## IMPLEMENTASI PP NOMOR 46  TAHUN 2013 PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA
Oleh:

## Rudeva Juniawaty
Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Email:eva_rj@yahoo.com

## ABSTRAK
Jumlah  UMKM  di  Indonesia  mencapai  angka  99,99%  dari  total  pelaku  usaha  di Indonesia.  Namun  sumbangan  penerimaan  pajak  dari  UMKM  masih  tergolong rendah.  Kurangnya  pemahaman  akan  ketentuan  perpajakan  dan  kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong  sektor UMKM  kemungkinan  dapat  menjadi  penyebab  rendahnya kontribusi  penerimaan  pajak  dari  sektor UMKM  tersebut.  Perlu  dipahami  bahwa UMKM  dan  pajak  adalah  dua  hal  yang  saling  berhubungan  karena  UMKM membutuhkan pendanaan untuk kelancaran usahanya, dimana pendanaan tersebut bersumber  dari  APBN  dan  APBN  sendiri  bersumber  dari  pajak.  Kebijakan Pemerintah  dengan  pemberlakuan  PP  No.  46  Tahun  2013  ini  didasari  dengan maksud  untuk  memberikan  kemudahan  dan  penyederhanaan  aturan  perpajakan bukan untuk mempersulit Wajib Pajak UMKM.
Keywords : UMKM, Perpajakan, PP No. 46 Tahun 2013

## A. PENDAHULUAN
UMKM merupakan  sektor  usaha  yang  dapat  bertahan  dalam  kondisi ekonomi  yang  krisis.  UMKM  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  kemajuan perekonomian  Indonesia.  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) berkontribusi  sebesar  97  persen  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia. Jumlah  UKM  di  Indonesia  mencapai  56,5  juta,  99,8  persennya  adalah  UMKM ( www.republika.co.id :”UMKM Serap 97% Tenaga Kerja di Indonesia”) . UMKM sendiri  memiliki  porsi  sebanyak  99,99%    dari  total  pelaku  bisnis  di  Indonesia (Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia,  Bank  Indonesia,  hal:  1,  Januari  2011)  yang  seharusnya  memberikan kontribusi  penerimaan  pajak  yang  cukup  besar  juga,  namun  pada  prakteknya penerimaan pajak dari sektor UMKM belum maksimal.
Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  ketentuan perpajakan  dan  juga  sebagian  besar  UMKM  yang  ada  adalah  non  formal,  tanpa ada akta hukum yang melegalkannya sebagai perusahaan atau yayasan atau badan hukum lainnya.  Pada Juli 2013 Pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013. PP ini disosialisasikan melalui media massa baik elektronik maupun cetak sebagai “Pajak UMKM” dengan tarif sebesar 1% dari Omset. Apa yang dimaksud dengan “Pajak  UMKM”,  siapa  saja  sasaran  PP  ini  dan  bagaimana  penerapannya, permasalahan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## IMPLEMENTASI  PP  NOMOR  46  TAHUN  2013  PADA  SEKTOR  UMKM  DI INDONESIA

## B. METODOLOGI
Dengan  menggunakan  data–data  sekunder  yang  merupakan  kajian  pustaka dari  beberapa  teks  book  dan  publikasi  lainnya,  diharapkan  kajian  ini  dapat memberikan  kontribusi  positif  bagi  perkembangan  UMKM  dalam  melaksanakan kewajiban Perpajakan.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian dan Kriteria UMKM
Berdasarkan  UU  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut :
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kriteria UMKM adalah sebagai berikut:
Tabel 1.

## Kriteria UMKM
No Uraian Kriteria Asset Omset 1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2. Usaha Kecil > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 3. Usaha Menengah > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar

## Sumber : www.depkop.go.id

## 2. Pengertian Pajak
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya Diaz Priantara (2012 : 2)  “Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang  – Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontra prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum .”
Berdasarkan  UU  no.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Berdasarkan  pengertian  tersebut  telah  jelas  bahwa  Negara  berhak  untuk memungut  pajak  kepada  warga  negaranya  yang  merupakan  Wajib  Pajak,  setiap pemungutan  yang  dilaksanakan  harus  berdasarkan  Undang  Undang  dan  bersifat memaksa dan bagi Wajib Pajak yang melanggar dapat dikenai sanksi.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, pajak sendiri mempunyai beberapa fungsi  diantaranya  adalah  fungsi  anggaran  ( budgetair )  dimana  pajak  yang diterima  oleh  Negara  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukan  bagi  pembiayaan pengeluaran  –  pengeluaran  rutin  pemerintah/  negara.    Secara  tidak  langsung UMKM juga “menikmati” pajak tersebut, hal ini dapat diketahui dari UU nomor 20  Tahun  2008  Pasal  7  (1)  tentang  Usaha  Kecil,  Mikro  dan  Menengah  dimana Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menumbuhkan  Iklim  Usaha  dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi beberapa aspek salah satunya adalah aspek pendanaan.
Pendanaan tersebut salah satunya disalurkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  melalui  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dengan target  50.000  mitra  tergabung  dalam  PKBL  (Program  Kemitraan  Bina Lingkungan).   Dana  CSR  diambil  dari  2  persen  laba  bersih  BUMN,  dan  sampai tahun  2012,  telah  ada  790.417  mitra  KUMKM  yang  menerima  dana  PKBL tersebut.

## 3. PP No. 46 Tahun 2013
Dengan pemakaian istilah UMKM, PP ini ternyata sukses mencuri perhatian dan mengundang pertanyaan dikalangan para pelaku bisnis UMKM. Meski secara eksplisit  dalam  PP  ini  tidak  menyebutkan  kata  “UMKM”  namun  sulit  untuk dipungkiri    bahwa  yang  menjadi  target  dalam  PP  ini  adalah  UMKM.  Hal  ini terlihat  dari  batasan  peredaran  usaha  bruto  Rp  4.800.000.000,00  dalam  PP tersebut  yang  masih  dalam  lingkup  pengertian  UMKM  menurut  UU  nomor  20 tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yakni  usaha  yang dilakukan  orang  perorangan  atau  badan  usaha  dengan  peredaran  maksimum  Rp. 50.000.000.000,00 per tahun.
Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  yang  digunakan,  sesuai  dengan  PP  No.  46 Tahun 2013 ini, adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan besarnya PPh  final  dihitung  dengan  cara  mengalikan  DPP  dengan  1  persen.  Contoh  :PT. SMDF  diketahui  memiliki  peredaran  bruto  selama  setahun  sebesar  Rp 4,780,000,000  (artinya  belum  melebihi  Rp.  4.800.000.000,00  setahun).  Jika pendapatan PT. SMDF di bulan Juli 2013 sebesar Rp 315,000,000, sementara ada pendapatan jasa giro sebesar Rp 5,000,000 di dalamnya, maka: PPh Final = DPP x Tarif = Rp. 315.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00) x 1% = Rp. 310.000.000,00 x 1% = Rp. 3.100.000,00.
Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dalam usahanya:

## IMPLEMENTASI  PP  NOMOR  46  TAHUN  2013  PADA  SEKTOR  UMKM  DI INDONESIA
1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umum  yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan
Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud diatas adalah :
1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib  Pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah beroperasi  secara  komersial  memperoleh  peredaran  bruto  melebihi  Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Menurut PP ini, pendapatan yang dihitung sebagai dasar untuk menentukan Rp. 4.800.000.000,00 adalah semua pendapatan termasuk pendapatan perusahaan cabang  (bila  ada),  namun tidak  termasuk pendapatan  yang  telah  dikenakan  PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Contoh  pendapatan  yang  telah  dikenakan  PPh  final  Penjualan  PT.  SMDF pada  tahun  fiskal  2013,  penjualan  Rp.  4.780.000.000,00,  pendapatan  bunga  jasa giro  Rp.  35.000.000,00,  total  Rp.  4.815.000.000,00.  Dilihat  dari  totalnya, pendapatan  PT.  SMDF  sudah  di  atas  Rp.  4.800.000.000,00.  Namun  karena  Rp. 35.000.000,00  berupa  pendapatan  jasa  giro  dan  telah  dikenakan  PPh  final  oleh pihak  bank,  maka  peredaran  bruto  yang  diperhitungkan  hanya  Rp 4,780,000,000,00 sehingga masuk kriteria Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen , sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 ini.
Contoh pendapatan perusahan yang memiliki kantor cabang adalah sebagai berikut, pada tahun fiskal 2013, data pendapatan PT. XYZ yang berkantor pusat di Tanjung Barat memiliki data pendapatan yaitu penjualan di Kantor Pusat sebesar Rp.  2.780.000.000,00, penjualan di Cabang Rancho sebesar Rp. 1.200.000.000,00 sedangkan  penjualan  di  Cabang  Gedong  Rp.  1.770.000.000,00.  Berdasarkan transaksi  tersebut  total  pendapatan  pada  tahun  2013  adalah  sebesar  Rp. 5.750.000.000.00.  Total  pendapatan  PT.  XYZ  termasuk  cabang  melebihi Rp.4.800.000.000,00  sehingga tidak memenuhi  kriteria  wajib  pajak  yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen.
Contoh perhitungan yang terdapat pendapatan dari pekerjaan bebas sebagai berikut : pada tahun fiskal 2013, data pendapatan Tuan Budi, pemilik Minimarket UD  Prima  dan  toko  bangunan  UD  Makmur,  penjualan  Minimarket  UD  Prima sebesar Rp. 2.180.000.000,00, penjualan toko bangunan UD Makmur sebesar Rp. 2.570.000.000,00,  Pendapatan  dari  pekerjaan  bebas  sebesar  Rp.  250.000.000,00. Total pendapatan selama tahun fiskal 2013 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Total  pendapatan  Tuan  Budi  memang  melebihi  Rp.  4.800.000.000,00.  Namun karena  pendapatan  dari  pekerjaan  bebas  tidak  dihitung,  total  pendapatan  dari usaha  Tuan  Budi  adalah  sebesar  Rp.  4.750.000.000,00  dan  belum  melebihi  Rp. 4.800.000.000,00  sehingga  Tuan  Budi masuk  kriteria  Wajib  Pajak  yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen.
Yang disebut dengan “ jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ” dalam hal ini adalah jasa yang dihasilkan oleh seorang:
1). Tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari  pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
2). Pemain  musik,  pembawa  acara,  penyanyi,  pelawak,  bintang  film,  bintang sinetron,  bintang  iklan,  sutradara,  kru  film,  foto  model,  peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari
3). Olahragawan
4). Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
5). Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6). Agen iklan
7). Pengawas atau pengelola proyek
8). Perantara (makelar/calo)
9). Petugas penjaja barang dagangan
10). Agen asuransi
11). Distributor  perusahaan  pemasaran  berjenjang  (multilevel  marketing)  atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya
Pendapatan  jasa  di  atas tidak  diperhitungkan dalam  menentukan  apakah peredaran bruto Wajib Pajak melebihi atau tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00.
Sedangkan pendapatan  yang  diperhitungkan  dalam  menentukan  “peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00” adalah pendapatan yang berupa :
1). Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti  gaji, honorarium, penghasilan  dari  praktek  dokter,  notaris,  aktuaris,  akuntan,  pengacara,  dan lain sebagainya.
2). Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3). Penghasilan  dari modal,  yang  berupa  harta  gerak  ataupun  harta  tak  gerak, seperti  bunga,  dividen,  royalti,  sewa,  dan  keuntungan  penjualan  harta  atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4). Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
Perlakuan  terhadap  Wajib  Pajak  apabila  pada  suatu  bulan  ternyata pendapatan Wajib Pajak telah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 menurut PP No. 46 Tahun  2013  ini  adalah  Wajib  Pajak  tetap  dikenakan  PPh  Final  tarif  1  persen hingga  tahun  fiskal  yang  bersangkutan  berakhir  dan  baru  akan  dikenakan  PPh sesuai dengan UU PPh di tahun fiskal berikutnya.

## 4. Perpajakan Bagi UMKM
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian pajak, PP No. 46 Tahun 2013  dan  UMKM  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  UMKM  sebagai  Wajib  Pajak berkewajiban  untuk  membayar  pajak  atas  penghasilan  yang  diterimanya  kepada Negara.  Walaupun  pada  prakteknya  penerapan  PP  ini  masih  menuai  pro  dan kontra.
UMKM keberatan dengan pajak final atas omset bulanan, keberatan inipun memiliki  dasar  dimana  omset  bukanlah  laba  dari  suatu  usaha  dan  setiap  jenis usaha  berbeda  –  beda  biaya    yang  dikeluarkan  untuk  menjalankan usahanya,sehingga  tidak  dapat  disamaratakan  hasil  yang  di  dapat  dari  masing  – masing  usaha.  Jadi  dinilai  tidak  adil,  jika  pajak  1%  dari  omset.  PP  inipun  tidak
mengakomodir  kerugian  atas  usaha  seperti  yang  tercantum  di  dalam  UU  PPh nomor 36 tahun 2008.
Sedangkan  opsi  pajak  final  diambil  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  karena lebih mudah untuk mengenakan pajak atas omset daripada pajak atas laba bersih. Hal ini dikarenakan pencatatan keuangan UMKM belum tertata rapi sehingga sulit untuk  menghitung  laba  bersih  UMKM.  Sedangkan  untuk  membebaskan  pajak bagi  UMKM  justru  akan  memperberat  sektor  keuangan  negara  pada  sisi  lain, mengingat sektor UMKM menyumbang 57 persen PDB. Jika UMKM dibebaskan dari pajak, maka secara riil angka rasio pajak akan sulit ditingkatkan. Pembebasan pajak  kepada  sektor  UMKM  juga  dapat  menghambat  keberlanjutan  pembinaan UMKM, karena UMKM mendapat alokasi bantuan dari APBN dimana 70 persen APBN disumbang oleh pajak.
Membebaskan pajak sektor UMKM bukanlah merupakan jalan keluar yang baik  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  UMKM  maupun  Pemerintah.  Yang  perlu dirubah  adalah mindset dari  para  pelaku  bisnis  UMKM,  kesadaran  bahwa pemberian  bantuan  sosial  kepada  UMKM  harus  diubah  menjadi business development .  Dimana  dana  yang  disalurkan  Pemerintah  melalui  Lembaga Pemerintahan  terkait  tidak  didapat  dengan  cuma  –  cuma  melainkan  merupakan kredit  investasi  Pemerintah  yang  harus  dibayar  kembali  melalui  pembayaran pajak.
Pemberian  berbagai  fasilitas  yang  bersumber  dari  APBN  maupun  BUMN kepada UMKM, harus mengedepankan aspek pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak dari UMKM.
Pemberian reward bagi  UMKM  yang taat  pajak  juga dapat  dijadikan salah satu  solusi  untuk  Pemerintah  guna  meningkatkan  pendapatan  pajak  sektor UMKM. Misalnya:
1. Kemudahan kredit perbankan bagi UMKM pembayar pajak
Apabila UMKM telah memiliki  NPWP dan mendapatkan bantuan CSR  dari BUMN    maka  akan  lebih  memudahkan  UMKM  dalam  proses  pencairan kredit  modal  yang  diajukan  UMKM  ke  Bank.  Hal  ini  mungkin  akan membangkitkan  kesadaran  pelaku  bisnis  UMKM  bahwa  dengan  ketaatan mereka  membayar  dan  melaporkan  pajak  akan  memudahkan  proses  kredit modal usaha jika para pelaku bisnis UMKM ingin memperluas usaha mereka.
2. Bantuan pemasaran oleh Kementerian terkait
Bantuan  seperti  pameran  ke  luar  negeri  (seperti Indonesian  Expo )  maupun pameran dagang nasional, hanya diprioritaskan bagi UMKM yang ber-NPWP dan  aktif  melakukan  pelaporan  SPT  pajak,  walaupun  setoran  pajak  UMKM tersebut  masih  kecil. Dengan demikian,  ada insentif bagi  UMKM taat  pajak dan UMKM bukan wajib pajak.
3. Bantuan pemberian pelatihan atau pembinaan manajemen keuangan UMKM.
Pelatihan  kepada  pelaku  bisnis  UMKM  mengenai  cara  pembukuan penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  sederhana.  Pembukuan  sederhana juga  untuk  mengetahui  laba  bersih  UMKM  yang  bergerak  dibidang
multibisnis, sehingga pengenaan pajak penghasilan dapat dikenakan atas laba bersih, bukan atas omset usaha.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan kajian dan uraian diatas maka dapat disimpulkan :
1. UMKM  dan  pajak  adalah  dua  hal  yang  saling  berhubungan.  UMKM membutuhkan  pendanaan  untuk  kelancaran  usahanya,  dimana  pendanaan tersebut  bersumber  dari  APBN  dan  APBN  sendiri  bersumber  dari  pajak. Oleh  karena  itu  sudah  merupakan  kewajiban  bagi  para  pelaku  bisnis UMKM untuk memenuhi aspek pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk  memberikan  kemudahan  dan  penyederhanaan  aturan  perpajakan bukan untuk mempersulit Wajib Pajak UMKM.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis,  interpretasi  data  dan  kesimpulan  yang  telah dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Memformalkan  atau  melegalkan  usahanya  sebagai  perusahaan  atau  yayasan atau badan hukum lainnya
2. Agar pelaku bisnis UMKM membuat pembukuan sederhana.
Hal  ini  bertujuan  agar  pelaku  bisnis  UMKM  dikenakan  pajak  penghasilan atas laba bersih, bukan atas omset. Karena berdasarkan  Undang-undang No. 36  Tahun  2008  (UU  PPh)  pasal  31E  dinyatakan  bahwa Wajib  Pajak  badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat  fasilitas  berupa  pengurangan  tarif  sebesar  50%  dari  tarif  umum. Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  17  ayat  (2)  UU  PPh  yang  dikenakan  atas Penghasilan  Kena  Pajak  dari  bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp. 4.800.000.000,00. Dengan tarif PPh Badan  yang berlaku saat  ini  yaitu 25%, maka  bagi  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  yang  memenuhi  syarat,  tarif efektifnya  menjadi  12,5%  atas  penghasilan  sampai  dengan  Rp. 4.800.000.000,00.  Pengenaan  PPh  dalam  hal  ini  dilakukan  terhadap penghasilan  kena  pajak  yang  dihitung  dari  perhitungan  laba-rugi  akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal. Undang – undang inipun juga memperhitungan kerugian komersial sampai dengan 5 tahun, sehingga dapat mengakomodir para pelaku bisnis apabila dalam usahanya terdapat kerugian.
3. Reward  kepada  para  pelaku  bisnis  UMKM  yang  taat  melaksanakan kewajiban  membayar  dan  melaporkan  pajak  juga  dapat  menjadi  salah  satu solusi  yang  dilakukan  Pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak khususnya sektor UMKM. Misalnya merekomendasikan kepada  Bank untuk

## IMPLEMENTASI  PP  NOMOR  46  TAHUN  2013  PADA  SEKTOR  UMKM  DI INDONESIA
memberikan  dana  pinjaman  modal  atau  merekomendasikan  kepada  BUMN untuk memberikan dana bantuan CSR kepada UMKM tersebut.

## Daftar Pustaka
Priantara,  Diaz  (2012), Perpajakan  Indonesia ,    Edisi  2,  Jakarta,  Penerbit  Mitra Wacana
Media
PP  No.  46  Tahun  2013  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu
UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
UU  RI  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Website/ URL :
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/07/03/mpcgxl-umkm-serap- 97-persen-tenaga-kerja-di- indonesia.%20Diakses%2014%20Desember%202013#comments-list http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129 Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia,  Bank Indonesia : 1, Januari 2011
http://antarasultra.com/berita/267825/dahlan-segera-terbitkan-peraturan- pengganti-pkbl
http://bisnis.liputan6.com/read/823456/pemerintah-diminta-lebih-peduli-kepada- pengusaha ukm