## PINJAMAN MENGIKAT DAN BENTURAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENGADAAN PEMERINTAH
INDONESIA 1
Alif Duta Hardenta*, Richo Andi Wibowo Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 alifduta01@mail.ugm.ac.id

## Abstract
One of the alternative payment options in procurement is foreign loan. The existence of tied aid, which  contrary  to  the  local  content  requirements  policy,  is  one  of  the  major  problems  with procurement  funded  by foreign loans. This normative-empiric study found that tied  aid can be divided  into  two  types:  concentrated  aid  and  diluted  aid.  Bilateral  loans  frequently  contain concentrated  aid,  whereas  multilateral  loans  typically  contain  diluted  aid.  Due  to  the  Asian Development  Bank's status as a multilateral  donor and its loose policy, loans provided by the organization could be viewed as diluted aid. This study discovered that just because lenders tend to have tied aid characteristics, that doesn't necessarily mean it qualifies as such. Additionally, the Indonesian government has a plan for handling tied aid.
Keywords : Foreign  Loans;  Government  Procurement;  Tied  Aid;  Asian  Development  Bank; Local Content Requirement.

## Abstrak
Pinjaman  luar  negeri  merupakan  alternatif  pembiayaan  pengadaan  pemerintah.  Salah  satu  isu pengadaan yang didanai pinjaman adalah pinjaman mengikat ( tied aid ) yang berbenturan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa tied  aid perlu  dipilah  menjadi  dua  karakteristik  yaitu  yang  kental  ( concentrated  tied  aid )  dan yang  cair  ( diluted  tied  aid ). Concentrated  tied  aid kerap  terjadi  di bilateral  loan ,  sedangkan diluted tied aid lebih banyak terjadi di multilateral loan . Pinjaman dari Asian Development Bank dapat diklasifikasikan sebagai diluted tied aid karena karakter Asian Development Bank sebagai multilateral donor , dan kelonggarannya dalam isu Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini  menemukan  bahwasanya  kecenderungan  pemberi  pinjaman  berkarakteristik tied  aid bukan berarti  pinjaman  tersebut  dapat  digolongkan  demikian.  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  juga telah memiliki strategi menghadapi tied aid .
Kata  Kunci :  Pinjaman  Luar  Negeri;  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah;  Bantuan  Mengikat; Asian Development Bank; Tingkat Komponen Dalam Negeri.
1 Artikel  ini  adalah  salah  satu  temuan  penelitian  mandiri  dalam  rangka  penelitian  Tugas  Akhir  dari  Penulis  pada tahun 2022.

## A. Pendahuluan
Pinjaman  luar  negeri  merupakan  salah  satu  bagian  dari  komponen  struktur  pembiayaan alternatif  (Putri  &  Wisudanto, 2017).  Sektor  infrastruktur mendominasi  pemanfaatan  pinjaman luar  negeri  yang  mencapai  angka  USD  10.074  juta  atau  senilai  52,4  persen  dari  total  jumlah pinjaman  luar  negeri  Indonesia  yaitu  senilai  US$  415,1  miliar  atau  Rp  5.954  triliun  per  1 Desember  2021  (Kementerian  Keuangan  RI,  2022).  Salah  satu  aspek  yang  menjadi  perhatian dalam pemberian pinjaman adalah pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, khususnya dalam pemberian  kesempatan  mengikuti  pengadaan  ( procurement  opportunity ).  Secara  konseptual, pengadaan barang jasa pemerintah adalah salah satu dari aneka ragam kontrak pemerintah, yaitu kontrak yang dilakukan oleh pejabat badan publik berdasarkan kewenangan dan batasan hukum publik  dengan  pihak  di  luar  badan  publik  tersebut,  yang  lazimnya  adalah  swasta  (Wibowo, 2021). Ditinjau dari dampaknya ke anggaran, kontrak pemerintah dapat dibagi dua, yakni tender dan  lelang;  tender  berarti  pemerintah  mengeluarkan  uang  atau  sumber  daya  yang  lain  untuk mendapatkan  sesuatu,  sedangkan  lelang  berarti  pemerintah  mendapatkan  pendapatan  dari kontrak  pemerintah  tersebut  (Wibowo,  2021).  Ragam  tender  selain  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  adalah  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU),  Kerja  Sama Pemerintah  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga (KSPDPK),  sedangkan ragam  lelang misalnya lelang blok  migas,  lelang  frekuensi  telekomunikasi  berbasis  pita  lebar  ( broadband )  berteknologi generasi  kelima  atau  teknologi  frekuensi  5G,  atau  sebagian  bentuk  dari  Pemanfaatan  Barang Milik Negara/Daerah.
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  apabila  mengikuti  pendapat  dari  Arrowsmith, merupakan perbuatan untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak di luar badan publik yang memerlukan  barang/jasa  tersebut  (Arrowsmith,  2020).  Ditinjau  dari  pendekatan  kesepakatan pemberian  pinjaman  ( loan  agreement ),  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah  juga  dapat menjadi bukti suatu negara dalam mengakui adanya hak dan kewajiban yang diberikan dengan pihak kreditor atas penggunaan atau pemanfaatan pinjaman yang telah diberikan guna mencapai tujuan  dari  pemberian  pinjaman  tersebut  (Essuman,  Anin,  &  Muntaka,  2021).    Adanya  tujuan tertentu  yang  dibawa  oleh  suatu  kreditor  asing  terkadang  berbenturan  dengan  suatu  kebijakan maupun  peraturan  dalam  negeri  yang  bertujuan  untuk  mengimbangi  kedudukan  dan  pengaruh asing dalam suatu negara (Steinberg & Tan, 2023). Dalam konteks pengadaan barang dan/atau jasa  pemerintah  di  Indonesia,  salah  satu  kebijakan  yang  sering  berbenturan  adalah  benturan antara  kebijakan  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN)  dengan  aturan  asing  yang mengedepankan produk asal negaranya untuk masuk ke Indonesia.
TKDN  merupakan  bentuk  kebijakan  proteksionisme,  yaitu  kebijakan  yang  memungkinkan negara  mengendalikan  harga  melalui  tarif  hingga  memberikan  batasan  dalam  perdagangan internasional  (Sulaymonov,  2017).  Kebijakan  TKDN  bertujuan  mengatur  tentang  optimalisasi penggunaan  produk  dalam  negeri  dengan  cara  mengatur  batasan  impor  material  (Giovannus, 2020).  Pengejawantahan  dari  kebijakan  TKDN  ini  dituangkan  dalam  aturan  Peraturan  Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 yang mengatur bahwa bentuk TKDN  adalah  berupa  persentase  minimum  penggunaan  komponen  dalam  negeri  pada  suatu sektor  atau  bahkan  suatu  produk  tertentu  berdasarkan  perhitungan  yang  telah  ditetapkan. Belakangan,  isu  TKDN  memang  semakin  menguat  karena  ada  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Percepatan  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam Negeri  dan  Produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  Dalam  Rangka  Menyukseskan Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  pada  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.  Bahkan  draf  Rancangan  Peraturan  Presiden  mengenai  Pengadaan  Barang  Jasa Pemerintah  juga  dikabarkan  memperkuat  isu  TKDN,  meskipun  kedua  hal  ini  berfokus  pada Pengadaan  pemerintah  yang  sepenuhnya bersumber  dari  APBN  dan  bukan  dari  pinjaman  luar negeri/ loan .
Permasalahan  mengenai  penerapan  TKDN  menimbulkan  dilema  bagi  negara  penerima pinjaman untuk dapat menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pembelanjaan pemerintah. Multiplier effect merupakan efek ekonomi yang diakibatkan oleh  investasi  pemerintah  di  sektor  publik  yang  memiliki  nilai  strategis,  sehingga  dapat memberikan  dampak  positif  terhadap  ekonomi  masyarakat  (Givens,  2019).  Namun  niat mewujudkan multiplier effect belum tentu selalu mulus, terutama jika  pemerintah tidak memiliki dana  untuk  pembiayaan  proyek  sehingga  harus  berhutang.  Sementara  di  satu  sisi  terdapat kebijakan dari donor yang mengesampingkan atau membatasi pemanfaatan produk dalam negeri (Lin & Weng, 2020).
Permasalahan  berpeluang  menjadi  semakin  pelik  apabila  kegiatan  pengadaan  barang dan/atau  jasa  pemerintah  dalam  suatu  program  pembiayaan  mengesampingkan  peraturan perundang-undangan di  Indonesia berdasarkan kesepakatan dengan kreditor asing. Hal tersebut dikarenakan  oleh  beberapa  faktor  yaitu: pertama, permasalahan  pemberlakuan  peraturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia; kedua, justifikasi penyimpangan dengan memberlakukan ketentuan asing dalam kaitannya dengan aspek filosofis dan teknis dari  pengadaan pemerintah. Ketentuan Pasal 64  Peraturan Presiden  Nomor Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah sebagaimana  diubah  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  menjadi  pintu  masuk dimungkinkannya  penyimpangan  berupa  berlakunya peraturan kreditor  asing  dalam  pengadaan barang  dan/atau  jasa  pemerintah  yang  dibiayai  oleh  pinjaman  luar  negeri  selama  disepakati dalam  perjanjian  pinjaman  luar  negeri.  Terdapat  potensi  permasalahan  dari  aspek  filosofis  dan teknis berkaitan dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang bergantung pada negosiasi antara Indonesia selaku peminjam dengan pemberi pinjaman.
Proses  negosiasi  menentukan  sepakat  atau  tidaknya  sepakatnya  pihak  peminjam  untuk memberikan  pinjaman  luar  negeri  bagi  Indonesia  (DJPPR  Kementerian  Keuangan  RI,  2020). Implikasi  positif  yang  diharapkan  dari  kegiatan  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah menjadi tidak optimal ketika berhadapan dengan pinjaman luar negeri yang berkarakter tied aid (pinjaman  mengikat).  Hipotesis  awal  penulis  adalah  pinjaman  luar  negeri  yang  diberikan  oleh kreditor multilateral, salah satunya adalah Asian Development Bank (ADB), merupakan bentuk tied aid sebagaimana argumentasi bahwa aturan pemberi pinjaman dalam sektor pengadaan yang baku  dan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukan  kebijakan  yang  dikehendaki  oleh  peminjam (Bigsten  &  Tengstam,  2015).  Hadirnya tied  aid merugikan  pemerintah  yang  harus  mengikuti persyaratan  yang  secara  baku  diberikan  oleh  kreditor  asing  yang  dituangkan  dalam  prinsip- prinsip pemberian pinjaman serta kualifikasi pemberian pinjaman yang mengikat bagi penerima pinjaman.
ADB merupakan kreditor asing berupa lembaga institusi finansial yang sering memberikan pinjaman kepada Indonesia. Sejak berdirinya ADB pada tahun 1966, Indonesia telah menerima pendapatan dari ADB dengan total nilai USD 43,37 miliar dalam bentuk pinjaman luar negeri, hibah,  dan  bantuan  teknis  (Asian  Development  Bank,  2020).  Pinjaman  luar  negeri  yang diberikan sebagai pembiayaan infrastruktur dalam berbagai sektor seperti agrikultur, transportasi, energi, hingga sanitasi merupakan prioritas pemberian pinjaman oleh ADB di Indonesia.  Dalam praktik  pinjaman  dengan  ADB,  unsur  dari tied  aid terlihat  dalam  sejumlah  peraturan  ADB seperti: pertama ,  ketentuan International  Competitive  Bidding (ICB)  yang  berbeda  dengan ketentuan  pengadaan  Indonesia  khususnya  mengenai  seleksi/tender  internasional; kedua , preferensi  penggunaan  produk  dalam  negeri  yang  lebih  rendah  daripada  ketentuan  TKDN  di Indonesia;  dan ketiga ,  ADB  memiliki  tujuan  memaksimalkan  produksi  dan  pemanfaatan  dari negara-negara  anggota  ADB  dalam  pelaksanaan  seleksi/tender.  Indonesia  berada  di  posisi dilematik karena kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ADB namun juga harus memberikan ruang lebih dengan negara-negara anggota ADB lainnya.
Dengan demikian, sikap pemerintah Indonesia untuk menghadapi permasalahan isu tied aid dalam  perjanjian  pinjaman  luar  negeri  menjadi  pertanyaan.  Lebih  lanjut,  sikap  tersebut menentukan aspek yang berpengaruh kepada ekonomi dan kesejahteraan yaitu besaran pinjaman luar negeri yang dapat diterima oleh Indonesia untuk dimanfaatkan dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan.  Sementara  pada  satu  sisi,  ada  kebutuhan  bagi  Indonesia  untuk  mendukung perekonomian dalam negeri melalui dampak positif dan multiplier effect dari pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dalam mendukung dunia usaha lokal di Indonesia. Penelitian yang sudah ada selama ini masih jarang untuk membahas mengenai aspek tied aid dan  kedudukan  atau  pengaruhnya  terhadap  isu  TKDN,  terutama  di  ranah  hukum  administrasi negara  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pembangunan  infrastruktur  serta  belanja pemerintah. Adapun kajian atau penelitian selama ini memisahkan antara aspek tied aid dengan TKDN  dalam  isu  yang  berbeda.  Penelitian  atau  kajian  yang  mendekati  topik  dan  pembahasan dari  artikel  ini  adalah  penelitian  dari  Esty  Hayu  Dewanti  di  tahun  2012  berjudul  “Persyaratan Kandungan Lokal ( Local Content Requirements ) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional  di  Bidang  Investasi”.  Penelitian  tersebut  berfokus  pada  ketentuan  TKDN  yang menjadi penghalang dalam penanaman modal di Indonesia karena bertentangan dengan hukum perdagangan  internasional  dan  hukum  penanaman  modal  di  Indonesia.  Perbedaan  dengan penelitian  ini  adalah  kajian  dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai  TKDN  dalam  ranah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dalam hal pertentangan dengan bentuk tied aid yang lazim ditemukan pada pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Maka  dari  itu,  penelitian  ini  mengangkat  sejumlah  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  yaitu: pertama, bagaimana  praktik  dan  konseptualisasi  perjanjian  pinjaman  luar negeri dengan karakteristik tied aid yang akan dibelanjakan dengan cara pengadaan barang jasa oleh pemerintah Indonesia?; kedua, apakah proses pengadaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri  dari  ADB  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk tied  aid ?,  dan ketiga, apa  langkah pemerintah Indonesia dalam merespons problematika tied aid pada proses pengadaan barang jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif-empiris.  Penelitian  normatif-empiris adalah  metode  penelitian  dengan  2  (dua)  objek  kajian,  yaitu  kajian  terhadap  peraturan perundang-undangan  terkait  dan  kajian  terhadap  praktik  atau  implementasi  dari  peraturan perundang-undangan tersebut di kehidupan nyata dalam suatu peristiwa hukum (Sonata, 2015). Berdasarkan  sifat  penelitian,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menata dan menglasifikasikan gejala-gejala yang akan  digambarkan  oleh  peneliti  dan  sebanyak  mungkin  diusahakan  untuk  mencapai kesempurnaan  atas  dasar  bangunan  permasalahan  penelitian  (Sumardjono,  2014).  Pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus,  yang  melihat  sejumlah  praktik  penerapan perjanjian  pinjaman  luar  negeri  maupun  sikap  dari  para  pihak  dalam  melakukan  perundingan pinjaman luar negeri.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik  Perjanjian  Pinjaman  Luar  Negeri  Berkarakter  Pinjaman  Mengikat  dalam Pengadaan barang dan/atau Jasa Pemerintah
Kesenjangan hukum berupa pertentangan dalam pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah  mempengaruhi  proses  pelaksanaan  pengadaan  hingga output dari  pelaksanaan program  pembiayaan  pinjaman  luar  negeri  merupakan  salah  satu  bentuk  potensi  permasalahan tied  aid dalam  pinjaman  luar  negeri  (La  Chimia,  2013).  Potensi  permasalahan  tersebut dikarenakan oleh posisi negara peminjam yang terjebak  di antara kebutuhan untuk pemenuhan
kebutuhan  yang  diharapkan  dapat  didanai  oleh  pinjaman  luar  negeri,  sementara  di  satu  sisi negara  peminjam  juga  dikenakan  kewajiban  untuk  menegakkan  peraturan  dan  kebijakannya mereka  sendiri  (Wu,  2017).  Dalam  konteks  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah, kebijakan TKDN yang didorong untuk melindungi produk dalam negeri menjadi salah satu poin yang diatur secara ketat bahkan dibatasi oleh pemberi pinjaman asing.
Dalam  sejumlah  perundingan  pinjaman  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh  Indonesia, perjanjian  pinjaman  bilateral  rawan  untuk  dilakukan tied  aid. Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  temuan  calon  negara  donor  akan  mendorong  persyaratan  dan  tuntutan  yang  berkaitan dengan penggunaan produk dari negara asal donor. Beberapa contoh pinjaman luar negeri yang menekankan  hal  demikian  yaitu: pertama , pinjaman  luar  negeri  antara  Indonesia  dengan Hungaria pada pembangunan infrastruktur pengairan dan sanitasi di wilayah pedesaan Indonesia senilai  50  juta  Euro.  Dalam  perundingan  ini,  Hungaria  selaku  donor  menekankan  penggunaan komoditas  barang  dan/atau  jasa  yang  berasal  dari  Hungaria  sebanyak  51%  (lima  puluh  satu persen) (Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2021); dan kedua , Program Japanese Official Development Assistant yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2008 hingga saat ini dengan  tujuan  pemberdayaan  perekonomian  masyarakat  dan  mengawal  pembangunan infrastruktur  berdasarkan  RPJMN  (Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan,  2018).  Pada  skema pembiayaan  ini,  Jepang  memberikan  sejumlah  syarat  yaitu pertama ,  penerima  pinjaman  harus membuka  masuknya  perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  berasal  dari  Jepang  untuk  mengikuti kesempatan pengadaan yang dibiayai oleh Jepang; kedua, penyediaan proporsi lebih besar bagi penggunaan  produk-produk  infrastruktur  Jepang  untuk  digunakan  dalam  pelaksanaan  program pembiayaan;  dan ketiga dorongan  untuk  menggunakan  sumber  pembiayaan  alternatif  berupa penanaman  modal  yang  berasal  dari  warga  negara  atau  badan  hukum  yang  berasal  dan/atau berkedudukan  di  Jepang.  Dalam  aturan  pengadaan  dengan  skema  JODA,  Jepang  melalui Japanese  Indonesia  Cooperation  Agency  (JICA)  melarang  bentuk  kebijakan  diskriminasi  yang menghambat semangat kompetisi dalam proses seleksi/tender.
Selain  kedua  perjanjian  pinjaman  luar  negeri  di  atas,  Penulis  juga  ingin  menyampaikan penjelasan  atas  dokumen  yang  sejatinya  tidak  untuk  dikonsumsi  umum  karena  penulis  juga terikat  komitmen  untuk  tidak  menyampaikan  detailnya  ke  pihak  lain.  Sehingga  yang  dapat penulis  sampaikan  adalah  inti  sari  masalahnya  saja  untuk  membangun  diskursus  publik  dan ikhtiar  mendorong  kewaspadaan  atas  isu  serupa  lainnya,  tanpa  dapat  menceritakan  pengadaan apa, kapan dan di instansi apa. Pada intinya, dokumen ini merupakan perjanjian pinjaman utang luar  negeri  bilateral  antara  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan  dan  Risiko  (DJPPR)  Kementerian  Keuangan  RI  dengan  salah  satu  Badan Pembangunan  milik  salah  satu  negara  Eropa  Barat.  Utang  ini  bertujuan  untuk  membeli alat/mesin kompleks berteknologi tinggi yang akan digunakan oleh salah satu badan publik non kementerian di Indonesia. Di atas kertas, dokumen perjanjian tidak terkesan tied aid karena ada salah  satu  klausul  yang  meminta  badan  publik  penerima  manfaat  pinjaman  untuk  melakukan tender  internasional.  Namun  pada  akhirnya  penulis  tetap  menilai  bahwa  itu  adalah  “bungkus” agar  tampak  elegan  dari  praktik tied  aid .  Diduga  badan  pembangunan  negara  tersebut memberikan  pinjaman  karena  memiliki  keyakinan  bahwa  produsen  dari  negaranya  yang memiliki kesempatan memenangkan tender yang lebih tinggi karena konektivitas teknologi dari mesin-mesin yang sudah dipakai di Indonesia sebelumnya. Pada faktanya memang dari dua kali tender yang terjadi di dua fase proyek pendanaan tersebut, yang menang adalah perusahaan yang berasal dari negara badan pembangunan tersebut.
Mengingat ini adalah pengadaan mesin berteknologi tinggi, maka tidak ada diskusi tentang TKDN  yang  relevan.  Namun,  dipandang  menarik  untuk  menjelaskan  nuansa  yang  terkesan kurang sejajar antara donor dengan penerima. Donor terkesan mendapatkan manfaat yang tinggi, misalnya dengan uang pinjaman tidak pernah masuk ke APBN dan beredar di Indonesia. Uang itu hanya dapat diklaimkan oleh penyedia dan disetujui oleh badan publik penerima manfaat ke
lembaga  donor,  lalu  lembaga  donor  langsung  mentransfernya  ke  penyedia.  Artinya  untuk konteks ini, uang hanya berputar putar dari bank satu ke bank yang lain di negara donor. Selain Indonesia  mengembalikan  uang  yang  dipinjam,  Indonesia  juga  diminta untuk  membayar  biaya bunga,  biaya  komitmen  per  tahun,  juga  biaya  yang  dibayar  sekaligus  ( front  end  fee ).  Apabila pemerintah  Indonesia  memiliki  uang  untuk  membayar  pinjaman  ini  dengan  cara  percepatan pembayaran, maka itu baru bisa terjadi jika sudah berkontrak minimal 90 bulan atau 7,5 tahun. Itu pun akan ada kompensasi kerugian percepatan pembayaran. Pembatalan perjanjian dari sisi Indonesia dimungkinkan, namun akan terkena charge 2,5 persen dari fasilitas yang dibatalkan.
Berdasarkan beberapa kasus pada pemberian persyaratan maupun perjanjian yang dilakukan antara  Indonesia  dengan  beberapa  negara  melalui  skema  pinjaman  luar  negeri  bilateral, menunjukkan bahwasanya potensi risiko terjadinya tied aid lebih lazim pada perjanjian pinjaman luar negeri secara bilateral. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya tied aid juga terjadi pada perjanjian yang sifatnya multilateral melalui lembaga pembiayaan atau lembaga kreditor swasta internasional (Bigsten & Tengstam, 2015).
Perkembangan  dalam  pembiayaan  internasional,  mengutip  Jepma  dalam  Bigsten  & Tengstam  (2015)  menunjukkan  kesadaran  lembaga-lembaga  donor  multilateral  untuk menghindari tied  aid melalui  pembentukan  kebijakan  donor  atau  aturan  pengadaan  yang  lebih terbuka.  Kebijakan  tersebut  didasari  adanya  kepentingan  bersama  yang  hendak  dicapai  oleh negara-negara anggota, terlebih lembaga pembiayaan internasional yang anggotanya merupakan negara berkembang (Beckmann & Stix, 2015).  Kepentingan bersama yang dimaksud misalnya pada  ADB  yang  memiliki  tujuan  peningkatan  perekonomian,  peningkatan  taraf  kesejahteraan, dan pembangunan yang merata di negara-negara anggotanya. Dengan demikian,  kemungkinan risiko tied  aid pada  pinjaman  luar  negeri  multilateral  lebih  kecil  dibandingkan  pinjaman  luar negeri  bilateral  (McLean,  2015).  Penulis  mengistilahkan  ini  sebagai  ketentuan diluted  tied  aid atau  ketentuan  mengikat  yang  sudah  mengalami  "pengenceran".  Ketentuan  ADB  ini  berbeda dengan tiga  contoh bilateral  loan yang penulis paparkan sebelumnya dan juga kami istilahkan sebagai concentrated  tied  aid atau  ketentuan  mengikat  yang  nuansanya  "kental",  sebagaimana yang akan dielaborasi pada bagian selanjutnya.
2. Identifikasi  Karakter  Pinjaman  Mengikat  ( Tied  Aid )  pada  Praktik  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman Asian Development Bank
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pinjaman  luar  negeri,  salah  satu  perhatian  dari  negara peminjam adalah adanya ketentuan-ketentuan yang tergolong sebagai bentuk tied aid. Indikator- indikator  bagi  suatu  pinjaman  luar  negeri  untuk  disebut  sebagai tied  aid dapat  dilihat  dalam peraturan,  ketentuan,  maupun  kebijakan  dari  pihak/lembaga  pemberi  pinjaman  (Bigsten  & Tengstam,  2015).  Agar  suatu  program  pinjaman  dapat  atau  tidaknya  digolongkan  sebagai tied aid, maka  harus  diukur  dengan  sejumlah  indikator-indikator  yang  lazim  terjadi  pada tied  aid , yaitu:  muatan  aturan kreditor asing; sikap kreditor asing dalam perundingan; dan posisi tawar dari  negara  penerima  terhadap  persyaratan-persyaratan  yang  diberikan  oleh  ADB  sebagai kreditor asing
Pertama, segi substansi atau muatan peraturan pengadaan yang dimiliki oleh ADB, terdapat ketentuan yang memungkinkan dunia usaha dalam negeri negara peminjam untuk berkembang. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kebijakan maupun peraturan yang dibentuk oleh ADB yang mengedepankan core values yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan negara- negara  anggota  (Asian  Development  Bank,  2017).  Bentuk  pengaturan  demikian  terkandung  di dalam  beberapa  peraturan  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah  milik  ADB  seperti dimungkinkannya  preferensi  domestik  jika  disepakati  oleh  negara  anggota,  dimungkinkannya pelaku  usaha  dalam  negeri  untuk  bertindak  secara  tunggal  sebagai  penyedia  jasa  dan/atau konsultasi,  sampai  pemberian  kebebasan  kepada  negara  pelaksana  untuk  dapat  menggunakan peraturan  pengadaan  yang  dimiliki  oleh  negara  peminjam  apabila  disepakati  dalam  perjanjian
(Asian Development Bank, 2018). Aspek-aspek pengaturan tersebut sangat berbanding terbalik dengan  hal  utama  dalam  konsepsi tied  aid, yang  lebih  mengedepankan  cara  bagaimana produk/komoditas  negara  asal  pihak  pemberi  pinjaman  dapat  diterapkan  dalam  suatu  program pinjaman luar negeri negara lain (Edward & Karamuriro, 2020).
Kedua, sikap  ADB  yang  melunak.  Dalam  perundingan  pinjaman  luar  negeri,  ADB mengambil  sikap  mendukung  kebijakan  TKDN  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  produk dalam  negeri  (DJPPR  Kementerian  Keuangan  RI,  2022).  Sikap  ADB  merupakan  upaya meningkatkan  perekonomian  negara  anggota,  meskipun  juga  memiliki  potensi  menciptakan diskriminasi  dalam  proses  tender/seleksi.  Kebijakan  “pintu terbuka” bagi  produk  dalam  negeri merupakan  kebalikan  dari  indikator tied  aid yang  memiliki  kecenderungan  untuk  tidak memberikan ruang sama sekali untuk produk dalam negeri (Bigsten & Tengstam, 2015). Negara peminjam  hanya  menyampaikan  kebutuhan  apa  yang  akan  dipenuhi  dengan  pinjaman,  yang kemudian  kebutuhan  tersebut  akan  diisi  oleh  produk  atau  komoditas  barang/jasa  yang  berasal dari negara donor (McLean, 2015).
Ketiga, adanya  posisi  tawar  dari  negara  peminjam  untuk  memilih  calon  kreditor  asing. Dalam  perjanjian  pinjaman  luar  negeri  dengan  skema tied  aid, negara  peminjam  memiliki urgensi untuk memenuhi kebutuhan dasar karena adanya kondisi tertentu seperti bencana alam, konflik bersenjata, bahkan hingga peperangan (Meeks, 2019). Kedudukan posisi tawar yang kuat dari  negara  peminjam  merupakan  faktor  krusial  untuk  menentukan  isi,  sifat,  dan  kesepakatan yang  dihasilkan  dalam  perjanjian  (Kim  &  Kim,  2016).  Kondisi  tersebut  pula  dapat  membuat suatu  negara  berkedudukan  menjadi  putus  asa  ( desperate ),  sehingga  melemahkan  posisi  tawar mereka untuk mendapatkan pemenuhan  kebutuhan. Hal tersebut tidak terjadi  dalam pemberian pinjaman luar negeri yang terjadi antara Indonesia dengan ADB.
Posisi Indonesia dapat dikatakan “tidak begitu putus asa” dan mengambil jalan cermat untuk memilih calon kreditor asing dengan membuat langkah pencegahan dam pemetaan calon kreditor asing (DJPPR Kementerian Keuangan RI, 2022). Pemetaan ketentuan pemberian pinjaman dan peraturan  pengadaan  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  RI  melalui  DJPPR  Kemenkeu dengan  koordinasi  bersama  dengan  LKPP  RI  dan  Kementerian/Lembaga  terkait.  Pemetaan tersebut menghasilkan langkah-langkah strategis Indonesia dalam kegiatan fact finding mission untuk  mengetahui  kemauan  dari  pemberi  pinjaman,  maupun  bahan  perundingan  dengan  pihak donor.  Dokumen  hasil  pemetaan  menjadi  dokumen  pertimbangan  dalam  menyusun  dokumen perundingan  pinjaman  luar  negeri  yang  akan  disampaikan  pada  ADB,  sehingga  nantinya  akan menghindari potensi deadlock pada tahapan perundingan.
3. Langkah Pemerintah  Indonesia dalam Menyikapi dan  Mengatasi Isu Tied Aid dalam Perundingan Pinjaman Luar Negeri yang Dilakukan dengan Asian Development Bank Kebijakan  TKDN  merupakan  isu  yang  dapat  terbilang  sulit  untuk  dibahas,  dirundingkan, sehingga  juga  sulit  untuk  mencapai  kata  sepakat  dalam  upaya  harmonisasi  peraturan  tersebut (Gultom,  2020).  Permasalahan  TKDN  menjadi  penghambat  tercapainya  kesepakatan  dalam perjanjian pinjaman luar negeri, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pihak donor dengan  pemerintah  Indonesia  mengenai  perlindungan  produk  dalam  negeri  serta  berkaitan dengan  prinsip fairness (keadilan)  dan  kompetisi  yang  dikemukakan  oleh  para  donor  asing (Yoshino,  Helble,  &  Abidhadjaev,  2018).  Pihak  donor  seperti  ADB  mempermasalahkan  isu fairness sebab  terdapat  tindakan  afirmatif  yang  memberikan  keunggulan  bagi  produk  dalam negeri, yaitu melalui preferensi harga. Pemberian preferensi harga mengakomodasi ruang lebih bagi  para  pelaku  usaha  dalam  negeri  yang  memiliki  keunggulan  TKDN  yang  lebih  besar, sehingga  dinilai  menghilangkan  semangat  kompetisi  dari  kegiatan  pengadaan  (Keulemans  & Van de Walle, 2017). Keunggulan yang dimaksud adalah perhitungan teknis yang memberikan pelaku usaha dengan penawaran yang memiliki kandungan produk dalam negeri yang lebih besar
untuk  ditetapkan  sebagai  pemenang  dalam  suatu  proses  tender  (Keulemans  &  Van  de  Walle, 2017).
Pembahasan  TKDN  sering  kali  berputar  pada  isu  pertentangan  terhadap  ketentuan mandatory use of local product (kewajiban penggunaan produk lokal) dan Indonesia preference/ persyaratan kandungan lokal (Gultom, 2020). Kebijakan TKDN bertentangan dengan mandatory use  of  local  product dan local  content  requirement pada  praktiknya  ditemukan  sebagai  aspek kesenjangan  yang  sangat  prinsipiil  serta  digolongkan  “sangat  tidak  mungkin”  untuk  dilakukan harmonisasi.  Penggolongan  tersebut  dilandasi  oleh  adanya  potensi  risiko  ketika  pembahasan TKDN dapat mengakibatkan deadlock dalam perundingan pinjaman luar negeri. Negosiasi yang selama ini terjadi dan melibatkan ADB sebagai pemberi pinjaman menekankan pemerintah untuk terus  memperhatikan  TKDN  dalam  perencanaan  kegiatan  pinjaman  (DJPPR  Kementerian Keuangan  RI, 2022).  Perhatian  dari pemerintah  tersebut  diwujudkan dengan  penekanan  Dirjen Pengelolaan  Pembiayaan  Risiko  Kemenkeu  RI  (DJPPR  Kemenkeu)  selaku  negosiator  kepada executing  agency dan  Kementerian  PPN/Bappenas  untuk  menyelesaikan  isu  TKDN  terhadap kebutuhan  dalam  kegiatan  pengadaan.  Penekanan  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan kebutuhan dan permintaan dari ADB selaku pemberi pinjaman dalam proses fact finding mission yang dilakukan pemerintah dengan ADB.
Dari perspektif ADB dalam menyikapi isu TKDN, ADB memahami kebijakan TKDN dan telah  memberikan  pandangan  kepada  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Keuangan (Asian Development Bank, 2018). ADB menilai bahwasanya kebijakan TKDN ini dapat menjadi pedang  bermata  dua  bagi  pihak  Indonesia  dikarenakan  dapat  menjadi  hambatan  dalam pengerjaan atau pemenuhan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman. Hambatan dalam pengerjaan suatu  pembangunan  sendiri  dinilai  dapat  meningkatkan  nilai  biaya  investasi  asing  seperti  dari ADB  selaku  donor,  untuk  masuk  dalam  pengerjaan  proyek-proyek  di  Indonesia,  seperti  salah satunya  adalah  proyek  yang  dibiayai  oleh  pinjaman  luar  negeri  (Kolmykova,  Chernih,  & Sitnikova, 2014).
Pada  tahapan  perundingan,  pemerintah  baik  LKPP  maupun  DJPPR  akan  menekankan kepada  donor    bahwasanya  TKDN  merupakan  kebijakan  yang  tidak  dapat  dikecualikan  dan harus didorong dalam kegiatan pembangunan nasional. Terhadap hal tersebut, donor multilateral seperti  ADB  tidak  mempermasalahkan  penggunaan  produk  dalam  negeri  yang  dipandang sebagai cara meningkatkan kualitas perekonomian dalam negeri (DJPPR Kementerian Keuangan RI, 2022). Pemerintah melalui DJPPR menilai bahwa sikap ADB mendukung kebijakan TKDN sebagai  langkah  mencapai  tujuan  bersama  dalam  keanggotaan  ADB  yaitu  peningkatan pembangunan,  kesejahteraan,  dan  perekonomian  nasional  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara anggota ADB.
Pada  dasarnya  terdapat  dua  cara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai kesepakatan dengan calon pemberi pinjaman yaitu pertama, melakukan harmonisasi peraturan di tingkat  pemerintah,  dan/atau kedua, melakukan  kompromi  yang  mengedepankan win-win solution dalam  perundingan  pinjaman  luar  negeri  (DJPPR  Kementerian  Keuangan  RI,  2022). Harmonisasi  peraturan  dilakukan  dengan  kajian  peraturan  perundang-undangan  nasional terhadap ketentuan asing guna menciptakan keselarasan dan kesesuaian untuk membentuk suatu sistem,  sehingga  dapat  memenuhi  tujuan  hukum  (Chandranegara,  2019).  Pelaksanaan harmonisasi peraturan  dalam  pinjaman  luar  negeri dilaksanakan  oleh executing  agency dengan mencari  solusi  untuk  menengahi  pertentangan  antara  TKDN  dengan  ketentuan Local  Content Requirement pada peraturan ADB .
Dalam  pelaksanaan  kompromi  yang  dilaksanakan  oleh  DJPPR  selaku  negosiator pemerintah,  biasanya win-win  solution yang  dilakukan  dengan  tidak  menyebutkan  secara  jelas frasa TKDN dan penguatan implementasi perjanjian. Pencantuman frasa TKDN yang tergolong sebagai mandatory  use  of  local  component dinilai  mengakibatkan  keberatan  bagi  pihak  ADB (DJPPR  Kementerian  Keuangan RI, 2022).  Kewajiban  penggunaan  produk dalam  negeri  dapat
berpotensi untuk menciptakan diskriminasi dan iklim kompetisi yang tidak sehat, sehingga dapat mengakibatkan  calon  peserta  asing  yang  memenuhi  syarat  ( eligible )  untuk  menarik  diri  dan berdampak  pada  menurunnya  minat  investasi  asing  pada  proyek  pinjaman  ADB  (Asian Development  Bank,  2020).  Langkah  kompromi  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan landasan  pemilihan  pemberi  pinjaman,  yaitu  ADB  yang  memperhatikan  aspek  efektivitas  dan efisiensi  dalam  rangka  penerapan value  of  money . Terhadap  aspek-aspek  tersebut,  pemerintah mendasarkan kompromi terhadap tiga hal yaitu: aturan TKDN dalam pengadaan barang dan/atau jasa  pemerintah,  kemampuan  pelaku  usaha  dalam  negeri  untuk  memenuhi  TKDN,  dan pertimbangan pemerintah untuk bertindak sebagai mitra bestari bagi ADB.
Langkah  kompromi  mengenai  kewajiban  TKDN  yang  dilakukan  dalam  perundingan pinjaman  luar  negeri  tidak  terlepas  dari  dokumen-dokumen  dalam  Daftar  Kesiapan  Kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil kegiatan perencanaan pemerintah dan fact finding mission antara  Indonesia  dengan  ADB  (DJPPR  Kementerian  Keuangan  RI,  2022).  Rencana umum  pengadaan  menjadi  dokumen  pertimbangan  karena  adanya  pemetaan  terhadap  produk dalam negeri  yang  sudah memenuhi  TKDN.  Berdasarkan pemetaan produk dalam  negeri yang sudah  memenuhi,  maka  pemerintah  akan  mendorong  kewajiban  penggunaan  TKDN sebagaimana yang ada dalam aturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah maupun aturan- aturan  TKDN.  Pemerintah  menyampaikan  produk-produk  mana  yang  sudah  memenuhi  unsur TKDN, baik sebesar 40% (empat puluh persen) maupun mutlak tersebut kepada ADB. Pemetaan terhadap  pasar  produk  dalam  negeri  akan  membuat ADB  mempertimbangkan untuk membuka pintu  bagi  TKDN  untuk  diberlakukan  dalam  pengadaan  yang  dibiayai  oleh  pinjaman  mereka (DJPPR Kementerian Keuangan RI, 2022). Sementara itu, terhadap produk atau komoditas yang belum  memenuhi  TKDN  sebesar  40%  (empat  puluh  persen)  maka  menjadi  ranah  bagi  ADB untuk dapat menggunakan produk asing. ADB akan memperhatikan penggunaan produk dalam negeri, selama hal tersebut tidak dianggap memberikan efisiensi, efektivitas, dan value of money yang jelas bagi negara peminjam khususnya yang merupakan negara anggota ADB.
Sebagai  bahan  dasar  pemetaan,  Kementerian  Perindustrian  telah  mencatat  bahwasanya Indonesia  memiliki  jumlah  yang  besar  dalam  komoditas  dalam  negeri  yang  telah  tersertifikasi TKDN,  maupun  jumlah  produsen  dalam  negeri  yang  mampu  memenuhi  dan  memegang sertifikasi TKDN (Kementerian Perindustrian RI, 2021). Untuk sertifikat TKDN bagi produsen, Kementerian  Perindustrian  mencatat  bahwa  telah  terdapat  hampir  16.388  pelaku  usaha  dalam negeri  telah  memiliki  sertifikasi  TKDN  dan eligible untuk  memenuhi  kebutuhan  TKDN. Sementara  itu  untuk  produk  atau  komoditas  dalam  negeri,  telah  terdapat  lebih  dari  7.500 produk/komoditas  yang  telah  memiliki  TKDN  antara  25%-40%  atau  lebih  dari  40%  yang keduanya  dapat  menerapkan  kewajiban  untuk  kebijakan  TKDN  dalam  pengadaan  barang dan/atau jasa pemerintah (Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, 2022). Sebagai contoh  dalam  praktik,  pembangunan  jalan  telah  memiliki  unsur-unsur  komponen  TKDN  yang memenuhi  sehingga  dalam  pembiayaan  infrastruktur jalan yang  didanai  asing  akan diwajibkan menggunakan TKDN (DJPPR Kementerian Keuangan RI, 2022).
Berdasarkan  jumlah  TKDN  yang  cukup  besar  tersebut,  biasanya  pemerintah  mendorong adanya kompromi terhadap penerapan kewajiban pada sektor-sektor yang telah memiliki TKDN yang  cukup  untuk  diterapkan  dalam  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah.  Kompromi pemerintah  dengan  melepas  produk  atau  komoditas  yang  belum  wajib  untuk  menggunakan TKDN  sehingga  dapat  membuka  koridor  berlakunya  aturan  pengadaan  asing.  Kompromi tersebut  juga  dapat  mempengaruhi  pemenang  dari  suatu  proses  tender/seleksi  karena  tidak berlakunya pula preferensi harga yang diberikan kepada pelaku usaha dalam negeri. Hal tersebut mengingat  bahwasanya  pada  sektor  kebutuhan  produk  tersebut  sudah  menggunakan  aturan pengadaan asing.
Selain  itu dalam kompromi antara pemerintah dengan  pemberi pinjaman,  pemerintah akan menekankan  komoditas/produk  yang  tergolong  sebagai  teknologi  tinggi.  Indonesia  akan
membutuhkan  bantuan  dari  pemberi  pinjaman  untuk  bertindak  sebagai  mitra  dalam melaksanakan transfer  of  knowledge. Kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat mengembangkan  industri  domestik  dalam  negeri  (Heinrich,  2021).  Pihak  donor  seperti  ADB akan  melihat  kegiatan  ini  sebagai  keuntungan  ( benefit )  bagi  mereka,  karena  akan  membuka negara terhadap masuknya pelaku usaha asing sementara di satu sisi juga memenuhi tujuan ADB untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara-negara anggota.

## D. Simpulan dan Saran
Dalam  praktik  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah  yang  dibiayai  pinjaman  luar negeri, terdapat bentuk-bentuk perjanjian pinjaman luar negeri yang memiliki karakteristik tied aid. Secara konseptual, perjanjian pinjaman luar negeri dapat dibagi menjadi dua yaitu bantuan mengikat yang bersifat  kental ( concentrated tied  aid ) dan yang  bersifat lebih cair  ( diluted tied aid ). Perjanjian pinjaman luar negeri sebagaimana yang diberikan oleh pihak donor seperti ADB dapat digolongkan sebagai bentuk diluted tied aid yang kerap terjadi pada perjanjian pinjaman luar  negeri  multilateral.  Sifat  pinjaman  donor  ADB  yang  tergolong  sebagai diluted  tied  aid membuktikan bahwa hipotesis awal penulis yang menyatakan bahwasanya pinjaman luar negeri dari ADB merupakan pinjaman dengan karakteristik tied aid adalah kurang terbukti. Kebijakan tied aid ADB yang sudah bersifat diluted disebabkan oleh beberapa hal yaitu posisi ADB sebagai lembaga donor multilateral dan sikap ADB yang lebih lunak pada negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dengan Indonesia. Atas hal tersebut, ADB membuka peluang penerapan TKDN pada pengadaan  yang  dibiayai  oleh  pinjaman  luar  negeri  mereka.  Meskipun  adanya  bayang-bayang ancaman tied  aid dalam  praktik  pinjaman  luar  negeri,  Indonesia telah  memiliki  langkah untuk mengantisipasi  isu tied  aid dalam  perundingan  pinjaman  luar  negeri.  Langkah  tersebut  yaitu harmonisasi  dan  pendekatan win-win  solution dalam  mengakomodasi  kepentingan  antara pemberi pinjaman dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri melalui TKDN.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrowsmith, S. (2020). Transforming Public Procurement Law after Brexit: Early Reflections on the Government’s Green Paper. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3749359
Asian  Development  Bank.  (2017).  Who  We  Are.  Retrieved  from  Asian  Development  Bank website: https://www.adb.org/who-we-are/about
Asian  Development  Bank.  (2018). Republic  of  Indonesia:  ADB  Report  on  Sustainable  and Inclusive Energy Program . Asian Development Bank.
Asian  Development  Bank.  (2020). Asian  Development  Bank  Member:  Indonesia .  Asian Development Bank.
Beckmann, E., & Stix, H. (2015). Foreign currency borrowing and knowledge about exchange rate  risk. Journal  of  Economic  Behavior  &  Organization , 112 ,  1–16. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.12.015
Bigsten,  A.,  &  Tengstam,  S.  (2015).  International  Coordination  and  the  Effectiveness  of  Aid. World Development , 69 , 75–85. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.021
Chandranegara,  I.  S.  (2019).  Bentuk-Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 26 (3), 435–457. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1
DJPPR Kementerian Keuangan RI. (2020). Pinjaman Multilateral .
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 107-118
DJPPR Kementerian Keuangan RI. (2022). Negosiasi dan Pinjaman Luar Negeri .
Edward, S. P., & Karamuriro, H. T. (2020). Effects of Foreign Aid Inflow on Economic Growth of  Uganda:  Autoregressive  Distributed  Lag  Modelling  (ARDL). International  Journal  of Sustainability Management and Information Technologies , 6 (2), 36–49. https://doi.org/10.11648/j.ijsmit.20200602.11
Essuman, D., Anin, E. K., & Muntaka, A. S. (2021). Does purchasing recognition help or hinder purchasing quality performance in developing market SMEs? Effects of resource conditions.
Journal of Purchasing
and
Supply Management , 27 (5), 100717. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2021.100717
Giovannus, D. (2020). Pengaturan Tingkat Kadungan Dalam Negeri (Tkdn) Atau Local Content Requirements  Di  Indonesia. Jurnal  Paradigma  Hukum  Pembangunan , 5 (1),  1–26. https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182
Givens, G. (2019). Unemployment, Partial Insurance, and the Multiplier Effects of Government Spending. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3480594
Gultom, Y. (2020). Kajian Pemetaan Procurement Guidelines Donor Dalam Rangka Kegiatan Kerjasama  Ekonomi  Internasional (1st  ed.).  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah RI.
Heinrich, A. (2021). The advice they give: Knowledge transfer of international organisations in countries  of  the  former  Soviet  Union. Global  Social  Policy , 21 (1),  9–33. https://doi.org/10.1177/1468018120971057
Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2021). Hungarian Tied Program: 2017-2021 . Hungarian Government.
Kementerian  Keuangan  RI.  (2022).  Utang  Luar  Negeri  Indonesia  Turun  Menjadi  USD415,1 miliar.  Retrieved  from  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  website: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/utang-luar-negeri- indonesia-turun-menjadi
Kementerian  Perindustrian  RI.  (2021).  Sertifikasi  TKDN  Kemenperin  Lampaui  Target.
Retrieved from Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia website: https://kemenperin.go.id/artikel/23027/Sertifikasi-TKDN-Kemenperin-Lampaui-Target
Keulemans,  S.,  &  Van  de  Walle,  S.  (2017).  Cost-effectiveness,  domestic  favouritism  and sustainability  in  public  procurement:  A  comparative  study  of  public  preferences. International Journal of Public Sector Management , 30 (4), 328–341. https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2016-0169
Kim,  S.-K.,  &  Kim,  Y.-H.  (2016).  Is  tied  aid  bad  for  the  recipient  countries? Economic Modelling , 53 (February), 289–301. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.11.025
Kolmykova, T. S., Chernih, Z. V, & Sitnikova, E. V. (2014). Foreign Investment: Potential of
Growth and Constraints. Asian Social Science , 10 (20), 88–96. https://doi.org/10.5539/ass.v10n20p88
La Chimia, A. (2013). Tied Aid and Development Aid Procurement in the Framework of EU and WTO Law . Bloomsbury Publisher.
Lin,  S.-H.,  &  Weng,  Y.  (2020).  Can  strengthening  the  local  content  requirements  meet  a government’s  need  to  raise  industrial  productivity  and  production? Journal  of  Applied
Economics , 23 (1), 316–328. https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1753468
McLean,  E.  V.  (2015).  Multilateral  Aid  and  Domestic  Economic  Interests. International Organization , 69 (1), 97–130. https://doi.org/10.1017/S0020818314000289
Meeks, P. (2019). Unravelling of Tied Aid . European Network on Debt and Development.
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan.  (2018). Evaluation  of  Japan’s  ODA  to  the  Republic  of Indonesia . Ministry of Foreign Affairs of Japan.
Pusat  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri.  (2022).  Rekapitulasi  Data  Sertifikat TKDN.  Retrieved  from  Pusat  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  website: https://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php
Putri,  E.  S.,  &  Wisudanto,  W.  (2017).  Struktur  Pembiayaan  Pembangunan  Infrastruktur  di Indonesia  Penunjang  Pertumbuhan  Ekonomi. IPTEK  Journal  of  Proceedings  Series , 3 (5). https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3136
Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode  Meneliti  Hukum. Fiat  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1),  15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283
Steinberg, D.  A., & Tan, Y. (2023). Public responses to  foreign protectionism: Evidence from the US-China trade war. The Review of International Organizations , 18 (January), 145–167. https://doi.org/10.1007/s11558-022-09468-y
Sulaymonov, A. (2017). Privileges of Free Trade, Factors and Arguments towards Protectionism.
International  Journal  of  Economics  and  Management  Sciences , 6 (3).  Retrieved  from https://www.hilarispublisher.com/open-access/privileges-of-free-trade-factors-and- arguments-towards-protectionism-2162-6359-1000426.pdf
Sumardjono,  M.  S.  W.  (2014). Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum (3rd  ed.).  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
Wibowo,  R.  A.  (Ed.).  (2021). Kontrak  Pemerintah:  Konsep,  Ragam,  Perkembangan  Regulasi dan Kajian Putusan (1st ed.). Jakarta: Kencana.
Wu,  C.  C.-H.  (2017).  Understanding  the  Structures  and  Contents  of  National  Interests:  An Analysis  of  Structural  Equation  Modeling. The  Korean  Journal  of  International  Studies , 15 (3), 391–420. https://doi.org/10.14731/kjis.2017.12.15.3.391
Yoshino, N., Helble, M., & Abidhadjaev, U. (Eds.). (2018). Financing Infrastructure in Asia and the  Pacific:  Capturing  Impacts  and  New  Sources .  Tokyo:  Asian  Development  Bank Institute.