## JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3 No. 1, 2020, hal 171-180

## Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan Dari Depresiasi Hutan Di Kabupaten Tanah Bumbu
(Calculation Forestry Sector Green GDRP From Depreciation  Forest in Tanah Bumbu District)
Mega Rumita*, M. Anshar Nur Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat *rumitamega27@yahoo.com

## Abstract
This research was conducted to know : (1) to identify the value of depletion, degradation, and forest depreciation in Tanah Bumbu District. (2) can see the value of forestry sector Green GDRP in Tanah Bumbu District.
According to  the explanation in  the  form  of  descriptive  research,  this type  of  research  uses survey  methods  and  type  of  data  in  the  form  of  quantitative  data,  which  includes  some calculations using the concept of Green GDRP. The data used is secondary data.
The results showed that the value of the Green GDRP is smaller than Conventional GDRP. The results of the 2016 forestry sector Green GDRP calculation amounted to Rp. 99.327,82 Million, in 2017 amounting to Rp. 93.046,67 Million, and in 2018 amounting Rp. 97.211,59 Million.
Keywords:  Forest.  Forestry  Sector  Green  GDRP.  Tanah  Bumbu  Regency.  Green  GDRP Calculation Method

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  :  (1)  Identifikasi  besarnya  nilai  Deplesi, Degradasi, dan Depresiasi Hutan di Kabupaten Tanah bumbu. (2) Nilai PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Jenis  penelitian  ini  menurut  explantif  berupa  penelitian  dekriptif,  menggunakan  metode survei  dan  jenis  data  berupa  data  kuantitatif  yang  mana  memasukkan  beberapa  perhitungan dengan menggunakan konsep PDRB Hijau. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pada PDRB Hijau Sektor Kehutanan lebih kecil dibandingkan  dengan  PDRB  Konvensional.  Hasil  perhitungan  PDRB  Hijau  Sektor Kehutanan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  99.327,82  Juta,  pada  tahun  2017  sebesar  Rp. 93.046,67 Juta, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 97.211,59 Juta.
Kata  Kunci  : Hutan.  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan.  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Metode perhitungan PDRB Hijau

## PENDAHULUAN
Hutan  dikatakan  sebagai  modal  pembangunan  nasional  karena  hutan  memiliki manfaat  yang  nyata  bagi  kehidupan  dan  penghidupan  bangsa  Indonesia,  baik  manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus  dan  dikelola,  dilindungi  dan  dimanfaatkan  secara  berkesinambungan  bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Peran hutan  di  lingkungan  global  sebagai  penyerasi  dan  penyeimbang,  sehingga  di  dunia
internasional  keterkaitannya  menjadi  sangat  penting,  yang  dimana  kepentingan  nasional menjadi hal yang di utamakan.
Landasan konstitusional yang tercantum pada  Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 se yang  dimana  mewajibkan  agar  air,  kekayaan  alam  dan  bumi  yang  terdapat  disuatu  Negara dikuasai  oleh  Negara  kemudian  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat,  kemudian  dengan itu penyelenggaraan  kehutanan  harusnya  mengandung  semangat  kerakyatan  dan  jiwa kerakyatan,  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Maka  dari  itu  pihak  penyelenggara  kehutaan harus  melakukan  dengan  asas  manfaat  dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
Pada  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2017 tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  yang  menyatakan  bahwa  Produk  Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto yang mencakup Penyusutan Sumber Daya Alam dan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnnya  disebut  PDB  dan  PDRB  LH  adalah perhitungan  alternatif  dari  Produk  Domestik  Bruto  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto yang memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. .
Penerapan  PDRB  hijau  sebagai  kegiatan  dalam  program  peningkatan  pembangunan diharapkan  dapat  meningkatkan  keefisienan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan  di Kalimantan  Selatan,  terutama  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan  juga  sebagai  neraca pendamping bagi PDRB Konvensional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut  :  (1)  Bagaimana  nilai  Deplesi sumberdaya hutan tanaman dan hutan alam, Degradasi lingkungan, dan Depresiasi Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu?. (2) Bagaimana nilai PDRB hijau sektor kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang tidak boleh lebih buruk atau justru harus lebih baik daripada  tingkat  hidup  generasi  saat  ini.  dalam  definisi  yang  lebih  kaku  atau  lebih  sempit, pembangunan  berkelanjutan  ini  ( sustainability )  dimaksudkan  sebagai  penolakan  semua kegiatan  sekarang  yang  dapat  merusak  lingkungan  (ekologi)  walaupun  ada  penciptaan sumberdaya manusia maupun capital buatan manusia, meskipun berakibat pada peningkatan kesejahteraan generasi yang akan datang.

## Ekonomi Hijau
Pembangunan ekonomi untuk dipenuhinya kesejahteraan rakyat di Indonesia selama ini lebih banyak  berbasis  kepada  sumber  daya  alam.  Potensi  kuantifikasi  dan  kualiatas  sumber  daya alam  di  Indonesia  tinggi.  Namun  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  terabaikan.
Semakin  berkurangnya  lahan,  maka  pemerintah  sadar  akan  banyaknya  kehilangan  lahan hutan  beserta  potensinya  sehingga  kemudian  berkembang  konsep  ekonomi  hijau  ( Green Economy ). Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan dan kegiatan perekonomian yang tidak merusak lingkungan.

## Hutan
Hutan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  Pada  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  hutan  memiliki  arti  sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang  kemudian  pepohonan  yang  mendominasi  pada  persekutuan  alam  di  satu  lingkungan dimana tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

## Deplesi Sumber Daya Hutan
Deplesi  Sumber  Daya  Hutan  merupakan  pengurangan  biaya  ( cost )  uang  disebabkan pengelolaan sumber daya menjadi persediaan seperti penurunan nilai pada tambang dan hutan kayu. Pada deplesi sumber daya hutan harus memiliki nilai ekonomi pada sumber daya alam tersebut  agar  dapat  dikurangkan  dengan  PDRB  Coklat.  Memberikan  nilai  ekonomi  pada sumber daya alam yaitu menggunakan Unit Rent atau Unit Price.

## Degradasi Sumber Daya Hutan
Degradasi  Sumber  Daya  Hutan  merupakan  penurunan  kualitas  dan  berkurangnya  manfaat suatu lingkungan karena adanya kegiatan eksploitasi yang sedikit maupun banyak. Degradasi lingkungan  dikurangkan  pada  nilai  kontribusi  sektor  kehutanan,  karena  pada  sektor kehutanan sudah pasti memiliki sedikit banyaknya kerusakan pada sumberdaya hutan akibat penyediaan barang dan jasa produk hasil hutan.

## Depresiasi Hutan
Depresiasi  Hutan  merupakan  jumlah  suatu  aset  hutan  yang  tersusut  selama  umur pemanfaatannya,  sehingga  perhitungan  Depresiasi  Hutan  yaitu  penjumlahan  antara  Deplesi Sumber Daya Hutan dengan Degradasi Lingkungan.

## Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihasilkan dari seluruh jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dan unit jasa perekonomian dalam suatu wilayah tertentu, diterapkan  jumlah  seluruh  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  ddihasilkan  untuk  semua  unit ekonomi. PDRB kemudian dapat diartikan bahwa jumlah nilai tambah dihasilkan oleh semua
unit  usaha  dan  merupakan  jumlah  semua  nilai  barang  dan  jasa  oleh  semua  unit  ekonomi  di suatu wilayah (BPS, 2016).

## Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau)
PDRB Hijau merupakan konsep penemuan yang menginterasikan aspek lingkungan kedalam pembangunan ekonomi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Perhitungan PDRB Hijau  menyangkut  pautkan  deplesi  sumber  daya  alam  dan  degradasi  lingkungan.  Deplesi sumber  daya  alam  adalah  bekurangnya  atau  adanya  penyusutan  sumber  daya  alam  yang tersedia,  sedangkan  degradasi  ialah  menurunnya  fungsi  atau  kemampuan  suatu  lingkungan dalam  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  menyebabkan  kerugian.  Dari  dua  hal  tersebut apabila digabungkan maka dinamakan Depresiasi Hutan.

## HASILPENELITIANTERDAHULU

## 1. Windhu Putra (2013) “Kontribusi PDRB Hijau Sektor Kehutanan melalui Pendekatan Jasa
Lingkungan”
2. Sefti Nur Isnaini (2013) “Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kabupaten Bojonegoro”
3. Emi Roslinda (2014) “PDRB Hijau Sektor Kehutanan melalui Pendekatan Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan”
4. Dr. Ir. H.M Anshar Nur, MM. dkk (2018) “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”
5. Savera Icmi (2018) “PDRB Hijau Sektor Kehutanan dari Depresiasi Hutan Alam di
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  ini  menghitung  nilai  Deplesi  Sumber  Daya  Hutan, Degradasi Sumber Daya Hutan dan Depresiasi Hutan diKabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016,  2017,  dan  2018  serta  menghitung  nilai  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  diKabupaten Tanah Bumbu.Jenis penelitian ini menurut explantif berupa penelitian deskriptif, kuantitatif, Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel
PDRB  Konvensional  Sektor  Kehutanan  adalah  nilai  PDRB  Sektor  Kehutanan  berdasarkan perhitungan  PDRB  Konvensional/Coklat  atas  dasar  harga  berlaku.  Nilai  PDRB  sesuai
publikasi BPS Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu PDRB lapangan usaha/kategori kehutanan dan penebangan kayu.
Deplesi  sumberdaya  hutan.  Berupa  hasil  perhitungan  deplesi  sumberdaya  hutan  yang menggunakan volume produksi kayu bulat (m3) dan dikalikan dengan Unit Rent.
Unit  rent  ( Net  Price )  diartikan  sebagai  nilai  sumber  daya  alam  yang  masih  tersedia  di tempatnya pada alam ini.
PDRB  Semi  Hijau  merupakan  hasil  dari  pengembangan  PDRB  Coklat  yang  memasukkan dimensi  dari  lingkungan  (Deplesi  SDA  dan  kerusakan  lingkungan)  ke  dalam  perrhitungan PDRB  Konvensional.  PDRB  Konvensional  dikatakan  juga  sebagai  PDRB  Coklat  yang dikurangkan dengan hasil nilai deplesi dari sektor kehutanan sehingga menghasilkan PDRB Semi Hijau.
Degradasi sumber daya hutan dan lingkungan adalah nilai kerusakan sumber daya hutan dan lingkungan karena kegiatan eksploitasi kayu bulat.
Depresiasi merupakan nilai sumber daya hutan yang terdeplesi karena eksploitasi kayu bulat.
PDRB  Hijau  sektor  kehutanan  merupakan  nilai  PDRB  sektor  kehutanan  yang  telah memasukkan nilai deplesi dan degradasi. Nilai PDRB Hijau dihasilkan dari pengurangan nilai PDRB  coklat  dengan  nilai  deplesi  hutan  dan  nilai  degradasi  sumber  daya  hutan  dan lingkungan.
Teknik  pengumpulan  data  sekunder  menggunakan  metode  dokumentasi  dari  BPS diKabupaten Tanah Bumbu dan BPS  diProvinsi Kalimantan Selatan. Data dokumentasi dari Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  data  dari  Balai  Pengelolaan  Hasil Produksi  Hutan  Kalimantan  Selatan  diperoleh  melalui  wawancara  ke  Dinas  Kehutanan Provinsi Kalsel dengan kuesioner yang terstruktur.
Formulasi yang digunakan dalam perhitungan dan analisis data adalah :
Perhitungan Unit Rent :
(Harga Produk) – (Rata-rata Biaya Produksi) – (Rata-rata Laba Layak Per Unit)
Laba Layak :
(Suku Bunga Investasi) x (Harga – Biaya)
Deplesi :
(Deplesi kayu bulat jenis) x (Volume produksi kayu bulat jenis)
PDRB Semi Hijau Sektor Kehutanan :
(PDRB Coklat sektor kehutanan) – (Deplesi)
Degradasi Hutan:
Degradasi Hutan Alam atau DA i = V i x (100/15) x DR i x K n di mana :
D Ri = Dana Reboisasi untuk jenis kayu bulat
K n = Nilai Kurs Rupiah terhadap US$ (Rp) pada tahun n Degradasi Hutan Tanaman atau DT n :L n x N x K n , dimana :
L n = Luas areal tebangan tahun n (Ha)
N = Nilai Guna Tak Langsung (US$/ha/tahun)
K n = Nilai Kurs Rupiah terhadap US$ pada tahun n (Rp)
Depresiasi Hutan :
(Deplesi Sumberdaya Hutan) + (Degradasi Lingkungan Hutan)
PDRB Hijau Sektor Kehutanan :
(PDRB Coklat sektor kehutanan) – (Deplesi) – (Degradasi)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Unit Rent (Net Price)
Tabel 5.2.1.5 Unit Rent Kayu Bulat Tahun 2016 – 2018 (Rp/m3) Jenis 2016 2017 2018 Hutan Alam Meranti 1.232.497 1.239.086 1.231.138 Rimba Campuran 1.029.959 1.035.283 1.026.553 Kayu Indah 2.167.254 2.179.681 2.175.343 Kom. Lain 1.232.497 1.239.086 1.231.138 Hutan Tanaman Akasia 199.747 200.565 196.495

## Sumber : Hasil Data Olahan
Unit  Rent  terbesar  pada  hutan  alam  adalah  kelompok  jenis  kayu  indah,  hal  ini dikarenakan  harga  kayu  bulat  pada  kelompok  jenis  kayu  indah  relatif  tinggi  dibandingkan harga kayu bulat pada kelompok jenis meranti, rimba campuran, dan kelompok lainnya. Pada hasil  perhitungan  diatas  menunjukkan  bahwa  Unit  Rent  setiap  tahunnya  mengalami perubahan.Perubahan  ini  dikarenakan  suku  bunga  yang  selalu  berganti  setiap  tahunnya  dan memberi dampak langsung terhadap hasil Unit Rent ( Net Price ).
Deplesi Sumber Daya Hutan
Deplesi Sumber Daya Hutan 2016 – 2018 (Jutaan Rupiah) Jenis 2016 2017 2018 Hutan Alam Meranti 133 1.146 1.368 Rimba Campuran 2.345 9.018 7.356 Kayu Indah 0 19 16 Kom. Lain 1.922 0,05 1 Jumlah I 4.400 10.183,05 8.741 Hutan Tanaman Akasia 4.228 0 0 Jumlah II 4.228 0 0 Total (I+II) 8.628 10.183,05 8.741

## Sumber : Hasil Data Olahan
Dilihat dari penjabaran data diatas maka hasil nilai Dplesi Sumber Daya Hutan Alam dan  Hutan  Tanaman  tertera  pada  tabel  5.2.1.6  terlihat  bahwa  jenis  kelompok  Rimba Campuran  lebih  banyak  diproduksi  dibandingkan  dengan  jenis  kelompok  kayu  lainnya. Deplesi sumber daya hutan untuk hutan alam pada tahun 206 sejumlah Rp. 4.400 Juta, pada tahun  2017  sejumlah  Rp.  10.183,05  Juta dan  pada  tahun  2018  sejumlah  Rp.  8.741.  Deplesi sumber  daya  huta  pada  hutan  tanaman  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  4.228  dan  pada  tahun 2017,2018  tidak  mengalami  deplesi  karena  tidak  ada  produksi  kayu  bulat  untuk  hutan tanaman pada tahun 2017,2018.

## Degradasi Sumber Daya Hutan
Tabel 5.2.2.2 Degradasi Sumber Daya Hutan (Jutaan Rupiah) Jenis 2016 2017 2018 Hutan Alam Meranti 159 1.362 1.742 Rimba Campuran 2.727 10.493 9.189 Kayu Indah 0 14 13 Kom. Lain 2.491 0.06 2 Jumlah I 5.377 11.869,06 10.946 Hutan Tanaman Akasia 4.033 0 0 Jumlah II 4.033 0 0 Total (I+II) 9.410 11.869,06 10.946
Sumber : Hasil Data Olahan
Dari hasil perhitungan diatas seperti yang tertera pada tabel 5.2.2.2 maka terlihat total degradasi  terbesar  pada  tahun  2017  dengan  nilai  degradasi  sebesar  Rp.  11.869,06    juta ,daripada  degradasi  tahun  2016  sebesar  Rp.  9.410  Juta  dan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp. 10.946.  Dan  dapat  dilihat  juga  bahwa  degradasi  pada  hutan  alam  lebih  tinggi  daripada
degradasi  pada  hutan  tanaman.  Hal  ini  tentu  disebabkan    oleh  volume  produksi  kayu  bulat, karena pada hutan tanaman tahun 2017 dan 2018 tidak memproduksi kayu bulat.
Depresiasi Sumber Daya Hutan
Tabel 5.2.3 Depresiasi Sumber Daya Hutan (Jutaan Rupiah) Tahun Uraian 2016 2017 2018 Deplesi SD. Hutan 8.628 10.183,05 8.741 Degradasi SD. Hutan 9.410 11.869,06 10.946 Depresiasi SD. Hutan 18.038 22.052,11 19.687

## Sumber : Hasil Data Olahan
Terlihat  besar  depresiasi  sumber  daya  hutan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  18.038  Juta, pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.052,11 Juta, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 19.687 Juta.
Pada  hasil  penjumlahan ini  terlihat  bahwa  total  depresiasi  sumber  daya  hutan  terbesar  yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.052,11 Juta.

## PDRB Hijau Sektor Kehutanan
Tabel 5.2.4.1
PDRB Hijau Sektor Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2018 (Jutaan Rupiah) Tahun Uraian 2016 2017 2018 PDRB Konvensional sektor kehutanan 117.365,82 115.098,78 116.898,59 Deplesi Sumber Daya Hutan 8.628 10.183,05 8.741 PDRB Semi Hijau Sektor Kehutanan 108.737,82 104.915,73 108.157,59 Degradasi Sumber Daya Hutan 9.410 11.869,06 10.946 PDRB Hijau Sektor Kehutanan 99.327,82 93.046,67 97.211,59

## Sumber : Hasil Data Olahan
Pada  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Nilai  PDRB  Hijau  Sektor Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 sebesar Rp 99.327,82 Juta, Pada tahun 2017  sebesar  Rp.  93.046,67  Juta,  dan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp  97.211,59  Juta.  Dilihat hasil perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu nilainya positif dan relatif cukup tinggi. Hal ini di duga karena adanya kebijakan Revolusi Hijau yang telah di terapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  sangat  sadar  bahwa  masih  banyak  keterbatasan  dan kekurangan  dalam  hal  pencarian  dan  proses  pengolahan  data.  Data  lapangan  sulit  didapat
sehingga  menggunakan  data  sekunder  ( benefit  transfer ).  Data  jenis  kayu  yang  diterima  dari balai  tidak  terinci  secara  jelas,dan  tahun  yang  di  analisis  3  tahun  dikarenakan  data  yang diperoleh terbatas.

## PENUTUP
Kesimpulan  Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut: (1) Dapat disimpulkan bahwa hasil dari Deplesi sumber daya hutan pada tahun 2016 sebesar  Rp.  8.628  Juta,  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.  10.183,05  Juta,  dan  pada  tahun  2018 sebesar  Rp.  8.741  Juta.  Degradasi  dari  Sumber  daya  Hutan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp. 9.410  Juta,  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.  11.869,06  Juta,  danpada  tahun  2018  sebesar  Rp. 10.946  Juta.  Depresiasi  sumber  daya  hutan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  18.038  Juta,  pada tahun  2017  sebesar    Rp.  22.052,11  Juta,  dan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp.  19.687  Juta.  (2) PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  pada  tahun  2016  sebesar  Rp. 99.327,82 Juta, pada tahun 2017 sebesar Rp. 93.046,67 Juta, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 97.211,59 Juta. Lebih kecil dari PDRB Konvensional.
Saran:  (1)  Untuk  peneliti  selanjutnya  yang  akan  meneliti  PDRB  Hijau  lebih  baiknya  untuk meneliti  sektor  lain  selain  sektor  kehutanan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  ekonomi berkelanjutan  dan  memenuhi  amanat  PP  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan  Hidup.  (2)  Perhitungan  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  maupun  sektor  lainnya diharapkan  bisa  dikembangkan terutama di  Kabupaten  Tanah  bumbu  yang  nantinya  dimana kebijakan pembangunan dapat mengimplementasikan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang  telah  ditetapkan.  (3)  Pengelolaan  terhadap  hutan  alam  dan  hutan  tanaman  dalam penyediaan  kayu  bulat  diharapkan  lebih  selektif  sehingga  menjadikan  kayu  bulat  memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

## Bibliography
Djajadiningrat, Tjahja. Hendriani, Yeni. Famiola, Melia. 2014. Green Economy . Rekayasa Sains Bandung.
Effendie, H. 2016. EKONOMI LINGKUNGAN . UPP STIM YKPN Fauzi, Ahmad. 2014. Valuasi  Ekonomi  dan  Penilaian  Kerusakan  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan .IPB Press.
Icmi,  Savera.  2018. Model  Perhitungan  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Dari  Hutan Alam  Di  Kabupaten  Tabalong  Provinsi  Kalimantan  Selatan (Skripsi)  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
Isnani,  Nur  Sefti.  2013. Perhitungan  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  di  Kabupaten Bojonegoro. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
Nur,  M.  Anshar.  Dkk  2018. Kontribusi  Sektor  Kehutanan  Terhadap  Pembangunan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Pendekatan  Perhitungan  PDRB  Hijau ). Jurnal Ecoplan Vol. 1 No. 2 Oktober 2018.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1./12/2017  Tentang  Penetapan  Harga  Patokan Hasil  Hutan  Untuk  Perhitungan  Provinsi  Sumber  Daya  Hutan  dan  Ganti  Rugi Tegakan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Kehutanan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2017  Tentang  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Putra, Windhu. 2013. Model Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan Di Kalimantan Barat  Melalui  Pendekatan  Jasa  Lingkungan (Skripsi)  Fakultas  Ekonomi Universitas Tanjung Putra. Kalimantan Barat.
Ratnaningsih,  Maria.  Aprilliani,  Aristin. Sudharto,  Dwi.  Suparmoko.  2006. PDRB  Hijau (Produk  Domestik  Regional  Bruto  Hijau). Edisi  Pertama.  Yogyakarta  :  BPFE- Yogyakarta
Roslinda,  Emi.  2014. PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Melalui  Pendekatan  Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan (Skripsi). Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak.
Siregar,  Syofian.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif .  KENCANA  PRENADAMEDIA GROUP.
Sugiyanto,  Catur.  Hafidh,  Ahmad.  2016. EKONOMI  SUMBER  DAYA  ALAM .  UPP STIM YKPN.
Suparmoko, M. Ratnaningsih, Maria. 2011. EKONOMIKA LINGKUNGAN . Edisi kedua. BPFE-YOGYAKARTA