## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA
Dewa Ayu Juwita Dewi , Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { juwitadewi.dwy@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com ,
ratnawindari@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) kekebalan dan keistimewaan yang  dimiliki  oleh  perwakilan  diplomatik  Amerika  Serikat  di  Benghazi  Libya,  2)  upaya penyelesaian  permasalahan  yang  dilakukan  oleh  kedua  negara  dalam  menyelesaikan permasalahan  terkait  penyerangan  perwakilan  dilpomatik  Amerika  Serikat  di  Benghazi Libya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan kasus  ( case  approach ).  Data  yang  diperoleh  dan  diolah  adalah  data  sekunder, pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan mengumpulkan  bahan  hukum  dan  informasi  yang  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder,  maupun  tersier.  Dalam  rangka  mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,    data- data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)  perwakilan  diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya juga memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan Diplomatik.  2)  Kemudian  mengenai  upaya  penyelesaian  permasalahan  terkait penyerangan  perwakilan  diplomatik  Amerika  Serikat,  tindakan  yang  dilakukan  oleh kedua  negara  tersebut  yakni  dengan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  berupa negosiasi. Dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut menyepakati bahwa pemerintah Libya  berjanji  akan  mencari  para  tersangka  penyerangan  dan  membawa  mereka  ke pengadilan,  dan  dalam  negosiasi  juga  disepakati  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum negara  Libya  atas  pertimbangan  adalah  sebagian  besar  pelaku  penyerangan  adalah warga negara Libya.
Kata  kunci :  Perwakilan  Diplomatik,  Kekebalan  dan  Keistimewaan,  Penyelesaian Sengketa.

## Abstract
This research aims to identify and assess 1) the imunities and privileges possessed by US  diplomatic  representation  in  Benghazi  Libya,  2)  the  efforts  to resolve  the  problems undertaken  by  the  two  countries  in  solving  the  problems  related  to  the  attack  of  the United  States'  homegrown  representative  in  Benghazi  Libya.  This  research  is  a research  using  normative  legal  research  method  with  the  statue  approach  and  case approach. The data obtained and processed is secondary data,  data collection is done using  library  study  method  by  collecting  legal  materials  and  information  in  the  form  of primary,  secondary,  and  tertiary  legal  material.  In  order  to  obtain  clear  exposure,  the data  are  then  arranged  systematically  and  analyzed  by  using  descriptive  method.  The results of this study indicate that 1) the US diplomatic representative in Benghazi Libya also  has  immunities  and  privileges  as  defined  in  the  1961  Vienna  Convention  on Diplomatic Relations. 2) Then on the effort to solve the problems related to the attack on US  diplomatic  representative,  the  actions  taken  by  the  two  countries  are  the  peaceful settlement of the dispute in the form of negotiation. In the negotiations between the two
sides it was agreed that the Libyan government promised to look for the suspects of the attack and to hire them to the court, and in the negotiations also agreed to the prevailing law is Libyan law on the consideration that most of the perpetrators of the attack were Libyan citizens.
Keywords : Diplomatic  Representative,  Immunities  and  Privileges,  Settlement  of Disputes.

## PENDAHULUAN
Negara merupakan suatu persekutuan  bangsa  dalam  satu wilayah  yang  jelas  batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri (Maran dan Jimmy 2009:499).  Negara  diakui  sebagai subjek hukum utama, terpenting dan mempunyai  kewenangan  terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal  1  Konvensi  Montevideo  1933 tentang  hak  dan  kewajiban  negara menyatakan bahwa terdapat karakteristik  atau  syarat  berdirinya negara  yaitu  salah  satunya  adanya pemerintahan yang berdaulat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan  dengan  negara  maupun subjek  hukum  internasional  lainnya (Sefriani,2016:95). Negara-negara sebagai  subjek  hukum  diatur  oleh Hukum Internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah- kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang mengatur mengenai hubungan negara  dengan  negara  maupun hubungan  antar  subjek  internasional atau  persoalan  yang  melintasi  lintas batas negara (Starke,2010:3). Dalam hukum internasional hubungan antar negara lebih dikenal dengan hubungan internasional (Sefriani,2016:2).  Setiap  negara  di dunia  memiliki  perbedaan,  baik  itu perbedaan  filsafat,  sejarah,  struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan,  kekuatan  ekonomi  dan perbedaan  sumber  daya  alam  yang dimiliki dan dihasilkan masing- masing  negara.  Perbedaan  inilah yang  menjadikan  alasan  setiap negara didunia mengadakan
hubungan
internasional (Siahaan,2003:2).
Perwujudan  atau  realiasasi hubungan internasional antar negara dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara baik itu dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional membentuk suatu organisasi internasional  maupun  mengirimkan perwakilannya  ke  negara  lain  yang sering  disebut  perwakilan  diplomatik (Parthiana, 2002:1). Dengan adanya pengiriman  perwakilan  suatu  negara ke  negara  lain  berarti  negara tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. (Mangku, 2010:226). Hubungan  Diplomatik  tersebut diatur  oleh  suatu  ketentuan  hukum yang disebut sebagai hukum diplomatik. Hukum Diplomatik merupakan  ketentuan  atau  prinsip- prinsip  hukum  internasional  yang mengatur hubungan diplomatik antar negara  yang  dilakukan  atas  dasar persetujuan  bersama  antar  negara dan  ketentuan  atau  prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum internasional (Syahmin,1988:14). Instrumen-instrumen  tersebut  antara lain  adalah  Konvensi  Wina  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik  dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Syahmin, 1988:14). Hubungan diplomatik yang dilakukan  antar  negara  tentunya memiliki kewajiban internasional
untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan merupakan  hal  yang  mutlak  dan harus  dilaksanakan  oleh  negara-
negara  anggota  yang  berkaitan dalam melaksanakan hubungan diplomatik (Kurnia,2003:6). Ketentuan-ketentuan terkait dengan  perlindungan  bagi  para perwakilan diplomatik maupun gedung  perwakilan  diplomatik  yang merupakan fasilitas diplomatik diatur jelas  pada  Pasal  22  dan  Pasal  29 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Hukum diplomatik telah mengatur  hal-hal  tertentu  secara tegas  terkait  dengan  perwakilan diplomatik.  Namun  dalam  praktiknya di  beberapa  negara  kerap  terjadi gangguan berupa demonstrasi, kerusuhan, penyerangan dan pengrusakan dari penduduk ataupun sekelompok  masyarakat  terhadap gedung  perwakilan  jika  adanya suatu perselisihan. Gangguan seperti penyerangan perwakilan diplomatik dan pengrusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik  merupakan  pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para perwakilan diplomatik. Salah satu contoh pelanggaran tehadap kekebalan dan keistimewaan  perwakilan  diplomatik yang pernah terjadi yaitu penyerangan gedung perwakilan Amerika  Serikat  di  Benghazi  Libya oleh sekelompok demonstran masyarakat  muslim  Libya  dengan menembak  menggunakan  senapan mesin,  peluncuran roket,  dan  granat pada  tanggal  11  september  2012, (David  Mikkelson,  2014  diakses pada  13  September  2017)  mereka menembaki gedung dan melemparkan  granat  atau  bom, membakar  gedung  dan    juga meroket  mobil  yang  akan  dipakai untuk  menyelamatkan  diri  oleh  Duta Besar  Amerika  Serikat  (Matt  Brown, 2012,  diakses  pada  13  September 2017). Dalam penyerangan ini mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat J.
Christopher  Stevens  dan  tiga  orang staff  perwakilan  diplomatik  lainnya. Penyerangan oleh sekelompok demonstran  masyarakat  muslim  ini dilatarbelakangangi  karena  protes mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat atas beredarnya film Innoncence of Muslims yang dianggap  mengandung  penghinaan terhadap  Nabi  Muhammad  (BBC News,  2012,  13  September  2017).
Dimana  dengan  terbunuhnya  Duta Besar  Amerika  Serikat  J.  Christoper Stevens dan tiga orang staff perwakilan diplomatik lainnya, akibat dari  adanya  penyerangan  gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi  Libya,  maka  telah  terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur mengenai hubungan diplomatik  dalam  Konvensi  Wina 1961  tentang  Hubungan  Diplomatik,
terkait  kekebalan  dan  keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik  atau  Duta  Besar  Amerika Serikat di Benghazi Libya. Dengan  adanya  pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang  terjadi  dengan  mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Di Benghazi Libya. Tujuan dari penelitian ini ialah : 1)  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji kekebalan  dan  keistimewaan  yang dimiliki  oleh  perwakilan  diplomatik Amerika  Serikat  di  Benghazi  Libya, 2)  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji upaya  penyelesaian  permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Manfaat  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  ialah  :  1)  Memberikan gambaran  yang  jelas  mengenai perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik Amerika
Serikat di Benghazi Libya khususnya mengenai  pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi  Libya,  2)  bagi  masyarakat yaitu  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan  pemikiran  tentang perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat  di  Benghazi  Libya,  3)  bagi peneliti  sejenis  yaitu  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan referensi  atau  sebagai  acuan  dalam pengerjaan tugas atau melaksanakan penelitian sejenis yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam  hal ini adalah  penelitian  hukum  normatif yang  merupakan  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji objek  berupa  peraturan  perundang- undangan  atau  norma  hukum  yang berlaku  atau  diterapkan  terhadap suatu  permasalahan  hokum  tertentu (Diantha,2016:12). Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik
Amerika  Serikat  di  Benghazi  Libya.
Jenis  Pendekatan  dalam  penelitian ini adalah 1) pendekatan perundang- undangan,  2) pendekatan kasus.
Sumber data ada dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan  berupa  bahan  hukum primer,  bahan  hokum  sekunder  dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hokum dilakukan dengan studi kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini teknik analisis bahan hokum menggunakan teknik deskriptif tehadap  bahan  hukum  yang  telah ada. PEMBAHASAN Kekebalan dan Keistimewaan yang  Dimiliki  Oleh  Perwakilan Diplomatik  Amerika  Serikat  Di Benghazi Libya Setiap  negara  menginginkan perwakilan diplomatnya dalam
melaksanakan  tugas  dan  fungsinya untuk menerima perlindungan dalam hal diplomatnya sendiri beroperasi di luar  negeri,  dan  tas  diplomatik, kedutaan  dan  arsip  diplomatiknya sendiri  yang  diberikan  oleh  hukum internasional.
Menghormati kewajiban  yang  sama  terhadap komunitas  diplomatik  di  negara mereka sendiri secara luas dianggap sebagai faktor utama dalam memastikan  bahwa  tidak  ada  erosi persyaratan hukum internasional mengenai hak istimewa dan kekebalan diplomatik (Higgins,1985:1). Dalam hal menjalankan  tugasnya  perwakilan diplomatik  Amerika  Serikat  yang berada  di  Benghazi  Libya  memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik seperti perwakilan diplomatik lainnya sebagaimana yang  telah  diatur  pada  Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Adapun kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi  Wina  1961    tentang Hubungan Diplomatik adalah sebagai berikut: 1)  Kekebalan terhadap juridiksi pidana Kekebalan terhadap juridiksi pidana merupakan salah satu kekebalan  pribadi  yang  dimiliki  oleh perwakilan  diplomatik.  Ketentuan- ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi seorang perwakilan  diplomatik  diatur  dalam Pasal  29  Konvensi  Wina  1961  yang menyatakan bahwa:
“Para Pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat  ( Inviolable ).  Ia  tidak dapat  dipertanggugjawabkan  dalam bentuk apapun dari penahanan atau
pengangkapan. Negara harus memperlakukannya  dengan  hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau  martabatnya (Suryono,1992:46). Namun terdapat pengecualian terkait ketentuan dalam pasal diatas ,ketentuan  ini  terdapat  di  dalam Pasal  31  Konvensi  Wina  1961 tentang hubungan internasional, yang  menentukan  bahwa  seorang perwakilan  atau  pejabat  diplomatik dapat menikmati kekebalan terhadap juridiksi pengadilan di negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasannya  di dalam hubungan diplomatik (Syahimn, 1988:80). 2)  Kekebalan terhadap juridiksi perdata dan administrasi Menurut Starke, kekebalan terhadap  juridiksional  para  pejabat diplomatik tidak mutlak untuk semua peristiwa (Syahmin,1988:81). Tuntutan  perdata  dan  administrasi dalam  bentuk  apapun  tidak  dapat dilakukan  terhadap  seorang  pejabat diplomatik,  dan  tidak  ada  eksekusi apapun  yang  berhubungan  dengan hutang-hutang  dan  lainnya  yang serupa  dapat  diajukan  terhadap perwakilan  diplomatik  di  depan pengadilan  perdata  atau  pengadilan administrasi negara penerima (Suryono,1992:49). Namun dalam hal kekebalan terhadap  yurisdiksi  perdata  dan administrasi ini terdapat pengecualian. Pengecualian tersebut dicantumkan secara terperinci  dalam  Pasal  31  ayat  1 Konvensi Wina 1961(Suryono,1992:50). 3)  Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan Dalam pasal 31 ayat (2) Konvensi
Wina  1961  ditentukan  bahwa  “ A diplomatic  agent  is  not  obliged  to give evidence as a witness ”. Dengan demikian,
seorang pejabat
diplomatik tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kesaksiannya  di  muka  pengadilan dimana  ia  diakreditasikan,  baik dalam  hal  perkara  perdata  maupun perkara pidana (Widagdo dan Widhiyanti,2008:113). 4)  Kekebalan  dalam  mengadakan komunikasi Pada  pasal  27  Konvensi  Wina 1961, menjamin kebebasan berkomunikasi  bagi  misi  perwakilan diplomatik  dengan  cara  yang  layak. Komunikasi  yang  bebas  adalah  hak seorang  pejabat  diplomatik  dalam hal surat menyurat mengirim telegram  dan  berabagai  macam keperluan komunikasi lainnya (Suryono,1992:77). 5)  Penganggalan Kekebalan Diplomatik Mengenai pengapusan atau pengangggalan kekebalan diplomatik  ini  ditentukan  dalam Pasal  32  Konvensi  Wina  1961. Dalam  Pasal  tersebut  dikatakan bahwa  yang  mempunyai  hak  untuk menanggalkan  kekebalan  diplomatik adalah negara pengirim. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa hak  kekebalan  diplomatik  adalah bersumber pada hukum internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subyek hukum internasional (Suryono, 1992:60). 6)  Kekebalan Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik dan Pembantu Rumah Tangga Dalam pemberian kekebalan diplomatik  tidak  hanya  diberikan kepada  perwakilan  diplomatik  saja, melainkan  juga  kepada  anggota keluarganya  dan  pembantu  rumah tangganya.  Hal ini diatur pula dalam Pasal  37  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik.
7)  Kekebalan  Gedung  Perwakilan diplomatik dan Tempat Kediaman
Di  dalam  Konvensi  Wina  1961 telah dicantumkan ketentuan mengenai pengakuan secara
universal tentang kekebalan diplomatik  yang  meliputi  tempat kediaman  dan  tempat  kerja  atau kantor perwakilan pejabat diplomatik
(Widagdo  dan  Widhiyanti,  2008: 116).  Ketentuan  tersebut  diatur dalam  Pasal  22  dan  30  Konvensi Wina 1961.
Pasal 22, menyatakan bahwa: a.  Gedung-gedung  perwakilan asing  tidak  boleh  diganggu gugat. Alat-alat negara penerima tidak diperbolehkan memasuki  gedung  tersebut, kecuali  dengan  izin  dari negara perwakilan. b.  Negara penerima mempunyai  kewajiban  husus untuk  mengambil  langkah- langkah untuk gedung perwakilan tersebut dan segala penyusupan dan kerusakan  untuk  mencegah segala  gangguan  keamanan utusan atau menurunkan harkat dan martabatnya. c.  Premis-premis  dari  utusan bangunan-bangunan dan properti  dan  alat  transportasi harus  bebas  dari  segala bentuk pemeriksaan, tuntutan ataupun pengambilalihan hukuman. Pasal 30, menyatakan bahwa: (1)  Kediaman  pribadi  dari  agen diplomatik harus memiliki kebebasan  yang  sama  dan perlindungan sebagaimana juga premis-premis utusan.
(2)  Kertas kerja,  surat  menyurat, dan  kecuali  yang  disebutkan dalam  pasal  3,  pasal  31,
properti,  juga  dalam  tidak dapat dilanggar. Hak-hak istimewa yang diberikan  atas  dasar  timbal  balik oleh hukum nasional negara dimana seorang  wakil  diplomatik  tersebut diakreditasikan yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai (Widagdo dan Widhiyanti,2008:132).  Adapun  hak
keistimewaan  yang  dimiliki  oleh perwakilan  diplomatik  yaitu  sebagai berikut: 1)  Keistimewaan Perwakilan Diplomatik  dalam  Bidang  Pajak dan Iuran Konvensi  Wina  1961  Pasal  23  ayat (1) mengatur bahwa negara pengirim atau kepala misi bebas dari semua  iuran  dan  pajak atas gedung perwakilan  diplomatik,  baik  gedung tersebut dimiliki oleh negara pengirim  atau  hanya  disewa  atas nama  negara  pengirim.  Pajak  yang dibebaskan adalah pajak yang bersifat  nasional  maupun  regional (pajak daerah) (Widodo, 2009:147).
2)  Pembebasan  dari  Bea  Cukai dan Bagasi Pada  umumnya  pembebasan bea  cukai  dan  bagasi  ini  meliputi barang-barang  yang  diimpor  untuk keperluan perwakilan diplomatik dan keperluan rumah tangga para pejabat diplomatik. Pembebasan bea  cukai  dan  bagasi  ini  diatur  pula dalam  Pasal  36  ayat  1  Konvensi Wina 1961 (Suryono, 1992:65): 3)  Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial Pembebasan dari kewajiban kemanan sosial dimaksudkan bahwa para  perwakilan  diplomatik  bebas daripada ketentuan kewajiban keamanan  sosial  yang  mungkin berlaku di negara penerima, begitupula  berlaku  bagi  pelayan- pelayan  pribadi  yang  turut  serta dalam melayani kepentingan seorang perwakilan diplomatik (Widagdo dan Widhiyanti,2008:135).
4)  Pembebasan  dari  Pelayanan Pribadi,  Pelayanan  Umum,  dan Militer
Pembebasan  dari  pelayan  pribadi, pelayanan  umum,  dan  militer  disini dijamin  oleh  Pasal  35  Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus membebaskan para pejabat diplomatik  dari  semua  pelayanan pribadi,  pelayanan  umum  macam
apapun,  dan  dari  kewajiban  militer (Widagdo dan Widhiyanti, 2008:136). 5)  Pembebasan dari Kewarganegaraan Dalam  Protokol  Opsional  Konvensi Wina 1961 mengenai hal memperoleh kewarganegaraan mengatur  bahwa  anggota-anggota perwakilan  diplomatik  yang  bukan warganegara,  negara  penerima  dan keluarga  tidak  akan  memperoleh kewarganegaraan  negara  penerima tersebut semata-mata karena berlakunya  hukum  negara  penerima tersebut (Suryono,1992:67). Perwakilan  diplomatik  tidak hanya memiliki kekebalan dan keistimewaan dimana ia diakreditasikan, namun juga memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga. Ketentuan  terkait  kekebalan  dan keistimewaan  perwakilan  diplomatik di  negara  ketiga  terdapat  dalam Pasal  40  Konvensi  Wina  1961 (Widodo,2009:180).
Kekebalan dan keistimewaan yang  merupakan  perlindungan  bagi para  perwakilan  diplomatik  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  di negara  penerima  yang  telah  diatur dengan  jelas  di  dalam  ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik  sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, tentunya  dimiliki  juga  oleh  para perwakilan diplomatik Amerika Serikat  yang  berada  di  Benghazi Libya,  pada  awalnya  perwakilan Amerika  Serikat  diberlakukan  sama terkait  pemberian  kekebalan  dan keistimewaan  terhadap  perwakilan diplomatik seperti perwakilan diplomatik  lainnya  yang  berada  di negara  Libya,  namun  kenyataannya dengan terjadinya penyerangan terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat tersebut mengakibatkan  adanya  pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan  yang  dimiliki  oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat, karena adanya kasus penyerangan  perwakilan  diplomatik dan  gedung  perwakilan  diplomatik yang  dilakukan  oleh  demonstran masyarakat  muslim  di  Libya  yang menyebabkan  tewasnya  Duta  Besar Amerika  J.  Christopher Stevens  dan tiga orang staff perwakilan diplomatik  lainnya.  Penyerangan  ini dilatarbelakangi karena protes mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat atas beredarnya film Innoncence of Muslims yang dianggap  mengandung  penghinaan terhadap  Nabi  Muhammad,  karena dengan  adanya  film  yang  dianggap mengandung  penghinaan  terhadap Nabi  Muhammad  tersebut  maka secara tidak langsung telah menghina  masyarakat  Libya  yang mayoritasnya  merupakan  penganut agama  Islam.  Para  demonstran muslim  tersebut  melampiaskannya kepada perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya. Kejadian yang tejadi terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat tentunya bertentangan dengan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dan diatur pada  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan Diplomatik. Penyerangan  yang  terjadi  terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat  di  Benghazi  Libya,  tentunya telah melanggar ketentuan-
ketentuan  dalam  Konvensi  Wina 1961  tentang  Hubungan  Diplomatik.
Adapun  ketentuan-ketentuan  yang dilanggar yaitu :
Pasal 22 Konvensi Wina 1961, yaitu:
(1)  Gedung-gedung perwakilan asing  tidak  boleh  diganggu gugat. Alat alat negara penerima  tidak  diperbolehkan memasuki gedung tersebut, kecuali  dengan  izin  dari  negara perwakilan.
(2)  Negara  penerima  mempunyai kewajiban husus untuk mengambil langkah-langkah untuk gedung perwakilan tersebut dan segala penyusupan dan kerusakan untuk mencegah segala gangguan  keamanan  utusan atau  menurunkan  harakat  dan martabatnya. (3)  Premis-premis dari utusan bangunan-bangunan dan properti  dan  alat  transportasi harus  bebas  dari  segala  bentuk pemeriksaan  ,  tuntutan  ataupun pengambilalihan hukuman.
Pasal 30 Konvensi Wina 1961, yaitu:
(1)  Kediaman  pribadi  dari  agen diplomatik harus memiliki
kebebasan  yang  sama  dan perlindungan  sebagaimana  juga premis-premis utusan.
(2)  Kertas  kerja,  surat  menyurat, dan  kecuali  yang  disebutkan dalam  pasal  3,  pasal  31, properti,  juga  dalam  tidak  dapat dilanggar.
Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yaitu: “Para  pejabat  diplomatik  tidak  dapat diganggu-gugat  ( Inviolable ).  Ia  tidak dapat  dipertanggugjawabkan  dalam bentuk apapun dari penahanan atau pengangkapan. Negara harus memperlakukannya  dengan  hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau  martabatnya (Suryono,1992:46). Upaya Penyelesaian Permasalahan Terkait Penyerangan Perwakilan Diplomatik  Amerika  Serikat  Di Benghazi Libya Sengketa internasional ( Internasional Dispute ) adalah perselisihan yang terjadi antar negara  dengan  negara,  negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan- badan/lembaga yang menjadi subjek
hukum  internasional.  Dalam  hal terjadinya sengketa, hukum internasional memainkan peran penting dengan memberikan pedoman, aturan dan cara
bagaimana  suatu  sengketa  dapat diselesaikan  oleh  para  pihak  secara damai  seperti  yang  ada  dalam ketentuan  Pasal  33  piagam  PBB. Penyelesaian sengketa internasional dapat  ditempuh  dengan  beberapa cara  yaitu  dengan  cara  damai  atau penyelesaian dengan cara kekerasan. Penyelesaian secara damai  juga  terdiri  dari  penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi (Puteri,-,Jurnal Skripsi:9). Dalam bidang hukum diplomatik dan hukum konsuler, terdapat dua cara penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni melalui Badan Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional a)  Penyelesaian melalui arbitrase Sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Penyelesaian melalui arbitrase    dapat  ditempuh  melalui beberapa  cara,  yaitu  penyelesaian oleh  arbitrator  secara  terlembaga ( institutionalized )  atau  kepada  suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). b)  Pengadilan Internasional Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi atau judicial settlement dalam hukum internasional adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. International Court of Justice
merupakan  salah  satu  organ  utama Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) yang  dibentuk  oleh  masyarakat bangsa-bangsa  pada  tahun  1945. ICJ sering  dianggap  sebagai  cara utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara. Penyelesaian  sengketa  secara non-litigasi dapat juga disebut dengan penyelesaian sengketa secara diplomatik. Penyelesaian
melalui  jalur  diplomatik  ini  meliputi negosiasi,  pencarian  fakta  ( fact finding/inquiry ),    jasa-jasa  baik,
mediasi serta konsiliasi.
a.  Negosiasi Negosiasi merupakan cara penyelesaian  sengketa  yang  paling dasar  dan  yang  paling  tua  yang digunakan.  Dalam  negosiasi  para pihak  dapat  mengawasi  prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap  penyelesaianya  didasarkan pada  kesepakatan  konsensus  para pihak  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga (Adolf,2016:19).
b.  Pencarian Fakta Dalam pencarian fakta dibutuhkan  campur  tangan  pihak ketiga  untuk  menyelidiki  kedudukan fakta  yang sebenarnya,  pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan  dari  semua  sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing- masing pihak (Adolf,2016:20). c.  Jasa-Jasa Baik Fungsi utama dari jasa-jasa baik ini  adalah  untuk  mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga  para  pihak  mau  bertemu, duduk  bersama,  dan  bernegosiasi untuk  menyelesaikan  sengketanya (Adolf, 2016:21). d.  Mediasi Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut dengan mediator.  Dalam  mediasi  mediator ikut  serta  secara  aktif  dalam  proses negosiasi. Biasanya mediator dengan  kepastiannya  sebagai  pihak yang  netral  berupaya  mendamaikan para  pihak  dengan  memberikan saran penyelesaian sengketa (Adolf, 2016:22). e.  Konsiliasi Konsiliasi  adalah  suatu  cara penyelesaian  sengketa  oleh  pihak ketiga  atau  suatu  komisi  yang dibentuk  oleh  para  pihak,  komisi  ini disebut  dengan  komisi  konsiliasi. Dalam  konsiliasi,  konsiliator  atau
komisi  konsiliasi  akan  menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai  dengan  kesimpulan  dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya.  Usulan  ini  sifatnya tidak mengikat, karena diterima atau tidaknya  usulan  tersebut  tergantung sepenuhnya  kepada  para  pihak (Adolf,2016:22).
Dalam setiap sengketa internasional, penyelesaian sengketa  sangat  diupayakan  dan disarankan melalui penyelesaian sengketa  secara  damai,  seperti beberapa cara yang telah dijelaskan diatas. Dugaan awal  kasus tersebut terjadi karena beredarnya film " Innocence of Muslims " yang
menghina  umat  muslim.  Duta  besar J. Christopher Stevens tersebut tidak memiliki  kaitan  langsung  dengan pembuatan  dan  penyebaran  film " Innocence of Muslims " yang memancing  kemarahan  masyarakat muslim  di  Benghazi  Libya.  Namun karena duta besar tersebut merupakan perwakilan Amerika Serikat  sehingga  masyarakat  Libya melampiaskan kemarahannya dengan  menyerangnya.  Pada  hari bertepatan  dengan  peringatan  11 September  duta  besar  Amerika Serikat J. Christopher Stevens tersebut sedang menemui para tamu dari negara-negara sahabat, sebuah ledakan  cukup  keras  terdengar sekitar  pukul  21.40  waktu  setempat dari  arah  pintu gerbang.  Bersamaan dengan  adanya  ledakan  tersebut, sekelompok militan bersenjata menerobos  pagar  yang  berlapis  di komplek  itu  sambil  melepaskan tembakan  dan  meroket  gedung perwakilan  Amerika  Serikat.  Mereka juga  membakar  barak  milisi  lokal  di bagian  depan  gedung  perwakilan Amerika Serikat (Puteri,-:11). Berdasarkan hukum internasional, apabila terjadi perselisihan maka jalan penyelesaian sengketa sangat dianjurkan  dan  diupayakan  adalah
penyelesaian sengketa secara damai tanpa kekerasan seperti yang diatur  dalam  Pasal  33  Piagam  PBB. Salah  satu  penyelesaian  sengketa secara  damai  adalah  menggunakan penyeselesaian  secara  non-litigasi yaitu  negosiasi,  hal  itulah  yang dilakukan  oleh  kedua  negara  yaitu Amerika  Serikat  dan  Libya,  dan  hal ini  telah  sesuai  dengan  kebiasaan internasional. Penyelesaian  sengketa  secara negosiasi  dalam  suatu  sengketa merupakan sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan- perselisihan, negosiasi juga merupakan  cara  untuk  mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan antar  kedua  negara.  Alasan  utama suatu negara di dalam menggunakan cara negosiasi adalah pihak yang bersengketa dapat mengawasi  prosedur  penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya  didasarkan  pada kesepakatan para pihak (Mangku,2010:248). Pemerintah Libya secara langsung  mengadakan  perundingan untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat mencari jalan  guna  menyelesaikan  masalah tersebut.  Pemerintah  Libya  dalam hal ini secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada  pihak  Amerika  Serikat  atas insiden penyerangan yang menimbuklan  korban  jiwa  dari  pihak Amerika Serikat. Dalam perundingan antara kedua negara tersebut disepakati  bahwa  pemerintah  Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membawa  mereka  ke  pengadilan. Dalam  perundingan  juga  disepakati hukum  yang  berlaku  adalah  hukum negara Libya. Meskipun yang menjadi locus  delicti adalah  gedung perwakilan  Amerika  Serikat  yang menjadi pertimbangan dalam
memilih  hukum  yang  berlaku  adalah
sebagian  besar  tersangka  pelaku penyerangan  adalah  warga  negara Libya (Puteri,-:12). Dalam hal penyelesaian sengketa  melalui  cara  negosiasi tersebut  tidak  dapat  menghasilkan titik  temu  antara  kedua  belah  pihak, maka  penyelesaian  yang  dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa  secara  damai  berupa penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketanya  atau  tuntutannya  atas ketentuan-ketentuan  yang  terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah diakui  oleh  hukum  internasional. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional  secara  litigasi  dapat menghasilkan  keputusan-keputusan yang  mengikat  terhadap  negara- negara  yang  bersangkutan.  Cara yang dapat ditempuh adalah melalui badan  Arbitrase  Internasional  atau melalui Pengadilan Internasional (Mangku, 2010:250). Berdasarkan pemaparan diatas dalam penyelesaian sengketa internasional,  apabila  penyelesaian sengketa  secara  non-litigasi  tidak dapat  menyelesaikan  pertentangan antara  pihak  yang  bersengketa, maka  penyelesaian  sengketa  yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara litigasi  yang  diupayakan  agar  tidak adanya penyelesaian sengketa secara kekerasan antara pihak yang bersengketa,  yang  tentunya  akan mengancam
perdamaian dan keamanan dunia.

## SIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian ini adalah: 1)  Setiap perwakilan diplomatik dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya tentu mendapatkan perlindungan hukum berupa pemberian kekebalan dan
keistimewaan  diplomatik  yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik,  hal  tersebut  tentunya dimiliki  juga  oleh  perwakilan diplomatik  Amerika  Serikat  di Benghazi  Libya,  namun  didalam pelaksanaannya
terdapat
pelanggran  terhadap  ketentuan- ketentuan  Pasal  dalam  Konvensi antara  lain  Pasal  22,  Pasal  29 dan  30,  karena  adanya  kasus penyerangan terhadap perwakilan diplomatik  yang  mengakibatkan tewasnya  Duta  Besar  Amerika Serikat J. Christhoper Steven dan tiga  orang  staffnya  akibat  dari protes  masyarakat  muslim  Libya atas  beredarnya  film Innoncence of Muslims yang dianggap menghina  Nabi  Muhammad,  2) Dalam kasus ini upaya penyelesaian  sengketa  dilakukan melalui  penyelesaian  sengketa secara  damai  yaitu  negosiasi. Dalam kasus ini pemerintah langsung mengadakan perundingan  dengan  pemerintah AS,  dalam  negosiasi  tersebut kedua  belah  pihak  menyepakati bahwa  pemerintah  Libya  akan mencari  para  tersangka  dan membawanya ke pengadilan. Dalam negosiasi ini juga disepakati  bahwa  hukum  yang berlaku  adalah  hukum  negara Libya dengan pertimbangan karena  sebagai  besar  tersangka adalah warga negara Libya. Dalam  penyelesaian  sengketa internasional  apabila  cara-cara non-litigasi  tidak  berhasil,  maka dapat menggunakan cara penyelesaian  sengketa  secara litigasi  yaitu  melalui  arbitrase internasional atau pengadilan internsional. Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)  Bagi  setiap  negara  di  dalam mengadakan  hubungan  diplomatik dengan  Negara  lainnya  disarankan
agar  mematuhi  ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 961  tentang  Hubungan  Diplomatik sehingga tidak menimbulkan sengketa  atau  perselisihan  antar kedua negara. Apabila terjadi sengketa  sangat  disarankan  dan diupayakan  untuk  menyelesaikan sengketa  tersebut  dengan  cara damai  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  33  Piagam  PBB,  sehingga tidak adanya kekerasan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia, 2) Bagi Masyarakat  Intenasional,  di  dalam hubungan  diplomatik  perlindungan terhadap  para  perwakilan  diplomatik tidak hanya dilaksanakan oleh pejabat  Negara  namun  juga  oleh setiap  masyarakat  sehingga  tidak terjadi pelangaran-pelanggran
terhadap  ketentuan  Konvensi  Wina 1961  tentang  Hubungan  Diplomatik dan  tidak  mengakibatkan  adanya ancaman bagi keamanan dan perdaiaman dunia internasional. Dan apabila  terdapat  protes  terhadap suatu  Negara  disarankan  agar  tidak melampiaskan  kepada  perwakilan Negara  dengan  cara  kekerasan, melainkan  dengan  cara-cara  yang dibenarkan  secara  hokum  misalkan demosntrasi  tanpa  kekerasan  dan berjalan damai.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika. AK.,Syahmin. 1988. Hukum Diplomatik  Suatu  Pengantar, Cetakan Kedua . Bandung: CV.
Armico. Parthiana,  I  Wayan.  2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian
1, Cetakan Pertama . Bandung:
Mandar Maju. Pasek  Diantha,  I  Made.  2017. Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum . Jakarta :Kencana. Sefriani.  2016. Hukum  Internasional Suatu Pengantar, Cetakan keenam .    Jakarta  :  Rajawali Pers. Starke, J.G. 2010. Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika. Suryono,  Edy.  1992. Perkembangan Hukum  Diplomatik, Cetakan Pertama.  Bandung:  Mandar Maju. Widagdo, Setyodan Hanif NurWidhiyanti.  2008. Hukum Diplomatik Dan Konsuler, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia. Widodo.  2009. Hukum  Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi ,  Cetakan  Pertama.
Surabaya: Laks Bang Justitia. Higgins, Rosalyn. 1985. “ The  Abuse Of  Diplomatic  Privileges  And Immunities: Recent United Kingdom Experience ”. American Journal of International Law. Kurnia,  Mohamad  Firdaus.  2003. “ Tanggung  Jawab  Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat  Di  Benghazi  Libya Tahun  2012 ”.  Artikel  Ilmiah.
Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, Malang. Puteri,  Resti  Diana.  “ Studi  Kasus
Terhadap Serangan Ke Kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat  Di  Benghazi  Libya Tahun 2012 Berdasarkan Hukum  Internasional ”.  Pekan Baru. Siahaan, Natasa Fransiska Elisabeth.  2003. “Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas  Duta  Besar  Italia  Yang Ditahan  Di  Indian  Ditinjau  Dari Hukum  Internasional ”.  Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum
Universitas  Sumatera  Utara, Medan. Sudika  Mangku,  Dewa  Gede.  2010. “ Pelanggaran  Terhadap  Hak Kekebalan  Diplomatik  (Studi Kasus  Penyadapan  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  Di  Yangon  Myanmar Berdasarkan  Konvensi  Wina 1961) , Volume XV No.3. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Draft  articles  on  Responsibility  of State for Internationally Wrongful  Acts  2001  (Draft International  Law  Commission 2001) Maran ,  M.  dan  Jimmy  P.  2009. Kamus Hukum, Cetakan sPertama.  Surabaya:  Reality Publisher. BBC  news.  2012.  “  US  Confirms  its Libya  Ambassador  Killed  in Benghazi”. Tersedia pada: http://www.bbc.com/news/worl d-africa-19570254, diakses pada  tanggal  13  September 2017. Brown, Matt. 2012. “US Ambassador
Among  Libyan  Rocket  Attack Dead”.
Tersedia pada: http://www.abc.net.au/news/20 12-09-12/us-ambassador-to-
libya-killed-in-mob- attack/4257964,  diakses  pada tanggal 13 Septermber 2017. David  Mikkelson.  2014 .  “  American Ambassador  in  Libya  Raped and  Killed”. Tersedia  pada: http://www.snopes.com/politics /military/stevens.asp,  diakses pada  tanggal  13  September 2017.