AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI’AH (2019) Vol 11 (2): 241-258 DOI: 10.24235/amwal.v11i2.5188
Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2303-1573  e-ISSN: 2527-3876
Homepage: https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id
Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda

## Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal
Muhammad Djakfar
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email:mdjakfar@yahoo.co.id

## Umrotul Khasanah
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: um_amana@pbs.uin-malang.ac.id

## Meldona
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: meldona@akuntansi.uin-malang.ac.id

## Abstrak
Pembiayaan produksi pangan sangat tinggi karena mahalnya input dan output dilakukan pedagang dengan sistem ijon. Hal ini membuat  petani dalam posisi dilematis, sehingga petani  melakukan  inovasi  dan  praktik  akad  ganda  dalam  sistem  keuangan  Islam tradisional berbasis fatwa ulama lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pandangan  petani,  ulama  dan  model  aplikasi  pembiayaan  berbasis  sistem  keuangan Islam  tradisional  dan  akad  ganda  yang  berlaku  di  komunitas  petani.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  mementingkan  makna,  konteks,  dan  perspektif emik.  Analisis  data  dengan  pendekatan  bertahap,  yaitu:  menganalisa  pernyataan penting,  merumuskan,  mendeskripsikan,  mereduksi  data  menuju  temuan  dan kesimpulan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan; memprioritaskan observasi  dan  wawancara.  Hasil  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  petani  sudah melakukan  inovasi  dan  mempraktikkan  akad  ganda  dalam  sistem  keuangan  Islam tradisional  yang  berbasiskan  pada  fatwa  ulama  lokal.  Motif  petani  melakukan  hal tersebut  adalah  untuk  menghindari  praktik  riba  yang  hukumnya  haram.  Ada    empat model  keuangan  Islam  tradisional  yang  dipraktikkan  petani,  yaitu:  (1)  model  sewa menyewa, (2) model jual beli “mengikat” dengan bagi hasil normal, (3) model jual beli “mengikat”  dengan  bagi  hasil  setengahan  dan  (4)  model  jual  beli  “mengikat”  dengan bagi hasil pertigaan.
Kata  kunci :  Akad  ganda, pembiayaan, keuangan  Islam tradisional, fatwa ulama lokal, masyarakat petani

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  uncover  the  views  of  farmers,  disclosed  opinions  of ulama,  and  revealed  the  model  of  financing  applications  based  on  traditional  Islamic financial systems and dual contracts that implemented in the farming community. This research  used  descriptive  qualitative  methods  that  were  concerned  with  the  meaning, context and emic perspective. This study took place on farmers in Probolinggo Regency and  Malang  Regency,  East  Java.  Data  analysis  through  a  phased  approach  that consisted  of:  analyzing  relevant  statements,  formulating,  describing,  reducing  data  to the  findings,  propositions  and  conclusions.  Data  collection  and  analysis  carried  out simultaneously; prioritize observations and interviews. This research’s findings showed that  farmers  in  Probolinggo  Regency  and  Malang  Regency,  have  innovated  and practised  a  dual  agreement  in  the  traditional  Islamic  financial  system  based  on  the fatwa of local ulama. Their motivations were to avoid the practice of usury which was prohibited.  The  results  showed  that  there  were  four  models  of    traditional  Islamic financial  practised  by  farmers,  that  were:  (1)  the  leasing  model,  (2)  the  buying  and selling model "binding" with the usual profit sharing, (3) the buying and selling model "binding" with the profit-sharing half and (4) buying and selling model "binding" with profit-sharing third .
Keywords : Dual  Agreement,  Financing,  Islamic  Financial  Model,  the  fatwa  of  ulama, farmers

## PENDAHULUAN
Berbagai  studi  menyatakan  bahwa  terjadinya  kelangkaan  pangan  dewasa  ini mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga. Masyarakat menjadi resah, akibat berdamdak terhadap masalah pembiayaan produksi pangan terutama di kalangan masyarakat petani. Pembiayaan  produksi  pangan  menjadi  mahal,  karena  dari  sisi input maupun output pertanian  berada  di  luar  kendali  petani  itu  sendiri.Berdasarkan  data, input pertanian yang berupa sarana produksi pertanian (Saprodi) seperti benih, produksi pupuk kimiawi, dan  obat-obatan  pembasmi  hama  berada  dalam  hegemoni  perusahaan  raksasa internasional( Trans National Corporation /TNC). Sementara komunitas petani kecil  di pedesaan  ada  di  negara-negara  berkembang,karena  terkait  kebutuhan  terpaksa  harus membeli  bahan-bahan in-put pertanian  yang  diproduksi  TNC  dari  negara-negara  maju. Bahkan  kebanyakan  pemerintah  di  negara-negara  dunia  ketiga  menjadi  perpanjangan tangan  dan  memaksa  petani  untuk  menggunakan  produk-produk  industri  raksasa tersebut.
Menurut(Santosa,  2011),  hegemoni  TNC  dari  negara-negara  maju  terhadap negara berkembang sudah berlangsung cukup lama, setidaknya  sejak awal tahun 1970- an.  Berikutnya  tahun  1980-anlebih  diperkuat  dan  tahun  1990-an  berdirinya  Organisasi Perdagangan  Dunia  (WTO).  Perilaku  hegemonik  itu  sebagai  konsekwensi  karena negara-negara maju  memenangkan  peperanganpada Perang Dunia II.   Amerika Serikat dan  Eropa  mengubah  orientasi  perdagangannya:  dari  oreintasi  perdagangan „‟nasionalisme ekonomi dan proteksionisme‟‟  ke arah  perekonomian terbuka.
Model  ketergantungan  yang  hegemonik,  negara  maju  memaksa  negara berkembang  menjadi  obyek  pasar.  Pada  akhirnya  negara-negara  berkembang termarginalisasi  dalam  konteks  produksi  pengadaan  pangan  dunia.  Padahal,  di  negara-
negara  berkembanglah  basis  produksi  komoditas  agraris.  Pada  sisi  lain  yaitu  pada  sisi output pertanian,  petani  pedesaan  tidak  berdaya  menghadapi  hegemoni  internasional. Akibatnya, kalangan petani tak bisa maksimal menikmati hasil produksinya. Jika harga produksi  pertanian  mengalami  kenaikan,  maka  yang  menikmati  bukan  petani, melainkan para tengkulak yang berkedok sebagai pedagang.
Menurut  Yauri(2008)dalam  20  tahun  terakhir,sistem  pangan  Indonesia  sangat dipengaruhi oleh dua badan keuangan dunia, yaitu IMF dan Bank Dunia. Sistem pangan Indonesia diharuskan mengadopsi sistem pangan ala neo-liberal yang begitu liberal dan pro pasar bebas ( free market ). Perubahan kebijakan secara drastis  pada bidang pangan tersebut dianggap  sebagai  tindakan yang tidak populis  karena mengurangi atau bahkan menghapus  subsidi  rakyat.  Tindakan  lainnya  yang  dianggap  merugikan  perpanganan Indonesia  sendiri  adalah  penurunan  tarif impor  bidang  komoditi  pangan  yang  berbasis bahan pokok seperti tarif impor beras, terigu, gula dan sebagainya.
Kenyataan  yang  dihadapi  petani  dewasa  ini,  bukan  hanya  persoalan input dan output pertanian,  namun  masalah  hak  pengelolaan  tanah.  Kini  lahan-lahan  pertanian banyak  yang  mengalami  alih  peruntukan,  yaitu  dari  lahan  pertanian  ke  non-pertanian yang terbanyak tersedot untuk lahan industri, perumahan dan perkantoran. Lahan-lahan pertanian  yang  ada  sekarang,  banyak  dikuasai  investor  yang  latar  belakangnya  bukan petani.  Menurut(Winarso,  2013),  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pendapatan  petani terkait  pemanfaatan  tanah  pertanian  antara  lain,  karena  bervariasinya  model kepemilikan  lahan  dan  penguasaan  lahan  pertanian.  Sebagai  contoh  gadai  tanah pertanian,  yaitu  model  penguasaan  lahan  yang  diperoleh  dari  menggadai.  Berdasarkan konstitusi yang ada, hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara. Pada dasarnya gadai  tersebut  menggarap  tanah  milik  orang  lain  terkait  utang  pada  pemegang  hak gadai.  Selama  utang  belum  terbayar,  maka  hak  garap  atas  tanah  tetap  berada  pada pemegang hak gadai.
Disamping  gadai  tanah,  ada  pula  kebiasaan  di  masyarakat  yaitu  menyewakan tanah  atau  lahan  pertaniannya.  Motifnya  sama,  karena  mereka  kekurangan  likuiditas, sehingga  harus  berusaha  menutupi  kebutuhan  hidupnya  dengan  menyewakan  lahan pertaniannya.  Dengan  menyewakan,  maka  dampaknya  petani  mengalami  kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.Karena itu, mereka melakukan banyak terobosan yaitu dengan melakukan kontrak atau akad ganda.  Maksudnya petani tidak  hanya  melakukan  akad  gadai  tanah  atau  menyewakan  lahannya  ke  pihak  lain, tetapi  mereka  juga  melakukan  akad  lainnya,  yakni  akad  menggarap  lahan  yang  telah dijadikan obyek transaksi dengan skema bagi hasil ( mudharabah ).
Tentu saja adanyaakad ganda dalam masyarakat memerlukan legitimasi agama, berupa fatwa dari ulama agar supaya praktik akad ganda itu tidak menyalahi ketentuan syari‟ah  Islam.  Hal  itu,  karena  dalam  masyarakat  petani  yang  berbasis  pedesaan mayoritas  adalah  beragama  Islam.Dalam  praktik  perekonomian  utamanya  dalam ekonomi pertanian, bagi umat Islam ada ketentuan syari‟ah, agar supaya mencari nafkah dengan  cara  halal  dan  tidak  melanggar  ketentuan  syari‟ah  sehingga  nafkah  yang diperolehnya dinyatakan halal dan tidak batil.
Praktik perekonomian di kalangan masyarakat, sangat terkait erat dengan fatwa ulama. Bahkan fatwa ulama bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh adalah fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu fatwa MUI  tentang  “Haramnya  Bunga  Bank”  tahun  2003.  Pengaruh  fatwa  berdampak  luas, bukan  saja  terhadap  pertumbuhan  industri  keuangan  syariah,  namun  juga  terhadap
proses  keluarnya  aturan  atau  undang-undang  yang  terkait  legalitas  praktik  ekonomi Islam.
Peneliti tertarik mengkaji proses inovasi dan praktik akad ganda yang dilakukan oleh  petani  dalam  sistem  keuangan  Islam  tradisional  yang  berbasis  fatwa  ulama lokal. Pengalaman  petani  yang  menjadikan  lahan  pertaniannya  disewakan  atau  digadaikan dengan  satu  akad  saja,ternyata  merepotkan  mereka.Karena  itu,  mereka  akhirnya melakukan inovasi dan mempraktikkan akad ganda agar ada jalan keluar dari problem keuangan  yang  mereka  hadapi.  Fenomena  seperti  inilah  yang  menarik  peneliti  untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang praktik akad ganda yang dilakukan masyarakat petani dalam rangka memperoleh pembiayaan produksi pangannya.
Kenyataan-kenyataan seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat petani Jawa. Karena itu, penelitian ini kami mengambil objek masyarakat petani di Desa Banyuanyar Kidul,  Kecamatan  Banyuanyar,  Kabupaten  Probolinggo  dan  di  masyarakat  di  Desa Kendalpayak,  Kecamatan  Pakisaji,  Kabupaten  Malang  yang  kesemuanya  berada  di wilayah Provinsi Jawa-Timur.

## LITERATUR REVIEW

## Fatwa dan Pembaruan Hukum Islam
Menurut  Suhartono  (2018)  menyatakan  fatwa  adalah  sebuah  jawaban  hukum yang  bersifat  tidak  mengikat.  Dengan  demikian,  fatwa  selalu  berhubungangan  dengan persoalan  yang  terjadi  dan  perlu  jawaban  secara  hukum  atas  persoalan  namun  dalam menetapkan  fatwa  biasanya  ulama  tidak  hanya  melakukan  pada  pendekatan nash atau nushush  syar’iyyah tetapi  juga  melalui  proses ijtihad atau  melakukan istinbath hukum untuk menyimpulkan.Lebih dari itu, sebuah fatwa bisa diartikan sebagai refleksi dialogis  bagi  kenyataan  sosial  dalam  berbagai  bingkai  kehidupan.  Hasil  akhir  dari rumusan fatwa diformat.
Pada  umumnya  masyarakat  sulit  membedakan  antara  fiqih  dan  fatwa,  karena keduanya  seperti  dua  sisi  mata  uang  yang  sama.  Keduanya  sama-sama  membahas hukum  Islam.  Karena  itu,  perlu  memahami  perbedaan  antara  keduanya  untuk menghindari  kerancauan.  Perbedaan  antara  keduanya  bisa  diperjelas  dengan  melihat definisi masing-masing tentang fiqih dan fatwa tersebut. Secara definisi menurut Iqbal (2017)  fiqh  dianggap  sebagai  penjelasan  paling  otoritatif  menyangkut  Islam.  Setiap kegiatan baik secara personal maupun publik meliputi ritual peribadatan, makanan dan minuman, dan urusan keluarga bahka  sosial politik dan ekonomi.
Sementara  itu  fatwa  menurut  Ridwan  (2014)  menyatakan  bahwa  fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat konferhensif untuk menyelesaikan masalah- masalah  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Iryani  (2017)  mengklasifikasi  Hukum  Islam menjadi  empat  macam,  yaitu:  (1)  Al-Quran  menjelaskan  secara  rinci  bagaimana seharusnya  manusia  menjalani  kehidupannya  agar  tercipta  masyarakat  yang  berakhlak mulia  melalui  ilmu  fiqh;  (2)  Al-Hadist,  yakni  segala  sesuatu  yang  berlandaskan  pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran; (3)  Ijma,  yaitu  kesepakatan  seluruh  ulama  mujtahid  pada  satu  masa  setelah  zaman Rasulullah  atas  sebuah  perkara  dalam  agama.”  Dan  ijma‟  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  adalah  yang  terjadi  di  zaman  sahabat,  tabiin  (setelah  sahabat),  dan  tabi‟ut tabiin  (setelah  tabiin);  (4)  Qiyas  menjelaskan  sesuatu  yang  tidak  ada  dalil  nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.
Fiqih  merupakan  pikiran  ulama  berdasarkan  Qur‟an  dan  Hadits  dengan memakai  metode  ijtihad;  (2)  Fatwa  merupakan  hasil  pikiran  ulama  yang  mengkaitkan kejadian hukum ( waqi’ ) yang dipertanyakan umat Islam dengan mencarikan refrensinya dalam  teks  Qur‟an-Hadits  dan  juga  berdasar  pada  produk  hukum  Islam  hasil  pikiran ulama/fiqih;  (3)  Qanun  merupakan  hukum  positif  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  suatu  negara;  dan  (4)  Qadha  merupakan  keputusan hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  disengketakan  dalam  masyarakat  dan masalah tersebut diajukan kepadanya.
Terkait dengan pembagian tersebut, maka masalah reguler atau kejadian sehari- hari  yang  menyangkut  aktifitas  perekonomian  masyarakat,  ulama  fiqih  biasanya memasukkan  pembahasan  masalah  ini  ke  dalam  fiqih waqi’i dan mu’amalah .  Hal  ini berarti ulama, adalah lebih mengedepankan melakukan ijtihad hukum pada hal-hal yang bersifat mu’amalah. Fiqih  Mu‟amalat  menurut  (Jamaluddin,  2017)  Fiqh    muamalah adalah  ilmu  tentang hukum  syariah   yang    mengatur    hubungan    antar    manusia dengan    manusia    lain    yang    sasaranya    adalah    harta    benda        (maal).        Hubungan tersebut    sangat    luas  cakupanya,   karena   menyangkut   hubungan   antar manusia, baik  muslim  maupun  nonmuslim.
Secara  logika,  perlunya  dikeluarkan  fatwa  ulama  dalam  rangka  menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut  bidang  ekonomi,  dapat  diilustrasikan  sebagai  berikut.  Umat  Islam,  ketika Nabi  Muhammad  masih  hidup,  segala  persoalan  yang  dihadapi  bisa  diatasi  karena langsung ada sumber nash , yaitu al-Quran dan Hadits Nabi. Semua persoalan yang ada bisa  dijawab  secara  eksplisit.  Namun  setelah  Rasulullah  wafat,  disamping  bersandar pada nash , al-Qur‟an dan  Hadits  Nabi,  juga ada ijma‟ dan qiyas dari sahabat nabi dan ulama  periode tabi’in .  Karena itu jumhur  ulama  pada  akhirnya  menjadikan  kitab-kitab mu’tabarah sebagai  rujukan  fiqih.  Alasan  mereka  karena  rumusan  hukum  para  imam madzhab sudah terkodifikasi dengan baik, sehingga kitab-kitab fiqihnya bisa dijadikan pedoman.
Namun  demikian,  dinamika  masyarakat  terus  bergulir,  dan  bersamaan  dengan itu  pula    muncul  persoalan-persoalan  baru  yang  belum  dijawab  oleh  ulama  fuqaha dalam  kitab-kitab mu’tabarah yang  kebanyakan  ditulis  pada  era  abad  pertengahan. Karena  itu  untuk  menjawab  persoalan  kontekstual  itu,  para  ulama  dituntut  untuk melakukan ijtihad hukum untuk memberi jawaban secara syar‟isebagai respons terhadap masalah-masalah  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan  demikian  pembaruan  Hukum Islam merupakan keniscayaan yang harus dilakukan ulama.
Dalam  konteks  Indonesia,  otoritas  fatwa  biasanya  dilakukan  oleh  ulama-ulama yang kompeten  yang ada di  lingkungan  Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  wewenang  fatwa  ada  di  tangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, untuk menghindari kontroversi dan terjadinya kepastian  hukum  terhadap  keputusan  fatwa,  maka  secara  konvensi  diputuskan  bahwa otoritas  fatwa  di  bidang  ekonomi  Islam  ada  pada  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Lembaga  tersebut  dianggap  sebagai  wadah  representasi dari berbagai Ormas Islam di Indonesia, karena semua Ormas Islam ada perwakilannya di MUI.
Proses  penetapan  Fatwa  DSN-MUI  (Elimartati,  2017)  adalah  produk  ijtihad ulama    yang  sudah  barang  tentu  mendapat  dukungan  para  ilmuan  lain  yang  ahli  dan mempunyai  kualifikasi  kepakaran  pada  bidang  yang  dimintai  fatwa.  Hal  ini  dilakukan agar  mufti  dapat  mengklarifikasi  dan    memahami  secara  mendalam  terhadap  obyek
fatwa,  sehingga  dapat  memutuskan  fatwa  secara  baik  dan  benar.  Keputusan  fatwa dilakukan  dengan  proses  pengkajian  berulang-ulang  dalam  suatu  diskusi  yang  dinamis dan  konstruktif  dengan  meminta  informasi  yang  detail  dari  pihak  regulator,  pelaku usaha/pebisnis, pihak asosiasi dan pihak-pihak lain yang terkait.
Proses  dan  mekanisme  Fatwa  DSN-MUI  yang  biasa  dilakukan  dapat digambarkan  sebagai  berikut.  Rukun  fatwa  (Sam,  2012)atau  unsur-unsur  fatwa  terdiri dari; (1) Mustafti yang merupakan pihak peminta/pemohon fatwa, (2) Mufti merupakan ulama  yang  mempunyai  otoritas/kepakaranbidang  fatwa,  (3) As’ilah merupakan rumusan  pertanyaan  atau  masalah  yang  dipertanyakan  untuk  dibuatkan  fatwa,  (4) Ajwibah merupakan putusan fatwa sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan solusi terhadap sejumlah persoalan  yang dipertanyakan dalam rumusan fatwa.
Prosedur  yang  biasa  dilakukan  oleh  DSN-MUI  untuk  membuat  rumusan  fatwa setidaknya  melakukan  tiga  langkah.  Langkah pertama ,  DSN-MUI  membentuk Kelompok  Kerja  (Pokja)  untuk  menangani  masalah  atau  pertanyaan  yang  diajukan pihak  industri,  regulator  atau  pun  masyarakat.  Langkah  yang  k edua ,  Pokja menyampaikan  formulasi  masalah  ke  pihak  BPH  DSN-MUI.  Langkah ketiga ,  pihak BPH  DSN-MUI  menyampaikan  draft  fatwa  tersebut  untuk  diplenokan  dalam  forum DSN-MUI.
Mengenai  legitimasi  bahwa  Hukum  Islam    perlu  adanya  pembaruan  hukum untuk menjawab dinamika dalam masyarakat sumber dalilnya diambilkan dari al-Hadits dan dalil ulama ahli ushul fiqh. Rujukan dalil terkait pembaruan hukum Islam ini  bisa dilihat  dalam  Hadits    (lihat  al-Hakim,  at-Thabrani,  al-Baihaqi,  Abu  Daud,  Sunan  Abi Daud  dalam  Maktabah  Syamilah,  t.thn)  yang  berbunyi:  “ Innallaha  yab’ats  lihadzihil ummah  ‘ala  kulli  ra’si  mi’ah  sanah  man  yujaddid  laha  dinaha” (Sesungguhnya  Allah mengutus  bagi  umat  ini  setiap  penghujung  seratus  tahun  seorang  (pembaharu)  yang melakukan pembaharuan hukum agama umat ini). Dengan demikian jelas sekali, Hadits iniintinya  menegaskan  bahwa  setiap  seratus  tahun  sekali,  Allah  akan  mengutus  ulama yang akan mengadakan pembaruan Hukum Islam.
Disamping adanya dalil Hadits mengenai perlunya pembaharuan Hukum Islam, munurut  Azhar  (2017)  pembaharuan  hukum  Islam  mengandung  beberapa  unsur  yang saling berhubungan. Pertama, al-i‟adah, yaitu mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam yang asli, yaitu al- Qur‟an  dan  al-Sunnah.  Kedua,  al-ibanah,  yaitu  usaha  purifikasi  atau  pemurnian (pembersihan)  ajaran  Islam  dari  unsur-unsur  bid‟ah,  takhayyul  dan  khurafat  serta pembebasan  berfikir  (liberalisasi)  ajaran  Islam  dari  fanatik  mazhab,  aliran  dan  teologi yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  ajaran  Islam.  Ketiga,  al-ihya‟,  yaitu menghidupkan  kembali,  menggerakkan,  memajukan  dan  memperbaharui  pemikiran dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam.
Kaidah  ini  menjelaskan  bahwa  hukum  Islam  mempunyai  karakteristik  yang  fleksibel dan  berlaku  secara  kontekstual  sesuai  kondisi  dan  dinamika  perkembangan  jaman, utamanya  dalam  masalah  baru  maupun  masalah  yang  terbarukan  ( al-masailul  jadidah walmustajaddah ).
Pemikiran  tersebut  sesuai  dengan  pandangan  ulama   lain  (Al-Syahristani)  yang menegaskan:  “ li  annan-nushush  mahdudah  walakinal-hawadits  wan-nawazil  ghaira mahdudah,  aw  li  annan-nushush  tatanaha  walakinnal-hawadits  wan-nawazil  la tatanaha (Karena  sesungguhnya  hukum nash itu  terbatas,  sementara  masalah-masalah yang  muncul  takterbatas,  atau  dikarenakan  sesungguhnya nash tersebut  sudah  berhenti, sedangkan berbagai persoalan terus bermunculan dan tak pernah ada henti-hentinya)”.

## Inovasi Keuangan Islam dan Praktik Akad Ganda
Ada titik temu pemikiran antara pembaruan hukum Islam dengan inovasi sistem keuangan  Islam.  Hukum  Islam  perlu  diperbarui  karena  adanya  faktor  perubahan  sosial dalam  masyarakat.  Demikian  juga  sistem  keuangan  Islam  perlu  penyesuaian  dengan dinamika  aktifitas  perekonomian  yang  sedang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat. Aktifitas  perekonomian  memerlukan  fatwa  ulama  agar  masyarakat  tidak  jatuh  dalam kesesatan secara keagamaan. Hal itu karena yang berlaku secara umum bagi masyarakat Muslim, dalam mencari nafkah selalu mencari harta halal dan menempuh dengan cara- cara  yang  dihalalkan.  Karena  tujuan  masyarakat  Muslim  adalah  membangun kesejahteraan yang berdimensi lahir-batin dan sukses secara material dan spiritual.
Inovasi  dapat  dilakukan  pada  barang,  pelayanan,  atau  gagasan-gagasan  yang diterima  oleh  seseorang  sebagai  sesuatu  yang  baru,  sehingga  mungkin  saja  suatu gagasan  telah  muncul  di  masa  lampau,  tetapi  dapat  dianggap  inovatif  bagi  konsumen yang  baru  mengetahuinya.  Seringkali  orang  berpendapat  bahwa  dengan  melakukan inovasi pada suatu hal maka seseorang telah melakukan perubahan yang bersifat positif yang mengarah pada kemajuan(Curatman, Rahmadi, Maulany, & Ikhsani, 2016).
Inovasi  keuangan  bertujuan  mengurangi  biaya,  meningkatkan  kualitas  produk, meningkatkan  pelayanan,  merancang  produk  yang  lebih  baik,  daur  hidup  produk yang lebih  panjang,  merespons  kebutuhan  dan  tuntutan  pelanggan,  mengembangkan  produk dan  pelayanan  baru  serta  teknik  pemasaran  baru.Inovasi  dalam  konteks  global merupakan  suatu  keniscayaan  karena  peranannya  yang  sangat  strategis  dan signifikan,menurut Dama dan Ogi (2018)Inovasi dapat diartikan pula sebagai ide, cara- cara  ataupun  obyek  yang  dipersepsikan  oleh  seseorang  sebagai  sesuatu  yang baru.Inovasi  juga  sering  dugunakan  untuk  merujuk  pada  perubahan  yang  dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.
Terkait  dengan  konteks  sistem  keuangan  Islam,  sesungguhnya  sudah  banyak inovasi  yang  dilakukan  agar  sistem  modern  perekonomian  bersesuai  dengan  Hukum Islam.  Contoh  dalam  hal  ini  adalah  dikeluarkannya  fatwa  akad  ganda  oleh  DSN-MUI tentang Letter of Credit (L/C) impor maupun ekspor. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 34 dan 35 tahun 2002 L/C impor maupun ekspor bisa memakai akad kombinasi atau akad ganda  yaitu: akad  wakalah  bil-ujrah,  wakalah  bil-ujrah  dan  qard,  wakalah  bil-ujrah dan  mudharabah,  musyarakah,  al-bay’  dan  wakalah .  DSN-MUI  kemudian menyempurnakan  lagi  fatwa-nya  tentang  kebolehan  L/C  ini  dengan  memakai  akad kafalah bil-ujrah . Akad kafalah bil-ujrah ini maksudnya adalah akad penjaminan yang diberikan  oleh  penanggung  ( kafil )  kepada  pihak  ketiga  ( makful lahu )  untuk  memenuhi kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  ditanggung  ( makful  ‘anhu ).  Karena  itu,  pihak penjamin dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh upa ( ujrah ) atas tindakan jaminannya itu.
Menurut
Apriyanti (2018) melakukan inovasi produksyariah dapat menggunakan  kaidah  fikih  dalam  syariah,  yaitu  bahwa  hukum  (muamalah)  dapat berubah  karena  perubahan  zaman,  tempat,  keadaan,  adat,  dan  niat.  Kaidah  fikih  ini dapat  dijadikan  landasan  oleh  bank  syariah  dalam  melakukan  inovasi  produk. Berdasarkan  kaidah  fikih  tersebut,  hukum  muamalah  yang  diterapkan  dalam  produk perbankan  syariah  dapat  berubah  mengikuti  perkembangan  dan  kebutuhan  zaman, tempat serta kondisi kontemporer.
Studi  tentang  inovasi  keuangan  syariah  sudah  banyak  dilakukan,  antara  lain yang  dilakukan  di  Indonesia  yang  diungkapkan  Fitriani  (2018)  bahwa  Perusahaan fintech  tidak  hanya  membantu  pembiayaan  modal  usaha  namun  juga  layanan
pembayaran  digital  dan  pengaturan  keuangan.  Selain  itu  perusahaan  fintech  dibidang agro  memberikan  pelayanan  dibidang  kerjasama  yang  melibatkan  petani  dan  investor dalam  hal  penyertaan  modal,  pembelian  benih  sampai  pembagian  hasil  sekaligus penggajian petani setiap bulannya. Layanan tersebut tentunya memudahkan para petani agro untuk mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan agro Layanan tersebut  tentunya  memudahkan  para  petani  agro  untuk  mengakses  berbagai  fasilitas yang disediakan oleh perusahaan agro.
Demikian  juga  yang  terjadi  di  Iran,  meski  Amerika  Serikat    dan  sekutunya mengembargo  ekonomi  Iran,  tidak  membuat  Iran  mengalami  krisis  ekonomi.  Malah Iran  tergolong  sehat  sistem  perekonomiannya.  Menurut  Makiyan(2003),  Iran mengadakan  inovasi  revolusioner  sistem  keuangannya.Pasca  revolusi  Ayatullah Khumaini pada tahun 1979, Iran  menginovasi sistem keuangannya ke sistem keuangan Islam.
Menurut  Nasution  (2016)  pembiayaan  pada  sektor  pertanian  oleh  bank  syariah digunakan  untuk  membiayai  pembelian  input  seperti  bibit,  pupuk,  pestisida,  tenaga  kerja, air  ataupun  kebutuhan  listrik.  Akad-akad  yang  dapat  digunakan  dapat  berupa  murabahah, salam, maupun salam parallel. Sementara temuanKhasanah, Salim, Triyuwono, & Irianto (2013)  menyebutkan  bahwa  sistem  keuangan  Islam  dalam  Profit  and  Loss  Sharing (PLS)  atau  bagi  hasil  menjadi  sumber  pembiayaan  mayoritas  petani  dalam  melakukan operasional  pertaniannya.  Karena  itu,  pihaknya  menyarankan  agar  sistem  perbankan atau  kebijakan  pembiayaan  untuk  sektor  pertanian  hendaknya  mengadopsi  sistem keuangan Islam tradisional yang mayoritas sudah biasa dipraktikkan petani.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  paradigma  sosial, sesuai dengan masalah yang diangkat. Penelitian ini tak hanya berpretensi mengkaitkan sebab  akibat,  namun  berusaha  maksimal  untuk  mendalami  persoalan. Versetehen sebagai instrumen untuk mengkaji secara  serius dan memahami persoalan secara lebih mendalam, guna mengungkap fakta sosial tersebut. Penelitian kualitatif dapat dijadikan instrumen untuk memahami secara lebih dalam dan menyeluruh. Lebih jauh, penelitian kualitatif  dapat  menggali  makna,  nilai-nilai,  pemahaman  yang  mendalam  terhadap sistem  keuangan  Islam  tradisional  dalam  kasus  akad  ganda  yang  dipraktikkan  oleh masyarakat petani Islam tradisional.
Pendekatan  kualitatif  dimaksudkan  juga  untuk  mendapat  data  secara konprehensif,  dari  sisi  kuantitas  maupun  kualitas  yaitu  diperolehnyapemahaman mendalam  terhadap  fakta  fenomena  sosial.  Karena  itu,  penelitian  ini  berupaya  untuk menyingkap  cara  petani  memperoleh  pembiayaan  dalam  budidaya  pertaniannya. Kemudian  penelitian  kualitatif    dapat  menyingkap  fasilitas  pembiayaan  apa  saja  yang dapat diakses petani.Plus, pendekatan kualitatif untuk merekam dan merangkum semua persoalan  yang  dihadapi  petani  secara  kompleks.  Karena  pendekatan  kualitatif mementingkan  aspek  kedalaman,  dan  bukan  hanya  berorientasi  pada  keluasan cakupannya.
Penelitian ini mengarahkan perhatian pada studi proses inovasi sistem keuangan Islam tradisional yang berbasis fatwa ulama lokal yang merupakan studi kasus terhadap model pembiayaan pangan. Obyek penelitian inidi Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar,  Kabupaten  Probolinggo  dan  di  Desa  Kendalpayak,  Kecamatan  Pakisaji, KabupatenMalangJawaTimur. Pemilihan obyek penelitian ini  berdasarkan fakta bahwa di  dua  daerah  tersebut  mayoritas  umat  Islam  yang  sebagian  besarwarga  NU.  Sudah
menjadi  tradisi  mereka,untuk  pembiayaan  produksi  pertaniannya,  antara  lain menggunakan pembiayaan akad ganda. Beberapa yang mereka lakukan antara lain akad gadai  tanah  ( ar-rahn ),  sewa  lahan  ( ijarah ), musyarakah dan mudharabah atau  bahkan muzara’ah .
Dalam  penelitian  ini  untuk  pengumpulan  data  dari  lapangan  diperoleh  dengan melakukan  wawancara  dan  observasi  langsung  yang  dijadikan  sebagai  data  primer. Sementara  data  sekundernya  diperoleh  dari  informasi  yang  sudah  didokumentasikan baik  dalam  bentuk  buku,  leaflet,  jurnal  dan  makalah  ilmiah  atau  pun  diperoleh  dari sejumlah hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  fokus  mengkaji  masyarakat  petani  yang  melaksanakan  inovasi  dan mempraktikkan  akad ganda dalam sistem keuangan Islam tradisional. Data di ambil di Desa  Banyuanyar  Kidul,  Kecamatan  Banyuanyar,  Kabupaten  Probolinggo,  Provinsi Jawa  Timur  dan  di  Desa  Kendalpayak,  Kecamatan  Pakisaji,  Kabupaten  Malang  di Provinsi Jawa-Timur.

## Pandangan Petani tentang Inovasi dan Praktik Akad Ganda Pengertian Inovasi Keuangan
Sistem  keuangan  Islam  tradisional  menurut  kalangan  petani  adalah  sistem  yang dapat  diterjemahkan  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Meski  demikian,  mengenai tatanan dan sistem yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, perlu dipaparkan fakta dan data yang sudah dijajaki.Sebagai contoh misalnya, apa yang disampaikan oleh Mat Pet  (45  tahun)  yang  menjelaskan  ihwal  yang  dikuasainya,  karena  sejak  masuk  dunia remaja dia sudah bekerja sebagai petani di sawah.
Bagi Mat Pet, inovasi adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh petani sebelumnya. Petani melakukan inovasi karena terbentur dengan persoalan dalam praktik  bertani.  Karena  di  pedesaan  itu  sarat  dengan  nilai-nilai,  sesuatu  yang  baru  itu harus dikonsultasikan atau ditanyakan pada orang yang paham.
Para  petani  kemudian  bertanya  ke  pihak  orang-orang  yang  dianggap  ahli,  yaitu mereka  biasanya  disebut  sebagai  ustadz,  guru,  lora,  non  dan  kiai.  Para  ahli,  kata  Mat Pet, menjawab soal inovasi sebagai sesuatu yang baru yang mendatangkan manfaat dan berguna  bagi  dunia  pertanian.Prinsipnya  selama  hal  itu,  tidak  bertentangan  dengan standar syari‟ah yang sudah digariskan dalam agama, maka petani boleh melakukannya, (Djamil, 2016)menyampaikan agar terjadi keselarasan maka dalam pengembangan dan inovasi  seluruh stakeholder berupaya  mensinergikan  dan  mengharmonisasikan  antara hukum ekonomi syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Alam  pedesaan  yang  didominasi  karakter  petani  tradisional  sangat  mempengaruhi cara berpikir masyarakat petani. Bagi petani sistem keuangan yang mereka pakai adalah merupakan  bagian  dari  cara  berpikir  mereka  dalam  merespon  keadaan.  Rahma  (54 tahun)  penduduk  Desa    Banyuanyar  Kidul,  Kec.  Banyuanyar,  Kab.  Probolinggo mengatakan bahwa dalam mencari uang, prinsip yang ia pegang teguh adalah membuat kreatifitas  yang  pada  akhirmya  secara  syariah  Islam  menghasilkan  pendapatan  yang dihalalkan.  “ Karena  saya  memang  hidup  di  desa  dan  masyarakatnya  hampir  semua Islam di sini, yang paling pokok adalah cari uang dengan cara halal ”, kata Rahma (54 tahun).
Cara  Rahma  dibenarkan  oleh  teman  dan  saudaranya,  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Ellis  (38  tahun)  dan  juga  Hafid  (42  tahun).  Mereka  membenarkan
Rahma  untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  halal.  Masyarakat  desa  menverifikasi perilakunya  terhadap  orang  yang  sudah  dianggap  memenuhi  syarat  kualifikasi pengetahuan  agamamya.Orang-orang  yang  dianggap  memenuhi  syarat  tersebut  adalah ustadz/ustadzah, lora/gus/non dan bahkan para kiai.
Memang  di  daerah  sekitar  desa  tersebut  terhampar  lembaga-lembaga  pendidikan formal  maupun  non-formal.  Ada  pesantren  yang  terkenal,  yaitu  Pondok  Pesantren (Ponpes)  Nahdlatut  Thalibin  yang  terletak  Desa  Blado  Wetan,  Kec.  Banyuanyar,  Kab. Probolinggo. Ada 3 masjid, yaitu Masjid Jamik Banyuanyar, Masjid Blado dan Masjid Bagian Utara. Selain masjid, juga terdapat madrasah; yaitu Madrasah Ibtida‟iyah (MI), Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  dan  Madrasah  Aliyah  (MA).  Demikian  juga  ada  SD, SMP dan juga SMA.
Pembicaraan level pendidikan tersebut baru masuk dalam tataran praktis di jenjang desa,  belum  masuk  pada  tataran  yang  lebih  kompleks.  Pada  tingkat  kecamatan  akan lebih  kompleks,  begitu  juga  jika  mengkaji  pada  tataran  tingkat  kabupaten.  Kabupaten Probolinggo,  termasuk  daerah  yang  padat  jumlah  lembaga  pendidikannya.  Ada  tiga Ponpes  yang  besar  di  kabupaten  tersebut,  yaitu  Ponpes  Nahdlatut  Thalibin,  Blado Wetan, Kec. Banyuanyar dan pesantren ini ruang lingkupnya adalah di kawasan  proses penelitian.
Sementara itu, ada dua pesantren lagi yang mempunyai kapasitas dan fasilitas yang lebih  besar  dan  kompleks.  Pesantren  tersebut  adalah  Ponpes  Nurul  Jadid,  di  Desa Karanganyar,  Kec.  Paiton.  Ponpes  ini  mempunyai  santri  sekitar  15.000  orang  dengan jenjang  pendidikan  yang  begitu  memadai.  Level  pendidikannya  mulai  dari  TK,  MI, MTs (swasta dan negeri), MA (swasta dan negeri). Kemudian ada SMP dan SMA serta level perguruan tinggi, yaitu Universitas Nurul Jadid (Unuja) Paiton-Probolimggo.
Ponpes  berikutnya  yang  besar  dan  terkenal  adalah  Ponpes  Zainul  Hasan  (Zaha), Desa  Genggong,  Kec.  Pajarakan.  Jenjang  pendidikan  yang  dikelola  juga  besar  dan bervariasi.  Mulai  dari  TK,  MI,  MTs,  MA  dan  juga  ada  SMP  dan  SMA.  Santri  yang mengenyam pendidikan di pesantren ini mencapai sekitar 10.000 santri. Ponpes Zaha ini juga  mempunyai  perguruan  tinggi  yang  mempunyai  kapasitas  layanan  pendidikan agama maupun ilmu kesehatan.

## Pandangan Petani tentang Praktik Akad Ganda
Praktik  akad  ganda  yang  dilakukan  petani  kebanyakan  terjadi  pada  sektor  gadai tanah  atau  jual-beli  lahan  terikat  dan  sektor  sewa  lahan.  Gadai  tanah  secara  terpisah masuk  kategori  praktik  transaksi  yang  diharamkan,  karena  ketika  orang  melakukan transaksi gadai tanah, maka para pemilik lahan yang akan menggadai tanahnya terkena bunga. Masyarakat desa pada umumnya atau mayoritas adalah muslim dengan memakai sistem  Islam  yang  kental.  Mereka  rata-rata  tidak  mau  makan  sesuatu  yang  sudah dinyatakan  haram.  Bunga  bank,  mayoritas  warga  desa  menyatakan  bahwa  bunga  bank adalah haram.
Mahmud  (50  tahun)  menuturkan  bahwa  hampir  semua  petani  mengalami  masalah finansial  yaitu  tentang  kekurangan  modal  pembiayaan  untuk  menggarap  lahannya. Karena itu, para petani banyak melakukan langkah-langkah alternatif agar dapat keluar dari  jeratan-jeratan  masalah  keuangan  yang  ada.  Kebanyakan  petani  menempuh  cara dengan “ menggadaikan ” lahan garapannya.
Gadai  tanah  menurut  anggapan    para  petani  termasuk  praktik  yang  diharamkan, karena  itu  mereka  menempuh cara  alternatif  sesuai  sistem  syari‟ah  yang  ada.  Cara  itu adalah  dengan  mengganti  akad  gadai  dengan  akad  jual-beli.  “ Masyarakat  petani  tidak
terlepas dari para pembimbingnya yaitu para guru ngaji seperti ustadz, non, lora atau gus atau bahkan kiai yang ada ,” ujar Mahmud ( 50 tahun).
Maimunah  (67  tahun)  petani  yang  sering  “menggadaikan”  atau  jual-beli  lahan pertaniannya.  Lahannya  hanya  dua  petak  dengan  ukuran  90  m2  dan  116  m2.  Kedua lahan  pertaniannya  itu  sering  dijadikan  obyek  jual-beli,  dengan  suatu  perjanjian  tak boleh  dijual  ke  orang  lain.  Harga  yang  ditawarkan  ke  pihak  yang  akan  membeli  dua petak tanah itu Rp 20 juta. Waktu pemakaian bervariasi, minimal satu tahun sampai 20- 25 tahun.
Setelah  berpikir  kebutuhan  hidupnya  sudah  terpenuhi  dengan  menjual  sementara lahannya  tersebut,  Maimunah  berpikir  bagaimana  mencari  pendapatan  untuk kelangsungan  hidupnya.  Dia  kemudian  menawarkan  agar  membuat  suatu  akad  baru setelah  jual-beli  terhadap  lahannya  tersebut,  yaitu  mengelola  lahannya.  Maimunah menawarkan  agar  untuk  pengelolaan  lebih  lanjut  terhadap  lahannya  dilakukan  akad sistem bagi hasil, karena itulah akhirnya petani masuk dalam praktik akad ganda.
Akad  ganda  disamping  menawarkan jalan  keluar  dari  kebekuan  dalam  kehidupan, praktik tersebut juga menjadi stimulus bagi masyarakat petani untuk keluar dari jebakan kebuntuhan dalam mencari rizki. Dengan adanya akad ganda, petani yang masuk dalam lingkaran kesulitan keuangan, maka kemudian petani melihat ada kehidupan baru untuk melangkah  ke  depan.  Tak  jarang  banyak  petani  yang  dapat  keluar  dari  kesulitan hidupnya dalam perekonomian setelah melakukan sistem bagi hasil ini.
Sistem  bagi  hasil  ini,  yang  berlaku  di  masyarakat  petani  Probolinggo  ada  dua sistem yang berlaku. Ada sistem pertelonan dan sistem paroan . Pilihan pertelonan atau paroan bagi  petani  sangat  tergantung  pada  kondisi  masing-masing.  Sistem paroan adalah  sistem  bagi  hasil  yang  hasilnya  dibagi  rata antara  penjual  dan  pembeli.  Sedang sistem pertelon adalah sistem bagi hasil yang hasilnya 1/3 (sepertiga) bagiannya  pihak yang  bekerja  mengerjakan  pengelolaan  lahan,  sedang  2/3  (dua  pertiga)  diambil  pihak pembeli.
Model jual-beli bercorak gadai ini adalah suatu sistem alternatif bagi petani untuk menghindari sistem gadai yang haram, karena biasanya memakai sistem bunga. Pemilik lahan  yang  membutuhkan  uang  untuk  keperluan  hidupnya  harus  menjual  sementara lahan pertaniannya untuk menutup kebutuhan hidupnya.
Su‟udi  (51  tahun)  petani  yang  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  agama  Islam. Hidupnya dimulai dari kehidupan yang di bawah standar, setelah 20 tahun berkeluarga mempunyai  dua  orang  anak.  Iadatang  dari  Desa  Pegalangan,  Kec.  Maron,  tetangga kecamatan  yang  posisinya  ada  di  timur  Kec.  Banyuanyar.  Memulai  dengan  membeli sepetak dua petak sawah, kini dirinya sudah berhasil menggarap 13 hektar sawah. Dua hektar  ia  kerjakan  untuk  ditanami  jagung  dan  padi.  Sedangkan  11  hektar  sawah  dia kerjakan  untuk  ditanami  dengan  tebu.“ Hidup  dengan  penghasilan  sekitar Rp  32,5 juta di  desa,  alhamdulillah  sungguh  luar  biasa.  Saya  sangat  bersyukur  kepada  Allah yang telah memberi jalan kehidupan yang barokah ini ,” ujar Su‟udi.
Model  petani  yang  dilakukan  oleh  Maimunah  (67  tahun)  dan  Su‟udi  (51  tahun) suatu  cara  dengan  mengelola  sawah  dengan  sistem  akad  ganda  dengan  jual-beli sementara  plus  dengan  sistem  bagi  hasil.  Bedanya,  Maimunah  adalah  masuk  kategori penjual  sementara,  sedangkan  Su‟udi  termasuk  kategori  pembeli  sementara  namun dalam obyek yang berbeda.Cara lain tetapi dengan memakai akad ganda juga dilakukan oleh  Rahma  (54  tahun).  Ia  bertani  dengan  menyewa  lahan  sekaligus  bekerjasama dengan  pemilik  lahan  untuk  melakukan  akad  bagi  hasil.  Praktik  akad  yang  dilakukan petani sesuai temuan di lapangan ada 4 bentuk yaitu:
a. Akad sistem sewa Sistem akad sewa antara pemilik lahan dan petani yang menyewa lahan.
b. Sistem akad jual beli “mengikat” dan bagi hasil normal Akad jual beli tapi yang membeli tidak boleh menjual lahan yang dibeli ke orang lain, tapi harus dijual lagi kepada pemilik lahan semula dengan harga yang sama saat  membeli.  Setelah  melakukan  akad  ini  maka  pembeli  menggarap  sendiri lahan yang dibeli.
c. Sistem akad jual beli mengikat dan bagi hasil paroan Akad jual beli tapi yang membeli tidak boleh menjual lahan yang dibeli ke orang lain, tapi harus dijual lagi kepada pemilik lahan semula dengan harga yang sama saat membeli. Pemilik lahan menggarap lahannya dengan ikatan akad bagi hasil pertengahan atau “paroan”.
d. Sistem akad jual beli mengikat  dan bagi hasil pertelonan Akadjual-beli tapi yang membeli tidak boleh menjual lahan yang dibeli ke orang lain.  Melainkan  dijual  lagi  kepada  pemilik  lahan  semula  dengan  harga  yang sama saat membeli. Kemudian diakad lagi dengan sistem bagi hasil pertelonan .

## Pandangan  Ulama Lokal tentang Inovasi dan Praktik Akad Ganda Opini Ulama Lokal tentang Inovasi
Sistem  keuangan  Islam  di  mata  para  ulama  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat dinikmati dan dilakukan untuk membuat suatu yang akan menjadi sarana dan prasarana dalam  menanggulangi  berbagai  kemungkinan  yang  ada.Sistem  keuangan  tradisional dipandang  banyak  pihak  sebagai  sistem  yang  mengandalkan  nilai-nilai  lama  yang tradisional  dan  bersandar  pada  nilai-nilai  lama  yang  sudah  menjadi  tradisi  di masyarakat.  Ternyata  pandangan  seperti  itu  kurang  tepat,  jika  kita  kaitkan  dengan pandangan masyarakat petani di pedesaan.
Masyarakat petani yang ada di pedesaan, termasuk dalam hal ini adalah para ustadz, gus,  non,  lora  atau  kiai  ternyata  mempunyai  pandangan  yang  dinamis  dan  progresif. Mereka  sama  sekali  tidak  menutup  diri  dengan  nilai-nilai  baru  yang  muncul  ke permukaan.  Mereka  hanya  mempunyai  standar  dalam  melihat  berbagai  inovasi,  yaitu asalkan  inovasi  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama.Pandangan  para tokoh  agama  atau  ulama  lokal  biasanya  dipengaruhi  oleh  bacaan-bacaan  kitabnya. Kitab-kitab  yang banyak  dibaca para ulama di pedesaan adalah kitab-kitab fiqih, yaitu pandangan  keagamaan  para  ulama  madzhab.  Dalam  konteks  alam  pedesaan, strukturisasi bacaan kitab-kitab yang mereka sebut sebagai kitab kuning setidaknya ada empat,  yaitu;  al-Qur‟an,  al-Hadits,  ijma‟  dan  kiyas.  Keempat  rujukan  kitab  ini  tidak berdiri sendiri-sendiri, namun dianggap secara keseluruhan. Karena keempatnya saling terkait dan saling menyempurnakan terhadap pandangan Islam.
Terkait  dengan  hukum  boleh  tidaknya  inovasi  yang  dilakukan  oleh  para  petani, ulama  memperbolehkan  inovasi  sepanjang  hal  itu  tidak  bertentang  dengan  nilai-nilai dalam ajaran Islam.  Inovasi keuangan dalam koteks untuk membiayai dunia pertanian, maka  berlaku  ketentuan  yang  sama,  yaitu  asalkan  tidak  bertentang  dengan  ketentuan ajaran Islam.  Menurut KH  Hasanuddin (  55 tahun), dari Pesantren Nahdlatut Thalibin, Desa Blado Wetan menyatakan dalam kitab ushul fiqh ada rumusan bahwa munculnya pembaruan  hukum  Islam  itu  disebabkan  karena  adanya  perubahan  jaman,  tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan. Inovasi itu terkait dengan rumusan masalah ini, karena itu inovasi sistem keuangan diperbolehkan sepanjang tidak bertentang dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Dalam konteks ini juga ditegaskan bahwa hukum Islam itu bersifat
dinamis,  fleksibel  dan  kontekstual  merespon  masalah  yang  muncul  baik  baru  maupun yang terbarukan ( al-masailul jadidah wal mustajaddah ).
Sementara itu KH Zainal Abidin (60 tahun) memberikan pemikiran dalam konteks dengan mendasarkan pada rumusan pemikiran ulama yaitu; “Karena sesungguhnya nash itu  terbatas,  sementara  masalah  yang  muncul  tak  terbatas  atau  karena nash sudah berhenti,  sedangkan  persoalan  terus  bermuncul  tak  pernah  berhenti”.    Karena  itulah hukum  Islam  terus  mengalami  kontekstualisasi  dengan  masalah-masalah  yang bermunculan.  Berdasarkan  pandangan  dua  kiai  tersebut,  maka  inovasi  dalam  sistem keuangan  Islam  boleh  dilakukan.  Bisa  jadi,  kalau  umat  mendapatkan  jalan  keluar  dari persoalan  yang  ada  dengan  inovasi  tersebut,  maka  inovasi  merupakan  keniscayaan. Namun  dalam  praktiknya  (Meydora,  2019)menyampaikan  masih  banyak  terdapat kendala dalam proses pelaksanaan inovasi bagi usaha tani, diantaranya adalah Kesadsaran terhadap sebuah masalah, dan nilai ekonomis, selain itu Indraningsih (2018) menyampaikan  bahwa  Rendahnya  tingkat  pendidikan  petani  menjadi  salah  satu penyebab terbatasnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah.

## Pandangan Ulama Lokal tentang Praktik Akad Ganda
Ulama lokal dalam memberi fatwa terhadap praktik akad ganda dalam pembiayaan produksi  pangan  adalah  dengan  memberikan  arahan  positif.Akad  pada  dasarnya merupakan  aturan  transaksi  yang  berbasis  syari‟ah  Islam.  Pengertian  akad  ganda  ini adalah  merujuk  pada  sistem  kontrak  komersial  yang  diperbolehkan  atau  dihalalkan berdasarkan  syari‟ah  Islam.  Akad  ganda  merujuk  pada  dua  transaksi  kerja  komersial yang  dilakukan  petani.  Yang  berlaku  di  dunia  pertanian  (lokasi  penelitian),  yaitu  jika petani  mengalami  kesulitan  likuiditas  terutama  yang  menyangkut  modal  kerja.  Maka, petani melakukan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang ada.
Pada masyarakat petani, jika mereka sedang mengalami kesulitan likuiditas, maka lahan pertaniannya dijadikan instrumen untukmencari jalan keluar dari kebuntuan yang ada.  Berdasarkan  eksplorasi  di  lapangan,  ada  dua  model  yang  dilakukan  petani. Pertama ,  gadai  tanah  yang  diganti  dengan  sistem  jual-beli  yang  mengikat.  Aslinya, gadai  tanah  itu  sebagaimana  disepakati  ulama  hukumnya  haram,  karena  ada  sistem bunga ( interest ) dalam gadai tanah. Ulama lokal mengganti gadai tanah,  dengan sistem jual-beli  yang  kemudian  ditambahi  “mengikat”.  Artinya  lahan  atau  tanah  yang  sudah diperjualbelikan tidak boleh dijual ke orang lain, lahan itu dibeli kembali oleh pemilik awal.
Model  yang kedua ,  yang  dilakukan  petani  adalah  dengan  menyewakan  lahannya. Sewa  lahan  sifatnya  diperbolehkan  atau dihalalkan  dalam  sistem  syari‟ah  karena tidak ada yang dirugikan dalam pratik persewaan ini. Kedua akad tersebut, baik akad „‟gadai jual-beli‟‟ dan sewa lahan menyelesaikan atau memberikan jalan keluar sementara bagi petani.    Namun,  bagi  petani  yang  posisi  keuangannya  kritis,  masih  ada  problem  yaitu keberlangsungan  untuk  memperoleh  pendapatan  tetap.  Karena,  tumpuan  utama  petani ada  pada  lahan  atau  tanah  yang  digadaikan  atau  disewakan  itu.  Di  sinilah  poin  atau alasan  agar  petani  bisa  mendapatkan  kembali  penghasilan  tetapnya,  yaitu  dengan meminta persetujuan agar ada akad lain yaitu akad bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian.  Karena  itu,  transaksi  ini  disebutkan  sebagai  akad  ganda,  sebab  tidak  hanya satu atau dua akad, bisa lebih dari dua akad  yang mendapat legitimasi halal dari sistem syari‟ah.
Menurut KH Mas‟udi Busyiri (56 tahun), Pengasuh Pesantren An-Nur Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa-Timur berdasarkan keterangan kitab kuning,  yaitu  Kitab Asybah  Wa  al-Nazha’ir,  Fath  al-Mu’in dan I’ana  al- Thalibin mengambil  manfaat  keuntungan  dari  barang-barang  gadai  hukumnya  ada  tiga. Pertama ,  ulama  menyatakan  haram  karena  mengambil  keuntungan  dari  barang  yang merupakan  jaminan  utang. Kedua ,  ulama  menyatakan  halal,  dikarenakan  tidak  ada syarat pada waktu akad. Ulama menyatakan adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat. Ketiga , ulama menyatakan hukumnya syubhat, karena tidak jelas halal haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat.
“Para  ulama  mayoritas  berpendapat  mengambil  keuntungan  terhadap  barang  hasil gadaian  hukumnya  haram,”  ujar  KH  Mas‟udi  Busyiri.  Dikatakan  Kiai  Mas‟udi Muktmar  NU  yang  ke-2  yang  berlangsung  di  Surabaya  pada  tanggal  9  Oktober  1927 menyatakan dengan tegas bahwa haram hukumnya mengambil keuntungan dari barang yang merupakan jaminan utang seperti sawah atau lahan hasil gadaian.
Sedang  terhadap  jual-beli  “sende”,  lanjut  Kiai  Mas‟udi  yaitu,  menjual  barang dengan  perjanjian  sebelum  akad,  bahwa barang  tersebut akan  dibeli  lagi  dengan  harga tertentu,  maka  hukumnya  sah  atau  halal.  Jual-beli  yang  dihalalkan  itu  dengan  syarat perjanjian  tersebut  tidak  dalam  akad  atau  tidak  di  dalam  majelis khiyar .  Bagi  pembeli wajib  menepati  janji.  Jual-beli  semacam  itu  di  kalangan  masyarakat  Arab  terkenal dengan  sebutan  “ bai’ul  uhdah” (jual-beli  dengan  janji).  Keterangan  mengenai hukumnya  jual-beli  dengan  janji  ini  bisa  dibaca  dalam  Kitab Tarsih  al- Mustafidin. Menurut Pratiwi & Noprizal (2017)Akad berbasis ganda sangat dimungkinkan, karena bentuk akad tunggal tidak mampu menjawab transaksi keuangan kontemporer  saat  ini.  Hukum hybrid  contract adalah  sah  dan  diperbolehkan  menurut syariat  Islam  sesuai  dengan  kaidah  fiqh  selama  tidak  ada  dalil  hukum  yang mengharamkan atau membatalkannya

## Model Aplikasi Inovasi dan Akad Ganda di Komunitas Petani Model Aplikasi Inovasi Pembiayaan
Model  aplikasi  yang  sudah  dilakukan  dalam  hal  ini  adalah  menanamkan  sistem keuangan Islam dalam arti mengeterapkan sistem yang sudah ada.Aplikasi inovasi yang terkait  dengan  model  pembiayaan  produksi  pertanian adalah instrumen  atau  alat  untuk meningkatkan  kecanggihan  dan  produktifitas  kerja.  Nilai  inovasinya  terletak  pada piranti  tersebut  di  kalangan  petani  termasuk  kategori  baru.  Diharapkan  dengan menggunakan  perangkat  inovasi  tersebut  terjadi  produktifitas  yang  tinggi  dan  terjadi efisiensi dalam aplikasi kerjanya.
Sebagai  contoh  penggantian  sistem  gadai  tanah  dengan  sistem  jual-beli,  secara syar‟i  Islam  mengharamkan  gadai  tradisional,  karena  memakai  sistem  bunga.  Hanya saja,  berdasarkan  kajian  inovasi  pergantian  instrumen  gadai  menjadi  jual-beli  akan meningkatkan  produktifitas,  kualitas  dan  efisiensi  di  dalam  dunia  kerja.  Dengan demikian  inovasi  tidak  saja  instrumen  yang  bersifat  statis,  melainkan  inovasi  juga menjadi pendorong untuk meningkatkan pekerjaan.
Selain  itu,  inovasi  menjamin  terkuranginya  resiko  di  dalam  kerja.  Hampir  semua petani  cenderung  untuk  memilih  inovasi,  untuk  menghindar  dari  resiko  yang  ada. Karena  sudah  menjadi  anggapan  umum  bagi  semua  petani,  agar  hasil  pertaniannya membuahkan hasil yang positif.
Secara  keseluruhan  aplikasi  inovasi  dalam  produksi  pertanian  meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja, sehingga semua sektor terjadi peningkatan. Berdasarkan
catatan prestasi yang terus meningkat inilah sehingga para petani banyak yang memakai sistem jual-beli lahan  yang mengikat. Kondisi positif tersebut membuahkan hasil yang positif, yaitu terjadinya peningkatan hasil pertanian.
Sebagaimana  dikatakan  Maimunah  (67  tahun),  sejak  dirinya  mengaplikasikan inovasi  dalam  sistem  jual-beli  mengikat  plus  melakukan  akad  bagi  hasil,  pembelian kembali  sawahnya  hanya  berkisar  satu  sampai  dengan  dua  tahun  saja.  Kondisi kesejahteraan  keluarganya  juga  meningkat  dan  bernilai  barokah.  Pengertian  barokah adalah  semua  kebutuhan  keluarganya  terpenuhi  dan  penghasilannya  dapat  untuk membiayai anaknya untuk sekolah.
“ Saya disamping sudah bisa membeli kembali lahan saya, penghasilan tetap saya terus  berlanjut.  Bahkan  hasilnya  meningkat,  sehingga  ketika  saya  berhasil  membeli kembali sawah saya, kondisi perekonomian keluarga saya alhamdulillah semakin baik. Barakallah,  mudah-mudahan  Allah  selalu  membukakan  pintu  rahmatnya ,”ujar Maimunah dengan nada bahagia.
Senada dengan Maimunah, juga dinyatakan oleh Su‟udi (51 tahun) yang mengaku sejak melakukan inovasi sekitar 20 tahun lalu kondisi perekonomian keluarganya terus meningkat.  Dulu  dia  ketika  terjun  di  dunia  pertanian  dengan  melakukan  berbagai cara selama  lima  tahun  seperti  tidak  ada  hasilnya.  Namun  setelah  melakukan  berbagai langkah  inovasi,  penghasilannya  terus  meningkat  hingga  sekarang  penghasilan  per bulannya mendekati Rp 40 juta per bulannya.
“ Alhamdulillah  ini  merupkan  rahmat  dan  barokah  dari  Allah,  sehingga  kondisi perekonomian  keluarga  saya  sekarang  boleh  dikata  sudah  mapan  dan  stabil.  Kami selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rizki yang diberikan kepada saya dan keluarga ,” jelas Su‟udi.
Menurut  Pratiwi  &  Noprizal  (2017)Dalam  prakteknya,  ada  beberapa  contoh penerapan model aplikasi akad ganda pada lembaga keuangan syariah yang diantaranya musyarakah mutanaqishah, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah musyarakah, letter of credit syariah , kartu syariah (sharia card)dan bai’ al-wafa . Dalam praktiknya  Akad musyarakah  mutanaqishah,  ijarah  muntahiya  bi  tamlik sudah  banyak  implemetasikan dalam  lembaga  keuangan  syariah.  Namun  pada  akad bai’  al-wafa masih  jarang ditemukan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Aplikasi Akad Ganda yang Menjadi Stimulus Kerja Petani.
Hampir semua petani penduduk Desa Banyuanyar  Kidul,  Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten  Probolinggo  dan  Desa  Kendalpayak,  Kecamatan  Pakisaji,  Kabupaten Malang yang terjerat utang, dalam budidaya sistem pertaniannya mengaplikasikan akad ganda.  Karena  menurut  pengakuan  petani,  mengaplikasikan  akad  ganda  banyak mendatangkan  nilai  positif  atau  bahasa  petaninyamenyebut  sebagai  mengandung  nilai barokah.
Pengertian barokah ini di mata petani mengandung nilai sakral, sebab nilai barokah itu  menempel  dan  mewarnai  seluruh  kehidupan  petani.  Barokah  adalah  suatu  nilai positif yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan nilai barokah semua hal yang tersentuh menjadi tercukupi dan mengandung banyak manfaat. Berapun rizki yang diterima, jika sudah  tersentuh  nilai  barokah,  maka  tercukupi  semua  kebutuhannya.  Pikiran  petani menjadi tenang, damai dan pandangan hidup menjadi cerah.
Secara  refleksionis  tubuh  seseorang  yang  terkena  nilai  barokah,  maka performannya  lebih  percaya  diri  dan  punya  optimisme  yang  tinggi.  Hubungan  atau komunikasi  dengan  orang  lain  pun  mendatangkan  positifisme.  Orang-orang  yang
barokah  berkeyakinan  segala  usahanya  dibantu  oleh  Allah  untuk  mencapai  hasil maksimal.
Karakteristik nilai barokah inilah yang mewarnai kehidupan petani, hidupnya penuh tawakkal  ‘alallah. Setelah  mereka  berikhtiar  dengan  semampu  tenaganya,  maka hasilnya  dipasrahkan  pada  Allah  agar  mencapai  hasil  yang  maksimal.  Prinsip  hidup seperti inilah yang menjadi stimulus bagi petani di tempat penelitian.
Rohma (54 tahun) petani ini menyatakan bahwa setelah dia bekerja keras berusaha mendapat rizki, kemudian dia bertawakkal pada Allah. Dia berkeyakinan bahwa Allah menurunkan  rizkinya  setelah  dia  bekerja  keras.  Dia  yakin  sepenuh  hati  bahwa  doanya itu dikabulkan Allah Swt.
“ Manusia hanya disuruh untuk berusaha semaksimal mungkin, setelah kerja keras, kita bertawakkal pada Allah ,” ujar Rohma. Dengan model percaya pada barokah itulah, hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia dan suaminya mendaftarkan diri untuk naik haji bersama suaminya. Naik haji atau pergi haji adalah merupakan simbol orang sukses bagi petani di pedesaan.
Hal  yang  sama  dilakukan  oleh  Ellis  (38  tahun)  yang  juga  merupakan  gambaran orang yang suka kerja keras dan hidup bertawakkal pada Allah agar mendapatkan hasil yang barokah. Setelah 10 tahun dia berusaha kini sudah mulai memetik hasilnya, yaitu sudah  mulai  membangun  rumah  dari  tembok  (batu  bata)  dan  memakai  keramik.  Uang tabungannya  sudah  mencapai  ratusan  juta,  sekitar  Rp  200  juta  untuk  membangun rumah.  Selebihnya  dia  tabungkan  untuk  mendaftkan  diri  sebagai  calon  haji. “ Alhamdulillah  saya mendapatkan rizki yang lumayan, karena itu sebagian digunakan untuk  membangun  rumah.  Insya  Allah  saya  dan  istri  berencana  untuk  naik  haji ,” ujar Ellis.
Petani  yang  terlibat  dalam  kehidupan  kekurangan  likuiditas  ketika  mengelolah budidaya  pertaniannya,  rata-rata  mereka  sudah  melakukan  aplikasi  akad  ganda.  Para petani dalam upaya mencari jalan keluar dari kehidupan yang menghimpit itu, sebagian ada  yang  berikhtiar  menyewakan  lahannya  sembari  mengajak  melakukan  bagi  hasil, yaitu  melakukan  akad  ganda.  Petani  yang  lainnya  mengaplikasikan  “gadai  jual-beli” atau jual-beli mengikat.
Menurut  (Harun,  2018)Multi  akad  dalam  bisnis  modern  sekarang  ini  hukumnya boleh,  berdasarkan  kaidah  umum,  bahwa  asal  segala  bentuk  muamalah  adalah  boleh selama  belum  ada  dalil  yang  merubah  hukum  asal  tersebut,  Musawar  (2016) menyampaikan  bahwa  dengan  adanya  multi  akad  dapat  membuka  kesempatan  bagi kaum  muslimin  dalam  melakukan  inovasi  pada  setiap  kegiatan,  terutama  dalam peningkatan  usaha  pertanian  agar  dapat  para  petani  dapat  memenuhi  tiap  kebutuhan hidupnya, namun dalam pelaksanaanya harus tetap mengedepankan hukum syariah agar terhindar dari riba dalam menjalankan usahanya.

## KESIMPULAN
Hasil  kesimpulan  penelitian,  setelah  dianalisis  dan  dituangkan,ternyata mengandung hikmat dan manfaat yang dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Inovasi  adalah  sesuatu  yang  baru  yang  belum  pernah  dilakukan  oleh  petani sebelumnya.  Petani  melakukan  inovasi  karena  terbentur  dengan  persoalan.  Agar tidak  berbenturan  dengan  nilai-nilai  yang  ada,  petani  menanyakan  ke  pihak  yang dianggap  mempunyai  kualifikasi,yaitu;  ustadz,  guru,  gus,  lora,  non  dan  kiai. Mereka  berpendapat  inovasi  sebagai  sesuatu  yang  baru  yang  mendatangkan
manfaat  dan  berguna  bagi  dunia  pertanian.  Prinsipnya  selama  hal  itutidak bertentangan dengan standar syari‟ah, maka petani boleh melakukannya.
2. Menurut  petani  gadai  tanah  hukumnya  haram,  karena  petani  yang  menggadaikan tanahnya akan terkena sistem bunga atau riba. Petani mengganti gadai tanah dengan jual-beli  yang  mengikat,  setelah  berkonsultasi  dengan  ulama.  Tanah  yang  sudah dijual tidak boleh dijual lagi ke orang lain. Karena setelah punya dana, pemilik asal akan membeli lagi tanah tersebut.
3. Menurut  fatwa  ulama,  inovasi  yang  terkait  dengan  sistem  keuangan  pertanian diperbolehkan  sepanjang  tidak  bertentang  dengan  nilai-nilai  keislaman  yang  ada. Inovasi  sejalan  dengan  hukum  Islam  yang  bersifat  dinamis,  fleksibel  dan kontekstual  dalam  merespon  masalah  yang  baru  maupun  yang  terbarukan  ( al- masailul  jadidah  wal  mustajaddah ).  Bahkan  jika  inovasi  itu  menjadi  jalan  keluar dari persoalan yang dihadapi masyarakat, maka inovasi itu merupakan keniscayaan.
4. Menurut fatwa ulama hukumnya jual-beli mengikat dan sewa lahan diperbolehkan atau  dihalalkan.  Pengertian  jual-beli  „‟mengikat‟    adalah  lahan  atau  tanah  yang sudah  diperjualbelikan  tidak  boleh  dijual  ke  orang  lain,  lahan  itu  akan  dibeli kembali  oleh  pemilik  awal.  Kedua  akad,  baik  akad    „‟gadai  jual-beli‟‟  dan  sewa lahan  bagi  petani  yang  krisis  ,  masih  menyisakan  problem  karena  hilangnya pendapatan  tetap.  Ulama  memperbolehkan  petani  untuk  melakukan  akad  ganda, agar petani bisa mendapatkan kembali penghasilan tetapnya.
5. Berdasarkan  kajian,  inovasi  pergantian  instrumen  gadai  sawah  menjadi  jual-beli mengikat  akan  meningkatkan  produktifitas,  kualitas  dan  efisiensi  di  dalam  dunia kerja.  Inovasi  tidak  saja  instrumen  yang  bersifat  statis,  melainkan  juga  menjadi pendorong  untuk  meningkatkan  pekerjaan.Selain  itu,  inovasi  menjamin terkuranginya resiko di dunia kerja.
6. Menurut  petani,  mengaplikasikan  akad  ganda  banyak  mendatangkan  nilai  positif, dalam  bahasa  petani  disebut  mengandung  nilai  barokah.    Barokah  yang  diberikan oleh Allah Swt mengandung makna sakral, sebab nilai barokah akan menempel dan mewarnai  seluruh  kehidupan  petani.  Dengan  nilai  barokah  semua  hal  yang tersentuh akan menjadi tercukupi dan mengandung banyak manfaat. Pikiran petani menjadi tenang, damai dan pandangan hidup menjadi cerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1), 83. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053
Azhar, A. (2017). Kontroversi antara Pemabaharuan Hukum Islam dan Kewajiban Bermazhab. AL-QISTHU , 15 (2), 1–7.
Curatman, A., Rahmadi, Maulany, S., & Ikhsani, M. M. (2016). Analisis Faktor-faktor Pengaruh Inovasi Produk yang Berdampak pada Keunggulan Bersaing UKM Makanan dan Minuman di Wilayah Harjamukti Kota Cirebon. Jurnal Logika , 18 (3), 61–75.
Dama, J., & Ogi, I. W. J. (2018). Pengaruh Inovasi Terhadap Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk. Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 6 (1), 41–50. Djamil, F. (2016). Pengembangan dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah dan Hukum Positif). KORDINAT ,
XV (2), 147–164.
Elimartati, E. (2017). Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-Mui. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 15 (1), 75. https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.490
Fitriani, H. (2018). Konstribusi Fintech dalam Meningkatkan keuangan Inklusif pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Lending pada Pertanian di Indonesia). El Barka: Journal of Islamic Economics and Business , 01 (01), 1–26.
Harun, H. (2018). Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. SUHUF , 30 (2), 178–193.
Indraningsih, K. S. (2018). Agricultural Innovation Dissemination Strategy in Supporting Agricultural Development. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 35 (2),
107–123.
Iqbal, M. M. (2017). Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 2 , 1–20.
Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, 17 (2), 24–31.
Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba‟i) Perspektif Islam. Jurnal Pemikiran Keislaman , 28 (2), 289–316. https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485
Khasanah, U., Salim, U., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2013). The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java, Indonesia. IOSR Journal of Business and Management , 9 (3), 1–7. https://doi.org/10.9790/487X-0930107 Makiyan, S. N. (2003). Role of rate of return on loans in the islamic banking system of Iran. Managerial Finance , 29 (7), 62–69. https://doi.org/10.1108/03074350310768346
Meydora, E. Y. (2019). Proses Difusi Inovasi E-Agribusiness : Regopantes Pada End- User Komoditas Pertanian Di Jabodetabek. Commed : Jurnal Komunikasi Dan
Media , 3 (2), 133. https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.982
Musawar, M. (2016). Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer. IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 16 (1), 131. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.131-155
Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 3 (2), 324. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1081
Pratiwi, R., & Noprizal. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif. Al- Falah: Journal of Islamic Economics , 2 (2).
Ridwan, M. (2014). Analisis Penyerapan Fatwa Dsn- Mui Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam Psak 108. Addin , 8 (1), 135–160.
Santosa. (2011, November 3). Produksi Beras: Krisis Lahan Pertanian Pangan Terjadi.
Kompas , p. 17.
Suhartono, S. (2018). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 12 (2), 448. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255
Winarso, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dalam Mendukung Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI ). Jurnal Penelitian Pertanian Terapan , 13 (2), 85– 102.
Yauri, T. (2008). Globalisasi dan Nasib Pertanian Indonesia (Seminar Nasional Kedaulatan Pangan). Yogyakarta.