## KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KAMPUNG ADAT CIREUNDEU
Emi Rachmawati, Rannie D K Rachaju, Dina Alamianti Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No.116, 40261, Bandung, Indonesia, Telp.022- 4230601, email: e.rachmawati26@gmail.com; r.rachaju@gmail.com; nadien5@gmail.com ___________________________________________________________________________

## ABSTRAK
Objek daya tarik wisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan pariwisata yang ada di Indonesia,  salahsatunya  adalah  kampung  adat  Cireundeu  di  Kecamatan  Cimahi  Jawa  Barat yang memiliki potensi wisata yang masih dikembangkan hingga saat ini. Potensi wisata tidak lepas dari peran pemerintah setempat  yang dalam pengembangan pembangunan desa wisata dapat dilakukan melalui regulasi dan perijinan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor  yang  membuat  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  desa  wisata  kampung  adat Cirendeu  belum  optimal.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan komunikasi kebijakan publik tentang pengembangan desa wisata di kampung adat Cireundeu yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora)  sebagai  unsur  pelaksana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  komunikasi kebijakan pembangunan desa wisata yang dilakukan oleh Disbudparpora melalui pendekatan komunikasi persuasif dan juga terdapat faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Disbudparpora juga berupaya untuk melakukan pembinaan dan pelibatan secara aktif kepada masyarakat adat guna pengembangan wisata yang berkelanjutan.
Kata kunci : komunikasi, kebijakan publik, desa wisata.

## COMMUNICATION OF PUBLIC POLICY IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGE IN KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

## ABSTRACT
The objects of tourism attraction have an important role in Indonesia’s tourism growth, as an example is Cireundeu adat village in Cimahi, West Java.  Which has potentials to be a tourism destination, and still being developed of late. The potentials to be a tourism destination cannot be separated from local government involvement to the development of village tourism, which can  be  done  through  regulation  and  authorization,  but  in  the  enactment  process,  there  are several  factors  that  make  policy  implementation  of  Cirendeu  adat  village  development  as tourism destination is not optimal. The purpose of this research is to know the implementation on communication of public policy, particularly about the development of tourism village in Cireundeu  Adat  Village  that  led  by  the  Department  of  Culture,  Tourism,  Youth  and  Sports (Disbudparpora)  as  an  Executive  element.  This  research  uses  qualitative  research  methods with  data  collection  procedures  are  through  observation,  in-depth  interviews,  and  related documentation.  This  research concludes that the communication on public policy of village tourism development led by Disbudparpora was through persuasive communication approach, along  with  that,  there  are  constrain  factors  and  supporting  factors  in  the  implementation. Disbudparpora  also  must  actively  provide  guidance  in  development  process  and  more engaging with the indigenous peoples for sustainable tourism development.
Keywords: communication, public policy, tourism village.
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  daerah  wisata yang  beragam  dan  memiliki  kekhasannya masing-masing serta dapat menjadi potensi yang  tumbuh  dari  kearifan  lokal  seiring dengan  pembangunan  yang  berkembang. Salahsatunya  adalah  dengan  keberadaan kampung  adat  sebagai  kearifan lokal  yang perlu  untuk  dilestarikan  oleh  masyarakat lokal  dan  pemerintah  daerah.  Objek  daya tarik  wisata  kampung  adat  sebagai  desa wisata  bila  dikelola  dengan  baik  maka dapat  menarik  minat  wisatawan  untuk berwisata  ke  daerah  tersebut.  Diperlukan pengelolaan  pembangunan  desa  wisata yang  memiliki  kekhasan  dan  harus didukung  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kapabilitas  dalam memadukan  konten  kearifan  lokal  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi yang bergerak secara masif dan progresif.
Kawasan  kampung  adat  Cireundeu terletak  di  kecamatan  Cimahi  Selatan provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik kearifan lokal yang menarik terutama pada aspek akselerasi pembangunan.  Kampung adat  Cireundeu  memiliki  budaya  dari masyarakat  adatnya  yang  berprinsip  pada “Ngidung  ka  waktu,  Mibapa  ka  zaman” , maksud  dari  pernyataan  tersebut  adalah masyarakat  adat  Cireundeu  memiliki  ciri
khas  dan  keyakinan  masing-masing  dan tidak melawan perkembangan zaman yang ada. Masyarakat adat ini membuka diri tapi tidak  menghilangkan  ciri  khasnya  sebagai warga adat. Sebagian besar warga Cireundeu  masih  memegang  teguh  ajaran Agama  Jawa  Sunda  yang  dikenal  dengan Sunda  Wiwitan.  Selain  itu,  keberadaan lokasi  kampung  adat  Cireundeu  didukung dengan pemandangan alam sebagai salahsatu  daya  tarik  wisata  seperti  Batu Cadas  Gantung,  Hutan  Lindung  Kampung Cireundeu,  dan  Hutan  Tutupan.  Kampung adat  Cireundeu  juga  memiliki  tradisi kuliner  yang  dikenal  sebagai  kampung singkong karena makanan pokok masyarakat  adat  Cireundeu  adalah  rasi yaitu  beras  yang  terbuat  dari  singkong. Kampung  Adat  Cireundeu  ditetapkan menjadi Desa Wisata sejak tahun 2015 .
Pemerintah daerah memiliki peranan  penting  dalam  pengembangan pembangunan  desa  wisata.  Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan perangkat- perangkatnya  yaitu  berupa  regulasi  dan perijinan  sangat  diperlukan,  sehingga secara  hirarkis  administratif  desa  wisata dapat  dibina  dan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah.  Berdasarkan  pada  regulasi tentang tujuan utama program pembangunan  Desa  wisata  terkait  dengan keberadaan  kampung  adat  Cireundeu
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
sebagai  satu  diantaranya  desa  wisata  yang terletak di kota Cimahi, diantaranya adalah adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi Nomor  1  Tahun  2015  adalah  sebagai berikut :
a. Bahwa  potensi  kepariwisataan  di Kota  Cimahi,  perlu  dikembangkan untuk  menunjang  pembangunan Daerah dan
Pembangunan
Kepariwisataan pada Khususnya.
b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan  bidang  Pariwisata  di Kota  Cimahi,  perlu  menetapkan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cimahi sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata  secara  optimal,  serasi, selaras,  seimbang,  terpadu,  tertib, lestari, dan berkelanjutan.
Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi,    menyebutkan  bahwa  strategi pengembangan  sumber  daya  manusia pariwisata  di  daerah,  meliputi  kerjasama dengan  institusi  pemerintah  pusat/daerah lainnya/internasional ataupun institusi swasta  untuk  mengembangkan  pelatihan baik  teknis  maupun  manajerial  untuk meningkatkan  kemampuan  sumber  daya manusia pariwisata di daerah, mengembangkan kapasitas dan kemampuan  seluruh  personil  yang  terkait
dan  bekerja  di  sektor  pariwisata  daerah, serta  melakukan  kerjasama  atau  membuat pusat pelatihan pariwisata berbasis kreatif.
Selanjutnya  pada  Pasal  22  Perda Kota Cimahi No.1 Tahun 2015  pada point (e) menjelaskan bahwa kawasan pariwisata yang  memiliki  daya  saing  tinggi  dengan bertumpu pada peningkatan nilai pariwisata,  diantaranya  memiliki keunikan dan  kekhasan,  bentang  alam  dan  budaya, kapasitas  sumberdaya  dan  daya  dukung, ketersediaan  fasilitas  umum,  ketersediaan fasilitas  pariwisata,  akses  Domestik  dan Internasional, akses dan jaringan transportasi di sekitas Kawasan Pariwisata, informasi dan investasi, kesiapan masyarakat,  sikap,  opini  dan  patisipasi, kelembagaan dan kerjasama di masyarakat, minat/aktivitas  dan  tingkat  kepuasan  di kawasan  pariwisata,  dan  sebagainya. Salahsatu komponen aparatur pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan regulasi tentang pariwisata dan pengembangannya diatur berdasarkan Peraturan  Wali  Kota  Cimahi  Nomor  33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Cimahi yang menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan,  Pariwisata,  Kepemudaan dan  Olahraga (Disbudparpora)  adalah unsur  pelaksana  urusan  Pemerintahan  di bidang kebudayaan, pariwisata,
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
kepemudaan  dan  olahraga  yang  menjadi kewenangan Daerah; Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  Kepemudaan  dan  Olahraga dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris  Daerah.  Pemerintah  daerah Cimahi  yang  disertai  dengan  peraturan daerah dalam pengembangan desa wisata sebagai kawasan pariwisata yang memiliki daya saing tinggi maka diperlukan  upaya  dalam  pelaksanaannya yaitu satu diantaranya memerlukan koordinasi  dengan  berkomunikasi  dari tingkat daerah hingga kepada masyarakat setempat  dan  bukanlah  hal  yang  mudah untuk dilakukan.
Untuk menjelaskan tentang aktivitas maupun program terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah  setempat  kepada  masyarakat lokal dalam hal ini adalah warga kampung adat Cireundeu, maka diperlukan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan unsur-unsur dalam komunikasi  yang  dikemukakan  oleh Lasswell yaitu Pengirim pesan / komunikator,  pesan  (message),  media (channel),  penerima  pesan/  komunikan serta  efek/  umpan  balik.  Komunikasi dapat dijelaskan dengan unsur “who, says what,  in  which  channel,  to  whom,  and with what effect”. (Effendy, 2005:10).
Mengacu  pada  latar  belakang masalah,  peneliti  ingin  mengetahui  lebih jauh seperti apa dan bagaimana pemerintah setempat  memperhatikan  perkembangan yang  terjadi  pada  Wisata  Desa  Adat Cireundeu, fokus dari penelitian ini adalah Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata  Kampung  Desa  Adat  Cireundeu (Studi  Di  Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata, Kepemudaan  dan  Olahraga  Kota  Cimahi), dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Mengetahui Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu oleh Disbudparpora Kota Cimahi;  2)  Mengetahui  faktor  pendukung dan penghambat dari Komunikasi Kebijakan  Pembangunan  Desa  Wisata Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Penelitian  kualitatif  bertujuan untuk  mengungkap  apa  yang  terjadi  di dalam kenyataan empirik dan penelitian ini lebih benyak mengobservasi dan mengekplorasi perilaku objek yang diteliti. Pendekatan  penelitian  kualitatif  adalah dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus  yakni  studi  yang  mengeksplorasi suatu  masalah  dengan  batasan  yang terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam  dan  menyertakan  berbagai sember  informasi.  Studi  Kasus  menurut
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Robert  K  Yin  memiliki  pengertian  terkait dengan  penelitian  yang  rinci  mengenai seseorang  atau  unit  sosial  dengan  kurun waktu yang tertentu. (2008:18)
Pada  penelitian  kualitatif,  peran peneliti sebagai instrumen penelitian dapat lebih mengungkap makna mengenai  objek yang  diteliti  dibalik  interaksi  sosial  antara peneliti dengan informan. Penelitian kualitatif  dilakukan  untuk  menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang  objek  yang  diteliti,  dengan berangkat  dari  suatu  fenomena  yang  ada, penelitian  ini  juga  tidak  berangkat  dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya tetapi  teori  dijadikan  sebagai  pendekatan terhadap masalah penelitian.
Secara rinci pengumpulan data dari penelitian  ini  adalah  dengan  observasi partisipan  seperti  yang  dikemukakan Sugiyono  (2010:66)  bahwa  :  “ Moderate participation mean that researcher maintain  a  balance  between  being  insider and  being  outsider” .  Observasi  dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan  secara  langsung  terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  mendalam  dengan  melakukan tanya  jawab  lisan  diantara  dua  orang  atau lebih  secara  langsung  dengan  pendekatan wawancara  tak  berstruktur  ( unstructured interview ).  Wawancara  tidak  terstruktur
adalah  wawancara  yang  bebas  dimana peneliti  tidak  menggunakan  pedoman wawancara  yang  telah  tersusun  secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan kepada  orang  yang  berhubungan  dengan objek  penelitian  atau  informan  secara terbuka  melalui  wawancara  di  Kampung Wisata  Desa  Adat  Cireundeu,  diantaranya dengan Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata,  Kepemudaan  dan Olahraga  Kota    Cimahi,  Kepala  Bidang Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Cimahi, Ais Pangampih Kampung  Adat  Cireundeu Kota Cimahi yaitu seorang yang memberikan  informasi  terkait  bahasa, simbol-simbol  mengenai  adat,  dan  Ais Panitren  Kampung  Adat  Cireundeu  Kota Cimahi  yaitu  seorang  yang  ditugaskan sebagai hubungan masyarakat ( spokeperson ) dari masyarakat adat Cireundeu.
Teknik  pengumpulan  data  selain  dengan observasi  dan  wawancara  juga  dengan dokumentasi  yang  dapat  berupa  tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Data  yang  berhasil  dikumpulkan selanjutnya  di  analisis  dengn  model  Miles and  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono (2014:95).  yakni  analisis  data  yang dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. melalui kegiatan antara lain: 1)Memproses satuan,  pengolahan  data  dimulai  dengan yang  tersedia  dari  berbagai  sumber, kemudian membuat rangkuman dari catatan lapangan;  2)  Kategori,  menentukan  atas dasar  pikiran,  institusi,  pendapat  atau kriteria  terhadap  data  yang  diperoleh  dan selanjutnya menempatkan data pada kategori  masing-masing  (penyajian  data); 3)  Menarik  kesimpulan  dan  verifikasi, merupakan  bagian  dari  suatu  konfigurasi kegiatan yang utuh. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi  Kebijakan  Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu oleh Disbudparpora Kota Cimahi
Seperti halnya dengan model Lasswell,  studi  tentang policy (kebijakan) mencakup  pernyataan  : what,  why,  who, where, and how. Salah satu tahapan penting dalam  siklus  kebijakan  publik  adalah implementasi  kebijakan  yang  merupakan aspek  penting  dalam  menelaah  proses kebijakan.  Implementasi  kebijakan  bisa diartikan  sebagai  penyedia  sarana  untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat tertentu. Abdullah  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga
unsur yang penting dalam proses implementasi  yaitu  adanya  program  atau kebijakan yang dilaksanakan, target groups merupakan  kelompok  masyarakat  yang menjadi  sasaran  dan  diharapkan  dapat menerima  manfaat  dari  program  tersebut, Unsur  pelaksanaan  (Implementer),  baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  dari  proses implementasi tersebut. (Abdullah, 1998:11).
Komunikasi  memegang  peranan penting  bagi  berlangsungnya  koordinasi dari  kebijakan  publik  dan  penerapannya. Pemerintah  setempat  yaitu  Disbudparpora kota Cimahi bertindak sebagai komunikator dalam menerapkan kebijakan publik terkait dengan  pengembangan  desa  wisata  di kampung  adat  Cireundeu.  Disbudparpora sebagai pelaksana (komunikator) memiliki kapasitas organisasional maupun administratif  yang  terefleksikan  dalam fungsi  struktur,  personil  dan  kelayakan finansial  merupakan  syarat  yang  harus dimiliki  untuk  menunjang  terlaksananya program  dari  suatu  kebijakan.  Dibutuhkan sumberdaya  manusia  (pegawai)  yang kompeten, memiliki keahlian dan kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  bidang  masing-masing. Disbudparpora sebagai pelaksana/ komunikator kebijakan Pembangunan Desa
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Wisata  Adat  Kampung  Cirendeu  dapat berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan dan mencapai hasil yang optimal bila ditunjang dengan ketersediaan prasarana  pendukung  untuk  penyampaian komunikasi  kebijakan  pembangunan  Desa Wisata  Kampung  Adat  Cireundeu  yang dalam hal ini belum optimal.
Pengembangan  desa  wisata  dapat  juga dilakukan  dengan  pembinaan  kepada kelompok penggerak pariwisata dan pembinaan pengelolaan  Home Stay secara managerial.  Disbudparpora  memahami bahwa  tanah  adalah  milik  komunitas  adat dan  milik  pribadi  masyarakat.  Rencana Disbudparpora akan melakukan pembenahan  pada  akses  jalan  menuju lokasi  kampung  adat  Cireundeu  di  tahun 2020.  Disbudparpora  mendukung  untuk pelaksanaan  program  seperti  penampilan atraksi  kesenian,  pengelolaan  home  stay, dan kegiatan duta wisata kesenian.
Metode komunikasi yang digunakan oleh Disbudparpora kota Cimahi untuk  menunjang  kebijakan  pembangunan desa  wisata  kampung  adat  Cireundeu adalah  dengan  pendekatan  persuasif, dengan  melihat  karakter  masyarakat  adat yang  sensitive  dan  eksklusif.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  salah  satu informan yaitu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kota
Cimahi  diperoleh  keterangan  sebagai berikut:
“Metode  yang  digunakan  oleh kami  di  Dinas  Pariwisata  dan Budaya Kota Cimahi untuk menunjang Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu Pendekatannya itu persuasif, sangat persuasif  karena  kita melihat  karakter  masyarakat  adat itu  sensitif  dan  eksklusif . Salah satu metode yang sudah kami coba dengan  merangsang  masyarakat untuk  mampu  mengidentifikasi keinginan-keinginan
dan kebutuhan-kebutuhannya  sendiri dan  bekerja  secara  koperatif dengan  pemerintah  dan  badan- badan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memecahkan  masalah  mereka.
Pendekatan  ini  mendidik  warga masyarakat  menjadi  lebih  peduli terhadap  kegiatan  aktif  dalam memecahkan masalah yang
mereka hadapi dengan memberdayakan potensi yang telah dimiliki”
Metode  lain  yang  diterapkan  oleh Disbudparpora  adalah  melalui  konsep keswadayaan,  yang  mengandung  prinsip dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat  dengan asumsi  bahwa  pada  dasarnya  masyarakat dapat  membangun  serta  memberdayakan dirinya  sendiri.  Hal  ini  sangat  bermanfaat untuk  menjaga  identitas  setiap  satuan kehidupan masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tidak menghasikan disintegrasi atau  menjadikan  kondisi  dan  tatanan  yang terbentuk  menjadi  asing  bagi  masyarakat
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
sendiri. Pemerintah kota Cimahi berencana untuk  menggunakan  program  Dewi  Tapa atau  Desa  Wisata  Ketahanan  Pangan namun program ini terhenti tanpa kejelasan sehingga pariwisata di kampung Cireundeu tidak ada kemajuan secara signifikan.
Disbudparpora melakukan kolaborasi  dan inovasi  agar kampung  adat menjadi  tujuan  wisata  dan  tidak  hanya sekedar dilihat dari pengolahan pangannya, tetapi terdapat atraksi dan kesenian budaya di kampung adat Cireundeu. Disbudparpora memiliki langkah-langkah dalam melaksanakan  kebijakan  yaitu  dengan melakukan  pembinaan  secara  formal melalui  rapat  dan  diskusi,  melaksanakan kegiatan secara persuasif, dan mengoptimalkan pendekatan dengan masyarakat  adat.  Aparat  pelaksana  yaitu Disbudparpora konsisten dalam melaksanakan  kebijakan  pembangunan desa  wisata  kampung  adat  Cireundeu dengan pembinaan dan menjadikan kampung  adat  Cireundeu  menjadi  Top Three wisata di kota Cimahi.
Aktivitas-aktivitas  dari  kebijakan pembangunan  desa  wisata,  Disbudparpora mensosialisasikan  Peraturan  Daerah  kota Cimahi  Nomor  1  tahun  2015  Tentang
Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah kota Cimahi kepada  Dinas  lainnya  dan  menjadikan kampung  adat  Cireundeu  sebagai  bagian
dari  wisat  unggulan  kota  Cimahi.  Selain sosialisasi, terdapat pembagian tugas aparat pemerintah  secara  struktural  serta  adanya kelompok swadaya masyarakat adat untuk pengembangan pariwisata dan pengelolaan paket  wisata  kampung  adat  Cireundeu. Pada  ketercapaian  keberhasilan  kebijakan pembangunan  desa  wisata,  regulasi  dibuat agar  Cireundeu  menjadi  wisata  unggulan dan kawasan strategis wisata baik di tingkat Regional maupun Nasional untuk legalitasnya serta mempromosikan kampung  adat  sebagai  pariwisata  yang dilatarbelakangi  oleh  alam  tidak  hanya sekedar keunikan kampung adatnya.
Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,  Kepemudaan  dan  Olahraga Kota Cimahi diperoleh keterangan sebagai berikut:
“Disini kita akan selalu berkolaborasi,  berinovasi,  untuk menjadikan Kampung Adat
Cireundeu  itu  menjadi  tujuan wisata  bukan  hanya  dilihat  dari pengolahan pangannya yang notabene bahwa sebagian penduduk nya memakan makanan pokok  sehari  harinya  berbahan dasarkan  singkong  juga  kita mencoba  membuat  paket  –  paket wisata  yang  bersifat  atraksi  di kampung Cireundeu, dengan harapan  kunjungan  wisata  ke Cireundeu  itu  semakin  kesini makin banyak”
Kampung  adat  Cireundeu  telah ditetapkan  sebagai  desa  wisata  oleh
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Pemerintah daerah melalui beberapa peraturan  daerah  kota  Cimahi  bahkan menjadi top three wisata unggulan di kota Cimahi. Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kota Cimahi  memberikan  keterangan  sebagai berikut:
“  kita  selalu  konsisten  dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Desa Wista Kampung  Adat  Cireundeu  dengan menjadikan Cireundeu “ Top Three ”wisata di Kota Cimahi . Kita
senantiasa
mempromosikan
Cireundeu  bukan  hanya  sebagai Masyarakat  Adat  tetapi  sebagai wisata yang ada di Kota Cimahi” .
Kampung adat Cireundeu memiliki luas 64 ha untuk  lahan pertanian dan 4 ha untuk  pemukiman.  Terletak  di  Kelurahan Leuwigajah  kecamatan  Cimahi  Selatan. Sebagian  besar  penduduknya  bermata pencaharian  bertani  ketela.  Cireundeu berasal  dari  nama  pohon  Reundeu,  pohon tersebut  adalah  pohon  untuk  bahan  obat herbal.  Mayoritas  masyarakat  di  kampung adat  Cireundeu  memeluk  dan  memegang teguh  kepercayaan  Sunda  Wiwitan  hingga saat ini, selalu konsisiten dalam menjalankan  ajaran  kepercayaan  dan melestarikan budaya serta adat istiadatnya. Masyarakat  ini  memiliki  konsep  kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu, yaitu suatu daerah itu terbagi menjadi tiga bagian,  yaitu  Leuweung  Larangan  (hutan
terlarang),  Leuweung  Tutupan  (hutan reboisasi),  Leuweung  Baladahan  (hutan pertanian).  Masyarakat  adat  Cireundeu memiliki sistem kekerabatan dan kepercayaannya  sendiri  yang  menjadi kekhasan dari kampung adat tersebut serta masih  ada  beberapa  jenis  upacara  yang diselenggarakan oleh kampung adat Cireundeu yaitu Upacara 1 Sura merupakan upacara  hari  besar  untuk  pemeluk  aliran kepercayaan  yang  dirayakan  mulai  dari pagi hingga malam hari bertempat di  Bale Saresehan ( tempat berkumpul masyarakat adat).
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pelaksanaan  Komunikasi  Kebijakan Pembangunan  Desa  Wisata  Kampung Adat Cireundeu
Faktor pendukung pelaksanaan komunikasi  kebijakan  pembangunan  desa wisata  kampung  adat  Cireundeu  dapat dililihat dari unsur komunikator, komunikan,  dan  pesan  sebagai  daya  tarik antara lain :
1. Pelaksana kebijakan yaitu pemerintah setempat memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya dengan  tenaga  yang  ahli  dan terampil.
2. Masyarakat  adat  yaitu  sebagai komunikan, adalah masyarakat adat yang  masih  mempertahankan  dan menjunjung  tinggi  adat/budayanya
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
namun  terbuka  pada  perubahan zaman.
3. Lokasi  kampung  adat  Cireundeu berdekatan  dengan  kota  Bandung, akses ke lokasi masih terjangkau.
4. Pesan  yang  disampaikan  terkait dengan kebijakan publik pengembangan  desa  wisata  yang dapat  dijadikan  potensi  promosi wisata  dengan  inti  pengembangan untuk  daerah  sekitarnya  (konsep wisata system plasma).
Faktor  penghambat  pelaksanaan komunikasi  kebijakan  pembangunan  desa wisata kampung adat Cireundeu diantaranya :
1. Pemerintah belum secara serius dan berkelanjutan mengembangkan wisata berbasis pengembangan masyarakat.
2. Karakteristik  umum  masyarakat adat  jadi  belum  ada  keterbukaan atau disebut dengan eklusif,
3. Lokasi  Kampung  Adat  Cireundeu itu berdekatan dengan lokasi tempat pembuangan  sampah  yang  longsor pada  beberapa  tahun  yang  lalu, sehingga menghambat akses
4. Belum  ada  penanganan  secara serius,  terutama  kegiatan  desa wisata (lembaga swadaya
masyarakat sebagai motor
penggerak)
5. Sumber Daya Manusia  yang masih
perlu di optimalkan 6. Kegiatan networking /
pengembangan jaringan kerja belum dibentuk secara optimal.
7. Pembangunan desa wisata di tengah permukiman penduduk, dapat menyebabkan timbulnya perubahan perilaku  ke  arah  negatif  di  tengah masyarakat.
Disbudparpora  kota  Cimahi  dalam pengembangan desa wisata  melakukan beberapa  upaya  dalam  mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah :
1. Senantiasa  melakukan  pembinaan kepada  masyarakat  baik  warga  di lokasi  Kampung  Adat  Cireundeu maupun  di  luar  Kampung  Adat Cireundeu.
2. Selalu melibatkan memprioritaskan pelibatan  Masyarakat  Kampung Adat Cireundeu untuk tidak bersifat eksklusif.
3. Senantiasa memikirkan untuk pembangunan  baik  secara  fisik maupun  secara  SDM  terhadap masyarakat  Cireundeu,  jadi  bukan hanya  mengenalkan  tetapi  juga selalu  berpikir  bagaimana  caranya tetap  membangun  tetapi  masih  ada beberapa regulasi yang sampai saat ini belum mendukung hal tersebut.
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
4. Koordinasi  dengan  Dinas-Dinas terkait untuk turut serta
mempromosikan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu.

## SIMPULAN
Simpulan dari komunikasi kebijakan  pengembangan  desa  wisata kampung
adat Cireundeu oleh
Disbudparpora  adalah  dengan  metode pendekatan  persuasif,  melihat  karakter masyarakat  adat  yang  sensitive  dan eksklusif.  Metode  ini  dilakukan  untuk mengidentifikasi  keinginan  dan  kebutuhan dari masyarakat adat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah dan menjadi lebih peduli dan dapat memberdayakan potensi desa yang dimiliki. Metode lain yang diterapkan oleh Disbudparpora  adalah  melalui  konsep keswadayaan,  yang  mengandung  prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terdapat faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam melaksanakan komunikasi kebijakan pengembangan  desa  wisata  kampung  adat Cireundeu  diantaranya  dapat  dilihat  dari unsur  komunikator  yaitu  Disbudparpora sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki kapabilitas  dan  kredibilitas,  komunikan yakni  masyarakat  adat  yang  memiliki karakteristik  yang  unik  dan  memerlukan upaya  dalam  melaksanakan  komunikasi kebijakan  publik  pengembangan  desa
wisata. Upaya tersebut antara lain Disbudparpora senantiasa melakukan pembinaan  kepada  masyarakat  adat  dan melibatkan dalam aktivitas atau penyelenggaraan  program  yang  dilakukan oleh  aparat  pemerintah  dan  berkoordinasi dengan  dinas-dinas  terkait  lainnya  dalam aktivitas program promosi desa wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukur. M. 1998. Perkembangan Studi Implementasi . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI Abidin, Yusuf Zainal. 2016.
Komunikasi  Pemerintahan:
Filosofi, Konsep dan
Aplikasi .  Bandung:  Pustaka Setia. Effendy,  Onong  Uchjana.  2005.
Komunikasi Teori dan Praktek .  Bandung:  Remaja
Rosdakarya. Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata . Jakarta: Grasindo Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu
Komunikasi: Suatu Pengantar . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nurdin,  Ali.dkk.  2013.  Pengantar Ilmu Komunikasi. Surabaya:
IAIN Sunan Ampel Press.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2014. Metode  Kualitatif Kuatitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Yin,  Robert  K.  2008. Studi  Kasus: Desain dan Metode . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm.188-199 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi
Nomor  1  Tahun  2015,
Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan  Daerah Kota Cimahi. Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi Nomor  1  Tahun  2015, Bab IV Pasal 22 Tentang Prinsip  dan  Pendekatan
Pembangunan  Kawasan Pariwisata Kreatif.