## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 2, Januari 2023, pp. 137-151 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten
Bayu Nurrohman 1 , Yeby Ma’asan Mayrudin 1 * , Dewi Sri Astuti 1 , Renata Maharani 1
1 Department of Government Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa, 42117, Banten-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Sep 04, 2022 Diterima: Jan 25, 2023 Dipublikasi: Jan 31, 2023
Kata Kunci: Aktivisme; Fenomenologi; Partai Politik; Perempuan; Politisi Perempuan;

## Koresponden:
Yeby Ma’asan Mayrudin Department of Government Science,  University  of  Sultan Ageng Tirtayasa
Email: yeby@untirta.ac.id
Sitasi Cantuman: Nurrohman,  B.,  Mayrudin,  Y. M.,  Astuti,  D.  S.,  Maharani,  R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan  dalam  Partai-partai Politik:  Studi  Fenomenologi pada  Politisi  Perempuan  di Banten. Journal  of  Political Issues. 4(2);
137-151 .
https://doi.org/10.33019/jpi.v4i
2.81
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.81
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The focus of this article examines the political activism of women party cadres or women politicians in the Banten area. The urgency of this study is due to the intersection of discourse  between  women's  activism,  party  organization,  and  patriarchal  culture  in  the Banten  region,  in  Indonesia  in  general.  We  use  a  qualitative  method  with  the  Creswell phenomenological approach. The results of the research are findings about the meaning of political activism from women politicians meaning that women struggle to achieve gender justice  and  pro-women  policies.  Furthermore,  the  reconstruction  and  projection  of  the thoughts  of  women  politicians  in  politics  and  government,  namely:  (1)  holistic  efforts  to build representative awareness and the potential of women politicians in political parties; (2)  optimizing  affirmative  action  policies  in politics  and  governance  as  a  whole;  (3)  full support from political parties and their elites in providing proportional opportunities and opportunities for women politicians.
Abstrak Fokus tulisan ini menyelisik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di wilayah Banten khususnya,  di  Indonesia  pada  umumnya.  Kami  menggunakan  metode  kualititaf  dengan pendekatan fenomenologi Creswell. Adapun hasil penelitian yaitu temuan soal pemaknaan aktivisme  politik  dari  politisi  perempuan  berarti  perempuan  berjuang  demi  mencapai keadilan  gender  dan  kebijakan-kebijakan  pro-perempuan.  Selanjutnya  rekonstruksi  dan proyeksi dari pemikiran politisi perempuan dalam politik dan pemerintahan, yaitu: (1) upaya holistik membangun kesadaran representatif dan potensi politisi perempuan di tubuh partai politik;  (2)  optimalisasi  kebijakan affirmative  action di  bidang  politik  dan  pemerintahan secara  keseluruhan;  (3)  dukungan  penuh  dari  partai-partai  politik  dan  elitnya  dalam memberikan kesempatan dan peluang yang proporsional terhadap politisi perempuan.
Tentang: Yeby Ma’asan Mayrudin, menyelesaikan  studi  S2  (Magister)  di  Departemen  Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Bayu Nurrohman , menyelesaikan studi S2 (Magister) di Universitas Padjadjaran. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Dewi  Sri  Astuti, Saat  ini  sebagai  mahasiswa  di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Renata  Maharani, Saat  ini  sebagai  mahasiswa  di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## PENDAHULUAN
Manifestasi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender masih memperlihatkan kondisi yang  memprihatinkan ( Godjali  &  Mayrudin,  2020 ; Mayrudin,  Nurrohman,  &  Astuti,  2022 ; Pick, 2017 ; Shaya & Abu Khait, 2017 ; Supriyadi, et.al, 2019 ; Susanto, 2015 ; Zuhriyah, 2018 ) . Hal demikian kerap terjadi dikarenakan eksistensi perempuan seolah “ dihadirkan  tapi  tidak diharapkan ” ( Mayrudin et al., 2022 ). Selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang  menegaskan  bahwa  partai  politik  dapat  mengikuti  pemilihan  apabila  memenuhi persyaratan  menyertakan  sekurang-kurangnya  30%  keterwakilan  perempuan.  Dengan  dasar penentuan  undang-undang  ini  dapat  menjadi  landasan  kokoh  atas  urgensi  keterwakilan perempuan.  Bukan  hanya  kehadiran  dengan  wujud  jumlah  yang  patut  untuk  upayakan. Melainkan eksistensi  dan peran yang dijalankan  kaum  perempuan sebagai  upaya memenuhi kepentingannya  merupakan  hal  terpenting  ( Adji  et  al.,  2009 ; Thaharah  &  Rizky,  2022 ; Zuhriyah,  2018 ).  Konstruksi  keadilan  perempuan  dan  pengarusutamaan  gender  perlu  secara terus menerus disegarkan sebagai perjuangan dalam setiap proses kebijakan.
Dengan demikian kehadiran perempuan dalam politik praktis sesungguhnya terlegitimasi berdasar  perundang-undangan  di  Republik  Indonesia  ini.  Akan  tetapi,  pengejawantahannya cenderung seperti “ pseudo belaka”. Para perempuan memang benar sudah diberikan posisi atau tempat  khusus  pada  kepengurusan  partai  dan  juga  politik  afirmasi  di  penomoran  urut  calon anggota  legislatif.  Namun  pada  praktiknya  sungguh  terkesan  sekedar  untuk  memenuhi  dan menggugurkan  kewajiban  partai-partai  politik  semata.  Seyogyanya  eksistensi  dan  pelibatan kaum perempuan di tubuh partai untuk mewujudkan kebijakan dan program-program berbasis pengarusutamaan gender dan keadilan bagi perempuan ( Mayrudin et al., 2022 ).
Atas  dasar  itu,  diskursus  dan  pengejawantahan  pengarustamaan  gender  menjadi  salah satu  hal  yang  menarik  untuk  dibahas.  Utamanya  soal  bagaimana  gender  dalam  konteks perpolitikan di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik dianggap menjadi salah satu hal yang  dapat  mendorong  eksistensi  kesetaraan  perempuan  dan  momentum  dalam memperjuangkan  hak-hak  dan  kepentingan-kepentingan  perempuan  tidak  hanya  di  ranah publik maupun pada tataran kebijakan publik. Namun pada beberapa tempat, pengarustamaan gender  masih  terbentur  pada  beberapa  nilai  dan  budaya  patriarki  yang  memposisikan perempuan tidak pada level yang bisa sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Budaya dan nilai-nilai patriarki seringkali menciptakan kondisi eksklusi politik terhadap aktivitas dan peran sentral perempuan ( Godjali & Mayrudin, 2020 ; Nimrah & Sakaria, 2015 ; Supriyadi et al.,  2019 ; Wahyudi,  2019 ).  Padahal  kaum  perempuan  tidak  boleh  dihadirkan  hanya  untuk mengurusi  ranah  domestik.  Akan  tetapi  juga  kebutuhan  gagasan,  ide,  dan  perannya  dalam urusan-urusan publik.
Kajian  ini  menjadi  penting  untuk  ditelisik  disebabkan  adanya  tautan  antara  aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan patriarki di Indonesia khususnya di wilayah Banten. Tentu  saja,  ketika  isu  gender  ditawarkan,  seringkali  hal  ini  berujung  pada  pengucilan  atau bahkan penolakan, karena kultur patriarki masih mendarah daging di masyarakat. Sebab itu, interseksi antar aktivisme perempuan dan patriarki dikhawatirkan semakin menggerus keadilan gender. Oleh karena itu, perlu upaya dekonstruksi dimulai dari menyelisik konstruksi gagasan para kader perempuan di partai-partai politik Banten soal aktivisme politik. Aktivisme politik yang diaktivasi oleh kaum perempuan menyajikan counter narrative dan menawarkan keadilan informasi  publik  yang  berpihak  pada  pengakuan  eksistensi  kaum  perempuan  dalam  politik pemerintahan.
Dalam kajian Ilmu Politik, kajian ini mencoba memperkaya khazanah tentang aktivisme politik kaum perempuan dalam berperan di kancah kepolitikan melalui partai-partai politik dan mendobrak budaya patriarki yang hegemonik di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, wacana jenis ini harus secara masif diusung untuk memerangi patriarki dan memperjuangkan keadilan gender, serta untuk menjaga sejarah kehadiran dan peran perjuangan perempuan dalam segala
E-ISSN: 2685-7766
aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Jangan  menjadi  –meminjam  istilah Weatherford– “ Bab yang Hilang ” ( Godjali & Mayrudin, 2020 ). Atas dasar itu, kajian ini dinilai penting untuk melakukan identifikasi, analisa, dan perspektif terhadap aktivisme politik para politisi perempuan di partai-partai Banten.

## METODE PENELITIAN
Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendalami pengalaman dan  pemaknaan  individu  ( Creswell,  2013 )  atas  aktivisme  politisi  perempuan  dalam  partai politik di Banten. Atas dasar itu, metode tersebut bermanfaat untuk memahami, menggali, dan mengungkap  persoalan  tertentu  dari  apa  yang  diteliti  ( Mayrudin,  et.al,  2020 ).  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sumber  primer  yaitu  mewawancarai  narasumber beberapa politisi perempuan Banten dari partai yang berbeda. Kemudian juga menggunakan sumber sekunder yang memanfaatkan literatur dan data dari situs yang relevan.
Adapun  teknik  analisanya  mendasar  pada  cara  fenomenologis  yang  diformulasi  oleh ( Creswell, 2013 ) dimulai dari epoche (pengurungan subyektif peneliti), significant statement (mencermati  pernyataan  penting  dari  informan) ,  meaning  unit (memahami  unit  makna informan) , textural description (deskripsi tekstural soal apa yang dialami oleh para informan), sampai structural  description (deskripsi  struktural  tentang  pengalaman  mereka  terkait bagaimana  mereka  mengalaminya  dalam  sudut  pandang  kondisinya,  situasinya,  dan konteksnya).  Kelima  hal  tersebut  telah  kami  upayakan  dioperasionalisasi  dalam  membedah persoalan eksistensi politisi perempuan dalam tubuh partai-partai politik di Banten. Atas dasar itu, penyajian dan analisa teoretis tidak dipaparkan dalam kajian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Aktivisme Politik Menurut Politisi Perempuan Banten
Politisi perempuan merupakan individu atau sekumpulan individu berjenis kelamin perempuan yang  aktif  pada  partai-partai  politik. Bersandar  pada  perspektif  Simone  de  Beauvoir  (Tong, 1998;  Walters,  2021)  tentang  perempuan  mandiri  yang  disebutnya  “… ingin  menjadi  aktif, pengambil, dan menolak kepasifan yang didesakkan pria kepadanya ”. Sedangkan pemaknaan partai  politik  dalam  kajian  ini  lebih  memilih  pada  redefinisi  yang  diformulasi  oleh  Yeby Ma’asan Mayrudin dan Bayu Nurrohman yang menanamkan nilai feminisme dalam memaknai partai  politik.  Berlandas  pada  Mayrudin  dan  Nurrohman  ( 2022 )  partai  politik  merupakan kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik kaum perempuan dan kaum peduli gender mainstreaming agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro- perempuan ( Mayrudin et al., 2022 ).
Dengan demikian, partai sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang  politik  dan  mereka  punya  visi  misi  tertentu  untuk  mewujudkannya  melalui  peran anggota-anggota  partainya.  Politisi  perempuan  beranggapan  bahwa  partai  politik  adalah organisasi  yang  memiliki  tujuan  khusus  dalam  bidang  politik  dan  mereka  punya  visi  misi tertentu untuk mewujudkannya melalui anggota-anggotanya. Berdasar pada hasil olahan data secara fenomenologis  diperoleh kesimpulan bahwa politisi  perempuan tertarik  masuk dalam partai  politik  cenderung  mendasari  pada  empat  alasan,  yaitu:  (1)  reformasi  sistem pengorganisasi partai; (2) aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan; (3) keberdayaan sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik.
Bayu Nurrohman, Yeby Ma’asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani: Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten
Gambar 1 Empat Alasan Perempuan Menjadi Politisi di Partai Politik
Pertama , reformasi sistem pengorganisasi partai. Kaum perempuan sesungguhnya ingin turut berperan dalam merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik dengan menekan proses kebijakan publik yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Karena dengan politik, mereka beranggapan bahwa bisa mengubah tatanan kenegaraan pemerintah dan sosial. Salah satu buktinya dalam satu pemerintah, kepala daerah itu merupakan hasil politik tapi dia bisa mengubah seluruh tatanan pemerintah, mulai dari RPJMD hingga kebawahnya. Kebijakan publik  saja  jika  sudah  diwarnai  politik  maka  akan  berubah  hasilnya. Kedua ,  aktualisasi  diri yang  representatif  kaum  perempuan.  Mereka  ingin  mengaktualisasikan  diri  mereka  sebagai perempuan  dalam  tubuh  partai  politik.  Mereka  menganggap  dengan  keterlibatan  kader perempuan  dalam  partai  politik  mampu  menyerap  aspirasi  kaum  perempuan  dan menyuarakannya dengan lebih jelas karena banyak permasalahan kaum perempuan yang hanya bisa lebih dipahami oleh perempuan itu sendiri. Banyak sekali permasalahan perempuan yang harus  diselesaikan  tapi  perempuan  lebih  bisa  memahami  bagaimana  cara  menyelesaikannya karena mereka turut merasakannya. Seperti keselamatan ibu melahirkan. Hal ini penting karena angka  kematian  ibu  saat  melahirkan  masih  tinggi.  Ketika  politisi  perempuan  yang memikirkannya, akan lebih bisa mendorong percepatan kebijakan tentang jaminan persalinan dan program-program yang mampu meningkatkan persalinan ibu melahirkan. Terlebih angka harapan  hidup  menjadi  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  Indeks Pembangunan Manusia.
Ketiga ,  keberdayaan  sebagai  politisi  perempuan.  Mereka  ingin  membuktikan  bahwa perempuan  juga  bisa  terlibat  aktif  dalam  politik  secara  praktis.  Mereka  ingin  menunjukkan bahwa  perempuan  juga  bisa  melakukan  sesuatu  dalam  politik  sama  halnya  ketika  peran  itu dijalankan oleh laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang sama karena pada dasarnya peran dalam politik tidak ditentukan keberhasilannya oleh gender. Namun bagaimana manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih  baik.  Di  Provinsi  Banten  sendiri  terdapat  beberapa  figur  yang  mampu  menginspirasi banyak perempuan untuk terjun ke politik karena peran dan kontribusinya yang cukup besar bagi  perempuan  seperti  Nurul  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  dan  Encop  Sovia  dari  Partai Gerindra. Sementara untuk kecenderungan memilih bergabung dengan partai tertentu sangat dipengaruhi  oleh  kesamaan  dengan  visi  dan  misi  partai  politik.  Ketika  perempuan  lebih menyukai  partai  nasionalis  maka  cenderung  akan  masuk  ke  dalam  partai  yang  berbasiskan nasionalisme.  Sementara  perempuan  yang  memaknai  dirinya  cocok  dengan  partai  yang
reformasi sistem pengorganisasian partai aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan keberdayaan sebagai politisi perempuan memberi warna atas praktik politik dan urusan publik
E-ISSN: 2685-7766
berbasiskan agama maka cenderung akan bergabung dengan partai yang berbasiskan agama. Tidak serta merta seluruh perempuan masuk dalam politik karena untuk eksistensi saja, namun mereka  masuk  dengan  berbagai  pertimbangan  utamanya  ideologi  partai.  Mereka  akan  lebih nyaman  berada  pada  partai  politik  yang  memiliki  garis-garis  kebijakan  yang  sesuai  dengan harapan yang mereka bayangkan. Hal ini dapat mendorong terciptanya aktualisasi politik kader perempuan yang lebih tinggi pada tubuh partai politik.
Keempat , memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Mereka beranggapan bahwa mindset dan  keterampilan  peran  perempuan  yang  bisa  lebih  diberdayakan.  Dengan terjun  ke  dunia  politik  dalam  praktiknya  secara  pemikiran  dan  aktivitas  lebih  diberdayakan baik  untuk  kader-kader  perempuan  partai  politik  maupun  untuk  perempuan  lainnya.  Kader perempuan  akan  peka  terhadap  kebutuhan  kaum  perempuan  lainnya,  baik  kebutuhan  secara materil maupun immateril. Maka, mayoritas politisi perempuan akan menggunakan pendekatan yang  akan  membawa  aktifitas  dan  kreatifitas  kaum  perempuan  lainnya  ke  arah  yang  lebih berdaya dan massif.
Selanjutnya mari kita telusur soal pemaknaan aktivisme politik para politisi perempuan di Banten:
Tabel 1 Pemaknaan Aktivisme Politik Menurut Key Informant Informan Kunci Pemaknaan Aktivisme Politik Rika (Partai Gerindra) “Peran  aktif  dalam  berpolitik  itu  bisa  jadi sebuah  proses  yang  berkaitan  dengan bagaimana membentuk suatu  kebijakan dari kekuasaan  yang  kita  miliki,  misalnya kekuasaan angoota DPRD. Kita menjalankan fungsi itu dengan baik dan sesuai aturan dan fokus  pada  kebijakan  yang  membantu masyarakat.  Misalnya  sepeda  listrik  untuk RT  RW,  memang  iya  itu  dibutuhkan,  tapi untuk  masyarakatnya  apa?  Kita  aktif berpolitik  tetap  tidak  melanggar  kaidah- kaidah  partai  politik  kita. Aktivisme  politik yaitu  menjalankan  kegiatan  politik  yang berdasarkan pada tujuan kita dan kebijakannya  lebih  kepada  masyarakat. aktivitasnya  yaitu  menyerap  aspirasi  dan mengimplementasikan aktivisme politik .” Erna (PKS) “Sebetulnya  zaman  dulu  juga,  zaman Rasulullah  politik  itu  bukan  hal  yang  tabu, politik itu bagaimana caranya kita mengajak orang dalam kebaikan, seperti itu. Di zaman
Rasulullah para perempuan juga terlibat aktif dalam  politik  ketika  dalam  peperangan, bagian  kesehatannya  atau  bagian  yang mendampinginya ketika para sahabat terluka dan  itu  juga  menjadi  bagian  dari  politik sebetulnya  ini  jangan  di  kalau  di  tabu.  Kita kadang beranggapan Perempuan udah sekolah  tinggi-tinggi  paling  di  dapur,  di sumur dan di kasur. Sebetulnya tanggungjawab  kita  sebagai  perempuan  itu ya  banyak,  bukan  hanya  untuk  urusan keluarga saja. Kita terjun ke masyarakatpun
Bayu Nurrohman, Yeby Ma’asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani: Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten
mengajak orang untuk berbuat kebaikanpun termasuk  bagian  dari  politik.  Makanya, sebagai seorang perempuan hukumnya wajib mungkin  tapi,  dengan  syarat-syarat  tertentu seperti harus ada izin suami.” Emuy (PDI Perjuangan) “ Kalau  di  partai  politik  dalam  rapat suarakan  saja  apa  yang  kita  anggap  baik, buat  jadi  suatu  keputusan  kalau  ga disuarakan  ga  di  denger  harus  ngomong , mana  orang  tahu  kalau  kita  ga  ngomong. Perempuan  di  belakangkan  sama  laki  laki dalam  rapat.  Di  partai  politik  tuh  pleno  ga usah  salah-salah,  berpolitiklah  yang  sopan biar kita bisa gitu menempatkan diri.”
Sumber: Tim Penulis, 2023
Sementara  konsep  aktivisme  politik  menurut key  informant pertama  dimaknai  sebagai peran  aktif  dalam  berpolitik  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  membentuk  suatu  kebijakan dari  kekuasaan  yang  dimiliki.  Kembali  pada  pernyataan  sebelumnya  bahwa  politik  pada akhirnya merupakan proses merubah tatanan sosial melalui kebijakan publik. Maka pemaknaan aktivisme politik lebih kepada peran individu berupaya untuk menjalankan fungsi mereka baik sebagai  kader  maupun  anggota  parlemen  secara  profesional  dengan  mendorong  adanya pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara politisi perempuan yang berasal dari partai berbasiskan agama menyampaikan jika aktivisme politik merupakan peran yang membantu kepentingan politik untuk kemenangan bersama.  Mereka  berpendapat  jika  perempuan  dalam  politik  sudah  ada  dari  sejak  zaman Rasulullah. Perempuan terlibat aktif dalam peperangan sebagai pihak yang mendampingi para sahabat dan kaum yang mengalami luka saat perang. Dengan perempuan terjun ke masyarakat dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan pun termasuk bagian dari politik, maka sebagai seorang  perempuan  hukumnya  wajib  untuk  terjun  ke  politik,  tetapi  dengan  syarat-syarat tertentu.
Kemudian, politisi perempuan dari PDI-P beranggapan bahwa aktivisme politik berarti adalah peran kader khususnya perempuan untuk menyuarakan yang dianggapnya baik sampai mencapai  sebuah  keputusan.  Pada  dasarnya  politisi  perempuan  memaknai  aktivisme  politik sebagai  sebuah  peran  dan  kontribusi  yang  mereka  berikan  sebagai  kader  dari  partai  politik dengan  tujuan  untuk  memberikan  kontribusi  yang  optimal  pada  pemenuhan  hak-hak perempuan di ruang publik.

## Aktualisasi Peran, Eksistensi, & Aktivitas Politisi Perempuan Banten
Perempuan dalam memimpin tidak berbeda dengan laki-laki, mereka juga dituntut hal  yang sama  sebagai  seorang  pemimpin  untuk  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  kepemimpinannya dengan baik guna membangun daerahnya dengan lebih baik ( Nurrohman & Mayrudin, 2021 ). Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan  eksekutif  yang  tinggi.  Provinsi  Banten  bila  dilihat  pada  keterwakilan perempuan pada ranah eksekutif tentu menampilkan fakta yang baik. Saat ini, dari jumlah 8 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  terdapat  3  pemimpin  perempuan  yaitu  Irna  Narulita sebagai  Bupati  Pandeglang,  Iti  Octavia  Jayabaya  sebagai  Bupati  Lebak,  dan  Ratu  Tatu Chasanah  sebagai  Bupati  Serang.  Bahkan  pada  periode  kepemimpinan  kepala  daerah sebelumnya terdapat 4 pemimpin perempuan di Banten dengan ditambah Airin Rachmi Diani
E-ISSN: 2685-7766
sebagai Walikota Tangerang Selatan. Fakta ini menampilkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai kepala daerah di Provinsi Banten mencapai angka 50% yang merupakan capaian yang tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya.
Meskipun para kepala daerah perempuan di Kabupen/Kota di Provinsi Banten memang terlahir dari sebuah kekuatan dinasti politik, namun hal ini tetap tidak menafikan fakta bahwa ternyata perempuan dan kepemimpan perempuan bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Para  kepala  daerah  perempuan  terpilih  inipun  tetap  dituntut  untuk  mendorong  kemajuan daerahnya mengingat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang masih perlu  melompat  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan-permasalahan  strategis  seperti kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun  berbeda  dengan  keterwakilan  pada  ranah  eksekutif,  pada  ranah  legislatif keterwakilan  perempuan  di  Provinsi  Banten  masih  belum  mampu  bahkan  mencapai  angka 30%. Keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Banten sebagai anggota legislatif masih rendah  yaitu  hanya  diwakili  15  anggota  parlemen  perempuan  dibandingkan  dengan keterwakilan  anggota  parlemen  laki-laki  sebanyak  70  orang  dari  total  keseluruhan  anggota legislatif  DPRD  Provinsi  Banten  sebanyak  85  orang.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa keterwakilan  perempuan  pada  parlemen  di  Provinsi  Banten  baru  mencapai  17,65%.  Data mengenai anggota legislatif perempuan di Provinsi Banten bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2 Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Prov. Banten 2019-2024
1 Dra. Encop Sopia, S.Ag., M.A. GERINDRA 2 Hj. Tati Nurcahyana, S.E., M.Si. GERINDRA 3 Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si PDIP 4 Indah Rusmiati, S.IP. PDIP 5 Sri Hartati, S.H. PDIP 6 Desy Yusandi, S.E. GOLKAR 7 Hj. Ella Silvia, Sh., MH PAN 8 Hj. Anita Indah Wati, SE PDIP 9 Ria Mahdia Fitri, S.Sos. NASDEM 10 A. Cut Muthia Ahmad M PKS 11 Maretta Dian Arthanti, Psi PSI 12 Neng Siti Julaeha, S. Pd I, M. Pd. PPP 13 Nurul Wasiah, A.Md. Keb PKS 14 Hj. Ida Ating, S.IP. PPP 15 Dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani PKS
Sumber: (Puskapol UI, 2019)
Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa Partai PDI Perjuangan menjadi penyumbang terbesar anggota legislatif perempuan sebanyak 4 orang,  disusul oleh PKS yang meloloskan 3 orang. Sementara  Partai  Gerindra  dan  PPP  meloloskan  2  orang.  Dari  data  tersebut  memang  masih menggambarkan  betapa  sulitnya  keterwakilan  perempuan  menembus  angka  30%  Pada keanggotaan legislatif di Provinsi Banten.
Sementara  untuk  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi Banten juga belum ada yang mencapai 30%. Di Kabupaten Lebak untuk keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 7 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Di Kabupaten Serang Untuk keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 13% dari jumlah anggota. Kabupaten Pandeglang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah 12 anggota legislatif perempuan dari jumlah 50 anggota atau sekitar 24%. Di Kota Serang terdapat
5  anggota  legislatif  perempuan  dari  jumlah  45  atau  sebesar  12%.  Kota  Cilegon  terdapat  4 anggota  legislatif  perempuan  dari  jumlah  40  atau  sebesar  10%.  Kota  Tangerang  memiliki jumlah 6 anggota legislatif perempuan dari total 50 anggota parlemen atau sebesar 12%. Dan Kabupaten  Tangerang  terdapat  7  anggota  perempuan  dari  jumlah  keseluruhan  anggota parlemen atau sebesar 13%. Hal  ini juga menunjukkan bahwa sampai di  tingkat  daerah pun memang keterwakilan perempuan di parlemen belum mampu bahkan mencapai seperempatnya dari keseluruhan jumlah anggota parlemen.
Kurang berjalannya mesin partai dalam mengorbitkan calon legislatif perempuan yang kompetitif pada gelaran pemilihan umum legislatif menjadi salah satu permasalahan internal yang  harus  diselesaikan  oleh  partai  politik.  Terbatasnya  sumber  daya  juga  disebabkan  oleh masih minimnya minat dari perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas politik elektoral dan menggunakan  hak  politiknya  untuk  dipilih.  Kedua  permasalahan  tersebut  menjadi  hal  yang berkesinambungan,  yang  sebetulnya  momentum  pengarustamaan  gender  dan  ketentuan perundang-undangan  yang  mewajibkan  keterwakilan  30%  perempuan  dalam  pencalonan anggota  legislatif  harus  bisa  dimanfaatkan  untuk  menjaring  lebih  banyak  potensi-potensi perempuan  untuk  bisa  lebih  aktif  dan  memiliki  aktivitas  politik.  Padahal  bila  dilihat keterwakilan perempuan dalam politik bisa membuka peluang utnuk mengembangkan minat dan menginspirasi perempuan lain untuk berkarir di politik dan memperjuangkan kepentingan- kepentingan perempuan.
Dari jumlah anggota parlemen perempuan yang terpilih di parlemen merupakan sebuah tonggak  harapan  bagi  masyarakat  terutama  perempuan  agar  mampu  lebih  memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan di ranah kebijakan publik. Hal ini karena mereka sebagai anggota parlemen memiliki fungsi yang salah satunya adalah menyusun kebijakan. Penyusunan kebijakan  tentu  didahului  oleh  berbagai  masukan  aspirasi  dari  kelompok-kelompok kepentingan  maupun  masyarakat  secara  luas.  Posisi  anggota  parlemen  yang  strategis diharapkan mampu menghimpun dan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, juga mampu mendorong perempuan lebih mengambil posisi yang aktif baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.
Hanya saja apabila melihat kondisi saat ini masih sulit untuk mendorong pemberdayaan perempuan  dalam  politik  dengan  berbagai  keterbatasan  yang  dialami  dan  dihadapi  oleh perempuan di Provinsi Banten. Budaya patriarki dan nilai-nilai kepercayaan yang terkadang membatasi aktivitas perempuan untuk aktif dalam perpolitikan di daerah. Namun sebetulnya dengan  keterwakilan  perempuan  yang  tersedia  saat  ini  di  parlemen  Provinsi  Banten  masih memberikan sebuah pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam di ranah publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.
Dengan  hadirnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  dan  masuk  ke  dalam  sistem pemerintahan  dengan  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  seharusnya  mampu  mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut. Untuk itu perlu untuk diketahui sejauh mana aktivitas politik  yang  mereka  lakukan  dalam  meningkatkan  pemberdayaan  perempuan  dan memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  perempuan.  Beberapa  kegiatan  telah  dilakukan oleh  anggota  parlemen  perempuan  di  Provinsi  Banten  melalui  lembaga  Kaukus  Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Kependudukan,  dan  Keluarga  Berencana Provinsi  Banten  melaksanakan  berbagai  kegiatan  dalam  meningkatkan  edukasi  dan pemberdayaan  terhadap  perempuan  diantaranya  adalah  kegiatan  evaluasi  perkembangan politik  daerah,  konsolidasi,  dan  seminar.  Selain  itu,  dalam  mendorong  pemberdayaan perempuan, DPRD Provinsi  Banten juga bersinergi  dengan DPW Komite Muda Perempuan Indonesia Provinsi Banten.
E-ISSN: 2685-7766
Aktualisasi  merupakan  sebuah  aksi  dalam  mencapai  sesuatu  yang  diharapkan  sesuai dengan nilai  yang diyakini  itu benar.  Kedua  informan menyampaikan jika mereka memiliki harapan  dan  keyakinan  yang  tinggi  ketika  mereka  bergabung  dengan  partai  politik.  Mereka berharap  bahwa  kepentingan-kepentingan  perempuan  bisa  lebih  banyak  disuarakan  dan diperjuangkan mulai dari internal partai politik dimana mereka bergabung. Namun mereka juga tidak  menutup  fakta  bahwa  tidak  semua  perempuan  yang  tergabung  dalam  partai  politik memiliki keyakinan dan harapan yang sama tentang perjuangan hak kaum perempuan. Tidak sedikit juga kader perempuan di tubuh partai yang berpikir sangat politis sehingga tidak banyak berkiprah  untuk  kepentingan-kepentingan  perempuan.  Padahal  menyuarakan  kepentingan perempuan  melalui  komunikasi  politik  perempuan  dalam  tubuh  partai  politik  merupakan sebuah upaya eksistensi politik. Kemauan untuk mengaktualisasikan diri dalam partai politik inilah yang kemudian mendorong adanya eksistensi dan aktivitas kader perempuan. Eksistensi tentu diperlukan untuk membumikan bahwa kader perempuan dalam partai politik tidak melulu hanya  sebagai  simbol  dan  pelengkap  administrasi  kepartaian  saja,  tapi  jauh  lebih  dari  itu mampu memberikan sebuah sumbangsih nyata dalam mendorong peningkatan kualitas partai politik. Semakin besar peran yang dimiliki oleh perempuan dalam partai politik akan semakin memudahkan penyeleseaian permasalahan aksesibilitas dan kesetaraan gender dalam politik. Semakin banyak informasi dan fakta tersebar luas tentang eksistensi kader perempuan di partai politik tentu akan semakin banyak menyulut dan menginspirasi pihak lainnya untuk turut serta bergabung  dalam  pengembangan  diri  dan  juga  partai  politik  ( Thaharah  &  Rizky,  2022 ). Sebaliknya ketika perempuan hanya sebagai pelengkap atau bahkan berada di luar partar politik dan  parlemen  akan  semakin  sulit  menunjukan  pentingnya  politik  perempuan  dalam  peta perpolitikan lokal dan nasional.
Para politisi perempuan di Banten tidak hanya aktif berpolitik dalam partai politik dan parlemen saja, melainkan beberapa dari mereka juga aktif dalam kelembagaan dan organisasi yang  fokus  terhadap  pemberdayaan  perempuan.  Aktivitas  politik  perempuan  dalam  partai politik adalah dengan mendorong partai  politik untuk  lebih berperspektif gender. Selain itu, politisi perempuan dalam  partai  politik biasanya lebih fokus pada isu-isu perempuan seperti melakukan kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan yang akan menciptakan  perempuan  lebih  mandiri  merupakan  salah  satu  upaya  yang  perlu  secara  terus menerus dilakukan. Aktivitas politik dalam tubuh partai politik akan lebih memberikan warna dalam partai politik. Selain itu secara politik, mereka juga mendorong simpatisan perempuan lebih mendekat ke partai yang akan berdampak pada peningkatan suara partai pada pemilihan umum  selanjutnya.  Aktivitas  perempuan  dalam  partai  politik  sangat  perlu  dilakukan  karena fungsi Perempuan dalam partai politik sebagai bagian yang mewarnai kebijakan dalam partai karena partai butuh keseimbangan dalam artian perempuan dapat menyeimbangkan program- program  tentang  perempuan  dan  anak  yang  kadang  dieksklusi  oleh  laki-laki  karena  lebih berpikir nir-gender.
Aktivitas perempuan sebagai anggota parlemen adalah mendorong kebijakan yang lebih mengutamakan  kepentingan  perempuan.  Anggota  parlemen  perempuan  berperan  agar kebijakan  yang  dikeluarkan  adalah  upaya  untuk  melindungi  dan  membuat  ruang-ruang  bagi perempuan terbuka lebih luas dan lebih nyaman. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti mendorong  lahirnya  Peraturan  Daerah  tentang  Pengarusutamaan  Gender.  Dengan  telah ditetapkannya  kebijakan  ini  berarti  pemerintah  telah  mendorong  kepentingan  perempuan  di daerah yang diatur kuat dengan produk hukum. Kebijakan ini dikeluarkan akan memengaruhi kebijakan-kebijakan lain dibawahnya seperti penyusunan anggaran juga lebih bisa responsif terhadap  gender.  Kemudian  program-program  pemberdayaan  perempuan  juga  akan  lebih banyak muncul. Intinya kesadaran tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan menjadi lebih mudah diakomodir di level pemerintahan daerah.
Bayu Nurrohman, Yeby Ma’asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani: Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten
Gambar 2 Presentasi Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin
Sumber: BPS Provinsi Banten
Aktivisme  kader  perempuan  dalam  politik  juga  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  untuk menyelaraskan kepentingan perempuan yang kerap kali terabaikan. Kebanyakan dari politisi perempuan juga akan memiliki aktivitas lain di luar partai politik dengan bergabung dengan organisasi  yang  aktif  dan  focus  terhadap  perempuan,  hal  tersebut  dilakukan  agar  bisa  lebih dekat  dengan  perempuan  secara  emosional  dan  melakukan  gerakan  yang  lebih  maju  secara bersama-sama.  Anggota  parlemen  perempuan  banyak  yang  tergabung  dalam  Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Melalui KPPI banyak menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. KPPI juga  banyak  berkolaborasi  dengan  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  kegiatan karena  memiliki  focus  yang  sama.  Aktivitas  KPPI  ini  dinilai  baik  karena  dapat  mendorong kepentingan perempuan secara terorganisir karena didukung oleh kelembagaan yang kuat dan diisi oleh sumber daya yang sama-sama sangat memahami bagaimana kebutuhan perempuan dan cara memenuhinya.
Rika  Kartikasari  (Anggota  DPRD  Kabupaten  Pandeglang)  hadir  pada  Kaukus Perempuan  Politik  Indonesia  di  Kab.  Pandeglang  organisasi  terdiri  atas  anggota  parlemen perempuan secara non-struktural dengan agenda aspirasi terfokus pada perspektif perempuan dalam  proses  legislasi  dan  politik.  KPPI  (Kaukus  Perempuan  Politik  Indonesia  ditujukan menjadi wadah bagi semua perempuan yang memiliki minat berpolitik dengan agenda aspirasi suara perempuan suara perubahan. Realitasnya perempuan hadir dalam politik dari dua alasan yakni keluarganya berkecimpung dalam politik atau memiliki materi sebagai modal money is power , sehingga tidak datang dengan motivasi yang berorientasi pada kepentingan perempuan diranah  publik,  Kaukus  ditujukan  untuk  membentuk  solidaritas  dengan  berlandaskan  pada kesamaan  gender  memaknai  kehadiran  perempuan  dalam  politik  yang  masih  terbatas jumlahnya dengan keaktifan perempuan ( Kppbanten, 2021 ).
KPPI  memiliki  berbagai  kegiatan  pada  beberapa  bidang  seperti  partisipasi  politik, ekonomi perempuan, dan jurnalisme perempuan. Beberapa aktivitas kader perempuan dalam KPPI pada bidang partisipasi politik menyelenggarakan aktivitas penguatan sosialisasi gender dan  politik  di  Provinsi  Banten.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  rangka  mendorong  tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Banten. Di tengah fakta bahwa keterwakilan perempuan dalam tubuh partai politik dan parlemen masih minim, kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas politik perempuan yang perlu mendapat dukungan dan apresiasi. Sementara pada bidang  ekonomi  perempuan,  KPPI  menyelenggarakan  pelatihan  industri  rumahan  dengan sasaran  adalah  ibu  rumah  tangga  yang  memiliki  keterbatasan  ruang  dan  waktu  dalam menjalankan aktivitas di luar rumah karena kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu
E-ISSN: 2685-7766
KPPI juga menyelenggarakan pelatihan digital marketing dengan tujuan yang sama agar semua perempuan  di  Provinsi  Banten  bisa  lebih  produktif  memasarkan  produknya  meskipun dikerjakan  dari  dalam  rumah.  Kegiatan  ini  diselenggarakan  dengan  tujuan  meningkatkan pemberdayaan  perempuan  dalam  bidang  ekonomi  yang  saat  ini  masih  menjadi  salah  satu permasalahan yang dialami banyak kaum perempuan di Provinsi Banten.
Di samping itu, dalam bidang jurnalisme perempuan, KPPI menyelenggarakan kegiatan pelatihan  jurnalistik  dengan  tujuan  memberikan  pendidikan  dan  keterampilan  kepada perempuan  untuk  bisa  mengelola  informasi  dengan  baik  di  tengah  pesatnya  perkembangan teknologi  dan  informasi  saat  ini.  Selain  itu  KPPI  juga  menyelenggarakan  pelatihan keterampilan  public  speaking  yang  juga  sasarannya  adalah  perempuan  di  Provinsi  Banten. Kegiatan  ini  tentu  mendorong  perempuan  untuk  bisa  lebih  berkomunikasi  dengan  baik  di tengah tantangan global. Dengan adanya berbagai pelatihan jurnalistik tentu diharapkan akan perempuan akan lebih banyak menyampaikan pendapatnya dan bersuara lebih banyak untuk kepentingan  peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  di  Provinsi  Banten.  Dengan  berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPI memberikan gambaran bahwa kader partai politik dan anggota  parlemen  perempuan  beberapa  telah  aktif  melaksanakan  aktivitas  yang  mendorong pemberdayaan perempuan di Provinsi Banten.
Hal tersebut membuktikan bahwa secara kualitas perempuan juga bisa setara atau bahkan lebih  mengungguli  laki-laki  perihal  kepemimpinan,  pembentukan  karakter,  pemberdayaan, peningkatan  kualitas  hidup,  dan  lainnya.  Keterlibatan  peran  dan  aktivitas  perempuan  dalam politik  juga  akan  menjaga  bahkan  meningkatkan  eksistensi  partai  politik  yang  menjadi wadahnya.  Dengan  begitu, goals  point dari  masing-masing  kepentingan  partai  politik  akan terpenuhi.

## Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan
Konsep aktivisme politik perempuan harus bisa dimaknai dengan jelas. Hal yang perlu lebih diperjelas  bukan  hanya  dari  konseptual  melainkan  dari  praktis  dan  empirisnya.  Politisi perempuan masih banyak yang belum memahami peran mereka dalam partai politik sebagai perempuan seperti apa. Miskonsepsi ini membuat mereka tidak melakukan banyak hal untuk mendorong  kepentingan  perempuan  karena  mereka  tidak  mengetahui  apa  yang  seharusnya lebih  mereka  lakukan.  Ketika  perempuan  terpilih  menjadi  anggota  parlemen,  tentu  saja  ada harapan besar dari konstituen perempuan yang telah mendukung untuk diberikan timbal balik berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan merasa lebih baik.
Partisipasi  politik  perempuan  bisa  lebih  banyak  terlihat  ketika  mereka  memiliki  peran yang  besar  juga  dalam  partai  politik  dan  parlemen.  Peran  dan  kontribusi  yang  besar  akan berdampak  peningkatan  kesadaran  masyarakat  secara  luas  tentang  pentingnya  penyelesaian permasalahan  gender.  Namun  kenyataannya,  beberapa  politisi  perempuan  tidak  melakukan aktivitas yang berfokus  pada kepentingan perempuan, mereka mengurusi hal-hal  yang sama pada  umumnya  yang  bersifat  global.  Padahal  ketika  para  anggota  parlemen  bersama-sama menciptakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat perempuan, kekuatannya akan lebih besar dibandingkan  ketika  anggota  parlemen  perempuan  berjalan  masing-masing  atau  berjuang sendiri-sendiri.

## Tabel 3 Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan
Optimalisasi Aktivisme Politik Rekonstruksi Makna Kesadaran  representasi  dan  potensi kader perempuan di tubuh partai politik Politisi  perempuan  perlu  menyadari  bahwa keberadaan  mereka  dalam  tubuh  partai  politik tidak  semata-mata  sebagai  simbol  representasi perempuan,  mereka  perlu  menyadari  bahwa mereka  punya  potensi  yang  banyak,  perempuan

## Optimalisasi Aktivisme Politik

## Rekonstruksi Makna
perlu  merasa  percaya  diri  karena  mereka  juga mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih. Optimalisasi  kebijakan  kuota  afirmasi 30% perempuan di politik Partai  politik  bertugas  untuk  memberikan pendidikan  politik  untuk  membentuk  mindset yang pro gender serta berkewajiban untuk dapat mendorong  atau  menciptakan  perempuan  yang layak  dipilih  dan  menciptakan  kesadaran perempuan  di  masyarakat  yang  patriarki  agar tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik. Dukungan dari partai politik Untuk menciptakan eksistensi perempuan dalam dunia politik lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa  dan  meningkatkan  potensi  aktivisme politik perempuan perlu dukungan partai politik.
Sumber: Tim Penulis, 2023
Politisi perempuan perlu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam tubuh partai politik tidak  semata-mata  sebagai  simbol  representasi  perempuan.  Mereka  perlu  menyadari  bahwa perempuan memiliki daya dan potensi yang memadai. Potensi dalam mengembangkan diri dan lingkungannya,  potensi  dalam  menyumbangkan  pikiran,  potensi  dalam  bertindak,  potensi untuk bersama-sama membesarkan kader perempuan dan partai politiknya. Pemberian afirmasi representasi  perempuan  dalam  tubuh  partai  politik  dan  calon  legislatif  ternyata  tidak sepenuhnya  merubah  pola  pikir  perempuan  dalam  politik.  Ketika  kader  perempuan  sudah merasa bahwa mereka hanya sebagai pelengkap dan merasa inferior dibandingkan dengan laki- laki, maka itulah kesalahan pondasi awal pemikiran kader perempuan yang harus diperbaiki. Perempuan perlu merasa percaya diri karena mereka juga mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.
Kebijakan kuota 30% perempuan di politik menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Artinya, kebijakan tersebut adalah kesempatan besar bagi para  kaum  perempuan  sekaligus  momentum  baru  bagi  partai  politik.  Pendidikan  politik idealnya diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, karena dalam politik masih banyak yang menyalahpahami perspektif gender. Pandangan bahwa perempuan dianggap tidak mampu memimpin  bahkan  ketika  sudah  menang  dalam  pemilihan  pun  perempuan  masih  menjadi perbincangan dan keraguan, pandangan-pandangan tersebut seharusnya bisa dihilangkan atau di  kesampingkan  sehingga  kuota  afirmasi  30%  tidak  hanya  sebatas  pemenuhan  kuota  dan implementasinya  tidak  hanya  dianggap  sebagai  pengguguran  tanggungjawab  saja.  Selain memberikan pendidikan politik untuk membentuk mindset yang pro gender, partai politik juga berkewajiban  untuk  dapat  mendorong  atau  menciptakan  perempuan  yang  layak  dipilih  dan menciptakan kesadaran perempuan di tengah atmosfer patriarki agar tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik.
Semakin tinggi tingkat kesadaran politisi perempuan akan potensi dan sumber daya yang mereka  miliki,  akan  semakin  mendorong  aktivitas  mereka  dalam  tubuh  partai  politik. Aktivisme  yang  mereka  lakukan  akan  meningkatkan  eksistensi  mereka  dalam  dunia  politik lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa. Namun  tetap  saja  secara  praktis  politisi  perempuan  tidak  bisa  sepenuhnya  bergerak  sendiri. Mereka juga harus didukung secara penuh oleh lembaga partai politiknya. Karena dorongan dan  kesempatan  dari  partai  politik  tentu  akan  lebih  memudahkan  mereka  untuk mengaktulisasikan  diri  mereka  secara  optimal  yang  akan  juga  berdampak  pada  peningkatan kualitas dari partai politik itu sendiri.
E-ISSN: 2685-7766
Partai  politik  punya  peran  sentral  dalam  mendorong  peningkatan  politik  perempuan secara  global.  Karena  politik  perempuan  tidak  bisa  lepas  dari  bagaimana  partai  politik memberikan  ruang  kepada  mereka.  Partai  politik  bahkan  bisa  sengat  berperan  sebagai meningkatkan keseteraan gender dan perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan di  ranah publik ( Thaharah & Rizky, 2022 ). Oleh karenanya, garis partai juga harus lebih memperhatikan ruang-ruang suara dan representasi kepada perempuan terlebih dari akar rumput perempuan itu sendiri.  Sosialiasi  dan  pendidikan  politik  juga  perlu  lebih  ditingkatkan  oleh  berbagai  pihak terlebih  partai  politik  dan  juga  organisasi  masyarakat  yang  punya  isu  perjuangan  terhadap partisipasi perempuan dalam politik.
Pemahaman tentang budaya perempuan dalam politik juga perlu dirubah seiring dengan makin  besarnya  minat  dan  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  ( Bashori,  2018 ).  Beberapa budaya  patriarki  masih  membatasi  keikutsertaan  perempuan  dalam  politik  praktis  dan  ini menjadi salah satu faktor penghambat utama keterlibatan perempuan dalam politik. Kesadaran yang  tinggi  terhadap  peran  perempuan  dalam  politik  juga  akan  mendorong  peran  dan partisipasi perempuan dalam politik praktis baik secara lokal maupun global ( Daryono, 2021 ).

## SIMPULAN
Politisi perempuan dalam partai politik memaknai aktivitas mereka sebagai sebuah upaya yang dilakukan  untuk  memberikan  perubahan  terhadap  kualitas  hidup  perempuan  yang  sejalan dengan garis-garis dan ideologi partai politik tempat mereka bergabung. Pemaknaan aktivisme politik  berpengaruh  terhadap  bagaimana  cara  setiap  kader  untuk  memberikan  kontribusinya terlebih  pada  isu  tentang  perempuan  yang  juga  akan  berdampak  pada  peningkatan  suara pemilih  untuk  partai  politik.  Aktivisme  politik  juga  dimaknai  sebagai  sebuah  upaya  dalam mengaktualisasikan  diri  mereka  dalam  partai  politik  yang  berujung  pada  semakin meningkatnya eksistensi perempuan dalam politik praktis yang diharapkan akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk bisa berpartisipasi lebih lanjut dengan bergabung sebagai kader dari partai politik.
Pemaknaan  para  politisi  perempuan  mengenai  aktivisme  politik  sesungguhnya  bukan sekedar menghadirkan raga kaum perempuan pada tubuh partai-partai politik. Hasil penelitian ini menjadi kajian penting untuk menyadarkan banyak pihak bahwa kajian tentang aktivisme politik  politisi  perempuan  pada  partai-partai  politik  tidak  hanya  dimanfaatkan  sebagai pelengkap affirmative  action dan  penggugur  kewajibannya.  Melainkan  partai  membutuhkan gagasan, pemikiran, laku politik, dan aktivisme politik  politisi perempuan dalam melakukan institusionalisasi  di  tubuh  partai  politiknya.  Namun  sebetulnya  dengan  keterwakilan perempuan  yang  tersedia  saat  ini  di  parlemen  Provinsi  Banten  masih  memberikan  sebuah pengharapan  untuk  menindaklanjuti  persoalan  perempuan  yang  beragam  di  ranah  publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kekerasan  terhadap  perempuan.  Dengan  hadirnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  dan masuk ke dalam sistem pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut.
Salah satu aspek yang harus dikritisi adalah bagaimana peran kaum perempuan dalam tubuh  partai-partai  politik  mendorong  terciptanya  pelembagaan  partai  dan  konsolidasi demokratisasi terkhusus pada isu kesetaraan dan peluang politik yang sama dengan kaum laki- laki.  Sebagai  sarana  demokrasi,  partai  politik  harus  menjadi  jembatan  dan  sarana  berbagai pihak  memberi  kesempatan  pada  kaum  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  dan menciptakan  determinan  isu  kebijakan  Pengarus  Utamaan  Gender  (PUG).  Kenyataannya, partai  politik  kini  menjadi  alat  politik  para  oligarki  yang  berkuasa  dan  cenderung  memiliki mentalitas patriarki yang masih sangat dominan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  M.,  Hum,  M.,  Meilinawati,  L.,  Hum,  M.,  Banita,  B.,  Hum,  M.,  …  Sastra,  F.  (2009). Perempuan dalam Kuasa Patriarki Oleh : Ketua : Anggota : 1–108.
Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan , 2 (2), 287– 310. https://doi.org/10.32533/02207.2018
Creswell,  J.  W.  (2013). Qualitative  Inquiry  &  Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches (Third Edit). California: SAGE Publication.
Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota  di  Jawa  Timur. Jurnal  Adhyasta  Pemilu , 4 (1),  89–107. https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47
Godjali,  M.  R.,  &  Mayrudin,  Y.  M.  (2020).  Partisipasi  Perempuan  Melalui  Organisasi  Non Pemerintah  Fatayat  Dan  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  Dalam  Penanganan  Covid-19. JURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan &  Otonomi  Daerah) , 6 (1), 1–19. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/4456
Kppbanten. (2022). Tentang Mimpi Perempuan Yang Bergerak Dengan Hati . kppbanten.com. Retrieved October 8, 2022, from https://kppbanten.com/profil/
Mayrudin,  Y.  M.,  Husna,  N.  A.,  &  Yuliati,  F.  R.  (2020).  Kontestasi  Kuasa  Kepemimpinan Formal  dengan  Informal  dalam  Kebijakan  Publik  dan  Politik  Keseharian. Journal  of Political Issues , 2 (1), 1–9. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30
Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. Ijd-Demos , 4 (3), 1071–1090. https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323
Nimrah & Sakaria, S. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan  Caleg  Perempuan  Dalam  Pemilu  Legislative  2014). The  POLITICS:  Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (2), 2407–9138.
https://doi.org/10.31947/politics.v1i2.229
Nurrohman,  B.,  &  Mayrudin,  Y.  M.  (2021).  Kepemimpinan  Perempuan  dan  Ketahanan Pangan:  Upaya  Bupati  Irna  Narulita  dalam  Penguatan  Pangan  Lokal  di  Pandeglang. Administratio, 12(2), 169–184. https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.243
Pick,  K.  (2017).  Women,  leadership,  and  power.  In Handbook  of  Research  on  Gender  and Leadership (pp. 223–237). Retrieved from
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85069647188&partnerID=40&md5=56db50d3c536c86c9d80d985ef2061c2
Shaya, N., & Abu Khait, R. (2017). Feminizing leadership in the Middle East: Emirati women empowerment  and  leadership  style. Gender  in  Management , 32 (8),  590–608. https://doi.org/10.1108/GM-07-2016-0143
Supriyadi, T., Julia, J., & Firdaus, E. (2019). The problems of gender equality: A reconstruction of  Islamic  doctrine. Journal  of  Social  Studies  Education  Research , 10 (2),  91–110. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
E-ISSN: 2685-7766

## 85070536788&partnerID=40&md5=01e11ab0c40d2f270ac801d6fbffe9ed
Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. Jurnal Muwazah , 7 (2), 120–130. https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517
Thaharah, H. A., & Rizky, L. (2022). Penguatan Peran Politik Perempuan Di Negara Dunia Ketiga :  Studi  Kasus  Di  Bangladesh. Jurnal  Studi  Diplomasi  Dan  Keamanan , 14 (1). https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i1.6376
Tong,  R.  P.  (1998). Feminist  Thought:  A  More  Comprehensive  Introduction (II).  Colorado: Westview Press.
Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. Politea : Jurnal Politik Islam , 1 (1), 63–83. https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813
Walters,  M.  (2021). Feminisme:  Sebuah  Pengantar  Singkat (Y.  R.,  Ed.).  Yogyakarta: IRCiSoD.
Zuhriyah, L. (2018). Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa. Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak , 2 (2). https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268