## PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANGOLEH KEPALA TERHADAP TANGGUNGJAWAB PEGAWAI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh : Lisna Trisnawati Lisna7697@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

## ABSTRAK
Dalam  penelitian  ini  penulis  memakai  metode  deskriptif.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah  kepala  dan  pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Pangandaran  sebanyak  19 orang  pegawai  dan  1  orang  Kepala.    Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  angket.Berdasarkan pembahasan  hasil  penelitian  maka  penulis  menyimpulkan  sebagai  berikut  :1)  Pendelegasian wewenang  oleh  Kepala  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Pangandaran ditunjukkan  dengan  nilai  angka  rata-rata  sebesar  49,06  dan  berada  pada  kategori  kurang,  yang apabila  dipresentasekan  diperoleh  hasil  sebesar  51,65%.  Angka  tersebut  jika  dikonsultasikan dengan  perhitungan  Arikunto  (2013:245)  berada  pada  kategori  cukup.  Artinya  pendelegasian wewenang  oleh  Kepala  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Pangandaran  cukup sesuai  dengan  pendapat  Hasibuan  (2006:83)  tentang  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  dalam pendelegasian  wewenang.  Sedangkan  hasil  observasi  diketahui  bahwa  selama  ini  kepala  dalam melaksanakan pendelegasian wewenang masih kurang disertai dengan rincian dan arahan secara jelas  sehingga masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya mampu memahami wewenang yang diterimanya. 2) Tanggung jawab pegawai ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 48,46 dan  berada  pada  kategori  kurang,  yang  apabila  dipresentasekan  diperoleh  hasil  sebesar  51,05%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (2013:245) berada pada kategori cukup.  Artinya    tanggung  jawab  pegawai  cukup  sesuai  dengan  pendapat  Hasibuan  (2006:70) tentang indikator dari tanggung jawab pegawai. Sedangkan hasil observasi diketahui masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan pekerjaannya secara bertanggung jawab. 3)  Pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  berpengaruh  terhadap  tanggung  jawab  pegawai  sebesar 98,57  %  sedangkan  1,43%  adalah  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  seperti  kepemimpinan,  motivasi pegawai  maupun  kompensasi,  dengan  demikian  maka  hipotesis  yang  diajukan  terdapat  pengaruh yang  positif  pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  terhadap  tanggung  jawab  pegawai  dapat diterima karena teruji kebenarannya.
Kata Kunci :  Pendelegasian wewenang, tanggung jawab

## A. PENDAHULUAN
Pemimpin  merupakan  salah  satu  intisari manajemen, sumber daya pokok, dan titik sentral dari  setiap  aktivitas  yang  terjadi  dalam  suatu organisasi. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan  wewenang  kepemimpinannya  akan sangat  menentukan  apakah  tujuan  organisasi dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang dinamis dan  kreatif  maka  organisasi  yang  dipimpinnya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan akan semakin banyak.
Oleh  karena  itu,  seorang  pemimpin  dalam sebuah  organisasi  memerlukan  strategi  untuk meningkatkan  kelancaran  ditubuh  organisasi, salah  satunya  adalah  melakukan  pendelegasian
wewenang.  Hal  ini  dibenarkan  oleh  Sutisna (2009:  212),  yaitu  “maksud  utama  penyerahan wewenang  ialah  untuk  menghasilkan  organisasi yang  efektif  dalam  mencapai  tujuannya  dengan kerugian yang paling kecil dalam waktu, materil, dan  ketidakpuasan”.  Pendelegasian  wewenang merupakan  pelimpahan  wewenang  dan  tanggung jawab seorang pimpinan kepada bawahannya.
Guna  menjamin  penyelenggaraan  kerja maka  diperlukan  adanya  wewenang  yang dipercayakan  kepada  pegawai,  maka  dalam  hal ini  diperlukan  adanya  pendelegasian  wewenang. Pendelegasian  wewenang  merupakan  salah  satu aspek organisasi yang sangat penting begitu juga pada  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Pangandaran, karena dengan
pendelegasian akan mempercepat serta memperlancar  dalam  pelaksanaan  pekerjaan, dengan sendirinya akan menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pelaksanaan pendelegasian wewenang tersebut memberikan keseluruhan untuk bertindak  kepada  bawahannya  guna  menjamin pelaksanaan  tugas-tugas  yang  diberikan  dan selain  itu  dalam  pelaksana  pendelegasian wewenang  diperlukan  adanya  tanggung  jawab artinya  mereka  yang  diberikan  wewenang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pimpinan  atas tugas-tugas yang dilaksanakannya. Kenyataan yang dapat diamati pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran,
pelaksana pendelegasian wewenang  ini  belum  berjalan  optimal,  hal  ini disebabkan  oleh  beban  kerja  tidak  seimbang dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  atasan sehingga pendelegasian wewenang atau pekerjaan yang diberikan oleh atasan tidak sesuai dengan  jenis  pekerjaan  yang  diterima  oleh bawahan walaupun sudah ada bentuk pengorganisasian dan pembagian tugas.
Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  dalam  pasal  148  ayat  1  disebutkan bahwa  Polisi  Pamong  Praja  ditetapkan  sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan  peraturan  daerah,  penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi.
Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Pangandaran  merupakan  suatu  sistem organisasi  pemerintahan  yang  merupakan  ujung tombak  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat sangat memerlukan seorang pimpinan  yang  benar-benar  memahami  akan prinsip-prinsip  kepemimpinan.  Oleh  karena  itu, pimpinan harus menyadari akan adanya kebutuhan atau aspirasi bawahan yang senantiasa membutuhkan  pendelegasian  wewenang  untuk dapat  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  penuh tanggung jawab.
Berdasarkan  hasil  penjajagan  di  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran  diketahui  bahwa  tanggung  jawab pegawai  masih  rendah  dalam  melaksanakan wewenangnya  hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya indikator-indikator sebagai berikut :
1. Masih adanya pegawai Satpol PP yang belum memahami tentang Peraturan Daerah. Contohnya pegawai belum mampu
menerangkan  secara  jelas  tentang  beberapa pelanggaran  Peraturan  Daerah,  seperti  ketika
adanya  penindakan  terhadap  pedagang  kaki lima,  ada  seorang  pedagang  yang  bertanya namun pegawai tersebut belum bisa menjelaskan  tentang  beberapa  Peraturan Daerah secara terperinci.
2. Masih  adanya  pegawai  Satpol  PP  yang kurang  mampu  mempertanggungjawabkan wewenang yang menjadi tugasnya.
Contohnya pegawai belum memiliki kemampuan  untuk  bertindak  sesuai  dengan tujuan  organisasi  seperti  adanya  target penutupan  tempat  usaha  seperti  mini  market yang  belum  memiliki  izin  usaha  sebanyak  4 tempat  ternyata  hanya  mampu  direalisasikan 1 tempat dalam kurun waktu tertentu.
3. Masih adanya pegawai Satpol PP yang belum mampu mempertanggungjawabkan wewenang  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pimpinan.  Contohnya  :  adanya pegawai  staff  Satpol  PP  belum  dapat menyelesaikan  tugasnya  seperti  penyelesaian LPJ  bulanan  target  1  bulan  selesai  tetapi dalam  2  bulan  belum  selesai  dan  belum melaporkan kepada pimpinan.
Permasalahan  tersebut  diduga  disebabkan oleh belum optimalnya pendelegasian  wewenang yang  dilakukan  oleh  kepala  kepada  pegawai,  hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  beberapa  indikator sebagai berikut :
1. Dalam  pendelegasian  wewenang  kepala kurang  menerangkan  dengan  jelas  rencana dan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan  oleh  pegawai.  Contohnya kepala  dalam  melakukan  pendelegasian wewenang  kurang  disertai  dengan  petunjuk dan  arahan  secara  jelas  kepada  pegawai sehingga pegawai kurang memahami wewenang yang diterimanya.
2. Dalam  pendelegasian  wewenang  kepala kurang  merinci  tugas-tugas  pekerjaan  dan wewenang  secara  jelas  kepada  pegawai. Contoh : Kepala dalam melakukan pendelegasian  wewenang  kurang  disertai dengan  rincian  tugas  yang  harus  dikerjakan oleh pegawai.
3. Dalam  pendelegasian  wewenang  kepala kurang  tepat  memilih  pegawai  terhadap pekerjaan  yang  ditugaskan.  Contohnya  : Kepala menugaskan untuk penertiban minimarket  namun  berhubung  kepala  Kasi Penegakan  Perda  sakit  maka  ia  menugaskan Kasi  Linmas  untuk  penertiban  sedangkan penertiban  minimarket  adalah  tugas  Kasi Penegakan Perda (Gakda).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, selanjutnya  penulis  tertarik  untuk  melakukan
penelitian  lebih  jauh  mengenai  permasalahan tersebut  untuk  kemudian  hasilnya  dituangkan dalam  bentuk  jurnal  ilmiah  dengan  mengambil judul  “ Pengaruh  Pendelegasian  Wewenang oleh Kepala Terhadap
Tanggungjawab
Pegawai  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kabupaten Pangandaran ”
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  1)  Bagaimana  pendelegasian  wewenang oleh  Kepala  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kabupaten  Pangandaran?;  2)  Bagaimana tanggung jawab pegawai di Kantor  Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Pangandaran  ?;  3) Bagaimana  pengaruh  pendelegasian  wewenang oleh  Kepala  terhadap  tanggungjawab  pegawai  di Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran ?

## B. LANDASAN TEORITIS
Suksesi  pelaksanaan  reformasi  birokrasi oleh  pemerintah,  tidak  lain  bertujuan  untuk mewujudkan  pelaksanaan  kepemerintahan  yang baik ( good governance ). Dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, cukup jelas dalam pasal-pasalnya telah mengatur adanya pembagian kewenangan baik yang menjadi urusan Pemerintahan  Pusat,  maupun  yang  menjadi urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan  Daerah.  Saat  ini,  daerah-daerah mengalami  implikasi  di  segala  bidang  dengan diterapkan  Undang-Undang  Nomor    23  Tahun 2014,  salah  satunya  adalah  pembagian  urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang diejawantahkan dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (disingkat OPD).
Oleh  karena  itu  Penataan  kelembagaan  di lingkungan  pemerintahan  daerah  atau  yang dikenal  dengan  istilah  restrukturisasi  organisasi perangkat daerah harus benar-benar mempertimbangkan  kebutuhan  daerah  yang bersangkutan  dan  jelas  disebutkan  bahwa nomenklatur,  jenis  dan  jumlah  unit  organisasi  di lingkungan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun  menurut  Handoko  (2006:114), menyatakan bahwa:
Restrukturisasi  organisasi  atau  desain organisasi  dapat  didefinisikan  sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana  organisasi  dikelola  dimana  struktur organisasi  menunjukkan  kerangka  dan susunan  perwujudan  pola  tetap  hubungan-
hubungan  di  antara  fungsi-fungsi,  bagian- bagian  atau  posisi-posisi  maupun  orang- orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan  tanggung  jawab  yang  berbeda-beda dalam suatu organisasi.
Selanjutnya,
Robbins (2006:77) mengartikan  restrukturisasi  organisasi  sebagai berikut:
Restrukturisasi organisasi merupakan sebuah proses redesain atau penataan ulang terhadap  tatanan  birokrasi  yang  telah  ada ketika  terjadi  dinamika  pada  lingkungan baik  internal  maupun  eksternalnya  maka birokrasi juga harus mengadaptasi dinamika  tersebut  agar  dapat  berkembang. Adaptasi  terhadap  dinamika  yang  terjadi menyebabkan birokrasi harus tampil sesuai dengan  realita  yang  ada.  Restrukturisasi atau  penataan  kembali  organisasi  birokrasi pada  hakekatnya  adalah  aktivitas  untuk menyusun satuan organisasi birokrasi yang akan  diserahi  bidang  kerja,  tugas  atau fungsi tertentu.
Menurut  Sedarmayanti  (2016:354)  bahwa restrukturisasi organisasi diharapkan dapat mewujudkan  organisasi  yang  memenuhi  ciri sebagai berikut :
1. Mempunyai strategi yang jelas
2. Organisasi  flat  atau  ditoleransikan bersifat datar
3. Organisasi  ramping  atau  tidak  terlalu banyak pembidangan secara horizontal
4. Organisasi bersifat jejaring ( network ) 5. Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif
6. Organisasi banyak diisi jabatan fungsional 7. Organisasi menerapkan strategi
( learning organization )
Kinerja  organisasi  merupakan  indikator tingkatan  prestasi  yang  dapat  dicapai  dan mencerminkan  keberhasilan  suatu  organisasi, serta  merupakan  hasil  yang  dicapai  dari  perilaku anggota organisasi.
Surjadi, (2009:7) menyatakan bahwa : Kinerja  organisasi  adalah  totalitas  hasil kerja  yang  dicapai  suatu  organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa,  kinerja  suatu  organisasi  itu  dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi  dapat  mencapai  tujuan  yang didasarkan  pada  tujuan  yang  sudah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya  menurut  Sobandi  (2006:176) menyatakan  bahwa  :  ”Kinerja  organisasi merupakan  sesuatu  yang  telah  dicapai  oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait  dengan input , output,  outcome,  benefit , maupun impact ”.
Menurut  Mahmudi  (2013:  14)  tujuan dilakukan  penilaian  kinerja  di  sektor  publik antara lain sebagai berikut :
1. Mengetahui  tingkat  ketercapaian  tujuan organisasi
2. Menyediakan saran pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam  pembuatan  keputusan  pemberian reward dan funisment
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas public
Dengan demikian restrukturisasi organisasi dapat  dikatakan  berhasil  jika  pelaksanaannya dapat meningkatkan kinerja organisasi.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  di Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran  yang  berjumlah  20  orang  yang terdiri  dari  1  orang  Kepala  Satpol  PP,  1  orang Sekretaris,  1  orang  Kasubag  Umum  dan Kepegawaian,  1  orang  Kasubag  Program  dan Keuangan,  1  orang  Kabid  Penegakan  Perda,  1 orang Kasi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan,  1  orang  Kasi  Penyelidikan  dan Penyidikan, 1 orang Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 1 orang Kasi
Trantibum,  1  orang  Kasi  Linmas  dan  10  orang Fungsional  Umum.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  teknik  sensus  sehingga  jumlah sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  20  orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi  pustaka  ( literature  study ),  studi  lapangan (observasi,wawancara  ( interview )  dan  angket. Teknik  analisis  data  kualitatif  dalam  penelitian ini  yaitu  menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif dan kuantitatif, yaitu melalui pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi.

## D. PEMBAHASAN
DAN

## HASIL PENELITIAN
Berikut  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  dilakukan  oleh  penulis  mengenai  pengaruh pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  terhadap
tanggung jawab pegawai di Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran.
1. Pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  di Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  di Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran  ditunjukkan  dengan  nilai  angka rata-rata  sebesar  49,06  dan  berada  pada  kategori kurang,  yang  apabila  dipresentasekan  diperoleh hasil  sebesar  51,65%.  Angka  tersebut  jika dikonsultasikan  dengan  perhitungan  Arikunto (2013:245)  berada  pada  kategori  cukup.  Artinya pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  di  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pangandaran  telah  sesuai  dengan  pendapat Hasibuan  (2006:83)  tentang  beberapa  cara  yang dapat dilakukan dalam pendelegasian wewenang.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  sajikan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :
1) Menerangkan  dengan  jelas  rencana  dan kebijakan-kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  masih  kurang  karena  kepala Satpol  PP  belum  berupaya  menerangkan  dengan jelas rencana dan kebijakan-kebijakannya kepada pegawai sehingga belum meningkatkan ketercapaian  tujuan  organisasi  karena  Kepala belum  optimal  dalam  menjelaskan  rencana- rencana  kerja  serta  adanya  pegawai  yang  kurang memahami  petunjuk  yang  disampaikan  oleh kepala.
Manullang, (2006 : 114) kunci pokok agar pendelegasian  wewenang  dapat  berjalan  efektif antara lain :
Seorang  pimpinan  yang  mendelegasikan harus memperhatikan ketiga unsur delegasi dan  memberi  penjelasan  akan  masing- masing unsur tersebut. Jadi, harus diperinci apa yang menjadi tugas, demikian pula apa yang menjadi hak atau wewenang serta apa yang  diharapkan  untuk  dihasilkannya  bila ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan memakai wewenang yang ada padanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pendapat tersebut diketahui bahwa Kepala Satpol PP dalam mendelegasikan  wewenangnya  tidak  sesuai dengan  unsur-unsur  delegasi,  Kepala  kurang menerangkan dengan jelas rencana dan kebijakan-kebijakan kepada pegawai. Oleh karena  itu  mestinya  kepala  mampu  untuk melaksanakan  wewenang  tersebut  dengan  baik
sebagai  pemberi  delegasi  berdasarkan  beberapa cara  pendelegasian  wewenang  agar  dapat  di lakukan secara efektif.
2) Merinci tugas-tugas pekerjaan dan wewenang secara jelas,
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  masih  kurang  baik  karena kepala  Satpol  PP  dalam  mendelegasikan  tugas tidak  menjelaskan  dan  merinci  tugas,    hal-hal yang  harus  dikerjakan  oleh  pegawai  secara langsung    sehingga  pegawai  yang  menerima delegasi  kurang  memahami  dengan  baik  dan perkerjaan  tidak  terlaksanakan  secara  maksimal dan pegawai belum mampu
mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik.
Sementara  itu  menurut  pendapat  Hasibuan (2007:97) menyatakan bahwa:
Seorang  kepala  dalam  mendelegasikan wewenang harus dilakukan menurut urutan kedudukan  yakni  dari  pejabat  ke  bawahan sehingga  dalam  pendelegasian  wewenang seorang kepala harus menyesuaikan urutan-urutan  wewenang  dari  pimpinan kepada bawahan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian  kepala dalam  pendelegasian  wewenang  kepada  pegawai hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang kurang memperhatikan urutan pegawai  atau  jabatan  pegawai  dalam  organisasi sehingga  menyebabkan  adanya  ketidaksesuaian pendelegasian wewenang dengan jabatan pegawai.
3) Memilih  orang-orang  yang  tepat  untuk pekerjaan yang ditugaskan,
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  masih  kurang  baik  karena Kepala  Satpol  PP  dalam  mendelegasikan wewenangnya  terkadang  belum  memilih  orang- orang  yang  tepat,  Kepala  kurang  memperhatikan urutan pegawai dalam mendelegasikan wewenang  sesuai  dengan  jabatan  pegawai  dalam organisasi.
Sementara  itu  menurut  pendapat  Hasibuan (2007:96) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut : Pemimpin dalam mendelegasikan
wewenang  harus  berdasarkan  Hasil  yang dilakukan oleh delegate. tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.Harus disesuaikan  dengan  jaminan  kecakapan
dan  keterampilan  untuk  mencapai  hasil yang diharapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  kesesuaian  antara pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh kepala  Satpol  PP  dengan  hasil  yang  dicapai  oleh pegawai  hal  ini  dikarenakan  pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh kepala mempertimbangkan  kemampuan  atau  kecakapan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
4) Memelihara garis komunikasi secara terbuka Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  sudah  cukup  karena  Kepala Satpol  PP  dalam  mendelegasikan  wewenangnya telah  dilakukan  secara  terbuka  serta  dilakukan sesuai dengan jabatan pegawai dalam organisasi.
Sementara itu menurut pendapat Soewarno (2009: 117) yang mengemukakan bahwa :
Efektivitas  seorang  pemimpin  dalam mendelegasikan wewenangnya adalah sangat  ditentukan  oleh  keterampilannya dalam  berkomunikasi  dengan  pegawai sehingga  dengan  adanya  komunikasi  yang baik  dengan  pegawainya  maka  pegawai dapat memahami wewenang yang didelegasikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  kesesuaian  antara pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh kepala  Satpol  PP  dengan  hasil  yang  dicapai  oleh pegawai hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang kepala melakukan berbagai komunikasi  dengan  pegawai  sehingga  pegawai dapat  menerima  wewenangnya.  Meskipun  dalam kenyataannya karena kesibukan terjadi komunikasi  yang  kurang  dengan  pegawai  , sehingga  pegawai  kurang  mendapat  respon  yang baik mengenai tanggungjawabnya.
5) Pendelegasian  wewenang  dilakukan  secara terbuka kepada pegawai
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  sudah  cukup  karena  Kepala Satpol  PP  dalam  mendelegasikan  wewenangnya telah  dilakukan  secara  terbuka  serta  dilakukan sesuai dengan jabatan pegawai dalam organisasi.
Sementara itu menurut pendapat Soewarno (2009: 117) yang mengemukakan bahwa :
Efektivitas  seorang  pemimpin  dalam mendelegasikan wewenangnya adalah sangat  ditentukan  oleh  keterampilannya dalam  berkomunikasi  dengan  pegawai sehingga  dengan  adanya  komunikasi  yang
baik  dengan  pegawainya  maka  pegawai dapat memahami wewenang yang didelegasikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  kesesuaian  antara pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh kepala  Satpol  PP  dengan  hasil  yang  dicapai  oleh pegawai hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang  kepala    selalu  terbuka  kepada  semua pegawai  baik  dalam  rapat  koordinasi  maupun dalam  berbagai  kegiatan  sehingga  pegawai memahami  tugas  dan  fungsinya  di  dalam organisasi.
6) Pendelegasian  wewenang  dilakukan  sesuai dengan jabatan pegawai dalam organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  sudah  baik  karena  Kepala Satpol  PP  dalam  mendelegasikan  wewenangnya telah  dilakukan  secara  terbuka  serta  dilakukan sesuai dengan jabatan pegawai dalam organisasi. 7) Menerapkan alat pengendalian yang baik Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP  kepada  pegawai  sudah  cukup  baik  karena Kepala  Satpol  PP  dalam  mendelegasikan wewenangnya  karena  pendelegasian  wewenang didasarkan  pada  satu  kesatuan  komando/perintah atasan  saja  serta  pendelegasian  wewenang menghindarkan tumpang tindih pekerjaan.
Sementara  itu  menurut  pendapat  Syani (2012:  67)  yang  mengemukakan  bahwa  : “Pendelegasian  wewenang  merupakan  suatu  alat untuk  mengadakan  dan  dan  menggunakan pengendalian  yang  luas,  ketat,  efektif,  dan intensif  dengan  alat-alat  dan  sistem-sistem pengendalian yang baik”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  kesesuaian  antara pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh kepala  Satpol  PP  dengan  hasil  yang  dicapai  oleh pegawai hal ini dikarenakan melalui pendelegasian wewenang kepala dapat mengetahui  sejauhmana  kinerja  pegawai  dalam menyelesaikan setiap kewenangan yang didelegasikan.
8) Memberikan  insentif  bagi delegate yang efektif dan sukses
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP masih kurang karena Kepala Satpol PP belum dapat  memberikan  insentif  bagi  pegawai  yang efektif dan sukses dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan.
Sementara  itu  menurut  pendapat  Nawawi (2009:167) mengemukakan bahwa :
Dalam pendelegasian wewenang yang baik maka pimpinan harus memberikan sesuatu terhadap  pegawainya  untuk  memotivasi pegawainya  sehingga  mau  melakukan suatu  tugas  pekerjaan  yang  menjadi wewenang dan tanggungjawabnya, misalnya
memberikan insentif, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,  menempatkan  pegawai  sesuai dengan  kompetensinya,  dan  sesuai  dengan pekerjaan yang disenanginya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian  dalam pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh kepala  Satpol  PP  hal  ini  didasarkan  bahwa melalui  pendelegasian  yang  baik  maka  pimpinan dapat  memberikan  insentif  terhadap  pegawai yang  dapat  melaksanakan  wewenang  dengan baik.  Namun  dalam  kenyataannya  Kepala  belum dapat  memberikan  insentif  karena  terkendala belum ada anggaran, padahal dengan diberikannya insentif dapat memberikan motivasi pegawai  sehingga  pegawai  lebih  memiliki  rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. 9) Adanya human relation yang baik Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui dalam  pendelegasian  wewenang  Kepala  Satpol PP sudah cukup baik seperti kepala mendelegasikan  wewenangnya  kepada  pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai di dalam organisasi sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Sementara  itu  menurut  pendapat  Nawawi (2009:167) mengemukakan bahwa :
Untuk  mencapai  tujuan  sebuah  organisasi tentunya perlu didukung oleh  semua pihak dalam organisasi, pihak-pihak yang dimaksud  adalah  kepala  dan  pegawai. Sebuah organisasi harus mampu menciptakan  suasana  kondusif  dimana pimpinan
dalam mendelegasikan wewenang  harus  mampu  bekerjasama dengan  pegawai  serta  mengarahkan  tujuan organisasi  secara  efektif  sehingga  para pegawai  merasakan  bahwa  tujuan  tersebut merupakan tujuan bersama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  kesesuaian  dalam pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh kepala  Satpol  PP  hal  ini  didasarkan  bahwa pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan  oleh pimpinan  telah  memperhatikan  prinsip  human
relation sehingga semua pegawai dalam organisasi  bekerjasama  dalam  melaksanakan wewenang yang didelegasikan oleh kepala. 2. Tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa tanggung jawab pegawai di Kantor Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Pangandaran ditunjukkan  dengan  nilai  angka  rata-rata  sebesar 48,46  dan  berada  pada  kategori  kurang,    yang apabila  dipresentasekan  diperoleh  hasil  sebesar 51,05%.  Angka  tersebut  jika  dikonsultasikan dengan  perhitungan  Arikunto  (2013:245)  berada pada  kategori  cukup.  Artinya    tanggung  jawab pegawai  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Pangandaran  sudah  cukup  sesuai dengan  pendapat  Hasibuan  (2006:70)  tentang indikator dari tanggung jawab pegawai.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  sajikan indikator-indikator tersebut sebagai berikut : 1. Keharusan  pegawai  untuk  melakukan  semua kewajiban Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pegawai  Satpol  PP  belum  sepenuhnya memiliki  kemampuan  dalam  melakukan semua  kewajiban  hal  ini  dibuktikan  dengan masih adanya pegawai yang belum
melaksanakan  penindakan  terhadap  pelanggar peraturan  daerah  sehingga  menyebabkan adanya
permasalahan-permasalahan pelanggaran perda belum ditindaklanjuti.
Sementara itu menurut pendapat Himawan (2007:67) mengemukakan bahwa :
Tanggung  jawab  pegawai  dibuktikan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan  kegiatan  yang  lebih  rinci yang  dilaksanakan  secara  jelas  dan  dalam setiap bagian atau unit.R incian tugas-tugas tersebut  digolongkan  ke  dalam  satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan hal ini dikarenakan pegawai belum sepenuhnya memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan  sehingga  pekerjaan  yang  menjadi kewajibannya belum dapat diselesaikan dengan baik.
2. Setiap wewenang akan menimbulkan
tanggungjawab
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pegawai  Satpol  PP  belum  sepenuhnya dapat melaksanakan wewenang dengan
tanggungjawab  hal  ini  dikarenakan  masih adanya  pegawai  Satpol  PP  yang  belum sepenuhnya  melaksanakan  kewenangannya dengan  baik  sehingga  pekerjaan  yang  sudah menjadi  tugasnya  tidak  dapat  terlaksana dengan baik.
Sementara  itu  menurut  Irwan  (2013:131), menyatakan bahwa : ”Tanggungjawab pegawai  dalam  melaksanakan  wewenang merupakan  hak  seseorang  untuk  mengambil tindakan  yang  diperlukan  agar  tugas  serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas,  terdapat  ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan hal ini dikarenakan pegawai  belum  sepenuhnya  melaksanakan wewenang  yang  menjadi  tanggungjawabnya hal  ii  dikarenakan    masih  adanya  target pekerjaan  yang  tidak  dapat  diselesaikan karena  pegawai  kurang  memiliki  disiplin dalam  bekerja  sehingga  menggunakan  waktu bekerja  kurang  optimal  karena  digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang menunjang  terlaksananya  pekerjaan  dengan baik.
3. Kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan wewenang
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pegawai  Satpol  PP  belum  sepenuhnya dapat melaksanakan wewenang dengan tanggung  jawab  hal  ini  dikarenakan  masih adanya  pegawai  Satpol  PP  yang  belum sepenuhnya  melaksanakan  kewenangannya dengan  baik  sehingga  pekerjaan  yang  sudah menjadi  tugasnya  tidak  dapat  terlaksana dengan baik.
Sementara itu menurut Hasibuan
(2009:68) menyatakan bahwa :
Pemberian  wewenang  dan  tangung  jawab kepada  orang-orang  yang  ditunjuk  oleh pemegang  wewenang .Atasan memberikan kekuasaan  kepada  staf  atau  bawahan sehingga  bawahan  itu  dapat  melaksanakan tugas  itu  sebaik-baiknya  serta  dapat mempertanggungjawabkan  hal-hal  yang didelegasikan kepadanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas,  terdapat  ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan hal ini dikarenakan pegawai belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan  wewenang  yang diterimanya  kepada  kepala  Satpol  PP  hal  ini dikarenakan  masih  ada  pegawai  yang  tidak membuat  laporan  hasil  pencapaian  kerja
sesuai  dengan  ketentuan  padahal  idealnya pegawai  harus  melaporkan  berbagai  kegiatan yang telah dilaksanakannya untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi.
4. Mempertanggungjawabkan wewenang kepada pimpinan Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pegawai  Satpol  PP  belum  sepenuhnya dapat  mempertanggungjawabkan  wewenang kepada  pimpinan  dengan  baik  hal  ini dikarenakan masih adanya pegawai Satpol PP yang belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan  semua  wewenang yang  diterimanya  kepada  kepala  Satpol  PP. Pegawai  kurang  memahami  secara  jelas mengenai  tugasnya,  sehingga  kurangnya  rasa tanggung jawab dalam bekerja.
Sementara itu menurut Hasibuan (2009:72) menyatakan bahwa : Pertanggungjawaban  adalah  memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya.  Tanggung  jawab  merupakan hal  terpenting  dalam  menjalankan  suatu wewenang  perusahaan  karena  dengan tanggung  jawab  seorang  karyawan  dapat memberikan laporan atau pertanggungjawaban suatu keputusan yang telah diambil
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas,  terdapat  ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan hal ini dikarenakan pegawai belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan  wewenang  yang diterimanya  kepada  kepala  Satpol  PP  secara rutin  setelah  melaksanakan  wewenang  yang didelegasikan kepadanya.
3. Pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh Kepala  terhadap  tanggungjawab  pegawai di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui adanya  pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh Kepala  terhadap  tanggung  jawab  pegawai  di Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran  sebesar 98,57 % sedangkan 1,43 % adalah  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  artinya bahwa  selama  ini  Kepala  Satpol  PP  belum maksimal  dalam  melaksanakan  pendelegasian wewenang  kepada  pegawainya  dengan  baik sehingga  tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran  belum  cukup  baik  sehingga  hal  ini membuktikan  bahwa  dengan  semakin  baiknya
kepala  mendelegasikan  wewenangnya  kepada pegawai  maka  tanggung  jawab  pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaan akan meningkat.
Menurut  Hasibuan  (2006:70)  menyatakan bahwa tanggung jawab sebagai berikut :
Tanggung  jawab  pegawai  merupakan keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas  yang  dibebankan kepadanya  sebagai  akibat  dari  wewenang yang diterima/dimilikinya. Setiap wewenang  akan  menimbulkan  hak  ( right ) dan tanggung jawab ( responsibility ), kewajiban-kewajiban  untuk  melaksanakan dan mempertangungjawabkan ( accountability )  tegasnya  tanggung  jawab tercipta  karena  penerimaan  wewenang. tanggungjawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan  (mendelegasikan)  wewenang tersebut atau delegated harus bertanggungjawab kepada delegator .
Tanggung  jawab  merupakan  sesuatu  yang harus dimiliki oleh pegawai untuk melaksanakan semua  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  pimpinan sehingga  dalam  menerima  wewenang  pegawai harus  dapat  melaksanakan  wewenang  yang diberikan secara bertanggungjawab.
Dengan  demikian  melalui  pendelegasian wewenang  yang  jelas  maka  pegawai  dapat melaksanakan aktivitas atau pekerjaannya dengan baik  dan  mengambil  tindakan  atau  memutuskan suatu  hal  tanpa  menunggu  perintah  atasan sehingga dengan adanya pendelegasian yang jelas maka  pegawai  akan  memiliki  tanggungjawab dalam bekerja.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala terhadap  tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran  maka  dapat  penulis  simpulkan sebagai berikut : 1. Pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten  Pangandaran  ditunjukkan  dengan nilai angka rata-rata sebesar 49,06 dan berada pada kategori kurang, yang apabila dipresentasekan  diperoleh  hasil  sebesar 51,65%.  Angka  tersebut  jika  dikonsultasikan dengan  perhitungan  Arikunto  (2013:245) berada pada kategori cukup. Artinya
pendelegasian  wewenang  oleh  Kepala  di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten  Pangandaran  belum  dilakukan secara  efektif.  Sedangkan  berdasarkan  hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini kepala  belum  melaksanakan  pendelegasian wewenang  secara  maksimal  sehingga  masih adanya  pegawai  yang  belum  sepenuhnya mampu memahami wewenang yang diterimanya  hal  ini  disebabkan  oleh  Kepala dalam  pendelegasian  wewenang      belum dapat  menerangkan  dan  merinci  secara  jelas terkait  rencana-  rencana  dan  tugas  -  tugas yang  di  berikan  sehingga  menyebabkan pegawai belum dapat secara cepat melaksanakan pekerjaanyang menjadi tugasnya secara bertanggungjawab.
2. Tanggungjawab  pegawai  di  Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran ditunjukkan  dengan  nilai  angka  rata-rata sebesar  48,46  dan  berada  pada  kurang,  yang apabila  dipresentasekan  diperoleh  hasil sebesar 51,05%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (2013:245)  berada  pada  kategori  cukup. Artinya    tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran masih kurang maksimal. Sedangkan  berdasarkan  hasil  observasi penulis  diketahui  masih  adanya  pegawai yang belum sepenuhnya
mampu melaksanakan pekerjaanya secara bertanggungjawab, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pegawai yang belum melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya  serta  pegawai  belum dapat  mempertanggungjawabkan  setiap  hasil pekerjaanya  kepada  pimpinan  sehingga pimpinan kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pegawai.
3. Pendelegasian wewenang oleh Kepala berpengaruh terhadap tanggung jawab pegawai  sebesar  98,57  %  sedangkan  1,43  % adalah  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  seperti kepemimpinan,  motivasi  pegawai  maupun kompensasi, dengan demikian maka hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh yang positif pendelegasian wewenang oleh Kepala terhadap  tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Pangandaran  dapat  diterima  karena  teruji kebenarannya.

## b. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Dalam  pendelegasian  wewenang  kepada pegawai  sebaiknya  kepala  menerangkan  dan merinci  secara  jelas  menegnai  tugas  yang  di delegasikan, sehingga pegawai dapat memahami  tugas  yang  di  terimanya  dengan baik, dan menyesuaikan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang didelegasikan  seperti  kepala  memberikan wewenang  disertai  dengan  petunjuk  teknis serta  pimpinan  secara  rutin  memberikan bimbingan  kepada  pegawai  pada  saat melaksanakan  wewenangnya  sehingga  setiap permasalahan  yang  dihadapi  pegawai  dapat ditindaklanjuti secara cepat.
2. Sebaiknya kepala  dalam  meningkatkan tanggung jawab pegawai melakukan berbagai upaya  seperti  memberikan  insentif  kepada pegawai  sebagai  bentuk  perhatian  terhadap pegawai  yang  telah  mampu  melaksanakan wewenangnya secara bertanggungjawab selain  itu  pimpinan  memberikan  sanksi kepada  pegawai  yang  tidak  melaksanakan wewenangnya dengan baik.
3. Supaya pendelegasian wewenang tetap memberikan  pengaruh  dalam  meningkatkan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan  wewenangnya  maka  kepala sebaiknya  melakukan  berbagai  pertemuan secara rutin dengan pegawai untuk mengetahui  kendala-kendala  pegawai  dalam melaksanakan wewenangnya selain itu kepala  dapat  meningkatkan  kerjasama  yang lebih baik dengan pegawai sehingga permasalahan  pegawai  dapat  diselesaikan bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani.  2012.  Manajemen Organisasi . Jakarta: PT Bumi Aksara Arikunto ,  S.  ( 2013 ).  Prosedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Basu,  Swasta DH dan  Irawan. 2013. Manajemen Pemasaran Modern . Yogyakarta: Liberty. Baban  Sobandi  dkk.  2006.  Desentralisasi  dan Tuntutan  Penataan  Kelembagaan  Daerah. Bandung.
Hadari Nawawi, 2009, Manajemen Sumber Daya
Manusia  Untuk  Bisnis  Yang  Kompetitif, Cetakan  Ke-4,  Gajah  Mada  Univercity Press, Yogyakarta
Handayaningrat, Soewarno 2009.Pengantar  Studi Ilmu Administrasi dan Managemen. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
Handoko,  T.  Hani.  2003. Manajemen .  Cetakan Kedelapanbelas.    J  iiiii  BPFEYogyakarta, Yogyakarta.
Hasibuan , Malayu  S.P, 2006 , Manajemen Dasar, Pengertian, dan. Masalah,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.
__________,  S.P.,  2007. Manajemen  Sumber Daya  Manusia. Jakarta  :  Cetakan  9.  PT. Bumi Aksara.
Mahmudi,  2013,  Manajemen  Kinerja  Sektor Publik.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi,  cetakan  ketujuh,  Penerbit  :  Ghalia Indonesia, Jakarta
Robbins,  Stephen.  P.  2006.Perilaku  Organisasi
(alih  bahasa  Drs.  Benjamin  Molan),Edisi Bahasa  Indonesia,Klaten:  PT  INT  AN SEJATI. Sedarmayanti.  2016.Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (cetakan kelima). Bandung : PT Refika Aditama Sutisna. 2008 .  Manajemen  Pemasaran .  Edisi Kesebelas. Jakarta : Indeks.
Surjadi . 2009 .  Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT. Reflika.
a. Sumber Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah