## MENYOAL KESENJANGAN DAN DISKRIMINISI PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
1 Risky Novialdi, 2 Isvarwani, 3 Fauzi, 4 Ilyas Ismail, dan 5 Muammar Qadafi 1,2,3 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Almuslim
4,5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Almuslim (Penulis korespondensi: hera.aldyra@gmail.com)
Diterima: 31 Oktober 2021; Disetujui: 28 Desember 2021; Dipublikasikan: 29 Desember 2021

## Abstrak
Disabilitas menjadi  topik  permasalahan  yang  serius  periode  belakangan  ini,  hal tersebut  dikarenakan penyandang disabilitas rawan akan berbagai tindakan diskriminasi secara fisik maupun mental, bahkan difabel  rentan menjadi  korban  pelecehan  seksual  dalam  ruang lingkup  keluarga ataupun  non  difabel. Para disabilitas menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas seringkali  di  tolak  dengan  alasan  keterbatasan  mereka,  bahkan  ada  beberapa  yang  menjadikan  sehat jasmani  dan  rohani  sebagai  syarat  utama  untuk  bisa  mangakses  bidang-bidang  tertentu.  Bahkan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  terhadap  penyandang  disabilitas  masih  dijumpai  di  lokasi sekitar. Kesenjangan yang diterima oleh penyandang disabilitas menjadi tekanan tersendiri bagi para difabel  untuk  memenuhi  segala  aspek  kebutuhannya.  Pemenuhan  hak-hak  disabilitas  masih  kurang diperhatikan, baik dalam sarana bangunan atau infastruktur, maupun fasilitas-fasilitas di tempat umum. Ketidaksetaraan  juga  terjadi  dalam  sektor  pendidikan,  lapangan  pekerjaan,  politik,  dan  aksesibilitas terhadap  transportasi.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  perlakuan  yang  berbeda  yang  diterima  oleh penyandang disabilitas terhadap layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Kata kunci : Penyandang Disabilitas; Kesenjangan; Diskriminasi; Hak Asasi Manusia; Layanan Publik.

## Abstract
Disability has become a serious problem topic in recent times, this is because people with disabilities are prone to various acts of discrimination physically and mentally, even people with disabilities are vulnerable to being victims of sexual harassment within the family or non-disabled spheres. People with disabilities face various problems in their daily life. Persons with disabilities are often rejected on the grounds of their limitations, there are even some who make physically and mentally healthy as the main requirement  to  be  able  to  access  certain  fields.  Even  human  rights  violations  against  persons  with disabilities are still found in nearby locations. The gap that is accepted by people with disabilities is a separate pressure for people with disabilities to meet all aspects of their needs. Fulfillment of disability rights is still  lacking in  attention,  both in  building  facilities  or infrastructure,  as  well  as facilities  in public places. Inequality also exists in the sectors of education, employment, politics, and accessibility to transportation. This shows that there is a different treatment received by persons with disabilities towards public services that are friendly to persons with disabilities.
Keywords : Persons with Disabilities; Inequality; Discrimination; Human Rights; Public Services.

## PENDAHULUAN
Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan terbebas  dari  segala  tindakan  kriminal maupun  kekerasan.  Perlindungan  dan jaminan seharusnya tidak hanya didapatkan oleh  mereka  yang  memiliki  kondisi  fisik yang  sempurna  tetapi  mereka  yang mempunyai  keterbatasan  fisik  dan  mental juga  harus  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah  dan  lingkungan  masyarakat  di sekitarnya.
Kelompok  minoritas  kerap  kali mengalami  deskriminasi  baik  itu  melalui perkataan  maupun  perbuatan,  seperti  yang dialami oleh sejumlah penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 th 2016 pasal  1  ayat  1  penyandang  disabilitas merupakan  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental  atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan kesetaraan hak ( Widjaja et al. , 2020).
Pada  umumnya  masyarakat  akan
memandang disabilitas sebagai
keterbatasan seseorang secara fisik sehingga  mereka  membutuhkan  bantuan khusus  serta  kesulitan  bahkan  tidak  bisa mendapatkan  pendidikan  dan  fasilitas publik yang layak untuk kehidupan sehari-
hari. Penyandang disabilitas harus mendapatkan  perlindungan  seperti  yang tercantum dalam UU No. 8 th 2016 pasal 1 ayat  5  yang  menentukan  perlindungan terhadap  para  penyandang  disabilitas merupakan  upaya  yang  dilakukan  secara sadar  untuk  menjaga,  memelihara  serta memperkuat hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas.
Kurang  lebih  dari  15  persen penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas, mereka adalah sebuah kelompok  minoritas  terbesar  di  dunia. Sedangkan  di  Indonesia,  menurut  Badan Pusat  Statistik  (SAKERNAS)  pada  tahun 2011  ada  sekitar  24  juta  dari  keseluruhan penduduk  Indonesia  yang  merupakan penyandang disabilitas (International Labor Organization,  2013).  Sebagai  bagian  dari warga negara, sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perhatian  lebih,  seperti  mana  wujud  dari upaya  pengamanan  terhadap  berbagai respon  diskriminasi  dan  pelanggaran  hak asasi  manusia.  Spesifikasi  tersebut  dapat dipandang sebagai salah satu  upaya untuk memaksimalkan  pemajuan,  perlindungan dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  secara universal ( Ndaumanu, 2020).
Pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas terus meningkat tiap tahun,  pada  tahun  2015,  ada  sekitar  29 orang  perempuan  penyandang  disabilitas yang  menjadi  korban  dari  kekerasan,  baik
kekerasan  seksual,  fisik,  dan  finansial.
Berdasarkan  data  dari  Pusat  Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas (SAPDA) kekerasan serupa terus meningkat menjadi 33 kasus pada 2016 dan 35  kasus  terjadi  pada  tahun  2017 (Solehudin, 2018). Kekerasan tersebut bisa diakibatkan  faktor  lingkungan  tempat tinggal mereka, bahkan kerap kali keluargalah yang menjadi aktor utama yang melakukan  kekerasan  terhadap  mereka, belum  maksimalnya  implementasi  UU Disabilitas  juga  merupakan  salah  satu faktor  yang  menyebabkan  perlakuan  tidak manusiawi terjadi kepada mereka (Alfons, 2018).
Beberapa  bentuk  pelanggaran  lain yang  sering  dialami  oleh  penyandang disabilitas  yaitu  minimnya  ketersediaan fasilitas  dan  akses-akses  yang  mendukung penyandang  disabilitas  ketika  berada ditempat umum, penolakan yang dilakukan baik  secara  halus  maupun  keras  oleh beberapa pihak ketika penyandang disabilitas melamar suatu pekerjaan, bahkan  penolakan  juga  diberikan  ketika mereka ingin mengayomi pendidikan yang lebih tinggi karena dianggap tidak mampu untuk  menerima  dengan  baik  pelajaran yang diberikan (Khuluqi, 2016).
Penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi saat menggunakan transportasi umum. Pada awal 2011, sebuah
maskapai penerbangan Indonesia dilaporkan  oleh  penyandang  disabilitas karena  telah  melanggar  layanan  bagi penyandang disabilitas. Pelanggaran tersebut berupa pemaksaan terhadap penyandang disabilitas untuk menandatangani  surat  keterangan  sakit yang diminta oleh awak pesawat, beserta isi surat yang menyatakan bahwa penyandang cacat  harus  bertanggung  jawab  atas sakitnya penumpang lain.
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka dalam  tulisan  ini,  penulis  memfokuskan untuk  membahas  dua  hal.  Pertama,  fakta dan  bentuk-bentuk  perlakuan  komunitas, masyarakat  dan  pemerintahan  terhadap peyandang  disabilitas  yang  melanggar HAM. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah  untuk  mengurangi  tindakan kekerasan tersebut dan menunjang pemenuhan hak mereka.

## METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan menggunakan  metode Library  Research dengan mengumpulkan data-data sekunder dari  jurnal,  surat  kabar,  artikel  serta laporan-laporan  lainnya.  Sumber-sumber tersebut akan ditelaah dan dianalisis terkait kesenjangan yang terjadi bagi penyandang disablilitas dalam hal pemanfaatan layanan fasilitas publik.

## PEMBAHASAN

## Masyarakat, Pemerintahan, dan HAM
Setiap  warga  negara  memiliki  hak yang  sama,  kesempatan  yang  sama  dan kedudukan  yang  sama  dalam  masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat  perbedaan  berdasarkan  golongan- golongan  tertentu.  Beberapa  golongan sering  mengalami  kerentanan  terhadap deskriminatif  tertentu.  Begitupun  yang sering  dialami  oleh  kelompok  minoritas seperti  penyandang  disabilitas.  Banyak masyarakat  yang  masih  kurang  peduli dengan  hak-hak  penyandang  disabilitas. Bahkan ada beberapa dari masyarakat yang masih  memandang  rendah  mereka  yang memiliki  keterbatasan.  Dalam  pandangan masyarakat  para  penyandang  disabilitas  di pandang makhluk yang tidak normal, lemah dan  terbelakang  sehingga  perlu  dikasihani dan  kerap  kali  mereka  dianggap  sebagai beban.
Seharusnya masyarakat lebih terbuka  terhadap  penyandang  disabilitas, bahwa  mereka  bukan  hanya  sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan mendapatkan  layanan  dasar  dari  pusat Rehabilitasi Rumah Sakit daerah, rendahnya kualitas hidup menjadi persolan utama  penyandang  disabilitas,  kondisi penyandang  disabilitas  dapat  dilakukan dengan  tiga  tolak  ukur  yaitu  :  pendidikan, kesehatan  dan  masalah  daya  beli  atau finansial. Dalam bidang ekonomi
permasalahannya  berhubungan  dengan prospek kerja kedepannya maupun peluang untuk  membangun  usaha  secara  mandiri atau wirausaha dalam skala sekecil apapun.
Hal  inilah  yang  memicu  beberapa pelanggaran  HAM  terjadi  kepada  mereka. Berikut  ini  akan  dipaparkan  beberapa pelanggaran  HAM  yang  terjadi  pada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas ataupun pemerintahan (Cahyono, 2020).

## Aksesibilitas Terhadap Layanan Publik
Pemenuhan  prasarana  serta  akses- akses bagi penyandang disabilitas di tempat umum harus lebih diperhatikan, penyandang  disabilitas  juga  berhak  dalam penggunaan fasilitas dalam sektor bangunan dan transpotasi. Menurut Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang  Bangunan  mengatur  bahwa  semua bangunan  gedung,  kecuali  tempat  tinggal pribadi, wajib menyediakan sarana/ prasarana bagi penyandang difabel (Trimaya, 2018).
Sebenarnya kemudahan akses memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam  bersosialisasi  dalam  lingkungan masyarakat.  Akses  minimal  yang  harus pemerintah  sediakan  untuk  penyadang disabilitas  yaitu  pengadaan  akses  ruang publik,  aksesibilitas  secara  fisik  terhadap fasilitas  umum  dan  sarana  transportasi.
Berdasarkan  UU  No.  28  tahun  2009  yang mengatur tentang lalu lintas dan transportasi  dimuat  mengenai  kewajiban dalam  pemenuhan  hak  atas  akses  yang mudah bagi penyandang disabilitas, karena memungkinkan bagi penyandang disabilitas  untuk  memiliki  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  dengan  memberikan SIM D pada saat ini ( Syafi'ie, 2014).
Namun,  kesetaraan  dalam  hal penggunaan    fasilitas-fasilitas  umum  dan tranportasi  masih  kurang  diimplementasi- kan. Meskipun pemerintah sudah berupaya dalam  membangun  sarana  khusus  seperti tempat  parkir  khusus  disabilitas  tetapi masih banyak sarana yang kurang bersahabat dengan penyandang disabilitas, trotoar yang tidak mendukung bagi mereka, elevator yang terlalu sempit untuk mereka gunakan  dan  sarana  sanitasi  yang  tidak mendukung.  Selain  pemenuhan  dalam pemenuhan  sarana  bangunan/infrastruktur dan transportasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas, kesadaran masyarakat  akan  hak-hak  disabilitas  juga sangat diharapkan disini (Hasanah, 2017).
Pemenuhan Hak Pendidikan dan

## Pekerjaan bagi  Penyandang Disabilitas
Para  penyandang  disabilitas  masih terkendala  oleh  syarat  “sehat  jasmani  dan rohani”,  di  mana  merupakan  syarat  umum yang harus dimiliki setiap orang pada setiap kondisi,    misalnya  ketika  mendaftar  untuk
mahasiswa  baru,  persyaratan  ini  selalu ditampilkan sebagai salah satu persyaratan umum  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon mahasiswa. Juga terkait dengan pekerjaan, kondisi  ini  sering  kali  dibutuhkan  saat menerima  pencari  kerja  baru  (Lutfiani,, 2018).
Selama  ini  sering  kali  anak-anak yang menyandang disabilitas ditolak ketika akan  mendaftar  di  sekolah  umum  karena keterbatasan yang dimiliki sehingga diminta  untuk  bersekolah  di  Sekolah  Luar Biasa (SLB). Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan keterbatasan tenaga pendidik serta  sarana  dan  prasarana.  Berdasarkan data  BPS  2014  lalu,  Indonesia  memiliki tingkat  pengangguran  yang  tinggi  yakni mencapai  7,39  juta  jiwa  menganggur, jumlah tersebut telah mencakup penyandang disabilitas dan penduduk biasa.
Seharusnya  penyandang  disabilitas mendapatkan hak dalam pekerjaan sebagai bentuk  eksklusif  dari  ranah  Hak  Asasi Manusia  yang  harus  diberikan  oleh pemerintah.  Sehat  fisik  atau  tidak  cacat fisik yang ditetapkan untuk  pelamar kerja atau  anak-anak  yang  ingin  menekuni pendidikan merupakan bentuk diskriminasi ringan.  Deskriminasi  ini  pernah  terjadi  di pemerintahan  kota  Surabaya,  kepada penyandang disabilitas pada saat pemilihan Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS). Meskipun  keterbatasan  fisik  tidaklah mengurangi tingkat kepintaran dan
kapasitas seseorang dalam menjadi aparatur negara.
Kasus yang terjadi kepada penyandang disabiltas yang dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya dengan menolak  mendaftarkan  Calon  pegawai
Negeri Sipil kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga Wuri Handayani seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mengajukan gugatan  kepada  Pemkot  Surabaya  kepda Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) Surabaya pada Februari 2005 atas perlakuan  deskriminatif  yang  dilakukan. Akibat  gugatan  tersebut  PTUN  Surabaya akhirnya  memutuskan  Pemkot  Surabaya terbukti  bersalah,  sehingga  gugatan  Wuri dikabulkan.
Pemkot Surabaya mengajukan banding  kasus  ini  kepada  Mahkamah Agung  (MA)  akibat  tidak  terima  dengan keputusan yang diberikan PTUN Surabaya. Wuri memenangkan kasus tersebut pada 8 Desember  2009  berdasarkan  surat  Nomor Register 595/K/TUN/2005. Tindakan yang dilakukan  pemerintahan  Surabaya  lakukan dengan  menolak  CPNS  dengan  sebab keterbelakangan  fisik  merupakan  tindakan yang melanggar HAM terhadap penyandang  disabilitas  karena  mereka berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Hamidi, 2016).
Kasus serupa juga terjadi pada Drg. Romi  Schoffpa  Ismael  yang  tidak  bisa
menjadi  PNS  karena  keterbatasan  yang dimilikinya,  ia  mengikuti  Seleksi  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  pada  tahun 2018  dan  dinyatakan  lulus  dengan  hasil memuaskan.  Bahkan,  dia  tergolong  salah satu  dari  semua  peserta.  Gelarnya  dicabut oleh Pemkab Solok Selatan dikarenakan ia seorang  yang  mengalami  keterbatasan. Romi  menempuh  segala  cara  untuk memperoleh keadilan, diantara perjuangannya  yaitu  dengan  meminta perlindungan  hukum  kepada  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Padang,  dengan harapan  dapat  mengawal  perjuangannya mencari keadilan.
Romi juga pernah meminta keadilan dengan  mengirim  surat  kepada  Istana Presiden  pada  25  Maret  2019  dengan  isi yang  menjelaskan  kronologis  dirinya  dari awal bekerja di Puskesmas Talunan hingga lulus tes CPNS yang kemudian dicabut oleh Bupati Solok Selatan. Tidak hanya kepada istana  kepresidenan,  surat  tersebut  juga ditembus  kepada  sejumlah  lemabaga pemerintah  lainnya  seperti  Kemenkes,  PB PDGI,  Kapolri,  Komnasham,  Gubernur Sumbar, DPRD Solok Selatan, Polres Solok Selatan dan Panselda Solok Selatan. Romi juga  menuju  Kementerian  Dalam  Negeri untuk  bertemu  Mendagri  Tjahjo  Kumolo, terkait penolakan Pemkab setempat, Tjahjo menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki  hak  yang  sama  didepan  negara, dan  alasan  menolak  Romi  sebagai  PNS
dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan merupakan tindakan yang melanggar HAM (Movanita, 2019).

## Ketidaksetaraan dalam Sektor Politik
Ketidaksetaraan dalam sektor politik  juga  bagi  penyandang  disabilitas. Harus  mampu  menulis,  membaca  dan berbicara merupakan syarat untuk mendapatkan  hak  pilih,  dengan  syarat tersebut  dapat  memperkecil  kesempatan bagi  mereka  yang  memiliki  keterbatasan yang  hanya  mampu  berbicara  dengan bahasa  isyarat.  Dalam  dunia  perpolitikan belum ada satupun partai yang menerapkan kebijakan  terhadap  perlindungan  bagi penyandang difabel.
Berbagai  kesulitan  dialami  oleh penyandang disabilitas
ketika
mengapresiasikan hak pilih dan hak untuk dipilih, salah satunya adalah tidak dilengkapinya  kertas  suara  dengan  braile bagi penyandang tuna netra. Kesulitan juga dialami  oleh  tuna  daksa,  dimana  tidak disediakannya  tempat  pemungutan  suara yang sesuai dengan kerakteristik keterbatasan mereka. suara para penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan juga  masih  rentan  dimanipulasi  (Yulius, 2020).
Memiliki  kekurangan  bukan  berarti menjadi  halangan  untuk  berperan  dalam dunia  sosial,  olahraga,  hukum  dan  politik.
Itu  artinya  kaum  difabel  tanpa  terkecuali bisa  ikut  berpartisipasi  dalam  panggung politik. Banyak masyarakat yang
menganggap mereka yang memiliki keterbatasan tidak mampu untuk berkontribusi  dalam  dunia  perpolitikan. Padahal  jika  dilihat  ada  beberapa  tokoh politik yang berpengaruh meskipun mempunyai keterbatasan. Menurut Ramadhan (2018), ada empat orang politisi yang  merupakan  seorang  dofabel  yang berpengaruh di dunia yaitu :
1. Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur) merupakan Presiden
Republik
Indonesia  yang  ke-4,  Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur merupakan seorang pemimpin yang  memiliki  keterbatasan  fisik. Beliau  memegang  jabatan  sebagai orang yang berpengaruh nomor satu di Indonesia  pada  tahun  1999  hingga 2001.  Gus  Dur  dijuluki  ‘Bapak Tionghoa’  karena  membuat  kebijakan yangakan  selalu  dikenang  sepanjang masa,  ketika  beliau  membuat  etnis Tionghoa  di  Indonesia  lepas  dari deskriminasi.
2. Franklin  D.  Roosevelt ,  seorang presiden  dari  Amerika  Serikat  ke-32 dan  beliau    merupakan  satu-satunya presiden AS yang dapat terpilih empat kali  secara  berturut-turut  dari  tahun 1933 hingga 1945. Dibalik semua itu ia mengidap penyakit polio yang
memprihatinkan  yang  membuatnya cacat  hingga  lumpuh  yang  dialami sejak  tahun  1921  ketika  usianya memasuki 39 tahun. Selama
kepemimpinannya  pencapaian  yang berhasil  Roosevelt  raih  yaitu  berhasil membantu  AS  memulihkan  diri  dari masa Great Depression (depresi hebat). Roosevelt  mengonsepkan  AS  untuk menjadi “Gudang Senjata Demokrasi” dalam melawan kekuatan Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang  ketika perang
dunia kedua.
3. John  McCain merupakan  sseorang politisi  dari  Amerika  Serikat  yang mempunyai  jabatan  sebagai  senator Amerika  yang  berasal  dari  Arizona. McCain  merupakan  lulusan  Angkatan Laut  yang  sempat  mengalami  nasib tragis  terhadap  kemampuan  fisiknya akibat  perang  Vietnam.  Pada  tahun 1981  McCain  pensiun  dari  Angkatan Laut (AL) dengan pangkat Kapten dan pindah  ke  Arizona,  setelah  pensiun  ia terjun  ke  dunia  perpolitikan.  Dia terpilih  menjadi  anggota  Dewan selama dua periode, dan menjabat lima kali  di  Senat  pada  masa  jabatannya (terakhir  pada  2016),  dan  meloloskan UU  McCain-Feingold  pada  2002 selama masa jabatannya. McCain juga mencalonkan  diri  dalam  pemilihan presiden  2008,  namun  dimenangkan oleh Barack Obama.
4. Jean-Marie  Le  Pen adalah  anggota Parlemen Eropa dan merupakan kandidat  presiden  tiga  kali  yang memiliki  keterbatasan  melihat  dengan mata  kirinya.  Jean-Marie  Le  Pen adalah pemimpin Partai Reli Nasional (FN)  dan  mencalonkan  diri  sebagai Presiden  Prancis  pada  tahun  2002.  Le Pen dicap sebagai karakter rasis, anti- imigran,  dan  eksklusi  alien  (dengan kebencian terhadap orang asing).
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah untuk Mengurangi Tindakan Kekerasan dan Menunjang Penyandang Disabilitas
Pada  bagian  ini  penulis  akan membahas tentang upaya-upaya pengimplementasikan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  mengurangi  tindakan kekerasan  dan  penunjangan  terhadap penyandang  disabilitas.  Banyak  sarana- sarana yang telah dibangun oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas.
Selain  dibangunnya  sarana  seperti sekolah  khusus,  jalur  khusus  dan  lain sebagainya untuk mereka yang menggalami keterbatasan,  beberapa  upaya  lainnya  juga dilakukan oleh pemerintah seperti rehabilitasi  sosial,  pemberdayaan,  jaminan dan  perlindungan  sosial.  Upaya-upaya tersebut  biasanya  dilaksanakan  dalam bentuk  motivasi,  perawatan,  pengasuhan, pelatihan  vokal,  bimbingan  mental  dan pembinaan kewirausahaan.
Dalam  bidang  kesehatan  pemerintah  telah menyediakan  jaminan  kesehatan  khusus sebagai  salah  satu  upaya  jaminan  dan perlindungan bagi mereka yang mengalami keterbatasan  yang  telah  diterapkan  di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah juga membentuk beberapa  organisasi,  seperti  ditingkat  kota telah  dibentuk  Tim  Advokasi  Difabel (TAD) dimana tim ini bertugas melakukan advokasi  bagi  hak-hak  difabel  dalam bentuk penyediaan fasilitas, pelayanan dan pemenuhan  hak-hak  difabel.  Pemerintah menyediakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  (TKSK)  ditingkat  kecamatan, yang  bertugas  menampung  semua  aspirasi dari  masyarakat  dan  informasi  dari pemerintah.  Sedang  di  tingkat  keluruhan juga  ada  forum  komunikasi  untuk  difabel yang  membantu  mengumpulkan  data-data terkait difabel untuk mempermudah pemberian akses informasi dari pemerintah untuk  peyandang  disabilitas  ( Widodo, 2019) .
Pemaparan diatas merupakan
beberapa contoh implementasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mereka yang  mengalami  keterbatasan  fisik  dan mental.  Dapat  diliht  bahwa  pemenuhan tersebut masih minim, dimana banyak dari yang  masih  kesusahan  untuk  mengakses sarana-sarana tersebut.

## KESIMPULAN
Masih terdapat perbedaan golongan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dimana mereka yang minoritas ditindas, diperlakukan  tidak  adil  bahkan  sering menjadi  objek  utama  terjadinya  tindakan diskriminasi. Penyandang disabilitas masih kurang  diperhatikan  oleh  pemerintah, begitupun  dalam  pemenuhan  hak-haknya. Banyak  sarana  maupun  prasarana  yang kurang diimplementasikan oleh pemerintah di  tempat-tempat  umum.  Dalam  beberapa bidang penyandang disabilitas seringkali di tolak  dengan  alasan  keterbatasan  mereka, bahkan  ada  beberapa  yang  menjadikan ‘sehat  jasmani  dan  rohani’  sebagai  syarat utama untuk bisa mangakses bidang-bidang tertentu. Pemerintah bahkan pernah menjadi  aktor  yang  menghambat  kaum disabilitas  untuk  maju  dengan  membatasi ruang gerak mereka seperti penolakan pada saat  pendaftaran  CPNS  karena  dianggap tidak  layak.  Pemberdayaan,  jaminan  dan perlindungan  sosial  juga  telah  dilakukan pemerintah  untuk  mencegah  kasus-kasus serupa agar tidak terulang lagi.

## REFERENSI
Alfons,  M.  (2018).  Komnas  HAM  Soroti Perlakuan  Negatif  ke  Penyandang Disabilitas  Mental.  Diakses  dari: https://news.detik.com/berita/d- 4328548/komnas-ham-soroti- perlakuan-negatif-ke-penyandang- disabilitas-mental
Cahyono,  S.  A.  T.  (2020).  Penyandang
Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi  Sosial  Difabel  pada Keluarga  Miskin . Media  Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , 41 (3), 239-254. Hamidi,  J.  (2016).  Perlindungan  Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan  dan  Pekerjaan. Jurnal
Hukum  Ius  Quia  Iustum , 23 (4),
652-671.
Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas  Jalan  Umum  (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas  (Studi  Kasus  di  Kota Serang) . IJTIMAIYA:  Journal  of Social Science Teaching , 1 (1).
International  Labor  Organization.  (2013).
Inklusi  Penyandang  Disabilitas  di
Indonesia . Diakses dari: https://www.ilo.org/jakarta/whatwe do/publications/WCMS_233426/la
ng--en/index.htm
Khuluqi, H. (2017). Hak anak disabilitas di
Indonesia  (analisis  terhadap  UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan hukum Islam) (Bachelor's  thesis,  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif
Hidayatullah Jakarta).
Lutfiani,  I. (2018). Agensi  Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan  (Studi  Kasus  Tunanetra di Yayasan Mitra Netra) (Bachelor's  thesis,  FISIP
UIN Jakarta).
Movanita, A. N. K. (2019). Gagal Jadi PNS karena  Disabilitas,  Ini  Kisah  Drg
Romi  Cari  Keadilan .  Diakses  dari: https://nasional.kompas.com/read/2 019/07/31/17015591/gagal-jadi- pns-karena-disabilitas-ini-kisah- drg-romi-cari-keadilan?page=all
Ndaumanu,  F.  (2020).  Hak  Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung
Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM , 11 (1), 131-150.
Ramadhan.  (2018).  4  Politisi  Difabel Berpengaruh  di  Dunia.  Diakses dari: https://asumsi.co/post/2130/4- politisi-difabel-berpengaruh-di- dunia
Solehudin,  I.  (2018).  Kekerasan  Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat, Peradi  Dilibatkan.  Diakses  dari: https://www.jawapos.com/nasional /27/01/2018/kekerasan-terhadap- penyandang-disabilitas-meningkat- peradi-dilibatkan/ Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. INKLUSI  Journal  of Disability Studies , 1 (2), 269-308 .
Trimaya,  A.  (2018).  Upaya  Mewujudkan
Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (4), 401-409.
Widjaja,  A.  H.,  Wijayanti,  W.,  &
Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang
Layak  bagi  Kemanusiaan. Jurnal Konstitusi, 17 (1), 197-223.
Widodo, B. (2019). Upaya Memenuhi Hak Penyandang  Disabiitas .  Diakses dari: https://ham.go.id/2020/03/06/upaya -memenuhi-hak-penyandang- disabilitas/
Yulius,  M.  (2020).  Hak  Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas. Lex Administratum , 8 (3).