DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 5 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Mengacu pada  Putusan Kasasi MA No 1609 K/Pid.Sus/2020
Citra  Annisya  Juwansari 1 ,  Mery  Ajeng  Wijayanti 2 ,  Karyn  Firda  Faridyan 3 ,  Siti  Nur Halimah Monica 4
1 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, citrajuwansari@gmail.com 2 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, meryawijaya@gmail.com 3 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, karynfirdaf@gmail.com 4 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, monicaseviasari@gmail.com
Corresponding Author: citrajuwansari@gmail.com
Abstract: Industrial  design  is  a  creation  about  the  shape,  configuration,  or  composition  of lines  or  colors,  or  lines  and  colors  or  a  combination  thereof  in  three-dimensional  or  two- dimensional forms that give an aesthetic impression. Diansari Puri Plastindo who has a Bath Tub Industrial Design certificate registered with the Directorate of Copyright and Industrial Design  at  the  Indonesian  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  with  Registration  Number IDD00000035015. There is  a problem formulation, namely Does the  Judge's Consideration state that the article indicted by the Public Prosecutor based on Article 54 paragraph juncto Article  9  paragraph  Law  Number  31  of  2000  concerning  Industrial  Design  in  conjunction with  Article  55  paragraph  1  of  the  Criminal  Code  is  in  accordance  with  the  defendant's actions?, and What are the Judges' Considerations in imposing the Criminal Law in Decision Number  1609  K/Pid.  Sus/2020  is  in  accordance  with  the  Criminal  System  in  Indonesia? Conclusions:  First,  the  judge's  consideration  stated  that  the  article  indicted  by  the  public prosecutor  based  on  Article  54  paragraph  Juncto  Article  9  paragraph  Law  Number  31  of 2000  concerning  Industrial  Design  in  conjunction  with  Article  55  paragraph  1  of  the Criminal  Code  is  in  accordance  with  the  actions  of  the  defendant.  The  two  judges' considerations in imposing a sentence in Decision.
Keyword: Industry Desaign, Industrial Design Rights Violation, Criminal Act.
Abstrak: Desain  industri  adalah  suatu  kreasi  tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi garis  atau  warna,  atau  garis  dan  warna  atau  gabungna  daripadanya  yang  berbentuk  tiga dimensi  atau  dua  dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis.  Diansari  Puri  Plastindo  yang memiliki  sertifikat  Desain  Industri  Bak  Mandi  yang  terdaftar  di  Direktorat  Hak  Cipta  dan Desain  Industri  pada  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  dengan  Nomor Pendaftaran  IDD0000035015.  Terdapat  (dua)  rumusan  masalah  yaitu  (1)  Apakah Pertimbangan Hakim menyatakan pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal  54  ayat  (1)  juncto  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang
Desain  Industri  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-  1  KUH  Pidana  sudah  sesuai  dengan  perbuatan terdakwa?,  dan  (2)  Apakah  Pertimbangan  Hakim  dalam  penjatuhan  Pidana  dalam  Putusan Nomor  1609  K/Pid.Sus/2020  sudah  sesuai  dengan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia? Kesimpulan yaitu Pertama Pertimbangan Hakim Menyatakan Pasal  yang di Dakwakan Oleh Penuntut  Umum  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)  Juncto  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH  Pidana sudah  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa.  Kedua  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 sudah sesuai dengan Sistem Pemidanaan di Indonesia yaitu Sistem Pemidanaan Gabungan.
Kata Kunci: Desain Industri, Pelanggaran Hak Desain Industri, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dianggap  dianggap  produk  dari  Masyarakat  Barat sehingga  kurang  sesuai  dengan  kehidupan  Masyarakat  Indonesia.  Sementara  itu,  sejatinya HKI  sangat  penting  dalam  perekonomian  Nasional  karena  selain  menjadi  salah  satu  produk Industri,  HKI  juga  berperan  memajukan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  yang  berguna untuk  kepentingan  Masyarakat  Indonesia. 1 HKI  dianggap  sebagai  upaya  perlindungan Dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Apabila kepentingan asing diutamakan  maka  Pembangunan  Hukum  HKI  tidak  akan  ada  fungsinya. 2 Sekalipun subtansinya  jelas,  namun  mencari  definisi  HKI  yang  tepat  tidaklah  mudah,  banyak  Ahli Hukum medapatkan kesulitan ketika mengkaji HKI sehingga rumusannya sering di fokuskan pada  cabang-cabang  HKI,  bukannya  dirumuskan  sebagai  suatu  alasan  pembenar  terhadap perlindungan HKI. 3
Dalam  upaya  meningkatan  perkembangan  teknologi,  diperlukan  suatu  sistem  untuk mewujud perlindungan terhadap karya Intelektual, sehingga peranan teknologi sangat penting terutama Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah 4 salah satunya adalah Hak  Desain  Industri  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor:  31  Tahun  2000  tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri).
Pada  penjelasan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri  bahwa  “Desain Industri  sebagai  suatu  kreasi  tentang  Bentuk,  Konfigurasi  atau  Komposisi  garis  atau  warna atau  garis  dan  warna,  atau  gabungan  daripadanya  yang  berbentuk  tiga  dimensi  atau  dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau  kerajinan  tangan.”  Hak  Desain  Industri  yaitu  Suatu  ciptaan  berkaitan  dengan  Estetika Produk,  Aspek  Kemudahan  atau  Kenyamanan  dalam  penggunaan  produk  yang  dihasilkan untuk  keberhasilan  pemasaran  barang  tersebut.  Rancangan  Desain  Industri  harus  sesuatu yang  baru  dan  asli  serta  dapat  diproduksi  secara  massal  melalui  Industri.  Pemegang  Hak Desain  Industri  memiliki  Hak  Monopoli,  artinya  Pemegang  Hak  bisa  melarang  siapapun untuk  menggunakan  hak  yang  telah  didaftarkan  tanpa  persetujuannya.  Pelanggaran  Hak Desain Industri dengan sengaja adalah Tindak Pidana Kejahatan.
Tindak  Pidana  Desain  Industri  dapat  di  Pidana  Penjara,  dimana  hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang,  selain  mengatur  tentang  pelanggaran  Hak  Desain  Industri  atau  pemegang
1 Sudarmanto, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia , Elex Media  Komputindo, Jakarta, 2012, h.1
2 Budi  Agus  Riswandi,  “Politik  Hukum  Hak  Cipta:  Meletakkan  Kepentingan  Nasional  Untuk  Tujuan Global”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol. 11- 2004 , h.13.
3 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.1
4 F. Agsya Guza, Hak Kekayaan Intelektual, Asa Mandiri, Jakarta, 2011, h.11
secara  lisansi,  juga  mengatur  tentang  pelanggaran  kewajiban  Menjaga  dan  Menyimpan kerahasiaan Desain Industri serta semua dokumen yang diminta pendaftaran Desain Industri.
Beberapa  pelanggaran  dalam  Desain  Industri  adalah  terdapat  Barang  plagiat  beredar di  pasaran.  Salah  satu  pelanggaran  adalah  kurang  pemahaman  Masyarakat  dan  lebih menyukai  produk  negara  lain  akibatnya  pendesain  meniru  desain  dari  negara  lain. 5 Konsekwensi  Hukum  adanya  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Apabila  sengaja  melanggar Hak Pemegang Desain atau Penerima Lisensi, maka perbuatannya dikenakan Sanksi Hukum. Dengan  adanya  Undang-Undang  mampu  melindungi  hak  pendesain  dari  pembajakan  yang bisa merugikan pendesain secara Segi Moral maupun Ekonomi.
Dalam penelitian ini terdapat sebuah kasus posisi yang terjadi pada sekitar bulan mei 2018 bertempat di CV. Surya Santoso Sejati Jalan Raya Trawas KM 2,5 Mojosari Mojokerto yang  dilakukan  oleh  terdakwa  I  MARCELINA  NATASHA  SOESANTO  dan  terdakwa  II LIANG SOESANTO telah “sengaja melakukan bersama sama membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau telah mengedarkan barang” berupa bak mandi bayi tanpa seijin dari ADIANTA TANUDIRJO selaku direktur PT. Diansari Puri Plastindo yang sudah mempunyai  sertifikat  Desain  Industri  Bak  Mandi  yang  telah  terdaftar  pada  Direktorat  Hak Cipta  dan  Desain  Industri  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dengan  Nomor  Pendaftaran  IDD0000035015  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  putusan  tentang pelanggaran  hak  desain  industri  terjadi  di  Mojokerto  yang  dapat  dilihat  dari  studi  Putusan Kasasi  MA  Nomor:  1609  K/Pid.Sus/2020  dengan  dakwaan  tuntutan  Pidana  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Mojokerto  Tanggal  29  Agustus  2019,  yaitu Terdakwa  I  (Marcelina  Natasha  Soesanto)  dan  Terdakwa  II  (Liang  Seosanto),  terbukti bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  “yang  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat,  memakai,  menjual, mengimpor,  mengekspor,  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain  Industri” sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1),  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana pidana dalam dakwaan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH  Pidana.  Kemudian menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II,  masing-  masing  berupa  pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
Pertimbangan  hakim  menunjukkan  perbuatan  para  terdakwa  telah  memproduksi  bak mandi bayi tanpa seijin Pemilik Hak Desain Industri yang sah tersebut telah melanggar Pasal 54 Ayat (1) juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  juncto  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP.  Kemudian  selanjutnya,  amar  putusannya, sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Nomor : 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Tanggal: 30 September 2019, menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Nomor: 1502/PID.SUS/2019/PT.Sby., Tanggal: 10 Desember 2019, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dan  Terdakwa  II  Liang  Soesanto  masing-masing  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
5 Basalama,  Muslikhul  Aqdi  (2011)  PELANGGARAN  HAK  DESAIN  INDUSTRI  DAN  FAKTOR PENYEBABNYA  (Studi  Kasus  Kantor  HAKI  di  Pengadilan  Negeri  Klaten).  Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  masing- masing seama 1(satu) bulan;
3. Putusan  Kasasi  MA  Nomor:  1609  K/Pid.Sus/2020,  Tanggal:  13  Juli  2020,  menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana  penjara  selama  10  (sepulh)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing seama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian in adalah kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)  Juncto  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH  Pidana  dengan perbuatan  Terdakwa  dan  kesesuaian  pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 dengan Sistem Pemidanaan di Indonesia.

## METODE
Metode  penelitian  normatif  yang  disebut  juga  dengan  metode  penelitian  hukum positif, metode penelitian hukum  doktrinal,  atau metode penelitian hukum  murni digunakan dalam  penelitian  yang  dilakukan  untuk  tulisan  ini.  Penelitian  hukum  normatif  ini  melihat pada  adat  istiadat  yang  menjadi  bagian  dari  masyarakat  atau  hukum  tertulis,  atau  peraturan perundang-undangan  yang terdapat dalam kitab. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sebagian besar data sekunder yang digunakan dalam studi normatif ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakim  merupakan  seorang  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  untuk  mengadili  suatu  perkara  yang  dihadapkan  kepadanya.  Dalam memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara,  hakim  tidak  begitu  saja  memutus  melainkan didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  tertentu. 6 Hakim  dalam  memberikan  suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya,  akan  tetapi  dalam  pertimbangan  untuk  memutuskan  suatu  perkara,  hakim  tidak hanya  memakai  pertimbangan  akal,  dan  tidak  semata-mata  memberikan  penguraian  yang logis,  akan  tetapi  hakim  harus  memilih  dari  berbagai  kemungkinan  dan  juga  harus memberikan suatu nilai.
Pertimbangan  Hakim  menyatakan  pasal  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang  Desain  Industri  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH  Pidana  di  kaitkan  dengan perbuatan Terdakwa
Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pemidanaan  terhadap pelaku tindak pidana desain industry dalam perkara Putusan Kasasi MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 adalah Surat Dakwaan,  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Saksi  Ahli,  Keterangan  Terdakwa,  Barang  Bukti dan  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  Juncto  Pasal  9  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Dalam  hal  ini,  surat  dakwaan  merupakan  hal  yang  penting  karena  bertujuan  untuk mengambil suatu putusan karena sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan dan perkara selanjutnya,  baik  pemeriksaan  di  persidangan  pengadilan  Negeri,  pemeriksaan  tingkat banding,  pemeriksaan  kasasi  serta  pemeriksaan  peninjauan  kembali.  Maka  dari  itu,  Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada  terdakwa  yang  unsur-unsur  nya  sesuai  dalam  ketentuan  pidana  yang  bersangkutan
6 Arti  Judiolrs  Lattan,  “Pertimbangan-pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Pidana,” Hukum dan Dinamika Masyarakat 12, no. 1 (2014): h.55
sekaligus  menentukan  bentuk  surat  dakwaan.  Pemilihan  bentuk  surat  dakwaan  berpengaruh terhadap  proses  pembuktian  di  persidangan  sebab  bentuk  surat  dakwaan  penuntut  umum sangat  berkaitan  dengan  ketentuan  tindak  pidana  yang  harus  di  buktikan  di  depan persidangan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  terdapat  suatu  kasus  yang  menarik  untuk dikaji terkait surat dakwaan berdasarkan uraian tindak pidana Desain Industri, yaitu Putusan Kasasi MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020. Surat Dakwaan Penuntut Umum harus memenuhi syarat-syarat penyusunan surat dakwaan yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 1. Syarat Formil
Dalam Putusan Kasasi MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020. yakni Identitas terdakwa I bernama  Marcelina  Natasha  Soesanto,  lahir  di  Surabaya  tanggal  11  Maret  1995, perempuan, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Wonorejo Permai Utara IV Nomor 31 BB 267 RT 01/RW 09 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya (sesuai KTP), Domisili di Villa Bukti Mas A17 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1 dan Terdakwa II bernama Liang Soesanto, lahir di Surabaya tanggal 3 juni 1969, laki- laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Wonorejo Permai Utara IV Nomor 31 BB 267 RT  01/RW  09  Kelurahan  Wonorejo,  Kecamatan  Rungkut,  Surabaya  (sesuai  KTP), Domisili di Villa Bukit Mas A17 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1.
2. Syarat materil
Yang meliputi (1) Tindak pidana yang dilakukan, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan  atau  turut  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat, memakai,  menjual,  mengimpor,  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain Industri tanpa seijin pemilik Hak Desain Industri (2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut,  dalam  kasus  yang  penulis  kaji  yang  melakukan  tindak  pidana  yaitu  Terdakwa  I bernama Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II yang bernama Liang Soesanto (3) Dimana  Tindak  Pidana  dilakukan,  yaitu  di  CV  Surya  Santoso  Sejati  Jalan  Raya  Trawas KM  2,5  Mojosari  Mojokerto  (4)  Bilamana/kapan  Tindak  Pidana  dilakukan.  Dilakukan pada hari dan tanggal  yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Mei 2018 atau setidak- tidaknya  pada  suatu  waktu  di  tahun  2018  (5)  Bagaimana  Tindak  Pidana  tersebut dilakukan. Tindak pidana dilakukan awalnya pada sekitar tahun 2015 terdakwa II LIANG SOESANTO  melakukan  pembelian  matras/moulding  Bak  Mandi  dengan  tujuan  untuk menambah  kelancaran  proses  produksi  di  CV.  Surya  Santoso  Sejati  di  mana  terdakwa  I MARCELINA NATASHA SOESANTO selaku Direktur CV. Surya Santoso Sejati (sesuai Akta  Perubahan  Nomor  1  tanggal  05  Mei  2014)  yang  bergerak  di  bidang  usaha perdagangan barang dari plastik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan operasional perusahaan sesuai perintah dari terdakwa II selaku orangtua terdakwa I.
Barang  siapa  adalah  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yaitu  si  pelaku menyadari  bahwa  perbuatannya  melawan  hukum  dan  dapat  menentukan  kehendak  secara bebas.  Mengenai  tanggung  jawab  pidana  sangat  dipengaruhi  oleh  keadaan  pelaku  tindak pidana  sendiri,  sehingga  pelaku  tindak  pidana  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya,  yaitu  meliputi:  Kemampuan  bertanggung  jawab  yang  di  dalamnya  mencakup keadaan  jiwanya  dan  kemampuan  jiwanya,  selanjutnya  terdapat  kesalahan  yang  mencakup kesengajaan  (dolus)  yang  meliputi  Sengaja  Sebagai  Niat  (Oogmerk),  Sengaja  Sadar  Akan Kepastian (Zekerheidsbewustzijn), Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis).
Jadi,  kelalaian  yang  disadari,  terjadi  apabila  seseorang  tidak  melakukan  suatu perbuatan,  namun  dia  sadar  apabila  dia  tidak  melakukan  perbuatan  tersebut,  maka  akan menimbulkan  akibat  yang  dilarang  dalam  hukum  pidana.  Sedangkan  kealpaan  yang  tidak disadari,  terjadi  apabila  pelaku  tidak  memikirkan  kemungkinan  adanya  suatu  akibat  atau
keadaan  tertentu,  dan  apabila  ia  telah  memikirkan  hal  itu  sebelumnya  maka  ia  tidak  akan melakukannya (melakukan hal yang tidak disadari menimbulkan suatu akibat atau yang bisa di sebut dengan kealpaan ringan).
Dari uraian diatas maka kasus Desain Industri dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan  para  terdakwa  melanggar  Pasal  54  ayat  (1)  jo  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya:
1. “Barang siapa.”
2. “Dengan  sengaja  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  membuat,  memakai,  menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.” 3. “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama sama. “
Telah  terpenuhi  unsur  barang  siapa  adalah  Terdakwa  I  Marcelina  Natasha  Soesanto selaku  Direktur  CV.  Surya  Santoso  dan  Terdakwa  II  Liang  Soesanto  Komisaris  CV.  Surya Santoso.  Dengan  sengaja  bahwa  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  dengan  sengaja  telah melakukan  Tindak  Pidana  dengan  sengaja  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  membuat, memakai,  menjual,  mengimpor,  mengekspor  dan  atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  hak desain  industri,  yang  mengakibatkan  saksi  Adianta  mengalami  kerugian  sehingga  dari dakwaan  jaksa  penuntut  umum  tersebut  hakim  mempertimbangkan  putusannya  berdasarkan dakwaan  dari  jaksa  penuuntut  umum  selain  itu  dalam  mengambil  keputusan  hakim  juga menggunakan keterangan saksi-saksi yaitu antara lain : 1. Saksi ADIANTA TANUDIRJO sebagai pemilik dan pemegang Hak Desain Industri yang telah  terdaftar  pada  Dirjen  HaKi  dan  memiliki  Sertifikat  Desain  Industri  Nomor IDD0000035015
2. Saksi  David  selaku  seles  PT.  Diansari  Puri  Plastindo  milik  Saksi  Adianta  Tanudirjo  dan selanjutnya,
3. Saksi  Gunawan  Pemilik  toko  Ramai  Jaya  jalan  Dharmawangsa  Rambipuji  Jember  yang mengaku bahwa bak mandi yang yang di jual tersebut didapatkan dari CV. Surya Santoso Sejati milik Terdakwa I dan Terdakwa II.
4. Saksi IDA SUSIATI selaku pemilik toko satuhan di pasar tanjong lantai 1 Nomor 202 A, 203,  204  Jember  yang  mengaku  bahwa  bak  mandi  yang  dijuaj  didapatkan  membeli  dari Gunawan.
Selain  itu  hakim  dalam  mengambil  keputusan  juga  mempertimbangkan  keterangan saksi  ahli  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  DR.  Prija  Djatmika,  S.H.,  M.S,  selaku  Dosen Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya  Malang  yang  menyebutkan  Bahwa  Para  Terdakwa telah  melakukan  tindak  pidana  desain  industri  sesuai  pasal  54  ayat  (1)  Undang  Undang Nomor  31  tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  bak  mandi  yang  diproduksi  Para  Terdakwa mempunyai  persamaan  secara  signifikan  yaitu  persamaan  pada  pokoknya  sama,  sepintas sama,  mirip  pada  pokoknya,  kemiripannya  100  %  dengan  bak  mandi  produksi  dari  PT. Diansari  Puri  Plastindo  yang  sudah  mempunyai  Sertifikat  Hak  Desain  Industri  yang diterbitkan Ditjen KI Kemenkum dan HAM RI, karena sama persis sehingga Ahli tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu.
Dari  keterangan  di  atas  dapat  di  peroleh  petunjuk  yaitu  adanya  keterkaitan  yang berasal  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  ahli  dan  keterangan  para  terdakwa  serta adanya  barang  bukti  berupa  surat  dan  barang  bukti  lainnya  yang  dapat  digunakan  dalam pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan.
Dengan  ini  hakim  MA  mempertimbangkan  atas  dasar  karena  para  terdakwa  dan korban pernah mengadakan kesepakatan, bahwa para terdakwa tidak akan memproduksi lagi bak  mandi  bayi  tersebut,  sebagaimana  pertimbangan  judex  facti  Pengadilan  Negeri Mojokerto.
Dari  uraian  diatas  maka  Putusan  Hakim  MA  tersebut  telah  sesuai  dengan  dakwaan jaksa penuntut umum serta telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.
Selanjutnya  untuk  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  dalam  Putusan Nomor  1609  K/Pid.Sus/2020  dikaitkan  dengan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia  L.H.C. Hullsman  mengemukakan  bahwa  sistem  pemidanaan  (the  sentencing  system)  adalah  aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules  relating  to  penal  sanctions  and  punishment).  Bertautan  dengan  Pemidanaan,  maka masalah  tentang  Penjatuhan  jenis  Pidana  “strafsoort”  yang  dikehendaki,  penentuan  berat ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  “strafmaat”  jumlah  atau  lamanya  ancaman  pidana,  serta bagaimana  pidana  itu  dilaksanakan  merupakan  bagian  dari  suatu  sistem  pemidanaan.  Hal tersebut  mengartikan  seluruh  aturan  perundang-undangan  mengenai  Hukum  Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Pada gambar 2 merupakan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini.

## Gambar 1. Sistem Pemidanaan
Dari  skema  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  ketentuan  pidana  yang  tercantum  dalam semua  Undang-Undang  Khusus  di  luar  KUHP  merupakan  bagian  khusus  (sub  sistem)  dari keseluruhan  sistem  pemidanaan.  Dengan  demikian,  sistem  pemidanaan  dalam  Undang- Undang  Khusus  di  luar  KUHP  harus  terintegrasi  dalam  (konsisten  dengan)  aturan  umum (general  rules).  Namun,  dalam  Undang-Undang  Khusus  di  luar  KUHP  tersebut  dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.
Di  samping  itu,  menurut  aliran  ini  maka  tujuan  pemidanaan  bersifat  plural  (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip kegunaan (prinsip-prinsip  utilitarian)  dan  prinsip- prinsip  retributivist  (Teori  Hukuman).  Pandangan  ini  menganjurkan  adanya  kemungkinan untuk  mengadakan  arti  terhadap  teori  pemidanaan  yang  mengintegrasikan  beberapa  fungsi sekaligus,  misalnya  pencegahan  dan  rehabilitasi,  yang  kesemuanya  dilihat  sebagai  saran- saran  yang  harus  dicapai  oleh  suatu  rencana  pemidanaan.  Berkaitan  dengan  masalah  tujuan atau  maksud  diadakannya  pidana,  John  Kaplan  mengemukakan  adanya  beberapa  ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu :
1. Untuk menghindari balas dendam (avoidance of blood feuds);
2. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the education effect);
3. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace keeping function)
Secara  umum,  tujuan  dari  penggunaan  hukum  pidana  dan  pemidanaan  (politik kriminal)  adalah  upaya  perlindungan  masyarakat  (social  defence)  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Konsep  perlindungan  masyarakat  di  atas,  menandakan  adanya suatu  kebangkitan  kembali  (revival/the  renascence  of  retribution)  akan  dasar-dasar pembenaran pidana yang bersifat retributive.
Dari  uraian  tentang  teori  tujuan  pemidanaan  di  atas,  hakekatnya  hanya  merupakan rincian  dari  tujuan  utama  berupa  memberikan  perlindungan  secara  menyeluruh  bagi masyarakat guna tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan di Indonesia sendiri dengan bertitik tolak pada kepribadian bangsa/budaya bangsa,  maka  tujuan  pemidanaan  yang  akan  menjadi  acuan  dalam  penerapan  jenis  sanksi pidana,  haruslah  senantiasa  diorientasikan  pada  nilai-nilai  yang  tersirat  dalam  dasar  negara yaitu  Pancasila  berupa  pengakuan  persamaan  derajat,  persaman  hak  dan  kewajiban  antara sesama  manusia,  saling  mencintai  sesama  manusia,  tidak  bersikap  semena-mena  terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusian.
Dengan  hal  ini,  terdapat  dua  sisi/sasaran/aspek  pokok  dalam  tujuan  pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistik sekaligus individualisasi pidana guna mencapai tujuan pemidanaan yang sedang berkembang saat ini.
Kesimpulan dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan  tidak  lagi  hanya  berfokus  pada  upaya  untuk  menderitakan,  akan  tetapi  sudah mengarah  pada  upaya  perbaikan-perbaikan  ke  arah  yang  lebih  manusiawi,  hal  tersebut  di dasarkan  pada  pemikiran  mengenai  keseimbangan  antara  perlindungan  kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  individu.  Sehingga  Putusan  Hakim  MA  Nomor  1609 K/Pid.Sus/2020 yang berisi:
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Permohonan  Kasasi  /TERDAKWA  I  MARCELINA NATASHA SOESANTO dan TERDAKWA II LIANG SOESANTO tersebut
2. Memperbaiki          Putusan          Pengadilan
Surabaya Nomor
1502/PID.SUS/2019/PT  SBY  tanggal  10  Desember  2019  yang  memperbaiki  Putusan Pengadilan  Negeri  Moojokerto  Nomor  228/Pid.Sus/2019/PN  Mjk  tanggal  30  September 2019  tersebut  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Para  terdakwa  menjadi  (1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARCELINA NATASHA SOESANTO dengan pidana  penjara  6  (enam)  bulan  dan  Terdakwa  II  LIANG  SOESANTO  dengan  pidana penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan pidana kurungan masing-masing seama 1(satu) bulan
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Selanjutnya, Putusan Hakim MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 tersebut sesuai dengan teori  gabungan  yang  telah  di  uraikan  di  atas  yaitu  putusan  Hakim  MA  tersebut  bertujuan untuk:
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik  yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  putusan  hakim  mulai  dari  putusan  hakim  PN,  PT, maupun  MA  yang  pada  pokoknya  yaitu  Putusan  PN  Nomor  228/  Pid.Sus/  2019/  PN.Mjk, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, menyatakan para terdakwa:
1. Menyatakan  Terdakwa  I  Marcelina  Natasha  Soesanto  dan  Terdakwa  II  Liang  Soesanto, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan  atau turut  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat,  menjual,  dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  I  Marcelina  Natasha  Soesanto  dengan  pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan  Terdakwa  II  Liang  Soesanto,  dengan  pidana  penjara selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
Dari putusan PN Mojokerto tersebut baik terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa  II  Liang  Soesanto  dan  saksi  korban  Adianta  Tanudirjo  (yang  diwakili  oleh  Jaksa Penuntut  Umum)  melakukan  upaya  hukum  banding  yang  kemudian  majelis  hakim  banding PT Jawa Timur memutuskan Perkara Nomor 1502/Pid.Sus/2019/PT SBY adalah : 1. Menyatakan  Terdakwa  I  Marcelina  Natasha  Soesanto  dan  Terdakwa  II  Liang  Soesanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan atau Turut  Melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat,  menjual,  dan mengedarkan barang yang di beri hak Desain Industri”.
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  I  Marecelina  Natasha  Soesanto  dan  Terdakwa  II Liang Soesanto masing-masing dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan denda masing- masing sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan
Berikutnya, terdapat salah satu pertimbangan Hakim MA adalah bahwa Terdakwa dan Korban pernah mengadakan kesepakatan, bahwa para terdakwa tidak akan memproduksi lagi bak mandi bayi tersebut sebagaimana pertimbangan Judex Facti PN Mojokerto.
Dari  uraian  tersebut  diatas  bahwa  putusan  Hakim  MA  Nomor  1609  K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan teori gabungan yaitu selain menghukum, terdapat dua sisi sasaran/aspek pokok  dalam  tujuan  pemidanaan  sebagai  kepentingan  yang  hendak  dilindungi  secara berimbang  antara  lain  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  individu  pelaku.  Hal demikian  ini  mencerminkan  perwujudan  dari  asas  monodualistis  sekaligus  individualisasi pidana  guna  mengakomodasi  tuntutan  tujuan  pemidanaan  yang  sedang  berkembang  dewasa ini.
Maka  kesimpulan  dari  uraian  di  atas,  dapatlah  dilihat  bahwa  perkembangan  tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, dan bertitik tolak  pada  suatu  pemikiran  mengenai  keseimbangan  antara  perlindungan  kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan di  atas maka dapat  disimpulkan  bahwa pertimbangan Hakim  Menyatakan  Pasal  yang  di  Dakwakan  Oleh  Penuntut  Umum  berdasarkan  Pasal  54 ayat  (1)  Juncto  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH  Pidana  Merupakan  bentuk  Dakwaan  Tunggal yang  sudah  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  namun  dengan  adanya  Kesepakatan  antara para terdakwa dan saksi korban sehingga Putusan Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut  Umum.  Selain  itu,  pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  dalam  Putusan Nomor  1609  K/Pid.Sus/2020  sudah  sesuai  dengan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia  yaitu Sistem  Pemidanaan  Gabungan  yang  menyatakan  bahwa  perkembangan  tujuan  pidana  dan
pemidanaan  tidak  lagi  hanya  terfokus  pada  upaya  untuk  menderitakan,  akan  tetapi  sudah mengarah  pada  upaya  perbaikan-perbaikan  ke  arah  yang  lebih  manusiawi,  hal  ini  dapat dilihat  dari  putusan  Mahkama  Agung  Nomor  :  1609  K/Pid.Sus/2020,  selain  putusan  pidana penjara  dan  denda  namun  putusan  hakim  tersebut  mempertimbangkan  juga  hal-hal  yang meringankan bagi terdakwa sehingga putusannya lebih manisuawi.

## REFERENSI
Amirudin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Pelajar. Basalama,  &  Aqdi,  M.  (2011).  PELANGGARAN  HAK  DESAIN  INDUSTRI  DAN FAKTOR  PENYEBABNYA  (Studi  Kasus  Kantor  HAKI  di  Pengadilan  Negeri Klaten). Skripsi .
Diantha,  I.  M.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Guza, F. A. (2011). Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Asa Mandiri.
Lattan,  A.  J.  (2014).  Pertimbangan-pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Pidana.
Hukum dan Dinamika Masyarakat , 55.
Lubis,  M.  F.,  &  Masnun.  (2020).  Perlindungan  Desain  Industri  dalam  Upaya  Memajukan Produk  Lokal  dalam  Era  Revolusi  Industri  4.0. MUKAMIDAH  Jurnal  Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial , 134.
Muhammad,  A.  (2001).  Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrina.
Makasar: Social Politic Genius (SIGn).
Riswandi, B. A. (2004). Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , 13. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normati. Jakarta: Rajawali Press.
Sofyan,  A.,  &  Asis,  A.  (2014).  Hukum  Acara  Pidana  suatu  pengantar.  Jakarta:
PRENADAMEDIA GROUP.
Sudarmanto. (2012). KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Utomo,  T.  S.  (2010).  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Waluyo, B. (2022). Hukum Pidana. http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf .