## PROBLEM DAN SOLUSI PENINGKATAN INDUSTRI DAN JASA – JASA MARITIM INDONESIA 1

## Iqbal Fadil
2

## Abstract
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki  potensi  besar  menjadi  poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Hal tersebut menjadi faktor Geopolitik tersendiri bagi bangsa Indonesia karena setiap langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah juga akan dipengaruhi oleh  Letak  Geografis  Indonesia  sebagai  negara  maritim.  Bahkan  sudah  berulang  kali  dan  dalam banyak forum internasional Presiden Jokowi menyampaikan sikap dan harapan-harapan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagai salah satu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Mengingat besar sekali potensi dan peluang Indonesia pada Industri dan Jasa-jasa Maritim yang terbuka lebar di era globalisasi ini, tentunya akan timbul beberapa Masalah yang harus dihadapi Indonesia dan harus  segera  ditemukan  solusinya.  Dari  uraian  diatas,  maka  didapatkanlah Rumusan  Masalah dalam  bentuk  pertanyaan  sebagai  berikut  :  “Apa  saja  problem  yang  dihadapi  Indonesia  dalam peningkatan Industri dan jasa-jasa maritim di Indonesia serta bagaimana Solusinya?”. Metodologi dalam  pembuatan  Paper  ini  adalah  analisis    data  dari  berbagai  kejadian  peristiwa  menyangkut kemaritiman yang terjadi di Indonesia kemudian dideskripsikan menjadi sebuah pemikiran analisis beserta kesimpulan solusi dan saran kebijakan.
Kata Kunci : Poros Maritim Dunia, Pertahanan Maritim, Keamanan Maritim, Diplomasi Maritim. 1 Paper ini telah dipresentasikan pada Konferensi Jasa Maritim Indonesia: Agenda, Aktor, dan Kebijakan, yang diseleng- garakan oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Yogyakarta bekerjasama dengan Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman RI, di Yogyakarta, pada tanggal 26 November 2016.
2 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Yogyakarta, aktif dalam kegiatan kelompok studi Defensia di bidang pertahanan keamanan. Email: qbalbizkit@gmail.com
kesejahteraan  bagi  bangsanya.  Tiga  Alur  Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan ‘lorong’ lalu lintas maritim dunia. Dua samudera strategis itu juga menyimpan kekayaan besar (energi dan sumberdaya laut lainnya) yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan. Indonesia berada  tepat  di  tengah-tengah  proses  perubahan strategis  itu,  baik  secara  geografis,  geopolitik, maupun  geo-ekonomi.  Oleh  karena  itu,  sebagai negara  maritim,  Indonesia  harus  dan  akan  terus menegaskan  dirinya  sebagai  Poros  Maritim Dunia,  sebagai  kekuatan  yang  berada  di  antara dua  samudera:  Samudera  Hindia  dan  Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia  juga  membuka  peluang  bagi  Indonesia untuk  membangun  kerjasama  regional  dan internasional bagi kemakmuran rakyat.
Sementara  itu  ancamannya  (treats),  era globalisasi  yang  semakin  gencar  baik  dalam skala  regional  mau  pun  internasional  untuk menggerogoti  dunia  kemaritiman  Indonesia akan  menjadi  masalah  tersendiri  bagi  Indonesia

## PENDAHULUAN
Di  abad  ke-21  ini  Indonesia  menyadari, sebuah  transformasi  besar  sedang  terjadi.  Pusat gravitasi  geo-ekonomi  dan  geo-politik  dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara- negara Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonomi  rata-rata  7  persen  pertahun,  dengan total GDP sekitar USD 40 triliun, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi.  Sekitar  40  persen  perdagangan  dunia ada  di  kawasan  ini.  Dalam  dinamika  itu,  laut akan  semakin  penting  artinya  bagi  masa  depan kawasan terkhususnya Indonesia.
Jalur  laut  yang  menghubungkan  dua samudera  strategis  (Samudera  Hindia  dan Samudera  Pasifik)  merupakan  jalur  penting bagi  lalu  lintas  perdagangan  dunia.  Bahkan, beberapa negara menjadikan laut sebagai sumber kemakmurannya  sebut  saja  Inggris,  Spanyol, Belanda,  Amerika  Serikat  dan  negara-negara Skandinavia. Negara-negara itu sangat menyadari bahwa  laut  dapat  membawa  kemakmuran  dan
dan dibutuhkan kerjasama serta peran aktif dari segala pihak untuk mewujudkan tercapainya cita- cita  dan  tujuan  nasional  bangsa  sebagai  negara Poros Maritim Dunia.

## PEMBAHASAN
Dalam  Paper  ini,  saya  akan  membahas Masalah  dan  Hambatan  Industri  dan  Jasa-Jasa Maritim di Indonesia dari berbagai aspek pokok pembahasan baik Politik, Keamanan Pertahanan, Ekonomi,  maupun  Sosial  beserta  rumusan solusinya.
1.  Pencurian Ikan dan SDA oleh Asing Eksploitasi  asing  berupa  pencurian terhadap  sumber  daya  perikanan  di  kawasan perairan  Indonesia  masih  marak  terjadi  dan menjadi  yang  paling  utama  permasalahan Kemaritiman  Indonesia  saat  ini.  Sudah  saatnya Doktrin  Maritim  diwujudkan  dengan  tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil Indonesia. Indonesia telah menderita  kerugian  yang  sangat  besar  akibat beragam  praktek  ilegal  yang  dilakukan  pihak asing tersebut.
Selain  kerugian  Ekonomi,  ekosistem serta sumber daya alam pesisir juga mengalami kerusakan karena rentan terhadap perubahan. Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil  tidak  dipertimbangkan  dalam  pengelolaa. setarakan dengan Rupiah kerugian akibat praktik ilegal  fishing  mencapai  Rp  600  triliun  per tahunnya. Solusi dari masalah ini adalah perlunya koordinasi  secara  lintas  kementerian,  seperti Kementerian  Luar  Negeri  dan  Kementerian Pertahanan,  TNI,  Bakamla  karena  pelakunya menyangkut  warga  negara  asing  (WNA)  dan perlu  peningkatan  di  sektor  Militer  beserta alutsistanya untuk pengawasan dan pengamanan maritim itu sendiri.

## 2.  Penculikan  dan  Penyandraan  WNI, Terorisme,  Perdagangan  Senjata,  dan Perdagangan Manusia
Penculikan,  Penyandraan,  Perdagangan Manusia,  maupun  Penyelundupan  Senjat  dan obat-obat  terlarang  lewat  laut,  dan  sindikat- sindikat  kriminal  terorganisir  dari  organisasi teroris  internasional  masih  menjadi  masalah serius di Indonesia sebagai negara Maritim baik dalam  menjaga  kawasan  wilayah  laut  maupun
melakukan negosiasi setelah proses pelanggaran hukum.  Warga  negara  Indonesia  masih  sering menjadi  korban  penyanderaan  dari  kelompok yang  diduga  Abu  Sayyaf  disebabkan  oleh anggapan  bahwa  pemerintah  akan  membayar tebusan  terhadap  nyawa  para  sandera  tersebut. Untuk keempat kalinya dalam tiga bulan terakhir (April-Juli), WNI menjadi korban penyanderaan yang  diduga  dari  kelompok  Abu  Sayyaf  yang beroperasi  di  perairan  Sabah,  Malaysia  dan di  Filipina  Selatan.  Penyandera  kemudian dilaporkan  membawa  tiga  ABK  yang  bekerja di  sebuah  kapal  ikan  berbendera  Malaysia  ke arah perairan Tawi-Tawi di Filipina Selatan. Ini menjadi  masalah  tersendiri  bagi  kemaritiman Indonesia.
Namun,  Inspektur  Jenderal  (Purn) Benny Joshua Mamoto, yang pada 2005 pernah terlibat operasi pembebasan ABK yang disandera Abu  Sayyaf  justru  mengritik  pendekatan pembebasan  sandera  yang  dilakukan  saat  ini. Salah  satunya  soal  kemungkinan  pembayaran tebusan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  kapal, seperti  yang  disampaikan  oleh  Panglima  TNI meski  pemerintah  tegas  menyatakan  dari  satu negara ke negara lain menggunakan transportasi laut,  karena  dianggap  lebih  aman  dan  banyak jalannya.  Indonesia  sangat  berpotensi  terhadap ancaman  ini  mengingat  jalut  pelayaran  laut  di Indonesia  sangat  padat.  Kemudian  yang  paling dikuatirkan  adalah  indikasi  bahwa  teroris berkeinginan  menggunakan  senjata  pemusnah massal.  Serangan  ini  akan  semakin  berbahaya jika sasarannya berupa kapal pengangkut minyak, bahan  kimia,  LNG  ataupun  kapal  penumpang/ pesiar  yang  banyak  berlalu  lalang  di  wilayah perairan Indonesia.
Maka  solusi  terbaik  untuk  masalah tersebut  melalui  Peningkatan  di  sektor  Militer yang  lebih  baik,  dalam  rangka  Pengawasan maupun  untuk  Menindak  Pelanggaran.  Dapat dilakukan  koordinasi  antara  TNI  AL,  AU,  dan AD serta Bakamla.

## 3.  Keamanan  Perbatasan  (Border  Security) Yang Tak Kunjung Selesai
Sebagai  negara  maritim,  dengan  dua pertiga  wilayah  negaranya  lautan,  Indonesia masih  saja  mengalami  beberapa  problem terkait  perbatasan  wilayah.  Pada  17  Juni  lalu, TNI  Angkatan  Laut  mengatakan  pihaknya
telah  melepaskan  tembakan  peringatan  kepada sejumlah  kapal  nelayan  berbendera  Cina  yang dituduh  mencuri  ikan  di  perairan  Indonesia  di dekat kepulauan Natuna.
Salah  satu  kapal  nelayan  dengan  nomor lambung  19038  itu  dapat  dihentikan.  TNI  AL memastikan kapal itu milik nelayan Cina dengan jumlah  ABK  tujuh  orang.  Semuanya  sudah diamankan  di  Pangkalan  TNI  AL  di  Ranai, Kepulauan  Riau.  Juru  bicara  Kementerian  Luar Negeri  Cina,  Hua  Chunying,  berkeras  bahwa kapal-kapal  nelayan  Cina  beroperasi  secara sah  karena  ‘merupakan  wilayah  tradisional penangkapan ikan Cina’. Yang menjadi masalah adalah sovereign right , hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.
ZEE  adalah  kawasan  yang  berjarak  200 mil  dari  pulau  terluar  dan  di  kawasan  ZEE  ini, Indonesia  berhak  untuk  memanfaatkan  segala potensi  sumber  daya  alam  yang  ada,  termasuk ikan.  Pemerintah  Cina  menyebut  klaim  hak maritim  ini  tumpang  tindih  dan  mengeluarkan peta  kawasan  sembilan  garis  putus-putus  atau nine-dashed  lines yang  mencakup  sekitar  90% dari  3,5  juta  kilometer  persegi  perairan  Laut Cina  Selatan. Adapun  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  dekat  perairan  Kepulauan  Natuna masuk di dalamnya.
Bagian  dari  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia dianggap oleh pemerintah Cina sebagai traditional fishing ground . Dan jika kita melihat peta nine-dashed  lines ,  memang  bertumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tetapi, yang jadi permasalahan, pemerintah Cina tidak punya dasar pada UNCLOS (konvensi PBB tentang  hukum  laut)  dan  hukum  internasional. Alasan mereka adalah alasan sejarah.
Solusi  Keamanan  Perbatasann  yang masih  saja  mengganggu  eksistensi  kemaritiman Indonesia  itu  sendiri  dapat  dicegah  dan  diatasi melalui  proses  Diplomasi  baik  itu  bilateral maupun  multilateral  melalui  forum  seperti Asean  dan  KTT  lainnya.  Pemerintah  tidak boleh  melakukan  pembiaran.  Ketika  dibiarkan kasus  seperti  diatas  dibiarkan  tentu  Cina  akan mengatakan  Indonesia  akan  menerima.  Lalu karena  menerima,  dianggap  sebagai  hukum kebiasaan internasional. Konsekuensinya, Indonesia  seolah-olah  mengakui  nine-dashed lines  dan  wilayah  tradisional  penangkapan  ikan nelayan Cina dan Doktrin Poros Maritim Dunia
harus selalu diserukan oleh Pemerintah. Selain itu pengadopsian  dan  pengkajian  terhadap  Hukum Internasional perlu dilakukan oleh Indonesia.

## 4.  Masih Minimnya Alutsista dan Teknologi Kemaritiman
Mengingat  letak  geografis  Indonesia yang strategis berada diantara dua samudera dan dua benua, dengan luas laut sebesar 93.000 km, garis  pantai  sebesar  54,716  km  dan  memiliki sekitar  17,000  pulau,  maka  tidaklah  berlebihan jika  dikatakan  bahwa  kedaulatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  banyak  terletak di  laut.  Namum,  ada  sejumlah  permasalahan yang  harus  diselesaikan  dalam  pembangunan sektor  kemaritiman  ini.  Salah  satunya  adalah angkatan laut kuat yang bisa digolongkan dalam ‘World  Class  Navy’  .  Kita  selalu  mengeluhkan banyak  bangsa  asing  yang  mengeruk  kekayaan laut  Indonesia.  Pelanggaran  itu  terjadi  karena kekuatan  yang  menegakkan  kedaulatan  di  laut sangat  minim.  Dalam  periode  lima  tahun  ini, Rp243 triliun uang pemerintah dianggarkan untuk digelontorkan  ke  sektor  maritim.  Tapi  sayang, hanya Rp6 triliun dari Rp243 triliun tersebut yang akan  dimanfaatkan  untuk  membeli  kapal-kapal patroli  baru.  Mungkin  anggota  personel  militer kita  tercukupi,namun    bagaimana  mungkin  hal ini dapat menguatkan sektor maritim, sementara alutsista  kekuatan  untuk  mengamankannya sangat minim?
Sebagai  gambaran,  berdasarkan  jurnal pertahanan  tanggal  29  Oktober  2014  lalu,  TNI AL  kita  memiliki  jumlah  personel  sebanyak 65,000  personel,  2  kapal  selam,  6  kapal  perang kelas  Freegate  dan  24  kelas  Corvette  serta  20 kapal  reaksi  cepat.  Dengan  fakta  demikian, sudah cukupkah kekuatan tempur TNI AL untuk mengcover seluruh wilayah laut Indonesia. Coba dibandingkan  dengan  Singapura,  memiliki  5 kapal selam, 6 kapal kelas freegate dan corvette, serta 11 kapal reaksi cepat. Negara ini melindungi wilayah lautnya yang hanya 10 km 2 . Untuk anggaran TNI 2016 sebesar Rp 101 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya  Rp  96,6  triliun.  Anggaran  tersebut akan  diarahkan  untuk  membiayai  program- program pada rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan  seluruh  jenis  alat  utama  persenjataan TNI.  Pemeliharaan  pesawat-pesawat  milik TNI  Angkatan  Udara  masuk  dalam  rencana
Problem dan Solusi peningkatan Industri dan Jasa-Jasa Maritim Indonesia Iqbal Fadil
strategis tersebut. Jika dilihat secara keseluruhan, anggaran pertahanan tampak besar. Namun dari Rp102 triliun anggaran yang ada, hanya 77 persen untuk anggaran TNI. Itu pun dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yang ada. Artinya, dukungan anggaran  belum  memadai  jika  dibandingkan dengan  kebutuhan  modernisasi  alutsista  TNI. Untuk AU saja, setelah dibagi dengan matra yang lain, anggaran yang mereka miliki hanya mampu untuk  membeli  dua  unit  F-16  baru  yang  harga satuannya sekitar Rp1,5 triliun.
TNI  AL  yang  juga  membutuhkan peremajaan.  Seperti  kata  Kepala  Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, kapal perang jenis freegate milik TNI AL sudah terlalu tua.  Namun  kapal  freegate  sudah  melakukan peremajaan  mesin.  Menurutnya,  untuk  alutsista TNI  AL  hampir  50  persen  membutuhkan peremajaan,  dan  yang  paling  tua  adalah  kapal freegate yang merupakan bekas negara Belanda. Meski  masih  bisa  digunakan  untuk  berpatroli sampai  pada  tahun  2020  mendatang,  namun kemampuannya  dalam  operasi  laut  terus berkurang sehingga diperlukan peremajaan.
Solusi  dari  semua  itu  adalah  perlu adanya  strategi  pertahanan  negara  yang  mampu menjawab  tiga  hal  yang  mendasar,  yakni  apa yang  dipertahankan  dengan  apa  mempertahan kannya,  serta  bagaimana  mempertahankannya. Maka  sangat  perlu  adanya  Peningkatan Pertahanan  melalui  penambahan  anggaran militer,  penambahan  dan  modernisasi  teknologi alutsista  militer  serta  pelatihan  keamanan  laut bersama.  Minimal,  pemerintah  melakukan berbagai  pembaharuan  alutsista  dan  berbagai komponen  tempur  lainnya  sehingga  tercapai minimum essential forces untuk menjaga wilayah kedaulatan laut Indonesia.
Kemudian dari sektor teknologi kemaritiman,  Indonesia  masih  tertinggal  jauh dengan  negara  lain.  Indonesia  memerlukan teknologi yang mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya  pelanggaran  hukum  di  laut  dan mengidentifikasi jenis pelanggaran dan pelakunya secara  langsung  dengan  komunikasi  ataupun koordinasi  ke  sesama  stakeholder  di  bidang keamanan  maritim  dan  menentukan  tindakan terhadap pelaku kejahatan dengan cara persuasif ataupun  represif  bila  diperlukan.  Penggunaan Electronic  Warfare  dan  Satelit  Militer  sangat diperlukan  Indonesia  sebagai  negara  maritim
namun  Indonesia  masih  belum  memilikinya. Sebab  sebagai  negara  maritim,  Indonesia memiliki  segalanya.  Bahkan  jika  dikalkulasi dan  dikelola  secara  maksimal,  kekayaan  laut Indonesia  mampu  menyumbang  pendapatan 1,2  triliun  dolar AS.  Kemudian,  Indonesia  juga memiliki  beberapa  sumber  yang  terkandung di  laut  Indonesia  di  antaranya  cadangan  migas mencapai  9,1  miliar  barel  masih  terpendam, wisata bahari dan komoditas perikanan. Namun, untuk  mengelolanya,  kita  memerlukan  jaminan keamanan  laut,  dan  itu  bisa  didapatkan  jika kekuatan  peralatan  dan  SDM  yang  menjaganya mencukupi.

## 5.  Infrastruktur Yang Belum Memadai dan Regulasi Yang Masih Tumpang Tindih Membuat Jalur Distribusi Belum Efisien
Regulasi yang masih tumpang tindih dan konektivitas  antar  wilayah  yang  belum  efisien membuat    tingginya  biaya  pengangkutan  kapal menjadi  masalah  tersendiri  bagi  industri  dan jasa kemaritiman. Selama ini barang-barang dari Bitung  yang  akan  diekspor  ke  Nagoya  harus ke  Surabaya  lebih  dulu,  padahal  jarak  Bitung- Nagoya  lebih  dekat  daripada  jarak  Bitung- Surabaya,  ini  membuat  waktu  tempuh  yang kapal  muat  menjadi  41  hari.  Proses  sertifikasi ekspor  kayu  dari  Papua  yang  harus  dilakukan di Surabaya juga membuat biaya angkut barang menjadi  lebih  mahal.  Masalah  regulasi  menjadi hal  penting  untuk  segera  dibenahi.  Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung memberikan contoh  bahwa  saat  ini  terjadi  tumpang  tindih kewenangan  pengelolaan  pelabuhan  dimana pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo adalah 112  pelabuhan  komersial,  sementara  yang dikelola  Kementerian  Perhubungan  ada  sekitar 900  pelabuhan    nonkomersial,  dan  tidak  ada konektivitas antar keduanya.
Solusi  dari  masalah  tersebut  adalah perlunya peningkatan dan penambahan infrastuktur  Industri  dan  Jasa-jasa  Maritim, Industri  Perkapalan,  Realisasi  Tol  Laut,  dan pelabuhan.  Perlunya  Peningkatan  Koordinasi dengan Kementerian lainnya untuk membicarakan persoalan ini seperti Kementerian Perhubungan , dan Kementerian Perdagangan. Sebaiknya seluruh masalah  kepelabuhanan  diserahkan  satu  pihak, misal ke Pelindo, dan Kementerian Perhubungan cukup menangani regulasi dan infrastruktur saja,
sehingga  birokrasi  lebih  sederhana  dan  terjadi efisiensi biaya.
Perlu  juga  adanya  pembenahan  pantai timur  Sumatera  karena  saat  ini  tidak  ada  kapal muat  yang  dapat  membawa  barang  dengan biaya  lebih  murah  disana.  Kemudian,  laut  di sebelah  barat  Sumatera,  yaitu  Padang,  Sibolga, Meulaboh,  juga  belum  optimal  pemanfaatanya. Begitu juga di sebelah selatan Jawa, dari Genteng sampai  Banten,  juga  Laut  Jawa,  masih  harus dioptimalkan pemanfaatannya.
Makassar  juga  dapat  diproyeksikan menjadi  pelabuhan  hub  atau  pengumpul  untuk wilayah  Timur  Indonesia.  Sehingga  nantinya, barang  komoditi  yang  hendak  dikapalkan  tidak lagi melalui Surabaya dan Tanjung Priok, waktu dwelling  time  pun  juga  dapat  dikurangi  apabila aturan  yang  tumpang  tindih  dapat  dibenahi. Secara  keseluruhan,  SDM,  sistem,  dan  sarana prasarana,  semuanya  perlu  dikaji  ulang  dan diperbaiki.
Selain  masalah  tersebut,  ketimpangan agraria  kelautan  dan  ketimpangan  infrastruktur juga  harus  menjadi  bahasan  yang  serius  bagi pemerintah  mengingat  Ketua  Dewan  Pembina Kesatuan  Nelayan  Tradisional  (KNTI)  Riza Damanik  pada  september  2014  lalu    beliau mengatakan  bahwa  70  persen  infrastruktur  ada di  bagian  barat  Indonesia.  Padahal,  kekayaan sumber  daya  laut  juga  banyak  terdapat  pula  di timur  Indonesia.  Sayangnya,  industri  maritim masih  berpusat  di  Pulau  Jawa.  Usulan  atau solusi  jalan  keluar  yang  bisa  diambil  oleh pemerintahan  sudah  selayaknya  pemerintah melakukan  moratorium  untuk  penangkapan 12  mil  laut.  Harus  lebih  jauh.  Di  atas  “kepala burung” di Papua, yang mengambil (ikan) adalah bangsa lain. Dan jika nelayan-nelayan kita dapat berkonsentrasi mengurangi pengambilan ikan di 12 mil laut maka kita sekaligus akan merestorasi pesisir.
Cara lain untuk membantu menyelesaikan masalah  yang  kerap  menimpa  nelaya  adalah Mendorong sistem informasi sampai ke kampung- kampung  pesisir.  Hal  ini  perlu  dilakukan, misalnya seperti informasi cuaca dan lokasi ikan, yang  mana  hal  ini  akan  membawa  perubahan besar bagi nelayan karena sampai saat ini nelayan masih ditimpa masalah penguasaan informasi.
6.  Belum  Maksimalnya  Pemanfaatan  SDA dan Pariwisata Indonesia
Selama  ini  Indonesia  telah  lalai  dalam memperhatikan  kebutuhan  domestik  dengan terlalu banyak mengekspor. Pemerintah seharusnya  mendorong  pembangunan  industri petrokimia  dan  turunannya  supaya  mengurangi impor.  Ketahanan  energi  penting  untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  karena ketergantungan  terhadap  impor  minyak  dapat membuat  ekonomi  Indonesia  sulit  bertumbuh. Untuk  meningkatkan  ketahanan  energi  dalam negeri,  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan investasi  di  bidang  migas,  mengembangkan kawasan pertumbuhan berbasis energi, membangun  kilang  minyak  baru,  membangun kilang mini, dan membangun jaringan pipa gas. Hal  tersebut  tentunya  membutuhkan  dukungan pendanaan  dan  tenaga  insinyur.  Dalam  hal  ini Peningkatan  Riset  Kelautan  sangat  diperlukan. Potensi  Wisata  Bahari  Indonesia  juga  belum dimaksimalkan  secara  serius,  sehingga  perlu koordinasi  dengan  Kementrian  ESDM  dan Kementrian  Pariwisata  untuk  memaksimalkan potensi  maritim  tersebut  di  bidang  energi  dan pariwisata.

## 7.  SDM Kemaritiman Masih Rendah
Jumlah  dan  mutu  SDM  yang  dihasilkan lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang maritim  masih  rendah  akan  menjadi  masalah tersendiri  bagi  Industri  dan  Jasa-jasa  Maritim di  Indonesia.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  berbagai faktor,  terutama  bergesernya  visi  bangsa  dari maritim  menjadi  daratan  (kontinental)  setelah masa  pemerintahan  Soekarno.  Transformasi  ini secara  gradual  mengakibatkan  animo  generasi muda  terhadap  profesi  di  bidang  kemaritiman menurun.  Tunas  bangsa  tersebut  menganggap bekerja  di  bidang  kemaritiman  sangat  riskan, beresiko tinggi, kotor dan kurang bergengsi.
Faktor  lainnya  yang  juga  jadi  pemicu adalah biaya pendidikan di bidang maritim yang mahal. Sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat strata sosial menengah ke bawah yang jumlahnya banyak,  sekitar  60-70%.  Faktor  selanjutnya yang  masih  menjadi  masalah  yakni  minimnya tenaga  pendidik  dan  instruktur  pelatihan  yang bersertifikat.  Sementara,  sertifikat  kompetensi yang  diperolehnya  pun  tidak  diakui  secara internasional  seperti  yang  terjadi  di  bidang perikanan.  Belum  lagi,  penghargaan  terhadap profesi di bidang maritim baik itu di dunia usaha
Problem dan Solusi peningkatan Industri dan Jasa-Jasa Maritim Indonesia Iqbal Fadil
maupun industri yang masih rendah.
Masyarakat
Transportasi Indonesia mengakui  saat  ini  Indonesia  masih  kekurangan tenaga  kerja  di  industri  pelayaran,  karena  baru terpenuhi 21% atau 1.500 orang dari kebutuhan yang  mencapai  7.000  orang  per  tahun.  Selain pelayaran,  SDM  bidang  kemaritiman  yang sebenarnya luas, angkutan lepas pantai (offshore) salah  satunya  masih  didominasi  tenaga  asing. Sebaliknya,  Kroasia  justru  surplus  SDM  di bidang maritim.
Sedangkan menurut Badan Pengembangan  SDM  Perhubungan,  beberapa masalah  SDM  di  bidang  transportasi  laut adalah  per  1  Januari  2017,  sertifikat  pelaut Indonesia  harus  berbasis  Standards  of Training, Certification  and  Watchkeeping  (STCW)  tahun 1978  yang  diamandemen  tahun  2010.  Selain itu  tahun  2015,  kebutuhan  pelaut  dalam  negeri mencapai  16.000  orang  dan  pelaut  luar  negeri sebanyak  88.552  orang.  Kemudian  untuk  tahun 2019,  dibutuhkan  64.897  pelaut  dalam  negeri dan 93.478 pelaut luar negeri. Belum lagi, urusan SDM  Kepelabuhanan  yang  memerlukan  6.630 orang, 2.155 orang untuk pelabuhan umum dan terminal  khusus  atau  terminal  untuk  kebutuhan sendiri serta untuk mengantisipasi pembangunan 24 pelabuhan baru. Demikian pula untuk sektor lainnya. Kebutuhan tenaga kerja untuk perikanan juga masih kekurangan meski tengah mengalamai trend penurunan setiap tahunnya.
Jumlah  tenaga  pendidikan  dan  pelatihan di  bidang  kemaritiman  terbatas.  Jumlah  tenaga pendidik  dan  instruktur  yang  bersertifikat  di bidang  kemaritiman  masih  minim.  Infrastruktur pendidikan dan pelatihan di bidang kemaritiman belum  terstandarisasi.  Biaya  penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kemaritiman masih  mahal.  Pengakuan  internasional  terhadap lulusan  dari  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan kemaritiman  di  Indonesia  relatif  rendah. Indonesia  belum  aktif  dalam  meratifikasi peraturan-peraturan  internasional  di  bidang kemaritiman.  Sinergi  antarlembaga  pendidikan dan pelatihan baik internal kementerian mau pun lintas kementerian cenderung lemah.
Melihat  Peluang  (opportunites)  tenaga kerja  kompeten  di  bidang  kemaritiman  baik di  sektor  transportasi,  kepelabuhan,  kelautan dan  perikanan,  pariwisata  serta  energi  SDM masih  terbuka  lebar  dan  ancaman  globalisasi
yang  semakin  gencar  dan  menggerogoti  dunia kemaritiman  Indonesia  terutama  dari  aspek SDMmya,  pemerintah  dapat  mendorong  dan mengusulkan muatan kemaritiman untuk masuk ke  dalam  kurikulum  sehingga  mendorong kembalinya transformasi visi bangsa yang saat ini sudah bergeser ke visi daratan (kontinental) ke visi maritim. Pemerintah juga sebaiknya mendirikan lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  yang  baru untuk  memenuhi  kekurangan  SDM  di  bidang kemaritiman yang belum terpenuhi dari lembaga yang  ada  saat  ini.  Kriterianya,  diutamakan fokus  ke  pendidikan  vokasi.  Terintegrasi  untuk semua  bidang  kemaritiman  (kementerian  di bawah Kementerian Koordinator/Kemenko Bidang  Kemaritiman).  Kurikulum,  infrastruktur dan  SDM  nya  berstandar  internasional  untuk memenuhi  SDM  nasional  dan  internasional. Pemerintah  juga  perlu  melakukan  penguatan program  sertifikasi  di  bidang  kemaritiman  bagi SDM  yang  belum  memiliki  standar  kompetensi sesuai peraturan yang dirujuk sehingga, seluruh pelaut  Indonesia  tidak  ada  yang  tanpa  sertifikat (ilegal).

## KESIMPULAN
Sebagai negara maritim yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya tidak  terlepas  dari  laut.  Kemakmuran  dan  masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Dari berbagai macam uraian Masalah  atau  Problem  yang  dihadapi  Indonesia diatas  ternyata  masih  banyak  sekali  masalah yang    menjadi  penghambat  bagi  Peningkatan Industri  dan  Jasa-jasa  Maritim  Indonesia. Banyak  sekali  tantangan  yang  harus  dihadapi oleh  Indonesia  baik  dari  sektor  Keamanan Pertahanan, Diplomasi, Ekonomi, Sosial, Mapun Politik.  Ada  beberapa  hal  yang  harus  digaris bawahi  dan  menjadi  koreksi  bersama,  terutama dalam  memandang  Keamanan  Maritim  itu sendiri, harus melalui kajian yang dalam baik dan mendalam  dari  dimensi  Keamanan  Tradisional dan Non-Tradisonal.  Pemerintah juga melakukan upaya  peningkatan  Mutu  SDM  Kemaritiman. Peningkatan Political  Will dalam  Kemaritiman seperti  Doktrin  PMD  dan  Diplomasi  Maritim baik  itu  Bilateral  maupun  Multilateral  sangat perlu  dilakukan  dan  harus  selalu  disampaikan baik  dalam  forum  bilateral  maupun  multilateral
untuk  menghilangkan  sumber  konflik  di  laut perlahan-lahan  dan  mengakkan Soverign  Rights di  negara  sendiri  dan  mengantisipasi  pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan,  serta  pencemaran  laut.  Kemudian aspek  pertahanan  dan  keamanan  maritim  itu sendiri  dapat  ditingkatkan  melalui  penambahan dan  modernisasi  teknologi  alutsista  militer, pengadopsian  Electronic  Warfare  dan  Satelit Militer, serta Latihan Keamanan Laut bersama Peningkatan Harmonisasi dan Koordinasi Antar  Kementrian  yang  masih  terjadi  sampai saat ini harus segera diselesaikan dan diharapkan dapat mengurangi tumpang tindihnya aturan atau kebijakan  yang  masih  mempersulit  rakyat  dan membuat arus lalu lintas indsutri laut tidak efisien, serta  Peningkatan  dan  Perbaikan  Infrastruktur, Pembenahan Jalur Distribusi yang Lebih Efisien dapat  dilakukan    melalui  realisasi Tol  Laut  dan Perbaikan Pelabuhan diseluruh titik strategis demi mengurangi Kesenjangan distribusi Infrastruktur juga  harus  segera  dibenahi  dan  menjadi  fokus pemerintah.
Meninjau  begitu  banyaknya  potensi konflik  dan  pelanggaran  yang  dapat  terjadi  di kelautan  kita,  maka  perlu  dilakukan  adanya kajian terhadap Hukum Laut domestik terhadap pengadopsian  Hukum  Internasional  di  sektor kelautan. Rendahnya Riset Kelautan saat ini akan menjadi  masalah  bagi  Indonesia  di  masa  yang akan datang mengingat ketahanan energi domestik yang masih belum maksimal. Upaya Pemanfaatan SDA maupun Pariwisata sangat penting dilakukan dan  masih  perlu  untuk  terus  dikembangkan dalam  rangka  usaha  memaksimalkan  potensi yang  ada  untuk  mencukupi  dan  mendukung pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  yang  mana semua  itu  memerlukan  peran  dan  kontribusi aktif  dari  semua  pihak.  Pada  intinyan  adalah, kekayaan  maritim  harus  digunakan  sebesar- sebesarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, serta menjadi alat yang menyatukan dan bukan memisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Joko  Widodo,  Indonesia  Sebagai  Poros Maritim Dunia (PresidenRI.Go.Id, 13 November 2015) http://presidenri.go.id/maritim/indonesia- sebagai-poros-maritim-dunia.html diakses  pada 24 Oktober 2016
Mad/Mok,  Ini  Doktrin  Jokowi  di  East Asia  Summit  Tentang  Poros  Maritim  Dunia (Detiknews,  13  November  2014) http://news. detik.com/berita/2747254/ini-doktrin-jokowi-di- east-asia-summit-tentang-poros-maritim-dunia diakses pada 23 Oktober 2016
Hiz/FMB, Hambatan Indonesia Menjadi  Poros  Maritim  Dunia  (Beritasatu,  20 Agustus 2014) http://www.beritasatu.com/ nasional/203842-hambatan-indonesia-menjadi- poros-maritim-dunia.html diakses  pada  22 Oktober 2016
Henny Rachma Sari , Menteri Susi kesal pencurian ikan rugikan Indonesia Rp 600 T/ tahun  (Merdeka, 30 Maret 2015) https:// www.merdeka.com/uang/menteri-susi-kesal- pencurian-ikan-rugikan-indonesia-rp-600- ttahun.html diakses pada 22 Oktober 2016 Tabita Diela, Tiga masalah mendasar  maritim  (Kompas,  7  September 2014)
http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2014/09/07/164541826/Tiga.Masalah. Mendasar.Maritim.Indonesia  diakses  pada  24 Oktober 2016
Isyana  Artharini,  Penyebab  penculikan WNI  kembali  terulang  (BBC,  12  Juli  2916) h t t p : / / w w w. b b c . c o m / i n d o n e s i a / b e r i t a _ i n d o n e s i a / 2 0 1 6 / 0 7 / 1 6 0 7 11 _ i n d o n e s i a _ penyanderaan_wni diakses pada 22 Oktober 2016 Jerome Wirawan,
Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (BBC, 22
Juni 2016) http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_ cina_indonesia diakses pada 23 Oktober 2016
Goldenheart Radio, SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
MARITIM  (GoldenHeart  Radio,  8  Juni  2016) http://www.goldenheart.id/Kemaritiman/sistem- pertahanan-dan-keamanan-negara-maritim.html diakses pada 23 Oktober 2016
Akmal  Husaini,  Poros  Maritim    Butuh Kekuatan  Laut  Kelas  Dunia  (Kompasiana,  21 Agustus  2015)  http://www.kompasiana.com/ akmal-husaini81/poros-maritim-butuh-kekuatan- laut-kelas-dunia_55d6cfd9ac9273fd07c43ce0 diakses pada 23 Oktober 2016
Diego, Poros Maritim Dunia & Regulasi Tumpang  Tindih  (JakartaGreater,  27  Agustus 2016)  http://jakartagreater.com/poros-maritim- dunia-regulasi-tumpang-tindih/  diakses  pada  23 Oktober 2016
Penulis  Joko  Sriyono,  Menko  Luhut: Pemerintah Bangun Kembali Narasi Kemaritiman (SenayanPost,  13  Agustus  2016)  http://www. senayanpost.com/menko-luhut-pemerintah- bangun-kembali-narasi-kemaritiman/ diakses pada 23 Oktober 2016
Ade Irma Junida, Luhut akan tingkatkan koordinasi benahi kepelabuhanan poros maritim dunia (AntaraNews, 14 September 2016) http:// www.antaranews.com/berita/584279/luhut-akan- tingkatkan-koordinasi-benahi-kepelabuhanan- poros-maritim-dunia  diakses  pada  23  Oktober 2016
Tubagus  Haeru  Rahayu,  Krisis  SDM Mengancam  Poros  Maritim  Dunia  (Neraca, 22  Oktober  2015)  http://www.neraca.co.id/ article/60455/krisis-sdm-mengancam-poros- maritim-dunia diakses pada 23 Oktober 2016