## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

## Muhammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang diahmuladi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  reposisi  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa perdata  dengan  gugatan  sederhana  ( small  claim  court ).  Hal  ini  yang  menjadi  urgensi  penulis memfokuskan  untuk  memberikan  rekomendasi  kepada  pengadilan  sebagai  evaluasi  agar melaksanakan sesuai  dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif.  Kebaharuan  penelitian  ini  terletak  pada  penyimpangan  ketentuan  dalam  Perma  No.  4 tahun  2019  yang  tidak  dijalankan  Pengadilan  sehingga  perlu  dilakukan  reposisi  untuk  menata kembali.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan    pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  perdata dengan  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  meliputi  tahapan  pendaftaran,  pemeriksaan kelengkapan  gugatan  sederhana,  penetapan  hakim  dan  penunjukkan  panitera  pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Kata kunci: Reposisi; Sengketa Perdata; Small Claim Court

## Reposition Of Implementation Of Civil Dispute Settlement With Simple Claim (Small Claim Court)

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  understand  the  repositioning  of  Civil  Dispute  Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within  a  maximum  of  25  (twenty-five)  days.  since  the  first  trial.  If  there  are  objections  to  the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.
Keywords : Reposition; Civil Dispute;  Small Claim Court

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa  perdata  baik  wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum (PMH)  di  pengadilan  negeri  diperiksa  dan  diadili  menurut  hukum  acara  perdata seringkali memerlukan waktu relatif lama dan biaya tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran  Suparman. 1 menyatakan  bahwa  lamanya    proses    acara    persidangan hingga diperoleh  putusan  tidak  sebanding  dengan nilai  gugatan  yang  dituntut bagi  pihak  pencari  keadilan  yang  hendak  mengajukan  gugatan tetapi dengan nilai  gugatan  yang  kecil.  Pada  akhirnya,  lembaga  peradilan  yang  secara  konkret mengemban  tugas  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  ketika  menerima, memeriksa,  mengadili,    serta    menyelesaikan    setiap    sengketa    yang    diajukan, dianggap  sebagai  tempat menyelesaikan  sengketa  yang  tidak  efektif  dan  efisien.
Menjawab  hal  tersebut,  Mahkamah  Agung  menerapkan  gugatan  sederhana yang  diadopsi  penerapan small  claim  court dari  beberapa  negara  salah  satunya Amerika  Serikat.  Mahkamah  Agung  telah  meregulasinya  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana  pada  tanggal  7  Agustus  2015  dan  telah  diperbaharui  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana  selanjutnya  disebut  dengan  PERMA  Gugatan  Sederhana. Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  menurut  Pasal  1  angka  (1)  Perma  Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan  nilai  gugatan  materiil  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  ( lima  ratus  juta rupiah ),  yang  diselesaikan  dengan  pembuktian  dan  tata  cara  sederhana.  Perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana hanya gugatan mengenai perkara ingkar janji ( wanprestasi ) dan perbuatan melawan hukum.
Penelitian  gugatan  sederhana  telah  diangkat  oleh  Syafaat  (2021)  tentang “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  ( Small  Claim  Court )  di  Pengadilan  Negeri Stabat”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penyelesaian perkara dalam gugatan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dan  bagaiamana  penerapan  gugatan sederhana  ( small  claim  court )  dalam  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Negeri Stabat. Hasil penelitian ini adalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Stabat terlaksana secara  efektif  dan  merupakan  wujud  nyata  dari  pelaksanaan  penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 2
1 Erman Suparman, Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan (Jakarta: PT Fikahati Aneka, 2012).
2 Firdaus  Syafaat,  “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  (Small  Claim  Court)  Di  Pengadilan  Negeri Stabat,” Jurnal Sains Sosio Humaniora 5, no. 1 (2021): 96–107, https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456.

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
Penelitian  berikutnya  oleh  Purnawati  (2020)  tentang  “Penerapan  Gugatan Sederhana (Small  Claim  Court )  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Wanprestasi  Di Pengadilan  Negeri  Selong”.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  bagaimana penerapan  gugatan sederhana ( small   claim   court ) untuk penyelesaian   perkara wanprestasi    di  Pengadilan Negeri Selong dan  apa saja kendala   yang  dihadapi gugatan    sederhana  ( small  claim  court )  untukpenyelesian  perkara  wanprestasi  di Pengadilan  Negeri  Selong.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan    bahwa  penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Selong  terlaksana  secara efektif  dengan  kendala-kendala  yang  lebih  disebabkan  oleh kelemahan Perma itu sendiri secara internal. 3
Penelitian lainnya tentang gugatan sederhana dikaji oleh ,Riyanto & Sekartaji (2019)  tentang  “Pemberdayaan  Gugatan  Sederhana  Perkara  Perdata  Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya  Ringan”.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  bagaimana  pemberdayaan gugatan sederhana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana. Hasil penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  proses  gugatan  sederhana  di  Indonesia  yang diadopsi  dari  sistem  peradilan small  claim  court, yang  digunakan  di  Lembaga Peradilan  Indonesia  guna  mewujudkan  penyelenggaraan  peradilan  berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 4
Penelitian  ini  sendiri  membahas  tentang  reposisi  pelaksanaan  penyelesaian sengketa  perdata  dengan  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  di  Pengadilan Negeri  Pati.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  terdahulu  ialah penelitian  ini  lebih  memfokuskan  mengenai  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa perdata  dengan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati  yang  belum melaksanakan  sesuai  ketentuan  Perma  Gugatan  Sederhana  dan    apabila  terjadi ketidaksesuaian aturan dengan praktik apa yang harus dilakukan Pengadilan Negeri Pati untuk mengevaluasi pelaksanaan perkara gugatan sederhana tersebut. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tentang  pelaksanaan  penyelesaian sengketa  perdata  dengan  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  di  Pengadilan Negeri Pati dan menganalisis reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana ( small claim court ) di Pengadilan Negeri Pati.
2. METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang  artinya  penelitian  ini
3 Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong,” Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 2, no. 1 (2020): 17–40, https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179.
4 Benny Riyanto and Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Peradilan  Berdasarkan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 98, https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110.

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
nantinya  akan  dilaksanakan  pendekatan  terhadap  undang-undang  dan  juga  ke- efektifan undang-undang tersebut. 5
Spesifikasi  penelitian  ini    menggunakan  deskriptif  analitis,  yaitu mengambarkan  peraturan  peundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif,  yang  menyangkut permasalahan dalam tesis ini. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan  gambaran  atau  uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas  mungkin  dan menyeluruh mengenai segala hal  yang berhubungan dengan  reposisi pelaksanaan penyelesaian  sengketa  perdata  dengan  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  di Pengadilan  Negeri  Pati. 6 Sumber  Data  yang  akan  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  didukung  dengan  data primer, kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  Gustav  Radbruch yakni  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Dalam  mewujudkan  tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar  yang  menjadi  tujuan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun  sebaliknya.  Diantara  tiga  nilai  dasar  tujuan  hukum  tersebut,  pada  saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. 7
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Pati
Hukum  acara  perdata  merupakan  hukum  perdata  formil  yang  mengatur bagaimana    ditegakkannya  hukum  perdata    materii  apabila  terjad  suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu.  Tidak    ada    keseragaman    pendapat  tentang batasan    dari    para    ahli maupun doktrin dalam mendefinisikan hukum acara perdata      itu      sendiri. 8 Penyelesaian  sengketa  salah  satu  pihak  yang  dirugikan merupakan  perkara  perdata,  maka  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Negeri. Pengadilan  Negeri  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  untuk  memeriksa, memutuskan,  dan  menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara  perdata  (non muslim). 9 Pengadilan Negeri Pati merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili perkara pidana maupun perkara perdata.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia, 1990).
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek , Renika Cipta, Jakarta, 1995, hal.236
7 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123
8 Kuswandi  Kuswandi  and  Mohammad  Nasichin,  “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Dalam  Perkara Perdata  Di Pengadilan,” Jurnal  Pro  Hukum :  Jurnal  Penelitian Bidang  Hukum  Universitas  Gresik 8,  no.  2 (2020): 236–61, https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956.
9 Aden Rosadi, Kekuasaan Pengadilan (Depok: Rajawali Press, 2019).

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
Pada  asasnya,  hukum  perdata  merupakan  hukum  privat  ( privat  law )  yang melindungi kepentingan perorangan ( bijzondere belangen ). 10 Perkara perdata adalah  perkara  mengenai  perselisihan  hubungan  antara  perseorangan (subjek  hukum)  yang  satu  dengan  perseorangan  (subjek  hukum)  yang  lain mengenai  hak  dan  kewajiban/perintah  dan  larangan  dalam  lapangan  keperdataan misalnya  wanprestasi,  perbuatan  melawan  hukum,  dan  lain  sebagainya. Penyelesaian  perkara  perdata  dapat  diselesaikan  melalui  cara  non  litigasi (diselesaikan  di  luar  pengadilan  dengan  cara  musyawarah)  apabila  tidak  berhasil diselesaikan melalui cara litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri yang mengadili sengketa perdata tersebut.
Gugatan  perdata  tentang  wanprestasi  berpedoman  Pasal  1243  KUHPerdata dan  perbuatan  melawan  hukum  berpedoman  Pasal  1365  KUHPerdata.  Hakim  di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam  hal  ini  hukum  acara  perdata  (HIR)  dengan  berpedoman  KUHPerdata. Penyelesaian  gugatan  perdata  (wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum)  di Pengadilan  Negeri  Pati  prosesnya  sangat  lama  sekitar  6  (enam)  bulan  dan memerlukan biaya tinggi.  Lalu,  apabila perkara perdata tersebut  berakhir  dengan pihak  yang  kalah,  akan  mengajukan  banding,  kasasi,  dan  peninjauan  kembali sehingga  pencari  keadilan  dengan  nilai  gugatan  kecil  tidak  akan  mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pati. 11
Hal  ini  bersinggungan  dengan  proses  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mensyaratkan  adanya  asas  penting  dalam hukum  acara  perdata  yaitu  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Dari  pemikiran tersebut  maka  perlu  adanya  suatu  bentuk  prosedur  penyelesaian  sengketa  seperti yang  dikenal  di  negara-negara  yang  menganut  sistem common  law dengan memberikan  kewenangan  untuk  menyelesaikan  perkara  didasarkan  pada  besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan small claim court . 12
Menjawab  keresahan  masyarakat  (dalam  hal  ini  pencari  keadilan), Mahkamah Agung memberikan terobosan hukum baru dengan mengadopsi praktik gugatan  sederhana.  Gugatan  sederhana  disebut  dengan small  claim  court merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia, dengan asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat
10 Lidia Henitapulungan, Indra Perdana, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan,” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 1 (2019): 123, https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956.
11 Teguh Wijaya Irwanto  selaku Ketua Posbakum PN Pati, Hasil Wawancara, tertanggal 31 Juli 2021
12 Nevey  Varida  Ariani,  “Gugatan  Sederhana  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  (Small  Claim Lawsuit in Indonesian Justice System),” De Jure 18, no. 3 (2018): 381–96.

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
dalam  memperoleh  keadilan. 13 Kemudian,  sebagai  peraturan  pelaksana  dari Gugatan  Sederhana  adalah  Perma  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan kemudian disempurnakan dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  dengan  berpedoman hukum acara perdata (HIR) dan KUHPerdata sebagai undang-undang.
Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  menurut  Pasal  1  angka  1  PERMA  No.  4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  adalah  tata  cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
Pengadilan  Negeri  Pati  sebagai  salah  satu  lembaga  peradilan  di  bawah Mahkamah Agung telah melaksanakan wewenang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa gugatan sederhana di  wilayah hukum pengadilan tersebut.  Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana ( small claim court ) di Pengadilan Negeri Pati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 14
a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
b. Perkara  gugatan  sederhana  mencakup  perkara  cidera  janji/wanprestasi,  atau perbuatan melawan hukum/perbuatan melawan hukum.
c. Bukan  perkara  perdata  yang  penyelesaian  sengketanya  secara  khusus  dan bukan sengketa hak atas tanah.
d. Masing-masing pihak, yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
e. Dalam  hal  tergugat  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya,  tidak  dapat  diajukan gugatan sederhana.
f. Para  pihak,  baik  penggugat  ataupun  tergugat  berdomisili  di  wilayah  hukum yang sama.
g. Dalam  hal  penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau domisili  tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa, kuasa  insidentil,  atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
h. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.
Jika  persyaratan  di  atas  terpenuhi  maka  penggugat  dapat  melakukan pendaftaran  gugatan  sederhana  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Pati  melalui petugas PTSP meja perdata, penggugat dapat mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan atau gugatan yang diketik oleh penggugat sendiri atau
13 Elfrida R. Gultom, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Mitra Wacana, 2017).
14 Brosur  Pengadilan  Negeri  Pati  tentang  Gugatan  Sederhana,  diakses  di  http://sipp.pn-pati.go.id, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
meminta bantuan hukum untuk mengetik gugatan sederhana di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Pati. 15 Gugatan sederhana yang diajukan penggugat harus berisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan  penggugat.  Pada  saat  pendaftaran  gugatan  sederhana,  penggugat  wajib melampirkan  bukti  surat  yang  telah  dilegalisasi  oleh  kantor  pos  setempat. Penggugat  wajib  membayar  biaya  perkara  atau  apabila  penggugat  tidak  mampu maka dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo . 16 Tahapan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati meliputi pendaftaran,  pemeriksaan  kelengkapan  gugatan  sederhana,  penetapan  hakim  dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. 17 Bahwa, tahapan penyelesaian gugatan sederhana ini sudah sesuai dengan Pasal  5  Perma  No.  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat  mengajukan permohonan keberatan berisi  memori  keberatan di  Pengadilan Negeri  Pati  dan  akan  diselesaikan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  penetapan Majelis Hakim. Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadilii perkara keberatan atas  gugatan  sederhana  tersebut  mendasarkan  putusan  dan  berkas  gugatan sederhana,  permohonan  keberatan  dan  memori  keberatan,  kontra  memori keberatan. 18
Ciri khas dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah tidak adanya proses replik  dan  duplik.  Beberapa  pihak  ada  yang  mendukung  karena  dengan  cara  ini dinilai dapat memangkas waktu pemeriksaan perkara sedangkan di sisi lain pihak yang tidak setuju menilai cara tersebut tidak efektif karena tidak ada kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik. 19
Penggugat  yang  telah  mendaftar  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati  berdasarkan  data  dari  sistem informasi  penelusuran  perkara  dalam  kurun  waktu  tahun  2019,  2020,  dan  2021, yaitu pada tahun 2019 berjumlah 56 perkara, pada tahun 2020  berjumlah 32 perkara dan  pada  tahun  2021  (bulan  Januari-Agustus)  berjumlah  2  perkara. 20 Hal  ini menunjukkan  bahwa  penyelesaian  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati dari tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan perkara. Menurut Hakim Pengadilan
15 Brosur  Pengadilan  Negeri  Pati  tentang  Gugatan  Sederhana,  diakses  di  http://sipp.pn-pati.go.id, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB
16 Brosur  Pengadilan  Negeri  Pati  tentang  Gugatan  Sederhana,  diakses  di  http://sipp.pn-pati.go.id, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB
17 Brosur  Pengadilan  Negeri  Pati  tentang  Gugatan  Sederhana,  diakses  di  http://sipp.pn-pati.go.id, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB
18 Brosur  Pengadilan  Negeri  Pati  tentang  Gugatan  Sederhana,  diakses  di  http://sipp.pn-pati.go.id, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB
19 Kuswandi  dan  Moh  Nasichin, Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Dalam  Perkara  Perdata  di Pengadilan , Jurnal Pro Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol.8 No.2 (2019), hal. 245
20 Perkara  Gugatan  sederhana  dari  Tahun  2019  –  Tahun  2021,  diakses  di  http://sipp.pn-pati.go.id, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
Negeri Pati, Pengadilan Negeri Pati sifatnya pasif untuk menerima perkara gugatan sederhana sehingga apabila terjadi penurunan perkara dalam penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana bisa dikarenakan faktor adanya pandemi Covid- 19, menyebabkan perbankan atau perusahaan leasing memberikan relaksasi kredit dengan memberikan penundaan pembayaran angsuran kepada masyarakat. 21
Gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati  dari  tahun  2019-2021  yang diajukan oleh penggugat yang berbadan hukum seperti perbankan (PT. Bank BRI Cabang Pati, PT. Bank Jateng Cabang Pati, PT. Bank Mega, Tbk Cabang Pembantu Pati,  PT.  BPR  Artha  Huda  Abadi,  PT.  BPR  Juwana  Artha  Sentosa,  PT.  BPR Karticentra Artha). dan Lembaga Keuangan Leasing (PT. Mandiri Utama Finance Tbk Cabang Kudus, PT. Reksa Finance Cabang Semarang dan PT Armada Finance Tayu) berjumlah keseluruhan 83 (delapan puluh tiga) perkara sedangkan pengajuan gugatan  sederhana  dari  perorangan  berjumlah  7  (tujuh)  perkara  dari  tahun  2019- bulan Agustus 2021.
Hal  ini  dibenarkan  oleh    Ketua  Posbakum  Pengadilan  Negeri  Pati, 22 yang menyatakan  bahwa  yang  konsultasi  mengenai  pengajuan  gugatan  sederhana  dari kalangan masyarakat/perorangan di Posbakum Pengadilan Negeri Pati berjumlah 3 (tiga)  orang  sedangkan  dari  kalangan  perbankan  dan  perusahaan  leasing  tidak pernah menerima konsultasi dikarenakan perbankan dan perusahaan leasing sudah memiliki  legal/konsultan  hukum  untuk  mengurus  gugatan  sederhana  tersebut. Keterangan  dari  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pati 23 menyatakan  bahwa  yang mengajukan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati  berasal  dari  kalangan perbankan  dan  perusahaan leasing sebab  nasabah/konsumen  telah  tidak melaksanakan  kewajiban  membayar  angsuran  dalam  perjanjian  kredit    sehingga perusahaan  perbankan  dan  perusahaan leasing mengalami  kerugian  materiil sehingga dengan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa dan apabila tidak berhasil, maka proses berlanjut  sampai  putusan  dikabulkan  untuk  dinyatakan  ada  hutang  piutang  dari konsumen,  dan  menjual  jaminan  secara  lelang  untuk  melunasi  hutang  dari nasabah/konsumen  tersebut  atau  putusan  ditolak  karena  Penggugat  tidak  bisa membuktikan dalil gugatan sederhana.
Praktik  di  atas,  apabila  diuji  dengan  pemikiran  hukum  yang  dikemukakan oleh Gustav Radbruch 24 menuliskan bahwa hukum terdapat tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, diuraikan sebagai berikut :
21 Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hasil Wawancara, tertanggal 20 Agustus 2021
22 Teguh Wijaya Irwanto S.H selaku Ketua Posbakum PN Pati, Hasil Wawancara , tertanggal 31 Juli 2021
23 Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hasil Wawancara, tertanggal 20 Agustus 2021
24 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22,
https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
1) Keadilan hukum (filosofis) bahwa dahulu perkara perdata biasa rata-rata yang mengajukan  gugatan  dengan  nilai  kerugian  tinggi  karena  apabila  yang mengajukan  gugatan  dengan  nilai  kerugian  rendah  akan  rugi  karena penyelesaiannya  lama  dan  biaya  tinggi  sedangkan  sekarang  dengan  adanya Perma No. 4 tahun 2019, perkara gugatan sederhana dengan nilai materil Rp. 500.000.000,-  ( lima  ratus  juta  rupiah )  dapat  diselesaikan  dengan  tata  cara pembuktian sederhana dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama dengan biaya ringan.  Hal  ini  tentu  telah  terpenuhinya  keadilan  hukum  (filosofis)  bagi masyarakat pencari keadilan dengan nilai kerugian materil  tinggi maupun nilai kerugian  materil  rendah  masing-masing  dapat  mengajukan  penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana.
2) Kepastian hukum  (juridis) bahwa dahulu  perkara perdata biasa (Wanprestasi dan  Perbuatan  Melawan  Hukum)  berpedoman  dengan  KUHPerdata  dan Hukum  Acara  Perdata  (HIR,  Rbg,  RV)  merupakan  aturan  warisan  kolonial belanda  sedangkan  sekarang  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  peradilan tertinggi  telah  menerbitkan  Perma  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan telah diperbaharui dengan Perma No.4 Tahun  2019    tentang  perubahan  atas  Perma  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Hal  ini  tentu  telah  terpenuhinya kepastian  hukum  (yuridis)  dengan  melaksanakan  Perma  No.  4  Tahun  2019 sebagai  pedoman  penyelesaian  gugatan  sederhana  di  Persidangan  bagi  para pihak  yang  bersengketa  sehingga  timbul  produk  hukum  berupa  putusan pengadilan yang wajib dipatuhi masing-masing pihak.
3) Kemanfaatan hukum (sosiologis), bahwa dahulu penyelesaian perkara perdata terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga waktu penyelesaian relatif lama  sedangkan  sekarang  dengan  adanya  penyelesaian  sengketa  perdata dengan  gugatan  sederhana  telah  mengurangi  volume  perkara  perdata  di pengadilan sebab dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari. Hal ini tentu telah terpenuhinya kemanfaatan hukum bagi Pengadilan dan bagi para pihak  yang bersengketa  karena  tidak  berlarut-larut  dalam  menyelesaikan  sengketa tersebut.
3.2 Reposisi  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Dengan  Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Pati
Secara historis, dalam upaya perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman ini telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  berbagai  perubahan. Hanya  saja  substansi/isi  tidak  jauh  berbeda,  atau  mengalami  perubahan  yang signifikan,  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pemikiran-pemikiran  dalam  menyusun sistem  pemerintahan  di  Indonesia  yang  berlandaskan  pada  konstitusi  dan perundang-undangan, dimana negara hukum dalam bentuknya rechtstaat , dengan sistem hukum yang masih dipengaruhi oleh civil law system , bahwa legalitas dalam

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
segala bentuknya merupakan suatu upaya menjamin keberlangsungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia dalam bidang peradilan. 25
Putusan  hakim  perdata  tersebut  belum  dapat  mengakomodir  kedua  belah pihak  meskipun  salah  satu  pihak  dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum dan/atau  wanprestasi,  akan  tetapi  dalam  pemenuhan  kerugiannya  masih memberatkan  pihak  yang  kalah  sehingga  pihak  yang  kalah  tersebut  tidak  terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum. Oleh karena hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi penggugat maupun tergugat sehingga  ketika  hakim  menjatuhkan  putusan,  dari  pihak  yang  dikalahkan  tidak menjadi  semakin  menjadi  kalah  dan  putusan  tersebut  pihak  yang  kalah  tidak dihukum  terlalu  tinggi  dan  tidak  memberatkan. 26 Putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim  harus  berdasarkan  pertimbangan  yang  jelas    dan    cukup.  Pertimbangan hakim  adalah  alasan-alasan  penjatuhan  hukum yang dilakukan oleh hakim yang dinyatakan dalam putusan hakim. 27
Konsep  mengenai  reposisi  belum  banyak  dikemukakan  oleh  para  ahli  di bidang pemerintahan, namun akhir-akhir ini sering dengan maraknya isu mengenai reformasi birokrasi, pandangan mengenai reposisi mulai banyak diperbincangkan sebagai  salah  satu  bagian  dari  perubahan  kelembagaan  dalam  pemerintahan. Reposisi  pada  umumnya  dikenal  sebagai  pergantian  posisi  lama  ke  posisi  yang baru. 28 Reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu pertama , penempatan kembali ke posisi semula, kedua, penataan kembali posisi yang ada dan ketiga , penempatan ke posisi  yang  berbeda  atau  baru. 29 Reposisi  ini  diperlukan  sebagai  bahan  evaluasi Pengadilan  Negeri  Pati  karena  dalam  penelitian  ini  ditemukan  fakta  bahwa Pengadilan  Negeri  Pati  belum  memenuhi  3  (tiga)  ketentuan  dalam  Perma  No.  4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni :
1) Belum  memenuhi  Pasal  4  ayat  1  (Penggugat  dan  Tergugat  lebih  dari  satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana) terletak pada perkara (No.44/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No. 47/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.18/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.19/Pdt.G.S/2020/PN. Pti,No.21/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.26/Pdt.G.S/2020/PN.Pti).
2) Belum  memenuhi  Pasal  5  ayat  3  (Penyelesaian  perkara  gugatan  sederhana
25 Masruchin  Ruba’i  Ibnu  Subarkah,  I  Nyoman  Nurjaya,  Bambang  Sugiri,  “Arah  Campur  Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 862, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188.
26 Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis
Nilai Keadilan,” Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 303–23,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307.
27 Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk the Importance of Legal Reasoning for Judges in Making Decisions in Court To Avoid ‘ Onvoldoende Gemotiveerd ,’” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96.
28 Imam Maulana Yusuf, “Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi (Sebagai Solusi Menata Hubungan Politik Dan Birokrasi),” Dinamika : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 05, no. 2 (2018): 22–28.
29 https://kbbi.web.id/reposisi, diakses tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 12.00 WIB

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
melebihi  25  hari  sejak  sidang  pertama)  terletak  pada  perkara  (No.
4/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.10/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.29/Pdt.G.S/2019/PN.P ti,No.30/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.40/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.52/Pdt.G.S/201 9/PN.Pti,No.54/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.6/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.8/Pdt.G.S /2020/PN.Pti,No.10/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.18/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.19/ Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.23/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,  No.24/Pdt.G.S/2020/PN.Pti dan No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pti).
3) Belum  memenuhi  Pasal  27    (Penyelesaian  keberatan  atas  putusan  gugatan sederhana  melebihi  7  hari  sejak  penetapan  Majelis  Hakim)  terletak  pada perkara (No. 4/Pdt.G.S/2019/PN.Pti, No. 5/Pdt.G.S/2020/PN.Pti).
Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati  suatu  kajian  Perma  No.  4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ternyata belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (penggugat dan tergugat lebih dari  satu  kecuali  memiliki  kepentingan  hukum  yang  sama  dalam  penyelesaian gugatan  sederhana),  Pasal  5  ayat  3  (penyelesaian  perkara  gugatan  sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama) dan Pasal 27  (penyelesaian keberatan atas putusan  gugatan  sederhana  melebihi  7  hari  sejak  penetapan  majelis  hakim) sehingga  dapat  dilakukan  reposisi  (memposisikan  kembali)  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  perdata  dengan  gugatan  sederhana  oleh stakeholder Pengadilan  Negeri  Pati  dengan  menjalankan  sesuai  aturan  yang  ada  dan melaksanakan  standar  operasional  pelaksanaan  (SOP)  gugatan  sederhana  di Pengadilan Negeri Pati.
Menurut Hakim  Pengadilan Negeri Pati 30 ,  masing-masing hakim  memiliki independensi  hakim  dan  diberikan  keleluasaan  untuk  memeriksa  dan  mengadili sengketa  perdata  dengan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Pati  sehingga menimbulkan perbedaan penanganan perkara terkait penyelesaian sengketa perdata dengan  gugatan  sederhana  tersebut.  Di  sisi  lain,  bagi  hakim  yang  belum menjalankan  penyelesaian  sengketa  perdata  dengan  gugatan  sederhana  sesuai ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  tidak  ada  sanksi.  Pengadilan  Negeri  Pati  telah membentuk satgas monitoring perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata yang memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan perkara agar diselesaikan tepat waktu. Namun, dalam praktik satgas monitoring perkara ini belum berfungsi secara maksimal  karena  belum  mengontrol  mengenai  sengketa  perdata  dengan  gugatan sederhana. 31
Praktik  di  atas,  apabila  diuji  dengan  pemikiran  hukum  yang  dikemukakan oleh Gustav Radbruch 32 menuliskan bahwa hukum terdapat tiga nilai dasar hukum
30 Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hasil Wawancara, tertanggal 20 Agustus 2021
31 Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hasil Wawancara, tertanggal 20 Agustus 2021
32 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Op Cit , hal. 14

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, diuraikan sebagai berikut :
1) Keadilan  hukum  bahwa  Pengadilan  Negeri  Pati  melalui  hakim  telah mengakomodir  perkara  gugatan  sederhana  dengan  memberikan  kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara, akan tetapi masing-masing hakim memiliki  keleluasaan  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut, sehingga belum melaksanakan  ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  pada Pasal  4  ayat  1  (penggugat  dan  tergugat  lebih  dari  satu  kecuali  memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana), Pasal 5 ayat 3 (Penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama) dan Pasal 27  (penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari).
2) Kepastian  Hukum  terletak  pada  produk  hukum  berupa  putusan  gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati yang dipatuhi para masing-masing pihak (penggugat dan tergugat). Akan tetapi, tidak ada sanksi bagi hakim yang belum melaksanakan ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3) Kemanfaatan  hukum  terletak  pada  pengetahuan  masyarakat  mengenai penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati.  Faktanya,  terjadi  penurunan  perkara  gugatan  sederhana  di  Pengadilan Negeri  Pati  dari  tahun  2019-2021,  dengan  ini  menunjukkan  masih  belum terpenuhinya  kemanfaatan  hukum  karena  masih  minimnya  pengetahuan masyarakat  mengenai  gugatan  sederhana  sehingga  perlu  dilakukan sosialisasi/penyuluhan  hukum  oleh  Pengadilan  Negeri  Pati  terhadap  seluruh masyarakat di Kabupaten Pati.
Demi    mewujudkan  keadilan    dan    terwujudnya    penegakan    hukum  yang optimal,  maka  pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum melalui peran hakim  sebagai  aktor  utama  dituntut        untuk        menjaga  integritas,        mengasah kepekaan    nurani,    dan profesionalisme   dalam   menjalankan   tugasnya. Hakim dalam   menjalankan kewenangan  penegakan  hukum  memiliki  tanggung  jawab yang  besar  dalam memberikan  putusan  terhadap  suatu  perkara,  baik  terhadap para    pihak    yang  berperkara  maupun  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam memberikan suatu putusan yang berkeadilan.
4. PENUTUP
Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana ( small claim  court )  meliputi  tahapan  pendaftaran,  pemeriksaan  kelengkapan  gugatan sederhana,  penetapan  hakim  dan  penunjukkan  panitera  pengganti,  pemeriksaan pendahuluan,  penetapan  hari  sidang  dan  pemanggilan  para  pihak,  pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima). Apabila ada yang keberatan dapat mengajukan memori

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
keberatan  diselesaikan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari.  Reposisi  pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana ( small claim court ) belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 27  sehingga perlu stakeholder pengadilan  untuk  mengevaluasi  agar  sesuai  aturan  dan  standar operasional pelaksanaan (SOP) penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aden Rosadi. Kekuasaan Pengadilan . Depok: Rajawali Press, 2019.
Ariani, Nevey Varida. “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small  Claim  Lawsuit  in  Indonesian  Justice  System).” De  Jure 18,  no.  3 (2018): 381–96.
Dewanto, Pandu. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 303– 23. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307.
Gultom, Elfrida R. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Mitra Wacana, 2017.
Ibnu  Subarkah,  I  Nyoman  Nurjaya,  Bambang  Sugiri,  Masruchin  Ruba’i.  “Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 862. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188.
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  “Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum.” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22. Kuswandi,  Kuswandi,  and  Mohammad  Nasichin.  “Penyelesaian  Gugatan Sederhana  Dalam  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan.” Jurnal  Pro  Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 8, no. 2 (2020): 236–61. https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956.
Lidia  Henitapulungan,  Indra  Perdana,  Irda  Pratiwi.  “Penyelesaian  Gugatan
Sederhana  Dalam  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan.” Jurnal  Tectum  LPPM Universitas Asahan 1, no. 1 (2019): 123. https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956.
Purnawati,  Erna.  “Penerapan  Gugatan  Sederhana  (Small  Claim  Court)  Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong.” Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 2, no. 1 (2020): 17–40. https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179.
Riyanto,  Benny,  and  Hapsari  Tunjung  Sekartaji.  “Pemberdayaan  Gugatan Sederhana  Perkara  Perdata  Guna  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” Masalah-Masalah Hukum 48,  no.  1  (2019):  98.  https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98- 110.
Ronny  Hanitijo  Soemitro. Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia, 1990.
Sulistyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning  Bagi  Hakim  Dalam  Pengambilan  Putusan  Di  Pengadilan  Untuk the Importance of Legal Reasoning for Judges in Making Decisions in Court

## Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Mohammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
To Avoid ‘ Onvoldoende Gemotiveerd .’” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96.
Suparman,  Erman. Arbitrase  Dan  Dilema  Penegakan  Keadilan .  Jakarta:  PT Fikahati Aneka, 2012.
Syafaat,  Firdaus.  “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  (Small  Claim  Court)  Di Pengadilan Negeri Stabat.” Jurnal Sains Sosio  Humaniora 5, no. 1 (2021): 96–107. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456.
Yusuf, Imam Maulana. “Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi (Sebagai Solusi Menata  Hubungan  Politik  Dan  Birokrasi).” Dinamika :  Jurnal  Ilmiah Administrasi Negara 05, no. 2 (2018): 22–28.