## PEMBATASAN PERJANJIAN LISENSI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA 1

## Deslaely Putranti
Jl Sumatera Gg Bintan E102B Yogyakarta deslaelyp@gmail.com / deslaelyp@yahoo.com

## Abstrak
Perjanjian  lisensi  atas  hak  kekayaan  intelektual  menimbulkan  hak  eksklusif  berupa monopoli  terhadap  hak  atas  kekayaan  intelektual.  Hak  eksklusif  tersebut  banyak disalahgunakan  oleh  pemegang  atau  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  untuk menentukan  perjanjian  lisensi  yang  melanggar  asas-asas  persaingan  usaha.  Pengaturan pembatasan lisensi di dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sudah tepat  hanya  saja  pasal  tersebut  hanya  membatasi  keberadaan  hak  kekayaan  intelektual yang  mungkin  muncul  di  masa  yang  akan  datang.  Pengaturan  pembatasan  lisensi sebaiknya tidak hanya diatur oleh Undang-Undang  No. 5 Tahun 1999 saja, tetapi juga diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  terkait  hak  kekayaan  intelektual  secara kesinambungan sehingga pelaksanaan pembatasan perjanjian lisensi menjadi maksimal.
Kata kunci: perjanjian lisensi, hak kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha.

## Abstract
The licensing agreement on intellectual property rights raises the exclusive rights in the form of a monopoly on intellectual property rights. The exclusive rights are abused by the  holder  or  owner  of  the  intellectual  property  rights  to  determine  the  license agreement  that  violates  the  principles  of  competition.  Setting  licensing  restrictions  in Article 50 letter b of UU No. 5/1999 is appropriate only where the article is just limiting the intellectual property rights that may arise in the future. Setting licensing restrictions should not only be governed by UU No.  5/1999 alone, but also governed by laws and regulations  related  to  intellectual  property  rights  continuously,  so  that  the implementation of the licensing agreement limitation becomes maximal.
Keywords: licensing agreement, intellectual property rights, competition law.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pasal  50  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999) mengecualikan  perjanjian  terkait  hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI)  dari  berlakunya Undang-Undang ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa:
“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
1 Tulisan ini merupakan Tesis Penulis
b.  perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten,  merek  dagang,  hak  cipta,  desain  produk  industri,  rangkaian  elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.”
Penormaan  Pasal  50  huruf  b  tersebut  kurang  tepat,  karena  undang-undang seharusnya mengatur mengenai hal-hal umum sehingga penyebutan kata “lisensi, merek dagang,  hak  cipta,  desain  produk  industri,  rangkaian  elektronik  terpadu,  dan  rahasia dagang,  serta  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  waralaba”  membatasi  keberadaan  hak kekayaan  intelektual  yang  lain.  Saat  ini terdapat  undang-undang  perlindungan  varietas tanaman yang termasuk juga dalam hak kekayaan intelektual.
Pasal  tersebut  seharusnya  berbunyi  sampai  pada  “perjanjian  yang  berkaitan dengan  hak  atas  kekayaan  intelektual”,  sehingga  keberadaan  hak  atas  kekayaan intelektual  yang  mungkin  muncul  di  masa  yang  akan  datang  tidak  dibatasi  oleh  pasal ini.
Hal  yang  harus  diingat,  bahwa  lisensi  bukanlah  termasuk  dalam  hak  atas kekayaan  intelektual.  Ini  dapat  dilihat  dari  pengertian  lisensi  menurut  Black‟s  Law Dictionary, yaitu: 2
“A personal privilege to do some particular act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is at the will of the licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise not allow able.”
Terjemahan  dari  pengertian  lisensi  itu  adalah  kewenangan  untuk  melakukan tindakan  tertentu,  atau  serangkaian  tindakan,  atas  tanah,  tanpa  memiliki  apapun  di dalamnya. Hal ini diberikan kepada diri pribadi dan tidak dapat dialihkan, atau di dalam undang-undang penipuan, atau sertifikat atau dokumen yang membuktikan suatu izin.
Sebagai hak yang dilindungi oleh undang-undang, hak atas kekayaan intelektual (HKI)  memberikan  jaminan  kepada  pemegang  hak  sebuah  hak  eksklusif  untuk memonopoli  karya  atau  ciptaannya.  Dalam  HKI  terdapat  karakteristik  khusus  yang berupa  hak  monopoli  atas  kreatifitas  yang  inovatif  dan  kreatif.  Hak  monopoli  artinya pihak yang memegang HKI diberikan beberapa kekuasaan, yakni: 3
a. Hak  untuk  menggunakan  sendiri  atas  HKI.  Menggunakan  HKI  dapat  dimaknai memproduksi,  mendistribusi,  mengekspor,  memperbanyak  atau  mengumumkan sendiri.
b. Memberikan  lisensi  dan  mengalihkan  HKI  kepada  pihak  lain  berdasarkan perjanjian  pemberian  hak  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari  suatu  HKI yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perbuatan
2 Henry  Campbell  Black, Black  Law  Dictionary ,  St.  Paul  Minn:  West  Publishing,  Co.,  1991, hlm. 634.
3 Muhamad  Arief,  “Membangun  Bisnis  yang  Berorientasi  HKI:  Solusi  Menghadapi  Krisis Keuangan Global”, 17 April 2011, dalam http://pusathki.uii.ac.id/artikel/artikel/membangun-bisnis-yang- berorientasi-hki-solusi-menghadapi-krisis-keuangan-global.html, diakses 10 Januari 2012.
hukumnya  berupa  perjanjian  yang  dibenarkan  menurut  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku, hibah, wasiat, warisan, dan jual beli.
c. Hak untuk melarang orang lain atau badan hukum menggunakan HKI tersebut. Di negara-negara Uni Eropa, di dalam European Community Treaty (Perjanjian Masyarakat Uni-Eropa) terdapat Pasal 81 dan 82 yang mengatur mengenai dasar-dasar pengaturan  persaingan  usaha,  yang  di  dalamnya  diatur  pula  mengenai  perjanjian  yang berkaitan  dengan  kekayaan  intelektual.  Dalam  ketentuan  itu  diatur  mengenai  lisensi terkait  merek,  hak  cipta,  paten,  dan  pengembangan  varietas  tanaman.  Ketentuan  ini memberikan  pengaturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  eksploitasi  dan  pemanfaatan atas  hak  atas  kekayaan  intelektual  melalui  lisensi.  Pembatasan  eksploitasi  terkait  hak atas  kekayaan  intelektual  diwujudkan  dengan  adanya  aturan  yang  disebut  „ exhaustion principle’, yakni pengaturan mengenai kebebasan pergerakan barang ( free movement of goods ). 4 Secara  umum,  di  bawah  doktrin exhaustion ,  pemilik  dari  hak  atas  kekayaan intelektual  dilarang  oleh  hukum  untuk  menggunakan  haknya  dalam  mencegah  impor produk yang telah dijual oleh dirinya sendiri, perusahaan terafiliasi, atau licensee di luar negara-negara anggota  Kawasan  Ekonomi  Eropa  ( European  Economic  Area ). 5 Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk mencegah pemilik hak atas kekayaan intelektual “dari diperbolehkannya  untuk  memisahkan  pasar  nasional  dan  dari  hal  yang  mengakibatkan perbedaan harga yang mungkin ada diantara negara-negara anggota.” 6
Di  Amerika, terdapat pedoman mengenai hukum persaingan usaha  yang terkait dengan  lisensi  atas  hak  atas  kekayaan  intelektual,  yakni  di  dalam U.S.  Department  of Justice  and  Federal  Trade  Commission:  Antitrust  Guidelines  for  the  Licensing  of Intellectual  Property (Pedoman  Persaingan  Usaha  untuk  Lisensi  pada  Hak  atas Kekayaan  Intelektual).  Di  dalamnya  mengatur  mengenai  lisensi  di  dalam  hukum persaingan  usaha,  terutama  yang  terkait  dengan  paten,  hak  cipta,  rahasia  dagang,  dan know-how . Di dalam pedoman tersebut tidak diatur mengenai perlindungan persaingan usaha  terkait  merek,  meskipun  prinsip  umum  persaingan  usaha  juga  diberlakukan didalam  merek.  Namun  pedoman  tersebut  lebih  menekankan  pada    transfer    teknologi dan    inovasi    yang    erat    kaitannya    dengan    paten,  hak  cipta,  rahasia  dagang  dan perjanjian know-how . 7
4 Van Baels and Bellis, Competition Law of the European Community, Fourth Edition , Holland: Kluwer Law International, 2005, hlm. 588.
5 Ibid. , hlm. 591. 6 Ibid.
7 William  C.  Holmes  and  Dawn  E.  Holmes, AntitrustLaw  Sourcebook  for  United  States  and Europe 2005 Edition , St. Paul Minnesota: Thomson West, 2005, hlm. 1 I-265.
Di  dalam  Merriam-Webster, know-how diartikan  sebagai  pengetahuan  mengenai  bagaimana melakukan sesuatu secara baik dan efisien, atau keahlian. Pada sumber lain know-how diartikan sebagai expert  skill (keahlian),  yang  berada  diluar  wilayah  publik,  yang  dapat  berupa  hal  yang  terlihat,  (seperti cetak  biru,  formula,  petunjuk,  pola,  spesifikasi,  dan  rahasia  dagang)  atau  yang  tak  terlihat  (seperti kegiatan industri, konsep penjualan, kontrol atas kualitas, dan teknik pengetesan) yang bukan merupakan pengetahuan  yang  umum  diketahui  orang.  Pada  perjanjian  alih  teknologi, know-how merupakan  faktor yang paling berharga dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Di dalam hukum, know-how dapat diartikan sebagai “semua informasi industri dan teknik yang mungkin untuk membantu di dalam produksi atau memproses barang atau bahan”. Dalam beberapa tahun terakhir, know-how telah  menjadi  hal  yang
Pada  negara-negara  Eropa  dan  Amerika,  hukum  persaingan  usaha  telah mengatur secara terperinci mengenai lisensi atas hak atas kekayaan intelektual didalam bab  tersendiri.  Berbeda  dengan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  yang  di  dalam undang-undangnya hanya memberikan aturan dasar mengenai ketentuan lisensi atas atas hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  tidak  diperjelas  melalui  peraturan  perundang- undangan yang lain.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan tugas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  yakni  di  dalam  Pasal  35  huruf  f. Pembahasan  mengenai  pembatasan  lisensi  di  Indonesia  tidak  dituangkan  di  dalam undang-undang, melainkan di dalam peraturan  KPPU,  yaitu di dalam Peraturan KPPU No.  2  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengecualian  Penerapan  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Pedoman KPPU No. 02 Tahun 1999). Pedoman KPPU tersebut  mengatur  mengenai  pengecualian  hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  pemegang HKI.  Hak  eksklusif  yang  diatur  di  dalam  Pedoman  KPPU  No.  02  Tahun  1999  adalah hak terkait perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  dapat  dibahas  beberapa  persoalan sebagai berikut:
a. Bagaimana  pengaturan  tentang  pembatasan  lisensi  dalam  Pasal  50  huruf  b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?
b. Bagaimana seharusnya pembatasan lisensi diatur di dalam ketentuan hukum di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  yang  mengkaji peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  KKPU  dengan  tetap  mengarah  pada permasalahan  yang  ada.  Pada  penelitian  normatif  ini,  pengolahan  bahan  hukum  hanya ditujukan  pada  analisis  bahan  hukum  secara  deskriptif  kualitatif,  dimana  materi  dan bahan-bahan  hukum  tersebut  untuk  selanjutnya  akan  dipelajari  dan  dianalisis muatannya,  sehingga  dapat  diketahui  taraf  sinkronisasinya,  kelayakan  norma,  dan pengajuan gagasan-gagasan normatif yang baru.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  tentang  Pembatasan  Lisensi  dalam  Pasal  50  Huruf  b  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999
dianggap sebagai  faktor dari produksi  yang  melekat pada dirinya  sendiri,  yang  membedakannya dengan tenaga kerja. Dalam  http://www.businessdictionary.com/definition/know-how.html, diakses 1 September 2012.
Pedoman  KPPU  No.  2  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengecualian  Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat dengan tujuan: 8
a. Terdapat  kesamaan  penafsiran  terhadap  masing-masing  unsur  dalam  Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga terdapat kepastian hukum  dan  dapat  dihindari  terjadinya  kekeliruan  atau  sengketa  dalam penerapannya;
b. Pasal  50  huruf  b  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  dapat  senantiasa diterapkan  secara  konsisten,  tepat,  dan  adil  dalam  setiap  sengketa  yang berkaitan.
Berdasarkan  tujuan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pedoman  KPPU No.  2  Tahun  2009  bertujuan  untuk  memberikan  persamaan  persepsi  mengenai  lisensi dan  pembatasannya  seperti  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, sehingga dapat diterapkan apabila di kemudian hari terdapat sengketa terkait perjanjian lisensi atas hak kekayaan intelektual.
Pembatasan yang ada di dalam undang-undang terkait hak kekayaan intelektual diatas  secara  umum  dapat  diambil  beberapa  unsur,  yaitu,  bahwa  perjanjian  Lisensi dilarang apabila: 9
a. Memuat  ketentuan  pembatasan  yang  dapat  merugikan  perekonomian Indonesia,
b. Memuat  ketentuan  pembatasan  yang  menghambat  kemampuan  bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten pada khususnya,
c. Memuat  ketentuan  pembatasan  yang  mengakibatkan  timbulnya  persaingan usaha yang tidak sehat.
Di  dalam  Pedoman  KPPU  No.  2  Tahun  2009  tidak  memberikan  penjelasan mengenai  pembatasan  seperti  yang  dimaksud  didalam  undang-undang  terkait  hak kekayaan  intelektual  seperti  tersebut  diatas.  Pedoman  tersebut  hanya  memberikan penjelasan mengenai batasan pemberlakuan pengecualian yang isinya adalah: 10
a. Perjanjian  lisensi  HKI  tidak  secara  otomatis  melahirkan  praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
b. Praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  timbul  akibat pelaksanaan  perjanjian  lisensi  adalah  kondisi  yang  hendak  dicegah  melalui hukum persaingan usaha.
c. Untuk  memberlakukan  hukum  persaingan  usaha  terhadap  pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan:
8 Lihat Pedoman KPPU Nomor 2 Tahun 2009, hlm. 3.
9 Gunawan Suryomurcito, Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum  Perjanjian Lisensi, Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  2006,  tanpa halaman . 10 Lihat Pedoman KPPU Nomor 2 Tahun 2009, hlm. 12.
1) Perjanjian  lisensi  HKI  tersebut  telah  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditetapkan dalam perundang-undangan di bidang HKI, dan
2) Adanya  kondisi  yang  secara  nyata  menunjukkan  terjadinya  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
d. Pengecualian  dari  ketentuan  hukum  persaingan  usaha  terhadap  perjanjian lisensi  HKI  hanya  diberlakukan  dalam  hal  perjanjian  lisensi  HKI  yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha.
Pada poin ke-3 (tiga) huruf a di atas menunjukkan bahwa antara undang-undang terkait HKI dengan Pedoman KPPU No. 2 Tahun 2009 telah berkesinambungan, namun dalam  prakteknya  tidak  berjalan  secara  efisien  karena  pada  pelaksanaannya  tidak  ada koordinasi  antara  Dirjen  HKI  dengan  KPPU  dalam  mengawasi  praktek  perjanjian lisensi yang ada di masyarakat.
Pembatasan atas  perjanjian lisensi  atas  hak  kekayaan  intelektual  yang  diatur  di dalam  Pedoman  KPPU  No.  2  Tahun  2009  adalah  terkait  klausul  yang  bersifat  anti persaingan terkait kesepakatan eksklusif ( exclusive dealing ), yakni: 11
a. Penghimpunan  Lisensi  ( Pooling  Licensing )  dan  Lisensi  Silang( Cross Licensing )
Penghimpunan Lisensi ( Pooling Licensing ) merupakan tindakan para pelaku usaha  untuk  saling  bekerjasama  dengan  para  mitra  usahanya  untuk menghimpun  lisensi  HKI  terkait  komponen  produk  tertentu.  Sedangkan Lisensi  Silang  ( Cross  Licensing )  merupakan  tindakan  saling  melisensikan HKI  antar  para  pelaku  usaha    dengan  mitranya.  Biasanya  hal  tersebut dilakukan  dalam  kegiatan Research  and  Development (R&D).  Dengan melakukan Penghimpunan Lisensi dan/atau Lisensi Silang para pelaku usaha dapat mengurangi biaya transaksi ( transaction cost ) hak eksklusif yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih murah.
Pada  prinsipnya  pemberi  lisensi  ( lisensor )  dapat  melakukan  penghimpunan lisensi dan lisensi silang untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya. Namun apabila  dari  tindakan  tersebut  membuat  produksi  atau  pemasaran  terhadap suatu  produk  dikuasai  secara  dominan  oleh  suatu  pelaku  usaha,  sehingga pelaku  usaha  lain  sulit  untuk  bersaing  secara  efektif, maka  klausul  tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.
b. Pengikatan Produk ( Tying Arrangement )
Pemberi  lisensi  ( lisensor )  pada  prinsipnya  dapat  menggabungkan  dua  atau lebih  produknya  yang  telah  dilindungi  HKI  untuk  diperdagangkan  kepada masyarakat.  Namun  demikian,  konsumen  tetaplah  harus  diberikan  pilihan untuk  membeli  salah  satu  produk  saja.  Oleh  karena  itu,  klausul  yang mengatur  tentang  penggabungan  produk  yang  disertai  dengan  keharusan
11 Lihat Pedoman KPPU Nomor 2 Tahun 2009, hlm. 14-17.
bagi  penerima  lisensi  untuk  menjual  produk  tersebut  sebagai  satu  kesatuan kepada  konsumen,  sehingga  konsumen  tidak  dapat  membeli  salah  satu produk  saja,  maka  dipandang  sebagai  klausul  yang  jelas  bersifat  anti persaingan usaha.
c. Pembatasan dalam bahan baku
Pemberi  lisensi  pada  prinsipnya  dapat  memberikan  pembatasan  kepada penerima  lisensi  mengenai  kualitas  bahan  baku  yang  digunakan.  Hal  ini dipandang  perlu  untuk  memaksimalkan  fungsi  teknologi,  menjaga keselamatan,  dan  untuk  mencegah  bocornya  rahasia.  Walaupun  demikian, setiap pihak pun  hendaknya memahami bahwa pembatasan terhadap sumber penyedia  bahan  baku  dapat  mengakibatkan  tidak  adanya  kebebasan  bagi licensee untuk  memilih  kualitas  bahan  baku  dan  pemasok  ( supplier )  bahan baku;  yang  pada  akhirnya  dapat  membuat  pelaksanaan  perjanjian  lisensi tersebut justru tidak efisien secara ekonomi.
Selain itu pembatasan tersebut juga dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku, karena menghambat akses ke pasar tersebut. Oleh  karena  itu,  klausul  dalam  perjanjian  lisensi  yang  memuat  kewajiban licensee untuk  menggunakan  bahan  baku  dari  sumber  yang  ditentukan  oleh licensor secara eksklusif, padahal bahan baku serupa telah tersedia di dalam negeri  dalam  jumlah  dan  harga  yang  memadai  serta  dengan  kualitas  yang sama,  dapat  dipandang  sebagai  klausul  yang  jelas  bersifat  anti  persaingan usaha.
Pada prinsipnya licensor dapat memberikan pembatasan bagi licensee dalam hal  proses  produksi  atau  penjualan  produk  yang  bersaing  dengan  produk milik  licensor.  Dalam  hal  pembatasan  tersebut  dibuat  berdasarkan  maksud untuk  menjaga  kerahasiaan know-how ,  atau  untuk  mencegah  penggunaan teknologi  secara  tidak  sah,  maka  pembatasan  tersebut  dapat  dianggap  tidak termasuk mengganggu persaingan usaha. Tetapi, apabila pembatasan terebut akan  menghambat licensee dalam  menggunakan  teknologi  secara  efektif, maka  pembatasan  tersebut  dapat  menghilangkan  para  pesaing  dari kesempatan  dalam  perdagangan.  Oleh  karena  itu  klausul  dalam  perjanjian lisensi  yang  memuat  pembatasan  dalam hal  proses  produksi  atau  penjualan produk  yang  bersaing  dengan  produk  milik licensor ,  sehingga  menghambat licensee dalam  menggunakan  teknologi  secara  efektif,  dapat  dipandang sebagai klausul yang secara jelas bersifat anti persaingan usaha.
d. Pembatasan dalam produksi dan penjualan
Pada  prinsipnya licensor dapat  menetapkan  pembatasan  terhadap  wilayah atau  jumlah  produk  yang  diproduksi  dengan  menggunakan  teknologi  milik licensee yang  boleh  dipasarkan.  Walaupun  demikian,  setiap  pihak  pun hendaknya  memahami  bahwa  pembatasan  tersebut  membuat licensee tidak
dapat  melakukan  inovasi  teknologi,  maka  hal  tersebut  dapat  membuat pengembangan produk menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan wilayah dan jumlah produk yang dapat  dipasarkan  yang  terbukti  menghambat licensee dalam  melakukan inovasi  teknologi,  sehingga  pengembangan  produk  menjadi  tidak  efisien, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.
e. Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali Licensor dapat  menentukan  pada  tingkat  harga  berapa  produknya  dapat dipasarkan  sesuai  dengan  rasionalitas  investasi  dari  produk  yang bersangkutan.  Walaupun  demikian,  setiap  pihakpun  hendaknya  memahami bahwa  pembatasan  harga  tersebut  dapat  mengakibatkan  pembatasan persaingan  kegiatan  bisnis  antara licensee dan  distributor  yang  akan berdampak pada berkurangnya persaingan, yang pada akhirnya hak tersebut dapat  membuat  pengembangan  produk  menjadi  tidak  efisien.  Oleh  karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan harga jual dan harga  jual  kembali  dengan  cara  menetapkan  harga  bawah,  dapat  dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.
f. Lisensi kembali ( Grant Back )
Lisensi  kembali  ( Grant  Back )  merupakan  salah  satu  ketentuan  dalam  suatu perjanjian  lisensi  dimana licensee disyaratkan  untuk  selalu  membuka  dan mentransfer  informasi  kepada licensor mengenai  seluruh  perbaikan  dan pengembangan  yang  dibuat  terhadap  produk  yang  dilisensikan,  termasuk  di dalamnya know-how terkait pengembangan tersebut.
Tindakan  ini  menghalangi licensee untuk  memperoleh  kemajuan  dalam penguasaan  teknologi  dan  mengandung  unsur  ketidakadilan  karena melegitimasi  pemberi  lisensi  untuk  selalu  memiliki  hak  atas  suatu  karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri.  Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian  lisensi  yang  memuat  kewajiban  lisensi  kembali  ( Grant  back ), dapat dipandang sebagai klausul yang bersifat anti persaingan usaha.
Melihat  pembatasan  di  atas,  dapat  dibandingkan  dengan  hukum  anti  monopoli ( antitrust  law )  yang  diaplikasikan  di  Amerika  Serikat.  Pembatasan  atas  perjanjian lisensi  di  Indonesia  tampak  begitu  mirip  dengan  pembatasan  di  Amerika  Serikat, dengan  isi  pembatasan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  pembatasan  yang  tertulis didalam Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property .
Di dalam pedoman tersebut diatur mengenai pembatasan dan persyaratan terkait perjanjian  lisensi  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  kekayaan  intelektual. Pembatasan tersebut dianggap perlu, agar di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  tidak  mengakibatkan  praktek  monopoli  dan  praktek
persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  pada  akhirnya  merugikan  masyarakat. 12 Dengan demikian,  dalam  kaitannya  dengan  persaingan  usaha,  agar  HKI  tidak  disalahgunakan oleh pemegang hak, yang disebabkan oleh pemegang HKI yang merasa menguasai atas hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  dimilikinya  secara  mutlak,  maka  pembatasan eksklusivitas atas lisensi HKI ini perlu diatur. Karena, masalah ini tidak diatur di dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  maka  pemegang  HKI  dapat  secara  bebas mengeksploitasi  ciptaan  ataupun  karyanya  tersebut.  Untuk  itulah,  eksklusivitas  atas lisensi HKI perlu dibatasi.
Sebagai contoh, pada tahun 1970, Bruce Wilson, anggota Divisi Anti Monopoli dari  Departemen  Kehakiman  Inggris  mengumumkan  dalam  pidatonya  daftar pengawasan  yang  terdiri  dari  sembilan  praktek  kegiatan lisensi  yang  dianggap  sebagai hambatan  anti  persaingan  di  dalam  perdagangan  pada  perjanjian  lisensi. 13 Daftar  ini dikenal sebagai doktrin “ Nine No-No’s ” yang berisi tentang sembilan daftar lisensi yang dilarang  karena  para  pemegang  hak  atas  kekayaan  intelektual  khususnya  paten  pada masa  itu  melakukannya  untuk  mendapatkan  kontrol  atas  kemajuan  inovasi  mereka, untuk  menentukan  harga  jual  kembali  terhadap  produk  mereka  yang  dipatenkan,  atau untuk terlibat di dalam pembagian pasar. 14
Perbedaan  antara  Pedoman  KPPU  No.  02  Tahun  2009  dengan Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah  pada  Pedoman  KPPU  No.  02  Tahun  2009  menerapkan  pembatasan  perjanjian lisensi  dengan  menganalisis  ada  atau  tidaknya  sifat  anti  persaingan  di  dalam  klausul perjanjian  terkait  kesepakatan  eksklusif  ( exclusive  dealing ).  Sedangkan  pada Antitrust Guidelines  for  the  Licensing  of  Intellectual  Property mengatur  mengenai  kesepakatan eksklusif ( exclusive dealing ) secara terpisah. Selain itu, dalam Pedoman KPPU No. 02 Tahun  2009  tidak  terdapat  aturan  mengenai  akuisisi  Hak  Kekayaan  Intelektual sebagaimana yang diatur didalam Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property .  Namun,  secara  garis  besar  pembatasan  lisensi  atas  hak  kekayaan  intelektual didalam hukum persaingan usaha Indonesia mengatur hal yang  sama dengan apa yang diatur  di  hukum  anti  persaingan  ( antitrust  law )  yang  diterapkan  di  Amerika  Serikat, yakni  terkait  Penghimpunan  Lisensi  ( Pooling  Licensing )  dan  Lisensi  Silang  ( Cross Licensing ), Pengikatan Produk ( Tying Arrangement ), Kesepakatan Eksklusif ( Exclusive Dealing ), dan Lisensi Kembali ( Grantback ).
Pengaturan  mengenai  lisensi  yang  diatur  di  Indonesia  seharusnya  diatur  secara sistematis  didalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999.  Hal  ini  disebabkan  karena pengaturan  mengenai  lisensi  atas  hak  kekayaan  intelektual  yang  berdiri  sendiri-sendiri yaitu  yang  tersebar  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001  tentang  Paten, Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  Undang-Undang  Nomor  19
12 Lihat  Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengecualian  Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
13 Richard Gilbert and Carl Saphiro, Antitrust Issue in the Licensing of Intellectual Property: the Nine No-No’s Meet the Nineties , Brooking Papers: Microeconomics 1997, hlm. 284.
14 Ibid. , hlm. 285.
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu,  serta  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang sehingga pengaturan mengenai lisensi menjadi tidak efisien.

## 2. Pembatasan terhadap Perjanjian Lisensi di Indonesia
Sebagaimana  yang  telah  dibahas  didalam  bab  sebelumnya,  perjanjian  Lisensi pada  dasarnya  adalah  perjanjian.  Seperti  halnya  perjanjian  pada  umumnya,  maka perjanjian  lisensi  juga  tunduk  pada  ketentuan  perjanjian  yang  berlaku  didalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia. Ada beberapa asas yang berlaku didalam perjanjian di Indonesia, yaitu:

## a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  kebebasan  berkontrak  tertuang  didalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata. Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  salah  satu  asas  yang  sangat  penting  dalam  Hukum Perjanjian.  Kebebasan ini adalah  perwujudan  dari  kehendak  bebas,  pancaran  hak asasi manusia. 15 Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas kepada individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak didalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. 16
Menurut  Munir  Fuady  asas  kebebasan  berkontrak  berarti  para  pihak  bebas membuat  kontrak  dan  mengatur  sendiri  isi  kontrak  tersebut,  sepanjang  memenuhi kriteria sebagai berikut: 17
1) Memenuhi syarat sebagai kontrak;
2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
3) Sesuai dengan kebebasan yang berlaku;
4) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.
Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut: 18
1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3) kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4) kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6) kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi  ketentuan  undang-undang yang bersifat opsional ( aanvullen , optional ).
15 Mariam Darus Badrulzaman, et.al., Kompilasi… op. cit., hml. 84.
16 Ibid .
17 Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis  Modern  di  Era  Global ,  Cetakan  Pertama,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 30.
18 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi  Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia , Jakarta:  Institut Bankir Indonesia,1993, hlm. 47.
Pembatasan  terkait  asas  kebebasan  berkontrak  terdapat  didalam  Pasal  1337 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh  undang-undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau  ketertiban umum.”  Oleh  karena  itu,  kebebasan  berkontrak  dalam  suatu  perjanjian  dibatasi  oleh ketentuan didalam undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

## b. Asas Konsensualisme
Asas  konsensualisme  tertuang  didalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata. Asas konsensualisme  ini  berarti  bahwa  pada  asasnya  suatu  perjanjian,  timbul  sejak  detik tercapainya  konsensus  atau  kesepakatan  antara  kedua  pihak  yang  melakukan perjanjian. 19 Asas  konsensualisme  ini  tercermin  dari  unsur  pertama  pada  Pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  perjanjian.  yaitu  “sepakat  mereka yang mengikatkan diri.” 20

## c. Asas Pacta Sunt Servanda
Menurut  asas  ini  kesepakatan  para  pihak  itu  mengikat  sebagaimana  layaknya undang-undang  bagai  para  pihak  yang  membuatnya. 21 Asas  ini  tercantum  di  dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”
Dengan  adanya  konsensus  dari  para  pihak  itu,  maka  kesepakatan  itu menimbulkan  kekuatan  mengikat  perjanjian  sebagaimana  layaknya  undang-undang ( pacta sunt servanda ). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum  bagi  mereka.  Asas  inilah  yang  menjadi  kekuatan  mengikatnya  perjanjian.  Ini bukan  kewajiban  moral,  tetapi  juga  kewajiban  hukum  yang  pelaksanaannya  wajib ditaati. 22

## d. Asas Personalitas
Asas  Personalitas  tertuang  didalam  Pasal  1315  KUHPerdata.  Asas  personalitas ini  dapat  diterjemahkan  sebagai  asas  kepribadian,  yang  berarti  bahwa  pada  umumnya tidak  seorang  pun  dapat mengadakan  perjanjian  kecuali  untuk  dirinya  sendiri. 23 Sudah sewajarnya  suatu  perjanjian  hanya  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  mengadakan perjanjian itu, dan tidak mengikat pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.

## e. Asas Iktikad Baik
Asas  Iktikad  baik  tertuang  didalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata.  Asas  ini berarti  bahwa  isi  perjanjian  harus  rasional  dan  patut,  serta  para  pihak  dalam
19 Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia , Cetakan Kedua, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989, hlm. 47
20 Ibid.
21 Ridwan Khairandy , Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak , Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 28.
22 Ibid. , hlm. 29.
23 Djohari Santoso dan Achmad Ali, op. cit.
menjalankan  perjanjian  itu  harus  secara  rasional  dan  patut  juga.Arti  asas  iktikad  baik yang  objektif  adalah  perjanjian  yang  dibuat  itu  mesti  dilaksanakan  dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya di sini, Hakim boleh  melakukan  intervensi  terhadap  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  para  pihak  yang bersangkutan.  Arti  asas  iktikad  baik  yang  subjektif  adalah  pengertian  “iktikad  baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang. 24
Terkait  dengan  asas-asas  dan  syarat  sah  perjanjian yang  berlaku  di  dalam perjanjian  di  Indonesia,  pembatasan  terkait  perjanjian  lisensi  di  Indonesia  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Pembatasan  perjanjian  lisensi  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  terkait hak  kekayaan  intelektual  memberikan  batasan  terkait  larangan  perjanjian lisensi  yang  memuat  ketentuan  yang  dapat  merugikan  perekonomian Indonesia.  Dalam  hal  ini,  perekonomian  Indonesia  dipandang  sebagai kepentingan  umum  yang  bersifat  lebih  tinggi.  Asas  kepentingan  umum berlaku  didalam  undang-undang  terkait  hak  kekayaan  intelektual.  Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dibatasi dengan adanya asas yang lebih tinggi yakni asas kepentingan umum, yang tertuang di dalam undang-undang terkait hak kekayaan intelektual. 25
2) Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata,  syarat  sahnya  perjanjian  adalah sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri,  kecakapan,  hal  tertentu  dan  sebab yang halal. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 26
a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri:
Terjadinya  kesepakatan  atau  persesuaian  kehendak  tersebut  harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan.
Supaya  tidak  terjadi  kekhilafan  atau  kesalahpahaman,  maka  sebaiknya dicantumkan  klausula  definisi,  misalnya  apa  yang  dimaksud  dengan Merek dalam kontrak ini, Lisensi, Wilayah, dan sebagainya.
b) Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Pada  dasarnya  setiap  orang  dewasa  dan  tidak  berada  di  bawah pengampuan,  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Dalam  hal pemberi  atau  penerima  Lisensi  adalah  suatu  Perseroan,  maka  perlu diketahui  apakah  sudah  dilaksanakan  tata  cara  yang  diatur  dalam Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, misalnya mengenai siapa yang dapat menandatangani perjanjian lisensi.
c) Syarat objek tertentu, artinya objek yang diperjanjikan harus spesifik.
24 Ibid., hlm. 48.
25 Gunawan Suryomurcito, loc. cit.
26 Ibid.
Dalam  Pasal  1333  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  disebutkan bahwa  objek  yang  diperjanjikan  paling  tidak  harus  dapat  ditentukan jenisnya  dan  tidak  harus  disebutkan  dengan  pasti  jumlahnya,  yang penting  dapat  dihitung  kemudian.  Menurut  jenisnya  Hak  cipta  yang dapat  menjadi  objek  Lisensi  adalah  ciptaan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra,  sedangkan  Hak  Atas  Merek  yang  dapat dilisensikan  adalah  Merek  barang  dan  Merek  Jasa.  Memang  dalam kontrak-kontrak  tertentu  penyebutan  jenis  objek  yang  diperjanjikan sudah  cukup  untuk  memenuhi  syarat  hal  tertentu  .  Akan  tetapi  dalam perjanjian  Lisensi  karya  cipta  tulisan  seperti  buku,  disebutkan  judul bukunya  dan  sebaiknya  disebutkan  juga  berapa  jumlahnya  yang  akan diperbanyak oleh penerima lisensi untuk menghindari sengketa besarnya pembayaran  royalti.  Apalagi  Lisensi  Merek  Jasa,  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  kemampuan,  kualitas  dan  ketrampilan  pribadi  pemberi jasa,  harus  disebutkan  secara  spesifik,  seperti  penata  rambut  Rudi Hadisuwarno.
d) Syarat kausa yang halal.
Perjanjian  Lisensi  harus  memenuhi  syarat  causa  yang  halal,  artinya  isi perjanjian  Lisensi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum  dan  kesusilaan.  Misalnya,  Pasal  47  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan  perekonomian  Indonesia  atau  mengakibatkan  persaingan usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku. Demikian pula dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  disebutkan  bahwa  Perjanjian Lisensi  Merek  dilarang  memuat  ketentuan  baik  yang  langsung  maupun tidak  langsung  menimbulkan  akibat  yang  merugikan  perekonomian Indonesia  atau  memuat  pembatasan  yang  menghambat  kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.  Dalam  hal  syarat  tertentu  dan  causa  yang  halal  tidak terpenuhi,  maka  Perjanjian  Lisensi  tersebut  batal  demi  hukum, 27 atau hanya  klausula  yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban umum  dan  kesusilaan  saja  yang  batal  demi  hukum.  Artinya  Perjanjian Lisensi  atau  klausula  dalam  perjanjian  tersebut,  tidak  menimbulkan perikatan;  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  antara  Pemberi  Lisensi dengan Penerima Lisensi. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi mereka untuk saling mengajukan tuntutan di muka hakim.
27 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Pembimbing Masa, 1963, hlm. 22.
3) Berdasarkan  Pasal  584  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  suatu pengalihan  hak  selain  harus  didasarkan  pada  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  sebagai  alas  hak  atau  titel  yang  sah,  juga  harus  dilakukan  oleh  pihak yang  berwenang  mengalihkan  hak  tersebut.  Ketentuan  ini  merupakan penerapan  dari  azas “nemo  plus  iuris  in alium  transferee  potest  quam ipse hibet”  . Artinya,  tiada  seorangpun  yang  dapat  menyerahkan  hak-haknya kepada  orang  lain  melebihi  dari  hak  yang  dimilikinya.  Karena  itu  dalam suatu  Pengalihan  Hak  maupun  Lisensi  harus  dilakukan  oleh  Pemilik  atau Hak Kekayaan Intelektual. 28
Selanjutnya,  Pasal  50  huruf  b  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  hanya memberikan  pengecualian  atas  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan intelektual.  Pembatasan  perjanjian  lisensi  di  Indonesia  belum  mengatur  mengenai ketentuan  posisi  dominan  sebagaimana  aturan  pembatasan  perjanjian  lisensi  yang berlaku di Uni Eropa. Pembatasan terkait posisi dominan dipandang penting mengingat dampak yang mungkin dapat timbul dari posisi dominan tersebut.
Dalam  ketentuan  Pasal  25  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  terdapat ketentuan mengenai posisi dominan sebagai berikut:
(1)   Pelaku  usaha  dilarang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung untuk:
a. Menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau
c. Menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk memasuki pasar bersangkutan
(2)   Pelaku  usaha  memiliki  posisi  dominan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) apabila:
a. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  50  % (lima    puluh  persen)  atau lebih  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa tertentu, atau
b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha meguasai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar  satu jenis barang atau jasa tertentu.”
Berdasarkan  pasal  tersebut  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  posisi  dominan  yang dimiliki  oleh  pelaku  usaha  dapat  mempengaruhi  persaingan  diantara  sesama  pelaku usaha.  Beberapa  syarat  yang  diatur  didalam  Pasal  25  terkait  larangan  penyalahgunaan posisi dominan adalah: 29
28 Gunawan Suryomurcito, loc. cit.
29 Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  bersaing,  baik dari segi harga maupun kualitas;
2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3) Menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk memasuki pasar bersangkutan.
Konsep penyalahgunaan posisi dominan di dalam EC Treaty merupakan konsep objektif yang berkaitan dengan perilaku suatu perusahaan dalam posisi dominan dimana dengan posisi dominan tersebut dapat mempengaruhi struktur pasar sebagai akibat dari kehadiran  perusahaan  tersebut,  tingkat  persaingan  melemah.Jalan  lain  untuk  metode yang  berbeda    dimanakondisi  dalam  persaingan  normal  produk  atau  jasa  berdasarkan transaksi  dari  operator  komersial,  memiliki  efek  menghambat  persaingan  yang  masih ada di pasar atau pertumbuhan dari persaingan tersebut. 30
Pada  praktek  pemberian  lisensi  di  Eropa,  terdapat  2  (dua)  macam  praktek penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang, yaitu: 31
1) Penyalahgunaan dalam perolehan lisensi
Kasus  Tetra  Pak  I  membuktikan  bahwa  perusahaan  yang  berada  pada  posisi dominan  dapat  menyalahgunakan  posisi  dominan  tersebut  dengan  perolehan lisensi. Pada kasus tersebut, Tetra Pak grup dominan di dalam pasar mesin yang menggabungkan teknologi untuk menyeterilkan karton susu, serta di pasar untuk pasokan karton tersebut. Pada tahun 1986, Tetra Pak mengambil alih Liquipak, yang  memiliki  lisensi  eksklusif  dari British  Technology  Grup (BTG)  yang memiliki  teknologi  baru  yang  dapat  memfasilitasi  adaptasi  karton  gabel  untuk pengisian  aseptik  pada  cairan  yang  telah  mengalami  proses  UHT  ( Ultra  High Temperature ),  yaitu proses  yang menggunakan panas untuk membuat susu cair tahan  lama. 32 Dengan  perolehan  lisensi tersebut  yang  merupakan  elemen  kunci di dalam memasuki pasar, Komisi menganggap bahwa dominasi Tetra Pak atas pasar tersebut telah menghalangi masuknya Elopak sebagai pesaing sampai pada tingkat yang tidak dapat diatasi.
2) Penyalahgunaan kebijakan lisensi
Pada  kasus  Microsoft,  Komisi  menolak  kebijakan  perjanjian  lisensi  yang mewajibkan  perusahaan  PC  ( Personal  Computer )  untuk  membayar  royalti kepada Microsoft berdasarkan jumlah PC yang dikirimkan, terlepas dari apakah PC  tersebut  mengandung  perangkat  lunak  Microsoft  atau  tidak.  Dengan kombinasi  penggunaan  “komitmen  minimum”  dan  lamanya  kontrak,  Komisi menganggap perjanjian tersebut dianggap memiliki efek mematikan pasar untuk
30 Van Bael dan Bellis, op. cit. , hlm. 904.
31 Ibid. , hlm. 974-976.
32 http://www.tetrapak.com/id/produk_dan_layanan/alat_pemrosesan/pemrosesan_susu/uht_treat ment/ Pages/default.aspx, “Pemanasan UHT”, akses 5 September 2012.
produsen  perangkat  lunak  lain.  Selain  itu,  menolak  memberikan  lisensi  dalam keadaan  tertentu  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  penyalahgunaan  posisi dominan.
Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jika  cara perolehan lisensi, cara peralihan lisensi, dan cara penggunaan lisensi, dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum yakni bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999,  maka  pembatasan  lisensi  atas  hak  kekayaan  intelektual berlaku. Jika perjanjian lisensi dilakukan dengan cara-cara itu, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum karena syarat kausa yang halal tidak terpenuhi.
Di  Indonesia  sendiri,  belum  ada  kasus  terkait  perjanjian  lisensi  hak  kekayaan intelektual.  Posisi  Indonesia  sebagai  negara  penerima  alih  teknologi  sebenarnya  tidak menghalangi  Indonesia  untuk  memberlakukan  hal  yang  sama  terhadap  produsen  yang memegang  hak  atas  kekayaan  intelektual  seperti  hak  paten,  hak  merek,  hak  cipta,  hak desain  industri,  hak  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  hak  rahasia  dagang.  Sebagai contoh,  kasus  Microsoft  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat. 33 Dimana  Microsoft  digugat oleh  Pemerintah  Amerika  Serikat  karena  dianggap  telah  merugikan  konsumen  dengan tidak  memberikan  kesempatan  pada  konsumen  untuk  memilih web  browser pada komputer  konsumen.  Microsoft  melakukan  pengikatan  produk  atas  perangkat  lunak Internet Explorer (IE) sebagai web browser di komputer yang menggunakan perangkat lunak  Microsoft.  Pada  saat  itu,  Netscape  sebagai  pesaing  Microsoft  tidak  dapat memasuki  pasar web  browser karena  pengikatan  produk  tersebut.  Karena  pengikatan produk  tersebut,  komputer  yang  menggunakan  perangkat  lunak  Microsoft  tidak  dapat menggunakan  produk  selain  Internet  Explorer  sebagi web  browser .  Disamping  hal tersebut  mematikan  persaingan  antara  produsen web  browser ,  hal  tersebut  juga merugikan  konsumen  karena  konsumen  tidak  memiliki  pilihan  selain  menggunakan Internet  Explorer  sebagai browser di  komputer  mereka.  Sayangnya  Indonesia  sebagai pangsa pasar Microsoft tidak menindaklanjuti putusan atas kasus tersebut.
Terdapat putusan KPPU yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yakni Putusan KPPU  Nomor  19/KPPU-L/2007  terkait  Persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  Dewa  19 dengan  PT  EMI  Indonesia  berupa  pembocoran  rahasia  atas  kontrak  antara  Dewa  19 dengan PT Aquarius Musikindo sehingga PT Aquarius Musikindo mengalami kerugian atas  pembocoran  rahasia  tersebut.  Dalam  perspektif  hak  kekayaan  intelektual,  rahasia terkait nilai kontrak dapat dikategorikan sebagai pembocoran rahasia dagang atas lisensi hak  cipta  dalam  hal  ini,  Dewa  19  sebagai  pemilik  hak  cipta  atas  musik  yang  mereka miliki.
Akan  tetapi,  KPPU  hanya  menyelidiki  terkait  persekongkolan  yang  dilakukan Dewa  19,  PT  EMI  Indonesia,  EMI  Music  South  East  Asia,  Arnel  Affandi,  dan  Iwan Sastra  Wijaya  terkait  pembocoran  rahasia  kontrak.  Menurut  pandangan  penulis, mengenai  kasus  tersebut,  dapat  dikenai  sanksi  atas  pelanggaran  Pasal  14  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2000 atas  perjanjian  lisensi  rahasia  dagang,  dimana  perjanjian
33 Putusan  United  States  District  Court  for  the  District  of  Columbia,  Civil  Action  No.98-1232 (CKK), Microsoft Corp. v. United States of America .
lisensi  atas  hak  cipta  tersebut  telah  diperoleh  atau  dikuasai  dengan  cara  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan pihak lain, didalam hal ini PT Aquarius Musikindo. Oleh karena itu, perjanjian Lisensi pada  kontrak  Dewa  19  dengan  PT  EMI  Indonesia  batal  demi  hukum  karena  tidak memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam syarat sah perjanjian yaitu syarat causa yang halal.
Indonesia  pada  tahun  2007  pernah  mengadakan  Nota  Kesepahaman  (MoU) dengan Microsoft untuk menggunakan software (perangkat lunak) yang berlisensi resmi pada  setiap  komputer  di  instansi  pemerintahan.  MoU  tersebut  dibuat  berdasarkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  80  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. 34 Keppres  tersebut  mengatur  mengenai penunjukkan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penunjukan Microsoft tanpa  tender  melanggar  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah, dimana pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan melalui tender terbuka. 35 Hal tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli  karena  dengan  penunjukkan  langsung  Microsoft  melalui  Keppres  No.  80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menutup akses  bagi  pelaku  usaha  lain  yang  bergerak  dibidang  yang  sama  untuk  memperoleh kesempatan  yang  sama  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Meskipun  pada akhirnya  MoU  tersebut  tidak  dilaksanakan,  namun  keberadaan  MoU  tersebut bertentangan  dengan  prinsip  persaingan  usaha  sehat  karena  lisensi  atas software Microsoft tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan pembatasan lisensi di dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sudah tepat hanya saja pasal tersebut membatasi keberadaan hak kekayaan intelektual  yang  mungkin  muncul  di  masa  yang  akan  datang.  Seharusnya  pengaturan pembatasan  lisensi  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  dan undang-undang  terkait  HKI  secara  berkesinambungan.  Namun  pembentukan  undang- undang  terkait  HKI  tidak  melengkapi  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  dalam membuat pengaturan mengenai pembatasan perjanjian lisensi.
Tidak  adanya  Peraturan  Pemerintah  atau  Keputusan  Presiden  sebagaimana diamanatkan  oleh  undang-undang  terkait  HKI  membuat  pelaksanaan  pembatasan perjanjian  lisensi  menjadi  kurang  maksimal.  Perjanjian  lisensi  yang  merupakan  suatu perjanjian  tunduk  pada  asas-asas  dan  syarat  sah  perjanjian  yang  diatur  di  dalam KUHPerdata. Pembatasan perjanjian lisensi diberlakukan apabila cara perolehan lisensi, cara  peralihan  lisensi,  dan  cara  penggunaan  lisensi,  dilakukan  cengan  cara-cara
34 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16095/adu-strategi-komisi-i-dan-menkominfo, “Adu Strategi Komisi I dan Menkominfo”, 24 Januari 2007, diakses 7 September 2012
35 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16001/kppu-akan-gagal-membuktikannya, “KPPU Akan Gagal Membuktikannya”, 4 Januari 2007, diakses 7 September 2012
melawan hukum yang mengakibatkan perjanjian lisensi batal demi hukum karena tidak memenuhi kausa yang halal.

## 2. Saran
Pasal  50  huruf  b  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  perlu  dilakukan amandemen agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait perjanjian lisensi atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jika KPPU harus membuat pedoman tentang pembatasan  lisensi,  seyogiyanya  disesuaikan  dengan  sistem  HKI  Indonesia  dan  tidak hanya meniru ketentuan yang berlaku di negara lain. Pedoman KPPU telah memberikan pengaturan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  di  bidang HKI. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara Dirjen HKI dengan KPPU dalam hal mengawasi praktek perjanjian lisensi yang ada dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Baels,  Van  and  Bellis.  2005. Competition  Law  of  the  European  Community,  Fourth Edition , Holland: Kluwer Law International.
Black, Henry Campbell. 1991. Black Law Dictionary , St. Paul Minn: West Publishing, Co.
Fuady, Munir. 2008. Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global , Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
Gilbert, Richard and Carl Saphiro. 1997. Antitrust Issue in the Licensing of Intellectual Property:  the  Nine  No-No’s  Meet  the  Nineties ,  Brooking  Papers: Microeconomics.
Holmes,  William C.  and Dawn E.  Holmes. 2005. AntitrustLaw Sourcebook for United States and Europe 2005 Edition , St. Paul Minnesota: Thomson West.
Khairandy,  Ridwan  .2004. Iktikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Santoso, Djohari dan Achmad Ali. 1989. Hukum Perjanjian Indonesia , Cetakan Kedua, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
Subekti. 1963. Hukum Perjanjian , Jakarta: Pembimbing Masa.
Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia , Jakarta:  Institut Bankir Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

## Surat Kabar dan Internet
Suryomurcito, Gunawan. 2006. Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16001/kppu-akan-gagal-membuktikannya, “KPPU Akan Gagal Membuktikannya”, 4 Januari 2007, diakses 7 September
2012.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16095/adu-strategi-komisi-i-dan- menkominfo,  “Adu  Strategi  Komisi  I  dan  Menkominfo”,  24  Januari  2007, diakses 7 September 2012.
http://www.tetrapak.com/id/produk_dan_layanan/alat_pemrosesan/pemrosesan_susu/uh t_treatment/ Pages/default.aspx, “Pemanasan UHT”, akses 5 September 2012.
Arief,  Muhamad.  “Membangun  Bisnis  yang  Berorientasi  HKI:  Solusi  Menghadapi Krisis Keuangan Global”, 17 April 2011, dalam
http://pusathki.uii.ac.id/artikel/artikel/membangun-bisnis-yang-berorientasi-hki- solusi-menghadapi-krisis-keuangan-global.html, diakses 10 Januari 2012.
Putusan United States District Court for the District of Columbia, Civil Action No.98- 1232 (CKK), Microsoft Corp. v. United States of America .