## KEPUTUSAN KEUANGAN MEMODERASI PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK
Moeljono Universitas Semarang sastro@usm.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of corporate ownership structure on tax avoidance practices,  and  the  existence  of  financial  decisions  as  a  moderating  variable  for  the influence of corporate ownership structure on tax avoidance practices. The writing subjects are  manufacturing  companies  listed  on  the  IDX  in  2017-2021.  Sampling  using  purposive sampling method, and obtained 30 companies that meet the criteria. The research data is secondary data, derived from the company’s annual report while the data analysis technique used descriptive statistics and multiple regression analysis. The moderation test uses MRA (Moderating Regression Analisys) using SPSS 26. The test results reveal that institutional ownership has no effect on tax avoidance practices. Tests using MRA obtained the result that financial decisions as a moderating variable were not able to strengthen the effect of company ownership on tax evasion.
Keywords : Ownership, Tax, Investment, Funding, Dividend

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, dan keberadaan keputusan keuangan sebagai variabel moderasi untuk interaksi pengaruh antara struktur kepemilikan institusional perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Subjek penulisan adalah perusahaan manufktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling, dan didapat 30 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data penelitian adalah data sekunder, berasal dari laporan tahunan perusahaan sedangkan teknik analisis data digunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.  Pengujian moderasi menggunakan MRA (Moderating Regresion Analisys) dengan menggunakan SPSS 26. Hasil uji memperlihatkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Pengujian dengan menggunakan MRA didapatkan hasil bahwa keputusan keuangan sebagai varibel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci : Kepemilikan, Pajak, Investasi, Pendanaan, Dividen

## Pendahuluhan
Pajak merupakan penyumbang terbesar APBN. Pada tahun 2020, pajak memberikan kontribusi sebesar 89,3% (setara Rp 1.070,0 T) dari realisasi APBN, (DDTC, 2021). Peran pajak sangat menguntungkan bagi suatu negara, meskipun kondisi perekonomian global dan nasional mengalami perlambatan ekonomi akibat terjadinya Pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,7 % , (DDTC, 2021).
Penurunan penerimaan pajak secara umum disebabkan oleh kontraksi di bidang perpajakan dan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak. Melansir temuan Tax Justice Network, praktik penghindaran pajak mengakibatkan penerimaan sector keuangan ditaksir mengalami kerugian hingga US$ 4,86   M (setara Rp 68,7T) per tahun, (The State of Tax Justice, 2020). Selain itu, kajian dari Tax Justice Network yang bertemakan Negara dan Keadilan Pajak 2020: dengan sub tema Keadilan Pajak diwaktu Covid-19, ditemukan sejumlah US$ 4,78 M (setara dengan Rp 67,6 T) praktek penghindaran pajak dilakukan oleh korporasi, dan sisanya sebesar US$ 78,83 juta (Rp 1,1 T) oleh wajib pajak orang pribadi.
Perusahaan ketika melakukan praktik penghindaran pajak melalui 3 cara, yaitu (i) Menunda pendapatan perusahaan untuk menunda pembayaran pajak, seperti menunda pembagian dividen dari anak perusahaan di luar negeri kepada pemegang saham; (ii) Memanfaatkan perbedaan tarif karena pajak progresif; (iii) Penghindaran pajak dengan memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda. Ketiga cara tersebut dapat terjadi apabila perbedaan perlakuan dapat mengakibatkan kewajiban perpajakan yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan perpajakan berdasarkan penghasilan netto
dan omzet usaha (presumptive tax). Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang biasa diajukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghematan pajak, yaitu skema berikut: transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC),(Muswati Putranti et al., 2015).(Uwuigbe et al., 2012) Meskipun merugikan negara dari segi pendapatan, praktik penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan (Armstrong et al., 2015).
Tujuan didirikannya perusahaan  untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik melalui maksimalisasi laba. Oleh karena itu jika profit perusahaan meningkat, maka dengan sendirinya aset perusahaan juga akan meningkat, tetapi jika ada kewajiban pajak maka laba perusahaan tersebut akan berkurang karena adanya beban pajak. Bagi negara, pajak merupakan kontribusi utama pada sisi penerimaan negara; dengan demikian, apabila negara ingin meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, maka praktek penghindaran pajak harus di minimalisir bila perlu tidak ada lagi praktek tersebut. Terdapatnya dua kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Terjadi  konflik  kepentingan  tersebut mengakibatkan perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya dengan cara mencari celah regulasi yang ada, baik secara legal maupun non legal, (Waluyo et al., 2015), karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang harus dibayar, yang berakibat pendapatan berkurang, sehingga wajib pajak akan membayar pajak serendah mungkin. (Astuti & Aryani, 2016).
Memanfaatkan celah untuk meminimalkan kewajiban perpajakan sering disebut dengan tax avoidance dan tax evasion (Suandy, 2016). Praktik penghindaran pajak, adalah cara untuk mengurangi jumlah beban pajak, Hanlon dan (Hanlon & Heitzman, 2010), bahkan
Keputusan Keuangan Memoderasi Pengaruh ......... ( Moeljono )
menghilangkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui penggunaan celah regulasi yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan sebagai akibat beban pajak yang memberatkan bagi perusahaan dan pemilik (Chen et al., 2010)).
Perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya ambiguitas peraturan (Dyreng et al., 2010). Secara yuridis penghindaran pajak dapat dilakukan, meskipun mendapat perhatian kurang baik dari kantor pajak karena perbuatan tersebut salah (Sari, 2014). Pada perusahaan yang go public dimana modal didasarkan pada jumlah saham, dominasi perusahaan menentukan struktur kepemilikan perusahaan. Secara umum struktur kepemilikan terdiri dari dua jenis yang biasa digunakan yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (closely held) (Nuritomo & Martani Dwi, 2014). Dalam pandangan (Jensen & Meckling, 1976) kepemilikan yang terkonsentrasi dapat mengurangi konflik keagenan karena perusahaan dikelola dan dikendalikan oleh pihak yang sama. Namun hal tersebut mengakibatkan kerugian dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan keinginan perusahaan.
Perusahaan publik sering mengalami masalah keagenan, yaitu antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dan pengelola perusahaan (Manajemen). Masalah ini berpotensi terjadi jika pengelola perusahaan tidak mempunyai jumlah saham mayoritas di perusahaan, sehingga pemilik perusahaan menginginkan agar manajer bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Di sisi lain, manajer juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri hal ini, akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Tujuan normatif pengambilan kepu- tusan keuangan oleh manajer untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik
perusahaan akan terjadi jika para manajer (agen) mengambil keputusan dengan melihat kepentingan pemilik perusahaan(Husnan & Pudjiastuti, 2012) dalam (Waluyo et al., 2015)) . Penelitian (Putri & Lawita, 2019) menyatakan, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan  terhadap  praktik  penghindaran pajak(Putri & Lawita, 2019).
Banyak sekali keputusan yang diambil manajemen agar perusahaan dapat mencapai tujuannya, salah satunya adalah keputusan keuangan. Keputusan keuangan adalah salah satu fungsi dari manajemen keuangan, yakni a) Keputusan Pendanaan, b) Kebijakan Dividen dan c) Keputusan Investasi(Harjito & Martono, 2014a).
Pemilihan keputusan keuangan sebagai variabel moderating didasarkan pada argumentasi bahwa keputusan keuangan merupakan keputusan yang sangat strategis dalam bisnis. Sama seperti keputusan keuangan yang diproksikan dengan keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan keputusan investasi dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.
Pada studi ini keputusan keuangan akan diproksi oleh keputusan pendanaan mengenai komposisi dana yang akan digunakan perusahaan, apakah perusahaan akan menggunakan sumber dana internal atau eksternal, yang perlu diperhatikan adalah komposisi antara tingkat utang dan ekuitas karena hal ini akan terkait dengan struktur pembiayaan yang akan menentukan biaya modal dan menjadi dasar untuk menentukan pengembalian yang diinginkan.
Beberapa perusahaan berpendapat bahwa menggunakan utang lebih aman daripada menerbitkan saham baru. Asumsi ini muncul karena pendanaan dibiayai melalui hutang. Peningkatan tersebut terjadi sebagai akibat adanya tax-deductible effect, artinya perusahaan
yang memiliki utang akan membayar bunga utang yang berakibat berkurangnya pendapatan perusahaan, dan berakibat akan menguntungkan pemegang saham. Selain itu, penggunaan dana eksternal akan meningkatkan pendapatan, yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan (Ahmad & Amanah, 2014). Keputusan Pendanaan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). DER adalah rasio untuk menganalisis penggunaan utang terhadap total ekuitas. Total utang adalah total liabelitas, baik utang lancar maupun utang jangka panjang, sedangkan total ekuitas pemegang saham adalah total ekuitas yang dimiliki (jumlah modal saham disetor dan laba ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menjelaskan komposisi struktur modal dari total utang terhadap total ekuitas. Semakin tinggi DER maka semakin tinggi komposisi total utang (utang lancar dan utang jangka panjang) dibandingkan dengan total modal, sehingga beban perusahaan terhadap pihak eks- ternal (kreditur) semakin besar (Ang, 1997). Hasil penelitian(Suprapti, 2017) menghasilkan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.
Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan keuangan (Uwuigbe, 2012); (Harjito & Martono, 2014b). Dividen adalah hak pemegang saham yang diperoleh dari sebagian laba operasi perusahaan. Kebijakan dividen sangat penting karena akan menentukan apakah laba akan dibagi kepada investor atau ditahan oleh perusahaan untuk investasi (Ross et al., 2010).
Pembagian dividen diukur dengan rasio DPR (Dividend Payout Ratio), DPR merupakan komitmen manajemen untuk membagi laba dengan pemegang saham (Hadi, 2013). Menurut (Ang, 1997), Dividend Payout Ratio adalah dividen per saham dibagi laba per saham. Rasio pembayaran dividen adalah persentase
pendapatan yang akan dibayarkan ke- pada pemegang saham sebagai dividen tunai. Rasio ini menunjukkan persentase keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham secara tunai. Penelitian yang dilakukan oleh (Amiram et al., 2013) menemukan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap pemegang saham tetapi memiliki pengaruh terhadap manajer.
Keputusan investasi merupakan komit- men terhadap beberapa dana atau sumber dana lain yang dibuat sekarang, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di masa depan(Tandelilin, 2010). Kebijakan Keputusan investasi, diharapkan dapat memberikan insentif pajak; Hal ini sejalan dengan pendapat (Tandelilin, 2010). Ada beberapa alasan mengapa investor berinvestasi: a) Untuk kesejahteraan yang lebih baik di masa datang. b) menjaga inflasi,  dan  c)  Mendorong  penghematan pajak.
Keputusan investasi, diukur dengan IOS. Kesempatan Investasi adalah nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen dimasa datang, dimana merupakan pilihan investasi dengan harapan dapat menghasilkan return yang lebih besar (Gaver & Gaver, 1993):(Ariandani & Yadnyana, 2016). Investment Opportunity Set (IOS) berdasarkan harga merupakan proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Salah satu rasio yang berhubungan dengan proksi pasar adalah Market to Book Value of Equity (MBVE), rasio ini akan memproksi IOS berdasarkan harga yang digunakan untuk mengukur prospek pertumbuhan perusahaan berdasarkan jumlah aktiva yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Semakin tinggi MBVE maka semakin besar aset yang digunakan perusahaan dalam usahanya, dan semakin besar pula perusahaan untuk berkembang, sehingga harga saham
Keputusan Keuangan Memoderasi Pengaruh ......... ( Moeljono )
akan meningkat, dan return saham juga meningkat (Martati, 2010). Penelitian (Firmansyah, 2019) menemukan bahwa keputusan investasi yang diproksikan dengan IOS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Struktur kepemilikan akan mempenga- ruhi jalannya perusahaan, termasuk pengelolaan pajak, sehingga dapat diartikan bahwa struktur kepemilikan cocok sebagai proksi. Adanya variabel moderasi yaitu keputusan keuangan yang diproksikan oleh keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan dividen akan memperkuat atau memperlemah hubungan struktur kepemilikan dengan praktik penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah kuantitatif. Data yang digunakan sekunder, diperoleh dari annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Populasi pada penulisan ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, periode tahun 2017-2021. Pemilihan sampel digunakan Tehnik Purposive Sampling, dengan kriteria sebagai berikut: a. Perusahaan yang go public di bidang manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan berturut-turut dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tahun 2021. b. Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan kepemilikan 25% atau lebih atau Wajib Pajak menguasai satu atau lebih Wajib Pajak lain yang berada dalam satu penguasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Laporan keuangan tahunan disajikan dalam Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi dapat menimbulkan perbedaan
karena nilai tukar yang terus berubah. Berdasarkan pemilihan sampel diperoleh 30 sampel dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode pengamatan selama 5 tahun berturut- turut sehingga diperoleh sampel sebanyak 150 sampel. Kriteria penetapan sampel adalah: (1). Perusahaan manufaktur tidak dihapuskan selama periode penulisan; (2). Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan lengkap tahun 2017 hingga 2021 meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember; (3). Perusahaan yang menggunakan nilai rupiah dalam laporan keuangannya; (4). Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham institusional; dan (5). Perusahaan dengan CETR antara 0-1 dapat mem- permudah perhitungan, dimana semakin rendah nilai CETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap lebih agresif terhadap pajak.
Data yang digunakan bersifat sekunder berupa laporan keuangan lengkap yang bersumber dari website BEI (www.idx. co.id), studi literatur dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, dan data kepemilikan perusahaan (kepemilikan institusional) yang diketahui dari Direktori Pasar Modal Indonesia. (ICMD).
Pada penulisan ini terdapat 5 variabel yaitu: (1) variabel dependen yaitu penghindaran pajak, (2) variabel independen yaitu struktur kepemilikan institusional dan 3 (tiga) variabel mode- rasi yaitu: (a) keputusan pendanaan diproksikan dengan DER, (b) kebijakan dividen diproksikan dengan DPR, (c) keputusan investasi diproksikan dengan MBVE. Pengukuran variabel menggunakan rumus:
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 26.0, uji regresi linier berganda harus BLUE (Best Linear Unbiased Estimation), artinya pengambilan keputusan uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang tidak bias, harus dilakukan uji multikolinearitas, autokorelasi, hetero- skedastisitas, dan normalitas, sehingga diperoleh persamaan regresi I:
Penggunaan variabel moderasi dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan keuangan yang di proksi oleh keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan keputusan investasi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode
2017-2021, sehingga perlu dilakukan uji MRA (Moderating Regression Analysis), (Ghozali, 2011). Pengujian dengan MRA diperoleh persamaan regresi II:
Y= a+b 1 x1+b 2 (X 1 *X 2 )+b 3 (X 1 *X 3 ) +b 4 (X1*X 4 ) + e
Keterangan: Y : Penghindaran Pajak a : Konstanta b 1 – b 4 : Koefisiensi Regresi X 1 : Struktur Kepemilikan Institusional X 2 : Kebijakan Pendanaan (DER) X 3 : Kebijakan Investasi (MBVE) X 4
: Kebijakan Diveden (DPR) X 1 * X 2 : Interaksi antara X 1 dengan X 2 X 1 * X 3 : Interaksi antara X 1 dengan X 3 X 1 * X 4 : Interaksi antara X 1 dengan X 4 e : Standart Eror
HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan statistic Deskriptif diperoleh hasil seperti pada Tabel 1:
Pada tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Pada Variabel bebas
Variabel Struktur Kepemilikan Institusional/X1 menunjukkan nilai terendah 00 hal ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional hanya 0%, dapat diartikan bahwa dengan kepemilikan saham tersebut pihak institusional kurang
Tabel 1. Descriptive Statistics N Min Maximum Mean Std. Deviation Y 150 11,00 102,00 29,1000 14,53612 X1 150 ,00 352,00 61,6933 36,04694 X2 150 ,00 740,00 81,1533 87,07273 X3 150 2,00 100,00 40,7200 26,70498 X4 150 8,00 2229,00 348,9667 364,40210 X1_X2 150 ,00 74624,00 4949,2000 7497,25680 X1_X3 150 ,00 9506,00 2510,9000 2134,82002 X1_X4 150 ,00 193923,00 21506,4933 25632,55414 Valid N 150 Sumber: Data Peneltian diolah 2022
Keputusan Keuangan Memoderasi Pengaruh ......... ( Moeljono )
mampu untuk mempengaruhi manajamen dalam pengambilan keputusan mengenai praktek penghindaran pajak. Sedangkan nilai teringgi adalah 352,00 yang dapat diasumsikan bahwa perusahaan sampel melakukan praktek penghindaran pajak yang tinggi, nilai rata-rata sebesar 61,7 hal ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional hanya mampu mempengaruhi kebijakan manajemen sebesar 61,7%.
Standar deviasi 36,0 menunjukkan data tidak bervariasi penyebarannya, karena nilainya dibawah rata-rata. Variabel Kebijakan Pendanaan/X2
memiliki nilai terendah 00 dapat diartikan bahwa perusahaan secara keseluruhan menggunakan kebijakan hutang 0% dan tertinggi 740,0% untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Rata-rata 81,1% menunjukan bahwa perusahaan secara keseluruhan memanfaatkan kebijakan hutang untuk manajemen pajak salah satunya praktek penghindaran pajak. Sedangkan nilai standar deviasi 87,0 lebih besar dari nilai Rata-rata berakibat variabel berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variable dependen.
Variabel Kebijakan Investasi/ X3 menunjukkan nilai terendah 2,00 kesempatan investasi perusahaan secara keseluruhan minimal 2%, dan tertinggi 100%. Rata-rata MBVE senilai 40.7 rata- rata kesempatan investasi perusahaan secara keseluruhan tinggi. Sedangkan nilai standar deviasi 26,7 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukan variabel MBVE tidak bervariasi penyebarannya, karena nilainya dibawah rata-rata. Variabel DPR/X4 nilai minimum 8,0 perusahaan secara keseluruhan membayar deviden terendah Rp 8,00 dan tertinggi Rp 2.299,0. Rata-rata 349,0 dapat diartikan secara keseluruhan perusahan mampu membayar deviden sebesar Rp 349. Sedangkan nilai standar deviasi 364,4 lebih besar dari nilai Rata-rata yang mengakibatkan variabel berpengaruh secara  signifikan  terhadap  variable dependen.

## Pada Variabel Moderasi
Interaksi variable X1 dan X2 menun- jukkan nilai terendah 00 dan tertinggi 74624 hal ini menunjukan bahwa interaksi antara varibel X1 dengan X2 tinggi, dengan rata-rata 4949,2 dan standar deviasi 7497,2 lebih besar dari nilai Rata- rata berakibat Interaksi variable X1 dan X2 berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variable dependen.
Interaksi variable X1 dengan X3 menunjukkan nilai terendah 00 dan tertinggi 9506 hal ini menunjukan bahwa interaksi antara varibel X1 dengan X3 tinggi, dengan rata-rata 2510 dan standar deviasi 2134 lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukan interaksi variabel variable X1 dan X3 tidak bervariasi penyebarannya, karena nilainya dibawah rata-rata.
Interaksi variable X1 dengan X4 menunjukkan nilai terendah 00 dan tertinggi 193923 hal ini menunjukan bahwa interaksi antara varibel X1 dengan X4 sangat tinggi, dengan rata-rata 21506 dan standar deviasi 25632 lebih besar dari nilai Rata-rata yang mengakibatkan variabel berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variable dependen.

## Pada Varibel Terikat
Variable Praktek Penghindaran Pajak/Y memiliki nilai terendah 11 dan tertinggi 102 hal ini menunjukan bahwa praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel sangat tinggi, sedangkan nilai rata-rata 29,1 atau 29,1% perusahaan sampel melakukan praktek penghindaran pajak dan standart deviasi sebesar 14,5 hal ini menunjukan bahwa variable tersebut tidak bervariasi penyebarannya, karena nilainya dibawah rata-rata. Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil seperti tabel 2.
Pengujian normalitas data mengguna- kan uji Kolmogorov - Smirnov diperoleh nilai 0,085>0,05. Dapat diasumsikan bahwa data telah terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas
dengan menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance < 10 sehingga data yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi interferensi multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi Durbin Watson diperoleh sebesar 2,208 sehingga model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi jika du < d < 4-du maka dikatakan tidak terpengaruh autokorelasi. Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05  sehingga semua variabel dalam model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dilakukan Uji Regresi Persamaan I, hasil pengujian persamaan pertama diperoleh hasil seperti tabel 3.
Pengujian regresi tahap pertama diperoleh persamaan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan regresi I diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki  nilai  koefisien  1,806,  dan  nilai signifikansi 0,391>0,05, artinya KI tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan Putri & Lawita (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan sangat mempengaruhi kinerja dan tujuan perusahaan, karena kepemilikan akan membuat perusahaan mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Untuk menguji pengaruh kepemilikan
institusional terhadap praktik penghindaran pajak, dilakukan uji interaksi dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui apakah
Table 2. Classical Assumption Test Classical Assumption Test Normality Test Multicollinearity Test Autocorrelation Test Heteroscedasticity Test Tolerance VIF KI Asymp. Sig. (2tailed) 0,085 0,953 1,049 Durbin Watson 1,368 0,391 DER 0,832 1,201 0,060 DPR 0,923 1,084 0,825 MBVA 0,358 2,792 0,126 Sumber: Data Peneltian diolah 2022
Table 3. Regression Test of Equation I
Variable Coefficient T Sig. Information (Constant) 1.806 .542 .589 KI .031 .860 .391 Not Significant
Sumber: Data Peneltian diolah 2022
Keputusan Keuangan Memoderasi Pengaruh ......... ( Moeljono )
variabel moderasi Keputusan Keuangan yang diproksikan dengan kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan peluang investasi akan menguat. atau memperlemah hubungan antar variabel kepemilikan. institusi pada variabel praktik penghindaran pajak. setelah dilakukan uji MRA, hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4
Pengujian regresi tahap pertama diperoleh persamaan di atas.
Berdasarkan hasil pengujian dengan Moderating Regression Analysis diketahui bahwa nilai keputusan pendanaan yang diproksikan dengan DER diperoleh nilai koefisien  -0,628,  tingkat  signifikansi 0,646 > 0,05. Dapat diasumsikan bahwa DER tidak mampu memoderasi bahkan melemahkan kepemilikan institusional dari praktik penghindaran pajak. Moderasi DER yang lemah dimungkinkan karena perusahaan sampel lebih mengutamakan pendanaan internal daripada penggunaan dana eksternal. Pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan akan sangat
menentukan kemampuannya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan mempengaruhi kondisi keuangannya. Jika perusahaan cenderung meningkatkan porsi utangnya, maka akan meningkatkan pula risiko keuangan dan segala konsekuensinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pecking Order Theory
(Myers & Majluf, 1984) dimana dalam teori ini perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan dari dalam perusahaan daripada luar perusahaan. Penggunaan dana dari dalam perusahaan lebih diutamakan daripada penggunaan dana dari sumber luar perusahaan karena pendanaan internal tidak menimbulkan biaya modal. Namun, manajemen juga meyakini untuk mencapai hasil yang maksimal akan dilakukan berbagai pengurangan beban perseroan, salah satunya dengan memanfaatkan insentif pajak melalui penggunaan dana eksternal perseroan. Lemahnya keputusan pendanaan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional
Table 4.  Regression Equation Test II Variable Coefficient T Sig. Information (Constant) 29.587 12.682 .000 Zscore KI 1.540 1.375 .171 Not Significant Zscore DER 3.861 3.224 .002 Significant Zscore DPR -.467 -.411 .682 Not Significant Zscore MBVE -1.150 -.630 .530 Not Significant KI*DER -.628 -.461 .646 Not Significant KI*DPR .353 .237 .813 Not Significant KI*MBVE -.355 -.209 .835 Not Significant R 0,295 R Square 0,087 N 150 F Count 1,939 Sig. 0,068
Sumber: Data Peneltian diolah 2022
dengan praktik penghindaran pajak, kemungkinan sampel dalam penelitian ini lebih mengutamakan pendanaan internal perusahaan, untuk menghindari tingginya biaya modal yang ditanggung perusahaan. Kebijakan dividen (DPR) pada uji MRA menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar 0,353 dan nilai t-hitung 0,237 dengan tingkat  signifikansi  0,813  >  0,05.  Dapat diasumsikan bahwa DPR tidak mampu menjadi variabel moderating antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Lemahnya DPR, dimungkinkan investor lebih memilih untuk mendapatkan pengembalian berupa capital gain daripada dividen karena beban pajak yang lebih rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan Tax Differential Theory/ Tax Preference yang dikembangkan oleh (Litzenberger & Ramaswamy, 1979). Teori tersebut menyatakan bahwa investor lebih menyukai capital gain karena adanya pajak atas dividen. Disamping itu capital gain memiliki beban pajak lebih rendah. Kebijakan dividen tidak dapat menekan praktik penghindaran pajak ketika komposisi kepemilikan saham institusional pada perusahaan tinggi, demikian pula sebaliknya kebijakan dividen tidak dapat menekan praktik penghindaran pajak ketika komposisi kepemilikan saham institusional pada perusahaan rendah. Keputusan investasi yang diproksikan dengan MBVE pada uji MRA menghasilkan nilai  koefisien  -0,355  dan  t-hitung  -0,209 dengan  tingkat  signifikansi  0,835  >  0,05. Dapat diasumsikan bahwa MBVE tidak mampu menjadi variabel moderating antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Dalam pandangan pemegang saham (institusional) bahwa keputusan investasi yang dilakukan perusahaan akan memberikan keuntungan di masa datang, bukan pada saat investasi dilakukan sehingga variabel keputusan investasi yang diproksikan oleh MBVE tidak dapat menjadi variabel moderating antara kepemilikan investor institusional dengan praktik penghindaran pajak.
Keputusan Investasi (MBVE) tidak dapat menekan praktik penghindaran pajak ketika komposisi kepemilikan saham institusional pada perusahaan tinggi dan sebaliknya Keputusan Investasi (MBVE) tidak dapat menekan praktik penghindaran pajak ketika komposisi kepemilikan saham institusional pada perusahaan rendah. Variabel moderating yang diwakili oleh keputusan keuangan (keputusan pendanaan-Debt Equity Ratio (DPR), kebijakan dividen-Dividend Payout Ratio (DPR) dan keputusan investasi-Market Book Value to Equity (MBVE) secara bersama-sama tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional. terhadap praktik penghindaran pajak dengan nilai f-hitung 1,939 dan tingkat signifikansi 0,068 > 0,050.
Keputusan keuangan hanya mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak sebesar 8,7% dan sisanya 91,3% dipengaruhi di luar Model. Kepemilikan Institusi bukan pemegang saham mayoritas di perusahaan, sehingga keputusan keuangan yang diproksikan dengan DER, DPR dan MBVE secara bersama-sama tidak mampu menekan praktik penghindaran pajak, padahal komposisi kepemilikan saham institusional di perusahaan tinggi dan sebaliknya. keputusan tidak dapat menekan praktik penghindaran pajak ketika komposisi kepemilikan saham institusional di perusahaan rendah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan regresi I diketahui bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dengan Moderating Regression Analysis, keputusan keuangan (DER, DPR, MBVE) tidak mampu memoderasi bahkan melemahkan kepemilikan institusional dari praktik penghindaran pajak.
Keputusan Keuangan Memoderasi Pengaruh ......... ( Moeljono )

## Implikasi Teoritis
Praktek penghindaran pajak dapat dipahami sebagai tindakan atau cara untuk membayar pajak seminimalkan mungkin Hanlon dan Heitzman (2010). Dalam studi ini untuk melihat peran dari kepemilikan institusional dalam praktek penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional dijadikan sebagai variable dikarenakan bahwa mereka merupakan bagian dari pemilik perusahaan walaupun proporsinya tidak terlalu besar dan seharusnya mampu untuk mempengaruhi manajemen agar tidak melakukan praktek penghindaran pajak walaupun tindakan tersebut mengutungkan perusahaan.
Oleh karena itu, Kepemilikan Institusional dijadikan sebagai pengukuran praktek penghindaran pajak, agar Tindakan tersebut dapat diminimalisir.

## Implikasi Manajerial
Temuan pada penelitian ini didasarkan hasil pengujian dengan MRA bahwa keputusan pendanaan tidak mampu memoderasi bahkan melemahkan kepemilikan institusional dari praktik penghindaran pajak, hal ini dimungkinkan perusahaan sampel lebih mengutamakan pendanaan internal. Jika menggunakan pendanaan dari luar perusahaan secara otomatis meningkatkan pula porsi utang, yang berakibat pada meningkatnya risiko keuangan dan timbulnya biaya modal.
Kebijakan dividen pada uji MRA tidak mampu menjadi variabel moderating antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Lemahnya
DPR, dimungkinkan investor lebih memilih untuk mendapatkan pengembalian berupa capital gain daripada dividen karena beban pajak yang lebih rendah.
Keputusan investasi pada uji MRA diasumsikan MBVE tidak mampu menjadi variabel moderating antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Dalam pandangan pemegang saham (institusional) bahwa keputusan investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan di masa datang, bukan pada saat investasi dilakukan, sehingga variabel
keputusan investasi tidak dapat menjadi variabel moderating antara kepemilikan investor institusional dengan praktik penghindaran pajak.
Variabel moderating yang diwakili oleh keputusan keuangan (keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan keputusan investasi) secara bersama- sama tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Kepemilikan Institusi bukan pemegang saham mayoritas di perusahaan, sehingga keputusan keuangan yang diproksikan dengan DER, DPR dan MBVE secara bersama- sama tidak mampu menekan praktik penghindaran pajak, karena rendahnya proposional komposisi kepemilikan saham di perusahaan.

## Keterbatasan dan Penelitian Mendatang
Studi ini masih memiliki keterbatasan sehingga belum dapat digeneralisasikan, keterbatasan tersebut adalah: pertama, studi ini hanya membahas dari sisi kepemilikan saham perusahaan institusional, mengingat komposisi pemegang saham pada perusahaan sangat banyak dan beragam termasuk kepemilikan saham yang terus mengalami prosentanse perubahan.
Kedua bahwa rendahnya kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak hanya sebesar 8,7% dan sisanya 91,3% dipengaruhi di luar Model. Hal ini perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan alat uji analisis yang berbeda atau menambah variable dependen maupun independent, dan apabila diperlukan dapat menambah sampel.
Keterbatasan pada penelitian ini adalah terbatasnya referensi, bahan pustaka dan hasil penelitian tentang keputusan keuangan yang diproksikan dengan keputusan pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR) dan keputusan investasi (MBVE) sebagai variabel moderasi, antara variable kepemilikan institusional terhadap praktek penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, & Amanah. (2014). Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. , 3(1).
Amiram, D., Bauer, A. M., & Frank, M. M. (2013). Corporate tax avoidance and managerial incentives generated by shareholder dividend tax policy. In CAAA Annual Conference and the European Accounting Association., 1–58.
Ang, R. (1997). Buku pintar pasar modal Indonesia (Cetakan Pertama, Vol. 1). Media Soft.
Ariandani, P. S., & Yadnyana, I. K. (2016). Likuditas memoderasi pengaruh profitabilitas dan Investment Opportunity Set (IOS) pada kebijakan dividen. E-Jurnal Akuntansi Universita Udayana, 17(1), 615–634.
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1–17. https:// doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003
Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren pengindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar si BEI tahun 2001-2014. Jurnal Akuntansi, XX(03), 375–388. www.pajak. go.id
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics, 95(1), 41–61. https://doi.org/10.1016/j. jfineco.2009.02.003
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. Accounting Review, 85(4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/ accr.2010.85.4.1163
Firmansyah, A.  (2019).  Financial  constraints,  investment  opportunity  set,  financial  reporting aggressiveness, tax aggressiveness: evidence form Indonesia Manufacturing Companies. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(5), 1–18.
Gaver, J. J., & Gaver, K. M. (1993). Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. Journal of Accounting and Economics, 16(1), 125–160. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165- 4101(93)90007-3
Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. (1st ed., Vol. 1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadi, N. (2013). Pasar modal; acuan teoretis dan praktis investasi di instrumen keuangan pasar modal. Graha Ilmu.
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2), 127–178. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 Harjito, A., & Martono, A. (2014a). Manajemen keuangan (1st ed., Vol. 1). Ekonisia. Yogyakarta Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2012). Dasar –dasar manajemen keuangan. (6th ed., Vol. 1). UPP STIM YPKN.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. http://hupress. harvard.edu/catalog/JENTHF.html
Litzenberger, R. H., & Ramaswamy, K. (1979). The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence. Journal of Financial Economics, 7(2), 163–195. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90012-6
Martati, I. (2010). Faktor penentu dividend per share perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia. Jurnal EKSIS, 6(2), 1440–1605. http://www.karyailmiah.
polnes.ac.id
Muswati Putranti, T., Jati, W., & Tambunan, M. R. (2015). Studi penghindaran pajak kegiatan jasa perbankan di Indonesia.
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). corporate financing and investmen decision when firms have information that investor do not have. Journal of Financial Economic, 13(2), 187– 221. https://doi.org/10.3386/w1396
Nuritomo, & Martani Dwi. (2014). Insentif pajak kepemilikan dan penghindaran pajak perusahaan.
Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII 6/.
Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 9 (1). 68-75
Ross, S. A., Westerfild, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of corporate finance. The McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate.
Sari, G. M. (2014). Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasirugi fiskal  dan  struktur  kepemilikanterhadap  taxavoidance(studi  empiris  pada  perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). Jurnal Wira, 2(2), 491–512.
Suandy, E. (2016). Perencanaan pajak (6th ed., Vol. 1). Salemba Empat. Suprapti, E. (2017). Pengaruh tekanan keuangan terhadap penghindaran pajak. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 1013. https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.15 Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan investasi: teori dan aplikasi (1st ed.). Kanisius. The State of Tax Justice. (2020). Tax justice in the time of COVID-19.
Uwuigbe, U. (2012). Dividend policy and firm performance: a study of listed firms in Nigeria.
Accounting and Management Information Systems, 11(3), 442–454.
Uwuigbe, U., Jafaru, J., & Ajayi, A. (2012). dividend policy and firm perfomance : a study of listed firms in Nigeria. Accounting and Management Information Systems, 11(3), 442–454.
Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli. (2015). Pengaruh return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi. Prosiding SNA.