Alamat Surel :  email 1 khadlirin.ali@gmail.com ; 2 edymul@usm.ac.id ( Universitas Semarang )
SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

## Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa
(Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)
1. Ali Khadlirin , 2. Edy Mulyantomo, 3 Sri Yuni Widowati 1. S1 Manajemen FE, Universitas Semarang,Semarang, Indonesia
2. S1 Manajemen FE, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

## INFO ARTIKEL
______________ Proses Artikel
Dikirim : Diterima: Dipublikasikan:April 2021

## ABSTRAK
____________________________________________________________
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengolahan Dana Desa di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  Kombinasi (Mix Methods), yaitu menganalisis data target, antara realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio  efisiensi  dan  efektivitas,  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri No.690.900-327 tahun 1996 serta melengkapi dengan data wawancara.
Pengambilan data menggunakan model Sequential Explanatory Design, dimana model tersebut bercirikan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan  diikuti  dengan  pengumpulan  dan  analisi  data  kualitatif  pada  tahap  kedua,  guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Penelitian dilakukan  di  Desa  Tegalarum  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak.  Pemilihan lokasi  ditetapkan  secara  sengaja  (purposive),  yaitu  pengambilan  lokasi  berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tingkat  rata-rata  efisiensi  pengelolaan  Dana Desa  di  Desa  Tegalarum  Kecamatan  Mranggen,  Kabupaten  Demak  sebesar  95,57% yang  memenuhi  kriteria  efeisien,  dan  tingkat  rata-rata  efektivitas  sebesar  95,60%, termasuk dalam kategori efektif.

## Kata Kunci :
Dana Desa, Efisiensi, Efektivitas, Desa Tegalarum.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Tujuan didirikan Negara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat (UUD 1945). Usaha mencapai  tingkat  kesejah-teraan,  dilakukan  dengan  berbagai  upaya  diantaranya  adalah penyelengaraan peme-rintahan yang bersih dan akuntabel serta aplikasi pembangunan. Namun, pembangunan  nasional  yang  dilakukan  selama  ini,  hanya  memberikan  dampak  kesenjangan kesejahteran  penduduk,  di  ukur  dengan  tingkat  kemiskinan  antara  masyarakat  perkotaan  dan perdesaan menurut BPS (2019) adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Kemiskinan di Indonesia
Perkotaan Maret 2019 Perdesaan Maret 2019 (%) (%) 6,69 12,85 Sumber: BPS 2020
Pada  table  1  terlihat  bahwa  prosentase  penduduk  miskin  di  perkotaan  pada  bulan  maret  2019 sebesar  6,69%  sedangkan  di  perdesaan  sebesar  12,85%.  Tingginya  kesenjangan  tersebut mendorong  pemerintah  untuk  menerbitkan  UU  No  06/2014  Tentang  Desa,  yang  intinya  desa menjadi otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa. Dana desa merupakan legal  formal  pengakuan  dari  pemerintah  akan  keberadaan  desa,  sehingga  desa  merupakan  satu kesatuan  dari  system  pemerintahan.  Konsekuensi  logis  dari  pelaksanaan  pemerintahan  adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa, (Moeljono & Kusumo, 2019) Desa  Tegalarum  Kabupaten  Demak,  salah  satu  penerima  Dana  Desa,  mempunyai  letak  yang startegis.  Keberadaannya  di  perbatasan  antara  Kabupaten  Demak  dengan  Kota  Semarang  yang sekaligus  sebagai  jalur  alternative  jalur  pantura  merupakan  desa  yang  terus  mengalami perkembangan  dibidang  pembangunan  secara  signifikan.  Pembangunan  yang  dilakukan, memerlukan banyak biaya. Salah satu sumber pembiayaannya dari Dana Desa. Dana desa yang diterima seperti tertera pada tabel 2
Tabel 2 Rincian Dana Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020
Tahun Alokasi Dasar Pagu Dana Desa Pagu Dana Desa Pembulatan 2016 689.881.000 689.881.000 689.881.000 2017 720,442,000.00 880,442,628.93 880,443,000.00 2018 616,345,000.00 1,012,825.488.00 1,012,825,000.00 2019 672.421.000,39 1.016.591,578.00 1.016.591.000.00 2020 1.058.909.000,00 1.058.909.000,00 1.058.909.000,00 Sumber: JDIH Kabupaten Demak (2020)
Pada  Tabel  2  terlihat  bahwa  dana  desa  yang  di  terima  oleh  Pemdes  Tegalarum  mengalami peningkatan secara terus menerus sampai tahun 2020. Adanya kenaikan ini menunjukan bahwa Pemdes  Tegalarum  mampu  mengelola  Dana  Desa  dengan  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian Moeljono & Kusumo, 2019, yang menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Desa, di desa Tegalarum  Kabupaten  Demak  pada  tahun  2019  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektifitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Efektifitas  diukur  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan. Menunjukan hasil, secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indikatori adanya tranparansi informasi kepada masyarakat. Namun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wida  (2016)  menunjukan  bahwa  pada  tahap perencanaan  dan  pelaksanaan  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  dan  pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Namun, pada tahap pengawasan belum berjalan dengan  baik  karena  kurangnya  transparansi  terhadap  masyarakat,  demikian  juga  pada  tahap pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik. Demikian juga hasil penelitian Sulastri (2016), menghasilkan  bahwa  Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan fisik,  dimana  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Berdasarkan  hasil penelitian,  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  tahap  pertanggungjawaban  kurang  efektif. Demikian  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahfud  (2009)  menyatakan  sebagian  besar
penggunaan  Dana  Desa  lebih  banyak  diarahkan  pada  kegiatan  fisik  dan  penambahan kesejahteraan  perangkat  desa  dalam  bentuk  dana  purna  bakti,  tunjangan  dan  sejenisnya  serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Sementara itu, dari aspek realisasi masih ditemui realisasi DD di  bawah  60%.  Kemudian,  penelitian  Hargono  (2010)  di  Kabupaten  Karangasem,  Bali menemukan besarnya Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD proporsional).
Kajian mengenai dana desa ini merupakan kajian yang baru dan menarik mengingat penyaluran dana desa baru diberlakukan pada tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan  keseluruhan  Pemdes  dapat  mengoptimalkan  anggaran  Dana  Desa  yang  dimiliki sehingga  penggunaan  Dana  Desa  ini  dapat  menggerakkan  roda  perekonomian  desa,  maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa.
Perumusan  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  proses  pengelolaan  Dana  desa  dari  awal sampai akhir dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah Desa Tegalarum, Kabupaten Demak. Pembatasan  permasalahan  dibatasi  pada  dua  prioritas  utama  alokasi  program  Dana  Desa  yang tercantum  pada  PP  No.60/2014,  yaitu  untuk  pembiayaan  pembangunan  desa  yang  meliputi infastruktur  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Tegalarum  Kabupaten  Demak  Periode  2016- 2020.

## KAJIAN PUSTAKA
Neumen  (dalam  Sugiyono,  2017),  teori  adalah  seperangkat  konstruk  (konsep),  definisi,  dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara  variabel,  sehingga  dapat  berguna  untuk  menjelaskan  dan  meramalkan  fenomena.  Teori yang  perlu  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu  penjelasan  mengenai  Pengelolaan,  Dana  Desa, Effektifitas dan Effisiensi.

## Konsep Pengelolaan Keuangan Desa
Kata “pengelolaan” indentik dengan manajemen yaitu proses menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu  tujuan  (Balderton  dalam  Adisasmita,  2011  dan  Arikunto,  1993).  dalam  konsep  tersebut Fattah  (2004)  berpendapat  bahwa  dalam  proses  manajemen  terlibat  fungsi-fungsi  pokok  yang ditampilkan  oleh  seorang  manajer  atau  pimpinan,  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

## Konsep Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer  melalui  APBD  Kab/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
Undang-Undang  Nomer  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi  tonggak  perubahan  paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas.
Menurut PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  digunakan  Ketentuan  mengenai Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN  diatur  dalam  PP  tersendiri,  tetapi  implementasi  PP tersebut merupakan satu kesatuan.
Peraturan  Pemerintah  disusun  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  Desa  yang  berasas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  No.  6/2014  tentang  Desa,  antara  lain  kepastian  hukum,  tertib penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib  kepentingan  umum,  keterbukaan,  profesionalitas, akuntabilitas,  efektivitas  dan  efisiensi,  kearifan  lokal,  keberagaman  serta  partisipasi.  Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong- royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.
Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa, memiliki peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan  sesuai  dengan  batasan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Kegiatan  Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Maka selayaknya,  pemerintah  desa  dituntut  memiliki  struktur  organisasi  pengelolaan  keuangan, yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

## Konsep Efisiensi dan Efektifitas

## Konsep Efisiensi
Pemberian kewenangan diharapkan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik  di  Indonesia.  Dengan  otonomi,  Daerah  dituntut  untuk  mencari  alternatif  sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari  Pemerintah  Pusat  dan  menggunakan  dana  publik  sesuai  dengan  prioritas  dan  aspirasi masyarakat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Pengertian  efisiensi  menurut  Halim  (2001)  adalah  perbandingan  antara  output  dengan  input. Ukuran  efisien  dapat  dikembangkan  dengan  menghubungkan  antara  biaya  yang  sesungguhnya dengan  biaya  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (misalnya  anggaran).  Dari  definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran dan masukan.

## Pengukuran Effisiensi
Pemberian  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas  sektor  publik  di  Indonesia.  Dengan  otonomi,  Daerah  dituntut  untuk  mencari alternatif  sumber  pembiayaan  pembangunan  tanpa  mengurangi  harapan  masih  adanya  bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas
dan  aspirasi  masyarakat.  Menurut  Handoko  (1995)  efisiensi  adalah  kemampuan  untuk menyelesaikan  suatu  pekerjaan  dengan  benar.  Ini  merupakan  perhitungan  perbandingan  antara keluaran (output) dan masukan (input).
Efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dapat  dicapai  dengan  memperhatikan  aspek hubungan  dan  tata  kerja  antar  instansi  pemerintah  daerah  dengan  memanfaatkan  potensi  dan keanekaragaman  suatu  daerah.  Efisiensi  merupakan  rasio  antara  biaya  yang  dikeluarkan  untuk belanja kegiatan Pemdes Tegalarum Kabupaten Demak. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan  tertentu  digunakan  seminimal  mungkin  sebagaimana  motif  ekonomi.  Karena  itu tingkat  efisiensi  yang  terjadi  akan  lebih  besar  apabila  biaya  yang  dikeluarkan  untuk merealisasikan  penerimaan  ditekan  serendah  mungkin,  sehingga  realisasi  penerimaan  semakin meningkat,  maka  efisiensi  untuk  melihat  upaya mengoptimalkan  kombinasi  penggunaan  input, atau  untuk  menghasilkan  tingkat  output  tertentu  dengan  jumlah  ongkos  yang  minimum,  atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

## Konsep Effektifitas
Efektivitas  pada  umumnya  sering  dihubungkan dengan  efisiensi  dalam  pencapaian  tujuan  baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson (1995) ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan  dan  mengukur  keefektifan  melalui  pencapaian  tujuan  ditetapkan  dengan  usaha kerjasama.  Sedangkan  pendekatan  teori  sistem  menekankan  pentingnya  adaptasi  terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep  efektivitas  organisasi  haruslah  mencerminkan  2  (dua)  kriteria,  yakni  (a)  keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.
Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13/2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  dengan  cara membandingkan  keluaran  dengan  hasil.  Efektivitas  berfokus  pada  outcome  atau  hasil.  Suatu organisasi,  program  atau  kegiatan  dikatakan  efektif  apabila  output  yang  dilaksanakan  bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Konsep  efektivitas  merupakan  pernyataan  secara  menyeluruh  tentang  seberapa  jauh  suatu organisasi  telah  mencapai  tujuannya.  Efektivitas  juga  dapat  berarti  kegiatan  yang  selesai  tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai  tujuannya  telah  berjalan  dengan  efektif.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  efektivitas  adalah  perbandingan  antara  output  (keluaran)  dengan  tujuan, sehingga  untuk  mengetahui  efektivitas  pengelolaan  keuangan  yaitu  dengan  membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Jenis  Penelitian  deskriptif,  dengan  Tujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  anggaran  Dana  Desa  yang  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat Desa serta multiplier effect yang terjadi jika prioritas Dana Desa tersebut dialokasikan dengan  benar.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Kombinasi  (Mix  Methods).  Johnson  dan Cristensen  (2007)  dalam  Sugiyono  (2017)  memberikan  definisi  tentang  penelitian  kombinasi yaitu  penelitian  yang  menggabungkan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  digunakan secara  bersama-sama  dalam  suatu  kegiatan  penelitian,  sehingga  diperoleh  data  yang  lebih komprehensif, valid, realibel dan objektif.
Pengambilan  data  dengan  menggunakan  model  Sequential  Explanatory  Design.  Metode penelitian model tersebut bercirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisi data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yang merupakan data penelitian diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2010) dan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber asli.

## Informan Penelitian
Penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif peranan informan sangat penting karena dari mereka data akan diperoleh. Secara teoritis  Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan  orang  yang  benar-benar  mengetahui  permasalahan  yang  akan  di  teliti  (Moleong 2015;163; Nasir, 2005).
Penentuan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling,  sebagaimana  maksud  yang disampaikan  oleh  Sugiyono  dalam  buku  Memahami  Penelitian  Kualitatif,  Purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertim-bangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2012:54). Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 6 informan. Dengan rincian pada tabel 3
Tabel 3 Informan Penelitian No Nama Jenis Kelamin Jabatan Informan Jumlah 1 H. Mashudi Laki-Laki Sekretaris Desa Utama 1 2 Hj. Murtini. SH Perempuan Kasie Pembangunan  Utama 1 3 H.  Moh.  Samin. M.Si Laki-Laki Kepala BPD Kunci 1 4 Uswatun Hasanah Perempuan Bendahara PKK Pendukung 1 5 Agil Wibowo Laki-Laki Ket. Karang Taruna Pendukung 1 6 Joni Laki-Laki Masyarakat Umum Pendukung 1 Jumlah 6 Sumber: Penelitian 2020

## Instrumen Penelitian
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, (Sugiyono, 2013). Dari penjelasan tersebut dapat  dipahami  bahwa  data  yang  telah  didapatkan  di lapangan  kemudian  diolah  sesuai  dengan keperluan dari penelitian baik ditabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan.
Penulisan  ini  menggunakan  dua  variabel  penelitian,  yaitu  efektifitas  dan  Efisiensi.  Dengan demikian  instrumen  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  kuantitatif  yaitu  efektivitas program  Dana  Desa  yang  melihat  pada  realisasi  belaja  dan  target  belanja,  sedangkan  Efisiensi anggaran melihat pada realisai belanja dan realisasi pendapatan.
Penelitian  ini  tidak  hanya  menggunakan  intrumen  kuantitatif,  tetapi  junga  menggunakan instrumen kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  sekretaris  desa,  ketua  tim  pelaksana pembangunan dan masyarakat, yang dan selanjutnya dilakukan analisis, memberi arti dan makna terhadap data yang ditemukan dan selanjutnya membuat kesimpulan.

## Metode Analisis Efisiensi
Efisiensi  menurut  Permendagri  No  13/2006,  adalah  hubungan  antara  masukan  (input)  dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah  penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan  digunakan  oleh  organisasi  perangkat  pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi perangkat  pemerintahan  dapat  mencapai  manfaat  tertentu  yakni  pendapatan  bagi  pemerintah. Sedangkan  input  merupakan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat berjalan  untuk  menghasilkan  keluaran  yakni  berupa  belanja.  Output  adalah  sesuatu  yang diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari  suatu  kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  dan  non-fisik dalam hal ini adalah pendapatan.
Efisiensi  merupakan  rasio  antara  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  belanja  kegiatan  Pemdes Tegalarum  Kabupaten  Demak.  Ukuran  ini  dipakai  untuk  memperoleh  pendapatan  tertentu digunakan  seminimal  mungkin  sebagaimana  motif  ekonomi.  Karena  itu  tingkat  efisiensi  yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah  mungkin,  sehingga  realisasi  penerimaan  semakin  meningkat,  maka  efisiensi  untuk melihat upaya  mengoptimalkan  kombinasi  penggunaan  input,  atau  untuk menghasilkan tingkat output  tertentu  dengan  jumlah  ongkos  yang  minimum,  atau  kemampuan  untuk  menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.
Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input (Mahmudi, 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara output  dengan  input.  Output  merupakan  realisasi  biaya  untuk  memperoleh  penerimaan  daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah  pendapatan.  Untuk  menganalisis  tingkat  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  dengan melihat  perbandingan  antara  realisasi  anggaran  belanja  dengan  realisasi  anggaran  pendapatan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑋100%

## Metode Analisis Efektifitas
Menurut  Ravianto  dalam  Masruri  (2014:11):  “Efektifitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.” Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik  mendefinisikan  Efektifitas,  sebagai  berikut:  “Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).
Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin  besar  kontribusi  output  terhadap  tujuan  makin  efektiflah  satu  unit  tersebut.  Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑋100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis data
Berdasarkan  fokus  penulisan  akan  disajikan  analisis  kuantitatif  (Rasio  Effisiensi  dan  Rasio Efektifitas) dan analisis Kualitatif dengan menggunakan pendekatan wawancara kepada informan yang telah dipilih serta data yang telah didapatkan dari berbagai sumber.

## Analisis Pengelolaan Dana Desa
Berikut disampaikan data penerimaan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Tegalarum pada Tahun Anggaran 2016-2020 dari pemerintah pusat seperti pada Tabel 4

## Tabel 4 Penerimaan Dana Desa Pemerintah Desa Tegalarum Tahun 2016-2020 (Rupiah)
Tahun Alokasi Dana Desa Penerimaan Peraturan Bupati No Tahap I Tahap II Tahap III 2016 689.881.000 413.928.600 275.952.400 - 27 /  2016 2017 880,443,000 528,265,800 352,177,200 - 08 / 2017 2018 1,012,825,000 202,565,000 405,130,000 405,130,000 09 / 2018 2019 1.016.591.000 203.318.200 406.636.400 406.636.400 02 /  2019 2020 1.058.909.000 427.886.400 423.563.600 207.459.000 05 / 2020 Jumlah 4.658.649.000 1.775.964.000 1.863.459.600 1.019.225.400
Sumber : Perbup 2016-2020 di olah untuk Penelitian (2020)
Pada  Tabel  4  terlihat  adanya  perubahan  skema  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan dapat di indikatori dengan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dan dirasakan wujudnya oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan  desa  dilakukan  secara  fisik  dan  non  fisik.  Adapun  realisasi  belanja  yang  telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalarum, seperti pada tabel 5
Tabel 5 Realisasi Belanja Desa Pada Desa Tegalarum Tahun 2016-2020
Tahun Kegiatan Pengeluaran (Rp) Prosentase (%) 2016 Pembangunan Desa 633.911.000 91,89 Pemberdayaan Masyarakat 55.970.000 8,11 Jumlah 689.881.000 100 2017 Pembangunan Desa 836.842.250 94,73 Pemberdayaan Masyarakat 46.600.750 5,27 Jumlah 883.443.000 100 2018 Pembangunan Desa 929.803.500 91,80 Pemberdayaan Masyarakat 83.021.500 8,20 Jumlah 1.012.825.000 100 2019 Pembangunan Desa 1.007.142.661 99,07 Pemberdayaan Masyarakat 9.448.339 0,93 Jumlah 1.016.591.000 100 2020 Pembangunan Desa 427.148.327 49,45 Pemberdayaan Masyarakat 2.500.000 0,29 Penanganan Keadaan Darurat 434.140.107 50,26 Jumlah 863.788.434 100 sumber : Data Penelitian di olah (2021)
Pada tabel 5 merupakan realisasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk membiayai  berbagai  program  pembangunan  sehingga  masyarakat  dapat  meningkat  derajat kesejahteraannya  karena  pembangunan  yang  dilakukan  merupakan  usulan  dan  kebutuhan masyarakat  sehingga  masing-masing  desa  memiliki  standar  kecukupannya  sendiri,  yang  telah ditetapkan  dalam  proses  musyawarah  desa  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku, tanpa meninggalkan kearifan local masyarakat.

## Analisis Kuantatif
Pada  analisis  data  kuantitatif  digunakan  metode  rasio  perbandingan,  dengan  tujuan  untuk membandingkan  antara  harapan  dan  realisasi,  yang  diukur  dengan  prosentanse  semakin  tinggi prosentase tersebut, berarti penggunaan dana desa semakin bisa dipertanggungjawabkan. Ukuran yang digunakan menggunakan rasio efisiensi dan efiktifitas yang di atur oleh Permenkeu RI.

## Analisis Efisiensi
Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien,  begitu  juga  sebaliknya.  Jika  diasumsikan  bahwa  pengeluaran  yang  dibelanjakan  sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  atau  apa  yang  yang  menjadi  program  desa,  dan memenuhi apa yang direncanakan.
Penyaluran  dana  desa  disetiap  Desa  memiliki  besaran  anggaran  yang  berbeda-beda  karena pemerintah  memperhitungan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  kesulitan geografis setiap Desa. Dalam mengukur Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.  Pada  tabel  6  memperlihatkan  tingkat  effisiensi  penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah desa Tegalarum.
Tabel 6 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum
Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Efisiensi Kategori 2016 689.881.000 689.881.000 100,00 Sangat Efisien 2017 880.443.000 880.443.000 100,00 Sangat Efisien 2018 1.012.825.000 1.012.825.000 100,00 Sangat Efisien 2019 1.015.312.661 1.016.591.000 99,87 Efisien 2020 853.788.434 1.058.909.000 80,63 Cukup Efisien Jumlah 4.452.250.095 4.658.649.000 95,57 Efisien
Sumber : Data Penelitian di Olah 2020
Dari hasil perhitungan pada tabel 6, menunjukan bahwa penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020, dikategorikan efektif. Hal ini, menandakan bahwa yang diharapkan oleh seluruh stakeholder Desa Tegalarum telah sesuai dengan yang direncanakan. Apa yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana  desa  telah  sesuai  dengan  Asas-asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sebagaimana  tertuang dalam  Permendagri  Nomor  113/2014  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Moeljono dan Williyanto (2019). Juga dengan teori yang disampaikan oleh Halim (2001),  yang  menyatakan  bahwa  efisiensi  perbandingan  antara  output  dengan  input.  Ukuran efisien  dapat  dikembangkan  dengan  menghubungkan  antara  biaya  yang  sesungguhnya  dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran dan masukan.
Sedangkan  ditahun  2020  penggunaan  anggaran  baru  digunakan  sebesar  80,63%,  hal  ini dikarenakan bahwa data diambil bulan September sedangankan tahun anggaran adalah 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jadi masih ada kegiatan yang belum terealisasikan. Tekanan  Efisiensi  lebih  menitik  beratkan  pada  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Kategori efisien yang telah  dijelaskan  membuat  kesimpulan  jika  penggunaan  anggaran  Dana  Desa  masih  dikatakan hemat.  Suatu  kerja  organisasi  dikatakan  efisien  apabila  mencapai  keluaran  yang  lebih  tinggi berupa hasil, produktivitas, performance dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan,  uang,  mesin  dan  waktu  yang  digunakan.  Manfaat  efisiensi  yang  dirasakan  masyarakat adalah pada sector pelayanan, jika masyarakat telah memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya paling minimal. Biaya yang disebutkan adalah waktu, tenaga atau bahkan uang.
Kategori cukup efisien pada data diatas menunjukan bahwa hasil produktivitas aparatur desa tidak lebih tinggi dari tenaga kerja, uang serta waktu yang dikeluarkan. Contohnya belum selesainya penggunaan tahun anggaran.

## Analisis Effiktifitas
Efektifitas  yaitu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas,  dan  waktu yang  telah  tercapai.  Dimana  semakin  besar  presentase  target  yang  dicapai,  makin  tinggi efektivitasnya.  Indikator  efektivitas  adalah  rasio  antara  realisasi  pengunaan  Dana  Desa  dengan target belanja Dana Desa. Berikut Pengukuran Efektifitas.
Tabel 7 Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum
Tahun Realisasi Belanja Target Belanja Efektifitas % Kategori 2016 689.881.000 689.881.000 100,00 Sangat Efektif 2017 880.443.000 880.443.000 100,00 Sangat Efektif 2018 1.012.825.000 1.012.825.000 100,00 Sangat Efektif 2019 1.015.312.661 1.015.312.661 100,00 Sangat Efektif 2020 853.788.434 1.058.909.000 80,63 Cukup Efektif Jumlah 4.452.250.095 4.657.370.661 95,60 Efektif
Sumber: Data Penelitian di olah 2020
Tingkat  efektivitas  dipengaruhi  oleh  keberhasilan  pemerintahan  Desa  dalam  mengelola pendapatan  Dana  Desa  dan  memaksimalkan  kebutuhan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Manfaat analisis  efektivitas  pengolaan  Dana  Desa  bagi  masyarakat  adalah  sebagai  tolak  ukur  tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh aparatur Desa. Kategori efektif dapat berubah setiap tahunnya. Tujuan adanya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga Desa.

## Analisis Kualitatif
Pada analisis kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan aparatur desa Tegalarum sebagai salah  satu  dari  tim  pelaksana  dan  pengelola  Dana  Desa,  sekaligus  selaku  Sekretaris  Desa Tegalarum, Kabupatem Demak. Berikut pernyataan dari Bapak H. Mashudi :
“Dana  desa  sudah  diatur  dan  dijelaskan  di  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Demak,  diperaturan, disebutkan berbagai aturan dan formula berapa alokasi yang diterima dan yang pasti tiap tahun terus  mengalami  kenaikan walaupun  kenaikannya  sedikit  sekali, tidak sesuai  dengan  harapan, namun desa masih bisa membangun dan membiayai operasional pemerintahan Desa”. pernyataan  tersebut  diperkuat  informan  selanjutnya  yaitu  Bapak  H.  Moh.  Samin.  M.Si  selaku Kepala BPD Desa Tegalarum, Kabupaten Demak, berikut hasil pernyatannya.
“ Dana Desa tidak turun dari langit, desa harus melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan dan pencairan DD diantaranya adalah Peraturan Desa dan APBDesa. Setelah persyaratan tersebut telah  dipenuhi  oleh  desa  maka  uang  dari  RKUD  akan  langsung  masuk  di  rekening  kas  desa, kemudian ada proses namanya musyawarah desa untuk menentukan penggunaan dana desa, di desa itu ada 3 dokumen yaitu RPJMDes dibuat oleh kepala desa dalam jangka waktu 6 tahunan, RKP yang disusun tiap tahun yaitu berisi penjabaran dari RPJMDesa, setelah itu RPJMDesa dan RKP ini menjadi acuan dalam penyusunan APBDes yang dikerjakan tiap tahun berjalan” Pemerintah Desa Tegalarum dalam waktu 5 tahun sejak tahun 2016-2020 telah menerima transfer Dana  Desa  dari  Pemerintah  Pusat  melalui  pemerintah  kabupaten  Demak,  adapun  jumlah  dana desa yang diterima Desa Tegalarum adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Penerimaan Dana Desa Pemerintah Desa Tegalarum Tahun  2016-
2020 Tahun Dasar Hukum Total Dana Desa (Rupiah) Kenaikan (%) 2016 Perbup No. 27/2016 689.881.000 0,44 2017 Perbup No. 08/2017 880.443.000 0,47 2018 Perbup No. 09/2018 1.012.825.000 0,50 2019 Perbup No. 02/2019 1.016.591.000 0,49 2020 Perbup No. 05/2020 1.058.909.000 - Jumlah 4.658.649.000 Sumber : Perbup 2016-2020 di olah untuk Penelitian (2020)
Pernyataan dari kedua informan tentang naiknya perolehan Dana Desa setiap tahun terbukti benar, hal ini terlihat pada tabel 8. pada tabel tersebut jelas kenaikannya, walaupun prosentase kenaikan tidak sampai 1%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 0.50%.
Penulis  kembali  melakukan  penggalian  data  hal  ini  berkaitan  dengan  tingkat  effektifitas  dan effisiensi  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  dan Pemberdayaan Masyarakat, berikut pernyataan dari informan tersebut:
“Pemerintah mengambil kebijakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan warga desa. Apalagi tidak bisa dipungkiri warga desa itu tingkat perekonomiannya menengah kebawah.”.
Apa yang disampaikan oleh informan menunjukan bahwa adanya dana desa dapat membantu dan mempercepat  proses  pembangunan  di  pedesaan  sehingga  kesenjangan  antar  wilayah  dapat diminimalisir. Pada kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan sekretaris desa dan kepala  seksi  pembangunan  desa  Tegalarum  tentang  regulasi  dan  aturan  tentang  dana  desa  dan pengelolaannya di desa Tegalarum. berikut pernyataan dari informan (H. Mashudi):
“Regulasi Pengelolaan Dana Desa cukup bagus walaupun banyak aturan yakni dari pemerintah dan DPR yang wujudnya UU, terus dari Departemen Teknis yakni kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.
Selain  itu  penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  yang  juga  berperan  dalam kegiatan desa terkait dengan keterlibatannya dalam proses  perencanaan Dana Desa, yaitu ketua karang  taruna  dan  bendahara  PKK.  Berikut    penjelasan  dari  ketua  karangtaruna  periode  2016- 2020 mengenai keterlibatannya dalam proses perencanaan Dana Desa :
“Kalau saya selalu diundang mas, tapi ya lihat-lihat dulu soalnya saya juga punya anak kecil, kalau  si  kecil  tidak  rewel  ya  saya  ikut,  jadi  saya  sering  terlambat  pas  datang  pas  sudah  ada keputusan, jadi saya tinggal ikut saja”
demikian juga pernyataan dari ketua Karang Taruna
“Saya selalu diundang dalam kegiatan Musyawarah Desa, dalam pelaksanaannya masyarakat selalu  menyampaikan pendapat tentang kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan, namun tidak semua dapat di realisasikan karena terbatasnya dana tapi usulan di catat dan di ajukan Kembali pada waktu mendatang”
Dari  hasil  wawancara  yang  disampaikan  oleh  ketua  karang  taruna  dan  bendahara  PKK,  dapat dikatakan bahwa perencanaan kegiatan Dana Desa sudah melibatkan masyarakat, dan masyarakat sudah mengetahui bahwa proses perencanaan yang dilakukan harus sesuai dengan RPJMDes dan RKP.
Pernyataan  dari  Ketua  Karang  Taruna  dan  Bendahara  PKK  desa  Tegalarum  dilakukan  uji Trigulasi  dengan  masyarakat  desa  Tegalarum,  namun  masyarakat  tersebut  bukan  merupakan penduduk asli namun pendatang.  Berikut penulis sajikan hasil perencanaan kegiatan dana desa, dengan melakukan wawancara dengan masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan di dalam masyarakat, dia adalah Bapak Joni Usia 34 tahun dan merupakan pendatang di desa Tegalarum, namun  sudah  bermukim  selama  10  tahun  jadi  menurut  hemat  penulis  beliau  layak  di  jadikan informan. berikut pernyatan beliau:
“kalau  saya  program  utama  ya  bangun  jalan  dengan  cara  betonisasi  diseluruh  desa,  hal  ini sesuai dengan usulan warga, karena ada beberapa wilayah yang Jalannya masih tanah, kalau hujan ya blethok dan mathol sehingga menganggu aktifitas warga Jalan merupakan factor utama untuk aktifitas warga, anda tahu sendiri kalau banyak penduduk disini yang bekerja di Semarang, kalua  jalannya  blethok  dan  mathol  mereka  akan  malas  dalam  melakukanm  aktifitas  sehingga
akan menganggu dapur mereka. Coba apakah anda mau naik montor di jalan yang mbletok dan mathol………….
Berdasarkan  wawancara  dengan  mayarakat  umum,  penulis  melakukan  penggalian  lebih  lanjut dimana penggalian data di fokuskan pada proses perencanaan dan implementasi yang melibatkan peran serta masyarakat, berikut pernyataan dari Kasie Pembangunan Hj. Murtini. SH : Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes)  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  di  bidang pembangunan fisik ada 3 program yaitu pembangunan betonisasi jalan desa, pembuatan sabuk irigasi  dan  pembangunan  gapura  desa.  Sedangkan  di  bidang  Pembangunan  non  fisik  ada  5 program  yaitu  pelatihan  kepala  Desa  dan  perangkat,  peningkatan  kapasitas  lembaga masyarakat, pembinaan pemuda dan olahraga, pembinaan organisasi PKK dan pemberdayaan lansia.
Untuk  melihat  kesesuaian  yang  telah  disampaikan  oleh  Informan  berikut  disajikan  alokasi anggaran yang telah di releasikan pada tahun 2018, dimana penyerapan sangat efektif. Adapun realisasi penggunan dana desa tersebut pada tabel 9.
Tabel 9 Anggaran Dana Desa Pada Desa Tegal Arum, Kabupaten Demak Tahun 2018
No Nama Kegiatan Alokasi (%) Jumlah (Rp) 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20% 202.565.000 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 64% 648.208.000 3 Pemberdayaan Masyarakat 10% 101.282.500 4 Pembinaan Masyarakat 5% 50.641.250 5 Dana Cadangan 1% 10.128.250 Jumlah 100 % 1.012.825.000 Sumber : RKPDes Tegal Arum (2019)
Pada  Tabel  9  terlihat  bahwa  alokasi  terbesar  digunakan  untuk  pembangunan  fisik  sebesar  Rp 648.208.000 atau sebesar 64% dari total Dana Desa, hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mendatangkan dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian  masyarakat,  karena  sebagaian  besar  dana  di  belanjakan  secara  langsung  oleh pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Proses  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Desa  Tegalarum  Kabupaten  Demak,  dapat  ditarik kesimpulan  antara  lain:  1)  Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  Kuantitatif  didapatkan hasil : a) Hasil perhitungan Efisiensi, Secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efisien, dengan rentang nilai 95,57. b) Hasil perhitungan Efektifitas. Secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efektif, dengan rentang nilai 95,60. 2) Penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif didapatkan hasil bahwa Peran aparatur pemerintahan aparat desa serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mampu mengiplementasikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kaidah  perundang-undangan  dan  mengedepankan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini,  mampu meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  maka  saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: 1) Pemerintah Desa Tegalarum, dalam proses Pengelolaan Dana Desa telah melibatkan seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga  tingkat  efisiensi dapat  dicapai  dan  perlu  dipertahankan  di masa  datang.  2)  Peran  dan  dukungan  seluruh  masyarakat,  mampu  mengiplementasikan
pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Kontribusi  seluruh elemen lapisan masyarakat mampu meningkatkan pelayanan yang optimal dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  S.A.  2011.  Perencanaan  Infrastruktur  Transportasi  Wilayah.  Yogyakarta:    Graha Ilmu.
Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Darson.  2018.  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pelaksanaan Pembangunan ( Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Jurusan  Ilmu  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas  Halu  Oleo. Kendari
Gibson. James L. et.al, 1995. Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses, Alih Bahasa:
Wahid, Djoerban. Jakarta. Erlangga.
Gie.The Liang, 2002, Administrasi Perkantoran Moderen. Yogyakarta: Liberty Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP.
Hargono, DS. 2010. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret- 2019-sebesar-9-41-persen.html di akses tanggal 22 Juni 2020 Jam 1:17 Hudiyanto. 2005, Ekonomi Politik, Bumi Aksara, Jakarta James L.Gibson, et.al, 1995. Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses, Alih Bahasa:
Wahid, Djoerban, Jakarta: Erlangga.
Kenneth  E.  Boulding.  1970.  A  Primer  on  Social  Dynamics:  History  as  Dialectics  and
Development. The Free Press. New York
Kepmendagri  Nomor  No.690.900-327  Tahun  1996  Tentang  Kriteria  Penilaian  Dan  Kinerja Keuangan
Mahfud. 2009. “Analisis dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa”. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009.
Moeljono,  Moeljono  dan  Kusumo,  Willyanto  Kartiko.  2019.  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Tegal  Arum  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten
Demak). Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 3 Juli 2019.
http://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/1629 .
Moleong, Lexy J.2015.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:Remaja Rosdakarya Nanang  Fattah.  2004.  Konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Dewan  Sekolah,
Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Nasir. 2005. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia.
Nurul Zuriah. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.
Novita, Dian. 2016. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Pahlevi. Indra. 2015. Dana Desa dan Permasalahannya. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. ISSN 2088-2351. www.dpr.go.id
Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2018. Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  5  Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  93/PMK.07/2015  Tentang  Tata  Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Qalyubi Shyhabuddin. 2007. Manejemen Penelitian. Jakarta.
Raharjo,  Try,  Sjamsiar  Sjamsuddin,  Imam  Hardjanto.  2013.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Jurnal Wacana Vol.16, No.1. Universitas Brawijaya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Repbulik Indonesia, Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Repbulik Indonesia. Undang–Undang Nomer 06 Tahun 2014 Tentang Desa
Richard M Steers. 1997. Efektivitas Organisasi, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta.
Erlangga.
Santoso,  Eko.  2011.  Efisiensi  dan  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten Ngawi. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Setyo Budi, Daniel. 2010. Efisiensi Relatif. Universitas Indonesia
Setyowati,  Endang.  2011.  Analisis  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Pengeluaran  Anggaran  Belanja Langsung  Barang  Dan  Jasa  Pada  Dinas  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Lumajang. Tesis. Universitas Jember.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:  Alfabeta.
Sulastri. Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan  Fisik  Desa  Lakapodo  Kecamatan  Watopute  Kabupaten  Muna.  Skripsi.
Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Kendari Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja, Edisi Kelima. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada