Volume 2 Nomor 2(2019)  252-261  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.736

## Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian
(Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)

## Muhammad Habib
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura M_Habib@staijm.ac.id

## ABSTRACT
The background of this research is that based on the identification that the researchers did at the research location, it was the economic factor that was the most common cause of divorce in the  household.  In  this  case  divorce  is  meant  because  economic  factors  are  a  matter  of  family livelihood, among them there are husbands who are not responsible for the needs of their families and  do  not  work  hard  to  fulfill  their  obligations,  and  there  are  also  among  husbands  who  are actually responsible and keep trying to provide a living, however his wife had a luxurious lifestyle so he demanded a living that her husband could not fulfill and then filed for divorce. The objectives of this research are: First, to find out the meaning of divorce. Second, to find out whether economic factors must be examined as a cause of divorce.Third, to find examples of divorce cases because of economic factors. This type of research is the process and meaning in the perspective of the subject more highlighted in qualitative research. With the results of the study: Showing that the divorce rate in the Langkat District Religious Court continues to increase. As for divorce due to economic factors is the most factor  in causing divorce in the Langkat  District Religious Court in  2019 as many as 1458  cases  or  around  80.87%  of  the  total  divorces  that  occurred  in  2019  while  the  remaining 19.13% was the 12th percentage factor causes of divorce other than economic factors.
Keywords: Divorce, Economic, Factors.

## ABSTRAK
Latar  belakang  dilakukan  penelitian  ini  bahwa  berdasarkan  identifikasi  yang peneliti  lakukan  dilokasi  penelitian  yaitu  faktor  ekonomilah  yang  paling  banyak  menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan  keluarganya  dan  tidak  bekerja  keras  untuk memenuhi  kewajibannya,  dan  terdapat  pula  diantara  suami  yang  sebenarnya  bertanggung jawab  dan  tetap  berusaha  memberikan  nafkah,  akan  tetapi  istrinya  bergaya  hidup  mewah sehingga  ia  menuntut  nafkah  yang  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  suaminya  dan  kemudian mengajukan  perceraian.  Adapun  tujuan  dilaksanakan  penelitian  ini  yaitu:  Pertama,  Untuk mengetahui  bagaimana  makna  perceraian.  Kedua,  Untuk  mengetahui  benarkah  faktor ekonomi harus diteliti sebagai penyebab perceraian.Ketiga, Untuk mengetahui contoh kasus perceraian karena faktor ekonomi. Jenis penelitian ini adalah Proses dan pemaknaan dalam perspektif  subjek  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif.  Dengan  hasil penelitian:Menunjukan  bahwa  tingkat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Langkat terus  meningkat.  Adapun  perceraian  karena  faktor  ekonomi  adalah  faktor  yangterbanyak dalam  menyebabkan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Langkat  pada  tahun2019 sebanyak 1458 kasus atau sekitar 80,87% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2019 sedangkan sisanya 19,13% adalah jumlah persentasi ke- 12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi.
Kata Kunci:  Perceraian, Faktor ekonomi.

## PENDAHULUAN
Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis  dalam  menempuh  kehidupan  keluarga  yang  sejahtera  dan  bahagia sepanjang  masa.  Perceraian  merupakan  bagian  dari  dinamika  rumah tangga.Perceraian  ada  karena  adanya  perkawinan.Meskipun  tujuan  perkawinan bukan  perceraian,  perceraian  merupakan  sunnatullah,  dengan  penyebab  yang berbeda-beda (Beni A.Saebani, 2012).
Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah  tangga  tersebut,  ternyata  bukanlah  suatu  perkara  yang  mudah  untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati  pada  masing-masingnya  sering  menimbulkan  krisis  rumah  tangga  yang mengubah suasana harmonis menjadi percekcokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan halhal yang harus ditampung dan diselesaikan.
Tujuan  mulia  perkawinan  tidak  dapat  diwujudkan  secara  baik  karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya (Djamaan  Nur,  2011). Perkawinan  memang  tidak  terlepas  dari  istilah  nafkah  yang berarti “belanja”  .Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu  kepada  istri,  kerabat  dan  miliknya  sebagai  keperluan  pokok  bagi mereka.Hukum  nafkah  sendiri  adalah  wajib  yang  merupakan  hak  istri  terhadap suamisebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah (Depag, 2013).
Perceraian  yang  disebabkan  karena  faktor  ekonomi  atau  nafkah  memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan  tidak  bekerja  keras  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Adapula  kondisi  yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi  oleh  suaminya  dan  kemudian  mengajukan  perceraian.  Melihat  kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap  setia  kepada  suaminya,  dan  adapula  istri  yang  tidak  sabar  dan  kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat  2  “bahwa  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  yaitu  antara suami dan is tri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”. Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat  menjadi  PP  No.9  Tahun  1975)  adalah  karena  meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut. Yang dimaksud  meninggalkan  pasangan  dalam  hal  ini  adalah  yang  tanpa  izin  ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga.
Perceraian  dalam  suatu  perkawinan,  sebenarnya  jalan  terakhir  setelah diupayakan  perdamaian.  Perceraian  memang  dibolehkan  dalam  islam  akan  tetapi perbuatan  itu  sangat  dibenci  dan  dimurkai  oleh  Allah.  Namun  pada  dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi  maupun  dari  faktor  lainnya,  seperti  faktor  psikologis,  faktor  biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya (Hasan,2016).
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  perceraian  karena  faktor  ekonomi  adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab  terhadap  kebutuhan  keluarganya  dan  tidak  bekerja  keras  untuk  memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.
Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana makna perceraian?  Benarkah  faktor  ekonomi  harus  diteliti  sebagai  penyebab  perceraian? Bagaimana contoh kasus perceraian karena faktor ekonomi? Berdasarkan rumusan masalah  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah:  Untuk  mengetahui  makna  perceraian, untuk  mengetahui  benarkah  faktor  ekonomi  harus  diteliti  sebagai  penyebab perceraian, untuk mengetahui contoh kasus perceraian karena faktor ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode kualitatif.Metode kualitatif ini diambil karena penelitian ini berusaha menelaah fenomena sosial dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau laboratories. Proses dan pemaknaan dalam perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya.Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang  bersifat  kreatif  dan  mendalam  serta  menunjukkan  ciri-ciri  naturalistik  yang penuh keauntentikan.
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya:  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  ilmiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. M.A, 2011). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.    Dalam  penelitian  ini  penulis menggambarkan  keadaan-keadaan  atau  status  fenomena  yang  terjadi  yang  dapat diamati  dengan  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  yang  menjadi subjek  penelitian.  Secara  prakteknya  penulis  sekaligus  menggali  informasi  dari subjek  penelitian  kemudian  hasil  penelitian  diungkapkan  dengan  kalimat (Abu Achmad, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “talak” atau “furqah”. makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.    Menurut  istilah  syara  talak  adalah“Melepas  tali  perkawinan  dan mengakhiri  hubungan  suami  istri.”  Menurut  Al - Jaziri,  talak  adalah  “Talak  ialah menghilangkan  ikatan  perkawinan  atau  menurangi  pelepasan  ikatannya  dengan menggunakan kata tertentu” (Al-Hamdani, 2012).
Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi  siapa  yang  berkehendak  untuk  memutuskan  perkawinan  (terjadi  perceraian). Dalam hal ini ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:
1)  Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2)  Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3)  Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  istri  karena  istri  melihat  sesuatu  yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima  oleh  suami  serta  dilanjutkan  dengan  ucapan  untuk  memutuskan perkawinan.
4)  Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan ( Amir Syarifudin, 2014).
Pengadilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut:
1)  Cerai  talak  adalah  putusnya  hubungan  perkawinan  dari  pihak  suami,  yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo dan Pasal 117 Kompilasi HukumIslam.
2)  Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri, yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo dan Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Fauzan, 2012).
Volume 2 Nomor 2(2019)  252-261  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.736
Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu ةقفن dalam kamus munawir  diartikan  dengan  biaya  atau  belanja.    Sedangkan  dalam  tata  Bahasa Indonesia  kata  nafkah  berarti  pengeluaran.  Nafkah  menurut  bahasa  adalah  keluar dan pergi.Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal (Ahmad Warson Munawir, 2014).
Hubungan  perkawinan  menimbulkan  kewajiban  nafkah  atas  suami  untuk istri  dan  anak-anaknya.  Dalam  kaitan  ini  QS  Al-Baqarah:  233  mengajarkan  bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah  menjadi  ibu  dengan  ma’ruf.    Ayat  Al - Qur’an  tersebut  memberikan  ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah (Sohari Sahrani, 2011).
Pengadilan Agama Kabupaten Langkat sebagai Pengadilan Agama kelas 1.B. dianggap  sebagai  pengadilan  yang  memiliki  tingkat  perkara  yang  tinggi  dalam lingkup  Jawa  Barat.  Dalam  setiap  tahun  perkara  yang  diterima  Pengadilan  Agama Kabupaten Langkat rata-rata mencapai 6.000 perkara. Adapun jumlah perkara yang diterima  tahun  2019  berjumlah  2156  perkara,  sedangkan  sisa  perkara  tahun  lalu sebanyak 913 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani tahun 2019 berjumlah 3069 perkara, dan perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 1026 perkara. Kemudianjumlah perkara yangbelum diselesaikan tahun 2019 masih tersisa sebanyak 1543 perkara.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hj. Mardiah, M.Ag sebagai hakim mengenai kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 B Stabat diketahui bahwa  setiap  tahunnya  tingkat  perceraian  di  Kabupaten Langkat  terus  meningkat, seperti  contoh  dalam  tiga  tahun  terakhir,  pada  tahun  2016  perceraian  terjadi sebanyak  1093  kasus  perceraian,  pada  tahun  2017  terjadi  sebanyak  1610  kasus perceraian,  dan  yang  tahun  terakhir  kemarin,  tahun  2018  terjadi  sebanyak  2105 kasus  perceraian.  Adapun  untuk  jenis  perkara  perceraian  pada  tahun  2019, Pengadilan  Agama  Kabupaten  Langkat  menerima  2156  perkara.  Adapun pengelompokan  perkara  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Langkat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Rata-rataperkarayangditerimadalamsetiapbulannyapadatahun2019 adalah sebagai berikut: 2156/12= + 180 perkara setiap bulannya atau sekitar 6 perkara tiap harinya. Perkara yang diputus pada tahun 2019 rata-rata: 1926/12= + 161 perkara setiap  bulannya  atau  sekitar  5  perkara  tiap  harinya.  Jadi  hasil  kerja  maksimal Pengadilan Agama kabupaten Langkat dalam menyelesaikan perkara setiap bulannya adalah: 161/180 x 100% = 89,4%
Faktor-faktor yang timbul sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai atau seorang suami mengajukan permohonan talak, dijadikan dasar bagi hakim
untuk  memeriksa  dan  mempertimbangkan  dalam  mengambil  keputusan  sesuai dengan  hukum  Islam.  Banyak  faktor  yangmempengaruhi  putusnya  sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian. Baik faktor internal keluarga yaitu suami itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga. Faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan,  dan  gangguan  pihak  ketiga  menjadi  salah  satu  faktor  yangtertinggi sebagai  alasan  terjadinya  perceraian  di  pengadilan  agama  kabupatenLangkat. Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  perceraian  di  pengadilan  agama kabupaten Langkat, yaitu:
1.  Moral
a.  Poligami tidaksehat
b.  Krisisakhlak
c.  Cemburu
2.  Meninggalkankewajiban
a.  Kawinpaksa
b.  Ekonomi
c.  Tidak ada tanggung jawab
3.  Kawin dibawah umur
4.  Penganiayaan
5.  Di hukum
6.  Cacat biologis
7.  Terus-menerus berselisih
a.  Politis
b.  Gangguan pihak ketiga
c.  Tidak ada keharmonisan
Menurut  hasil  penelitian yang dilakukan di  Pengadilan  Agama Kabupaten Langkat diperoleh data mengenai faktor-faktor yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian beserta jumlah perceraian yang terjadi karena faktor-faktor  tersebut  pada  tahun  2019  diperoleh  beberapa  faktor  penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Langkat.

## Perceraian karena Faktor Ekonomi
Perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka  terdapat  suami  yang  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan  terdapat
pula  diantara  suami  yang  sebenarnya  bertanggung  jawab  dan  tetap  berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukanperceraian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  pada  hari  rabu tanggal 12 Februari 2020 kepada Hakim Drs. Hj. Mardiah, M.Ag di Pengadilan Agama Langkat  menyatakan  bahwa  tingkat  perceraiandi  Langkat  memang  tinggi  banyak sekali  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian.  Seringkali  gugatan perceraian  yang  datang  adalah  karena  faktor  ekonomi  sehingga  faktor  ekonomi menjadi  faktor  pertama  penyebab  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama Kabupaten Langkat dari tahun ketahun.
Mendominasinya dan adanya peningkatan jumlah perceraian karena faktor ekonomi dalam tiap tahunnya berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan pada  Pengadilan  Agama  Langkat  menunjukan  hal  senada  dengan  fenomena  yang sedang  terjadi  bahwa  faktor  ekonomi  mendominasi  atas  faktor-faktor  lain  dalam kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun 2019.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2020 yakni beliau kepada salah satu tetangga yakni Ibu Bunga (nama samaran) seorang janda berumur 32 tahun. Jandanya beliau akibat perceraian yang dilakukannya pada tahun 2019 lalu, menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Langkat atas suaminya Bapak Asep (nama samaran) berumur 41tahun.
Beliau menikah dengan Bapak Asep pada saat usianya 20 tahun dan Bapak Asepnya sekitar 23 tahun. Mereka menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, dan mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman orangtua sang suami, di Purwakarta. Awalnya mereka hidup bahagia layaknya pengantin baru yang masih saling pengertian, saling cinta dan sayang sampai mereka dikaruniai seorang putra. Namun dengan berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga terus meningkat, pekerjaan sang suami yang hanya buruh serabutan dianggap oleh Ibu Bunga dirasa sudah tidak cukup lagi.
Seperti ibu Sulastri, masalah ekonomi pun mengguncang rumah tangga Ibu Erni Widiawati binti Kusnadi (34 tahun) dan Bapak O. Supriyatno bin Waryono (39 tahun)  dari  desa  Lalang  Kecamatan  Tanjung  Pura.  Berawal  dari  pernikahan  pada tanggal  17  November  yang  bahagia  seperti  pasangan  pengantin  pada  umumnya, kemudian  Ibu  Erni  tinggal  di  kediaman  orangtua  suaminya,  hidup  rukun  dan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Egita, anak kedua Gatot Gustiantoro, anak ketiga Panji Restu dan anak yang terakhir bernima Ananda Sabrina.
Keretakkan rumah tangga mereka sudah terasa sejak Juli tahun 2016, sering kali mereka terlibat percekcokkan dan pertengkaran yang diakibatkan suami yang tidak  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga,  Ibu  Erni  pun  memutuskan  untuk berangkat  ke  Taiwan  sebagai  TKW  selama  2  tahun  dengan  tujuan  agar  dapat
memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  mereka.  Ibu  Erni  pulang  pada  bulan  Agustus 2018  dan  kembali  kecewa  melihat  suaminya  masih  menganggur  dan  tidak  dapat mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  mereka.  Tak  terelakkan  lagi  pertengkaran menjadi  memuncak  semenjak  kepulangan  Ibu  Erni  sampai  akhirnya  mereka  tidak pernih kumpul lagi dengan suaminya karena tidak tahan dengan sikap suaminya.
Ibu  Erni  mengajukan  gugatan  cerai  (penggugat)  kepada  suaminya,  Bapak O.Supriyatno  (tergugat)  di  Pengadilan  Agama  kabupaten  Langkat  dengan  nomor register salinan putusan 901/Pdt.G/2019/PA.Stb karena merasa tidak akan sanggup untuk  meneruskan  rumah  tangga  dengan  tergugat.  Penggugat  mengajukan permohonan agar ketua Pengadilan Agama Langkat segera memeriksa dan mengadili perkaratersebut.
Pengadilan  Agama  Langkat  memeriksa  dan  mengadili  dengan  landasan hukum yang sama dengan kasus Ibu  sulastri yakni penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f undang-undang RI No 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f peraturan pemerintah RI no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI no. 1  tahun  1991)  yakni  “antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, pokok masalah, dalil-dalil penggugat, bukti-bukti dan saksi, fakta dan relevansinya dengan dalil syar’i (dalam hal ini dalam fikih sunnah juz II hal248).
Kasus yang serupa terjadi pula pada keluarga kecil, keluarga Bapak Suradi bin Wahab (34 tahun) dengan Ibu Arum Sari binti Mustara (31 tahun). Pernikahan mereka  diselenggarakan  pada  tanggal  1  mei  2008  dan  tercatat  di  KUA  Pangkalan Susu.  Mereka  memutuskan  tinggal  di  kediaman  Bapak  Suradi  dan  hidup  rukun sebagaimana  layaknya  suami  istri  sampai  awal  tahun  2019  serta  mereka  pun dikaruniai seorang anak bernama Roberto Carlos.
Dalam  beberapa  kasus  di  atas  semuanya  terlihat  memang  karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Hanya saja masalah kadar nafkah yang mencukupi  atau  tidaknya  terhadap  kebutuhan  rumah  tangga  memang tergantung kepada pelaku rumah tangga.
Dalam  beberapa  kasus  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  ada  kasus tersebut  tentang  suami  yang  mencari  nafkah  namun  dirasa  kurang  cukup memadai oleh sang istri untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dan ada juga yang suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung pencari nafkah malah berleha-leha, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang  istri  mengalah  untuk  pergi  menjadi  tenaga  kerja  wanita  di  luar  negeri, namun  bukannya  sadar  malah  terlihat  ke’enak’an  terbukti  masih menganggurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air.
Ekonomi  rumah  tangga  berperan  sangat  penting  dalam  kehidupan berrumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bisa-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian  yang dampaknya  jelas  tidak  bisa dianggap  remehh.  Penyikapan  ini
tidak hanya bagi sang suami sang pencari nafkah melainkan bagi sang istri pula, sehingga  timbul  adanya  pengertian  serta  tanggung  jawab  terhadap  keutuhan ruamhtangga.
Ternyata  masalah  ekonomi  keluarga  tidak  pandang  bulu  terhadap lamanya  usia  perkawinan,  Pada  kasus  rumah  tangga  Ibu  Nurhidayanti  yang masih  berjalan  lebih  kurang  4  tahun  mengalami  perceraian,  begitupun  dalam kasus Ibu Erni, pernikahan yang kurang lebih 18 tahun pun (bukan waktu yang singkat) yang telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh sang suami.
Dalam  kasus  diatas  terlihat  memang  ekonomi  rumah  tangga  bisa mengakibatkan  perceraian  jika  tidak  disikapi  dengan  bijak.  Pernikahan  yang kurang lebih 11 tahun (bukan waktu yang singkat) telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh si suami.
Terlihat jelas perceraian karena faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian  di  Kabupaten  Langkat  pada  tahun  2019.  Pada    tahun  2019  terjadi perceraian  sebanyak  1803  kasus  dengan  13  faktor  penyebab  perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 1458 kasus atau sekitar 80,87  %,  sisanya  hanya  sebanyak  19,13%  untuk  faktor-faktor  lain  selain ekonomi.  Persentasi  pada  perceraian  karena  faktor  ekonomi  ini  menunjukan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Perceraian  adalah  putusnya  suatu  ikatan  perkawinan  karena  sebab  tertentu  dan sesuai  dengan  aturan  agama  serta  undang-undang  perkawinan.  Sedangkan  Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang  harus  dikeluarkan  oleh  orang  yang  wajib  memberi  nafkah  kepada  seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dari data-data yang terdapat di  pengadilan  agama  Langkat  dapat  diketahui  beberapa  faktor  yangmenyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten Langkat tahun 2019 tercatat ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah poligami  tidak  sehat,  krisis  akhlak,  cemburu,  kawin  paksa,  ekonomi,  tidak  ada tanggung  jawab,  kawin  di  bawah  umur,  penganiayaan,  dihukum,  cacat  biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak adakeharmonisan.
Bahwatingkat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Langkat  terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yangterbanyak dalam  menyebabkan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Langkat  pada tahun2019  sebanyak  1458  kasus  atau  sekitar  80,87%  dari  total  perceraian  yang terjadi pada tahun 2019 sedangkan sisanya 19,13% adalah jumlah persentasi ke- 12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat  berpengaruh  terhadap  terjadinya  perceraian  yang  terjadi  di  Kabupaten Langkat pada tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. (2012). Dha‟if Sunan Abi Dawud , Juz III. Kuwait: Gharras.
Al-Hamdani. (2012). Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Pustaka Amani.
Depag RI.(2013). Ensiklopedi Islam di Indonesia . Jakarta: Arda Utama. (Depag, 2013).
Hasan,  M.  Ali.(2016). Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  Dalam  Islam .Jakarta:  Siraja Prenada Media Group.
Lexy, Moleong J. M.A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Manan, Abdul dan Fauzan. (2012). Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Munawir,  Ahmad  Warson.  (2014). Kamus  Al  Munawwir .  Yogyakarta:  Pondok Pesantren Al- Munawwir.
Narbuko,  Cholid  &  Abu  Achmadi.  (2013). Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Nur, Djamaan. (2011). Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama Semarang. Syarifudin, Amir. (204). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Tihami  &  Sohari  Sahrani.  (2011). Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap . Jakarta:Rajawali Pers.