Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 895-902

## Fraud Pada PT BTPN Syariah Di Indonesia
Salamatus Sa’adah 1*) , Mustofa 2) 1,2 Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: saadahsalamatus@gmail.com

## Abstract
BTPN  Syariah  in  Indonesia  is  a  company  that  provides  protection  to  staff  customers  and  makes  the  full contribution outlined in banking. This study aims to determine the occurrence of fraud and what are the causes of fraud in the inability of PT BTPN Syariah in Indonesia to carry out transactions to regulate a business in the course regulated by OJK and banks in Indonesia. This research method uses qualitative research by looking at the performance around Bank BTPN Syariah in Indonesia by participating in Bank BTPN Syariah activities and interviews,  as  well  as  using  a  literature  review  in  the  form  of  data  or  information  obtained  by  the  author  by looking at BTPN Syariah fraud cases in Indonesia that see fraud and fraud. The results showed that PT BTPN Syariah in Indonesia was seen experiencing fraut and there was a kind of fraud made by staff or officers at PT BTPN Syariah in Indonesia even though it had conducted a maximum audit, but there was still a development of fraud in all kinds of ways that were not yet known by the company so that it was more observant in auditing and tightening and not yet maximized in audits for Bank BTPN Syarian supervision in Indonesia and there was no good ethics in any company the occurrence of fraud if the officer commits fraud there is no compensation.

## Keywords : Fraud, PT BTPN Syariah, Indonesia
Saran sitasi : Sa’adah, S., & Mustofa. (2024). Fraud Pada PT BTPN Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 895-902. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12340
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12340

## 1. PENDAHULUAN
Globalisasi perbankan dunia menciptakan persaingan yang ketat suatu bank untuk pangsa pasar yang  ditargetkannya.  Dengan  globalisasi,  bisnis  dan bank pasti didorong untuk mencapai dunia perbankan yang  efektif  dan  efisien.  Efisiensi  dan  efektif  yaitu sebuah  bank  amat  dibutuhkan  oleh  perusahaan  agar dapat  bersaing  dan  berkontribusi  kepada  sesama manusia  dalam  menciptakan  perusahaan  yang  tahan lama. (Sitompul, 2022)
Membangun perekonomian dengan hanya membuat  visi  misi  untuk  meraup  keuntungan  lebih besar  tampa  memikirkan  terjadinya  fraut  akan berdapak  terjadinya  kultur  terhapadap  kinerja selanjutnya artinya pelaku tidak memikirkan dampak selanjutnya yang akan terjadinya terhadap perusahaan tujuaannya hanya mendapat keuntungan (Jihad et al., 2023).
Untuk  menjamin  keberlangsungan  perbankan atau  keuangan,  setiap  bank  mempunyai  tanggung jawab  untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada  para
karyawan  dan  nasabah  serta  melakukan  pengawasan dan  pengarahan  terhadap  bank  tersebut,  dalam  hal Bank  Indonesia  atau  jasa  keuangan  yang  bersifat yurisdiksi.  Hal  ini  sangat  penting  karena  sebagai lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  dana masyarakat  dalam  jumlah  besar,  bank  perlu mengetahui  bagaimana  operasional  dan  layanan perbankan disusun dan dilaporkan.  (Kariamah, 2020)
Perkembangan  industri  perbankan  saat  ini  terus mengalami peningkatan yang lumayan  signifikan di Indonesia,  maka  dapat  diketahui  dari  banyaknya lembaga  keuangan  yang  ada  di  sekitar    Populasi  di indonesiad  yang  sangan  meningkat  dan  terjadinya suatu fraud yang setiap tahun meningkat (Pradesyah et al., 2021)  Association of Certified Fraud Examiners (ACFE),  organisasi  anti-fraud  terbesar  di  negara- negara  mengartikan  fraud  sebagai  tindakan  yang merugikan  bisnis  atau  masyarakat  yang  sengaja dilakukan  untuk  menguntungkan  individu  atau kelompok  dan  dapat  membahayakan  orang  lain. Kelompok  ACFE  melakukan  kecurangan  dalam  tiga
kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan properti, dan kecurangan data laporan keuangan. (Shonhadji, 2021)
Jumlah penduduk Indonesia mempunyai besarnya  pasar  potensial  bagi  Industri  PT  BTPN Syariah di indonesia dalam meraup jumlah nasabah   dan   jumlah  staf   dalam   jumlah   amatlah banyak.  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar  mempunyai  potensi  pasar  bagi  industri  PT BTPN  Syariah  di  Indonesia  karena  menarik  banyak nasabah  dan  karyawan.  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  mencatat  jumlah  penduduk  di Indonesia  pada  semester  1  tahun  2022  sebanyak 275.361.267 jiwa. Sementara dari 275.361.267 orang, 54,48%  adalah  laki-laki  dan  49,52%  perempuan. Jumlah  ini  meningkat  0,54%  atau  1.481.517  orang dibandingkan  data  triwulan  II  30  Desember  2021. Data  semester  1  2022  menunjukkan  bahwa  populasi pada  kelompok  usia  didominasi  oleh  usia  produktif, yaitu  15-64  tahun,  hingga  69,30%  atau  190.827.224 orang.  Usia mereka (0-14 tahun)  tercatat  67.155.629 orang  atau  24,39  persen.  Sisanya  adalah  penduduk lansia berusia di atas 65 tahun dengan total 17.374.414 orang atau 6,31 persen. (Mahendra, 2022).
Indonesia  mempunyai  penduduk  yang  sangat besar otomatis memberikan harapan kepada invetostor atau pembiayaan usaha cukup medukung baik dalam negri maupun luar negri untuk mendirikan perusahan
perbankan  syariah  maupun  perankkan  konvensional. Menurut  badan  statistika  Indonesia  mempunyai  200 perbankaan kini tinggal 107 (Xia et al., 2024). Namun sayangnya,  kata  Peter,  penambahan  jumlah  bank tersebut  tidak  dibarengi  dengan  regulasi  yang memadai. Oleh karena itu, Krisis Keuangan Ketujuh yang Melanda Kawasan Asia pada tahun 1997-1998, Banyak  Bank  yang  Akhirnya  Runtuh.  Dari  krisis tersebut, pemerintah menyadari bahwa industri harus melakukan pengawasan ketat dan kemudian UU No. 10  Tahun  1998 tentang  Perbankan.  “Setelah  itu  kita mulai  mengenal  nama-nama  bank  umum  dan  BPR,” kata  Piter.  Sementara  itu,  berdasarkan  Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, total bank umum di Indonesia kini berjumlah 107 bank hingga Juli 2021. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 115 bank. (Rini, 2021).
Sistem  perbankan  Indonesia  membedakan  bank dari  dua  yakni  bank  umum  dan  bank  Perkreditan Rakyat (BPR), dapat mencakup kedua jenis kegiatan seperti  bank  konvensional  dan  bank  syariah. Berdasarkan  kepemilikan  modal,  bank  umum dikelompokkan menjadi empat jenis yang berbeda.Bank  Milik  Negara,  Bank  Pembangunan Daerah  (BPD),  Bank  Swasta  Dalam  Negeri,  Kantor Cabang  Bank  Asing.  Tinjauan  perbankan  ini  akan membahas  lebih  lanjut  tentang  perkembangan  bank umum.
Tabel Perbankan Tahun 2019-2021 Kelompok Bank Group Bank Jumlah  Bank  Total Bank Jumlah  Kantor Bank Total Bank Officer 2019 2020 2021 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bank persero State-owned banks 4 4 4 17621 17307 18182 Bank pembangunan daerah Regional development banks 27 27 27 4396 4421 5127 Bank swasta nasional Domestic private banks 71 70 68 9074 8969 9030
Kantor  cabang  dari  Bank  berkedudukan  di  luar negeri/ branch officer of foreign banks 8 8 8 36 36 27 Jumlah Bank Umum Total commercial banks 110 109 107 31127 30733 32366

## Sumber OJK
Data  yang  disajikan  dalam  buku  ini,  khususnya untuk  Perbankan,  bersumber  dari  publikasi  Statistik Perbankan  Indonesia,  Desember  2021.  menunjukkan bahwa pada tahun 2021, bank-bank umum Indonesia mengalami  penurunan  menjadi  107  perusahaan,
dimana  penurunan  tersebut  terjadi  pada  bank-bank swasta  domestik.  Berbeda dengan  penurunan jumlah bank  umum,  jumlah  kantor  bank  justru  meningkat. Hampir  semua  jenis  bank  umum  mengalami peningkatan  jumlah  kantor  pada tahun  2021,  kecuali
Kantor  Cabang  Bank  Asing.  Auditor  internal  yang diinginkan  selalu    untuk  menjaga  integritas  secara konstan,  meningkatkan  efisiensi  dan  selalu  bersedia untuk  beralih  dari  kurva  untuk  menjadi  mitra profesional.  Sehingga  peran  auditor  menjadi  penting untuk mengurangi  kemungkinan terjadi  hal  yang  tak diinginkan  misalnya  terjadi  dari  tindakan  tindakan kecurangan yang saat ini berkembang. (Abdumannonovna, 2024)
Fraud mempunyai arti khusus Dalam lingkungan bisnis,  fraud  atau  penipuan  tindakan  sangat  masuk akal,  yaitu  sengaja  dipalsukan,  dalam  terjadinya tindakan  kecurangan  untuk  melaporkan    aset perusahaan atau memanipulasi data laporan keuangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Fraud  yang biasanya  dilakukan  adalah  manipulasi  catatan, pengecualian  dokumen  atau  rencana  yang  merusak keuangan  publik  atau  perusahaan.  Tindakan  fraud tidak dipertimbangkan secara memadai oleh pencegahan, tetapi fraud juga harus dideteksi dengan cepat. (Subikda et al., 2024)
Tindakan  kecurangan  suatu  komunitas  atau perusahaan. Dalam suatu fraud  tidak ditangani secara memadai  dengan  pencegahan  akan  menyebabkan perusahaan  pailid,  maka  fraud    juga  harus  dideteksi sesegera mungkin. (Nabiha, 2024)
Maka,  bank  adalah  lembaga  keuangan  yang dipercaya  masyarakat  untuk  menyimpan  uangnya, sehingga  perbankan  mempunyai  tanggung  jawab penuh  untuk  melindungi  simpanan  nasabahnya  dari risiko  terjadinya  fraud  keuangan.  (Supriyanto  et  al., 2022)
Proses  pengumpulan  dana  dan  penyaluran  dana merupakan  celah  dan  area  rawan  terjadinya  fraud. Uniknya, fraud di sektor perbankan sangat kompleks dan umumnya melibatkan pihak ketiga: nasabah atau pihak bank. Selain itu, pengungkapan kecurangan juga sangat  unik  karena  pada  umumnya  kasus  ini diungkapkan  oleh  rekan  pelaku  di  bank,  kecurangan terkadang  ditemukan  tanpa  melalui  proses  audit internal. (Shonhadji, 2021)
Di  dunia  perbankan, istilah  fraud hampir jarang kita dengar, namun nyatanya akhir-akhir ini tindakan fraud  di  dunia  perbankan  khususnya  perusahaan- perusahaan  BTPN  Syariah  di  indonesia,  khususnya perusahaan produk pembiayaan dan tabungan dengan jumlah nasabah terbanyak mengalami terjadinya fraud misalnya.  petugas  dan  CO  di  Bank  BTPN  Syariah Cabang  Binuang  Kalimantan  Selatan.  menduga menyelewengkan  uang  nasabah  dan  ditangkap
petugas  audit  bank.  Mantan  pegawai  Bank  BTPN Syariah ini melalukukan fraud uang nasabah melalui pembiayaan,  tabungan  dan  kredit,  namun  uang nasabah  yang  disetujui  tidak  semuanya  cair,  dan tersangka  diduga  melakukan  penyelewengan  dana Rp1  juta  hingga  Rp6  juta  pada  tahun  2022. (Faturrahman, 2022).
Kasus lain yang tak kalah menarik adalah seorang pegawai bank BTPN Syriyah di Bali, yang berinisial AARB  (26),  yang  melakukan  proses  penuntutan. Kasus  ini  diluncurkan  atas  tuduhan  penipuan  dana pelanggan dan pemalsuan file. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Putu Gede Julirasana, yang mengikuti gugatan tersebut, menilai terdakwa telah melanggar beberapa pasal terkait perbankan syariah. Pasal 374 KUHP dan Pasal 64 KUHP ayat (1), (Time, 2019).
Dari  dua  kasus  fraud  yang  terjadi  di  PT  BTPN Syariah di Indonesia tersebut, maka peran otoritas jasa keuangan yang bergerak di berbagai sektor perbankan dan non-bank harus dimaksimalkan sebagai lembaga independen dan non-independen yang dibuat dengan tujuan  untuk  badan  otorisasi  jasa  keungan  (OJK). Suatu  fungsi  pencegahan  harusnya  lebih  ditegakkan lebih  ditekankan  agar  tidak  menjadi  tindak kecurangan  mengenai  masalah  keuangan  dimasa yanga  akan  datang  khususnya  nasabah  yang terdampak  fraut.  Fraud  sebagai  variabel  dependen berfokus  pada  kecurangan  internal,  khususnya  fraud dalam  penyajian  laporan  keuangan,  korupsi  dengan berbagai  kepentingan,  dan  aset  dalam  penelitiannya bahwa  fraud  dalam  laporan  keuangan  (statement fraud)  adalah  salah  saji  yang  dilakukan  oleh  pihak manajerial  yang  dapat  merugikan  investor  dan kreditur.
Sementara  itu,  penyalahgunaan  aset  (asset misappropriation)  digolongkan  sebagai  penipuan dalam  pengelolaan  persediaan  dan  aset  lainnya  serta pencairan  uang  tunai  untuk  pengeluaran  yang dilakukan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  untuk sekelompok  orang.  Bank  umum  di  Indonesia  wajib menyampaikan  laporan  pelaksanaan  anti  fraud  dan melaporkan  kejadian  fraud  dalam  laporan  tahunan penerapan  GCG  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No. 13/28/DNDP Sehingga OJK bekerja keras untuk terus selalu mengawasi dan menganalisis dengan ketat kegiatan yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Untuk  menumukan  hasil  temuan  yang  terjadi  dan didapt  OJK  dalam  kegiatan fraud yang  terus  terjadi adalah  pencatatan  manupalasi  laporan  keungan  dan
pengelapan uang yang sering terjadi yang mengakibatkan merugikan nasabah. (Septiani, 2017)
Pada hakikatnya,  modus korporasi yang menggunakan  wadah  untuk  mendapatkan  hasil kejahatan  dalam  dunia  usaha  dapat  dicegah  jika strategi  pengawasan  lebih  didukung  oleh  peraturan yang sesuai SOP dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  khususnya  mengenai  penempatan  pengelola. dari  pimpinam  perusahan  perbankan  Efektifitasnya harus  ditinjau  ulang  untuk  mencegah  terjadinya penyelewengan agar bisnis usaha khususnya perbankan di Indonesia berjalan profesional sehingga kepercayaan  masyarakat  atau  nasabah  terhadap perbankan  tetap  terjaga.  Tingkat  kepercayaan  ini sangatlah penting agar masyarakat mau menggunakan PT BTPN Syariah di Indonesia khususnya Pendanaan sebagai tempat transfer manajemen proteksi (perlindungan) bagi dirinya dan nasabah dari kerugian finansial jika terjadi dan sebagai tempat simpanan dan angsuran  untuk  usaha.  kebutuhan  utama  perusahaan BTPN Syariah dari dalam negeri (domestik).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  deskriptif  yakni  wawancara  mendalam. Metode  kualitatif  menekankan  subjektivitas  dengan menggunakan  teori  sebagai  pendukung  untuk menyamaka fakta di lapangan (Fiantika et al., 2022). Sumber  data  primer  dari  staf  PT  BTPN  Syariah  dan rekan  rekan  kerja  .  wawancara  dibagi  menjadi  2 wawancara  mendalam  lebih  bebas  dan  wawancara terarah  yang  harus  disampaikan  sesuai  teori  yang disiapkan    (Malang,  2011),  dokumentasi  melalui sumber  data  yang  digunakan  menyempunakan penelitian  baik  berupa  fail  gambar  foto  dan  karya memberikan  informasi.  (Nilamsari,  2014)  Kemudian data  tersebut  diolah  dengan  cara  mengedit, mengorganisasikan,  melakukan  triangulasi  data, mencari  hasilnya,  dan  kemudian  melakukan  analisis data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kecurangan Bank BTPN Syariah
Beberapa  kasus  bisnis  perbankan  di  Indonesia mengalami  fraud  karena  kegagalan  yang  disebabkan oleh  karyawan  dan  pimpinan  sehingga  perusahaan mengalami  kerugian.  Dalam  hal  ini  yang  kerugian yang  menanggung  kerugian  cukuplah  banyak  dan tidak  adanya  perlindungan  nasabah,  namun  ternyata yang menanggung atau biasa disebut nasabah BPTN
Syariah selalu dikecewakan, bahkan banyak nasabah BPTN Syariah yang mengalami kerugian yang sangat besar.  kelebihannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya  pengawasan  penekanan  target  yang berlebihan  dan  tekanan-tekanan  lainnya  yang dilakukan  oleh  perusahaan.  oleh  karena  itu  BTPN Syariah sebagai pemeriksa  jalannya pembiayaan dan aparat  penegak  hukum  secara  rutin  dan  konsisten terhadap  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011  tentang  Otoritas  Pengawas  Keuangan,  OJK mengatakan pada Bab 1 Pasal I Ayat 1.(Sudirman et al.,  2024)  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang selanjutnya  disingkat  OJK  adalah  lembaga  yang independen  tanpa  campur  tangan  pihak  lain  yang mempunyai  peranan,  tugas  dan  wewenang  untuk mengurus,  memantau,  memeriksa,  dan  menyelidiki sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini. Peran,  tugas  dan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  keuangan,  perbankan dan perbankan khususnya perbankan di Indonesia.

## 3.2. Dekralasi Anti Fraut
Pernyataan Anti Fraud Bank BTPN Syariah, Tbk Sebagai inisiatif untuk memperkuat sistem pengendalian  internal  Bank,  menerapkan  Good Corporate  Governance  (GCG),  dan  menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 39/POJK/03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan  Strategi  Anti  Fraud  Bank  Umum,  PT BTPN  Syariah  berkomitmen  melakukan  pendekatan zero  toleransi  terhadap  Fraud  dan  berkomitmen menerapkan:
a. Menjalankan  praktik  bisnis  yang  adil,  jujur,  dan terbuka/transparan;
b. Menghindari  melakukan  praktik  bisnis  dengan entitas  pihak  ketiga  yang  tidak  berkomitmen terhadap  kebijakan  Bank;  dan  Menegakkan konsekuensi  hukum  dari  pelanggaran  terhadap kebijakan  dan  komitmen  Bank  Kami  berharap seluruh karyawan, nasabah, dan mitra kerja Bank dapat  bekerja  sama  untuk  membangun  budaya anti fraud yang kuat di lingkungan BTPN Syariah dan  membangun  lingkungan  yang  bersih  dari segala  pelanggaran  fraudrelated.  Jakarta,28  Juli 2021  Hadi  Wibowo  Direktur  Utama.(Deklarasi Anti Fraud.Pdf, 2021).

## 3.3. Kebijakan Anti Fraut PT Bank BTPN Syariah
Dan sehubungan dengan kebijakan anti-fraud, PT Bank  BTPN  Syariah  Tbk  di  Indonesia  (selanjutnya disebut  bank)  berupaya  mencegah  segala  bentuk penyimpangan/fraud.  Bank  mengupayakan  tindak lanjut  segera  atas  hal  tersebut  guna  membatasi dampak  kerugian  yang  dialami  nasabah  atau  Bank, termasuk publisitas negatif dan hilangnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  Bank  (risiko reputasi).  Untuk  meminimalisir  terjadinya  Fraud, maka perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian internal dengan menerapkan strategi anti Fraud yang dilakukan  Bank.  Bank  mewajibkan  seluruh  pegawai untuk  bertindak  jujur,  berintegritas  dan  profesional serta  berperan  aktif  dalam  melindungi  dan  menjaga aset,  dana  nasabah  dan  kepentingan  pemangku kepentingan  dengan  mematuhi  seluruh  ketentuan internal  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Setiap  pegawai  diharapkan  berperan  aktif dalam  pencegahan  Fraud,  termasuk  menyampaikan pengaduan/memberikan  informasi mengenai indikasi Fraud.  Bank  tidak  memberikan  toleransi  terhadap segala bentuk penyimpangan/penipuan (termasuk dari atau  terhadap  nasabah,  rekanan,  pejabat  pemerintah, pegawai). Penerapan strategi anti-fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang penerapan  strategi  anti-fraud  bagi  bank  umum  dan bank  yang  memiliki  unit  khusus  Unit  Anti  Fraud  ( AFM).

## a. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Bank
Telah memiliki Unit Anti Fraud Management (AFM) dan telah memiliki Kebijakan dan Standar Operasional  Prosedur  Strategi  Anti  Fraud  yang memadai. Dalam  menjalankan tugas dan tanggung  jawabnya  Anti  Fraud  Management (AFM), sebagai unit manajemen fraud, melibatkan  beberapa  unit  terkait  di  Bank  dalam penerapan Strategi Anti Fraud.
b. Kecukupan Penerapan 4 (empat) Pilar Strategi Anti  Fraud :  Pencegahan,  Deteksi,  Investigasi, Pelaporan, Sanksi,
c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut .
1) Pencegahan:
a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
b) Kampanye kesadaran anti fraud, kepada pihak  internal  dan  pihak  eksternal
melalui  berbagai  media  yang  ada  di Bank.
c) Sosialisasi  secara  berkesinambungan melalui  pelatihan  pengenalan  (induction training)  dan  pelatihan  berkala  untuk karyawan Bank agar senantiasa mengingatkan  dan  memastikan  bahwa karyawan  Bank  memiliki  pengetahuan yang  cukup  tentang  anti  fraud  termasuk anti korupsi.
d) Prinsip mengenal karyawan Know Your Employee (KYE).
e) Penandatanganan  pakta  integritas  oleh seluruh  jajaran  organisasi  bank,  baik Direksi,  Dewan  Komisaris,  Dewan
Pengawas Syariah dan seluruh
Karyawan.
f) Deklarasi  anti  fraud  kepada  pihak internal  dan  eksternal  sebagai  bentuk komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi  terhadap  semua  jenis  tindakan fraud.
2) Deteksi
a) Bank memiliki sistem pelaporan
whistleblowing.
b) Bank  memiliki  unit  khusus  yang melakukan
pemeriksaan/pengecekan secara sisurprise audit) untuk
memastikan  pelaksanaan  proses  telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Bank mempunyai satuan kerja yang bertugas melakukan  proses  penyidikan  terhadap dugaan  kecurangan,  dalam  hal  ini  ketentuan batas  penyidikan  dilakukan  oleh  unit  terkait yang  masing-masing  menjalankan  tugasnya sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Bank  juga secara berkala melaporkan kepada Regulator (dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan) mengenai  kejadian  penipuan.  Sedangkan untuk  membahas  dan  menerapkan  sanksi terhadap  pelaku  penipu,  Bank  memiliki Komite  Fraud  yang  melibatkan  setiap  unit bisnis,  unit  Human  Capital,  Litigasi  dan Manajemen  Anti  Fraud.  Komite  Fraud mengadakan pertemuan rutin yang diselenggarakan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Bank memiliki sistem  pelaporan  fraud,  yang mencatat  semua  kejadian  fraud.  Seluruh informasi/data  mengenai  kejadian  Fraud didokumentasikan, dipelihara dan dimutakhirkan  sebagai  bahan  evaluasi  dan perbaikan secara berkala. d. Sistem Pengendalian Internal secara
menyeluruh
Bank mempunyai pengendalian untuk mencegah,  mengendalikan  dan  memantau,  serta menindak  lanjuti  tindakan  fraud,  termasuk  suap dan korupsi seperti di bawah ini.
1) Menerima  makanan  atau  imbalan  dari nasabah .
2) Tidak  diperkenakan  meminta  bantuan  atau meneriama  bantuan  terhadap  nasabah  yang memberikan.
3) JAGA  (Jalankan  sesuai  prosedur,  Amati lingkungan  sekitar,  Gali  informasi  dan Ajukan  laporan  jika  ada  dugaan  fraud) (Www.btpnsyariah.com, 2019).

## 3.4. Hasil Dari Wawancara Staf Bank BTPN Syariah
Dari  berkas  berkas  tersebut  telah  peneliti diidentifikasi  sebagai  data  temuan  yang  ada dilapangan  berupa bebrapa jenis fraut dilapangan.
Tabel Data primer wawancara Staf PT BTPN Syariah
NO INISIAL PERTANYAAN KETERANGAN 1 NF 1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ?
2. Apa Jabatan anda?
3. Apa yang pernah kamu lihat waktu terjadinya fraut? 1. Saya bekerjah lebih dari 5 tahun 2. Jabatan saya sebagai CO
3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut itu fraut berkas yang tidak sesuai dengan SOP dan tanda tanggan yang tidak sesuai dengan nasabah yang menyebabkan penarikan tabungan yang tidak sesuai.
2 AN 1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ?
2. Apa Jabatan anda?
3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut? 1. Saya uda bekerja 10 tahun 2. Jabatan saya sebagai BM
3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut itu terjadinya kredit fiktif yang mengambil uang nasabah dengan sengaja 3 NF 1. Sudah berapa lama kamu
kerja disini ?
2. Apa Jabatan anda?
3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut? 1. saya bekerjah lebih dari 1 tahun.
2. jabatan sebagai CO
3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut dilapangan adalah tidak adanya TTD dari nasabah survey yang tidak sesuai dengan nasabah yang disurvei dan pencarian fiktif. 4 MG 1. Sudah berapa lama kamu
kerja disini ?
2. Apa Jabatan anda?
3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut? 1. Saya sudah bekerja sudah 9 tahun
2. Jabatan saya sebagai SCO
3. Hal yang pernah saya lihat waktu terjadinya fraut rekan kerja saya pernah mencairkan uang nasabah tapi tidak dicairkan terhadap nasabah menggunakan data fiktif dari nasabah terjadinya pencairan diri sendiri. 5 AV 1. Sudah berapa lama kamu
kerja disini ?
2. Apa Jabatan anda?
3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut? 1. Saya bekerja 11 tahun
2. Jabatan saya sebagai SCO.
3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut adalah menyembunyikan dana nasabah dalam bank lewat dana angguran yang tidak dimasukkan dalam angsuran nasabah. 5 MN 1. Sudah berapa lama ibu menjadi nasbah dibank tersebut?
2. Kecurangan apa yang pernah dilakukan pihak perusahan?
3. Berapa jumlahnya?
1. Saya menjadi nasabah di Bank BTPN Syariah selama 10 tahun
2. Hilangnyan tabungan dan angsuran 1 kali
3. RP.165.000 angsuran dan tabungan sejulan 50.000 tapi ada pihak staf yang sebagian diganti ada yang tidak
Dari wawancara diatas dapat dlihat menunjukan dari data keterangan yang belum disampaikan secara keseluruhan dan data tersebut yang juga didapat dari QA dan staf yang ada diperusahan tersebut setiap tiga bulan  sekali  perusahan  mengontrol  perusahaan  dan mengevaluasi  perusahaan  supaya  tidak  terjadinya fraut  namun  masi  aja  terjanya  kecolongan  dari perusahan.

## 3.5. Hasil Dari Kegiatan dan Uraian Diatas
Kegiatan-kegiatan  dalam  peraturan  OJK  dan yang diterapkan sangat diperlukan agar BTPN Syariah di  Indonesia  supaya  menjaga  kelangsungan  industri perbankan  syariah,  sehingga  nasabah  BTPN  Syariah di  Indonesia  dapat  menerapkan  sistem  pengawasan yang  tertib,  adil,  transparan,  dan  akuntabel  sehingga terhindar  dari  terjadinya  fraud.  sehingga  fungsi  dan peran  tersebut  dapat  dilindungi  oleh  masyarakat khususnya  nasabah  korporasi  BTPN  Syariah  di Indonesia tentunya konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.  Kerigian  yang  diakibatkan  suatu perusahaan  dapat  dihindari  jika  fungsi  pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkala dan teratur secara  terus  menerus,  karena  apabila  perusahaan BTPN Syariah diindonesia mengalami kerugian yang tidak bisa diselamatkan atau pailit melalui kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  maka  yang dirugikan adalah pendanaan dan penyaluran pelanggan  seperti  nasabah  dan  karyawan  itu  sendiri. Tidak  adanya  fraud  apalagi  kebangkrutan  di perusahaan BTPN Syariah di indonesia membuktikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan BTPN Syariah di indonesia mempunyai prinsip integritas yaitu prinsip yang  menjunjung  tinggi  nilai  moral  dalam  setiap aktivitasnya yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam sebuah bentu Kinerja yang dijalani.
Dari penjelasan di atas maka hakikat perlindungan  konsumen  dalam  hal  ini  sangatlah penting nasabah dan pihak BTPN Syariah di indoneisa harus menghilangkan budaya fraud atau tindakan yang akan terjadinya fraud supaya tidak ada namnya yang terjadi  kerugian  perusahaan  perbankan,  maka pencegahan  yang  sudah  diatur  oleh  otoritas  jasa keungan  (OJK)  maka  konsumen  akan  merasakan terlindungi  dan  masyarakat  akan  percaya  terhadap BTPN syariah dan tidak adanya terjadinya fraud dan kebangkrutan perusahaan pembiayaan BTPN Syariah di  indoneisa.  Namun  manusia  sering  tidak  puas  atas yang didapat terkadang terjadi terang-terangan Sebab
jika  terjadi  fraud  apalagi  kepailidtan  perusahaan BTPN Syariah diindoneisa maka nasabah pembiayaan akan mengalami  kerugian finansial.  Secara  eksplisit, Otoritas Jasa Keuangan dan BTPN Syariah harus bisa memastikan lembaga keuangan seperti BTPN Syariah di  indonesia  tetap  eksis  didalam  negri  maupun  luar negri.  Dalam  perbankan  harus  lebih  diteliti  dalam pengauditan  dan  mempelajari cara  cara terbaru  yang semakin  canggi  dalam  suatu  fraud  yang  terjadi  dan memberikan  sosialisasi  terhadap  nasabah  dan  staf BTPN Syariah.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  hasil  yang  diperoleh  di  lapangan dengan menerapkan metode wawancara dan dijelakan pada  bab  sebelum  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  untuk  manajemen  BTPN  Syariah  di Indonesia  hal  ini  OJK  telah  secara  maksimal menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas. perusahaan  yang  bergerak  di  suatu  perbankan langsung,  namun  perlu  dilakukan  pengawasan terhadap  kesehatan  keuangan  perusahaan  perbankan secara berkala dan berkala. Otoritas jasa keuangan dan BTPN  Syariah  di  Indonesia  seolah  mengambil tindakan  jika  terjadi  fraud  di  perusahaan  BTPN Syariah di Indonesia sehingga nasabah dirugikan dan tidak bisa lagi menikmati produk dari BTPN Syariah.
Dan saran untuk PT BTPN Syariah di Indonnesia supaya  lebih  telitih  dalam  mengaudit  laporan pencairan  laporan  keuangan  angsuran  dan  semuanya diaudit  sebab  sering  terjadi  yang  namanya  fraud walaupun  sepeleh  terkadang  itu  yang  membuat  fatal dalam perbankan dan mengikuti perkembangan fraut yang  berkembang  saat  ini  supaya  menanggulangi terjadinya  fraud  dengan  perkembangan  dunia  digital saat ini.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada terkait khususnya pegawai BTPN Syariah yang telah bersedia memberikan data kepada  peneliti.  Dengan  adanya  data-data  tersebut menjadikan penelitian ini lebih valid dan relevan.

## 6. REFERENSI
Abdumannonovna, T. D. (2024). Journal of Education
, Ethics and Value . 3 (01), 136–140.
Faturrahman.  (2022). Eks  CO  Karyawan  BTPN
Syariah  Binuang  Kalsel  Diamankan,  Diduga
Gelapkan Uang Nasabah .
Kalteng.Tribunnews.Com. https://kalteng.tribunnews.com/2022/12/06/eks- co-karyawan-btpn-syariah-diamankan- salahgunakan-jabatan-diduga-gelapkan-uang- nasabah
Jihad,  M.,  Ghifari,  A.,  &  Syarief,  M.  E.  (2023).
Pengaruh  Maqashid  Shariah  Index  dan  Good Corporate  Governance  Terhadap  Kasus  Fraud Pada  Bank  Umum  Syariah  The  effect  of maqashid  shariah  index  and  good  corporate governance to fraud cases of . 4 (1), 80–91. Kariamah.  (2020). pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana (fraud) kecurangan dalam transaksi perbankkan . guepedia.
Mahendra,  R.  (2022). jumlah-penduduk-indonesia- 2022-berdasarkan-data-dukcapil-kemendagri.
Kabar24.Bisnis.Com. Nabiha,  N.  W.  (2024). Tindak  Pidana  Kejahatan Pencucian  Uang  (  Money  Laundering  )  Serta Perlindungan Hukum Bagi Korban . 3 (1).
Pradesyah,  R.,  Yuslem,  N.,  &  Batubara,  C.  (2021).
Fraud  in  Financial  Institutions. Journal  of International  Conference  Proceedings , 4 (2), 341–348. https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1257 Septiani,  N.  W.  (2017). Surat  Edaran  Otoriter  Jasa Keuangan 2017 . 1–14.
Shonhadji, N. (2021). The Determinant of Whistleblowing  Intention  in  the  Case  of  Bank Fraud. Binus  Business  Review , 12 (2),  151–164. https://doi.org/10.21512/bbr.v12i2.6593
Sitompul,  S.  (2022). KECURANGAN  (  FRAUD  )
DITINJAU DARI SISI KUALITAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE , SIZE SERTA KOMPLEKSITAS A  .  PENDAHULUAN  Globalisasi  menimbulkan persaingan  yang  ketat  diantara  perusahaan- perusahaan  untuk  mendapatkan  pangsa  pasar yang dibidiknya . . 2 (1), 26–36.
Subikda,  O.  Y.,  Fahrezi,  R.  S.,  &  Kurniawan,  E.  D.
(2024). Praktik Fraud Dalam Perspektif Novel “ Negeri Para Bedebah ” Karya Tere . 2 .
Sudirman, D. C., Husna, N. A., & Alaika, S. P. (2024).
Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Melindungi Nasabah Perbankan . 2 (1).
Supriyanto, S., Learns Tay, M., Chairika, S., & Maria Theresia  Barahama,  S.  (2022).  Manajemen Risiko  Kecurangan  Pada  Perusahaan  Perbankan Di Indonesia. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,  Teknologi, Dan
Pendidikan , 2 (1), 223–232. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535
Time, S. (2019). Karyawan Bank BTPN Syariah Bali
Gelapkan Dana Nasabah . Seitimes.Com. https://seitimes.com/karyawan-bank-btpn- syariah-bali-gelapkan-dana-nasabah/ Www.btpnsyariah.com. (2019). Kebijakan Anti Fraud PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai  Bank  )  berkomitmen  untuk  melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/ . 4 , 1–3.
Xia,  H.,  Lin,  S.,  Li,  S.,  &  Bardhan,  I.  (2024).  The effect  of  audit  committee  financial  expertise  on earnings  management  tactics  in  the  post-SOX era. Advances  in  Accounting , 64 (July  2021),
100725.
https://doi.org/10.1016/j.adiac.2023.100725