## Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa
(Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)

## Hafiz Lasmana

## (Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

## Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kapasitas kepala desa dan Aparatur Desa (studi terhadap  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  panggak  laut kecamatan lingga kabupaten lingga). Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut dilihat dari tiga  indikator  yaitu,  pemahaman,  keterampilan  dan  kemampuan.Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  kualitatif.Informan  penelitian  berjumlah  11  orang dengan 1 orang sebagai key informan.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara (berdasarkan pedoman wawancara), observasi dan dokumentasi.Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman, Aparatur Desa Panggak Laut  sudah  memahamii  mengenai  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa.Pada  indikator keterampilan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara terampil. Pada indikator kemampuan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dibandingkan dengan tahun  sebelumnya.Aparatur  Desa  Panggak  Laut  sudah  dibekali  dengan  pelatihan  dan  pedidikan  yang menunjang terjadinya peningkatan kapasitas.
Kata Kunci: Kapasitas, Aparatur Desa, Perencanaan pembangunan desa,  dana desa

## Pendahuluan
Demi  terwujudnya  Pembangunan
Nasional yang menyeluruh secara pengelolaannya melibatkan segenap aparatur pemerintahan,  baik  ditingkat  pusat  maupun ditingkat daerah sampai ditingkat pemerintahan  yang  paling  terendah  yaitu desa.Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia  seutuhnya  dan  masyarakat  pada umumnya.
Ditunjang  denganadanya  otonomi daerah  kini  kebebasan  berkreasi  dalam membangun  benar-benar  terbuka  lebar  bagi daerah.  Melalui  otonomi  daerah  diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah  pusat  diharapkan  tidak  terlalu
aktif  mengatur  daerah.  Seperti  yang  tertera dalam  UU  No  23  tahun  2014  tentang pemerintah  daerah  mengatakan  bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  sebagai upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyat.  Pengembangan  suatu  daerah  dapat disesuaikan  oleh  pemerintah  daerah  dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
Pembangunan Nasional yang menyeluruh. Desa merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah,  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa,  maka  suara  Desa kini akan semakin didengar. Oleh karenanya desa  kini  tidak  boleh  lagi  menjadi  obyek sasaran  pembangunan,  tetapi  harus  menjadi subyek  yang  berperan  aktif  sebagai  motor penggerak  pembangunan.  Disamping  itu, desa  juga  tidak  hanya  menjadi  lokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan  yang  sesuai  dengan  potensi kebutuhannya.
Dilihat  dari  aspek-aspek  atau  bidang yang hendak
dibangun
ditingkat pemerintahan  terendah  tersebut,  maka  salah satu  aspek  yang  terlebih  dahulu  perlu dibangun  adalah  kapasitas  dari  aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas- tugas administrasi pemerintahan, perencanaan
pembangunan
desa,serta memperkuat  partisipasi  masyarakat  dan kelembagaannya juga aspek-aspek lainnya.
Penetapan  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  dan  peraturan pelaksanaannya No.43 Tahun 2014, menuntut penyiapan  dan  penguatan  kapasitas,  baik aparatur pemerintah desa
maupun masyarakat. Peningkatan  kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur-unsur masyarakat  yang  terlibat  secara  langsung dalam  tata  kelola  desa  menjadi  syarat  agar pelaksanaan  UU  Desa  dapat  berjalan  secara optimal.  Kapasitas  dimaksud  dapat  dilihat dari:
1. Pengetahuan terhadap isi UU Desa.
2. Keterampilan  mengerjakan  tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Sikap  kerja  yang  sesuai  dan  konsisten dengan  tuntutan  UU  Desa.  Dalam  sikap kerja  itu  tercermin  komitmen  dan kebertanggungjawaban untuk mewujudkan  tata  kelola  desa  yang memampukan pemerintah dan masyarakat  desa  memandirikan  dirinya melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat.
Mengingat  semakin  meningkatnya dana  desa  setiap  tahunnya,  tak  sedikit kemungkinan bahwa banyak kepala desa dan aparatur desa menyatakan tidak siap akan hal ini. Dengan jumlah dana yang semakin besar yang  berkisaran  1  miliyaran  rupiah  untuk setiap  desa,  maka  akan  semakin  besar  pula tugas  yang  diembankan  kepala  desa  dan aparatur desa. Dana yang diterima oleh Desa Panggak  Laut  pada  tahun  2014  sejumlah Rp.673.856.732,00, pada  tahun  2015  sejumlah Rp.811.883.959,00  dan  pada  tahun 2016  dana yang  diterima  sejumlah  Rp.1.298.675.325,00. (sumber : RKP Desa Panggak Laut tahun 2014, 2015, dan 2016).
Berdasarkan  PERMENDAGRI  No.
113 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan  Desa  pada  pasal  1  ayat  9 mengatakan bahwa : Dana Desa adalah dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan,
dan
pemberdayaan masyarakat.
Mengelola dana dengan jumlah yang besar  dibutuhkan  pula  kemampuan  dan pengetahuan  yang  luas  dari  aparatur  desa mengenai  administrasi  desa.  Terutama  dari segi  kemampuan  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa.  Dalam  pelaksanaannya, penyusunan perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan pedoman pembangunan desa.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negri  No.  114  tahun  2014,
tentang  Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah  desa  dengan  melibatkan  Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka  mencapai tujuan pembangunan desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negri No.114  tahun  2014  pasal  4  menyebutkan bahwa :
1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa atau  yang  disebut  Rencana  Kerja
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Demi  terwujudnya  pembangunan desa  yang  efektif  dan  efisien,  tentunya dibutuhkan  perencanaan  yang  matang. Dengan  memperhitungkan  segenap  potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola  pelaksanaan  pembangunan  yang  tepat. Dibutuhkan  sumber  daya  manusia  terutama perangkat  desa  yang  profesional.  Dari  segi pendidikan,  pengetahuan  dan  keterampilan sesuai tugas yang diemban.
Pemerintah  desa  merupakan  ujung tombak penerapan dalam terciptanya pelayanan  prima  untuk  masyarakat.  Untuk itu  penting  adanya  upaya  peningkatan
kapasitas aparatur desa menjadikan aparatur desa  lebih  profesional,  transparan  dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desa.  Pemerintah  desa  diharapkan  memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
Peningkatan  kapasitas  aparatur  desa kini  menjadi  hal  yang  sangat  penting  demi memberikan  kontribusi  signifikan  bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa,  untuk  mewujudkan  desa  yang  maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi aparatur  pemerintahan  desa.  Seperti  bidang manajemen  pemerintahan  desa,  penyusunan perencanaan
pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Peningkatan kapasitas
dapat diperoleh  melalui  pelatihan  dan  pendidikan yang  pernah  diikuti  oleh  kepala  desa  dan aparatur desa. Adapun pelatihan yang pernah diikuti  oleh  Kepala  Desa  dan Aparatur  Desa Panggak  Laut  beberapa  diantaranya  yaitu pelatihan  keuangan  desa,  diklat  manajemen pemerintah  desa,  pelatihan  aparatur  desa, pelatihan bimtek kearsipan, pelatihan pengembangan  ekonomi  desa,  pelatihan  tata cara  pemberdayaan  badan  usaha  milik  desa dan pengkoprasian desa.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi  kapasitas  aparatur  desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkatpendidikan yang  masih  rendah  akan  mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan  tugasnya  terutama  dibidang administrasi.  Berikut  ini  merupakan  tingkat pendidikan  aparatur  Desa  Panggak  Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga :
Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa No Nama Jabatan Pendidikan 1 Ahmad S.Ip Kepala Desa S1 2 Faisar S.Ip Sekretaris Desa S1 3 Suryadi Kepala Dusun Sma 4 Azman Kaur Kessos Sltp 5 Herfia Megawati Bendahara Sma 6 Novi Rahayunita Kaur Pemerintahan Sma 7 Firdani S.Sos Kaur Ekbang S1 8 Hidayat Ketua Anggota Bpd Sma (Sumber : Kantor Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga) Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat  pendidikan  dari  aparatur  Desa
Panggak  Laut.  Beberapa  diantaranya  sudah berpendidikan S1 sedangkan beberapa diantaranya  berpendidikan  SMA  dan  SLTP. Banyak  hal  yang  dapat  mempengaruhi kapasitas  dari  sumber  daya  manusia,  tidak hanya dari segi pendidikan , bahkan dari segi pemahaman  dan  pengalaman  juga  dapat mempengaruhi  kapasitas  dari  sumber  daya manusia.
Berangkat dari pemikiran tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi di lokasi penelitian yang  direncanakan  penulis  tepatnya  di  Desa Panggak  Laut  Kecamatan  Lingga  Kabupaten Lingga.Berdasarkan pengamatan awal
penulis,  menunjukkan  bahwa  kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dalam pelaksanaan tugas terutama
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, hasilnya  masih  minim  atau  belum  terlaksana secara optimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa panggak laut yaitu pada  dasarnya  memang  masih  minimnya pemahaman  dari  beberapa  perangkat  desa mengenai arah anggaran, prioritas pembangunan,  juga  minimnya  pemahaman mengenai tahapan penyusunan, serta
minimnya tingkat pengetahuan dan pendidikan perangkat desa. Minimnya pemahaman dan
pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan secara baik dapat mengakibatkan  perencanaan  pembangunan desa  menjadi  tidak  optimal.  Hal  itu  terjadi dikarenakan  berbagai  factor  salah  satunya
dikarenakan factor kemampuan sumber daya aparatur  desa.  Kapasitas  yang  masih  rendah merupakan bagian permasalahan yang dijumpai dilapangan. Dalam kontek
pemerintahan  desa  yang  terpenting  adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  dan mampu meningkatkan daya saing desa.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan mengangkat judul“Peningkatan
Kapasitas  Kepala  Desa  Dan  Aparatur  Desa (Studi  terhadap  Penyusunan  Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa  Panggak  Laut  Kecamatan  Lingga Kabupaten Lingga)”.

## Kajian Teori

## Kapasitas
Menurut  Morgan  dalam  Soeprapto (2010:10),  “kapasitas  adalah  kemampuan, keterampilan,  pemahaman,  sikap,  nilai-nilai, hubungan,  perilaku,  motivasi,sumber  daya, dan  kondisi-kondisi  yang  memungkinkan setiap individu,organisasi, jaringan kerja/sektor,  dan  sistem  yang  lebih  luas untukmelaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai  tujuan  pembangunan  yangtelah ditetapkan dari waktu ke waktu”.
Selanjutnya Wardianto
dalam Madiyono  (2016:20)  menyatakan  bahwa kapasitas  organisasi  dapat  diartikan  sebagai potensi-potensi  yang  memungkinkan  sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik
dilingkungan  organisasi  pemerintah maupun organisasi non pemerintah.
Menurut  Morgan  dalam  Soeprapto (2010:10),  kapasitas  dapat  diukur  melalui  3 indikator yaitu :
1. Pemahaman Memahami  melaksanakan  tugas  dan fungsi pokoknya.
2. Keterampilan Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
3. Kemampuan
Mampu  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi pokoknya.
1. Peningkatan Kapasitas
Setiap  orang  pasti  membutuhkan kapasitas  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan. Baik  itu  didalam  organisasi  maupun  secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi seorang individu diharapkan  selalu  adanya  upaya  untuk meningkatkan  kapasitas.  Banyak  cara  yang dilakukan  untuk  dapat  meningkat  kapasitas tersebut. Seperti halnya
Sedarmayanti
(2010:163)  mengatakan  bahwa  pelatihan  dan pengembangan merupakan
usaha mengurangi  atau  menghilangkan  terjadinya kesenjangan  antara  kemampuan  karyawan dengan  yang  dikehendaki  organisasi.  Usaha tersebut  dilakukan  melalui  peningkatan kemampuan  kerja  yang  dimiliki  karyawan dengan  cara  menambah  pengetahuan  dan keterampilan serta meraih sikap.
Lebih  lanjut  Yuniarsih  dan  suwanto (2009:40)  menyatakan  bahwa  pengembangan sumber  daya  manusia  bertujuan  agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka  dan  mencapai  tujuan-tujuan  jangka menengah  dan  jangka  pendek.  Sedangkan bagi  karyawan,  program  pengembangan sumber  daya  manusia  dapat  berarti  suatu proses  belajar  dan  berlatih  secara  sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja  mereka  dalam  pekerjaannya  sekarang dan  menyiapkan  diri  untuk  peran  dan tanggung jawab yang akan datang.
Pendidikan  dan  pelatihan  memang sangat  diperlukan  dalam  meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur desa.
Seperti  yang  dikatakan  Siagian  (2009:191) suatu  program  pendidikan  dan  pelatihan hanya  dapat  dikatakan  efektif  dan  efisien apabila  terjadi  perubahan  yang  relatif permanen  bukan  hanya  dalam  diri  peserta pendidikan  dan  pelatihan,  akan  tetapi  juga dalam  diri  para  pengguna  tenaga  kerja  yang dididik  dan  dilatih  serta  perubahan  dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan.

## 2. Pemerintah Desa
Istianto (2009:25) mendefinisikan
konsep pemerintah adalah: merupakan suatu bentuk  organisasi  dasar  dalam  suatu  negara.
Selanjutnya Labolo (2011:35) mengungkapkan bahwa tujuan utama dubentuknya pemerintahan  adalah  untuk  menjaga  suatu sistem  ketertiban  di  mana  masyarakat  bisa menjalani kehidupan secara wajar.
Wastiono dan Tahir (2006:10)
mendefinisikan  “Desa  a dalah  suatu  kesatuan masayarakat    hukum  berdasarkan  adat  dan hukum  yang  menetap  dalam  suatu  wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin  yang  sangat  kuat,  baik  karena seketurunan  maupun  karena  sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan  keamanan;  memiliki  susunan  pengurus yang  dipilih  bersama;  memiliki  kekayaan dalam  dalam  jumlah  tertentu  dan  berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.
Seperti yang dikatakan Widjaja
(2010:3-4) pemerintahan desa terdiri dari :
a. Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam mengenai  Pemerintahan  Desa  adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat.
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan  Pemerintah,  sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya.  Kepala  Desa  bertanggung jawab  kepada  Badan  Permusyawaratan
Desa dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
c. Desa  dapat melakukan  perbuatan  hukum, baik  hukum  public  maupun  perdata, memiliki  kekayaan,  harta  benda  dan bangunan  serta  dapat  dituntut  dan menuntut dipengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling
menguntungkan.
d. Sebagai  perwujudan  demokrasi,  di  desa dibentuk  Badan  Perwakilan  Desa  yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa  yang  bersangkutan,  yang  berfungsi sebagai  lembaga  legilasi  dan  pengawasan dalam  hal  pelaksanaan  Peraturan  Desa, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja    Desa dan Keputusan Kepala Desa.
e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan desa.  Lembaga  kemasyarakatan  Desa merupakan  mitra  pemerintah  desa  dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah  Daerah,  pendapatan  lain-lain yang  sah,  sumbangan  pihak  ketiga  dan pinjaman desa.
g. Berdasarkan  hak  usul-usul  desa  yang bersangkutan,  kepala  desa  mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sangketa dari para warga. h. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat  yang  bercirikan  perkotaan, dibentuk
kelurahan sebagai unit pemerintah    kelurahan  yang  berada didalam daerah kabupaten dan/atau kota
Pemerintahan  desa  merupakan  suatu kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa  dan perangkat  desa.  Lebih  lanjutnya  Nurcholis (2011:73) menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa
(BPD).  Pemerintah  desa  adalah  organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas : a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
1) Sekretariat  desa,  yaitu  unsur  staf  atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
2) Unsur  pelaksana  teknis,  yaitu  unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan  seperti  urusan  pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
3) Unsur  kewilayahan,  yaitu  pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.
4. Perencanaan Pembangunan Desa
Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:8) Perencanaan  dapat  diartikan  sebagai  upaya untuk  menghubungkan  pengetahuan  atau teknik yang dilandasi kaidah- kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori)  dalam  perspektif  kepentingan  orang banyak atau publik.  Menurut Siagian (2009:4) pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian  usaha  mewujudkan  pertumbuhan dan  perubahan  secara  terencana  dan  sadar yang  ditempuh  oleh  suatu  negara  bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa  ( nation-building ).  Lanjutnya  Widjaja (2010:22)  tujuan  utama  dari  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor  terus  dikembangkan  dalam  usaha pencapaian tujuan tersebut.
Kunarjo  (2002:23-24)  pada  dasarnya perencanaan  pembangunan  ini  mempunyai beberapa  persyaratan  sebagai  berikut  :  (1) Perencanaan  harus  didasari  dengan  tujuan pembangunan;
(2) Perencanaan harus konsistensi  dan  realistis;  (3)  Perencanaan harus  dibarengi  dengan  pengawasan  yang kontinu;  (4)  Perencanaan  harus  mencakup aspek  fisik  dan  pembiayaan;  (5)  Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan  hubungan  antar  variable  ekonomi;  (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.
Sebagaimana diatur di dalam
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114 tahun  2014,  tentang  Pedoman  Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah  desa  dengan  melibatkan  Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara  partisipatif  guna  pemanfaatan  dan pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.114  tahun  2014  pasal  4  menyebutkan bahwa :
1. Perencanaan  pembangunan  Desa  disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  untuk  jangka  waktu  6 (enam) tahun; dan b. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa atau  yang  disebut  Rencana  Kerja
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.atan yang sama

## Penutup
Pemahaman  dapat  diartikan  sebagai daya  tangkap  seseorang  untuk  mengerti ataupun memahami sesuatu setelah dipelajari dan  kemudian  diingat.Seseorang  dikatakan memahami apabila  dia mampu menguraikan kembali isi pokok dari suatu bacaan yang dia pahami dan mampu menjelaskan kembali inti dari  suatu  bacaan  yang  dia  pelajari  dengan bahasanya sendiri.Jadi boleh dikatakan sangat penting  bagi  aparatur  desa  memahami  tugas dan fungsinya.Pemahaman dapat berpengaruh besar terhadap kinerja dari pada aparatur desa.Seorang aparatur desa dikatakan  memahami  tugas  dan  fungsinya apabila  iya  dapat  memberikan  penjelasan ataupun  uraian  yang  lebih  rinci  tentang  hal yang menjadi tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan  contoh  atau  mensinergikan  apa
yang  ia  pahami  dengan  permasalahan- permasalahan yang ada di sekitarnya. Dengan dibekali pemahaman yang baik, aparatur desa pasti  akan  lebih  mudah  dalam  menjalankan tugasnya.  Sesuai  dengan  kajian  format standart penyusunan
perencanaan
pembangunan desa. Oleh karena yang terlibat didalam tim penyusunan perencanaan pembangunan  desa  itu  tidak  semua  terdiri dari  perangkat  desa,  tetapi  juga  melibatkan lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  didesa termasuklah  ketua  RW.  Sehingga  masih  ada sedikit kelemahan terhadap itu.Secara pelaksanaan  dan  teknisnya  mereka  sudah memahami.Namun  secara  aturannya  ketua RW  ini  belum  benar-benar  memahami.Masih lemahnya pemahaman ketua RW ini dikarenakan  faktor  pendidikan  dan  juga minimnya minat baca.Namun dari perangkat desa  sendiri  sudah  cukup  menguasai  dan memahami.
Pemahaman  aparatur  desa  tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa ini  diperoleh  melalui  pelatihan  aparatur desa.Pelatihan tersebut sangat membantu dan menciptakan  perubahan  kinerja  dari  pada aparatur desa.Adanya pelatihan aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa sangat membantu, sehingga  Aparatur  Desa  Panggak  Laut  kini sudah tidak canggung lagi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.Sedangkan  untuk  dampingan  dari pihak  pendamping  desa  belum  adanya bimbingan secara maksimal, bahkan perangkat  desa  lebih  paham  dibandingkan pendamping desa.

## 1. Keterampilan
Keterampilan  merupakan  kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh  melalui  praktek,  baik  latihan maupun  melalui  pengalaman.  Keterampilan juga  merupakan  hal  yang  harus  dimiliki setiap  aparatur  karena  keterampilan  adalah kecakapan,  kemampuan,  kecekatan  seorang aparatur  dalam menyelesaikan  pekerjaannya
maupun  tugas  yang  diberikan  kepadanya. Jadi  seorang  aparatur  desa  yang  dikatakan terampil apabila iya teliti dalam melaksanakan  tugas,  mempunyai  skil  dalam pekerjaan,  memiliki  inisiatif  tinggi,  serta dapat  menyelesaikan  tugas  secara  tetap waktu. Kata-kata terampil sangat dibutuhkan dalam  diri  seseorang  untuk  menyelesaikan tugas  dan  pekerjaannya.  Dalam  hal  ini Aparatur Desa Panggak Laut sudah membuat perencanaan pembangunan desa dengan teliti dan  cermat.  Dimana  dalam  membuat penyusunan perencanaan pembangunan desa mereka  benar-benar  memperhatikan  hal-hal apa  saja  yang  menjadi  kewenangan  desa dalam  membangun.  Sesuai  dengan  usulan masyarakat  serta  menyatukan  dengan  visi dan  misi  kepala  desa.  Serta  sesuai  dengan ranahnya masing-masing. Berdasarkan kajian peneliti  didalam  dokumen  RPJM  Desa  dan RKP  Desa  juga  dijelaskan  kegiatan-kegiatan apa  yang  masuk  kedesa,  seperti  halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.  Jadi  boleh  dikatakan  Aparatur Desa  Panggak  Laut  sudah  cukup  terampil dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Namun yang menjadi menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu lambatnya  pagu indikatif yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga  perencanaan  pembangunan  itu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Seperti mana yang
diamanatkan
oleh PERMENDAGRI 114 tahun 2014.

## 2. Kemampuan
Kemampuan  dapat  diartikan  sebagai keadaan  yang  dimiliki  seseorang  sehingga memungkinkan dirinya
untuk dapat
melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan ketarampilannya.
Kaitannya dengan
penelitian  ini  ialah  kemampuan  aparatur merupakan  salah  satu  faktor  penunjang kemampuan  Pemerintah  Desa  Panggak  Laut untuk dapat meningkatkan kinerja aparaturnya dalam masalah administrasi desa terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan  desa.  Karena  setiap  organisasi membutuhkan  pengelola  dan  pengelola tersebut  tidak  lain  adalah  aparatur  yang
terdapat  didalamnya.  Dalam  merencanakan pembangunan desa sangat dibutuhkan kemampuan  dari  tim  maupun  dari  individu aparatur  desa  itu  sendiri.  Sebab  dengan melalui  perencanaan  pembangunan  desa, besar  harapan  masyarakat  untuk  dapat merasakan  kemajuan  desa  dan  kesejahteraan bagi  masyarakat  desa.  Kemampuan  aparatur desa yang dimaksud mampu dalam menyusun rencana kegiatan, mampu memberikan  pertanggungjawaban  terhadap apa yang telah disusun, kemudian paham dan terampil  dalam  melaksanakan  tugas  atau pekerjaan. Pada kenyataannya Aparatur Desa Panggak  Laut  bisa  dikatakan  mampu  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan  desa.  Karena  dari  rancangan yang  dibuat  sudah  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Aparatur  desa  panggak  laut sudah  mampu  mengoprasikan  aplikasi  yang diberikan oleh BPMD. Berdasarkan rancangan yang  dibuat,  dalam  realisasinya  sudah  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  Desa  Panggak Laut.  Banyak  hal  yang  dapat  dirasakan masyarakat  beberapa  diantaranya  yaitu  air bersih, jalan lingkungan yang bagus, tambatan perahu  nelayan,  fasilitas  olah  raga  dan  juga usaha  milik  desa  seperti  rumah  jahit.  Tetapi secara  pelaksanaannya  memang  masih  ada sedikit  kelemahan,  seperti  mana  didalam pelaksanaannya masih ada sedikit kekurangan.  Masih  ada  terdapat  perselisihan dana  dalam  perhitungannya  itu  terjadi  pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terdapat peningkatan  dalam  hal  itu,  sudah  tidak  lagi terdapat  kekurangan  dalam  perhitungannya. Tetapi  ada  kegiatan  yang  tidak  dapat dilaksanakan  itu  dikarenakan  terlambatnya dana  yang  diterima  oleh  pemerintah  desa. Sehingga  pembangunan  itu  dimasukkan keRKP tahun 2017.

## Daftar Pustaka
Afiffudin. 2010. Pengantar Administrai Pembangunan  Konsep,  Teori,  dan Implikasinya  di  Era  Reformasi.
Bandung : Alfabeta.
Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan  Publik.  Jakarta:  Mitra Wacana Media. Kartono,  Kartini.  2012.  Pemimpin  Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan. Abnormal Itu? – Ed.
1, Cet, 18 -. Jakarta: Rajawali Pers.
Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program  Pembangunan.  Jakarta  :
Universitas Indonesia.
Labolo, Dr. Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan.  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo.
Maddux,  Robert  B.  2010.  Pendelegasian  :
Keterampilan untuk Mencapai
Hasil.Jakarta  Barat  :  Permata  Puri Media.

## Morison,  Keith  Thomas.  (2001)  “Measuring
Statistical Capacity Building: A Logic
Framework Approach”, Diakses Pada tanggal 12 maret 2017 dari http://statisticsdepartement, Pdf.
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2009.  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: Rineka Cipta.
Nurcholis,  Hanif.  2011.  Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta : Erlangga.
Nugroho,  Iwan  dan  Dahuri,  Rokmin.  2012. Pembangunan  Wilayah  :  Perspektif ekonomi,  Sosial  dan  Lingkingan. Jakarta : LP3ES.
Sedarmayanti.  2010.  Manajemen  Sumberdaya Manusia,  Reformasi  Birokrasi,  dan Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil. Bandung : Refika Aditama.
Siagian,  P.  Sondang.  2009.  Administrasi Pembangunan  Konsep,  Dimensi  dan Strateginya.  Jakarta  :  PT.  Bumi Aksara.
Soeprapto,  Riyadi.  2010.  The  Capacity
Building  For  Local  Government Toward  Good  Governance,  Word bank Sopiah. 2008. Prilaku Organisasional.
Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Sunyoto,  Danang  dan  Buhanudin.  2011.
Prilaku  Organisasional.  Yogyakarta  :
CAPS.
Sarwono,  Jonathan.  2006.  Metode  Penelitian
Kuantitatif dan
Kualitatif.Yogyakarta, Graha Ilmu.
Sugiyono.2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif
,Kualitatif,  R  &  D.  Bandung  :  CV. Alfabeta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi  :  metode  R  &  D. Bandung : CV. Alfabeta. Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2009.
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Bandung : Alfabeta.
Wasistiono, Sadu, Irwan Tahir, 2006,  Prospek Pengembangan Desa, Bandung : CV. Fokusmedia.
.Widjaja,  HAW. 2010.  Otonomi  Desa.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Jurnal : Islami, Ulima. 2016. “KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI  DESA  (Studi  Kasus di  Desa  Tiuh  Tohou  Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Madiyono,  Imam.2016. “Kapasitas  Perangka t
Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung  Kijang  Dalam  Mengelola
Alokasi Dana Desa”.
Yuniarni.2014. “Penilaian  Kinerja  Badan Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
Peraturan-peraturan :
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah
Permendagri  Nomor 113  Tahun 2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Internet :
( https://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas
5/6/2017 )
( https://media.neliti.com/media/ publications/
52172-ID-kapasitas-perangkat-desa- dalam-penyeleng.pdf  5/6/2017    01: 06).