DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin

## AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## RESPONSIBILTAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL
Nurul Mujahidah 1 , Kurniati 2 , Misbahuddin 3 1 UIN Alauddin, Makassar, Indonesia 2 UIN Alauddin, Makassar, Indonesia * Email: nurulmujahidah44@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id,
misbahuddin08121970@gmail.com
Kata Kunci :
Responsibilitas, Hukum Islam, Dinamika Perubahan Sosial;

## Abstrak
Hukum Islam memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan sistem  hukum  lainnya,  karena  berasal  dari  wahyu  Allah  swt., sementara  sistem  hukum  lainnya  merupakan  produk  buatan manusia.  Di  era  saat  ini,  perkembangan  faktor  sosial  terus berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan  ini  tentu  saja  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap  pemikiran  hukum  Islam,  yang  harus  merespons perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi.  Dalam  menghadapi dinamika  perubahan  sosial,  hukum  Islam  memiliki  kelebihan karena  prinsip-prinsipnya  yang  tetap  relevan  dan  fleksibel. Meskipun  berasal  dari  sumber  yang  tetap  (Al-Qur'an  dan
Hadis), hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan  perubahan  zaman  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam konteks perubahan sosial, hukum Islam dapat tetap eksis dengan memanfaatkan  metode-metode  dalam  menentukan  hukum  atas kebaruan yang muncul dari perubahan sosial itu sendiri. Dengan demikian,  hukum  Islam  mampu  merespons  perubahan  sosial melalui  prinsip-prinsipnya  yang  mendasar,  menjadikan  hukum Islam tidak hanya sebagai suatu sistem hukum yang kuno, tetapi juga sebagai kerangka yang dapat beradaptasi dan memberikan solusi bagi tuntutan-tuntutan kekinian dalam masyarakat.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin

## Keywords:
Responsibility, Islamic Law, Dynamics of Social Change;

## Abstract
Islamic  law  has  a  unique  character  and  is  different  from  other legal systems, because it comes from the revelation of Allah SWT, while  other  legal  systems  are  man-made  products.  In  the  current era,  the  development  of  social  factors  continues  to  develop  along with advances in knowledge and technology. This development of course has a significant influence on Islamic legal thinking, which must  respond  to  the  social  changes  that  occur.  In  facing  the dynamics of social change, Islamic law has advantages because its principles remain relevant and flexible. Even though it comes from fixed  sources  (the  Qur'an  and  Hadith),  Islamic  law  has  the ability to adapt to changing times and the needs of society. In the context  of  social  change,  Islamic  law  can  continue  to  exist  by utilizing  methods  in  determining  the  law  based  on  newness  that arises  from  social  change  itself.  Thus,  Islamic  law  is  able  to respond  to  social  change  through  its  fundamental  principles, making Islamic law not only an ancient legal system, but also a framework that can adapt and provide solutions to contemporary demands in society.. Article History: Received: 02 Februari 2024
Accepted: 01 Mei 2024

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  adalah  seperangkat  peraturan  berdasarkan wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf.  Kehadiran  Islam  merupakan  agama  yang  sempurna yang  mengatur  dengan  sedemikian  rupa  terhadap  setiap  aspek kehidupan  yang  dijalani  (Shihab  2010).  Selain  wahyu  Allah  swt. dan  Sunnah  Rasul  yang  menjadi  aspek  pengaturan  tatanan kehidupan  manusia,  juga  ijtihad  ulama  sebagai  perkembangan hukum  Islam  yang  terus  terjadi  hingga  saat  ini.  Hal  ini dimungkinkan karena problematika kehidupan yang membutuhkan  jawaban  hukum  dan  memerlukan  solusi  tidak terbatas serta senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Perkembangan  sosial  hukum  Islam  menandai  suatu kompleksitas  yang  menciptakan  landasan  bagi  munculnya  ulama
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
dan  intelektual  dengan  karya-karya  tulisnya  yang  menjadi  bagian berharga  dari  khazanah  intelektual,  yang  diterima  dan  diakui dalam berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, di beberapa wilayah, hukum Islam telah meraih status sebagai peraturan daerah. Hal ini bukan  sekadar  mengikuti  karena  aspek  keyakinan  dan  ketaatan terhadap  hukum  agama,  melainkan  telah  menjadi  norma  yang mengikat setiap warga di wilayah tersebut.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  setiap  sistem  hukum memiliki  karakteristik  unik  yang  membedakannya  dari  sistem lainnya,  dan  hal  ini  berlaku  juga  untuk  hukum  Islam.  Kejelasan dan  daya  terima  hukum  Islam  di  berbagai  lapisan  masyarakat dapat  diatribusikan  pada beberapa karakteristik  khasnya.  Sebagai suatu  sistem  hukum  yang  relevan  dalam  konteks  masa  kini  dan diterapkan  di  berbagai  belahan  dunia,  hukum  Islam  dapat dikontekskan pada seluruh aspek kehidupan manusia.
Kemudahan  pemahaman  hukum  Islam  sebagian  besar disebabkan  oleh  sifatnya  yang  holistik  dan  menyeluruh.  Hukum Islam  tidak  hanya  mengatur  aspek  ibadah  dan  ritual  keagamaan, tetapi  juga  merangkul  aspek-aspek  kehidupan  sehari-hari, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum keluarga (Siswanto 2012). Substansi hukum Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan,  dan  keseimbangan  yang  dapat  diaplikasikan  dalam berbagai  situasi.  Keunikan  hukum  Islam  juga  terletak  pada fleksibilitasnya  yang  memungkinkan  interpretasi  dan  adaptasi terhadap  konteks zaman.  Hal  ini  memfasilitasi  respons  terhadap perkembangan sosial dan teknologis tanpa kehilangan esensi nilai- nilai  fundamental.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  dapat  dengan mudah  diterima  oleh  beragam  lapisan  masyarakat,  dari  kalangan intelektual  hingga  masyarakat  umum,  karena  mencerminkan prinsip-prinsip  universal  yang  relevan  untuk  kehidupan  sehari- hari. Dalam konteks kemasyarakatan, fleksibilitas hukum Islam dapat dilihat melalui pengelolaan isu sosial yang berkaitan dengan hukum  keluarga,  terutama  dalam  masalah  pernikahan  dan
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
perceraian.  Salah  satu  contoh  konkretnya  adalah  pengembangan konsep mediasi dalam menangani masalah rumah tangga.
Meskipun Islam memiliki aturan yang tegas terkait dengan perceraian,  munculnya  tren  mediasi  dalam  penyelesaian  konflik rumah  tangga  mencerminkan  adaptasi  hukum  Islam  terhadap kebutuhan  masyarakat  modern.  Dalam  beberapa  masyarakat Muslim,  terutama  di  negara-negara  yang  menerapkan  hukum Islam,  mediasi  telah  diperkenalkan  sebagai  alternatif  untuk menghindari penceraian yang berdampak negatif pada keluarga. Mediasi  dalam  konteks  hukum  keluarga  Islam  dapat melibatkan tokoh agama atau mediator yang berkompeten dalam hukum Islam (Atabik, Ahmad and Murdiah 2016). Proses mediasi ini memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membahas masalah-masalah  mereka  dengan  bimbingan  ahli  hukum  dan agama.  Mediator  dapat  membantu  mencari  solusi  yang  dapat diterima  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  dalam  beberapa  kasus, mencegah  penceraian  yang  dapat  mengakibatkan  pemisahan keluarga.
Pengenalan  mediasi  sebagai  suatu  bentuk  penyelesaian konflik  dalam  hukum  keluarga  Islam  menunjukkan  kemampuan sistem  hukum  ini  untuk  beradaptasi  dengan  dinamika kemasyarakatan. Ini adalah contoh nyata bagaimana hukum Islam tidak  hanya  mengandalkan  ketentuan  hukum  yang  kaku,  tetapi juga  mampu  mempertimbangkan  aspek-aspek  sosial  dan kemanusiaan  dalam  menanggapi  perubahan-perubahan  yang terjadi dalam masyarakat. Fleksibilitas ini membantu menciptakan solusi yang lebih bermakna dan dapat diterima dalam ruang sosial yang beragam..
Pentingnya  interpretasi  dan  ijtihad  dalam  hal  ini mencerminkan  respons  terhadap  dinamika  sosial,  memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan tanpa  melanggar  ajaran  agama.  Ini  menunjukkan  adanya fleksibilitas  hukum  Islam  dalam  mengakomodasi  perkembangan sosial  untuk  menjawab  kebutuhan  umat  Islam  dalam  konteks zaman yang terus berubah.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  merumuskan pokok  permasalahan  dalam  kajian  ini  yaitu,  telaah  karakteristik hukum islam dalam aspek sosial serta mengkaji eksistensi hukum Islam dalam merespon perubahan sosial.

## METODE
Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  dengan  Jenis Kajian  Pustaka  pada  penelitian  mengadopsi  pendekatan eksploratif  untuk  memahami  secara  mendalam  responsibilitas hukum  Islam  terhadap  perubahan  sosial.  Metode  kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menggambarkan fenomena yang kompleks.
Proses  penelitian  dimulai  dengan  identifikasi  dan  seleksi literatur  yang  relevan,  termasuk  teks-teks  hukum  Islam,  kajian- kajian  perbandingan  hukum,  dan  literatur  akademis  terkait. Dengan  menggunakan  jenis  kajian  pustaka,  penelitian  ini  akan melakukan  analisis  mendalam  terhadap  sumber-sumber  tersebut untuk  menggali  wawasan  tentang  responsibilitas  hukum  Islam terhadap  dinamika  perubahan  sosial.  Penelitian  ini  juga  akan mengeksplorasi  putusan  Undang-Undang  yang  relevan  dalam konteks  responsibilitas  hukum  Islam  terhadap  perubahan  sosial. Analisis  terhadap  landasan  hukum  positif  dapat  memberikan pemahaman tambahan tentang bagaimana responsibilitas hukum Islam diimplementasikan secara konkret dalam kerangka regulasi hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Temuan Hasil Penelitian

## A. Karakteristik Hukum Islam
Hukum  Islam,  yang  juga  dikenal  sebagai  Islamic  Law menonjol sebagai salah satu dari enam sistem hukum utama yang memiliki  cakupan  global  (Mauluddin  2004).  Sistem  ini,  yang bersumber  dari  al-Qur'an,  al-Sunnah,  dan  ijtihad,  membentuk kerangka hukum yang memandu kehidupan berdasarkan prinsip-
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
prinsip  agama  Islam.  Seiringnya  waktu,  pengaruhnya  mencapai berbagai aspek kehidupan, mencakup masalah hukum, sosial, dan ekonomi.
Di  samping  Hukum  Islam,  Civil  (Roman)  Law,  yang merujuk  pada  hukum  Romawi  dan  diterapkan  di  negara-negara Eropa
Kontinental,
menunjukkan ketertiban hukum
terkodefikasi.  Common  Law,  yang  memandu  sistem  hukum  di negara-negara  Anglo-Saxon  seperti  Inggris  dan  Amerika, mengandalkan  kebiasaan,  preseden,  dan  jurisprudensi  hakim. Selain  itu,  Socialist  Law,  hadir  di  negara-negara  dengan  ideologi komunis,  mencerminkan  orientasi  sosialis  dalam  landasan hukumnya.  Sub-Saharan  Africa,  yang  mewakili  sistem  hukum  di negara-negara  Afrika  di  selatan  Gurun  Sahara,  memberikan gambaran tentang keragaman hukum di tingkat benua.
Sementara  itu,  Far  East  menghadirkan  sistem  hukum kompleks  yang  mengintegrasikan Civil  Law,  Common  Law,  dan Islamic  Law.  Sistem  ini,  sebagai  dasar  masyarakatnya,  menandai kesatuan  antara  tradisi  hukum  yang  beragam.    Melalui  enam sistem hukum utama ini, kompleksitas nilai, budaya, dan sejarah terwujud,  memunculkan  landasan  hukum  yang  mencerminkan keanekaragaman  dan  evolusi  masyarakat  di  seluruh  dunia (Suherman 2016).
Dalam literatur lain  menyebutkan bahwa dalam literatur lama, sistem hukum di dunia hanya dibedakan menjadi dua yaitu civil  law (Eropa  Kontinental)  dan anglo  saxon ( common  law ). Sedangkan  literatur  baru  menambahkan  sistem  hukum  Islam, sosialis,  dan  campuran  (Jumadi  2017).  Meski  dalam  beberapa literarur  lain  juga  menyebutkan  sistem  hukum  adat  dan sebagainya.  Hal  ini  menunujukkan  bahwa  teori  sistem  hukum dunia  memungkin  perkembangan  dan  perluasan.  Meski  teori tersebut memungkinkan untuk terus berkembang, tetapi apa yang menjadi  isi  dari  sistem  hukum  Islam  tidak  berubah,  hal  ini  pula yang  menjadi  ciri  pembeda  antara  hukum  Islam  dengan  hukum lainnya di dunia. karakteristik hukum Islam, sebagai berikut.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin

## 1. Ketuhanan ( Rabbaniyah)
Hukum  Islam  membawa  keunggulan  yang  tidak  dimiliki oleh undang-undang buatan manusia dalam berbagai dimensi dan makna. Sistem hukum buatan manusia terbatas pada seperangkat peraturan yang bersifat materil dan bersifat keduniawian semata. Hukum-hukum  yang  terkandung  di  dalamnya  hanya  mencakup aspek-aspek  yang  tampak  secara  fisik,  tanpa  memperhatikan konsep  halal-haram  dan  dimensi  spiritual  yang  terkait  dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
Dalam  konteks  ini,  hukum  buatan  manusia  cenderung fokus pada pemeliharaan aspek-aspek yang terlihat secara lahiriah, tanpa  mempertimbangkan  pertimbangan  etis  dan  moral  yang mendasarinya. Dalam hal ini, jika lembaga legislatif dan yudikatif mengalami  kelemahan  atau  terjadi  ketidakseimbangan  dalam lembaga hukumnya, sementara terdakwa berhasil melepaskan diri dari  tuduhan  yang  diajukan,  konsekuensinya  diterima  tanpa adanya implikasi dosa, dan prinsip keadilan seringkali terabaikan. Namun,  Hukum  Islam  menawarkan  pendekatan  yang lebih  holistik  dan  mendalam.  Dengan  menanamkan  nilai-nilai etika  dan  moralitas,  serta  mempertimbangkan  dimensi  spiritual dalam  regulasinya,  hukum  Islam  menciptakan  landasan  hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks hukum  Islam  tidak  hanya  bergantung  pada  keseimbangan lembaga, melainkan juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Dalam hal ini, konsep  halal-haram  dan  pertanggungjawaban  kepada  Sang Pencipta  memainkan  peran  sentral  dalam  menentukan  keadilan sejati.  Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  diciptakan  untuk memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani,  dunia  dan  akhirat. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada iman dan akhlak,. Dengan  memberikan  balasan  akhirat   di  samping  balasan  dunia (Manan 2006).
2. Universal ( Syumul)
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
Fenomena  yang  tak  terbantahkan  adalah  bahwa  hukum Islam  telah  meluas  ke  seluruh  penjuru  dunia  dengan  segala kelebihan  dan  kekurangannya,  mempertimbangkan  keragaman bahasa  dan  peradaban  yang  ada,  serta  beradaptasi  dengan perubahan zaman. Salah satu ciri khas yang luar biasa dari hukum Islam  adalah  elastisitasnya  yang  memukau,  menjadikannya mampu  berfleksibilitas  menghadapi  permasalahan  baru  dan menangani  berbagai  dilema  zaman  modern.  Hukum  Islam menampilkan  karakter syumul (universal)  yang  mencakup  segala zaman dalam kehidupan dan eksistensi manusia. Ini berarti bahwa hukum  Islam  bukanlah  semata-mata  terbatas  oleh  masa  dan tempat, melainkan merupakan kerangka hukum yang abadi untuk semua zaman dan generasi.
Elastisitas hukum Islam yang fleksibel memungkinkannya untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pokoknya.  Seiring  berjalannya  waktu,  hukum  Islam  telah menunjukkan  kemampuannya  untuk  mengatasi  tantangan- tantangan  kontemporer  dan  menjawab  kebutuhan  masyarakat modern.
Selain  itu,  ketika  kita  memahami  bahwa  hukum  Islam dengan  ciri syumul melingkupi  semua  aspek  kehidupan,  kita menyadari bahwa hukum ini tidak hanya memandang sesuatu dari sudut  pandang  temporal,  tetapi  merangkum  nilai-nilai  yang bersifat  abadi  dan  berlaku  sepanjang  zaman.  Dengan  demikian, hukum  Islam  tidak  terbatas  oleh  batasan  waktu  dan  ruang, melainkan  bersifat  timeless,  mengikuti  perkembangan  zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hukum Islam memiliki keistimewaan dengan karateristiknya yang syumul, karena  hukum  Islam  meliputi  segala  persoalan  yang  berkaitan dengan  kehidupan  manusia.  Apa  pun  akitivitas  yang  akan dilakukan  oleh  manusia  selalu  mendapat  bimbingan  dari  Allah swt. melalui hukum-hukum Allah (Manan 2006).

## 3. Harmonis ( Al-Wasthiyyah)
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
Hukum  Islam,  sebagai  jalan  tengah  (wasathan), menawarkan  pendekatan  seimbang  dalam  menghadapi  setiap masalah yang muncul, menghindari ekstremisme baik yang terlalu mementingkan aspek kejiwaan maupun kebendaan. Hukum Islam senantiasa  mencari  keseimbangan  antara  realitas  yang  bersifat ideal  dan  cita-cita  yang  diungkapkan  dalam  Alquran  dan  hadis. Posisi  hukum  Islam  terletak  di  tengah-tengah  antara  pandangan manusia  yang  cenderung  ke  arah  spiritual  dan  pandangan  yang cenderung materialistik.
Berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan di negara- negara Barat, yang memisahkan antara masalah kepercayaan dan urusan  kehidupan  sehari-hari  yang  diatur  oleh  lembaga-lembaga tertentu,  hukum  Islam  membuka  peluang  yang  luas  untuk berkembang.  Hal  ini  menciptakan  suatu  sistem  hukum  yang konstan, stabil, dan fleksibel, serta memiliki daya elastisitas yang memungkinkan  adaptasi  terhadap  perubahan  zaman.  Hukum Islam  tidak  terjebak  dalam  polarisasi  kapitalis  atau  marxisme; sebaliknya, ia menempatkan dirinya di pusat, mempertimbangkan baik kepentingan individu maupun rohaniah.
Dengan  demikian,  hukum  Islam  mencerminkan pandangan  holistik  yang  memperhatikan  aspek-aspek  kehidupan manusia  secara  menyeluruh,  menciptakan  sebuah  landasan hukum  yang  adil,  seimbang,  dan  relevan  dalam  menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

## 4. Manusiawi ( Insaniyah)
Makna karakteristik hukum Islam yang bersifat manusiawi menunjukkan bahwa hukum Islam dirancang untuk meningkatkan  kesejahteraan  manusia,  memberikan  panduan  dan melindungi  sifat  humanistiknya,  serta  mencegah  kemungkinan terjadinya  perilaku  jahat  yang  bersifat  hewani  sehingga  tidak menghancurkan  esensi  kemanusiaannya.  Untuk  mewujudkan tujuan  ini,  hukum  Islam  merumuskan  dirinya  dalam  bentuk ibadah,  memberikan  arahan  kepada  manusia  untuk  memenuhi kebutuhan rohaninya.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
Dalam  upayanya  memperhatikan  dimensi  rohani,  hukum Islam juga memberikan perhatian yang serius terhadap aspek fisik dan  kebutuhan-kebutuhan  materi  manusia.  Hukum  Islam memberikan motivasi kepada manusia untuk menjalani kehidupan di  dunia  ini  dengan  mencari  berkah  Allah,  serta  mendorong mereka  untuk  berusaha  memberikan  kontribusi  dalam memakmurkan  bumi  (Shiddieqy  2001).  Ini  dilakukan  dengan menganjurkan perilaku baik antar sesama manusia dan melarang konflik serta permusuhan.
Dengan  demikian,  hukum  Islam  tidak  hanya memperhatikan  dimensi  spiritual  dan  moral  manusia,  tetapi  juga menekankan  pentingnya  pelayanan  terhadap  aspek  fisik  dan sosial. Pandangan ini menciptakan landasan hukum yang holistik, mendorong manusia untuk mencapai keberkahan dalam hidupnya serta  menjalani  kehidupan  sosial  yang  harmonis  dan berdampingan dengan sesama manusia di bumi ini.

## B. Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam
Sosiologi  hukum  maupun  sosilogi  hukum  Islam merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  relatif  baru  dalam perkembangannya.  Salah  satu  dari  kegunaan  sosiologi  hukum Islam  antara  lain  menganalisa  pengaruh  timbal  balik  antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu  masyarakat.  Wilayah  kajian  sosiologi  hukum  tidak  hanya diseputar  dunia  ilmu  hukum  saja,  akan  tetapi  meliputi  hukum yang hidup di masyarakat (living law) . Ilmu sosial dapat digunakan sebagai  salah  satu  pendekatan  untuk  memahami  hukum  Islam. Hal  ini  disebabkan  karena  banyak  bidang  kajian  dalam  agama yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan  ilmu  sosial.  Menggunakan  pendekatan  sosial  dalam memahami  hukum  Islam  tidaklah  bisa  dihindari,  karena  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  sebagian  hukum  Islam  itu  berkaitan erat  dengan  masalah  sosial.  Oleh  karena  itu  sebagian  ahli hukum  Islam berusaha untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu alat untuk memahami hukum Islam. Pendekatan ilmu
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
sosial ini digunakan untuk memahami apakah perilaku seseorang di masyarakat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

## C. Aspek sosial dalam yurisprudensi
Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi pergeseran hukum yang sangat mencolok dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Penerapan undang-undang tersebut diamini dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. UU No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  membawa  dampak  signifikan  dan diikuti  oleh  penetapan  Inpres  Presiden  No.  1  Tahun  1991  mengenai Ketentuan Hukum Islam (KHI). Kemunculan sejumlah undang-undang yang mencakup aspek hukum Islam membawa harapan baru terhadap pembaruan  dalam  ranah  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pembaruan  ini terutama terkait dengan hukum keluarga yang sebelumnya diatur dalam ranah  fikih  dan  kemudian  diangkat  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (Redi 2019).
Pemberlakuan  berbagai  peraturan  ini  menandai pergeseran paradigma dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum  nasional,  membuka  jalan  bagi  penyempurnaan  serta penyesuaian  dengan  dinamika  sosial  dan  budaya  masyarakat Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk memodernisasi dan mengakomodasi nilai-nilai  lokal  dalam  ranah  hukum  Islam,  menjadikannya  lebih relevan dan responsif terhadap tuntutan zaman (Gunawan 2016).
Pembaruan  hukum  Islam,  terutama  dalam  ranah  hukum keluarga,  menjadi  sebuah  keharusan  karena  nilai-nilai  yang terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  tidak  lagi  mampu  memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang muncul setelah penulisan kitab-kitab tersebut. Sebagian nilai-nilai fikih yang telah diperbarui kini menjadi bagian dari  peraturan  perundang-undangan  hukum  positif  di  Indonesia, yang  dijadikan  sebagai  rujukan  oleh  hakim  pengadilan  agama dalam memutuskan perkara.
Beberapa  yurisprudensi  pengadilan  agama  terkait  dengan pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia  mencerminkan  evolusi
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
dalam penafsiran dan implementasi hukum keluarga. Contohnya, pengadilan agama seringkali mengacu pada perubahan-perubahan perundang-undangan  terbaru  yang  mencakup  nilai-nilai  baru dalam  hukum  Islam.  Ini  mencakup  regulasi  mengenai perkawinan,  perceraian,  waris,  dan  berbagai  aspek  hukum keluarga lainnya.
Yurisprudensi ini menjadi bukti bahwa pengadilan agama mengambil peran aktif dalam merespons dan
mengimplementasikan  pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia. Dengan  mengintegrasikan  nilai-nilai  yang  lebih  relevan  dengan kondisi  kontemporer,  pembaruan  tersebut  diharapkan  dapat memberikan  solusi  yang  lebih  tepat  dan  adil  dalam  menangani permasalahan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat.

## 1. Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  Nomor
1751/P/1989
Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  yang  dilangsungkan  melalui  telepon  sah,  meskipun tidak  diatur  dalam  kitab  fikih  dan  peraturan  perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, telah menciptakan suatu hukum baru yang memberikan nuansa berbeda dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia.  Keputusan  ini  menjadi  sebuah  langkah  inovatif  yang  tidak hanya  merespons  perkembangan  zaman,  tetapi  juga  menciptakan preseden baru dalam hukum Islam di Indonesia.
Awalnya,  putusan  ini  mungkin  tidak  mendapatkan respons  yang  besar  dari  masyarakat.  Namun,  seiring  berjalannya waktu,  banyak  umat  Islam  di  Indonesia  yang  mulai  mengadopsi cara  ini  untuk  melaksanakan  perkawinan  saat  menghadapi kesulitan  dalam  akad  nikah  konvensional.  Keberhasilan  putusan Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dalam  memberikan  solusi untuk  situasi  perkawinan  yang  unik  telah  menciptakan  nuansa baru  dan  menunjukkan  fleksibilitas  dalam  interpretasi  dan implementasi hukum Islam.
Putusan  tersebut  mencerminkan  semangat  pembaruan hukum Islam di Indonesia, di mana pengadilan agama tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga agen perubahan yang mampu
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
menciptakan  regulasi  baru  yang  dapat  merespons  perubahan sosial  dan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  memberikan  nuansa segar  dalam  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  dan memperlihatkan dinamika yang berkembang dalam ranah hukum perkawinan.

## 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999
Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim  memiliki  hak  mendapatkan  warisan  berdasarkan  wasiat wajibah,  dengan  kadar  bagiannya  setara  dengan  ahli  waris  Muslim, menciptakan suatu perubahan signifikan dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Keputusan ini menempatkan ahli waris non- Muslim pada posisi sejajar dengan ahli waris yang beragama Islam, yang sebelumnya  mungkin  tidak diatur  secara  tegas  dalam  kerangka  hukum waris Islam.
Langkah  ini  mencerminkan  semangat  inklusivitas  dan persamaan  hak  di  hadapan  hukum,  terlepas  dari  perbedaan agama. Penyamaan kadar bagiannya untuk ahli waris non-Muslim menandai  suatu  perubahan  paradigma  dalam  pandangan  hukum Islam di Indonesia, yang mencoba memberikan perlakuan setara kepada  seluruh  warga  negara,  tanpa  memandang  agama  yang dianut.
Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung ini dapat dianggap  sebagai  langkah  menuju  pembaruan  dalam  hukum kewarisan  Islam  di  Indonesia,  menciptakan  ruang  bagi  keadilan dan  kesetaraan  di  antara  ahli  waris,  terlepas  dari  latar  belakang agama  mereka.  Hal  ini  mencerminkan  respons  positif  terhadap dinamika  sosial  dan  semangat  inklusivitas  dalam  menyusun regulasi  hukum  yang  mencerminkan  keberagaman  masyarakat Indonesia.

## D. Aspek sosial dalam Undang-Undang
Berikut  akan  diuraikan  beberapa  pasal  yang  ada  dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan berdasarkan faktor sosial dan maslahah :
1. Pencatatan perkawinan
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
Dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menjelaskan  bahwa ayat  (1)  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan  itu,  ayat  (2),  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Perintah  pencatatan  perkawinan,  yang  terdapat  dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak memiliki landasan langsung dalam Alquran maupun hadis. Ini merupakan hasil dari ijtihad  ulama  Indonesia  yang  didasarkan  pada  pertimbangan maslahah  (kepentingan  umum)  dan  faktor  sosial-budaya. Keputusan  ini  kemudian  diadopsi  oleh  negara  dalam  menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  diatur  oleh  pemerintah  untuk menertibkan  administrasi  pernikahan.  Pencatatan  ini  memiliki manfaat  besar,  tidak  hanya  sebagai  bukti  sahnya  suatu perkawinan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak yang  terkait  secara  langsung  dengan  terjadinya  perkawinan tersebut.  Salah  satu  manfaat  utamanya  adalah  untuk  menjamin hak-hak istri dan anak, serta memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan status perkawinan.
Dengan  mencatat  perkawinan,  pemerintah  dapat menciptakan  sistem  yang  lebih  teratur  dan  transparan,  sehingga memudahkan  penegakan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang terkait  dengan  institusi  perkawinan.  Dalam  konteks  ini, pencatatan  perkawinan  menjadi  instrumen  penting  untuk melindungi kepentingan sosial dan hak-hak individu yang terlibat dalam hubungan perkawinan.

## 2. Larangan kawin antar agama
Dalam  pasal  40 Bagian  C Inpres  Presiden No.  1 Tahun  1991 tentang  Ketentuan  Hukum  Islam  (KHI),  ditegaskan  larangan melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita karena keadaan tertentu, khususnya wanita yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara jelas menyiratkan bahwa perkawinan antar agama tidak diizinkan. Dari penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi mereka  yang  ingin  melaksanakan  perkawinan,  harus  memilih  satu
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
agama, baik itu dengan memilih agama suami atau memilih agama istri Pelarangan  perkawinan  beda  agama  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim  memiliki  dampak  negatif  yang  lebih  besar dibandingkan  manfaatnya.  Salah  satu  dampak  tersebut  adalah kemungkinan besar bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut  akan  lebih  cenderung  mengikuti  agama  ibunya  (non- Muslim). Oleh karena itu, ulama mengambil sikap untuk melarang perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim, kebijakan ini kemudian diadopsi oleh negara melalui Inpres Presiden No. 1 Tahun  1991  sebagai  bagian  dari  upaya  mengatur  aspek-aspek hukum Islam di Indonesia.

## 3. Izin melaksanakan poligami dari Pengadilan Agama
Berdasarkan  pasal  4  dan  5  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, disebutkan bahwa seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib mengajukan permohonan ke  Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Beberapa sebab yang dapat menjadi dasar pengajuan tersebut  mencakup  kondisi  di  mana  istri  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya,  mengalami  cacat  badan  yang  tidak  dapat  disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain dari sebab-sebab tersebut, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, seperti persetujuan dari istri  atau  istri-istri  yang  bersangkutan,  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin  keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  serta jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak mereka.
Meskipun  dalam  Islam  diberikan  izin  untuk  melakukan poligami  dengan  pembatasan  istri  sampai  empat,  namun  untuk menghindari  kemungkinan  mafsadah  (kerusakan)  dan  untuk mengambil  faedah  (kebaikan),  diperlukan  izin  dari  pengadilan. Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  banyak  kasus  poligami menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga tujuan dari perkawinan  untuk  menciptakan  kedamaian  dan  kesejahteraan tidak  dapat  terwujud.  Oleh  karena  itu,  izin  dari  pengadilan diharapkan  dapat  mengatur  dan  mengendalikan  pelaksanaan poligami  agar  berjalan  dengan  penuh  keadilan  dan  tanggung
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin

## jawab.

## E. Eksistensi Hukum Islam dalam Merespond Perubahan Sosial
Hukum  Islam  merupakan  suatu  kekuatan  yang  dinamis dan  kreatif,  yang  terlihat  dalam  instruksi  Rasul  kepada  para sahabat  dalam  menghadapi  realitas  sosiologis  umat  pada  waktu itu.  Dalam  konteks  ini,  para  sahabat  mampu  mengatasi permasalahan-permasalahan  baru  yang  muncul  dengan mengambil  petunjuk  langsung  dari  Nabi  Muhammad  saw. Namun,  setelah  wafatnya  Rasulullah,  muncul  berbagai  masalah baru  yang  menuntut  pemikiran  dan  penyelesaian  hukum  yang lebih  mendalam.Saat  para  sahabat  dihadapkan  pada  masalah- masalah baru, terutama terkait dengan hukum keluarga, transaksi, dan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum,  mereka tidak  lagi  memiliki  kemudahan  langsung  untuk  bertanya  kepada Nabi. Inilah saat di mana munculnya konsep ijtihad sebagai suatu usaha  kreatif  untuk  menggali  hukum-hukum  Islam  dari  sumber- sumbernya,  seperti  Al-Qur'an  dan  Hadis,  dengan  merinci  dan menyesuaikan  prinsip-prinsip  dasar  Islam  dengan  konteks  dan situasi yang baru.
Meskipun para sahabat mengalami perubahan metodologis  setelah  wafatnya  Rasulullah,  kemampuan  mereka dalam  melakukan  ijtihad  menggambarkan  adaptabilitas  dan kreativitas  hukum  Islam  untuk  mengatasi  perkembangan  dan perubahan sosial yang terus muncul. Proses ijtihad ini membantu membentuk  hukum  Islam  sebagai  suatu  kerangka  yang  dapat terus berkembang dan memberikan solusi bagi berbagai masalah kompleks  yang  muncul  dalam  kehidupan  umat  Islam  (Rozin 2016).  Selanjutnya  pada  masa  sahabat,  ijtihad  mulai  digalakkan sehingga berbagai penafsiran.
Dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi  masyarakat  masa  kini,  maka  diperlukan  metodologi berijtihad  untuk  memperoleh  teoritisasi  yang  merupakan  hasil
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
kristalisasi  dari  pemahaman  utuh  atas  al- Qur’an  dan  Sunnah dalam  kehidupan  kaum  muslimin.  Modifikasi  hukum  yang  telah lama  ada  selaras  dengan  situasi  kekinian  bukan  berarti mengeksploitasi  teori  dari  al- Qur’an  maupun  Sunnah  dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras  dengan  teori  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Dengan  demikian, perlu pengakjian dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang berkaitan,  dan  salah  satu  unsur  yang  sangat  berpengaruh  adalah unsur sosial.
Dalam  nalar  filosofis  ilmu  pengetahuan,  modernitas merujuk pada era kepercayaan akan kemajuan yang sejalan dengan keyakinan  akan  nilai  dan  hal  baru,  di  mana  yang  baru  dianggap memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  yang  lama. Perubahan  karakter  masyarakat  dari  agraris  ke  industri  memiliki dampak  signifikan  pada  paradigma,  gaya  hidup,  dan  kebutuhan, yang  pada  gilirannya  memengaruhi  perilaku  beragama. Modernitas,  sebagai  suatu  konsep  pengembangan  dan pembangunan, merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan  suatu  sistem  sosial  dalam  mengatasi  tantangan  dan permasalahan  baru  dengan  menggunakan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi secara rasional.
Pergeseran  masyarakat  dari  agraris  ke  industri  membawa implikasi pada cara pandang hidup dan kebutuhan yang menjadi sumber  perubahan  dalam  perilaku  beragama.  Modernitas mengajukan  tuntutan  untuk  beradaptasi  dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapi tantangan baru, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan pendekatan rasional.
Dalam  kerangka  ini,  modernitas  tidak  hanya  melibatkan kemajuan materi dan teknologi, tetapi juga mencakup pergeseran dalam  nilai-nilai,  norma-norma,  dan  cara  pandang  masyarakat. Modernitas  menjadi  suatu  upaya  untuk  mengembangkan  sistem sosial agar mampu menghadapi dinamika perubahan dengan lebih efektif.  Oleh  karena  itu,  modernitas  melibatkan  peningkatan kapasitas  sosial  untuk  merespons  tantangan  zaman  dengan
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
memanfaatkan  pengetahuan  dan  teknologi  secara  optimal (Zaenuddin 2021).
Dalam dinamika masyarakat, terjadi perubahan sosial yang umumnya  membutuhkan  penyesuaian  nilai  dan  hukum. Pandangan  Marx Weber dan  Emile  Durkheim  yang  menyatakan bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat"  menekankan  bahwa  sistem  hukum  mencerminkan bentuk solidaritas atau hubungan sosial di dalam masyarakat.
Arnold M. Rose, dalam teorinya tentang perubahan sosial dan  hubungannya  dengan  perubahan  hukum,  mengidentifikasi tiga  faktor  utama  yang  mempengaruhi  perubahan  hukum. Pertama,  adanya  kemajuan  progresif  dalam  teknologi  dapat memicu  perubahan  hukum,  mengingat  perubahan  teknologi sering kali membawa dampak besar terhadap struktur masyarakat. Kedua,  kontak  atau  konflik  antar  kehidupan  masyarakat  dapat memicu  perubahan  hukum  sebagai  respons  terhadap  dinamika hubungan  sosial  yang  berkembang.  Gerakan  sosial  (social movement)  juga  dianggap  sebagai  faktor  penting  dalam mempengaruhi perubahan hukum, di mana aspirasi dan tuntutan masyarakat dapat tercermin dalam perubahan norma dan regulasi hukum (Aziz 2019).
Pandangan  ini  mencerminkan  pemahaman  bahwa perubahan  dalam  nilai  dan  hukum  tidak  terjadi  secara  terpisah dari  perubahan  dalam  struktur  sosial  dan  dinamika  masyarakat. Melalui  tiga  faktor  tersebut,  hukum  dapat  beradaptasi  dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menggambarkan  interaksi  kompleks  antara  nilai,  struktur  sosial, dan  sistem  hukum.Berdasar  pada  teori-teori  di  atas,  jelaslah bahwa  hukum  lebih  merupakan  akibat  dari  pada  faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.
Pengaruh  unsur  perubahan  yang  telah  disebutkan  dapat menyebabkan perubahan dalam sistem pemikiran Islam, termasuk pembaruan  dalam  hukum  Islam.  Pembaruan  pemikiran  hukum Islam pada dasarnya mencoba mengadaptasi ajaran Islam dengan aspek  lokalitas  dan  temporalitas,  tanpa  mengorbankan  aspek
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
universalitas  dan  keabadian  hukum  Islam  itu  sendiri  (Usman 2014).
Dalam  konteks  ini,  pembaruan  hukum  Islam  tidak bermaksud untuk mengubah prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, melainkan  untuk  menjadikannya  relevan  dan  dapat  diterapkan dalam  konteks  zaman  dan  tempat  yang  berubah.  Dengan demikian,  pembaruan  hukum  Islam  menjadi  suatu  langkah penting  dalam  menjaga  kehidupan  masyarakat  agar  tetap  sesuai dengan  nilai-nilai  Islam  sambil  mengakomodasi  perubahan- perubahan yang terjadi di sekitarnya.
Untuk  menjaga  dinamika  hukum  Islam  agar  tetap responsif  dan  adaptif  terhadap  tuntutan  perubahan,  penting untuk  menghidupkan  dan  menggairahkan  semangat  berijtihad  di kalangan  umat  Islam.  Ijtihad  dianggap  sebagai  kekuatan  internal yang  mendorong  lahirnya  perubahan,  memungkinkan  Islam sebagai sistem ajaran untuk tetap relevan dan berdaya guna dalam berbagai  zaman  dan  tempat.  Umat  Islam  menyadari  bahwa sumber-sumber hukum normatif dan tekstual terbatas jumlahnya, sedangkan  tantangan  dan  kasus  baru  di  bidang  hukum  tidak memiliki batasan.
Pendekatan  ini  sejalan  dengan  pemikiran  Ibnu  Rusyd dalam  Bidayatul  al-Mujtahid,  yang  menyatakan  bahwa  jumlah nash  (teks  hukum)  terbatas,  sementara  persoalan  kehidupan masyarakat  tidak  terbatas.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  ijtihad untuk  menanggapi  situasi-situasi  yang  tidak  dijelaskan  secara eksplisit  oleh  sumber-sumber  hukum  utama.  Hal  ini membuktikan  bahwa  ijtihad  merupakan  suatu  anjuran  untuk menghadapi kasus-kasus baru yang tidak secara tegas diatur dalam teks hukum.
Dengan  melakukan  ijtihad,  perubahan  zaman  tidak  akan menyebabkan  kekosongan  hukum,  karena  hukum  Islam  tetap dapat mencakup kasus-kasus baru melalui proses interpretasi dan analisis  kontekstual.  Proses  ijtihad,  sebagai  respons  terhadap kondisi  sosial  dan  perubahan  zaman,  memberikan  keberlanjutan dan  adaptabilitas  yang  dibutuhkan  untuk  menjaga  relevansi
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1017        Nurul Mujahidah, Kurniati, Misbahuddin
hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang.

## PENUTUP
Hukum Islam memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan  sistem  hukum  lainnya,  karena  berasal  dari  wahyu  Allah swt., sementara sistem hukum lainnya merupakan produk buatan manusia.  Di  era  saat  ini,  perkembangan  faktor  sosial  terus berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan  ini  tentu  saja  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap  pemikiran  hukum  Islam,  yang  harus  merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi.
Dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, hukum Islam  memiliki  kelebihan  karena  prinsip-prinsipnya  yang  tetap relevan  dan  fleksibel.  Meskipun  berasal  dari  sumber  yang  tetap (Al-Qur'an dan Hadis), hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, hukum Islam dapat tetap eksis dengan  memanfaatkan  metode-metode  dalam  menentukan hukum  atas  kebaruan  yang  muncul  dari  perubahan  sosial  itu sendiri.  Dengan  demikian,  hukum  Islam  mampu  merespons perubahan  sosial  melalui  prinsip-prinsipnya  yang  mendasar, menjadikan hukum Islam tidak hanya sebagai suatu sistem hukum yang  kuno,  tetapi  juga  sebagai  kerangka  yang  dapat  beradaptasi dan  memberikan  solusi  bagi  tuntutan-tuntutan  kekinian  dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Atabik, Ahmad, and Khoridatul Murdiah. 2016. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.
Aziz, A. Saiful. 2019. "Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya." Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 31. Gunawan, Edi. 2016. "Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia." Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 77-86.
Jumadi. 2017. Dasar dan Teknik Pembentukan Undang-Undang . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Manan, Abdul. 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Mauluddin, Sya’ban. 2004. "Karakteristik Hukum Is lam (Konsep dan Implementasinya)." Jurnal Ilmiah : Al-Syariah. Redi, Ahmad. 2019. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Jakarta:: PT. Paragonatama Jaya. Rozin, Musnad. 2016. "Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." Istinbath: Jurnal Hukum 321. Shiddieqy, Hasby ash. 2001. Filsafat Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Shihab, Quraish. 2010. Tafsir Al Misbah. Bandung: Mizan. Siswanto, Eko. 2012. Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat. Makassar: Alauddin University. Suherman, Ade Mannan. 2016. Pengangantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Usman, Iskandar. 2014. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Zaenuddin. 2021. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas dengan Maqashid al-Syariah." Media Bina Ilmiah 43.