## KONSEP ISLAM TENTANG ADAT
(Studi Analisi Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali)
Oleh: Faiz Zainuddin Universitas Ibrahimy Situbondo Faizzainuddin130587@gmail.com
Abstract:
The  need  for  a  very  complete  and  fluctuating  society  is  impossible  to make  the  codification  of  the  law  perfectly.  One  of  the  difficultiy  is  the difference between local customs that are not the same as the customs of  the  old  (Arab  customs).  The  change  here  is  not  only  about  values alone but also can affect changes to religious (Islamic) law. The results of this study indicate that custom can be used as a Hujjah in Islamic law as  long  as  there  are  not  Sharih  explanation  of  a  particular  case, contradicting  the  qhat'iy  proposition  of  muqayyad  (not  absolute,  and typically  (uncommon)  nash.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  is advisable to the legal practitioners when they want to decide on the law,
put to their customs forward rather than directed to the customs other than them, so that it can provide a verdict that can be undertaken by the community.
Key Words: Adat, Konsep Adat, Imam Madzhab, Islam

## A. Pendahuluan
Sebagai  sumber  pokok,  al-Qur`an  dan  al-Sunnah  menjelaskan masalah  ibadah  dan  aqidah  secara  jelas  dan  teperinci,  sifat  ajarannya sangat menentukan  dan tidak boleh  dikurangi atau ditambah sedikitpun. Karena  ibadah  dan  aqidah  harus  mempunyai  landasan  yang  kuat sedangkan  dalam mu`amalah hanya  dijelaskan  secara  umum  dan  global yang hanya menggariskan pada satu pola saja untuk dikembangkan lebih lanjut,  guna  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menegakkan  ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban masing- masing individu yang berkepentingan secara adil.
Dengan  demikian,  Islam  memiliki  sistem    hukum  sangat  komplit demi  mengatur  kehidupan  manusia, pertama hukum i`tqodi, yang menyangkut tentang kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab  al-Qur`an,  para  utusan  dan  hari  Akhir. Kedua, hukum  akhlak,  ini
berkenaan  dengan  bagaimana    cara  berperilaku  yang  baik  serta menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Ketiga , hukum amaliyah yang biasa dikenal dengan istilah hukum fiqh. Hukum ini timbul dari mukallaf berupa perkataan, perbuatan atau tindakan-tindakan yang lain. 1
Akan  tetapi,  permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat    yaitu berupa aktifitas yang sering dilakukan, dalam hal ini adalah adat istiadat, tanpa  memperhitungkan  konsekwensi  hukum  agama.  Mereka  lebih cenderung  mengikuti  keadaan  sosial  yang  ada  di  daerahnya  dan merekapun mempunyai keyakinan apa yang dilakukan adalah benar.
Adat  memang  tidak  pernah  lepas  dari  kehidupan  kita.  Adatpun selalu menjadi polemik yang sulit untuk dipecahkan, bahkan tidak jarang menjadi  momok  yang  dinilai bid’ah  dlalalah oleh  sebagian  cendekiawan kelas ringan. adahal jika kita lihat dari kacamata sejarah, kesuksesan Islam di Jawa karena dapat menjadikan adat sebagai lahan dakwah. 2
Izzuddin  Ibnu  Abdissalam  memberikan  komentar,  bahwa  semua problem fiqqiyah terfokus pada jalbul mashalih wa dar`ul mafasid . Karena itu  Imam  Malik  menggunakan maslahah  mursalah dalam  menetapkan hukum, dan ulama sepakat bahwa 'urf atau adat sebagai salah satu dasar penetapan hukum.
Sehigga  Imam  Malik  termasuk  ulama  yang  banyak  memakai 'urf atau  adat  sebagai  salah  satu  sumber  hukumnya.  Imam  Syafi`i  pernah mencetuskan  fatwa-fatwa  di  Irak,  kemudian  fatwa  tersebut  berbeda dengan fatwa-fatwa ketika beliau hijrah ke Mesir. Hal ini disebabkan Adat atau budaya yang melatarbelakangi kedua daerah tersebut berlainan. Dengan  demikian,  Islam  mengakui  ` urf atau  adat  sebagai  sumber hukum,  karena  pada  kenyataanya  adat  kebiasaan  telah  memainkan peranan  penting  dalam  mengatur  dalam  mengatur  lalu  lintas  hubungan tata tertib sosial di kalangan masyarakat. Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip aqidah dan tauhid serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka syariat  Islam membiarkan hukum  adat  berjalan  terus  bahkan  menetapkannya  dalam  kerangka hukum Islam itu sendiri.
Sudah  saatnya  ilmuan  Islam  untuk  memanfaatkan  adat-istiadat tanpa  harus  melawannya,  dan  sudah  saatnya  adat  tidak  menjadi penghalang  bagi  dakwah.  Sangat  disesalkan  ada  sebagian  golongan  di
1 Abdul  Wahab  Khallaf. Ilmu Ushuli al-Fiqh. Bairut: (Daru al-Qalm, Cet. XII. 1978). hlm. 32.
2 Ifrosin. Fiqh  Adat  (Tradisi  Masyarakat  Dalam  Pandangan  Fiqh) .  (Jawa  Tengah: Mukjizat. 2007). hlm. 5.
Indonesia  yang  berpikiran cupet bahwa  adat  adalah  ajaran  baru  yang perlu  diperangi.  Padahal,  Rasulullah  saw.  tidak  melarang  suatu  hal  yang baik sebagaimana dalam sabdanya,
هَأَراَم َنْوُمِلْسُلمْا اًنَسَح َوُهَ ف َدْنِع للها نَسَح
“Sesuatu yang dilihat baik oleh orang muslim maka baik menurut Allah." 3 Ketika melihat adanya teks al-Qur'an bahwa; al-Qur'an diturunkan kepada  Nabi  Muhammad  melalui  Malaikat  Jibril  secara  bertahap  sesuai dengan  konteks  masyarakat  Arab  saat  itu,  bahkan  tidak  jarang  al-Qur'an datang  dalam  bentuk  jawaban  atas  pertanyaan  masyarakat  arab menyangkut  persoalan  waktu  tertentu.  Oleh  karena  itu,  sering  kita temukan  dalam  lembaran  al-Qur'an  dalam  ungkapan َكَنْوُلَ ئْسَي ِنَع ... (mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang…) atau َكَنْوُ تْفَ تْسَي ِف .. (mereka minta fatwa  atasmu  Muhammad  tentang…),  lalu  al-Qur'an  melanjutkan  dengan jawaban  dan  penjelasan  menyangkut  persoalan  yang  ditanyakan masyarakat  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  kondisi sosial menentukan turunnya teks al-Qur'an,  dengan kata  lain antara teks dan konteks saling berkaitan. Oleh karena itu, sejak semula yang direspon oleh suara langit adalah tradisi bumi. Al-Qur'an yang kemudian terbentuk dalam korpus resmi dengan beribu bunyi teksnya semua untuk menjawab persoalan  yang  timbul  saat  itu.  Yakni  problematika  yang  dialami  oleh bangsa  Arab  pada  awal  perkembangan  Islam.  Tentu  saja  yang  direspon adalah adat kebiasaan masyarakat Arab. Pada saat ini sudah mencapai fase modern,  dengan  penuh  karya  yang  beraneka  ragam  serta  memiliki kreatifitas  sesuai  dengan  perubahan  zaman.  Yang  pastinya,  memiliki budaya yang berbeda-beda di antara satu sama lain. Ini menjadi persoalan baru yang perlu dikaji dalam teks-teks al-Qur'an. sementara itu, kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda, bergantung kondisi  sosialnya.  Bagaimanapun  sebuah  tradisi  merupakan  hasil kreatifitas masyarakat tertentu yang sulit untuk merombaknya.
Dari  uraian  panjang  di  atas,  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya pengkajian mengenai adat istiadat, baik adat istiadat ditinjau dari hukum Islam maupun  peluang adat istiadat itu sendiri untuk menjadi salah satu dalil  dalam  mengcetuskan  hukum  Islam.  Dengan  begitu,  pada  akhirnya akan  terbukti  bahwa  Islam  tidak  hanya  membiarkan  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalamnya  adalah stagnan ,  namun  aturan  yang  komplit dalam  Islam  memang  benar-benar  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan
3 Ahmad Ibn Hanbal. Musnad Ahmad . Program  Kitab al-Maktaba al-Syamilah.   juz 2. hlm. 453.
perkembangan yang tidak pernah mau berhenti di masyarakat.

## B. Pendangan Ulama Tentang Kehujjahan Urf
Para ulama khususnya madhab yang empat didalam berfatwa tentu terikat  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda-beda  hal  ini  dapat diketahi  dari  beberapa  contoh  di  kalangan  para  ulama  madzhab,  baik contoh itu berkenaan dengan  kesepakatan ulama tentang kehujjahan adat atau contoh yang berkaitan terhadap perselisihan ulama dalam menyikapi hukum  dengan  cara  di  benturkan  kepada  adat  sehingga  menyebabkan perbedaan di dalam menentukan hukum.
Diantara  imam  yang  empat  (Syafi`i,  Malik,  Hambali  dan  Hanafi) sepakat bahwasanya `urf biasa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum  syar`i  selama  tidak  ada  penegasan  secara  jelas  dalam  al-Quran maupun al-Hadist, begitu juga ulama sepakat, `urf biasa diamalkan secara global  tidak  secara  terperinci.  Ada  beberapa  penerapan  contoh  tentang `urf di kalangan ulama yang menjadi dasar bahwa `urf dijadikakan sebagai sandaran  dalam penerapan hukum.
1. Penerapan `Urf di Kalangan Ulama Madzhab Hanafi
Di dalam penjelasan fiqh Hanafi, `urf menjadi sandaran hukum. Hal ini bisa terlihat dari contoh berikut yaitu: Pertama , Menanam pada bumi yang  di ghasab .  Apabila  ada  seseorang  mengghasab  tanah  dengan  cara tanah  tersebut  ditanami  sesuatu  tanpa  ada  izin  dari  pemiliknya  apakah penanaman tersebut dikatakan sebagai penanaman yang shahih atau fasid , maka  cara  yang  seperti  ini  dikembalikan  pada `urf .  Imam  Abu  Hanifa berkata  di  dalam  kitab  Darul  Mukhtar  bahwasanya    yang  diperhatikan adalah `urf sebagaimana  rinciannya  yang  dikomentrai  oleh 4 Ibnu  Abidin dari  pemasalahan  ini  yaitu:  bilamana  tanah  tersebut  dipersiapkan  untuk pertanian  dengan  cara,  penduduk  desa  telah  terbiasa  menanam  pada tanahnya  orang  lain  dan  pemilik  dari  tanah  itu  tidak  menanam  apa-apa, sementara  pemilik  tanah  menyerahkan  tanahnya  untuk  ditanami,  maka stsatus  dari  tanah  tersebut  adalah  tanah  pertanian.  Dan  boleh  bagi sipemilik  meminta  kepada  pedagang  atau  pemerintah  separuh  atau seperempat  dari  hasil  penanaman  tersebut.  Begitu  juga  sebaliknya  jika tanah tidak dipersiapkan untuk ladang pertanian beserta penduduk tidak terbiasa  menanam  sesuatu  maka  status  tanah  itu  bukanlah  tanah pertanian  dan  tidak  boleh  penduduk  setempat  menanami  sesuatu  tanpa ada izin dari pemiliknya.
4 Darul Mukhtar. Program Kitab Maktaba al-Syamilah. juz VI. hlm. 195.
Kedua dalam Aqad  ijarah (sewa  menyewa)  meliputi:  1)  Hal-hal yang  wajib  bagi  perempuan  yang  disewa  untuk  menyusui.  Apabila seseorang    menyewa  perempuan  untuk  menyusui,  maka  tata  cara perlakuan yang baik terhadap si radhi `(anak yang disusui) di kembalikan pada `urf. Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam kitab al-Hidayah : bagi perempuan tersebut memperlakukan baik bagi si radhi ` pada makanannya karena pekerjaan yang seperti itu wajib bagi dia. Tidak hanya itu saja akan tetapi harus pula mempertimbangkan `urf yang sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan yang disewa untuk menyusui seperti mencuci pakaian si radhi `    namun  pembiyayaan  untuk  makanan  wajib  bagi  orang  tua  si radhi `; 2) Menyewa rumah tanpa menjelaskan apa yang dilakukan. Apabila ada  seseorang  menyewa  rumah  atau  toko  tanpa  menjelaskan  untuk ditempati maka diarahkan kepada `urf dalam arti ( `urf menentukan kalau penyewaan tersebut untuk ditempati) karena  secara otomatis orang yang menyewa  rumah  atau  toko  pasti  akan  menempatinya;  3)  Menyewa seseorang  untuk  memasak  pada  waktu  walimah.  Jika  ada  seseorang menyewa  juru  masak  untuk  membuat  masakan  yang  dihidangkan  pada waktu  walimah  maka  boleh  bagi  dia  (juru  masak)  mengambil  makanan sekedarnya,  karena  menurut  `urfmembolehkan  bagi  orang  yang  disewa mengambil makanan yang disajikan untuk walimah.
Ketiga , Berkenaan dengan Sumpah. Imam Abu Hanifah menuturkan dalam kitab Darul Mukhtar: pada asalnya didalam sumpah dibangun atas dasar  `urf. 5 Ibnu  Abidin  menambah  dari  perkataan  Imam  Abu  Hanifah bahwasanya mutakallim berbicara dengan bahasa kebiasaan ( `urf ) artinya yang  dikehendaki  dari  makna  lafad  adalah  sesuai  dengan `urf . 6 Hal  ini biasa  dilihat  dari  beberapa  contoh  berikut:  1)  Bersumpah  dengan menggunakan  sifat-sifat  Allah . Pengucapan  sumpah  dengan  nama  Allah, nama  yang  lain  dari  nama  Allah  seperti  al-Rahman  dan  al-Rahim  atau dengan  sifat  dari  beberapa  sifat  Allah  seperti jalalah , kibriya `.  Contoh semacam  ini  dikatakan  sebagai  sumpah  lantaran  sudah  populer dikalangan masyarakat, kecuali sumpah dengan menyebut ilmullah hal ini tidak  dikatakan  sumpah  sebab  tidak  popular  dikalangan  masyrakat;  2) Bersumpah  untuk  tidak  menempati  rumah.  Imam  Abu  Hanifah berpendapat dalam kitab hidayahnya tentang seseorang yang bersumpah untuk  tidak  tinggal  disebuah  rumah,  kemudian  dia  keluar  sendirian, sementara  barang-barang  dan  keluarganya  masih  ada  didalam  rumah,
5 Ibid. Juz IV. hlm. 12.
6 Syek  al-Imam  Kamaluddin  Muhammad  Bin  `Abdul  Wahid. Syarah  Fathul  Qodiir . (Beirut: Daru al-Fikr. Juz IV). hlm. 378. tt.
maka  orang  tersebut  dikatakan  telah  melanggar  sumpah.  karena  secara `urf dia  dianggap  menempati,  karena  keluarga  dan  barang-barangnya masih  ada  dirumahnya. 7 ;  dan  3)  bersumpah  untuk  tidak  minum  atau makan.  Orang  yang  bersumpah  untuk  tidak  makan  gandum,  akan  tetapi dia  memakan  roti  yang  terbuat  dari  gandum  tersebut,  maka    menurut pendapat  Imam  Abu  Hanifa  tidak  dianggap  melanggar  sumpah.  Karena secara `urf ,  roti  yang  terbuat  dari  gandum,  itu  tidak  dikatan  gandum. Begitu  juga  orang  yang  bersumpah  untuk  tidak  akan  minum  dari  air sungai  Tigris  kemudian  dia  meminum  air  dengan  menggunakan  wadah maka  orang  yang  meminum  dengan  cara  seperti  ini  tidak  melanggar sumpah  sebab  menurut `urf ,  orang  dianggap  meminum  dengan  cara meletakkan mulutnya di air (menghirup).
Keempat ,  Berkenana  dengan  akad  jual  beli  meliputi  contoh:  1) Barang    yang  masuk  didalam  penjualan  rumah.  Seseorang  yang  menjual rumahnya  tanpa  menyebutkan  seluruh  komponen  rumah  maka  seluruh komponen rumah tersebut juga ikut terjual Seperti halaman. Sebab secara `urf    halaman  merupakan  bagian  dari  rumah  dan  2)  Jual  beli  buah  yang masih  belum  masak.  Seseorang  yang  yang  menjual  buah-buahan  yang belum matang atau sudah matang maka penjualan tersebut sah menurut pendapatnya  Imam  Abu  Hanifa,  hal  ini  diamini  oleh  Imam  Muhammad yang  mengaggap  baik  ( istihsan )  dari  jual  beli  tersebut.  Beliau  beralasan bahwa, transaksi seperti ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat banyak. 8

## 2. Penerapan `Urf di Kalangan Ulama Madzhab Maliki
Dalam  menyikapi  permasalahan  mengenai  adat  ini,  Imam  Malik juga menjadikan adat sebagai landasan hukum terhadap kasus-kasus yang memang  tidak  ada  penjelasan  secara  jelas  dalam  al-Qur`an  maupun  al- Sunnah dengan contoh di bawah ini:
Pertama ,  Salah  satu  bentuk  jual  beli  yang  mengandung gharar ( spekulasi )  adalah  penjualan  suatu  barang  yang  ditempatkan  di  sebuah kantong  atau  wadah  tertutup,  lalu  di  atasnya  ditulis  kertas  yang  berisi keterangan barang-barang yang ada dalam kantong atau wadah. Penjualan
7 Inayah Syarah al-Hidayah. Juz VII. hlm. 5. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
8 Dararul  al-Hikam  Syarah  al-Ahkam.  Juz.  VI.  hlm.  176.  Program  Kitab  Maktaba  al- Syamilah. Imam Syafi`i, Imam malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak shah menjual buah yang  masih  belum  masak  karena  penjualan  yang  seperti  itu    tidak  biasa  dimanfaatkan,  akan tetapi  Imam  Abu  Hanifa  berpendat  lain  yaitu  shah  penjualan  tersebut  dengan  alasan:  buah memiliki  nilai  harga,  baik  masak  maupun  tidak.  Lihat:  Fathul  Qodhir.  Juz  XIV.  hlm.  264. Program Kitab Maktaba al-Syamilah.
semacam  ini  dikenal  dengan  istilah جمانربلا .  Jual  beli  yang  mengandung ghoror itu sangat dilarang oleh Nabi. Sebagaimana telah disabdakan:
ىَهَ ن لوُسَر ِهَّللا ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ْنَع عْيَ ب رَرَغْلا
“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (spekulasi)." 9 Contoh  dari  jual  beli  yang  mengandung  ghoror  yaitu  barangnya  tidak diketahui karena barang tersebut ada didalam kantong akan tetapi imam malik  mengecualikan  dari  permasalahan  ini,  apabila  sifat-sifat  barang telah  disebutkan  kemudian  sifat-sifat  tersebut  dapat  dijumpai,  maka kategori jual beli ini sama dengan bernamaj yang dihukumi shah.  Alasan dari Imam Malik lebih berpegang pada `urf bahwa jual beli seperti diatas sudah menjadi kebiasaan di kalangan  masyarakat.
Kedua, Pembagian  keuntungan  dalam  aqad mudharabah . 10 Jika berselisih  antara  pemilik  harta  ( shahib al-mal )  dan  orang  yang  bekerja ( amil )  didalam  kadar  keuntungan  yang  sudah  disepakati  oleh  keduanya antara shahibul mal dan amil maka dari perselisihan itu diarahkan kepada `urf .  perkataan amil yang  disertai  dengan  sumpah  itu  lebih  diunggulkan dengan  catatan  jikalau  memang `urf berlaku  seperti  itu.  Sehingga  Imam Malik  berkomentar  dalam  kitab  Muwatta`-nya  tentang  seseorang  yang menyarahkan harta qirad (investasi modal) pada orang lain kemudian dari pengelolaan  harta  itu  terjadi  keuntungan,  namun  diantaran  keduanya terjadi  perbedaan    mengenai  keuntungan  berapa  yang  harus  diterima sehingga amil berkata: "Kamu telah memberikan keuntungan dari qirad ini padaku dua pertiga". Sementara shahibul mal menyanggah dari perkataan amil: "Aku  telah  memberikan  keuntungan  dari aqad  qirod  padamu  satu pertiga" ,  dengan  hal  ini  Imam  Malik  lebih  berpegang  pada  perkataannya amil yang disertai sumpah. 11 Ketiga, Tempat  menyimpanan    harta (al-hirzu  fi  al-syariqah ) . Tempat  penyimpanan  harta  dari  pencurian  diarahkan  pada  kebiasaan manusia didalam menjaga harta tersebut. Ibnu Rusd mengomentari dalam
9 f athul bari ibnu hajr , Juz VI, hlm 472. program kitab Maktaba al-Syamilah, 10 Mudharabah (Qirad)  adalah  penyerahan  harta  dari shahib  al-mal (pemilik modal/dana)  kepada mudharib (pengelola  dana)  sebagai  modal  usaha,  sedangkan keuntangannya  dibagi  sesuai  dengan nisbah (perbandingan  laba  rugi)  yang  disepakati.  Jika terjadi kerugian ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila dalam aqad mudharabah tidak  mendapatkan  laba  sama  sekali  atau  mengalami  kerugian,  maka mudharib tidak  berhak diberi  upah  atas  usahanya,  dan shahib  al-mal tidak  berhak  menuntut  kerugian  kepada mudharib .  Demikian  ini  kerugian  tidak  disebakan  kelalaian  dari  pihak  mudharib.  Lihat  HM. Dumairi Nor, dkk. Ekonomi Syari`ah. Jawa Timur: Percetakan Sidogiri 2007. hlm. 70.
11 Minhaj  Jaliil`  Syarah  Muhtasor  Jalil. Bab:  Bayanul  Qirodh  Wa  Ahkamihi .  Juz  XI. hlm. 346. Program Kitab al-Maktaba Syamilah.

## “Konsep Islam tentang Adat”
kitab bidayah  al-mujtahid bahwasanya زرح menurut  imam  malik  adalah tempat  penyimpanan  barang  yang  sudah  menjadi  tradisi  orang  untuk menjaga  barangnya  dari  pencurian. 12 Oleh  karena  itu,  jika  barang diletakkan  pada  tempat  yang  bukan  menjadi  kebiasaan  untuk penyimpanan,  maka  bukan  dikatakan al-hirzu. Secara  otomatis    orang yang  mencuri  bukan  pada  tempat  kebiasaan  barang  disimpan  tidak dipotong.
Keempat, Kewajiban  menyusui  bagi  istri . Menurut  Imam  Malik wajib menyusui bagi istri yang bukan syarifa ( ةجوزلا ةئيندلا ) akan tetapi jika perempuan  itu  adalah  syarifa  tidak  wajib  menyusui.  Beliau  berpegang pada  `urf  yang  terjadi  bahwasanya  menyusui  itu  hanya  pada  istri  yang bukan  syarifah. Ibnu  Rusd  juga  ikut  berkomentar  menurut qaul yang mashur  dikalangan  Imam  Malik  tantang  hal-hal  yang  wajib  bagi  istri seperti menyusui dan melayani suami hal ini tejadi perbedaan dikalangan masyarakat.  Ada  yang  mewajibkan  menyusui  wajib  bagi  istri  secara mutlak,  ada  yang  mengatakan  menyusui  bagi  istri  tidak  wajib  secara mutlak  dan  adapula  yang  mengatakan  dengan  cara ditafsil, yaitu  wajib pada istri yang bukan syarifa sementara kalau syarifa tidak wajib kecuali jika  sianak  butuh  pada  air  susu  dari  perempuan  syrifa,  kemudian  Ibnu Rusd  menjelaskan  hal-hal  yang  melatar  belakangi    dari  perbedaan dikalangan ulama antara perempuan yang syarifah dan yang bukan syrifa adalah tidak lepas dari adat dan `urf, sehingga ulama lebih berpegang pada `urf  dan  adat  dijadikan  dasar  untuk  menggali  hukum  dari  masalah  ini (kewajiban menyusui bagi istri). 13

## 3. Penerapan `Urf di Kalangan Ulama Madzhab Syafi`i
Imam  Syafi`i  termasuk  salah  satu  Imam  yang  juga mempertimbangkan  adat  istiadat  dalam  menentukan  hukum  syar`i  yang berkenaan dengan masalah-masalah yang notabene tidak dijelaskan dalam nash atau hadist, seperti contoh dibawah ini:
Pertama ,  Tempat  penyimpan  harta  ( al-hirzu  fi  al-sariqah ).  Imam syafi`i  berpegang  pada  `urf  untuk  menjelaskan  tentang  batasan al-hirz yang mana menjadi syarat pemotongan bagi orang yang mencuri. Didalam kitab al-Um Imam  Syafi`i  menerangkan  lebih  rinci  mengenai al-hirz, jika seseorang  mencuri  ditempat  yang  sudah  terbiasa  barang-barang  itu disimpan  maka  pencuri  tersebut  dipotong  tangannya  begitu  juga
12 Ibnu  Rusd. Bidayatul  Mujtahid .  Juz  II.  hlm.  369.  Program  Kitab  al-Maktaba  al- Syamilah.
13 Ibid. hlm. 46.
sebaliknya bilamana barang atau harta tidak disimpan pada tempat yang sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  di  dalam  menyimpan  barangnya maka pencuri itu tidak dipotong tangan, argumen yang diutarakan imam syafi`i menganai tempat penyimpanan atau biasa dikatakan al-hirzu lebih bepegang pada ` urf yang ada dimasyarakat. 14
Kedua ,  Diarahkannya lafazh ` am dan mutlak pada `urf .  Ibnu `Abdissalam  menuturkan  dalam  kitab Qawa`id  al-Ahkam tentang  posisi adat dalam ungkapannya:
ُلْيِزْنَ ت ِةَل َلََد ِتاَداَعْلا اَرَ قَو ِنِئ ِلاَوْحَْلْا ُةَلِزْنَم ِحْيِرَص ِلاَوْ قَْلْا ِف ِصْيِصَْتَ ِمْوُمُعْلا َو ِدْيِيْقَ ت ِقَلْطُمْلا ْمِهِْيَْغَو
“Dalalah  adat  dan  indikasi-indikasi  keadaan  menempati  ditempatnya jelasnya beberapa perkataan didalam mentakhsis lafad yang umum beserta membatasi  lafad  mutlak  dan  selaian  keduanya”. Dari  masalah  ini,  banyak sekali  penerapan  contoh  yang  berkaitan  dengan  posisi  adat  yang  dapat mengarahkan  lafad  mutlak  dan  lafad  `am  pada  kebiasaan  yang  terjadi dimasyarakat, dengan contoh sebagai berikut:
Ketiga ,  Mengenai  kasus  perwakilan  dalam  jual  beli  secara  mutlak (tanpa  menyebut  menggunakan  mata  uang  apa)  maka  dari  sini  ada  dua catatan,  yang  pertama  diqayyidi  dengan  mata  uang  sudah  ada  di  daerah tersebut jika mata  uangnya satu, dan  yang  kedua diqayyidi dengan mata uang yang paling dominan di daerah itu, jika memiliki banyak mata uang. karena kebiasaan dapat menempati posisi shorihnya lafad oleh karena itu, seakan-akan  orang  yang  mewakilkan  ( muwakkil )  mengatakan  kepada orang yang menerima wakil ( wakil ): "Juallah barang ini dengan mata uang di daerah itu atau mata uang yang paling dominan." 15
Keempat ,  Dalam  kasus  barang  titipan (wadi`ah) ,  ketika  memang barang tersebut biasa dipelihara secara `urf (di sebuah daerah) maka atas orang  yang  dititipi  ( wadi` )  wajib  menjaganya.  Namun  apabila `urf menyatakan  barang  tersebut  bukan  termasuk  barang  yang  biasa dipelihara  maka  barang  tersebut  masih  menjadi  tanggungan  orang  yang menitipkan ( mudhi` ). 16 Kelima , Tentang sumpah. Menurut `urf, ikan tidak dikatakan sebagai daging,  dengan  demikian  seandainya  ada  orang  yang  bersumpah  tidak akan memakan daging kemudian dia memakan ikan maka tidak dianggap melanggar sumpah. Begitu juga apabila seseorang bersumpah tidak akan
14 Al-Um. Juz VI. hlm. 160. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
15 Qawaid al-Ahkam fi Mashalihil Anam. Bab: Tanzil Dalala al-`Adat. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah. Juz II. Hlm. 194.
16 Op.Cit. Mustofa Dhaibul Bugha`. hlm. 259.
duduk di atas hamparan atau tidak akan duduk di bawah atap akan tetapi dia  duduk  diatas  bumi  maka  dengan  ini  juga  tidak  dianggap  telah melanggar  sumpah,  sekalipun  secara  syar`i  bumi  juga  dikatakan  sebagai hamparan sebab istilah penamaan yang berasal dari `urf lebih didahulukan dari pada penamaan yang berasal dari syar`i. 17
Keenam , Berkenaan dengan tanggungan bagi si pemilik hewan yang membuat  karusakan.  Imam  syafi`i  mengomentari  dalam  kitab Mugni  al- Muhtaj mengenai  hewan  yang  merusak  tanaman  atau  semacamnya, dengan  cara  di tafsil yaitu  apabila  hewan  tersebut  dengan  sendirinya merusak  tanaman  di  waktu  malam  maka  bagi  si  pemilik  hewan menanggung  apa-apa  yang  telah  dirusaknya  karena  kelengahan  bagi  si pemilik  telah  melepas  diwaktu  malam,  begitu  juga  sebaliknya  jikalau hewan  itu  merusaknya  diwaktu  siang  maka  bagi  si  pemilk  tak  perlu menanggung kerusakan yang terjadi. Keterangan ini berlandaskan hadist yang diriwayatkan Abu Daud 18 yang mana hadist tersebut selaras dengan adat bahwasanya menjaga tanaman dan semacamnya itu dilakukan pada waktu  siang  hari  dan  menjaga  hewan  peliharaan  dilakukan  pada  waktu malam hari.

## 4. Penerapan `Urf di Kalangan Ulama Madzhab Hambali
Imam Hambali juga mengambil sikap terhadap sebuah kasus-kasus yang tidak ditampilkan dalam nas dan hadist dengan cara menjadikan adat didalam  menentukan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tradisi  masyarakat, sebagaimana dalam contoh yang tertera dibawah ini:
Pertama ,  Jual  beli mu`athah` .  Imam  Hambali beistidlal di  dalam keesahan  jual  beli mu`athah` bahwa  Allah  swt.  menghalalkan  jual  beli namun tidak menjelaskan bagaiman cara melakukan jual beli itu. Dengan demikian, lantaran tidak ada nas yang sharih beliau mengarahkan kepada `urf sebagaimana tata cara jual beli yang sudah berlaku dimasyarakat. dan
17 Dalam  contoh  kasus  diatas  Imam  Suyuti  menuturkan  ketika  terjadi  pertentangan antara  urf  dengan  syara`  harus  tidak  ada  hukum  yang  berkaitan  dengan  syara`  sehingga penggunaan  urf  lebih  didahulukan  dari  pada  syara`.  Lihat  kitab  al-Asbah  wa  al-Nadhoir. Surabaya: al-Hidayah. Cet. pertama 1965. hlm 65.
18
ا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَضَقَ ف ُهْتَدَسْفَأَف ٍلُجَر َطِئاَح  ْتَلَخَد  ٍبِزاَع ِنْب ِءاَرَ بْلِل ًةَقاَن َّنََ ِلْهَأ ىَلَعَو ِراَهَّ نلاِب اَهَظْفِح  ِلاَوْمَْلْا ِلْهَأ ىَلَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّلل
ِلْيَّللاِب اَهَظْفِح يِشاَوَمْلا
“Sesungguhnya unta  milik Barra` bin `Azib ra.  masuk ke pagar seseorang, kemudian unta tersebut membuat kerusakan, lalu Rasulullah saw. memutuskan bagi pemilik harta untuk menjaganya  di  waktu  siang  dan  bagi  pemilik  hewan  untuk  menjaganya  di  waktu  malam.” Lihat: Sunan al-Daru qutni, Bab Hudud, diyat, dan lainnya. Juz VIII. hlm. 108.
sebenarnaya jual beli harus ada ijab dan qabul diantara keduanya (penjual dan pembeli) sebagai tanda dari ungkapan saling rela, namun dalam jual beli  mu`atho  tidak  disyaratkan  adanyan ijab dan qabul karena  dianggap sulit. 19 Kedua ,  Berhak  mendapat  ongkos  tanpa  disyaratkan  dalam  akad. Apabila seseorang menyerahkan pakaiannya kepada penjahit atau tukang setrika  agar  supaya  pakaian  tersebut  dijahit  atau  disetrika  tanpa menyebutkan  syarat  adanya  ongkos,  maka  dalam  hal  ini  penjahit  dan tukang  setrika  berhak  diberi  ongkos  meskipun  tidak  disebutkan  atau disyaratkan  pemberian ongkos pada  waktu  akad. Dasar diberlakukannya ongkos  tanpa  disebut  dalam  akad  adalah  berdasarkan `urf karena `urf menempati ditempatnya perkataan. 20
Ketiga ,  Tempat  penyimpan  harta  ( al-hirzu  fi  al-sariqah ).  Imam Hambali  senada  dengan  Imam  Syafi`i  mengenai  pencuri  yang  dapat dipotong tangannya taklepas dari memaknai al-hirzu. Beliau mengartikan al-hirzu diarahkan kepada `urf yang mana jika `urf menganggap tempat itu sebagai  tempat  menyimpan  harta  atau  barang-barang  maka  orang  yang mencuri ditempat tersebut dipotong tangan. Pemaknaan al-hirzu di dalam nas  maupun  dalam  hadist  tidak  diterangkan  secara  jelas  sehingga pemaknaan al-hirzu diarahkan kepada `urf. 21
Keempat ,  Masalah  sumpah.  Mengenai  masalah  sumpah  Imam Hambali  juga  ikut  mengomentari  bahwasanya  pelanggaran  sumpah dikembalikan  pada `urf masyarakat.  Stetement  Imam  Hambali  diamini oleh Ibnu Qoyyim dalam kitab `ilamu al-muqi`in dalam ungkapannya:
اَِّمِ ُرَّ يَغَ تَ ت ِهِب ىَوْ تَفْلا ُِيَْغَ تِل ِفْرُعْلا ِةَداَعْلاَو
“Berubahnya  fatwa  terhadap  sesuatu  dikarenakan  perubahan  `urf  dan adat.” Hal  ini  dapat  dicontohkan  sebagai  berikut:  apabila  ada  seseorang bersumpah tidak  akan mengendarai  hewan, sementara `urf yang berlaku di daerah tersebut adalah hewan yang berupa himar secara khusus, maka dengan ini orang yang bersumpah tidak dikatakan melanggar sumpahnya bila  mengendarai  hewan  yang  selain  himar  seperti  unta  atau  kuda. 22 Dengan  demikian  dari  beberapa  contoh  yang  telah  disebutkan  diatas dalam kitab fiqh madzhab yang empat (Maliki, Syafi`i, Hanafi dan Hambali)
19 Al-Mugni, Bab: Faslun  al-Ba`i  `ala  Dharbaini  Ahadihima .  Juz  VII.  hlm.  429. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
20 Ibid. al-Mugni. Juz XII. hlm. 112. 21 Ibid. al-Mugni. Juz XX. hlm. 220. 22 `Ilamu al-Muuqi`in , Bab Faslun Mujibat al-Ayman wa al-Aqariir . Program Kitab al- Maktaba al-Syamilah. Juz III. hlm. 216 .
Sudah  jelas  bahwasanya  `urf  dapat  dijadikan  sebagai  sandaran  hukum- hukum  syar`i  secara  global  dengan  catatan  tidak  ada  nas  yang menyebutkan  secara sharih .  Oleh  karena  itu,  selain al-Qur`an dan al- Sunnah , `urf merupakan salah satu hujjah yang dapat dijadikan pegangan dalam menentukan hukum-hukum syar`i.

## C. Simpulan
Dari  kajian  diatas  sudah  jelas  bahwa  uruf  dikalangan  empat madhab  (syafii,  Hambali,  maliki,  dan  Hanafi)  memiliki  pandangan  yang sama  bahwa  urf  dapat  dijadikan  hujjah  hukum,  karena  itu  bias  dilihat imam  Malik  tidak  sedikit  mendasarkan  fatwa-fatwa  hukumnya  atas praktek produk madinah, imam abu hanifah tidak sedikit berbeda dengan murid  muridnya  karne  perbedaan  urf  mereka,  sementara  imam  syafii setelah tinggal dimessir mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah  dikeluarkan  di  Iraq,  karna  perbedaan  adat  Iraq  dan  messir  yang memunculkan  madhab  qadim  dan  madhab  jaded,  didalam  madham syafii.begitu  juga  imam  hanafi  dan  hambali  dalam  putusan  hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Ibnu. Hasyiah  Radd  al-Mukhtar. Beirut:  Daru  Ihya'  al-Turats  al- 'Ilmiyyah. tt.
Al-Baihaqiy. Ma`rifatu al-Sunan wa al-Astar li al-Baihaqi . Program Kitab al- Maktaba al-Syamilah.
Al-Damyati,  Muhammad,  Sayyid. 'Iana  Al-Thalibin .  Beirut  Lebanon:  Darul Kutub. 2010.
Al-Hariri,  Mahmud  Muahammad,  Ibrahim. Al-Madkhal  ila  Qawa'idul  Fiqh . Beirut: Daru al-'Umar. 1998.
Al-Nawawiy, Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syaraf. al-Majmû' Syarhu al-Muhaddzab. Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
Al-Suyuti,  'Abdurrahman,  Jalaluddin. Al-Asbah  wa  Nadhair  fii  Al-Furu' . Surabaya: Al-Hidayah. 1965.
'Azam,  Muhammad,  Al-'Aziz,  'Abdul. al-Qowa'idul  Fiqh .  Kairo:  Daru  al- Hadist. 2005.
Bin  Masud  al-Kasani  al-Hanafi,  Abi  Bakar,  Imam  `Alauddin. Badai`u  al- Sanai` Fi Tartib al-Syaroij. Beirut, Libanon: Darul Kutub. 1987. Daybul, Bugha'. Adillah Al-Mukhtalaf fiha' Masadirut Al-Tasyri' fii Fiqh Al- Islami . Darul Imamah Al-Bukhari. tt.
DEPAG RI. Al-Quran dan Terjemahnya . Bandung: Jamanatul 'Ali-ART. 2005.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai pustaka. 1989. Hajr, Ibnu. Fathul Bari Libni Hajr . al-Maktaba al-Syamilah.
Hanafi,  Ahmad. Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam .  Jakarta:  NV  Bulan Bintang. 1970.
Harjono, Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya . Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.
Ibrahim, Abu, Musa. Al-Madkhal Ushul Fiqh . Darul 'Umar. 1989.
Ifrosin. Fiqh  Adat  (Tradisi  Masyarakat  dalam  Pandangan  Fiqh) .  Mukjizat.
2007.
Jumantoro, Tatok. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. Surabaya: Amzah. 2005. Katsir,  Ibnu. Tafsir  al-Qur`an  al-Azhim .  Kairo:  Mathba`ah  al-Istiqamah. 1954.
Rusd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid  fii  Nihayatul  Mujtahid .  Bairut:  Darul  Fikr.
2010.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. 1997. Jakarta: Wacana Ilmu.
'Ubbadil,  Syaikh  'Abdullah  Muhammad  Sa'id  bin  Lujji. Idhah  al-Qawa'idu al-Fiqhiyah . Indonesia: Darul Al-Rahmah. 1410 H. Umar,  M. Study  Ushul  Fiqh .  Jakarta:  Direktorat  Perguruan  Agama  Islam. 1984.
Wahid,  'Abdul,  Bin,  Muhammad,  Kamaluddin,  Syekh. Fathul  Qadir .  tt. Beirut: Darul Ihya' al-Tsurats Al-: 'Arabi.
Yazid, Abu. Nalar dan Wahyu . Jogjakarta: Erlangga. 2007.