pidana  tersebut,  pada  hakikatnya  adalah pengenaan  derita  atau  nestapa  sebagai wujud  pencelaan  sehubungan  terjadinya tindak  pidana  berdasarkan  hukum  yang berlaku.  Anak  sebagai  Pelaku  dan  Anak sebagai Korban
Anak merupakan bagian dari generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, dan perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, dalam  Pasal  1  ayat  (1),  yang  di  maksud dengan  Anak  adalah  orang  yang  dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum
pernah  kawin.  Yang  di  maksud  dengan anak  nakal  adalah  :  (1)  Anak  yang melakukan  tindak  pidana;  (2)  Anak  yang melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan  perundang-undangan  maupun menurut  peraturan hukum  lain  yang hidup dan  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.  Pidana  penjara,  pidana kurungan  maupun  pidana  denda  yang dijatuhkan  kepada  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  adalah  paling  lama  ½  (satu perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana bagi orang dewasa.
Sedangkan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang  di  maksud  dengan  anak  adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan.  Di  dalam  Undang- Undang  ini,  lebih  mengatur  tentang  anak sebagai  korban  kejahatan  dan  diharapkan dapat  melindungi  dan  mempertahankan hak-hak anak, karena anak sebagai korban
kejahatan  sering  kali  terabaikan  hak- haknya  yang  seharusnya  dilindungi,  di mana  anak  merupakan  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.  Pedoman,  Sistem  dan  Tujuan Pemidanaan
Hukum  positif  sekarang  tidak memberikan pedoman pemidanaan dengan lengkap. Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa,  sehingga  memungkinkan  terjadinya ketidaksamaan  yang  mencolok.  Maka pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun  tidak  menghapusnya  sama sekali.  Muladi  berpendapat  bahwa  : “dalam  setiap  sistem  peradilan  pidana, maka  pidana  dan  pemidanaan  sebenarnya merupakan  jantungnya,  dan  demikian menempati posisi sentral Hal ini
disebabkan  karena  keputusan  berupa penjatuhan  pidana  akan  mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut  pelaku  tindak  pidana,  si korban  maupun  masyarakat.  Pedoman pemidanaan  sangat  membantu  hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini akan memudahkan  hakim  dalam  menetapkan takaran  pemidanaan.  Apa  yang  tercantum dalam  suatu  pasal  sebenarnya  hanya merupakan  suatu  “check-list”  sebelum hakim menjatuhkan pembuat dan juga hal- hal  yang  di  luar  pembuat.  Apabila  butir- butir tersebut dalam daftar itu diperhatikan,  maka  diharapkan  pidana dijatuhkan  dapat  lebih  proporsional  dan dapat  dipahami  baik  oleh  masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.
Pedoman pemidanaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini akan memudahkan  hakim  dalam  menetapkan takaran  pemidanaan.  Apa  yang  tercantum dalam  suatu  pasal  sebenarnya  hanya merupakan  suatu  “check-list”  sebelum
hakim menjatuhkan pembuat dan juga hal- hal  yang  di  luar  pembuat.  Apabila  butir- butir tersebut dalam daftar itu diperhatikan,  maka  diharapkan  pidana dijatuhkan  dapat  lebih  proporsional  dan dapat  dipahami  baik  oleh  masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.
Penjumlahan  butir-butir  pedoman pemidanaan tersebut tidak bersifat limitatif.  Hakim  dapat  saja  menambahkan pertimbangannya  pada  hal-hal  lain  selain apa  yang  tecantum  dalam  pedoman tersebut,  namun  apa  yang  disebutkan dalam  pedoman  tersebut  paling  sedikit harus dipertimbangkan. Bambang Poernomo  menyebutkan,  untuk  dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu ada dua  syarat  yang  menjadi  satu  keadaan, yaitu  :  (1)  Perbuatan  yang  bersifat melawan  hukum  sebagai  sendi  perbuatan pidana;  (2)  Perbuatan  yang  dilakukannya itu  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai sendi-sendi  kesalahan.  VOS  memandang pengertian  kesalahan  mempunyai  tiga landasan  khusus,  yaitu  :  (a)  Kemampuan bertanggung  jawab  dari  orang  yang melakukan perbuatan;  (b) Hubungan batin tertentu  dari  orang  yang  melakukan perbuatannya yaitu dapat berupa kesengajaan  atau  kealpaan;  (c)  Tidak terdapat  dasar  alasan  yang  menghapus pertanggungjawaban  bagi  si  pembuat  dan atas perbuatannya.
Sebenarnya  masalah  pemberian
pidana  itu  adalah  masalah  kebebasan, sampai  sejauh  manakah  undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan jenis  pidana.  Dalam  aliran  modern, kebebasan  itu  jauh  lebih  baik  dari  pada aliran  klasik.  Di  dalam  RKUHP,  telah  di atur  dalam  Pasal  52  RKUHP  tahun  2004, bahwa
pemidanaan
harus mempertimbangkan: (a) Kesalahan pembuat  pidana;  (b)  Motif  dan  tujuan melakukan  tindak  pidana;  (c)  Sikap  batin pembuat tindak pidana; (d) Apakah tindak pidana  dilakukan  dengan  berencana;  (e) Cara  melakukan  tindak  pidana;  (f)  Sikap dan  tindakan  pembuat  sesudah  melakukan tinda
Hal-hal  yang  meringankan  dan memberatkan  pidana  Hakim  sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. (1) Hal-hal  yang  Memberatkan  Pemidanaan Sebagaimana yang tercantum dalam memorie  Van  Toelicthings  dari  WvS Belanda,  alasan  Disamping  kebebasan  di atas,  hakim  juga  memiliki  kebebasan untuk  memilih  berat  ringannya  pidana yang dijatuhkan, sebab aturan pemidanaan yang  ada  hanya  menentukan  minimum umumnya,  misalnya  untuk  pidana  penjara dan  kurungan  minimum  umumnya  adalah satu  (1)  hari  (Pasal  12  dan  18  KUHP). Kemudian maksimum umumnya, misalnya untuk  pidana  penjara  lima  belas  (15)
tahun,  yang  dapat  menjadi  dua  puluh  (20) tahun untuk hal-hal tertentu dan maksimum  khusunya  yakni  yang  di  atur dalam  masing-  masing  perumusan  tindak pidananya,  misalnya  mencuri  ancaman maksimum khusunya lima (5) tahun (Pasal 362 KUHP).
Dalam  batas-batas  maksimal  dan  minimal tersebut,  hakim  mempunyai  kebebasan bergerak  untuk  menentukan  pidana  yang tepat.  Ternyata  di  dalam  KUHP  tidak dijumpai pedomannya. Jadi, KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman  yang  di  buat  oleh  perundang- undangan  yang  memuat  asas-asas  yang perlu  diperhatikan  oleh  hakim  sebelum menjatuhkan  pidana.  Yang  ada  hanya aturan  pemberian  pidana.  Tindak  Pidana Pemerkosaan dan Unsur-Unsurnya Perbuatan  pemerkosaan  merupakan  tindak pidana  kesusilaan  berdasarkan  Pasal  81 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, yang merumuskan  setiap  orang  yang  dengan sengaja melakukan pemerkosaan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan paling  sedikit  Rp.60.000.000,-  (enam puluh  juta  rupiah).  Berdasarkan  rumusan Pasal  81  Undang-undang  No.23  Tahun
2002  di  atas,  maka  dapat  diketahui  unsur obyektif  dan  unsur  subyektif  dari  tindak pidana  tersebut,  yaitu  :  (1)  Unsur Subyektif;  (a)  Setiap  orang;  (b)  Dengan sengaja; (2) Unsur obyektif; (a) Melakukan  pemerkosaan;  (b)  Anak  (yang dipaksa);  (c)  Agar  anak  melakukan pemerkosaan  dengannya  atau  dengan orang lain.

## 3. METODE  PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  yaitu menggambarkan  penerapan  pidana  yang dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak  pidana                pemerkosaan  dengan mengkaji  putusan  Pengadilan.  Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan  kasus  yang  mengkaji  putusan hakim pada pengadilan dan yang merupakan  kaedah  hukum  individual dalam perkara pemerkosaan terhadap anak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  data  menggunakan metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu menggambarkan  secara  lengkap  kualitas dan  karateristik  dari  data-data  yang  sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan,  kemudian  dibuat  kesimpulan. Bahan  Hukum  yang  diperoleh  dari penelitian  dikumpulkan  dan  dilakukan analisis  secara  kualitatif  yakni  hanya  di
ambil  bahan  hukum  yang  bersifat  khusus dan  ada  kaitannya  dengan  permasalahan yang dibahas sehingga menghasilkan suatu uraian  yang  bersifat  deskriptif-kualitatif. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan  mental/kejiwaan  dari  para korban  dan  juga  berpengaruh  pada  proses penegakan  hukum  itu  sendiri  untuk mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  korban dan masyarakat.
Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, yaitu:
Sadictic  rape  (perkosaan  sadis),  yang memadukan  seksualitas  dan  agresi  dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui  hubungan  seksualnya  melainkan serangan  yang  mengerikan  atas  kelamin dan tubuh korban.
Anger rape, yaitu perkosaan sebagai  pelampiasan  kemarahan  atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan  perasaan  geram  dan  amarah yang  tertekan.  Tubuh  korban  seakan dijadikan  objek  terhadap  siapa  pelaku memproyeksikan  pemecahan  kesulitan, kelemahan,  frustasi,  dan  kekecewaan hidupnya.
Domination  rape,  yaitu  perkosaan  karena dorongan  keinginan  pelaku  menunjukan kekuasaan  atau  superioritasnya  sebagai lelaki  terhadap  perempuan  dengan  tujuan utama pemakhlukan seksual.
Seductive  rape,  yaitu  perkosaan karena  dorongan  situasi  merangsang  yang diciptakan  kedua  belah  pihak.  Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas  tettentu  bersikap  permissive (membolehkan)  perilaku  pelaku  asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan  bahwa  perempuan  pada umumnya  membutuhkan  paksaan  dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
Exploitation  rape,  yaitu  perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan  bersangkutan  dalam  posisi tergantung  padanya  secara  ekonomi  dan sosial.
Yang  dimaksudkan  kejahatan  perkosaan anak  di  bawah  umum  dirumuskan  dalam KUHP  Pasal  287  yang  selengkapnya sebagal berikut:
Barang  siapa  bersetubuh  dengan seorang  perempuan  di  luar  perkawinan, padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya harus  diduga  bahwa  umumya  belum  lima belas  tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak jelas,  bahwa  Ia  belum  waktunya  untuk kawin,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun.
Penuntutan  hanya  dilakukan  atas pangaduan,  kecuali  jika  perempuan  itu belum  sampai  dua  belas  tahun  atau  jika
ada  satu  hal  berdasarkan  Pasal  291  dan Pasal 294.
Apabila  rumusan  Pasal  287  ayat  1 dirinci, terdapat unsur-unsur  sebagai berikut:
Unsur-unsur objektif:
Perbuatannya: bersetubuh Artinya pemerkosaan  terhadap  anak  terjadi  karena ada persetubuhan  yang terjadi  baik  di  luar kehendak korban maupun didalam kehendak  korban  sendiri  (suka  sama senang).  Atas  dasar  suka  sama  senang korban  anak  tersebut  tidak  dipidana kecuali  anak  tersebut  mengetahui  bahwa pelaku  sudah  brsuami,  sehingga  anak tersebut  dapat  dipidana  dengan  284 KUHP.
Objek:  dengan  perempuan  di  luar kawin.Artinya perempuan di luar kawin.Yang  umurnya  belum  15  tahun; atau  jika  umurnya  tidak  jelas  dan  belum waktunya  untuk  kawin.  Indikator  anak yang  belum  waktunya  disetubuhi  ini  ada pada  bentuk  fisik  dan  psikis.  Bentuk  fisik terlihat  pada  wajah  dan  tubuhnya  yang masih  anak-anak,  seperti  tubuh  anak-anak pada  umumnya,  belum  tumbuh  buah  dada atau  belum  tumbuh  rambut  kemaluannya, atau  mungkin  belum  datang  haid.  Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya,  misalnya  masih  senang bermain  seperti  pada  umumnya  anak belum berumur lima belas tahun. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa  umurnya  belum  15  tahun.  Dalam
kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya,  yang  berupa:  Kesengajaan, yakni  diketahuinya  umurnya  belum  lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus  diduganya  umurnya  belum  lima belas  tahun  atau  jika  umurnya  tidak  jelas, belum waktunya untuk kawin.

## 5. SIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  adalah  :  (1)Dalam penjatuhan pidana hakim tidak menjatuhkan pidana terberat kepada terdakwa walaupun berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana  itu;  (2)  Bentuk-  bentuk  penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku pemerkosaan  terhadap  anak  cenderung berbeda-beda,  hal  ini  di  karenakan terdapatnya  dua  aturan  hukum  yang mengatur tentang tindak pidana yang sama dan  juga  dikarenakan  kurang  telitinya Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  membuat dakwaan  terhadap  terdakwa,  sehingga pasal-pasal yang seharusnya menjadi dasar tuntutan  dan  landasan  bagi  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  yang  sesuai  dengan
perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa tidak  terakomodir  dalam  surat  tuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Chazami, Adami. Pelajaran Hukum
Pidana  (bagian  I ),  PT  Raja Grasindo Persada, Jakarta : 2002. Hamzah,  Andi. Bunga  Rampai  Hukum Pidana  dan  Hukum  Acara  Pidana ,
Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1986.
L.A.F  Lamintang, Hukum  Penitensier  di Indonesia , Armico, Bandung, 1984
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Cetakan  Ketujuh,  Rineka  Cipta,
Jakarta, 2002.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif, Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,
Alumni, Bandung, 1984
Poernomo,  Bambang, Asas-Asas  Hukum Pidana, Ghalia Indonesia ,
Yogyakarta, 1993.
Prodjohamidjojo,  Martiman, Penerapaan Pembuktian  Terbalik  dalam  Delik Korupsi, CV Mandar Maju,
Bandung, 2001.
Prakoso,  Djoko, Masalah  Pemberian
Pidana  dalam  Teori  dan  Praktek ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
R.Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana
Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik
Khusus ,  Edisi  Ketiga,  Politia,
Bogor, 1979
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum ,
CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
Sumaryati, Pencegahan  Kejahatan  Anak
sebagai Suatu Usaha Perlindungan
Anak , dalam Bunga Rampai
Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana,
Grafika Indah, Jakarta,
1986Suparman, Marzuki, Otot,
Pelecehan Seksual , Fakultas
Hukum VII, Yogyakarta, 1995
Suparmi,  Ninik, Eksistensi  Pidana  Denda
dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika,
Jakarta, 1996