## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS (DOKTER) DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Oleh :
Hj. Ukilah Supriyatin, S.H., M.H. *) ukilahsupriyatin@yahoo.com

## ABSTRACT
Communities  who  are  concentrated  on  public  health  or  health  services  are Medical  Personnel  (doctors)  to  know  their  rights  and  obligations  in  order  to  provide health assistance to the community.
What is the legal relationship between patients and medical personnel (doctors) in  health  services?  The  research  objective  is  to  find  out  and  study  the  legal relationship  between  patients  and  medical  personnel  (doctors)  in  providing  health services.  The  usefulness  of  research  is  expected  to  increase  knowledge,  especially in relation to the  material of Health Law, Agreement Law, and Consumer  Protection Law.
The  research  method  is  by  using  a  normative  juridical  approach  that  is examining various norms of rules or regulations that relate to the object of research on  legal  relations  between  patients  and  medical  personnel  (doctors)  in  health services.
The doctor's relationship with the patient arises because of the agreement to do something for the doctor to be willing to try according to his ability (to the maximum extent possible) to fulfill the agreement that is to treat and try in accordance with the standards  of  the  medical  profession  while  the  patient  is  obliged  to  provide compensation.
Strictly speaking, the relationship between the doctor and the patient is needed because the existence of an agreement has resulted in the attainment of a covenant that  creates  mutual  rights  and  obligations,  so  that  the  agreement  has  binding strength meaning that it has legal force that is obeyed by both parties.
Keywords: Patients, Medical Personnel (doctors), Legal relations.

## ABSTRAK
Masyarakat  yang  konsent  dengan  kesehatan  masyarakat  atau  pelayanan kesehatan  yaitu  Tenaga  Medis  (dokter)  agar  mengetahui  hak  dan  kewajibannya dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat.
Bagaimanakah  hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  Tenaga  Medis (dokter) dalam pelayanan kesehatan? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mempelajari  hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  Tenaga  Medis  (dokter)  dalam
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
memberikan  pelayanan  kesehatan.  Kegunaan  penelitian  diharapkan  dapat menambah  pengetahuan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  materi  Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Perlindungan Konsumen.
Metode  penelitian  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif yaitu  mengkaji  berbagai  norma-norma  aturan  atau  peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian tentang hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis (dokter) dalam pelayanan kesehatan.
Hubungan dokter dengan pasien timbul karena persetujuan untuk melakukan sesuatu  bagi  dokter  untuk  bersedia  berusaha  sesuai  kemampuannya  (semaksimal mungkin) untuk memenuhi perjanjian itu yakni merawat dan berusaha sesuai dengan standar  profesi  medik  sedangkan  pasien  berkewajiban  untuk  memberikan imbalannya.
Tegasnya bahwa  hubungan  dokter dengan pasien diperlukan karena  dengan adanya persetujuan berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik,  sehingga  perjanjian  mempunyai  kekuatan mengikat artinya mempunyai kekuatan hukum yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kata kunci: Pasien, Tenaga Medis (dokter), Hubungan hukumnya.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  semakin  menyadari  hak-haknya  sebagai  konsumen kesehatan. Seringkali mereka mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Hak-hak  konsumen  kesehatan  masih  cenderung  sering  dikalahkan  oleh kekuasaan  pemberi  pelayanan  kesehatan,  kekalahan  tersebut  bisa  berupa kerugian  moral  dan  material  yang  cukup  besar    Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) mempunyai 2 sasaran pokok, yaitu :
1.  Memberdayakan  konsumen  dalam  hubungannya  dengan  pelaku  usaha (publik atau privat) barang dan atau jasa;
2.  Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung  jawab lalu pertanyaannya,  apakah  pasien  dapat  disebut  sebagai  konsumen,  dan pemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha.
Pengertian  konsumen  dan  pelaku  usaha  berdasarkan  UUPK  yaitu, Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan,  sedangkan produk  berupa  barang,  misalnya,  obat-obatan,  suplemen  makanan,  alat
kesehatan, dan produk berupa jasa, misalnya: jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan  Untuk mengetahui, apakah  profesi  pemberi  pelayanan  kesehatan  (dokter)  merupakan  pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan  atau  ketrampilan  melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan kewenangan  untuk  melakukan  upaya  Kesehatan,  sebagaimana  diatur  dalam PERMENKES  RI  Nomor:  290  /MENKES/PER/III/2008  tentang  persetujuan tindakan  medis  sebelum  melakukan  suatu  tindakan  yang  didahului  oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada  pasien.  Pasien  maupun  keluarganya  akan  mencari  pertolongan  kepada petugas kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diberlakukan  pada  bidang  kesehatan  Dengan  berlakunya  UUPK  diharapkan posisi  konsumen  sejajar  dengan  pelaku  usaha,  anggapan  bahwa  konsumen merupakan  raja  tidak  berlaku  lagi  mengingat  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  tidak  hanya  mempunyai  hak  namun  juga  memiiki  kewajiban.  Pasien sebenarnya merupkan faktor liveware. Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek.
Hak-hak  pasien  harus  dipenuhi  mengingat  kepuasan  pasien  menjadi salah  satu  barometer  mutu  layanan  sedangkan  ketidakpuasan  pasien  dapat menjadi  pangkal  tuntutan  hukum.  Penandatanganan  formulir  atau  lembar persetujuan  tindakan  medis  mempunyai  konsekuensi  telah  tercapai  apa  yang dinamakan “sepakat para pihak yang mengikatkan diri, terjadi perjanjian untuk melaksanakan tindakan medis”. Pesetujuan ini  mempunyai kekuatan mengikat dalam  arti  mempunyai  kekuatan  hukum,  berarti  dokter  boleh  menjalankan kewajibannya  meberikan  informasi  dan  memberikan  hak  kepada  dokter  untuk melakukan  tindakan  medis.  Terdapat  pasal-pasal  dalam  KUHP  yang  relevan dengan  masalah  tanggung  jawab  secara  hukum  pidana  dan  atau  hukum Perdata .
Untuk  memfokuskan  tulisan  ini,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah yakni  bagaimanakah  hubungan  hukum  antara  Pasien  dengan  Tenaga  Medis (dokter) dalam  pelayanan kesehatan ?

## II. PEMBAHASAN
2.1. Hubungan  hukum  antara  Pasien  dengan  Tenaga  Medis  (dokter) dalam memberikan pelayan kesehatan
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan  terhadap  orang  yang  membutuhkannya.  Hubungan  ini merupakan  hubungan  yang  sangat  pribadi  karena  didasarkan  atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik.
Transaksi  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dan  pasien berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  kedua belah  Pihak.  Objek  dari  perjanjian  ini  adalah  berupa  upaya  atau  terapi untuk menyembukan pasien.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  ini  berawal  dari pola  hubungan  vertikal  paternalistik  seperti  antara  bapak  dengan  anak yang bertolak dari prinsip “ father knows best ” yang melahirkan hubungan yang  bersifat  paternalistik.  Hubungan  hukum  timbul  bila  pasien menghubungi  dokter  karena  ia  merasa  ada  sesuatu  yang  dirasakannya membahayakan  kesehatannya.  Keadaan  psikobiologisnya  memberikan peringatan  bahwa  ia  merasa  sakit,  dan  dalam  hal  ini  dokterlah  yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan.    Jadi,  kedudukan  dokter  dianggap  lebih  tinggi  oleh  pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.
Hak-hak  dokter  sebagai  pengemban  profesi  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
1.  Hak  memperoleh  informasi  yang  selengkap-lengkapnya  dan  sejujur- jujurnya  dari  pasien  yang  akan  digunakannya  bagi  kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
2.  Hak  atas  imbalan  jasa  atau  honorarium  terhadap  pelayanan  yang diberikannya kepada pasien.
3.  Hak  atas  itikad  baik  dari  pasien  atau  keluarganya  dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
4.  Hak  membela  diri  terhadap  tuntutan  atau  gugatan  pasien  atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
5.  Hak  untuk  memperoleh  persetujuan  tindakan  medik  dari  pasien  atau keluarganya.
Hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
1.  Kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan standar  profesi,  yaitu  dengan  cara  melakukan  tindakan  medis  dalam suatu  kasus  yang  konkret  menurut  ukuran  tertentu  yang  didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
2.  Kewajiban  untuk  menghormati  hak-hak  pasien,  antara  lain  rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3.  Kewajiban  untuk  memberikan  informasi  pada  pasien  dan/atau keluarganya  tentang  tindakan  medis  yang  dilakukannya  dan  risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4.  Kewajiban  merujuk  pasien  untuk  berobat  ke  dokter  lain  yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.
5.  Kewajiban  untuk  memberikan  pertolongan  dalam  keadaan  darurat sebagai tugas perikemanusiaan.

## 2.2. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien
Dokter  sebagai  tenaga  professional  bertanggung  jawab  dalam setiap  tindakan  medis  (dokter)  yang  dilakukan  terhadap  pasien.  Dalam menjalankan  tugas  profesionalnya  didasarkan  pada  niat  baik  yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi  dengan  sumpah  dokter,  kode  etik  kedokteran  dan  standar profesinya  untuk  menyembuhkan  atau  menolong  pasien.  Antara  lain adalah:
Tanggung  Jawab  Etis  :  terjadinya  Wanprestasi  atau  perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter, menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  jika  terjadi  Wanprestasi  adalah, Kerugian  yang  nyata-nyata  diderita  kreditur  yang  disebut  dengan
Damnun  Emergens ;  Keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  yang disebut Lucrum Cegans .Pada asasnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan  ialah  uang,  oleh  karena  menurut  ahli-ahli  hukum  perdata maupun  yurisprudensi,  uang  merupakan  alat  yang  paling  praktis,  yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain  uang  masih  ada  bentuk-bentuk  lain  yang  diperlukan  sebagai bentuk  ganti  rugi  yaitu  pemulihan  keadaan  semula  ( innatura )  dan larangan  untuk  mengulangi.  Keduanya  ini  kalau  tidak  ditepati  dapat diperkuat  dengan  uang  paksa.  Jadi  harus  diingat  bahwa  uang  paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.
Gugatan  untuk  membayar  ganti  rugi  atas  dasar  persetujuan  atau perjanjian  yang  terjadi  hanya  dapat  dilakukan  bila  memang  ada perjanjian  dokter  dengan  pasien.  Perjanjian  tersebut  dapat  digolongkan sebagai  persetujuan  untuk  melakukan  atau  berbuat  sesuatu.  Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan  membayar  sejumlah  uang.  Sedangkan  dokter  sebenarnya  harus melakukan  prestasi  menyembuhkan  pasien  dari  penyakitnya.  Tetapi penyembuhan  itu  tidak  pasti  selalu  dapat  dilakukan  sehingga  seorang dokter hanya  mengikatkan dirinya. untuk memberikan bantuan sedapat- dapatnya,  sesuai  dengan  ilmu  dan  ketrampilan  yang  dikuasainya. Artinya,  dia  berjanji  akan  berdaya  upaya  sekuat-kuatnya  untuk menyembuhkan  pasien.  Tanggung  Jawab  Perdata  Dokter  Karena Perbuatan  Melanggar  Hukum  ( onrechtmatige  daad )  berdasarkan  Pasal 1365  KUH  Perdata.  Adanya  tindakan  atau  perbuatan  Unsur-unsur  yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:
1.  Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrecht matigedaad )
2.  Pelakunya mempunyai unsur salah
3.  Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.
Berdasarkan  Pasal  1366  KUH  Perdata,  seorang  dokter  selain dapat  dituntut  atas  dasar  wanprestasi  dan  melanggar  hukum  seperti tersebut  di  atas,  dapat  pula  dituntut  atas  dasar  lalai,  sehingga menimbulkan  kerugian.  Gugatan  atas  dasar  kelalaian  ini  diatur  dalam Pasal  1366  KUH  Perdata,  menyatakan  :  “Setiap  orang  bertanggung
jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya”.  Berdasarkan  Pasal  1367  KUH  Perdata,  apabila  kita simpulkan  maka  dari  segi  hukum  perdata,  tanggung  jawab  tersebut dapat  mengandung  beberapa  aspek  yaitu  dapat  ditimbulkan  karena “wanprestasi”  (tidak  memenuhi  prestasi),  karena  perbuatan  melanggar hukum  ( onrecht  matigedaad ),  dapat  juga  karena  kurang  hati-hatinya mengakibatkan  matinya  orang  ( moedwillige/onrecht  matigedoodslag ) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan.

## 2.3. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien
Hubungan  hukum  dokter-pasien  akan  menempatkan  dokter  dan pasien  berada  pada  kesejajaran,  sehingga  setiap  apa  yang  dilakukan oleh  dokter  terhadap  pasien  tersebut  harus  melibatkan  pasien  dalam menentukan  apakah  sesuatu  tersebut  dapat  atau  tidak  dapat  dilakukan atas  dirinya.  Salah  satu  bentuk  kesejajaran  dalam  hubugan  hukum dokter  pasien  adalah  melalui informed  consent atau  persetujuan tindakan  medik.  Pasien  berhak  memutuskan  apakah  menerima  atau menolak  sebagian  atau  seluruhnya  rencana  tindakan  dan  pengobatan yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  dirinya.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran, khusunya  mengatur  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Dokter  atau  tenaga medis, doktcr mempunyai hak :
1.  memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2.  memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional;
3.  memperoleh  informasi  yang  iengkap  dan  jujur  dan  pasien  atau keluarganya;
4.  menerima imbalan jasa.
Hubungan  hukum  dokter  pasien  yang  sesuai    Pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  syarat-syarat  sahnya  sebuah  perjajiajan atau perikatan hukum Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain :
1.  Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.
2.  Perjanjian  antara  subjek  hukum  tersebut  harus  atas  dasar  sukarela dan tanpa paksaan.
3.  Perjanjian  tersebut  memperjanjikan  sesuatu  di  bidang  pelayanan kesehatan.
4.  Perjanjian  tersebut  harus  atas  sebab  yang  halal  dan  tidak bertentangan dengan hukum.
Hubungan  hukum  rumah  sakit-pasien  adalah  sebuah  hubungan perdata  yang  menekankan  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Dokter berkewajiban untuk  memenuhi  hak-hak  pasien  dan  sebaliknya  pasien  berkewajiban memenuhi  hak  dokter.  Kegagalan  salah  satu  pihak  memenuhi  hak-hak pihak  lain,  apakah  karena  wanprestasi  atau  kelalaian  akan  berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.
Dalam hubungan antara dokter dan pasien sering timbul masalah dengan  adanya  dugaan  terjadinya  kelalaian  medis,  hal  itu  dapat  juga disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  atau  persepsi  yang  sama atas  hak  dan  kewajiban  baik  pemberi  dan  penerima  pelayanan kesehatan.  Masalah  hukum  yang  timbul  tersebut  dapat  diakibatkan kesalahan  atau  kelalaian  para  petugas  kesehatan  atau  diakibatkan kesalahan  dalam  menerapkan  kebijaksanaan  atas  peraturan  dan  juga diakibatkan  kekurangan  pengetahuan  para  petugas  tentang  Hukum Kesehatan  atau  peraturan  perundangundangan  dibidang  kesehatan. Perkembangan  saat  ini  masyarakat  semakin  sadar  atas  hak-haknya yang  secara  otomatis  menuntut  adanya  transparansi  pelayanan kesehatan,  terutama  dalam  kaitan  hubungan  dokter  dengan  pasien  dan menyangkut keluhan yang dialami pasien serta terapi, pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal yang sangat mendasar dalam pelayanan  kesehatan  yang  selalu  dipermasalahkan  masyarakat,  pasien adalah  menyangkut  keterbukaan,  transparansi,  mutu  pelayanan, penerapan  aturan,  kedisiplinan  waktu,  sehingga  sering  diduga melakukan kelalaian medis atau musibah klinis.
Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  melalui  pembentukan  berbagai  perangkat  aturan meliputi, peraturan internal staf medis, standar prosedur operasional dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal. Hal lain yang perlu mendapat  perhatian  bersama  oleh  seluruh  pihak  di  rumah  sakit  adalah menyangkut  pelaksanaan  etika  profesi  dan  etika  rumah  sakit  sehingga penyelenggaraan Pelayanan secara beretika akan sangat mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum.
Permasalahan  hukum  yang  dihadapi  tenaga  medis  atau  dokter dalam  pelayanan  medis.  Adapun  dalam  suatu  sistem  kesehatan, interaksi  yang  nampak    adalah  interaksi  antara  dokter  dan  pasien  yang mungkin juga melibatkan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur lain tersebut mungkin  para  medis  baik  bagian  perawatan  maupun  non  perawatan, pekerja  sosial  dan  rumah  sakit,  di  mana  mereka  secara  pribadi  atau bersama-sama  terikat  oleh  kaidah-kaidah  tertentu,  baik  kaidah-kaidah hukum  maupun  kaidah  sosial  lainnya.  Sistem  kesehatan  adalah  profesi kedokteran,  karena  menurut  anggapan  umum,  seseorang  yang mempunyai  profesi  ini  adalah  menyenangkan,  yaitu  dianggap merupakan profesi yang mulia. Oleh karena itu perlunya ditinjau kembali Perangkat  hukum  yang  mengatur  penyelenggaraan  praktik  kedokteran dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal  dan  kepentingan  pemerintah,sedangkan  porsi  profesi  masih sangat  kurang.  Dokter  dengan  perangkat  keilmuan  yang  dimilkinya mempuyai  karakteristik  yang  khas.  Kekhasannya  ini  terlihat  dari pembenaran  yang  diberikan  oleh  hukum  yaitu  diperkenankannya melakukan  tindakan  medik  terhadap  tubuh  manusia  dalam  upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  tenaga  medis  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  yaitu  bersumber  pada  kepercayaan pasien  terhadap  tenaga  medis  (dokter  atau  perawat)  sehingga  pasien bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent ),
yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan  terhadapnya.  Hal  ini  dilakukan  setelah  ia  mendapat  informasi dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat  dilakukan  untuk menolong  dirinya,  termasuk  memperoleh  informasi  mengenai  segala risiko  yang  mungkin  terjadi.  Adapun  di  Indonesia informed  consent dalam  pelayanan  kesehatan,  telah  memperoleh  pembenaran  secara yuridis  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 290/MENKES/PER/III/2008.  Hubungan  tersebut  lahir  dan  memenuhi syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Yaitu, syarat subyektif  dan syarat obyektif.

## 3.2. Saran
Bahwa  disarankan  agar  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh dokter  terhadap  pasiennya  dalam  upaya  penyembuhan  penyakit  pasien adalah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintai petanggung  jawaban  hukum,  dituntut  profesionalisme,  memberikan pelayanan  medik  adalah  sebuah  perbuatan  hukum.  Hanyalah    tindakan profesional  kedokteran  harus  sesuai  dengan  kode  etik  profesional  dan sumpah jabatan dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-buku
Fuady Munir, 2005, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek , Bandung, PT. Citra Aditya.
Gunawan,  J,  1995, Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent) ,  Jakarta, FK. UI.
__________, 2004, Hukum Medik , Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Penerbit FK. UI.
__________, 2005, Informed Consent dan Rekam Medis , Jakarta.
Haryani,  Syafitri,  2005, Sengketa  Medis:  Alternatif  Penyelesaian  antara  Dokter dengan Pasien, Jakarta, Diadit Media.
Kancil,  CST,  1991,  Pengantar Hukum  Kesehatan  Indonesia ,  Jakarta,  Rineka Cipta.
Kusumah  Astuti,  Endang,  2003, Hubungan Antara Dokter  dan  Pasien  Dalam Upaya Pelayanan Medis , Semarang.
Nasution, Barder Johan, 2008, Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineka Cipta.
Satrio, J, 1993, Hukum Perikatan , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio,  2002, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
Suparman,  Eman,  2005, Tanggung  Jawab  Hukum  dan  Etika  Profesi  Tenaga Kesehatan, Malang.

## B.  Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ MENKES/PER/III/ 2018 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.