## KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH AGROPOLITAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep)
Drs. Yayak Nurwahyudi 1
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
Dra. Irma Irawati P 2
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
Gisca Dwi Cahyaningtyas 3

## Abstrak
Kabupaten  Sumenep  sebagai  daerah  yang  sebagian  besar  penduduknya berprofesi  di  bidang  Agrikultur  .  Kebijakan  pembangunan  agropolitan  memberikan harapan besar terhadap bidang agrikultur ini. Berdasarkan pengembangan wilayah yang direncanakan  oleh  RPJMD  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Sumenep,  harapan  besar  pemerintah  tersebut  seakan-akan  sulit  direalisasikan  sebagai akibat  dari  persoalan  yang  masih  menerpa  proses  implementasi  pembangunan agropolitan di Kabupaten Sumenep, karena protes warga yang kurang dilibatkan dalam perencaanaan  pembangunan  agropolitan  tersebut  karena  kurangnya  koordinasi Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  dengan  masyarakat  terkait  lokasi  pasar  agropolitan, Untuk dapat tercapainya perencanaan yang efisisensi, efektifitas dan produktifitas, maka perlu  dilakukan  koordinasi  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Sumenep dengan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan  kegiatan  pengaturan  usaha  sekelompok  orang  secara  terarah  dan  teratur untuk  menciptakan  kesatuan  gerak/tindakan  dalam  usaha  mencapai  tujuan  organisasi serta untuk mendapatkan kesalarasan gerak, keselarasan aktivitas dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada di dalam organisasi, dengan demikian tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi  serta  semua  sumber  daya  diselaraskan  dengan  tujuan  organisasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  analisa  penelitian  dan  pembahasan  pada  penelitian  ini dapat  diketahui  bahwasannya  pemerintah  yaitu  Bappeda  telah  berperan  sebagai koordinator  pengembangan  wilayah  agropolitan  dalam  pembangunan  ekonomi masyarakat.  Adapun  koordinasi  tersebut  telah  sesuai  sebagaimana  fokus  dalam penelitian ini yakni tentang bentuk perencanaan melalui pendekatan koordinasi.
Kata kunci : Agropolitan, koordinasi, BAPEDDA
Pendahuluan Indonesia merupakan Negara agraris yang memang seharusnya mengandalkan  sektor  pertanian  sebagai sumber  pembangunan  ekonomi  maupun sebagai penopang pembangunan. Dikatakan  Negara  agraris,  karena  75% penduduknya hidup di pedesaan dan 25% menggantungkan hidup dari sektor pertanian (http://epublikasi.pertanian.go.id, 03
Desember  2018).  Dalam  hal  ini  sektor pertanian  dapat  menopang  pembangunan yaitu  dengan  sektor  pertanian  yang  ada maka  pembangunan  ekonomi  masyarakat dapat meningkat khususnya pada masyarakat  pedesaan,  karena  dengan adanya sektor pertanian melalui kontribusi  pertanian  dalam  pembangunan ekonomi yaitu; pertanian sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap  pendapatan,  kontribusi  dalam penyediaan  pangan,  kontribusi  sebagai penyedia  bahan  baku,  kontribusi  dalam bentuk  kapital,  Todaro  dalam  Ernan Rustiadi dkk (2011:120).
Dalam  banyak  kegiatan  yang bertujuan  untuk  pembangunan  ekonomi masyarakat  di  pedesaan,  sudah  pasti  ada banyak  faktor  yang  ikut  berpengaruh  di dalamnya. Secara lebih rinci, pembangunan  ekonomi  pedesaan  ialah suatu  potensi  yang  ada  pada  suatu  desa dan  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik untuk kesejahteraan bersama bagi
masyarakat  desa.  Pemanfaatan  potensi dari  pedesaan  tersebut  jika  dilakukan dengan cermat dan konsisten dapat serta- merta  menaikkan  kondisi  perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa secara bersama-sama, salah satunya yaitu dengan  melalui  adanya  pengembangan wilayah agropolitan.  Wilayah agropolitan adalah  wilayah  agribisnis  atau  sentra produksi  pertanian  terpilih,  dimana  pada wilayah tersebut terdapat wilayah pertanian  (agropolis)  yang  merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong, dan menopang pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.
Kabupaten Sumenep dalam pengembangan wilayah agropolitan untuk pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan sangat penting, karena sebagian besar  anggota  masyarakat  Kabupaten Sumenep menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, hal ini terlihat dari nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep yang menunjukkan  bahwa  sektor  pertanian merupakan  sektor  penyumbang  ekonomi terbesar  dibandingkan  dengan  sektor lainnya,  Selama  kurun  waktu  5  tahun terakhir,  peningkatan  PDRB  atas  dasar harga  berlaku  rata-rata  bertambah  sekitar Rp.  3,31  trilyun,  sedangkan  PDRB  atas dasar  harga  konstan  pergerakannya  rata- rata  sekitar  Rp.  1,59  trilyun,  kenaikan PDRB ini membuat Sumenep bergeser ke urutan 13 yang sebelumnya urutan 20 dari
38  Kabupaten/Kota  se  Jawa  Timur (https://sumenepkab.bps.go.id/, 17
November 2018).
Kondisi  ini  merupakan  alasan mengapa  pihak  Provinsi  Jawa  Timur menetapkan  bahwa  Kabupaten  Sumenep sangat  potensial  untuk  dijadikan  wilayah agropolitan,  yaitu  wilayah/kawasan  yang berbasis pertanian berkelanjutan sehingga sektor  pertanian  dapat  terus  dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Sumenep.
Pembangunan  agropolitan  bagi masyarakat
Kabupaten
Sumenep memiliki  tujuan  yang  luhur,  namun seiring dengan pelaksanaan pembangunan tersebut masih butuh banyak penyesuaian yang  terkait  dengan  koordinasi  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Sehingga nantinya  kebijakan  ini  dapat  terlaksana optimal  dan  sesuai  dengan  target  yang ingin dicapai.
Berdasarkan pengembangan wilayah  yang  direncanakan  oleh  RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Sumenep,  harapan  besar pemerintah  tersebut  seakan-akan  sulit direalisasikan sebagai akibat dari persoalan  yang  masih  menerpa  proses implementasi  pembangunan  agropolitan di  Kabupaten  Sumenep,  karena  protes warga  yang  kurang  dilibatkan  dalam perencaanaan  pembangunan  agropolitan tersebut  maka  pembangunan  wilayah agropolitan  ini  sampai  dengan  saat  ini masih menuai protes warga setempat.
Koordinasi dalam proses perencanaan  pembangunan  merupakan tugas  dan  fungsinya  Badan  Perencanaan Pembagunan Daerah
sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 86 Tahun 2017  Pasal  1  bahwa  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  adalah  Perangkat Daerah  yang  melaksanakan  tugas  dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian,  dan  evaluasi  pelaksanaan rencana pembangunan Daerah baik dengan instansi, dinas daerah, kecamatan, dan  badan-badan  pemerintahan  lainnya dan masyarakat demi mewujudkan tujuan pembangunan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  Koordinasi  Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA) tentang Perencanaan Pengembangan Wilayah Agropolitan Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumenep?

## Teori Koordinasi
Koordinasi berasal dari kata coordination , co dan ordinare yang berarti to  regulate .  Dari  pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi  diartikan  sebagai  kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat  ( equal  in  rank  or  order,  of  the
same  rank  or  order,  not  subordinate ) untuk  saling  memberi  informasi  dan mengatur  (menyepakati)  hal  tertentu (Ndraha, 2003:290).
Menurut Bappenas (2008), Proses perencanaan melalui pendekatan koordinasi terdiri dari: a.  Perencanaan makro Perencanaan  pembangunan  makro adalah
perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh.  Dalam  perencanaan  makro ini  dikaji  berapa  pesat  pertumbuhan ekonomi  dapat  dan  akan  direncanakan, berapa  besar  tabungan  masyarakat  dan pemerintah  akan  tumbuh,  bagaimana proyeksinya,  dan  hal-hal  lainnya  secara makro  dan  menyeluruh.  Kajian  ini dilakukan  untuk  menentukan  tujuan  dan sasaran  yang  mungkin  dicapai  dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi  mikro.  Perencanaan  makro  ini dilakukan dengan melihat
dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. b.  Perencanaan sektoral Perencanaan sektoral
adalah perencanaan  yang  dilakukan  dengan pendekatan  berdasarkan  sektor.  Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai  persamaan  ciri-ciri  serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi
fungsional  seperti  sektor,  maksudnya untuk mempermudah perhitungan- perhitungan  dalam  mencapai  sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai  ciri-ciri  yang  berbeda  satu sama  lain,  juga  mempunyai  daya  dorong yang  berbeda  dalam  mengantisipasi investasi  yang  dilakukan  pada  masing- masing  sektor.  Meskipun  pendekatan  ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi  pada  dasarnya  dipandang  sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan  perencanaan  lainnya  yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.
c.  Perencanaan regional
Perencanaan regional menitikberatkan  pada  aspek  lokasi  di mana  kegiatan  dilakukan.  Pemerintah daerah  mempunyai  kepentingan  yang berbeda  dengan  instansi-instansi  di  pusat dalam  melihat  aspek  ruang  di  suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan  visi  atau  kepentingan  yang bertitik  berat  sektoral  melihat  "lokasi untuk  kegiatan",  sedangkan  pemerintah daerah  dengan  titik  berat  pendekatan pembangunan  regional  (wilayah/daerah) melihat  "kegiatan  untuk  lokasi".  Kedua pola  pikir  itu  bisa  saja  menghasilkan  hal yang  sama,  namun  sangat  mungkin menghasilkan  usulan  yang  berbeda. Pemerintah  daerah  dalam  merencanakan pembangunan daerah mengupayakan

## KOORDINASI  PERENCANAAN
pendayagunaan  ruang  di  daerahnya, mengisinya  dengan  berbagai  kegiatan (jadi  sektoral)  sedemikian  rupa  sehingga menghasilkan  alternatif  pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah  terhadap  alternatif  yang  tersedia dapat  menghasilkan  pertumbuhan  yang tidak  optimal  dari  sudut  pandang  sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral.  Berbagai  pendekatan  tersebut perlu  dipadukan  dalam  perencanaan pembangunan  nasional,  yang  terdiri  dari pembangunan  sektor-sektor  di  berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor.
d.  Perencanaan mikro
Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan  tahunan,  yang  merupakan penjabaran  rencana-rencana  baik  makro,
sektoral,  maupun  regional  ke  dalam susunan  proyek-proyek  dan  kegiatan- kegiatan  dengan  berbagai  dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara  lain  tergambar  dalam  Daftar  Isian Proyek  (DIP),  Petunjuk  Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan  ini  merupakan  unsur  yang sangat  penting,  karena  pada  dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik untuk PJP II maupun yang tertulis dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari  rencana-rencana  di  tingkat  mikro. Efektivitas  dan  efisiensi  yang  menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  rencana  di tingkat mikro.
Koordinasi Perencanaan Keperluan Wilayah Sumberdaya Lokal * Regulasi * Pembiayaan Kementerian/ Lembaga PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor)

## PERENCANAAN MAKRO
PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah) Spasial, lokasi dan tanah Efektivitas kebijakan Efisiensi  sumberdaya Kapasitas Kelembagaan PERENCANAAN MIKRO
Agropolitan Agropolitan menurut Ernan Rustiadi  dkk  (2011:329)  merupakan sebuah  pendekatan  pengembangan suatu  wilayah  pertanian  perdesaan yang  mampu  memberikan  berbagai pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan  masyarakat  di  wilayah produksi pertanian di sekitarnya, baik pelayanan  yang  berhubungan  dengan sarana  produksi,  jasa  distribusi, maupun  pelayanan  sosial  ekonomi lainnya sehingga
masyarakat setempat  tidak  harus  menuju  kota untuk menjual hasil produksi pertaniannya.
Ernan  Rustiadi  dkk  (2011:329) mengatakan  terdapat  dua  hal  yang menyebabkan  interaksi  desa-kota menjadi  suatu  hal  yang  merugikan bagi  perkembangan  desa  yaitu:  (1) terbatasnya  distribusi  fasilitas  dan pelayanan diantara
wilayah perdesaan; dan (2) terbatasnya keterkaitan antar  lokasi  menengah  di wilayah perdesaan.
UU  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  disebutkan  bahwa wilayah  agropolitan  adalah  wilayah- wilayah  yang  terdiri  atas  satu  atau lebih  pusat  kegiatan  pada  wilayah perdesaan  sebagai  system  produksi pertanian  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  tertentu  yang  ditunjukkan oleh  adanya  keterkaitan  fungsional
dan hierarki keruangan satuan system permukiman dan sistem agrobisnis.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  karena  dalam penelitian  ini    mendeskriptifkan  keadaan yang  terjadi  pada  saat  sekarang  secara sistematis dan faktual. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan maupun  tertulis,  dan  tingkah  laku  yang dapat  diamati  dari  orang-orang  yang dapat  diteliti.  (Taylor  &  Bogdan  dalam Suyanto, 2011:166).
Penelitian  ini  dilakukan  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Sumenep.  Alasan  pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan  bahwa  Koordinasi  dalam proses perencanaan pembangunan merupakan  tugas  dan  fungsinya  Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten  Sumenep.  Menurut  Sjafrizal
(2015),  Perencanaan  menurut  dimensi pendekatan koordinasi perencanaan pembangunan  terdiri  dari  3,  sebagaimana yang  ditetapkan  sebagai  fokus  penelitian Koordinasi  Perencanaan  Pengembangan Wilayah Agropolitan Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat sebagai berikut:
1) Perencanaan Makro
Dalam  perencanaan  makro yang akan diteliti yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah  agropolitan  khususnya yang ada di Kecamatan Rubaru.
2) Perencanaan Sektoral
Perencanaan sektoral untuk  mengetahui  peran  Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah  Kabupaten  Sumenep  dan sektor apa saja yang terlibat dalam pembangunan  pasar  agropolitan serta  untuk  mengetahui  kondisi umum  terkait  potensi  pertanian yang  dimiliki  Kecamatan  Rubaru sehingga ditetapkan sebagai wilayah agropolitan.
3) Perencanaan Regional Perencanaan regional untuk  meneliti  koordinasi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam menyusun strategi, kebijakan dan program pembangunan dengan memanfaatkan  potensi  wilayah Kecamatan Rubaru dan keuntungan  lokasi  yang  terdapat di  daerah  pengembangan  wilayah agropolitan yang terletak di
Kecamatan Rubaru. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
Untuk  teknik  pengumpulan  data digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah dengan teknik observasi dimana mengamati  fenomena  yang  menjadi  titik obyek  dalam  fokus  penelitian.  Melalui observasi harapannya peneliti akan mengetahui secara jelas bagaimana koordinasi BAPPEDA Kabupaten Sumenep mengenai pengembangan wilayah  agropolitan  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat.  Teknik  kedua  yaitu wawancara,  melalui  wawancara  peneliti dapat  memperoleh  keterangan  dalam menggali  berbagai  informasi  mengenai konteks  sub  bahasan  yang  akan  dikaji dalam penelitian. Serta teknik ketiga yaitu dokumentasi, dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengamati, memahami, maupun meminta isi  dari  berbagai  dokumen-dokumen relevan  yang  disajikan  oleh  BAPPEDA Kabupaten  Sumenep  dalam  mendukung validitas data yang peneliti teliti.

## Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini dihasilkan oleh peneliti  melalui  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi  di Badan  Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah  dilakukan  koordinasi  perencanaan pengembangan wilayah agropolitan dalam pembangunan ekonomi masyarakat studi  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Sumenep,  maka  pada
bagian  ini  penulis  akan  melakukan pembahasan  yang  akan  dikaji  secara teoritik  berdasarkan  teori  koordinasi perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal  2015,  dengan  memfokuskan pada pada  tiga perencanaan yaitu perencanaan Makro, Perencanaan Sektoral dan Perancanaan Regional. 1. Perencanaan Makro Perencanaan makro yang dikoordinasikan Bappeda yaitu koordinasi untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi di wilayah agropolitan  yang  pertama  itu  dengan membentuk  SK  tim  pokja  yang  dimana Bappeda  menjadi  ketua  tim  koordinator sebagai  koordinator  dalam  pelaksanaan pengembangan  wilayah  agropolitan,  tim pokja  disini  terdiri  dari  instansi-instansi yang  terlibat  dalam  rapat  koordinasi, kemudian  pengembangan  kelembagaan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok  tani,  gabungan  kelompok  tani dan koperasi wanita, yang ketiga mengalokasikan  anggaran  dalam  rangka mendukung  kawasan  agropolitan  yaitu antara lain untuk mengembangkan sarana dan prasarananya serta fasilitas penduduk lainnya. Kemudian mengoptimalkan realisasi kegiatan program pengembangan wilayah
agropolitan, merubah pengelolahan lahan pertanian yang semula  bersifat  tradisional  menjadi  lebih modern, efektif dan tepat guna.
Sebagaimana  yang  dimaksud  bahwa perencanaan pengembangan wilayah agropolitan untuk pembangunan ekonomi masyarakat,  Bappeda  memiliki  tugas sebagai koordinator. Yang dimana koordinasi  akan  dapat  dijalankan  dengan cara mengangkat koordinator atau membuat  tim  kelompok  kerja  terlebih dahulu  untuk  menjembatani  hubungan kerja pemerintah  dalam  pembangunan ekonomi itu sendiri ( Wursanto, 2005:254) .
Namun  pada  kenyataannya  dalam koordinasi  perencanaan  makro  bersama instansi dan masyarakat kecamatan Rubaru,  Bappeda  disini  masih  belum melakukan koordinasi secara baik terbukti dengan yang dikatakan masyarakat  daerah  wilayah  agropolitan yaitu  kecamatan  Rubaru  bahwa  mereka kurang  dilibatkan  dalam  hal  perencanaan wilayah  agropolitan  ini,  mereka  hanya dilibatkan dalam satu kali pertemuan saja kemudian kendalanya dari sisi pendanaan yang kurang memadai. Padahal masyarakat  daerah  Kecamatan  Rubaru sangat  berharap  dengan  adanya  rencana pengembangan  wilayah  agropolitan  ini perekonomian  mereka  dapat  meningkat. Maka dari itu tidak sepaham dengan yang dikatakan  Ernan  Rustiadi  dkk,  (2011) bahwa  Agropolitan  merupakan  sebuah pendekatan  pengembangan  suatu  wilayah pertanian perdesaan yang mampu memberikan  berbagai  pelayanan  untuk
memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di wilayah  produksi  pertanian  di  sekitarnya, baik pelayanan yang berhubungan dengan sarana  produksi,  jasa  distribusi,  maupun pelayanan sosial ekonomi lainnya sehingga masyarakat setempat tidak harus menuju kota untuk menjual hasil produksi pertaniannya.
Pengembangan  wilayah  agropolitan di Kecamatan Rubaru sangat  erat kaitannya  dengan  pembangunan ekonomi masyarakat  disana,  karena  tujuan  utama dari  kegiatan  ini  ialah  untuk  dapat mengembangkan  suatu  wilayah  pertanian di pedesaan sehingga mampu
mewujudkan  perekonomian  masyarakat Rubaru  melalui  peningkatan  pendapatan para  pelaku  ekonomi  yang  ada  di dalamnya.
Sebagaimana yang disampaikan  oleh  (Siagian,  2012:81), bahwasannya pembangunan ekonomi harus  dipandang  paling  sedikit  dari  dua sisi.  Sisi  yang  pertama  berkaitan  dengan pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  sisi kedua  menyangkut  pertumbuhan  dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi
pertanian.
Koordinasi  lainnya  yaitu  pihak Bappeda  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat setempat bahwa di Kecamatan  Rubaru  itu  akan  dibentuk suatu  wilayah  agropolitan,  yang  dimana agropolitan  itu  artinya  kota  pertanian, yang  dimulai  dari  awalnya  peningkatan
SDM  atau  pemberdayaan  masyarakat untuk  bisa  mengembangkan  wilayah  itu dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah itu. Koordinasi itu dilakukan bahwa untuk tercapainya suatu program  harus  ada  kesepahaman  antara Bappeda sebagai pemerintah dan masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan,  maka  dari  itu  harus  terus dilakukan  sosialisasi,  motivasi,  sehingga apa  yang  Bappeda  rencanakan  dapat berjalan  dengan  baik.  Namun  pada kenyataannya  menurut  warga  daerah agropolitan  koordinasi  memang  sudah ada  dari  pihak  bappeda,  dan  sempat  ada sosialisasi  dari  pihak  dinas  pertanian terkait  pertanian  di  wilayah  agropolitan tetapi untuk yang lokasi pasar agropolitan warga kurang dilibatkan dalam perencanaannya. Sebagaimana yang disampaikan  Marbu’ah  selaku  petani bahwa  mereka  sudah  sangat  senang karena  daerahnya  dijadikan  wilayah agropolitan  tetapi  disisi  lain  mereka kecewa karena dalam pembangunan pasar agropolitan bukan ditempat yang diharapkan  masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) bahwa sebagai  suatu  usaha  kerja  sama  antara badan,  instansi  dan  masyarakat  dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga  terdapat  saling  mengisi,  saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat
diartikan  sebagai  suatu  usaha  yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.
2. Perencanaan Sektoral
Berkaitan dengan koordinasi perencanaan  sektoral  maka  Bappeda melakukan koordinasi perencanaan sektoral  yang  dilakukan  oleh  Bappeda yaitu  berkoordinasi  bersama  dengan
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Hortikultura  Dan  Perkebunan,  Dinas
Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Dinas
Perindustrian  Dan  Perdagangan,  serta GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)  dan  setiap instansi sudah memiliki peranannya masing-masing. Seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mendapatkan tugas mengoptimalkan industri pertanian dan memberikan bantuan  peralatan  dan  permodalan  untuk petani  dan  juga  pengadaan  alat-alat modern agar mempermudah petani dalam mengolah  tanaman  serta  membangun pasar  agropolitan,  selanjutnya  Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  Hortikultura Dan Perkebunan mendapatkan pembagian tugas seperti memberikan informasi benih terbaru  serta  harga  yang  terjangkau, pengoptimalan  kios  untuk  penyediaan benih tanaman, mendirikan balai benih di wilayah  agropolitan,  dan  melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan petani dalam memproduksi benih tanaman/bibit yang berkwalitas,
kemudian  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro  mendapatkan  tugas  menyediakan benih  tanaman  pada  Koperasi  Unit  Desa (KUD)  dan  GAPOKTAN  (Gabungan Kelompok Tani) di wilayah Rubaru untuk mengembangkan  wilayah  agropolitan. Sebagaimana yang dimaksud oleh
Mudrajat, (2004:113) bahwa perencanaan pengembangan wilayah agropolitan untuk pembangunan ekonomi masyarakat, pemerintah memiliki peran sebagai koordinator. Peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi itu  sendiri  ialah  untuk  menyusun  tujuan maupun strategi ekonomi dengan melibatkan  lembaga  pemerintah  lainnya, badan usaha maupun kelompok- kelompok masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang disampaikan oleh Adisasmita  (2013:125)  bahwa  koordinasi berarti  masing-masing  sektor  (instansi) menyusun rencana pembangunannya sendiri,  yang  kemudian  dikoordinasikan dengan  sektor-sektor  (instansi)  yang terkait  serta  masyarakat  secara  bersama- sama, karena dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan  terdapat  keterhubungan dan  ketergantungan  agar  dapat  dicapai tujuan yang optimal.
Adapun kendala dalam koordinasi perencanaan  sektoral  ini  adalah  kesulitan dalam  menemukan  jenis  yang  akan dijadikan  produk  unggulan  agropolitan Sumenep,  namun  setelah  menemukan bahwa bawang merah yang akan
dijadikan produk unggulan, maka Bappeda  sudah  mampu  memberi  benih bawang  merah  kepada  masyarakat  agar pengembangan  wilayah  agropolitan  lebih cepat lagi  serta  kendalanya  terdapat  pada keinginan  yang  bermacam-macam  dari setiap  instansi  dan  masyarakat.  Dan kenyataan  yang  di  dapat  di  lapangan, hubungan koordinasi antar instansi pengelola  wilayah  agropolitan  masih kurang  efektif.  Ini  dapat  diketahui  dari hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Sumenep  dimana  dalam melakukan  koordinasi  agropolitan  masih di  taraf  40%,  Hal  ini  disebabkan kurangnya komitmen terhadap penyelesaian wilayah agropolitan. Hal ini sebagaimana  yang  disampaikan  Arifin dalam  Manila  (2012:107)  bahwasannya koordinasi  bukan  hanya  bekerjasama, melainkan juga integrasi dan singkronisasi yang mengharuskan penyelarasan  setiap  unsur-unsur  yang terlibat  dan  penentu  waktu  kegiatan disamping  penyesuaian  perencana,  dan keharusan  adanya  komunikasi  yang teratur  diantara  semua  pelaku  yang bersangkutan demi mewujudkan komitmen  yang  dibuat  sebagai  suatu peraturan pelaksanaan.
3. Perencanaan Regional Perencanaan  regional  merupakan
perencanaan pengembangan wilayah
agropolitan,  hal  pertama  kali  yang dilakukan  oleh  Bappeda  ialah  melihat lokasinya  terlebih  dahulu  di  Kecamatan Rubaru dari topografinya, potensinya apa saja,  hasil  pertaniannya  seperti  apa kemudian  sarana  pra  sarana  lokasinya. Hal  itu  dilakukan  bertujuan  agar  hasil yang  diperoleh  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat
Rubaru. Sebagaimana  menurut  (Ernan  Rustiadi dkk, 2011) bahwa pengembangan agropolitan
ditujukan untuk meningkatkan  produksi  pertanian  yang ada  dan  penjualan  hasil-hasil  pertanian, dan  mendorong  aktivitas  ekonomi  dari pusat agropolitan.
Berdasarkan  data  Data  Potensi Pertanian Kecamatan Rubaru, Data Potensi  Perkebunan  Kecamatan  Rubaru, Data Potensi Buah dan Sayur  Kecamatan Rubaru Pemerintah selanjutnya melakukan koordinasi perencanaan regional  ke  masyarakat  daerah  Rubaru bahwa akan dijadikan wilayah pengembangan agropolitan, namun koordinasi  masih  tidak  berjalan  dengan baik  dikarenakan  masyarakat  hanya dilibatkan di awal saja, sehingga masyarakat  Rubaru  tidak  setuju  akan pembangunan sarana yang berupa pembangunan pasar agropolitan. Sedangkan menurut pendapat yang disampaikan  oleh  James  D.Thompson dalam  Widyaiswara  (2014:33)  Peran koordinator dalam hal ini adalah berupaya
membuat  struktur  dan  memfasilitasi transaksi  antar  bagian  yang  saling bergantung.  Terciptanya  koordinasi  yang baik  antar  unit  atau  departemen  dapat meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dan konflik  sehingga  proses  kegiatan  dapat berjalan dengan efektif.
Koordinasi  perencanaan  wilayah agropolitan  terkait  penetapan  fasilitas yang  diberikan  pemerintah  yaitu  pasar agropolitan  masih  mengalami  kendala yaitu dari masyarakat Kecamatan Rubaru yang  tidak  setujua  dengan  lokasi  pasar agropolitan  dan  juga  dari  segi  pendanaan yang  kurang  maksimal,  sejalan  dengan pendapat  Riyadi  dan  Bratakusumah (2004:15)  mengemukakan  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  dapat  menjadi kendala  dalam  perencanaan  wilayah, yaitu  (1)  faktor  lingkungan  yang  terdiri dari  aspek  sosial,  budaya,  dan  ekonomi, (2)  faktor  sumber  daya  manusia,  (3) faktor  sistem  yang  digunakan,  (4)  faktor pendanaan.
Kendala-kendala di wilayah pengembangan  agropolitan  di  Kabupaten Sumenep  tersebut  dikarenakan  lokasi pembangunan  pasar  agropolitan  yang lokasinya  yang  sempit  dan  sering  terjadi kemacetan,  maka  dari  adanya  kendala tersebut  sangat  dibutuhkan  peningkatan koordinasi dan koordinator untuk memecahkan masalah yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh
(Sutarto, 2006:152) bahwasannya
peningkatan  koordinasi  dapat  dilakukan dengan  mengangkat  koordinator  usaha dalam menyelaraskan antar bagian dalam organisasi  maupun  antar  unit  kerja, dengan  adanya  seorang  koordinator, apabila  ada  suatu  masalah  maka  dapat diselesaikan  dengan  baik  dan  cepat  oleh seorang  koordinator  atau  dapat  berupa satuan organisasi.
Koordinasi penetapan wilayah agropolitan  merupakan  hal  yang  perlu untuk dilakukan karena Kecamatan Rubaru  memang memiliki  potensi  yang cukup  besar  di  sektor  pertanian  tetapi disadari  sepenuhnya  bahwa  potensi  yang besar  ini  belum  tergarap  secara  optimal. Maka dari itu menjadi sebuah tanggungjawab
bagi pemerintah khususnya
Bappeda untuk terus melakukan  koordinasi  dan  hubungan kerja  dengan  instansi  terkait  serta masyarakat  karena  mereka  merupakan elemen yang berpengaruh terhadap berhasilnya  pengembangan  wilayah  yang telah direncanakan. Sebagaimana pendapat  Hasibuan  (2011:90)  bahwa koordinasi  dapat  tercapai  sebaik-baiknya dengan  melakukan  hubungan  kerja  yang efektif.  Hubungan  kerja  adalah  bentuk administrasi  yang  membantu  tercapainya koordinasi.  Oleh  karena  itu  dikatakan bahwa  hasil  akhir  daripada  komunikasi (hubungan  kerja)  adalah  tercapainya koordinasi  dengan  cara  yang  berhasil
guna  dan  berdaya  guna  (efektif  dan efisien).
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisa  penelitian  dan  pembahasan  yang penulis lakukan dapat diketahui bahwasannya  pemerintah  yaitu  Bappeda telah berperan sebagai koordinator pengembangan wilayah agropolitan dalam
pembangunan ekonomi
masyarakat.  Adapun  koordinasi  tersebut telah  sesuai  sebagaimana  fokus  dalam kajian  teori  oleh  Sjafrizal  2015  yakni tentang  bentuk  perencanaan  melalui pendekatan  koordinasi.  Berikut  penulis paparkan mengenai uraian bentuk
perencanaan melalui pendekatan
koordinasi  berdasarkan  fokus  kajian tersebut.
1) Koordinasi Perencanaan Makro yang  pertama  dilakukan  Bappeda dengan  membentuk  tim  pokja koordinator pengembangan wilayah agropolitan terlebih dahulu  yang  dimana  Bappeda menjadi  ketua  tim  koordinator,
kedua adanya pengembangan kelembagaan  masyarakat  melalui pemberdayaan kelompok  tani, gabungan  kelompok  tani,  yang ketiga  mengalokasikan  anggaran dalam rangka mendukung wilayah agropolitan yaitu antara lain untuk mengembangkan sarana dan
prasarananya serta fasilitas
penduduk lainnya. Kemudian mengoptimalkan realisasi kegiatan program  pengembangan  wilayah agropolitan, merubah pengelolahan lahan pertanian yang semula bersifat tradisional menjadi lebih modern, efektif dan tepat  guna.    namun  dalam koordinasi  perencanaannya  belum berjalan  secara  baik,  ini  terbukti bahwa  kurangnya  kerjasama  dan konsistensi  antar  instansi  terkait serta warga yang kurang dilibatkan  dalam  hal  perencanaan wilayah  agropolitan  ini,  mereka hanya  dilibatkan  dalam  satu  kali pertemuan  saja  dan  itu  hanya  di awal  saja,  kemudian  pendanaan yang  tersedia  kurang  maksimal untuk  membiayai  pengembangan wilayah agropolitan.
2)  Perencanaan  Sektoral  yang dikoordinasikan  Bappeda  yaitu dengan  Dinas  Pertanian  Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan,  Dinas  Koperasi  Dan Usaha Mikro Serta Dinas Perindustrian  Dan  Perdagangan, dan  masyarakat  GAPOKTAN. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  mendapatkan  tugas mengoptimalkan industri pertanian dan memberikan
bantuan peralatan dan permodalan
untuk  petani  dan  juga  pengadaan alat-alat modern agar mempermudah petani dalam mengolah tanaman serta membangun  pasar  agropolitan, selanjutnya Dinas Pertanian Tanaman  Pangan  Hortikultura Dan  Perkebunan  mendapatkan pembagian tugas memberikan informasi  benih  terbaru  serta harga yang terjangkau, pengoptimalan kios untuk penyediaan benih tanaman, mendirikan balai benih di wilayah agropolitan, dan melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan petani dalam memproduksi  benih  tanaman/bibit yang berkwalitas, kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan  tugas  menyediakan benih  tanaman  pada  koperasi  unit desa  (KUD).  Namun  hingga  saat ini  koordinasi  perencanaan  masih belum  berjalan  maksimal  dan masih berada di taraf  40%, hal ini disebabkan  kurangnya  komitmen antar  tim  pokja  dengan  instansi terkait  dan  masyarakat  terhadap pengembangan wilayah
agropolitan. 3)  Perencanaan  Regional  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  ialah melihat  lokasinya  terlebih  dahulu
dari topografinya, potensinya,
hasil pertaniannya kemudian sarana  pra  sarana  lokasinya  dan kemudian  dilakukan  koordinasi antar  tim  pokja.  Namun  dari koordinasi tersebut masih terdapat kendala-kendala  dalam  penetapan wilayah pengembangan agropolitan  yang  salah  satunya yaitu  masyarakat  tidak  dilibatkan dalam  perencanaan  pembangunan pasar  agropolitan  sehingga  lokasi pasar  agropolitan  tidak  disetujui masyarakat karena sempit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita  Rahardjo.  2013. Teori-Teori
Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu Ahmad, Jalaluddin. 2015. Metode
Penelitian  Administrasi  Publik (Teori  dan  Aplikasi). Yogyakarta: Gava Media
Greenberg,  J.  And  Robert  A.  Baron.
2003. Perilaku  Dalam  Organisasi,
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Handayaningrat.  2006. Pengantar  Studi Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen , Jakarta: Gunung Agung Hasibuan  Malayu  S.P.  2017. Manajemen Dasar,  Pengertian,  Dan  Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara Himawan, Muammar. 2014. Pokok Pokok Organisasi  Modern. Jakarta:  Bina Ilmu
Inu  Kencana  Syafiie.  2002. Sistem
Pemerintahan  Indonesia  (Edisi Revis i). Jakarta: Rineka Cipta Jhingan M.L, 2014. Ekonomi Pembangunan  Dan  Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Moleong, Lexy. 2014. Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya Perdana, Iwan. 2014. Metode Penyusunan Skripsi . Malang: Intimedia Rustiadi Ernan, dkk, 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah .
Jakarta: Ed. Andrea Emma Pravitasari,  Crestpent  Press  dan Yayasan Pustaka Obor Siswanto,  Bejo.  2011. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan  Administratif  dan Operasional . Jakarta: Bumi Aksara Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D) . Bandung: Alfabeta Suryanto,  Bagong  dan  Sutinah.  2011. Metode Penelitian Sosial Berbagai  Alternatif  Pendekatan . Jakarta: Kencana Wibisono,  Dermawan.  2012. Manajemen Kinerja Korporasi dan Organisasi . Erlangga Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah) . Yogyakarta: UUP STIM YKPN Widyaiswara.  2007. Analisis  Pengaruh Disiplin dan. Koordinasi Kerja terhadap Kinerja Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Wursanto.  2005. Dasar-Dasar  Ilmu Organisasi . Yogyakarta: CV Andi Offset
Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  No 86 Tahun 2017.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. “BPS  Kabupaten  Sumenep”,  dalam  situs https://sumenepkab.bps.go.id/ (Di akses pada 17 November 2018) “Agropolitan  dan  Minapolitan  Jawa Timur”, dalam situs
http://agropolitan.jatimprov.go.id/
(Di akses pada 18 November 2018) “ Pembangunan  Pasar  Agropolitan  Diprotes Warga”, dalam situs
https://penamadura.com/  (Di  akses pada 19 November 2018)
“Portal Epublikasi Pertanian”, dalam situs
http://epublikasi.pertanian.go.id  (Di akses pada 03 Desember 2018)
“Perencanaan
Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi”, dalam situs https://www.bappenas.go.id/
(Di akses pada 10 Desember 2018)