## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia
Devita Fatma Wulandari, Farida Rahmawati *
Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia Email: 1 devita.fatma.1804326@students.um.ac.id, 2,* farida.rahmawati.fe@um.ac.id Email Penulis Korespondensi: farida.rahmawati.fe@um.ac.id Submitted: 23/01/2022 ; Accepted: 25/02/2022 ; Published: 25/02/2022
Abstrak −Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan terkait pengaruh yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah, tenaga  kerja,  serta  pembangunan  manusia  terhadap  ketimpangan  pendapatan  yang  ada  di  Indonesia.  Teknik  studi  dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Sedangkan pemakaian data penelitian ini menggunakan jenis time series yang diambil pada tahun 2004-2020, sehingga periode penelitian ini selama 17 tahun. Metode yang digunakan pada penelitian ini kuantitatif deskriptif yaitu melalui analisis regresi linier berganda dengan alat analisis STATA 13. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, variabel tenaga kerja, dan variabel pembangunan manusia secara simultan (uji F) mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  ketimpangan  pendapatan.  Sementara  itu,  hasil  uji  t  secara  parsial  mengindikasikan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif jika dihubungkan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel selanjutnya yaitu tenaga kerja mengindikasikan bahwa hubungannya dengan ketimpangan pendapatan adalah positif tetapi pengaruhnya  tidak  signifikan.  Sedangkan  pengaruh  yang  signifikan  lainnya  terdapat  pada  variabel  pembangunan  manusia  dan hubungannya adalah negatif apabila dianalisis terhadap variabel ketimpangan pendapatan.
Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan; Pengeluaran Pemerintah; Tenaga Kerja; IPM
Abstract −This study is intended to provide an explanation regarding the effects resulting from government expenditure, labor, and human development on income inequality in Indonesia. Documentation study technique was used in the data collection process. While the use of this research data by using the type of time series taken in 2004-2020, so that the period of this research is 17 years.  The  method used  in  this  quantitative  descriptive  research  is  through  multiple linear  regression  analysis  with  STATA 13 analysis tool. The findings of the study show that the government expenditure variable, labor variable, and human development variable simultaneously (F-test) have a significant influence on the income inequality variable. Meanwhile, the results of the t-test partially indicate that government expenditure has a significant and positive effect if it is associated on income inequality. The next variable, namely the workforce, indicates that the relationship with income inequality is positive but the effect is not significant. Meanwhile,  another  significant  influence  is  found  in  the  human  development  variable  and  the  relationship  is  negative  when analyzed on the income inequality variable.
Keywords : Income Inequality; Government Expenditure; Labor; HDI

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  langkah  dalam  meningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  bertujuan  untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita. Namun pertumbuhan ekonomi yang cepat pada  suatu  negara  belum  tentu  pembangunan  ekonominya  mengalami  keberhasilan,  justru  pertumbuhan  ekonomi memberikan  dampak  terhadap  ketimpangan  pendapatan  karena  tidak  semua  pertumbuhan  ekonomi  selalu  diikuti dengan pemerataan (Arif & Wicaksani, 2017). Sedangkan menurut teori dari Simon Kuznets, distribusi pendapatan pada  tahap  awal  pertumbuhan  cenderung  memburuk  tetapi  semakin  lama  ketimpangan  pendapatan  akan  membaik seiring dengan berjalannya proses pertumbuhan ekonomi pada tahap-tahap selanjutnya (Todaro & Smith, 2011). Hal tersebut  disebabkan  karena  pada  proses  pertumbuhan  terdapat  struktur  ekonomi  yang  berubah  berupa  transisi  dari yang awalnya didominasi sektor pertanian kemudian menuju ke sektor industri dan semakin lama berdampak terhadap peningkatan  produktifitas  tenaga  kerja  sehingga  bisa  mengurangi  tingkat  ketimpangan  pendapatan  (Amri  & Nazamuddin, 2018)
Ketimpangan  pendapatan  menjadi  permasalahan  umum  dan  banyak  terjadi  di  berbagai  negara  termasuk Indonesia. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat adanya distribusi pendapatan diantara berbagai rumah tangga yang tidak merata pada suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Distribusi pendapatan yang terdapat pada golongan masyarakat ini diukur dan dihitung dengan koefisien gini atau gini ratio (Sjafrizal, 2012). Gini ratio berkisar dari  nilai  0  sampai  dengan  nilai  1,  apabila  nilai  koefisien  gini  tersebut  semakin  tinggi  maka  tingkat  ketimpangan pendapatan  semakin  meningkat,  dan  sebaliknya  apabila  nilai  koefisien  gini  rendah  maka  distribusi  pendapatan semakin merata atau ketimpangan pendapatan menurun (Todaro & Smith, 2011). Pada gambar 1 menunjukkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai perkembangan gini ratio Indonesia selama 17 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia mempunyai  tren  berfluktuasi  dan  cenderung  meningkat  ditahun  2004  hingga  2013.  Sedangkan  pada  tahun-tahun berikutnya yaitu 2014 hingga 2019 gini ratio di Indonesia mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, tingkat ketimpangan di Indonesia kembali mengalami peningkatan akibat adanya pandemi covid-19.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 583 − 590 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1216
Gambar 1. Perkembangan gini ratio Indonesia pada tahun 2004-2020
Berbagai  langkah  strategis  sudah  dilakukan  pemerintah  sebagai  upaya  menurunkan  tingkat  ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Indonesia. Menurut The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), salah satu langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yaitu melalui percepatan belanja  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  agar  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Lapangan  pekerjaan  yang  tinggi  dapat  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  dan  meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun kenyataannya pengeluaran pemerintah yang  semakin tinggi di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan masalah ketimpangan pendapatan yang stabil. Padahal pengeluaran pemerintah  bertujuan  untuk  menciptakan  kesempatan  kerja  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  apabila pengeluaran pemerintah minim maka dapat memperlambat perekonomian dan konsumsi rumah tangga menurun (Putri et al., 2018). Berbagai faktor bisa menjadi penyebab tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berfluktuasi meskipun  pengeluaran  pemerintah  naik  tiap  tahunnya,  salah  satunya  yaitu  alokasi dari pengeluaran  pemerintah  itu sendiri.  Jadi  apabila  alokasi  dari  pengeluaran  pemerintah  ini  sesuai  dan  merata  maka  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mengurangi ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja, dan sebaliknya apabila alokasi  dari  pengeluaran  pemerintah  kurang  sesuai  dengan  target  maka  dapat  berdampak  terhadap  kesejahteraan masyarakat.
Sementara  itu,  tersedianya  tenaga  kerja  yang  berkualitas  dapat  menjadi  faktor  yang  bisa  mempengaruhi ketimpangan  pendapatan.  Pada  penelitian  terdahulu  tenaga  kerja  dapat  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan karena  pendapatan  yang  diperoleh  seseorang  bisa  lebih  besar  dibandingkan  pendapatan  yang  diperoleh  orang  lain sesuai  dengan  tingkat  pekerjaan  yang  dimilikinya  (Santoso  &  Mukhlis,  2021).  Selain  itu,  bertambahnya  jumlah penduduk memberikan dampak terhadap naiknya jumlah tenaga kerja, peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan  tersedianya  faktor  produksi  lainnya  seperti  modal  dan  sumber  daya  alam  menyebabkan  tidak  timbulnya peningkatan produksi akibat tidak adanya lapangan kerja baru, kurangnya penyerapan tenaga kerja ini nantinya akan berdampak  terhadap  ketimpangan  pendapatan  (Danawati  et  al.,  2016).  Jadi,  penyerapan  tenaga  kerja  yang  rendah karena jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada lapangan pekerjaan mengakibatkan timpangnya pendapatan yang dimiliki masyarakat. Sedangkan dalam penelitian terdahulu lainnya, apabila pertambahan jumlah tenaga kerja sebanding dengan kesempatan kerja yang ada dan terdapat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pekerja  maka  bisa  mengurangi  masalah  ketimpangan  pendapatan  karena  akan  berdampak  pada  pendapatan  yang diperoleh masyarakat (Nadhifah & Wibowo, 2021).
Kualitas  dari  tenaga  kerja  ini  dapat  dibentuk  melalui  pembangunan  manusia  agar  menghasilkan  Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang semakin tinggi. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengetahui atau mengukur pencapaian pembangunan berdasarkan bidang sosio-ekonomi yang terdiri dari pencapaian di bidang kesehatan,  bidang  pendidikan,  dan  standar  hidup  layak  masyarakat  (Todaro  &  Smith,  2011).  IPM  berguna  untuk menunjukkan tingkat produktivitas pembangunan suatu negara melalui pendapatan yang diterima oleh masyarakatnya (Todaro & Smith, 2011). Selain itu, modal sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga digunakan sebagai pendukung tingkat  pendapatan  yang  diterima,  karena  rendahnya  modal  sosial  bisa  saja  menjadi  pemicu  timbulnya  masalah kesenjangan  pendapatan  akibat  produktivitas  yang  rendah  (Todaro  &  Smith,  2011).  Menurut  peneliti  terdahulu, semakin  rendah  angka  indeks  pembangunan  manusia  maka  menandakan  bahwa  tingkat  produktivitas  masyarakat menurun dan berdampak pada jumlah pendapatan yang diterima masyarakat (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017). Kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan konsumsi dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Oksamulya & Anis, 2020).
Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa masalah ketimpangan pendapatan menjadi persoalan yang penting karena berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila permasalahan ketimpangan pendapatan tidak segera diatasi maka akan berimbas pada masalah-masalah lainnya seperti masalah ekonomi dan sosial pada masyarakat. Dari penjelasan tersebut, adanya penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara simultan (bersama-sama) dan secara parsial  (individual)  guna  dapat  menjelaskan  pengaruh  yang  dihasilkan  oleh  variabel  independen  (bebas)  seperti
0.3410.355 0.35 0.3760.3680.3670.3780.388 0.4130.4060.4140.4020.3940.3910.384 0.38 0.385
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

## Gini Ratio Indonesia, 2004-2020

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 583 − 590 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1216
pengeluaran  pemerintah,  tenaga  kerja,  serta  pembangunan  manusia  terhadap  variabel  dependen  atau  terikat  yaitu ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2004-2020.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Pikir Penelitian
a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan
Menurut  penelitian  dari  Fithrian  et  al.,  (2015)  pengeluaran  pemerintah  berperan  besar  dalam  meningkatkan pendapatan  masyarakat  sehingga  mampu  untuk  mengurangi  ketimpangan  pendapatan.  Namun  pengeluaran pemerintah yang belum bisa dinikmati atau menjangkau masyarakat secara merata akan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin meningkat (Danawati et al., 2016).

## b. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan
Menurut  penelitian  dari  Laut  et  al.,  (2020),  tenaga  kerja  bisa  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  karena pertambahan  jumlah  tenaga  kerja  yang  tidak  diimbangi  dengan  tersedianya  kesempatan  kerja  menyebabkan pengangguran semakin meningkat dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan tenaga kerja dapat meningkatkan masalah disparitas pendapatan.

## c. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan
Menurut  penelitian  dari  Masruri  (2016)  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat  mempengaruhi  ketimpangan pendapatan  secara  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  karena  dengan  adanya  pembangunan  manusia  maka kualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat dapat diperbaiki sehingga bisa mengurangi masalah ketimpangan pendapatan .
Pada  gambar  2  menunjukkan  kerangka  pemikiran  pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  variabel pengeluaran  pemerintah,  tenaga  kerja,  dan pembangunan manusia  terhadap  variabel  ketimpangan  pendapatan baik secara simultan maupun parsial, yaitu sebagai berikut :
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian
2.2 Hipotesis (H 1 )
Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian maka ditetapkan suatu hipotesis sebagai berikut:
a. Diduga pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan pembangunan manusia berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
b. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
c. Diduga tenaga kerja berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
d. Diduga pembangunan manusia berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## 2.3 Desain Penelitian
Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif merupakan desain penelitian yang digunakan untuk mengetahui hasil. Tujuan  penggunaan  metode  tersebut  sebagai  penjelas  variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel dependennya dan kemudian dijelaskan hasil dari pengolahan data tersebut (Laut et al., 2020).

## 2.4 Data dan Sumber Data
Penggunaan data penelitian ini berjenis deret waktu atau disebut time series yang meliputi data gini ratio , data realisasi belanja negara, data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) serta data indeks pembangunan manusia (IPM) negara Indonesia dari tahun 2004 sampai 2020, sehingga periode penelitian ini selama 17 tahun. Perolehan data ini bersumber dari data sekunder di website Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).
2.5 Teknik Pengumpulan Data
Pengeluaran Pemerintah (X1)
Ketimpangan Pendapatan (Y) Tenaga Kerja (X2) Pembangunan Manusia (X3)

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Studi dokumentasi menjadi teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.  Teknik ini merupakan suatu cara dalam mencari kesesuaian data agar bisa digunakan dan bisa dikutip dalam penelitian, selain itu data yang dipergunakan sudah terpublish di Badan Pusat Statistik (Kardita et al., 2018).

## 2.6 Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui hasil maka terdapat suatu teknik analisis yang dilakukan dengan software STATA 13 sebagai alat pengelola data. Sebelum melakukan analisis, dilakukanlah pengujian data dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,  heteroskedastisitas,  multikolinearitas,  dan  uji  autokorelasi.  Kemudian  teknik  analisis  yang  dilakukan melalui uji regresi dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Terdapat beberapa bagian dalam analisis  ini  meliputi  uji  F  dan  uji  t.  Melalui  analisis  tersebut  maka  dapat diketahui  pengaruh  yang  dihasilkan oleh variabel  independen  (X)  dengan  variabel  dependen  (Y).  Variabel  dependen  (Y)  sebagai  ketimpangan  pendapatan. Lalu variabel independen (X) meliputi pengeluaran pemerintah (X1), tenaga kerja (X2), dan pembangunan manusia (X3). Hubungan antar variabel ini akan diinterpretasi melalui persamaan regresi linier berganda yaitu:
Ŷ =  α + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝑒 (1)
Keterangan: Ŷ = Ketimpangan pendapatan ( Gini Ratio ) α = Konstanta β 1, β 2, β 3 = Koefisien regresi X 1 = Pengeluaran pemerintah (Realisasi Belanja Negara) X 2
= Tenaga kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) X 3 = Pembangunan manusia (Indeks Pembangunan Manusia) e = Term error
a. Uji F (simultan)
Uji statistik F berguna dalam membuktikan apakah dengan pengujian variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Taraf signifikansinya  adalah sebesar 0,05 (5%). Apabila dalam analisis menghasilkan  nilai  P  value  >  taraf  signifikansi  =  0,05,  maka  H 0 diterima  atau  H 1 ditolak.  Artinya  tidak  ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika P value < taraf signifikansi = 0,05, berarti hipotesis menyatakan H 0 ditolak atau H 1 diterima. Maka ada pengaruh yang diberikan variabel X1, X2, dan X3 kepada variabel Y.
b. Uji t (parsial)
Uji statistik t ini dilakukan untuk membuktikan apakah dengan pengujian satu arah terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Taraf signifikansinya adalah sebesar 0,05 (5%). Jika hasil P value < taraf signifikansi = 0,05, berarti hipotesis menyatakan H 0 ditolak atau H 1 diterima. Dari hal tersebut maka variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika hasil P value > taraf signifikansi = 0,05, berarti  hipotesis  menyatakan  H 0 diterima  atau  H 1 ditolak,  maka  tidak  ditemukan  pengaruh  variabel  X  dengan variabel Y.
c. Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui  Besarnya koefisien determinasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Artinya, koefisien determinasi yang semakin rendah atau mendekati angka 0, maka penjelasan yang diberikan variabel independen kepada variabel dependen kecil. Namun sebaliknya, apabila nilainya semakin tinggi atau mendekati 1, maka variabel independen dapat memberikan penjelasan yang kuat terhadap variabel dependen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas ini berguna sebagai penguji kenormalan distribusi data yang digunakan. Apabila data sudah terdistribusi  normal  akan  menunjukkan  tingkat  probabilitas  yang  lebih  besar  daripada  taraf  signifikansi  5%. Penelitian ini menggunakan salah satu jenis metode asumsi klasik yang bernama Uji Shapiro-Wilk . Berdasarkan uji terhadap normalitas data seperti pada tabel 1, maka diketahui nilai probabilitas pada variabel independennya masing-masing mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Jadi data ini sudah terdistribusi normal.
Tabel 1. Uji normalitas Variabel W V z Prob>z Pengeluaran Pemerintah 0.96435 0.753 -0.565 0.71413 Tenaga Kerja 0.90826 1.938 1.320 0.09350 Pembangunan Manusia 0.94102 1.246 0.439 0.33044

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)

## 2. Uji Autokorelasi
Metode uji Breusch-Godfrey merupakan salah satu jenis metode yang digunakan untuk memperkirakan masalah autokorelasi pada penelitian  ini.  Uji  tersebut  dibutuhkan pada  data time  series karena  mampu untuk  mengukur korelasi atau hubungan yang ada diantara residual pada periode tahun yang satu dengan residual diperiode tahun sebelumnya. Dikatakan tidak mengalami kendala autokorelasi dapat dilihat dari hasil probabilitas yang melebihi tingkat  signifikansi  5%.  Dari hasil  pengolahan  tabel  2 diketahui  bahwa  probabilitas  menghasilkan  nilai  0,1952 yang melebihi taraf 0,05 jadi tidak terdapat autokorelasi.
Tabel 2. Uji autokorelasi Lags(p) Chi2 df Prob>chi2 1 3.770 1 0.1952
3. Uji Heteroskedastisitas Metode Breusch-Pagan menjadi  jenis  yang  dipilih  untuk  menguji  heteroskedastisitas  pada  penelitian  ini. Pengujian tersebut dilakukan agar bisa mengetahui ketidaksamaan varian pada keseluruhan variabel independen dipenelitian ini. Apabila bentuk regresi yang dilakukan sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas pada model maka hasilnya akan menunjukkan probabilitas yang melebihi tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji yang telah dilakukan,  model  regresi  ini  tidak  terdapat  heteroskedastisitas  sebab  nilai  probabilitas  yang  dihasilkan  adalah 0,9684 dan hasil tersebut lebih besar dari 0,05.
Chi2(1) = 0.00
Prob > chi2 = 0.9684
4. Uji Multikolinearitas
Pada  uji  multikolinearitas  ini  mempunyai  asumsi  bahwa  variabel  independen  yang  satu  dengan  variabel independen  yang  lainnya  tidak  terhubung  erat  didalam  satu  bentuk  regresi.  Dikatakan  terbebas  dari multikolinearitas  ini  jika  nilai  pada  VIF  menunjukkan  angka  kurang  dari 10.  Berdasarkan  uji  multikolinearitas yang  telah  dilakukan  pada  tabel  3,  tidak  terdapat  multikolinearitas  ditemuan  ini  karena  semua  nilai  VIF  yang dihasilkan oleh semua variabel independen nilainya kurang dari 10.
Tabel 3. Uji multikolinearitas Variabel VIF 1/VIF Tenaga kerja 1.16 0.865686 Pengeluaran pemerintah 1.15 0.871629 Pembangunan Manusia 1.07 0.936453 Mean VIF 1.12

## 3.2 Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis
Tabel 4. Hasil regresi linier berganda Hasil Analisis Regresi R-Squared 0.6954 Adjusted R-Squared 0.6252 Prob F 0.0011 Root MSE 0.01294 Variabel Coefficient Std.Error t-Statistic Prob Pengeluaran pemerintah .000025 5.10e-06 4.91 0.000 Tenaga Kerja .0007491 .0039156 0.19 0.851 Pembangunan Manusia -.0071682 .0021471 -3.34 0.005 Cons .795778 .3251381 2.45 0.029
Tabel  4  memberikan  hasil  dari  analisis  data  yang  sudah  diolah,  seperti  yang  sudah  ada  pada  metode  maka rumus persamaannya menjadi seperti berikut:
Ŷ = 0.795778  +  0.000025𝑋 1 + 0.0007491𝑋 2 − 0.0071682𝑋 3 + 𝑒 (2)
1. Uji Simultan (Uji F) Berdasarkan  hasil  yang ada  diperoleh  interpretasi  yaitu  bahwa  pada  uji  F  ini  mendapatkan  hasil  probabilitas  F sebesar  0,0011.  Hasil  ini  nilainya  tidak  lebih  besar  daripada  tingkat  signifikansi  0,05  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima. Sehingga interpretasi hasil dengan uji ini memperoleh pernyataan yaitu pengeluaran pemerintah (X1),

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 583 − 590 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1216
tenaga  kerja  (X2),  serta  pembangunan  manusia  (X3)  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel ketimpangan pendapatan (Y) Indonesia pada tahun 2004-2020.
2. Uji  Parsial (t)
Sedangkan  interpretasi  hasil  berdasarkan  uji  t  menyatakan  bahwa  pada  variabel  pengeluaran  pemerintah memperoleh koefisien regresi sebesar 0,000025 dan nilai probabilitasnya tidak cukup besar apabila dibandingkan dengan taraf signifikansi (0,000 < 0,05) maka H 0 ditolak dan H 1 diterima. Jadi variabel pengeluaran pemerintah yang dianalisis secara individu mendapati pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian dalam variabel tenaga kerja juga menghasilkan angka positif pada koefisien regresinya yaitu sebesar 0,0007491, tetapi nilai terkait probabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan nilai taraf signifikansi (0,851 > 0,05) berarti H 0 diterima dan H 1 ditolak. Maka interpretasinya bahwa secara parsial tenaga kerja menimbulkan hubungan  positif  namun  tidak  ada  kesignifikanan  pengaruh  pada  ketimpangan  pendapatan.  Selanjutnya, pembangunan  manusia  ini  variabelnya  memperoleh  nilai  koefisien  yang  negatif  yaitu  -0,0071682  dan  nilai probabilitas uji t yang dihasilkan lebih rendah apabila dibandingkan dengan taraf signifikansinya (0,029 < 0,05) maka H 0 ditolak dan H 1 diterima. Sehingga interpretasi variabel pembangunan manusia ini yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif apabila dianalisis terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Dari hasil analisis menunjukkan seberapa kuat pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, variabel tenaga kerja, variabel pembangunan manusia secara keseluruhan jika dihubungkan dengan variabel ketimpangan pendapatan. Dalam  analisis  regresi  linier  berganda  mendapatkan  temuan  berupa  angka  koefisien adjusted  R-Square menunjukkan sebesar 0,6252. Nilai ini mengartikan dimana variabel independen berupa pengeluaran pemerintah, tenaga  kerja,  dan  pembangunan  manusia  ini  mampu  memberikan  penjelasan  terkait  variabel  dependen  yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 62,52%. Sedangkan sisa dari koefisien adjusted R-Square banyaknya 37,48% dijelaskan oleh beberapa faktor yang tidak ditemukan dalam penelitian ini.

## 3.3 Pembahasan
Analisis  yang  telah  dilakukan  berguna  sebagai  penentu  hasil  terkait  pengaruh  diantara  variabel  independen  dan dependen.  Melalui  analisis  tersebut  dapat  diketahui  pengujian  signifikansi  baik  melalui  satu  arah  maupun  secara bersamaan. Selain itu juga bisa untuk mengetahui seberapa kuat penjelasan yang ada diantara kedua variabel yang dihubungkan  tersebut.  Hasilnya  menunjukkan  variabel  independen  yang  meliputi  pengeluaran  pemerintah,  tenaga kerja, serta pembangunan manusia ini dapat memberikan penjelasan terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 62,52%. Persentase tersebut diketahui berasal dari angka 0,6252 yang terdapat pada perolehan nilai adjusted R-Square . Selain itu pada uji F, keseluruhan variabel independen menghasilkan probabilitas F sebesar 0,0011  yang  nilainya  tidak  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  5%  atau  setara  dengan  0,05.  Hal  ini  menunjukkan dimana  keseluruhan  variabel  independen  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  sebagai  variabel  dependen. Dari  hal  tersebut,  ada  keterkaitan  antara  ketiga  variabel  independen  tersebut  untuk  memberikan  pengaruh  kepada variabel dependen.
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan
Dari perhitungan uji t memberikan hasil bahwa ada pengaruh signifikan pada pengeluaran pemerintah  terhadap ketimpangan  pendapatan  Indonesia  tahun  2004-2020.  Pada  analisis  regresi  linier  berganda  nilai  probabilitas  t hitung  variabel  pengeluaran  pemerintah  sebesar  0,000.  Selain  itu  hubungan  yang  terdapat  pada  variabel pengeluaran pemerintah terhadap variabel ketimpangan pendapatan ini adalah positif yang ditunjukkan pada nilai koefisien  regresi  yaitu  0,000025.  Artinya  adanya  pengeluaran  pemerintah  yang  semakin  meningkat  dapat meningkatkan  tingkat  ketidakmerataan  pendapatan  masyarakat  di  Indonesia.  Apabila  temuan  tersebut dibandingkan dengan teori makro terkait pengeluaran pemerintah yang dikemukakan Wagner, hasil ini tidak sesuai dengan teori karena teori ini mengemukakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian maka pemerintah akan menggunakan  pengeluaran  pemerintah  yang  semakin  besar.  Dalam  hukum  Wagner  menyatakan  bahwa  jika pendapatan perkapita meningkat, maka diimbangi dengan peningkatan pengeluaran  pemerintah (Mangkoesoebroto, 2016). Dari teori tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dapat  dijadikan  cara  untuk  meningkatkan  pendapatan  perkapita.  Dengan  meningkatnya  pendapatan  perkapita, pemerintah  mengharapkan  perekonomian  suatu  negara  semakin  meningkat  dan  dapat  mengurangi  tingkat ketimpangan pendapatan karena kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Namun kenyataannya pemerintah cenderung  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tanpa  memperhatikan  ketimpangan  (Sabir  et  al.,  2015). Pengelolaan ketimpangan pendapatan sangat perlu dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa adanya  pemerataan  pembangunan  dapat  menyebabakan  ketimpangan  pendapatan.  Perbedaan  sumber  daya  dan pola hidup pada setiap daerah adalah salah satu pengaruh terjadinya gap pada pendapatan yang diterima masing- masing  golongan  masyarakat.  Hal  ini  didukung  penelitian  dari  Anugra  et  al.,  (2016)  dalam  penelitiannya pengeluaran pemerintah juga mempunyai hasil yang berpengaruh positif signifikan pada ketimpangan pendapatan karena  alokasi  pengeluaran  pemerintah  ini  cenderung  berfokus  pada  daerah-daerah  maju  sehingga  terjadilah ketimpangan atau tidak seimbangnya antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.
2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 583 − 590 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1216
Berdasarkan perhitungan analisis yang telah dilakukan menggunakan uji t, menunjukkan hasil yaitu tenaga kerja menimbulkan  pengaruh  yang  positif  serta  hubungan  yang  tidak  signifikan  apabila  dihubungkan  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  tahun  2004-2020.  Hasil  menunjukkan  nilai  probabilitas  t  hitung  pada variabel tenaga kerja (X2) sebesar 0,851 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0007491. Artinya apabila adanya peningkatan tenaga kerja maka ketimpangan pendapatan semakin naik atau meningkat namun tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan teori Sjafrizal mengenai migrasi tenaga kerja, yang menyatakan bahwa apabila terdapat migrasi  (perpindahan  tenaga  kerja)  yang  tidak  lancar  atau  kurang  terarah  maka  dapat  menyebabkan  terjadinya kelebihan tenaga kerja pada suatu daerah yang satu dan kemudian daerah lainnya tidak dapat menggunakan tenaga kerja secara maksimal, sehingga daerah ini menjadi sulit untuk mendorong proses pembangunan dan menjadikan ketimpangan  semakin  meningkat  (Didia,  2016).  Dari  hal  tersebut  akan  menjadikan  pendapatan  yang  diperoleh antar golongan masyarakat semakin tidak merata dan ketidaksetaraan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian dari Santoso & Mukhlis (2021) salah satu hal yang menyebabkan tenaga kerja pengaruhnya tidak signfikan apabila dihubungkan dengan ketimpangan pendapatan adalah kondisi dari TPAK di Indonesia yang berfluktuasi. Selain itu,  hasil  penelitian  dari  Masruri  (2016)  juga  sama  dengan  peneliti  terdahulu  lainnya  yang  mengatakan  tidak signifikannya pengaruh dari TPAK terhadap ketimpangan pendapatan akibat berfluktuasinya TPAK tersebut dan hal  ini  disebabkan  oleh  perubahan  kondisi  tenaga  kerja  seperti  meningkatnya  penduduk  usia  kerja  dan berkurangnya  jumlah  angkatan  kerja  sehingga nilai  dari  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  (TPAK)  ini  menjadi berubah-ubah. Dari hal tersebut maka bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) belum bisa menunjukkan hasil yang relevan pada kondisi kesenjengan pendapatan di Indonesia.
3. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan
Berdasarkan  perhitungan  analisis  yang  telah  dilakukan  menggunakan  uji  t,  menunjukkan  bahwa  pembangunan manusia yang diukur menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mendapati hasil yang signifikan apabila dianalisis terhadap ketimpangan pendapatan pada tahun 2004-2020 di Indonesia. Dalam hasil analisisnya, nilai probabilitas pada t hitung variabel pembangunan manusia sebesar 0,005. Selain itu, hubungan antara tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif karena ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar - 0,0071682.  Artinya  adanya  pembangunan  manusia  yang  semakin  tinggi  atau  baik  dapat  mengurangi  tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian Zusanti et al., (2018) juga mendapatkan hasil yang sama, pada penelitiannya variabel indeks pembangunan manusia (IPM) ini memberikan kesignifikanan pengaruh dan hubungan yang negatif dengan ketimpangan pendapatan karena sesuai dengan ungkapan dalam Teori Human Capital yaitu pendidikan dapat  berpengaruh  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  serta  mengurangi  masalah  ketimpangan pendapatan. Selain itu dalam penelitian Kusuma et al., (2019), variabel indeks pembangunan manusia (IPM) juga memberikan  pengaruh  atau  hasil  yang  signifikan  apabila  dihubungkan  dengan  ketimpangan  pendapatan.  Hal tersebut karena tingkat IPM yang dimiliki pada suatu negara menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi  adanya  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia  mengartikan  bahwa  terjadi  peningkatan  pada  bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat, sehingga peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)  dapat  menurunkan  ketimpangan  pendapatan  dan  produktivitas  juga  semakin  meningkat  yang  akhirnya berdampak  pada  semakin  tingginya  pendapatan  masyarakat.  Perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat  melalui pembangunan  manusia  sangat  dibutuhkan  mengingat  peran  teknologi  digital  saat  ini  hingga  kedepannya dibutuhkan oleh semua bidang baik dari ekonomi, sosial, dan lainnya dan semakin lama persaingan didunia kerja lebih sulit, apabila kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki antar golongan masyarakat sangat timpang maka masalah ketimpangan pendapatan bisa saja meningkat.

## 4. KESIMPULAN
Bersumber  pada  temuan  dalam  penelitian,  dapat  diketahui  pengaruh  antar  variabel  independen  terhadap  variabel dependen melalui analisis regresi linier berganda selama 17 tahun periode penelitian yang terhitung mulai tahun 2004- 2020.  Maka  diperoleh  kesimpulan  yaitu  variabel  pengeluaran  pemerintah,  variabel  pembangunan  manusia,  dan variabel  tenaga  kerja  apabila  dianalisis  secara  bersamaan  menimbulkan  pengaruh  signfikan  terhadap  ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia pada tahun 2004-2020. Artinya secara bersama-sama ketiga variabel ini mempunyai pengaruh dalam menjelaskan masalah kesenjangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan secara parsial terdapat tiga hasil analisis. Pertama, pengaruh pada variabel pengeluaran pemerintah adalah signifikan dan hubungannya positif terhadap variabel  ketimpangan  pendapatan.  Jadi  jika  alokasi  belanja  negara yang dikeluarkan  pemerintah  semakin besar,  maka  kemungkinan  bisa  menyebabkan  ketimpangan  pendapatan  meningkat.  Kondisi  ini  dikarenakan  masih belum meratanya pembangunan ekonomi di Indonesia. Kedua, variabel tenaga kerja mendapati hubungan yang positif tetapi pengaruhnya tidak signifikan apabila dikaitkan dengan variabel ketimpangan pendapatan. Meningkatnya jumlah pekerja dapat menjadikan tingkat ketimpangan pendapatan semakin naik, namun belum menunjukkan pengaruh yang erat antar keduanya. Masuknya tenaga kerja ke sektor-sektor ekonomi ini masih belum optimal sehingga menyebabkan persentase  hasil  TPAK  di  Indonesia  masih  berfluktuasi.  Ketiga,  variabel  pembangunan  manusia  berpengaruh signifikan serta berhubungan negatif terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Kualitas hidup masyarakat yang baik seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memberikan dampak terhadap produktivitas tenaga kerja yang semakin  tinggi sehingga ketimpangan pendapatan bisa berkurang.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kesiapan artikel ini tidak bisa terlaksana dan tersusun sampai selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, terima kasih ini peneliti berikan kepada setiap individu dan semua yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENCES
Amri, K., & Nazamuddin. (2018). Is There Causality Relationship Between Economic Growth and Income Inequality?: Panel Data
Evidence From Indonesia. Eurasian Journal of Economics and Finance , 6 (2), 8–20. https://doi.org/10.15604/ejef.2018.06.02.002
Anugra,  R.,  Marwa,  T.,  &  Imelda.  (2016).  Analisis  hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan  ketimpangan  distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 31–40. Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. University Research Colloquium , 323–328. Badan Pusat Statistik. (2021). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2002-2021 . https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini- ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html (diakses pada 11 November 2021)
Danawati, S., Bandesa, I. K. G., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja,  Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Ketimpangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Univeristas Udayana , 5 (7), 2123–2160.
Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Economics Development Analysis Journal , 5 (1), 101–108.
Fithrian,  M.,  Syechalad,  N.,  &  Nasir,  M.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Aggregat  Demand  dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh. Jurnal Magister Ilmu Ekonomi , 3 (3), 23–32.
Kardita, A. . D. K., Setiawina, N. D., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DAU, dan Share Export terhadap Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 7 , 1777– 1802.
Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. Dinamic: Directory Journal of Economic , 1 (3), 338–347. Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh Pma, Pmdn, Tpak, Pdrb Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa. Stability:
Journal of Management and Business , 3 (2), 21–34. https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781
Mangkoesoebroto, G. (2016). Ekonomi Publik (Ketiga). BPFE-YOGYAKARTA.
Masruri.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Ipm,  Tpak  Dan  Pengangguran  Terbuka  Terhadap  Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 1–13.
Nadhifah, T., & Wibowo, M. G. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 24 (1), 39–52. Oksamulya,  A.,  &  Anis,  A.  (2020).  Analisis  Determinan  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Indonesia. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Pembangunan , 2 , 141–150.
Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Di Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Udayana , 6 (2),  255– 285.
Putri, R. P., Heriberta, H., & Emilia, E. (2018). Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal Paradigma Ekonomika , 13 (2), 95–104. https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625
Sabir, Yustika, A. E., Susilo, & Maskie, G. (2015). Local Government Expenditure, Economic Growth, and Income Inequality in South Sulawesi Province. Journal of Applied Economics and Business , 3 (2), 61–73.
Santoso, F. D. P., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada  saat  pandemi  COVID-19  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Pendidikan , 1 (2),  146–162. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162 Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan . PT. Raja Grafindo Persada. The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). (2021). Efforts to Reduce Economic Inequality Due to the Covid-19 Pandemic . http://www.tnp2k.go.id/articles/efforts-to-reduce-economic-inequality-due-to-the-covid19- pandemic (diakses pada 9 November 2021)
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (Kesebelas). Erlangga.
Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati. (2018). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. DINAMIC: Directory Journal of Economic , 2 (1), 602–615. http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1413