## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG
Laurensius Arliman S. email: laurensiusarliman@gmail.com

## Abstract
Children are our future and in their own time bear the responsibility to develop their own world. To enable  them  doing  so,  they  should  not  be  forced  to  work  to  earn  a  living  or  support  their  family. Children  should  be  allowed  to  grow  in  the  safety  of  a  home,  at  school  and  at  playgrounds.   In  this paper  the  author  will  explore  children  problems  related  economic  exploitations,    what  policies  are developed by the municipal government of Padang to protect children from economic exploitations and what are the obstacles in implementing these policies. One of the finding is that the Social and Manpower  Service  and  the  Family  Planning,  Women  and  Community  Empowerment  Board  of  the Padang  municipal  government  develops  training  programs  aiming  to  give  exploited  children practical  skills  in  helping  them  to  cope.   Factors  influencing  economic  exploitation  of  children  are numerous and complex: lack of education, lessening of people’s adherence to religious norms, societal environment, shift in cultural values, economic problems, etc. Based on the above the author suggests that the municipal government should take cognizance of these factors when attempting to deal with the problem.
Keywords: child, exploitation, economy, protection.

## Abstrak
Anak adalah generasi penerus bangsa yang suatu saat akan meneruskan kegiatan pembangunan. Anak  tidak  boleh  menjadi  tulang  punggung ekonomi keluarga.  Anak-anak  hanya  boleh  berada  di tiga  tempat,  yakni:  rumah,  sekolah  dan  tempat  mereka  bermain  saja.  Dalam  makalah  ini  penulis mengangkat masalah anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi di kota Padang dan peran dari  pemerintah  Kota  Padang  terhadap  perlindungan  anak  yang  mengalami  eksploitasi  secara ekonomi, serta apa saja kendala dari Pemerintah Kota Padang dalam pemenuhan hak perlindungan anak tersebut.  Perlindungan anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi, dilaksanakan oleh Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  (Dinsosnaker)  Padang  dan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB)  Kota  Padang.  Kedua  lembaga  pemerintah  ini membina anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dan memberikan kepada mereka pelatihan keterampilan. Dalam penelitian ditemukan sejumlah faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya pemenuhan  hak  perlindungan  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi,  antara  lain,  nilai  agama yang luntur, pendidikan, lingkungan masyarakat, masalah ekonomi, pergeseran budaya. Berkaitan dengan  itu  pemerintah  kota  Padang  harus  memperhatikan  kendala-kendala  tersebut,  agar pemenuhan perlindungan hak anak dapat terwujud dengan nyata.
Kata Kunci: hak anak, eksploitasi, ekonomi, perlindungan.

## Pendahuluan
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  akan  membawa  perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun,  perlu  mendapatkan  haknya.  Hak  anak  adalah  hak  asasi  yang  sifatnya melekat.  Hal  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak  yang telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor 36  Tahun  1990  yang  mengemukakan  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak, yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  anak,  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang,  dan  menghargai  pandangan  anak.  Dalam  konteks  kehidupan, prinsip  tersebut  dipergunakan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  dan perlindungan  hukum  dari  negara. 1 Senada  dengan  itu  hak-hak  anak  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Pasal  28  B  ayat  (2) Undang- Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  kedua  yang  menyebutkan  “setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2
Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas hak-hak  yang  termuat  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  yang  telah  dijelaskan  di  atas 3 . Pada kenyataannya, negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi  hak-hak  anak.  Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  adalah  keberadaan pekerja anak. Selain pekerja anak, fenomena sosial yang tidak bisa dibendung lagi adalah, banyaknya anak-anak yang menjadi pengamen atau pengemis di jalanan- jalanan  ataupun  di  perempatan  lampu  merah.  Tidak  hanya  melanggar  hak-hak anak,  bekerja  juga  membawa  dampak  buruk  bagi  anak-anak  baik  secara  fisik maupun  psikis.  Bahkan  dampak  lebih  jauh  lagi,  dengan  bekerja  dikhawatirkan
1 Wiwik Afifah, Pertanggungajawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 19, 48, 2014.
2 Iman Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia  dan Malaysia, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 57 Nomor 2,  612, 2013.
3 Nur  Hidayati, Perlindungan  Anak  Terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual  (Pedofilia), Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Volume 14 Nomor 1, 69, 2014.
akan  menganggu  masa  depan  anak-anak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang lebih baik, terlebih anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. 4
Kota  Padang  sebagai  pusat  Ibukota  dari  Provinsi  Sumatera  Barat,  wajib memenuhi  aturan  perlindungan  hak-hak  anak,  agar  kota  Padang  dapat  menjadi contoh bagi kota-kota lainnya. Saat ini di kota Padang telah dikeluarkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap anak yang tereksploitasi ekonomi. Peraturan daerah itu adalah Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2012 tentang  Pembinaan  dan  Perlindungan  Anak.  Dimana  dalam  Pasal  7  Peraturan Daerah tersebut, dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak  adalah  kewajiban  dan  tanggung  jawab  bersama:  a)  Pemerintah  Daerah;  b) masyarakat; c) keluarga dan orang tua; d) dunia usaha dan e) lembaga adat, media massa,  keagamaan  dan  lembaga  lainnya.  Terhadap  peran  Pemerintah  Daerah, Pasal  8  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk: a) menghormati dan menjamin hak asasi  anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak,  urutan  kelahiran  anak,  kondisi  fisik  dan  mental  anak;  b)  memberikan dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam  penyelengaraan  pembinaan  dan perlindungan anak; c) menjamin pembinaan dan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan  anak  dengan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  wali atau  orang  lain  dan  secara  lingkungan  bertanggung  jawab  terhadap  anak;  d) mengawasi  penyelenggaraan  perlindungan  anak;  e)  menjamin  anak  untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 5
4 Astriani Rahman, Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 16, 2, (2013).
5 Sedangkan pasal yang khusus mengatur perlindungan anak tereksploitasi ekonomi terdapat di dalam  Pasal  37  ayat  (1)  yang  berbunyi  Pemerintah  Daerah,  penegak  hukum,  LSM,  atau organisasi sosial dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  dan  ayat  (2)  menyebutkan  perlindungan khusus  sebagaimana  dimana  dimaksud  ayat  (1)  diberikan  pada  anak  dalam  situasi  darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/seksual,  anak  yang  menjadi  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya  (NAPZA),  anak  korban  penculikan,  penjualan,
Wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  staf pemberdayaan  perempuan Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (BPMPKB)  kota  Padang,  yaitu  Zulnimar,  menyatakan  tentang  perkembangan sekarang di Kota Padang, yaitu masih banyak terdapat anak yang mengemis dan mengamen  di  lampu  lalu  lintas,  masih  banyaknya  anak  yang  tidur  di  pasar  dan tidak  pulang  ke  rumahnya,  masih  banyak  ditemukan  anak-anak  yang  tidak bersekolah namun malah berkeliaran di pasar atau dijalanan kota Padang. 6

## Tinjauan Perlindungan Anak
Anak  wajib  dilindungi  agar  mereka  tidak  menjadi  korban  tindakan  siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung 7 .  Yang  dimaksud  dengan  korban  adalah mereka  yang  menderita  kerugian  (mental,  fisik,  sosial),  karena  tindakan  yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi diri  sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  mental, fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan  penghidupan.  Anak  harus dibantu  oleh  orang  lain  dalam  melindungi  dirinya,  mengingat  situasi  dan
perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban pelakuan salah dan penelantaran. Sedangkan pada ayat (3) menjelaskan bahwa upayaya perlindungan  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  adalah  berupa  pengawasan, perlindungan,  perawatan,  rehabilitas.  Selanjutnya  pada  ayat  (4)  menjelaskan  upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh keluarga, LSM dan Pemerintah Daerah.
6 Zulnimar,  Staf  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (BPMPKB)  Kota  Padang,  wawancara  dilakukan  pada  tanggal  20  September  2015,  dimana selanjutnya Zulnimar menjelaskan bahwa Kota Padang melalui BPMPKB kota Padang dan Dinas Sosial  kota  Padang  selalu  mengaku  kewalahan  melakukan  pembinaan  terhadap  anak  yang tereksploitasi ekonomi yang telah terjaring razia, razia ini terjadi pada saat penertiban gepeng dan  pengamen.  Hal  ini  terjadi  karena  Kota  Padang  belum  memiliki  fasilitas  yang  memadai untuk  menampug  dan  melatih  anak  yang  terjadi  razia,  apalagi  rumah  panti  sementara  milik BPMPKB  Kota  Padang  dan  Dinas  Sosial  dan  Tenaga  Kerja  kota  Padang  tidak  cukup kapasitasnya, untuk menampung anak-anak jalanan dalam jumlah besar, hal ini akibat semakin bertambahnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun di kota Padang.
7 Laurensius  Arliman  S,  Komnas  HAM  dan  Perlindungan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana,  11, Deepublish, Jogjakarta, 2015.
kondisinya.  Anak  perlu  mendapat  perlindungan  agar  tidak  mengalami  kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. 8
Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 9
a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai  pengertian-pengertian  yang  tepat  berkaitan  dengan  masalah perlindungan  anak,  agar  dapat  bersikap  dan  bertindak,  secara  tepat  dalam menghadapi  dan  mengatasi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  perlindungan  anak.  Oleh  sebab  itu  harus  disebarluaskan, pengertian  mengenai  perlindungan  anak,  serta  pengertian-pengertian  lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut.
b. Perlindungan  anak  harus  dilakukan  bersama  antara  setiap  warga  negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan  bersama,  kepentingan  nasional,  mencapai  aspirasi  bangsa Indonesia.  Dengan  demikian  pengadaan  penyuluhan  mengenai  perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara dan anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak serta bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing;
c. Kerjasama  dan  koordinasi  diperlukan  dalam  melancarkan  kegiatan perlindungan  anak  yang  rasional,  bertanggung  jawab  dan  bermanfaat  antar partisipan  yang  bersangkutan.  Perlu  kita  jauhkan,  menghindari  berbagai macam  konfrontasi  yang  tidak  perlu  dan  mengembangkan  komunikasi  yang positif,  edukatif  dan  membangun  (antar  partisan)  dalam  pelaksanaan perlindungan anak;
d. Dalam  rangka  membuat  kebijaksanaan  dan  rencana  kerja  yang  dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan  mendukung  kegiatan  perlindungan  anak.  Perlu  diteliti  masalah-masalah
8 Maidin  Gultom,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan,  Refika  Aditama, Bandung, 2012, hlm., 69.
9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm., 19-21.
apa  saja  yang  dapat  merupakan  faktor  kriminogen  atau  faktor  viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;
e. Dalam  membuat  ketentuan-ketentuan  yang  menyinggung  dan  mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan  perspektif  yang  diatur  dan  bukan  yang  mengatur; mengutamakan  perspektif  yang  dilindungi  dan  bukan  persepektif  yang dilindungi.  Kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan.
f. Perlindungan  anak  harus  tercermin  dan  diwujudkan  atau  dinyatakan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Dalam  rangka melaksanakan  perlindungan  anak  setiap  anggota  masyarakat  dengan kerjasama  dengan  pemerintah,  harus  ikut  serta  menciptakan  situasi  dan kondisi  yang  memungkinkan  dikembangkannya  perlindungan  anak,  secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan;
g. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan di kelak  kemudian  hari  dapat  menjadi  orangtua  yang  berpartisipasi  positif  dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat;
h. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis.  Dasar  tersebut  merupakan  pedoman  pengkajian,  evaluasi  apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar- benar  rasional  positif,  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  bermanfaat  bagi yang  bersangkutan.  Dasar-dasar  ini  dapat  diambil  dan  dikembangkan  dari Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  ajaran  dan  pandangan  yang  positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern;
i. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi  pada  yang  bersangkutan,  oleh  karena  adanya  penderitaan, kerugian  oleh  partisipan  tertentu.  Perlindungan  anak  yang  antara  lain
merupakan  suatu  kegiatan  prevensi  korban  kejahatan  jangan  malahan menimbulkan korban. Perlindungan ini harus bersifat preventif; dan
j. Perlindungan anak harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.  Perlindungan  anak  di  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan pembinaan/pembentukan  kepribadian  didasarkan  pada  hak  asasi  anak yang umum.  Hak  asasi  umum  untuk  orang  dewasa  dalam  hukum  positif  berlaku juga  untuk  anak  (orang  dewasa  dan  anak  sama-sama  manusia  dan  warga negara).

## Teori Perlindungan Khusus Anak
Terhadap  perkembangan  perlindungan  khusus  anak,  Wagiati  Soetodjo berpendapat bahwa perlindungan khusus anak ini dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak  anak  yang  berbunyi,  anak-anak  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  khusus  dan  harus  memperoleh  kesempatan  dan  fasilitas  yang dijamin  oleh  hukum  dan  sarana  lain  sehingga  secara  jasmani,  mental  akhlak, rohani,  dan  sosial,  mereka  dapat  berkembang  dengan  sehat  dan  wajar  dalam keadaan bebas dan bermanfaat. 10
Sejalan  dengan  perlindungan  khusus  anak,  H.R  Abdussalam  dengan berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  khusus  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menganggu pendidikan, kesehatan fisik,  moral,  kehidupan  sosial  dan  mental  spiritualnya.  Eksploitasi  ekonomi maupun  seksual  ini  misalnya  tindakan  atas  perbuatan  memperalat, memanfaatkan  atau  memeras  anak  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi, keluarga atau golongan. 11
10 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, 68-69, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm., 68-69.
11 H.R. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm., 30-34.

## Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memenuhi Perlindungan Anak
Peran anak dalam aktivitas kehidupan sangat bervariasi, mulai dari rumah tangga  atau  keluarga  sampai  lingkungan  yang  lebih  luas.  Namun  kenyataan menunjukkan keberadaan dan aksebilitas anak dalam proses pembangunan yang berjalan  masih  sangat  terbatas  dan  tidak  jarang  mendapatkan  perlakuan  yang tidak  adil  dan  timpang  dari  penduduk  dewasa  pada  umumnya.  Dalam kenyataannya  dapat  diidentifikasi  berbagai  situasi  dan  kondisi  anak  di  kota padang. 12
Dalam  perspektif  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ayat  (1) serta dikaitkan dengan teori perlindungan khusus anak, bahwa anak yang belum berusia  18  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam  perlindungan,  mereka  tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak hanya boleh berada di  tiga  tempat,  yakni  rumah,  sekolah  dan  tempat  mereka  bermain  saja.  Apapun alasannya  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  merupakan  perbuatan  yang melanggar  Undang-Undang  Perlindungan  Anak. 13 Dengan  bekerjanya  anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena dampak yang ditimbulkan  dari  anak  bekerja  di  bawah  umur  sangat  banyak  antara  lain pertumbuhan  fisik  anak  tersebut  bisa  terhambat,  demikian  juga  pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral.
Para  orang  tua  yang  memiliki  anak  di  bawah  umur  namun  tidak  mampu menyekolahkan  anak-anak  mereka  dikarenakan  faktor  ekonomi,  sebaiknya mengkaji  kembali  keuntungan  serta  kerugian  jika  mereka  mempekerjakan  anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak di bawah  umur.  Para  orang  tua  seharusnya  menyadari  bahwa  dengan
12 BPMPKB,  Laporan  Pelaksanaan  Kota  Padang  Sebagai  Kota  Layak  Anak  Tahun  2014,  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Padang, 2014, hlm., 6.
13 Basri,  Arif  Roohman  dan  Yahya  Ahmad  Zein, Pengaruh  Child  Abuse  Terhadap  Regulasi Penetapan  Tarakan  Sebagai  Kota  Layak  Anak, Jurnal  Perspektif,  Volume  XVIII,  Nomor  1,  26, 2013.
mempekerjakan  anak-anak  mereka,  berarti  para  orang  tua  telah  mengorbankan kebebasan serta hak-hak anak. 14
Untuk masyarakat pada umumnya, sebagai solidaritas yang tinggi terhadap warga  lain  di  sekitar  tempat  tinggalnya,  hendaknya  masyarakat  yang  secara ekonomi  lebih  mampu  daripada  masyarakat  yang  lainnya,  memberikan  bantuan baik itu berupa modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak- anak  dari  keluarga  yang  kurang  mampu  agar  mereka  dapat  bersekolah.  Penulis akan  mencoba  menyajikan  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  dan upaya  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Padang,  terhadap  perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yaitu melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Padang dan  BPMKBP Kota Padang.
Menurut  MM.  Dt.  Bandaro,  Dinsosnaker  Padang  selalu  berusaha  untuk memberantas  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi.  Hal  ini  bisa  dilhat  dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinsosnaker Padang, antara lain: 15
1) Dinsosnaker  Padang  selalu  berkoodinasi  dengan  Kementerian  Sosial,  antara lain  bersinergi  di  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  dengan  komitmen kementerian sosial, yaitu: a) Perlindungan Anak; 16 b) Perlindungan Khusus; 17 c) Usaha  Penyantunan  Anak  Terlantar; 18 d)  Pelayanan  Integratif  (untuk  anak); 19
14 Andriyani  Mustika  Nuwijayanti, Eksploitasi  Anak:  Perlindungan  Hukum  Anak  Jalanan  Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta, Jurnal Jurisprudence, Volume 1, Nomor 1, 208, 2012.
15 MM.  Dt.  Bandaro,  Kepala  Bidang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  dan  Tenaga Kerja Kota Padang, wawancara dilakukan pada tanggal 2 November 2015.
16 Segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
17 Perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan hukum,  anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan  atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan, penjualan,  perdagangan,  anak  korban  kekerasan  baik  fisik,  dan/atau  mental,  anak  yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
18 Usaha bimbingan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar yang antara lain diselenggarakan melalui usaha pengangkatan anak sebagai upaya terakhir dalam usaha kesejahteraan anak.
19 Pelayanan  yang  melibatkan  berbagai  pihak  yang  memiliki  kompetensi  dalam  upaya optimalisasi proses tumbuh kembang anak dan pengembangan fungsi kelembagaan.
e) Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 20 f) Pelayanan Sosial; 21 g) Pelayanan Sosial Anak Jalanan; 22 h) Pelayanan Sosial Anak Terlantar. 23
2) Dinsosnaker  Padang  melakukan  razia  dengan  petugas  Pamong  Praja  Kota Padang.  Melakukan  razia  dengan  Pamong  Praja  Kota  Padang  selalu  dilakukan oleh Dinsosnaker Padang untuk meminimalisir anak yang dieksploitasi secara ekonomi,  ini  bisa  dilihat  dari  tertangkapnya  anak  yang  mengamen  dan mengemis di lampu merah, pertokoan, taman-taman dan tempat umum lainnya. Terhadap  hal  ini  Dinsosnaker  Padang  melakukan:  a)  Anak  jalanan  yang tertangkap  dan  masih  berstatus  anak  sekolah,  maka  akan  diberikan  surat perjanjian  dengan  Dinsosnaker  Padang,  hal  ini  dilaksanakan  agar  tidak mengulangi  perbuatannya  dan  mengutamakan  sekolah;  b)  Anak  jalan  yang tertangkap dan berdomisili di luar Kota Padang, akan dikembalikan ke daerah asalnya  dan  dibuat  surat  perjanjian,  hal  ini  dilakukan  agar  menimbulkan  efek jera,  sehingga  anak  tidak  melakukan  perbuatannya  kembali;  c)  Anak  yang tertangkap  ternyata  memiliki  sistem  terorganisir,  maka  pihak  Dinsosnaker Padang akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Padang untuk mengungkapnya  dan  memberikannya  hukuman  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku. Orang tua yang menyuruh anak untuk mengamen atau mengemis, akan diberi  nasehat  dan  diberi  peringatan  oleh  Dinsosnaker  Padang;  d)  Jika  anak yang  tertangkap  tidak  punya  orang  tua,  dan  daerah  asalnya  tidak  jelas,  maka anak tersebut akan dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak.
20 Serangkaian  kegiatan  pelayananyang  diberikan  terhadap  individu,  keluarga  maupun masyarakat  yang  membutuhkan  atau  mengalami  permasalahan  sosial  baik  yang  bersifat pencegahan, pengembangan,maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai (Kepmensos No. 10/Huk/2007).
21 Pelayanan  yang  ditujukan  untuk  membantu  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
22 Suatu  proses  pemberian  pelayanan,  perlindungan,  pemulihan  dan  pemeliharaan  taraf kesejahteraan sosial bagi anak jalanan agar memperoleh hak-hak dasarnya yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan maupun partisipasi.
23 Proses  atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terorganisir,  sistematis  dan profesional  terhadap  anak  terlantar  guna  terpenuhinya  seoptimal  mungkin  hak  anak  untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
3) Dinsosnaker  Padang  melakukan  kerja  sama  dengan  Lembaga  Swadaya Masyarakat.  Dinsosnaker  Padang  juga  menjalin  kerjasama  dengan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  ataupun  aktivis-aktivis  yang  prihatin  terhadap perlindungan  anak  khusus  dieksploitasi  secara  ekonomi.  Dinsosnaker  Padang melakukan  kerjasama  antara  lain  dengan:  a)  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Suci  Hati;  b)  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Cimpago  dan  c)  Beberapa  aktivis pemerhati anak.
Selain upaya di atas, Dinsosnaker Padang juga melakukan upaya lain yang mendukung  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi ini, antara lain:
1) Anak  yang  tertangkap  diberikan  pelatihan  oleh  Dinsosnaker  Padang.  Tahun 2011-2014,  Dinsosnaker  Padang  melalui  dana  APBD  Kota  Padang mengalokasikan  dana  untuk  pelatihan  keterampilan service  hand  phone bagi anak jalanan sejumlah 15 orang di rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA); 24 tahun  2012,  Dinsosnaker  melakukan  pelatihan  keterampilan  Montir  Sepeda Motor  bagi  anak  jalanan  sebanyak  20  orang; 25 tahun  2013,  melakukan pelatihan  keterampilan  Montir  Sepeda  Motor  bagi  anak  jalanan  sebanyak  15 orang; 26 dan tahun 2014, melakuan pelatihan keterampilan service hand phone bagi anak jalanan sejumlah 15 orang. 27
2) Kota Padang menyediakan Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH). LPKS ABH ini difokuskan terhadap 16 (enam  belas)  Penyandang  Kejahatan  Sosial.  Tempat  ini  disediakan  oleh  Kota Padang dengan bekerjasama dengan Kementerian Sosial.
24 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, Laporan Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan  Kegiatan  Pelatihan  Keterampilan  Dan  Praktek  Belajar  Kerja  Anak  Jalanan  Di  Rumah Perlindungan Sosial Anak, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, Padang, 2011, hlm., 1-5.
25 Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Kota  Padang,  Laporan  Pelatihan  Keterampilan  Montir  Sepeda Motor  Bagi  Anak  Jalanan  Kegiatan  Pelatihan  Keterampilan  Dan  Praktek  Belajar  Kerja  Anak Jalanan  Di  Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak,  Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Kota  Padang, Padang, 2012, hlm., 1-4.
26 Id.
27 Supra no. 24.
3) Kota Padang menyiapkan Kawasan Desa Kumenanti. Kawasan Desa Kumenanti ini diharapkan menjadi tempat yang berfungsi untuk mengatasi anak-anak yang tereksploitasi  secara  ekonomi.  Kawasan  Desa  Kumenanti  ini  adalah  sebuah program  rumah  layak  yang  diberikan  kepada  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengamen,  serta  pegemis.  Anak-anak  ini  dibekali  dan  dididik  serta  diberikan keterampilan,  sehingga  nanti  apabila  kembali  ke  daerah  asal  mereka  maka anak-anak  akan  bisa  mempergunakan  keahliannya  tadi  untuk  mendapatkan uang,  sehingga  tidak  kembali  menjadi  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengamen, serta pengemis.
4) Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengamen, Serta Pengemis Secara Langsung  Ke  daerahnya.  Dinsosnaker  Padang  bersama  Tenaga  Kesejahteraan Sosial  Kecamatan  Pekerja  Sosial  Masyarakat  (TKSK  PSM)  Kota  Padang,  akan turun  langsung,  kemudian  memberikan  pengarahan,  nasehat  serta  pelatihan- pelatihan  keahlian  berdasarkan  bakat  dan  minat,  yang  nantinya  berguna  bagi anak-anak  tersebut,  sehingga  mengurungkan  niatnya  untuk  kembali  menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengamen, serta pengemis.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (BPMPKB)  kota  Padang,  menurut  Zunimar  selalu  berusaha  untuk  memberantas anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh BPMPKB Kota Padang, antara lain: 28
1. Selain pendekatan terpadu demi perlindungan khusus anak dieksploitasi secara ekonomi,  adanya  pendekatan bottom-up yang  akomodatif  terhadap  aspirasi dari  “bawah”,  dengan  benar-benar  membangun  pilar  keterbukaan, tranpasransi,  membuka  akses  terhadap  informasi,  dan  mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani ( civil society based management ) dalam pembangunan responsif anak.
2. Adanya  strategi  dengan  mempersiapkan  Model  Kecamatan  dan  Kelurahan Ramah  Anak  yang  pada  tahun  2014,  ini  dilanjutkan  dengan  penetapan Pilot
28 Zulnimar,  Staf  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (BPMPKB) Kota Padang, wawancara dilakukan pada tanggal 2 November 2015.
Project kecamatan/kelurahan  ramah  anak  pada  8  (delapan)  kelurahan  di  8 (delapan) kecamatan di Kota Padang.
3. Melakukan  Sosialisasi  Perlindungan  Khusus  eksploitasi  secara  ekonomi  bagi anak  di  11  (sebelas)  Kecamatan.  Dengan  jumlah  104  kelurahan  dari    11 (sebelas) Kecamatan maka BPMPKB Kota Padang memilih kelurahan-kelurahan yang  akan  diberikan  sosialisai  mengenai  perlindungan  khusus  terhadap  anak dieksploitasi  secara  ekonomi.  Dimana  sosialisasi  ini  telah  dilaksanakan  pada tahun 2013, tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
4. BPMPKB  Kota  Padang  melakukan  kerjasama  dalam  pemberian  perlindungan khusus dieksploitasi secara ekonomi bagi anak dengan Lembaga Pemerintahan, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  serta  beberapa  aktivis  yang  peduli  dengan perlindungan  anak.  Antara  lain  yaitu:  a)  Ruang  Anak  Dunia  (RUANDA) Foundation;  b)  Dinas  Kebersihan  atau  Pertamanan;  c)  BAPEDALDA;  d)  Dinas Kesehatan; e) Lembaga Perlindungan Anak (LPA); dan f) Komnas Perlindungan Anak.
5. BPMPKB  Kota  Padang  mendapat  dukungan  anggaran  terhadap  perlindungan anak.  Dukungan  anggaran  ini  juga  diperhatikan  oleh  organisasi  atau  lembaga peduli  anak  di  Kota  Padang  yang  melaksanakan  beberapa  kegiatan  di lingkungannya dengan sasara utama anak. 29
6. Membentuk Forum Anak. Forum Anak ini disediakan untuk anak yang berumur dari 1 tahun sampai dengan 18 tahun. 30
29 Selain itu Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan kebijakan yang ramah anak selama ini  juga  mendapat  dukungan  dari  Pemerintah  Pusat,  yakni  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia melalui bantuan dana stimulasi daerah program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mulai tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, sampai dengan tahun 2011. Sedangkan  dukungan  anggaran  dalam  rangka  pengembangan  Kota  Layak  Anak  yang dilaksanakan  oleh  SKPD-SKPD  pada  tahun  2014  Rp.  213.274.990.00,-  dan  di  tahun  2015  Rp. 427.233.847.000,-.
30 Pembentukan  Forum  Anak  ini  agar  dapat  menampung  aspirasi  dan  menyalurkan  kreativitas- kreativitas  anak.  Diharapkan  Forum  Anak  ini  bisa  hadir  disetiap  kecamatan,  atau  bahkan kedepannya bisa hadir disetiap kelurahan di Kota Padang. Forum Anak ini sudah dicanangkan sejak  tahun  2013  sampai  dengan  sekarang,  dibawah  komando  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
7. BPMPKB  Kota  Padang  berencana  membuat  budaya  yang  mulai  luntur, dihidupkan  kembali,  yaitu  budaya  tegur  sapa.  BPMPKB  Kota  Padang  menilai nilai-nilai  dan  budaya  semakin  luntur  terutama  di  Kota  Padang,  sehingga dengan  mencanangkan  budaya  tegur  sapa  ini,  akan  membuat  perlindungan anak semakin terwujud.
8. BPMPKB  Kota  Padang  berencana  menghidupkan  kembali  “Maghrib  Mengaji”. Hal  ini  dilakukan  BPMPKB  Kota  Padang  agar  anak-anak  setelah  mendengar adzan  maghrib,  bisa  lansung  belajar  mengaji  dan  tidak  menyia-nyiakan waktunya dengan waktu yang tidak berguna, atau malah menggunakan waktu dengan bentuk-bentuk yang negatif.
Akibat  dari  eksploitasi  anak  di  bidang  ekonomi  menurut  Zunimar, berdampak serius terhadap anak antara lain: a) Hilangnya waktu bermain anak; b) Hilangnya  kreativitas  anak;  c)  Hilangnya  sosialisasi  anak  terhadap  teman sebayanya;  d)  Hilangnya  waktu  pendidikan  anak;  e)  Berkurangnya  nilai-nilai agama  anak;  f)  Berkurangnya  nilai  sopan  santun,  budaya,  dan  budi  pekerti;  g) Berkurangnya ketertarikan anak akan dunia bermain; h) Anak berbicara dengan kasar;  i)  Anak  menjadi  liar  dan  terlalu  dini  mengetahui  kehidupan  dewasa dibandingkan anak seumurannya. 31
Senada  dengan  hal  diatas,  menurut  MM.  Dt.  Bandaro,  eksploitasi  anak  di bidang ekonomi berdampak terhadap: 32
a) Anak  kehilangan  haknya  untuk  belajar.  Sebagian  besar  anak  jalanan  adalah anak-anak  yang  putus  sekolah  dan  bahkan  tidak  pernah  merasakan  bangku pendidikan.
b) Perilaku anak banyak yang menyimpang. Hidup di jalanan bukanlah hal mudah terlebih  bagi  anak  di  bawah  umur.  Mereka  harus  berjuang  mencari  uang  dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk, seperti merokok di usia anak- anak,  berbahasa  kasar,  terkadang  bertengkar  dengan  anak-anak  lainnya,  dan sebagainya.
31 Supra no. 6.
32 Supra no. 15.
c) Anak  kekurangan  kasih  sayang.  Hal  ini  juga  merupakan  faktor  penyebab eksploitasi  anak.  Mereka  dipaksa  bekerja  dan  lebih  banyak  menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang daripada merasakan kasih sayang dari orang tuanya.

## Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Memenuhi Perlindungan Anak
Adapun  secara  umum  permasalahan,  tantangan  dan  hambatan  yang umumnya  berada  di  level  nasional,  antara  lain: 33 1)  Norma,  nilai  dan  sistem kepercayaan  yang  menjadikan  anak  rentan  terhadap  ketidakadilan  dan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia;  2)  Masih  adanya  beberapa  kebijakan  yang diskriminatif  dan  patriaki.  Selama  ini  kebijakan  dan  program  yang  ditujukan untuk  anak  masih  bersifat  variatif  dan  seringkali  belum  menjadi  prioritas pembangunan; 3) Program-program pembangunan yang selama ini dilaksanakan secara lintas sektor, sektoral maupun kerjasama lintas organisasi non pemerintah masih bersifat parsial serta belum dilakukan secara menyeluruh dan terpadu; 4) Konvensi-konvensi  Internasional  dalam  kaitan  hak-hak  anak  yang  sudah diratifikasi, belum diharmonisasikan ke dalam hukum nasional, regulasi regional bahkan  menguasai  lokal;  5)  Globalisasi  dan  percepatan  teknologi  informasi, kemudahan  mengakses  diberbagai  belahan  dunia  ternyata  sangat  memberikan peluang  operasionalisasi  kriminilitas  terhadap  anak  seperti trafficking ;  dan  6) Permintaan  pasar  akan  anak  yang  diperdagangkan  terus  meningkat  oleh  karena daya beli yang meningkat, lemahnya moral dan adanya asumsi bahwa anak-anak yang  masih  bersih  dari  segala  penyakit,  yang  kemudian  membuat  orang  dewasa tergiur untuk membisniskan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan.
Selain  hal  di  atas,  berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan terdapat  beberapa  kendala  di  dalam  pemenuhan  perlindungan  khusus  terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, antara lain: 34
33 BPMPKB,  Laporan  Pelaksanaan  Kota  Padang  Sebagai  Kota  Layak  Anak  Tahun  2013,  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Padang, 2013, hlm., 13.
34 Supra no. 6.
1) Sifat anak yang keras kepala, menjadi salah satu hal penting yang susah untuk dibina,  di  mana  hal  ini  membuat  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang dieksploitasi secara ekonomi tidak terpenuhi. Karena setelah anak dibina dan dibimbing, namun karena sifatnya yang keras, si anak bisa kembali ke jalanan kembali.
2) Keluarga menjadi faktor penting terhadap perlindungan khusus terhadap anak yang  dieksploitasi  secara  ekonomi.  Karena  jika  keluarga  terutama  orang  tua tegas  terhadap  anak,  maka  anak  tidak  akan  terekspoitasi  secara  ekonomi. Orang tua fokus terhadap perlindungan dan pemenuhan-pemenuhan hak anak, sehingga  tidak  menyuruh  anaknya  untuk  menjadi  anak  jalanan,  pengemis atapun pengamen. Seharusnya keluarga lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi  yang  utuh  yang  juga  memiliki  hak  sebagaimana  individu  lainnya, sehingga  anak  tidak  dapat  dijadikan  tumpuan  amarah  atas  semua permasalahan  yang  dialami  orangtua  ( Domestic  Based  Violence). Serta  lebih berhati-hati  dan  memberikan  perhatian  serta  menjaga  anak-anak  dari kemungkinan  menjadi  korban  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  di sekitar kita ( Community Based Violen ce).
3) Semakin  lunturnya  nilai-nilai  agama  dari  seorang  anak,  keluarga  dan masyarakat, maka anak akan mudah untuk terpengaruh dalam hal-hal negatif, hal  ini  tidak  telepas  dari  eksploitasi  anak  dari  sisi  ekonomi.  Jika  nilai-nilai agama  tadi  diayomi,  tidak  akan  terjadi  eksploitasi  anak  dari  sisi  ekonomi. Karena setiap agama apapun tidak pernah mengajarkan untuk mengeksploitasi anak dari sisi ekonomi, agama menyarankan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
4) Pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting di dalam pemenuhan perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi.  Jika setiap orang tua, masyarakat dan anak dibekali pendidikan yang cukup, makan
eksploitasi  anak  ini  tidak  akan  terjadi.  Karena  pendidikan  juga  mengajarkan bahwa anak harus dilindungi, dan tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi.
5) Lingkungan  tempat  tinggal  anak  tidak  mendukung  agar  anak  mendapat perlindungan khusus tersebut. Bahkan lingkungan tempat tinggal, mendorong anak  ke  dalam  pergaulan-pergaulan  negatif,  sehingga  anak  turun  ke  jalan menjadi pengamen dan pengemis. Seharusnya masyarakat lebih peka dan tidak menutup  mata  terhadap  keadaan  sekitar  sehingga  apabila  terjadi  kekerasan terhadap  anak  di  lingkungan  sekitar,  penanganannya  dapat  lebih  cepat  guna menghindari  kemungkinan  yang  lebih  buruk  pada  anak  yang  bersangkutan. Aparat  hukum  seharusnya  dapat  lebih  peka  pada  setiap  proses  penanganan perkara anak baik dalam hal anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ).
6) Masalah ekonomi merupakan faktor pendukung yang membuat anak turun ke jalan.  Demi  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  anak  rela  menghabiskan  waktu yang  seharusnya  digunakan  untuk  bersekolah  dan  bermain  diganti  untuk mencari  uang,  demi  untuk  menyambung  kehidupannya  dan  memenuhi kehidupan keluarganya. Selain itu ada juga beberapa oknum yang benar-benar mengeksploitasi  anak  untuk  kepentingan  ekonomi  untuk  kepentingannya semata.  Terhadap  hal  ini  pemerintah  harus  benar-benar  bersinergi  dengan masyarakat untuk memberantas hal ini.
7) Pergeseran  budaya  menjadikan  anak  kurang  mengenal  kehidupan  yang  baik. Pergeseran budaya ini menjadi hal penting karena budaya yang hidup di negara kita, tidak mengajarkan untuk mengeksploitasi anak secara ekonomi.
8) Fasilitas  Penampungan  Anak  yang  kurang  menjadi  kendala  tersendiri  dan cukup  klasik.  Hal  ini  selalu  terjadi  karena  kurangnya  fasilitas  yang  diberikan oleh  pemerintah  Kota  Padang.  Seharusnya  fasilitas  penampungan  anak  yang kurang segera  dibenahi, karena faktanya sekarang jumlah anak cukup banyak di tempat penampungan anak. Seharusnya hal ini segera disikapi dengan benar,
pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 harus memprioritaskan pemenuhan fasilitas tempat penampungan anak tersebut.
9) Sumber  daya  manusia  baik  dari  Dinsosnaker  Padang  ataupun  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB) kota  Padang  di  dalam  melaksanakan  pemenuhan  perlindungan  khusus  anak yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  ini  sangatlah  minim.  Sehingga  tidak membuat  maksimal  kinerja  dari  para stakeholder tersebut.  Atas  hal  ini seharusnya  pemerintah  harus  memperhatikannya  secara  khusus.  Mengingat anak  merupakan  penerus  dari  bangsa  dan  negara  ini,  terutama  penerus  dari Kota Padang.
10) Dana yang kurang memadai ini merupakan persoalan klasik yang selalu muncul tiap  tahun.  Kota  Padang  harus  benar-benar  serius  untuk  menyiapkan  dan mengelola  dana  perlindungan  khusus  untuk  mengatasi  hal  ini.  Bahkan  jika dirasa  perlu  mendatangkan  tenaga  ahli  dalam  mengelola  hal  ini,  sehingga persoalan yang sama tidak muncul setiap tahunnya.

## Konsep  Dan  Gagasan  Kedepan  Di  dalam  Menata  Pemenuhan  Perlindungan Anak Di Kota Padang
Melihat  masih  banyaknya  anak-anak  yang  terlantar  di  Kota  Padang, terutama  yang  tereksploitasi  ekonomi,  ada  baiknya  pemerintah  kota  padang membentuk  konsep  serta  gagasan  perlindungan  anak  yang  baik,  sehingga perwujudan  dari  kota  layak  anak  yang  selalu  disuarakan  oleh  pemerintah  dapat tercapai semaksimal mungkin.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Otong  Rosadi  di  Provinsi  Sumatera  Barat, masalah anak setelah krisis ekonomi dan krisis multidimensional melanda bangsa ini. Hampir semua bentuk pelanggaran hak anak dan masalah kesejahteraan anak terdapat  di  daerah-daerah  bagian  Provinsi  Sumatera  Barat,  termasuk  Kota
Padang.  Data  lapangan  menunjukkan  masalah  anak  terlantar  dan  anak  jalanan (eksploitasi ekonomi) menempati porsi yang paling besar 35 .
Penulis  mencoba  menawarkan  beberapa  konsep  dalam  menata perlindungan anak di Kota Padang, sehingga perlindungan ini berkelanjutan dan tidak mati di tempat atau mati di dalam kajian teori saja. Antara lain upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah:
a. Pengayoman, terkait hal ini dapat diartikan bahwa pihak yang dilindungi dapat merasa  aman  dalam  perlindungan  tersebut.  Kepentingan  dan  hak  asasinya terjamin  dan  tidak  dirugikan  dan  diusahakan  dikembangkan,  sehingga  dapat mencapai  pertumbuhan  fisik,  mental  dan  sosial  secara  maksimal;  yang melindungi harus merasa bahwa dirinya mendapat perlindungan dan jaminan dalam kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya, dan mendapat hak yang layak dari pemerintah dan masyarakat; 36
b. Usaha  bersama  kegiatan  perlindungan  adalah  suatu  kegiatan  yang  menjadi tanggung  jawab  bersama  antara  pihak-pihak  yang  dilindungi  dan  yang melindungi;  harus  ada  saling  pengertian  antara  mereka  sebagai  pihak-pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik, ada interaksi antara kedua pihak;  yang  dilindungi  harus  diyakinkan  bahwa  ia  ikut  serta  dalam  kegiatan perlindungan  anak  ini  dengan  berusaha  melindungi  dirinya  sendiri  sesuai dengan kemampuannya; dan kegiatan perlindungan bukan monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta maupun pemerintah; 37
c. Kepentingan  bersama,  dengan  melindungi  seorang  anak  berarti  menghindari dari  kesulitan  yang  mungkin  menimpa/mengancam  yang  melindungi  (orang tua,  pemerintah)  dibandingkan  dengan  apabila  anak  tidak  dilindungi  atau dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana yang cukup besar tidak sia-sia;
35 Otong Rosadi, Hak Anak Bagian Dari HAM, Wildan Akademika, Bandung, 2004, hlm., 62-63.
36 Emeliana Krisnawati, Apek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm., 44-45.
37 Id.
dan  yang  dilindungi  jangan  sampai  menjadi  korban  dari  yang  melindungi dengan dalih untuk melindungi kepentingan pribadi; 38
d. Unsur  edukatif  yaitu  pemberian  perlindungan  harus  bersifat  edukatif  dan membangun  yang  diarahkan  kepada  kemampuan  untuk  mengembangkan  diri sehingga  akan  dapat  bermanfaat  untuk  pembangunan  nasional;  pemberian perlindungan  jangan  sampai  menjurus  pada  pemuasan  diri,  yaitu  rasa  lebih berjasa dari pada yang dilindungi. 39
Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi, gagasan perlindungan khusus anak  oleh  pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara  konvensional, dimana hal ini antara lain sebagai berikut:
a. penyebarluasan  atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
b. melakukan pemantauan terhadap perlindungan anak;
c. masyarakat  secara  aktif  memberikan  laporan  terhadap  perlindungan  anak, atau dengan  kata lain menumbuhkembangkan sifat lapor kepada masyarakat, jika melihat ada hak anak yang dilanggar;
d. pemerintah  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  pelanggaran  perlindungan anak, sehingga ada efek jera bagi para pelaku ataupun masyarakat yang ingin melanggar ketentuan perlindungan anak;
e. melibatkan  berbagai  instansi  pemerintahan,  perusahaan,  serikat  pekerja, lembaga swadaya masyarakat dalam perlindungan anak.
Selain itu menurut penulis, untuk perlindungan khusus anak terutama dari eksploitasi secara ekonomi, Pemerintah Kota Padang ataupun pemerintah daerah kota  lain  harus  membuat  regulasi  khusus.  Karena  aturan  ini  sangat  dibutuhkan, mengingat kebutuhan tenaga kerja di zaman modernisasi dan globalisasi.
Membuat  regulasi  terkait  Perlindungan  khusus  anak  yang  tereksploitasi secara ekonomi, juga akan terkait dengan Undang-Undang lainnya, misalnya saja undang-undang  HAM,  Tenaga  Kerja,  Perlindungan  Anak,  dan  Sistem  Peradilan
38 Id.
39 Id.
Anak. Maka dari itu perlindungan khusus anak yang tereksploitasi secara ekonomi harus  dimulai  dengan  aturan  dari  Pemerintah  Pusat,  kemudian  dengan  acuan aturan itu, pemerintah daerah membuat aturan-aturan yang serupa juga.
Sehingga  menurut  penulis,  dengan  membuat  kebijakan  regulasi  khusus anak yang tereksploitasi secara ekonomi, akan menjamin perlindungan anak yang berkelanjutan  baik  oleh  pemerintah  pusat  secara  umum  dan  pemerintah  daerah secara  khusus,  karena  pemerintah  daerahlah  yang  mewakili  pemerintah  pusat bersentuhan lansung dengan anak dan kebutuhan-kebutuhan perlindungan anak.

## Penutup
Penulis  menyimpulkan  bahwa  anak-anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi, telah dibina dan diberi pelatihan keterampilan oleh Dinsosnaker Padang dan  BPMPKB  Kota  Padang.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak terpenuhinya  pemenuhan  hak  perlindungan  anak  dieksploitasi  secara  ekonomi, karena  lahir  dari  sifat  anak,  keluarga,  nilai  agama  yang  luntur,  pendidikan, lingkungan  masyarakat,  masalah  ekonomi,  pergeseran  budaya,  sumber  daya manusia,  dan  dana  yang  kurang  memadai.  Kedepannya  menurut  penulis  Kota Padang  harus  memperhatikan  kendala-kendala  klasik  ini,  agar  pemenuhan perlindungan  hak  anak  ini  dapat  terwujud  dengan  nyata.  Selain  itu  masyarakat dan  keluarga  anak,  juga  harus  lebih  diberi  pemahaman  mengenai  perlindungan anak.  Agar  semua  lapisan  masyarakat  mengerti,  arti  penting  perlindungan  anak dieksploitasi secara ekonomi. Demi terwujudnya perlindungan khusus anak yang tereksploitasi  secara  ekonomi,  maka  perlu  dibuat  konsep-konsep  perlindungan khusus  anak  yang  berkelanjutan,  serta  membuat  gagasan-gagasan  perlindungan khusus  anak  yang  tereksploitasi  secara  ekonomi  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, demi menjamin perlindungan anak yang bukan hanya dalam teori saja, tetapi juga dalam aplikasi kehidupan.

## Daftar Pustaka
Buku:
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004. BPMPKB,  Laporan  Pelaksanaan  Kota  Padang  Sebagai  Kota  Layak  Anak  Tahun 2013,  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga Berencana, Padang, 2013.
_______, Laporan Pelaksanaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2014, Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana, Padang, 2014.
_ _____, Laporan Pelaksanaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2015, Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana, Padang, 2015.
Dinsosnaker  Padang,  Laporan  Pelatihan  Service  Hand  Phone  Bagi  Anak  Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, Dinsosnaker Padang, Padang, 2011.
______,  Laporan  Pelatihan  Keterampilan  Montir  Sepeda  Motor  Bagi  Anak  Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, Dinsosnaker Padang, Padang, 2012.
______,  Pelatihan  Keterampilan  Montir  Sepeda  Motor  Bagi  Anak  Jalanan  Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, Dinsosnaker Padang, Padang, 2013.
______,  Laporan  Pelatihan  Service  Hand  Phone  Bagi  Anak  Jalanan  Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, Dinsosnaker Padang, Padang, 2014.
Emeliana  Krisnawati,  Apek  Hukum  Perlindungan  Anak,  CV.  Utomo,  Bandung, 2005.
H.R Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007. Laurensius Arliman S, Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Jogjakarta, 2015.
Maidin  Gultom,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan,  Refika Aditama, Bandung, 2012.
Otong Rosadi, Hak Anak Bagian Dari HAM, Wildan Akademika, Bandung, 2004. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006.

## Jurnal
Andriyani  Mustika  Nuwijayanti, Eksploitasi  Anak:  Perlindungan  Hukum  Anak Jalanan  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Di  Daerah  Yogyakarta, Jurnal Jurisprudence, Volume 1, Nomor 1, 2012.
Astriani  Rahman, Eksploitasi  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Dengan  Mempekerjakan Sebagai Buruh, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 16, 2013. Basri,  Arif  Roohman  dan  Yahya  Ahmad  Zein, Pengaruh  Child  Abuse  Terhadap Regulasi  Penetapan  Tarakan  Sebagai  Kota  Layak  Anak, Jurnal  Perspektif, Volume XVIII, Nomor 1, 2013.
Iman  Jauhari, Perbandingan  Sistem  Hukum  Perlindungan  Anak  Antara  Indonesia dan Malaysia, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 57 Nomor 2, 2013. Nur  Hidayati, Perlindungan  Anak  Terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual (Pedofilia), Ragam  Jurnal  Pengembangan  Humaniora,  Volume  14  Nomor  1, 2014.
Wiwik  Afifah, Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Konflik  Hukum, Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 19, 2014.

## Wawancara
MM.  Dt.  Bandaro,  Kepala  Bidang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Dinsosnaker Padang, wawancara dilakukan pada tanggal 2 November 2015.
Zulnimar,  Staf  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  (BPMPKB)  Kota  Padang,  wawancara  dilakukan  pada  tanggal  20 September 2015.
________,  Staf  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  (BPMPKB)  Kota  Padang,  wawancara  dilakukan  pada  tanggal  2 November 2015.