## DEMOKRATISASI OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD REFORMASI BUDAYA

## Mat Jalil
STAIN Jurai Siwo Metro
Abstract
The  essential  of  Pancasila  Democracy  teaches  the  openness.  The openness  is  a  condition    to  make  democracy  has  function,  citizen  politic participation would not exist without the openness. Regional autonomy  is regional  authority  to  arrange,  and  manage  the  interest  of  local  people according  to  its  initiative.  Regional  autonomy  gives  a  wide  chance  to  the people  to  be  participated  in  their  regional  management  in  order  to  create collective  prosperity.  Tha  active  participation  of  people  to  the  democratic economy development process by means of togetherness which is has mutual benefit  as  the  participation  process  from, by, and to the  people.  Autonomy covered  the  competence  to  discuss,  consider,  choose,  and  do  different  act inside the private or public to achieve democracy or public beneficience.
The  connection  between  the  regional  as  a  fair  framework,  and  the people as the agents who can determine. The connection between village as a independent law institution  or based structure of law, the institutions, and the idea about democracy as a autonomous determiner. The characteristic of democracy connection and regional autonomy are political thoughts, where focusing region as a powerful position in the society. Keywords: democracy, autonomy, openness, transperancy.

## PENDAHULUAN
Memperhatikan  alam  Indonesia  dimasa  lalu  hingga  kini demokrasi  diwarnai  peraturan-peratutan autokrasi dan feodalisme yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  raja-raja  dan  penjajah menyebabkan  rakyat  Indonesia  semakin  tertindas.  Realitas kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  di  Indonesia  tidak selamanya  konsep  demokrasi  dapat  diterapkan  menurut  teori-teori yang telah ada, keadaan ini dapat dilihat pada realitas pemerintahan Orde  Lama  dengan  pemerintahan  terpimpin,  Orde  Baru  dalam pemerintahan  militeristik,  di  era  reformasi  gejala  anarkis  semakin menonjol,  penyelesaian  konflik  dengan  kekerasaan  telah  menjadi model  politik  dan  seolah-olah  telah  melembaga  dalam  kehidupan bermasyarakat,  fenomena  ini  merupakan  suatu  realitas  politik  yang tidak relevan dengan demokrasi.
Perubahan  kultur  politik  sentralisasi  menjadi  desentralisasi dengan  penguatan  otonomi  daerah  menjadi  tidak  bermakna, manakala  reformasi  politik,  hukum  dan  ekonomi  tidak  dibarengi
dengan  reformasi  budaya  agar  masyarakat  terbebas  dari  belenggu kesemuan yang telah menghilangkan daya kreatif dan daya kritisnya. Reformasi  budaya  merupakan  perubahan  budaya  politik  yang diarahkan  pada  pemahaman,  penghayatan  dan  pengalaman  atau perilaku  bernegara  dan  bermasyarakat  dengan  menempatkan kedaulatan ada di tangan rakyat, demokrasi yang harus dilaksanakan secara bertangsgung jawab.
Syarat mutlak bagi demokrasi adalah memberikan perlakuan yang  sama  terhadap  semua  orang  dihadapan  hukum  dan perlindungan  para  warga  negara  dari  penggunaan  otoritas  politik dan  kekuasaan  memaksa  yang  sewenang-wenang 1 .  Hal  ini dibutuhkan  untuk  melindungi  klaim-klaim  terhadap  hak,  dan kebebasan,  dimana  suatu  masyarakat  yang  diperintah  dalam kerangka  keadilan  harus  memberdayakan  secara  adil  semua angotanya.
Gagasan demokrasi menyangkut ide tentang pengaturan diri yakni pandangan bahwa anggota komunitas politik, dan para warga negaranya  seharusnya  dapat  memilih  secara  bebas  kondisi perhimpunan  mereka  sendiri,  dan  pilihan  mereka  seyogyanya merupakan  legitimasi  bagi  bentuk,  dan  arah  politik  mereka.  Suatu kerangka  kerja  yang  adil  bagi  pengaturan  masyarakat  adalah  kerja yang dipilih dengan bebas.
Demokrasi  sebagai  otoritas  tertinggi  dan  atau  otoritas independen  mendasari  perbuatan  keputusan  yang  benar  dalam kerangka  kerja  nasional,  karena  kedaulatan  sebagai  otoritas  politik dalam  suatu  komunitas  yang  mempunyai  hak  untuk  diakui  untuk melaksanakan  kekuasaan  negera  untuk  menentukan  undang- undang,  peraturan  dan  kebijakan  pada  suatu  wilayah.  Adanya otonomi  dalam  menentukan  kebijakan  daerah  dalam  menentukan hubungan berskala nasional dan internasional. Otonomi  daerah diselenggarakan bukan hanya atas kepentingan untuk melaksanakan desentralisasi  kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah,  bukan untuk  kepentingan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Otonomi  daerah  dimaksudkan  untuk  perbaikan  di  berbagai  sektor, melalui  desentralisasi  kekuasaan  dan  kebijaksanaan  serta perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah.  Desentralisasi kekuasaan  memungkinkan  daerah  untuk  merancang  upaya pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhannya  sendiri,  sedangkan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan pertimbangan realistis  sekaligus  untuk  memacu  pertumbuhan  pembangunan  di
1 David  Held, Demokrasi  dan  Tatanan  Global, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset, 2004), h. 180.
daerah  dengan  alokasi  dana  yang  memadai  untuk  kepentingan daerah  itu  sendiri.  Otonomi  mengembangkan  demokrasi  langsung pada  arus  bawah  dan  menjamin  pembangunan  yang  stabil  di daerah 2 .  Masyarakat  bawah  mempunyai  kewenangan  menentukan dan menjamin keberlangsungan pembangunan di daerahnya.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  sendiri  sesuai  dengan  aspirasi  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat  diserahkan  secara  formal  kepada  pemerintah  daerah,  melalui kebijaksanaan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan
dikeluarkanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, sebagai  landasan  lahirnya  otonomi  daerah    dan  beralih  dari  sistem pemerintahan sentralisasi  menjadi  desentralisasi. Tujuan utama dari kebijaksanaan  desentralisasi  “Membebaskan  pemerintah  p usat  dari beban-beban  yang  tidak  perlu  dalam  menangani  urusan  domestik, sehingga  pemerintah  pusat  berkesempatan  untuk  mempelajari, memahami, merespon berbagai kecendrungan global dan mengambil manfaat  dari  padanya.  Pemerintah  pusat  diharapkan  lebih  mampu berkonsentrasi  pada  perumusan  kebijakan  makro  nasional  yang bersifat strategis.

## DEMOKRASI
Watak  dan  ruang  lingkup  otoritas  tertinggi  negara-bangsa kontemporer  dapat  dipetakan  dengan  melihat  pada  sejumlah keterputusan  internasional  dan  eksternal,  antara  wilayah  otoritas politik  formal  yang  diklaim  bagi  daerah  sendiri  dan  di  lain  pihak struktur dan sistem negara dan sistem ekonomi pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  berlandaskan Pancasila  yang  berintikan  pada  sila  keempat  Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan berarti sesuainya dengan hakikat rakyat. Hakikat kerakyatan adalah bersatunya semua rakyat dalam suatu wilayah negara Indonesia. Hakikat rakyat sebagai suatu akibat  bersatunya manusia  sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam  suatu  wilayah  negara  tertentu 3 .  Rakyat  adalah  seluruh manusia  yang  bertempat  tinggal  disuatu  negara  dan  menjadi
2 Abdul  Aziz  dan  David  Arnold, Desentralisasi  Pemerintahan  Pengalaman Negara-negara Asia, ( Yogyakarta: Pustaka Amanah, 2003), h. 95.
3 Kaelan, Pendidikan Pancasila , (Yogyakarta: Paradigma, 2004), h. 66.
pendukung  dan  unsur negara 4 .  Kerakyatan menggambarkan  bahwa negara  Indonesia  bukan  negara  untuk  satu  orang,  atau  satu golongan.  Sila  kerakyatan  didasari  dan  dijiwai  oleh  sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dan  sila Persatuan  Indonesia.  Sila  kerakyatan  juga  mendasari  sila  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti adanya negara demi  kesejahteraan  warganya,  maka  tujuan  negara  adalaah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan.
Kekuasaan  dalam  demokrasi  Pancasila  harus  mencerminkan komunitas,  dimana  pemimpin  bertanggung  jawab  terhadap  semua aspek  pemerintah  dan  kesejahteraan 5 .  Manusia  Indonesia  sebagai warga negara,  dan  warga  masyarakat  mempunyai  kedudukan,  hak, dan  kewajiban  yang  sama  dalam  menggunakan  hak-haknya,  harus memperhatikan,  dan  mengutamakan  kepentingan  negara,  dan kepentingan masyarakat 6 Kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama mengandung arti  tidak boleh  ada suatu  kehendak  yang  dipaksakan kepada pihak lain. Keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak  harus  dimusyawarahkan  untuk  mufakat  diliputi  semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia.
Hak-hak rakyat mendapat jaminan sebagaimana
diungkapkan  pasal  28  UUD  1945  Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  atau  tulisan.    Pasal 28  UUD  1945  memberikan  dasar  keterbukaan  dan  kebebasan  bagi warga  negara.  Hakikat  demokrasi  Pancasila  yang  mengajarkan adanya  keterbukaan.  Keterbukaan  adalah  suatu  kondisi  untuk memungkinkan  demokrasi  berfungsi,  patisipasi  politik  rakyat  tidak akan  ada  tampa  adanya  keterbukaan.  Keterbukaan  bisa  berjalan optimal  hanya  dalam  iklim  dan  lingkungan  yang  demokratis 7 . Keterbukaan  atau  transparasi  menjadi  kata  kunci  dalam  kehidupan politik  yang  demokratis,  maka  nilai-nilai  dasar  kehidupan  politik yang  demokratis  harus  dilaksanakan.  Demokrasi  Indonesia  tidak dapat  dipisahkan  dari  alur  periodisasi  sejarah  politik  di  Indonesia yakni apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan,  pemerintahan  parlemen,  pemerintahan  demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan reformasi.
4 Sunoto, Filsafat Pancasila , (Yogyakarta: Prasetya Pratama, 1992), h. 66.
5 David  Bourehier, Pancasila  Versi  Orde  Baru ,  (Yogyakarta:  Pusat  Studi Pancasila  UGM  Bekerjasama  dengan  Pusat  Studi  Sosial  Asia  tenggara  UGM  dan Perhimpunan Pendidikaan demokrasi Asia Tenggara, 2007), h. 260.
6 Soejadi, Pancasila  Sebagai  Sumber  Tatatertib  Hukum  Indonesia ,  (Yogyakarta: Lukman Ofset, 1999), h. 96. 7 Maulani, Demokrasi  dan  Pembangunan  Derah ,  (Yogyakarta:    CRDS Kalimantan Bekerjasama Pustaka Pelajar, 2000), h. 60.
Pengalaman  sebagai  rakyat  jajahan  dengan  pemerintahan autokrasi kolonial  mendorong  rakyat  Indonesia  kepada  cita-cita negara  hukum  yang  demokratis.  Kedaulatan  harus  berdasarkan kedaulatan  rakyat,  kedaulatan  rakyat  berbeda  dengan  kedaulatan liberalisme,  sosialis dan pluralisme .  Para  penyelenggara  negara  awal periode  kemerdekaan  yakin  bahwa  demokrasi  bukan  merupakan sesuatu yang terbatas pada komitmen tetapi juga merupakan sesuatu yang  perlu  diwujudkan 8 .    Kedaulatan  Indonesia  berakar  pada pengalaman hidup sehari-hari yang bercorak kolektivisme . Demokrasi Indonesia  berdasarkan  demokrasi  asli  yang  berlaku  di  dalam  desa Indonesia  yaitu  cita-cita  perjuangan  dan  terlaksananya  dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial “Demokrasi politik tidak dapat melaksanakan  persamaan  dan  persaudaraan,  karenanya  demokrasi politik harus pula  berlaku demokrasi  ekonomi 9 . Cita-cita  demokrasi Indonesia  adalah  demokrasi  sosial  meliputi  seluruh  lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.
Kehidupan masyarakat nusantara dikenal adanya kelompok- kelompok  masyarakat  yang  disebut  kaum,  tiap-tiap  warga  kaum dianggap  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  sama,  sedangkan kepala  kaum  tidak  mempunyai  kelebihan  hak  atas  warga  lainnya. Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan dalam  persekutuan  kaum  pada  masyarakat 10 .  Di  dalam  pergaulan masyarakat  kaum  tidak  membedakan  satu  dengan  anggota  kaum yang  lain,  kehidupan  masyarakat  kaum  nusantara  yang  bersifat kolektif  menjadi  sumber  demokrasi  Indonesia.    Tiga  sumber demokrasi Indonesia yaitu:
1. Paham sosialis Barat sebagai dasar perikemanusiaan
2. Ajaran  Islam  yang  menuntut  keadilan  Illahi  dalam masyarakat  serta  persaudaraan  antara  manusia  sebagai makhluk  Tuhan,  sesuai  dengan  sifat  Allah  Yang  Maha Pengasih dan Penyayang.
3. Pengetahuan  bahwa  masyarakat  Indonesia  bardasarkan kolektivisme 11 .
Demokrasi  asli  Indonesia  memiliki  anasir:  rapat,  mufakat, gotong  royong,  hak  mengadakan  protes  bersama  dan  hak  untuk
8 Afan  Gaffar, Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), h. 10.
9 Sri  Edi  Swasono, Muhammad  Hatta:  Beberapa  Pokok  Pikiran ,  (Jakarta: Yayasan Hatta, , 1992), h. 121.
10 Moh.  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Jakarta: Renetika Cipta, 2001), h. 31.
11 Ibid , h. 121.
menyingkir  dari  daerah  kekuasaan  raja 12 .  Demokrasi  Indonesia memerlukan  suatu  persyaratan  khusus  yakni  dilepasnya  bias  dan etnosentrisme karena hal  itu membuat  rakyat  tidak  mampu  menatap diri  dengan  objektif.  Partisipasi  politik  rakyat  adalah    mewujudkan kultur  demokrasi.  Teori  demokrasi  dalam  pemerintahan  sering didengar, namun dalam realisasinya mengalami beberapa hambatan. Menurut  Christina    ada  empat  sebab  mengapa  demokratisasi  di Indonesia mengalami kemacetan:
Pertama,  Pasal  1  UUD  RI  disebutkan  “Kedaulatan  ada  ditangan rakyat dan  dijalankan  sepenuhnya  oleh  MPR”  hal  ini menggambarkan  bahwa  rakyat  tidak  bisa  secara  langsung memerintah,  tetapi  menggunakan  sistem  perwakilan,  dalam  hal  ini yang  mewakili  adalah  MPR.  Masalahnya,  orang  yang  diwakili dengan  orang  yang  mewakili  mempunyai  suatu  jarak,  ini  dapat dilihat wakil yang duduk dalam lembaga MPR kadang-kadang tidak saling  mengenal  dan  banyak  juga  yang  ternyata  tidak  mengenali daerah  yang  diwakilinya.  Kedua,  unsur-unsur  keterwakilan,  masih banyak yang mempertanyakan tentang keterwakilan dalam lembaga ini  (MPR)  apakah  seharusnya  berasal  dari  agama  atau  ras  atau berasal  dari  suku,  dan  sebagainya,  itu  mempunyai  kekurangan  dan kelebihannya sendiri. Ketiga, Banyak anggota perwakilan yang tidak mempunyai pengalaman. Keempat , dalam pemerintahan demokrasi, titik  permasalahan  bukan  sekadar  soal  asal  legitimasi  kekuasaan, melainkan juga soal bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan. 13 Kewenangan  yang  diberikan  kepada  penguasa  sudah  tentu bukan  merupakan  kepasrahan  buta,  melainkan  hanya  sebagian kewenangan,  sebagian  lagi  masih  berada  ditangan  rakyat.  Kondisi dan  persoalan    yang  demikian  memerlukan  pemikiran  mendasar tentang  dasar-dasar  demokrasi  di  Indonesia  melalui  filsafat  politik atau  pemikiran  politik  dapat  mendefinisikan  ulang  konsep  dan praktik politik seperti konsep demokrasi,  kekuasaan, otoritas,  peran hukum, aspek keadilan.

## DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yakni penentuan pembuatan  keputusan  publik  oleh  anggota-anggota  komunitas politik  yang  sama-sama  bebas,  maka  pembenarannya  terletak  pada kemajuan, dan peningkatan otonomi, baik sebagai individu, sebagai warga negara maupun bagi kolektivitas 14 . Peningkatan otonomi pada masyarakat  terlihat  pada  tradisi  Yunani  Kuno  dimana  tugas  pokok menyiapkan  hukum  dan  merencanakan  kebijaksanaan  publik
12 Ibid, h. 123.
13 Nico  Kana, Dinamika  Politik  Lokal  di  Indonesia ,  (Salatiga:  Pustaka  Percik Salatiga, 2001), h. 260.
14 David Held, Demokrasi, h. 181.
dipercayakan  kepada  organ  pemerintahan  yang  kecil  disebut konsul 15 .    Prinsip  otonomi  adalah  orang  seharusnya  menikmati  hak yang  sama,  dan  karena  itu  kewajiban  yang  sama  dalam  penetapan kerangka  kerja  politik  yang  menghasilkan,  dan  membatasi kesempatan  yang  tersedia  buat  mereka,  yakni  mereka  seharusnya bebas,  dan  sama  dalam  menentukan  kondisi  kehidupan  mereka sendiri,  sepanjang  mereka  tidak  menyebarkan  kerangka  kerja  ini untuk  meniadakan  hak  orang  lain 16 .  Otonomi  mengandung pengertian  kemampuan  manusia  untuk  melakukan  pertimbangan secara  sadar  diri,  melakukan  perenungan  diri  dan  melakukan penentuan  diri.  Otonomi  mencakup  kemampuan  untuk  berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan tindakan yang berbeda baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  publik  untuk mencapai  demokrasi  atau  kebaikan  umum.  Pembangunan  yang demokratis  merupakan  pembangunan  nasional  yang  berdasarkan aspirasi  masyarakat,  oleh  masyarakat  dan  untuk  kepentingan masyarakat 17 .  Melalui  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan akan memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan  kelembagaan  sosial,  sehingga  mempermudah  proses pembangunan.
Prinsip otonomi secara esensial mengungkapkan dua gagasan pokok yakni  gagasan bahwa  rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri, dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi  pemerintahan  yang  terbatas  pemerintahan,  menjunjung tinggi  struktur  kekuasaan  yang  dibatasi  secara  resmi 18 .  John  Rawls menyebutkan kedudukan dan alasan prinsip otonomi  adalah politis yaitu gagasan-gagasan pokok teori politik yang bisa  dipertahankan dapat  diperoleh  dari  gagasan  intuitif  yang  tertanam  dalam  budaya politik  publik  dalam suatu  konsensus  yang  saling  melengkapi  yang mencakup ajaran filsafat moral dan agama 19 . Prinsip ini membentuk struktur  dalam  atau  kerangka  kerja  gagasan  yang  dapat  disebarkan untuk  membentuk  susunan,  dan  menyusun  kembali  masalah- masalah  publik,  tugas  teori  politik  adalah untuk  menerangkan,  dan menganalisis  intuisi-intuisi,  dan  konsep-konsep  dasar  persetujuan. Jadi  prinsip  otonom  dapat  dipahami  dalam  suatu  pengertian  yang melekat dalam budaya politik suatu masyarakat yang demokratis.
15 Herry Scmandt, Filsafat Politik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 40. 16 David Held, Demokrasi, h. 182. 17 Mardiasmo, Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  (Yogyakarta:  Andi,
2004) h. 65.
18 David Held, Demokrasi, h. 182. 19 John  Raws, Teori  Keadilan : Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 10.
Berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  antara  daerah sebagai suatu kerangka kerja yang adil, dan rakyat sebagai agen-agen yang  menentukan.  Hubungan  desa  sebagai  suatu  badan  hukum independen  atau  struktur  dasar  hukum,  institusi-institusi,  dan gagasan  mengenai  demokrasi  sebagai  penentu  yang  otonom.  Sifat hubungan  demokrasi,  dan  otonomi  daerah  merupakan  wilayah dalam pemikiran politik, dimana menempatkan daerah sebagai suatu posisi yang sangat kuat dalam kaitannya dengan masyarakat.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur, dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsanya  sendiri  sesuai  dengan  aspirasi  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku 20 . Di dalam ketentuan umum Bab I  Undang-undang  Otonomi  daerah  dijelaskan  pengertian  otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur,  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan,  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Pemerintah  daerah  mendapat  kewenangan dari  pemerintah  pusat  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 21 yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004.
Penyerahan  wewenang  berarti  memberikan  keluasan  untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah  keluasan  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa kreaktivitas dan peran serta aktif  masyarakat  dalam  rangka  mengembangkan,  dan  memajukan daerahnya  masing-masing 22 .  Otonomi  daerah  memberikan  peluang yang  luas  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  wujud pengelolaan  daerahnya  untuk  kemakmuran  bersama.  Peran  serta aktif  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  ekonomi  yang  lebih demokratis  melalui  penerapan  nyata  kebersamaan  yang  saling menguntungkan  sebagai  perwujudan  proses  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat 23 .  Partisipasi  aktif  dari  warga  masyarakat  dalam  wilayah otonomi  artinya  rakyat  ikut  diberdayakan  dalam  mengelola daerahnya masing-masing.
Daerah  otonomi  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur,  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
20 Said  Ruhpina, Menuju  Demokrasi  Pemerintahan ,  (Mataram:  Universitas Mataram Pers, 2005), h. 3.
21 Anonim, Undang-undang Otonomi Daerah 2009, h. 11. 22 Ibid, h. 4. 23 Mardiasmo, Otonomi, h. 65.
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Otonomi daerah). Otonomi daerah merupakan bentuk pemerintahan di  dalam  negeri  mendapatkan  otonomi  bermacam-macam  sesuai dengan  keberagaman,  dan  potensi  dearah  yang  ada,  sehingga masing-masing  daerah  dapat  mencari  program  keunggulan  sebagai andalan.  Sedangkan  dalam    urusan  keluar  daerah-daerah  yang bersifat internasional (global)  tetap dalam kerangka kesatuan yakni Republik Indonesia.
Maksud  diadakan  otonomi  daerah  adalah  dalam  rangka mencegah terjadinya kembali sentralisasi kekuasaan, menumbuhkan demokrasi  dari  bawah,  efesiensi,  dan  efektifitas  pemerintahan, pengakuan  terhadap  keragaman  potensi  alam,  dan  sosial  budaya daerah  serta  pemerataan  pembangunan  ekonomi  yang  memberikan keadilan  pada  masyarakat  di  daerah 24 .  Memasuki  otonomi  daerah berarti  masuk  dalam  ranah  desentralisasi  dan  tujuan  utama desentralisasi adalah:
1. Membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu  dalam  menangani  urusan  domestik,  sehingga pemerintah  pusat  berkesempatan  untuk  mempelajari, memahami,  merespon  berbagai  kecendrungan  global  dan mengambil manfaat dari padanya.
2. Pemerintah  pusat  diharapkan  lebih  mampu  berkonsentrasi pada  perumusan  kebijakan  makro  nasional  yang  bersifat strategis.
3. Kewenangan  pemerintah  ke  daerah,  maka  daerah  akan mengalami proses pemberdayaan yang
signifikan.
Kemampuan prakarsa dan kreaktivitas mereka akan terpacu, sehingga  kapabilitas  dalam  mengatasi  berbagai  masalah domestik akan semakin kuat 25 .
Ciri  utama  otonomi  daerah  adalah  adanya  lembaga perwakilan  daerah  dan  eksekutif  yang  berfungsi  sebagai  lembaga politik lokal. Mereka yang berkiprah dengan politik di tingkat lokal dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan lebih memahami dinamika sosial yang terjadi. Pemerintahan lokal yang demokratis mempunyai konsekuensi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menjadi aktor utama penentu kebijakan.
Prinsip otonomi  daerah berada pada inti  proyek demokrasi, yakni suatu proyek yang didistribusikan dengan kemampuan orang untuk  menentukan  dan  membenarkan  tindakan  mereka  sendiri,
24 Anonim, Undang-undang, h. 4.
25 Afan Gaffar, Politik, h. 8.
dengan  kemampuan  mereka  untuk  memilih  di  antara  program- program politik alternatif, tradisi  demokrasi partisipasi menjunjung tinggi gagasan yang berada di pusat prinsip otonomi.
Partisipasi  di  dalam  demokrasi  merupakan  hal  yang  paling mutlak 26 .  Gagasan-gagasan  terlihat  pada  gerakan-gerakan  politik, dan tradisi-tradisi intlektual yang berusaha meletakan pemerintahan demokratis,  sebagai  perjuangan  hak  bagi  warganegara.  Partisipasi rakyat  secara  efektif  dibutuhkan  dua  syarat  penting  yakni  pertama, adanya  kebebasan  untuk  memperoleh  akses  kepada  informasi, menyampaikan  pendapat,  dan  berorganisasi,  kedua,  adanya kesediaan  berbagi  kekuasaan  dengan  kelompok-kelompok  lain 27 . Keterbukaan  masyarakat,  dan  akses  informasi  merupakan  kondisi untuk memungkinkan partisipasi rakyat.
Partisipasi membutuhkan adanya ruang politik yang terbuka dan  terjamin  kesamaannya 28 .    Hak  kewarganegaraan  membentuk pemahaman  lingkungan  tindakan  independen  yang  sah,  hak  ikut terlibat  dalam  perjuangan  otonomi  daerah,  dimulai  dari  tempat dimana  warga  negara  di  lahirkan,  dan  dari  pekerjaan  yang ditentukan, perjuangan akhirnya melibatkan kemerdekaan berbicara, berekpresi,  kepercayaan,  dan  perhimpunan,  kemerdekaan  bagi wanita,  pemungutan  suara  yang  bebas,  dan  jujur 29 .  Otonomi  warga negara  dapat  dipresentasikan  dengan  hak-hak  yang  bisa  dinikmati oleh  rakyat  sebagai  hasil  dari  status  warga  negara  sebagai  anggota yang bebas, dan sederajat dari komunitas. Persolan-persolan otonomi daerah meliputi:
a. Poros  pemikiran,  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  lokal ada  ditingkat  Kabupaten/Kota,  dan  untuk  menjangkau langsung masyarakatnya perlu ditopang dengan pengembangan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di tingkat desa.
b. Perlunya  suatu  sistem  pengambilan  kebijakan  publik  yang disatu  sisi  memungkinkan  partisipasi  secara  optimal  dan disisi lain menghasilkan stabilitas sistematik.
c. Sistem penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun di atas prinsip  kesepadanaan.  Untuk  itu,  maka  institusi  lokal  yang asli yang masih fungsional harus menjadi acuannya 30 .
26 Nico Kana, Dinamika , h. 261. 27 Maulani, Demokrasi, h. 54.
28 Nico Kana, Dinamika , h. 263.
29 David Held, Demokrasi, h. 185.
30 Edi  Santoso, Merubah  Watak  Negara:  Strategi  Penguatan  Partisipasi  Desa ,
(ttp: Lappera Pustaka, 2004), h. 17.
Gagasan  demokrasi  menghubungkan  otonomi  aspirasi  yang beraneka  ragam,  melakukan  pertimbangan,  perenungan,  dan pertimbangan  secara  sadar  diri,  otonomi  daerah  mencakup kemampuan  untuk  bertindak.  Kemampuan  ini  dituangkan  melalui demokrasi yang menegaskan bahwa hanya melalui institusi-institusi pemerintahan  perwakilan  domokratislah  komitmen  otonomi  dapat dijunjung tingggi.
Memahami  prinsip  otonomi  dalam  hubungannya  dengan demokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Prinsip  otonomi  berusaha  mengartikulasikan  dasar  yang  dapat menjadi  pijakan  untuk  mengabsahkan  kekuasaan  politik, dipandang sebagai prinsip legitimasi politik.
2. Pandangan  bahwa  orang-orang  seharusnya  menikmati  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  yang  sama  dalam  kerangka  kerja politik yang membentuk kehidupan dan kesempatan-kesempatan mereka  ini  berarti  mereka  menikmati  struktur  tindakan  politik bersama,  agar  mereka  mengejar  proyek-proyek  mereka  baik individual  maupun  kolektif,  sebagai  agen-agen  yang  bebas  dan netral.
3. Konsep hak-hak mengandung pengertian dalam suatu pemberian hak untuk mencari tindakan dan kegiatan tampa campur tangan sewenang-wenang atau tidak adil.
4. Hak-hak  dan  kewajiban  khusus  yang  dibatasi  oleh  prinsip otonomi  adalah  hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  perlu  untuk melindungi suatu kepentingan yang pada prinsipnya sama.
5. Gagasan  bahwa  rakyat  seharusnya  bebas,  dan  sederajat  dalam menentukan  kondisi-kondisi  kehidupan  mereka  sendiri  berarti bahwa  mereka  seharusnya  bisa  berpartisipasi  dalam  proses perundingan yang terbuka bagi semua atas dasar kebebasan dan persamaan, mengenai masalah-masalah umum.
6. Hak-hak seseorang memerlukan perlindungan yang jelas, prinsip otonomi  menentukan  secara  bersamaan  bahwa  rakyat  harus bebas  dan  sederajat  dan  mayoritas  seharusnya  tidak  bisa membebankan  diri  mereka  secara  sewenang  wenang  kepada orang lain 31 .
Otonomi  daerah  hendaknya  di  mulai  dari  tingkat  desa, dimana desa adalah unit penyelenggaraan pemerintahan yang paling kecil dan sangat mungkin terbuka untuk mewujududkan demokrasi langsung. Wacana pengembangan demokrasi desa terkandung dalam Undang-undang  No  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  mensyaratkan  dibentuknya  lembaga  perwakilan  rakyat    yakni
31 David Held, Demokrasi, h. 189.
Perwakilan Desa (BPD) sosok demokrasi yang dikembangkan di desa harus  didudukkan  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  lingkungan    yang  lebih  luas,  sehingga  masyarakat memperoleh kedemokrasiannya dalam mengembangkan daerahnya.
Demokrasi  mensyaratkan  adanya  warga  negara  yang memiliki otonomi, dalam demokrasi otonomi menjadi penting bukan hanya bagi  pemerintahan daerah itu sendiri.  Tidak adanya otonomi warga  negara  akan  menstruktur  peluang  bagi  pemerintah  untuk tidak  hirau  terhadap  rakyatnya 32 .  Oleh  karenanya  agenda pengembangan  otonomi  daerah  perlu  dimaknai  sebagai  kesatuan agenda  dalam  pengembangan  sistem  pengambilan  kebijaksanaan yang demokratis.
Otonomi daerah dibutuhkan dalam rangka membangun akses (access) daerah  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  di tingkat pusat, hal ini penting untuk dibangun kerena hampir setiap saat  terdapat  kebijakan-kebijakan  pusat  yang  mempengaruhi  sendi- sendi  kehidupan  di  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  penyaluran aspirasi  daerah  dirumuskan  dari  proses  demokrasi  lokal.  Akses daerah  dalam  pemerintahan  nasional  ini  bisa  dibangun  melalui pembangunan  lembaga-lembaga  supra  struktur  politik  seperti pembentukan Dewan Perwakilan Daerah.
Kebijakan  otonomi  daerah  merupakan  upaya  pemberdayaan daerah,  maka  kepentingan  daerah  harus  menjadi  prioritas  utama. Daerah menjadi prioritas setiap proyek pembangunan nasional, serta masyarakat  menjadi  terlibat  secara  aktif  dalam  setiap  perencanaan hingga  pelaksanaan,  dan  evaluasi  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan  dengan  daerah  sendiri,  selain  itu  daerah  diharapkan mampu melakukan
terobosan-terobosan
inovatif untuk mengembangkan  dan  mamajukan  dirinya  sendiri,  sehingga daerahnya sebanding dan dapat  sejajar dengan percaturan  nasional dan internasional
Adanya otonomi daerah, daerah diberi kewenangan membuat keputusan,  diserahkan  kepada  legeslatif  daerah  (DPRD)  terutama yang  menyangkut  kepentingan  umum  dalam  kontek  kewenangan otonomi daerah seharusnya dipahami secara fungsional bukan secara kewilayahan,  artinya  orentasi  otonomi  daerah  dalam  upaya pemaksimalan  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan,  dalam  hal pelayanan,  pengaturan  dan  pemberdayaan  yang  dapat  dilakukan secepat,  sedekat  dan  setepat  mungkin  dengan  kebutuhan masyarakat.
32 Edi Santoso, Merubah, h. 16.
Otonomi  daerah  membutuhkan  kerja  sama  sebagai  sebuah kelompok  kepentingan,  kerjasama  antar  daerah  sebagai  jembatan demokrasi  untuk  memperjuangkan  kepentingan  bersama  dalam menghadapi  konflik-konflik  antar  daerah  yang  secara  geografis cendrung  mempunyai  potensi  komflik  yang  tinggi  dan  sekligus mempunyai kepentingan bersama. Melalui adanya kerjasama, daerah bisa  melakukan  negosiasi.  Kerjasama  dapat  dilandasi  atas  dasar permasalahan  yang  serupa  seperti  daerah  yang  berpotensi  konflik sosial  dan  kekerasan  serta  daerah  yang  rawan  longsor,  kebakaran hutan, kerjasama daerah dapat dilakukan bersifat temporer. Melalui otonomi  daerah  akan  melatih  para  warga  negara  dalam  demokrasi, dan  mempercepat  jalur  pembangunan  pedesaan  dan  memelihara stabilitas politik 33 .
Otonomi  daerah  berarti  demokratisasi  pemerintahan  daerah dapat  terwujud  melalui  desentralisasi  berarti  memindahkan kewenangan  atau  arena  pemerintahan  dari  pusat  ke  daerah  atau memindahkan sebagian urusan dari pusat ke daerah. Desentaralisasi mempunyai  dua  kelompok  tujuan  yakni  politik  dan  administrasi. Tujuan  politiknya  adalah  dalam  rangka  demokratisasi,  dan  tujuan administrasinya  adalah  dalam  rangka  efektifitas  dan  efesiensi. Sedangkan demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan  pemerintahan  yang  otoriter  ke  arah  struktur  dan  tatanan demokratis.  Demokrasi  meningkatkan  akses  masyarakat  dalam proses politik untuk jalannya pemerintahn di daerah. Demokratisasi merupakan  proses  dilakukannya  diversifikasi  kekuasaan  untuk meniadakan  kesenjangan  hak-hak  politik  warga  negara  serta memperluas  hak  warga  negara  untuk  bersuara  dan  berpendapat. Prinsip  demokratisasi  setiap  keputusan  harus  dibicarakan  bersama dan  pelaksanaan  atas  keputusan  itu  di  desentralisasikan  menjadi elemen penting.
Perwujudan  demokratisasi  Indonesia  dapat  diwujudkan sebagai berikut:
1. Dilakukannya  rasionalisasi  kekuasaan  yang  melingkupi  ruang lingkup  kekuasaan  serta  waktu  kekuasaannya  seseorang  dalam tampuk pemerintahan.
2. Adanya  diffrensiasi  konflik,  dimana  wilayah  konflik  dibatasi sehingga  tidak  semua  konflik  yang  muncul  dalam  masyarakat langsung kepusat syaraf politik nasional.
33 Hans  Antlov, Negara  dalam  Desa  Patronase  Kepemimpinan  Lokal , (Yogyakarta: Garasi, 2003), h. 17.
3. Peningkatan  peran  politik  rakyat,  agar  kesadaran  elit  terpelihara bahwa  mereka  berkuasa  karena  diberi  kewenangan,  dianggap mampu, dan mau mengurus kepentingan rakyatnya.
4. Menghapus  akar  tegaknya  rejim  yang  otoriter  yang  bertumpu kepada  penggunaan  represi  fisik,  dan  ideologis  untuk mendapatkan ketaatan warga negara, klientalkisme ekonomi untuk menguatkan  basis  legitimasi  yang  positif  dan renumeratif ,  serta korporatoisme negara  untuk  menjamin  informasi  yang  masuk  ke dalam  sistem  politik  tidak  membuat  sistem  terkontaminasi  oleh ide-ide pembaharuan 34 .
Prinsip-prinsip  otonomi  daerah  yang  dianut  oleh  UU  No 22/1999  mencakup  prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan  serta  potensi,  dan  keragaman  daerah. Prinsip  ini  memberikan  usaha  dalam  upaya  membangun  struktur dan mekanisme kerja sistem politik yang berdasarkan atas nilai-nilai dasar  demokratis.  Di  lain  pihak  otonomi  memberikan  kesempatan peran  serta  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan daerahnya, serta dapat memunculkan potensi daerahnya untuk digali demi  keadilan  dan  pemerataan  kesejahteraan.  Undang-undang  No 22/1999,  mengandung  semangat  untuk  memberikan  keluasan  bagi pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri atas  dasar  prakarsa,  kreaktivitas  dan  peran  aktif  masyarakat  dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dipandang  perlu  untuk lebih  menekankan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi, dan keanekaragaman daerah 35 . Otonomi dimaknai sebagai kesediaan elite desa,  baik  formal,  dan  nonformal  untuk  mengembangkan  proses dialogis  kritis  yang  dapat  memunculkan  manfaat  sosial  bagi masyarakat.  Para  elite  lokal  diharapkan  mampu  untuk mengakumulasi sumber-sumber daya politik yang meliputi: Pertama, keterampilan dalam menafsirkan ulang berbagai kebijaksanaan yang dihasilkan  oleh  pemerintah  pusat.  Kedua,  adanya  penguasaan  dan pemahaman atas problem yang dimiliki oleh daerah. Ketiga, adanya pola aliansi informasi antara sesama elite di daerah dengan pihak elit di  pusat.  Kesededian  elite  desa  dimaksudkan  untuk  memberikan demokratisasi masyarakat desa dalam menghadapi dinamika politik
34 Rasyid Sumanang, Bung Hatta Mengabdi pada Cita-cita Pembangunan Bangsa,
(Jakarta: Penerbit Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, 1972), h. 119. 35 Abuya Busyro Karim, Indonesia Glonalisasi Otonomi Daerah , (Jakarta: Pilar,
2005), h. 9.
lokal yang berkembang begitu pesat sejak dibukanya kran otonomi, hal ini dapat dilihat dari realita yang ada pada masyarakat Indonesia.
Pemerintahan  daerah  pada  dasarnya  upaya  untuk mengantisipasi  tuntutan  perubahan  zaman  serta  konsep,  dan  teori yang  bersifat  mondial  dengan  tetap  memperhatikan  aspek  yuridis, politis,  historis  serta  sosiologis  setempat.    Pemerintah  dearah mencakup pemerintahan
desa, dan desa adalah unit penyelenggaraan pemerintahan yang paling kecil dan justru unitnya yang  kecil  ini  maka  secara  teoritis  terbuka  untuk  mewujudkan gagasan  demokrasi  langsung.  Demokrasi  langsung  sifatnya  lebih partisipatif  dan  lebih  inklusif  dari  pada  demokrasi  perwakilan, jelasnya lembaga perwakilan rakyat dikembangkan untuk mengatasi persoalan  jumlah  penduduk  dan  cakupan  tritorial  yang  sangat  luas khususnya pemberian otonomi daerah.
Pemerintahan desa selama ini banyak ditempa dan dibingkai oleh  proses-proses,  intraksi-intraksi,  dan  pembakuan-pembakuan yang  terjadi  dalam  lingkup  yang  lebih  luas  dan  unit  yang  paling bersingungan dengan rakyat, justru menduduki posisi paling rendah dalam  struktur  pengambilan  kebijaksanaan.  Hal  ini  dapat  di  lihat pada  nasib  desa  yang  selama  ini  banyak  ditentukan  oleh  mereka yang  tidak  berada,  dan  tidak  memahami  kondisi  riil  di  desa  upaya mengembangkan demokrasi di desa justru terkekang dan terbimbing oleh  pembakuan-pembakuan  tingkat  provinsi  dan  pusat,  walaupun UUD  1945  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  namun  hampir tidak  ada  desa  yang  luput  dari  intervensi  pemerintahan  tingkat provinsi  dan  pusat,  peluang  untuk  melakukan  perubahan  secara substansial di desa diharapkan melalui otonomi.

## SIMPULAN
Mewujudkan  demokrasi  ditingkal  lokal  melalui  otonomi daerah  mencakup  prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan  serta  potensi,  dan  keragaman  daerah. Prinsip  ini  memberikan  usaha  dalam  upaya  membangun  struktur dan mekanisme kerja sistem politik yang berdasarkan atas nilai-nilai dasar  demokratis.    Otonomi  harus  memberikan  kesempatan  peran serta  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  daerah, serta  dapat  memunculkan  potensi  daerahnya  untuk  digali  demi keadilan dan pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan otonomi daerah  merupakan upaya pemberdayaan daerah,  maka  kepentingan  daerah  harus  menjadi  prioritas  utama. Membudayakan Daerah menjadi prioritas  setiap  proyek pembangunan nasional, serta masyarakat menjadi terlibat secara aktif dalam  setiap  perencanaan  hingga  pelaksanaan,  dan  evaluasi
kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan  daerah  sendiri,  selain itu  daerah  diharapkan  mampu  melakukan  terobosan-terobosan inovatif  untuk  mengembangkan  dan  mamajukan  dirinya  sendiri, sehingga daerahnya sebanding dan dapat  sejajar dengan percaturan nasional dan internasional.

## REFERENSI
Antlov,  Hans, Negara  dalam  Desa,  Patronase  Kepemimpinan  Lokal , Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003. Aziz,  Abdul,  dam  David  Arnold, Desentralisasi  Pemerintahan Pengalaman Negara-negara Asia, Yogyakarta: Pustaka Amanah, 2003. Bourchier,  David, Pancasila  Versi  Orde  Baru, Jakarta:  Penerbit  Pusat Studi Pancasila UGM bekerjasama dengan Pusat Studi Sosial Asia  Tenggara  UGM  dan  Perhimpunan  Pendidikan Demokrasi, 2007.
Effendi, Sofian, Syafri, Ed, Membangun Martabat Manusia , Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1986.
Gaffar, Afan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006. Haris, Syamsudin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Jakarta: Penerbit
LIPI Press,  2005.
Held, David, Demokrasi & Tatanan Global, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004. Kaelan, Filsafat  Pancasila, Yogyakarta:  Penerbit  Fakultas  Filsafat
Universitas Gadjah Mada, 1990.
______, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Penerbit Pradigma, 2004.
Karim,  Abuya  Busyro, Indonesia  Globalisasi  Otonomi  Daerah , Yogyakarta: Penerbit Pilar, 2005 MD,  Mahfud,  Moh, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,
Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2001.
Mardiasmo, Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah, Yogyakarta: Andi, 2004. Maulani, Demokrasi  dan  Pembangunan  Daerah, Yogyakarta:  CRDS Kalimantan Bekerja Sama Pustaka Pelajar, 2000.
Rawls,  John, Teori  Keadilan,  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006.
Ruhpina,  Said,  Menuju Demokrasi  Pemerintahan ,  Mataram:  Penerbit Universitas Mataram Perss,  2005.
Santoso,  Edi, Demokrasi  dalam  Otonomi  Daerah ,  Yogyakarta:  Alief
Press, 2004.
Scmandt, Herry, J, Filsafat Politik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia , Yogyakarta: Lukman Ofset, 1999. Sumanang,  Rasyid, Bung  Hatta  Mengabdi  pada  Cita-cita  Pembangunan Bangsa, Jakarta:  Penerbit  Panitia  Peringatan  Ulang  Tahun Bung Hatta ke 70, 1972.
Sunoto, Filsafat Pancasila , Yogyakarta:Prasetya Pratama, 1992. Swasono,  Sri  Edi, Muhammad  Hatta  Beberapa  Pokok  Pikiran ,  Jakarta:
Penerbit Yayasan Hatta, 1992.
______________, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.
Syaukani, Otonomi Daerah dalam Negara Keastuan , Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2009.