JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam P–ISSN: 2655-9692
E-ISSN: 2746-5977 Vol.4, No. 2, Juli 2023
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/PT.Bna)
*1 Putra Afwin, 2 Rian Mangapul Sirait *1 Universitas Sumatera Utara, 2 Universitas Audi Indonesia Email: Putraafwin93@gmail.com

## Abstrak
Tujuan,  Menjelaskan  kewenangan  notaris  dan  PPAT  dalam  dalam  menerbitkan  Surat Kuasa  menjual  dan  akta  Jual  Beli,  Menjelaskan  akibat  hukum  terhadap  Notaris  dan PPAT yang menerbitkan akta yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dikaitkan dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  No.  43/PDT/2017/PT.BNA)  dan Menjelaskan Tanggung Jawab Perdata Notaris/PPAT Terhadap Akta otentik yang tidak sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  (studi  putusan  Pengadilan  Tinggi Banda  Aceh  No.  43/PDT/2017/PT.BNA).  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  tentang  pertanggung jawaban Notaris/PPAT terhadap akta yang diterbitkan yang dibatalkan oleh pengadilan. Kewenangan  dari  suatu  Notaris  yang  didasari  suatu  produk  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  salah  satu  Notaris  berwenang  membuat  akta otentik yang berguna sebagai alat bukti untuk melakukan suatu perbuatan hukum, selain Notaris  terdapat  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  juga  mempunyai  kewenangan untuk  membuat  suatu  akta  otentik  mengenai  hak  atas  tanah  dan  satuan  rumah  susun yang  didasari  dari  suatu  produk  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  24  tahun  2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat hukum yang timbul dari suatu akta otentik yang  dibuat  oleh  Notaris  dan  PPAT  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak maupun  pihak  lain,  maka  akta  tersebut  dapat  batal  demi  hukum  berdasarkan  putusan pengadilan  Notaris/PPAT  wajib  mengganti  kerugian  atas  apa  yang  diperbuatnya yang didasarkan  pada  pasal  1365  KUHPerdata.  Tanggungjawab  Notaris  dan  PPAT  dalam putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  No.  43/Pdt/2017/PT.BNA  yang  didasari  dari suatu  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  Notaris/PPAT,  sehingga merugikan  pihak  lain.  Notaris  dan  PPAT  bertanggung  jawab  atas  perbuatanya  dan melakukan ganti rugi pada  pihak yang dirugikan yang didasarkan pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata kunci : Tanggungjawab, Notaris, Akta, Kuasa

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  explain  the  authority  of  notaries  and  PPAT  in  issuing power  of  attorney  to  sell  and  sale  and  purchase  agreements,  to  explain  the  legal consequences  of  notaries  and  PPAT  who  issue  documents  that  do  not  comply  with legislation  in  relation  to  the  decision  of  the  Banda  Aceh  High  Court  No. 43/PDT/2017/PT.BNA, and to explain the civil liability of notaries/PPAT for authentic documents  that  do  not  comply  with  applicable  legislation  (study  of  the  decision  of  the Banda  Aceh  High  Court  No.  43/PDT/2017/PT.BNA). This  research  is  normative- juridical with a methodological approach used to analyze the liability of notaries/PPAT for documents issued that are canceled by the court. The authority of a notary is based on  the  product  of  Law  Number  2  of  2014  on  the  Position  of  Notaries.  One  of  the authorities  of  a  notary  is  to  make  authentic  documents  that  are  useful  as  evidence  for carrying  out  a  legal  act.  In  addition  to  notaries,  there  are  also  Land  Deed  Makers (PPAT)  who  also  have  the  authority  to  make  an  authentic  document  regarding  land rights  and  condominium  units,  which  is  based  on  a  product,  namely  Government Regulation  Number  24  of  2016  on  Land  Deed  Makers. The  legal  consequences  that arise from an authentic document made by a notary and PPAT that causes damage to the  parties  or  other  parties,  then  the  document  can  be  void  by  law  based  on  a  court decision. Notaries/PPAT are obliged to compensate for the damage for what they have done, based on Article 1365 of the Civil Code. The liability of notaries and PPAT in the decision  of  the  Banda  Aceh  High  Court  No.  43/PDT/2017/PT.BNA  is  based  on  an unlawful act that has been committed by notaries/PPAT, thus causing damage to other parties. Notaries and PPAT are responsible for their actions and provide compensation to the injured party, based on Article 48 paragraph 3 of the Notary Law.
Keywords: responsibility, notary, Act, authority

## PENDAHULUAN
Seorang Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatanya, harus bersikap profesional dengan dilandasi  kepribadian  yang  luhur  serta  senantiasa  melaksanakan  tugasnya  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi Notaris/PPAT  sebagai  rambu  yang  harus  ditaati.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap Notaris/PPAT  merupakan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  akta  otentik  yang dibuatnya,  itulah  sebabnya  jabatan  Notaris/PPAT  sering  pula  disebut  dengan  jabatan kepercayaan.  Kepercayaan  pemerintah  sebagai  instansi  negara  yang  mengangkat  dan memberhentikan  Notaris/PPAT  sekaligus  kepercayaan  masyarakat  sebagai  pengguna jasa Notaris/PPAT.
Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta outentik yang  dibuatnya.  Akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya :
1. Hubungan  hukum  yang  khas  antara  notaris  dengan  para  penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Ketidakcermatan,  ketidaktelitian,  dan  ketidaktepatan  dalam:  a.  Teknik administratif  membuat  akta  berdasarkan  UUJN.  b.  Penerapan  berbagai aturan  hukum  yang  tertuang  dalam  akta  yang  bersangkutan  untuk  para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.
Kesalahan  yang  terjadi  pada  pembuatan  akta  otentik  tersebut  berasal  dari  para  pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta otentik yang dibuat Notaris/PPAT  itu  mengandung  cacat  hukum.  Keterangan  para  pihak  tidak  jujur  atau menyembunyikan sesuatu dokumen yang seharusnya diperlihatkan pada Notaris/PPAT, maka  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dapat  dikenai  tuntutan  perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan.
Pasal  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penuntutan  perbuatan  melawan  hukum terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan : “Barang siapa menyuruh  mencantumkan  suatu  keterangan  palsu  mengenai  suatu  hak  di  dalam  suatu akta  otentik  yang  kebenarannya  harus  dinyatakan  oleh  akta  tersebut  dengan maksud untuk  mempergunakannya  atau  untuk  menyuruh  orang  lain  mempergunakannya seolah olah  keterangannya  itu  sesuai  dengan  kebenaran,  dipidana  dengan  penjara  selama- lamanya tujuh tahun jika penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian”.
Bukti penerbitan akta  yang melanggar hukum yang walaupun dilakukan Notaris/PPAT yang  seharusnya  menjadi  jalur  terpercaya  dan  pemberi  keadilan  hukum,  diangkat sebuah keputusan  yaitu  putusan Nomor 43/Pdt/2017/PT.Bna. putusan  yang  melibatkan Notaris/PPAT berawal  dari ayah penggugat  memiliki tanah dan bangunan dengan luas 330 m 2 yang terletak di Jalan. Mahya Nomor : 59 Gampong Setui, Kec. Baiturrahman, Kota  Banda  Aceh,  kepemilikan  tersebut  dibuktikan  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No. 374.  Ayah  dan  ibu  penggugat  bercerai  dan  ayah  penggugat  menikahi  seorang  janda yang sudah memiliki 2 orang anak. Sekitar tahun 2002 ayah penggugat meninggal dunia tak  lama  waktu  berselang  ibu  tiri  penggugat  juga  meninggal.  Sepeninggal  ayah penggugat  dan  ibu  tergugat,  penggugat  bermaksud  membersihkan  rumah  dan  tanah milik  ayahnya,  akan  tetapi  penggugat  mengetahui  bahwa  tanah  dan  rumah  tersebut dikuasai  oleh  tergugat  dengan  menyuruh  orang  lain  untuk  membersihkan.  Beberapa minggu  kemudian  penggugat  mengetahui  bahwa  tergugat  akan  menyewakan  rumah tersebut,  mengetahui  hal  tersebut  penggugat  menjelaskan bahwa  rumah  tersebut  milik penggugat,  akan  tetapi  disangkal  oleh  tergugat  dengan  alasan  bahwa  tanah  dan  rumah tersebut  bukan  milik  ayah  penggugat  lagi  melainkan  milik  tergugat  dengan menunjukkan  sertifikat  hak  milik  atas  nama  tergugat.  Melihat  hal  tersebut  penggugat mengetahui  bahwa  sertifikat  atas  nama  ayahnya  telah  dibalik  nama  menjadi  sertifikat atas nama tergugat berdasarkan akta jual beli No. 24 tahun 2013 tanggal 14 maret 2013 yang  dibuat  dihadapan  Notaris/PPAT,  Irma  Savitry  Harahap.  Akta  jual  beli  tersebut diatas  dibuat  berdasarkan  surat  kuasa  menjual  yang  diberikan  oleh  ayah  penggugat terhadap penggugat yang dibuat oleh tergugat 2 (Notaris/PPAT, Irma Savitry Harahap) pada tanggal 31 Agustus 2012. Memperhatikan antara tahun meninggal ayah penggugat dan  tahun  pembuatan  surat  kuasa  serta  akta  jual  beli  memiliki  kejanggalan.  Setelah pembuktian  yang  dilakukan  pengadilan  berdasarkan  kesaksian  Notaris/PPAT  yang mengeluarkan  surat  kuasa  dan  akta  jual  beli  dijelaskan  bahwa  tergugat  datang  dengan seseorang  yang  mengaku  memiliki  identitas  ayah  penggugat  yang selanjutnya dilayani oleh tergugat 2 (Notaris/PPAT) membuatkan surat kuasa menjual.
Pokok permasalahan penelitian ini  yaitu dibatalkannya  akta jual beli  yang telah dibuat berdasarkan  surat  kuasa  dikarenakan  surat  kuasa  tersebut  melanggar  perundang- undangan. Pelanggaran perundang-undangan yang dimaksud yaitu terbitnya surat kuasa dimana pihak penghadap hadir dihadapan Notaris pada tahun 2012 akan tetapi di tahun 2002 si pemberi kuasa sudah meninggal dunia. Polemik tersebut menjadi sebuah kajian yang  penting  guna  menemukan  problema  yang  mengakibatkan  batalnya  akta  jual  beli. Berdasarkan  uraian  permasalahan  dan  putusan  yang  dikaitkan  maka penting  dilakukan penelitian  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul  “Pertanggung  Jawaban  Notaris  dan  PPAT dalam  pembuatan  akta  kuasa  menjual  dan  Akta  Jual  Beli  yang  tidak  sesuai  dengan Perundang  Undangan  (studi  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  No. 43/PDT/2017/PT.BNA)”.

## METODE
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu  “analisis  data  yang  tidak  mempergunakan  angka-angka  tetapi  berdasarkan  atas peraturan  perundang-undangan,  pandangan-pandangan  responden  hingga dapat menjawab  4  permasalahan  dari  penelitian  ini”.  Semua  data  yang  diperoleh  kemudian dikelompokkan  atas  data  yang  sejenis  untuk  kepentingan  analisis,  dan  diterjemahkan secara  logis  sistematis  untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan metode  deduktif.  Kesimpulan  adalah  merupakan  jawaban  khusus  atas  permasalahan yang  diteliti,  sehingga  diharapkan  akan  memberikan  solusi  atas  permasalahan  dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## KEWENANGAN  NOTARIS  DAN  PPAT  DALAM MENERBITKAN SURAT KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI
1. Kewenangan Notaris
Kewenangan  Notaris  dalam  Pasal  15  dari  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :

## (a) Kewenangan Umum Notaris.
Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  menegaskan  bahwa  salah  satu  kewenangan  Notaris, yaitu membuat  akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Menyangkut  akta  yang  harus  dibuat  atau  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
3. Mengenai  subjek  hukum  (orang  atau  badan  hukum)  untuk  kepentingan  siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
Berdasarkan kewenangan  yang  ada pada Notaris sebagaimana tersebut  dalam  Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:
1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna,  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  atau  ditambah  dengan  alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta  tersebut  tidak  benar,  maka  orang/pihak  yang  menilai  atau menyatakan  tidak  benar  tersebut  wajib  membuktikan  penilaian  atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta  Notaris  ini  berhubungan  dengan  sifat  publik  dari  Jabatan  Notaris. Sepanjang suatu akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya maka  akta  tersebut  merupakan  akta  otentik  yang  memuat  keterangan yang  sebenarnya  dari  para  pihak  dengan  didukung  oleh  dokumen- dokumen  yang  sah  dan  saksi-saksi  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(b) Wewenang Khusus Notaris
Pasal  15  ayat  (2)  mengatur  mengenai  kewenangan  khusus  Notaris  untuk  melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:
1. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi  dari asli  surat-surat  dibawah tangan berupa salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang.
Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul  akan  ditentukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kaitan  ini perlu  diberikan  batasan  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud Batasan  perundang-undangan  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  bahwa  yang  dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat  mengikat secara umum  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Perwakilan Rakyat bersama  Pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah,  serta  semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

## 2. Hak dan Kewajiban
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  Notaris  berkewajiban  pula  untuk  memberikan  bantuan cuma-cuma  kepada  mereka  yang  disebutkan  dalam  Pasal  37  UUJN.  Ada  dua hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang  isinya  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  atau  kesusilaan.  Juga dalam  hal pembuatan  akta  di  mana  tidak  ada  saksi  saksi  yang  tidak  dapat  dikenal  oleh  Notaris ataupun  tidak  dapat  diperkenalkan  kepada  Notaris.  Kewajiban  Notaris  merupakan sesuatu  yang  wajib  dilakukan  oleh  Notaris  yang  jika  tidak  dilakukan  atau  dilanggar, maka  atas  pelanggaran  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  terhadap  Notaris. Kewajiban Notaris lainnya, yakni: Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
1. Bertindak  jujur,  seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
2. Membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian dari protokol notaris.
3. Mengeluarkan  Grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta  berdasarkan  minuta akta.
4. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan  menjadi buku yang memuat tidak  lebih  dari  50  akta,  dan  jika  jumlah  akta  tidak  dapat  dimuat  dalam  satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku danmencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat  daftar  dari  akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  dan  tidak  diterimanya surat berharga.
8. Membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan akta setiap bulan.
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  departemen  yang  tugas dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  kenotariatan  dalam  waktu  5(lima)  hari  pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
10. Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
11. Mempunyai  cap  stempel  yang  membuat  lambang  Negara  Republik  Indonesia dan  pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat kedudukan yang bersangkutan.
12. Membaca  akta  dihadapan  Penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  (dua) orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi  dan Notaris.
13. Menerima  magang  calon  Notaris.  Menyimpan  Minuta  Akta  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

## B. Tugas dan Kewenangan PPAT
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai  bukti  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  tanah  yang  yang terletak  dalam  daerah  kerjanya  masing-masing.  Dalam  kedudukan  sebagai  yang disebutkan  di  atas,  maka  akta-akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  merupakan  akta  otentik. Pengertian  perbuatan  hukum  pembebanan  hak  atas  tanah  yang  pembuatan  aktanya merupakan  kewenangan  PPAT,  meliputi  pembuatan  akta  pembebanan  hak  guna bangunan atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok  Agraria  dan  pembuatan  akta  dalam  rangka  pembebanan  hak  tanggungan  yang
diatur dalam undang-undang ini.
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 1 angka 5 menyatakan : “PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.”
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa PPAT adalah: “Pejabat umum  yang diberi  wewenang untuk  membuat  akta otentik  mengenai  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun”.
d. Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  1,  PPAT  adalah:  “Pejabat  umum  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.”
e. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  31  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Ujian,  Magang  dan  Pengangkatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Pasal  1  angka  1  menyatakan  bahwa  :  “Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  yang  selanjutnya  disingkat  PPAT  adalah  pejabat  umum yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  atas  Satuan  Rumah Susun.”
PPAT  adalah  “Seseorang  yang  diangkat  dan  diberi  kekuasaan  oleh  undang-undang untuk  membuat  akta,  di  mana  di  dalam  akta  yang  dibuatnya  itu,  memuat klausula  atau aturan  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  para  pihak,  yang  berkaitan  dengan  hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun”.
Adapun unsur-unsur yang terkandung dari pengertian tersebut yaitu meliputi:
1. Adanya orang yang memenuhi syarat tertentu;
2. Subjek yang diatur, yaitu para pihak; dan
3. Objek kewenangannya;

## C. Kewenangan Notaris Membuat Surat Kuasa Menjual
Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat, sedangkan menurut  R.  Subekti  dan  Tjitrosudibio  dalam  kamus  hukum,  bahwa  kata  “acta” merupakan  bentuk  jamak  dari  kata  “actum”  yang  berasal  dari  bahasa  latin  dan  berarti perbuatan-perbuatan.  Menurut  A.  Pilto,  mengatakan  akta  sebagai  surat-surat  yang ditandatangani,  dibuat  untuk  pakai  sebagai  bukti,  dan  dipergunakan  oleh  orang,untuk keperluan  siapa  surat  itu  di  buat  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak
ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.

## D. Kewenangan PPAT membuat Akta Jual Beli
Syarat-syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas  tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

## 1. Syarat Materil
Syarat  materiil  sangat  menentukan  akan  sahnya  jual  beli  tanah  tersebut,  antara lain sebagai berikut:
1. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.
a. Harus jelas calon penjual, ia harus berhak menjual tanah yang hendak dijualnya, dalam hal ini tentunya si pemegang yang sah dari hak atas tanah itu yang disebut pemilik.
b. Dalam  hal  penjual  sudah  berkeluarga,  maka  suami  isteri  harus  hadir dan  bertindak  sebagai  penjual,  seandainya  suami  atau  isteri  tidak dapat hadir maka harus dibuat surat bukti secara tertulis dan sah yang menyatakan bahwa suami atau istri menyetujui menjual tanah.
c. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak mengakibatkan jual  beli  tersebut  batal  demi  hukum.  Artinya  sejak  semula  hukum menganggap  tidak  pernah  terjadi  jual  beli.  Ketentuan  yang  demikian kepentingan  pembeli  sangat  dirugikan,  karena  pembeli telah membayar  harga  tanah  sedang  hak  atas  tanah  yang  dibelinya  tidak pernah beralih kepadanya. Walaupun penjual masih  menguasai  tanah tersebut, namun sewaktu-waktu orang yang berhak atas tanah tersebut dapat menuntut melalui pengadilan.
2. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya.
3. Tanah  yang  bersangkutan  boleh  diperjual  belikan  atau  tidak  dalam sengketa. Menurut UUPA hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek peralihan hak adalah: (1) Hak Milik, (2) Hak Guna Usaha, (3) Hak Guna Bangunan, (4) Hak Pakai.

## 2. Syarat Formil
Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, maka dilakukan jual beli dihadapan  PPAT.  Dalam  pelaksanaan  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT  hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a. Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual  beli  atau  kuasa  yang  sah  dari  penjual  dan  pembeli  serta  disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi.
b. Akta  dibuat  dalam  bentuk  asli  dalam  2  (dua)  lembar,  yaitu  lembar pertama  sebanyak  1  (satu)  rangkap  disimpan  oleh  PPAT  yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  keperluan  pendaftaran  dan  kepada pihak - pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.
c. Setelah  akta  tersebut  dibuat,  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja
sejak  tanggal  ditandatanganinya  akta  yang  bersangkutan,  PPAT  wajib menyampaikan  akta  yang  dibuatnya  berikut  dokumen-dokumen  yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  mengenai  telah  disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.
AKIBAT  HUKUM  TERHADAP  AKTA  NOTARIS  DAN  PPAT  TIDAK  SESUAI DENGAN  PERUNDANG-UNDANGAN  (STUDI  PUTUSAN  PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NO. 43/PDT/2017/PT.BNA

## 1. Akta Otentik
Akta otentik terdapat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang  memberikan  unsur-unsur  suatu  akta  otentik,  yakni:  pertama,  bentuknya ditentukan  dalam  undang-undang.  Kedua,  dibuat  dihadapan  pegawai  umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. Ketiga, ditempat dimana akta dibuatnya bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk  itu di wilayah kerjanya. Tidak hanya unsur- unsur tersebut, akta otentik juga memiliki ciri khas, yakni:
a. Akta  notaris  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  yang berwenang untuk itu;
b. Ada kepastian tanggalnya;
c. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
d. Notaris  telah  menasehatkan  sebelum  akta  dibuat,  tentang  legalitas  isi akta;
e. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;
f. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.
Bentuk  akta otentik  dalam  hal  ini memiliki  arti bentuk  akta otentik  dan  bentuk dalam artian anatomi akta. Mengenai bentuk akta, terdapat 2 bentuk akta otentik menurut keabsahannya, yakni:
1. Akta Pejabat  (Ambtelijke Acte) atau  (Verbal  Acte) Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang  dilakukannya,  jadi  inisiatif  tidak  berasal  dari  orang  yang namanya diterangkan di dalam akta. 2. Akta  pihak/penghadap  (Partij  Acte)  Kebalikan  dari  akta  pejabat, akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang  untuk  itu  dan  akta  itu  dibuat  atas  permintaan  pihak- pihak  yang  berkepentingan,  sehingga  akta  pihak  dibuat  oleh notaris  berdasarkan  apa yang para pihak tersebut kehendaki.
Anatomi  bentuk  akta  pihak,  merupakan  bentuk  akta  otentik  pada  umumnya,  yakni memiliki  komparisi,  contoh  akta  penghadap  antara  lain:  jual  beli,  sewa  menyewa, yayasan,  koperasi,  dan  lain  sebagainya.  Fungsi  suatu  akta  pada  dasarnya  tidak  dapat dipisahkan  dari  tujuan  awal  dibuatnya  akta  tersebut.  Akta  dibuat  sebagai  bukti  bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian secara tertulis,  yang mana di dalam akta tersebut telah tertulis tujuan dari  dibuatnya  perjanjian  oleh  para  pihak.  Tidak  hanya berkaitan  dengan  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  akta  juga  dapat
dipergunakan  sebagai  bukti  bagi  pihak  ketiga  diluar  dari  perjanjian  tersebut  bahwa memang  pada  saat  itu  terjadi  perjanjian yang  mengikat  para  pihak  yang  terdapat  di dalam akta.

## 2. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Akta yang Dibuatnya
Konstruksi  yuridis  yang  digunakan  dalam  tanggung  jawab  perdata  atas  kebenaran materiil  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  konstruksi  perbuatan  melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan  yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja  melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  namun  sesungguhnya  perbuatan  tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu – suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.
Unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum  ini  meliputi  adanya  suatu  perbuatan  melawan hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian  yang  ditimbulkan.  Perkembangan lembaga  perbuatan  melawan  hukum  kontemporer,  maka  apa  yang  dimaksud  dengan perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  luas.  Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:
a. Melanggar hak orang lain;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
c. Bertentangan dengan kesusilaan;
d. Bertentangan  dengan  kepatutan  dalam  memperhatikan  kepentingan  diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Penjelasan  UUJN  menunjukkan  bahwa  Notaris  hanya  sekedar  bertanggung  jawab terhadap  formalitas  dari  suatu  akta  otentik  dan  tidak  terhadap  materi  akta  otentik tersebut.  Hal  ini  mewajibkan  Notaris  untuk  bersikap  netral  dan  tidak  memihak  serta memberikan  semacam  nasihat  hukum  bagi  klien  yang  meminta  petunjuk  hukum  pada Notaris  yang  bersangkutan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka  Notaris  dapat dipertanggungjawabkan  atas  kebenaran  materiil  suatu  akta  apabila  penasihat  hukum yang  diberikannya  ternyata  dikemudian  hari  merupakan  suatu  yang  keliru.  Konstruksi penjelasan  UUJN  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Notaris  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  kebenaran  materiil  suatu  akta  yang  dibuatnya  bila  ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnya  sehingga  salah  satu  pihak  merasa  tertipu  atas ketidaktahuannya.  Untuk  itulah  disarankan  bagi  Notaris  untuk  memberikan  informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.
Lebih  lanjut  dijelaskan  juga  bahwa  ada  hal  lain  yang  juga  harus  diperhatikan  oleh Notaris,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  Notaris  itu  sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya Notaris telah  membawa  dirinya  pada  suatu  perbuatan  yang  oleh  undang-undang  harus dipertanggungjawabkan.  Jika  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat dibuktikan,  maka  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ancaman  sebagaimana  yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal ini merupakan penegasan dari
pasal  1868  KUHPerdata  yang  menyatakan  “suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. jadi sudah jelas bahwa akta yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  akta  otentik.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  unsur-unsur  di  dalam  suatu  akta  yang  tercantum  dalam  pasal  1868 KUHPerdata  adalah  akta  itu  dibuat  dengan  bentuk  yang  telah  diatur  menurut perundang-undangan,  akta  notaris  tersebut  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum dan  juga  dibuat  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  tersebut. Kewenangan  membuat  akta  otentik  ini  merupakan  permintaan  para  pihak  dan  untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :
a. Kesepakatan para pihak
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Objek / hal yang tertentu
d. Suatu  sebab  yang  halal.  Jadi  untuk  suatu  perjanjian  dapat  dikatakan sebagai  perjanjian  yang  sah,  haruslah  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana yang tercantum diatas.
3. Tanggungjawab Notaris terhadap akta Otententik yang tidak sesuai dengan perundang undangan dikaitkan dengan Putusan Pengadailan tinngi banda aceh No 43/PDT/2017/PT.BNA)
Putusan No.43/PDT/2017/PT.BNA menjelaskan adanya hubungan hukum antara penjual dan  pembeli  yang  mempersengketakan  sebidang  tanah.  Permasalahan  berawal  dari,  Z. Ahmad Nyak Cut memiliki anak dari perkawinan pertamanya yaitu Fuadi Ahmad,  ayah Fuadi ahmad selanjutnya bercerai dengan ibunya dan tidak beberapa lama
Z. Ahmad Nyak Cut menikah dengan Hj. Khatijah yang mana sebelumnya Hj. Khatijah telah memiliki 2 orang anak salah satunya Mawardi Usman. Sebelum menikah dengan istri  kedua  Z.  Ahmad  Nyak  Cut  memiliki  sepetak  tanah  seluas  ±  330  m²  beserta  satu bangunan  rumah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  :  374  tahun  1999  yang dikeluarkan  oleh  Tergugat  III  pada  tahun  1999  atas  nama  Z.  Ahmad  Nyak  Cut,  yang terletak  di  Jln.  Mahya  Nomor  :  59  Gampong  Setui,  Kec.  Baiturrahman,  Kota  Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan dengan Gang Buntu; Timur dengan tanah milik Yusrizal;
Selatan  dengan  tanah  milik  Abbas,  T.  Ramli  Ahmadi,  Halimatun  Syakdiah  dan  tanah Mustafa Kamal;
Barat dengan Lorong Mahya.
Tanggal  02  September  2002  tepatnya  di  Banda  Aceh  Z.  Ahmad  Nyak  Cut meninggal dunia  dan  tidak  beberapa  lama  Hj.  Khatijah  meninggal  juga.  Setelah  ayah  dan  ibu penggugat meninggal, Fuadi Asman berencana membersihkan  rumah
peninggalan ayahnya  akan tetapi  diketahui  telah  dikuasai  oleh Mawardi  Usman. Fuadi Asman  menegur  Mawardi  Usman,  akan  tetapi  Mawardi  Usman  menjelaskan  bahwa tanah  dan  rumah  tersebut  telah  menjadi  miliknya  sambil  menunjukkan  Sertifikat  Hak Milik Nomor : 374 tahun 1999  yang dahulunya atas nama ayah Fuadi Asman menjadi Mawardi Usman yang didasari Akta Jual Beli Nomor : 24 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013  yang  dibuat  oleh  notaris.  peralihan  kepemilikan  sebagaimana  pada  akta  jual  beli tersebut  didasari  oleh  surat  kuasa  menjual  palsu  yang  dibuat  di  depan  tergugat  2  pada tanggal  31  Agustus  2012  yang  menyatakan  seolah  olah  Z.  Ahmad  Nyak  Cut  datang menghadap  kepadanya  untuk  membuat  surat  kuasa.  Memperhatikan  alur  yang  terjadi pada  ketentuan  sudah  salah,  Z.  Ahmad  Nyak  Cut  meninggal  dunia  pada  tahun  2002 sedangkan pembuatan surat kuasa dilakukan 2012. Pengadilan memutuskan bahwa surat kuasa  dan  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  notaris  sekaligus  tergugat  serta  balik  nama yang dilakukan BPN adalah tidak sah atau batal demi hukum.
Membahas pertanggungjawaban notaris dalam hal seperti diatas pada dasarnya keadaan tersebut  mutlak  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pekerjaan  seorang  notaris. seorang  notaris  pada  dasarnya  bertanggung  jawab  atas  akta  yang  telah  diterbitkan, karena  akta  menjadi  produk  hukum  yang  telah  dipercayakan  negara  dikeluarkan olehnya  sekaligus  memberikan  jaminan  yang  kuat.  Dalam  putusan  tidak  di  jelaskan yang  menjadi  beban  pertanggungjawaban  notaris  yang  telah  menerbitkan  surat  kuasa dan  akta  jual  beli  yang  dibatalkan  pengadilan.  Unsur  yang  menyatakan  sebagai kesalahan notaris pada umumnya dalam putusan dilakukan penuntutan pertama kepada notaris  atau  pengadilan  menjelaskan  bahwa  kerugian  penggugat  ditanggung  secara renteng (bersama) antara tergugat dan notaris pembuat aktanya.
Bangun  Kantate  Lukas  Totayes  Sibarani  mengatakan  bahwa,  kecuali  isi  akta,  setiap perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggung  jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian  bagi  para  pihak.  Notaris  harus  mempertanggung  jawabkan  atas  kebenaran materiil  suatu  akta  bila  nasihat  hukum  yang  diberikannya  ternyata  di  kemudian  hari merupakan suatu yang keliru. Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya  akta)  menderita  kerugian,  yang  berarti Notaris  telah  melakukan  perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan  yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ancaman  sebagaimana  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  84  UUJN yang  menetapkan  bahwa  "dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".
4. Tanggung Jawab PPAT Secara Perdata berdasarkan akta yang dibuatnya
Menurut Roscoe Pound, hukum melihat ada tiga pertanggung jawaban atas delik
yaitu:
a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disengaja;
b. Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
c. Pertanggung jawaban dalam perkara tertentu  atas  kerugian  yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.
Tanggung  jawab  timbul  karena  adanya  perbuatan  melanggar  hukum
onrechtmatige  daad  dan merupakan oorzaak timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut schuld, maka orang itu harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaan tugas dan jabatan PPAT berkaitan dengan  kewajiban  seorang  PPAT  untuk  mewujudkan  akta  otentik  yang  berkekuatan pembuktian  sempurna,  mengandung  cacat  hukum,  yang  kemudian  oleh  suatu  putusan pengadilan  dinyatakan  tidak  otentik  karena  syarat-syarat  formil  dan  materil  dari prosedur  pembuatan  akta  PPAT  tidak  dipenuhi,  sehingga  kekuatan  akta  otentiknya hanya  dibawah  tangan,  atau  menjadi  batal  demi  hukum,  dan  mengakibatkan  suatu kerugian,  maka  terhadap  kejadian  tersebut  menjadi  bertentangan  dengan  kewajiban hukum bagi PPAT, dan PPAT tersebut bertanggungjawab atas kerugian itu.
Pertanggungjawaban  tersebut  didasarkan  kewajiban  hukum  bagi  PPAT,  juga disebabkan karena melanggar hak subyektif orang lain.  menurut Meyers, sebagaimana dikutip  oleh  Rachman  Setiawan,  mengemukakan  bahwa  “Hak  Suyektif  menunjuk kepada  suatu  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  seseorang  secara  khusus  untuk melindungi kepentingannya.
Ganti  rugi  karena  perbuatan  melanggar  hukum  adalah  suatu  bentuk  ganti  rugi  yang dibebankan  kepada  orang  yang  telah  menimbulkan  kesalahan  kepada  pihak  yang dirugikannya.  Ganti  rugi  itu  timbul  karena  ada  kesalahan,  bukan  karena  adanya perjanjian. Sedangkan bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada 2 (dua) macam, yaitu :
a. Ganti rugi umum yaitu ganti rugi yangberlaku untuk semua kasus karena perbuatan melawan hukum berupa biaya,rugi dan bunga.
b. Ganti  rugi  khusus  yang  hanya  dapat  timbul  dari  perikatan-perikatan tertentu.
5. Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang  tidak sesuai dengan Undang- Undang Studi Putusan Pengadailan tinngi banda aceh No 43/PDT/2017/PT.BNA)
Putusan  yang  dikaji  dalam  tesis  ini  menjelaskan  bahwa  PPAT  yang  menerbitkan  surat kuasa  didatangi  oleh  yang  mengaku  bernama  Z.  Ahmad  Nyak  Cut  sesuai  dengan Identitas KTP yang ditunjukkan Aslinya atas nama Z. Ahmad Nyak Cut Serta menunjuk dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 374 Tahun 1999 Aslinya juga atas nama Z.  Ahmad  Nyak  Cut  yang  menyatakan  akan  memberi  Kuasa  untuk  menjual  kepada Tergugat  I,  yang  juga  hadir  dihadapan  PPAT  selaku  Penerima  Kuasa  dan  penerima sertifikat hak Milik Nomor : 374 Aslinya, selanjutnya Tergugat II membuat Akta Surat Kuasa  untuk  menjual  sesuai  dengan  permintaannya,  selanjutnya  Akta  surat  Kuasa tersebut ditandatangani dihadapan Tergugat II oleh Pemberi Kuasa Z. Ahmad Nyak Cut dan  Tergugat  I  selaku  Penerima  Kuasa,  oleh  karenanya  secara  hukum  perbuatan  dan tindakan Tergugat II membuat surat kuasa menjual dan Akta Jual beli atas tanah objek sengketa  yaitu  berdasarkan  sertifikat  Hak  Milik  Nomor  :  374  Tahun  1999  tersebut bukanlah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  disebutkan  oleh Penggugat,  karena  pembuatan  kuasa  dibuat  secara  terang  serta  atas  permintaan  orang beridentitas sesuai dengan KTP dan Sertifikat keduanya ditunjukkan aslinya serta tanda tangannya juga sama sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk.
Pertanggungjawaban  PPAT  terhadap  akta  yang  diterbitkan  dibatalkan  oleh  pengadilan
terlihat yang isinya
“PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketentuan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39,  Pasal  40  serta  ketentuan  dan petunjuk  yang  diberikan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dikenakan tindakan  administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  pemberhentian  dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian  oleh  pihak  pihak  yang  menderita  kerugian  yang  diakibatkan  oleh diabaikannya ketentuan ketentuan tersebut”
Menghubungkan  ketentuan  di  atas  dengan  kedudukan  PPAT  dalam  putusan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu,  PPAT  dalam  putusan  aktanya  dibatalkan  oleh pengadilan  dengan  keterangan  atau  pembuktian  yang  dilakukan  bahwa  akta  yang dibuatnya  sudah  sesuai  dengan  aturan,  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan  dalam putusan  tidak  merasa  puasa  maka  dapat  mengajukan  gugatan  dengan  mendasarkan ketentuan  di  atas.  Perbuatan  melawan  hukum  yang  bersifat  aktif  adalah  melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  bersifat  pasif  dalam  arti  tidak  melakukan  perbuatan yang  merupakan  keharusan,  sehingga  pihak  lain  menderita  kerugian.  Oleh  karena  itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian  yang  ditimbulkan.  Perbuatan  melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi  juga  melanggar  kepatutan,  kesusilaan  atau  hak  orang  lain  dan  menimbulkan kerugian.  Notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  dan  kesalahan isi akta yang dibuat di  hadapannya, melainkan Notaris hanya  bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didasarkan  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Kewenangan  dari  suatu  Notaris  yang  didasari  suatu  produk  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  salah  satu  Notaris  berwenang membuat  akta  otentik  yang  berguna  sebagai  alat  bukti  untuk  melakukan  suatu perbuatan hukum, selain Notaris terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  suatu  akta  otentik  mengenai  hak atas  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didasari  dari  suatu  produk  yakni Peraturan  Pemerintah  Nomor.  24  tahun  2016  tentang  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.
2. Akibat hukum yang timbul dari suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak  maupun  pihak  lain,  maka akta  tersebut  dapat  batal  demi  hukum  berdasarkan  putusan  pengadilan Notaris/PPAT  wajib  mengganti  kerugian  atas  apa  yang  diperbuatnya  yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata.
3. Tanggungjawab  Notaris  dan  PPAT  dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda Aceh  No.  43/Pdt/2017/PT.BNA  yang  didasari  dari  suatu  Perbuatan  Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Notaris/PPAT, sehingga merugikan pihak lain. Notaris dan PPAT bertanggung jawab atas perbuatanya dan melakukan ganti rugi pada  pihak  yang  dirugikan  yang  didasarkan  pada  Pasal  48  ayat  3  Undang- Undang Jabatan Notaris.
4.

## DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita,  Komar.  Notaris/PPAT  Selayang  Pandang.Bandung  :  Alumni,  1983. Ashofa,  Burhan.  Metode  Penelitian  Hukum:  Rineka  Cipta.Lubis,  M.  Solly,  Ilmu Filsafat dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994.
Friedman,  Lawrence.  M.,  Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  American  Law  :  An Introduction, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001 20 Habib  Adjie,  Hukum  Notaris/PPAT  di  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No:  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris/PPAT), Bandung: PT. Refika Aditama,2008
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris/PPAT Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
Komariah  Emong  Sapardjaja,  2002.  Ajaran  sifat  Melawan  Hukum  Materiil  dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Alumni,
Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru,. Lumban Tobing,  G.H.S.  Peraturan  Jabatan  Notaris/PPAT.Cet.  4.  Jakarta  :  Erlangga, 1996.
Mertokusumo,  Sudikno,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,Ed.  3.  Yogyakarta  :  Liberty,
1981.
Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta:  Ghalia
Indonesia, 1990
Rosa  Agustina,  2003  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Jakarta:  PascaSarjana  Fakultas HukumUniversitas Indonesia.
Salim  Hs,  Hukum  Kontrak  -  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Sjaifurracman.  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris/PPAT  Dalam  Pembuatan  Akta. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Cet.3.  Jakarta  :  Universitas  Indonesia (UIPress),1986.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
Subekti, R. Hukum Perjanjian. Cet. 18. Jakarta : PT.Inter Masa, 2001. Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian sosial, Bandung: Refika Aditanam.
Weber Max,  2008,  Mastering  Public  Administration,  Second  Edition,  CQ Press,Washington.
A  Herlambang,  Kumpulan  Jawaban  Atas  Peradilan  Agama  Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 2019.
Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris/PPATUU  No.  30,  LN  No.  117,  Tahun  2004 TLN No. 4432.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BurgerlijkWetboek).  Diterjemahkan  oleh  R. Rubekti dan R. Tjitrosidibio. Cet.31. Jakarta : Pradnya Paramita, 2001. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris/PPAT
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 2004
Undang-Undang No. 37 tahun 1998 tentang Pengaturan dan Kedudukan PPAT Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana.
Herlien  Budiono,  Artikel Pengikat Jual  Beli Dan  Kuasa Mutlak, Majalah  Renvoi,  Edisi Maret 2004
Yahya  A.Z,  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum,http//  yahyazeinin.  blogspot.com
2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum, tanggal akses 7 April 2019 Filsafat Hukum, Filsafat & Teori Hukum (Zen Zanibar M.Z),http//s2. hukum. Universitas pancasila.ac.id, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.
Teori Pertanggungjawaban,
http://tyokronisilicus.wordpress.comteori hanskelsen-mengenaipertanggungjawaban-hukum/html,  diakses  pada  Tanggal  19 Juni 2019.