Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7

## Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah
Muhammad Saleh 1 , Kamaruzzaman 2 , Harjoni Desky 3 *
123 IAIN Lhokseumawe, Aceh Indonesia
1 muhammadsaleh@iainlhokseumawe.ac.id, 2 kamaruzzaman@iainlhokseumawe.ac.id,
3 harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id
* Penulis Korespondensi Diajukan : 5 Januari 2022 Disetujui : 30 Februari 2022
Dipublikasi : 1 April 2022

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  study  are  first,  to  find  out  the  potential  for  halal  tourism  in  Aceh;  second, knowing what efforts have been made by the Aceh government and related parties in the development of  halal  tourism;  and  third  knowing  the  strategy  that  should  be  done  in  marketing  halal  tourism  in Aceh.  This  study  used  qualitative  research  methods.  The  data  analysis  technique  consists  of  three steps,  namely  data  reduction,  data  presentation  and drawing  conclusions.  The results  show  that  the potential  for  halal  tourism  is  not  only  tourist  destinations,  but  also  cultural  uniqueness,  natural charm, culinary and community friendliness. Efforts in the development of halal tourism are carried out  by  involving  the  private  sector  and  the  government  in  an  energetic  manner  in  the  context  of developing halal tourism in Aceh. The strategy carried out in marketing halal tourism in Aceh with 3 programs,  namely:  a.  Marketing  concept  based  on  destination,  origin,  time;  b.  The  promotion strategy  is  in  branding,  advertising,  and  selling;  and  c.  Media  strategy,  through  endorsers,  social media,  as  well  as  general  media.  Dissemination  of  information  is  very  important  so  that  the promotion  reaches  the  goal.  This  strategy  is  also  usually  carried  out  at  the  same  time  as  the  sales period in various regions and countries of the promotion. When the government participates in halal tourism exhibitions abroad.
Keywords : Aceh; halal tourism; marketing strategy; promotion; tourism potential

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  program  prioritas  pembangunan  saat  ini, (Bappenas,  2015:  33).  Pengembangan  sektor  pariwisata  tersebut  semestinya  tidak  sulit  bagi Indonesia  yang  memiliki  keindahan  alam  dan  kekayaan  seni  dan  budaya.  Namun, berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik,  proporsi  kontribusi  sektor  pariwisata  terhadap Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB)  di  tahun  2015  baru  mencapai  4,25  persen  (Kementrian Pariwisata, 2015).
Persentasi tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki setiap daerah/provinsi di Indonesia. Bahkan apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia  hanya  menempati  peringkat  keempat  berdasarkan  banyaknya  jumlah  wisatawan mancanegara  yang  berkunjung  ke  Asia  Tenggara.  Data  Kementerian  Pariwisata  Republik Indonesia  (Kemenpar)  mencatat  jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  datang  ke  Thailand berada  di  peringkat  pertama  dengan  jumlah  wisatawan  mancanegara  mencapai  32,5  juta orang, disusul Malaysia dengan 26,8 juta orang kemudian Singapura, yakni 16,4 juta orang dan Indonesia sebesar 12 juta orang (Irhamna, 2021:3, Kemenpar,2016).
Kunjungan  wisatawan  yang  datang  di  Indonesia  sudah  semestinya  upayakan  untuk meningkat  disebabkan  memiliki  pengaruh  pada  peningkatkan  PDB  dari  sektor  pariwisata,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Kementerian  Pariwisata  juga  mengembangkan  pariwisata  halal  untuk  menjaring  pasar wisatawan muslim mancanegara. Nilai industri halal global pada 2015 mencapai 3,84 triliun dolar  AS  dan  diperkirakan  akan  meningkat  lagi  hingga  6,38  triliun  dolar  AS  pada  2021 (Kemenpar,  2016).  Pertumbuhan  yang  menjanjikan  ini  memicu  berbagai  negara  di  dunia untuk  berlomba  memanfaatkan  peluang  dan  berupaya  menjadi  pemain  utama  di  industri halal  global.  Fenomena  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  negara  dengan  penduduk  mayoritas muslim,  namun  juga  bergulir  di  negara-negara  lainnya  seperti  Inggris,  Jepang,  Tiongkok, Korea, Thailand, dan Australia (Buchori, 2020: 4).
Menurut  Global  Islamic  Economy  Indeks  periode  2014-2017  yang  dikeluarkan Thompson Reuters, Indonesia berada di peringkat 10 pasar syariah terbesar. Untuk makanan halal,  Indonesia  di  peringkat  satu,  keuangan  syariah  (10),  travel  (5),  mode  (5),  media  dan rekreasi  (6),  dan  obat-obatan,  serta  kosmetika  di  peringkat  empat  (Bappenas,  2019:65). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  yang telah  ditetapkan  sejak  tahun  2014  akan  menguatkan  potensi  Indonesia  dalam  pasar  produk halal.  Didukung  lagi  dengan  hasil  survei  Bank  Indonesia  (BI)  mengenai item yang  harus dipastikan halal di setiap tubuh seorang muslimah sebanyak 25-37 item. Sedangkan di tubuh seorang Muslim sebanyak 10-20 item s (Damhuri, 2017: 23).
Kesadaran  akan  produk  halal  menjadikan  pertumbuhan  industri  halal  semakin meningkat  (Desky,  et  all,  2022:1-8).  Meningkatnya  industri  halal  tersebut,  memunculkan wisata halal ( halal tourism ) sebagai fenomena baru (Samori, et all, 2016: 131-136). Hal ini juga  didukung  oleh  berbagai  literatur  yang  menjelaskan  bahwa  wisatawan  muslim  peduli terhadap  konsumsi  produk  dan  layanan  sesuai  syariah  ketika  berkunjung  ketempat  wisata (Jafari&Scott,  2014:1-19).  Minat  terhadap  wisata  halal  ( halal  tourism )  mengalami pertumbuhan  yang  meningkat  (Battour  et  all,  2010:461-470).  Peningkatan  tersebut  seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim dari tahun ke tahun (Han, et all, 2018: 151-164).
Wisatawan muslim diperkirakan akan meningkat sebesar 30 persen pada tahun 2020 dan juga meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD (www.crescentrating.com, 2020).  Untuk  mengeksplorasi  potensi  besar  pariwisata  halal  tersebut,  banyak  negara  (baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim) mulai menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Namun, masih banyak  para  pelaku  bisnis  dan  pihak  yang  terlibat  di  sektor  pariwisata  terkendala  dalam pemahaman  (baik  produk,  fasilitas  maupun  infrastruktur)  dari  wisata  halal  tersebut (Hatem El - Gohary ,2021: 124-130).
Sektor  pariwisata  memainkan  peranan  penting  dalam  ekonomi  dunia  karena dianggap  sebagai  salah  satu  kontributor  pertumbuhan  lapangan  kerja  dan  pertumbuhan ekonomi  di  negara  manapun.  Sehingga  pariwisata  dapat  pula  dipandang  sebagai  salah  satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan muslim  merupakan  peluang dan  tantangan  untuk  meningkatkan  sektor  pariwisata  (Rahmi, 2017:  577-589).  Berdasarkan  hal  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis perkembangan,  konsep,  peluang  dan  tantangan  wisata  halal  ( halal  tourism ) di  Aceh  yang memiliki  ke  khususan  dalam  melaksankan  syariat  Islam.  Kementerian  Pariwisata  (2015) dalam  laporannya  mencatat  bahwa  terdapat  13  provinsi  yang  siap  untuk  menjadi  destinasi wisata  halal  ( halal  tourism )  yaitu  Aceh,  Banten,  Sumatera  Barat,  Riau,  Lampung,  DKI Jakarta,  Jawa  Barat,  Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Sulawesi  Selatan,  Jawa  Tengah,  Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali (Kementerian Pariwisata, 2015: 56).
Provinsi  Aceh  merupakan  provinsi  yang  telah  mengembangkan  wisata  halal  untuk wisatawan  muslim  manca  negara  dengan  cukup  baik  dibandingkan  daerah  lain.  Hal  ini dilihat  dari  penerapan  sistem  berbasis  syariah  yang  sudah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
( lifestyle ) masyarakatnya sehari-hari. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal ( halal tourism )  di  Aceh  setidaknya  dapat  dilihat  dari  pencapaian  dalam  segi  pariwisata.  Aceh meraih  tiga  kategori  dalam  kompetisi  pariwisata  halal  nasional  tahun  2016  yaitu  “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”.
Namun disayangkan, keberhasilan, pencapaian dan kontribusi selama ini dari sektor pariwisata  halal  di  Aceh  belum  maksimal  dan  belum  memanfaatkan  potensi  yang sebenarnya  dimiliki,  hal  ini  dibuktikan  dari  data  kontribusi  sektor  pariwisata  2017  masih sekitar  10,87  triliun  atau  setara  dengan  8,97%  dari  toral  kontribusi  perekonomian  Aceh (BPS,  2018:56).  Kontribusi  8,97%  dari  total  perekonomian  Aceh  dianggap  masih  terlalu kecil  bila  melihat   potensi  yang  dimiliki  Aceh  dalam  mengembangkan  wisata  halal  ( halal tourism ), karena itu  penelitian ini akan mengkaji upaya atau langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan dalam rangka pengembangan wisata halal di Aceh.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Berkaitan  dengan  topik  yang  diambil,  berikut  ini  terdapat  ringkasan  dari  hasil penelitian sebelumnya, yaitu :
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Soraya  Ratna  Pratiwi,  dkk  (2018)  yang  berjudul Strategi Komunikasi  dalam  Membangun  Awareness  Wisata  Halal  di  Kota  Bandung.  Penelitian tersebut  dilakukan  di  Bandung.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Konstruksi  Sosial  Atas Realita  yang  dicetuskan  oleh  Burger  dan  Luckmann  dengan  kualitatif  melalui  pendekatan studi  kasus  instrumental  tunggal.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  wisata  halal  di  Kota  Bandung dikembangkan  melalui  dukungan  dari  berbagai  lintas  lembaga,  yang  disebut  strategi  penta helix.  Strategi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi Jawa  Barat  dalam  mempersiapkan  Kota  Bandung  sebagai  destinasi  wisata  halal  dengan melakukan  sosialisasi  untuk  menumbuhkan  kesadaran  (awareness)  kepada  SKPD  terkait. Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, beberapa lembaga lain seperti Enhaii  Halal  Tourism  Center  (EHTC)  dan  Salman  Halal  Center  melakukan  awareness building kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Mohammad  Jeffry  Maulidi  (2019)  dengan  judul penelitiannya Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penelitian  tersebut  merupakan  studi  kasus  penelitian  lapangan  yang  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan sosiologis. Subyek penelitian ini adalah masyarakat pelaku  pariwisata  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  di  pulau  Lombok,  Nusa  Tenggara  Barat (NTB).  Penelitian  dilakukan  untuk  melihat  sejauhmana  implementasi  syariah  Islam  melalui wisata  halal  berkontribusi  pada  kondisi  masyarakat  lokal  di  pulau  Lombok,  NTB.  Orientasi perubahan  sosial  masyarakat  melalui  formalisasi  identitas  Islam  dianggap  sebagai  wujud kebijakan  lokal  untuk  pembangunan  sumberdaya  manusia.  Pemerintah  lokal  dan  didukung oleh  pemerintah  pusat  mewujudkannya  dengan  pembangunan  „Daerah  Kawasan  Ekonomi Khusus‟  (KEK). Kesimpulan  penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pembangunan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lebih mendatangkan keuntungan bagi kepentingan yang bersifat pro bisnis ketimbang pemberdayaan bagi masyarakat di Lombok yang relijius.
Penelitian yang dilakukan Elpa Hermawan (2019). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui  strategi  dari  Kementerian  Pariwisata  Indonesia  dalam  meningkatkan  branding wisata halal agar menjadi tujuan wisata terbaik di dunia dan meningkatkan jumlah wisatawan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Wisata  halal  menjadi  salah  satu  model  konsep pariwisata  yang  telah  memiliki  prinsip  keteraturan  sesuai  dengan  ajaran  bagi  masyarakat muslim.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sembilan  strategi  yang  telah  digunakan  oleh pemerintah  merupakan  strategi  yang  tepat  untuk  mengimplementasikan  sepuluh  program unggulan  dalam  meningkatkan  wisata  halal  di  Indonesia,  mulai  dari  aspek  destinasi,  aspek pemasaran,  dan  aspek  sumber  daya  manusia,  masyarakat,  dan  industry.  Setiap  strategi diterapkan dengan program yang selaras melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Implikasi dari  strategi-strategi  tersebut  dapat  menjadikan  wisata  halal  Indonesia  menjadi  wisata  kelas dunia terbaik.

## Teori Bauran Pemasaran
Penelitian  ini  memakai  teori  yang  lazim  dipakai  dalam  pemasaran  dan  wisata  halal. Strategi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok  mendapatkan  apa  yang  dibutuhkan  dan  diinginkan  dengan  menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang  bernilai dengan pihak lain (Kotler& Keller, 2012:  67).  Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa  strategi  pemasaran  mengandung  aspek sosial  baik  secara  individu  maupun  berkelompok  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan keinginannya,  akibat  adanya  keinginan  dan  kebutuhan  tersebut  maka  terciptalah  suatu interaksi  yang  disebut  transaksi  pertukaran  barang  dan  jasa.  Tujuannya  adalah  bagaimana memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen baik terhadap individu maupun kelompok.
Teori Marketing  Mix (bauran  pemasaran)  ini  merupakan  konsep  pemasaran mempunyai  seperangkat  alat  pemasaran,  yaitu  kombinasi  dari  empat  variabel  atau kegiatan  yang  merupakan  inti  dari  sistem  pemasaran perusahaan,  yakni:  produk,  struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi (Swastha, 2012: 34). Keempat unsur bauran pemasaran  tersebut  saling  berhubungan  dan  berpenganruh  satu  sama  lain,  sehingga  harus diupayakan untuk  menghasilkan  suatu  kebijakan  pemasaran  yang  mengarah  pada  layanan efektif dan kepuasan konsumen.
Lingkungan  pemasaran  terdiri  dari  lingkungan  mikro  dan  lingkungan  makro. Lingkungan  pemasaran  mikro  terdiri  dari  perusahaan,  pemasok,  perantara,  konsumen  dan pesaing  (Kotler,  2009:76).  Sedangkan  lingkungan  pemasaran  makro  terdiri  dari  kekuatan societal lebih luas yang mempengaruhi lingkungan mikro; meliputi demographic, economic, natural,  technological  political  dan  cultural. Sedangkan  pemasaran  adalah  “Sistem keseluruhan  dari  kegiatan  usaha  yang  ditujukan  untuk  merencanakan  menentukan  harga, mempromosikan, dan  mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial” (Kotler&Armstrong,  2012:  53).  Dari definisi  diatas  dapat  diartikan  bahwa  bauran  pemasaran  merupakan  variabel-variabel terkendali  yang  digabungkan  untuk  menghasilkan  tanggapan  yang  diharapkan  dari pasarsasaran.  Dan  untuk  usaha  jasa  terdapat  7  unsur  marketing  mix  (Marketing  Mix-7p) yaitu: Produk, Price, Promotion, Place, Partisipant, Proses, dan Physical Evidence (Kotler, 2009: 15).
Beberapa  definisi  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  yang  dimaksud pemasaran  adalah  sebagai  suatu  sistem/proses  dari  kegiatan-kegiatan  yang  saling berhubungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan.  Dengan adanya  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  maka  akan  tercipta  suasana  yang  menyenangkan, dapat  diketahui  bahwa  sebenarnya  proses  pemasaran  itu  terjadi  atau  dimulai  jauh  sejak sebelum barang-barang diproduksi.
Halal Tourism (Pariwisata Halal)
Pariwisata halal atau syariah telah  diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI. Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
gaya  hidup  wisatawan  muslim  selama  liburan.  Selain  itu,  pariwisata  syariah  merupakan pariwisata  yang  fleksibel,  rasional,  sederhana  dan  seimbang.  Pariwisata  ini  bertujuan  agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan danberkat dari Allah (Munira, et all, 2012:51).    Sementara  itu,  pariwisata  halal  adalah  salah  satu  konsep  yang  muncul  terkait dengan  halal  dan  telah  didefinisikan  dalam  berbagai  cara  oleh  banyak  ahli.  Sebagian  yang mendefinisian wisata halal ( halal tourism ) dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Definisi Wisata Halal ( Halal Tourism ) PENULIS DEFENISI Battour dan Ismail (2016) Kegiatan  dalam  pariwisata  yang  „diizinkan atau dibolehkan‟ menurut ajaran Islam. Mohsin et al. (2016) Penyediaan  produk  dan  layanan  pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim seusai ajaran agama Islam Halbase (2015) Menawarkan  paket  wisata  dan  tujuan  yang khusus  untuk  memenuhi  pertimbangan  dan kebutuhan muslim Sumber : Beberapa literatur, dianalisis (2022).
Dilihat  dari  kedua  definisi  yang  dijelaskan  oleh  beberapa  literatur  diatas,  bahwa definisi wisata halal ( halal tourism ) dan wisata islami ( islamic tourism ) menunjukkan definisi yang hampir sama yakni sesuai dengan ajaran Islam.
Faktor  penunjang  potensi  wisata  adalah  kondisi  fisik  lapangan,  keterjangkauan, pemilikan  dan  penggunaan  lahan,  hambatan  dan  dukungan  serta  faktor  lain  seperti  upah tenaga  kerja  dan  keadaan  politik.  Berikut  adalah  faktor-faktor  penunjang  potensi  wisata, diantaranya:
a. Kondisi  alam  seperti  iklim,  keadaan  tanah,  jenis  bantuan  dan  morfologi,  hidrosfer, jenis binatang, dan tumbuhan.
b. Pertunjukan  menjadi  salah  satu  daya  tarik  wisata  yang  mampu  menarik  wisatawan untuk datang ke suatu daerah tertentu, seperti pertunjukan tari, lagu daerah, kesenian daerah, upacara adat istiadat, dan lain sebagainya.
c. Keterjangkauan,  berkaitan  dengan  usaha  seseorang  mencapai  objek  wisata.  Semakin mudah objek wisata dijangkau, maka semakin banyak pula wisatawan yang berminat datang, begitupun sebaliknya. Namun ketika sebuah objek wisata memiliki keindahan dan keunikan tertentu, kendala akses tidak memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi wisatawan datang ke lokasi.
d. Pemilikan  dan  penggunaan  lahan  dapat  mempengaruhi  lokasi  tempat  wisata  antara lain lahan negara, lahan masyarakat dan lahan pribadi .
e. Sarana wisata seperti transportasi, biro perjalanan wisata, akomodasi penginapan dan tempat  makan.  Prasarana  wisata  adalah  segala  fasilitas  yang  memungkinkan  agar sarana  kepariwisataan  dapat  hidup  dan  berkembang  serta  mampu  memberikan pelayanan baik kepada wisatawan yang berbeda-beda.
f. Kesadaran  masyarakat  menjadi  faktor  yang  cukup  penting  untuk  pengembangan sebuah  objek  wisata,  dengan  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  untuk mengembangkan  sebuah  objek  wisata,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  potensi  yang dimilikinya (Hadi&Al-Asy Ary, 2017:99-116).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7

## Konsep Halal
Terminologi  halal  berasal  dari  Bahasa  Arab  dari  akar  kata Halla-Yahullu-Hallan  wa Halalan yang memiliki arti bertahalul (keluar dari ihram), diperbolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang maka berarti boleh untuk dikonsumsi sementara bila  pekerjaan  bermakna  bisa  dilakukan.  Pariwisata  syariah  atau  yang  biasa  lebih  dikenal dengan  pariwisata  halal  adalah  pariwisata  yang  mengedepankan  nilai  keislaman  disetiap aktivitas yang dilaksanakan.
Istilah pariwisata halal secara difinisi di kalangan para pelaku wisata masih cenderung asing.  Pariwisata  halal  lebih  masih  banyak  yang  memaknai  atau  menyamakannya  dengan wisata religi, yaitu kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat ibadah lainnya. Padahal,  pariwisata  halal  tidak  hanya  terfokus  pada  objek  saja,  tetapi  perilaku  saat melaksanakan perjalanan dan fasilitas pendukung lainnnya (Priyadi, 2016: 64).
Munculnya  istilah halal  tourism atau  pariwisata  halal  pada  awalnya  kegiatan  yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi yang ada  pada  dirinya  dengan  mengunjungi  tempat-tempat  ibadah,  tempat  pemakaman,  atau tempat  bersejarah  yang  memiliki  nilai-nilai  religi  sesuatu  dengan  agama  yang  dianut.  Pada awalnya  pariwisata  ini  disebut  juga  sebagai  wisata  religi.  Wisata  religi  ini  pertama  kali diperkenalkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 1967 saat  melaksanakan  pertemuan  bertemakan  “ Tourism  and  Religions:  A  Contribution  to  the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations” (Djakfar, 2019: 34).
Wisata religi kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya  sebatas  agama  tertentu.  Nilai  yang  lebih  universal  dan  memiliki  manfaat  bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal juga tidak ditinggalkan. Sedangkan persepsi  publik  tentang  wisata  halal  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  wisatawan  untuk mengunjungi masjid maupun kuburan, Padahal wisata halal sendiri mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip dan nilai Islam.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  melalui  wawancara  dengan  informan penelitian,  pengumpualan  kajian  pustaka  dan  dokumen  yang  diperoleh  dari  website  Dinas Pariwisata Provinsi Aceh dalam meningkatkan wisata halal Aceh sebagai salah satu destinasi wisata  di  Indonesia  dengan  jumlah  pengunjung  yang  lebih  banyak.  Selain  itu,  data  juga dikumpulkan  melalui  beberapa  sumber  lain  seperti  jurnal,  majalah  ataupun  berita  yang berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang diperoleh.
Penentuan  informan  sebagai  sumber  data  dilakukan  dengan  pertimbangan  yaitu: informan  adalah  orang  yang  dianggap  mengetahui  tentang  apa  yang  diharapkan  dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive  sampling yang  merupakan  teknik  untuk  menentukan  sampel  penelitian dengan  beberapa  pertimbangan  tertentu  yang  bertujuan  agar  data  yang  diperoleh  nantinya bisa  lebih  representatif  (Sugiyono,  2014:  34).  Dalam  penelitian  ini  wawancara  akan dilakukan terhadap informan yang mengetahui Pariwisata Halal di Provinsi Aceh, yaitu: Pak Rusli, Ibu Cut Nurmarita dan Ibu Evi Mayasari.
Teknik  analisis  data  terdiri  dari  tiga  langkah  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Reduksi  data  adalah  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar.  Reduksi  data  meliputi: meringkas  data,  mengkode,  menelusur  tema,  dan  membuat  gugus-gugus.  Penyajian  data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Konsep analisis data merujuk pada teori  Miles  &  Huberman  (2009).  Hasil  analisis  dokumen  renstra  diketahui  bahwa  ada  tiga aspek  yang  dikembangkan  sebagai  bentuk  strategi  peningkatan  wisata  halal  Indonesia  yang saat ini telah berada diperingkat pertama sebagai negara tujuan wisata halal.

## HASIL

## Pembangunan Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh
Pembangunan  sektor  pariwisata  Kota  Banda  Aceh  juga  didukung  dengan  anggaran yang  diperuntukkan  bagi  peningkatan  potensi  daerah  untuk  pencapaian  target  yang  ingin dicapai  di  sektor  tersebut.  Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat  menggali  dan  mengelola potensi  pariwisata  yang  dimiliki  dengan  menggunakan  anggaran  yang  ada  sebagai  usaha untuk  peningkatan  kualitas  objek  wisata  yang  sudah  ada  atau  membuat  suatu  terobosan dengan  membuat  suatu  objek  wisata  baru  sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi setempat.  Dukungan  anggaran  yang  diperuntukkan  bagi  pengembangan  pariwisata  terlihat pada besaran realisasi belanja suatu daerah. Berikut realisasi belanja daerah kota Banda Aceh menurut fungsi (Rp), 2015-2018, lihat tabel 4.1
Tabel 4.1 Realisasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Menurut Fungsi Tahun 2015-2018 No Fungsi 2015 2016 2017 2018 1 Pelayanan Umum 186.898.891.696  101.182.517.279  101.930.120.208  103.571.838.230 2 Ketertiban dan Keamanan 10.882.538.643 5.432.582.958 10.473.331.504 8.274.430.940 3 Ekonomi 38.855.562.362 30.072.501.282 41.099.664.030 47.338.706.580 4 Lingkungan Hidup 37.447.369.516 34.526.123.939 42.747.484.462 54.521.187.157 5 Perumahan dan Fasilitas Umum 39.777.569.815 66.125.832.214 129.180.144.532  136.242.255.451 6 Kesehatan 78.901.494.270 78.901.494.270 88.642.279.072 121.991.300.243 7 Pariwisata dan Budaya 9.617.263.067 9.391.706.801 9.274.043.181 8.122.439.086 8 Pendidikan 340.138.368.807  46.921.641.192 67.149.086.755 73.161.435.306 9 Perlindungan Sosial 22.885.836.936 10.515.568.083 9.618.366.887 9.382.889.707 Jumlah 765.404.895.112 386.178.279.718 500.114.520.631 562.606.482.700
Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2015-2018.
Berdasarkan  data  realisasi  belanja  daerah  Kota  Banda  Aceh,  fungsi  pariwisata  dan kebudayaan mendapat alokasi anggaran yang bervariasi. Pada tahun 2015, fungsi pariwisata dan  budaya  mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp  9.617.263.067  atau  sebesar  1,26  %  dari  total belanja daerah. Pada tahun 2016, fungsi pariwisata dan budaya mendapat alokasi sebesar   Rp 9.391.706.801  atau  sebesar  2,43%  dari  total  belanja  daerah.  Pada  tahun  2017,  fungsi pariwisata  dan  budaya  mendapat  alokasi  Rp  9.274.043.181  atau  sebesar  1,85%.  Pada  tahun 2018, fungsi pariwisata dan budaya mendapat alokasi Rp 8.122.439.086 atau sebesar 1,44% (BPS,  2018).  Alokasi  anggaran  bagi  fungsi  pariwisata  dan  kebudayaan  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  prospek  kepariwisataan  daerah,  mendorong  langkahlangkah  strategis  dalam meningkatkan  kinerja  kepariwisataan.  Peningkatan  kualitas  akan  mendorong  peningkatan jumlah  kunjungan  wisatawan  domestik  dan  mancanegara  yang  juga  akan  meningkatkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
penerimaan  daerah  terutama  retribusi  objek  wisata  dan  juga  akan  mempengaruhi  kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya (Hasil wawancara dengan Pak Rusdi, 2021).
Potensi Halal Tourism (Wisata Halal) yang Dimiliki Aceh
Pariwisata halal tidak  hanya  wisata religi  atau berwisata dengan motivasi menikmati budaya Islam. Pariwisata halal memiliki makna yang jauh lebih luas. Yaitu sebagai aktivitas pariwisata  yang  selaras  dengan  ajaran  atau  syariah  Islam.  Sehingga,  pariwisata  halal sebenarnya  juga  dinilai  positif  oleh  wisatawan  non  muslim.  Pengertian  pariwisata  halal adalah seperangkat layanan tambahan yang mencakup amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Ini sengaja  diberikan  untuk  memenuhi  pengalaman,  kebutuhan,  dan  keinginan  wisatawan muslim.
Kebutuhan  wisatawan  muslim  antara  lain  fasilitas  ibadah.  Meliputi  tempat  wudhu, tempat  sholat  dan  perlengkapannya.  Termasuk  makanan  halal  yang  tersertifikasi  atau  klaim halal.  Serta  aktivitas  halal  atau  non  maksiat  dan  non  syirik.  Karena  itu,  pengembangan pariwisata  halal  tidak  sebatas  pada  destinasi  yang  memiliki  unsur  religi  seperti  masjid  atau peninggalan sejarah Islam semata. Tetapi juga mencakup destinasi wisata alam dan budaya.
Aceh  memiliki  beberapa  kawasan  pariwisata  halal  dengan  atraksi  unggulan.  Antara lain Pulau Weh di Sabang, Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Geurute Highland di pantai  barat  Aceh  Jaya,  Danau  Laut  Tawar  di  dataran  tinggi  Gayo,  dan  Pulau  Banyak  di Singkil.  Destinasi  tersebut  hanyalah sebagian kecil  dari sekian banyak  potensi  pariwisata di Aceh yang menarik perhatian wisatawan.
Tabel 4.2 Berbagai Jenis Halal yang ada di Aceh No Jenis Ket 1 Alam dan Bahari Pantai  Lhoknga,  Pantai  Cemara,  Ujung  Patee,  Ulelhe, Sabang,  Pulau  Wee,  Pulau  Rubia,  Pulau  Banyak,  Bulau Weh, Geurute Highland, dll 2 Budaya, Cakar Alam Tradisi  adat  istiadat  di  Aceh  seperti  kenduri  sawah, kenduri maulid, kenduri turun tanah, kenduri penikahan, Rumah Aceh, Mesium Aceh, Mesium Tsunami, dll 3 Religi,  Ziarah,  Sejarah, Pendidikan Mesjid  Baiturrahman,  Mesjid  Ulelhe,  Kuburan  Ulama, Kuburan Massa Tsunami, dll 4 Makanan, Minuman Kopi, Makanan Khas Aceh (Mie Aceh, Kue Aceh), dll
Sumber: beberapa literatur terkait wisata halal di Aceh
Keberhasilan pemasaran dari potensi pariwisata Aceh bisa dilihat melalui lalu lintas dan pergerakan jumlah orang yang datang ke Aceh yang tergolong tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari padatnya jalur penerbangan ke Aceh.
Tabel 4.3 Jumlah Wisatawan Berkunjung ke Aceh periode 2012-2016 No Tahun Wisatawan Domestik Wisatawan Asing 1 2012 28.993 12.815 2 2013 42.552 16.004 3 2014 50.721 24.769 4 2015 54.588 27.216 5 2016 726.225 37.662 Jumlah 903.079 118.466 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2017
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menunjukan tren yang sangat positif dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada data dari tahun 2012 hingga 2016 (Djakfar&Isnaliana,  2021),  dimana  setiap  tahunnya  angka  wisatawan  menurut  versi Disbudpar  meningkat  seperti  terlihat  pada  tabel  4.2  sebelumnya.  Objek  pariwisata  suatu daerah  menjadi  salah  satu  daya  tarik  kunjungan  wisatawan,  baik  wisatawan  domestik  dan wisatawan  mancanegara  untuk  berkunjung  ke  wilayah  tersebut.  Berikut  jumlah  kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Banda Aceh berdasarkan kawasan negara.
Tabel 4.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Banda Aceh Menurut Kawasan Negara (Jiwa), 2012-2015 No Kawasan 2012 2013 2014 2015 1 ASEAN 8.530 11.351 19.817 21.438 2 Afrika 26 30 30 46 3 Amerika 435 424 575 645 4 Asia (Tanpa ASEAN) 582 730 986 1.309 5 Eropa 1.812 1.825 2.276 2.391 6 Oseania 336 438 503 446 7 Timur Tengah 53 35 53 61 Jumlah 11.774 14.833 24.240 26.336
Sumber : BPS Kota Banda Aceh, Statistik Wisatawan Mancanegara Kota Banda Aceh (2016)
Berdasarkan  data  jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara  di  Kota  Banda  Aceh, terdapat  peningkatan  jumlah  total  kunjungan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2012  jumlah kunjungan  didominasi  oleh  wisatawan  dari  kawasan  Asia,  sebagaimana  data  yang  tercatat terdapat 9.112 orang atau  77,58 persen  dari  total kunjungan, diikuti asal Eropa  1.812 orang atau 15,38 persen, Amerika 435 orang atau 3,69 persen, Oseania 336 orang atau 2,85 persen, Timur  Tengah  53  orang  0,45  persen,  dan  Afrika  26  orang  0,22  persen.  Jumlah  ini  semakin meningkat  di  tahun  2015  dimana  wisatawan  yang  berasal  dari  kawasan  Asia  masih mendominasi dengan jumlah 22.747 orang atau 86,37 persen dari total kunjungan wisatawan, Eropa 2.391 orang atau 9,08 persen, Amerika 645 orang atau 2,45 persen, Oseania 446 orang atau  1,7  persen,  Timur  Tengah  61  orang  atau  0,23  persen,  dan  Afrika  46  orang  atau  0,17 persen (BPS, 2016).
Selain  wisatawan  mancanegara,  juga  terdapat  wisatawan  domestik  yang  berasal  dari berbagai wilayah nusantara yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Merujuk dari Banda Aceh Dalam Angka, jumlah wisatawan domestik pada tahun 2013 terdapat 183.286 orang dan pada tahun  2014  terdapat  789.431  orang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh tidak hanya pada jumlah wisatawan mancanegara tetapi juga pada jumlah wisatawan domestik (BPS, 2019). Peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari semakin terkenalnya Provinsi Aceh melalui penerapan syariat  Islam  dan  keberadaan  situs-situs  Tsunami  yang  menjadi  daya  tariknya.  Selain  itu, kondisi  keamanan  Aceh  secara  umum  yang  sudah  kondusif  untuk  menerima  wisatawan, membuat pendatang tidak lagi ragu berkunjung ke wilayah ini.
Penerapan  secara  resmi  qanun  (peraturan  daerah)  tentang  Hukum  Jinayat  (hukum pidana  Islam)  yang  berlaku  bagi  Muslim  dan  non  Muslim,  tidak  mengkhawatirkan  akan menurunkan  jumlah  wisatawan.  Merujuk  pada  Banda  Aceh  Dalam  Angka  2016,  tingkat kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 789.431 pada tahun 2015. Angka yang sama juga tercatat  pada  banyaknya  kunjungan  wisatawan  domestik  di  situs  pariwisata  tertentu  Kota Banda Aceh (Kapal di Atas Rumah Lampulo, Kapal PLTD Apung Punge Blang Cut, Makam
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Tgk Syiah Kuala, Konter Jubah Mesjid Raya Baiturrahman, Pusat Informasi Ulee Lheue, dan Hunian Hotel). Pengunjung objek wisata ini tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga datang dari  berapa  daerah  seperti  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Riau,  Sumatera  Selatan,  DKI Jakarta, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
Jumlah  wisatawan  ke  Kota  Banda  Aceh  jika  dihitung  dari  jumlah  tamu  yang menginap  di  Hotel/akomodasi  adalah  sebagai  berikut:  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  selama  2014  mencapai  11.103  dibandingkan  5.317  pada  tahun  2013.  Jumlah wisatawan domestik tahun 2014 sebanyak 224.939 dibanding tahun 2013 mencapai 229.589. Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  telah  menetapkan  target  untuk  meningkatkan  jumlah kunjungan,  dimana  ditargetkan  wisatawan  yang  datang  ke  Banda  Aceh  berjumlah  minimal 25% dari total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh untuk tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan Length of Stay (LoS) atau lamanya wisatawan menginap, dapat dikatakan bahwa Kota Banda Aceh khususnya belum menjadi tempat tujuan wisata utama bagi para wisatawan domestik  dan  wisatawan  mancanegara.  Hal  ini  terlihat  dari  menurunnya  rata-rata  lama menginap wisatawan disejumlah hotel di Aceh, yakni 2-3 hari pada 2014 menjadi berkisar 1- 2 hari pada tahun 2015.
Pada tahun  2016  angka kunjungan ditargetkan  meningkat,  dan untuk merealisasikannya  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  telah  menyiapkan  berbagai  kegiatan  dan atraksi  wisata  yang  dapat  menarik  wisatawan  untuk  datang.  Provinsi  Aceh  yang  sangat identik  dengan  Syariat  Islam  telah  menjadi  daya  Tarik  kepada  wisatawan  asing  dilihat  dari data kunjungan turis. Namun, dugaan penulis, daya tarik tersebut lebih dominan bagi warga Melayu karena ditentukan oleh kesamaan rumpun budaya, biaya hidup atau akomodasi yang lebih  murah,  dan  cita  rasa  makanan  yang  lebih  sesuai  selera  dibandingkan  dengan  dengan daya tarik branding halal sebagai alasan utama perjalan.

## PEMBAHASAN
Upaya  yang  D ilakukan  Pemerintah  Aceh  dan  Pihak  Terkait  dalam Pengembangan Halal Tourism (Wisata Halal )
Pariwisata  pada  dasarnya  adalah  melakukan  perjalanan  untuk  tujuan  dan  maksud tertentu  dalam  memenuhi  kebutuhan,  baik  psikologis  maupun  fisik.  Wisatawan  melakukan aktivitas  selama  mereka  tinggal  di  tempat  yang  dituju  dan mengusahakan  fasilitas yang  ada untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  (Marpaung,  2012:53).  Sektor  Pariwisata  dapat  menjadi sektor potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat.
Lima dampak positif pengembangan pariwisata yang dijadikan tujuan pengembangan pariwisata  sebagai  berikut:  (1)  Menyumbang  kepada  neraca  pembayaran,  (2)  Menyebarkan pembangunan  ke  daerah-daerah  yang  non  industri,  (3)  Menciptakan  kesempatan  kerja,  (4) Dampak pada pembangunan ekonomi pada umumnya melalui dampak pengganda ( multiplier effect ), dan (5) Keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor lain dalam perekonomian (Suci, 2018: 67).
Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh terdapat peningkatan ketersediaan sarana dan  prasana  pendukung  sektor  pariwisata,  diantaranya  perhotelan,  agen  perjalanan    wisata, serta  rumah  makan/restoran.  Peningkatan  ini  terjadi  karena  adanya  keikutsertaan  pengusaha dalam  pembangunan  dan  pengembangan  wisata  halal  di  Aceh  sesuai  dengan  ruang  lingkup bisnis  yang  dijalankan  misalnya  hotel.  Jumlah  hotel  dan  tempat  menginap  di  Kota  Banda Aceh  diklasifikasikan  dari  hotel  kelas  melati  hingga  hotel  bintang  lima.  Merujuk  pada  data Banda  Aceh  Dalam  Angka  tahun  2019,  terdapat  peningkatan  jumlah  hotel  di  Kota  Banda Aceh, yaitu sebanyak 48 hotel pada tahun 2015, 49 hotel pada tahun 2016, 51 hotel di tahun
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
2017  dan  51  hotel  pada  tahun  2019.  Sesuai  dengan  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh,  maka setiap hotel dan penginapan harus menjalankan aktivitasnya berbasis syariah (BPS, 2019).
Tabel 4.5 Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Banda Aceh, 2015 – 2018 No Klasifikasi 2015 2016 2017 2018 1 Bintang 5 0 0 0 0 2 Bintang 4 1 1 1 1 3 Bintang 3 2 3 5 6 4 Bintang 2 3 2 0 2 5 Bintang 1 10 11 3 1 6 Melati 32 32 42 41 Jumlah 48 49 51 51
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, Banda Aceh dalam Angka (2019)
Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 tahun  2014  tentang  pedoman  penyelenggaraan  hotel  syariah,  yang  dimaksud  syariah  disini adalah sesuai dengan  prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur  fatwa Majelis Ulama Indonesia.  Dalam  hal  ini  hotel  yang  mengusung  prinsip  syariah  tidak  melayani  minuman beralkohol  dan  memiliki  kolam  renang  dan  fasilitas  terpisah  untuk  pria  dan  Wanita  (Fetri Wuryasti, 2020).
Secara  umum  sumbangan  sektor  pariwisata  jika  ditinjau  dari  keberadaan  hotel, restoran, hiburan dan rekreasi terhadap perekonomian dapat dilihat dari Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banda Aceh. Dapat dilihat pada tabel 4.7. Berdasarkan tabel 4.7, sumbangan  sektor  pariwisata  jika  dilihat  dari  kontribusi  hotel  dan  restoran  dalam  kategori penyedia  akomodasi  dan  makan  minum  tidak  terlalu  besar  namun  terjadi  peningkatan  pada tahun  2015  sumbangan  kategori  ini  terhadap  PDRB  Kota  Banda  Aceh  sebesar  2,24  persen, tahun 2016 sebesar 2,63 persen, tahun 2017 sebesar 2,80 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 2,87 persen.
Tabel 4.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banda Aceh (Juta Rupiah), 2015-2018 No Kategori 2015 2016 2017 2018 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 117.403,2 126.329,3 135.264,6 142.201,5 2 Pertambangan dan Penggalian 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Industri Pengolahan 242.273,7 262.640,8 283.696,6 299.660,1 4 Pengadaan Listrik dan Gas 32.100,0 32.502,3 35.781,5 36.657,9 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9.161,2 10.440,7 11.639,5 13.898,8 6 Konstruksi 934.143,9 958.082,6 960.238,1 1.103.743,6 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.619.273,1 2.827.199,8 3.059.382,8 3.223.290,0 8 Transportasi dan Pergudangan 1.833.820,2 1.948.671,9 2.072.370,4 2.116.684,7 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 285.854,9 331.148,8 382.551,5 432.808,4
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Minum 10 Informasi dan Komunikasi 900.348,5 942.579,2 999.810,2 1.073.443,1 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 328.004,7 389.608,8 395.006,6 423.800,0 12 Real Estate 608.221,2 700.447,4 830.077,6 970.979,0 13 Jasa Perusahaan 260.880,5 288.493,0 321.106,6 338.943,9 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.225.309,3 2.456.331,4 2.730.681,1 3.001.088,0 15 Jasa Pendidikan 606.128,9 659.443,4 715.857,0 777.814,8 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 387.603,7 432.781,4 488.777,1 540.726,2 PDRB 11.573.926,8 12.568.004,0 13.647.523,9 14.741.869,5

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2018
Kondisi  ini  jika  semakin  didorong  akan  mendatangkan  dampak  positif  bagi pendapatan daerah, dengan mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan  pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  lapangan  kerja  di  sektor  pariwisata  serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai syariah sebagai nilai jual Kota Banda Aceh. Salah satu kunci dari keberhasilan industri wisata adalah keberhasilan pemerintah atau pihak stakeholder menghadirkan para wisatawan untuk datang dan salah satu cara mendatangkan wisatawan tersebut tentunya dengan membuat even atau  acara  yang  semenarik  mungkin  dan  kegiatan  yang  beragam.  Sebagai  contoh  misalnya bagaimana  kemampuan  Singapura  menjadi  salah  satu  contoh  terdekat  melalui  STB ( Singapore  Tourism  Board )  yang  begitu  piawai  mengemas  Singapura  sebagai  destinasi komprehensif  yang  merangkum  aktivitas  bisnis,  wisata,  hiburan,  fashion  dan  pesona  alam yang merupakan hasil karya buatan ( artificial ) (Saleh&Anisah , 2019: 79-92).
Tabel 4.8 Data Event berdasarkan penyelenggaraan tahun 2016 - 2019 di Aceh No 2016 2017 2018 2019 1 Aceh Amazing Adventure Offroad di Banda Aceh Maulid Raya di Banda Aceh Pekan Kebudayaan Aceh VII di Banda Aceh Sabang Marine Blogging Festival di Sabang 2 Gayo Art Summit Di Kabupaten Gayo Luwes Festival  Sanger di Banda Aceh Perlombaan Pacuan Kuda Tradisional di Kabupaten Bener Meriah Gayo Alas Mountain International Festival di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Tenggara 3 Sabang Fair di Kota Sabang Aceh Culinary Festival di Banda Aceh Peringatan Syahid Teuku Umar ke 118 di Aceh Barat Tour  de  Leuser  di Aceh Tenggara 4 I n t e r n a t i o n a l Diving Festival Di Kota Sabang Aceh Coffee Festival di Banda Aceh Pagelaran Tari Dampeng di Banda Aceh Aceh International Freediving di Sabang 5 Festival Kuliner Aceh di Banda Aceh Pemilihan Duta Wisata Aceh di Banda Aceh Pagelaran Putroe Phang Art & Weekend Show di Banda Aceh Aceh Surfing Championship di Simeulu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
6 Pekan Kebudayaa Pidie Jaya IV di kabupaten Pidie Jaya Pacuan Kuda Tradisional di Aceh Tengah Aceh Dirt Bike Adventure di Bener Meriah Aceh Culinary Festival di Banda Aceh 7 Geulayang Tunang (lomba layang) di Kota Lhokseumawe Aceh International Rapa‟i Festival di Banda Aceh Kemah seniman di Bnada Aceh Aceh International Rapa‟i Festival di Banda Aceh 8 Peringatan 100 Tahun Museum Aceh di Kota Banda Aceh Aceh Clothing Festival di Banda Aceh Pagelaran Seni Jalo Didong di Banda Aceh Aceh Coffee Festival di Banda Aceh 9 Festival Musik Tari Remaja di Kota Banda Aceh Culture of Alas di Bener Meriah Piasan Seni di Banda Aceh Pemilihan Duta Wisata Aceh di Banda Aceh 10 Aceh International Surfing Championship di Kabupaten Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Banda Aceh Festival Seni Budaya Tradisional & Kreasi di Meulaboh Wisata Camping Nusantara di Banda Aceh
Sumber: Kelender Even Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Diolah)
Beberapa event tersebut  merupakan  agenda  unggulan  yang  dinilai  sangat  produktif dan inspiratif untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh. Beberapa event unggulan yang  pelaksanaan  secara  rutin  setiap  tahunnya  dinilai  telah  mampu  meningkatkan  jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh.

## Gambar 4.5 Pergerakan Kunjungan Wisatawan di Aceh dari Tahun 2014 s.d 2018
Sumber: Data Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018
Pergerakan  Kunjungan  Wisatawan  di  Aceh  erat  hubungannya  dengan  ragam  event pariwisata  yang  telah  dilakukan  selama  ini,  dan  menariknya  ragam event tersebut pelaksanaannya tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi saja. Artinya sejauh ini, pemerintah Aceh telah berupaya memperkenal Aceh secara menyeluruh, mulai dari wilayah pantai barat Aceh, sampai wilayah pantai timur Aceh. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan  serangkaian  agenda  budaya  dengan  mengangkat  berbagai  tema  sesuai dengan  kearifan  lokal,  pemerintah  terus  menciptakan brand baru  dalam  meningkatkan  imej Wisata  Halal  Aceh,  seperti  “ Aceh  Halal  Tourism ”,  “ The  Light  of  Aceh ”  dan  “Aceh  Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata”
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Selanjutnya,  upaya  yang  penting  untuk  dilakukan  dalam  pengembangan  wisata  halal di  Aceh  adalah  keberpihakan  anggaran  terhadap  industri  pariwisata.  Pariwisata  tidak  akan berhasil  apabila  sepenuhnya  diserahkan  pada  kemandirian  masyarakat  atau  membiarkan pihak  Swasta  bekerja  sendirian.  Diperlukan  keberpihakan  anggaran  terhadap  industri pariwisata  dengan  mengalokasikan  dana  yang  realistis  baik  untuk  pengembangan infrastruktur, fasilitas utama dan pendukung dan peningkatan kapasitas SDM dibidang wisata terlebih wisata halal.
Hasil penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa besaran alokasi dana untuk pariwisata berkisar  pada  angka  Rp.  13,9  sampai  15  M  pertahun.  Dari  total  dana  tersebut,  umumnya dialokasikan untuk penataan kawasan pariwisata (seperti, pembuatan jalur perjalan kaki/jalan setapak/jalan  dalam  kawasan, boardwalk ,  pedisterian,  tempat  parkir,  pemasangan  lampu taman,  panggung  kesenian,  pembuatan  ruang  ganti,  toilet,  dan  lainnya.)  dan  amenitas pariwisata (seperti, pembangunan dive center dan peralatannya, pembangunan dermaga/ jetty , dll).  Namun,  hasil  survei  2016  mengenai  infrastruktur  pendukung  pariwisata  tahun  2016, Aceh  belum  termasuk  di  dalamnya  dimana  top  5  kota  dengan  infrastruktur  pendukung pariwisata terbaik adalah seperti tabel berikut.
Tabel. 7 Peringkat Tertinggi Aspek Infrastruktur Pendukung Pariwisata Tahun 2016 No Kota Indeks Pariwisata 1 Makasar 4.33 2 Denpasar 4.12 3 Bandung 4.12 4 Surabaya 3.89 5 Palembang 3.75 Sumber: http:lifetvle.liputan6.com (Liputan 6, 2017)
Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa perlu keseriusan lagi bagi Pemerintah Aceh  dalam  mendukung  alokasi  anggaran  dan  perencanaan  pembangunan  pada  aspek Infrastruktur  Pendukung  Pariwisata  Halal  di  Aceh.  Termasuk  juga  pihak  swasta  disebabkan wisata  halal  bukan  saja  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  sebagai  aktor  tunggal  dalam mensukseskannya.  Justru  peran  para  pihak  swasta  dan  pelaku  usaha  menjadi  aktor-aktor bahkan  menjadi champion penting  dalam  menentukan  keberhasilan  wisata  halal.  Untuk menuju kesana, diperlukan sebuah standarisasi dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor wisata.  Sebagai  contoh,  di  Aceh  masih  sedikit  hotel  yang  memiliki branding sebagai  hotel syariah dengan segala ketentuannya di Aceh.
Ketua  Tim  Percepatan  Wisata  Halal  Aceh,  Iskandarsyah  Madjid,  menyebutkan  baru ada  dua  hotel  yang  memiliki  status  syariah  dan  terverifikasi  halal  di  Aceh.  Keduanya  ialah Hotel  Permata  Hati  Convention  Center  dan  Grand  Permata  Hati.  Kedua  hotel  tersebut  juga masuk dalam nominasi Wisata Halal Aceh 2019, dengan kategori hotel syariah. Iskandarsyah tak  menampik,  meski  baru  ada  dua,  namun,  banyak  hotel  lainnya  yang  masih  menunggu untuk mengurus izin di pusat. Sehingga, ini menjadi kendala dalam pengurusan sertifikasi.
Di  sisi  lain,  jaringan  hotel  yang  tersedia  di  Aceh,  masih  banyak  menganut  sistem konvensional meskipun terdapat sejumlah aturan dalam Qanun Syariat Islam yang mengikat dan  mengatur  kehidupan  masyarakat  termasuk  pengunjung  hotel.  Tetapi  memiliki standarisasi  dan  sertifikasi brand halal  pada  hotel  merupakan  sebuah  kepastian  dan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pengunjungnya. Dan direncanakan oleh Kadis Pariwisata saat itu bahwa Aceh nanti akan dibuatkan program sertifikasi tour guide dan tour planner dan sertifikasi usaha pariwisata.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Strategi  yang   Se ba i k nya  D ilakukan  dalam  Pemasaran Halal  Tourism (Wisata Halal) di    Aceh
Strategi  pemasaran  adalah  rencana  menyeluruh,  terpadu,  dan  menyatu  dibidang pemasaran  yang  memberikan  pedoman  tentang  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dalam mencapai  tujuan  perusahaan  melalui  periklanan,  program  promosi,  penjualan,  program produk, dan pendistribusian (Al-Arif, 2010: 5). Melalui pendefenisian dari strategi pemasaran maka  strategi  pemasaran  wisata  halal  di  Aceh  dapat  dikaitkan  dengan  upaya  terpadu  dalam memasarkan  wisata  halal  di  Aceh  agar  para  wisatawan  dalam  dan  luar  negeri  datang mengunjungi  destinasi  wisata  yang  ditawarkan  melalui  periklanan,  program  promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian (Qanun No.8 Tahun 2013).
Malalui wawancara yang dilakukakn kepada informan penelitian ditemukan beberapa hal penting terkait dengan peluang dan tantangan dalam pengembangan wisata halal di Aceh. Pak  Abdurman,  Pak  Hermansyah  dan  Ibu  Siti  Fatimah  warga  Kota  Banda  Aceh  menilai peluang  kota  Banda  Aceh  dalam  mengembangkan  pariwisata  halal  ada  tiga,  yaitu:  1)  daya tarik  industri  pariwisata  dan  gaya  hidup  yang  beragam  dan  sudah  berkembang;  2)  muslim- friendly amenities (hotel, restoran, dll.) sudah mulai berkembang; dan 3) kerja sama dengan organisasi multinasional untuk mengembangkan infrakstruktur pariwisata halal.
Sementara, Pak Kamaruzzaman, Ibu Zulaiha, Pak Iskandar dan Pak Luqman menilai tantangan  yang  dimiliki  dalam  pengembangan  wisata  halal  di  Aceh,  yaitu:  1)  tingkat kesadaran,  komitmen  dan  kompetensi  untuk  menggarap  prospek  pasar  industri  dan  gaya hidup  halal;  2)  kondisi  infrastruktur  pariwisata  dan  gaya  hidup  (standarisasi,  sertifikasi, peningkatan  kapasitas,  dll.);  3)  tingkat  kegiatan branding dan  promosi  Indonesia  sebagai Halal Tourism Destination.
Melihat  kondisi  ini,  maka  ada  enam  hal  yang  dibutuhkan  dalam  pengembangan pariwisata  halal,  yaitu:  regulasi,  fatwa,  sumber  daya  manusia,  obyek  wisata,  preferensi masyarakat,  dan  promosi.  Dalam  hal  akomodasi  yang  mendukung  pariwisata  halal,  DSN MUI melakukan sertifikasi hotel syariah dengan menilai dari sisi keuangan, manajemen, dan restoran  (dapur).  Hal  ini  sesuai  dengan  rangkuman  analisa  dan  pengamatan  para  informan penelitian, yaitu: pak Hardiansyah, Harry Darma Syahputra, Mawar, Herman dan Budiman. Mereka juga merasa perlu setiap hotel syariah memiliki dua orang DSN sebagai pengawas.
Hal  senada  disampaikan  oleh  pak  Ismail  kepala  Bidang  Dinas  Pariwisata  yang melanjutkan point penting yang  telah disampaikan Jetti Rosila Hadi Wakil Ketua Indonesia Halal  Lifestyle  Center (Inhalec),  menyampaikan  bahwa  industri  wisata  halal  di  Indonesia belum  memiliki  strategi  konkret  dalam  mengembangkan  dan  mempromosikan  destinasi wisata halal di Aceh.
Pak  Ismail  juga  menambahkan,  salah  satu  kelemahan  yang  masih  terjadi  adalah minimnya  riset  yang  komprehensif  untuk  menentukan  arah  kebijakan  sehingga  membuat pelaku  usaha  wisata  halal  jalan  sendiri  tanpa  adanya  kesamaan  strategi.  Kaitan  dengan  hal tersebut, maka dalam hal pemasaran wisata halal di Aceh, dapat dilakukan melalui 3 program yang  semestinya  dijalankan,  sebagaimana  pendapat  kepala  Pak  Ismail  dan  Pak  Luqman, yaitu:
Pertama, Konsep  pemasaran  berdasarkan destination,  origin,  time .  Destinasi  wisata halal  di  Aceh  dipasarkan  sesuai  dengan  preferensi  asal  calon  wisatawan.  Pertimbangan preferensi  sangat  penting  untuk  pendekatan  dalam  jalur  pemasaran  yang  berbeda-beda. Konsep  ini  diterapkan  pada  wisatawan  asing.  Seperti  wisatawan  asal  Timur  Tengah  lebih menyukai tipe destinasi alam, pelesiran di resort , dan banyak perbelanjaan. Wisatawan Eropa lebih  menyukai  yang  bersifat  petualangan,  warisan  budaya,  kuliner  dan  juga  pemandangan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
alam.  Sedangkan  wisatawan  Asia  mirip  seperti  Indonesia,  lebih  menginginkan  wisata  religi yang kental dengan budaya, pemandangan, perkembangan Islam modern hingga berbelanja; Kedua, Strategi  promosi  ada  pada branding,  advertising,  dan  selling .  Upaya  agar Aceh bisa mendapatkan penghargaan agar lebih dikenal merupakan salah satu strategi untuk branding . Ini membawa pengaruh signifikan pada warga sekitar; dan ketiga, Strategi media, melalui endorser , media sosial, juga media umum. Penyebaran informasi sangat penting agar promosi  sampai  pada  tujuan.  Strategi  ini  juga  biasanya  dilakukan  berbarengan  ketika  masa penjualan di berbagai daerah dan negara promosi. Saat pemerintah mengikuti pameran wisata di luar negeri, ada pemasaran wisata halal yang diselipkan. Kemenpar juga menetapkan logo halal tourism Indonesia dan logo pariwisata.
Terkait  dengan  strategi  pewasaran  wisata  halal  khususnya  di  Banda  Aceh,  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Aceh  dan  Dinas  Pariwisata  Kota  Banda  Aceh  melalui  Bidang Ekonomi  Kreatif  mengadakan  sosialisasi  dalam  rangka  memberi  informasi  terkait pelaksanaan  wisata  halal  di  Banda Aceh.  Sosialisasi  merupakan  bagian  dari  proses  edukasi, sehingga  peningkatan  kesadaran  akan  wisata  halal  melalui  sosialisasi perlu  dilakukan  untuk memaksimalkan  potensi  pasar  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  sebagai  dikutip  oleh  Pratiwi (2018).
Sosialisasi dilakukan kepada pemilik usaha perhotelan, usaha café dan rumah makan. Disamping itu Dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi Kreatif juga melakukan sosialisasi wisata halal bagi penyelenggara alat transportasi seperti ojek online, tukang becak, dan rental mobil.  Lebih  lanjut,  sosialisasi  juga  dilakukan  bagi  perangkat  gampong  yang  berada  dalam wilayah Kota Banda Aceh agar para perangkat gampong dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat  gampong  tentang  wisata  halal  yang  sedang  di  kembangkan  oleh  pemerintah, karena wisata halal memiliki konsep yang sesuai dengan ajaran Islam yang di anut sebagian besar  masyarakat  (Herizal,  et  all,  2021:  20-28).  Dinilai  kehidupan  sosial  masyarakat  Aceh yang  dikenal  kental  akan  pengamalan  ajaran  Islam,  seperti  gaya  hidup  dan  interaksi  sosial memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar Aceh.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  data,  penulis  memperoleh  kesimpulan yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini,  adalah  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam pengembangan  wisata  halal (halal  tourism) di  Aceh , yaitu  peran  pihak  swasta  dilakukan dalam  membangun  hotel,  penginapan,  travel  dalam  rangka  mendukung  pengembangan pariwisata  di  Aceh.  Sementara  peran  pemerintah  Aceh  dilakukan  mulai  dari  pengalokasian anggaran  (penganggaran)  untuk  pengembangan  sektor  pariwisata,  pelaksanaan  even pariwisata  secara  berkala,  promosi  kegiatan  pariwisata,  pembangunan  infrastruktur pariwisata,  standarisasi  dan  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  sektor  wisata.  Strategi  yang dilakukan  dalam  pemasaran  wisata  halal (halal tourism) di  Aceh  dengan  3  program,  yaitu: pertama, konsep  pemasaran  berdasarkan destination,  origin,  time ; kedua, pelaksanaan strategi  promosi  ada  pada branding,  advertising,  dan  selling ; ketiga, pelaksanaan  strategi media,  melalui endorser ,  media  sosial,  juga  media  umum.  Penyebaran  informasi  sangat penting  agar  promosi  sampai  pada  tujuan.  Strategi  ini  juga  biasanya  dilakukan  berbarengan ketika  masa  penjualan  di  berbagai  daerah  dan  negara  promosi.  Saat  pemerintah  mengikuti pameran wisata di luar negeri, ada pemasaran wisata halal yang diselipkan.

## REFERENSI
Al.Arif, MNR. (2010). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Battour, M.,&Ismail, M.N. (2010). Toward a Halal Tourism Market. Tourism Analysis. 15(4):
461-470.
BPS. (2018). Aceh dalam Angka 2018. Banda Aceh: BPS. BPS. (2021). Kota Banda Aceh dalam Angka 2020. Banda Aceh: BPS. BPS. (2018). Kota Banda Aceh dalam Angka 2018. Banda Aceh: BPS. BPS. (2019). Banda Aceh dalam Angka 2018. Banda Aceh: BPS.
Buchori,A.(2017). “Ekonomi Syariah Seharusnya Sudah Hidup”,
( online ),(http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah- ekonomi/17/11/17/ozg9yw-ekonomi-syariah-seharusnya-sudah-hidup.
Damhuri,  E.  (2010).  “Empat  Kunci  Sukses  Kembangkan  Industri  Halal  dan  Syariah”,
( online ), (http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah- ekonomi/17/11/10/oz5z3i440-empat-kunci-sukses-kembangkan-industri-halal-dan- syariah.
Desky, H.,Traver, B.,&Rijal, S. (2022). Analysis of Tourist Satisfaction with Halal Tourism in Aceh, Indonesian Journal of Halal Research, 4, 1 (2022): 1-8. Djakfar,  M.  (2019). Pariwisata  Halal  Perspektif  Multidimensi  Peta  Jalan  Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia. Malang: UIN Maliki Press Djakfar,  I.,  &  Isnaliana,  I.  (2021).  Model  Pendampingan  Pengurusan  Sertifikasi  Produk Makanan  Halal  bagi  UMKM  dalam  Mendukung  Banda  Aceh  Menjadi  Kota  Wisata Halal. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 5 (1): 80-88.
Hadi,  F.,&  Al.Asy  Ary,  MKH.  (2017).  “Kajian  Potensi  dan  Strategi  Pengembangan  Wisata
Pantai Syari‟ah, Jurnal Manajemen Dakwa, Vo.3.(1):99-
116.  https://doi.org/10.14421/jmd.2017.31-07.
Hermawan,  E.  (2019).  Strategi  Kementerian  Pariwisata  Indonesia  Dalam  Meningkatkan Branding Wisata Halal. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Vol. 7, (2): 87-95. http://dx.doi.org/10.33366/ref.v7i2.1512.
Han,  H.,    Al.Ansi,  A.,  Olya,  HGT.,&Kim,  W.(2018).  Exploring  Halal-Friendly  Destination Attributes in South Korea: Perceptions and Behaviors of Muslim Travelers toward a Non-Muslim Destination. Tourism Management . (71): 151-164
El . Gohary, H.(2021). Halal Tourism, is it Really Halal?. Tourism Management Perspective . (19): 124-130.
Herizal.,  Rassanjani,  S.,  &Muhkrijal . (2021).  Kebijakan  Kepariwisataan  di  Provinsi  Aceh: Peluang dan Tantangan. Jurnal Public Policy , 7 (1): 21-28.
Irhamna,
DPA. (2021).“Catatan
Perkembangan Sektor Pariwisata”, ( online ), http://www.neraca.co.id/article/98858/catatan-perkembangan-sektor-pariwisata.
Jafari,  J.,&  Scott,  N.  (2014).  Muslim  World  and  its  Tourism. Journal Annals  of  Tourism Research. 4, (4): 1-19.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  (2019),  Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019-2024  Hasil  Kajian Analisis  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta:  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 2015-2019 , (2015). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Kementerian  Pariwisata.  (2015). Laporan  Akhir  Kajian  Pengembangan  Wisata  Syariah. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.76 7
Kementerian  Pariwisata.  (2016).  Kemenparekraf  Promosikan  Indonesia  Sebagai  Destinasi
Pariwisata Syariah Dunia.
http://www.kemenpar.go.id: http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.a sp?c=16&id=2042
Kotler, P. (2009). Manajemen Pemasaran (Marketing Management). Edisi 13. USA: Pearson Prentice Hall.
Kotler,  P.,&Keller,  K.L.  (2012). Manajemen  Pemasaran. Jilid  I,  Edisi  ke  12.  Jakarta: Erlangga.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12. Jakarta: Erlangga. Maulidi,  M.J.  (2019).  Wisata  Halal  dan  Identitas  Islami:  Studi  Kasus  Lombok,  Nusa Tenggara Barat, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.6 (1): 18-26. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47464
Marpaung, H. (2012). Pengetahuan Kepariwisataan . Bandung: Alfabeta. Miles, M.B.&Huberman, A.M. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. Munirah,  L.,  &  Ismail,  H.  N.  (2012).  Muslim  Tourists‟  Typologi  in  Malaysia:  Perspectives and  Challenges. Proceedings  of  the  Tourism  and  Hospitality  International Conference. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment
Pratiwi,S.R.,  Dida,S.,&Sjafirah,N.A.(2018).  Strategi  Komunikasi  dalam  Membangun Awareness  Wisata  Halal  di  Kota  Bandung. Jurnal  Kajian  Komunikasi , 6 (1):  78-90. https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985.
Priyadi,  U.  (2016). Pariwisata  Syariah  Prospek  dan  Perkembangan. Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Rahmi,  N.  (2017).  Kajian  Ekonomi  Pariwisata  Syariah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8. No. 1 (1): 577-589.
Saleh, R.&Anisah, N. (2019). Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan. Jurnal Sahafa, Journal of Islamic Comunication, Vol.1, No.2 (1), 79-92. Samori, Z.,Salleh, NZM.,&Khalid, MM.(2016). Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. Tourism Management Perspective . (19): 131-136. Suci,  F.  (2018). Model  Komunikasi  dalam  Pengelolaan  Wisata  Halal  di  Aceh  Besar  dan Banda Aceh . Banda Aceh: UIN Raniry. Sugiyono. (2014). MemahamiPenelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Swastha, B.(2012). Azas-Azas Marketing. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia, No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan