Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1: 20  - 25
DOI: 10.15575/kh.v3i1. 7699
* Copyright  (c) 2021 Jefri Siregar
This work is licensed under  a Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0 International  License .
Diterima:  8 Februari  2020;  Direvisi: 18 Februari  2021;  Disetujui:  25 Februari  2021

## EKSISTENSI POLRI  DALAM  PENEGAKAN HUKUM SANKSI PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM DALAM  KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT  DI MUKA UMUM

## Jefri Siregar
Fakultas Hukum Universitas  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  Indonesia Email: jefrisiregar110587@gmail.com

## ABSTRACT
Law enforcement of criminal sanctions against perpetrators of destruction of public facilities in terms of freedom of expression in public has not been properly handled according to applicable law. By looking back at the existing rules, the application has been implemented in accordance with the prevailing regulations in society. This study uses a qualitative approach with literature study techniques and observations in data collection and uses content analysis in describing the data obtained. From the results of  the research conducted, it was found that various problems exist and various obstacles in their enforcement in the  field. However, police firmness is needed to follow  up on  the  process of  law enforcement for criminal sanctions against perpetrators of vandalism of public facilities in conveying opinions in public in order to create legal awareness in society.
Keywords: public facilities, law inforcement, national police, criminal sanctions

## ABSTRAK
Penegakan hukum sanksi  pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas  umum dalam kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum selama ini  belum mendapatkan penanganan dengan baik sesuai hukum yang berlaku. Dengan melihat kembali pada aturan-aturan yang ada maka penerapan itu  telah  diterapkan sesuai  dengan ketentuan yang  berlaku  didalam  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  Teknik  studi  literature  dan  observasi  dalam pengumpulan data serta menggunakan analisis  isi dalam mendeskripsikan data yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan berbagai persoalan yang ada dan berbagai kendala dalam penegakannya dilapangan. Namun diperlukan ketegasan kepolisian  untuk menindaklanjuti bagaimana proses penegakan hukum sanksi  pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  guna  terciptanya  kesadaran  hukum  didalam masyarakat.
Kata kunci: fasilitas umum, penegakan hukum, polri, sanksi pidana

## PENDAHULUAN
Aksi  unjuk  rasa  di  negara  kita  akhir-akhir  ini  sudah  menjadi  hal  umum  yang  sehari-hari ditayangkan di media elektronik dan media massa (Adelia & Irma, 2020; Juanda et al., 2020; Saputra, 2019). Unjuk rasa dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi perekonomian negara kita yang masih kurang stabil dan belum berpihak kepada kaum menengah ke bawah. Pembangunan infrastruktur yang belum merata diberbagai daerah-daerah terluar ditengarai sebagai salah satu penyebabnya. Diperparah lagi dengan sikap dan mental para aparat

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  20  - 25
pemerintah yang dinilai telah menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dengan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksaan kinerjanya.
Berbagai cara  dapat dilakukan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Hal ini  dapat dilakukan dengan menggunakan media tulisan atau menggunakan media lainnya serta bergerak bersama- sama sambil mengungkapkan tuntutannya di tempat umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum berfungsi sebagai alat pendorong warga negara untuk lebih aktif dalam keikutsertaan menciptakan tatanan masyarakat yang humanis sebagai negara demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Gandara, 2020; Sabela & Pritaningtias, 2017). Kegiatan unjuk rasa dinegara kita diatur sepenuhnya didalam undang-undang dimana pelaksanaannya dilakukan dengan batasan-batasan yang ada demi terwujudnya kesejahtraan didalam masyarakat.
Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum  ini merupakan hak  yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang dituangkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 19 (Melina, 2018). Ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tersebut diperinci kembali mengenai adanya hak dan kewajiban bagi pelaksana penyampaian pendapat dimuka umum. Hak dan Kewajiban tersebut tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 19 terdiri dari 3 ayat, dimana kewajiban bagi pelaksana penyampaian pendapat dimuka umum  harus  menghormati  hak-hak  orang  lain  serta  melakukan  kebebasan  tersebut  tanpa mengesampingkan unsur-unsur  keamanan, ketertiban, kesehatan serta norma-norma kesusilaan yang ada (Olivia, 2020).
Semua negara demokratis didunia ini mengatur tata cara penyampaian pendapat dimuka umum kedalam suatu undang-undang (Majid, 2020). Sebagai salah satu negara demokratis Indonesia mengatur tata cara penyampaian pendapat dimuka umum tersebut tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Hal tersebut diperjelas kembali tentang adanya hak dan kewajiban bagi pelaku pelaksana penyampaian pendapat dimuka  umum  sesuai  dengan  pasal  1  Undang-Undang  No.  9  tahun  1998.  Dalam  hal  tersebut mengisyaratkan kepada konstitusi bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat dimuka umum harus bertanggungjawab sepenuhnya sepanjang dilaksanakan sesuai dengan koridor peraturan hukum yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tersebut ialah sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak melakukan tindak pidana.
Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Polri juga mengemban fungsi dokumentasi dan evaluasi internal Polri dan  bagi  masyarakat (Putra et  al.,  2019). Dimana selain untuk melakukan penegakan akan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat juga melakukan fungsi dengan melakukan pengawasan terhadap anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Sehingga tugas Polri tersebut sangat kompleks, dimana Polri harus menampilkan sosok pribadi yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan menampilkan humanis juga  dalam ketegasan  dalam penegakan hukum  demi melindungi setiap kepentingan masyarakat umum (Muslim, 2015). Hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Pada penelitian ini melihat secara langsung bagaimana polisi menegakkan aturan yang berlaku kepada oknum – oknum pelaku pengrusakan beserta kendalanya.
Dalam tugas pokok ke 2 (dua) Polri ditekankan dalam penegakan hukum. Bertitik tolak dari tugas pokok tersebut Polri diharapkan mampu dalam melakukan penegakan hukum terhadap aksi pengrusakan fasilitas umum saat dalam penyampaian pendapat dimuka umum namun dalam kenyataannya dilapangan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya melakukan tindakan yang bersifat preventif semata sehingga pemberian sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal  ini  kalau  dibiarkan  terus  menerus  akan  berdampak  pada  eksistensi  hukum  ditengah-tengah masyarakat.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  20  - 25

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan ialah metode empiris   dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) berusaha meneliti melalui fakta-fakta hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada belum dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisan Negara Republik Indonesia melalui penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Sanksi Pidana Pengrusakan  Fasilitas Umum.
Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan isi hati atau pendapatnya dimuka umum sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1998 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Cet Ke-V Dalam Undang - Undang HAM. Demonstrasi juga sebagai pilihan wajar bagi warga negara dengan maksud menyatakan yang ada  didalam hati oleh karena suatu system yang salah atau karena perilaku para pejabat negara yang menyimpang (Andrizal, 2018). Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran tentang arti dan nilai dari demonstrasi itu sendiri yaitu dengan mengartikannya hanya sebatas pada long march, merobohkan pagar, menghina manusia, berteriak-teriak, menutup jalan, membakar ban dan merusak fasilitas umum lainnya.
Pada hakikatnya, penyampaian pendapat dimuka umum dijamin oleh undang-undang. Tindakan yang anarkis pada saat demonstrasi tidak dibenarkan oleh hukum dan sangat merugikan kepentingan umum. Tuntutan yang hendak diutarakan kepada pemerintah dalam unjuk rasa tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik dimana telah dirusak oleh  sikap dan perilaku oleh pendemo yang telah menyalahi  aturan  yang  ada.  Beberapa  dampak  langsung  secara  nasional  yang  ditimbulkan  oleh demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan antara lain ialah terganggunya stabilitas keamanan dalam negeri, iklim investasi menjadi memburuk dan mengganggu aktifitas perekonomian nasional.
Disamping itu dampak dari demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan anarkis sangat dirasakan oleh  masyarakat sekitar tempat terjadinya unjuk rasa. Situasi tersebut antara lain: Terganggunya keamanan dan ketertiban lalulintas, terjadinya kemacetan arus kendaraan baik yang menuju maupun keluar lokasi kegiatan unjuk rasa dan konflik antar massa pengunjuk rasa dengan kelompok lain sebagai sasaran unjuk rasa.
Hakikatnya  demonstrasi  atau  unjuk  rasa  harus  dimaknai  sebagai  wujud  kebebasan  yang bertanggungjawab yang dijamin oleh undang-undang demi terjadinya perubahan kepada hal yang lebih baik. Namun hal tersebut sangat disayangkan dimana masih  ada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut guna membuat kegaduhan. Kegaduhan tersebut berdampak pada pengrusakan fasilitas umum dengan bertindak beringas, menghancurkan dan meluluhlantakkan segala benda yang ada dihadapannya. Sehingga aksi demontrasi tersebut sering mendapatkan kritikan dan tidak mendapatkan simpati dari masyarakat umum.
Polri didalam penanganan demonstrasi atau unjuk rasa  bersandarkan pada Prosedur Tetap (PROTAP) Direktur Samapta Babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004. Prosedur pengendalian massa dalam proses penyampaian pendapat tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Kapolri No.Pol:16 Tahun 2006. Ini adalah acuan pelaksaaan tugas dari kepolisian untuk memberikan pemahaman dalam kewenangannya yang berhubungan dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Hal tersebut

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  20  - 25
juga menjelaskan bagaimana seharusnya Polri dalam mengamankan setiap aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Dalam pasal 13 ayat 3 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengamanatkan kepada institusi Polri bahwa dalam pengawalan masyarakat menyampaian pendapat dimuka umum supaya mengadakan pengamanan yang bertanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ada. Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur, melindungi dan menciptakan sebuah koridor agar nantinya suatu kegiatan dalam unjuk rasa tersebut dapat berjalan dengan semestinya, dimana Polri sebagai apartur negara,   pihak yang melakukan aktivitas, maupun bagi masyarakat banyak tidak ada yang dirugikan (Pribadi, 2020).
Kegiatan demonstrasi yang  anarkis sangat merugikan kepentingan umum. Terhadap pelaku pelanggaran perbuatan anarkis tersebut dapat ditindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan secara  profesional,  proporsional  dan  nesesitas  (Priyantoko,  2017).  Polisi  melakukan  penanganan terhadap pelaku tindakan anarkis tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manusiawi. Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Fungsi Hukum Pidana ialah melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang, bersifat memaksa dan dikenakan ancaman  pidana bagi yang melanggarnya. Asas legalitas merupakan suatu asas dalam hukum pidana Indonesia sesuai pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana seseorang dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana apabila perbuatan yang dilanggar tersebut telah tertuang dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana Indonesia sebelumnya (Moeljatno, 1993).
Dari ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa pengrusakan fasilitas umum merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan  tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP yang mana perbuatannya dapat diancam de ngan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” (Andi, 2011). Dalam undang-undang tersebut sangat jelas memberikan kewenangan kepada Polisi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum. Proses penyidikan perkara terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum tersebut dapat dilakukan dengan prosedur penyidikan perkara biasa.
Implementasi  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pasal  170  ayat  1  tersebut  tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan pihak kepolisian. Dalam kenyataannya kepolisian hanya melakukan tindakan yang bersifat preventif semata, tindakan penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap pelaku atau peserta pengrusakan fasilitas umum pada unjuk rasa atau demonstrasi tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya tindakan anarkis yang mana pelaku atau peserta pengrusakan  fasilitas umum tidak mendapatkan  sanksi hukum. Padahal tindakan tersebut  jelas-jelas sudah melanggar aturan yang berlaku dan telah memenuhi prosedur penindakan pelaku anarkis saat demonstrasi.
Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis tersebut sangat diperlukan sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia lainnya. Keadilan merupakan prasyarat agar semua sistem yang manusia jalankan dapat berjalan dengan baik, terus menerus, dan berkelanjutan, menurut dasar negara bahwa keadilan ialah hak segala bangsa (Lestari & Bahmid, 2020). Keadilan itu bersifat universal yang artinya berlaku umum bagi setiap manusia(Sukiran, 2017). Dengan demikian tuntutan  akan  adanya  rasa  keadilan  harus  diwujudkan  demi  terwujudnya  ketertiban  di  tengah masyarakat(Alam, 2012).
Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu adanya unsur Kepastian Hukum yang mana hukum tidak boleh menyimpang dan harus ditegakkan dalam keadaan apapun, unsur Manfaat yaitu penegakan hukum tersebut harus bermanfaat dan berguna bagi

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  20  - 25
Eksistensi Polri dalam Penegakan  Hukum Sanksi Pidana  Pengrusakan  Fasilitas Umum  dalam Kebebasan  Mengeluarkan  Pendapat  di muka
Jefri Siregar
kehidupan masyarakat serta adanya unsur Keadilan yaitu memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dengan tanpa membeda-bedakan (Ansori, 2018).
Penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan pada kesadaran dan ketaatan hukum. Ketaatan hukum tersebut dapat terlihat dari adanya penghargaan dan kepatuhan manusia sebagai subyek hukum  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap norma – norma yang ada. Artinya ketaatan hukum berkaitan erat dengan adanya kesadaran hukum  dalam bentuk perilaku yang konkrit agar tercipta keserasian, ketertiban dan ketentraman(Rosana, 2014). Dengan berpatokan pada hal tersebut Kepolisian harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku anarkis yang merusak fasilitas umum sehingga hukum itu menjadi kenyataan ditengah-tengah masyarakat.

## Kendala Dalam Penegakan Sanksi Pengrusakan Fasilitas Umum
Beberapa kendala dalam Penegakan Sanksi Pengrusakan Fasilitas Umum:
1. Dimungkinkan akibat adanya penindakan hukum bagi pelaku perbuatan anarkis tersebut akan menimbulkan efek  negative  yang lebih parah sehingga Kepolisian mengedepankan aspek keamanan.
2. Kurangnya pemahaman anggota kepolisian dilapangan tentang prosedur penindakan pelaku anarkis saat demonstrasi dan proses penyidikan perkara penyampaian pendapat dimuka umum

## SIMPULAN
Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang memberikan penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam penyampaian pendapat di muka umum namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan semestinya dikarenakan mempertimbangkan situasional dan kurangnya pemahaman tentang prosedur penindakan pelaku anarkis dan proses penyidikan perkara penyampaian pendapat dimuka umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelia, A., & Irma, C. N. (2020). ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA POSTER AKSI UNJUK RASA RUU KUHP DAN RUU KPK DI MEDIA MASSA ONLINE. KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional , 2 (1), 13 – 20.
Alam, S. (2012). Upaya Non Penal terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpontesi Anarkis (Study Kasus pada Polresta Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum , 2 (2). Andi, H. (2011). KUHP dan KUHAP . Rineka Cipta.
Andrizal,  A.  (2018).  Demonstrasi  Mahasiswa  di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jurnal Hukum Respublica , 16 (1), 120 – 134. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1431 Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis , 4 (2), 148 – 163.
Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Khazanah  Hukum , 2 (3), 92 – 99. Juanda,  F.  Y.  A.,  Asrullah,  A.,  &  dewi  Pratiwi,  A.  (2020).  PERANAN  KEPOLISIAN  DALAM PENANGGULANGAN AKSI  UNJUK  RASA  ANARKIS  DI  WILAYAH  HUKUM  KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT. Jurnal Hukum Unsulbar , 3 (1), 16 – 24. Lestari, S., & Bahmid, B. (2020). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut untuk Melakukan Unjuk Rasa yang Berakibat Anarkis. Jurnal Pionir , 6 (2), 253 – 259.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  20  - 25
Majid, N. C. (2020). Hak warga negara dalam menyampaikan  pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998  dan Maqhasid  al-Syariah . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.
Lex Scientia Law Review , 2 (2), 189 – 198. Moeljatno. (1993). Asas - Asas Hukum Pidana Cet. 5 . PT Rineka Cipta.
Muslim.  (2015).  Upaya  Polres  Jayapura  Kota  dalam  Menangani  Demonstrasi  Anarkis  di  Kota Jayapura. Legal Pluralism , 5 (2), 202 – 226. Olivia, D.  (2020). HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. RIO LAW JURNAL , 1 (2). Pribadi, S. (2020). Polisi Hadir, Negara Hadir. Krtha Bhayangkara , 14 (1), 86 – 101. Priyantoko,  G.  (2017).  Penerapan Diskresi  Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk  Rasa. DE  LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 109 – 136.
Putra, I. P. A. Y. P., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Palu). Jurna Kolaboratif Sains , 1 (1), 1888 – 1902.
Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 1 (1), 1 – 25. https://doi.org/10.24042/TPS.V10I1.1600 Sabela,  A.  R.,  &  Pritaningtias, D.  W.  (2017).  Kajian  Freedom  of  Speech  and  Expression  dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di  Indonesia. Lex  Scientia  Law  Review , 1 (1), 81 – 92.
Saputra,  S.  (2019).  EFEKTIVITAS  PENGGUNAAN  KEKUATAN  OLEH  KEPOLISIAN  DALAM MENANGANI AKSI  UNJUK  RASA  ANARKIS  DI  KOTA  PADANG. UNES  Journal  of  Swara Justisia , 3 (3), 332 – 347. Sugiyono. (2013). Memahami  Penelitian Kualitatif . CV. Alfabeta. Sukiran. (2017). Peran Hukum dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Warta , 54 .