SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KALIMANTAN BARAT UNTUK PERTAHANAN NEGARA
SYNERGY BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY AND THE LOCAL GOVERNMENT IN DEALING WITH NON-MILITARY THREATS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DRUG TRAFFICKING IN WEST
KALIMANTAN FOR NATIONAL DEFENSE

## Mellya Syafira Khairunisa Fatima
mellyasyafira@gmail.com Universitas Pertahanan
Abstract. Drug trafficking categorized as transnational organized crime and non- military threat to national defense. Drug crime is  an  organized crime with a vast network,  both  nationally  and  internationally.  The  role  of  the  National  Narcotics Agency/BNN  and  the  West  Kalimantan  Regional  Government  is  needed  to  deal with illegal drug trafficking in border areas. Synergy in dealing with transnational crimes of drug trafficking will make handling these problems more effectively. This study discusses the synergy carried out by the National Narcotics Agency and the Regional  Government  in  dealing  with  non-military  threats  in  the  form  of transnational  crimes  of  drug  trafficking  in  West  Kalimantan  for  national  defense, uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results : (1) The synergy of BNN and Local Government by implementing P4GN programs, (2) Local  Government  gives  a  role  to  BNN  to  advocate  for  policymaking  that  can support  activities  and  programs  P4GN.  (3)  BNN  coordinate  with  Regency governments through BNNK in each region. (4) The synergy carried out by BNN and Local Governments constrained by the absence of a regional regulation that regulates  the  implementation  of  joint  activities.  (5)  The  process  of  sharing  the budget  to  implement  activities  that  support  the  prevention  of  drug  trafficking disrupted.
Keywords: synergy; transnational crime; drug trafficking; non-military threat.
Abstrak. Peredaran  gelap  narkoba  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan terorganisis transnasional dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara.  Kejahatan  narkoba  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dengan jaringan  yang  luas  dan  bersifat  rahasia  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun internasional.  Peran  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Pemerintah  Daerah Kalimantan  Barat  (Pemda  Kalbar)  diperlukan  untuk  menghadapi  permasalahan peredaran  gelap  narkoba  di  wilayah  perbatasan.  Sinergitas  dalam  menghadapi kejahatan  transnasional  peredaran  gelap  narkoba  membuat  penanganan permasalahan tersebut akan lebih efektif. Penelitian ini membahas sinergitas yang dilakukan BNN dan Pemda Kalbar dalam menghadapi ancaman non militer berupa kejahatan  transnasional  peredaran  gelap  narkoba  di  Kalimantan  Barat  untuk
pertahanan  negara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  sinergitas  yang dilakukan BNN dan Pemda Kalbar dengan melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba (P4GN),  (2) Pemda Kalbar memberikan peran kepada BNN untuk mengadvokasi pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan dan program P4GN, (3) BNN dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui BNNK di masing-masing  wilayah,  (4)  sinergitas  yang  dilakukan  BNN  dan  Pemda  Kalbar terkendala  dengan  belum  adanya  Perda  yang  mengatur  pelaksanaan  kegiatan bersama,  (5)  proses sharing anggaran  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang mendukung pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap narkoba terganggu.
Keywords : sinergitas; kejahatan transnasional; peredaran gelap narkoba; ancaman nonmiliter

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan  bahwa  pertahanan  negara  adalah  segala  usaha  untuk mempertahankan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara bukan hanya tugas dari militer, melainkan setiap warga negara wajib dan berhak  atas  upaya  pembelaan  negara  dari  berbagai  bentuk  ancaman  yang mengganggu  bangsa  Indonesia.  Ancaman  yang  dihadapi  suatu  negara  bukan hanya  ancaman  yang  bersifat  militer,  namun  juga  ancaman  yang  bersifat nonmiliter.  Ancaman  nonmiliter  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan ancaman  militer  karena  tidak  bersifat  fisik,  tetapi  berdimensi  ideologi,  politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.
Narkoba  merupakan  salah  satu  ancaman  nonmiliter  yang  mengancam pertahanan  negara.  Dalam  buku  putih  pertahanan  negara  disebutkan  bahwa narkoba adalah salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Narkoba dapat melemahkan  sendi pertahanan bangsa melalui sumber daya  manusia  yang  merupakan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  memperkuat pertahanan  negara.  Pada  prinsipnya  penyalahgunaan  narkoba  menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan,  karena  bisa  mengakibatkan  hilangnya  suatu  generasi  bangsa. Bahkan,  kejahatan  narkoba  dapat  berkaitan  dengan  sumber  pendanaan  bagi kelompok  terorisme  dan  separatism  yang  dapat  mengganggu  stabilitas pertahanan negara. 1
Peredaran  gelap  narkoba  pada  masa  pandemi  Covid-19  mengalami peningkatan  dibandingkan  dengan  sebelum  pandemi  Covid-19.  Peningkatan kasus  peredaran  gelap  narkoba  pada  masa  pandemi  Covid-19  diduga  karena bisnis  ilegal  ini  dapat  menghasilkan  uang  dengan  mudah  di  tengah  sulitnya perekonomian.  Selama  tahun  2020,  terdapat  527  kasus  peredaran  gelap narkoba yang berhasil digagalkan oleh Bareskrim dan Badan Narkotika Nasional (BNN).  BNN  mengungkap  88  jaringan  sindikat  narkotika,  dan  14  diantaranya
1 Kementrian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  Buku  Putih  Pertahanan  Negara  Tahun 2015.
adalah  sindikat  narkotika  internasional 2 .  Pada  bulan  Maret  2021,  Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi membongkar jaringan narkoba lintas negara di Riau. Dari  hasil  pengungkapan,  petugas mengamankan  12  kilogram sabu dan  3.750 butir ekstasi dari tangan kurir jaringan antarnegara 3 . Peningkatan kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia mengindikasikan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tujuan peredaran  narkoba  dan  target  operasi  sindikat  internasional.  Peningkatan tersebut  didukung  karena  peningkatan  jumlah  pengguna  narkoba,  dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan baik.  Jumlah penduduk terbesar  di  Asia  Tenggara  juga  memberikan  daya  tarik  terhadap  Indonesia sebagai negara tujuan peredaran narkoba secara ilegal. 4
Indonesia memiliki wilayah yang luas serta berbatasan dengan berbagai negara, hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk untuk peredaran narkoba  secara  ilegal  melalui  sindikat  Internasional.  Salah  satu  wilayah  yang menjadi daerah rawan peredaran gelap adalah Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pada Maret 2021, tim gabungan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kalbar menangkap tiga orang pria yang membawa narkoba jenis sabu seberat 14,6 kilogram dan 9.600 butir pil ekstasi. Berdasarkan data yang diberikan oleh BNN Kalbar, terdapat tiga jalur dalam peredaran narkoba ilegal oleh sindikat internasional, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Maraknya kasus peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalbar  mengindikasikan,  Kalimantan  Barat  bukan  sekedar  jalur  peredaran, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba. 5
Peredaran  gelap  narkoba  bukan  lagi  sebagai  kejahatan  yang  bersifat lokal,  namun  bersifat  transnasional  karena  melibatkan  kelompok  atau  jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis  ilegal.  Potensi  kerugian  ekonomi  akibat  peredaran  gelap  narkoba diperkirakan  mencapai  Rp74,4  triliun  pada  tahun  2018.  Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah masuk kategori kejahatan luar biasa karena sudah menelan  korban  jiwa  dan  jutaan  orang  menjadi  pencandu.  Oleh  sebab  itu, peredaran  gelap  narkoba  secara  ilegal  oleh  sindikat  internasional  terlebih  di wilayah perbatasan Kalimantan Barat tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. BNN  sebagai  pelaksana  program  nasional Pencegahan,  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  perlu  bekerjasama
2 Fathur Rochman. (2020). “BNN Ungkap 88 Jaringan Sindikat Narkotika Selama 2020”, https://www.antaranews.com/berita/1908360/bnn-ungkap-88-jaringan-sindikat-narkotika- selama-2020, diakses pada 30 Mei 2021.
3 Abdullah M Sujarya. (2021). “Polres Bekasi Bongkar Jaringan Narkoba Luntas negara
Berikut Barang Buktinya”. Retrieved from
https://metro.sindonews.com/read/357974/170/polres-bekasi-bongkar-jaringan-narkoba-lintas- negara-berikut-barang-buktinya-1615194227 , diakses pada 17 Juni 2021.
4 Sita  Hidriyah.  (2018).  “Mengapa  Indonesia  Menjadi  Sasaran  Sindikat  Narkoba Internasional?”  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis  Dewan  Perwakilan  Rakyat Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret/2018.
5 Prosiding Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.
dengan pihak-pihak terkait termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tonggak  pengamanan  wilayah  di  perbatasan  Kalimantan  Barat  untuk  dapat melaksanakan program tersebut secara maksimal.
Kementrian  Pertahanan  melalui  Buku  Putih  Pertahanan  Negara  juga menyebutkan bahwa narkoba adalah bagian dari ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan stabilitas negara. Bahkan pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri  Indonesia  telah  menyatakan  bahwa  peredaran  gelap  narkoba  adalah bagian  dari  kejahatan  terorganisir  transnasional.  Seperti  telah  dijelaskan  pada subbab pendahuluan bahwa sejak pandemi Covid-19, peredaran gelap narkoba mengalami  peningkatan.  Peredaran  gelap  narkoba  bukan  lagi  permasalahan yang  dapat  dikesampingkan,  namun  telah  menjadi  permasalahan  serius  yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Sistem  pertahanan  negara  dalam  menghadapi  ancaman  nonmiliter menempatkan  lembaga  pemerintah  di  luar  bidang  pertahanan  sebagai  unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh  unsur-unsur  lain  dari  kekuatan  bangsa.  Dalam  hal  penanggulangan  dan pemberantasan  narkoba,  BNN  merupakan  unsur  utama  dalam  menghadapi ancaman  yang  bersifat  nonmiliter.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  BNN  tidak dapat  bekerja  secara  sendirian  dan  butuh  sinergi  dengan  pihak  lain,  dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini  adalah  “Bagaimana  sinergitas  antara  BNN  Kalimantan  Barat  dengan Pemerintah  Daerah  dalam  menanggulangi  kejahatan  transnasional  peredaran gelap  narkoba  di  wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat?”  dan  “Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sinergitas antara BNN Kalimantan Barat dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kejahatan transnasional  peredaran  gelap  narkoba  di  wilayah  perbatasan  Kalimantan Barat?”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  kualitatis  didefinisikan  sebagai  metode penelitian  yang  berlandakan  pada  filsafat  postpositivisme.  Penelitian  kualitatif digunakan dalam meneliti yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian akan lebih mencoba mendalami suatu kasus yang khusus daripadai  general. 6 Sedangkan  penelitian  deksriptif  kualitatif  digunakan  oleh peneliti untuk mendeskripsikan melalui penggambaran fenomena yang bersifat alamiah  maupun  rekayasa,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Nana Syaodih Sukmadinata mengenai pendekatan deskriptif kualitatif. 7 Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk pengadaan data penelitian  yang  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  setting,  cara,  dan  sumber.
6 Sugiono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,  Bandung:  CV Alfabeta.
7 Sukmadinata,  N.S.  (2011).  Metode  Penelitian  Pendidikan.  Bandung:  Remaja Rosadakarya
Pengumpulan data pada penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan melalui  beberapa metode, yaitu (1) observasi; (2) wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur; (3) dokumentasi; dan (4) materi-materi visual, serta melalui merekam atau mencatat informasi yan diperlukan oleh peneliti. 8 Dalam peneltian kali ini, peneliti  menggunakan  metode  wawancara  dan  studi  pustaka  untuk memperdalam hasil wawancara.
Berdasarkan  definisi  yang  telah  dijelaskan  dari  beberapa  ahli  di  atas, maka  penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  penelitian  yang  mendasari  pada penggambaran fenomena yang sesungguhnya dan lebih menitikberatkan pada makna  dibanding  dengan  menjadikannya  suatu  gambaran  umum  yang disamakan antara penelitian satu dengan lainnya. Peneliti menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif  karena  penelitian  ingin  mengetahui  lebih  dalam mengenai sinergi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat dalam menanggulangi ancaman nonmiliter yang  akan  membahayakan  stabilitas  pertahanan  negara,  yaitu  kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Ancaman Nonmiliter
Indonesia  mendefiniskan  ancaman  sebagai  segala  kegiatan  dari  dalam maupun  luar  negera  Indonesia  yang  dinilai  membahayakan  membahayakan kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  negara,  dan  keselamatan  segenap bangsa.  Ancaman  nonmiliter  memliki  karakteristik  yang  tidak  berwujud  secara fisik serta tidak menunjukan secara langsung sebagai ancaman karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan  umum.  Ancaman  nonmiliter  terbagi  lagi  menjadi  ancaman  nyata dan potensial. Ancaman nyata yaitu ancaman yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa  Indonesia,  sedangkan  ancaman  potensial  adalah  ancaman  yang mungkin  akan  terjadi  di  masa  depan  dan  mengganggu  kedaulatan,  keutuhan wilayah, atau keselamatan bangsa.
Wujud  ancaman  non  militer  tersebut  diantaranya  terorisme  dan radikalisme,  separatisme  dan  pemberontakan  bersenjata,  bencana  alam, pelanggaran  wilayah  perbatasan,  perompakan  dan  pencurian  kekayaan  alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba  serta  konflik  terbuka  atau  perang  konvensional.  Hal  ini  tidak  akan terlepas dari kondisi dalam negeri yang akan mempengaruhi lingkungan strategis bangsa  Indonesia.  Faktor-faktor  yang  berperan  dalam  menghadapi  ancaman nonmiliter adalah faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Faktor-faktor tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan pertahanan negara. 9
8 Jhon  W  Creswell.  (2016).  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9 Kementrian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  Buku  Putih  Pertahanan  Negara  Tahun 2015.
Saat  ini,  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkoba  merupakan ancaman  yang  bersifat  nonmiliter  dan  ancaman  nyata  yang  dihadapi  bangsa Indonesia.  Dalam  lingkup  nasional,  peredaran  gelap  narkoba  dapat  merusak sumber daya manusia yang merupakan bagian dari sumber daya nasional bagi pertahanan negara. Untuk tingkat yang lebih ekstrim, peredaran gelap narkoba yang bersifat lintas negara berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme  dan  separatisme.  Bisnis  ilegal  ini  secara  tidak  langsung  akan mengganggu  keutuhan  wilayah  serta  keselamatan  segenap  bangsa  Indonesia dan menjadi tantangan bagi pelaksanaan tujuan pertahanan negara terlebih di wilayah perbatasan.

## Kejahatan Terorganisir Transnasional
Kejahatan  terorganisir  transnasional  adalah  jenis  kejahatan  yang dilakukan  secara  terorganisir  dan  terkoordinasi  tidak  hanya  pada  satu  negara melainkan  lintas  batas  negara,  serta  melibatkan  kelompok  atau  individu  yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan usaha bisnis  ilegal. 10 Menurut Federal  Bureau  of  Investigation  (FBI)  Departemen Keadilan Amerika Serikat , kelompok kejahatan terorganisir transnasional adalah perkumpulan individu yang beroperasi tidak secara individu dengan melakukan cara-cara  ilegal  dan  melepaskan  diri  dari  ikatan  geografis.  Tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  kelompok  ini  adalah  mendapatkan  kekuasaan,  pengaruh,  dan keuntungan  secara  ekonomi.  Tidak  ada  struktur  tunggal  untuk  kelompok kejahatan ini, mereka bervariasi mulai dari hierarki ke klan, jaringan, dan sel, dan dapat  berkembang  menjadi  struktur  lain.  Kelompok-kelompok  ini  biasanya tertutup  dan  melindungi  aktivitas  mereka  melalui  korupsi,  kekerasan, perdagangan internasional, mekanisme komunikasi yang kompleks, dan struktur organisasi yang mengeksploitasi batas-batas negara. 11
Menurut  Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  kejahatan transnasional  adalah  ancaman  serius  yang  berpotensi  mengganggu  stabilitas negara  baik  dari  segi keamanan maupun perekonomian,  karena  sifatnya  yang tidak  hanya  melibatkan  satu  negara  melainkan  berbagai  negara.  Dalam menanggulangi  kejahatan  terorganisir  transnasional  maka  dibentuklah  suatu perjanjian  internasional  yang  dijadikan  panduan  dasar  menghadapi  kejahatan lintas  negara,  yaitu  United  Nations  Convention  on  Transnational  Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000. Kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian  uang;  kejahatan  kehutanan  dan  satwa  liar,  kejahatan  perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya;  serta kejahatan narkotika  dan obat-obatan (narkoba) dan prekursornya. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat  lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk
10 Yuriy  A.  Voronin  (2000). "Measures  to  Control  Transnational  Organized  Crime, Summary" . National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) . U.S. Department of Justice. Document No. NCJ 184773.
11 “Organized Crime”. Retrieved from https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime, diakses pada 15 Juni 2021.
itu,  diperlukan  diperlukan  kerja  sama  internasional  karena  tidak  dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. 12
Berdasarkan  pengertian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka kejahatan  terorganisir  transnasional  adalah  jenis  kejahatan  yang  melibatkan beberapa  pihak  dari  negara  yang  berbeda.  Kejahatan  ini  biasanya  berkaitan dengan motif ekonomi dan bisnis ilegal yang dapat menguntungkan pihak yang menjalankannya.  Terdapat  berbagai  bentuk  kejahatan  yang  termasuk  dalam kejahatan terorganisir transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan  hewan,  perdagangan  barang-barang  yang  bersifat  ilegal, korupsi, dan juga perdagangan gelap narkoba.

## Sinergitas Instansi Pemerintah
Sinergitas  berasal  dari  kata  sinergi  yang  berarti  kegiatan  atau  operasi gabungan. Sinergitas adalah istilah lain dari sinergi yang sering diartikan kepada kegiatan kelompok atau individu yang tidak memiliki latar belakang yang sama namun  melaksanakan  suatu  kegiatan  demi  tujuan  bersama. 13 Sedangkan menurut  Hampden-Turner  dalam  M.  Irwanda  Firmansyah  menyatakan  bahwa sinergi  adalah  suatu  kegiatan  atau  tindakan  yang  melibatkan  kebersamaan dalam berbagai aktivitas untuk menciptakan sesuatu yang baru secara beriringan dan  bersama-sama.  Hampten  dan  Turner  juga  menjelaskan  bahwa  sinergi adalah  hasil  dari  relasi  dialogik  melalui  sumber-sumber  pengetahuan  berbeda dalam mengakumulasikan sumber pengetahuan yang memiliki banyak macam.
Najianti  dalam  M.  Irwanda  Firmansyah  menyatakan  bahwa  sinergitas adalah kombinasi dan keterpaduan unsur yang menghasilkan hasil yang baik jika dikerjakan  secara  bersama  stakeholders  yang  di  dalam  organisasi  atau kelompok  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  tujuan  dari  adanya  sinergitas  dalam instansi pemerintah adalah membangun masyarakat dengan bekerjasama agar saling memberi manfaat baik oleh bagi masyarakat maupun stakeholders terkait dengan  pemikiran  yang  rasional,  terbuka,  dan  demokratis.  Indikator  dalam pelaksanaan  sinergitas  adalah  adanya  komunikasi  dan  koordinasi.  Dalam sinergitas  diperlukan  komunikasi  yang  baik  yang  terbagi  menjadi  dua  bagian yaitu  tanggapan  dan  menanggapi.  Sedangkan  koordinasi  dibutuhkan  untuk mencapai sinergitas melalui integrasi kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. 14
Dengan  demikian  dengan  adanya  sinergitas  maka  akan  tercapai  tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini adalah sinergitas BNN dan  Pemda  Kalbar  dalam  menghadapi  ancaman  non  militer  kejahatan transnasional peredaran narkoba di Kalimantan Barat. Sebagai institusi utama di luar institusi pertahanan, BNN memiliki tugas dalam menghadapi permasalahan narkoba.  Sesuai  undang-undang  pertahanan  negara,  bahwa  institusi  di  luar
12 Direktorat  KIPS.  (2019)  “Kejahatan  Lintas  Negara”.  Retrieved  from https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada 15 Juni 2021.
13 “Sinergi”. Retrieved from https://kbbi.web.id/sinergi, diakses pada 15 Juni 2021
14 M.  Irwanda  Firmansyah.  (2016).  Studi  Deskriptif  Tentang  Sinergitas  Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2, p.146-156.
pertahanan  dibantu  unsur  lain,  pada  penulisan  ini  adalah  Pemerintah  Daerah. Sinergitas  melalui  koordinasi  dan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  BNN  dan Pemda  Kalbar  membuat  penanganan  peredaran  gelap  narkoba  menjadi  lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan sinergitas secara umum.

## PEMBAHASAN

## Peredaran Gelap Narkoba Sebagai Ancaman Nonmiliter
Narkoba telah dikenal oleh masyarakat nusantara jauh sebelum Indonesia Merdeka. Ketika Belanda berkuasa di Hindia Belanda, masyarakat di Indonesia (pada  saat  itu  disebut  Hindia  Belanda)  telah  mengenal  candu  atau  opium. Pemerintah Belanda mengizinkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat untuk menghisap candu dan pengadaannya dibuat legal.  Rumah-rumah Candu pada zaman  Belanda  biasa  dimiliki  oleh  orang-orang  Tionghoa.  Ketika  kedudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menghapuskan Undang-Undang yang melegalkan  Candu  serta  melarang  pemakaiannya.  Pasca  kemerdekaan Indonesia,  Pemerintah  Indonesia  membuat  perundang-undangan  yang menyangkut  produksi,  penggunaan  dan  distribusi  dari  obat-obat  berbahaya melalui  wewenang  Menteri  Kesehatan.  Pada  tahun  1970,  obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi permasalahan nasional karena penggunaannya semakin meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak muda.  Presiden  mengeluarkan  instruksi  No.6  tahun  1971  dengan  membentuk badan  koordinasi,  yang  terkenal  dengan  nama  BAKOLAK  INPRES  6/71,  yaitu sebuah  badan  yang  mengkoordinasikan  (antar  departemen)  semua  kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara,  yaitu  pemalsuan  uang,  penyelundupan,  bahaya  narkotika,  kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.
Permasalahan narkoba adalah permasalahan yang belum tuntas hingga saat  ini.  Peredaran  gelap  narkoba  di  Indonesia  memasuki  tahap  meresahkan. Pasalnya, menurut keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa terdapat kenaikan  dalam  kasus  peredaran  gelap  narkoba  di  masa  pandemi  COVID-19. Pada  bulan  Februari  2021,  BNN  telah  menggagalkan  penyeludupan  narkotika jenis  sabu  sejumlah  lebih  dari  1  ton.  Selain  sabu,  jenis  narkoba  lainnya  yang banyak disita oleh BNN adalah ganja. Hasil sitaan tersebut adalah hasil sitaan BNN  dan  belum  ditotalkan  dengan  hasil  sitaan  Bea-Cukai  dan  Kepolisian. Meningkatnya  jumlah  kasus  peredaran  gelap  narkoba  di  Indonesia mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengguna atau penyalahguna  narkoba  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Pembatasan  mobiltas masyarakat  tidak  dapat  menahan  laju  kenaikan  peredaran  gelap  narkoba  di masyarakat pada masa pandemi Covid-19. 15
Pada  februari  2021,  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat  berhasil mengungkap  kasus  peredaran  narkotika  jaringan  internasional  dari  Malaysia dengan  barang  bukti  jenis  sabu  seberat  1,1  kilogram.  Kasus  ini  berhasil terungkap  atas  insformasi  Pengungkapan  kasus  itu  berawal  dari  informasi
15 Kadek  Melda  Luxiana.  (2021).  “BNN  Musnahkan  Ratusan  Kg  Narkotika  Hasil Jaringan Nasional-Internasional”. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-5435532/bnn- musnahkan-ratusan-kg-narkotika-hasil-jaringan-nasional-internasional/,  diakses  pada  15  Juni 2021.
masyarakat,  bahwa  ada  seseorang  yang  membawa  narkotika  dari  Malaysia masuk  ke  Indonesia  melalui  pos  lintas  batas  negara  di  Badau,  Kabupaten Kapuas  Hulu.  Barang  bukti  lainnya  yang  ditemukan  selain  sabu  adalah handphone,  satu  unit  mobil,  dan  paspor  yang  digunakan  oleh  pelaku  untuk melaksanakan transaksi ilegal secara lintas negara. 16
Kondisi  geografis  dan  demografis  Indonesia  menjadi  daya  tarik  untuk peredaran gelap narkoba. Kasus peredaran gelap narkoba di Kalimantan Barat oleh sindikat internasional mengindikasikan bahwa terdapat akses masuk yang dapat  dilewati  untuk  melaksanakan  bisnis  gelap  tersebut.  BNN  Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur yang biasa digunakan dalam melaksanakan peredaran gelap narkoba, yaitu jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Jalur Darat biasanya menggunakan jalur Malaysia (Kuching) untuk sampai  ke  Kalimantan  Barat,  terutama  ke  wilayah  Kecamatan  Entikong Kabupaten Sanggau, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Desa Aruk Kabupaten Sambas Kapuas, Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, dan  Desa  Jasa  Kabupaten  Sintang.  Jalur  laut  yang  biasa  digunakan  adalah melalui  Pulau  Lundu  di  Malaysia,  menuju  Laut  Natuna,  Selat  Karimata Kalimantan  Barat,  Sintete  Kabupaten  Sambar,  dan  Pontianak  tepatnya pelabuhan Seng Hi, Dwi Kora, dan Jungkat, ataupun sebaliknya. Sedangkan jalur udara  yang  sering  digunakan  adalah  melalui  Bandara  Malaysia  (Kuching International Airport ke Bandara Supadio Pontianak, atau sebaliknya.
Jalur-jalur  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  tindak  kejahatan peredaran  gelap  narkoba  paling  banyak  menggunakan  jalur-jalur  yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini terjadi karena masih lemahnya  sistem  pengamanan  dan  pengawasan  keamanan  di  wilayah perbatasan  Indonesia.  Seperti  dijelaskan  oleh  Gubernur  Kalimantan  Barat melalui seminar yang dilakukan di Universitas Pertahanan secara daring, bahwa terdapat  perbedaan  mencolok  ketika  menyambangi  perbatasan  Indonesia  dan Malaysia.  Sarana  dan  prasarana  di  perbatasan  Indonesia  tidak  sebaik  di perbatasan  Malaysia.  Malaysia  meletakan  pos  pengamanan  di  perbatasan sejauh  500  meter  dari  garis  batas,  namun  demikian  Indonesia  meletakan  pos pengamanan  sejauh  5  kilometer  dari  garis  batas.  Hal  ini  menyebabkan pengamanan  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  menjadi  kurang  maksimal,  dan dimanfaatkan  oleh  sindikat  narkoba  internasional  untuk  memasuki  wilayah Indonesia  dengan  lebih  leluasa.  Kemudahan  akses  dan  pengawasan  yang kurang  ketat  menjadikan  jalur-jalur  tikus  dimanfaatkan  untuk  transaksi  bisnis ilegal  narkoba.  Salah  satu  wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat,  yaitu Kabupaten Bengkayang tidak memiliki gate border resmi dan hanya PLB (Pos Lintas  Batas)  sehingga  sangat  mudah  barang-barang  ilegal  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Pemeriksaan  yang  kurang  ketat  membuka  kesempatan  sindikat melancarkan aksi penyelundupan narkoba.
Selain  itu,  peredaran  gelap  narkoba  tumbuh  subur  di  Kalimantan  Barat disebabkan oleh kemiskinan. Permasalahan pokok pada masyarakat perbatasan
16 Ya'cob Billiocta. (2021). “Polda Kalbar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Sabu 11 Kg Diamankan”. Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-kalbar-bongkar- jaringan-narkoba-internasional-sabu-11-kg-diamankan.html, diakses pada 15 Juni 2021.
adalah  kemiskina  akibat  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) sehingga mudah untuk dipengaruhi. Salah satu wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat adalah Kecamatan Jagoi Babang. Pada tahun 2016, sebanyak 1.537 Kepala Keluarga hidup dalam garis kemiskinan dari jumlah total 1.679 KK di  Kecamatan  Jagoi  Babang.  Kemiskinan  menjadi  penyebab  paling  strategis terjadinya perdagangan ilegal di perbatasan termasuk peredaran gelap narkoba. Kemiskinan  membuat  berbagai  cara  untuk  menghasilkan  uang  secara  cepat dilakukan dan membuka kesempatan bagi para bandar untuk menjadikan anak muda di perbatasan sebagai kurir peredaran gelap narkoba.
Perbatasan Kalimantan Barat memberikan kesenjangan yang nyata bagi warga Indonesia dan Malaysia, hal ini membuat beberapa anak perbatasan yang berkewarganegaraan Indonesia melakukan pekerjaan sambilan setelah pulang sekolah. Pekerjaan yang biasa dilakukan adalah menjadi buruh di sebuah pabrik ekonomi kreatif masyarakat, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh penoreh karet.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menambah  uang  jajan  sekolah  atau membayar  uang  sekolah,  dan  ada  pula  yang  untuk  menambah  penghasilan orang tuanya. Fenomena tersebut menjadikan anak perbatasan sebagai sasaran untuk  terlibat  dalam  jaringan  perdagangan  obet-obatan  terlarang  yang  ilegal, demi menaikan perekonomian pribadi. 17
Daerah perbatasan yang luas merupakan tantangan dalam memberantas tindak penyelundupan narkoba. Gubernur selaku kepala pemerintahan di wilayah Kalimantan  Barat  memberikan  gagasan  untuk  memberantas  tindak  peredaran gelap narkoba dengan membuat pemekaran provinsi Kalimantan Barat menjadi dua provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Kapuas Raya untuk mendukung percepatan  bantuan,  pelayanan,  koordinasi  dan  pertahanan.  Pemekaran  yang diusulkan  oleh  gubernur  Kalimantan  Barat  juga  bertujuan  untuk  mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Dalam menghadapi  ancaman nonmiliter bagi  Gubernur  Kalbar  adalah  dengan  membuat  masyarakat  lebih  sejahtera dengan berfokus pada indeks ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang bagus. Tindakan  peredaran  gelap  narkoba  di  wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat merupakan indikasi tidak sejahteranya masyarakat di wilayah tersebut.
Peredaran  gelap  narkoba  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan transnasional  terorganisir  dan  ancaman  yang  bersifat  nonmiliter  untuk pertahanan negara. Kejahatan narkoba memiliki jaringan yang luas dan bersifat rahasia  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun  internasional.  Korban penyalahgunaan narkoba dapat menyasar segala lapisan, mulai dari masyarakat biasa,  artis,  hingga  pejabat  sekalipun.  Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  tahun 2020,  Kepala  Pangkalan  dan  Sarana  Operasional  Bea-Cukai  Tanjung  Priok, Agus  Purnady,  terjerat  kasus  dugaan  penyalahgunaan  narkoba.  Polisi menemukan  setidaknya  20  butir  pil  ekstasi  pada  penggeledahan  yang melibatkan pejabat publik tersebut. Hal ini menjadi miris, karena sejatinya pejabat
17 Nikodemus Niko dan Desca Thea Purnama. “Fenomena Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat” Jurnal Sosiologi Nusantara Vol . 6, No. 1, Tahun 2020.
publik  yang  bertugas  mengamankan  jalur  perdagangan  gelap  narkoba  malah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. 18
Data  menyebutkan,  sedikitnya  terdapat  empat  juta  orang  lebih  yang terkena  masalah  narkotika  dengan  rentang  usia  10-59  tahun,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  narkoba  tidak  kenal  usia,  anak-anak  hingga  lansia  dapat terjerat  penyalahgunaan  narkoba. 19 Peredaran  gelap  narkoba  tidak  hanya merugikan  individu,  namun  demikian  merugikan  banyak  nyawa.  Pada  kasus penangkapan pengedar narkoba pada Bulan Desember 2020 diketahui bahwa hasil  penjualan  ratusan  kilogram  narkoba  secara  ilegal  ini  akan  digunakan sebagai  pendanaan  dalam  kegiatan  terorisme  di  timur  tengah. 20 Terorisme adalah  bagian  dari  ancaman  nonmiliter  yang  dapat  mengancam  keselamatan bangsa  Indonesia.  Penyalahgunaan  narkoba  pada  anak  berusia  di  bawah  17 tahun  adalah  hal  yang  serius.  Anak-anak  tersebut  adalah  harapan  bangsa, Indonesia di masa depan berada di tangan mereka. Efek samping narkoba bukan hanya akan mendapatkan sanksi secara hukum dan secara sosial, namun akan membahayakan  keselamatan  pemakainya.  Salah  satu  tujuan  pertahanan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, narkoba adalah  ancaman  nyata  bersifat  nonmiliter  yang  membahayakan,  maka  sudah menjadi  peran  pemerintah  untuk  dapat  melindungi  segenap  bangsa  dari ancaman narkoba tersebut.

## Peran  BNN  dan  Pemda  Kalbar  Menghadapi  Kejahatan  Transnasional Peredaran Gelap Narkoba
Melalui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan Negara  menyebutkan  bahwa  Sistem  pertahanan  negara  dalam  menghadapi ancaman  nonmiliter  menempatkan  lembaga  pemerintah  di  luar  bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam hal ini, ancaman nonmiliter yang dimaksud adalah peredaran gelap narkoba, dan lembaga  pemerintah  di  luar  bidang  pertahanan  sebagai  unsur  utama  adalah BNN, sedangkan dukungan oleh unsur lain dari kekuatan bangsa pada penulisan ini adalah Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, peran dari BNN dan Pemda Kalbar merupakan hal yang penting untuk menghadapi ancaman non militer berupa peredaran gelap narkoba.
18 Tim  detikcom.  (2020)  “Kasus  Narkoba  Pejabat  Bea  Cukai  Priok  Terungkap  di Kepulauan  Seribu”.  Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d-5067254/kasus-narkoba- pejabat-bea-cukai-priok-terungkap-di-kepulauan-seribu/, diakses pada 16 Juni 2021.
19 Humas  BNN.  (2015).  “Narkotika  Kejahatan  Luar  Biasa”.  Retrieved  from https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkotika-kejahatan-luar- biasa, diakses pada 16 Juni 2021.
20 Adi  Suhendi.  (2020).  “Polisi  Bongkar  Kasus  Narkoba  Jenis  Sabu  Berkode  555  di Petamburan, Diduga untuk Pendanaan Teroris” Retrieved from
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/24/polisi-bongkar-kasus-narkoba-jenis-sabu- berkode-555-di-petamburan-diduga-untuk-pendanaan-teroris?page=2,  diakses  pada  16  Juni 2021.
Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memiliki wewenang  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  dalam  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  No.17  Tahun  2002  yang  saat  ini  telah  diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan  Narkotika  Nasional.  Salah  satu  tugas  yang  diamanatkan  kepada  BNN adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika. Salah satu kebijakan yang dibuat guna memberantas tindak kejahatan  penggelapan  narkoba  adalah  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  dan  prekursor  serta  bahan  adiktif lainnya  kecuali  bahan  adiktif  untuk  tembakau  dan  alcohol  atau  disebut  juga dengan kebijakan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 21
Peran BNN dalam upaya pemberantasan tindak peredaran gelap narkoba adalah  mengambil  keputusan  utama  dalam  pelaksanaan  program  P4GN  yang memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  arah  sasaran  strategis  dari  program tersebut.  Pelaksanaan  program  P4GN  didasarkan  pada  empat  bidang,  yaitu pencegahan; pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi; dan pemberantasan . Pada tingkat  daerah,  program  dilaksankan  sesuai  dengan  program  tingkat  nasional. Namun  demikian,  sudah  seharusnya  pelaksanaan  program  di  daerah disesuaikan  dengan  karakteristik  permasalahan  di  wilayah  masing-masing, seperti permasalahan narkoba di Kalimantan Barat yang menjadi permasalahan kompleks  karena  memiliki  berbagai  jalur  ilegal  sebagai  konsekuensi  wilayah perbatasan negara.
Permasalahan  peredaran  gelap  narkoba  di  Provinsi  Kalimantan  Barat banyak  diwarnai  dengan  tindak  kejahatan  transnasional  teroraganisir  yang melibatkan  beberapa  negara.  Maka  sudah  seharusnya  BNN  yang  bertugas  di Kalimantan Barat memiliki fokus pengawasan di wilayah perbatasan khususnya pada barang masuk. Fokus BNN Kalbar sudah harus kepada darimana dan akan kemana  hasil  sitaan  penangkapan  peredaran  gelap  narkoba.  Jika  hal  ini dilaksanakan,  maka  akan  menjadi  dasar  acuan  dalam  pengambilan  kebijakan dimana  harus  menerapkan  pengawasan  terhadap  jalur-jalur  masuk  narkotika tersebut.  Beberapa  kasus  hasil  penangkapan  BNN  Provinsi  Kalimantan  Barat menyatakan  bahwa  narkoba  berasal  luar  negeri,  hal  ini  memberikan  gagasan bahwa  seharusnya  BNN  Provinsi  Kalimantan  Barat  diberikan  program pengawasan perbatasan terhadap tindak peredaran gelap narkoba.
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  pemberantasan  tindak  peredaran gelap  narkoba  melalui  pembuatan  kebijakan.  Mengingat  tingginya  angka kemiskinan  dan  ketimpangan  sosial  di  wilayah  perbatasan,  maka  pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dan kebijakan bilateral. Seperti tertuang dalam Raperda Kalimantan Barat pada tahun 2020, tentang kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika.  Dapat  dijelaskan  secara umum bahwa dengan adanya Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN)
21 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Badan Narkotika Nasional.
merupakan  landasan  hukum  bagi  Pemprov  Kalbar  untuk  mengambil  langkah dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  yang  dapat  mengancam kehidupan  masyarakat  terutama  generasi  muda  penerus  Bangsa  agar  tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
Selain itu Pemda Kalbar berperan dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang perbatasan, penegakan hukum, pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan, pemberdayaan masyarakat, dan Integrasi ekonomi lokal. Pemerintah  daerah  harus  segera  menjadikan  perbatasan  negara  sebagai wilayah  prioritas  dalam  pembangunan  baik  dari  segi  infrastruktur  maupun pembangunan  manusia.  Pembangunan  yang  dilakukan  tidak  hanya  dalam bentuk fisik tetapi juga bentuk non fisik yang akan berdampak baik untuk negara dan  masyarakatnya,  sehingga  dengan  adanya  pembangunan  di  wilayah perbatasan  masyarakat  tidak  lagi  menjadi  masyarakat  yang  terisolasi  dan tertinggal. Peningkatan perekonomian juga mendukung penghentian penggunaan  kurir  masyarakat  lokal  wilayah  perbatasan,  dalam  sindikat peredaran gelap narkoba yang bersifat internasional.
Pemerintah  berupaya  mengurangi  peredaran  narkoba  termasuk perdagangan  gelap  narkoba  yang  bersifat  transnasional.  Oleh  karena  itu, pemerintah  membentuk  suatu  kebijakan  yang  disebut  dengan  Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).  Program  ini  dicanangkan  pemerintah  poada  tahun  2011  dan  berakhir tahun  2015  melalui  BNN.  Tujuan  dari  program  P4GN  adalah  mengendalikan penyalahgunaan  narkoba  yang  sering  kali  dijadikan  komoditas  dalam  bisnis ilegal.  Pada  mulanya  pemerintah  memiliki  target  untuk  membuat  97,2% penduduk  Indonesia  terhindar  dari  penyalahgunaan  narkoba,  dan  2,8%  yang telah  terkena  dampak  penyalahgunaan  narkoba  mendapatkan  pelayanan rehabilitasi medis dan sosial.
Tingginya  kasus  penyalahgunaan  narkoba  membuat  pemerintah mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  pelaksanaan  kebijakan  dan  strategi  nasional  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  tahun  2011- 2015.  Instruksi  presiden  ini  bertujuan  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  pihak-pihak  terkait  dalam P4GN  meliputi  para  Menteri,  sekretaris  kabinet,  kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  jaksa  agung,  panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  para  kepala  lembaga pemerintah non kementerian,  para gubernur, para bupati/walikota. Kebijakan ini meliputi  empat  bidang,  yaitu  bidang  pencegahan,  pemberdayaan  masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. 22
Kebijakan P4GN adalah bentuk nyata dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN memiliki  tugas  menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  nasional  mengenai pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap
22 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN dalam sekretariat utama memiliki fungsi pengoordinasian,  penyinkronisasian,  dan  pengintegrasian  dalam  pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  kebijakan  nasional  di  bidang  P4GN. Kebijakan  P4GN  menjadikan  BNN  bukan  satu-satunya  institusi  yang bertanggungjawab  terhadap  pemberantasan  tindak  kejahatan  narkoba,  namun BNN juga harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Inpres No  12  Tahun  2011.  Untuk  lebih  memfokuskan  pencapaian  "Indonesia  Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (Jakstranas P4GN)  sebagai  bentuk  komitmen  bersama  seluruh  komponen  masyarakat, bangsa,  dan  negara  Indonesia,  serta  menginstruksikan  Pemerintah  Daerah untuk turut ikut dalam program tersebut.

## Sinergitas  BNN  dan  Pemda  Kalbar  Menghadapi  Kejahatan  Transnasional Peredaran Gelap Narkoba untuk Pertahanan Negara
Pertahanan negara adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam mewujudkan  dan  mencapai  tujuan  nasional  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha  pertahanan  negara  harus  dilaksanakan  dengan  cara  membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  kesejahteraan umum,  lingkungan hidup,  ketentuan hukum nasional,  hukum  internasional  dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Salah satu  upaya  dalam  melaksanakan  pemberdayaan  pertahanan  dalam  bidang nirmilter  adalah  dengan  melaksanakan  sinergisme  dan  meningkatkan  peran Kementrian atau Lembaga di luar bidang pertahanan. Bidang di luar pertahanan tersebut  adalah  unsur  utama  dalam  menghadapi  ancaman  nonmiliter  sesuai dengan  bentuk  ancaman  yang  dihadapi.  Dalam  bidang  pemberantasan peredaran gelap narkoba, BNN adalah lembaga utama di luar bidang pertahanan yang  dapat  menjalankan  fungsi  pemberdayaan  pertahanan.  Sinergistas  BNN dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menjalankan fungsi pertahanan di bidang nirmiliter untuk mencapai tujuan pertahanan negara. 23
Program pemberantasan kasus peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh  BNN  dan  Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Barat  merupakan  bentuk sinergitas dan upaya dalam menghadapi ancaman non militer. Sesuai dengan isi UU  No  3  tahun  2002  tentang  pertahanan  negara,  bahwa  dalam  menghadapi ancaman  nonmiliter  menempatkan  lembaga  pemerintah  di  luar  bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam hal ini BNN, sesuai dengan bentuk dan sifat  ancaman  yang dihadapi  yaitu peredaran  gelap narkoba dengan didukung oleh  unsur-unsur  lain  dari  kekuatan  bangsa  yaitu  Pemerintah  Daerah.  Sinergi BNN dan pemerintah daerah Kalimantan Barat akan mendukung penanggulangan peredaran gelap narkoba untuk pertahanan negara.
23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Secara  hukum  beberapa  peraturan  yang  mendasari  pelaksanaan kegiatan  P4GN  antara  lain  dalam  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Dalam  undang  undang  ini  jelas  diatur  tentang  peran  serta masyarakat,  rehabilitasi  dan  sanksi  hukum    terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika.  Selain  itu  aturan  yang  mendasari  kegiatan  P4GN adalah  Inpres  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Aksi  Nasional Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotka Tahun 2020 – 2024. Dalam Inpres ini jelaskan bahwa  setip  Kementerian/Lembaga  wajib  melaksanakan  kegiatan  P4GN  baik dalam  rangka  Pencegahan  maupun  deteksi  dini  adanya  penyalahgunaan narkotika di setiap lembaga, yang dilaporkan secara berkala setiap semester ke KSP  (Kantor  Staf  Presiden)  melalui  koordinasi  dengan  instansi  di  daerah. Peraturan  lainnya  yang  mendasari  kegiatan  P4GN  adalah  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Fasilitasi  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Permendagri ini disebutkan masing masing tugas, kewajiban dan  dan  kewenangan  mulai  di  tingkat  Provinsi  (Gubernur)  hingga  ke Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) untuk melaksanakan fasilitasi terhadap P4GN di  masing  masing  daerah.  Dengan  demikian  peraturan  hukum  yang  ada  tidak hanya mengatur penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika di daerah perbatasan, namun menjadi kewenangan dan tugas setiap kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan P4GN.
Kerjasama  BNNP  Kalbar  dengan  pemerintah  daerah/lembaga  terkait dilaksanakan  dengan  memaksimalkan  kinerja  BNN  Kabupten/Kota  di  masing- masing  wilayah.  Adapun  cara  kerjasama  yang  dilakukan  di  tahap  awal  adalah meningkatkan  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  terkait  kebijakan  P4GN yang akan dilaksanakan di daerah. Tahap selanjutnya adalah audiensi dengan pemerintah daerah/lembaga terkait baik melalui rapat kerja maupun kunjungan kerja  oleh  BNNK/BNNP  kepada  lembaga  terkait.  Selanjutnya  dilakukan sinkronisasi  terhadap  program/  kegiatan  P4GN  yang  diselaraskan  dengan program/kegiatan  di  daerah  atau  lembaga  terkait  baik  melalui  sharing  dana maupun  sharing  kegiatan.  Dari  rangkaian  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan, setiap  akhir  tahun  dilakukan  pengukuran  terhadap  beberapa  indicator  capaian kegiatan  antara  lain  indeks  partisipasi  masyarakat  (IKP)    terhadap  Program P4GN,  indeks  kepuasan  masyarakat  (IKM)  terhadap  pelayanan,  dan  indeks keterpulihan kawasan rawan (IKKR). 24
Bentuk  sinergitas  BNN  dan  Pemda  Kalbar  adalah  rutin  menjalani menggelar  Rapat  Koordinasi  (Rakor).  Pada  bulan  November  2020,  BNN  dan Pemda  Kalbar  melaksanakan  rakor  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Anti Narkoba di Instansi Pemerintahan Tahun 2020 yang bertempat di Hotel Mercure Pontianak. Menurut kepala BNN Kalbar, rakor ini dilakukan atas dasar masalah penyalahgunaan  narkoba  di  dunia  masih  dianggap  menjadi  suatu  masalah penting  di  berbagai  negara  yang  berpotensi  merusak  sumber  daya  manusia dimanapun dan kapanpun. Pernyataan tersebut didasari dari Laporan Nakotika
24 Prosising Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.
Dunia, Word Drugs Report 2017, estimasi jumlah penyalahgunaan narkotika di dunia pada rentang usia 15-69 tahun sebesar 255 juta dengan angka kematian 190.000 orang per tahun, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa terdapat 512  pecandu  mati  per  harinya.  Dari  total  jumlah  orang  yang  terkena penyalahgunaan  narkoba,  mayoritas  menggunakan  narkotika  jenis  ganja  dan 800  narkotika  jenis  baru  yang  beredar  ke  berbagai  negara.  Hasil  survey Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  oleh  BNN  dan  Puslitkes  UI pada  tahun  2014,  angka  prevalensi  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia sebesar 2,1 % atau diestimasikan 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun menyalahgunakan narkotika, dengan angka kematian 30 orang per hari. Kondisi ini  membuat  sinergi  antara  BNN  dan  Pemda  Kalbar  adalah  suatu  hal  yang penting.  Dalam  rakor  tersebut  juga  dibahasa  Program  dan  Kegiatan  P4GN  di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dalam  rangka  pelaksanaan  Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  tahun  2020,  melalui penganggaran  pada OPD masing-masing. Mendorong percepatan terbentuknya “Desa Bersinar” (Desa Bersih Narkoba) melalui program/kegiatan yang sasaran pelaksanaannya mengarah kepada desa serta mendukung terbentuknya satuan tugas  atau  penggiat  Anti  Narkoba  di  setiap  OPD  dalam  rangka  memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan P4GN. 25
Bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan adalah kerjasama baik rapat  kerja  atau  kunjungan  kerja.  BNN  memiliki  peran  mengadvokasi pengambilan  kebijakan  di  daerah  yang  dapat  mendukung  kegiatan-kegiatan yang  mendukung  program  P4GN.  Bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  adalah sharing  kegiatan  atau  dana  oleh  BNN  dan  Pemerintah  Daerah  demi terlaksananya  program  P4GN  secara  maksimal.  Selain  itu,  bentuk  sinergitas BNNP  Kalbar  dengan pemerintah/instansi  terkait  di  wilayah  perbatasan  antara lain  dilaksanakan  dalam  bentuk  kerjasama  operasional  di  lapangan  dan dibentuknya CJS ( Criminal Justice System ) yang terdiri dari BNNP Kalbar, Polri (penyidik), Jaksa (penuntut umum), Pengadilan (hakim).
Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah tidak terlalu banyak mengalami  kendala,  namun  demikian  BNN  menyatakan  bahwa  belum  adanya payung  hukum  dalam  bentuk  Perda  menghambat  koordinasi  agak  terkendala. Kendala  tersebut  terkait  dengan  tidak  dapat  dicantumkannya  secara  khusus mengenai sharing anggaran  dalam  pelaksanaan  program  P4GN.  Hal  tersebut akan  mengakibatkan  kendala  dalam  tahap  perencanaan  dan  penganggaran kegiatan  P4GN  di  daerah.  Di  tingkat  pelaksana  baik  di  OPD/Dinas,  masih terdapat  asumsi  bahwa  P4GN  merupakan  kewenangan  para  penegak  hukum (BNN dan Polri) sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan kegiatan P4GN dalam kegiatan yang ada di OPD/Dinas. Kendala lainnya yang dihadapi dalam koordinasi antara BNN dan Pemerintah Daerah adalah tidak seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Barat memiliki BNN Kabupaten/Kota (BNNK). Dari total 14 Kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Barat, hanya ada 7 Kabupaten atau Kota yang memiliki BNNK. Hal ini berdampak pada saat akan melaksankan koordinasi  dan  komunikasi  dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  atau  upaya
25 Humas Provinsi Kalimantan Barat. (2020). “BNPB Kalbar Gelar Rakor Pemberdayaan Masyarakat  Anti  Narkotika”.  Retrieved  from https://kalbarprov.go.id/berita/bnnp-kalbar-gelar- rakor-pemberdayaan-masyarakat-anti-narkoba.html , diakses pada 17 Juni 2021.
penyalahgunaan  narkotika,  biasanya  BNN  Kalbar  berkoordinasi  dengan pemerintah daerah setempat melalui BNNK. 26

## PENUTUP
Peredaran  gelap  narkoba  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan transnasional  terorganisir  dan  ancaman  yang  bersifat  nonmiliter  untuk pertahanan negara. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman  yang  bersifat  nonmiliter  dan  ancaman  nyata  yang  dihadapi  bangsa Indonesia.  Dalam  lingkup  nasional,  peredaran  gelap  narkoba  dapat  merusak sumber daya manusia yang merupakan bagian dari sumber daya nasional bagi pertahanan  negara.  Bisnis  ilegal  ini  secara  tidak  langsung  akan  mengganggu keutuhan  wilayah  serta  keselamatan  segenap  bangsa  Indonesia  dan  menjadi tantangan  bagi  pelaksanaan  tujuan  pertahanan  negara  terlebih  di  wilayah perbatasan.
Melalui undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyebutkan  bahwa  sistem  pertahanan  negara  dalam  menghadapi  ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam hal ini, ancaman nonmiliter  yang  dimaksud  adalah  peredaran  gelap  narkoba,  dan  lembaga pemerintah  di  luar  bidang  pertahanan  sebagai  unsur  utama  adalah  BNN, sedangkan dukungan oleh unsur lain dari kekuatan bangsa pada penulisan ini adalah  pemerintah  daerah  Kalimantan  Barat.  Oleh  sebab  itu,  peran  dari  BNN dan  Pemda  Kalbar  merupakan  hal  yang  penting  untuk  menghadapi  ancaman non militer berupa peredaran gelap narkoba.
Dalam  bidang  pemberantasan  peredaran  gelap  narkoba,  BNN  adalah lembaga  utama  di  luar  bidang  pertahanan  yang  dapat  menjalankan  fungsi pemberdayaan  pertahanan.  Sinergistas  BNN  dengan  pemerintah  daerah Kalimantan Barat adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menjalankan fungsi pertahanan di bidang nirmiliter untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Kerjasama  BNNP  Kalbar  dengan  pemerintah  daerah/lembaga  terkait dilaksanakan  dengan  memaksimalkan  kinerja  BNN  Kabupten/Kota  di  masing- masing wilayah.  Adapun cara kerjasama yang dilakukan di tahap awal adalah meningkatkan  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  terkait  kebijakan  P4GN yang akan dilaksanakan di daerah. Bentuk sinergitas BNN dan Pemda Kalbar adalah rutin menjalani menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).
Bentuk sinergisme BNN dan Pemda Kalbar adalah menjalankan Program dan Kegiatan P4GN di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun  2020,  melalui  penganggaran    pada  OPD  masing-masing.  Mendorong percepatan  terbentuknya  “Desa  Bersinar”  (Desa  Bersih  Narkoba)  melalui program/kegiatan yang sasaran pelaksanaannya mengarah kepada desa serta mendukung  terbentuknya  satuan  tugas  atau  penggiat  Anti  Narkoba  di  setiap
26 Prosising Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.
OPD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan P4GN. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sinergitas antara BNN dan Pemda Kalbar adalah belum adanya payung hukum dalam bentuk Perda menghambat koordinasi  agak  terkendala.  Kendala  tersebut  terkait  dengan  tidak  dapat dicantumkannya secara khusus mengenai sharing anggaran dalam pelaksanaan program  P4GN.  Hal  tersebut  akan  mengakibatkan  kendala  dalam  tahap perencanaan dan penganggaran kegiatan P4GN di daerah.

## REFERENSI
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pelaksanaan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
“Organized  Crime”.  Retrieved  from  https://www.fbi.gov/investigate/organized- crime, diakses pada 15 Juni 2021.
“Sinergi”. Retrieved from https://kbbi.web.id/sinergi, diakses pada 15 Juni 2021
Billiocta, Ya'cob. . (2021). “Polda Kalbar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Sabu 11 Kg Diamankan”. Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-kalbar-bongkar-jaringan- narkoba-internasional-sabu-11-kg-diamankan.html, diakses pada 15 Juni 2021.
Creswill,  Jhon  W.  (2016).  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Direktorat  KIPS.  (2019)  “Kejahatan  Lintas  Negara”.  Retrieved  from https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan- lintas-negara, diakses pada 15 Juni 2021.
Firmansyah,  M.  Irwanda.  (2016).  Studi  Deskriptif  Tentang  Sinergitas Kewenangan  Antara  Bpjs  Kesehatan  dengan  Organisasi  Profesi  dalam Penyediaan  Layanan  Kesehatan  di  Kota  Surabaya.  Jurnal  Universitas Airlangga Vol 4 No 2, p.146-156.
Hidriyah, Sita. (2018). “Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Sindikat Narkoba Internasional?” Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret/2018.
Humas  BNN.  (2015).  “Narkotika  Kejahatan  Luar  Biasa”.  Retrieved  from https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkoti ka-kejahatan-luar-biasa, diakses pada 16 Juni 2021.
Humas  Provinsi  Kalimantan  Barat .  (2020).  “BNPB  Kalbar  Gelar  Rakor Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika”. Retrieved from https://kalbarprov.go.id/berita/bnnp-kalbar-gelar-rakor-pemberdayaan- masyarakat-anti-narkoba.html, diakses pada 17 Juni 2021.
Kementrian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  Buku  Putih  Pertahanan  Negara
Tahun 2015.
Luxiana, Kadek  Melda.  (2021).  “BNN  Musnahkan  Ratusan Kg  Narkotika  Hasil Jaringan Nasional- Internasional”. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-5435532/bnn-musnahkan-ratusan-kg- narkotika-hasil-jaringan-nasional-internasional/,  diakses  pada  15  Juni 2021.
Niko,  Nikodemus dan  Desca  Thea  Purnama.  “Fenomena  Drugs  Trafficking  di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia- Malaysia, Kalimantan Barat” Jurnal Sosiologi Nusantara Vol . 6, No. 1, Tahun 2020.
Prosiding  Seminar  Kuliah  Kerja  Dalam  Negeri  Program  Studi  Manajemen Pertahanan  Fakultas  Manajemen  Pertahanan  Universitas  Pertahanan 2021.
Rochman, Fathur . (2020). “BNN Ungkap 88 Jaringan Sindikat Narkotika Selama
2020”, https://www.antaranews.com/berita/1908360/bnn-ungkap-88- jaringan-sindikat-narkotika-selama-2020, diakses pada 30 Mei 2021.
Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV Alfabeta.
Suhendi, Adi. (2020). “Polisi Bongkar Kasus Narkoba Jenis Sabu Berkode 555 di Petamburan, Diduga  untuk  Pendanaan  Teroris”  Retrieved  from https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/24/polisi-bongkar-kasus- narkoba-jenis-sabu-berkode-555-di-petamburan-diduga-untuk-
pendanaan-teroris?page=2, diakses pada 16 Juni 2021.
Sujarya, Abdullah M. (2021). “Polres Bekasi Bongkar Jaringan Narkoba Luntas negara Berikut Barang Buktinya”. Retrieved from https://metro.sindonews.com/read/357974/170/polres-bekasi-bongkar- jaringan-narkoba-lintas-negara-berikut-barang-buktinya-1615194227, diakses pada 17 Juni 2021.
Sukmadinata,  N.S.  (2011).  Metode  Penelitian  Pendidikan.  Bandung:  Remaja Rosadakarya
Tim  detikcom.  (2020)  “Kasus  Narkoba  Pejabat  Bea  Cukai  Priok  Terungkap  di Kepulauan  Seribu”.  Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d- 5067254/kasus-narkoba-pejabat-bea-cukai-priok-terungkap-di- kepulauan-seribu/, diakses pada 16 Juni 2021.
Voronin, Yuriy A. (2000). "Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary" . National Criminal Justice Reference Service (NCJRS). U.S. Department of Justice. Document No. NCJ 184773.