Abstrak—Ruang  Terbuka  Hijau  merupakan  faktor  penting dalam terbentuknya suatu kota yang ideal. Pedoman mengenai ketetapan  penyediaan  RTH  telah  diatur  dalam  peraturan perundangan  yang  mewajibkan  setiap  daerah  memiliki  30% RTH dari luas wilayah dengan proporsi 20% RTH publik dan 10%  RTH  privat.  Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Lumajang  masih  tergolong  minim.  Berdasarkan  RDTR  BWP Lumajang  Tahun  2018-2038  disebutkan  bahwa  RTH  publik eksisting sebesar 7,2669 hektar yang seharusnya 705,39 hektar dari luas wilayah. Minimnya luas RTH publik yang tersedia ini diakibatkan  oleh  keterbatasan  lahan  yang  dapat  digunakan untuk  penyediaan  RTH.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk merumuskan arahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan Lumajang. Dalam merumuskan arahan  penyediaan  RTH  publik,  dilakukan  melalui  beberapa tahap  analisis  yaitu  pada  sasaran  1  mengidentifikasi  faktor- faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik pada kawasan  perkotaan  Lumajang  menggunakan  metode  analisis delphi.  Selanjutnya  pada  sasaran  2,  faktor-faktor  yang didapatkan dari hasil analisis delphi digunakan sebagai faktor penentu  dalam  merumuskan  arahan  penyediaan  RTH  publik dikawasan  Perkotaan  Lumajang  dengan  metode  deskriptif kualitatif.  Dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa  faktor  yang berpengaruh  dalam  penyediaan  RTH  publik  dikawasan Perkotaan  Lumajang  yaitu  keterbatasan  lahan,  alih  fungsi lahan, RTH  dalam  rencana  tata  ruang,  implementasi  rencana kerja,  anggaran  penyediaan  RTH,  partisipasi  masyarakat, pertumbuhan  penduduk,  dan  harga  lahan.  Penelitian  ini menghasilkan  15  arahan  penyediaan  RTH  publik  dikawasan Perkotaan Lumajang.
Kata Kunci—Arahan, Ruang Terbuka Hijau Publik, Keterbatasan Lahan.

## I. PENDAHULUAN
UANG  Terbuka  Hijau  atau  yang  sering  disebut  RTH berdasarkan  penjelasan  UU  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  memiliki  arti  berupa  area memanjang  atau  jalur  yang  penggunanya  lebih  bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara  alami  maupun  yang  sengaja  ditanam.  Pengertian tersebut  dapat  menggambarkan bagaimana bentuk atau sifat RTH  yang  sesuai  dengan  UU  dan  dapat  diimplementasikan pada  masing-masing  daerah  untuk  memenuhi  standar minimal RTH sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan  10%  RTH  privat.   RTH  sendiri  memiliki  peranan  yang penting  dalam  struktur  pembentuk  kota,  dimana  memiliki fungsi  sebagi  penunjang  ekologis  sebuah  kota  dan  juga sebagai penambah kecantikan atau estetika kota. Keberadaan ruang terbuka hijau perkotaan diperlukan untuk mengendalikan  dan  menjaga  keutuhan  dan  kualitas lingkungan. Fungsi utama ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis
dan  fungsi  ekstrinsik  sebagai  fungsi  arsitektural  (estetika), sosial dan ekonomi [1].
Pengadaan penyediaan RTH seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya  bertujuan  untuk  mengatur  tata  kelola  kota  agar tetap  seimbang  antara  aspek  lingkungan  dengan  aktivitas pembangunan yang terus berjalan. Namum pada implementasinya  saat  ini  masih  banyak  kota  di  Indonesia yang  belum  memenuhi  standar  minimal  luasan  RTH. Kendala  kebutuhan  akan  lahan  hijau  terbentur  oleh  kurang dan  minimnya  lahan  dan  banyak  lahan  yang  beralih  fungsi menjadi lahan pemukiman, hal tersebut sebagai bentuk atau langkah untuk menghadapi pertumbuhan populasi penduduk yang  cepat,  banyak  lahan  hijau  berupa  ruang  terbuka  hijau yang  telah  dikonversi  menjadi  lahan  permukiman  maupun sebagai  peruntukan  lainnya  dengan  peluang  ekonomi  yang lebih tinggi [2].
Kota Lumajang merupakan salah satu kota yang memiliki RTH  masih  jauh  dari  standar  yang  ditetapkan.  Berdasarkan data RDTR BWP Perkotaan Lumajang 2018-2038 luas total RTH publik di  perkotaan yakni  sebesar7,2669 hektare yang mana  untuk  memenuhi  standar  minimal  RTH  publik  yakni sebesar  705,392  hektare.  Berdasarkan  pernyataan  Kepala Bidang RTH dan diperkuat oleh RDTR, permasalahan dalam penambahan  luasan  RTH  yakni  keterbatasan  lahan  yang disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  bangunan  penduduk yang  menyebabkan  lahan  untuk  dijadikan  RTH  semakin menipis.  Upaya  pemerintah  dalam  penyediaan  RTH  publik terlihat  dari  adanya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk penyediaan  dan  pelestarian  RTH  publik  yakni  sebesar 6.030.322.800,00
kemudian meningkat sebesar 3.920.727.545,42 pada tahun 2023
menjadi 9.951.050.345,42. Anggaran tersebut masih tergolong minim apabila  digunakan  untuk  penyediaan  dan  pelestarian  RTH seluruh  kabupaten.  Permasalahan-permasalahan  inilah  yang menyebabkan penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang masih jauh dibawah standar minimum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Ruang Terbuka Hijau
RTH  kota  merupakan  bagian  dari  tata  ruang  kota  yang memiliki  fungsi  sebagai  kawasan  lindung.  kawasan  hijau terdiri  atas  taman  kota,  kawasan  hutan  kota,  kawasan  hijau rekreasi,  kawasan  hijau  olahraga,  dan  kawasan  hijau pekarangan  menurut  Fandeli  (2004)  dalam  [3].  Berdaarkan kepemilikannya  RTH  dibagi  menjadi  dua  yaitu  RTH  privat dan RTH publik. RTH privat merupakan RTH yang dimiliki oleh  perseorangan  yang  pemanfaatannya  berupa  kebun ataupun  pekarangan  rumah.  Sedangkan  RTH  publik merupakan RTH yang dikelola oleh pemerintah daerah yang peruntukannya  digunakan  oleh  masyarakat  secara  umum.

## Penentuan Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Lumajang
Rafif Atthariqal Akbar dan Putu Rudy Satiawan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : puturudy@yahoo.com
R
Sedangkan mengutip dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang,  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang memiliki sifat  terbuka,  sebagai  tempat  tumbuh  tanaman  (baik  secara alamiah maupun sengaja untuk ditanam). Sedangkan. Standar minimal  RTH  yang  harus  dipenuhi  oleh  kota/kabupaten sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

## B. Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan Permukiman
Penyediaan  RTH  berdasarkan  luas  wilayah  merupakan aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M2008. Peraturan ini bertujuan untuk  mengatur  agar  RTH  pada  Kawasan  perkotaan  sesuai dengan  tata  Kelola  kota  yang  semestinya  dimana  aspek lingkungan tidak boleh dikesampingkan.
Penyediaan  RTH  berdasarkan  jumlah  penduduk  dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan RTH pada tiap- tiap  wilayah  dilihat  dari  jumlah  penduduk  yang  ditampung pada wilayah tersebut. Agar nantinya RTH yang disediakan dapat  menampung  kebutuhan  masyarakat  yang  tinggal  di wilayah tersebut.
Penyediaan  RTH  berdasarkan  kebutuhan  fungsi  tertentu merupakan  pengaturan  perlindungan  terhadap  sarana  dan prasarana  pada  kota.  Contoh  dari  RTH  kategori  ini  yakni melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki,  ataupun  membatasi  perkembangan  penggunaan  lahan agar fungsi utamanya tidak hilang.
Keterbatasan Lahan berkaitan dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Semakin tinggi jumlah penduduk tiap tahunnya  menyebabkan  permintaan  akan  penggunaan  lahan semakin meningkat pula, maka dari itulah lahan yang tersedia untuk  dijadikan  lokasi  RTH  semakin  menipis  karena  sudah terbangun  menjadi  perumahan,  perdagangan  jasa,  dan  lain- lain  [4].  Kebijakan  pemerintah  yang  relevan  maksudnya adalah membuat aturan-aturan yang dapat melestarikan RTH yang sudah ada dan sebisa mungkin menambah luasan RTH dengan  melihat  fenomena  yang  terjadi  di  daerah  [5]. Anggaran  yang  dialokasikan  untuk  penyediaan  RTH  harus diberikan  tepat  waktu  agar  pelaksanaannya  tidak  memakan waktu lebih dari target yang ditentukan. Selain itu anggaran harus  tepat  guna,  dimana  anggaran  yang  digunakan  harus sesuai  dengan  peruntukan  yang  semestinya  yang  telah disepakati  bersama  [6].  Indikator  sosial  dalam  hal  ini partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengimplementasian  RTH  kota,  dengan  adanya  masyarakat yang memahami dan sadar akan pentingnya aspek lingkungan dalam  sebuah  kota  maka  akan  tercipta  sinergi  antara stakeholder  dengan  masyarakat  untuk  membangun  daerah
tersebut [7]. Nilai Lahan berupa kualitas dan kuantitas lahan yang  dapat  meningkatkan  harga  sebuah  lahan.  Jika  letak lahan  berada  pada  daerah  yang  strategis  maka  harga  lahan akan ikut naik dan sebaliknya [7].

## III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk melihat dan meneliti kondisi  objektif sesuai  dengan kondisi yang  ada.  Sumber  data  kualitatif  berupa  catatan  hasil observasi, dokumen-dokumen terkait penelitian, dan gambar yang  diperoleh  dari  hasil  observasi.  Penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan data statistik dan  tidak  bergantung  pada  data  yang  mengandalkan perhitungan [8]. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian rasionalistik. Metode penelitian rasionalistik  merupakan  sebuah  ilmu  yang  berlandaskan rasionalisme  peneliti  untuk  dapat  menemukan  pemaknaan empiris, tentunya pemahaman intelektual yang dimiliki harus didukung  dengan  data-data  yang  relevan  dan  kredibel  agar outputnya  dilandaskan  dengan  rasional  berdasarkan  ilmu intelektual dan bukan fiksi [9].

## B. Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  yang  digunakan  sebagai  objek penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  sintesa  kajian  pustaka mengenai  faktor-faktor  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian,  terbagi  dalam  lima  indikator  dan  sembilan variabel. Penjelasan variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

## C. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  terbagi  menjadi  dua  yakni, pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data primer  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan  wawancara. Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan cara survei instansional dan studi literatur.

## D. Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  keseluruhan  dari  data  yang  akan diteliti berdasarkan ruang lingkup yang telah ditentukan [10]. Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yakni  seluruh stakeholder  yang  memiliki  pemahaman  terkait  penyediaan RTH  publik  dan  berkaitan  dengan faktor-faktor  penyediaan RTH  publik  di  Kabupaten  Lumajang.  Populasi  ini dirumuskan  untuk  menjawab  sasaran  penelitian  melalui varibael-variabel yang telah ditentukan sebelumnya.
Tabel 1.
Variabel Penelitian Indikator Variabel Lahan Keterbatasan Lahan Tingkat Alih Fungsi Lahan Kebijakan Pemerintah RTH dalam rencana tata ruang Implementasi rencana kerja Pengawasan dan pengendalian guna lahan Anggaran Anggaran pengadaan RTH Sosial Partisipasi masyarakat Pertumbuhan Penduduk Nilai Lahan Harga lahan Tabel 2. Proyeksi Penduduk Desa/Kel 2023 2024 2025 2026 2027 Citrodiwangsan 12.749 12.805 12.861 12.918 12.975 Ditotrunan 6849 6879 6909 6940 6970 Jogotrunan 9748 9791 9834 9877 9920 Jogoyudan 6333 6361 6389 6417 6445 Rogotrunan 10.198 10.243 10.288 10.333 10.378 Tompokersan 15.210 15.277 15.344 15.411 15.479 Kepuharjo 6639 6668 6698 6727 6757 Karangsari 7740 7774 7808 7843 7877 Kutorenon 7464 7497 7530 7563 7596 Selok Besuki 5081 5104 5126 5149 5171 Sumberejo 7354 7387 7419 7452 7485 Selok Gondang 5871 5897 5922 5949 5975 Bondoyudo 3442 3457 3472 3488 3503
Sampel  merupakan  bagian  yang  termasuk  dalam keseluruhan  populasi  dan  juga  termasuk  karakteristik  yang dimiliki  oleh  populasi  [11].  penelitian  ini  menggunakan metode purposive  sampling yang  bertujuan  untuk  memilih responden  yang  memiliki  kompetensi  dibidangnya  dan memiliki  pengaruh  dalam  mencapai  sasaran  penelitian. Purposive  sampling adalah  metode  yang  digunakan  saat seorang  peneliti  berkeinginan  untuk  menargetkan  individu yang  memiliki  suatu  karakteristik  yang  berkaitan  dengan penelitian  [12].  Sehingga  berdasarkan  metode purposive sampling ditemukan  lima expert terpilih,  yakni  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lumajang,  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Lumajang,  Badan perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Lumajang, Akademisi bidang RTH, dan Komunitas/Aktivis Lingkungan.

## E. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi  kedalam  2  bagian  sesuai  dengan  sasaran  yang  telah dirumuskan. Metode analisis ini digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik pada Kawasan perkotaan Lumajang.
1) Merumuskan  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam penyediaan RTH publik pada kawasan perkotaan Lumajang
Untuk  menjawab  sasaran  1  digunakan  metode  analisis delphi .  Teknik  delphi  merupakan  metode  analisis  yang digunakan  untuk  mencapai  konsensus  tentang  sebuah  topik yang dipaparkan melalui beberapa putaran pemungutan suara kemudian  memberikan  umpan  balik,  sampai  terjadi konsensus  [13].  Dalam  penelitian  ini  para  stakeholder  yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi kunci untuk menjawab kuisioner  penelitian.  Pada  prosesnya  akan  dilakukan wawancara  terhadap  stakeholder  kunci  yang  ahli  dalam
bidangnya  untuk  mendapatkan  pendapat  mereka  terkait indikator  dan  variabel  yang  diuji.  Analisa  delphi  akan menguji  kembali  indikator  dan  variabel  yang  telah dirumuskan melalui tinjauan pustaka sehingga diperolehnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi wilayah penelitian

## 2) Merumuskan arahan penyediaan  RTH publik di kawasan perkotaan Lumajang
Untuk  menjawab  sasaran  2  digunakan  analisis  deskriptif kualitatif.  Analisis  deskriptif  kualitatif  pada  penelitian  ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa sumber data untuk dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  merumuskan  arahan penyediaan  RTH  publik  di  kawasan  perkotaan  Lumajang. Sumber data yang digunakan yakni dari analisis delphi yang telah dilakukan sebelumnya dengan mewawancarai stakeholder.  Kemudian  dikaji  dengan  regulasi  dan  best practice.  Analisis  deskriptif  kualitatif  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  bantuan triangulasi untuk  menguji validitas  melalui  konvergensi  informasi  atau  menemukan tujuan dan maksud yang sama dari berbagai sumber [14].

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Wilayah
Pada  penelitian  ini  yaitu  kawasan  perkotaan  Lumajang yang  mencakup  Kecamatan  Lumajang  dan  Kecamatan Sukodono  memiliki  luas  sebesar  3526,96  hektare  dengan jumlah  penduduk  hingga  akhir  tahun  2021  sebesar  102.568 jiwa  yang  tersebar  pada  7  desa/kelurahan  di  Kecamatan Lumajang  dan  6  desa/kelurahan  di  Kecamatan  Sukodono. Letak lokasi studi dapat dilihat pada Gambar 1.
Persebaran  penduduk  di  Bagian  Wilayah  Perencanaan Lumajang  berdasarkan  data  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Lumjang  dapat  diketahui  bahwa jumlah  penduduk  BWP  perkotaan  Lumajang  yaitu  102.568
Tabel 3.
Sintesa Hasil Analisis Delphi Tahap Eksplorasi
Variabel S1 S2 S3 S4 S5 Hasil Keterbatasan Lahan S S S S S Diterima Alih Fungsi Lahan S TS S TS S Iterasi RTH dalam rencana tata ruang S S S S S Diterima Implementasi rencana kerja S S S S S Diterima Pengawasan dan pengendalian guna lahan S TS S TS TS Iterasi Anggaran pengadaan RTH S S S S S Diterima Partisipasi masyarakat S S S S S Diterima Pertumbuhan Penduduk S S S TS S Iterasi Harga lahan S S S S S Diterima
Gambar 1.  Peta Administrasi BWP.
Gambar 2.  Peta Administrasi Penggunaan Lahan.
jiwa yang terdiri dari 50.789 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki  dan  51.779  jiwa  penduduk  berjenis  kelamin perempuan.  Dari  data  di  atas  juga  diketahui  bahwa masyarakat lebih banyak tinggal di Kcamatan Lumajang yang merupakan  kecamatan  pusat  kegiatan  di  Kabupaten Lumajang.  Hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap  pengadaan RTH dimana semakin banyak masyarakat  maka permintaan terhadap kebutuhan RTH juga semakin tinggi.
Berdasarkan  data  proyeksi  penduduk  pada  Tabel  2  dapat dilihat  bahwa  hingga  tahun  2027  jumlah  penduduk  BWP Lumajang terus meningkat hingga 106.531 jiwa. Bertambahnya  penduduk  setiap  tahun  tersebut  tentunya berpengaruh  terhadap  kebutuhan  lahan  akan  hunian  yang semakin meningkat.
Penggunaan lahan pada BWP Lumajang sangat bervariasi. Berdasarkan data yang didapat  dari  RDTR  BWP  Lumajang 2018-2038  secara  garis  besar  penggunaan  lahan  di  BWP Lumajang  terbagi  atas  3  jenis  yaitu  sawah,  pekarangan  dan bangunan,  serta  lainnya.  Penggunaan  lahan  yang  memiliki presentase  luasan  lahan  terbesar  yakni  jenis  sawah,  LP2B, dan  pekarangan  yang  masing-masing  memiliki  presentase sebesar 23% untuk sawah, 21% LP2B, dan 18% pekarangan dari total luas wilayah. Sedangkan penggunaan lahan dengan luasan terkecil yakni terminal, rumah kosong, dan TPS. Peta penggunaan  lahan  BWP  Luamajang  dapat  dilihat  pada gambar 2.
Penyediaan  RTH  publik  di  BWP  Perkotaan  Lumajang terhambat  oleh  ketersediaan  lahan  yang  dapat  digunakan sebagai  RTH  publik.  Untuk  penggunaan  lahan  terbesar merupakan  sawah  dan  LP2B,  dimana  lahan  sawah  tersebut tidak  dapat  dialihfungsikan  menjadi  lahan  terbangun. Sehingga untuk menyediakan RTH publik pemerintah harus mencari lahan lain yang tersedia.

## B. Identifikasi  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  dalam Penyediaan RTH Publik pada Kawasan Perkotaan Lumajang
Dalam  mengidentifikasi  faktor  yang  mempengaruhi penyediaan  RTH  perkotaan  Lumajang  dilakukan  dengan proses analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis faktor- faktor  yang  didapatkan  dari  hasil  kajian  pustaka  dengan kondisi eksisting dari wilayah penelitian. Kemudian dari hasil proses analisis deskriptif kualitatif dilanjutkan analisis delphi untuk  mendapatkan  kesepakatan  dari  para  ahli  dalam memvalidasi  faktor-faktor  penentu  yang  mempengaruhi penyediaan RTH perkotaan Lumajang.
Hasil  analisis  delphi  tahap  eksplorasi  dapat  diketahui bahwa  dari  sembilan  (9)  faktor  terdapat  6  faktor  yang diterima,  artinya  semua  stakeholders  menyepakati  keenam faktor  tersebut  sebagai  faktor  penentu  penyediaan  RTH perkotaan  Lumajang.  Namun  ada  tiga  (3)  faktor  tidak diterima  yaitu  faktor  alih  fungsi  lahan,  pengawasan  dan pengendalian guna lahan, dan pertumbuhan penduduk
Analisis  Delphi  Tahap  Iterasi  merupakan  pengulangan proses  analisis  delphi  untuk  mendapatkan  persetujuan  tiap
faktor penentu penyediaan RTH perkotaan Lumajang hingga mencapai  konsensus  (semua  stakeholders  berpendapat  yang sama).
Proses  analisis  delphi  pada  penelitian  ini  telah  mencapai konsensus  dengan  terdapatnya  delapan  (8)  faktor  penentu penyediaan RTH perkotaan Lumajang yang telah disepakati oleh  semua  stakeholders.  Faktor  ini  digunakan  untuk merumuskan  arahan  penyediaan  RTH  publik  dikawasan perkotaan Lumajang.

## C. Menentukan Arahan Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Lumajang
Dalam  menentukan  arahan  penyediaan  RTH  perkotaan Lumajang,  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan analisis deskrptif kualitatift. Analisis deskriptif kualitatif  ini  merupakan  analisis  yang  digunakan  untuk merumuskan suatu  arahan dengan mempertimbangkan hasil dari survei primer yang berupa observasi sebagai bentuk dari kondisi  eksisting,  dan  juga  hasil  analisis  delphi  sebagai bentuk  dari  hasil  wawancara  serta  tinjauan  kebijakan  yang akan  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  merumuskan  suatu arahan pengembangan. Berikut merupakan arahan pengembangan  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan:

## 1) Keterbatasan Lahan
Masalah utama pada lokasi studi yakni keterbatasan lahan yang  dapat  digunakan  sebagai  RTH  publik.  Meningkatnya permintaan akan hunian dan lahan-lahan yang tidak dapat di alih  fungsikan  menjadi  RTH  menyebabkan  pemerintah setempat  kesulitan  dalam  menentukan  lahan  yang  dapat digunakan.  Berdasarkan  temuan  pada  best  practice  yakni Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, mereka memanfaatkan jalur  hijau  untuk  menambah  luasan  RTH  publik  dan merevitalisasi  sempadan  sungai  dengan  cara  pembebasan lahan  dari  permukiman  liar  yang  terdapat  pada  bantaran sungai. Pada Permen Agraria dan Tata Ruang No.14 Tahun 2022 juga sudah memberikan trobosan dengan memasukkan taman  yang  terdapat  pada  atap  bangunan  atau  roof  garden sebagai RTH publik, dengan adanya aturan tersebut tentunya mempermudah  pemerintah  daerah  untuk  menambah  luasan RTH  publik.  Dari  hasil  analisis  berdasarkan  kajian sebelumnya,  maka  arahan  yang  dapat  ditawarkan  adalah dengan menerapkan konsep roof garden dan vertical garden, merevitalisasi sempadan sungai, dan melakukan optimalisasi jalur hijau,

## 2) Alih Fungsi Lahan
Tingkat alih fungsi lahan di Kawasan perkotaan Lumajang cukup  tinggi  terutama  pada  penggunaan  lahan  berupa perumahan.  Terutama  pada  daerah  pinggiran  kota  sekarang mulai  marak  pembangunan  perumahan  baru.  Tentunya pemerintah  Kabupaten  Lumajang  kesulitan  menyaingi developer perumahan dalam hal membeli atau mengakuisisi lahan  tersebut  karena  keterbatasan  dana.  Berdasarkan  best
Tabel 4.
Sintesa Hasil Analisis Delphi Iterasi I
Variabel S1 S2 S3 S4 S5 Hasil Alih Fungsi Lahan S S S S S Diterima Pengawasan dan pengendalian guna lahan TS TS TS TS TS Tidak Diterima Pertumbuhan Penduduk S S S S S Diterima
practice  yang  diperoleh,  developer  pada  perumahan  Jakarta Garden  City  mengembangkan  konsep  rumah  taman  dengan menyediakan  banyak  RTH  pada  lingkungan  perumahan. Kemudian  pada  perumahan  BCC  pembangunan  taman berskala  lingkungan  RT  dibangun  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dari  hasil  analisis  berdasarkan kajian-kajian  diatas  didapatkan  arahan  penyediaan  RTH berupa,  memanfaatkan  pembangunan  perumahan  untuk menambah  RTH  publik  dengan  cara  mewajibkan developer yang  akan  membangun  perumahan  untuk  menyediakan minimal satu taman pada setiap komplek perumahan.

## 3) RTH dalam rencana tata ruang
Dalam rencana tata ruang Lumajang yang tertuang dalam RTDT  BWP  Perkotaan  Lumajang  telah  dijelaskan  bahwa perencanaan  mengenai  RTH  dikawasan  perkotaan  akan dilaksanakan  sesuai  dengan  arahan  prioritas  yang  ada  pada RPJMD  Kabupaten  Lumajang.  Hal  tersebut  sudah  sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 dimana pemerintah setempat harus  menyediakan  RTH  30%  untuk  memenuhi  proporsi yang  dicantumkan  dalam  rencana  tata  ruang.  Berdasarkan best bractice yakni pada Kota Surabaya dan Kota Yogyakarta perencanaan  RTH  masuk  dalam  rencana  tata  ruang  berupa menciptakan  kota  hijau  dan  memasukkan  RTH  dalam  visi dan misi pembangunan daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya Permen Agraria dan Tata Ruang No.14 Tahun 2022 yang  mewajibkan  perencanaan  RTH  dicantumkan  dalam rencana  tata  ruang  melalui  tujuan,  kebijakan,  dan  strategi. Dari hasil analisis kajian diatas, arahan yang dapat diberikan yakni  mempertahankan  posisi  RTH  dalam  pembangunan prioritas  daerah  dan  mencanangkan  visi  dan  misi pembangunan daerah dengan konsep green city.

## 4) Implementasi Rencana Kerja
Implementasi  rencana  kerja  pemerintah  Kabupaten Lumajang terkait pengadaan RTH belum terlihat secara fisik, rencana  mengenai  penambahan  taman  juga  belum  terlihat pada lokasi studi. Dalam rencana tata ruang sebenarnya sudah dijelaskan  mengenai  perencanaan  RTH  pada  Kawasan perkotaan, namun belum terrealisasikan semuanya. Berdasarkan  hasil  analisis  delphi,  narasumber  berpendapat bahwa proses administrasi memakan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan koordinasi dan integrasi antar sektor yang berkaitan dengan penyediaan RTH publik. Berdasarkan best practice didapatkan bahwa untuk mengimplementasikan rencana  kerja  terkait  RTH  dapat  dilakukan  dengan  cara koordinasi  dan  kolaborasi  antar  stakeholder,  akuisisi  lahan, preservasi  RTH privat, dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan  hidup.  Dari  hasil  analisis  berdasarkan  kajian- kajian  diatas,  arahan  yang  dapat  diberikan  adalah  dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan membuat  masterplan  RTH  agar  perencanaan  RTH  dapat dilakukan dengan terstruktur dan sistematis.

## 5) Anggaran Pengadaan RTH
Anggaran  merupakan  faktor  yang  penting  dalam penyediaan RTH, dimana pembangunan RTH ini tidak dapat terlaksana  secara  optimal  apabila  anggaran  yang  tersedia terbatas.  Kabupaten  Lumajang  sendiri  menyediakan  dana sebesar  9  milliar  rupiah  untuk  pengadaan  dan  perawatan RTH.  Berdasarkan  hasil  analisis  delphi,  dana  9  milliar  ini digunakan untuk  pengadaan dan perawatan  seluruh RTH di
Kabupaten  Lumajang.  Sedangkan  dana  tersebut  sangat minimalis  untuk  penyediaan  RTH  baru  di  Kawasan perkotaan.  Dapat  dilihat  dari  best  practice  Kabupaten Bandung membangun alun-alun baru dengan dana APBD dan KPBU hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan dana yang ada agar pembangunan dapat dilakukan secara optimal. Dari hasil analisi kajian-kajian diatas, arahan yang dapat diberikan adalah Menerapkan skema KPBU untuk pembangunan RTH dan  memberikan  subsidi  kepada  masing-masing  kecamatan dengan swadaya masyarakat.

## 6) Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  dalam  hal  penyediaan  dan pelestarian  RTH  publik  masih  tergolong  rendah.  Terdapat banyak kerusakan pada fasilitas umum yang ada pada RTH seperti  kursi  taman,  lampu,  dan  tanaman.  Pelibatan komunitas  hijau  untuk  penyediaan  RTH  juga  belum dilakukan  oleh  pemerintah  setempat.  Berdasarkan  best practice  yang  didapat  pada  Karangjati  Kota  Balikpapan, pemerintah setempat mengadakan penyediaan RTH berbasis partisipasi  masyarakat  dengan  melakukan  penghijauan bersama masyarakat, melakukan sosialisasi tentang pentingnya  RTH,  dan  membuat  komunitas  hijau.  Dalam Permen ATR No.14 Tahun 2022 juga disebutkan mengenai kerjasama  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  penyediaan RTH  publik.  Dari  analisis  hasil  kajian-kajian  diatas didapatkan  arahan  yang  dapat  diajukan  untuk  penyediaan RTH  meliputi,  pemberian  edukasi  kepada  masyarakat  akan pentingnya  RTH  dan  membentuk  komunitas  hijau  untuk berpartisipasi dalam penyediaan dan pengawasan RTH.

## 7) Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan  penduduk  di  wilayah  perkotaan  lumajang cukup  tinggi,  sehingga  menyebabkan  ketersediaan  lahan yang  dapat  digunakan  untuk  pembangunan  RTH  menipis akibat  dari  demand  yang  tinggi  akan  rumah  tinggal. Berdasarkan  best  practice  yang  ada,  di  Kota  Magelang penyediaan  RTH  menggunakan  analisis  penentuan  RTH berdasarkan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat digunakan untuk  melihat  kebutuhan  RTH  agar  persebaran  RTH  dapat merata  sesuai  Permen  Pu  No.05/PRT/M2008.  Melalui analisis  hasil  kajian-kajian  sebelumnya  arahan  yang  dapat ditawarkan  yakni,  melakukan  penentuan  RTH  berdasarkan jumlah penduduk.

## 8) Harga Lahan
Harga lahan pada Kawasan perkotaan Lumajang berkisar 500.000-10.000.000/m2  berdasarkan  data  dari  BPN.  Harga lahan yang tinggi ini disebabkan oleh letaknya yang strategi karena  berada  dipusat  kota  dan  juga  disebabkan  oleh penawaran  yang  tinggi  oleh  developer  perumahan  untuk membeli lahan. Berdasarkan kajian kebijakan telah terdapat peraturan yang mengatur tentang kebijakan pengadaan tanah untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum,  dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana tata cara pemberian ganti  rugi  dan  prosedur  pembebasan  lahan  yang  benar. Kemudian  berdasarkan  best  practice  di  Kota  Yogyakarta proses  akuisis  lahan  dapat  lebih  mudah  apabila  lahan  yang akan  diakuisis  oleh  pemerintah  untuk  pembangunan  RTH dikelola  bersama  dengan  masyarakat.  Jadi  akan  timbul manfaat  timbal  balik  antara  keduanya.  Dari  hasil  analisis kajian diatas dapat ditawarkan arahan berupa pengakuisisian
lahan  privat  oleh  pemerintah  dengan  melibatkan  pemilik lahan sebagai pengelola.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan, hasil analisa menunjukkan kesimpulan yang berisi arahan  penyediaan  RTH  publik  di  kawasan  Perkotaan Lumajang.  Dalam  mendapatkan  arahan  tersebut  dilakukan beberapa analisis berdasarkan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.  Dari  hasil  analisis  delphi  ditemukan  bahwa terdapat  delapan  (8)  faktor  yang  berpengaruh  terhadap penyediaan  RTH  publik  dikawasan  Perkotaan  Lumajang. Faktor-faktor tersebut adalah keterbatasan lahan, alih fungsi lahan,  perencanaan  RTH  dalam  rencana  tata  ruang, implementasi  rencana  kerja,  anggaran  pengadaan  RTH, partisipasi  masyarakat,  pertumbuhan  penduduk,  dan  harga lahan.  Tahap  selanjutnya  untuk  memenuhi  sasaran  kedua dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji hasil dari  analisis  sebelumnya, best  practice ,  dan  tinjauan kebijakan  untuk  menentukan  arahan  yang  tepat  mengenai penyediaan  RTH  publik  dikawasan  Perkotaan  Lumajang. Dari  hasil  kajian  tersebut  didapatkan  15  arahan  penyediaan RTH  publik  dikawasan  Perkotaan  Lumajang  berupa:  (1) Keterbatasan  Lahan:  Menerapkan  roof  garden  dan  vertical garden  dengan  memanfaatkan  atap  dan  samping  bangunan- bangunan  pemerintahan/PEMDA  Kabupaten  Lumajang untuk  dijadikan  taman,  Mengoptimalkan  jalur  hijau  dengan memperbanyak vegetasi  pada sepanjang jalan Ahmad Yani, Melakukan revitalisasi sempadan Sungai Asem dengan cara pembebasan  bangunan  liar  untuk  memperluas  RTH sempadan  sungai;  (2)  Alih  Fungsi  Lahan:  Memberikan kewajiban kepada developer perumahan di  Lumajang untuk menyediakan taman di setiap pembangunan perumahan baru: (3)  RTH  dalam  rencana  tata  ruang:  Mengusulkan  kepada Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  untuk  tetap  menjadikan RTH sebagai salah satu prioritas Pembangunan. Mencanangkan Green City dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten  Lumajang:  (4)  Implementasi  Rencana  Kerja: Memperkuat  koordinasi  dan  kolaborasi  diantara  pemangku kepentingan (BAPPEDA, DLH, Swasta) agar pembangunan dapat  terselenggara  dengan  baik.  Membuat  dokumen perencanaan RTH dengan menyususn masterplan RTH agar pembangunan  yang  akan  datang  memiliki  pedoman  teknis pelaksanaan  yang  sistematis  dan  terstruktur:  (5)  Anggaran Pengadaan  RTH:  Berkolaborasi  dengan  pihak  swasta  untuk pembangunan  RTH  publik  melalui  KPBU.  Memberikan subsidi  kepada  masing-masing  kecamatan  (Kecamatan Lumajang  dan  Kecamatan  Sukodono)  untuk  membangun taman  dengan  bantuan  swadaya  Masyarakat:  (6)  Partisipasi
Masyarakat:  Pelibatan  masyarakat  dalam  upaya  pelestarian RTH  setempat  dengan  melakukan  eduksi  menganai pentingnya  kelestarian  RTH.  Membentuk  komunitas  hijau sebagai bentuk kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan  dan  pengawasan  RTH.  Berkolaborasi  dengan masyarakat  dan  komunitas  hijau  dalam  penyediaan  RTH publik  dilingkungan  RT,  RW,  maupun  kelurahan/desa  dan kegiatan  pelestarian  RTH  publik  di  kawasan  perkotaan Lumajang: (7)Pertumbuhan Penduduk:
Melakukan penambahan RTH publik pada kelurahan dengan pertumbuhan  pendudduk  tinggi  yaitu  Tompokersan  untuk memenuhi  kebutuhan  RTH  berdasarkan  jumlah  penduduk: (8)Harga Lahan: Melakukan akuisisi lahan milik privat untuk dijadikan ruang terbuka publik yang pengelolaanya dilakukan oleh masyarakat atau pemilik lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  G.  Putri,  B.  Soemardiono,  and  R.  Suprihardjo,  “Konsep penataan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota ponorogo,” J. Penataan Ruang , vol. 7, no. 1, 2012.
[2] R.  Novianty et  al. ,  “Evaluasi  mengenai  kuantitas  dan  kualitas ruang terbuka hijau di wilayah dki jakarta,” Menara J. Tek. Sipil , vol. 7, no. 1, pp. 26–26, Jan. 2012, doi: 10.21009/JMENARA.V7I1.7950.
[3] R.  Dwihatmojo,  “Ruang  terbuka  hijau  yang  semakin terpinggirkan,” 2010.
[4] D.  Kurnia,  “Faktor-faktor  yang  memengaruhi  kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau (rth) publik di kota depok,” 2013.
[5] M.  Miranti,  Sundarso,  and  H.  Purnaweni,  “Faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  ruang  terbuka  hijau  di kabupaten rembang,” J. Public Policy Manag. Rev. , 2014.
[6] N. H. Prabowoningsih, R. A. Putri, and E. fitria Rini, “The factors influencing the availability of the green open space in every land use domination (case study: surakarta city),” Reg. J. Pembang. Wil. dan Perenc. Partisipatif , vol. 13, no. 2, p. 133, 2018.
[7] Q. Fattah, “Analisis keberadaan ruang terbuka hijau (green open space)  dalam  upaya  mendukung  kota  medan  sebagai  kota metropolitan,” Universitas Sumatera Utara, 2011.
[8] M. Ali and H. Yusof, “Quality in qualitative studies: the case of validity,  reliability  and  generalizability,” Issues  Soc.  Environ.
Account. , vol. 5, no. 1, 2011.
[9]
N. Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , 3rd ed. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
[10] Margono, Metode  Penelitian  Pendidikan .  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2004.
[11] Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta, 2011.
[12] P. Turner, “Sampling methods in research design,” Headache  J.
Head Face Pain , vol. 60, no. 1, pp. 8–12, 2020.
[13] J. Lurvink, “The delphi and grade methodology used in the psogi 2018  consensus  statement  on  pseudomyxoma  peritonei  and peritoneal mesothelioma,” Eur. J. Surg. Oncol. , vol. 47, no. 1, pp. 4–10, 2021.
[14] N.  Carter,  D.  Bryant-Lukosius,  A.  DiCenso,  J.  Blythe,  and  J. Neville, “The use of triangulation in qualitative research,” Oncol Nurs Forum , vol. 41, no. 5, pp. 545–547, 2014.