## PENGELOLAAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS COMMUNITY-BASED TOURISM DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Rullyana Puspitaningrum Mamengko 1 , dan Erlina Daru Kuntari 2
1 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: rullyana.mamengko@uny.ac.id
2 Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: erlina@akparbuanawisata.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pentingnya pengelolaan  pariwisata  bahari  berbasis  pemberdayaan  masyarakat (Community-Based Tourism) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat  pesisir  di  wilayah  pesisir  Pantai  Utara  Jawa  Tengah. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan prosedur  penelitian  yaitu  tahap  deskripsi,  tahap  reduksi,  dan  tahap seleksi. Lokasi penelitian di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Tengah dengan  responden  yang  dipilih  secara  acak.  Hasil  penelitian yang diperoleh  yaitu  adanya multiplayer  effect pelibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  pariwisata  bahari  di  wilayah  pesisir  yang  meliputi pendapatan  masyarakat  meningkat,  terserapnya  tenaga  kerja  lokal, terbukanya  ruang  usaha  bagi  masyarakat  lokal,  terpeliharanya  lingkungan  sekitar,  dan perbaikan amenitas pendukung lainnya.

## Kata Kunci: Pariwisata bahari, community-based tourism, ekonomi masyarakat

## MANAGEMENT OF MARINE TOURISM BASED ON COMMUNITY-BASED TOURISM IN INCREASING REVENUE OF COASTAL COMMUNITIES

## ABSTRACT
The economic conditions of the coastal communities of the North Coastal of Central Java, for several  decades, have  been  categorized  as  not  having  adequate  livelihoods,  even  though Indonesia's  marine  resources  are  relatively  abundant. The  purpose  of  this  study  was  to determine the importance of managing marine tourism based on community-based tourism in increasing revenue of coastal communities in the north coastal of Central Java. This research is a qualitative descriptive study, with research procedures namely the description stage, the reduction stage, and the selection stage. Respondents in this study were 56 respondents who were  randomly  selected  in  each  City  or  Regency.  Respondents  consisted  of  the  Tourism Office, Pokdarwis or Bumdes, workers in tourist destinations, community leaders, sellers at a tourist destinations, and visitors. The results obtained have a multiplier effect, i.e. increasing revenue of coastal communities, absorption of workforce from local communities, opportunity of open  up  business  space  for  local  communities, preservation cleanliness and  nature  the environment to supports sustainable tourism, and also the benefits received by the community around  the  tourist  destination  regarding  regional  development,  improvement  of  road  and bridge  infrastructure,  improvement  of  public  facilities  such  as  places  of  worship  and  other public facilities.
Keywords : Marine tourism, community-based tourism, economic

## Histori Artikel
Submitted: 11 Desember 2019 Reviewed:
10 Januari 2020
Accepted:
10 Februari 2020 Published: 15 Mei 2020

## PENGELOLAAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS COMMUNITY-BASED TOURISM DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Rullyana Puspitaningrum Mamengko 1 , dan Erlina Daru Kuntari 2
1 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: rullyana.mamengko@uny.ac.id
2 Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: erlina@akparbuanawisata.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pentingnya pengelolaan  pariwisata  bahari  berbasis  pemberdayaan  masyarakat (Community-Based Tourism) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat  pesisir  di  wilayah  pesisir  Pantai  Utara  Jawa  Tengah. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan prosedur  penelitian  yaitu  tahap  deskripsi,  tahap  reduksi,  dan  tahap seleksi. Lokasi penelitian di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Tengah dengan  responden  yang  dipilih  secara  acak.  Hasil  penelitian yang diperoleh  yaitu  adanya multiplayer  effect pelibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  pariwisata  bahari  di  wilayah  pesisir  yang  meliputi pendapatan  masyarakat  meningkat,  terserapnya  tenaga  kerja  lokal, terbukanya  ruang  usaha  bagi  masyarakat  lokal,  terpeliharanya  lingkungan  sekitar,  dan perbaikan amenitas pendukung lainnya.

## Kata Kunci: Pariwisata bahari, community-based tourism, ekonomi masyarakat

## MANAGEMENT OF MARINE TOURISM BASED ON COMMUNITY-BASED TOURISM IN INCREASING REVENUE OF COASTAL COMMUNITIES

## ABSTRACT
The economic conditions of the coastal communities of the North Coastal of Central Java, for several  decades, have  been  categorized  as  not  having  adequate  livelihoods,  even  though Indonesia's  marine  resources  are  relatively  abundant. The  purpose  of  this  study  was  to determine the importance of managing marine tourism based on community-based tourism in increasing revenue of coastal communities in the north coastal of Central Java. This research is a qualitative descriptive study, with research procedures namely the description stage, the reduction stage, and the selection stage. Respondents in this study were 56 respondents who were  randomly  selected  in  each  City  or  Regency.  Respondents  consisted  of  the  Tourism Office, Pokdarwis or Bumdes, workers in tourist destinations, community leaders, sellers at a tourist destinations, and visitors. The results obtained have a multiplier effect, i.e. increasing revenue of coastal communities, absorption of workforce from local communities, opportunity of open  up  business  space  for  local  communities, preservation cleanliness and  nature  the environment to supports sustainable tourism, and also the benefits received by the community around  the  tourist  destination  regarding  regional  development,  improvement  of  road  and bridge  infrastructure,  improvement  of  public  facilities  such  as  places  of  worship  and  other public facilities.

## Keywords : Marine tourism, community-based tourism, economic

## Histori Artikel
Submitted: 11 Desember 2019 Reviewed:
10 Januari 2020 Accepted: 10 Februari 2020 Published: 15 Mei 2020

## PENGELOLAAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS COMMUNITY-BASED TOURISM DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Rullyana Puspitaningrum Mamengko 1 , dan Erlina Daru Kuntari 2
1 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: rullyana.mamengko@uny.ac.id
2 Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: erlina@akparbuanawisata.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pentingnya pengelolaan  pariwisata  bahari  berbasis  pemberdayaan  masyarakat (Community-Based Tourism) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat  pesisir  di  wilayah  pesisir  Pantai  Utara  Jawa  Tengah. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan prosedur  penelitian  yaitu  tahap  deskripsi,  tahap  reduksi,  dan  tahap seleksi. Lokasi penelitian di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Tengah dengan  responden  yang  dipilih  secara  acak.  Hasil  penelitian yang diperoleh  yaitu  adanya multiplayer  effect pelibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  pariwisata  bahari  di  wilayah  pesisir  yang  meliputi pendapatan  masyarakat  meningkat,  terserapnya  tenaga  kerja  lokal, terbukanya  ruang  usaha  bagi  masyarakat  lokal,  terpeliharanya  lingkungan  sekitar,  dan perbaikan amenitas pendukung lainnya.

## Kata Kunci: Pariwisata bahari, community-based tourism, ekonomi masyarakat

## MANAGEMENT OF MARINE TOURISM BASED ON COMMUNITY-BASED TOURISM IN INCREASING REVENUE OF COASTAL COMMUNITIES

## ABSTRACT
The economic conditions of the coastal communities of the North Coastal of Central Java, for several  decades, have  been  categorized  as  not  having  adequate  livelihoods,  even  though Indonesia's  marine  resources  are  relatively  abundant. The  purpose  of  this  study  was  to determine the importance of managing marine tourism based on community-based tourism in increasing revenue of coastal communities in the north coastal of Central Java. This research is a qualitative descriptive study, with research procedures namely the description stage, the reduction stage, and the selection stage. Respondents in this study were 56 respondents who were  randomly  selected  in  each  City  or  Regency.  Respondents  consisted  of  the  Tourism Office, Pokdarwis or Bumdes, workers in tourist destinations, community leaders, sellers at a tourist destinations, and visitors. The results obtained have a multiplier effect, i.e. increasing revenue of coastal communities, absorption of workforce from local communities, opportunity of open  up  business  space  for  local  communities, preservation cleanliness and  nature  the environment to supports sustainable tourism, and also the benefits received by the community around  the  tourist  destination  regarding  regional  development,  improvement  of  road  and bridge  infrastructure,  improvement  of  public  facilities  such  as  places  of  worship  and  other public facilities.

## Keywords : Marine tourism, community-based tourism, economic

## Histori Artikel
Submitted: 11 Desember 2019 Reviewed:
10 Januari 2020
Accepted:
10 Februari 2020
Published:
15 Mei 2020

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.506 pulau dan pantai sepanjang 81.000 km, serta laut  seluas  5,8  juta  km 2 .  Potensi  yang  besar tersebut seharusnya dapat memberikan sumber  penghidupan  yang  layak. Namun pada kenyataannya, kualitas hidup masyarakat  masih  tergolong  rendah. Untuk itu,  dibutuhkan  peran  pemerintah  dalam menentukan  arah  pembangunan  daerah (Noer, 2018) .
Perencanaan  hendaknya  dilakukan  secara integral  dan  holistik  dengan  melibatkan masyarakat  lokal  sehingga  masyarakat  dapat memperoleh  manfaat  ekonomi    sekaligus sumber daya alamnya dapat terjaga. Tindakan yang dapat diselaraskan dengan hal tersebut  di  atas  adalah  pemberdayaan masyarakat  dalam  mengelola  pariwisata daerah atau lebih dikenal dengan community- based tourism.
Pendekatan  pembangunan  pariwisata  yang menempatkan  masyarakat  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  produk  wisata merupakan  esensi  dari  pembangunan  yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Adikampana, 2017). Pendekatan ini memiliki  nilai  strategis yaitu  mampu menciptakan  produk  wisata  yang  bercirikan budaya  setempat.  Pariwisata  jika  dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi  ekonomi  secara  langsung  kepada masyarakat  di  sekitar  daerah  pariwisata. Sehingga  secara  tidak  langsung, pariwisata memberikan  kontribusi  signifikan  pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  di  daerah (Rusyidi & Fedryansah, 2018).
Kondisi masyarakat pesisir merupakan kelompok  masyarakat  yang  relatif  tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses  pendidikan  dan  layanan  kesehatan), dan  kultural  dibandingkan  dengan  kelompok masyarakat lain (Fatmasari, 2014). Masyarakat  pesisir,  terutama  nelayan  lekat dengan kemiskinan bahkan disebut kelompok miskin  diantara  yang  miskin (Sipahelut, 2010).  Menurut  hasil  penelitian  Widodo
(2011)  tentang faktor  penyebab  kemiskinan masyarakat  pesisir  di  Kwanyar  Barat, Kabupaten  Bangkalan  adalah  rendahnya akses  terhadap  modal  terutama  modal finansial  sehingga  menyebabkan  nelayan tidak  mampu  mengakses  modal  fisik  berupa teknologi  penangkapan  yang  lebih  modern. Ketimpangan  juga  merupakan  salah  satu permasalahan penyebab  kemiskinan. Hal ini, berkaitan  dengan  keuntungan  ekonomi  dari pemanfaatan  sumber daya  pesisir  dan  laut, baru  dinikmati  oleh  kelompok  masyarakat tertentu  seperti  juragan  kapal  dan  pengusaha perikanan,  namun  belum dapat  dinikmati oleh  masyarakat  pesisir dan  nelayan.  Selain kesenjangan  dalam  pendapatan,  kesenjangan dalam kepemilikan justru menjadi permasalahan  yang  lebih  serius (Syarief, 2001).  Kondisi  ini  juga  terjadi  di  wilayah pesisir  Pantai  Utara  Jawa  Tengah, kondisi masyarakatnya,  sebagian  besar  masih  berada di bawah garis kemiskinan.
Jawa  Tengah  adalah  sebuah  provinsi  di Indonesia  yang  terletak  di  bagian  tengah Pulau  Jawa.  Ibu  kotanya  adalah  Semarang. Luas  wilayah  Jawa  Tengah  adalah  32.548 km 2 ,  atau  sekitar  28,94%  dari  luas  Pulau Jawa.  Jawa  Tengah  memiliki  29  kabupaten dan  6  kota.  Panjang  pantai  Jawa  Tengah kurang lebih 251 km (Peta Laut DISHIDROS TNI  AL, 2013)  dan  terdapat  10  kabupaten dan 3 kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, yang dalam penelitian ini disebut wilayah  pesisir  pantai  utara Jawa  Tengah. Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten  Brebes,  Kabupaten  Tegal,  Kota Tegal,  Kabupaten  Pemalang,  Kabupaten Pekalongan,  Kota  Pekalongan,  Kabupaten Batang,  Kabupaten  Kendal,  Kota  Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang.
Penelitian  ini  memiliki  urgensi  yaitu  dapat mengetahui  cara  peningkatan  pendapatan ekonomi  masyarakat  wilayah  pesisir  yang saat  ini  masih  termasuk  kategori  masyarakat berpendapatan rendah, dengan cara mengembangkan  pariwisata  bahari berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut merencanakan,
mengelola,  memanfaatkan,  dan  memelihara potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan  pariwisata  yang  berkelanjutan (sustainable tourism).

## LITERATUR REVIEW

## Community-Based Tourism
Hiariey  (2013)  menemukan  bahwa  strategi meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  adalah  dengan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (co-management). Dalam strategi tersebut,  masyarakat  memiliki  kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya  kepentingan  masyarakat dalam  proses  pengelolaan. Sebagaimana disampaikan  Ticoalu  et  al.  (2013)  bahwa keberhasilan  program  karena  masyarakat, pemerintah dan pengusaha memiliki kontribusi  yang  relatif sama  terhadap  moral, ditinjau  dari  pemberdayaan  masyarakat pesisir.
Menurut Tulungen (2001), pendekatan pengelolaan  sumberdaya  wilayah  pesisir yang  dapat  menjadi  rujukan  adalah  berbasis pemberdayaan  masyarakat.  Konsep  ini  telah menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di  Indonesia sebagai  bagian  dari  sistem  pemerintahan yang desentralistis. Program yang melibatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan  pariwisata  disebut Community Based-Tourism (CBT).
Community-Based
Tourism (CBT) merupakan  suatu  pendekatan  pembangunan pariwisata yang menekankan pada pemberian kesempatan  kepada  masyarakat  lokal  untuk ikut berkontribusi dalam manajemen perencanaan  dan  pengelolaan  pariwisata setempat,  melalui  kehidupan  yang  lebih demokratis,  termasuk  dalam  pembagian
keuntungan  dari  kegiatan  pariwisata  yang lebih  adil  bagi  masyarakat (Adikampana, 2017). Pendekatan ini membutuhkan support dari  pemerintah  agar  bersama-sama  dengan masyarakat meningkatkan dan mengembangkan pembangunan
guna mencapai kesejahteraan bersama.
Seperti hasil  penelitian  Mardjoeki  (2012) yang menyatakan  bahwa  pemberdayaan masyarakat  pesisir  perlu  adanya  kerja  sama yang simultan dan lintas sektoral, pendekatan yang  paling  sesuai  dengan  kondisi  tersebut adalah  dengan  cara  pendekatan  partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerja sama  antara  masyarakat  setempat  dan pemerintah. Kemudian  Fitriansah  (2012) dalam hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa keberhasilan pemberdayaan  di  pesisir adalah  karena adanya penyadaran kepada masyarakat bahwa program yang mereka jalankan bukan semata ‐ mata program dari pemerintah, tetapi juga  menjadi  program  mereka  sendiri. Terdapat  tiga  aktor yang  memainkan perannya dengan sempurna yakni: pemerintah  daerah  sebagai  pembina  dan pengarah  program,  masyarakat  lokal  sebagai pelaksana  utama  seluruh  kegiatan  dan kelompok  yang  memfasilitasi  hubungan kedua aktor secara transparansi dan terbuka.
Senada dengan hal tersebut, Wearing (Dewi, 2013) menyatakan  bahwa masyarakat  lokal berperan  sebagai  tuan  rumah  dan  menjadi pelaku  penting  dalam  pengembangan  desa wisata,  dalam  keseluruhan  tahapan  mulai tahap perencanaan, pengawasan dan implementasi.  Artinya  masyarakat  lokal memiliki  kedudukan  yang  sama  penting dengan  pemerintah  dan  swasta  sebagai  salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, seperti ditunjukkan pada gambar 1.
Gambar 1. Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata Sumber: Wearing (Dewi, 2013) Pengelolaan Pariwisata Berbasis Community-Based Tourism
Kunci  pengaturan  pembangunan  pariwisata berbasis
Community-Based Tourism, meliputi  beberapa  hal,  yaitu: (1)  Adanya dukungan  pemerintah;  (2)  Partisipasi  dari stakeholder; (3) Pembagian keuntungan yang adil;  (4)  Penggunaan  sumber  daya  lokal secara  berkesinambungan;  (5)  Penguatan institusi  lokal;  (6)  Keterkaitan  antara  level regional dan nasional (Pantiyasa, 2011).
Selanjutnya, perspektif  pengelolaan  wilayah pesisir  dapat  didasarkan  kepada  otonomi daerah  dengan guideline sebagai  berikut:  (1) Secara  ekologis  haruslah  dapat  menjamin kelestarian  sumber  daya  pesisir;  (2)  Secara ekonomi dapat mendorong dan meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  serta meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah dengan  tetap  mempertahankan  stabilitas produktivitas sumber daya pesisir; (3) Secara sosial  budaya  memberikan  ruang  bagi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta  meningkatkan  keterlibatan  partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan;  (4)  Secara  kelembagaan  dan hukum dapat menjadi payung dalam pengelolaan  sumber daya  pesisir  dan menjamin  tegaknya  hukum  serta  penguatan kelembagaan;  (5)  Dalam  bidang  pertahanan dan keamanan sebagai  garda terdepan dalam mewaspadai  potensi-potensi  yang  akan mengganggu  pertahanan  dan  keamanan  baik di perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif,
terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan (Masyhudzulhak, 2011).
Terkait  dengan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan pelibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan komponen-komponen pengembangan pariwisata yang secara garis besar diklasifikasikan  sebagai  berikut: (1)  Atraksi dan  aktivitas  pariwisata;  (2)  Akomodasi;  (3) Fasilitas dan jasa layanan wisata lainnya; (4) Fasilitas  dan  jasa  layanan  transportasi;  (5) Infrastruktur  lainnya,  seperti  air,  listrik,  dan telekomunikasi;  (6)  Elemen  institusional, (Hadiwijoyo,  2012).  Selaras  dengan  yang diungkapkan  oleh  Yoeti  (2008)  bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata  sebagai  suatu  industri,  yaitu: tersedianya  objek  atraksi  wisata,  adanya fasilitas  aksesibilitas,  dan  bernilai  untuk dikunjungi atau dilihat (Hadiwijoyo, 2012).
Dalam pengelolaan obyek wisata, hendaknya mencakup  6  (enam)  hal  dasar,  yaitu:  (1) Pembinaan  produk  wisata,  (2) Pembinaan masyarakat  wisata,  (3) Pemasaran  terpadu, (4) Paduan penyebaran, (5) Paduan komunikasi,  dan  (6) Paduan  pelayanan, (Yoeti, 2008).

## Pengelolaan Pariwisata Bahari
Dalam  praktiknya,  pengelolaan  pariwisata bahari  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:  (1) Pengembangan  wisata  bahari harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan;
(2) Pengembangan  wisata  bahari  diarahkan pada  pola  pengembangan  ekowisata  atau wisata ramah lingkungan yang mengupayakan pemanfaatan lingkungan alam  bahari  sekaligus  juga  menyelamatkan lingkungan alam bahari tersebut; (3) Pengembangan wisata bahari harus ditujukan pada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan,  pendapatan,  peran  serta, dan tanggung  jawab  masyarakat  setempat  yang terpadu  dengan  pemerintah  dan  dunia  usaha (Prasiasa dan Hermawan, 2012).
Selanjutnya,  pengembangan  wisata  bahari harus  mengacu  pada  strategi  pengembangan sebagai  berikut:  (1) Menjadikan  prinsip- prinsip ecotourism sebagai payung pembangunan wisata bahari; (2) Membangun kemitraan  antar  pelaku,  yang  lebih  bersifat tidak  struktural,  namun  lebih  mengarah  ke fungsional;  (3) Pengembangan  diversifikasi kegiatan  dan  daya  tarik  wisata  maupun produk  seni  budaya  etnis  yang  dapat dijadikan daya tarik wisata; (4) Mengembangkan ketertarikan
dan
komplementaritas  antar  wilayah  dalam  suatu sistem  tata  ruang  pengembangan  pariwisata yang  terkait  dengan  sektor-sektor  lain;  (5) Mendorong kerjasama bilateral dan multilateral  antar  negara  luar  dengan pemerintah  daerah  (pemda)  setempat  dan antar  daerah  terutama  dalam  pengembangan wisata  bahari  dan  kegiatan  lain  termasuk keamanan  dan  keselamatan  kegiatan  wisata bahari lintas negara dan daerah (Prasiasa dan Hermawan, 2012).

## METODE
Artikel ini  merupakan hasil penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dilaksanakan untuk  membangun  pengetahuan  melalui pemahaman  dan  penemuan.  Pendekatan kualitatif adalah  suatu  proses  penelitian  dan
pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metode yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan masalah  manusia  (Iskandar,  2009). Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata,  laporan  terinci  dari  pandangan responden, serta melakukan studi pada situasi yang alami.
Tahapan pelaksanaan penelitian yang digunakan terbagi dalam 5 (lima) tahap yaitu: (1)  merumuskan  masalah  sebagai  fokus penelitian;  (2)  mengumpulkan  data  di lapangan; (3) menganalisis data; (4) merumuskan  hasil  studi;  (5)  menyusun rekomendasi  untuk  pembuatan  keputusan (Danim & Darwis, 2003). Selaras dengan hal tersebut,  pengolahan  datanya  dilakukan melalui  3  (tiga)  prosedur  yaitu  sebagai berikut: deskripsi, reduksi, dan seleksi data.
Data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara di  lapangan  dan  observasi.  Kemudian  data sekunder  diperoleh  dari  peraturan  setempat, data  statistik dari dinas  terkait,  dan dokumentasi yang terdapat di masing-masing responden. Metode pengumpulan data melalui  wawancara  dengan  menggunakan daftar  pertanyaan  dan  wawancara  secara mendalam  (in  depth  interview).  Observasi dilakukan  untuk  mengamati  hasil  program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan,  kelembagaannya,  serta  relasi sosial  budaya  masyarakat.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  56  responden  yang dipilih  secara  acak  di  masing-masing  Kota atau Kabupaten. Responden terdiri dari Dinas Pariwisata,
Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis)  atau Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes),  pekerja  di  destinasi  wisata,  tokoh masyarakat,  pedagang/  pemilik kios  di destinasi  wisata,  dan  pengunjung  atau wisatawan.
Adapun  kerangka  berpikir  dalam  penelitian ini diilustrasikan dalam gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2. Road Map Penelitian
Selanjutnya prosedur pengolahan data, melalui  3  (tiga)  tahap  utama  yaitu:  tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Wilayah  Pesisir  Pantai Utara Jawa Tengah
Yang  dimaksud  dengan  wilayah  pesisir pantai  utara  Jawa  Tengah  adalah  wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah  tersebut  meliputi: bagian  utara  dari Kabupaten  Brebes,  Kota  dan  Kabupaten Tegal,  Kabupaten  Pemalang,  Kota  dan Kabupaten  Pekalongan,  Kabupaten  Batang,
Kabuaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
Gambar 3. Peta Administratif Jawa Tengah Sumber: google.com Peta Administratif Jawa Tengah
Media Wisata, Volume 18, Nomor 1, Mei 2020

## Gambar 2. Road Map Penelitian
Selanjutnya prosedur pengolahan data, melalui  3  (tiga)  tahap  utama  yaitu:  tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Wilayah  Pesisir  Pantai Utara Jawa Tengah
Yang  dimaksud  dengan  wilayah  pesisir pantai  utara  Jawa  Tengah  adalah  wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah  tersebut  meliputi: bagian  utara  dari Kabupaten  Brebes,  Kota  dan  Kabupaten Tegal,  Kabupaten  Pemalang,  Kota  dan Kabupaten  Pekalongan,  Kabupaten  Batang,
Kabuaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
Gambar 3. Peta Administratif Jawa Tengah Sumber: google.com Peta Administratif Jawa Tengah
Media Wisata, Volume 18, Nomor 1, Mei 2020

## Gambar 2. Road Map Penelitian
Selanjutnya prosedur pengolahan data, melalui  3  (tiga)  tahap  utama  yaitu:  tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Wilayah  Pesisir  Pantai Utara Jawa Tengah
Yang  dimaksud  dengan  wilayah  pesisir pantai  utara  Jawa  Tengah  adalah  wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah  tersebut  meliputi: bagian  utara  dari Kabupaten  Brebes,  Kota  dan  Kabupaten Tegal,  Kabupaten  Pemalang,  Kota  dan Kabupaten  Pekalongan,  Kabupaten  Batang,
Kabuaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
Gambar 3. Peta Administratif Jawa Tengah Sumber: google.com Peta Administratif Jawa Tengah
Sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Tengah  memiliki  mata  pencaharian  sebagai nelayan,  selain  itu  sebagai  petani  atau pedagang.  Para  nelayan  biasanya  langsung menjual ikan tangkapannya ke pedagang ikan di  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  yang terletak  di  masing-masing  wilayah,  baru kemudian oleh pedagang ikan akan langsung dijual  ke  pembeli  dalam  bentuk  ikan  segar maupun  diolah  terlebih  dahulu  menjadi  ikan asin,  ikan  asap,  atau  olahan  ikan  lainnya. Selain  sebagai  nelayan,  mata  pencaharian lainnya  masyarakat  pesisir  adalah  sebagai petani.
Masyarakat  pantai  utara  Jawa  Tengah umumnya membudidayakan tanaman hortikultura  seperti  sayur  mayur  maupun buah-buahan, dan juga bunga melati. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber  di  pedukuhan  Pantairejo,  Desa Wonokerto,  Kabupaten  Pekalongan  bahwa mata  pencaharian  utama  di  dukuh  tersebut dahulunya  adalah  petani  melati,  karena menanam  melati  itu  untungnya  besar.  Sekali tanam  untuk  jangka  waktu  5  tahun,  1  tahun pertama  merawat  tanaman  melati,  4  tahun selanjutnya  untuk  panen  dan  setiap  hari memetik  melati  untuk  dijual  ke  pasar sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan setiap harinya. Karena di pesisir Pantai  Utara  Jawa  Tengah  sering  terjadi banjir rob,  bahkan  pernah  terjadi  banjir  rob yang  tinggi  hingga  mencapai  ladang  melati warga, menyebabkan banyak tanaman melati dan  hortikultura  mati.  Lebih  parahnya  lagi, setelah banjir rob surut, tanahnya tidak dapat lagi digunakan untuk bercocok tanam karena banjir  rob  membawa  pasir  ke  daratan  dan menimbun  ladang  warga  tersebut.  Dengan kondisi  demikian,  maka  masyarakat  harus memikirkan  alternatif  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  hasil penelitian dari  Manumono  (2008) yang menyatakan bahwa  abrasi  tambak  dan  rob menyebabkan  penurunan  pendapatan  petani tambak  dan  nelayan  sehingga  mereka mengalami  perubahan  perilaku  yang  bersifat negatif  yaitu  apriori,  apatis  dan  mengalami
gangguan  jiwa.  Sebagian  petani  dan  nelayan yang  hilang  tambaknya  beralih  menjadi buruh  serabutan,  nelayan  seser  ataupun nelayan  tangkap  (sampan  dan  jaring),  yang sebelumnya  juragan  berubah  menjadi  petani penggarap.
Dari  kondisi  tersebut,  maka  alternatif  mata pencaharian  yang  dipahami  oleh  masyarakat adalah  kembali  melaut  (nelayan)  atau menjadi pedagang. Masih sedikit masyarakat yang  berpikiran  untuk  mengembangkan daerahnya  dengan  cara  memaksimalkan potensi  yang  ada,  kemudian  mengelolanya menjadi  mata  pencaharian  alternatif.  Hal  ini dikarenakan  sifat  dari  masyarakat  pesisir yang  lebih  menyukai  mendapatkan  uang secara cepat, namun cepat pula membelanjakannya. Sedangkan untuk membangun  atau  mengelola  daerah  pesisir menjadi  destinasi  yang  bisa  memberikan mata  pencaharian,  pasti  akan  memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Terdapat  ekosistem  terumbu  karang  dan pohon-pohon  bakau/ mangrove di  sepanjang Pantura yang  berfungsi  untuk  menangkis gelombang  pasang  yang  dapat  menyebabkan abrasi. Hal  ini  dapat  menjadi  potensi  yang dapat dikembangkan menjadi wisata konservasi pantai atau wisata hutan mangrove. Saat  ini, potensi  pengembangan wisata  ini  mulai  diminati  oleh  masyarakat, karena adanya beberapa contoh wisata pantai yang telah berhasil dikelola oleh masyarakat, misalnya: Wisata  Mangrove  Tapak  di Semarang, Maron  Mangrove  Edupark  di Semarang,  Puri  Maerokoco  di  Semarang, Hutan  Mangrove  Mintaragen  di  Tegal, Wisata  Mangrove  Park  di  Pekalongan,  dan Jembatan  Merah  Hutan  Mangrove  di Rembang.
Wisata  hutan  bakau  atau mangrove sudah semakin  diminati  oleh  pengunjung  dengan adanya  paket-paket  wisata  yang  menarik misalnya  wisata  susur  sungai  dengan  perahu sekaligus  kuliner hasil  laut dengan  melihat pemandangan mangrove.
Melihat  peluang  ini,  maka  perlu  dilakukan sosialisasi  kepada  masyarakat Pantai  Utara Jawa  Tengah  (Pantura) yang  masih  belum
mengembangkan  daerahnya  untuk  dapat mengikuti jejak masyarakat pesisir di daerah lain  yang  telah  berhasil  mengembangkan daerahnya,  sehingga  masyarakat  memiliki alternatif  mata  pencaharian  untuk  dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Penerapan Sapta Pesona sebagai Perwujudan Program Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan  kepariwisataan  memerlukan berbagai upaya pemberdayaan
(empowerment) agar masyarakat dapat berperan  lebih  aktif  dan  optimal  serta sekaligus  menerima  manfaat  positif  dari kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan  yaitu upaya  penguatan  dan peningkatan  kapasitas,  peran,  dan  inisiatif masyarakat  sebagai  salah satu  pemangku kepentingan,  untuk  dapat  berpartisipasi  dan berperan  aktif  sebagai  subjek  atau  pelaku maupun  sebagai  penerima  manfaat  dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan. (Renstra  Dit.  Pemberdayaan Masyarakat, 2010).
Masyarakat  sebagai  subyek  atau  pelaku pembangunan  berarti  bahwa  masyarakat menjadi  pelaku  penting  yang  terlibat  secara aktif dalam proses perencanaan, pengembangan kepariwisataan, bersama- sama  dengan  pemerintah  dan  swasta. Masyarakat sebagai penerima manfaat berarti masyarakat diharapkan  dapat  memperoleh nilai  manfaat  ekonomi  yang  berarti  dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Salah  satu  aspek  yang  mendasar  bagi keberhasilan  pembangunan  kepariwisataan adalah terciptanya lingkungan  yang kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya  kegiatan  kepariwisataan  di suatu  wilayah.  Salah  satunya adalah dengan perwujudan  Sadar  Wisata  di kalangan masyarakat,  yang  meliputi  7  (tujuh)  unsur pesona  yaitu:  Aman,  Tertib,  Bersih,  Sejuk, Indah,  Ramah,  dan  Kenangan (Karim, Kusuma, & Amalia, 2017). Gambaran posisi dan  peran  penting  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis) dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan  dapat  diilustrasikan  pada gambar 5 berikut ini.
Gambar 4. Posisi dan Peran Penting Pokdarwis dalam Pengambangan Kepariwisataan
Media Wisata, Volume 18, Nomor 1, Mei 2020
mengembangkan  daerahnya  untuk  dapat mengikuti jejak masyarakat pesisir di daerah lain  yang  telah  berhasil  mengembangkan daerahnya,  sehingga  masyarakat  memiliki alternatif  mata  pencaharian  untuk  dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Penerapan Sapta Pesona sebagai Perwujudan Program Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan  kepariwisataan  memerlukan berbagai upaya pemberdayaan
(empowerment) agar masyarakat dapat berperan  lebih  aktif  dan  optimal  serta sekaligus  menerima  manfaat  positif  dari kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan  yaitu upaya  penguatan  dan peningkatan  kapasitas,  peran,  dan  inisiatif masyarakat  sebagai  salah satu  pemangku kepentingan,  untuk  dapat  berpartisipasi  dan berperan  aktif  sebagai  subjek  atau  pelaku maupun  sebagai  penerima  manfaat  dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan. (Renstra  Dit.  Pemberdayaan Masyarakat, 2010).
Masyarakat  sebagai  subyek  atau  pelaku pembangunan  berarti  bahwa  masyarakat menjadi  pelaku  penting  yang  terlibat  secara aktif dalam proses perencanaan, pengembangan kepariwisataan, bersama- sama  dengan  pemerintah  dan  swasta. Masyarakat sebagai penerima manfaat berarti masyarakat diharapkan  dapat  memperoleh nilai  manfaat  ekonomi  yang  berarti  dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Salah  satu  aspek  yang  mendasar  bagi keberhasilan  pembangunan  kepariwisataan adalah terciptanya lingkungan  yang kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya  kegiatan  kepariwisataan  di suatu  wilayah.  Salah  satunya adalah dengan perwujudan  Sadar  Wisata  di kalangan masyarakat,  yang  meliputi  7  (tujuh)  unsur pesona  yaitu:  Aman,  Tertib,  Bersih,  Sejuk, Indah,  Ramah,  dan  Kenangan (Karim, Kusuma, & Amalia, 2017). Gambaran posisi dan  peran  penting  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis) dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan  dapat  diilustrasikan  pada gambar 5 berikut ini.
Gambar 4. Posisi dan Peran Penting Pokdarwis dalam Pengambangan Kepariwisataan
Media Wisata, Volume 18, Nomor 1, Mei 2020
mengembangkan  daerahnya  untuk  dapat mengikuti jejak masyarakat pesisir di daerah lain  yang  telah  berhasil  mengembangkan daerahnya,  sehingga  masyarakat  memiliki alternatif  mata  pencaharian  untuk  dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Penerapan Sapta Pesona sebagai Perwujudan Program Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan  kepariwisataan  memerlukan berbagai upaya pemberdayaan
(empowerment) agar masyarakat dapat berperan  lebih  aktif  dan  optimal  serta sekaligus  menerima  manfaat  positif  dari kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan  yaitu upaya  penguatan  dan peningkatan  kapasitas,  peran,  dan  inisiatif masyarakat  sebagai  salah satu  pemangku kepentingan,  untuk  dapat  berpartisipasi  dan berperan  aktif  sebagai  subjek  atau  pelaku maupun  sebagai  penerima  manfaat  dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan. (Renstra  Dit.  Pemberdayaan Masyarakat, 2010).
Masyarakat  sebagai  subyek  atau  pelaku pembangunan  berarti  bahwa  masyarakat menjadi  pelaku  penting  yang  terlibat  secara aktif dalam proses perencanaan, pengembangan kepariwisataan, bersama- sama  dengan  pemerintah  dan  swasta. Masyarakat sebagai penerima manfaat berarti masyarakat diharapkan  dapat  memperoleh nilai  manfaat  ekonomi  yang  berarti  dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Salah  satu  aspek  yang  mendasar  bagi keberhasilan  pembangunan  kepariwisataan adalah terciptanya lingkungan  yang kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya  kegiatan  kepariwisataan  di suatu  wilayah.  Salah  satunya adalah dengan perwujudan  Sadar  Wisata  di kalangan masyarakat,  yang  meliputi  7  (tujuh)  unsur pesona  yaitu:  Aman,  Tertib,  Bersih,  Sejuk, Indah,  Ramah,  dan  Kenangan (Karim, Kusuma, & Amalia, 2017). Gambaran posisi dan  peran  penting  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis) dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan  dapat  diilustrasikan  pada gambar 5 berikut ini.
Gambar 4. Posisi dan Peran Penting Pokdarwis dalam Pengambangan Kepariwisataan
Dari  beberapa  pantai  yang  telah  peneliti kunjungi  di  Kabupaten  Tegal,  Kota  Tegal, Kabupaten  Pekalongan,  Kota  Pekalongan, Kota  Semarang,  dan  Kabupaten  Rembang, hanya  Karangjahe  Beach  yang  terletak  di Kabupaten Rembang yang kegiatan Pokdarwisnya  telah  memenuhi  penerapan semua  unsur  Sapta  Pesona. Hal  ini  terbukti dengan  adanya  visi  yang  jelas  yaitu “P emberdayaan Masyarakat Lokal ” ,  serta adanya struktur  organisasi serta  tugas  pokok dan  fungsi  yang  jelas  dari  para  anggotanya. Struktur  organisasi  Pokdarwis  Karang  Jahe terdiri  dari:  Pembina,  Penasehat,  dan Pengurus Harian. Kemudian Pengurus Harian dikelompokkan  lagi  menjadi  Ketua,  Wakil Ketua,  Sekretaris,  Bendahara,  dan  Anggota yang  merupakan  seksi  dari  masing-masing bidang.
Dari  beberapa  destinasi  wisata  pantai  yang dikunjungi  dalam  6  (enam)  Kota  dan Kabupaten  di  pesisir  Pantai  Utara  Jawa Tengah,  baru  ada  1  (satu)  Pokdarwis  yang menerapkan  Sapta  Pesona secara  lengkap, yaitu  Pokdarwis Karang  Jahe.  Pokdarwis yang lainnya, ada yang menerapkan sebagian Sapta  Pesona,  bahkan  ada  yang  sama  sekali tidak  menerapkannya  karena  permasalahan internal  dari  Pokdarwis  sendiri  seperti  visi misi  yang  tidak  jelas,  pembagian  kerja  yang tidak  jelas,  tidak adanya  struktur  organisasi, bahkan  sistem  upah  yang  masih  tidak  jelas. Dari  hasil  keseluruhan  observasi,  peneliti menyampaikan  contoh  penerapan  Sapta Pesona  yang  baik  dan  telah  dilakukan  oleh Pokdarwis Karang Jahe, sebagai berikut.
Aman. Adanya petugas  keamanan  yang bertugas selama pantai Karang Jahe menerima  pengunjung  yaitu  dari  jam  06.00 hingga  waktu  magrib  setempat.  Keamanan ini meliputi area parkir motor dan mobil yang aman,  keamanan  pengunjung  dan  barang- barang  bawaan,  keamanan  bagi  pengunjung yang  hendak  mandi-mandi  atau  bermain  air di tepi laut.
Tertib. Ketertiban  dilihat  dari  beberapa aspek  yaitu  petugas  penjaga  pantai,  petugas tiket,  petugas  keamanan,  dan  petugas kebersihan  yang  selalu  ada  dan  siap  apabila
dibutuhkan. Kemudian dilihat dari pengaturan  dan  pengelolaan  parkir  baik parkir  sepeda  motor  maupun  parkir  mobil yang  tertata  dengan  tertib  dan  rapi. Selanjutnya  ketertiban  dalam  penataan  dan pengelolaan  kios-kios  pedagang.  Termasuk syarat bahwa setiap KK hanya diperbolehkan memiliki  paling  banyak  2  kios  untuk berjualan,  hal  ini  dalam  rangka  pemerataan dengan  seluruh  penduduk  Desa  Punjulharjo, sehingga  bagi  penduduk  yang  memiliki modal  besar,  tidak  serta  merta  menguasai lahan untuk membuka beberapa kios sekaligus.
Bersih. Kebersihan menjadi poin utama yang menjadi  perhatian  Pokdarwis  Karang  Jahe. Mereka  memahami  bahwa  kebersihan  akan meningkatkan tingkat kenyamanan pengunjung  yang  akan  berdampak  pada bertambahnya  jumlah  kunjungan  wisatawan maupun  bertambahnya  jumlah  pengunjung yang  loyal.  Untuk  itu,  setiap  ada  event, petugas kebersihan selalu membersihkan area setelah  selesai  event  sehingga  pagi  harinya kondisi  area  Karang  Jahe  sudah  bersih  dan siap  menerima  pengunjung.  Pada  hari  biasa, terdapat pula tim kebersihan yang membersihkan area pantai dan telah bekerjasama  dengan  Dinas  Lingkungan Hidup  untuk  pengadaan  bak  sampah  yang terpisah  dan  ada  pihak  yang  secara  rutin mengambil sampah-sampah tersebut. Disamping  itu,  pembinaan  kebersihan  juga selalu disosialisasikan ke pedagang-pedagang di  kios-kios  untuk  bertanggung  jawab terhadap  kebersihan  di  area  kiosnya  masing- masing. Serta adanya himbauan ke pengunjung  untuk  selalu  membuang  sampah pada tempatnya.
Sejuk. Kerja sama dengan PT Djarum dalam hal  penghijauan  area  sekitar  pantai  dan pendampingan dalam hal penanaman maupun  pemeliharaan.  Hal  ini  pula  sebagai salah satu bentuk bakti sosial yang dilakukan oleh PT Djarum.
Indah. Penataan  kios-kios  yang  tertata  rapi, adanya gazebo-gazebo, tempat-tempat duduk bagi  pengunjung,  wahana  bermain,  fasilitas perahu  hias,  pohon-pohon  cemara  laut  yang
teduh,  melengkapi  keindahan  pemandangan wisata pantai yang dapat membuat pengunjung  betah  berkunjung  ke  pantai Karang Jahe.
Ramah. Keramahan  adalah  energi  utama dalam pariwisata, ini yang selalu disosialisasikan  oleh  Pokdarwis  kepada semua pengurus, pengelola, anggota, maupun pemilik  dan  pekerja  di  kios-kios  pedagang. Sehingga  nuansa  keramahan  akan  terasa ketika  pengunjung  datang  ke  wisata  pantai ini.
Kenangan. Untuk  membuat  kenangan  yang baik  tentang  wisata  Pantai Karang  Jahe, Pokdarwis  selalu  mengembangkan  inovasi- inovasi  baru  dalam  hal  layanan,  fasilitas bermain,  maupun  fasilitas  umum.  Semua aspek  selalu  dimonitor  dan  dikaji  dalam forum  yang  dilakukan  setiap  bulannya, sehingga segala permasalahan dapat didiskusikan untuk menemukan solusi terbaik,  dan  ide-ide  dapat  ditampung  untuk dapat  direalisasikan  jika  memang  ide  itu dapat  membuat  Pantai  Karang  Jahe  menjadi lebih baik dan diminati pengunjung.
Pengelolaan  dari  Pokdarwis  Karang  Jahe yang  baik  inilah  yang  mengantarkan  Pantai Karang  Jahe  menjadi  destinasi  wisata unggulan  di  Kabupaten  Rembang,  kemudian disusul  oleh  Pantai  Pasir  Putih  Wates  yang juga  dikelola  oleh  masyarakat  dimana mengunggulkan hamparan pohon cemara dan pulau gedenya. Bahkan dalam skala regional, yaitu  tingkat  Jawa  Tengah,  Pantai  Karang Jahe  atau  lebih  dikenal  dengan  Karang  Jahe Beach  mendapatkan  peringkat  ke-7  sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan  pada  tahun  2018.  Sebagai informasi, Karang Jahe Beach mulai beroperasi  dengan  dikelola  oleh  Pokdarwis sejak  tahun  2016. Dalam  waktu  3  (tiga) tahun,  Pokdarwis  Karang  Jahe  Beach  telah menunjukkan  bahwa  dengan  pengelolaan yang  baik  maka  dapat  memberikan  hasil pencapaian yang signifikan. Hal ini seyogyanya  dapat  memberikan  motivasi  dan inspirasi  bagi  Pokdarwis-Pokdarwis  lainnya dalam  mengembangkan  destinasi  wisata  di daerahnya.
Kendala  Pengelolaan  Destinasi  Wisata Pantai
melalui
Pemberdayaan

## Masyarakat
Dari  sebagian  besar  narasumber yang meliputi pengurus Pokdarwis, pedagang kios yang  tergabung  dalam  anggota  Pokdarwis, hingga  tokoh  masyarakat  setempat,  yang meliputi Wisata  Mangrove  Tapak  di  Kota Semarang, Puri Maerokoco di Kota Semarang,  Karang  Jahe  Beach  di  Kabupaten Rembang,  Wisata  Jembatan  Merah  Hutan Mangrove  di  Kabupaten  Rembang,  Pantai Pasir  Kencana  di  Kota  Pekalongan,  Pantai Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Hutan Mangrove  Mintaragen  di  Kota  Tegal,  Pantai Alam Indah di Kota Tegal, Pantai Muarareja Indah di Kota Tegal, dan Pantai Purwahamba Indah  di  Kabupaten  Tegal mengatakan bahwa  kendala  utama  pengelolaan  dengan konsep  pemberdayaan  masyarakat  ini  adalah hanya  sedikit  masyarakat  yang  mau  merintis destinasi wisata, atau hanya sedikit masyarakat  yang  mau  bergabung  dengan Pokdarwis. Karena pada awalnya, Pokdarwis ini  sifatnya  adalah  sukarela  sehingga masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis menyebut dirinya sebagai relawan.
Karakter  masyarakat  pesisir  adalah  mencari pekerjaan  yang  bisa  cepat  menghasilkan uang,  sehingga  banyak  masyarakat  yang lebih  berminat  untuk  menjadi  nelayan  dari pada  mengembangkan  wisata  pantainya. Baru  kemudian  setelah  melihat  hasil  yang baik  dalam  pengelolaan  wisata  pantai, masyarakat  baru  berbondong-bondong  untuk ikut serta berkontribusi dalam Pokdarwis.
Kendala  yang  kedua dalam  hal  pengelolaan, setelah 2 (dua) tahun pengelolaan, salah satu narasumber dari  Pantai  Pasir  Kencana  di Kota  Pekalongan mengatakan  bahwa ketika wisata  pantai  tersebut  pertumbuhannya lambat,  maka  akan  menurunkan  semangat para anggota  Pokdarwis  sehingga  banyak pengurus yang mencari pekerjaan sampingan, misalnya  melaut,  sehingga  mempengaruhi kinerja  Pokdarwis  dan  menjadi  tidak  fokus dalam  pengelolaannya  yang  pada  akhirnya mengakibatkan  destinasi  wisata  menjadi tidak berkembang. ”
Kendala  selanjutnya,  masih  terkait  dengan pengelolaan  setelah  2 (dua) tahun, seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber dari Pantai Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, bahwa ketika  destinasi  wisata telah memperlihatkan hasil yang bagus, maka banyak  sekali  pihak-pihak  yang  ingin mengambil bagian dalam pengelolaan tersebut. Misalnya  dalam  hal  keamanan,  ada banyak  pihak  di  luar  pedukuhan  tempat destinasi wisata tersebut yang ingin berkontribusi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan  wisatanya.  Atau  kebijakan  dari Desa  setempat  untuk  menarik  dana  lebih, dengan alasan pengembangan daerah di desa secara  keseluruhan,  artinya  di  luar  dari pedukuhan  tempat  destinasi  wisata  pantai tersebut.  Sedangkan, pedukuhan  tersebut masih  membutuhkan  banyak  dana  untuk pengembangan  pedukuhannya,  karena  mata pencaharian  sebagai  pengelola  Pokdarwis maupun pedagang merupakan mata pencaharian  utama  selain  nelayan.  Belum lagi, adanya  tawaran-tawaran  mengenai investasi  yang  belum  diketahui  bentuk kerjasamanya  oleh  masyarakat  setempat. Sehingga dikhawatirkan  akan  menggeser warga  lokal  dalam berwirausaha sebagai pedagang maupun sebagai pengelola Pokdarwis.
Kendala  lainnya  adalah  masalah  teknis  dan operasional  termasuk  ego  sektoral  para pengelola atau anggota Pokdarwis, tetapi hal ini  tidak  menjadi  masalah  besar  karena  akan dapat dicarikan jalan terbaik melalui musyawarah di dalam forum yang diselenggarakan  setiap  1 (satu) bulan  hingga 3 (tiga) bulan  sekali  tergantung  kebijakan dari  masing-masing  Pokdarwis.  Tetapi  ada juga  destinasi  wisata  yang  tidak  memiliki forum  musyawarah  atau  ada  forum  tetapi tidak ada tindak lanjut dari pengurus.

## Dukungan  Pemerintah  dan  Dukungan Swasta
Peran  Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas Pariwisata sangat dirasakan dalam pengelolaan  destinasi  wisata  di  Karang  Jahe Beach.  Menurut  salah  satu  narasumber di
Karang  Jahe  Beach,  pendampingan dari Pemerintah  dimulai  dari  awal  pengelolaan Pokdarwis,  pengadaan  pelatihan-pelatihan SDM,  pelatihan  berwirausaha,  pelatihan SAR, pendampingan di lapangan, pengadaan 11  ruko  dan  7  gazebo,  serta  alat-alat outbound.  Disamping  itu,  pemerintah  juga membantu dalam hal promosi untuk memperkenalkan  Karang  Jahe  Beach  ke masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung, diantaranya  dengan  promosi  melalui video, social  media,  membuat  komunitas  binaan, ikut serta dalam pameran-pameran baik skala lokal,  regional,  maupun  nasional,  dan membuat  festival  atau  event  untuk  menarik pengunjung datang ke destinasi wisata.
Demikian  halnya  di  Pantai  Pasir  Kencana Kota  Pekalongan,  Pemerintah  membantu pembangunan  jembatan, spot  selfie,  kios pedagang, joglo pertunjukan, MCK, dan lain sebagainya.  Di  Pantai  Alam  Indah  Kota Tegal,  Pantai  Muarareja  Indah  Kota  Tegal, dan  Pantai  Purwahamba  Indah  Kabupaten Tegal, Pemerintah  juga  membantu  dalam pengembangan infrastruktur, dimana diketahui  bahwa  kondisi  jalan  di  sebagian besar  wilayah  Pantai  Utara  Jawa  Tengah yang  menuju  ke  pantai  masih  kurang  layak, sehingga upaya pemerintah adalah perbaikan jalan  dan  jembatan,  kemudian  pembangunan MCK,  musholla,  maupun  fasilitas  umum lainnya.
Tetapi, ada juga Pokdarwis di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah yang hanya mendapatkan sedikit  bantuan  dari  pemerintah,  misalnya seperti  informasi  dari  salah  satu  narasumber di  Pantai  Wonokerto  Kabupaten  Pekalongan bahwa pernah diberikan pelatihan tapi hanya sekali  kemudian  tidak  ada  lagi  tindak  lanjut atau monitoring. Bantuan  dari  pemerintah berupa  suntikan  dana  untuk  membangun destinasi wisata sama sekali tidak ada. Semua murni dari upaya masyarakat hingga masyarakat rela tidak mendapatkan penghasilan  karena  uang  yang  didapatkan dari  tiket  masuk  itu  digunakan  untuk membuat  fasilitas-fasilitas  seperti  pagar,
tempat  duduk  pengunjung,  area  parkir, gazebo, kios-kios, dan lain sebagainya.
Mengenai  dukungan  swasta, salah  satu contoh  yang  sudah  berjalan  adalah di  pantai Karang  Jahe di  Kabupaten  Rembang, yaitu PT Djarum telah ikut membantu penghijauan di  wilayah  ini.  Hal  ini  merupakan  salah  satu program CSR (Corporate
Social Responsibility)  dari  PT  Djarum  yang  murni merupakan  bentuk  bakti  sosial.  Demikian pula di pantai Muarareja di Kabupaten Tegal, Provinsi  Jawa  Tengah  dimana  Pacific  Paint memberikan bantuan pengecatan ke kios-kios pedagang  agar  kios  tampak  indah  dan menarik.  Kegiatan  ini  juga  merupakan  salah satu  program  CSR  dari  Pacific  Paint. Kemudian  juga  ada  pihak  swasta  yang membantu  membuatkan spot  selfie di  pantai Muara Reja, Kabupaten Tegal.
Dari  hasil  observasi  peneliti  ke  3 (tiga) kabupaten  dan  3  (tiga)  kota  di  pesisir  pantai utara  Jawa  Tengah,  belum  banyak  destinasi wisata  pantai  yang  mendapatkan  dukungan swasta  dalam  bentuk  CSR. Kerjasama dengan  pihak  swasta  ini  dirasakan  adalah pengetahuan yang baru bagi banyak pengelola Pokdarwis  yang  peneliti  temui. Adanya ketakutan-ketakutan bahwa nantinya pihak  swasta  akan  meminta  kompensasi  dari bantuannya  dan  bahkan  akan  menggeser posisi  pengelolaan  masyarakat  setempat menjadi issue yang  cukup  besar  di  kalangan Pokdarwis.  Hal  ini  diperkuat  juga  dengan pengakuan salah satu narasumber bahwa ada perwakilan  dari  Bank  BNI  melalui  pihak BUMDES  yang  mendatangi  Pokdarwis  dan mengatakan akan memberikan program CSR berupa  membangun  MCK  dan  fasilitas lainnya  tetapi  dengan  syarat  memberikan surat jaminan sertifikat tanah.
Dampak  Ekonomi  Pengelolaan  Destinasi Wisata
melalui Pemberdayaan
Masyarakat Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Saragih  (2003)  menyatakan  bahwa  setiap terjadi perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak berarti terhadap perubahan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).
Daerah  yang  memiliki  perekonomian  yang baik,  akan  memiliki  PAD  yang  tinggi. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa semakin  baik  kondisi  perekonomian  suatu daerah akan menunjang terhadap peningkatan  PAD. Sehingga  dapat  dikatakan pula bahwa perekonomian daerah berpengaruh secara positif terhadap PAD.
Pengertian PAD berdasarkan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  yaitu pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan  pendapatan  yang  bersumber  dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam  rangka mewujudkan  asas  desentralisasi.  (Penjelasan UU No 33 Tahun 2004).
Menurut  Sidik  (2002)  bahwa  salah  satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya  kemandirian  daerah.  Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber- sumber  keuangan  lokal,  khususnya  melalui pendapatan  asli  daerah.  Daerah yang memiliki  tingkat  pertumbuhan  pendapatan asli daerah yang positif mempunyai kemungkinan memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik.
Dari hasil wawancara peneliti ke narasumber di  beberapa  destinasi  wisata  yang  penulis singgahi,  destinasi-destinasi  wisata  tersebut sebagian besar baru dikelola dengan manajemen  Pokdarwis  yang  baik  sekitar  2 (dua)  hingga  4  (empat)  tahun  terakhir. Seperti  misalnya  Karang  Jahe  Beach  baru dikelola  oleh  Pokdarwis  sejak  tahun  2016. Kemudian  Pantai  Wonokerto  baru  dikelola oleh  Pokdarwis  pada  tahun  2018,  Pantai Muarareja  dan  Pantai  Purwahamba  sekitar tahun  2015,  dan  lain  sebagainya.  Perlu diketahui  bahwa  destinasi  wisata  pantai mulai  dibuka  untuk  masyarakat  ada  yang sudah  memiliki  Pokdarwis,  ada  juga  yang belum  memiliki  Pokdarwis.  Sebelum  tahun
2015, bagi destinasi wisata pantai yang telah memiliki  Pokdarwis,  pengelolaan  Pokdarwis masih  dirasa  kurang.  Perbaikan  demi perbaikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan terus mendampingi
Pokdarwis  di  lapangan  maupun  memberikan pelatihan-pelatihan.
Tabel  1  di  bawah  ini  menjelaskan  tentang pendapatan  asli  daerah  di  sektor pariwisata untuk wilayah pantai utara Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2018.
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018. No Kota/ Kab Pendapatan Asli Daerah di Sektor Pariwisata 2015 2016 2017 2018 Rp Rp Rp Rp 1 Kab Brebes 1.292.006.650 1.279.481.350 1.352.260.000 1.774.194.100 2 Kab Tegal 4.481.614.800 4.037.931.845 3.802.474.200 7.594.384.240 3 Kota Tegal 930.545.200 561.190.100 863.400.000 1.616.111.175 4 Kab Pemalang 2.137.317.000 2.059.805.700 2.961.228.600 3.240.394.700 5 Kab Pekalongan 2.634.092.000 2.937.600.000 1.812.644.000 3.825.864.000 6 Kota Pekalongan 1.081.989.250 827.888.750 1.500.669.350 1.618.103.750 7 Kab Batang 1.118.909.600 2.751.268.200 6.348.240.795 5.878.540.000 8 Kab Kendal 133.208.504 1.670.460.000 1.343.285.907 1.767.831.450 9 Kota Semarang 18.157.756.234 18.656.657.836 29.076.280.548 30.351.402.985 10 Kab Demak 1.351.246.000 1.355.086.000 1.661.158.125 1.689.516.000 11 Kab Jepara 2.764.942.814 3.172.623.375 1.482.425.000 3.459.014.625 12 Kab Pati 106.506.972 372.583.000 375.535.970 1.037.410.000 13 Kab Rembang 1.407.594.550 2.199.686.462 2.034.490.603 2.409.810.000 Total PAD Sektor Pariwisata 37.597.729.574 41.882.262.618 54.614.093.098 66.262.577.025
Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018
Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa secara keseluruhan, setiap tahunnya pendapatan  asli  daerah  di  sektor  pariwisata terus meningkat. Pertumbuhan PAD pariwisata  tersebut  secara  runtut  adalah sebagai  berikut:  pada  tahun  2016  terdapat peningkatan  sebesar  11,40%  dari  PAD pariwisata tahun 2015; kemudian pada tahun 2017  terdapat  peningkatan  sebesar  30,40% dari  PAD  pariwisata  tahun  2016;  dan  pada tahun  2018  terdapat  peningkatan  sebesar 21,33%  dari  PAD  pariwisata  tahun  2017, seperti diilustrasikan oleh grafik gambar  7 di bawah ini.

## Tingkat Kunjungan Wisatawan
Selain  dilihat  dari  pendapatan  asli  daerah  di bidang pariwisata, tingkat kunjungan wisatawan  juga  dapat  menjadi  acuan  untuk
melihat  pertumbuhan  pariwisata  yang  baik bagi  suatu  wilayah. Seperti  dikemukakan oleh Syahadat (2006) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa faktor pelayanan,  sarana  dan  prasarana,  obyek  dan daya tarik wisata alam, dan keamanan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh  terhadap  jumlah  pengunjung. Demikian  pula  yang  diungkapkan  oleh Sihotang, Santoso, dan Iskandar (2015) yang menyatakan  bahwa  jumlah  wisatawan  yang berkunjung  mempunyai  pengaruh  pada Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak hiburan, pajak hotel, dan restoran.
Jumlah  kunjungan  wisatawan  nusantara  di pesisir  pantai  utara  Jawa  Tengah  seperti dijelaskan pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dari Tahun 2014 – 2018 No Kota/ Kab Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik/ Nusantara 2014 2015 2016 2017 2018 Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung 1 Kab Brebes 292.928 413.102 477.395 333.999 473.996 2 Kab Tegal 666.767 805.650 684.238 728.912 1.361.855 3 Kota Tegal 502.789 531.162 559.669 291.292 498.884 4 Kab Pemalang 286.098 271.000 423.148 454.494 563.637 5 Kab Pekalongan 259.659 379.011 371.478 323.800 543.271 6 Kota Pekalongan 234.127 406.530 546.461 255.191 343.791 7 Kab Batang 317.040 452.203 1.008.632 545.057 582.904 8 Kab Kendal 186.470 224.256 164.106 135.825 1.176.643 9 Kota Semarang 2.692.104 2.853.564 3.023.441 4.198.584 5.703.282 10 Kab Demak 1.431.542 1.454.556 1.526.709 1.569.917 1.618.458 11 Kab Jepara 1.485.746 1.649.663 1.753.238 2.132.073 2.556.046 12 Kab Pati 958.625 1.088.341 1.247.109 1.357.237 1.246.786 13 Kab Rembang 392.389 1.395.242 1.222.448 987.193 1.530.245 TOTAL WISNUS 9.706.284 11.924.280 13.008.072 13.313.574 18.199.798
Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018
Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa terdapat  peningkatan  jumlah  kunjungan wisatawan  nusantara  di  wilayah  pantai  utara Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut: terdapat  peningkatan  sebesar  22,85%  jumlah kunjungan  wisatawan  nusantara  pada  tahun 2015 dari tahun sebelumnya 2014; selanjutnya  peningkatan  sebesar  9,09% jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun  2016  dari  tahun  sebelumnya  2015; kemudian peningkatan sebesar 2,35% jumlah kunjungan  wisatawan  nusantara  pada  tahun 2017  dari  tahun  sebelumnya  2016;  dan peningkatan sebesar 36,70% jumlah kunjungan  wisatawan  melonjak  pada  tahun 2018  dari  tahun  sebelumnya  2017,  seperti diilustrasikan oleh grafik gambar 8 di bawah ini

## Pendapatan Per Kapita
Purwanti  dan  Nugraheni  (2001)  menyatakan bahwa pengukuran kemajuan sebuah perekonomian  dapat  pula  diukur  dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dimana pada tingkat regional disebut Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB merupakan  jumlah  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  oleh  suatu  perekonomian  dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Untuk dapat mengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dan lebih tepat mencerminkan  kesejahteraan  penduduk  di suatu wilayah, maka digunakanlah Pendapatan  Per  Kapita  Produk  Domestik Bruto.  Cara  menghitungnya  adalah  dengan membagi  PDB  atau  PDRB  suatu  wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut, sehingga  dapat  disebut  juga  sebagai  PDB atau PDRB rata-rata (Purwanti & Nugraheni, 2001).
Tabel 3. Pendapatan Per Kapita Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 No Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Pendapatan per kapita disesuaikan (rupiah/orang/tahun) 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kabupaten Brebes 8.783.610 8.898.000 9.148.000 9.554.000 9.890.000 2 Kabupaten Tegal 8.049.700 8.367.000 8.709.000 9.136.000 9.433.000 3 Kota Tegal 11.519.210 11.748.000 11.849.000 12.283.000 12.830.000 4 Kabupaten Pemalang 6.910.760 7.177.000 7.447.000 7.785.000 8.186.000 5 Kabupaten Pekalongan 8.937.570 9.208.000 9.300.000 9.702.000 10.221.000 6 Kota Pekalongan 11.006.440 11.253.000 11.721.000 11.800.000 12.312.000 7 Kabupaten Batang 8.011.690 8.244.000 8.568.000 8.805.000 9.203.000 8 Kabupaten Kendal 10.125.640 10.419.000 10.631.000 10.863.000 11.257.000 9 Kota Semarang 12.802.480 13.589.000 13.909.000 14.334.000 14.895.000 10 Kabupaten Demak 9.003.500 9.118.000 9.377.000 9.544.000 10.001.000 11 Kabupaten Jepara 9.194.970 9.504.000 9.695.000 9.745.000 10.169.000 12 Kabupaten Pati 9.106.280 9.380.000 9.548.000 9.813.000 10.190.000 13 Kabupaten Rembang 9.013.010 9.122.000 9.453.000 9.736.000 10.191.000
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
Dari tabel  3 di  atas, dapat  diketahui  bahwa rata-rata  masyarakat  wilayah  Pantai  Utara Jawa Tengah mengalami peningkatan pendapatan  per  kapita,  dimana  peningkatan yang  cukup  signifikan  terjadi  di  Kabupaten Rembang,  Kabupaten  Pekalongan,  dan  Kota Tegal. Terdapat  peningkatan  sebesar  1,21% pendapatan  per  kapita  pada  tahun  2015 dibandingkan tahun 2014; selanjutnya peningkatan  sebesar  3,63%  pendapatan  per kapita tahun 2016 dibandingkan tahun 2015; kemudian peningkatan sebesar 2,99% pendapatan per kapita tahun 2017 dibandingkan  tahun  2016;  dan  lonjakan peningkatan  sebesar  4,67%  pendapatan  per kapita tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Untuk  Kabupaten  Pekalongan,  terdapat peningkatan  sebesar  1,00%  pendapatan  per kapita tahun 2016 dibandingkan tahun 2015; kemudian peningkatan sebesar 4,32% pendapatan per kapita tahun 2017 dibandingkan  tahun  2016;  dan  peningkatan sebesar  5,35%  pendapatan  per  kapita  tahun 2018  dibandingkan  tahun  2017.  Selanjutnya untuk  Kota  Tegal,  terdapat  peningkatan sebesar  1,99%  pendapatan  per  kapita  pada tahun  2015  dibandingkan  tahun  2014; selanjutnya  peningkatan  sebesar  0,86%
pendapatan per kapita tahun 2016 dibandingkan tahun 2015; kemudian peningkatan  sebesar  3,66%  pendapatan  per kapita tahun 2017 dibandingkan tahun 2016; dan  lonjakan  peningkatan  sebesar  4,45% pendapatan per kapita tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, seperti diilustrasikan oleh grafik gambar  9 di bawah ini

## Pendapatan Destinasi Wisata
Selanjutnya, dilihat dari pendapatan destinasi wisata yang  telah  berhasil  dikelola  oleh Pokdarwis, menurut informasi dari narasumber Pokdarwis  di  Karangjahe  Beach di  Kabupaten  Rembang  adalah sebagai berikut:  pada  tahun  2015  dimana  pantai Karang Jahe belum dikelola oleh Pokdarwis, pendapatan  yang  diperoleh  belum  terlihat, pemasukan  hanya  dari  parkir  yang  dikelola oleh masyarakat setempat, dan tidak ada tiket masuk  wisata,  kemudian  pada  tahun  2016 setelah  dibentuk  kepengurusan  Pokdarwis dan  sistem  pengelolaan  yang  baik  oleh masyarakat,  terdapat  pendapatan  sebesar  Rp 881.290.000,00.  Selanjutnya  pada  tahun 2017  pendapatan  wisata  Pantai  Karang  Jahe telah  berhasil  mencapai  1  milyar  yaitu
sebesar Rp 1.128.179.000,00 dan pada tahun 2018  pendapatan  wisata  Pantai  Karang  Jahe melonjak menjadi Rp 1.610.510.000,00.
Peningkatan pendapatan ini, merupakan hasil dari  hasil  pengelolaan  destinasi  wisata  yang baik  yang  meliputi  penerapan  Sapta  Pesona, pengelolaan  kepemilikan  kios  pedagang, kreatifitas  para  pengelola  Pokdarwis  dalam menyajikan  wahana  wisata  pantai  dan hiburan  bagi  pengunjung,  kebersihan  dan keamanan  destinasi  wisata,  dukungan  dari pemerintah  dan  swasta,  serta  pengelolaan keuangan yang baik dan jelas.
Selanjutnya, salah satu narasumber pengelola Pokdarwis dari  wisata  Pantai  Wonokerto Kabupaten Pekalongan juga mengungkapkan bahwa kemajuan  wisata  Pantai  Wonokerto merupakan  hasil  dari  pengelolaan  wisata yang  baik  dari  pengurus  Pokdarwis  dan masyarakat setempat, hal ini terbukti dengan pendapatan wisata pantai ini pada tahun 2018 mencapai Rp 1.000.000.000,00.
Menurut informasi dari narasumber di Pantai Wonokerto  Kabupaten  Pekalongan, salah satu  bentuk  nyata  dari  pengelolaan  destinasi wisata  oleh  masyarakat  adalah  pengelolaan dalam  hal  keuangan.  Jumlah  pemasukan pendapatan,  setiap  akhir  bulan  akan  dibagi dengan  kriteria  sebagai  berikut:  35%  untuk diberikan  kepada  pengurus  Pokdarwis  dan anggota, kemudian 5% untuk pengembangan unit wisata, 20% untuk dana sosial, dan 40% terhitung  sebagai  pemasukan  ke  Desa setempat.
Pengembangan unit wisata yang dimaksudkan  di  sini  adalah  pengembangan alat-alat untuk menarik pengunjung, perawatan  fasilitas,  dan  pengadaan  fasilitas pendukung  di  unit  wisata.  Sedangkan  dana sosial  yang  dimaksudkan  adalah  bantuan untuk  membangun  masjid  di  pedukuhan setempat, pembangunan/ pengecatan musholla, kebersihan lingkungan, pembangunan saluran air, dan lain sebagainya, sehingga warga masyarakat yang tidak  bekerja  di  unit  wisata  tersebut  pun dapat  menikmati  hasil  dari  pengembangan pariwisata.

## Penyerapan Tenaga Kerja
Dampak  selanjutnya dari  segi  penyerapan tenaga  kerja.  Seperti  yang  disampaikan  oleh narasumber di destinasi wisata Pantai Karang Jahe  Rembang,  wisata  Pantai  Wonokerto Pekalongan,  dan  wisata  Pantai  Muara  Reja Tegal, bahwa jumlah  pedagang yang membuka  kios  antara  50  hingga  70  kios  di unit  wisata  tersebut.  Para  pedagang  itupun membutuhkan  tenaga  kerja  rata-rata  2 karyawan setiap kiosnya, sehingga penyerapan  tenaga  kerja  lokal  cukup  banyak dan  warga  lokal  tidak  perlu  merantau  untuk mendapatkan pekerjaan.
Dari  hasil  wawancara peneliti kepada  semua Pokdarwis di 3 (tiga) Kota dan 3 (Kabupaten) di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dampak pengelolaan  wisata  melalui  Pokdarwis  ini sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  setempat, diantaranya  adalah: penduduk  lokal  dapat membuka usaha Homestay maupun berjualan di kios-kios yang telah di sediakan. Kios-kios tersebut  ada  yang  memang  sebagai  fasilitas bagi  warga  setempat  yang  berarti  gratis, tetapi ada juga yang disewakan dengan biaya sewa yang terjangkau setiap tahunnya, hal ini merupakan  kebijakan  dari  masing-masing Pokdarwis.  Syarat  untuk  ikut  berjualan  di unit wisata tersebut adalah merupakan warga penduduk  lokal  dengan  dibuktikan  KTP  dan Kartu Keluarga. Dengan memfasilitasi penduduk lokal berjualan, dan memanfaatkan tenaga kerja lokal sebagai pengurus pokdarwis,  sebagai  tukang  parkir,  penjaga wahana  wisata,  petugas  kebersihan,  petugas keamanan, petugas  tiket  masuk  dan  tiket keluar,  hal  ini  dapat  membantu  pemerintah dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan  dan meningkatkan kemandirian masyarakat dengan  berbagai  kegiatan  yang  kreatif  dan inovatif dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik.

## SIMPULAN
Keberhasilan  dari  pengelolaan  destinasi wisata,  khususnya  wisata  Pantai  di  Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah tidak lepas dari  peran  aktif  Pokdarwis  dalam  mengelola destinasi  wisata  setempat di  dukung  oleh
pemerintah, serta adanya  peran  swasta. Pokdarwis  yang  berhasil  adalah  Pokdarwis yang  dapat  menerapkan  Sapta  Pesona  dalam mengelola destinasi wisatanya, yang meliputi: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah,  dan  Kenangan.  Peran  Pokdarwis  ini meliputi  semua  aspek,  yaitu  pengelolaan operasional destinasi  wisata,  pengelolaan pedagang kios setempat, pengelolaan kebersihan lingkungan, pengelolaan keuangan  yang  baik,  dan  pengelolaan kerjasama antar masyarakat dan Desa.
Pengelolaan destinasi wisata oleh masyarakat  tidak  terlepas  dari  kendala- kendala,  diantaranya mengenai  karakter  dari masyarakat pesisir Pantai Utara Jawa Tengah yang lebih menghendaki pekerjaan yang bisa cepat  menghasilkan  uang,  sedangkan  untuk merintis  Pokdarwis  ini  merupakan  kegiatan sosial  atau  sukarela. Masyarakat  pesisir kurang  menerima  perubahan  yang  tidak sesuai  dengan  keinginannya,  sulit  menerima sesuatu yang dianggap kurang menguntungkan secara langsung. Masyarakat pesisir  lebih  menyukai  hasil  yang  terlihat secara  langsung,  tidak  memerlukan  proses yang  panjang.  Untuk  menerima  hal  yang baru, masyarakat pesisir perlu melihat contoh keberhasilan yang nyata.
Upaya  pemerintah  yang  diperlukan  untuk mendukung gerakan pemberdayaan masyarakat ini diantaranya adalah melakukan pendampingan dari awal berdirinya Pokdarwis,  hingga  Pokdarwis  sudah  dapat berdiri  sendiri,  yaitu  dengan  memberikan pelatihan-pelatihan misalnya: pelatihan SDM,  pelatihan  berwirausaha,  pelatihan SAR,  pendampingan  lapangan,  dan  lain sebagainya.  Dalam  hal  pengadaan  fasilitas, pemerintah  juga  hadir  untuk  membantu dalam  hal  infrastruktur  yaitu  pembangunan jalan  dan  jembatan  menuju  ke  destinasi wisata,  kemudian  pembangunan  MCK, gazebo,  ruko-ruko  atau  kios  pedagang, musholla, dan fasilitas umum lainnya.
Selanjutnya,  pemerintah  juga  aktif  dalam mempromosikan destinasi wisata di daerahnya,  melalui video,  social  media, membuat komunitas binaan, ikut serta dalam
pameran-pameran  baik  skala  lokal,  regional, maupun  nasional,  dan  membuat  festival atau event  untuk  menarik  pengunjung  datang  ke destinasi wisata.
Upaya  swasta  untuk  mendukung  gerakan pemberdayaan  masyarakat  ini,  yang  telah dilakukan  adalah  adanya  CSR  (Corporate Social  Responsibility)  atau  bakti  sosial mengenai  penghijauan,  penanaman  cemara laut, pengecatan kios-kios pedagang, pembangunan  tempat spot  selfie,  pengadaan fasilitas publik, dan lain sebagainya.
Dampak  ekonomi  pengelolaan  destinasi wisata  melalui  pemberdayaan  masyarakat selain  peningkatan  pendapatan  asli  daerah dari sektor pariwisata, juga adanya penyerapan  tenaga  kerja  dari  masyarakat lokal,  diantaranya  adalah  sebagai  pengurus pokdarwis,  sebagai  tukang  parkir,  penjaga wahana  wisata,  petugas  kebersihan,  petugas keamanan,  petugas  tiket  masuk  dan  tiket keluar, dan karyawan di  kios-kios pedagang. Selain  itu  masyarakat  juga  diuntungkan dengan  adanya  ruang  usaha  bagi  masyarakat lokal  untuk  berjualan,  baik  itu  berjualan makanan,  souvenir,  maupun  jasa  misalnya jasa fotografi, jasa perahu wisata, penyewaan motor wisata, sepeda hias, kereta wisata, dan penyewaan tikar.
Masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai nelayan yang biasanya menjual hasil tangkapan  ikannya  langsung  ke Tempat Pelelangan  Ikan (TPI) maka dapat mengolah makanannya  dengan  berbagai  olahan  dan menjajakannya  di  kios-kios  pedagang  di destinasi  wisata  dengan  untung  yang  lebih besar.  Bahkan  di  beberapa  destinasi  wisata pantai,  juga  telah  dikembangkan  beberapa Homestay dari  masyarakat  setempat  untuk mendukung kegiatan pariwisata di daerahnya.  Keberhasilan  suatu  destinasi wisata  akan  menimbulkan multiplayer  effect bagi  masyarakat  setempat.  Hal  ini  dapat membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Masih  banyak  Pokdarwis  di  wilayah  Jawa Tengah  khususnya  di  Pantai  Utara  Pulau Jawa Tengah yang  memerlukan  pembinaan
terkait tugas, pokok, dan fungsi, serta kinerja Pokdarwis  yang  baik  dan  efektif,  sehingga perlu peran serta pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut.
Perlu adanya keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan-pelatihan
kepada masyarakat maupun pengelola Pokdarwis (pelatihan SDM, pelatihan variasi produk,  pelatihan  pemasaran,  pelatihan keuangan,  dan  lain-lain),  serta monitoring kegiatan-kegiatan  masyarakat  dan  kendala- kendala di lapangan.
Perlu  adanya  sosialisasi  tentang  program CSR  pihak  swasta  sehingga  meminimalkan adanya miskomunikasi atau pemanfaatan dari oknum-oknum  tertentu  untuk  mengambil keuntungan.
Meningkatkan  promosi  destinasi  wisata melalui online dan offline, serta
penyelenggaraan
berbagai event dan keikutsertaan  dalam  pameran  baik  berskala lokal, nasional, maupun internasional.

## REFERENSI
Adikampana, I. M. (2017). In Pariwisata Berbasis Masyarakat. Denpasar: Cakra Press.
Danim, S., & Darwis. (2003). Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan, dan Etik. Jakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC.
Dewi, M. H. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. Kawistara UGM, Vol 3.
Djamil, M. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dalam Perspektif Otonomi Daerah (Tinjauan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan). Proceeding Book Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara Untuk Indonesia, (pp. hal 331 - 339).
Fatmasari, D. (2014). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol 6 No. 1.

## Fitriansah, H. (2012). Keberlanjutan
Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol 8 No 4, hal 360 - 370.
Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat. Salatiga: Graha Ilmu.
Hiariey, L. S. (2013). Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Peisir Teluk Ambon Dalam. Jurnal Matematika,
Sains, dan Teknologi, Vol 14 No 1, hal 48 - 61.

## Iskandar. (2009). Metodologi Peneliian
Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
Jalan Nasional Rute 1. (2019). Retrieved from wikipedia:
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Nas ional_Rute_1
Karim, S., Kusuma, B. J., & Amalia, N.
(2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan Balikpapan: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Jurnal Kepariwisataan dan Hospitalitas, Vol 1 No 2.

## Manumono, D. (2008). Perubahan Perilaku
Masyarakat Kawasan Pesisir Akibat Penurunan Pendapatan Sebagai Dampak Abrasi dan Rob di Kabupaten
Demak. Dinamika Pembangunan
Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonmi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
Mardjoeki, H. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon. Jurnal Ekonomi, Vol 1 No 1, hal 52 - 57.
Noer, N. M. (2018, March 26). Retrieved from www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/nawawi mnoer/5ab89b56dd0fa868be7e2612/so sial-ekonomi-masyarakat- pesisir?page=all
Pantiyasa, I. W. (2011). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar. Jurnal Ilmiah Hospitality
Management, Vol 1 No 2.

## Pemerintah Indonesia. (2004). Undang
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

## Pemerintah Indonesia. (2010). Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta.

## Pemerintah Indonesia. (2013). Peta Laut
DISHIDROS TNI AL. Jakarta.

## Pemerintah Indonesia. (2015). Statistik
Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2015.
Semarang.
Pemerintah Indonesia. (2016). Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2016. Semarang.

## Pemerintah Indonesia. (2017). Statistik
Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2017. Semarang.
Pemerintah Indonesia. (2018). Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2015. Semarang.
Pemerintah Indonesia. (2018). Statistik
Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2018. Semarang.
Prasiasa, D. P., & Hermawan, H. (2012).
Pengembangan Wisata Bahari di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.
Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Pekerjaan Sosial,
Vol 1 No 3, hal 155 - 165.
Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Setahun
Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta.
Sihotang, Y., Santoso, H. F., & Iskandar, D.
(2015). Kaitan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provindi DKI Jakarta Tahun 2009 - 2013. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 7 No
1.

## Sipahelut, M. (2010). Analisis
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Bogor: Tesis
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Syahadat, E. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman Nasional Gede Pangrango. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.
Syarief, E. (2001). Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Majalah PP/Th 2001/Edisi-25.
Ticoalu, D. E., Reppie, E., & Telleng, A. T.
(2013). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap di Kota Manado. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Vol 1 No 3, hal 76 - 80.
Tulungen, J. J. (2001). Program Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Prosiding Pelatihan
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

## Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan
Lautan. Institut Pertanian Bogor.

## Widodo, S. (2011). Strategi Nafkah
Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir. Makara
Sosial Humaniora, Vol 15 No 1, hal 10- 20.
Yoeti, O. A. (2008). Ekonomi Pariwisata:
Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Jakarta: Rineka Cipta.

## BIODATA PENULIS
Rullyana Puspitaningrum Mamengko, saat ini  bekerja  sebagai  Dosen  Tetap  PNS  di Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Bidang kajian  yang  diminati  adalah  pariwisata, perhotelan, pemasaran, MICE, dan manajemen. Sinta Id: 6172226.
Erlina  Daru  Kuntari, saat  ini  bekerja sebagai  Dosen  Tetap  di  Akademi  Pariwisata Buana  Wisata  Yogyakarta.  Bidang  kajian yang  diminati  adalah  pariwisata,  ekonomi, dan akuntansi. Sinta Id: 6694407.