## URGENSI MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
Satria Darma
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: satriadarmamuhammad@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  eksplorasi,  bersifat  deskriptif analisis  dalam  menganalisa  data  sekunder  yang  berkaitan  masalah-masalah  tersebut. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  maqashid  terhadap  Teori  Perilaku  Ekonomi,  dapat  dilihat pada: Problem Ekonomi, Wants versus Needs, dan Mashlahah versus Utility.
Kata Kunci: Naqashid, Syariah, Ekonomi.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the urgency of Islamic maqashid in economic development. This research  uses  exploratory  study  method,  descriptive  analysis  in  analyzing  secondary  data related to these problems. The results show that maqashid on the Theory of Economic Behavior can be seen in: Economic Problems, Wants versus Needs, and Mashlahah versus Utility. Keywords: Maqashid, Sharia, Economy.

## A. PENDAHULUAN
Maqashid Syariah merupakan tema terpenting dalam kajian ushul fiqh. Fathi al- Daraini  dalam  buku Al-Fiqh  al-Islam  al- muqarin  ma’a  al-mazahib mengatakan bahwa  pengetahuan  tentang Maqashid Syariah merupakan  pengetahuan  yang utama  dan  memiliki  proyeksi  masa  depan dalam  rangka  pengembangan  teori  ushul fiqh.
Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad, artinya jalan yang lurus atau juga  keadilan  (‘Asyur,  2001a).  Adapun Syariah ,  secara  bahasa  diartikan  sebagai jalan atau sumber air
Sedangkan Syariah ¸ merupakan bentuk subyek  dari  akar  kata “syara’a” yang artinya  adalah  ’jalan  menuju  sumber  air sebagai sumber kehidupan(‘Izzuddîn, 1996).  Menurut  terminology, Syariah adalah  jalan  yang  ditetapkan  Tuhan  yang membuat  manusia  harus  mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia  dan  akhirat.  Sedangkan  menurut Manna  al-Qathan  yang  dimaksud  dengan Syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan  bagi  hamba-hambanya  baik yang  menyangkut  akidah,  ibadah,  akhlak, maupun muamalah.
Sedangkan Maqashid Syariah sebagai  sebuah  ilmu  mempunyai  definisi yang bermacam-macam. Bahkan Imam al- Syathibi  yang  dianggap  sebagai  bapak Maqashid ,  tidak  memberikan  batasan definisi  yang  jelas.  Namun  dari  beberapa pokok  pikirannya,  pengertian Maqashid Syariah dapat  disimpulkan  sebagai  ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan  dunia  dan  akhirat  bagi manusia  berdasarkan  pada  aturan-aturan tertentu  sehingga  dengannya  seseorang akan  menjadi  hamba  Allah  baik  secara sadar ( ikhtiyâran ) maupun terpaksa
( idhtirâran )(‘Izzuddîn, 1996).
Maqashid Syariah tidak saja menjadi  faktor  yang  paling  menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi Islam  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia,  tetapi  juga  lebih  dari  itu, Maqashid  Syariah dapat  memberikan dimensi  filosofis  dan  rasional  terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan  dalam aktivitas  ijtihad ekonomi Syariah kontemporer.
Dari  paparan  di  atas,  maka  dalam artikel  ini  akan  diuraikan  kajian  tentang urgensi maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi syariah.

## B. LANDASAN TEORITIS
Maqashid berasal  dari  bahasa  arab دصاقم  ( Maqashid )  yang  merupakan  bentuk jamak  dari  kata  دصقم  ( maqshad ),  yang
bermakna  maksud,  sasaran,  prinsip,  niat, tujuan, tujuan akhir(Fauzia & Riyadi, 2015) Maqashid hukum  Islam  adalah  sasaran- sasaran  atau  maksud-maksud  dibalik hukum itu(‘Asyur, 2001a).
Bagi  sejumlah  teoretikus  hukum Islam, Maqashid adalah pernyataan alternatif  untuk  حلاصم  ( mashalih )  atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya,
‘Abdul  Malik  al-Juwaini  (w.478  H/1185 M),  salah  seorang  kontributor  paling  awal terhadap  teori Maqashid menggunakan istilah al-Maqhasid dan al-Mashalih  al- ‘Ammah (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian (Auda, n.d.).
Ibnu ‘Asyur sendiri hanya mendefinisikan Maqashid al-tasyri‘  al- ‘âmmah ,  yaitu  makna  dan  hikmah  yang dimiliki syâri‘ (pembuat syariat), diketahui melalui  pengamatan  terhadap  seluruh  atau sebagian  besar  keadaan  pensyariatan dimana  pengamatan  tersebut  tidak  hanya terbatas pada satu jenis hukum syariat saja. Beliau  juga  menambahkan  karena  definisi ini  relatif  umum,  maka  ia  mencakup  juga sifat dan tujuan umum syariat, pengertian- pengertian  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari proses  pensyariatan,  serta  makna  akan hikmah-hikmah  yang  tidak  tampak  pada satu jenis hukum, akan tetapi tampak jelas pada jenis hukum lainnya (‘Asyur, 2001b). Yang  perlu  dicatat,  bahwa  definisi  ini dimaksudkan  hanya  pada  satu  jenis
Maqashid saja,   yaitu  al- Maqashid al- ‘âmmah sehingga tidak mencakup pengertian Maqashid secara umum (‘Izzuddîn, 1996).
Jadi,  dari  defenisi  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid  Syariah adalah  tujuan  segala ketentuan  Allah  yang  disyariatkan  kepada umat  manusia  (Umar,  2007)  tujuan-tujuan ajaran  Islam,  atau  dapat  juga  dipahami sebagai  ’tujuan-tujuan  pembuat  syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran syari’at Islam.’
Sayf   al-Din  Abu  al-Hasan  Ali  bin Abi bin Muhammad al-Amidi mengatakan Maqashid  Syariah adalah  tujuan Syariah yang  mendatangkan  kemaslahatan  atau menolak  kemafsadatan  atau  kombinasi keduanya. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan Maqashid  Syariah adalah tujuan-tujuan  yang  dikehendaki  oleh  nash dari  segala  perintah,  larangan,  kebolehan dan yang ingin direalisasikan oleh hokum- hukum juz’iyah dalam  kehidupan  orang- orang  mukallaf,  baik  secara  personal, keluarga,  kelompok  dan  umat  secara keseluruhan. Sedangkan menurut Al-‘iz bin ‘Abd  al-Salam, Maqashid  Syariah adalah mendatangkan  manfaat  dan  menolak mafsadat.    Thahir  Ibn  ‘Asyur  berpendapat bahwa Maqashid  Syariah adalah  disiplin keilmuan  yang  mandiri.  Semua  hokum Syariah tentu  mengandung  maksud  dari syari’,  yaitu  hikmah,  kemaslahatan  dan
manfaaat dan bahwa tujuan umum Syariah adalah  menjaga  keteraturan  umat  dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka.
Terlepas  dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan Maqashid  Syariah ,  para  ulama  ushul sepakat  bahwa Maqashid  Syariah adalah tujuan-tujuan  akhir  yang  harus  terealisasi dengan diaplikasikannya syari’ah.
Maqashid  Syariah ini  bias  jadi  berupa Maqashid  Syariah  al-‘ammah yakni  yang meliputi  semua  aspek Syariah ,  atau
Maqashid  Syariah  al-khashshah yang dikhusukan  pada  satu  bab  dari  bab-bab syari’ah  yang  ada,  seperti Maqashid Syariah pada  bidang  ekonomi,  hokum keluarga  dan  lain-lain,  atau  juga  berupa Maqashid Syariahal-juz’iyah yang meliputi setiap  hokum  syara’  seperti  kewajiban sholat,diharamkan zina dan lain sebagainya. Sebagai tujuan akhir
Syariah , Maqashid Syariah seharusnya menduduki  posisi  penting  sebagai  ukuran atau  indikator  benar  tidaknya  suatu ketentuan hukum.Dengan kata lain menentukan  hukum  yang  benar  haruslah melalui  pemahaman Maqashid  Syariah yang baik.
Dalam  pandangan  Syathibi,  Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan  menghindari  kemadaratan  ( jalbul mashalih wa dar’ul mafasid ), baik di dunia maupun  di  akhirat.  Aturan-aturan  dalam
syari’ah  tidaklah  dibuat  untuk  syari’ah  itu sendiri,  melainkan  dibuat  untuk  tujuan kemaslahatan  (Ad-Daraini,  1975)  Sejalan dengan  hal  tersebut,  Muhammad  Abu Zahrah  juga  menyatakan  bahwa  tujuan hakiki  Islam  adalah  kemaslahatan.  Tidak ada  satu  aturan  pun  dalam  syari’ah  baik dalam al-Qur’an dan Sunnah melainkan di dalamnya  terdapat  kemaslahatan  (Zahrah, 1958) Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  serangkaian  aturan  yang  telah digariskan oleh Allah dalam syari’ah adalah untuk  membawa  manusia  dalam  kondisi yang  baik  dan  menghindarkannya  dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang  buruk,  tidak  saja  di  kehidupan  dunia namun juga di akhirat.
Abu  Hamid  al-Ghazaly  (w.  505 H/1111  M)  mengelaborasi  klasifikasi Maqashid , yang ia masukan dalam kategori kemaslahatan  mursal  (al-Mashalih  al- Mursalah),  yaitu  kemaslahatan  yang  tidak disebut  secara  langsung  dalam  nas  (teks suci)  Islam  (Auda,  n.d.).  Fakhr  al-Din  al- Razi (w. 606 H/1209 M) dan Al-Amidi (w. 631  H/1234  M)  mengikuti  terminologi  al- Ghazaly.
Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M)  mendefinisikan  kemaslahatan  sebagai apa  yang  memenuhi  tujuan  sang  Pembuat Syariah (al-Syari’),  yaitu  Allah  Swt.
Kemudian  al-Qarafi  (w.  1285  H/1868  M) mengaitkan  kemaslahatan  dan Maqashid
dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: “Suatu  maksud  tidak  sah  kecuali  jika mengantarkan pada pemenuhan
kemaslahatan atau menghindari
kemudaratan”(Al-Qarafi,
1994) Ini
beberapa contoh yang menunjukan kedekatan  hubungan  antara  kemaslahatan dan Maqashid dalam  konsepsi  ushul  fiqh (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori Maqashid berkembang).

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian  kepustakaan  (library  research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan  data-data  dan  karya  tulis ilmiah  yang  berkaitan  dengan  obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan  permasalahan  yang  pada dasarnya  tertumpu  pada  kajian  kritis  dan secara  mendalam  terhadap  bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku- buku  dan  karya-karya  ilmiah  yang berkaitan  dengan  pencatatan  transaksi, akuntansi syariah, serta dalil-dalil penunjang lainnya.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Sejarah Perkembangan Maqashid

## Syariah
Sejarah  ide  tentang Maqashid al- Syariah atau  tujuan-tujuan  atau  maksud yang  mendasari  perintah  al-Qur’an  dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi  Muhammad  Saw.  Sebagaimana diriwayatkan  dalam  sejumlah  peristiwa. Salah  satu  contoh  paling  populer  adalah hadits yang bersilsilah banyak (mutawatir) tentang  salat  asar  di  Bani  Quraizhah, 1 di mana Rasulullah Saw mengutus
sekelompok sahabat ke Bani Quraizhah dan memerintahkan
mereka untuk melaksanakan  salat  asar  di  sana(Al- Bukhari,  1986).  Namun  yang  terjadi  batas waktu  salat  asar  hampir  habis  dan  para sahabat  tiba  di  Bani  Quraizhah.  Lalu  para sahabat  terbagi  menjadi  pendukung  dua pendapat  yang  berbeda:  pendapat  pertama bersikukuh  salat  Asar  di  Bani  Quraizhah dengan  konsekuensi  apapun  yang  terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh salat Asar  diperjalanan  (sebelum  waktu  salat Asar habis).
Rasionalisasi  di  balik  pendapat yang  pertama  adalah  bahwa  perintah Rasulullah Saw itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan salat Asar
1 Sekitar tahun ke-7 H. Lokasinya beberapa mil dari Madinah.
di Bani Quraizhah, sedangkan rasionalisasi pendapat  kedua  adalah  ‘maksud/tujuan’ perintah  Rasulullah  Saw  adalah  meminta para  sahabat  bergegas  menuju  Bani Quraizhah dan bukan ‘bermaksud’ menunda  salat  Asar  hingga  habis  waktu salat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir Rasulullah  sebagaimana  para  fakih  dan ulama, menunjukan kebolehan dan kebenaran kedua sedut pandang di atas.
Satu-satunya  ulama  yang  tidak setuju dengan para sahabat yang mengerjakan salat di perjalanan adalah Ibn Hazm al-Zhahiri (seorang fakih terkemuka madzhab  leteralis  atau  zahiri),  yang menulis bahwa kelompok Sahabat tersebut seharusnya mengerjakan salat Asar setelah sampai  di  Bani  Quraizhah,  sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahkan setelah tengah  malam  sekalipun  (Hazm  &  Al- Muhalla, n.d.).
Contoh di atas memeberikan ilustrasi  ungkapan  sejara  awal  konsep- konsep Maqashid al- Syariah dalam aplikasi hukum  Islam  dan  implikasi  yang  muncul akibat memberikan kedudukan fundamental  pada Maqashid sudah  ada sejak zaman Rasulullah dan para Sahabat.
2. Penerapan Maqashid Syariah

## dalam Ekonomi Syariah
Berikut ini akan ditampilkan contoh aplikasi Maqashid asy- Syariah dalam wilayah  ekonomi.  Misalnya  persoalan investasi  dan  bagi  hasil.  Dalam  kajian ekonomi  Islam  ada  dua  model  bagi  hasil yang  berkembang,  yaitu  al-  musyarakah dan al-mudharabah. Kedua model ini sama- sama diperbolehkan (mubah). Yang disebutkan pertama adalah kerjasama antar dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  dimana  masing-masing  pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.  Sedangkan    yang    disebutkan terakhir    adalah    akad    kerjasama    usaha antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama (shahibul  maal)  menyediakan  seluruh modal,  sedangkan  pihak  lain  menjadi pengelolah.
Al-mudharabah atau  investasi  satu orang  menarik  untuk  dicermati.  Dalam dataran  teoritis, mudharabah ini  hasil usahanya  akan  dibagikan  berdasarkan nisbah  yang  disepakati  (Rusyd,  2002). Sedangkan  kerugian  usaha  yang  tidak disebabkan  kelalaian  pihak  pengelolah dana  akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh penyedia  dana  (investor).  Mudharabah merupakan  salah  satu  produk  yang ditawarkan dalam perbankan syari‟ah.
Dalam  kasus-kasus  tertentu  yang merupakan  sektor  ekonomi  rakyat  seperti pertanian  yang  mungkin  keuntungannya hanya  6%  setahun,  khususnya  konteks Indonesia, bagi hasil ini akan membantu di sektor pertanian yang memang memerlukan subsidi  pemerintah.  Namun,  dalam  kasus investasi  khusus  dimana  pemilik  modal dapat  menetapkan  syarat  tertentu  yang harus  dipenuhi  bank,  misalnya  modal disyaratkan  untuk  diinvestasikan  pada usaha real estate yang memiliki keuntungan 36%  setahun seperti yang terjadi di Timur Tengah,  maka  bagi  hasil  akan  menjadi eksploitasi pemilik modal dalam bisnis ini (Muhajir,  n.d.).  Misalkan  orang  kaya  di negara-  negara  dengan  ekonomi  kuat  di dunia  akan  bersedia  masuk  ke  Indonesia untuk  investasi  real  estate.  Dengan demikian,  berarti  pemerintah  Indonesia membiarkan  modal  nasional  tersisihkan dari  sektor  yang  sangat  menguntungkan. Dalam  konteks  seperti  ini,  para  ekonom Islam  harus  melakukan  riset  sejauh  mana telah terjadi kesewenang-wenangan. Pertimbangan  prinsip  keadilan  dalam berusaha yang merupakan prinsip dasarnya, pada usaha ini tidak dilanggar. Begitu juga pada  asas  usaha  yang  bebas  bunga  juga tidak  dilangggar.  Namun,  jika  bagi  hasil yang merupakan kesepakan investor dengan  pemerintah  yang  36%  keuntungan itu dibagi sama jelasnya tidak memberikan kemaslahatan  bagi  umat,  karena  kekayaan
yang  hanya  berputar  pada  pemilik  modal dalam jumlah yang sangat besar.
Pada  dasarnya,  menjalankan  bisnis apapun dengan model mudharabah diperbolehkan  namun  apabila  sebagian besar  investor  hanya  membidik  bidang- bidang ekonomi yang berkeuntungan besar tentunya, dalam batas- batas tertentu, tidak membawa kemaslahatan bagi perkembangan usaha  kecil. Karena dalam etika ekonomi Islam kekayaan tidak boleh beredar  di  kalangan  orang  kaya  saja. Kemudian  ekonomi  Islam  menjunjung nilai-nilai  yang  memungkinkan  kaum mukmin  bukan  saja  menikmati  hal-hal duniawi, tetapi juga menghasilkan kemakmuran  masyarakat  dan  kemajuan perekonomian. Dengan kata lain, ekonomi dijadikan  alat  bukan  tujuan.  Dengan demikian,  sekalipun  model mudharabah diperbolehkan  dalam  ekonomi  Islam, namun  harus  ada  riset-riset  lebih  jauh lagi dalam  tataran  penerapan.  Apakah  ada penyimpangan, ketidaksesuaian atau kesewenang-  wenangan.  Sehingga  secara konseptual  bukan          akad  yang dipermasalahkan tetapi kemungkinan adanya penyimpangan, kesewenang- wenangan dan ketidakadilan yang menjadi pertimbangan.
Contoh  lain  penerapan Maqashid syari‟ah   dalam   kegiatan   ekonomi  adalah dengan  memaknai  ulang  kemaslahatan manusia  sebagai  kebutuhan  manusia.  Ada
lima  kebutuhan  manusia,  yaitu  kebutuhan agama, kebutuhan jiwa, kebutuhan menjaga keturunan,  kebutuhan akal,  dan  kebutuhan menjaga harta. Misalnya kebutuhan dalam kontek  ekonomi  disebutkan  bahwa  ada kebutuhan dharuriyah dalam melaksanakan  ibadah,  yaitu  perlengkapan ibadah yang minimal, sedangkan tambahan dengan  segala  macam  aksesoris  ibadah merupakan kebutuhan hajjiyah dan tahsiniyah .  Peran  produsen  Islam  adalah membidik  peluang-peluang  ini  untuk dijadikan  sebagai  lahan  bisnis  yang  baik. Kebutuhan  menjaga  jiwa  diwujudkan dalam  bentuk  pemenuhan  kebutuhan pangan,  sandang,  dan  papan.  Kebutuhan paling minimal untuk tiga jenis kebutuhan tersebut  merupakan  kebutuhan dharuri . Sedangkan  tambahan  kebutuhan  yang menjamin hidup lebih baik adalah kebutuhan hajiyyah dan kebutuhan tahsiniyyah ,  yang  menjamin  kehidupan lebih mudah.
Contoh  lainnya  adalah  pelarangan usaha  spekulasi  valas  karena  mashlahah amah.  Usaha  spekulatif  adalah  bentuk usaha  yang  pada  hakikatnya  merupakan gejala  untuk  membeli  sesuatu  barang (komoditi) dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu yang lain.  Seseorang  yang  melakukan  kegiatan spekulatif  dalam  perdagangan  biasanya berharap kepada terjadinya fluktuasi harga
yang  tinggi  di  pasar.  Apabila  harga  masa depan (future price) diharapkan lebih tinggi daripada  harga  sekarang,  maka  para pembeli spekulatif membeli suatu komoditi dengan  maksud  menjualnya  dengan  harga yang  lebih  tinggi  di  kemudian  hari. Demikian  juga  sebaliknya  apabila  harga masa depan (future price) diharapkan lebih rendah  dari  harga  sekarang,  para  spekulan akan menjualnya sekarang untuk menghidarkan  penjualan  pada  harga  yang lebih rendah nantinya.
Islam  melarang  praktek  spekulasi ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Al- Hadist bahwa Nabi SAW berkata: “Barang siapa  menumpuk  persediaan  gandum  di masa kekurangan (dengan maksud memperoleh keuntungan kelak), ia berdosa besar.
Perdagangan  valuta  asing  dapat dianalogikan  dan  dikategorikan  dengan pertukaran  antara  emas  dan  perak  atau dikenal  dalam  terminologi  fiqih  dengan istilah  (sharf)  yang  disepakati  para  ulama tentang  keabsahannya.  Perdagangan  valas menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian  suatu  negara,  anta  lain menimbulkan  ketidak  stabilan  nilai  tukar mata  uang.  Sehingga  menggusarkan  para pengusaha  dan  masyarakat  umum,  malah kegiatan jual beli valas cendrung mendorong  jatuhnya  nilai  mata  uang, karena  para  spekulah  sengaja  melakukan
rekayasa  pasar  agar  nilai  mata  uang  suatu negara berfluktuasi secara tajam.
Termasuk juga  larangan dumping (siyasah ighraq)  dalam  penjualan  suatu  produk. Menurut  kamus  lengkap  perdagangan Internasional,  dumping  adalah  penjualan suatu  komoditi  di  suatu  pasar  luar  negeri pada  tingkat  harga  yang  lebih  rendah  dari yang nilai  yang wajar, biasanya di anggap sebagai  tingkat  harga  yang  lebih  rendah daripada  tingkat  harga  pasar  domestiknya atau di Negara ketiga.
Menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan  barang  di  pasaran  luar  negeri denga  jumlah  banyak  dengan  harga  yang murah  sekali  dengan  tujuan  agar  harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar  negeri  dan  dapat  menguasai  harga kembali.
Praktik dumping merupakan praktik yang  tidak  fair,  karna  bagi  Negara pengimpor praktek dumping akan menimbulkan  kerugian  bagi  dunia  usaha atau  industry  barang  sejenis  dalam  negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor  yang  harganya  jauh  lebih murah  daripada  barang  dalam  negeri  akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing,  sehingga  pada  akhirnya  akan mematikan  pasar  barang  serta  bankrutnya perusahaan dalam negeri.
Dumping merupakan praktek dagang  yang  dapat  merusak  mekanisme pasar.  Ada  berbagai  macam  akibat  yang ditimbulkan  dari  praktek  dumping  ini, antara  lain  adalah  produk  barang  sejenis dalam  negeri  kalah  bersaing  karena  harga produk  impor  tersebut  jauh  lebih  murah dibandingkan dengan harga produk barang sejenis  yang  ada  di  Negara  domestic, pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  secara besar-besaran  karena  perusahaan  dalam negeri harus menghemat biaya opersionalnya  agar  dapat  bersaing  dengan barang-barang impor yang harganya murah tersebut,  dan  yang  lebih  parah  lagi  adalah tutupnya  perusahaan  dalam  negeri  akibat produksinya  terus  menurun  dan  barang- barangnya  tidak  laku  di  pasaran.  Itulah yang  menjadikan  alasan  agama  islam melarang praktek dumping dalam kegiatan ekonomi,  karna  mengakibtkan  timbulnya mudharat  dan  hilangnya  maslahat  di masyarakat luas.

## E. KESIMPULAN
Maqashid  syariah adalah  tujuan segala  ketentuan  Allah  yang  disyariatkan kepada umat manusia, tujuan-tujuan ajaran Islam,  atau  dapat  juga  dipahami  sebagai ’tujuan-tujuan  pembuat  syari’at  (Allah) dalam menggariskan ajaran syari’at Islam.’
Sejarah  ide  tentang Maqashid al- Syariah atau  tujuan-tujuan  atau  maksud yang  mendasari  perintah  al-Qur’an  dan
Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad Saw.
Imam  al-Syathibi  adalah  Bapak Maqashid Syariah pertama  sekaligus peletak  dasarnya.  Namun  itu  tidak  berarti bahwa  sebelum   beliau,  ilmu Maqashid tidak  ada.  Imam  al-Syathibi  lebih  tepat disebut  orang  pertama  yang  menyusunnya secara sistematis.
Kajian Maqashid bisa  dijadikan sebagai petunjuk penting untuk merumuskan  kaidah-kaidah  qath‘iy  guna menuntaskan  perselisihan  pendapat  yang muncul  dari  perbedaan  waktu  dan  tempat, sehingga segala bentuk fanatisme madzhab bisa  diminimalisir  serta  disikapi  secara obyektif.
Implikasi Maqashid terhadap  Teori Perilaku  Ekonomi,  dapat  dilihat  pada: Problem  Ekonomi,  Wants versus Needs, dan Mashlahah versus Utility.

## F. DAFTAR PUSTAKA
‘Asyur, T. I. (2001a). Maqashid al-Syariah al-Islamiyah . Daral-Nafais.
‘Asyur, T. I. (2001b). Maqashid al-Syariah al-Islamiyah . Daral-Nafais.
‘Izzuddîn,  B.  Z.  (1996). al-Maqâshid  al- ’Âmmah  li  al-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah
(1st ed.). Dar al-Shafwah.
Ad-Daraini,  F.  (1975). al-Manahij  al- Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al- Tasyri . Dar al-Kitab al-Hadis.
Al-Bukhari, M. (1986). al-Shahih (3rd ed.).
Dar Ibn Katsir.
Al-Qarafi, S. al-D. (1994). al-Dzakirah (5th ed.). Dar al-‘Arab.
Auda, J. (n.d.). Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah .
Fauzia,  I.  Y.,  &  Riyadi,  A.  K.  (2015).
Prinsip Dasar Ekonomi Islam .
Prenada.
Hazm, A. I., & Al-Muhalla. (n.d.). Lajnah Ihya al-Turats al-‘Arabi (3rd ed.). Dar
al-Afaq.
Muhajir, N. (n.d.). Filsafat Ilmu Kualitatif
&  Kuantitatif  untuk  Pengembangn
Ilmu dan Penelitian (III).
Rusyd,  I.  (2002). Bidayatul  Mujtahid:
Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid,  alih bahasa  Imam  Ghazali  Said  dan Achmad Zaidun . Pustaka Amani.
Umar,  H.  (2007). Nalar  Fiqh .  Gaung
Persada.
Zahrah,  M.  A.  (1958). Ushul  al-Fiqh .  Dar al-Fikr al-‘Arabi.