## Model Penerapan Akuntansi Aset Desa: Mengurai Kompleksitas Permendagri No 1/2016
Finna Dian Safira 1 , Firda Ayu Amalia 2* , Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono³
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: G34, H83, M48
Korespondensi: Firda Ayu Amalia (firdaayu@umm.ac.id)
Received : 12 - 12 - 2023 Revised : 06 - 12 - 2023 Accepted : 11 - 02 - 2024 Published : 15 - 02 - 2024
Keywords: Government, Permendagri, Village Assets, Village Asset Management
Sitasi: Safira, F. D., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Model Penerapan Akuntansi Aset Desa: Mengurai Kompleksitas Permendagri No 1/2016. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 11 (1), 12 - 24. https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01 1.01.02
This work is licensed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  accounting  records  on  village  asset management based on Permendagri Number 1 of 2016 in Sendangagung  Village, Plaosan  District,  Magetan  Regency  which  discusses  12  (twelve)  indicators  of village asset management. This research uses qualitative research with a direct case study on the Sendangagung Village Government as a research object as well as an internship  place  from  researchers  where  data  is  obtained  through  interviews  and documentation.  The  results  of  the  study  stated  that  accounting  records  in  asset management have not been carried out properly and optimally, where there are still some  indicators  that  are  not  in  accordance  with  the  established  regulations.  The obstacle  faced  by  the  village  is  the  lack  of  human  resources  so  that  the entrepreneurship process is not optimal other than that the asset inventory has not been carried out optimally. Efforts that can be made by the Village Government are the  recruitment  of  experts  who  can  help  recording  and  reporting  that  cannot  be done  optimally  by  the  device  as  well  as  the  procurement  of  fostering  the  use  of SIPADES by the District or Regency.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan akuntansi pada pengelolaan  aset  desa  berdasarkan  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016  di Desa  Sendangagung,  Kecamatan  Plaosan,  Kabupaten  Magetan  yang membahas  12  (dua  belas)  indikator  pengelolaan  aset  desa.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus  langsung  pada Pemerintahan  Desa  Sendangagung  sebagai  objek  penelitian  sekaligus tempat magang dari peneliti yang mana data diperoleh melalui wawancara dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pencatatan akuntansi  pada  pengelolaan  aset  belum  terlaksana  dengan  baik  dan optimal,  dimana  masih  terdapat  beberapa  indikator  yang  belum  sesuai dengan  regulasi  yang  ditetapkan.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  desa  yaitu kurangnya  SDM  sehingga  proses  penatausahaan  tidak  optimal  selain  itu inventarisasi  aset  belum  dilakukan  secara  maksimal.  Upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  yaitu  perekrutan  tenaga  ahli  yang  dapat membantu pencatatan dan pelaporan yang belum dapat dilakukan dengan maksimal  oleh  perangkat  sekaligus  pengadaan  pembinaan  penggunaan SIPADES oleh pihak Kecamatan.

## 1. PENDAHULUAN
Pedesaan adalah bagian menyeluruh dari Negara  Republik  Indonesia.  Mendirikan  dan membangun  desa  termasuk  mendirikan sebagian  besar  penduduk  Indonesia,  hal  ini mudah  dipahami  karena  lebih  dari  delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di seluruh desa Indonesia (Hendarto, 2020). Desa merupakan  sebuah  kesatuan  hukum  yang secara  sah  dan  dilindungi  memiliki  batas
wilayah. Dalam lingkup tersebut, masyarakat desa  melalui  perangkat  desa  berhak  untuk mengurus  dan  menangani  pemerintah  dan kepentingan masyarakat desa setempat untuk menjamin  seluruh  pagu  dan  hak  tradisional yang  dianut  desa  setempat  (Vidyaroh  et  al., 2016).
Aset  Desa  adalah  salah  satu  bagian penting  dalam  pengelolaan  Pemerintah  Desa yang  perlu  diatur  secara  teratur  untuk
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap
E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545
Vol. 11, No. 1, Januari-Juni (2024), hal. 12-24
mencapai penyelenggaraan aset yang berdaya guna,  Aset  Desa  adalah  barang  milik  Desa yang  berasal  dari  kekayaan  asli  milik  Desa, dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah Permendagri No.  1  Tahun  2016  (2016),  Sedangkan Inventaris  Desa  adalah  daftar  barang  milik Desa,  yaitu  hasil  aset  Desa  yang  didata, dicatat dan dilaporkan. Aktivitas inventarisasi Aset  Desa  merupakan  kewajiban  petugas ataupun  perangkat  desa  yang  mengurus  aset desa  yang  berkoordinasi  dengan  sekertaris desa (Vidyaroh et al., 2016).
Dengan  penerapan  pengelolaan  yang baik maka akan membentuk hasil akuntabilitas  yang  baik  pula.  Pengelolaan dengan  kata  lain  pengaturan  adalah  sebuah proses  untuk  mengatur  sebuah  kegiatan tahunan  proses  yang  dilakukan  dengan tindakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu  (Risnawati,  2017).  Jadi,  Pengelolaan aset  desa  adalah  seuau  bentuk  kegiatan pemerintah  desa  yang  dilakukan  oleh perangkat  desa  atau  aparatur  desa  yang dilakukan dengan pengaturan dan perencanaa  yang  matang  untuk  mencapai suatu tujuan yang berdasar pada kepentingan desa.
Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  adalah rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencana, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,  penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian  aset  desa. Pengelolaan  aset  desa  dilakukan  atas  azas fungsional, kepastian hukum, tranparansi dan keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan kepastian nilai (Muliati, 2016).
Penelitian  yang  telah  mengulas  terkait pengelolaan  aset  dengan  menggunakan SIPADES  yang  dilakukan  oleh  Hidayat  & Nursetiawan  (2022)  di  Desa  Karangjaladri Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran. Pada  hasil  pembahasan  penelitian  tersebut dengan  adanya  kegiatan  khusus  pemenuhan pengerjaan  pengelolaan  aset  desa  untuk pemenuhan  pencatatannya  masih  terkendala
dengan  aplikasi  yang  belum  beraktivitas dengan  maksimal  dan  anggaran  yang  turun tidak  cair  tepat  waktu.  Untuk  pengelolaan aset  desa  dikerjakan  oleh  kepala  urusan umum   dibantu  oleh  perangkat desa  lainnya. Mengenai  pelaporan  hasil  pengelolaan  aset desa kepala desa telah melaporkannya secara optimal  tiap  tahun.  Hambatan  yang  dimiliki desa  yaitu  kurangnya  anggaran  karena  tidak memiliki  PAD  dan  dana  rutun  tidak  tepat waktu,  lalu  kurangnya  pembinaan  dan meningkatan kompetensi dari dinas.
Fenomena yang diangkat pada penelitian ini  adalah  penerapan  akuntansi  pada pengelolaan  aset  desa  yang  berada  di  Desa Sendangagung, Kabupaten Magetan. Permasalahan yang terjadi di Desa Sendangagung sendiri yaitu dimana Pengelolaan  Aset  Desa  ini    seharusnya ditangani  atau  dikelola  dalam  bentuk penatausahaan  dan  pelaporan  oleh  Kaur Umum.  Namun,  yang  terjadi  adalah  Kaur Umum  tersebut  tidak  dapat  melaksanakan kegiatan  pengelolaan  aset  sebab  beliau  tidak dapat    mengopersikan  komputer  ataupun laptop sehingga tugas pegelolaan aset desa ini dilimpahkan kepada Kaur Perencanaan, yang mana  beliau  sendiri  sudah  memiliki  banyak pekerjaan dan tanggungan sehingga pengelolaan aset desa ini belum optimal. Lalu untuk pencatatan akuntansi pengelolaan  aset  seharusnya  telah  dicatat dalam  SIPADES.  Namun,  karena  tidak  ada yang bisa mengoperasikannya, sehingga tidak di  input  dalam  SIPADES  dan  setelah ditanyakan  oleh  peneliti  bahwa  dari pemerintah diatasnya tidak dilakukan pelatihan  dan  pembinaan  SIPADES  karena itulah  tidak  ada  yang  dapat  mengoperasikan SIPADES. Kendala dalam penerapan akuntansi  ini  juga  bisa  saja  datang  karena kurangnya  jumlah  perangkat  desa  sehingga dapat  dipastikan  mengerjakan double  jobdesk yang  membuat  pencatatan  tidak  dilanjutkan kembali.  Selain  itu,  inventaris  desa  yang sering  bertambah  namun  tidak  tercatat sehingga  saat  akan  dilakukan  rekapan pencatatan banyak yang tidak tercatat karena kelengahan  dapat  terjadi  saat  melakukan penataan.
Sehingga berdasarkan pada fenoma yang terjadi  peneliti  dapat  merumuskan  masalah yaitu  bagaimana  penerapan  akuntansi  pada pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri  No.  1  Tahun  2016  di  Desa Sendangagung.  Dengan  itu,  tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  penerapan akuntansi  pada  pengelolaan  aset  desa  yang ada  di  Desa  Sendangagung  apakah  telah sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  serta harapan dari penelitian ini agar permasalahan yang terjadi dapat ditemukan solusinya.

## 2. TELAAH TEORI

## 2.1. Aset Desa
Aset  merupakan  sumber  daya  ekonomi yang  dikuasai  dan/atau  dipunyai  oleh pemerintah sebagai akibat kejadian masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial di masa  yang  akan  datang  diinginkan  dapat diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  serta  dapat  diukur  dalam  satuan uang,  termasuk  sumberdaya  non  keuangan yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi Masyarakat  umum  dan  sumberdaya  yang dirawat  karena  alasan  Sejarah  dan  budaya menurut PSAP 07 Paragraf dalam (Pratama & Syakura, 2022).
Aset  desa  didefinisikan  No  6  Tahun (2014) sebagai barang milik desa yang berasal dari  kekayaan  asli,  dibeli  atau  didapat  atas beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  atau  pendapatan  hak  lainnya  yang  sah. Menurut  Siregar  (2004)  dalam  (Hidayat  & Nursetiawan, 2022) aset didefinisikan sebagai barang  (thing)  atau  barang  yang  mempunyai nilai  ekonomi,  angka  komersial,  atau  nilai tukar yang dipunyai oleh suatu badan usaha, instansi, atau individu. Jenis – jenis Aset Desa memiliki kekayaan yang terdiri dari:
1. Tanah kas desa
2. Tanah ulayat
3. Pasar desa
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu
6. Pelelangan hasil pertanian
7. Hutan milik desa
8. Bangunan desa
9. Mata air milik desa
10. Pemandian umum
11. Lain-lain kekayaan desa Rincian aset  desa  adalah  pengakuan dari pemerintah  bahwa  desa  memiliki  aset  yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD). Status kepemilikan aset desa dikelola dan dimanfaatkan  untuk kepentingan  masyarakat desa  dan  dikuasai  oleh  desa  secara  legal contohnya  seperti  surat  bukti  kepemilikan bagi  tanah  kas  desa  atau  status  kepemilikan bagi  bangunan  desa.  Apakah  aset  desa  itu penting?  Tentunya  penting,  karena  memberi manfaat  bagi  warga  dan  masyarakat  desa. Untuk  Pemerintah  Desa  aset  desa  dapat menjadi  sumber  pendapatan  desa,  kekayaan desa,  dan  juga  modal  desa  untuk  kegiatan yang dapat dilakukan oleh desa dan juga juga kepentingan sarana dan prasarana bagi orang banyak.

## 2.2. Pengelolaan Aset Desa
Prajudi
mengakatakan bahwa Pengelolaan  merupakan  pengendalian  dan penggunaan  semua  faktor  sumber  dayang yang  menurut  sebuah  perancang  dibutuhkan untuk  penyelesaian  dalam  tujuan  kerja tertentu (Marshaliany, 2019).
Pengelolaan Terry (2005) dalam Sudaryati (2017)  dikatakan  bahwa  suatu  proses  yang istimewa  yang  terdiri  dari  perlakuan perencanaan,  pengorganisasian  pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan  suatu  capaian  sasaran  yaang telah  ditentukan  melalui  pemanfaatan  SDM dan  sumber  daya  lainnya.  Menurut  (Muliati, 2016)  manajemen  aset  desa  dilakanakan berdasarkan  azas  fungsional,  kepastian hukum,  transparansi  dan  keterbukaan, efisiensi,  akuntanbilitas  dan  kepastian  nilai. Proses  pengelolaan  aset  desa  Kepala  Desa sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan yang  merupakan  rangkaian  kegiatan  yaitu mulai dari:
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan
6. Pemeliharaan 7. Penghapusan
8. Pemindahtanganan 9. Penatausahaan 10. Pelaporan 11. Penilaian 12. Pengendalian dan pengawasan Sistem pengelolaan keuangan di
Pemerintah Desa dengan  dikeluarkannya UU Desa  menjadi  kewajiban  desa  untuk melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan pengelolaannya.    Hal  ini  dilakukan  dengan latarbelakang keterbukaan kepada masyarakat  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat  desa.  Proses  keuangan  sesuai dengan  UU  No.  6  Tahun  2014  dimana  desa diharapkan  menekankan  kejujuran  dalam pelaporan  keuangan  dan  konsisten  setiap bulannya.

## 2.3. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  adalah rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,  penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian  aset  desa. Pengelolaan  aset  desa  dilakukan  atas  azas fungsional, kepastian hukum, tranparansi dan keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan kepastian nilai (Muliati, 2016). Seluruh proses pengelolaan  aset  desa,  macam - macam  aset desa  dan  juga  kewajiban  tiap  perangkat desa telah  diatur  didalamnya  yang  nantinya dijadikan  sebagai  pedoman  dan  pegangan dalam melakukan penerapan akuntansinya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Pendekatan  kualitatif  diterapkan  pada penelitian  ini  karena  tidak  ada  data  yang berupa  angka,  namun  berupa  analisis penerapan  akuntansi  pada  pengelolaan  aset Desa Sendangagung. Saat proses pengumpulan  data,  penelitian  melakukan studi  tentang  pengelolaan  aset  desa  lalu melakukan wawancara dan dokumentasi Jenis  data  yang  diterapkan  pada penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  data
sekundr.  Karena  data  yang  dikumpulkan berasal  dari  hasil  wawancara  dengan informan. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya  secara  langsung  dengan  informan yang  telah  dipilih  sebagai  informan  kunci. Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini sebanyak 4 (empat) orang. Sedangkan sumber data  lainnya  adalah  data  sekunder  yaitu sumber  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  dari  lapangan,  sumber  data sekunder ini berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengelolaan  aset  desa,  serta  penggunaan jurnal yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jenis  sumber  data  yang  diterapkan  pada penelitian ini bersumber dari tertulis dan juga lisan.
Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan tatap muka  dengan  informan  yang  telah  dipilih diantaranya terdapat Kaur Perencanaan, Kaur Umum,  Sekretaris  Desa,  dan  Kepala  Desa. Dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan berdasarkan  Permendagri  No.  1  Tahun  2016 yang  memiliki  12  indikator  yang  akan tanyakan.
Teknik  dokumentasi  bertempat  di  Desa Sendangagung, Kecamatan
Plaosan, Kabupaten  Magetan. Data dokumentasi pada penelitian  ini  yaitu  profile  desa  yang  ada dalam buku RPJMDesa
(Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa)  yang disusun  selama  kepala  desa  menjabat  selama 6 (enam) tahun. Selain itu kita dapat mengkaji studi  dokumentasi  dari  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016    yang mengatur pengelolaan aset desa yang menjadi daar  teori  dalam  Penelitian  ini.  Hasil wawancara  akan  lebih  meyakinkan  jika didukung dengan dokumen dan informan.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  yang  dikembangkan oleh  Miles  Huberman,  (Ahyar  &  Sukmana, 2020)  dengan  model  interaktif.    Berikut  ini beberapa  langkah  yang  dilakukan  pada  saat melakukan analisis data:
a. Pengumpulan Data Di  dalam  pengumpulan  data,  data  yang didapatkan  dari  hasil  wawancara  dan dokumentasi.  Dimana  wawancara  dilakukan
dengan  4  perangkat  desa  yang  memahami bidang  pengeloaan  aset  desa,  yang  dimana hasil  wawancara  nantinya  akan  dicatat berbentuk  skrip.  Sedangkan  untuk  dokumen didapatkan  dari  pencatatan  aset  desa  serta peraturang  menteri  dalam  negeri  yang  dapat mendukung hasil dari implementasi.
b. Reduksi Data Pada  langkah  ini  setelah  data  yang terkumpul  selanjutnya  di  reduksi  dengan memilah data hasil wawancara dan dokumentasi yang penting dan relevan untuk dapat  memecahkan  permasalahan  dan menjawab  pertanyaan  penelitian.  Selanjutnya data - data  yang  tidak  terpakai  akan  dibuang sebab  pada  langkah  ini  kita  membuat  kata kunci dari hasil data yang di dapat.
c. Tringulasi/Penyajian Data Hasil dari reduksi data selanjutnya diolah menjadi  narasi  yang  disajikan  pada  Bab  4 pembahasan  yang  mengarah  pada  sebuah simpulan  dari  penggabungan  informasi  yang didapat. Data yang disuguhkan dapat berupa grafik  maupun  gambar  untuk  menjabarkan hasil  temuan  yang  didapat.  Informasi  yang dituangkan  dalam  bab  4  bersifat  fakta  dan juga  nantinya  akan  dihubungkan  dengan penelitian terdahulu.
d. Kesimpulan/Verifikasi Penarikan  kesimpulan  berkaitan  dengan interpretasi  data  yang  telah  didapat  yaitu mengembangkan makna dari data yang telah ditunjukkan.  Kesimpulan  disusun  dari  awal bab  4  dengan  seiring  dikerjakannya  masalah yang  muncul  akan  terlihat  dari  sini  peneliti secara  tidak  langsung  dapat  menafsirkan keseluruhan  hasil  penelitian  sekaligus  dapat memberikan saran.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Sendangagung  merupakan  desa yang  terletak  di  Kecamatan  Plaosan  yang mana  salah  satu  desa  yang  berada  di  kaki gunung  lawu.  Desa  Sendangagung  sendiri memiliki  5  dusun  yang  terdiri  dari  Dusun Kramat,  Dusun  Jiwir,  Dusun  Durak,  Dusun Sengon,  dan  Dusun  Muning.  Daerah pedesaan ini mempunyai luas wilayah 116,95 Ha yang terbagi menjadi kegunaan pekarangan atau pemukiman rumah dan juga
tanah pertanian dan perkebunan. Dilihat dari klimatologisnya  Desa  Sendangagung  adalah daerah  dengan  iklim  tropis  yang  memiliki tingkat curah hujan yang sedang.
Selain  itu  juga  Desa  Sendangagung memiliki fasilitas pendidikan berupa TK/Paud  dan  SD/Sederajat,  SLTP,  serta fasilitas  kesehatan  berupa  Pustu  yang  sangat membantu  masyarakat  untuk  memperoleh pelayanan kesehatan. Selain fasilitas kesehatan  dan  juga  pendidikan  terdapat  juga fasilitas keagamaan seperti Mushola dan juga taman  pendidikan  Al - Quran  yang  dapat membantu  berkembangnya  anak - anak  usia dini untuk memulai pembelajaran keagamaan.
1. Perencanaan
Perencanaan Desa Sendangagung diawali dengan  proses  perumusan  rincian kebutuhan  barang  yang  dilakukan melalui  proses  musyawarah  bersama dengan BPD dan  perangkat  desa  dengan menerima usulan - usulan yang ditampung  lalu  dianggarkan  sesuai dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan  penggunaan  dan manfaat  barang.  Perencanaan  aset  desa telah  dibuat  oleh  Desa  Sendangaung sebagimana yang dikatakan oleh Sekretaris Desa (Pak Nis).
“sudah,  dikarenakan  setiap  awal  pemilihan kepala  desa  untuk  dilantik  setiap  itu  pasti diadakan  RPJMDes,  nah  disaat  itu  pula RPJMDes  memuat  kegiatan-kegiatan  dalam jangka  6  tahun  kedepan  termasuk  pengadaan aset desa.”
Setelah  hasil  musyawarah  didapatkan selanjutnya  hasil  tersebut  ditetapkan (Jaya & Fanrezha, 2023). Perencanaan aset desa,  telah  dituangkan  dalam  RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Desa)  untuk  kebutuhahan  6 (enam) tahun. Kegiatan ini dilakukan saat pemilihan  kepala  desa  yang  mana  saat pelantikan  RPJMDesa  telah  memuat rencana  kerja  selama  6  (enam)  tahun termasuk pengadaaan aset.
2. Pengadaan
Pengadaan  telah  dilaksanakan  sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel
untuk  proses  pengadaannya  sendiri dikatakan oleh Kepala Desa (Ibu Lik).
“…..jadi  tahapan -tahapan  itu  mulai  dari misalkan  ada  penambahan  aset  otomatis  kita musyawarahkan eeh dan kita akan jaring dari pihak-pihak terkait untuk aset itu yang bener- bener   paten  untuk  menjadi  milik  Desa Sendangagung.”
Pengadaan  telah  dilaksanakan  sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel. Dalam  hal  pengadaan  barang/jasa  telah sesuai dengan yang diatur oleh peraturan bupati/walikota  dengan  berpedoman pada  ketentuan  yang  undang-undang yang berlaku.
Hasil  penelitian  (Heriningsih,  2017) menghasilkan  hasil  pengadaan  aset dilksanakan  dengan  melihat skala prioritas  dari  kebutuhan  aset  yang  akan digunakan yang mana sebelum dilakukan pengadaan  diajukan  persetujuan  dengan BPD.  Pada  penelitian  ini  juga  indikator ini  telah  selaras  dengan  undang-undang yang telah diatur.
3. Penggunaan
Status  penggunaan  aset  desa  telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setiap  tahunnya.  Agar  penggunaan  aset desa dapat mendukung penyelenggaraaan  pemerintahaan  desa pengadaan  barang  dilakukan  sesuai kebutuhan.  Hal  ini  dipertegas  oleh Kepala Desa (Ibu Lik).
“……dengan  batasan”  dan  aturan”  main yang  ada  yang  jangan  sampe  aset  desa  itu maalah  memperkeruh  keadaan  pemerintah desa,  namun  sebagi  dasar  untuk  kelancaran perkembangan  dan  penambahan  aset  untuk Desa Sendangagung.”
Agar  penggunaan  aset  desa  dapat mendukung
penyelenggaraaan
pemerintahaan  desa  pengadaan  barang dilakukan  sesuai  kebutuhan.  Data  ini telah  sesuai  dengan  indikator  pada Pemendagri  Nomor  1  Tahun  2016  yaitu indikator penggunaan.
Berbeda dengan Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh  Ulu,  Kabupaten  Muaro  Jambi (Irwandi  et  al.,  2019).  Mengenai  hasil yang diperoleh pemerintah desa
dimasukkan  dalam  kas  desa  dari  bagi hasil  pengelolaan  pasar  desa.  Namun, dalam  penjelasan  dari  hasil  wawancara bahwa  pihak  pemerintah  desa  tidak dilaksanakan  secara  baik.  Kerugian dalam  pemanfaatan  pasar di dasari  pada pengawasan yang tidak di selenggarakan secara  benar.  Maka  fungsi  BPD  dalam pengawasan tidak dilaksanakan sepatutnya.
4. Pemanfaatan Pemanfaatan  aset  dipergunakan  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan desa yang dimana pemanfaatan aset yang digunakan  sebagai  bentuk  pendapatan asli desa (PAD) antara lain yaitu kios dan tanah  kas  desa.  Desa  Sendangagung sendiri  melakukan  pemanfaaatan  aset dengan  cara  sewa-menyewa  dengan menggunakan aset berupa tanah kas desa yang dilelang sebagaimana yang dikatakan  oleh  Kaur  Perencanaan  (Pak Man)
“cara ngelelang batas waktu 2 tahun di lelang dan  di…  diperdeskan  oleh  berita  acara  nanti setelah 2 tahun nanti dilelang kembali.”
Pemanfaatan  aset  yang  digunakan sebagai  bentuk  pendapatan  asli  desa (PAD).  Antara  lain  kios  dan  tanah  kas desa.
a. Kios adalah bentuk pemanfaatan aset dengan cara pelelangan. Prosedurnya penyewaan  berupa  lelang  ini  dibuka dengan  penawaran  dengan  nilai tertinggi  akan  diberikan  kepada orang tersebut. Yang mana perjanjian penyewaan  selama  5  (lima)  tahun dengan  sistem  pembayaran  1  (satu) tahun sekali.
b. Tanah Kas Desa adalah pemanfaatan aset yang dilakukan dengan penyewaan  sawah.  Prosedurnya sawah yang disewakan 3 (tiga) tahun sekali atau 2 (dua) tahun sekali yang dilakukan sebelum penetapan APBDes  dan  perdeskan  oleh  berita acara.
Jadi,  aset  yang  dimanfaatkan  untuk menghasilkan pendapatan desa yaitu kios dan  tanah  kas  desa.  Berdasarkan  hasil
penelitian  yang  ada  di  Desa  Krayan (Risnawati,  2017).  Dalam  pemanfaaatan aset  yang  ada  di  Desa  Krayan  Bahagian belum dapat dikatakan secaara maksimal. Sebab  Desa  Krayan  Bahagia  kurang memanfaatkan  aset  yang  tersedia  dan juga  pembinaaan  tidak  terlaksana  untuk mendampingi  maasyarakat.  Sementara itu,  terdapat  tanah  kas  desa  yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai sumber pendapatan desa.

## 5. Pengamanan
Berdasarkan  ketentuan  Permendagri  No. 1  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  aset desa, pengamanan yang harus dilakukan pengamanan  administratif,  pengamanan fisik,  dan  pengamanan  hukum.  Untuk pengamanan hukum telah dilakukan oleh
Desa Sendangagung yang mana berbentuk sertifikat/dokumen
kepemilikan.
“udah sudah, waktu PTSL itu semua aset -aset kantor  di  sertifikatkan.”  (Pak  Mul  – Kaur Umum). ” Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  Permendagri  Nomor  1  Tahun 2016  pasal  19  ayat  2a,  untuk  kodefikasi belum  dilakukan  secara  maksimal,  dan juga  pengamanan  secara  fisik  pada  aset berupa  tanah,  bangunan  belum  diberi tanda  batas.  Jadi,  untuk  indikator pengamanan  belum  dilakukan  secara optimal.
Pengamanan
administrasi dilakukan  dengan  cara  pengecekan barang  tiap  bulan  untuk  pencantuman label/kodefikasi  masih  belum  optimal sebab  ada  beberapa  aset  yang  tertinggal karena  adanya  pembelian  aset  baru  dan juga  aset-aset  terdahulu  ada  yang  belum diberi kode.
Penelitian  yang  sama  dilakukan  di  Desa Ulak  Makam,  Kecamatan  Tabir  Ilir, Kabupaten  Merangin  (Jaya  &  Fanrezha, 2023).  Pengamanan  yang  dilakukan  oleh Desa  Ulak  Makam  telah  berdasar  pada ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  yaitu Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 pengamanan  yang  dilakukan  oleh  Desa Ulak  Makam  dalam  bentuk  pengamanan administratif,  pengamanan    fisik,  dan
pengamanan  hukum  dalam    hal  ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Pemeliharaan Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pemerintah  desa  telah  menuangkan pembiayaan  pemeliharaan  aset  dalam anggaran APBDesa setiap tahunnya “setiap pengelolaan pembiayaan pemeliharaan kami sudah anggarkan dalam APBDes setiap tahunnya.” (Pak Nis – Sekretaris Desa) Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal  20  ayat  2  disebutkan  biaya pemeliharaan  aset  dibebankan  pada APBDesa dalam hal ini Desa
Sendangagung  telah  sesuai  dengan rujukan yang ada dalam Permendagri No 1 Tahun 2016.
Hasil  penelitian  ini  telah  selaras  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudaryati,  2017)  yang  mana  dalam penelitiannya  dikatakan  bahwa  indikator pemeliharaan  telah  sesuai  dimana  biaya pemeliharaan  telah  dibebankan  pada APBDesa. Berbeda  dengan  Desa  Krayan  Bahagia Risnawati (2017) pada proses pemeliharaan  aset  desa  baik  aset  yang bergerak  maupun  aset  tak  bergerak dilakukan penganggaran seluruhya.
Secara  bersamaan  pemerintah  desa bersama  masyarakat  menggunakan  aset tersebut.
7. Penghapusan
Penghapusan  aset  desa  ini  telah ditetapkan  dalam  Keputusan  Desa  yang masuk dalam kegiatan menghapus/menghilangkan  aset  desa dari buku pencatatan.
Desa Sendangagung  belum  ada  melakukan penghapusan  aset.  Namun  narasumber lain memberi pernyataan berbeda.
“pernah  dihapus,  ee  ada  ada  misalnya  ada penghapusan  2  printer  sudah  rusak  berat makanya  ee  melalui  musyawarah  dihapus karena  sudah  tidak  bisa  dipakai  Kembali.” (Pak Man – Kaur Perencanaan)
Namun berbeda dengan informan lainnya mengatakan  bahwa  desa  belum  pernah melakukan penghapusan aset
sebelumnya,  namun  dikatakan  bahwa beralih  fungsi  yang  awalnya  tanah pertanian  dijadikan  sebagai  sarana pendidikan    yang  dimanfaatkan  oleh masyarakat  begitu  yang  disampaikan oleh Kepala Desa (Ibu Lik)
“…untuk  penghapusan  aset  desa  tahun” yang  dulu  sebelum  saya  menjabat  itu  ada karna  aset  desa  disitu  itu  gak  sebenarnya  ga dihapuskan begitu engga cuma ahli fungsi…” Jika  dilihat  dari  indikator  penghapusan, Desa  Sendangagung  belum  pernah melakukan  penghapusan  hal  ini  entah memang tidak ada aset yang dihapuskan, atau  memang  desa  tersebut  belum melakukan  penghapusan  pada  aset  yang sudah  tidak  dapat  dipakai,  hilang, ataupun sudah tidak dapat dimanfaatkan nilai  ekonomisnya.  Dari  sini  Desa Sendangagung  belum  sesuai  dengan indikator  yang  ada  di  Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.
Penghapusan  aset  yang  ada  di  Desa Jagalan,  Kabupaten  Bantul  (Heriningsih, 2017).  Penghapusat  aset  telah  ditetapkan dengan  Keputusan  Kepala  Desa  dengan menghapus  aset  dari  buku  inventaris berupa  aset  yang  sudah  tidak  memiliki nilai  ekonomisberua  meja,  kursi,  dan komputer  yang  mana  dibuatkan  berita acara  pemusnahan  aset.  Penghapusan aset ini disebabkan oleh hilang, kecurian, dan terbakar.
8. Pemindahtanganan Hasil menunjukan bahwa dalam pemindahtanganan  aset  yang  dimaksud dalam  penjualan  pada  aset  dikatakan belum pernah melakukan pemindahtanganan.  Pemindahtangan  ini memiliki maksud lain sebagai pengalihan kepemilikan aset dengan bentuk penjualan, tukar menukar dan
penyertaan  modal.  Sedangkan  di  Desa Sendangagung  sendiri  hanya  melakukan penyewaan pada asetnya.
“kalo  menjual  gak  pernah,  gak  pernah,  kalo lelang ehh tanda kutip lelangnya lelang untuk hilang  apa  lelang  kembali  ke  APBDesa  kalo lelang untuk hilang selama ini tidak ada, tapi nek  lelang  itu  dimanfaatkan  kembali  itu  ehh
seperti  pemfaatan  tkd  untuk  masyaraka umum.” (Kepala Desa – Ibu Lik) Desa  Sendangagung  belum  pernah melakukan pemindahtanganan sebelumnya baik dalam bentuk
penjualan,  tukar  menukar,  penyertaan modal  Pemerintahan  Desa  maka  jika dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  pasal  25  yang  memaparkan pemindahtanganan aset desa dala bentuk tukar  menukan,  penjualan,  penyertaan modal,  aset  berupa  tanah  dan  bangunan tidak boleh diperjualkan.
Desa Sendangagung  belum  sesuai  dengan indikator yang seharusnya.
9. Penatausahaan
Penatausahaan  yang  ada  di  Desa Sendangagung  untuk  bentuk  pencatatan atau  pembukuan  yang  dilakukan  secara manual  dimana  masih  dicatat  di  buku dan  juga  direkap  menggunakan  excel setelah  dicatat  buku,  namun  untuk pencatatan lewat SIPADES belum optimal hal ini disampaikan oleh (Kaur Perencaaan – Pak Man)
“secara  excel.  (untuk  SIPADESnya  belum pak?,  tanya  peneliti)  untuk  sipadesnya  ini baru belajar untuk mengisi.”
Penghambat  lain  juga  dirasakan  oleh perangkat  desa  yang  bertugas  untuk melakukan  pengelolaan  aset desa. Diantaranya kurangnya SDM yang cukup dan  memadai  sebab  bagian  administrasi ada  yang  tidak  bisa  mengoperasikan komputer  maka  harus  dibantu  oleh temannya  yang  lain.  Jumlah  SDM perangkat desa yang dimiliki desa untuk SOTKnya  kurang  satu  sehingga  kendala yang  dirasakan  saat  mencatat  aset-aset sifat  pemakaiannya  jangka  pendek  1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Hasil  penelitian  yang  serupa  di Kabupaten Tangerang (Firmansyah, 2018) pengelolaan  aset  desa  khususnya  dalam inventarisasi  bukan  hal  yang  mudah, kendala  yang  muncul  yaitu  kurangnya perangkat  desa  yang  menangani  aset serta  perangkat  yang  mengawasi  aset kurang  ahli  dalam  menanggulangi pelaporan tersebut.
Hasil  penelitian  serupa  yang  ada  Desa Krayan  Bahagia,  Kecamatan  Long  Ikis, Kabupaten  Paser  (Risnawati,  2017). Dalam pembukuan di dalamnya terdapat pelaporan  atau  pertanggungjawaban yang  mana  dibuat  pada  setiap  kegiatan desa yang dilakukan. Dalam penatausahaan  terdapat  3  (tiga)  kepala urasan,  kepala  urusan  pemerintahan penatausahaan terlebih dahulu melakukan  pembukuan  yang  mana sebelumnya melakukan perhitungan aset, lalu  pencatatan  setelah  itu  baru dilaporkan dalam pembukuan.
10. Pelaporan
Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Desa Sendangagung  dalam  bentuk  pengisian lewat aplikasi SIPADES belum dilakukan sebab  masih  belum  ada  perangkat  dan SDM  yang  dapat  mengisi  SIPADES tersebut.  Namun,  terdapat  1  (satu) informan yang berbeda hasil
wawancaranya yaitu Sekretaris Desa “sudah, pemerintah sudah melakukannya.” Sejauh  ini  pencatatan  dilakukan  lewat excel saja. Namun, untuk setiap tahunnya pelaporan  tetap  disusun  karena  setiap tahunnya  diadakan  monitoring  dan evaluasi  dari  kecamatan  yang  biasanya dilakukan di bulan-bulan akhir tahun.
Pelaporan  pada  Desa  Ulak  Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin  (Jaya  &  Fanrezha,  2023). Pelaporan pertanggungjawaban
dilakukan dahulu dengan merekap daftar kegiatan yang telah disusun sebelumnya, pelaporan Aset Desa Ulak Makam belum dialksanakan  secara  baik  oleh  perangkat desa  namun,  perangkat  desa  telah berusaha untuk melaksanakan pelaporang aset secara baik.
Berbeda  dengan  pelaporan  yang  ada  di Desa  Krayan  Bahagia,  Kecamatan  Long Ikis,  Kabupaten  Paser  (Risnawati,  2017). Pelaporan  yang  masuk  dalam  laporan pertanggungjawaban  menyatu  dengan pertanggungjawabn  APBDesa.  Proses pelaporan  ini  dimulai  dengan  merekap daftar  kegiatan  setelah  itu  dirangum dalam  SPJ  (Surat  Pertanggungjawaban)
yanag selanjutnya diantarkan kepada tim verifikasi  kabupaten.  Karna  dengan  cara ini  akan  jadi  penentu  dana  selanjutnya pencairan  jika  belum  terselesaikan  maka tidak dapat mencairkan dana. Dilihat dari pelaporan aset yang dilakukan oleh Desa Kraya sudah sepenuhnya berjalan dengan baik.
11. Penilaian Dalam penilaian aset desa Sendangagung dalam rangka pemanfaatan aset dan nilai fungsi  aset  yang  digunakan  selama pemerintahan  dilakukan  yang  mana dapat  berupa  tanah,  peralatan  kantor, dan  kendaraan  kantor.  Penilaian  telah dilakukan  setiap  tahunnya,  Namun berbeda lagi jawaban yang diberikan oleh Sekretaris Desa (Pak Nis) mengatakan: “….setiap tahunnya kami melakukan penilaian  aset  dikarenakan  setiap  tahun dikarenakan  setiap  tahun  apabila  barang seperti  kendaraan  ataupun  aset  kantor biasanyakan  memiliki  pengaruh  harga  itukan setiap tahunnya turun….”
Berbeda  lagi  dengan  yang  disampaikan oleh Kepala Desa (Ibu Lik) mengatakan. “….memang  tugas  dari  sekretaris  desa  itu untuk  mencatat  aset  yang  ada  di  desa  jadi otomatis  setiap  yang  dimiliki  aset  desa  itu sudah tercatat dengan baik.”
Desa Sendangagung sendiri dalam proses penilaian  dilakukan  oleh  kecamatan lewat  monitorisasi  dan  evaluasi  tiap tahunnya  namun  dalam  pasal  29 disebutkan bahwa penilaian aset dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Pemerintah  Daerah  Kabupaten.  Dalam pasal 30 juga disebutkan pemindahtanganan masuk dalam
indikator  penilaian  namun  dalam  Desa Sendangagung  belum  pernah  melakukan pemindahtanganan aset.
Penilaian  aset  yang  ada  di  Desa  Jagalan, Kabupaten  Bantul  (Heriningsih,  2017) dikatakan  belum  dilaksanakan  secara rutin  dalam  penilaian  asetnya  yang berupa  tanah  dan  bangunan  dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan.
12. Pembinaan, Pembinaan, dan Pengendalian Hasil  menunjukkan  terkait  progam pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah  Kabupaten  Magetan  ada  dan telah dilaksanakan yang biasanya diselenggarakan oleh inspektorat.
“sesuai,  dikarenakan  setiap  tahunnya  ada beberapa  peraturan  yang  berubah  mungkin dengan  itu  kami  jadi  lebih  tahulah  mungkin jadi  pengalaman  untuk  kami  setiap  ada kendala  dari  pencatatan  aset”.  (Sekretaris Desa – Pak Nis)
Bentuk  pengawasan  yang  dijalankan dalam  pengelolaan  aset  desa  yaitu pengawasan  dalam  bentuk  monitoring dan  evaluasi  dari  kecamatan  namun sebelum  dilakukan  monitoring  setiap tahunnya  dilakukan  pengecekan  barang- barang  apakah  aman  atau  terdapat kehilangan.
Pengendalian  keamanan  yang  dijalankan dalam pemeliharaan aset Desa
Sendangagung  dilakukan  dengan  cara penyimpanan  di  gudang  yang  sekiranya aset tersebut rawan dan berharga. Bentuk pengamanan lainnya adalah pemasangan cctv di balai desa. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengamanan  yang  ada  di  Desa  Ulak, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin Makam (Jaya & Fanrezha, 2023) yang mana pembinaan dilakukan dengan kegiatan  pelatihan  dan  pembinaan  guna kelaancaran  pengelolaan  aset.  Lalu pengawasan  ini  berbentuk  pemantauan terhaadap kinerja yang dilakukan pemerintah  desa.  Pengamanan  dalam bentuk  hukum  dan  administratif  telah dijalankan selaras dengan penelitian yang dilakukanoleh peneliti.
Faktor  Penghambat  dalam  Penerapan Akuntansi pada Pengelolaan Aset Desa
Hambatan - hambatan  pada  pengelolaan aset desa oleh Pemeerintah Desa
Sendangagung  yaitu  kompetensi  SDM  yang masih  kurang  baik  dalam  kepengurusan  aset dan juga tim pengelola yang masih kurang.
1. Kurangnya  SDM  yang  menangani dikarenakan  jumlah  aparat  desa  kurang sedangkan  banyak  sekali  kegiatan  yang dilakukan  desa  bukan  hanya  pencatatan aset.  Hal  lain  yang  juga  menjadi permasalahan dalam pencatatan akuntansi  di Desa  Sendangagung  sendiri yaitu proses penilaian dan penatausahaan yang  kurang  dikuasai.    Hal  tersebut menyebabkan  sistem  pencatatan  yang tidak  rutin  pada  pelaporan  yang menjadikan  menumpuknya  pengadaan aset  baru  sehingga  mengganggu  dan menjadi  tidak  rutin  pada  proses pencatatannya  sehingga  aset  tidak terupdate.
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (Manajemen  Pembangunan,  1996:160) dijelaskan  pentingnya  pendayagunaan sumber daya manusia dalam
pemerintahan  yaitu  manajemen  aparatur juga  diperlukan  karena  meningkatkan beban tanggungan perangkat pemerintah dalam mengelola pembangunan. Maka dari itu perlu diadakan perekrutan tenaga  ahli  ataupun  perangkat  desa untuk  dapat  mendukung  kegiatan pencatatan  dan  kegiatan  desa  lainnya yang  sekiranya  kekurangan  SDM  dalam pelaksanaannya.
2. Kurang adanya  penegasan  khusus  untuk penggunaan aplikasi aset desa (SIPADES).  Hal  ini  ditimbulkan  karena belum  ada  pembinaan  dan  peningkatan kompetensi  dari  dinas  terkait  sosialisasi cara  penggunaan  aplikasi  aset  desa tersebut.  Hal  lain  juga  perangkat  yang bertanggungjawab  kurang  mengetahui dengan baik bagaimana pengelolaan aset desa  akibatnya  berpengaruh  pada  proses pemanfaatan aset di Desa Sendagangagung.
3. Pencatatan  yang  kurang  optimal  dalam pencatatan  akuntansi  pada  pengelolaan aset  desa  masih  ada  banyak  aset  yang belum  diketahui  sumber  perolehannya sebab  telatnya  pencatatan  sehingga  saat merekap  data  banyak  aset  yang tertinggal.  Masih  banyak  kendala  dalam penyusunannya,  namun  aset-aset  yang
dimiliki  desa  telah  dibuatkan  sertifikat atas  hak milik  desa.  Penatausahaan yang dilakukan  sudah  tertib,  sebab  sertifikat dibuat  pada  saat  PTSL  atau  pembuatan sertifikat  massal.  Kendala  lain  yang dirasakan  keterbatasan  pegawai  yang membantu  inventarisasi  aset  sehingga mengakibatkan pencatatan berjalan lambat.
Upaya - Upaya yang Dilakukan dalam Menangani  Faktor  Penghambat  Penerapan Akuntansi pada Pengelolaan Aset Desa
Dengan  berbekal  penelitian  yang  telah dilakukan  ditambah  lagi  dengan  penelitian terdahulu yang ada maka kegiatan atau faktor penghambat  seharusnya  daat  terpecahkan. Upaya  lain  yang  dilakukan  untuk  mengatasi faktor penghambat dalam proses pengelolaan aset desa. Dengan  adanya hal ini menunjukkan  keinginan  untuk  memperbaiki dan  mengembangkan  progam  dan  kegiatan desa.
1. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengantisipasi kurangnya SDM perangkat desa terkait proses pengelolaan aset  desa  dapat  dilakukan  dengan membuka  pendaftaran  pegawai  honorer ataupun paruh waktu yang
berpengalaman dalam bidang pencatatan akuntansi sektor desa. Hal lain juga dapat dilakukan  dengan  pendampingan  SDM perangkat desa terkait proses pengelolaan aset  desa  yang  dalam  Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.
Progam  ini  dapat  dilakukan  oleh  pihak kecamatan  ataupun  kabupaten  untuk dapat  melaksanakan  pembinaan  dan pendampingan.  Yang  mana  banyak  hal dapat  dipelajari  antara  lain,  pembinaan terkait penghapusan inventaris desa yang telah  rusak  dan  tidak  tepakai,  pelaporan yang dilakukan lewwat aplikasi SIPADES, dan juga sistem penilaian yang baik  dan  rutin  untuk  dilaksanakan. Pembinaan  dan  pengawasan  tersebut dapat  dilakukan  sebagai  akivitas  rutin  3
(tiga) bulan sekali untuk dapat
mengoptimalkan  peran  perangkat  desa
dalam  tugas  dan  kewajiban  yang embannya.
2. SIPADES  di  Desa  Sendangagung  belum berjalan  lancar  sebagaimana  semestinya sebab  perangkat  desa  belum  begitu memahami  penggunaan  aplikasi.  Tetapi dibalik  belum  optimal  atau  berjalannya pencatatan  lewat aplikasi  tersebut perangkat desa berusaha untuk mempelajari  cara  penggunaannya.  Sebab belum  ada  pelatihan-pelatihan  yang diberikan pemerintah sehingga merisaukan perangkat desa.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  sementara pada  proses  pencatatan  dan  penilaian adalah  dengan  pencatatan  melalui  buku dan  excel  terkait  inventarisasi  yang dimiliki.    Dan  setiap  beberapa  sekali peralatan  kantor  dan  perlengkapan kantor  yang  dibaru  dibeli  sudah dilakukan pengSPJ-an sehingga pada saat tim  monitorisasi  dan  evaluasi  datang pengadaan barang dan aset yang dimiliki dapat  dipertanggungjawabkan  nilainya. Dengan  munculnya  SIPADES  secara online  ini  bisa  saja  menambah  beban perangkat  desa  dalam  melaksanakan tugas sebab kurangnya pengetahuan serta kurang  dukungan  pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Meskipun  pada  proses  penatausahaan belum  dilakukan  secara  optimal  dan maksimal, pemerintah desa telah melakukan  pencatatan  setiap  bulannya sebab  tedapat  penamabahn  aset  kantor yang  bertamabah  sehingga  dilakukan pembuatan  Surat  Pertanggung  Jawaban (SPJ) atas pertanggungjawaban
pembelian  aset  yang  mana  terkadang tidak dalam anggara APBDesa yang biasa disebut Belanja Tak terduga.
Dengan melakukan penatausahaan secara berkala  akan  memudahkan  pemerintah desa untuk mempertahankan kenormalan dalam  kegiatan  pendanaan  sehingga pada  saat  proses  pencairan  dana selanjutnya akan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya  setelah  pencatatan  aset  dan inventaris  dilakukan  hal  berikutnya adalah  pelaporan  dalam  bentuk  laporan
pertanggungjawaban yang nantinya hasil laporan  tersebut  dapat  di  tempel  di papan informasi sebagai bentuk
transparansi kepada masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti yang menjawab dari pertanyaan yang ada  di  rumusan  masalah  didapatkan  hasil Pencatatan  akuntansi  yang  dilakukan  pada pengelolaan aset desa di Desa Sendangagung, Kabupaten  Magetan  belum  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang pengelolan  aset  desa.  Pengamanan  aset  Desa Sendangagung  baik  secara  fisik  dan administratif belum dilakukan secara optimal dan  maksimal.  Penghapusan  aset  belum pernah  dilakukan  oleh  Desa  Sendangagung hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun  2016,  Tahapan  penatausahaan  belum dilakukan  secara  maksimal  sebab  pencatatan dan  pembukuan  sebab  terkendal  oleh  SDM yang  ada  dan  juga  pelaporan  yang  dibuat hanya  sebatas  excel  belum  menggunakan SIPADES.  Keterbatasan  yang  dirasakan  oleh peneliti yaitu terbatas pada data inventarisasi aset yang belum lengkap sehingga tidak dapat meneliti  data  dengan  kenyataannya.  Peneliti menyarankan  karena  bentuk  pengamanan fisik  yang  masih  belum  dilaksanakan, sebaiknya  pemerintah  mengupayakan  agar dibuatnya  pemagaran  atau  pemasangan tanda  batas  aset  milik  desa,  Sebaiknya Pemerintah  Desa  menambah  tenaga  kerja selama  proses  pencatatan  pengelolaan  aset desa,  karena  ditakutkan  hal  ini  akan  terjadi terus menerus dan tidak dikelola dengan baik, selain  itu  memberikan  infomasi  dan pemahaman terhadap perangkat yang menangani  pengelolaan  aset  desa  tentang SIPADES  bahwa  aplikasi  tersebut  dapat dengan  mudah  membantu  kita  dalam melaksanakan pelaporan.

## REFERENSI
Ahyar,  H.,  &  Sukmana,  D.  J.  (2020).  Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif  Seri  Buku  Hasil  Penelitian
View  project  Seri  Buku  Ajar  View project.
Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di  Kabupaten  Tangerang. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 6 (1), 1 - 8. https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58.
Hendrarto,  I.  C.  (2020). Membangun  Ekonomi Berkeadilan  Di  Desa:  Melalui  BUMDes Syariah .  Kementerian  Desa  PDT  dan Transmigrasi.
Heriningsih,  S.,  Rusherlistyani,  R.,  & Sudaryati,  D.  (2017).  Best  practices pengelolaan  aset  desa  di  Desa  Jagalan Kabupaten  Bantul. Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis , 20 (2), 21 - 31. http://doi.org/10.31941/jebi.v20i2.696
Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi
Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES”  di  Desa  Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. MODERAT:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 8 (2), 317 - 328. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.
2706.
Irwandi,  I.  &  Noviades,  D.  (2019).  Kebijakan Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan Aset  Desa  di  Kabupaten  Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 3 (1), 93 - 103.
https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7137
Jaya,  M.,  &  Fanrezha,  A.  (2023).  Keterlibatan Masyarakat  Sebagai  Mitra  Polisi  Dalam Penanganan  Narkoba  Dusun  Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten  Bungo. Jurnal  Politik  dan Pemerintahan Daerah , 5 (1), 48 - 59.
https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.111
Marshaliany,  E.  F.  (2019).  Pengelolaan  Aset
Desa  Oleh  Pemerintah  Desa  Di  Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten  Ciamis. Dinamika:  Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (1), 15 - 26. http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v 6i1.1985
Muliati.  (2016).  Permendagri  No.  1  Tahun 2016. Revista CENIC. Ciencias Biológicas , 152 (3), 28.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2016).
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia . indonesia.
Pratama,  A.  D.,  &  Syakura,  M.  A.  (2022). Perlakuan  penerapan  akuntansi  aset tetap desa. Jurnal Ilmu
Akuntansi Mulawarman (JIAM) , 7 (2), 1 - 10.
Prayitno, D. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan  Aset  Desa  (SIPADES) Terhadap Inventaris Desa.” Jurnal Ilmiah Akuntansi  Manajemen , 4 (2),  78–82.
https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.130
0.
Risnawati,  D.  (2017).  Pengelolaan  Aset  Desa dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan  di  Desa  krayan  bahagia
kecamatan long ikis kabupaten paser. 5 , 199 - 212.
UU No 6 Tahun 2014, Tentang Desa. (2014). 2 - Dengan  Persetujuan  Bersama  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia . Indonesia. Vidyaroh, E., Yulinartati, & Fitriyah, E. (2016). Penerapan  Perlakuan  Akuntansi  Aset Tetap  Desa  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  01  Tahun 2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa (Studi  Kasus  Di  Desa  Balung  Kidul Kecamatan  Balung  Kabupaten  Jember). Universitas Muhammadiyah Jember , 1–23.