## Legalitas
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v12i1.192

## TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAK HUKUM
Oleh : Elvi Alfian 

## ABSTRAK
Tugas  pokok  dan  fungsi  Polri,  selain  sebagai  pengayom  masyarakat  juga  sebagai  penegak hukum.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  di  negri  ini  dari  hari  ke  hari grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap penegakan hukum di  negri  ini  semakin  meningkat,  hal  ini  dapat  terlihat  dengan  jelas  dari  hasil  survei  yang  dilakukan. Dan  yang  terpenting  adalah  bagaimana  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik sehingga  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sehingga  dapat  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dengan memperoleh  dukungan  maksimal  dari  masyarakatTujuan  penelitian  ini  untuk    Untuk  menganalisa bagaimana  tugas  dan  fungsi  kepolisian  untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  penegak hukum  dan  Untuk  menganalisa  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  bagi  kepolisian  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penegak  hukum  untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik. Penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research)  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  undang-  undang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  : 1.Tugas dan  Fungsi Kepolisian  Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dapat  dilihat  pada  Pasal  2  UU  No.  2  Tahun  2002  mengenai fungsi  Kepolisian.  Fungsi  kepolisian  adalah  “salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  kemanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Faktor  penghambat  kepolisian  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam penegakan  hukum  yaitu  :  a.  Faktor  hukumnya  sendiri;  b.Faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak-  pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum;  c.Faktor  sarana  atau  fasilitas;  d.Faktor  masyarakat, yaitu  lingkungan  dimana  hukum  terasebut  berlaku  atau  diterapkan;  e.  Faktor  kebudayaan,  yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup..
Kata Kunci:  Tugas, Fungsi, Kepolisian, Kepercayaan publik, Penegak Hukum

## A. Latar Belakang
Indonesia  hampir  15  tahun  reformasi  telah  dijalani  oleh  bangsa  Indonesia  berbagai upaya  perubahan  terus  dilakukan  baik  dalam  kebijakan  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  dan juga reformasi di bidang hukum namun masih saja tujuan reformasi belum mampu terwujud. Dari sekian agenda reformasi yang paling menyedihkan adalah kegagalan di bidang reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum di negeri ini.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini dari hari ke hari  grafiknya  terus  mengalami  penurunan.  Tingkat  ketidak  puasan  masyarakat  terhadap penegakan hukum di negri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil
survei  yang  dilakukan  Lembaga  Survei  Indonesia 1 yang  menempatkan  tingkat  ketidak percayaan publik terhadap penegakan hukum saat ini berada pada angka 56 persen dan hanya 29,8  persen  yang  menyatakan  puas,  jika  dibandingkan  dengan  pemerintahan  sebelumnya hanya 22,6 persen yang mengatakan penegakan hukum di era pemerintahan sekarang ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
Tugas  pokok  dan  fungsi  Polri,  selain  sebagai  pengayom  masyarakat  juga  sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:
Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional  yang ditandai  oleh  terjaminnya  tertib  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya  ketentraman yang  mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Soerjono  Soekanto 2 berpendapat  bahwa:  “hukum  dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan  akan  menyebabkan  tidak  tercapainya  penegakan  hukum  yang  diharapkan”. Penegakan  hukum,  penjagaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya  harus  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dan  hak  azasi  manusia.  Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat .
Masyarakat  dan  polisi  merupakan  dua  kegiatan  yang  tidak  bisa  di  pisahkan.  Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan  dengan  lancar  dan  produktif.  Kenyataan  tersebut  di  atas,  menurut  Barda  Nawawi Arief 3 ,  bahwa  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  berperan  ganda  baik  sebagai  penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan  dan  pengabdian).  Prilaku  masyarakat  dan  penegak  hukum  menurut  Soerjono Soekanto 4 berpendapat bahwa :
1 LSI  tangkap  ketidak  puasan  rakyat  atas  penegak  hokum:  “ Sindonews.com  Senin  8April  2019 00:32 ”. Menurut Dewi survey dilakukan 1 s/d 4 April 2019
2 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hal., 5.
3 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.,
5.
4 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 2005, hal 10.
Salah  satu  fungsi  hukum  baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai  sikap  tindak  atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.
Pembaharuan  Undang-undang  Kepolisian  Indonesia,  UU  No.  2  Tahun  2002 dimaksudkan  untuk  lebih  memantapkan  kedudukan  dan  peran  Polri  sebagai  fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan lainnya.
Dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir  prosentase  tingkat  ketidak  puasan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  di  negri  ini  terus  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan Januari  2015,  37,4  persen,  Oktober  2016  41,2,  September  2017,  50,3  persen,  Oktober  2018, 50,3  dan  yang  terakhir  April  2019,  sungguh  mengejutkan  mencapai  56,0  persen.  Dan  yang paling mencengangkan ternyata masyarakat di desa justru tingkat ketidakpuasannya mencapai pada angka 61,1 persen sementara di kota mencapai 48,6 persen.
Namun ditengah persepsi minim terhadap kinerja Polri, “masih ada harapan public” terhadap garda depan keamanan rakya tersebut. Sebagian public masih menilai positif kinerja Polri dalam mewujudkan brata  ketiga  dalam  kapasitas  sebagai  pengayom,  pelindung,  dan pelayan masyarakat. 5 Hal itu digambarkan:
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  tentang bagaimana  tugas  dan  fungsi  penegak  hukum,  yaitu  kepolisian  untuk  meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum
5 KOMPAS,   Senin, 13  April 2019,  “ Politik & Jukum ” hal. 5

## B. Tujuan Penulisan
Tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah
a. Untuk  menganalisa  tugas  dan  fungsi  kepolisian  untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik terhadap penegak hukum
b. Untuk  menganalisa  yang  menjadi  faktor  penghambat  bagi  kepolisian  untuk  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik

## C. Metode Penulisan
Penulis  memutuskan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk meneliti  dan  menulis  pembahasan  ini.  Penggunaan  metode  penelitian  normatif  dalam  upaya penelitian  dan  penulisan  skripsi  ini  dilatari  kesesuaian  teori  dengan  metode  penelitian  yang dibutuhkan  penulis.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statue  aproach ). 6 Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## D. Pembahasan
1. Tugas  Dan  Fungsi  Kepolisian  Untuk  Meningkatkan  Kepercayaan  Publik Terhadap Penegak Hukum

## Pengertian Polisi Dan Penegakan Hukum
Menurut  Soebroto  Brotodiredjo 7 ,  istilah  polisi  berasal  dari  istilah  Yunani  Kuno “politeia”  yang  berarti  pemerintahan  suatu  polis  atau  kota.  W.J.S.  Poerwadarminta, 8 memberikan  arti  pada  kata  polisi  sebagai  badan  pemerintahan  yang  bertugas  memelihara keamanan  dan  ketertiban  umum  seperti  menangkap  orang  yang  melanggar  undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.
Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 :
“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlingdungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
6 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29
7 Soebroto  Brotodirejo, Polri  Sebagai  Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung,1989, hal.,2
8 7 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa Indonesi a, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal.,763.

## Peran dan Fungsi Polri
Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi  tugas,  fungsi  dan  peran  Polri  yang  bersumber  dari  landasan  yang  masih  relevan namun  masih  perlu  diorintasikan  dengan  perkembangan  masyarakat.  Polri  dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:
1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.
Sebagaimana  diatur`dalam  ketentuan  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Polri  secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan  pembimbing  masayarakat  terutama  dalam  rangka  kepatuhan  dan  ketaatan  pada  hukum yang berlaku.
Dalam  ketentuan  Undang-undang  tersebut,  ada  dua  hal  yang  mendasar  tugas  utama Polri  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Tribrata  maupun  Catur  Prasetya  Polri.  Sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002,  khususnya  pada  Pasal  13.  Dalam  ketentuan  Pasal  13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh  Satjipto  Rahardjo 9 sebagai  penegakan  hukum  (Law  Enforceman  Officer)  dan pemulihan ketertiban ( Order maintenance ).
Pelayanan    kepada    masyarakat    (publik),    semaksimal    mungkin  diarahkan  untuk tercapainya  kondisi  yang  ideal  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Tribata  yang  merupakan pedoman hidup anggota Polri dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri, dimana apabila hal  tersebut  terlaksana  dengan  baik  dipastikan  akan  terwujud  pelayanan  publik  yang  prima sesuai bidang pelayanan yang diemban Polri.
Penegakan Hukum
9 Satjipto  Rahardjo, Penyelenggaraan  Keadilan Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah , Masalah- Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10 hal., 20
Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat 10 .
Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto 11 ,
“penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-  nilai  yang dijabarkan  di  dalam  kaedah-  kaedah  yang  mantap  dan  mengejawantah  serta  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  akhir  dan  untuk  menciptakan,  memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi  manusia,  namun  dengan  adanya  alat-alat  paksa  khusus  (bijzonder dwangmiddelen)  yang  dimaksud  alat  paksa  disini  bukan  merupakan  pemaksaan  fisik melainkan alat pemaksa  yang sah diatur  oleh ketentuan perundang- undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.
Menurut C.S.T Kansil 12 sekurang- kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :
1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
2. Hukum  sebagai  kaidah-kaidah  positif  yang  berlaku  pada  suatu  waktu  tertentu  dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
3. Hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  di  dalam  proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.
Penegakan  hukum  menurut  Liliana  Tedjosaputro 13 adalah  suatu  proses  untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan  hukum disini  adalah  pikiran-pikiran  badan  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam peraturan  perundang-undangan  hukum  itu,  dan  ini  akan  turut  menentukan  bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

## Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum
Menurut  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Istilah Penegak Hukum ( law enforcement officer ) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi  dapat  juga  mencakup  Jaksa.  Akan  tetapi  di  Indonesia  biasanya  diperluas  pula  dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum
10 Baringbing      Simpul,      RE, Mewujudkan Supremasi  Hukum, Pusat  Kegiatan  Reformasi, Jakarta,
2001, hal., 55.
11 Seorjono Soekanto, Hukum Acara Pidana , Badan   Penerbit   Universitas   Diponegoro,   Semarang, 2006, hal., 7.
12 Kansil.  C.S.T, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal., 12.
13 Liliana  Tedjosaputro, Etika  Profesi  Notaris;  Penegakan    Hukum ,    PT    Bayu    Indra    Grafika, Yogyakarta, 1995, hal., 55
ini  adalah  Pengacara  (advokat).  Dalam  pengertian  luas  terakhir  ini,  dapat  dipergunakan terjemahan  dari  r echthandhaving ,  yang  artinya  penegakkan  hukum.  Secara  konsepsional, maka  inti  dan  arti  penegakkan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  nilai-nilai  yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Peranan  Polri  menurut  Pasal  1  ayat  (5)  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat’
Peranan  Polri  yang  diuraikan  di  atas  adalah  sejalan  dengan  fungsi  Kepolisian  yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:
1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :
“salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  kemanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegak  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat”.
2. Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2002,  “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta  memberikan  perlingdungan,  pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
a. melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana  dan perundang-undangan lainnya.
Kenyataan  tersebut  di  atas,  menurut  Barda  Nawawi  Arief 14 ,  bahwa  Polri  dalam menjalankan  tugasnya  berperan  ganda  baik  sebagai  penegak  hukum  (dibidang  peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial ( sosial worker ) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).
Selanjutnya,  secara  universal  fungsi  lembaga  kepolisian  mencakup  dua  hal  yaitu pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  ( peace  &  order  maintenance )  dalam  penegakan hukum ( law enforcement ).

## 2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya
Dalam  rangka  penegakan  hukum  Polri  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat.
Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang  bersifat  operasional  maupun  prosedural  legal  dan  kemudian  kendala  ini  tidak memberikan  hasil  yang  optimal  dalam  upaya  menekan  kenaikan  angka  kriminalitas,  bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model- model pendekatan  yang  dipergunakan  yang  harus  didukung  dengan  profesionalisme,  mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan  fungsi  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  pada  umumnya  dan  Polmas  pada  khususnya,
14 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Kriminal , Bahan Seminar, 2005, hal., 5
dengan mempergunakan faktor- faktor umum  yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah: 15
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum terasebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yaitu  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
Dalam  pembahasan ini penulis hanya membatasi tiga faktor yang paling dominan dan menentukan keberhasilan Polri sesuai dengan tujuan dalam sistem peradilan pidana.

## 1. Faktor aparat/Petugas
a. Moral Penegak Hukum.
Hubungan  moral  dengan  penegakan  hukum  adalah  menentukan  suatu  keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi Polri, ini dapat dilihat dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan oknum kepolisian dalam kasus Koorlantas,  beberapa  kasus  dugaan  terorisme  yang  terjadinya  penganiayaan  terhadap  orang yang diduga sebagai pelaku seperti kasus yang terjadi di Polres Poso.

## b. Keterampilan Penegak Hukum
Keterampilan  Polri  tidak  dapat  mengikuti  kemajuan  teknologi  yang  begitu  cepat  dan umit,  seperti  pengetahuan  tentang  Teknologi  Informasi,  banking  system  kepolisian  sangat terbatas  jika  dibandingkan  dengan  pengetahuan  tersangkanya.  Sehingga  Polri  sebagai penyidik  tidak  dapat  melakukan  penyidikan  secara  maksimal.  Selama  ini  Polri  didik  dan terbiasa  terhadap  kejahatan  yang  bersifat  konvensional.  white  collar  crime  merupakan  tugas yang paling berat sementara sebagai seorang penyidik mempunyai beban tugas  yang banyak karena  porsonil  kepolisian  yang  mempunyai  tugas  dalam  hal  penyidikan  sangat  terbatas, sehingga menimbulkan kelebihan beban tugas.
2. Faktor Fasilitas/Peralatan Pendukung Ketersedian fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana  dan  prasarana  pendukung  proses  penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif

## 3. Kaidah Hukum atau Peraturan Itu Sendiri
15 Soerjono     Soekanto, Faktor-faktor    yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , op.cit, hal., 8.
Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang- undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

## E. Kesimpulan
1. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dapat  dilihat  pada  Pasal  2  UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi  Kepolisian.  Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  kemanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegak  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat”.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yaitu :
a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas;
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum terasebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## F. Rekomendasi
1. Sebaiknya  masyarakat  turut  membantu  tugas  Kepolisian  sehingga  terjalin  hubungan yang  baik  antara  masyarakat  dan  Polri  dan  sehingga  terhindar  dari  benturan  yang dapat merugikan masyarakat dan citra Polri sendiri.
2. Sebaiknya  polrinya  sebagai  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  tidak  melakukan  pilih  kasih  dalam  menindaki  pelaku  tindak  pidana sehingga dimata masyarakat citra polisi tidak buruk

## G. Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Cet.  1.  PT.  Citra  Aditya  Bakti. Bandung, 2004
B.  Arief  Sidharta  (Penerjemah). Meuwissen  tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum . PT Rafika Aditama. Bandung 2009.
Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
________, Kebijakan Kriminal . Bahan Seminar. 2005.
Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum , Pusat Kegiatan Reformasi. Jakarta. 2001.
Kansil.  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Balai  Pustaka.  Jakarta. 1992.
Liliana  Tedjosaputro. Etika  Profesi  Notaris ;  Penegakan  Hukum.  PT  Bayu  Indra  Grafika. Yogyakarta. 1995.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Cet 2. Kencana. Jakarta. 2008.
Ph.  Visser’t  Hoft. Penemuan  Hukum (Judul  Asli:  Rechtvinding,  Penerjemah  B.  Arief Shidarta. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Bandung. 2001.
Satjipto  Rahardjo. Penyelenggaraan  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah, Masalah-Masalah Hukum , Nomor 1-6 Tahun X/10.
Soebroto Brotodirejo. Polri Sebagai Penegak Hukum . Sespimpol. Bandung.1989. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Cet Kelima.
Rajawali. Jakarta. 2004. ________, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi , Remaja Karya. Bandung. 2005 ________, Hukum Acara Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro . Semarang. 2006. W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia . PN Balai Pustaka. Jakarta. 1985. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.