Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023
PENGATURAN  PEMBERITAHUAN  PRA  MERGER  DAN  DAMPAKNYA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN
Muhammad Romy 1* , Gatot P. Soemartono 2 1*,2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: 1* muhammadd.romy@gmail.com, 2 gatots@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Ekspansi  ekonomi  dunia  berdampak  pada  merger,  penggabungan,  dan pengambilalihan,  yang  menghasilkan  kebutuhan  akan  sistem  baru.  Penerapan notifikasi pasca-merger di Indonesia menimbulkan kesulitan bagi para pelaku bisnis terkait regulasi akuntansi dan keuangan. Penelitian ini adalah melihat dampak dari notifikasi pra-merger dengan membandingkan antara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian  komparatif  ini  menjadi  landasan  untuk  menganalisis  evaluasi  sistem notifikasi.  Untuk  itu,  perlu  dijawab  permasalahan  terkait  dengan  bagaimana konsekuensi  sistem post-notification di  Indonesia  dan pre-notification di  Korea Selatan terhadap persaingan usaha tidak sehat; dan bagaimana dampak penerapan pre-merger notification di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pre-merger  notification  oleh  Korea  Selatan  merupakan  penegakan  hukum  yang ketat di semua sektor persaingan usaha. Keberhasilan penerapan sistem notifikasi pra-merger  di  Korea  Selatan  membuat  penerapan  sistem  serupa  di  Indonesia menjadi  bermanfaat.  Oleh  karena  itu,  perusahaan-perusahaan  yang  berniat  untuk merger  perlu  memberikan  laporan  dan  pemberitahuan  kepada  KPPU  untuk memfasilitasi  penilaian,  pemantauan  dan pengawasan  yang tepat,  sehingga  dapat mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kata kunci : Notifikasi Pra-Merger, Persaingan Usaha, KPPU, Indonesia, Korea Selatan

## Abstract
The  expansion  of  the  world  economy  has  resulted  in  mergers,  mergers,  and takeovers, resulting in the need for new systems. The implementation of post-merger notifications  in  Indonesia  creates  difficulties  for  business  players  regarding accounting and financial regulations. This research is to look at the impact of pre- merger notifications by comparing Indonesia and South Korea. This comparative research is the basis for analyzing notification system evaluations. For this reason, it  is  necessary  to  answer  problems  related  to  the  consequences  of  the  post- notification  system  in  Indonesia  and  pre-notification  in  South  Korea  on  unfair
How to cite:
Muhammad Romy; Gatot  P. Studi  Perbandingan  Antara literate.v8i11 Soemartono Indonesia (2023) Pengaturan Pemberitahuan Pra Merger dan Dampaknya: dan  Korea  Selatan, (8)  11, https://doi.org/10.36418/syntax-
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
business  competition;  and  what  is  the  impact  of  implementing  pre-merger notification in Indonesia. The research results show that South Korea's pre-merger notification  method  is  strict  law  enforcement  in  all  business  competition  sectors. The successful implementation of a pre-merger notification system in South Korea makes implementing a similar system in Indonesia beneficial. Therefore, companies intending  to  merge  need  to  provide  reports  and  notifications  to  the  KPPU  to facilitate  appropriate  assessment,  monitoring  and  supervision,  so  as  to  prevent monopolistic practices and unfair business competition.
Keyword:  Pre  Merger  Notification,  Business  Competition,  KPPU,  Indonesia,  South Korea

## Pendahuluan
Globalisasi ekonomi yang tengah terjadi saat ini memberikan warna yang lebih beragam dengan keadaan sebelumnnya. Namun disamping itu, perlu disadari bahwa hal tersebut rentan gangguan terhadap ketidakstablian (Priowirjanto, 2021)Dalam kondisi ini, baik  pelaku  usaha  maupun  perusahaan  secara  alami  akan  semakin  kompetitif  demi mempertahankan  dan  memajukan  kegiatan  ekonominya  masing-masing.  Perusahan biasanya  akan  melakukan  ekspansi  bisnis,  salah  satunya  ialah  aksi  korporasi  yang merupakan bentuk restrukturisasi perusahaan demi meningkatkan daya saing(Karyanto et al., 2021). Aksi korporasi naik daun pada era tahun 1970-an yang mana kala itu merger dan akuisisi merupakan salah satu bentuk strategi yang popular. Namun perlu diketahui bahwa merger, akuisisi dan konsolidasi bukan merupakan alternatif yang sempurna, yang mana  dapat  menimbulkan  adanya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  yang  tidak sehat. Oleh sebab itu, baik perusahaan maupun pelaku usaha harus melakukan notifikasi atau pemberitahuan merger kepada Lembaga pengawas persaingan usaha.
Di Indonesia, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur  dalam  Undang-undang  No.  5  tahun  1999.  Dalam  undang-undang  ini,  terdapat ketentuan yang berkaitan dengan notifikasi, khususnya sistem notifikasi yang diterapkan, yang saat ini adalah post notification atau pemberitahuan pasca merger. Undang-undang ini  memiliki  beberapa  tujuan  utama,  antara  lain  menjaga  kepentingan  umum  dan meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Selain itu, tujuannya adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha  yang  sehat,  sehingga  semua  pelaku  usaha,  baik  besar,  menengah,  maupun  kecil, memiliki kepastian berusaha yang sama di Indonesia. Undang-undang ini juga bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Sebelumnya, kerangka hukum untuk mengendalikan merger di Indonesia tertuang dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat  (UU  Anti  Monopoli).  Pasal  28  dalam  UU  ini  melarang  penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 29 juga menetapkan aturan untuk
pemberitahuan  pasca-penutupan  merger,  termasuk  merger  asing,  dalam  batas  waktu tertentu.
Selain UU Anti Monopoli, terdapat peraturan dan pedoman yang lebih rinci terkait pengendalian  merger,  seperti  Peraturan  Pemerintah  No.  57  tahun  2010  tentang Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan yang  dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Kemudian, terdapat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 04  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pengenaan  Denda  atas  Kelalaian  dalam  Melakukan Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham, serta Peraturan KPPU  No.  3  Tahun  2019  tentang  Penilaian  Terhadap  Penggabungan  atau  Peleburan Badan  Usaha  atau  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang  Dapat  Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. 3/2019).  Semua  peraturan  ini  membentuk  dasar  hukum  yang  komprehensif  untuk mengatur dan mengawasi merger guna memastikan adanya persaingan yang sehat di pasar Indonesia.Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan  yang  mengatur  tentang  Pemberitahuan  Wajib  Pasca  Penutupan  atas Pengambilalihan atau Pengalihan Aset (Pedoman KPPU). Pasal 29 UU Anti Monopoli menetapkan  persyaratan  pemberitahuan  pasca  merger,  namun  melalui  IMR,  KPPU menawarkan  kemungkinan  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  mengajukan  konsultasi  pra- merger secara tertulis secara sukarela. Pemberitahuan masih bersifat wajib namun para pihak  terkadang  berpartisipasi  dalam  konsultasi  tertulis.  Konsultasi  informal  juga dimungkinkan,  namun  tidak  ada  kewajiban  bagi  KPPU  untuk  memberikan  tanggapan yang konklusif dan mengikat.
Pada  tanggal  31  Maret  2023,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  ("KPPU") memberlakukan  peraturan  baru  tentang  Penilaian  Terhadap  Penggabungan,  Peleburan, atau  Pengambilalihan  Saham  dan/atau  Aset  yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya Praktik  Monopoli  dan/atau  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  mencabut  dan menggantikan  peraturan  sebelumnya,  yaitu  Peraturan  KPPU  No.  3  Tahun  2019. Berdasarkan  Peraturan  Merger  Baru,  pemberitahuan  transaksi  merger  asing  ke  asing wajib disampaikan kepada KPPU hanya jika kedua belah pihak memiliki aset dan/atau menghasilkan penjualan di Indonesia. Hal ini menggantikan peraturan sebelumnya yang mewajibkan pengisian notifikasi meskipun hanya satu pihak yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia. Selain itu, ambang batas penghitungan aset yang diperlukan untuk notifikasi  juga  telah  direvisi  dari  dari  sebelumnya  berdasarkan  seluruh  dunia  menjadi berdasarkan Indonesia saja.
Di  bawah  peraturan  sebelumnya,  pengajuan  notifikasi  transaksi  asing-ke-asing akan dipicu bahkan jika hanya salah satu pihak yang memiliki kegiatan usaha, aset, atau penjualan di/ke Indonesia. Oleh karena itu, ada banyak sekali jumlah transaksi asing ke asing  yang  dinotifikasi  meskipun  tidak  berdampak  pada  pasar  Indonesia.  Peraturan Merger yang baru memberlakukan ambang batas nexus lokal yang lebih ketat dan analisis penghitungan nilai aset terbatas pada aset yang berlokasi di Indonesia, bukan di seluruh dunia. Ambang batas nilai aset dan/atau nilai penjualan adalah: nilai aset pelaku usaha
yang  menerima  penggabungan,  peleburan  atau  pengambilalihan  saham  dan/atau  aset melebihi Rp. 2.500.000.000,-, dengan nilai aset yang tetap ditentukan berdasarkan aset gabungan  para  pihak,  namun  terbatas  pada  aset  yang  berada  di  Indonesia.  Selain  itu, batasan nilai penjualan adalah ketika nilai penjualan dari pelaku usaha yang menerima penggabungan,  peleburan  atau  saham  dan/atau  pengambilalihan  saham  dan/atau  aset melebihi  Rp  5.000.000.000.  Cakupan  penghitungan  batasan  nilai  penjualan  tetap tidak berubah dan akan terus didasarkan pada penjualan atau omzet di seluruh Indonesia dari yang bersangkutan. Hal ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan ketat untuk mengatur notifikasi dan analisis merger asing-ke-asing di Indonesia.
Peraturan  Merger  yang  Baru  juga  menetapkan  bahwa  transaksi  asing-ke-asing hanya  perlu  diberitahukan  kepada  KPPU  jika  seluruh  pihak  yang  melakukan  transaksi memiliki  aset  dan/atau  menghasilkan  penjualan/omzet  di  Indonesia,  selain  memenuhi ambang batas minimum aset/penjualan yang telah disebutkan di atas. Apabila hanya salah satu pihak yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia, maka transaksi tersebut tidak perlu diberitahukan kepada KPPU.
Dalam praktiknya post notification ini justru mempersulit dalam pelaporan dan keuangan  pelaku  usaha.  Hal  ini  dikarenakan  beban  tanggungan  tidak  hanya  pada  saat proses  pelaporan  tetapi  juga  merugikan  pelaku  usaha  jik  terjadi  keterlambatan pemberitahuan. Sehingga berdasarkan hal tersebut beberapa pelaku usaha mengimani jika sistem notifikasi di Indonesia saat ini memiliki ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Selain post notification, terdapat sistem lain yang terapkan oleh beberapa negara yakni dengan menggunakan sistem pre notification .
Adapun negara yang menganut sistem ini salah satunya korea Selatan. Berbeda dengan sistem Indonesia sistem pre notification dilakukan sebelum transaksi merger itu selesai. Pre  notification juga  merupakan  sebuah  upaya  untuk  membentuk  kondisi persaingan  usaha  yang  sehat,  sehingga  dapat  dengan  mudah  dinilai,  dipantau  serta dievaluasi  sebagai  hasil  penggabungan,  peleburan,  badan  usaha  serta  pengambilalihan saham. Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, penulis mengimani bahwa usulan untuk Indonesia  menerapkan Pre  Notification  System merupakan  suatu  langkah  yang  tepat dikarenakan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  serta  efisiensi  baik  dari  pihak  pelaku usaha  ataupun  KPPU  dalam  memantau  serta  mengawasi  dampak  dari  terjadinya  aksi korporasi  dikarenakan  sejak  awal  bisa  mencegah  terjadinya  dampak  negatif  dari persaingan  usaha  tersebut.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  membandingkan peraturan serta melakukan analisis dampak reformasi kebijakan pra notifikasi terhadap Indonesia  dalam  hal  melakukan  memperhatikan  risiko  gun  jumping  dalam  persaingan usaha. Penulis memilih Korea Selatan sebagai dasar studi perbandingan terkait analisis mengenai  peniliain  sistem  notifikasi.  Selain  merupakan  peraturan  yang  relevan  Korea Selatan dalam kebijakannya secara signifikan menegakan peraturan hukum pada semua bidang  utama  persaingan  usaha.  Tidak  hanya  itu,  Korea  Selatan  merupakan  salah  satu investor  paling  gencar  yang  masuk  ke  pasar  keuangan  Indonesia.  Diketahui  beberapa perusahaan belum lama ini mengakuisisi bank dalam negeri sementara beberapa lainnya sudah masuk ke Indonesia.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki  konsekuensi  sistem  post- notification di Indonesia dan pre-notification di Korea Selatan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, serta untuk menganalisis dampak dari penerapan pre-merger notification di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  sejatinya  bertujuan  untuk  memecahkan  suatu  permasalahan tertentu. Hal ini menjadikan penelitian hukum bukan sekedar kegiatan know-about akan tetapi  dalam  dunia  ilmu  hukum  dapat  diartikan  sebagai  karakter  penelitian  dengan rangkaian kegiatan know-how (Peter, 2014). Dari pada itu, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menuangkan pandangan yang dapat diadopsi untuk Pembangunan sistem hukum  Indonesia.  Oleh  karenanya,  untuk  membahas  permasalahan  ini  penulis menggunakan  metode  normatif (normative  law  research) dengan  cara  mengkaji  atau menelaah  terhadap  kaidah,  norma,  unsur  dan  bahan-bahan  Pustaka  serta  asas  hukum secara kualitatif (Fuady, 2018) Penelitian ini juga meliputi sumber hukum lainnya yang diperoleh  dengan  wawancara  beberapa  narasumber  yang  relevan  dengan  permasalahan yang akan dibahas.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dangan menjelaskan secara akurat dan sistematis melalui data yang telah diperoleh. Pendekan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (statue  approach) dan  pendekatan  secara  konseptual  ( conceptual  approach) . Berangkat  dari  hal  tersebut,  peneliti  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  dengan penelitian kepustakaan yakni dengan mengkaji buku, literatur, dan peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan penelitian (Peter, 2005)

## Hasil dan Pembahasan
Ada  banyak  terminologi  yang  pada  dasarnya  serupa  yang  digunakan  untuk menggambarkan suatu peristiwa. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  menggunakan  istilah  penggabungan  (merger),  peleburan  (consolidation)  dan pengambilalihan  (acquisition),  sedangkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perbankan menggunakan  istilah  penggabungan  (merger),  peleburan  (konsolidasi  dan  akuisisi. Beberapa negara lain menggunakan istilah konsentrasi dan pengambilalihan. Meskipun UU  No.  5  Tahun  1999  menggunakan  istilah  penggabungan  (merger),  peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi), namun untuk tujuan pedoman pelaksanaan ini, Komisi akan menggunakan istilah penggabungan yang juga mencakup peleburan dan pengambilalihan (akuisisi), penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan, kecuali suatu bentuk kejadian tertentu yang secara tegas disebut di sini.
Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan istilah pengambilalihan saham, Komisi  memandang  istilah  pengambilalihan  saham  sudah  mencakup  pengertian pengambilalihan  aset  dan  pengambilalihan  divisi/unit  usaha,  sehingga  istilah pengambilalihan saham mencakup pengambilalihan aset dan pengambilalihan divisi/unit usaha.
Merger,  akuisisi,  dan  konsolidasi  merupakan  salah  satu  bentuk  ekspansi  bisnis secara eksternal.  Bentuk aksi korporasi tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai “the act or an instance of combining or uniting.” Sedangkan secara perundang- undangan merger, akuisisi dan konsolidasi memiliki makna layaknya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan  yang  mempunyai  defisini  berbeda.  Pada  dasarnya  tujuan dari  Merger, akuisisi  dan  Konsolidasi  (MAK)  memiliki  dampak  positif  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  persaingan  usaha.  Persaingan  usaha  merupakan  satu  dari  beberapa aspek penting  dalam  memutarkan  roda  perekonomian  suatu  negara.  Tentu  sebagai  aspek penting,  persaingan  usaha  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  suatu  kebijakan  yang memiliki keterikatan dengan perdagangan, manufaktur, suasana usaha kondusif, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal  28  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999,  menyatakan  bahwa  pelaku usaha  dilarang melakukan  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Meskipun UU No. 40 Tahun 2007 telah memberikan definisi merger, akuisisi dan konsolidasi, Komisi berpendapat bahwa penggabungan yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencakup pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang hanya berlaku untuk Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Komisi  perlu  menguraikan  pengertian  merger  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU No.  5  Tahun  1999.  Secara  sederhana,  merger  adalah  tindakan  pelaku  usaha  yang mengakibatkan:
1. Pemusatan pengendalian dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya berdiri sendiri pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
2. Pengalihan  pengendalian  dari  satu  pelaku  usaha  yang  sebelumnya  berdiri  sendiri kepada  pelaku  usaha  lain,  yang  mengakibatkan  terjadinya  penguasaan  atau pemusatan pasar
Penggabungan dapat berupa penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 atau peraturan  perundang-undangan  atau  dalam  bentuk  penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan atau dalam bentuk lain seperti penggabungan beberapa kantor akuntan publik (seperti kantor akuntan publik).
Secara  umum  merger  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh badan  usaha  yakni,  antara  perseroan  atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri  dengan perseroan lain, sehingga menyebabkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum. Merger terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: merger horizontal, merger vertical dan merger konglomerat. Peraturan terkait merger terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010. Selanjutnya terkait Konsolidasi, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “konsolidasi atau Peleburan adalah perbuatan hukum
yang  dilakukan  oleh  dua  Badan  Usaha  atau  lebih  untuk  meleburkan  diri  dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hokum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”. Selain itu, terdapat akuisisi, Menurut Michael A. Hit , Akuisisi yaitu  memperoleh  atau  membeli  perusahaan  lain  dengan  cara  membeli  sebagian  besar saham dari perusahaan sasaran. Menurut Marcell Go, Akuisisi sering juga disebut sebagai investasi  peranan  modal.  Akuisisi  adalah  penguasaan  sebagian  saham  dari  perusahaan subsidiary,  melalui  pembelian  saham  hak  suara  perusahaan  subsidiary,  dalam  jumlah material  (lebih  dari  50%).Menurut  PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan), akuisisi  (acqusition)  adalah  suatu  penggabungan  usaha  di  mana  salah  satu  perusahaan yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang  diakuisisi  (acquiree),  dengan  memberikan  aktiva  tertentu,  mengakui  suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham (Asikin, Saleh, & Sili, 2021). Menurut Pasal 1 ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  untuk  mengambilalih  saham  Badan  Usaha  yang mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  atas  Badan  Usaha  tersebut(Adhimastha, Kagramanto,  &  Prasetyowati,  2023).  Berdasarkan  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  akuisisi  merupakan  suatu  Tindakan  pengambilalihan  kepemilikan  suatu  badan hukum  dengan  badan  hukum  lain  yang  dilakukan  dengan  mempunyai  kepemilikan sebagain  atau  seluruh  saham  perusahaan,  dimana  perusahaan  yang  diambil  alih  tetap berstatus badan hukum.
Selanjutnya,  perlu  diteliti  mengenai  bagaimana  pengaturan  merger,  akuisisi, konsolidasi,  dan  system  notifikasi  di  Indonesia(Putri,  2022).  Peraturan  terperinci mengenai merger diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi, serta peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh KPPU, yaitu:
1. Peraturan  Komisi  No.  10  Tahun  2010  tentang  Pemberitahuan  Merger  (Pasca Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan  Badan  Usaha,  dan  Pengambilalihan Perusahaan (Akuisisi);
2. Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan Badan Usaha (Pra Penggabungan Badan Usaha atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan (Akuisisi);
3. Peraturan  Komisi  No.  4  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pengenaan  Denda  atas Keterlambatan  Pemberitahuan  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan Pengambilalihan  Perusahaan.  Peraturan  ini  menetapkan  bahwa  KPPU  berwenang mengenakan denda sebesar Rp1.000.000.000 per hari keterlambatan dengan maksimal Rp25.000.000.000,00 atas kelalaian dalam melakukan pemberitahuan penggabungan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang melebihi batasan.
4. Peraturan  Komisi  No.  2  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan  tersebut  mengatur  bahwa  proses  penilaian  penggabungan  usaha  baru dapat  dilakukan  apabila  seluruh  data  yang  diperlukan  dalam  penilaian,  termasuk  data pasar dan struktur pasar telah dinyatakan lengkap(Rahmatullah, 2022). Proses notifikasi ini akan memakan waktu yang cukup lama.
Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau mengambilalih  saham  perusahaan  apabila  tindakan  tersebut  dapat  mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat(Sy, 2022). Undang- undang  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  memberitahukan  merger,  akuisisi,  atau konsolidasi  yang  melebihi  nilai  aset  atau  nilai  penjualan  tertentu  dalam  waktu  30  hari kerja setelah tanggal peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan saham.
Peraturan  Pemerintah  No.  57  tahun  2010  menetapkan  ambang  batas pemberitahuan sebagai berikut:
1. Nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000 atauRp20.000.000.000.000 untuk bank.
2. Nilai aset gabungan melebihi Rp.500.000.000.000
KPPU akan melakukan penelaahan dan mengeluarkan pendapat tentang dampak persaingan  dari  penggabungan,  peleburan,  atau  pengambilalihan  dalam  jangka  waktu paling  lama  90  hari  kerja.  Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun  2010  memberikan kesempatan  bagi  para  pihak  untuk  memberitahukan  secara  sukarela  kepada  KPPU sebelum  melakukan  penggabungan,  peleburan,  atau  pengambilalihan.  Ketentuan  ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat menderita kerugian jika KPPU memutuskan untuk membatalkan penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan. Ada denda pertama dimana KPPU menjatuhkan denda kepada pelaku usaha yang terlambat menyampaikan  pemberitahuan  merger.  Dalam  kasus  ini,  KPPU  menjatuhkan  denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
Melalui  Peraturan  Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Penilaian  Terhadap Penggabungan,  Peleburan,  atau  Pengambilalihan  Saham  dan/atau  Aset  yang  Dapat Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan/atau  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat ("PerKPPU 3/2023"), Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") menyempurnakan peraturannya yang berkaitan dengan pemberitahuan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan ("merger dan akuisisi"). Peraturan ini  terutama  menetapkan  sistem  penyampaian  notifikasi  secara  elektronik,  mengatur ketentuan penentuan nilai aset/penjualan atas aset/penjualan di Indonesia, memperpendek jangka  waktu  verifikasi  keakuratan  dokumen,  dan  menyelenggarakan  Sidang  Komisi untuk membahas hasil penilaian secara keseluruhan. Sejak tanggal diundangkan di atas, PerKPPU 3/2023 mulai berlaku.
Pelaku  usaha  yang  melakukan  transaksi  3p  (Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan)  perlu  melakukan  notifikasi  kepada  KPPU.  Di  Indonesia  Komisi Pengawasa  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  lembaga  yang  berwenang  terhadap pengawasan persaingan usaha (Sabirin & Herfian, 2021). Notifikasi atau pemberitahuan dilakukan untuk mencegah  dampak  negatif atas merger dan akuisisi  yang  dalam
prosesnya akan dilakukan penilaian, meliputi tahap klarifikasi dan penelitian dokumen paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja  dan  akan  dilanjutkan  ke  tahap  penilaian  jika diperlukan dengan waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
Terdapat  dua  bentuk  pemberitahuan  merger  kepada  Komisi,  yaitu:  1)  Pra- Pemberitahuan; dan 2) Pasca-Pemberitahuan
Namun  demikian,  pedoman  pelaksanaan ini  hanya  akan  menjelaskan  mengenai Pra-Notifikasi,  sedangkan  Pasca  Notifikasi  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah yang menjabarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas  rencana  penggabungan  usaha.  Komisi  mendorong  pelaku  usaha  untuk  melakukan pra-notifikasi  untuk  meminimalisir  risiko  kerugian  yang  mungkin  diderita  merger tersebut  dinilai  berpotensi  menimbulkan praktik  monopoli  atau  persaingan  usaha tidak sehat dan akibatnya dibatalkan oleh Komisi.
Untuk  menghindari  adanya  redundansi  penilaian  terhadap  merger  yang  sama melalui  pranotifikasi  dan  pascanotifikasi,  Komisi  hanya  melakukan  satu  kali  penilaian terhadap satu peristiwa merger, sepanjang tidak terdapat perubahan data yang substantif yang  disampaikan  oleh  pelaku  usaha  yang  melakukan  merger(Manalu,  2019).  Oleh karena itu, jika pelaku usaha menyampaikan Pra-Notifikasi secara sukarela, Komisi tidak akan  mengubah  penilaian  terhadap  Post-Notifikasi.  Namun  demikian,  dalam  rangka memenuhi ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang telah melakukan Pra Notifikasi tetap wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi Menurut pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengatur tentang Penggabungan Badan Usaha.
Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “untuk pelaku usaha yang  telah merealisasikan transaksi  mengenai  penggabungan,  pengambilalihan,  dan peleburan  serta  telah  memenuhi  persyaratan-persyaratannya,  wajib  melakukan pemberitahuan  kepada  KPPU  perihal transaksi  itu  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari terhitung  ditanggal  pada  saat  transaksi  itu  dinilai  efektif  secara  hukum.” Selain  itu, terdapat juga aturan pra notifikasi, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Perkom No. 1 Tahun  2009  yang  mengatakan  bahwa “pra  notifikasi  merupakan  pemberitahuan  yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan  usaha  atau  pengambilalihan  saham  untuk  mendapatkan  pendapat  komisi mengenai dampak yang akan timbul dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem notifikasi yang digunakan Indonesia saat ini, terdiri atas Pra-Notifikasi dan Post- Notifikasi(Kusnowibowo,  2021).  Sebagaimana  diartikan  bahwa  pelaku  usaha  tidak diwajibkan  untuk  melakukan  pemberitahuan  sebelum  dilakukannya  transaksi  merger, namun pelaku usaha juga mendapatkan ruang untuk melakukan konsultasi terkait rencana merger, akuisisi dan konsolidasi(Anisah & Subakti, 2022). Disamping itu dapat dilihat Perbedaan antara Pra-Notifikasi dan Post-Notifikasi terletak pada, waktu dilakukannya
notifikasi atau pemberitahuan merger Pra-Notifikasi diberikan sebelum merger dilakukan oleh  pengusaha  yang  akan  melakukan  merger,  sedangkan  Post-Notifikasi  dilakukan setelah merger berlaku efektif secara yuridis. Selanjutnta pada kekuatan memaksa dari kedua  notifikasi  merger  Pra-Notifikasi  dilakukan  secara  sukarela  oleh  pengusaha yang akan melakukan merger atau bersifat konsultasi, sedangkan Post-Notifikasi diwajibkan oleh  KPPU  dengan  pemberian  sanksi  denda  administratif  jika  pengusaha  tidak memberikan notifikasi atau pemberitahuan tersebut.
Selanjutnya,  untuk  mendapatkan  kejelasan  perlu  diteliti  mengenai  bagaimana pengaturan  merger,  akuisisi,  konsolidasi,  dan  system  notifikasi  di  Korea  Selatan. Pengelolaan perekonomian yang berorientasi pada mekanisme pasar, menjadikan Korea Selatan  sebagai  negara  dengan  kekuatan  ekonomi  yang  tidak  dapat  dipandang  rendah dalam skala dunia. Tentu hal tersebut tidak lepas dari adanya persaingan usaha. Melalui dekrit  Presiden  Korea  Selatan  membentuk  peraturan-peraturan  mengenai  persaingan usaha  yang  dituangkan  sebagai Monopoly  Regulation  and  Fair  Trade  Act (MRFTA). Undang-Undang  Nomor  3320  tersebut  juga  mengatur  terkait Notification  System yang digunakan oleh Korea Selatan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau Praktek Monopoli. Tidak hanya Indonesia, Korea Selatan juga memiliki Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  yang  dinamakan The  Korean  Fair  Trade  Commision (KFTC).  KFTC  merupakan  Lembaga  yang  berada  dibawah  otoritas  Perdana  Menteri dengan fungsi sebagai administrative serta badan peradilan semu di Korea Selatan. KFTC didalamnya memiliki Divisi Merger dan Akuisisi yang bertugas untuk meninjau transaksi tersebut, atas kekhawatiran anti persaingan.
Sistem  pemberitahuan  yang  diterapkan  Korea  Selatan  menerapkan  sistem Pre- Merger Notification . Namun pemberitahuan tidak semerta-merta merupakan kewajiban pelaku usaha, sama dengan Indonesia Korea Selatan dalam notifikasi memiliki Threshold, yang  apabila  sudah  menyentuh  ambang  batas  nilai,  tentu  pelaku  usaha  yang  hendak melakukan  transaksi  merger  dan  akuisisi  harus  melakukan  notifikasi  ke  KFTC. Pemberitahuan pra-merger diwajibkan juga untuk jenis penggabungan tertentu jika salah satu pihak dalam transaksi adalah perusahaan besar yang memiliki aset di seluruh dunia atau  omset  tahunan  sebesar  KRW2  triliun  atau  lebih  (termasuk  aset  dan  omzet afiliasinya). Korea Selatan juga menerapkan sistem pemberitahuan awal secara sukarela. Perusahaan  yang  berencana  melakukan  merger  dengan  perusahaan  lain  dapat  meminta KFTC untuk meninjau rencana merger tersebut sebelum periode pemberitahuan biasa dan memutuskan  apakah  rencana  merger tersebut  akan  membatasi  persaingan  usaha  secara substansial. Jangka waktu peninjauan adalah 30 hari namun dapat diperpanjang dengan jangka  waktu  tambahan  90  hari  (hingga  total  120  hari)  jika  KFTC  menganggap  perlu pemeriksaan  lebih  lanjut.  Serta  penerapan  sistem  pre-merger  notification  juga  dapat dilihat melalui Pasal 12 ayat (6) Monopoly Regulation and Fair Trade Act, menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melakukan notifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan dengan persetujuan penggabungan tersebut.
Pembahasan  selanjutnya  adalah  menjawab  pertanyaan,  bagaimana  dampak penerapan Pre Merger  Notification di Indonesia? Suatu  keadaan  dimana Indonesia
melakukan merger dengan perusahaan Korea selatan dimana Sistem pemberitahuan yang diterapkan  Korea  Selatan  menerapkan  sistem Pre-Merger  Notification .  Namun pemberitahuan  tidak  semerta-merta  merupakan  kewajiban  pelaku  usaha,  sama  dengan Indonesia  Korea  Selatan  dalam  notifikasi  memiliki Threshold, yang  apabila  sudah menyentuh  ambang  batas  nilai,  tentu  pelaku  usaha  yang  hendak  melakukan  transaksi merger  dan  akuisisi  harus  melakukan  notifikasi  ke  KFTC.  Pemberitahuan  pra-merger diwajibkan juga untuk jenis penggabungan tertentu jika salah satu pihak dalam transaksi adalah perusahaan besar yang memiliki aset di seluruh dunia atau omset tahunan sebesar KRW2  triliun  atau  lebih  (termasuk  aset  dan  omzet  afiliasinya).  Korea  Selatan  juga menerapkan  sistem  pemberitahuan  awal  secara  sukarela.  Perusahaan  yang  berencana melakukan merger dengan perusahaan lain dapat meminta KFTC untuk meninjau rencana merger tersebut sebelum periode pemberitahuan biasa dan memutuskan apakah rencana merger  tersebut  akan  membatasi  persaingan  usaha  secara  substansial.  Jangka  waktu peninjauan adalah 30 hari namun dapat diperpanjang dengan jangka waktu tambahan 90 hari (hingga total 120 hari) jika KFTC menganggap perlu pemeriksaan lebih lanjut. Serta penerapan  sistem  pre-merger  notification  juga  dapat  dilihat  melalui  Pasal  12  ayat  (6) Monopoly  Regulation  and  Fair  Trade  Act, menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  wajib melakukan notifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan dengan persetujuan penggabungan tersebut
Disisi lain penggabungan atau merger dalam perseroan terbatas hukum perseroan terbatas menyatakan: "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan  atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri  dengan  perseroan  lain  yang  telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya status badan  hukum  perseroan  yang  menggabungkan  diri  badan  hukum  perseroan  yang menggabungkan diri berakhir karena hukum"( Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tentang Perseroan Tebatas). Status sebagai badan hukum berakhir sejak tanggal sejak tanggal  penggabungan  berlaku  efektif  (Harahap,2019).  Undang-Undang  Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa perbuatan hukum penggabungan atau peleburan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak tertentu, yang terdiri dari (Harahap,2019):
a. Kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan;
b. Kepentingan kreditur dan mitra usaha Perseroan lainnya, dan;
c. Kepentingan umum dan persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan usaha.
Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS),  maka  penggabungan  atau  peleburan  yang  diusulkan  diwajibkan  untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari "instansi terkait". Namun, Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya menyatakan bahwa instansi terkait adalah Bank Indonesia jika terkait  dengan  perusahaan  perbankan  dan  lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  pasar modal untuk perusahaan publik. Undang-undang UU tersebut tidak menyebutkan bahwa KPPU terkait dengan Persaingan Usaha ( Harahap.2019). Hal ini berarti bahwa konsep
Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha adalah Pra Merger sebagai bagian dari Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Meskipun  UU  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  merupakan  lex  spesialis  dan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas, dalam hal ini haruslah sinkron karena Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa  penggabungan  atau  peleburan  harus  memenuhi  persyaratan  dengan memperhatikan  kepentingan  pihak-pihak  tertentu,  salah  satunya  adalah  kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
KPPU  pada  prinsipnya  berwenang  untuk  mengawasi  merger,  konsolidasi,  dan akuisisi yang mempengaruhi kondisi persaingan di pasar domestik Indonesia(Asikin et al., 2021). Merger, konsolidasi, dan akuisisi asing yang terjadi di luar yurisdiksi Indonesia menjadi  perhatian  KPPU  apabila  mempengaruhi  kondisi  persaingan  di  Indonesia. Merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi  asing  adalah  merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi  yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia,
2. Memiliki dampak langsung terhadap pasar Indonesia,
3. Memenuhi ambang batas.
4. Merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi
Pelaku  usaha  asing  memiliki  kewajiban  hukum  untuk  memberitahukan penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi(SIAGIAN, 2022). Untuk merger, konsolidasi, dan  akuisisi  oleh  perusahaan  asing,  KPPU  akan  melakukan  penilaian  kasus  per  kasus untuk  menentukan  apakah  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  yang bersangkutan berdampak pada persaingan di pasar domestik.
Sedangkan  di  Korea  Selatan  Pemberitahuan  pra-merger  diperlukan  untuk beberapa  jenis  kombinasi  bisnis  tertentu  di  mana  (i)  salah  satu  pihak  dalam  transaksi adalah perusahaan besar yang memiliki aset di seluruh dunia atau omset tahunan sebesar KRW2  triliun  atau  lebih  (termasuk aset dan  omset afiliasinya),  atau  (ii)  nilai  transaksi memenuhi ambang batas tertentu dan pihak yang diakuisisi memiliki kegiatan usaha yang substansial di pasar domestik (Pasal 11.6 MRFTA). Apabila salah satu dari persyaratan tersebut terpenuhi, notifikasi dapat diajukan kapan saja setelah tanggal penandatanganan perjanjian tetapi sebelum penyelesaian transaksi, selama transaksi tersebut belum selesai sebelum diklarifikasi oleh KFTC. Jika tidak satu pun dari persyaratan di atas terpenuhi, hanya pemberitahuan pasca-merger yang diperlukan. Untuk merger ini, pemberitahuan harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah selesainya transaksi. Direktorat yang saling terkait hanya memerlukan pemberitahuan pasca merger, meskipun salah satu pihak adalah perusahaan  besar.  KFTC  mengenakan  denda  administratif  atas  pelanggaran  tenggat waktu  pemberitahuan  dalam  prakteknya,  dan  setiap  keputusan  tersebut  diungkapkan kepada publik.
Namun demikian, sebuah sistem pemberitahuan awal secara sukarela juga tersedia (Pasal 11.9 MRFTA). Bahkan tanpa perjanjian yang ditandatangani, sebuah perusahaan yang berencana untuk melakukan merger dengan perusahaan lain dapat meminta KFTC untuk  meninjau  rencana  merger  tersebut  sebelum  periode  notifikasi  biasa  dan
memutuskan  apakah  merger  yang  direncanakan  tersebut  secara  substansial  akan membatasi  persaingan  usaha.  Dalam  hal demikian,  pihak  yang  memberitahukan  masih harus  mengajukan  pemberitahuan  resmi  kepada  KFTC  dan  melalui  proses  peninjauan yang disederhanakan.
Dalam  Pedoman  Peninjauan  Merger  KFTC,  KFTC  menganggap  bahwa  merger berikut  ini  tidak  secara  substansial  membatasi  persaingan  usaha  dan  oleh  karena  itu melakukan peninjauan yang disederhanakan:
1. penggabungan usaha antara afiliasi;
2. transaksi di mana tidak terdapat hubungan pengendalian di antara para pihak;
3. merger konglomerasi oleh perusahaan selain perusahaan besar yang memiliki aset di  seluruh  dunia  atau  omset  tahunan  sebesar  KRW2  triliun  atau  lebih  (termasuk perusahaan-perusahaan afiliasinya);
4. penggabungan konglomerat yang tidak bersifat substitusi atau komplementer;
5. merger dengan tujuan investasi yang jelas (PEF, ABS, SPC);
6. merger yang telah disetujui oleh KFTC melalui proses pemberitahuan awal secara sukarela; dan
7. target  adalah  perusahaan  asing,  dan  penggabungan  tidak  mempengaruhi  pasar domestik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kewarganegaraan para pihak dan wilayah usaha serta potensi wilayah usaha dan omset domestik target.
Dalam kasus-kasus seperti itu, KFTC hanya meninjau hal-hal faktual dari kasus yang  diberitahukan  berdasarkan  dokumentasi  yang  disediakan  dan  menginformasikan perusahaan  tentang  hasil  tinjauan,  pada  prinsipnya,  dalam  waktu  15  hari  sejak  tanggal pemberitahuan.
KFTC  memiliki  keleluasaan  untuk  menentukan  jangka  waktu  pemberian  izin dalam  periode  peninjauan  yang  ditentukan  dan  tidak  ada  prosedur  resmi  untuk mempercepat proses peninjauan.
Pemberitahuan  pra-merger  diperlukan  untuk  beberapa  jenis  kombinasi  bisnis tertentu  di  mana  (i)  salah  satu  pihak  dalam  transaksi  adalah  perusahaan  besar  yang memiliki  aset  di  seluruh  dunia  atau  omset  tahunan  sebesar  KRW2  triliun  atau  lebih (termasuk aset dan omset afiliasinya), atau (ii) nilai transaksi memenuhi ambang batas tertentu  dan  pihak  yang  diakuisisi  memiliki  kegiatan  usaha  yang  substansial  di  pasar domestik (Pasal 11.6 MRFTA). Apabila salah satu dari persyaratan tersebut terpenuhi, notifikasi  dapat  diajukan  kapan  saja  setelah  tanggal  penandatanganan  perjanjian  tetapi sebelum  penyelesaian  transaksi,  selama  transaksi  tersebut  belum  selesai  sebelum diklarifikasi oleh KFTC.
Jika tidak satu pun dari persyaratan di atas terpenuhi, hanya pemberitahuan pasca- merger yang diperlukan. Untuk merger ini, pemberitahuan harus dilakukan dalam waktu 30  hari  setelah  selesainya  transaksi.  Direktorat  yang  saling  terkait  hanya  memerlukan pemberitahuan pasca merger, meskipun salah satu pihak adalah perusahaan besar. KFTC mengenakan denda administratif atas pelanggaran tenggat waktu pemberitahuan dalam praktiknya, dan setiap keputusan semacam itu diumumkan kepada publik.
Maka dalam adanya merger dengan perusahaan Korea Selatan aka berpengaruh bagi  Indonesia.  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  sedikit  negara  yang  masih menerapkan  rezim  notifikasi  pasca  merger  dalam  melaporkan  aksi  korporasi  berupa merger atau akuisisi, meskipun keinginan untuk mengubah rezim tersebut disepakati oleh berbagai  pihak.  KPPU  menyatakan  bahwa  dasar  dari  rezim  post-merger  notification adalah  UU  No.  5/1999(Ramadlan  et  al.,  2019).  Ketentuan  sistem  notifikasi  merger  di Indonesia  adalah  sistem  notifikasi  pra-merger  yang  diatur  dalam  Pasal  28  dan  sistem notifikasi  pasca-merger  yang  diatur  dalam  Pasal  29.  UU  No.  5/1999.  Jika  Anda perhatikan, terdapat perbedaan frasa dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999, dimana Pasal 28 tidak menyebutkan kata "wajib" sedangkan Pasal 29 dengan jelas menyatakan bahwa  pelaporan  merger  atau  akuisisi  yang  nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualannya  aset dan/atau  nilai  penjualannya  melebihi  batas  yang  telah  ditentukan,  maka  "wajib" melaporkan  kepada  KPPU  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal penggabungan usaha dan telah berlaku efektif secara yuridis.
Pelaku  usaha  dapat  melakukan  konsultasi  (pra-merger)  namun  juga  wajib melakukan  pemberitahuan  dan  pelaporan  kepada  KPPU  setelah  melakukan  merger. Ketentuan ini sangat tidak efektif dan memberatkan pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi namun juga harus melapor setelahnya sehingga apabila pelaku usaha terlambat melapor,  maka  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  denda administratif  sebesar  Rp  1 miliar rupiah  untuk  setiap  hari  keterlambatan  dan  paling  banyak  Rp  25  miliar  sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP No. 57/2010.
Peraturan  mengenai  notifikasi  merger  sudah  tidak  sesuai  dengan  era  revolusi industri saat ini, karena peraturan ini dapat menghambat percepatan laju pembangunan. Pengaturan notifikasi merger yang tepat diperbaharui sesuai dengan perkembangan saat ini sejalan dengan semangat persaingan usaha yang sehat.
Mayoritas  negara  di  dunia  telah  menerapkan  sistem  notifikasi  merger  sebagai langkah  yang  tepat  untuk  menghindari  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat(Mustariyakuma,  2022).  Penerapan  sistem  Notifikasi  pra-merger  dapat  mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat(Dewanto & Sirait, 2022). Penerapan sistem  notifikasi  pasca  merger  di  Indonesia  saat  ini  tidak  dapat  meminimalisir  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Selain  itu,  batas  waktu  pelaporan  sangat memberatkan  pelaku  usaha.  KPPU  harus  mampu  memberikan  pelayanan  yang  terbaik demi terciptanya  kelangsungan  usaha  yang  sehat  dalam  perekonomian  pasar  Indonesia maupun  perekonomian  dunia  yang  juga  berdampak  pada  perekonomian  Indonesia melalui laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Maka pre merger notification yang sudah berlaku di Korea Selatan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli yang timbul dari aksi korporasi mengalami sejarah yang bagus sedangkan di Indonesia ketentuan ini baru berlaku sejak Maret 2023 lalu yang belum terlalu memperlihatkan hasilnya. Dengan demikian, gagasan perubahan rezim dari Post Merger Notification menjadi Pre Merger Notification sudah selayaknya  dilakukan  sebagai  perubahan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) untuk menciptakan keseimbangan dinamika pasar yang lebih baik dalam  menjaga
stabilitas ekonomi dalam persaingan usaha sehingga tidak terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Indonesia harus mencontoh negara seperti Amerika Serikat yang telah berhasil menerapkan Pre Merger Notification. Karena kebijakan Pre Merger Notification tentunya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, KPPU, dan Negara serta  KPPU  lebih  efisien  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  lebih  awal daripada membatalkan merger setelah merger dilaksanakan.

## Kesimpulan
Terdapat perbedaan sistem notifikasi di Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya menghadapi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Korea  Selatan  menerapkan  sistem notifikasi sebelum merger (Pre-Merger Notification) untuk mencegah praktik monopoli dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  mungkin  timbul  dari  transaksi  korporasi. Sementara  itu,  Indonesia  masih  menggunakan  sistem  notifikasi  setelah  merger  (Post- Merger Notification). Dalam perspektif pelaku usaha, sistem notifikasi sebelum merger dinilai  lebih  menguntungkan  karena  dapat  menghindari  biaya  yang  timbul  akibat pembatalan merger. Meskipun Indonesia sudah sebagian menerapkan notifikasi sebelum merger, kebijakan tersebut perlu direformasi karena masih bersifat sukarela. Reformasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan memungkinkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk lebih efisien dalam pengawasan dan pencegahan, daripada harus membatalkan merger yang telah dilaksanakan.

## BIBLIOGRAFI
Adhimastha, Bayu, Kagramanto, Budi, & Prasetyowati, Endang. (2023). Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Gema Wiralodra , 14 (1), 237–250.
Anisah, Siti, & Subakti, Muhammad Zaky Ridho. (2022). Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha , 2 (1), 20–29.
Asikin, Zainal, Saleh, Moh, & Sili, Eduardus Bayo. (2021). Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan , 2 (2).
Dewanto,  M.  Yogi  Arie,  &  Sirait,  Timbo  Mangaranap.  (2022).  Perseroan  Perorangan yang  Melakukan  Merger  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Undang- Undang Cipta Kerja. Binamulia Hukum , 11 (1), 15–32.
Karyanto,  Budi,  Aziz,  Lukmanul  Hakim,  Yusuf,  Muhammad,  Muzayyanah, Muzayyanah,  Putra,  Angga  Ranggana,  Darussalam,  Andi  Zulfikar,  Fauziah, Fauziah, Djuanda, Gustian, Wicaksono, Galih, & Puspita, Yeni. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah .
Kusnowibowo,  RSAS.  (2021).  Kepastian  Hukum  Mengenai  Pra  Notifikasi  Dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Usaha Sebagai Upaya Pencegahan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Nuansa Kenotariatan , 6 (2), 47–56.
Manalu, Hottua. (2019). Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), 33–67.
Mustariyakuma, Muhammad Surya. (2022). Tinjauan Yuridis Notifikasi Merger Dalam Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus PT FKS Multi Agro TBK. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 2 (1), 13.
Priowirjanto,  Enni  Soerjati.  (2021).  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Suatu  Pengantar.
Bandung: Keni Media .
Putri, Sendari Waskita. (2022). Analisis Yuridis Pengambilalihan Perusahaan (Akuisisi) PT.  Tokopedia  dan  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  Ditinjau  Dari  Perspektif Hukum Persaingan Usaha .
Rahmatullah,  Murniati.  (2022).  Merger  Bank  Syariah  Indonesia  Menurut  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK. 03/2019. Lex Privatum , 10 (2).
Ramadlan,  Mohammad  Fajar  Shodiq,  Wahid,  Abdul,  Rakhmawati,  Fariza  Yuniar, Destrity, Nia  Ashton, Hair, Abdul, Harjo, Indhar Wahyu Wira, &  Utaminingsih,
Alifiulahtin. (2019). Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer . Universitas Brawijaya Press.
Sabirin,  Ahmad,  &  Herfian,  Raafid  Haidar.  (2021).  Keterlambatan  Pelaporan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  dalam  Sistem  Post  Merger  Notification Menurut  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  di  Indonesia. Jurnal  Persaingan Usaha , 1 (2), 55–63.
Siagian,  Yoanna  Oktiana.  (2022). Tanggung  Jawab  Hukum  Atas  Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Kepada KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU- M/2018) .
Sy,  Ristyn  Karisma  Ayu.  (2022). Kepastian  Hukum  Atas  Ketentuan  Afiliasi Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Dilihat  Dari  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (Studi: Putusan Kppu Nomor: 27/Kppu-M/2019) . Hukum.

## Copyright holder:
Muhammad Romy, R.M. Gatot P. Soemartono (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: