Available Online  At: https://ejourna l.warmade wa .ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN  PAJAK DIMODERASI PREFERENSI RESIKO
Luh Putri Mas Mirayani 1 , RR. Maria Yulia Dwi Rengganis 2 *
1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar *e-mail: putrimasmirayani@unmas.ac.id
Abstract DiPublikasi: 01/07/2023 https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.35-50
The taxation system in Indonesia, namely the self-assessment system, requires taxpayers to do their own tax reporting and this is prone to evasion by taxpayers. However, on the other hand, preventive tax sanctions are used as an effort to prevent this. Th ere are inconsistent results from previous studies related to the tax system and tax sanctions o n perceptions of tax evasion, so risk preference is used as a moderating variable. Risk preference is the extent to which taxpayers dare to take risks in terms of tax reporti ng. These three things are closely related to the perception or intention of the taxpayer to commit or not to commit tax evasion. This research was conducted on individual taxpayers at KPP Pratama South Badung. The type of data used is primary data obtain ed through distributing questionnaires. The sample used is 100 respondents determined by the Slovin formula. The analysis technique used is moderated regression analysis.
The results showed that the taxation system has a positive effect on perceptions of tax evasion. Tax sanctions have a negativ e effect on perceptions of tax evasion, risk preferences are unable to moderate the influence of the tax system on perceptions of tax evasion, and risk preferences strengthen the relationship between tax sanctions and perceptions of tax evasion.
Keywords: system, sanctions, preferences, perceptions of taxpayers

## Abstrak
Sistem perpajakan di Indonesia yaitu self assessment system menuntut wajib pajak melakukan sendiri pelaporan pajaknya dan hal ini rentan terjadi penggelapan oleh wajib pajak. Namun, di sisi lain adanya sanksi pajak yang sifatnya preventif digunakan sebagai upaya pencegahan hal tersebut. Terdapat inkonsistensi hasil atas penelitian sebelumnya terkait sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak, sehingga preferensi resiko digunakan sebagai variabel moderasi. Preferensi resiko merupakan sejauh mana wajib pajak berani mengambil resiko dalam hal pelaporan pajak. Ketiga hal tersebut erat kaitannya dengan persepsi atau n iat wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak.
Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP  Pratama Badung Selatan . Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan adalah 100 orang responden yang ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik analisis yang digunakan adalah moderated regression analysis .
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, preferensi resiko tidak mampu memderasi pengaruh sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak, dan preferensi resiko memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak . Kata Kunci : sistem, sanksi, preferensi, persepsi wajib pajak

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  diperlukan  untuk menunjang kesejahteraan masyarakat bernegara dan untuk melaksanakan hal tersebut Negara membutuhkan dana yang tepat. Dengan bertambahnya  waktu  artinya  penduduk  juga bertambah dan ini juga berarti penambahan jumlag wajib pajak degan ditandai perkembangan ekonomi. Hal  tersebut  menjadi  dasar  Negara  memperoleh sumber  dana  dari  pajak  karena  penerimaan  dari
pajak  dapat  dianggap  sebagai  sumber  pendapatan Negara  (Hafizhah.,  2016).  Pada  kenyataannya penerimaan dari sektor pajak ini di Indonesia setiap tahunnya dirasa tidak dapat memenuhi target.
Ada beberapa hal yang dianggap menjadi alasan target  penerimaan  pajak  tidak  tercapai  khususnya masalah kasus penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak yang cukup terkenal dan famous adalah kasus yang terkait Gayus Tambunan, dalam
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
kasus  tersebut Gayus  yang  merupakan  salah  satu petugas  pajak  melakukan konsoliasi  dengan  wajib pajak  untuk  melakukan  minimalisir  beban  pajak dengan cara melakukan  penggelapan pajak (Suminarsasi, 2012).  Salah  satu kasus  terkenal  ini menimbulkan gap terhadap kepercayaan masyakarat dan  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  pada aparat  pajak  dan secara  umum kepada  Negara,  hal tersebut menciptakan kekhawatiran bagis masyarakat bahwa beban pajaknya yang merupakan kewajiban kepada Negara disalahgunakan (Mirah et al., 2016)
Sistem  perpajakan  menjadi  salah  satu  faktor dasar  timbulnya  niat  wajib  pajak  menggelapkan pajak,  wajib  pajak  memiliki sudut pandang sendiri ketika akan  melakukan pelaporan  pajak dan hal ini dipengaruhi  oleh  kondisi  eksternal  yaitu  sistem perpajakan.  Sistem  perpajakan  yang  berlaku  di Indonesia adalah self  assessment  system. Sistem ini berjalan  dengan  cara  memberikan  wajib  pajak kewwenangan, kepercayaan,  serta  tanggung jawab dalam kaitannya menghitung, melakukan pembayaran  serta  malekukan  pelaporan  langsung besaran pajak yang dibayarkan kepada KPP masing- masing wilayah (Waluyo, 2017). Jadi erat kaitannya keberhasilan  sistem  ini  pada  kesadaran  sukarela wajib  pajak  melakukan  pelunasan  utang  pajak ( voluntary  compliance ),  sehingga  penting  bagi Direktorat Jenderal Pajak melakukan edukasi kepada masyarakan  dan  juga  komunikasi  dua  arah  agar dapat  meningkatkan  niat  wajib  pajak  melakukan pelunasan  utang  pajak  (Damayanti,  Dini,  Nasir, Azwir  dan Paulus, 2017). Namun karena sistem ini menuntut kesukarelaan wajib pajak yang berasal dari internal  wajib  pajak  tidak  menutup kemungkinan akan  menimbulkan hal  negatif,  seperti  munculnya keinginan  wajib  pajak  untuk  melakukan  suatu kecurangan pelaporan, manipulasi atas perhitungan jumlah  pajak  terutang  dan  bahkan  melakukan penggelapan  atas  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan  (Hasanah,  2013)    Maka  dari  itu keberhasilan sistem self  assessment ini hanya akan terwujud jika  wajib  pajak  memiliki  kesadaran  dan kejujuran mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.
Penelitian  milik  (Suminarsasi,  2012)  serta (Pulungan, Riski Hamdani, Taufik, 2015)
menemukan adanya korelasi positif antara hubungan sistem  perpajakan  dengan  persepsi  penggelapan pajak.  Diperkuat  oleh  penelitian mulik  (N,  2014), (Damayanti, Dini, Nasir, Azwir  dan Paulus, 2017), serta  (Ardian,  Raden  Devri  dan  Pratomo,  2015) memberikan  bukti  empiris  bahwa  adanya  sistem perpajakan  memberikan pengaruh  poistif  terhadap persepsi penggelapan pajak. Menurut (Putri, Harmi, Tanjung,  Amries  Rusli  dan  S,  2017)  sistem perpajakan  yang  berhasil  dapat  meningkatkan persepsi  wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.  Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  (Komang  et  al.,  2017)  serta  (Sariani, 2016)  yang  menemukan bahwa  sistem perpajakan memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  persepsi penggelapan  pajak.  Ditambah  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Maghfiroh,  Dhinda  dan Fajarwati,  2016),  (Permatasari,  2013)  dan  (Silaen, Charles dan Basri,  n.d.) yang juga menemukan hal serupa bahwa sistem perpajakan yang berhasil akan menurunkan  niat  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan pajak.
Faktor  lain  yang  menjadi  alasan  wajib  pajak melakukan  penggelapan  pajak  adalah  sanksi perpajakan.  Sanksi  perpajakan  yang  ada  dalam aturan  pajak  sifatnya  preventif  karena  membuat wajib  pajak  menjadi  lebih  hati-hati  jika  ingin melakukan  pelanggaran  atas  norma  perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016). Hal ini juga membuat keberadaan  sanksi  perpajakan  ini  penting  karena dapat digunakan sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan lebih menuruti dan mentaati aturan perpajakan yang  ada  serta  mencegah  wajib  pajak  melakukan pelanggaran perpajakan  dengan sengaja. Dalam hal peraturan pengenaan saksi perpajakan ada beberapa hal  yang  harus diketahui oleh  wajib  pajak,  bahwa tidak  hanya  bisa  dikenakan  sanksi  administrasi mengenai  pelanggaraannya akan  tetapi  jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat wajib pajak juga  bisa  dikenakan  sanksi  pidana,  dan  bisa  juga dikenakan sekaligus kedua sanksi tersebut (adminsitrasi dan pidana). Denda yang terlalu tinggi akan  membuat wajib  pajak  semakin  berkeinginan untuk melakukan  penggelapan  pajak,  hal  ini  juga meningkatkan  niat  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  (Maghfiroh,  Dhinda  dan
Fajarwati,  2016) memberikan  bukti  empiris keberadaan  sanksi  pajak  ini  memberikan  dampak negatif pada  persespi  penggelapan pajak,  sehingga sanksi pajak  yang tegas membuat wajib pajak lebih patuh ketika melunasi kewajiban perpajakannya dan secara langsung menganggap perbuatan penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis.
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya  masih terjadi inkonsistensi hasil antara variabel independen yang  digunakan  dalam  penelitian  dan  variabel dependen  yang  dipakai  oleh  peneliti. Berdasarkan teori kontingensi ada pemikiran yang masih berupa dugaan  bahwa  dalam  kondisi  tertentu ada  faktor situasional  yang  berinteraksi  atas  pengaruh langsung keadaan yang ada. Pendekatan kontingensi digunakan sebagai  teori  dasar  dalam penelitian  ini melihat  ketidaksamaan  hasil penelitian sebelumnya yang  belum mencapai satu jawaban yang pasti sehingga untuk meminimalisir kondisi  tersebut  peneliti  memasukkan  variabel tambahan  untuk  memperoleh  hasil  pengaruh langsung yang lebih akurat, faktor kontingensi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  preferensi resiko  yang  berperan  sebagai  variabel  moderasi  di dalam  hubungan  antar  variabel  independen  dan dependen.
Dengan  adanya  preferensi  risiko  di  dalam menjalankan  memutuskan  tindakan  perpajakan seperti  apa  yang  akan  diambil,  wajib  pajak  akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh preferensi risiko  terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh (Hanafi, 2014) menunjukan  adanya  pengaruh  antara  preferensi risiko  eksekutif  dengan  penghindaran  pajak  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  secara keseluruhan.  (Yuli Lestari Labangu, 2021) menambahkan bahwa preferensi resiko memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Persepsi  merupakan  proses  dimana  individu mengorganisasikan dan  menginterpretasikan untuk memberikan arti bagi lingkungan (Robbins, Stephen P.,  dan  Judge,  2015).  Ini  berarti  persepsi  individu
terhadap perilaku penggelapan  pajak  adalah  proses individu dalam menginterpretasikan  perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan  yang  melingkupi  individu  tersebut. Gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan  bebas  di KPP  Pratama  Badung  Selatan  Tahun  2015-2018 ditampilkan pada Tabel 1. berikut ini.
Tabel 1.
Tingkat Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2015-2018
Sumber: KPP Pratama Badung Selatan (2023)
Dari  uraian  Tabel  1.,  dapat  diketahui  bahwa tingkat  WPOP  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Badung  Selatan  dari  tahun  2015  sampai  dengan tahun 2018 semakin meningkat. Tahun 2018 WPOP yang terdaftar sebanyak 59.630 WPOP namun yang efektif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 26.292 WPOP. WPOP yang menyampaikan SPT sebanyak 22.160 WPOP, hal ini menunjukkan bahwa  tingkat  kepatuhan WPOP  di KPP  Pratama  Badung  Selatan  sebesar  84%. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  tidak konsisten dan  banyaknya kasus  penggelapan  pajak yang  terjadi, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan dimoderasi oleh Preferensi Resiko pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”.
n o Thn WPOP terdaftar WPOP efektif SPT % 1 2015 49.976 26.474 21.325 81% 2 2016 52.443 28.301 21.204 75% 3 2017 55.875 29.007 21.271 73% 4 2018 59.630 26.292 22.160 84%

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Kontigensi
Pendeketan  dengan  teori  kontingensi  ini  muncul berdasarkan asumsi dasar bahwa dalam karakteristik individu  seperti  apapun  dan  dalam  kondisi lingkungan dimana saja  ada  faktor situasional lain yang dapat mempengaruhi hubungan langsung yang sudah  terjadi  (Susmitha, 2012).  Teori  kontingensi merupakan teori  perilaku  yang menyatakan bahwa keadaan  seseorang  dapat  bergantung  pada  situasi internal  dan  eksternal  lingkungannya  (Ganescu, 2012). Teori kontingensi juga merupakan teori yang mampu  untuk  memahami  keseimbangan  serta keterkaitan  yang  ada  pada  kondisi  lingkungan internal maupun eksternal (Tangpong, 2019).. Berdasarkan  hasil penelitian  sebelumnya  yang  telah  dipaparkan menunjukkan  bahwa  adanya  inkonsistensi  hasil antara para peneliti, sehingga sangat mungkin terjadi adanya  faktor  situasional  lain  yang digambarkan dalam bentuk variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan langsung variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Diperkuat  oleh  pendapat  yang  disampaikan (Ghozali,  2016)  dimana  dinyatakan bahwa  alasan inkonsistensi  hasil  tersebut  ada  suatu  variabel penentu yang akan  memperkuat atau memperlemah hubungan  langsung  yang  sudah  ada.  Teori kontingensi menurut (Asri,  2016) merupakan  alat yang  digunakan  untuk  mengintrepetasikan   hasil empiris agar tidak ambigu, yang disebabkan adanya keterbatasan  dalam  penelitian  sebelumnya  yang dirasa  hasilnya kurang memuaskan karena terdapat adanya  perbedaan  dan  harus  segera  dipecahkan secara  dalam  dan  lebih  luas.  Teori  kontingensi merupakan suatu keadaan yang bisa terjadi bisa juga tidak terjadi (bukan merupakan hal yang baku yang hasilnya dapat  direncanakan sebelumnya). Adanya inkonsistensi  hasil  pada  penelitian  sebelumnya merupakan  suatu  kondisi  situasional  yang  masih ambigu,  sehingga  membutuhkan faktor  lain  yang dapat memecah kondisi tersebut, maka digunakanlan variabel  moderasi  untuk  memimalisasi  bahkan menghilangkan ketidakonsistenan  hasil  penelitian sebelumnya tersebut. Maka dari itu keberadaan teori kontingensi  digunakan  untuk  menjelaskan  faktor
situasional  tersebut  dan  diasumsikan  keberadaan variabel  yang  dimasukkan  akan  memperkuat atau memperlemah hubungan langsung yang ada, faktor situasional  yang ada dalam  penelitian  ini diungkapkan menggunakan variabel moderasi yaitu preferensi resiko yang diasumsikan dapat memperkuat pengaruh sistem pajak dan sanksi pajak terhadap  persepsi  penggelapan  pajak  bagi  wajib pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Badung Selatan.

## Sistem Perpajakan
Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk melakukan pelaporan dan perhitungan sendiri keaktifan wajib  pajak  juga dituntut dala sistem ini, serta peran pemerintah disini hanya  sebagai  pembina  dan  pengawas  jalannya sistem tersebut. Sistem perpajakan  yang  menuntut kesukarelaan  dan  kesadaran  individu  ini  oleh (Nickerson,  2009)  saat  dikaitkan  dengan  tarif menimbulkan  kemungkinan  terjadi  korupsi  atau kemungkinan  ketidakjujuran.  Gambaran  sistem tersebut  ditekankan  dilihat  pada  tarif  yang  tinggi atau  rendah  serta  kemana  setiap  pungutan  pajak yang terkumpul apakah sudah benar-bena digunakan untuk  pengeluaran  umum  Negara,  atau  total pungutan itu hanya dikrupsi oleh petugas pajak atau pemerintah.

## Sanksi Pajak
Keberadaan sanksi pajak dijadikan sebagai jaminan bahwa  peraturan  perundang-undangan  memang sudah berlaku  sesuai  dengan standar yang berlaku umum  (norma  perpajakan)  serta  aturan  tersebut ditaati dan  diikuti oleh  semua  wajib  pajak  karena apabila  wajib  pajak  melakukan pelanggaran  wajib pajak  yang  bersangkutan  akan  dikenai  hukuman (Resmi, 2017). Sesungguhnya kebijakan pengenaan sanksi  pajak  ini  bertujuan untuk mendidik  wajib pajak dan kedua bertujuan untuk menghukum yang akan menimbulkan efek jera  agar  tidak melakukan pelanggaran  yang  sleanjutnya.  Mendidik  disini dalam  artian  wajib  pajak  yang  dikenakan  sanksi menjadi lebih patuh karena lebih memahami hak dan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
kewajiban  sehingga  tidak  lagi  dengan  sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran atas aturan  perpajakan.  Selanjutnya  yang  dimasudkan dengan  menghukum adalah  memberikan  efek  jera agar  tidak  melakukan suatu kesalahan yang  sama. Undang-undang  diposisikan  sebagai  rambu  bagi seseorang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan disinilah sanksi  berperan agar  wajib pajak mengikuti rambu yang berlaku tersebut.

## Preferensi Resiko
Prediksi  yang  berbeda  antara  pendapatan  yang diharapkan  dengan  investasi  yang  dimasukkan merupakan definisi  resiko  menurut (Jones,  2004). Semakin besar gap yang terlihat dari kenyataan hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan artinya resiko  yang  melekat  pada  kondisi  tersebut tinggi. (Budiman, 2012) memberikan penjelasan mengenai preferensi resiko yang dapat dibedakan menjadi risk taker dan risk  averse ,  melalui  pengukuran resiko pajak  yang  ditempuh  oleh  individu.  Dimana nantinya  preferensi  resiko  ini  mempengaruhi keputusan  wajib  pajak  yang  secara  sukarela memenuhi  kewjiban  perpajakannya.  Selain  itu, adanya alternatif pilihan serta kendali yang dimiliki wajib  pajak  karena  pelaporan  pajak  dilakukan dengan self  assessment  system membuat  teori tindakan  beralasan  semakin  menjelaskan  alasan preferensi  risiko  wajib  pajak  (Hanafi  dan  Harto, 2014).

## Persepsi Penggelapan Pajak
Dalam hal ini persepsi dapat diartikan sebagai upaya seorang  individu  untuk menstimulasi suatu uraian kegiatan dengan dipenuhi oleh makna. Persepsi juga dapat  digambarkan  sebagai  sebuah  pengalaman mengenai  objek  atau  hubungan  yang  diperoleh seseorang melalui penyimpulan atas objek  tersebut dan hubungannya untuk mendapatkan informasi dan menafsirkan  informasi  itu  dalam  bentuk  pesan (Lubis,  2011).  Sudut  pandang  lainnya  yang disampaika oleh Robbins dan (Robbins, Stephen P., dan  Judge,  2015)  mengenai  pengertian  persepsi sebagai  suatu  proses  individu  menganalisis  atau menginterpretasikan situasional dalam lingkungannya.  Persepsi  yang  berbeda  bagi  tiap
individu  mengenai objek  dan  hak  tersebut sangat bergantung atas kerangka ruang dan waktu. Persepsi dapat dipengaruhi dua foaktor yaitu faktor internal yang  langsung  berhubungan  dengan  diri  seorang individu  berupa  sikap,  kepribadian,  dan  minat berdasarkan  pengalamannya  di  masa  lalu.  Faktor selanjutnya adala faktor ekstrnal atau melihat situasi berdasarkan  waktu  kondisi  kerja  dan  kesadaran mengenai  lingkungkan  sosial.  Saat  dihubungkan dengan penggelapan pajak menurut (Zain, 2007) hal tersebut terkait dengan (1) kemampuan wajib pajak melakukan pengisian  SPT  secara  tepat waktu;  (2) keinginan wajib  pajak  untuk melakukan pelaporan pengahasilan  dengan  lengkap  dan  benar;  (3) ketidakmampuan  wajib  pajak  untuk  melakukan pembayaran  pajak  tepat waktu;  (4)  ketidakpekaan wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk rutin melakukan pembukuan; (5) ketidakmampuan wajib pajak memenuhi keinginan untuk menyetorkan PPh yang telah dipotong dan dipungut; (6) ketidakmampuan  wajib  pajak  untuk  melunasi besarnya  taksir  pajak  terutangnya; (7)  wajib  pajak tidak mampu memenuhi keinginan fiskus mengenai informasi dari  pihak ketiga;  dan terakhir (8)  wajib pajak  melakukan penyuapan kepada  petugas pajak ataupun melakukan tindakan sejenis lainnya bahkan melakukan intimidasi.

## Hipotesis
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  terhadap  Persepsi Penggelapan  Pajak  bagi  WPOP  KPP  Badung Selatan
Awalnya  sistem  perpajakan  dibentuk  untuk menciptakan sistem pemungutan dan  pembayaran pajak yang tinggi sesuai dengan tarif yang berlaku dan dapat diterptanggungjawabkan iurang pajaknya yang  nantinya akan  digunakan  untuk  memenuhi sumber  dana  RAPBN  dari    sektor  pajak.  Di Indonesia khususnya sistem yang dianut adalah self assessment  system dimana  sistem  ini  menuntut wajib pajak yang lebih aktif melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, jadi sistem  administrasi  perpajakan  yang  disediakan oleh  pemerintah  juga  dituntut  untuk  dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak. Hal
ini  dikarenakan  sistem  pelaporan  pajak self asssessment sangat  bergantung  pada  kesadaran individu itu sendiri, tingkat kesukarelaannya untuk membayar  pajak,  serta  pengetahuannya mengenai manfaat atas pajak  yang  harus disetorkan. Sistem administrasi  diharapkan  yang  lebih    sederhana sehingga  mudah  dipahami  oleh  wajib  pajak, menurut (Fatimah dan Wardani, 2017) hal ini akan meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk memenuhi  beban  pajaknya.  Pelaksanaan  sistem perpajakan ini  dianggap sebagai  salah satu faktor eksternal yang memberikan pengaruh pada persepsi seorang wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak  atau  bahkan  menekan  hasratnya  untuk melakukan penggelapan  pajak  (Robbins,  Stephen P., dan Judge, 2015). Diharapkan sistem pajak yang baik akan dapat menurunkan perilaku individu yang ingin melakukan penggelapan pajak, demikian pula sebagainya sistem perpajakan yang tidak baik akan meningkatkan  keinginan  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  (Komang  et  al.,  2017)  menjelaskan bahwa  adanya  sistem  perpajakan  yang  baik memberikan pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak  melakukan  penggelapan  pajak,  maka hipotesis dalam penelitian ini.
H 1 :  Sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif pada  Persepsi  Penggelapan   Pajak  bagi  WPOP KPP Badung Selatan
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan  Pajak  bagi  WPOP  KPP  Badung Selatan
Sanksi  perpajakan  menjamin kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan (norma perpajakan) dan dapat d dikatakan bahwa wajib pajak tidak melanggar u undang-undang g perpajakan. Dengan kata a lain, sanksi adalah tindakan pencegahan untuk memastikan wajib  pajak  tidak melanggar undang- undang  perpajakan.  Sanksi  diperlukan  untuk memastikan bahwa peraturan d dan Undang- Undang g tidak  dilanggar.  Oleh  karena  itu  sanksi dimaksudkan untuk membuat wajib pajak menjadi jera  apabila  tidak  melaksanakan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  seharusnya  dan  juga
menjadi  jaminan  bahwa  wajib  pajak  mematuhi semua peraturan perpajakan. Sanksi pajak dianggap sebagai preventif yang membuat wajib pajak  tidak berani  melakukan  pelanggaran  pada  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  (Resmi,  2017).  Semakin besar  nominal denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan ketidakpatuhan wajib pajak, maka  sesungguhnya  semakin  banyak  celah  bagi wajib  pajak  melakukan  penggelapan  pajak. (Fajarwati,  2016)  memberikan  bukti  empiris persepsi  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  sanksi perpajakan  memberikan  pengaruh  negatif  pada penggelapan pajak. Sanksi pajak yang tegas, ketat, dan  berat  membuatwajib  pajak  lebih  patuh membayar  pajak  dan  menekan  keinginan  wajib pajak  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak karena  dianggap  tindakan  yang  tidak  etis. Sebaliknya  jika sanksi pajak  yang dijalankan oleh aparat pajak tidak tegas dan dirasa tidak mengikat membuat  wajib  pajak  tidak  memiliki  ketakutan untuk  melakukan penggelapan pajak dan meningkatkan  keinginannya  untuk  melakukan penggelapan  pajak,  maka  hipotesis  kedua  dalam penelitian ini.
H 2 :  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  negatif pada  Persepsi  Penggelapan   Pajak  bagi  WPOP KPP Badung Selatan
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  terhadap  Persepsi Penggelapan  Pajak  bagi  WPOP  KPP  Badung Selatan dimoderasi Preferensi Resiko Sistem perpajakan  Indonesia yaitu self  assessment system menjadi  acuan  bahwa  wajib  pajak  harus secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Apabila sistem yang diberlakukan  sudah cukup baik  dan  sesuai dengan aturan  yang  berlaku,  maka  wajib  pajak  akan memberi  respon  yang  baik  dan  patuh  terhadap kewajiban  perpajakannya.  Sedangkan,  apabila sistem yang diberlakukan dirasa  belum cukup baik oleh  wajib  pajak,  maka  dapat  menurunkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan  dan  mendorong  timbulnya  tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya keharusan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sendiri yang dituntut  oleh  sistem  perpajakan  tersebut  maka
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
diharapkan sistem administrasi yang disediakan oleh petugas  pajak  memadai.  Artinya pelaporan  wajib pajak  akan  lebih  mudah,  lebih  cepat,  dan  lebih menyenangkan  sehingga  menimbulkan  dampak positif yaitu kerelaan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi maka  cenderung untuk lebih taat membayar pajak,  sedangkan  apabila  wajib  pajak  memiliki tingkat  preferensi  risiko  yang  rendah  akan cenderung  tidak  taat  dalam  membayar  pajak. variabel preferensi risiko berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis:
H 3 :  Preferensi  Resiko  memperkuat  pengaruh negatif  sistem  perpajakan  terhadap  Persepsi Penggelapan    Pajak  bagi  WPOP  KPP  Badung Selatan
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan  Pajak  bagi  WPOP  KPP  Badung Selatan dimoderasi Preferensi Resiko
Keberadaan  pemberian  sanksi  perpajakan  baik
sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana  bagi wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  perpajakan  membuat  wajib pajak mengurangi keinginannya untuk melakukan penggelapan pajak. Pengenaan sanksi pajak ini akan terjadi saat wajib pajak melakukan pelanggaran atas aturan perpajakan dan terdeteksi oleh petugas pajak, sehingga  pelanggaran  tersebut  akan  dihukum dengan indikasi  kebijakan  perpajakan dan undang- undang  perpajakan  yang  berlaku.  Pelaksanaan mengenai sanksi pajak yang tegas, bagi wajib pajak akan  dianggap  merugikan  apabila  wajib  pajak melakukan pelanggaran dan hal ini akan diperkuat dengan adanya  preferensi  resiko.  Wajib  pajak  yang memiliki  tingkat  preferensi  reisko  tinggi  lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan jika melakukan pelanggaran  pajak.  Berdasarkan  uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H 4 :  Preferensi  Resiko  memperkuat  pengaruh negatif sanksi pajak terhadap ersepsi Penggelapan    Pajak  bagi  WPOP  KPP  Badung Selatan

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  KPP  Pratama Badung  Selatan  yang  berlamay  di  Jalan  Tantular Nomor 14 Desa Renon Kecamatan Denpasar Timur. Definisi Operasional Variabel Sistem Perpajakan  (X 1 ) Sistem  perpajakan merupakan  refleksi dari kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  kebijakan  publik ( public  policy )  yang  telah  ditetapkan  pemerintah, yang  pada  umumnya  dalam  bentuk  perundang- undangan yang menentukan course  of  action yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam  berbagai keputusan  yang  diterbitkan  oleh  instansi  yang bersangkutan  (Zain,  2007).  Dalam  penelitian  ini variabel  diukur dengan indikator yang  disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nickerson, 2009). Dalam menilai penerapan sistem perpajakan diukur dari persepsi responden terhadap 5 indikator yaitu  sebagai  berikut  :  (1)  Keadilan  merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan yang dilihat dari  pengenaan  iuran  pajak  secara  rata  dan
disesuaikan  dengan  kemampuan  wajib  pajak.  (2) Tarif  merupakan  penilaian  penerapan  sistem perpajakan  yang  dilihat  dari  besarnya  iuran  pajak yang  akan  dikenakan  kepada  wajib  pajak.  (3) Prosedur penggunaan merupakan penilaian penerapan  sistem  perpajakan  yang  dilihat  dari prosedur  perpajakan  yang  terkait  perhitungan, pembayaran  dan  pelaporan  sesuai  ketentuan perpajakan. (4) Pengelolaan uang pajak  merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan yang dilihat dari  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  iuran pajak  yang  telah  dibayarkan  oleh  masyarakat.  (5) Sosialisasi  merupakan  penilaian  penerapan  sistem perpajakan  dilihat  dari  kegiatan  penyuluhan perpajakan  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat  untuk  patuh  terhadap  pajak  dan memahami pesan moral akan pentingnya pajak bagi kelangsungan negara.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
Sanksi Pajak (X 1 )
Menurut  (Resmi,  2017)  keberadaan  sanksi  pajak bertujuan sebagai hukum yang preventif agar  wajib pajak  lebih takut melanggar  ketentuan perpajakan. Semakin  tinggi  beban  yang  akan  dibayarkan  jika melakukan  pelanggaran  pajak  akan  memberikan dorongan  untuk wajib  pajak  untuk berlaku  patuh pada  aturan yang ada,  dan menekan kemungkinan wajib  pajak  mencari celah-celah  untuk melakukan penggelapan pajak.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur  sanksi  pajak  wajib  pajak  diambil  dar penelitian milik  (W  Rachmadi, 2014)  dan  (Arum, 2012)  terdiri  dari  tiga  indikator  yaitu  (1)  sanksi pidana  yang  akan  dieknakan  bagi  pelanggar;  (2) besaran  sanksi  administrasi  yang  diberikan  pada pelanggar;  dan  (4)  besarnya  nominal  sanksi  yang diberikan  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran aturan perpajakan.

## Persepsi Penggelapan Pajak (Y)
Persepsi  penggelapan  pajak  adalah  bagaimana individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan tindakan penggelapan pajak itu etis atau tidak etis dipengaruhi oleh lingkungan yang melingkupi individu tersebut (Robbins, Stephen P., dan  Judge,  2015).  Dalam  penelitian  ini  variabel diukur  dengan  indikator  yang  disesuaikan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Fagbemi,  2011). Persepsi  penggelapan  pajak  diukur  dari  persepsi responden terhadap 6 indikator yaitu sebagai berikut :  (1)  Tarif  pajak  merupakan  penilaian  perilaku penggelapan  pajak  berdasarkan  jumlah presentase iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. (2) Keadilan merupakan penilaian perilaku penggelapan pajak berdasarkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan  kondisi  wajib  pajak.  (3)  Diskriminasi merupakan  penilaian  perilaku  penggelapan  pajak berdasarkan pengecualian-pengecualian dalam perpajakan  yang  dinilai  hanya  menguntungkan kalangan  tertentu.  (4)  Manfaat  atas  pajak  yang dibayarkan merupakan penilaian perilaku penggelapan  pajak  berdasarkan  manfaat  yang dirasakan oleh masyarakat atas fasilitas negara yang tersedia dimana dananya bersumber dari pajak.  (5)
Pengelolaan  uang  pajak  merupakan  penilaian perilaku  penggelapan  pajak  berdasarkan  ketepatan pengalokasian dana yang berasal dari uang pajak.

## Preferensi Resiko (M)
Preferensi Risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan  mempengaruhi perilakunya. Preferensi  risiko  ialah  peluang  yang  WP  dapat mempertimbangkan  serta  dijadikannya  prioritas pertama  dari  berbagai  pilihan yang ada.  Indikator pengukuran preferensi resiko adalah sebagai berikut: (1)  Resiko  keuangan.  (2)  Resiko  kesehatan;  (3) Resiko sosial; (4) Resiko pekerjaan.

## Populasi dan Sampel
Responden yang digunakan di dalam penelitian ini adalah  seluruh  WPOP  yang  memiliki  usaha  atau melakukan  perkerjan  bebas  dan  memiliki  NPWP yang terdaftar pada  KPP  Pratama Badung Selatan. Sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan yang dipakai adalah non probability  sampling dengan  teknik  penentuan insidental  sampling.  Incidental  sampling dapat diartikan bahwa  responden  yang  digunakan dalam [enelitian  orang  yang  kebetulan  ditemui  dan memenhui  kriteria  sampel  peneliti  sehingga dijadikan  sebagai  sumber  data  primer  (Sugiyono, 2017). Syarat sampel yang dikatakan layak sebagai responden  dalam  penelitian  adalah  30  sampai dengan  500,  dan  dalam  peneliian  ini  jumlah respondennya sebanyak 100  orang responden yang ditentukan dengan rumus Slovin.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer  dilakukan menggunakan metode  survei  langsung  dengan  teknik  kuesioner dengan  cara  memberikan  seperangkat  pertanyaan atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data  yang  efisien  bila  peneliti  tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang  bisa  diharapkan  dari  responden  (Sugiyono, 2017).    Hasil  jawaban  kemudian  diukur  dengan skala  likert pada  pilihan jawaban responden dinilai dengan 5 skala. Dengan nilai 1 (sangat tidak setuju), 2  (tidak  setuju),  3  (netral),  4  (setuju),  5  (sangat setuju). Namun, metode survei  memiliki beberapa
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
kelemahan, seperti pertanyaan atau pernyataan yang tidak  dimengerti  oleh  responden  sehingga  tingkat pengembalian ( respon rate) menjadi rendah maupun adanya bias tidak merespon ( non-respon bias ). Teknik Analisis Data

## Uji asumsi klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  memastikan bahwa sampel yang diteliti terhindar dari gangguan normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.
Moderated Regression Analysis
Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan model analisis MRA.  Analisis  MRA digunakan  untuk  memperkiran  perubahan  nilai hubungan variabel dependen dan variabel independen  apakah  diperkuat  atau  diperlemah dengan  adanya  variabel  moderasi.  Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
PPP = β0 + β1 SiP + β2 SaP + β3 PR + β4 SiP*PR + β5 SaP*PR+ e…….(1) Keterangan: PPP : Persepsi Penggelapan Pajak SiP  : Sistem Perpajakan SaP  : Sanksi Pajak PR  : Preferensi Resiko β1, β2 : Koefisien regresi ℮ : Error term
Uji Koefisien Determiasi(R 2 )
Menurut (Ghozali, 2016) peneliti butuh mengetahui kemampuan  model yang digunakan  dalam penelitian  mampu  menjelaskan  seberapa  besar pengaruhnya atas variabel dependen.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Dalam  penelitian  perlu  dilakukan  uji  statistik  F untuk memberikan penjelaskan  mengenai variabel bebasyang digunakan dalam penelitian mampu atau tidak  menjelaskan  variabel dependen  secara bersama-sama.  Uji  F  dilakukan  melihat  besarnya nilai  signifikan  F  dari  hasil  resgresi  dengan menggunakan SPSS dan nilai α = 5 persen. Jika hasil regresi dari SPSS tersebut menunjukkan signifikansi
nilai F lebih besar dari 0.05 artinya hipotesis ditolak dan memiliki arti bahwa variabel  independen yang digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  memeliki pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen dan model  regresi  dikatakan tidak  layak sebagai dasar penelitian (Ghozali, 2016) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Dalam penelitian uji t digunakan untuk menunjukkan  pengaruh  masing-masing  variabel independen  yang  digunakan  dalam  penelitian terhadpa  variabel  dependen  atau  bisa  dikatakan bagaimana pengaruhnya secara parsial. Berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari  besarnya nilai signifikansi uji t, apabila nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0.05 artinya  X 1 atau X 2 dan  seterusnya tidka  memiliki pengaurh pada variabel depden di dalam penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  uji  regresi  atas  model  yang digunakan dalam penelitian,  peneliti wajib melakukan  uji  asumsi  klasik  untuk  memastikan model yang digunakan dalam penelitian sudah layak digunakan  untuk  memprediksi dan  menguji fenomenan yang dibahas dalam penelitian ini.

## Uji Normalitas
Uji  asumsi  klasik  tahap  pertama  yang  dilakukan adalah uji  normalitas, dimana pengujian normalitas dalam  penelitian  ini  menggunakan nonparametric test yaitu  uji  K-S  (Kolomogorov  Smirnov,  dan tujuan dilakukan  pengujian  in  iuntuk memastikan bahwa  data  dalampenelitian ini  telah  berdistribusi normal. Untuk membaca hasil pengujian K-S dapat dilihat nilai asymp.sig (2-tailed) apakah di atas 0.05, jika  nilai  di  atas  nilai  batas  tersebut  artinya  data dalam  penelitian  lolos  uji  normalitas  dan  dapat dikatakan data normal.
Tabel 2. Uji Normalitas
Variable Nomalitas
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
Sistem Perpajakan (X 1 ) 0.294 Sanksi Pajak (X 2 ) Preferensi Resiko (M) Sumber: data diolah, 2023
Dapa  dilihat  pada  Tabel  2.  Nilai  yang  dimaksi sebesar  0.294  sudah  jelas  lebih  besar  dari  0.05 artinya data  yang  diguanakan dalam  penelitian ini sudah dipastikan berdistrbusi normal.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menilai  apakah  data  yang  diguanakan  dalam penelitian memeliki  kesamaan variance antar nilai residual variabel bebas.
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas
Variable Heteroskedastisitas Sistem Perpajakan (X 1 ) 0.778 Sanksi Pajak (X 2 ) 0.129 Preferensi Resiko (M) 0.400 Sumber: data diolah, 2023
Untuk mengujinya digunakan metode glejser yang meilihat besarnya signifikansi nilai regresei RES2 di atas  0.05  artinya  data  yang  digunakan  dalam penelitian  bersifat  heteroskedastisitas  data  yang dihindari adalah data yang nilainya homos. Tabel 2. Menunjukkan  nilai  signifikansi  masing-masing variabel  bebas  dalam penelitianini lebih  besar  dari 0.05 hal ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian in bebas dari heteros.

## Uji Multikolinearitas
Pengujian  multikolinearitas  untk  melihat  apakah model  regresi  ini  memiliki  korelasi  antar  variabel bebasnya  dan  untuk  mendeteksi  hal  tersebut dilakukan lah pepngujian ini. Nilai yang digunakan adalah nilai tolerance dan VIF, jika nilai VI <10 dan nilai tolerance >0.10  untuk setiap  variabel.  bebas, artinya tidak terjadi multikoliniearitas.

## Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Variable Multikolinearitas
Tolerance VIF Sistem Perpajakan (X 1 ) 0.494 2.024 Sanksi Pajak (X 2 ) 0.505 1.980 Preferensi Resiko (M) 0.572 1.748 Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  Tabel  2.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa nilai tolerance masing-masing  variabel  memiliki VIF  di  bawah  10  dan  nilai tolerance di  atas  0,10 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi hubungan  multikolinearitas  antar  variabel  bebas tersebut.

## Uji Hipotesis (MRA)
Terdapat empat hipotesis dalam penelutian ini, yaitu pertama  menguji  pengaruh  sistem  perpajakan terhadap  persepsi  penggelapan  pajak.  Kedua menguji  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  persepsi penggelapan  pajak.  Ketiga  menguji  kemampuan preferensi  resiko  memoderasi  pengaruh  sistem perpajakan  terhadap  persepsi  penggelapan  pajak. Keempat  menguji  kemampuan  preferensi  resiko memoderasi  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap persepsi  penggelapan pajak. Pengujian hipotesis ini dilakukan  dengan  uji  interkasi  atau  MRA.  Hasil pengujian  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil Uji MRA
Model Unstandardized Coefficients Signifikansi B 1  (Constant) -2.431 .762 SiP 1.683 .015 SaP -.640 .036 PR .552 .162 SiP*PR -.045 .061 SaP*PR .030 .028 a. Dependent Variable: PPP
Berdasarkan  hasil  uji  pada  Tabel  4.12  diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
PPP  =  -2.431  +  1.683SiP  –  0.640SaP  +
0.552PR – 0.045SiP*PR + 0.030SaP*PR
Berdasarkan ii persamaan  diatas ii dapat  dijelaskan bahwa  nilai ii koefisien  konstanta ii sebesar  -2.431 menunjukkan ii bahwa jika  nilai ii variabel  SiP,  SaP, dan PR sebesar ii nol, maka nilai ii dari PPP ii sebesar  - 2.431.  Nilai  koefisien ii regresi  SiP ii sebesar  1.683 menunjukkan ii bahwa nilai ii SiP naik 1 ii persen maka PPP ii naik  sebesar ii 168,3  persen.  Nilai  koefisien regresi ii SaP  sebesar  (-) 0,640 menunjukkan ii bahwa jika nilai SaP ii naik 1 persen maka PPP turuna ebesar 64.0 persen.
Pada  tabel 3. dapat dilihat beta unstandardized SiP bernilai 1.683 dengan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil  dari  α  =  0,05  yang  berarti  bahwa  Sistem Perpakakan  (SiP)  secara  parsial  berpengaruh pada Persepsi  Penggelapan  Pajak  (PPP).  Variabel  SaP bernilai  negatif  sebesar  0,640  dengan  nilai signifikansi  0,036  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  yang berarti  bahwa  secara  parsial  Sanksi  Pajak  (SP) berpengaruh  pada  Persepsi  Penggelapan  Pajak (PPP).
Hasil ii penelitian  menunjukkan ii nilai  signifikans ii F sebesar 0,000 ii lebih kecil ii dari α = 0,05 yang berarti model ii yang  digunakan ii dalam  penelitiani  telah layak ii ( fit ). Menunjukkan bahwa SiP, SaP  dan PR secara ii bersama-sama ii memprediksi atau ii menjelaskan ii PPP.
Besarnya a nilai Adjusted a R Square adala a 0,640. Hal tersebutamenunjukkan bahwa persepsi atas penggelapan  pajak  dapat a dijelaskan  oleh a sistem perpajakan, a sanksi pajak, dan a preferensi resiko a sebesar 64 persen, sedangkan a sisanya 36 a persen  dijelaskan a oleh  variabel-variabel a lain di a luar model a penelitian.
Sistem a Perpajakan berpengaruh a negatif pada Persepsi a Penggelapan  Pajak
Hipotesis a pertama dalam a penelitian ini adalah a menguji
pengaruh a langsung
sistem a perpajakan  terhadap  persepsi a penggelapan pajak a wajib  pajak a orang  pribadi  KPP a Badung Selatan. Dari a hasil penelitian
diperoleh a unstandaridized coefficient a sebesar  1.683 dengan nilai a signifikansi 0,015 lebih kecil dari  α  = 0,05.  Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  α  =  0,05 berarti  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh terhadap  persepsi  penggelapan  pajak  wajib  pajak orang  pribadi  KPP  Badung  Selatan,  namun berpengaruh  secara  poistif  sehingga  hipotesis  1 ditolak.

## Sanksi Pajak berpengaruh  negatif pada Persepsi Penggelapan Pajak
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung sanksi  pajak  terhadap  persepsi penggelapan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  KPP Badung  Selatan.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh unstandaridized  coefficient sebesar  -.0640  dengan nilai  signifikansi  0,036  lebih  kecil  dari  α  =  0,05. Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  berarti bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  pada  persepsi penggelapan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  KPP Badung Selatan, sehingga hipotesis 2 diterima.

## Sistem  Pajak  pada  Persepsi  Penggelapan  Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Badung Selatan dimoderasi oleh Preferensi Resiko
Variabel  preferensi  resiko  digunakan  sebagai pemoderasi  pengaruh  antara  sistem  pajak  dan persepsi  penggelapan  pajak  wajib  pajak  orang pribadi  KPP  Badung  Selatan.  Koefisien  beta unstandardized interaksi SiP dan PR  bernilai -0.45, dan  hasil  MRA  menunjukkan  signfikansi  (sig.t) koefisien β sebesar  0,061  lebih kecil  dari α  = 0,05. Nilai  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  α  =  0,05 berarti  bahwa  dengan  adanya  preferensi  resiko mampu  memoderasi  pengaruh  sistem  perpajakan terhadap  persepsi  penggelapan  pajak  wajib  pajak orang  pribadi  KPP  Badung  Selatan,  hipotesis  3 diterima .
Sanksi  Pajak  pada  Persepsi  Penggelapan  Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Badung Selatan dimoderasi oleh Preferensi Resiko
Variabel  preferensi  resiko  digunakan  sebagai
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
pemoderasi  pengaruh  antara  sanksi  pajak  pada persepsi  penggelapan  pajak  wajib  pajak  orang pribadi  KPP  Badung  Selatan.  Koefisien  beta unstandardized interaksi SaP dan PR bernilai 0.030, dan  hasil  MRA  menunjukkan  signfikansi  (sig.t) koefisien β sebesar  0,028  lebih kecil  dari α  = 0,05. Nilai  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  α  =  0,05 berarti  bahwa  dengan  adanya  preferensi  resiko mampu  memoderasi  pengaruh  sanksi  pajak  pada persepsi  penggelapan  pajak  wajib  pajak  orang pribadi  KPP  Badung  Selatan,  maka  hipotesis  4 dterima.

## Pembahasan
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  terhadap  Persepsi Penggelapan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Selatan
Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self  assessment  system yang  artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya  dengan  sukarela  dari  kesadarannya sendiri.  Sistem  perpajakan ii yang  sudah  baik, pengelolaan ii uang  dilakukan  dengan ii bijaksana, petugas ii pajak  kompeten ii dan  tidak ii korupsi,  serta prosedur ii pembayaran  pajak  yang ii tidak  berbelit- belit,  belum ii tentu mendorong ii wajib  pajak ii untuk membayar pajak ii dan menganggap ii perilaku penggelapan ii pajak ii merupakan perilaku yang tidak ii etis.  Adanya  sistem  perpajakan  yaitu self assessment  system bagi  WP  membuka ii jalan untuk ii menghitung  pajak ii sendiri  untuk i berusaha meminimalisasi ii jumlah  pajak ii yang  harus dibayar ii dan hal ii ini artinya niat wajib pajak untuk menggelapkan  pajak  menjadi ii lebih ii besar.  Hal  ini tidak  sejalan ii dengan ii penelitian milik i (Komang  et al., 2017) yang menyatakan ii bahwa  sistem perpajakan ii berpengaruh  negatif ii terhadap  persepsi wajib pajak mengenai perilaku ii penggelapan pajak.
Pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap  Persepsi Penggelapan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Selatan
Sanksi  pajak  dianggap  sebagai  salah  satu  sarana yang digunakan oleh petugas pajak untuk menjamin
kepatuhan wajib pajak terhadap UU Perpajakan atau norma  perpajakan  dimana  dapat  dikatakan  wajib pajak  akan  berusaha  menghindari  hal-hal  yang melanggar  aturan  karena  tidak  ingin  dikenakan sanksi. Hal ini tentunya akan menurunkan niat atau persepsi  wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak  karena  wajib  pajak  jadi  memiliki  keinginan untuk  melunasi  utang  pajaknya  sesuai  ketentuan untuk menghindari sanksi yang ada. Hasil a penelitian ini a konsisten  dengan a penelitian  sebelumnya a yang dilakukan oleh  (Maghfiroh, Dhinda dan  Fajarwati,
2016) yang a membuktikan bahwa a persepsi wajib a pajak mengenai a sanksi perpajakan a berpengaruh negatif a pada penggelapan a pajak a (tax evasion).
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  terhadap  Persepsi Penggelapan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Selatan dimoderasi Preferensi Resiko
Variabel preferensi resiko terbukti mampu memoderasi  pengaruh  sistem  perpajakan  pada persepsi  penggelapan  pajak.  Sesungguhnya sistem perpajakan self  assessment menuntut wajib  pajak untuk memiliki kesadaran  mengenai kewajibannya melunasi utang perpajakan tanpa adanya ketidakrelaan.  Adanya  perubahan  dalam  sistem menjadi lebih mudah digunakan membuat pelaporan pajak  tidak sulit dilakukan  oleh  wajib  pajak,  lebih cepat  dalam  melaporkan,  serta  menimbulkan perasaan  menyenangkan  bagi  wajib  pajak  akan menimbulkan efek positif yang mebuat wajib pajak lebih  rela  membayar  pajak.  Wajib  pajak  dengan preferensi  resiko yang  tinggi  akan  merasa dimudahkan dan diuntungkan dengan adanya sistem perpajakan  tersebut, dengan  demikian  resiko  yang mungkin  timbul  dari  pelaporan  pajak  akan berkurang dan keinginan wajib pajak untuk melunasi utang  pajaknya  semakin  meningkat  sehingga mengurangi niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
Hasil  MRA  pada  Tabel  3.  menunjukkan koefisien pengujian interaksi antara SiP  (Sistem Perpajakan) dan  PR  (preferensi  resiko)  menunjukkan  nilai negatif (0.045) dengan signifikansi 0.061 lebih besar dari α  (0,05) artinya preferensi resiko  tidak mampu
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC -BY-SA 4.0 License
memoderasi  hubungan  sistem  perpajakan  pada persepsi kepatuhan wajib pajak .
Pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap  Persepsi Penggelapan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Selatan dimoderasi oleh Preferensi Resiko
Pemberian a sanksi perpajakan a yang berat a akan menimbulkan a persepsi dalam a diri membayar a pajak a bahwa pajak a merupakan a ancaman, karena a mengurangi jumlah a pendapatan yang a diperoleh. Penegakan a sanksi  pajak yang a ketat  dan a berat akan a membuat wajib a pajak patuh a membayar pajak a dan  tindakan a penggelapan  pajak a dianggap perilaku a yang tidak a etis. Keberadaan a sanksi pahak a baik sanksi a administrasi a maupun saksi a pidana  membuat a wajib  pajak  menjadi a lebih patuh a memenuhi kewajiban a perpajakannya. Pengenaan sanksi a pajak  ini akan a terjadi saat a wajib pajak a melakukan
pelanggaran a atas aturan
perpajakan  dan  terdeteksi  oleh  petugas  pajak, sehingga  pelanggaran  tersebut  akan  dihukum dengan indikasi  kebijakan  perpajakan  dan undang- undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki  tingkat  preferensi  reisko  tinggi  lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan jika melakukan pelanggaran pajak.
Dalam penelitian ini preferensi  resiko  memperkuat pengaruh langsung yang diberikan sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak . Hasil MRA pada Tabel 4.12 menunjukkan hasil dengan nilai unstrandardized  coefficient sebesar  0.030 dan nilai signifikansi  0.028  lebih  kecil  dari  α  (0,05) memberikan bukti empiris  bahwa  preferensi  resiko memperkuat hubungan sanksi  pajak  pada  persepsi penggelapan  pajak.  Wajib  pajak  dengan preferensi resiko  yang  tinggi  akan  lebih  berhati-hati  dalam melakukan  pelunasan  utang  pajak  dan  tidak melakukan  kesalahan  untuk  menghindari  sanksi yang  mungkin  ditimbulkan  sehingga  wajib  pajak yang demikian tentunya memiliki niat penggelapan pajak yang sangat kecil.
A V. KESIMPULAN a DAN a SARAN Berdasarkan a hasil analisis a dan uraian a pada bab a sebelumnya,  maka a dapat  diambil a kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem a perpajakan berpengaruh a positif pada persepsi penggelapan pajak.
2. Sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  pada persepsi penggelapan pajak .
3. Preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh sistem  perpajakan  pada  persepsi penggelapan pajak.
4. Preferensi resiko memperkuat pengaruh dari sanksi  pajak  pada  persepsi  penggelapan pajak.
Terdapat a beberapa
keterbatasan a dalam penelitian a ini sehingga masih a diperlukan pengembangan a dan  perbaikan a guna  memperoleh hasil a penelitian  yang  lebih a baik  pada  penelitian- penelitian a selanjutnya. Beberapa a keterbatasan yang dapat a disampaikan  dalam a penelitian  ini  yaitu: i (1) Penelitian ini a memiliki keterbatasan pada
kesimpulan  yang  didasarkan  pada  persepsi  dari wajib pajak orang pribadi  yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung  Selatan  saja. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi mengenai persepsi wajib pajak yang terdaftar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak  Pratama di Bali. (2) Penelitian a ini menggunakan a kuesioner yang a bersifat self assessment (responden a menilai  dirinya a sendiri), dikhawatirkan responden a hanya mengarahkan a responnya  ke  arah  yang  positif. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui a wawancara
untuk a memberikan hasil a penelitian yang a lebih a meyakinkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardian, Raden Devri dan Pratomo, D. (2015).
Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan (Tax Evasion)
Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). E – Proceeding of Management , 2 (3), 3169–3178. Arum, H. P. (2012). engaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP Cilacap. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Asri, I. K. S. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Ojs.Unud.Ac.Id , 16 , 72– 100.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/artic le/download/15182/14302
Budiman, J. dan S. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Disertasi S3. Universitas Gadjah Mada. Carolina, V. Repository.Umy.Ac.Id . http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/17163/9  BAB V.pdf?sequence=9&isAllowed=y Damayanti, Dini, Nasir, Azwir dan Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). JOM Fekon , 4 (1), 426–440.
Fagbemi, T. O. and O. M. U. (2011). An Appraisal of The Determinants of Timeliness of Audit Report in Nigeria: Evidence From Selected Quoted Companies. Business Intelligence Journal.
Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id . https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak /article/view/643
Fatimah dan Wardani. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Jurnal.Ustjogja.Ac.Id .
https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi dewantara/article/view/20
Ganescu. (2012). Assessing corporate social performance from a contingency theory perspective. Elsevier . https://www.sciencedirect.com/science/article/p ii/S221256711200264X
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hafizhah., I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan  Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi.
Hanafi, U. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Ejournal3.Undip.Ac.Id , 3 (2), 1–11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounti ng/article/view/6180
Hasanah, N. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1). Journal.Unj.Ac.Id , 8 (1). http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana- akuntansi/article/view/651 Jones, C. P. (2004). Analyzing stock market volatility using extreme-day measures. Journal of Financial Research , 27 (4), 585–601.
https://doi.org/10.1111/J.1475- 6803.2004.00109.X Komang, N., Dewi, T. J., Lely, N. K., & Merkusiwati, A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).
Ojs.Unud.Ac.Id , 18 , 2534–2564.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/articl e/download/27207/18056
Lubis, A. I. (2011). Akuntansi Keperilakuan (2nd ed.). Salemba Empat.
Maghfiroh, Dhinda dan Fajarwati, D. (2016).
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.
Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id , 7 (1), 39–55.
Mirah, A. A., Paramita, P., Ayu, G., & Budiasih, N.
(2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
Ojs.Unud.Ac.Id , 17 , 1030–1056. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/artic le/download/19884/16024 N, H. M. A. dan C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
Ejournal3.Undip.Ac.Id , 3 (3), 1–7. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounti ng/article/view/6045
Nickerson, I. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion.
Researchgate.Net .
Permatasari, I. dan H. L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Priadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal Of Accounting . Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2016). Perpajakan .
Pulungan, Riski Hamdani, Taufik, T. dan J. (2015).
Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). JOM Fekon ,
2 (1), 1–14.
Putri, Harmi, Tanjung, Amries Rusli dan S, A.
(2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. JOM Feko , 4 (1), 2045–2058.
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus . Salemba Empat.
Robbins, Stephen P., dan Judge, T. A. (2015).
Perilaku Organisasi . Salemba Empat.
Sariani, P. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada.
Ejournal.Undiksha.Ac.Id . https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/ article/view/8986
Silaen, Charles dan Basri, Y. M. dan A. (n.d.). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jom FEKON , 2 (2), 1–15. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) .
Alfabeta.
Suminarsasi, W. dan S. (2012). Pengaruh Keadilan,
Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Simposium Nasional Akuntansi XV Universitas Gajah Mada Yogyakarta .
Susmitha, Y. (2012). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Manajerial Dengan Locus Of Control dan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Pemoderasi. Researchgate.Net .
Tangpong, H. (2019). Toward an agent-system contingency theory for behavioral supply chain and industrial marketing research. Industrial Marketing Management , 83 , 134–147. https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2018. 10.003
W Rachmadi. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama. Ejournal3.Undip.Ac.Id , 3 (2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounti ng/article/view/6181
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (12th ed.).
Salemba Empat.
Yuli Lestari Labangu, U. D. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN  PERATURAN PAJAK DAN PREFERENSI  RISIKO TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB PAJAK ATAS PELAPORAN  SPT ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari ). JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN , 5 (2), 146–
161. https://doi.org/10.33772/JAK-
UHO.V5I2.15927
Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan . Salemba Empat.