## Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
Bambang Widodo Umar*

## Abstrak:
Sesuai dengan esensinya, polisi dibentuk untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmoni dan sejahtera melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas. Dalam konteks pembangunan, peran dan posisi Polri diharapkan dapat ikut merawat Kebhinnekaan yang saat ini tidak lepas dari arus modern, pluralisme dan postmodern . Untuk itu garus dipahami bahwa implementasi Tri Brata yang tidak sekedar disebabkan masalah teknis. Hal itu disebabkan, sistem sentralisasi kepolisian Indonesia yang dibangun atas dasar logika masyarakat Barat Oksidental (Eropa Kontinental), dasar filosofi dan epistemotologinya jati diri kepolisian Indonesia Tri Brata belum dirumuskan secara formal dalam undang- undang kepolisian, dan perlu pula disadari bahwa sistem masyarakat Barat yang masih mewarnai sistem kelembagaan lainnya (sosial, politik, ekonomi). Kesimpulannya, pedoman kerja Tri Brata dalam masyarakat komunal memiliki hubungan sangat erat dengan budaya organisasi Polri, sehingga perlu membentuk perilaku khas kepolisian Indonesia dalam suatu kehidupan Kebhinnekaan yang sesuai dengan masyarakatnya.  Kembali ke khittah polisi Tri Brata berarti seluruh “fungsi” kepolisian perlu dibenahi ulang, karena selama ini pemahaman aparat terhadap pedoman kerja Tri Brata tercemar oleh perubahan sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.
Kata Kunci : Kebhinnekaan, Modernisme, Pluralisme, Post Modernisme

## Pendahuluan
Polisi tidak dirancang untuk menghadapi perubahan sosial, tapi dibentuk untuk ikut serta membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmoni dan sejahtera melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas dalam prevalensi tidak berlebihan. Dalam
konteks pembangunan, peran dan posisi Polri diharapkan dapat ikut merawat Kebhinnekaan yang saat ini tidak lepas dari arus modern, pluralisme dan postmodern.
Perlu disadari bahwa dalam kehidupan di dunia ini tidak ada sesuatu yang tetap. Segalanya pasti berubah, termasuk juga masyarakat suatu bangsa. Perubahan itu bisa berjalan pelan (evolusi), setengah cepat (trasformasi), dan cepat (revolusi). Setelah ± 72 tahun bangsa
*.  Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, Staf Pengajar Dep Kriminologi FISIP- UI, Pemerhati kepolisian.
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
Indonesia merdeka, dalam perubahan sosial terdapat masalah besar yang dihadapi bangsa ini untuk merawat Kebhinnekaannya. Ada sesuatu yang goyah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi kegoyahan itu agar dapat dikendalikan, polisi ikut cawe-cawe mengatasinya, meskipun hal itu bukan tugas pokoknya.
Memang akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia dan khususnya di Jakarta Raya terjadi berbagai peristiwa yang merefleksikan tiga arus perspektif itu berkembang secara sporadis. Di luar Jawa sering terjadi konflik sosial terutama di daerah eksplolarasi sumber daya alam juga di daerah-daerah perkebunan. Di wilayah Jakarta penggusuran pemukiman penduduk antara lain di Kalijodo; Kampung Pulo; Bukit Duri; Kapung tua Pinangsia; Kebon Kosong; Kali Krukut yang dihadapi dengan perlawanan masyarakat. Juga kritik masyarakat terhadap penggeseran rencana waktu penyidikan terhadap Ahk yang diduga menista agama, demikian pula penetapan SBP yang dijadikan tersangka makar, dan HR yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah, termasuk tuduhan terhadap BN dan Mrmn; serta kritik terhadap larangan aksi damai 112 yang dinilai menggangu minggu tenang sebelum Pilkada DKI dimulai.
Kritik masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi nampak tidak terklasifikasi pada undang-undang kepolisian. Umumnya masyarakat masih berpijak pada ketentuan, polisi itu adalah”alat negara”, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dinyatakan Polri merupakan ”alat negara” yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun di dalam kenyataan polisi cenderung bertindak sebagai ”alat pemerintah”. Inilah kontradiksi-
kontradiksi di dalam rumusan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun yang menyulitkan polisi untuk bertindak netral dan mandiri karena posisinya di bawah Presiden dan pemilihan Kapolri harus diikuti dengan uji kelayakan di DPR yang lebih kuat berfsifat politis.

## Polisi dalam Arus Modern, Pluralisme, dan Postmodern
Secara evolusi perubahan sosial berlangsung pula di belahan bumi Nusantara. Perubahan itu dipahami dan dihayati oleh para pendiri bangsa ini ( founding father ), dan kemudian secara ideologis “Nusantara” dinyatakan sebagai “Indonesia”. Dengan begitu sebenarnya Indonesia sebagai kumpulan dari suku-suku di Nusantara yang sifatnya multikultural. Saat lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang popular adalah berkembangnya konsep “nasionalisme”, sedangkan konsep “pluralisme”, “Modernisme”, maupun “postmodernisme” belum dikenal.
Kini mulailah dirasakan kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan konsep tersebut secara benar. Untuk mencapai tujuan itu dalam kehidupan nasional di Indonesia tidaklah mudah, karena di negeri ini sedang berlangsung pembangunan yang secara konsepsional nampaknya belum merumuskan konsep implementasinya secara selaras dan terkait dengan konsep modernisme dan postmodernisme. Baru konsep modern yang diaplikasikan melalui pembangunan ekonomi dan fisik (material) yang diutamakan.
Sejalan dengan jalannya pembangunan nasional, dalam kehidupan masyarakat lahir berbagai keberagaman. Keberagaman dalam wadah kehidupan itu ibarat taman yang ditumbuhi oleh aneka macam tumbuhan dan bunga-bunga. Keberagaman menjadi indah bila ditata dengan apik dengan menghargai individu-individu maupun kelompok yang
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
ada di dalamnya. Dalam hal ini tentu ada sejumlah masalah yang perlu dipahami oleh semua pihak terutama Polri adanya pengaruh modernisme, pluralisme dan post modern yang berkembang sejalan dengan perubahan sosial di Indonesia. Terabaikannya pemahaman ini dapat menimbulkan krisis jati diri bangsa yang bisa tumbuh menjadi sikap antipati terhadap bangsanya sendiri atas pembangunan nasional yang dilakukan karena tidak selaras dan sesuai dengan harapan.
Dari sini muncul kekhawatiran dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkannya kembali kepolisian dalam “rezim kekerasan negara”. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa dan kecenderungan dalam pendidikan yang disatukan dengan militer yang sangat berbeda sifat dasar lembagaannya. Kekerasan di sini dimaksud dalam arti luas, tidak saja sebagai bentuk tindakan fisik mencederai orang di luar undang-undang atau tindakan brutal, tetapi juga penciptaan “rasa ketakutan” dan “ketidakberdayaan” masyarakat. Contoh, masih ada polisi yang kerjanya mencari- cari kesalahan orang atau dalam bahasa populer mengkriminalisasi seseorang.
Kontradiksi-kontradiksi dalam bernegara khususnya dalam kaitan dengan tugas kepolisian tersebut menjadi cukup menarik untuk dianalisis karena terdapat setidaknya ada tiga arus perspektif yang sedang berkembang di dalam masyarakat yang dihadapi Polri. Pertama, masyarakat yang gandrung dengan paham pluralisme, kedua , masyarakat yang gandrung dengan paham modernisme, dan Ketiga , masyarakat yang gandrung dengan paham post modern.
Pluralisme adalah suatu paham yang mengakui kemajemukan dalam realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan dari segi agama, sosial, budaya, politik, etnisitas, tradisi lokal dan sebagainya. Pluralisme
bukanlah paham yang secara tiba-tiba muncul dalam kehidupan masyarakat, tetapi merupakan suatu proses sosial yang berkaitan secara kokoh dengan sekularisme, liberalisme yang kemudian melahirkan pluralisme.
Pluralisme dalam konteks kontemporer bisa dikatakan sebagai keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. Menurut Nurcholis (1998) pluralisme tidak sekadar mengakui keberagaman dan perbedaan, tapi proses aktif yang merangkai keberagaman untuk tujuan-tujuan sosial yang luhur yaitu untuk kebersamaan dalam pergeseran peradaban.
Dengan wilayah yang secara geografis berbeda-beda, secara alami hal ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan dari suatu masyarakat. Di samping itu terbukanya hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain berpengaruh pula terhadap budayanya. Kondisi iklim yang berbeda di setiap wilayah berpengaruh pula terhadap sikap perilaku warga masyarakat. Hal-hal demikian sangat sulit untuk diseragamkan, kecuali dengan “power” (kekuasaan) yang besar.
Kondisi inilah yang masih menghambat tumbuhnya prinsip-prinsip pluralisme. Bahkan ada yang curiga dan melihat sebagai ancaman dalam proses perubahan sosial. Padahal justru kecurigaan dan kekhawatiran itulah yang menimbulkan konflik dan aksi-aksi kekerasan yang marak di Indonesia (Suparlan, 2003). Dengan mencermati beberapa kejadian yang timbul di tanah air, kiranya perlu diselaraskan pemahaman pluralisme Indonesia sebagai asset bangsa yang menjadi dasar dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita- cita bangsa Bhineka Tunggal Ika (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990).
Dalam situs http://id.shvoong.com/ humanities/philosophy/2262947-sejarah- gagasan-pluralisme-agam/#ixzz1rafX9QYU
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
dijelaskan bahwa pluralisme sebagai istilah baru sedang aktual diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Pluralisme sendiri berarti paham tentang keberagaman dalam masyarakat, yang memiliki kerangka interaksi dari beberapa kelompok dengan menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik sosial. Gagasan yang baru tersebut banyak menimbulkan persoalan dan pro kontra dari berbagai pihak karena perbedaan presepsi tentang pluralisme itu sendiri.
Intinya, pluralisme diartikan sebagai paham yang mentoleransikan dengan adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Bukan hanya mentoleransikan paham tersebut, tapi juga mengakui kebenaran masing- masing pemahaman, setidaknya menurut logika para pengikutnya. Sebenarnya cukup pelik untuk menerapkan paham tersebut, setidaknya harus diawali lebih dahulu dengan membangun kesadaran etis dan etos yang membentuk serta membangun perilaku etis dan produktif. Selanjutnya baru dirumuskan program pencapaiannya.
Karena itu bagi Polri secara umum perlu membenahi secara mendasar pendidikan kepolisian dengan merancang kurikulum yang bisa menangkap makna konsep tersebut. Dan khusus di lingkungan pendidikan tinggi polisi harus mampu membuat “program pecapaiannya”. Sulit bagi polisi untuk menghindar dari pembangunan nasional dengan dinamika globalisasi yang telah membuat kehidupan bangsa menjadi semakin kompleks Dampaknya ritme aktivitas masyarakat pun berjalan semakin cepat yang tercermin pada peningkatan mobilitas manusia, barang, transaksi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertukaran informasi yang belum diimbangi dengan profesionalisme secara merata dari aparatnya serta sarana yang canggih dan lengkap untuk kepentingan pelaksanaan
tugas.
Dalam konteks arti postmodernisme, di situs http://www.postmodern.com/cim/ briefing/decon.doc dijelaskan tentang etimologis postmodernisme sesungguhnya terdiri dari dua kata, post dan modern. Kata post, dalam Webster’s Dictionary Library adalah bentuk prefix yang diartikan sebagai “later or after” . Jika disatukan menjadi postmodern, artinya koreksi terhadap konsep modernism, dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada masa kini yang muncul karena adanya modernitas itu sendiri.
Sedangkan secara terminologi, menurut tokoh dari postmodern, Pauline Rosenau (1992) mendefinisikan postmodern secara jelas dalam istilah yang berlawanan antara : Pertama, postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Juga postmodern cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas. Yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban Barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam jalur cepat. Namun mereka meragukan prinsip-prinsip modern seperti karier, jabatan, tanggung jawab, birokrasi, demokrasi, toleransi, humanisme, egalitarianisme, objektif, kriteria evaluasi, prosedur netral, peraturan impersonal dan rasionalitas. Kedua, teoritisi postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia ( world view, universal dll), metanarasi, totalitas, dan sebagainya. Inilah janji-janji yang tercapai jika kehidupan modern diterapkan, yang nyatanya sejak konsep itu dilahirkan di dunia yang menganut paham tersebut hingga kini belum terwujud bahkan ada yang kembali ke budaya bangsanya sendiri seperti Jepang, Tiongkok, Irak dan lain-lain.
Postmodernisme berpandangan bahwa sesuatu itu bersifat relatif. Kebenaran juga relatif,
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
kenyataan (realitas) adalah relatif, dan keduanya menjadi konstruk yang tidak bersambungan satu sama lain. Hal tersebut jelas mempunyai implikasi dalam bagaimana kita melihat diri dalam mengkonstruk identitas diri. Hal ini senada dengan definisi dari Friedrich Wilhelm Nietzsche sche (1844-1900) dikenal sebagai nabi dari postmedernisme. Dia adalah suara pionir yang menentang rasionalitas, moralitas tradisional, objektivitas, dan pemikiran- pemikiran Kristen pada umumnya. Nietzsche sche berkata, “Ada banyak macam mata. Bahkan Sphinx juga memiliki mata; dan oleh sebab itu ada banyak macam kebenaran, dan oleh sebab itu tidak ada kebenaran.”
Menurut Tom Jacob, postmodern memiliki dua makna: (1) sebagai simbol reaksi terhadap modernisme yang dipandang kurang humanis dan cenderung mau kembali ke situasi pra- modern (situasi menjadi acak-acakan atau kontradiksi); (2) suatu perlawanan terhadap masa lampau yang harus diganti dengan sesuatu yang serba baru dan tidak jarang menjurus ke arah sekularisme.
Dengan demikian jelas ada perbedaan antara modernisme dan postmodernisme. Dalam sejarah manusia dikenal tiga zaman yang memiliki ciri khas masing-masing yaitu, pra-modern, modern dan postmodern. Zaman modern ditandai dengan afirmasi diri manusia sebagai subjek. Apalagi setelah pernyataan Rene Descartes, “cogito ergo sum” yang artinya “karena aku berpikir maka aku ada”. Dari pernyataan itu, berarti manusia dibimbing oleh “rasio” (pikiran) sebagai subjek yang berorientasi pada dirinya sendiri, sehingga rasio menjadi pengendali terutama tingkah laku manusia. Masa kini muncul berbagai macam teori yang akhirnya sekarang ini berada pada zaman postmodern. Pada masa postmodern ini memfokuskan diri pada “teori kritis” yang berbasis pada kemajuan dan emansipasi. Kemajuan dan emansipasi adalah dua hal yang saling berkaitan, seperti yang
dinyatakan oleh Habermas bahwa keberadaan demokrasi ditunjang oleh sains dan teknologi cenderung melepaskan diri pada hal-hal yang bersifat manusiawi. Dalam hal ini dikemukakan sejarah munculnya postmodern sebagai “isme” yang mengritik secara pedas modernitas.
Pemikir Thomas Oden, bahwa periode modern dimulai dari runtuhnya bangunan Bastille pada tahun 1789 (Revolusi Perancis) dan berakhir dengan kolapsnya komunisme dan runtuhnya tembok berlin pada tahun 1989. Modernisme adalah suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian dan kemungkinan untuk mengetahui kebenaran dengan hanya menggunakan penalaran manusia. Oleh karena itu, dalam arti simbolik “logika” (penalaran) dianggap menggantikan posisi Tuhan, sedang “naturalism” menggantikan posisi supernatural. Hal-hal yang bersifat modernisme dinyatakan sebagai penemuan ilmiah, otonomi manusia, kemajuan linier, kebenaran mutlak, dan rencana rasional dari modernisme harus dimulai dengan “rasa optimis” yang tinggi.
Jadi postmodernisme sebagai reaksi melawan modernisme yang muncul akhir abad 19. Dalam postmodernisme, “pikiran” digantikan oleh “keinginan”; “penalaran” digantikan oleh “emosi”; dan “moralitas” digantikan oleh “relativisme”. Sedangkan “kenyataan” tidak lebih dari sebuah “konstruksi sosial”; “kebenaran” disamakan dengan “kekuatan atau kekuasaan”; “Identitas diri” muncul dari “kelompok”. Postmodernisme punya karakteritik fragmentasi (terpecah-pecah menjadi lebih kecil), tidak menentukan (indeterminacy), dan sebuah ketidakpercayaan terhadap semua hal yang bersifat mutlak, universal dan struktur kekuatan. Selanjutnya dijelaskan bahwa postmodernisme adalah “penerangan yang bersifat humanis”.

## Dinamika Polri
Kini masyarakat secara pelan-pelan sedang
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
mengalami restrukturisasi sosial dan keadaan ini perlu dihadapi Polri sebagai agenda tambahan dalam pembenahan budaya kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan tatanan sosial baru. Konsentrasi awal tidak lepas dari peningkatan profesionalisme dan kinerja polisi. Dalam hal ini perlu dibenahi profil lembaga, profil sumber daya manusia, profil organisasi, dan profil kelengkapan dasar. Berbagai problem terdapat di setiap profil tersebut, untuk itu perlu kerja besar, keseriusan dan hati yang lapang dalam melakukan pengembangan kepolisian.
Di sisi lain Polri juga menghadapi perkembangan masyarakat yang sejalan dengan perubahan sosial tidak bisa lepas dari kondisi awal bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk ( plural society ) menuju ke arah masyarakat multikultural.  Proses sosial ini tidak lepas dari migrasi di Indonesia sebagai negara terbuka yang sangat mungkin menjadi wahana pergerakan dari berbagai bangsa. Kondisi masyarakat demikian ini tidak dapat digolongkan normal, secara perlahan tapi pasti sedang berubah yang perlu diantipasi dengan cermat. Suatu komposisi dari unsur-unsur kemasyarakatan yang selama ini telah dikoordinasikan secara fungsional oleh pemerintahan mulai goyah dan perlu ditataulang agar berjalan secara harmoni. Jika hal ini tidak disadari dan diantisipasi, dikhawatirkan akan muncul keadaan anomi, apalagi sistem hukum di Indonesia belum kuat.
Sebagai salah satu fungsi pemerintahan dan ujung tombak sistem peradilan, saat ini Polri sedang menghadapi “tugas besar”, dengan itu ia akan memberikan kontribusi lebih besar jika mampu menyesuaikan diri dan ikut memecahkan masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Memelihara ketertiban masyarakat ( social order ) menjadi  taruhan utama, bahkan di atas penegakan hukum dan kegairahan pada supremacy of law sebaiknya diberikan makna mendasar dengan menata masyarakat plural di Indonesia.
Untuk menghadapi tugas besar tersebut sebaiknya mulai saat ini Polri konsentrasi pada usaha mengakhiri pendekatan tugas secara kekerasan ( violent ) yang sudah meluas. Dengan mengakhiri pendekatan kekerasan yang meluas itu, Polri akan memberikan kontribusi sangat besar terhadap pemulihan kehidupan bangsa dari keterpurukan moral yang kini dirasakan kian mendalam. Tentu hal ini harus disertai pemahaman bahwa Polri tidak bekerja dalam kondisi social yang statis tepai dalam kondisi social yang dinamis dimana terdapat dua paham yang menjadi prioritas dalam mengendalikan keharminisan dalam kehidupan masyarakat. Jelas hal itu tidak bias dilakukan oleh Polri sendiri tetapi harus dilaksanakan lintas sektoral.
Konvenan Hak Sipil dan Politik yo Code of Conduct for law Enforcement Officials, telah meletakkan tugas perlindungan terhadap masyarakat bagi aparat penegak hukum, terutama polisi. Namun dalam kenyataan masih ada penyimpangan perilaku polisi yang bertentangan dengan keharusan itu. Kecenderungan yang terjadi kekerasan polisi tidak hanya kekerasan personal, namun ada juga kekerasan yang bersifat struktural, dengan menggunakan cara tidak langsung untuk mengungkap atau mengatasi masalah. Dalam hal ini warga masyarakat ditempatkan pada posisi yang patut disalahkan, informasi tentang masalah dikemas secara sepihak (oleh aparat kepolisian), dan disinyalir untuk membebaskan aparat yang bertanggungjawab atas masalah itu. Kemudian dengan cara-cara tertentu dikemas justifikasi bahwa ada pihak-pihak yang memprofokasi.
Sebenarnya hal itu tidak sekedar disebabkan oleh lemahnya kepolisian. Masalah itu disebabkan oleh, pertama , fundamen logis dan rasional sistem kepolisian kita yang mungkin sudah lemah atau keliru dasar filosofi dan epistemotologinya. Hal itu nampak dari aktivitas polisi yang terjebak dalam paradigma dalam melihat masalah pada “sebab-musabab” yang efeknya memaksa sistem
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
kepolisian lebih memfokuskan diri terhadap mencari penyelesaian masalah pada segi “akibat” daripada “sebab” (efek pidana). Kedua , polisi dalam rangkaian sistem hukum civil law (Eropa kontinental) yang dibangun atas dasar logika oksidental (Barat) sebagai tatanan masyarakat yang sifatnya individual, bukan logika oriental (Timur) sebagai tatanan masyarakat komunal yang sangat berbeda bahkan secara diametral dengan masyarakat Barat. Ketiga , perlu disadari bahwa sistem kepolisian di Indonesia, sebagaimana sistem-sistem lainnya (sosial, politik, ekonomi) cenderung dalam penerapan lebih menjadi pelayanan bagi kepentingan elit penguasa. Jika demikian hal ini harus diubah.
Secara inherent dalam lembaga kepolisian melekat gezagdualisme (dua kekuasaan sekaligus). Pertama, kekuasaan bidang justitiele (hukum); kedua kekuasaan bidang besturlijke (pemerintahan). Kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama polisi, yakni sebagai aparat penegak hukum diperoleh dari kekuasaan bidang justitiele , sebagai pelayan masyarakat termasuk penegak ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan diperoleh dari kekuasaan bidang besturlijke . Ketiga fungsi menempatkan polisi sebagai bagian dari birokrasi yang cukup berat karena berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai resiko yang diterimanya. Dalam kaitan dengan Undang- Undang No.2/2002 telah diatur tentang Komisi Kepolisian Nasional (pasal 38). Dalam rangka mengawasi kewenangan polisi yang besar, seharusnya untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, Komisi Kepolisian Nasional tidak hanya dibentuk di tingkat nasional tetapi juga di Komisi Kepolisian Daerah yang tidak sekedar memberi advice ke Presiden tapi juga bisa mengawasi kebijakan yang dilakukan aparat/ pejabat kepolisian.
Dari segi latency , dua macam peranan yang terkait dengan lembaga kepolisian, yaitu (1) peran sosialisasi , dalam arti membuat khalayak
sosial menyadari, mengenal, dan menghayati nilai, norma dan falsafah hidup masyarakat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan (2) peran proteksi , dalam arti menjaga khalayak tidak sampai melakukan perbuatan menyimpang, apalagi perbuatan yang bertentangan dengan pola perilaku yang diharapkan. Peran sosialisasi mengutamakan pendekatan dengan ajakan, anjuran, keteladanan, pemberian ganjaran dan pujian kepada warga yang berprestasi, sedang peran proteksi menekankan pada pemberian sanksi kepada pelanggar.
Secara teoretik kedua peran itu terpisah, namun dalam organisasi keduanya bisa berbaur. Karena itu secara kelembagaan yang mengemban tugas tersebut diperlukan pengkhususan. Lembaga yang mengemban peran sosialisasi (Samapta) mengutamakan pada kegiatan yang bercorak “edukatif ”, sedangkan lembaga yang mengemban peran proteksi (Reserse) lebih mengutamakan “penegak hukum”. Dalam hal ini alih-alih peran polisi sebagai lembaga sosialisasi ke lembaga proteksi berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku masyarakat dan mengendalikan tindakannya dari kemungkinan bias terjadinya perpacahan (rontoknya kondisi Kebhinnekaan). Karena di dalam masyarakat, polisi berhadapan dengan golongan nonconformists yang tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga dengan para pelanggar ( aberrant) nilai- nilai Kebhinnekaan. Hal ini menuntut Polri untuk mengkoordinir fungsi-fungsi kepolisian lain dalam satu gerak kelembagaan secara lintas departemen.
Mencermati pekerjaan polisi di Indonesia memberi wawasan bahwa pekerjaan itu menuntut semakin beradab dan bermoral dalam kerangka menghadapi perubahan sosial dari pendekatan “kekerasan” ke pendekatan “peradaban” terkait dengan pengetahuan, keterampilan, peralatan juga dalam pengawasan formal maupun sosial sesuai dengan karakteristik
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
bangsa Indonesia. Sebenarnya cukup pelik bagi Polri untuk mewujudkan “Peran dan Posisi Polri dalam Merawat Kabhinekaan”, namun itulah tantangan yang harus dihadapi. Karena itu para pimpinan Polri dalam mengayunkan langkah untuk mewujudkan Peran Polri dalam Merawat Kebhinnekaan perlu selalu memperhitungkan kondisi masyarakat dalam tiga perspektif tersebut bagaimana pemahaman mereka dan bagaimana langkah Polri sendiri yang tepat untuk dilakukan.

## P e n u t u p
Berkaitan dengan uraian di atas tidak bisa dipisahkan dengan kaburnya pedoman kerja Polri Tri Brata yang tidak sekedar disebabkan masalah teknis, lebih dari itu terdapat beberapa hal yang perlu ditata ulang. Pertama , sistem sentralisasi kepolisian Indonesia yang dibangun atas dasar logika masyarakat Barat Oksidental (Eropa Kontinental) sebagai tatanan masyarakat yang bersifat individual, tampak mengalami kesulitan dalam penerapannya di tengah masyarakat Timur Oriental (termasuk Indonesia) yang memiliki realitas historis dan kultural bersifat komunal, yang jauh berbeda secara diametral dengan masyarakat Barat. Kedua, dasar filosofi dan epistemotologinya jati diri kepolisian Indonesia Tri Brata belum dirumuskan secara formal dalam undang-undang kepolisian. Ketiga , perlu pula disadari bahwa sistem masyarakat Barat yang masih mewarnai sistem kelembagaan lainnya (sosial, politik, ekonomi) dalam penerapan lebih menjadikan pelayanan bagi kepentingan elit penguasa. Rakyat dan aparatus yang sebenarnya adalah obyek utama dari ideal-ideal pelayanan dalam masyarakat komunal justru menjadi korban dari sistem itu sendiri.
Dengan demikian pedoman kerja Tri Brata dalam masyarakat komunal memiliki hubungan sangat erat dengan budaya organisasi Polri. Keduanya membentuk perilaku khas kepolisian Indonesia dalam suatu kehidupan Kebhinnekaan
yang sesuai dengan masyarakatnya. Kembali ke khittah polisi Tri Brata berarti seluruh “fungsi” kepolisian perlu dibenahi ulang melalui upaya pencairan ( unfreezing ), pengubahan ( changing ), dan pembekuan ( refreezing ), karena selama ini pemahaman aparat terhadap pedoman kerja Tri Brata tercemar oleh perubahan sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.
Selanjutnya untuk menjaga konsistensi dari ”jati diri” polisi, Tri Brata juga perlu dijabarkan pada program pencapaian, baik di bidang ”pembinaan” terutama komponen kurikulum pendidikan dan latihan, juga di bidang manajemen sumber daya manusia, dan di bidang ”operasional” pada peran, samapta, bimas, lalu-lintas, reserse, intelijen, Polisi Perairan dan Polisi Udara, serta Brigade Mobil. Penjabaran dirumuskan dengan perhitungan waktu dan anggaran untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tanpa penjabaran Tri Brata ke dalam program pencapaian akan sulit mewujudkan Polisi Dalam Arus Pluralisme dan Post Modern Menuju Bingkai Bhineka Tunggal Ika.

## Daftar Pustaka
Hendratmoko Goroh. 2014. Mengenal Tokoh Pluralisme From Pluralist to Patriotic Politics: Disadur dari Putting Practice First , Blattberg, oleh Charles.
Naim Ngainun, Ahmad Sauqi. 2008. Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
Sururin. 2005. Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang Berserak. Bandung Nuansa.
http://id.shvoong.com/humanities/ philosophy/2262947-sejarah-gagasan- pluralisme-agam/#ixzz1rafX9QYU http://www.muslimdaily.net/artikel/ s t u d i i s l a m / p l u r a l i s m e - a g a m a - d a l a m pandangan-islam.html http://vanlith-mtl. sch.id/
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme