## Wajah Hukum, 3(1), 30-41
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.51 Reza Iswanto

## Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Reza Iswanto 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email : rezaiswanto17@gmail.com
Abstrak .  Kecelakaan  lalu  lintas  sekarang  ini  terus  terjadi  di  jalan  raya  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan memakan  korban  jiwa.  Untuk  itu,  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  sebagaimana  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini ada pengaturan  yang  lebih  khusus  mengenai  mewajibkan  bagi  pengendara  sepeda  motor  untuk  menghidupkan  lampu utama kendaraan sepeda motornya pada saat siang hari yaitu Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Latar belakang kebijakan formulasi hukum pidana Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu  Lintas Dan  Angkutan Jalan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan saat ini dan untuk mewujudkan keamanan dan  menekan  angka  kecelakaan  yang  selalu  meningkat  setiap  tahunnya.  Namun,  Implikasi  dari  Pasal  107  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah lebih besar kerugian yang didapatkan daripada manfaat  yang dihasilkan. Oleh  karena itu,  kebijakan formulasi  hukum pidana yang akan datang terkait Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah penghapusan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk  mendapatkan  hasil  dari  penelitian  ini,  maka  digunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  mengutamakan bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Lampu Utama, Siang
Abstract.  Current  traffic  accidents  continue  to  occur  on  the  highway  so  it  does  not  rule  out  the  possibility  of casualties. For this reason, Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation has been issued as  amended  by  Law  Number  14  of  1992  concerning  Road  Traffic  and  Transportation.  In  Law  Number  22  of  2009 concerning  Road  Traffic  and  Transportation  there  are  more  specific  arrangements  regarding  requiring  motorbike riders  to  turn  on  their  main  motorbike  lights  during  the  day,  namely  Article  107  Paragraph  (2)  of  Law  Number  22 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The  background of the policy on the formulation of criminal law Article  107  Paragraph  (2)  of  Law  Number  22  Year  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation  is  that  Law Number  14  of  1992  concerning  Road  Traffic  and  Transportation  is  no  longer  compatible  with  conditions,  strategic environmental changes and the need to carry out Road Traffic and Transportation at this time and to realize security and  reduce  the  number  of  accidents  that  always  increase  every  year.  However,  the  implication  of  Article  107 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation is the greater loss obtained than  the  benefits  generated.  Therefore,  the  impending  formulation  of  criminal  law  policy  related  to  Article  107 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation is the abolition of Article 107 Paragraph (2) Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. To get the results of this study, the normative legal approach is used by prioritizing library materials or secondary data which is carried out by analyzing Article 107 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and then associated with expert opinion.
Keywords: Policy Formulation, Main Light, Afternoon

## PENDAHULUAN
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Sekarang ini akibat pesatnya kemajuan teknologi memberikan kemudahan kepada manusia untuk lebih cepat  sampai  ke  tujuan  atau  dari  tempat  satu  ke  tempat  lain  dalam  jangka  waktu  yang  singkat  dengan menggunakan  kendaraan  seperti  sepeda  motor  dan  mobil.  Untuk  itu,  kendaraan  sepeda  motor  dan  mobil sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  untuk  melakukan  aktivitasnya  sehari-hari.  Dengan  demikian,  wajar  saja jumlah  kendaraan  seperti  sepeda  motor  sangat  banyak  di  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  ditambah  lagi sistem  pembayaran  sepeda  motor  tersebut  dapat  dicicil  dengan  harga  yang  masih  dikategorkan  mudah sehingga masyarakat dengan mudah untuk membeli sepeda motor tersebut.
Banyak kendaraan sepeda motor seperti sekarang ini yang ada di dalam masyarakat maka mendorong untuk pemerintah membuat suatu aturan hukum yag berhubungan dengan kendaraan  sepeda motor tersebut yaitu  aturan  hukum  mengenai lalu  lintas di  jalan  raya  sehingga  dengan  adanya  aturan  tersebut  diharapkan kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  aturan  lalu  lintas  yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  dan  juga bertujuan  untuk  tidak  melanggar  hak  orang  lain  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Oleh  karena  itu, pemerintah  mengeluarkan  suatu  aturan  hukum  terkait  dengan  ketertiban  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya. Adapun aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam berkendara sepeda motor di jalan raya yaitu  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor   22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan tentu ada tujuannya seperti untuk ketertiban dalam berlalu lintas dan mencegah angka kecelaaan meningkat. Hal yang demikian juga diutarakan oleh Abintoro Prakoso bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama misalnya kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan  masyarakat  yang  sehat  dan  menyegarkan,  kesejahteraan  masyarakat  atau  untuk  mencapai keseimbangan. 2
Dalam hal ini, tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  karena lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sebagai  bagian  dari  sistem transportasi  nasional harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan kelancaran  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  wilayah.  Pernyataan  yang  demikian  telah  tercantum  dalam  hal  menimbang  di  dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Namun,  pada  kenyataannya  seperti  sekarang  ini  khususnya  di  Kota  Jambi  masih  banyak  para pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Berbagai  macam bentuk  pelanggaran  terjadi  di  jalan  raya  yang  biasa  dilakukan  oleh  pengendara  sepeda  motor  Kota  Jambi seperti  tidak  membawa  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  tidak  membawa  Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor (STNK), tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan  sepeda  motornya,  keadaan  fisik  kendaraan  sepeda  motor  yang  sudah  dimodifikasi  dan  tidak menghidupkan lampu utama kendaraan sepeda motor pada siang hari.
Hal  yang  demikian  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  data  yang  dihimpun  dari  Ditlantas  Polda  Jambi pada tahun 2018 yang telah menunjukkan bahwa  tahun 2018 ada 9.766 tilang, teguran 347 dengan jumlah 10.282 pengendara. Adapun barang bukti yang disita yaitu 3.583 Surat Izin Mengemudi (SIM), 5.164 Surat Tanda  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  1.020  kendaraan  sepeda  motor.  Sementara  dalam  tahun  2018 pelanggaran  lebih  tinggi  dari  tahun  2017.  Pada  2017  ada  7.964  tilang,  teguran  347  dengan  jumlah  8.311 pengendara.  Adapun  barang  bukti  yang  disita  berupa  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  sebanyak  1.603,  Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sebanyak 5.426 dan kendaraan bermotor sebanyak 935. 3
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  data  Ditlantas  Polda  Jambi  di  atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa jenis pelanggaran  yang dilakukan tindakan penilangan oleh  Ditlantas Polda Jambi pada tahun 2018 berupa tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Tidak hanya itu saja, seringkali penulis melihat di jalan raya ditemukan masih banyak pengguna kendaraan sepeda
2 Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum , (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017), halaman 250.
3 http://jambi.tribunnews.com/2018/11/07/ribuan-pengendara-sudah-terjaring-razia-polisi-hari-ke-delapan-operasi-zebra- 2018, Diakses tanggal 3 Februari 2019.
motor  tidak  menggunakan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  terutama  anak-anak  muda  dalam berkendara  sepeda  motor.  Selain  itu,  menurut  penulis  masih  banyak  juga  pengendara  sepeda  motor  yang tidak  menghidupkan  menghidupkan  lampu  utama  kendaraannya  pada  siang  hari  bahkan  ada  juga  sebagian pengendara  sepeda  motor  membuat  kontak  untuk  mati  hidupkan  lampu  sepeda  motor  tersebut  sama layaknya seperti sepeda motor yang jenis lama karena pada jenis sepeda motor yang terbaru tidak ada kontak untuk  mati  hidupkan  lampu  kendaraan  sepeda  motor,  dengan  kata  lain,  lampu  sepeda  motor  hidup  terus walaupun disaat siang hari.
Mengingat  kejadian  yang  telah  terjadi  dilapangan,  hal  ini  telah  membuktikan  bahwa  belum sepenuhnya  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor   22 Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  ditaati  atau  dipatuhi  oleh  masyarakat  terutama masyarakat  Kota  Jambi.  Untuk  itu,  diperlukan  pembenahan  kembali  terhadap  isi  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sehingga dapat diterapkan di dalam masyarakat Kota Jambi.
Kemudian dalam hal ini, terkait dengan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dirasakan kurang  bermanfaat  karena  dengan  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  tentu  tidak  akan  memberikan menfaat sebab lampu sepeda motor apabila dibandingkan dengan sinar matahari, lebih terang sinar matahari karena  pada  saat  siang  hari  sinar  matahari  lebih  panas  daripada  sore  dan  pagi  hari.  Selain  itu  juga,  ada sebagian  pendapat  masyarakat  menyatakan  bahwa  hidup  maupun  tidak  hidup  lampu  utama  kendaraan sepeda motor di siang hari tidak ada fungsinya bagi pengendara lain karena sinar matahari sudah terang jadi tidak perlu dihidupkan lagi lampu utama kendaraan sepeda motor, kalaupun tetap dihidupkan juga itu sama saja tidak percaya dengan kekuasaan sang pencipta.
Tidak hanya itu saja, sebenarnya kegunaan sinar lampu itu sendiri untuk menerangi ketika kita berada dalam  keadaan  gelap  seperti  memasuki  terowongan,  pada  saat  malam  hari,  cuaca  buruk  yaitu  hujan  deras ketika  di  jalan  raya  dan  kabut  asap  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  2017  yang  lalu.  Apabila tidak  dalam  keadaan  yang  darurat  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  tentu  keadaan  jalan  terang  karena sudah  ada  sinar matahari  yang  menerangi  jalan  raya.  Ditambah lagi  ketika  diadakan  razia  oleh  Kepolisian Lalu Lintas Kota Jambi, kebanyak aparat  Kepolisian Lalu Lintas Kota Jambi hanya mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK),  sedangkan  begi  pengendara  sepeda  motor  yang  tidak  menghidupkan  lampu  utama  di  siang  hari hanya diberi teguran, tidak dikenakan tilang.  Hal  yang demikian harus diperhatikan juga apabila kita ingin menegakkan suatu aturan hukum di dalam masyarakat terutama masyarakat Kota Jambi.
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  penjelasan  di  atas  tentunya  harus  dilakukan  pembenahan kembali  pada  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  terkait  dengan  mewajibkan  bagi  pengendara  sepeda  motor  untuk  menghidupkan  lampu utama  di  siang  hari.  Hal  yang  senada  juga  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  kebijakan formulasi hukum pidana memang sepatutnya dikaji karena merupakan tahap yang paling strategis dari suatu upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui penal  policy . 4 Dengan  demikian,  untuk  menciptakan  suatu ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas maka diperlukan pengkajian kembali terhadap aturan hukum pidana  itu  sendiri  khususnya  pada  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  pada  latar  belakang  di  atas,  untuk  itu  penulis  akan  membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Apakah yang menjadi latar belakang kebijakan formulasi hukum pidana terkait wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Apa implikasi dari wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang- Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
4 Kif  Aminanto, Politik  Hukum  Pidana  1  Disparitas  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Jember:  Jember Katamedia, 2016), halaman 90.
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui latar belakang kebijakan formulasi hukum  pidana  terkait  wajib  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  implikasi  dari  wajib menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  dan  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  yang  akan  datang terkait  wajib  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  yang  dinginkan  secara  objektif  maka  penulis  memerlukan metode  penelitian secara  konsisten.  Menurut  Peter  R.  Senn,  metode  merupakan  suatu  prosedur  atau cara mengetahui  sesuatu dengan  menggunakan  langkah-langkah  yang  sistematis.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. 5 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode pendekatan
Sebelum membahasa metode pendekatan, penulis terlebih dahulu menjelaskan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya nya mengkaji hukum yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan perilaku setiap orang. 6
Sumber utama penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  dikaji  adalah  bahan  hukum  yang  berisi  aturan-aturan  yang bersifat  normatif. 7 Untuk  itu,  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan, penelitian  hukum  teoritis/dogmatis. 8 Dengan  demikian,  mengingat  penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian yaitu  penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Apabila  dilihat  dari  tipe  penelitian  di  atas  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  maka pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan undang-undang  atau statuta  aproach dan  sebagian  ilmuwan  hukum  menyebutnya  dengan  pendekatan yuridis,  yaitu  penelitian terhadap produk-produk hukum. 9 Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada produk hukum, dalam hal ini adalah isi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Rancangan kegiatan
Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  rancangan  kegiatannya  adalah  menganalisis  langsung  produk hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.  Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Meuwissen  bahwa bersifat analitis artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku. 10
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  penelitian  hukum  normatif  ini  sudah  jelas  bahwa  rancangan kegiatan  yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis  isi dari Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  terkait  wajib  menyalakan  lampu utama pada siang hari.
3. Ruang lingkup atau objek
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), halaman 3.
6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 66.
7 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 86.
8 Ishaq, Op.Cit , halaman 66.
9 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 92.
10 Ibid , halaman 91.
Objek  atau  fokus  kajian  penelitian  hukum  normatif  menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji terdiri atas : 11
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
d. Penelitian sejarah hukum, dan
e. Penelitian perbandingan hukum.
Dengan demikian, ruang lingkup atau objek dalam  penelitian hukum normatif  ini adalah penelitian terhadap  asas-asas  hukum  yaitu  dasar  falsafah  dari  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas terkait wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
4. Bahan dan alat utama
Bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. 12 Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  traktat,  convensi  yang sudah diratifikasi, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan sebagainya. 13
b. Bahan hukum sekunder
Buku-buku  ilmu  hukum,  jurnal  ilmu  hukum,  laporan  penelitian  ilmu  hukum,  artikel  ilmiah  hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya. 14
Dengan  demikian,  sumber  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini adalah menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu isi dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang- Undang  Nomor  22   Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas, sedangkan  alat utama dalam penelitian  hukum normatif ini adalah menggunakan buku-buku ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum.
5. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip. 15 Pengertian dokumen menurut Poerwadarminta adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. 16
Dengan  demikian,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah menggunakan dokumen yang berkaitan dengan  Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengenai wajib menyalakan lampu utama pada siang hari
6. Teknik analisis
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  analisis  kualitatif,  yakni analisis data dengan cara menguraikan  data secara bermutu  dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. 17
Oleh karena itu, teknik analisis dalam  penelitian hukum normatif  ini adalah  menguraikan hasil dari analisis  dalam  bentuk  kalimat  tentang  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  terkait  wajib  menyalakan lampu  utama  pada  siang  hari  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  Belakang  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Terkait  Wajib  Menyalakan  Lampu  Utama  Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
11 Ishaq, Op.Cit , halaman 66.
12 Ibid , halaman 66-67.
13 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 86.
14 Ibid .
15 Ishaq, Op.Cit , halaman 69.
16 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 104.
17 Ishaq, Op.Cit , halaman 69.
Sejak dahulu sampai sekarang ini permasalahan dalam berlalu lintas khususnya terhadap pengendara sepeda motor di Kota Jambi tidak kunjung selesai. Permasalahan dalam berlalu lintas yang sering dilakukan oleh  pengendara  sepeda  motor  khususnya  di  Kota  Jambi  yaitu  tidak  menggunakan  helm  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  dalam  berkendara  sepeda  motor,  melanggar  atau  menyerobot  lampu  lalu  lintas  atau  biasa yang disebut dengan lampu merah, pengendara sepeda motor berhenti tepat di zebra cross yang sebenarnya diperuntukkan  untuk  pejalan  kaki,  pengendara  sepeda  motor  memutar  balik  sepeda  motornya  yang  sudah jelas-jelas sudah ada palang lalu lintas yang melarang untuk memutar balik kendaraan tersebut, pengendara sepeda motor tidak menggunakan kaca spion lengkap atau hanya menggunakan satu kaca spion saja dalam berkendara  sepeda  motor  di  jalan  raya,  tidak  membawa  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  dan  surat-surat kelengkapan  kendaraan  lainnya  yaitu  Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  serta  masih  banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi.
Pelanggaran  yang  demikian  tentunya  akan  merugikan  pengendara  sepeda  motor  lain  dalam berkendara  di  jalan  raya  karena  akibat  dari  pengendara  sepeda motor  yang  tidak mematuhi  peraturan  lalu lintas  tersebut  sehingga  mengakibatkan  kecelakaan  di  jalan  raya  yang  akan  menimbulkan  kemacetan  yang begitu  panjang.  Oleh  karena  itu,  untuk  meminimalisir  tingkat  kecelakaan  yang  sering  terjadi  maka pemerintah mengeluarkan suatu aturan dalam berlalu lintas yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Selain  pengaturan  tentang  penggunaan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  harus  membawa Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  sebagai  bukti  jika  pengendara  sepeda  motor  sudah  cukup  umur  dalam berkendara sepeda motor di jalan raya. Ada salah satu aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menjadi perdebatan dalam masyarakat sampai sekarang ini. Adapun  aturan  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan adalah Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan  yang  berisikan  bahwa  pengemudi  sepeda  motor  selain  mematuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
Hal  ini  tentunya  menjadi  sorotan  dalam masyarakat  karena  banyak  masyarakat  berpandangan  bahwa tidak ada gunanya untuk menghidupkan lampu utama pada siang hari dikarenakan ketika siang hari pancaran dari  sinar  matahari  begitu  terang,  walaupun  dihidupkan  lampu  utama  pada  kendaraan  sepeda  motor  tidak akan memberikan manfaat bagi pengendara yang lainnya ataupun pengendara yang berlawanan arah.
Namun,  pemikiran  dari  pemerintah  yang  membuat  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut berbeda dengan pandangan masyarakat terkait pengendara sepeda motor  untuk  wajib  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari.  Dalam  hal  ini  telah  dijelaskan  dalam pertimbangan  pada  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan yang berbunyi bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan kelancaran  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  wilayah.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  dikeluarkan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  oleh  pemerintah  adalah  untuk meningkatkan  keamanan  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya  karena  mengingat  tingginya  tingkat  kecelakaan yang terjadi di jalan raya terutama bagi pengendara sepeda motor.
Jika  kita  melihat  Undang-Undang  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992 menyebutkan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila, transportasi  memiliki  posisi  yang  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  bangsa  yang  berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. 18 Hal ini tentu terdapat  perbedaan  yang  signifikan  apabila  dilihat  antara  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Salah satu perbedaa yang terdapat  dalam  kedua  Undang-Undang  tersebut  adalah  adanya  pengaturan  yang  mewajibkan  bagi pengendara  sepeda  motor  untuk  menghidupkan  lampu  utama  di  siang  hari.  Dimana  aturan  tersebut  telah
18 https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan- angkutan-jalan-raya/, Diakses tanggal 3 Februari 2019.
diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan adanya aturan tersebut maka bagi pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama  pada  siang  hari  akan  dikenakan  sanksi  pidana.  Oleh  karena  itu,  dikeluarkannya  Pasal  107  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  merupakan  suatu kebijakan formulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
Adapun maksud dari kebijakan formulasi itu sendiri adalah suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang  dituangkan  sebagai  ketentuan  pidana. 19 Adapun  bentuk  perumusan  perbuatan  pidana  di  dalam  Pasal 107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  adalah pengendara  sepeda  motor  wajib  menghidupkan  lampu  utama  di  siang  hari,  apabila  tidak  menghidupkan lampu  utama  di  siang  hari  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  yang  terdapat  Pasal  293  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yaitu  berupa  sanksi  pidana kurungan  paling  lama  15  (lima  belas)  hari  dan  sanksi  pidana  denda  paling  banyak  Rp100.000,00  (seratus ribu  rupiah).  Menurut  Eko  Budi  S  dalam  jurnalnya  tentang  kebijakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, beliau menyatakan bahwa pada dasarnya pemidanaan dapat  diartikan  sebagai  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  yang  merupakan  konkritisasi  atau  realisasi  dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. 20
Apabila  dilihat  dari  pengaturan  yang  terdapat  pada  Pasal  107  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut terkandung  unsur  wajib.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  unsur  wajib  dalam  Pasal  107  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah mau tidak mau kepada  pengendara  sepeda  motor  harus  menghidupkan  lampu  utama  pada  siang  hari.  Akibat  dari  unsur wajib dalam Pasal tersebut, apabila pengendara sepeda motor tidak  mau menghidupkan lampu utama pada saat berkendara sepeda motor di siang hari maka akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 293  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Dengan demikian,  tujuan  kebijakan  formulasi  dari  Pasal  107  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tersebut  adalah  untuk  mendidik  agar  pengguna  sepeda  motor mematuhi dan mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan telah diberlakukan di dalam masyarakat.
Kebijakan  legislatif  sering  juga  disebut  dengan  istilah  kebijakan  formulatif. 21 Lemaire  berpendapat bahwa  politik  hukum  merupakan  bagian  dari  kebijakan  legislatif.  Politik  hukum  mengkaji  bagaimana penetapan hukum yang seharusnya ( Ius constituendum ). 22 Oleh karena itu, terkaid dengan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  maka  politik  hukum pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  pemerintah  melihat  terlebih  dahulu  aturan  hukum sebelum  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan  yaitu  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1992,  kemudian  melihat  perkembangan  kecelakaan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat, ternyata Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak dapat meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Selain  itu  juga,  alasan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan ini karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi,  perubahan  lingkungan  strategis  dan  kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini.
19 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), halaman 211.
20 Eko Budi S, Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), halaman 200.
21 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) , (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 213.
22 Siswanto S, politik hukum dalam undang-undang narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman 213.
Kemudian  menurut  Utrecht  bahwa  politik  hukum  meneliti  perubahan-perubahan,  apa  yang  harus diadakan  dalam  hukum  yang  sekarang  berlaku,  supaya  menjadi  sesuatu  dengan sociale  werkelijkheid (kenyataan sosial). 23 Untuk itu, pada dasarnya dikeluarkannya Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan untuk menekan angka kecelakaan yang selalu meningkat setiap tahunnya, sebab secara faktual penerapan aturan ini terbukti mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. 24
Dengan demikian, latar belakang kebijakan formulasi hukum pidana terkait wajib menyalakan lampu utama  pada  siang  hari  dalam  Pasal  107 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  adalah  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi,  perubahan  lingkungan  strategis  dan  kebutuhan penyelenggaraan  Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan saat ini dan  untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban  dan  kelancaran  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  serta  menekan  angka  kecelakaan  yang  selalu meningkat setiap tahunnya.

## Implikasi Dari Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang- Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  berbunyi  bahwa  pengemudi  sepeda  motor  selain  mematuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dalam Pasal ini terdapat kata wajib, dimana ada unsur paksaan terhadap pengendara sepeda motor dalam mengendarai sepeda motornya di jalan raya.
Apabila tidak ditaati oleh pengendara sepeda motor tersebut maka pengendara sepeda motor itu akan mendapatkan  sanksi  pidana  berupa  pidana  kurungan  paling  lama  15  (lima  belas)  hari  dan  sanksi  pidana denda  paling  banyak  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  mau tidak mau pengendara sepeda motor memang harus menghidupkan lampu utama pada saat diang hari ketika berkendara sepeda motor di jalan raya.
Namun,  pada  kenyataannya  masih  banyak  kendara  sepeda  motor  yang  tidak  menghidupkan  lampu utamanya  pada  saat  siang  hari,  bahkan  ada  juga  sebagian  dari  pengendara  sepeda  motor  memang  sengaja untuk membuat stop kontak untuk dapat mematikan dan menghidupkan lampu sehingga pada saat siang hari lampu kendaraan sepeda motornya dapat dimatikan.
Hal yang demikian, tentu tidak sesuai dengan anjuran yang telah dikemukakan dalam  Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menghidupkan lampu utama kedaraannya pada saat siang hari. Akan tetapi, walaupun sudah terjadi seperti hal mematikan lampu utaman kendaraan sepeda motor pada saat siang hari, sanksi  pidana  tetap  tidak  dikenakan  terhadap  pengendara  sepeda  motor  yang  melanggar  aturan  Pasal  107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut.
Kemudian tujuan diterbitkannya Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini oleh pemerintah adalah untuk meminimalisi tingkat kecelakaan di jalan raya.  Pendapat  yang  demikian  tidak  bisa  diterima  sepenuhnya  karena  belum  tentu  dengan  menghidupkan lampu  utama  kendaraan  sepeda  motor  di  siang  hari  dapat  meminimalisir  kecelakaan  di  jalan  raya  sebab kecelakaan  di  jalan  raya  tidak  hanya  terjadi  dengan  tidak  menghidupkan  lampu  utama  kendaraan  sepeda motor  di  siang  hari  saja,  kebut-kebutan  di  jalan  raya  juga  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  di  jalan  raya, belum  lagi  pengendara  sepeda  motor  yang  melanggar  atau  menerobos  lampu  lalu  lintas  tentu  akan mengakibatkan  kecelakaan  di  jalan  raya  dan  masih  banyak  cara  lain  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya kecelakaan di jalan raya.
Sementara  itu,  walaupun  lampu  utama  pada  kendaraan  sepeda  motor  tidak  dihidupkan  di  siang  hari pada  saat  berkendara  sepeda  motor  tidak  akan  juga  mengakibatkan  kecelakaan  kecuali  dalam  keadaan tertentu  seperti  kabut  asap  dan  keadaan  hujan  lebat.  Namun,  keadaan  tertentu  tersebut  telah  diatur  dalam
23 Ibid , halaman 61.
24 P. Suwardjoko Warpani, Pengelola Lalu lintas dan Angkutan Jalan , (Bandung: ITB, 2010), halaman 2.
Pasal  107  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan. Oleh karena itu, untuk apa adanya pengaturan kembali penghidupan lampu utama kendaraan sepeda motor di  siang  hari  yang  terdapat  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut.
Kemudian  perlu  kita  ingat  kembali  bahwa  apabila  menghidupkan  lampu  utama  pada  kendaraan sepeda  motor  di  siang  hari  dan  pada  saat  cuaca  siang  hari  begitu  panas,  tentu  hal yang  sangat  tidak  wajar apabila menghidupkan lampu utama pada kendaraan sepeda motor tersebut karena sinar lampu utama yang dikeluarkan  oleh  sepeda  motor  itu  sendiri  tidak  begitu  terang  jika  dibandingkan  dengan  pancaran  sinar matahar yang begitu menyengat kulit kita.
Tidak  hanya  itu  saja,  sinar  matahari  dapat  melihat  secara  langsung  objek  yang  berada  di  depan pengendara sepeda motor sehingga pengendara sepeda motor tersebut dapat menghindari apabila ada objek yang  menghalangi  jalannya  seperti  adanya  batu  dan  lubang  di  jalan.  Oleh  karena  itu,  apabila  kita  tetap menghidupkan  lampu  utama  kendaraan  sepeda  motor  di  siang  hari  itu  sama  saja  dengan  tidak  mengakui adanya kebesaran yang maha kuasa berikan kepada kita karena sang pencipta telah menciptakan siang dan malam yang tentunya ada manfaatnya bagi manusia itu sendiri.
Kemudian  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  menghidupkan  lampu  utama  pada  kendaraan  sepeda motor  di  siang  hari  dapat  memberikan  peringatan  terhadap  lawan  arah  untuk  mengetahui  bahwa  dari  arah yang  berlawanan  ada  pengendara  sepeda  motor  lain  yang  sedang  berlaju.  Hal  yang  demikian,  tentu  tidak dapat diterima oleh akal pikiran karena di tengah jalan raya telah ada pembatas antara pengendara yang satu dengan pengendara yang berlawan arah. Pembatas tengah di jalan raya tersebut dapat berupa batu dinding, garis berwarna putih, bahkan di kota-kota sudah ada taman kecil di tengah jalan raya.
Untuk  itu,  sangat  tidak  masuk  logika  jika  menghidupkan  lampu  utama  kendaraan  sepeda  motor  di siang  hari  dengan  alasan  supaya  lawan  arah  mengetahui  dan  tidak  mengambil  jalan  milik  pengendara lain karena  sudah  jelas  bahwa  sudah  ada  pembatas  yang  ada  di  tengah  jalan  raya  itu  sendiri  dan  pembatas tersebut telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri.
Selanjutnya,  apabila  pengendara  sepeda  motor  menghidupkan  lampu  utama  di  siang  hari  pada  saat berkendara sepeda motor di jalan raya tentu akan mudah cepat menghabiskan aki sepeda motor itu sendiri. Dengan  semakin  lama  menghidupkan  lampu  utama  kendaraan  sepeda  motor  tersebut  maka  akan  banyak menggunakan aki sehingga aki cepat habis. Mengingat hal yang demikian, tentu sangat disayangkan karena mayoritas masyarakat Jambi berpenghasilan dibawah rata-rata. Hal ini tentu menyulitkan bahkan membuat sengsara masyarakat Jambi yang berpenghasilan dibawah rata-rata sebab mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli aki sepeda motor mereka karena jika tidak dibeli aki kendaraan sepeda motor tersebut tentu masyarakat  Jambi  akan  merasa  kesulitan  jika  berkendara  sepeda  motor  di  malam  har  karena  sangat membutuhkan sinar lampu kendaraan untuk melihat keadaa di depan jalan.
Denga  demikian,  sudah  jelas  bahwa  dikeluarkannya  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini bukan mensejahterakan masyarakat Jambi, malah sebaliknya  membuat  masyarakat  Jambi  lebih  sengsara  dengan  perekonomian  yang  semakin  sulit  seperti sekarang  ini.  Tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan  jenis  kejahatan  baru  seperti  mencuri  aki sepeda motor orang lain.  Untuk itu, hal yang demikian telah melanggar isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan itu sendiri yaitu dalam hal menimbang pada huruf b yang pada intinya bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Jadi, implikasi dari wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang- Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah lebih besar kerugian yang didapatkan  daripada  manfaat  yang  dihasilkan  dari  wajib  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  bagi pengendara sepeda motor pada saat berjalan di jalan raya.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang  Hari  Dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan
Tujuan  dikeluarkannya  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini dengan maksud untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Tujuan  yang demikian tidak disalahkan karena harus berbagai upaya  yang dilakukan untuk menekan angka  kecelakaan  guna  untuk  memberikan  keamanan  dan  keselamatan  bagi  pengendara  sepeda  motor  di jalan raya.
Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  hukum  pidana  itu  sendiri  karena  hukum  pidana  ditujukan  untuk melindungi  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerugian  atau  setidak-tidaknya membahayakan Kepentingan hukum. 25 Dengan demikian, dalam hal ini tujuan Pasal 107 Ayat (2) Undang- Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  untuk  melindungi  dan memberikan  keselamatan  kepada  pengendara  sepeda  motor  Di  jalan  raya  sehingga  memberi  rasa  aman dalam berkendara sepeda motor di jalan raya.
Disebutkan oleh Sudarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 26 Apabila dilihat dari isi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini yang mana mewajibkan bagi pengendara sepeda motor untuk menghidupkan lampu  utama  pada  siang  hari  dalam  berkendara  sepeda  motor  tidak  memiliki  daya  guna  terutama  untuk menekan  kecelakaan  yang  terjadi  di  jalan  raya  karena  walaupun  tidak  menghidupkan  lampu  utama  pada kendaraan sepeda motor di jalan raya masih tetap saja terjadi kecelakaan di jalan raya.
Kemudian  menurut  Sudarto  perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  atau  ditanggulangi  dengan hukum  pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan kerugian. 27 Jika kita melihat dari isi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  ini    perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  tersebut  tidak  ada  mendatangkan kerugian,  justru  sebaliknya  apabila  aturan  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tetap  berlaku  maka  akan  menimbulkan  kerugian  terhadap masyarakat  terutama  masyarakat  Jambi  dikarenakan  harus  mengeluarkan  uang  untuk  menggantikan  lampu dan  aki   sepeda  motor  karena  apabila  lampu  utama  kendaraan  sepeda  motor  dihidupkan  tentu  akan mempercepat lampu sepeda motor tersebut akan putus dan mempercepat habisnya aki sepeda motor tersebut, sedangkan perekonomian masyarakat Jambi dapat dikategorikan masih rendah dan jika kerugian ini dialami oleh  masyarakat  kelas  bawah  maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan  tindak  pidana  baru seperti pencurian karena membutuhkan uang untuk membeli lampu  dan aki sepeda motor.
Kemudian  sudah  tuh  mengemukakan  lagi  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  harus  pula memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil. 28 Dalam  hal  ini  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  107  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tersebut  tentu  akan lebih  besar  biaya  pengeluaran  yang  harus  ditanggung  oleh  pengguna  sepeda motor  seperti  membeli lampu dan aki sepeda motor tersebut karena untuk menghidupkan terus lampu kendaraan sepeda motornya baik di siang hari maupun di malam hari.
Hal  yang  senada  juga  terdapat  dalam  laporan  simposium  pembaharuan  hukum  pidana  pada  bulan Agustus 1980 merekomendasikan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan  kriteria  umum,  salah  satunya  adalah  Apakah  biaya  mengkriminalisasi  seimbang  dengan penghasilan  yang akan dicapai. 29 Jika kita melihat Pasal 107 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor   22   Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya  pengkriminalisasian terkait  pengguna  kendaraan  sepeda  motor  yang  harus  menghidupkan  lampu  utama  pada  siang  hari  lebih besar  daripada  hasil  yang  dicapai  karena untuk  membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan  dibutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan apabila dilihat dari hasil yang dicapai dari Pasal 107 Ayat (2) Undang-
25 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), halaman 130.
26 Ibid , halaman 126.
27 Fathul  Achmadi  Abby, Pengadilan Jalanan  Dalam Dimensi  Kebijakan Kriminal , (Jakarta: Jala Permata aksara, 2016), halaman 88.
28 Ibid .
29 Ibid .
Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tersebut  belum  sepenuhnya diterapkan dilapangan baik oleh penegak hukum maupun pengendara sepeda motor itu sendiri.
Kemudian  di  dalam  laporan  simposium  pembaharuan  hukum  pidana  pada  bulan  Agustus  1980 menjelaskan bahwa apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat. 30 Apabila dikaitkan dengan pengendara sepeda motor yang  tidak  menghidupkan  lampu  utama  kendaraan  sepeda  motornya  di  siang  hari  tidak  berbahaya  bagi pengendara sepeda motor lainnya. Dengan demikian, sudah jelas bahwa walaupun pengendara sepeda motor tidak  menghidupkan  lampu  utama  pada  siang  hari  di  jalan  raya  tidak  akan  menghalang-halangi  cita-cita bangsa  karena  cita-cita  yang  diinginkan  oleh  bangsa  Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan  keamanan, ketertiban, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kemudian  ditambahkan  lagi  oleh  Sudarto  bahwa  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang baik,  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  saat. 31 Dalam  hal  ini,  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang- Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan Jalan belum sesuai dengan keadaan dan situasi negara Indonesia pada saat ini karena selain tidak bermanfaat untuk menekan tingkat kecelakaan dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya,  keadaan  negara  Indonesia  berbeda  dengan  negara  lain  yang  cuacanya hanya ada panas dan hujan saja, pada saat cuaca panas, tentu pada saat siang hari masih tampak jelas untuk melihat  keadaan  di  depan  pengendara  sepeda  motor,  sedangkan  negara  lain  memang  harus  menghidupkan lampu  utama  pada  saat  siang  hari  karena  di  negara  lain terdapat  4  musim  terutama  pada  saat  musim  salju yang harus mewajibkan bagi pengendara sepeda motor untuk menghidupkan lampu utama kendaraan sepeda motornya  karena  dikhawatirkan  salju  yang  turun  akan  menutup  pandangan  pengendara  sepeda  motor lainnya.
Dengan  demikian  sudah  jelas  bahwa  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tidak  memberikan  manfaat  yang  begitu  besar  bagi  masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jambi dalam berkendara sepeda motor di Jalan Raya pada saat siang hari dan juga tidak sesuai dengan keadaan cuaca yang ada di negara Indonesia sehingga tidak diperlukan untuk mewajibkan  bagi  pengendara  sepeda  motor  menghidupkan  lampu  utama  kendaraan  sepeda  motornya  di siang  hari.  Untuk  itu,  kedepannya,  di  dalam  pengaturan  lalu  lintas,  sudah  seharunya  Pasal  107  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tersebut  dihapuskan dalam  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  karena  tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jambi.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  yang  akan  datang terkait  wajib  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah penghapusan Pasal 107 Ayat (2) Undang- Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Latar belakang kebijakan formulasi hukum pidana terkait wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  saat  ini  dan  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  serta  menekan  angka  kecelakaan  yang  selalu  meningkat  setiap tahunnya.
2. Implikasi dari wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  adalah  lebih  besar  kerugian  yang
30 Ibid .
31 M. Ali Zaidan, Op.Cit , halaman 130.
didapatkan  daripada manfaat  yang  dihasilkan  dari  wajib  menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  bagi pengendara sepeda motor pada saat berjalan di jalan raya.
3. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait wajib menyalakan lampu utama pada siang hari  dalam  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  adalah  penghapusan  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor   22    Tahun    2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017 AR.  Sujono,  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika , Jakarta: Sinar Grafik, 2011 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung : CV. Mandar Maju, 2016 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana, 2014 Fathul  Achmadi  Abby, Pengadilan  Jalanan  Dalam  Dimensi  Kebijakan  Kriminal  Jalan ,  Jakarta:  Permata Aksara, 2016 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi , Bandung: Alfabeta, 2017 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jember: Jember Katamedia, 2016 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Sinar Grafik, 2016 P. Suwardjoko Warpani, Pengelola Lalu lintas dan Angkutan Jalan , Bandung: ITB, 2010 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika , Jakarta: PT Renika Cipta, 2012 Jurnal Eko  Budi  S, Kebijakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  di  Perairan Indonesia , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Internet
http://jambi.tribunnews.com/2018/11/07/ribuan-pengendara-sudah-terjaring-razia-polisi-hari-ke-delapan- operasi-zebra-2018
https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu- lintas-dan-angkutan-jalan-raya/