Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 111-115| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2394.111-115

## KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGATURAN ADMINISTRASI PENDUDUK PENDATANG

## Bayu Angga Saputra, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Sujana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Peningkatan  jumlah  pendatang  di  Gianyar  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menunjukkan  peningkatan  sehingga berdampak  seperti  pada  ketertiban,  ketentraman  dan  keamanan  masyarakat  dan  hingga  saat  ini  belum  ada landasan  hukum  yang  melarang  pendatang  untuk  berkunjung  ke  Bali  pada  umumnya  dan  Gianyar  pada khususnya.  Dengan  demikian,  terdapat  kekosongan  norma,  yakni  belum  adanya  aturan  yang  dapat  dijadikan dasar hukum bagi melarang pengunjung ke Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengambil langkah-langkah penataan  dan  penertiban  pendatang  melalui  kebijakan  pendaftaran  pendatang  dengan  Surat  Gubernur  No. 470/7587/B.Tapem  tentang  Pedoman  Pendaftaran  Pendatang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap kewenangan Pemerintah Daerah Gianyar dalam menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan migran di Kabupaten Gianyar dan untuk mencari tahu sanksi yang dijatuhkan kepada pendatang yang tidak melaksanakan tertib administrasi di daerah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitisn  yuridis empiris karena penelitian ini menggunakan data atau fakta di lapangan yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Gianyar  memiliki  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  tertib administrasi  penduduk  bagi  pendatang  di  Kabupaten  Gianyar.  Hal  ini  terlihat  dari  ketentuan  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2002, dalam Pasal 2 yang berbunyi “setiap perpindahan penduduk, pekerjaan  sementara  dan  penduduk  musiman  wajib  terdaftar  di  Kepala  Desa  setempat.”  Kemudian,  sanksi administratif yang diberikan kepada warga pendatang, yang tidak membuat KTP atau KIPEM lebih dari 3 bulan, ialah  tidak  diberikan  pelayanan  administrasi  selamanya  sehingga  tidak  dapat  menetap  secara  permanen  atau sementara di Kabupaten Gianyar.
Kata Kunci : Kewenangan; Penataan; Penduduk Migran

## Abstract
The increase in the number of immigrants in Gianyar from year to year has always shown an increase that it has an impact on public order, tranquility and security and until now there is no legal basis that prohibits migrants from visiting Bali in general  and Gianyar in particular. Thus, there is a norm vacuum, namely the absence of rules that can be used as a legal basis for prohibiting visitors to Bali. The Provincial Government of Bali takes steps to organize and control newcomers through a newcomer registration policy with a Governor’s Letter No. 470/7587 / B.Tapem regarding Guidelines for Entrant Registration. This study aims to reveal the authority of the Gianyar  Regional  Government  in  carrying  out  an  orderly  administration  of  migrant  population  in  Gianyar Regency and to find out the sanctions imposed on immigrants who do not carry out an orderly administration in the  area.  This  type  of  research  is  empirical  juridical  research  because  this  research  uses  data  or  facts  in  the field  that  are  reviewed  based  on  the  relevant  laws  and  regulations.  The  results  of  this  study  indicate  that  the Gianyar Regency has the authority to carry out an orderly population administration for immigrants in Gianyar Regency. This can be seen from the provisions in the Gianyar Regency Regional Regulation Number 1 of 2002, in  Article  2  which  reads  "every  movement  of  population,  temporary  work  and  seasonal  residents  must  be registered with the local Village Head." Then, the administrative sanction given to immigrants, who do not make a KTP or KIPEM for more than 3 months, are they are not permitted to receive administrative services for the rest of their stay so that they cannot stay permanently or temporarily in in the region.
Keywords: Authority, Management; Migrant Population

## I. Pendahuluan
Dengan berubahnya tingkat kemakmuran  lokal akan berpengaruh terhadap pola tingkah laku dimana masyarakat  iokal  enggan  bekerja  pada  pekerjaan  kasar  seperti  buruh  bangunan,  buruh  disektor pertanian,  perdagangan  dan  bahkan  pekerjaan  yang  mengandung  unsur  religius  (menjual  canang) sudah  dirambah  oleh  migran  ( Prayuginingsih  et  al.,  2011 ).  Kebutuhan  kebutuhan  masyarakat  lokal sudah  sebagian  besar  didatangkan  dari jawa seperti kebutuhan upacara, demikian juga dengan produk souvenir antara  lain  :  patung  asmat,  patung  jerapah  dan  berbagai  produk  telah  menghiasi  toko kerajinan  di  Bali,  sehinggan  Bali  disebut Big  Market dengan  modal  keuletan,  ketekunan  dan  kerja keras  serta  mempu  membentuk  jaringan  kerja (network) rata  rata  kaum  migran  berhasil  dafam usahanya.
Mengingat  semakin  banyaknya  penduduk  pendatang  dari  tahun  ke  tahun  selalu menunjukkan peningkatan  sehingga  menimbulkan  dampak  seperti  ketertiban,  ketentraman  dan  keamanan masyarakat  ( Lumi,  2015 ),  dan  sampai  saat  ini  tidak  ada  dasar  hukum  untuk  melarang  migran  untuk datang  ke  Bali  dan  Gianyar  khususnya,  dalam  hal  ini  ada  norma  kosong  yakni  belum  adanya  aturan yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  hukum  untuk  melarang  orang  masuk  ke  Bali,  maka  pemerintah daerah  Provinsi  Bali  mengambil  langkah  penataan  dan  penertiban  penduduk  pendatang  melalui kebijakan pendaftaran penduduk pendatang ( Larantika, 2017 ) di Provinsi Bali dengan Surat Gubemur No.  470/7587/B.  Tapem  tentang  pedoman  pendaftaran  penduduk  pendatang.  Berdasarkan  Pasal  1 Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No  470/7587/B.Tapem,  Tanggal  14  Nopember  2002,  penduduk pendatang  adalah  penduduk  yang  datang  akibat  mutasi  kepindahan  antar  Kabupaten/Kota  /  Provinsi Bali,  yang  akhirnya  pedoman  tersebut  ditindak  lanjuti  dengan  Kesepakatan  Bersama  Gubernur  Bali dengan  Bupati/Walikota  se-Provinsi  Bali  dengan  No:153  tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan  Tertib Administrasi  Kependudukan  di  Provinsi  Bali,  bersepakat  melaksanakan  kesepakatan  bersama mengenai  tertib  administrasi  kependudukan  di  masing  masing  Kabupaten/Kota  dalam  wilayah Provinsi Bali.
Berdasarkan  Kesepakatan  Bersama  Gubemur  Ball  dengan  Bupati/Walikota  Se-Bali  No  153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali, jenis penduduk pendatang dibedakan menjadi penduduk pendatang tinggal sementara dan penduduk pendatang tinggal menetap,  yang  dijelaskan  sebagai  berikut:  yaitu  Pasal  1  huruf  (b),  penduduk  pendatang  tinggal sementara  adaiah  Warga  Negara Indonesia  yang  tinggal  di  luar  domisili  asli/tempat  tinggal  tetapnya dengan Kartu Identitas  Penduduk  Sementara  (KIPS)  /  Surat  Tanda  Pendaftaran  Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS). Selanjutnya, Pasal 1 huruf (c), penduduk pendatang tinggal menetap terdiri atas: Pendatang dengan mempunyai pekerjaan tetap, Pendatang yang mempunyai tempat tinggal tetap, dan Mutasi/perpindahan TNI/Polri, PNS, mahasiswa dan pelajar.
Dari  pedoman/petunjuk  diatas,  di  Kabupaten  Gianyar  dikeluarkan  Keputusan  Bupati  Gianyar No  180  Tahun  2002  tentang  Pendaftaran  Penduduk  Pendatang  di  Kabupaten  Gianyar,  dimana  setiap perpindahan penduduk, penduduk semantara dan penduduk musiman wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat sesuai Pasal 2 Keputusan Bupati Gianyar No 180 Tahun 2002.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kewenangan  Pemerintah  Daerah  Gianyar  dalam  melakukan  tertib  administrasi  terhadap  penduduk pendatang  di  Kabupaten  Gianyar,  dan  untuk  mengetahui  sanksi  yang  diberikan  terhadap  penduduk pendatang  yang  tidak  melakukan tertib administrasi di Kabupaten Gianyar.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  secara  Yuridis  Empiris, mengingat  penelitian  ini  menggunakan  data-data  /  fakta-fakta  yang  ada  dilapangan  dan  dikaji berdasarkan  peraturan  Perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat ( Soekanto,  2007 ).  Dalam  penelitian  ini  dipergunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), pendekatan analitis ( analytical approach ), dan pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  yakni  Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  sifatnya  mengikat  yang berpusat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  ( Muhamad,  2004 ),  meliputi:  UU  No  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  No  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No  38 Tahun 2007 tentang Pembagian  Urusan Pemerintahan,
Peraturan  Pemerintah  No  37  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  UU  No  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  Perda  Kabupaten  Gianyar  No  1  Tahun  2002  tentang  Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sinduk di Kabupaten Gianyar, Keputusan Bupati Gianyar, No 108  Tahun  2002  tentang  Pendaftaran  Penduduk  Pendatang  di  Kabupaten  Gianyar.  Data  Sekunder yakni  Bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan-bahan  hukum  primer  yaitu terutama  yang  digunakan  dari  pendapat  ahli  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  hasil  ilmiah  dari kalangan hukum.
Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Wawancara,  Teknik Studi  Dokumen,  Observasi.  Setelah semua  data  terkumpul,  baik  data  lapangan maupun  data  pustaka kemudian  diklasifikasikan  secara  kualitatif  yaitu  mengetahui  kualitas  kebenaran  dari  data  yang diperoleh dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang relevan. Dari analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan  untuk  menjawab  permasalahan  dan  pada  akhirnya  hasil  tersebut  disajikan  dalam  bentuk skripsi secara deskriptif analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Kabupaten Gianyar dalam Melakukan Penertiban Penduduk Pendatang
Dalam pemahaman UUD NRI Tahun 1945 ini adalah ada dasar pengaturan penduduk dalam konteks ini  penduduk  pendatang.  Dalam  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  jelas diatur  tentang  Kependudukan  yaitu  dalam  Pasal  12 Ayat  (2)  huruf  F  yang  menyatakan  bahwa “Dalam  bidang  Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  merupakan  urusan  wajib”. Pengaturan Administrasi Kependudukan juga dapat dilihat dalam lampiran huruf L khususnya dalam bidang  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  dimana  kewenangan  Kabupaten/Kota adalah  pelayanan  pendaftaran  peduduk.  Mendasarkan  pada  Pasal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  ada kewenangan  dari  Kabupaten  Gianyar  untuk  mengatur  administrasi  kependudukan  termasuk  di dalamnya  pengaturan  penduduk  pendatang.  Selanjutnya  secara  materiil  pengaturan  penduduk pendatang  juga  dapat  dilihat  dalam  UU  No  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan. Dalam UU No 23 Tahun 2006, pengaturan mengenai penduduk terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan: “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.
1) Perpindahan,  wajib  didaftarkan  kepada  Kepala  Desa/kelurahan  setempat dalam  jangka  waktu selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  kerja sejak tanggal kedatangan;
2) Kedatangan  penduduk  warga  Negara  asing  /  penduduk  sementara  yang  diakibatkan  perpindaan antar  daerah  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  wajib  didaftarkan  kepada  Bupati  dalam jangka waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
3) Kedatangan  penduduk  sementara  dari  Negara  lain  wajib  didaftarkan  kepada  Bupati  dalam jangka  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  kerja sejak tanggal kedatangan;
4) Pendaftaran  yang  melebihi  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat  dilaksanakan  setelah  mendapatkan  persetujuan  camat  setempat  bagi  penduduk  warga Negara Republik Indonesia dan  Gubernur Kepala  Daerah  bagi  penduduk  warga  Negara asing / penduduk sementara.
Pasal 12 mengatakan bahwa:
1) Pendaftaran kedatangan penduduk warga Negara Indonesia diterbitkan kartu keluarga dan dicatat dalam buku induk penduduk;
2) Pendaftaran  kedatangan  penduduk  warga  Negara  asing  diterbitkan  surat  keterangan  pendaftaran penduduk dan kartu keluarga serta dicatat dalam buku induk penduduk.
Atas  dasar  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gianyar  No  1  Tahun  2002  tentang  Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Simduk di Kabupaten Gianyar mempunyai wewenang mengatur tentang  administrasi  penduduk  pendatang  hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  penulis dengan  Bapak  I  Ketut  Swastika  Camat  Gianyar  pada  tanggal  23  Mei  2018  beliau  mengatakan bahwa Kabupaten Gianyar  mempunyai  kewenangan  didalam  melakukan  tertib administrasi  terhadap penduduk  pendatang  di  kabupaten  Gianyar  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Gianyar  No  1  Tahun  2002  dalam  Pasal  2  setiap  perpindahan  penduduk, pendudukan  sementara  dan  penduduk  musiman  wajib  didaftarkan  kepada  Kepala  Desa/Kelurahan setempat  dengan  melampirkan  persyaratan  seperti:  surat  pengantar  dari  kepala  dusun/lingkungan,
surat  keterangan  pindah,  surat  keterangan  berkelakuan  baik  dari  kepolisian,  pasport  dari  penduduk wni  yang  baru  datang  dari  luar  negeri  Berita  acara  pembebasan  tahanan  dari  Kepala  lembaga pemasyarakatan  bagi  penduduk  WNI  yang  baru  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  (LP).  Dengan dipenuhinya  kelengkapan  tersebut  penduduk/warga  tersebut  telah  dapat  diberikan  Kartu  Identitas Penduduk  Sementara  (KIPS)  /  Surat  Tanda  Pendaftaran  Penduduk  Tinggal  Sementara  (STPPTS), selanjutnya dapat dilayani administrasi kependudukan secara legalitas.

## 2. Sanksi Hukum terhadap Penduduk Pendatang yang Melanggar Administrasi Kependudukan
Sistem  aturan  pemerintahan  desa  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi ditambah  dengan  aturan-aturan  tambahan  sesuai  dengan  kondisi  desa  yang  bersangkutan, sedangkan Desa  Adat  adalah  satu  kesatuan  wilayah  dimana warganya  bersama-sama  mengaktifkan diri  dalam  upacara-upacara  keagamaan untuk pemeliharaan kesucian desa. Desa dengan pengertian ini disebut Desa Adat. Rasa kesatuan sebagai desa adat terikat oleh adanya faktor-faktor karang desa (pekarangan/wilayah  dimana  para  warganya  tinggal),  awig-awig  (suatu  sistem  aturan  desa  dengan perangkat pelaksanaannya), dan Kahyangan Tiga (tiga pura tempat persembahyangan bagi para warga desa, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem). Pura inilah menjadi ciri adanya suatu desa adat ( Astika, 1986 ).
Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, kiranya perlu diperhatikan beberapa masalah  adat yang  masih  berlaku  dan  hidup  dalam  masyarakat  baik  yang  tercantum  dalam  awig-awig  desa  adat maupun dalam catur agama ( Putri et al., 2019 ) yaitu: Adi Agama, Kutara Agama, Purwa Agama dan Agama.  Masalah  adat  tentang  harta  benda  yang  diatur  dalam  awig-awig  desa  adat,  secara  garis besarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :
- Masalah pencurian
- Masalah pencurian benda suci
- Masalah merusak benda suci.
Pelanggaran adat ini misalnya lalai dan tidak melakukan kegiatan sebagai warga  /  krama  desa adat,  seperti  tidak  melaksanakan  kewajiban  “ayahan”  desa,  tidak  hadir  dalam  rapat  (“paruman”) desa,  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar  iuran  (“pepeson”)  untuk  kepentingan  upacara  / pembangunan  dan  lain-lain.  Masalah  adat  ini  sifatnya  ringan,  oleh  karena  itu  biasanya  dikenakan sanksi  denda  yang  besarnya  sesuai  dengan  awig-awig  yang  berlaku  di  desa  adat  yang  bersangkutan dan tidak melalui proses peradilan.
Stuktur kepengurusan desa adat di Bali pada masa kini bervariasi atas dua pola yaitu: Pola pimpinan  tunggal,  dimana  pucuk  pemerintahannya  di  pegang  oleh  satu  orang  yang  umumnya  di desa  disebut  Kelihan  Desa/Bendesa  Adat.  Pola  ini  terdapat  di  Desa  Bali  Dataran  ( Luh,  1987 ). Kemudian, pola  pimpinan  mejemuk, dimana  pimpinan  desa  adat  dipegang  oleh  banyak orang. Pola ini terdapat di Desa Bali Aga. Masyarakat akan dapat melaksanakan dengan baik apabila putusan itu diambil berdasarkan awig-awig desa adat dan dilandasi oleh musyawarah mufakat.
Dengan  demikian  paruman  desa  pakraman  dalam  penertiban  penduduk  pendatang  adalah mensosialisasikan kepada penduduk pendatang agar mereka yang hidup di lingkungan desa pakraman taat  dan  tunduk  pada  awig  desa  sehingga  tidak  terganggunya  desa  pakraman  baik  menyangkut masalah  parhyangan,  pawongan dan  palemahan ( Artajaya, 2017 ).  dan  bila hal  ini  dilanggar  maka desa  pakraman  akan  melakukan suatu reaksi adat berupa sanksi-sanksi adat yang dijatuhkan kepada mereka.    Dalam  hal  palemahan  Kelian  Adat/Bendesa  Adat  harus  mampu  memberikan  petunjuk kepada penduduk pendatang misalnya dalam hal membangun rumah hendaknya sesuai dengan konsep ulu  teben  (depan  belakang),  memakai  tembok  penyengker,  dan  lain-lain.  Begitu  juga  dalam  hal pawongan  telah  dilakukan  pembinaan  kebersihan,  pecalang  mengadakan  rahasia  KTP  /  Kipem, menyarankan membuat KTP / Kipem bagi yang belum memiliki.
Sesuai  dengan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  I  Ketut  Swastika,  Camat  Gianyar,  pada tanggal 23 Mei 2018 beliau mengatakan bahwa sanksi  administratif  bagi  penduduk  pendatang  yang tidak  membuat  KTP/Kipem  lebih  dari  3  bulan  yakni  tidak  akan  diberikan  pelayanan  administrasi untuk  selamanya  sehingga  yang bersangkutan  tidak  bisa tinggal  tetap maupun  sementara  di wilayah Kabupaten Gianyar. Sanksi pidana sampai saat ini belum pernah ada diterapkan selama ini.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan didalam  melakukan  tertib  administrasi  terhadap  penduduk  pendatang  di  kabupaten  Gianyar  hal  ini dapat dilihat  dari  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gianyar  No  1  Tahun 2002 dalam Pasal  2  setiap  perpindahan  penduduk,  pendudukan  sementara  dan  penduduk  musiman  wajib didaftarkan  kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  setempat.  Kemudian,  sanksi  administratif  yang diberikan  kepada  penduduk  pendatang  yang  tidak  membuat  KTP/Kipem  lebih  dari  3  bulan  tidak diberikan  pelayanan  administrasi  untuk  selamanya  sehingga  yang  bersangkutan  tidak  bisa  tinggal tetap maupun sementara di wilayah Kabupaten Gianyar.

## 2. Saran
Sesuai  dengan  kesimpulan  tersebut  diatas,  ada pula beberapa saran yang hendak disampaikan yakini: kepada  aparat  pemerintah  terbawah  mulai  dari  Kepala  Dusun/Lingkungan,  Kepala  Desa/Lurah  dan Kecamatan  hendaknya  lebih  sering  mengadakan  sidak  diwilayahnya  untuk  mengetahui  keberadaan penduduk pendatang dan jika ada penduduk pendatang yang belum memenuhi persyaratan hendaknya diberi  sanksi  yang  tegas  untuk  adanya  efek  jera.  Kemudian,  kepada  masyarakat  utamanya  yang menerima penduduk pendatang hendaknya segera melaporkan dan mendaftarkan penduduk pendatang yang tinggal di rumah / di wilayah masyarakat itu sendiri sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Artajaya,  I.  W.  E.  (2017).  Eksistensi  Awig-Awig  terhadap  Penduduk  Pendatang  di  Desa  Pakraman Tegallalang. Jurnal Advokasi FH UNMAS , 7 (2), 257–265. Astika, S. (1986). Peranan Banjar Kepada Masyarakat Bali (cet. I). Dep. Bud.
Larantika,  A.  A.  A.  D.  (2017).  Peran  Desa  Adat  dalam  Penertiban  Penduduk  Pendatang  di  Kota Denpasar. Jurnal Dialektika , 2 (1), 167–177. Luh, S. N. (1987). Sistem Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan Daerah Bali (Cet. I). Dep. Bud. Lumi,  H.  (2015).  Peranan  Pemerintah  dalam  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Konflik  Antar Kelompok  (Suatu  Study  di  Kelurahan  Teling  Atas  Kecamatan  Wanea  Kota  Manado). Jurnal Politico , 4 (1), 1–11. Muhamad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
Prayuginingsih,  H.,  Santosa,  T.  H.,  &  Arifin,  S.  (2011).  Pengaruh  Motivasi  dan  Kepuasan  Kerja terhadap  Kinerja  Buruh  Wanita  di  Gudang  Tembakau  Tempu  Reja  Kecamatan  Pakusari Kabupaten Jember. AGRITECH , 13 (1), 27–45.
Putri,  K.  A.  M.  P.,  Puspitasari,  N.  W.  F.,  Dewi,  N.  K.  K.,  Ekarini,  N.  W.,  Dewi,  I.  A.  P.  P.,  & Mertadana,  D.  P.  K.  (2019).  Pengaruh  Hukum  Adat  Atau  Awig-Awig  terhadap  Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1), 1–13. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.