## OTONOMI PENDIDIKAN DAN EKSISTENSI MADRASAH
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: akmalhawi_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The  policy  of  regional  autonomy  has  also implicated the education sector with the concept of decentralization  of  education,  which  aims  to provide  widespread  authority  to  regulate  and manage  madrasah  (local  authorities)  in  the framework  of  improving  the  quality  of  education for  all  levels  of  society.  Madrasah  as  one  of  the educational  institutions  that  take  shelter  in  the Department  of  Religion  inevitably  come  into contact with the issue of educational autonomy. But the problem is whether the Department of Religion remains  in  the  position  of  the  autonomous  rights holder  for  the  entire  education  system  in  the madrasah or only limited to religious subjects only. A  consistent,  cautious  but  definite  and  non- disadvantageous  attitude  to  the  Department  of Religion  needs  to  be  addressed  in  a  special discussion.
Keywords: Regional  Autonomy,  Decentralization of  Educationm,  the  Existence  of Madrasahs.

## Abstrak
Kebijakan
otonomi daerah telah berimplikasi  pula  pada  bidang  pendidikan  dengan konsep  desentralisasi  pendidikan,  yang  bertujuan memberikan  kewenangan  secara  luas  untuk mengatur  dan  mengelola  madrasah  (pihak  daerah) dalam  kerangka  meningkatkan  mutu  pendidikan bagi seluruh lapisan  masyarakat.  Madrasah sebagai salah  satu  lembaga  pendidikan  yang  bernaung  di Departemen  Agama  mau  tidak  mau  bersentuhan juga  dengan  isu  otonomi  pendidikan  tersebut. Tetapi  yang  menjadi  masalah  adalah  apakah Departemen  Agama  tetap  dalam  posisi  pemegang hak  otonom  bagi  keseluruhan  sistem  pendidikan  di madrasah  ataukah  hanya  dibatasi  pada  mata pelajaran  agama  saja.  Sikap  yang  konsisten,  hati- hati  tetapi  pasti  dan  tidak  merugikan  pihak Departemen  Agama  perlu  dikancah  dalam  diskusi khusus.
Kata  kunci: Otonomi  daerah,  Desentralisasi pendidikan dan Eksistensi Madrasah.
Undang-udang Otonomi Daerah meletakkan
kewenangan sebagian besar pemerintahan  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan yang  selama  ini  berada  pada  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Kewenangan  yang  tersisa  pada  pemerintah  pusat dan  provinsi  hanya  sebatas  besarannya  saja  (Lihat Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000).
Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan  kesejahtraan  rakyat,  pemerataan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai  budaya  lokal  serta  menggali  potensi  dan keanekaragaman daerah.
Bukan
untuk memindahkan masalah
dari pusat
ke kabupaten/kota. Demikian juga otonomi pendidikan,  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  bukan memindahkan  atau  mengembangbiakkan  masalah pendidikan  yang  menjadi  beban  pemerintah  pusat ke kabupaten dan kota.
Dengan  demikian,  kabupaten  dan  kota perlu  memilah  dan  memilih  secara  hati-hati berbagai  strategi  pembangunan  pendidikan  yang selama  ini  telah  dilakukan  agar  kekeliruan  kolektif pada  masa  lalu  tidak  diulangi  oleh  kabupaten  dan kota pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, hanya  strategi  pembangunan  pendidikan  yang menunjukkan pengaruh positif yang perlu dilanjutkan, sedangkan yang tidak banyak memberi manfaat  bagi  siswa,  sekolah  (madrasah)  serta  yang akan  melahirkan  masalah  baru  harus  segera ditinggalkan.
Otonomi pendidikan di atas, langsung atau tidak  langsung  telah  mengangkat  satu  isu  penting yang  berkenaan  dengan  kedudukan  madrasah  baik dalam hal sistem maupun pengelolaannya (manajemen). Dalam hal ini, madrasah sebagai satu lembaga  pendidikan  (Islam)  dipahami  sebagai  akar dualisme  pendidikan  di  Indonesia.  Konsekuensi
logisnya  adalah  muncul  kembali  obsesi  untuk menyatu-atap-kannya.

## Posisi Madrasah di Era Otonomi Daerah
Sebelum  membicarakan  posisi  madrasah di  era  otonomi  daerah,  perlu  terlebih  dahulu membaca  ulang  jati  diri  madrasah  itu  sendiri. Dengan  demikian  diharapkan,  siapapun,  tidak tergesa-gesa mengambil keputusan atau merumuskan  kebijakan  yang  berkenaan  dengan keberadaan  mayoritas  umat  Islam  dan  sejarah bangsa serta perkembangan Islam itu sendiri.

## Sejarah Madrasah
Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan Islam  di  Indonesia  telah  muncul  dan  berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.  Madrasah  tersebut  telah  mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seirama dengan perkembangan  bangsa  Indonesia  sejak  masa kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah  pendidikan  dari  bentuk  awal  seperti pengajian  di  rumah-rumah,  mushallah  dan  masjid mejadi  lembaga  formal  sekolah  seperti  bentuk madrasah yang dikenal sekarang ini.
Menelusuri  sejarah  pertumbuhan  dan perkembangannya,  Madrasah,  ternyata  tidak  dapat dipisahkan  dari  perkembangan  masyarakat,  atau tegasnya  semua  aspek  kehidupan  masyarakatnya. Diantara  aspek  yang  dapat  dikatakan  menonjol dalam  mempengaruhi  perkembangan  Madrasah  itu sejak masa klasik ialah aspek politik dan pemikiran keagamaan.  Karena  itu,  melihat  sejarah  Madrasah bukan semata-mata sejarah kelembagaan pendidikan  Islam,  tetapi  juga  sejarah  politik  dan pemikiran keagamaan.
Pera  penulis  sejarah  pendidikan  Islam  di Indonesia,  agaknya  sepakat  dalam  menyebut beberapa  Madrasah  pada  periode  pertumbuhan khususnya  di  wilayah-wilayah  Sumatera  dan  Jawa. Mahmud  Yunus  memasukkan  ke  dalam  Madrasah kurun  pertumbuhan  ini  antara  lain  Adabiah  School (1909)  dan  Diniah  School  Labai  al-Yunusy  (1915) di  Sumatera  Barat.  Madrasah  Nahdatul  Ulama  di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di
Yogyakarta,  Madrasah  Taswiq  Thullab  di  Jawa Tengah,  Madrasah  Persatuan  Umat  Islam  di  Jawa Barat,  Madrasah  Jum’iyat  Kheir  di  Jakarta,
Madrasah  Amiriah  Islamiah  di  Sulawesi,  dan Madrasah Assulthaniyyah di Kalimantan.
Salah  satu  ciri  penting  dari  madrasah- madrasah  periode  pertumbuhan  adalah  bahwa eksistensinya  antara  satu  sama  lain  masih  terpisah- pisah.  Usaha  mendirikan  Madrasah  masih  bersifat pribadi  atau  organisasi  dalam  pengertian  sempit. Madrasah-madrasah  di  Padang    tidak  memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Madrasah-madrasah di Jawa. Tidak ada pengaturan yang bersifat umum dan mengikat mengenai bentuk kelembagaan, struktur manajemen dan kurikulumnya. Seperti  diisyaratkan oleh Steenbrink dalam Maksum (1999:98), bahwa “usaha pendirian Madrasah  itu  bertolak  dari  motif  masing-masing, namun  semuanya  mengarah  pada  peningkatan peran  umat  Islam”.  Dengan  demikian,  uniformitas pada  Madrasah-madrasah  itu  hanya  dapat  dilihat dalam  hal  sistem  pendidikannya  yang  berkelas  dan isi  pendidikannya  yang  memberi  perhatian  pada ilmu-ilmu agama.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan  bahwa  Madrasah  pada  permulaan perkembangannya  merupakan  lembaga  pendidikan yang  mandiri  (swadana  dan  swakelola),  tanpa bimbingan  dan  bantuan  materil  dari  pemerintah (Kolonial  Belanda).  Setelah  Indonesia  merdeka, pemerintah  (NKRI)  memberikan  perhatian  kepada Madrasah  dan  ditetapkan  sebagai    model  dan sumber  pendidikan  nasional  yang  berdasarkan UUD  1945  (Asrohah,  1999:194).  Untuk  itu, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia  Pusat)  sebagai    Badan  Pekerja  Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa itu merumuskan  pokok-pokok  usaha  pendidikan,  yang menetapkan bahwa: “Madrasah dan Pesantren yang pada  hakikatnya  adalah  satu  alat  dan  sumber pendidikan  dan  pencerdasan  rakyat  jelata  yang sudah  berurat  berakar  dalam  masyarakat  Indonesia umumnya,  hendaklah  pula  mendapat  perhatian  dan bantuan  yang  nyata  berupa  tuntunan  dan  bantuan materil  dari  pemerintah”  (Asrohah,  1999:194). Dalam  rangka  memperkukuh  eksistensi  Madrasah sebagai  komponen  pendidikan  nasional,  artinya diakui  sebagai  penyelenggara  kewajiban  belajar, sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang Pokok  Pendidikan  dan  Pengajaran  Nomor  4  Tahun 1950,  pada  Pasal  10  ayat  2  dinyatakan  bahwa belajar  di  sekolah-sekolah  agama  yang  telah
mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman  dan  peta  politik  bangsa,  Madrasah  dengan berbagai  kebijakan  pemerintah  semakin  mendapat pengakuan  dan  menempati  posisi  yang  strategis karena peranannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa  (cerdas  intelektual,  cerdas  emosional  dan cerdas spritual) terasa semakin dibutuhkan.

## Otonomi  Madrasah  dan  Eksistensi  Departemen Agama
Sejarah panjang lembaga pendidikan Islam (Madrasah)  yang  keberadaannya  (dibangun  dan dikembangkan)  secara  swadana  dan  swakelola sebagaimana telah dikemukakan di atas membuktikan betapa umat Islam (sebagai penduduk mayoritas  di  NKRI)  menaruh  kepedulian  yang besar terhadap nasib anak bangsa. Kepedulian yang besar  ini  telah  disikapi  dengan  bijak  oleh pemerintah  dengan  menyerahkan  pengelolaan lembaga  pendidikan  Islam  (Madrasah)  sepenuhnya di bawah Departemen Agama. Kebijakan ini bukan saja  merupakan  kebijakan  pendidikan  tetapi  juga merupakan kebijakan politis yang memang demikianlah seharusnya.
Bukankah  diakuinya  lembaga  pendidikan agama  dengan  berbagai  kebijakan  pemerintah seperti  telah  dikemukakan  di  atas  bukan  sekedar ungkapan  rasa  terima  kasih  negara  atas  perjuangan umat Islam melawan penjajah, lebih dari itu, karena lembaga pendidikan Islam (Madrasah) adalah suatu kebutuhan.  Mengalihkan  pengelolaan  Madrasah  ke Instansi  lain    sama  saja  artinya  menghapuskan sejarah  dan  peran  umat  Islam,  dan  akan  dianggap oleh  umat  Islam  sebagai  upaya  pelan-pelan menyingkirkan Madrasah. Jika
Madrasah dipindahtangankan  dari  Departemen  Agama  ke Departemen lain (Pemkot/Pemda) maka Departemen  Agama akan kehilangan  sekian persen fungsinya.  Dengan  begitu,  bukan  tidak  mungkin kemudian  orang  akan  mempertanyakan  fungsi penerangan  agama  dan  peradilan  agama.  Apakah tidak  lebih  baik  juga  dipindahkan  ke  Departemen Penerangan  dan  Kehakiman.  Demikian  pula bidang-bidang  lainnya.  Jika  sudah  demikian, semakin  tidak  jelas  eksistensi  Departemen  Agama. Selanjutnya  bukan  tidak  mungkin  akhirnya  hilang (dihilangkan).
Jika dengan otonomi daerah  kita berhasrat untuk membangun usaha debirokratisasi, desentralisasi,  dan  deregulasi.  Mengapa  dalam bidang  pendidikan  mempertahankan  sentralisasi. Jika yang dimaksudkan adalah dalam rangka nation building,  itu  sah-sah  saja.  Tetapi  bukan  demikian caranya.  Yang  penting  bukan  pemindahtanganan atau  penyatu-atap-an,  tetapi  satu  sistem  pendidikan nasional. Dan ini sudah dirumuskan dalam GBHN. Oleh  karena  itu,  pemindahtanganan  pengelolaan Madrasah  dari  Departemen  Agama  ke  Departemen lain  (Pemkot/Pemda)  diperlukan  pemikiran  yang mendalam  dan  hati-hati  dengan  tetapi  memberikan penghargaan  terhadap  gagasan  awal  dari  otonomi daerah itu sendiri.
Sistem Pendidikan Nasional itu maksudnya  adalah  bahwa  dalam  negara  ini hendaknya  ada  fungsionalisasi.  Penanggung  jawab pendidikan  adalah  Depdiknas.  Penanggung  jawab keagamaan adalah Departemen Agama.
Penanggung  jawab  pertahanan  dan  keamanan adalah  Departemen  Hankam,  dan  seterusnya.  Ini yag  fundamental.  Pelaksananya  bisa  dibeberapa atap.  Yang  mengatur  kualitas  pendidikan  tetap Depdiknas.  Depdiknas  lah  yang  menetapkan pengetahuan minimal apa yang harus dimiliki anak- anak Indonesia.
Beranjak  dari  pemahaman  ini  maka dimungkinkan adanya pendidikan kepegawaian dan administrasi oleh Depnaker. AKABRI oleh Hankam  dan  lain-lain.  Penanggung  jawab  utama ada  di  Depdiknas,  tetapi  lembaga  dan  departemen lain bukan tidak boleh menyelenggarakan pendidikan.
Jika  ada  kebijakan  umum  yang  ditangani oleh Depdiknas, tentu saja lembaga atau departemen  lain  diperkenankan  mengeluarkan kebijakan  khusus,  karena  kekhasan  lembaga pendidikan  itu.  AKABRI  misalnya  memiliki kekhasan  tertentu,  demikian  juga  yang  lainnya. Tetapi  dalam  hal  tertentu,  misalnya  memberikan gelar  kelulusan  AKABRI  atau  yang  lainnya  tidak diperkenankan  untuk  mengeluarkan  ketentuan tersendiri.  Dengan  adanya  kebijakan  itu,  masalah satu  atap  menjadi  tidak  realistis.  Soalnya,  ada keahlian-keahlian dan kebutuhan-kebutuhan tertentu  yang  menjadi  kewenangan  dan  keahlian suatu departemen.
Kesimpulan Demikian pokok-pokok pemikiran
(wacana)  mengenai  Madrasah  dan  Departemen Agama dalam kaitannya dengan otonomi daerah/otonomi  pendidikan.  Sebagai  suatu  bahan diskusi  sudah  tentu  tulisan  ini  belum  lengkap  dan untuk  itu  diharapkan  masukan-masukan  yang konstruktif    dari  berbagai  pihak  sehingga  melalui media  ini  kita  dapat  memperoleh  dan  merumuskan secara  tegas  kebijakan  otonomi  pendidikan  yang berkenaan dengan eksistensi Madrasah.

## Daftar Pustaka
Abuddin  Nata. Paradigma  Pendidikan  Islam . Jakarta: PT. Gramedia Widiararana Indonesia. 2001.
Abd. Rahman Shaleh. Penyelenggaraan Madrasah; Peraturan  Perundangan .  Jakarta:  Dharma
Bakti. 1984.
Harun Asrohah. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.
Husni  Rahim. Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di Indonesia . Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.
Indra  Djati  Sidi. Menuju  Masyarakat  Belajar;
Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan . Jakarta: Paramadina. 2001.
Mahmud  Yunus.
Sejarah  Pendidikan  Islam . Jakarta: Hidakarya Agung. 1989. Maksum. Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya .  Jakarta:  PT.  Logos
Wacana Ilmu. 1999.