Vol. 3 No. 1, Februari 2020

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP

## KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG - UNDANGAN) DI PT UNITEX TBK TAHUN 2019
Qori Marzullanenti 1) , Rubi Ginanjar 2) , Rahma Listyandini 3)
1) Konsentrasi  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat,  Fakultas  Ilmu  Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor Email: qorimarzullanenti@gmail.com
2) Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor Email: rubi.ginanjar@gmail.com
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor
3) Email: listyandini@gmail.com

## Abstrak
Latar  Belakang: Banyak  perusahaan  yang  tidak  memasukan  pasal-pasal terkait  kesehatan  dan keselamatan kerja di dalam buku Perjanjian Kerja Bersama dan ternyata banyak sekali didalam Al- Quran  beserta  Hadist  yang  membahas  mengenai  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  dalam aspek  lingkungan  kerja,  aspek  manajemen,  aspek  tenaga  kerja. Tujuan: Untuk  mengetahui keselarasan  antara  hukum  islam  dan  peraturan  perundangan  dalam  aspek  lingkungan  kerja,  aspek manajermen dan aspek tenaga kerja yang tertuang dalam Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT.Unitex  Tbk  tahun  2019. Metode: Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan studi  Gap  Analisis  yaitu  perencanaan  kegiatan  di  masa  depan  pada  suatu  perusahaan  dan dekstop study yaitu  melihat  dokumen  internal  maupun  eksternal  milik  perusahaan  kemudian  pengisian lembar checklist dalam  melakukan  pengambilan  data  serta  wawancara  mendalam  dengan  ahli agama,  ahli  hukum,  HRD  perusahaan,  serikat  pekerja,  dinas  tenaga  kerja. Hasil: Penelitian  ini menunjukan  bahwa  dari  ketiga  aspek  didalam  buku  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  PT  Unitex pada umumnya sudah selaras dengan hukum perundangan dan hukum islam. Kesimpulan: Adanya keselarasan  100%  dalam  aspek  lingkungan  kerja  dengan  hukum  perundangan  dan  hukum  islam, adapun  dalam  aspek  manajemen  pada  umumnya  80%  sudah  selaras  dengan  hukum  perundangan dan hukum islam, serta dalam aspek tenaga kerja kurang selaras dengan hukum islam dan hukum perundang-undangan  karena  presentase  keselarasannya  hanya  40%  (rendah). Saran: Maka  PT Unitex Tbk perlu lebih banyak lagi memasukan pasal terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja di dalam  buku  Perjanjian  Kerja  Bersama  dan  lebih  memperhatikan  tenaga  kerjanya  terutama  tenaga kerja wanita.
Kata Kunci: PKB, hukum islam, hukum perundang-undangan, perlindungan hukum .

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  dilaksanakan
dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk
mewujudkan masyarakat  yang sejahtera, adil, makmur,  yang  merata,  baik  materil  maupun spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan  nasional  tersebut,  tenaga  kerja mempunyai  peranan  dan  kedudukkan  yang sangat  penting  sebagai  pelaku  dari  tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi  dan  berperan  aktif  bersama pengusaha  dalam  upaya  menuju  perbaikkan dan  peningkatan  taraf  hidup  bangsa  dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas  kerja  (Harry  Heriawan  Saleh, 2005).
Sesuai  dengan  peranan  dan  kedudukan tenaga  kerja,  diperlukan  pembangunan  dalam bidang  ketenagakerjaan  untuk  meningkatkan kualitas  tenaga  kerja  dan  peran  sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan  tenaga  kerja  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  sebagai  manusia.  Setiap manusia  berhak  mendapatkan  hak  dan perlakuan  yang  sama  antara  manusia  yang satu  dengan  manusia  lainnya,  sebagaimana Allah  SWT  berfirman  dalam  Surat  An-Nahl ayat 90 :
Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  menyuruh (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran.”
Berdasarkan  ayat  90  surat  An-Nahl, Allah  SWT  telah  memerintahkan  secara  jelas tentang  pentingnya  berlaku  adil  kepada sesama manusia dan melarang untuk melakukan  kedzaliman  di  muka  bumi, khususnya  kedzaliman  terhadap  manusia lainnya  dengan  cara  mengabaikan  hak-hak yang  seharusnya  diperoleh  oleh  orang  lain.
Oleh  karena  itu,  Allah  SWT  melaknat seseorang  yang  tidak  berlaku  adil  kepada sesama  manusia  dan  tidak  memberikan  hak yang  seharusnya  didapat  oleh  orang  lain (Departemen  Agama  RI,  Al-Quran  dan Terjemah, 2016).
Perundang-undangan  yang  membahas keselamatan dan kesehatan kerja diantaranya: (1)  Undang-undang  nomor  1  tahun  1970 tentang keselamatan kerja (2) Undang-undang nomor  23  tahun  1992  tentang  kesehatan  (3) Perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan terhadap  tenaga  kerja  dimuat  bersamaan dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  disebutkan  bahwa  setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan dan  kesehatan  kerja,  moral,  dan  kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Hubungan  kesehatan  dan  keselamatan kerja  dengan  Islam  adalah  sama  sama mengingatkan  umat  manusia  agar  senantiasa berperilaku  (berpikir  dan  bertindak)  yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat  kita  bekerja).  Dengan  berperilaku aman  dan  sehat  akan  tercipta  suatu  kondisi atau  lingkungan  yang  aman  dan  sehat  akan membawa  keuntungan  bagi  diri  sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Keselamatan  kerja  dalam  Islam  adalah  usaha yang  dilakukan  manusia  pada  dirinya (self control) , untuk menghindari bahaya pada saat bekerja.  Dari  pemaparan  di  atas,  peneliti merasa  tertarik  perlu  untuk  mengkaji  konsep perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja terhadap keselamatan dan kesehatan, mengingat  sering  terjadi  kecelakaan  kerja hingga  berujung  pada  perselisihan  antara pihak  majikan  dan  pekerja  dalam  menyikapi masalah  tersebut  dan  timbulnya  penyakit akibat  pekerja,  Mengingat  mayoritas  warga negara  Indonesia  beragama  Islam,  penting untuk memasukan hukum agama.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode dekstop  study berupa  melihat  dokumen internal  dan  eksternal  milik  perusahaan kemudian  pengisisan  lembar checklist dalam
melakukan pengambilan data serta wawancara  mendalam  dengan  ahli  agama,
ahli hukum, HRD perusahaan, serikat.

## Hasil Penelitian
Setelah  peneliti  menanyakan  beberapa pertanyaan mengenai lingkungan kerja, manajemen  dan  tenaga  kerja  kepada  ahli agama,  ahli  hukum,  manajemen  perusahaan dan  serikat  pekerja.  Maka  di  dapat  jawaban yang berbeda seperti berikut ini:

## 1. Hasil Wawancara Aspek Lingkungan Kerja:
Islam  memandang  lingkungan  kerja  itu sebagai  media  ke  dalam  peraturan  undang- undang terkait K3.
Kemudian  ada  kewajiban-kewajiban yang  harus  dijalankan  oleh  setiap  manusia salah  satunya  ibadah,  didalam  hukum  islam ibadah  saat  bekerja  itu  dibahas.  Bagaimana islam memberikan keringanan dan memfasilitasi  setiap  umatnya  yang  ingin beribadah. Kemudian peneliti ingin mengetahui sejauh mana hukum agama sudah di masukan ke dalam isi perundang-undangan serta  didalam  K3  sudah  ada  belum  hukum agama yang dimasukan.
Oleh  karena  itulah  penyusun  ingin menulis  skripsi  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum Bagi  Tenaga  Kerja  Terhadap  Kesehatan  Dan Keselamatan  Kerja  (Studi  Komparasi  Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan)”. pekerja dan dinas tenaga kerja.
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian kualitatif,  selain  itu  penelitian  ini  juga merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif dan  cenderung  menggunakan  Gap  Analisis yaitu  perencanaan  kegiatan  di  masa  depan pada suatu perusahaan.
dimana  seorang  muslim  atau  muslimah bisa  beraktifitas  untuk  menghasilkan  suatu nilai atau kimah dalam bentuk materi. Hal itu
menjadikan  lingkungan  kerja  didalam  islam harus  diperhatikan  dengan  cara  menyediakan memfasilitasi dan juga menjaga agar lingkungan  kerja  bisa  tetap  aman  dan  sehat, aman  nya  itu  dari  segi  pengadaan  alat  dari segi  pemanfaatan  dan  juga  pengelolaan, seperti  pengelolaan  limbah  didalam  suatu produksi  yang  harus  diperhatikan  juga didalam  islam.  Hukum  bekerja  antara  laki- laki  dengan  perempuan  itu  berbeda  yang dimana  posisi  bekerja  di  dalam  islam  bagi laki-laki  itu  adalah  kewajiban  sedangkan untuk  perempuan  adalah  mubah.  Artinya  hal tersebut  harus  dipenuhi  secara  proposional, adanya  lingkungan  kerja  tidak  boleh  sampai memicu  terjadinya  khalwat  yaitu  berdua- duaan  antara  laki-laki  dengan  perempuan tanpa mahram.
(Ahli Agama)
Untuk  menciptakan  proses  produksi yang aman harus dimulai dari SDM nya yang ikut  serta  dalam  menata  lingkungan  kerja kemudian didukung dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja.
(Ahli Hukum)
2. Hasil Wawancara Aspek Manajemen:
Di dalam islam hal yang terkait dengan manajemen  ataupun  sistem  organisasi  adalah sesuatu  yang  mubah,  artinya  boleh  untuk dijalankan.
(Ahli Agama)
Setiap  perusahaan  pasti  membutuhkan manajemen,  untuk  menciptakan  keserasian keselarasan  dan  untuk  mengatur  aktifitas pekerja  di  sebuah  perusahaan  setiap  saat dengan  harapan  semua  kegiatan  yang dilakukan didalam perusahaan tersebut sesuai dengan  tujuan  dan  standar  yang  sudah.
Manajemen  yang  baik  itu  harus  ada  korelasi hubungan  yang  erat  dari  pihak  manajemen seperti direksi dengan bawahannya yaitu para karyawan  diperusahaan  tersebut,  manajemen yang menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah  manajemen  yang  sesuai  dengan peraturan perusahaan. Manajemen perusahaan itu  akan  diketahui  baik  ketika  menerapkan hukum perundang - undangan diperusahaannya,  kemudian  pekerja  yang patuh  terhadap  peraturan  dari  tiap-tiap divisinya  dan  peraturan  yang  dibuat  diawal tadi  tidak  boleh  melanggar  ketertiban  sosial, agama apa lagi pribadi.
(Ahli Hukum)

## 3. Hasil Wawancara Aspek Tenaga Kerja:
Seseorang  bisa  mulai  bekerja  ketika sudah  bisa  produktif,  didalam  islam  tidak dibahas  secara  jelas  awal  mulanya  usia seseorang  boleh  bekerja,  kalau  dilihat  dari rata-ratanya  itu  untuk  laki-laki  ketika  dia sudah  baligh  yang  dimana  laki-laki  menjadi wajib  untuk  bekerja.  hak  dan  kewajiban dalam  pandangan  islam  itu  harus  sesuai dengan sya’ra yaitu hukum atau aturan-aturan didalam  islam.  Salah  satu  aturan  didalam islam  mencangkup  pekerjaan  salah  satunya akad yaitu suatu kesepakan yang diambil oleh pekerja  dengan  perusahaan.,  pekerja  dan pihak  perusahaan  harus  mengetahui  akad yang akan mereka buat.
(Ahli Agama)
Apabila  hak  tenaga  kerja  terpenuhi otomatis  tenaga  kerja  lebih  bersemangat dalam  bekerja  karena  mereka  merasa  haknya sudah  terpenuhi,  kemudian  keuntungan  bagi perusahaan  yaitu  bisa  menaikan  kualitas maupun  kuantitas  produksinya  menjadi  lebih baik  dan  bisa  meningkatkan  taraf  penilaian
perusahaan  tersebut  di  mata  luar.  Hukum  di indonesia  mengacu  pada  hukum  kontinental yaitu  hukum civil  law yang  mengacu  pada belanda, karena negara indonesia dijajah oleh belanda beda seperti malaysia singapura yang menerapkan  hukum common  low karena dijajah oleh negara inggris. Untuk pembahasan  PKB  bisa  dilihat  di  undang- undang  nomer  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  dan  juga  bisa  lihat  di konvensi International Labour Organization .
4. Hasil Wawancara Umum Mengenai PKB PT Unitex:
Pembuatan  PKB  PT  Unitex  awalnya dari  tahun  1987,  sudah  mengalami  revisi sebanyak  12  kali.  Proses  pembuatan  PKB sebelumnya  berawal  dari  usulan  dari  serikat pekerja,  usulan  dari  serikat  pekerja  itu didapatkan dari hasil usulan pekerja diperusahaan tersebut selanjutnya dirumuskan oleh  serikat  pekerja  nasional  di  PT  Unitex, setelah  itu  di  rudingkan  dengan  pihak manajemen  PT  Unitex.  Perjanjian  kerjanya berupa  tertulis  yang  dituangkan  ke  dalam buku  PKB  PT  Unitex  dan  berlaku  selama  2 tahun.  Hukum  islam  yang  dituangkan  ke dalam  PKB  PT  Unitex  tidak  ada  yang spesifik,  Untuk  tuntutan  di  PT  Unitex kebanyakan  masalah  tunjangan  yang  setiap tahun  pasti  ada  perubahan.  Selain  tunjangan adapula  masalah  kesehatan.  di  dalam  PKB pembahasan terkait K3 yang sudah dimasukan adalah organisasi P2K3, jadi P2K3 itu  ada  beberapa  pasal  dari  mulai  pasal  90 sampai  111  dan  didalam  P2K3  sudah  dibuat bab-bab  tersendiri  yang  didalam  nya  terdapat undang-undang  mengenai  K3,  salah  satunya undang-undang  nomer  1  tahun  1970  tentang keselamatan kerja.
Tabel 1 Perbandingan Isi PKB PT Unitex Terkait K3 Dalam Aspek (Lingkungan Kerja, Manajemen, Tenaga Kerja) Dengan Hukum Islam Dan Perundangan

## Pembahasan

## 1. Aspek Lingkungan Kerja
Setelah  mengetahui  isi  PKB  terkait lingkungan  kerja,  didapat  bahwa  sudah selaras  isi  PKB  Unitex  dalam  aspek lingkungan  kerja  dengan  hukum  islam  dan perundangan.
Adapun hasil wawancara dengan Disnaker dikatakan:
“PKB  ini  konteksnya  kan  undang-undang ketenagakerjaan  no  13  tahun  2003,  jadi hukum  ketenagakerjaan  itu  yang  jadi  dasar melakukan  aktifitas  di  buku  pedoman  PKB perusahaan tersebut”.

## (Dinas Tenaga Kerja)

## 2. Aspek Manajemen
Tidak  dicatumkan  undang-undang  no 13  tahun  2003  pasal  18,  19  dan  pasal  80  di dalam isi PKB mengenai tenaga kerja berhak mendapatkan  pengakuan  kompetisi  kerja setelah  mengikuti  lembaga  pelatihan  kerja pemerintah,  lembaga  pelatihan  kerja  swasta, dan  lembaga  pelatihan  kerja  ditempat  kerja. Tidak  tercantum  pelatihan  kerja  bagi  tenaga kerja penyandang cacat dengan memperhatikan  jenis,  derajat  kecacatan  dan kemampuan  tenaga  kerja  penyandang  cacat
yang bersangkutan. Tidak tercantum perusahaan  memberikan  kebebasan  untuk tenaga  kerja  dalam  beribadah  menurut agamanya  masing-masing  pekerja,  yang sudah  ada  dan  dijelaskan  dalam  QS  Al- Jumu’ah ayat 10 .
Alasan:  sudah  di  usulkan  oleh  pekerja kepada  serikat  pekerja  tetapi  tidak  masuk dalam bahasan saat rapat PKB.
Adapun hasil wawancara dengan Disnaker dikatakan:
“Memang  di  dalam  isi  PKB,  paling  standar memuat  undang-undangnomor  13  tahun 2003,  dan  boleh  menambahkan  undang- undang  lain.Ketentuan  beribadah  untuk tenaga  kerja  juga  di  bahas  disitu  dan  sudah ada  aturannya,  misalkan  izin  pernikahan sebetulnya  sudah  ada  disitu.  Jadi  itu  bukan memetik  dari  hukum  agama,  memang  ada juga isi PKB yang isinya tenaga kerja berhak menjalankan  ibadah  menurut  agamanya masing-masing.  Jadi  jangan  didefinisikan  itu ke agama. Jadi itu memang dibenarkan. Bagi karyawan yang ingin mengkhitankan anaknya dapat  izin  2  hari,  yang  akan  melaksanakan ibadah  agama  islam  naik  haji  umroh  sesuai ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  upah tetap  dibayar  selama  40  hari.  Kalau  umroh upah  tidak  dibayar,  tapi  dinyatakan  tidak bolos di izinkan. Bisa juga diperusahaan lain misalkan  dari  agama  kristen  ada  mau  ziarah atau  patikan,  begitu  pula  dengan  hindu  ada yang  mau  ke  india  ke  nepal  kemudian  yang budha ada yang mau ke beijing mungkin bisa aja.  Jadi  itu  bukan  khusus  agama  bukan. Memang itu ditegaskan di undang-undang 13. Undang-undang  13  sudah  mengakomodir soal-soal  yang  terkait  dengan  agama  tadi hari  raya  natal  imlek  jadi  itu  sudah  di  cover disitu.  Adapun  hukum  islam  atau  hukum agama  termasuk  hukum  perdata  yang berbeda  dengan  hukum  undang-undang  di indonesia,  jadi  hanya  ada  beberapa  terkait tuntunan ibadah yang sudah dibahas didalam undang - undang ketenaga kerjaan. Perusahaan  juga  tidak  boleh  memasukan
hukum agama islam kedalam PKB nya karena disetiap  perusahaan  tidak  hanyaorang  islam saja  yang  bekerja  tapi  banyak  juga  dari agama  lain  yang  bekerja  diperusahaan tersebut,  Perjanjian  kerja  ini  kan  berlaku menyeluruh. Jadi konotasi sara di ketenagakerjaan ini dihilangkan”.
( Dinas Tenaga Kerja)

## 3. Aspek Tenaga Kerja
Adapun  peraturan  yang  tidak  selaras karena  tidak  dibahas  didalam  PKB  Unitex seperti  tidak  dicatumkan  mengenai  aturan pengurus  yang  harus  memeriksakan  kondisi mental  tenaga  kerjanya.  Kemudian  tidak tercantum  peraturan  dari  pasal  67  berupa perlindungan perusahaan ketika mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang cacat, tidak tercantum pasal 23 berupa tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas kualifikasi kompetensi  kerja  dari  perusahaan  atau lembaga sertifikasi, tidak tercantum pasal 68, 70, 76, 81, 82, 86 berupa larangan anak untuk bekerja  kemudian  larangan  bekerja  pada waktu  23.00  malam  -07.00  pagi  bagi  tenaga kerja  perempuan  dibawah  usia18  tahun  serta tidak tercantum perusahaan harus menyediakan  transportasi  bagi  tenaga  kerja perempuan  saat  ingin  berangkat  maupun pulang  kerja,  kemudian  tidak  tercantum serta tidak  dijelaskan  secara  rinci  mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan diperusahaan  atau  keringanan  untuk  pekerja perempuan  yang  mengalami  haid,  hamil,  dan melahirkan.
Alasan:  pekerja  sudah  mengusulkan kepada  serikat  pekerja,  dan  pihak  serikat pekerja  sudah  membahas  nya  ketika  rapat PKB, tetapi pihak perusahaan menolak karena butuh modal cukup besar.
Adapun hasil wawancara dengan Disnaker dikatakan:
“Hukum  undang-undang  selain  undang- undang  ketenagakerjaan  bisa  dijadikan referensi  dalam  pembuatan  isi  PKB,  dimana hak kewajiban tenaga kerja dibahas,
kemudian waktu kerja, perayaan hari lebaran dari  setiap  agama  yang  berbeda-  beda.  Itu
perlu dimasukan kedalam PKB”.

## (Dinas Tenaga Kerja)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan Adanya keselarasan 100% dalam aspek  lingkungan  kerja  dengan  hukum perundangan dan hukum islam, adapun dalam aspek manajemen pada umumnya 80% sudah selaras  dengan  hukum  perundangan  dan
hukum  islam,  serta  dalam  aspek  tenaga  kerja kurang  selaras  dengan  hukum  islam  dan hukum perundang-undangan karena presentase keselarasannya hanya 40% (rendah).

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan dari penelitian ini antara lain:
1. Pemerintah
Mengizinkan atau  memperbolehkan untuk  memasukan  hukum  islam  kedalam undang-undang tenaga kerja, karena Indonesia  mayoritas  beragama  islam  dimana masih banyak perusahan asing yang melarang pekerja  lokal  untuk  beribadah  bahkan perusahaan tersebut tidak menyediakan tempat beribadah umat islam seperti mushola. Karena  yang  kita  tau,  umat  islam  sehari melakukan  ibadah  shalat  fardhu  sebanyak  5 kali  yang  jelas  lebih  banyak  dari  agama  lain. Beda dari waktu bahkan tempat, tenaga kerja yang  beragama  selain  islam  bisa  melakukan ibadah  seminggu  sekali  di  hari  libur  dan  di luar tempat kerja.

## 2. Perusahaan
Lebih  memperhatikan  tenaga  kerjanya, karena tenaga kerja termasuk aset perusahaan dalam mengasilkan suatu produksi, jadi kalau tenaga  kerjanya  kurang  difasilitasi  maka  etos
kerja  bahkan  produktivitas  dalam  bekerjanya pun  akan  menurun,  yang  kemungkinan  dapat menimbulkan  hal-hal  yang  bisa  mengancam kesehatan dan keselamatan para pekerja. Dan PT  unitex  adalah  perusahaan  textil  dimana tenaga  kerja  wanita  lebih  banyak,  makanya perlu  memberikan  keringan  untuk  pekerja wanita  serta  memfasilitasi  pekerja  wanita sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah  ada,  demi  menjaga  kesehatan  dan keselamatan  kerja  ketika  mereka  masih bekerja didalam perusahaan tersebut.
3. Serikat Pekerja mengusulkan  peraturan  undang-undang terkait  K3  ke  dalam  buku  PKB,  karena  isi PKB  PT  Unitex  terlalu  fokus  kepada pelatihan  kebakaran  saja.  Padahal  masih banyak  kegiatan  yang  berhubungan  dengan K3  yang harus dibahas bahkan dimasukan ke dalam buku PKB PT Unitex.

## Daftar Pustaka
[1] Afrida BR, M.S. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit
Ghalia Indonesia.
[2] Al-Asqolani,  Al-Hafid  Ibnu  Hajar, Bulugh  al-Maram,  Mesir,  Al-Tijariyah Al-Kubrah, Ash-Shiddieqy, Hasby, T.M.  (1967). Pengantar  Ilmu  Fiqh . Jakarta: CV. Mulia.
[3] Departemen  Agama  RI.  (2004). Al- Quran  dan  Terjemahan . Bandung:  PT Diponegoro.
[4] Eko    Wahyudi,  dkk.  (2016). Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika.
[5] Ghazaly  Abdul  Rahman,  DKK.(2010). Fiqh Muamalat . Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
[6] Harry Heriawan Saleh. (2005).
Persaingan  Tenaga  Kerja  Dalam  Era Globalisasi , Jakarta:  Pustaka  Sinar
Harapan.
[7] Indah  Budiarti.  (2008). Perjanjian Kerja  Bersama Diakses  pada  25 Februari 2019 www.psiapyounetwork.org [8] Lalu  Husni.  (2010). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  Edisi Revisi. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
[9] Melania Kiswandari. (2014). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam, Aloysius  Uwiyono  dkk. Asas-asas
Hukum  Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers.
[10] Muhammad  Sa‟ad  bin  Ahmad  bin Mas‟ud  Alyubi.  (1998). Maqashid  al- Syari‟ah al-  Islamiyyah  wa„Alaqatuhi bi  al-  Adillati  al-  Syar‟iyyat i. Jakarta:
Jami‟ al- Huququ Mahfuzhat.
[11] Nur  Afrizal.  (2007)  . Tafsir Al-Misbah Quraish  Shihab . Jakarta:  Pustaka  Al-
Kautsar.
[12] Al-Mahalli Jalaluddin, As-Suyuthi
Jalaludin. (2018). Tafsir Jalalain .
Jakarta: Ummul Qura [13] Philipus M Hadjon. (1983).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
[14] Prasetya,  E.  (2018). Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan dan Kreatifitas . Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 2 (1), 19-25.
[15] Republik  Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja.
[16] Republik  Indonesia, Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
[17] Republik  Indonesia, Undang-Undang
No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
[18] Sjahputra Tunggal Iman. (2009). Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan . Jakarta: Harvindo.
[19] Subkhi  Yusuf.  (2012). Perlindungan Tenaga  Kerja  Alih  Daya  (Outsourcing) Perspektif  Undang-undang  No.  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan dan  Hukum  Islam Malang:  UIN  Maliki Malang.
[20] Syarifuddin  Amir.  (1997). Ushul  Fiqh . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
[21] Zaeni  Asyhadie.  (2007). Hukum  Kerja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
[22] Zaeni Asyhadie. (2008). Hukum Kerja :Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang Hubungan  Kerja, Jakarta: Rajawali Pers.