## ANALISIS SERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Ruhmaini¹, Syukriy Abdullah², Darwanis 3
¹Program Magister Akuntansi FEB Unsyiah, dan Pemda Aceh Tengah 2,3 Dosen Magister Akuntansi FEB Unsyiah Banda Aceh
Korespondensi Penulis:
1 annie.maini@gmail.com, 2 syukriabdullah@unsyiah.ac.id, 3 ekonomi669@gmail.com

## Abstract
Local  governments  have  an  important  role  in  optimizing  local  financial  management  to improve public services  to the public. One of the most common financial management issues is the absorption of budget in District Revenue and Expenditure Budgets (APBK) at the end of budget year is often below target or lower than its budget. This will result in the loss of spending benefits because the  allocated  funds  cannot  be  fully  utilized,  which  means  there  is  iddle  money.  This  study  aims  to analyze  the  absorption  of  budget  of  the  Aceh  Tengah  District  Government  based  on  the  type  of expenditure, function and  its  organization. The secondary data obtained  from  the Qanun  of   about the  Responsibility  and  its  Implementation  of  APBK  Aceh  Tengah  for  the  years  2012-2015  .  The results  showed  that  the  budget  absorption  based  on  the  type  of  expenditure,  function  and organization  fluctuated  every  year.  The  average  budget  absorption  from  2012  to  2015  is  based on the type of expenditure of 87.03%, the average absorption of expenditure by function of 93.32%, and the average uptake of expenditure by the organization of 94.44%.
Keywords : budget absorpsion, expenditure type, expenditure function, organization.

## Abstrak
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan daerah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Salah  satu  masalah  pengelolaan keuangan  yang  sering  ditemui  adalah  serapan  anggaran  belanja  daerah  pada  APBK  diakhir  tahun anggaran seringkali berada dibawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini  akan  mengakibatkan  hilangnya  manfaat  belanja  karena  dana  yang  dialokasikan  ternyata  tidak semuanya  dapat  dimanfaatkan,  yang  artinya  terjadi iddle  money. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  serapan  anggaran  belanja  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  berdasarkan  jenis belanja,  berdasarkan  fungsi  dan  berdasarkan  organisasi.  Data  yang  dianalisis  terdiri  dari  data sekunder  yang  diperoleh  dari  qanun  APBK  Aceh  Tengah  tahun  2012-2015.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  serapan  anggaran  belanja  bedasarkan  jenis  belanja,  fungsi  dan  organisasi berfluktuatif  setiap  tahunnya.  Rata-rata  serapan  anggaran  dari  tahun  2012  sampai  dengan  2015 berdasarkan  jenis  belanja  sebesar  87,03%,  rata-rata  serapan  belanja  berdasarkan  fungsi  sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.
Kata kunci : Serapan anggaran, jenis belanja, fungsi belanja, organisasi.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  sejak  tahun  2001  memberikan  banyak perubahan berupa terjadinya pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam  memberikan  pelayanan  publik  dan  juga  peningkatan  pendanaan  dari  pusat  ke  daerah  dalam rangka penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten  yang  terdiri  dari  urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasakan peraturan perundang-undangan yang ada.
Untuk  dapat  mewujudkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  pemerintah  daerah  setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan pendanaan yang sudah terangkum  dalam  rencana  keuangan  tahunan  berupa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Berdasarkan  PP  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  APBD merupakan  rencana  keuangan  tahunan  yang  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting karena merupakan  alat  ekonomi  terpenting  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  mengarahkan  perkembangan sosial  dan  ekonomi,  menjamin  kesinambungan,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat (Mardiasmo,  2002:63).  Sebagai  instrumen  kebijakan,  anggaran  daerah  menduduki  posisi  sentral dalam  upaya  pengembangan  kapabilitas  dan  efekktivitas.  Anggaran  daerah  digunakan  sebagai  alat untuk  menentukan  besar  pendapatan  dan  pengeluaran,  membantu  pengambilan  keputusan  dan perencanaan  pembangunan  (Putri,  2015).  APBD  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  dan  disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja ( output/outcome ) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  peting  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan daerah. Hal ini terlaksana jika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun kenyataanya  masih  banyak  hal-hal  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  terhadap  pemerintah  untuk peningkatan  kesejahteraan  tidak  dapat  terpenuhi.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  rendahnya serapan  anggaran  belanja  daerah  khususnya  di  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Kegagalan  target penyerapan  anggaran  ini  akan  mengakibatkan  hilangnya  manfaat  belanja  karena  dana  yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money (BPKP, 2011).
Sampai saat ini, pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari  berapa  persen  suatu  daerah  masuk  kedalam  kategorisasi  mengalami  keminiman  penyerapan APBD.  Namun,  ada  beberapa  daerah  yang  memiliki  fakta  integritas  yang  kemudian  ditandatangani oleh  kepala  SKPD,  bahwa  suatu  pemerintah  daerah  akan  tercatat  memiliki  serapan  anggaran  yang
rendah apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD  yang telah disusun (Arif, 2012).
Penelitian  tentang  masalah  serapan  anggaran  sudah  sering  dilakukan,  diantaranya  adalah penelitian tentang kajian analisis oleh Kementerian Keuangan (2014) yang memilih 10 daerah untuk dianalisis.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  realisasi  penyerapan  belanja  daerah  sampai  dengan  akhir tahun  anggaran  masih  dibawah  target.  Miliasih  2012  meneliti  Analisis  keterlambatan  penyerapan anggaran  belanja  Satuan  Kementerian  Negara/Lembaga  TA  2010.  Mengacu  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  merupakan  pengembangan.  Perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yaitu  terletak  pada  daerah  penelitian,  unit  analisis,  dan periode waktu penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jumlah serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja,  fungsi,  dan  organisasi  di  kabupaten  Aceh  Tengah  dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun 2015.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  rangka mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah  terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  mengoptimalkan  serapan  anggaran  serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik.
Pembahasan selanjutnya adalah  adalah untuk mendiskusikan permasalahan serapan  anggaran, metode penelitian yang digunakan, gambaran belanja daerah di kabupaten Aceh Tengah, dan analisis serapan anggaran belanja kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi.

## TINJAUAN TEORETIS
Penganggaran  adalah  penciptaan  suatu  rencana  kegiatan  yang  dinyatakan  dalam  ukuran keuangan.  Menurut  Mayper,  et  al.  (1991)  anggaran  yang  disetujui  adalah  rencana  fiskal  awal pemerintah daerah. Penganggaran memainkan peranan penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002: 61). Penganggaran adalah suatu sistem yang penting di hampir  semua  organisasi  (Ekholm  dan  Walin  dalam  Juliani  2014)  dan  ditujukan  untuk  memahami cara kerja organisasi (Henden dan Van Der Stede dalam Juliani, 2014).
Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai  pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode penganggaran yang bersangkutan. Defenisi dari belanja menurut PP Nomor 58 Tahun 2015 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun.
Dalam  PP  No.58  Tahun  2005  belanja  daerah  dirinci  menurut  urusan  pemerintahan  daerah, organisasi,  program,  kegiatan,  kelompok,  jenis,  obyek  dan  rincian  obyek  belanja.  Sementara
klasifikasi  belanja  menurut  PP  71  Tahun  2010,  belanja  dibedakan  berdasarkan  jenis  belanja, berdasarkan  fungsi  dan  berdasarkan  organisasi.  Berdasarkann  jenis  belanja,  belanja  terdiri  dari belanja  operasi,  belanja  modal,  belanja  lain-lain/tak  terduga  dan  belanja  transfer.  Sedangkan berdasarkan  organisasi,  belanja  terdiri  dari  belanja  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  Sekretariat  Daerah  pemerintah  provinsi/kabupaten/kota,  dinas  pemerintah  tingkat provinsi/kabupaten/kota,  dan  lembaga  teknis  daerah  provinsi/kabupaten/kota.  Berdasarkan  fungsi belanja  diklasifikasikan  menjadi  belanja  untuk  pelayanan  umum,  pertahanan,  ketertiban  dan keamanan,  ekonomi,  perlindungan  lingkungan  hidup,  perumahan  dan  permukiman,  kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

## Serapan Anggaran
Selisih  antara  jumlah  anggaran  yang  ditetapkan  dengan  anggaran  yang  terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran ( budget variances ). Semakin kecil varian anggaran ( budget variances ),  maka  semakin  besar  serapan  anggaran  dan  menggambarkan  kemampuan  pemerintah dalam  pencapai  target-target  pembangunan.  Menurut  Abdullah  &  Nazry  (2014)  serapan  belanja adalah  jumlah  anggaran  belanja    yang  telah  dibayarkan  atau  dipertanggungjawabkan    oleh  SKPD, yang angkanya tercantum  dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Dari  aspek  belanja  daerah,  perbedaan  antara  anggaran  dan  realisasinya  menunjukkan  daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah  dalam mencapai target-target  pembangunan  yang  ingin    dicapai  melalui  pelaksanaan  anggaran  belanja.  Daya  serap anggaran  yang  tinggi  bermakna  bahwa  sisa  anggaran  (yang  merupakan  implikasi  dari  terjadinya varian  anggaran)  tidak  banyak  pada  akhir  tahun.  Artinya,  daya  serap  anggaran  berkorelasi  positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah, et al. 2015).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  statistik  deskriptif  dengan  menghitung persentase  serapan  anggaran  belanja  dan  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  apa-apa  yang  terjadi sebagaimana  mestinya  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  serapan  anggaran  belanja  pemerintah  kabupaten  Aceh  Tengah  berdasarkan  jenis belanja, fungsi dan organisasi.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh  Satuan Kerja Perangkat  Kabupaten (SKPK)  yang ada  di  kabupaten  Aceh  Tengah,  kecuali  Kantor  Camat.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  yang  telah  tersedia  dalam  dokumen  Qanun  APBK  dan  Laporan  Pertanggungjawaban APBK Kabupaten Aceh Tengah selama empat tahun dari tahun 2012-2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tengah
Secara  Umum,  jumlah  belanja  daerah  di  kabupaten  Aceh  Tengah  dari  tahun  ketahun  terus mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  anggaran  2012  jumlah  total  belanja  pemda  adalah Rp613.520.644.799,00  kemudian  pada  tahun  anggaran  2013  meningkat  sebesar  33,50%  atau Rp205.558.809.182,2  menjadi  Rp819.079.453.981,20  pada  tahun  anggaran  2014    belanja  pemda meningkat  sebesar  Rp315.297.841.030,67  atau  38,50%  menjadi  Rp1.134.377.295.011,87  dan  pada tahun  anggaran  2015  jumlah  total  belanja  pemda  meningkat  lagi  sebesar  13,12%  atau Rp148.854.130.180,25  menjadi  Rp1.283.231.425.192,12.  Grafik  1  menunjukkan  tentang  besaran belanja daerah di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2012-2015.

## Grafik 1

## Besaran Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

## I. Analisis Serapan Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Jenis Belanja, Fungsi, dan Organisasi
Berdasarkan data yang dikumpulkan dari BPKK Aceh Tengah, maka dapat dilakukan analisis untuk  mengetahui  persentase  serapan  anggaran  belanja  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  dari tahun anggaran 2012-2015 berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi.

## Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (2012-2015)
Klasifikasi  belanja  menurut  jenis  belanja  disebut  juga  dengan  belanja  berdasarkan  klasifikasi ekonomi. Untuk melihat besarnya serapan anggaran dari masing-masing jenis belanja yang diperoleh dari data realisasi APBK tahun anggaran 2012-2015 dapat dilihat pada Grafik 2. Serapan angggaran masing-masing  belanja  yang  dianggarakan  cenderung  fluktuatif,  besaran  serapan  anggaran  belanja operasi  terbesar  yaitu  pada  tahun  2012  sebesar  96,44%  atau  sekitar  Rp518.362.729.794,95  dari
jumlah  anggaran  Rp537.5219.41.082,00  dan  terendah  yaitu  pada  tahun  2013  sebesar  86,45%  atau sekitar Rp589.885.748.250,42 dari jumlah anggaran sebesar Rp682.306.141.949,20. Jumlah rata-rata belanja  operasi  yang  terserap  dari  tahun  anggaran  2012-2015  adalah  sebesar  92,34%  atau Rp715.922.051.546,63 .
Untuk  belanja  modal,  jumlah  anggaran  belanja  yang  terserap  paling  besar  pada  tahun  2013 yaitu  sebesar  96,31%  atau  sekitar  Rp128.030.161.649,00  dari  jumlah  belanja  sebesar Rp132.939.312.032,00  dan  jumlah  belanja  yang  terserap  paling  rendah  pada  tahun  2012,  yaitu sebesar  90,88%  atau  sebesar  Rp131.006.766.727,00  dari  jumlah  belanja  yang  dianggarkan  sebesar Rp144.152.934.585,00.  Rata-rata  anggaran  belanja  modal  yang  terserap  selama  4  tahun  dari  tahun anggaran 2012-2015 adalah sebesar 93,71%.
Untuk belanja tak terduga terlihat serapan anggaran terbesarnya terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar  98,74%  atau  Rp140.898.576.525,5  dari  jumlah  belanja  yang  diangggarkan  sebesar Rp140.911.652.182,00,  sedangkan  serapan  anggaran  belanja  tak  terduga  terendah  adalah  47,81% yang  terjadi  pada  tahun  2014  atau  sekitar  Rp446.133.455,00  dari  jumlah  anggaran  belanja  sebesar Rp933.215.820,00. Jumlah serapan anggaran belanja tak terduga rata-rata selama 4 tahun dari tahun anggaran  2012-2015  adalah  sebesar  67,42%.  Untuk  belanja  transfer  serapan  anggarannya  adalah 99,99%  pada  tahun  2015.  Belanja  transfer  ini  baru  dianggarkan  pada  tahun  2015.  Untuk  lebih jelasnya jumlah belanja yang terserap dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Grafik 2.

## Grafik 2 Serapan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  belanja  operasi  adalah  belanja  yang memiliki  jumlah  alokasi  dana  yang  paling  besar  dengan  rata-rata  setiap  tahunnya  dari  tahun  2012- 2015 adalah sebesar 77,28% dari total belanja daerah. Belanja Operasi terdiri dari  belanja pegawai, belanja  barang,  bunga,  subsidi,  hibah  dan  bantuan  sosial.  Besarnya  jumlah  belanja  operasi  ini  juga menunjukkan kurang efisiennya belanja pemerintah daerah karena akan mengurangi jumlah belanja
modal  yang berdampak  pada minimnya program  yang dapat  dilaksanakan untuk  pembangunan dan pelayanan publik.
Setelah belanja operasi belanja modal menduduki peringkat kedua,  yang selanjutnya belanja tak  terduga  dan  belanja  transfer.  Berdasarkan  jenis  belanja,  jumlah  serapan  anggaran  pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih terlihat rendah. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah rata- rata  serapan  anggaran  belanja  berdasarkan  jenis  dari  tahun  2012-2015  yang  masih  berada  dibawah 95%. Untuk lebih jelasnya besar rata-rata serapan anggaran belanja berdasarkan jenis selama empat tahun berturut-turut dapat kita lihat pada grafik 3.

## Grafik 3 Rata-Rata Serapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (2012-20
Jumlah rata-rata serapan anggaran yang paling tinggi adalah serapan anggaran belanja modal, yaitu sebesar 93,62%, sedangkan rata-rata serapan anggaran belanja operasi lebih rendah 1,28% dari dari  serapan  anggaran  belanja  operasi  rata-rata  yaitu  sebesar  92,34%.  Serapan  anggaran  belanja terendah  adalah  serapan  anggaran  belanja  transfer.  Rendahnya  serapan  anggaran  rata-rata  belanja transfer  disebabkan  karena  belanja  transfer  baru  dianggarakan  pada  tahun  2015  yang  dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

## Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Fungsi (2012-2015)
Klasifikasi  belanja  menurut  fungsi  adalah  klasifikasi  yang  didasarkan  pada  fungsi-fungsi utama  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Jumlah  serapan anggaran belanja berdasarkan fungsi belanja cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2012 serapan anggaran belanja terbesar adalah pada belanja perumahan dan Fasilitas Umum yaitu sebesar 98,82%.  Sedangkan  serapan  belanja  terendah  adalah  belanja  untuk  fungsi  ekonomi  yang  serapan anggarannya  hanya  sebesar  71,09%.  Rata-rata  jumlah  anggaran  belanja  yang  terserap  berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2012 adalah 93,44%.
Jumlah serapan anggaran belanja tertinggi berdasarkan fungsi untuk tahun 2013 adalah pada fungsi belanja ekonomi yaitu sebesar 97,49%. Fungsi belanja yang serapannya paling rendah adalah belanja untuk pelayanan umum, yaitu hanya sebesar 67,89%. Rata-rata jumlah anggaran belanja yang terserap berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2013 adalah 93,04%.
Serapan  anggaran  belanja  berdasarkan  fungsi  untuk  tahun  anggaran  2014  tertinggi  terdapat pada  fungsi  belanja  ketertiban  dan  keamanan,  yakni  sebesar  97,04.  Sementara  untuk  belanja  yang serapan anggarannya yang paling rendah adalah untuk fungsi belanja lingkungan hidup, yaitu sebesar 89,09%.  Rata-rata  jumlah  anggaran  belanja  yang  terserap  berdasarkan  fungsi  belanja  pada  tahun 2014 adalah 94,30%.
Jumlah  serapan  anggaran  belanja  berdasarkan  fungsi  yang  tertinggi  untuk  tahun  2015  pada fungsi  belanja  ekonomi  sebesar  97,02%.  Serapan  belanja  terendah  yaitu  untuk  fungsi  belanja perumahan  dan  fasilitas  umum,  yaitu  sebesar  83,37%.  Rata-rata  jumlah  anggaran  belanja  yang terserap berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2015 adalah 92,48%.
Berdasarkan  fungsinya,  jumlah  serapan  anggaran  belanja  dari  tahun  2012-2015  cenderung fluktuatif. Jumlah serapan anggaran rata-rata setiap fungsi juga menunjukkan angka di bawah 95%. Grafik  3  menunjukkan  jumlah  rata-rata  serapan  anggaran  belanja  berdasarkan  fungsi  dalam  empat tahun berturut-turut.

## Grafik 4 Rata-Rata Serapan Anggaran Berdasarkan Fungsi Belanja (2012-2015)
Jumlah  serapan  anggaran  belanja  rata-rata  tertinggi  adalah  fungsi  ketertiban  dan  keamanan (95,81%),  fungsi  pendidikan  (95,45%)  dan  fungsi  kesehatan  (94,97%).  Fungsi    ketertiban  dan keamanan merupakan pengeluaran  yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan dalam mendukung ketahanan dan keamanan kondisi daerah. Sementara fungsi pendidikan ditujukan dalam rangka  peningkatan  kualitas  pendidikan  seperti  pembelian  buku,  fasilitas  jaringan  internet  sekolah, maupun  gedung  sekolah  dan  fungsi  kesehatan  ditujukan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas
kesehatan  dan  pelayanannya  seperti  pembelian  obat,  fasilitas  kesehatan  (alat  medis  maupun penunjang), dan gedung kesehatan.
Jumlah  serapan  rata-rata  belanja  berdasarkan  fungsi  yang  paling  rendah  yaitu  serapan anggaran untuk fungsi pelayanan umum (88,12%) dan fungsi ekonomi (90,41%). Fungsi pelayanan umum  ditujukan  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  umum  pemerintah  terhadap  masyarakat maupun pihak swasta seperti untuk pembayaran gaji, akses layanan/perijinan, kemudahan informasi, dan belanja operasi kebutuhan perkantoran sehari-hari. Sementara fungsi ekonomi digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana umum,  serta memicu peningkatan kegiatan  perekonomian  masyarakat.  Pengeluaran  ini  ditujukan  agar  mempunyai  pengaruh  langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai multiflier effect yang besar.

## Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Organisasi (2012-2015)
Dari  data  Realisasi  APBK  dari  tahun  2012-2015  dapat  kita  lihat  data  besarnya  serapan anggaran dari masing-masing SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Serapan anggaran belanja tertinggi  untuk  tahun  2012  adalah  pada  Inspektorat  Kabupaten  yaitu  sebesar  99,11%,  sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu pada SKPK Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu hanya 64,85%. Rata-rata serapan anggaran belanja SKPK pada tahun 2012 adalah sebesar 94,83%.
Pada  tahun  2013  SKPK  dengan  serapan  anggaran  tertinggi  ada  pada  Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu sebesar 99,44%. Sementara SKPK dengan serapan anggaran yang terendah  adalah  Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda  dan  Olah  Raga  sebesar  89,38%.  Rata-rata serapan anggaran belanja SKPK pada tahun 2013 adalah sebesar 96,17%.
Pada  tahun  2014  jumlah  serapan  anggaran  tertinggi  ada  pada  Inspektorat  Kabupaten  yaitu sebesar 99,46% terendah adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni sebesar 76,37%. Persentase  rata-rata  serapan  anggaran  belanja  SKPK  pada  tahun  2014  adalah  94,34%.  Dan  pada tahun  2015  serapan  anggaran  belanja  SKPK  tertinggi  ada  pada  Dinas  Bina  Marga  yaitu  sebesar 99,56%, terendah adalah sebesar 13,29% pada Badan Penangggulangan Bencana Daerah. Rendahnya serapan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disebabkan karena adanya dana Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  yang ditransfer dari  pusat  pada akhir tahun anggaran 2015, sehingga dana belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Serapan anggaran belanja SKPK rata-rata pada tahun 2015 adalah 92,82%.
Berdasarkan  organisasi,  rata-rata  besar  serapan  anggarannya  dapat  dilihat  pada  Grafik  5. SKPK  yang  serapan  anggaranya  paling  tinggi  selama  empat  tahun    dari  tahun  2012-2015  adalah Inspektorat Kabupaten dengan rata-rata 99,18%. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling
rendah  (berada  di  bawah  90%)  yaitu  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (74,89%)  dan  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (88,79%)  serta  Sekretariat  DPRK (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (89,13%). Rendahnya serapan anggaran belanja  pada  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  disebabkan  karena  pada  akhir  tahun  2015, Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  menerima  dana  transfer  untuk  rehabilitasi  dan  rekontruksi akibat  bencana  alam/gempa  gayo  sebesar  Rp51.489.683.000,00  sehingga  dana  tidak  dapat direalisasikan.  Untuk  SKPK  lainnya  yang  rendah  serapan  anggarannya  dapat  disebabkan  karena adanya permasalahan-permasalahan dalam proses pengelolaan dan masih perlu dilakukan perbaikan kedepannya.  Dari  Grafik  5  hanya  ada  dua  SKPK  di  Aceh  Tengah  yang  serapan  anggarannya mencapai 99% lebih.

## Grafik 5 Serapan Anggaran Rata-Rata Berdasarkan Organisasi (2012-2015)
Terkait dengan adanya sisa anggaran (rendahnya serapan anggaran) pada pemerintah daerah setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat disini, diantaranya (Abdullah, 2013):
1. Proses  penganggaran  di  eksekutif  mengandung  peluang  terjadinya budget  slack ,  baik  berupa mark-down (untuk  target  pendapatan  asli  daerah  atau  PAD)  maupun mark-up (untuk  target belanja);
2. Tidak selalu tersedia informasi  yang lengkap tentang berapa sebenarnya  sisa anggaran  yang riil atau  dipastikan  terjadi  menjelang  akhir  tahun  karena  masih  ada  kesempatan    untuk mempertanggungjawabkan program/kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD; dan
3. Adanya  keinginan  untuk  membuat  cadangan  ( reserves )  dalam  bentuk  SILPA  yang  akan “digunakan”  pada  perubahan  anggaran  tahun  berikutnya.  Pada  tahun  anggaran  berikutnya, SILPA  berubah  bentuk  menjadi  SiLPA  sebagai  komponen  dari  penerimaan  pembiayaan  dalam APBD.  Oleh  karena  besaran  SiLPA  ditentukan  ketika  jumlah  riilnya  belum  diketahui,  maka
setelah  LKPD  tahun  sebelumnya  diaudit  oleh  BPK  RI.  Hampir  dipastikan  akan  terjadi  selisih antara SiLPA dalam Perda APBD dengan SILPA sebelumnya yang riil.
Dalam  peningkatan  proses  pengelolaan  keuangan  pemerintah  kabupaten  Aceh  Tengah  telah mengeluarkan  regulasi  berupa  qanun  tentang  Sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah maupun  Standar  belanja  barang  dan  standar  biaya  yang  diperlukan  dalam  proses  penyusunan  dan pertanggungjawaban  APBK.  Namun  masih  saja  saja  terjadi  masalah  dalam  pengelolaan  keuangan terutama  dalam  aspek  politik  anggaran  dan  perilaku moral  hazard lainnya.    pemerintah  Kabupaten Aceh  Tengah  harus  bekerja  lebih  giat  lagi  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan,  terutama untuk SKPK. Selain masalah tidak tercapainya target belanja, serapan anggaran juga mengikuti pola rendah  diawal  dan  naik  secara  drastis  diakhir  tahun  anggaran.  Upaya  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  melalui  pelatihan-pelatihan  harus  diutamakan  untuk  para  perencana  dan  pelaksana kegiatan  di  SKPK.  Tim  Evaluasi  Penyerapan  Anggaran  dan  Pendapatan  yang  dibentuk  juga  harus dapat  bekerja  optimal  dan  mengambil  langkah-langkah  strategis  untuk  percepatan  penyerapan belanja.

## KESIMPULAN & SARAN
1. Serapan anggaran belanja rata-rata pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama empat tahun pengamatan (2012-2015) masih menunjukkan angka dibawah 95% dan masih berfluktuatif setiap tahunnya.  Rata-rata  serapan  anggaran  belanja  tertinggi  adalah  serapan  anggaran  berdasarkan organisasi  yaitu  sebesar  94,44%,  selanjutnya  serapan  anggaran  berdasarkan  fungsi  belanja sebesar  jenis  belanja    93,32%  dan  terakhir  serapan  belanja  berdasarkan  jenis  belanja  sebesar 87,03%.
2. Untuk serapan anggaran belanja berdasarkan organisasi, rata-rata serapan anggaran sudah cukup baik.  SKPK  yang  memiliki  serapan  anggaran  paling  tinggi  adalah  Inspektorat  Kabupaten  dan Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Pemerintahan  Kampung  yaitu  berada  di  atas  99%.  Terdapat beberapa  SKPK  yang  rata-rata  serapan  anggarannya  masih  berada  di  bawah  90%,  yaitu  Kantor Pemberdayaan  dan  Pendidikan  dayah  89,13%,  Sekretariat  DPRK  88,81%,  Dinas  Perindustrian 88,79% dan paling rendah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 74,89%.
3. Untuk  analisis  serapan  anggaran  pada  penelitian  ini  hanya  mendeskripsikan  tentang  bagaimana serapan  anggaran  belanja  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  berdasarkan  jenis  belanja,  fungsi  dan organisasi.  Sehingga  permasalahan  dalam  proses  serapan  anggaran  belanja  yang  rendah  belum
teridentifikasikan  dalam  penelitian  ini,  begitu  juga  dengan  pengaruh  dari  masing-masing  jenis belanja terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Aceh Tengah.
4. Dari  temuan  penelitian  ini,  maka  pengambil  keputusan  diharapkan  dapat  mengikuti  langkah- langkah  strategis  yang  terkait  dengan  proses  penetapan  dan  pelaksanaan  anggaran.  Selanjutnya perlu  juga  dilakukan  penelitian  lanjutan  tentang  Analisis  serapan  anggaran  belanja  berdasarkan jenis,  fungsi  dan  organisasi  untuk  mengupas  permasalahan  yang  dihadapi  daerah  dan  tentang bagaimana dampak dari serapan belanja ini terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S.  2013. Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja, Laman sumber: https://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/Oktober.
Abdullah, S. & Ramadhaniatun Nazry.  2014. Varian Anggaran Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah  Pengantar. Laman sumber: http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varian-anggaran-pendapatan- daerah/?relatedposts_exclude=2784. Diakses pada 9 Oktober 2016.
________.  &  Romaidon  Darma  &  Hasan  Basri.  2015.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Serapan Anggaran  Pemerintah  Daerah:  Studi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Aceh). Makalah  Dipresentasikan  pada  Konferensi  Ilmiah  Akuntansi  (KIA)  ke-2,  IAI  KAPD Jakarta-Banten,  Universitas  Pembangunan  Nasional  (UPN)  “Veteran”  Jakarta ,  25-26 Februari.
Arif,  Emkhad.  2013.  Identifikasi  Faktor-faktor  Penyebab  Minimnya  Penyerapan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  Tahun  2011. Tesis (tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM,.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  2011 Menyoal  Penyerapan  Anggaran. Yogyakarta: Paris Review Tahun III No. 6. Desember 2011.
Juliani,  Dian  &  Mahfud  Sholihin.  2014.  Pengaruh  Faktor-faktor  Kontekstual  terhadap  Persepsian Penyerapan  Anggaran  terkait  Pengadaan  Barang/Jasa. Jurnal  akuntansi  dan  keuangan Indonesia 11(2): 177-199.
Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
________.  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
________. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013.
________.  Qanun  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013.
________.  Qanun  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014.
________.  Qanun  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014.
________. Qanun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015.
________.  Qanun  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015.
Kementerian  Keuangan. (2014). Laporan  pelaksanaan  spending  performance  dalam  mendanai pelayanan  publik .  Laman  Sumber:  http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ebook/39-laporan- pelaksanaan-spending-performance-dalam-mendanai-pelayanan-publik/4-publikasi Januari. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mayper,  Alan.G.,  Michael  Granof  &  Gary  Giroux.  1992.  An  Analysis  of  Municipal  Budget Variances. Accounting, Auditing & Accountability Journal 4(1): 29-50.
Putri,  C.  T.  2014.  Faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  pada  SKPD  di  pemerintah provinsi Bengkulu, Skripsi (tidak dipublikasikan). Bengkulu: Universitas Bengkulu.
Republik  Indonesia.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
________.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Sekaran,  U.  2006. Research  Methods  for  Business ,  diterjemahkan  oleh  Kwan  Men  on  (New  York: John Wiley & Sons Inc).