Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN  HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR
Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sri dewi nur azizah

## ABSTRACT
Debt  is  one  of  the  activities muamalah are  allowed  in  Islam.  Most  people  choose  the wrong place when the event of default of borrowing and cause disputes often occur crime and immoral  actions  against  the  borrower.  Unlike  the  case  with  accounts  payable  disputes  that occur in society Talohen Hulu. The purpose of this study was to determine the background of the  debts,  the  form  of  contract  debts  and  settlement  of  disputes  when  the  event  of  default ( wanprestasi) in  among  community  of  Talohen  Hulu  village  of  Ampah  City  district  of  East Barito.
This study uses field research, the method used is descriptive qualitative approach. This research was conducted by collecting data that is direct observation, interviews, and gathering important  documents.  In  addition  it  also  examines  Islamic  books  relating  to  debts that  have been  exacerbated  by  the  arguments  of  the  Qur'an  and Hadits .  The  subjects  consisted  of  7 people (4 people of the debtor and the third person of the creditor).
The results of this study show that, the background of the debts is because Profession  mostly  rubber  farmers  whose  income  does  not  settle  in  less  favorable circumstances  did  not  quite  meet  other  needs  caused  owes  the  motive  for  the  sudden  need (Purposes  of  transportation  schoolchildren  and  venture  capital).It  thus  is  reasonable  and permissible. Then the transaction occurred at home lenders to comply with the terms and the applicable  rules  of  the  creditors,  the  form  of  contract  is Qardhul  hasan .  Disputes  which amounted  to  2  people  can  finally  be  resolved  by  way  of  principled  deliberation  kinship known as its unique Indigenous community badamai banjar previously occurred despite the ongoing conflict between the parties promise (contract).
Keywords : Debt, Default, Dispute, Deliberation.

## A. Pendahuluan
Berbicara  masalah  ekonomi  adalah  hal  utama  dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia, namun  dalam  pemenuhannya  setiap  manusia  mempunyai  keterbatasan  dalam  hal  demikian oleh  sebab  itu  mereka  memenuhi  kebutuhannya  dengan  alternatif  lain  yaitu  dengan  cara berutang.  Berutang  diperbolehkan  dalam  Islam  karena  setiap  orang  mempunyai  kebutuhan yang  berbeda-beda.  Tiap  masyarakat  mempunyai  tingkat  sosial  yang  berbeda-beda  pula  dan sudah semestinya masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi mempunyai sikap empati terhadap  masyarakat  yang  ekonominya  lebih  rendah  dengan  memberikan  bantuan  pinjaman ataupun  hutang.  Hutang  Piutang  ialah  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang,  dengan perjanjian  ia  akan  membayar  yang  sama  dengan  itu.  Misalnya  mengutangkan  uang  Rp
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
2.000,00,  akan  dibayar  Rp  2.000,00  pula. 1 Anjuran  untuk  menolong  termasuk  di  dalamnya dalam pemberian hutang Firman Allah SWT :
                                                                                   
Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran”(Q.S  al-Maidah  ( 5):2). 2
Tafsir  Al-Qurthubi  yang  ditulis  oleh  Syaikh  Imam  Al-Qurthubi,  maksud  dari  ayat tersebut  adalah  perintah  untuk  saling  tolong  menolong  dalam  mengerjakan  kebajikan  dan takwa  ini  merupakan  perintah  bagi  seluruh  manusia.  Yakni,  hendaklah  sebagian  kalian menolong  sebagian  yang  lain.  Berusahalah  untuk  mengerjakan  apa  yang  Allah  perintahkan dan  mengaplikasikannya.  Jauhilah  apa  yang  Allah  larang  dan  hindarilah.  Allah  juga mengeluarkan  larangan-Nya,  dimana  Allah  berfirman:  “Dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan pelarangannya.”Ini  merupakan ketetapan  yang diperuntukan  bagi dosa  dan ukhwan, yaitu menzalimi manusia. 3
Menurut  peneliti:  Ayat  tersebut  sudah  jelas  bahwa  setiap  manusia  harus  mempunyai sikap  tolong  menolong  terhadap  sesama  dalam  hal  apapun  salah  satunya  adalah  dengan memberikan  pinjaman  atau  hutang  kepada  pihak  yang  membutuhkan  selama  hal  tersebut mampu  untuk  dilakukan.  Namun  bukan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran  yaitu  dalam  halnya  hutang  yang  di  berikan  sebagai  jalan  untuk  memperoleh kepuasan  individual  atau  meraup  keuntungan  tanpa  memperdulikan  kondisi  orang  yang dipinjamkan.
Akad  hutang  piutang  memang  telah  diperbolehkan  dalam  Islam  sebagai  akad  tolong menolong sesama masyarakat yang berada dalam kesulitan namun banyak sekali masyarakat yang salah dalam memilih tempat peminjaman atau tempat berutang karena ingin yang cepat, simpel dan praktis yang tidak berpikir panjang dampak kedepannya. Banyak masyarakat yang meminjam  uang  kepada  pihak  yang  suka  membungakan  uang  atau  yang  sering  disebut sebagai  rentenir  yang  akibatnya  menyebabkan  banyak  masalah.  Rentenir  awalnya  datang sebagai dewa penolong  ramah, berpenampilan empatik terhadap calon peminjamnya namun pada  akhirnya  kerap  sekali  mencekik  atau  menjerat  para  nasabah  yang  meminjam  uang kepadanya.  Memang  melakukan  pinjaman  kepada  rentenir  itu  persyaratannya  lebih  mudah, cepat,  tanpa  menggunakan  jaminan  dan  tidak  ada  pembatasan  waktu  berbeda  dengan lembaga-lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non  bank,  namun  resikonya  juga  lebih  berat dari pada meminjam di sebuah lembaga yang resmi. Banyak sekali tindakan kriminalitas atau kasus  kekerasan  oleh  pihak  rentenir  karena  masalah  hutang  bahkan  menyebabkan  pada kematian.
Praktik  rentenir  bukan  hanya  dapat  merugikan  warga  secara  individul  namun  juga merugikan  negara  karena  warga  masyarakat  lebih  banyak  memilih  melakukan  peminjaman kepada pihak rentenir. Akibatnya aksi rentenir tersebut cenderung menjadi penghalang untuk mendapatkan akses bank secara langsung. Padahal rentenir atau pihak pemodal juga berkuasa
1 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Cet. XXIX, Bandung: Pt Sinar Baru Algesindo, 2006, hal. 306.
2 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya ,  Pt  Kumudasmoro  Grafindo Semarang, 1994,  hal. 157.
3 Syaikh Imam Al-Quthubi, Tafsir Al-Qurthubi , Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 115.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
terhadap  penindasan  rakyat  kecil.Masyarakat  Indonesia  sudah  sangat  akrab  dengan  istilah rentenir atau juga biasa disebut sebagai lintah darat. 4
Memang  praktik  rentenir  sudah  terjadi  dimana-mana  dengan  tindakan  yang  tidak manusiawi  namun  berbeda  halnya  dengan  apa  yang  terjadi  pada  masyarakat  Talohen  Hulu Kelurahan  Ampah  Kota  dalam  perjanjian  hutang  piutang.  Masyarakat  Talohen  Hulu Kelurahan  Ampah  Kota  Kabupaten  Barito  Timur  adalah  warganya  yang  terdiri  dari  42  RT dari Kelurahan Ampah kota yang salah satunya adalah RT 28 Talohen Hulu yang terdiri dari 128  KK  dan  450  Warga  dan  berprofesi  sebagai  petani  dan  juga  pedagang. 5 Berdasarkan observasi  yang peneliti  lakukan wawancara sekilas dengan para pemodal (kreditur) dan  juga peminjam (debitur) bahwa acapkali praktik utang piutang adanya perbuatan batil.Terlihat dari persentase  yang  ditetapkan  maupun  keuntungan  yang  diperjanjikan.  Prosedur  peminjaman adalah apabila pihak debitur memerlukan uang, ia harus mendatangi ke rumah pihak kreditur dengan  mengatakan  keperluannya,  pihak  kreditur  akan  memenuhi  keinginan  dari  peminjam namun  ia  harus  mematuhi  aturan  yang  dibuat  atau  diperjanjikan  diawal  dan  pihak  kreditur juga  setiap  minggu  atau  bulannya  mendatangi  rumah-rumah  peminjam  untuk  menagih pembayaran angsuran dan pokok pinjaman.
Adapun kisaran hutang piutang yang dipinjamkan dari pihak pemodal dari kisaran Rp 1.000.000-20.000.000  nominal  tersebut  cukup  terbilang  besar  dan  kepentingan  uang  yang dipinjam  oleh  pihak  debitur  adalah  untuk  keperluan  anak  sekolah  dan  modal  usaha.Suatu ketika  ada  dari  beberapa  pihak  debitur  melakukan wanprestasi tidak  terbayarnya  angsuran persentase  maupun  keuntungan  yang  telah  diperjanjian  karena  ketidakmampuan  dari  pihak debitur  menyebabkan pihak kreditur  mengeluarkan perkataan  yang kasar dengan pihak  yang meminjam  namun  walaupun  demikian  si  pihak  kreditur  tidak  pernah  menyita  barang  milik pihak  debitur  sekalipun  dengan  tunggakan  pembayaran  hutang  dengan  waktu  yang  cukup lama.  Pihak  kreditur  hanya  menagih  saja  agar  uang  yang  dipinjamnya  cepat  dikembalikan pada  akhirnya  hal  tersebut  membuat  kesadaran  sendiri  dari  pihak  debitur  atau  pihak meminjam  untuk  membayar  hutangnya  dengan  cara  menggadaikan  barang  yang  ia  miliki. Jadi  masyarakat  Talohen  Hulu  Kelurahan  Ampah  Kota  Kabupaten  Barito  Timur  pada dasarnya mempunyai khas tersendiri dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.Permasalahan yang demikian membuat penulis tertarik dan mengkaji untuk melakukan penelitian  dengan  judul ”PENYELESAIAN  SENGKETA  HUTANG  PIUTANG  DI KALANGAN  MASYARAKAT  TALOHEN  HULU  KELURAHAN  AMPAH  KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR.”
B. Landasan Teori
1. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasadirugikan oleh pihak lain,  yang kemudian pihak tersebut menyampaikanketidakpuasan  ini kepada pihak kedua. Jika  situasi  menunjukkanperbedaan  pendapat,  maka  terjadi  lah  apa  yang  dinamakan dengansengketa. 6
4 Reza  Karunia, Mewaspadai  Lintah  Darat  dan  Cara  Pelaporan  Rentenir –  Cermati, https://www.cermati.com/artikel/mewaspadai-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir,  diakses  pada  tanggal  13 Juni  2016.
5 Hasil wawancara dengan Bapak SG  Ketua RT. 28 Talohen  Hulu Kelurahan Ampah  Kota  Kabupaten Barito Timur (081351422347),  Tanggal, 26 Januari 2016.
6 http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 10 November 2016.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  Syariah  disebut  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  merupakan  pranata  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan kesepakatan  para  pihak  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  sengketa  melalui  proses ligitasi di pengadilan. 7 Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai berikut:
a) Musyawarah
Penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  intinya  adalah  penyelesaian permasalahan  secara  dialogis  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dengan mengutamakan  asas  kekeluargaan.  Islam  sangat  menganjurkan  umatnya  untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa  bisnis dengan  musyawarah,  maka akan tetap terjalin  hubungan kekeluargaan, dan  silaturahmi  diantara  para  pihak  yang  bersengketa  (berselisih),  serta  lebih menghemat  waktu  dan  biaya. 8 Adapun  dalil  yang  memerintahkan  musyawarah  yaitu sebagai berikut :
                                                                                                                                                                                                                      
Artinya :”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.karena  itu  ma'afkanlah  mereka, mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  Maka bertawakkallah  kepada  Allah.Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali-Imran (3):159). 9

## b) Mediasi (Ishlah/ hulh/Perdamaian)
Secara  umum  mediasi  dapat  diartikan  upaya  penyelesaian  sengketa  para  pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan  atau  kesimpulan  bagi  para  pihak  tetapi  menunjang  fasilitator  untuk terlaksananya  dialog  antara  para  pihak  dengan  suasana  keterbukaan,  kejujuran  dan tukar  pendapat  untuk  tercapainya  mufakat  dengan  kata  lain,  proses  negosiasi pemecahan  masalah dimana pihak  luar  yang tidak  memihak dan  netral  bekerja dengan pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  perjanjian memuaskan. 10
Istilah  bahasa  Arab  mediasi  itu  adalah hulh. hulh secara  etimologis,  berarti meredam  pertikaian.Sedangkan  menurut  terminologi,  pengertian  shulhu,  berarti  suatu jenis  akad  atau  perjanjian  untuk  mengakhiri.Perselisihan  atau  pertikaian  antara  dua pihak  yang  bersengketa  secara  damai.Upaya  damai  itu  biasanya  dilakukan  melalui pendekatan  musyawarah  ( syura )  di  antara  para  pihak  yang  berselisih.Cakupan  objek perdamaian dari hulh cukup  luas,  yaitu hulh dalam mu‘ malah ekonomi,  keluarga
7 Frans Hendra Wiranata , Hukum Penyelesaian Sengkata , Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 15.
8 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia , Cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2013, hal.  252.
9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya ,... hal. 103.
10 Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Cet.  II,  Tangerang:  PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011, hal. 25.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
(rumah  tangga),  peperangan  dan  perdamaian  lainnya. 11 Dalil  tentang  perintah  mediasi, di antara:
                                                                                                                                                                                                                           
Artinya  :”Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik  akibatnya.”Q.S  An- Nisa (4):59 12
c)  Tahk m (Arbitrase)
Perspektif  Islam,  kata  dari “arbitrase” dapat  dipadankan  dengan  istilah ”tahkim.”Tahkim sendiri berasal dari kata “ hakkama .”Secara etimologi, tahk m berarti menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa.  Secara  umum, tahk m memiliki  pengertian  yang  sama  dengan arbitrase yang  dikenal  dewasa  ini  yakni pengangkatan  seseorang  atau  lebih  sebagai  wasit  oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau lebih,  guna  menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara  damai,  orang  yang menyelesaikan disebut dengan “ hakam” .
Menurut  Abu  al-Ainain  Fatah  Muhammad,  pengertian tahk m menurut  istilah fikih adalah:
“Sebagai  bersandarnya  dua  orang  yang  bertikai  kepada  seseorang  yang  mereka ridhai  keputusannnya  untuk  menyelesaikan  pertikaian  para  pihak  yang bersengketa.Adapun  menurut  Said  Agil  Husein  al-Munawar,  pengertian “tahk m ”  menurut  kelompok  ahli  hukum  Islam  mazhab  Hanafiyah  adalah memisahkan  persengketaan  atau  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  dengan ucapan  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  bersumber  dari  pihak  yang mempunyai  kekuasaan  secara  umum.Adapun  pengertian  “ tahk m ” menurut  hli hukum dari kelompok syafi’iyah  yaitu  memisahkan pertikaian antara pihak  yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.” 13
d) Wilayat al-Qa ha (Kekuasaan Kehakiman)
Alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya  adalah Wilayat  al-Qa ha yaitu kekuasaan hakim yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 14
1) Al- isbah
Al- isbah adalah  lembaga  resmi  negara  yang  diberi  wewenang  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  atau  pelanggaran  ringan  yang  menurut  sifatnya tidak  memerlukan  proses  peradilan  untuk  menyelesaikannya.  Menurut  al-Mawardi
11 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ,...hal. 253.
12 Ibid ., hal. 158.
13 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah ( Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama ),  Cet.II, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 430.
14 Ibid., hal.434-436.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
kewenangan  lembaga isbah ini  tertuju  kepada  tiga  hal  yakni: pertama ,  dakwaan yang  terkait  dengan  kecurangan  dan  pengurangan  takaran  atau  timbangan;  kedua, dakwaan  yang  terkait  dengan  penipuan  dalam  komoditas  dan  harga  seperti pengurangan  takaran  dan  timbangan  di  pasar,  menjual  bahan  makanan  yang  sudah kadaluwarsa;  dan  ketiga:  dakwaan  yang  terkait  dengan  penundaan  pembayaran utang bagi pihak yang berutang.
2) Al-Madz l m
Badan  ini  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  membela  orang-orang  teraniaya akibat  semena-mena  dari  pembesar  negara  atau  keluarganya,  yang  biasanya  sulit untuk  diselesaikan  oleh  pengadilan  biasa  dan  kekuasaan isbah .Kewenangan  yang dimiliki  oleh  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  hukum yang  dilakukan  oleh  aparat  atau  pejabat  pemerintah  seperti  sogok  menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintahyang merugikan masyarakat.Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al-Madz l m atau al-Nadlir . 15
3) Al-Qa ha (Peradilan) Menurut arti bahasa al-Qa ha berarti memutuskan atau menetapkan.Menurut istilah  berarti  “menetapkan  hukum  syara  pada  suatu  peristiwa  atau  sengketa  untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.”Adapun kewenagan yang dimiliki oleh lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  perkara-perkara  tertentu  yang  berhubungan dengan  masalah al-ahwal  asy-Syakhsiyah (masalah  keperdataan,  termasuk  di dalamnya  hukum  keluarga),  dan  masalah  jinayat  (yakni  hal-hal  yang  menyangkut pidana). 16
Orang  yang  diberi  wewenang  menyelesaikan  perkara  di  pengadilan  disebut dengan qa hi (hakim).Dalam  catatan  sejarah  Islam,  seorang  yang  pernah  menjadi qa hi (hakim)  yang  cuku  lama  adalah al-Qa hi Syureih.Beliau  mengaku  jabatan hakim  selama  dua  periode  sejarah,  yakni  pada  masa  penghujung  Pemerintah Khulafaurrasyidin (masa  khalifah  Ali  Ibn  Abi  Thalib)  dan  masa  awal  dari pemerintah  Bani  Umayyah.  Di  samping  menyelesaikan  tugas-tugas  perkara,  para hakim  pada  pemeritahan  Bani  Umayyah  juga  diberi  tugas  tambahan  yang  berupa penyelesaian  perkara,  misalnya  menikahkan  wanita  yang  tidak  punya  wali, pengawasan baitul maal, dan mengangkat pengawasan anak yatim. 17
Melihat  ketiga  wilayah al-Qa ha (kekuasaan  kehakiman)  sebagaimana tersebut,  bila  dipadankan  dengan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia,  tampaknya  dua dari  tiga  kekuasaan  kehakiman  terdapat  kesamaan  dengan  Peradilan  yang  ada  di Indonesia.Dari  segi  substansi  dan  kewenangannya,  wilayah Al-Madz l m bisa dipadankan  dengan Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  wilayah al-Qa ha bisa  dipadankan dengan  lembaga  peradilan  umum  dan  peradilan  agama.Adapun wilayatul  al-Hisbah  - secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP. 18
2. Konsep Adat Badamai  Masyarakat Banjar
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid. 18 Ibid.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
Adat  Badamai adalah  salah  satu  kebiasaan  atau  yang  telah  menjadi  budaya masyarakat  banjar  dalam  penyelesaian  sengketa non  litigasi (tidak  melalui  jalur pengadilan). Adapun lebih lanjut mengenai keterangan Adat Badamai sebagai berikut:
a). Pengertian Adat Badamai
Secara  etimologis adat  badamai merupakan  kata  majemuk  yang  berasal  dari bentukan  kata adat dan badamai .Istilah  lainnya  adat  adalah urf ,  yang  secara  bahasa diartikan  sebagai  yang  dikenal  dan  dianggap  baik  serta  diterima  oleh  akal  sehat. Urf juga  diartikan  sebagai  tradisi  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat,  baik  berupa perkataan  maupun  perbuatan. 19 Menurut Ensiklopedi  Hukum  Islam adat  berarti kebiasaan  atau  tradisi  masyarakat  yang  telah  dilakukan  berulang  kali  secara  turun temurun.Kata  adat  di  sini  lazim  dipakai  tanpa  membedakan  mana  yang  mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja. 20
Kata  adat  juga  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sang sengkerta a (berarti”bukan”)  dan dato (yang  artinya  “sifat  kebendaan”)  dengan  demikian,  maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. 21
Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti  damai,  tenang  sejahtera.  Kata  badamai  merupakan  kata  bentukan  dari   bahasa Banjar.  Istilah  ini  berasal  dari  akar  kata  damai  ditambah  imbuhan  (ber)  menjadi berdamai,  dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam damai  sepadan  dengan  kata as-sulh ,  yang artinya  akad  untuk  menyelesaikan  suatu  persengketaan  atau  perselisihan  menjadi perdamaian.  Pengertian  yang  lain  ialah  upaya  yang  dilakukan  secara  damai  dan  di dalam  bahasa  Banjar  kata  badamai  dipadankan  dengan  kata  berjalan  dengan bajalan , bermain dengan bamain . 22
Adat  badamai merupakan  kata  majemuk  yang  berarti  suatu  upaya  perdamaian yang  dikerjakan  atau  dilakukan  secara  berulang-ulang  dan  menjadi  suatu  kebiasaan yang  melembaga  pada  masyarakat  Banjar.Adat  badamai  dapat  meningkat  menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan badamai itu sebagai suatu hal  yang  mesti  berlaku  pada  masyarakat  adat  Banjar, karena  itu  sebagai  suatu  yang mesti dilakukan. 23
Adat  badamai adalah  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa   yang  lazim dilakukan  oleh  masyarakat  Banjar.  Adat  badamai  bermakna  pula  sebagai   hasil  proses perembukan  atau  musyawarah  dalam  pembahasan  bersama  dengan  maksud  mencapai suatu  keputusan  sebagai  penyelesaian  dari  suatu  masalah. Adat  badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.
19 Dede  Rosyada, Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial, Cet.  V,  Jakarta:  Pt  RajaGrafindo  Persada,  1999, hal. 50.
20 Ahmadi  Hasan, Adat  Badamai  (Penyelesaian  Sengketa  )  Pada  Masyarakat  Banjar  di  Kalimantan Selatan ,  http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/414/319,  diakses  pada  tanggal  5 november 2016.
21 Soerjono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia ,  Cet.  VI,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2003,  hal. 70.
22 Ahmadi  Hasan, Adat  Badamai  (Penyelesaian  Sengketa  )  Pada  Masyarakat  Banjar  di  Kalimantan Selatan ,... 23 Ibid.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
Putusan  Badamai  yang  dihasilkan  melalui  mekanisme   musyawarah  merupakan  upaya alternatif  dalam  mencari  jalan  keluar  guna  memecahkan  persoalan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Pada  masyarakat  Banjar  jika  terjadi  persengketaan  diantara  warga  atau terjadi  tindak  penganiayaan  atau  pelanggaran  norma  (adat)  atau  terjadi  perkelahian ataupun  pelanggaran  lalu  lintas,  maka  warga  masyarakat  berkecenderungan menyelesaikan  secara  badamai.Warga  masyarakat  enggan  menyelesaikan  sengketa  itu melalui  lembaga  ligitasi  (jalur  lembaga  peradilan). Adat  badamai ini  diakui  efektif dalam  menyelesaikan  pertikaian  atau  persengketaan.Sekaligus  mampu  menghilangkan perasaan  dendam  berperan  menciptakan  keamanan  ketertiban  dan  perdamaian. Adat badamai ini  lazim  pula  disebut  dengan, babaikan , baparbaik , bapatut atau mamatut , baakuran dan penyelesaian dengan cara suluh . 24
b). Adat badamai dalam UU sultan Adam
Jika  terjadi  persengketaan  ataupun  Undang-undang  Sultan  Adam  disebutkan dalam Pasal 21: 25
Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja  itu  lamun  tiada  djuga  dapat  membitjarakan  ikam  bawa  kepada hakim.
Artinya:  Tiap-tiap  kampung  bilamana  terjadi  sengketa,  maka  diperintahkan  untuk mendamaikan  (mamatut)  dengan  tetuha  kampung,  bilamana  tidak  berhasil  barulah dibawa kepada hakim.
Pasal  21  UUSA  sebagai  dasar  hukum adat badamai sampai  kini  tetap  menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi  suatu  tradisi mamatut. Tradisi  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  melembaga untuk  merukunkan kembali  setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak.

## c).Adat Badamai Masyarakat Banjar
Masyarakat  banjar  mempunyai  cara  yang  unik  dalam  kehidupan  sosial  mereka termasuk  dalam  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  tersebut. Mochrani  membagi  penyelesaian  sengketa  itu  kepada  dua  hal,  pertama  penyelesaian dalam  masalah  agama  yaitu  dengan  cara  mengadakan hujjah dan  kedua  penyelesaian konflik  yang  bersifat  fisik  yang  berkaitan  dengan  kasus  penganiayaan,  perkelahian, pelanggaran  lalu  lintas  maupun  sengketa pembagian  harta warisan. Jika terjadi konflik atau  persengketaan  antara  warga  dan  tidak  dilakukan adat  badamai diyakini  akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. 26 Jika  konflik  terjadi  apalagi  yang  berkaitan  dengan  peristiwa  pidana,  maka tokoh-tokoh  masyarakat  (tetuha  kampung)  berinsiatif  untuk  mendamaikan  para  pihak yang  bersengketa.  Diupayakan  pertemuan  ( musyawarah )  keluarga,  dilanjutkan  acara selamatan, dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang  sengketa  dan  permusuhan.  Bahkan  diantara  kedua  belah  pihak  diikat dalam  sebuah  persaudaraan  yang  lazim  disebut  sebagai baangkat  dangsanak (dipersaudarakan)  atau baangkat kuitan (menjadi orang tua dan anak angkat).  Ciri khas
24 Ahmadi  Hasan, Adat  Badamai  (Penyelesaian  Sengketa)  Pada  Masyarakat  Banjar  di  Kalimantan Selatan ,... 25 Ibid.
26 Ibid.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
yang  membedakan  adat  badamai  dengan  penyelesaian  damai pada  masyarakat  lainnya adalah  :  adanya  nilai-nilai  atau  norma  yang  harus  dipatuhi,  adanya  upacara  yang mengiriingi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara maangkat dangsanak  atau  maangkat  kuitan  (dipersaudarakan)  yang  sarat  dengan  unsur-unsur ritual  yang  bersifat  religi  semisal  adanya  upacara batapung  tawar .  Lengkap  dengan hidangan  nasi  ketan  dan  kelapa  parut  yang  dicampur  dengan  gula  jawa.Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu: 27
1).  Unsur-unsur  yang  tidak  tertulis,  berupa  kebiasaan-kebiasaan  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  praktek  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat.  Ini  mencakup segala  apa  saja  yang  sudah  terbiasa  dianggap  baik  oleh  masyarakat  dan  akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya  pelanggarannya  akan  mendapatkan  sanksi  minimal  berupa  celaan  dari masyarakat.  Kebiasaan  demikian  dalam  masyarakat  Banjar  berbeda  antara  satu tempat  dengan  tempat  lainnya  terutama  dilihat  dari  besar  kecilnya  pengaruh pendidikan  dan  modernisasi  serta  kegiatan  pembangunan  lainnya  yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
2).  Unsur-unsur  yang  berasal  dari  hukum  Islam,  yaitu  mencakup  segala  ketentuan syariat  islam  dan  hukum-hukum  fiqh   yang  dipertahankan  dan  dianut  oleh masyarakat  sebagai  bagian  besar  dari  ajaran  agamanya.  Berkenaan  dengan  ini penentuan  apa  yang  merupakan  ajaran  agama  adalah  tergantung  pada  persepsi warga  masyarakat sesuai  dengan apa  yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada  dasarnya ditentukan dari para ulama  dan tetap dipegang terus sebagai kriteria  penilaian  ketika  seseorang  menghadapi  fakta  tertentu  yang  memerlukan penilaian.
3).   Unsur-unsur  yang  berasal  dari  zaman  kerajaan  Banjar,  untuk  hal  ini  tidak ditentukan  suatu  ketentuanpun  selain  dari  apa  yang  dinamakan  Undang-undang Sultan  Adam  (1835)  seorang  Sultan  yang  terkenal   alim  dan  dihormati  oleh rakyatnya.  Undang-undang  yang  terdiri  dari  atas  beberapa  pasal  ini  kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih  lagi  setelah  meninggalnya  Sultan  Adam  kurang  banyak  mendapat perhatian  kecuali  dalam  bidang  hukum  pertanahan  yang  masih  ditaati  oleh masyarakat.
C.   Penyelesaian  Sengketa  Hutang  Piutang  di  Kalangan  Masyarakat  Talohen  Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur
Masalah  hutang  piutang  tidak  bisa  terhindarkan  dalam  kehidupan  masyarakat. Seseorang melakukan pijaman ataupun hutang piutang karena ada yang melatarbelakanginya sehingga hutang sebagai alternatif baginya seperti apa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu  Kelurahan  Ampah  Kota  berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  telah  peneliti lakukan  dengan  Ibu  RM,  JT,  SR  dan  RA  bahwa  motif  berutang  adalah  untuk  keperluan transportasi anak sekolah dan modal usaha. Hal tersebut merupakan alasan berutang termasuk dalam  kebutuhan  mendadak  dan  diperbolehkan  selama  tidak  ada  ayat  yang  melarang  dan tujuannya  adalah  untuk  hal  yang  baik  pula.  Pihak  kreditur  atau  pemberi  pinjaman
27 Ibid.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
berdasarkan  keterangan  Ibu  KR,  LH  dan  Bapak  DR  juga  berempati  dengan  memberikan bantuan  pinjaman  terhadap  warganya.  Ini  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  (Q.S  al- Maidah (5):2):
                                                                                   
Artinya:  “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran’’ 28
Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an  yang  ditulis  oleh  Sayyid  Quthb  maksudnya  adalah  bahwa Islam  menetapkan  agar  orang  yang  beriman  tolong  menolong  dan  bantu  membantu  dalam berbuat  kebaikan  dan  ketakwaan  saja,  tidak  boleh  bantu  membantu  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  Al-Quran  menakut-nakuti  jiwa  manusia terhadap azab  Allah dan  menyuruhnya bertakwa  kepada-Nya,  agar  dengan  perasaan-perasaan  seperti  ini  dia  dapat  menahan kemarahan  dan  taat  aturan,  berperangai  luhur  dan  toleran.Takwa  kepada  Allah  dan  mencari ridha-Nya. 29
Secara  eksplisit  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  anjuran  untuk  tolong  menolong terhadap  sesama  dan  hal  tersebut  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  Talohen  Hulu  terkhusus pihak kreditur (pemberi pinjaman) kepada yang membutuhkan. Namun sambungan dari ayat tersebut  juga  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Talohen  Hulu  yaitu  tolong  menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran  yang  merupakan  larangan-Nya  terbukti  dari  pernyataan  Ibu LH, Bapak DR, Ibu JT, dan Ibu RM  yaitu adanya penetapan persyaratan  berupa keuntungan maupun  kompensasi  yang  diberikan  di  awal  perjanjian.    Hal  ini  sudah  tidak  sesuai  dengan konsep hutang piutang dalam Islam karena termasuk dalam kelebihan yang diperjanjikan baik dari pihak yang berutang maupun berpiutang adalah tidak boleh dan haram untuk diambil.
Hutang  piutang  yang  terjadi  pada  masyarakat  Talohen  Hulu  Kelurahan  Ampah  Kota berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  yaitu  adanya  rukun  dan syarat  tertentu  dalam  akad  yaitu  adanya  Lafaz  hutang  piutang,  Penetapan  pembayaran persentase  maupun  keuntungan  yang  diperjanjikan  baik  secara  perbulan  maupun perminggunya,  adanya  penetapan  persentasi  maupun  keuntungan  yang  diperjanjikan  diawal akad,  akad  ditulis  dalam  bentuk  kwitansi  namun  hanya  nama  dan  jumlah  nominal  yang berutang,  ada  yang  menggunakan  jaminan  namun  ada  juga  yang  tidak  dan  tidak menggunakan  waktu tempo  pembayaran  pengembalian  pinjaman.  Akad  ini  merupakan  akad Qardhul  Hasan yaitu  pinjaman  yang  lunak  yang  mana  ketika  pihak  debitur  kesulitan  dalam pembayaran  hutang  masih  ada  toleransi  yang  mana  barang  milik  pihak  peminjam  tidak pernah disita maupun ditarik oleh pihak kreditur.
Pada  saat  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi atau  tidak  terpenuhinya  janji berdasarkan  keterangan  Ibu  SR  dan  RA  kesimpulannya  bahwa  mereka  pernah  tidak  dapat membayar  hutang  dengan  jangka  waktu  yang  cukup  lama  6  bulan-1  tahun  lebih  alasan mereka  tidak  dapat  membayar  hutang  karena  usaha  yang  dijalankan  mengalami kebangkrutan.  Hal  demikian  membuat  pihak  kreditur  menjadi  emosi  dan  marah-marah  yang menyebabkan  terjadinya  sengketa  yang  berkepanjangan  antara  kedua  belah  pihak  yang berakad.  Pihak  kreditur  terus  menagih  agar  uangnya  cepat  dikembalikan  akhirnya  pihak peminjam  yaitu  Ibu  RA  melakukan  pertemuan  dan  berbicara  baik-baik  musyawarah  dengan
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya ..., hal. 157.
29 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an , Cet.VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal.168-169.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
prinsip  kekeluargaan  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut,  ini  sesuai  dengan  alternatif penyelesaian sengketa yaitu jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pola penyelesaian sengketa dengan  cara  musyawarah  berdasarkan  prinsip  kekeluargaan  tersebut  memang  dianjuran berdasarkan firman Allah SWT :
                                                                                                                                                                                                                      
Artinya: “Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.karena  itu  ma'afkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan itu.kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertawakkal  kepada- Nya.(Q.S Ali-Imran (3):159).”
Tafsir  Al-Mishbah  maksud dari ayat tersebut adalah  berupa tuntunan  yang diarahkan kepada Nabi  Muhammad SAW.sambil  menyebutkan sikap  lemah  lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya, cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi  manusia  untuk  marah.Namun  demikian,  cukup  banyak  pula  bukti  yang  menunjukan kelemah  lembutan Nabi SAW. Beliau  bermusyawarah dengan  mereka sebelum  memutuskan untuk  berperang,  beliau  menerima  usul  mayoritas  mereka,  walau  beliau  sendiri  kurang berkenan;beliau  tidak  memaki  dan  mempersalahkan  para  pemanah  yang  meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain. 30
Secara eksplisit  bahwa  ayat  tersebut memang pada dasarnya ditunjukan untuk orang- orang  yang  bersengketa  dalam  perjanjian  atau  perikatan  yang  telah  mereka  buat,  hendaklah mereka  melakukan  musyawarah  terlebih  dahulu  sebelum  ke  ranah  hukum  yang  lebih  tinggi karena  musyawarah  memang dianjurkan dalam  Islam dan  merupakan sifat  yang terpuji  baik dalam  kehidupan  individu,  masyarakat  dan  sebagainya.  Apalagi  masyarakat  yang  berada dilingkungan  pedesaan  maupun  perkampungan  yang  harusnya  mempunyai  sikap solidaritas terhadap  sesama.  Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  musyawarah  telah dipraktikan pada masyarakat Talohen Hulu ketika terjadi permasalahan dicari solusi bersama dengan  prinsip  kekeluargaan  agar  tidak  terjadi  keributan  yang  berkelanjutan  dan  tidak berlanjut  sengketa  pada  pelaporan  keranah  hukum  yang  lebih  tinggi.  Cara  penyelesaian sengketa  dengan  musyawarah  dapat  ditemukan  solusi  atas  dasar  kesadaran  diri  dari  pihak peminjam seperti kasus Ibu SR bahwa kebun karet tersebut digadaikan kepada pihak pemberi pinjaman hutang sebagai pengganti hutang yang tidak dapat terbayarkan.
Cara  penyelesaian  sengketa  musyawarah  dengan  prinsip  kekeluargaan  ini  dikenal dengan  istilah  unik  yaitu adat  badamai karena  masyarakat  Talohen  Hulu  kelurahan  Ampah kota  berdasarkan  observasi  yang  telah  peneliti  lakukan  bahwa  masyarakat  disana  adalah komonitas  orang  banjar  dan  dalam  penyelesaian  permasalahanpun    dilakukan  dengan  cara internal  yaitu  musyawarah kedua  belah pihak dan solusi atas kesadaran tersendiri dari pihak
30 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah (Volume 2 ),....hal. 309.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
peminjam  dengan  cara  menyerahkan  harta  atau  menggadaikan  barangnya  sebagai  pengganti hutang  yang  tidak  terbayarkan  tanpa  diminta  maupun  disita  oleh  pihak  pemberi  pinjaman. Pihak  pemberi  pinjaman  hanya  marah-marah  saja  kepada  pihak  peminjamnya  dan  menagih agar  uangnya  cepat  dikembalikan  namun  tidak  pernah  sampai  menyita  maupun  mengambil barang-barang pihak debitur atau peminjam. Pada intinya  pihak peminjam menyadari bahwa hutang adalah perkara yang wajib untuk dibayarkan.
Adat  badamai merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  jalur non  litigasi dan merupakan hukum  yang tidak tertulis pada masyarakat Talohen Hulu terkenal dengan  istilah kata  “ babaikan,  bapatut,  bamaapan,  baakuran  dan  baampihan .”Ini  sudah  menjadi  adat kebiasaan  pada  masyarakat  Talohen  Hulu  jika  terjadi  sengketa  khususnya  pada  akad  hutang piutang hanya antara kedua belah pihak yang berakad saja tidak memuat adanya pihak ketiga sebagai mediator karena  masih  mampu  diselesaikan  secara  baik-baik  antara  kedua  belah pihak.  Alternatif penyelesaian  sengketa dengan  cara adat badamai diyakini oleh  masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota dapat memperkuat tali persaudaraan antara pihak yang bersengketa dan dapat menghilangkan perasaan dendam.
Adat  badamai pada  masyarakat  Talohen  Hulu  Kelurahan  Ampah  Kota  sudah  terjadi secara  turun-temurun  dari  nenek  moyang  jaman  dulu  dan  sudah  menjadi  warisan  budaya luhur yang dapat menjadi acuan ataupun contoh untuk ditempatkan di zaman sekarang.

## D.  Penutup
Sengketa  hutang  piutang  yang  terjadi  pada  masyarakat  Talohen  Hulu  Kelurahan Ampah  kota  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  prinsip  kekeluargaan.  Ini  merupakan alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur non  litigasi (diluar  pengadilan),  cara musyawarah  prinsip  kekeluargaan  ini  dikenal  dengan  istilah  unik  masyarakat  disana  yaitu Adat  badamai merupakan  warisan  budaya  luhur  masyarakat  Talohen  Hulu  dalam penyelesaian permasalahan terkhusus dalam akad hutang piutang yang diyakini solusi dengan cara  seperti  ini  dapat  mempererat  tali  persaudaraan  antara  pihak  yang  bersengketa  dan menghilangkan  perasaan  dendam  diantara  pihak  tersebut.  Ini  merupakan  cara  yang  dapat dicontoh dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial pada zaman sekarang.
E.  Daftar Rujukan
Adi Nugroho,Susanti, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , Cet.  II, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya ,  Pt  Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
Imam Al-Quthubi, Syaikh , Tafsir Al-Qurthubi , Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia , Cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2013. . Manan, Abdul ,Hukum Ekonomi Syariah ( Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan  Agama ), Cet.II, Jakarta: Kencana, 2014.
Rasjid, Sulaiman , Fiqh Islam , Cet. XXIX, Bandung: Pt Sinar Baru Algesindo, 2006.
Rosyada, Dede , Hukum Islam dan  Pranata Sosial, Cet. V, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1999.
Syarifuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Azizah, Sri D.N. / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 3, Desember (2016)
Soekanto,  Soerjono ,  Hukum  Adat  Indonesia ,  Cet.  VI,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2003.
Quthb, Sayyid , Tafsir Fi Zhilalil Qur’an , Cet.VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013.
Wiranata , Frans Hendra , Hukum Penyelesaian Sengkata , Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Ahmadi  Hasan, Adat  Badamai  (Penyelesaian  Sengketa  )  Pada  Masyarakat  Banjar  di
Kalimantan Selatan , http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al- banjari/article/view/414/319, diakses pada tanggal 5 november 2016.
http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 10 November 2016
Reza  Karunia, Mewaspadai  Lintah  Darat  dan  Cara  Pelaporan  Rentenir –  Cermati, https://www.cermati.com/artikel/mewaspadai-lintah-darat-dan-cara-pelaporan- rentenir, diakses pada tanggal 13 Juni  2016.