## PERAN TOKOH BUDAYA DALAM MENJAGA LINGKUNGAN ALAM DI JAMBI: ANALISIS STRUKTUR FUNGSIONALISME
Nilyati 1 , Nurfazilah 2 , Juparno Hatta 3
Email: nilyati@uinjambi.ac.id

## RINGKASAN
Krisis lingkungan menjadi perhatian pemerintah dasarwarsana ini. Aktivitas PETI  disimpulkan  sebagai  faktor  yang  banyak  menyumbang  dampak negatif  bagi  lingkungan.  Jambi  menjadi  lokasi  PETI  yang  tingkat aktivitasnya meningkat. Aktivitas ini tersebar pada beberapa kabupaten di Jambi. akan tetapi, ada dua desa di kabupaten yang berbeda menunjakan gerakan penolakan terhadap aktivitas PETI, yaitu Desa Sikamis dan Desa Talang  Segegah.  Kesadaran  akan  ramah  lingkungan  dikatikan  dengan peran  tokoh  adat  setempat.  Gerakan  yang  bersifat buttom  up ini, mendorong,  membuat  dan  mempertahankan  Peraturan  Desa  tentang pelarangan  aktivitas  PETI.  Tokoh  masyakat  dengan  legitimasi  dari masyarakat membuat peraturan daerah tentang pelarangan aktivitas PETI, serta mendorong proses sosialisasi dalam membangun kesadaran ramah lingkungan pada masyarakat di desa Sikamis dan Talang segegah. Tokoh masyarakat  berperan  sebagai  system  sosial  dalam  konsep litensi , mengarahkan  dan  memotivasi  agar  masyarakat  setempat  bersikap  dan bertindak selaras dengan subjek ramah lingkungan.
Kata  Kunci: Peran  Tokoh  Masyarakat,  Penambangan  Ilegal,  pelestarian lingkungan.

## PENDAHULUAN
Krisis  lingkungan  menjadi  perhatian  internasional,  tidak  terkecuali bagi  Indonesia.  Pada  era  globaliasasi  sekarang  ini,  beban  bumi  dengan segala  aktivitas  manusia  dan  termasuk  perubahan-perubahan  iklim menciptakan  krisis  lingkungan. 1 Dampak  dari  fenomena  alam  ini dikhawatirkan  akan  mengancam  eksistensi  manusia  di  kehidupan selanjutanya.  Melalui  pranata  sosial,  bangsa  ini  sedang  berusaha  untuk menanggulangi  persoalan  lingkungan.  Krisis  ini  tentu  disebabkan  oleh
1 Cahya Dicky Pratama, “Permasalahan Lingkungan di Indonesia”, Kompas.com, 25 Desember
2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/185121969/permasalahan-lingkungan- di-indonesia?page=all , diakses pada tanggal 9 Januari 2023.
berbagai faktor, termasuk di dalamnya karena perubahan iklim atau cuaca. Akan tetapi, yang menjadi inti perhatian utama dalam dasawarsa ini adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh akitivitas manusia. manusia dalam aktivitas  memanfaat  alam  tanpa  disadari  atau  sadar  berdampak  pada menurunnya kualitas lingkungan.
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  maritim  karena  memiliki  luas kepuluan terluas di dunia. Di dalamnya, tumbuh dan berkembang  sumber daya alam (SDA) dengan berbagai kekayaan potensi, seperti sumber daya alam logam mineral dan batubara. SDA tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan  kemakmuran  masyarakat  luas.  Membangun  kualitas  hidup rakyat  dalam  standar  yang  ideal.  Kondisi  itu  membuat  aktor  dan perusahaan  beraktivitas  untuk  mengeruk  dan  mengolah  SDA  yang  ada. Akan tetapi, aktivitas tersebut berujung pada krisis lingkungan karena cara pengelolaan yang ada tidak dilakukan dengan cara yang  benar dan baik. SDA  memberi  keuntungan,  di  saat  bersamaan  dapat  membawa  petaka. Kekayaan alam bisa menjadi pisau bermata dua yang berbahaya, di saat tidak  menjalankan  “ good  mining  practice ”  sebagai  standarisasi  dalam pengelolaan pertambangan. 2
Dalam pemanfaatan SDA dalam bentuk logam mineral seperti, emas nikel  dan  timah,  muncul  penambang-penambang  liar,  selain  yang mengantongi  izin.  Aktivitas  penambangan  tanpa  izin  atau  yang  biasa dikenal  sebagai  PETI,  menjadi  perhatian  pemerintah  pusat  dan  daerah, karena  dapat  merugikan  negara  dan  krisis  lingkungan.  Di  Indonesia, terdapat  kisaran  2.700  lokasi  aktivitas  pertambangan  illegal.  Sumatra Selatan  menjadi  lokasi  PETI  yang  terbanyak. 3 Aktivitas  ini  bukan  tanpa
2 Rita  Yulianti, dkk, “Dampak  Limbah  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI) terhadap  Kualitas  Air  Sungai  Limun  Kabupaten  Sarolangun”, Bulletin  of  Scientific Contribution, Vol. 14, No. 3, Desember 2016, hlm. 252.
3 Wendiyanto Saputro, “Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan
Kerugian Negara”, Kumparan Bisniss, 12 Juli 2022,
https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-pertambangan-ilegal-kerusakan- lingkungan-dan-kerugian-negara-1yRpZDa7wZ3/full .  diakses  pada  tanggal  9  Januari 2022.
masalah,  pertambangan  secara  illegal  ini  meninggalkan  kerusakan lingkungan  di  bekas  lokasi  pertambangan.  Pencemaran  air  bersih  adalah satu  di  antara  dampak  negatif  dari  kegiatan  ini.  Pada  umunya,  pasca penambangan  akan  terjadi  perubahan  dan  turunnya  kualitas  air  di  aliran sungai,  seperti  tampilan  air  mejadi  keruh.  Dengan  kata  lain,  air  bersih menjadi  problem  pasca  penambangan  karena  tercemar  oleh  limbah  dari aktivitas penambangan.
Dewasa  ini,  air  bersih  menjadi  isu  krisis  lingkungan  dalam  skala nasional.  Kualitas  air  bersih  berada  pada  pada  kondisi  yang  menurun. Perubahan ini didasari dari berbagai faktor di antara lain adalah perubahan penggunaan lahan, litologi, waktu, curuh hujan dan aktivitas manusia yang menyebabkan percemaran air bersih. Dalam data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memperlihatkan tren penurun dari tahun 2015  sampai  dengan  2019.  Kualitas  air  di  sungai  Indonesia  memiliki kualitas  kurang  cukup  baik  di  angka  50-70  untuk  indeks  kualitas  air. 4 Di beberapa  lokasi,  pencermaran  air  bersih  atau  turunnya  kualitas  aiar disebabkan oleh aktivitas manusia, salah satu kegiatan PETI.
Peningkatan  aktivitas  PETI  tampak  meningkat  pada  daerah  Jambi sampai  dengan  tahun  2022.  Lokasi  pertambangan  diperkirakan  pada anggka 45.896 hektar lokasi, yang tersebar di enam kabupaten di Provinsi Jambi . Lokasi  PETI  meningkat  8  persen  dibandingkan  tahun  2021. Perseberan lokasi PETI terdapat pada kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari dan Merangin. Misalnya di kabupaten Merangin, aktivitas ini bertambah 215 hektar.  Luasan  areal  PETI  di  daerah  ini  adalah  yang  terluas  di  Provinsi Jambi,  yakni  16.072  hektar.  Sedangkan  pada  daerah  Sarolangun,  luas areal  PETI  bertambah  219  hektar  sampai  tahun  2022,  sehingga  menjadi
4 Siti Nurbaya ( ed ), Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).
15.878  hektar. Aktivitas  PETI  di  provinsi  Jambi  menunjukan  tren peningkatan pada luasan wilayah penembangan. 5
Penurunan  kualitas  air  yang  disebabkan  akitivitas  PETI  terlihat  di peningalan  lokasi  penambangan.  Pada  umumya,  pengelolaan  yang  jelek akan  berdampak  secara  negatif  pada  lokasi  dan  pasca  penambangan, seperti  banjir,  tanah  lansor,  dan  pencemaran  air  pada  aliran  sungai.  Di Kabupaten  Sorolangun  misalnya,  Sungai  Limun  yang  menjadi  pemasok utama  untuk  aktivitas  masyarakat  sekitar  terjadi  perubahan  dan  penurun kualitas air. Terbukti aktivitas PETI merubahan warna dan kualitas air. Hal ini  karena  pembuang  limbah  hasil  dari  kegiatan  tersebut  yang  lansung  di alirkan  ke  badan  sungai.  sehingga  air  berubah  menjadi  keruh  dan tercampur  dengan  unsur  kimia. 6 Pola  pengelolaan  sumber  daya  alam dengan  cara  itu  akan  berdampak  pada  krisis  lingkungan,  termasuk pencemaran air bersih.
Akan  tetapi,  terdapat  dua  desa  yang  tidak  tergiur  dengan  aktivitas PETI,  yaitu  Desa  Sikamis  di  Kabupaten  Sarolangun  dan  Desa  Talang Segegah  di  Kabupaten  Merangin.  Desa  tersebut  melarang  masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan emas atau kegiatan yang dapat merusak  lingkungan  sekitar.  Keberhasilan  dalam  pencegahan  kerusakan lingkungan  dalam  aktivitas  PETI  dikaitkan  dengan  peran  tokoh  adat masyarakat yang berada di dua desa tersebut. Hal demikian karena tokoh masyarakat berperan sebagai pihak yang menegakkan aturan adat sebagai tindakan pengendalian sosial masyarakat. Dalam upaya itu, dibentuk dan diproduksi  aturan  desa  yang  melarang  aktivitas  penambangan.  Dengan demikian,  adanya  korelasi  antara  isu  penanggulangan  lingkungan  dan tokoh  adat  masyarakat.  Penelitian  ini  berusaha  menangkap  dan menjelaskan  peran  atau  fungsi  dari  sistem  kultur  dalam  membantu
5 IMCNews.ID,  “Kian  Meluas,  Areal  PETI  di  Provinsi  Jambi  Capai  45.896  Hektar”, IMCNews.ID, 21 Desember 2022, https://imcnews.id/read/2022/12/21/20927/kian-meluas- areal-PETI-di-provinsi-jambi-capai-45896-hektar/ . dikases pada tanggal 9 Januari 2023.
6 Rita Yulianti, dkk, “Dampak Limbah Penambangan Emas, hlm. 261.
pemerintah  daerah  kabupaten  Merangin  dan  Sorolangun  dalam pencegahan aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan.

## METODOLOGI
Desain penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang akan melalui proses  instrumen  pengumpulan  data,  seperti  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Secara  paradigmatik,  penelitian  akan  bersandar  pada perspekitf  struktur  fungsionalisme.    Fungsionalist  melihat  masyarakat sebagai  sistem  sosial  yang  terdiri  dari  berbagai  elemen  yang  saling berkaitan  dalam  menciptakan  keseimbangan. 7 Elemen  yang  dimaksud adalah  berisfat  fakta  sosial,  sesuau  yang  berada  di  luar  manusia  atau eksternal,  seperti  peranan  sosial,  pola-pola  institutional,  proses  sosial, organisasi  kelompok,  pengendalian  sosial,  dan  sebagainya.  Elemen- elemen  tersebut  dalam  sistem  sosial  bersifat  fungsional  bagi  suatu masyarakat.  Hipotesa  dasarnya,  elemen  dalam  suatu  masyarakat, fungsional bagi elemen yang lainnya. 8 Peran yang dilakukan oleh elemen tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya dalam sistem sosial, dengan sendiri  akan  berdampak  pada  elemen  yang  lain.  Dengan  kata  lain, perspektif ini melihat bahwa elemen yang ada, fungsional atau memberikan sumbangan bagi suatu masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Adaptasi Sebagai Pemenuhan Akan Kebutuhan Situsional
Pola  pengelolaan  pertambangan  dengan  baik  dan  benar  menjadi bagian  dari  tindakan  dalam  upaya  menjaga  lingkungan  agar  tetap  sehat. Dengan  hal  itu,  aktivitas  pertambangan  di  saat  bersamaan  dituntut melakukan pola mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas PETI. Selain
7 I. B. Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 43.
8 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Cet. 10 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 21.
itu,  menjaga  lingkungan  diperlukan  dukungan  dari  pelaku  pertambangan dan masyarakat umum.  Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses dalam pengelola alam. Akan tetapi, kesadaran ramah lingkungan masih menjadi problem sampai dengan dasawarsa ini.
Di  Indenesia,  tingkat  kesadaran  akan  ramah  lingkungan  masih dalam dataran rendah. Rendahnya kesadaran ini disebebkan oleh berbagai faktor,  seperti  kemiskinan,  kualitas  pendidikan,  kepentingan,  dan sebagainya.  Di  tingkat  desa,  tidak  sedikit  pelaku  PETI  tidak  mengetahui aturan yang melarang aktivitas tersebut. Dengan dorongan unsur ekonomi, pekerjaan  itu  dipilih  sebagai  penopang  kebutuhan  sehari-hari  mereka.  Di kalangan  mahasiswa  sendiri,  sudah  muncul  tentang  sikap  ramah lingkungan.  Akan  tetapi,  masih  menjadi  masalah  dalam  aplikasinya.  Hal demikian karena dalam implementasi masih pada kategori tingkat rendah. 9 Dengan  kata  lain,  masyarakat  umum  masih  belum  memiliki  kesadaran ramah lingkunan yang cukup baik.
Dalam  kamus  KBBI,  kesadaran  menunjuk  pada  pososi  keadaan yang mengerti. Terminiologi ini berdasar dari kat a “sadar”, artinya merasa, tahu, dan mengerti. Secara sederhana, sadar dapat diartikan sebagai tahu, subjek yang sadar dengan sendirinya adalah indvidu yang mengerti tentang sesuatu.  Kesadaran  ramah  lingkungan  adalah  individu  yang  memiliki pengetahuan  dan  mampu  bersikap  yang  selaras  dengan  perilaku  yang dapat menjaga lingkungan. Kesadaran adalah unsur psikologis dari individu yang  menjadi  stimulus  atau  pendorong  pada  sikap  tertentu  yang selanjutnya menciptakan tindakan sosial.
Manusia  mampu  bertransformasi  dan  melakukan  perubahan.  Hal demikian  karena  distimulus  dari  kesadaran.  Kesadaran  itu  menjadi penggerak atau motivasi dari manusia.  Menurut perspektif psikologi sosial, kesadaran itu mendorong kesediaan manusia untuk memiliki sikap tertentu.
9 Diana  Ayu  Gabriella  dan  Agus  Sugiarto,  “Kesadaran  dan  Perilaku  Ramah Lingkungan  Mahasiswa  di  Kampus”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniaro, Vol.  9,  No.  2 Oktober 2020, hlm. 269-270.
Dalam  penjelasan  lain,  Sigmued  Freud  menjelaskan  bahwa  kesadaran adalah  unsur  yang  menentukan  kepribadian  individu.  Dalam  pembangian kesadaran yang merupakan bentuk dari struktur kejiwaan manusia (sadar, pra-sadar, dan tidak sadar), akan menjadi semacam dorongan, implus, dan menyetir  manusia  atau  tindakannya.  Bagi  Frued,  tindakan  dari  manusia ditentukan  oleh  kesadaran.  Dengan  hal  itu,  kesadaran  akan  ramah lingkungan harus tertanam dalam subjektivitas manusia. Sikap dan perilaku manusia  akan  mencerminkan  dan  selaras  dengan  pengetahuan  akan ramah lingkungan.
Di Jambi kesadaran ramah lingkungan dalam kategori kurang baik, walau ada upaya untuk meningkatkan kedasaran itu. Data statistik terbaru, memperlihatkan peningkatan aktivitas  PETI di daerah ini. Terhitung sejak dari  tahun  2016,  aktivitas  PETI  meningkat  dengan  perseberan  luas  areal PETI  45.896  hektar  di  tahun  2022.  Aktivitas  ini  menjadi  kekhawatiran masyarakat,  karena  dampak  dari  hal  tersebut  mulai  terlihat.  Banjir  dan tanah lonsor di lokasi bekas pertambangan, seperti yang terjadi  di Muara Emat.  Pencemaran  air  bersih  dengan  turunnya  kualitas  air  yang  terjadi pada  aliran  Sungai  Batang  Merangin  merupakan  cermin  dampak  PETI. Sebelumnya  aliran  sungai  ini  bersih,  kualitas  air  berubah  menjadi  keruh pasca penambangan. 10
Pencemaran  air  bersih  merupakan  masalah  pasca  penambangan. Sungai  Batang  Limun  di  Kabupaten  Merangin  menunjukan  perubahan kualitas  air  akibat  dari  aktivitas  PETI.  Air  di  sungai  ini  sudah  bercampur dengan  lumpur  sehingga  merubah  warna  nya  menjadi  keruh.  Bercampur dengan bahan-bahan kimia akibat dari aktivitas PETI. Kualitas air di sungai ini menurun dengan ketetapan standirasi secara nasional, kategori airnya berada pada kualitas cukup rendah. Penurunan kualitas cukup tinggi terjadi di  angka  dengan  nilai  rata-rata  konsentrasi  merkuri  pada  sungai  Batang
10 IMCNews.ID,  “Kembali  Marak,  Alat  Berat  Diduga  untuk  Aktivitas  PETI  Masuk Lokasi di Muara Emat”, IMCNews.ID, 1 Desember 2022, https://imcnews.id/read/2022/12/01/20861/kembali-marak-alat-berat-diduga-untuk- aktifitas-PETI-masuk-lokasi-di-muaro-emat/ . diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
Limun dari 0,18ppb (0,00018 mg/l) menjadi 0,3ppb (0,0003 mg/l). Tingginya tingkat  percampuran  unsur  merkuri  di  sungai  ini  dipengaruhi  oleh  proses kegiatan penambangan. Hasil tersebut merupakan bentuk kualitas air yang masih dibawah standar baku mutu air kelas II, berdasarkan pada aturan pp nomor 82 tahun 2010 untuk mutu air. 11
Minim  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  dari  aktivitas penambangan menjadi masalah yang serius dan harus segera diatasi. Jika penambangan  dilakukan  secara  illegal,  akan  banyak  kerugian-kerugian yang  akan  berdampak  pada  lingkungan  hidup,  seperti  pencemaran  air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan yang sangat membahayakan  yaitu  dapat  merenggut  nyawa  masyarakat  dikarenakan pemakaian  merkuri  yang  tidak  sesuai  prosedur  dalam  proses penambangan.  Selain  itu,  aktivitas  ini  dapat  mendorong  terjadi  konflik secara horizontal secara sosiologis, yang disebebakan  oleh faktor sosial- ekonomi dan lahan yang rusak. 12
Dengan kondisi situasi tersebut, muncul gerakan dari bawah ( buttom up )  untuk  menggalang  pelarangan  aktivitas  PETI  di  Desa  Sekamis. Masyarakat  desa  melalui  lembaga  adat  menangkap  aktivitas  PETI  yang dapat  berdampak  negatif  bagi  perkembangan  kampung  mereka. gelombang sosialiasi tentang pelarangan dan dampak negative dari  PETI terus dilakukan kepada masyarakat setempat. Sebagai ketua adat di desa itu,  Muhammad  Tais  tetap  mengkhawatirkan  akan  masih  adanya masyarakat  yang  kurang  kesadaran  akan  bahaya  penambangan.  Namun demikian,  gerakan  tersebut  mampu  mendorong  tingkat  kesadaran  ramah lingkungan di Desa Sekamis, jelasnya. 13
Pengelolaan  lingkungan  yang  baik  dan  benar  membutuhkan legitimasi  dari  masyarakat.  Hal  demikian  karena  manusia  adalah  pelaku
11 Rita Yulianti, dkk, “Dampak Limbah Penambangan Emas, hlm. 151-152.
12 Al  Zuhri  dan  Syafrizal, “Konflik  Pertambangan  Emas  Tanpa Izin (Peti)  Di  Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ”, Jurnal Jom FISIP, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015, hlm. 9-10.
13 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Muhammad  Tais,  Ketua  Adat  Desa  Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.
atau  aktor  lingkungan.  Sikap  mereka  dalam  bentuk  pemanfaatan lingkungan  berdampak  pada  kualitas  lingkungan.  Partisipan  dari masyarakat  diperlukan  untuk  mendorong  meningkat  kesadaran  ramah lingkungan.  Sikap  dan  tindakan  dari  mereka  membatu  dalam  menjaga kualitas  lingkungan  agar  tetap  sehat.  Dengan  hal  itu,  kesadaran  ramah lingkungan  harus  tertanam  dalam  masyarakat  sehingga  dapat  menjadi subjek ramah lingkungan.
Kesadaran ramah lingkungan harus berhadapan dengan kepentingan  manusia.  Acapkali,  membuat  kesadaran  tersebut  harus terpinggirkan  dalam  pengalaman  manusia.  Secara  instrintik,  manusia adalah makhluk sosial yang memiliki preferensi, kepentingan, dan rasional. Artinya,  tindakan  individu  akan  dipengaruhi  oleh  atau  bersandar  dengan unsur-unsur  tersebut.  Manusia  dalam  praktik  sehari-hari  berangkat  dari kepentingan  yang  ingin  dicapainya.  Dalam  kenyataan  tersebut,  tindakan sosial  yang  dipilih  manusia  seringkali  berlawan  dengan  aktivitas  yang ramah lingkungan.
Manusia dikenal sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi. Sebagai  makhluk  ekonomi,  manusia  selalu  akan  berpikir  secara  rasional untuk  mencukupi  kebutuhan  dengan  prinsip  ekonomi.  Aktivitas  mereka penuh perhitungan dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak mempersoalkan  di  awal  untuk  mengeluarkan  modal  (uang)  dan  jasa, sehingga  dapat  meraih  tujuan  atau  memenuhi  kebutuhan.  Penambangan emas illegal adalah aktivitas produksi, barang yang dihasilkan memiliki nila jual di pasar. Denga hal itu, masyarakat memiliki atau beralih ke aktivitas itu sebagai bentuk dari upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Pada  umumnya,  keberadan  penambangan  traditional  adalah pendorong  menyarakat  menjadi  pelaku  PETI.  Dari  banyak  pelaku, pekerjaan ini adalah aktivitas yang dilakukan secara turun menurun. Selain itu,  pendorong  tingginya  aktivitas  PETI  dapat  disebabkan  karena  faktor ekonomi. Peluang kerja yang minim dengan komposisi yang sesuai dengan kemampuan  masyarakat,  mendorong  mereka  hanya  dapat  melakukan
pekerjaan  penambangan  ilegal.  Kemiskinan  juga  menjadi  penyebab, mendorong  masyarakat  memilih  pekejaan  sebagai  pelaku  PETI  sebagai sarana untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 14
Alasan  sosial-ekonomi  menjadi  faktor  besar  masyarakat  desa  ikut terlibat  dalam  aktivitas  PETI.  Masyarakat  dewasa  ini  dihadapkan  pada realita bahwa tingginya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat  berpikir  secara  ekonomis.  Aktivitas  PETI  adalah  pekerjaan alternatif untuk mereka agar dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga berani melakukan  penambangan  secara  diam-diam  dan  tanpa  izin.  Alasan  dari mereka  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  rata-rata  karena  tergiur  akan hasil yang akan didapatkan. Mengingat harga emas semakin hari semakin naik. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa kegiatan tersebut tanpa mereka sadari dapat merugikan diri mereka sendiri dan bahkan dapat mengancam nyawa mereka sendiri, akan tetapi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mereka lupa dan bahkan tidak mau tau akan hal-hal yang  membahayakan  tersebut.  Tak  jarang  banyak  terdapat  korban  dari kegiatan penambangan tersebut. Ironisnya, setiap penambang yang tewas dalam  aksi  penambangan,  jika  terkubur  dalam  lubang  tambang  maka masyarakat  setempat  tidak  mau  mengambil  resiko  untuk  mencari  korban yang tewas tersebut. Jadi, itu sudah dianggap menjadi kuburan atau tempat peristirahatan terakhir bagi korban penambangan.
Keberhasilan  Desa  Sikemis  dalam  menanggulangi  aktivitas  PETI bukan  tanpa  tantangan.  Upaya  untuk  melakukan  aktivitas  PETI  itu  ada, paling  tidak  cara  itu  dilakukan  secara  diam-diam,  tutur  Muhammad  Tais selaku Ketua Adat Desa Sekamis. Upaya tersebut berujung gagal, karena dapat perlawanan dari masyarakat setempat. 15 Menurut pengakuan Hasan Basri  selaku  Ketua  Adat  senior  Talang  Segegah,  upaya  penambangan
14 Yuwono  Prianto, dkk, “Penegakan  Hukum  Pertambangan  Tanpa  Izin  Serta Dampaknya  Terhadap  Konservasi  Fungsi  Lingkungan  Hidup ”, Jurnal  Bina  Hukum Lingkungan, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, hlm. 7-8.
15 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Muhammad  Tais,  Ketua  Adat  Desa  Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.
secara  diam-diam  dan  tanpa  izin  sangat  dikhawatirkan  oleh  masyarakat setempat.  Hal  demikian  karena  dorongan  faktor  ekonomi  menjadi  alasan oknum untuk melakukan penambangan. Sehingga dia dan perangkat desa selalu  mensosialisasi  dan  menghimbau  kepada  masyarakat  untuk  terus mendukung penindakan kepada aktivitas PETI. 16
Kesadaran  adalah  unsur  perkembangan  psikologis  (kejiwaan) manusia  yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  lingkungan  yang  sehat. Sikap ramah lingkungan selaras dengan pertumbuhan kesadaran di tengah masyarakat.  Kesadaran  ramah  lingkungan  menjadi  alasan  utama dilakukannya  langkah  rehabilitas  di  lokasi  pasca  penembangan  di Kecamatan  Pangkalan  Jambu.  Masyarakat  setempat  sadar  perlu melakukan  rahabilitas  karena  dampak  negatif  yang  mereka  dapat  dari aktivitas PETI. Mereka menjadi korban bencana banjir ketika musim hujan datang. 17 Dengan hal itu, gerakan go green yang digaungkan pemerintah tidak  akan  berhasil  tanpa  legitimasi  atau  dukungan  dari  masyarakat. Langkah  menjaga  lingkungan  diperlukan  partisipasi  masyarakat,  dengan membangkitkan  dan  menanamkan  kesadaran  ramah  lingkungan  melalui proses sosialiasai.

## KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INTRUMEN MEMBANGUN KESADARAN LINGKUNGAN
Di  Indonesia,  ada  dua  sistem  sosial  yang  memiliki  kekuatan pemaksa,  yaitu  agama  dan  budaya.  Di  masyarakat  desa,  umumnya kebudayaan  masih  menjadi  kekuatan  memaksa  atau  legitimasi  dalam aktivitas  kehidupan  sehari-hari.  Pranta  sosial  ini  mampu  menciptakan mobilisasi masa, mendorong masyarakat untuk bertindak. Pada kelompok
16 Hasil  wawancara  dengan  Hasan  Basri  selaku  Tokoh  Adat  Senior  Desa  Talang Segegah pada tanggal 21 November 2022.
17 Mirza Sazeta, “Posisi Stakeholder Kabupaten Merangin dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ”, Journal of Demography,Etnography,and Social Transformation , Vol. 2. No. 1, hlm. 12.
sosial tertentu, budaya itu menjadi pandangan hidup ( way of life ). Aktivitas mereka bersandar pada nilai kebudayaan yang legitimite .
Pada  ritual  pernikahan  misalnya.  Nikah  adalah  nilai  ibadah  dalam agama Islam. Ritual ini dinilai sebagai aktualisasi dari Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad  SWA,  juga  sebagai  bentuk  pengindahan  terhadap  anjuran Allah  SWT.  Akan  tetapi,  aktualisasi  praktek  pernikahan  beragam  dalam setiap  kelompok  sosial.  Secara  sosiologis,  ritual  ini  dipenentrasi  oleh budaya. Sedangkan budaya itu beragam dalam ekspresi yang dibentuk oleh sosial,  geografis,  politk,  dan  sebagainya.  Dengan  hal  itu,  Pratik  ritual pernikahan berbeda dalam setiap budaya.
Secara  praktik,  budaya  memiliki legitimiasi dalam  aktivitas  sehari- hari.  Dalam  kultur  Jambi,  budaya  menjadi  instrument  sebagai  etik-moral dalam  realitas  aktivitas  masyarakat  yang  teraktualisasi  dalam  bentuk Seloko .  Dalam  keseharian,  masyarakatnya  identik  atau  lebih  dikenal dengan  tradisi “berseloko”. 18 Seloko adalah  adat  melayu  yang  berbentuk gagasan,  nilai,  norma,  dan  bukan  fisik  (abstrak).  Aktivitas berseloko dilakukan  dengan  ungkapan  pribahasa,  pantun,  dan  pepatah-pepitik. Sastra Melayu ini bukan hanya sebatas suatu representasi dari kebahasaan atau sekekedar ungkapan saja. Namun dibalik itu, terdapat nilai lebih yang bernilai,  bermoral  dan  menjadi  tonggak  kehidupan  di  dalam  masyarakat Melayu Jambi.
Seloko adalah  ungkapan  yang  mengandung  pesan,  amanat peribahasa,  atau  nasehat  yang  bernilai  etik  dan  moral.  Sebagai  suatu kebudayaan  yang  mengakar,  adat  ini  memiliki  kekuatan  memaksa,  yaitu sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi dari ungkapan seloko meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, yang senantiasa  ditaati  dan  dihormati  oleh  masyarakat.  Hal  demikian  karena diikuti atau dilegitimasi suatu sangsi.
18 Yudi  Armansyah,  “Kontribusi  Adat  Seloko  Jambi  dalam  Penguatan  Demokrasi Lokal”, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 14 No. 1 Juni 2017.
Dengan demikian, seloko adalah adat lisan yang memiliki nilai luhur dalam  bentuk  etik-moral.  Isinya  memberikan  rambu-rambu  untuk masyarakat  dalam  kaitannya  membangun  hubungan  manusia  dengan Tuhan,  hubungan  manusia  dengan  alam,  hubungan  manusia  dengan masyarakat,  hubungan  manusia  dengan  manusia  lain,  dan  hubungan manusia  dengan  diri  sendiri.  Dengan  kata  lain,  adat  lisan  ini  adalah pandangan hidup ( world view ) untuk membangun kehidupan.
Budaya  ini  pemiliar  dengan  masyarakat  Jambi.  Akan  tetapi,  tidak semua  masyarakatnya  memahami  dengan  baik  tentang  makna seloko . Selain  karena  tidak  dilakukan  pada  aktivitas  kehidupan  sehari-hari. Pemilihan  diksi seloko yang  menggunanakan  majas  perbandingan  atau perumpamaan,  menjadi  alasan  lainnya.  Aktivitas berseloko banyak dilakukan  oleh  aktor-aktor  budaya  Jambi.  Dengan  hal  itu,  konstruksi identitas otoritas traditional pada masyarakat Jambi dengan segala status- peran didasarkan pada budaya demikian. Selain itu, budaya ini diwariskan seacara  turun-temurun  dan  dipegang  teguh  oleh  nenek  mamak,  tuo tengganai, alim ulama, serta cerdik pandai. Subjek-subjek itu adalah person yang menjadi tokoh adat. Berikut beberapa kontribusi yang telah dilakukan tokoh  masyarakat  dalam  mensosialisasikan  kesadaran  pelestarian lingkungan terhadap masyarakat, yaitu: 19
1. Membuat Peraturan Desa
2. Memberi pemahaman kepada masyarakat setempat akan  dampak dari penambangan illegal,
3. Menerapkan aturan-aturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat. Aturan adat mengenai pengelolaan hutan di dalam prakteknya jauh lebih  efektif  daripada  aturan  resmi  pemerintah.  Kesepakatan  sosial  yang tergambarkan dalam butiran di atas dalah dorongan dari tokoh masyarakat yang juga didukung oleh masyarakat setempat. Hal demiian karena aturan adat itu lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kebutuhan dan kondisi
19 Hasil  wawancara  dengan  Hasan  Basri  selaku  Tokoh  Adat  Senior  Desa  Talang Segegah pada tanggal 21 November 2022.
lokal. Pemantauan dan penegakan aturan adat dapat dilakukan masyarakat secara  mandiri.  Dalam berseloko dikenal  “ Alur  samo  diturut,  jalan  samo ditempuh”, suatu  bentuk  ungkapan  yang  mengilustrasikan  bahwa masyarakat harus menghormati hukum adat yang telah ditetapkan. Dengan hal  itu,  ada  bentuk  pengakukan  akan  aturan  yang  ditetapkan  yang kemudian mendorong pada kesadaran akan ramah lingkungan. Larangan aktivitas PETI bukan dilihat sebagai pemaksaan koersif, akan tetapi bentuk kesadaran penuh pertimbangan rasional.

## PERAN TOKOH ADAT DALAM MENANGGULANGI KRISIS LINGKUNGAN
Dalam  proses  menanggulangi  kerusakan  lingkungan  oleh  aktivtias PETI dibutuhkan kerjasama yang sifat multidimensional. Perlu stakeholder dengan  berbagai  profesi,  ketremapilan  dan  kepentingan.  Pemerintah daerah menjadi stakeholder atau pelaku yang seharusnya melakukan pola pencegahan, tindakan reprefif dan rehabilitas atas aktvitas PETI yang kian meningkat.  Akan  tetapi,  tindakan  dari stakeholder seringkali  gagal dilakukan dalam praktiknya. Tindakan-tindakan yang dilakukan harus gagal di tengah-tengah masyarakat.
Pelaku  PETI  dijalankan  oleh  orang  setempat  atau  penduduk  di kampung  itu  sendiri,  selain  dari  pendatang.  Tindakan  dari  pranata  sosial (Lembaga  berwenang)  yang  melakukan  represif  kepada  aktivitas  PETI seringkali  gagal  karena  dapat  perlindungan  dan  perlawanan  dari masyarakat.  selain  itu,  alasan  ekonomi  menjadi  pendorong  masyarakat menjadi  pelaku.  Aktivitas  PETI  menjadi  instrumen  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  primer  dan  sekunder.  Kondisi  ini  membuat masyarakat lebih berani dan k adang “bringas” ketika dilakukan penindakan dari  lembaga  berwenang.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah  dengan prana  sosial  yang  mendukung  kerap  gagal  dalam  melakukan  tindakan- tindakan dalam kaitan dengan aktivitas PETI.
Dalam  kasus  PETI,  masyarakat  menjadi  subyek  yang  acapkali menjadi pelakunya. Di sisi lain, wacana go green berhasil dengan adanya dukungan dari masyarakat. Dalam hal itu, masyarakat menjadi subjek yang menjaga  lingkungan  dalam  kualitas  yang  sehat.  Dewasa  ini,  pola pemberdayaan  masyarakat  desa  mengarah  pada  pola  partisipan. Masyarakat diajak dan dilibatkan dalam menyusun program, langkah, dan tindakan dalam upaya membangun desa. Kesuksesan program lebih besar dengan  cara  melakukan  pola  partisipan. 20 Dengan  kata  lain,  diperlukan gerakan dari bawah atau dukungan dari masyarakat dalam menanggulangi aktivitas PETI.
Tindakan  rehabilitas  berhasil  dilakukan  dilakukan  Kecemataan Pangkalan  Jambu.  Hal  demikian  karena  dapat  legitimasi  dari  masyarakat sekitar  yang  menjadi  korban  bajir  pasca  lokasi  daerah  mereka  menjadi tempat  aktivitas  PETI.  Dukungan  dengan  pola  dari  bawah,  terlihat  pada Desa  Sikamis  dan  Talang  Segagah  .  Gerakan  dari buttum  up ini  cukup berhasil membentuk kesadaran ramah lingkungan. Sehingga tidak adanya aktivitas  PETI di dua desa tersebut. Keberhasilan tersebut terkait dengan peran stakeholder di masyarakat, yaitu tokoh adat setempat.
Dalam  setiap  masyarakat  terdapat  berbagai  elemen  yang  memiliki status-peran .  Sistem  kultur  merupakan  salah  di  antara  elemen  yang  ada dalam  sistem  sosial.  Di  perdesaan,  elemen  tersebut  adalah  tokoh-tokoh adat yang memiliki status-peran  dan legitimete . Secara sederhana, tokoh adat adalah subjek yang melaksanakan serta memiliki ikatan dan pengaruh yang  kuat  dalam  masyarakat.  Kekuatan  mengikat  bersifat  dinamis, tergantung  pada  masyarakat  atau  bagian  masyarakat  yang  mendukung adat  istiadat. 21 Hal  demikian  karena  perubahan  sosial  yang  terjadi
20 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Membedayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial, cet.  7  (Bandung:  refika ADITAMA, 2017), 57.
21 Okta Nilma Diala Sari, “Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ”, JOM FISIP Vol. 5, No. II, Juli-Desember 2018, hlm. 10.
menggeser peran  otoritas traditional.  Akan tetapi, peran  dan status tokoh adat masih memiliki pengaruh dan kuasa untuk masyarakat desa.
Menurut Max Weber, otoritas traditional adalah bentuk status-peran yang berdasarkan pada kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tradisi kuno dan legitimasi mereka menjalankan otoritas berdasarkan tradisi tersebut. 22 Status dan peran mereka di dasarkan pada tradisi yang berlaku di masyarakat desa. Tradisi mengkultus ‘legitimasi’ pada tokoh adat. Pada masyarakat Jambi dikenal laku untuk menghormati hukum atau tradisi yang berlaku. Hal itu tergambar dalam ungkapan “Alur samo diturut, jalan samo ditempuh”. Dalam ungkapan tersebut, mengilustrasikan tentang pedoman hubungan  manusia  dengan  adat.  Ungkapan  itu  menjelaskan  kepada masyarakat untuk taat kepada peraturan dan hukum yang ada.
Tokoh traditional adalah status yang dihasilkan dari dialetika dengan budaya. Budaya Jambi mengkultuskan peran dan status kepada tokoh adat dalam aktvitas sehari-hari. Para fungsionalist melihat tokoh adat ini sebagai sistem kultur dalam susunan elemen  yang ada di dalam sistem sosial. Di dalam  suatu  masyarakat  terdapat  elemen-elemen  yang  berfungsi  dalam Dalam  rangka  menjaga  stablitas  sosial  atau  keseimbangan  dalam  suatu masyarakat, diharuskan tokoh adat menjalankan fungsi atau perannya. Hal demikian  karena  peran  atau  fungsi  yang  terjadi  atau  dilakukan  akan berdampak pada situasi sosial yang teratur, aman, dan seimbang. Dengan kata lain, keseimbangan dalam suatu masyarakat membutuhkan fungsi dari elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat.
Meningkat  Aktivitas  PETI  di  Jambi,  tetapi  tidak  terjadi  persebaran pada Kabupaten Sorolangun di Desa Sikamis dan Desa Talang Segegah di Kabupaten Merangin. Nihilnya aktivitas PETI berkaitan dengan peran tokoh adat  di  desa  tersebut.  Tokoh  adat  membekali  para  aktor  masyarakat dengan nilai tentang ramah lingkungan melalui proses sosialisasi. Mereka
22 George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi:  dari  Teori  Sosiologi Klasik  sampai  Perkembangan  Muktahir  Teori  Sosial  Posmodern, Cet.  11  (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016), hlm. 140.
memotivasi agar masyarakat dapat bertindak selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam menjaga lingkungan alam di sekitar mereka. Pada teori Talcot Person, apa yang dilakukan oleh tokoh adat adalah berfungsi sebagai  sistem  kultur  yang  melakukan latensi . 23 Peran  yang  dilakukan dalam  batasan  konsep  itu  adalah  upaya  untuk  pemilaharaan,  sehingga tindakan  aktor  dalam  masyarakat  tidak  bertolok  belakang  atau  selaras dalam menciptakan keseimbangan.
Dengan status yang dimiliki, tokoh adat terus mendorong kesadaran ramah  lingkungan  tertanam  dalam  subyekitvitas  aktor,  baik  masyarakat Sikamis dan Talang Segagah.  Secara garis besar, peran yang dilakukan tokoh  adat  dalam  mengurangi  aktivitas  tambang  emas  illegal,  sebagai berikut:
1.  Membuat Peraturan
Desa tentang
Pencemaran
Alam/Pencemaran Lingkungan,
2.  Mensosialisasikan  peraturan  desa  tersebut  kepada  seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut,
3.  Menghimbau  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk mengindahkan peraturan desa yang telah dibuat,
4.  Meningkatkan  kesadaran  dalam  masyarakat  akan  pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,
5.  Meningkatkan  kesadaran  untuk  mentaati  aturan  (hukum)  bagi masyarakat,
6.  Menindak  tegas  /  mengenakan  sanksi  bagi  siapapun  yang melanggar peraturan desa yang telah dibuat,
7.  Mengkoordinasikan peraturan desa dengan pemerintah setempat,
8.  Melaporkan  setiap  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwajib.
23 George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi:  dari  Teori  Sosiologi Klasik, hlm. 257.
Peran yang dilakukan tokoh adat dilegitimasi atau dapat dukungan dari  masyarakat.  Dengan  hal  itu,  upaya  ini  disebutkan  sebagai  gerakan buttom  up ,  datang  dari  lingkaran  masyarakat.  Kesepakatan  sosial  yang terlampir dalam poin-poin di atas adalah upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat  dalam  mengurangi  aktivitas  tambang  emas  di  desa  mereka, tutur  Jakpar  selaku  Kepala  Desa  Sekamis.  Dengan  dorongan  dari masyarakat,  tokoh  adat,  dan  perangkat  desa  bersepakat  dalam  forum musayawah  untuk  menciptakan  aturan  dalam  bentuk  Perdes  (peraturan desa).  peraturan  ini  menegaskan  tentang  pelarangan  terhadap pencemaran alam dan pencemaran lingkungan, lanjut tuturnya. 24 Peraturan desa ini masih dipertahankan sampai sekarang dan belum diperbaharui.
Kesepakatan itu menjadi acuan/landasan hukum untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat desa Sekamis. Membangun kedasaran pada  masyarakat  untuk  tidak  mengambil  hasil  alam  secara  serakah  atau egois  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa  memikirkan  dampak berkepanjangan  dari  hasil  penambangan  illegal  tersebut.  Selain  itu, kesadaran akan dampak butuk dari aktivitas PETI seperti kerusakan hutan, kerusakan  tanah,  dan  dapat  merusak  kualitas  air.  Lingkungan  alam  dan sungai menjadi penopang utama dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan alasan itu, gerakan buttom up berhasil dilakukan. 25
Tidak jauh berbeda dengan  Desa Sekamis,  Desa Talang Segegah yang berada di kaki bukit dan aktivitas masyarakatnya adalah bertani juga telah  memiliki  Perdes  (peraturan  desa)  tentang  pencemaran  alam  atau pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Talang Segegah,  Muhammad  Sofyan.  Beliau  mengatakan  bahwa  Desa  Talang Segegah  telah  memiliki  peraturan  desa  untuk  mengurangi  adanya penambangan  illegal  di  daerah  tersebut.  Bahkan  Sofyan  berani mengatakan  bahwa  di  Desa  Talang  Segegah  tidak  terdapat  adanya
24 Hasil wawancara dengan bapak Jakpar, Kepala Desa Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.
25 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Muhammad  Tais,  Ketua  Adat  Desa  Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.
pertambangan  illegal,  belum  ada  masyarakat  yang  memulainya dikarenakan  tidak  dibolehkan  adanya  penambangan  illegal  di  desa tersebut. 26
Muhammad  Yazid,  selaku  Ketua  Adat  Desa  talang  Segegah menyatakan  bahwa  tokoh  adat  dan  masyarakat  setempat  telah  sepakat untuk melarang terjadinya pencemaran air dan lingkungan. Maka dari itu, mereka  tidak  segan-segan  untuk  menindak  tegas  bagi  siapapun  yang melanggarnya.  Meskipun  tokoh  adat  dan  para  tokoh  masyarakat  harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat dalam member sanksi  kepada  pelanggar  peraturan  desa  tersebut.  Dampak  positif  dari pelarangan  terhadap  penambangan  illegal,  didapati  bahwa  di  daerah tersebut memiliki air yang masih bersih, tanah yang subur dan lingkungan yang terjaga. 27
Pernyataan dari Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Talang Segegah tersebut tertulis dalam Peraturan Desa Talang Segegah Nomor 11 Tahun 2016  tentang  Pencemaran  Alam/  Pencemaran  Lingkungan.  Bahkan dengan jelas dalam Peraturan Desa pada Bab 1 Pencemaran Lingkungan Pasal 1 disebutkan bahwa pencemaran alam meliputi; 28
1)  Peracunan sungai, payau, danau, rawa, dan bendungan.
2)  Penanaman tumbuhan terlarang, yaitu seperti ganja dan sejenisnya.
3)  Penambangan tanpa izin (PETI) penambangan koral dan pasir.
Sanksi-sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut berupa;
a)  Setiap warga pelaku perusakan/pencemaran alam dikenakan denda menurut adat setempat,
b)  Segala  peralatan  yang  dibawa  dan  dipergunakan  untuk  sarana perusakan/pencemaran  alam  tersebut  disita/atau  ditahan  sebagai barang bukti.
26 Hasil  wawancara  dengan  Muhammad  Sofyan,  Kepala  Desa  Talang  Segegah. Pada tanggal 21 November 2022.
27 Hasil wawancara dengan Muhammad Yazid, Ketua Adat Desa Talang Segegah. Pada tanggal 21 November 2022.
28 Peraturan  Desa  Talang  Segegah  Kecamatan  Renah  Pembarap  Nomor  11 Tahun 2016 tentang Pencemaran Alam/pencemaran Lingkungan.
c)  Setiap  warga  yang  melanggar  atau  menentang  serta  tidak  mau diselesaikan  dalam  Pemerintahan  Desa,  maka  permasalahan tersebut akan diadukan kepada pihak yang berwajib.

## PENUTUP
Kerusakan  lingkugan  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia menjadi  perhatian  pemerintah.  Aktivitas  yang  dimaksud  adalah pertambangan,  data  terbaru  menunjukan  terjadi  peningkatan  aktivitas pertambangan illegal di wilayah Indonesia. Pertambangan seperti itu bukan tanpa masalah, dampak negatif mengikuti aktivitas itu. Hal demikian karena aktivitas itu tidak mengikuti pola pertamabangan yang baik dan benar. Pada umumnya, pelaku PETI tidak mempertimbangan mekanisme good mining practice dalam praktiknya.
Peningkatan  aktivitas  PETI  terjadi  di  daerah  Jambi.  Perseberan terjadi  di  beberapa  Kabupaten,  seperti  Bungo,  Tebo,  Batanghari,  Kerinci, Merangin,  dan  Sorolongun.  Alasan  Ekonomi  menjadi  pemicu  utama meningkat aktivitas PETI di daerah ini, dikuti faktor sosial-kultur dan politik. Krisis  lingkungan  menjadi  dampak  domino  pasca  penambangan.  Di Batanghari,  terjadi  penurunan  kualitas  air  pada  aliran  Sungai  Batanghari. Pencemaran air bersih membuat kualitas air suangi berubah warna menjadi keruh  dan  tercampur  bahan  kimia.  Selain  itu,  bencana  alam  banjir  terjadi pada  Kecematan  Pangkalan  Jambu  di  lokasi  bekas  pertambangan. Sehingga  mendorong  masyarakat  setempat  melakukan  rehabilitas  atas lingkungan di sekitar mereka.
Akan  tetapi,  persebaran  dan  peningkatan  aktivitas  PETI  di  Jambi tidak  menimbulkan  aktivitas  tersebut  di  Desa  Sikamis  di  Kabupaten Sarolangun dan Desa Talang Segegah di Kabupaten Merangin. Kedasaran ramah  lingkungan  dibentuk,  dibangun,  dan  ditanam  oleh  tokoh  adat setempat.
Tokoh adat berperan sebagai sistem kultur yang melakukan fungsi litensi , yang melakukan pengelolaan agar aktor bertidak sesuai dan selaras
dalam  upaya  menciptakan  keseimbangan.  Krisis  lingkungan  akan berdampak pada stabilitas sosial, karena alam adalah instumen penopang kehidupan  untuk  masyarakat  desa.  Dengan  tokoh  adat  dan  mendapat dukungan dari masyarakat dibentuk aturan yang melarang aktivitas PETI, serta  membangaun  kesadaran  akan  dampak  buruh  dari  aktivitas  PETI. Gerakan buttum up ini yang muncul di Desa Sikamis dan Talang Segagah. Fungsi litensi oleh  tokoh  adat  serta  dapat  legitimasi  dari  masyarakat  dan perangkat  desa,  membuat  aktivitas  PETI  tidak  menjadi  profesi  alternatif bagi aktor desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al  Zuhri  dan  Syafrizal,  “Konflik  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (Peti)  Di Desa  Petapahan  Kecamatan  Gunung  Toar  Kabupaten  Kuantan Singingi ”, Jurnal Jom FISIP, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.
Aprillia  Thersia, dkk,  Pembangunan  Berbasis  Masyarakat:  Acuan  Bagi Praktisi,  Akademisi,  dan  Pemerhati  Pengembangan  Masyarakat, Bandung: Alfabeta, 2015.
Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Membedayakan  Rakyat:  Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, cet. 7 Bandung: refika ADITAMA, 2017.
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Cet. 10 Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi:  dari  Teori Sosiologi  Klasik  sampai  Perkembangan  Muktahir  Teori  Sosial Posmodern, Cet. 11 Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016.
Hasantoha Adnan, dkk ( ed ), “Belajar dari Bungo: Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi, Bandung: CIFOR, 2008.
I.  B.  Wirawan, Teori-teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma:  Fakta  Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial), Jakarta: Kencana, 2012. Siti  Nurbaya  ( ed ), Status  Lingkungan  Hidup  Indonesia  2020, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020)

## Jurnal
Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, “Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan  Mahasiswa  di  Kampus”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniaro, Vol. 9, No. 2 Oktober 2020.
IMCNews.ID,  “Kian  Meluas,  Areal  PETI  di  Provinsi  Jambi  Capai  45.896
Hektar”, IMCNews.ID, 21 Desember 2022, https://imcnews.id/read/2022/12/21/20927/kian-meluas-areal-PETI- di-provinsi-jambi-capai-45896-hektar/ .  dikases  pada  tanggal  9 Januari 2023.
Mirza  Sazeta,  “Posisi  Stakeholder  Kabupaten  Merangin  dalam Penanggulangan  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI) ”, Journal of  Demography,Etnography,and  Social  Transformation ,  Vol.  2.  No. 1.
Okta  Nilma  Diala  Sari,  “Peran  Tokoh  Adat  Dalam  Mengatasi  Kenakalan Remaja  Di  Desa  Semelinang  Tebing  Kecamatan  Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ”, JOM FISIP Vol. 5, No. II, Juli-Desember 2018.
Yudi  Armansyah,  “Kontribusi  Adat  Seloko  Jambi  dalam  Penguatan Demokrasi Lokal”, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 14 No. 1 Juni 2017.
Yuwono Prianto, dkk, “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup ”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.

## Internet
Cahya  Dicky  Pratama,  “Permasalahan  Lingkungan  di  Indonesia”,
Kompas.com, 25 Desember 2020,
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/185121969/perma salahan-lingkungan-di-indonesia?page=all ,  diakses  pada  tanggal  9 Januari 2023.
IMCNews.ID,  “Kembali  Marak,  Alat  Berat  Diduga  untuk  Aktivitas  PETI Masuk  Lokasi  di  Muara  Emat”, IMCNews.ID, 1  Desember  2022, https://imcnews.id/read/2022/12/01/20861/kembali-marak-alat- berat-diduga-untuk-aktifitas-PETI-masuk-lokasi-di-muaro-emat/ . diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
Rita Yulianti, dkk, “Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun”, Bulletin of Scientific Contribution, Vol. 14, No. 3, Desember 2016.
Wendiyanto  Saputro,  “Dampak  Pertambangan  Ilegal:  Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara”, Kumparan Bisniss, 12 Juli 2022,
https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-pertambangan- ilegal-kerusakan-lingkungan-dan-kerugian-negara- 1yRpZDa7wZ3/full . diakses pada tanggal 9 Januari 2022.