Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2017 DI LAPAS SUKADANA LAMPUNG BARAT

## Baharudin
Universitas Bandar Lampug
Email : baharudin@ubl.ac.id
Leni Haryanti Universitas Bandar Lampung Email : haryantileni84@gmail.com

## Abstrac
Prisoners' rights as Permenkumham Number 29 of 2017, convicts or detainees are entitled to several facilities to support their lives such as clothing, money, medicines and so on, but it is undeniable that there are violations committed by inmates against facilities or goods that are not may be taken to the prison. The problem is the implementation of Article 5 Letter C of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Correctional Institutions and State Detention Centers at the Sukadana Detention Center, East Lampung Regency and what are the inhibiting factors. The research method used is normative and empirical juridical. The results of the research are Implementation of Article 5 of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Rules of Correctional Institutions and State Detention Centers at the Sukadana Detention Center at this time have been implemented according to the existing terms and procedures but not optimal . The inhibiting factors include, namely, in terms of quantity, the number of employees at the Sukadana Detention Center is inadequate, training and coaching activities and technical guidance for officers are still not optimal, facilities and infrastructure supporting activities are minimal and limited, then the allocation of funds/budgets is limited/minimum in implementing regulations. , Lack of awareness of prisoners, Over capacity conditions
Keywords: Implementation, Rules of Procedure, Detention Center, prison

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dicantumkan Pasal 1 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 28 D ayat (1) yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pancasila merupakan landasan awal dari politik hukum dan peraturan perundang-undangan, karena hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi
(politik) hukum dan peraturan perundang-undangan sejalan sesuai dengan nilai- nilai yang berlaku dalam masyaraka. Terkait hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan berhak mendapatkan beberapa fasilitas guna menunjang kehidupannya seperti pakaian, uang, obat-obatan dan sebagainya, namun tidak dipungkiri adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan terhadap fasilitas atau barang yang tidak boleh dibawa didalam Rumah Tahanan. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.
Menurut Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merumuskan bahwa untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:
a. pakaian; b. obat-obatan; c. uang; dan/atau
d. barang berkemasan, setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.
Dari peraturan tersebut, yaitu mengenai aturan dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang mengatur bahwa narapidana hanya diperbolehkan membawa barang-barang sesuai ketentuan peraturan dan haruslah wajib adanya izin dari pihak petugas Rutan. Terkait fasilitas bagi terpidana, juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PK.04.01 Tahun 2009 Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, Handphone dilarang digunakan dalam penjara, karena telah disediakan fasilitas wartelsus bagi para tahanan dan narapidana apabila mereka ingin menghubungi keluarga mereka, yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.15.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pemasangan Wartelsus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan
terkait barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti halnya penggunaan handphone/gadget oleh tahanan, membawa uang tanpa seizin petugas dan menurut Pasal 5C menyatakan bahwa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui subtitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ( normative legal research ) dan pendekatan yuridis empiris ( empirical legal research) sebagai berikut, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang berkerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari. Pendekatan empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## C. PEMBAHASAN
1. Implementasi Pasal 5 huruf C Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan di Rutan Sukadana
Seperti yang dijelaskan oleh Santi selaku Menurut Bapak Rubyanto selaku Kepala Keamanan Rutan Sukadana menyebutkan bahwa berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, beliau mengatakan bahwa warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan,
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Bapak Jumadi selaku Kepala Rutan Sukadana menyatakan bahwa tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan. 1
Menurut Bapak Jumadi selaku Kepala Rutan Sukadana bahwa dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Berdasaran pemaparan Bapak Rohdiono selaku Kasubsi Yantah Rutan Sukadana mengatakan bahwa dalam melakukan pembinaan bagi narapidana maka dilakukan dengan beberapa asas diantaranya yaitu:
a. Asas pengayoman b. Persamaan perlakuan serta pelayanan,
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat narapidana f. penderitaan satu-satunya adalah hilangnya kemerdekaannya. g. Adanya hak untuk dikunjungi oleh keluarga dan orang tertentu.
Menurut Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merumuskan bahwa untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:
a. pakaian; b. obat-obatan; c. uang; dan/atau
d. barang berkemasan, setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan
Berdasarkan keterangan para narasumber bahwa Implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana saat ini telah
1 Jumadi, 2022, Kepala Rutan Sukadana
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada namun dalam prateknya tidak dipungkiri ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sehingga implementasinya pun tidak maksimal, bahwa dalam proses implementasi nya yakni dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya yaitu:

## 1. Tahap pencegahan
Petugas pintu utama sebelumnya dan pengganti melakukan serah terima inventaris, tugas dan tanggung jawab penjagan pintu utama dan menyampaikan informasi penting serta menandatangani berita acara serah terima. Petugas menanyakan keperluan orang yang akan masuk dan keluar ke rutan kemudian melakukan penggeledahan serta memeriksa secara cermat identitasnya, Petugas melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti barang yang masuk dan keluar di , Petugas memberikan laporan secara berkala kepada Karupam tentang situasi dan kondisi di Pintu Utama dan membuat laporan secara tertulis di buku laporan.
2. Tahap pemeriksaan Petugas melakukan penggeledahan terhadap setiap orang, barang, kendaraan dan area- area di dalam an Rutan. Penggeledahan orang meliputi: Penggeledahan Pengunjung, Penggeledahan Petugas, Penggeledahan Narapidana atau Tahanan dengan Pakaian, Penggeledahan Narapidana atau Tahanan Tanpa Pakaian. Penggeledahan terhadap orang dilakukan dengan teliti dengan mengedepankan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan. Penggeledahan pengunjung, petugas, narapidana dan tahanan perempuan dilakukan oleh petugas perempuan. Penggeledahan selain dilakukan oleh Regu Pengamanan Rutan.
3. Tahap proses penggeledahan narapidana/tahanan Yang perlu diperhatikan untuk penggeledahan terhadap narapidana atau tahanan lebih teliti terutama kasus tertentu. Penggeledahan dilaksanakan dgn body sistem ,saling melindungi, Selalu perhatikan wajah orang yg digeledah. Petugas melaksanakan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, Petugas mengizinkan orang untuk meninggalkan tempat penggeledahan setelah dilakukan seluruh tahapan penggeledahan. 2
Kebijakan pemerintah itu dalam bentuk peraturannya berupa penetapan tindakan- tindakan pemerintah. Maksudnya, disini terjadi suatu proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada. Memilih Sudakadakaian tindakan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan untuk mengurangi resiko-resiko ketidak pastian serta penegluaran sumber-sumber dalam rangka mengejar tujuan itu dan kebijakn pemerintah itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk nyata serta ditujukan bagi kepentingan eluruh anggota masyarakat. Artinya bahwa kebijakan harus benar-benar didasari dan diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak dan bukan golongan.
2. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
2 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali Press, Jakarta

## Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan di Rutan Sukadana
Menurut Bapak Jumadi selaku Kepala Rutan Sukadana menyatakan bahwa implementasi menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.Bapak Rubyanto selaku Kepala Keamanan Rutan Sukadana menambahkan bahwa implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan adalah hal yang paling berat, karena dalam implementasi sering menemui masalah yang tidak ditemui pada konsep. Implementasi kebijakan selain berkaitan dengan peraturan teknis tentang implementasi kebijakan tersebut juga berkaitan dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang akan digunakan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut.
Selanjutnya Bapak Rubyanto selaku Kepala Keamanan Rutan Sukadana mengatakan bahwa setiap pelaksanaan suatu peraturan pasti ada faktor penyebab sehingga pelaksanaannya tersebut tidak maksimal demikian juga halnya dengan implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana dalam hal ini terkait adanya hambatan dari beberapa faktor sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal.
Menurut teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yang menegaskan bahwa hukum itu sebagai usaha pencapaian tujuan tertentu dalam hal ini hukum berperan sebagai guide , patokan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah dengan kata lain hukum dijadikan alat pelaksanaan keputusan, program poltik, dan hukum pun dikondisikan untuk memperlancar, bahkan mengamankan pelaksanaan pembangunan.Menurut teori Lawrence Meir Friedman bahwa apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum, bahwa berhasil atau tidaknya penerapan hukum tregantung dari sistemhukum tersebut berjalan, oleh karena itu faktor penghambat implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan
Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana yang dianalisis menurut Lawrence Meir Friedman diantaranya yaitu 3
1) Struktur ( structure )
Menurut Friedman struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Berbicara tentang struktur hukum dalam implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana adalah petugas Rutan Sukadana. Bahwa terkait faktor penghambat implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana dilihat dari struktur hukumnya yakni Secara kuantitas jumlah pegawai Rutan Sukadana belum memadai, hal ini terlihat dari perbandingan antara jumlah pegawai atau petugas Rutan dengan jumlah narapidana atau tahanan yang tidak ideal, Masih belum maksimalnya kegiatan pelatihan dan pembinaan serta bimbingan teknis bagi petugas yang bertugas sehingga penerapan belum maksimal.
2) Substansi ( substance )
Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Terkait hal ini implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana dilihat dari subtansi hukumnya maka dapat diketahui beberapa kendala yang ditimbulkan yakni sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang minim dan terbatas sehingga dalam proses pengawasan masih belum maksimal, kemudian alokasi biaya/anggaran yang ada terbatas/minim dalam mengimplementasikan peraturan, hal ini terkait jumlah narapidana/tahanan yang melewati jumlah maksimal (over load).
3) Kultur hukum ( legalculture ) Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan). nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Terkait faktor penghambat yang ditimbulkan dilihat dari kultur hukumnya dalam diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran narapidana atau tahanan dalam melaksanakan tata tertib sehingga kerap terjadi pelanggaran tata tertib di Rutan Sukadana, Kondisi Over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Sukadana.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
3 Lawrence. M. Friedman. 1993. Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori –Teroi Hukum. cetakan kedua . Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana telah sesuai dengan teori system hukum Lawrence Meir Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penerapan hukum tregantung dari sistem hukum tersebut berjalan, oleh karena itu faktor penghambat implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana yang dianalisis menurut Lawrence Meir Friedman diantaranya yaitu Secara kuantitas jumlah pegawai Rutan Sukadana belum memadai, hal ini terlihat dari perbandingan antara jumlah pegawai atau petugas Rutan dengan jumlah narapidana atau tahanan yang tidak ideal, Masih belum maksimalnya kegiatan pelatihan dan pembinaan serta bimbingan teknis bagi petugas yang bertugas sehingga penerapan belum maksimal, sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang minim dan terbatas sehingga dalam proses pengawasan masih belum maksimal, kemudian alokasi biaya/anggaran yang ada terbatas/minim dalam mengimplementasikan peraturan, hal ini terkait jumlah narapidana/tahanan yang melewati jumlah maksimal (over load), Kurangnya kesadaran narapidana atau tahanan dalam melaksanakan tata tertib sehingga kerap terjadi pelanggaran tata tertib di Rutan Sukadana, Kondisi Over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Sukadana.

## D. PENUTUP
Implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana saat ini telah diterapkan sesuai syarat dan prosedur yang ada namun belum maksimal hal ini disebabkan karena adanya hambatan dari beberapa faktor sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal. Faktor penghambat implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana yang dianalisis menurut Lawrence Meir Friedman diantaranya yaitu Secara kuantitas jumlah pegawai Rutan Sukadana belum memadai, hal ini terlihat dari perbandingan antara jumlah
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pegawai atau petugas Rutan dengan jumlah narapidana atau tahanan yang tidak ideal, Masih belum maksimalnya kegiatan pelatihan dan pembinaan serta bimbingan teknis bagi petugas yang bertugas sehingga penerapan belum maksimal, sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang minim dan terbatas sehingga dalam proses pengawasan masih belum maksimal, kemudian alokasi biaya/anggaran yang ada terbatas/minim dalam mengimplementasikan peraturan, hal ini terkait jumlah narapidana/tahanan yang melewati jumlah maksimal (over load), Kurangnya kesadaran narapidana atau tahanan dalam melaksanakan tata tertib sehingga kerap terjadi pelanggaran tata tertib di Rutan Sukadana, Kondisi Over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Sukadana.

## DAFTAR PUSTAKA
Lawrence. M. Friedman. 1993. Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori – Teroi Hukum. cetakan kedua . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Lintje Anna Marpaung. 2014. Reformasi Politik Hukum Perundang-Undangan Yang Berwatak Responsif, Jurnal vol.1, Jurnal Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan.
Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali Press, Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.