## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDUSTRI FINTECH
[Gotman Tambunan] 1
[Kartina Pakpahan] 2
[Nikodemus Ariandy Manik] 3
[Timothy Pamungkas Situmorang] 4
1 [Universitas Prima Indonesia]
1 [gotmantambunan97@gmail.com]
2 [Universitas Prima Indonesia]
2 [kartinapakpahan@unprimdn.ac.id]

## Abstract
Developments  in  technology  and  information  systems  in  the  financial  sector  have changed people's habits in making financial transactions efficiently. The method used is the normative legal method, with the aim of analyzing the legal arrangements for money laundering  offenders  in  the  fintech  industry.  The  results  of  the  research  on  money laundering criminal provisions are in accordance with the provisions of Law no. 8 of 2010 articles 3, 4 and 5, Law no. 11 of 2008 as amended into Law no. 19 of 2016 articles 29 and 32 while there are in the Draft Criminal Code contained in articles 607, 608 and 609, if  there  is  more than  one  money  laundering  crime  setting  then  what  is  used  is  a  more specific  regulation,  namely  in  the  fintech  industry,  as  with  the  implementation  the principle of lex specialis derogat legi generalis, prevention of money laundering through repressive and preventive measures, there are acts of prevention of money laundering in the Fintech Industry by the Financial Services Authority (OJK) by issuing circular letter No. 6/ SE OJK. 05/ 2021. Every perpetrator of the crime of money laundering in the finctech industry,  can  be  held  accountable  for  their  actions  if  there  is  an  element  of  error consisting of intent and negligence.
Keywords : Crime, Money Laundering, Fintech Industry
Received: 30 Juni 2021              Revised: 27 Oktober 2022        Available Online: 22 November 2022
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  serta  sistem  informasi  dalam  bidang  keuangan mengubah  perilaku  masyarakat  yang  bertransaksi  keuangan  dengan  efisien. Transaksi keuangan dengan praktis serta efisien pada dunia bisnis dengan inovasi yang  baru  dibidang  keuangan  dengan  istilah financial  technology ( fintech ). Menurut  PwC fintech adalah  suatu  segmen  yang  dinamis  diantara  sektor keuangan  dengan  teknologi  hal  mana start  up berfokus  kepada  teknologi  yang sebagai hal baru untuk berinovasi pada produk serta layanan pada masa ini oleh industri  bidang  keuangan, fintech untuk  penggunaan  teknologi  memberikan solusi  pada  sektor  keuangan. 1 Fintech merupakan  pengembangan  yang  baru pada  industri  keuangan.  dengan  konsep  kemajuan  teknologi  ditambah  dengan bidang keuangan dipadukan dengan inovasi  yang harapan menciptakan transasi keuangan efisien, aman, dan modern. 2
Penyalahgunaan fintech dalam  pencucian  uang  terjadi  pada  berbagai Negara dengan bermacam hal yang mendasari. Seperti yang dikabarkan oleh my Palm Beach Post di Florida, pelaku A. J Gosselin adalah penjual narkotika berjenis ganja  sudah  terjadi  pencucian  uang  agar  uang  yang  diperoleh  dari  penjualan narkotika  yang  ada  terlihat  bersih.  Menyamarkan,  transaksi    diperolehnya dengan  cara  mengarahkan  klien  nya  mempergunakan  yang  ada  di smart  phone berupa  Paypal  serta  Venmo  untuk  bertransaksi  pada  saat  transaksi  sukses  A.  J Gosselin  lalu  memindahkan  dana  tersebut  ke  rekeningnya  pribadi  A.  J  Gosselin sering  juga  membeli  mata  uang  Bitcoin  untuk  menghilangkan  jejaknya  dari audit. 3
Fintech sebagai  pembayaran  sangat  rentan  digunakan  pelaku  kejahatan pencucian  uang  yang  diperoleh dari tindak  pidana  antara  lain  penjual  narkotika dan  perampasan  Kasus di  Negara  Republik  Indonesia  yang  dengan fintech yaitu seorang  bernama  Bahrun  Naim  yang  merupakan  seorang  tokoh  yang  dibalik terjadinya  aksi  teror  yang  ada  di  Negara  Republik  Indonesia.  Bahrun  Naim mempergunakan  pembayaran  secara online seperti  Paypal  dalam  mentransfer uang  yang  berbentuk  Bitcoin,  kemudian  pada end  user dirubah  menjadi  uang dengan  prantara  bank  serta  digunakan  untuk  dana  terorisme  yang  ada  pada Negara Republik Indonesia. 4
Fintech seringkali  disalahgunakan  untuk  melakukan  pencucian  uang, karena  untuk  layanannya  cukup  online  saja tidak  memerlukan  pertemuan langsung sedangkan layanan bank untuk mempergunakannya harus bertemu secara  langsung  serta  mengisi  berbagai  formulir  sebagai  syarat  yang  disebut dengan Know    Your    Costumer (  KYC  ).  Oleh  karena fintech adalah baru,  maka pengawasan  serta  regulasi  c u k u p   rendah  dibanding  perbankan  yang  sudah
1 Dodi Yarli, 2018, Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid, Jurnal Yudisia , Volume 9 Nomor 2, hlm. 246.
2 R. Margining sih, 2019 Analisis SWOT FinTech Terhadap Industri Perbankan, Jurnal  Humanioara , Volume 19 Nomor 1, hlm 57.
3 Imam  Dwiky  Setyawan, 2018, Skripsi ,  Pencegahan  TindakPidana  Pencucian  Uang  Pada  fintech  Selain Bank Perspektif UU No. 8 Tahun 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN , Jakarta, hlm. 2.
4 Ibid. , hlm . 3
melaksanakan antisipasi terhadap pencucian uang. 5
Perkembangan fintech di  Indonesia  harus  di  imbangi  oleh  pengawasan secara  optimal  sebab  melalui  adanya  pengawasan  maksimal finte.h dapat berkembang  serta  dapat  terhindarkan  dari  pencucian  uang.  Dengan mengantisipasi dahulu berdasar contoh pencucian uang tersebut agar kasus yang sama diharapkan bisa dicegah serta dihindari dari modus-modus pencucian uang yang  akan  terjadi,  apabila  pencucian  uang  banyak  dilakukan  maka terpengaruhinya  kesetabilan  ekonomi  pada  Negara  serta  mempengaruhi ketentraman.  Penelitian  ini  dengan  judul  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  di  Industri  Fincteh,  dengan  rumusan  masalah  bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap pelaku uang  di industri fintech, bagaimana kebijakan  kriminal  dalam  pencegahan  terjadinya  kejahatan  di  industri  fintech, bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak    pidana pencucian uang di industri fintech.

## 2. METODE  PENELITIAN
Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif yakni suatu penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  maupun  norma-norma  yang terdapat pada  hukum  positif. 6 Sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskriptif,  dengan  sumber  bahan  hukum  yakni  hukum  primer, sekunder serta tersier.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang pada Industri Fintech Tindak  pidana  yang  dimuat  dalam  KUHP  dikenal  sebagai Strafbaar  feit .
Pembentuk  KUHP  tidak  menjelaskan  secara  rinci  mengenai Strafbaar  feit tersebut,  mengenai Strafbaar  feit kerapkali  diartikan  ahli-ahli  hukum  pidana sebagai tindak pidana, perbuatan, peristiwa, dan delik pidana. 7 Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana terdiri dari unsur :
a. Objektif diantaranya perbuatan subjek hukum, yang menjadi syarat dari delik dan adanya sifat menentang hukum;
b. Subjektif  diantaranya  perbuatan  sengaja,  ke  alpaan,  keinginan,  maksud  dan rencana untuk menentang hukum;
Pengaturan  terhadap  pidana  pencucian  uang  termuat  dalam  Undang- Undang  No.  8  Tahun  2010,  pidana  pencucian  uang  terbagi  menjadi  2(dua) klasifikasi, diataranya Tindak pidana pencucian aktif serta pasif. 8
5 Ibid . 6 J. Ibrahim, 2006, Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, hlm. 295.
7 M. Jusly Penus Sagala, 2018, Bentuk atau Jenis Perbuatan Dianggap Korupsi , Cetakan Pertama, Mujahid Pres, Bandung, hlm. 1.
8 B. R. Liarosa, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap TPPU di Bidang Pasar Modal, Jurnal Lex Crimen Volume. VI, Nomor 4/6/2017, hlm. 80.

## Tabel 1
Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fincteh No  Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  sebagaimana  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2016 tentang  Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Rancangan  Undang-Undang  Kitab Hukum Pidana 1 Pasal 3 Unsur subjektif:
- Orang  Perseorangan,  korporasi dan badan hukum.
Unsur objektif
- Menempatkan, mentransfer,
mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan, menitipkan,  membawa  ke  luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau  surat  berharga  atau perbuatan  lain  atas  Harta Kekayaan.
- Diketahui atau patut diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana di  bidang  pasar  modal  dan perbankan.
- Tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  Harta
Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

## Pasal 29
Unsur subjektif: - Orang Perseorangan Unsur objektif - Mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik - Berisi  ancaman  kekerasan  atau menakut-nakuti  yang  ditujukan secara pribadi.
Pasal 607
Unsur subjektif:
- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.
Unsur objektif
-Menempatkan, mentransfer,
mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan, menitipkan,  membawa  ke  luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau  surat  berharga  atau perbuatan  lain  atas  harta kekayaan -Diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil Tindak  Pidana  di  bidang  pasar modal dan perbankan -Tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang 2 Pasal 4 Unsur subjektif:
- Orang  Perseorangan,  korporasi dan badan hukum.
Unsur objektif - Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,  lokasi,  peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan  yang  sebenarnya atas Harta Kekayaan.
Pasal 32 Unsur subjektif: - Orang Perseorangan
Unsur objektif - Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan,  memindahkan, menyembunyikan - Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen
Elektronik milik
Pasal 608 Unsur subjektif:
- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.
Unsur objektif - Menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul,
sumber,  lokasi,  peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan  yang  sebenarnya atas harta kekayaan
- Diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil tindak  pidana  pasar  modal  dan perbankan Orang lain atau milik publik. - Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. - Mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  bersifat  rahasia  menjadi dapat diakses oleh publik - Diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil Tindak Pidana dipidana dibidang  pasar  modal  dan perbankan 3 Pasal 5 Unsur subjektif:
- Orang  Perseorangan,  korporasi dan badan hukum.
Unsur objektif
- Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,  atau  menggunakan Harta Kekayaan - Diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil tindak  pidana  pasar  modal  dan perbankan
Pasal 609 Unsur subjektif:
- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum. Unsur objektif: - menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,  atau  menggunakan harta kekayaan yang - Diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil Tindak  Pidana  dipidana  pasar modal dan perbankan
Adapun pengaturan pidana pencucian uang di industri fincteh di Indonesia diatur pada 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010, dan  29, 32 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016, serta Pasal 607, 608 dan 609 RUU KUHP. Pelaku tindak pidana pencucian uang pada industri fincteh akan dikenakan pemidanaan apabila terpenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan pada tabel di atas.

## 3.2  Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang  di Industri Fintech
Teori  Kebijakan  kriminal  sebagai  suatu  upaya  yang  dilakukan  secara rasional  pada  suatu  negara  agar  mengatasi  tindak  kejahatan. 9 Upaya  tersebut hakikatnya  adalah  bagian  dari  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  upaya perlindungan  masyarakat  dengan  tujuan  mencapai  kemakmuran  pada masyarakat Kebijakan kriminal terdiri dari kebijakan penal serta non-penal. G P. Hoefnagels  menyatakan  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk
9 Kristian & H.D. Ravena, 2017, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, hlm.1.
penanggulangan kejahatan, antara lain sebagai berikut: 10
a. Dengan menerapan aturan pidana.
b. Dengan mencegah tanpa adanya pidana.
c. Dengan  mengarahkan  pola  piker  orang-orang  mengenai  kejahatan  serta pidana dari media masa.
Kebijakan  kriminal  diartikan  sebatas  kebijakan  penal  yang  berhubungan dengan  permasalahan  kriminalisasi.  Pada  ajaran  hukum  pidana  kriminalisasi harus diterapkan secara hati-hati agar  tidak melanggar asas ultimum remedium serta bumerang pada kehidupan masyarakat kriminalisasi yang sangat berlebihan yang akan membuat berkurangnya wibawa hukum itu sendiri. 11
Upaya  untuk  menanggulangi  pidana  dapat  dilakukan  dengan  langkah represif  dan  preventif. 12 Untuk  melakukan  pencegahan  serta  pemberantasan pencucian  uang,  dengan  didirikan  lembaga  yang  independen  yakni  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  dengan  kewenangan memperoleh  data-data  atau  informasi  dari  instansi  pemerintah  yang  memiliki kewenangan mengelola informasi, antaranya dari instansi pemerintah. 13 Adapun upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pencegahan pencucian uang  pada  Industri Fintech dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  6/  SE OJK.  05/  2021. 14 Sebagaimana  dalam  Surat  Edaran  tersebut  untuk  melakukan pencegahan pencucian uang dilakukan dengan cara:
1. Pengawasan secara aktif Direksi meliputi memastikan Penyelenggara memiliki kebijakan  dan  prosedur  penerapan  program  Anti  Pencucian  Uang  (APU), melakukan  pengawasan  atas  kepatuhan  unit  kerja  dalam  menerapkan program  APU,  melakukan  pengawasan  dan  mitigasi  risiko  secara  aktif khususnya  yang  terkait  dengan  risiko  Nasabah,  risiko  area/geografis/yuridis, risiko produk/jasa/ transaksi, dan risiko jaringan distribusi.
2. Pengawasan  Dewan  Komisaris  meliputi  memberikan  persetujuan  atas kebijakan  dan  prosedur  tertulis  penerapan  program  APU,  melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Direksi  terhadap penerapan program APU, memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang,  Pendanaan  Terorisme,  dan/atau  pendanaan  Proliferasi  Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menentukan kebijakan dan prosedur dengan melakukan pendekatan berbasis risiko  meliputi  identifikasi  dan  verifikasi  Calon  Nasabah  atau  Nasabah, identifikasi  dan  verifikasi  Pemilik  Manfaat  ( Beneficial  Owner ),  penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, pengelolaan risiko Pencucian Uang dan  Pendanaan  Terorisme  serta  pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah Massal  yang  berkelanjutan  terkait  dengan  Nasabah,  negara  area
10 Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.
11 Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cyber crime , Jurnal M. Media Hukum , Volume 1 Nomor 3, hlm. 1-2.
12 https: //www.suduthukum..com/2017/04 /pengertianpencegahan.html, tanggal  diakses 19 oktober 2020 pukul 15.10 WIB.
13 Ruslan Renggong, Op. Cit, hlm 97 . 14 Mochammad  Januar  Rizki,  Mengenal  Penerapan  Anti  Money  Laundering  Fintech  Terbaru,  diakses  dari https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60226b38b74e8/mengenal-penerapan-anti-money-laundering-fintech terbaru?page=al, diakses tanggal 25 Maret 2021, pukul 16.00 WIB.
geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi, pengkinian  dan  pemantauan,  pelaporan  kepada  pejabat  senior,  Direksi,  dan Dewan Komisaris, dan pelaporan kepada PPATK.
4. Pengendalian intern  dalam hal ini, Penyelenggara harus memperhatikan hal- hal  skala  dan  kompleksitas  Penyelenggara,  keragaman  kegiatan  usaha  atau operasional Penyelenggara,
termasuk keragaman negara/area
geografis/yurisdiksi,  profil  Nasabah,  produk  atau  jasa,  dan  aktivitas  transaksi Penyelenggara secara keseluruhan, jaringan distribusi ( delivery channels ) yang digunakan,  volume  dan  skala  transaksi,  tingkat  penilaian  risiko  atas  setiap kegiatan usaha Penyelenggara.
5. Sistem informasi manajemen ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau,  dan  menyediakan  laporan  secara  efektif  mengenai  karakteristik transaksi  yang  dilakukan  Nasabah  dengan  menggunakan  parameter  yang disesuaikan  secara  berkala  dan  memerhatikan  kompleksitas  usaha,  volume transaksi, dan risiko yang dimiliki
Penyelenggara, termasuk antara lain transaksi keuangan yang menyimpang dari  profil,  karakteristik,  atau  kebiasaan  pola  transaksi  dari  Nasabah  yang bersangkutan,  transaksi  keuangan  oleh  Nasabah  yang  patut  diduga  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menghindari  pelaporan  transaksi  yang  bersangkutan  yang wajib  dilakukan  oleh  pihak  pelapor  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan sumber  daya  manusia  serta  pelatihan  Untuk  mencegah  digunakannya Penyelenggara  sebagai  media  atau  tujuan  Pencucian  Uang,  Pendanaan Terorisme,  dan/atau  pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal  yang melibatkan pihak intern.
Penyelenggara  wajib  melakukan  prosedur  penyaringan  dalam  rangka penerimaan  karyawan  baru  ( pre-employee  screening )  sebagai  bagian  dari penerapan know  your  employee (KYE);  dan  Pengenalan  dan  pemantauan terhadap profil karyawan.
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian

## Uang di Industri Fintech
Pertanggungjawaban pidana  terdapat aliran monistis diplopori Prof Simon dengan  rumusan  suatu  perbuatan  berlawanan  hukum  diancam  hukuman,  yang diperbuat  oleh  orang  yang  bersalah  serta    bertanggung  jawab  terhadap  yang dilakukannya. 15 Sedangkan  A.  Z.  Abidin  menyatakan  bahwa  aliran  monistis terdapat straf  baar  feit yang  pengikutnya  adalah  mayoritas  diseluruh  negara, memandang  unsur  perbuatan  delik  sebagai strafbaar  feit .  Maka  dari  penganut pandangan  ini  mengenai strafbaar  feit menyatakan  unsur  unsur  pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai berikut:
15 Muladi  &  Dwidja  priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporsi ,  Bandung:  Kencana  Prenamedia  Grup, 2012, hlm. 63.
a. Mampu bertanggungjawab; b. Kesalahan yang disengaja/ke alpaan;
c. Tidak terdapat pengampunan;
Prof. Simons, mengartikan kemampuan bertangungjawab sebagai keadaan seseorang  sehat  secara  psikis,  seorang  dapat  bertanggungjawab  jika  orang tersebut  dapat  menyadari  perbuatanya  berlawaanan  hukum  serta  mampu menjalankan keinginannya dengan sadar. 16
Herman Kontorowicz merupakan penganut pertama aliran dualistis dengan tuisannya  ber  judul Tut  und  Schuld dengan  tidak  sependapat  mengenai kesalahana atau Schuld pada saat itu dengan nama “ objective Schuld ” kesalahan yang  ditafsirkan  menjadi  sifat  daripada  kelakukan.  Agar  terpenuhinya  syarat pemidanaan  dibutuhkan  terlebih  dahulu    bukti  adanya  suatu  pristiwa  pidana kemudian  setelah    itu  pembuktian  oleh kesalahan  subyektif  pelaku. 17 Aliran  ini mempermudah untuk membuat sesuatu yang sistematis mengenai unsur tindak pidana  termasuk  kedalam  pertanggung  jawaban  pidana  (kesalahan).  Untuk adanya pertanggung jawaban harus jelas yang mempertanggung jawabkan. 18
Kitab  Hukum  Pidana  mensyaratkan  kapan  orang  dianggap  tidak  dapat bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  berdasarkan  Pasal  44  ayat  1  KUHP. Pertanggungjawaban  terhadap  seseorang  dalam  artian  dikenakan  sifat  tercela pada  orang  tersebut,  hingga  dapat  ditajuhkan  hukum  pidana.  Pertanggung jawaban pidana merupakan terusan dari celaan berdasar objektif yang terdapat oleh tindak pidana namun berdasar subjektif pada pelakunya. 19
Geen straf zonder schuld adalah asas di ilmu pidana. Pertanggung jawaban pidana  diartikan  Prof.  Simon  sebagai  keadaan  jiwa  yang  sedemikian  rupa seseorang  pelaku  di  anggap  dapat  bertanggungjawab  apabila  kondisi  jiwanya sehat, berdasarkan ciri-cirinya antara lain:
1. Memiliki  ke  mampuan  mengetahui  bahwa  dilakukannya  berlawanan  hukum atau tidak dan
2. Memiliki kemampuan menentukan keinginannya sendiri. 20
Pertanggungjawaban  kepada  pelaku  pencucian uang pada  industri fintech dirumuskan  pada  pasal 3,  4  serta  5 , UU  No.  8  Tahun  2010,  dengan  artian  delik yang  dilakukan “menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membayarkan, menukarkan,  menguasai  penempatan,  pentransferan,  serta  pembayaran, ” merupakan dari delik disebut Actus Reus sementara delik “Harta Kekayaan yang diketahui/patut  diduganya  hasil  tindak  pidana” ditempatkan  sebagai Mens  Rea (niat  perbuatan  jahat  dari  seorang  pelaku  kejahatan).  Bilamana  terpenuhinya
16 Muladi&Dwidja priyatno , Ibid , hlm. 77.
17 Moeljatno, 1985, Perbuatan Pidana serta Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta. hlm. 22.
18 T. J. Bassang, 2015, Pertanggung jawaban Pelaku TindakPidana Deelneming , Jurnal Lex Crimen Volume IV, Nomor. 5/7/2015, hlm 125.
19 R Saleh, 1983, PerbuatanPidana danPertanggung jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 89.
20 K. A. Antara dan I. G. Artha, 2019, Pertanggung jawaban Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online, Jurnal Kertha Wicana , Voume 8 Nomor 2, hlm. 9.
unsur  tersebut  maka  dapat  dijatuhkan  hukum  pidana. 21 Rumusan  pada  Pasal  5 untuk menjerat pihak-pihak baik perorangan maupun korporasi yang menerima harta kekayaan hasil kejahatan. 22 Seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  bila  terpenuhinya  unsur  subjektif serta  objektif  pada  Pasal  2  ayat  1  yakni  Kekayaan  yang  diperoleh  berdasarkan kejahatan  khususnya  dibidang  perbankan  dan  di  bidang  pasar  modal.  Unsur subjektif diantaranya orang perorangan dan badan hukum.
Adapun  Unsur  objektif  yang  merupakan  unsur  berhubungan  dengan keadaan, yakni didalam keadaan mana tindakan oleh pelaku tersebut dilakukan terdapat kesalahan yakni dasar pertanggung jawaban. 23 Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010, dengan unsur-unsur antara lain:
1. Melakukan  satu  atau  beberapa  pristiwa  yang  terkait  harta  dari  hasil  tindak pidana;
2. Mengetahui/patut  mencurigai  bahwa  kekayaan  itu  diperoleh  beberapa  di antara  25  (dua  puluh  lima)  jenis  kejahatan  yang  disebut  dalam  Pasal  2 tersebut. 24
Adanya perbuatan kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut diatas dan telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka dapat dijatuhkan pemindanaan. Kesalahan yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kesengajaan ( dolus ) dan Kelalaian ( culpa ). 25 Apabila  memenuhi  unsur  pemindanaan  terhadap  pelaku,  maka dikenakan  pidana  penjara  maksimal  dua  puluh  tahun  dan  denda  maksimal sepuluh milyar rupiah.

## 4. KESIMPULAN
1. Pengaturan pidana pencucian uang adalah dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun  2010  pasal  3,  4  serta  5,  UU  No.  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016  Pasal 29 dan 32 sedangkan terdapat pada  Rancangan  Undang-Undang  KUHP  terdapat  pada  Pasal  607,  608  serta 609,  apabila  terdapat  pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang  lebih  dari satu  maka  yang  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  pencucian  uang  uang  di industri fintech adalah  pengaturan  yang  lebih  khusus,  sebagaimana  dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generalis .
2. Untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui langkah penindakan ( represif ) dan pencegahan ( preventif ) terdapat tindak pencegahan Pidana Pencucian uang di Industri Fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada  dengan  menerbitkan  surat  edaran  No.  6/  SE OJK.  05/  2021  tentang pedoman  penerapan  program  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan
21 Y.  B.  Waluyo,  2020,    Implikasi  Hukum  Tidak  Diwajibkannya  Pembuktian  TindakPidana  Asal  ditinjau  dari Pasal 69 U U NO. 8 Tahun 2010 & Putusan MK NO. 77/ PUU -XI/ 2 0 1 4, Jurnal DE LEGA  LATA, Volume 6 Nomor 1, hlm. 39.
22 Henry  Mangangantung,  2018,  Pertanggung  jawaban  Pidana  Pelaku  TPPU  di  Pasar  Modal  berdasarkan  UU No. 8 Tahun 2010, Jurnal Lex Crimen , Volume VII, Nomor 4, hlm. 116.
23 Lamintang, 1997, Dasar Hukum Pidana di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.
24 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160-161.
25 Moeljatno , 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.
pendanaan  terorisme  bagi  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi.
3. Setiap  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  industri finctech ,  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  apabila  terdapat  unsur  Kesalahan yang  terdiri  dari  kesengajaan dan  kelalaian,  kesalahan  yang dimaksud  dalam pasal  3  UU  No.  8  Tahun  2010,  yang  memenuhi  unsur-unsur  maka  dapat dijatuhkan  pemindanaan  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  pelaku pidana  maksimal  dua  puluh  tahun  penjara  dan  denda  maksimal  sepuluh milyar rupiah. Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf pada diri sipelaku tindak pidana pencucian uang pada industri finctech.
5. REFERENSI
Buku: Nawawi B. 2003. KapitaSelekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. Samosir C D. 2018. Hukum Acara Pidana . Nuasa Aulia. Bandung. Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana . Bina Aksara. Jakarta. Muladi  &  Priyatno  D.  2012. Pertanggung  jawaban  Pidana  korporsi .  Kencana Prenamedia Group. Bandung.
Sagala P, Jusly M. 2018. Bentuk atau Jenis Perbuatan Dianggap Korupsi . Cetakan Pertama. Mujahid Pres. Bandung.
Ibrahim J. 2006. Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia. Malang.
Lamintang. 1997. Dasar Hukum Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Renggong  R.  2016. HukumPidana  Khusus  Memahami  delik  di  luar  KUHP . Kencana. Jakarta.
Setiadi, Edi.  2004. Hukum Pidana Ekonomi. Fakultas Hukum UNISBA. Jakarta.

## Jurnal:
Bella,  Liarosa  R.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  TPPU  di  Bidang Pasar Modal.
Jurnal Lex Crimen Volume VI, Nomor 4.
Yarli D. 2018. Analisis Akad Tijara,h Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. Jurnal Yudisia . Volume 9 Nomor 2. Basuki F H & Husein H. 2018. Analisis Swot Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon. Jurnal Manis . Volume 2, No 1. Mangangantung  H.  2018.  Pertanggung  jawaban  Pidana  Pelaku  TPPU  Di  Pasar Modal Menurut UU No. 8 Tahun 2010. Jurnal Lex Crimen . Volume VII, Antara  K  A  &  Artha  I  G,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  TPPU  Melalui Transaksi Game Online , Jurnal Kertha Wicana, Volume 8, Nomor 2. Marginingsih  R.  2019.  Analisis  SWOT  FinTech    Terhadap  Industri  Perbankan. Jurnal  Humanioara . Volume 19, Nomor 1.
Yulianto,  dkk.  2020.    Implikasi  Hukum  Tidak  Diwajibkannya  Pembuktian  Tindak Pidana Asal TINJAUAN PASAL 69 UU NO.8 TAHUN 2010 & PUTUSAN MK
NO. 77/ PUU –XII/ 2014). Jurnal DE  LEGA LATA , Volume 6, Nomor 1.

## Skripsi, Tesis, Desertasi:
Setyawan  I  D.  2018.  Pencegahan  TPPU  Pada  Financial  Technology  Selain  Bank Perspektif  UU  No.  8  Tahun  2010, Skripsi ,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

## Peraturan Per Undang-Undangan:
Undang-Undang No. 8 Tahun 2 0 1 0 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2  0  0  8  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang No. 1 9 Tahun 2 0 1 6 tentang Informasi Transaksi Elektronik Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/P B I/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan OJK No. 77/P O J K.1/ 2 0 1 6 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Me Minjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

## Sumber Internet:
Mochammad Januar Rizki, Mengenal Penerapan Anti Money Laundering
Fintech Terbaru, diakses dari https://jurnal.hukumonline.com /berita/baca/lt60226b38b74e8/mengenal-penerapan-anti-money- laundering-fint  ech-terbaru?page=al, diakses  tanggal  2  6    Maret  20 . 21, pukul 15.00 W I B