## KORUPSI PENGADAAN PESAWAT TERBANG

## DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
Liboria G. Atek
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: atekgenoveva87@gmail.com
Marthen L. Ndoen
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana
Email: mndoen@gmail.com

## Abstract
This article describes the corruption case of aircraft procurement in Jayawijaya Regency, Papua, in the 2002 and 2003 Fiscal Year, under the  leadership of  Regent  Jayawijaya,  David  A. Hubi. This  article  is the  result  of  field  research  using  a  qualitative  method  with an analytical descriptive approach. The results of this study indicate that,  the  direct  involvement  of Regent Jayawijaya  with  a  view  to enriching  oneself  or  others  is,  in  fact,  not  too  great. Corruption  is mostly  done  by  subordinates  and  entrepreneurs  who  become partners. However, as a leader, like it or not, and ready or not, David A.  Hubi  still  has  to  take  responsibility. David  A.  Hubi  was  found guilty  by  the  Court  on  charges:  (1)  unable  to  control  budget  use properly  which  results  in markups; and  (2) abuse  power  to  issue to policy of his own volition.
Key Words:  corruption, power, government, and airplanes.

## PENDAHULUAN
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah korupsi.  Di  negeri  ini,  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di  lingkungan pemerintahan  dan  pengusaha,  tetapi  telah  merambah  sampai  lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan. Berbagai upaya pembernatasan korupsi  sudah  dilakukan  pemerintah,  namun  belum  terlihat  tanda-tanda
bahwa masalah ini dapat segera diatasi.  Hal itu terjadi, karena Pemerintah sendiri tidak terlepas dan tidak dapat melepaskan diri dari korupsi.
Pemerintah  (birokrasi)  justru  merupakan  tempat  strategis terjadinya korupsi. Birokrasi yang sifatnya paternalistik, memberi peluang korupsi kepada pemimpin karena memiliki kekuasaan penuh dan bertindak leluasa  tanpa  hambatan.  Korupsi  telah  menyebabkan  pembangunan  di Indonesia sangat tidak efisien. Dengan demikian, kasus korupsi di Indonesia menambah daftar panjang pembenaran temuan Gould, et al (1987:14) dan Bardhan (1997: 13-26) yang menyatakan bahwa ketika korupsi di birokrasi berlangsung  secara  terus-menerus  dan  melibatkan  pihak  di  luar  birokrasi maka birokrasi tersebut sudah tidak efisien. Celakanya, korupsi di Indonesia bukan  hanya  di  tingkat  pusat  tetapi  juga  di  daerah  dan  bahkan  sampai tingkat pemerintahan yang paling rendah di kelurahan.
Jenis dan tipologi korupsi di pusat dan di daerah biasanya berbeda karena penyebabnya juga berbeda. Misalnya Gould et al (1987: 5-13) dalam studi  mereka  tentang  korupsi  di  Filipina,  Malaysia,  dan  Thailand menemukan  bahwa,  umumnya,  suap-menyuap  terjadi  dalam  birokrasi pemerintahan karena lemahnya sistem dan kontrol pemerintahan. Banyak faktor  yang  mendorong  seseorang  melakukan  korupsi.  Faktor-faktor ekonomi,  sosial,  budaya,  hukum,  lingkungan,  dan  masih  banyak lagi.   Misalnya  faktor  ekonomi,  Beberapa  hasil  kajian  menunjukkan (Gould. et.al  1987:21;  Tanzi  1998:572;  dan  Svensson  2005:32)  kondisi ekonomi  merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  adanya  korupsi  di birokrasi  akibat  pendapatan  pejabat/pegawai  perbulan  tidak  mencukupi kebutuhan keluarga. Perbedaan pemberian gaji insentif antar-para pegawai birokrasi  dan  adanya  faktor  pengangguran  dalam  keluarga  juga  menjadi salah  satu  sebabnya.  Misalnya  beberapa  anggota  keluarga  dari  pemimpin tidak  memiliki  pekerjaan,  otomatis  pendapatan  pemimpin  perbulan  tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup.
Pada kasus Indonesia, ada banyak faktor (kondisi) yang mendukung korupsi  terus  terjadi.  Sebagaimana  dikemukakan  Dwiputrianti  (2009), Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik  Indonesia mengidentifikasi beberapa sebab terjadi korupsi. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin memiliki sebab yang berbeda-beda. Tetapi, faktor-faktor  individu  pelaku  korupsi,  aspek  organisasi,  aspek  masyarakat
tempat  individu,  dan  sistem  yang  buruk  memiliki  andil  yang  besar  bagi terjadinya korupsi di negeri ini.
Tulisan  ini  menganalisis  kasus  korupsi  di  Papua,  khususnya  kasus pengadaan pesawat terbang di Kabupaten Jayawijaya. Selama ini korupsi di Papua  menjadi  berita  media  nasional  karena  melibatkan  beberapa  kepala daerah. Kami berargumen bahwa faktor budaya memainkan peran penting dalam  fenomena  korupsi  di  Papua.  Jika  beberapa  penelitian  sebelumnya menganalisis  tindakan  korupsi  sebagai  gambaran  keinginan  individu menimbun kekayaan untuk diri sendiri, maka penelitian ini menunjukkan bahwa  tatanan  sosial  dengan  sistem  kekerabatan  yang  kuat  di  Papua mendorong pemimpin lokal terjebak korupsi.

## TEMUAN EMPIRIK

## Bertanggungjawab Terhadap Kesalahan Pengusaha
Kendala  transportasi  yang  dihadapi  oleh  Kabupaten  Jayawijaya tahun  1999-2000an  membuat  pemimpin  daerah  mencari  solusi  dengan membeli  pesawat  terbang.  Pembelian  pesawat  terbang  ini  yang  menjadi kasus  tuduhan  atas  penyelewengan  dana  APBD  tahun  2002  Kabupaten Jayawijaya oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya Drs. David A Hubi saat itu. Di sini peneliti akan menjelaskan dua kasus tersebut.
Kasus  Pertama,  pada  akhir  tahun  2001,  dalam  forum  rapat  yang diikuti oleh masing-masing pimpinan instansi (Dinas) di lingkungan Sekda Pemda  Kabupaten  Jayawijaya,  Bupati  Jayawijaya,  David  A.  Hubi, menyampaikan  pemikiran  dan  ide  untuk  mengatasi  kesulitan  angkutan udara di Kabupaten Jayawijaya melalui pengadaan pesawat udara. Gagasan tersebut  disetujui.  Sekitar  awal  tahun  2002,  Kepala  Bappeda  Kabupaten Jayawijaya,  Drs.  Amin — bukan  nama  sebenarnya,  melaporkan  kepada Bupati, David A. Hubi selaku bupati bahwa, ada pengusaha nasional yang dapat  bekerja  sama  dalam  rangka  pengadaan  dan  pengoperasian  pesawat terbang. Perusahaan nasional yang dimaksud adalah PT. Air Mark Indonesia Airlines, pimpinan Isaak — juga bukan nama sebenarnya--sebagai Direktur Utama.
Untuk  menindaklanjuti  gagasan  tersebut,  Isaak  didampingi  oleh Drs.  Amin  menghadap  Bupati  untuk  membahas  tentang  pengadaan/ pembelian pesawat Fokker 27 seri 600 di ruang Kantor Bupati Kabupaten
Jayawijaya.  Pada  hari  rabu  tanggal  20  Maret  2002  bertempat  di  Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, dilakukan penandatanganan surat perjanjian No.024/0376  tentang  pembelian  dan  pengoperasian  2  (dua)  unit  Pesawat Fokker 27 seri 600 antara pihak pemerintah kabupaten Jayawijaya yang di wakili Drs. David A. Hubi sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya, sebagai pihak pertama; dan PT. Air Mark Indonesia Airlines yang diwakili oleh Isaak selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  perusahaan  PT.  Air  Mark  Indonesia  sebagai  pihak  kedua. Penandatanganan  perjanjian  tersebut  disaksikan  dan  disetujui  oleh  ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dr Anwar (nama samaran).
Sesuai  percakapan  dan  kesepatakan  sebelumnya,  pesawat  yang dimasukkan  dalam  kontrak  perjanjian  tersebut  adalah  pesawat  Fokker  27 seri  600  dengan  serial  No.  10441/PK-AIS  dan  serial  No.10458/PK-AIR. Pesawat tersebut dibeli dari PT. Indonesia Air Transport oleh Isaak (nama samaran) (PT-Air Mark Indonesia Airlines). Masalahnya adalah: Pembelian kedua  pesawat  ini  ternyata  telah  dibatalkan  oleh  PT.  Indonesia  Air Transport  pada  tanggal  29  Oktober  2001.  Pembatalan  itu  terjadi  karena Isaak  selaku  Direktur  Utama  PT.  Air  Mark  Indonesia  Airlines  tidak melaksanakan  kewajibannya.  Isaak  juga  tidak  pernah  memberitahukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya tentang pembatalan tersebut.
Isi perjanjian kerjasama antara Pembda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Air Mark Indonesia Airline harusnya terdapat pihak ke-3 (tiga), yaitu PT.  Indonesia  Air  Transport.  Tetapi,  pihak  Pemda  Kabupaten  Jayawijaya dalam hal ini Bupati yang menandatangani perjanjian, Kepala Bappeda dan Kepala  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Jayawijaya  selaku  pihak  yang menyusun perjanjian tidak secara cermat dan teliti memperhatikan isi surat perjanjian  tersebut;  seperti  melakukan  pengecekan  kembali  tentang kebenaran  dari  isi  perjanjian  tersebut,  atau  pihak  ke-3  (tiga)  yang  tidak diikut-sertakan  dalam  surat  perjanjian. Hal  inilah  yang  mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut tidak terealisasi. Kedua unit pesawat Fokker 27  seri  600  tersebut  ternyata  tidak  ada  atau  belum  ada  di  PT.  Air  Mark Indonesia Airlines.
Proyek  ini  pertama  dikelola  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Jayawijaya,  di  mana  bupati  Jayawijaya,  Drs  David  A.  Hubi,  sebagai penanggung-jawabnya,  Drs.  Ikshan  (nama  samaran)  (Kepala  Dinas
Perhubungan  Kabupaten  Jayawijaya)  selaku  atasan  langsung  pimpinan proyek,  Drs.  Leo  (nama  samaran)  (staf  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Jayawijaya selaku pimpinan proyek, dan Nella — juga nama samaran — (staf Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Jayawijaya)  selaku  bendahara  proyek. Penunjukan pimpro dan benpro proyek pengadaan dana pembelian pesawat dilakukan  oleh  Drs.  Ikshan  (Kepala  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Jayawijaya)  secara  lisan  tanpa  ada  SK  penugasan  dari  Bupati.  Ikhsan kemudian  mengajukan  SPP  No.931/05  tanggal  19  Juni  2002  sebesar  Rp.
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pembayaran
pengadaan/pembelian pesawat. Pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur,  karena  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  tagihan.  Meski demikian,  pengajuan  pembayaran  tersebut  tetap  diproses  oleh  Pejabat sementara  Kepala  Bagian  Keuangan  Nelson.  SE  (nama  samaran)  atas perintah  dari  Bapak  David  A.  Hubi  selaku  Bupati  melalui  Kepala  Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.
Menurut  pengalaman  Bapak  Yanto  (nama  samaran)  bahwa  inti permasalahan dari kasus ini adalah penggunaan uang oleh direktur dari PT. Air Mark Indonesia, Isaak (orang Padang). Dana yang dianggarkan sebesar Rp.  5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah)   bersumber  dari  Dana  Alokasi Umum tahun 2002 dan pencairan dana dilakukan pada tanggal 20 Juni 2002 sesuai  SPMU  Nomor:  576/DAU  tanggal  19  Juni  2002.  Dana  itu  ditransfer oleh  Nella  (bendahara  proyek)  melalui  Bank  Papua  Cab.  Wamena.  Nella langsung mentransfer dana tersebut sesuai dengan petunjuk Bapak David A. Hubi ke BRI Cab. khusus Jakarta No. rek 206.33034xxxxxx, kemudian pada tanggal 25 Juni 2002 dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditransfer  lagi  oleh  Bapak  David  A.  Hubi  ke  rekening  PT.Air  Mark Indonesia Airlines pada Bank Mandiri cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek :  070.0098925xxxx.  Dan  pada  tanggal  18  juni  2002  bendahara  proyek Nella mencairkan  lagi  dana  di  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  Papua cab. Wamena sesuai dengan SPP.No.931/03 tanggal 18 Juni 2002 dan SPMU No.547/DAU tanggal 18 Juni 2002 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh  juta  rupiah).  Dana  tersebut  digunakan  untuk  biaya  negosiasi  tim Eksekutif  dan  Legislatif  yang  tugasnya  melakukan  pengenalan  kerja  sama dengan  perusahaan  penerbangan  di  Jakarta.  Ternyata,  dalam  proses pencairan  dana  proyek  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  benar sebagaimana yang diatur dalam kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 49 yang menyatakan “Setiap pengeluaran kas didukung dengan bukti -bukti
yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih” . Tetapi, dalam pencairan dana proyek tersebut tidak dilengkapi administrasi lainnya, dan Kepala  Bagian  Keuangan  Pemda  Kabupaten  Jayawijaya  tidak  pernah memperhatikan  hal-hal  tersebut.  Sementara  itu,  Kepala  Bagian  Keuangan hanya melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Bupati.
Masalahnya  terkuak  setelah  perjanjian  kerjasama  pengoperasian  2 (dua)  unit  Pesawat  Fokker  27  seri  600,  terhitung  mulai  45  (empat  puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran  tidak dipenuhi. Pada tanggal 25 Juni 2002, Pemda Kabupaten Jayawijaya telah membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Namun, sampai waktu yang ditetapkan PT.  Air  Mark  Indonesia  Airlines  tidak  juga  mengoperasionalkan  kedua pesawat  yang  dijanjikan;  bahkan  hingga  akhir  2002.  Anehnya,  meski demikian,  Pemda  tetap  memberikan  dana  sisanya  sebesar  Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) kepada Isaak.
Pada saat pencairan dana, Kepala Bagian Keuangan memproses SPP yang diajukan dengan menerbitkan  SPMU  masing-masing SPMU Nomor: 062/DDL tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian pesawat Fokker 27 kepada PT. Air Mark Indonesia  Airlines  tanpa  prosedur  (tidak  berdasarkan  pedoman/peraturan yang belaku). Berdasarkan SPMU tersebut, pada tanggal 26 Mei 2003, Yosua (Bendahara Proyek) mencairkan dana lagi sebesar Rp. 3.695.000.000,- (tiga miliar  enam  ratus  sembilan  puluh  lima  juta  rupiah)  pada  Bank Pembangunan Daerah Cab. Wamena, dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Menurut informasi, uang tersebut langsung ditransfer ke rekening PT. Air Mark Indonesia Airlines pada bank Mandiri cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek: 070.0098xxxxxx; sedangkan, sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sisanya digunakan untuk administrasi  proyek.  Dengan  demikian,  dana  yang  telah  ditransfer  oleh Pemda  Kabupaten  Jayawijaya  kepada  PT.  Air  Mark  Indonesia  Airlines, secara keseluruhan sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan miliar enam ratus juta  rupiah).  Masalahnya  menjadi  rumit,  karena  proses  pencairan  dana tersebut  dilaksanakan  sebelum  APBD  2003  ditetapkan.  APBD  Kabupaten Jayawijaya  Tahun  2003  yang  disahkan  pada  tanggal  16  Juli  2003  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya No.107/2003.
Menurut  keterangan  Yanto  (nama  samaran),  dana  yang  telah ditransfer ke rekening Isaak (nama samaran) selaku Direktur Utama PT. Air
Mark Indonesia Airlines sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan miliar enam ratus  juta  rupiah)  tersebut  tidak  digunakan  sesuai  perjanjian  kerjasama tertanggal 20 Maret 2002. Dana tersebut digunakan untuk kepentingannya atau kepentingan lain, antara lain; Tanggal 21 Agustus 2002 ditransfer ke rekening Perusahaan Bell Grand di Malaysia sebesar $ 205.000,- atau sekitar Rp.  1.950.000.000,-  dalam  rangka  pembayaran  uang  muka  (deposit)  sewa beli 2 (dua) unit Fokker F.27 MK 500 SN.10669 dan 10672. Bulan Nopember 2002  dibelikan  1  (satu)  unit  Ground  Power  Merk  Ocean  (Jepang) second hand  (barang  bekas)  di  Bandung  seharga  $  47.000  atau  sekitar  Rp. 420.000.000,-  untuk  operasional  Fokker  50.  Awal  tahun  2003  telah digunakan untuk pembelian 4 (empat) buah kendaraan untuk operasional PT.  Air  Mark  Indonesia  Airlines  di  Papua  sebesar  Rp. 380.000.000,-  (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas: 3 (tiga) unit Mitsubishi Kuda warna biru, 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih.
Karena 1 pesawat mengalami kecelakaan, 2 (dua) unit pesawat yang awalnya  direncanakan  untuk  dibeli  hanya  tinggal  1  (satu)  unit;  dan akhirnya  rencana  pembelian  tersebut  tidak  dilaksanakan.  Isaak mengalihkan pembelian menjadi sewa beli 1 (satu) unit pesawat Fokker F 50, karena uang muka tidak dapat ditarik kembali.   Isaak (nama samaran) mengalihkan rencana sewa beli 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 ke sewa beli 1 (satu) unit Pesawat Fokker F 50 tahun pembuatan 1993 SN.20227 dengan harga total $ 3.200.000 atau sama dengan Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah).
Pengalihan  tersebut  belum  pernah  dituangkan  dalam  kontrak perjanjian antara pihak Pemda dan PT. Air Mark Indonesia Airlines. Yang membuat  keputusan  perubahan  tersebut  adalah  Dirut  PT.  Air  Mark Indonesia  Airlines.  Pengadaan  2  (dua)  unit  pesawat  Fokker  27  seri  600 tersebut diubah dengan cara membeli bukan sewa beli. Selanjutnya, yang bertanggung jawab untuk membeli serta mengoperasikannya adalah Isaak (nama samaran) selaku Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines. Hal tersebut hingga saat itu belum direalisasikan dan 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 belum pernah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya.
Perbuatan Bupati Drs. David A. Hubi telah menguntungkan Isaak sebesar  Rp.  8.600.000.000,-  (delapan  miliar  enam  ratus  juta  rupiah),  tim Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),  Drs.  Ikhsan  (nama  samara),  Anton   SH  (nama  samaran)  dan  Drs.
Michael (nama samaran) sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta  rupiah)  serta  Pimpro  dan  Benpro  sebesar  Rp.  95.000.000,-  (sembilan puluh lima juta rupiah). Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.110.000.000,- (sembilan miliar seratus sepuluh juta rupiah).
Kasus  kedua,  Pengadaan/pengoprasian  pesawat  Antonov  12  AP kerja  sama  antara  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  dengan  PT. Prismadani.  Pada  tanggal  11  Juni  2002,  bertempat  di  Kantor  Pemda, Kabupaten Jayawijaya menyetujui usulan Sudarno Direktur PT. Prismadani untuk pengadaan/ pengoprasian pesawat Antonov 12 AP untuk mengatasi kesulitan  transportasi  udara  di  Kabupaten  Jayawijaya.  Persetujuan  itu ditndak-lanjuti oleh Drs. David A. Hubi selaku Bupati kabupaten Jayawijaya dengan  menandatangani  surat  perjanjian  kerja  sama  kontrak  pesawat Antonov  12  AP  antara  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  dengan  PT. Prismadani sebagai pemegang kuasa penuh dari Air Bridge Ltd. di Wilayah provinsi  Papua.  Surat  Perjanjian  ber-Nomor:  024/1269,  059/PD- WMNNI/2002, tertanggal 11 Juni 2002 tersebut disetujui oleh DR. Anwar (nama samaran) Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004.
Penandatangan  kontrak  kerja  sama  ini  pun  dilakukan  secara tertutup tanpa sepengetahuan para anggota legislatif dan eksekutif lainnya. Karena  itu,  muncullah  pro  dan  kontra  di  antara  pihak  legislatif  (para anggota DPRD) maupun eksekutif (Kepala Bappeda, Dinas Perhubungan). Melihat  situasi  yang  mulai  runyam,  akhirnya  Bupati  dan  Kepala  Bappeda mengadakan  rapat  mendadak  dengan  pihak  legislatif.  Menurut  Yohanes (nama samaran), saat itu banyak anggota DPRD yang menolak karena belum ada kesepakatan melalui rapat dan sidang penganggaran yang jelas. Apalagi, perawatan purna-beli pesawat tersebut juga belum diperhitungkan.
Isi perjanjian kontrak adalah Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani  sepakat  untuk  mengadakan  kerjasama  operasional  di  bidang transportasi udara dengan menggunakan 1 (satu) unit pesawat AN-12 AP. Pemda  Kabupaten  Jayawijaya  memberikan  dana  kepada  PT.  Prismadani sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa dan operasional pesawat dan  merupakan  investasi  serta  dikembalikan  kepada  Pemda  dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan. PT. Prismadani setiap bulan akan  memberikan  keuntungan  operasional  kepada  Pemda  sebesar  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). PT. Prismadani bertanggung jawab atas
kelancaran  operasional  tersebut  terutama  dalam  hal  biaya  operasional pesawat.
Agar  proyek  berjalan  Drs.  David  A.Hubi  menunjuk  Kepala  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Jayawijaya  Drs.Anwar  (nama  samaran)  sebagai pengelola proyek dan Sudirman (nama samaran) Direktur PT. Prismadani sebagai rekan untuk melaksanakan proyek pengadaan/pengoprasian 1 (satu) unit  pesawat  Antonov  12  AP  melalui  penunjukan  langsung  dari  bapak David A. Hubi dengan surat Nomor 552/548 tanggal 2 April 2002.
Tanggal  19  Juni  2002  bapak  David  A.  Hubi  mengeluarkan  memo untuk  segera  mencairkan  dana  proyek  pengadaan/pengoperasian  1  (satu) unit Pesawat Antonov 12 AP yang ditujukan kepada Bambang, SE (nama samaran)  dan  Nella  (nama  samaran)  (Bendahara  Proyek)  dengan mengajukan SPP No. 932/02 tanggal 18 Juni 2002 dengan berkas yang tidak lengkap  kepada  Yosua,  SE  (nama  samaran)  yang  dalam  hal  ini  mewakili bagian  Keuangan  Kabupaten  Jayawijaya.  Yosua  menyetujui  dan menerbitkan  SPMU  Nomor  575/DAU  tanggal  18  Juni  2002  senilai  Rp. 3.901.780.000,-  (tiga  miliar  sembilan  ratus  satu  juta  tujuh  ratus  delapan puluh ribu rupiah), atas dasar perintah bupati.
Proses  pencairan  dana  sebesar  Rp.  3.901.780.000,-  (tiga  miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bank Papua Cab. Wamena ditransfer ke rekening Bupati Kabupaten Jayawijaya An.  Drs.  David  A  Hubi  di  Bank  BRI  Cab.  Jakarta  Pusat  Nomor  rekening 206.33034714-3. Selanjutnya, oleh David A. Hubi uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Prismadani Nomor rekening 0000148019 bank Mandiri dan diterima oleh Sudirman pada tanggal 2 Agustus 2002. Tanggal 09 Oktober 2002  Bupati  Kabupaten  Jayawijaya  menerbitkan  memo  lagi  yang  isinya: bantuan uang makan dan honor pilot sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Non Dik pada tanggal 12  Oktober 2002,  dan yang  menerima  adalah  Kepala  Bappeda  Drs.  Amin (nama samaran).
Proyek  tersebut  sebelumnya  sudah  dialokasikan  dalam  APBD Tahun  2002,  namun  proyek  sudah  dilaksanakan  sebelum  diterbitkannya DIPDA. Selain itu, dana yang telah ditransfer ke rekening PT. Prismadani, ternyata  sampai  dengan  berakhirnya  masa  perjanjian,  Sudirman  tidak mengembalikan  penyetoran  modal  Pemda  Kabupaten  Jayawijaya  sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan
puluh ribu rupiah). Menurut pengalaman Nikodemus Lokobal, pesawatnya beroperasi  sejak  tanggal  05  Juli  2002  sampai  tanggal  14  Juni  2003,  dan selanjutnya  tidak  beroperasi  lagi;  karena  pesawatnya  dinyatakan  rusak. Pesawat tersebut melayani rute penerbangan Jayapura  - Wamena dengan harga  tiket  sebesar  Rp.  250.000  /penumpang.  Harga  tiket  yang  di  patok ternyata  tidak  meningkatkan  pemasukan  ( Income)  terhadap  APBD Kabupaten  Jayawijaya  di  tahun  2002.  Perbuatan   Drs.  David  A  Hubi menguntungkan Sudirman (nama samaran) sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).  Akibatnya,  dia  telah  merugikan  uang  negara  sebesar  Rp. 3.936.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
Atas semua perbuatannya itu, Drs. David A. Hubi dikenai didakwa telah  melakukan  korupsi.  Penjemputan  paksa  terhadap  David  A.  Hubi terpaksa  dilakukan,  karena  David  A.  Hubi  tidak  memenuhi  dua  kali pemanggilan  dari  pihak  Polri.  Klimaksnya,  pada  hari  senin  15  Mei  2006, Polri dan Kejaksaan menjemput secara paksa di kediamannya. Menurut Edi (nama samaran), pukul 07.00 Wit,  Drs. David A. Hubi dijemput di dalam kamar tidurnya dan dibawa ke kantor polisi.  Keluarga dan masyarakat yang saat  itu  menyaksikan  merasa kurang  senang  dengan  hal  tersebut  hingga terjadi bentrok di halaman kediaman bupati.
Masyarakat  dan  para  pendukungnya  menegakkan  tombak, mengangkat  busur  dan  anak  panah  melawan  para  personil  polri  demi membela  dia.  Menurut  Yosepina  Hubi,  kematian  dua  kerabat  kami  yaitu Mukren Kosai dan Sodekh Hubi membuat keluarga dan masyarakat menjadi berang. Mereka memanah para polisi dengan menggunakan busur dan anak panah.  Karena  itu,  pihak  polisi  melempar  gas  air  mata  kepada  pihak pendukung David A. Hubi. Bentrokan tersebut menimbulkan  korban dari pihak polri satu orang, dan dari warga sipil delapan orang luka-luka. Sampai saat  ini,  rumah  negara  (kediaman  bupati)  masih  ditempati  oleh  keluarga Hubi,  karena  pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  belum  membayar  (uang kepala) dari kedua kerabat Hubi.
David  A.  Hubi  berani  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  para bawahannya yang memanfaatkan kelemahan fisik mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Menurut Yosepina, sebagai pemimpin sekaligus orang tua dan sebagai kepala suku, David A. Hubi mengatakan bertanggung
jawab atas semua kegiatan anak buahnya, semua kaki tangan. Selanjutnya, mereka  yang  ikut  bermain  dalam  kedua  kasus  itu  dipindah-tugaskan  ke kabupaten-kabupaten  pemekaran  baru  dan  menjadi  pemimpin-pemimpin di sana, seperti kabupaten Tolikara, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Nduga, dan kabupaten lainnya. David A. Hubi, sebenarnya akan menjalani proses hukum  di  pengadilan,  dan  ingin  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah. Menurut Edi (nama samaran), sebenarnya dia tidak memiliki masalah dalam kasus yang dituduhkan kepada dia. Semua kasus itu adalah ulah dari rekan kerjanya sendiri, dan dia hanya kena getahnya.
Dalam  persidangan,  ia  tetap  tegak  sebagai  seorang  pemimpin. Selama  persidangan,  Hubi  justru  menutupi  kesalahan  bawahannya. Akhirnya, Sidang  Pengadilan Negeri Wamena menyatakan terdakwa Drs. David  A.  Hubi  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi". Pengadilan  menghukum  terdakwa  atas  kedua  perbuatan  tersebut  dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat  ratus  juta  rupiah)  subsider  6  (enam)  bulan  kurungan.  Sidang  juga menetapkan  bahwa  masa  tahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  penjara  yang  dijatuhkan; memerintahkan  barang  bukti  berupa  surat-surat  dan  dokumen dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya, dan benda tidak bergerak  lainnya  dirampas  untuk  negara.  Dengan  demikian,  pengadilan menjatuhkan  pidana  atas  perbuatan  tersebut.  Menurut  pengalaman Nikodemus  Lokobal,  sebenarnya,  di  pengadilan  Wamena  keputusannya adalah  keputusan  Sela,  sementara  keputusan  sela,  pihak  David  A.    Hubi mengusulkan naik banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura.
Selain  kasus  di  atas,  sebenarnya  masih  ada  kasus  lain  yang  juga dilakukan oleh bawahannya, seperti manipulasi nilai memo/angka cek pada kuitansi. Menurut pengalaman Yohanes (nama samaran), salah satu contoh pemanfaatan yang dilakukan oleh orang di samping kanan kirinya adalah pemalsuan cek. Seperti Andi (nama samaran) yang memalsukan nilai uang dalam  cek,  dengan  menambahkan  angka  nol  dalam  kuitansi.  Modusnya, Cek  yang  awalnya  ditulis  250.000.000  antara  titik  dan  nol  pertama  pada angka  nol  diberi  ruang  agar  setelah  ditandatangani  oleh  David  A.  Hubi, Andi (nama samaran) [dapat] menambahkan angka nol di antara spasi yang telah  dikosongkan  tadi,  sehingga  angka  250.000.000   berubah  menjadi 2.500.000.000.  Permainan  ini  sudah  lama  berlangsung  di  antara  rekan
kerjanya.  Untuk  mengkonfirmasi  pemalsuan  itu,  peneliti  pergi  menemui bendahara  dan  Kepala  Bagian  Keuangan;  tetapi  saat  itu  bendahara  tidak ditempat  sedangkan  Kepala  Bagian  Keuangan  mengatakan  datanya  sudah dibakar.
Pemalsuan tanda tangan adalah cara lain lagi yang dilakukan para staf  birokrasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  instan.  Pemalsuan tanda tangan yang terjadi pada kasus David A. Hubi dilakukan oleh stafnya sendiri.  Menurut  Frans  Monohutu,  ada  orang  yang  sering  memanfaatkan pemalsuan  tanda  tangannya  untuk  kepentingan  mereka  sendiri,  seperti yang  dilakukan  oleh  Jefri  (nama  Samaran)  dengan  memalsukan  tanda tangan untuk menaikan 7 buah rangka baja pembuatan lapangan terbang. Hal yang sama juga dilakukan Andi (nama samaran)  dengan memalsukan tanda  tangan  untuk  proyek-proyek.  Andi  membuat  surat  ijin  prinsip kemudian  meniru  tanda  tangan  David  kemudian  dia  membagi  proyek- proyek  tersebut  ke  para  pengusaha  tanpa  sepengetahuan  David  selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya.

## ANALISIS DAN INTERPRETASI
David A. Hubi: Seorang Pemaaf
Hal  yang  menarik  dari  kasus  Bupati  Jayawijaya  adalah  kesediaan sang  Bupati  untuk  mengampuni  kesalahan  yang  dibuat  oleh  para bawahannya. Buktinya, seperti yang dikatakan Frans, sebelum sang Bupati meninggal banyak para mantan staf bupati yang datang meminta maaf. Jefri (nama samaran), salah seorang di antara mereka, datang minta maaf sama David A. Hubi sambil memegang kaki sang Bupati di depan gereja. Saat itu, kami sekeluarga baru keluar dari gereja setelah misa hari Minggu. Kala itu, David A. Hubi mengatakan, dia tidak punya kuasa untuk mengampuni Jefri. Jefri harusnya meminta ampun kepada Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi engkau, yang bisa menghakimi engkau ya hanya Tuhan. Kata-kata itu yang diucapkan oleh David A. Hubi kepada Jefri di depan kami sekeluarga. David A.  Hubi juga  pernah  mengatakan  kepada  Frans  Monohutu,  “Frans  kalau (jika) ada orang yang bikin (membuat) engkau marah atau apapun jangan pernah  membalas,  tidak  apa-apa;  kamu  terima  saja  perlakukan  itu  nanti Tuhan yang akan membalas”.
David A. Hubi selalu membuka hati untuk menerima permintaan maaf  dari  orang  yang  pernah  permainkan  dia  di  birokrasi.  Dia  membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Hingga pada akhir hidupnya, menurut Nikodemus  Lokobal,  sebelum  dikuburkan,  jenazahnya  dibawa  ke  gereja Katholik dilakukan misa pemberkatan untuk dimakamkan. Dalam khotbah, pastor  Lisaurd  mengatakan  dia  adalah  bupati  yang  miskin  harta  di  dunia, tapi dia punya relasi yang kaya di surga. Pastor Jhon Jonga menyebut David A. Hubi sebagai Gus Dur-nya orang Papua.
David A. Hubi adalah Panglima Sejati Orang Balim
Dari  uraian  di  atas,  nampak  bahwa,  Korupsi  yang  terjadi  di Kabupaten Jayawijaya bukan sepenuhnya dilakukan David A. Hubi selaku Bupati.  Memang  benar,  Hubi  ikut  terlibat  di  dalamnya.  Tetapi,  jika dibandingkan  dengan  besaran  kasusnya,  keterlibatan  langsungnya  tidak seberapa.  Korupsi  di  Kabupaten  Jayawijaya  selama  berada  di  bawah kekuasaannya, sebagian besar dilakukan oleh bawahan dan para pengusaha yang  menjadi  koleganya.  Persoalannya  adalah:  sebagai  pemimpin,  secara moral,  ia  bertanggung  jawab  atas  semuanya.  Dia  dianggap  lalai  dalam mengatur bawahannya.
Sekalipun  keterlibatan  langsungnya  tidak  seberapa,  ia  bersedia menanggung  seluruh  kasusnya  secara  sendirian.  Buktinya,  selama  proses persidangan di pengadilan, David A. Hubi sama sekali tidak mau menyebut satu persatu bawahannya sebagai pelaku korupsi yang sebenarnya. Dengan penuh  ikhlas,  Dia  bertanggung  jawab  secara  keseluruhan  akan  kesalan bawahan.  Dalam  hal  ini,  David  A.  Hubi  benar-benar  menunjukkan  jati dirinya  sebagai  seorang  pemimpin  Balim  sejati.  Tetapi,  jika  dilihat  dari perspektif  kultural  Suku  Balim,  apa  yang  ditampilkan  David  A.  Hubi, sebenarnya,  biasa-biasa  saja.  Secara  kultural,  salah  satu  sikap  yang  mesti dipunyai  dan  dijiwai  oleh  seorang  panglima  perang  orang  Balim  adalah harus selalu berada di lini terdepan medan perang, dan bertanggung jawab akan keselamatan pasukannya.
Sesuai  dengan  karakteristik  pemimpin  politik  tradisional  orang Balim, seorang kepala suku perang (ap kain) harus bertanggung jawab akan keamanan  wilayah,  berani  membunuh  musuh/lawan,  cakap  dalam menyusun  strategi  perang,  diakui  karena  ketangkasannya  dalam memenangkan  perang,  dan  dipercayai  untuk  melindungi  keutuhan masyarakat. Dalam adat perang di Balim, seorang kepala suku perang harus
bertanggung  jawab,  menjaga,  dan  melindungi  para  pasukannya  dari serangan  musuh.   Milner et.al  (2005),  Draper  et.al  (2007)  dan  Rouscoe (2011)  melihat  fenomena  yang  sama  bahwa,  seorang  pemimpin  perang harus bertanggung jawab untuk melindungi para pengikutnya dari serangan musuh. Ada kesan  yang kuat,  David A. Hubi memandang dirinya sebagai seorang  kepala  suku  perang  ( ap  kain)  yang  bertanggung  jawab  terhadap masyarakatnya, apa pun risiko yang harus dihadapinya.
Sadar akan tanggung jawab yang dia emban, membuat dirinya tidak merasa  terbebani.  David  A.  Hubi  menjadikan  tanggung  jawab  itu  sebagai tugasnya  sebagai  panglima  perang  ( ap  kain).  Karena  itu,  ketika  para bawahannya — yaitu  Kepala  Bappeda,  Kepala  Dinas  Perhubungan  dan pengusaha Nurwel Ismen PT. Mark Indonesia Airlines — memanfaatkannya untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi,  dia  malah  melindungi  mereka. Benar, ia sendiri menyadari dan mengakui bahwa dirinya juga tidak bersih. Tetapi, perilaku seperti ini tidak berlaku di negeri ini.
Seperti  dalam  tradisi  Balim,  seorang Ap  kain  dituntut  harus berani. Ketika berada di garis depan arena perang, seorang panglima perang tidak  boleh  memikirkan  keselamatan  dirinya.  Ia  harus  memikirkan keselamatan banyak orang, serta harus mampu mengatur dan menggunakan starteginya untuk memenangkan perang. Dalam tradisi masyarakat Balim, keberanian itu harus dibuktikan dengan membunuh musuh. Keberhasilan seorang panglima perang terletak pada ketangkasan dan kekuatannya yang dibantu oleh roh orang meninggal ( mokat). Hanya dengan kemenangan, dia akan dihargai dan dipandang sebagai orang yang hebat dalam lingkungan sosialnya. Dalam tataran masyarakat Balim, David A.  Hubi dianggap sebagai kepala suku perang ( ap kain); sedangkan dalam tataran masyarakat modern, dia dianggap sebagai bupati. Sebagai seorang ap kain dia mengambil langkah berani  yaitu  melindungi  para  bawannya  (para  adik-adiknya  yang  berasal dari suku yang sama), teman-temannya dengan memotong tengah masalah korupsi tersebut.
Dengan tanpa ragu, ia mengakui seluruh dakwaan yang dialamatkan kepadanya;  dianggap  telah  menyalahgunakan  kekuasaan  dalam pengelolahan  keuangan.  Sebagaimana  telah  disitir  di  atas,  dia  tidak melemparkan  masalah  kepada  oknum-oknum  yang  menipu  atau memanfaatkannya. Hal ini senada dengan penelitian Schiefenhövel (1998) dan  Schoorl  (2001)  di  lembah  Balim.  Bedanya,  jika  peneliti  terdahulu
mengatakan  orang  Balim  mengakui  kesalahannya  sebagai  tindakan  untuk menjaga  relasi  di  antara  mereka  agar  hidup  realistis  dan  menjadi  tenang; maka, dalam penelitian ini, peneliti memandang pengakuan David A. Hubi tidaklah  semata-mata  untuk  menjaga  relasi  di  antara  masyarakat,  tetapi merupakan  sebuah  prinsip  hidup  seorang  pemimpin  ( kain)  yang  sudah tertanam dalam mainsed-nya, sebagai seorang pemimpin perang (ap kain) sejati orang Balim.
Di sini, David A. Hubi benar-benar menunjukkan keteladanannya bahwa, seorang pemimpin ( kain) harus dapat dipercaya dengan tidakan dan perbuatannya. Kata-kata yang ucapkan dari seorang pemimpin ( kain) harus disertai  dengan  tindakan  agar  masyarakat  percaya.  David  A.  Hubi menempatkan dirinya sebagai seorang panglima perang yang kalah dalam medan  perang.  Tetapi,  entah  mengapa,  dia  tidak  memenuhi  dua  kali pemanggilan Polisi, sehingga harus dijemput paksa di kediamannya. Inilah pertanyaan  yang  masih  misteri  dan  tidak  mudah  ditemukan  jawabannya. Mestinya,  menghadapi  kasus  korupsi  yang  melilitnya,  Hubi  langsung mengambil tindakan dengan menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib. Tetapi, itu tidak dilakukannya. Siapa yang menghalanginya?
Masalahnya adalah keluarga dan para pendukungnya beranggapan bahwa,  kasus  korupsi  yang  menimpa  David  A.  Hubi  dianggap  sebagai masalah  pembunuhan  karir  yang  dilakukan  oleh  bawahan  dan  para pengusaha yang menjadi koleganya. Bagi keluarga, teman-teman, dan para pendukungnya,  kasus  korupsi yang  menimpa  David  A.  Hubi  adalah  hasil sebuah konspirasi politik dari para bawahannya untuk menjatuhkan dia dari kedudukannya.  Karena  itu,  saat  penjemputan  di  kediaman  jalan  Thamrin Wamena,  keluarga  dan  para  pendukung  siap  memegang  tombak,  anak panah dan busur untuk berperang. Bagi mereka, masalah ini dianggap sudah menyangkut harga diri seorang kepala suku, yang harus dijaga dengan cara apapun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas ada tiga hal yang menjadi penyebab  utama  David  A.  Hubi  terjebak  dalam  kasus  korupsi.  Pertama,
Perbedaan mindset  antara  sistem  kepemimpinan  modern  dan  tradisional. Hal ini juga dikatakan oleh Gould et.al (1987) dan Dreher et.al (2004) bahwa korupsi dapat disebabkan oleh perbedaan mindset antar nilai tradisional dan persyaratan birokrasi modern; Kedua, kurang adanya kontrol kelembagaan yang baik; dan Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Menurut ( Gould et,al, 1987 dan Glaeser et al, 2006), korupsi akan semakin meningkat dalam birokrasi pemerintahan yang tidak memiliki sumber daya manusia  (SDM)  yang  berkualitas,  yang  mampu  mengendalikan  sistem birokrasi  secara  baik  dan  benar.  Lebih  lanjut,  Gould  berpendapat  bahwa, tidak  adanya  kontrol  kelembagaan  yang  kuat,  kurangnya  sistem akuntabilitas yang baik, serta lemahnya otoritas dalam birokrasi, sering kali menjadi penyebab terjadinya korupsi.
Kalau dicermati, masalah utama yang terjadi dari dua kasus di atas adalah masalah pertanggung-jawaban dari kedua pengusaha, yaitu Nurwel Ismen  dari  PT.  Airmax  Airlines  Indonesia;  dan  PT.  Prismadani;  serta Sudarno yang mengelabui David A. Hubi untuk keuntungan pribadi. Tetapi, secara politis, terdapat tiga kesalahan yang dapat ditimpakan kepada David A. Hubi dalam kapasitasnya sebagai Bupati, yakni: (1) David A. Hubi tidak mampu mengontrol penggunaan anggaran dengan baik yang mengakibatkan pengelembungan ( mark up); (2) Penyalahgunaan kekuasaan dalam mengeluarkan kebijakan atas kemauannya sendiri; dan (3) David A. Hubi  tidak  dapat  menerima  masukan  untuk  mengubah  gaya kepemimpinannya yang tetap berpegang pada konsep kepemimpinan lokal.

## REFERENSI
Ahmed, Sara, 2002, Strange encounters: embodied others in post-coloniality. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN by Routledge
Anwar  S.M,  2015,  Problem  Enisitas  India  Dalam  Cerita  Pendek  Malaysia:  The Problems of Indian Ethnic in Malaysia Short Stories, ATAVISME, Vol.18, No.2, Edisi Desember 2015: Surabaya, Indonesia.
Artawan,  2015,  Mimikri  Dan  Stereotipe  Kolonial  Terhadap  Budak  Dalam  Novel- Novel  Balai  Pustaka. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora  Vol.  4,  No.  1. Jurusan  Pendidikan  Bahasa  Indonesia,  Universitas  Pendidikan  Ganesha Singaraja Indonesia
Ashcroft et,  al.,  1989,  The  Empire  Writes  Back:  Theory  and  Practice  in  Post- Colonial Literatures. Bill Ashcroft teaches at the University of New South
Wales, Australia, Gareth Griffiths at the University of Albany, USA and Helen  Tiffin  at  the  University  of  Queensland,  Australia.  All  three  have published widely in post-colonial studies, and together edited the ground- breaking Post-Colonial Studies Reader (1994) and wrote Key Concepts in Post-Colonial Studies (1998)
Ashcroft, et al, 1998, Key Concept in Postcolonial Studies. London and New York: Routledge.
Bardhan, P., 1997, Corruption and Development: A Review of Issues; University of California at Barkeley. Journal of Economic Literatur vol.XXXV.pp.1320- 1346
Bhabha, H K., 1994, The Location of Culture. London and NewYork: Routledge
Berg  D et.al.,  2007,  Locating  postcolonialism.  Community,  Culture  and  Global Studies, Kelowna, BC, Canada: University of British Columbia
Creswell,  John  W.,  2013 ,  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuatitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Daza et .al., 2008, The possibilities of postcolonial praxis in education. Arlington,
USA: University of Texas
Draper S. et al., 2007, Fighting at Pyramid, Grand Valley of The Baliem River, West New  Guinea. Shima:  The  International  Journal  of  Research  into  Island Cultures. Radboud University .
Dreher,  A., et,al.,  2004,  Corruption  Around  The  World:  Evidence  From  A Structural  Model,  Department  of  Economics,  School  of  Business  and Economics, University of Exeter, Streatham Court, Rennes Drive, Exeter EX4 4PU, England, UK
Edward W. Said, 1978, Orientalism. First published in 1978 by Routledge & Kegan Paul  Ltd.39  Store  Street,  London  WCIE  7DD,  and  Broadway  House, Newton  Road,  Henley-on  -Thames,  Oxon  RG9  1EN  Reprinted  and  first published as a paperback in 1980 Set in Times Roman and printed in Great Britain by Redwood Burn Limit ed Trowbridge & Esher.
Glaeser,  Edward  L., et  al.,  2006,  Corruption  in  America.  Harvard  University  and NBER, United States. Jorunal of Public Economics, vol. 90(2006)1053-1072
Gould, D.J., 1980, Bureaucratic Corruption Underdevelopment in the Third World: The Case of Zaïre. New York: Pergamon Press
Gould,  David  J., et.al,  1987,  The  Effects  of  Corruption  on  Administrative Performance  Illustrations  from  Developing  Countries. World  Bank  Staff
Working Paper No. 580 and Managemen and Development Series No. 7.
Jacqueline Lo. et al, 1998, Postcoloniality and The Question of Modern Indonesian Literature.  An  International  Reasearch  workshop,  The  Rex  Cramphorn Studio Centre for Performance Studies University of Sydney.
Kasiyan,  2003,  Revitalisasi  Dialetika  Pluralitas  Budaya  Global  Dalam  Perspektif Poskolonial. Jurnal Humaniora, Volume XV, No. 1
Laode. Ida, 2010, Negara Mafia. Yogyakarta: Galangpress
Lavia J et.al., 2006, Postcolonialism and education: negotiating a contested terrain . Holyrood Road, Edinburgh: The University of Edinburgh
Mbaku.  J.M.,  1994,  Bureaucratic  Corruption  in  Africa:  The  Futility  of  Cleanups , The  Cato  Journal  is  published  in  the  spring/summer,  fall,  and  winter  by the  Cato  Institute,  1000  Massachusetts  Ave.,  NW,  Washington,  D.C. 20001-5403.
Muhamad, R.B.A., 2015, Sang Lain, Timur Menimurkan Timur. Jember: Universitas Jember Fakultas Sastra.
Neto, A., 2002, Pos tcolonial theory on the brink: a critique of Achille Mbembe’s On the Postcolony. Mapanje.
Pawi,  A.A.,  2009.  Menulis  Dengan  Budaya  Pascakolonial:  Analisis  Catatan Kembara . Jurnal Pengajian Media Malaysia, Jilid 11 Malaysian Journal of Media Studies Volume 11 Vol. 11, No. 1, 2009 Pages 133-148.
Prasetyo, 2013, A study of post-colonial: western repretation of east in unleashed movie. Yogyakarta: Sunan Kalijaga
Pope, J., 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Bandung: Yayasan Obor Indonesia
Schoorl, 2001, Belanda Di Irian Jaya, Amtenar Di Masa Penuh Gejolak 1949-1962.
Jakarta: Gerba Budaya
Schiefenhövel,  1998, Indoctrinability,  Ideology  and  Warfare:  Evolutionary Perspectives  Indoctrination  among  the  Eipo  of  the  Highlands  of  West- New  Guinea  (Eds.  I.  Eibl-  Eibesfeldt  &  F.  Salter),  Berghahn, Oxford/Providence, 1988: 109 - 132
Sharp,  J.  et.al,  2004,  Indigenous  knowledges  and  development:  a  postcolonial caution. Third World Quarterly, Vol. 25 (4). pp. 661-676.
Shaw,  W.  S.,  2001, Ways  of  whiteness:  negotiating  settlement  agendas  in (post)colonial  inner  Sydney.  PhD  thesis,  School  of  Anthropology, Geography and Environmental Studies, The University of Melbourne.
Smith et .al, 1999, Warfare In Late Prehistoric West- Central Illininois, American Antiquity is currently Published by aociety for American Archaeology.
Roscoe,  2011, Dead  Birds:  The  “Theater”  of  War  Among  The  Dugum  Dani. American  Anthropologist,  Vol.  113,  Issue  1,  pp.  56 – 70,  ISSN  0002-7294 online  ISSN  1548-1433.  c _  2011  by  the  American  Anthropological Association.
Tiffin et  al,  1990,  Past  The  Last  Post:  Theorizing  Post-Colonialism  dan  Post- Modernism, Australia: University of Queensland
Utas,  2012, African  conflicts  and  informal  power:  Big  Men  and  networks.  was first   published  in  association  with  the  Nordic  Africa  Institute,  PO  Box
1703,  se-751  47  Uppsala,  Sweden  in  2012  by  Zed  Books  Ltd,  7  Cynthia Street,  London  n1  9jf,  ukand  Room  400,  175  Fifth  Avenue,  NewYork, ny10010, USA
Vredenbregt,  J.,  1978, Metode  dan  Teknik  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT Gramedia.
Widianingsih, U., 2011, Subaltern dalam naskah drama andora karya Max Frisch: sebuah kajian poskolonial. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
Wieringa, Edwin, 2007, Gog And Magog. Amsterdam & West Lafayette, Indiana. USA: Rozenberg Publishers & Purdue University Press