Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 903

## Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung
Penulis:
Putu Diah Krisna Junitasari 1* Desak Made Indah Paramitha Sari 2 Ni Dewa Ayu Ketut Purnama Dewi 3
Afiliasi: Program Studi Akuntansi,Politeknik Nasional Denpasar 123
Korespondensi: nanajunit13@gmail.co m, desakindah86@gmail.c om, ketutpurnamadewi64@ gmail.com ,
Histori Naskah: Submit: 02-06-2024 Accepted: 24-06-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak : .Dalam penulisan laporan ini penulis melakukan wawancara secara  langsung  dengan  pihak  kepengurusan  barang  yang  ada  pada sekretariat  Dinas  Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan  Kabupaten Badung serta beberapa pihak yang terkait untuk menggali informasi . Pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung barang dapat  di  golongkan menjadi  2 yaitu barang intrakompatabel dan  barang  ekstrakompatabel,  barang  intrakompatabel  pada  Dinas Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  meliputi barang-barang  yang  masuk  pada  neraca  dan  harga  satuan  barang tersebut melebihi Rp.500.000 ribu, sedangkan barang ekstrakompatabel  merupakan  barang  yang  tidak  tercantum  pada neraca  dan  harga  satuan  dari  barang  tersebut  tidak  lebih  dari Rp.500.000  ribu.  Analisis  Prosedur  Penghapusan  Aset  Tetap  Pada Dinas  Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  dapat disimpulkan  bahwa  prosedur  penghapusan  aset  tetap  pada  Dinas Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  dilakukan dengan  tiga  cara  yaitu  lelang,  pemindahtanganan  dan  pemusnahan. Adapun  prosedur  yang  dilakukan  untuk  dapat  melakukan penghapusan aset tetap pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yaitu membuat usulan penghapusan, pengecekan barang,  dan  yang  terakhir  penghapusan  sesuai  dengan  hasil pengecekan barang dilelang, dipindahtangankan atau dimusnahkan. Kata kunci : Penghapusan,Aset Tetap, Birokrasi

## Pendahuluan
Aset adalah harta atau kekayaan yang digunakan sebagai penujang berlangsungnya suatu kegiatan operasional sebuah perusahaan. Aset digunakan dalam proses operasional perusahaan. Menurut Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  16  paragraf  06  (revisi  2011)  (Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2011) definisi  Aset  Tetap  merupakan  aset  yang  dimiliki  perusahaan  yang  mempunyai  wujud  yang  digunakan untuk proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan  administratif  dan  diharapkan  untuk  digunakan  selama  lebih  dari  satu  periode.  Menurut  (Rosario Borroek, 2014) menyatakan bahwa aset tetap adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat  dari  perstiwa  masa  lalu  dan  dari  manfaat  ekonomi  di  masa  depan  diharapkan  akan  diperoleh
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang berwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.
Setiap  perusahaan  pasti  menggunakan  aset  tetap  sebagai  penunjang  berlangsungnya  sebuah kegiatan operasional perusahaan, tidak terkecuali dengan sektor pemerintahan atau dikenal dengan sektor publik.  Manajemen  aset  tetap  pada  sektor  publik  bahkan  harus  benar-benar  diperhatikan  karena  akan menimbulkan banyak kecurigaan masyarakat jika pelaporan terhadap pengelolaan aset tetap pada sebuah sektor publik tidak dapat dipertanggugjawabkan, termasuk dalam hal penghapusan aset tetap. Manajemen aset tetap pada sektor publik memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan ekonomi daerah tersebut.
Menurut  (Anugraini  &  Puryandani,  2021),  Manajemen  aset  mencakup  keseluruhan  proses  yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan (disposal) dan perlunya monitoring terhadap aset-aset  tersebut  selama  umur  penggunaannya  oleh  suatu  organisasi  atau  Lembaga.  Dalam  proses monitoring  aset  tersebut  perlu  adanya inventarisasi  aset.  Inventarisasi atau  pendataan  aset   meliputi  dua aspek penting yaitu inventarisasi/ pendataan wujud fisik dan inventarisasi bukti yuridis/legal. Inventarisasi fisik meliputi kepastian bentuk, kepastian luas, kepastian volume/jumlah, kepastian jenis, site lokasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata dari sebuah aset. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, dokumen legal yang dimiliki, batas akhir pengusaan dan lain-lain. Dalam manajemen aset  salah  satu  hal  yang  paling  penting  adalah  proses  penghapusan  aset.  Penghapusan,  pelepasan  atau penghentian aktiva (aset) merupakan proses dihapusnya aktiva dari neraca setelah dilepaskan atau secara permanen  dihentikan  penggunaannya  yang  sudah  tidak  memiliki  masa  manfaat  dan  ekonomis  dimasa mendatang. Penghapusan dalam istilah akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang menyebabkan aktiva yang  tidak  lagi  termasuk  dalam  unsur  laporan  keuangan,  sehingga  dengan  demikian  penghapusan  yang dimaksud adalah suatu proses mengeluarkan rupiah aktiva dari neraca.
Setiap  perusahaan,  industri  atau  instansi  akan  melakukan  penghapusan  aset  tetap  jika  aset  tetap tersebut telah digunakan sepenuhnya dan tidak lagi berguna bagi perusahaan, termasuk pada sektor publik seperti  Dinas  Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung.  Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perdagangan  Kabupaten  Badung  merupakan  instansi  yang  mempunyai  tugas  membantu  Bupati melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang  Koperasi,  Usaha  Kecil  Menengah  dan  Perdagangan  yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Penghapusan  aset  tetap  pada  sektor  publik  khususnya  dalam  pemerintahaan  atau  biasa  di  sebut Barang Milik Daerah  (BMD) diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan,  Inventarisasi,  dan  Pelaporan  Barang  Milik  Daerah.  Dengan  adanya pedoman  tersebut  maka  seharusnya  sektor  pemerintahan  menggunakan  dan  menerapkan  aturan  tersebut dalam proses penghapusan aset tetap. Namun dalam realisasinya terkadang ada aturan-aturan yang tidak digunakan  dan  diterapkan. Maka  dari itu,  penulis tertarik  untuk melakukan  penulisan  penelitian  dengan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
judul  “Analisis  Prosedur  Penghapusan  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan Kabupaten Badung” untuk mengetahui bagaimana prosedur penghapusan aset tetap pada Dinas Koperasi, UKM,  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung,  apakah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  atau  Dinas Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  memiliki  peraturan  sendiri  yang  diatur  dalam Peraturan Bupati (Perbup).(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, 2021)

## Studi Literatur

## Pengertian Analisis
Menurut Debora Danisa (2022), Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu  peristiwa  melalui  data  untuk  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya.  Analisis  biasanya  dilakukan dalam  konteks  penelitian  maupun  pengolahan  data.  Hasil  analisis  diharapkan  dapat  membantu meningkatkan  pemahaman  serta  mendorong  pengambilan  keputusan.  Komaruddin    menyatakan  bahwa analisis  aktivitas  berpikir  untuk  menguraikan  suatu  keseluruhan  menjadi  komponen-komponen  kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen  dalam  satu  keseluruhan  terpadu.  Analisis  menurut  Wiradi  adalah  aktivitas  yang  terdiri  atas memilah,  mengurai,  membedakan  sesuatu  yang  kemudian  digolongkan  dan  dikelompokkan  menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. (Sitanggang, 2022)

## Analisis memiliki tiga fungsi sebagai berikut:
1. Menguraikan sesuatu menjadi komponen
2. Memperoleh pemahaman lebih detail
3. Menentukan pegambilan keputsan

## Pengertian Prosedur
Menurut  (Samosir,  2023)  prosedur  adalah  serangkaian  tata  cara  pedoman  yang  telah  diatur  dan dijelaskan  secara  sistematis  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Prosedur  berfungsi  sebagai  panduan  atau rencana kerja yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Menurut Cole,  prosedur  adalah  suatu  tata  cara  atau  pedoman  pekerjaan-pekerjaan  kerani  (clerical)  biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam  transaksi-transaksi  perushaan  yang  sering  terjadi.  Menurut  Zaki  Baridwan,  prosedur  adalah langkah-langkah pekerjaan kerani (clerical), yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau  lebih,  disusun  untuk  menjamin  adanya  perlakuan  yang  seragam  terhadap  transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

## Pengertian Aset Tetap
Aset adalah harta atau kekayaan yang digunakan sebagai penujang berlangsungnya suatu kegiatan operasional  sebuah  perusahaan.  Aset  digunakan  dalam  proses  operasional  perusahaan.  Aset  tetap  miliki sifat  jangka  panjang  dan  tidak  diharapkan  untuk  dikonsumsi  atau  dikonversi  menjadi  uang  tunai  dalam waktu satu tahun.
Menurut PSAK No. 16 (2011)(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), definisi aset tetap adalah aset berwujud yang:
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
1. Dimiliki  untuk  digunakan  dalam  produksi  atau  penyediaan  barang  atau  jasa,  untuk  direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode.
Menurut (Rosario Borroek, 2014) menyatakan bahwa aset tetap adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari perstiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang berwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.
a. Karakteristik Aset Tetap
Menurut (Kieso. D. E et al., 2017), karakteristik utama dari aset tetap adalah sebagai berikut:
i. Aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan tidak untuk dijual kembali. Hanya  aset  yang  digunakan  dalam  operasi  bisnis  normal  yang  diklasifikasikan  sebagai  aset tetap. Misalnya, sebuah bangunan yang menganggur lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Aset tetap yang dimiliki untuk kemungkinan apresiasi harga dikasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau pelepasan secara terpisah diklasifikasikan  dan  dilaporkan  pada  laporan  posisi  keuangan.  Pengembang  tanah  atau pengelola mengklasifikasikan tanah sebagai persediaan.
ii. Aset-aset  tersebut  bersifat  jangka  panjang  dan  biasanya  disusutkan.  Aset  tetap  memberikan manfaat  selama  beberapa  tahun.  Perusahaan  mengalokasikan  biaya  investasi  dalam  aset  ini untuk beberapa periode mendatang melalui biaya penyusutan periodik. Pengecualian dari kaiah ini  adalah  tanah,  yang  disusutkan  hanya  jika  penurunan  nilai  yang  material  terjadi,  seperti kerugian pada kesuburan lahan pertanian karena rotasi tanaman yang tidak baik, kekeringan, atau erosi tanah.
iii. Aset-aset  tersebut  memiliki  substansi  fisik.  Aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang  ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi. Hal ini membedakan aset tetap dari aset tak berwujud, seperti  paten  dan  goodwill.  Namun,  tidak  seperti  bahan  baku,  aset  tetap  tidak  secara  fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali.
b. Klasifikasi Aset Tetap
Menurut (Imanuella. J, 2023)), Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsi yang serupa dalam  aktivitas  operasional  entitas.  Tanah,  peralatan  dan  mesin,  serta  gedung  dan  bangunan termasuk dalam kategori aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan.
c. Aset Tetap Milik Daerah
Definisi Aset Tetap Milik Daerah atau disebut juga sebagai Barang Milik Daerah menurut Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah. Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, 2014)
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## d. Penghapusan Aset Tetap Milik Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari  daftar  barang  dengan  menerbitkan  keputusan  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk membebaskan  Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang  dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, 2016)
Penghapusan barang milik daerah Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, 2016) Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 431 meliputi:
i. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
ii. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
iii. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
Penghapusan  aset  tetap  milik  daerah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang. Keputusan penghapusan dimaksud untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah prosedur dokumen yang diperlukan dalam penghapusan aset tetap milik daerah adalah sebagai berikut:
i. Surat Keputusan Penghapusan dari daftar barang pengelola barang oleh Gubernur/Bupati/Walikota, berisi lampiran daftar penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengelola.
ii. Surat Keputusan Penghapusan dari daftar barang pengguna barang/kuasa pengguna barang oleh Pengelola Barang, berisi lampiran daftar penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna.
iii. Surat Persetujuan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung yang beralamat Jl. Raya Sempidi Mangupura, Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 8 bulan, yaitu mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 26 Mei 2024.Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah data kuantitatif dan kualitatif, jenis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survey untuk mendapatkan jawaban berupa angka. Adapun data kuantitatif yang digunakan meliputi data jumlah aset tetap dalam kondisi baik yang ada di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung serta jumlah aset tetap yang akan dilakukan penghapusan.
2. Data kualitatif adalah data berupa deskriptif atau dengan kata lain data yang tidak berbentuk angka, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dalam penulisan laporan ini adalah berupa informasi, baik secara lisan maupun informasi secara tertulis
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
yang  digunakan  untuk  mendukung  data  lainnya.  Data  kualitatif  yang  digunakan  adalah gambaran umum tentang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, struktur organisasi,  serta  tugas  dan tanggungjawab    pegawai  yang  ada  di  Dinas  Koperasi,  UKM,  dan Perdagangan Kabupaten Badung.
Sumber data yang digunakan dalam peelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:
1. Sumber Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari  sumber  pertama  (tidak  melalui  perantara),  baik  individu  maupun  kelompok.  Jadi  data tersebut  didapatkan  secara  langsung.  Data  primer  secara  khusus  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian.  Penulis  mengumpulkan  data  primer  dengan  metode  survey  dan  juga metode observasi. Metode survey adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan  lisan  dan  tertulis.  Melakukan  wawancara  kepada  pihak  yang  terkait  dengan pengelolaan barang pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan.
2. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  telah  tersusun  dalam  arsip  atau  data documenter (Endraswara, 2016) .Data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan ijin yang bertujuan untuk meminjam catatan yang berisi data catatan jumlah aset tetap yang akan dilakukan penghapusan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung.
Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tidak kalah penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan  data  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  mencapai  tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi ((Devi, 2022)). Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan  data  dalam  penulisan  laporan  ini  diantaranya  yaitu,  wawancara,  observasi,  studi kepustakaan, dan dokumentasi.
1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber (Teniwut, 2023). Seiring dengan berkembangnya zaman dan  teknologi,  teknik  wawancara  dapat  dilakukan  tanpa  bertemu  langsung  dengan  narasumber, teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan media komunikasi seperti telepon genggam.
2. Observasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  kompleks  karena  melibatkan  berbagai  faktor dalam  pelaksanaannya.  Metode  pengumpulan  data  observasi  tidak  hanya  mengukur  sikap  dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku  manusia,  proses  kerja,  dan  gejala-gejala  alam.  Teknik  observasi  merupakan  teknik pengumpulan data yang dimana peneliti melakukan pegamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan..
3. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi  pengetahuan  yang  ada  pada  kepustakaan  seperti  buku,  buku referensi,  ataupun hasil penelitian lainnya.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
4. Dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa autobiografi, surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Selain itu, dicantumkan juga nantinya beberapa dokumentasi berupa foto-foto  yang  berkaitan  dengan  penulisan  laporan  di  Dinas  Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan Kabupaten Badung
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif yang lebih kepada menjabarkan hasil temuan pada proses penulisan laporan ini secara deskriptif. Adapun pengertian teknik analisis data kualitatif deskriptif menurut para ahli yaitu sebagai berikut:
1. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:04) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah  secara  holistik,  memposisikan  manusia  sebagai  alat  penelitian,  melakukan  analisis  data secara  induktif,  lebih  mementingkan  proses  daripada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.
2. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data  dilakukan  secara  trigulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi..

## Hasil
Aset  adalah  harta  atau  kekayaan  yang  digunakan  sebagai  penujang  berlangsungnya  suatu  kegiatan operasional sebuah perusahaan. Aset digunakan dalam proses operasional perusahaan.
Menurut PSAK No. 16 (2011), definisi aset tetap adalah aset berwujud yang:
1. Dimiliki  untuk  digunakan  dalam  produksi  atau  penyediaan  barang  atau  jasa,  untuk  direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode.
Dalam  instansi  pemerintahan  seperti  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  Aset Tetap Milik  Daerah disebut  juga  sebagai  Barang  Milik  Daerah menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung memiliki total aset tetap sebanyak 440, yang terbagi atas komputer, alat angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, dan Alat Kedokteran dan Kesehatan. Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung barang dapat di golongkan menjadi 2 yaitu barang intrakompatabel dan  barang  ekstrakompatabel,  barang  intrakompatabel  pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan Kabupaten  Badung  meliputi  barang-barang  yang  masuk  pada  neraca  dan  harga  satuan  barang  tersebut
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
melebihi Rp.500.000 ribu, sedangkan barang ekstrakompatabel merupakan barang yang tidak tercantum pada  neraca  dan harga  satuan  dari  barang  tersebut tidak  lebih  dari  Rp.500.000 ribu.    Adapun total  nilai barang  intrakompatabel  pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  yaitu,  Rp. 6.911.938.492 dan barang ekstrakompatabel senilai Rp. 86.625.979.
Pada Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Badung penghapusan aset tetap melalui 3 cara yaitu:
1. Penghapusan Dengan Cara Lelang dilakukan jika Barang Milik Daerah sudah rusak berat tetapi masih memiliki nilai jual melalui taksiran harga barang. Sehingga penghapusan bisa dilakukan dengan menjual atau melakukan pelelangan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pemindahtanganan  dilakukan  jika  saat  pengecekan  barang  ada  kemungkinan  barang tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh OPD lain sehingga penghapusan BMD dari daftar aset Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan cara pemindahtanganan ke OPD lain.
3. Pemusnahan  dilakukan  terhadap  Barang  Milik  Daerah  yang  rusak  berat  dalam  kondisi hancur dan tidak memiliki nilai jual sehingga untuk dilakukan penghapusan dengan dijual, dilelang atau pemindahtanganan sudah tidak mungkin dilakukan. Jadi penghapusan akan dilakukan  dengan  membakar  BMD  setelah  disetujui  oleh  pihak-pihak  terkai  sesuai prosedur yang berlaku.
Untuk  prosedur  penghapusan  barang milik  daerah  pada  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Perdagangan Kabupaten Badung melalui cara di Lelang, Pemindahtanganan maupun Pemusnahan tersebut memiliki alur yang sama yaitu:
1. Membuat usulan penghapusan
2. Pihak  Aset  Daerah  akan  mengecek  barang  tersebut  apakah  akan  bisa  di  lelang, pemindahtanganan atau dilakukan pemusnahan.
3. Setelah  disetujui  dan  dilakukan  pengecekan,  maka  barang  tersebut  dapat  dilakukan penghapusan.

## Pembahasan
Untuk  penghapusan  aset  tetap  pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagagan  Kabupaten  Badung menggunakan 3 cara, yaitu: lelang, pemindahtanganan dan pemusnahan. Untuk tahun 2023 Dinas Koperasi UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  menggunakan  cara  lelang  dan  pemusnahan  karena  barang- barang  yang  diusulkan  untuk  penghapusan  sudah  tidak  layak  untuk  di  dipindahtangakan,  tetapi  ada beberapa barang yang masih memiliki nilai jual sehingga ada beberapa barang yang bisa di lelang.
Berikut  adalah  data  barang-barang  yang  diusulkan  penghapusan  dengan  cara  dimusnahkan  dan  telah disetujui oleh Kepala Dinas:
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Tabel 4.2 Data Penghapusan BMD Dengan Cara Dimusnahkan 2023

## Sumber: DiskopUKMP Kab. Badung
Berdasarkan  gambar  4.1  dan  gambar  4.2  Tabel  Data  Usulan  Pemusnahan  BMD  pada  tahun  2023 berupa  Peralatan  dan  Mesin  total  nilai  barang  milik  daerah  yang  diusulkan  pemusnahan  sebesar Rp.55.516.754,00.
NO NAMA BARANG KODE BARANG
REGISTER TAHUN JML BRG HARGA SATUAN (RP) HARGA TOTAL (RP) ASAL USUL  KETERANGAN 1 Tempat Tidur Besi/ Metal (Lengkap)  02.06.02.01.008 0001 s/d 0002 2006 2 2.230.000,00 4.460.000,00 Pembelian Pemusnahan 2 Lemari Pakaian 02.06.02.01.054 0002 2006 1 2.720.000,00 2.720.000,00 Pembelian Pemusnahan 3 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.050 3 2010 1 30.258.300,00 30.258.300,00 Pembelian Pemusnahan 4 Modem 02.03.06.06.004 0001 2011 1 1.200.000,00 1.200.000,00 Pembelian Pemusnahan 5 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 02.06.04.03.006 7,11 2014 2 2.475.000,00 4.950.000,00 Pembelian Pemusnahan 6 Buffet Kayu 02.06.04.07.007 1 2003 1 960.000,00 960.000,00 Pembelian Pemusnahan 7 Mesin Kalkulator 02.06.01.02.011 5,6,7,8 2000 4 62.500,00 250.000,00 Pembelian Pemusnahan 8 Rak Kayu 02.06.01.04.003 7,8 1980 2 250.000,00 500.000,00 Pembelian Pemusnahan 9 Meja Kayu/ Rotan 02.06.02.01.004 10,15 1972 2 80.267,00 160.534,00 Pembelian Pemusnahan 10 Meja Kayu/ Rotan 02.06.02.01.004 16,18,19,29,30,31,32 1993 7 60.750,00 425.250,00 Pembelian Pemusnahan 11 Meja Kayu/ Rotan 02.06.02.01.004 61,62,63,64,67 1998 5 73.685,00 368.425,00 Pembelian Pemusnahan 12 Meja Kayu/ Rotan 02.06.02.01.004 89 1999 1 100.000,00 100.000,00 Pembelian Pemusnahan 13 Meja Kayu/ Rotan 02.06.02.01.004 95,98 2000 2 309.090,00 618.180,00 Pembelian Pemusnahan 14 Meja Kayu/ Rotan 02.06.02.01.004 120,121,125,126 2001 4 482.143,00 1.928.572,00 Pembelian Pemusnahan 15 Kursi Besi/ Metal 02.06.02.01.005 8,9,14 1997 3 350.000,00 1.050.000,00 Pembelian Pemusnahan 16 Kursi Besi/ Metal 02.06.02.01.005 16,17,36,39,40 1998 5 336.537,00 1.682.685,00 Pembelian Pemusnahan 17 Kursi Besi/ Metal 02.06.02.01.005 62,68,74 1999 3 341.464,00 1.024.392,00 Pembelian Pemusnahan 18 Kursi Kayu/ Rotan/ Bambu 02.06.02.01.006 73,77,78 2000 3 22.222,00 66.666,00 Pembelian Pemusnahan 19 Kursi Kayu/ Rotan/ Bambu 02.06.02.01.006 95,97,99,102,103,104,106,109,112,114,121 2006 11 155.000,00 1.705.000,00 Pembelian Pemusnahan 20 Meja Rapat 02.06.02.01.010 13 2001 1 350.000,00 350.000,00 Pembelian Pemusnahan 21 Kursi Lipat 02.06.02.01.034 1,2 1998 2 210.000,00 420.000,00 Pembelian Pemusnahan 22 Jam Mekanis 02.06.02.02.001 10,11,12 1999 3 106.250,00 318.750,00 Pembelian Pemusnahan 55.516.754,00 Jumlah Total
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Berikut  adalah  data  barang-barang  yang  diusulkan  penghapusan  dengan  cara  lelang  dan  telah disetujui oleh Kepala Dinas:
Tabel 4.3 Data Penghapusan BMD Dengan Cara Dilelang 2023

## Sumber: DiskopUKMP Kab. Badung
Berdasarkan  gambar  4.3 dan  gambar  4.4  Tabel  Data Usulan  Penghapusan  BMD  pada  tahun  2023 berupa  Peralatan  dan  Mesin  total  nilai  barang  milik  daerah  yang  diusulkan  penghapusan  sebesar Rp.386.233.492,00.
Berdasarkan  tata  cara  penghapusan  aset  tetap  pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan Kabupaten  Badung  yang melalui  tiga  cara penghapusan  yaitu lelang,  pemusnahan  dan  pemindahtangan, sudah sesuai dengan prosedur penghapusan aset tetap yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pasal 433 ayat 1 dan 2 poin c dan  f  mengenai  alasan  dilakukannya  penghapusan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  yaitu  dengan  cara pemindahtanganan  dan  pemusnahan.  Untuk  cara  di  lelang  tersebut  juga  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, karena BMD tidak dapat langsung dihapuskan begitu saja
Jumlah
Kondisi Rusak Harga Satuan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 1 02.05.01.02.003 Mesin ketik manual standar 000014 olivetti - Plastik 2001 1 5.000.000,00 5.000.000,00 2 02.05.02.05.026 Alat dapur lainnya (dispenser) 000001 Miyako - - 2018 1 759.000,00 759.000,00 3 02.05.02.03.007 Alat pembersih lainnya 000009 atmosphere - Plastik 2018 1 21.840.250,00 21.840.250,00 4 02.05.02.06.002 Televisi 000011 Samsung - Elektronik 2014 1 3.795.000,00 3.795.000,00 5 02.06.01.02.003 Camera Elektronik 000014 sd 000008 Sony - Elektronik 2016 4 3.460.000,00 13.840.000,00 6 02.10.01.02.001 PC Unit 000001 - - Elektronik 2010 1 9.900.000,00 9.900.000,00 7 02.10.01.02.001 PC Unit 000003 - - Elektronik 2011 1 9.900.000,00 9.900.000,00 8 02.10.01.02.001 PC Unit 000004 - - Elektronik 2011 1 9.900.000,00 9.900.000,00 9 02.10.01.02.001 PC Unit 000006 - - Elektronik 2012 1 10.356.500,00 10.356.500,00 10 02.10.01.02.001 PC Unit 000009 - - Elektronik 2012 1 10.356.500,00 10.356.500,00 11 02.10.01.02.001 PC Unit 000020 - - Elektronik 2012 1 5.700.000,00 5.700.000,00 12 02.10.01.02.001 PC Unit 000012 sd 000014 - - Elektronik 2013 3 10.340.000,00 31.020.000,00 13 02.10.01.02.001 PC Unit 000021 - - Elektronik 2013 1 10.450.000,00 10.450.000,00 14 02.10.01.02.001 PC Unit 000015 - - Elektronik 2014 1 9.845.000,00 9.845.000,00 15 02.10.01.02.001 PC Unit 000025, 000027 HP - Elektronik 2017 2 16.353.000,00 32.706.000,00 16 02.10.01.02.001 PC Unit 000030 sd 000034 HP - Elektronik 2017 5 16.353.000,00 81.765.000,00 17 02.10.01.02.002 Laptop 000010 dan 000015 HP - Elektronik 2017 2 13.497.629,00 26.995.258,00 18 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000001, 000002 Deskjet - Elektronik 2007 2 1.199.000,00 2.398.000,00 19 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000004 Canon - Elektronik 2010 1 1.700.000,00 1.700.000,00 20 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000005 Epson - Elektronik 2010 1 1.700.000,00 1.700.000,00 21 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000006, 000007 Laserjet mono - Elektronik 2011 2 1.760.000,00 3.520.000,00 22 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000007 Pro MFP 177 - Elektronik 2015 1 5.852.000,00 5.852.000,00 23 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000008 Pro MFP 177 - Elektronik 2015 1 4.796.000,00 4.796.000,00 24 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000010, 000014, 000018 HP LJ P1102 - Elektronik 2013 3 1.650.000,00 4.950.000,00 25 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000010, 000014 Brother - Elektronik 2017 2 3.137.930,00 6.275.860,00 26 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000008, 000009 HP LJ P1102 - Elektronik 2012 2 1.705.000,00 3.410.000,00 27 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 000019 Epson - Elektronik 2013 1 2.375.000,00 2.375.000,00 28 02.10.02.03.018 Peralatan Personal Komputer Lainnya 000001 sd 000003 - - Elektronik 2013 3 3.520.000,00 10.560.000,00 29 02.10.02.03.018 Peralatan Personal Komputer Lainnya 000004 sd 000010 - - Elektronik 2017 7 3.499.660,57 24.497.623,99 30 02.10.02.03.018 Peralatan Personal Komputer Lainnya 000011 sd 000015 - - Elektronik 2018 5 4.014.100,00 20.070.500,00 Total 386.233.491,99 Bahan Tahun Pembelian Rincian No.  Kode Barang Jenis Barang/ Nama Barang Nomor Register Merk/ Type Ukuran/ CC
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
dari daftar aset tetapi harus juga dinilai terlebih dahulu usulan penghapusan tersebut apakah masih memiliki nilai jual atau tidak, dan jika masih memiliki nilai jual maka aset tersebut harus dilelang dan jika tidak maka bisa di pindahtangankan atau dilakukan pemusnahan jika barang tersebut sudah rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi dalam proses operasional.

## Kesimpulan
Dari  Analisis  Prosedur  Penghapusan  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Koperasi,  UKM,  dan  Perdagangan Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwa prosedur penghapusan aset tetap pada Dinas Koperasi, UKM dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu  lelang,  pemindahtanganan  dan pemusnahan. Adapun prosedur yang dilakukan untuk dapat melakukan penghapusan aset tetap pada Dinas Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung  yaitu  membuat  usulan  penghapusan,  pengecekan barang, dan yang terakhir penghapusan sesuai dengan hasil pengecekan barang dilelang, dipindahtangankan atau  dimusnahkan.  Prosedur  penghapusan  pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten Badung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Penghapusan aset tetap pada  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Badung tahun  2023 yang  sudah  terealisasikan yaitu  penghapusan  aset  tetap  dengan  cara  pemusnahan  dan  dengan  cara  dilelang..  Saran  yang  dapat diberikan penulis adalah perlu adanya pengecekan rutin terhadap aset tetap yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung agar aset tersebut tidak mudah mengalami kerusakan.

## Referensi
Anugraini,  P.  S.,  &  Puryandani,  S.  (2021).  Implementasi  Penghapusan  Aset  Tetap  Dan  Aset  Tidak Berwujud Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2019. Jurnal Magisma , IX (1), 82–86. Devi, R. P. (2022). Peran Cost Control Terhadap Persediaan Barang Engineering Storage di LV8 Resort and Hotel .
Endraswara,
A. (2016). BAB III Metode Penelitian.
http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). PSAK 16 (Revisi 2011) Aset Tetap .
Imanuella.  J. (2023). Pengertian  Aset  Tetap,  Karakteristik,  Fungsi,  dan  Contoh. MEDIA  INDONESIA. https://mediaindonesia.com/ekonomi/595268/pengertian-aset-tetap-karakteristik-fungsi-dan-contoh.
Kieso. D. E, Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah (Edisi IFRS, Vol. 2). Salemba Empat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016.  (2016). Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah. www.peraturan.go.id
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47  Tahun  2021.  (2021). Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 23 September 2021.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3970
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014.  (2014). Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Rosario  Borroek,  M.  (2014).  PERANCANGAN  SISTEM  INFORMASI  MANAJEMEN  ASET  PADA STIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI (Studi Kasus: Penjualan dan Disposal Aset Tetap). Jurnal Ilmiah Media SISFO , 8 (2).
Samosir,  C.  (2023). Pengertian  Prosedur  Menurut  Para  Ahli  dan  Contohnya. Kids.Grid.Id. https://kids.grid.id/read/473855098/pengertian-prosedur-menurut-para-ahli-dan- contohnya?page=all.
Sitanggang,  D.  D.  K.  P.  (2022). Pengertian  Analisis  Adalah:  Berikut  Jenis  dan  Fungsinya. Detik.Com. https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan- fungsinya.
Teniwut,  M.  (2023). Teknik  Pengumpulan  Data  dan  Metode  Penelitian. Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian