## The Problem of Indonesia’s Health Diplomacy in the Age of Pandemic

## Masalah Diplomasi Kesehatan Indonesia di Era Pandemi

## I Gede Wahyu Wicaksana

## Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Hingga Juli 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menembus angka 100.000 orang dengan jumlah meninggal dunia mendekati 8000 jiwa.  Profil  penularan  virus  corona  demikian  menjadi  sumber  polemik politik  menyoal  keefektifan  kebijakan  penanganan  virus  corona  oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Tulisan ini ditujukan untuk meninjau secara  kritis,  dengan  pendekatan  intermestik,  permasalahan  diplomasi kesehatan Jokowi. Penulis berargumen walaupun agenda kesehatan publik telah diakui sebagai bagian penting hubungan internasional, namun implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan  pandemi  Covid-19  masih  kurang  signifikan.  Faktor-faktor domestik terutama marginalisasi posisi diplomasi dalam manajemen krisis nasional merupakan penghambat kinerja Kementerian Luar Negeri, selain kelemahan fungsional dan institusional birokrasi diplomasi Indonesia.
Kata-kata kunci: Covid-19, diplomasi kesehatan, Indonesia, manajemen krisis nasional
Until  July  2020,  the  number  of  infections  of  Covid-19  in  Indonesia  had reached over 100000 cases, of which nearly 8000 deaths were noted. This profile of coronavirus spread raises political polemics on the effectiveness of President Jokowi’s government’s policy to manage the pandemic, including its economic and social impact. By employing an intermestic approach, this article looks critically at the implementation of Jokowi’s health diplomacy. The  author  argues  that  despite  public  health  agenda  has  become  an important part of today’s international relations, the conduct of Indonesia’s foreign policy to respond to the current Covid-19 issues is noticeably less significant.  Domestic  factors  contribute  to  hindering  the  diplomatic efforts,  mainly  the  marginalisation  of  diplomacy  within  the  national crisis management framework. Beside this, the prolonged functional and institutional weaknesses of the Foreign Ministry spoil the performance of health diplomacy.
Keywords: Covid-19,  health  diplomacy,  Indonesia,  national  crisis management
Global Strategis, Th. 14, No. 2 276
Sejak kasus pertama infeksi Covid-19 diumumkan secara resmi oleh pemerintah pada awal Maret 2020, hingga akhir Juli terjadi lonjakan eksponensial angka terkonfirmasi positif terjangkit virus corona mencapai 106.336 orang dengan jumlah meninggal dunia 4.795 dan 62.138 pasien dinyatakan sembuh (Dzulfaroh 2020). Bila ditinjau menggunakan perspektif komparatif sepuluh negara Asia dengan statistik penularan tertinggi, Indonesia berada di urutan sembilan,  yang  mana India, Iran dan Pakistan tercatat sebagai tiga teratas (Alda 2020). Namun, peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia sudah melampaui Tiongkok dimana coronavirus pertama kali viral pada Desember 2019. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan dan perdebatan menyangkut keefektifan kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19. Belum lagi serangkaian dampak ekonomi dan sosial menyertai langkah- langkah yang diambil baik di level pusat maupun daerah. Polemik kian meluas bahkan sudah menyentuh ranah politik praktis seperti ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diikuti kemunculan wacana delegitimasi rezim berkuasa dan gerakan berlabel penyelamatan bangsa.
Tulisan ini mencoba memotret sekelumit aspek politis respons Jokowi terhadap Covid-19, dengan memfokuskan pada permasalahan implementasi diplomasi kesehatan sebagai salah satu elemen esensial kebijakan penanganan pandemi. Observasi dibatasi hanya mencakup perkembangan yang berlangsung hingga Juli 2020. Soal seluk beluk regulasi teknis dan dimensi epidemiologis terkait apa yang telah dikerjakan pemerintah sudah banyak dibahas di forum akademik maupun media publik. Tetapi, sejauh pengetahuan penulis, belum ada kajian analitis menyoroti pelaksanaan kebijakan luar negeri dan konsekuensi-konsekuensi dinamika politik domestik terhadap penanggulangan pandemi di Indonesia. Penulis berargumen meskipun agenda kesehatan publik sudah mendapat perhatian masyarakat internasional setidaknya setelah Perang Dingin berakhir, diplomasi kesehatan belum menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Akibatnya, peran diplomasi di masa pandemi kurang signifikan, apalagi jika ditambah oleh pengaruh faktor-faktor politik dalam negeri yang justru merupakan konsiderasi utama pengambilan keputusan dan realisasi kebijakan Jokowi.

## Diplomasi Kesehatan : Posisi Indonesia
Secara teoritis implementasi diplomasi yang fokus pada bidang keamanan kesehatan ( health  security ) , mencakup empat komponen penting, yakni normatif, bisnis, keamanan dan strategis. Masing-masing bagian mempunyai keterkaitan erat dan semestinya diejawantahkan secara sinergis (McInnes et al. 2014; Labonte dan Gagnon 2010). Untuk itu, aktor-aktor kebijakan luar negeri harus bergandengan tangan dengan pelaku bisnis dan industri kesehatan, ilmuwan dan bahkan intelijen sebagai agensi pendukung unsur-unsur diplomasi konvensional. Jika ditelusuri rekam jejak diplomasi Indonesia setidaknya era Reformasi, aktivisme internasional yang berkaitan langsung dengan isu-isu kesehatan global, memang belum mendapat prioritas dan porsi anggaran  signifikan.  Kegiatan  para  diplomat  di  arena  bilateral maupun multilateral sangat terkonsentrasi pada upaya menjaga kesinambungan pilar-pilar bebas aktif, di antaranya nasionalisme, multilateralisme akomodatif dan teknokrasi developmentalis, beserta institusi-institusi regional dan global yang menaungi. Para elite kebijakan luar negeri sudah dengan serta merta menerima keniscayaan bahwa tempat partisipasi Indonesia dalam politik internasional adalah seperti yang dicontohkan sejak Orde Baru, meliputi ASEAN dan organisasi turunannya, kemudian berkembang lebih globalis dengan ikut serta di lembaga seperti APEC, ARF dan G20. Dengan kata lain, sejak lama terpatri di kepala para pembuat kebijakan luar negeri, termasuk pada kepresidenan Jokowi, bahwa Indonesia merupakan kekuatan menengah ( middle power ) yang semestinya loyal pada pendekatan institusionalisme asosiatif.
Ortodoksi dalam persepsi dan realisasi kebijakan luar negeri Indonesia berkonsekuensi serius pada kemampuan untuk mengembangkan strategi-strategi independen dan jitu terutama ketika menghadapi strategic  shock seperti penularan penyakit coronavirus  yang  begitu  cepat  dan  masif.  Kegagalan  diplomasi turut menyumbang pada ketidakmampuan negara guna merespons gejala dan akibat pandemi, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman besar terhadap kepentingan material maupun nonmaterial bangsa. Indonesia telah mengalami beberapa babak epidemi, termasuk SARS dan MERS, dan oleh sebab itu,
Global Strategis, Th. 14, No. 2
seharusnya sistem tanggapan dini yang mencakup area diplomasi luar negeri pun semakin terbangun melalui proses pembelajaran yang efektif. Misalkan bagaimana mengorganisasikan diplomasi banyak jalur ( multitrack diplomacy ) dalam rangka menanggulangi persoalan-persoalan ekonomi politik internasional yang mengikuti  kemunculan  pandemi.  Kajian  kebijakan  yang  dibuat oleh  Kementerian  Luar  Negeri  periode  Menteri  Luar  Negeri Retno Marsudi, sebagai contoh laporan riset Maryadi et al. (2018),  masih amat dangkal, menangkap fenomena diplomasi kesehatan hanya dari sisi normatif, dengan argumen bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, mempunyai tanggung jawab global untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Komponen-komponen  penting  lain  tidak  terjamah,  sehingga wajar bila ditemukan kelemahan di sana sini menyoal pelaksanaan diplomasi kesehatan semasa Jokowi.
Kebetulan  Indonesia  sedang  menduduki  kursi  anggota  dewan eksekutif ( executive  board ) WHO, untuk masa kerja 2017 sampai 2021, yang berarti ada peluang agar secara langsung dapat mempromosikan gagasan kebijakan global terkait dengan diplomasi kesehatan menghadapi pandemi Covid-19. Tetapi, seberapa besar peran dan pengaruh Indonesia efektif di WHO masih meragukan. Untuk tataran normatif, misalkan membentuk norma dan mekanisme formal implementasi diplomasi kesehatan di lingkup global, Indonesia sudah cukup berpengalaman. Bahkan pada tahun 2013 inisiatif-inisiatif kebijakan yang digagas Pemerintah Indonesia diterima baik oleh negara-negara anggota WHO. Sasaran diplomasi kesehatan saat itu adalah merekonsiliasi dan menjembatani kesenjangan akses ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang dianggap sebagai problem utama antara negara-negara industri maju dan berkembang. Berkenaan dengan pandemi, ketimpangan penguasaan sains dan teknologi kesehatan itu pula yang ditengarai merupakan faktor penghambat terbesar upaya pencegahan penularan penyakit, dan pemulihan kondisi kesehatan publik secara global dalam waktu cepat. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memunculkan agenda “health and justice” yang menyelaraskan kedua nilai penting kehidupan sosial dan interaksi antarnegara. Gagasan Indonesia didukung  oleh  mayoritas  mitra  Dunia  Ketiga  yang  sama-sama
berkepentingan terhadap tata kelola kesehatan global yang adil (Seiff 2013, 297).
Situasinya berbeda dengan yang terjadi sekarang. Yang dibutuhkan tidak cuman kemampuan membuat atau mensosialisasikan proposal kebijakan dan rencana aksi global melawan pandemi, melainkan aplikasi konkret diplomasi kesehatan baik secara multilateral lewat posisi di WHO dan bilateral ke negara-negara yang punya sumber daya untuk membantu Indonesia. Jika diperhatikan dengan seksama, metode penanganan pandemi dan krisis akibat Covid-19 yang dilakukan Jokowi justru tidak selaras dengan rekomendasi-rekomendasi WHO. Salah satu yang paling mencolok adalah penolakan pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah secara ketat ( strict  lockdown ), sebagaimana dianjurkan oleh WHO. Jokowi malah memilih versi disebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan berbagai variasi pertimbangan khusus untuk pelaksanaan menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah terdampak. Meskipun  pihak  Kementerian  Luar  Negeri  berdalih  bahwa Indonesia turut serta dan mendapat apresiasi dalam pengambilan kebijakan pandemi WHO (Aldila 2020), realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi. Aktualisasi antara peran normatif dan praktis senantiasa berbeda manakala Indonesia ambil bagian dalam agenda pembangunan norma-norma universal ( universal norm-building ). Inkonsistensi inilah yang juga terlihat dalam dimensi  normatif  diplomasi  kesehatan  Jokowi.  Kecenderungan ambivalensi diplomasi seolah menjadi ciri khas melekat pada promosi norma-norma universal/kosmopolitan Indonesia, yang kemudian berimplikasi negatif, rendahnya tingkat kepercayaan internasional pada pemerintah.
Konsiderasi  teknokrat  dan  politis  bahkan  merupakan  dorongan yang lebih kuat bagi Jokowi dan elite pembuat kebijakan di sekitarnya untuk menentukan opsi mana yang dipilih lantas dijalankan dalam merespons perkembangan Covid-19. Akibatnya diplomasi kesehatan Jokowi sekadar menjadi instrumen pelengkap, bukan elemen sentral, kebijakan nasional penanggulangan wabah coronavirus. Tendensi lain yang juga mendapat perhatian khusus dari para pengamat dan akademisi keamanan ialah pelibatan perwira aktif maupun pensiunan TNI
Global Strategis, Th. 14, No. 2
280
dalam manajemen nasional maupun lokal menyangkut penularan dan dampak Covid-19. Memang TNI secara organisasional tidak terlibat penuh, atau tidak keseluruhan struktur komando memegang kendali atas proses pembuatan kebijakan mitigasi efek penyakit menular coronavirus, namun mereka diposisikan di eselon strategis. Tren ini mengikuti rekrutmen beberapa jenderal sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin, termasuk  Menteri  Kesehatan  Letnan  Jenderal  Terawan  Agus Putranto yang menjadi ujung tombak satuan tugas nasional anti- Covid-19. Operasionalisasi kebijakan diasistensi oleh belasan perwira aktif TNI dan para ahli epidemiologi. Di peringkat implementasi kebijakan daerah pun terdapat lebih dari 230 perwira menengah militer aktif yang menduduki jabatan kunci dalam satuan tugas mitigasi efek negatif coronavirus (Chandran 2020;  Laksmana  dan  Taufika  2020;  Sambhi  2020).  Walaupun tentara tidak mendominasi secara total, dan hanya mengambil bagian dalam proporsi moderat, komposisi manajerial demikian menggambarkan marginalisasi peran diplomat dan diplomasi kesehatan di tengah situasi dunia yang dilanda pandemi global dan membutuhkan penguatan kolaborasi internasional.
Aspek ekonomi dan bisnis diplomasi kesehatan ikut menentukan keberhasilan negara dalam merespons krisis Covid-19. Riset WHO dan pakar keamanan internasional mendemonstrasikan betapa faktor kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara- negara Selatan yang terbelakang dan negara-negara Utara yang maju merupakan sumber penyebaran epidemi, seperti HIV/AIDS, Cholera, Flu Babi, SARS dan Malaria. Penyakit-penyakit menular cepat mewabah dan sulit diberantas di negara dengan kapasitas pemerintahan dan kemampuan ekonomi rendah. Sehingga, warga masyarakat rentan tidak mendapat pelayanan kesehatan memadai. Bukan hanya korban di dalam negeri yang menjadi keprihatinan, melainkan potensi rentetan masalah-masalah sosial transnasional yang mengkhawatirkan, terutama pengungsi dari negara-negara terdampak wabah (Cooper et al. eds. 2016; Heymann 2003; Parker 2002). Untuk itu, dibutuhkan uluran tangan dari masyarakat internasional membantu mereka. Ironisnya, obat-obatan serta vaksin diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar, yang mempunyai kapabilitas teknologi, ilmu pengetahuan dan keuangan kuat, berafiliasi dengan rezim kesehatan nasional negara-
negara kaya, yang mana logika kepentingan bisnis dan nasionalis biasanya bermain di balik kebijakan distribusi bahan baku dan produk medis yang dibutuhkan oleh berbagai negara (Kay 2009). Disinilah diplomasi kesehatan dan tata kelola kesehatan global berperan guna mempersempit ruang bagi permainan kepentingan individualis, dan sebaliknya memperlebar cakupan solidaritas, kebersamaan serta empati di level internasional (Rushton dan Williams eds. 2011).
Bisnis kesehatan tidak akan bisa ditekan ataupun diintervensi dengan kekuatan politik karena secara alamiah selalu menguntungkan bagi negara-negara industrialis yang akan mempertahankan dominasi sains, teknologi dan pasar mereka. Oleh sebab itu, upaya yang harus dikedepankan negara-negara berkembang ialah memajukan kerjasama agar hambatan-hambatan politis yang mempersempit mobilisasi bantuan internasional bisa dikurangi. Pandemi jelas berkaitan dengan permasalahan keamanan lain, termasuk ancaman agresi militer dan konflik perbatasan (Spiegel 2004). Namun, fokus diplomasi bukan untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingan geopolitik dan keamanan strategis penyulut  konflik,  tetapi  meredakan  ketidaksesuaian  yang  telah membatasi kolaborasi antar negara (Divkolaye 2016). Ketegangan di Laut China Selatan karena agresivitas militer Tiongkok selama satu dekade terakhir membuat negara-negara Asia Timur, seperti Jepang  dan  Korea  Selatan  enggan  untuk  bekerja  sama  guna mempercepat pemberantasan wabah coronavirus di kawasan. Walhasil, kebijakan regional tidak sinkron dan cenderung nasionalistis, yang pada gilirannya membuat temperatur politik internasional di wilayah Asia Timur dan Pasifik terus memanas. Belum lagi aktor eksternal seperti Amerika Serikat yang selalu ingin  ikut  campur  di  dalam  mekanisme  resolusi  konflik  Laut China Selatan dan persaingan kekuatan, termasuk kini teknologi penanganan pandemi (Segal 2020), dengan Tiongkok, menyulut ekses strategis yang tidak produktif.

## Tantangan Diplomasi Kesehatan Indonesia
Memperhatikan peta persoalan ekonomi politik internasional pandemi, tentu saja tantangan diplomasi kesehatan Indonesia
Global Strategis, Th. 14, No. 2
282
amat  besar.  Komitmen  untuk  berpegang  teguh  pada  prinsip- prinsip bebas aktif dan bertetangga baik ( good neighborliness ) saja tidak cukup. Menteri Luar Negeri Marsudi sebagai punggawa kebijakan luar negeri di masa Covid-19 sekarang harus menemukan terobosan riil. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan kontribusi  kurang  berarti  dari  aparatur  diplomasi  Kementerian Luar  Negeri.  Konsentrasi  berlebihan  pada  multilateralisme ASEAN dalam menghadapi Tiongkok di Laut China Selatan hingga kini belum menampakkan hasil menggembirakan. Justru Jakarta selalu harus mengalah pada kolektivitas se-Asia Tenggara, dan kurang mampu menonjolkan inisiatif unilateral yang cekatan dalam merespons orde multipleks yang semakin nyata terbentuk akibat politik pandemi. Intinya, sebagaimana diulas oleh para pengkritik kebijakan luar negeri Jokowi, bila Indonesia ingin mempererat relasi strategis dengan Tiongkok, apalagi terbukti kemampuan Beijing dalam meredam resistensi internasional terhadap kehadiran dan kepentingan global Tiongkok, maka tidak akan menyalahi pedoman perilaku independen dalam bebas aktif untuk bergerak lebih dekat ke Asia Utara. Contoh terkini kerjasama riset dan produksi calon vaksin coronavirus antara BUMN Indonesia dan Tiongkok mengindikasikan kecenderungan komplementaritas dan fisibilitas. Untuk itu, diplomasi kesehatan tidak bisa hanya mengekspos sisi normatif, tetapi perlu memperkuat dimensi strategis.
Laporan Menteri Luar Negeri, pada pertengahan Mei 2020, mengenai apa saja yang telah dilakukan personil diplomat untuk membantu penanganan virus corona mengkonfirmasi pesimisme terhadap kinerja diplomasi kesehatan Indonesia. Melalui forum multilateral global, seperti PBB, G20 dan Gerakan Non Blok (GNB), Indonesia berusaha mendorong solidaritas tanpa batas agar memudahkan distribusi berbagai kebutuhan primer untuk menanggulangi Covid-19 di seluruh dunia, mencakup obat, alat pelindung diri, paket tes, masker dan vaksin. Selain itu, Indonesia mempromosikan kesadaran bersama untuk saling berbagi demi mengatasi dampak krisis ekonomi pandemi. Inisiatif ini diklaim didukung oleh organisasi multilateral seperti WHO, Uni Eropa dan ASEAN yang berkomitmen untuk menyediakan dana talangan mencapai triliunan dolar guna mengantisipasi kemerosotan perekonomian dunia serta implikasi negatif krisis terhadap kualitas
hidup masyarakat di negara-negara miskin. Secara bilateral, Indonesia sudah meningkatkan kerja sama dengan Jepang dan
Korea Selatan di sektor pengadaan suplai medis rumah sakit dan bahan baku obat untuk penyembuhan pasien coronavirus. Di sektor sosial,  Kementerian  Luar  Negeri  fokus  pada  upaya  melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang terinfeksi Covid-19 dan membutuhkan perawatan kesehatan yang baik dan memadai, repatriasi tenaga kerja Indonesia dan proses karantina setelah mereka tiba di Tanah Air dan kegiatan kolaborasi internasional menyangkut pemulangan warga negara asing ke negaranya masing-masing (Marsudi 2020). Jadi implementasi kebijakan luar negeri di bidang kesehatan publik masih sebatas memanfaatkan jalur-jalur yang telah eksis dan hubungan bilateral maupun multilateral yang memang sudah mapan. Belum tampak terobosan signifikan berhasil dibuat oleh Pemerintahan Jokowi.
Saat artikel ini ditulis, wabah Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. Satuan tugas pusat dan daerah menemui berbagai masalah praktis yang sebagian besar berkaitan dengan implementasi peraturan dan protokol kesehatan. Benturan kepentingan antara ekonomi dan kesehatan pun belum teratasi. Mekanisme epidemiologis seperti pembatasan fisik dan pengetatan praktik-praktik hidup sehat tidak mudah diterapkan di tengah kompleksitas krisis pandemi. Politik juga menjadi faktor penting menentukan dinamika mitigasi yang diupayakan pemerintah. Aksi provokatif oposisi yang mencoba mencari celah mengeksploitasi kegagalan aplikasi kebijakan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial  dan  fiskal  di  era  pandemi  menimbulkan  aneka  diskursus spekulatif di media sosial yang memang sudah lama jadi tempat subur persemaian opini kontra-Jokowi. Sedikit banyak gerakan ekstra-parlementer anti-Jokowi dirasakan sebagai iritasi oleh rezim berkuasa, sehingga tindakan mengarah pada represi kebebasan berpendapat pun harus diambil. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang, populer sebagai Undang-Undang Corona, yang berarti eksekutif mendapat mandat penuh guna membuat dan menerapkan kebijakan serta melaksanakan langkah-langkah aktual dalam koridor situasi mendesak demi menjaga kelangsungan dan kestabilan perekonomian nasional (Sihombing 2020).
Global Strategis, Th. 14, No. 2
Menyusul otoritas berlatar agenda menyelamatkan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang sudah dimiliki Jokowi, upaya untuk menjinakkan suara-suara sumbang yang menyerang kebijakan responsif terhadap Covid-19 terus dilancarkan. Polarisasi pemerintah lawan oposisi justru kian lebar, bukan hanya menyoal metode saintifik dan pendekatan sosial ekonomi dalam menghadapi krisis coronavirus, tetapi merembet ke provokasi, misalkan kemungkinan kejatuhan pemerintahan di tengah jalan dan kepemimpinan alternatif jika status quo gagal. Secara teoritis kontestasi politik dalam alam demokrasi bukan sesuatu yang tabu, namun ketika negara tengah menghadapi kondisi luar biasa, semacam epidemi, elemen-elemen populis otoritarian kerap muncul sebagai pemenang, baik karena urgensi permasalahan, tingkat kerusakan akibat bencana maupun dalil ancaman keamanan negara, bisa dipertimbangkan dan kemudian  menjustifikasi  degradasi  demokrasi.  Lebih  jauh  lagi, proses-proses bawaan globalisasi seperti transformasi negara yang meliputi fragmentasi, desentralisasi dan internasionalisasi turut dikontrol dengan kuat oleh pemegang kekuasaan sentral (Chryssogelos 2020). Gejala demikian sedang menampakkan dominasi dalam sistem politik era pandemi di berbagai negara tanpa batasan ideologi dan identitas. Di Indonesia fenomena reduksi demokratisasi dan re-sentralisasi kekuasaan negara yang berlangsung mengkonfirmasi kedalaman pengaruh ideologi politik semacam populisme terhadap pola pikir dan perilaku elite.

## Simpulan
Akhirnya, penulis ingin menekankan dalam konteks hubungan luar negeri, kelemahan fungsional dan institusional aparatur diplomasi Indonesia terekspos dengan sendirinya. Ketidaksiapan dan ketidaksiapan untuk merespons perkembangan krisis internasional berkaitan dengan pandemi Covid-19 amat mudah dipahami. Selain karena ketiadaan sebuah grand strategy kebijakan luar negeri Jokowi, setelah poros maritim ditinggalkan begitu saja dan diganti dengan kebijakan bernuansa teknokrat developmentalis, ortodoksi pemikiran dan cara kerja birokrasi diplomat juga berperan dalam menghambat implementasi diplomasi agar efektif. Selama setahun pertama Jokowi-Ma’ruf
memerintah, optimalisasi fungsi kebijakan luar negeri sebagai instrumen penguat kredibilitas kepemimpinan, pemberi jawaban terhadap multipleksitas persoalan global dengan efek ke kehidupan masyarakat di dalam negeri, dan peneguh rasa percaya diri bangsa tidak terlihat bisa dicapai. Menteri Luar Negeri pilihan Jokowi cuman ‘membeo’ prioritas yang ditetapkan presiden, tanpa usaha buat menampilkan profil baru yang adaptif terhadap situasi eksternal. Pemahaman mengenai politik global pasca pandemi terbelenggu oleh cara berpikir konservatif, terutama dan melulu soal ASEAN harus terus didorong untuk menjadi soko guru hubungan internasional Indonesia (Marsudi 2020). Salah satu pelajaran penting buat kebijakan luar negeri Indonesia dengan kejadian pandemi global ialah keharusan untuk meninjau ulang visi, strategi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan negara. Proyeksi masa depan mesti dibuat menurut skala signifikansi, jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

## Catatan
Seluruh pendapat yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya mewakili perspektif pribadi penulis dan tidak harus dikaitkan dengan posisi lembaga Departemen Hubungan Internasional FISIP UNAIR.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Cooper, Andrew F., et al., eds. 2016. Africa’s Health Challenges: Sovereignty,  Mobility  of  People  and  Healthcare Governance. London: Routledge.
Kay, Adrian. 2009. Global Health Governance Crisis, Institutions and Political Economy. New York; Palgrave.
Maryadi, Herry L. P. et al. 2018. Kesehatan Untuk Semua: Strategi Diplomasi  Kesehatan  Global  Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Kementerian Luar Negeri.
Global Strategis, Th. 14, No. 2
286
McInnes, Colin et al. 2014. The Transformation of Global Health
Governance. Cham: Springer.
Rushton, Simon, dan Owain Williams, eds. 2011. Partnerships and  Foundations  in  Global  Health  Governance . Cham: Springer.

## Jurnal & Jurnal Daring
Chryssogelos, Angelos. “State Transformation and Populism: from the Internationalized to the Neo-sovereign State?.” Politics 40.1 (2020): 22-37.
Divkolaye, Nasim S. H, et al. 2016. “When Health Diplomacy Serves Foreign Policy: Use of Soft Power to Quell Conflict and Crises.” Disaster  Medicine  and  Public  Health Preparedness 10.5: 724-727.
Heymann, David. 2003. “The Evolving Infectious Disease Threat: Implications for National and Global Security.” Journal of
Human Development 4.2: 191-207.
Labonté, Ronald, dan Michelle L. Gagnon. 2010. “Framing Health and Foreign Policy: Lessons for Global Health Diplomacy.” Globalization and Health 6.14:  1-19.  Seiff,  Abby.  2013. “Indonesia’s Year for Global Health Diplomacy.” The Lancet 382.9889: 297.
Parker, Richard. 2002. “The Global HIV/AIDS Pandemic, Structural Inequalities, and the Politics of International Health.” American  Journal  of  Public  Health 92.3: 343- 347.
Spiegel,  Paul  B.  2004.  “HIV/AIDS  among  Conflict‐Affected and Displaced Populations: Dispelling Myths and Taking Action.” Disasters 28.3: 322-339.

## Artikel Daring
Alda,  Nur  R.  2020.  10  Negara  di  Asia  dengan  Kasus  Tertinggi Virus Corona, Indonesia nomor 9. Kompas.com, 19
Juli, [daring] dalam https://www.kompas.com/tren/ read/2020/07/19/113432265/10-negara-di-asia- dengan-kasus-tertinggi-virus-corona-indonesia-nomor-
9?page=all [diakses pada 30 Agustus 2020]
Aldila, Nindya. 2020. Punya Posisi Penting, Indonesia Bisa Dorong  Arah  Kebijakan  WHO.  Kabar24.bisnis.com, 15 Mei, [daring] dalam https://kabar24.bisnis.com/ read/20200515/15/1241161/punya-posisi-penting- indonesia-bisa-dorong-arah-kebijakan-who [diakses pada 30 Agustus 2020]
Chandran, Nyshka. 2020. The Pandemic Has Given Armies in Southeast Asia a Boost. Foreign  Policy , 15 Juni, [daring] dalam https://foreignpolicy.com/2020/06/15/ coronavirus-pandemic-army-military-southeast- asia-boost-indonesia-philippines-jokowi-duterte- authoritarianism/ [diakses pada 30 Agustus 2020]
Dzulfaroh, Ahmad N. 2020. Pandemi Covid-19 di Indonesia: Catatan Para Epidemiolog. Kompas.com, 31 Juli, [daring] dalam https://www.kompas.com/tren/ read/2020/07/31/100200365/pandemi-covid-19-di- indonesia-bulan-juli--catatan-para-epidemiolog?page=all [diakses pada 30 Agustus 2020]
Laksmana, Evan A, dan Rage Taufika. 2020. How ‘Militarised’ Is
Indonesia’s COVID-19 Management? The Jakarta Post , 27 Mei, [daring] dalam https://www.thejakartapost.com/ academia/2020/05/27/how-militarized-is-indonesias- covid-19-management.html [diakses pada 30 Agustus
2020]
Marsudi, Retno. 2020. Remarks of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on Indonesia’s Foreign Policy in Addressing the Threat of Covid-19. 9 Mei, [daring] dalam https://kemlu.go.id/portal/en/read/1285/pidato/ remarks-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of- indonesia-indonesias-foreign-policy-in-addressing-the- threat-of-covid-19-foreign-policy-community-indonesia- fpci-virtual-public-discussion [diakses pada 30 Agustus 2020]
Sambhi, Natalie. 2020. Has COVID Re-militarized Indonesia? The Diplomat , 1 Agustus, [daring] dalam https://thediplomat. com/2020/07/has-covid-re-militarized-indonesia/
Global Strategis, Th. 14, No. 2
288
[diakses pada 30 Agustus 2020]
Segal, Adam. 2020. The Coming Tech Cold War with China. Foreign
Affairs , September/Oktober, [daring] dalam https://www. foreignaffairs.com/articles/north-america/2020-09-09/ coming-tech-cold-war-china [diakses pada 30 Agustus 2020]
Sihombing, Rolando F. 2020. Tok! DPR Setujui Perppu Corona Jadi Undang-Undang. Detik.com, 12 Mei, [daring] dalam https://news.detik.com/berita/d-5011941/tok-dpr- setuju-perppu-corona-disahkan-menjadi-uu [diakses pada 30 Agustus 2020]