Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sofian Malik
Fakultas Hukum, Universitas Iqra Buru, Kab.Buru, Maluku. sofyanmalik123@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berujuan  untuk  mengkaji  peran  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  terhadap  pemerintahan  desa  dan  faktor-faktor  apa  yang menghambat  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang. Keberadaan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  pemerintahan  desa  adalah  bukti keterlibatan  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  utama pembentukan  lembaga  badan  permusyawaratan  desa  yang  disingkat
BPD  yang  pada  dasarnya  adalah  penjelmaan  dari  segenap  warga masyarakat  dan  merupakan  lembaga  tinggi  desa  yang  mampu memeperhatikan kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya pada  sebua  desa.  Penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  deskripitif  yaitu suatu  penelitian  yang  menggambarkan  fenomena-fenomena  tentang suatu  tata  laksana  kerjasama  BPD  dengan  Kepala  desa,  dengan demikian  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan    belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya  manusia anggota  BPD    masih rendah,    khususnya    dalam    bidang  pendidikan    sehingga    dalam menjalankan    peran    dan    fungsinya    BPD    tidak    mengerti    apa yang    harus  dilakukan    terkait    dengan    fungsi    kontrol    dan fungsi    pengawasan    yang  menjadi    kewenangannya    dalam mengontrol    dan    mengawasi    kinerja  pemerintah  desa/kepala  desa, anggaran  operasional  BPD  sangat    minim  serta  sarana  dan  prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri    sehingga dalam      menjalankan    tugasnya,  anggota    BPD  yang  tidak  secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.
Kata kunci: Pemerintahan; Lembaga Desa; Kontrol
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANTS AGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT
Sofian Malik
Fakultas Hukum, Universitas Iqra Buru, Kab.Buru, Maluku sofyanmalik123@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  role  of  the  Village  Consultative  Body (BPD) on village governance and what factors are hampering the role of  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  on  village  governance  in Labuang Village. The existence of the Village Consultative Body (BPD) in the village administration is evidence of community involvement. This is  in  line  with  the  main  objective  of  establishing  a  village  consultative body,  abbreviated  as  BPD,  which  is  basically  the  embodiment  of  all members  of  the  community  and  is  a  high-ranking  village  institution capable of paying attention to the interests of the community in an area, especially  in  an  entire  village.  This  research  is  a  type  of  descriptive research  that  is  a  study  that  describes  the  phenomena  about  the governance  of  BPD  collaboration  with  the  village  head,  thus  the approach  used  is  a  normative  approach. The  results  showed  that  BPD in  Labuang  Village,  Namrole  Subdistrict,  South  Buru  Regency  had  not been  able  to  carry  out  their  roles  optimally  due  to  the  low  human resources of BPD members, especially in the field of education so that in  carrying  out  their  roles  and  functions  the  BPD  did  not  understand what to do related to the control function and the supervisory function which is its authority in controlling and overseeing the performance of the  village  government  / village  head, BPD  operational  budget  is  very minimal  and  BPD  facilities  and  infrastructure  are  inadequate  and  do not  have  their  own  office  so  that  in  carrying  out  their  duties,  BPD members who do not actively socialize a village regulation.
Keywords: Governance; Village Institutions; Control
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Otonomi  daerah  telah  memberikan  ruang  gerak  bagi  partisipasi masyarakat  dalam    pembangunan,    yang    menjadikan    masyarakat tidak    hanya    sebagai    objek  pembangunan    tetapi    juga    sebagai subjek    pembangunan    dan    dengan    tingkat  partisipasi    tersebut diharapkan    akselerasi    hasil-hasil    pembangunan    dapat    segera diwujudkan  dan  berdayaguna  dalam  peningkatan  kualitas  kehidupan masyarakat 1 .  Partisipasi    masyarakat    tersebut    di    samping dilaksanakan    oleh    lembaga-lembaga    non    formal    seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
kelompok-kelompok    kepentingan    lain    melalui    tuntutan-tuntutan terhadap  pemerintah    atau    bentuk    penolakan    terhadap    kebijakan pemerintah,    juga  dilaksanakan    oleh    lembaga-lembaga    formal    pada tingkat    daerah    melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  di  tingkat  desa  dengan  pembentukan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2
Terbentuknya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  bertujuan  untuk mendorong  tercipatanya partnership yang  yang  harmonis  serta  tidak konfrontatif  antara  kepala  desa  pemerintah  desa,  dan  BPD  sebagai wakil-wakil  rakyat  desa  yang  diperagakan  oleh  lembaga  legislatif  baik ditingkat  kabupaten/kota  provinsi  dan  pusat.  Pelaksanaan  Fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa
1 Ahadi  Fajrin  Prasetya, Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di  Kabupaten Lampung Timur. Fiat Justisia, Vol. 10 No 3, 2016, Universitas Bandar Lampung,    Lampung, hal 415. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785
2 Susiati,  S.,  Iye,  R.,  &  Suherman,  L.  O.  A. Hot  Potatoes  Multimedia  Applications  in Evaluation  of  Indonesian  Learning  in  SMP  Students  in  Buru  District .  ELS  Journal  on Interdisciplinary  Studies  in  Humanities,  Vol.  2  No  4,  2019,  Universitas  Hasanuddin  Makassar, Makassar, hal, 558.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
(suatu  studi  di  Desa  Bolangitang  Satu  Kecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian yang  di  angkat  oleh  Rico  Masuara 3 . Persamaan  dan  perbedaan  dengan penulisan  artikel  ini,  yakni  sama-sama  mengangkat  topik  mengenai  peran Badan Permusayawaratan Desa sebagai objek kajian penelitian  namun pada penelitian  Rico.  Objek  yang  dikaji  mengenai  fungsi  sedangkan  pada penulisan  artikel  ini  yang  yang  diangkat  adalah  aspek  aturanya  dengan menggunakan metode normatif.
Penelitian  yang  terkait  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  juga dilakukan  oleh    Susanti  dan  Setiadji  (2018),  penelitian  tersebut  lebih membahas mengenai penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  mendukung  sinergitas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di Kabupaten  Semarang  Tahun  2018. 4 Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  pergeseran  kedudukan  BPD  pasca  berlakunya Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  dan  meningkatkan pemahaman  anggota  BPD  se-Kabupaten  Semarang  agar  memahami  dan menyadari  peran,  fungsi,  tugas,  serta  kewenangannya,  serta  model penguatan  peran  BPD  dalam  mendukung  sinergitas  penyelenggaraan pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Semarang  tahun  2018.  Penelitian  Susanti dan  Setiaji  tersebut  memiliki  persamaan  dengan  penelitian  ini  yakni  BPD menjadi  objek  kajian  serta  memberikan  tawaran  kepada  masyarakat  dan pemerintah  desa  mengenai  fungsi  dan  peranya.  Adapaun  perbedaannya yakni  pada  penulisan  artikel  ini  yang  dianalisis  mengenai  peran  Badan Permusayawaratan Desa dan faktornya.
3 Masuara  Rico, Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (Suatu  Studi  di  Desa  Bolangitang  Satu  Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) , Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik , Vol. 3 No 1, 2014, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, hal 4.
4 Susanti.  &  Setiaji ,  "Penguatan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018 . INTEGRALISTIK. Journal UNNES., Vol. 29 No 2, 2018, Universitas Negeri Semaranag, Semarang, hal 8. http://dx.doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.17947
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Darmini  Roza  dan  Laurensius Arliman  S (2017)  membahas  tentang  bagaimana  peran  vital  BPD    sebagai penerus    aspirasi  masyarakat    di  dalam  pemerintahan  desa.  Dalam penelitian tersebut    juga menjelasankan tentang fungsi pengawasan    BPD terhadap    kebijakan  kepala  desa    dan  pengawasan  keungan  desa.  Peran serta  dari  masyarakat  juga  memengang  peranan  penting  terhadap keberhasilan BPD dalam melkasanakan tugas dan funsinya secara optimal 5 .
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa dikatakan  melaksanakan  perannya  apabila  telah  ikut  dalam  pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat 6 . Sementara itu dari sisi masyarakat,  poin  penting  yang  dirasakan  di  dalam  era  otonomi  daerah adalah  semakin  transparannya  pengelolaan  pemerintah  desa  dan  semakin pendeknya  rantai  birokrasi,  dimana  hal  tersebut  secara  langsung  maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. 7
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan  desa  adalah  bukti  keterlibatan  masyarakat  tersebut 8 .  Hal  ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan
Permusyawaratan  Desa  yang  disingkat  BPD  yang  pada  dasarnya  adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa.  BPD  juga  merupakan  pemegang  dan  pelaksana  sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh
5 Darmini Roza, Laurensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa" PJIH: Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum, Vol. 4 No 3. 2017, Universitas Padjajaran, Bandung, hal 11. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10
6 Rodhiah  &  Harir, Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam  Pembentukan Peraturan  Desa  Di  Desa  Krandon  Kecamatan  Guntur  Kabupaten  Demak. Jurnal  Pembaharuan Hukum,  Vol.  2  No  2.  2015,  Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang,  Semarang,  hal,  298. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1375
7 Ngarsiningtyas  dan  Walid, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa" JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 4 No 2. 2016, Universitas Medan Area, Medan, hal 170. http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454
8 Sam, B., Iye, R., Ohoibor, M., Umanailo, M. C. B., Rusdi, M., Rahman, A. B. D., & Hajar, I. Female  Feminism in the Customary Island of Buru . Int. J. Sci. Technol. Res,  Vol. 8  No 8, 2019, International Journal of Scientific & Technology Research, New Delhi, hal 220.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.
Perbedaan  penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya dapat  dilihat  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rico  Masuara  mengakaji tentang  peran  dan  fungsi  BPD,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Susanti dan Setiadji megkaji tentang penguatan BPD sebagai lembaga desa yang mengawasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Penelitian tersebut juga hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmini  Roza  dan  Laurensius  Arliman  S  yang  mengkaji  tentang  tugas  dan fungsi  BPD  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan  kepala  desa dan  pengawasan  keuangan  desa.  Penelitian  ini  melengkapi  penelitian tentang  BPD  sebelumnya.  Penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji  mengenai aspek  pengaturan  dan  peran    BPD  dalam  pemerintahan  desa  dan  faktor faktor  yang  menghambat  efektifitas  kinerja  BPD  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya.  Penelitian  ini  berujuan  untuk  mengkaji  peran  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini yakni:
1. Bagaimanakah  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap pemerintahan desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang ?
C. Landasan Teoritis
Penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  deskripitif  yaitu  suatu  penelitian yang  menggambarkan  fenomena-fenomena  tentang  suatu  tata  laksana kerjasama  BPD  dengan  Kepala  desa,  dengan  demikian  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  normatif.  Adapun  lokasi  penelitian  ini  yakni di Desa Labuang Kecamatan Namrole. Kabupaten Buru.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  Bahan  hukum  yaitu;  (a)  Bahan hukum primer ( Primary Source or Authorilies ) yakni berupa Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang Undang Otonomi Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut,  tentang  Pemerintahan  Desa dan  Badan  Permusyawaratn  Desa dan  (b)  Bahan  hukum  sekunder  ( Secondary  source  or  Authorities )  yakni berupa literatur (buku-buku ilmiah) hukum yang resmi diterbitkan, makalah, jurnal, majalah dan surat kabar sepanjang berkaitan dengan objek ini.
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  menginventarisir  peraturan Perundang-undangan untuk dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan dengan  studi  kepustakaan,  internet  browsing,  telah  artikel  ilmiah,  telaah karya  ilmiah  sarjana  dan  studi  dokumen, termasuk  di  dalamnya  karya  tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar. Metode pengumpulan data menggunakan studi  kepustakaan  yaitu  teknik  mengumpulkan  data  dengan  cara  membaca dan  mempelajari  buku-buku  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  materi penelitian,  kemudian  menyusun  sebagai  sajian  data.  Metode  dokumentasi adalah  salah  satu  cara  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  dengan cara menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Instrument  yang  digunakan  berupa  form dokumentasi, form kepustakaan, dan alat-alat perpustakaan lainnya.
Setelah bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh diolah dan dianalisis  secara  kuantitatif  untuk  menghasilkan  bahan-bahan  deskriptif, berupa  bahan-bahan  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif.

## II. PEMBAHASAN
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa
Perkembangan    politik di Indonesia yang terus berkembang dari orde lama sampai    sekarang.    Kebijakan    politik    maupun    pemerintahan orde    lama    lebih  menekankan    sikap    sentralisasi,    dimana    semua
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
urusan    diserahkan    sepenuhnya  kepusat.    Hal  ini  tentunya  belum terdapat  adanya  otonomi  daerah,    baik  di  tingkat  desa    sampai    tingkat provinsi.    Masing-masing    daerah    sepenuhnya    disetir    oleh pemerintah,  pada  tingkat    desa    misalnya,    kebijakan-kebijakan pemerintah    melalui  perangkat    desa    merupakan    kebijakan atasannya    dari    camat,    bupati,    gubernur,  sampai    ke    pusat, sehingga    perangkat    desa    belum    memaksimalkan    keadaan    desa yang dipimpinnya 9 .
Desa  dan  Badan  Permusayawatan  Desa  (BPD)  wajib  menjalankan tugasnya    dengan    penuh    rasa    tanggungjawab    karena    jabatan sebagai    pemerintah  merupakan  amanah  dari  rakyat,  sehingga  aspirasi masyarakat yang dipimpinya dapat terlakasana dengan baik melalui program yang  nayata  untuk  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.    Saat  ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan  semakin  penting.  Hal  ini  disebabkan  disamping  karena  sebagian besar  penduduk  tinggal  di  pedesaan,  kini  partisip  asi  masyarakat  di  dalam kegiatan    pembangunan    juga    sangat    diharapkan,    sebagaimana tercantum    dalam  Undang-Undang    Nomor  9  Tahun  2015  tentang pemerintahan  daerah 10 .  Otonomi  daerah    sangat    mensyaratkan    keadaan sumber    daya    manusia    yang    mumpuni,  karena    mereka    inilah yang    kelak    akan    lebih    banyak    menentukan    bergerak    atau tidaknya    suatu    daerah    di    dalam    menjalankan    kegiatan pembangunan    dan pemerintahan pada umumnya.
Seiring    dengan  reformasi  total  mulai  tahun  1998  di  semua  bidang yang  sekarang  dilakukan  adalah  berasal  dari  niat  dan  komitmen  seluruh kekuatan  rakyat  untuk  tetap  percaya  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai    konstitusi.  Selain  itu  juga  dituntut  kemampuan  seluruh lembaga  negara,      lembaga  pemerintahan,  dan  rakyat,    untuk
9 Susanti dan Setiaji, 2018. Op cit, hal 2.
10 Bachsan Mustafa, Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia , CV Amriko, 1982, Bandung, hal 12
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
melaksanakan    ketentuan-ketentuan    konstitusi    itu    secara    tepat    dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-undang  No.  No.  9  Tahun  2015    tentang    Pemerintahan    Daerah (otonomi),  Peraturan    Pemerintah    No.  6    Tahun    2014    tentang Desa.
Peraturan menteri dalam Negeri No 110 Tahun 2016 dan      Peraturan Daerah    Kabupaten  Buru  Selatan    No.    24  Tahun  2011  tentang  Badan Permusyawaratan  Desa    dipandang  sebagai  bagian  dari  proses  besar demokratisasi.  Suatu    otonomi    bukan  final,    melainkan    langkah awal 11 .    Dengan    demikian  isi    dan  realisasi    isi    dari    otonomi menjadi    sangat    penting.    Peralihan    Indonesia  menuju    demokrasi dari    pemerintahan    otoriter    menjadi    peristiwa    politik    paling dramatis  pada  akhir  abad  ke-20. 12 Meski  kadang-kadang  menyakitkan, transisi  telah  mengembalikan  Indonesia  kepada  kebebasan  yang  sudah  tak terlihat di negeri ini sejak eksperimen demokrasi yang berusia pendek pada 1950-an.  Kelahiran  kebijakan  pemerintah    khususnya    Undang-undang No.  9  Tahun  2015  mengenai  Pemerintah  Daerah  ini  membawa  sebuah harapan  baru  bagi  perjalanan    bangsa    ini    ke    masa    depan    yang lebih    baik.
Hal    ini    sangatlah    wajar  karena  kebijakan  sebelumnya  yang  nota bene  melahirkan  sebuah  kenyataan  politis  yakni  adanya  sentralisasi  di hampir  segala  bidang  telah  membawa  dampak    yang  begitu  besar  dengan multi    krisis  sebagai  akhir  episode  sebuah  rezim.    Kenyataan  masa    lalu memberitahu    kepada    kita    semua    satu    hal    namun    berimplikasi pada  sebuah multiplier    effect yakni    adanya    kooptasi    penguasa yang    begitu  membelenggu  baik  dari  tingkat  desa,  desa  sampai  kepada individu-individu    rakyat  dalam  masyarakat.  Karena  itu,  Pasal  18
11 Tahir Azhari, Muhammad. Negara Hukum ,    Prenada Media, 2004. Jakarta hal 13.
12 Saldi Isra. Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia . Raja Grafindo Persada, 2010. Jakarta, hal 24.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Undang-undang  Dasar  1945  antara  lain  menyatakan    bahwa    pembagian daerah    Indonesia    atas    daerah    besar    dan    kecil,  dengan  bentuk  dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.
Undang-undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia  Tahun 1945    mengamanatkan    bahwa    pemerintah    daerah    berwenang untuk  mengatur  dan mengurus    sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi  dan  tugas    pembantuan.    Pemberian    otonomi    luas    kepada daerah    diarahkan    untuk  mempercepat    terwujudnya    kesejahteraan masyarakat    melalui    peningkatan  pelayanan,    pemberdayaan,    dan peran    serta    masyarakat.    Di    samping    itu    melalui  otonomi    luas, daerah    diharapkan    mampu    meningkatkan    daya    saing    dengan memperhatikan    prinsip    demokrasi,    pemerataan,    keadilan, keistimewaan    dan  kekhususan    serta    potensi    dan    keanekaragaman daerah    dalam    Sistem    Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jiwa  otonomi  daerah  sebenarnya  adalah  untuk    membangun kemandirian  daerah    itu    sendiri    sekaligus    meningkatkan    kualitas demokrasi    di    tingkat    lokal.  Kinerja  demokrasi  dapat  diukur  melalui sejauh    mana  produk  kebijakan-kebijakan  yang    ada    dapat menumbuhkan    prakarsa    masyarakat    dan    bukan    sebuah ketergantungan.    Penting disadari bahwa dalam kebijakan otonomi daerah, termuat  pula  segi  mendasar  yakni  otonomi  daerah  yang  bisa  dikatakan sebagai saripati dari otonomi daerah.
Otonomi  daerah  telah  memberikan  ruang  gerak  bagi  partisipasi masyarakat  dalam    pembangunan,    yang    menjadikan    masyarakat tidak    hanya    sebagai    objek  pembangunan    tetapi    juga    sebagai subjek    pembangunan    dan    dengan    tingkat  partisipasi    tersebut diharapkan    akselerasi    hasil-hasil    pembangunan    dapat    segera diwujudkan  dan  berdayaguna  dalam  peningkatan  kualitas  kehidupan
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
masyarakat 13 .  Partisipasi    masyarakat    tersebut    di    samping dilaksanakan    oleh    lembaga-lembaga    non    formal    seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
kelompok-kelompok    kepentingan    lain    melalui    tuntutan-tuntutan terhadap  pemerintah    atau    bentuk    penolakan    terhadap    kebijakan pemerintah,    juga  dilaksanakan    oleh    lembaga-lembaga    formal    pada tingkat    daerah    melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  di  tingkat  desa  dengan  pembentukan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 14
Prinsip    otonomi    daerah    menggunakan    prinsip    otonomi seluas-luasnya  dalam    arti    daerah    diberikan    kewenangan  mengurus dan    mengatur    semua  urusan  pemerintahan    di    luar    yang    menjadi urusan    pemerintah    yang    ditetapkan    dalam  undang-undang.  Daerah memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi pelayanan,    peningkatan    peran    serta,    prakarsa,    dan    pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  Sebagai perwujudan    demokrasi,    di    desa    dibentuk    Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  yang    dulunya    Lembaga    Musyawarah    Desa    (LMD) yang  berfungsi    menetapkan    peraturan    desa    bersama    kepala    desa, menampung    dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Anggota  Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan  dengan  cara    musyawarah  dan    mufakat.  Pemerintahan  daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi  desentralistik  sehingga  pemberian  pelayanan  kepada  publik menjadi  lebih  dekat  dan  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Penerapan  ini membawa  banyak  harapan  kepada  perbaikan,  dalam  hal  pengelolaan  dan
13 Op.Cit , Ahadi Fajrin Prasetya, hal 415.
14 Susiati,  S.,  Iye,  R.,  &  Suherman,  L.  O.  A. Hot  Potatoes  Multimedia  Applications  in Evaluation  of  Indonesian  Learning  in  SMP  Students  in  Buru  District .  ELS  Journal  on Interdisciplinary  Studies  in  Humanities,  Vol.  2  No  4,  2019,  Universitas  Hasanuddin  Makassar, Makassar, hal, 558. http://doi.org/10.34050/els-jish.v2i4.8455
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kualitas kinerja daerah. kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  menyampaikan  laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati 15 .
Struktur  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan    mitra kepala    desa    dalam    memberdayakan  masyarakat    desa  yang anggotanya    terdiri    dari    tokoh    masyarakat,    RT,    RW    yang dipilih oleh  rakyat.    Kepala  desa  dan  perangkat  desa  tidak  boleh  menjadi anggota  maupun    ketua    BPD,    sehingga    kepala  desa    tidak mempunyai    peran    penting    bahkan  kades    diawasi    oleh    BPD. Sedangkan    LMD    seperti    di    jelaskan    dalam    Undang-Undang  No. 6  tahun  2015  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  110  tahun  2016 yang mengatur tentang  LMD dimana pengurus  LMD terdiri dari perangkat desa  tokoh  masyarakat  dan    ketuanya    adalah    kepala    desa    sehingga tampak    kepala  desa    mempunyai    peranan  penting  di  desa  atau otonom. 16
Melalui informasi yang didapatkan pada penulisan artikel ini diketahui bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  apa  itu  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  padahal  mereka  adalah  lembaga  yang berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan  bukan  BPD.  Selain  itu  dalam  melaksanakan  perannya,  BPD  Desa Labuang  tidak  memiliki  kantor  tersendiri,  melainkan  masih  menumpang pada  kantor  kepala  desa.  Untuk  melakukan  pertemuan  antar  anggota  BPD juga  dilakukan  dalam  kantor  kepala  desa,  hal  ini  menyebabkan  kurangnya kebebasan  BPD  untuk  terlepas  dari  intervensi  pihak  yang  terkait  dengan
15 Tegar, "Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), Publica: Jurnal  Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No 8, 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hal 3.
16 Kursahandjani, Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa .  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan,  Vol.  2    No  1,  2016,  Jurusan  Ilmu Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Diponegoro,  Semarang,  hal  7. https://dx.doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kinerja  BPD.  Keadaan  seperti  itu  tentunya  akan  sulit  bagi  BPD  dalam mengoptimalkan  apa  yang  menjadi  perannya  sebagai  lembaga  yang  ikut dalam pembuatan peraturan desa.
Namun    apakah    Badan    Permusyawaratan    Desa    yang dibentuk    tersebut  dalam    realisasinya    sudah    dapat    mengontrol pemerintah    desa    dan    sebaliknya  apakah    pemerintah    desa    dengan sistem    pemerintahan    yang    baru    ini    juga    sudah  siap    untuk dikontrol    oleh    rakyat    melalui    badan    tersebut.  Partisipasi  rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini akan terlihat, karena lewat Badan  Permusyawaratan    Desa    ini    masyarakat    dapat    ikut menentukan    kebijakan    dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desanya dengan  fungsi  legislasi  dan    kontrol  yang  dimiliki.  Bertolak    dari pertanyaan    sederhana    tersebut,    mari    kita    mencoba  melihat    secara jelas    hasil    penelitian    penulis    terkait    dengan    peran    Badan Permusyawaratan    Desa    (BPD)    di    Desa    Labuang    Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Telah kita ketahui bersama bahwa peran utama  BPD  adalah  bersama  kepala    desa    membuat    peraturan    desa, menampung    dan    menyalurkan    aspirasi masyarakat di samping itu BPD juga  berfungsi  sebagai  legislator  dan  kontrol  serta  pengawas  terhadap kinerja pemerintah desa.
Namun  fakta  di  lapangan  lembaga  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) Desa Labuang tidak melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik bahkan  BPD  terkesan    melakukan    kerja    sama    dengan    pemerintah desa    dalam    melakukan  penyalahgunaan  wewenang.  Hal  ini  terungkap dalam  wawancara    yang  dilakukan  oleh  dengan    Bapak  Hendrik  Tasane selaku  sekretaris    BPD    Desa  Labuang,    yang    menuturkan    bahwa Pemerintah  Desa  Labuang      dalam    menjalankan    tugas    dan fungsinya    tidak    ada masalah.
Menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat  di Desa  Labuang Bapak  Edison  Nurlatu,  melalui  wawancaranya  menjelaskan  bahwa  BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tidak pernah membuat
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
rapat  dan  tidak  mengindahkan  atau  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  ada kesan seolah-olah adanya kerja sama pemerintah desa Labuang dengan BPD, kurang berfungsinya kantor desa dalam menunjang pemerintahan sehari-hari. Dengan  menganalisa    problem    tersebut    di    atas,    maka    penulis menyimpulkan    bahwa    Lembaga    Badan    Permusyawaratan    Desa (BPD)    Desa  Labuang  Kecamatan    Namrole    Kabupaten    Buru  Selatan telah    gagal    mengemban  amanah    sebagai    legislator    desa khususnya    dalam    program    pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan desa. Padahal sebenarrnya    kalau kita maknai    secara    baik, BPD    mempunyai    posisi    yang    strategis    dalam    hal    program pembangunan desa.
B. Faktor Penghambat Efektivitas    Kinerja    Badan Pemusyawaratan

## Desa
Daerah    yang    otonom    sangat    mensyaratkan    keberadaan masyarakat    yang  otonom    pula.    Masyarakat    yang    otonom    adalah masyarakat    yang    berdaya,    yang  antara    lain    ditandai    dengan besarnya    partisipasi    mereka    di    dalam    kegiatan  pembangunan. Karena    itulah,    dalam    era    otonomi    daerah    yang    kini    mulai dilaksanakan,    peningkatan    partisipasi    masyarakat    dalam  kegiatan pembangunan  dan    pemerintahan    pada    umumnya    sangat    penting 17 . Hal ini juga dimaksudkan sebagai wadah untuk saling mengenal antara satu dengan  yang  lainnya.  Maka    dapat    dipahami    bahwa    seorang pemerintah/penguasa  yang  menegakkan  keadilan  berarti  ia  telah menjalankan  jabatan  yang  di  berikan  dengan  sebaik-baiknya.  Setiap kekuasaan  yang    dilaksanakan  dengan  adil  bagi  setiap  orang  termasuk  si penguasa/pemerintah  itu  sendiri.  Sebaliknya,  apabila  kekuasaan  itu diterapkan  secara  dzalim  (tiran,  diktator,  otoriter  atau  absolut)  maka kekuasaan    itu    akan    menjadi    bumerang    dalam    bentuk    bencana,
17 Tutik,  Titik  Triwulan. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 . Cet. I; Cerdas Pustaka, 2008, Jakarta, hal 3.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
malapetaka    yang    akibatnya    tidak    akan    terlepas    dari    si penguasa/pemerintah itu sendiri 18 .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  Nurhayati,  Agus  Riwanto  dan Isharyanto  (2018)  menjelaskan  salah  satu  penghambat  tugas  dari  BPD adalah  bahwa  lembaga-lembaga  desa  yang  berwenang  menjalankan dan   membentuk Perdes, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan  Perdes  (Raperdes)  yang  dapat  diterima  dari  sisi  teknik perancangan  peraturan  perundang-undangan  ( legal  drafting ).  Bahkan,
sebagian  besar  belum  tahu  secara  persis  apa  itu  Peraturan  Desa  dan bentuk-bentuknya 19 .
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Al  Mukri,  Alfiandra,  Sri  Artati Waluyati    ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  kinerja  dari  BPD  yaitu faktor  sumber  daya  manusia  dari  BPD  yang  tidak  menguasai  kemampuan menyusun  peraturan  desa,  faktor  inovasi  yang  meliputi  tidak  terdapat cara-cara  baru  dari  BPD  dalam  menggali  aspirasi  masyarakat    yang dilakukan secara kreatif dan menarik bagi masyarakat. Faktior ketiga adalah faktor  adaptasi  organisasi  yang  meliputi  kurangnya  sosialisasi  pengurus BPD kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan peraturan desa 20 .
Kondisi    sosial    masyarakat  yang    masih    belum    percaya dengan    adanya    BPD,    masyarakat    masih    merasa bahwa BPD belum benar-benar  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  harapan  dari  masyarakat serta    sumber  daya  anggota  BPD    yang  masih  relatif  rendah,  terbatasnya
18 Awaeh,  Johanis  &  Kairupan. Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud . JURNAL EKSEKUTIF. Vol. 1    No 1, 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Manado, hal 9.
19 Sri  Nurhayati,  Agus  Riwanto  dan  Isharyanto, Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat  Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Hukum Dan  Pembangunan  Ekonomi  Vol  6  No  2,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,  2018, Surakarta.
20 Al Mukri, Alfiandra, Sri Artati Waluyati, Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan  Peraturan  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Seri Kembang Ii Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir), Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol 5, No 1 FKIP Universitas Sriwijaya, 2018, Palembang, hal 13-23. http://dx.doi.org/10.36706/jbti.v5i1.7895
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
jumlah    anggaran    dari    pemerintah,    Sumber    Daya    Manusia  (SDM) perangkat desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang masih rendah dan    sebagian    perangkat    desa    maupun    anggota    BPD yang    tidak    secara    aktif  mensosialisasikan  sebuah  peraturan  desa. Penelitian  ini  juga  menemukan    kurang  difungsikannya  kantor  desa,  tidak ada ruangan kerja BPD dan minimnya sumber daya manusia.
Berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini memberikan erekomendasikan    antara  lain  :  (a)  Meningkatkan    kinerja    BPD    dalam melaksanakan    tugas    dan    fungsinya,  khususnya  yang  terkait  dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa yang sesuai dengan  keinginan  dan  aspirasi  masyarakat;  (b)  Perlu    dikembangkan lebih    intensif    komunikasi    yang    sehat,    baik    secara  horizontal maupun    vertikal    dan    komunikasi    yang    mengedepankan kepentingan  masyarakat  di  atas  kepentingan  pribadi  atau  kelompok;  (c) Perlu    adanya    masukan    dari    lembaga-lembaga    yang    bersifat membangun    dan    meningkatkan    kinerja    BPD    demi  tercapainya kemajuan,  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat;  (e)  Perlu mempertahankan    kebersamaan    antara    BPD,    Pemdes,    LPMD    dan masyarakat    dalam    menyikapi    program    yang    diharapkan pemerintah    dan keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman; dan (e)  Masyarakat    harus    lebih    aktif    dan    kritis    di    dalam menyikapi    berbagai  kebijakan    dan    produk    hukum    yang dihasilkan    oleh    BPD,    serta    di    dalam proses penyusunan kebijakan.

## III. PENUTUP
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Labuang  Kecamatan Namrole  Kabupaten    Buru  Selatan    belum  dapat  menjalankan  perannya secara  optimal  disebabkan  sumber    daya    manusia  anggota  BPD    masih rendah,    khususnya    dalam    bidang    pendidikan    sehingga    dalam menjalankan    peran    dan    fungsinya    BPD    tidak    mengerti    apa yang    harus  dilakukan    terkait    dengan    fungsi    kontrol    dan    fungsi pengawasan    yang  menjadi    kewenangannya    dalam    mengontrol    dan
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengawasi    kinerja  pemerintah  desa/kepala  desa.  Faktor-faktor  yang menghambat  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa  labuang,  antara  lain  :  peran    BPD tidak    efektif    disebabkan    oleh  anggaran    operasional    BPD    sangat minim, sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor  sendiri    sehingga    dalam      menjalankan    tugasnya    hanya numpang    di    kantor  desa,  anggota    BPD  yang  tidak  secara  aktif mensosialisasikan  sebuah  peraturan  desa,  minimnya  sumber  daya  manusia anggota BPD.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bachsan  Mustafa,  SH. Sketsa  Dari  Tata  Hukum  Indonesia. CV  Amriko. 1982. Bandung.
Beratha,    N. Masyarakat    Desa    dan    Pembangunan    Desa .  Ghalia Indonesia, 1992. Jakarta.
Saldi  Isra. Pergeseran  Fungsi  Legislasi :  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, 2010, Jakarta.
Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction , Stanford University Press, 1968, California.
Tahir Azhari, Muhammad. Negara Hukum , Prenada Media, 2004, Jakarta. Tutik, Titik Triwulan. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Cet. I, Cerdas Pustaka, 2008, Jakarta.

## Jurnal
Ahadi  Fajrin  Prasetya. Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Mewujudkan  Pembentukan  Peraturan  Desa  yang  Partisipatif  di Kabupaten  Lampung  Timur. Fiat  Justisia, Vol.  10  No  3.  2016, Universitas Bandar Lampung, Lampung. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785
Al  Mukri,  Alfiandra,  Sri  Artati  Waluyati, Faktor-Faktor  Penyebab  Belum Efektifnya  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan Peraturan  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Seri  Kembang  Ii  Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir), Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol 5,  No  1, FKIP  Universitas  Sriwijaya,  2018,  Palembang,  hal  13-23. http://dx.doi.org/10.36706/jbti.v5i1.7895
Awaeh, Johanis & Kairupan. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  Penyelenggaraan  Pengawasan  Pemerintahan  (Studi  di  Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud. JURNAL EKSEKUTIF .
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Vol. 1 No 1, 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Manado. Darmini Roza, Laurensius Arliman S. 2017. "Peran Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Pembangunan  Desa  dan
Pengawasan Keuangan Desa" PJIH: Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum , Vol.  4  No  3.    2017,  Universitas  Padjajaran,  Bandung,  Bandung. https://doi.org/10.22304/pjih.v43.a10
Kursahandjani. Implikasi  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan ,  Vol.  2  No  1,  2016,  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Diponegoro, Semarang. https://dx.doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
Masuara  Rico. Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (Suatu  Studi  di  Desa Bolangitang  Satu  Kecamatan Bolangitang  Barat  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara) . Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik , Vol. 3 No 1, 2014, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Ngarsiningtyas  dan  Walid. "Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Penyusunan  dan  Penetapan  Peraturan  Desa "  JPPUMA: Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA,  Vol.  4  No  2.  2016, Universitas Medan Area, Medan.
https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454
Rodhiah  &  harir. Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam pembentukan  peraturan  desa  di  Desa  Krandon  Kecamatan  Guntur Kabupaten Demak . Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No 2. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.
Sam, Belinda, Risman Iye, Mirja Ohoibor, M. Chairul Basrun Umanailo, M. Rusdi,  A.  B.  D.  Rahman,  and  Ibnu  Hajar. "Female  Feminism  in  the Customary  Island  of  Buru." Int.  J.  Sci.  Technol.  Res  Vol.  8  No.  8, 2019, International Journal of Scientific & Technology Research, New Delhi.
Sri  Nurhayati,  Agus  Riwanto  dan  Isharyanto, Faktor  Pendukung  Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi  Vol  6  No  2,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret, 2018, Surakarta.
Susiati,  Susiati,  Risman  Iye,  and  L.  O.  A.  Suherman. "Hot  Potatoes Multimedia  Applications  in  Evaluation  of  Indonesian  Learning  In SMP  Students  in  Buru  District." ELS  Journal  on  Interdisciplinary Studies  in  Humanities  Vol.  2  No.  4,  2019,  Universitas  Hasanuddin Makassar, Makassar. http://doi.org/10.34050/els-jish.v2i4.8455 Susanti  &  Setaji, "Penguatan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd) dalam  Mendukung  Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa
Di  Kabupaten  Semarang  Tahun  2018 . INTEGRALISTIK.  Journal UNNES , Vol. 29 No 2. 2018, Universitas Negeri Semarang, Semarang. https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.17947
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sofian Malik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Tegar. "Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sidodadi  Kecamatan Taman  Kabupaten  Sidoarjo).  Publica:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , Vol. 4 No 8. 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan    Pemerintah    No.    6 Tahun    2014 tentang    Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  110  Tahun  2016  Tentang  Badan Pemusyawartan Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buru  Selatan  No  24  tahun  2011Tentang Pembentukan,  Penghapusan,  Penggabungan  Desa  Dan  Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Undang-Undang Dasar    Negara Republik Indonesia    Tahun 1945. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  Undang-Undang    No.    9    Tahun    2015    tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.