Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 658-663| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4037.658-663

## SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT STIKER PRNOGRAFI DI MEDIA KOMUNIKASI WHATSHAP
Putu Bagus Dio Adinatha, Anak Agung Sagung Laksmi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bal, Indonesia dioadinatha3@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Penyebaran konten pornografi tidak hanya menyebar melalui akses halaman-halaman di website internet tetapi tersebar melalui berbagai platform, salah satunya adalah media komunikasi. Saat ini mayoritas masyarakat dari berbagai  kelompok  umur  dan  ekonomi  sudah  sangat  mengenal  media  komunikasi  online.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pembuat stiker pornografi di media komunikasi whatshap dan mengkaji sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi di media komunikasi whatshap. Jenis penelitian ini  menggunakan hukum  normatif dengan pendekatan Legislatif dan Konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Dapat  diperoleh  melalui  teknik  inventarisasi  atau penelusuran  bahan  hukum  yang  relevan  dan  kemudian  diklasifikasikan  atau  dikelompokkan  dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pembuat stiker  pornografi  di  media  komunikasi  WhatsApp  diatur  dalam  UU  ITE  (Informasi  dan  Transaksi  Elektronik) UU Nomor 11 Tahun 2008, KUHP (KUHP) dan UU Pornografi - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dapat  menjerat  pelaku  pembuat  stiker  pornografi  di  media  komunikasi  WhatsApp.  Sanksi  pidana  terhadap pembuat stiker pornografi pada  media komunikasi  whatshap, setiap orang  yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  bertujuan  menimbulkan  kebencian  atau  permusuhan  kepada  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA),  akan  dikenakan sanksi pidana  dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar. Kata kunci: Sanksi Pidana, Stiker Pornografi, Whatshapp

## Abstract
The  spread  of  pornographic  content  is  not  only  spread  through  access  to  pages   on  the  internet website  but  is  spread  through  various  platforms,  one  of  which  is  commun ication  media.  Currently, the  majority  of  people  from  various  age  groups  and  economies  are  very  familiar  with  online communication  media.  This  study  aimed  to  examine  th e  legal  arrangements  against  pornographic sticker  makers  in  WhatsApp  communication  media   and  examine  criminal  sanctions  against pornographic  sticker  makers  in  WhatsApp  communication  media.  This  type  of  research  used normative  law  with  a Legislative  and  Conceptual  approach. Sources of legal  materials  consisted of primary,  secondary,  and  tertia ry  sources  of  legal  materials.  It  could  be  obtained  through  an inventory  or  tracing  technique  of  relevant  legal  materials  and  then  classified  or  grouped  and documented,  recorded,  quoted,  summarized.  The  results  of  the  study  showed  that  the  legal arrangements  for  making  pornographic  stickers  on  WhatsApp  communication  media  are  regulated in  the  ITE  Law  (Electronic  Information  and  Transactions)  Law  No.  11  of  2008,  the  Crimi nal  Code (KUHP),  and  the  Pornography  Law  -  Law  No.  44  of  2008  which  can  ensnare  the  perpetrators  of pornographic  sticker  makers  on  WhatsApp  communication  media.  Criminal  sanctions  against pornographic sticker makers on WhatsApp communication media, any per son who intentionally and without  rights  spreads  information  that  aims  to  cause  hatred  o r  hostility  to  certain  individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA), will be subject to  criminal  sanctions  with  a  maxim um  imprisonment  of  six  years  or  a  maximum  fine  of  Rp.  1 Billion.
Keywords: Criminal Sanctions, Pornographic Stickers, Whatsapp

## I. PENDAHULUAN
Berdasrkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945, yang  berbunyi  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  artinya  negara  yang memegang  kekuasaan  hukum  tertinggi  untuk  m enegakkan  kebenaran  dan  keadilan,  serta tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak dipertanggungjawabkan (Mustafa, 2011) . Ilmu Pengetahuan
dan  Teknologi  dewasa  ini  berkembang  sangat  pesat,  salah  satunyan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan  teknologi di bidang media  komukasi. Peradaban dunia  masa  kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua  bidang  kehidupan.  Apa  yang  disebut  dengan  globalisasi  pada  dasarnya  bermula  dari awal  abad  ke  20,  yakni  pada  saat  terjadi  revolusi  transportasi  dan  elektron ika  Universitas Sumatera  Utara  2  yang  menyebarluaskan  dan  mempercepat  perdagangan  antar  bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas  dan jasa (Urbanus & Febianti, 2017) . Kemajuan  teknologi  informasi  (internet)  dan  segala  bentuk  manfaat  di  dalamnya membawa  konsekuensi  negatif  tersendiri  dimana  semakin  mudahnya  para  penjahat  untuk melakukan  aksinya  yang  semakin  merisaukan  masyarakat.  Penyalahgunaan  yang  terjadi dalam cyber  space inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan cyber  crime atau  dalam  literatur lain  digunakan  istilah computer  crime” . Maskun,  (2011) Internet  telah  membentuk masyarakat  dengan  kebudayaan  baru,  Masyarakat  baru  dengan  kebebasan  beraktifitas  dan berkreasi  degan  cara  yang  mudah.  Kemajuan  teknologi  informa si  telah  mengubah pandangan  manusia  tentang  berbagai  kegiatan  yang  selama  ini  hanya  di  monopoli  oleh aktivitas  yang  bersifat  fisik  belaka.  Lahirnya  internet  mengubah  paradigma  komunikasi manusia  dalam  bergaul,  berbisnis  dan  juga  berasmara (Rahardjo,  2002) .  Hal  tersebut  telah mengubah  alur  berkembangnya  tindakan  kejahatan  yan g  dilakukan  oleh  masyarakat sehingga  memunculkan  kejahatan  dalam  bentuk “cyber  crime” .  Ditandai  dengan berkembang  pesatnya  situs-situs  porno  dalam  berbagai  tampilan  situs  yang  sangat menggiurkan.  Bahkan  dalam  berbagai  data  terakhir  menunjukan  bahwa  tranksa ksi  terbesar perdagangan  melalui  internet  diperoleh  melalui  bisnis  pornografi  ini   (Makarim,  2003) . Hal tersebut kini dikenal dengan istilah “cyber pornography”.
Perkembangan  pornografi  yang  semakin  marak  tidak  lepas  kaitann ya  dengan perkembangan  teknologi  komunikasi  saat  ini.  Pornografi  yang  p ada  awalnya  hanya didistribusikan  melalui  video  Betacam  kemudian  keping Digital  Versatile  Disk (DVD) maupun Versatile  Compact  Disk (VCD),  saat  ini  dapat  dikonsumsi  melalui  laptop,  table t, smartphone, serta perangkat digital lainnya dengan didukung oleh kon eksi internet. Dampak dari  pornografi  sendiri  saat  ini  dapat  dilihat  dari  seringnya  terjadi  kasus  perzinahan, pembunuhan,  aborsi,  dan  pemerkosaan.  Lalu  tak  hanya  orang  dewasa  yang  menja di  korban dari  pornografi  tersebut  melainkan  juga  melibatkan  anakanak  d ibawah  umur  dimana pornografi itu menyebabkan penyimpangan seksual dan menjadi penyebab terkikisnya nilai - nilai  budaya  dan  moral  untuk  generasi  bangsa.  Peredaran  konten  pornografi  tidak   hanya tersebar  melalui  akses  lamanlaman  di website internet  tetapi  disebarkan  melalui  berbagai platform  salah  satunya  adalah  media  komunikasi  yang  pada  dasarnya  digunakan  untuk keperluan berbagi informasi, lokasi, file, foto, video dan sebagainya.
Perkembangan  teknologi  saat  ini  memberikan  dampak  negatif  dengan  munculnya berbagai  jenis pelanggaran dan bahkan  suatu  kejahatan  seperti cyber pornography (Ngafifi, 2014) .  Kejahatan  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  gejala  sosial  yang  akan  selalu dihadapi  oleh  setiap  manusia,  masyarakat,  bahkan  Negara (Ummah,  2017). Kenyataannya telah  membuktikan  bahwa  kejahatan  hanya  dapat  dicegah  atau  dikurangi  tetapi  sulit  untuk diberantas  secara  tuntas.  Kejahatan  seperti  penyerbaran  pornograpi  perlu  mendapat perhatian  secara  serius  mengingat  kerugian  yang  dapat  ditimbulkan  yang  dampaknya  akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu (Chazawi, 2016) . Oleh karena itu Negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Perbuatan  atau  kejahatan  ya ng perlu  mendapatkan perhatian  serius pada saat  ini  yaitu  penyebaran  konten  pornografi  yang  dilakukan  melalui  akses  media komunikasi.Penegakan  hukum  terhadap  suatu  masalah  hukum,  baru  dapat  dilakukan  bila ada  hukum  yang  harus  ditegakan  atau  diterapkan.  Penguasa  dalam  penegakan  hukum  dapat menjatuhkan  hukum  kepada  seseorang  atas  perbuatan  yang  dilakukannya (Hendro  Setyo Wahyudi,  2014) .  Penyalahgunaan  fungsi  media  komunikasi  menjadi  tempat  tersebarnya konten  kesusilaan  semakin  hari  semakin  meningkat.  Meningkatnya  penyalahgunaan  ini perlu  dibarengi  dengan  tindakan  pencegahan,  pengurangan,  dan  penjatuhan  sanksi  terhadap segala bentuk penyalahgunaan tersebut.
Berdasarkan  uraian  dari  beberapa  penelitan  terdahuu  maka  penelitian  saat  ini dilakukan  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  terhadap  pembuat  stiker  pornografi  di  media komunikasi whatshap dan  menelaah  sanksi  pidana  terhadap  pembuat  stiker  pornografi  di media komunikasi whatshap .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  denngan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  menganalisis  kepustakaan berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  baik  primer,  sekunder  dan  tersier.  Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier, teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang  bersangkutan  lalu  diklasifikasi  atau  dikelompokan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip, diringkas,  diulas  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menganalisis  penelitian  ini menggunakan  teknik  bersifat  sistematis  dengan  disajikan  secara  deskriptif-analitis,  yaitu  dengan mendeskripsikan  bahan  hukum  terlebih  dahulu  secara  sistematis  kemudian  menganalisa  melalui teknik  analisis  dengan  teknik  tafsiran  dan  menggunakan  argumentasi  yang  bertumpu  pada  logika hukum dengan deduktif-induktif.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pembuat Stiker Pornografi di Media Komunikasi Whatshap
Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi  dan  lompatan  besar  bagi  penyebaran  informasi  dan  komunikasi  di  seluruh  dunia. Penggunaan  internet  sebagai  media  informasi  multimedia  membuat  beragam  karya  digital  dapat secara  terus-menerus  digandakan  dan  disebarluaskan  ke  ribuan  orang  dalam  waktu  singkat,  hanya dengan mencari keynote tertentu tidak heran jika internet dipandang sebagai lautan informasi (Isnaini, 2009) .  Perkembangan  teknologi  informasi  ini  di  satu  sisi  akan  mempermudah  manusia  dalam menjalankan  aktivitasnya,  di  sisi  lain  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  yang  memerlukan penanganan  yang  serius,  seperti  munculnya  berbagai  bentuk  kejahatan  baru  yang  dikenal  dengan cyber crime (Mansur & Gultom, 2005) .
Dunia maya ini memiliki aturan (kelaziman) yang di definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama da nada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisika tidak  berlaku  di  dunia  ini.  Dua  orang  yang  secara  fisik  berbeda  di  tempat  yang  jaraknya  ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Hal itu mengisyaraktkan, bahwa dunia maya yang dibangun  atau  di  kontruksikan  melalui  jaringan  internet  dapatlah  membangun  daya  rangsang  dan emosi  besar  penggunanya.  Di  satu  sisi,  pengguna  internet  dapat  memenuhi  kepuasan  psikologinya ketika  problem  yang  dihadapinya  dapat  diselesaikan  dengan  jasa  internet.  Di  sisi  lain,  mereka  dapat memilih informasi yang sekedar memuaskannya, meskipun di beberapa hal bertolak belakang dengan norma hukum dan agama (Wahid & Labib, 2005) .
Istilah  pornografi  merupakan  suatu  kata  serapan  dari  bahasa  Inggris  yang  telah  masuk  ke dalam  perbendaharaan  kata  bahasa  Indonesia (Wirawan,  2013) .  Dalam Black’s  Law  Dictionary memberikan pengertian bahwa pornografi adalah semua materi yang bermuatan seksual dengan tujuan untuk  meningkatkan  atau  menimbulkan  nafsu  seksual  bagi  penikmatnya. Webster’s  Third International Dictionary mendefiniskan bahwa Pornografi terdiri dari dua  kata  asal, yaitu porno dan grafi.  Porno berasal  dari  kata  Yunani  yaitu porne artinya  pelacur  dan  grafi  bersal  dari  kata  graphein yang  artinya  ungkapan”. (expression) .  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  teknologi  membawa banyak  manfaat  dalam  hal  pemanfaatan  transaksi  bisnis  namun  adakalanya  dunia  virtual  hanya dimanfaatkan  sebagai  tempat  seorang  netizen  berinteraksi  layaknya  dunia  nyata.  Dunia  virtual  juga memiliki  permasalahan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  penyalahgunaan  teknologi  itu  sendiri  yang akhirnya  menimbulkan  persoalan  hukum.  Masyarakat  yang  sadar  akan  penyalahgunaan  teknologi internet  akhirnya  menginginkan  sebuah  pengaturan  yang  jelas  akan  dunia  virtual  ini.  Permasalahan susila  yang  awalnya  dirasakan  hanya  ada  di  dunia  nyata  akhirnya  sedikit  banyak  mulai  terbawa  ke dunia  virtual.  Korban  dari  perbuatan  asusila  di  dunia  virtual  ini  bisa  saja  anak-anak  di  bawah  umur bahkan  remaja.  Situs-situs  porno  yang  bertebaran  di  dunia  virtual  membuat  banyak  para  pihak  yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan browsing ke situs itu.
Telah  ada  payung  hukum  yang  jelas  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pornografi  lewat  media  komunikasi  elektronik  ini  dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu  juga  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1992  tentang  Perfilman,  Undang- undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang  Pers,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Telekomunikasi  dan  Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Pengaturan  hukum  terhadap  pembuat  stiker  pornografi  ini  diatur  di  dalam  KUHP  dan Undang-undang  Buku  II  Bab  XIV  yaitu  Pasal  281 -  299  KUHP  dan  kejahatan  pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505  KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari  Pasal  532-  547  KUHP  hal  ini  menunjukan  bahwa  tindakan  kejahatan  kesusilaan merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  norma-norma  hukum,  agama,  dan  social.  Tindak pidana pornografi bukan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang Pornografi,  namun  terlebih  dahulu  pornografi  diatur  dalam  Kitab  Undang -undang  Hukum Pidana (KUHP), Dalam KUHPidana.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Pornografi  di Media Komunikasi Whatshap
Sanksi  merupakan  suatu  langkah  hukum an  yang  dijatuhkan  oleh  negara  atau  kelompok tertentu  karena  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok.  Sistem hukum  pidana  ada  dua  jenis  sanksi  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama,  yaitu  sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan.  Sanksi  pidan a  merupakan  jenis  sanksi  yang  paling  banyak digunakan  di  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  seseorang  yang  dinyatakan  bersalah melakukan perbuatan pidana (Ali, 2011) .
Black’s Law  Dictionary Henry  Campbell Black memberikan  pengertian  sanksi  pidana sebagai punishment  attached  to  conviction  at  crimes  such  fines,  probationand  sentenc es (suatu  pidana  yang  dijatuhkan  untuk  menghukum  suatu  penjahat  (kejahatan)  seperti  dengan pidana  denda,  pidana  pengawasan  dan  pidana  penjara).   Sanksi  pidana  adalah  bentuk  sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang  terbukti bersalah  melakukan  perbuatan  pidana.  Bentuk -bentuk  sanksi  pidana  juga  bervariasi,  seperti pidana  mati,pidana  seumur  hidup,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  dan  pidana  denda  yang merupakan  pidana  pokok,  serta  pidana  berupa  pencabutan  hak -hak  tertentu,  perampasan barangbarang  tertentu  dan  pengumuman  putusan  hakim  yang  keseluruhannya  merupakan pidana tambahan.
Beberapa  materi  perbuatan  yang  dilarang  ( cyber crimes)  yang  diatur  dalam  UU  ITE, meliputi  konten  ilegal  seperti  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan  atau  pencemaran  nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE) .  Akses ilegal (Pasal  30);  Intersepsi  ilegal  (Pasal  31);    Gangguan  terhadap  data  (data  interference,  Pasal 32  UU  ITE);  Gangguan  terhadap  sistem  ( system  interference ,  Pasal  33  UU  ITE); penyalahgunaan alat dan perangkat ( misuse of device , Pasal 34 UU ITE).
Sanksi dalam  Undang-undang  ITE  yang menjerat pelaku pembuat  stiker pornograi di  media komunikasi whatshapp : Pasal 27
(1)   Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2)   Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan   atau  mentransmisikan atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan perjudian.
(3)   Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau  dokumen  elekt ronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik.sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  atau  mentransmisikan  atau  membuat  d apat  diaksesnya  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman.
Pasal 28
(1)   Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam  transaksi elektronik.
(2)   Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan . (SARA).
Sanksi  pidana  terhadap  pembuat  stiker  pornografi  di  media  komunikasi whatshap, sesuai  dengan Pasal  27 ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  atau  denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Dan diancam sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat  (2)  UU  ITE,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

## IV.  SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diketahui  bahwa  Pengaturan  hukum  terhadap  pembuat  stiker pornografi  diatur  dalam  Undang-undang  ITE  (informasi  dan  transaksi  elektronik)  Undang-undang Nomor  11  tahun  2008,  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  serta  Undang-undang Pornografi  Undang-Undang  Nomor44  Tahun  2008  yang  dapat  menjerat  pelaku  pembuat  stiker pornografi di media komunikasi whatsap. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi di media komunikasi whatshap, sesuai  dengan  Pasal    27  ayat (1)  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27 ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).    Dan  diancam  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  28 ayat  (2)  UU  ITE,  setiap  orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

## 2. Saran
Sesuai simpulan penelitian, maka peneliti memberi saran kepada pemerintah melalui  aparat penegak hukum,  agar  menindak  dengan  tegas  para  pelaku cyber  crime dimana  dalam  khasus  yang  saya  buat melalui  skripsi  ini  yang  berjudul  “sanksi  pidana  terhadap  pembuat  stiker  pornografi  di  media komunikasi  whatsshap”  supaya  masyarakat  lebih  mengerti  mengenai  pengaturan  sanksi  dan penegakan  hukum  dalam  uu  ite  dan  pornografi.  dalam  hal  melakukan  tindakan  pencegahan  tersebut pemerintah  dapat  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  karena  sekarang  kita  ditengah  era globalisasi,  dimana  sitem  informasi  teknologi  dan  komunikasi  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap kehidupan kita sekarang. Dan supaya kejahatan mengenai sitem informasi teknologi dan komunikasi pada  kalangan  masyarakat  lebih  terkendali  dan  tidak  terjadi.  Kepada  Masyarakat  agar  lebih  cerdan dan bermoral dalam menggunakan ITE serta mengenai pornografi karna pada era globalisasi sekarang sistem informasi teknologi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkuan  masyarakat,  instansi  sekolah,  kampus,  serta  kantoran  dan  khususnya  kepada  masyarakat milenial  sekarang  jangan  mudah  terpengaruhi  dan  cepat  menyebarkan  dengan  berita  yang  terdapat pada media apapun, karna dari situlah dapat timbul khasus mengenai sitem informasi komunikasi dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
A li, M. (2011). Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process Of  Law dan Hak  Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 521–550. Chazawi, A. (2016). Tindak Pidana Pornografi . Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hendro  Setyo  Wahyudi,  M.  P.  S.  (2014).  Teknologi  dan  Kehidupan  Masyarakat. Jurnal Analisa Sosiologi , 3 (1), 13–24.
Isnaini,  Y.  (2009). Hak  Cipta  dan  Tantangannya  di  Era  Cyber  Space .  Ghalia  Indonesia:
Jakarta . Makarim, E. (2003). Komplikasi Hukum Telematika . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Mansur,  D.  M.  A.,  &  Gultom,  E.  (2005). Cyber  Law-Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi . Bandung: Refika Aditama. Maskun. (2011). Kejahatan Siber Cyber Crime, . Media Pustaka. Mustafa, B. (2011). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia . Citra Aditya Bakti. Ngafifi, M.  (2014). Kemajuan  Teknologi  D an Pola  Hidup Manusia  Dalam Perspektif  Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2 (1), 33–47. Rahardjo,  A.  (2002). Cyber  Crime  Pemahaman  dan  Upaya  Penanggula ngan  Kejahatan Berteknologi . Bandung. Citra Aditya Bhakti .
Ummah,  S.  R.  (2017).  Pornografi  Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam.
Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 2 (2), 26–35 .
Urbanus,  N.,  &  Febianti.  (2017).  Analisis  Dampak  Perkembangan  Pariwisata  terhadap Perilaku  Konsumtif  Masyarakat  Wilayah  Bali  Selatan. Jurnal  Kepariwisataan  Dan Hospitalitas , 1 (No.2), 118–133 . Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), . Bandung. PT.Rafika Aditama.
Wirawan,  N.  (2013). Pertanggungjawaban  Pidanan  Terhadap  Penayangan  Pornografi Dalam  Dunia  Maya  Menurut  UU  No.4  Tahun  2008  Tentang  Pornografi .  Jakarta: Sinar Grafika.