## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Penegakan Hukum TerHadaP PenelanTaran Hak guna Bangunann (HgB) OleH Pemegang Hak (STudi kaSuS dikecamaTan SekOTOng kaBuPaTen lOmBOk BaraT)
Law EnforcEmEnt against thE transfEr of thE right of UsE of BangUnann (hgB) By thE righthoLdEr (casE stUdy of thE wEst of LomBok)
muhammad erwandi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : erwandy.muhammad@gmail.com

## arba
Universitas Mataram Email : arbafh@unram.ac.id

## Widodo dwi Putro
Universitas Mataram Email : widododp@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan/HGB oleh pemegang hak, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan pertama ; penegakan hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan/HGB oleh pemegang hak pada intinya melalui beberapa tahapan yaitu a) melakukan inventarisasi terhadap tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar, b) Kepala Kantor ATR/BPN Wilayah Membentuk Panitia C  yang bertugas melakukan Evaluasi tanah terindikasi terlantar, dan c) Penetapan Tanah Terlantar ditetapkan dalam Keputusan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. kedua ; larangan menelantarkan tanah dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi, pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7,10, 15,19,40 UUPA). Itu semua adalah asas-asas yang ada dalam UUPA. Sehingga pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya yang dilakukan oleh PT.Lingga Permata Utama maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. ketiga ; dalam mencapai tujuan menekan terjadinya ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, Hal ini dimaksud langsung dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Sehingga konsep Keadilan Sosial harus diterjemahkan sebagai memberikan landasan bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penelantaran Hak Guna Bangunan, Pemegang hak

## abstract
this research aims to know and analyze the implementation of law enforcement on the transfer of land rights for the purpose of building or hgB by the rightholders. the research method used is normative-empirical legal research. the results of the research showed the first: enforcement of the law on the transfer of land rights for the use of buildings or hgB by the holder of the right to the essence through several stages, namely: a) carrying out inventory of the land rights of the building and the rights of use of the enterprise that are indicated to be landfilled; b) the head of the atr/BPn regional office to form a commission c that is responsible for carrying out land assessment landfill; and c) land determination is established in the decision by the minister based on the proposal of the head of the BPn Provincial regional office. second, the prohibition of leaving the land is stated in the provisions governing the obligation of the rightholders to the land. (Pasal 6, 7, 10, 15, 19, 40 UUPa). these are all the foundations of the UUPa. as for those who do not have the right to do so, they shall be subjected to a duty that shall be granted to the owner of the property and shall not be subject to any duty whatsoever, insofar as they are subject to such a duty. third, in achieving the goal of suppressing the occurrence of inequalities in ownership and possession of land as well as the handling of disputes and land conflicts in indonesia, this is directly meant in the constitution of our country, the Basic Law of 1945, and the Law on agrarian trees no. 5 of 1960. so the concept of social justice should be translated as providing the basis for everyone to have the same right and opportunity to receive a share of the benefits of the land, both for themselves and their families, so that they can gain a decent life.
Keywords: law enforcement, right of use of buildings, right holders

## a. PendaHuluan
Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. karena tanah merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah  dan  kandungannya  bisa  memberikan  berbagai  sumber pendapatan bagi pemiliknya atau mereka yang menguasainya. 1
Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. Peningkatan jumlah penduduk di setiap wilayah yang sangat pesat telah meningkatkan permintaan akan tanah guna keperluan tempat tinggal dan tempat usaha.
Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan mudah. Mengingat kenyatan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, karena berdasarkan UUD 1945, tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 :
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 2
Mengingat pentingnya peran tanah tersebut, maka harus ada suatu lembaga yang memiliki otoritas seperti negara (state) untuk mengelola dan mengatur keberadaan dan peranan tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan peranan negara dalam
1 Urip Santoso. 2012. hukum agraria (kajian komprehensif). Jakarta: Kencana Prenamedia Grup. hlm. 10.
2 Hambali Thalib. sanksi Pemidanaan dalam konflik Pertanahan. Jakarta: Kencana. hlm.2.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 182~200
mengelola dan mengatur tanah, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3
Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah. Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki atau dikuasai oleh warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya. Konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukkannya dan subjek yang memohon hak atas tanah tersebut. Seperti contoh tanah yang dikuasai negara dapat diberikan Hak Guna Usaha, apabila peruntukkan tanah tersebut oleh pemohon hak digunakan untuk pertanian, perikanan atau peternakan, dan tanah Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah diberikan untuk berbagai keperluan sebagaimana tersebut di atas, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan tanah, baik karena pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut, atau pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah atau karena hal-hal lainnya. 4
Pemahaman secara umum mengenai tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dipergunakan, dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai dengan keadaanya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Mengenai Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelantaran tanah merupakan isu strategis yang perlu dilakukan penyelesaian melalui penertiban tanah terindikasi terlantar dan selanjutnya dilakukan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Salah satu permasalahan mendasar pertanahan di Indonesia adalah adanya ketimpangan dalam pola distribusi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya tanah yang diterlantarkan oleh Pemegang Hak Atas Tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) dengan berbagai alasan baik karena faktor kesengajaan maupun faktor ketidak sengajaan, dalam UUPA menyebutkan akan
3 Boedi  Harsono. 2003. hukum agraria indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agrar- ia, isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi Jakarta: Djambatan. hlm.218.
4 Maria S.W. Sumardjono. 2001. kebijakan tanah: antara regulasi dan implementasi, cetakan 1. Jakarta : Kompas. hlm. 50
hilang hak kepemilikan atas tanah salah satunya karena “diterlantarkan”, oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya. 5 Dengan dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar dan kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan   Menteri ATR/BPN  No. 20 Tahun   2021  tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Terlantar. Maka pemerintah  melalui  Kementerian ATR/BPN mendapat dasar yang digunakan    untuk melakukan  tindakan  atas sebidang tanah yang diterlantarkan atau yang belum dimanfaatkan.
Dalam kenyataannya terlihat sekarang  ini  tindakan penelantaran banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong yang disebabkan karena tanah yang tidak digunakan, dimanfaatkan sehingga terabaikan pengusahaannya baik yang berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Penguasaan tanah oleh PT. Lingga Permata Utama dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak pernah memanfaatkan dan membangun lahan tersebut sehingga timbul permasalahan  ketika masyarakat Dusun Pangsing Desa Buwun Mas menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan tegalan/ladang tempat bercocok tanam. Sehingga dengan adanya peraturan yang jelas dan tindakan tegas mengenai tanah terlantar tersebut,  selain dapat  mengurangi  atau  mencegah ketimpangan atau ketidakadilan dalam pemilikan tanah,sehingga akan dapat memberikan  ketertiban  dan  kepastian hukum penguasaan tanah,  bahkan  untuk memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka diidentifikasi beberapa  permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan/ HGB  oleh Pemegang hak ?, bagaimana akibat hukum tanah Hak Guna Bangunan/HGB yang diterlantarkan ? dan Apakah masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah bekas Hak Guna Bangunan/HGB tersebut dapat diberikan hak milik?.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  adalah  u ntuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan/HGB oleh pemegang hak, untuk Mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Tanah Hak Guna Bangunan/HGB  ditelantarkan dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah bekas Hak Guna Bangunan/HGB bisa diberikan hak milik.

## B. meTOde PeneliTian
Jenis penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini Normatif-Empiris dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. 6 “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”. 7
5 Heru Yudi Kurniawan. (2015). tinjauan yuridis Pemanfaatan tanah terindikasi terlantar Untuk kegiatan Produktif  masyarakat  (meninngkatkan  taraf  Perekonomian)  ditinjau  dari  PP nomor 11  tahun  2010  tentang  Pe- manfaatan  dan  Pendaya  gunaan  tanah  terlantar .  Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm.1.
6 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 17 Sep- tember 2022, pukul 10.48 WIB.
7 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 17 Sep- tember 2022, pukul 10.51 WIB.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 184~200
penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada   norma-norma    hukum 8 maka penelitian  ini  menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan  maupun teori-teori hukum, yang memfokuskan pengumpulan semua  perundang-  undangan yang terkait di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  pengaturan  hukum  dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia   maupun   hukum   yang   diputuskan   melalui proses penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- undangan ( statue approach ), Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological approach ).
c. analiSiS dan PemBaHaSan

## 1. Penegakan  Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak guna Bangunan/HgB Oleh Pemegang Hak atas Tanah
a.  Pengaturan Tanah Terlantar
Dalam UUPA disebutkan bahwa hak atas tanah akan berakhir atau hapus karena tanahnya ditelantarkan. Beberapa ketentuan UUPA yang berkaitan dengan tanah terlantar dapat dikemukakan sebagai berikut :
1.  Hak milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan (Pasal 27 poin a. 3). Penjelasan Pasal 27 menyatakan : “Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya”.
2.  Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan ( Pasal 34 e ).
3.  Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan ( Pasal 40 e ). Oleh sebab itu, untuk memberikan penjelasan bagi tanah terlantar dan upaya yuridis yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan tanah yang ditelantarkan, dalam arti belum dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan:
1.  Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang  Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  No. 36 Tahun 1998 dan  Keputusan Kepala  BPN  No. 24 Tahun 2002 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 menetapkan  kriteria  yang  lebih  jelas  mengenai tanah terlantar dan bagaimana melakukan dan tindakan-tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap tanah terlantar, termasuk sanksi bagi pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diterlantarkan.
Tata cara penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  terlantar  yang  meliputi; identifikasi dan dibentuk Panitia Penilai, setelah identifikasi, diberikan  peringatan 3 kali, masing-masing peringatan dengan jeda waktu 12 bulan. Setelah peringatan ketiga,  ketika  sedang  diusulkan sebagai  tanah  terlantar  dalam  waktu 3 bulan pemegang  hak  dapat mengalihkan haknya melalui lelang kepada pihak lain.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  BPN  No. 24 Tahun 2002, identifikasi tanah  terlantar  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota,  dengan jangka  waktu  minimal  untuk  dilakukan identifikasi ditetapkan sebagai berikut:
8 Bambang Waluyo. 1996. metode Penelitian hukum . Semarang: PT.Ghia Indonesia. hlm.13.
a) Hak Milik, 5 Tahun;
b) Hak Guna Usaha, 5 Tahun;
c) Hak Guna Bangunan, 3 Tahun;
d) Hak Pakai, 3 Tahun;
e) Hak Pengelolaan, 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan
2.  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah  No. 36 Tahun 1998 tidak  dapat  lagi  dijadikan  acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, karena masih banyaknya pemegang  hak  menelantarkan  tanahnya  yang  akan  menimbulkan kesenjangan sosial,  ekonomi,  dan  kesejahteraan  rakyat  serta  menurunkan  kualitas  lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan  tanah  terlantar dengan  Peraturan Pemerintah  No. 11 Tahun 2010 yang ditindaklanjuti  dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Ketentuan  Peraturan Pemerintah  ini  terdapat  pengecualian  penertiban  tanah terlantar terhadap tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan dan tanah yang dikuasai pemerintah yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, karena pemegang hak perseorangan tidak memiliki kemampuan  dari  segi  ekonomi  dan  tanah  yang dikuasai  pemerintah, karena  keterbatasan  anggaran  negara/daerah.  Kemudian tahapan-tahapan penertiban tanah terlantar diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 yang pada intinya membagi tahapan sebelum penetapan tanah terlantar di terbitkan, yaitu;
a. Identifikasi  dan  penelitian  oleh  Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan oleh Panitia (Pasal 4 s.d Pasal 7);
b. Peringatan oleh Kepala Kantor Willayah BPN Provinsi kepada Pemegang Hak (Pasal 8);
c. Penetapan tanah terlantar oleh Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (Pasal 8 s.d Pasal 13)..
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dalam kenyataannya di lapangan Seiring berjalannya waktu penerapannya belum maksimal dan tidak dapat berjalan efektif dan mekanisme yang lama dalam melakukan penertiban tanah terlantar. Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 dalam  Pasal 1 angka 1 dan 2 menjelaskan pengertian kawasan terlantar adalah Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha (“ izin ”) yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan. Sedangkan Tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas tanah, yang sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dipelihara.
Dalam melakukan tindakan penertiban tanah terlantar pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, dan asas keseimbangan. Asas kecermatan berkaitan dengan tindakan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 186~200
dalam melakukan inventarisasi tanah terlantar yang meliputi : nama,dan alamat pemegang hak ; letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai pemegang hak, dan keadaan yang menyebabkan tanah terlantar. Asas keseimbangan terkait dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam mengeluarkan keputusan penetapan tanah terlantar harus dipertimbangkan berapa luas tanah yang tidak dimanfaatkan, dan berapa luas tanah yang dimanfaatkan sehingga dalam penetapan sanksinya ada keseimbangan terhadap kewajiban yang dilanggar apalagi bila disimak ketentuan PP No 20 Tahun 2021 tidak mengatur tentang ganti rugi yang diperoleh pemegang hak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
Dalam PP No 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Atr/Kepala BPN No.20
Tahun 2021 Pasal 60 dinyatakan :
apabila seluruh hamparan tanah yang ditelantarkan maka keputusan pen- etapan tanah terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut. Jika sebagian hamparan yang ditelantarkan maka terhadap tanah yang sebagian ditelantarkan pemegang hak dapat mengajukan permo- honan revisi luas bidang tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan. dan se- lanjutnya kepada bekas pemegang hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kepu- tusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur permohonan hak atas tanah. keputusan penetapan tanah terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang ditelantarkan dan keputusan penetapan tanah terlantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah tersebut jika pemegang hak tidak melakukan revisi luas, dengan demikian akibat hukum dari pemegang hak atas tanah yang tidak mel- aksanakan kewajibannya, hak atas tanahnya akan hapus dan jatuh ketangan negara, dan tanahnya langsung dikuasai negara.
b.  Uraian singkat penguasaan tanah oleh PT. Lingga Permata Utama PT. Lingga Permata Utama didirikan di Jakarta dengan akta notaris Nomor 149 tanggal 9 Januari 1990 oleh Notaris Benny Kritianto, S.H. Berdasarkan persetujuan Menteri –C21978.HT.0101 Tahun 1992 tanggal 28 Februari 1992 yang bergerak dibidang Pariwisata (Perhotelan). dengan alas hak yakni Hak Guna Bangunan (HGB) No.2 tanggal 21 April 1992  atas nama PT Lingga Permata Utama dahulu terletak di Desa Sekotong Tengah dan sekarang di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat seluas 941.668 M² PT. Lingga Permata Utama merencanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk Hotel dan Fasilitas Penunjang Pariwisata lainnya.
Penguasaan tanah PT. Lingga Permata Utama memperoleh haknya melalui pelepasan hak dengan pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik/penggarap sebagaimana diuraikan pada surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah masing-masing tanggal 12 Februari 1990.
Adapun PT Lingga Permata Utama mengajukan permohonan HGB kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 Januari 1991. Pada tahun 1991, atas dasar permohonan hak yang diajukan PT Lingga Permata Utama diterbitkan SK. HGB dengan Nomor 103/HGB/BPN/1992 Tanggal 18 Februari 1992 Nomor Sertipikat HGB Nomor 2 Desa Sekotong Tengah Tanggal 18 Februari 1992 Luas: 941.668 m 2
berakhir pada tahun 2012, namun sejak tahun 1991 PT Lingga Permata Utama tidak ada aktivitas dan pada Tahun 1996 masyarakat masuk areal penguasaan PT Lingga Permata Utama untuk menggarap tanah karena menurut mereka tanah sudah tidak diusahakan  oleh PT Lingga Permata Utama. Dan di atas tanah tersebut sudah tidak nampak pengusahaan untuk Hotel dan Fasilitas Pariwisata lainnya, sehingga masyarakat setempat menggunakan dan memanfaatkan  tanah tersebut untuk bercocok tanam tegalan/ladang  (Jagung, Palawija) pada musim hujan. Masyarakat penggarap tanah yang berjumlah sekitar ±  57  orang memohon kepada pemerintah kiranya tanah dapat di terbitkan sertipikatnya kepada yang memenuhi syarat untuk memperolah hak milik.
c.  Tindakan BPN Terhadap Tanah Terindikasi Terlantar Milik PT.Lingga Permata Utama Dalam menata kembali tanah-tanah yang ditelantarkan, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap pemegang hak yang menelantarkan tanahnya. Tindak pemerintahan dalam hukum administrasi digolongkan menjadi dua golongan yaitu tindak pemerintahan berdasarkan hukum (rechtshandeling) dan tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (feitelijke handeling). Tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum dapat dibagi menjadi dua macam tindakan yaitu tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik dibedakan menjadi dua yaitu tindakan hukum publik bersegi satu atau sepihak dan tindakan hukum publik bersegi dua atau berbagai pihak. Tindakan hukum publik sepihak dapat bersifat umum dan dapat bersifat individual.Tindakan hukum publik sepihak bersifat umum terdapat dalam bentuk pengaturan umum atau regeling yang mempunyai daya ikat konkrit dan abstrak. Sedangkan tindakan hukum publik sepihak yang bersifat individual terdapat dalam bentuk keputusan atau beschikking. Berkaitan  dengan  penelantaran tanah oleh  pemegang hak  atas tanah, menurut penulis  perlu kiranya  dipertegas mengenai kriteria tanah terlantar, sehingga jelas tanah-tanah mana yang termasuk tanah terlantar Kriteria tanah terlantar ini dapat ditemukan dengan cara mensitematisasi unsur-unsur yang ada dalam tanah terlantar, kemudian menyusunnya dalam struktur hukum tanah nasional. Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar:
1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek)
2. Adanya tanah hak yang diusahakan/atau tidak (obyek)
3. Adanya tanah yang teridentifikasi telah menjadi  hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga.
4. Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif.
5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah.
6. Status tanah kembali kepada hak ulayat atau kepada negara.
Dengan diketahuinya unsur-unsur yang esensial terjadinya tanah terlantar maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah adalah terlantar  adalah  dengan cara kembali menjelaskan  dengan melakukan penafsiran- penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap tujuan pemberian hak atas tanah. Sehingga apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara, itu berarti tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya, sehingga kriteria tanah terlantar adalah:

## 188~200

## 1) Harus ada pemilik/pemegang hak atas tanah (subyek)
2) Harus  ada tanah  hak (HM, HGU, HGB,dll.) yang tidak terpelihara  dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun
3) Harus ada jangka waktu tertentu
4) Harus  ada  perbuatan yang  dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.
Kriteria tidak mematuhi  peringatan-peringatan  yang  dilakukan Kantor Wilayah sampai dengan peringatan ketiga antara lain: 9
a. Tidak  menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  pemberian haknya;
b. Masih  ada  tanah  yang belum  diusahakan  sesuai  dengan  Surat  Keputusan atau  dasar  penguasaan  tanah;
c. Masih  ada  tanah  yang  penggunaannya  tidak  sesuai  dengan  Surat  Keputusan atau  dasar penguasaan tanah;
d. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;
e. Penggunaan  tanah  tidak  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  atau  dasar  pengua- saan  tanah;  atau
f. Belum  mengajukan  permohon  hak  untuk dasar  penguasaan  tanah.
Dengan diketahuinya unsur-unsur dan kriteria-kriteria tanah terindikasi terlantar tersebut bisa memudahkan menginventarisasi tanah-tanah yang diterlantarkan oleh  pemegang  hak sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, perlunya pengaturan penertiban dan pendayagunaan tanah  terlantar. Terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Penelantaran Tanah oleh Pemegang Hak di Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong. Peneliti telah melakukan Penelitian empiris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat upaya yang dilakukan yaitu melakukan inventarisasi dan pengkajian data yuridis dan fisik terhadap tanah-tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang sudah diterbitkan dan melakukan Pemantauan lapang dengan melihat kriteria Penggunaan/Pemanfaatan dan Pengguasaan Tanah 10
Adapun data yang dikumpulkan terhadap Tanah Terindikasi terlantar antara lain : a.  Data tekstual meliputi
1.  Nama dan Alamat Pemegang Hak
2.  Nomor dan tanggal pemberian Hak Atas Tanah
3.  Nomor dan tanggal  berakhirnya Sertipikat
4.  Letak Tanah
5.  Luas tanah secara keseluruhan
6.  Penggunaan Tanah atau Pemanfaatan Tanah Dan
9 wawancara , Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dewa Putu Asmara Putra, (Mataram 20 Maret 2023)
10 wawancara, , Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya (Gerung, 14 Maret 2023)
7.  Luas tanah terindikasi terlantar
b.  Data spasial dituangkan dalam dua (2) peta yaitu peta penguasaan tanah dan peta pemanfaatan tanah, data spasial merupakan data grafis yang berupa peta hasil pemantauan lapangan atau dilineasi peta citra satelit yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah yang terindikasi terlantar.

## Gambar 2. Lokasi HGB yang terindikasi terlantar
Selanjutnya Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTB yang dilakukan membentuk dan menetapkan Panitia C
Berdasarkan laporan hasil verifikasi data pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang dilakukan Kantor wilayah ATR/BPN Provinsi NTB tanggal 18 Agustus 2010, HGB Nomor 2 tanggal 21 April 1992 an. PT Lingga Permata Utama tercatat pada basis data tanah terindikasi terlantar, dan telah dilakukan identifikasi dan penelitian tanah oleh Panitia C yang tertuang dalam Berita Acara identifikasi dan penelitian tanah Panitia C Nomor 39.1/BA-52/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan Rapat/Sidang Panitia C sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat/Sidang Panitia C Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 138/BA-52/IX/2012 tanggal 7 September 2012, 11 yang pokok dan kesimpulan dari kedua Berita Acara tersebut adalah PT. Lingga Permata Utama diberi peringatan karena telah menelantarkan tanahnya dan tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan Keputusan Pemberian Haknya yaitu Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 104/HGB/BPN/1992 untuk pembangunan hotel namun pemanfaatan tanahnya yang di lapangan untuk kebun kelapa dan tegalan, maka sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Badan Hukum tersebut dapat diberikan sanksi peringatan. Sehingga terhadap HGB Nomor 2 tanggal 21 April 1992 atas nama PT Lingga Permata Utama telah diberikan Surat Peringatan I Nomor 1078.1/16-52/IX/2012 tanggal 20 September 2012,  HGB No. 2 tanggal 21 April 1992 telah berakhir haknya pada tanggal 20 April 2012.
Bahwa belum ada pemutusan hubungan hukum antara PT. Lingga Permata Utama dengan tanah walaupun Hak Guna Bangunan (HGB) telah berakhir sehingga secara keperdataan tanah tersebut kembali dimiliki oleh PT. Lingga Permata Utama karena pihak perusahaan memperoleh tanahnya berdasarkan ganti rugi 12 .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Lingga Permata Utama tidak memanfaatkan tanahnya sesuai dengan tujuan pemberian haknya sesuai Surat
11   Kantor ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, data Base tanah terindikasi terlantar 2010
12 wawancara , Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dewa Putu Asmara Putra, (Mataram 20 Maret 2023)
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 190~200
Keputusan Pemberian Haknya yaitu untuk pembangunan hotel dan tercatat pada basis data tanah terindikasi terlantar kemudian telah diberikan  teguran 1 (Pertama) hingga berakhir haknya pada tahun 2012.
Bahwa Di atas Hak Bangunan No. 2 tanggal 21 April 1992 tersebut terdapat penguasaan (okupasi) oleh warga masyarakat dusun pangsing desa buwun mas sebanyak 57 orang yang memanfaatkan tanah eks HGB untuk bercocok tanam.
Bahwa belum ada pemutusan hubungan hukum antara PT. Lingga Permata Utama dengan tanah walaupun Hak Guna Bangunan (HGB) telah berakhir.
Dalam hal terjadinya penelantaran tanah pemerintah dapat mengambil tindakan penertiban yang merupakan wewenang badan atau Jabatan Tata Usaha Negara untuk diterapkan secara nyata dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu hubungan Hukum Tata Usaha Negara maupun pada pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang. Badan atau Pejabat TUN berwenang untuk bertindak secara nyata tanpa memerlukan adanya putusan pengadilan lebih dahulu. Sebelum tindakan penertiban itu dilaksanakan, tentunya pihak yang bersangkutan harus diberitahu terlebih dahulu. Pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan suatu tindakan penertiban merupakan penetapan tertulis yang dapat digugat keabsahannya. 13 Penyelesaian melalui mekanisme penertiban tanah terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar akan di lakukan pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian untuk kepentingan Masyarakat dan Negara yang ditindaklanjuti melalui kegiatan :
1) Reforma Agraria;
2) Proyek Strategis Nasional;
3) Bank Tanah;
4) Cadangan Negara lainnya dengan memperhatikan RTRW.

## 2. akibat Hukum Terhadap Hak guna Bangunan/HgB yang di terlantarkan oleh Pemegang Hak atas Tanah
Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 tanggal 21 April 1992 atas nama PT Lingga Permata Utama yang tidak digunakan dan dimanfaatkan tanahnya sesuai dengan tujuan pemberian haknya sesuai Surat Keputusan Pemberian Haknya yaitu untuk pembangunan hotel hingga berakhir haknya dan adanya  penyimpangan yang dilakukan oleh PT.Lingga Permata Utama terhadap norma-norma yang telah  digariskan  oleh UUPA dalam  pengelolaan pertanahan, sehingga dalam Pasal  27,  34,  40 UUPA mengenai  hapusnya  hak  atas tanah apabila tanah diterlantarkan. Demikian juga Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa pemilik tanah wajib memelihara, menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah. Selanjutnya Pasal 52 UUPA mengatur tentang pemberian sanksi atas pelanggaran Pasal 15 UUPA. Penerapan norma  dalam  pelaksanaannya identik dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban karena hubungan hukum (keperdataan)
13   Indroharto. 1991. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha negara . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta..  hal.239.
antara subyek dengan  obyeknya (tanah), Tentu saja  dalam melaksanakan kewajiban seorang subyek  pemegang  hak  atas tanah  harus  dilandasi  oleh itikad  baik ( te  goede trouw ). Mengapa demikian? Karena norma- norma dalam Pasal-Pasal UUPA yang telah disebutkan di atas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik dan benar sesuai  dengan  pemberian haknya. Berikut ini  ditampilkan tabel  hak  dan kewajiban penerima (pemegang) HAT dan pemberi HAT (Negara) dalam pengelolaan pertanahan:

## Tabel 3
Hak dan Kewajiban Penerima (Pemegang) Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Pertanahan
No. Hak no kewajiban 1 Mempergunakan tanahnya sesuai den- gan jenis hak atas tanah yang dimilikin- ya, yaitu:
a) Hak milik : memberi kewenangan kepada  pemegang  hak secara turun temurun mempergunakan tanahnya untuk berbagai jenis keperluan den- gan jangka waktu yang tidak ter- batas;
b) Hak Guna Usaha : memberi kewenangan kepada pemeg- ang hak untuk mempergunakan tan- ah  negara  untuk keperluan  pertani- an, perikanan dan peternakan dalam jangka waktu tertentu;
c) Hak Guna Bangunan : memberi kewenangan kepada  pemegang hakntuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau milik oranglain selama jangka waktu tertentu;
d) Hak Pakai : memberi kewenan- gan kepada  pemegang  hak  un- tuk menggunakan atau memun- gut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain dalam jangka waktu tertentu e) Hak Pengelolaan : memberi kewenangan yang lebih luas kepada  pemegang  hak  untuk mempergunakan sendiri tanah negara yang  dikuasainya  atau memberikannya kepada  pihak lain atas dasar perjanjian anta- ra pemegang hak dengan pihak ketiga 1 Hak atas tanah mempunyai fungsi so- sial. Hak atas tanah tidak dibenarkan apabila  hanya  dipergunakan semata- mata untuk kepentingan  pribadinya, apalagi kalau  hai tersebut merugikan masyarakat. Penggunaan  dan  peman- faatan tanah haruslah  disesuaikan dengan keadaan  dansifat  haknya, se- hingga  bermanfaat  bagi kesejahter- aan masyarakat  dannegara. Namun demikian tidaklah berarti hak-hak in- dividu  dari  pemegang  hak  atas tanah menjadi berkurang, akan tetapi antara hak dan kewajiban haruslah terjadi ke- seimbangan dalam pelaksanaannya.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 192~200
2 Hak  atau kewenangan  untuk mem- pergunakan tanah tersebut meliputi juga sebagian tubuh  bumi yang  ada  di bawahnya dan sebagian ruang yang ada di atasnya,  dalam  batas-batas tertentu dan sepanjang  hal tersebut  diperguna- kan untuk kegiatan yang berhubungan dengan jenis hak atas tanah yang dimi- likinya. 2 Kewajiban pemeliharaan tanah. Kewa- jiban yang diatur dalam Pasal 15 UUPA berkaitan dengan fungsi sosial hak atas tanah, yaitu bahwa berhubungan den- gan fungsi sosialnya,  adalah  hal yang wajar suatu bidang tanah harus dipeli- hara dengan sebaik-baiknya, agar ber- tambah kesuburannya serta  dicegah kerusakannya. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada pemiliknya, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap  orang,  badan  hukum  atau in- stansi yang mempunyai hubungan hu- kum dengan tanah. 3 hak atau kewenangan lainnya: a)  mengalihkan hak atas tanahnya ke- pada pihak lain
b)  membebani tanahnya dengan hak tanggungan
c)  mewariskan tanahnya kepada  ahli warisnya d)  membuat wasiat atas tanahnya e)  menghibahkan tanahnya kepada pihak lain f)  Mewakafkan tanahnya sesuai ke- tentuan  peraturan  perundang-un- dangan. 3 Pembatasan luas maksimum pengua- saan tanah. Penetapan maksimum dan minimum yang  dapat  dimiliki oleh  perorangan  dalam satu  kelu- arga telah ditetapkan dalam Pasal 7 dan17 UUPA yang  ditinciaklanjuti dengan UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Per- tanian, sedangkan  untuk  badan  hu- kum sementara mengacu pada Pera- turan Menteri Negara graria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. 4 Larangan penguasaan tanah secara ab- sentee. Prinsip dasar yang melatarb- elakangi pengaturan norma larangan penguasaan tanah secara  absentee adalah bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri  oleh  pemiliknya danpengelolaan tanah  pertanian tersebut hanya  dapat  didayagunakan secara maksimal  apabila  dikerjakan se- cara aktif oleh pemiliknya, sehingga ditetapkan suatu ketentuan  bahwa pemilik tanah pertanian harus  bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat lokasi tanah tersebut berada.
E-ISSN : 2775-362X 5 Penggunaan tanah harus sesuai dengan RTRW. Pemberian hak atas tanah pada dasarnya memberi wewenang kepada pemegang  hak  untuk memperguna- kan tanahnya sesuaidengan keadaan, sifat dantujuan pemberiannya. Dalam memberikan  hak  atas tanah kepada perorangan  atau  badan  hukum  harus sesuai  dengan kondisi  dan tata ruang wilayah setempat,  agar  penggunaan dan  pemanfaatan  suatu  bidang tanah tetap  dilaksanakan  dalam kerangka menjaga keharmonisan  dan kelestar- ian lingkungan. 6 Larangan  penelantaran tanah. Dalam UUPA telah diatur secara tegas bahwa pemegang hak atas tanah yang menel- antarkan tanahnya, tanahnya  hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah yang  dikuasai langsung  oleh negara. Tindak lanjut  dari ketentuan tersebut telah  dikeluarkan  dengan terbitnya  PP No.  36 tahun  1998  dan Keputusan Kepala BPN No. 24 tahun
2002 yang mengatur langkah  penerti- ban  dan  pendayagunaantanah terlan- tar.
Sumber: Makalah Konsultasi Publik BPN, 2004
Tabel 4 Hak dan Kewajiban Pemberi Hak Atas Tanah (Negara) no Hak no kewajiban 1 Menerima uang pemasukan yang dibayar oleh penerima hak atas tanah pada saat pemberian HAT (Pasal 1 ayat 4 PP No. 40 Tahun 1996) 1 Kewajiban Melaksanakan pendafta- ran Tanah (PP No 24 tahun 1997) 2 Membatalkan dan mencabut hak atas tanah apabila terbukti pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya 2 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah Pasal 3 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban peman- faatan tanah sesuai dengan permo- honan haknya.
194~200
4 menerbitkan ketetapan atas permo- honan hak atas tanah 5 melakukan penertiban terhadap tanah-tanah yang tidak dimanfaat- kan sesuai dengan peruntukannya
sumber: data sekunder, diolah, 2023.
Dalam pelaksanaan kewajiban  pemegang  hak  atas tanah, itikad  baik memegang peranan yang sangat penting guna terwujudnya pengelolaan pertanahan yang memberi kesejahteraan pada masyarakat.
Mengenai makna dari itikad baik ini mengacu pada asas itikad baik dalam perjanjian. Asas itikad baik termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan “perjanjian harus  dilaksanakan dengan itikad  baik”. Memang  asas ini terdapat  dalam suatu perjanjian yang dibuat di lapangan hukum harka kekayaan yang diatur dalam buku ke III BW tentang perikatan. Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian” menjelaskan bahwa itikad baik merupakan landasan utama untuk melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya. 14
J. Satrio menjelaskan bahwa  pada  dasarnya itikad  baik  adalah terletak  pada pelaksanaan perjanjian dengan jujur, sesuai dengan kewajiban hukumnya. 15
Dari pendapat dua ahli Hukum Perdata Indonesia ini, maka “itikad baik” memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian, tentunya asas itikad baik tersebut juga dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara pemberi hak atas tanah dengan penerima hak atas tanah, mengingat Hukum Agraria mempunyai dua sisi hukum yang melekat padanya yaitu Hukum Perdata dan Hukum Administrasi.
Dari sisi keperdataan  hubungan  hukum timbul ketika  negara sebagai subyek yang menguasai tanah berdasarkan kewenangan memberikan  hak  atas tanah kepada perseorangan atau  badan  hukum. Hak  dan kewajiban selalu timbul  di antara  para subyek hukum (pemberi dan penerima hak atas tanah) dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Logemann 16 bahwa dalam setiap hubungan hukum ada dua segi yaitu kekuasaan (wewenang) dengan lawannya kewajiban.
Menurutnya dalam hubungan hukum ada pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi. Hak dan kewajiban merupakan akibat hukum yang lahir dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Pelaksanaan kewajiban harus dilakukan sesuai dengan tujuan haknya. Itu artinya dilakukan dengan “itikad baik”. Itikad baik merupakan asas yang melekat pada diri pribadi seseorang dan itu bersifat universal, artinya berlaku pada setiap hubungan hukum. Oleh  karena itu melaksanakan kewajiban  dengan itikad  baik merupakan “kewajiban hukumnya” para subyek (pelaku) terhadap obyek haknya (misalnya tanah). Dengan demikian “itikad baik” merupakan sesuatu yang perlu dicantumkan sebagai satu kriteria yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam menetapkan adanya tanah terlantar, dengan melihat pada pelaksanaan kewajiban yang tidak mengindahkan itikad baik.
14   Subekti. 1979. hukum Perjanjian . Jakarta : Intermasa. hlm. 13, 15   J. Satrio. 2001. hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 165,
16   Muchsin, op. cit ., Hlm. 30,
Secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh rakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang. 17
Secara  yuridis, larangan menelantarkan tanah  dinyatakan  dalam ketentuan  yang mengatur mengenai kewajiban bagi, pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7,10, 15,19,40 UUPA). Itu semua adalah asas-asas yang ada dalam UUPA.
Sehingga pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya yang dilakukan oleh PT.Lingga Permata Utama maka kepada  pemegang  hak  akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Untuk implementasi itu diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban kawasan dan Tanah terlantar.
Dan ditegaskan lagi pada Pasal  32 ayat 1, pasal 46 dan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri ATR/KBPN No.18 Tahun 2021 bahwa Hak Guna Bangunan atas nama PT Lingga Permata Utama yang telah berakhir haknya dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selaku pemegang hak, maka mengakibatkan Hak Guna Bangunan tersebut hapus sehingga status tanahnya menjadi Tanah Negara dan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikannya selanjutnya menjadi kewenangan Menteri.

## 3. masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan Tanah eks HgB tersebut dapat diberikan Hak milik.
Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap lokasi eks Hak Guna Bangunan PT. Lingga Permata Utama terdapat Penguasaan (okupasi) Masyarakat Warga Dusun Pangsing Desa Buwun mas Kecamatan Sekotong yang menggarap dan telah memanfaatkan  lahan eks HGB PT. Lingga Permata Utama sebagai mata  pencaharian dengan cara bertani atau berkebun yang komoditi yaitu tanaman jagung.
Penguasaan tanah-tanah yang diterlantarkan sangat berkaitan erat dengan kebijakan pertanahan yang  ada. “Kebijakan Pertanahan” sengaja  dipilih  untuk membedakan dengan kata kebijaksanaan. kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,kepemimpinan, cara bertindak (Pemerintahan). Kebijakan selalu terkait dengan arah perjalanan pemerintah atau suatu organisasi mencapai tujuan negara itu. Jika istilah kebijakan disandingkan dengan kata publik menjadi kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai arti sebagai berikut: 18
Menurut Harold D. Laswell, kebijakan  publik  adalah suatu  program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
Carl  Frederick  berpendapat, kebijakan  publik  adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok  atau Pemerintah  dalam suatu lingkungan
17 wawancara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya, (Gerung 15 Maret 2023) 18   Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik, Malang: Averoes Press. Hlm. 71,

## 196~200
tertentu  dengan menunjukkan  hambatan-hambatan dari kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.
Menurut Muchsin, kebijakan  publik  adalah sebuah sikap  dari  pemerintah yang berorientasi pada tindakan.
Suatu  kebijakan  publik  adalah suatu  program  pencapaian tujuan  dari  pemerintah yang berupa tindakan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja kongkrit dari adanya sebuah organisasi pemerintah.
Adapun  bentuk nyata dari kebijakan publik, membutuhkan pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan dapat terealisir. Pada  dasarnya, kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut:
1. Bentuk  awal kebijakan  publik  adalah merupakan  penetapan-penetapan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan  publik tersebut tidak cukup  hanya  dinyatakan  dalam  bentuk teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata.
3. Kebijakan publik pada hakekatnya harus memiliki tujuan dan dampak-dampak, baik jangka  panjang maupun jangka  pendek, yang telah  dipikirkan secara matang terlebih dahulu.
4. Pada  akhirnya segala  proses yang  ada  di  atas  adalah  diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.
Dari  penjelasan  di  atas, keterkaitan kebijakan  dengan  pemenuhan kepentingan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat  perlu  untuk  dihayati  oleh semua  pihak pelaksana dari kebijakan tersebut, karena pemenuhan kepentingan masyarakat dalam arti kongkrit harus terwujud dan itu adalah merupakan sukses sebuah kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Kebijakan di bidang pertanahan adalah suatu kebijakan publik yang dibuat Pemerintah RI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berlandaskan konstitusi UUD 1945 Pasal 33  ayat (3) yang  berbunyi: Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut  dipakai sebagai  asas kerohanian  negara  dan cita-cita  bangsa; khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diletakkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.
UUPA  adalah  undang-undang  pokok,  artinya memuat ketentuan-ketentuan pokok saja, sedangkan penjabaran untuk implementasi atas kebijakan-kebijakan pertanahan, dituangkan dalam peraturan-peraturan pememerintah dan peraturan-peraturan lain.
Menurut Sudikno Mertokusumo  asas  hukum sebagai  pikiran dasar  peraturan- peraturan kongkrit  pada  umumnya  bukan tersurat melainkan  tersirat  dalam kaidah atau  peraturan  hukum kongkrit. Jadi, misalnya Pasal  2  ayat (2) UUPA menyiratkan adanya suatu  asas  hukum  bahwa  pada tingkat tertinggi bumi,  air  dan  angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan memberikan wewenang tertentu. Ketentuan tersebut tidak dapat  dilaksanakan  atau  dipersoalkan. Ia membutuhkan  peraturan kebijakan atau tindakan  untuk  operasional. Kebijakan Pertanahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah berdirinya negara.
Pandangan Moh. Hatta melalui pidatonya pada tahun 1946 yang mengatakan bahwa tanah harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran bersama. Bukan  untuk kepentingan  orang  perorangan, yang pada akhirnya  dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir kelompok masyarakat. Tanah tidak  boleh  dipakai sebagai  alat  untuk menindas, karena itu  bertentangan  dengan Prinsip pembangunan ekonomi untuk kemakmuran bersama. Itu hanya bisa dilakukan oleh rakyat melalui  bentuk koperasi, tidak  dikuasai  oleh  seorang  pengusaha. Negara merupakan  alat  dari masyarakat  untuk menciptakan  kesejahteraan  bersama (Pasal  2 ayat (2) UUPA). Intinya  adalah  Negara  mempunyai  peran  dalam mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh rakyat  dengan  prinsip keadilan. UUPA bukan  hanya memuat-memuat ketentuan-ketentuan mengenai  perombakan Hukum Agraria, tetapi juga memuat persoalan pokok dan penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan Program Revolusi dalam bidang agraria, yang disebut Agrarian Reform Indonesia.Sesuai  dengan situasi  dan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, agrarian reform Indonesia mempunyai 5 program, yaitu : 19
1. Pembaharuan  hukum  agraria melalui  unifikasi  hukum yang  berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Menghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan  pemilikan  dan  penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang  bersangkutan  dengan  pengusahaan tanah  dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. Perencanaan  persediaan  dan  peruntukan  bumi,  air  dan kekayaan  alam yang terkandung  di  dalamnya serta  penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
Menurut peneliti Keberadaan tanah terlantar khususnya  di Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong seringkali menimbulkan permasalahan bahkan tidak jarang juga sampai menimbulkan  sengketa. Biasanya  permasalahan ini  disebabkan  oleh karena adanya pendudukan warga masyarakat sekitar yang memanfaatkan tanah Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan dan digunakan oleh pemegang hak, untuk digunakan menjadi areal pertanian, ladang, tempat tinggal dan sebagainya, selama jangka waktu yang lama. Kemudian menuntut untuk dapat memperoleh hak atas tanah bekas perkebunan tersebut karena mereka merasa telah menduduki dan mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus. Jadi upaya penertiban tanah terlantar, penanganannya lebih kearah pendayagunaan tanah dengan memberikan solusi-solusi penyelesaian yang lebih manusiawi, meskipun tidak kehilangan efektifitasnya.
Kebijakan Reforma agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah merujuk TAP MPR No. IX Tahun 2001 dijelaskan sebagai suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 198~200
rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 20
Dalam peraturan Perundang-undangan pelaksanaan Peraturan presiden No. 86 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam Pasal 2 hurup a tujuan dari Reforma Agraria yakni mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan: a. antara orang perorangan; b. perorangan/kelompok dengan badan hukum; c. perorangan/kelompok dengan lembaga; d.badan hukum dengan badan hukum; e.badan hukum dengan lembaga; dan f. lembaga dengan lembaga. Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara sejatinya merupakan mandatoris pelaksana reforma agraria untuk secara sistematis melalui kewenangan yang dimilikinya melaksanakan penyelesaian konflik dan merombak struktur ketimpangan agraria sebagai wujud dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya guna percepatan segala aspek dibidang pertanahan. Sebagaimana di dalam peraturan a quo bahwa salah satu poin fokusnya yakni potensi tanah obyek reforma agraria yang dapat diadakan redistribusi tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang memuat 11 jenis tanah obyek reforma agraria yang dapat diadakan untuk kegiatan redistribusi tanah, salah satunya dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir, Penyelesaian melalui mekanisme penertiban tanah terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar akan di lakukan pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian untuk kepentingan Masyarakat dan Negara yang ditindaklanjuti melalui kegiatan :
1) Reforma Agraria;
2) Proyek Strategis Nasional;
3) Bank Tanah;
4) Cadangan Negara lainnya dengan memperhatikan RTRW.
Sehingga konsep Keadilan Sosial harus diterjemahkan sebagai memberikan landasan bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah  baik  bagi  diri sendiri maupun keluarganya  sehingga  dapat memperoleh kehidupan yang layak. 21
Dari sisi ekonomi pemberian Hak diatas hak eks HGB yang sudah berakhir  dan ditetapkan menjadi tanah terlantar khususnya  di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan  Sekotong merupakan awal terjadinya kemakmuran, kesejahteraan dan peningkatan terhadap  perekonomian masyarakat khususnya warga dusun Pangsing
20 wawancara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat I Made Arya Sanjaya, (Gerung 14 Maret 2023) 21 ibid. Hlm. 15,
Desa Buwun Mas kecamatan Sekotong yang menguasai dan memanfaatkan lahan eks Hak Guna Bangunan/HGB PT.Lingga Permata Utama,

## d. keSimPulan
Penegakan  hukum terhadap  penelantaran tanah hak guna bangunan/HGB oleh pemegang hak  pada intinya melalui beberapa tahapan yaitu a) melakukan inventarisasi terhadap tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar, b) Kepala Kantor ATR/BPN Wilayah Membentuk Panitia C  yang bertugas melakukan Evaluasi tanah  terindikasi  terlantar. apabila  hasil Evaluasi  menyimpulkan bahwa berdasarkan kondisi penggunaan dan pemanfaatan terdapat tanah yang diterlantarkan, c) Kepala Kantor Wilayah  BPN  Provinsi  akan  memberikan  Peringatan  I, dengan jangka waktu 90 hari, Peringatan  II dengan jangka waktu 45 hari   dan Peringatan III  dengan jangka waktu 30 hari, kepada  Pemegang  Hak,Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau  dasar penguasaan, karena tidak menggunakan, memanfaatkan dan mengusahakan sebagian atau seluruh  tanahnya  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar  penguasaan atas tanahnya, dan d) Penetapan  Tanah  Terlantar  ditetapkan  dalam  Keputusan  oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
Secara sosiologis tanah sangat  erat melekat  dan  dibutuhkan oleh rakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang. Secara yuridis, larangan menelantarkan tanah dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi, pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7,10, 15,19,40 UUPA). Itu semua adalah asas- asas yang ada dalam UUPA. Sehingga pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya  atau  peruntukannya yang dilakukan oleh PT.Lingga Permata Utama maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Untuk implementasi itu diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban kawasan dan Tanah terlantar.
Dalam mencapai tujuan menekan terjadinya ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, Hal ini dimaksud langsung dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Mandat tersebut diperkuat melalui TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan pada penataan asset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah. Sehingga konsep Keadilan Sosial  harus diterjemahkan sebagai memberikan landasan  bagi setiap  orang untuk mempunyai  hak  dan kesempatan yang sama untuk menerima  bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak. Dari sisi ekonomi pemberian Hak diatas hak eks HGB yang sudah berakhir dan dikeluarkan dari database tanah telantar khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong merupakan awal terjadinya kemakmuran dan peningkatan terhadap  perekonomian masyarakat khususnya warga dusun Pangsing Desa Buwun Mas kecamatan Sekotong yang menguasai dan memanfaatkan lahan eks Hak Guna Bangunan/HGB PT.Lingga Permata Utama.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 200~200

## daFTar PuSTaka
Bambang Waluyo. 1996. metode Penelitian hukum . Semarang: PT.Ghia Indonesia.
Boedi  Harsono. 2003. hukum agraria indonesia, sejarah Pembentukan Undang- Undang  Pokok agraria, isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi Jakarta: Djambatan.
Hambali Thalib. sanksi Pemidanaan dalam konflik Pertanahan. Jakarta: Kencana.
Heru Yudi Kurniawan. (2015). tinjauan yuridis Pemanfaatan tanah terindikasi terlantar Untuk  kegiatan  Produktif  masyarakat  (meninngkatkan  taraf  Perekonomian) ditinjau  dari  PP nomor 11  tahun  2010  tentang  Pemanfaatan  dan  Pendaya gunaan  tanah  terlantar .  Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm.1.
http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 17 September 2022, pukul 10.48 WIB.
http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 17 September 2022, pukul 10.51 WIB.
Indroharto. 1991. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha negara . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
J. Satrio. 2001. hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Kantor ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, data Base tanah terindikasi terlantar 2010 wawancara , Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dewa Putu Asmara Putra, (Mataram 20 Maret 2023)
Maria S.W. Sumardjono. 2001. kebijakan tanah: antara regulasi dan implementasi, cetakan 1. Jakarta : Kompas.
Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik, Malang: Averoes Press.
Subekti. 1979. hukum Perjanjian . Jakarta : Intermasa.
Urip Santoso. 2012. hukum agraria (kajian komprehensif). Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
wawancara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya, (Gerung 15 Maret 2023)
wawancara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya (Gerung, 14 Maret 2023)
wawancara , Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dewa Putu Asmara Putra, (Mataram 20 Maret 2023)
wawancara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat I Made Arya Sanjaya, (Gerung 14 Maret 2023)