## Wajah Hukum

## Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang di Kemenkumham Kota Jambi
Abdul Hariss 1 *, Nur Fauzia 2 , Puti Indah Ramaya 3
Fakultas Hukum Universitas Batanghari *Correspondence: abdul.hariss@unbari.ac.id
Abstrak. Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaaan intelektual yang dilindungi oleh Indonesia dengan catatan merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu kepada instansi Kementerian Hukum dan HAM RI. Hak Merek  berkedudukan  sebagai  pembeda  dan  identitas  bagi  suatu  usaha,  salah  satunya  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM),  namun  realitanya  kesadaran  hukum  pengusaha  UMKM  masih  relatif  rendah.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1) Apa itu merek dagang dan apa arti pentingnya bagi pengusaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  ?  Apa  yang  menyebabkan  rendahnya  minat  pengusaha  UMKM  dalam melakukan pendaftaran merek dagang di Kemenkumham Kota Jambi? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  pengusaha  UMKM  dalam  melakukan  pendaftaran?.  Metode  penelitian  yang digunakan ialah bersifat yuridis empiris dengan teknik wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat suatu kesimpulan bahwasanya ada korelasi antara rendahnya kesadaran hukum pengusaha UMKM untuk melakukan pendaftaran merek dagang diakibatkan oleh berbagai faktor/penyebab, diantaranya ialah rendahnya kesadaran hukum pengusaha UMKM.
Kata Kunci : Merek Dagang ,UMKM, Kesadaran Hukum
Abstract. Trademarks as part of the intellectual property rights protected by Indonesia, provided that the mark must  be  registered  in  advance  with  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia. Trademark rights serve as a differentiator and identity for a business, one of which is micro, small and medium enterprises  (MSMEs),  but  in  reality  the  legal  awareness  of  MSME  entrepreneurs  is  still  relatively  low.  The formulation of the problem in this study are: 1) What is a trademark and what is its importance for micro, small and  medium  enterprises  (MSMEs)?  What  causes  the  low  interest  of  MSME  entrepreneurs  in  registering trademarks at the Jambi City Ministry of Law and Human Rights? 3) How are the efforts being made to increase the legal awareness of MSME entrepreneurs in registering? The research method used is empirical juridical with interview techniques. Based on the research that has been done, it can be concluded that there is a correlation between the low legal awareness of MSME entrepreneurs to register trademarks caused by various factors/causes, the biggest one is the the lack legal awareness of MSME entrepreneurs.
Keyword : tradesmark; enterprises; legal awareness.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya begitu banyak produsen yang memproduksi beranekaragam barang/ kebutuhan hidup masyarakat, biasanya produk-produk tersebut mempunyai ciri khas tertentu sebagai pembeda produk yang sejenis. Hal tersebut semata-mata sebagai upaya agar dapat dikenali oleh konsumen. Pembeda suatu produk dengan produk lain dikenal dengan istilah merek.
Merek  berperan  sangat  penting  baik  bagi  para  pengusaha  ataupun  konsumen,  hal  tersebut dikarenakan merek memberikan citra tersendiri pada suatu produk/jasa di masyarakat. Dalam artian, merek berkedudukan sebagai wajah dari suatu produk. Sehingga dengan citra dan/atau wajah tersebut didapatkan suatu kepercayaan bagi konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
Merek  dalam  hukum  positif  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jalan Ir. H. Djuanda RT. 31 No. 79 Kecamatan Kota Baru Kelurahan Simpang III Sipin Jambi Email : abdul.hariss@unbari.ac.id,
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jalan Sumatra, Lrg. Bersama RT. 15, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
Email : nur.fauzia@unbari.ac.id,
3 Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
Merek  merupakan  bagian  dari  kekayaan  intelektual  dan  diakui  kredibilitasnya  dalam  hukum positif  Indonesia,  namun  terhadap  suatu  merek  baik  dagang/jasa  harus  melalui  proses  pendaftaran secara formiil pada instansi terkait, dalam hal ini ialah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan dilakukannya pendaftaran merek, terhadap merek terdaftar melekat padanya hak yang disebut pula sebagai hak kekayaan intelektual karena merek sebagai tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna merupakan bentuk dari ciptaan yang lahir dari cipta, rasa, dan karya manusia dan juga memperoleh manfaat lain sebagai merek dagang dalam memasarkan barang dagangan produksinya. 4
Secara  filosofis,  intisari  daripada  kekayaan  intelektual  atau  sering  disebut  sebagai  HKI  ialah sebagai hak yang dipergunakan oleh pemegang haknya untuk dapat memperoleh berbagai keuntungan yaitu  secara  ekonomis  baik  dalam  bentuk  insentif  atau  reward  sebagai  hasil  atau  balas  jasa  ataupun penghargaan atas karya intelektualnya. 5
Merek sebagai hak eksklusif harus dilakukan pendaftaran guna mendapatkan manfaat ekonomi berkaitan  dengan  status  kepemilikan  hak  atas  merek  tersebut.  Yang  mana  kemudian  dalam pengoperasian  merek  tersebut  diharapkan  pemilik  merek  dapat  mendapatkan  manfaat  keuntungan secara  ekonomi  dan  hak  moral  berupa  hak  kepemilikan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  Angka  5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dinyatakan bahwasanya : “Hak atas Merek adalah hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Berdasarkan kegunaan tersebut, diharapkan setiap usaha baik mikro maupun makro dapat tunduk kepada  aturan  dan  melakukan  pendaftaran  merek  guna  menjamin  hak  ekslusifnya  terhadap  suatu produk/barang. Dengan pendaftaran merek dan lahirnya sertifikat merek sebagai upaya preventif bagi pemilik  merek  agar  terhindar  dari  hal-hal  merugikan  yang  disebabkan  oleh  orang  tidak bertanggungjawab, seperti menyalahgunakan merek tanpa izin dari pemilik. 6
Bahwa problematika yang kerap kali terjadi di masyarakat ialah produk/merek yang popular di masyarakat  telah  digunakan  tanpa  sepengetahuan  dan  seizin  si  pemilik  merek,  yang  mana  tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan, yang tak hanya merugikan konsumen tetapi juga para produsen. Tindakan pembajakan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada suatu merek dagang.
Selain  dari  aspek  hukum,  dikaji  dari  aspek  ekonomi  merek  memiliki  kemanfaatan  dalam menentukan  tingkat  penjualan  suatu  produk/barang.  Hal  ini  merupakan  korelasi  dari  kepercayaan masyarakat terhadap suatu merek yang kemudian akan memudahkan konsumen untuk mengingat suatu produk yang dijual.  Berdasarkan hal tersebut maka akan keliru apabila terhadap merek yang memiliki sumbangsi  besar  terhadap  masyarakat  luas  tidak  dilekatkan  suatu  perlindungan  ataupun  kepastian hukum  terhadap  merek  tersebut,  hal  ini  kemudian  akan  memancing  pihak-pihak  tidak bertanggungjawab  menggunakan  merek  tersebut  layaknya  punyanya  sendiri.  Di  samping  itu,  suatu merek  yang  tidak  terdaftar  tidak  dapat  mengajukan  gugatan  di  muka  Pengadilan  Niaga  dikarenakan belum adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap suatu merek.
Perlindungan  terhadap  merek  menggunakan  prinsip first  to  file (pertama  kali  melakukan pendaftaran).  Implikasi  daripada  prinsip  tersebut  ialah  pihak/pengusaha  yang  pertama  kali mendaftarkan merek tersebut di Ditjen HKI Kemenkumham akan mendapatkan perlindungan selaku pemilik dari merek tersebut, dan mendapatkan keuntungan atas kepemilikan tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  telah  tampak  secara  jelas  dan  nyata  pentingnya  pendaftaran  merek terkhusus  bagi  para  pengusaha  UMKM,  namun  faktanya  seperti  halnya  di  Kota  Jambi  berdasarkan informasi yang penulis himpun mulai dari 2018 hingga 2020 hanya terdapat 12 (dua belas) merek usaha dagang  yang  terdaftar  di  Ditjen  HKI  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kota  Jambi  diantaranya  ialah
4 Adriana Krisnawati, Konsep Hak Kekayaan Intelektual , Rineka Cipta. Jakarta, 2005, hal. 12.
5 Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital , Refika, Bandung, 2021, hal 8-9.
6 Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 5
merek angso duo, pas oil, sekupi, otila, jangkol, kerinduan, nebu, masayu 212, sate eddy, garuda super, naxima, tawon gong jumb bee. 7
Data tersebut menunjukan rendahnya kesadaran pengusaha UMKM khususnya di wilayah Kota Jambi  dalam  mendaftarkan  merek  dagangnya  mengingat  sekarang  pengusaha  kategori  UMKM  kian menjamur  namun  berbanding  terbalik  dengan  kesadaran  hukum  masyarakatnya.  Pada  umumnya, pengusaha UMKM telah melakukan pembuatan nama usaha, namun hanya sebatas nama usaha tanpa melakukan pendaftaran terhadap nama tersebut.
Berkaitan dengan merek, manfaatnya mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan bentuk perlindungan, jaminan, dan kepastian baik bagi pengusaha UMKM ataupun para konsumennya.
Suatu merek dagang yang telah dikenal di masyarakat rawan mendapatkan berbagai ancaman, misalnya saja persoalan pembajakan, persaingan, dsb. Maka dari itu menjadi hal yang penting untuk melakukan  berbagai  cara  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pengusaha  UMKM  terkait  dengan pentingnya  merek  dagang.  Kesadaran  hukum  dengan  hukum  mempunyai  kaitan  yang  erat  sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. 8
Minimnya  jumlah  usaha  kategori  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dalam  melakukan pendaftaran  merek  tentu  saja  menimbulkan  tanda  tanya  mengenai  faktor  apa  yang  menyebabkan rendahnya kesadaran usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum melalui pendaftaran merek, khususnya di lingkup Dirjen HKI Kemenkumham Kota Jambi.

## Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal ini ialah sebagai berikut :
1. Apa  itu  merek  dagang  dan  apa  arti  pentingnya  bagi  pengusaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)?
2. Apa faktor yang rendahnya minat pengusaha UMKM dalam melakukan pendaftaran merek dagang di Kemenkumham Kota Jambi ?
3. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  Kemenkumham  Kota  Jambi  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum pengusaha UMKM dalam melakukan pendaftaran merek dagang?

## METODE

## Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mana karakteristiknya yaitu mengkaji mengenai kenyataan-kenyataan sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat. 9

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah cenderung kepada sociological approach atau pendekatan secara sosiologis. Sebagaimana pendapat dari Bahder Johan Nasution, pendekatan ini bercirikan sebagai berikut :
1. Identifikasi berkenaan dengan permasalahan sosial guna merumuskan hukum formal yang tepat.
2. Mendapatkan  pemahaman  mengenai  proses  pelembagaan  hukum formal  di  suatu  masyarakat  ada tertentu.
3. Mendapatkan pemahaman mengenai penyebabnya banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hukum formal tertentu. 10

## Sumber Data
Data  Primer berupa  data  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  narasumber  yang  dilakukan dengan cara wawancara.
7 Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Kantor  Wilayah  Kementerian  hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Jambi, Kota Jambi. 2021
8 Cita  Yustisia  Serfiyani,  dkk, Buku  Pintar  Haki  Dan  Warisan  Budaya, Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press, 2017, hal. 28
9 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13.
10 Bahder Johan Nasution , Metode Penelitian Ilmu hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 30
Data Sekunder berupa data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan karya ini.

## Pengumpulan Data Teknik Penarikan Sampel
Berkenaan  dengan  sampel  penelitian,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  penarikan  sampel Purposive  Sampling (sampel  pertimbangan)  yaitu  satuan  sampling  yang  dipilih  berdasarkan pertimbangan tertentu. 11
Adapun pengambilan sampel penelitian ini meliputi :
1. Sampel  pengusaha  UMKM  meliputi  5  (lima)  orang,  yang  mana  2  (dua)  orang  belum  melakukan pendaftaran merek dagangnya dan 3 (tiga) orang telah melakukan pendaftaran merek dagangnya di Kemenkumham Kota Jambi.
2. Untuk sampel pejabat yaitu berasal dari Kemenkumham Kota Jambi, yaitu sebanyak 1 (satu) orang dari bagian Ditjen HKI dari Kemenkumham Kota Jambi.

## Analisa data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  teknik  analisis  kuantitatif  yang mengedepankan penggunaan angka-angka baik dalam bentuk kurva, tabel, grafik dan sebagainya dan kemudian dijelaskan diberikan kesimpulan yang bersifat induktif (konkretitasi). 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Merek Dagang dan Arti Penting Merek Dagang bagi Pengusaha UMKM

## Konsepsi Dasar mengenai Merek Dagang
Merek secara umum diatur dalam pengaturan khusus yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana keduanya merupakan bagian dari bagian dari Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Undang-undang  tersebut  mendefinisikan  Merek  harus  memenuhi beberapa kriteria yaitu :
1. tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau
2. 3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.
Berdasarkan pengaturan tersebut jugalah merek dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama taau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek jasa  digunakan  pada jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang atau  beberapa orang  secara  bersama- sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.
Selain dari segi yuridis, masyarakat luas juga mengkategorikan merek ke dalam 3 (tiga) kategori sebagaimana yang dikutip oleh  Rahmi Jened yaitu meliputi merek biasa, merek terkenal, dan merek termasyhur yang memiliki masing-masing karakteristik dan tingkatan yang berbeda-beda. 13 Klasifikasi merek tersebut berkaitan dengan fungsi merek yang memiliki nilai strategis dan dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan di mata konsumen dalam pemasaran (market). Di sisi konsumen, selain
11 Tim  Revisi  Pedoman  Penulisan  Skripsi, Pedoman  Penulisan  Skripsi  Revisi  Tahun  2021 ,  Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021, hal. 44
12 Ibid., hal.45-46
13 Rahmi  Jened,  Hukum  Merek  Trademark  Law  dalam  Era  Global  Integrasi  Ekonomi,  Prenada  Media Group, Jakarta, 2015, hal. 17.
mempermudah identifikasi juga menggambarkan simbol harga diri. Suatu merek menjadi pilihan bagi masyarakat luas dipengaruhi oleh kualitas suatu merek yang dinilai terpercaya dan telah dikenal sejak lama. 14 Maka  dari itu, merek  juga sebagai  alat  pemasaran atau advertising tool untuk  mengiklankan atau mempromosikan suatu produk. 15
Merek  turut  berkdudukan  sebagai  pembeda  bagi  produk/jasa  yang  sejenis.  sejenis  diartikan sebagai  barang/jasa  yang  sama,  yang  mana  sebagai  pengenal  dan  pembeda  turut  dibuktikan  merek. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama. 16
Guna menjamin perlindungan hukum pada suatu merek, baik itu merek dagang dan merek jasa, suatu  merek  harus  dilakukan  pendaftaran  kepada  instansi  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  ialah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditentukan “Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”. Berdasarkan hal tersebut telah timbul suatu jaminan dan kepastian hukum dalam penggunaan suatu merek.

## Penggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan hal yang umum didengar di kalangan masyarakat, yang mana unsur pembeda dari UMKM tersebut terletak pada 3 (tiga) alat ukur yaitu nilai dasar aset, pendapatan pertahun dan jumlah pekerja tetap. 17
Pengaturan  mengenai  UMKM  tersebut  dalam  hukum  positif  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mana menurut pasal 6 Undang-Undang tersebut, UMKM dibedakan sebagai berikut:
Tulus Tambunan menerangkan sasaran upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah sebagai berikut :
1. Guna memperbanyak lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat;
2. Guna meningkatkan angka pendapatan masyarakat;
3. Mewujudkan UMKM yang efisien dan mandiri;
4. Mewujudkan persebaran industri yang merata;
14 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-Beluknya , Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 52
15 Ibid., hal. 55 16 Ibid., hal. 56 17 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting , LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 11
5. Guna  meningkatkan  kapabilitas  UMKM  dalam  aspek  penyediaan  produk  jadi,  bahan  baku  baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. 18

## Arti Penting Merek Dagang bagi Pengusaha UMKM
Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan merek dagang dan juga usaha UMKM secara umum ialah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pengusaha  UMKM.  Dengan  adanya perlindungan  terhadap  merek  dagang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengusaha UMKM.
Adapun bahaya tidak didaftarkannya merek berkaitan dengan usaha UMKM di antaranya ialah sebagai berikut :
1. Berkembang  pesatnya  dunia  maya  sehingga  mempermudah  orang  untuk  meniru  atau  melakukan pembajakan terhadap suatu merek dagang;
2. Penggunaan merek tanpa izin ;
3. Banyaknya terjadi sengketa berkenaan dengan merek dagang, misalnya dalam kasus Ayam Geprek Bensu, GoTo, hingga Gudang Baru.
Pendaftaran  merek  diharapkan  dapat  sebagai  sarana  pencegahan  (upaya  preventif)  dari  setiap perbuatan yang mungkin merugikan bagi pengusaha ataupun UMKM tertentu.  Di negara hukum seperti Indonesia ini memiliki dasar legalitas atas suatu kepemilikan adalah bentuk pengamanan asset terbaik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  Penyebab  Minimnya  Kesadaran  Pengusaha  UMKM  dalam  melakukan  Pendaftaran Merek Dagang pada Kemenkumham Kota Jambi
Berdasarkan  data  yang  telah  penulis  kumpulkan  berkenaan  dengan  penelitian  ini,  penulis mengklasifikasikan  2  (dua)  macam  kepatuhan  hukum  pengusaha  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) dalam mendaftarkan merek dagangnya sebagai berikut :

## Tabel I
Daftar Merek Dagang yang Terdaftar pada Kantor Ditjen HKI Kemenkumham Kota Jambi
Sumber: Ditjen HKI Kemenkumham Kota Jambi Tahun 2021
Data tersebut di atas menunjukan bahwasanya jumlah merek dagang dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM) yang terdaftar di Kemenkumham Kota Jambi dalam kurun waktu 2018 sampai  dengan  2020  hanya  sebanyak  12  (dua  belas)  mereka  usaha  dagang.  Apabila  dibandingkan dengan persebaran usaha kategori mikro, kecil dan menengah di kota Jambi, angka tersebut terkesan
18 Ibid., hal. 23
sangat minim yang membuktikan rendahnya kesadaran pengusaha dan/atau masyarakat luas terhadap pentingnya perlindungan terhadap merek.
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis, berikut merek dagang dalam kategori UMKM yang belum mendaftakan usaha dagangnya untuk mendapatkan merek dagang di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kota Jambi :

## Tabel 2

## Daftar Merek Dagang yang tidak/belum Terdaftar pada Kantor Ditjen HKI Kemenkumham
Kota Jambi
Sumber: Ditjen HKI Kemenkumham Jambi Tahun 2021
Berdasarkan  tabel  tertuang  di  atas,  setidaknya  terdapat  16  (enam  belas)  merek  dagang  yang belum/tidak mendaftarkan merek dagangnya di Kementerian Hukum dan HAM RI Kota Jambi yang disebabkan oleh berbagai macam alasan.
Alasan  tersebut  diantaranya  adalah  persepsi  masyarakat  mengenai  birokrasi  perizinan  yang bertele-tele, rumit, memakan waktu yang lama serta biaya yang relative mahal. Selain itu, pendaftaran merek  dagang  tidak  serta  merta  langsung  memberikan  manfaat  kepada  para  pengusaha  UMKM, sehingga  dengan  demikian  masyarakat  dan/atau  pengusaha  UMKM  menjadi  kurang  berminat melakukan pendaftaran merek.
Berkaca  pada  teori  Soerjono  Soekanto  mengenai  indikator  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat luas, berikut beberapa faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat :
1. Pengetahuan tentang Peraturan-Peraturan Hukum
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pengusaha UMKM masih belum peka terhadap pengaturan mengenai merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengusaha UMKM beranggapan bahwasanya hanya berkedudukan sebagai tanda barang yang mereka produksi sehingga dapat menjadi pembeda dengan merek lain dengan jenis usaha yang sama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Jannah sebagai salah satu pengusaha UMKM :
“Saya  sebagai  pemilik  usaha  kerupuk  dengan  merek  “kerupuk  koin”  tidak  mengetahui  adanya aturan tentang merek, yang saya tau bahwa merek adalah tanda barang kemasan sehingga pembeli tau kalau itu merupakan hasil produksi saya”. Hal itu saja yang saya ketahui tentang merek, kalau soal aturan apalagi manfaat agar tidak digunakan orang lain, saya belum tahu karena juga usaha saya masih usaha kecil karena hanya dijualkan pada toko-toko sekitar.” 19
19 Jannah, Wawancara , Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Jambi, Tanggal 9 Februari 2022
Sejalan  dengan  keterangan  dari  Jannah,  Romi  yang  juga  merupakan  pengusaha  UMKM memberikan keterangan sebagai berikut :
“Usaha yang saya miliki memang memiliki merek yaitu “Kerupuk Jengkol Asli”, pembuatan merek pada usaha saya ini hanya bertujuan agar pembeli mengetahui bahwa produk ini adalah produk saya, karena disini banyak juga orang lain yang memiliki usaha kerupuk jengkol, sehingga dengan adanya merek maka pembeli bisa membedakannya, namun kalau soal merek dalam peraturan saya tidak mengetahui sama sekali. 20
2. Pengetahuan tentang Isi Peraturan-Peraturan Hukum
Pengetahuan  seseorang  tentang  isi  peraturan  diartikan  sebagai  sejauhmana  tingkat pemahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM terhadap hukum positif berkaitan dengan merek, sebagaimana  pentingnya memiliki pengetahuan yang luas tentang isi, tujuan dan maksud dari suatu aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam mengenai isi dari aturan yang tertulis yakni Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Faktanya,  berdasarkan  data  yang  telah  dihimpun  oleh  penulis,  masih  banyak  pengusaha UMKM  yang  belum  peka  dan  sadar  akan  artian  dari  urgensi  hadirnya  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  merek,  khususnya  merek  dagang  yang  mana  sejalan  dengan  faktor/indikator pertama, menurut penulis masih banyak pengusaha UMKM kurang memiliki mengenai dasar hukum dari merek dan instansi apa yang bertanggungjawab untuk menerima pendaftaran merek, yang mana pengetahuan  masyarakat  mengenai  merek  ialah  sebatas  pengetahuan  ala  kadarnya.  Hal  tersebut diperkuat oleh keterangan dari Rida (pengusaha UMKM) sebagai berikut :
“Saya mengetahui tentang manfaat merek, pengetahuan saya adalah bahwa merek tersebut sebagai tanda pada suatu produk sehingga dapat menjadi pembeda dengan produk lainnya yang sama jenis, saya juga mengetahui bahwa merek harus didaftar, tapi saya tidak mengetahui didaftar ke kantor mana.  saya  juga  berkeinginan  untuk  mendaftarkan  merek  karena  saya  juga  mengetahui  bahwa pentingnya merek agar tidak digunakan orang lain tanpa seizin saya, dan apabila itu dilakukan saya dapat menuntut ganti rugi, akan tetapi saya tidak mengetahui pengaturan tentang merek tersebut. 21 3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum
Berkenaan  dengan  sikap  terhadap  peraturan-peraturan  hukum,  secara  umum  sikapnya  bisa berupa penerimaan ataupun penolakan dari suatu aturan hukum yang ada disebabkan adanya elemen kesadaran hukum dan apresiasi terhadap aturan hukum yang ada.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  pengusaha  UMKM  yang melakukan pendaftaran terhadap merek dagangmya cenderung memiliki sifat yang peka dan sadar akan pentingnya merek. Adapun penulis mendapatkan hasil kesimpulan tersebut  berdasar atas hasil wawancara dengan Rudi (pengusaha UMKM yang telah mendaftarkan merek dagangnya) sebagai berikut :
“Saya  telah  mendaftarkan  merek  dagang  saya  pada  tahun  2019,  kesadaran  saya  mendaftarkan merek  dagang  karena  saya  diberitahu  oleh  keluarga,  bahwa  merek  itu  tidak  sebatas  nama  tapi sebuah  hal  penting  dalam  usaha,  karena  apabila  suatu  saat  usaha  berkembang  pesat,  tidak  ada ketakutan karena kemungkinan merek saya diambil orang lain tanpa seizing saya, kemudian saya cari  tau  mengenai  aturan  tentang  merek,  selanjutnya  saya  segera  mendaftarkan  merek  dagang saya.” 22
Maurida  (pengusaha  UMKM)  juga  memberikan  pendapat  yang  hampir  sama  dengan  Rudi yaitu sebagai berikut :
“Sebelum  saya  memulai  usaha  walaupun  masih  kategori  kecil,  saya  telah  memahami  mengenai merek dan pendaftaran merek dan manfaat pendaftaran merek tersebut. sehingga ketika saya mulai memproduksi dan memasarkan hasil produksi saya, kemudian saya juga langsung memulai untuk mendaftarkan merek dagang usaha saya, sehingga dengan merek yang sudah terdaftar tersebut saya tidak takut kemudian hari, merek dagang saya digunakan oleh orang lain tanpa seizin saya. 23 ”
20 Romi, Wawancara , Pengusaha UMKM, Kota Jambi, Tanggal 9 Februari 2022
21 Rida, Wawancara , Pengusaha UMKM, Kota Jambi, Tanggal 10 Februari 2022 22 Rudi , Wawancara , Pengusaha UMKM, Kota Jambi, Tanggal 9 Februari 2022
23 Maurida, Wawancara , Pengusaha UMKM, Kota Jambi, Tanggal 10 Februari 2022

## 4. Pola-Pola Perikelakuan Hukum ( Legal Behavior )
Sehubungan  dengan  pola-pola  perikelakuan  hukum,  bagi  pengusaha  UMKM  yang  telah melakukan  pendaftaran  merek,  maka  mereka  melakukan  pendaftaran  ialah  berkat  usaha  darinya sendiri,  artinya  setiap  pengusaha  UMKM  hanya  dapat  memperoleh  perlindungan  atas  merek dagangnya  apabila  ia  dengan  kesadaran  melakukan  pendaftaran  secara  langsung  ke  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kota Jambi.
Maka dari itu didapatkan suatu korelasi antara pola perikelakuan hukum masyarakat dengan kesadaran hukum, yaitu setiap perikelakuan hukum bertujuan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dan kebebasan atau dengan kata lain orang-orang yang melakukan pendaftaran terhadap merek dagang telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan salah satu faktor  penentu  kesadaran  hukum  yaitu  berkaitan  dengan  pola  perikelakuan  hukum,  yang  mana apabila masyarakat/ pengusaha UMKM tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum maka tidak akan tercipta dan terlaksana pola perikelakuan patuh hukum.
Dalam melakukan pendaftaran merek dagang, tidak ada unsur paksaan berupa sanksi pidana melainkan diserahkan sepenuhnya pada kesadaran dan kepatuhan hukum bagi tiap-tiap pengusaha UMKM.  Hal  tersebut  juga  berkaitan  dengan  tujuan  dari  pendaftaran  merek  dagang  yang memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  si  pendaftar,  misalnya  dalam  hal  terjadi sengketa  yang  mana  dengan  didaftarkannya  suatu  merek  pastinya  si  pendaftar  mendapat perlindungan dari negara yang dibuktikan dengan bukti otentik
Bersumber dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis, berikut faktor penyebab rendahnya minat pengusaha UMKM khususnya di Kota Jambi dalam melakukan pendaftaran merek dagangnya ke Kemenkumham Kota Jambi :
a. Rendahnya pemahaman pengusaha UMKM terhadap pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek.
b. Pengusaha  UMKM  lebih  cenderung  hanya  berfokus  pada  pendapatan  semata  dan  tidak mengindahkan unsur kegunaan dan manfaat dari merek.
c. Adanya  persepsi  pelaku  UMKM  yang  menilai  bahwasanya  pendaftaran  merek  membutuhkan biaya yang relative besar.
d. Pengusaha  UMKM  beranggapan  bahwasanya  produk  yang  diproduksinya  bukan  merupakan suatu hal yang istimewa dan dapat juga diproduksi oleh orang lain.
e. Prosedur pendaftaran merek relative panjang dan terkesan berbelit-belit.
f. Pelaku UMKM terkesan beranggapan produk miliknya sah-sah saja ditiru oleh pihak lain.
g. Informasi yang didapatkan cenderung tidak tepat dan tidak akurat.

## Upaya  untuk  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Pengusaha  UMKM  untuk  melakukan Pendaftaran terhadap Merek Dagangnya
Guna mengatasi minimnya kesadaran hukum pengusha UMKM di Kota Jambi dalam melakukan pendaftaran  merek  dagang  miliknya,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kota  jambi  telah  melakukan beberapa upaya yang diantaranya ialah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum
Penyelenggaraan  penyuluhan  hukum  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  khususnya  pengusaha  UMKM  sekitaran  Kota  Jambi  yang  diharapkan  dengan penyuluhan  hukum  dapat  pengusaha  UMKM  mendapat  pemahaman  dan  pemberdayaan  terhadap urgensi dari pendaftaran merek. Upaya ini telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Harana  selaku  Kepala  Sub  Bidang  HKI  Dirjen  HKI Kemenkumham Kota Jambi sebagai berikut :
“Berkaitan  dengan  peningkatan  kesadaran  hukum  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  pada kantor  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Kota  Jambi,  maka  diperlukan  suatu pemecahan  masalah  yang  konkrit  khususnya  dilakukan  oleh  Pemerintahan  terkait  dalam  hal  ini pemerintah daerah yang berhubungan dekat dan langsung dengan  pengusaha untuk memberikan pemahaman  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  tentang  manfaat  pendaftaran  merek  pada usaha dagang mereka. 24 ”
24 Harana , Wawancara,  Kepala Sub Bidang HKI Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kemenkumham Kota Jambi, Kota Jambi, Tanggal 27 Januari 2022
2. Melakukan Kerjasama antar Instansi Terkait
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kota  Jambi  juga  telah  mengupayakan  kerja  sama  dengan instansi  lain  seperti  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  dan/atau  pelaku  UMKM.  Adapun  upaya  konkrit  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kota  Jambi  dan  Pemerintah  Kota  Jambi  ialah  sebagaimana  disampaikan  oleh Bapak  Solihan  selaku  staf  pada  Sub  Bidang  HKI  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual Kemenkumham Kota Jambi sebagai berikut:
“Untuk  lebih  meningkatan  kesadaran  hukum  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dalam pendaftaran  merek  maka  perlu  adanya  kerja  sama  yang  serius  dan  upaya  yang  serius  dari pemerintah  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  dengan  cara  memantau  perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di daerahnya yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Melakukan pendataan pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah
b. Membuatkan ikon industri daerah yang layak jual agar dapat dipasarkan keluar daerah
c. Memberikan  pelatihan  bidang  teknis,  manajemen,  hukum  dan  pemasaran  serta  memfasilitasi perolehan merek terdaftar. 25 ”
3. Meningkatkan Peran serta Masyarakat
Masyarakat  berkedudukan  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  hukum,  hal  ini  dikarenakan hukum  ialah  sebagai  alat  untuk  mengatur  manusia.  Hukum  pun  juga  bertujuan  untuk  mencapai kesejahteraan bagi manusia, sehingga guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, Kemenkumham Kota Jambi telah berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat.
Bapak  Solihan  selaku  staf  pada  Sub  Bidang  Kekayaan  Hak  Intelektual  Dirjen  HKI Kemenkumham  Kota  Jambi  pada  intinya  menyampaikan  bahwasanya  perlu  peran  serta  dari masyarakat  luas,  baik  dari  mahasiswa  ataupun  pihak  lainnya  untuk  sama-sama  memberkan pemahaman terhadap masyarakat untuk melakukan pendaftaran merek.
Setiap  masyarakat  berpeluang  sebagai  produsen  dan  juga  konsumen,  sehingga  dengan peningkatan  peran  serta  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pengusaha  UMKM dalam  melakukan  pendaftaran  ha  katas  kekayaan  intelektual.  Peran  serta  dari  masyarakat  secara optimal akan memberikan dampak bagi kesadaran hukum bagi pengusaha UMKM.

## SIMPULAN
Maka  dari  rumusan  masalah  yang  ada  dalam  penelitian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasahnya:
1. Arti  penting  pendaftaran  merek  dagang  bagi  pengusaha  UMKM  diantaranya  ialah  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  suatu  merek  dagang,  mencegah  terjadinya  pembajakan  yang merugikan konsumen, serta mencegah adanya sengketa merek dagang secara perdata bagi pengusaha UMKM.
2. Penyebab  minimnya  pendaftaran  merek  dagang  UMKM  ke  Kemenkumham  Kota  Jambi  ialah dikarenakan  rendahnya  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  pengusaha  UMKM  terhadap pentingnya  pendaftaran  merek,  rendahnya  pengetahuan  pengusaha  UMKM  mengenai  regulasi tentang merek, serta  pola perilaku  hukum  pengusaha  UMKM  yang belum memiliki  pengetahuan tentang perlindungan terhadap merek dagang/usaha.
3. Upaya yang tengah digencarkan untuk mengatasi rendahnya kesadaran pengusaha UMKM tersebut ialah Kementerian Hukum dan HAM Kota Jambi melakukan penyelenggaraan penyuluhan hukum, bekerja  sama  dengan  instansi  daerah,  serta  peningkatan peran  serta  masyarakat dengan  cara pemberdayaan dengan konsep partisipatif.

## Saran
1. Perlunya optimalisasi penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan kegunaan dari pendaftaran merek dagang/jasa ke Ditjen Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kota Jambi.
2. Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  harus  secara  optimal  melakukan  pengecekan  terhadap  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  dan  memberikan  kemudahan  terhadap  mekanisme pendaftaran merek dagang/jasa.
25 Solihan ,  Wawancara,    Staf  Sub  Bidang  HKI  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual Kemenkumham Kota Jambi, Kota Jambi, Tanggal 27 Januari 2022

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Krisnawati, Adriana. Konsep Hak Kekayaan Intelektual . Rineka Cipta. Jakarta. 2005. Mayana,  Ranti  Fauza  dan  Tisni  Santika. Hukum  Merek  Perkembangan  Aktual  Perlindungan  Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital . Refika. Bandung. 2021.
Supramono. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Rineka Cipta. Jakarta, 2010. Serfiyani,  Cita  Yustisia,  dkk. Buku  Pintar  Haki  dan  Warisan  Budaya. Yogyakarta.  Gadjah  Mada University Press. 2017.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Press. Jakarta. 2001.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu hukum. Mandar Maju. Bandung. 2008. Tim  Revisi  Pedoman  Penulisan  Skripsi. Pedoman  Penulisan  Skripsi  Revisi  Tahun  2021 .  Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum. Jambi. 2021.
Jened,  Rahmi. Hukum  Merk  Trademark  Law  dalam  Era  Global  Integrasi  Ekonomi .  Prenada Media Group. Jakarta. 2015. Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-Beluknya . Erlangga. Jakarta. 2008.
Tambunan, Tulus. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting . LP3ES. Jakarta. 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.