KETERBUKAAN  INFORMASI  KEUANGAN  UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  9

## TAHUN 2017
DISCLOSURE  OF  FINANCIAL  INFORMATION  TO INCREASE TAX REVENUES BASED ON LAW NUMBER
9 OF 2017
Zahra Malinda Putri a , Zainal Muttaqin b , Amelia Cahyadini c

## ABSTRAK
Salah satu permasalahan dalam pembayaran pajak adalah kesadaran wajib  pajak  akan  pentingnya  manfaat  dari  pajak.  Hal  tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak,  masih  banyak  masyarakat  yang  sengaja  atau  tidak  mau membayar  pajak,  sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tulisan ini menelaah aspek yuridis  mengenai  pengaturan  pertukaran  informasi  dalam  rangka peningkatan  penerimaan  pajak.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif  analitis.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menghasilkan gambaran dan pandangan dalam implementasi keterbukaan informasi keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
Kata kunci: keterbukaan informasi; lembaga keuangan; pajak.

## ABSTRACT
One of the problems in paying taxes is the taxpayer's awareness of the benefits of taxes. This causes problems in the implementation of tax payments, there are  still many people who deliberately or do not want to pay taxes, so it is necessary to update policies to overcome these problems. This paper examines the juridical aspects of information management in the context of tax revenue.
The research method used is a normative juridical approach with descriptive analytical  specifications.  The  purpose  of  this  research  is  to  produce  a description  and  views  on  the  implementation  of  financial  information disclosure in the context of tax revenue.
Keywords: financial institutions; information disclosure; taxes.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: zahra20026@mail.unpad.ac.id
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.  21  Jatinangor,  Sumedang,  email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.  21  Jatinangor,  Sumedang,  email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 5 Oktober 2022
Artikel diterbitkan:
30 November 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.674 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal  atau  kontra  pretasi  yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 1 Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur pajak antara lain sebagai berikut: 2
a. Iuran rakyat kepada negara
Bahwa yang dapat memungut pajak hanyalah negara, pungutan tersebut berupa uang.
b. Berdasarkan undang-undang Pemungutan pajak didasarkan atas ketentuan peraturan perudang-undangan di bidang perpajakan.
c. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi dari negara secara langsung Bahwa rakyat yang telah membayar pajak tidak dapat dengan cepat dan secara langsung mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh negara.
d. Dibayar untuk pengeluaran umum Pemungutan  pajak  digunakan  untuk  pengeluaran  yang  bermanfaat  untuk masyarakat Indonesia.
Berdasarkan  unsur-unsur  dari  definisi  mengenai  pajak  di  atas  maka,  pajak memiliki  dua  fungsi  yaitu  fungsi  Fungsi  finansial  ( budgeter )  dan  Fungsi  mengatur ( regulerend) . Fungsi finansial ( budgeter ) adalah Pajak berfungsi untu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara agar tujuan negara dalam membiayai pengeluaran- pengeluaran negara dapat terpenuhi. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara maka penerimaan Negara akan perpajakan juga akan meningkat. Fungsi mengatur ( regulerend ) adalah Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. 3
Dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945)  menyatakan  bahwa  Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang.  Ketentuan  tesebut  sebagai  dasar pembentukan  peraturan  perpajakan  di  Indonesia  seperti,  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan,  serta  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983
1 Mardiasmo. (2004). Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, hlm 1.
2 Ibid .
3 Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. hlm 12.
Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah.
Dengan  adanya  pengaturan  mengenai  perpajakan,  bukan  berarti  masyarakat mentaati dan sadar akan kepentingan membayar pajak, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pajak. Bahkan, ada pula yang memanipulasi data penghasilannya sehingga  membayar  pajak  tidak  sebanding  dengan  penghasilan  yang  didapatkan, ataupun ada yang sengaja memindahkan penghasilanya ke lembaga keuangan di luar Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2016, telah terdaftar sebanyak 30,04 juta wajib pajak yang dimana dari jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar tersebut hanya 11,44 juta  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Pajak,  dan hanya 1,17 juta Wajib Pajak yang jujur benar-benar membayar pajaknya. Berdasarkan data tersebut tidak kurang dari 5% dari total Wajib Pajak yang terdafatar yang benar- benar membayar pajak, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai sebab mulai dari segi  Wajib  Pajak  yang  tidak  patuh  membayar  pajak  hingga  kurangnya  sumber  daya manusia  dari  otoritas  perpajakan  untuk  menangani  adminisrasi  perpajakan  dan pengawasan terhadap jumlah wajib pajak WNI maupun WNA yang berada di NKRI yang sangat banyak. 4 Hal tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan pembangunan nasional yang tidak berjalan dengan sesuai rencana karena pajak sesungguhnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.
Selain itu, keterbatasan akses lembaga perpajakan dalam mendapatkan informasi wajib  pajak  juga  menjadi  penghambat  dalam  melaksanakan  pungutan  pajak,  karena lembaga  perpajakan  yaitu  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  tidak  dapat  begitu  saja melihat  informasi  wajib  pajak  di  lembaga  keuangan,  pasar  modal,  atau  lemaga keuangan  lainnya,  harus  melalui  mekanisme/perizinan  sebagaimana  yang  terdapat dalam Pasal 41 UU Perbankan 5 dan Pasal 47 UU Pasar Modal 6 . Selain itu, tidak serta merta  DJP  meminta  data  informasi  wajib  pajak,  hanya  terhadap  wajib  pajak  yang pembayaranya dicurigai saja.
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undangundang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan ekskutif  atau  administratif,  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  bagian tertentu  saja  dari  kewenangan. 7 Sumber  wewenang  terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu
4 Mangeswuri,  Dewi  Restu.  (2017).  “Keterbukaan  Informasi  Keuangan  dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan Perpajakan”, Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi X Vol. II. hlm 3.
5 Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan menyatakan bahwa guna kepentingan perpajakan maka pimpinan Bank Indonesia (sekarang kepada OJK) berdasar permintaan menteri keuangan berwewenang mengeluarkan perintah agar bank memperlihatkan bukti tertulis dan memberikan keterangan serta surat lain terkait keadaan keuangan nasabahnya kepada DJP.
6 Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  menyatakan  bahwa  DJP  dapat  meminta keterangan mengenai rekening Efek nasabah hanya untuk kepentingan perpajakan diajukan oleh DJP kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk memperoleh persetujuan.
7 Deliarnoor, Nandang Alamsah. Et al. (2017). Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan . Bandung: UNPAD Press. hlm 7.
Wewenang  Atribusi  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  oleh  UUD  1945,  sedangkan  wewenang  delegasi  merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Selanjutnya, wewenang  mandat  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 8
Dengan  demikian,  perlu  adanya  ketentuan  yang  memperbaharui  kewenangan DJP untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan cepat tidak hanya dalam negeri  tetapi  juga  ke  luar  negara  Indonesia,  karena  sebagaimana  disebutkan  di  atas bahwa  masih  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  taat,  memanipulasi,  atau  takut  untuk membayar  pajak  yang  sesungguhnya  guna  kemakmuran  masyarakat  Indonesia. Dikeluarkanya PERPPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan  Perpajakan  menjadi  suatu  landasan  kewenangan yang  diberikan kepada DJP secara atribusi atas akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan dari  lembaga  jasa  keuangan  yang  termasuk  sebagai  lembaga  keuangan  berdasar perjanjian internasional di bidang perpajakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2017. 9
Di  Indonesia  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  masih  terbilang cukup  rendah  seperti  telah  dibahas  diatas  bahwa  kurang  dari  5%  wajib  pajak  yang benar-benar patuh membayar pajak. Selain itu, hal tersebut dapat dilihat atau diperkuat dari  data  realisasi  penerimaan  pajak  dengan  target  yang  seharusnya  dicapai.  Dalam kurun waktu dari tahun 2011 hingga bulan Juli 2017 realisasi penerimaan pajak baru mencapai  Rp  601,1  triliun  atau  sebesar  46,8%  dari  target  yang  seharusnya  dicapai sebesar Rp 1.283,57 triliun. 10
Pada  tanggal  8  Mei  2017,  dibentuklah  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  159  Tahun  2014  Tentang  Pengesahan  Convention  on  Mutual  Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) sebagai wujud Indonesia telah meratifikasi  perjanjian internasional  yaitu Conventioan on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC). Lalu Pada tanggal  23  Agustus  2017,  DPR  RI  membentuk  dan  mengesahkan  Undang-Undang
8 Efendi, A’an. & Poernomo, Freddy. (2017). Hukum Administrasi . Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 114.
9 Santoso, Belinda Carissa. (2020). “Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan u ntuk Kepentingan Perpajakan” Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1, hlm 14.
10 Maria  Etik  Widarningsih,  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  dan  Ketajaman  UU  Akses  Informasi  Keuangan, https://www.gatra.com/detail/news/287256-peningkatan-penerimaan-pajak-dan-ketajaman-uu-akses-informasi- keuangan. [Accessed September 23, 2020].
Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya ditulis dengan UU No. 9 Tahun 2017) sebagai  dasar  dan  landasan  penerapan  AEoI.  Ketentuan  tersebut  menjadi  salah  stau jalan  keluar  dalam  permasalahan  pembayaran  perpajakan  di  Indonesia,  karena Pertukaran Informasi keuangan dilakukan tidak hanya dalam negeri tetapi dilakukan bekerjasama  negara-negara  lain  yang  juga  mengikuti  ketentuan  tersebut  sehingga, lembaga  pengawas  pajak  disetiap negara  memiliki  data  para wajib  pajaknya  melalui lembaga keuangan maupun lembaga keuangan lainnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  peneilitian  ini  penulis  akan  menjelaskan pengaturan  keterbukaan  informasi  keuangan untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  serta  permasalahan  dalam  penerapan Keterbukaan  Informasi  Keuangan  dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017.  Penerapan  pertukaran  informasi  ini  menjadi perhatian besar masyaraakat Indonesia diantaranya mengenai kerahasiaan data wajib pajak bahwa data-data wajib pajak mengenai keuangan diberikan begitu saja bahkan hingga pada ranah internasional, serta pengaruh terhadap kepatuan membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan,  yaitu  menggunakan  metode  pendekatan yuridis normatif artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder di bidang hukum. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data. 11 Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan bahan  hukum  primer  berupa  peratruran  perundang-undangan  yang  terkait,  bahan hukum  sekunder  berupa  literatur-literatur  buku  bacaan  serta hasil  penelitian  berupa jurnal ataupun tesis/skripsi, serta bahan hukum tersier berupa berita media masa.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  spesifikasi  bersifat  deskriptif  analitis  yang membahas  mengenai  implementasi  dan  mengkaji  pelaksanaan  di  dalam  praktek. Deskriptif  berarti  bersifat  menggambarkan  apa  adanya.  Suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. 12
11 Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Hlm 31.
12 Soekanto, Soerjono. (2008). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Perss. hlm 1

## PEMBAHASAN

## Pengaturan  Keterbukaan  Informasi  Keuangan  untuk  Meningkatkan  Penerimaan
Pajak dalam UU No. 9 Tahun 2017
Automatic  Exchange  of  Information (selanjutnya  ditulis  AEoI)  atau  pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dibuat berdasarkan ide dari kebijakan  yang  dibuat  pada  awalnya  oleh  negara  Amerika  Serikat  melalui  suatu kebijakan yang hanya berlaku di Negara Amerika Serikat yang disebut dengan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada tahun 2010. FATCA merupakan ketentuan untuk  seluruh  lembaga  keuangan  yang  berada  di  luar  negara  Amerika  Serikat  agar melaporkan seluruh kegiatan keuangan warga negara Amerika serikat yang berada di luar negaranya untuk kepentingan perpajakan yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2013. 13 Pada tahun 2008 Amerika serikat telah mendapatkan sebuah data  yang  menunjukan  bahwa  salah  satu  lembaga  keuangan  sebagai  tempat penyimpanan keuangan warga negara AS terbesar salah satunya berada di Bank USB Swiss untuk menghindari pengenaan pajak. Seperti kita ketahui sifat kerahasiaan Bank Swiss  bersifat  mutlak/absolut.  Pada  tahun  2013  menurut  Boston  Consultant  Group sebanyak US$ 8,5 triliun terdapat asset masyarakat dunia yang berasal dari negara Eropa Barat dan Asia Pasifik yang disembunyikan di suaka pajak seperti Swiss, Hong Kong, Singapura,  Panama,  Luxemburg,  dan  Uni  Emirat  Arab.  Alasan  inilah  yang  menjadi suatu landasan dikeluarkannya kebijakan FATCA. 14
Kebijakan  keterbukaan  informasi  diawali  oleh  Amerika  Serikat  dalam  bentuk kebijakan FATCA di atas kemudian direspon oleh negara-negara lain untuk melakukan hal yang serupa. 15 Pada tahun 2013 Indonesia sebagai anggota dari Group of 20 atau G20 16 dan  anggota  dari  Organisation  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  melakukan  pertemuan  untuk  melakukan  pembahasan  mengenai  pertukaran informasi  secara  otomatis  sebagai  suatu  standar  pertukaran  informasi  global  untuk tujuan perpajakan. Pada 2014 Indonesia melalu kementerian keuangan menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) yang dalam salah satu pasalnya memuat pengaturan mengenai  pelaksanaan AEoI. 17 Pada 03 Juni 2015,  Indonesia  menandatangani  Multilateral  Competent  Authority  Agreement
13 Mangeswuri, Dewi Restu, Op. Cit , hlm 4.
14 Achmad Dwi Afriyadi, Krisis Ekonomi dan Awal Mula Keterbukaan Informasi Keuangan, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3026020/krisis-ekonomi-dan-awal-mula-keterbukaan-informasi-keuangan [Accessed September 23, 2020].
15 Mangeswuri, Dewi Restu, Loc.Cit .
16 G20 merupakan forum internasional yang terdiri dari 20 Negara yang terdiri dari kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral. G20 berfungsi untuk membahas permasalahan-permasalaha ekonomi global.
17 Mangeswuri, Dewi Restu, Loc cit .
(MCAA),  yang  di  dalam  Annex  F-nya  mencantumkan  komitmen  Indonesia  untuk memulai AEOI pada bulan September 2018. 18
Dengan  adanya  kebijakan  AEoI  negara-negara  anggota  yang  telah  ikut menandatangani dan setuju mengikuti kebijkan tersebut dapat melalukan pertukaran informasi  keuangan  antar  negara  peserta.  Dengan  sistem  ini  maka  wajib  pajak  yang memiliki rekening di negara lain dapat dilacak dan diketahui oleh otoritas pajak negara asalnya.  Untuk  menciptakan  kesetaraan  ( level  plying  field )  maka  semua  negara  yang menyatakan  komitmen  untuk  impelementasi  AEoI  harus  memiliki  peraturan  yang mengikat  di  negara  peserta  masing-masing  mengenai  ketentuan  AEoI  karena  syarat pokok AEoI ialah tersedia legislasi domestik yakni legislasi primer yakni setingkat UU. Serta  legislasi  sekunder  yakni  peraturan  di  bawah  UU. 19 Sebagaimana  yang  telah diuraikan  sebelumnya  bahwa  pada  tanggal  23  Agustus  2017  Indonesia  resmi menetapkan  UU  No.  9  Tahun  2017  sebagai  peraturan  untuk  penerapan  AEoI  dan pelaksanaan  dari  Undang-Undang  tersebut  dilaksanakan  melalui  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  Republik  Indonesia  Nomor  19/Pmk.03/2018  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  70/Pmk.03/2017  tentang  Petunjuk Teknis  Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan (selanjutnya ditulis dengan PMK 19/2018).
Tujuan  dibentuk  peraturan  mengenai  pertukaran  informasi  ini  adalah  untuk mencegah  penghindaran  pajak,  mencegah  pengelakan  pajak,  mencegah penyalahgunaan  persetujuan  penghindaran  pajak  berganda  oleh  pihak-pihak  yang tidak  berhak,  dan/atau  mendapatkan  informasi  terkait  pemenuhan  kewajiban perpajakan wajib pajak. 20 Hal tersebut lantaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang.  menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment System yang paling esensial  dari  system ini ialah adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan  melapor  sediri  pajak  yang  terhutang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan perpajakan dalam hal pajak pusat yaitu pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn). 21
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Akses Informasi keuangan untuk kepenting an perpajakan meliputi akses utnuk menerima  dan  memperoleh  informasi  keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan
18 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017. Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Penjelasan Umum.
19 Achmad Dwi Afriyadi, Loc cit .
20 Pasal 1 angka 2 PMK 19/2018.
21 Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia . Yogyakarta: Buku Litera. hlm 51.
ketentuan  peratiuran  perundang-undangan  dibidang  perpajakan  dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidan perpajakan”
Selanjutnya,  DJP  berwenang  mendapatkan  akses  informasi  keuangan  untuk kepentingan perpajakan dari  lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  lembaga  jasa  keuangan  lainnya, dan/atau  entitas  lain  yang  dikategorikan  sebagai  lembaga  keuangan  sesuai  standar pertukaran  informasi  keuangan  berdasarkan  perjanjian  internasional  di  bidang perpajakan. 22
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  DJP  diberikan  kewenangan  untuk  memperoleh informasi keuangan wajib pajak pada Lembaga keuangan yang telah disebutkan tanpa harus  adanya  mekanisme/prosedur  izin  kepada  pihak  manapun  untuk  dapat memperolah  informasi  wajib  pajak  tersebut.  Kewenangan  ini  bukan  merupakan kewenangan  baru  yang  dimiliki  oleh  DJP  dalam  memperoleh  data  wajib  pajak  pada lemabaga  keuangan  akan  tetapi  kewenanganya  diperbaharui,  seperti  yang  telah dikemukakan  di  atas  bahwa  sebelum  dibentuk  UU  No.  9  Tahun  2017  DJP  dapat memperoleh  informasi  wajib  pajak/nasabah  namun,  melalui  mekanisme/prosedur perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa  guna  kepentingan  perpajakan  maka  pimpinan  Bank  Indonesia  berdasar permintaan  menteri  keuangan  berwewenang  mengeluarkan  perintah  agar  bank memperlihatkan  bukti  tertulis  dan  memberikan  keterangan  serta  surat  lain  terkait keadaan  keuangan  nasabahnya  kepada  DJP.  Sehingga,  ketentuan  baru  yang  diatur dalam  UU  No.  9  Tahun  2017  ini  mempertegas  serta  mempercepat  kewenangan  DJP untuk mendapatkan informasi keuangan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan.
Meknisme pertukaran informasi yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2017 yaitu lembaga  keuangan 23 /lembaga  keuangan  lainnya 24 /entitas  lain 25 harus  melakukan pendataan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Untuk  data  WNA  lembaga  keuangan/lembaga keuangan lainnya harus melakukan pendataan secara keseluruhan dari WNA sebagai pribadi tanpa terkecuali, lalu data tersebut diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  paling  lama  60 hari  sebelum batas  waktu periode  pertukaran  informasi  antara
22 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017. Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Pasal 2 ayat (1).
23 Pasal  1  angka  8  PM  19/2018,  lembaga  yang  melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal,  dan perasuransian sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
24 Pasal 1 angka 9 PM 19/2018, lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam  undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
25 Pasal 1 angka 10 PM 19/2018, badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan  sebagai  lembaga  keuangan  sesuai  dengan  standar  Pertukaran  Informasi  berdasarkan  Perjanjian Internasional.
Indonesia  dengan  negara  lain  berakhir,  kemudian  OJK  memberikan  hasil  laporan tersebut  kepada  DJP  Paling  lama  30  hari  sebelum  batas  waktu  berakhirnya  periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain. 26 Sedangkan,  untuk  WNI  lembaga  keuangan  atau  lembaga  keuangan  lainnya  harus melaporkan langsung kepada DJP mengenai data informasi keuangannya, akan tetapi hanya yang memiliki  saldo minimal  Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) saja yang dilaporkan baik itu rekening orang pribadi dalam lembaga perbankan, polis asuransi, ataupun entitas lain dalam perkoperasian sedangkan untuk pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi tidak ada batasan saldo. 27
Berdasarkan kenetuan mekanisme pertukaran informasi di atas, dapat diartikan bahwa DJP dalam mendapatkan informasi keuangan para wajib pajak tidak serta merta dapat  melihat  secara  langsung  data  nasabah  dari  lembaga  keuangan,  tetapi  DJP menerima data-data wajib pajak dari hasil laporan audit lembaga-lembaga keuangan baik  yang  berada  di  luar  negeri  ataupun  yang  ada  didalam  negeri.  Data  yang  yang diterima  oleh  DJP  berupa  identitas  pemegang  rekening  keuangan,  nomor  rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai  rekening keuangan, dan penghasilan  yang  terkait  dengan  rekening  keuangan. 28 Maksud  dari  pemberian wewenang  ini  agar  DJP  dapat  menguatkan  basis  data  perpajakan  agar  kebutuhan penerimaan  pajak  negara  dapat  terpenuhi  dengan  baik  setiap  tahunnya  sehingga pembangunan  dapat  terus  berjalan  dengan  lancer.  Selain  itu,  para  penghindar  pajak akan  diketahui  secara  cepat  oleh  DJP  dengan  adanya  ketentuan  ini.  DJP  akan mengetahui berapa besar penghasilan wajb pajak tersebut yang tidak hanya berada di dalam  negeri  saja  tetapi  juga  yang  berada  di  luar  negara,  karena  Indonesia  telah meratifikasi konvensi MAC dan menandatangani MCAA untuk ikut menyelenggarakan AEoI  dengan  negara  peserta  di  seluruh  dunia  sehingga,  wajib  pajak  tidak  dapat menghindar lagi untuk membayar pajak, segala laporan keuangan dapat didapatkan dengan  pertukaran  informasi  secara  otomatis  setiap  tahunya  dari  negara  peserta maupun  Lembaga  keuangan  simpanan  di  dalam  negeri.  Sehingga,  dengan  adanya keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini dapat menjadi salah satu  kunci agar  wajib  pajak  menjadi  patuh  dalam  membayar  pajak  yang  berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia. Hal ini juga bermanfaat untuk para  lembaga  keuangan  untuk  memperbaiki  data  dalam  lembaganya  agar  tercipta pemutakhiran data yang akurat.
26 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Pasal 3 ayat (3).
27 Pasal 19 ayat (4). PMK 19/2018.
28 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Pasal 2 ayat (3).

## Permasalahan  Penerapan  Keterbukaan  Informasi  Keuangan  dalam  Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
Pada  awal  era  keterbukaan  informasi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  Negara dalam  melaksanakan  kepentingan  perpajakan  memiliki  tanda  tanya  besar  bagi masyarakat  Indonesia,  karena  data-data  para  wajib  pajak  diserahkan  begitu  saja sehingga,  menimbulkan  kecemasan  terhadap  perlindungan  informasi  pribadi  wajib pajak  dari  kebocoran  data-data  wajib  pajak.  Masyarakat  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  kebijakan-kebihjakan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 29 Oleh sebab itu, salah satu bentuk dari perlindungan hokum terhadap data-data masyarakat dengan adanya kerahasiaan bank.
Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2017 sifat kerahasiaan bank, pasarmodal, dan ketentuan kerahasiaan lembaga keuangan lainnya menjadi tidak berlaku sepanjang menyangkut untuk kepentingan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasal 35 yat (2) dan Pasal 35A UU KUP, Pasal 40 dan 41 UU Perbankan, Pasal 47 UU Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU Perdagangan Berjangka Komuditi 30 , serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU Perbankan Syariah 31 tidak berlaku lagi sepanjang mengenai kepentingan perpajakan. Disisi lain, Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran sangat penting guna pembangunan nasional  khususnya  pada  sektor  perekonomian. 32 Dalam  upaya  mempertahankan kepercayaan  masyarakat,  bank  harus  menjaga  rahasia  bank  karena  masyarakat  akan merasa  aman  dan  nyaman  apabila  rahasia  dana  simpanannya  dijamin  bank.  Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat terhadap bank yang harus dijaga secara terus menerus. 33
Dalam PMK 19/2018 Menyatakan bahwa Negara menjamin perlindungan untuk para wajib pajak atas informasi data wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan perjanjian internasional, sehingga kerahasiaan data yang dikelola oleh Negara  sudah  mengikuti  standar  internasional.  Sebelum  Indonesia  menjadi  Negara partisipan  dalam  pelaksanaan  AEoI,  OECD  telah  melakukan  pemeriksaan  kelayakan seperti perlindungan program penyimpanan data dan regulasi mengenai siapa sajakah
29 Setiono. (2004). Supremasi Hukum . Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.
30 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang Perdagangan Berjangka Komodit
31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
32 Wonok,  David  Y.  (2013)  “Perlindungan  Hukum  Atas  Hak -Hak  Nasabah  Sebagai  Konsumen  Pengguna  Jasa  Bank Terhadap Risiko yang Timbul d alam Penyimpangan Dana”, Jurnal Hukum Unsrat Vol.I/No.2. hlm 59.
33 Tarsisius  Murwaji, “Antisipasi Pelarian Dana  Asing  ke  Luar Negeri  Melalui  Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2, 2015, hlm 233.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
yang  dapat  mengakses  data  tersebut  dan  prosedur  pertukaran  datanya. 34 Sehingga, untuk kerahasiaan data para wajib pajak akan terjamin oleh negara apabila ada pihak yang  dengan  sengaja  membocorkan,  menyebarluaskan  dan/atau  memberitahukan informasi keuangan maupun informasi mengenai wajib pajak yang diberikan kepada pihak  yang  tidak  memiliki  wewenang  atau  pihak  yang  tidak  berwenang  dan bertanggung jawab maka, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. 35 Selain  itu,  hingga  kini  penulis  belum  menemukan  kasus kebocoran data wajib pajak dalam pelaksanaan ketentuan AEoI.
Dalam  melaksanakan  ketentuan  AEoI  yang  dibuat  oleh  OECD  dengan  bekerja sama dengan G20 dalam Global Forum penandatanganan MCAA bukan berarti setiap negara  langsung  secara  otomatis  saling  melakukan  pertukaran  Informasi,  sehingga ketentuan  yang  dibuat  oleh  OECD  tidak  mengikat  negara-negara  partisipan  secara lagsung,  Dalam  kasus  tertentu  terdapa  negara  yang  tetap  mengharuskan penandatanganan Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial  Account  Information  (BCAA)  apabila  negara  bersangkutan  memberikan pengecuali  untuk  suatu  negara  tertentu  untuk  tidak  bekerjasama  (terdapat  klausul tambahan yang diinginkan). Dengan klausul tambahan itu, tidak secara otomatis MCAA berlaku  untuk  semua  negara  yang  ikut  AEoI  karena  ada  negara  yang  membuat pengecualian. 36
Ketentuan  pengecualian  yang  mengharuskan  melakukan  penandatanganan BCAA tersebut berdasarkan pada negara peserta OECD yang merupakan mayoritas dari negara-negara  maju  dan  makmur  yang  telah  memiliki  sistem  administrasi  dan infrastruktur  yang  memenuhi  standar  internasional  dan  memadai,  seperti  Australia, Austia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Italia,  Korea  Selatan,  Spanyol,  Turki,  dan  masih  banyak  negara  lainnya. 37 Akibatnya terdapat  bebrapa  anggapan  bahwa  standar  kebijakan  AEoI  kurang  memihak negara- negara berkembang, terutama dalam hal kesiapan administratif yang diperlukan guna menerapkan  AEoI,  sehingga  beberapa  negara  memberikan  pengecualian  dan  harus melakukan  BCAA.  Hal  ini  merupakan  kendala  yang  dihadapi  sehingga  pengaruh hubungan diplomasi antar negara perlu dilakukan dengan baik, khususnya untuk para negara  berkembang  yang  sangat  membutuhkan  data  informasi  pajaknya  kepada
34 Yuliana Fauzi, Juli OECD Umumkan Negara yang Sudah Penuhi Syarat AEOI. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170622162709-78-223639/juli-oecd-umumkan-negara-yang-sudah- penuhi-syarat-aeoi [Accessed September 19, 2020].
35 Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) PMK 19/2018
36 Triajie  Wahyu  El  Haq,  AEoI  dengan  Hong  Kong  dan  Swiss  Karena  Ada  Klausul  Tambahan, https://news.ddtc.co.id/aeoi-dengan-hong-kong-dan-swiss-karena-ada-klausul-tambahan-10412?page_y=1440 [Accessed September 19, 2020].
37 OECD, Members and Partners, https://www.oecd.org/about/members-and-partners/#:~:text=The% 20OECD%20works%20closely%20with,the%20relevance%20of%20policy%20debates. [Accessed September 19, 2020].
negara-negara  yang  dikatakan  sebagai  surga  pajak,  seperti  Singapura,  Hong  Kong, Makau, Swiss. Sebaliknya, apabila negara tersebut memiliki hubbungan yang tidak baik maka akan menyulitkan untuk melaksanakan ketentuan AEoI.
Sampai  pada  tanggal  16  September  2020  Sebanyak  165  yurisdiksi  telah memberikan komitmen untuk melaksanakan AEOI tetapi,  sebanyak 106 negara yang baru  melaksanakan  ketentuan  AEoI  sedangkan  54  negara  lainnya  menyatakan kesiapanya  pada  tahun  berikut-berikutnya  dan  adapula  yang  belum  menentukan waktunya. 38 Pada tahun 2020 ini Indonesia akan menerima data AEoI dari 103 negara dan yurisdiksi. 39 Hingga kini, dalam pelaksanaan AEoI Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan nilai lebih dari 246,7  miliar  Euro  dari  pemberlakuan  pertukaran  informasi  keuangan  untuk kepentingan  perpajakan,  selain  itu  Indonesia  juga  menyandang rating  largely compliant berdasarkan Second Round Review on Exchange of Information on Request . Rating ini  merupakan  bentuk  penilaian  dari  kepatuhan  Negara  Indonesia  terhadap  standar internasional  mengenai  keterbukaan  pertukaran  informasi  keuangan  untuk kepentingan  perpajakan. 40 Akan  tetapi  penulis  belum  menemukan  data  yang  akurat, terinci,  dan  terpercaya  mengenai  implementasi  ketentuan  AEoI  di  Indonesia  apakah meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  serta  meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun mulai dari tahun 2017 hingga 2019 penerimaan pajak semakin  meningkat,  terakhir  pada  tahun  2019 pajak  mengalami  peningkatan  sebesar 82,5%. 41

## PENUTUP
Pengaturan  keterbukaan  informasi  keuangan  dalam  perpajakan  berawal  mula dari  negara  Amerika  Serikan  melalui  kebijakan  FACTA  yang  berpengaruh  pada peningkatan pepajakan negara Amerika Serikat tersebut, sehingga negara-negara lain memandang  bahwa  kebijakan  tersebut  merupakan  jawaban  dari  permasalahan  yang dialami oleh seluruh negara dalam menghadapi pengelak dan penghindar pajak yang menyembunyikan harta kekayaannya di negara lain. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menjadi landasan hukum Negara untuk melaksanakan ketentuan AEoI  dengan  negara  peserta  lainnya.  Pertukaran  Informasi  dilakukan  untuk  Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia. DJP
38 OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf [Accessed September 23, 2020].
39 Redaksi  PajakOnline,  Bulan  Depan  Tambah  Lagi  Pertukaran  Informasi  Keuangan,  https://www.pajakonline.com/ bulan-depan-tambah-lagi-pertukaran-informasi-keuangan/ [Accessed September 19, 2020].
40 Eliza Pricillia, Tiga Tahun Berjalan, ini Perkembangan Pertukaran Informasi Keuangan, https://pengampunanpajak.com/2020/09/24/tiga-tahun-berjalan-ini-perkembangan-pertukaran-informasi- keuangan/ [Accessed September 19, 2020].
41 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm 9.
merupakan  lembaga  yang  mengelola  perpajakan  di  Indonesia  yang  diberikan kewenangan untuk menerima data-data keuangan wajib pajak warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun luar negeri serta memberikan data warga negara asing  kepada  negara  asalnya.  Seluruh  lembaga  keuangan/lembaga  keuangan lainnya/entitas  lain  wajib  melaporkan  data-data  nasabahnya  kepada  DJP  secara langsung  mengeai  data  WNI,  tetapi  untuk  data  WNA  diserahkan  terlebih  dahulu kepada  OJK  lalu  diberikan  kepada  DJP  dan  DJP  menyerahkan  kepada  negara  yang bersangkutan.
Perlindungan  kerahasiaan  data  wajib  pajak  menjadi  suatu  permasalahan  yang dikhawatirkan  oleh  masyarakat  Indonesia,  apabila  terjadi  suatu  tindakan penyelewengan  terhadap  data-data  tersebut.  UU  No.9  Tahun  2017  telah  menjamin kerahasiaan  data-data  para  wajib  pajak  sesuai  dengan  standar  internasional  karena sebelum Indonesia menerapkan AEoI telah dilakukan uji kelayakan atau pemeriksaan oleh  OECD  sebagai  organisasi  yang  membuat  ketentuan  AEoI  agar  sesuai  dengan standar  internasional.  Selain  itu,  permasalahan  lain  adalah  ketentuan  MCAA  tidak mengikat secara otomatis terhadap semua negara dan yurisdiksi yang juga mengikuti pelaksanaan AEoI. Apabila suatu negara memberikan pengecualian terhdap negara lain maka  harus  pula  melakukan  BCAA  yang  dimana  hubungan  diplomatis/hubungan bilateral dari kedua negara harus terjalin dengan baik, apabila tidak memiliki hubungan baik maka akan menyulitkan untuk melaksanakan AEoI terutama untuk negara yang berkembang sangat membutuhkan informasi data dari negara-negara surga pajak.
Dibutuhkan penelitian atau informasi resmi mengenai efektivitas pemberlakuan dari Keterbukaan Informasi Keuangan yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2017 terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Deliarnoor, Nandang Alamsah. Et al. (2017). Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan .
Bandung: UNPAD Press.
Efendi,  A’an.  &  Poernomo,  Freddy.  (2017). Hukum  Administrasi .  Cetakan  Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
Mardiasmo. (2004). Perpajakan. Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
Mustaqiem.  (2014). Perpajakan  dalam  Konteks  Teori  dan  Hukum  Pajak  di  Indonesia . Yogyakarta: Buku Litera.
Setiono. (2004). Supremasi Hukum . Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Soekanto, Soerjono. (2008). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Perss.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D).
Bandung: Alfabeta.
Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat.

## Jurnal
Mangeswuri,  Dewi  Restu.  (2017).  “Keterbukaan  Informasi  Keuangan  dalam  Rangka Meningkatkan  Penerimaan  Perpajakan”, Buletin  APBN  Pusat  Kajian  Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi X Vol. II.
Murwaji,  Tarsisius.  (2015). “ Antisipasi  Pelarian  Dana  Asing  ke  Luar  Negeri  Melalui Perlindungan  Kontraktual  Pembukaan  Rahasia  Bank ”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol 2, No 2.
Santoso, Belinda Carissa. (2020). “Akibat Adanya Keterbukaan Informasi  Pajak Pasca Dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan u ntuk Kepentingan Perpajakan” Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1.
Wonok,  David  Y.  (2013)  “Perlindungan  Hukum atas  Hak-hak  Nasabah  Sebagai Konsumen  Pengguna  Jasa  Bank  Terhadap  Risiko  yang  Timbul  dalam Penyimpangan Dana”, Jurnal Hukum Unsrat , Vol.I/No.2.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  untuk Kepentingan Perpajakan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Pemturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  70  /  Pmk.03/20  17  tentang Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/Pmk.03/2018  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  70/Pmk.03/2017 Tentang  Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk Kepentingan Perpajakan.

## Sumber Lain
Achmad  Dwi  Afriyadi,  Krisis  Ekonomi  dan  Awal  Mula  Keterbukaan  Informasi Keuangan,  https://www.liputan6.com/bisnis/read/3026020/krisis-ekonomi- dan-awal-mula-keterbukaan-informasi-keuangan  [Accessed  September  23, 2020].
Eliza Pricillia, Tiga Tahun Berjalan, ini Perkembangan Pertukaran Informasi Keuangan, https://pengampunanpajak.com/2020/09/24/tiga-tahun-berjalan-ini- perkembangan-pertukaran-informasi-keuangan/  [Accessed  September  19, 2020].
Maria  Etik  Widarningsih,  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  dan  Ketajaman  UU  Akses
Informasi Keuangan,
https://www.gatra.com/detail/news/287256- peningkatan-penerimaan-pajak-dan-ketajaman-uu-akses-informasi-keuangan [Accessed September 23, 2020].
OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf  [Accessed September 23, 2020].
OECD,  Members  and  Partners,  https://www.oecd.org/about/members-and- partners/#:~:text=The%20OECD%20works%20closely%20with,the%20relevanc e%20of%20policy%20debates. [Accessed September 19, 2020].
Redaksi  Pajak  Online,  Bulan  Depan  Tambah  Lagi  Pertukaran  Informasi  Keuangan, https://www.pajakonline.com/bulan-depan-tambah-lagi-pertukaran- informasi-keuangan/ [Accessed September 19, 2020].
Triajie  Wahyu  El  Haq,  AEoI  dengan  Hong  Kong  dan  Swiss  Karena  ada  Klausul Tambahan, https://news.ddtc.co.id/aeoi-dengan-hong-kong-dan-swiss- karena-ada-klausul-tambahan-10412?page_y=1440  [Accessed  September  19, 2020].
Yuliana  Fauzi,  Juli  OECD  Umumkan  Negara  yang  Sudah  Penuhi  Syarat  AEOI.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170622162709-78-223639/juli- oecd-umumkan-negara-yang-sudah-penuhi-syarat-aeoi  [Accessed  September 19, 2020].