## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DI DAERAH JAWA BARAT (KAJIAN DI DAERAH BANDUNG, SUKABUMI, CIMAHI, INDRAMAYU, DAN GARUT)
Mety Rahmawati Argo Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta metyargo@trisakti.ac.id
Naskah diterima: 27 Maret 2018; revisi: 29 April 2018; disetujui: 24 Juni 2018

## Abstract
Trafficking  in  persons  is  a  violation  of  human  rights,  which  must  be eradicated.  His  victims  suffered  greatly,  both  materially  and  non-material. Causes  the  victim  to  feel  insecure,  and  is  not  guaranteed  his  rights.  The State has an obligation to guarantee the fulfillment of the rights of victims of trafficking in persons. The purpose of this study is to obtain a description of the  provision  of  legal  protection  to  victims  of  trafficking  in  persons,  using qualitative research methods, using the theory of preventive legal protection aimed  at  preventing  the  occurrence  of  disputes,  directing  government actions  to  be  cautious  in  decision-making  based  on  discretion,  and repressive  protection  aims  to  resolve  the  dispute,  including its  handling  at the  judiciary.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  provision  of  legal protection to victims of trafficking in persons in the Regional Regulations of each  study  area,  implemented  after  the  condition  and  facilities  owned infrastructure.  Protection  is  provided,  but  not  entirely,  primarily  for compensation, restitution, non-identity publication, still inconsistent.
Keyword: legal protection, victims, crimes of trafficking in persons.

## I.  LATAR BELAKANG
Mereka yang menjadi korban tindak pidana, menderita secara fisik maupun non fisik, dalam arti menurut C Maya Indah S (2004:165), penderitaan korban tidak hanya secara fisik material saja, tetapi justru penderitaan batiniah yang paling dirasakan secara mendalam oleh korban.
Termasuk  korban  perdagangan  orang,  dimana  korban  telah  menderita  secara material  dan juga  fisik,  yaitu  pada  waktu  akan  berangkat  mereka  membayar  sejumlah uang,  kemudian  ternyata  tidak  diberangkatkan  atau  diberangkatkan  dengan  bekerja  di tempat  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian,  atau  diberangkatkan  dengan  hutang  yang tidak  diketahui  asal  usulnya  yang  harus  dibayarkan  dengan  jangka  waktu  yang  tidak diketahui lunasnya atau dipekerjakan sebagai budak tanpa bayaran, atau diberangkatkan namun  sampai  ditempat  tujuan  dibekerjakan  dengan  majikan  lebih  dari  satu  majikan, dan  segala  macam  bentuk  perdagangan  orang,  termasuk  di  dalamnya,  perdagangan organ tubuh manusia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 1, Juni 2018 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  dalam  Pasal  4  tegas mengatakan perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Selain  dalam  ketentuan  Pasal  4  UDHR,  pelarangan  perdagangan  manusia  yang dianggap sebagai pelanggaran HAM juga termuat dalam Pasal 8 ICCPR ( International Covenant on Civil and Political Rights ) yang intinya menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib.
Menyimak dari bentuk-bentuk dan modus operandi perdagangan orang tersebut, sudah  dapat  diketahui,  bahwa  korban  juga  menderita  secara  batiniah.  Dimana penderitaan  ini  akan  menimbulkan  penderitaan  yang  tidak  mudah  disembuhkan. Memerlukan  rehabilitasi  medis  dengan  jangka  waktu  lama.  Untuk  pemulihan  juga memerlukan  biaya  dan  kesabaran,  serta  partisipasi  keluarga  dan  masyarakat disekitarnya.
Daearah  wilayah  Jawa  Barat,  merupakan  salah  satu  wilayah  dimana perdagangan  orang  sering  terjadi.  Hal  ini  terutama  di  daerah  Banten,  Garut, Tasikmalaya, Cikampek, dan Cianjur. Berdasarkan hasil penelitian
Negara  dalam  hal  ini,  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan hukum  kepada  korban  perdagangan  manusia,  termasuk  di  dalamnya  memberikan restitusi,  kompensasi  dan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  berdasarkan  UU  No  21  Tahun 2007 tentang Perdagangan orang dan UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Sejak  tahun  2010,  menurut  data  jaringan  Gerakan  Perempuan  anti trafficking menunjukkan  dari  tahun  2007  sampai  Juni  2008  terdapat  korban  perdagangan  orang sejumlah 232, 28 anak-anak, 23 bayi, dan 181 perempuan dewasa. Jumlah tersebut 84% dari  keseluruhan  korban  perdagangan  orang  secara  Nasional  pada  saat  itu.  Paling banyak adalah didaerah Sukabumi (13%), Indramayu (54%), Cimahi (11 %) dan Garut (6%)  (Megapolitas  Pos  Edisi  Rabu  26  Mei  2010).  Pada  tahun  2011,  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  Bogor  menyatakan  kasus perdagangan orang masih banyak di wilayah Jawa Barat, 882 kasus, hal ini berdasarkan data  IOM  (Organisasi  Migrasi  Internasional/ International  Organization  of  Migration ), namun  menurut Euis  Hidayat  (ketua  IOM),  masih  banyak  laporan  yang  belum  terdata (Republika  Edisi  Kamis  10  Maret  2011).  Institut  Perempuan  memuat  dalam  laman dunia  maya,  menyatakan  bahwa  selama  bulan  Mei  2012  sampai  dengan  Desember 2013, terdapat  89  kasus  buruh  migran  di  Jawa  Barat,  sedangkan  korban  adalah  dalam kasus-kasus:  trafficking:  21;  hilang  kontak:  16;  kekerasan  terhadap  pembantu  rumah tangga/  PRT  migran  (kekerasan  fisik  dan  kekerasan  seksual):  8;  pekerja  migran  tidak diperbolehkan pulang: 8; sengketa ketenaga kerjaan: 4; menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan: 4; terlantar: 4; kasus pra penempatan: 2; pembatasan hak berkomunikasi: 2;  penipuan:  1;  lain-lain:  13.  Namun  ternyata  pengetahuan  masyarakat  akan perdagangan  orang  belum  memadai,  juga  garis  kemiskinan,  tingkat  pendidikan  yang rendah,  kurangnya  sosialisasi  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan,  sangat
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempengaruhi korban, sehingga menjadi korban perdagangan orang
( www.institutperempuan.or.id ).  Sehingga  dapat  dibayangkan,  bahwa  korban,  mencari keadilan, tidak mengetahui cara dan mendapatkan hak-hak mereka sendiri. Para aparat penegak  hukum  juga  tidak  mendapatkan  pengawasan  yang  memadai,  sehingga  ada kemungkinan  perlindungan  hukum  kepada  korban  perdagangan  orang  tidak  dapat dilaksanakan secara optimal.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian normatif yuridis, dilakukan dengan mengkaji dan menelaah asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan perundang- undangan yang  terkait  dengan  obyek  penelitian.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Jakarta  dan Jawa Barat (studi Kasus Banten, Cimahi, Sukabumi, Indramayu dan Garut. Data yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  Data  primer  sebagai  data pendukung.  Data  primer  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  P2TP2A/ pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  di  Bandung,  Sukabumi, Cimahi,  Indramayu  dan  Garut.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menelusuri perpustakaan-perpustakaan  kemudian  dipilah  data  tersebut  sesuai  dengan  obyek penelitian, serta menggunakan data primer sebagai data pendukung dari data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan fakta yang sebenarnya, beserta dasar  hukumnya,  data  dari  beberapa  daerah  di  Jawa  Barat,  kemudian  di  olah  sesuai dengan obyek penelitian dan di analisis untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang dituju.

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban merupakan kebijakan yang diberikan  pejabat  yang  berwenang  tersebut,  oleh  karenanya  kemungkinan  pemberian perlindungan  diberikan  dalam  bentuk  yang  berbeda  atau  belum  memadai,  tergantung kepada  situasi  dan  kondisi  disetiap  daerah  korban.  Hal  ini  mengingat  pejabat  yang berdaulat  memiliki  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  hukum  merupakan  kewajiban  yang  diberikan  negara  kepada masyarakat  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  sebagaimana  dijelaskan  dalam penjelasan  UU  No  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU  No  13  Tahun  2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Pasal 55 UU No 21 tahun 2007). Sebagaimana disebutkan  dalam  pertimbangan  UU  No  21  Tahun  2007  tentang  perdagangan  orang bahwa  perdagangan  orang  merupakan  perbuatan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Di dalam Convention  on  the  Elimination  of  all  forms  of  discrimination  against  women (CEDAW)  ditegaskan  bahwa  diskriminasi  terhadap  perempuan  berarti:  “setiap perbedaan,  pengucilan  atau  pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin,  yang mempunyai  pengaruh  dan  tujuan  untuk  mengurangi    atau  menghapus  pengakuan, penikmtan atau penggunaan hak-hak asas manusia dan kebebasan kebebasan pokok di
bidang politik, ekonomi, sosal, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas  dari  status  perkawinan  mereka,  atas  dasar  persamaan  antara  laki-laki  dan perempuan”.  (Pasal  1).  CEDAW  mencantumkan  kewajiban  Negara  untuk  membuat peraturan-peraturan  yang  tepat,  termasuk  pembuatan  Undnag-Undang,  untuk memberantas  segala  bentuk  perdagangan  perempuan  dan  eksploitasi  pelacuran.  (Pasal 6).
Konvensi  ILO  ( International  Labor  Organisation )  No.  189,  mengatur  tentang kerja  layak  bagi  PRT,  bahwa  setiap  anggota  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segla jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5).
A.1. Perlindungan hukum menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang dan UU No 31Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Berdasarkan Pasal 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang, Tindak Pidana  perdagangan  manusia  dimulai  dari  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/  atau  korban  yang  wajib dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  Lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang Undang ini.
Berdasarkan  Pasal  43  UU  No.  21  tahun  2007,  Korban  tindak  pidana perdagangan  manusia  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  UU  No  13  thn  2006 tentang perlindungan saksi dan korban. UU ini sudah dirubah dengan UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak-hak saksi dan korban adalah:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.
Hak  diberikan  sesuai  dengan  keputusan  LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban). Hak juga diberikan kepada saksi pelaku, saksi pelapor dan ahli serta orang yang dapat memberikan keterangan namun bukan saksi dan bukan ahli. Setiap Korban pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  Korban  tindak  pidana  terorisme  selain mendapatkan hak yang tersebut diatas, juga berhak atas Kompensasi. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya  kepada  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  LPSK.  Pelaksanaan pembayaran  Kompensasi  diberikan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang diberikan selain hak di atas, adalah sebagai berikut:
1. Hak  mendapatkan  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis.
2. Hak  mendapatkan  kompensasi.  Pengajuan  kompensasi  oleh  korban, keluarga  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  HAM  melalui  LPSK. Pembayaran kompensasi berdasarkan putusan pengadilan yang in kracht .
3. Berhak memperoleh restitusi. Berupa ganti kerugian atas:
a.   Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b.   Penderitaan;
c.   Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d.   Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
Hak-hak  ini  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam  amar  putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Dilaksanakan sejak  dijatuhkan  putusan  pengadilan  tingkat  pertama.  Dapat  dititipkan terlebih  dahulu  di  pengadilan  tempat  perkara  diputus.  Dilakukan  dalam  14 (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  diberitahukannya  putusan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Jika  pelaku  diputus  bebas  oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya  agar  uang  restitusi  yang  dititipkan  dikembalikan  kepada  yang bersangkutan. Pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan  perkara,  disertai  dengan  tanda  bukti  pelaksanaan  pemberian
restitusi  tersebut.  Salinan  tanda  bukti  pelaksanaan  pemberian  restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya. Pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 hari sejak diberitahukan keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap/ in kracht van gewijsde , korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada  pemberi  restitusi,  untuk  segera  memenuhi  kewajiban  memberikan restitusi  kepada  korban  atau  ahli  warisnya.  Peringatan  tidak  dilaksanakan dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan  memerintahkan  penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.
4. Berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan  baik  fisik  maupun  psikis  akibat  tindak  pidana  perdagangan orang. Hak-hak diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian,  relawan  pendamping,  atau  pekerja  sosial  setelah  korban melaporkan  kasus  yang  dialaminya  atau  pihak  lain  melaporkannya  kepada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Permohonan  diajukan  kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan  dan  sosial  di  daerah.  Menteri  atau  instansi  yang  menangani rehabilitasi  wajib  memberikan  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial, pemulangan,  dan  reintegrasi  sosial  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak  diajukan  permohonan.  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
5. Pertolongan  wajib  diberikan  apabila  korban  dalam  keadaan  trauma  atau penyakit  yang  membahaya  dirinya.  Pertolongan  segera  diberikan,  instansi yang  menangani  masalah-masalah  kesehatan  dan  sosial  di  daerah  wajib memberikan  pertolongan  pertama  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah permohonan diajukan.
6. Perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, diberikan perlindungan pribadi,  kepentingan  korban  dan  memulangkan  ke  Indonesia  dengan  biaya Negara.Serta disesuaikana peraturan internasional yang berlaku.
7. Korban  WNA  diberikan  perlindungan  dan  pemulangan  ke  Negara  asal dengan  berkoordinasi  perwakilannya  di  Indonesia.  Serta  disesuaikana peraturan internasional yang berlaku.
Selain hal di atas korban tindak pidana perdagangan orng berhak mendapatkan kerahasiaan  atas  identitasnya  dan  juga  Kerahasiaan  identitas  diberikan  apabila  korban
mendapat  ancaman  fisik  maupun  psikis  dari  orang  lain  yang  berhubungan  dengan kesaksiannya  atau  sebagai  korban.  Diberikan  kepada  keluarga  korban  sampai  derajat kedua.
Setiap propinsi dan kabupaten dibentuk ruang pelayanan khusus di kantor polisi setempat untuk keperluan penyidikan perkara tindak pidana perdagangan orang. Ruang pelayanan  khusus  dan  tata  cara  pelayanan  khusus  diatur  dalam  peraturan  Kepala Kapolri.  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia wajib  memberikan  perlindungan,  baik sebelum,  selama,  maupun  sesudah  proses  pemeriksaan  perkara.  Serta  setiap kabupaten/kota  dapat  dibentuk  pusat  pelayanan  terpadu  bagi  saksi  dan/atau  korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan pemerintah mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.
A.2. Perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan pada korban, Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Dan  Mekanisme  Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  berhak  memperoleh Kompensasi.  Perrnohonan  untuk  memperoleh  Kompensasi  dilakukan  secara  tertulis dalam  bahasa  Indonesia  di  atas  kertas  bermeterai  cukup  kepada  pengadilan  melalui LPSK  Pertimbangan  LPSK  disertai  dengan  rekomendasi  untuk  mengabulkan pennohonan  atau  menolak  permohonan  Kompensasi.  Jaksa  Agung  mencantumkan permohonan  Kompensasi  beserta  keputusan  dan  pertimbangan  LPSK.  Pengadilan  hak asasi  manusia  memeriksa  dan  memutus  permohonan  Kompensasi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Jaksa  Agung  melaksanakan  putusan pengadilan  hak  asasi  manusia  yang  memuat  pemberian  Kompensasi  dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung  sejak  salinan  putusan  pengadilan  diterima.  Pelaksanaan  pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  14  dilaporkan  oleh  LPSK  kepada  Ketua  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia dan Jalsa Agung disertai dengan bukti pelaksanaannya.
Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau  psikologis.  Pengajuan permohonan  Restitusi  dapat  dilakukan  eebelum  atau  setelah  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
Dalam  hal  pembayaran  Restitusi  dilakukan  oleh  pihak  ketiga,  pelaku  tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan eebelum atau setelah putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  melalui.  Dalam  hal permohonan  Restitusi  diajukan  sebelum  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam  tuntutannya.  Dalam  hal  permohonan  Restitusi  diajukan  setelah  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dibacakan,  LPSK  dapat mengajukan  Restitusi  kepada  pengadilan  untuk  mendapat  penetapan.  Fertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.
Penuntut  umum  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  memuat  pemberian Restitusi  dengan  menyampaikan  salinan  putusan  pengadilan  kepada  LPSK  paling lambat  7  (tujuh)  Hari  terhitung  sejak  salinan  putusan  pengadilan  diterima.  Dalam  hal pemberian  Restitusi  dilakukan  secara  bertahap,  setiap  tahapan  pelaksanaan  atau keterlambatan  pelaksanaan  harus  dilaporkan  Korban,  Keluarga,  atau  kuasanya  kepada LPSK  dengan  tembusan  kepada  ketua  pengadilan.  Dalam  hal  Korban  tindak  pidana meninggal  dunia,  restitusi  diberikan  kepada  Keluarga  Korban  yang  merupakan  ahli waris.
Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme,  tindak  pidana  perdagangan  orang,  tindak  pidana  penyiksaan,  tindak  pidana kekerasan  seksual,  dan  penganiayaan  berat  berhak  memperoleh  Bantuan.  Bantuan berupa:
a. bantuan medis; dan
b. bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan  psikologis.  Permohonan  bantuan diajukan  kepada  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  di  atas  kertas bermeterai  cukup  kepada  LPSK.  LPSK  menentukan  kelayakan,  jangka waktu,  dan  besaran  biaya  yang  diperlukan  dalam  pemberian  Bantuan berdasarkan  keterangan  dokter,  psikiater,  psikolog,  rumah  sakit,  dan/atau pusat kesehatan / rehabilitasi.
LPSK  berwenang  memperpanjang  atau  menghentikan  pemberian  Bantuan, setelah  mendengarkan  keterangan  dokter,  psikiater,  atau  psikolog.  Penghentian pemberian Bantuan dapat dilakukan atas permintaan Saksi dan/ atau Korban
Pemerintah  daerah  wajib  melakukan  rehabilitasi  terhadap  korban  perdagangan orang  melalui:  pemulihan  kesehatan  fisik  dan  psikis  bagi  korban  perdagangan  orang; reintegrasi  korban  perdagangan  orang  kekekuarganya  atau  lingkungan  masyarakatnya; pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang. Serta pemda  wajib  menyusun  rencana  aksi  daerah  pencegahan,  penanganan  dna  rehabilitasi korban perdagangan orang.
Dalam kasus perdagangan orang, terhadap korban perdagangan orang, diberikan restitusi,  kompensasi,  rehabilitasi  medis  dan  social  serta  reintergrasi  ke  dalam
masyarakat, merupakan kewajiban daripada Penuntut umum untuk melaksanakan hak- hak tersebut didampingi lembaga yang ditunjuk Negara untuk itu.
Di  dalam  Peraturan  Presiden  No.  69  Tahun  2008  Tentang  Gugus  Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dibentuk Gugus Tugas Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pusat,  yang selanjutnya  disebut  Gugus  Tugas  Pusat  adalah  lembaga  koordinatif  yang  bertugas mengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana  perdagangan orang  ditingkat  nasional.  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Provinsi,  yang  selanjutnya  disebut  Gugus  Tugas  Provinsi  adalah lembaga  koordinatif  yang  bertugas  mengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  tingkat  provinsi.  Gugus  Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya  disebut  Gugus  Tugas  Kabupaten/Kota  adalah  lembaga  koordinatif  yang Tugas  meng-koordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota.
Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan  advokasi,  sosialisasi,  pelatihan,  dan  kerja  sama  baik  kerja sama nasional maupun internasional;
c. memantau  perkembangan  pelaksanaan  perlindungan  korban  yang  meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi
Pelayanan  Terpadu  yang  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  melakukan perlindungan  bagi  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  instansi  atau  lembaga  terkait  sebagai  satu kesatuan  penyelenggaraan  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan, reintegrasi  sosial,  dan  bantuan  hukum  bagi  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana perdagangan orang.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  adalah  suatu  unit  kesatuan  yang menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  untuk  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana perdagangan  orang.  PPT  wajib:  a.  memberikan  pelayanan  dan  penanganan  secepat mungkin  kepada  saksi  dan/atau  korban;  b.  memberikan  kemudahan,  kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban; c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau  korban;  dan  d.  menjamin  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  saksi  dan/atau korban  PTT  bertujuan  melaksanakan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  saksi  dan/atau korban  atas  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan,  reintegrasi  sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
Lingkup  pelayanan  terpadu  bagi  saksi  dan/atau  korban  meliputi  pelayanan rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan  dan  reintegrasi  sosial,  termasuk
advokasi,  konseling,  dan  bantuan  hukum.  Pelayanan  terpadu  berlaku  bagi:  a.  setiap saksi  dan/atau  korban  yang  berada  di  wilayah  Republik  Indonesia;  dan  b.  setiap  saksi dan/atau  korban  warga  negara  Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri.    PPT  dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium. Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi  dan/atau  korban.  Penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  dilaksanakan  pemerintah kabupaten/kota  yang  dilakukan  dengan  bekerja  sama  antarinstansi  atau  lembaga pemerintah  terkait  di  daerah.  Pemerintah  dan  pemerintah  provinsi  dapat  menyediakan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang diperlukan oleh PPT di kabupaten/kota. Dalam  hal  diperlukan,  PPT  dapat  mendayagunakan  tenaga  pelaksana  atau  petugas fungsional dari masyarakat.
Saksi  dan/atau  korban  berhak  memperoleh  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT. Hak diajukan oleh saksi  dan/atau  korban,  keluarganya,  temannya,  petugas  kepolisian,  relawan pendamping,  atau  pekerja  sosial.  Pimpinan  atau  petugas  yang  ada  pada  PPT  wajib melayani  saksi  dan/atau  korban.  Pimpinan  atau  petugas  PPT  segera  menangani  saksi dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.  Pimpinan atau petugas PPT, dalam  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  jam  sejak  menerima  saksi  dan/atau korban  yang  sedang  dirawat  atau  dipulihkan  kesehatannya,  wajib  melaporkannya kepada  petugas  kepolisian  terdekat.  Dalam  hal  saksi  dan/atau  korban  melaporkan kepada kepolisian terdekat, maka petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban  pada  ruang  pemeriksaan  khusus  yang  tersedia.  Jika  setelah  dilakukan pemeriksaan  dan  terbukti  bahwa  saksi  dan/atau  korban  mengalami  penderitaan  akibat tindak  pidana  perdagangan  orang,  maka  petugas  kepolisian  yang  melakukan pemeriksaan  wajib  membawa  saksi  dan/atau  korban  ke  PPT  terdekat.    Laporan  wajib ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Untuk menjalankan  proses,  pimpinan  kepolisian  memerintahkan  kepada  penyidik  untuk melakukan  tugas  penyidikan  dan  sekaligus  melakukan  perlindungan  terhadap  saksi dan/atau korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  pemerintah  daerah  sudah  memiliki  rumah  perlindungan  sosial  atau pusat trauma sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka rumah perlindungan sosial atau pusat trauma tersebut dapat difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan  PPT.  Untuk  penyelenggaraan  pelayanan  pemerintah  daerah  dapat mendayagunakan  rumah  perlindungan  sosial  atau  pusat  trauma  milik  masyarakat  atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.
Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara Indonesia dan berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi  pribadi  dan  kepentingan  saksi  dan/atau  korban  serta  memulangkannya  ke Indonesia  atas  biaya  negara.  Untuk  kepentingan  pemulangan  saksi  dan/atau  korban, perwakilan  Pemerintah  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  segera  melaporkan  kepada Menteri  Luar  Negeri  dalam  rangka  percepatan  penanganan  saksi  dan/atau  korban.
Menteri Luar Negeri wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal saksi dan/atau korban dan instansi terkait lainnya, untuk memulangkan saksi dan/atau korban ke daerah asalnya.  Pemerintah daerah wajib menjemput dan memulangkan ke daerah asal dan tindakan lain yang diperlukan dalam melindungi saksi dan/atau korban. Dalam hal  saksi  dan/atau  korban  mengalami  penderitaan  akibat  tindak  pidana  perdagangan orang, maka:
a. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib memberikan pertolongan kepada saksi dan/atau korban ke rumah sakit terdekat;
b. Departemen  Sosial  atau  instansi  yang  menangani  bidang  sosial  di  daerah wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat.
Dalam hal saksi dan/atau korban berada di luar wilayah daerah asalnya, kepala daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi dan/atau korban untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan saksi  dan/atau  korban  ke  daerah  asalnya.  Bupati/walikota  daerah  asal  saksi  dan/atau korban  tersebut  wajib  segera  menangani  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan perlindungan  dan  pemulihan  saksi  dan/atau  korban  ke  PPT  yang  tersedia.  Dalam penyelenggaraan  pemulangan  saksi  dan/atau  bupati/walikota  dapat  melakukan  kerja sama dengan bupati/walikota lainnya dengan pemberitahuan kepada gubernur masing- masing.    Dalam  penanganan  saksi  dan/atau  korban,  PPT  wajib  melakukan  jejaring dengan  rumah  sakit  pemerintah  atau  swasta  untuk  perawatan  dan  pemulihan kesehatannya.  Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan  sosial  atau  pusat  trauma  milik  pemerintah,  masyarakat,  atau  lembaga- lembaga pelayanan sosial lainnya.
A.3.  Perda  Jawa  Barat  No  3  Tahun  2008  tentang  Pencegahan  &  penanganan  korban perdagangan  orang  di  Jawa  Barat,  dan  Pergub  Jawa  Barat  No.  89  Tahun  2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2008
Pemerintah  Daerah  Jawa  Barat  mengatur  pemberian  perlindungan  kepada korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  antara  lain  adalah  Peraturan  Daerah  Jawa Barat  No  3  Tahun  2008  tentang  Pencegahan  dan  penanganan  korban  perdagangan Orang,  serta  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No  89  Tahun  2009  tentang  Petunjuk pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2008.
Dalam pengatura di Jawa Barat, setiap orang memiliki hak untuk:
a. mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan pendidikan yang layak;
b. mendapatkan perlakukan yang wajar;
c. dilindungi dari segala perbuatan sewenangwenang;
d. pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan
f. Ikut  berpartisipasi  dalam  upaya  pencegahan,  penanganan  dan  rehabilitasi korban perdagangan orang.
Pemda  Jawa  Jawa  Barat  telah  memiliki  Kebijakan  pencegahan  preemtif  dan preventif  perdagangan  orang.    Kebijakan  preemtif    yang  dilakukan  melalui:  a. peningkatan  jumlah  dan  mutu  pendidikan  baik  formal  maupun  non-formal  bagi masyarakat; b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,  pendanaan,  peningkatan  pendapatan  dan  pelayanan  sosial;  c.  pembukaan lapangan  kerja  seluas-luasnya  bagi  masyarakat;  dan  d.  membangun  partisipasi  dan kepedulian  masyarakat  terhadap  pencegahan  perdagangan  orang.  Pemerintah  Daerah Jawa Barat juga melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan  informasi,  bimbingan  dan/atau  penyuluhan  seluas-luasnya  kepada masyarakat  tentang  nilai-nilai  moral  dan/atau  keagamaan.  Pelaksanaan  kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Jawa Barat dan pelaksanaan pemberdayaan dan  penyadaran  kepada  masyarakat,  dilaksanakan  oleh  perangkat  daerah  yang  tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
a. sosial;
b. pendidikan;
c. ketenagakerjaan; dan
d. perekonomian.
Serta  pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  preemtif  perdagangan  orang  di  Jawa Barat dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dilaksanakan secara  terpadu  yang  dikoordinasikan  oleh  perangkat  daerah  yang  tugas,  pokok  dan fungsinya  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan pencegahan  preemtif  perdagangan  orang  dan  pelaksanaan  pemberdayaan  dan penyadaran kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pencegahan preventif perdagangan orang di Jawa Barat dilakukan melalui:
a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
d. melakukan  pendataan,  pembinaan  dan  meningkatkan  pengawasan  terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Jawa Barat;
e. melakukan  pendataan  dan  memonitor  terhadap  setiap  tenaga  kerja  warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya;
f. membangun  jejaring  dan  kerjasama  dengan  aparatur  penegak  hukum, aparatur  pemerintah,  perguruan  tinggi  dan  berbagai  Lembaga  Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang. (2) Pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  preventif  perdagangan  orang  di  Jawa Barat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Perangkat
daerah  yang  tugas,  pokok  dan  fungsinya  di  bidang:  a.  sosial;  dan  b. ketenagakerjaan.  (3)  Pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  preventif perdagangan orang di Jawa Barat.
Modus tindak Pidana Perdagangan Orang, di Jawa Barat dilakukan dengan salah satu  cara  yaitu  pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri.  Pengaturan  mengenai  Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah/SRBD, dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap  orang  yang  akan  bekerja  di  luar  Kabupaten/Kota  tempat  domisilinya.  Serta melakukan  pengawasan  terhadap  PPTKIS  dan  Korporasi  yang  berada  di  Jawa  Barat untuk  mengetahui  tingkat  ketaatan  PPTKIS  dan  Korporasi  terhadap  peraturan perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan,  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia dan perdagangan orang. Dalam hal hasil pengawasan menunjukan adanya ketidaktaatan PPTKIS  dan/atau  Korporasi  maka  dilakukan  pembinaan  melalui  bimbingan  dan penyuluhan  mengenai  persyaratan  dan  ketentuan  mengenai  ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang. Dalam  hal  pembinaan  tidak  efektif  dan  tidak  meningkatkan  tingkat  ketaatan  maka dilakukan  tindakan  hukum  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pengawasan  dan  pembinaan  dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah  yang  tugas  pokok  dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.
Untuk  penanganan  korban  perdagangan  orang,  Gubernur  membentuk  PPT, Gugus  Tugas,  yang  keanggotaannya  meliputi  Perangkat  Daerah,  Penegak  Hukum, Organisisi  Profesi,  Instansi  Vertikal,  Perguruan  Tinggi  dan  lembaga  swadaya masyarakat  yang  mempunyai  komitmen  terhadap  perjuangan  penegakan  hak  asasi manusia. Gugus Tugas ditetapkanmerupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a. Memberikan  saran  pertimbangan  kepada  Gubernur  mengenai  pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
b. Menyusun  Rencana  Aksi  Daerah  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  korban  tindak pidana perdagangan orang;
d. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
e. Memantau  perkembangan  pelaksanaan  perlindungan  korban  yang  meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
f. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
h. Mendorong  terbentuknya  Gugus  Tugas  dan  PPT  di  kabupaten/kota  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan sarana yang ada, pemerintah daerah melakukan:
a. Penjemputan,  penampungan  di  shelter  dan  pendampingan  terhadap  korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili Jawa Barat;
b. Koordinasi  dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  tempat  domisili  korban perdagangan  orang  untuk  proses  pemulangan  bagi  korban  perdagangan orang ke daerah asalnya;
c. Pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak  hukum  yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan; dan
d. Pemberian  bantuan  hukum  dan  pendampingan  bagi  korban  perdagangan orang.
Pemerintah  daerah  juga  melakukan  rehabilitasi  terhadap  korban  perdagangan orang melalui:
a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
b. reintegrasi  korban  perdagangan  orang  ke  keluarganya  atau  lingkungan masyarakatnya; dan
c. pemberdayaan  ekonomi  dan/atau  pendidikan  terhadap  korban  perdagangan orang.
Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
a. sosial;
b. pendidikan; dan
c. kesehatan.
Pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  korban  perdagangan  dilaksanakan  secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di  bidang  Kesejateraan  Sosial.  Masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan: a. membuka tempat penampungan bagi korban  perdagangan  orang;  b.  memberikan  bantuan  baik  moril  maupun  materiil  bagi korban  perdagangan  orang;  dan  c.  melakukan  pendampingan  dan/atau  bantuan  hukum bagi korban perdagangan orang. Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan  melalui  rumah  perlindungan  yang  didirikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan dapat  disediakan  oleh  anggota  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat,  perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional.
Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan  penanganan  korban  perdagangan  orang.  Kerjasama  dilakukan  antara  Daerah dengan:
a. Pemerintah
b. Provinsi lain; dan
c. Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
Kerjasama meliputi kerjasama:
a. pertukaran data dan informasi;
b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
c. pemulangan korban perdagangan orang;
d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
e. penyediaan barang bukti dan saksi.
Pemerintah  Daerah  membentuk  kemitraan  dengan  dunia  usaha  dalam  rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Kemitraan dilakukan melalui: a. Pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat; b. Pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan c. Penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

## A.4. Peraturan Daerah Sukabumi No 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan pelarangan perdagangan orang
Kota Sukabumi telah memiliki Gugus Tugas, yang merupakan wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan dan  penanganan  perdangangan  orang,  terutama  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Sukabumi.  Rumah  Perlindungan  Sosial  dan Trauma  Centre yang  merupakan  tempat yang berfungsi sebagai rumah aman untuk rumah perlindungan awal serta pusat trauma untuk rehabilitasi dan reintegrasi.
Pemerintah  Daerah  Sukabumi  membuat  pusat  pelayanan  terpadu  bagi  saksi, korban  atau  pelapor  perdangangan  orang  terutama  perempuan  dan  anak.  Setiap  orang khususnya  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban,  sebagai  saksi  dan/atau  pelapor dalam  perdangangan  orang  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dan  gugus  Tugas  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Serta ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna memeriksa pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi, pelapor dan/atau korban tindak pidana perdangangan orang.
Korban perdangangan orang terutama perempuan dan anak berhak memperoleh pengobatan,  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan.  Dan  reintegrasi sosial dari pemerintah apabila bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis  akibat  tindak  pidana  perdangangan  orang.  Hak-hak  diajukan  oleh  korban  atau keluarga  korban,  teman  korban,  kepolisian,  relawan,  pendamping,  atau  pekerja  social setelah  korban  diidentifikasi.  Instansi  pemerintah  yang  menangani  rehabilitasi  wajib memberikan  rehabilitasi  social,  pemulangan,  dan  rentegrasi  social  paling  lambat  7 (tujuh)  hari  terhitung  sejak  korban  diidentifikasi.  Untuk  penyelenggaraan  pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social,pemulangan, dan reintegrasi sosial, pemerintah daerah  membentuk  rumah  perlindungan  social  atau  pusat  trauma.    Untuk penyelenggaraan pelayanan, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat  pula  membentuk  rumah  perlindungan  sosial  atau  pusat  trauma.  Rumah
perlindungan sosial, memiliki tugas melakukan layanan rujukan, konsulatasi kesehatan fisik  dan  psikis,  pendampingan  sosial,  dan  /atau pemberian  peningkatan  keterampilan. Tugas, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan.
A.5.  Perda  Indramayu  No  14  Tahun  2005  tentang  tentang  pencegahan  trafiking  dan ekspolitasi seksual komersial anak (ESKA).
Indramayau  telah  memiliki  Satuan  tugas/satgas trafficking bertugas:  a. mengawasi perusahaan-perusahaan, perseorangan, sekelompok orang dan tempat kerja dari  kemungkinan  terjadinya  praktek  trafficking  untuk  eksploitasi  seksual  komersial anak.  Satgas  ini    bertugas:  menerima  dan  menindak  lanjuti  setiap  laporan  adanya praktek trafficking di  perusahaan  atau  tempat  kerja,  tempat  hiburan  baik  di  dalam wilayah  Indramayu  maupun  diluarnya;  mengadvokasi  setiap  tenaga  kerja,  yang mengalami trafficking diperusahaan  atau  tempat  kerja  serta  menempatkan  korban  di Pusat  rehabilitasi  korban trafficking ;  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  internal maupun eksternal di Indramayu maupun lintas sektoral  di Pusat serta lembaga-lembaga Internasional;  mengadakan  pengaduan  hukum  untuk  dan  atas  nama  korban  trafiking terhadap perusahaan dan atau tempat kerja serta PJTKI dan perantara pencari kerja yang harus  bertanggungjawab  dalam  penyaluran  di  perusahaan  dan  atau  tempat  kerja  yang mempraktekan trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
Pusat rehabiltasi korban trafficking di Indramayu dipergunakan untuk pemulihan kesehatan  fisik  dan  mental  korban,  diadakan  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keadaan keuangan daerah.
Asas kerahasiaan Korban, korban dirahasikan identitas diri, keluarga dan tempat tinggalnya dari publikasi.
A.6. Perda Cimahi No 7 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak KLA.
Kota CImahi memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A yang merupakan  salah satu bentuk lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
A.7.  Perda  Kab.  Garut  No  13  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  perempuan  dan  anak dari kekerasan.
Korban  Kekerasan  terhadap  Perempuan  mendapatkan  perlindungan  berupa Pemulangan,  yaitu  upaya  mengembalikan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  dari luar  negeri  ke  titik  debarkasi/ entry  point ,  atau  dari  daerah  penerima  ke  daerah  asal. Kedua Pendampingan, upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang  mempunyai  keahlian  melakukan  pendampingan  korban  untuk  melakukan konseling,  terapi  dan  advokasi  guna  penguatan  dan  pemulihan  diri  korban  kekerasan. Ketiga,  Rehabilitasi  yaitu  pemulihan  dari  gangguan  terhadap  kondisi  fisik,  psikis,  dan
sosial  agar  dapat  melaksanakan  perannya  kembali  secara  wajar  baik  dalam  keluarga maupun  dalam  masyarakat.  Ke  empat,  Rehabilitasi  Sosial  berupa  pelayanan  yang ditujukan  untuk  memulihkan  dan  mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang mengalami  disfungsi  sosial  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar. Kelima  Reintegrasi  Sosial,  upaya  penyatuan  kembali  korban  dengan  pihak  keluarga, keluarga  pengganti,  atau  masyarakat  yang  dapat  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Ke enam, memperoleh Bantuan Hukum yaitu jasa hukum  yang  diberikan  oleh  pendamping  hukum dan  advokat  untuk  melakukan  proses pendampingan  saksi  dan/atau  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang sensitif  gender.    Ke  tujuh,  pelayanan  pendampingan,  pelayanangan  bantuan  hukum, pelayanan kesehatan.
Selain  ke  perlindungan  diatasm  di  Kabupaten  Garut,  terdapat  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak,  yang  selanjutnya  disingkat  P2TP2A, adalah  pusat  pelayanan  yang  terintegrasi  dalam  upaya  pemberdayaan  perempuan  di berbagai  bidang  pembangunan,  serta  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  berbagai jenis  diskriminasi  dan  tindak  kekerasan,  termasuk  perdagangan  orang,  yang  dibentuk oleh  Pemerintah  atau  berbasis  masyarakat,  yang  meliputi:  pusat  rujukan,  pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis  Terpadu  (PKT),  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT),  pusat  pemulihan  trauma (trauma  center),  pusat  penanganan  krisis  perempuan  (women  crisis  center),  pusat pelatihan,  Pusat  Informasi  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (PIPTEK),  rumah  aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:
a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
c. hak menentukan sendiri keputusannya;
d. hak mendapatkan informasi;
e. hak atas kerahasiaan;
f. hak kompensasi;
g. hak atas rehabilitasi sosial;
h. hak atas penanganan pengaduan;
i. hak atas pendampingan;
j. hak untuk mendapatkan visum et repertum secara cuma-cuma; dan
k. hak  korban  dan  keluarganya  untuk  mendapatkan  kemudahan  dalam  proses peradilan.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  terhadap perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:
a. Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Desa;
c. Masyarakat; dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 1, Juni 2018 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## d. Orangtua, Wali dan/atau Keluarga.
Pemerintah Daerah, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menyusun  dan  melaksanakan  program  dan  kegiatan  terkait  perlindungan perempuan dan anak;
b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
c. mengawasi  pelayanan  terhadap  korban  kekerasan  berdasarkan  standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mengalokasikan  anggaran  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi  daerah  yang  merupakan  bagian  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD). berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menyusun  dan  melaksanakan  program  dan  kegiatan  terkait  perlindungan perempuan dan anak;
b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
c. mengawasi  pelayanan  terhadap  korban  kekerasan  berdasarkan  standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mengalokasikan  anggaran  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan desa.
Dalam  rangka  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab,  Pemerintah  Desa menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi Desa yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Masyarakat  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  perlindungan perempuan  dan  anak  melalui  kegiatan  peran  serta  masyarakat  dalam  perlindungan perempuan dan anak. Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. memberikan  informasi  dan/atau  melaporkan  tindak  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  kepada  penegak  hukum  atau  pihak  yang  berwenang; dan
c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
Pemerintah  Daerah  melaksanakan  kegiatan  penyelenggaraan  perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, yang meliputi:
a. pencegahan;
b. pelayanan;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pemberdayaan.
Pelayanan memperhatikan:
a. prinsip pelayanan; dan
b. bentuk pelayanan terhadap korban.
Prinsip pelayanan terdiri atas:
a. cepat;
b. aman dan nyaman;
c. rasa empati;
d. non diskriminasi;
e. mudah dijangkau;
f. tidak dikenakan biaya; dan
g. dijamin kerahasiaannya.
Bentuk pelayanan terhadap korban terdiri atas:
a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
2. pelayanan pendampingan;
3. pelayanan kesehatan;
4. pelayanan bantuan hukum; dan
5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
b. pelayanan  khusus  terhadap  perempuan  korban  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:
1. pelayanan pengaduan;
2. pelayanan penjemputan;
3. pelayanan rujukan medis dan psikologis;
4. pelayanan shelter;
5. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
6. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling, meliputi:
a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
b. persetujuan dilakukan tindakan ( informed consent ).
P2TP2A Garut merupakan wadah pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang  berbasis  terhadap  masyarakat  yang  berfungsi  sebagai  pusat  pelayanan  terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan. Susunan keanggotaan P2TP2A antara lain terdiri dari:
a. unsur Pemerintah Daerah;
b. akademisi;
c. ahli hukum;
d. psikolog;
e. psikiater;
f. tokoh agama; dan
g. unsur masyarakat.
Tugas pokok dari P2TP2A adalah:
a. memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
b. meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan  dan  anak.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai pembentukan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu setiap 6 bulan oleh perangkat daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  dibidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  dengan  eprangkat  daerah  atau  unit  yang  menangani  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh P2TP2A  kepada  Bupati;  Gugus  Tugas  Perlindungan  perempuan  dan  anak  ditingkat kecamatan  kepada  Camat;  Satgas  perlindungan  perempuan  dan  anak  tingkat  Desa kepada  Kepala  Desa.  Lurah;  Disampaikan  secara  tertulis  yang  meliputi  administrasi, keuangan, pelayanan dan konerja, dalam waktu 3 bulan sekali.

## IV. PENUTUP
Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  2018  tentang  pemberian  kompensasi,  restitusi  dan bantuan  pada  korban,    Peraturan  Presiden  No.  69  Tahun  2008  Tentang  Gugus  Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Perlindung  diberikan  oleh individu,  kelompok  atau  lembaga  pemerintah  ataupun  non  pemerintah  yang  bukan lembaga layanan korban, dalam bentuk : a. Pemberian pertolongan darurat (sementara); b. Informasi dan laporan kepada lembaga layanan korban perdagangan orang dan atau lembaga  hukum;  c.  Rujukan  ke  lembaga  layanan  korban  perdagangan  orang  dan/atau lembaga hukum. Setiap korban perdagangan orang berhak disediakan pelayanan dalam bentuk: a. Medis. b. Medikolegal. c. Psikososial. d. Hukum. e. Pemulangan ke daerah asal korban, reintegrasi keluarga dan sarana penjemputan dari setiap Kabupaten/Kota. f. Kemandirian ekonomi. g. Konseling HIV-AIDS dan gangguan jiwa.
Berdasarkan  perangkat  peraturan  daerah  yang  ada  maka  pada  daearah-daerah kajian,  keadaanya  sangat  variatif,  tergantung  dari  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki masing-masing  daerah.  Pemerintah  daerah  Sukabumi,  memberikan  pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, pemerintah daerah  membentuk  rumah  perlindungan  social  atau  pusat  trauma.  Pemerintah  daerah Indramayu,  memiliki  satgas,  merahasikan  identitas  korban  trafficking,  memiliki  Pusat rehabiltasi  korban  trafficking.  Pemerintah  daerah  Cimahi  memiliki  P2TP2A. Pemerintah  daerah  Garut  memberikan  Perlindungan  berupa  pemenuhan  hak-hak
perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi social. Masing masing daerah kajian telah memiliki P2TP2A.
Namun  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  belum  tampak,  dan  merahasiakan identias krban trafficking belum dilakukan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA
C.  Maya  Indah  S. Perlindungan  Korban,  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi . Edisi kedua. Kencana premedia group, Jakarta, 2014.
Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum , PT Chitra Adhitya Bhakti,1996. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Megapolitan  Pos. Tingginya  angka  perdagangan orang  di  Jawa  Barat.  Bandung,  Rabu 26 Mei 2010;
Republika. Kasus perdagangan Manusia di Jawa Barat Tinggi.  Kamis 10 Maret 2011; www.institutperempuan.or.id