## PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PENGIRIMAN TKI KE LUAR NEGERI
Made Ngurah Demi Andayana Dosen  Jurusan Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia demi@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
Prospective  TKI  (Overseas  Indonesian  Workforce)  are  always  faced  with  two  difficult  choices, namely  by  using  a  legal  way  through  the  official  government-protected  institution  or  illegal  way that is unclear responsibilities. Illegal delivery of TKW (Women Workers) doing by uncompleted documents  dominantely  caused  by  family  economic  difficulties  and  lack  of  poverty. Administratively  the  prospective  Indonesian  workers  do  not  have  a  KTP  (ID),  KK  (Family Structure card), the  birth  certificate  and  the average education is uncompleted  elementary school studies.  There  are  still  many  employers  or  tekong  who  come  to  recruit  directly  in  the  cities  and districts of NTT. A lack of understanding of citizen and district communities about the process of placing  labor  abroad  from  the  government.  Lack  of  good  cooperation  and  support  between government agencies related in the field of overseas employment placement. The lack of socialization policy of the policymakers abroad to the bottom level is the cause of the rise of migrant workers to Malaysia. Prospective migrant workers are in the community, the nearest ruler is the village head (RT,  RW),  Kampung,  village/Kelurahan,  Kecamatan  to  district,  which  has  an  obligation  to provide  information  to  the  community.  Due  to  the  policy  of  delivery  of  special  migrant  workers abroad is if successful positively impact in the field of economy, because it produces foreign exchange that can help the growth of national economy and for TKI and their families are improving welfare.
Keywords : Illegal Overseas Workers Supplies
Calon TKI selalu dihadapkan dua pilihan sulit,yaitu dengan menggunakan jalur legal melalui lembaga pengerah resmi yang dilindungi oleh pemerintah dan jalur illegal yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kenyataan di lapangan, calon TKI atau para pekerja migran, masih banyak yang memilih menggunakan jalur illegal ketimbang jalur  legal. Hal ini karena selain biayanya murah,tidak bertele-lele (bisa diatur) dalam hal urusan administrasi, langsung bekerja pada user di luar negeri, persyaratannya pun tidak  ketat  (dapat  diurus  oleh  calo/agen).  Asal    mau  bekerja,  maka  segera diberangkatkan.  Akibatnya,  jika  terjadi  masalah  di  kemudian  hari,  maka  sulit  untuk diselesaikan.
Pekerja migran wanita (TKW) merupakan pihak yang lemah dan dapat diperdaya oleh  siapasaja  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Para  TKW  ini  hampir  tak  berdaya menghadapi  pengusahadan  para  calo  yang  sengaja  mencari  keuntungan  material. Dengan  berbagai  iming-iming,  orang  tuadan  wanita  calon  pekerja  itu  pun  umumnya takberdaya menghadapi rayuan dan tipu muslihat daripara calo yang mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri. Mereka inilah yang sering menimbulkan berbagai masalah ketika sudah bekerja atau dipekerjakan di luar negeri.
Dalam  proses  mulai  dari  pra  penempatan  hingga  purna  penempatan  yang dilakukan oleh PT. CITRA TENAGA MANDIRI (PPTKIS / Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang beroperasi di NTT) mengalami berbagai macam kendala  yang  dapat  menghambat  terlaksananya  mekanisme  pra  penempatan  hingga purna  penempatan  yang  dilakukan  oleh  PT.  CITRA  TENAGA  MANDIRI  secara cepat, mudah, dan murah antara lain;
a) Dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak memiliki KTP, KK, akte kelahiran sehingga pihak PPTKIS harus membantu mengurus dokumen tersebut, sedangkan ini adalah tugas pemerintah Daerah sehingga lambat dalam proses penempatan sehingga calon  tenaga  kerja  lebih  tertarik  dengan  jalur  ilegal  yang  memiliki  proses  yang  lebih cepat  karena  dapat  menggunakan  jalur  pemalsuan  identitas  dan  memberikan  uang ― sirih pinang ― kepada keluarga calon tenaga kerja.
b) Rata-Rata pendidikan Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak tamat SD, meskipun ada yang  sudah  tamat  SD  tetapi  masih  dalam  keadaan  buta  aksara,  tetapi  bisa  mengenal angka dan berhitung dengan baik.
c) Masih  banyak  majikan  atau  tekong  yang  datang  merekrut  secara  langsung  di  kota dan kabupaten di NTT.
d) Masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  kota  dan  kabupaten  tentang  proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari pemerintah.
e) Kurang  adanya  kerja  sama  yang  baik  dan  dukungan  antara  Lintas  Instansi Pemerintah yang terkait dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negri.
Berdasarkan  data  dari  LSM  Anak  Bangsa  Entikong  Kabupaten  Sanggau Kabupaten Kalimantan Barat bahwa jumlah TKW bermasalah yang dipulangkan pada bulan  Januari-Desember  2008  berjumlah  313  kasus  dan  Januari-Desember  2009 meningkat  menjadi  462  kasus.  Jikadilihat  dari  dua  tahun  itu  terlihat  adanya peningkatan  jumlah  TKW  bermasalah,  tetapi  sebenarnya  ada  fenomena  “gunung  es” karena  kemungkinan  masih  banyak  kasus-kasus  yang  tidak  dilaporkan    dengan berbagai  alasan  seperti korban merasa malu untuk melaporkan  karena dianggap aib keluarga.
Maraknya  masalah  trafiking  di  NTT  berawal  dari  kurang  pedulinya  aparat pemerintah  seperti  kepolisian,  pihak  pengadilan,  ketenagakerjaan,  dan  aparat pemerintah daerah.
Aparatur  ini  memberi  kemudahan  bagi  para  calo  untuk  membuat  KTP  dengan umur yang dibuat lebih tua, membuat keterangan bahwa orang tua telah mengizinkan, dan lain-lain. Intinya para calo tenaga kerja memanfaatkan dan bekerja sama dengan penguasa setempat.
Todaro (2002) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya migrasi dari  satu  daerah  ke  daerah  lain  adalah  karena  perbedaan  tingkat  upah  diantara keduanya.  Artinya  semakin  besar  perbedaan  upah  antara  kedua  daerah,  maka  akan semakin  besar  pula  kemungkinan  terjadinya  migrasi.  Pendapat  ini  menarik  untuk dihubungkan  mengapa  pekerja  migran  di  NTT  semakin  banyak  yang  pergi keMalaysia.Alasan klasik mereka adalah untuk mengais rezeki demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Tidak bisa dipungkiri memang dilihat dari nilai rupiah dibandingkan dengan  nilai  ringgit  Malaysia  saja  sudah  menunjukkan  bahwa  upah  yang  diterima pekerja migran ini lebih besar jikadibandingkan dengan upah yang  mereka terima jika bekerja di negeri sendiri.
Menurut  apa  yang  diadopsi  dari Conventionon  the  Elemination  of  All  Form  of DescriminationAgaint  Women (CEDAW,  1999),bahwa  ada  empat  hal  yang  terkandung dalam  masalah  trafiking , yaitu:  1)  Rekruitmen,  penarikan  atau  pencarian  TKW  oleh para  calo  yang  sebagian  besar  melibatkan  pejabat  setempat;  2)Transportasi  atau pemindahan  dari  tempat  asal  ketempat  dijanjikannya  bekerja;  3)  Lintas  batas  negara, yaitu  adanya  dua  negara  yang  mempunyai  satu  perbatasan,  sehingga  adanya perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang mempunyai satu perbatasan; dan 4) Adanya persetujuan dari TKW itu sendiri dan orang tua atau orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap TKW dimaksud.
Ada beberapa penyebab mengapa calon-calon TKI  ingin bekerja di  luar negeri. Beberapa penyebab tersebut adalah  dari pemerintah selaku otoritas penanggung jawab penempatan;  diri  si  calon  TKI;  dan  faktor  penarik  dari  negara  yang  akan    ditempati bekerja.    Dilihat    dari    unsur  pemerintah,  adalah  adanya  kebijakan  nasional  untuk menangani    masalah    ketenagakerjaan  secara  nasional  yaitu  dengan  mengeluarkan peraturan perundang-undangan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
Kebijakan ini selanjutnya melibatkn berbagai pihak, antara lain pengerah tenaga kerja  (swasta)  dengan  motif  keuntungan,  aparat  pemerintah  fungsional  (Depnaker), dan  aparat  pada  tingkat  daerah  dalam  rangka    melakasanakan    dan  mengamankan kebijakan nasional. Kebijakan ini setelah disosialisasikan mendapat respon positif dari pencari kerja, untuk bekerja diluar negeri dengan motif mendapatkan penghasilan yang layak dan lebih banyak dibandingkan jika bekerja di dalam negeri.
Dilihat dari calon TKI, penyebabnya  adalah karena himpitan kesulitan ekonomi keluarga,  dan  ketidak  berdayaan  akibat  kemiskinan.  Dengan  kondisi  miskin,  mereka berusaha  untuk  merubah  nasib.  Dengan  harapan,  jika  dapat  bekerja  di  luar  negeri dengan  mendapatkan  upah  yang  relative  baik,  akan  dapat  mengangkat  ekonomi keluarga.
Sebagai  gambaran  berapa  besar  pendapatan  mereka    dapat    dilihat    data    dari LBH APIK (2000), bahwa empat tahun yang lalu, gaji/upahTKW yang berasal dari ras Melayu (Sambas,Pontianak) dihargai 700-900 RM, yang berasal dari etnis China 1.300- 1.500  RM,  adapun  yang  berasal  dari  ras  Dayak  dan  Jawa  dihargai  antara900-1.200 RM.  Jika  dihitung  dengan  nilai  rupiah  gaji  mereka  memang  cukup  besar.  Selain memang  ada  kemauan  yang  timbul  dari  diri  calon  TKI  itu,  peran  orang  tua
memberikan  dorongan  dan  ijin  sangat  menetukan  keputusan  untuk  bekerja  diluar negeri.  Dengan keterampilan seadanya dan didorong keinginan bekerja, melalui jalur ilegal yang segala persyaratan  dicukupi  oleh  calo,  maka  mereka langsung  berangkat bekerja  keluar  negeri.
Biasanya  orang  tua  mereka,  oleh  calo  diberikan  uang  tinggalan  sebagi  persekot gaji pertama yang jumlahnya  tidak seberapa yaitu sekitar satu bulan gaji anaknya.
Dilihat  dari faktor luar, khususnya yang ingin bekerja di luar negeri yaitu karena adanya  kesempatan  kerja  yang  luas  dengan  gaji  mata  uang  ringgit  Malaysia,  yang senyatanya nilainya lebih tinggi dari rupiah RI. Selain iming-iming ringgit, success story dari  beberapa  yang    pulang  kampung    membawa  mata  uang  ringgit,  sangat  berperan dalam memberikan semangat anak-anak muda usia untuk ikut mengadu nasib di negeri orang. Memang faktanya lebih banyak yang berhasil dari pada yang kurang beruntung.
Kurangnya sosialisasi kebijakan pengirimanTKI ke luar negeri sampai ke tingkat yang paling bawah merupakan penyebab maraknya TKI ke Malaysia. Calon-calon TKI berada  di  masyarakat,  penguasa  terdekat  adalah  kepala  dusun  (RT,  RW),  kampung, desa/kelurahan,  kecamatan  samapai  kabupaten,  yang  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan informasi  kepada masyarakat.
Dengan  terbatasnya  informasi  tentang  bekerjadi  luar  negeri,  dan  dengan digantinya  penguasaoleh  calo  yang  memberi  informasi,  maka  dapatdipastikan penyimpangan  akan terjadi. Proses rekruitmen yang lemah, asal niat mau bekerja saja, serta  dokumen  penting  yang  harus disiapkan  dan  dipunyai  calon  TKI,  dengan mudahnya dibuat secara serampangan tidak sesuai  dengan  persyaratan  baku. Umur dimanipulasi,  surat  ijin  orang  tua  dipalsu,  surat  keterangan  lain  dibuat  atas  dasar permintaan  calo,  petugas  tidak  tahu  persis  bagaimana  kondisisi  calon  TKI.  Kondisi demikian  menjadi  awaldari  terjadinya  trafiking . Sebagai  akibat  dari  kurangnya sosialisasi, maka pengetahuan tentang hak dan kewajiban TKI sangat minim. Padahal, jika  nanti  sudah  bekerja  pada  majikan,  TKI  tidak  bisa  lagi  minta  nasehat  dan pertimbangan dengan pihak yang mengerti hal ihwal penempatan TKI di luar negeri.
Kondisi  demikian  cenderung  mendorong  majikan  bertindak  sewenang-wenang. Majikan  akan  bertindak  dengan  asumsi  bahwa  TKI  yang    sudah  dibeli,  sepenuhnya menjadi hak pemberi kerja.
Dalam  hal  ini  maka  perlu  pemerintah  daerah  menyusun  peraturan  daerah sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  No.  5  Tahun  2008 diundangkan  pada  tanggal  14  Maret  2008.,  Komisi  Perlindungan  salah  satu  mandat dari perda tersebut, dan yang keanggotaannya mencakup lima orang independen yang terpilih dibentuk pada Oktober 2010. Menurut Pasal 23 perda ini, Komisi Perlindungan bertanggung  jawab  untuk  menerima  pengaduan  keluhan;  mengumpulkan  dan menganalisis data; mendesak Disnakertrans setempat, dinas-dinas terkait, dan PPTKIS untuk menyelesaikan kasus-kasus buruh migran; memediasi pihak-pihak yang bertikai; dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di kabupaten dan provinsi lainnya. Kewenangannya  (Pasal  24)  mencakup  kewenangan  untuk  meminta  informasi  dari PPTKIS dan petugas yang bertanggung jawab; dan mengundang berbagai pihak untuk konsultasi  dan  mediasi.  Akhirnya,  dengan  adanya  Komisi  Perlindungan,  masalah- masalah  di  hulu  diharapkan  akan  berkurang,  yang  berarti  bahwa  secara  teori,  para buruh migran akan terlindungi dengan lebih baik.
Dalam  pelaksanaan  perda  tersebut    perlu  dirumuskan    pembagian  kerja  yang jelas,  mayoritas  pemerintah  kabupaten  masih  yakin  bahwa  penempatan  dan perlindungan  buruh  migran  sepenuhnya  berada  di  bawah  kewenangan  dan  tanggung jawab  Pemerintah  Pusat.  Berpijak  pada  hal  tersebut,  alasan  bagi  keengganan  dan kurangnya komitmen untuk menerbitkan perda perlindungan menjadi jelas.Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah mengakui bahwa mereka tidak punya anggaran  ataupun  sumber  daya  manusia  untuk  mengurusi  persoalan-persoalan ketenagakerjaan secara keseluruhan, apalagi ketenagakerjaan luar negeri.
Bahkan  untuk  contoh  kasus  praktik  terbaik  sekalipun,  cepatnya  pembentukan Komisi Perlindungan sangat bergantung  pada tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Disnakertrans. Sementara itu, APBD tidaklah  sedemikian  fleksibel  sehingga  bisa  mengakomodasi  pendanaan  untuk  tugas- tugas tambahan yang dilakukan oleh Disnakertrans. Dalam hal ini, amatlah dianjurkan agar  Pemerintah  Pusat  membagi  porsi  dana  perlindungannya  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk keperluan  perda  perlindungan.  Hanya  dengan  mengalokasikan  dana  perlindunganlah Pemerintah Pusat bisa melimpahkan sebagian tanggung jawab untuk melindungi buruh migran  kepada  pemerintah  kabupaten.  Akan  cukup  adil  kiranya  bila  porsi  ini dikembalikan  kepada  pemerintah  kabupaten  untuk  menunjukkan  bahwa  pemerintah
Indonesia  peduli  akan  migrasi  internasional.  Jika  biaya  bantuan  dan  pembinaan dihapuskan,  maka  kemungkinan  untuk  menyalurkan  dana  alokasi  khusus  (DAK) hendaknya juga dijajaki.
Dalam hal ini maka pencegahan yang terjadi seperti  paraktek perbudakan tidak mudah  dilakukan,  walaupun  dalam  bentuk  lain,  misalnyaeksploitasi  kerja  (jam  kerja tak terbatas, penyikasaan)  yang  tidak  mempertimbangkan tingkat kecapekan tenaga kerja. Waktu istirahat jangan harap dapat dinikmati pekerja. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pekerjaan di sektor informal, kedudukan TKI sungguh tidak seimbang.  Dapat  dipastikan  perjanjian  kerja  tidak  dibuat,  kalupun  ada  mudah  saja majikan untuk mengingkari.
Budaya hukum yang rendah di masyarakat,menjadikan yang merasa kuat dalam kewenangan,  materi,  akses  informasi,  politik  akan dijadikan justifikasi dan legalisasi perbuatan, walaupun yang dilakukan melanggar hukum.
Perbuatan  calo  yang  memberikan  informasi  salah  dan  menekan  dalam pembebanan  biaya,  kekuasaan  untuk  ikut  dan  mengajak  menjadi  bagian  terjadinya penyimpangan. Tanggung  jawab pengirinman melalui calo dengan jalan ilegal, sudah akan  berhenti  jika  TKI  sudah  diserahkan dan  diterima  oleh  calo/agen di  luar  negeri. Jika  nantinya  terjadi  masalah  menjadi  tanggung  jawab  TKI  sendiri.  Lain  jika pengiriman/ penempatan dilakukan oleh pengerah tenaga kerja resmi.
Sejak dari rekruitmen,  penempatan, masa perlindungan, dan  pemulangan masih menjadi tanggungjawab pengerah tenaga kerja. Pengerah tenaga kerja resmi pun, jika menghadapi masalah TKI yang dikirim, masih banyak yang mengelak tanggung jawab.
Disamping faktor di dalam negeri sendiri dan kelemahan dari calon TKI, masalah trafficking timbul setelah TKI ditempatkan bekerja pada majikan. Perlu disadari  bahwa kedudukan TKI terhadap majikan  pemberi  kerja sangat lemah.
Sistem  perbudakan  di  negeri  Malaysia  masih  berjalan,  menganggap  bahwa  TKI yang sudah“dibeli”, akan dipekerjakan dan diperlakukan menurut kehendak majikan. Kebanyakan  pelaku  penganiayaan  PRT  oleh  penduduk  keturunan(China).Mereka menganggap rendah terhadap orang di bawah kekuasananya karena dibayar.
Selain  perlakuan  majikan  karena  ketidaksetaraan  terhadap  orang  yang  dibayar, hal  lain  adalah  hukum  yang  berlaku  di  Malaysia  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan
hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Juga ada kesan, bahwa pemerintah suatu negara  mempunyai  kewajiban  melindungi  warganya    walaupun    perilaku    warganya itu cenderung salah. Penyalahgunaan dokumen keimigrasian, misalnya visa masuk ke Malaysia  dengan  menggunakan  visa  kunjungan  wisata  yang  bersifat  singkat,  ternyata digunakan untuk bekerja dengan waktu relatif lama.
Dengan  banyaknya  pengiriman  TKW  secara  illegal,  kebanyakan  TKW  tidak mempunyai dokumen lengkap. Setelah  tertangkap, TKW dikembalikan  ke Indonesia, namun  karena  rasa  malu  dan  masih  tetap  ingin  bekerja  di  Malaysia.  Mereka  tidak kembali ke kampung halamannya, tetapi tetap berada dan tinggal di sekitar Entikong. Dengan  berbagai  cara  eks  TKW  tadi,  dengan  bantuan  calo  atau  oknum  setempat merubah identitas TKW, nama, umur, asal dan lain-lain untuk mendapatkan dokumen keimigrasian.
Sehingga ketika masuk  kembali ke  Malaysia, TKW tadi sudah berubah dengan identitas baru. Mereka umumnya memilih jalur illegal dan bekerja di sektor informal, misalnya  sebagai  pembantu  rumah  tangga, penjaga toko/warung, perawat manula, dan pengasuh bayi. Pekerja disektor informal inilah menurut LSM tersebut yang rentan dan  sering  menjadi    korban trafficking. Penyebabnya  karena  mereka  yang  bekerja disektor  ini  selain  karena  mereka  masih  muda,  tidak  punya  keahlian  khusus  juga masuk  ke  Malaysia  melalui  jalur  illegal.  Kebanyakan  perekrutanTKW  di  NTT dilakukan  oleh  calo,  ada  juga  yang  resmi  tetapi  jumlahnya  sangat  sedikit.  Lembaga pengerah  dancalo  memasang  iklan  berisi  kebutuhan  TKW  dengan menyebutkan  gaji. Calo mendatangi aparat dusun/desa dan bekerja sama dengan penguasa setempat. Ada juga  yang  langsung  datang  membujuk    orang  tua,  disekolah.  Jika  calo  masih  ada hubungan  keluarga,  langsung  diajak  berangkat  dengan  memberikan  uang  panjar sekedarnya  kepada  orang  tua  calon  TKW.  Bujukrayu  calo  sangat  efektif  dengan berbagai  iming-iming,  terutama  gaji  dan  tempat  bekerja  nyaman,dan  dipekerjakan  di tempat orang kaya.
Keberangkatan TKW dapat  dilakukan dengan berangkat sendiri, melalui teman yang  sudah  bekerja  duluan,  dan  dengan  perantara.  Kebanyakan  TKW  berangkat dengan  perantara,  dengan  cara  dipekerjakan  lebih  dahulu  di  kota,  baru  kemudian dibawa  ke  luar  negeri  atau  langsung  di  berangkatkan  ke  negara  tujuan.  TKW  asal NTT,  yang  menjadi  daerah  transit  adalah  Entikong.  Para  calo  tidak  terlibat  dalam pengurusan  dokumen,  tugasnya  hanya  merekrut/mencari  calon  TKW.  Seluruh
dokumen  diurus  oleh  agen  Indonesia,  dengan  cara  mengubah  identitas  baru;  nama dibuat  modern,  usia  ditambah/dikuranginama  daerah  asal,  agama  dan  kepercayaan disesuaikan dengan permintaan pasar.
Pada  saat  pemberangkatan,  misalnya  melalui  darat  di  seberang  telah  menunggu agen Malaysia. Agen negara penerima (Serawak, Malaysia) memesan agen Indonesia tentang kebutuhan TKW. Agen Indonesia kemudian melalui calo mencari calon-calon TKW  di  daerah-daerah  Calo  dapat  mengantar  calon  TKW  ke  agen  atau  dengan perantaraan ojek/oplet/taksi disuruh mengantar. Harga yang harus dibayar oleh agen Indonesia ke calo tidak terdapat harga pasti, namun agen Indonesia mendapat bayaran dari agen  Malysia sekitar 2-3 juta rupiah per orang TKW Adapun agen Malaysia akan mendapat bayaran  sekitar 7,5 samapi 8,5 juta rupiah dari (user) di Serawak  Malaysia. Selain cara demikian ada cara langsung yaitu majikan (user) datang ke calo/agen dan langsung    mengadakan  transakasi,  baik    terjadi  di  Indonesia  maupun  di  Serawak Malaysia.
Para user lebih  memilih  lagsung  dengan  agen  malaysia  dengan  lebih  murah. Untuk  diketahui  warga  Malaysia  boleh  memperkerjakan  pembantu  jika  penghasilan sudah  lebih  dari  7000  RM  per  bulan  Penempatan  TKW  lebih  bayak  ditentukanoleh user, walaupun  pada  awalnya  ada  kesepakatan  calo  dengan  pengguna  jasa.  Di  dalam tahapan  penempatan  di  tempat  kerja  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  user,  dengan pengawasan    yang  sangat  ketat,  tidak  diperbolehkan  ke  luar    rumah,  dan    tidak  bisa menolak apa yang dikehendaki pemberi kerja.
Pemulangan TKW dilakukan user , jika tidak dibutuhkan lagi, atau perlu adanya penggantian  dengan  TKW  baru.  TKW  yang  terlibat  dalam  bisnis  prostitusi,  selain diperlukan penggantian dengan yang  baru, cara lain dipindahkan ditempat lain yang masih  dalam  jaringan  bisnisnya.  Pemulangan  deportasi  dilakukan  setelah  yang bersangkutan  tertangkap  ,karena  tidak  mempunyai  kelengkaan  dokumen  yang diperlukan.  Tidak  jarang  sebelum  dipulangkan    sudah    mendekam  di  penjara  karena menyalahi aturan keimigrasian.
Pemulangan jugadapat dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan,  setelah  TKW  melarikan  diri  dan  ditampung  di  perwakilan  Republik Indonesia.  Pemulangan  TKWdapat  juga  atas  bantuan  lembaga-lembaga  social  yang
bergerak dalam menangani masalah TKW.TKW korban trafiking dapat pulang sendiri keIndonesia melalui jalan setapak menuju perbatasan
Akibat  kebijakan  pengiriman  TKI  khususnyaTKW  ke  luar  negeri  adalah  jika berhasil berdampak positif di bidang perekonomian, karena menghasilkan devisa yang dapat  membantu pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Bagi  TKI  dan  keluarganya  adanya peningkatan kesejahteraan.
Bagi  yang  tidak  berhasil  karena  adanya  trafiking  akan  mengakibatkan penderitaan. Kegagalan ini akan berpengaruh terhadap program nasional penempatan TKI  ke luar negeri, padahal  didalam negeri  sendiri lapangan kerja sangat sulit. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara matang, seberapa jauh keuntungan program penempatan  TKI  ke  luar  negeri  dengan  akibat  negatif  yang  diderita  eks  TKI  dan keluarganya serta kepentingan nasional (jati diri, nama baik/harga diri dan lain-lain). Dalam  jangka  pendek  segera  diadakan  kerjasama  perbaikan  system  perlindungan dengan memperhatikan hukum yang berlaku di negara penempatan (Malaysia).

## DAFTAR RUJUKAN
Biro  Pusat  Statistik  Kalimantan  Barat.  2003. Kalimantan  Barat  Dalam  Angka 2003 Pontianak: BPS Jurnal  Perempuan.  2003, Perempuan  dan  AnakIndonesia ,  Jakarta:  Yayasan  Jurnal Perempuan
Keputusan Gubernus Kalimantan Barat. 2005. Rencana Aksi Daerah
PenghapusanPerdagangan Perempuan dan Anak, Pontianak Ritzer,  George.2002. Sosiologi  Ilmu  PengetahuanBerparadigma  Ganda ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada
Soesilo  R.1994. Kitab Undang-undangHukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya , Bogor: Ghalia Indonesia
Tim Pusat Studi Wanita (PSW) UNTAN. 2003. Perdagangan Wanita di KalimantanBarat (Studi  Kasus  Terhadap  Wanita  WNIKeturunan  Cina  di  Kabupaten  Sambas)Laporan Hasil Penelitian ,  Pontianak:PSW UNTAN