Refika Nurul Aini , Ria Rosiandini , Patricia Angelica, Adelia Fitri Kusumadewi, Nathaniella Jovanka Asmara Adi Putri , Rosella Audhea Oviola , Hanum Putri Cahyaningrum , Dian Herawati : Legalistas Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis...
Refika Nurul Aini 1 , Ria Rosiandini 2 , Patricia Angelica 3 , Adelia Fitri Kusumadewi 4 , Nathaniella Jovanka Asmara Adi Putri 5 , Rosella Audhea Oviola 6 , Hanum Putri Cahyaningrum 7 , Dian Herawati 8 * 1,2,3,4,5,6,8 Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada 7 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping *E-mail: 8 dian.herawati@ugm.ac.id

## Abstract
The implementation of electronic medical records at PKU Muhammadiyah Gamping Hospital requires the use of electronic signatures as proof of validity. The purpose of this study was to determine the validity of the use of electronic signatures in electronic medical records at PKU Muhammadiyah Gamping Hospital. This type of research uses a qualitative method of literature study and field observations from 18 July to 13 August 2022. The data collection methods are interviews and field observations. The type of electronic signature used by PKU Muhammadiyah  Gamping  Hospital  is  an  uncertified  electronic  signature  in  the  form  of  a  barcode.  This  type of signature was chosen because it makes it easier for health workers to complete medical record files and the manufacturing process is relatively easier and affordable. Currently, the regulation that is used as a reference in the use of electronic signatures on electronic medical records at PKU Muhammadiyah Gamping Hospital is Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the data analysis carried out, the electronic signature used at PKU Muhammadiyah Gamping Hospital is legal in the eyes of the law because it is in accordance with Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
Keywords : Electronic Signature, Legality, Electronic Medical Record.

## Abstrak
Implementasi rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping mengharuskan penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bukti keabsahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka dan observasi lapangan pada tanggal 18 Juli hingga 13 Agustus 2022. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan. Jenis tanda tangan elektronik yang digunakan RS PKU Muhammadiyah Gamping adalah tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi berupa barcode . Jenis tanda tangan ini dipilih karena mempermudah tenaga kesehatan dalam melengkapi berkas rekam medis serta proses pembuatannya yang relatif lebih mudah dan terjangkau. Saat ini regulasi yang dijadikan acuan dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah gamping adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, tanda tangan elektronik yang digunakan di RS PKU Muhammadiyah Gamping telah sah dimata hukum karena telah sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Legalitas, Rekam Medis Elektronik.

## PENDAHULUAN
Menurut PERMENKES RI Nomor 24 Tahun 2022, rekam medis adalah dokumen yang berisikan
data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.

## Legalitas Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis di RS PKU Muhammadiyah Gamping
Penyelenggaraan pencatatan rekam medis dalam praktiknya memiliki 6 kegunaan, yaitu: 1) administration , yaitu data/informasi yang dihasilkan rekam medis dapat digunakan manajemen untuk melaksanakan fungsinya guna pengelolaan berbagai sumber; 2) legal , yaitu alat bukti hukum yang dapat melindungi hukum terhadap pasien dan provider kesehatan; 3) financial , yaitu jenis dan jumlah kegiatan pelayanan yang tercatat dalam formulir rekam medis dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan sarana pelayanan kesehatan dan menghitung biaya yang harus dibayar pasien; 4) research , yaitu data penyakit yang telah dicatat ke dalam dokumen rekam medis dapat dilakukan penelusuran guna kepentingan penelitian; 5) education , yaitu para mahasiswa atau pendidik atau peneliti dapat belajar dan mengembangkan ilmunya dengan menggunakan dokumen rekam medis; dan 6) documentation , yaitu rekam medis sebagai dokumen karena memiliki sejarah rekam medis seseorang (Is, 2015 dalam Cahyani dan Astutik, 2019).
Rekam medis dapat berupa rekam medis manual dalam bentuk tulisan atau rekam medis elektronik dalam bentuk transkrip untuk setiap pasien dan disimpan di Fasyankes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2020 dalam Fitriyah et al., 2022).
Menurut PERMENKES RI Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Ditinjau dari aspek legal, rekam medis perlu keabsahan agar dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Menurut PERMENKES RI Nomor 24 Tahun 2022 pada pasal 31, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini digunakan sebagai alat
verifikasi  dan  autentifikasi  dalam  pencatatan  dan pendokumentasian informasi klinis.
Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2016, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut, data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Indonesia telah mempunyai regulasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga penggunaan transaksi elektronik wajib mengindahkan ketentuan tersebut. Rekam medis elektronik yang merupakan perwujudan dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rekam medis, menjadikannya harus tunduk pada ketentuan tersebut (Cahyani  dan Astutik, 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan regulasi terkait tanda tangan elektronik di rumah sakit maupun regulasi terkait pelaksanaan Rekam Medis Elektronik (RME).
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 12 No. 1, Maret 2024 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed) , DOI: 10.33560/jmiki.v12i1.536
Refika Nurul Aini , Ria Rosiandini , Patricia Angelica, Adelia Fitri Kusumadewi, Nathaniella Jovanka Asmara Adi Putri , Rosella Audhea Oviola , Hanum Putri Cahyaningrum , Dian Herawati : Legalistas Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis...

## METODE
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain etnologi. Penelitian dilaksanakan di RS PKU Muhammadiyah Gamping pada tanggal 18 Juli hingga 13 Agustus 2022. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan. Proses wawancara dilakukan dengan 2 responden yaitu Kepala Unit Kerja Rekam Medis dan Staf Electronic Data Processing (EDP) RS PKU Muhammadiyah Gamping. Wawancara menggunakan 9 pertanyaan sebagai dasar dalam memperoleh data. Pertanyaan tersebut kemudian berkembang dan bertambah seiring diperolehnya data dari narasumber. Peneliti juga melakukan observasi terhadap berkas rekam medis serta mekanisme pemberian tanda tangan elektronik melalui aplikasi rekam medis elektronik. Data hasil wawancara yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti.

## HASIL
RS PKU Muhammadiyah Gamping mulai meng- gunakan tanda tangan elektronik sejak 2018 bersamaan dengan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME). Penggunaan tanda tangan elektronik dilatarbelakangi oleh dianjurkannya penggunaan tanda tangan elektronik pada Rekam Medis Elektronik (RME) oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Proses pembuatan tanda tangan elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping dilakukan oleh petugas Electronic Data Processing (EDP). RS PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan tanda tangan elektronik berupa barcode yang pembuatannya diawali dengan pemberian kode akses untuk setiap dokter, kemudian kode akses tersebut akan diolah sebagai tanda tangan elektronik berupa barcode .
RS PKU Muhammadiyah Gamping memiliki pengalaman di pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan rekam medis pasien sebagai bukti catatan medis. Terkait tanda tangan elektronik yang digunakan dalam formulir sebagai aspek legalitas tidak dipermasalahkan dalam pengadilan dan dianggap sah untuk digunakan sebagai bukti legal berkas rekam medis tersebut.

## PEMBAHASAN
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa Rekam Medis termasuk dalam alat bukti sah berupa surat. Rekam Medis memberikan gambaran terhadap diagnosa, tindakan dan pemberian obat- obatan yang diberikan dokter kepada pasiennya. Namun, dalam peraturan yang tertuang dalam KUHAP jelas tertulis bahwa alat bukti yang diakui berupa surat. Maka dari itu, diperlukan adanya rekam  medik  yang  berbentuk  fisik  yang  di  tanda tangani oleh dokter (baik tanda tangan manual maupun elektronik) yang melakukan pemeriksaan riwayat penyakit yang bersangkutan.
Pemilihan tanda tangan barcode sebagai tanda tangan elektronik yang digunakan di RS PKU Muhammadiyah Gamping karena penggunaannya pada sistem yang lebih mudah. Barcode akan menyimpan data identitas tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Beberapa manfaat lain yang dirasakan yaitu mempermudah tenaga kesehatan dalam melengkapi berkas rekam medis. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kelengkapan berkas rekam medis pasien serta meningkatkan aspek efektivitas dan efisiensi  pelayanan  di  RS  PKU  Muhammadiyah Gamping.
Selain itu, tanda tangan berbentuk barcode relatif lebih mudah digunakan karena tidak membutuhkan peralatan khusus. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa keuntungan yang didapatkan atas implementasi tanda tangan elektronik pada rekam medik elektronik yakni proses penggunaannya yang mudah dan cepat, serta mengurangi biaya media kertas dan tinta pencetakan maupun biaya untuk mengarsipkan dokumen hardcopy (Amir, 2019).
Dalam implementasi tanda tangan elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping juga terdapat kendala yang dihadapi yaitu sulitnya tanda tangan elektronik untuk diterima di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini dikarenakan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan belum menggunakan sistem yang mendukung penggunaan tanda
tangan elektronik. Hal ini dialami oleh RS PKU Muhammadiyah Gamping pada awal penggunaan tanda tangan elektronik pada RME. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan sistem yang digunakan, tanda tangan elektronik dapat diterima di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
Menurut Amir (2019), penggunaan tanda tangan elektronik juga memiliki kelemahan seperti perlu adanya biaya tambahan untuk menandatangani dokumen elektronik, misalnya dari penyedia layanan certificate authority untuk layanan tersebut serta perlunya awareness kepada user untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah di tanda tangani digital dalam media yang aman. User yang dimaksud adalah tenaga IT yang dipekerjakan secara legal dalam menyimpan dokumen asli di media elektronik rumah sakit/klinik yang aman agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Meskipun tanda tangan elektronik digunakan sebagai penguat aspek legal suatu berkas Rekam Medis Elektronik, dasar hukum yang mengatur tentang tanda tangan elektronik pada berkas Rekam Medis Elektronik tersendiri belum ada. Maka dari itu, RS PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan penggunaan RME bertanda tangan elektronik.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi lapangan, penerapan penggunaan tanda tangan elektronik pada berkas rekam medis di RS PKU Muhammadiyah Gamping telah sesuai dengan keenam syarat tersebut.

## SIMPULAN
Sejak 2018 hingga saat ini, RS PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) bertanda tangan elektronik sebagai bukti dokumen pelayanan kesehatan terhadap pasien. Tanda tangan elektronik yang digunakan RS PKU Muhammadiyah Gamping sebagai alat pengesahan formulir elektronik di Rekam Medis Elektronik (RME) berbentuk barcode .
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, tanda tangan elektronik berupa barcode yang digunakan di RS PKU Muhammadiyah Gamping telah sah dimata hukum karena telah sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak  tersertifikasi  pada  berkas  rekam  medis berpotensi adanya kelemahan pada keamanan data. Seiring dengan berkembangnya pelayanan di RS Muhammadiyah Gamping, maka diperlukan perubahan jenis tanda tangan elektronik menjadi tanda tangan elektronik tersertifikasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh civitas Akademika Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, serta teman sejawat Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, N. (2019). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik. Jurnal Hukum Kesehatan (SOEPRA), 5 (2).
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 12 No. 1, Maret 2024 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed) , DOI: 10.33560/jmiki.v12i1.536
Refika Nurul Aini , Ria Rosiandini , Patricia Angelica, Adelia Fitri Kusumadewi, Nathaniella Jovanka Asmara Adi Putri , Rosella Audhea Oviola , Hanum Putri Cahyaningrum , Dian Herawati : Legalistas Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis...
Cahyani, Prilian dan Astutik. (2019). Per- tanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Rekam Medis Elektronik dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Hukum Kesehatan (SOEPRA), 5 (2).
Fitriyah, Y. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Implmentasi Tanda Tangan Digital Untuk Autentikasi Dokumen Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta. Journal of Information Systems for Public Health, 7 (2), 53-68.
Konsil Kedokteran Indonesia. (2020). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Indonesia. Berita RI Tahun 2020 Nomor 428. Sekretaris Konsil
Kedokteran. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran RI Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran RI Tahun 2019 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.
Permenkes R.I. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Jakarta.