Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN 1412-7083 (Print), 2579-9266 (Online) https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.258

## Evaluasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya
Clariza Trisardhana 1 , Susi Ratnawati 2 , Fierda Nurany 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia
1 clarizaica1307@gmail.com
2 susiratna11@gmail.com
3 fierdanurany@ubhara.ac.id

## Abstrak
Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini membuat Indonesia memiliki resiko besar terhadap meningkatkanya angka Penyandang Cacat Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya anak jalanan. Anak  jalanan mewakili populasi berisiko, biasanya berusia  antara 5 dan 18 tahun, yang sering ditemukan di tempat umum karena berbagai faktor yang berkontribusi seperti  kesulitan  ekonomi  berpotensi  melakukan  aktivitas  illegal.  Mengingat tantangan-tantangan  ini,  penting  bagi  badan-badan  pemerintah  untuk  melakukan intervensi  dan  melindungi  anak  muda  yang  rentan  ini.  Mengurangi  jumlah  anak jalanan  dan  memfasilitasi  keberhasilan  reintegrasi  mereka  ke  dalam  masyarakat merupakan  dua  tujuan  utama  dari  upaya  layanan  dan  rehabilitasi  anak  jalanan. Tujuan  penelitian  pada  program  ini  adalah  untuk  memberikan  anak-anak  ini informasi dan keterampilan dasar yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa  depan.  Partisipan  kunci  dalam  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah para pegawai, anak jalanan, dan pimpinan tata  usaha  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri.  Oleh  karena  itu perlu dilakukan evaluasi program guna mengetahui apakah suatu program tersebut sudah  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  diharapkan  atau  belum  dalam  suatu program.  Kesimpulan  pada  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  ini tampaknya  cukup  berhasil  dalam  mengatasi  permasalahan  anak  jalanan  di  Kota Surabaya,  berdasarkan  implementasi  kebijakan  yang  ditunjukkan  oleh  indikator- indikator utama seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi.
Kata Kunci: Anak, Evaluasi, Jalanan, Rehbilitasi, Sosial.

## Abstract
Indonesia is ranked fourth in the country with the largest population in the world. This  puts  Indonesia  at  great  risk  of  increasing  the  number  of  People  with  Social Welfare  Disabilities  (PMKS),  one  of  which  is  street  children.  Street  children represent an at-risk population, usually aged between 5 and 18 years, who are often found  in  public  places  due  to  various  contributing  factors  such  as  economic difficulties,  potentially  carrying  out  illegal  activities.  Given  these  challenges,  it  is important for government agencies to intervene and protect these vulnerable young people.  Reducing  the  number  of  street  children  and  facilitating  their  successful
Vol. 17; No. 02; 2023; 115-125
reintegration  into  society  are  the  two  main  goals  of  street  child  service  and rehabilitation efforts. The goal of the program is to provide these children with basic information  and  skills  that  will  improve  their  well-being  in  the  future.  The  key participants in this research which used a qualitative descriptive research approach were employees, street children, and administrative leaders of the State Children's Village  Technical  Implementation  Unit.  Therefore,  it  is  necessary  to  carry  out program evaluations to find out whether a program has achieved the expected goals and objectives or not in a program. The research conclusion shows that this program seems to be quite successful in overcoming the problem of street children in the city of Surabaya, based on policy implementation as shown by main indicators such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy.
Keywords: Children, Evaluation, Rehabiliation, Social, Street.

## 1. Pendahuluan
Jumlah penduduk Indonesia, negara yang masih dalam tahap awal pembangunan, tumbuh dengan pesat,  terutama  di  wilayah  perkotaan.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  lembaga  pengumpul  data utama negara, memperkirakan pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk akan meningkat menjadi sekitar 275,77 juta jiwa. Hasilnya, Indonesia akan menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah ini lebih tinggi 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 272,68 juta orang. Ledakan populasi seperti ini dapat memperburuk sejumlah masalah sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan penelantaran, dan masih banyak lagi.
Masyarakat atau keluarga penyandang disabilitas kesejahteraan sosial (sering disingkat PMKS) menghadapi  beberapa  kendala  atau  gangguan  yang  menyulitkan  mereka  dalam  menjalankan tanggung jawab sosialnya secara efisien. Oleh karena itu, mereka merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan  dasar  mereka,  baik  kebutuhan  sosial,  emosional,  maupun  fisik  (Suleman  dkk., 2019:32). Hambatan-hambatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kesulitan dalam kehidupan  mereka,  cacat  fisik,  pengabaian  sosial,  atau  kesulitan  keuangan.  Kelompok  PMKS sangat  beragam;  Hal  ini  mencakup,  antara  lain,  anak-anak  kecil  terlantar,  remaja  tunawisma, orang lanjut usia yang terlantar, pengemis, tunawisma, penyandang berbagai macam disabilitas, dan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal.
Pada tahun 2019 terdapat sekitar 600.000 orang di wilayah yang ditetapkan sebagai Penyandang Cacat Kesejahteraan Sosial (PMKS), menurut data Dinas Sosial Jawa Timur. Rinciannya sebagai berikut: sekitar 14.500 bayi baru lahir terlantar, 118.000 anak terlantar, 173.000 orang lanjut usia terlantar, 23.000 anak penyandang disabilitas, dan hampir 1.900 anak muda yang hidup di jalanan (Dinas Sosial Jawa Timur, 2019). Angka-angka yang dapat diakses saat ini menunjukkan bahwa permasalahan PMKS di Jawa Timur merupakan permasalahan yang signifikan dan mungkin akan semakin parah di tahun-tahun mendatang.
Dari  seluruh  kelompok  masyarakat  yang  mengalami  Tantangan  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS), anak  jalanan  merupakan  salah  satu  kelompok  yang  perlu  ditangani  saat  ini  karena  mereka merupakan  kelompok  yang  sangat  memprihatinkan.  Peningkatan  jumlah  anak  jalanan  yang tinggal di Surabaya, sebuah kota besar, setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, kota ini menjadi rumah bagi 59 anak-anak tersebut pada tahun 2019.
Penting  untuk diingat bahwa angka-angka tersebut mungkin terlalu  rendah karena tidak semua anak jalanan dimasukkan dalam data BPS.
Anak  jalanan  mewakili  populasi  berisiko,  biasanya  berusia  antara  5  dan  18  tahun,  yang  sering ditemukan di tempat umum karena berbagai faktor yang berkontribusi seperti kesulitan ekonomi, perselisihan keluarga, dan pengaruh sosial atau budaya. Anak-anak ini umumnya ditemukan di persimpangan  sibuk,  pasar,  pusat  transportasi,  dan  ruang  publik  serupa.  Mereka  melakukan berbagai  aktivitas  untuk mencari  nafkah, termasuk tampil di jalanan, bekerja  kasar, mengemis, menjadi  kuli  sementara  saat  cuaca  hujan,  atau  berjualan  koran.  Meskipun  beberapa  orang mungkin  melakukan  aktivitas  ilegal  seperti  pencurian,  perkelahian,  atau  penyalahgunaan  obat- obatan  terlarang,  mereka  juga  mempunyai  risiko  lebih  tinggi  untuk  menjadi  korban  kekerasan atau  kerja  tidak  berbayar.  Mengingat  tantangan-tantangan  ini,  penting  bagi  badan-badan pemerintah untuk melakukan intervensi dan melindungi individu-individu muda yang rentan ini.
Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang telah diperbarui, yang merupakan perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang asli,  pasal  22,  24,  25,  dan  26  dengan  jelas  menunjukkan  peran  dan  tanggung  jawab  lembaga negara  dan  pemerintah.  Secara  khusus,  entitas-entitas  ini  diharuskan  memfasilitasi  dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk perlindungan anak yang efektif. Mereka juga berkomitmen  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dapat  mengekspresikan  pandangan  mereka dengan  aman,  dengan  mempertimbangkan  usia  dan  perkembangan  kognitif  mereka.  Selain  itu, masyarakat  luas  juga  ikut  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  anak,  dengan  berkontribusi melalui  inisiatif  dan  kegiatan  yang  dipimpin  oleh  masyarakat.  Untuk  menyelaraskan  prinsip- prinsip tersebut, Dinas Sosial Surabaya telah meluncurkan program khusus yang ditujukan untuk layanan dan rehabilitasi anak-anak yang hidup di jalanan. Program ini dibangun sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 yang fokus pada Asistensi Rehabilitasi Sosial.
Mengurangi  jumlah  anak  jalanan  dan  memfasilitasi  keberhasilan  reintegrasi  mereka  ke  dalam masyarakat merupakan dua tujuan utama dari upaya layanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan anak-anak ini informasi dan keterampilan dasar yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan. Hal ini juga menekankan pelatihan moral dan sosial untuk mengubah kebiasaan berpikir negatif yang mungkin dimiliki anak-anak.
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  yang  kadang  disebut  juga  Kampung  Anak  Surabaya merupakan  salah  satu  fasilitas  khusus  yang  bertujuan  untuk  merehabilitasi  anak  jalanan  di Surabaya.  Untuk  menanggulangi  permasalahan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  anak, Pemerintah Kota  Surabaya membentuk  Unit  Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pondok Sosial Anak Wonorejo merupakan nama awal organisasi ini  ketika  didirikan  pada  tanggal  4  Januari  2009.  Selanjutnya  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Nomor  61  Tahun  2012  yang  menjelaskan  tentang  kerangka  administrasi  badan  khusus  yang berada  di  wilayah  hukum  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  berganti  nama  menjadi  Unit  Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri.
Di  bawah  pengawasan  langsung  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Kampung  Anak  Negeri  berfungsi  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah.  Tanggung  jawab utamanya adalah memberikan layanan sosial dan pendampingan kepada remaja terlantar dan anak jalanan  di  lingkungan  tersebut.  Fasilitas  tersebut  diperlukan  untuk  memberikan  kesempatan pendidikan,  pelatihan  keterampilan  hidup,  dan  layanan  lain  yang  membantu  anak-anak  ini berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjadi anggota yang produktif.
Vol. 17; No. 02; 2023; 115-125
Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri berukuran 40x50 meter ini terletak di Jalan Wonorejo Timur 130 Lingkungan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Jawa Timur. Ini  memiliki  berbagai  fasilitas  yang  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  rehabilitasi.  Semua anak  memiliki  akses  terhadap  berbagai  program  pelatihan  pengembangan  keterampilan  dan kesempatan  pendidikan  formal  dan  informal  selama  mereka  berada  di  sana.  Berdasarkan  data internalnya, lembaga tersebut menyimpan catatan yang mencakup jumlah anak yang diterima.
Tabel 1. Data Jumlah Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Tahun 2019-  2023
Tahun Jumlah 2019 37 2020 30 2021 34 2022 36 2023 (Januari-April) 36
Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 terdapat 37 anak dengan masalah sosial yang masuk ke  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri,  lalu  pada  tahun  2020  berkurang menjadi  30  anak.  Tahun  2021  terdapat  34  anak  dan  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2022 sebanyak  36  anak  sampai  tahun  2023  (Januari-April).  Kemungkinan  besar  tidak  semua  anak jalanan sudah tertampung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri. Jumlah ini dapat meningkat mengingat tidak semua anak jalanan terdata oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
Ada kebutuhan mendesak untuk kesadaran dan tindakan masyarakat terhadap masalah anak-anak tunawisma. Merupakan keprihatinan setiap orang untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat hidup  bermartabat  dan  hak-hak  dasar  mereka  terpenuhi,  mengingat  kondisi  kehidupan  mereka yang  buruk.  Kota  Surabaya  telah  merespons  hal  ini  dengan  meluncurkan  inisiatif  rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup generasi muda ini.
Dalam  penelitian  sebelumnya  pada  tahun  2021,  Efektivitas  Program  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial  Anak  Jalanan  Di  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri  Kota  Surabaya menunjukkan  bahwa  program  pelayanan  kesejahteraan  anak  jalanan  belum  terlaksana  secara efektif  karena  rendahnya  kesadaran,  motivasi,  dan  keinginan  dari  anak  jalanan  itu  sendiri. Implementasi  yang  tidak  efektif  tersebut  mengakibatkan  tumbuh  kembang  anak  jalanan  yang kurang optimal sebagai peserta program pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah program ini mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan padatahun 2023, efektivitas  inisiatif-inisiatif  tersebut  perlu  dinilai  kembali.  Selain  memungkinkan  peninjauan terhadap  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  kinerja  program,  metode  evaluasi  ini  juga mengidentifikasi hambatan apa pun yang menghambat pelaksanaan program. Setelah itu, strategi untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  dapat  diciptakan.  Dengan  judul  “Evaluasi  Program Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya”, kajian ini mengkaji permasalahan yang ada di atas.

## 2. Tinjauan Pustaka
Evaluasi  adalah  kegiatan  penelitian  untuk  menggabungkan,  mendapatkan  dan  menyediakan sebuah  informasi  bagi  peneliti  agar  keputusan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  standart  tertentu. Biasanya ditunjukkan agar dapat menilai sejauh mana keefektifan sebuah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bagiannya. Dan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai serta melihat sejauh mana  kesenjangan antara  kenyataan dengan  harapan. Evaluasi  kebijakan adalah kegiatan  atau  aktivitas  yang  menyangkut  pemikiran  atau  penilaian  sebuah  kebijakan  yang menyangkut  substansi,  implementasi  dan  dampak  (Anderson:1975).  Evaluasi  kebijakan  juga dilihat  sebagai  suatu  kegiatan  yang  fungsional,  yang  tidak  dilakukan  hanya  di  tahap  akhir  saja melainkan pada seluruh proses kebijakan.
William  N.  Dunn  menggambarkan  evaluasi  sebagai  proses  multifaset  yang  mencakup  evaluasi kebijakan  atau  program  berdasarkan  banyak  kriteria  nilai  dalam  bukunya  tahun  2003  tentang kebijakan  publik.  Evaluasi  ini  menggabungkan  komponen-komponen  seperti  klarifikasi,  kritik, penyempurnaan, dan penyusunan  isu di  samping pendekatan yang berfokus pada  hasil. Tujuan utamanya adalah untuk segera memantau dan mengevaluasi kinerja guna memudahkan perbaikan di  masa  depan.  Evaluasi  adalah  metode  penelitian  yang  mengumpulkan,  menggabungkan,  dan menyajikan data untuk membantu pengambil keputusan mencocokkan hasil dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini biasanya dilakukan untuk menentukan seberapa efektif suatu kebijakan dalam praktiknya, seberapa baik tujuannya telah dicapai, dan untuk menemukan perbedaan antara hasil yang telah dicapai dan hasil yang diharapkan pada awalnya.
Menurut  Kementerian  Sosial  RI,  rehabilitasi  adalah  proses  pemantapan  dan  pemulihan kesejahteraan sosial seseorang. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan orang-orang yang berurusan dengan masalah kesejahteraan sosial sumber daya yang mereka perlukan untuk kembali menjadi anggota komunitas dan masyarakat yang produktif pada umumnya.
Serangkaian intervensi yang disebut rehabilitasi sosial ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan sosial, emosional, atau fisik di masyarakatnya. Memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka  serta  mengintegrasikan  mereka  kembali  ke  dalam  masyarakat  sebagai  anggota  yang berkontribusi adalah tujuan akhir.
Anak  jalanan  digambarkan  sebagai  anak  berusia  antara  6  dan  18  tahun  yang  menghabiskan sebagian waktunya bekerja atau berkeliaran di tempat umum seperti jalanan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian Sosial Indonesia.
Dalam membantu anak-anak di Kota Surabaya yang menghadapi tantangan sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah juga disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Surabaya bertindak sebagai organisasi khusus.

## 3. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode kualitatif  dipilih  karena  hasil  temuan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  merupakan  hasil wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  berisikan  fakta  di  lapangan.  Lokasi  penelitian adalah  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri  yang  berada  di  Wonorejo, Rungkut,  Surabaya.  Teknik  pengumpulan  data  utama  yang  akan  digunakan  berupa  wawancara mendalam dan didukung dengan teknik observasi dan studi dokumen. Populasi dalam penelitian
Vol. 17; No. 02; 2023; 115-125
ini adalah keseluruhan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya yang berjumlah 10 anak jalanan dan yang menjadi sampel adalah sebanyak 4 orang dari anak jalanan tersebut. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles & Huberman yang dikutip dari (Sugiyono, 2014) yang memiliki beberapa tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang  tidak  perlu.  Tahap  kedua  yaitu  penyajian  data  merupakan  kegiatan  saat  sekumpulan  data disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi  data  merupakan  tahap  mencari  hubungan,  persamaan,  atau  perbedaan  untuk  ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Evaluasi adalah serangkaian proses pengawasan atas pelaku perubahan serta kelompok sasaran program yang telah diajukan, apakah program tersebut berhasil atau sesuai apa yang diinginkan ayau  tidak.  Dapat  dikatakan  evaluasi  merupakan  suatu  penilaian  dan  mengawasi  dari  suatu pelaksanaan kejadian atau peristiwa sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari kejadian atau peristiwa itu sendiri. Tolok ukur atau metrik tertentu diperlukan untuk mengevaluasi kinerja suatu program.  Standar  penilaian  suatu  kebijakan  mencakup  indikator-indikator  penting  berikut  ini, sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” (2003:610) efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, daya tanggap dan presisi.

## a. Efektivitas
Efektivitas  adalah  sejauh  mana  seseorang  atau  organisasi  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Singkatnya, semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai suatu operasi, maka dianggap semakin efektif operasi tersebut.
Mencapai hasil yang diharapkan dan menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan merupakan ciri efektivitas.  Program  rehabilitasi  sosial  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri tampaknya  telah berhasil dalam beberapa  hal.  Program rehabilitasi  sosial bisa dikatakan  sudah tercapai,  dari  segi  pendidikan,  bimbingan  yang  ditawarkan,  fasilitas  dan  tenaga  kerja  yang mencukupi sudah terlaksana dengan baik, terlihat dari  semua anak yang  ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri bersekolah reguler dan kejar paket, banyaknya bimbingan berupa spiritual, bimbingan jasmani, bimbingan minat bakat, bimbingan kognitif, dan bimbingan sosial yang semuanya berjalan dengan baik, fasilitas yang mencukupi mulai dari ruangan  yang luas, lapangan, sarana dan prasarana untuk minat bakat yang memadai, serta tenaga kerja yang cukup untuk membina anak jalanan tersebut. Namun untuk tujuan membuat anak jalanan menjadi pribadi  yang  mandiri  ini  masih  belum  sepenuhnya  tercapai,  karena  masih  banyak  anak  yang kurang  sadar  diri  akan  pentingnya  masa  depan  yang  menanti  mereka.  Mereka  masih  berbuat nakal, suka berkelahi, tidak disiplin, dan malas belajar. Oleh karena itu perlunya motivasi untuk anak-anak dari pembina dan pendamping untuk anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan sadar akan kehidupan masa depan.

## b. Efisiensi
Efisiensi mengukur seberapa baik suatu kebijakan diterapkan dengan mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan  untuk mencapai hasil  yang diinginkan. Program rehabilitasi sosial  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri  yang  diprakarsai  pemerintah
merupakan  salah  satu  contoh  efektivitas  program  ini.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  kemampuan program  dalam  menyediakan  berbagai  layanan  pendampingan  untuk  membantu  anak  jalanan dalam  memperoleh  hak-hak  hukum  mereka  sambil  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia sebaik-baiknya.
Dalam  kerangka  ini,  "bimbingan"  mencakup  berbagai  bentuk  bimbingan,  termasuk  pelatihan fisik, pertumbuhan kognitif, dukungan emosional dan spiritual, promosi bakat dan minat individu, dan  pelatihan  keterampilan  sosial.  Semua  bimbingan  ini  bertujuan  agar  anak  jalanan  dapat memiliki  perilaku  mental,  sosial,  dan  fisik  yang  baik  untuk  bersikap  adapif  dan  normatif, memperoleh ketrampilan yang dapat menjadi sumber kehidupan sosial masyarakat ke depannya. Program rehabilitasi sosial ini sebagai bentuk penanganan anak-anak yang masalah sosial dengan menawarkan kegiatan yang berpotensi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan untuk masa  depan  mereka.  Antusiasme  para  anak  jalanan  dan  anak  bermasalah  sosial  lainnya  dalam mengikuti  berbagai  pembinaan  sebagai  bentuk  penyaluran  kreatifitas  mereka,  dapat  dikatakan bahwa keefisien dari program rehabilitasi sosial sudah berjalan sesuai yang diinginkan.

## c. Kecukupan
Pencapaian tujuan sampai tingkat yang memuaskan disebut dengan kecukupan dalam kebijakan publik.  Menentukan  seberapa  baik  kebijakan  dalam  mengatasi  masalah  yang  ingin  diatasi merupakan  faktor  penting  untuk  dipertimbangkan  ketika  mengevaluasi  kemanjurannya. Kemanjuran suatu inisiatif ditentukan oleh seberapa baik inisiatif tersebut dapat menghilangkan hambatan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Program  dirancang  untuk mengurangi masalah sosial.
Kecukupan dalanm kebijakan program rehabilitasi sosial UPTD Kampung Anak Negeri memiliki hasil  yang  baik  dan  sesuai  dengan  indikator  kecukupan.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  adanya pernyataan  dari  pihak  kepala  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  dan  pembina  yang  menyebutkan bahwa  pencapaian  hasil  program  rehabilitasi  sosial  sudah  berjalan  dengan  baik  dengan mengupayakan kebutuhan-kebutuhan penting anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri agar anak jalanan ini mendapatkan kembali haknya sebagai seorang anak yaitu bersekolah, bermain, dan  makan  dengan  cukup.  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  juga  memberikan  fasilitas  yang  baik dan  dianggap  sudah  lengkap  seperti  tersedianya  air,  listrik,  wifi,  kamar  yang  cukup  luas,  dan peralatan minat bakat yang memadai. Fasilitas tersebut merupakan kebutuhan yang penting untuk anak jalanan agar hidup mereka lebih nyaman.
Pembangunan  program  rehabilitasi  sosial  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  diharapkan  dapat memberikan  masa  depan  yang  lebih  baik  untuk  anak-anak  jalanan  yang  memiliki  permasalah sosial, sehingga dengan adanya kebijakan ini hidup mereka akan lebih terjamin serta memberikan perubahan dari segi pendidikan, moral, ekonomi, dan sosial.

## d. Pemerataan
Distribusi manfaat dan kewajiban yang adil di antara populasi sasaran disebut sebagai pemerataan dalam  konteks  kebijakan  publik.  Ketika  suatu  kebijakan  berorientasi  pada  keadilan,  maka kebijakan  tersebut  menjamin  bahwa  masyarakat  yang  terkena  dampaknya  akan  berbagi dampaknya  secara  adil.  Pengeluaran  dan  manfaat  suatu  program  harus  didistribusikan  secara merata dan adil agar tidak hanya dianggap tepat, efisien, dan efektif, namun juga adil.
Konsep keadilan dalam kebijakan publik mengacu pada alokasi manfaat dan biaya program yang adil kepada pihak-pihak yang terkena dampaknya. Memprioritaskan keadilan dalam pembuatan
Vol. 17; No. 02; 2023; 115-125
kebijakan bertujuan untuk menjamin distribusi hasil dan dampak yang adil. Selain tepat, efektif, dan efisien, program yang menyeluruh juga perlu mendistribusikan manfaat dan sumber dayanya dengan  cara  yang  dianggap  adil  bagi  semua  pihak.  Apabila  ada  anak  jalanan  yang  bukan  dari Surabaya,  maka  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  akan  menghubungi  Dinas  Sosial  asal  kota  anak tersebut  untuk  ditindak  lanjuti.  Untuk  kebutuhannya  terbilang  sudah  terpenuhi,  tidak  ada kekurangan baik dari segi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah, dan biaya kesehatan. Untuk uang saku, per anak akan diberi sebesar Rp.10.000 setiap hari. Makanan mereka juga terpenuhi dengan baik dan menjadi salah satu kebutuhan yang menghabiskan banyak anggaran karena Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri  sadar  akan  pentingnya  gizi  yang  seimbang untuk anak jalanan agar kesehatan mereka terjamin dan dapat tumbuh dengan baik. Pola makanan harus  dijaga  karena  sangat  penting  untuk  tumbuh  kembang  anak-anak.  Makanan  tersebut  juga sudah dihitung gizinya agar anak jalanan tidak kekurangan gizi, mencegah kondisi kelebihan atau kekurangan  berat  badan,  mendukung  tumbuh  kembang  anak-anak  dan  mencegah  timbulnya masalah kesehatan. Tidak hanya gizinya yang tercukupi, menu tersebut juga bervariasi selama 15 hari agar anak jalanan tidak bosan dengan makanan yang itu-itu saja.
Jika diukur dengan kriteria pemerataan, program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri terlihat efektif karena anak-anak sasaran program benar-benar merasakan manfaatnya.  Dana  pemerintah  yang  dimanfaatkan  dengan  baik  dan  fasilitas  yang  ditawarkan menjadi  contoh  bagaimana  tujuan  dan  sasaran  program  dapat  tercapai.  Sasaran-sasaran  ini berfungsi  sebagai  indikator  keberhasilan  kebijakan  dan  tolok  ukur  untuk  menentukan  apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai rencana.

## e. Responsivitas
Istilah  “Responsivitas”  menggambarkan  seberapa  baik  suatu  kebijakan  dapat  bermanfaat  bagi masyarakat  setelah  kebijakan  tersebut  diimplementasikan.  Setelah  memproyeksikan  dampak kebijakan yang diantisipasi, evaluasi keberhasilan kebijakan mencakup penilaian opini publik.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sasaran  dari  program  rehabilitasi  sosial  tersebut  cukup  memuaskan, karena dari tanggapan para anak jalanan tentang program rehabilitasi sosial sangat responsif dan cenderung positif dalam menjalani program rehabilitasi sosial. Walaupun dalam implementasinya ditemui beberapa masalah yaitu anak jalanan yang tidak betah dan memutuskan untuk kabur dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri, meskipun mereka akan kembali, namun sejauh  ini  masih  banyak  anak-anak  yang  memiliki  antusias  tinggi  dalam  program  rehabilitasi sosial  ini.  Resposivitas  dalam  program  rehabilitasi  sosial  untuk  anak  jalanan  sudah  dilakukan dengan cukup optimal dan mendapat respon baik dari anak jalanan tersebut.
Resposivitas dalam program rehabilitasi sosial untuk anak jalanan sudah dilakukan dengan cukup optimal dan mendapat respon baik dari anak jalanan tersebut. Program ini memberikan dampak yang sangat baik, dimulai dari pendidikan lebih terjamin, kesehatan yang terjamin, kenyamanan dan  mampu  memberikan  pilihan  masa  depan  yang  lebih  baik.  Setiap  kebijakan  program rehabilitasi sosial ini dapat dirasakan manfaatnya oleh sasaran program tersebut. Serta beberapa harapan anak jalanan agar program ini berjalan dengan baik dengan mengedepankan kenyamanan lingkungan,  serta  merawat  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Dalam  konteks  kebijakan, Resposivitas  mengacu  pada  seberapa  selaras  tujuan  suatu  kebijakan  dengan  tanggapan  yang diperoleh  dari  masyarakat  yang  ingin  dipengaruhi.  Survei  opini  publik  yang  dilakukan  setelah suatu  kebijakan  diimplementasikan  sering  kali  digunakan  untuk  menilai  efektivitas  kebijakan tersebut, terutama jika dibandingkan dengan estimasi dampak awal.

## f. Ketepatan
Relevansi suatu program ditentukan oleh kualitas dan pentingnya tujuan serta kekuatan teori yang mendasari tujuan tersebut. Ketepatan adalah kriteria untuk memilih di antara beberapa solusi yang layak dengan tujuan menentukan solusi mana yang layak dan sesuai untuk disarankan.
Indikator yang tepat menunjukkan bahwa proyek perbaikan sosial dapat secara efektif menangani masalah anak-anak tuna wisma. Bagi anak-anak ini, program ini menawarkan lingkungan yang aman  dengan  peralatan  yang  memadai.  Tujuan  program  ini  telah  terealisasi  dengan  tepat,  dan telah membantu menurunkan jumlah anak tuna wisma. Tidak hanya itu, banyak dari anak-anak ini  yang  mendapatkan  pekerjaan  setelah  lulus  sekolah  atau  keluar  dari  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Kampung  Anak  Negeri.  Selain  memberikan  kesempatan  kepada  anak-anak  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik,  program  ini  juga  menarik  minat  mereka  karena memberikan mereka kelas khusus untuk pengembangan keterampilan. Di bidang ini, banyak anak yang  berhasil.  Oleh  karena  itu,  program  rehabilitasi  sosial  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Kampung Anak Negeri terbukti berhasil dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari prestasi yang membanggakan dari anak binaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Prestasi anak binaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri
Nama Prestasi Moch. Hasyim Juara 1 Kejuaraan Atletik 60 meter Antar SD se-Kota Surabaya Juara 2 Kejuaraan Pencak Silat Piala IPSI Kota Surabaya Juara 1 Pencak Silat Tapak Suci Usia Dini se-Kota Surabaya Ari Mukti Juara 3 Kejuaraan Nasional Balap Sepeda Criterium Piala Walikota Tegal Juara 1 Pertandingan Tinju 38 kg, Kejurda Tinju Amatir Youth se-Jawa Timur 2017 Bledheg Sngheta Juara 1 Pertandingan Tinju Piala KONI Kota Surabaya 2016 Juara 1 Pertandingan Wushu Piala KONI Kota Surabaya Marfel Maulana Juara 3 Kejuraan Balap Sepeda MTB Piala KONI Kota Surabaya Luhur Aditya Prasoja Juara 3 Kejuaraan Balap Sepeda Usia Dini ke 3 Trophy Ketua ISSI Jawa Tengah Syafi’i Juara 1 Cabang Tinju 55 kg Tingkat Jawa Timur Hendra Juara 2 Balap Sepeda Tingkat Nasional Tahun 2015 Rajes Juara 1 Pencak Silat Kelas Bebas Tahun 2017
Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi anak-anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri cukup baik. Bimbingan bakat yang mereka terima telah memberikan hasil yang baik bagi individu dan memberikan  hasil yang baik. Hal ini dapat menjadi motivasi  bagi anak-anak  tunawisma  lainnya  untuk  fokus  mengembangkan  kemampuannya  dan  meraih kesuksesan  di  bidangnya.  Pencapaian  yang  dicapai  menunjukkan  bahwa  program  rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri berjalan secara efisien dan berhasil mendorong pengembangan keterampilan baru di kalangan generasi muda.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  peneliti  dari  keseluruhan  investigasi  menunjukkan  bahwa  program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri terhadap anak jalanan di Kota Surabaya berjalan dengan baik ditinjau  dari semua kriteria penting, seperti daya tanggap, ketepatan, efisiensi, efektifitas, dan kecukupan. Anak-anak jalanan yang mengikuti program ini
Vol. 17; No. 02; 2023; 115-125
menunjukkan  hal  ini  melalui  perilaku  dan  dedikasi  mereka;  mereka  mengikuti  aturan  yang ditetapkan dan menunjukkan keinginan besar untuk memperbaiki peluang masa depan mereka.
Saran dari penulis agar program ini dapat diteruskan dengan sebuah perbaikan atas hal-hal yang kurang sesuai. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri perlu memberikan sosialisasi dan upaya menumbuhkan minat para anak jalanan untuk mengikuti program minat bakat agar kemampuan mereka dalam bidang non akademik terasah.
b. Pembina  perlu  mengembangkan  metode  belajar  yang  kreatif  dan  menyenangkan  seperti pembelajaran  karyawisata,  pembelajaran  dengan  menggunaka  gambar  atau  objek  yang menarik, lebih memperbanyak praktikum agar anak jalanan tidak mudah bosan dan dapat fokus berlajar.
c. Pembina  dan  pendamping  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kampung  Anak  Negeri diharapkan  membuat  program  perlombaan,  seperti  mengadakan  lombat  cerdas  cermat untuk  mengasah  pengetahuan  atau  lomba  debat  untuk  mengasah  anak  dalam  berbicara dengan hadiah yang menarik.
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri dapat mempertahankan konsistensi untuk  memberikan  bimbingan-bimbingan  yang  sudah  ada  dan  terus  meningkatkan kemampuan para anak jalanan serta anak binaan lainnya demi kelanjutan hidup mereka di masa depan.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan- sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html  .  15  Oktober  2022 (10:54) Badan Pusat
Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk- pertengahan-tahun.html . 15 Oktober 2022 (10:25).
Balitbang  Departemen  Sosial  RI,  Pola  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  (Jakarta:  Ballitbang Departeneb Sosial RI, 2003. h. 3.
Databoks. 2022. Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah- penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022 . 15 Oktober 2022 (11:03)
Departemen Sosial, R. I. (2001). Intervensi psikososial. Jakarta: Departemen Sosial . Indonesia, K. B. B. (1998). Jakarta: Pustaka Amani. Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . SAGE Publications, Inc.
Moleong, L. J. (2011). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Permensos Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Perwali  No.  61  Tahun  2012  tentang  Organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kampung  Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto. (1999). Anak Jalanan Di Jawa Timur: Masalah Dan Upaya Penanganannya . Surabaya : Airlangga university Press.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
William,  D.  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi  Kedua .  Gajah  Mada Univercity Press.