Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (1), 2020: 74 - 97
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved email koresproden: m.taufiq@stainkepri.ac.id

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

## M. Taufiq
( Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Jl. Lintas Barat KM. 19, Toapaya Asri, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia )

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro;  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor:  12/  POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan Kelembagaan  Lembaga  Keuangan  Mikro;  Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi; dan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi, memberikan  payung  hukum  untuk  keberadaan  Lembaga
Keuangan  Mikro  Syariah,  yang  mana  salah  satu  ciri  khasnya adalah  kewajiban  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah.  Sehingga melalui  tulisan  ini,    penulis  membahas  apakah  sudah  optimal peran  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah.  [The  birth  of  Law  Number  1  of  2013  concerning Microfinance  Institutions;  Regulation  of  the  Financial  Services Authority  Number:  12  /  POJK.05  /  2014  Concerning  Business Licensing and Institutional Microfinance Institutions; Regulation  of  the  Minister  of  Cooperatives  and  Small  and Medium  Enterprises  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  11 Year  2018  concerning  Licensing  for  Cooperative  Savings  and Loan Businesses; Regulation of the Minister of Cooperatives and
Small  and  Medium  Enterprises  of  the  Republic  of  Indonesia Number:  11  /  PER  /  M.KUKM  /  XII  /  2017  Regarding  the
Implementation  of  Savings  and  Loan  and  Sharia  Financing Activities  by  Cooperatives;  and  Regulation  of  the  Minister  of

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Cooperatives  and  Small  and  Medium  Enterprises  of  the Republic of Indonesia Number: 16 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Implementation  of  Savings  and  Loan  and  Sharia  Financing Activities  by  Cooperatives,  provides  a  legal  umbrella  for  the existence of Sharia Microfinance Institutions, which is one of the characteristics  typically  is  the  obligation  of  the  Sharia Supervisory Board. So through this paper, the author discusses whether  the  optimal  role  of  the  Sharia  Supervisory  Board  in Sharia Microfinance Institutions.]
Kata Kunci: Optimalisasi; Dewan Pengawas Syariah; Lembaga Keuangan Mikro Syariah

## Pendahuluan
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  merupakan sebuah  lembaga  perekonomian  mikro  yang  bergerak menghimpun  dana  dan  menyalurkan  pembiayaan  kepada masyarakat  kecil,  baik  yang  bersifat  sosial  (nirlaba)  seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal  usaha  yang  bersifat  laba  dengan  sistem  bagi  hasil. 1 Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  pasal  1,  lembaga  keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang  khusus didirikan untuk memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan  dalam  usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat. Sedangkan LKMS merupakan  LKM  yang  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah. LKMS  menerapkan  prinsip-prinsip  Islam  yang  mengatur transaksi  ekonomi  sehari-hari  yakni  bermuamalah  tanpa mengandung  unsur  spekulasi  ( maysir ),  tidak  mengandung
1 Mahmudatus Sa’diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, “Pengembangan  Produk-produk  Lembaga  Kuangan  Mikro  Syariah”, Jurnal
Equilibrium, Vol.  2  No.  1  ,  (2014),  hlm.  158.  Lihat  Juga  M.  Taufiq,  dan Muklisin  Purnomo,  “Model  Pemberdayaan  Aset  Wakaf  Masjid  Secara Produktif  di  Masjid  Jogokariyan  Yogyakarta”, Perada:  Jurnal  Studi  Islam Kawasan Kemelayuan , Vol.1, No.2, (2018).

## M. Taufiq
76
unsur  riba,  tidak  menimbun  harta,  atas  dasar  kerelaan, transparan dan adil. 2
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro  Pasal 28 ayat 1 sampai 5 tentang  pembinaan, pengaturan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). Dalam melakukan pembinaan OJK melakukan koordinasi  dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan  koperasi  dan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Pembinaan dan pengawasan didelegasikan OJK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  atau  pihak  lain  jika  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  belum  siap.  Ketentuan  mengenai  hal  yang berkaitan  dengan  pembinaan  dan  pengawasan  yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak  lain  yang  ditunjuk  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK). 3
Lebih  lanjut,  POJK  Nomor  12/  POJK.05/2014  Tentang Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga  Keuangan  Mikro pada  pasal  12  ayat  1,  dijelaskan  bahwa  LKM  yang  melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib  membentuk DPS. 4 DPS  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  Dewan Syariah  Nasional    Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang bertugas  untuk  memantau  operasional  usaha  lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. 5
2 Herry  Sutanto  dan  Khaerul  Umam, Manajemen  Pemasaran  Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 125-127.
3 Lihat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan Mikro
4 Nur Kholis, Ringkasan Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Prkatik pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta, (Yogyakarta: DPPM UII, 2008), hlm. 4. Lihat juga Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan  Mikro  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  12  / POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro.
5 Ibid .

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Sebagaimana  dalam  dunia  perbankan,  elemen  yang membedakan  bank  umum  syariah  dengan  bank  konvensional adalah  akad  transaksinya  yang  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip  syariah  dan  akad  tersebut  diawasi  oleh  Dewan Pengawas  Syariah. 6 Dalam  LKMS  khususnya Baitul  Mal  wa Tamwil (BMT)  yang  menggunakan  akad-akad  syariah  dalam jasa  keuangannya,  DPS  juga  merupakan  elemen  yang membedakan  BMT  dengan  LKM  atau  koperasi  konvensional. Peran  DPS  sangat  penting  untuk  memastikan  kesyariahan transaksi  di  BMT  mengingat  keunikan  dan  perbedaan  LKMS dengan  LKM  konvensional  adalah  dari  transaksinya.  Bila transaksi  di  BMT  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, maka jati diri dan keunikan dari BMT tersebut akan hilang. 7 BMT memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan  ekonomi  terutama  pada  lapisan  masyarakat menengah  ke  bawah.  Anggota  BMT  umumnya  terdiri  dari berbagai  profesi  masyarakat  menengah  ke  bawah  yakni pedagang  ikan,  pedagang  buah,  pedangang  sayur. 8 BMT merupakan alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan  dalam  sektor  mikro  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Hal  ini  karena  prosedur  pembiayaan  BMT dalam  instrumen  jasa  keuangannya  sangat  sederhana  berupa mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil atau
6 Muhamad, Audit  dan  Pengawasan  Syariah  pada  Bank  Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 22.
7 Nur Kholis, Ringkasan Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah... , hlm.
4.  Lihat  juga  Peraturan  Meneteri  Koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah Nomor:  16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pasal  1  Ayat  6.  Terkait  dengan kewajiban  adanya  DPS  di  masing-masing  BMT  Permen  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan Bahwa KSPPS dan Koperasi  penyelenggara  usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
8 Ibid. , hlm. 462.

## M. Taufiq
masyarakat  menengah  ke  bawah  melalui  produk  tabungan maupun produk pembiayaan. 9
BMT telah menyentuh lapisan masyarakat menengah ke bawah  dengan  berbagai  kemudahan  dan  produk-produk  jasa keuangan  yang  berbasis  syariah.  Sehingga  anggota  DPS  yang kompeten  sangat  dibutuhkan  BMT,  mengingat  posisi  DPS begitu  penting  untuk  memastikan  kesyariahan  model-model transaksi  ataupun  instrumen  keuangan  pada  BMT  dalam melayani  masyarakat.  Sehingga,  keberadaan  DPS  tidak  hanya pelengkap  oganisasi  semata  akan  tetapi  juga  memiliki  peran dalam  pengembangan  BMT.  Begitu  juga  dengan  kompetensi DPS  harus  diperhatikan,  tidak  hanya  dipilih  berdasarkan  latar belakang  keagamaan  semata,  akan  tetapi  juga  harus memperhatikan  kemampuan  dan  pemahaman  terhadap prinsip-prinsip  syariah  serta  kemampuan  audit  terhadap kepatuhan  syariah  dari  implementasi  produk  syariah  pada BMT. 10 Sehingga  penulis  melalui  tulisan  ini,  akan  mengkaji optimalisasi  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  di  lembaga Keuangan  Mikro  Syariah,  melalui  penelitian  kepustakaan, dimana  pengumpulan  data  dilakukan  dari  berbagai  sumber baik  berupa  buku,  jurnal,  karya  ilmiah  tugas  akhir,  majalah, surat  kabar  maupun  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan optimalisasi  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  di  lembaga Keuangan Mikro Syariah.

## Pengertian Dewan Pengawas Syariah
DPS  adalah  lembaga  pengawas  syariah  yang  bertugas mengawasi  operasional  dan  praktik  LKS  agar  tetap  konsisten
9 Andri  Soemitra, Bank  dan  lembaga  Keuangan  Syariah, (Medan:
Kencana  Prenada  Media  Group,  2009),  hlm.  452.  Lihat  juga  M.  Taufiq, “Produk Pembiayaan Perbankan Syariah, Jurnal Rasail , Vol. 5 No.1, (2016).
10 Abdul  Mujib,  “Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  di  Wilayah  Jawa  Tengah”, Jurnal  Az  Zarqa’, Vol.9 No.1 , (2017), hlm. 127.

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
dan  berpegang  teguh  kepada  prinsip  syariah.  Pedoman  Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah  badan  yang  ada  di  lembaga  keuangan  syariah  dan bertugas  mengawasi  pelaksanaan  keputusan  Dewan  Syariah Nasional  di  lembaga  keuangan  syariah.  Sementara  itu, Pedoman  Rumah  Tangga  DSN  (pasal  3  ayat  8)  menegaskan, untuk  lebih  mengefektifkan  peran  DSN  pada  lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. 11
Muhamad  dalam  bukunya  menyampaikan  DPS  adalah dewan  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  prinsip  syariah dalam  kegiatan  usaha  bank  syariah  yang  dalam  menjalankan fungsinya bertindak secara independen, 12 Salah satu komponen organisasi  bank  syariah  adalah  adanya  DPS.  Definisi  lain  dari Agus  Triyanta,  DPS  adalah  sebuah  badan  yang  berada  dalam bank  islam  yang  beranggotakan  para  ahli  dalam  syariah  atau khususnya fiqh  mu’amalat yang  tugas-tugas  dan  kewajiban utamanya  adalah  memastikan  tewujudnya  kepatuhan  syariah dalam keseluruhan kegiatan dari perbankan Islam. 13
Pengertian  DPS  menurut  Abu  Moamer    adalah “Lembaga  yang  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  bank syariah  bekerja  dalam  batas-batas  hukum  Islam,  mengetahui kerangka  dan  batasan  syariah,  dan  menginvestasikan  atau meningkatkan  kapasitas  untuk  batas-batas  ini.”  Sementara  itu, AAOIFI Governance  Standard (Organisasi  Akuntansi  dan  Audit Untuk Institusi Keuangan Syariah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga  independen  yang  terdiri  dari  ahli  fikih  muamalah. Namun  DPS  bisa  memasukkan  anggota  selain  ahli  fikih
11 Ibid, hlm. 134.
12 Muhamad, Audit  dan  Pengawasan  Syariah  pada  Bank  Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 28.
13 Agus  Triyanta, Hukum  Perbankan  Syariah, (Malang:  Setara  Press,
2016), hlm. 118.

## M. Taufiq
muamalah, tapi ia harus ahli dalam bidang IFI ( Islamic Financial Institution ) dan memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah. DPS  dipercaya  untuk  memastikan  agar  bank  syariah  patuh pada aturan dan prinsip Islam. 14
UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan  DPS  adalah  dewan  yang  bertugas  memberikan nasihat  dan  saran  kepada  direksi  atau  pengurus  serta mengawasi  kegiatan  LKM  agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/  POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,  DPS  adalah  bagian  dari  organ  LKM  yang  melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 15 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  dewan  yang  dipilih  melalui keputusan  rapat  anggota  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi sebagai  pengawas  syariah.  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi,  DPS adalah  dewan  yang  dipilih  oleh  koperasi  yang  bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama  yang  ahli  dalam  syariah  yang  menjalankan  fungsi  dan tugas  sebagai  pengawas  syariah  pada  koperasi  yang bersangkutan  dan  berwenang  memberikan  tanggapan  atau
14 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syari’ah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.208. 15 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12  / POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro.

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
penafsiran  terhadap  fatwa  yang  dikeluarkan  Dewan  Syariah Nasional. 16
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas  penulis berkesimpulan  DPS  dalam  LKMS  adalah  dewan  yang  dipilih melalui keputusan rapat anggota dengan syarat-syarat tertentu yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai  pengawas  syariah dengan  memberikan  nasihat  dan  saran  demi  tewujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan LKMS.

## Dasar  Hukum  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Dasar  hukum  adanya  DPS  di  LKMS,  melihat  dalam Pedoman  dasar  DSN-MUI  (bab  II  ayat  5)  ditegaskan  “Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan  bisnis  syariah  dan  bertugas  mengawasi  pelaksanaan keputusan  (fatwa)  Dewan  Syariah  Nasional  di  lembaga keuangan  syariah”.  Sementara  itu,  Pedoman  rumah  tangga DSN-MUI  (pasal  3  ayat  8)  menegaskan  kembali,  “Untuk  lebih mengefektifkan  peran  DSN-MUI  pada  lembaga  keuangan  dan bisnis  syariah  dibentuk  DPS,  sebagai  perwakilan  DSN-MUI pada  lembaga  keuangan  dan  bisnis  syariah  yang bersangkutan”. 17
Selajutnya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga  Keuangan  Mikro  Pasal  13  Ayat  1  dan  2,  LKM  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah
16 Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi  dan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
17 Setiawan  Budi  Utomo,  kajian  Hukum  Atas  Keabsahan  Produk Perbankan  Syari’ah  Dikaitkan  Dengan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Dalam  Tujuan  Negara  Kesejahteraan,  Disertasi,  Universitas  Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268 , .

## M. Taufiq
diwajibkan membentuk DPS. DPS bertugas memberikan nasihat dan  saran  kepada  direksi  atau  pengurus  serta  mengawasi kegiatan  LKM  agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Senada dengan  itu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/ POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  Dan  Kelembagaan Lembaga  Keuangan  Mikro  Pasal  12  ayat  1  dan  2,  LKM  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib membentuk DPS. DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham  atau  rapat  anggota  atas  rekomendasi  DSN-MUI.  Dalam POJK  ini,  DPS  diartikan  bagian  dari  organ  LKM  yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 18
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi  pada  Pasal  4  ayat  3 point g, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS),  wajib  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) dengan  rekomendasi  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota  setempat  atau  memiliki  sertifikat pendidikan  dan  pelatihan  DPS  dari  Dewan  Syariah  Nasional-
Majelis Ulama Indonesia. 19
Sebelum  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang  Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi,  ada  dua Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik  Indonesia  yang  senada  mewajibkan  LKMS  memiliki DPS  yakni  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan
18 Lihat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro.
19 Lihat  Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 20

## Persyaratan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor:  11/3/PBI/2009 tentang  Bank  Umum    Syariah  dan  PBI  No.  11/10/PBI/2009 tentang  Unit  Usaha  Syariah.  Memaparkan  persyaratan  utama bagi  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  mereka  harus memiliki  kemampuan  di  bidang  Hukum  Muamalah,  Hukum Ekonomi  dan  Perbankan.  Selain  itu,  anggota  DPS  juga  wajib memenuhi persyaratan berikut: 21

## 1. Integritas
Untuk memenuhi persyaratan integritas, anggota DPS harus memenuhi kriteria di bawah ini:
a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang berlaku.
20 Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi  dan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
21 PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang bank umum  syariah dan PBI No.
11/10/PBI/2009 tentang Unit usaha syariah. Lihat juga Muhamad, Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 28-
29.

## M. Taufiq
c. Memiliki  komitmen  terhadap  pengembangan  bank  yang sehat dan tangguh ( sustainable ).
d. Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ) yang ditetapkan Bank Indonesia. 22
2. Kompetensi
Untuk  dapat  memenuhi  persyaratan  kompetensi,  sebagian besar  terkait  dengan  berbagai  aspek  tertentu  yang mendukung  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  DPS.  Anggota dari  DPS  haruslah  kompeten  dalam  ilmu  pengetahuan  dan pengalaman  dalam  bidang  syariah  muamalah  dan pengetahuan  umum  dalam  bidang  perbankan  atau keuangan. 23 Kompetensi  ini  dibuktikan  dengan  uji kemampuan  dan  kepatutan  ( fit  and  proper  test )  sebagaimana diatur  dalam  POJK  tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik  bagi  Perusahaan  Pembiayaan  No.  30/POJK.05/2014 BAB  VII  tentang  DPS  pasal  34  ayat  1  “Setiap  anggota  DPS Perusahaan  Pembiayaan  Syariah  dan  UUS  wajib  lulus penilaian kemampuan dan kepatutan”. 24
3. Reputasi keuangan
Anggota  DPS  haruslah  tidak  termasuk  dalam  daftar  orang yang  mengalami  riwayat  buruk  dalam  hutang  atau pembiayaan  dan  anggota  tersebut    tidak  pernah  dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sampai pencalonan. 25
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi  pada  Pasal  4  ayat  3 point g, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
22 Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah.., hlm. 148 .
23 PBI no. 11/3.PBI/2009 tentang Bank Umum syariah, pasal 34 (2.b). PBI no.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, pasal 9 (2.b)2
24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 BAB VII tentang DPS pasal 34 ayat 1 25 PBI no. 11/3.PBI/2009 tentang Bank Umum syariah, pasal 34 (2.c). PBI no.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, pasal 9 (2.c)

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS),  wajib  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) dengan  rekomendasi  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/ kabupaten/ kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 26 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
Pasal 15, bahwa: 27
1. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
2. Dewan  Pengawas  Syariah  paling  sedikit  2  (dua)  orang  dan minimal  1  (satu)  orang  wajib  memiliki  sertifikat  pendidikan dan  pelatihan  Dewan  Pengawas  Syariah  dari  DSN-MUI dan/atau  sertifikat  standar  kompetensi  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  sertifikasi  profesi  yang  telah  memperoleh lisensi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang– undangan.
3. Persyaratan  untuk  dapat  dipilih  menjadi  Dewan  Pengawas Syariah meliputi:
a. berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;
b. tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana yang  merugikan  korporasi,  keuangan  negara,  dan/atau yang  berkaitan  dengan  sektor  keuangan  dalam  waktu  5
(lima) tahun sebelum pengangkatan;
c. tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;
26 Lihat  Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
27 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

## M. Taufiq
d. Dewan  Pengawas  Syariah  Koperasi  sekunder  dapat berasal  dari  Anggota  Koperasi  primer  atau  dari  luar Anggota Koperasi; dan
e. persyaratan  lain  untuk  dapat  dipilih  menjadi  Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.
4. Dewan  Pengawas  Syariah  yang  diangkat  dari  luar  Anggota ditetapkan  untuk  masa  jabatan  2  (dua)  tahun  dan  dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.
5. Dewan  Pengawas  Syariah  bertanggungjawab  kepada  rapat anggota.
6. Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
7. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
a. memberikan  nasehat  dan  saran  kepada  Pengurus  dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman  operasional  dan  produk  yang  dikeluarkan  oleh Koperasi;
c. mengawasi pengembangan produk baru;
d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
e. melakukan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  produk simpanan dan pembiayaan syariah.
8. Dewan  Pengawas  Syariah  melaporkan  pelaksanaan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  huruf  b  dan  huruf  e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
9. Dewan  Pengawas  Syariah  dapat  merangkap  jabatan  pada
KSPPS/USPPS Koperasi lain. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Pasal 14, juga memaparkan Pesyaratan menjadi DPS di LKMS, yaitu:
1. KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan  pinjam  pembiayaan  syariah  wajib  memiliki  dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
3. Persyaratan  untuk  dapat  dipilih  menjadi  dewan  pengawas syariah meliputi:
a. tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana yang  merugikan  korporasi,  keuangan  negara,  dan/atau yang  berkaitan  dengan  sektor  keuangan,  dalam  waktu  5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
b. tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
4. Dewan  pengawas  syariah  diutamakan  dari  anggota koperasidan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
5. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan  nasehat  dan  saran  kepada  pengurus  dan pengawas  serta  serta  mengawasi  kegiatan  KSPPS  agar sesuai dengan prinsip syariah;
b. menilai  dan  memastikan  pemenuhan  prinsip  syariah  atas pedoman  operasional  dan  produk  yang  dikeluarkan  oleh KSPPS;
c. mengawasi pengembangan produk baru ;
d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
e. melakukan  review  secara  berkala  terhadap  produk- produk simpanan dan pembiayaan syariah.

## Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  peran merupakan  perangkat  tingkah  laku  yang  diharapkan  dimiliki

## M. Taufiq
88
oleh  seseorang  yang  berkedudukan  dalam  masyarakat  atau dalam  suatu  lembaga. 28 Peran  juga  dapat  diartikan  suatu  pola sikap,  nilai,  dan  tujuan  yang  dharapkan  dari  seseorang  yang berdasarkan posisinya baik dalam lingkup masyarakat maupun suatu  lembaga.  Posisi  ini  merupakan  indentifikasi  dari  status atau  tempat  seseorang  dalam  suatu  sistem  sosial  dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. 29
Berdasarkan  peraturan  yang  diterapkan  oleh  Bank Indonesia,  dijelaskan  bahwa  DPS  mmpunyai  tiga  peran: Pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan  unit  usaha  syariah,  dan  pimpinan  kantor  cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan dengan DSN dalam mengomunikasikan  pengembangan  produk  dan  layanan lembaga yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, sebagai  perwakilan  DSN  yang  ditempatkan  di  lembaga keuangan  untuk  menjamin  dan  mengawasi  usaha  keuangan lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah. 30
Peran  DPS  yang  paling  vital  dalam  lembaga  adalah sebagai supervise atau badan pengawas. Sedangkan peran-peran pengembangan  LKS  secara  maksimal  dalam  prinsip  syariah belum dapat terlaksanakan. Kurangnya peran vital DPS sebagai supervisi  LKS disebabkan oleh 3 (tiga) faktor berikut ini:
1. Lemahnya  status  hukum  hasil  penilaian  kepatuhan  syariah oleh  DPS  akibat  ketidakefektifan  dan  ketidakefisiensian mekanisme pengawasan syariah dalam LKS.
28 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran 29 Irma  Sukma  Inayah,  Sofian  Muhlisin,  Muhamad  Komarudin, “Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Implementsi Good  Corporate Governance Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Pada  BPRS Amanah Ummah )”,  J u r n a l N i s b a h, V o l . 5 N o . 2 , (2 0 1 9), hlm. 109. dan Lihat juga
30 M.  Cholis  Nafis, Teori  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  (Jakata:  UI  Press,
2011), hlm. 98.
2. Terbatasnya  ketrampilan  sumber  daya  DPS  dalam  masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.
3. Belum  adanya  mekanisme  dan  struktur  kerja  yang  efektif dari  DPS  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  internal syari’ah dalam LKS. 3132
DPS  merupakan  badan  independen  yang  ditempatkan pada  suatu  lembaga  keuangan  syariah  yang  perperan mengawasi  penerapan  prinsip  syariah,  yang  beranggotakan pakar  dibidang fiqh  mu’amalah dan  yang  mengeahui pengetahuan  umum  dibidang  lembaga  keuangan  syariah.  DPS bertugas  untuk  melihat  secara  langsung  pelaksanaan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  termasuk LKMS agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan  yang  ada. 33 Hal  ini  penting  agar menimimalisir  terjadinya  sengketa  dalam  ranah  ekonomi syariah, meskipun hukum materiil dan formilnya sudah ada.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  DPS  berkaitan  erat dengan  Dewan  Syariah  Nasional  sebagai  lembaga  yang dinaungi  dan  diberi  mandat  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan  regulasi  aspek  syariah  bagi  operasional  dan  produk lembaga  keuangan  syariah.  Pembentukan  Dewan  Syariah Nasional  merupakan  langkah  efisiensi  dan  koordinasi  para ulama  dalam  menanggapi  isu-isu  yang  berhubungan  dengan masalah ekonomi/keuangan. DPS adalah perwakilan DSN pada
31 Adrian  Sutedi, Perbankan  Syari’ah:  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 150-151.
33 Ibid. Lihat juga Muhammad, Audit Dan Pengawasan Syariah pada Bank  Syariah  Catatan  Pengalaman,    (Yogyakarta:  UII  Press,  2011),  hlm.  18. Lihat  Oman  dan  Kudrat  Abdillah,  Hukum  Materiil  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  (Tinjauan  Undang-Undang  Dan  Hukum  Islam),  Jurnal Alhuquq Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

## M. Taufiq
90
lembaga  keuangan  dan  bisnis  syari’ah  dalam  rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN. 34
Peran DPS sangat berpengaruh untuk LKMS agar selalu berada  pada  arah  yang  semestinya,  namun  jika  DPS  dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal maka akan berdampak pada citra dan kredibilitas LKMS dimata masyarakat, sehingga akan  berpengaruh  kepada  kepada  berkurangnya  tingkat kepercayaan  masyarakat  pada  LKMS. 35 UU  Nomor  1  Tahun 2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  mengingatkan  tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus  serta  mengawasi  kegiatan  LKM  agar  sesuai  dengan prinsip syariah. POJK No 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga  Keuangan  Mikro,  juga mengingatkan  tugas  dari  DPS  yakni:  a)  memastikan  dan mengawasi  kesesuaian  kegiatan  operasional  LKM  terhadap fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  DSN  MUI;  b).  menilai  aspek Syariah  terhadap  pedoman  operasional  dan  produk  yang dikeluarkan  LKM;  c).  mengkaji  produk  dan  jasa  baru  yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. 36 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, juga  mengingatkan  tugas  DPS  pada  LKMS,  yakni:  a). memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip
34 Setiawan  Budi  Utomo,  kajian  Hukum  Atas  Keabsahan  Produk Perbankan  Syari’ah  Dikaitkan  Dengan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Dalam  Tujuan  Negara  Kesejahteraan,  Disetasi,  Universitas  Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268.
35 Ibid. 36 Lihat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan Mikro Pasal 13 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12.

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Syariah;  b).  menilai  dan  memastikan  pemenuhan  Prinsip Syariah  atas  pedoman  operasional  dan  produk  yang dikeluarkan  oleh  Koperasi;  c).  mengawasi  pengembangan produk  baru;  d).  meminta  fatwa  kepada  DSN-MUI  untuk produk  baru  yang  belum  ada  fatwanya;  dan  e).  melakukan evaluasi  secara  berkala  terhadap  produk  simpanan  dan pembiayaan  syariah.  Sebelumnya,  Peraturan  Menteri  Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal  14  ayat  5,  juga  mengingatkan  tugas  DPS  pada  LKMS, yakni: a) memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas  serta  serta  mengawasi  kegiatan  KSPPS  agar  sesuai dengan  prinsip  syariah;  b).  menilai  dan  memastikan pemenuhan  prinsip  syariah  atas  pedoman  operasional  dan produk  yang  dikeluarkan  oleh  KSPPS;  c).  mengawasi pengembangan produk baru ; d). meminta fatwa kepada DSN- MUI  untuk  produk  baru  yang  belum  ada  fatwanya;  e). melakukan  review  secara  berkala  terhadap  produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah. 37
Dengan  terbitnya  beberapa  aturan  di  atas  diharapkan dapat  menjadi  pengingat  bagi  DPS  agar  selalu  menjalankan tugasnya  dengan  baik  demi  kemajuan  LKMS  sebagai  bentuk dari  peran  DPS  pada  LKMS.  Menurut  Setiawan  Budi  Utomo DPS  memiliki  beberapa  peran  yang  sangat  stategis.  Peran tersebut adalah : 38
37 Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi  Pasal  15  ayat  7  dan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor:  16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal 14 ayat 5.
38 Setiawan  Budi  Utomo,  kajian  Hukum  Atas  Keabsahan  Produk Perbankan  Syari’ah  Dikaitkan  Dengan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional

## M. Taufiq
1. Supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung  kepatuhan  syariah  dan  implementasi  fatwa  DSN pasa operasional lembaga keuangan syariah.
2. Advisor, yaitu  memberikan  nasehat,  inspirasi,  pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. Marketer ,  yaitu  menjadi  mitra  strategis  untuk  peningkatan kuantitas  dan  kualitas  industri  lembaga  keuangan  syariah melalui  komunikasi  massa  untuk  memberikan  motivasi,
penjelasan  dan  edukasi  publik  sebagai  penyiapan  SDM, sosialisasi, community dan networking building dan  peran- peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan
kemasyarakatan ( public relationship ).
4. Supporter , yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking , pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.
5. Player ,  yaitu  sebagai  pemain  dan  pelaku  ekonomi  syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah
penyimpan/investor  maupun  mitra/nasabah  penyaluran dan pembiayaan.
Dengan  demikian,  peran  DPS  tidak  hanya  mengawasi operasional LKMS agar tetap dalam koridor syariah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut  serta  bersama  institusi-institusi  lainnya  dalam mengembangkan  bukan  hanya  LKMS,  tetapi  ekonomi  yang berbasis syariah. Kelima peran di atas menunjukkan peran yang sangat  strategis  yang  dapat  dilakukan  DPS  dalam mengembangkan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syariat.
Sampai  saat  ini  DPS  belum  dapat  mengoptimalkan perannya  sebagai  pengawas  operasional  LKMS,  maupun sebagai  pendorong  pengembangan  ekonomi  umat  dengan
Dalam  Tujuan  Negara  Kesejahteraan,  Disertasi,  Universitas  Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268.

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
landasan syariah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran  baik  dilingkungan  pelaku  ekonomi  syariah  khususnya LKMS, termasuk anggota DPSnya sendiri, maupun masyarakat luas  (kaum  muslimin)  yang  masih  sangat  kurang.  Padahal  di dalam  Pedoman  Dasar  DSN,  dijelaskan  tentang  mekanisme kerja  DPS  yang  mendukung  kerja  DSN  dalam  penerbitan  dan pengawasan pelaksanaan fatwa sebagai berikut :
1. Melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan  syariah  kepada  pimpinan  lembaga  yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan  syari’ah  yang  diawasinya  kepada  DSN  sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
Dengan  demikian  tugas  DPS  dalam  pengembangan ekonomi  umat  pun  sudah  tersurat  dalam  ketentuan  yang disusun  oleh  DSN.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  belum optimalnya peran DPS adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang  menguasai  masalah  syariah  dan  ekonomi  sekaligus.  DPS dapat  berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia  yang  tidak  hanya  menguasai  fikih  muamalah  secara normatif,  tetapi  harus  ditambah  dengan  pengetahuan  dan penguasaan  tentang  masalah  ekonomi,  keuangan,  sistem  dan operasionalnya.  Untuk  itu  optimalisasi  peran  DPS  dapat dilakukan  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  baik  dikalangan institusi  LKMS  itu  sendiri  maupun  kepada  masyarakat  luas tentang peran DPS yang sangat strategis dalam
mengembangkan  ekonomi  masyarakat  yang  berdasarkan  nlai- nilai Islam. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang  dapat  mengontrol  peran  DPS  di  LKMS-LKMS.  Apabila sosialisasi  tentang  pentingnya  peran  pengawasan  dalam

## M. Taufiq
pengembangan  ekonomi  syariah  sudah  berjalan  dengan  baik, maka diharapkan muncul kesadaran yang sama antara DPS dan masyarakat  luas  dalam  mengawasi  beroperasinya  LKMS  agar sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  kemudian  mendorong pengembangannya bersama-sama.
Saat ini peran DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah  termasuk  LKMS  dinilai  masih  sangat  minim,  karena DPS  hanya  didominasi  oleh  ulama,  padahal  selain  diisi  oleh ulama DPS bisa diisi oleh ahli ekonomi dan perbankan syariah, dengan  adanya  perpaduan  ini  menjadikan  jalan  roda pengawasan  lebih  optimal,  jika  adanya  perpaduan  ini  maka diharapkan ke depan akan ada ijtihad jama’i, yang hasilnya juga lebih  maksimal  dan  bagus  untuk  perkembangan  lembaga keuangan  Syariah.  Untuk  itu  LKMS  harus  melakukan formalisasi  peran  dan  keterlibatan  DPS  dalam  memastikan pengelolaan  risiko  ketidakpatuhan  atas  peraturan  dan  prinsip Syariah. 39
Peningkatan  kualitas  SDM  dari  anggota  DPS  adalah  hal lain  yang  harus  di  jawab  oleh  kaum  muslimin,  khususnya lembaga  terkait  seperti  MUI,  BI,  OJK,  Perguruan  Tinggi  Islam dan lembaga pendidikan Islam lainnya, Kementrian Keuangan, dan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah. Tuntutan kemampuan anggota DPS yang ideal yaitu menguasai fikih  muamalah  sekaligus  menguasai  sistem  ekonomi  dan keuangan  dengan  segala  permasalahannya,  dapat  dilakukan dengan  meningkatkan  kemampuan  SDM  melalui  pendidikan, program  khusus  seperti  pelatihan-pelatihan  dan  kaderisasi, disamping  menetapkan  kriteria  penguasaan  dua  bidang  tadi dalam  seleksi  penerimaan  anggota  DPS  dengan  lebih  spesifik lagi.
39 Ulin  Nuha,  “Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU  Jepara)”, MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance, Vol.  2  No.  2,
(2018), hlm.220

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  terlihat  peran  Dewan Pengawas  Syariah  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah belum  optimal.  Oleh  karenanya  diperlukan  kerjasama  dari berbagai lembaga, baik Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  serta  lembaga-lembaga  pendidikan  yang concern pada  ekonomi  syariah  untuk  mengawal  peran  Dewan Pengawas  Syariah  melalui  pelatihan-pelatihan,  kaderisasi  dan penguasaan bidang fikih muamalah, menguasai sistem ekonomi dan  keuangan  dengan  segala  permasalahannya,  kemampuan dan  pemahaman  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  serta kemampuan  audit  terhadap  kepatuhan  syariah  dari implementasi  produk  syariah  pada  Lembaga  Keungan  Mikro Syariah  demi  tewujudnya  kepatuhan  syariah  dalam keseluruhan kegiatan Lembaga Keungan Mikro Syariah.

## Daftar Pustaka
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Current  Issues Lembaga  Keuangan  Syari’ah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup, 2009. Inayah,  Irma  Sukma,  Sofian  Muhlisin,  Muhamad  Komarudin, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementsi Good  Corporate  Governance Pada  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Pada  BPRS  Amanah
Ummah )”,  J u r n a l N i s b a h, V o l . 5 N o . 2 , 2 0 1 9. Kholis,  Nur, Ringkasan  Riset  Kajian  terhadap  Kepatuhan  Syariah dalam  Prkatik  pembiayaan  di  BMT  Sleman  Yogyakarta, Yogyakarta: DPPM UII, 2008.
M. Cholis Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah , Jakata: UI Press, 2011.

## M. Taufiq
Muhamad, Audit  dan  Pengawasan  Syariah  pada  Bank  Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2011.
Mujib, Abdul, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  di  Wilayah  Jawa  Tengah”, Jurnal Az Zarqa’, Vol.9 No.1 , 2017. Nuha,  Ulin,  “Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)”, MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 2 No. 2, 2018. Oman  dan  Kudrat  Abdillah,  Hukum  Materiil  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  (Tinjauan  Undang-Undang Dan Hukum Islam), Jurnal Alhuquq Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:    11/10/PBI/2009  tentang Unit Usaha Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank
Umum Syariah dan Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017  Tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  12  /  POJK.05/2014 Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014

## Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Sa’diyah,  Mahmudatus    dan  Meuthiya  Athifa  Arifin, “Pengembangan  Produk-produk  Lembaga  Kuangan Mikro Syariah”, Jurnal Equilibrium, Vol. 2 No. 1 , 2014. Soemitra,  Andri, Bank  dan  lembaga  Keuangan  Syariah, Medan:
Kencana Prenada Media Group, 2009.
Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013. Sutedi,  Adrian, Perbankan  Syari’ah:  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Taufiq, M, dan Muklisin Purnomo, “Model Pemberdayaan Aset
Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan
Yogyakarta”, Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Kemelayuan , Vol.1, No.2, 2018. Taufiq,  M,  “Produk  Pembiayaan  Perbankan  Syariah, Jurnal Rasail: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 5 No.1, (2016).
Triyanta,  Agus,  Hukum  Perbankan  Syariah,  Malang:  Setara Press, 2016.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan Mikro
Utomo, Setiawan Budi, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan  Syari’ah  Dikaitkan  Dengan  fatwa  Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.