## HUKUM KELUARGA DI TURKI SEBAGAI UPAYA PERDANA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
Oleh: Vita Fitria

## MKU UNY

## Abstrak
Upaya  pembaruan  Hukum  Keluarga  di  belahan  dunia  Islam  mulai  terealisasi pada  penghujung  abad  19M.  Kesadaran  masyarakat  muslim  akan  tertinggalnya konsep-konsep  fikh  yang  selama  ini  dijadikan  rujukan,  menumbuhkan  semangat pembaruan  dari  rumusan  Undang-undang  lama    yang  telah  terformat  menuju Undang-undang  yang lebih mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan  Islam itu sendiri. Turki, merupakan negara pertama  yang melakukan reformasi  Hukum  Keluarga  Muslim,  dan  gagasan  itu  muncul  pada  tahun  1915. Pengaruh  pergesekan  dengan  pemikiran  Barat  Modern  dan  menilik  pada perkembangan peradaban barat yang lebih maju, mendorong semangat nasionalisme masyarakat  Turki  untuk  me’modern’kan  negaranya.  Undang-undang  Hukum Keluarga  yang  merujuk  pada  hukum  Syari’ah  justru  ditinggalkan.  Dengan diproklamirkannya  Negara  Republik  Turki  (Turki  Modern),  diupayakan  pula pembentukan  UU    Sipil  Turki  yang  mengadopsi  dari  UU  Sipil  negara  Swiss. Meskipun  demikian,  mayoritas  bangsa  Turki  tetap  yakin  bahwa  mereka  adalah Muslim.  Bahkan  di  kalangan  penguasa  sebagian  besar  menegaskan  bahwa  mereka tidak  menolak  Islam,  mereka  hanya  mengikuti  sikap  Barat  bahwa  agama  adalah masalah  pribadi  (yang  mengatur  hubungan  antara  individu  dengan  Tuhan),  bukan sistem   hukum yang harus dilaksanakan oleh negara.
Kata kunci: hukum keluarga, Turki, hukum Islam.

## Pendahuluan
Secara  historis,  upaya  pembaruan  Hukum  Keluarga  di  belahan  dunia  Islam mulai  terealisasi  pada  penghujung  abad  19M.  Kesadaran  masyarakat  muslim  akan tertinggalnya konsep-konsep fikh yang selama ini dijadikan rujukan, menumbuhkan semangat  pembaruan  dari  rumusan  Undang-undang  lama    yang  telah  terformat menuju Undang-undang yang lebih mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan Islam itu sendiri.
Turki, merupakan negara pertama yang melakukan reformasi Hukum Keluarga Muslim,  dan  gagasan  itu  muncul  pada  tahun  1915.  Setelah  mengamati    secara cermat  berbagai  fenomena  yang  berkaitan  dengan  perubahan  tersebut,  baru kemudian disahkan secara resmi pada tahun 1917 yaitu The Law of Family Rights. (JND Anderson, 1951 : 272).
Di  samping  itu,  pengaruh  pergesekan  dengan  pemikiran  Barat  Modern  dan menilik pada perkembangan peradaban barat yang lebih maju, mendorong semangat nasionalisme  masyarakat  Turki  untuk  me’modern’kan  negaranya.  Dalam perkembangannya,  Undang-undang  Hukum  Keluarga  yang  merujuk  pada  hukum Syari’ah  justru  ditinggalkan.  (JND  Anderson,  1951:  288).  Hal  ini  terlihat  dengan diproklamirkannya  Negara  Republik  Turki  (Turki  Modern),  dengan  diupayakan pembentukan UU  Sipil Turki yang mengadopsi dari UU Sipil negara Swiss.
Meskipun demikian, mayoritas bangsa Turki tetap yakin bahwa mereka adalah Muslim.  Bahkan  di  kalangan  penguasa  sebagian  besar  menegaskan  bahwa  mereka tidak  menolak  Islam,  mereka  hanya  mengikuti  sikap  Barat  bahwa  agama  adalah masalah  pribadi  (yang  mengatur  hubungan  antara  individu  dengan  Tuhan),  bukan sistem   hukum yang harus dilaksanakan oleh negara. ( JND Anderson, 1994: 107).
Selanjutnya, dalam kertas kerja ini penulis mencoba membahas lebih rinci lagi tentang hukum keluarga di Turki, sejarah maupun perkembangannya, materi hukum serta  aplikasi  dan  metode  pembaruannya,  di  samping  sekilas  gambaran  mengenai kondisi  politik  sosial  budaya  negara  Turki  sebagai  bagian  keterkaitan  dengan kompleksitas lainnya.

## Pembahasan

## Turki dalam Sketsa Historis

## Latar Belakang Historis
Turki,  merupakan  negara  yang  berdiri  di  atas  reruntuhan  Imperium  Turki Usmani yang berkuasa hampir enam abad lamanya (1342–1924 Masehi). Imperium Turki  Usmani  mencapai  puncak  kejayaan  pada  masa  pemerintahan  Sulaiman  al- Qanuni. Wilayahnya meliputi Asia kecil, Syiria, Iraq, Mesir, Afrika Utara, wilayah pesisir  Arabia,  Azarbaijan,  Balkan,  Hungaria,  dan  wilayah-wilayah  kecil  di  Volga dan wilayah diperbatasan selatan Rusia. Selain kemajuan dalam bidang militer, juga kemajuan  dalam  bidang  administrasi,  institusi  sosial,  arsitektur  dan  pekerjaan umum. Istanbul, ibu kota Turki Usmani, menjadi satu diantara kota-kota terbesar di dunia. ( Ciryll Glasse, 1999: 311).
Namun kejayaan itu perlahan-lahan mulai memudar pada tahun 1571. Akibat serangan demi serangan dari Portugis maupun Rusia, Turki Usmani kehilangan satu
demi satu  wilayahnya. Sampai di  penghujung  awal  abad 19 Masehi,  Turki  Usmani masih  mengalami  kehancuran  total.  Munculnya  gerakan tanzimat, yakni  gerakan pembaruan Turki yang mendorong semangat berkobarnya Nasionalisme, yang pada akhirnya,  melepaskan  identitas  sebagai  bangsa  Muslim.  Puncaknya,  terbentuknya Negara  Turki  Sekuler  di  bawah  kepemimpinan  Mustafa  Kamal  Ath-Thaturk. Kesultanan  Usmani  secara  resmi  dihapus  pada  tahun  1922,  ditandai  dengan terbentuknya  Negara  Republik  Turki,  sedang  kekhilafahan  Turki  dihapuskan  pada tahun 1924. ( Ciryll Glasse, 1999: 312).
Gerakan  Nasionalisme  Turki  bermula  sebagai  reaksi    terhadap  kehancuran imperium  Osmaniyah.  Pada  permulaannya,  nasionalisme  itu  merupakan  gerakan agama  dengan  kecenderungan  progresif  dan  modernis.  Setelah  kemenangan kekuatan  nasionalis  dalam  Perang  Kemerdekaan  Turki,  nasionalisme  itu  menjadi sekuler  (  H.A.Mukti  Ali,  1994:  152).  Selain  itu,  faktor-faktor  politik,  terutama pemberontakan  negeri-negeri  Arab  dan  tekanan-tekanan  negara  Eropa,  juga merupakan sebab bagi politik pembaratan ini.

## Latar Belakang Sosial Budaya
Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk Turki kurang lebih mencapai 72.561.312,  ( http://id.wikipedia.org/wiki/Turki ).    Penduduknya  terdiri  dari  etnis Turk  (76%),  Kurdi  (15,7%),  dan  lainnya  (8,3%).  Agama  yang  dipeluk  oleh penduduk Turki ialah Islam (96%), Agnotis (2,3%), Atheis (0,9%), Kristen (0,6%), dan sisanya memeluk agama lain. Umat Muslim Turki sendiri terdiri dari 82% Sunni Hanafi, 9.1% Sunni Shafi’i, dan 5.7% Alevis. ( http://aksesdunia.com/2011/ ).
Alevis  adalah  sebuah  aliran  Heterodoks  yang  berasal  dari  sekte  Alawis  dari Syiria.  Selain  itu  juga  ada  kelompok  lainnya  yang  dinamakan  Yazidiyyah  yang berkembang di kalangan keturunan Kurdi. ( Ciryll Glase, 1999: 416).
Kebudayaan  Turki  mempunyai  beberapa  persamaan  dengan  kebudayaan Barat.  Hal  ini  disebabkan  karena  faktor  sejarah  dan  geografis.  Orang-orang  Turki dari Anatolia telah menjadi penguasa dan pelindung ujung barat dari dunia muslim berabad-abad  lamanya.  Mereka  memerintah  wilayah  yang  luas  dari  Eropa  Timur dalam jangka waktu yang lama. Bergaulnya orang Turki dengan orang-orang Eropa telah menciptakan pola-pola kebudayaan tertentu yang membedakan mereka dengan
orang-orang Eropa dan Asia. Selain itu, individualisme mereka adalah satu ciri yang membedakan  mereka  dari  rakyat  Timur  Tengah,  dan  membawa  mereka  dekat dengan bangsa-bangsa Eropa (Mukti Ali, 1994: 155).

## Latar Belakang Keagamaan
Turki  Usmani  mempertahankan  ajaran  Islam  Ortodoks  dan  sekaligus mencerminkan  corak  keislaman  masyarakat  Turki,  yang  mana  utamanya  mereka bertindak  sebagai  muslim,  kemudian  baru  atas  nama  bangsa  Turki  (Ciryll  Glase, 1999:  311).  Bagi  Muslim  Turki,  Hanafi  adalah  mazhab  yang  dijadikan  rujukan secara formal sampai tahun 1926 (Tahir Mahmood, 1972: 15). Walaupun  96% dari seluruh jumlah penduduknya beragama Islam, banyak di antara mereka yang secara sadar  tidak  menjalankan  ajaran  Islam,  sebagai  akibat  dari  kebijakan  sekularisasi yang diterapkan pada abad 20 (Ciryll Glase, 1999: 416). Sisanyaterdiri dari berbagai kelompok,  seperti  Yahudi,  Katolik  Roma,  dan  pengikut  beberapa  kelompok Ortodoks Timur ( The World Book Enciclopedia, 1987:413).
Pada  akhir  Perang  Kemerdekaan,  Turki  disibukkan  dengan  tugas pembangunan negara  yang sangat berat. Perhatian para pemimpinnya terpusat pada pem-barat-an  dan  nasionalisasi.  Kegagalan  reformasi  agama  pada  tahun  1928 membawa  kepada  pengabaian  pendidikan  agama  untuk  beberapa  tahun  lamanya (H.A.Mukti Ali, 1999: 163).
Setelah  kemenangan  Partai  Demokrat  dalam  pemilihan  Umum  1950, pemerintah  Turki  menerapkan  pendidikan  agama  wajib  di  sekolah-sekolah  dan memberikan kebebasan lebih luas dalam kehidupan agama kepada rakyat. Termasuk menjalin  hubungan  lebih  rapat  lagi  dengan  dunia  Muslim,  serta  menciptakan kembali  kondisi  yang  mendukung  kebangkitan  Islam  dan  membawa  Turki  aktif kembali  dalam  menangani  masalah-masalah  dunia  Muslim  (H.A.Mukti  Ali,  1999: 163).
Kesan umum bahwa pertumbuhan nasionalisme di Turki telah membuat rakyat Turki  antipati  terhadap  dunia  Muslim  lainnya,  terutama  setelah  adanya  reformasi Kemalis  yang  membuat  rakyat  Turki  Modern  masa  bodoh  terhadap  Islam,  adalah keliru.  Menurut  Mukti  Ali,  kesan  tersebut  seakan-akan  memang  dimunculkan  oleh penulis-penulis  Barat  yang  pendekatannya  terhadap  konsep  perkembangan
sekularisme  di  Turki  adalah  satu  arah  (H.A.Mukti  Ali,  1999:  153).  Dalam perkembangannya,  masyarakat  Turki  menyadari  bahwa  Islam  tidak  bisa  diabaikan untuk  jangka  waktu  yang  tidak  dipastikan.  Reformasi-reformasi  sekuler  dari  tahun 1920-1930an hanya mempunyai pengaruh yang kecil di kehidupan desa. Kehidupan di  kota-kota  besar  dan  kecil  justru  menunjukkan  adanya  peningkatan  kembali ketaatan  orang  kepada  Islam,  terutama  setelah  perubahan  pemerintahan  pada  tahun 1950 (H.A.Mukti Ali, 1999: 164).

## Kehidupan Wanita
Selama beratus-ratus tahun, pria sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Turki.  Wanita  sama  sekali  tidak  mempunyai  hak  sipil.  Para  orang  tua  menyusun pernikahan anak mereka dengan sistem kontrak. Mempelai wanita tidak mempunyai hak  untuk  menentukan  pilihannya  maupun  menentukan  perceraian  dalam pernikahan.
Namun  terjadi  perubahan  yang  signifikan  setelah  tahun  1920.  Pemerintah mulai  menyusun  peraturan  Undang-undang  yang  lebih  memberi  keleluasaan  pada wanita.  Mereka  diberi  hak  untuk  memilih  dan  untuk  mengajukan  tuntutan perceraian.  Terbukanya wawasan untuk menerima ide-ide dari barat secara perlahan memperbaiki  posisi  para  wanita  Turki.  Kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang tinggi juga sangat mempengaruhi perkembangan wanita di Turki (The World Book Encyclopedia, 1987: 414).

## Sejarah Perundang-undangan Hukum Keluarga dan Kodifikasi Hukum
Sejak tahun 1876 Turki Usmani telah menetapkan Undang-undang Sipil Islam ( Majallat  al-Ahkam  al-Adliya) yang  diadopsi  dari  hukum-hukum  pada  berbagai mazhab  dan sebagian diambil dari materi hukum Barat. Namun Undang-undang itu kurang  lengkap  karena  tidak  mencantumkan  hukum  keluarga  dan  hukum  waris. Seluruh materi hukum yang ada pada Majallat al-Ahkam al-Adliya ini belum sempat direformasi dan belum diundangkan sampai abad ke-20 (Tahir Mahmood, 1995: 82).
Untuk  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  hukum  keluarga  dan  hukum waris,  diatur  secara  resmi  oleh  pemerintah  dengan  mengadopsi  penuh  dari  mazhab Hanafi. Dirasa adanya “penjajahan “ terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam
masalah  perceraian,  maka  pada  tahun  1915  pemerintah  mengijinkan  untuk diadakannya  reformasi  hukum  keluarga.  Setidaknya  ada  2  kasus  yang  menjadi alasan  mendasar  diadakannya  perubahan,  yaitu  : pertama, kasus  dimana  seorang suami mengkhianati isterinya sehingga isteri tidak mendapat nafkah sebagai haknya, dan kedua, kasus  dimana  sang  suami  menderita  penyakit  tertentu  yang  bisa mengganggu  kelangsungan  perkawinannya  (JND  Anderson,  1951:  272). Sebelumnya,  isteri  tidak  punya  hak  sama  sekali  untuk  mengajukan  perceraian, wewenang penuh ada pada suami.
Akhirnya  pada  tahun  1917,  diresmikan  Undang-Undang  Hukum  Keluarga yang diambil dari berbagai mazhab dengan menggunakan prinsip tahayyur ( eclectic choice )  (  Tahir  Mahmood,  1995  :82).  Undang-undang  tersebut  diberi  nama The Ottoman  Law  of  Family  Rights atau Qanun  Qarar  al-Huquq  al-‘Ailah  al- Usmaniyyah (Tahir  Mahmood,  1995:  82).  Undang-undang  Ottoman  ini  terdiri  dari 156 pasal minus pasal mengenai  waris. Meski tidak mengkodifikasi masalah waris, namun  ini  adalah  terobosan  awal  bagi  perkembangan  hukum  keluarga  di  dunia Islam.
Pergolakan  politik  yang  terjadi  di  Turki  pada  saat  itu,  sangat  mempengaruhi stabilitas  perundang-undangan.  Terutama  ketika  isu  Turki  Modern  mulai mengemuka, UU ini sempat dibekukan pada tahun 1919, dengan harapan akan dapat diganti  dengan  UU  yang  lebih  komprehensif.  Pada  tahun  1923  pemerintah membentuk  panitia  untuk  membuat  draft  Undang-undang  baru.  Akan  tetapi,  para ahli  hukum  yang  diserahi  tugas  tidak  berhasil  mencapai  yang  dimaksud.  Akhirnya Turki mengadopsi The Swiss Civil Code Tahun 1912, yang dijadikan UU Sipil Turki ( The Turkish Civil Code of 1926), dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi  Turki  (Khoiruddin  Nasution,  2002:  93).  Adopsi  tersebut  dilakukan  karena perbedaan internal dari para ahli hukum agama yang gagal mengusahakan  UU yang didasarkan  pada  syariah.  Perbedaan  tersebut  meruncing  ketika  gagasan  untuk menyatukan  pengkodifikasian  dari  The  Ottoman  Family  Rights  1917,  UU    Hanafi 1876 (The  Majallah) dan hukum waris tradisional yang belum pernah terkodifikasi. Bagaimanapun juga, para ahli hukum Turki sudah mempunyai potensi yang melekat untuk  menjadikan  hukum    Islam  sebagai  pertimbangan  awal  sebelum  menetapkan Undang-Undang yang baru ( Khoiruddin Nasution, 2002: 93).
UU  Sipil  Turki  1926  ini    juga    tidak  mengadopsi  sepenuhnya  dari  UU  Sipil Swiss  1912.  Bagaimanapun,  tetap  disesuaikan  dengan  tradisi  dan  kondisi  Islam  di Turki.  Beberapa  ketetapan  yang  dianggap  bertentangan  dengan  konsep  Islam tradisional,  beberapa  mazhab  mempertimbangkannya  untuk  dilakukan  amandemen. Keseriusan ini terlihat ketika UU Sipil 1926 ini  diamandemen sebanyak enam kali dari tahun 1933-1956 agar dicapai satu kesepakatan dan kesesuaian  antara UU Sipil dengan konsep-konsep Islam  (Tahir Mahmood,1995: 83).

## Tinjauan tentang Materi Hukum Keluarga Turki
UU  Sipil  Turki  1926  ini  memuat  tentang  perkawinan,  perceraian,  hubungan keluarga  dan kewarisan. Di samping itu juga memuat tentang kontrak dan obligasi. Di  sini  akan  penulis  paparkan  secara  ringkas  satu  demi  satu  materi  hukum  yang berhubungan dengan hukum keluarga, beserta sedikit ulasan ringkas.

## Pertunangan
Khitbah  adalah  permintaan  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  untuk dijadikan  isteri  melalui  cara  yang  diketahui  oleh  beberapa  pihak  (Sayid  Sabiq,  tt: 150).  Hukum  Keluarga  Turki  tidak  menganjurkan  untuk  diadakannya  pesta seremonial  tertentu  pra  pernikahan  (Tahir  Mamood,  1972:  19).  Karena  khitbah  ini bertujuan  untuk  saling  menjajaki  antara  pasangan  calon  pengantin,  jadi  ada kemungkinan  setelah  pertunangan  ini  akan  semakin  kuat  ikatan  batin    antara keduanya  atau  akan  menggagalkan  rencana  pernikahan  karena  ada  ketidakcocokan dari masing-masing pihak.

## Usia Pernikahan
Undang-undang  Turki  menyebutkan  batas  minimal  umur  pernikahan  seorang gadis  adalah  17  tahun  dan  18  tahun  untuk  seorang  laki-laki.  Namun  dalam  kasus- kasus tertentu, pengadilan dapat mengijinkan pernikahan anak laki-laki 15 tahun dan perempuan  berusia  14  tahun,  setelah  mendapat  keterangan  dari  orang  tua  mereka. Setelah  dilakukan  amandemen  tentang  batas-batas  umur  perkawinan,  maka  yang tertera  dalam  UU  SipilTurki  1926  adalah  : Seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan tidak dapat menikah sebelum berumur 17 dan 15 tahun. Kecuali dalam
kasus-kasus tertentu, pengadilan mengijinkan terjadinya pernikahan umur 15 tahun laki-laki  dan  14  tahun  bagi  perempuan,  setelah  adanya  konsultasi  /  ijin  dari  wali atau orang tuanya (UU Sipil Turki,1926: pasal 88 ). Para Imam mazhab menetapkan bahwa  batas  usia  seseorang  dalam  melakukan  tindakan  hukum  adalah baligh  dan berakal. Masing-masing mazhab mempunyai batasan umur yang berbeda mengenai kriteria baligh . Bagi Syafi’i dan Hambali menentukan umur 15 tahun bagi keduanya, sementara Maliki menetapkan usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut  Hanafi,  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi  perempuan.Batasan  ini merupakan batas maksimal, sedang batas minimal laki-laki 12 tahun dan perempuan 9  tahun,  dengan  alasan  pada  umur  tersebut  laki-laki  sudah mimpi dan  perempuan sudah  haid  sehingga  memungkinkan  terjadinya  kehamilan  (Muhammad  Jawad Mughniyah,1999  :317-318).  Masalah  batasan  umur  perkawinan  ini  memang  tidak diatur  baik  dalam  Alquran  maupun  hadis,  sehingga  dengan  melibatkan  pengadilan dan adanya ijin dari wali, nampaknya Hukum Keluarga Turki bisa lebih kompromis dengan memberikan jalan keluar yang dilihat dari sudut kebutuhan dan kepentingan calon mempelai.

## Larangan Melakukan Pernikahan
UU  Turki  menetapkan  beberapa  katagori  larangan  larangan  dalam  penyatuan melalui  ikatan  pernikahan.  Yaitu  dimana  calon  mempelai  masih  mempunyai hubungan  darah  dalam  garis  langsung,  saudara  laki-laki,  perempuan,  bibi,  paman, keponakan,  saudara  seibu,  saudara  seayah,  dan  juga  melalui  perkawinan  (Tahir Mahmood,  1972:  20).  Pengadilan  Turki  juga  mengenalkan  adopsi  secara  khusus. Dalam  pengadilan,  adopsi  disebut  sebagai  salah  satu  penghalang  pernikahan, walaupun  secara  legal  dalam  yurisprodensi  Islam  tidak  disebutkan.  Pasal  121  UU Turki menegaskan bahwa adopsi dapat dihentikan oleh fakta pernikahan atau sebuah pernyataan  bahwa  pernikahan  pernah  terjadi  (Tahir  Mahmood  1972:  20).  Mazhab Hanafi  menyebutkan  kriteria  penyebab  keharaman  adalah  musaharah,  sesusuan, pernikahan dengan dua saudara kandung dalam satu waktu, pemilikan, musyrik dan pernikahan  hamba  dengan  orang  merdeka.  Tidak  ditegaskan  bahwa  anak  hasil adopsi  menghalangi  terjadinya  pernikahan  (Muhammad  Amin  Ibn  Abidin,  tt:  28). Dalam  Undang  undang  ini  ada  sedikit  benturan  antara  posisi  legal  adopsi  dalam
Islam  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Alquran  (Alquran,  33:  44).  Dalam Alquran,  yang  disebut  anak  adalah  yang  mempunyai  hubungan  secara  genetis (Alquran,  33:5).  Meskipun  UU  Turki  ini  mempunyai  konsep  resmi  tentang  adopsi, ketika  dihadapkan  pada  masalah  pernikahan,  pada  akhirnya  lebih  cenderung  untuk menyesuaikan dengan hukum Islam.

## Poligami
UU  Turki  melarang  adanya  perkawinan  diatas  perkawinan  yang  masih berlaku.  Jadi  sebelum  adanya  pernyataan  tentang  bubarnya  perkawinan  yang pertama,  baik  karena  kematian,  perceraian  atau  pembatalan  perkawinan  (UU  Sipil Turki,  1926:  pasal  93),  perkawinan  yang  kedua  dinyatakan  tidak  sah  oleh Pengadilan  atas  dasar  orang  tersebut  telah  mempunyai  kehidupan  pernikahan  yang masih  berlaku  (UU  Sipil  Turki,1926:  pasal  112).  Turki  merupakan  negara  Muslim pertama  yang  secara  resmi  melarang  poligami.  Adapun  yang  termaktub  pada  UU sebelumnya  yaitu The  Ottoman  Law  of  Family  Rights tahun  1917,  pasal  74 menjelaskan  bahwa  suami  boleh  poligami  dengan  syarat  harus  berlaku  adil  kepada para  isterinya.  Tetapi  isteri  berhak  membuat  taklik  talak  pada  waktu  akad  nikah bahwa  suaminya  tidak  akan  menikah  lagi.  Kalau  suami  melanggar,  maka  isteri berhak minta  cerai (The Ottoman Family Right, pasal 38).
Sebenarnya  poligami  telah  dikenal  bangsa-bangsa  dunia  jauh  sebelum  Islam  lahir. Islam  datang  untuk  mengatur  poligami.  Surat  An-Nisa’  ayat  3  yang  membolehkan poligami, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang tidak terlaksana sebelumnya  (Ahmad  Azhar  Basyir,  1996:  35).  Kondisi  sosial  politik  negara  Turki pasca 1920, telah membuat pergeseran masyarakat dalam berbagai bidang, terutama tidak  dapat  diberlakukannya  poligami,  karena  tidak  sesuai  dengan  situasi  dan perkembangan.

## Resepsi Pernikahan
Disebutkan dalam UU Sipil Turki, bahwa resepsi pernikahan boleh dirayakan sesuai  dengan  agama  yang  dianut,  hanya  saja,  sebaiknya  syarat-syarat  formalitas seperti  pendaftaran  atau  pencatatan  perkawinan  dipenuhi  dulu  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Para ulama sepakat bahwa penyelenggaraan Walimatul Urs
adalah  sunat  muakkad,  sementara  menghadiri  undangannya  adalah  wajib.  Kecuali menurut  Hanafi  bahwa  menghadiri  undangan  hukumnya  sunnah.  (  Wahbah  Al Zuhaili, 1989: 127).

## Pembatalan Pernikahan
Pasal  112  UU  Sipil  Turki  menyebutkan  bahwa  pernikahan  harus  dibatalkan bila  dalam  kondisi  :  1).  Salah  satu  pihak  telah  berumah  tangga  saat  menikah,  2). Pada  saat  menikah  salah  satu  pihak  menderita  penyakit  jiwa,  3).  Termasuk  dalam pernikahan  yang  dilarang.  Menurut  mazhab  Hanafi,  pernikahan  dianggap  batal apabila  ada  rukun  dan  syarat  pernikahan  yang  tidak  dipenuhi.  Bila  hal  itu  terjadi, dan  pasangan  telah  melakukan  hubungan  suami  isteri,  hakim  harus  memisahkan secara  paksa  dan  tidak  berlaku iddah bagi  wanitanya.  (Wahbah  Al-Zuhaili, 1989:112).

## Pernikahan yang Tidak Sah
UU  Turki  memberi  kewenangan  kepada  pengadilan  untuk  menyatakan ketidakabsahan  suatu  pernikahan  berdasarkan  alasan-alasan  sebagai  berikut  :  1). Pada  saat  pernikahan,    salah  satu  pihak  merasa  dirugikan  karena  alasan  alasan tertentu, 2). Salah satu pihak pada dasarnya tidak punya keinginan sungguh-sungguh untuk  menikah  dengan  pasangannya.  3).  Salah  satu  pihak  mempunyai  anggapan yang mendasar bahwa pasangannya tidak memiliki kualitas atau kriteria seperti yang diharapkan.  4).  Salah  satu  pihak  merasa  tertipu  dengan  kepribadian/  karakter moralnya. 5). Salah satu pihak mempunyai penyakit yang membahayakan atau salah satu  pihak  masih  di  bawah  umur,  6).  Salah  satu  pihak  menikah  di  bawah  paksaan dan  ancaman  orang  lain  yang  membahayakan  hidupnya,  kesehatannya  atau membahayakan  orang-orang  yang  dekat  dengannya  (  UU  Sipil  Turki,  1926  :  pasal 20).

## Perceraian
UU Turki menyebutkan tentang 6 alasan yang memungkinkan masing-masing pihak untuk  mengajukan perceraian ( UU Sipil Turki, 1926: pasal 20). Pengadilan juga  membuka  kemungkinan  adanya  rekonsiliasi  antar  pihak.  Namun  jika rekonsiliasi tak terjadi, maka tetap  perceraian bisa terjadi.
Keenam  alasan  tersebut  adalah  :  1).  Salah  satu  pihak  telah  melakukan perselingkuhan/perzinahan,  2).  Salah  satu  pihak  menyakiti  pihak  lain,  yang menyebabkan  luka-luka,  3).  Salah  satu  pihak  melakukan  tindakan  kriminal  yang mengganggu  kelangsungan  hubungan  perkawinan,  4).  Salah  satu  pihak meninggalkan  tempat  tinggal  dengan  alasan  yang  tidak    jelas,  sampai  batas  waktu sekurang-kurangnya  3  bulan,  5).  Salah  satu  pihak  mempunyai  penyakit  jiwa  yang membahayakan  kehidupan  perkawinan,  yang  dinyatakan  oleh  surat  keterangan dokter  dalam  waktu  sekurang-kurangnya  3  tahun,  6).  Perselisihan    antara  suami isteri yang terjadi terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.
Kompensasi ( Ganti Rugi ) dalam Perceraian
Pengadilan  menetapkan  bahwa    pihak  yang  bersalah  membayar  ganti  rugi kepada  pihak  yang  dirugikan  secara  fisik,  keuangan,  atau  dirugikan  reputasinya (Tahir  Mahmood,  1972:  24).  Aturan  tambahan  dari  UU  Sipil  Turki  yang memberikan  hak  kepada  pengadilan  untuk  mengatur  bahwa  pihak  yang  diceraikan tidak peduli bersalah atau tidak, harus diberi ganti rugi oleh pihak yang menceraikan selama pihak pertama belum menikah lagi dalam periode tak lebih dari 1 tahun dari tanggal perceraian ( Tahir Mahmood, 1972: 24).

## Hukum Waris
Tentang Kewarisan dalam UU Sipil Turki diatur dalam buku ketiga. Buku ini memuat tentang aturan kewarisan tanpa wasiat, yang diadopsi dari UU Sipil Swiss. Undang-undang  ini  sekaligus  menggantikan  UU  Hanafi  yang  berlaku  sebelumnya hingga tahun 1926 ( Tahir Mahmood, 1972: 24).
Dalam  UU  kewarisan  ini,  prinsip  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan yang berkaitan dengan warisan, berbeda dengan apa  yang ada dalam hukum  Islam, dimana  laki-laki  dan  perempuan  mendapatkan  bagian  yang  sama.  Sedang  dalam Alquran,  laki-laki  mendapat  bagian    dua  kali  dari  yang  diterima  perempuan  (Tahir Mahmood, 1972: 24).
Aplikasi dan Metode Pembaruan Undang-undang Hukum Keluarga di Turki
Anderson  mencatat  ada  4  metode  umum  yang  digunakan  sarjana  dalam melakukan  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  kontemporer,  yaitu  1). Tahsis  al- qada’ atau siyasah  as-syar’iyyah atau  lewat  aturan  yang  bersifat  prosedural  dan administratif      sesuai  dengan  tuntutan  zaman  modern  dengan  tidak  merubah substansi  hukumnya,  2). Tahayyur atau  memilih  salah  satu  dari  sekian  pandangan mazhab fikh yang ada, dan talfiq atau menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam  satu  masalah  tertentu,  3).  Reinterpretasi  teks  syari’ah,  4).  Menggunakan alternatif,  misalnya  menggunakan  administrasi  tetapi  tidak  menyentuh  aspek syari’ah ( JND Anderson, 1994: 72).
Menilik  dari  keempat  metode  diatas,  Turki  menggunakan  prinsip tahayyur dalam  aturan taklik talak yang terdapat dalam UU tahun 1917 dimana isteri berhak mencantumkan  dalam  taklik  talak  dalam  masalah  poligami.  Adapun  pelarangan poligami  yang  terdapat  dalam  UU  Sipil  Turki  1926,  menggunakan  prinsip ijtihad dengan reinterpretasi  teks, yaitu  penafsiran  ulang  terhadap  Surat  an-Nisa’(4):  3, bahwa keadilan  yang dibutuhkan untuk bolehnya poligami bukan hanya dalam hal nafkah,  tapi  juga  termasuk  rasa  cinta.  Karena  itu,  menurut  Pearl  --seperti  yang dikutip  Khoiruddin  Nasution  dari Muslim  Family  Law , - -ada  keberanjakan  dari esensi  hukum  Islam.  Apa  yang  dimaksudkan  Pearl  ini  adalah  adanya  usaha penafsiran  ulang  terhadap  teks  nash  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  tuntutan zaman.  (Khoiruddin  Nasution,  2002:  282).  Dalam  penafsiran  ulang  ini  tergantung dari  pemahaman  kontekstual  masing-masing  mujtahid,  ada  yang  menghubungkan dengan  latar  belakang  turunnya  ayat,  dan  menghubungkan  dengan  an-Nisa  :  129. Ada  juga  yang  mengkaitkan  dengan  ayat  sebelumnya  an-Nisa:  1-2,  yang  bisa disimpulkan  bahwa  an-Nisa:  3  berkaitan  dengan  urusan  harta  anak  yatim. (Khoiruddin Nasution, 2002: 283).
Adapun  Tahir  Mahmood,  menawarkan  beberapa  metode  yaitu:  1). Extra Doctrinal  Reform yaitu  penggabungan  beberapa  mazhab  atau  mengambil  mazhab lain  diluar  mazhab  utama,  2). Intra  Doctrinal  Reform yaitu  pembaruan  hukum dengan  interpretasi  yang  sama  sekali  baru  terhadap  nash  yang  ada,  3). Regulatory Reform yaitu positifikasi hukum-hukum yang bersifat administratif, 4). Codification yaitu positifikasi hukum-hukum Islam klasik yang sudah ada (Tahir Mahmood, 1972 :267-270). . Intra Doctrinal Reform nampaknya lebih menyentuh pada hukum waris
Turki 1926, yang diadopsi dari hukum Swiss. Yang sangat signifikan adalah seperti disebutkan  dalam  Alquran  bahwa  bagian  perempuan  adalah  seperdua  bagian  laki- laki.  Namun  dalam  hukum  waris  Turki  ada  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan.
Penetapan batasan umur pernikahan menggunakan prinsip tahayyur, yang juga menyepakati  pendapat  Asy-Syaukani bahwa  perkawinan  Aisyah  adalah perkecualian.  UU  Turki  ini  memberikan  dispensasi  pada  kasus-kasus  tertentu,  di mana  perkawinan  di  bawah  umur  harus  dengan  ijin  pengadilan  dan  di  bawah persetujuan wali.
Larangan  pernikahan,  pembatalan  pernikahan,  pernikahan  yang  tidak  sah, merupakan kodifikasi, karena mengangkat hukum Islam sebagai bagian hukum yang dipositifkan.  Dalam  larangan  pernikahan  sehubungan  dengan  kasus  adopsi,  UU Turki lebih berpegang pada prinsip tahayyur dan talfiq.
Pertunangan,  upaya  kodifikasi  hukum  Islam  klasik  dengan  cara-cara  yang digunakan  adat  setempat.  Begitu  juga  Resepsi  Pernikahan,  hanya  bersifat administratif.  Mengenai  kompensasi  pernikahan,  berbeda  dengan  kompensasi  yang ditetapkan dalam hukum Islam. Penetapan hukumnya bersifat tahayyur.

## Penutup
Mencermati  dinamika  perkembangan  pemikiran  hukum  Islam  di  Turki  yang datang  jauh  lebih  awal  dibanding  negara-negara  Muslim  lainnya,  ada  beberapa  hal yang bisa ditegaskan, yakni:
1. UU Sipil Turki tahun 1926 yang diadopsi dari UU Sipil Swiss tahun 1912, tidak sepenuhnya  meninggalkan  aturan-aturan  yang  ada  dalam  hukum  Islam,  dalam beberapa kasus masih sangat relevan dengan hukum Islam yang berlaku.
2. UU  Sipil  Turki  ini  lebih  mengangkat  status  kaum  wanita  terutama  adanya larangan  poligami,  kebebasan  si  isteri  mengajukan  tuntutan  perceraian  dengan alasan-alasan tertentu, juga adanya kesetaraan dalam warisan.
3. Perubahan  demi  perubahan  dalam  Undang-undang  yang  terjadi,  dari Majallah ( 1876 ), The  Law  of  Family  Rights ( 1917 ) ,  UU  Sipil  Turki  Tahun  1926, adalah karena pengaruh kondisi sosial politik yang belum stabil, yang mana masyarakat Turki pada waktu itu masih merasakan krisis identitas.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abidin, Muhammad Amin  Ibn, Hashiyah Radd al-Muhtar, Jilid  II, Beirut : Dar al- Fikr, tt.
Ali,  H.A.Mukti, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta: Djambatan, 1994.
Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya , Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
Anderson,  J.N.D., Hukum  Islam  di  Dunia  Modern, alih  bahasa  :  Machnun  Husein,
Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.
-------------, Recent  Development  in  Shari’a  Law  V:  The  Dissolution  of  Marriage dalam The Muslim World,41 , 1951.
Basyir, Ahmad Ashar, Hukum Perkawinan Islam, cet.8, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII , 1996.
Glasse,  Cyrill, Encyclopedi  Islam, alih  bahasa:  Ghufron  A.  Mas’adi,  Jakarta:  P.T.
Raja Grofindo Persada, 1999.
Mahmood,  Tahir, Family  Law  Reform  in  The  Muslim  World, New  Delhi  :  The Indian Law Institut, 1972.
------------, Statutes  Personal  Law  in  Islamic  Countries  (History,  Texs  and Comparative Analysis), New Delhi : Academi of Law and Religion, 1995.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqh  Lima  Mazhab, cet.  4,  Alih  bahasa:  Afif Muhammad, Jakarta : Lentera Basritama, 1999.
Nasution,  Khoiruddin, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara  :  Studi  Terhadap Perundang-Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan Malaysia, Jakarta : INIS, 2002.
Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Jedah: Maktabah al-Hadimat al-Hadisah, tt.
The World Book Encyclopedia, Vol. 19, USA : World Book,Inc, 1987.
Zuhaili,  al,  Wahbah, Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu, Vol.  VII,  Beirut:  Dar  al- Fikr,1989.
( http://aksesdunia.com/2011/7-negara-di-eropa-dengan-populasi-muslim-terbanyak/ ) ( http://id.wikipedia.org/wiki/Turki ).