## EFEKTIFITAS PENGELUARAN PEMERINTAH (GOVERMENT
EXPENDICTURE) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN JEMBER

## Richat Tri Laksono
Staf Pengajar Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Moch Sroedji Jember
Abstract: This paper aims to find out the goverment expendicture against the absorption  of  labor  in  Jember  Regency.  The  methodology  used  is  based secondary data from various official sources whereas the sample used was for the period 2004-2013. Data analysis tools applied in this study is a method of \the trend analysis and bivariate Correlation. The results of the analysis of the obtained answers that the absorption of labor in Jember Regency will increase while the correlation between Jember Regency Government spending with the absorption of labor in Jember Regency is very strong and direct.
Keywords:  Labour,    The  Allocation  Of  Budget  Revenues  And  Shopping Regency (APBD), Jember
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengeluaran  pemerintah terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Kabupaten  Jember.  Metodologi  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berbasis  dari  berbagai  sumber  resmi sedangkan  sampel  yang  digunakan  adalah  untuk  periode  2004-2013.  Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis trend dan  korelasi  bivariat.  Hasil  analisis  diperoleh  jawaban  bahwa  penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember akan meningkat sedangkan korelasi antara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jember dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember sangat kuat dan langsung.
Kata kunci : Tenaga Kerja, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jember

## Pendahuluan
Kriteria  utama  keberhasilan  pembangunan  daerah  adalah  dalam  bentuk Product Domestic Regional Bruto (PDRB) secara sektoral maupun perkapita (Iwan, 1994: 97). Oleh karena itu PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pandapatan atau balas jasa terhadap pemilik faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah tersebut.
Salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  kemampuan  dalam  menghasilkan pendapatan  dalaha  kabupaten  Jember.  Pada  tahun  2013,  pendapatan  kabupaten Jember mencapai 2.266.304.287.001,31 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp 2.667.046.916.473,00 (APBD kabupaten Jember,2014). Hal ini menyebabkan barang dan  jasa  yang  diproduksi  dalam  perekonomian  bertambah  dan  kemakmuran masyarakat meningkat sehingga tercipta kesempatan kerja yang tinggi.
Dalam  mengejar  keberhasilan  pembangunan  daerah,  harus  disertai  dengan penciptaan lapangan kerja baru. Bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pertumbuhan  kuantitas  dan  kulitas  lapangan  kerja  melalui  usaha  ekonomi  padat pekerja.  Dalam  hal  ini  Kabupaten  Jember  telah  berusaha  merealisasi  penyerapan tenaga kerja dengan capaian 1.130.595 orang pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun  2011  sebesar  1.160.941  orang.  Namun  pada  tahun  2013  menurun  menjadi 1.104.777 orang (BPS Kabupaten Jember, 2013:154).
Menurut  teori  Neo  Klasik  (Solow-Swan)  ini  (dalam  Arsyad,  1999:  61) pertumbuhan  ekonomi  tergantung  kepada  pertambahan  penyediaan  faktor-faktor produksi  (penduduk,  tenaga  kerja  dan  akumulasi  modal)  dan  tingkat  kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik,  yaitu  perekonomian  akan  tetap  mengalami  tingkat  pengerjaan  penuh  (full employment)  dan  kapasitas  peralatan  modal  akan  tetap  sepenuhnya  digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.
Selanjutnya  menurut  teori  ini,  rasio  modal-output  (capital-output  ratio)  bisa berubah  atau bersifat  dinamis.  Artinya untuk menciptakan  sejumlah output tertentu, bisa  digunakan  besarnya  modal  yang  berbeda-beda  dengan  bantuan  tenaga  kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika  modal  yang  digunakan  lebih  sedikit,  maka  lebih  banyak  tenaga  kerja  yang digunakan.  Dengan  adanya  fleksibilitas  ini,  suatu  perekonomian  mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.
Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:
1.  Akumulasi  modal,  yang  meliputi  semua  bentuk  atau  jenis  investasi  baru  yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2.  Pertumbuhan  penduduk,  yang  pada  akhirnya  akan  memperbanyak  jumlah angkatan kerja.
3.  Kemajuan  teknologi,  berupa  cara  baru  atau  perbaikan  cara-cara  lama  dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.
Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur
pokok dalam produksi suatu negara, yaitu: (a) Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah; (b)  Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk; dan (c)  Stok barang modal yang ada.
Konsep  otonomi  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang dirumuskan sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perudang- undangan”.Sedangkan  konsep  daerah  otonom  dalam  Undang-undang  dirumuskan sebagai  berikut  “Daerah  otonom  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  daerah,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 32 Tahun 2004: 4).
Prasarana  wilayah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem perwilayahan dan tata ruang, maupun struktur pelayanan dan kegiatan (baik itu internal wilayah  maupun  keterkaitannya  dengan  eksternal  wilayah).  Tingkat  urgensi  ini dicerminkan  dengan  saling  mempengaruhi  antara  perwilayahan  dan  keberadaan infrasruktur. Prasarana Wilayah terdiri atas: transportasi (darat, laut dan udara), irigasi (terkait  dengan  persediaan  air  dan  sistem  pengaliran  irigasi),  energi  (listrik,  gas), komunikasi  (telepon,  berkait  dengan  pengembangan  dan  sistem  jaringan),  tata  air (drainase,  dan  air  baku).  Untuk  menunjang  pemerataan  pembangunan,  peranan transportasi  sangat  dominan  sebagai  akses  penghubung  antar  wilayah  dan mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa. Adapun kajian transportasi ini terdiri atas trnsportasi darat, laut dan udara.
Transportasi  darat  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok  yakni  jalan  raya, kereta api dan penyeberangan. Jalan raya dalam hal ini akan terkait dengan: jaringan jalan,  terminal  penumpang,  terminal  kargo  dan  peti  kemas;  sedangkan  kereta  api mengkaji tentang jaringan dan tipe pelayanan.
Jaringan  jalan  memegang  peran  utama  dalam  mendorong  pertumbuhan wilayah  maupun  pelayanan  pergerakan  barang  dan  manusia.  Arahan pengembangannya didasarkan atas orde kota, tingkat perkembangan kota, hubungan antar wilayah yang lebih luas. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem  jaringan  jalan  dengan  peranan  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul  jasa  distribusi  yang  berwujud  pusat-pusat  kegiatan.  Sistem  jaringan  jalan sekunder  merupakan  sistem  jaringan  jalan  dengan  peranan  pelayanan  distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jalan sesuai dengan peruntukannya  terdiri  atas  jalan  umum  dan  jalan  khusus.  Jalan  umum  tersebut dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
Jalan  umum  menurut  fungsinya  dikelompokkan  ke  dalam  jalan  arteri,  jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer  dan  jalan  kolektor  sekunder. Jalan  kolektor  primer merupakan  jalan  kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan strategis nasional adalah  jalan  yang  melayani  kepentingan  nasional  atas  dasar  kriteria  strategis  yaitu mempunyai  peranan  untuk  membina  kesatuan  dan  keutuhan  nasional,  melayani daerah-daerah  rawan,  bagian  dari  jalan  lintas  regional  atau  lintas  internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
Jalan  propinsi  merupakan  jalan  kolektor  dalam  sistem  jaringan  jalan  primer yang  menghubungkan  ibukota  propinsi  dengan  ibukota  kabupaten/kota,  atau  antar ibukota  kabupaten/kota,  dan  jalan  strategis  propinsi.  Jalan  strategis  propinsi  adalah jalan  yang  diprioritaskan  untuk  melayani  kepentingan  propinsi  berdasarkan pertimbangan  untuk  membangkitkan  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan  dan keamanan propinsi.
Dalam ilmu ekonomi seperti kita ketahui faktor-faktor produksi yang terdiri dari: tanah, modal, tenaga kerja, Skill. Salah satu faktor tersebut adalah tenaga kerja yang
sesuaidengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki agar tenaga kerja yang dimiliki dalam sektor industri, modal utama yang dibutuhkan adalahsumber daya manusia.
Semakin bertambahnya jumlah industri kecil akan membawa dampaksangat luas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan SDM yangterbatas tentunya akan menghambat  pengembangan  itu  sendiri,merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab masyarakat secara bersamasama dengan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sertaberpartisipasi menunjang program pemerintah pada peningkatan taraf hidup  yang  lebih  adil  dan  merata,  lalu  pemerintah  memberikanbantuan  dan penyuluhan.
Pada  prinsipnya  teori  penawaran  tenaga  kerja  dan  teori  permintaan  tenaga kerja  merupakan  fungsi  dari  tingkat  upah,  di  mana  pendapat  dari  kaum  klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja maka akan  semakin  sedikit  jumlah  penawaran  tenaga  kerja  (lowongan  kerja)  yang  dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja  harus  dilihat  bagaimana  individu  pekerja  terdapat  perbedaan,  maka  untuk menentukan  kuva  penawaran  tenaga  kerja  pada  suatu  daerah  adalah  dengan menjumlahkan kurva-kurva penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran  tenaga  kerja  berbentuk  melengkung  kebelakang  ( backward  bending curve ).
Menurut  Kunarjo  (2002:144-146)  Pengeluaran  Pemerintah  ( Government Expenditure ) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian  dari  pengeluaran    pemerintah  adalah  untuk  membiayai  administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan- kegiatanatau  pembangunan  atau  pengeluaran  pembangunan.  Pengeluaran  rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan  dinas,  angsuran  pinjaman/hutang    dan  bunga,  ganjaran  subsidi  dan sumbangan pada daerah, pensiun dan  bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran yang tak terduga.
Dalam  Dumairy  (1999:157)  dikatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah merupakan  salah  satu  unsur  permintaan  agregat.  Konsep  perhitungan  pendapatan nasional  dengan  pendekatan pengeluaran menyatakan  bahwa  :    Y=  C+I+G+X-M dimana  variabel  Y  melambangkan  pendapatan  nasional,  sekaligus  mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel di sebelah kanan disebut permintaan agregat. Variable G melambangkan pengeluaran pemerintah atau ( Government Expenditures ).
Dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamatinya dari waktu ke waktu, dapat  diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pengeluaran  pemerintah  dalam pembentukan  permintaan  agregat  atau  pendapatan  nasional.  Dapat  pula  dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.
WW  Rostow  dan  RA  Musgrave  menghubungkan  pengeluaran  pemerintah dengan  tahap-tahap  pembangunan  ekonomi.  Pada  tahap  awal  perkembangan ekonomi,  rasio  investasi  pemerintah  terhadap  investasi  total  (rasio  pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan pada tahap awal  pemerintah  harus  menyediakan  berbagai  sarana  dan  prasarana.  Pada  tahap menengah  pembangunan  ekonomi,  investasi  pemerintah  tetap  diperlukan  guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat, tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap  ini  banyak  terjadi  kegagalan  pasar  yang  ditimbulkan  oleh  perkembangan ekonomi itu sendiri.
Studi  empiris  Fatas  dan  Mihov  (1998)  menyatakan  bahwa  pengeluaran pemerintah Amerika Serikat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan kesempatan  kerja.  Hasil  berbeda  dari  penelitian  Sun’an  dan  Astuti  (2008)  dalam menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap  kesempatan  kerja  di  Nusa  Tenggara  Barat  yaitu  kebijakan  fiskal  melalui pengeluaran pemerintah (APBD) tidak berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja di Provinsi NTB.
Investasi  pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal  dan  moneter  harus mempertimbangkan  dan  memberi  prioritas  pada  sektor  ekonomi  (business)  yang potensial seperti; sektor pertanian, manufaktur,makanan dan sektor jasa. Penyerahan kewenangan  pemerintahan  pusat  kepada  daerah  disertai  dengan  kewenangan pengelolaan  keuangan.  Pemerintah  daerah  harus  memiliki  sumber-sumber penerimaan  sendiri  untuk  membiayai  pengeluaran  (Simanjuntak,  1999:  20). Penerimaan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah,  sedangkan  pendapatan  daerah  merupakan  hak  pemerintah  daerah  yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih.  Penerimaan  daerah  ditunjukan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui dan mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis  kinerja  keuangan  yang  bersumber  dari  APBD  antara  lain:  rasio kemandirian  untuk menilai  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  dalam membiayai penyelenggaraan  otonomi  daerah;  rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mencapai  target  pendapatan  asli  daerah;  rasio  efisiensi untuk  mengukur  efesiensi  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah  dan  rasio keserasian.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan,  maka permasalahan  yang  ditemui  adalah  seberapa  besar  pengaruh  alokasi  APBD pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

## Metodologi
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  dengan  pendekatan analisis  diskriptif  komparatif-kuantitatif  yaitu  metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk memecahkan  masalah  yang  terjadi  saat  ini  melalui  analisa  tentang  perhubungan- perhubungan  sebab  akibat  yakni  yang  memiliki  faktor-faktor  tertentu  yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor  dengan  faktor  lainya  (Surakhmad,  1990:  139).Unit  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dinamika  pengeluaran  pemerintah  daerah  Kabupaten Jember  dan  penyerapan  tenaga  kerja  sejak  tahun  2004  dan  2013.  Untuk mengetahuiperkembangan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember tahun 2004 dan  2013  digunakananalisa  trend  denganmetodekuadratterkecil.  Selain  itu,  alat analisis  yang  digunakan  Korelasi  bivariate/ product  moment  pearson. Korelasi  ini mengukur keeratan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian (bivariate).

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan ekonomi suatu daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota  dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerja merupakan  aspek  penting  dalam  keberhasilan  pembangunan.  Krisis  moneter  dan ekonomi secara signifikan telah mempengaruhi dinamika kehidupan sektor andalan tersebut apabila sektor tersebut mengalami kontraksi, maka secara otomatis struktur
ekonomi juga akan mengalami pergerakan karena sumbangannya yang cukup besar sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Untuk melihat Trend perkembangan penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2004 – 2013 maka dapat diuraikan sebagai berikut:
Y = 1108321 + 76526,42 X
1.  Nilai konstanta sebesar 1108321 adalah koefisien ini menunjukkan bahwa pada saat  trend  perkembangan  penyerapan  tenaga  kerja  konstan  dan  dalam perekonomian  yang  stabil,  maka  penyerapan  tenaga  kerja  Kabupaten  Jember akan naik sebesar 1108321 orang.
2.  Nilai koefisien trend perkembangan penyerapan tenaga kerja sebesar 76526,42 adalah koefisien ini menunjukkan adanya pengaruh positif, apabila terjadi kenaikan trend  sebesar  satu persen maka  akan meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja Kabupaten  Jember  sebesar  76526,42  orang  dengan  asumsi  faktor-  faktor  lain dianggap tetap.
Gambar 1. Analisis trend Sumber: data diolah
Berdasarkan gambar 1 diatas, penyerapan tenaga kerja di kabupaten Jember diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini terlihat pada analisis trend yang bertanda positif. Berdasarkan anlisis trend, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember pada tahun 2014 mencapai 1.567.480 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai  1.644.006  orang.  Peningkatan  ini  akan  berlanjut  hingga  tahun  perkiraan
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Tr en P er eke m b anga n Pen yer apan Ten ag a K e rja Tahun

## Analisis Tren
Series1
2018  dengan  capaian  penyerapan  tenaga  kerja  di  Kabupaten  Jember  1.  873.586 orang.
Penyerapan  tenaga  kerja  tidak  pernah  lepas  dari  pengangguran  yang ditimbulkan  oleh  pihak  pengusaha.  Tingkat  pengangguran  merupakan  salah  satu indikator kondisi perekonomian di suatu negara. Dalam kondisi perekonomian yang memburuk, banyak perusahaan yang tidak berkembang, mengalami penciutan usaha, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu kesempatan yang tersedia di pasar semakin kecil. Akibat bagi pencari kerja adalah mereka mengalami persaingan yang lebih ketat dalam memperebutkan kesempatan kerja yang relatif kecil. Mereka yang tidak dapat memenangkan persaingan ini akan menjadi pengangguran.
Tabel 1. Correlation
APBD BEKERJA APBD PEARSON CORRELATION 1 .604 SIG. (2-TAILED) .065 N 10 10 BEKERJ A PEARSON CORRELATION .604 1 SIG. (2-TAILED) .065 N 10 10

## Sumber; data diolah
Berdasarkan  table  diatas,  Koerisien  korelasi  antara  pengeluaran  pemerintah dan penyerapan tenaga kerja adalah 0,604. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antara  pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu,  nilai  koefisien  korelasi  bertanda  positf.  Hal  ini  memberi  tanda  bahwa  hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja besifat searah sehingga dapat  diartikan  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  Jember  akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.
Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam signifikan 2-tailed sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja  tidak  signifikan.  Artinya  pengeluaran  pemerintah  bukanlah  satu-satunya  factor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

## Hasil dan Pembahasan
Penyerapan  tenaga  kerja  masih  relative  lambat  akibat  dari  lambatnya penciptaan  lapangan  kerja  formal  perlu  dicari  jalan  keluarnya.  Tingginya  tingkat pengangguran  terbuka  berpotensi  menimbulkan  berbagai  kerawanan  sosial.  Di samping  pengangguran  terbuka,  besarnya  jumlah  setengah  penganggur  terpaksa membutuhkan  perhatian  bersama.  Untuk  itu  pemerintah  menempatkan  penciptaan lapangan  kerja  sebagai  salah  satu  prioritas  yang  sangat  mendesak.  Menurunkan tingkat  pengangguran  terbuka  dan  setengah  penganggur  dengan  menciptakan lapangan kerja produktif melalui investasi mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Salah satu aspek untuk memperbaiki iklim investasi adalah dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal juga masih belum dapat menutup berkurangnya  lapangan  kerja  formal  selama  periode  sebelumnya.  Lapangan  kerja formal  hanya  menyerap  tenaga  kerja    sekitar  30  persen  dari  angkatan  kerja. Pengurangan  lapangan  kerja  formal  terjadi  justru  terjadi  pada  industri-industri  yang padat pekerja yang sebagian berorientasi ekspor. Pengurangan lapangan kerja formal ini memberikan tekanan kepada kesejahteraan pekerja informal.
Angkatan  kerja  yang  berpendidikan  SD  dan  SD  ke  bawah  jumlahnya  juga masih cukup besar, yaitu 38,52 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 di Kabupaten  Jember.  Masih  besarnya  jumlah  dan  persentase  angkatan  kerja  yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Berkaitan  dengan  permasalahan  ini,  masih  perlu  dilakukan  penyempurnaan pengembangan  program-program  pelatihan  dan  penyelenggaraan  pelatihan  kerja. Keterbatasan  dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pelatihan,  khususnya  pada balai  latihan  kerja  milik  pemerintah,  menyebabkan  lembaga  pelatihan  belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Belum  adanya  standardisasi  dan  sertifikasi  kompetensi  tenaga  kerja  secara nasional menyebabkan banyak lembaga pelatihan, termasuk lembaga pelatihan milik Pemerintah,  yang  memberikan  sertifikasi  pekerja  menggunakan  standar  yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya pengakuan dan komitmen bersama berkaitan dengan standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
Dengan jumlah pengangguran yang demikian besar, sebagian besar bekerja pada lapangan kerja informal, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan formal dan
keterampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, setidaknya terdapat dua tantangan besar yang dihadapi, yaitu  menciptakan lapangan pekerjaan formal atau  modern  yang  seluas-luasnya.  Oleh  karena  itu,  juga  menjadi  tantangan  bagi Pemerintah untuk dapat menggairahkan iklim berusaha sehingga memiliki daya tarik bagi investor agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah dan yang lebih penting lagi adanya kepastian hukum. Selain itu, perlu  memberikan dukungan  yang  diperlukan  agar  pekerja  dapat  berpindah  dari  pekerjaan  dengan produktivitas  rendah  ke  pekerjaan  dengan  produktivitas  tinggi.  Dengan  kata  lain, pekerja informal dapat secara bertahap pindah ke lapangan kerja formal.
Dalam  upaya  mendukung  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi, pemerintah  daerah  sebagai  otoritas  pembangunan  dituntut  untuk  menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para  pelaku  ekonomi.  Salah  satu  kebijakan  yang  diperlukan  untuk  mencapai pertumbuhan tersebut adalah dengan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. Peran  pemerintah  daerah  dapat  dijalankan  melalui  salah  satu  instrumen  kebijakan, yaitu  pengeluaran  pemerintah  (baik  belanja  rutin  maupun  pembangunan  dan  atau pemeliharaan  dan  belanja  modal),  dimana  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (dan atau belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran  pemerintah  untuk pelaksanaan  proyek-proyek  terdiri  dari  sektor  sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi.
Meskipun  demikian,  pengeluaran  pemerintah  tidak  pernah  mengalami penurunan  justru  semakin  naik.  Peningkatan  pengeluaran  pemerintah  merupakan konsekuensi  dari  ditentukannya  program  kerja  yang  membutuhkan  anggaran  yang besar. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat  pilihan  atau  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mangkoesubroto (1998;169)  Pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  kebijakan  pemerintah.  Apabila pemerintah  telah  menetapkan  suatu  kebijakan  untuk  membeli  barang  dan  jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.  Proporsi  pengeluaran  pemerintah  terhadap  penghasilan  nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada  tahap  menengah  investasi  pemerintah  tetap  diperlukan  untuk  menghindari terjadinya  kegagalan  pasar  yang  disebabkan  oleh  investasi  swasta  yang  sudah semakin  besar  pula.  Pada  tingkat  ekonomi  yang  lebih  lanjut,  aktivitas  pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial. Suatu tinjauan teoritis menyatakan  bahwa  dalam  suatu  perekonomian,  apabila  pendapatan  perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.
Di kabupaten Jember, Pengeluaran pemerintah juga berkorelasi  kuat terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien korelasi mencapai 0,604. Dengan asumsi variabel  lain  adalah  tetap,  kenaikan  satu  persen  pengeluaran  pemerintah  dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja.
Pengeluaran  pemerintah  dapat  memperbesar  output  yang  dihasilkan  oleh suatu  sektor  ekonomi.  Selain  itu,  juga  dapat  menaikkan  pendapatan  masyarakat karena  pengeluaran  pemerintah  akan  menjadi  penerimaan  masyarakat  sehingga mendorong  permintaan  agregat.  Karena  adanya  kenaikan  permintaan  agregat sehingga  mendorong  produsen  untuk  meningkatkan  output  produksinya.  Untuk  itu, produsen memerlukan tambahan input produksi, salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga  akan  tercipta  kesempatan  kerja  baru.  Dengan  demikian,  kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah seperti membangun jalan, sekolah, atau fasilitas  lain umumnya  bersifat padat  karya sehingga  dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  hipotesis  Minsky  (1974)  dalam Prasetyantoko (2008) bahwa pengangguran tidak bisa diatasi tanpa campur tangan pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pasar  tidak  akan  dengan  sendirinya  menyelesaikan persoalan  pengangguran  serta  derivasi  masalah  yang  ditimbulkannya  sehingga
pemerintah harus lebih meningkatkan pengeluaran pembangunan yang nantinya akan merangsang penyerapan tenaga kerja.
Selain  itu,  Studi  empiris  Fatas  dan  Mihov  (1998)  menyatakan  bahwa pengeluaran pemerintah Amerika Serikat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja. Hasil berbeda dari penel itian Sun’an dan Astuti (2008) dalam menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap  kesempatan  kerja di  Nusa Tenggara Barat  yaitu kebijakan fiskal melalui  pengeluaran  pemerintah  (APBD)  tidak  berpengaruh  terhadap  penciptaan kesempatan kerja di Provinsi NTB.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, (1) penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember akan semakin meningkat, hal ini berdasarkan analisis tren perkembangan penyerapan tenaga kerja; (2) korelasi antara pengeluaran pemerintah Kabupaten  Jember dengan penyerapan  tenaga  kerja di Kabupaten  Jember  sangat kuat dan searah.

## Saran
Berangkat dari hasil kesimpulan diatas, maka timbul pemikiran kedepan yang tertuang dalam saran, yaitu : (1) meningkatkan pengeluaran pemerintah Kabupaten Jember pada guna menyerap tenaga kerja; (2) pengeluaran pembangunan sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif seperti peningkatan kualitas sumber daya  manusianya.  Peningkatan  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan  melalui program-program  pendidikan  dan  pelatihan;  (3)  meningkatkan  investasi  swasta dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Jember serta menjaga persaingan  usaha  antar  badan  usaha  guna  terciptanya  laju  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi dan dinamis; (4) meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi  dunia  usaha,  termasuk  usaha  kecil  dan  menengah,  serta  meningkatkan  daya saing industri

## Daftar Referensi
Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)
BPS. 2013. Jember Dalam Angka . Jember: BPS Kabupaten Jember
Devas, 1988 Kesadaran Budaya Tentang Tata Ruang Di Daerah Kalimantan Selantan . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Dumairy. 1999. Perekonomian Indonesia . Jakarta : Erlangga.
Fatas A, and Mihov I. 1998. The Effects of Fiscal Policy on Consption and Employment: Theory  and  Evidence. Seminar  participants  at  Tilburg  University,  ECARES,
University of Toulouse and The European Summer Symposium on International Macroeconomics Gujarati.  2003. Ekonometrika  Dasar. Terjemahan.  Jakarta: Erlangga.
Harijono, Gatot Setio dan Utama,I Made Suyana (2011), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  Dan  Investasi  Terhadap  Kesempatan  Kerja  Melalui  Pertumbuhan Ekonomi. Bali. FE Udayana Bali
Irawan, dan Suparmoko. 1987. Ekonomi Pembangunan . Yogya : Liberty.
Kunarjo, 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan .Jakarta : UI Press.
Kuncoro,  Mudrajad  2003. Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi. Jakarta: Erlangga
Mursinto,  Djoko,  2005,  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dan  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Pada  Era  Otonomi  Daerah  Pemerintahan  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jawa Timur. Disertasi . tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
Musgrave  Richard A,  and  Musgrave,  Peggy  B,  1980. Public  Finance  in Theory and Practice. Singapura  :  International  Student  Edition,  Third  Edition,  Mc  Graw  Hill International Book Company..
Prassman,  2000. :  Statistika . Analisis  Nubungan  Kausal  Berdasarkcrn  Data Kategotik. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Nusantara
Simanjuntak, Payaman, 1999, Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia , Edisi 2001, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
Sukirno,  Sadono.  1981. Pengantar  Teori  Ekonomi  Makroekonomi .  Jakarta  :  LPFE Universitas Indonesia.
Supranto. 1995. Ekonometrik. Yogyakarta: BPFE.