2623-212X

## SOSIALISASI PAJAK PADA KOPERASI SYARIAH KENCANA KETAHUN BERKAH SEJAHTERA (KKBS) DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
Yudi Partama Putra 1 * , Rina Yuniarti 2 , Ahmad Sumarlan 3 , Amir Mukadar 4
1, 2, 3) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu *Corresponding author : akoe_yudi94@yahoo.com *

## Informasi Artikel
Terima : 16 Mei 2023 Revisi : 16 April 2023 Disetujui : 16 Agustus 2023
Kata Kunci: Sosialisasi, Pelatihan, Pengetahuan

## ABSTRAK
Kegiatan  Program  Kemitraan  Universitas  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  pajak  melalui  edukasi  pajak  ke  Koperasi Syariah  Kencana  Ketahun  Berkah  Sejahtera  (KKBS)  di  Kabupaten Bengkulu  Utara  sehingga  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Edukasi  pajak  merupakan  pemahaman  yang  diberikan  kepada  KKBS yang  meliputi  pembukuan  yang  benar  dan  self  assessment  pajak. Kegiatan  ini  penting  karena  mengingat  ekonomi  di  Indonesia  tumbuh pesat  melalui  sektor  KKBS  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Namun, dalam sektor perpajakan, KKBS belum mencerminkan kontribusi yang dominan  sebagaimana  pengaruhnya  terhadap  perekonomian  dan penyerapan  tenaga  kerja.  Mitra  pengabdian  ini  adalah  KKBS  di Kabupaten  Bengkulu  Utara  yang  ber-NPWP  dan  memiliki  kewajiban lapor  pajak.  Kegiatan  pengabdian  ini  merupakan  implikasi  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  tentang  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian  ini  adalah  pemahaman  tentang  pajak  bagi  KKBS  dan permasalahan  yang  dihadapi  KKBS  tentang  pajak  dapat  terselesaikan sehingga  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Metode  yang digunakan  untuk  mencapai  luaran  tersebut  berupa  penyuluhan, pelatihan,  praktik  dan  pendampingan  secara  terstruktur.    Harapan jangka  panjang  dari  kegiatan  ini,  menciptakan  ekosistem  perpajakan yang  ramah  bagi  koperasi  khususnya  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara. Pemahaman pajak yang baik bagi KKBS akan meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  sehingga  harapan  pemerintah  Indonesia  untuk  mendorong tingkat kontribusi KKBS terhadap pajak dapat tercapai.

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  No.  25  Tahun  1992 koperasi  diartikan  sebagai  badan  usaha  yang beranggotakan orang yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Ashari (2019) menyatakan  koperasi  dan  UKM  merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  yang mempunyai  kedudukan,  potensi,  dan  peranan yang  sangat  penting  serta  strategis  dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.
Koperasi memiliki peran penting dalam membantu perekonomian masyarakat,
terutama  dalam  memenuhi  dan  mencukupi kebutuhan anggotanya. Koperasi juga
memiliki  budaya  yang  sesuai  dengan  tata kehidupan  Bangsa  Indonesia  yang  meliputi kerja  sama  untuk  kepentingan  bersama (gotong royong) berdasarkan hak dan kewajiban,  serta  beberapa  esensi  moral lainnya  (Lestari  et  al.,  2021).  Salah  satu kewajiban  koperasi  terhadap  negara  adalah membayar  pajak.  Pajak  ini  dipungut  dari kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  koperasi sebagai  suatu  badan  usaha  setelah  akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pajak yang  dibayarkan  tersebut  menjadi  salah  satu sumber  penerimaan  negara  untuk  membiayai pembangunan  maupun  perekonomian  di
2623-212X
Indonesia.  Berdasarkan  data  yang  bersumber dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Bengkulu, diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten  Bengkulu  Utara  tahun  2020 berjumlah  253  unit,  dengan  jumlah  koperasi yang  aktif  214  unit,  dan  yang  bersertifikat NIK  (nomor  induk  koperasi)  berjumlah  35 unit  (www.bengkulukota.bps.go.id).  Dengan banyaknya jumlah koperasi di Bengkulu Utara diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha kecil  dan  menengah  di  Kabupaten  Bengkulu Utara. Berdasarkan data Kementerian
Koperasi  dan  UKM  tahun  2021,  jumlah UMKM  di  Indonesia  mencapai  64,2  juta dengan  kontribusi  terhadap  PDB  sebesar 61,07%  atau  senilai  Rp  8.573,89  triliun. Kontribusi  UMKM  terhadap  perekonomian Indonesia  meliputi  kemampuan  menyerap 97%  dari  total  tenaga  kerja  yang  ada  serta dapat  menghimpun  sampai  60,4%  dari  total investasi  (www.komwasjak.kemenkeu.go.id). Pemerintah  terus  berupaya  menjaga  dan mendorong pertumbuhan UMKM di
Indonesia.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan memberikan  insentif  pajak  kepada  UMKM dengan  penurunan  tarif  pajak  penghasilan (PPh) final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh  final  bagi  pengusaha  dengan  omzet sampai  dengan  Rp  500  juta  per  tahun. Pemerintah  berharap  kebijakan  ini  dapat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya dan mengembangkan  usahanya  lebih  besar  lagi. Kebijakan penurunan pajak penghasilan (PPh) UMKM ini timbul disebabkan oleh sumbangan  UMKM  dalam  perekonomian sangat besar, tetapi sumbangan UMKM dalam penerimaan perpajakan sangatlah kecil.
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  23  tahun  2018  sebagai  pengganti Peratutan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013 tentang  Pajak  Penghasilan (PPh) Wajib  Pajak Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu merupakan langkah yang dilakukan
pemerintah  untuk  meningkatkan  perolehan pajak  dan  menambah  basis  penagihannya. Beberapa  kemudahan  perpajakan  yang  telah dilakukan  pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak  antara  lain  menyederhanakan perlakuan  perpajakan  bagi  pelaku  UMKM serta penentuan beban pajak sesuai kemampuan UMKM.
Sosialisasi  perpajakan  adalah  kegiatan yang  dilakukan  oleh  kantor  pajak  untuk memberikan informasi pajak agar wajib pajak memiliki  pengetahuan  mengenai  peraturan maupun  tata  cara  perpajakan  dengan  metode- metode yang seharusnya. Hal ini dimaksudkan agar  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan peraturan  dan  metode  yang  seharusnya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019).
Masalah  utama  yang  dialami  KKBS adalah  masih  sedikitnya  pemahaman  pajak yang  diperoleh  KBBS  sehingga  KKBS enggan melaporkan pajak, kurangnya awareness koperasi  tentang  masalah  pajak, masih  sedikitnya  sosialisasi  pajak  yang dilakukan  KPP  Pratama  Propinsi  Bengkulu. Permasalahan  lain  yang  dialami  oleh  KKBS adalah terkait pembukuan untuk memudahkan dalam  penghitungan  omzet,  penjualan,  laba, dan  pelaporan  keuangan  sebagai  syarat administrasi pajak.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini merupakan  salah  satu  bentuk  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  yang  dilakukan  oleh  para dosen dari Program Studi Akuntansi Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu  dalam memberikan pembinaan dam pelatihan kepada pengurus untuk meningkatkan profesionalisme  dan  pemahaman  tentang kepatuhan perpajakan di lingkungan koperasi

## METODE PENGABDIAN
Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dilaksanakan di Koperasi Kencana Ketahun  Berkah  Sejahtera  (KKBS)  di Kecamatan  Ketahun  Kabupaten  Bengkulu
Utara  dengan  sasaran  yaitu  pengurus  KKBS. Kegiatan ini dilaksanakan pada:
Hari :  Rabu dan Kamis Tanggal :  10 – 11 Agustus 2022 Waktu :  08.00 s.d. 15.00 Sosialisasi  dari  kegiatan  pembinaan kepada  para  pengurus  koperasi  di  KKBS untuk meningkatkan pemahaman para pengurus koperasi sehubungan dengan kewajiban  perpajakan  di  lingkungan  koperasi dilakukan dengan metode penyampaian materi yang diberikan oleh  narasumber yang berkompeten  pada  kegiatan  tersebut.  Adapun
2623-212X
metode  yang  digunakan  pada  kegiatan  ini yaitu:
a.  Metode Ceramah
Pada  tahap  ini  narasumber  menyampaikan teori  dan  konsep  dasar  yang  harus dipahami  oleh  peserta  meliputi:  Undang- Undang  Perpajakan  Republik  Indonesia dan  Aspek  Pajak  untuk  Koperasi,  dan Pajak Penghasilan Koperasi b.  Metode Tanya Jawab
Pada  tahapan  kedua  ini  peserta  diberikan kesempatan  untuk  bertanya  atau  bertukar pendapat  tentang  materi  yang  telah diberikan mengenai  kewajiban perpajakan koperasi  dan  praktik  perhitungan  pejak  di lingkungan KKBS c.  Metode Pelatihan Pada  tahapan  ini  dilakukan  simulasi perhitungan
bukti potong pajak penghasilan kepada para peserta pelatihan, meliputi  bukti  potong  PPh  Pasal  21  final dan non final, bukti potong SPT Masa PPh Pasal 23, bukti potong pasal 4 ayat 2 sewa tanah  dan/atau  bangunan,  bukti  potong pasal  4  ayat  2  bunga  koperasi,  serta  PPh Badan form induk 1771. d.  Metode Pendampingan Pada tahapan akhir ini dilakukan pendampingan  untuk  pembukuan  dan perhitungan pajak sendiri oleh wajib pajak KKBS dan UMKM binaan KKBS Kabupaten Bengkulu Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tanggal 10 Agustus 2022 kegiatan sosialisasi  hari  pertama  mengenai  kewajiban perpajakan  koperasi  disampaikan  materi Undang-Undang  Perpajakan  No.  28  Tahun 2007,  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008, dan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan
kewajiban perpajakan koperasi, serta
memotivasi pengurus koperasi untuk
meningkatkan usaha efisiensi dalam mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Kegiatan ini  disampaikan  oleh  tim  dosen  Fakultas
Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Bengkulu,
Pada tanggal 10 Agustus 2022, kegiatan sosialisasi  dilanjutkan  dengan  penyampaian materi  mengenai  PPh  Pasal  23  Koperasi tentang  pajak  yang  dipotong  atas  penghasilan Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  BUT  yang
berasal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  telah dipotong  PPh  Pasal  21  dan  diatur  dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Kegiatan  ini  disampaikan  oleh  tim  dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Gambar  1:  Sosialisasi  Perpajakan  oleh  tim
Gambar 2: Peserta
Pada  tanggal  11  Agustus  2022,  di  hari terakhir  kegiatan  sosialisasi,  para  pengurus koperasi diberikan pelatihan tentang perhitungan  bukti  potong  dan  SPT  Tahunan Pajak  Koperasi.  Kegiatan  ini  disampaikan oleh tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Gambar 3: Mendiskusikan Permasalahan
2623-212X
Pada  acara  sosialisasi  dan  pelatihan  ini juga  diadakan  sesi  tanya  jawab  terkait masalah  perpajakan  di  lingkungan  koperasi dan praktik perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan  Pajak  Koperasi  sebagai  wadah bertukar pendapat, serta evaluasi dari kegiatan yang  dilakukan  selama  dua  hari  ini.  Dari kegiatan ini dapat diketahui:
Pada tanggal 11 Agustus juga, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan perhitungan  pajak  koperasi.  Dalam  tahap  ini kami  melibatkan  beberapa  mahasiswa  untuk melakukan pendampingan.
Gambar 4: UMKM menceritakan kendala Dihadapi UMKM
yang dihadapi
a.  sejauh  mana  peserta  memahami  dan mengerti  pajak  penghasilan  yang  perlu dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  (WP) Koperasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.
b.  Sejauh  mana  peserta  dapat  mengerti  dan memahami  proses  praktik  perhitungan bukti  potong  dan  SPT  Tahunan  Pajak Koperasi, sehingga jumlah yang
dilaporkan  ke  negara  adalah  benar  dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang  memiliki  anggota  perseorangan  atau badan hukum koperasi yang seluriuh kegiatannya  berlandaskan  prinsip  dan  asas kekeluargaan.  Salah  satu  prinsip  koperasi adalah  adanya  pembagian  Sisa  Hasil  Usaha (SHU)  yang  dibagikan  secara  adil  sesuai dengan  besaran jasa  usaha setiap  anggotanya. Aspek perpajakan pada koperasi terdiri dari: a.  Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  peraturan  Menteri  Keuangan No.  197/PMK.03/2013  tentang  batasan usaha kecil PPN. Pengusaha yang
termasuk  wajib  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun buku. Meskipun, pengusaha  belum  mencapai  omzet  Rp 4.800.000.000,  pengusaha  tersebut  juga dapat  mengajukan  permohonan  sebagai Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Hasil kegiatan  ini  menunjukkan  bahwa  KKBS belum  tergolong  sebagai  PKP  sehingga belum memiliki kewajiban perpajakan atas pemungutan PPN terhadap barang dagangan  koperasi  atau  Barang  Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dikarenakan omzetnya belum mencapai Rp 4.800.000.000. b.  Pajak Penghasilan (PPh) Undang-Undang  No  36  Tahun  2008 mengatur tentang pajak penghasilan. Pajak koperasi merupakan pajak yang dikenakan atas  penghasilan  yang  diterima  dari berbagai  kegiatan  koperasi  selama  satu tahun pajak, meliputi: 1.  PPh  Pasal  21,  yaitu  pajak  yang dikenakan atas penghasilan yang diterima  dari  pekerjaan,  jasa,  atau kegiatan apapun yang dilakukan koperasi.
2.  PPh  Pasal  23,  yaitu  pajak  yang dikenakan  atas  penghasilan  termasuk bunga,  royalti,  sewa,  dividen,  atau pembayaran jasa.
3.  PPh  Masa  Pasal  25,  yaitu  pajak  yang dibayarkan  setiap  bulan  sebagai  kredit pajak.  Koperasi  wajib  menghitung  PPh Masa jika  memiliki  omzet melebihi  Rp 4.800.000.000.
4.  PPh  Pasal  29,  yaitu  PPh  yang dilaporkan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh
Koperasi.
5.  PPh  Final  Pasal  4  ayat  2,  yaitu  PPh yang  dikenakan  dengan  tarif  dan  dasar tertentu  atas  jenis  penghasilan  yang diperoleh  Wajib  Pajak  (WP)  selama satu  tahun  berjalan.  PPh  Final  tidak dapat  digabungkan  dengan  penghasilan lain  yang  dikenakan  tarif  umum  dalam SPT  Tahunan  PPh  Badan,  serta  PPh Final  juga  tidak  dapat  diperhitungkan sebagai  kredit  pajak  bagi  pihak  yang dipotong.
2623-212X
Secara  keseluruhan,  proses  kegiatan sosialisasi  dan  pelatihan  ini  berjalan  dengan lancar,  serta  para  peserta  memahami  dan mengerti  seluruh  materi  dan  praktik  yang diberikan oleh narasumber. Sehingga diharapkan  nantinya  para  peserta  dapat mematuhi  kewajiban  perpajakan  dengan  baik dan  pemasukan  negara  dapat  mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

## Gambar 5 Tim PKM dan Peserta

## SIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  tentang  sosialisasi  pajak  dan praktik  perhitungan  pajak  ini  merupakan bentuk  kontribusi  nyata  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Bengkulu  dalam  pelaksanaan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  yang  mengacu  pada Undang-Undang  Perpajakan  dan  peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun implementasi  perpajakan  koperasi  sudah menerapkan self  assessment  system baik perhitungan  dan  pemotongan  pajak,  tetapi KKBS  sendiri  belum  menerapkannya  secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang kewajiban  perpajakan  koperasi  yang  harus dipenuhi.  Dengan  adanya  sosialisasi  dan pelatihan  yang  diberikan  oleh  dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  Bengkulu  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  pemahaman  peserta terkait perpajakan dan meningkatkan penerimaan  kas  negara  dari  pajak  yang dilaporkan  dan  dibayarkan  oleh  badan  usaha koperasi  dengan  jumlah  sesuai  dengan  aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## SARAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka terdapat  beberapa  saran  yang  bisa  menjadi
masukan  dan  pertimbangan  kepada  pihak yang berkepentingan, yaitu: a.  Semakin meningkatkan kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang perpajakan koperasi, agar badan  usaha  koperasi  yang  berada  di Kabupaten  Bengkulu  Utara  menjadi  taat dan  patuh  untuk  melaporkan  kewajiban perpajakan koperasi
b.  Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak direktorat jenderal pajak untuk menertibkan ketidakpatuhan koperasi yang masih belum DAFTAR PUSTAKA Andry. (2019). Pengaruh pengunduran pelaporan  pajak  terhadap  APBN,  serta Fungsi Pajak dalam mendukung APBN. https://www.pajakku.com/read/5ea0faa c20249840da3c22ba/Pengaruh- pengunduranpelaporan-pajak  terhadap-
APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam- mendukung-APBN.
Ashari, F. R. (2019). Pemprov Sulsel Dorong Pengembangan  Koperasi  dan  UKM. www.biroekonomi.sulsel.go.id.
Koesnandar,  A.  (2020).  Pengertian  Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. Cermati.Com Kurniyawati,  I.  (2019).  Analisis  Penerapan Perhitungan  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  (PPh  )  Pasal  21  Atas Karyawan  Tetap  Pada  Pt  .  X  Di Surabaya. Jurnal  Penelitian  Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(2).
Lestari,  H.,  Laekkeng,  M.,  &  Nurwanah,  A. (2021). Implementasi Aspek Perpajakan pada  Koperasi  Kabupaten  Jeneponto. Amnesty: Jurnal  Riset  Perpajakan ,
4(1), 56–76. Nugroho, S. (2019). Subjek Pajak PPh Badan. Direktorat Jendral Pajak. https://www.pajak.go.id/id/subjek- pajak-pph-badan  Oktafiani    et    al., 2020). Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah,  H.  (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi ,  8(1),
1–14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.
1-14.