Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 435-441 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3354.435-441

## PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA ADAT SAREN, KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM
I Wayan Wahyu Dinata, Made Suwitra & I Nyoman Sutama Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wahyugeps23@gmail.com, madesuwitra27@gmail.com & sutamanyoman62@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan  adalah  upaya  manusia  untuk  mengelola  sumber  daya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  itu  sendiri,  begitupula  pada  sektor  pertanian.  Pembangunan  Jalan Usaha Tani sangat dibutuhkan oleh para petani agar memudahkan petani untuk sampai ke lokasi pertanian dengan nyaman  dan  aman.  Judul  penelitian  ini  adalah  Pengadaan  Tanah  Bagi  Jalan  Usaha  Tani  di  Desa  Adat  Saren Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengadaan tanah di Desa Adat Saren yang dilaksanakan untuk mempromosikan distribusi hasil pertanian, jalur transportasi masyarakat,  normalisasi  sungai  dan  upacara  keagamaan.  Selain  itu  juga  akan  mengkaji  dan  mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan niaga usaha tani di Desa Adat  Saren,  Kecamatan  Bebandem,  Kabupaten  Karangasem.  Metode  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini  adalah metode penelitian empiris yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber data yang dipakai yakni sumber data primer (hasil wawancara) serta sumber data sekunder (bahan bacaan dari  penelitian  kepustakaan).  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwasanya  pelaksanaan  pengadaan  tanah meliputi  perencanaan  (penentuan  jalan  menuju  ladang),  persiapan  dan  pelaksanaan  (sosialisasi,  review, persetujuan, pengukuran dan penyerahan). Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembebasan lahan pertanian didasarkan  pada  beberapa  faktor,  antara  lain  faktor  internal  (antara  lain  kepentingan  pribadi  dan  dana pembangunan) dan faktor ekstemal (antara lain lokasi geografis dan bencana alam).
Kata kunci : Desa Adat Saren, Jalan Usaha Tani, Pembebasan Lahan.

## Abstract
Development is a human effort to manage resources to meet needs and improve the welfare of human life itself, as well as in the agricultural sector. Farmers really need the construction of a farm road in order to make it easier for farmers to  get  to the farm location comfortably and safely. The title of this study is Land Procurement  for Agricultural  Roads  in  The  Village  of  Adat  Soren District  Bebandem  Karangasem  Regency  This  study  aims  to describe  the  process  of  land  procurement  at  Soren  Traditional  Village  which  is  carried  out  to  promote  the distribution  of  agricultural  products,  community  transportation  routes,  river  normalization  and  religious ceremonies. In addition, it will also review and identify problems that will be faced during the implementation of land procurement for the construction of agricultural commercial roads in Saren Indigenous Village, Bebandem Subdistrict,  Karangasem  Regency.  The  method  used  in  this  writing  is  an  empirical  research  method  that  is equipped  with  legal methods  as  well  as conceptual  methods.  The data  sources used  are primary  data  sources (interview  results)  as  well  as  secondary  data  sources  (reading  materials  from  literature  research.  The  results showed  that  the  implementation  of  land  procurement  includes  planning  (determining  road  to  the  fields), preparation and implementation (socialization, review, approval, measurement and submission. The problem that arise  in  the  implementation  of  agricultural  land  acquisition  are  based  on  several  factors,  including  internal factors  (including  personal  interests  and  development  funds)  and  external  factors  (including  geographical location and natural disasters
Keywords: land acquisition.farm roads, Saren villages.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan adalah upaya manusia untuk  mengelola  sumber daya untuk memenuhi  kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Manusia mempunyai kreativitas dan cita dalam mengatur dan menggunakan sumber daya alam untuk menumbuhkan kesejahteraan keturunan sekarang dan yang akan datang. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat  ini,  mereka  juga  memperhatikan  dan  mengawasi  generasi  yang  akan  datang  yang  memenuhi
kebutuhan tersebut berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Tanah memegang fungsi sangat urgent dalam hidup manusia, karena kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Tanah dianggap sebagai  property  permanen  yang  dapat  dicadangkan  untuk  kesejahteraan  masa  depan  (Sitorus  & Limbong, 2004). Pengadaan atas tanah yaitu setiap kegiatan yang memperoleh hasil bumi berupa tanah dengan memberi kompensasi terhadap orang yang menyerahkan tanah, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan  objek  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Pengambilan  tanah  untuk  kegiatan  pembangunan  ini  adalah cara pemerintah untuk merebut kembali tanah rakyat untuk pembangunan. Menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengutarakan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dilaksanakan  dengan  cara  pelepasan  atas  hak  tanah ( Sutedi, 2019 ). Fungsi humanis hak kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUPA mencakup banyak asas kebajikan, di antaranya kepemilikan pribadi atas tanah dijamin dalam UUPA, namun  pemanfaatannya  untuk  kepentingan  perseorangan  atau  golongan  tidak  bisa  berseberangan dengan  kepentingan  rakyatnya.  Untuk  menyeimbangkan  kepentingan  masyarakat  dan  kepemilikan, bagi individu atas tanah, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan akan muncul.
Adapun  kaitannya  dengan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  digagasi  oleh  Kepala  Dusun Saren Anyar, pengadaan tanah ini bertujuan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani demi kepentingan umum. Selain itu pula, dari segi keagamaan, adanya pengadaan tanah ini dapat pula digunakan sebagai lokasi  untuk  pelaksanaan  upacara  Manusia  Yadnya  yaitu  upacara  nganyudin  (sebuah  prosesi  untuk melarung abu pembakaran ke wilayah yang dianggap suci).
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, Sinilele (2017) melihat dari  tinjauan  yuridis  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum di Kota Makassar. Kemudian pada penelitian selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi terhadap infrastruktur  pedesaan  jalan  usaha  tani  yang  telah  dibangun,  karena  evaluasi  merupakan  salah  satu proses  kebijakan  yang  harus  dilakukan  ( Rahmadi  &  Setiawati,  2020 ).  Selanjutnya  pada  penelitian Rohayani  &  Jamaluddin (2020) menjelaskan  bahwa  ada  peran  kepala  desa  dalam  pembangunan infrastruktur  di  desa  khusunya  untuk  pembangunan  jalan  usaha  tani.  Pada  penelitian  ini  peneliti memutuskan  untuk meneliti pengadaan  tanah bagi pembangunan jalan usaha tani di desa  adat saren, kecamatan bebandem kabupaten Karangasem.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  proses pengadaan  tanah  di  Desa  Adat  Saren  yang  dilaksanakan  untuk  mempromosikan  distribusi  hasil pertanian,  jalur  transportasi  masyarakat,  normalisasi  sungai  dan  upacara  keagamaan.  Selain  itu  juga akan  mengkaji  dan  mengidentifikasi  masalah  yang  akan  dihadapi  saat  pelaksanaan  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  jalan  niaga  usaha  tani  di  Desa  Adat  Saren,  Kecamatan  Bebandem,  Kabupaten Karangasem.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  dipakai  pada  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soernitro (1990) penelitian empiris adalah penelitian mengenai hukum, yang memperoleh data dari data mentah atau data yang didapatkan langsung dari rakyat. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yakni dengan  mengkaji  praktik-praktik  implementasi  yang  ada  di  bidang  ini  terkait  dengan  permasalahan tersebut di atas. Mengenai sumber dibedakan menjadi bahan hukum utama yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, mulai dari pemberi informasi dan penanggap langsung hingga  narasumber dan instansi terkait yang bersangkutan. Tujuan bahan hukum pendukung berupa studi literasi adalah untuk memperoleh  konsep  yang  diperoleh  dengan  membaca,  mencatat,  dan  mengutip  data  dari  buku-buku hukum,  jurnal-jurnal  hukum  serta  sumber  internet  yang  membahas  hukum  yang  berkaitan  dengan masalah penelitian ( Puryanto, et al, 2021 ).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dalam hal ini  wawancara  yang  dilakukan  yakni  proses  tanya  jawab  langsung  antara  pewawancara  (peneliti) dengan informan dari pihak-pihak pemilik tanah di Desa Adat Saren serta prajuru adat dan dinas Saren. Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  interpretasi  dan deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  menafsirkan  data  kemudian  menyelidiki,  menemukan, menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan kedalam bentuk kalimat agar mempermudah menarik kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Adat Saren, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
Tanah dan pembangunan adalah dua unsur yang satu dengan lainnya berkaitan, dengan perkataan lain, tidak ada pembangunan tanpa tanah ( Jonker, 2009 ). Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa pun untuk tujuan apa pun harus berdasarkan dasar hukum (dasar hak). Atas dasar hukum ini telah terjalin hubungan  hukum  khusus  antara  pemilik  hak  atas  tanah  (pemilik  tanah)  dan  tanah  yang  dikuasainya. Penguasaan  yudisial  menetapkan  kekuasaan  penguasaan  fisik  (penggunaan  tanah)  atas  subjek pemegang hak atas tanah (pemilik tanah) berdasarkan nama dan penggunaannya. Hak atas tanah ialah hak  yang  memberi  pengguna  atau  badan  hukum  hak  pakai  terhadap  tanah.  Pada  dasamya,  tujuan memakai  tanah  adalah  untuk  memenuhi  dua  jenis  kebutuhan,  yaitu  untuk  diusahakan  dan  tempat membangun sesuatu (Hutagalung & Gunawan, 2008 ).
Didalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah dapat mengadopsi dua cara untuk memperoleh hak atas tanah milik anggota masyarakat. Yakni, metode pembebasan  I pelepasan lahan dan metode pencabutan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah serta pencabutan hak terhadap tanah yakni 2 (dua) cara untuk memperoleh hak atas tanah, dimana masyarakatnya yang membutuhkan tanah tidak dapat memperoleh hak atas tanah. Menyerahkan hak terhadap tanah ialah memberikan ganti rugi atas  dasar  pertimbangan,  sehingga  memutus  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dan tanah  yang  dikuasainya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  hak  atas  tanah  dapat  diserahkan  secara  sukarela kepada Desa Adat Saren. Berikut ini merupakan proses dan alur pengadaan tanah untuk jalan usaha tani di  Desa  Adat  Saren,  Kecamatan  Bebandem  Kabupaten  Karangasem.  Pengadaan  Tanah  yang dilaksanakan di lokasi Jalan Usaha Tani Desa Adat Saren dimulai dari kegiatan perencanaan, persiapan dan  pelaksanaan.  Adapun  uraian  kegiatan  meliputi:  Penetapan  Alur  Jalan  Usaha  Tani,  Sosialisasi, Musyawarah, Persetujuan, Pengukuran, Penyerahan.
Adapun Proses Pembebasan Tanah, yaitu: a. Sosialisasi
Sosialisasi  disini  sangat  perlu  melibatkan  instansi  dan  lnstansi  yang  dimaksud  ialah  instansi  daerah disini, Pemerintah Kabupaten Karangasem, dimana Desa Adat Saren sebagai pelaksana acara tersebut. Selama  proses  implementasi,  pihak  terkait  akan  melaksanakan  sosialisasi  terhadap  rakyat  yang tanahnya  terdampak  jalan  niaga  milik  petani.  Sosialisasi  semacam  ini  dilakukan  di  setiap  desa,  ada pemilik tanah yang terkena dampak ruas jalan usaha tani, dan didampingi tokoh masyarakat setempat, kepala  desa  adat  dan  kantor  desa.  Kader  desa,  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  Babinsa, Babinkamtibnas,  panitia,  serta  tim  pelaksana  teknis.  Prinsipnya,  masyarakat  pemilik  tanah  secara sukarela menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dan memberikan ganti rugi yang sesuai. Menurut Roosadijo (1997) berpendapat bahwa pembebasan tanah atau mengambil tanah yang diperlukan oleh pemerintah  dengan  cara  pembebasan  banyak  dipergunakan  karena  cara  ini  dianggap  lebih  cepat terlaksana Tujuan pengadaan tanah sebagai berikut:
1. Mempromosikan distribusi produk pertanian,
2. Sebagai jalur transportasi masyarakat sekitar,
3. Standarisasi sungai,
4. Digunakan untuk upacara keagamaan di masyarakat sekitar.
Materi sosialisasi yang disajikan adalah sebagai berikut: 1. Kerangka Acuan Kerja (TOR),
2. Tanggung jawab Komite Eksekutif,
3. Manfaat
4. Partisipasi masyarakat.
Sosialisasi dilakukan dalam berbagai tahap, dan warga terdampak pembebasan lahan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi.
No. Tempat Acara 1 Di Balai Desa Saren Sosialisasi dan negosiasi pembebasan tanah, untuk pembangunan Jalan Usaha Tani di Wilayah Desa Saren 2 Balai Banjar Saren Anyar Sosialisasi dan negosiasi pembahasan tanah, untuk pembangunan Jalan Usaha Tani 3 Balai Banjar Saren Anyar Sosialisasi dengan warga Saren Anyar tentang pelepasan lahan berkaitan dengan pengembangan Jalan Usaha Tani
b. Musyawarah
Musyawarah  atau  negosiasi  adalah  kegiatan  di  mana  para  pihak  mendengar,  memberikan,  dan menerima  pendapat,  yaitu  hasrat  untuk  mencapai  kesepakatan  dalam  bentuk  ganti  rugi  antara  pihak yang melepaskan lahan serta oknum yang memerlukan lahan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dengan rakyat yang wilayahnya terdampak usaha jalan niaga tani. Pertemuan konsultasi akan dilaksanakan di setiap tempat. Kantor desa yang direncanakan. Pemilik tanah yang terdampak ruas jalan usaha tani dan dengan bantuan tokoh masyarakat setempat, kepala desa adat dan pejabat desa, aparat desa,  dan  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  ikut  serta  dalam  Jalan  Usaha  Tani,  Babinsa, Bhabinkamtibmas, Panitia Pembebasan Lahan, Tim Pelaksana Teknis. Dalam sosialisasi pembebasan tanah  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  secara  pendekatan  langsung  kepada  warga  dan  dengan mengundang  warga  bersama-sama  dalam  sebuah  musyawarah/  rapat.  Musyawarah  yang  telah dilaksanakan  kemudian  akan  menghasilkan  suatu  hasil  musyawarah  berupa  kesepakatan  atau persetujuan.
c. Persetujuan
Persetujuan disini meliputi lokasi pembangunan, luas lahan yang dibutuhkan, panjangjalan yang akan dibangun, luas lahan yang dibutuhkan, dan kompensasi yang disepakati. Kepada para pemilik tanah dan tokoh  masyarakat  yang  terkena  dampak  festival  Jalan  Usaha  Tani,  serta  tokoh  adat  dan  kantor  desa, perangkat desa, kantor perwakilan desa (BPD), Babinsa, Pakistan Setelah dilaksanakannya sosialisasi dan tata cara musyawarah antara peserta tanah dan tanah, Bhabinkamtibmas, panitia pengadaan, staf teknis tim pelaksana dan pemilik tanah, telah mencapai kesepakatan atas keputusan ini, sehingga dapat segera dilakukan tahap pengukuran. Jika pemilik tanah tidak mau diberi ganti rugi, mereka bisa diberi ganti  rugi  dalam  bentuk  penyertaan  modal  (saham)  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Tanah  yang dikuasai hak ulayat diganti dengan membentuk fasilitas rakyat atau bentuk manfaat lain untuk rakyat sekitar. Dari hasil musyawarah dengan warga dicapai kesepakatan sebagai berikut:
a) Disepakati pembebasan tanah dilakukan secara suka rela,
b) Tanah yang dibutuhkan dihitung dari badan sungai selebar 6 m2 dan panjang mengikuti aliran sungai,
c) ldentifikasi bukti kepemilikan tanah.

## d. Pengukuran
Usai  acara  sosialisasi,  satgas  melakukan  survey  dan  inspeksi  lahan  untuk  acara  tersebut,  kemudian melakukan pengukuran dan memasang tiang  pancang dari jarak tertentu di lahan yang akan dilintasi jalan niaga pertanian. Pemilik lahan berpartisipasi dalam pemasangan tunggul. Pemasangan patok ini memiliki fungsi supaya mengetahui pemilik bagian-bagian lahan yang dilewati jalur niaga tani. Berikut merupakan tabel tanah milik warga yang tanahnya dibebaskan untuk menjadi Jalan Usaha Tani. e. Penyerahan
Setelah merencanakan proses atau tahapan pembangunan jalan pertanian, penulis bisa menjelaskan jika lahan rakyat bisa dilepaskan seratus persen, jalan komersial dapat dibangun. Ini akan berlanjut segera sampai  setelah  konstruksi  selesai,  petani  akan  dibangun.  Dalam  hal  ini,  desa  harus  menjaga  kontak dengan masyarakat sehingga desa berkewajiban untuk melaksanakan diskusi publik, yaitu dialog atau
proses negosiasi antara pihak yang memiliki urusan, untuk mencapai kesepakatan pembangunan lahan. Rencana amal. Pada dasarnya dalam rangka mewujudkan kepentingan umum pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dan melepaskan  hak. Untuk mendapatkan  hak atas  tanah, masyarakat  Desa  Adat Saren  mencapai  keadilan,  kemakmuran  dan  kemakmuran  pada  tanggal  2  Februari  2012.  Prinsipnya, seluruh warga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan dan pembangunan jalan komersial bagi petani di Desa Saren mendukung pembangunan petani. jalan. Ini terlihat jelas dalam proses sosialisasi, dan tidak ada yang keberatan. Warga sudah merasakan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan jalan pertanian.
2. Kendala Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani
1. Faktor Penghambat Dalam Pengadaan Tanah Permasalahan yang masih menjanggal dan menjadi kendala pelaksanaan pembebasan lahan dalam pembangunan  jalan  petani  di  Desa  Saren  ini  merupakan  permasalahan  pembebasan  lahan,  dan warga sekitar masih merasa resah dengan pelaksanaan pembebasan lahan. Berikut adalah faktor- faktor kendala pembebasan lahan saat membangun jalan komersial di lahan pertanian.
a. Faktor Internal
1) Adanya Kepentingan Pribadi
Kepentingan  pribadi,  sebagian  besar  pemilik  tanah  adalah  petani  dan  peternak  yang menggunakan tanahnya sebagai tanah subur untuk bercocok tanam seperti pudak dan untuk kandang babi dan sapi.
2) Dana Pembangunan Seperti  kita  ketahui  bersama,  dana  yang  digunakan  berasal  dari  desa,  jika  dana  terbatas maka  desa  adat  akan  mengajukan  proposal  ke  pemerintah  daerah.  Apabila  dana  yang disebutkan  dalam  proses  pembayaran  masih  terhambat  dan  diperkirakan  akan  memakan waktu  lama,  maka  pelaksanaan  pembangunan  jalan  tambak  dapat  terhambat  dan  proses penyelesaiannya akan memakan waktu lebih lama.
b. Faktor Eksternal
1) Letak Geografis
Lokasi pembangunan Jalan Usaha Tani yang berada di tepian sungai lumayan sulit untuk ditempuh  dikarenakan  disekitar  lokasi  tersebut  banyak  ditumbuhi  tanaman  dan  pohon besar,  serta  adanya  bebatuan  vulkanik  dari  letusan  Gunung  Agung.  Disamping  itu  pula, letak lahan warga yang berbatasan langsung dengan Desa Ababi, serta pendataan luas lahan warga  ditangani  oleh  masing-masing  pemilik  wilayah  secara  terpisah,  sehingga pelaksanaan pendataan luas lahan warga memerlukan waktu yang berbeda.
2) Bencana Alam
Hal ini tidak menutup kemungkinan karena lokasi konstruksi terletak di tepi sungai, maka risiko  bencana  alam  (seperti  banjir  bandang  dan  aliran  lahar  dari  letusan  gunung  berapi) dapat menghambat pembangunan jalan usaha tani di daerah tersebut.
2. Upaya Penyelesaian
1) Upaya Penyelesaian Kendala Internal
Apabila  ditemui  kendala  dalam  proses  pengadaan  tanah  dan  desa  merupakan  pihak  yang memburuhkan  tanah  atau  tanah  milik  penduduk,  maka  desa  berkewajiban  untuk  mencari solusi terbaik berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
a. Upaya Penyelesaian Dalam Memenuhi Kepentingan Pribadi Dengan usaha bermusyawarah dalam mencarikan solusi,dimana untuk petani pudak dibantu dalam  proses  pencabutan  dan  pemindahan  tanaman,  sedangkan  untuk  petemak  babi  dan sapi  dimana  kendala  utamanya  adalah  tempat  untuk  pembuangan  limbah  kotoran  akan clibantu dalam proses pembangunan tempat pembuangan berupa septic tank. b. Upaya Penyelesaian Dalam Dana Pembangunan Jika  dana  yang  diperlukan  belum  memenuhi  am  bang  batas,  maka  perlu  diadakannya penggalian  dana  yang  akan  dilakukan  oleh  panitia-panitia  pembangunan  tanpa memberatkan masyarakat sekitar.
2) Upaya Penyelesaian Kendala Eksternal
a. Upaya Penyelesaian Terkait Letak Geografis

## Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021
Mengadakan  musyawarah  serta  sosialisasi  guna  membahas  terkait  tara  cara  pelaksanaan gotong royong  guna membuka  akses menuju lokasi Jalan Usaha Tani,  adanya  sosialisasi yang dilakukan secara bertahap ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai kondisi dan letak wilayah kepemilikan tanah secara geografis supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan  panitia  pembangunan  jalan  usaha  tani  kedepannya  nanti,  serta  juga  menghindari berbagai  bentuk  protes  dari  warga  yang  kurang  memahami  kondisi  wilayah  tanah  yang dimilikinya.
b. Pelatihan Sigap Bencana Alam Pelatihan  sigap  bencana  alam  yang  climaksud  ini  yaitu  merupakan  sebuah  aksi  yang diprakarsai  oleh  panitia  pembangunan  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  desa  untuk mengantisipasi danjika seandainya terjadi bencana alam maka warga setempat sudah siap untuk melakukan penanggulangan dan bekerja sama secara kooperatif dengan pihak desa demi kelancaran pembangunan jalan usaha tani di wilayah tersebut.
3. Manfaat Pengadaan Tanah Untuk Jalan Usaha Tani
a. Manfaat Bagi Petani
Adapun  manfaat  dari  pengadaan  tanah  bagi  pemilik  lahan  tersebut  adalah  sebagai  akses distribusi untuk akses-akses pertanian.
b. Manfaat Bagi Pemilik Lahan Adapun  manfaat  dari  pengadaan  tanah  bagi  masyarakat  sekitar  lokasi  pengadaan  tanah tersebut  tersebut  adalah  selain  sebagai  jalur  distribusi,  juga  bisa  digunakan  sebagai  jalur transportasi warga.
c. Manfaat Bagi Masyarakat Umum Adapun manfaat dari pengadaan tanah bagi masyarakat yairu selain menyediakan alur sungai dengan  kapasitas  mencukupi  guna  mencegah  luapan,  juga  dimudahkannya  akses  menuju sungai untuk upacara Pitra Yadnya (dalam hal ini ritual nganyudiny.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, oleh karena itu peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Desa Adat Saren melakukan pengadaan tanah melalui cara-cara sebagai berikut:
a).  Proses  perencanaan  (dimulai  dengan  proses  penentuan  alur  jalan  di  lahan  pertanian  dan pengajuan izin dari pihak terkait)
b). Persiapan dan implementasi (termasuk sosialisasi, review, perserujuan dan proses pengukuran) c). Prosedur pengadaan tanah di lakukan sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 2. Adapun masalah-masalah di dalam kegiatan pengadaan jalan usaha tani didasari oleh beberapa faktor  diantaranya  faktor  internal  yaitu  kepentingan  pribadi,  dana  pembangunan,  serta  faktor ekstemal yaitu letak geografis dan bencana alam.
2. Saran
Pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pihak terkait agar lebih baik kedepannya, yaitu:
1.  Kedepannya,  untuk  setiap  pelepasan  hak  milik  lahan  sukarela,  masyarakat  akan  membantu masyarakat  dalam  proses  dan  pembiayaan  hak  milik  lahan,  sehingga  dapat  mempercepat  serta mempermudah tata cara penyerahan hak milik lahan.
2.  Ke  depan,  sebagai  bentuk  rasa  terima  kasih  kepada  warga,  pihak  desa  akan  memberikan bantuan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan lahan, seperti  pembongkaran  dan  pembongkaran  tanaman,  pembangunan  septic  tank,  dan  pelatihan tanggap bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Hutagalung, A. S., & Gunawan, M. (2008). Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan / Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jonker, S. (2009). Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Alumni. Bandung.
Puryanto, R. B., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2(1).
Rahmadi.,  &  Setiawati,  B.  (2020).  Evaluasi  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaan  Jalan  Usaha Tani Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. JAPB, Vol.3(2).
Rohayani,  E.,  &  Jamaludin.  (2020).  Peran  Kepala  Desa  Dilihat  dari  Aspek  Informasional  dalam Pelaksanaan  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Usaha  Tani  di  Desa  Bagok  Kecamatan  Benua  Lima Kabupaten Barito Timur. JAPB, Vol.3(2).
Roosadijo,  M.  M.  (1997).  Tinjauan  Pencabutan  Hak-Hak  Atas  Tanah  dan  Benda-Benda  Yang  Ada Didalamnya. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum (Cet.4). Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sinilele,  A.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar. Jurnal Al-Qadau, Vol.4(1).
Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Sutedi,  A.  (2019).  Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  di  Dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan. Sinar Grafika, Jakarta.