INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7161-7168 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta  (Studi Perkara Nomor 612/Pdt.G/2022/Pa.Ska)
Julia 1 ✉ , M. Kurniawan BW 2 , Baehaqi 3
Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta
Email: sayajulia@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini terdapat tiga hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Hukum waris mencakup semua asas dan  keputusan  pengadilan  atau  putusan  yang  berkaitan  dengan  proses  pewarisan.  pengalihan  dan penguasaan  aset  (harta  benda)  dan  aset  tidak  berwujud  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian waris antara ahli waris yang berbeda agama dan penjelasan tentang bagaimana akibat dari pelaksanaan pembagian waris beda agama dan bagaimana tinjauan tinjauan hakim dalam memutus pembagian waris beda  agama  yang  berbeda  agama  dalam  perkara  No.  612/pdt.G/2022/PA.Ska.  Penelitian  ini menggunakan kajian pustaka (telaah dokumen). Penelitian ini menggunakan metode survei dokumen (library  research).  Penelitian  ini  menggunakan  buku-buku  sebagai  sumber  data  dan  menempatkan putusan pengadilan agama sebagai pusat analisisnya. Teknik pengumpulan data Peneliti menggunakan metode studi literatur dan survei dokumen untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan dan memutuskan pembagian warisan antara ahli waris yang berbeda agama Berdasarkan perkara No. 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, ahli waris yang berbeda agama selalu diuntungkan. Wasiat wajibah adalah wajib, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/K/AG/1999. Bahwa akibat hukum dari pembagian harta harta warisan beda agama berdasarkan Perkara No. 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, Majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris beda agama/para tergugat (non muslim) dapat menerima warisan menurut wasiat wajibah dibagi dengan perbandingan 1/3 x 675 m 2 = 225 m 2 harta peninggalan dan harta warisan sisanya diberikan kepada ahli waris (Muslim) dengan warisan sebesar 2/3 x 675 m 2 = 450 m 2 sebagai ahli waris tunggal yang beragama Islam.
Kata Kunci: Harta Warisan, Ahli Waris, Beda Agama
Abstract
Inheritance  law  in  Indonesia  is  still  pluralistic,  because  currently  three  inheritance  laws  apply,  namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil code inheritance law. Customary inheritance law includes all principles, and legal decisions or decisions relating to the process of transferring and controlling property (property) and non-material property from one generation to the next. This study aims to reveal how the application of Islamic law in the implementation of the distribution of inheritance to heirs of different religions and an explanation of how the legal consequences of the implementation of the distribution of inheritance of different religions and how the judge's consideration in deciding the distribution of inheritance of different religions according to case number 612/pdt.G/2022/PA.Ska. This research uses a literature study approach (literature study). This research uses a literature study approach (library research). This research uses books as data sources and places religious court case decisions as the  center  of  its  analysis.  Data  collection  techniques  researchers  use  literature  study  methods  and documentation  to  collect  the  necessary  data.  The  results  showed  that  the  Judge's  consideration  in deciding  the  distribution  of  inheritance  to  heirs  of  different  religions  according  to  case  number 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, heirs of different religions still get inheritance through mandatory wills, this is in accordance with the Supreme Court Jurisprudence Number: 51/K/AG/1999. That the legal consequences of the implementation of the distribution of inheritance assets of different religions based on case number 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, the Panel of Judges determined that heirs of different religions/Defendants (non- Muslims) could receive inheritance through a mandatory will with a share of 1/3 x 675 m2 = 225 m2 of the inheritance and the rest was given to the Plaintiff (Islam) with a share of 2/3 x 675 m2 = 450 m2 of the inheritance as the sole Muslim heir.
Keywords: Inheritance Property, Heirs, Different Religions

## PENDAHULUAN
Hukum waris di Indonesia masih banyak, karena saat ini ada tiga hukum waris yang diterapkan  yaitu,  hukum  waris  adat,  hukum  waris  Islam  dan  hukum  waris  KUHPerdata. Hukum  waris  adat  meliputi  semua  asas  dan  putusan  pengadilan  atau  putusan  yang berkaitan dengan peralihan dan penguasaan harta benda (harta kekayaan) dan barang- barang immateriil  secara turun-temurun dari  generasi ke generasi  dari  satu  generasi ke generasi yang lain. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam hukum waris adat ini terdapat jenis kewarisan matrilineal, matrilineal atau kewarisan bapak dan jenis kewarisan matrilineal atau kewarisan bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara satu daerah hukum adat dengan daerah hukum adat lainnya yang berhubungan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis dan status harta yang diwarisi.
R.  Subekti  (Sjarif  dan  Elmiyah,  2018:2),  mengingat  bahwa,  seperti  halnya  hukum perkawinan, hukum waris di Indonesia juga sangat beragam. Selain hukum waris adat, ada juga  hukum  waris  menurut  Islam  dan  hukum  waris  menurut  KHUPerdata  (Burgerlijk Wetbook).
Menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang digunakan, yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerdata dan hukum waris Islam. Pembagian  warisan  dapat  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri  untuk  ahli  waris  yang menggunakan hukum waris KUHPerdata dan oleh pengadilan agama untuk ahli waris yang menggunakan hukum waris Islam.
Namun, yang menjadi masalah adalah jika ada ahli waris yang berbeda agama (non- muslim),  karena  menurut  hukum  waris  Islam,  ahli  waris  non-muslim  tidak  akan mendapatkan warisan. Bisa saja ada ahli waris non muslim karena dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, salah satu dari pasangan tersebut keluar dari agama Islam, dan bisa juga terjadi keturunan dari perkawinan tersebut menganut agama selain Islam, sehingga setelah terjadi  pembagian harta warisan, maka hal  ini menambah permasalahan hukum tersendiri, khususnya mengenai pembagian harta warisan.
Yusuf al-Qara ḍ awi menjelaskan dalam sebuah buku berjudul Hadyu al-Islam Fatawi Mu'a'sirah (Shalehah, 2020:34) bahwa Muslim dapat mewarisi dari non-Muslim, sementara non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim. Menurutnya, Islam tidak menghalangi jalan kebaikan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  warisan  atau  harta  benda  dapat membantu  menjaga  Allah,  menaati-Nya  dan  memelihara  agama-Nya.  Bahkan,  harta diciptakan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya. Menurut Yusuf al-Qara ḍ awi, hukum asal dari warisan adalah semangat tolong-menolong, bukan karena perbedaan agama. Menurut al-Qaradhawi, illat dalam masalah waris adalah tolong-menolong. Sementara itu, adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi orang yang jahat dalam hal ini. Ajaran Islam dan kaum muslimin menolong ahlu dzimmah  sehingga  kaum  muslimin  mendapatkan  warisan  dari  mereka,  sedangkan  ahlu dzimmah  dengan  kekafirannya  tidak  menolong  kaum  muslimin  sehingga  mereka  tidak dapat menerima harta peninggalan kaum muslimin.
Dalam Islam, pembagian warisan secara teknis diatur dalam ilmu fara'id, baik dari sisi sistem kewarisan, dari sisi siapa saja yang berhak mewarisi (al-warits), tentang siapa saja yang mewarisi, sampai kepada harta warisan yang akan diterima oleh ahli waris, siapa saja yang terhalang untuk mewarisi (alhijab) dan siapa saja yang dilarang untuk menerima harta warisan. Bagi mereka yang tidak dapat menerima warisan sesuai dengan ketentuan Islam, mereka dapat memperoleh  bagiannya melalui wasiat wajibah. Islam telah menganjurkan
kepada para al-muwarits untuk meninggalkan warisan kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena alasan-alasan hukum tertentu sehingga mereka wajib memakai jilbab  dan  wasiat  wajibah  tersebut  akan  diwasiatkan  oleh al-muwarits  yang  diberikan sebelum meninggal dunia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  penelitian  kepustakaan (library  research).  Penelitian  ini  menggunakan  buku-buku  sebagai  sumber  data  dan menempatkan putusan pengadilan agama sebagai pusat analisisnya. Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan  metode  penelitian  dokumenter  untuk  mengumpulkan  data-data yang  diperlukan.  Melalui  metode  penelitian  kepustakaan,  peneliti  dapat  mengkaji pembagian  hukum  waris  di  antara  para  ahli  waris  menurut  agama  yang  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  saat  ini.  Selain  itu,  penggunaan  metode  dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi pengumpulan data dilakukan dengan meneliti atau menganalisis dokumen-dokumen yang ditulis oleh pemiliknya sendiri atau orang lain yang menulis pada dokumen tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  bawah  hukum  Islam  dan  Syariah,  warisan  adalah  aturan  yang  mengatur pemindahan harta milik orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau keluarga yang dikenal sebagai ahli waris. Warisan dapat berupa harta benda maupun utang yang ditinggalkan oleh almarhum.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pasal  171  menjelaskan  tentang  kewarisan,  yang artinya "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan pemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing" (Mujib, 2020).

## a. Putusan Majelis Hakim
Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, sehingga peninjauan kembali atas status quo perkara tersebut telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.
Bahwa  para  pihak  telah  menjalani  mediasi  dengan  hakim  mediator,  namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Agustus 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam proses peninjauan kembali, prinsipal telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan
Pasal  7  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Dalam Konvensi:
1) Dalam Eksepsi
• Menolak Eksepsi dari para Tergugat.
2) Dalam Pokok Perkara
➢ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
➢ Menetapkan hukum bahwa Suradi Pujosuwahyo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
• Penggugat binti Suradi Pujosuwahyo (Penggugat) Islam;
• XXX (Tergugat I) Kristen;
• Tergugat II (Tergugat II) cucu/Kristen;
• Katarina Loreta (Penggugat III) cucu/kristen;
• Lucia (Tergugat IV) cucu/Kristen;
• Tergugat V (Tergugat V) cucu/Kristen;
• Albert (Tergugat VI) cucu/Kristen
➢ Menetapkan  bahwa  sebidang  tanah,  seluas  675  m 2 terletak  di  Rt.  XXX,  Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas:
• Sebelah Utara  : tanah milik Sunti
• Sebelah Selatan  : tanah milik Suwarni
• Sebelah Timur   : tanah milik Albert/Bramatyo
• Sebelah Barat   : berbatasan dengan jalan
Adalah  merupakan  harta  warisan  dari  Suradi  Pujosuwahyo  yang  belum  dibagi waris.
➢ Menetapkan  bahwa  para  Tergugat  mendapatkan  wasiat  wajibah  1/3  dari  harta peninggalan Almarhum Suradi Pujosuwahyo angka 3 tersebut diatas.
➢ Menetapkan  hukum  bahwa  bagian  Penggugat  2/3  sebagai  ahli  waris  tunggal Almarhum Suradi Pujosuwahyo atas harta warisan tersebut diatas setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat wajibah.
➢ Menghukum para Tergugat, dan atau siapapun juga memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat  dilaksanakan secara natural, maka dapat dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, bila perlu dengan bantuan alat negara.
➢ Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
➢ Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng (bersama-sama).
b. Penerapan  Pembagian  Harta  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Berdasarkan Putusan 612/Pdt.G/2022/PA.Ska
Berdasarkan  ketentuan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  (b)  dan  ayat  (3)  undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang kewarisan dengan menentukan siapa pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris,  penentuan  mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian  masing-masing  ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Gugatan penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan, yang mana objek sengketa  terletak  di  Kelurahan  Mojosongo,  Kecamatan  Jebres,  Kota  Surakarta,  sehingga Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara penggugat. Dalam kasus ini, pewaris beragama Islam, penggugat beragama Islam dan tergugat beragama non Islam,  penggugat dan tergugat adalah saudara satu ayah.. Obyek sengketa juga diakui sebagai harta peninggalan pewaris, sehingga penggugat telah memenuhi  syarat  secara  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  waris  dalam  perkara penggugat, karena dasar gugatan waris yang menjadi yurisdiksi absolut peradilan agama adalah apakah pewaris adalah seorang muslim atau tidak. Muslim atau tidak dan dalam kasus ini telah disepakati dan dipastikan bahwa pewaris beragama Islam atau tidak.
Oleh  karena  itu,  sebelum  dilakukan  pembagian  harta  warisan  antara  penggugat yang merupakan ahli waris, maka wasiat wajibah  diberikan terlebih  dahulu kepada  para tergugat sebesar sepertiga dari harta peninggalan pewaris dan sisanya menjadi hak milik penggugat  yang  merupakan  saudara  perempuan  yang  berhak  mendapatkan  2/3  harta peninggalan pewaris setelah mengambil 1/3 wasiat wajibah.
Penerapan surat wasiat yang mengikat adalah untuk mencari manfaat dan keadilan bagi  masing-masing  pihak  yang  bersengketa.  Upaya  hukum  ini  dimaksudkan  untuk mengatasi  permasalahan hukum  yang belum  diatur  secara rinci dalam undang-undang. Dalam hal ini, hanya hak waris yang hilang karena perbedaan agama yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sengketa akibat hilangnya hak waris, maka hak-hak lain seperti hibah dan/atau wasiat dapat digunakan secara baik dan adil.
c. Analisis  Pembagian  Harta  Warisan  Ahli  Waris  Beda  Agama  Berdasarkan  Putusan 612/Pdt.G/2022/PA.Ska
Setelah  melalui  proses  mediasi  di  Pengadilan  yang  ternyata  tidak  berhasil  untuk mendamaikan  para  pihak,  maka  Majelis  Hakim  melalui  putusannya  menyatakan  bahwa Penggugat (Islam)  dan  para Tergugat  (Kristen) sebagai ahli waris dari Almarhum Suradi Pujosuwahyo. Namun dalam hal penerimaan atas harta peninggalannya dikalangan ulama Islam  terdapat  dua  pendapat,  dimana  dikalangan  jumhur  ulama  (mayoritas  ulama) berpendapat  bahwa  ahli  waris  non-Muslim  tersebut  terhalang  dari  penerimaan  harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan berdasarkan pada Hadits Riwayat Abu Hurairah dan Muslim Nomor 6267 yang berbunyi:
امِلْسُمْلا ُرِفااكْلا  الَاو ارِفااكْلا ُمِلْسُمْلا ُثِراي  الَ
Artinya: “Tidak mewarisi orang Kafir kepada Muslim, demikian orang Muslim kepada Kafir”.
Sebagian ulama seperti Ibn Hazm, Al-Thabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa ahli waris non-Muslim akan mendapatkan harta warisan dari muwarris Muslim melalui wasiat wajibah (RI, 2022:48)
Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan mengambil alih pendapat kelompok kedua tersebut sebagaimana pendapat Ibn Hazm, bahwa kewajiban berwasiat bagi setiap Muslim didasarkan kepada dalil Al- Qur’an surah al -Baqarah ayat 180:
اذِإ ْمُكْيالاع ابِتُك ىالاع اًّقاح ۖ  ِفوُرْعامْلٱِب اينِبارْ قاْلْٱاو ِنْيادِلَٰاوْلِل ُةَّيِصاوْلٱ اًْيْاخ اكارا ت نِإ ُتْوامْلٱ ُمُكاداحاأ اراضاح ا اينِقَّتُمْلٱ
Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda -tanda) maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa.”
Menerima ahli waris non-Muslim untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai ahli waris wajibah (meskipun tidak wajib). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 368 K/AG/1965 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang  pada  intinya  menetapkan  bahwa  ahli  waris  non-Muslim  berhak  menerima  bagian harta  peninggalan  pewaris  Muslim  melalui  wasiat  wajibah,  dengan  ketentuan  bagian tersebut tidak boleh melebihi bagian yang sama dengan bagian yang diterima oleh para ahli waris yang beragama Islam.
Menurut  Majelis  Hakim,  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas  dinilai  lebih menghasilkan maslahah, lebih memungkinkan tercapainya  keadilan bagi ahli waris non- Muslim, sekalipun mereka adalah ahli waris non-Muslim. Dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah dari pewaris yang beragama Islam, karena hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki asas kesetaraan, bahwa kerabat
non-Muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dapat menerima bagian harta warisan  melalui  wasiat  wajibah  dengan  tidak  melebihi  bagian  pewaris  yang  sederajat dengan dia.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Dalam pandangan hukum waris  adat,  pembagian  warisan  didasarkan  pada  struktur  persekutuan  kolektif,  menurut hukum perdata, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menjadi halangan untuk menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan pewaris. Di bawah hukum Islam, ahli waris Muslim dan ahli waris non-Muslim tidak dapat saling mewarisi harta satu sama lain.
Ahli waris yang beragama selain agama yang dianut oleh pewaris dapat menerima warisan  melalui  wasiat  wajibah  atas  pertimbangan  Pengadilan  Agama  Surakarta.  No: 612/Pdt.G/2022/PA.Ska  dan  hal  ini  sejalan  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.
Analisis Pengadilan Agama Surakarta No: 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, membagi harta warisan kepada ahli waris yang  berbeda agama sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian warisan ini dilakukan sesuai dengan wasiat wajibah, bagian yang dibagi adalah 1/3 dari harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Hadits
Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2018). Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang). Jakarta: Prenadamedia Group.
RI, M. A. (2022). Surat Putusan 612/Pdt.G/2022/PA.Ska. Surakarta: Pengadilan Agama Surakarta.
Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018). Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law
.
Mujib. (2020). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved Juni 24, 2023, from Pengadilan Agama Jakarta Timur: http://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392- kewarisan-ayah-dalam-perspektip-
khi#:~:text=Dalam%20pasal%20171%20KHI%2C%20ada,dan%20berapa%20bagianny
a%20masing%2Dmasing

## Kompilasi Hukum Islam
Yurisprudensi Mahkamah Agung 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999