Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article

## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS KEPADA  DAERAH  PAPUA  DAN  PAPUA  BARAT  DENGAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Jonathan Jacob Paul Latupeirissa 1 *, I Putu Darma Wijaya 2 , dan I Made Yuda Suryawan 3
1,2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali - Indonesia
3 Universitas Teknologi Indonesia, Denpasar, Bali - Indonesia

## Abstract
The  concept  of  special autonomy  basically  has  two  objectives: reducing  the conflict  of  separatism  and  improving  welfare  from  disparities  with  other regions.  The  prolonged  conflict  in  Papua  has  brought  several multidimensional adversities which tend to be neglected. The people in Papua experience the most loss. This article aims to analyze the problems with the particular  autonomy  policy  in  Papua  and  West  Papua  Provinces.  The research uses a qualitative approach. Sources of data used come from analysis sourced  from  various  kinds  of  literature  such  as  books  and  journals.  The description found in this research shows that the implementation of special autonomy has not been effectively and efficiently implemented. Indicators of the success of public services and conflict resolution are still far from concept. To  conclude  that  granting  special  autonomy  cannot  necessarily  be implemented  pragmatically,  the  government  needs  to  take  humanist approaches that prioritize humanity.

## Abstrak
Konsep  otonomi  khusus  pada  dasarnya  memiliki  dua  tujuan,  yakni untuk  meredam  konflik  separatisme  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dari  kesenjangan  dengan  daerah  lain.  Konflik berkepanjangan  di  Papua  membawa  sejumlah  keterpurukan multidimensi  yang  cenderung  terabaikan.  Kerugian  yang  paling dirasakan  dialami  oleh  masyarakat  di  Papua.  Artikel  ini  bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua  dan  Papua  Barat.  Pendekatan  yang  digunakan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari penelitian  bersumber  dari  berbagai  literatur  seperti  buku  dan  jurnal.
Gambaran  yang  ditemukan  dalam  artikel  ini  memperlihatkan  bahwa pelaksanaan  otonomi  khusus  masih  belum  secara  efektif  dan  efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan  bahwa  kebijakan  pemberian  otonomi  khusus  tidak  serta merta  dapat  dilaksanakan  secara  pragmatis,  pemerintah  perlu melakukan  pendekatan-pendekatan  yang  humanis  mengedepankan rasa kemanusiaan.
Kata kunci : Otonomi Khusus, Kebijakan Pemerintah, dan Desentralisasi Asimetris
Keywords: Special  Autonomy;  Government  Policy; Asymmetric Decentralization.
Article History:
Submission July 11 2021
Revised October 30 2021 Accepted November 07 2021 Published December 01 2021
Corresponding Author Email: jonathan.latupeirissa@gmail.com
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article

## PENDAHULUAN
Penerapan konsep desentralisasi asimetris memberikan perlakuan khusus kepada daerah  dengan  derajat  status  yang  berbeda  dengan  dengan  daerah  lain  berdasarkan aspek kekhususan dan keistimewaan. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang sangat  majemuk  yang  sangat  kompleks  (Jamal  &  Mara,  2018).  Bentuk  konkrit  dari kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia dijalankan oleh beberapa daerah, seperti: bentuk daerah khusus seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta; daerah istimewa seperti Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan  model  otonomi  khusus  seperti  Daerah  Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh (Nyimas Latifah Letty Aziz, 2018).
Kebijakan  otonomi  khusus  pada  dasarnya  bagian  yang  tidak  dapat  dilepaskan dengan upaya pendesentralisasian kewenangan (politik), dengan diikuti desentralisasi kelembagaan, ditambah dengan bantuan keuangan (fiskal) melalui dana alokasi khusus untuk  menjamin  kebutuhan  daerah  otonomi  khusus  terpenuhi  (Suryani  et  al.,  2020). Praktik penyelenggaraan otonomi khusus telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)  menyatakan,  “Negara  mengakui  da n  menghormati  satuan-satuan  Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Prinsip  yang  dijamin  oleh  pasal  18B  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  menjamin pluralisme antar daerah dalam bingkai negara kesatuan (Alivia, 2019). Salah satu yang mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah pusat adalah Provinsi Papua dan Papua  Barat.  Penerapan  otonomi  khusus  pada  dasarnya  dapat  dimaknai  sebagai komitmen  memberikan  aspek  kemanfaatan  seluruh  masyarakat,  dan  memperhatikan kelompok-kelompok yang termarjinalkan untuk mendapatkan perhatian khusus (Marit & Warami, 2018). Dasar hukum dari pelaksanaan otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Papua,  menjadi instrumen  legal  dan  memberikan  jaminan  fasilitas  politik  penyelenggaraan pemerintahan khusus di Papua (Pratomo, 2021).
Status pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi dari empat akar permasalahan  yang  serius,  diantaranya:  Pertama,  proses  integrasi  wilayah  Papua  ke Indonesia pada tahun 1964, diyakini masih banyak elit lokal yang masih menghendaki untuk menjadi negara sendiri. Pasca tahun  1964 muncul gerakan-gerakan separatisme yang menghendaki untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); kedua, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara  sehingga  mengakibatkan  konflik  berkepanjangan  diakibatkan  trauma  dan dendam; ketiga, kegagalan pemerintah membangun bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan  ekonomi  rakyat;  dan  keempat,  marginalisasi  dan  diskriminatif  arus migrasi (Mustikawati & Maulana, 2020).
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
Namun  sejak  awal  implementasi  kebijakan  otonomi  khusus  banyak  elit  politik lokal  yang  kebijakan  ini  tidak  akan  membawa  banyak  perubahan  bagi  masyarakat Papua.  Ada  beberapa  faktor  penyebab  masyarakat  Papua  skeptis  terhadap  kebijakan otonomi khusus, antara lain: Pertama, pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik di Papua  belum  melakukan  pendekatan  dialog  yang  yang  maksimal;  kedua,  regulasi penerapan otonomi khusus sendiri dirancang belum mengakomodir hak-hak substansial masyarakat  Papua;  ketiga,  penyelesaian  problematika  pelanggaran  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  tidak  tuntas;  keempat,  masyarakat  lokal  merasa  tersisih  lantaran  arus migrasi  masuk  di  Papua;  kelima,  kesenjangan  dan  kemiskinan  belum  diatasi  secara maksimal (Kharisma et al., 2020).
Selain  penerima  status  otonomi  khusus,  pemerintah  memperkuat  perhatian kepada Papua dengan mempercepat pembangunan ekonomi lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, serta Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Unit  Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Kharisma et al., 2020).
Namun sejauh ini kebijakan otonomi khusus yang diberikan di Papua dan Papua Barat masih jauh dari harapan. Kebijakan otonomi khusus ditambah dengan serangkaian regulasi  untuk  menstimulasi  diharapkan  untuk  dapat  mewujudkan  keadilan  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  merata  berdasarkan  karakteristik  daerah,  budaya, agama, dan historis. Namun justru sebaliknya otonomi khusus belum mampu mengatasi permasalahan  di  Papua.  Konsekuensi  dari  status  otonomi  khusus  Provinsi  Papua  dan Papua Barat mendapatkan kucuran dana fiskal dari pemerintah pusat setiap tahun. Data yang  dihimpun  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mulai  dari  tahun  2002 – 2013  terjadi peningkatan  Dana  Otonomi  Khusus  (Dana  Otsus)  namun  tidak  diiringi  dengan  laju penurunan angka penduduk miskin (Imam & Hafiz, 2019).
Semangat  dari  otonomi  khusus  sendiri  justru  diterapkan  dengan  tidak memperhatikan  kondisi  aktual  di  Papua.  Digulirkannya  otonomi  khusus  justru membuat masyarakat dihantui ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Terdapat ketakutan  akan  sumber  daya  alam  yang  dieksploitasi  secara  besar-besaran  tanpa memperhatikan  lingkungan  dan  tidak  memberikan  alasan  aspek  kemanfaatan  bagi masyarakat setempat (Marit & Warami, 2018). Praktis dari uraian diatas otonomi khusus belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Sehingga dalam penelitian ini memiliki tujuan dan melakukan kajian analisa, diantaranya: Pertama melihat kendala dalam pelaksanaan otonomi khusus pada Papua dan Papua Barat. Kedua, rekomendasi terkait  penyelesaian  problematika  pelaksanaan  otonomi  khusus  yang  terjadi  di  Papua dan Papua Barat.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan metode studi kasus  terkait  kebijakan  otonomi  khusus  di  Papua  dan  Papua  Barat.  Analisis  data dilakukan  dengan  cara  deskriptif  analisis  sehingga  mampu  mendeskripsikan  secara terperinci dan jelas dalam fenomena sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi  literatur  seputar  studi  otonomi  khusus,  studi  kebijakan  publik,  dan  kajian  ilmu politik. Analisis data difokuskan untuk memperdalam akar permasalahan di Papua dan Papua Barat sebagai bahan kajian pemberian rekomendasi yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat
Untuk melihat sejauh mana dampak dari kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat melihat  indikator  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya.  Amanat  dalam  UU  Otonomi Khusus terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi urgensi dari penerapan kebijakan otonomi  khusus,  yaitu,  Pertama,  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  Provinsi  Papua.  Kedua,  pengakuan  penghormatan  hak  dasar masyarakat asli Papua. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Sakti & Rukia, 2019). Namun urgensi dari ketiga dasar diatas masih jauh dari harapan. Hal tersebut terlihat mulai dari aspek perekonomian; pendidikan; indeks pembangunan manusia;  dan  pelayanan  kesehatan,  berikut  gambaran  pencapaian  dari  kebijakan otonomi khusus yang telah dicapai menurut (Fanggidae & Fajri, 2016):
1. Aspek  perekonomian.  Data  yang  dihimpun  dari  BPS  Papua  Barat  (2014), memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 45,28%; jasa 33,90%, dan sebesar 61,59% berada pada bidang informal;
2. Aspek  pendidikan.  Sebenarnya  dari  tahun  ke  tahun  terjadi  peningkatan  angka partisipasi  sekolah.  Namun,  angka  tersebut  masih  belum  bagus,  dan  masih  jauh kesenjangannya dari sekolah. Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk sekolah dasar  (SD)  sudah  membaik,  mencapai  92,76%.  Namun  untuk  tingkat  sekolah menengah  pertama  (SMP)  masih  sebesar  62.29%;  sekolah  menengah  atas  (SMA) sebesar  62,29%;  dan  pada  tingkat  perguruan  tinggi  jauh  lebih  kecil  hanya  sebesar 24,19%;
3. Aspek  indeks  pembangunan  manusia  (IPM).  Tercatat  IPM  di  Papua  menempati urutan kedua terendah di Indonesia dengan nilai 61,82% dibawah rata-rata nasional sebesar 68,90%;
4. Aspek pelayanan kesehatan. Pada tahun 2013 di Papua layanan kesehatan masih jauh dari ideal. Rasio jumlah dokter di Papua sebesar 1:7.599. Artinya 1 (satu) dokter rata- rata melayani sekitar 7.559 orang.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
Praktis  apa  yang  dicita-citakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di Papua  masih  jauh  dari  harapan.  Sehingga  diperlukan  evaluasi  terhadap  jalannya kebijakan otonomi khusus, masih layak diteruskan atau diganti dengan kebijakan yang baru.
Peranan  pemerintah  dalam  memberikan  perhatian  khusus  ke  pada  Papua  sebagai daerah  dengan  otonomi  khusus  belum  sepenuhnya  bisa  diterapkan  di  Papua,  hal  ini dikarenakan  kesiapan  sumber  daya  yang  memang  jauh  dari  harapan.  Dalam menjalankan  dan  mengelola  kepemerintahannya,  pemerintah  daerah  Papua  masih  di nilai kurang dalam berbagai aspek yang merujuk pada reformasi birokrasi.
Kebijakan  Otonomi  Khusus  Papua  justru  mengarah  kecenderungan  meningkatkan ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah.  Berikut  identifikasi  masalah pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang dilaksanakan sejauh ini, diantaranya (Huda, 2014):
1. Uraian  substansi  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Papua  justru  menambah  perseteruan konflik yang berbuntut panjang antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Seperti, masalah penggunaan lambang dan bendera daerah, Meskipun didalam UU Otonomi Khusus  Papua  memperbolehkan  penggunaan  lambang  dan  bendera,  namun  dalam praktiknya pemerintah pusat beberapa kali dihalang-halangi oleh pemerintah sendiri;
2. Praktik  kebijakan  penyelesaian  konflik,  lebih  banyak  pendekatan  politiknya ketimbang upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Kebijakan  otonomi  khusus  lebih  banyak  diwarnai  agenda-agenda  politik  seperti: pemekaran; demonstrasi; pengembalian otonomi khusus; dan agenda pilkada. Sarana untuk  menutup  jarak  kesenjangan  daerah  Papua  dengan  daerah  lain,  perbaikan infrastruktur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Papua sangat sedikit;
3. Alokasi  penyaluran  dana  otonomi  khusus  yang  cepat  tidak  diiringi  dengan  tata laksana penggunaan dalam tujuan politik hukum dari pemberlakuan otonomi khusus. Penyaluran  dana  otonomi  khusus  telah  dikeluarkan  sejak  tahun  2002,  namun  tidak ada  satupun  kerangka  hukum  yang  menjamin  dalam  kebijakan  penggunaan  dana otonomi khusus tersebut. Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) baru disahkan setelah 3 (tiga) tahun pasca UU Otonomi Khusus diundangkan. Sama halnya  dengan  Peraturan  Daerah  Khusus  (Perdasus)  juga  baru  diterbitkan  pasa  6 (enam) tahun setelah pengundangan UU Otonomi Khusus. Praktis, penyelenggaraan otonomi khusus tidak diiringi oleh kerangka hukum yang baik;
4. Tidak  adanya  proses  evaluasi  yang  mendalam  dan  berjenjang.  Evaluasi penyelenggaran  otonomi  khusus  bersifat  formalitas  sehingga  tidak  mampu menghadirkan perbaikan dan pandangan yang komprehensif;
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
5. Penyelenggaraan  otonomi  khusus  tidak  membumi  sebab  masyarakat  Papua  tidak semua  memahami  maksud  dari  otonomi  khusus.  Sehingga  partisipatif  masyarakat terhadap kebijakan otonomi khusus sangat rendah.
6. Pelanggaran  HAM  menjadi  indikator  kegagalan  proses  integrasi  bangsa  di  Papua. Tata  kelola  pemerintah  yang  terjadi  di  Papua  dengan  pemerintah  pusat  sangat terbatas.  Segungga  kebijakan  pemenuhan  hak-hak  dasar  seperti  lingkungan, pemberantasan  kemiskinan,  pelayanan  air  bersih,  akses  pendidikan,  ekonomi,  dan tindak  kekerasan  yang  sering  kali  terjadi  menjadi  sulit  untuk  segera  diselesaikan (Rochendi S & Saleh, 2017).

## Rekomendasi Penyelesaian Problematika Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat
Problematika di Papua dewasa ini perlu segera diselesaikan. Bentuk pendekatan penyelesaian harus mengedepankan cara-cara yang humanis, dan mengedepankan rasa kemanusian.  Persoalan  konflik  masyarakat,  demonstrasi,  regulasi,  pelanggaran  HAM, kesenjangan ekonomi, dan minimnya fasilitas perlu segera dituntaskan. Berikut upaya kebijakan penyelesaian yang dapat ditempuh guna menyelesaikan konflik di Papua dari kebijakan otonomi khusus:
1. Pemerintah  pusat  perlu  melakukan  pengawasan  dana  otonomi  khusus  serta melakukan pemberantasan korupsi terkait penyelewengan dana yang diberikan. Hal ini dikarenakan dana otonomi khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  di  Papua  (Imam  &  Hafiz,  2019).  Urgensi  dari  harapan  untuk  melakukan pengawasan  daan  agar  dana  yang  dikucurkan  dari  pusat  dapat  diimplementasikan kepada  program-program  yang  direncanakan.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu mengkaji penggunaan dengan membuat grand design, atau master plan yang menjadi upaya  pembangunan  jangka  panjang.  Pengawasan  ini  menjadi  penting  untuk meminimalisir dari dari korupsi dan ketidakefektifan dana;
2. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, serta memaksimalkan forum pendekatan  penyelesaian  konflik  yang  humanis  dengan  menjunjung  nilai-nilai kemanusiaan. Kasus HAM di Papua menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk diselesaikan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya justru masyarakat Papua  mulai  skeptic,  curiga,  trauma  akan  bentuk  kekerasan  dan  pemberlakukan otonomi  khusus.  Hal  semacam  ini  terjadi  di  Aceh,  ketika  resolusi  damai  dan pemberian  otonomi  khusus  gagal  karena  masyarakat  mengalami  beban  psikis  dari kekerasan, dan korban jiwa dalam berbagai peristiwa konfrontasi senjata;
3. Meningkatkan  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  para  pejabat  di  tingkat pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  menjalankan  kepentingan  otonomi  khusus (Ayunda,  2021).  Prinsip  ini  sesuai  dengan  penyelenggaraan  pemerintah  dari perspektif good  governance. Otonomi  khusus  pada  esensi  untuk  masyarakat  Papua,
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
sehingga  bentuk  partisipasi  masyarakat  Papua  menjadi  tujuan  utama.  Partisipasi menjadi penting untuk meningkatkan gairah demokrasi lokal agar tidak dimonopoli oleh  beberapa  aktor  politik  yang  ada.  Lebih  jauh  lagi  untuk  mewujudkan  bentuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diperlukan pembangunan SDM yang baik. Proyek-proyek  pembangunan  tidak  hanya  diupayakan  hanya  pembangunan  fisik, namun juga kesempatan untuk membangun SDM masyarakat Papua.
Sementara itu dalam penyelesaian problematika otonomi khusus diperlukan bentuk tata kelola dari model pengelolaan dan penyelenggaran Otonomi Khusus Papua di masa depan  yang  lebih  baik.  Maka  diperlukan role  model penyelenggaran  secara  jangka panjang, diantaranya (Aziz et al., 2020):
1. Model Penyelenggaraan Kewenangan Daerah
Penyelenggaraan  kewenangan  kebijakan  Otonomi  Khusus  Papua  terdapat beberapa  beberapa  tahap  dan  pembagian  kewenangan,  diantaranya: Pertama , kewenangan pemerintah pusat. Urusan kewenangan pusat sendiri terdiri dari, politik hukum negeri; pertahanan keamanan; moneter dan fiskal nasional; agama; pembinaan daerah otonomi khusus/istimewa; dan pengawasan daerah otonomi khusus/istimewa. Kedua ,  urusan  pemerintah  daerah.  Urusan  pemerintah  daerah  diarahkan  pada, membina,  pengembangan  adat  dan  budaya;  kewenangan  peradilan;  pendidikan; kesehatan; dan kesejahteraan.
Sedangkan yang Ketiga , Harmonisasi Kewenangan. Dalam urusan harmonisasi kewenangan  terdiri  dari  sinkronisasi  perda  khusus;  penataan  kewenangan pengawasan  pengawasan  di  daerah;  penataan  kewenangan  pemerintah  dalam pengelolaan SDA yang adil dan demokratis. Keempat , Pembangunan Daerah. Dalam upaya pengelolaan otonomi khusus dalam pembangunan daerah selayaknya memiliki tujuan diantaranya: peningkatan kesejahteraan masyarakat; akselerasi pembangunan daerah; pembangunan berdasar karakter wilayah; perlindungan terhadap penduduk asli; dan urusan pendapatan dan kewenangan.
Untuk menjalankan konsep penyelenggaraan kewenangan daerah desentralisasi  asimetris  diperlukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  selaras.  Sering  kali  pemerintah  pusat  justru memainkan  peran  kepada  proses  menjalankan  kebijakan  secara top down tanpa mengetahui kebutuhan masyarakat lokal. Dengan aspek kewenangan yang dimiliki selayaknya  pemerintah  pusat  bersikap  selaras  dan  mengoptimalkan  pendekatan hubungan  dengan  pemerintah  daerah  yang  baik,  serta  memiliki  perencanaan  yang baik.
2. Model Penyelenggaraan Kelembagaan Daerah
Model  penyelenggaraan  kelembagaan  khusus  yang  ada  di  dalam  daerah Otonomi  Khusus  Papua  perlu  memperhatikan  beberapa  hal,  diantaranya: Pertama ,
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
Bentuk  organisasi  yang  ramping  dan  efektif.  Kelembagaan  khusus  tersebut  harus efektif  dalam  penyelenggaran  pemerintah  daerah,  meningkatkan  peran check  and balances dan support  system  executive.  Kedua ,  rekruitmen  anggota/sumber  daya manusia.  Upaya  yang  dapat  ditempuh  dengan  menerapkan fit  and  proper  test berdasarkan konteks kekhususan, dan  standar minimal  sebagai  syarat keanggotaan kelembagaan khusus, misal tingkat pendidikan.
Ketiga , peran dan fungsi. Untuk menciptakan kelembagaan khusus di daerah otonomi  khusus  di  Papua,  seperti  MRP/DPRP  perlu  dievaluasi  dari  sisi  peran  dan fungsinya,  seperti:  fungsi  dan  peran  masing-masing  lembaga;  koordinasi  antar lembaga  khusus;  dan  memiliki  fungsi  legislasi, checks  and  balances, atau executive support.  Keempat, inovasi  dan  keterbukaan  informasi  publik.  Model  inovasi  dan keterbukaan  informasi  publik  yang  dimaksud,  seperti:  pemanfaatan  teknologi informasi;  evaluasi  internal  yang  berkala;  pelatihan  SDM;  pembinaan  pusat;  dan pelibatan  masyarakat  yang  partisipatif  bagi  masyarakat  Papua  terhadap penyelenggaraan otonomi khusus.
Peran  penting  dari  keberadaan  lembaga  khusus  peluang  dan  ruang  kepada entitas lokal untuk berpartisipasi dalam pemerintah desentralisasi asimetris. Lembaga khusus  ini  diharapkan  menjadi  lembaga  yang  dekat  dengan  masyarakat.  Namun, dalam  menjalankan  kelembagaan  khusus  ini  diperlukan  kajian  tentang  keefektifan dalam  pemerintah  daerah.  Disamping  untuk  mengakomodir  potensi  atau  aspek kekhususan  namun,  diperlukan  SDM,  tujuan,  dan  fungsi  yang  benar-benar memberikan dampak kepada jalannya pemerintah daerah yang berlangsung.
3. Model Penyelenggaran Keuangan
Model penyelenggaran keuangan di daerah otonomi khusus memiliki cara yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan model penyelenggaraan keuangan yang dikelola oleh  daerah  Otonomi  Khusus  Papua,  seperti: Pertama ,  penyiapan  rencana  induk. Perencanaan yang dimaksud diantaranya: peningkatan kapasitas SDM (eksekutif dan legislatif), dan pelibatan peran eksekutif, legislatif serta partisipatif masyarakat Papua. Kedua ,  penyiapan  regulasi.    Penyiapan  regulasi  dilakukan  dengan  melakukan peningkatan kapasitas SDM; penguatan peran lembaga khusus; dan pelibatan DPRD.
Ketiga ,  mekanisme  penyaluran  dana.  Mekanisme  penyaluran  dana  otonomi khusus dapat dilakukan dengan, transfer dana secara langsung dari pusat ke daerah; penguatan terhadap korbinwas di daerah provinsi hingga ke daerah kabupaten; dan pemerintah daerah wajib penggunaan dana otonomi khusus. Keempat , jangka waktu pemberian dana. Untuk proses pemberian dana otonomi khusus diperlukan sebuah jangka,  seperti:  ada  batasan  sebagaimana  sekarang  20  tahun;  setelah  20  tahun diperlukan  evaluasi  akan  dilanjutkan  atau  tidak;  dan  evaluasi  berkala  tentang pemberian dana otonomi khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article

## 4. Model Penyelenggaraan Politik dan Pemerintah
Untuk  penyelenggara  politik  dan  pemerintahan  di  daerah  Otonomi  Khusus Papua secara baik maka diperlukan beberapa tahapan: Pertama , pembentukan partai lokal  yang  berkualitas.  Upaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  diantaranya, diperlukan SDM partai lokal yang berkualitas; menjalankan sebagai pengatur konflik; mengedepankan  cara-cara  demokratis  dalam  bersaing;  dan  tidak  mengancam kedaulatan  NKRI. Kedua ,  menyelenggarakan  pemerintahan  lokal  yang  kapabel, efisien, dan sinergis. Ketiga , penyelenggara penggunaan simbol khusus yang bersifat historis-filosofis, representatif, dan harus diterima semua pihak. Keempat , peran aktor mampu mendorong percepatan laju demokratis yang mencerdaskan masyarakat.
Untuk menjalankan penyelenggaraan politik dan pemerintah daerah diperlukan niat yang ditujukan untuk mensejahterakan kepentingan daerah. Hal tersebut karena menjadi  sebuah  esensi  dari  pemberlakuan  otonomi  khusus.  Praktik  yang  terjadi selama  ini  terjadi  pergeseran  nilai-nilai,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  justru banyak dinikmati oleh segelintir tokoh politik. Masyarakat yang seharusnya menjadi objek  utama  dari  sasaran  kesejahteraan  justru  kian  ditinggalkan.  Terlebih  lagi implementasi dari otonomi khusus sendiri kurang dirasakan oleh masyarakat lokal. Kebijakan  otonomi  khusus  dalam  perihal  politik  seharusnya  tidak  sekedar  menjadi slogan namun benar-benar membumi dan diketahui oleh masyarakat secara luas.
5. Model Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan
Sedangkan  terkait  model  penyelenggaraan  koordinasi,  pembinaan,  dan pengawasan  diperlukan  sistem  dari  internal  dan  eksternal.  Sistem  tersebut  dapat dilakuan dengan cara diantaranya: membentuk sinergitas pengawasan di pusat dan di  daerah;  peningkatan  peran  dan  fungsi  anggota  dewan;  memperkuat  peran biro/lembaga khusus; meningkatkan peran serta pelibatan masyarakat; dan evaluasi secara berkala.
Segala  kebijakan  otonomi  khusus  di  Papua  mulai  dari  kebijakan  politik,  fiskal, ekonomi,  pembangunan,  perlu  dilakukan  penyelenggaraan  koordinasi,  pembinaan, dan pengawasan yang baik. Yang terjadi dewasa ini pemberian otonomi khusus yang sudah  berumur  20  tahun  tanpa  ada  sebuah  evaluasi  yang  jelas.  Pemerintah  daerah justru  mengalihkan  kepada  aspek-aspek  diluar  dari  implementasi  otonomi  khusus yang  konsekuen.  Diperlukan grand design yang  ideal  dalam  mewujudkan  otonomi khusus yang ideal.

## SIMPULAN
Kebijakan  otonomi  khusus  di  Papua  justru  meningkatkan  kecurigaan  dan ketidakpercayaan  masyarakat.  Implementasi  otonomi  khusus  dirasa  tidak  membumi dan kurang dimengerti oleh masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan pemerintah
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
sendiri membuat kebijakan yang kontra produktif yang justru menghalang-halangi dari pelaksanaan  otonomi  khusus.  Pihak  kelompok  pro-kemerdekaan  dan  sebagian masyarakat
Untuk  mengatasi  problematika  tersebut  diperlukan  penyelesaian  yang  terjadi dewasa ini, dan membentuk re-desain model penyelenggaraan otonomi khusus di masa depan yang ideal. Tahap pertama perlu melakukan penyelesaian problematika otonomi khusus,  yaitu,  (1)  dengan  melakukan  pengawasan  dana  otonomi  khusus  guna meminimalisir  penyalahgunaan;  (2)  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM;  dan  (3) meningkatkan  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  para  pemangku  jabatan penyelenggara  otonomi  khusus.  Tahap  kedua  dengan  mengusulkan  konsep penyelenggaraan otonomi khusus kedepan, dengan menjalan beberapa model, yaitu, (1) model kewenangan otonomi khusus; (2) model kelembagaan khusus otonomi khusus; (3)  model  penyelenggaraan  politik  pemerintah;  (4)  model  penyelenggaraan  keuangan; dan (5) model pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan daerah otonomi khusus. Pasca  pemberlakuan  otonomi  khusus  sebenarnya  bukan  menjadi  akhir  dari  perhatian pemerintah kepada Papua. Fokus yang diberikan selayaknya memberikan evaluasi dan perbaikan praktek otonomi khusus di Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Alivia, D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. Rechtsidee , 14 (2), 150 – 166.
Ayunda, R. (2021). Dampak Riil Implementasi Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance. Jurnal Komunikasi  Hukum , 7 (1), 387 – 402.
Aziz,  L.  L.  N.,  Zuhro,  S.  R.,  Cahyono,  H.,  Suryani,  D.,  &  Maulana,  Y.  (2020). Model Desentralisasi  Asimetris  dalam  NKRI (L.  L.  N.  Aziz  &  S.  R.  Zuhro  (eds.);  1st  ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fanggidae, I.  G.,  &  Fajri,  H.  (2016).  Menelisik  Kinerja  Governance  di  Daerah  Otonomi Khusus Papua Barat. Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara , 4 (1), 91 – 106. Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (1st ed.). Nusamedia.
Imam,  R.,  &  Hafis,  A.  (2019).  Desentralisasi  Asimetris:  Kemiskinan  Di  Tengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 5 (2), 1180 – 1192.
Jamal, O., & Mara, S. (2018). Politik Kewargaan Multikulturalisme : (Studi Kasus Tentang Peran Majelis Rakyat Papua dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat Papua Era Otonomi Khusus ). Jurnal Politik & Pemerintahan , 2 (2), 156 – 164.
Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021 Page 168 – 178
Copyright © 2021, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3496 to this article
Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Papua. Jurnal  Public  Uho , 3 (1),  1 – 20. https://doi.org/10.35817/jpu. v3i1.11392
Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmu Sosial , 16 (1), 41 – 46.
Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian  Dana  Otonomi  Khusus. Jurnal  Public  Policy , 2 (6),82-98.https:// doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2401
Nyimas  Latifah  Letty  Aziz,  T.  (2018).  Pola  Pengawasan  Pengelolaan  Dana  Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik. Jurnal Penelitian Politik , 15 (726), 81 – 96.
Pratomo,  R.  R.  (2021).  Sosialisasi  Tentang  Dampak  Otonomi  Khusus  dan  Potensi Pemekaran  Wilayah  Papua  Kepada  Masyarakat  Umum. Jurnal  Pengabdian Masyarakat (JMP) , 1 (1), 28 – 35.
Rochendi  S,  &  Saleh,  K.  A.  (2017).  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Dalam Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Papua  Barat. Jurnla  Kajian  Politik  Dan  Masalah Pembangunan , 13 (1), 1903 – 1919.
Sakti,  A.,  &  Rakia,  R.  (2019).  Kewenangan  Khusus  Majelis  Rakyat  Papua  Terhadap Pembentukan Perdasus. Jurnal Justisi , 7 (1), 14 – 25.
Suryani, D., Zuhro, S. R., Cahyono, H., Aziz, L. L. N., Aulia, D., & Maulana, Y. (2020).
Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus Studi Kasus Bali dan Maluku Utara (D. Suryani & S. R. Zuhro (eds.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.