## Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China
Aprilia Dwi Rasdiyanti¹, Suyeno²
¹ ,2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang, Indonesia
*Corresponding author: suyeno@unisma.ac.id

## Abstract
This research describes the results of the SWOT analysis of the implementation of the Local Currency Settlement (LCS) policy carried out by the countries of Indonesia and China in trade and investment activities. The research uses a literature review as a method and using SWOT analysis as an analytical technique with secondary data as a data source. Secondary data were collected from literature reviews of journals, websites, books, and news articles. The results of this discussion include the advantages of implementing LCS such as transaction efficiency, and currency standardization using SNAP, weaknesses in implementing LCS such as currency rate cannot always be the same and will change according to world financial markets, challenges in  implementing  LCS  include  data  security  threats  such  as  Card  Skimming,  Carding,  and Phishing and financial crises such as inflation, as well as opportunities for implementing LCS such as increasing Indonesia's export power to China with easy access to LCS services for large businesses and Indonesian UMKM.
Keywords : Local Currency Settlement, Analysis, Indonesia, China

## I.   Pendahuluan
Berbagai negara mulai mengurangi efek dominasi mata uang Dolar Amerika Serikat dalam hal  pembayaran  atau  transaksi  perdagangan.  Rusia  mende-dolarisasi  neraca perdagangannya,  aset  bank  hingga  perusahaan  energi  raksasa  mereka  juga  turut menggunakan Rubel (mata uang Rusia) sebagai mata uang dalam kegiatan  transaksi. Tidak hanya  Rusia,  China  yang  muncul  sebagai  kekuatan  ekonomi  raksasa  di  Asia  mulai meninggalkan Dolar dan menggunakan Yuan sebagai alat transaksi dengan beberapa negara. Bank sentral di China dan Uni Eropa juga membuat perjanjian perdagangan dengan negara- negara lainnya untuk menggunakan mata uang  mereka  masing-masing  dan  mengabaikan sanksi  dari  Amerika  Serikat.  Uni  Eropa  juga  membuat  instrumen  Instex  dengan negara- negara mitra mereka agar dapat melakukan transaksi tanpa harus takut mendapat sanksi dari Amerika Serikat (Rinaldi, 2020).
Pada April 2019, keempat negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan  Filipina  menandatangani  kesepakatan  penggunaan  uang  lokal  sebagai  mata  uang transaksi  perdagangan  bilateral,  sehingga  penggunaan  Rupiah  semakin  luas  di  kalangan negara ASEAN. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam menguatkan nilai tukar Rupiah. Nilai  tukar  Rupiah  juga  mendapatkan  sentimen  positif  setelah  mulai  menurunnya  tensi perang dagang AS - China yang ditandai dengan pembelian barang AS pada tanggal 15 Januari 2020  senilai  USD  200  miliar,  dengan  turunnya  tensi  perang  dagang  AS-China,  Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mengurangi penggunaan Dolar Amerika Serikat,  terlebih saat  volume  perdagangan  Internasional  Indonesia  pada  November  2019  mencapai  USD 309.272 juta (Rinaldi, 2020).
Dolar  Amerika  Serikat  pada  mulanya  menjadi  mata  uang  transaksi  di  berbagai negara karena  di  pandang  stabil,  hal  ini  dikarenakan  Amerika  Serikat  mempunyai  nilai bisnis yang tinggi  dengan  negara-  negara  di  dunia.  Transaksi  yang  menggunakan  Dolar  AS  kemudian menjadi  lebih  luas  tidak  hanya  bagi  kegiatan  perdagangan  dengan  Amerika  Serikat  saja, namun juga negara-negara yang tidak memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika turut menggunakan Dolar AS saat transaksi (Frassminggi, 2014).
Kebiasaan ini menjadikan negara-negara di dunia memiliki ketergantungan pada Dolar AS,  akibatnya  negara-negara  di  dunia  harus  tunduk  patuh  terhadap  yurisdiksi  AS  untuk menghindari sanksi  ekonomi  yang dibuat  oleh  AS.  Seperti  kesewenang-  wenangan  AS  saat memutus sepihak perjanjian nuklir Iran 2015 pada tahun 2018 dan mengancam perusahaan asing  yang  melakukan  hubungan  bisnis  dengan  Iran.  Setelah  kebijakan  tersebut  diberikan, perusahan  energi  milik  Perancis bernama  Total  akhirnya harus  bersiap  untuk  meninggalkan proyek  ladang  gas  alamnya  yang  sudah  dimulai  pasca  perjanjian  nuklir  dengan  Iran  tahun 2015. Sanksi yang diberikan oleh AS saat mengancam tersebut membahayakan perusahaan multinasional seperti Total dan perusahan Uni Eropa lainnya yang ingin berbisnis dengan Iran. Oleh sebab itu, negara-negara Uni Eropa berani mengambil langkah tidak menggunakan Dolar AS dan mengurangi dominasi Dolar AS di Uni Eropa (Sebayang, 2019).
Saat  negara-negara  di  Eropa  maupun  China  dan  Korea  Selatan  mengurangi ketergantungan  transaksi  internasional  menggunakan  mata  uang  Dolar  AS,  Indonesia  juga memanfaatkan  peluang  tersebut  dan  mulai  mengadakan  kesepakatan  perdagangan internasional dengan menggunakan sistem pembayaran Local Currency Settlement (Transaksi menggunakan  mata  uang  lokal).  Selain  dengan  negara  ASEAN,  Indonesia  melakukan kesepakatan  dengan  Jepang  dan  China  untuk  menjadikan  LCS  sebagai  sistem  pembayaran terlebih  pada  transaksi  perdagangan.  Pada  22  September  2020  lalu  Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan  China  mengenai  LCS  dan  pada  bulan  Agustus 2021  Indonesia  lewat  Bank  Indonesia  dan China  diwakili  People’s Bank  of  China  sepakat untuk  menerapkan  LCS  atau  penggunaan  mata  uang  lokal  dalam  transaksi  perdagangan kedua negara. Hal  ini  disambut  antusias  oleh  pelaku  usaha  dari  kedua  negara,  perbankan serta                              Apindo sebagai organisasi para pengusaha (Kemendag RI, 2021).
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  22/12/PBI/2020  tentang  Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Bank  Indonesia  No.  23/16/PADG/2021  untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia dan People’s Bank of China menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang lokal. Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank  fasilitator  atau Appointed  Cross  Currency  Dealer  (ACCD) .  Beberapa  syarat  untuk menjadi  bank ACCD antara lain telah berpengalaman dalam memberikan fasilitas transaksi perdagangan  dan  investasi  di  kedua  negara.  Bank-bank  tersebut  harus  memiliki  kapasitas dalam  penyelenggaraan  berbagai  jasa  keuangan  serta  memiliki  hubungan  kerjasama  yang baik dengan bank di negara mitra (BI, 2021).
China  menjadi  salah  satu  negara  yang  memiliki  tingkat  investasi  tinggi  di  Indonesia, terlebih  setelah  kebjakan  BRI  ( Belt  and Road  Initiative )  milik  China, nilai  investasi China  ke Indonesia semakin bertambah. Berbagai proyek pembangunan seperti Kereta Cepat Jakarta- Bandung,  Pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  di  beberapa  wilayah  Indonesia  dan kerjasama  di  bidang  perdagangan  dan  maritime  lainnya  tidak  terlepas  dari  investasi  yang diberikan oleh China. Selama masa Presiden Jokowi pada tahun 2014 saja, nilai  investasi China ke Indonesia hampir mendekati angka USD 800 juta atau senilai IDR 10,8 triliun dengan jumlah
menyamai 501 unit proyek, dan jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2016 senilai  USD  2,6  miliar  atau  sebesar  IDR  35,2  triliun  dengan  1.734  proyek  yang  dikerjakan (Perkasa, 2019).
China  termasuk  mitra  dagang  terbesar  yang  dimiliki  Indonesia  dengan  adanya peningkatan volume perdagangan antara China dan Indonesia maka kedua negara memiliki potensi kerja sama yang semakin kuat di masa depan. Pada tahun  2020,   nilai perdagangan Indonesia dan China mencapai USD 71,4 miliar, sedangkan pada ranah ekspor pada semester pertama tahun 2021, Indonesia mampu mencapai USD 22,45 miliar atau sekitar 21,82 persen dari total ekspor Indonesia. Kabar baik ini berbanding lurus dengan implikasi positif adanya kebijakan LCS antar kedua negara. Kedepannya implementasi LCS diharapkan oleh berbagai pihak  terutama pemerintah, perbankan, dan  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  kerja  sama ekonomi serta mengurangi tingkat resiko nilai valuta asing, pelaku eksportir dan importir juga akan mendapatkan perlindungan efisiensi harga, investasi dan perdagangan serta efektivitas transaksi pertukaran mata uang kedua negara dengan harga rendah (Kemendag RI). Namun kebijakan LCS tentu tidak dapat menghilangkan dominasi dolar sepenuhnya, dan resiko baru dalam penerapan tidak dapat dihindarkan, misal saja resiko yang diakibatkan inflasi, gejolak politik  kedua  negara,  perbedaan  kebijakan  fiskal  dan  moneter  di  kedua  negara.  Untuk  itu maka peneliti ingin mengkaji kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan dari kebijakan LCS Indonesia – China ini bagi Indonesia .

## II. Landasan Teori

## Teori Politik Ekonomi
Seringkali terdapat bias pengertian antara ekonomi politik dan politik ekonomi. Menurut Watson  yang  merupakan  pakar  ekonom  global  lebih  mengartikan  politik  ekonomi  sebagai turunan  dari  disiplin  ilmu  hubungan  internasional  sedangkan  Broome  memilih  tidak mendikotomi  antara  politik  ekonomi  dan  hubungan  internasional,  dilain  pihak,  Stillwell berpendapat politik ekonomi adalah disiplin ilmu yang berfokus untuk menganalisis peristiwa ekonomi dari sudut pandang ilmu  sosial, yang mana kedudukan ilmu politik ekonomi lebih kompleks  dan  luas daripada ilmu  politik (Malik,  2020).  Kemudian  ekonomi politik  menurut Frieden  &  Lake  diartikan  sebagai  sistem  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  kekayaan  yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi, berbeda dengan pendapat Frieden , Strange berargumen bahwa ekonomi politik merupakan studi yang berfokus pada distribusi nilai-nilai seperti  kekayaan,  kebutuhan  materiil,  keamanan,  kebebasan,  keadilan,  dan  kebebasan (Mas’oed, 2008) .
Pandangan  dan paradigma  mengenai politik  dan  ekonomi  berkembang seiring dengan dinamika  politik  dan  ekonomi  global,  namun  Malik  berhasil  menemukan  perbedaan mendasar di antara dua perspektif tersebut, karena kedua konsep antara politik ekonomi dan ekonomi  politik  tidak  dapat  disamakan  agar  tidak  terjadi  salah  kaprah  dalam  melakukan analisis dan aplikasi dalam memahami kedua konsep tersebut. Malik mendasarkan perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi dari ontologi dan epistemologinya. Jika ekonomi politik berpandangan  mengenai  permasalahan  politik  dari  sudut  pandang  ekonomi  ,  maka  politik ekonomi  memandang  ilmu ekonomi  dari  sudut  pandang politik.  Hal  ini dilihat dari  sejarah hadirnya  pendekatan  dan  metodologi  ilmiah  yang  ada  pada  mazhab  neoklasik  yang dilestarikan  oleh American  School dan  diteruskan  ke  berbagai  belahan  dunia  yang menerapkan kurikulum dan sumber rujukan yang sama , dimana studi ekonomi politik lebih mendominasi  dan  penyebarannya  melahirkan  mekanisme  penyelesaian  masalah  dengan
pendekatan ekonomi politik. pendekatan ini cenderung memandang pasar sebagai instrumen yang  dapat  lebih  efektif  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ekonomi.  Berbeda  dengan pendekatan  yang  berkembang  dari  pakar  dan  akademisi  di British  School serta Australian School yang lebih cenderung menitikberatkan pada politik ekonomi. Pendekatan ini melihat bahwa  peran  aktor  politik  sangat  penting  dalam  aktivitas  ekonomi  secara  global  maupun nasional.  Selain  itu,  kekuasaan  mendapat  perhatian  lebih  karena  dapat  mempengaruhi kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi (Malik, 2020).
Dalam  perspektif  politik  ekonomi,  kebijakan  publik  dipandang  sebagai  produk  dari kekuasaan  politik  pemerintah  dimana  lebih  lanjut  menurut  penjelasan  Easton  kebijakan publik  merupakan  keputusan  politik  yang  dikembangkan oleh  pemerintah dan  pemerintah memiliki kekuasaan otoritas dalam sistem politik. Otoritas  ini memberikan dampak kepada masyarakat luas (Agustino, 2017). Penelitian ini membahas salah satu kebijakan pemerintah yang  dapat  mempengaruhi  aktivitas  ekonomi  dalam  bidang  perdagangan  internasional. Kebijakan  tersebut  disebut Local  Currency  Settlement atau  pembayaran  transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal. Kebijakan LCS hadir untuk mengatur cara baru melakukan  pembayaran  transaksi  perdagangan  antar  negara  Indonesia  dan  China menggunakan mata uang lokal sebagai alat tukar atau alat transaksi.
Framework Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia dan China Framework Local Currency Settlement (LCS) adalah program Bank Indonesia untuk meng- internasionalisasikan  Rupiah  dengan  cara  menjalin  kerjasama  dengan  negara  mitra ekonominya  dalam  penggunaan sistem  pembayaran  mata uang  lokal  pada  setiap  transaksi perdagangan maupun investasi. Untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia  (BI) dan People’ s  Bank  of  China  (PBoC)  menunjuk  bank-bank  di  kedua  negara  yang  memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang local (Bank Indonesia, 2020). Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau Appointed  Cross  Currency  Dealer  (ACCD) . Berikut adalah daftar Bank ACCD yang telah ditunjuk BI dan PBoC:
Tabel 1. Bank yang ditetapkan sebagai Bank ACCD oleh BI dan PboC
Bank di Indonesia Bank di China PT. Bank Central Asia, Tbk Agriculture Bank of China Bank of China (Hongkong), Ltd Bank of China PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk Bank of Ningbo PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk  Bank Mandiri Shanghai Branch PT. Bank ICBC Indonesia, Tbk China Construction Bank PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Industrial and Commercial Bank of China PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk  Maybank Shanghai Branch PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk United Overseas Bank (China) Limited
PT. Bank OCBC NISP, Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk PT. Bank UOB Indonesia
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Penyelesaian Transaksi  Bilateral  Menggunakan  Mata  Uang  Lokal  Melalui  Bank  didapati  mekanisme pembayaran transaksi menggunakan LCS adalah  sebagai  berikut:
a) Nasabah LCS Cina membuka rekening Special Purpose  Non-Resident Account Rupiah yang dibuka oleh Bank ACCD Indonesia di negara Cina untuk mendukung pelaksanaan LCS.
b) Nasabah  LCS  Indonesia  membuka  rekening Special  Purpose  Non-Resident  Account Yuan  yang  dibuka  oleh  Bank  ACCD  China  di  negara  Indonesia  untuk  mendukung pelaksanaan LCS.
c) Nasabah  LCS  di  kedua  negara  melakukan  transaksi  pembayaran  baik  berupa perdagangan maupun investasi melalui rekening yang masing-masing telah dibuat.
d) Bank  yang  ditunjuk  sebagai  ACCD  melaksanakan  tugasnya  untuk  memfasilitasi transaksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah  diatur dan disepakati kedua bank sentral negara tersebut.

## III. Metode Penelitian
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan. Adapun  penelitian  kepustakaan  menurut  Zed  ialah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder dimana data tidak diambil oleh peneliti secara langsung melainkan diambil dari buku, jurnal, artikel internet, laman berita, dan bahan bacaan lain yang sudah dipilih sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari tahap editing, organizing, dan finding. Pada  tahap  awal  yaitu editing, peneliti  memeriksa  data  dan  bahan  bacaan  yang diperoleh  dengan  mengedepankan  kelengkapan,  kejelasan  makna, dan  keselarasan  makna antara satu dengan yang lainnya. Tahap organizing dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian, dan pada tahap terakhir atau finding dilakukan analisis  lebih  lanjut  dengan  menggunakan  kaidah-kaidah  teori  dan  metode  yang  telah ditentukan sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis SWOT yang terdiri dari strengths,  weaknesses,  opportunities, dan threats ,  Menurut  Siagian  analisis  SWOT merupakan  salah  satu  dari  berbagai  instrumen  analisis  yang  ampuh  jika  digunakan  secara tepat dengan melihat beberapa faktor yang terdapat pada suatu masalah dan berusaha untuk memetakannya satu persatu (Kuswanti, 2016). Analisis strengths diambil untuk menganalisis kelebihan  dari  kebijakan  LCS  RI-China  dan weaknesses digunakan  untuk  menganalisis kekurangan dan kelemahan dari kebijakan LCS RI-China, sedangkan opportunity menganalisis peluang  atau  kesempatan  dari  adanya  kebijakan  LCS  RI-China  dan  Threats  menganalisis hambatan serta tantangan yang dialami saat penerapan kebijakan LCS RI-China dilaksanakan.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Kebijakan Local  Currency  Settlement atau  pembayaran  transaksi  menggunakan  mata uang lokal merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter pemerintah Indonesia yang dilakukan dibawah wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral milik Republik Indonesia yang  bekerjasama  dengan  bank-bank  sentral  negara  mitra.  Kebijakan  LCS  dibuat  untuk memudahkan pembayaran transaksi di bidang perdagangan maupun investasi yang dilakukan antar  pelaku  usaha  lintas  negara, sebelum  adanya  LCS  sudah  terdapat  kebijakan-kebijakan pembayaran lainnya yang tergolong ke dalam jenis Cross Border Payment atau pembayaran
transaksi ke luar negeri, pembayaran transaksi ke luar negeri yang populer misalnya L/C atau Letter  of  Credit .  Untuk  itu  kebijakan  LCS  bukanlah  satu-satunya  mekanisme  pembayaran transaksi  luar  negeri,  namun  terdapat  banyak  perbedaan  antara  LCS  dengan  L/C  apabila ditinjau  dari  segi  efisiensi  dan  efektivitas,  berikut  merupakan  analisis  SWOT  mengenai kebijakan LCS:

## Kelebihan LCS ( Strengths )
Kebijakan LCS jika ditinjau dari kekuatannya maka merujuk pada kelebihan mekanisme dari LCS tersebut. Dari segi mekanisme, pelaku usaha dari negara Indonesia dan negara mitra tidak  harus  membuat  banyak  dokumen  khusus  untuk  bisa  menggunakan  mata  uang  lokal dalam  bidang  perdagangan  seperti  ekspor  dan  impor  serta  pembiayaan  investasi  karena mereka  difasilitasi  untuk  membuat  rekening  nasabah  LCS  langsung.  Sebagai  contoh,  Bank yang menjadi fasilitator pada LCS hanya satu jenis yaitu bank ACCD yang terdiri dari bank- bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan negara mitra seperti China. Namun berbeda dengan bank yang dibentuk sebagai fasilitator pada sistem pembayaran luar negeri L/C yang terdiri dari Bank Penerbit ( Issuing Bank ), Bank Penerus ( Advising Bank ), dan Bank Tertunjuk ( Nominnated Bank ) sehingga akan lebih efisien jika menggunakan mekanisme LCS yang diatur hanya lewat bank ACCD .
Begitupula dengan pengajuan penggunaan layanan L/C bagi pelaku usaha harus memiliki Surat  Kuasa  Pembebanan  L/C  yang  ditandatangani  Kantor  Pelayanan  Pembendaharaan Negara  Menteri  Keuangan  untuk  diteruskan  ke  pihak  Bank  Indonesia  agar  dapat  menarik pinjaman  dan  Surat  Persetujuan  Pembukaan  L/C.  Berbeda  dengan  LCS  yang  lebih  mudah dalam proses pengajuan dengan membuat rekening khusus nasabah LCS baik pelaku usaha di negara  China  maupun  pelaku  usaha  di  negara  Indonesia.  Dalam  segi  pembiayaan  dan pembayaran  layanan  pada  LCS  juga  tidak  menggunakan  dolar  Amerika  Serikat  dan menggunakan  mata  uang  lokal  sehingga  biaya  konversi  mata  uang  terjadi  satu  kali  dalam pengurusan  dan  pelayanan  lebih  murah  bagi  pelaku  usaha.  Kelebihan  LCS  lainnya  adalah pelaku  usaha  dapat  mengisi  saldo  rekening  LCS  sehingga  tidak  memerlukan  kartu  kredit khusus  berbeda  dengan  sistem  L/C  yang  menggunakan Letter  of  Credit atau  bertransaksi secara kredit dan memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan (Angelia, 2021).
Kelebihan  ketiga  dari  penerapan  LCS  adalah  Indonesia  memiliki  sendiri  standarisasi transaksi pembayaran digital atau Standar Nasional Open API (SNAP) yang ditetapkan  oleh Bank  Indonesia.  Bank  Indonesia  dalam  penerapan  SNAP  mengembangkan Developer  Site SNAP yang terdiri dari publikasi standar, aplikasi pengujian Open API pembayaran berbasis SNAP yang bersifat daring, dan direktori publikasi, dengan adanya SNAP, transaksi LCS antara Indonesia  dan  China  semakin  lebih  mudah,  cepat,  dan  efisien  yang  akan  mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan sistem perbankan yang modern.

## Kelemahan ( Weaknesses )
Salah satu tujuan dari adanya kebijakan LCS adalah menyetabilkan dan menguatkan nilai mata uang Rupiah  salah satunya  dengan  meng-internasionalisasikan  Rupiah di  negara lain, dengan  perantara  instrumen  kebijakan,  yang  mana  kebijakan  juga  dapat  dipengaruhi  oleh kondisi  politik  dan  keamanan  suatu  negara.  Kebijakan  LCS  tunduk  pada  kondisi  di  setiap negara pengguna seperti Indonesia dan China yang memiliki isu politik dalam dan luar negeri yang dinamis serta berbeda, sehingga transaksi yang dilakukan dengan sistem LCS tidak dapat dipastikan  selalu  stabil  dan  erat  kaitannya  dengan  fleksibilitas  kebijakan  bank  sentral Indonesia dan Cina karena nilai tukar Rupiah dan Yuan akan ikut berubah. Contoh pengaruh
politik yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan Yuan misalnya ketika terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang saling menaikkan tarif barang impor pada tahun 2019  menyebabkan  ketidakstabilan  pasar  uang  dan  pasar  saham  hingga  dikeluarkannya keputusan  Presiden  Donald  Trump  untuk  membuat  kesepakatan  dagang  (Handoyo,  2019). Dampak  dari  lemahnya  ekonomi  China  akan  mempengaruhi  permintaan  barang  ekspor Indonesia yang akan ikut turun sebab China termasuk pasar ekspor terbesar Indonesia.
Kasus selanjutnya ketika pandemi Covid-19 muncul dan ekonomi dunia lumpuh karena kegiatan  investasi  dan  perdagangan  harus  terhalang  oleh  pembatasan  sosial,  ditambah konflik  perang  antara  Ukraina  dan  Rusia.  Dampak  geopolitik  dari  konflik  Rusia  Ukraina tersebut terjadi saat Eropa dan Amerika Serikat menuntut Rusia untuk menghentikan perang, akibat  Rusia  menolak  gencatan  senjata,  Amerika  dan  Eropa  memberikan  sanksi  ekonomi besar-besaran kepada Rusia yang mana sanksi tersebut memperparah ekonomi dunia, mulai dari ekspor impor minyak dan gas alam, bahan pangan, dan komoditi ekspor Rusia lainnya, hal ini berdampak pula pada industri China dan Indonesia. Akibat konflik Rusia Ukraina pada kuartal 1 tahun 2022, nilai tukar rupiah harus mengalami depresiasi atau lemah sampai pada 0,33%  menyebabkan  investor  mengalihkan  dana  mereka  menuju  aset  aman  (Pangastuti, 2022). Berbeda dengan China, saat Rusia disanksi banyak negara dengan pemblokiran akses menggunakan  dolar  Amerika  Serikat,  mata  uang  Yuan  semakin  menguat  karena  Rusia memperbanyak valas Yuan sebagai cadangan devisanya. Oleh karena itu, LCS tetap memiliki kekurangan yaitu tidak bisa memberikan standar pasti untuk konversi mata uang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang lokal serta perubahan statistik harga sekuritas dalam periode tertentu (Volatilitas).
Kelemahan  LCS  selanjutnya  adalah  kerugian  negara  atau  defisit  neraca  perdagangan tetap bisa terjadi yang menyebabkan hanya salah satu pihak akan lebih diuntungkan. Ekspor China ke Indonesia lebih mendominasi pada manufaktur, untuk itu pemerintah harus tetap menjaga daya saing ekspor produk lokal ke negara mitra meskipun biaya tarifnya lebih murah karena tidak ada biaya dua kali konversi mata uang seperti bertransaksi menggunakan dolar. Terlebih dengan meningkatkan daya tawar produk Indonesia seperti pada produk manufaktur agar mendapat nilai lebih tinggi pada perdagangan global, dengan adanya peningkatan nilai ekspor  maka  nilai  tukar  mata  uang  di  suatu  negara  akan  semakin  tinggi  dan  mata  uang semakin kuat (Silitonga et al, 2017).

## Peluang ( Opportunities )
Terdapat  beberapa  peluang  dan  kesempatan  adanya  penerapan  kebijakan  LCS  antara Cina  dan  Indonesia  antara  lain:  Memperkuat  stabilitas  perekonomian  dengan  diversifikasi mata  uang;  Pelaku  UMKM  lokal  dan  industri  nasional  memiliki  kesempatan  besar  untuk membuka  pasar  ekspor  di  China;  dan  stabilitas  nilai  tukar  Rupiah.  Diversifikasi  merupakan upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai aset investasi dengan menggabungkan berbagai instrumen aset investasi. Pada diversifikasi mata uang lokal dilakukan strategi pengalihan investasi ke berbagai mata uang. Sebagai contoh , ketika kondisi perekonomian  lemah  akibat  pandemi  terjadi  penurunan  nilai  mata  uang  Rupiah,  maka langkah  diversifikasinya  dengan  mengalihkan  beberapa  investasi  menggunakan  mata  uang negara  lain  misalnya  60%  IDR  dan  40%  USD  sehingga  penurunan  nilai  investasi  dapat dikurangi,  dengan  transaksi  menggunakan  mata  uang  lokal,  diversifikasi  mata  uang  dapat terjadi  dan  ketergantungan  terhadap  dolar  dapat  diminimalisir,  hal  ini  juga  dikarenakan pelaku usaha dapat mengkonversi langsung dengan mata uang lokal negara mitra tanpa harus
menukar dengan dolar terlebih dahulu. Keuntungan ini dapat mempermudah perdagangan antara China dan Indonesia terlebih di saat dolar Amerika melemah.
Adanya kebijakan LCS antara Indonesia dan China, pengusaha lokal seperti UMKM dan produsen  komoditi  ekspor  non  migas  mendapat  kesempatan  lebih  besar  untuk  masuk  di pasar China, hal ini dikarenakan tarif ekspor yang lebih murah, dapat menggunakan Rupiah tanpa  harus  membeli  dolar  Amerika  untuk  membayar  transaksi,  kemudahan  dalam menggunakan  layanan  Bank  ACCD,  dan  adanya  jaminan  keamanan  dan  kepercayaan pengguna  layanan  LCS,  serta  penyerapan  tenaga  kerja  semakin  tinggi  seiring  dengan peningkatan ekspor Indonesia ke China.
Volume  perdagangan  antara  Indonesia  dan  China  semakin  meningkat  tiap  tahunnya, pada tahun 2021 nilai ekspor Indonesia ke China mencapai 63,63 miliar USD dibanding dengan nilai impor pada tahun yang sama mencapai 60,71 miliar dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini  membuat  Indonesia  mengalami  surplus  dalam  perdagangan  Indonesia  dan  China  pada tahun tersebut (Zuraya, 2022). Selain itu pada tahun 2021, nilai transaksi LCS antara Indonesia dan  China  tahun  mencapai  1,68  miliar  dolar  AS  lebih  tinggi  dari  pencapaian  pada  tahun sebelumnya  sebesar  800  juta  dolar  AS  (Elena,  2021).  Adanya  peningkatan  volume perdagangan Indonesia dan China dengan sistem transaksi LCS, maka permintaan terhadap Rupiah meningkat dan menghasilkan stabilitas nilai Rupiah ikut mengalami peningkatan juga.
Tantangan ( Threats )
Pada  kebijakan  LCS  Indonesia-China  tantangan  yang  dihadapi  salah  satunya  terkait kestabilan  nilai  tukar  Rupiah.  Sehingga  pengaruh  yang  dapat  mengancam  pergerakan  nilai Rupiah akan berdampak pada pembiayaan pelaku usaha yang menggunakan LCS, mulai dari penurunan kegiatan ekspor impor akibat beban biaya dan tingginya konversi nilai kurs mata uang negara China hingga kemampuan daya tawar produk ekspor Indonesia ketika bersaing di  negara  China.  Adapun  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  LCS  adalah  sebagai berikut: Dedolarisasi dolar Amerika Serikat bisa memicu sanksi ekonomi dari Amerika Serikat; Konflik  yang  diakibatkan  situasi  politik  dan  kemananan  global;  Krisis  keuangan;  Ancaman kemanan data; dan Ketergantungan ekonomi Indonesia pada China.
Dedolarisasi  dolar  Amerika  Serikat  dapat  mengurangi  beban  mata  uang  untuk  tetap memiliki nilai tukar stabil sehingga kegiatan perdagangan dan investasi tetap bisa berjalan, namun  dapat  memicu  ketegangan  antara  Indonesia,  China  maupun  negara  lain  yang menerapkan transaksi LCS dengan kekuatan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sebagai contoh kasus, Arab Saudi sendiri sudah melakukan transaksi minyak dengan China dan Rusia dengan kerangka  LCS  juga  ( petroyuan ),  namun  di  banyak  negara  masih  dipengaruhi  oleh  sistem petrodollar dalam membayar transaksi minyak dan komoditi migas lainnya (Yovanda, 2022). Sehingga apabila Amerika Serikat memberikan sanksi seperti kenaikan suku bunga  dan tarif barang impor ke negaranya maka akan berdampak pada  produk ekspor Indonesia dan nilai kurs Rupiah.
Konflik dan ketegangan global seperti geopolitik dapat menimbulkan ancaman ekonomi yang berimbas pada pembatasan dan gangguan kegiatan ekspor impor sehingga pergerakan nilai  tukar  Rupiah  terhambat,  dengan  adanya  kondisi  tersebut  berdampak  langsung  bagi pengusaha  dan  investor  yang  berujung  pada  berkurangnya  kemampuan  pembiayaan produksi dan distribusi produk ekspor. Imbas lainnya muncul ketika risiko terkait keluarnya arus  modal  asing  yang  dapat  melemahkan  posisi  cadangan  devisa  ( capital  flow ).  Sehingga berdampak pada pembiayaan LCS Indonesia – China oleh pelaku usaha Indonesia (Pink, 2022).
Krisis  keuangan  juga  mempengaruhi  kebijakan  LCS  misalnya  inflasi.  Inflasi  yang berkepanjangan dapat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia . Peningkatan inflasi di suatu negara akan berimbas pada berkurangnya permintaan atas mata uang Rupiah dan kegiatan  ekspor  Indonesia  juga  ikut  turun  disebabkan  harga  produksi  yang  lebih  tinggi (Jayantiti & Sudarmiani, 2017). Sebaliknya keadaan bisa diperparah dengan permintaan impor yang semakin tinggi dan mengakibatkan cadangan devisa negara ikut menipis, dengan adanya inflasi yang tinggi di Indonesia, maka nilai tukar valuta asing dalam hal ini adalah mata uang Yuan akan ikut terpengaruh.
Tantangan  kebijakan  LCS  selanjutnya  adalah  ancaman  keamanan  data.  Ancaman keamanan ini terkait kejahatan perbankan digital dimana pembobolan rekening  nasabah LCS bisa  terjadi  kapanpun.  Transformasi  teknologi  membantu  mempercepat  transaksi  namun memiliki kerentanan terhadap keamanan. Beberapa kejahatan perbankan digital antara lain card-skimming, carding, dan phising (Anggraeni, 2022). Card Skimming ialah kejahatan yang terjadi saat pelaku kejahatan mencuri data nasabah lewat strip magnetis pada kartu kredit atau debit nasabah. Carding ialah kejahatan perbankan yang tidak jauh berbeda dengan Card Skimming namun  pelaku  kejahatan  mendapatkan  data  kartu  kredit  dan  debit  secara  ilegal melalui  pihak  ketiga  seperti  marketing  palsu  dan  merchant  palsu,  sedangkan  kejahatan perbankan yang lebih berbahaya dari card-skimming dan sering terjadi ialah phising , dimana data  nasabah  dicuri  dengan  memancing  nasabah  memberikan  data  mereka  tanpa  mereka sadari  melalui  saluran internet  banking, sehingga  uang  nasabah  akan  hilang  tanpa  harus menggunakan kartu kredit dan debit terlebih dahulu.
Tantangan  penerapan  kebijakan  LCS  Indonesia-China  kelima  ialah  Ketergantungan ekonomi indonesia pada China. Kebijakan dan kondisi politik China dapat menyebar cepat ke Indonesia  akibat  semakin  intensnya  hubungan  perdagangan  di  kedua  negara.  Kemajuan perdagangan China dipengaruhi oleh daya produksi produk ekspor mereka yang tinggi dengan bantuan teknologi mutakhir di bidang manufaktur, pertanian, dan komoditas ekspor lainnya. Selain  itu  Kebijakan  moneter  mereka  berupa  devaluasi  mata  uang  Yuan  juga  menjadi ancaman  bagi  Indonesia.  Devaluasi  atau  pelemahan  mata  uang  lokal  China  menyebabkan tingginya  harga  impor  dan  murahnya  harga  ekspor  (Gosta,  2015).  Murahnya  harga  ekspor mengakibatkan  daya  serap  produk  ekspor  mereka  tinggi  di  pasaran  global  dan  akan mempengaruhi  produk-produk  lokal  Indonesia.  Sisi  lain  adanya  kebijakan  devaluasi  oleh China menyebabkan produk Indonesia sulit masuk ke pasar China karena harga tarif barang impor  yang  tinggi,  sedangkan  pendapatan  nasional  Indonesia  lebih  besar  pada  kegiatan ekspor untuk itu perlu peningkatan kemampuan produksi dalam negeri terkait produk-produk yang memiliki daya tawar tinggi di pasar global.

## V. Kesimpulan dan Saran
Dedolarisasi  dolar  Amerika  Serikat  menjadi  salah  satu  upaya  dan  strategi  untuk menyetabilkan  nilai  mata  uang  Rupiah.  Dedolarisasi  juga  sebagai  strategi  apabila  dolar  AS melemah dan dapat mempengaruhi mata uang lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan  dolar AS adalah menggunakan sistem pembayaran dengan mata uang lokal atau Local  Currency  Settlement. Pada  transaksi  dengan  sistem  LCS  Indonesia  dan  China  kedua negara  menggunakan  mata  uangnya  masing-masing  yakni  Rupiah  dan  Yuan  dalam pembiayaan  perdagangan  dan  investasi.  Penerapan  LCS  difasilitasi  oleh  bank  khusus  yang ditunjuk oleh sentral kedua negara yang disebut Bank ACCD. Pengusaha dan investor di kedua negara  dapat  membuka  rekening  nasabah  LCS  melalui  bank  tersebut  dengan  pedoman mekanisme peraturan yang sudah ditentukan oleh bank sentral kedua negara.
Penyelesaian transaksi menggunakan LCS memiliki kelebihan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Kelebihan dari penerapan LCS antara lain kemudahan dalam pengajuan nasabah LCS, efisiensi transaksi, dan standarisasi mata uang dengan menggunakan SNAP. Kelemahan LCS ialah sebagai kebijakan moneter maka dapat mudah dipengaruhi oleh kondisi politik di negara Indonesia dan China, kuotasi nilai tukar mata uang tidak bisa selalu sama dan akan berubah sesuai pasar keuangan dunia, dan salah satu negara dapat lebih diuntungkan atau dirugikan akibat persaingan perdagangan dan investasi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal.
Tidak  hanya  kelebihan  dan  kelemahan,  peluang  dari  penerapan  LCS  berdampak  pada diversifikasi  mata  uang  yang  dapat  meminimalisir  penurunan  nilai  investasi  dan ketergantungan kepada satu mata uang tunggal seperti dolar AS, meningkatnya daya ekspor Indonesia  ke  China  dengan  kemudahan  mengakses  layanan  LCS  bagi  pelaku  usaha  besar maupun  UMKM  Indonesa,  membuka  pasar  ekspor  Indonesia  lebih  besar  di  China  dan penyerapan tenaga kerja, serta terjadinya stabilitas ekonomi. Tantangan yang dialami dalam penerapan  LCS  Indonesia  dan  China  meliputi  ancaman  ketegangan  dan  keamanan  global, ancaman  sanksi  ekonomi  dari  Amerika  Serikat,  ancaman  keamanan  data  seperti Card Skimming,  Carding, dan Phising ,  krisis  keuangan  seperti  inflasi,  ketergantungan perekonomian terhadap China dan ancaman kebijakan devaluasi mata uang China yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia.
Adanya  penerapan  LCS  memiliki  banyak  manfaat  bagi  Indonesia  yaitu  volume perdagangan  Indonesia  dan  China  semakin  meningkat  dengan  kemudahan  dalam pembayaran  menggunakan  mata  uang  lokal  serta  hubungan  bilateral  Indonesia  di  bidang perdagangan dan investasi semakin erat.  Kedepannya penelitian terbaru diharapkan dapat membahas  lebih  jauh  mengenai  penerapan  LCS  di  negara  China  dan  negara-negara  lain sebagai  mitra  dagang  Indonesia  sekaligus  membahas  pengaruh  LCS  terhadap  peningkatan daya ekspor Indonesia dan China.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Anggraeni, R. (2022). Ini Jenis-Jenis Kejahatan Digital Perbankan dan Tips Menghindarinya! https://finansial.bisnis.com/read/20220507/90/1530596/ini-jenis-jenis-kejahatan- digital-perbankan-dan-tips-menghindarinya
Bank  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22/12/PBI/2020  tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.
BI. (2021).  Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 23/ 16 /PADG/2021 tentang Peraturan Anggota  Dewan  Gubernur  tentang  Penyelesaian  Transaksi  Bilateral  antara  Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_231621.aspx
Br Silitonga, R., Ishak, Z., Mukhlis, D., Jurusan, M., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Sriwijaya, U.,  &  Pembangunan,  J.  E.  (2017).  Pengaruh  ekspor,  impor,  dan  inflasi  terhadap  nilai tukar  rupiah  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  15(1),  53 – 59. https://doi.org/10.29259/JEP.V15I1.8821
Elena,  M.  (2021).  Transaksi  LCS RI  dan  China  Capai US$15  Juta per  Bulan,  Ini  Komentar  BI. https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/9/1481184/transaksi-lcs-ri-dan-china- capai-us15-juta-per-bulan-ini-komentar-bi
FBN.  (2022).  Perang  Rusia- Ukraina  Bikin  Yuan  China  Mendunia :  Okezone  Economy. https://economy.okezone.com/read/2022/03/29/320/2569523/perang-rusia-ukraina- bikin-yuan-china-mendunia
Frassminggi, K. (2014). Dari bretton woods ke petro-dollar: analisis dan evaluasi kritis sistem moneter internasional. Global Dan Strategis, Vol. 8 No., 233 – 254. http://journal.unair.ac.id/JGS@dari-bretton-woods-ke-petro-dollar--analisis-dan- evaluasi-kritis-sistem-moneter-internasional-article-7711-media-23-category-8.html Gosta, D. R. (2015). Apa Arti Devaluasi Yuan?
https://ekonomi.bisnis.com/read/20150826/9/465979/apa-arti-devaluasi-yuan Handoyo.  (2019).  China  menaikkan  tarif barang-barang  asal AS  US$  60  miliar  mulai  1  Juni. https://internasional.kontan.co.id/news/cina-menaikkan-tarif-barang-barang-asal-as- us-60-miliar-mulai-1-juni
Kemendag RI. (n.d.). Laporan Triwulan (LAPTRI) Kementerian Perdagangan 2021 - Triwulan II - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved September 16, 2022, from https://www.kemendag.go.id/id/about-us/strategic-planning/laporan-triwulan-laptri- kementerian-perdagangan-2021-triwulan-ii-1
Kemendag  RI.  (2021).  Perdagangan  Bilateral,  RI-RRT  Sepakat  Gunakan  Mata  Uang  Lokal  -
Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia.
https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/perdagangan-bilateral-ri- rrt-sepakat-gunakan-mata-uang-lokal-1
Kuswanti,  H.  (2016).  Pengertian  dan  Penjelasan  Analisis  SWOT  -  dKampus. https://www.dkampus.com/2016/02/pengertian-analisis-swot/
Malik, A. A. (2020). Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer. Intrans Publishing.
Mas’oed, M. (2008). Ekonomi -Politik Internasional dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Pangastuti,  T.  (2022).  Dipicu  Perang  Rusia-Ukraina,  Rupiah  Melemah  Sepanjang  Kuartal  I- 2022. https://investor.id/business/290524/dipicu-perang-rusiaukraina-rupiah- melemah-sepanjang-kuartal-i2022
Perkasa,  G.  A.  (2019).  Hubungan  Indonesia  Dan  Tiongkok  Pasca  Diluncurkannya  Kebijakan Luar Negeri Belt And Road Initiative (Bri) Tahun 2013-2018. http://elibrary.unikom.ac.id Pink,  B.  (2022).  Konflik  Rusia-Ukraina  Diprediksi  Berdampak  Terbatas  ke  Kurs  Rupiah. https://nasional.kontan.co.id/news/konflik-rusia-ukraina-diprediksi-berdampak- terbatas-ke-kurs-rupiah
Rinaldi. (2020). Mengurangi Ketergantungan Dolar AS, Baik atau Buruk? https://news.detik.com/kolom/d-4888370/mengurangi-ketergantungan-dolar-as-baik- atau-buruk.
Sebayang,  R.  (2019).  Ini  Alasan  Negara- Negara  Besar  Dunia  Mulai  “Buang  Dollar.”  CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/investment/20191101111757-21- 111935/ini-alasan-negara-negara-besar-dunia-mulai-buang-dolar
Wijayanti, Y., & Sudarmiani. (2017). Pengaruh tingkat inflasi terhadap nilai tukar rupiah (Studi pada Bank Indonesia periode tahun 2011- 2015). EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya, 5(1), 32 – 44. https://doi.org/10.25273/EQUILIBRIUM.V5I1.1004 Wuisan. Pretty Angelia. (2021). Letter of Credit adalah: Jenis, Mekanisme, dan Manfaatnya. https://www.modalrakyat.id/blog/letter-of-credit-adalah
Yovanda, Y. R. (2022). Analis Sebut Tren Dedolarisasi Jadi Tantangan Baru, Ini Dampaknya ke
Stabilitas Rupiah. https://www.msn.com/id-id/berita/other/analis-sebut-tren-
dedolarisasi-jadi-tantangan-baru-ini-dampaknya-ke-stabilitas-rupiah/ar- AA11IdkW?pfr=1&infiniteIframe=4&infiniteReadingLastFrame=true Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia. Zuraya,  N.  (2022).  Indonesia  Surplus  Perdagangan  dengan  China  pada  2021  |  Republika Online. https://www.republika.co.id/berita/r6oiwq383/indonesia-surplus- perdagangan-dengan-china-pada-2021