## Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
Identification of Batusitanduk Urban Slum Area, Walenrang District, Luwu Regency
Andi Fathussalam Baharuddin
* Email: fathussalam09@gmail.com Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo
Diterima: 20 Mei 2023 / Disetujui: 30 Agustus 2023

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis dan tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang  digunakan  adalah  pengukuran  dan  analisis  kuantitatif  dan  kualitatif  melalui  pendekatan  data primer  dan  data  sekunder  yang  kemudian  dijelaskan  dalam  kalimat-kalimat  yang  relevan  dengan masalah  yang  sedang  diteliti.  Hasil  analisis  data  penelitian  menunjukkan  bahwa  jenis  kawasan permukiman  kumuh  perkotaan  Batusitanduk  Kecamatan  Walenrang  Kabupaten  Luwu  adalah permukiman  kumuh  yang  terletak  di  dataran  dan  termasuk  dalam  kategori  sedang  yang membutuhkan tindakan penanganan dan pengendalian secara komprehensif maupun berkelanjutan Kata Kunci: Identifikasi, Kawasan Permukiman Kumuh, Luwu

## ABSTRACT
This study aims to understand the types and levels of slums in the urban slum area of Batusitanduk, Walenrang  District,  Luwu Regency,  South  Sulawesi  Province.  The  method  used is  quantitative  and qualitative  measurement  and  analysis  through  the  approach  of  primary  data  and  secondary  data which are then explained in sentences that are relevant to the problem being studied. The results of the  research  data  analysis  show  that  the  type  of  urban  slum  area  in  Batusitanduk,  Walenrang District, Luwu Regency is a slum located on the plains and is included in the medium category which requires comprehensive and sustainable management and control measures
Keywords : Identification, Residential Areas, Luwu
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  kawasan,  khususnya terkait dengan keberadaan kawasan permukiman kumuh (kumuh), di identifikasi  memerlukan  penanganan  dan pengendalian secara terus menerus (Wijaya, 2016). Dalam dinamika pembangunan  kawasan  menunjukkan  dua fenomena  yang  berkembang  yaitu,  (a) perkembangan kawasan permukiman kumuh  (slum  dan  squater)  dan  (b)
perkembangan kawasan permukiman yang  terencana  yang  difasilitasi  oleh pengembang.  Kedua  hal  tersebut  terkait dengan  penyiapan  sarana  dan  prasarana serta  berjalan  sejajar  dengan  dinamika perkembangan  dan  pertambahan  jumlah penduduk.  Pertumbuhan  populasi  yang relatif  tinggi  karena  urbanisasi  yang mempengaruhi tingginya permintaan akan lahan untuk pembangunan area pemukiman  dan  pemenuhan  kebutuhan
sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  yang diperlukan (Noverina, 2017).
Pada umumnya penyebab munculnya  kawasan  pemukiman  kumuh adalah  urbanisasi  penduduk  perdesaan  ke daerah  perkotaan,  kawasan  perkotaan memiliki  daya  tarik  yang  sangat  kuat,  di tandai  dengan  berbagai  masalah  seperti munculnya kemiskinan perkotaan (Fikri et al ,  2016).  Dalam  prosesnya  kemudian berdampak  pada  situasi  kawasan  secara umum yang di identifikasi akan memerlukan  penanganan  dari  waktu  ke waktu secara. Permukiman kumuh merupakan bagian dari wilayah administrasi  pemerintahan  yang  memiliki karakteristik dengan tingkat permasalahan secara  khusus  dan  keberadaannya  perlu untuk  mendapatkan  penanganan  secara spesifik,  sosial,  ekonomi  dan  sistem sarana  dan  prasarana  (Amri,  2013).  Pola penanganan terhadap kawasan permukiman  kumuh  memerlukan  kajian secara mendalam dalam rangka mengurangi  dan  mengatasi  permasalahan kumuh secara umum (Sulaiman, 2021).
Permasalahan  permukiman  kumuh salah  satu  isu  utama  yang  cukup  rumit, baik  dari  sisi  fisik,  lingkungan,  ekonomi, sosial,  serta  sarana  dan  prasarananya. Determinan faktor dalam konteks penanganan  kawasan  permukiman  tidak
layak  sangat  signifikan  dipengaruhi  oleh kondisi  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan politik. Dalam prosesnya kemudian berdampak  pada  kondisi  kawasan  secara umum dan diidentifikasi akan memerlukan  penanganan  dari  waktu  ke waktu secara.
Kawasan permukiman kumuh adalah  bagian  dari  wilayah  administrasi pemerintahan  yang memiliki karakteristik dengan  tingkat  permasalahan  secara khusus  dan  keberadaannya  perlu  untuk mendapatkan  penanganan  secara  spesifik baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan sistem  infrastrukturnya  (Indrajaya et  al , 2022). Pola penanganan terhadap kawasan permukiman tidak layak memerlukan  kajian  secara  mendalam  dan spesifik  dalam  kerangka  mengurangi  dan mengatasi  permasalahan  secara  umum untuk  kawasan  permukiman  tidak  layak perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Kawasan pemukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan
Walenrang, merupakan salah satu kawasan  pemukiman  kumuh  yang  berada di  Kabupaten  Luwu.  Kondisi  pemukiman kumuh  perkotaan  tersebut  yang  ada  di Kecamatan  Walenrang,  sebenarnya  sudah terbentuk  lama  namun  karena  kurangnya perhatian dari pemerintah membuat
kawasan  pemukiman  kumuh  tersebut
tidak terdeteksi
dengan baik.
Permasalahan sarana dan prasarana lingkungan  seperti  hunian  masyarakat yang kondisi  rumah  yang tidak sehat  dari sisi  pencahayaan,  jalan  lingkungan  yang memerlukan peningkatan, drainase lingkungan  yang  mengalami  sedimentasi, sistem  pengolahan  persampahan  yang masih temporer, sanitasi lingkungan  yang belum  memadai,  dan  sangat  rentan terhadap ancaman kebakaran. Luas kawasan  pemukiman  kumuh  perkotaan Batusitanduk  4,29  Ha,  jumlah  penduduk sebanyak  659  jiwa,  dengan  dominasi pemanfaatan  lahan  adalah  pemukiman dan kegiatan ekonomi. Kawasan pemukiman kumuh nelayan Dusun Pantai Bahari  penetapannya  tertuang  dalam  SK. Bupati  Kabupaten  Luwu  Nomor  : 268/VI/2018  Tentang  Penetapan  Lokasi Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman Kumuh  di  Kabupaten  Luwu  Tanggal  4 Juni 2018 (Indrajaya et al , 2022).
Penelitian ini bertujuan untuk memahami  jenis  dan  tingkat  kekumuhan kawasan  permukiman  kumuh  perkotaan Batusitanduk Kecamatan
Walenrang Kabupaten  Luwu  Provinsi  Sulawesi Selatan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dilakukan dengan teknik pengamatan lapangan. Pengamatan dilakukan  dengan  mengunjungi  institusi pemerintah yang mencatat kegiatan pembangunan  di  bidang  perumahan  dan permukiman terutama permukiman kumuh  perkotaan.  Data  diperoleh  dari catatan yang tersedia dan hasil wawancara dengan pejabat/petugas/individu yang relevan  dengan  tujuan  penelitian  ini. Analisis  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di  instansi  teknis  terkait.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif  dan  kuantitatif  baik  data  primer maupun  data  sekunder  yang  kemudian dijelaskan  dalam  kalimat-kalimat  yang sesuai  dengan  pokok  masalah  yang diteliti.  Berdasarkan  tujuan  penelitian yang  telah  disebutkan,  maka  jenis penelitian  ini  digolongkan  ke  dalam penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan  Permukiman  Kumuh  Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang
Kabupaten  Luwu  Provinsi  Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang
memerlukan penanganan dan pengendalian  tingkat  kekumuhan  yang mengakibatkan berbagai
jenis permasalahan  masyarakat.  Penelitian  ini berlangsung  pada  bulan  Mei  hingga  Juni
2023.  Gambar  1  adalah  peta  lokasi penelitian  yaitu  permukiman  kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Data  yang  digunakan  berupa  data dokumentasi  kinerja  bidang  Cipta  Karya dan  Permukiman  Kabupaten  Luwu.  Data ini  diperoleh  dari  instansi  terkait  yang relevan  serta  pustaka  yang  mendukung penelitian  ini.  Selain  data  sekunder  juga digunakan data primer dari hasil wawancara dengan pejabat-pejabat lingkup Dinas Cipta Karya dan
Permukiman, Badan
Perencanaan Pembangunan  Daerah  serta  pejabat  yang berwenang.  Data  ini  berupa  informasi kebijakan–kebijakan  untuk  mendukung pembangunan  dan  pengendalian  kawasan permukiman kumuh perkotaan
Batusitanduk Kecamatan
Walenrang
Kabupaten  Luwu  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Analisis data yang digunakan adalah metode pembobotan tingkat kekukumuhan kawasan perkotaan
(Indrajaya et al , 2022). Untuk menentukan  tipologi  perumahan  kumuh dan  permukiman  kumuh  dikelompokkan berdasarkan  letak  lokasi  secara  geografis (Ahaliki,  2020).  Tipologi  perumahan kumuh  dan  permukiman  kumuh  terdiri dari  perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran, di perbukitan,  dan  di  daerah  rawan  bencana
(Crysta & Budisusanto,
2017).
Selanjutnya  penilaian  dilakukan  untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan  terhadap  berbagai  aspek  yaitu kondisi  kekumuhan,  legalitas  lahan,  dan pertimbangan lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan permukiman kumuh perkotaan  Batusitanduk  berlokasi  di Kecamatan Walenrang, luas kawasan 4,29 Ha. Tipologi kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang terletak di dataran.
Evaluasi  tingkat  kekumuhan  permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk
melibatkan  3  variabel,  yakni  evaluasi kekumuhan  secara  fisik,  non  fisik,  dan legalitas lahan kawasan. Evaluasi kekumuhan  secara  fisik  melibatkan  7 petunjuk  di  antaranya  keadaan  bangunan, keadaan  jalan,  keadaan  drainase,  keadaan pengelolaan air limbah, keadaan penyediaan air minum, keadaan pengelolaan  persampahan,  dan  keadaan pengamanan kebakaran. Sedangkan secara non fisik  melibatkan 5 petunjuk di antaranya  strategi  lokasi,  potensi  sosial ekonomi,  kepadatan  penduduk,  dukungan masyarakat,  dan  dukungan  pemerintah daerah.  Sementara  itu,  evaluasi  legalitas tanah  melibatkan  3  petunjuk  di  antaranya
status  tanah,  persyaratan  administrasi bangunan (IMB), dan kesesuaian RTR..
1. Penilaian Kekumuhan Secara
Fisik
Untuk  aspek  kondisi  bangunan meliputi (1) keteraturan bangunan,
dimana  sebanyak  65%  bangunan  tidak memiliki  keteraturan  dalam  hal  dimensi, orientasi,  dan  bentuk  tapak  (Nilai  bobot 3).  (2)  Kepadatan  bangunan,  dimana lokasi  yang  sempit  dan  jumlah  penduduk yang  banyak  menyebabkan  kepadatan bangunan  yang  tinggi,  jumlah  kepadatan bangunan  sebesar  40%%  unit/Ha  (Nilai bobot  1).  (3)  Persyaratan  teknis,  dimana sebanyak 10% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis hunian (Nilai bobot 1). Untuk  kondisi  jalan  yaitu  (1)  cakupan pelayanan,  dimana  29%  jalan  lingkungan tidak  memadai  (Nilai  bobot  1).  (2) Kualitas  jalan,  dimana  sebanyak  50% luas  area  jalan  lingkungan  dalam  kondisi buruk  (Nilai  bobot  1).  Untuk  kondisi Drainase meliputi (1) cakupan pelayanan, dimana  96%  sistem  jaringan  drainase telah  memadai  terhadap  jalan  lingkungan (Nilai  bobot  5).  (2)  Kualitas  drainase, dimana  90%  sistem  jaringan  drainase dalam kondisi buruk dan belum memenuhi  di  area  tersebut  (Nilai  bobot 5).  Untuk  kondisi  penyediaan  air  bersih meliputi  (1)  Persyaratan  Teknis,  dimana sebagian  besar  wilayah  Dusun  Pantai
Bahari  memiliki  sistem  penyedian  air bersih  yang  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  sebesar  74%  (Nilai  bobot  3).  (2) Cakupan  pelayanan,  dimana  pelayanan penyedian  air  bersih  tidak  memadai dengan jumlah populasi, cakupan pelayanan  yang  bersumber  dari  PDAM tau  SPAM  sebesar  26%  (Nilai  bobot  1). Untuk  kondisi  pengelolaan  air  limbah yang  meliputi  (1)  Persyaratan  teknis, dimana  pengelolaan  air  limbah  di  Dusun Pantai  Bahari  tidak  memenuhu  syarat teknis,  sebesar  3%  (Nilai  bobot  1).  (2) Cakupan  pelayanan,  dimana  sebesar  3% layanan  pengelolaan    air  limbah  tidak terpenuhi                                  (Nilai  bobot  (1). Untuk  pengelolaan  persampahan  yang meliputi  (1)  Persyaratan  teknis,  dimana pengelolaan persampahan di Dusun Pantai Bahari  tidak  memenuhi  syarat  teknis, sebesar 80% (Nilai bobot 5). (2) Cakupan pelayanan, dimana 82% layanan persampahan tidak terpenuhi  (Nilai  bobot 5).  Sedangkan  untu  proteksi  kebakaran, dimana  50%  layanan  proteksi  kebakaran (Nilai  bobot  3)  dan  50%    layanan  jalan lingkungat tidak memadai (Nilai bobot 3)

## 2. Identifikasi Pertimbangan Lain
Untuk  nilai  strategis  lokasi  terletak pada  fungsi  strategis  kecamatan  karena lokasi  terletak  di  Ibu  Kota  Kecamatan (Nilai  bobot  5).  Sedangkan  untuk  aspek kepadatan  penduduk,  dimana  Dusun Pantai Bahari memiliki kepadatan penduduk  yang  tinggi,  luas  wilayah sebesar  4,29  Ha,  hanya  2,9  Ha  yang digunakan sebagai  kawasan  permukiman penduduk  sedangkan  1,4  Ha  di  gunakan sebagai  lahan  empang,  dengan  jumlah penduduk  sebesar  659  jiwa/Ha  (Nilai bobot 1).dan untuk kondisi sosial ekonomi,  dimana  Dusun  Batu  Sitanduk memiliki  potensi  ekonomi  yang  cukup baik  dan  perlu  untuk  dikembangkan misalnya terdapat pusat kegiatan perdagangan (Nilai bobot 5)

## 3. Legalitas Lahan
Pada  aspek  status  lahan,  keseluruhan lahan memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik  milik sendiri atau milik pribadi (Nilai bobot +1). Sedangkan untu kesesuain RTR, dimana Keseluruhan lokasi  berada  pada  zona  peruntukan perumahan/  permukiman  sesuai  RTR (Nilai bobot +1)
Tabel 1 Hasil Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
No Aspek Kriteria Indikator Nilai A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan 1 Keteraturan bangunan 51%-75% bangunan tidak memiliki keteraturan 3
No Aspek Kriteria Indikator Nilai Kondisi Bangunan Kepadatan bangunan 51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1 Persyaratan teknis 25%-50% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 1 2 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupa pelayanan 51%-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1 Kualitas jalan 25%-50% area memiliki kualitas permukiman jalan yang buruk 1 3 Kondisi Penyediaan air Bersih Persyaratan teknis 51%-75% tidak dapat mengakses air bersih 1 Cakupan pelayanan 25%-50% tidak terpenuhi air minum minimal 1 4 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidak mampuan mengalir 51%-75% terjadi genangan >30,cm>2jam dan >2x 5 Ketidak tersediaan drainase 25%-50% tidak tersedia lingkungan 3 Ketidak berhubungan 51%-75% drainase lingkungan tidak terhubung 3 Drainase tidak terpelihara 51%-75% drainase lingkungan yang kotor dan berbau 3 Kualitas kontruksi drainase 51%-75% kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk 5 5 Kondisi Pengelolaan AIR Limbah Persyaratan teknis 25%-50% sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1 Cakupan pelayan 25%-50% sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1 6 Kondisi Pengelolaan Persampahan Persyaratan teknis 76%-100% pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 5 Standar teknis 76%-100% sistem persampahan tidak sesuai standar 5 Tidak terpelihara 76%-100% sarpras persampahan yang tidak terpelihara 5 7 Kondisi Proteksi Kebakaran Persyaratan teknis 76%-100% tidak memiliki prasarana proteksi kebakara 3 Cakupan pelayanan 51%-75% jalan lingkungan tidak memadai 3 Ketidak tersediaan sarana 25%-50% tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 1 Jumlah Bobot 52 8 Pertimbangan Lain Nilai strategi lokasi Lokasi terletak pada fungsi strategi kabupaten/kota 5 Kependudukan Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151-200 jiwa/Ha 1 Kondisi sosial ekonomi dan budaya Lokasi  memiliki  potensi  sosial,  ekonomi  dan budaya untuk dikembangkan atau di pelihara 5 Jumlah 11 B. Identifikasi Legalitas Lahan 1 Legalitas Lahan Kejelasan Status Penguasaan Lahan Keseluruhan  Lokasi  memiliki  kejelasan  status penguasaan  lahan,  baik  milik  sendiri  atau  milik pihak lain (+1) Kesesuaian RTR Keseluruhan  lokasi  berada  pada  zona  peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR (+1) Jumlah (+2) Sumber: Hasil Analisa Data 2023
Dari  Tabel  1,  menunjukkan  bahwa
permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu termasuk dalam kategori  kumuh  sedang  dengan  nilai indikator  52.  Oleh  karena  itu,  diperlukan berbagai  strategi  pengendalian  Penataan kawasan  permukiman  kumuh  yang  dapat dilakukan  dengan  berbagai  strategi  yaitu strategi pencegahan dan strategi peningkatan kualitas. Strategi pencegahan yang  terdiri  dari:  peningkatan  kapasitas, pengawasan  dan  pengendalian,  serta pemberdayaan masyarakat. Strategi peningkatan kualitas terdiri dari: pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi),  dan  permukiman  kembali
(relokasi) (Reza et al , 2017).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Tifologi  daerah  pemukiman  kumuh
(kumuh) perkotaan
Batusitanduk Kecamatan  Walenrang  Kabupaten  Luwu Sulawesi  Selatan  adalah  permukiman kumuh  yang  berada  di  dataran.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  kawasan permukiman  tak  layak  huni  perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang
Kabupaten  Luwu  Provinsi  Sulawesi Selatan, termasuk kategori tak layak huni/ kumuh sedang yang memerlukan penanganan dan pengendalian baik secara komprehensif maupun berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahaliki,  B.  (2020).  Pemetaan  Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. Jambura Journal of Informatics, 2(2), 63-72. Amri,  N.  (2013).  Karakteristik  Lingkungan Permukiman  Kumuh  Tepian  Sungai Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jurnal Jupiter, 12(1), 1-10. Crysta,  E.  A.,  &  Budisusanto,  Y.  (2017). Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan  Tingkat  RT  di  Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 6(2), C388-C392. Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena kemiskinan perkotaan (urban poverty) di Yogyakarta:  Suatu  kajian  struktur  dan respons kebijakan. Jurnal UNY, 1-15. Indrajaya, I., Rusida, R., & Baharuddin, A. F. (2022). Strategi Pembangunan Infrastruktur  Kawasan  Permukiman Perkotaan  Kota  Belopa  Kabupaten Luwu. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 22(1),
136-146.
Indrajaya, I., Rusida, R., Baharuddin, A. F., &
Ermayanti,  E.  (2022).  Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Nelayan Dusun  Pantai  Bahari  Desa  Raja Kecamatan  Bua  Kabupaten  Luwu. Jurnal  Ilmiah  Ecosystem,  22(3),  532- 540.
Noverina,  M.  (2017).  Fenomena  urbanisasi dan  kebijakan  penyediaan  perumahan dan permukiman di perkotaan Indonesia. Masyarakat Indonesia, 36(2), 103-124. Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung  Bandar  Kota  Pekanbaru. Dinamika  Lingkungan  Indonesia,  4(2), 117-127.
Sulaiman,  A.  L.  (2021).  Proses  Kolaborasi
Penanganan Permukiman Kumuh Melalui  Program  Kota  Tanpa  Kumuh di  Kota  Bandung  (Studi  Kasus  di Kelurahan Tamansari Kecamatan
Bandung  Wetan).  Majalah  Media
Perencana, 2(1), 1-23.
Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh  (Studi  Penentuan  Kawasan Prioritas  untuk  Peningkatan  Kualitas Infrastruktur pada Kawasan
Pemukiman  Kumuh  di  Kota  Malang).
Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik,
2(1), 1-10.