Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KOTA BALIKPAPAN

## LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN GUARANTEE IN THE ABUSE OF VISA AND IMMIGRATION STAY PERMITS IN BALIKPAPAN CITY
Anita Irsanti Pascasarjana Magister Ilmu  Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur nietha1205@yahoo.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  akan  mendalami  dan  menganalisis  sebuah  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  yang  diketahui  pada  Hari  Kamis  tanggal  30  November  2017  oleh  petugas Imigrasi  Kota  Balikpapan.  Adapun  perbuatan  yang  dilakukan oleh  seorang  perempuan  Warga Negara  Indonesia  yang  bernama  Sariani,  menyembunyikan  atau  melindungi  atau  memberi pemondokan  kepada  seorang  warga  Negara  Jepang  bernama  Shoetsu  Komatsu,  yang  mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis masa berlaku atau overstay selama 2 tahun. Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris adalah  sebuah metode penelitian  hukum yang  berupaya  untuk  melihat hukum dalam  artian  yang  nyata  atau dapat  dikatakan  melihat  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum di  masyarakat.  Terhadap perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  perempuan  Warga  Negara  Indonesia  yang  bernama Sariani,  menyembunyikan  atau  melindungi  atau  memberi  pemondokan  kepada  seorang  warga Negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu,  yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis  masa  berlaku  atau overstay selama  2  tahun,  dalam  Dalam  konteks  hukum,  kasus  ini merupakan tindak pidana ringan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Penjamin Warga negara Asing, Keimigrasian.

## ABSTRACT
This  paper  will  explore  and  analyze  a  Minor  Crime  Case  as  referred  to  in  Article  124  letter  b  of  Law Number  6  of  2011  concerning  Immigration, which  was  discovered  on  Thursday,  November  30,  2017  by the Immigration officer of the City of Balikpapan. As for the actions carried out by an Indonesian citizen named  Sariani,  hiding  or  protecting  or  providing  accommodation  to  a  Japanese  citizen  named  Shoetsu Komatsu, where it was known that the foreigner's residence permit had expired or overstayed for 2 years. This type of research is an empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or it can be said to see and examine how the law works in society. Against  acts  committed  by  an  Indonesian  citizen  named  Sariani,  hiding  or  protecting  or  providing
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
accommodation  to  a  Japanese  citizen  named  Shoetsu  Komatsu,  in  which  it  is  known  that the  foreigner's residence permit has expired or overstayed for 2 years, in the legal context , this case is a minor crime.
Keywords: Law Enforcement; Guarantor of Foreign Citizens, Immigration.

## I.  Pendahuluan
A. Latar Belakang
Hukum  Keimigrasian  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  bahkan  merupakan  subsistem  dari  Hukum  Administrasi  Negara.  Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan,  oleh  karena  itu  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan  pemerintahan, maka  hukum  keimigrasian  dapat  dikatakan  bagian  dari  bidang  hukum  administrasi  negara. Untuk  menjamin  kemanfaatan  dan  melindungi  berbagai  kepentingan  nasional,  maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan  keluar  orang  ke  dan  dari  wilayah  Indonesia  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.    Imigrasi  termasuk  salah  satu instansi  pemerintah,  yang  salah  satu  kegiatannya  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat.  Pelayanan  dalam  hal  memberikan  segala  perizinan  keimigrasian  berupa  Visa, Izin  masuk,  pendaftaran  orang  asing,  izin  masuk  kembali,  izin  keluar  tidak  kembali,  Surat Perjalanan  RI,  tanda  bertolak,  tanda  masuk,  surat  keterangan  keimigrasian  dan  perubahan keimigrasian.  Tempat-tempat  pelayanan  keimigrasian,  meliputi  bidang  atau  sub  bidang imigrasi  pada  Perwakilan  RI  di  luar  negeri,  di  perjalanan  dalam  pesawat  udara,  maupun kapal  laut,  tempat  pemeriksaana  imigrasi,  Kantor  Imigrasi,  Bidang  Imigrasi  pada  Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi. 1
Dalam  konteks  hukum,  kasus  ini  merupakan  tindak  pidana  ringan.  Tetapi  dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, jenis kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian  karena  berpotensi  menimbulkan  hal-hal  yang  mungkin  lebih  besar  lagi  dan  bisa berakibat  fatal  bagi  sistem  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Untuk  itu,  penulis  akan mengurai  studi  kasus ini  sebagai  bagian dari analisis  yang lebih luas terkait dengan  sistem Keimigrasian  di  Indonesia,  dengan  kajian  topik  pada  ruang  lingkup  Imigrasi  Kota Balikpapan dengan judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Wilayah Balikpapan ”.
Pengertian  tersebut  mengandung  arti  bahwa  segala  bentuk  tindakan  administratif dibidang  keimigrasian  diluar  tindakan  hukum  pidana  atau  penyidikan  masuk  kategori Tindakan  Keimigrasian.  Selain  menurut  ketentuan  hukum  positif  tersebut  diatas,  juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia.
1 Materi Sosialisasi Peraturan Keimigrasian tahun 2009, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta. Hal. 5
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Semua  tahapan-tahapan  tindakan  keimigrasian,  tentu  diperlukan  adanya  suatu landasan  yuridis  maupun  administrasi,  sebagai  dasar  operasional  dalam  menangani  suatu kasus pelanggaran keimigrasian.Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu  tindakan  pengekangan  atau  pembatasan  terhadap  kebebasan,  dan  hak  asasi  manusia tersebut  dijamin  serta  dilindungi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  negara Indonesia.
Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis  juga  diperlukan  administrasi  tindakan  keimigrasian  yang  berupa  format,  laporan kejadian,  surat  perintah  dan  keputusan  tindakan  berupa  pemanggilan,  tugas,  berita  acara, register,  kode  pesnomoran  surat  untuk  masing-masing  tindakan  keimigrasian,  sehingga pelaksanaan  kegiatan  penindakan  tersebut,  selain  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara hukum  sekaligus  mencerminkan  adanya  kelengkapan  atau  tertib  administrasi  untuk  setiap tindakan  yang  telah  dilakukan.  Permasalahannya  adalah  timbulnya  dua  tindakan Keimigrasian yang mempunyai prosedur berbeda, yang pertama secara administratif dengan dasar  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011.  Seperti  yang  terjadi  di  Kantor Imigrasi Balikpapan, implementasi dari Undang-undang Keimigrasian bab 1 pasal 1 angka 3 Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sebagaimana  telah  diamanatkan  ditugaskan  untuk  melaksanakan  4  fungsi  keimigrasian. Salah  satu  fungsi  yang  dijalankan  adalah  fungsi  keamanan  Negara  dan  penegakan  hukum, dimana  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan    kegiatan  pengawasan  keimigrasian khususnya  pengawasan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  diseluruh  wilayah Indonesia  sehingga  menerbitkan  Surat  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Nomor  : IMI.5.GR.02.07-1.0995 pada tanggal 4 April 2015 tentang pelaksanaan operasi pengawasan orang  asing  secara  serentak  diseluruh  Indonesia  yang  bersandikan BHUMI    PURA  WIRA WIBAWA.
Tulisan  ini  akan  mendalami  dan  menganalisis  sebuah  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  124  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  yang  diketahui  pada  Hari  Kamis  tanggal  30  November  2017  oleh petugas  Imigrasi  Kota  Balikpapan.  Adapun  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang perempuan  Warga  Negara  Indonesia  yang  bernama  Sariani,  menyembunyikan  atau melindungi  atau  memberi  pemondokan  kepada  seorang  warga  Negara  Jepang  bernama Shoetsu Komatsu, yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis masa berlaku atau overstay selama 2 tahun.
Hasil  pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi,  pembahasan  terhadap  fakta-fakta,  analisa perkara  dan  analisa  hukum  serta  barang  bukti,  Tim  Pengawas  Orang  Asing  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Balikpapan  telah  menetapkan  Satriani,  sebagai  tersangka  dalam  kasus  ini dalam  hal telah memenuhi  unsur  pada Pasal  124 huruf  b  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam  konteks  hukum,  kasus  ini  merupakan  tindak  pidana  ringan.  Tetapi  dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, jenis kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian  karena  berpotensi  menimbulkan  hal-hal  yang  mungkin  lebih  besar  lagi  dan  bisa berakibat  fatal  bagi  sistem  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Untuk  itu,  penulis  akan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
mengurai  studi  kasus ini  sebagai  bagian dari analisis  yang lebih luas terkait dengan  sistem Keimigrasian  di  Indonesia,  dengan  kajian  topik  pada  ruang  lingkup  Imigrasi  Kota Balikpapan dengan judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Wilayah Balikpapan ”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  penjamin  Warga  Negara  Asing  dalam penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  penegakkan  hukum  terhadap  penjamin  Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian?

## C. Metode dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum empiris adalah  sebuah  metode penelitian  hukum yang  berupaya  untuk  melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Penyidik Imigrasi
Pasal  105  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak  pidana  keimigrasian  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini. dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  untuk melakukan  penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian.  Sesuai  ketentuan  Pasal  107  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian  bahwa  dalam  melakukan  penyidikan, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (  PPNS  )    Keimigrasian  berkoordinasi  dengan  penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk koordinasi dan pengawasan tersebut disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Hukum Acara Pidana, yaitu : Pasal 107 ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
Pasal  107  ayat  (2)  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  melaporkan  kepada  Penyidik Kepolisian  Republik  Indonesia  tentang  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  sedang  disidik,  jika dari  penyidikan  itu  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  ditemukan  bukti  yang  kuat  untuk  mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.
Pasal  107  ayat  (3)  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  jika  telah  selesai  melakukan penyidikan,  hasil  penyidikan  tersebut  harus  diserahkan  kepada  penuntut  umum  melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  107  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  diatas,  cukup  jelas  tentang kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian  untuk  bertindak  dalam  penegakan hukum  seperti  yang  menjadi  topik  penelitian  ini,  yaitu  penjamin  Warga  Negara  Asing  yang telah  menyalahgunakan  visa  dan  izin  tinggal  keimigrasian.  Dalam  hukum  tata  negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum.Wewenang terdiri atas minimal tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Dalam konteks ini, PPNS Keimigrasian telah  memiliki  wewenang  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  dan  tindakan  PPNS Keimigrasian  selanjutnya  dalam  semua  tahapan  dan  proses  tentu  akan  menimbulkan  akibat- akibat  hukum  yang  bisa  dipertanggungjawabkan.  Dengan  adanya  unsur  kekuasaan,  maka wewenang  merupakan  legitimitasi  bagi  dikeluarkannya  keputusan-keputusan  sepihak  yang bersifat  mengikat  terhadap  orang  lain.  Pelaksanaan  wewenang  itu  dapat  melahirkan norma-norma hukum material maupun hukum formal.
Penulis  berpendapat  bahwa  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Imigrasi  dalam  melakukan tugas-tugasnya, itu adalah merupakan kewenangan yang bersumber dari delegasi pemerintahan atas  kekuasan  keimigrasian  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian.
Ketentuan  penegakan  hukum  pidana  di  bidang  keimigrasian  terdapat  dua  cara penyelesaian tindak pidana keimigrasian yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui pro yustisia.  Pelanggaran  dan  kejahatan  di  bidang  keimigrasian  haruslah  dapat  dicegah  dan diberantas  melalui  penegakan  hukum  di  bidang  keimigrasian.  Secara  yuridis  formal  tindak pidana  keimigrasian  adalah  setiap  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  keimigrasian  berupa kejahatan  dan  pelanggaran  yang  diancam  hukuman  pidana  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yang  menjelaskan  ketentuan- ketentuan  tindak  pidana  keimigrasian  yang  berupa  kejahatan  dan  tindak  pidana  keimigrasian yang berupa pelanggaran, yaitu untuk tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sebagai  bagian  dari  institusi  penegak  hukum,  maka  dasar  pemikiran  Pegawai  Negeri Sipil  untuk  menjadi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-05.PW.07.03 tahun 1984 tentang Pengusulan  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  1  yaitu  :3a.  Pegawai  negeri  sipil  berpangkat  serendah-rendahnya Pengatur  Muda  Tingkat  1  (golongan  II/b)  yang  bertugas  dalam  bidang  penyidikan  sesuai dengan  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing-masing.b.  Berpendidikan serendah-rendahnya  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas  atau  berpendidikan  khusus  dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi pegawai negeri sipil  yang  mengikuti  pendidikan  khusus dibidang  penyidikan.c.  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan Pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (DP3)  untuk  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  harus  terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.
Kemudian  setelah  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  diangkat  menjadi  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup Perintah  dan  larangan  yang  atas  pelanggaran  terhadapnya  oleh  organ-organ  yang  dinyatakan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh  siapapun  juga;b.  Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan  sarana-sarana  apa  yang  dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas  yaitu  hukum  tentang  sanksi  dan  aturan-aturan  yang  secara  temporal  atau  dalam  jangka waktu  tertentu  menetapkan  batas  ruang  lingkup  kerja  dari  norma-norma.  Dengan  begitu, hukum  pidana  (seharusnya)  ditujukan  untuk  menegakkan  tertib  hukum  dan  melindungi masyarakat hukum.
Proses  penyidikan  dugaan  tindak  pidana  keimigrasian  merupakan  serangkaian  tindakan penyidik  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  dugaan  tindak  pidana  keimigrasian  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  Imigrasi  yang  diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing-masing.6 Ditambah  lagi  pemahaman  masyarakat  tentang  tindak  pidana  keimigrasian  masih  kurang. Selama  ini  pemahaman  tindak  pidana  keimigrasian  belum  memasyarakat,  kalaupun  tindak pidana keimigrasian merupakan hal yang sudah lama dikenal di Indonesia, terutama pada masa akhir  Perang  Dunia  II,  pada  waktu  itu  kehidupan ekonomi  sosial  sangat  parah,  dimana  mana terjadi  kelaparan,  kekurangan  pangan,  perumahan  dan  kesehatan  yang  mengakibatkan timbulnya  migrasi  ilegal  dan  penjualan  manusia.  Untuk  keadaan  pada  waktu  itu,  dapat dipahami  bila  terjadi  kejahatan  keimigrasian  yang  disebabkan  keadaan  sosial  ekonomi  yang sangat buruk disatu sisi; dan tuntutan kehidupan yang layak  yang harus dipenuhi di sisi yang lain.
Namun  masalah  menjadi  agak  lain  bila  sampai  saat  ini,  dimana  reformasi  sedang dilakukan  dan  proses  penuntasan  praktek  korupsi,  kolusi,  nepotisme  dan  pelanggaran  hukum lainnya  sedang  menjadi  fenomena  yang  dinantikan  masyarakat,  dengan  keadaan  dilapangan banyaknya  tindakan  kejahatan  keimigrasian kian  marak terjadi.  Tindakan untuk  memberantas tindak  pidana  keimigrasian  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  bertahun-tahun  termasuk mengubah  dan  menambah  peraturan  mengenai  delik  keimigrasian.  Akan  tetapi  semua  usaha yang  dilakukan  masih  kurang  berhasil  seperti  yang  diharapkan.  Dipandang  dari  sudut kesadaran  hukum  masyarakat  pada  saat  ini  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  menaati  atau mematuhi  peraturan  hukum  di  bidang  keimigrasian  masih  lemah.  Dari  segi  hukum  pidana, tugas  memberantas  tindak  pidana  keimigrasian  merupakan  tugas  para  penegak  hukum  yang memakai  sarana  undang-undang,  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana keimigrasian  sebelumnya  dilakukan  oleh pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  namun demikian tindak pidana keimigrasian masih berlangsung terus.
Kekurangpahaman akan tindak pidana keimigrasian membawa dampak negatif terhadap penerapan  peraturan  tentang  tindak  pidana  keimigrasian,  sehingga  dalam  pelaksanaan  masih
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
ditemukan  kesenjangan  dimana  dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian dimungkinkan terjadi tiga penyelesaian penyidikan yaitu:
1. Tindak  pidana  keimigrasian  ditangani  oleh  dua  penyidik  sehingga  terdapat  dua  berkas perkara untuk kasus yang sama.
2. Tindak pidana keimigrasian ditangani oleh salah satu penyidik.
3. Tindak pidana keimigrasian tidak ditangani karena masing-masing penyidik lepas tangan. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Imigrasi  adalah  penyidik  yang  berwenang  untuk melakukan  penyidikan  tindak  pidana  Keimigrasian  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2011  tentang  Keimigrasian.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (  PPNS  )    Imigrasi  dalam melaksanakan  tugasnya  beracara  di  bidang  Keimigrasian  selain  tunduk  pada  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu  diperlukan  adanya  sinkronisasi  dalam  menegakkan  hukum  secara  pidana  di  dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia.  Sinkronisasi yang  dimaksud  menurut  Muladi adalah  Sinkronisasi atau  keserempakan  dalam  hal  struktural  ( Struktural  Syncronization ),  substansial  ( substantial syncronization ) dan dapat pula bersifat kultural ( Cultural syncronization ).
Tindak  pidana  keimigrasian  terus  berlangsung  dan  dapat  mengganggu  stabilitas keamanan  dan  ketertiban,  walaupun  telah  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  kekurangpahaman  masyarakat  akan  pengertian  tindak  pidana keimigrasian menjadi tantangan tersendiri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana keimigrasian. Hakikat keimigrasian sendiri,  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam  pemberian  pelayanan  dan  penegakan hukum  serta  pengamanan  terhadap  lalu  lintas  keluar  masuknya  orang  dari  dan  ke  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  serta  pengawasan  terhadap  keberadaan  warga  negara asing  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  maka  secara  operasional  peran  keimigrasian dapat  diterjemahkan  ke  dalam  konsep  Tri  Fungsi  Imigrasi.  Konsep  ini  hendak  menyatakan bahwa  sistem  keimigrasian,  baik  ditinjau  dari  budaya  hukum  keimigrasian,  materi  hukum (peraturan  hukum)  keimigrasian,  sarana  dan  prasarana  hukum  keimigrasian,  dalam operasionalisasinya  harus  selalu  mengandung  Tri  Fungsi  yaitu  :  1).  Fungsi  pelayanan masyarakat;  salah  satu  fungsi  keimigrasian  adalah  fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  atau administrasi  negara  yang  mencerminkan  aspek  pelayanan,  dari  aspek  itu  imigrasi  dituntut memberikan pelayanan yang prima di bidang keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA. 2).  Fungsi  penegakan  hukum;  dalam  pelaksanaan  tugas  keimigrasian,  keseluruhan  aturan hukum  keimigrasian  itu  ditegakkan  kepada  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah  hukum Indonesia baik WNI atau WNA. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi  Imigrasi  juga  mencakup  penolakan  pemberian  izin  masuk,  izin  bertolak,  izin keimigrasian,  semua  itu  merupakan  bentuk  penegakan  hukum  yang  bersifat  proyustisia  yaitu kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. 3). Fungsi keamanan; Imigrasi berfungsi  sebagai  penjaga  pintu  gerbang  negara,  dikatakan  demikian  karena  Imigrasi merupakan  institusi  pertama  dan  terakhir  dalam  menyaring  kedatangan  dan  keberangkatan orang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia.  Pelaksanaan  fungsi  keamanan  yang  ditujukan kepada  WNA  adalah:  1.  Melakukan  seleksi  terhadap  setiap  maksud  kedatangan  orang  asing
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
melalui  pemeriksaan  permohonan  visa;  2.  Melakukan  kerjasama  dengan  aparatur  keamanan negara  lainnya,  khususnya  memberikan  supervisi  perihal  penegakan  hukum  keimigrasian;  3. Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara; 4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.
Perkembangan  Tri  Fungsi  Imigrasi  dapat  dikatakan  mengalami  pergeseran  bahwa pengertian  fungsi  keamanan  dan  penegakan  hukum  merupakan  suatu  bagian  yang  tak terpisahkan  karena  penerapan  penegakan  hukum  dibidang  keimigrasian  berarti  sama  atau identik  dengan  menciptakan  kondisi  keamanan  yang  kondusif  maupun  sebaliknya  didalam rangka memelihara kondisi keamanan yang kondusif secara otomatis fungsi penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsekuen. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi mempunyai tugas  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  upaya  penanganan  tindak  pidana  keimigrasian yang terjadi yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Namun tugas dan kewenangan ini dalam pelaksanaannya seringkali menemui kendala baik dari peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana keimigrasian maupun sering kali kewenangan tersebut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum semisal penyidik Polri.

## B. Penegakan Hukum Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Keimigrasian
Penegakan  Hukum  Oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)      Keimigrasian  Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Keimigrasian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Dalam  kaitannya  dengan  penanggulangan  terhadap  orang asing  yang  menyalahgunakan  Izin  Keimigrasian  dilakukan  sesudah  terjadinya  atau  terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.
a. Tindakan Yuridis
Dalam  tindakan  yuridis  penyalahgunaan  bisa  mengikuti  aturan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a: “setiap Orang  Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud  dan  tujuan  pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan  kepadanya  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  paling  banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Jadi  tindakan  yuridis  adalah  orang  asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan maksud  pemberian  izin  keimigrasian  dan  harus  dibuktikan  di  pengadilan  oleh  hakim  dan kemudian  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang- undangan yang berlaku.
b. Tindakan Administratif
Menurut  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2011  yang  mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing diwilayah Indonesia, yaitu:
1. Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang - undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  Deportasi  dapat  juga  dilakukan  terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman  dan  pelaksanaan  hukuman  di  negara  asalnya.  Penyelesaian  kasus penyalahgunaan  visa  kunjungan  di  Indonesia  pihak  Imigrasi  melakukan  tindakan Admistratif  berupa  Deportasi  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang sudah di Deportasi tidak boleh kembali  ke  indonesia  dan  pihak  imigrasi  menangkal  warga  negara  asing  masuk  ke wilayah  indonesia.  Karena  dengan  alasan  bahwa  orang  asing  yang  bersangkutan  tidak mengindahkan  peraturan  yang  mengatur  keberadaan  orang  asing  diwilayah  Republik Indonesia.
Penegakan hukum terhadap pelaku yang menjamin Warga Negara Asing yang terbukti menyalahgunakan  visa  dan  izin  tinggal  keimigrasiannya  secara  normatif  diancam  dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Merujuk teori  penegakan  hukum  yang  disebutkan  oleh  Muladi,  bahwa  sebagai  suatu  proses  yang bersifat  sistemik,  maka  penegakan  hukum  pidana  menampakkan  diri  sebagai  penerapan hukum  pidana  ( criminal  law  application) Penerapan  hukum  haruslah  dipandang  dari  3 dimensi, yaitu, salah satunya adalah: “Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif ( normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai- nilai  sosial  yang  di  dukung  oleh  sanksi  pidana”.  Dalam  konteks  penegakan  hukum  kasus ibu  Sariani  yang  menyembunyikan  atau  melindungi  atau  memberi  pemondokan  kepada seorang  warga  negara  Jepang  bernama  Shoetsu  Komatsu  ”.  Dalam  konteks  penegakan hukum  kasus  ibu  Sariani  yang  menyembunyikan  atau  melindungi  atau  memberi pemondokan  kepada  seorang  warga  negara  Jepang  bernama  Shoetsu  Komatsu  yang  mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya  telah habis masa berlaku atau overstay selama 2 tahun, maka penerapan hukum haruslah dipandang sebagai sebuah sistem normatif, bahwa perbuatan  menyembunyikan  orang  yang  terbukti  melanggar  hukum  Keimigrasian  itu  bisa dipidana.
Secara  konsepsional,  inti  teori  dari  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.   Penulis sepakat  bahwa  penegakan  hukum  mestinya  bertujuan  untuk  menciptakan  perdamaian pergaulan hidup. Dalam konteks telaah pembahasan tesis ini, kasus melindungi orang asing
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
yang  terbukti  izin  tinggalnya  telah  habis  itu  berpotensi  menimbulkan  tidak  tertibnya kehidupan dalam lingkungan sekitar. Dalam artian tidak tertib hukum. Terlihat seperti biasa dan  sepele,  tetapi  hal  ini  bisa  berakibat  fatal  karena  kita  berurusan  dengan  warga  Negara Asing  yang  kita  tidak  tau  persis  apa  agenda  mereka  di  Indonesia.  Kehati-hatian  sebagai bangsa  perlu  terus  kita  tingkatkan  untuk  tujuan  terciptanya  ketertiban  hidup  dalam masyarakat.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

## A. Faktor Sumber Daya Manusia
Dalam  penerapan  perangkat  hukum  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  orang asing  ada  beberapa  faktor  penghambat  atau  kendala  yang  di  hadapi  dalam  melakukan penegakan hukum khususnya di bidang pengawasan orang asing tersebut dari pihak Imigrasi. Untuk  itu  pengawasan  terhadap  orang  asing  harus  dilaksanakan  dengan  cermat  dan  berhati- hati dalam penerapan perangkat hukum nasional karena akan melibatkan unsur asing ( foreign element ).  Pelanggaran-pelanggaran  visa  yang  dilakukan  oleh  orang  asing  lebih  dominan kepada  pelanggaran  administratif,  seperti  keterlambatan  melapor/wajib  lapor  visa  sudah melewati  masa  berlaku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  kantor  imigrasi  setempat ( overstay ) yang mana dalam hal ini, belum mampu menangani dan mengawasi jumlah orang asing yang masuk  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  kelas  1  Balikpapan  yang  jumlah  setiap  tahunnya makin bertambah dan meningkat. Adanya hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan,  karena  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  visa  yang  terjadi  di  wilayah  kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.

## B. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor  penghambat  lainnya  seperti  Sarana  dan  prasarana  yang  merupakan  hal  penting, hal  ini  karena  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan hukum  akan  berlangsung  dengan  baik.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut,  antara  lain  mencakup peralatan  yang  memadai,  dan  keuangan  yang  cukup.  Sarana  dan  prasana  lainnya  seperti komputer, alat  komunikasi  serta  alat  transportasi  seperti mobil,  helikopter  dan  kamera  untuk memantau pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Balikpapan yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan pengawasan.
Disadari  bahwa  dalam  pelaksanaan  dilapangan,  keterbatasan-keterbatasan  dialami  oleh aparat  penegak  hukum,  mulai  dari  keterbatasan  personil,  peralatan  perlengkapan  dan  lain sebagainya, sehingga ini menjadi salah satu faktor dominan terhambatnya penegakan hukum khususnya dibidang keimigrasian di Balikapapan.
Dalam  hal  pengawasan  orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  maka  secara administrasi  pemeriksaan  dilakukan  dengan  meneliti  keabsahan  dokumen-dokumen  izin
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
keimigrasian  berupa  visa,  serta  yang  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi  adalah  data  Cekal (Pencegahan  dan  Penangkalannya).  Pada  prinsip selective  policy bahwa  hanya  orang  asing yang  dapat  membawa  keuntungan  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  serta  tidak  membahayakan  ketertiban  dan  keamanan  Nasional,  maka orang  asing  inilah  yang  diperbolehkan  masuk  dan  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Maka  dari  itu  tujuan  dari  pengawasan  orang  asing  adalah,  Menciptakan  keamanan  dan stabilitas dari ancaman pihak luar, memberikan keamanan dan ketertiban bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Menjaga citra aman kepada dunia luar, untuk menegakan supremasi  hukum,  termasuk  kegiatan-kegiatannya.  Pelaksanaan  pengawasan  orang  asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing yang akan memasuki wilayah  Indonesia  dengan  melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  yaitu  dengan melakukan  pemeriksaaan  dengan  melakukan  berupa  penelitian  dokumen  keimigrasian  (surat perjalanan  berupa  visa  atau  paspor)  maupun  pemeriksaan  daftar  pencekalan,  dan selanjutnya pemeriksaan  Izin  Kunjungan  (Visa)  berupa  tujuan  jangka  waktunya  kemudian  keimigrasian juga  mencoba  melakukan  tindakan  preventif  (pengawasan  operatif)  yaitu  dengan  melakukan secara teliti dengan seksama semua persyaratan tentang dokumen Imigrasi Izin Kerja (apabila yang  bersangkutan  bekerja)  pada  saat  pemberian  atau  perpajangan  SKLD,  mengadakan pemeriksaan  secara  periodik  terhadap  kelengkapan  identitas  orang  asing,  mencatat  dengan baik  identitas  dan  kegiatan  orang  asing,  dan  berkoordinasi  dengan  instansi  terkait.  ada beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian diantaranya adalah:
1. Pengawasan tertutup, yakni dalam melakukan pengawasanya tanpa menggunakan seragam dinas
2. Pengamatan/pengintaian secara berkala
3. Pembuntutan terhadap target incaran
4. Undercover, penyamaran
5. Cek  lapangan  dengan  membuktikan  kebenaran  sponsor  (yang  mensponsori  orang  asing tersebut) membuktikan keabsahanya
6. Intelejen, dari laporan masyarakat dilakukanya pencarian lebih mendalam terhadap bukti- bukti  yang  dinilai  kurang  kemudian  hanya  mencari  informasi  dan  tidak  melakukan tindakan.
C. Faktor Budaya Hukum
Yang  dimaksud  “budaya  hukum”  disini  adalah  keseluruhan  faktor  yang  menentukan bagaimana  sistem  hukum  memperoleh  tempatnya  yang  logis  dalam  kerangka  budaya  milik masyarakat umum.
Jika mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut 1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.  2).  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan  hukum,  3).  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum.  4). Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  5).
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dalam  realitasnya,  bahwa  faktor  kebudayaan  seperti  apa  yang  dimaknai  oleh  Soerjono Soekanto  diatas,  saat  ini  telah  mulai  bergeser  pemaknaannya  dalam  masyarakat.  Budaya hukum saat ini terkadang dimaknai sebagai sesuatu yang biasa berlaku di masyarakat, terlepas apakah itu ideal atau tidak. Misalnya dalam kasus telaah skripsi ini, bahwa yang biasa berlaku di  masyarakat  terkait  dengan  orang  asing  dokumen-dokumen  keimigrasian  orang  asing  itu adalah bukan urusan warga dan tidak perlu menjadi hal yang harus direpotkan. Manakala ada orang asing yang dianggap baik dan disukai oleh warga sekitar, maka urusan orang asing itu apakah  legal  dalam  konteks  urusan  keimigrasian  itu  bukanlah  hal  yang  penting,  bahkan  jika pun perlu bisa dibantu ditutup-tutupi atau dilindungi dengan dalih kasihan atau karena sudah dianggap keluarga sendiri.
Hukum  memang  harus  tegas  dan  pasti,  namun  akan  menjadi  persoalan  ketika  tidak berlaku sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam proses penegakan hukum, kebiasaan-kebiasaan  menepiskan  hukum  itu  muncul  sebagai  bagian  dari  perlawanan  atau protes atas kondisi memudarnya kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum yang adil.
Di  era  reformasi  telah  menguat  kesadaran  bahwa  salah  satu  persoalan  yang  dihadapi oleh  bangsa  Indonesia  adalah  lemahnya  penegakan  hukum  dan  tipisnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  proses  hukum  dan  aparatnya.  Hal  ini  tecermin  dari  berbagai  kebijakan yang  diambil  oleh  negara,  baik  di  bidang  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif.   Dua  hal utama  yang  telah  banyak  dilakukan  adalah  penataan  peraturan  perundangundangan  melalui pembentukan  berbagai  aturan  hukum  baru  dan  penataan  struktur  kelembagaan  penegak hukum.  Sepanjang  era  reformasi  kita  telah  membentuk  ratusan  undang-undang,  baik undangundang baru maupun perubahan atas undang-undang lama, baik yang mengatur hukum materiil maupun hukum formil sebagai instrumen penegakan hukum.

## III.   PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penting  untuk  mengoptimalkan  pengawasan  terhadap  Orang  Asing  di  wilayah Indonesia,  berupa  pengawasan  terhadap  keluar  masuk  orang  asing,  keberadaannya  di wilayah Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatannya selama di Indonesia.
2. Pengawasan  pada  Orang  Asing,  antara  lain  dapat  menimbulkan  2  (dua)  kemungkinan yakni:  Pertama,  Orang  asing  mentaati  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  melakukan kegiatan  yang  berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum,  hal  ini  tidak menimbulkan  masalah  Keimigrasian  maupun  Kenegaraan.  Kedua,  Orang  asing  tidak mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  hal  ini menimbulkan  masalah  dan  dapat  dikenakan  tindakan  hukum  berupa:  a).  Tindakan Hukum  Pidana  berupa  penyidikan  Keimigrasian    yang  merupakan  bagian  daripada rangkaian Integrated  Criminal  Justice sistem,  sistem  peradilan  pidana  (penyidikan, penuntutan,  peradilan)  dan  atau  ;  b).  Tindakan  hukum  administratif  berupa  tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
peradilan.  Termasuk  bagian  daripada  tindakan  keimigrasian  ini  adalah  diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah  yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang  bernama  Sariani, menyembunyikan  atau  melindungi atau memberi  pemondokan kepada  seorang  warga  Negara  Jepang  bernama  Shoetsu  Komatsu,  yang  mana  orang asing  ini  diketahui  izin  tinggalnya  habis  masa  berlaku  atau overstay selama  2  tahun, dalam Dalam konteks hukum, kasus ini merupakan tindak pidana ringan. Tetapi dalam konteks  upaya  penegakan  hukum  yang  lebih  luas,  jenis  kasus  seperti  ini  perlu mendapatkan  perhatian  karena  berpotensi  menimbulkan  hal-hal  yang  mungkin  lebih besar lagi dan bisa berakibat fatal bagi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Analisa  perkara  dan  analisa  hukum  serta  barang  bukti,  Tim  Pengawas  Orang  Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan telah menetapkan Satriani, sebagai tersangka dalam  kasus  ini  dalam  hal  telah  memenuhi  unsur  pada  Pasal  124  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Berdasarkan  teori  kewenangan, bahwa  PPNS  Keimigrasian  telah  memenuhi  semua  unsur  legalitas  melalui  tahapan- tahapan  penyidikan  yang  dilakukan  termasuk  di  dalamnya  melakukan  koordinasi dengan penyidik kepolisian.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penjamin  Warga Negara  Asing  dalam  penyalahgunaan  visa  dan  izin  tinggal  keimigrasian  teridentifikasi antara lain: a). faktor sumberdaya manusia dalam lingkungan Kantor Kantor Imigrasi Kelas 1  Balikpapan  yang  belum  mampu  menangani  dan  mengawasi  jumlah  orang  asing  yang masuk  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  kelas  1  Balikpapan  yang  jumlah  setiap  tahunnya makin  bertambah  dan  meningkat.  Kendala  ini  harus  segera  mendapatkan  perhatian  untuk diselesaikan,  karena  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  visa  yang  terjadi  di  wilayah  kerja Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Balikpapan;  b).  Faktor  penghambat  lainnya  adalah  masih minimnya sarana dan prasarana yang merupakan hal penting. Sarana atau fasilitas tersebut, antara  lain  mencakup  peralatan  yang  memadai,  dan  keuangan  yang  cukup.  Sarana  dan prasarana  lainnya  seperti  komputer,  alat  komunikasi  serta  alat  transportasi  seperti  mobil, helikopter  dan  kamera  untuk  memantau  pengawasan  orang  asing  di  wilayah  kerja  Kantor Imigrasi kelas I Balikpapan yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan pengawasan, dan; c).  Faktor  budaya  hukum,  bahwa budaya  hukum  sebagai  salah  satu  unsur  penegakan sistem hukum. Budaya hukum berkedudukan sederajat dan sama pentingnya dengan unsur substansi, struktur, dan sarana prasarana.

## B. Saran
1. Agar  dalam  mengoptimalkan  pengawasan  Orang  Asing  oleh  Kantor  Imigrasi, diharapkan peran serta dan kerjasama stakebolder terkait untuk memberikan informasi akurat secara lebih pro aktif jika dalam interaksi di masyarakat melihat sesuatu  yang mencurigakan  terhadap  aktivitas  orang  asing.  Peran  serta  ini  bisa  dimulai  pada  level Rukun Tetangga (RT) yang biasanya akan langsung berinteraksi dengan warga sekitar. Terhadap peran serta masyarakat ini, penting untuk mendesign sebuah sistem reward
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
untuk  memberikan  apreasiasi  pada  masyarakat  yang  peduli  dalam  melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang Asing. Reward sederhana bisa berupa pemberian cendera mata atau hadiah bagi pelapor setiap ada kasus yang terbongkar.
2. Agar meningkatkan volume giat sosialisasi kepada masyarakat, khusunya pada daerah- daerah pelosok di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya dengan topik pengawasan Orang Asing, ini bertujuan untuk menghindari adanya penjamin Warga Negara Asing yang  terkesan  melindungi  Warga  Negara  Asing  yang  terbukti  melakukan penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian.
3. Untuk  menunjang  efektivitas  kinerja  Kantor  Imigrasi  kelas  1  Balikpapan  secara umum,  diperlukan  peningkatan  kapasitas  dan  penambahan  jumlah  personil  serta kelengkapan  sarana  dan  prasarana  penunjang  sehingga  mampu  memberikan pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat  dan  juga  mampu  menjalankan  fungsinya dalam hal penegakan hukum dibidang keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
A. Hamzah, 1995. Penegak Hukum Indonesia, Arikhah, Jakarta: Media Cetak.
Burhan Bungi, 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Apalikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bagir  Manan,  2000. Hukum  Keimigrasian  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta:  Ghlmia Indonesia.
Bagir Manan, 2000. Wewenang Propinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNPAD,  Bandung.
Duswara M, Dudu, 2002. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama.
E. Utrecht, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Balai Buku Indonesia, Jakarta
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Henry  Campbell,  1999. Black’s  Law  Dictionary  6th  Edition ,  West  Publishing,  St.  Paul, Minesota.
Indoharto, 1993. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Cetakan Ke Empat, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
__,    2004 Usaha  Memahami    Undang -Undang  Tentang  Peradilan    Tata  Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
Lili Rasjidi, 2001. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remadja,-Rosdakarya, Bandung
Lexy J. Moleong,  2002. Metodologi   Penelitian   Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
M.Iman  Santoso,  Perspektif  Imigrasi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Nasional, University Indonesia Press Jakarta, 2004
Moh  Arif.  Keimigrasian  di  Indonesia  Suatu  Pengantar,  Pusat  Pendidikan  dan  Latihan  Pegawai Departemen Kehakiman. 1997
Moh. Mahfud MD, Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas  satu  Keputusan  Administrasi,  Paper  dalam  Penataran  Hukum  Administrasi Negara, Bandung, 10-22 Agustus 1987.
Muladi,  2002. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Philipus,  M.Hadjon,  2004.  Tentang  Wewenang,  Dalam  Yuridika,  Nomor  5  dan  6  Tahun  XII September - Desember
Prajudi Armosudirdjo, 1981. Hukum  Administrasi  Negara, Jakarta:   Ghlmia Indonesia
________________ ,   1988. Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-9, Ghlmia Indonesia.
Romli  Atmasasmita, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum .    Mandar Maju, Bandung, 2001. Hal. 55.
RDH Koesumahatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Alumni Bandung, 1975.
Satjipto Rahardjo, 2006. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia .  Penerbit Kompas, Jakarta
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Satjipto Rahardjo, 2008. Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum .  Bayumedia, Malang.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta
Sihar  Sihombing,  1993. Hukum  Imigrasi,  Nuansa  Aulia  Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum Pidana, Bandung, Alumni
____________ , 2001. Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia, Jakarta : Rineka Cipta
Sjachran  Basah,      Eksistensi      dan  tolok      ukur  Badan  Peradilan  Administrasi      di  Indonesia, Alumni Bandung, 1985
Soerjono  Soekanto,  2008. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .    PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
____________ ,   Beberapa   Hal   tentang   Hukum   Acara   Administrasi,   Alumni  Bandung, 1989
SF.Mabun,  1987.  Telaah  Yurisprudens  Aaanwijzi  Natuurmonumenten,  Penunjukan  Suatu Daerah  Sebagai  Staatnatuurmonument,  Makalah  Penataran  Hukum  Administrasi Negara  Kerjasama  Hukum  Indonesia  Belanda,  Unpad  Bandung,  10-22  Agustus 1987.
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.Pitlo,  1993.  Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum,  Citra  Aditya Bakti, Bandung,
__________ , 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
Suparto  Wijoyo,  1997. Karakteristik  Hukum  Acara  Peradilan  Administrasi, Surabaya: Airlangga University Press,
Suwoto,  Mulyosudanno,  1997. Peralihan  Kekuasaan,  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap Pidato Nawaskara, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Tatiek Sri Djamiati, 2002. Prinsip Izin Usaha Industri, Surabaya: Universitas Airlangga
Ukun  Wahyudin,  2004,  Deportasi  Sebagai  Instrumen  Penegakan  Hukum  dan  Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian
W.F.Prins, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Walters-Groningen, Jakarta
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## B. ARTIKEL, MAKALAH, MEDIA CETAK SERTA WAWANCARA
Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi, PT. Kipas Putih Aksara. Jakarta Hasil Wawancara dengan Pejabat Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan
Materi  Sosialisasi  Peraturan  Keimigrasian  tahun  2009,  Humas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.
Jakarta

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
UU  No.  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Hukum Laut
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1994  Tentang  Tata  Cara  Pencegahan  dan Penangkalan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1994  Tentang  Pengawasan  Orang  Asing  dan  Tindakan Keimigrasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan RI.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:  M.04-PW.9.02  Tahun  1995  Tentang  Pendaftaran Orang Asing.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:  M.02-PW.09.02  tahun  1995  Tentang  Tata  Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan  Keimigrasian.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M-02-IZ.01.10  Tahun  1995 tentang  visa  singgah,  visa  kunjungan,  visa  tinggal  terbatas,  izin  masuk  dan  izin keimigrasian.
Petunjuk  Pelaksana  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  F-314.IL.02.10  Tahun  1995  Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.