Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat
Sari Rusmita*

## Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
The local government can take over their support of various factors resources that can drive the wheels  of  government  organizations  in  order  to  achieve  objectives.  Local  Government Expenditure is expected to meet the needs of terrain is through the PAD, as well as other sources of revenue. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency of West Kalimantan  Year  2009-2014,  namely  in  the  form  of  DAU,  PAD,  and  Expenditure  in  West Kalimantan.  The  results  showed  that  the  F  test  between  DAU  and  PAD  together  a  significant influence  on  regional  spending  is  shown  on  the  F  count  (3,598)  >  F  table  (3.032),  at  a significance level of 0.033 under significance level 0,05 (0.033 < 0.05).
Keywords : DAU, PAD, Expenditure

## 1. PENDAHULUAN
Pesatnya  pembangunan  daerah  yang  menyangkut  perkembangan  kegiatan  fiskal yang  membutuhkan  alokasi  dana  dari  pemerintah  daerah  mengakibatkan  pembiayaan pada  pos  belanja  yang  terdiri  dari  pengeluaran  rutin  dan   pengeluaran   pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut.   Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang  oleh  pemerintah  daerah  dilaporkan  dalam  APBD merupakan  kegiatan  rutin  pengeluaran  kas  daerah  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat, maka  dibutuhkan dana yang  besar  pula  agar  belanja  untuk kebutuhan  pemerintah  daerah  dapat  terpenuhi. Dengan  terpenuhinya  kebutuhan  belanja  pemerintah,  maka  diharapkan  pelayanan terhadap  masyarakat  menjadi  lebih  baik  dan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi meningkat.
* Korespondensi  :  Sari  Rusmita,  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Tanjungpura,  Jl.  Prof.  Dr.  H.  Hadari  Nawawi,  Pontianak  78124,  Indonesia.  E-mail  : sari_rusmita@yahoo.com.
Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan  efisien,  dimana  belanja  daerah  dapat  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian  besar  pemerintahan  daerah  di  bidang  keuangan  daerah  adalah  relatif  kecilnya peranan (kontribusi)  PAD   di  dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD).  Dengan  kata  lain  peranan/kotribusi  penerimaan  yang  berasal  dari  pemerintah pusat  dalam  bentuk  sumbangan  dan  bantuan,  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak, mendominasi susunan APBD.
Berlakunya    Undang-Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah,  membawa  perubahan  mendasar  pada  sistem  dan  mekanisme pengelolaan    pemerintah  daerah.  UU  ini  menegaskan  bahwa  untuk  pelaksanaan kewenangan  pemerintah  daerah,  pemerintahan  pusat  akan  mentransferkan  dana perimbangan  kepada  pemerintah  daerah.  Dana  perimbangan  tersebut  terdiri  dari  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), dan  bagian  daerah  dari  bagi hasil  pajak  pusat.   Disamping  dana  perimbangan tersebut,   pemerintah   daerah   juga memiliki    sumber    pendanaan    sendiri    berupa  Pendapatan    Asli    Daerah    (PAD), pinjaman    daerah,    maupun    lain-lain    penerimaan  daerah    yang  sah.  Kebijakan penggunaan  semua  dana  tersebut  diserahkan  kepada pemerintah daerah.
Tujuan  dari  transfer  dana  perimbangan  kepada  pemerintah  daerah  adalah  untuk mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  dan  menjamin  tercapainya  standar pelayanan  publik.  Adanya transfer  dana  ini  bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan  dalam  melaksanakan  kewenangannya,  sedangkan  kekurangan  pendanaan diharapkan  dapat  digali  melalui  sumber  pendanaan  sendiri  yaitu  PAD.  Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah  untuk  membiayai  operasi  utamanya  sehari-hari  atau  belanja  daerah,  yang  oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan  dalam  APBD. Harapan  pemerintah  pusat dana  transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk  meningkatkan  pelayanaan  kepada  masyarakat.  Kebijakan  penggunaan  dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Barat terdiri  dari  pajak daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,   dan  pendapatan  lain-lain sebagaimana  diterangkan  pada  Tabel  1.  Realisasi    pendapatan    daerah    provinsi Kalimantan  Barat   selama   tahun  2012   hingga   2015   berdasarkan   data   perkembangan realisasi   penerimaan   daerah,  menunjukkan    bahwa    sumber    penerimaan    asli    daerah (PAD)    yang    berasal    dari  sektor    pajak    daerah    masih    merupakan    sumber    yang paling   besar,   sedangkan penerimaan  yang  berasal  dari  retribusi  daerah  pada  beberapa periode  menempati  urutan    kedua.    Hal    ini    menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  masih  memegang  peranan  penting  bagi  sumber  utama  pendapatan
daerah. Dengan  besarnya  PAD  yang  diperoleh  provinsi Kalimantan Barat  secara khusus pada   tahun   2012   hingga   2015,   menunjukkan   adanya   tren   kenaikan penerimaan daerah.    Hal    ini    cukup    ideal    dengan    semangat    otonomi    daerah    yang  semakin berkembang.

## Tabel 1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2015 (dalam juta rupiah)
No Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Pajak daerah 986.813 1.129.549 1.343.346 1.459.364 2 Retribusi daerah 89.055 108.076 166.639 120.979 3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 47.620 55.010 62.865 66.063 4 pendapatan  lain-lain 40.936 54.760 48.759 56.135 Total 1.164.424 1.347.395 1.621.609 1.702.541
Sumber Data :  BPS Kalbar, 2016
Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2015
Tahun Target (Juta Rp) Realisasi (Juta Rp) Pemenuhan (%) 2012 1.167.994 1.164.425 99,69 2013 1.376.087 1.347.396 97,91 2014 1.664.104 1.621.610 97,44 2015 1.900.842 1.702.542 89,57
Sumber Data : BPS Kalbar, 2016
Namun  demikian  dengan  melihat  paparan  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kalimantan  Barat  tahun  2012  –  2015  tidak  dapat melampaui  target  yang  ditetapkan.  Hal  ini  nampaknya  memberikan  hasil  yang kontradiktif  dengan  semangat  otonomi  daerah  yang  semakin  berkembang  pada  dewasa ini.
Melihat    tren    dan    fenomena    tersebut,    pemerintah    daerah    Kalimantan  Barat sewajarnya   mulai   memikirkan   dan   bertindak   guna   menggali   potensi   penerimaan daerah  yang  lain. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  34  Tahun  2000  yang merupakan    perubahan    atas    Undang-Undang    No    18    Tahun    1987    tentang    Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang    memberikan  peluang  dalam  menggali  potensi sumber-sumber  keuangannya  termasuk  obyek  pajak  baru  dengan  catatan  sepanjang memenuhi   kriteria   yang   telah   ditetapkan      dan   sesuai   dengan   aspirasi  masyarakat. Tindakan    ini    merupakan    sebuah    konsekuensi  atas    ditetapkannya  Undang-Undang mengenai  otonomi  daerah  yang  menyebabkan  pemerintah  daerah  harus  dapat mengurangi  ketergantungan  anggaran  dari  pemerintah  pusat  dalam bentuk DAU.
Peneliti  sebelumnya  Maemunah  (2006)  yang  meneliti  di  Sumatera  Utara
memperoleh    hasil    yaitu    PAD    kurang    signifikan    berpengaruh    terhadap    Belanja Daerah.  Hal  tersebut  berarti  terjadi flypaper  effect .  Hal  ini  sesuai  hipotesisnya yang menyatakan  pengaruh  DAU  terhadap  Belanja  Daerah  lebih  besar  daripada pengaruh PAD  terhadap  Belanja  Daerah  yang  diterima.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  ada tidaknya  pengaruh  dari  DAU  dan  PAD  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Barat,  maka  diperlukan  penelitian  yang  lebih  dalam  untuk membahas hal tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
Menurut pendapat Mardiasmo (2004 : 58), keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di  dalam  bidang ekonomi,  terutama  mengenai  penerimaan  dan  pengeluarannya  serta  pengaruhnya  di dalam perekonomian. Tujuan suatu   kerangka   hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk  menjelaskan  tiga  hal  pokok,  yaitu:  pembagian  kekuasaan  tingkat-tingkat pemerintahan  dalam  memungut  dan  membelanjakan  sumber  dan  dana  pemerintahan yakni  pembagian  yang  sesuai  dengan  pola  umum  desentralisasi,  pembagian  yang memadai  dari  sumber-sumber  dana  secara  keseluruhan  untuk  membiayai  pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  negara,  dan  distribusi  pengeluaran  pemerintah  secara merata di antara daerah satu dan daerah lainnya.
Pola  pembiayaan  terhadap    wewenang    yang   dilimpahkan    oleh    pusat    kepada daerah sebagian besar diperoleh  dari  pendapatan  asli  daerah.  Namun  kenyataannya dominasi  pusat  masih  terlalu  kuat  bagi  daerah  di  dalam  pembiayaan  pembangunan daerah.  Salah  satu  bentuknya  adalah  dengan  pemberian  sumber  dana  yang  berkaitan dengan  wewenang  yang  diberikan.  Dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintahan  dan melaksanakan  fungsi  pelayanan  publik  di  daerah,  pemerintah  membutuhkan  anggaran sebanding  dengan  kegiatan  yang  harus  dijalankan.  Kebutuhan  keuangan  daerah  dapat diperoleh  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  bantuan  atau  subsidi  dari  pemerintah pusat.

## 2.2.  Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  pembelanjaan. Dana alokasi umum merupakan bantuan dan pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  melalui  transfer  untuk  membantu  keuangan  daerah  (PP No.104  Tahun 2000,  pasal  15).
Dalam  konsep anggaran  berimbang, Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya
kepada   legislatif   sebelum   tahun   fiskal   berjalan,   tetapi   tidak mengatur    bagaimana pengeluaran  harus  diprioritaskan  atau  bagaimana  komponen-komponen  pengeluaran ditentukan.  Oleh  karena    itu,  Pemda  dapat  melakukan smoothing atas  pengeluaran- pengeluarannya  karena  memang  tidak  ada  aturan  yang  secara  efektif  digunakan  untuk mencegahnya.

## 2.3.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  akumulasi  dari  Pos  Penerimaan Pajak  yang  berisi  Pajak  Daerah  dan  Pos  Retribusi  Daerah,  Pos  Penerimaan  Non  Pajak yang  berisi  hasil  perusahaan  milik  daerah,  Pos  Penerimaan  Investasi  serta  Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Menurut  Elita  Dewi,  dalam  Maemunah  (2006)  yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa  identifikasi adalah  pengenalan  atau  pembuktian  sama.  Jadi  identifikasi  sumber  pendapatan  asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya  yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

## 2.4.   Belanja Daerah
Belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  dalam  periode  tahun bersangkutan  yang  mengurangi  kekayaan  pemerintah  daerah.  Dalam  struktur  anggaran daerah  dengan  pendekatan  kinerja,  pengeluaran  daerah  dirinci  menurut  organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.
Belanja  daerah  menurut  organisasi  adalah  suatu  kesatuan  penggunaan  seperti sekretariat  daerah,  dinas  daerah,  dan  lembaga  teknis  daerah  lainnya.  Fungsi  belanja misalnya  pendidikan,  kesehatan  dan  fungsi-fungsi  lainnya.  Kelompok  belanja  misalnya belanja  administrasi  umum,  belanja  operasi  dan  biaya  pemeliharaan  serta  belanja investasi.  Jenis  belanja  misalnya  belanja  pegawai,  belanja  barang,  belanja  perjalanan dinas,  dan  belanja  lain-lain.  Belanja  daerah  dibagi  menjadi  belanja  rutin,  belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

## 2.5.  Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
Dalam  literatur  ekonomi  dan  keuangan  daerah,  hubungan  pendapatan  dan belanja daerah  didiskusikan  secara  luas  sejak  akhir  dekade  1950-an  dapat  dirumuskan  dengan
rumus sebagai berikut :
Y = C + I + S.............................................................................................................(1)
Notasi  Y  dalam  rumus  di  atas  adalah  merupakan  pendapatan  dalam  penelitian  ini adalah PAD dan DAU, sedangkan C adalah belanja daerah. Oleh karena itu apabila PAD dan DAU naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.
Sebagian  studi  menyatakan  bahwa  pendapatan  mempengaruhi  belanja,  sementara sebagian lainnya menyatakan  bahwa  belanjalah  yang  mempengaruhi pendapatan  (Aziz, 2000;  Doi,  1998  dalam  Abdullah  &  Halim,  2003).  Sementara  studi  tentang  pengaruh transfer atau grants dari  Pempus  terhadap  keputusan pengeluaran  atau  belanja  Pemda sudah  berjalan  lebih  dan  30  tahun  (Gamkar  & Oates, 1996 dalam Abdullah & Halim, 2003).  Secara  teoritis,  respon  tersebut  akan  mempunyai  efek    distributif    dan    alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan  lain,  misalnya  pendapatan  pajak  daerah (Bradford  &  Oates,  1971a  dalam  Abdullah  &  Halim,  2003).  Namun,  dalam  studi empiris  hal  tersebut  tidak selalu  terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang  ditimbulkan  oleh  transfer  atau grants tersebut  sering  lebih  besar  dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri.

## 2.6.  Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
Studi  tentang  pengaruh  pendapatan  daerah  ( local  own  source  revenue )  terhadap pengeluaran  daerah  sudah  banyak  dilakukan  (Misalnya,   Blackly,  1986;  Joulfain  & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; Von Frustenberg et  al, 1986 dalam Abdullah &  Halim,  2003).  Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  daerah  akan mempengaruhi    anggaran    belanja  pemerintah  daerah  dikenal  dengan  nama tax-spend hypotesis . Dalam  hal  ini, pengeluaran   pemerintah   daerah   akan   disesuaikan   dengan perubahan  dalam  penerimaan  pemerintah  daerah  atau  perubahan  pendapatan  terjadi sebelum perubahan pengeluaran.
Dalam  konteks  internasional,  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja ( di antaranya adalah Cheng,1999; Friedman,   1978;  Hoover  &  Shefluin,   1992  dalam    Abdullah  &  Halim,  2003),  Chang (1999)  menemukan  bahwa  hipotesis  pajak-belanja  berlaku  untuk  kasus  Pemda  di beberapa  negara.  Friedman  (1978)  dalam  Abdullah  &  Halim  (2003)  menyatakan bahwa    kenaikan    dalam  pajak  akan  meningkatkan  belanja  daerah,  sehingga  akhirnya akan memperbesar   defisit.  Hoover  &  Sheffrin (1992)  dalam  Abdullah  &  Halim  (2003) secara  empiris    menemukan  adanya  perbedaan  hubungan  dalam  dua  rentang  waktu berbeda.  Mereka  menemukan  bahwa  untuk  sampel  data  sebelum  pertengahan  tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an  pendapatan  daerah  dan  belanja  tidak  saling  mempengaruhi  ( causally
independent ).

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  jumlah  dari  keseluruhan  obyek-obyek  (satuan/individu)  yang mempunyai  karakteristik  tertentu.  Adapun  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  data DAU, PAD, Belanja Daerah Kota dan 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang  meliputi  12 daerah  Kabupaten  dan  2  daerah  Kota  sehingga  daerah  total  populasi adalah 14 data.
Sampel adalah bagian dari populasi yang  mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili  keseluruhan  populasi.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah teknik  full sampling, yaitu  semua  populasi  digunakan  sebagai  sampel.  Penelitian  ini  mengambil data  pada  tahun  2009-2014,  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  14  daerah,  maka  jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 3 x 14 x 6 = 252 data.

## 3.2.  Jenis data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara  tidak  langsung  melalui media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh pihak lain). Data  sekunder yang digunakan adalah  Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2009-2014.

## 3.3.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel – variabel yang digunakan dalam studi ini adalah :
1. Variabel Independen
a. Dana   Alokasi   Umum   (DAU)  adalah   dana   yang   bersumber   dari pendapatan APBN   yang   dialokasikan   dengan   tujuan   pemerataan kemampuan   keuangan antar   daerah   untuk   mendanai   kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi  (UU  Nomor  33 Tahun 2004).
b. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).
2. Variabel dependen
Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang
nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan (UU No. 32 Tahun 2004).

## 3.4.  Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalain penelitian ini adalah:
1. Analisis  kualitatif,  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan menjelaskan  secara  rinci  tentang  dana  alokasi  umum  dan  pendapatan  asli  daerah, belanja daerah.
2. Analisis  kuantitatif  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang berhubungan  dengan  masalah  pengaruh  dana  alokasi  umum  dan pendapatan  asli daerah   terhadap   belanja  daerah   dengan   cara   perhitungan  matematis   dan   angka- angka  statistik.  Analisis  yang digunakan  adalah analisis regresi berganda. Analisis ini   digunakan   untuk   mengetahui   besarnya  variabel independen  terhadap  variabel dependen, dengan  asumsi  variabel  yang lain konstan, dimana rumusnya:
BD = b 0 + b 1 DAU + b 2 PAD + … + e......................................................................(2)
dimana : BD =  Belanja daerah DAU =  Dana alokasi umum PAD =  Pendapatan asli daerah a =  Konstanta regresi b l , b 2 =  Koefisien regresi

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Deskripsi Objek Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Barat berjumlah 12 pemerintah  kabupaten  dan  2  pemerintah  kota.  Provinsi  Kalimantan  Barat  merupakan salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  asing,  yaitu Negara Bagian Sarawak Malaysia Timur.
Kalimantan  Barat  memiliki  empat  kabupaten  yang  berada  di  sebelah  utara berhadapan  langsung  dengan  negara  asing,  yaitu  Kabupaten  Sambas,  Kabupaten Sanggau,  Kabupaten  Sintang  dan  Kabupaten  Kapuas  Hulu.  Dengan  posisi  ini,  daerah Kalimantan  Barat  mempunyai  akses  langsung  melalui  jalan  darat  untuk  keluar  masuk negara asing tersebut.
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berjumlah 12 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota, yaitu sebagai berikut :
1. Kabupaten Sambas
2. Kabupaten Bengkayang
3. Kabupaten Landak
4. Kabupaten Pontianak
5. Kabupaten Sanggau
6. Kabupaten Ketapang
7. Kabupaten Sintang
8. Kabupaten Kapuas Hulu
9. Kabupaten Sekadau
10. Kabupaten Melawi
11. Kabupaten Kayong Utara
12. Kabupaten Kubu Raya
13. Kota Pontianak
14. Kota Singkawang
Tabel 3. Jumlah Penduduk Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 – 2015
Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sambas 496.464 496.120 501.149 505.444 515.571 519.887 523.115 Bengkayang 209.927 215.277 220.067 224.407 228.771 232.873 238.610 Landak 331.171 329.649 335.452 340.635 347.504 352.897 357.608 Mempawah 220.231 234.021 237.722 241.003 245.924 249.521 251.775 Sanggau 395.061 408.468 415.955 422.658 431.175 438.994 444.596 Ketapang 471.974 427.460 437.613 446.849 455.751 464.227 475.985 Sintang 373.380 364.759 371.322 377.190 384.692 390.796 396.392 Kapuas Hulu 222.893 222.160 227.067 231.512 236.136 240.410 245.998 Sekadau 180.649 181.634 184.103 186.266 190.048 191.797 193.391 Melawi 171.362 178.645 182.225 185.449 189.061 192.301 195.999 Kayong Utara 92.382 95.594 97.643 99.495 101.529 103.282 105.477 Kubu Raya 502.845 500.970 510.373 518.803 529.320 538.815 545.409 Kota Pontianak 527.102 554.764 565.856 575.843 587.169 598.097 607.618 Kota Singkawang 177.701 186.462 190.801 194.743 198.742 202.196 207.601
Kalimantan Barat  4.319.142  4.395.983  4.477.348  4.550.297  4.641.393  4.716.093  4.789.574

## Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka 2009 - 2016, BPS
Kondisi  jumlah  penduduk  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dari  tahun  ke tahun  dari  tahun  2009  s/d  2016  mengalami  kenaikan.  Tahun  2009  jumlah  penduduk  di wilayah  Kalimantan  Barat  sebanyak  4.319.142  jiwa,  tahun  2010  jumlah  penduduk  di wilayah  Kalimantan  Barat  meningkat  sebesar  1,78%  dari  tahun  2009  yaitu  sebanyak 4.395.983 jiwa. Jumlah penduduk wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 4.477.348 jiwa dan 4.550.297 jiwa yang artinya pada dua tahun tersebut  pun  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  yang  masing-masing mengalami  kenaikan  sebesar  1,85%  dan  1,63%.  Demikian  pula  untuk  tahun  2013  dan 2014  jumlah  penduduk  juga  mengalami  pertambahan  yaitu  masing-masing  sebesar 4.641.393  jiwa  dan  4.716.093  jiwa,  yang  berarti  pada  masing-masing  tahun  meningkat sebesar 2% dan 1,61%.
Jumlah  penduduk  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun  2015  sebanyak 4.789.574  jiwa  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  33  jiwa  per  km 2 mengalami
pertambahan  penduduk  sebesar  1,55%.  Kabupaten/Kota  yang  paling  banyak menyumbang  jumlah  penduduk  adalah  Kota  Pontianak  yang  mana  pada  tahun  2015 jumlah  penduduk  Kota  Pontianak  sebesar  607.618  jiwa  yang  kemudian  diikuti  oleh Kabupaten  Kubu  Raya  yang  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  545.409  jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit dimiliki oleh Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 105.477 jiwa. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 jumlah penduduk di  wilayah  Kalimantan  Barat  dari  tahun  2009  s/d  2014.  Dalam  tabel  tersebut  dapat terlihat jelas kondisi daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi, sedang dan terendah.  Berikut  ini  adalah  gambar  yang  menunjukkan  jumlah  penduduk  miskin  dan garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.
0 100 200 300 400 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin
Gambar 1. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 – 2014
Garis  kemiskinan  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dari tahun  ke tahun terus mengalami  perubahan,  pada  tahun  2009  garis  kemiskinannya  adalah  174.617 Rp/Kapita/Bulan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  434.770  jiwa.  Garis kemiskinan pada tahun 2010 adalah 189.407 Rp/Kapita/Bulan dengan jumlah penduduk miskin  sebanyak  428.760  jiwa.  Sedangkan  pada  tahun  2011  dan  2012  masing-masing garis  kemiskinannya  menunjukkan  sebesar  239.162  Rp/Kapita/Bulan  dan  309.567 Rp/Kapita/Bulan.  Pada  tahun  2013  dan  2014  garis  kemiskinan  di  wilayah  Kalimantan Barat sebesar 270.306 Rp/Kapita/Bulan dan 298.212 Rp/Kapita/Bulan.
Seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  1,  jumlah  penduduk  miskin  di  wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2009 s.d 2014 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 jumlah penduduk  miskin  lebih  banyak  ditimbang  jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun-tahun berikutnya. Ini bisa dilihat dari garis kemiskinan lebih kecil dari tahun-tahun berikutnya. Gambar  1  juga  dapat  kita  lihat  pada  tahun  2013  jumlah  penduduk  miskin  wilayah Kalimantan Barat sebanyak 407.300 jiwa, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2012  yang  hanya  sebanyak  355.700  jiwa  artinya  ada  kenaikan  sebesar  20,13%  pada tahun 2013 dari tahun 2012. Namun pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 yaitu menurun sebesar 6,23%.
Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun selama 2009 sampai dengan 2015 dan posisi yang yang begitu strategis secara teori harusnya kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kondisi baik. Namun hal ini tidak tercermin dari kondisi  masyarakat  dimana  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Kalimantan  Barat mengalami  tren  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Sehingga  walaupun  letak  yang  sangat strategis  dan  peningkatan  jumlah  penduduk  dari  tahun  ke  tahun  tidak  menunjukkan bahwa kondisi penduduk di Kalimantan Barat berada dalam kondisi sejahtera.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2012 2013 2014 2015 Target Realisasi
Gambar 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2015
Perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan penduduk di provinsi Kalimantan Barat, dan  ini  sangat  perlu  peran  dari  pemerintah  daerah  dan  salah  satunya  adalah  dengan belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  mendukung  dan mendorong  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Gambar  2  adalah  data  yang menggambarkan  target  dan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan Barat untuk tahun 2012 sampai dengan 2015.
Gambar 2 menunjukkan   adanya   tren   kenaikan penerimaan  daerah, baik itu dari target  maupun  realisasi  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).    Hal    ini    cukup    ideal dengan  semangat  otonomi  daerah  yang semakin berkembang. Namun pendapatan  asli daerah  (PAD)  Kalimantan  Barat  tahun  2012  –  2015  tidak  dapat  melampaui  target yang  ditetapkan.

## 4.2.   Statistik Deskriptif
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  dan  pengolahan  data  sekunder  mengenai  Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dari kabupaten dan kota di Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun  2009  sampai  dengan  2015,  maka  diperoleh  hasil statistik  deskriptif  (tabel  4).  Berdasarkan  tabel  4  dapat  dilihat  nilai  tertinggi,  dan terendah,  nilai  rata  –  rata  dan  standar  deviasi  dari  variabel  yang  diteliti  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  pada  tahun  2009-2014  dengan  jumlah populasi  14  kabupaten/kota.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terendah  bernilai  Rp
185.529.469,-  terdapat  di  Kabupaten  Pontianak  (Mempawah)  pada  tahun  2009,  ini menunjukkan  bahwa  wilayah  yang  tidak  begitu  luas  bisa  mandiri  dalam  membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Nilai tertinggi DAU bernilai Rp 1.020.384.603,- terdapat di Kabupaten  Ketapang  pada  tahun  2014,  ini  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Ketapang masih  sangat  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Sedangkan  nilai  rata-rata  dari  DAU adalah  sebesar  Rp  477.634.134,39  yang  nilainya  lebih  besar  dari  nilai  standar  deviasi yang sebesar Rp 179.526.172,14 menunjukkan bahwa distribusi data kecenderungannya normal.
Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation DAU 84 185.529.469 1.020.384.603 477.634.134,39 179.526.172,14 PAD 84 4.814.889 298.768.480 45.286.181,04 50.110.447,50 BD 84 282.792.168 123.625.034.826 2.208.914.151,51 13.416.052.269,91
Rata-rata  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bernilai  Rp  45.286.181,04  dengan  nilai terendah  sebesar Rp 4.814.889,- terdapat di Kabupaten  Sekadau pada tahun 2009, yang artinya  Kabupaten  Sekadau  masing  sangat  tergantung  dengan  dukungan  pemerintahan pusat  untuk  membiayai  belanja  daerahnya.  Selain  itu  Kabupaten  Sekadau  juga diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber PAD sendiri secara intensif. Sedangkan nilai  PAD  yang  tertinggi  terdapat  pada  Kota  Pontianak  pada  tahun  2014  yang  bernilai sebesar  Rp  298.768.480,27  ini  berarti  Kota  Pontianak  sudah  memiliki  kemandirian otonomi  daerah  dalam  membiayai  pembangunan  daerahnya  dibandingkan  dengan kabupaten  dan  kota  lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Nilai  standar deviasinya sebesar Rp 50.110.447,50. Dan nilainya lebih besar sedikit dari nilai rata-rata PAD, ini menunjukkan distribusi data kecenderungannya mendekati normal.
Belanja  Daerah  (BD)  nilai  terendah  sebesar  Rp  282.792.168,-  terdapat  di Kabupaten  Sekadau  pada  tahun  2009  ini  dapat  disebabkan  karena  jumlah  daerah  yang tidak begitu luas dan jumlah penduduk yang sedikit sehingga belanja daerah tidak dapat teralokasikan  dengan  besar.  Nilai  tertinggi  sebesar  Rp123.625.034.826,18  terdapat  di Kabupaten  Kayong  Utara  pada  tahun  2011,  ini  bisa  disebabkan  karena  pengalokasian belanja  daerah  difokuskan  pada  pembangunan  daerah.  Sedangkan  rata-rata  belanja daerah  adalah  sebesar  Rp  2.208.914.151,51  dengan  standar  deviasinya  sebesar  Rp 13.416.052.269,91.  Ini  menunjukkan  distribusi  data  yang  tidak  normal  karena  nilai standar deviasi lebih tinggi dari pada nilai rata-rata.

## 4.3.  Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas (independen) .  Uji  multikolinearitas dapat  dilaksanakan  menggunakan  model  regresi  dan  melakukan  uji  korelasi  antar
variabel  independen  dengan  menggunakan Variance  Inflation  Factor (VIF).  Jika  nilai tolerance value di atas 0,05 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 5 maka tidak  terjadi  multikolinearitas  (Ghozali,  2006).  Hasil  uji  multikolinearitas  pada  Tabel  5 berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) DAU .730 1.371 PAD .730 1.371
Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu DAU dan PAD memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 5 yaitu sebesar 1,371 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,730 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  tidak terjadi multikolinearitas  yang artinya model  yang terbentuk tidak terdapat adanya gelaja multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
Autokorelasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  Durbin  –  Waston (D-W).  Menurut  Singgih  (2000),  bila  angka  D-W  diantara  -2  sampai  +2  berarti  tidak terjadi  autokorelasi.  Menurut  Ghozali  (2006)  uji  autokorelasi  dilakukan  untuk mengidentifikasi  apakah  terdapat  autokorelasi  antara error yang  terjadi  antara  periode yang  diujikan  dalam  model  regresi.  Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  autokorelasi  harus dilihat dari nilai uji D – W.
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi
Model R R Square Adjusted R Square  Durbin-Watson 1 .121 a .015 -.010 2.076 a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: BD
Nilai  D-W  sebesar  2,076  nilai  ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai  tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 252 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Nilai D-W 2,076 lebih besar dari batas atas (du) 1,60 dan kurang dari 2,40 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

## 4.4.   Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Pengujian pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda.  Berdasarkan  uji  hipotesis  yang
telah  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS (Statistical  Package  for Social  Sciences) pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara  rinci dapat dilihat pada Tabel. 7.
Tabel 7. Hasil Regresi Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah
Model Unstandardized     Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.430E9 4.284E9 DAU -8.559 9.650 -.115 PAD -2.932 34.572 -.011
a. Dependent Variable: BD
Dari  hasil  perhitungan  statistik  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  7  maka  diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = 6,430 – 8,559DAU – 2,932PAD + ε.........................................................................(3)
Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa konstanta (α) sebesar 6,430 nilai DAU turun sebesar  – 8,559  sedangkan PAD  juga turun sebesar  - 2,932 . Dan jika DAU  dan  PAD  bernilai  nol,  maka  Belanja  Daerah  akan  bernilai  sebesar  Rp  6,430. Sedangkan  jika  DAU  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp  1,-  maka  Belanja  Daerah  akan mengalami  penurunan  sebesar  Rp  8,559  dengan  asumsi  PAD  tetap.  Koefisien  yang bernilai negatif ini menunjukkan hubungan yang negatif atau hubungan yang berlawanan arah antara DAU dengan Belanja Daerah, artinya semakin naik DAU suatu daerah akan mengakibatkan penurunan pada Belanja Daerah.
Demikian  juga  untuk  PAD,  karena  bernilai  koefisien  negatif  yaitu  sebesar  -2,932 maka  hubungan  yang  terjadi  antara  PAD  dengan  Belanja  Daerah  adalah  hubungan berlawanan  arah.  Ini  dapat  dibuktikan  dengan  jika  PAD  mengalami  kenaikan  sebesar Rp1,- maka akan berdampak penurunan terhadap Belanja Daerah sebesar Rp 2,932. Dan artinya jika PAD semakin meningkat maka Belanja Daerah akan mengalami penurunan.
Hasil  nilai adjusted  R-Square dari  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya Belanja Daerah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya.
Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square 1 .121 a .015 .010 a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: BD
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  koefisien  determinasi  yang  ditunjukkan  dari  nilai  R 2 sebesar  0,10  hal  ini  berarti  bahwa  10%  variasi  Belanja  Daerah  dapat  dijelaskan  oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 10%  =  90%)  dijelaskan  oleh  variable-variabel  lainnya  yang  berada  diluar  model  dalam penelitian ini.

## 4.5. Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil  perhitungan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  atau pengaruh  DAU  dan  PAD  terhadap  variabel  terikat  Belanja  Daerah  di  kabupaten/kota Provinsi  Kalimantan  Barat.  Adapun  hasil  perhitungan  untuk  masing-masing  variabel sebagai berikut :
Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis DAU (X1) dan PAD (X2) Terhadap Belanja Daerah (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
Variabel t-Statistic Prob Hipotesis yang Diterima Keterangan DAU Terhadap Belanja Daerah -0,887 0,378 H 0 diterima dan H 1 ditolak Tidak Signifikan PAD Terhadap Belanja Daerah -0,085 0,933 H 0 diterima dan H 1 ditolak Tidak Signifikan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah 3,598 0,033 H 0 ditolak dan H 1 diterima Signifikan
Tabel  9  menunjukkan  hasil  perhitungan  statistik  uji  F  sebesar  3,598  dengan signifikansi  0,033.  Karena  signifikannya  jauh  lebih  besar  dari  0,05  yang  berarti  secara simultan  variabel  independen  DAU  dan  PAD  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel belanja daerah. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
Hasil  Ha3  diterima  karena  nilai  F  hitungnya  lebih  lebih  dari  nilai  F  tabel,  yaitu masing-masing  sebesar  3,598  untuk  F  hitungnya  sedangkan  F  tabelnya  sebesar  3,032. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
Hasil  pengujian  hipotesis  menjelaskan  bahwa  DAU  dan  PAD  secara  berpengaruh terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sehingga dapat  kita  simpulkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah  transfer  pemerintah  pusat  dalam bentuk  DAU  maka  akan  dapat  meningkatkan  PAD  pada  daerah  otonomi.    Temuan  ini memberikan  indikasi  adanya  peningkatan  pembiayaan  daerah  yang  sangat  tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah dengan melakukan alokasi belanja
yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.
Menentukan  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  dengan  menggunakan  uji  t.  Tabel  9  dapat  menunjukkan  hasil  uji  hipotesis secara parsial dari masing–masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang mana pada  penelitian  ini  adalah  DAU  dan  PAD  terhadap  belanja  daerah  serta  untuk  melihat signifikan pengaruhnya dengan dilihat dari nilai beta yang menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari tingkat kepercayaan dalam penelitian ini.

## 4.6. DAU Terhadap Belanja Daerah
Untuk  mengetahui  hasil  pengujian  dari  keputusan  hipotesis  maka  diperlukan kriteria pengujian dengan melakukan perbandingan -t statistik dengan -t tabel , dimana jika;
-t statistik > -t tabel : H 0 diterima, H 1 ditolak
-t statistik < -t tabel : H 0 ditolak, H 1 diterima
Dari kriteria pengujian tersebut maka hasil pengujian variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah yang memiliki hipotesis sebagai berikut :
H ol :  Tidak  terdapat  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
H al :   Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Nilai -t statistik dari DAU terhadap Belanja Daerah sebesar -0,887 yang ternyata lebih besar  dari  -t tabel yang  memiliki  nilai  sebesar  -1,969.  Jadi  dapat  ditarik  keputusan  bahwa H 0 1 diterima dan H a1 ditolak karena -t statistik < -t tabel yang masing- masing nilainya adalah -0,887  <  -1,969.  H a1 ini  berarti  secara  parsial  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara variabel DAU terhadap Belanja Daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  menjelaskan  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh  terhadap Belanja  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Pemerintahan Kabupaten/Kota  masih  tergantung  oleh  DAU  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah Daerah  dimaksudkan  untuk  menutup  kesenjangan  fiskal  dan  pemerataan  kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar.
Pelimpahan  kewenangan  pada  pemerintah  daerah  juga  diikuti  dengan  pelimpahan dalam  bidang  keuangan.  Pelimpahan  dalam  bidang  keuangan  mengakibatkan  terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur keuangan, diantaranya: (1) Penerimaan Daerah dari
Dana Bagi Hasil, SDA dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang  memiliki  SDA  seperti  minyak,  gas  alam,  hasil  pertambangan,  kehutanan, perkebunan,  serta  perikanan;  (2)  Penerimaan  Daerah  dari  Bagi  Hasil  Pajak;  (3)  Skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer yakni DAU.

## 4.7. PAD Terhadap Belanja Daerah
Tabel  9  juga  menunjukkan  hasil  pengujian  dari  keputusan  hipotesis  maka diperlukan  kriteria  pengujian  dengan  melakukan  perbandingan  -t statistik dengan  -t tabel , dimana jika:
-t statistik > -t tabel : H 0 diterima, H 1 ditolak
-t statistik < -t tabel : H 0 ditolak, H 1 diterima
Sedangkan  pengujian  untuk  variabel  PAD  terhadap  Belanja  Daerah,  memiliki hipotesis sebagai berikut :
H o2 :  Tidak  terdapat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
H a2 :  Terdapat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Nilai  -t statistik dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar -0,085 yang ternyata lebih kecil dari -t tabel yang memiliki nilai sebesar -1,989. Jadi dapat ditarik keputusan  bahwa  H 02 diterima  dan  Ha 2 ditolak  karena  -t statistik >  -t tabel yang  masing- masing  nilainya  adalah  -1,214  >  -1,989.  Hal  ini  berarti  secara  parsial  tidak  terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  menjelaskan  bahwa  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap Belanja  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  PAD  merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. PAD didapatkan dari iuran langsung dari  masyarakat,  seperti  pajak,  retribusi,  dan  lain  sebagainya.  Tanggung  jawab  agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public  service) yang  baik  kepada  masyarakat  melalui  anggaran  belanja  daerah,  karena masyarakat telah memberikan sebagaian uangnya kepada pemerintah daerah.
Pertumbuhan  belanja  daerah  merupakan  salah  satu  usaha  pemerintahan kabupaten/kota  untuk  mengoptimalkan  potensi-potensi  yang  ada  di  daerah  masing- masing.  Pertumbuhan  belanja  daerah  merupakan  ciri  positif  bahwa  pemerintahan Kabupaten/Kota  telah  berusaha  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintahan pusat. Dari hasil pengujian tersebut, maka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih  perlu  untuk  menggali  potensi  daerah  dalam  meningkatkan  pertambahan pendapatan  di  daerah.  Dalam  era  otonomi,  daerah  dituntut  untuk  mencari  alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan
bagian (sharing) dari  pemerintah  pusat  dan  mengunakan  dana  publik  sesuai  dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

## 5. KESIMPULAN
1) DAU  dan  PAD  serta  Belanja  Daerah  secara  umum  pada  14  Kabupaten/Kota  di wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam  periode  tahun  2009  sampai  dengan 2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2) Hasil  pengujian  hipotesis  menjelaskan  bahwa  DAU  dan  PAD  secara  individu tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  masih  tergantung  oleh  DAU dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Ini  dimaksudkan  untuk  menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu  kemandirian  pemerintah  daerah  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya melayani  masyarakat.  DAU  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  paling besar. Sedangkan PAD didapatkan dari iuran langsung masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya.  Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat  masih  perlu  untuk  menggali  potensi  daerah  dalam  meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  &  Halim,  A.  (2003). Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:  Studi Kasus  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  dan  Bali .  Simposium  Nasional  Akuntansi VI:1140-1159. Surabaya 16-17 Oktober.
Arif, B. (2002). Akuntansi pemerintahan. Penerbit . Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, I. (2002). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
BPS.  (2015). Kalimantan  Barat  Dalam  Angka  2014. Pontianak:  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: PT. Indeks.
Darwanto  &  Yustikasari,  Y.  (2007). Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  pengalokasian  anggaran  belanja modal. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin,
Makassar, 26-28 Juli.
Ghozali,  I.  &  Sabeni,  A.  (1997). Pokok-pokok  Akuntansi  Pemerintahan .  Edisi  4. Yogyakarta: BPFE.
Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan  Program  SPSS .  Edisi  4. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik  :  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  3. Jakarta: Salemba Empat.
Isdijoso, B. (2002). Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta) . Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol.6 (1).
Kawedar,  W.,  Rohman,  A.,  &  Handayani,  S.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah . Semarang: UNDIP.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.29/2002 tentang  Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta  Tata  Cara Penyusunan  APBD,  Pelaksana  Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan Perhitungan APBD .
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Maemunah,  M.  (2006). Flypaper  Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera . Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen keuangan daerah . Yogyakarta: Andi.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah .
Prakosa,  B.  (2004). Pengaruh  Dana  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah. Fakultas  Ekonomi UII: Yogyakarta.
Pratiwi, N. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  di  Indonesia . Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
Puspita.  S.,  Noni  &  Yahya,  I.  (2009). Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Realisasi  APBD  Tahun  2012-2015.  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Diakses  dari http://www.bpkp.go.id.
Safitri,  N.  A.  (2008). Analisis  Kinerja  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus . Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.
Sekaran,  U.  (2002). Research  Method  for  Business  :  A  skill  Building  Approach,  7 th Edition, New York: John Wiley and Sons.
Singgih,  S.  (2000). Buku  Latihan  SPSS  Statistik  Parametrik .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Triwidodo,  P.  (2007). Flypaper  Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali . Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Daerah.