## EVALUASI PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA

## Soewanto Adhi

## Abstract
Regional  Autonomy  provide  a  wider  space  and  greater  responsibility  for  local governments to preserve and develop culture. Central Java province government has had a Provincial Regulation on Language, Literature, and Java script since 2012 that is Regulation Number 9 of 2012 on Language, Literature, and Java script. In that regulation obligations of local governments and communities at the same strategies in order to preserve and develop the  language,  literature  and  Java  script  were  arranged.  This  research  used  qualitative approach  to  evaluate  the  regulation  and  how  it  has  been  implemented  so  far.  The  results showed that the regulation has met the criteria of good legislation. The criteria are the clarity of  purpose,  Institutional  or  proper  forming  organization,  the  suitability  between  type  and material  content,  can  be  implemented,  results  effectiveness  and  usefulness,  formulation clarity  and  openness.  The  strategy  that  has  not  been  implemented  was  to  popularize  the usage  of  the  Indonesian  language  along  with  Java  script  for  naming  public  places  and buildings.
Keywords: language, literature, regulation

## A.  PENDAHULUAN
Otonomi Daerah memberikan ruang yang  luas  sekaligus  tanggung  jawab  yang besar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk melestarikan  sekaligus  mengembangakan kebudayaan.  Oleh  karenanya  kemudian diperlukan  payung  hukum  yang  kuat  bagi pencapaian tujuan tersebut. Payung hukum yang  belum  diatur  dalam  undang-undang dan sebagai satu kekhasan daerah sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan  Daerah  (Perda)  sebagai payung  hukum  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  perlindungan  dan pengembangan kebudayaan menjadi sangat urgen. Melalui Perda itulah pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan  dan  strategi  sekaligus  alokasi anggaran yang mencukupi bagi pelestarian dan pengembangan budaya.Otonomi Daerah  memberikan  ruang  yang  luas sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah  Daerah  untuk  melestarikan sekaligus  mengembangakan  kebudayaan. Oleh  karenanya  kemudian  diperlukan payung  hukum  yang  kuat  bagi  pencapaian tujuan tersebut. Payung hukum yang belum diatur  dalam  undang  UU  dan  sebagai  satu kekhasan  daerah  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan  Daerah  sebagai  payung hukum bagi penyelenggaraan
pemerintahan  dalam  perlindungan  dan pengembangan kebudayaan menjadi sangat urgen. Melalui Perda itulah pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan  dan  strategi  sekaligus  alokasi anggaran yang mencukupi bagi pelestarian dan pengembangan budaya.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah telah  memiliki  Peraturan  Daerah  tentang Bahasa,  Sastra,  dan  Aksara  Jawa  sejak tahun  2012  yakni  Perda  No  9  Tahun  2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Dalam  Perda  tersebut  diatur  kewajiban- kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  dan masyarakat sekaligus strategi dalam rangka  melestarikan  dan  mengembangkan bahasa, sastra dan aksara Jawa.
Perda juga memberikan penghargaan  bagi  setiap  masyarakat  atau kelompok  masyarakat  yang  dinilai  memiliki peranan  dalam  upaya  pelesetarian  dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.  Persoalannya  kemudian  apakah Perda  tersebut  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dan sejauh  mana  Peraturan  Daerah  tersebut telah diimplementasikan.

## B.  PEMBAHASAN
Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No  9 Tahun  2012  tentang  Bahasa,  Sastra,  dan Aksara  Jawa  merupakan  tata  peraturan perundang-undangan yang disahkan bersama oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dan  Gubernur,  dimana  Peraturan  Daerah tersebut  berasal  dari  inisiatif  DPRD. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai salah  satu  dasar  hukum  pembentukan Perda  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  7 ayat  (1)  bahwa  Jenis  dan  hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat;
3.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang;
4.  Peraturan Pemerintah;
5.  Peraturan Presiden;
6.   Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  prinisip  pemberlakuan peraturan  perundang-undangan  yakni lex superior  derogate  lex  infrior (peraturan yang lebih tinggi mengesampingan peraturan yang lebih rendah) maka semestinya  peraturan  darah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi.
Pasal 14 undang-undang ini menyatakan  menyatakan  Materi  muatan Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan serta  menampung  kondisi  khusus  daerah dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## B.1.  Evaluasi  Hirarki  dan  Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan
Sebagaimana  diatur  dalam  UU
No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Darah  (yang  berlaku pada  saat  proses penyusunan dan evaluasi Raperda tersebut), pemerintah pusat  dalam  hal  ini  kementerian  dalam negeri  memiliki  kewenangan  untuk
melakukan  evaluasi  terhadap  semua rancangan peraturan daerah yang akan di  tetapkan  oleh  pemerintah  daerah. Bahkan  sebelum  raperda  tersebut disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan Gubernur, Komisi E selaku alat kelengkapan yang melakukan pembahasan bersama dengan
eksekutif juga telah melakukan konsultasi  akhir  kepada  Biro  Hukum Kementerian  Dalam  Negeri.  Hasil  dari kedua  proses  tersebut  adalah  bahwa Raperda  tersebut  dapat  disahkan  dan diberlakukan  karena  tidak  ada  norma- norma  yang  bertentangan  dengan  tata peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  serta  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  Provinsi  Jawa  Tengah memiliki kewenangan
untuk melaksanakan materi muatan yang ada dalam raperda tersebut.
Raperda tersebut sejatinya merupakan  implementasi  dari  amanah Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa, Dan  Lambang  Negara,  Serta  Lagu Kebangsaan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan,
membina,  dan  melindungi  bahasa  dan sastra daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan  perkembangan  zaman,  dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dalam hal tersebut  adalah  bahasa  dan  sastra Jawa  sebagai  bahasa  yang  digunakan oleh  mayoritas  penduduk  di  Jawa Tengah.
Dari fakta tersebut dapat disimpulkan  bahwa  dari  aspek  hirarki tata  peraturan  perundang-undangan, Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No  9 Tahun  2012  tentang  Bahasa,  Sastra, dan  Aksara  Jawa  sama  sekali  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya bahkan  menjadi  bentuk  implementasi dari peraturan perundang-undangan.

## B.2.  Evaluasi Materi Muatan Perda
Peraturan perundang-udangan yang  baik  memiliki  tujuh  kriteria  yakni kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk  yang  tepat  Kelembagaan  atau organ  pembentuk  yang  tepat,  Kesesuaian antara  jenis  dan  materi  muatan,  Dapat dilaksanakan,  Hasil  guna  dan  daya  guna, Kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
1.  Kejelasan  Tujuan  :  bahwa  setiap pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  mempunyai  tujuan yang jelas yang hendak dicapai.Tujuan dalam  peraturan  daerah  ini  sangat jelas  yakni  dalam  Pasal  3  dimana Pelindungan,
pembinaan, pengembangan  bahasa,  sastra,  dan aksaraJawa bertujuan untuk :
a.  Menjaga dan memelihara
kelestarian  bahasa,  sastra,  dan aksara  Jawa  sehingga  menjadi faktor  penting  untuk  peneguhan jatidiri daerah;
b.  Menyelaraskan fungsi bahasa, sastra,  dan  aksara  Jawa  dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan  arah  pembinaan  bahasa
Indonesia;
c.  Mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual
yang terkandung  dalam  budaya  Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional; d.  Mendayagunakan  bahasa,  sastra,
dan aksara Jawa sebagai wahana untuk  pembangunan  karakter  dan budi pekerti.
2.  Kelembagaan  atau  organ  pembentuk yang tepat: bahwa setiap jenis peraturan  perundang-undangan  harus harus  dibuat  oleh  lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan  yang  berwenang.  peraturan perundang-undangan  tersebut  dapat dibatalkan  atau  batal  demi  hukum, apabila  dibuat  oleh  lembaga/pejabat yang  tidak  berwenang.  Kelembagaan atau organ pembentuk dalam Peraturan  Daerah  ini  dibuat  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan yakni  atas  usul  atau  inisiatif  Komisi  E DPRD  Jawa  Tengah  yang  salah
satunya membidangi tentang kebudayaan.
3.  Kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan:  bahwa  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus benar-benar  memperhatikan  materi muatan  yang  tepat  dengan  jenis peraturan perundang-undangan.
4.  Dapat  dilaksanakan:  bahwa  setiap pembentukan  peraturan  perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas
peraturan perundang- undangan tersebut,baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.Peraturan Daerah
ini nantinya  dapat  dilaksanakan  secara efektif.  Melihat  materi  muatan  dalam Perda  tersebut,  penulis  memberikan analisa  bahwa  materi  muatan  tersebut khususnya  terkait  dengan  arah  dan strategi dapat dilaksanakan oleh instansi  yang  memiliki  kewenangan sesuai  dengan  arah  dan  strategi tersebut.
5.  Hasil  guna  dan  daya  guna:  bahwa setiap  peraturan  perundang-undangan harus  dibuat  karena  memang  benar- benar dibutukan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan masyarakat,
berbangsa, dan
bernegara.  Berdasarkan  penjelasan dari  semua  informan  maupun  analisa penulis  terhadap  kondisi  sosiologis saat ini, maka Perda tersebut sangatlah  diperlukan  dan  bermanfaat bagi upaya pelestarian dan pengembangan  Bahasa,  Sastra,  dan
Aksara Jawa.
6.  Kejelasan  rumusan:  bahwa  setiap peraturan  perundang-undangan  harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan.  Sistematika,  terminologi, serta  bahasa  hukumnya  jelas  dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. Dari analisa penulis terhadap materi muatan Perda tersebut, maka rumusan-rumusan terkait dengan
Bahasa,  Sastra,  dan  Aksara  Jawa sudah  sangat  jelas.  Perda  telah memberikan  definisi  terhadap  aspek- aspek  penting  yang  menjadi  materi muatan  di  dalamnya  seperti  misalnya
konsep  tentang  bahasa,  sastra,  dan aksara  Jawa  yang  menjadi  materi muatan dalam Perda tersebut.
7.  Keterbukaan:  bahwa  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang- undangan  mulai  dari  perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan  demikian  seluruh  lapisan masyarakat  mempunyai  kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan  masukan  dalam  proses pembuatan peraturan perundang- undangan.  Berdasarkan  penjelasan dari  informan  baik  dari DPRD  maupun tim  penyusun  diperoleh  keterangan bahwa  penyusunan  naskah  akademik dan  draf  rancangan  peraturan  daerah ini  dilakukan  secara  terbuka  dengan melibatkan  stakeholder  melalui    public hearing  serta  keterlibatan  pemerintah daerah.
Berdasarkan ketujuan kriteria tentang  peraturan  perundang-undangan yang  baik  tersebut,  penulis  mengambil kesimpulan  bahwa  Perda  Provinsi  Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra,  dan  Aksara  Jawa  merupakan Perda yang baik dari aspek materi muatan maupun proses penyusunannya.

## B.3.  Implementasi Peraturan Daerah
Jika  secara  materi  muatan  Perda Provinsi  Jawa  Tengah  No  9  Tahun  2012 tentang  Bahasa,  Sastra,  dan  Aksara  Jawa dikatakan baik, bagaimana kemudian implementasi tersebut telah berjalan selama ini. Penulis menganalisis implementasi dari Perda
tersebut berdasarkan sejumlah materi  muatan Perda  yang  penulis  anggap  penting  dan menjadi  ruh  dalam  Perda  tesebut  yakni dalam  implementasi  strategi  perlindungan, pembinaan,  dan  pengembangan  Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawayang dilaksanakan  melalui  pembelajaran  di lingkungan  pendidikan  formal,  non  formal, sekolah, keluarga dan masyarakat.
Implementasi  strategi  melalui  jalur pendidikan  formal  disesuaikan  dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni dalam peningkatan  kualitas  tenaga  pendidik  dan kurikulum. Dalam upaya peningkatan tenaga  pendidik  terkait  dengan  Bahasa,
Sastra, dan Aksara Jawa, Dinas Pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah  telah melakukan  pelatihan  kepada  guru  sekolah SMA/sederajat  dimana  setiap  tahun  300 guru bahasa Jawa dilatih.
Implementasi berikutnya adalah dalam  pengembangan  kurikulum  tentang bahasa  Jawa.Pada  saat  ini  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyempurnakan  kurikulum  bahasa  Jawa untuk  jenjang  tingkat  menengah  dimana kurikulum  tersebut  disesuaikan  dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah.
Implementasi berikutnya dalah standarisasi  kualitas  materi  dalam  buku yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di sekolah. Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  sudah  membentuk tim  penilai  buku  dengan  dasar  Surat Keputusan Gubernur dimana tugas dari tim tersebut adalah menerima buku pembelajaran  bahasa  Jawa  dari  penerbit untuk dinilai kelayakannya.
Implementasi  yang  tidak  kalah penting adalah pencantuman nilai peajaran bahasa  Jawa  tidak  saja  di  rapor  siswa namun  juga  dalam  ijazaah.  Sejak  tahun 2014  mata  pelajaran  bahasa  Jawa  sudah dimasukkan  dalam  lembar  ijazah  untuk tingkat SMA sebagaimana menjadi kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah.  Dengan  dimasukkannya  nilai bahasa  Jawa  dalam  ijazah  maka  siswa akan  semakin  terdorong  untuk  belajar  dan ada  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dari sekolah maupun guru pengajar.
Pencantuman  nilai  mata  pelajaran Bahasa  Jawa  pada  ijazah  SMA  pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan  pelaksanaan  mata  pelajaran Bahasa Jawa di satuan pendidikan (dasar- menengah)  yang  terpisah/berdiri  sendiri sebagai  mata  pelajaran.  Dimana  alokasi waktu  pelajaran  Bahasa  Jawa  di  Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan  (dasar-menengah)  sekurang- kurangnya  2  (dua)  jam  pelajaran  setiap minggu,  pada  setiap  tingkatan  kelas.  Hal tersebut  merupakan  wujud  pelaksanaan Perda sekaligus implementasi dari Peraturan  Gubernur  sebagai  peraturan pelaksananya.
Dari Strategi pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa  melalui  Jalur  Pendidikan  Informal, Keluarga, dan Masyarakat terdapat sejumlah strategi yang sudah diimplementasikan yakni
pertama, meningkatkan  perhatian,  dukungan  dan bantuan kepada paguyuban,paheman, yayasan,  dan  sanggar-sanggar  dalam melindungi, membina dan
mengembangkan  bahasa,  sastra,  dan aksara Jawa. Strategi
tersebut diimplementasikan  dengan  memberikan penghargaan kepada ahli bahasa, sastrawan  dan  sosialisasi  dengan  siaran dalam bahasa Jawa di RRI.
Kedua, meningkatkan kegiatan apresiasi  dan  kompetisi  melalui  lomba- lomba  mengenai  pemakaian,  penggunaan bahasa  Jawa,  serta  penulisan  aksara Jawa.  Strategi  tersebut  diimplementasikan dengan  diadakanya  loba  sesorah  boso Jowo  yang  diikuti  oleh  umum,  guru  dan murid oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.  Disamping  itu  adapula  lomba macapat  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pariwisata  Provinsi  Jawa  Tengah  yang bertempat di RRI.
Ketiga,  memberikan  penghargaan kepada  sastrawan,  pelestari,  dan  pegiat bahasa,  sastra,  dan  aksara  Jawa  yang berprestasi dimana kegiatan tersebut dilakukan melalui Balai Bahasa.
Keempat,  memberikan  perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berkembangnya  penerbitan  media  massa berbahasa  Jawa.  Pemberiaan    perhatian, dorongan,    dan      dukungan    terhadap berkembangnya  penerbitan  media  massa berbahasa    Jawa  dilakukan  dengan kegiatan    berupa    Sisipan    Jagad    Jawa setiap  hari   kamis kepada SOLOPOS.
Adapun strategi yang belum diimplementasikan adalah memasyarakatkan  penggunaan  bahasa
Indonesia  yang  didampingi  dengan  aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan
yang bersifat
publik.
Berdasarkan penjelasan dari semua informan  diperoleh  keterangan  bahwa strategi  tersebut  belum  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  hal tersebut  terkait  dengan  banyaknya  tempat dan  bangunan  publik  yang  perlu  untuk didampingi  dengan  aksara  Jawa  sehingga
memerlukan  waktu  dan  anggaran  yang memadahi. Penamaan tempat dan bangunan  publik  tersebut  memerlukan koordinasi  dengan  banyak  SKPD  maupun instansi  lain  yang  sangat  banyak  di  Jawa Tengah  tidak  saja  oleh  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan maupun
Dinas Pariwisata. Strategi tersebut belum terlaksana  karena  belum  menjadi  prioritas dari  kepala  daerah  maupun  SKPD  terkait yang  memiliki  tempat  dan  bangunan. Seperti  misalnya,  untuk  penamaan  jalan yang menjadi kewenangan Dishubkominfo.
Dalam  level  perencanaan  dan dasar  hukum  strategi  tersebut  pada dasarnya juga telah dirinci dalam Peraturan Gubernur  No  57  Tahun  2013  di  Pasal  17 bahwa  Pengembangan  aksara  Jawa  di masyarakat  dilakukan  dengan  menuliskan aksara  Jawa  sebagai  pendamping  bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor, toko, perusahaan, lembaga- lembaga  Pemerintah  maupun  swasta  di Jawa  Tengah.  Namun  demikian  sekali  lagi bahwa strategi tersebut belum diimplementasikan.
Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No  9 Tahun  2012  tentang  Bahasa,  Sastra,  dan Aksara Jawa ditetapkan pada 30 Mei 2012 oleh  Gubernur  Bibit  Waluyo.  Peraturan pelaksana  dari  Perda  tersebut  yakni Peraturan Gubernur diterbitkan pada tanggal 17 September 2013 oleh Gubernur Ganjar Pranowo yakni  Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  57  Tahun  2013 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  9 Tahun  2012Tentang  Bahasa,  Sastra,  Dan Aksara Jawa.
Jika  melihat  dalam  pasal  18  Perda tersebut,  bahwa  Peraturan  pelaksanaan mengenai  Peraturan  Daerah  ini  ditetapkan paling  lambat  1  (satu)  tahun  sejak Peraturan  Daerah  diundangkan  maka dapat dikatakan bahwa penerbitan Peraturan  Gubernur  tersebut  masih  dalam batas tenggang waktu meskipun semestinya  Pergub  terbit  paling  lama  30 Mei 2013.

## B.4.  Kendala Implementasi Perda
Dalam  pelaksanaan  strategi  Perda Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  9  Tahun 2012Tentang  Bahasa,  Sastra,  DanAksara Jawa ditemukan sejumlah kendala.
Pertama, untuk jalur formal adalah minimnya jumlah jam untuk mata pelajaran bahasa  Jawa  dimana  satu  minggi  hanya dua  jam  saja.  Itupun  juga  kadang-kadang masih ditawar oleh sejumlah sekolah untuk mengurangi  jumlah  jam  pelajaran  bahasa Jawa.
Kedua,  untuk  jalur  keluarga.Kedua, dikota-kota  besar  terutama  itu  banyak keluarga-keluarga  baru  yang  mempunyai komunitas baru seperti perumahan- perumahan  itu  dan  rata-rata  mereka  itu dirumah tangganya/dikeluarganya tidak menggunakan  bahasa  Jawa  tapi  bahasa Indonesia. Jadi anak itu diajarkan disekolah bahasa Jawa, tapi kemudian jika sudah kembali ke rumah anak menggunakan  bahasa  Indonesia  sehingga dukungan  dari  keluarga  nampak  kurang maksimal.
Ketiga,  belum  ada  media  televisi yang mampu memberikan tayangan
edukatif  terkait  bahasa  Jawa  kepada masyarakat khususnya generasi muda dan anak-anak.  Setidaknya  satu  acara  dalam satu  hari  saja  di  Jawa  Tengah  belum  ada stasiun televisi yang memberikan tayangan tersebut.  Dulu  pernah  ada  di  salah  satu stasiun televisi lokal (TVB) yang menayangkan  berita  dalam  bahasa  Jawa dengan  jawa  ngoko  namun  pada  saat  ini acara tersebut sudah tidak lagi ditayangkan.
Keempat,  Di  Jawa  Tengah  sudah tidak memiliki media cetak yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa  pengantar.  Dulu  pernah  muncul “Joko  Lodang”dan  “  Suryo Condro”  namun pada  saat  ini  kedua  majalah  tersebut sudah  tidak  lagi  terbit.  Satu-satunya  yang masih ada adalah Penyebar Semangat dari Jawa Timur.

## C.  PENUTUP
Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No  9 Tahun  2012  tentang  Bahasa,  Sastra,  dan Aksara Jawa merupakan Peraturan Daerah yang  baik  dimana  peraturan  daerah tersebut  telah  memenuhi  kriteria  peraturan perundang-undangan  yang  baik  yang dicirikan  oleh  tujuh  kriteria  yakni  kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk  yang  tepatKelembagaan  atau organ  pembentuk  yang  tepat,  Kesesuaian antara  jenis  dan  materi  muatan,  Dapat dilaksanakan,  Hasil  guna  dan  daya  guna, Kejelasan  rumusan,  dan  keterbukaan. Dalam perspektif tata peraturan perundang-undangan,  peraturan  daerah tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang  yang  lebih  tinggi  dimana hal  tersebut  dikuatkan  oleh  padangan Kementerian
Dalam Negeri bahwa peraturan daerah tersebut
dapat diberlakukan.
Adapun strategi yang belum diimplementasikan adalah memasyarakatkan  penggunaan  bahasa Indonesia  yang  didampingi  dengan  aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah perlu segera mengimplementasikan strategi  pengembangan  akasara  jawa  di masyarakat  dilakukan  dengan  menuliskan aksara  Jawa  sebagai  pendamping  Bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor, toko, perusahaan, lembaga- lembaga  pemerintah  maupun  swasta  di Jawa Tengah. Strategi tersebut diawali dari jalan dan kantor yang menjadi kewenangan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk memberikan  contoh  kepada  swasta.  Oleh karenanya  perlu  koordinasi  lintas  SKPD untuk mengimplementasikan strategi tersebut.
Mayoritas pemilih tidak setuju dengan  praktik  politik  uang.  Dalam  Pilgub hanya  sedikit  dari  pemilih  (7  persen)  yang menerima  barang/uang  dari  tim  sukses kandidat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badjuri,  A  &  Yuwono.  Y.  2002. Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Strategi. Semarang:  JIP UNDIP.
Brannen,  Julia.  1997. Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik . Yogyakarta: LKIS.
Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung: Nusamedia. Moelong, Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Nugroho, Rian. 2009. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurcholis,  Hanif.  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Grasindo.
Patton, M Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sinambela, Mahadi & Azhari S. 2003. Dilema Otonomi daerah & Masa Depan Nasionalisme Indonesia . Yogyakarta: Balairung & Co. Syaukani,  dkk.  2005. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tangkilisan, Hessel.2003. Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Balairung. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Med Press.