COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
Muhammad Eggi Fahlevi 1* , Benni Rusli 2 , Jasman Nazar 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia meggifahlevi@gmail.com 1 , bennirusli@gmail.com 2 , jasman.ucox.umsb@gmail.com 3
Article Info Abstract Article History Received: November 19, 2023 Accepted: December 28, 2023 An agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to a legal effect. Agreements made together aim to achieve achievements, including in trade carried out, especially in buying and  selling  transactions.  A  valid  sale  and  purchase  agreement  usually cannot be canceled by either party easily without any clear reason. A sale and purchase agreement can only be canceled if there is consent from both parties  who  agreed.  But  in  the  sale  and  purchase  agreement,  not  a  few parties commit violations with various reasons and arguments that tend to justify why they broke the agreement or their promise. The agreement was made  as  a  form  of  agreement  between  the  two  parties,  to  regulate  and protect legal relations between private or civil interests. This study aims to determine civil liability for default in a sale and purchase agreement. The research  method  is  normative  juridical.  Using  qualitative  analysis techniques. Conventionally, conventionally, civil liability arises when a party fails  to  fulfill  contractual  or  non-contractual  obligations  that  have  been agreed upon. These obligations may include providing compensations as a result of customer agreements that occur due to their own negligence, the mistakes  of  other  people  who  are  under  their  responsibility,  or  losses caused by their negligence.
Keywords:
Default, Civil Liability, Sale and Purchase
Agreement

## Abstract
Perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum  yang  dilakukan  dua  belah  pihak  atau  lebih berdasarkan  sebuah  kesepakatan  untuk  menimbulkan  suatu  akibat  hukum.  Kesepakatan yang  dibuat  bersama  bertujuan  untuk  mencapai  prestasi,  termasuk  didalamnya  dalam  hal perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli. Perjanjian jual beli yang sah biasanya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mudah tanpa ada alasan yang jelas. Suatu perjanjian jual beli hanya dapat dibatalkan, apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tetapi dalam perjanjian jual beli tidak sedikit dari para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian atau ingkar janji. Perjanjian dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk mengatur dan melindungi hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi dalam  perjanjian  jual  beli.  Metode  penelitian  secara  yuridis  normatif.  Menggunakan  teknik analisis  kualitatif.  Secara  konvensional,  Secara  konvensional,  pertanggungjawaban  secara perdata  muncul  ketika  suatu  pihak  gagal  memenuhi  kewajiban  kontraktual  atau  non kontraktual  yang  telah  disepakati.    Kewajiban-kewajiban  ini  dapat  mencakup  memberikan ganti rugi akibat dari pelanggaran perjanjian yang terjadi karena kelalaian sendiri, kesalahan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.
Kata Kunci: Wanprestasi, Pertanggungjawaban Perdata, Perjanjian Jual Bel

## I. PENDAHULUAN
Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  mengandalkan  berbagai  cara  dan usaha,  salah  satu  cara  yang  digunakan  dengan  melakukan  kerjasama,  kerjasama  yang seringkali  dilakukan  yaitu  membuat  suatu  perjanjian.  Perjanjian  adalah  suatu  hubungan hukum yang dilakukan dua belah pihak atau lebih berdasarkan sebuah kesepakatan untuk menimbulkan  suatu  akibat  hukum  (Suhamoko,  2012).  Kesepakatan  yang  dibuat  bersama bertujuan untuk mencapai prestasi, yang salah satu termasuk didalamnya yaitu perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli.
Kegiatan jual beli memang merupakan kegiatan yang terjadi setiap hari, dan hampir semua barang yang dimiliki oleh seseorang telah dibeli dari penjual. Dalam kegiatan jual beli, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan ini menjadi hal yang sangat penting karena jual beli hanya dapat terjadi berdasarkan kesepakatan tersebut (Yuni Harlina, 2017).  Perjanjian  jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian  hukum  antara  pihak  penjual  dan pembeli yang menetapkan syarat dan ketentuan dalam proses jual beli tersebut.
Perjanjian jual beli yang sah biasanya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak dengan  mudah  tanpa  ada  alasan  yang  jelas.  Suatu  perjanjian  jual  beli  hanya  dapat dibatalkan,  apabila  ada  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian tersebut.  Tetapi  dalam  perjanjian  jual  beli  tidak  sedikit  dari  para  pihak  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran  dengan  berbagai  macam  alasan  dan  argumen  yang  cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian atau ingkar janji.
Pelanggaran atau tidak kepatuhan dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang telah  disepakati  disebut  sebagai  wanprestasi,  terjadinya  wanprestasi  disebabkan  karena adanya hubungan kontraktual. Perjanjian dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah  pihak,  untuk  mengatur  dan  melindungi  hubungan  hukum  antara  kepentingan  yang bersifat privat atau perdata (Yahman, 2014). Maka dari itu dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Perjanjian jual beli, menurut KUHPerdata Pasal 1457, adalah suatu perjanjian di mana pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  barang,  dan  pihak  lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Permasalahan yang timbul dari perjanjian jual beli ban kendaraan roda 4 yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli karena  tidak  melakukan  prestasi  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Dengan demikian, wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakpenuhan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, di mana salah satu pihak berbuat lalai atau tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati sebelumnya (Salim HS, 2003).
Perjanjian  jual  beli  merupakan  sebuah  ikatan  timbal  balik  yang  mana  kedua  belah pihak  saling  mengikatkan  diri,  yang  mana  pihak  pertama  (penjual)  sepakat  untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak kedua (pembeli) sepakat untuk untuk melakukan pembayaran sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 1995). Pokok  perjanjian  jual  beli  adalah  inti  dari  kespakatan  yang  beupa  barang  tertentu yang bentuk dan jumlahnya dapat diketahui sekurang-kurangnya pada saat hak milik beralih kepada pembeli, sehingga berlakunya perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli  merupakan  hal  penting  yang  harus  ada  untuk  membuatnya  sah  dan  mengikat,  unsur- unsur  pokok  tersebut  adalah  barang  dan  harga.  Menurut  prinsip  konsensus  hukum perjanjian,  perjanjian  penjualan  dibuat  ketika  tercapai  kesepakatan  tentang  barang  dan harga, dan kemudian dibuat kesepakatan penjualan.
Hukum  perjanjian  mengikuti  asas  konsesualisme,  yaitu  suatu  kesepakatan  dapat dihasilkan  sepanjang  disepakati,  dan  kesepakatan  telah  dihasilkan  apabila  kesepakatan tersebut  di  atas  tercapai  atau  terwujud.  Pada  saat  itu  kesepakatan  tercapai  dan  menjadi mengikat. Perjanjian itu sendiri memberi arti pada harta dan kekayaan dua pihak atau lebih, dan pada akhirnya menimbulkan hak antara satu pihak untuk memperoleh suatu hasil tertentu, dan  pihak  lain  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  hasil  itu.  (Harry  Dewantoro, 2022). Sebagaimana dalam suatu perjanjian ketentuan menyatakan syarat suatu perjanjian dapat  dianggap  sah,  harus  memenuhi  syarat  umum  maupun  khusus  sesuai  dengan  yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Juli Moertiono, 2019), yaitu:
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
1.  Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
2.  Pihak-pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.
3.  Adanya objek yang jelas dan spesifik dalam perjanjian.
4.  Adanya sebab yang dapat diakui oleh hukum untuk melakukan perjanjian tersebut.
Dua  syarat  yang  pertama  merupakan    syarat  yang  menyangkut  subyeknya  (syarat subyektif),  syarat  subjektif  yaitu  adanya  sepakat  diantara  pelaku  perjanjian , kecakapan, dimana  seseorang  dapat  dikatakan  cakap  jika  telah  genap  berusia  18  tahun  atau  telah menikah  serta  tidak  berada  dalam  pengampuan.  Sedangkan  dua  syarat  terakhir  adalah tentang objek (syarat objektif). Perjanjian dengan cacat pada pokok bahasan tidak serta merta membuat perjanjian itu sendiri tidak sah, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan pembatalan,  sedangkan  perjanjian  dengan  cacat  pada  pokok  bahasan  menjadi  batal.  (Wa Ode Zamrud, dkk, 2022).
Jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan, mis. Antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak menyepakati barang yang akan dibeli dan harganya. Proses pemindahan hak atas barang berlangsung secara pasti dan tunai. Pasti artinya perjanjian jual beli  ditandatangani  secara  terbuka  dan  tidak  mencantumkan  larangan  terhadap  ban kendaraan tersebut. Tunai berarti bahwa harga pembelian harus dibayar tunai.

## II. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Penelitian  ini  berlandaskan  pada  hukum  positif,  asas-asas  hukum,  dan  doktrin- doktrin  hukum.  Perumusan  masalah  hukum  didasarkan  dan  dipandu  oleh  norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengakses sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan,  keputusan/ketetapan  pengadilan,  dan  peraturan  yang  berlaku. Penelitian hukum normatif ini merupakan studi dokumen untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata muncul ketika suatu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual atau non kontraktual yang telah disepakati. Kewajiban kontraktual  adalah  kewajiban  atau  tanggung  jawab  yang  ditetapkan  berdasarkan  suatu perjanjian,  ini  berarti  ada  hubungan  hukum  yang  sengaja  diciptakan  dan  dikehendaki  oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak (Y. Sari Murti Widyastuti, 2020). Apabila sebuah kontrak  dibuat  para  pihak  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan    kontrak  yang  telah disepakati. Ini mencakup semua kewajiban yang disepakatai oleh kedua nelah pihak.
Jika  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajiban,  dapat  mengakibatkan pelanggaran  kontrak  dan  berpotensi  menimbulkan  sengketa.  Pelanggaran  dapat  berupa gagal  memenuhi  jadwal,  tidak  dapat  memyediakan  produk,  atau  tidak  dapat  melakukan pembayaran  yang  harus  dilakukan.  Akibat  dari  pelanggaran  kontrak  biasanya  beragam, termasuk  denda,  ganti  kerugian,  maupun  pembatalan  kontrak.  Selain  itu,  pelanggaran kontraktual dapat menghilangkan kepercayaan antara pihak yang terlibat.
Kewajiban  non  kontraktual  adalah  kewajiban  yang  timbul  berdasarkan  peraturan undang-undang  tanpa  adanya  perjanjian  khusus  antara  pihak-pihak  terkait.  Dalam  hal  ini, kewajiban tersebut tidak bersumber dari kesepakatan, melainkan dipicu oleh tindakan yang telah diatur oleh hukum, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban-kewajiban ini dapat mencakup memberikan ganti rugi akibat dari  pelanggaran  kontrak  yang  terjadi  karena  kelalaian  sendiri,  kesalahan  orang  lain  yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.
Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang memiliki tanggung jawab atas perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dirinya  maupun  oleh  orang-orang  yang berada di bawah tanggungannya. Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tanggung jawab atas  perbuatan  melawan  hukum  oleh  orang  lain,  yaitu  teori  tanggung  jawab  atasan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
(respondeat  superior,  a  superior  riskbearingtheory),  teori  tanggung  jawab  pengganti  yang bukan  dari  atasan  atas  orang-orang  dalam  tanggungannya,  dan  teori  tanggung  jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam KUHPerdata, mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur secara lebih lengkap dalam Pasal 1367 ayat (2) hingga (4), serta Pasal 1368 dan Pasal 1369  KUHPerdata.  Pasal-pasal  tersebut  menjelaskan  tentang  pihak-pihak  yang  dapat bertanggung jawab atas kerugian orang lain akibat perbuatan melawan hukum.
Vicariousliability digunakan  untuk  menentukan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atau dapat  dituntut  ganti  rugi  atas  perbuatan  melawan  hukum.  Namun,  dalam  penerapannya, vicariousliability memiliki  batasan  tertentu  yang  mengatur  pembebanan  tanggung  jawab. Batasan ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tanggung jawab  akan  berakhir  jika  orang  tua,  guru  sekolah,  atau  kepala  tukang  dapat  membuktikan bahwa  mereka  telah  mengambil  tindakan  pencegahan  yang  cukup  untuk  mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berada dalam tanggung jawab mereka.
Dalam Hukum Perdata Indonesia, terdapat konsep vicariousliability yang memperluas tanggung  jawab  seseorang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Vicariousliability ,  atau tanggung  jawab  pengganti,  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  yang diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berada  di  bawah  tanggungannya.  Pasal  1367  ayat  (1)  KUHPerdata  mengatur  tentang vicarious liability, yang menyatakan "Bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  atas  kerugian  yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".
1.  Pertanggungjawaban Perdata atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli
Pertanggungjawaban  hukum  di  bidang  perdata  didasarkan  pada  perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi.  Namun,  kedua  bentuk  pelanggaran  hukum  ini  tetap terkait  erat  dengan  perjanjian  jual  beli  yang  telah  dilakukan.  Tindakan  pembeli  dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya kerugian nyata yang timbul sebagai akibat langsung  dari  perbuatan  tersebut.  Sedangkan,  pertanggungjawaban  dalam  kategori wanprestasi akan berlaku apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata (Claira Yunita, dkk, 2017).
Pertanggungjawaban perdata, berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, dapat dikategorikan menjadi tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut:
a.  Pertanggungjawaban  melalui  Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan  bahwa "Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menyebabkan kerugian akan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkannya" dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  terjadi  karena  wanprestasi. Sebagai  pembeli  tidak  dapat  melakukan  pembayaran  atas  apa  yang  telah  di perjanjikan,  dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  akan  muncul  apabila  terjadi wanprestasi.  Sebagai  pembeli  yang  melakukan  perjanjian  jual  beli bertanggungjawab atas kerugian yang didapatkan oleh penjual. Oleh karena itu perbuatan  yang  dilakukan  pembeli  terhadap  perjanjian  jual  beli  ban  kendaraan roda  4  merupakan  sebuah  wanprestasi.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut maka  menurut  penulis  apabila  pembeli  telah  melakukan  wanprestasi  sehingga menyebabkan  kerugian  nyata  pada  penjual  dan  penjual  melakukan  gugatan, maka pembeli wajib memikul tanggung jawab perdata.
b.  Pertanggungjawaban  melalui  Pasal  1366  KUHPerdata  menyatakan  bahwa "Setiap  orang  memiliki  tanggung  jawab,  tidak  hanya  atas  kerugian  yang disebabkan  oleh  perbuatan-perbuatan,  tetapi  juga  atas  kerugian  yang  timbul akibat  kelalaian  atau  kesembronoannya ”  dalam  hal  ini  pertanggungjawaban terjadi karena kesembronoannya yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Menurut penulis seharusnya pembeli tidak melakukan perbuatan yang sembrono
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
seperti    meminta  kepada  penjual  untuk  tetap  memasok  persediaan  barang, padahal pembeli belum memenuhi prestasi yang dilakukan sebelumnya.
c.  Pertanggungjawaban  melalui  Pasal  1367  KUHPerdata  menyatakan  bahwa "Seseorang memiliki tanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya" dalam  hal  ini pertanggungjawaban akan muncul apabila orang yang dibawah pengawasannya melakukan wanprestasi. Sebagai orang yang mengawasi berhak bertanggungjawab  atas  orang  yang  dibawah  pengawasannya,  maka  sebagai pengawas akan bersama-sama melakukan ganti kerugian dengan cara tanggung renteng yang didapatkan penjual.
Pertanggungjawaban  dalam  gugatan  wanprestasi  didasarkan  pada  Pasal  1234 KUHPerdata. Dalam kasus wanprestasi, pembeli akan dimintai pertanggungjawaban jika terpenuhi  unsur-unsur  wanprestasi,  seperti:  tidak  memenuhi  kewajiban  sama  sekali, memenuhi  kewajiban  tetapi  terlambat,  memenuhi  kewajiban  tetapi  tidak  sesuai  dengan seharusnya,  atau  melakukan  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan.  Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, dalam konteks tindakan jual beli, pembeli dapat dikenai pertanggungjawaban  perdata  karena  melakukan  wanprestasi,  yaitu  tidak  memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua  belah  pihak.  Dalam  hukum  perdata,  dasar  pertanggungjawaban  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan pertanggungjawaban atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (liability without fault) yang juga dikenal sebagai tanggung jawab mutlak ( strick liability).
2.  Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli
Setelah  pemeriksaan  perkara,  yang  meliputi  proses  pengajuan  gugatan  oleh penggugat,  jawaban  dari  tergugat,  replik  dari  penggugat,  duplik  dari  tergugat,  proses pembuktian,  dan  kesimpulan  dari  kedua  belah  pihak,  telah  selesai,  maka  hakim  akan memutuskan  perkara  tersebut  (Moh.  Taufik  Mkarao,  2009).  Dalam  rangka  memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim, sebagai aparatur negara dan wakil Tuhan dalam melaksanakan peradilan, harus  memahami  secara  mendalam  fakta-fakta  yang  sebenarnya  dan  peraturan  hukum yang  relevan,  baik  yang  tertulis  dalam  perundang-undangan  maupun  yang  tidak  tertulis atau  hukum  adat.  Pertimbangan  hakim  menjadi  salah  satu  aspek  paling  penting  dalam menentukan putusan yang adil dan pasti, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, sehingga hakim harus teliti, baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara (Mukti Arto, 2004).
Pembuktian  diperlukan  ketika  terjadi  bantahan  atau  sangkalan  dari  pihak  lawan terkait hal yang digugat atau hak yang dimaksud. Sengketa biasanya berakar dari suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung klaim atas hak tersebut. Oleh karena itu, yang  harus  dibuktikan  adalah  keberadaan  peristiwa  atau  hubungan  hukum,  bukan substansi  dari  hukum  itu  sendiri.  Kebenaran  mengenai  peristiwa  atau  hubungan  hukum inilah yang harus didemonstrasikan. Namun, jika pihak tergugat telah mengakui atau setuju dengan  apa  yang  digugat  oleh  penggugat,  maka  pembuktian  tidak  diperlukan  lagi (Abdulkadir Muhammad, 2015).
Dalam pembuktian memerlukan alat-alat bukti seperti; a.  Bukti tulisan/bukti dengan surat b.  Bukti saksi c.  Persangkaan d.  Pengakuan e.  Sumpah
Pengadilan  Negeri  Ungaran  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut pertimbangan hukumnya :
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
a.  Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat;
b.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR/283  RBg  Penggugat  berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
c.  Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  gugatannya,  Penggugat  telah  mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi masing- masing  bernama  (1)  Prasetyo  Midi  Mulyono  yang  telah  memberikan  keterangan  di bawah sumpah, sedangkan saksi (2) Djunaedi Handojo, S.E. memberikan keterangan tanpa disumpah;
d.  Menimbang, bahwa surat- surat bukti itu menunjukan sekaligus hak yang harus diterima oleh Penggugat dari kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, namun Tergugat II menurut surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah surat-surat  penolakan  pembayaran  dari  bank  terhadap  pembayaran  ban-ban  yang diambil oleh Tergugat I dan II;
e.  Menimbang,  bahwa  dari  hubungan  hukum  dan  kedudukan  hukum  yang  terungkap demikian  Tergugat  II  tidak  mampu  membantahnya  dengan  mengajukan  surat-surat bukti maupun saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai ketidakmampuan Tergugat II untuk menyangkal menjadi suatu pengakuan dan persangkaan bahwa benar Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji berupa tidak dibayarnya ban-ban yang diambil oleh Tergugat  I  dan  II  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp  439.000.000,00  (empat  ratus  tiga puluh  sembilan  juta  rupiah)  yang  telah  dilakukan  pembayaran  oleh  Tergugat  I  dan  II sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat sejumlah Rp 352.000.000 (tiga  ratus  lima  puluh  dua  juta  rupiah)  dan  menjadi  tanggung  jawab  hukum  kepada Tergugat I dan II;
f.  Menimbang, bahwa petitum ke dua yang menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diklasifikasikan sebagai perbuatan “Wanprestasi/Ingkar Janji” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan fakta-fakta di persidangan ternyata Tergugat  I  dan  II  telah  melakukan  wanprestasi  yakni  tidak  melaksanakan  kewajiban seutuhnya  sesuai  dengan  jangka  waktu  ketika  pengambilan  ban  yang  dimaksud sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;
g.  Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  yang  berbunyi: “ Penggantian biaya, kerugian dan bungakarena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi perikatan  itu ,atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya dapatdiberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yangtelah ditentukan, sehingga  dari  isi  pasal  tersebut  dapat  ditarik  unsur-unsur  wanprestasi adalah:
1.  Ada perjanjian oleh para pihak;
2.  Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3.  Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
h.  Menimbang,  bahwa  akibat  hukum  dari  wanprestasi,  sebagaimana  dijelaskan  dalam pasal tersebut, mengakibatkan ganti rugi yang mencakup biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi, serta bunga. Pengertian bunga dalam konteks ini merujuk pada hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi;
i.  Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  ketiga  ini  Majelis  Hakim  menilai  telah  diuraikan secara jelas dan terang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan II dan  besaran  bunga  yang  disebutkan  masih  dalam  nilai-nilai  kepatutan/  kewajaran sehingga  Penggugat  sebagai  pelaku  usaha  dengan  nilai  kerugian  tersebut  sudah sepantasnya  memperoleh  jumlah  kerugian  tersebut,  sehingga  petitum  ini  mengenai kerugian  materil  patut  untuk  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  sedangkan  biaya kepengacaraan  dan  kerugian  imateril  yang  dikemukan  dalam  petitum  tersebut  oleh
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
karena  tanpa  didukung  oleh  bukti-bukti  ke  persidangan  dan  tidak  diperinci  maka kerugian imateril ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak sehingga petitum ketiga ini dikabulkan untuk sebagian;
j.  Menimbang,  bahwa  terkait  petitum  keempat  mengenai  tanggung  jawab  untuk membayar  secara  tanggung  renteng,  Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan hubungan  hukum  yang  terkait  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II yang ternyata Tergugat I pernah mengambil ban-ban dimaksud namun tidak dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dan Tergugat II sebagai ayah juga sebagai pembeli ban dari Penggugat yang membayar melalui bilyet giro dan cek namun dilakukan penolakan oleh pihak perbankan sehingga dapat disebutkan juga telah lahir kewajiban kepada Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada  Penggugat  sehingga  sudah  semestinya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh Tergugat  I  dan  II  secara  tanggung  renteng  harus  dibayar  secara  tunai  kepada Penggugat sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;
k.  Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  yang  memohon  untuk  dilakukan  sita  jaminan, pembayaran  uang  paksa  dan  putusan  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  menurut hemat  Majelis  Hakim  petitum-petitum  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yakni  belum  dilakukannya  penyitaan dan tidak mengajukan surat-surat otentik, maka petitum-petitum ini patut untuk ditolak;
l.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah maka  ongkos  perkara  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Tergugat  I  dan  II  yang harus dibayar secara tanggung renteng;
Analisa Hukum
Penggugat dan tergugat I menjalin hubungan kerjasama sejak awal tahun 2013. Hubungan  kerjasama  yang  dilakukan  berupa  perjanjian  jual  beli  ban  kendaraan  roda  4, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara tidak tertulis. Pada awal transaksi  pembelian  tergugat  I  melakukan  pembayaran  secara  tunai  atau  melakukan pembayaran  secara  transfer.  Pada  periode  pertengahan  kerjasama  tergugat  I  mulai mengalami kemacetan pembayaran, dan pembayaran mulai dilakukan dengan bilyet giro dan cek atas nama tergugat II yang merupakan ayah dari tergugat I. Akan tetapi bilyet giro dan  cek  yang  diterima  oleh  penggugat  mendapatkan  surat  keterangan  penolakan  oleh pihak bank. Akhir 2014 penggugat melakukan penagihan atas hutang-hutang yang belum dilunasi oleh tergugat I berdasarkan nota tagih maupun bilyet giro dan cek kosong atas nama tergugat II.
Menurut  penulis  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  dan  tergugat  II merupakan  wanprestasi.  Perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  berupa tidak  dapat  melakukan  pembayaran  atas  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak.  Sedangkan  perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  tergugat  II  yaitu memberikan bilyet giro dan cek kosong kepada penggugat yang dapat diartikan sebagai janji  atas  pengakuan  hutang.  Penggugat  berhak  menggugat  tergugat  I  dan  tergugat  II karena  perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  para  tergugat.  Perbuatan  yang dilakukan  oleh  tergugat  I  dan  tergugat  II  dinyatakan  sebagai  wanprestasi  karena  tidak melaksanakan kewajiban seutuhnya sesuai dengan jangka waktu ketika pengambilan ban sehingga patut dikabulkan.
Berdasarkan kerugian yang dialami penggugat akibat dari perbuatan tergugat I dan tergugat II, penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian materil beserta bunga dan ganti kerugian  imateril.  Yang  mana  ganti  kerugian  materil  beserta  bunga  sudah  sepantasnya dikabulkan  oleh  hakim.  Dikabulkannya  ganti  kerugian  materil  bertujuan  untuk mengembalikan  penggugat  ke  posisi  sebelum  terjadi  peristiwa  yang  menyebabkan kerugian. Sedangkan kerugian imateril tidaklah pantas dikabulkan karena kerugian imateril yang  menurut  penulis  digantikan  dengan  uang  tidaklah  logis,  walaupun  ganti  kerugian imateril  sangatlah  berarti  bagi  penggugat,  akan  tetapi    dengan  mempertimbangkan berbagai  factor  untuk  melakukan  ganti  kerugian  imateril  butuhlah  bukti  yang  kuat.  Oleh
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
karena itu berdasarkan dari pertimbangan hokum diatas tergugat hanya memenuhi ganti kerugian materil kepada penggugat.
Dari pandangan penulis gugatan mengenai tanggung jawab yang dilakukan secara tanggung  renteng  yang  dikabulkan  oleh  hakim  tidaklah  tepat.  Berdasakan  pasal  1280 KUHperdata  tentang  tanggung  renteng  yang  mana  para  debitur  melaksanakan  satu  hal yang sama sehingga dapat dituntut seluruhnya.Oleh karena keputusan tanggung renteng dapat dilakukan apabila sebuah perusahaan memiliki beberapa penanggung jawab seperti PT, dan juga Firma yang merupakan sebuah perserikatan dagang. Akan tetapi usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II bukanlah berbentuk PT karena usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II berupa toko yang dijalankan oleh masing-masing tergugat dan juga  bukan  Firma  karena  bukan  sebuah  perserikatan  dagang.  Yang  dimaksud  dengan Firma  disini  adalah  tiap-tiap  perserikatan  yang  didirikan  untuk  menjalankan  sesuatu perusahaan  dibawah  satu  nama  bersama,  sedangkan  PT  adalah  sebuah  badan  hukum yang  terbentuk  sebagai  suatu  persekutuan  modal  berdasarkan  perjanjian,  dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham. Selain itu, PT harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Proses menentukan tanggung jawab ganti rugi memanglah melibatkan pengadilan, akan tetapi menurut penulis pengadilan mengabulkan tanggung jawab tanggung renteng tidaklah  sesuai  dengan  KUHPerdata.  Berdasarkan  pasal  1367  KUHPerdata    tanggung jawab ganti rugi yang diakibatkan oleh tergugat I harus dilakukan oleh tergugat I, dan ganti rugi yang diakibatkan tergugat II harus dilakukan oleh tergugat II, karena tergugat I tidak lagi  dalam  pengawasan  tergugat  II.  Kerugian  yang  diberikan  masing-masing  tergugat kepada  penggugat  tentu  saja  berbeda.  Oleh  karena  itu  tergugat  I  dan  tergugat  II  harus melakukan  ganti  kerugian  sesuai  dengan  kerugian  yang  diberikan  kepada  penggugat. Yang mana tergugat I harus melakukan ganti kerugian materil yang telah dia perbuat sesuai dengan perjanjian dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan tergugat II yang  menyerahkan  bilyet  giro  dan  cek  kosong  kepada  penggugat,  sudah  melanggar undang-undang yang mengatur tentang perbankan, oleh karena itu harus dihukum sesuai perbuatannya bukan dengan menjatuhkan hukuman tanggung jawab renteng.
Penolakan hakim atas sita jaminan dan pembayaran uang paksa yang dijatuhkan kepada tergugat II merupakan hal yang tepat. Karena tergugat II tidak memiliki hubungan hutang  piutang  dengan  penggugat,  oleh  karena  itu  melakukan  penyitaan  asset  milik tergugat  II  tidaklah  beralasan.  Dan  juga  penggugat  tidak  memenuhi  persyaratan  atas pengajuan sita jaminan dan pembayaran uang paksa, yaitu belum melakukan penyitaan dan tidak mengajukan surat otentik, maka karena hal itu tuntutan atas sita jaminan dan pembayaran uang paksa ditolak.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  dalam  gugatan  wanprestasi  didasarkan  pada  Pasal  1234 KUHPerdata.  Dalam  kasus  wanprestasi,  pembeli  akan  dimintai  pertanggungjawaban  jika terpenuhi  unsur-unsur  wanprestasi,  seperti:  tidak  memenuhi  kewajiban  sama  sekali, memenuhi  kewajiban  tetapi  terlambat,  memenuhi  kewajiban  tetapi  tidak  sesuai  dengan seharusnya, atau melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Pasal 1234  KUHPerdata  tersebut,  dalam  konteks  tindakan  jual  beli,  pembeli  dapat  dikenai pertanggungjawaban  perdata  karena  melakukan  wanprestasi,  yaitu  tidak  memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua,  yaitu  pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan (liability  based  on  fault) dan pertanggungjawaban atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (liability without fault) yang juga dikenal sebagai tanggung jawab mutlak ( strick liability).
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  dan  tergugat  II  merupakan  wanprestasi. Perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  berupa  tidak  dapat  melakukan pembayaran  atas  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Sedangkan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat II yaitu memberikan bilyet giro dan cek kosong  kepada  penggugat  yang  dapat  diartikan  sebagai  janji  atas  pengakuan  hutang. Penggugat berhak menggugat tergugat I dan tergugat II karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan  oleh  para  tergugat.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  dan  tergugat  II dinyatakan  sebagai  wanprestasi  karena  tidak  melaksanakan  kewajiban  seutuhnya  sesuai dengan jangka waktu ketika pengambilan ban sehingga patut dikabulkan.
Gugatan  mengenai  tanggung  jawab  yang  dilakukan  secara  tanggung  renteng  yang dikabulkan  oleh  hakim  tidaklah  tepat.  Karena  karena  keputusan  tanggung  renteng  dapat dilakukan apabila sebuah perusahaan memiliki beberapa penanggung jawab seperti PT, dan juga Firma yang merupakan sebuah perserikatan dagang. Akan tetapi usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II bukanlah berbentuk PT karena usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II berupa toko yang dijalankan oleh masing-masing tergugat dan juga bukan Firma karena bukan sebuah perserikatan dagang. Proses menentukan tanggung jawab ganti rugi memanglah  melibatkan  pengadilan,  akan  tetapi  menurut  penulis  pengadilan  mengabulkan tanggung jawab tanggung renteng tidaklah sesuai dengan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata  tanggung jawab ganti rugi yang diakibatkan oleh tergugat I harus dilakukan oleh tergugat I, dan ganti rugi yang diakibatkan tergugat II harus dilakukan oleh tergugat II, karena tergugat I tidak lagi dalam pengawasan tergugat II. Kerugian yang diberikan masing- masing  tergugat  kepada  penggugat  tentu  saja  berbeda.  Oleh  karena  itu  tergugat  I  dan tergugat II harus melakukan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diberikan kepada penggugat.

## REFERENSI
Abdulkadir  Muhammad.  (2015). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Clara  Yunita  Ina  Ola,  dkk.  (2017).  Tanggung  Jawab  Pidana,  Perdata, Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Desa Swadaya. Jurnal Legality .
Harry  Dewantoro,  dkk.  (2022).  Tanggung  Jawab  Perdata  Akibat  Wanprestasi  dalam Kerjasama Pembangungan Gedung Bioskop. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Juli Moertiono. R. (2019). Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengkaryaan dan Jasa Tenaga Kerja  antara  PT.  Sinar  Jaya  Pura Abadi  dan  PT. Asian  Fast  Marine  Industries.Jurnal Hukum Kaidah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Moh.TaufikMkarao. (2009). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata . Jakarta: Rineka Cipta. Mukti Arto. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Salim HS. (2003) Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Sari Murti Widiyastuti, Y. (2020) Asas-Asas Pertangungjawaban Perdata . Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
Subekti. R. (1995). Aneka Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Suhamoko.  (2012). Hukum  Perjanjian  Teori  dan  Analisis  Kasus .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Wa Ode Zamrud, dkk. (2022). Tanggung Jawab Dealer Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio . Yahman.  (2014). Karakteristik  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Yuni Harlina. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. Jurnal Hukum Islam .