SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business
journal homepage : http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/

## TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS SUDUT PANDANG AKAD WAKALAH DAN SALAM
SERTA PSAK SYARIAH 103
Retno Dyah Pekerti 1 , Dewi Susilowati 2 , Eliada Herwiyanti 3
1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh, Ciamis
2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Email: rdyahpekerti@gmail.comm

## Abstract
In the Islamic perspective online buying and selling transactions fall into the muamalah category in the field of trade or business. Online buying and selling transactions often cause various problems, both from the seller and the buyer. One of the causes of the problem was due to a lack of understanding of the pillars and terms of buying and selling, so gharar often occurred and both sellers and buyers did not know what contract to do when transacting online. This research is to analyze and explore the greetings contract and analyze the application of PSAK Syariah 103 in online buying and selling transactions. This study uses qualitative methods with the type of case study research conducted in the City of Tasikmalaya using in-depth interview techniques. The informants in the study consisted of business people, consumers, fiqh experts, Tasikmalaya City MUI, and academics. The results of the study show that harmony and terms of sale and purchase in a sharia perspective are only known in general. The contract of greeting and PSAK Syariah 103 is not known by the seller or the buyer. Salam accounting can be applied to any sale and purchase transaction with the provisions of the scheme and  recording,  recognition,  measurement,  and  presentation  must  be  in  accordance  with  the  rules  in  PSAK Syariah 103. This research can be a reference for academics and is an input for regulators, business people and society.

## Keywords: Purchasing and Selling Online, Fiqh of Muamalah, PSAK 103

## Abstrak
Dalam perspektif Islam transaksi  jual beli online masuk ke dalam kategori muamalah di bidang perdagangan atau bisnis. Transaksi jual beli online seringkali menimbulkan berbagai masalah, baik dari penjual  maupun  pembeli.  Salah  satu  penyebab  masalah  tersebut  adalah  karena  kurangnya  pemahaman mengenai  rukun  dan  syarat  dari  jual  beli,  sehingga  seringkali  terjadi  gharar  dan  baik  penjual  maupun pembeli belum mengetahui akad apa yang harus dilakukan saat bertransaksi online. Penelitian ini untuk menganalisis dan mengeksplorasi mengenai akad salam serta menganalisis penerapan PSAK Syariah 103 dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Informan dalam  penelitian  terdiri  dari  pelaku  bisnis,  konsumen,  ustadz  ahli  fikih,  MUI  Kota  Tasikmalaya,  dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariah hanya diketahui secara umum. Akad salam dan PSAK Syariah 103 belum diketahui oleh penjual maupun pembeli. Akuntansi salam dapat diterapkan pada transaksi jual beli apapun dengan ketentuan skema dan pencatatan, pengakuan,  pengukuran,  serta  penyajiannya  harus  sesuai  dengan  aturan  dalam  PSAK  Syariah  103. Penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu  referensi  bagi  para  akademisi  dan  menjadi  bahan  masukan  bagi regulator, pelaku bisnis dan masyarakat.

## Pendahuluan
Pada 2017, eMarketer yang merupakan perusahaan riset pasar yang memiliki wawasan dan  tren  berkaitan  dengan  pemasaran  digital,  media,  dan  perdagangan  di  New  York, memperkirakan  netter  Indonesia  akan  mencapai  112  juta  orang,  mengalahkan  Jepang  di peringkat ke-5 (pada tahun 2016) yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban, dan di tahun 2017 Indonesia mampu berada di peringkat ke-5 penggunaan internet di dunia.
Tabel 1.  25 Negara Pengguna Internet Tahun 2013-2018
25 Negara Teratas, Peringkat Pengguna Internet, 2013-2018 jutaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Cina* 620,7 643,6 669,8 700,1 736,2 777,0 2. Amerika* 246,0 252,9 259,3 264,9 269,7 274,1 3. India 167,2 215,6 252,3 283,8 313,8 346,3 4. Brazil 99,2 107,7 113,7 119,8 123,3 125,9 5. Jepang 100,0 102,1 103,6 104,5 105,0 105,4 6. Indonesia 72,8 83,7 93,4 102,8 112,6 123,0 7. Rusia 77,5 82,9 87,3 91,4 94,3 96,6 8. Jerman 59,5 61,6 62,2 62,5 62,7 62,7 9. Meksiko 53,1 59,4 65,1 70,7 75,7 80,4 10.  Nigeria 51,8 57,7 63,2 69,1 76,2 84,3 11.  Inggris** 48,8 50,1 51,3 52,4 53,4 54,3 12.  Perancis 48,8 49,7 50,5 51,2 51,9 52,5 13.  Filipina 42,3 48,0 53,7 59,1 64,5 69,3 14.  Turki 36,6 41,0 44,7 47,7 50,7 53,5 15.  Vietnam 36,6 40,5 44,4 48,2 52,1 55,8 16.  Korea Selatan 40,1 40,4 40,6 40,7 40,9 41,0 17.  Mesir 34,1 36,0 38,3 40,9 43,9 47,4 18.  Italia 34,5 35,8 36,2 37,2 37,5 37,7 19.  Spanyol 30,5 31,6 32,3 33,0 33,5 33,9 20.  Kanada 27,7 28,3 28,8 29,4 29,9 30,4 21.  Argentina 25,0 27,1 29,0 29,8 30,5 31,1 22.  Colombia 24,2 26,5 28,6 29,4 30,5 31,3 23.  Thailand 22,7 24,3 26,0 27,6 29,1 30,6 24.  Polandia 22.6 22,9 23,3 23,7 24,0 24,3 25.  Afrika Selatan  20,1 22,7 25,0 27,2 29,2 30,9 Seluruh Dunia*** 2,692,9 2,892,7 3,072,6 3,246,3 3,419,9 3,600,2
Catatan: individu dari segala usia yang menggunakan internet dari lokasi manapun melalui perangkat setidaknya satu kali per bulan; * tidak termasuk Hong Kong; ** perkiraan dari Agustus 2014; *** termasuk negara yang tidak terdaftar Sumber: eMarketer, November 2014
Dikutip dari website kominfo.go.id, pertumbuhan industri e-commerce semakin pesat di tengah melambatnya laju ekonomi konvensional di tanah air dalam waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan industri e-commerce yang terus meningkat terjadi karena banyaknya pelaku bisnis baru di dunia online berskala kecil dan menengah. Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi skala usaha yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena bisnis ini terbilang kuat sekalipun pada saat krisis ekonomi. Potensi industri e-commerce di Indonesia yang sebagian besar adalah pelaku UKM memang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena
berdasarkan data  analisis  Ernst  &  Young  yang  dikutip  dari  website  kominfo.go.id  serta kompas.com mengatakan, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahunnya meningkat 40 persen. Ada sekitar 102,8 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016, dan 112,6 juta pengguna di tahun 2017. Perilaku konsumtif menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga melakukan survey di tanah air pada tahun 2016. Hasil survey yang dilakukan APJII mengatakan bahwa Penggunaan internet oleh 130,8 juta pengguna di tanah air memanfaatkannya untuk mengetahui atau mencari barang dan jasa,  serta  dari  pengguna  internet  tersebut, sebanyak  84,2  juta  pengguna,  pernah  melakukan transaksi secara online. Terdapat perbedaan data jumlah pengguna internet  dari APJII dan juga eMarketer di tahun 2016, hal tersebut dikarenakan sampel yang digunakan dan teknik analisis data berbeda antara satu sama lain. Namun kedua hasil survey menunjukkan bahwa pengguna internet  di  Indonesia  di  tahun  2016,  lebih  dari  100  juta  pengguna.  Hasil  survey  menandakan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia mengerti akan teknologi dan mulai menggunakan internet sebagai alat bisnis dan transaksinya.
Pertumbuhan e-commerce yang semakin pesat, membutuhkan pedoman khusus bagi para pelaku bisnis dalam melakukan pembukuan serta pelaporan keuangan agar stakeholders mampu melihat kondisi perusahaan dan melakukan pengambilan keputusan dengan baik.  International Federation of Accountants (IFAC) dan Ikatan Akutan Indonesia (IAI) sebagai pemangku kebijakan dan  pembuat  standar  akuntansi  perlu  untuk  memperhatikan  laju  perkembangan  e-commerce sebagai salah satu tolak ukur dalam pembuatan standar akuntansi terbaru.
Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi barang dan jasa melalui media online ini termasuk kategori  muamalah  di  bidang  perdagangan  atau  bisnis,  menggambarkan  suatu  aktivitas  yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  orang  lain  atau  dengan  beberapa  orang  untuk  memenuhi kebutuhan  masing-masing.  Dalam  Islam  kegiatan  bermuamalah  seperti  jual  beli  telah  diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat beberapa firman Allah SWT mengenai jual beli, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”   dan  Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang  lebih  sering  dipraktikkan  para  sahabat  Rasulullah  SAW  dibandingkan  dengan  mata pencaharian  lainnya,  seperti  pertanian  dan  lain-lain.  Di  samping  itu,  karena  manfaatnya  lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
Pemenuhan  persyaratan  transaksi  yang  berkaitan  dengan  jual  beli  dalam  Islam  harus sesuai dengan fiqih muamalah. Menurut (Manan, 2006: 31) fiqih muamalah merupakan hukum- hukum  yang  berhubungan  dengan  tindakan  hukum  manusia  yang  bersifat  keduniaan,  seperti dalam  persoalan  jual  beli,  utang  piutang,  kerjasama  dagang,  perserikatan,  dan  perkongsian.
Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, karena benda harus  dihadirkan  saat  proses  transaksi,  atau  tidak  dihadirkan  namun  dengan  ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan aturan Islam.
Transaksi jual beli yang dilakukan dengan berbagai pihak memerlukan pencatatan yang baik. Akuntansi  dikenal  oleh  masyarakat  umum  adalah  pembukuan  atau  pencatatan  transaksi keuangan. Islam mengenal akuntansi sudah ada sejak zaman dulu, jauh sebelum pendahulu Barat menemukannya.  Perintah  untuk  senantiasa  melakukan  pencatatan  dan  penghitungan  (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah SWT untuk orang yang beriman dalam QS. Al-Baqarah: 282.
Di  dalam  transaksi  jual  beli  online,  prinsip  kejujuran  menjadi  sangatlah  rentan  karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui virtual online atau media sosial. Transaksi jual beli online ini bisa dilakukan dengan berbagai media, misalnya online shop, marketplace, maupun e-commerce.
Lokasi penelitian dilakukan di Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri dan juga salah satu kota industri kreatif  karena banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lahir dan tumbuh di sana, bahkan tidak sedikit yang telah mengekspor barangnya ke berbagai negara. Banyaknya pelaku UMKM dan start-up yang memasarkan produknya secara online, maka peneliti terdorong untuk mengetahui lebih lanjut apakah transaksi jual beli yang sebagian besar dilakukan menggunakan  media  online  telah  sesuai  dengan  fikih  muamalah  dalam  Islam,  dan  bagaimana pengakuan serta pengukuran akuntansi syariahnya.

## Landasan Teori

## Ruang Lingkup Jual Beli
Menurut Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan  cara  tertentu.  Menurut  imam  Nawawi  dalam  kitab  Majmu’,  jual  beli  adalah pertukaran  harta  dengan  harta  dengan  maksud  untuk  memiliki.  Sedangkan  menurut  Ibnu Qudamah  menyatakan  jual  beli  adalah  pertukaran  harta  dengan  harta  dengan  maksud  untuk memiliki  dan dimiliki.  Ulama  Malikiyah  membagi  definisi jual  beli  ke dalam  dua  macam,  yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum jual beli adalah akad mu’awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
Ada  sebagian  ulama  memberikan  pemaknaan  tentang  jual  beli  (bisnis),  diantaranya: Ulama  Hanafiyah  mengatakan  jual  beli  adalah  pertukaran  harta  dengan  harta  (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara’ yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu’ mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, dan
menurut Suhendi (2007) jual beli adalah  menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Dari beberapa pengertian tersebut,  dapat dipahami  bahwa  jual  beli ialah  suatu  perjanjian  atau  transaksi  tukar  menukar barang dengan barang lain atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima  benda  atau  barang  dan  pihak  lain  menerimanya  sesuai  dengan  perjanjian  atau ketentuan yang telah disepakati.

## Jual Beli Online
Jual  beli  online  atau  yang  biasa  disebut  dengan  e-commerce  merupakan  perdagangan dimana  pembelian,  penjualan,  dan  pemasaran  produknya  melalui  sistem  elektronik  yang memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang diungkapkan oleh O’Brien & Marakas (2010):
“Is the buying, selling, marketing, and servicing of prduct, service, and information over a variety of computer networks. E-commerce is changing the shape of competition, the speed of action, and the streamlining of interaction, product, and payment from custmers to companies and from companies to suppliers.”
E-commerce (Sutabri, 2012) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.  E-commerce  dapat  melibatkan  transfer  dana  elektronik,  pertukaran  data  elektronik, sistem  inventori  otomatis,  dan  sistem  pengumpulan  data  otomatis.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa e-commerce merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi.
Pada  dasarnya  pihak-pihak  dalam  jual  beli  secara  online,  memiliki  hak  dan  kewajiban. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produknya melalui internet, oleh karena itu seorang penjual  wajib  memberikan  informasi  secara  benar  dan  jujur  atas  produk  yang  ditawarkannya kepada  pembeli.  Pembeli  produk  online  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  barang  yang dibelinya  dengan  harga  yang  sesuai  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli.  Bank  sebagai perantara  dalam  transaksi  jual  beli  online,  berfungsi  sebagai  penyalur  dana  atas  pembayaran suatu  produk  dari  pembeli  kepada  penjual  produk  itu.  Provider  merupakan  pihak  lain  dalam transaksi jual beli online. Dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli maupun penjual untuk dapat melakukan transaksi jual beli online  menggunakan  internet.  Sehubungan  dengan  itu,  dalam  suatu  transaksi  jual  beli  harus terdapat akad antara penjual dan pembeli, karena akad merupakan salah satu hal penting dalam Islam yang memutuskan diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transkasi e-commerce adalah akad salam dan wakalah. Kedua akad tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad salam dan nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad wakalah. Jika penjual maupun pembeli mengetahui dan menerapkan kedua akad tersebut dalam transaksi  e-commerce sesuai dengan aturan yang ada,
maka masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli dapat menghindari gharar dan segala unsur yang dilarang dalam Islam pada transaksi jual beli online sehingga transaksi jual beli online pun akan lebih terjaga kehalalannya

## Dasar Hukum
Dalam  Islam  kegiatan  bermuamalah  seperti  jual  beli  telah  diatur  dalam  Al-Quran  dan Hadist. Terdapat beberapa firman Allah SWT mengenai jual beli, yaitu:
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah: 198)
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275)
Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memperbolehkan segala bentuk jual beli yang tidak melanggar aturan Islam, namun mengharamkan riba. Menurut Tarmizi (2017), riba  merupakan  penyakit  ekonomi  masyarakat  yang  telah  dikenal  lama  dalam  peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emas dan perak).
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang kepadamu.”( Q.S. An-Nisa: 29)
Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari  yang  haram,  sebagaimana  jawaban  Rasulullah  SAW  atas  pertanyaan  Rafi’  bin Khudaij perihal usaha yang paling baik.
“Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi’ bin Khudaij, Ra)
Landasan hukum dari praktik jual beli ini bukan hanya dari Al-Qur’an juga Hadist, para ulama fikih terdahulu hingga saat ini telah sepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan, selama di  dalamnya tidak  terdapat  unsur-unsur  yang  dilarang  oleh  syariat Islam juga  telah terpenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini, menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

## Rukun dan Syarat Jual Beli
Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada  ijab dan qabul. Menurut Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:
a. Aqidain (dua orang berakad), atau adanya penjual dan pembeli,
b. Ma’qud ‘alaih, barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang, dan
c. Shighat (ijab dan qabul).
Ulama Mazhab Syafi’iyah berpendapat sama dengan Mazhab Malikiyah. Sedangkan ulama dari  Mazhab  Hanabilah  berpendapat  sama  dengan  pendapat  dari  ulama  Mazhab  Hanafi.  Dari penjelasan rukun jual beli tersebut para ulama sepakat bahwa shighat (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena shighat termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli.
Shighat, ‘aqidain, dan ma’qud ‘alaih merupakan tiga komponen yang tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli, karena ketiganya merupakan unsur pokok yang apabila tidak ada salah satu dari ketiganya, maka praktik jual beli tidak akan terlaksana. Dalam beberapa situasi tertentu, bisa saja ma’qud ‘alaih tidak ada di tempat, hanya berupa barang atau spesifikasi tertentu, namun bukan berarti barang tersebut tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli salam (pesanan).  Menurut  para  ulama,  ma’qud  ‘alaih  harus  berada  di  tempat  saat  ijab  dan  qabul dilaksanakan, agar barang tersebut bisa secara langsung diserah-terimakan dari penjual kepada pembeli.  Namun  dalam  akad  jual  beli  salam  tidak  demikian,  dimana  barang  diserahkan  saat barang  tersebut  memang  sudah  ada.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  memandang  bahwa  hukum kebolehan  akad  jual  beli  salam  ini  berdasarkan  istihsan  (sesuatu  yang  dianggap  baik  oleh masyarakat dan lazim dilakukan).
Dalam jual beli online, pembeli terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang, sedangkan barang/produk  baru  diterima  beberapa  hari  kemudian  tergantung  tempat  atau  tujuan pengiriman barang. Akad salam diperbolehkan selama memenuhi rukun jual beli. Dalam kegiatan transaksi jual beli, ada syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya suatu akad transaksi tersebut. Sebagaimana penjelasan mengenai rukun dalam praktik jual beli, maka ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap rukun tersebut seperti:
a. Syarat yang berkaitan dengan ‘Aqidain
Pihak-pihak  yang  melaksanakan  transaksi  jual  beli  tidak  boleh  terdapat  unsur  penipuan  yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah),  kewenangan  (wilayah)  dan  perwakilan  (wakalah).  Apabila  ketiga  hal  ini  terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara’ (Manan, 2006: 42).
b. Syarat yang berkaitan dengan Ma’qud ‘Alaih
 Ma’qud  ‘alaih  tersebut  diketahui  oleh  penjual  dan  pembeli  seperti  sifat  dan  jenis  barang tersebut.
 Ma’qud ‘alaih tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung yang ada di udara dan yang lainnya, karena hal tesebut
mengandung unsur gharar (penipuan). Kedua syarat ini berlaku secara hukum dalam setiap akad jual beli.
 Harta  yang  diperjualbelikan  milik  penuh  penjual  atau  seseorang  yang  diberi  kuasa menjualnya  seperti  wakil  dan  walinya.  Syarat  ini  khusus  bagi  harta  yang  tidak  bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain, serta barang yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain- lain. Dalam jual beli online dikenal dengan sebutan reseller dan dropshipper, yang merupakan wakil  dari  penjual  yang  sesungguhnya.  Reseller  dan  dropshipper    mengambil  barang  atau produk dari satu penjual untuk dijualnya kembali, dengan maksud mendapatkan keuntungan dari persentase yang diberikan oleh penjual utama.
 Harta  yang  diperjualbelikan  itu  dapat  diserahterimakan  dan  sama  jenisnya  jika  harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Hal ini khusus bagi harta ribawi.
c. Syarat yang Berkaitan dengan Shighat (Ijab dan Qabul)
Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi’iyah: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab-qabul) yang diucapkan.” Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut:
1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual  dan  harga  barang.  Jika  sekiranya  kedua  belah  pihak  tidak  sepakat,  jual  beli  (akad) dinyatakan tidak sah.
3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.
Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  modern,  perwujudan  ijab  dan  qabul  tidak  lagi diungkapkan  melalui  ucapan,  tetapi  dilakukan  dengan  sikap  pembeli  mengambil  barang, kemudian  menyerahkan  uangnya  kepada  kasir  sebagaimana  yang  lazim  disaksikan  di  pasar swalayan.  Dalam  fikih  Islam,  paraktik  semacam  ini  disebut  dengan  ba’i  al-mu’athah  (masing- masing kedua belah pihak- penjual dan pembeli) memberikan sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukar yang dilakukan tanpa ijab dan qabul melalui ucapan, tapi melalui tindakan atau adanya ijab tanpa qabul, atau sebaliknya. Seperti dalam jual beli online, ijab dan qabul tidak disebutkan secara langsung, bahkan antara penjual dan pembeli pun tidak saling bertatap muka, hanya menggunakan perantara media sosial. Ijab dan qabul diakui ketika pembeli telah membayar sejumlah uang sesuai dengan harga kesepakatan, lalu barang tersebut dikemas dan dikirimkan sesuai dengan alamat yang telah diisikan oleh pembeli dan penjual mengirimkan nomor bukti pengiriman (resi) atas barang yang telah dikirimkannya.

## Akad Jual Beli Online

## Akad Salam
Salam menurut PSAK 103 merupakan akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman  di  kemudian  hari  oleh  penjual  (muslam  illaihi)  dan  pelunasannya  dilakukan  oleh pembeli  pada  saat  akad disepakati  sesuai  dengan syarat-syarat tertentu.  Menurut Muhammad Syafi'i Antoni (2002: 108) Ba'i 'as-Salam berarti pembelian barang yang dikirim di kemudian hari, sementara  pembayaran  dilakukan  terlebih  dahulu.  Jadi,  salam  adalah  transaksi  pengiriman barang  yang  dipesan  ditangguhkan  sedangkan  pembayaran  dibayar  secara  tunai  pada  awal transaksi  dengan adanya  perjanjian tertentu.  Salam  menurut    DSN  –  MUI  merupakan  jual  beli barang dengan cara pemesan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
Keyakinan telah terjadinya akad salam dalam transaksi e-commerce, sejumlah ulama fikih yang  terangkum  pendapatnya  dalam  jumhur  ulama  menegaskan,  bahwa  suatu  transaksi  yang akadnya menyerupai akad  salam, yaitu apabila transaksi tersebut memenuhi rukun salam seperti adanya pembeli (muslam), penjual (muslam ilaih) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (ra’sul maal as-salam), barang atau obyek transaksi (muslam fih) dan ucapan  ijab  qabul  (sighat).  Pada  akad  salam,  perlu  ditegaskan  bentuk  obyek  transaksi  yang dibenarkan  adalah  ketika  obyek  transaksi  tersebut  diketahui  dengan  jelas,  serta  dapat diidentifikasi  keberadaannya.  Selain  untuk  menghindari  ketidak  jelasan  dalam  bertransaksi, ketentuan  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengurangi  kesalahan  akibat  kurangnya  pengetahuan tentang  kualitas  dan  kuantitas  berupa  jenis,  bentuk,  warna  ataupun  zat  obyek  transaksi  yang dimaksud.
Karakteristik  akad  salam  yang  dijelaskan  dalam  PSAK  Syariah    bisa  diterapkan  dan disesuaikan dengan transaksi jual beli online. Pada pencatatan transaksi dengan menggunakan akad salam, baik untuk  penjual maupun pembeli dapat mengaplikasikannya dengan ketentuan yang  ada  dalam  PSAK  103  yang  akan  memudahkan  dalam  pembuatan  pencatatan  laporan keuangan dan pengambilan keputusan dikemudian hari.

## Akad Wakalah
Wakalah  berasal  dari  wazan  wakala-yakilu-waklan  yang  berarti  menyerahkan  atau mewakilkan  urusan  sedangkan  wakalah  adalah  pekerjaan  wakil.  Al-Wakalah  juga  berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh). Menurut kalangan Syafi’iyah arti wakalah adalah  ungkapan  atau  penyerahan  kuasa  (al-muwakkil)  kepada  orang  lain  (al-wakil)  supaya melaksanakan  sesuatu  dari  jenis  pekerjaan  yang  bisa  digantikan  (an-naqbalu  anniyabah)  dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat  pemberi  kuasa  masih  hidup.  Akad  wakalah  adalah  akad  yang  memberikan  kuasa  kepada
pihak  lain  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  dimana  yang  memberi  kuasa  tidak  dalam  posisi melakukan kegiatan tersebut.
Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain, atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri, dan meminta  orang  lain  untuk  melaksanakannya.  Seseorang  yang  telah  diberikan  hak  perwakilan diperbolehkan  untuk  melakukan  apa  saja yang  boleh  di  lakukan  oleh  pihak  yang memberikan perwakilan,  seperti  melakukan  transaksi,  menagih  dan  memberikan  hutang/pinjaman  dan sebagainya.
Pada jual beli online akad wakalah bisa dilakukan karena adanya reseller atau dropshipper yang  berarti  agen  atau  bisa  juga  dikatakan  sebagai  anak  perusahaan  dari  suatu  toko  online. Reseller atau dropshipper ini memiliki posisi sebagai wakil dari suatu toko online untuk membantu menjualkan  barang  dagangannya.  Dropship  merupakan  sebuah  aktivitas  di  mana  seseorang berjualan  hanya  bermodalkan  sebuah  gambar  tanpa  memiliki  barang  yang  akan  dijual.  Untuk menjadi seorang reseller atau dropshipper  biasanya penjual memberikan syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh calon  reseller atau dropshipper tersebut. Untuk mencapai suatu tujuan, seringkali diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad  wakalah, seperti pelimpahan kekuasaan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan.  Dengan menerapkan akad wakalah dalam transaksi jual beli online, maka penjual utama dan wakil dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih detail dan mampu menghindari segala unsur yang dilarang  dalam  transaksi  jual  beli  online  perspektif  Islam.    Dewan  Syariah  Nasional memperbolehkan  transaksi  menggunakan  akad  wakalah,  dengan  fatwa  nomor  10/DSN- MUI/IV/2000.

## Objek Perjanjian Jual Beli
Objek  perjanjian  dalam  muamalah  jangkauannya  sangat  luas,  bentuknya  pun  berbeda- beda  satu  dengan  yang  lain.  Para  ahli  hukum  Islam  (fuqaha)  sepakat  bahwa  obyek  perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu (Manan, 2006: 40):
a. Obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang.
b. Dibenarkan syara’.
c. Obyek  harus  dapat  diserahkan  ketika  terjadi  perjanjian,  namun  tidak  harus  seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.
d. Obyek harus jelas dan dapat ditentukan  (mu’ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
Dalam  transaksi  online,  pembeli  dapat  melihat  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  pada layar  monitor,  namun  obyek  tersebut  tidak  bisa  seketika  diperoleh  karena  harus  menunggu
dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Di samping itu, pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak.

## Khiyar dalam Bisnis Islam
Bisnis  dalam  Islam  diberikan  keleluasan  memilih  untuk  membatalkan  akad  jual  beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis), dalam hukum Islam dinamakan  khiyar. Khiyar adalah  mencari  kebaikan  dari  kedua  perkara  yaitu  melangsungkan  atau  membatalkan  (Sabiq, 1996). Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jualan tersebut diteruskan atau dibatalkan karena suatu hal (Suhendi, 2007: 83). Adapun dasar hukum khiyar dijelaskan pada hadits sebagai berikut:
Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: “masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar,” (HR. Muslim).
Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Khiyar  Majelis,  artinya  antara  penjual  dan  pembeli  membatalkannya  saat  transaksi  masih berlangsung di tempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad (Sabiq, 1996).
b. Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai dibeli, jika tidak pas atau tidak cocok boleh dikembalikan. Dalam penjualan  yang  di  dalamnya  disyaratkan  sesuatu  yang  baik  oleh  penjual  maupun  pembeli (Suhendi, 2007: 84).
c. Khiyar  Aib, dalam jual beli  ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya  jika  kita  beli  krudung  satu  kodi  ternyata  sampai  rumah  ada  yang  cacat  boleh dikembalikan. KhiyarAib (cacat), yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual (Rasjid, 1976: 277).

## Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Syariah
PSAK  Syariah  Paragraf  109  menjelaskan,  pengakuan  (recognition)  merupakan  proses pembentukan  suatu  pos  yang  memenuhi  definisi  unsur  serta  kriteria  pengakuan  yang dikemukakan  dalam  paragraf  110  dalam  laporan  posisi  keuangan  atau  laporan  laba  rugi komprehensif.  Pengakuan  dilakukan  dengan  menyatakan  pos  tersebut  baik  dalam  kata-kata
maupun  dalam  jumlah  uang  dan  mencantumkannya  ke  dalam  laporan  posisi  keuangan  atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.
PSAK Syariah Paragraf 110, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:
a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan
b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
PSAK  Syariah  Paragraf  111  mengatakan,  dalam  mengkaji  apakah  suatu  pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi,  perhatian  perlu  ditujukan  pada  pertimbangan  materialitas  yang  dibahas  dalam dalam paragraf 49 sampai dengan 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset,  secara  otomatis  memerlukan  pengakuan  unsur  lain,  misalnya,  penghasilan  atau liabilitas.
PSAK  Syariah  Paragraf  127  menjelaskan,  pengukuran  adalah  proses  penetapan junlah  uang  untuk  mengakui  dan  memasukkan  setiap  unsur  laporan  keuangan  dalam laporan  posisi  keuangan  dan  laporan  laba  rugi  komprehensif.  Proses  ini  menyangkut pemilihan dasar pengakuan tertentu.
PSAK  Syariah  Paragraf  128  menjelaskan,  sejumlah  dasar  pengukuran  yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. PSAK  Syariah  Paragraf  129  menjelaskan,  dasar  pengukuran  yang  lazimnya  digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan  dengan  dasar  pengukuran  yang  lain.  Misalnya,  persediaan  biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (lower of cost  or  net  realizable  value),  atau  akuntansi  dana  pensiun  menilai  aset  tertentu berdasarkan nilai wajar (fair value).
PSAK  Syariah  Paragraf  130  menjelaskan,  penggunaan  pengukuran  nilai realisasi/penyelesaian  untuk  menghasilkan  nilai  kas  (atau  setara  kas)  memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, liabilitas dan dana syirkah temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan.
PSAK Syariah No. 103 Paragraf 11 sampai dengan 13 dijelaskan, piutang salam diakui pada saat  modal  usaha  salam  dibayarkan  atau  dialihkan  kepada  penjual.  Modal  usaha  salam  dapat berupa kas dan aset non kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan  atau  kerugian  pada  saat  penyerahan  modal  usaha  tersebut.  Penerimaan  barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;
b) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
i) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan  yang  diterima  nilainya  sama  atau  lebih  tinggi  dari  nilai  barang  pesanan  yang tercantum dalam akad;
ii) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
c) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
i) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
ii) Jika  akad  salam  dibatalkan  sebagian  atau  seluruhnya,  maka  piutang  salam  berubah menjadi  piutang  yang  harus  dilunasi  oleh  penjual  sebesar  bagian  yang  tidak  dapat dipenuhi; dan
iii) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dana pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam,  maka  selisih  antara  nilai  tercatat  piutang  salam  dan  hasil  penjualan  jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual. PSAK Syariah No. 103 Paragraf 14 sampai dengan 16 menjelaskan, denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual,  denda  hanya  boleh  dikenakan  kepada  penjual  yang  mampu  menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan  kewajibannya sesuai  dengan  akad,  dan  denda  yang diterima  diakui  sebagai  bagian dana  kebajikan.  Barang  pesanan  yang  telah  diterima  diakui  sebagai  persediaan.  Pada  akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaki salam diukur sebesar
nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Akuntansi salam untuk penjual dijelaskan dalam PSAK Syariah Paragraf 17 sampai dengan 19, sebagai berikut:
 Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
 Modal  usaha  salam  yang  diterima  dapat  berupa  kas  dan  aset  nonkas.  Modal  usaha  salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
 Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaki salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yang akan digunakannya adalah studi kasus. Menurut Sugiyono (2011), bahwa metode kualitatif  digunakan  pada  saat  masalah  penelitian  belum  jelas,  masih  remang-remang  atau mungkin malah masih gelap. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi  kehidupan  nyata,  sistem  terbatas  kontemporer  (kasus)  atau  beragam  sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam  sumber  informasi  atau  sumber  informasi  yang  majemuk  (misalnya  pengamatan, wawancara,  bahan  audiovisual,  dan  dokumen  serta  berbagai  laporan)  dan  melaporkan  secara deskripsi kasus serta tema studi kasus menjadi pendekatan yang bagus, ketika peneliti memiliki kasus  yang  terbatas  yang  dapat  diidentifikasi  dengan  jelas,  atau  peneliti  ingin  menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus atau perbandingan dari beberapa kasus (Creswell, 2015). Obyek penelitian adalah akad dalam transaksi online perspektif syariah dan pengakuan akuntansi dalam akad tersebut.

## Pemilihan Informan
Informan yang dipilih sebagai sumber data berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu. Kriteria informan yang telah ditentukan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kredibel mengenai akad dalam transaksi jual beli  online dan pengakuan akuntansi  dalam akad tersebut. Strategi pengambilan responden yang diwawancarai dalam penelitian ini menggunkan teknik  purposive,  yaitu  dengan  memilih  individu  yang  telah  memenuhi  kriteria  pelaku  bisnis seperti:
a) Pelaku bisnis yang memiliki produk sendiri (bukan reseller atau dropshipper),
b) Bukan penjual produk musiman,
c) Telah menjadi pelaku bisnis online minimal dalam satu tahun terakhir,
d) Tertib dalam pencatatan transaksi keuangan.
Kriteria informan pembeli online adalah:
a) Melakukan pembelian online minimal satu kali dalam satu bulan,
b) Pernah  melakukan  pembelian  online  dengan  metode  pembayaran  langsung  dan  melalui transfer bank.
Kriteria informan ustadz yang dipilih adalah:
a) Ustadz yang mengerti dan memahami fikih muamalah, dan
b) Ustadz yang mengerti transaksi online,
Kriteria akademisi adalah:
a) Dosen yang mengajar akuntansi syariah, dan
b) Dosen yang mengerti dan pernah melakukan transaksi online.
Informan lainnya merupakan sekretaris humas MUI yang menjabat di Kota Tasikmalaya. Miles  and  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono  (2011),  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data di antaranya adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Analisis Data
Daftar  informan  dari  pelaku  bisnis  online,  konsumen,  akademisi  (dosen),  ustadz,  dan sekretaris  humas  MUI  Kota  Tasikmalaya  yang  telah  memenuhi  kriteria  informan  yang  telah ditetapkan oleh peneliti terkait transaksi e-commerce analisis sudut pandang wakalah dan salam serta PSAK Syariah 103. Data informan dari hasil wawancara secara mendalam adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian No.  Nama Profesi Kategori Informan Lokasi Penelitian 1. IA Owner Pelaku Bisnis Kantor Amily 2. AS Owner Pelaku Bisnis Kantor Yumna 3. DP Owner Pelaku Bisnis Rumah/Kantor Salova 4. DA Internet Marketer Konsumen Siliwangi food market 5. MH Ibu Rumah Tangga Konsumen Plaza Asia 6. FG Mahasiswi Konsumen Rumah 7. IM Kepala  SMA  Plus Amanah Ustadz/ ahli fikih Sekolah 8. EF Dosen Universitas Muhammadiyah Ustadz/ ahli fikih Rumah
9. MA Sekhum  MUI  Kota Tasikmalaya MUI Kota Tasikmalaya Rumah 10.  IF Dosen Akuntansi Syariah Akademisi/Dosen Universitas Siliwangi 11.  ER Dosen Akuntansi Syariah Akademisi/Dosen Universitas Siliwangi

## Sumber: Data primer diolah

## Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Perspektif Islam
Rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori ada tiga pokok, yaitu terdapat aqidain atau adanya penjual dan pembeli, adanya ma’qud ‘alaih yaitu barang  yang  diperjualbelikan,  dan  sighat  atau  ijab  qabul.  Adapun  syarat  jual  beli  dari  tiga  hal pokok rukun tersebut adalah pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap hukum dan  berakal,  obyek  yang  diperjualbelikan  merupakan  barang  yang  halal,  dan  barang  yang diperjualbelikan merupakan barang milik penjual atau wakil dari penjual. Sembilan dari 11 orang informan menjelaskan bahwa rukun dan syarat jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan akad, seperti yang diutarakan oleh beberapa informan berikut:
“Kalau  kita  sebenarnya  kan,  hukumnya  dulu  ya  kembali  ke  hal  umumnya,  euu  antara pertama penjual, pembeli, barang yang akan dijual, kemudian akad. Empat hal itu, kita orientasikan semuanya ada, jadi sebelum promo apapun disini, barangnya harus sudah ada dulu.” (sumber: IA/Pelaku Bisnis)
“Kalau rukun jual beli itu kan pada dasarnya pertama ada al ba’i penjual, yang kedua ada al-mustari pembeli, kemudian yang ketiga ada sighat, sighatul aqad, ada akad. Dan akad itu bisa akad secara lisan, bisa tulisan, bisa secara isyarat juga bisa. Kemudian yang berikutnya, tadi al-ba’i ada penjual, pembeli, kemudian sighatul aqad, dan yang terakhir  adalah  al  ma’qud  alaih,  barangnya  yang  dijualnya,  produknya,  produknya produk yang halal atau produk yang haram. Kalau yang haram jelas tidak boleh, nah itu rukun. Dalam jual beli pasti, tidak terlepas pada itu”. (sumber: IM/Ustadz ahli fikih)
Hasil wawancara dari informan kategori pelaku bisnis online dan ustadz fikih muamalah di atas menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari adanya penjual, pembeli, adanya barang dan terakhir adalah akad. Hal tersebut sama dengan yang diperoleh peneliti dari buku dan sumber lainnya yang dijadikan referensi pada bagian pembahasan.
Tiga  informan  dari  kategori  konsumen  mengaku  tidak  mengetahui  rukun  dan  syarat dalam jual beli secara online. Berikut kutipan hasil wawancaranya:
“Enggak  sih,  enggak.  Syarat  untuk  beli  barang  online?  Biasanya  bayar  dulu  ya. Enggak sih, liat-liat masukin wishlist, bayar, udah. Biasanya gitu sih, kebanyakan juga gitu.” (sumber: DA/konsumen)
Alasan informan konsumen tidak mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam perspektif Islam karena bagi mereka yang terpenting adalah tidak membeli produk yang dilarang dalam syariat Islam, lebih dari itu konsumen telah menganggap praktik jual beli online sah-sah saja.
Salah  satu  syarat  yang  berkaitan  dengan  ‘aqidain  adalah  pelaku  perjanjian  (jual  beli online) disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa dan cakap hukum). Dalam transaksi  jual  beli  online  syarat  ini  seringkali  diabaikan,  karena  baik  penjual  maupun  pembeli tidak mengetahui apakah penjual maupun pembeli merupakan orang mukallaf atau tidak, karena dalam transaksi online tidak ada identitas yang menjamin terpenuhinya syarat tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh informan IM:
“Syaratanya  tadi  seperti  al  ba’i  dan  al  mustari’.  Al  ba’i  dan  al  mustari’  ini  penjual  dan pembeli ini syaratnya dia harus mumayyiz, mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang  benar  dan  salah.  Jadi  kalau  bayi  enggak  bisa  dia,  atau  yang  masih  dibawah  balita enggak bisa dia melakukan jual beli, ya itu. Orang gila juga kan, tidak bisa melakukan jual beli.”(sumber: IM/Ustadz ahli fikih)
Pernyataan  informan  IM  mengenai  mukallaf  dalam  transaksi  jual  beli  online  adalah mereka yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah. Sehingga jika penjual dan pembeli tidak dapat membedakan yang benar dan salah dalam jual beli terutama dalam perspektif Islam, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli dalam perspektif Islam.

## Akad dalam Jual Beli Online
Sah-nya suatu transaksi jual beli adalah ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli itu sendiri. Akad menjadi salah satu poin utama dalam berlangsungnya transaksi jual beli, tanpa adanya akad transaksi jual beli tidak dapat dikatakan sah. Akad yang digunakannya bisa secara lisan, tulisan, dan isyarat atas dasar keridhoan kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli, seperti yang dikatakan oleh beberapa informan di bawah ini:
“Shigothul aqad-nya itu secara tulisan kalau tidak secara lisan. Artinya ketika oke saya membeli itu, sudah transaksi ya, dikirim alamat, apa segala macem, bayar transfer uang, nah, itu sudah shigatul aqad, sudah sigoh secara tulisan.(sumber: IM/Ustadz ahli fikih)
“Akadnya itu, saya kira ketika sudah ada kesepakatan membeli. Ya kita kan kalau misalnya di elektronik ijab qabulnya ketika mengklik, suka ada, ketika ada mengklik, lanjut, berarti anda menyetujui persyaratan, kan begitu.” (sumber: EF/Ustadz ahli fikih)
Dari  pernyataan  informan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ijab  qabul  yang  dilakukan  dalam transaksi online boleh dilakukan dengan menggunakan akad secara tulisan, atau dengan tindakan yang mengisyaratkan telah dilakukannya jual beli atas dasar keridoan kedua belah pihak.

## Akad Salam
Dalam penelitian transaksi jual beli online dalam perspektif syariah, peneliti mengambil sudut  pandang  dengan  menggunakan  akad  salam  dan  wakalah.  Penggunaan  akad  salam  telah diatur  juga  dalam  SAK  Syariah  mengenai  akuntansi  salam  pada  PSAK  Syariah  No.  103.  Salam menurut PSAK 103 merupakan akad jual beli barang pesanan (musalam fiih) dengan pengiriman
di kemudian hari oleh penjual (muslam illahi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
“Akad salam itu adalah akad yang dilakukan oleh pembeli dan penjual ya. Oleh al-mustari dan  al-ba’i  itu  dimana  dalam  akad  salam  ini  ada  kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli jadi si pembeli itu setelah menunjuk barang-barang yang ingin dibeli kemudian setelah  itu  terjadilah  akad  dan  pembayaran  di  awal.  Pembayaran  di  awal  setelah  itu kemudian barang menyusul diberikan disampaikan kepada si pembeli, itu akad salam. (sumber: IM/Ustadz ahli fikih)
Pernyataan informan ustadz di atas mengenai akad salam sama dengan pengertian yang dikeluarkan  menurut  PSAK  103,  bahwa  akad  salam  merupakan  akad  pesanan  dengan  adanya kesepakatan kedua belak pihak dimana pembayaran dilakukan di awal ketika akad disepakati dan pengiriman  dilakukan  di  kemudian  hari  sesuai  dengan  kesepakatan.  Dalam  transaksi  jual  beli online, akad salam ini tidak diketahui secara istilah oleh penjual maupun pembeli, namun pada pelaksanaannya penjual telah melakukan akad sesuai dengan skema dari akad salam.
“Akad salam mungkin saya baru denger juga. Entah saya sudah melakukan tapi enggak tahu istilahnya atau memang saya belum tahu sama sekali  gatau juga gitu. Kalau salam definisinya pun saya belum tahu tuh seperti apa.” (sumber: AS/ pelaku bisnis)
“Enggak. Kayaknya belum banyak yang tahu ya?” (sumber: DA/ konsumen).
Saat  peneliti  menjelaskan  pengertian  dari  akad  salam,  pelaku  bisnis  dan  konsumen mengaku bahwa secara tidak langsung telah menerapkan, namun tidak mengetahui secara istilah maupun ketentuan-ketentuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari informan DP: “Kalau untuk nama akadnya enggak, cuma memang dari segi praktisnya seperti itu gitu, sama.” (sumber: DP/ pelaku bisnis)
Dari  pernyataan-pernyataan  informan  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  akad  salam  masih terdengar asing walaupun pada praktiknya baik penjual maupun pembeli telah melakukan akad tersebut.  Untuk  mengetahui  secara  detail  bagaimana  ketentuan  dari  akad  salam,  maka  perlu adanya pemahaman khusus bagi penjual maupun pembeli agar mampu melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## Akad Wakalah
Sama hal nya dengan akad salam, akad wakalah juga belum banyak diketahui bagi para pelaku transaksi jual beli online. Akad wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan jual beli sebagai wakil dari penjual.  Akad ini biasa dilakukan dalam transaksi jual beli online, karena dilihat dari fenomena banyaknya reseller dan dropshipper yang mulai menjadi trend jual beli online saat ini. Informan AS mengaku mengetahui mengenai akad wakalah yang diterapkan pada transaksi jual beli  online, namun hanya sebatas mengetahui  saja.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  pernyataan  sebagai  berikut:  “Mungkin  akad
wakalah tuh sudah sering denger ya karena lebih banyak dapat informasilah.”(sumber: AS/pelaku bisnis).
Akad wakalah lebih banyak diketahui oleh penjual karena banyak dari penjual memiliki reseller dan dropshipper yang membantu dalam memasarkan produknnya, sehingga akad wakalah ini  sebagai  pedoman  penjual  kepada  wakilnya  atau  reseller.  Sedangkan  seluruh  informan konsumen tidak mengetahui mengenai akad wakalah dan aturan-aturannya.

## Fatwa DSN-MUI Mengenai Akad Salam dan Akad Wakalah
Fatwa  DSN-MUI  nomor  05/DSN-MUI/IV/2000  dan  nomor  10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai  akad  salam  dan  wakalah  yang  berisi  tentang  teknis  dari  akad  itu  sendiri  belum diketahui  oleh  penjual  maupun  pembeli.  Fatwa  yang  dikeluarkan  untuk  membantu  lembaga keuangan  dalam  melaksanakan  transaksi  jual  beli  syariah  bisa  digunakan  juga  pada  transaksi lainnya  termasuk  pada  jual  beli  online.    Hal  tersebut  dipaparkan  oleh  informan  MA  selaku sekretaris umum MUI Kota Tasikmalaya:
“Oh  iya,  jadi  kalau  memang  apa  namanya,  polanya  ingin  dengan  akad  jenisnya  adalah wakalah  ataupun  salam  ya  praktekan  itu.  Tidak  masalah,  lebih  umum  kan,  kalo umpamanya ini lebih umum sebetulnya.” (sumber: MA/ MUI)
Maksud  dari  pernyataan  informan  MA  adalah  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI mengenai  akad  salam  dan  wakalah  dalam  praktik  transaksi  di  lembaga  keuangan  syariah sebetulnya tidak masalah jika peraturan atau fatwa tersebut diterapkan juga pada transaksi jual beli lainnya. Apabila ingin diterapkan pada transaksi jual beli online,  maka polanya harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan, karena fatwa tersebut sebenarnya berlaku untuk umum tidak hanya bagi lembaga keuangan saja.
“Ya, apa yang tertuang di fatwa DSN itu yang jadi acuan kami. Jadi kami sebagai pengurus MUI, ketika itu sudah menjadi fatwa ya itu yang kita praktekan.” (sumber: MA/ MUI)
Transaksi jual beli online yang menggunakan akad salam maupun akad wakalah dapat mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI agar sesuai dalam praktik bisnisnya dan telah terjaga kehalalannya.

## Halal dan Haram Transaksi Jual Beli Online
Halal atau haram nya praktik transaksi jual beli  online dapat ditentukan dari apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, jika kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam  kaidah  Islam,  maka  sah  praktik  jual  beli  tersebut,  namun  jika  ada  unsur  yang  dilarang dalam Islam, maka menjadi haram praktik jual beli tersebut, seperti yang dikatakan oleh informan MA:
“Ya  pertama  selama  unsur-unsur  gharar  kan  disana  ada  kan,  gharar  penipuan, jahalah, samar itu tidak ada, tidak jadi soal. Itu kan disana, ada dalam prinsip-prinsip akad kan. Nah, transaksi online ini tuh tetep berprinsip dasar bermuamalah dalam Islam harus selalu.” (sumber: MA/ MUI)
Maksud dari pernyataan tersebut adalah, selama dalam praktik jual beli  online tersebut tidak terdapat unsur-unsur gharar penipuan, jahalah, dan samar, maka transaksi tersebut tidak masalah untuk dilakukan atau sah untuk dilakukan dengan ketentuan tetap berada dalam prinsip- prinsip  bermuamalah  dalam  Islam.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  jual  beli  online diperbolehkan selama rukun dan syarat dari jual beli dalam perspektif Islam telah dilakukan.

## Akuntansi Salam
PSAK  Syariah  103  mengenai  akuntansi  salam  bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi  salam.  Akuntansi  salam  sudah  umum digunakan  pada  lembaga  keuangan  khususnya  perbankan  syariah  yang  memiliki  produk berkaitan  dengan  akad  salam.  Salah  satu  akad  yang  dapat  diterapkan  pada  transaksi  jual  beli online adalah akad salam dan PSAK 103 bisa menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh penjual maupun  pembeli  dalam  melakukan  pencatatan  transaksi,  pengakuan,  pengukuran,  penyajian serta pengungkapan transaksinya. Hal tersebut dijelaskan oleh informan dosen IF:
“Bisa,  bisa.  Karena  kan  salam  itu  transaksinya  untuk  jual  beli,  kalau  bank  syariah  itu kebetulan saja di Indonesia yang menjalankan salam itu kebanyakannya bank syariah. Itu kebetulannya  gitu  aja.  Sementara  kalau  urusan  yang  biasa,  belum  banyak  yang melaksanakan karena belum tahu salam itu apa. Terus di transaksi online kan bisa, sangat bisa.  Asal  tau  skemanya  salam  seperti  apa,  pasti  bisa.”  (sumber:  IF/  dosen  akuntansi syariah)
I nforman  IF  mengatakan  akuntansi  salam  dalam  PSAK  103  bisa  saja  diterapkan  dalam transaksi dan perusahaan jenis apapun, selama penjual maupun pembelinya mengetahui apa itu salam dan bagaimana akuntansinya. Dalam PSAK 103 ada akuntasi untuk pembeli dan penjual, jadi jika akan diterapkan untuk jenis transaksi lainnya maka harus sesuai dengan aturan yang ada pada SAK Syariah tersebut. Informan IF mengatakan, tidak semua transaksi jual beli online sesuai dengan skema dari akuntansi salam karena ada beberapa prinsip yang seringkali dilanggar dalam transaksi jual beli online. Berikut pernyataannya:
“Beberapa  bisa,  beberapa  enggak,  asal  skemanya  uang  dulu,  uang  dulu  plus kesepakatan barang. Nah, bisa asalkan kedua pihak penjual dan pembelinya itu mereka itu paham dengan salamnya, sehingga kan kriteria barangnya harus sesuai.” (sumber: IF/

## Dosen akuntansi syariah)
Dalam  penelitian  ini  baik  penjual  maupun  pembeli  tidak  mengetahui  akuntansi  salam walaupun skema transaksi yang dilakukannya sama, maka dalam melakukan pencatatannya pun informan melakukan pencatatan transaksi pada umumnya saja tidak mengikuti aturan yang ada dalam  PSAK  103,  terlebih  untuk  informan  pembeli  mereka  tidak  melakukan  pencatatan  sama sekali, karena barang yang dibeli bersifat pribadi bukan untuk perusahaan. Menurut informan IF hal tersebut tidak dibenarkan karena menurut IF jika ingin menjalankan akuntansi salam, maka harus merujuk pada standar yang ada. Berikut pernyataannya:
“Enggak, enggak, salah. Jadi gini, kalau memang mau menjalankan akuntansi yang sesuai dengan standar, maka PSAK 103 harus dipakai. Yang ada disekitar kita itu, mereka itu tidak membuat laporan keuangan. Makanya kalau memang ditanya bener apa enggak itu, salah, ya salah. Karena mereka memang tidak menjalankan akuntansinya. Hanya catatan biasa, bukan akuntansi, beda kan. Biasa, biasa.” (sumber: IF/ Dosen akuntansi syariah)
Hasil penelitian dengan wawancara mendalam kepada informan pelaku bisnis, konsumen, dan  dosen  akuntansi  syariah,  serta  dari  sumber  buku  dan  lainnya  menggambarkan  bahwa kesesuaian sumber data dengan hasil penelitian hanya pada definisi dan prinsip yang diterapkan oleh para pelaku bisnis online, sedangkan untuk pencatatan transaksinya tidak. Penjual maupun pembeli  telah  melakukan  akad  salam  namun  tidak  mengetahui  secara  istilah  dan  bagaimana akuntansi salam nya. Hal tersebut menurut informan IF tidak dapat dikatakan akuntansi salam, karena  tidak  sesuai  dengan  aturan  dalam PSAK  Syariah  103.    Sedangkan  untuk  akad  wakalah belum ada aturan mengenai akuntansi wakalah, namun menurut informan ER yang juga dosen akuntansi syariah di Universitas Siliwangi mengatakan bahwa sangat mungkin jika IAI membuat PSAK baru untuk akad wakalah.
“Ya semuanya sangat mungkin. Sudah saatnya IAI melirik perkembangan bisnis online.” (sumber: ER/ dosen akuntansi syariah)
Pernyataan  informan  di  atas  menunjukkan  bahwa  SAK  Syariah  bisa  diterapkan  untuk perusahaan selain lembaga keuangan atau perbankan syariah, dan tidak menutup kemungkinan untuk  terus  dilakukan  pembaharuan  oleh  IAI  sesuai  dengan  kebutuhan  para  pelaku  bisnis dibidang syariah.

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariah hanya diketahui secara umum seperti dengan adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan akad. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online baik penjual maupun pembeli belum mengetahui secara detail bahkan sebagian besar informan pelaku bisnis dan konsumen tidak  mengetahui  sama  sekali  mengenai  akad  wakalah dan  juga  salam. Hukum  jual beli  online diperbolehkan  dengan  ketentuan  telah  memenuhi  rukun  dan syarat dalam  jual  beli perspektif Islam dan terbebas dari segala unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat. PSAK Syariah 103 mengenai  akuntansi  salam  dan  fatwa  DSN-MUI  mengenai  akad  wakalah  dan  salam  juga  tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli. Akuntansi salam dapat diterapkan pada transaksi jual beli  apapun  dengan  ketentuan  skema  dan  pencatatan,  pengakuan,  pengukuran,  serta penyajiannya harus sesuai dengan aturan dalam PSAK Syariah 103.

## Implikasi
Hasil penelitian telah memberikan deskripsi mengenai rukun dan syarat dalam jual beli perspektif Islam. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online dapat menggunakan akad
salam dan wakalah yang sebaiknya menjadi salah satu hal yang diperdalam bagi pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis onlinenya agar sesuai dengan syariat Islam maupun bagi masyarakat yang sering melakukan transaksi online, agar bisa memperhatikan akad dalam transaksi online, serta  dapat  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai  pembeli  kepada  penjual  sesuai  perspektif Islam.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan  bagi  regulator  yang mengatur berjalannya transaksi online, juga bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai regulator dibidang  akuntansi  untuk  menjadi  bahan  masukan  dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK) mengingat pertumbuhan transaksi online yang semakin pesat.

## Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini pandangan para informan belum dikaji secara mendalam, pemilihan informan  masih  terbatas  walaupun  kategori  pemilihannya  telah  mencakup  pelaku  bisnis, konsumen, dosen, ustadz, dan MUI. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji  lebih  dalam  setiap  pendapat  yang  dinyatakan  informan  dan  bisa  mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan informan dengan kriteria yang lebih spesifik dan memperluas obyek penelitian, atau bisa memperluas penggunaan akad dalam transaksi online.

## Daftar Pustaka
Ayub, M. 2009. Understanding Islamic Finance. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Creswell,  J.W.  2015.  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih  diantara  Lima Pendekatan. Edisi Tiga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Departemen Agama Republik Indonesia, 2010. Al-Quran dan Terjemahannya. Maghfirah Pustaka, Jakarta.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  2000.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  05/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
_______.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  10/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli Wakalah. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
E-Marketer. 2016.  Top 25 Countries Rank by Internet User Share Worldwide 2015-2020. (On-line), https://www.emarketer.com/Chart/Top-25-Countries-Ranked-by- Internet-User-Share-Worldwide-2015-2020-of-total/196284/ diakses 18 Januari 2018.
Fadhli, Ashabul. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV No. 1, Pp. 1-19.
Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2016.  Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
Manan, A. 2006. Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah. Varia Peradilan, Majalah Hukum ke-XXI No. 247.
O’Brien, J.A. and G.M Marakas, 2010. Introduction to Information System, Fifteenth Edition. McGraw-Hill, New York.
Rasjid. 1976. Fiqh Islam. Attahiriyah, Jakarta. Sabiq. 1996. Fikih Sunnah, Jilid 12. PT Almaarif, Bandung. Salim. 1994. Ibnu Timiyah Al Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyyah. Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,
Beirut Libanon.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung. Suhendi, H. 2007. Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada, Jakarta Sutabri, T. 2012. Konsep Sistem Informasi. Andi Publisher, Yogyakarta. Tarmizi, E. 2017. Harta Haram Muamalat Kontemporer. PT Berkat Mulia Insani, Bogor