## Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force Majeour Covid-19 di Kota Mataram
Nurjannah S a , Rina Rohayu H b Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram a,b *nurjajustice@gmail.com

## Abstract
The relationship between the Force Majeure conditions resulting from COVID-19 with legal protection for banking clients affects the aspect of legal certainty and fairness. The normative aspect is crucial to be  known  and understood  by all  stakeholders,  both  the  banking,  the  customer  and the  government through OJK and the legislature, concerning the legal basis of Force Majeure and the protection efforts for  customers  and  banks.  The  condition  of  Force  Majeure  caused  by the  outbreak  of  COVID-19  is  a condition of Majeure, based on Presidential Decree No. 12 of 2020. The presidential decree was the basis for the determination that Covid-19 was a national disaster. In that case, the banking must refer to the other  legal  provisions  of  article  1245  Civil  Code  and become  the basis  of  the  protection  of  banking customer rights. Therefore, online dissemination efforts felt critical to do to provide knowledge and understanding to the community, especially banking customers on the legal rights and economic rights, as  the  purpose  of  the  community  service  activities  conducted.  They  are  using  interactive  lecture methods, questions and answers and discussions, and evaluations. The results of counseling, there is an increase in the number of tort cases in the period pandemic Covid-19 is 90 cases, between the Bank and the customer. And cases of deeds against the law as many as 3 cases. This legal remedy is a form of legal protection for banking customers who do not acquire the rights in the form of deduction and elimination of interest and fines, as stipulated in article 1245 of the Civil Code. Furthermore, the normative aspect, is  not  a  reference  yet,  given  the  more  tort  lawsuit  compared  to  lawsuits  that  are  emerging  in  the condition of Force Majeure.
Keywords: COVID-19; dissemination online; force majeure; banking customer rights.

## Abstrak
Hubungan antara kondisi force majeure akibat COVID-19 dengan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan berpengaruh pada aspek kepastian hukum dan keadilan.  Aspek normatif sangat penting untuk  diketahui  dan  difahami  oleh  seluruh stakeholders ,  baik  pihak  perbankan,  nasabah  dan pemerintah melalui OJK dan legislatif, terkait dasar hukum force majeure dan upaya perlindungan bagi nasabah dan pihak perbankan. Kondisi force majeure yang disebabkan oleh wabah COVID-19, merupakan kondisi kahar , berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kepres tersebut menjadi dasar penetapan bahwa COVID-19 adalah bencana nasional. Pada kondisi tersebut, pihak perbankan wajib merujuk pada ketentuan hukum lainnya yaitu pasal 1245 KUHPerdata dan menjadi dasar  perlindungan  hak  nasabah  perbankan.  Oleh  karena  itu  upaya  diseminasi  online  dirasakan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat,  khususnya  nasabah  perbankan  terhadap  hak-hak  hukum  dan  hak  ekonominya, sebagaimana  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan.  Menggunakan  metode ceramah  interaktif,  tanya  jawab  dan  diskusi,  serta  evaluasi.  Hasil  penyuluhan,  ada  peningkatan jumlah kasus wanprestasi di masa pandemic COVID-19 yaitu sebanyak 90 kasus, antara pihak bank dan  nasabah.  Dan  kasus  perbuatan  melawan  hukum  sebanyak  3  kasus.  Upaya  hukum  tersebut merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  perbankan,  yang  tidak  memperoleh  hak- haknya berupa pengurangan dan/atau penghapusan bunga dan denda sebagaimana diatur di dalam pasal 1245 KUHPerdata. Dan aspek normative tersebut, belum menjadi rujukan, mengingat gugatan wanprestasi  lebih  banyak  dibandingkan  dengan gugatan  melawan  hukum  yang  sejatinya  muncul pada kondisi force majeure . Kata kunci: covid-19; diseminasi online; force majeure ; hak nasabah perbankan.

## 1. Pendahuluan
Dalam  beberapa   bulan   terakhir   di  kuartal pertama  tahun 2020  terjadi beberapa fluktuasi  ekonomi  secara  global,  baik  itu dari sektor keuangan hingga nilai tukar emas yang terus melonjak tinggi. Disamping itu, juga terjadi penetrasi di pasar versi Chicago Board  Options  Exchange (CBOE).  Hal ini disebabkan oleh dampak  Corona  terhadap  ekonomi global  mempengaruhi  3  sektor  yaitu  pasar saham,  Surat  utang,  dan  Nilai  Emas.  Selain  itu,    untuk    dalam    negeri    juga terdampak  dikarenakan      sebagian      besar      transaksi  ekspor-impor  Indonesia berasal dari negara China.
Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini,  menyikapi  Ekonomi  dalam  negeri dengan  berbagai      kebijakan      dan      stimulus  yang  dilakukan  dalam  rangka menangkal    kondisi    ekonomi  global    yang    diakibatkan    oleh    virus  Corona. Pergerakan    nilai    tukar    dan  harga  minyak  yang  terkontraksi  terus  menerus mengharuskan    pemerintah  segera  mengambil  kebijakan.  Diantaranya memberikan    kebijakan  suku    bunga    dan    diskon    harga    tiket  pesawat  agar masyarakat tetap tertarik untuk  melakukan  kunjungan  wisata ke beberapa kota destinasi wisata. Variasi  stimulus  untuk  mengurangi tekanan  yang  dialami  dan volatilitas  yang  tinggi  di  pasar  saham  tanah  air,  otoritas    bursa    akhirnya memutuskan untuk  menghentikan  transaksi short selling di  tengah  kondisi kepanikan seperti  sekarang  ini.
Terkait apakah ekonomi RI dan pasar keuangan domestik bisa selamat atau tidak  tentu  harus  melihat  banyak faktor seperti sampai kapan wabah ini akan menjangkiti  dunia,  seperti  apa langkah atau respons serta koordinasi negara- negara        di        dunia        dalam  melawan    virus    corona    baik    dari    segi  sistem kesehatan      hingga      stimulus  fiskal  maupun  moneter.  Ditahun    2020, perekonomian    global  tidak      bisa      diukur      dengan      hanya  sebatas    lingkup ekonomi  itu  sendiri. Virus  Corona  (COVID-19)  menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu  kesehatan  tersebut  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  ekonomi pada    suatu    negara    bahkan  dalam  skala  global.  Perlunya      stimulus      khusus dalam menangani  kejadian  Virus  Corona. Misalnya  mempertimbangkan  aspek sosial    masyarakat    yang    terdampak  oleh  virus  tersebut  (Chairul  Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi: 2020) : 2011
Di  Nusa  Tenggara  Barat,  Otoritas  Jasa  Keuangan  bersama  Pemerintah Provinsi NTB mengakomodasi persoalan wabah COVID-19 terhadap masyarakat terdampak  bidang  ekonomi,  khususnya  debitur  perbankan  dengan dikeluarkannya  kebijakan  relaksasi  kredit  nasabah  perbankan  terkait  pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar  rujukan  bagi  dunia  perbankan  untuk  memberikan  kelonggaran, keringanan,  atau  penundaan  dan  sejenisnya  bagi  debitur  perbankan,  melalui proses  restrukturisasi  kredit.  Akan  tetapi  keberlakuan  relaksasi  ini,  melihat beberapa  pertimbangan  seperti  keberlakuannya  hanya  bagi  debitur  yang mengalami  pelambatan  kegiatan  usaha  karena  dampak  covid-19.  Selanjutnya proses  restrukturisasi  yang  dilakukan  oleh  perbankan  adalah  dengan  terlebih dahulu  melakukan  analisis  dan  penetapan  bentuk  restrukturisasi  yang  sesuai dengan  kemampuan  nasabah  dan  memperhatikan  kemampuan  masing-masing bank (OJK NTB: 2020).
Secara faktual di lapangan, masih banyak masyarakat atau nasabah debitur yang  belum  mengetahui  dan  memahami  tentang  mekanisme  dan  proses pemberian  relaksasi  kredit  bagi  nasabah  terdampak  pandemi  covid-19,  serta bagaimana  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  rangka mengakomodasi  persoalan  tersebut,  sebagai  wujud  perlindungan  hukum terhadap hak-hak warga negaranya secara berkeadilan.
Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam hal ini kami sebagai akademisi memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya nasabah perbankan, dalam rangka perlindungan hukum bagi mereka, serta upaya-upaya apa saja yang bisa ditempuh  dalam  rangka  memberikan  jalan  keluar  yang  dihadapi,  berdasarkan ketentuan hukum positif.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode diseminasi online. Diseminasi berasal dari bahasa Inggris dissemination adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi online ini dilaksanakan sebanyak dua seri. Seri pertama pada yaitu Rabu, 20 Mei 2020 lingkup lokal, dan Rabu 29 Juli 2020 dalam bentuk seminar nasional. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2020. Adapun alat dan cara untuk dapat melaksanakan diseminasi yang dimaksud, adalah melalui aplikasi dan media online, atau daring. Hal ini dilakukan, mengingat kondisi pandemi covid-19 ini menyebabkan setiap individu  dan/atau  anggota  masyarakat  dilarang  untuk  melaksanakan  kegiatan tatap muka dan kegiatan yang membuat keramaian. Sehingga aplikasi dan media online dirasakan sangat efektif untuk digunakan. Yang menjadi kelompok target dari  kegiatan  diseminasi  online  ini,  adalah  nasabah-nasabah  perbankan  yang terdampak pandemi covid-19 di wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Tahun 2008, No 61.  Jakarta  (ID):  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia (Kemankumham RI : 2008).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan diseminasi online dilaksanakan dengan 2 sesi dengan melibatkan berbagai  pihak sebagai  peserta,  terdiri  dari  mahasiswa,  masyarakat  umum, nasabah  perbankan  dan  lembaga  keuangan,  akademisi,  praktisi  dan  lain sebagainya.  Sesi  pertama  telah  berjalan  pada  hari  Rabu,  20  Mei  2020,  dengan respon  peserta  yang  sangat  baik.  Bulan  Mei  merupakan  titik  puncak permasalahan  kredit  macet,  karyawan  dirumahkan,  penurunan  pendapatan UMKM,  sehingga  membawa  konsekuensi  logis,  bagi  dunia  perbankan  dan pembiayaan berada pada titik terendah.
Keadaan kahar atau force majeure , merupakan suatu kenyataan dan fakta yang  harus  disadari  dan  diterima  oleh  semua  pihak.  Pandemic  Covid-19 merupakan kondisi kahar atau force majeure atas dasar ketentuan hukum positif yaitu  dengan  adanya  kepres  nomor  12  tahun  2020  tentang  Penetapan
Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19). Sehingga penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dan bersifat nasional adalah sebuah keniscayaan. penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) yang bersifat luar biasa dengar, ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah  meningkat  dan  meluas  lintas  wilayah  dan  lintas  negara  dan  berdampak pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia.  Berdasarkan  peetirnbangan sebagaimana  tersebut,  maka  pemerintah  merasakan  perlu  untuk  menetapkan Keputusan  Presiden  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Bidang  ekonomi  dan  perbankan, memiliki implikasi yang luas dan besar. Selanjutnya pidato presiden RI tertanggal tentang  relaksasi  kredit  yang  diberikan  kepada  nasabah  perbankan.  Dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOJK) nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

## Gambar 1: Diseminasi Online Seri 1
Ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (PJOJK)  tersebut  menjadi materi  yang  urgent  dan  menarik  dibahas  dalam  diskusi  seri  1  yang  telah dilaksanakan.  Dan  banyak  persoalan  empiris  yang  muncul  dengan  adanya kebijakan  tersebut.  kebijakan  stimulus  perekonomian  sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian.    Beberapa  persoalan empirisnya  yaitu  penafsiran  terhadap  ketentuan  kepres  nomor  12  tahun 2020 dan  PJOJK  nomor  11  tahun  2020  dan  pelaksanaannya  bersifat  beragam. Implementasi kebijakan yang beragam antara lembaga-lembaga perbankan dan pembiayaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi nasabah  dan  masyarakat  secara  umum.  Hal  tersebut  membawa  kepada keberpihakan  pemerintah  dalam  hal  ini  otoritas  jasa  keuangan  sebagai  pihak yang  berwenang  untuk  mengawasi  dan  menjembatani  hak-hak  masyarakat sebagai  nasabah  yang  memerlukan  pengakomodasian  terhadap  hal-haknya berupa,  hak  untuk  diberikan  relaksasi  dan  keringanan  dalam  pembayaran angsuran,  potongan  dan  penghapusan  bunga  dan  denda  serta  hal-hal  lainnya yang berkeadilan.
COVID-19  sebagai  bencana  non-alam,  apakah  masuk  kepada  salah  satu kondisi  Force  majeur?.  Kondisi force  majeure yang  disebabkan  oleh  wabah
COVID-19, merupakan kondisi kahar, berdasarkan kepres nomor 12 tahun 2020. Kepres  tersebut  menjadi  dasar  penetapan  bahwa  COVID-19  adalah  bencana nasional.  Pada  kondisi  tersebut,  pihak  perbankan  sejatinya  merujuk  pada ketentuan hukum lainnya yaitu pasal 1245 KUHPerdata, terkait hak-hak nasabah terhadap pengurangan dan/atau penghapusan bunga dan denda. Sehingga tidak muncul kriteria perbuatan melawan hukum perbankan terhadap nasabah pada kondisi force majeure.
Secara normative pandemic COVID-19 merupakan bencana non-alam dan bersifat nasional dan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan kata  kunci  dari  keadaan  kahar  atau force  majeure. Akan  tetapi  faktualnya, seringkali  penetapan  tersebut  dibenturkan  dengan  kaidah  akad  dan  ketentuan kontrak  baku  perbankan,  sehingga  hal  ini  membawa  kepada  persoalan  hukum yang lebih luas. Aspek wanprestasi dibenturkan dengan kondisi kahar atau force majeure . Dan dititik inilah para pencari keadilan bidang perbankan muncul dan berjuang  untuk  mendapatkan  hak-haknya  secara  ekonomi  dan  konstitusional. Sengketa  wanprestasi  bisa  saja  muncul  karena  nasabah  menunggak  dalam melakukan  pembayaran.  Padahal  nasabah  dalam  keadaan  darurat,  dan  tidak mampu untuk melakukan pembayaran, karena alasan rasionalisasi pendapatan yang berkurang dan menurun sebagai akibat dari bekerja dari rumah (work from home), pekerja yang dirumahkan atau PHK, pemotongan upah yang tidak rasional oleh pemberi kerja dan lain sebagainya.
Selain wanprestasi, muncul pula perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pihak perbankan dalam penetapan debet baki slik OJK. Ditengarai bahwa selama pandemic COVID-19, laporan bank kepada OJK, tetap berdasarkan akad  dan  ketentuan  internal  perbankan.  Seringkali  nasabah  tidak  diberikan informasi dan bahkan tidak mengetahui hal tersebut berupa jumlah utang yang tertunggak  tetap  dihitung  dengan  ketentuan  hutang  pokok  ditambah  bunga  di tambah  denda.  Hal  tersebut  tetap  berlangsung  walaupun  si  debitur  telah mengajukan  relaksasi  berupa  restrukturisasi  pembiayaan.  Akan  tetapi,  hal tersebut  sejatinya  semakin  membuat  nasabah  memiliki  beban  yang  besar terhadap pembiayaan yang diterima. Karena pengurangan denda dan bunga tidak signifikan  diakomodasi  secara  adil  oleh  lembaga  perbankan.  Hal  ini  jauh  dari konsep keadilan dan prinsi-prinsip syariah sebagai rujukan bank dengan konsep syar’I, atas dasar pemurnian pemahaman mu’amalah maliyah (Nurjannah S, et.all : 2019) .
Analisis normatif, bahwa lahirnya divergensi antara ketentuan pasal 1245 KUHPerdata, Kepres No. 12 tahun 2020, Pidato Presiden Jokowi tentang relaksasi dan/atau  stimulus  bagi  nasabah  perbankan  dimasa  pandemic  COVID-19,  dan PJOK  nomor  11  tahun  2020.  Sedangkan  analisis  empiris,  divergensi  tersebut berupa  inkonsistensi  dari  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  OJK,  dalam memberikan  stimulus  dan  relaksasi.  Hal  tersebut  ditandai  oleh,  kebijakan relaksasi diserahkan sepenuhnya kepada perbankan. Kemudian pengawasan dan intervensi dari OJK tidak berjalan dengan seharusnya. Akibatnya, pihak nasabah dirugikan,  dengan  berlakunya  ketentuan  bank,  bahwa  tunggakan  bunga  dan denda nasabah menjadi pokok hutang baru. Hal tersebut telah menciderai aspek keadilan bagi nasabah dalam kondisi kahar (force majeure) akibat wabah COVID- 19.
Gambar 2 dan 3:
Seri II dalam bentuk Seminar Nasional Arah Orientasi Perbankan Syariah di era New Normal COVID-19
Materi  tersebut,  kemudian  dikaji  dan  didiskusikan  kembali  pada  tahap selanjutnya, dengan melibatkan pakar-pakar dibidang ekonomi, komisi III DPRD Provinsi  NTB  bidang  ekonomi  dan  perbankan,  Kepala  Pembiayaan  Bank  NTB Syariah,  Divisi  Pengawasan  dan  Pembiayaan  OJK  NTB,  dan  akademisi  dari Universitas  Muhammadiyah  Mataram.  Seminar  nasional  tersebut,  merupakan wadah  penyampaian  informasi  dan  diseminasi  kebijakan-kebijakan  bidang perbankan di era new normal.
Persoalan  perbankan  yang  dikaji,  pada  aspek  hukum,  membawa  kepada beberapa  mekanisme  dan  model  penyelesaian  sengketa  perbankan,  seperti mediasi  perbankan,  pengajuan  gugatan  wanprestasi,  gugatan  perbuatan melawan hukum, atau bahkan menggunakan instrument arbitrase melalui badan arbitrase  nasional  (BANI)  di  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  yang dimaksud. Berupa gugatan sederhana dan gugatan biasa di pengadilan negeri. Di NTB  Gugatan  wanprestasi  oleh  bank  terhadap  nasabah  sebanyak  90  kasus. Pengaduan perbuatan melawan hukum oleh nasabah terhadap bank sebanyak 3 perkara (PN Mataram: 2020).
Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, lazimnya berkiblat pada baik  hukum  agama  maupun  hukum  positif  yang  termuat  di  dalam  peraturan perundang-undangan.  Pemberdayaan  lembaga  mediasi  perbankan  sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa antara bank, baik bank syariah maupun bank  konvensional  dengan  nasabah.  Hal  ini  disebabkan  karena  model  mediasi perbankan merupakan model yang dibutuhkan dalam praktik perbankan untuk menyelesaikan  sengketa  antara  nasabah  dan  bank  syariah.  Model  mediasi perbankan memiliki karakter yang berbeda dan lebih aplicable dibanding jalur penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah yang saat ini ada, proses mediasi perbankan selama ini dianggap lebih dekat dengan perbankan dibanding dengan  nasabah  dan  belum  terbentuknya  Lembaga  Mediasi  Perbankan Independen.  Pelaksanaan  mediasi  di  DIMP  BI  mengalami  dua  hambatan  yakni hambatan  substansi  dan  operasional.  Oleh  karena  itu,  langkah-langkah  yang harus  dilakukan  untuk  memberdayakan  model  mediasi  sebagai  model
Nasabah wajib mengajukan sendiri surat permohonan relaksasi/restrukturisasi permbiayaan Diterima oleh bank Diproses dan disetujui Bank realisasi relaksasi/restrukturisasi pembiayaan dengan ketentuan sepenuhnya pihak bank yang menentukan (Penambahan Tenor, pengurangan bunga dan denda) pengurangan jumlah angsuran karena penambahan tenor pembiayaan TIDAK DITERIMA/DITOLAK oleh bank dengan ketentuan:
1. Track record Nasabah 2. hanya berlaku pada nasabah non-fixed income 3. merujuk kepada  PJOJK No 11/Pojk.03/2020 dan Edaran Gubernur setempat 1. Hak nasabah akibat force majour Covid-19 terabaikan secara empiris. 2.  sejatinya bukan instrument restrukturisasi yang digunakan, tetapi penghapusan bunga dan denda. Kewajiban nasabah hanya hutang pokok saja akibat Force majour
penyelesaian  sengketa  antara  nasabah  dan  bank  menjadi  lebih  ideal,  lebih dipercaya, efisien dan mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak meliputi langkah  substansi  dan  operasional.  Secara  substansi,  diperlukan  verbalisasi ketentuan  syariah  dalam  ketentuan  mediasi  perbankan.  PBI  Mediasi  perlu mengatur  tentang  kewajiban  mediasi  sebagai  resolusi  sengketa.  Upaya memperkuat politik hukum LMP Independen dan perlu mengatur mengenai batas waktu  eksekusi  keputusan  mediasi.  Sedangkan  secara  operasional,  tindakan hukum secara berjenjang harus dilakukan oleh BI, perbankan syariah, nasabah dan  pihak  lainnya.  Terdapat  beberapa  persoalan  mendasar  terkait  mekanisme mediasi  perbankan  secara  Substansial  perlu  dilakukan  perubahan,  yaitu  pada Pasal  3,  Pasal  8  ayat  (6)  dan  Pasal  13  PBI  Mediasi  Perbankan.  Dan  secara operasional,  keberhasilan  mediasi  perbankan  sebagai  model  resolusi  sengketa perbankan  membutuhkan  keterlibatan  aktif  dan  positif  dari  Bank  Indonesia, Perbankan Syariah, nasabah dan pihak lainnya.
Choice of forum selanjutnya bila sengketa perbankan tidak dapat berjalan pada  mediasi  perbankan,  maka  mekanisme  model  arbitrase  dan  pengadilan menjadi pilihan para pihak. Pada kondisi ini, lazim dilakukan untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi kondisi darurat pandemic covid-19 yang  merupakan  keadaan  kahar  atau force  majeure ,  akan  berbeda  di  dalam pertimbangan  hukum  dan  substansial  dari  sengketa  perbankan.  Sehingga  OJK sebagai  lembaga  pengawas  hendaklah  hadir  sebagai  pihak  yang  memberikan keadilan bagi para pihak, khususnya nasabah,  yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pelaporan pembiayaan debitur di OJK.
Bagan 1.
Mekanisme pengajuan relaksasi/restrukturisasi pembiayaan oleh nasabah akibat force majeure covid-19

## 4. Simpulan
Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya nasabah  perbankan,  terkait  hak-hak  yang  wajib  diperoleh  dan  diperjuangkan sebagaimana hukum positif mengatur, pada kondisi Force Majoure covid-19. Pihak- pihak perbankan, OJK dan legislatif senantiasa membuka ruang diskusi dan solusi terkait masalah nasabah dan perbankan, agar lebih baik lagi.

## 5. Ucapan Terimakasih
Terimakasih  kepada  LPPM,  Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Mataram yang  telah  memberikan  dukungan  moril  dan  materil  berupa  hibah  internal pengabdian masyarakat periode semester Genap 2019/2020. Pihak OJK, Bank NTB Syariah,  Komisi  III  DPRD  Provinsi  NTB,  serta  Prof.  Bambang  Setiaji  yang  telah berkenan  berbagi  ilmu  pengetahuan  dan  membantu  terlaksananya  kegiatan pengabdian kepada masyarakat seri II dalam bentuk seminar nasional (Webinar) .

## 6. Daftar Pustaka
Chairul  Iksan  Burhanuddin  dan  Muhammad  Nur  Abdi,  2020,  “Ancaman  Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19)”, AKMEN Jurnal Ilmiah , Volume 17 Nomor 1 Maret.
Humas  Sekretariat  Kabinet  RI,  2020, Presiden  Tetapkan  Bencana  Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional , dipublikasikan pada 14 April, https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid- 19-sebagai-bencana-nasional/
Hamalatul Qur'ani dan Norman Edwin Elnizar, (2020), “ Masalah Hukum Penundaan Kontrak  Akibat  Penyebaran  Covid-19 ”, diupload  pada  Rabu,  18  Maret  2020, diakses pada tanggal 15 April, URL: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah- hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/
Ipak  Ayu  H  Nurcaya,  (2020),  “ Bank  Mulai  Proses  Pengajuan  Relaksasi  Kredit Terdampak  COVID-19”,  di  upload  pada  09  April  2020,  diakses  pada  16 April,  URL: https://finansial.bisnis.com/read/20200409/90/1225205/bank- mulai-proses-pengajuan-relaksasi-kredit-terdampak-covid-19
Septyanun, N., Dimyati, K., Setiaji, B., & Basri, M. (2019). The Resurgence of Islamic Populist: Purification Understanding of Usury Banking in X-Banker Community- Indonesia. Journal  of  Advanced  Research  in  Dynamical  and  Control  Systems , 2760-2769.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Provinsi  NTB,  (2019),  “Pengumuman  tentang  Kebijakan Relaksasi  Kredit  Nasabah  Perbankan  terkait  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19), Mataram, April.
Undang-undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Lembaran Negara Tahun 2008, No 61. Jakarta  (ID): Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.