Pelaksanaan Putusan Pailit ...

## Eksekusi Putusan Pailit Atas Perusahaan Modal Asing Di Indonesia

## M. Rendy Rifki Putra
Fakulstas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia E-mail : rendybeno@gmail.com ,

## Abstract
A  bankruptcy  Decision  is  a  decision  which  states  that  a  company  is normatively bankrupt. Decisions were issued by the Indonesian Commercial Court and given to foreign companies in Indonesia due to the end of PKPU. This  research  is  normative  legal  research,  with  a  legal  approach.  The  data sources  are  primary  and  secondary  legal  materials,  which  will  be  analyzed qualitatively.  From  this  research,  it  is  known  that  normatively  a  foreign capital company in  Indonesia can be declared bankrupt by the Commercial Court  if  it  fulfills  the  elements  in  Article  2  Paragraph  (1)  and  Article  3 Paragraph  (4)  of  the  Bankruptcy  Law.  The  problem  that  arises  then  is  the execution  stage  of  the  decision.  During  the  management  and  settlement  of bankrupt  assets,  it  is  certain  that  other  legal  problems  will  arise,  namely  if the assets  of the bankrupt  debtor in  Indonesia are not  sufficient  so that the debtor's  assets  are  outside  the  jurisdiction  of  Indonesia.  To  overcome  this problem,  the  government  needs  to  enter  into  international  agreements bilaterally  and  multilaterally,  and  the  government  also  needs  to  ratify  the Uncitral  Model  Law  on  Cross-Border  with  Guide  to  Enactment  agreement made by the United Nations which can apply to fellow countries that ratify the regulation.
Keywords : Enforcement of Law, Decision on Bankruptcy, Alternative Law.

## Abstrak
Putusan  Pailit  adalah  putusan  yang  menyatakan  bahwa  sebuah  perusahaan secara  ketentuan  normatif  telah  bangkrut.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Niaga  Indonesia  dan  diberikan  pada  perusahaan  asing  di Indonesia akibat berakhirnya PKPU. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,  dengan  pendekatan  undang-undang.  Adapun  sumber  datanya adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang  akan  dianalisis  secara kualitatif.  Dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  secara  normatif  perusahaan modal asing di Indonesia dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika memenuhi unsur pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (4) UU Kepailitan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah tahapan eksekusi putusan. Saat pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  dipastikan  akan  muncul permasalahan  hukum  lainnya,  yaitu  jika  harta  debitor  pailit  yang  berada  di
Volume 18  Nomor 2, Halaman 326-351 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Indonesia tidak mecukupi sehingga membutuhkan harta debitor yang berada di  luar  wilayah  yuridiksi  Indonesia.    Untuk  mengatasi  masalah  tersebut maka pemerintah perlu mengadakan perjanjian internasional secara bilateral maupun  multilateral,  dan  pemerintah  juga  perlu  untuk  meratifikasi perjanjian  Uncitral  Model  Law  on  Cross-Border  with  Guide  to  Enactment yang  dibuat  oleh  PBB  yang  dapat  berlaku  bagi  sesama  negara  yang meratifikasi peraturan tersebut.
Kata  kunci : Keberlakuan  Hukum,  Putusan  Pernyataan  Pailit,  Alternatif Hukum.

## Pendahuluan
Perusahaan  adalah  bentuk  usaha  yang  diatur  oleh  hukum  untuk  menjalankan kegiatan ekonomi. Ada berbagai bentuk usaha yang sudah diatur dan belum diatur tetapi diakui  oleh  hukum.  Bentuk  usaha  yang  diatur  oleh  hukum  di  Indonesia  antara  lain bentuk usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, PT (Persero), Perum, Perusahaan Daerah) dan bentuk usaha tidak berbadan hukum (Firma, CV) serta bentuk usaha perseorangan yang  belum  diatur  tetapi  diakui  oleh  hukum  dengan  kewajiban  pemenuhan  legalitas perusahaannya.  Setiap  bentuk  usaha  pasti  menjalankan  kegiatan  usaha  antara  lain kegiatan  perindustrian,  perdagangan,  perjasaan,  dan  pembiayaan. 1 Setiap  perusahaan dapat  mengembangkan  usahanya  dengan  penambahan  kegiatan  usahanya  sepanjang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pengembangan kegiatan usaha didorong oleh keinginan perusahaan untuk terus berkembang  dan  banyaknya  kebutuhan  konsumen  atas  produk  barang  atau  jasa  yang dihasilkan  dari  kegiatan  usaha  perusahaan.  Pengembangan  kegiatan  usaha  perusahaan didorong  oleh  ketersediaan  modal  usaha  dan  pengelolaan  manajamen  perusahaan.
1 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perushaan  Indonesia ,  PT  Citra  Adya  Bakti,  Bandung,  2010, hlm. 2.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-07-18| Published : 2021-12-30.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Modal  usaha  perusahaan  dapat  diperoleh  dari  keuntungan  atas  kesuksesan  usaha perusahaan  atau  dapat  diperoleh  dari  pinjaman  pada  lembaga  keuangan  baik  lembaga keuangan  bank  atau  non-bank  dan  atau  pihak  lain.  Pinjaman  dapat  diberikan  oleh lembaga  keuangan  selaku  kreditor  karena  adanya  kepercayaan  atas  pengembalian pinjaman  tersebut  dari  peminjam  selaku  debitor  melalui  jaminan  orang (personal guarantee) atau  jaminan  benda  baik  benda  bergerak  (gadai/fidusia)  atau  benda  tidak bergerak (hak tanggungan).
Pinjaman  dana  perusahaan  dalam  praktik  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  yang dikenal  dengan  perjanjian  kredit  yang  dapat  dibuat  dengan  lembaga  keuangan  atau dengan  pihak  investor  selaku  kreditor  yang  berada  dalam  wilayah  negara  atau  di  luar wilayah  negara  Indonesia.  Pada  pokoknya,  pinjaman  dana  perusahaan  bertujuan  agar perusahaan  dapat  berkembang  dan  memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya  yang harus didukung oleh pengelolaan manajemen yang baik dari sumber daya manusia yang kompeten. Namun demikian, perusahaan dapat mengalami hambatan sehingga berakibat pula bagi pengembalian pinjaman dana menjadi bermasalah.
Hukum  Indonesia  mengatur  secara  khusus  pengembalian  pinjaman  yang bermasalah dengan beberapa langkah alternatif melalui somasi tiga kali secara bertahap dan  gugatan  perdata  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten )  serta  melalui penundaan  kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disingkat  UU  Kepailitan).  Alternatif  pilihan  upaya penyelesaian  tersebut  diserahkan  kepada  para  pihak  (debitor  dan  kreditor)  dalam penyelesaian utangnya dan PKPU adalah salah satu  alternatif penyelesaian utang  yang dapat ditempuh untuk menghindari kepailitan. 2
PKPU  dapat  dimohonkan  oleh  debitor  sebelum  adanya  putusan  pernyataan pailit.  Dalam  hal  permohonan  PKPU  bersamaan  dengan  permohonan  pailit,  maka permohonan  PKPU  harus  diputuskan  terlebih  dahulu. 3 Ada  dua  macam  PKPU  yaitu
2 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta  penerapan Hukumnya , Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 253.
3 Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 331.
PKPU sementara dan PKPU tetap  yang diatur dalam UU Kepailitan. PKPU sementara merupakan  cara  yang  harus  didahulukan  sebelum  debitor  mengajukan  permohonan PKPU  tetap.  PKPU  sementara  adalah  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang diberi  waktu  penundaan  selama  45  hari  sedangkan  PKPU  tetap  adalah  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  yang  diberi  waktu  penundaan  selama  270  hari.  Selama PKPU,  debitor  tetap  memiliki  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaannya dan debitor dapat mengajukan perdamaian dengan kreditor-kreditornya. Apabila jangka waktu  PKPU  sementara  berakhir  debitor  dapat  mengajukan  permohonan  lanjutan berupa PKPU tetap.
Pengadilan  niaga  mengadakan  rapat  permohonan  PKPU  tetap  yang  harus dihadiri  oleh  para  pihak  (debitor-kreditor)  untuk  dimintakan  persetujuan  permohonan yang diajukan oleh debitor. Apabila kreditor tidak hadir maka perpanjangan PKPU yang diajukan oleh debitor tidak memperoleh persetujuan dari kreditor atau PKPU dinyatakan ditolak.  Dengan  demikian,  Pengadilan  Niaga  wajib  menyatakan  debitor  bersangkutan dalam keadaan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya. 4
Pailit  merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitor  yang  mempunyai  kesulitan keuangan  untuk  membayar  utangnya  kepada  para  kreditornya.  Pernyataan  pailit  dapat melalui  dengan  mengajukan  permohonan  pailit  kepada  pengadilan  niaga  oleh  debitor dan  kreditor  atau  berakhrinya  masa  PKPU.  Pengadilan  niaga  memutus  pailit  debitor dengan syarat memiliki dua kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh tempo. Putusan pernyataan  pailit  tersebut  mengangkat  pula  kurator  dan  hakim  pengawas  yang berwenang mengurus  dan membereskan harta debitor sehingga debitor kehilangan hak keperdataan untuk mengurus hartanya dan berada dalam kepailitan. 5
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas. 6 Berdasarkan  putusan  pernyataan  pailit  dan  sebagaimana  tugas  dan kewenangannya  yang  diatur  dalam  UU  Kepailitan  maka  kurator  dan  hakim  pengawas melakukan  rapat  pencocokan  piutang  yang  dihadiri  oleh  debitor  dan  kreditor  untuk mengetahui jumlah utang debitor dan asset (harta kekayaan) nya. Harta yang termasuk
4 Ibid, hlm. 340.
5 Ibid. , hlm. 446.
6 Lindati Dwiatin dan Rilda  Murniati, Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya , Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.
dalam  harta ( boedel ) pailit  yaitu  seluruh  harta  kekayaan  debitor  sebagaiaman  diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kepailitan.
Pengadilan  Niaga  Indonesia  memutus  perusahaan  asing  di  Indonesia  dalam keadaan pailit yang dibentuk dengan hukum asing dan pengaturannya diatur dalam UU Kepailitan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  setelah  adanya  putusan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas melakukan pengurusan dan pemberesan harta  ( boedel )  pailit  yang  kemungkinan  harta  ( boedel )  pailit  berada  di  luar  wilayah Indonesia  sehingga  dapat  menimbulkan  kepailitan  lintas  batas  ( cross-border insolvency ).

## Pembahasan

## Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia
Penerapan  putusan  pernyataan  pailit  berkaitan  dengan  pengurusan  dan pemberesan  harta  Debitor  Pailit  pengaturannya  merujuk  pada  Pasal  21  dan  Pasal  212 UU  Kepailitan.  Pada  Pasal  21  UU  Kepailitan  mengatur  bahwa  Kepailitan  meliputi semua  harta  kekayaan  debitur  dijadikan  pemenuhan  pelunasan  utangnya  pada  para kreditornya.  Pada  Pasal  212  UU  Kepailitan  mengatur  bahwa  pelunasan  seluruh  atau sebagian  piutang  kreditor  termasuk  dengan  harta  pailit  yang  terletak  di  luar  wilayah Negara  Indonesia.  Merujuk  pada  pengaturan  tersebut  dapat  menimbulkan  kepailitan lintas batas yang pengurusan dan pemberesannya melewati batas-batas negara.
Harta ( boedel ) pailit yang dapat dilakukan sita umum adalah seluruh kekayaan debitor  pada  saat  pernyataan  pailit  diucapkan  dan  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan. Kemudian dapat  ditafsirkan  lebih  jauh,  bahwasanya  yang  dimaksud  dengan  seluruh  kekayaan tersebut  adalah  seluruh  harta  debitor  baik  yang  berada  di  dalam  maupun  di  luar wilayah  yurisdiksi  hukum  Republik  Indonesia.  Namun  dalam  sita  umum  tersebut terdapat  pengecualian  terhadap  harta  debitor  yang  dapat  di  sita,  ketentuan  ini  diatur dalam Pasal 22 UU Kepailitan.
Kepailitan  lintas  batas  ( cross-border  insolvency )  akan  berdampak  pada  status harta  debitor  pailit  yang  berada  di  luar  yurisdiki  hukum  Republik  Indonesia  juga terhadap  harta bodel pailit  debitor  yang  berada  di  luar  negeri  yang  tidak  dapat
dieksekusi  tanpa  adanya  permasalahan.  Ketentuan  dalam  Pasal  212  UU  Kepailitan, menjelaskan  bahwasanya  kreditor  yang  mengetahui  debitor  mempunyai  aset  yang termasuk  dalam boedel pailit  di  luar  negeri  dapat  mengambil  aset  dari  debitor  yang berada di luar negeri tersebut dengan demikian status harta debitor pailit lintas batas menurut  hukum  kepailitan  Indonesia  tetap  melekat  dimanapun  debitor  berada sehingga dapat dilakukan sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang dikuatkan dengan Pasal 21 dan Pasal 212 UU Kepailitan. 7
Pasal  1  Ayat  (1)  UU  Kepailitan  mengatur  bahwa kepailitan  adalah  sita  umum atas  semua  kekayaan  debitor  pailit yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  UU Kepailitan. Harta pailit yang berada di luar Indonesia juga masuk dalam kategori harta pailit sehingga  Kurator  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, untuk melindugi kepentingan para kreditor untuk pelunasan utangnya dari debitor pailit. 8
Dalam  hal  menyangkut  suatu  kasus  kepailitan  yang  melibatkan  unsur  asing ( foreign  element ),  maka  kaidah-kaidah  hukum  yang  harus  dipakai  oleh  pengadilan niaga  adalah  kaidah-kaidah  Hukum  Perdata  Internasional.  Jika  dilihat  dari  peraturan dalam UU Kepailitan,  maka  keadaan  pailit  yang  diputuskan  oleh  Pengadilan Niaga Jakrta Pusat juga berlaku terhadap harta Debitor yang berada di luar negeri.
Ruang  Lingkup  Hukum  Perdata  Internasional  yang  berkaitan  dengan penyelesaian permasalahan hukum adalah hukum mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan  suatu  permasalahan  hukum  tersebut. 9 Dalam  hal  ini  dikenal  adanya teori-teori sebagai berikut: 10
a. Hukum  yang  akan  dipergunakan  adalah  hukum  tempat  terjadinya permasalahan hukum tersebut ( lex loci delicti commisi ); dan
b. Menggunakan prinsip lex fori yang pada intinya penyelesaian permasalahan hukum akan mempergunakan hukum dari lex fori (forum hakim setempat), lex fori ini juga dianggap menentukan kompetensi hakim.
Secara garis besar terdapat dua prinsip yang dianut oleh negara-negara di dunia
7 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan , Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 171.
8 Ibid. , hlm. 172.
9 Mutiara  Hikmah, Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Perkara-Perkara  Kepailitan ,  PT  Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 254.
10 Ibid. hlm 255.
baik negara dengan sistem hukum common law maupun sistem hukum civil law terkait dengan  hukum  kepailitannya,  termasuk  dalam  hal  kepailitan  yang  melibatkan  unsur asing atau melintasi batas negara, antara lain:
a. Prinsip Teritorialitas
Prinsip  ini  membatasi  terhadap  putusan  pailit  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan niaga hanya bisa diberlakukan di negara di mana putusan pailit tersebut dijatuhkan. Menurut prinsip ini, akibat dari putusan pailit hanya memiliki konsekuensi terhadap eksekusi harta benda yang terletak di wilayah tempat putusan ditetapkan. 11
b. Prinsip Universalitas
Merupakan  prinsip  yang  menganggap  bahwasanya  suatu  putusan  pailit  dapat berlaku  diseluruh  negara  di  dunia,  sehingga  putusan pailit yang  diucapkan oleh pengadilan  di  suatu  negara  memiliki  akibat  hukum  atas  eksekusi  boedel  pailit atau  harta  bendanya
di manapun harta benda tersebut berada. 12
Teori ( das sollen ) hukum kepailitan Indonesia menyatakan bahwa harta debitor yang  berada  di  luar  yurisdiksi  hukum  Republik  Indonesia  merupakan  bagian  dari boedel pailit, namun dalam hal ini terdapat realita pelaksanaan  ( das sein ) belum tentu harta  tersebut  dapat  di  eksekusi  untuk  dimasukan  dalam  daftar  boedel  pailit. 13
Kemudian  terkait  dengan  harta  debitor  pailit  di  luar  negeri  atau  yang  terletak  di  luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia, terdapat dua kemungkinan yaitu: 14
a. Apabila  putusan  pailit  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  dapat diakui  dan  dilaksanakan  pelaksanaan  eksekusi  dalam  hal  pemberesan  boedel  pailit itu di negara asing (negara tempat harta tersebut berada), maka status benda tersebut masuk  kedalam  aset  pailit  yang  dipergunakan  untuk  membayar  utang  kepada  para kreditor sehingga dapat dilakukan eksekusi menurut esensi sita umum kepailitan.
b. Apabila  negara  dimana  tempat  bodel  pailit  tersebut  berada,  namun  karena  alasan asas teritorial hukum kepailitan  yang dianut negara tersebut dan juga karena alasan bertentangan  dengan  ketertiban  umum  ( public  order )  negara  setempat  sehingga
11 Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 48.
12 Loc.Cit.
13 Rahmat Bastian, Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi , makalah dalam Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum , Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 301.
14 Ibid . hlm. 302.
bagaimanapun tidak dapat  dilakukan  eksekusi  terhadap  harta  itu,  maka  langkah yang  dapat  diambil  adalah  mempergunakan  aset  tersebut  untuk  membayar  utang kepada  salah  satu  kreditor  sesuai  dengan  jumlah  piutangnya.  Kemudian  pihak kreditor  tersebut  dapat  mengganti  dengan  uang  senilai  aset  itu  untuk  dimasukan kedalam  aset  pailit  keseluruhan  yang  akan  dibagikan  untuk  pelunasan  utang kepada seluruh kreditor lainnya. Sehingga aset debitor tersebut  yang berada di  luar negeri  bukan  lagi  termasuk  harta  boedel  pailit.  Namun  hal  ini  haruslah  terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kurator dan hakim pengawas.
Pengaturan dalam Pasal 436 Rv, putusan hakim atau peradilan asing tidak dapat dijalankan  di  Indonesia  dengan  demikian  maka  konsekuensinya  adalah  putusan permohonan  pernyataan  pailit  oleh  Peradilan  Niaga  Indonesia,  tidak  dapat  dijalankan terhadap  harta benda  debitor pailit  yang  berada  di  luar wilayah Republik  Indonesia. 15
Prinsip  ini  sesuai  dengan  asas  kedaulatan  teritorial  ( principle  of  territorial souvereignity ). 16 Sistem  Hukum  Indonesia  dalam  hal  putusan  permohonan pernyataan  pailit  menggunakan  prinsip  teritorialitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 436 Reglement op de Rechtvordering (RV). Hal ini berarti bahwa putusan permohonan pernyataan pailit yang telah diputus di Indonesia, hanya memiliki akibat terhadap harta atau boedel debitor pailit yang berada di wilayah negara sendiri. 17
Pada  dasarnya  secara  umum  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  banyak  negara baik sistem hukum civil law maupun sistem hukum common law , tidak diperkenankan eksekusi  atau  melakukan  pemberesan boedel pailit  yang  bersumber  dari  putusan pengadilan  asing  walaupun  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tidak  terdapat aturan  secara tegas  yang  mengatur mengenai  dapat  atau tidaknya  putusan pengadilan asing dieksekusi, namun secara implisit dapat ditafsirkan bahwasanya pengadilan niaga Indonesia tidak dapat mengeksekusi putusan permohonan pernyataan pailit pengadilan negara lain, begitu pula sebaliknya. 18
Perbedaan  sistem  hukum,  kedaulatan  negara,  serta  asas sovereignity di  mana kedaulatan suatu negara tidak dapat di ganggu gugat oleh negara lain, yang dianut oleh negara-negara  berdaulat  tersebut  seperti  halnya  dianut  oleh  Indonesia  sebagaimana
15 Mutiara Hikmah, Op.Cit. , hlm. 218.
16 Loc.Cit 17 Ibid, hlm. 225.
18 Ibid, hlm. 227.
diatur dalam Pasal 436 Reglement of de Rechtsvordering (Rv). Segala bentuk kegiatan yang  berada  di  Indonesia  milik  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  oleh  badan peradilan  asing,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  harta  atau  boedel  pailit.  Dengan demikian,  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  oleh  peradilan  asing  tersebut  dapat dinyatakan kembali pailit di hadapan Pengadilan Niaga Republik Indonesia. 19
Suatu perkara kepailitan yang diputuskan peradilan asing tidak dapat mencegah suatu penyitaan  aset  debitor  di  Indonesia.  Seperti  yang  terdapat  didalam  Pasal  436 Rv. Hal inilah yang hingga saat ini sangat dikeluhkan oleh para kurator sebagai orang yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan dan pemberesan boedel pailit,  terutama untuk  mengeksekusi  aset  debitor  yang  berada  di  luar  yurisdiksi  hukum  Republik Indonesia.
UU Kepailitan  hanya  mengatur  mengenai  ketentuan  harta  pailit  yang  berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia saja namun bukan aspek kepailitan lintas batas  negara (cross-border  insolvency) dalam  hal  pengaturan  mengenai  eksekusi  aset debitor  pailit  di  luar  negeri. 20 Prinsip  yang  diterapkan  didalam  hukum  kepailitan Indonesia  terkesan  tidak  konsisten,  dalam  hal  prinsip  universalnya  terhadap  eksekusi aset debitor yang berada di luar negeri sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 21 dan Pasal 212  UU  Kepailitan  sedangkan  di  sisi  lain  bagi  negara  yang  menggunakan  prinsip teritorial  di  mana  tidak  dapat  mengakui  putusan  kepailitan  Indonesia  terhadap  harta debitor yang berada di dalam yurisdiksi negara tersebut. 21
Prinsip  universal  dari  UU  Kepailitan  tersebut  dalam  pelaksanaannya terkendala  oleh  prinsip  territorial dan  kedaulatan  juga  disampaikan  oleh Jerry  Hoff yang  menyatakan:
“The  bankruptcy  law  adopts  the  theory  of  universality,  i.e.,  that  a bankruptcy  declared  in  Indonesia  includes  the  bankrupt’s  total  assets, wherever  in  the  world  they  may  be  located.  Obviously,  this  principle  is limited  by  the  concept  of  sovereignity;  the  power  and  authorities  of  the Indonesian  receiver  under  the  bankruptcy  law  can  be  exercised  in  a
19 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip. Norma, Dan praktik Peradila,. Jakarta, Prenadamedia, 2008. hlm. 89.
20 Hikmahanto Juwana, Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional , Jurnal Hukum Bisnis vol. 17, Jakarta, 2005, hlm. 281.
21 Ibid. hlm. 282.
foreign country only if the laws of country in which the receiver attempts to exercise them allow it”. 22
Saat  ini  belum  ada  aturan  yang  jelas  terkait  kepailitan  yang  melibatkan  unsur asing atau kepailitan lintas batas negara ( cross-border insolvency ), terutama dalam hal eksekusi  boedel  pailit  atau  aset  debitor  di  luar  yurisdiksi  Republik  Indonesia  yang diatur dalam instrumen hukum kepailitan di Indonesia,  walaupun  telah  ada  ketentuan yang  menyatakan  bahwasanya  asset  debitor  pailit  yang  berada  di  luar  negeri  juga merupakan harta  yang termasuk kedalam sita umum. Pengaturan pada Pasa 212 tidak aplikatif  karena  putusan  pernyataan  pailit  dari  Indonesia  belum  ada  pengakuan  dari negara  asing  selama  para  pihak  belum  mengikatkan  diri  dengan  suatu  pernjanjian internasional  atau  perjnajian  timbal  balik  sehingga  kepailitan  hanya  dapat  dilakukan didalam Indonesia.
Pengaturan  pada  Pasal  299  UU  Kepailitan  menjelaskan  bahwasanya  sejauh tidak ditentukan lain oleh, maka hukum acara yang berlaku adalah HIR dan RBg (Hu- kum Acara Perdata). Ketentuan ini dapat berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus mengenai  mekanisme  beracara  di  dalam  perkara  kepailitan,  maka  tetap  hukum  acara yang berlaku  adalah  HIR  dan  RBg.  Dapat  dikatakan  pula,  hukum  acara  yang diguna- kan di dalam perkara kepailitan tidak hanya UU Kepailitan tetapi juga HIR dan RBg. 23
Memperhatikan  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  ini  semakin  menegaskan bahwasanya meskipun diatur dalam UU Kepailitan, namun berlakunya undang-undang tersebut tidak kemudian menghilangkan sama sekali ketentuan-ketentuan hukum acara didalam  HIR  dan  RBg  sebagai  ketentuan  hukum  acara  untuk  perkara  perdata  pada umumnya  sehingga  berlakunya  sita  umum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131  dan 1132  KUHPerdata  sehingga  kepailitan  hanya  dapat  dilakukanterhadap  harta  Debitor yang ada di Indonesia.
Langkah  Alternatif  Penerapan  Putusan  Pernyataan  Pailit  Perusahaan  Asing  di Indonesia
Hukum yang berlaku di setiap negara merupakan suatu refleksi bagi kedaulatan suatu  negara  untuk  menerima  atau  menolak  suatu  permasalahan  hukum  asing.  Hukum
22 M. Hadi Subhan, Op.Cit., hlm. 97.
23 Nindyo  Pramono  dan  Sularto, Hukum  Kepailitan  dan  Keadilan  Pancasila  Kajian  Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia , Andi Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 139.
eksekusi putusan pailit terhadap harta debitor yang berada diluar negeri, berarti eksekusi yang  dilakukan  melewati  batas–batas  suatu  negara  ( cross  border  bankruptcy )  yakni menjalankan  putusan  pailit  yang  melintasi  batas-batas  suatu  negara,  sehingga  aspek internasional akan muncul/kelihatan karena terdapat harta kekayaan debitor yang berada di dua negara atau lebih. 24
Sehubungan  dengan  eksekusi  putusan  pailit  dari  suatu  pengadilan  luar negeri/asing  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  terdapat  2  (dua)  prinsip  yang  diakui  yaitu sebagai berikut : 25
a. Prinsip  Universalitas  ( unite  universalite  exterritorialite  de  la  faillite )  yang  pada pokoknya  mengakui/menganut  bahwa  suatu  putusan  pailit  yang  diucapkan  disuatu negara  mempunyai  akibat  hukum  dimana  saja  orang  yang  dinyatakan  pailit mempunyai harta benda.
b. Prinsip  Teritorialitas  ( pluralite  de  faillites,  teritorialite  de  la  failite )  yang  pada pokoknya  mengakui/menganut  bahwa  suatu  putusan  pailit  hanya  mengenai  bagian- bagian  harta  benda  debitor  yang  terletak  di  dalam  wilayah  negara  tempat  putusan kepailitan itu di ucapkan.
Penerapan  dua  prinsip  dalam  Hukum  Perdata  Internasional  terkait  pada pengejaran  aset  pailit  yang  berada  di  negara  penganut  prinsip  teritorial  akan  menemui permasalahan  karena  negara  tersebut  tidak  mengakui  putusan  pengadilan  asing. Sebaliknya, jika negara dimana aset itu berada menganut prinsip universal, pengejaran aset  pailit  relatif  lebih  mudah  karena  negara  tersebut  mengakui  putusan  pengadilan asing. Konteks hubungan internasional berlaku asas reciprocity , dimana perlakuan suatu negara  terhadap  negara  lain  akan  dibalas  dengan  perlakuan  yang  sama. 26 Dengan demikian  Peneliti  akan  membagi  menjadi  beberapa  bagian  pembahasan  terkait  dengan langkah  alternatif  penerapan  putusan  pernyataan  pailit  perusahaan  asing  di  Indonesia yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk pemberlakuan putusan pernyataan pailit Indonesia  dapat  dilaksanakan  di  Yurisdiksi  Hukum  negara  lain  dan pengaturan Cross- Border Insolvency dalam UNCITRAL Model Law with Guide to Enactment.
Upaya  Hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk  Pemberlakuan  Putusan  Pernyataan Pailit Indonesia dapat dilaksanakan di Yurisdiksi Hukum Negara lain
24 Bayu Seto, Op.Cit. , hlm. 99.
25 M. Hadi Subhan, Op.Cit ., hlm. 89.
26 Loc.Cit.
Tidak  diakuinya  suatu  putusan  pernyataan  pailit  pengadialan  niaga  Indonesia oleh  negara  asing,  alternatif  agar  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan  di  yurisdiksi wilayah hukum negara lain, ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
1) Melakukan  upaya  hukum  sesuai  prosedur  hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut, termasuk menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai suatu sengketa baru di hadapan pengadilan di mana putusan tersebut dimintakan pelaksanaannya;
2) Pelaksanaan  putusan  pengadilan  di  suatu  negara  dapat  dilaksanakan  apabila  negara- negara  yang  terkait  (kedua  negara,  di  mana  pelaksanaan  putusan  dimintakan)  terikat baik  pada  suatu  perjanjian  bilateral  ataupun  perjanjian  multilateral  mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang, termasuk dalam hal perkara kepailitan;
3) Pelaksanaan  putusan  pengadilan  di  suatu  negara  dapat  dilaksanakan  dengan  bantuan Lawyer  dinegara  asset  tersebut  berada  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  dan  Pasal 18 Algemene  Bepalingen (AB),  yang  menjelaskan  bahwa  ketika  asset  telah  dijual maka  lawyer  luar  negeri  akan  menyerahkan  hasil  penjualan  ke  Kurator  untuk dimasukkan  ke  dalam  harta  ( boedel )  Pailit  karena  ketika  Kurato  Indonesia  masuk  ke wilayah  hukum  suatu  negara  maka  ia  akan  berstatus  sebagai  lawyer  atau  pemohon eksekusi saja.
Upaya  tersebut  dapat  dilakukan  bila  terdapat  hubungan  internasional  dalam bentuk  perjanjian  bilateral  antara  kedua  negara  atau  dengan  meratifikasi  suatu  hukum internasional  yang  mengatur  mengenai  kepailitan  lintas  batas  ( cross-border  insolvency ). Bentuk hukum internasional yang dapat diratifikasi terkait permasalahan kepalitan lintas batas ( Cross-Border Insolvency )  yaitu Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency With  Guide  To  Enactment yang  dikeluarkan  oleh  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan telah diadopsi oleh beberapa negara sejak tahun 1997 untuk melengkapi hukum kepailitan secara  modern  dalam  mengantisipasi  dan  mengahadapi  kasus-kasus  kepailitan  lintas batas. 27 Dengan  meratifkasi  peraturan  tersebut  memberikan  kemungkinan  atau  peluang yang lebih besar terkait pada permasalahan kepailitan lintas batas untuk bisa melakukan sita umum terhadap hata debitor pailit pada negara-negara yang juga meratifikasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment.
27 Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas.dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, PT  Pustaka  Utama Grafiti, Jakarta, 2018, hlm. 516.
Pengaturan dalam UNCITRAL Model on Cross-Border Insolvency Law with Guide to Enactment
Terobosan  yang  digunakan  untuk  mengatasi  kekosongan  hukum  dalam  hal kepailitan lintas batas negara dengan melakukan perjanjian bilateral atau dengan cara meratifikasi  suatu  pengaturan  hukum  internasional.  UNCITRAL Model  Law  on Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment adalah  suatu  pengaturan  hukum internasional  yang  dirancang  untuk  mengatasi  permasalahan  kepailitan  lintas  batas yang  banyak  terjadi  di  dunia. Model  law ini  disahkan  pada  tahun  1997  dan  telah diadopsi banyak negara didunia untuk melengkapi peraturan kepailitannya.
Model  Law dibuat  untuk  membantu  negara-negara  dalam  melengkapi  undang- undang  kepailitan  mereka  dengan  kerangka  hukum  modern  untuk  lebih  efektif menangani  proses  kepailitan  lintas  batas  mengenai  debitor  yang  mengalami  kesulitan keuangan  atau  kebangkrutan  yang  parah. Model  Law ini  juga  berfokus  pada  otorisasi dan  mendorong  kerja  sama  dan  koordinasi  antara  yurisdiksi,  harmonisasi  undang- undang  kepailitan  substantif  negara-negara  dunia,  dan  menghormati perbedaan antara undang-undang nasional.
Model  Law ini  secara  umum  memiliki  lima  tujuan  yang  disebutkan  dalam ( Preambule )  pembukaan  UNCITRAL Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with Guide to Enactment, yaitu:
a. Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign  States  involved  in  cases  of  cross-border  insolvency; (Kerjasama  antara pengadilan  dan  pejabat  negara  lain  yang  berwenang  dan  Negara-negara  asing  ini terlibat dalam kasus-kasus kebangkrutan lintas batas);
b. Greater  legal  certainty  for  trade  and  investment; (kepastian  hukum  yang  lebih baik untuk perdagangan dan investasi);
c. Fair  and  efficient  administration  of  cross-border  insolvencies  that  protects  the interests  of  all  creditors  and  other  interested  persons,  including  the  debtor; (Administrasi  insolvensi  lintas  batas  yang  adil  dan  efisien  yang  melindungi kepentingan  semua  kreditor  dan  orang-orang  yang  berkepentingan  lainnya, termasuk debitor);
d. Protection  and  maximization  of  the  value  of  the  debtor’s  asets ; (perlindungan dan maksimalisasi nilai aset debitor);
e. Facilitation  of  the  rescue  of  financially  troubled  businesses,thereby  protecting investment  and  preserving  employment. (menfasilitasi  penyelamatan  bisnis/usaha yang  bermasalah  secara  finansial,  sehingga  melindungi  investasi  dan  melestarikan ketenagakerjaan).
Tujuan dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment untuk  melengkapi  hukum  kepailitan  suatu  negara  dan  meratifikasi  suatu modern  legal  framework agar  lebih  efektif  dalam  menangani  kepailitan  lintas  batas ( cross-border  insolvency )  dalam  hal  pengakuan  proses  pengadilan  asing. 28 Penerapan Pengakuan  Proses  Pengadilan  Asing  ( Application  for  Recognittion  for  Foreign Proceeding ) yang menyatakan bahwa “A foreign representative may apply to the court for recognition of the foreign proceeding in which the foreign representative has been appointed” (perwakilan  asing  dapat  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan  pengakuan  atas  proses  luar  negeri  dimana  perwakilan  asing  tersebut ditunjuk).
Permohonan  pengakuan  terhadap  proses  dan  putusan  pailit  asing  ini  harus memenuhi  syarat-syarat  yang memberikan kepastian dan kejelasan  atas proses  hukum asing  yang  berlangsung.  Persyaratan  ini  menjadi  bahan  pertimbangan  hakim  yang menerima  permohonan  untuk  kemudian  menerima  atau  menolak  sebuah  permohonan pengakuan  putusan  pailit  pengadilan  asing.  Dalam  Bab III  Pasal 15  Ayat  (2) UNCITRAL Model  Law  on  Cross-BorderInsolvency  with  Guide  to  Enactment persyaratan tersebut adalah:
a. Salinan resmi putusan pengadilan dan penunjukan perwakilan (kurator) asing;
b. Surat  keterangan  yang  menjelaskan  tentang  proses  pengadilan  dan  penunjukan perwakilannya (kurator/pengurus);
c. Jika  2  bukti  di  atas  tidak  ada,  dapat  menyertakan  bukti  lain yang dapat diterima dan diakui oleh pengadilan yang bersangkutan.
Permohonan  pengakuan  ini  juga  harus  menyertakan  surat  keterangan  yang menjelaskan  dan  mengidentifikasi  seluruh  proses  kepailitan  yang  diterjemahkan kedalam bahasa Negara  yang bersangkutan. Jika kemudian terdapat kekurangan berkas yang disertakan oleh perwakilan (kurator) asing, pengadilan berhak untuk memodifikasi persyaratan  tersebut,  atau  bahkan  menolak  permohonan  yang  diajukan.  Pengadilan  di
28 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit ., 2018, hlm. 517.
suatu negara berhak untuk menolak permohonan pengakuan terhadap proses pengadilan asing  jika  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  hukum  nasional  yang  berlaku  di negara tersebut. Sejak saat permohonan pengakuan sampai dengan permohonan tersebut diputuskan, pada kondisi mendesak dan sangat dibutukan pengadilan suatu negara dapat meminta  perwakilan  asing  tersebut  untuk  melindungi  aset  atau  kepentingan  debitor untuk sementara waktu.
Hal  ini  dapat  dilakukan  jika  berada  dalam  kondisi  dimana  aset  debitor dikarenakan sifatnya atau keadaan mendesak lain tidak tahan lama  atau  dalam  keadaan yang  membahayakan  dan  merugikan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Aturan  ini dijelaskan  dalam  BAB  III  Pasal  19  Ayat  (1)  UNCITRAL Model  Law  on  Cross- Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment. Dalam  aspek  perlindungan  terhadap kreditor,  bantuan  yang  dilakukan  oleh  perwakilan  asing  harus  tetap  diawasi  oleh pengadilan.  BAB  III  Pasal  23  Ayat  (1)  dan  (2)  UNCITRAL Model  Law  on  Cross- Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment menjelaskan  bahwa  untuk  melindungi kepentingan  kreditor  dari  tidakan-tindakan  tidak  efektif  atau  dapat  merugikan  kreditor dalam  proses  reorganisasi  atau  likuidasi,  pengadilan  dalam  hal  ini  wajib  mengawasi perwakilan  (kurator/pengurus)  asing  dalam  melakukan  tugasnya  agar  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku.

## Yurisdiksi  Hukum  yang  berlaku  terkait  Pilihan  Forum,  Pilihan  Hukum,  dan Pilihan Domisili
Pada  dasarnya,  masalah  yurisdiksi  dalam  kasus  internasional  antara  lain  (1) wewenang suatu pengadilan untuk mengadili perkara kepailitan lintas batas; dan (2) pengakuan  dan  pelaksanaan  atas  putusan  pailit  pengadilan  asing  dari  negara  lain. Sebelum  menyelesaikan  sengketa  yang  termasuk  dalam  suatu  hubungan  HPI  maka harus  ditentukan  terlebih  dahulu  mengenai  sistem  hukum  negara  mana  yang seharusnya  berlaku  terhadap  hubungan  HPI  tersebut.  Adapun  penentuan  sistem hukum  yang  berlaku  untuk  suatu  perjanjian  dilakukan  dengan  melihat  faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. 29
Pelaksanaan  putusan  pailit  dalam  sengketa  kepailitan  lintas  batas  tidak terlepas  dari  klausula  pilihan  hukum  dan  pilihan  forum,  sesuai  dengan  asas
29 Daniel  Suryana, Kepailitan  Terhadap  Badan  Usaha  Asing  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia , Pustaka Sutra, Bandung,  2007 , hlm. 48.
kebebasan  berkontrak,  masing-masing  pihak  dapat  menentukan  sendiri  dalam perjanjian  utang-piutangnya  mengenai choice  of  law (pilihan  hukum), choice  of jurisdiction (pilihan forum), dan choice  of  domicile (pilihan  domisili) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 30
Tabel. 1 No Unsur Deskripsi 1 Pilihan Forum
Pilihan  forum  merupakan  kebebasan  dalam  memilih  pengadilan  dimana para  pihak  memilih  dan  menyepakati  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang mungkin  timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian.  Pilihan  forum  terbuka  untuk perkara perdata atau dagang internasional sehingga dalam masalah kepailitan lintas  batas  sebagaimana  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perkara  perdata dan  dagang  yang  bersifat  internasional  karena  terdapat  unsur-unsur  asing  di dalamnya  maka  pilihan  forum  terbuka  juga  untuk  perkara  kepailitan  lintas batas.
Adapun  keuntungan  daripada  pemilihan  pengadilan  antara  lain:  (1) Bahwa  pengadilan  yang  terletak  dalam  wilayah  hukum  suatu  negara  tempat dipilihnya  hukum  yang  digunakan  akan  mengetahui  lebih  mendalam  hukum yang  berlaku  di  wilayah  tersebut;  (2)  Bahwa  pengadilan  yang  berdomisili  di wilayah  hukum  tempat  terjadinya  kasus  atau  dilaksanakannya  suatu  kontrak akan  lebih  paham  kasus  yang  bersangkutan;  dan  (3)  Bahwa  semakin  mudah suatu  pengadilan  yang  terletak  dalam  wilayah  hukum  tempat  kontrak dilaksanakan  untuk  mengakses  alat  bukti  yang  diperlukan  selama penyelesaian sengketa. 31
30 Munir  Fuady, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Arbitrase ,  21  Jurnal  Hukum Bisnis, 2005, hlm. 48.
31 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis, Buku  Kedua,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 147.
2 Pilihan Hukum Klausul  pilihan  hukum  adalah  suatu  ketentuan  kontraktual  dimana  para pihak  menunjuk  hukum  suatu  negara  yang  akan  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari  perjanjian.  Menurut  Sudargo Gautama, pilihan hukum diartikan sebagai  kebebasan  yang diberikan  kepada para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  untuk  memilih  sendiri  hukum  yang hendak dipergunakan.
Dalam pemilihan hukum berarti badan peradilan yang mengadili perkara yang  bersifat  internasional  akan  memakai  hukum  dari  negara  yang  telah dipilih  hukumnya  itu.  Sedangkan  klausul  pilihan  hukum  adalah  suatu ketentuan kontraktual dimana para pihak menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Kebebasan  dalam  menentukan  pilihan  hukum  dalam  perjanjian  tersebut mengacu pada perjanjian yang menjadi sumber perikatan dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak  yang melakukan perikatan, hal tersebut sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata.  Adanya unsur asing  merupakan  syarat  mutlak  untuk  dapat  dilakukan  pilihan  hukum sehingga dalam masalah  kepailitan lintas batas  yang terdapat unsur asingnya pun  dapat  dilakukan  pilihan  hukum.  Masalah  pilihan  hukum  berhubungan dengan  persoalan  Renvoi.  Penunjukan  kepada  suatu  sistem  hukum  negara tertentu  oleh  suatu  pilihan  hukum  merupakan  penunjukan  yang  bersifat
Sachnorm-verweisung.
32
3 Pilihan Domisili Jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum, dan  pilihan  domisilinya,  maka  hukum  dalam  hal  ini  menyediakan  kaidahnya untuk  mengatur  hal  tersebut,  yakni  mengatur  bahwa  dalam  kasus  demikian, hukum  manakah  yang  berlaku,  pengadilan  mana  yang  berwenang,  atau domisili  mana  yang  dipakai.  Tempat  kedudukan  badan  hukum,  dalam  ranah hukum  Perdata  Internasional  merupakan  persoalan  dimana  badan  hukum ditempatkan dalam hal pembahasan mengenai status personal.
Status  personal  badan  hukum  ini  menentukan  bagaimana  hak-hak  serta kewenangan  badan  hukum  berlaku  sebagaimana  yang  dimiliki  oleh
32 Ibid ., hlm. 149.
perseorangan.  Kaidah-kaidah  hukum  tersebut  digunakan  untuk  menentukan ada tidaknya kemampuan suatu badan hukum untuk  bertindak  dalam hukum, hukum  yang  mengatur  organisasi  intern  dan  hubungan  dengan  pihak  ketiga, dan berhentinya sebagai badan hukum. Dalam menentukan tempat kedudukan suatu  badan  hukum  tersebut  dikenal  beberapa  teori  sebagai  berikut.  Teori Inkorporasi. Menurut teori ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia didirikan atau dibentuk.
Teori  Tentang  Tempat  Kedudukan  Secara  Statuir.  Menurut  teori  ini hukum  dari  tempat  dimana  menurut  statuir  badan  hkum  bersangkutan mempunyai  kedudukan.  Teori  Tentang  Tempat Kedudukan Manajemen  yang Efektif. Menurut  teori  ini  suatu badan hukum  tunduk pada hukum dimana  ia memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif. 33
Pelaksanaan  putusan  pailit  dalam  sengketa  kepailitan  lintas  batas  dalam  Bab  I Pasal 2 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment diperkenalkan istilah “foreign main proceeding” atau proses persidangan utama asing yaitu  suatu  forum  pengadilan  yang  melaksanakan  proses  pengajuan  permohonan pernyataan  pailit  hingga  eksekusi  aset  pailit.  Forum  pengadilan  ini  ditentukan  oleh lokasi  utama  atau  pusat  kegiatan  ekonomi  dan  letak  mayoritas  aset  debitor. Pengadilan  antar  negara  yang  berkepentingan  akan  melakukan  koordinasi  untuk kemudian  menunjuk  pengadilan  yang  akan  mengawasi  proses  tersebut. Foreign  main proceeding atau  proses  persidangan  utama  asing  akan  bersentuhan  dengan  wilayah yurisdiksi negara lain, maka ditentukan pula “foreign proceeding” atau prosesi asing. Proses  asing  adalah  forum  peradilan  atau  administrasi  kolektif di negara asing, yang berkaitan  dengan  kepailitan  pada  saat  memproses  aset  dan  urusan  debitor  agar  dapat dikendalikan  atau  diawasi  oleh  pengadilan  asing,  untuk  tujuan  reorganisasi  atau likuidasi. 34
Penentuan foreign main proceeding dan foreign preceeding ini dapat menjawab pertanyaan  yang selalu timbul dalam proses kepailitan lintas batas tentang pengadilan
33 Sudargo  Gautama, Indonesia  Dan  Konvensi-Konvesi  Hukum  Perdata  Internasional , Alumni , Bandung, 2007. hlm. 207.
34 Loc.Cit.
yang  berwenang  melaksanakan  dan  mwngawasi  proses  kepailitan  tersebut.  Dengan demikian dapat mempermudah kreditor maupun debitor untuk menentukan pengadilan negara  mana  yang  akan  diajkuan  permohonan  pernyataan  pailit  dan  yang  akan mengawasi  proses  kepailitan  itu  sendiri.  Dalam  poin  ke  81 guide  to  enactment yang memberikan penjelasan tentang Bab I Pasal 3 model law dijelaskan bahwa pengadilan yang  berwenang  dalam  kepailitan  lintas  batas  negara  dengan  tidak  membatasi yurisdiksi  dari  pengadilan  lain  atas  permintaan  dari  perwakilan  asing.  Kemudian dijelaskan  pula  bahwa  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  melakukan  tindakan hukum  kecuali  tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dari  negara yang  bersangkutan,  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  6  Bab  I Model  Law yang  berbunyi “ Nothing  in  this  Law  prevents  the  court  from  refusing  to  take  an  action  governed  by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State ”.
Kerjasama antara Pengadilan Nasional dengan Pengadilan dan Perwakilan Asing Pada  praktiknya,  pengadilan di  negara-negara  yang sudah menyepakati perjanjian kepailitan  lintas  batas  baik  bilateral  maupun  multilateral  bersifat  regional agreement dan meratifikasi Model Law ini, Law ini harus dengan maksimal melakukan kerjasama dan  komunikasi  dengan  pengadilan  atau  perwakilan  asing  baik  secara  langsung maupun  melalui  pihak  pelaksana  putusan  (kurator/pengurus  asing).  Hal  ini  dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with  Guide  to  Enactment tentang  Kerjasama  Pengadilan  dengan  Pengadilan  atau Perwakilan Asing yaitu:
(1) In  matters  referred  to  in  article  1,  a  [insert  the  title  of  a  person  or  body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] shall, in the exercise of its functions and  subject  to  the  supervision  of  the  court, cooperate  to  the  maximum  extent  possible  with  foreign  courts  or  foreign representatives. (dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 1, kurator atau pengurus dalam  menjalankan  tugasnya  tunduk  pada  pengawasan  pengadilan  dan  berusaha secara maksimal untuk bekerjasama dengan pengadilan asing).
(2) The  [insert  the  title  of  a  person  or  body  administering  a  reorganization  or liquidation under the law of the enacting State]  is  entitled,  in  the  exercise  of  its functions  and  subject  to the supervision of the court, to communicate directly with foreign  courts  or  foreign  representatives .  (kurator  atau  pengurus  asing  dalam
menjalankan fungsinya yang diawasi oleh pengadilan berhak untuk berkomunikasi langsung dengan pengadilan atau perwakilan asing).
Kerjasama  yang  dimaksud  dalam  Bab  IV  Pasal  26  tersebut  dijelaskan  dalam Bab IV Pasal 27 dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagai berikut:
(1) Penunjukan  pihak  untuk  bertindak  atas  nama  pengadilan  (kurator  dan  hakim pengawas)
(2) Komunikasi terkait informasi yang dianggap penting oleh pengadilan.
(3) Koordinasi  terkait  administrasi  dan  pengawasan  aset  dan  kepentingan  kreditor lainnya.
(4) Koordinasi  dalam  proses  persetujuan  dan  pelaksanaan  oleh  pengadilan  terkait proses persidangan.
(5) Negara  yang  bersangkutan  dapat  menambah  poin  kerjasama  atas  kesepakatan bersama.
Persyaratan  terkait  pada  kompetensi  perwakilan  (kurator)  asing  dijelaskan dalam  Bab III  pasal  15  Ayat  (1)  UNCITRAL Model  Law  on  Cross-Border Insolvency  with  Guide  to  Enactment, bahwa  pada  saat  mengajukan  permohonan pengakuan  proses  kepailitan  asing  atau  luar  negeri,  wajib  disertakan  salinan  resmi putusan  pengadilan  dan  penunjukan  perwakilan  (kurator)  asing.  Sehingga  perwakilan (kurator) asing tersebut dapat dianggap kompeten dan mampu melaksanakan tugasnya dibawah  pengawasan  pengadilan  lokal.  Dalam  Bab  III  Pasal  15  Ayat  (1)  dijelaskan bahwa jika pengadilan  lokal  belum  yakin terhadap kurator  yang ditunjuk, maka dapat dimintai persyaratan lain sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. hal ini dimungkinan karena Model Law  ini  bersifat  fleksibel  dan  dapat  di  modifikasi  sesuai kebutuhan  negara-negara  yang mengadopsinya. Model  law ini  juga  memberi  panduan terhadap kasus dimana kreditor  tunduk  pada  prosesi  pengadilan  nasional  dan  asing di  saat yang bersamaan.
Dalam  keadaan  seperti  ini  kedua  pengadilan  tersebut  harus  melakukan koordinasi  aktif  yang  sesuai.  Prinsip  yang  tercantum dalam  Bab  V  Pasal  29  adalah bahwa  dimulainya  proses  pengadilan lokal tidak mencegah atau menghentikan proses pengadilan  pailit  asing,  namun  proses  kepailitan  nasional  diberi  status  prioritas. Koordinasi  pengadilan  antar  negara  ini  dilakukan  dengan  aturan-  aturan  sebagai berikut:
(1) Segala macam bentuk bantuan kerjasama harus disesuaikan dan tidak mengganggu jalannya proses pengadilan pailit lokal.
(2) Jika  kemudian  bantuan  kerjasama  seperti  tersebut  di  atas  mengganggu  jalannya proses  pengadilan  pailit  lokal,  maka  bantuan  harus  ditinjau,  dimodifikasi  atau dihentikan untuk menjaga eksistensi prosesi pengadilan pailit nasional.
Untuk  mewujudkan  asas  peradilan  yang  cepat  dan  sederhana  dalam  proses kepailitan, disebutkan dalam  Poin 170 Guide to Enactment, menyatakan bahwa  sangat penting  untuk  meningkatkan  kemampuan  pengadilam  dalam  melakukan  komunikasi dan koordinasi lintas batas agar terhindari dari hambatan yang lahir karena proses yang lama  dan  administrasi  yang  terlalu  rumit.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  membuat  aturan hukum  yang  memberikan  wewenang  bagi  pengadilan  dimana  mereka  melakukan komunikasi  lintas  batas  berdasarkan  Bab  IV  Pasal  25,  tidak  menggunakan  formalitas atau melalui administrasi pada umumnya.
Eksekusi  Aset  Pailit  dalam UNCITRAL  Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency with Guide to Enactment
Diakuinya  prosesi  dan  putusan  pailit  pengadilan  asing  serta  terjalinnya koordinasi  antar  pengadilan  lintas  negara,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  eksekusi terhadap  aset  yang  berada  di  luar  yurisdiksi  suatu  negara.  Dalam  pelaksanaannya UNCITRAL  Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment menjelaskan mekanisme eksekusi aset pailit sebagai berikut:
(1)  Dalam  Bab  V  Pasal  31 UNCITRAL  Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency  with Guide  to  Enactment yang  berbunyi “In  the  absence  of  evidence  to  the  contrary, recognition  of  a  foreign  main  proceeding  is,  for  the  purpose  of  commencing  a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency], proof that  the  debtor  is  insolvent.” dijelaskan  bahwa  putusan  pailit  pengadilan  utama asing  adalah  dapat  dijadikan  bukti  bahwa  kreditor  dalam  keadaan  pailit.  Hal ini  bertujuan  agar  pengadilan  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  dapat melaksanakan  atau  melanjutkan  proses  kepailitan,  termasuk  melakukan  eksekusi terhadap aset-aset kreditor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan asing. Proses ini melibatkan  perwakilan  atau  kurator  asing  yang  bekerja  dalam  pengawasan pengadilan utama.
(2) Pihak  yang diberi  wewenang oleh  pengadilan  (kurator/pengurus) untuk  melakukan
reorganisasi  atau  likuidasi  terhadap  aset  pailit  diberikan  kewenangan  untuk bertindak di negara asing atas nama pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Menurut Model  Law ini,  dalam  proses  kepailitan  lintas  batas akan  ada dua pengadilan  yang  terlibat  dalam  proses  kepailitan,  yaitu  pengadilan  dalam  negeri  dan pengadilan  asing  dimana  aset  debitor  berada.  Hubungan  koordinasi  yang  dilakukan antar  dua  pengadilan  ini  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  perwakilan (kurator) yang diberi kewenangan dan di awasi oleh pengadilan itu sendiri. Dalam Bab IV  Pasal  25 Model  law menyatakan  bahawa  : In  matters  referred  to  in  article  1,  the court  shall  cooperate  to  the  maximum  extent  possible  with  foreign  courts  or  foreign representatives,  either  directly  or  through  a  [insert  the  title  of  a  person  or  body administering  a  reorganization  or  liquidation  under  the  law  of  the  enacting  State. Untuk  menyelesaikan  permasalahan  kepailitan  lintas  batas,  khususnya  dalam  hal eksekusi aset yang berada di luar negeri, Model Law ini memberi ruang bagi perwakilan asing (kurator) dari luar negeri dimana aset debitor berada untuk melakukan tugasnya.
Hal ini dijelaskan dalam Bab II Pasal 12 yang berbunyi “Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative is entitled to participate in a proceeding regarding the debtor under [identify laws of the enacting State relating to insolvency. ” Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  setelah  proses  kepailitan  asing  diakui,  perwakilan  asing (kurator)  berhak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  kepailitan,  termasuk  dalam  hal eksekusi  aset  pailit.  Sehingga  kurator  asing  tersebut  akan  diberi  status  prosedural  atau legitimasi untuk membuat permohonan, mengenai hal-hal seperti perlindungan, realisasi dan  pendistribusian  aset  debitor,  serta  kerjasama  dengan  pihak  asing.  Kurator  asing dalam  menjalankan  tugas  dan  semua  tindakan  yang  berkaitan  dengan  kepailitan  ini tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hukum setempat. Juga legitimasi yang diberikan  kepada  kurator  asing  akan  diawasi  oleh  pengadilan  dimana  aset  tersebut berada.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Bab  IV  Pasal  26 Model  Law  on  Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.
Untuk  memberikan  kepastian  terhadap  status  hukum  bagi  para  kreditor, Model Law ini juga menjamin bahwa semua kreditor asing dan lokal memiliki hak yang sama mengenai permulaan dan partisipasi  dalam  proses  kepailitan.  Hal  ini  diatur  dalam  Bab II  Pasal  13  Ayat  (1) Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to
Enactment yang  berbunyi  “ Subject  to  paragraph  2  of  this  article,  foreign  creditors have  the  same  rights  regarding  the  ommencement  of,  and  participation  in,  a proceeding  under  [identify  laws  of  the  enacting  State  relating  to  insolvency]  as creditors in this State.” Alternaif hukum tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan bila  terjadi  kasus  kepailitan  lintas  batas  sehingga  putusan  pernyataan  pailit  Indonesia dapat  berlaku  di  luar  negeri  dengan  cara  mengadakan  perjanjian  timbal  balik  seperti perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral sehingga adanya kerjasama dengan cara mengadakan  Relitigasi  atau  persidangan  ulang  sesuai  keberadaan boedel pailit  yang berada  di  luar  negeri  dan  pengakuan  hukum  antar  negara  yang  bersengketa  dalam permasalahan kepailitan lintas batas ( cross-border insolvency ).
Alternatif hukum selain mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral adalah dengan  cara  meratifikasi  suatau  aturan  internasional  dengan  mengadakan  perjanjian internasional seperti mengadopsi atau meratfikasi Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency  with  Guide  to  Enactment yang  mengatur  permasalah  kepailitan  lintas  batas yang  dapat  berlaku  secara  resiprokal  atau  berkesinambungan  antar  negara  yang meratifikasi  peraturan  internasional  tersebut  sehingga  penyelesaian  permasalahan kepailitan  lintas  batas  ( cross-border  insolvency )  dapat  diselesaikan  lebih  efektif  agar terpenuhinya tujuan hukum untuk melindungi kepentingan para pihak (kreditor-debitor) yang bersengketa.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Perusahaan asing dapat diputus pailit oleh Pegadilan Niaga Indonesia selama terbukti memenuhi syarat-syarat dan pembuktian sederhana sebagaiamana diatur dalam UU  Kepailitan  untuk  dapat  dinyatakan  pailit.  Permasalahan  keberlakuan  hukum mengenai pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit hanya dapat diberlakukan di dalam  Negara  Indonesia  meskipun  terdapat  aturan  berupa  Pasal  pada  UU  Kepailitan yang  mengatur  bahwa  penyitaan  asset  debitor  dapat  diberlakukan  diluar  Indonesia namun  pasal  itu  tidak  aplikatif.  Adanya  perbedaan  sistem  hukum,  kedaulatan  setiap negara  dan  hukum  di  Indonesia  menganut  asas  territorial  sehingga  putusan  tersebut tidak  memiliki  daya  eksekutorial  lintas  batas.  Selama  negara  yang  bersengketa  belum melakukan perjanjian internasional seperti mengadopsi atau meratifkasi Uncitral Model Law  on  Cross-Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactmnet atau  melakukan  perjanjian
timbal  balik  seperti  perjanjian  bilateral  atau  multilateral.  Dalam  hal  ini  langkah alternatif  hukum  yang  dapat  dilakukan  agar  putusan  pernyataan  pailit  Indonesia  dapat diberlakukan  di  wilayah  yuridiksi  hukum  negara  lain  kedepannya  yaitu  dengan melakukan  Relitigasi  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  negara  lain.  Relitigasi  atau Persidangan ulang dapat disertakan dengan putusan pernyataan pailit Indonesia sebagai bahan  acuan  majelis  hakim  asing  dalam  mempertimbangkan  putusan  pernyataan  pailit yang akan diputus kemudian hari. Langkah alternatif lainnya adalah dengan melakukan perjanjian  bilateral,  multilateral  dangan  negara  lain  atau  denagn  meratifikasi  suatu peraturan  Hukum  Internasional  seperti    Uncitrel  Model  Law  on  Cross-Border Insolvency  with  Guide  to  Enactment  yang  dibuat  oleh  PBB  yang  dapat  diberlakukan secara  Resiprokal  atau  berlak  bagi  sesam  negara  yang  meratifikasinya.  Dalam  hal  ini penulis menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia segera melakukan sebuah perjanjian dengan  negara-negara  yang  banyak  melakukan  transaksi  bisnis  internasional  dengan Indonesia,  atau  setidaknya  dengan  negara-negara  tetangga,  dalam  rangka  membahas penyusunan  sebuah  perjanjian  internasional  baik  yang  bersifat  bilateral  ataupun multilateral  mengenai  aspek lintas batas negara dalam perkara kepailitan ( cross-border insolvency ).  Dengan  adanya  perjanjian  tersebut,  dapat  menyelesaikan  persoalan mengenai  kepailitan,  terutama dalam hal pemberesan harta debitor  yang  berada di luar negeri dan mengambil langkah dengan meratifikasi peraturan Internasional UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency atau model law lainnya dalam aspek kepailitan lintas batas negara, agar dapat diterapkan dengan instrumen hukum kepailitan Indonesia sebagai  dasar  acuan  dalam  pengaturan  kepailitan  lintas  batas  negara  ( cross-border insolvency) .

## Daftar Pustaka
Dwiatin,  Lindati  dan  Rilda  Murniati.  Hukum  Kepailitan  Kajian  Teoritis  Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung. 2017.
Fuady, Munir. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
Gautama,  Sudargo.  Indonesia  Dan  Konvensi-Konvesi  Hukum  Perdata  Internasional. Alumni. Bandung.  2007.
Hikmah,  Mutiara.  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Perkara-Perkara Kepailitan.  PT Refika Aditama. Bandung. 2007.
Muhammad,  Abdulkadir.  Hukum  Perushaan  Indonesia.  PT  Citra  Adya  Bakti.  Bandung. 2010.
Nugroho,  Susanti  Adi,  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta penerapan Hukumnya. Prenadamedia Group. Jakarta. 2018
Pramono, Nindyo dan Sularto. Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum  atas  Kepailitan  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia.  Andi Press. Yogyakarta. 2017.
Seto, Bayu. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
2013.
Sjahdeni,  Sutan  Remy.  Hukum  Kepailitan  memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.  2012.
--------.  Sejarah, Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2018.
Subhan,  M.  Hadi.  Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  Dan  praktik  Peradilan. Prenadamedia. Jakarta. 2008.
Suryana,  Daniel.  Kepailitan  Terhadap  Badan  Usaha  Asing  oleh  Pengadilan  Niaga Indonesia. Pustaka Sutra. Bandung. 2007
Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009.
Algemen Bepalingen (AB)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Reglement op de Rechtvordering (Rv).
UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment.
UNCITRAL  Practice  Guide  on  Cross-Border  Insolvency  Cooperation.  New York:  United Nations. 2010.
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Hikmahanto Juwana. Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional. Jurnal Hukum Bisnis vol. 17. Jakarta. 2005.
Munir Fuady. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. 21 Jurnal Hukum Bisnis. 2005.
Rahmat  Bastian.  Prinsip  Hukum  Kepailitan  Lintas  Yurisdiksi.  Makalah  dalam  Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum. Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum. 2005.
http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html.