## MADANI
Pengaruh Tingkat Status Sosial Ekonomi terhadap Pemahaman Pemilu Pemilih Pemula pada Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Sellia Rahmawati 1 , Halking 2
1,2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri

## Medan
selliaarahmawati0409@gmail.com 1 halking123@unimed.ac.id 2
Received: 04 Juni 2024; Revised: 30 Juli 2024; Accepted: 15 Juli 2024; Published: Agustus 2024; Available online: Agustus 2024

## Abstract
The Presidential Election (Pilpres) is one of the most important moments at the national level where all people are involved. Candidates who participate in the presidential election cannot be separated from the image and support of the parties that form their political consciousness. Usually, a party or coalition of parties supports a pair of candidates for President and Vice President. Parties are not only a forum for expressing political views but also as guardians of responses to the aspirations of members and society. Openness and good performance from a party can make people like it, and even make them loyal voters. This research aims to determine whether there is an influence of socio-economic status level on the electoral understanding of first-time voters in the 2024 presidential election in Suka Mulia Village, Secanggang District, Langkat Regency. The type of research used in this research is quantitative research with a survey approach. Data collection was carried out through primary and secondary data. The results of the validity test for the two variables, namely variable From the results of calculating the t count of 5.0 and t table of 0.00657, it can be seen that the t count is greater than the t table, namely 5.0 > 0.00657, so Ho is rejected and this means that there is a significant influence of the level of socio-economic status on understanding elections. beginner voters in the 2024 presidential election in Suka Mulia Village, Secanggang District, Langkat Regency.

## Keywords: Socioeconomic Status, Election, New Voters

## Pendahuluan
Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu momen paling penting di tingkat nasional dimana seluruh rakyat terlibat. Kandidat yang berpartisipasi dalam pilpres tidak bisa lepas dari citra dan dukungan partai- partai yang menjadi kesadaran politik mereka. Biasanya, partai atau koalisi partai mendukung satu pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Partai tidak hanya sabagai wadah untuk menyampaikan pandangan politik tetapi juga sebagai penjaga respon terhadap aspirasi anggota dan masyarakat. Keterbukaan dan kinerja yang baik dari sebuah partai bisa membuat disenangi masyarakat, bahkan membuat mereka menjadi pemilih setia. Namun, sejarah dan citra buruk suatu partai juga bisa berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat. Pengaruh citra partai ini juga berdampak pada calon yang diusung dalam pemilihan, karena citra partai sering kali menjadi cerminan bagi calon yang diusungnya (Yossimeilinda, 2021).
Pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari suara dan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini mencerminkan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, yang merupakan kunci keberhasilan pemilu. Preferensi
politik, yaitu pilihan individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan dan aktivitas sehari-hari, juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil  pemilu. Ini tercermin dalam nilai-nilai, ideologi, agama, dan budaya yang memengaruhi preferensi politik seseorang.
Faktor dari Status Sosial Ekonomi (SSE) terdapat peran yang signifikan dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat. Dalam konteks keragaman status sosial ekonomi, yang dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jenis tempat tinggal serta interaksi sosial dan lingkungan memainkan peran krusial. Manusia sebagai makhluk sosial tak dapat menghindari pengaruh ini. Dalam politik, individu dengan status ekonomi tinggi cenderung merasa memiliki efektivitas dan kompetensi politik yang lebih besar. Mereka yang merasa demikian lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Faktor pendidikan memainkan peran penting di sini, di mana individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Sebaliknya, individu dengan tingkat status ekonomi rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih rendah (Sastroatmodjo, 1995).
Tingkat status sosial ekonomi merupakan tingkatan status seseorang secara sosial yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi ataupun prestise yang dimiliki pembagian berdasarkan tingkatan ini cenderung memunculkan penyimpangan yang krusial terhadap faktor ekonomi, biasanya mereka menyasar pada kelompok masyarakat dengan status ekonomi bawah dan yang mempunyai pendidikan yang rendah sebagai sasaran dalam politik uang, karena pada dasarnya masyaraka bawah tidak peduli terhadap Pemilu dan lebih fokus pada kerja sehari-hari, begitupun sebaliknya yang berstatus sekolah tinggi lebih banyak mengerti dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik, baik sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilu atau ikut serta dalam aktivitas politik lainnya (Sastroatmodjo, 1995).
Masyarakat dengan tingkat status sosial ekonomi yang rendah sering terperangkap dalam rutinitas ekonomi yang membuat mereka merasa tidak perlu terlibat dalam kegiatan politik (Solikhin, 2017). Namun, masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi juga cenderung apatis dan pragmatis, sehingga variasi status sosial ekonomi belum banyak memengaruhi peran serta dalam politik (Arwiyah, 2012).
Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami politik dan enggan berpartisipasi aktif dalam pemilu (Sholikin, 2021b). Status sosial ekonomi diasumsikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingat partisipasi politik masyarakat. Beberapa penelitian menunjukan adanya pengaruh dari status sosial ekonomi, seperti yang ditemukan oleh Oktariana (2013), Tamara (2016), dan Siahaan (2016). Penelitian ini berbeda dari penelitian- penelitian tersebut dalam hal teori, metode, dan lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa perbedaan ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai partisipasi politik yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi (Purnama, Tiffany, and Dewi 2020).
Secara umum, pemilih Kabupaten Langkat yang memiliki pendidikan dan latar belakang sebagai PNS, Pegawai BUMN, Karyawan Swasta, dan pengusaha cenderung memilih berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Sementara itu, mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, dan pekerja sektor informal lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor lain dalam pemahaman mengenai pemilu dan partisipasi terhadap pemilu (Sholikin, 2019). Dimana Kabupaten
Langkat mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih. Data tentang tingkat partisipasi masyarakat Kabupeten Langkat dalam pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperoleh dari pengelolahan data tahun 2018 yang terdokumentasi pada tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1 Persentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Langkat No  Pemilihan
Legislative
Pemilihan
Presiden dan Wakil
Presiden Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati 2009  2014  2009  2014 2013 1.  64%  62%  66%  66% 60%
Sumber : Data KPU Kabupeten Langkat 2018
Berdasarkan informasi dalam tabel, dapat dilihat bahwa persentase pertisipasi pemilih di Kabupaten Langkat hanya berkisar antara 60% hingga 66%. Hal ini dianggap rendah karena belum memenuhi target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI, yaitu 77,5% (Sumber: kompas.com Tahun 2017).
Berdasarkan hasil dilapangan dimana yang mempengaruhi dari tingkat status sosial ekonomi dan pendidikan
yang rendah karena putus sekolah dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada pemahaman pemilih pemula tentang pemilu, termasuk Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia, Kabupaten Langkat. Kurangnya pemahaman pemilu pada pemilih pemula dapat juga dipengaruhi oleh faktor tingkat status sosial ekonomi. Pertama-tama, pemilih pemula dari lapisan masyarakat tingkat status sosial ekonomi rendah mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan politik. Pendidikan yang lebih rendah dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami kompleksitas sistem politik dan proses pemilu  (Sholikin, 2021a).
Selanjutnya, aspek ekonomi juga dapat menjadi hambatan. Pemuda dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin lebih fokus pada mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mengikuti perkembangan politik atau memahami isu-isu pemilu. Ketidaksetaraan dalam akses informasi juga dapat terjadi. Pemilih pemula dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap media, internet, atau literatur politik yang dapat meningkatkan pemahaman mereka
tentang pemilu. Selain itu, ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dapat memengaruhi pemahaman pemilu. Pemilih pemula dari lapisan masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah mungkin merasa partisipasi mereka tidak memiliki dampak yang signifikan dalam perubahan kebijakan atau kehidupan politik, sehingga kurang termotivasi untuk memahami proses pemilu. Ini bisa berarti pemilih pemula dari latar belakang ini mungkin kurang cenderung untuk terlibat dalam proses pemilu, seperti memilih atau berpartisipasi dalam kampanye.
Dilihat berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk melihat apakah ada atau tidak pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilpres 2024 di Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Maka tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilpres 2024 di Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan
metode survei. Dalam penelitian ini, kuesioner sebagai intrumen untuk mengumpulkan data. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018), metode survei adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, dan hubungan antara variabel pada masa lampau atau saat ini. Metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis terkait variabel sosial dan psikologis mengunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner (angket) yang tidak terlalu mendalam. Hasil penelitian cenderung untuk disajikan dalam bentuk statistik.
Hasil dan Pembahasan Tinjauan Status Sosial Ekonomi Pengertian Status Sosial Ekonomi
Menurut Soerjono (2010) status sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan orang lain didalam lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungan dengan sumber daya. Status sosial ekonomi menurut Mayer Soekanto (2007) berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.  Tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri status sosial ekonomi sesorang berpengaruh dalam
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
kehidupan bermasyarakat, pekerjaan bahkan pendidikan. Menurut Polak Abdulsyani (2007) status (kedudukan) memiliki dua aspek, aspek yang pertama yaitu aspek struktural. Aspek struktural ini bersifat hierarkis yang artinya aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap status-status lain. Sedangkan aspek status yang kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosial yang berkaitan dengan status-status yeng dimilki seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang maka makin mudah pula dalam memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan. Peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status sosial ekonomi seseorang. Tetapi cara seseorang membawakan peranannya tergantung pada kepribadian dari setiap individu, karena individu satu dengan yang lain berbeda (Nasution, 1994).
Sedangkan FS. Chapin Kaare (1989) mengungkapkan status sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga  yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Selain
ditentukan oleh kepemilikan materi, status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupannya, status dalam kehidupan masyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam kekerabatan, status jabatan, dan status agama yang dianut. Status sosial merupakan keadaan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial. Menurut Abdulsyani (2002), interaksi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok- kelompok manusia. Sedangkan kondisi ekonomi adalah keadaan atau kenyataan yang terlihat atau terasakan oleh indera manusia tentang keadaan orang tua dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi permasalahan ekonomi yang dihadapi orang tua atau keluarga yang utama adalah usaha atau upaya orang tua atau keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai kemakmuran.
Dari beberapa definisis di atas dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah kondisi atau kedudukan
seseorang yang dilihat berdasarkan pada pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta kepemilikan harta.
Faktor-faktor yang Menentukan Status Sosial Ekonomi
Menurut Soerono Sukanto (2010) menyatakan ada beberapa kriteria yang biasa dipakai untuk hal-hal yang mempengaruhi status sosial ekonomi yaitu :
Ukuran kekayaan, lapisan masyarakat teratas merupakan yang memiliki kekayaan paling banyak.
Ukuran kekuasaan, barang siapa memiliki kekuasaan atau memiliki wewenang terbesar menempati lapisan atas.
Ukuran kehormatan, orang tua yang paling disegani memiliki tempat teratas, ukuran ini terlepas dari jumlah kekayaan dan kekuasaan. Hal ini banyak dijumpai dalam masyarakat tradisional. Biasanya adalah orang tua, dan yang pernah berjasa.
Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Tetapi kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat negatif karena bukan mutu ilmu yang dijadikan ukuran tetapi gelar akademik. Kondisi sosial ekonomi orang tua pada kehidupan sehari-hari dihadapkan pada
dua hal yang saling berhubungan yakni adanya sumber-sumber penghasilan yang dimiliki orang tua (pendapatan orang tua) yang sifatnya terbatas dan akan digunakan untuk  memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terbatas baik jumlah maupun kualitasnya.
Aspek-aspek Status Sosial Ekonomi
Menurut Soerono Sukanto (2010) memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria tersebut di antaranya ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Suryani (2008), “terdapat beberapa variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur status sosial ekonomi antara lain: pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis tempat tinggal”. Namun status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

## Pekerjaan Manusia
Manusia merupakan makhluk yang berkembang dan aktif. Menurut Mulyanto (1985) manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, dan alat hiburan.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
Pekerjaan menentukan status sosial ekonomi karena memungkinkan pemenuhan segala kebutuhan. Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan upaya manusia untuk mencapai kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah dalam bentuk barang dan jasa, yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang mempengaruhi kemampuan ekonominya, sehingga bekerja atau berusaha menjadi keharusan bagi setiap individu. Ini karena pekerjaan memberikan dua aspek penting yaitu kepuasan fisik dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kaitan ini Suroto (1986) memberikan definisi mengenai pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak. Soeroto (1986) menjelaskan bahwa dengan bekerja orang akan memperoleh pendapatan, dari pendapatan yang diterima orang tersebut diberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan. Dari sudut pandang sosial, tujuan bekerja
tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi atau mendapatkan penghasilan untuk keluarga. Selain itu, orang yang bekerja juga berusaha mendapatkan status, siterima sebagai bagian dari unit status sosial ekonomi tertentu, dan memainkan peran dalam status tersebut Kartono (1991). Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:
• Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.
• Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa.
• Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut atau bengkel.
Tingkat pekerjaan orang tua yang berstatus tinggi sampai rendah tampak pada jenis pekerjaan orang tua, yaitu sebagai berikut:
• Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi tinggi, PNS golongan IV ke atas, pedagang besar, pengusaha besar, dokter.
• Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi sedang
adalah pensiunan PNS golongan IV A ke atas, pedagang menengah, PNS golongan III/b-III/d, guru SMP /SMA, TNI, kepala sekolah, pensiunan PNS golongan II/d- III/b, PNS golongan II/d-III/b, guru SD, usaha toko.
• Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi rendah adalah tukang bangunan, petani kecil, buruh tani, sopir angkutan, dan pekerjaan lain yang tidak tentu dalam mendapatkan penghasilan tiap bulannya (Lilik, 2007).

## Pendidikan
Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, diharapkan individu dapat terbuka terhadap berbagai inovasi seperti teknologi, materi baru, sistem, dan ide-ide segar. Pendidikan juga mengajarkan cara berpikir ilmiah. Ngadiyono (1998) membedakan pendidikan berdasarkan isi program dan penyelenggaraanya menjadi tiga macam, yaitu:
• Pendidikan formal merupakan pendidikan resmi di sekolah- sekolah, penyelenggaraannya teratur dengan penjenjangan yang tegas, persyaratan tegas, disertai peraturan yang ketat, pendidikan
ini didasarkan pada peraturan yang tegas.
• Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui hasil pengalaman, baik yang diterima dalam keluarga maupun masyarakat. Penjenjangan dan penyelenggaraannya tidak ada, sistemnya tidak diformulasikan.
• Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, penyelenggaraannya teratur. Isi pendidikannya tidak seluar pendidikan formal, begitu juga dengan peraturannya.
• Pendidikan biasanya dikelompokkan mulai dari tamat SD/sederajat, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, hingga tamat D3- Sarjana. Dengan pendidikan, seseorang diharapkan dapat meningkatkan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan sehingga lebih baik dalam berinteraksi dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mempermudah pememuhan kebutuhan hidup (Abdullah, 1993).
Pendapatan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
Badan Pusat Statistik (BPS) merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut:
Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima biasanya sebagai balas atau kontra prestasi, sumbernya berasal dari:
• Gaji dan upah yang diterima dari gaji pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang.
• Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualan dari kerajinan rumah.
Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. Keuntungan serial yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik.
Pendapatan yang berupa barang yaitu: pembayaran upah dan gaji yang ditentukan dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan kreasi. Berdasarkan penggolongannya BPS (Badan Pusat Statistik) membedakan pendapatan penduduk menjadi empat golongan, yaitu: 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000 per bulan. 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan antara Rp 2.500.000 s/d Rp 3.500.000 per bulan. 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp
1.500.000 s/d Rp 2.500.000 per bulan. 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp 1.500.000 per bulan.  .

## Jenis Tempat Tinggal
Menurut Kaare Svalastoga dalam Sumardi (2004) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari: (1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu, dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. (2) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempatinya. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah. Rumah yang ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan
menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

## Tinjauan Pemilihan Umum
Pengertian Pemilihan Umum Menurut Sarbaini (2015) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Sedangkan menurut Haris (2006) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.
Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam
demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ramlan Surbakti mendefinisikan Pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Pamungkas, 2009).
Walaupun setiap warganegara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Adapun batas umur untuk mendapatkan waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun. Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat untuk memilih wakil-
wakilnya dalam pemilihan anggota- anggota badan-badan perwakilan rakyar.
Berdasarkan penjelasan di atas Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah mengunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.
Fungsi Pemiihan Umum Tujuan diselenggarkannya Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Pamungkas, 2009).
Menurut Joko J. Prihatmoko (2005), menganggap bahwa pemilu memiliki tiga peran utama:
Fungsi keterwakilan (Representativeness).
Fungsi Integrasi, yaitu mempromosikan penerimaan antarpartai politik dan partisipasi masyarakat.
Fungsi mayoritas yang besar untuk menjaga stabilitas pemerintah dan kemampuan untuk memerintah.
Menurut C.S.T Kansil (1986) berpendapat bahwa pemilu adalah alat demokrasi yang digunakan untuk:
Memperkuat dan mengembangkan fondasi demokrasi di Indonesia.
Mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Menjamin kesinambungan Orde Baru dengan menjaga Pancasila dan UUD NKRI 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pemilu dengan tujuan:
Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
Menjamin konsistensi dalam peraturan pemilu.
Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam aturan pemilu.
Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
Asas Pemilihan Umum
Menurut Fiqh Siyasah (2016) Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Adapun yang dimaksud dengan asas "Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR. DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dengan apapun.
Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dandengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-  undangan yang berlaku.
Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan terdapat dalam Pasal 2 yaitu: a. Mandiri. b. Jujur. c. Adil. d. Kepastian hukum. e. Tertib penyelenggara pemilu.f Keterbukaan. g.Proporsionalitas. h.Profesionalitas i. Akuntabilitas. J. Efisiensi dan k. Efektivitas.
Tinjauan Pemilih Pemula Pengertian Pemilh Pemula
Azwar, 2008 (dalam Maulana, 2009) membagi pemilih di Indonesia menjadi tiga kategori. Pertama pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar- benar memilih partai berdasarkan
penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.
Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (Fitra Endi Fernanda, 2016).
Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 198 pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau menikah yang mempunyai hak memilih.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:
WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
Terdaftar sebagai pemilih Bukan anggota TNI/Polri Tidak sedang dicabut hak pilihnya Terdaftar di DPT
Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan didaerah yang bersangkutan.

## Analisis Data Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan Variabel Y. Variabel X dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi, sedangkan variabel Y adalah pemahaman pemilu. Untuk mengetahui pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula, peneliti menyebarkan angket kepada 78 pemilih pemula berusiah 17- 21 tahun. Angket tersebut terdiri dari 20 pertanyaan untuk variabel X dan 20 pertanyaan untuk variabel Y. Untuk menentukan validitas angket yang dibagikan kepada responden, peneliti menggunakan rumus Pearson Product Moment. Selain itu, niali r tabel dan r hitung juga digunakan untuk mengukur validitas.
Analisis Uji Validitas
Uji validitas merupakan uji suatu instrumen untuk mengukur suatu data yang telah didapatkan benar-benar data yang valid atau tepat menurut, Sugiyono (2019). Alat ukur yang dianggap valid apabila tingkat persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang didapatkan langsung pada subyek penelitian dan memiliki perbandingan yang sama antara kedua belak pihak yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian Sugiyono (2020).
Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilpres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat maka peneliti menggali data dengan membagikan angket yang berisikan 20 item pertanyaan disetiap angket dan angket sendiri terbagi dalam dua angket, dimana yang pertama berisikan pertanyaan tentang status sosial ekonomi dan angket yang kedua berisikan pemahaman pemilu maka secara keseluruhan ada 30 item pertanyaan. Untuk mencari nilai korelasi dari variabel tersebut maka peneliti menggunakan program SPPS dengan ketentuan r hitung > r tabel = Valid. Jika nilai r hitung < r tabel maka = Tidak Valid. Cara mencari r tabel dengan N = 78
pada signifikan 5% maka di peroleh r tabel sebesar 0,222. Berdasarkan hasil pengolahan data dari SPPS peneliti memperoleh data uji validitas status sosial ekonomi dan uji validitas pemahaman pemilu sebagai berikut :
Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas Status Sosial Ekonomi
No r tabel r hitung Keterangan 1  0,222  0,573
Valid 2  0,222  0,687 Valid 3  0,222  0,698 Valid 4  0,222  0,757 Valid 5  0,222  0,686 Valid 6  0,222  0,781 Valid 7  0,222  0,755 Valid 8  0,222  0,743 Valid 9  0,222  0,779 Valid 10  0,222  0,704 Valid 11  0,222  0,751 Valid 12  0,222  0,777 Valid
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
13  0,222  0,750 Valid 14  0,222  0,723 Valid 15  0,222  0,672 Valid 16  0,222  0,710 Valid 17  0,222  0,690 Valid 18  0,222  0,761 Valid 19  0,222  0,689 Valid 20  0,222  0,775 Valid
Berdasarkan tabel 1.1  hasil uji Validitas status sosial ekonomi di atas dapat dilihat dari 20 angket pertanyaan yang disediakan oleh peneliti dan berdasarkan Uji data dari SPSS didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.
Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Pemahaman Pemilu
No r tabel r hitung Keterangan
1  0,222  0,648 Valid 2  0,222  0,744 Valid 3  0,222  0,729 Valid
4  0,222  0,678 Valid 5  0,222  0,778 Valid 6  0,222  0,695 Valid 7  0,222  0,651 Valid 8  0,222  0,672 Valid 9  0,222  0,767 Valid 10  0,222  0,755 Valid 11  0,222  0,612 Valid 12  0,222  0,672 Valid 13  0,222  0,738 Valid 14  0,222  0,747 Valid 15  0,222  0,766 Valid 16  0,222  0,765 Valid 17  0,222  0,760 Valid 18  0,222  0,579 Valid 19  0,222  0,667 Valid 20  0,222  0,725 Valid
Berdasrkan dari hasil uji Validitas pemahaman pemilu pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat dari 20 angket pertanyaan
yang disediakan oleh peneliti dan berdasarkan Uji data dari SPSS didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.
Analisis Uji Reabilitas
Analisis reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah alat ukur angket akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Reliabilitas dapat dihitung dalam penelitian ini menggunakan SPPS untuk mengetahui nilai reliabilitas dalam penelitian. Dimana penelitian ini menggunakan rumus uji Cronbach’s Alpha. Adapun dasar pengambilan keputusan Analisis reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha menurut Sugiyono (2017) antara lain :
Jika nilai koefisien reliabilitas > 0,6 maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain instrumen adalah reliabel atau terpecaya.
Jika nilai koefisien reliabilitas < 0,6 maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliabel.
Berdasarkan pengolahan data dari SPPS peneliti memperoleh data dari uji Reliabilitas status sosial ekonomi dan pemahaman pemilu sebagai berikut :
Tabel  1.3 Hasil Uji Reliabilitas Status Sosial Ekonomi

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

## .952
20
Berdasarkan tabel 1.3 hasil uji Reliabilitas status sosial ekonomi 0,952 diatas dinyatakan reliable karena Cronbach’s Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa angket termasuk reliable.
Tabel 1.4 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Pemilu Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items .947 20
Berdasarkan tabel 1.4 diatas dari hasil uji Reliabilitas pengolahan data SPPS pemahaman pemilu 0,947 diatas dinyatakan reliable karena Cronbach’s Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa angket termasuk reliable.

## Analisis Pearson Product Moment
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel sebagai titik pusat permasalahan yang dikaji yaitu vairiabel X status sosial ekonomi dan variabel Y pemahaman pemilu, untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut peneliti menggunakan rumus pearson product moment mencari keeratan hubungan kedua variabel. Nilai yang terdapat pada angket yang dibagikan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
oleh peneliti terdapat bobot nilai yang berbeda di setiap item angket. Untuk melihat keeratan kedua variabel X dan Y berdasarkan dari olah data menggunakan rumus pearson product moment sebagai berikut :
Diketahui :
∑ X = 4773
( ∑ 𝑋𝑋 ) 2 = 321729
∑ 𝑌𝑌 = 5742
( ∑ 𝑌𝑌 ) 2 = 443130
∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 362843
N = 78 Ditanya: Koefisien
Korelasi……………….?
Rumus : r = N ∑ XY − ( ∑ X ) ( ∑ Y ) � ( N ∑ X 2 − ( ∑ X ) 2 )( N ∑ Y 2 − ( ∑ Y ) 2 ) = 78 . 362843 − ( 4773 . 5742 )
� ( 78 . 321729 − ( 4773 ) 2 ) 𝑥𝑥 ( 78 . 443130− ( 5742 ) 2 = 28 . 301 . 754 −27 . 406 . 566 � ( 25 . 094 . 862−22 . 781 . 529 ) x ( 34 . 564 . 140−32 . 970 . 564 )
= 895 . 188 � ( 2 . 313 . 333 ) x ( 1 . 593 . 576 ) = 895 . 188 √3 . 686 . 471 . 948 . 808 = 895 . 188 1 . 920 . 018

## r  =   0,46
Perhitungan koefisien korelasi diatas antara variabel X (status sosial ekonomi) terhadap variabel Y (Pemahaman Pemilu) dapat diketahui bahwa r hitung adalah sebesar 0,46. Korelasi dikategorikan pada korelasi sedang dilihat melalui perhitungan variabel X dan variebel Y menggunakan rumus korelasi pearson product moment.
Berikut tabel interpretasi korelasi menurut Sugiyono (2016) sebagai berikut :
Tabel 1.6 Interpretasi Angka Korelasi (nilai r)
Internal Koefesien  Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 0,1000

## Sangat Kuat

## Uji t Hipotesis
Menurut Yam & Taufik (2021) hipotesisi dalam penelitian kuantitatif terdiri atas dua yaitu hipotesis searah dan hipotesisi dua arah. Hipotesis searah adalah adanya pengaruh positif maupun negatif antara variebel X dan variabel Y dalam arti hipotesisnya sudah jelas diantara positif maupun negatif. Hipotesis dua arah hipotesisnya belum jelas. Maka dari itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis satu arah karena pengaruh status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilpres 2024. Berdasarkan adapun besarnya hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :
Diketahui :
r = 0,46 n = 78 Ditanya : t…………? Rumus =  t hitung = 𝑟𝑟√𝑛𝑛−2 √1−𝑟𝑟 2 = 0 , 46 √78 −2 �1− 0 , 46 2
= 0 , 46 √76 √1−0 , 2116 = 0 , 46 . 8 , 7 √0 , 78 = 4 , 00 0 , 8
t =  5,0
Berdasarkan perhitungan uji hipotesis terhadap nilai t hitung sebesar 5,0 untuk mengetahui apakah Ha = adanya hubungan tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Ho = tidak adanya hubungan tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
Untuk melihat dan menentukan ada tidaknya hipotesis yang digunakan dapat dicari dengan terlebih dahulu menentukan t hitung dan t tabel. Maka t hitung sudah didapatkan sebesar 5,0 dan untuk mengetahui t tabel dapat dicari dengan perbandingan signifikansi sebagai berikut :
Diketahui :
a   = 5%
k   = 2
Ditanya : t ……….?
Rumus = t Tabel = ( a : (df = n-k-1)
= (5% : 78 – 2 ) = (0,5  ; 76) = 0,00657
Dari hasil perolehan perhitungan data t hitung 5,0 dan t tabel 0,00657 terlihat t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 5,0 > 0,00657, maka Ho ditolak dan artinya adanya pengaruh yang signifikan dari tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Tingkat status sosial ekonomi dapat memenuhi pemahaman pemilih pemula dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan informasi politik, sehingga cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu dan calon yang dipilih. Di sisi lain, pemilih dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi kendala aksesibilitas terhadap informasi pendidikan politik,
yang dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang pemilu.
Pemahaman tentang pemilu sangat penting bagi pemilih pemula dikarenakan langkah pertama bagi mereka dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sebagai generasi yang akan mewarnai masa depan negara, pemilih pemula perlu memahami bagaimana memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai mereka percayai. Dengan pemahaman yang baik terhadap pemilih pemula tentang pemilu, mereka dapat membantu dan melindungi diri dari manipulasi politik yang mungkin mereka hadapi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dengan bijak dan bertanggung jawab.
Pada saat melaksanakan pra penelitian 31 Mei 2024 di Desa Suka Mulia berdasarkan observasi dan wawancara di temukan pemilih pemula yang putus sekolah, mereka lebih memilih menikah dan bekerja di bandingkan lanjut bersekolah. Dari kurangnya pendidikan formal seseorang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem politik, proses pemilihan umum, atau pentingnya partisipasi dalam pemilu. Dari kurangnya pendidikan formal tingkat status sosial
ekonomi dapat mempengaruhi pemahaman pemilu karena faktor seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan jenis tempat tinggal. Menurut Soerjono (2010) status sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan orang lain didalam lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungan dengan sumber daya. Orang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemilihan dan kandidat yang bersain di pemilu. Di sisi lain, orang dengan stastus sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi hambatan dalam akses dari pemahaman tentang definisi pemilu, proses pemilu, sistem pemilu, pemungutan suara, dampak partisipasi, meningkatkan partisipasi, jenis pemilu yang digunakan dan fungsi sistem pemilu.
Berdasarkan hasil akhir penelitian adanya pengaruh yang signifikan dari tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat berdasarkan hasil dari perhitungan koefisien korelasi diatas antara variabel X (status sosial ekonomi)
terhadap variabel Y (Pemahaman Pemilu) dapat diketahui bahwa r hitung adalah sebesar 0,46. Korelasi dikategorikan pada korelasi sedang dilihat melalui perhitungan variabel X dan variebel Y menggunakan rumus korelasi pearson product moment. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 rendah karena faktor dari rendahnya pemahaman pemilu pada pemilih pemula disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka bagimana proses pemilu berlangsung, termasuk cara memilih dan peran masing-masing kandidat dan serta minimnya pengalaman dalam memilih, karena pemilih pemula mungkin merasa ragu atau tidak percaya diri dalam membuat keputusan politik yang tepat.
Dan hal ini sejalan dengan pendapat Agus Muslim faktor rendahnya pemahaman pemilu pada pemilih pemula disebabkan kurangnya pendidikan politik yang didapatkan pemilih pemula sehingga membuat banyak ketidaktahuan mereka akan pentingnya pemilu (Agus Muslim 2013).

## Penutup
Berdasarkan hasil dari penelitian ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari tingkat
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat hal ini dikarenakan pada olah data dengan rumus korelasi pearson product moment dan dari rummus tersebut nilai korelasi (r) 0,46 dikategorikan pada korelasi sedang dilihat melalui perhitungan dari kedua variabel yaitu variabel X (status sosial ekonomi) dan variebel Y (pemahaman pemilu) menggunakan rumus korelasi pearson product moment. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat kepala Desa dan peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :
Pihak kepala Desa akan mengadakan program sosialisasi pemilu yang disesuaikan dengan kebutuhkan dan latar belakang sosial ekonomi pemilih pemula dengan mengadakan seperti penyuluhan, seminar, atau program pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesediaan waktu mereka.
Mendorong partisipasi dalam diskusi dan forum publik tentang isu-isu
politik dan pemilih, yang memungkinkan pemilih pemula untuk bertukar pandangan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.

## Referensi
Abdullah, N. S. (1993). Pengantar Ilmu Ekonomi Forum Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Koperasi. Bandung : Program Pendidikan Koperasi FPIPS IKIP. Abdulsyani. (2002). Sosiologi Skematika,
Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Abdulsyani. (2007). Sosio8logi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Agung, A.M., & Lilik. (2007). Dari budaya perusahaan ke budaya kerja; dalam bukucorporate culture, challenge to excellence. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Arianto, B. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 51-60.
Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Arwiyah, M.Y. (2013). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Politik Dalam. XXVIII(1), 85-92.
Baiquni, A. (2009). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Iklan Politik Televisi Terhadap Sikap Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Klojen Kota Malang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Fernanda, F, E. (2016) Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Didesa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.
Frenki, F . (2016). Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. Asas. 8(1).
Haris. (2006). Politik Organisasi.
Yogyakarta : Pustaka Belajar. Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang.
(2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntasi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Joko J. Prihatmoko. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
K. Kartini. (1991). Menyiapkan dan Memandu Karier. Jakarta:
Penerbit. Rajawali Pers.
Kansil. CST. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai. Pustaka: Pustaka.
Mahmud, S. (2023). Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Keturunan Tionghoa Dalam Pilkada Di Kabupaten Soppeng. Jurnal Ilmiah Metansi (Manejemen dan Akuntasi). 6(1), 101-107.
Mayor, Polak J.B.A.F. (1979). Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K.
(2012). Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Prilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru. Mizan Media Utama.
Mulyanto Sumardi. (1985). Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang. CV. Rajawali. Jakarta.
Muslim, A. (2013). Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
Pemula di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar 2013. J. UNIKOM. 1 (1).
Nasution. (1994). Teknologi Pendidikan.
Jakarta: Bumi Aksara. Neliwati. (2018). Metodelogi Penelitian Kuantitatif (kajian teori dan praktek). Widiya Puspita. Medan : UINSU.
Ngadiyono. (1998). Pengantar Ilmu Pendidikan. Bandung: Alumni.
Otariana, W. (2013). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Banyumas Selama Menjadi Daerah Percontohan Otonom Tahun 2012. Universitas Indonesia. Skripsi Pamungkas, Sigit. (2009). Perihal Pemilu.
Yogyakarta: Megatama. Rajawali Jakarta.
Purnama, R., & Dewi, M.TF. (2020) Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Langensari Kota Banjar Tahun 2018. Moderat:  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 6(2), 245-256. Ritonga, M.T. dkk. (2000). Pengetahuan Sosial Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Rudini. (1994). “Atas Nama Demokrasi”. Jakarta: Bigraf Publishing. Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif, Volume III Nomor 1. Hal. 107.
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik.  Semarang :IKIP Semarang Press.
Seketaris Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas. (2010). Modul : Pemilihan untuk Pemula. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal Transformative, 5(1), 87–108.
Sholikin, A. (2021a). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(1), 104–117.
Sholikin, A. (2021b). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(02), 168–184.
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai
Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(1).
Siahaan, N. (2016). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pda Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupeten Asahan Tahun 2015 (Studi Analisis Pada Masyarakat Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Tahun 2015). UNIMED . Skripsi
Silalahi, Ulber. (2010). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja. Grafindo
Soekanto, Soerjono. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta
Soerjono Soekanto (2010). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugihartono. (2007). Psikologi Pendidikan. Yogyakarta. UNY
Press.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumardi, M. 2004. Kemiskinan dan Kebutuhkan Pokok. Jakarta : Rajawali Jakarta.
Suroto. (1986). Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenga Kerja. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Sy, Pahmi. (2010). Politik Pencitraan.
Gaung Persada Press. Jakarta.
Tamam, G, Z. (2021). Pengaruh Tingkat Status Sosial Ekonomi Terhadap partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kelurahan Grendeng. Skripsi
Tamara, G. A. (2016). Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalinda Kabupaten Lampung Selatan).
Tatik Suryani. (2008). Perilaku Konsumen. Yogyakarta : Graha ilmu.
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 198.
Widiyanto, Joko. (2010). SPPS For Windows Untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian.
Surakarta : BP-FKIP UMS.
Yossimeilinda. 2021. Prefersi Politik Pemilihan Mileniar Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Skripsi