## Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang

## Private partners police program in realizing community security and religion in Malang city police
Imam Mustolih
Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: imam.mustolih.sik-2016@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Keamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  komunitas  akan  menciptakan  kehidupan  yang  harmonis  di  antara masyarakat. Untuk mengantisipasi tantangan dan ancaman keamanan di Kota Malang, salah satu bentuk program yang  mendukung  pemeliharaan  ketertiban  umum  dan  keamanan  adalah  program  Mitra  Polisi.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  optimalisasi  program  kepolisian  dalam  pemeliharaan  ketertiban  umum dan  keamanan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masalah ketertiban umum dan keamanan di Kota Malang terkait dengan peningkatan kejahatan di daerah yang terdiri  dari  pendidikan  tinggi,  rumah  dan  asrama  mahasiswa.  Kejahatan  paling  umum  di  Kota  Malang  adalah pencurian  kendaraan.  Bentuk  Program  Mitra  Polisi  yang  diterapkan  dalam mewujudkan  ketertiban  umum  dan keamanan di Kota Malang menggunakan aplikasi tombol panik pada sistem kegiatan tangan dan pintu ke pintu. Kendala optimalisasi mitra program kepolisian terkait dengan respons petugas masih belum optimal, sosialisasi tombol panik di tangan belum optimal, kurangnya koordinasi antar divisi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan.
Kata kunci: polisi; tombol panik; keamanan; Kota Malang

## Abstract
Security and order in community life will create a harmonious life among the people. To anticipate challenges and security threats in the city of Malang, one form of program that supports the maintenance of public order and  security  is  the  Police  Partner  program.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  optimization  of  the police  program  in  maintaining  public  order  and  security. This  study  used  descriptive  qualitative  method.  The results showed that the problem of public order and security in Malang City was related to an increase in crime in areas consisting of higher education, houses and student dormitories. The most common crime in Malang City is vehicle theft. The form of the Police Partner Program which is applied in realizing public order and security in Malang City uses the panic button application on the hand and door to door activity system. The problem of optimizing the  police  program  partner  related  to the  response  of officers  is  still  not  optimal, the panic  button socialization  in  the  hands  is  not  optimal,  the  lack  of  coordination  between  divisions  and  the  lack  of  public awareness in reporting crimes.
Keywords : police; panic button; security; Malang city

## Pendahuluan
Peran dan tugas pokok Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.  Walaupun  kondisi  wilayah  hukum  Polres  Kota  Malang  pada  umumnya  relatif  kondusif,  namun, melihat  perkembangan  masyarakat  dan  kemajuan  teknologi,  maka  masih  terdapat  berbagai  tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor  yang  relatif  meningkat.  Di  samping  itu  juga  masih  ditemukan  gangguan  ketertiban  dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga masyarakat.
Menyadari berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi  di tengah heterogenitas  masyarakat  Kota Malang  yang  kritis  dan  peduli  terhadap  dinamika  operasional  Polri,  serta  dengan  memberdayakan
peluang  yang  dimiliki  baik  di  internal  Polres  maupun  eksternal  kota  Malang,  maka  Polres  Kota Malang  mencoba  memformulasikan  pelayanan  masyarakat  dengan  perangkat  pusat  Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi (K3I) Polres Malang Kota yang telah dimiliki dan  berupaya  memanfaatkan  teknologi  komunikasi  terbaru  dan  trendy  (banyak  dimiliki/dipakai kalangan  masyarakat  luas)  yakni handphone jenis android ,  dengan  formulasi  tersebut  diharapkan walaupun biaya minimal namun dapat terakses di seluruh lapisan masyarakat khususnya kota Malang.
Selain itu, program inovatif ini berupaya mengakomodasi tingginya angka kriminalitas dan permintaan masyarakat  kota  Malang  untuk  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  salah  satunya  disebabkan  oleh pelayanan  kepada  masyarakat yang cenderung  masih  bergerak sendiri-sendiri atau belum terintegrasi dengan  baik  padahal  jika  dibandingkan  dengan  permasalahan  masyarakat  yang  kompleks  tentunya pelayanan Polri menurut frame masyarakat masih berbelit-belit dan terkesan lamban yang berimplikasi pada  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap.  Untuk  mengantisipasi  tantangan  dan  ancaman tersebut  diatas,  Polri  telah  menyiapkan  beberapa  kebijakan  dan  strategi  bertindak  yaitu  melalui proactive policing (pencegahan sebelum gangguan kamtibmas) dengan meningkatkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi dengan meningkatkan kegiatan pemolisian masyarakat (polmas) melalui problem solving ,  menumbuhkan  kesadaran,  kepatuhan  dan  ketaatan  hukum  dengan  meningkatkan  kegiatan pencegahan terhadap berbagai bentuk tindakan intoleransi dan paham radikal pro kekerasan agar tidak meluas dan mengoyak persatuan dan kesatuan.
Salah satu bentuk program yang mendukung penjagaan ketertiban dan keamanan masyarakat di Polres Kota Malang yaitu dengan adanya program Polisi Mitra RW. Polisi Mitra RW adalah program polisi terkait  penjagaan  di  setiap  RW  di  lingkungan  masyarakat  yang  dijaga  oleh  petugas  Polres  Kota Malang  selama  24  jam.  Tugas  polisi  mitra  RW,  selain  mengamankan  wilayah,  juga  membantu masyarakat  dalam  hal  apapun,  dan  dipastikan  petugas  selalu  siap.  (https://malangvoice.com/kasat- binmas-polres-malang-kota-canangkan-program-mitra-rw/. Diakses 22 Maret 2018).
Pemolisian  masyarakat,  kepolisian  merupakan  lembaga  negara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum;  dan (c)  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat  (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia).
Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian  masyarakat,  dikenal  istilah community  policing yang  diterjemahkan  menjadi  Pemolisian Masyarakat  atau  Perpolisian  Masyarakat  yang  disingkat  “Polmas.”  Polmas  adalah  penyelenggaraan tugas  kepolisian  yang  mendasari  kepada  pemahaman  bahwa  untuk  menciptakan  kondisi  aman  dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek (Julia 2006; Zamroni & Ghafur 2017). Oleh  karena itu dalam upaya menciptakan  keamanan  dan ketertiban ini  harus  dilakukan  bersama  oleh  polisi  dan  masyarakat,  dengan  cara  memberdayakan  masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat. (Marwiyah 2014).
Program polisi  mitra rukun  warga atau Polisi RW yang dimaksud adalah sebagai petugas polisi yang diberi tugas tambahan untuk  melakukan  monitoring terhadap wilayahnya dalam hal ini satu RW atau kawasan  tertentu,  yang  bertugas  menjalin  kedekatan  dengan  warga  masyarakat,  menyaring  segala informasi,  menjadi  penjembatan  antara  Polsek  dengan  masyarakat  dan  menjadi  mata  dan  telinga Pimpinan  yang  bertugas  memberikan  gambaran  situasi  di  lapangan/wilayah.  Polisi  tingkat  RW  bisa melakukan  patroli  dan  sosialisasi  di  wilayah  rawan  untuk  mengingatkan  kepada  masyarakat  tentang bahaya kriminalitas. Aparat bersama pemerintah kecamatan setempat juga bisa melakukan sosialisasi mengenai  bahaya  kriminalitas  dan  dampak  buruk  terhadap  suatu  wilayah.  Peran  aparat  tingkat  RW juga  bisa  menjadi  penyambung  ke  markas  komando  mengenai  potensi  seseorang  yang  terindikasi berpoetnsi sebagai kriminal atau hal-hal yang mengganggu kamtibmas di Kota Malang.

## Mustolih: “Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan”
Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat, diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  yang  menyebutkan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainnya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya  ketentraman  yang mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan  masyarakat  (Undang-undang  No.2  Tahun  2002,  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus  ( case  study ).  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Informan  adalah  anggota  polisi  mitra  di  Kota  Malang.  Data yang  diperoleh  direduksi,  dikategorikan  sesuai  dengan  topik  penelitian.  Setelah  itu  data  dianalisis dengan menggunakan teori dan studi-studi lain yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

## Problematika Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kota Malang
Situasi  kamtibmas  sangat  diharapkan  oleh  seluruh  masyarakat  untuk  dapat  diwujudkan,  sehingga menimbulkan  perasaan  tentram  dan  damai  bagi  setiap  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa (Prasetyo et al 2016; Pramono & Kinasih 2019). Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.
“Tugas  Polri  kini  tidak  hanya  berkisar  pada  kejahatan  namun  lebih  pada  bagaimana  menjadi sahabat  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Polri  memiliki  tugas  yang  cukup  berat  karena  memiliki rangkap fungsi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan dalam melindungi serta menertibkan masyarakat."
Pemeliharaan  kamtibmas  pada  hakekatnya  merupakan  rangkaian  upaya  pemeliharaan  ketertiban umum  ( maintaining  law  and  order ),  penanggulangan  kejahatan  ( fighting  crime )  dan  perlindungan warga  ( protecting  people )  terhadap  kejahatan  ( crime )  dan  bencana  ( disaster )  (Nurjaya  1982; Wawointana  2018).  Upaya-upaya  ini  tidak  akan  mungkin  berhasil  tanpa  keikutsertaan  warga masyarakat,  di  dalam  program-program  yang  kompleks,  dan  menyentuh  langsung  kehidupan  sehari- hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi  kehidupan bermasyarakat  dan  berbangsa,  yang  sewaktu-waktu  akan  menjadi  peristiwa  gangguan  kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya (Himawati et al 2017; Muyu et al 2018).
Beberapa  jenis  gangguan  kamtibmas/kriminalitas  yang  menonjol  dalam  tahun  2017  antara  lain: pencurian  kendaraan  bermotor,  pencurian  dengan  pemberatan,  pencurian  dengan  kekerasan, pembunuhan,  penganiayaan  berat,  pemerasan,  perjudian,  narkoba/psikotropika.  dapat  diketahui  ada 28 jenis kejahatan yang menjadi perhatian di Polres Malang Kota. Akan tetapi, kejahatan yang paling dominan  terjadi  di  Kota  Malang  sendiri  adalah  pencurian  kendaraaan  bermotor  yang  mencapai  385 kasus, mengingat Kota Malang merupakann Kota pelajar yang terdapat puluhan Kampus/Universitas.
Daerah rawan kejahatan di Kota Malang di antaranya: 1). Jalan Raya Langsep, Jalan KH Agus Salim, Jalan  Pasar  Besar,  Jalan  Buah-buahan,  Pemukiman  Bareng,  Pasar  Oro-oro  Dowo,  dan  Jalan  Semeru yang  masuk  dalam  wilayah  Polsek  Klojen;  2).  Perumahan  Purwantoro  Agung,  Perumahan  Pondok Blimbing  Indah,  Terminal  Arjosari,  Jalan  Laksda  Adi  Sucipto,  Pasar  Blimbing,  dan  Jalan  Sunandar Priyo  Sudarmo  yang  masuk  dalam  wilayah  Polsek  Blimbing;  3).  Perumahan  Griya  Shanta,  Kampus
Unibraw  Malang,  Kampus  Universitas  Negeri  Malang,  Kampus  ITN,  Perumahan  Joyo  Grand, Terminal  Landungsari,  Jalan  Mayjen  Haryono,  dan  Perumahan/Terusan  Sigura-gura  yang  masuk dalam  wilayah  Polsek  Lowokwaru;  4).  Perumahan  Sukun  Indah,  Kampus  Unmer  Malang,  Jalan Supriadi  Malang,  Jalan  Buah-buahan,  Perumahan  Tidar  dan  sekitarnya,  sekitar  Dieng  Plaza,  Jalan Bandulan Kota Malang, dan Pasar Gadang yang  masuk  dalam wilayah Polsek Sukun; 5).  Perumahan Sawojajar,  Perumahan  Buring  Satelit,  Jalan  Ki  Ageng  Gribig,  Jalan  Muharto  dan  sekitarnya,  Jalan Gatot  Subroto,  Jalan  Mayjen  Sungkono,  dan  Pasar  Kebalen  /  Pasar  Kedung  Kandang  yang  masuk dalam wilayah Polsek Kedung Kandang.
Wilayah atau daerah yang dianggap paling rawan kejahatan di Kota Malang adalah di wilayah Polsek Lowokwaru,  di  mana  terdapat  pemukiman,  perguruan  tinggi  dan  indekos  mahasiswa.  Hal  ini merupakan  imbas  dari  perubahan  sosial  budaya  khususnya  di  wilayah  Kota  Malang  lebih  dikenal sebagai  kota  pendidikan  dengan  ditandai  adanya  perguruan  tinggi,  baik  PTN  maupun  PTS  sebanyak 43  dan  mahasiswa  tidak  kurang  dari  250.000  orang,  yang  sebagian  besar  berasal  dari  luar  Kota Malang, sehingga rentan terhadap berbagai munculnya masalah sosial.
Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa problematika kemanan  dan  ketertiban  di  Kota  Malang  adalah  terkait  meningkatnya  kejahatan  di  wilayah  hukum Polsek  Lowokwaru,dimana  merupakan  wilayah  terdapat  perguruan  tinggi  dan  perumahan  serta indekos mahasiswa. Kejahatan yang paling sering terjadi di Kota Malang adalah pencurian kendaraan bermotor,  mengingat  Kota  Malang  merupakan  Kota  pelajar  yang  terdapat  puluhan  Kampus/ Universitas,  terutama  pelajar  yang  berasal  dari  luar  Kota  Malang  sehingga  optimalisasi  kamtimbas dilaksanakan dengan melakukan program Rukun Warga.
Program  Polisi  tingkat  Rukun  Warga  bisa  melakukan  patroli  dan  sosialisasi  di  wilayah  rawan  untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya kriminalitas. Aparat bersama pemerintah kecamatan setempat  juga  bisa  melakukan  sosialisasi  mengenai  bahaya  kriminalitas  dan  dampak  buruk  terhadap suatu wilayah. Peran aparat tingkat RW juga bisa menjadi penyambung ke markas komando mengenai potensi  seseorang  yang  terindikasi  berpotensi  sebagai  kriminal  atau  hal-hal  yang  mengganggu kamtibmas  di  Kota  Malang.  Sehingga  diharapkan  menimbulkan  perasaan  tentram  dan  damai  bagi setiap  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  motivasi  dan  semangat  dalam  bekerja,  karena  tidak  ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

## Bentuk  Program  Polisi Mitra  Rukun  Warga  yang  dilaksanakan  dalam  mewujudkan  kamtibmas di Polres Kota Malang

## Panic Button on Hand
Satbinmas  Polres  Malang  Kota  sebagai  leading  sektor  dari  Polisi  RW  melaksanakan  anev  kegiatan Polisi  RW  setiap  minggunya  sehingga  kehadiran  Polisi  RW  di  masyarakat  dapat  dirasakan manfaatnya.  Dengan  adanya  Polisi  RW  ini  segala  informasi  di  masyarakat  dapat  dengan  mudah  kita peroleh sehingga apabila ada informasi atau permasahan kamtibmas bisa langsung dengan segera kita selesaikan tidak menunggu sampai permasalahan tersebut semakin besar dan berkembang.
Bentuk  program  Polisi  Mitra  Rukun  Warga  adalah  melalui  dengan  pelayanan  Polmas  dengan panic button on hand (PBoH). Secara teknis Panic Button/Alarm system adalah sebuah alat yang berfungsi untuk  memberikan  indikator  jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dengan  konsep  kerja  yang terintegrasi dengan Makota Command Center (MCC), adalah “Alarm system yang memperoleh input (dipicu) melalui interaksi manusia (Tombol ditekan Help 3x), yang secara otomatis terhubung dengan perangkat komunikasi MCC, selanjutnya di peta monitoring akan muncul tanda merah bulat berkedip yang  menandakan  bahwa  sebuah  alarm  sedang  aktif.  Fungsi  aplikasi  panic  button  on  hand  bukan hanya  untuk  melaporkan  atau  menyampaikan  sebuah  insiden  kejahatan  semata,  namun  juga  bisa digunakan  sebagai  sarana  informasi.  Ketika  masyarakat  membutuhkan  info  kepolisian,  tinggal menentukan  menu  yang  dibutuhkan,  maka  keterangan  yang  bersifat  umum  akan  tampil.  Pelayanan melalui Panic Button on Hand yang dilaksanakan oleh petugas MCC terintegrasi dengan seluruh piket

## Mustolih: “Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan”
fungsi  tingkat  Polres  dan  Polsek  jajaran,  secara  struktural  di  bawah  kendali  Kabagops  dan  dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasubbag Dalops dan Pa Siaga.

## Door to Door System
Door  to  Door  System merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  nyata  ( real )  oleh  setiap anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  dalam  mengunjungi  tempat  tinggal,  tempat  ibadah, sekolah,  perkantoran,  tempat  perbelanjaan  dan  lain-lainnya  dengan  berkomunikasi  secara  langsung dengan  orang  yang  dikunjungi  serta  mendata  keterangan  dan  informasi  dari  orang  tersebut  sesuai dengan  contoh  blangko  kunjungan.Agar  kegiatan  kunjungan  tersbut  lebih  nyata  ( real ),  maka  perlu dilakukan  dokumentasi  atau  pengambilan  gambar/foto  dari  kegiatan  tersebut  sebagai  bukti  dari kegiatan  kunjungan  dan  juga  sebagai  laporan  kepada  pimpinan. Program  DDS/ Door  to  Door sistem yang dilaksanakan oleh Para Bhabinkamtibmas berjumlah 57 Orang di 57 Kelurahan di wilayah Kota Malang. DDS ini  juga sebagai pengecekan  kegiatan anggota yang  melaksanakan  kegiatan Polisi RW di wilayah masing-masing.

## Kendala  optimalisasi  Program  Polisi  Mitra  Rukun  Warga  dalam  mewujudkan  kamtibmas  di Polres Kota Malang

## Respon petugas masih tidak maksimal dan kurang cepat
Perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  sipil  yang  semakin  demokratis,  menuntut kepolisian untuk melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (Celador 2005; Cox & Fitzgerald  1996).  Kepolisian  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional  (kekuasaan)  menuju  pendekatan  yang  proaktif  dan  mendapat  dukungan  publik  dengan mengedepankan  kemitraan  dalam  rangka  pemecahan  masalah-masalah  sosial  (Shaw  2002).  Kendala utama yang selalu  harus diawasi adalah terkait  dengan quick respons petugas dalam  menindaklanjuti panggilan panic button karena dihadapkan pada rutinitas dan tingginya intensitas kegiatan operasional di  kota  Malang.  Menurut  penelitian  Ohy  menyatakan  bahwa  ketanggapan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepuasan  pelanggan.  Tanggapan  adalah  kemauan  untuk  membantu  konsumen  dan memberikan  jasa  dengan  segera.  Standar-standar  yang  digunakan  harus  disesuaikan  dengan permintaan  kecepatan  respon  yang  diinginkan  konsumen  serta  persepsi  konsumen  tentang  kecepatan dan kesegaran dan bukannya didasarkan atas persepsi organisasi (Venalwaty et al. 2016).
Dalam  upaya  mencapai  kualitas  pelayanan  yang  baik,  diperlukan  penyusunan  standar  pelayanan publik  yang  dapat  menjadi  tolok  ukur  pelayanan  yang  berkualitas  (Bayley  1994;  Taylor  2011; Weisburd  &  Braga  2019).  Standar  pelayanan  publik  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  ditetapkan dalam SOP pelayanan prima Kepolisian Terpadu yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Sosialisasi Panic Button on Hand belum maksimal
Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun  juga  melingkupi  tindakan-tindakan  atau  prilaku  individu-individu  dan  kelompok  pemerintah dan  swasta,  serta  badan-badan  administratif  atau  unit  birokrasi  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dalam  mencapai  tujuan,  akan  tetapi  juga  mencermati  berbagai  kekuatan politik,  sosial,  ekonomi  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  sasaran  yang  ingin  dicapai  (Howlett 2009;  John  2013).  Implementasi  kebijakan  dimaksudkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.
Kecenderungan  keberadaan  kantor  Polisi  sebagai  basis  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  bidang keamanan  dan  ketertiban  yang  relatif  statis,  dihadapkan  pada  perkembangan  lingkungan  masyarakat yang dilayani ditinjau dari aspek geografi dan demografi dari waktu ke waktu makin padat, makin luas dan  makin  besar,  maka  dengan  ratio  Polri-masyarakat  1:916  pada  gilirannya  aparat  kepolisian  tidak
memiliki kekuatan dan kemampuan memadai dalam mengcover seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya  pada  waktu  yang  bersamaan,  sedangkan  masyarakat apabila  memerlukan  bantuan Polisi  masih  harus  datang  secara  fisik  ke  kantor  Polisi  sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya masyarakat  yang  tidak  terlayani  secara  proporsional  terutama  apabila  masyarakat  dihadapkan  pada situasi yang benar-benar membutuhkan bantuan petugas kepolisian.
Di  samping  itu,  masih  ada  masyarakat  yang  belum  memahami  fungsi  dari Panic  Button  on  Hand , sebagai  terobosan  Kreatif  Polres  Malang  Kota  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik  khususnya  kepada  warga  Kota  Malang  berupa  aplikasi.  Kemudian  kendala  lain  akibat kurangnya  sosialisasi  ini  adalah  aplikasi Panic  Button  on  Hand ada  yang  menggunakan  sebagai  alat coba-coba  atau  iseng.  Dalam  rangka  proteksi,  sosialisasi  yang  gencar  dilakukan  melalui  berbagai media dan kesempatan selain menjelaskan teknis penggunaan dan manfaatnya juga memberi warning kepada  pengguna  program  aplikasi panic  button untuk  tidak  dibuat  main-main,  karena  dapat dikenakan pasal 28 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp  1  miliar,  dengan  dakwaan  melaporkan  sebuah  informasi  palsu.  Kepolisian  Republik  Indonesia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai dan menyebarkan pesan berantai melalui perangkat elektronik karena bila ternyata pesan tersebut tidak benar atau bohong, maka penyebarnya bisa dikenai sanksi pidana.

## Koordinasi antar divisi kurang maksimal
Kerjasama  antara  divisi  atau  unit  organisasi  yang  melaksanakan  program  Mitra  Rukun  Warga  pada umunya  telah  membuka  peluang  bagi  Kepolisian  untuk  mengembangkan  kebijakan  lokal  secara bijaksana.  Karena,  fakta  di  lapangan  membuktikan  bahwa  implementasi  program  pro  masyarakat masih  mengalami  hambatan  dan  kendala  dan  pelaksanaannya  belum  maksimal  terkait  dengan ketidaksinergitas antar pelaksana. Dengan  demikian banyak terjadi  keterlambatan  dalam pelaksanaan program  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  Polri  perlu  mencari  solusi  atas  persoalan  tersebut  dengan melibatkan  berbagai stakeholder/  divis terkait  dalam  pelaksanaan  program  Mitra  Rukun  Warga.  Hal yang masih mempengaruhi sikap pelaksana yang berakaitan dengan penlaksanaan dan program Mitra Rukun Warga  di Kota Malang adalah sikap yang belum menunjukkan komitmen yang tinggi. Faktor komunikasi  kebijakan  yang  dilakukan  tidak  mengenai  semua  sasaran  ( target  group ).  Selain  dari  itu, tidak adanya komunikasi/koordinasi yang baik antar sumber-sumber yang terlibat dalam implementasi kebijakan  (aparat  pelaksana)  dalam  hal  pengawasan,  pengaturan  dan  pengadaan  infrastuktur  serta kurangnya respon antara pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program Mitra Rukun Warga.

## Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan
Dalam upaya  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas)  yang  kondusif tersebut sangat  tidak  mudah,  mengingat  tingginya  berbagai  potensi  gangguan  kamtibmas  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat  seperti  pengrusakan,  penganiayaan,  perselisihan,  unjuk  rasa,  provokosi, pencurian  dan  lain  sebagainya,  dimana  kondisi  tadi  tentunya  sangat  meresahkan  masyarakat  dalam menjalankan roda kehidupannya.
Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan berbagai informasi yang sudah diberikan oleh  pihak  kepolisian  agar  bisa  meminimalisir  tidakan  kejahatan.  Kegiatan  pokok  yang  dilakukan polisi  untuk  mencegah  faktor  penghambat  strategi  yaitu;  pemberdayaan  masyarakat  melalui pembentukan  kelompok  masyarakat  anti  kejahatan;  pemberdayaan  anggota  masyarakat  untuk pengamanan  swakarsa;  dan  pemberian  bimbingan  dan  penyuluhan  keamanan.  Rukun  Warga  (RW) sebagai  komunitas  masyarakat  paling  dasar  akan  sangat  ideal  menjadi  sasaran  pendekatan  kemitraan polisi  dengan  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  dengan  adanya  peran  anggota polisi di tingkat RW, maka kedekatan antara polisi dengan warganya dapat dibangun secara personal. Sebab, masyarakat ditingkat RW mengetahui dengan baik satu sama lain dan bisa diorganisir dengan lebih  baik,  sehingga  diharapkan  proses  interaksi,  diskusi,  komunikasi  dan  kerjasama  antara  polisi dengan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan  cipta  kondisi  keamanan dilingkungan warga dapat dibina dengan lebih solid.

## Simpulan
Problematika  kamtibmas  di  wilayah  hukum  Polres  Kota  Malang  adalah  terkait  meningkatnya kejahatan  dengan  wilayah  paling  rawan  adalah  wilayah  hukum  Polsek  Lowokwaru,  di  mana merupakan  wilayah  terdapat  perguruan  tinggi,  perumahan  serta  indekos  mahasiswa.  Kejahatan  yang paling sering terjadi di Kota Malang adalah pencurian kendaraan bermotor.
Bentuk  Program  Polisi  Mitra  Rukun  Warga  yang  dilaksanakan  dalam  mewujudkan  kamtibmas  di Polres Kota Malang adalah  dengan aplikasi panic button on hand dan  kegiatan door to door system . Kendala  optimalisasi  program  polisi  mitra  Rukun  Warga  dalam  mewujudkan  kamtibmas  di  Polres Kota  Malang  adalah  dengan  dengan  respon  petugas  masih  tidak  maksimal  dan  kurang  cepat, sosialisasi panic  button  on  hand belum  maksimal,  koordinasi  antar  divisi  kurang  maksimal  dan minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan.

## Daftar Pustaka
Bayley DH (1994) Police for the Future. Studies in Crime and Public Policy. Celador  GC  (2005)  Police  reform:  Peacebuilding  through  ‘democratic  policing’?  International Peacekeeping 12 (3):364-376.
Cox SM & Fitzgerald JD (1996) Police in community relations: Critical issues. Brown & Benchmark. Himawati N, Adkha T, Fatomi A, & Taufiqurrahman H. (2017). Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. URECOL:255-260.
Howlett  M,  Ramesh  M,  &  Perl  A  (2009) Studying  public  policy:  Policy  cycles  and  policy subsystems (Vol. 3). Oxford: Oxford University Press.
John P (2013) Analyzing Public Policy. Routledge.
Julia  S  (2006).  Pelanggaran  HAM  dan  peranan  Polri  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Jurnal Equality 11 (2).
Marwiyah S (2014) Model pemolisian masyarakat sebagai upaya penanggulangan pembakalan hutan. Yustisian 3 (1):57-66.
Muyu  E,  Langkai  JE,  Tangkau  CH  (2018)  Implementasi  kebijakan  mapalus  kamtibmas  di  Desa Lalumpe  Kecamatan  Motoling  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Civic  Education:  Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan 2 (2):26-33.
Nurjaya  IN  (1982)  Antara  polisi,  masyarakat  dan  pembinaan  kamtibmas.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 12 (3):247-253.
Pramono  J  &  Kinasih  W  (2019).  Sinergitas  antar  stakeholder  dalam  penyelengaraan  kamtibmas  di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Research Fair Unisri 3 (1).
Prasetyo  D,  Windiani  R  &  Astrika  L  (2016)  Evaluasi  pelaksanaan  warung  kamtibmas  di  Kabupaten Indramayu di tahun 2014. Journal of Politic and Government Studies 5 (2):191-200.
Shaw  M  (2002)  Crime,  police  and  public  in  transitional  societies. Transformation:  Critical Perspectives on Southern Africa 49 (1):1-24.
Taylor M (2011) Public policy in the community. Macmillan International Higher Education. Wawointana  T  (2018)  Policy  implementation  of  Mapalus  kamtibmas  in  Minahasa  Regency.  In 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018). Atlantis Press.
Weisburd  D  &Braga  AA  (2019) Police  innovation:  Contrasting  perspectives.  Cambridge  University Press.
Zamroni  K  &    Ghafur  A  (2017)  Strategi  humas  Polresta  Malang  dalam  sosialisasi  kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5 (3).