## KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

## Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : windiharahap88@gmail.com

## Abstrack
This  study  discusses  the  competence  of  Notaries  in  making  sharia  agreements  to  provide services  to  the  community  according  to  applicable  rules.  The  notary  occupies  a  very important  position  in  the  Islamic  banking  industry  today,  because  the  notary  has  a  role  in making the deeds of Islamic banking product contracts and binding guarantees, especially in the  case  of  Mortgage  and  Fiduciary  Rights.  In  the  practice  of  business  agreements  in  the banking  world  today,  it  is  very  much  in  need  of  a  notary  who  is  able  to  understand  the concepts of sharia contracts and their application in sharia banking practices so that a notary is  required  to  equip  themselves  with  sufficient  knowledge  about  the  types  of  contracts  and financial  products.  at  an  Islamic  bank.  Because  between  Islamic  banks  and  conventional banks are different characteristics.
Keywords : notary, authentic deed, sharia agreement

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  kompetensi  Notaris  dalam  pembuatan  perjanjian  syariah untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  aturan  yang  berlaku.Notaris menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  industri  perbankan  syariah  saat  ini,  karena notaris  memiliki  peranan  dalam  pembuatan  akta-akta  kontrak-kontrak  produk  perbankan syariah  dan  pengikatan  jaminan  khususnya  dalam  perkara  Hak  Tanggungan  dan Fidusia.Dalam  praktik  perjanjian  bisnis  di  dunia  perbankan  dewasa  ini  tentu  sangat membutuhkan  notaris  yang  mampu  memahami  konsep-konsep  akad  syariah  dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah sehingga seorang  notaris pun dituntut untuk membekali  diri  dengan  pengetahuan  yang  cukup  memadai  tentang  jenis-jenis  akad  dan produk-produk  keuangan  di  bank  syariah.  Karena  antara  bank  syariah  dengan  bank konvensional merupakan karakteristik yang berbeda.

## Kata Kunci : notaris, akta otentik, perjanjian syariah

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  dalam  sepuluh  tahun  ter-akhir  ini mengalami  kemajuan  yang  pesat,  lebih-lebih  setelah  berdirinya  beberapa  lembaga keuangan  yang  berbasis  syari’ah,  seperti  perbankan  syari’ah,asuransi  syari’ah,  pasar modal  syari’ah,  hingga  hotel  syari’ah.(Ro’fah  Setyowati,  2016)  Wacana  sistemekonomi syari’ah  itu  diawali  dengan  konsep  ekonomi  dan  bisnis  non-ribawi.Sebenarnya  sistem
ekonomi  syari’ah  mencakup  semua  aspek  ekonomi.  Namun,dewasa  ini  terkesan  bahwa ekonomi  syari’ah  identik  dengan  konsep  tentangkeuangan  dan  perbankan.Perkembangan lembaga keuangan syari’ah pada satu sisi  membanggakan,tetapi di sisi  lain  masih  sangat memprihatikan  karena  belum  didukung  oleh  instrument  hukum  yang  memadai sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Di antara instrumen hukum yang pada saat ini  masih  dirasa  kurang  memadai  karena  berbasiskan  paradigm  kontrak  bisnis konvensional adalah bidang notaris.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  pembuatan  perjanjian  dan  penetapanyang  diharuskan  oleh peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam suatu  akta  otentik(Kode  Etik  Notaris,  n.d.),  menjamin  kepastianterhadap  tanggalnya, menyimpan  aktanya  dan  memberikan  grosse,  salinan  dankutipannya,  semua  sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak jugaditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.(Laurensius Arliman S, 2015)
Notaris  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  industri  perbankan  syariah saat  ini,  karena  notaris  memiliki  peranan  dalam  pembuatan  akta-akta  kontrak-kontrak produk  perbankan  syariah  dan  pengikatan  jaminan  (khususnya  dalam  perkara  Hak Tanggungan  dan  Fidusia).  Praktik  perjanjian  bisnis  di  dunia  perbankan  dewasa  ini  tentu sangat  membutuhkan  notaris  yang  mampu  memahami  konsep-konsep  akad  syariah  dan penerapannya  dalam  praktek  perbankan  syariah.(Yusup  Deni  K,  2015)  Pemahaman terhadap  kontrak-kontrak  bisnis  dalam  berbagai  produk  keuangan  dan  perbankan  syariah merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dan  harus  dikuasai  oleh  notaris  perbankan  syariah, seperti  perjanjian  murâbahah,  musyârakah,  mudhârabah,  ijârah,  istishnâ,  ijârah muntahiyah bit tamlîk (IMBT), musyârakah mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, jaminan syariah, anatomi akta-akta syariah, dan sebagainya.(Laurensius Arliman S, 2016)
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  memanfaatkan  jasa  hukum  notaris  dalam  setiap perjanjian bisnis, seperti: jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional  yang  lebih  terdengar  melibatkan  notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian/ perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian saat ini bank-bank syariah sebagai  sub  sistem  dari  sistem  perbankan  nasional  yang  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  (UUPS)  juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan  Akta  Akad  Pembiayaan  (AAP).  Namun  hal  yang  perlu  ditekankan  di  sini  adalah
produk-produk  bank  syariah  yang  menggunakan  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum ekonomi  syariah(Ali, 2008). Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian  bisnis yang  dituangkan  dalam  akta  notarisnya  pun  harus  pula  merujuk  kepada  norma-norma hukum ekonomi syariah.(Abdurrahman I, Doi, 1996)

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kompetensi notaris dalam pembuatan perjanjian pembiayaan di bank syariah?

## Tujuan Penelitian
Berpedoman  kepada  rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap  perjanjian  bisnis  di  perbankan  syariahbukan  hanya  berkaitan  langsung  dengan kewenangannya  di  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang  diperlukan  dalam  kerja  sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

## Orisinalitas Penelitian
No Substansi (Ro’fah Setyowati, 2016) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal (Yusup Deni K, 2015) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurnal (Laurensius Arliman S, 2016) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurnal 1. Judul Notaris Dalam Sengketa  Perbankan Syariah Peran  Notaris  Dalam Praktik Perjanjian Bisnis  Di  Perbankan Syariah  (Tinjauan  Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah) Urgensi Notaris Syari’ah Dalam Bisnis  Syari’ah  Di Indonesia Metode Penelitian Penelitian yang terkait  dengan  topik ini menekankan penelitian doktrinal. historis; pendekatan filosofis; serta pendekatan  analitis  dan kritis historis; pendekatan filosofis; serta pendekatan analitis dan kritis Fokus Studi 1) Perbankan syariah dan konsekwensi filosofis  yuridis;  2) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akad Perbankan Syariah Yang dinyatakan Tidak Sah. Bagaimana peran Notaris  Dalam  Praktik Perjanjian  Bisnis  Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah) Bagaimana urgensi Notaris Syari’ah Dalam Bisnis Syari’ah Di Indonesia

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  yaitu penelitian yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari  perundang-undangan,  teori  teori  dan  konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Notaris  dalam  menjalankan  Profesi  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan  yang  berlaku. Ini penting karena Notaris  melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan  masyarakat,  serta  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  kebenaran  dari akta-akta  yang  dibuatnya,  karena  itu  seorang  Notaris  dituntut  lebih  peka,  jujur,adil,  dan transparan  demi  menjamin  terselenggarannya  tujuan  dan  kewajiban  semua  pihak  yang terkait  langsung  dalam  pembuatan  sebuah  akta  otentik.  Dalam  melaksanakan  tugas jabatannya  seorang  Notaris  harus  berpegang  teguh  kepada  kode  etik  jabatan  Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.(Tobing G.H.S Lumban, 1999)
Menurut Komar Andasasmita,“ agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup  luas  dan  mendalam  serta  keterampilan  yang  baik  dalam  merancang,  menyusun, membuat  berbagai  akta  otentik,  susunan  bahasa,  teknis  yuridisnya  rapi,  baik  dan  benar, karena  disamping  keahlian  tersebut  diperlukan  pula  kejujuran,  ketulusan  dan  memiliki sifat atau pandangan  yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.(Komar Andasasmita, 1981)
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  memanfaatkan  jasa  hukum  Notaris  dalam  setiap perjanjian  akta  seperti  jaminan  fidusia  dan  hak  tanggungan.Pada  umumnya  bank-bank konvesional  yang  lebih  terdengar  melibatkan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian dibandingkan  Bank  Syariah.  Namun  demikian  saat  ini  Bank-Bank  Syariah(Undang- Undang  Perbankan  Syariah,  2008)  sebagai  sub  sistem  dari  Sistem  Perbankan  Nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga  menggunakan  jasa  hukum  Notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama  masih  terkait  dengan  Akad  Akta  Pembiayaan  (AAP).  Yang  dimaksud  dengan Prinsip-prinsip  syariah  dalam  UUPS  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan  fatwa di bidang syariah.Syariah atau syariat, secara harfiah adalah  jalan
sumber  (mata)  air  yakni  jalan  yang  lurus  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  Muslim.Syariat mengandung  hukum  Allah  dan  ketentuan  Rasul-nya  yang  berupa  larangan  maupun suruhan dalam segala sendi kehidupan manusia. Syariat merupakan kristalisasi dari norma hukum  dasar  yang  ditetapkan  oleh  Allah  serta  wajib  diikuti  oleh  orang  Islam  yang dilandasi  iman  yang  dibungkus  dengan  akhlak  dalam  hubungan  dengan  Allah,  manusia dan Alam.(Mohammad Daud Ali, 2009)
Berbeda  dengan  perbankan  syariah,  dalam  perbankan  konvensional  terdapat kegiatan-kegiatan  yang  dilarang  syariah  Islam,  seperti  menerima  dan  membayar  bunga (riba). Oleh karena itu dasar pemikiran berdirinya bank syariah bersumber atas pelarangan riba yang hal ini seperti di jelaskan di dalam Q.S. Ali Imran/3 : 130.
اَي اَهُّيَأ  َنيِذَّلا اوُنَمآ  َل اوُلُكْأَت اَب ِ رلا اًفاَعْضَأ  ًةَفَعاَضُم ۖ تا َوّ َّاوُق  ََّاللّ  ْمُكَّلَعَل  َنوُحِلْفُت
Terjemahan  :  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan.
Di  dalam  operasionalisasinya  bank  syariah  harus  mengikuti  dan  berpedoman kepada  praktek-praktek  usaha  yang  dilakukan  di  zaman  Rasulullah,  bentuk-bentuk  usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk- bentuk usaha baru  sebagai  hasil  ijtihad  para  ulama  atau  cendekiawan  muslim  yang  tidak  menyimpang dari ketentuan al-qur’an dan hadis.
Bermacam-macam  kontrak  tentang  produk-produk  perbankan   syariah  berbasis sharia   compliance  harus  dipahami  oleh  notaris  perbankan  syariah.  Misalnya, perjanjian murabahah,  musyarakah,  mudharabah,  ijarah,  ijarah  muntahiyah  bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.
Akad  memiliki  arti  yang  sama  dengan  perjanjian,  yaitu  kesepakatan  para  pihak untuk  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu(Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  n.d.).  Dari  kesepakatan  inilah  kemudian  dibuat  akta  akad pembiayaan.Akad  pembiayaan  sering  terjadi  dalam  transaksi  yang  berprinsip  syariah, terutama  dalam  lingkup  perbankan  syariah.Akad  memiliki  kesamaan  dengan  perjanjian, karena  dalam  akad  harus  terdapat  kesepakatan  para  pihak.Salah  satu  prinsip  akad  yang utama adalah hurriyah (kebebasan), dalam artian para pihak yang hendak melakukan akad, memiliki  kebebasan  berkehendak  dalam  akad  tanpa  adanya  paksaan,  penipuan,  atau kecurangan  dalam  melaksanakan  kehendaknya.Jika  terdapat  tiga  hal  tersebut  dalam  akad (paksaan,  peipuan,  atau  kecurangan)  maka  akad  bisa  menjadi  batal  dan/atau  rusak.  Akad
pembiayaan  tidak  memiliki  ketentuan  tersendiri  dalam  hal  pembuatan  akad.Format  akta akad  pembiayaan  syariah  tersebut  merupakan  format  akta  kebiasaan  yang  berlangsung dalam  akad  pembiayaan  bank  syariah.Tetapi  pada  umumnya  untuk  bagian  isi  bisa berbeda-beda  pada  setiap  bank  syariah,  karena  setiap  bank  syariah  memiliki  ketentuan yang berbeda terhadap pembiayaan syariah.Format akta akad pembiayaan tetap mengikuti ketentuan  dalam  pasal  38  UUJNP,  yaitu:(Undang-Undang  Peraturan  Jabatan  Notaris, 2004)
1. Awal akta, memuat:
a. Judul akta
b. Nomor akta
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta dibuat
d. Nama lengkap dan kedudukan notaris
2. Badan akta, terdiri dari:
a. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
d. Nama  lengkap, tempat dan tanggal  lahir, pekerjaan,  jabatan,kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
3. Akhir atau penutup akta, memuat:
a. Uraian tentang pembacaan akta
b. Uraian  tentang  penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau  penerjemahan jika ada
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
d. Uraian  tentang  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam  pembuatan  akta  atau uraian tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.
OJK  juga  telah  mengeluarkan  standar  produk  beberapa  pembiayaan  syariah  pada tahun 2016, yaitu musyarakah, musyarakah mutanaqisah, dan murabahah. Standar produk tersebut bukan berarti bahwa itu merupakan klausula baku yang harus diikuti oleh Notaris, tetapi  untuk  menjadi  acuan  bagi  Notaris  dalam  membuat  akta  akad  pembiayaan,  agar memenuhi  ketentuan  syariah  yang  ditetapkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI  dan  peraturan- peraturan  terkait  akad  pembiayaan  syariah  lainnya.(Adil,  2011)  Karena  notaris  dalam
pembuatan aktanya harus berdasarkan pada kehendak para pihak yang menginginkan akta tersebut.Sehingga  notaris  dalam  membuat  akta  akad  pembiayaan  mengacu  pada  standar produk  tersebut,  dengan  tetap  memenuhi  ketentuan  pembuatan  akta  yang  terdapat  pada UUJNP dan KUHPerdata.
Dalam  standar  produk  murabahah  contohnya,  memuat:(Undang-Undang  Otoritas Jasa Keuangan, 2011)
1. Awal akad, yang terdiri dari:
a. Lafadz basmalah;
b. Judul;
c. Nomor akta;
d. Dalil ayat Al-Quran;
e. Hari, tanggal dan jam akta dibuat
2. Badan akad, terdiri dari:
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
b. jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
c. mereka wakili;
d. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
e. Isi akta, yang terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut:
1. Definisi;
2. Prinsip pembiayaan murabahah;
3. Barang atau objek
4. Fasilitas pembiayaan;
5. Jangka waktu;
6. Penunjukan  nasabah  sebagai  kuasa  bank  (jika  murabahah  dilakukan  dengan wakalah);
7. Syarat realisasi pembiayaan;
8. Kesepakatan jual beli;
9. Ketentuan uang muka dan margin;
10. Biaya dan denda;
11. Mekanisme pembayaran;
12. Pelunasan dipercepat;
13. Kewajiban nasabah;
14. Agunan;
15. Larangan bagi nasabah;
16. Peristiwa cidera janji;
17. Akibat cidera janji;
18. Berakhirnya perjanjian;
19. Penyelesaian sengketa;
20. Pengawasan dan Pemeriksaan;
21. Korespondensi;
22. Lain-lain;
3. Akhir akad, yaitu Penutup.
Notaris  yang  membuat  akad  syariah  harus  memenuhi  kepatuhan  syariah  (sharia compliance),  yaitu  ketaatan  terhadap  prinsip  syariah  yang  berlandaskan  al-quran,  hadits, ijma’ dan ijtihad. Notaris yang memiliki kompetensi berdasarkan kemampuan memahami hukum syariah, maka ia memiliki pemahaman, kecakapan, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan  untuk  membuat  akta  akad  perbankan  syariah.  Maka  dari  itu  penting  bagi notaris  yang  ingin  berkecimpung  dalam  pembuatan  akad  perbankan  syariah  untuk memiliki  sertifikasi  syariah.Sertifikasi  tersebut  untuk  membuktikan  bahwa  notaris  tidak buta  terhadap  akad  syariah.  Notaris  sudah  terbiasa  melakukan  ijtihad  (pendapat  hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Ketika ada klien yang datang menghadap  notaris  memberikan  penyuluhan  hukum  dan  pendapat  akan  apa  yang diinginkan  klien  untuk  kemudian  dituangkan  dalam  akta.  Jika  notaris  tidak  paham mengenai  akad  syariah,  lantas  ia  tidak  mampu  untuk  memberikan  pendapatnya  dalam pembuatan akad syariah tersebut. Berdasarkan hal tersebut notaris harus :(Arif Himawan, 2010)
1. Tunduk pada peraturan yang berlaku untuk memenuhi unsur-unsur syariah dalam akad. Beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES,  Peraturan  Bank  Indonesia  terkait  dengan  pembiayaan  syariah,  dan  lainnya. Dalam hal ini notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya.
2. Harus  memahami  akad  syariah.  Agar  notaris  memperhatikan  rukun-rukun  dan  syarat- syarat  dalam  pelaksanaan  akad,  juga  mengenai  hal-hal  yang  dapat  merusak  dan membatalkan akad.
Hal-hal  tersebut  di  atas  menuntut  notaris  untuk  benar-benar  memahami  tentang akad  syariah,  agar  notaris  memenuhi  profesionalitasnya  dalam  menjalankan  jabatannya serta  mmenuhi  ketentuan  kode  etik,  dimana  notaris  harus  senantiasa  memperbaharui keilmuannya dan  memperhatikan peraturan-peraturan  yang terbaru.Notaris dituntut untuk
selalu  meningkatkan  kualitasnya,  dalam  hal  ini  kualitas  ilmu.Untuk  itu  notaris,  harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
Akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan akta dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Maka  dari  itu  notaris  harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait perjanjian baik dalam KUHPer maupun dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Islam  (KHES).KHES  terutama  dalam  buku  kedua  tentang akad,  membahas  lebih  mendalam  mengenai  akad-akad  yang  diterapkan  di  Indonesia.Di samping itu notaris harus berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  dalam  pembuatan  aktanya.Notaris  juga  harus  tetap  memperhatikan  kesesuaian akta tersebut dengan ketentuan dalam UUJNP, dan  memastikan  bahwa  isi dari akta  yang dibuatnya  terbebas  dari  hal-hak  yang  dilarang  syariat  Islam.Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  harus  memenuhi  ketentuan  pasal  16  ayat  1  huruf  a,  yaitu  bertindak  amanah, jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait dalam  perbuatan  hukum.Notaris  harus  amanah  dalam  artian  dapat  dipercaya  oleh  kedua belah pihak.Karena notaris sebagai pihak yang dipercaya untuk membuat akta, maka klien datang  kepada  notaris  dengan  memberitahukan  kehendaknya  dan  memberikan  segala keterangan  yang  diperlukan  dalam  pembuatan  akta  tersebut.Notaris  dipercaya  untuk menjaga dan  merahasiakan keterangan  yang diperolehnya tersebut.Hal  itu sejalan dengan kewajiban  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.Karena kerahasiaan  tersebut  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam pembuatan  akta.Notaris  juga  harus  bersikap  jujur  dalam  tugasnya,  jika  dimintai  untuk memiliki  kelengkapan  sertifikat  syariah,  maka  notaris  harus  mengikuti  pelatihan  terkait sertifikasi  tersebut,  guna  membuktikan  bahwa  dirinya  memahami  dan  mampu  untuk membuat akta akad pembiayaan syariah tersebut.
Walaupun  notaris  termasuk  dalam  kategori  pihak  terafiliasi  dengan  bank,  notaris tetap  harus  bersikap  mandiri  dan  tidak  berpihak.Karena  pihak  terafiliasi  di  sini mengandung  arti  sebagai  pihak  yang  memberikan  jasanya  kepada  Bank  Syariah  dan UUS.Notaris  hanya  berperan  sebagai  pemberi  jasa,  yaitu  sebagai  pembuat  akta  akad pembiayaan  syariah.Notaris  harus  bersikap  netral  antara  kedua  belah  pihak,  antara  bank dan nasabah.Sikap seksama dan teliti  juga  menjadi kewajiban  notaris dalam  menjalankan tugas  jabatannya(Adjie,  2011).Notaris  harus  selalu  memperhatikan  isi  akta  yang dibuatnya,  apakah  sudah  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak,  dan  apakah  memenuhi ketentuan  syarat  formiil  dan  materiil  dalam  pembuatan  akta.Dalam  akad  pembiayaan, notaris  harus  memperhatikan apakah semua rukun dan syarat sudah  memenuhi ketentuan
dalam  akad,  dan  memperhatikan  isi  akta  tersebut  terhindar  dari  segala  sesuatu  yang dilarang oleh syariah Islam.

## C. Simpulan
Peranan  notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  dalam  setiap  perjanjian  bisnis  di perbankan  syariah  sangatlah  penting.  Notaris  bukan  hanya  berkaitan  langsung  dengan kewenangannya  di  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang  diperlukan  dalam  kerja  sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pada umumnya para pihak sangat menghendaki dituangkan akad  syariah di dalam  bentuk akta notaris,  sehingga  seorang  notaris  pun  dituntut  untuk  membekali  diri  dengan  pengetahuan yang  cukup  memadai  tentang  jenis-jenis  akad  dan  produk-produk  keuangan  di  bank syariah.  Karena  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional  merupakan  karakteristik yang  berbeda.Dalam  akta  akad  pembiayaan  bank  syariah  tidak  mengenal  istilah  bunga, pinjaman,  bonus,  debitur,  dan  kreditur.Untuk  debitur  dan  kreditur  dirubah  menjadi penerima  pembiayaan  (Nasabah)  dan  pemberi  pembiayaan  (Bank).Notaris  yang  telah memiliki  sertifikat  syariah  harus  paham  mengenai  ketentuan-ketentuan  syariah  yang tertuang dalam akta, karena telah mengikuti pelatihan untuk pemahaman hukum ekonomi syariah,  sedangkan  untuk  yang  belum  bersertifikasi  syariah,  kemungkinan  belum memahami tentang istilah-istilah syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman I, Doi. (1996). Syariah: The Islamic Law, . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Adil. (2011). Adil, Mengenal Notaris Syari’ah . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adjie, H. (2011). Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju.
Ali, Z. (2008). Ali, Zainudin, Hukum Ekonomi Syari’ah . Jakarta: Sinar Grafika. Arif Himawan. (2010). Analisis Formalitas Akta Notariil Berbasis Syariah Berdasarkan UndangUndnag Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabaran Notaris Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Akad Murabahah Notaris di Tangerang) . Universitas Indonesia.
Komar Andasasmita. (1981). Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya . Bandung. Laurensius Arliman S. (2015). Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim . Yogyakarta: Deepublish.
Laurensius Arliman S. (2016). Urgensi Notaris Syari’ah Dalam bisnis Syari’ah Di Indonesia.
24, 110.
Mohammad Daud Ali. (2009). Sumber hukum Syariah sendiri derivasi dari Al Qur’an dan
kitab-kitab Hadits .
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal
Ro’fah Setyowati. (2016). Notaris Dalam Perbankan Syariah . 45 , 131. Soerjono Sukanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . UI-Press. Tobing G.H.S Lumban. (1999). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga.
Yusup Deni K. (2015). Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah.
Jurnal Al ’Adalah, XXI, 7.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan . , Pub. L. No. 21 (2011).
Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris . , Pub. L. No. 30 (2004).
Undang-Undang Perbankan Syariah . , Pub. L. No. 21 (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kode Etik Notaris.