## RESEARCH ARTICLE

## J. Islamic Pharm. Online ISSN: 2527-6123
Volume 7 (1) 2022; p24-36 DOI: 10.18860/jip.v7i1.14739

## Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Masyarakat Muslim di Kabupaten Magetan Terhadap Obat Halal
Nurista Safa Normasilla 1* , Abdul Hakim 1 , Hajar Sugihantoro 1
1 Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
*Corresponding Author. E-mail: nuristasafa18@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia is a country that has the largest Muslim population in the world. Therefore the concept of the halalness of products is very crucial in Indonesia. The existing Law of Guaranteed Halal Products will guarantee the halalness of products circulating in the community. However, in reality the number of halal drugs circulating in the community is still small, thus affecting the level of consumption awareness and public buying interest in halal drugs. The level of community awareness is related to the level of knowledge, perceptions, and attitudes of the community towards halal drugs. The high level of knowledge, perceptions, and attitudes of the community will increase community awareness of halal drugs. The awareness of the Muslim community in Magetan Regency towards halal drugs especially vaccines, is still relatively low. Therefore, this study was conducted with the aim of knowing the level of knowledge, perceptions and attitudes of the Muslim community in Magetan Regency about halal drugs. This research is a descriptive research with quantitative research methods. The sampling technique used was purposive sampling using a questionnaire as an instrument. The results of this study indicates that the level of knowledge, perception and public attitudes towards halal drugs, respectively, namely 61% in the moderate, according to the moderate category, 69% is good and 72% in the category is very good category. Based on this, it can be concluded that the level of public knowledge about halal drugs in Magetan Regency is moderate. The level of public perception and attitude about halal drugs in Magetan Regency is very good.
Keywords: drug, halal, knowledge, perception, attitude

## ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga masalah kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Adanya UU tentang Jaminan Produk Halal maka akan menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya jumlah obat halal yang beredar dalam masyarakat masih sedikit sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran konsumsi dan minat beli  masyarakat terhadap obat halal. Tingkat kesadaran masyarakat ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap obat halal. Tingginya tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat halal. Kesadaran masyarakat muslim di Kabupaten Magetan terhadap obat halal khususnya vaksin masih tergolong rendah. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat muslim di Kabupaten Magetan tentang obat halal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap obat halal secara berturut-turut yaitu 61% berada kategori sedang, 69% berada pada kategori sangat baik, dan 72% beradap pada kategori sangat baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan adalah sedang. Tingkat persepsi dan sikap masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan adalah sangat baik.
Kata Kunci : obat, halal, pengetahuan, persepsi, sikap
Submitted: December 27 th 2021 | Accepted: June 27 th 2022  | Published: June 30 th 2022

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa (BPS, 2020) [1]. Jumlah penduduk yang beragama islam sebesar 231.069.932 juta jiwa (Kemenag, 2018) [2]. Jawa Timur memiliki penduduk sebesar 40.665,7 jiwa dengan penduduk muslim sebesar 39.554.069 jiwa (Kemenag, 2018) [2]. Sedangkan jumlah
penduduk di Kabupaten Magetan mencapai 691.919 jiwa dengan jumlah yang beragama islam mencapai 684.493 jiwa.
Islam mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi produk halal. Pedoman yang dipegang oleh umat muslim dalam konsep halal adalah Al-Qur’an dan Hadits. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang halal yaitu QS Al-Baqarah ayat 168. Berdasarkan surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal, baik, bukan najis dan bermanfaat di muka bumi ini. Dan jangan mengikuti jalan setan
dalam penetapan halal dan haram. Salah satu hadits shahih “Dari Abu Darda’, ia  berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan  penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram” (HR. Abu Dawud). Hadits tersebut menerangkan bahwa umat muslim wajib untuk mempertimbangkan mengkonsumsi obat halal.
Negara Indonesia menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Maka dari itu, negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Akan tetapi, dalam implementasinya Jaminan Produk Halal masih sangat memprihatinkan. Menurut data MUI, hanya ada 3 vaksin yang memiliki sertifikat halal, bahkan menurut LPPOM MUI dari 30 ribu jenis obat yang sudah terdaftar di BPOM hanya 34 obat yang memiliki sertifikat halal (Hijriawati, 2018) [3].
Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim membuat permintaan terhadap produk halal menjadi besar (Fatmawati, 2011) [4]. Berdasarkan laporan State of The Global Islamic Economy (GIE) 2019/2020 [5], Indonesia menduduki peringkat keempat dunia pada kategori pasar konsumen muslim di bidang farmasi. Industri farmasi di Indonesia tumbuh pesat hingga menguasai 70 persen pasar dalam negeri dan merupakan  pasar  farmasi  terbesar  di  kawasan ASEAN. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI (2005) [6] menyatakan  bahwa  pertumbuhan industri  farmasi  Indonesia rata-rata  mencapai  14,10%  per  tahun.
Namun, pertumbuhan bisnis farmasi belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Maka dari itu, bahan baku pembuatan obat industri farmasi domestik masih bergantung pada impor dari luar negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 [7], sekitar 90% bahan baku industri farmasi di Indonesia berasal dari impor. Impor terbesar berasal dari China, yaitu sekitar 60%. 25% dari India, dan lainnya dari Eropa maupun Amerika. Semua negara tersebut adalah negara non-muslim yang kurang peduli akan status kehalalan obat. Oleh karena itu, belum adanya jaminan bahwa bahan baku industri farmasi tersebut halal.
Hasil survei yang dilakukan oleh World Halal Forum menggambarkan kesadaran terhadap status kehalalan daging dan olahan produk lainnya sebesar 94-98%, status kehalalan makanan sebesar 40-64%,  produk farmasi seperti obat sebesar 24-30%,  serta  produk perawatan diri dan kosmetik sebesar 18-22% (Kemenag, 2013) [8]. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal ini merupakan akibat dari pemahaman agama yang baik dan edukasi produsen mengenai sertifikat halal pada produknya sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi (Kemenag, 2013) [8].
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2017) [9] tentang Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Konsumen terhadap Kehalalan Obat di Kabupaten Banyumas disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan konsumen terhadap kehalalan obat yaitu sebesar 23%. Kesadaran dan pengetahuan tentang obat halal di kalangan masyarakat bisa menjadi akar dari masalah karena berkaitan dengan konsep farmasi halalan-tayyiban. Tingkat kepedulian masyarakat tentang konsep halal dan haram suatu obat lebih rendah daripada tingkat kepedulian tentang konsep halal pada makanan. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kehalalan obat dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat.
Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Aspari (2020) [10] tentang tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat di kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kealalan obat pada kategori sedang, sedangkan persepsi dan sikap masayarakat terhadap kehalalan obat pada kategori sangat baik. Menurut Listyana (2015) [11] semakin baik persepsi masyarakat maka sikap yang dilakukan oleh masyarakat juga akan semakin baik.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriana (2019) [12], menyatakan bahwa pada sebagian kecil sampel, tepatnya di Desa Temboro Kabupaten Magetan, implementasi penggunaan vaksin MR tidak efektif karena lebih banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan imunisasi vaksin MR dikarenakan vaksin MR memanfaatkan unsur babi dan turunannya sehingga hukumnya haram. Disamping itu, MUI telah mengeluarkan Fatwa No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi dimana hukum vaksin MR adalah mubah (diperbolehkan) karena dengan alasan darurat dan melihat kemaslahatan yang terkandung dalam vaksin MR tersebut. Meskipun begitu, Masyarakat Desa Temboro Kabupaten Magetan menolak imunisasi vaksin MR, vaksin lainnya seperti vaksin meningitis, polio, dan bahkan vaksin yang sudah ada label halalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang kehalalan produk vaksin masih kurang. Masyarakat yang tidak bersedia untuk di imunisasi paling banyak adalah masyarakat yang dekat dengan dengan lingkungan pondok, yang seharusnya pengetahuan tentang produk halalnya tinggi.
Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian tentang pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap obat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat Kabupaten Magetan terhadap obat halal. Tingginya tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat halal. Kesadaran masyarakat tentang produk halal dan bahan baku produk berpengaruh terhadap minat beli produk halal (Azam, 2016) [13]. Meningkatnya minat beli masyarakat terhadap produk halal maka dapat mendorong produsen agar memproduksi alternatif obat untuk masyarakat muslim yang peduli terhadap kehalalan obat (Rusmita, 2021) [14]. Selain itu, produsen juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen muslim secara lebih mendalam sehingga hasilnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pasar produk halal (Ashari, 2019) [15]. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan karena sebagian besar masyarakatnya adalah beragama islam yaitu sebanyak 684.493 jiwa. Selain itu, di Magetan belum ada penelitian tentang pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap obat halal serta masyarakat Kabupaten Magetan masih kurang paham tentang kehalalan produk vaksin, baik vaksin MR yang mubah karena alasan darurat, ataupun vaksin yang sudah ada label halalnya sekalipun. Hal ini menjadi perhatian untuk dilakukannya penelitian terkait dengan pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap obat halal.

## Metode Penelitian
Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kuantitatif.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan pada bulan Juli 2021.

## Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Magetan.

## Sampel Penelitian
Sampel penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kabupaten Magetan yang berdasarkan kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling , dan metode pengambilan sampelnya menggunakan Purposive Sampling .
Adapun kriteria dalam pemilihan sampel sebagai berikut: a.  Kriteria inklusi
1) Beragama Islam
2) Umur responden 17-64 tahun
3) Bersedia menjadi responden pada penelitian ini b.  Kriteria eksklusi
1) Responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap
2) Responden mengundurkan diri saat mengisi kuesioner

## Analisis  Data
1. Kriteria Penilaian Pengetahuan
Penilaian terhadap pengetahuan menggunakan skala Guttman . Skala Guttman yaitu skala yang menginginkan tipe jawaban tegas “ya” atau “tidak”. Skor untuk jawaban benar bernilai 1, dan skor untuk jawaban salah bernilai 0 (Notoatmodjo, 2010) [16]. Menurut Riwidikdo (2012) [17], Tingkat pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :
1) Baik dengan rumus : X>mean+ 1.SD 2) Sedang dengan rumus : mean- 1.SD ≤ X ≤mean+ 1.SD
3) Buruk dengan rumus : X<Mean-1.SD
2. Kriteria Penilaian Persepsi dan Sikap
Cara mengukur penilaian terhadap sikap dan persepsi menggunakan skala Likert. Alternatif jawaban menurut skala Likert  yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) (Sugiyono, 2007) [18].
Tabel 2. Kategori Interpretasi Skor
% Skor Kategori Interpretasi skor 0% - 25% Sangat Tidak Baik 26% - 50% Tidak Baik 51% - 75% Baik 76% - 100% Sangat Baik Tabel 1. Kategori Skala Likert Kategori Jawaban Skor (+) (-) Sangat Tidak Setuju 1 4 Tidak Setuju 2 3 Setuju 3 2 Sangat Setuju 4 1 Perhitungan Skor untuk Skala Likert yaitu: (Riduwan, 2013) [19] % Skor = × 100% Keterangan :
Skor Hasil : Jumlah skor jawaban semua responden terhadap kuisioner Skor Kriterium : Bobot tertinggi % Skor : Hasil % skor responden sesuai kriteria yang telah ditetapkan

## 3. Tingkat Capaian Responden
Tingkat Capaian Responden (TCR) adalah suatu ukuran untuk menghitung masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel. Tingkat Capaian Responden (TCR) dapat dihitung dengan menggunkan rumus : (Arikunto, 2010) [20]
Keterangan : TCR   = Tingkat Capaian Responden. Rs = rata-rata skor jawaban responden. N = nilai skor maksimal jawaban. Tabel 3. Kategori Interpretasi TCR Kategori Rentang Presentase TCR Sangat Baik 90% - ≤100% Baik 80% - <90% Cukup Baik 65% - <80% Kurang Baik 55% - <65% Tidak Baik 0% - <55%

## Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Validitas Kuesioner Uji validasi dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian tersebut valid atau tidak. Uji validasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan  dalam pengumpulan data. Uji validasi yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan menggunakan teknik Point Biserial, karena skor item pada kuesioner berupa data dikotomi (0 dan 1). Uji validasi untuk mengukur variabel persepsi dan sikap menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment karena bertujuan untuk melihat kekuatan hubungan antara dua variabel kontinyu. Suatu  instrumen dinyatakan  valid  atau  dianggap  memenuhi syarat  apabila  nilai  r  hitung  ≥  0,361  (Arikunto,  2016)  [21]. Hasil Uji validitas diambil dari penelitian Aspari (2020) [10].  Koefisien  korelasi  (r  hitung)  yang  didapatkan  setelah melakukan uji validitas pengetahuan berkisar 0,547-0,908. Sedangkan  Koefisien  korelasi  (r  hitung)  yang  didapatkan setelah melakukan uji validitas persepsi dan sikap berkisar 0,421-0,892. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua item instrument valid karena r hitung > r tabel (0,361).
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Uji  reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana  hasil  pengukuran  dengan  menggunakan  objek  yang sama,  akan menghasilkan  data  yang  sama. Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa responden benar-benar konsisten terhadap jawaban yang diberikan melalui kuesioner. Uji reliabilitas untuk analisis jenis pertanyaan pengetahuan yang  menggunakan  skala Guttman maka  digunakan  teknik Spearman Brown (Split-Half). Suatu instrument dinyatakan
reliable  apabila  koefisien  reliabilitas  Spearman  Brown  (Split Half) ≥ 0,6 (Arikunto, 2016) [21]. Uji reliabilitas untuk analisis jenis pertanyaan persepsi dan sikap  yang  menggunakan  skala Likert maka digunakan teknik “ Cronbach’s Alpha . Suatu instrumen  dinyatakan  reliabel  apabila  koefisien  reliabilitas Cronbach’s Alpha ≥  0,6.  Hasil  Uji  reliabilitas  diambil  dari penelitian Aspari (2020) [10]. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa  koefisien  Spearman  Brown  yang  didapatkan  sebesar 0,982 untuk instrument pengetahuan. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien Alfa Cronbach yang didapatkan sebesar 0,832 untuk instrumen persepsi dan 0,800 untuk instrumen sikap. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua item instrument reliabel karena nilai Spearman Brown ≥ 0,6 dan Cronbach’s Alpha ≥ 0,6.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa dari 100 responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 60%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya jenis kelamin responden yang paling banyak adalah responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan data demografi penduduk di Kabupaten Magetan, dimana jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan (351.898) lebih banyak dibanding penduduk yang berjenis kelamin laki-laki (340.041). Rasio jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebesar 96,63 artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magetan terdapat 96-97 penduduk laki-laki (BPS, 2019) [22].

## Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan umur, didapatkan hasil bahwa dari 100 responden yang berumur 17-25 tahun sebanyak 67%, umur 26-35 tahun sebanyak 9%, umur 36-45 sebanyak 12%, umur 46-55 tahun sebanyak 9% dan responden dengan umur ≥56 tahun sebanyak 3%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden dengan umur 17-25 tahun. Data tersebut sesuai dengan komposisi penduduk di Kabupaten Magetan, dimana kelompok umur produktif (umur 15-64 tahun) masih mendominasi presentase. Dengan jumlah kelompok komposisi penduduk Kabupaten Magetan menurut kelompok umur, yang berusia produktif 15- 64 tahun mencapai 67,63%.

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan, didapatkan hasil bahwa dari 100 responden yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 38%, D1/D2/ D3 sebanyak 18%, dan S1/S2/S3 sebanyak 44%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden dengan pendidikan S1/S2/S3. Data tersebut kurang sesuai dengan komposisi penduduk Kabupaten Magetan yang mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat sebesar 46,22% dan SD sebesar 20,04%. Hal ini dapat disebabkan siswa SMA/Sederajat dan SD kurang peduli terhadap penelitian ini dan mungkin juga kurang mendapat informasi tentang obat halal. Pendidikan merupakan faktor utama yang berperan dalam menambah informasi dan pengetahuan seseorang dan pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi (Notoadmodjo, 2003) [23].

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, didapatkan bahwa hasil paling banyak terdapat pada pelajar/mahasiswa yakni sebanyak 40 orang dengan persentase sebesar  40%.  Hal  ini  sesuai  dengan  demografi  penduduk Kabupaten Magetan, dimana 35.134 jiwa dari total penduduk Kabupaten Magetan adalah pelajar/mahasiswa, sedangkan sisanya merupakan Wiraswasta (10%), Pegawai/Karyawan/ Buruh Swasta (19%), PNS (13%), Guru/Dosen (9%), Tenaga Kesehatan (1%), Mengurus Rumah Tangga (2%), Petani (1%), dan Belum Bekerja (4%).
Tabel 4. Karakteristik Demografi Karakteristik Karakteristik demografi Persentase (%) Jenis Kelamin Perempuan 60 Laki-laki 40 Umur 17-25 Tahun 67 26-35 Tahun 9 36-45 Tahun 12 46-55 Tahun 9 ≥56 Tahun 3 Pendidikan Tamat SD 0 SMP Sederajat 0 SMA Sederajat 38 D1/D2/D3 18 S1/S2/S3 44 Pekerjaan Wiraswasta 10 Pegawai/Karyawan/Buruh Swasta 19 PNS 13 Guru/Dosen 9 Tenaga Kesehatan 1 Mengurus Rumah Tangga 2 Petani 2 Pelajar/Mahasiswa 40 Belum Bekerja 4

## Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Halal
1. Tingkat Capaian Responden (TCR) Tentang Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Halal Pengetahuan masyarakat tentang obat halal dalam penelitian ini diukur dengan tiga parameter, yaitu pengetahuan masyarakat  tentang  definisi  halal  dan  haram,  pengetahuan tentang bahan yang haram, dan pengetahuan tentang titik kritis kehalalan obat. Diagram TCR pengetahuan responden tentang obat halal dapat dilihat pada gambar 1.
Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa TCR responden terkait pengetahuan tentang definisi halal dan haram dan TCR responden terkait pengetahuan tentang bahan yang haram menunjukkan nilai yang sangat baik yaitu sebesar 98,50% dan 98,75%. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto (2021) [24], yang menyatakan bahwa TCR  responden  terkait  pengetahuan  tentang  definisi  halal dan haram dan TCR responden terkait pengetahuan tentang
bahan yang haram menunjukkan nilai yang sangat baik yaitu masing-masing 98,50% dan 99,50%. Halal (َلَالح) berasal dari kata arab yang berarti “halal”, “diizinkan” berdasarkan hukum islam. Sebaliknya yaitu “Haram” artinya “melanggar Hukum”, “dilarang”. Halal dan haram bersifat universal yang berlaku pada seluruh aspek kehidupan sehari-hari (Sadeeqa, 2013) [25].
Gambar 1. TCR pengetahuan responden tentang obat halal Sedangkan TCR responden terkait pengetahuan tentang titik kritis kehalalan obat masih tertinggal jauh yaitu sebesar 61% dan dikategorikan kurang baik. Hal ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto (2021) [24], yang menyatakan bahwa TCR responden terkait pengetahuan tentang titik kritis kehalalan obat tergolong cukup baik yaitu sebesar 66%.
Tingkat Capaian Responden tentang titik kritis kehalalan obat yang berbeda ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Surabaya, masyarakat yang berpendidikan S1/S2/S3 di Kota Surabaya mencapai 10,4%. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan S1/S2/S3 di Kabupaten Magetan berada dibawahnya yaitu hanya sebesar 5,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Kota Surabaya lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Magetan. Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan seseorang  akan  mengakibatkan orang tersebut semakin mudah memperoleh informasi (Budiman dan Riyanto, 2013) [26]. Selain itu, Edukasi tentang produk halal khususnya tentang titik kritis kehalalan obat juga sangat penting untuk dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan efektifitas program edukasi terhadap produk  halal yaitu akan meningkatkan pengetahuan tentang obat halal. Adapun penjelasan tiap parameter pengetahuan responden adalah sebagai berikut: a.  Pengetahuan Tentang Definisi Halal Dan Haram Pengetahuan  masyarakat  tentang  definisi  halal  dan haram  diukur  dengan  dua  pertanyaan  antara  lain  definisi halal  yaitu  diperbolehkan  dan  definisi  haram  yaitu  tidak diperbolehkan. Diagram batang terkait distribusi jawaban responden dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Pengetahuan masyarakat tentang definisi halal dan haram
Gambar 2 menunjukkan bahwa 100% responden paham definisi  halal  dan  97%  responden  paham  definisi  haram. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aspari (2020) [10] yang menunjukkan sebanyak 99% responden di Kabupaten Bojonegoro mengetahui definisi halal dan haram. Menurut Ailah (2019) [27], dengan  adanya pemahaman dan  kesadaran  yang  baik  terhadap definisi  halal,  tentunya masyarakat  muslim semakin selektif terhadap produk yang akan dikonsumsi. Responden yang mengetahui definisi halal dan haram dapat disebabkan karena mayoritas responden berpendidikan tinggi. Sehingga mudah menerima informasi dan memiliki pengetahuan yang luas tentang obat halal. Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang  akan mengakibatkan orang tersebut semakin mudah memperoleh informasi (Budiman dan Riyanto, 2013) [26].
b.  Pengetahuan Tentang Bahan Yang Haram Pengetahuan masyarakat tentang bahan yang haram diukur dengan empat pertanyaan mengenai keharaman bangkai, darah, babi, dan khamar. Diagram batang terkait distribusi jawaban responden dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Pengetahuan masyarakat tentang bahan yang haram Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam diantaranya yaitu bangkai, darah, babi, dan khamar. Responden yang mengetahui bangkai dan babi itu haram yaitu sebesar 100%, responden yang mengetahui darah itu haram yaitu sebesar 99%, dan responden yang mengetahui khamar itu haram yaitu sebesar 96%. Hasil penelitian ini juga seperti hasil penelitan Aspari (2020) [10] yang mana menunjukkan sebanyak 98% hingga 100% responden mengetahui bahwa bangkai, darah, babi, dan khamar itu haram untuk dikonsumsi oleh umat islam. Sebagaimana seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 173. Dalam ayat Al-Baqarah, menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika dalam keadaan mendesak dan tidak melampaui batas (Syafrida, 2016) [28].
c.  Pengetahuan Tentang Titik Kritis Kehalalan Obat Pengetahuan masyarakat tentang titik kritis kehalalan obat diukur dengan lima pertanyaan mengenai ada obat berlogo halal; adanya gelatin kapsul yang dapat terbuat dari unsur babi; sirup atau elixir yang mengandung alkohol; kadar alkohol yang melebihi batas MUI itu haram; dan insulin dari babi boleh digunakan dengan alasan darurat. Diagram batang terkait distribusi jawaban responden dapat
dilihat pada gambar 4. Titik kritis kehalalan merupakan suatu tahapan produksi dimana akan ada kemungkinan suatu produk menjadi haram. Titik kritis kehalalan adalah menelusuri asal usul bahan dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.
kalau obat sirup elixir mengandung alkohol. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungi sebagai kosolven (Anief, 2007) [30]. Alkohol dibedakan menjadi 2 yaitu alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Maka dari itu, alkohol bisa jadi berasal dari industri khamar sehingga hukum penggunaan alkohol dalam obat tersebut adalah shubhat. Masalah  shubhat  ditegaskan  dalam  hadis yang diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim,  di  mana seorang  muslim  lebih baik untuk meninggalkan  perkara yang  shubhat,  karena  dengan  demikian  akan  membawa ketenangan dalam menjalani kehidupan dan menghindarkan diri dari kegundahan. Barangsiapa menjaga dirinya  dari perkara  shubhat,  maka  telah terjaga kehormatannya (Lukmanudin, 2015) [31]. Jika produk tersebut mengandung alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunanya, maka yang membahayakan  seperti  ini  bisa menjadi  penyebab  diharamkannya dalam Islam. Menurut MUI (2018), batas maksimal pengunaan alkohol pada minuman yakni sebesar 0,5%. Batas maksimal alkohol dalam obat mengikuti batas maksimal alkohol dalam minuman, karena obat mengandung alkohol seperti sirup juga diminum (Rahem, 2018) [32].
Gambar 4 menunjukkan bahwa 54% responden tidak mengetahui bahwa MUI memperbolehkan penggunaan insulin yang mengandung unsur babi karena alasan darurat. Hasil ini hampir sama dengan hasil dari penelitian Aspari (2020) [10], yang menyatakan bahwa sebanyak 60% responden tidak mengetahui bahwa MUI memperbolehkan penggunaan insulin yang mengandung unsur babi karena alasan darurat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang titik kritis kehalalan obat masih tergolong rendah. Insulin  dari  babi  untuk  tujuan pengobatan  dibolehkan  karena  darurat, namun harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara (Safari, 2017) [33]. Selain itu, jika belum ada bahan pengganti yang halal maka diperbolehkan sesuai dengan kaidah darurat (Putriana, 2016) [34].

## 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Halal Di Kabupaten Magetan
Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek (Notoatmodjo, 2012) [35]. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Halal di Kabupaten Magetan ditunjukkan dalam Gambar 5.
Gambar 4. Pengetahuan masyarakat tentang titik kritis kehalalan obat
Gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui adanya obat yang berlogo halal yaitu sebesar 95%. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aspari (2020) [10], yaitu hanya sebesar 82%. Akan tetapi, hasil tersebut menunjukkan nilai yang tinggi, mengingat data dari MUI, hanya ada 3 vaksin yang memiliki sertifikat halal, dan dari 30 ribu jenis obat yang sudah terdaftar di BPOM hanya 34 obat yang memiliki  sertifikat  halal  (Hijriawati,  2018)  [3].  Fungsi adanya  logo  sertifikat  halal  MUI  adalah  untuk  memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, sehingga dapat mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal (Syafrida, 2016) [28].
Gambar 4 menunjukkan bahwa 46% responden belum mengetahui bahwa kapsul terbuat dari gelatin yang bisa terbuat dari unsur babi. Hasil ini lebih sedikit dibandingkan dengan hasil yang dilakukan oleh Aspari (2020) [10], yang menunjukkan bahwa 64% responden belum mengetahui kalau kapsul bisa terbuat dari unsur babi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden di Kabupaten Magetan lebih mengetahui bahwa kapsul bisa terbuat dari unsur babi dibandingkan dengan responden Kabupaten Bojonegoro. Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan pembuat kapsul. Pada  prinsipnya  gelatin  dapat  dibuat dari  bahan  apa  saja  yang kaya akan kolagen seperti kulit dan tulang baik dari babi, ikan, sapi atau hewan  lainnya. Akan  tetapi  perlu  diketahui  bahwa  faktor  ketersediaan dan  kemudahan  bahan  baku  serta  efisiensi  proses  dan nilai  ekonomis menyebabkan sebagian besar gelatin yang beredar kebanyakan  dari  kulit  babi (Hastuti, 2007) [29]. Oleh karena itu, kapsul termasuk bahan yang kritis kehalalan karena dapat terbuat dari bahan yang diharamkan dalam islam. Gambar 5.4 menunjukkan bahwa 62% responden belum mengetahui kalau elixir/alkohol mengandung alkohol dan 28% responden belum mengetahui kandungan alkohol yang melebihi batas hukumnya haram. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aspari (2020) [10], yang menunjukkan 65% responden juga belum mengetahui
Gambar 5. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Halal di Kabupaten Magetan
Gambar 5 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Magetan yaitu sebanyak 61% memiliki tingkat
pengetahuan sedang tentang obat halal. Hasil pada penelitian ini lebih tinggi daripada hasil pada penelitian Aspari (2020) [10] di Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan sebanyak 51% responden memiliki tingkat pengetahuan sedang terhadap obat halal. Gambar 5 juga menunjukkan bahwa sebanyak 24% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang obat halal dan sebanyak 15% responden memiliki tingkat pengetahuan yang buruk tentang obat halal.
Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat halal. Kesadaran masyarakat tentang produk halal dan bahan baku produk berpengaruh terhadap minat beli produk halal (Azam, 2016) [36]. Kesadaran  dalam  konteks  halal  bisa  jadi disebut  sebagai  proses informasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diperbolehkan  bagi umat muslim. Selain itu, peningkatan  wawasan  keislaman berpengaruh positif  terhadap kesadaran  untuk  mengonsumsi  produk halal.  Semakin  tinggi  tingkat  keislaman seseorang,  maka semakin  kuat  pula  kesadaran  untuk  mengonsumsi  produk halal (Soesilowati, 2013) [37]. Edukasi terhadap produk halal secara spesifik juga sangat  penting  untuk dilakukan.  Berbagai penelitian  menunjukkan  efektifitas  program edukasi  terhadap produk  halal.  Fauziah  (2012) [38]  menyatakan  bahwa peningkatan pengetahuan  responden  atas  produk  halal terbukti  meningkatkan  konsumsi produk halal.

## Persepsi Masyarakat tentang Obat Halal

## 1. Tingkat Capaian Responden (TCR) Tentang Persepsi Masyarakat Tentang Obat Halal
Persepsi masyarakat tentang obat halal dalam penelitian ini diukur dengan enam parameter, yaitu persepsi tentang hak pasien mengetahui sumber bahan obat, persepsi tentang peran perusahaan farmasi terkait status kehalalan obat, persepsi tentang peran tenaga kesehatan terkait kehalalan obat, persepsi tentang kuatnya keinginan memilih obat halal, persepsi tentang edukasi kehalalan obat, dan persepsi tentang peran pemuka agama terkait fatwa obat halal. Diagram TCR persepsi responden tentang obat halal dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Persepsi masyarakat tentang obat halal Gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat capaian responden pada parameter mengenai peran perusahaan farmasi terkait status kehalalan obat yaitu sebesar 93% dan edukasi kehalalan obat yaitu sebesar 90,25%, sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto (2021) [24], tingkat capaian responden pada parameter mengenai peran perusahaan farmasi terkait status kehalalan obat yaitu sangat baik dan edukasi kehalalan obat
dikategorikan baik dengan masing-masing sebesar 92,75% dan 88,75%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi dan edukasi terkait kehalalan obat. Regulasi pemerintah tentang halal diwujudkan dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mengingat pentingnya pemahaman regulasi tersebut, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama membangun kesadaran, mengedukasi, melakukan pagelaran contoh konkrit dan mendampingi masyarakat agar  terhindar  dari produk yang tidak memenuhi persyaratan (Ekowati, 2020) [39]. Maka dari itu, perusahaan farmasi juga memiliki kewajiban dalam menjamin kehalalan obat yang diproduksi yaitu dengan cara mencantumkan label halal pada kemasan obat.
Responden mempunyai capaian yang baik pada parameter mengenai hak pasien mengetahui sumber bahan obat yaitu sebesar 89% dan parameter mengenai peran tenaga kesehatan terkait kehalalan obat yaitu sebesar 83,25%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto (2021) [24], responden memiliki capaian yang baik pada parameter peran tenaga kesehatan terkait obat halal dan parameter hak pasien mengetahui sumber bahan obat yaitu masing-masing sebesar 84% dan 88%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi mengenai sumber bahan-bahan obat. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan isi yang terkandung dalam obat terutama menurut syariat Islam, pasien sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang sesuai sekaligus akurat mengenai obat yang akan dikonsumsi halal atau haram (Asmak, 2015) [40]. Selain itu, dokter atau apoteker bertanggung jawab dalam pemilihan obat dan memberikan informasi tentang obat dengan cara KIE kepada pasien.
Selain itu, tingkat capaian responden pada parameter persepsi terhadap peran pemuka agama terkait fatwa obat halal yaitu sebesar 79,25%, sehingga dapat dikategorikan dalam kategori cukup baik. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto (2021) [24], pada parameter peran pemuka agama terkait fatwa obat halal dikategorikan baik yaitu sebesar 80,75%.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mencari fatwa pemuka agama terkait kehalalan obat. Mencari fatwa dari pemuka agama mengenai bahan obat yang dianggap halal/haram merupakan hal yang penting sehingga masyarakat tidak ragu ketika memilih obat (‘Afifi, 2015) [41]. Indonesia mendirikan MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa tentang kehalalan obat. Sedangkan pada parameter tentang kuatnya keinginan memilih obat halal hanya sebesar 60%, sehingga dapat dikategorikan kurang baik. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto (2021) [24], tingkat capaian responden pada parameter ini dikategorikan cukup baik yaitu sebesar 65%.  Hal ini menunjukkan bahwa harga obat berpengaruh dalam keputusan masyarakat dalam membeli obat. Masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan harga daripada kehalalan obat. Menurut  Kotler  dan  Keller (2007) [42], konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli obat akan mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal masyarakat. Obat-obatan yang telah berlabel halal memiliki harga yang relatif mahal dikarenakan dalam memperoleh label halal dalam suatu produk khususnya obat-obatan harus melalui proses yang lama dan rumit. Namun jika telah mendapatkan label halal pada kemasan, maka produk tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan syariat
DOI: 10.18860/jip.v7i1.14739
Islam (Ashari, 2019) [15]. Penjelasan tiap parameter persepsi responden adalah sebagai berikut:
a.  Persepsi Tentang Hak Pasien Mengetahui Sumber Bahan Obat Persepsi responden mengenai hak pasien mengetahui sumber bahan obat diukur dengan pernyataan terkait hak pasien dalam menanyakan informasi mengenai sumber- sumber bahan obat. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden tentang hak pasien mengetahui sumber bahan obat dapat dilihat pada gambar 7.
Gambar 8 menunjukkan bahwa sebanyak 72% responden sangat setuju apabila perusahaan obat harus memberikan informasi tentang status kehalalan obat yang diproduksi. Hasil ini lebih tinggi daripada hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aspari (2020) [10], 51% responden setuju jika perusahaan obat harus memberikan informasi tentang kehalalan obat yang diproduksi. Pada penelitian Trisnawati (2017) [43] juga menjelaskan bahwa perusahaan farmasi harus peka terhadap kewajiban agama pasien dan jika memungkinkan harus memproduksi obat yang halal, sehingga dapat menjadi evaluasi industri farmasi untuk memproduksi obat kedepannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berperan penting terhadap kehalalan obat, mengingat bahan baku pembuatan obat industri farmasi domestik masih bergantung pada impor dari luar negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 [7], sekitar 90% bahan baku industri farmasi di Indonesia berasal dari impor. Impor terbesar berasal dari China, yaitu sekitar 60%. 25% dari India, dan lainnya dari Eropa maupun Amerika. Semua negara tersebut adalah negara non-muslim yang kurang peduli akan status kehalalan obat. Maka dari itu, belum adanya jaminan bahwa bahan baku industri farmasi tersebut halal. Sehingga responden beranggapan bahwa perusahaan harus memberi status kehalalan terhadap obat.
c. Persepsi Tentang Peran Tenaga Kesehatan Terkait Kehalalan Obat Persepsi responden tentang peran tenaga kesehatan terkait kehalalan obat diukur dengan pernyataan yaitu keyakinan agama pasien harus menjadi pertimbangan dokter atau apoteker dalam keputusan pemberian obat kepada pasien dan pernyataan dokter atau apoteker harus menginformasikan kepada pasien mengenai obat-obat yang haram berdasarkan agama. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden mengenai peran tenaga kesehatan terkait kehalalan obat dapat dilihat pada gambar 9.
Gambar 7. Persepsi tentang hak pasien mengetahui sumber bahan obat
Gambar 7 menunjukkan 57% responden sangat setuju pasien memiliki hak untuk menanyakan informasi mengenai sumber-sumber bahan obat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2017) [43], yaitu sebanyak 31% responden sangat setuju dan 67% responden setuju bahwa pasien memiliki hak untuk meminta informasi tentang sumber bahan dalam obat. Dalam memenuhi hak pasien tersebut, dokter dan apoteker bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang sumber bahan obat sebanyak mungkin dan mendorong pasien untuk mengajukan pertanyaan terkait hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan, tenaga kesehatan merupakan sumber informasi kesehatan dan obat yang profesional dan dapat dipercaya (Siahaan, 2017) [44]. Konsumen berhak mengetahui informasi terkait sumber-sumber obat sehingga konsumen yakin bahwa obat yang mereka konsumsi halal atau haram.
b. Persepsi Tentang Peran Perusahaan Farmasi Terkait Status Kehalalan Obat
Persepsi responden terhadap peran perusahaan farmasi terkait status kehalalan obat halal diukur dengan pernyataan bahwa perusahaan obat harus memberikan informasi tentang status kehalalan obat yang diproduksi. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden tentang peran perusahaan farmasi terkait status kehalalan obat halal dapat dilihat pada gambar 8.
Gambar 8. Persepsi tentang peran perusahaan farmasi terkait status kehalalan obat halal Gambar 9. Persepsi tentang peran tenaga kesehatan terkait kehalalan obat
Gambar 9 menunjukkan 37% responden sangat setuju dan 52% responden setuju bahwa keyakinan agama pasien harus menjadi pertimbangan dokter atau apoteker dalam keputusan pemberian obat. Hal tersebut di dukung dengan hasil penelitian Trisnawati (2017) [44], yaitu sebanyak 63% responden setuju bahwa keyakinan agama pasien dipertimbangkan saat memberikan obat-obatan. Menurut Asmak (2015) [40], tenaga medis harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang obat yang diberikan kepada pasien. Disisi lain, keyakinan/agama pasien akan
mempengaruhi kepatuhan pasien selama terapi obat. Gambar 9 menunjukkan bahwa 52% responden setuju dan 44% responden sangat setuju apabila dokter atau apoteker memberikan informasi kepada pasien mengenai obat-obat yang haram berdasarkan agama mereka. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian Trisnawati (2017) [43], yang menyatakan 70% responden setuju bahwa tenaga kesehatan seperti dokter dan apoteker merupakan sumber informasi yang baik tentang sumber bahan-bahan obat bagi mereka. Menurut Trisnawati (2017) [43], informasi yang jelas dan mudah dimengerti merupakan hal yang dibutuhkan oleh  ahli  kesehatan  untuk  mengatasi  masalah yang menyangkut kepercayaan/agama. Karena hal-hal  yang menyangkut  agama  dan  kepercayaan menjadi  hal  yang cukup  penting  dan  sensitif untuk dibicarakan terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
d. Persepsi Tentang Kuatnya Keinginan Memilih Obat Halal Persepsi tentang kuatnya keinginan memilih obat halal diukur dengan pernyataan jika orang diberi alternatif obat halal dengan harga yang relatif mahal, sebagian besar akan enggan menggunakan yang halal. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden mengenai harga obat halal berpengaruh pada pemilihan obat dapat dilihat pada gambar 10.
diukur dengan pernyataan tentang seberapa setuju jika masyarakat harus diedukasi tentang kehalalan obat. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden mengenai persepsi tentang edukasi kehalalan obat dapat dilihat pada gambar 11.
Gambar 10. Persepsi tentang kuatnya keinginan memilih obat
Gambar 10 menunjukkan bahwa 4% responden sangat tidak setuju dan 45% responden tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mementingkan kehalalan obat daripada harga obat. Sedangkan 38% responden setuju dan 13% responden sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 51% masyarakat lebih mementingkan harga daripada kehalalan obat. Hasil tersebut lebih besar diabndingkan dengan hasil penelitan Aspari (2020) [10], sebanyak 31% setuju jika diberi alternatif obat halal dengan harga yang relatif mahal, sebagian akan enggan menggunakan yang halal. Harga merupakan  hal  yang diperhatikan  konsumen  saat  melakukan  pembelian. Harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin tinggi harga  maka  keputusan pembelian  semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah keputusan pembelian berubah semakin tinggi  (Kotler  dan Amstrong,  2001) [45]. Konsumen sendiri memiliki persepsi mengenai harga, bahwa semakin tinggi harga suatu produk makin tinggi pula kualitas produk. Hal tersebut terjadi ketika konsumen tidak memiliki petunjuk lain dari kualitas produk selain harga.
e. Persepsi Tentang Edukasi Kehalalan Obat Persepsi responden tentang edukasi kehalalan obat
Gambar 11. Persepsi tentang edukasi kehalalan obat Gambar 11 menunjukkan bahwa 61% responden sangat setuju bahwa masyarakat perlu diedukasi mengenai kehalalan obat. Hal ini sama dengan hasil dari penelitian Amin (2021) [46], Sebanyak 60% responden sangat setuju dengan pernyataan jika masyarakat harus diedukasi terkait kehalalan obat. Edukasi merupakan salah satu cara agar masyarakat mengetahui apakah produk yang dikonsumsi halal atau tidak. Edukasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga memperoleh informasi yang diharapkan, dalam hal ini yaitu terkait obat yang berstatus halal (Notoatmodjo, 2003) [23].
Edukasi ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat halal. Edukasi tentang kehalalan obat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi bisa  dilakukan  kepada  banyak  penjuru, mulai dari  pendidikan  sekolah,  kampus, dan komunitas  ibu- ibu  PKK (Maulidia, 2013) [47]. Beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI antara lain menyelenggarakan kegiatan Indonesia Halal Expo (INDHEX), olimpiade halal, halal food goes to school, wisata halal (halal tour), seminar/ talkshow halal, halal competition, sosialisasi halal kepada UKM/perusahaan besar, sosialisasi halal melalui media dan sosial media dan membuat merchandise “Halal is My Life” sebagai upaya tagline.
f. Persepsi Tentang Peran Pemuka Agama Terkait Fatwa Obat Halal Persepsi responden tentang peran pemuka agama terkait fatwa obat halal diukur dengan pernyataan tentang seberapa setuju responden bila harus mencari fatwa pemuka agama terkait dengan kehalalan obat. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden mengenai persepsi tentang peran pemuka agama terkait fatwa obat halal dapat dilihat pada gambar 12.
Gambar 12. Persepsi responden tentang peran pemuka agama terkait fatwa obat halal
Gambar 12 menunjukkan bahwa 65% responden setuju dan 29% responden sangat setuju kita harus mencari fatwa pemuka agama terkait dengan kehalalan obat. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari penelitian Amin (2021) [46], yang menyatakan sebanyak 53% responden juga setuju dengan pernyataan kita harus mencari fatwa pemuka agam terkait kehalalan obat. Indonesia mendirikan MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa tentang kehalalan obat. Untuk  mendapat  sertifikat  halal, harus mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya.  LPPOM  MUI  membentuk    Tim  auditor untuk    melakukan  audit pada  saat  proses  produksi  dan hasil  audit  disampaikan  ke  komisi  Fatwa  MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal (Syafrida, 2016) [28].

## 2. Tingkat Persepsi Masyarakat Tentang Obat Halal Di Kabupaten Magetan
Tingkat persepsi masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan ditunjukkan dalam Gambar 13. Persepsi adalah salah satu aspek psikologis yang bermanfaat untuk manusia dalam merespon kehadiran bermacam aspek serta indikasi yang terdapat disekitarnya.
kebijakan pemerintah tentang obat halal. Diagram TCR sikap responden tentang obat halal dapat dilihat pada gambar 14.
Gambar 13. Tingkat persepsi masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan
Pada gambar 13 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang sangat baik tentang obat halal yaitu sebanyak 69% dan masyarakat memiliki persepsi yang baik tentang obat halal yaitu sebanyak 31%. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aspari (2020) [10] yang menunjukkan 53% responden di Kabupaten Bojonegoro memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kehalalan obat. Adanya perbedaan tingkat persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengalaman, perasaan, karakter orang, prasangka, kemauan ataupun harapan, motivasi, latar belakang keluarga, data yang diperoleh, pengulangan, dan hal-hal baru serta sering di dengar ataupun ketidakasingan sesuatu objek (Toha, 2003) [48]. Seseorang yang memilih motivasi dan harapan yang tinggi terhadap sesuatu, cenderung akan memiliki persepsi yang positif terhadap objek tersebut.

## Sikap Masyarakat tentang Obat Halal
1. Tingkat Capaian Responden (TCR) Tentang Sikap Masyarakat Tentang Obat Halal Sikap responden tentang obat halal memiliki empat parameter antara lain sikap masyarakat terhadap pemilihan obat halal dan haram, sikap masyarakat tentang peran apoteker terkait edukasi obat halal, sikap masyarakat mengenai kuatnya keinginan memilih obat halal, dan sikap masyarakat terhadap
Gambar 14. TCR sikap responden tentang obat halal Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat bahwa responden memiliki capaian yang sangat baik mengenai sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah agar produsen obat mencantumkan logo “halal” pada obat yaitu sebesar 92,25%. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Kusnanto (2021) [24], yaitu tingkat capaian responden mengenai kebijakan pemerintah tentang logo halal sebanyak 91,75% sehingga dikategorikan sangat baik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak Konsumen, khususnya pasal 4 huruf a yang berisi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, maka konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tenteram. Oleh karena itu, produsen berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halal pada produk tersebut. Selain itu, negara Indonesia juga menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat dengan menerbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Gambar 14 menunjukkan bahwa tingkat capaian responden pada parameter tentang peran apoteker  terkait edukasi obat halal yaitu 83,50% dan sikap terhadap pemilihan obat halal dan haram yaitu sebanyak 83,35%. Sehingga hasil tingkat capaian responden tersebut dapat dikategorikan baik. Tingkat capaian responden tentang sikap mengenai kuatnya keinginan memilih obat halal sebesar 68,75%. Hasil tersebut hampir sama dengan hasil penelitian  (2021) [24], yaitu sebesar 73%. Hal tersebut menunjukkan responden memiliki capaian yang cukup terkait sikap tentang kuatnya keinginan memilih obat halal. Parameter ini menggambarkan bagaimana harga obat halal berhubungan dengan keputusan pembelian. Menurut Kotler  dan  Keller (2007) [42], konsumen dalam mengambil keputusan pembelian akan mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal masyarakat. Semakin tinggi harga  maka  keputusan  pembelian  semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah keputusan pembelian berubah semakin tinggi. Adapun penjelasan tiap parameter sikap responden adalah sebagai berikut:
a. Sikap Terhadap Pemilihan Obat Halal Dan Haram Sikap terhadap pemilihan obat halal dan haram diukur dengan dua pernyataan yaitu tentang seberapa senang apabila mendapatkan obat yang berlogo halal serta memilih tidak membeli obat yang disarankan, jika obat tersebut tidak berlogo halal. Diagram batang distribusi jawaban responden
DOI: 10.18860/jip.v7i1.14739
mengenai sikap masyarakat terhadap pemilihan obat halal dan haram dapat dilihat pada gambar 15.
Gambar 15. Sikap terhadap pemilihan obat halal dan haram Gambar 15 menunjukkan 64% responden sangat senang apabila mendapat obat yang berlogo halal dan 54% responden memilih tidak membeli  obat apabila obat tidak berlogo halal. Hasil tersebut didukung oleh hasil dari penelitian Kusnanto (2021) [24], yaitu sebanyak 65% responden senang bila mendapat obat yang berlogo halal dan sebanyak 34% responden sangat setuju untuk memilih tidak membeli obat yang disarankan, jika obat tersebut tidak berlogo halal.
Sebagaimana juga penelitian yang dilakukan oleh Pramintasari dan Fatmawati (2017) [49], menunjukkan bahwasannya kepedulian akan logo halal yang tertera menjadi acuan dalam kesadaran halal seseorang. Fungsi adanya logo halal adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, sehingga dapat mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal (Syafrida, 2016) [28]. Akan tetapi, terdapat 20% yang tidak setuju apabila ia memilih tidak membeli obat yang disarankan, apabila obat tersebut tidak berlogo halal. Hal tersebut dapat dikarenakan masih sedikitnya obat yang berlogo halal, sehingga terdapat responden yang kurang memperhatikan logo halal tersebut. Mengingat data MUI, dari 30 ribu jenis obat yang sudah terdaftar di BPOM hanya 34 obat yang memiliki sertifikat halal (Hijriawati, 2018) [3].
b. Sikap Tentang Peran Apoteker Terkait Edukasi Obat Halal Sikap responden tentang peran peran apoteker terkait edukasi obat halal diukur dengan dua pernyataan yaitu tentang seberapa setuju responden bila mereka menanyakan status kehalalan obat kepada apoteker serta seberapa  setuju responden bila apoteker memberikan informasi terkait kehalalan obat yang akan diterima. Diagram batang distribusi jawaban responden mengenai sikap tentang informasi obat halal dapat dilihat pada gambar 16.
Gambar 16. Sikap tentang peran apoteker terkait edukasi obat halal
Gambar 16 menunjukkan 62% responden setuju untuk menanyakan status kehalalan obat kepada apoteker dan 52% responden sangat senang jika apoteker memberi informasi tentang status kehalalan obat kepada pasien. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Trisnawati (2017) [43], yang menyatakan bahwa 74% responden setuju apabila dokter dan apoteker mengedukasi pasien mengenai bahan- bahan obat yang halal. Dokter dan apoteker bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang sumber bahan obat sebanyak mungkin dan mendorong pasien untuk mengajukan pertanyaan terkait hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan, tenaga kesehatan merupakan sumber informasi kesehatan dan obat yang professional dan dapat dipercaya (Siahaan, 2017) [44].
c. Sikap Mengenai Kuatnya Keinginan Memilih Obat Halal Sikap responden tentang sikap mengenai kuatnya keinginan memilih obat halal diukur dengan pernyataan tentang mementingkan harga daripada kehalalan obat. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden mengenai sikap mengenai kuatnya keinginan memilih obat halal dapat dilihat pada gambar 17.
Gambar 17. Sikap tentang sikap mengenai kuatnya keinginan memilih obat halal
Gambar 17 menunjukkan 67% responden tidak setuju dan 8% responden sangat tidak setuju bahwa mereka lebih mementingkan harga daripada kehalalan obat. Hal ini menggambarkan kehalalan obat lebih diprioritaskan dibandingkan dengan harga obat. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Kusnanto (2021) [24], yaitu sebanyak 65% responden juga tidak setuju bahwa mereka lebih mementingkan harga daripada kehalalan obat. Sikap responden ini lebih baik daripada persepsinya pada parameter yang sama (Gambar 10). Gambar 10 menunjukkan sebanyak 49% responden menganggap masyarakat lebih memprioritaskan kehalalan daripada harga. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya dalam diri responden lebih memprioritaskan kehalalan daripada harga, namun sebagian responden masih ragu antara mementingkan kehalalan atau harga obat.
d. Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Obat Halal Sikap responden tentang kebijakan pemerintah tentang obat halal diukur dengan pernyataan tentang seberapa setuju responden bila adakebijakan dari pemerintah, agar produsen obat mencantumkan logo halal pada obat yang halal. Diagram lingkaran distribusi jawaban responden mengenai sikap tentang kebijakan pemerintah tentang obat halal dapat dilihat pada gambar 18.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan berkategori sedang sebesar 61%. Tingkat persepsi masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan berkategori sangat baik sebesar 69%. Tingkat sikap masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan berkategori sangat baik sebesar 72%.

## Daftar Pustaka
[1] [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. “ BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020, https://www.bps. go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk- indonesia-hasilsp2020.html, diakses pada tanggal 01 Maret 2021.
[2]  [Kemenag] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. Data Umat Berdasar Jumlah Pemeluk Agama Menurut Agama , https://data.kemenag.go.id/agamadashboard/ statistik/umat#, diakses pada tanggal 9 Maret 2021.
[3]  Hijriawati, M; Putriana N. A dan Husni, P. 2018. Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Farmaka . Volume 16, Nomor 1.
[4] Fatmawati. 2011. Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi 8(4): 499.
[5]  [GIE] Global Islamic Economic Gateway. 2019. State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020.
[6]  [BPOM] Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. 2005. Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik . Jakarta : Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.
[7]  [Kemenkes] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Profil Kesehatan Indonesia . Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
[8] [Kemenag] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal . Editor: Muchith A Karim.
Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
[9]  Purwanti, D. R. 2017. Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Konsumen terhadap Kehalalan Obat di Kabupaten Banyumas [Skripsi]. Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
[10] Aspari, I. K. 2020. Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat di Kabupaten Bojonegoro [skripsi]. Malang : Program Studi Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
[11] Listyana, R dan Hartono, Y. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan. Jurnal Agastya. Volume 5, Nomor 1.
[12] Indriana. 2019. Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan [Skrpsi]. Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
[13] Azam, A. 2016. An Empirical Study On Non-Muslim’s Packaged Halal Food Manufacturers. Journal of Islamic Marketing. Volume 7, Nomor 4 : 441-460.
[14] Rusmita, S. A; Ryandono, M. N. H; Filianti, D dan Salleh,
Gambar 18. Sikap tentang kebijakan pemerintah tentang obat halal
Gambar 18 menunjukkan 75% responden sangat setuju apabila ada kebijakan dari pemerintah, agar produsen obat mencantumkan logo halal pada obat yang halal. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari Kusnanto (2021) [24], yaitu sebesar 68% responden sangat setuju bila ada kebijakan dari pemerintah, agar produsen obat mencantumkan logo halal pada obat yang halal. Kebijakan pemerintah tentang obat halal yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan secara eksplisit dijelaskan pada pasal 4 yang berbunyi “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan    di  wilayah  Indonesia  wajib    bersertifikat halal”.

## 2. Tingkat Sikap Masyarakat Tentang Obat Halal Di Kabupaten Magetan
Tingkat sikap masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan dijelaskan dalam Gambar 19. Menurut Notoatmodjo (2005) [50] sikap adalah pendapat, kesiapan atau kesediaan untuk bertindak seseorang terhadap stimulus atau obyek.
Gambar 19. Tingkat sikap masyarakat tentang obat halal di Kabupaten Magetan
Berdasarkan diagram tersebut, dapat digambarkan bahwa sebanyak 72% responden memiliki sikap sangat baik tentang obat halal. Hasil ini lebih besar dari hasil penelitian Aspari (2020) [10] yang menunjukkan sebanyak 53% responden di Kabupaten Bojonegoro memiliki sikap sangat baik terhadap kehalalan obat. Perbedaan tingkat sikap masyarakat dapat dipengaruhi berbagai faktor. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap seseorang antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, kebudayaan, media, lembaga pendidikan/lembaga agama, dan faktor emosional (Notoadmojo, 2007) [51]. Gambar 18 juga menggambarkan bahwa sebanyak 27% responden memiliki sikap baik tentang obat halal dan sebanyak 1% responden memiliki sikap tidak baik tentang obat halal.
M. CM. 2021. Islamic Economics Student’s Knowledge and Attitude Toward Halal Pharmacy Product in East Java, Indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics. Volume 5, Issue 1 : 1-15.
[15] Ashari, M. 2019. Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Sertifikasi  Halal Terhadap  Keputusan  Pembelian  Produk Farmasi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun [Skripsi]. Surabaya : Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
[16] Notoatmodjo.  2010. Metodologi Penelitian Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta.
[17] Riwidikdo, H. 2012. Statistika Kesehatan. Yogyakarta : Mitra Cendekia Press.
[18] Sugiyono.  2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
[19] Riduwan.  2013. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru- Karyawan dan Peneliti Pemula . Bandung : Alfabeta.
[20] Arikunto, S. 2010. Prosedur Metedologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta.
[21] Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : Rineka Cipta.
[22] [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Magetan Dalam Angka . Magetan : BPS Kabupaten Magetan.
[23] Notoatmodjo, S. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
[24] Kusnanto, N. G. 2021. Pengetahuan, Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Obat Halal Di Kota Surabaya [skripsi]. Malang : UIN Malang.
[25]  Sadeeqa, S. 2013. Knowledge, Attitude and Perception Regrading Halal Pharmaceuticals Among General Public in Malaysia. Internasional journal Of Public Health Science. Volume 2 : 143-150.
[26] Budiman, dan  Riyanto, A.  2013. Kapita  Selekta Kuisioner  Pengetahuan  Dan  Sikap  Dalam Penelitian Kesehatan . Jakarta : Salemba Medika.
[27] Ailah, M.W. 2019. Pemahaman Konsep Halal dan Halal Awareness dalam Perilaku Konsumen Muslim BreadTalk di Surabaya [tesis]. Surabaya : Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
[28] Syafrida. 2016. Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Adil: Jurnal Hukum . Volume 7, Nomor 2: 159-174.
[29] Hastuti, D dan Sumpe, I. 2007. Pengenalan Dan Proses Pembuatan Gelatin. MEDIAGRO Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian . Volume 3, Nomor 1 : 39-48.
[30] Anief, M. 2007. Ilmu Meracik Obat. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
[31] Lukmanudin, M.I. 2015. Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan. Journal of Qur’an and Hadith Studies. Volume 4, Nomor 1 : 79-101.
[32] Rahem, A. 2018. Identifikasi Kandungan Alkohol dalam Obat di Apotik Melalui Pengamatan pada Kemasan Sekunder. Journal of Halal Product and Research . Volume 01, Nomor 02: 44-49.
[33] Safari, N.S.M. 2017. Hukum mengunakan benda najis dalam pengobatan menurut ibn taimiyyah dan yusuf al- qardhawi [skripsi]. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
[34] Putriana, N. A. 2016. Apakah Obat yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah halal?. Majalah Farmasetika . Volume 1,
Nomor 4.
[35] Notoatmodjo.  2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
[36] Azam, A. 2016. An Empirical Study On Non-Muslim’s Packaged Halal Food Manufacturers. Journal of Islamic Marketing. Volume 7, Nomor 4 : 441-460.
[37] Soesilowati, E. S dan Yuliana, C. I. 2013. Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal Di Area Mayoritas Dan Minoritas Muslim. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan .
Volume 21, Nomor 2.
[38] Fauziah. 2012. Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali. Jurnal Multikultural & Multireligius . Volume 11, Nomor 2, 142-
155.
[39] Ekowati, J., dkk. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Halal Lifesyle Dan Titik Kritis Kehalalan Makanan Pada Generasi Muda. Journal of Halal Product and Research . Volume 3, Nomor 1.
[40] Asmak, A. 2015. Is Our Medicine Lawful (Halal)?. Middle- East Journal Of Scientific Research . Volume 23, Nomor 3 : 367-373.
[41] ‘Afifi, M. 2015. Halal Pharmaceutical. The Social Sciences. Volume 10, Nomor 4 : 490-498.
[42] Kotler, P dan Amstrong, G. 2007. Manajemen pemasaran . Edisi  12.  Jilid  1. Jakarta : PT. Indeks.
[43] Trisnawati, A dan Kusuma, A.M. 2017. Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Tenaga Kesehatan terhadap Kehalalan Obat di Rumah Sakit Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa . Volume 1, Nomor 1:1-12.
[44] Siahaan, S., dkk. 2017. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat dalam Memilih Obat yang Aman di Tiga Provinsi di Indonesia. Jurnal Kefarmasian Indonesia. Volume 7, Nomor 2 : 136-145.
[45] Kotler, P dan Amstrong, G. 2001. Dasar-Dasar  Pemasaran . Edisi  9.  Jilid  1. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
[46] Amin, I. K. N. 2021. Tingkat Pengetahuan, Persepsi, Dan Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat Di Kabupaten Malang [skripsi]. Malang : UIN Malang.
[47] Maulidia, R. 2013. Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. Justitia Islamica . Volume 10, Nomor 2.
[48] Toha, M. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Grafindo Persada.
[49] Pramintasari, T.R dan Fatmawati, I. 2017. Pengaruh Keyakinan  Religius,  Peran  Sertifikasi  Halal,  Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. Volume 8, Nomor 1.
[50] Notoatmojo, S. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
[51] Notoatmojo, S. 2007. P romosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.