## Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa
Akhmad Faqih Mursid Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Faqihmursid27@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap para pihak dengan dicantumkannya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit.
Berdasarkan  penelitian  dan  Pembahasan,  maka  penulis  menyimpulkan  Dalam  asuransi  jiwa  kita mengenal  3  (tiga)  pihak  yaitu  penanggung,  tertanggung  (debitur  yang  menanggungkan  jiwanya), penikmat (ahli wari atau yang diperjanjikan). Ketiga pihak bila disederhanakan lagi menjadi, debitur, kreditur, dan perusahaan asuransi. Asuransi jiwa  yang merupakan salah satu  contoh asuransi dengan biaya tertentu yang mana penggantian risiko tidak akan sesuai dengan risiko yang dialaminya.
Kematian merupakan evenemen dalam asuransi jiwa, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pada umumnya ketika tertanggung meninggal dunia maka penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penikmat (ahli waris) kecuali diperjanjikan lain. Misalnya pihak debitur  menyetujui  klausula  yang  diberikan  oleh  pihak  bank,  berisikan  kerja  sama  dengan  pihak asuransi  jiwa  untuk  menanggulangi  risiko  yang  terjadi.  Jadi  dalam  hal  ini  pihak  bank  bertindak sebagai pemegang polis (penerima) ganti kerugian.
Kata Kunci : Kredit Macet; Asuransi Jiwa Dan Perjanjian Kredit

## PENDAHULUAN
Usaha-usaha  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita pembangunan  antara  lain  memprioritaskan  bidang  ekonomi  sebagai  salah  satu  pergerak utama  pembangunan.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  dimaksud,  salah  satu caranya  dengan  memperlancar  dan  meningkatkan  usaha-usaha  pengerah  dana  dari masyarakat  dengan  menfaatkan  potensi  modal  sebagai  salah  satu  unsur  pembanguna.  Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi khususnya di sektor perbankan  sehingga  diharapkan  akan  dapat  memperbaiki  dan  memperkokoh  perekonomian nasional.
Lembaga perbankan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara,  karena  peranannya  sebagai  perantara  pihak-pihak  yang  mempunyai  kelebihan  dana ( surplus of fund ) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana ( lack of fund ). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani  kebutuhan  pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi semua sektor perekonomian.
Transaksi  perbankan  di  bidang  perkreditan  memberikan  peran  bagi  bank  sebagai lembaga penyedia dana bagi debitur. bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi,
kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainya sesuai dengan kebutuhan debitur.  hubungan  antara  bank  dan  debitur  bersifat  hubungan  interpersonal  yaitu  bertumpu pada kepercayaan.
Seperti  diketahui  bersama  bahwa  dalam pemberian  kredit tidak jarang  menimbulkan masalah  yang  kompleks.  Salah  satunya  adalah  risiko  utang  tidak  terbayarkan  karena terjadinya  bencana  yang  seringkali  di  luar  kontrol  itu  adalah  Debitur  meninggal  dunia  atau cacat  fisik; (1) Musnahnya record akunting  sehingga  kreditur  tidak  dapat  membuktikan haknya  terhadap  debitur;  (2)  Kegagalan  lembaga  keuangan  dimana  dana-dana  itu  di depositokan; (3)  Kegagalan  suatu  perusahaan  yang  insolvent  membayar  kredit  bank; (4) Kegagalan pemilik rumah atau pemilik harta tetap lainnya membayar kredit bangunan karena insolvency; (5)  Tindakan  politik  yang  melarang  debitur  membayar  utang-utangnya  ke  suatu negara lain; (6) Insolvency suatu perusahaan yang telah menerima kredit dagang.
Terhadap risiko-risiko yang mana sifatnya sangat merugikan, mendorong pihak bank bagaimana  cara  untuk  menghilangkan  atau  minimal  tidak  mengurangi  risiko  yang  mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang memang dimungkinkan, baik dari segi  yuridis maupun dari segi bisnis. Pihak lain yang dimaksud tersebut adalah perusahaan asuransi.
Perusahaan  asuransi  memberikan  jaminan  atas  kelangsungan  kehidupan  bank  dari risiko  kerugian  ekonomi,  yakni  risiko  tidak  dikembalikannya  kredit  yang  telah  dikucurkan kepada  debiturnya.  Implementasi  hal  tersebut  oleh  bank  dalam  memberikan  fasilitas  kredit, menyertakan  klausula  asuransi  dalam  setiap  kredit  perjanjian  yang  dibuatnya,  misalnya klausula asuransi jiwa debitur.
Asuransi  jiwa  pada  umumya  hanya  mengenal  pihak  penanggung  (perusahaan asuransi),  pihak  tertanggung  (orang  yang  jiwanya  dipertanggungkan),  dan  pihak  penerima manfaat/yang  ditunjuk  (pihak  yang  berhak  menerima  pembayaran  uang  santunan),  biasanya ahli  waris  dari  tertanggung.  Namun  dalam  permasalahan  ini  perjanjian  kredit  diatas  yang menjadi  pihak  penerimah  manfaat  adalah  bank  sedangkan  debitur  tetap  sebagai  pihak tertanggung.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penulisan adalah  Bagaimana  penerapan  hukum  terhadap  para  pihak  dengan  dicantumkannya  klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit?

## PEMBAHASAN
Tinjauan Yuridis  Klausula Asuransi Jiwa Terhadap Perjanjian Kredit
Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 menentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak  lain,  namun  undang-undang  tersebut  tidak  menentukan  lebih  lanjut  mengenai bagaimana  bentuk  persetujuan  pinjam-meminjam  tersebut.  Dengan  alasan  keamanan  dan kepastian hukum, dalam praktek lazimnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis.
Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak (pihak bank  dan  pihak  nasabah)  menandatangani  suatu  perjanjian  yang  sebelumnya  telah dipersiapkan  isi  atau  klausula-klausulanya  oleh  bank  dalam  suatu  formulir  tercetak.  Dalam hal  perjanjian  kredit  dibuat  dengan  akta  notaris,  maka  bank  akan  meminta  notaris berpedoman  kepada  model  perjanjian  kredit  dari  bank  yang  bersangkutan.  Notaris  diminta untuk memedomani klausula-klausula dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.
Perjanjian  kredit  bank,  memuat  serangkaian  klausula,  dimana  sebagian  besar  dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula  merupakan  serangkaian  persyaratan  yang  diformulasikan  dalam  upaya  pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum.
Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali  dana  yang  telah  diberikan  kepada  debitur  dalam  posisi  yang  menguntungkan  bagi kreditur  apabila  kondisi  debitur  tidak  sesuai  yang  diperjanjikan.  Sedangkan  dari  aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakkan hukum agar debitur dapat mematuhi subtansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.
Menurut  Ch.  Gatot  Wardoyo  ada  beberapa  klausula  yang  selalu  ada  dan  perlu dicantumkan  dalam  setiap  perjanjian  kredit,  yaitu  diantaranya:  Klausula  asuransi  (insurance clause).  Klausula  ini  bertujuan  untuk  mengalihkan  risiko  yang  mungkin  terjadi,  baik  atas barang  agunan  maupun  atas  kreditnya  sendiri.  Adapun  materinya  perlu  memuat  mengenai maskapai  asuransi  yang  ditunjuk,  premi  asuransi,  keharusan  polis  asuransi  untuk  disimpan dibank, dan sebagainya.
Untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank, maka pihak bank akan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  asuransi,  tentunya  dengan  klausula-klausula  yang telah dibuat oleh pihak bank, yang mengikut sertakan pihak asuransi. klausula dalam asuransi diperbolehkan  selama  klausula  tidak  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  dan kepentingan umum.
Perjanjian asuransi menciptakan tatanan hubungan hukum antara para pihak. Tatanan hukum  ini  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  tatanan  yang
diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak “hak” sedangkan dipihak lain “kewajiban”. Tidak ada hak tanpa  kewajiban,  sebaliknya  tidak  ada  kewajiban  tanpa  hak.  Begitupula  halnya  yang  terjadi dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar asuransi  dapat  dibatalkan  dan  setidak-tidaknya  asuransi  tidak  berjalan  sebagaimana diharapkan.
Mengenai  defenisi  dari  asuransi  atau  pertanggungan  ini,  Emmy  Pangaribuan Simanjuntak  memberikan  2  pengertian,  yakni;  (1)  Pertanggunga  kerugian  di  dalam pengertian  yang  murni  harus  mengandung  suatu  tujuan  bahwa  kerugian  yang  sungguh- sungguh  diderita  oleh  pihak  tertanggung  akan  diganti  oleh  pihak  penanggung.;  (2) Pertanggungan  sejumlah  uang  ( sommen  verzekering )  merupakan  pertanggungan  dimana penggantian  kerugian  yang  diberikan  oleh  penanggung  sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan sebagai suatu ganti rugi oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi  yang  sungguh-sungguh  sesuai  dengan  kerugian  yang  dideritanya.  Ganti  rugi  yang diterimanya  itu  sebenarnya  adalah  hasil  penentuan  sejumlah  uang  tertentu  yang  telah disepakati oleh pihak-pihak.
Pertangungan  sejumlah  uang  atau  asuransi  sejumlah  uang  termaksud  didalamnya asuransi  jiwa,  ketika  terjadi  kerugian  maka  sesungguhnya  ganti  kerugian  yang  didapatkan tidak  sesuai  dengan  kerugian  yang  di  derita  oleh  tertanggung.  Pembayaran  ganti  kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
Menurut  Purwosutjipto,  asuransi  jiwa  merupakan  perjanjian  timbal  balik  antara penutup  (pengambil)  asuransi  dengan  penanggung,  dengan  mana  penutup  (pengambil) asuransi  mengikatkan  diri  selama  jalannya  pertanggungan  membayar  uang  premi  kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya  dipertanggungkan  atau  telah  lampaunya  suatu  jangka  waktu  yang  diperjanjikan, mengikatkan  diri  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu  kepada  orang  yang  ditunjuk  oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya.
Asuransi jiwa, disamping berfungsi sebagai pelimpahan resiko, secara ekonomis dapat pula  berfungsi  sebagai  tabungan,  yaitu  apabila  sampai  batas  waktu  perjanjian  tidak  terjadi peristiwa kematian yang merupakan salah satu faktor penentu, untuk pelaksanaan perjanjian asuransi/pertanggungan.
Perjanjian asuransi/ pertanggungan jiwa pada asasnya dapat terjadi atas dasar adanya kata  sepakat  para  pihak.  Kata  sepakat  dapat  dimulai  dari  pihak  tertanggung  dan  memang biasanya  dimulai  oleh  adanya  prakarsa  dari  calon  tertanggung,  yang  menyatakan kehendaknya  akan  menutup  perjanjian  asuransi/pertanggungan  jiwa  dengan  pihak penanggung.
Asuransi  jiwa  berakhir  karena  beberapa  hal  yaitu: pertama, karena  terjadinya evenemen  (peristiwa  tidak  tentu).  Satu-satunya  evenemen  yang  menjadi  beban  penanggung adalah  meninggalnya  tertanggung.  Apabila  dalam  jangka  waktu  yang  diperjanjikan  terjadi peristiwa  meninggalnya  tertanggung,  maka  penanggung  berkewajiban  membayar  uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung  melunasi  uang  santunan  tersebut,  sejak  itu  pula  asuransi  jiwa  berakhir. Kedua, asuransi  jiwa  berakhir  karena  jangka  waktunya  berakhir.  Apabila  jangka  waktu  berlakunya asuransi  jiwa  itu  habis  tanpa  terjadi  evenemen,  maka  beban  risiko  penanggung  berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan  kata  lain  asuransi  jiwa  berakhir  sejak  jangka  waktu  asuransi  habis  diikuti  dengan pengembalian  sejumlah  uang  kepada  tertanggung. Ketiga, karena  asuransi  jiwa  gugur. Ketentuan Pasal 306 KUHD menegaskan bahwa terhadap orang yang diasuransikan jiwanya, pada  saat  diadakan  asuransi  ternyata  sudah  meninggal,  maka  asuransi  tersebut  gugur meskipun  sebenarnya  tertanggung  tidak  mengetahui  kematian  tersebut,  kecuali  jika diperjanjikan  lain.  Lebih  lanjut  bunyi  Pasal  307  KUHD  juga  menentukan  bahwa  terdapat orang yang mengasuransikan jiwanya melakukan tindakan bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati,  maka  asuransi  jiwa  tersebut  menjadi  gugur.  Namun  terhadap  dua  ketentuan  ini  para pakar  berpendapat  bahwa  masih  bisa  dilakukan  penyimpangan  apabila  para  pihak menghendaki. Keempat, karena  asuransi dibatalkan  sebelum  jangka  waktunya  berakhir.  Hal ini dapat saja terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian  atau  karena  permohonan  tertanggung  sendiri.  Permasalahan  yang  timbul  dari pembatalan  tersebut  penyelesaianya  bergantung  pula  pada  kesepakatan  pihak-pihak  yang dicantumkan dalam polis.
Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya  tertanggung.  Terhadap  evenemen  inilah  diadakan  asuransi jiwa  antara tertanggung  dan  penanggung.  Apabila  dalam  jangka  waktu  yang  diperjanjikan  terjadi peristiwa  meninggalnya  tertanggung,  maka  penanggung  berkewajiban  membayar  uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak
penanggung  melunasi  pembayaran  uang  santunan  tersebut,  sejak  itu  pula  asuransi  jiwa berakhir.
Dalam  asuransi  jiwa  yang  menjadi  pihak  yaitu  penanggung,  tertanggung  yang melakukan  perjanjian  asuransi,  dan  perusahaan  asuransi.  Asuransi  jiwa  debitur  dalam pemberian  kredit  dapat  menimbulkan  hubungan  hukum  3  (tiga)  pihak  yaitu  bank,  nasabah debitur  dan  perusahaan  asuransi.  Debitur  menutup  perjanjian  asuransi  atas  jiwanya berdasarkan  kewajibannya  terhadap  bank  untuk  melunasi  kredit  yang  telah  diterimahnya. Kewajiban ini lahir berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani antara debitur dan bank, yaitu perjanjian kredit.
Debitur  berkewajiban  untuk  mengembalikan  semua  kredit  yang  telah  diperolehnya dari  bank  sesuai  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan  dalam  perjanjian  kredit.  Risiko  atas kredit  karena  terjadinya  sesuatu  yang  menimpa  debitur  (meninggal  dunia)  sehingga mengakibatkan  dirinya  tidak  sanggup  untuk  membayar  cicilan  kredit,  merupakan  tanggung jawab debitur selaku pihak yang berkewajiban melunasi kredit yang telah diterimahnya dari bank. Oleh karena itu untuk mengatasi risiko tersebut  maka kreditur mengalihkannya kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.
Dengan demikian apabila terjadi peristiwa meninggalnya debitur  yang menyebabkan kerugian  bagi  bank  karena  terjadinya  kemacetan  pembayaran  kredit,  pihak  asuransi  akan mengganti  kerugian  tersebut  kepada  bank.  Bank  selaku  pihak  yang  dirugikan  sudah  tentu berhak  atas  suatu  ganti  kerugian  yang  diberikan  perusahaan  asuransi.  Besarnya  ganti  rugi yang  diberikan  kepada  bank  adalah  hanya  sebesar  sisa  utang  debitur  yang  belum  terlunasi, selanjutnya  sisa  dari  pembayaran  tersebut  lazimnya  dalam  asuransi  jiwa  harus  diberikan kepada  penikmat  (biasanya  ahli  waris  debitu).  Hak  bank  ini  dinyatakan  dalam  perjanjian asuransi jiwa debitur antara debitur dengan pihak asuransi bahwa yang akan menerima ganti rugi  seandainya  peristiwa  yang  diasuransikan  benar-benar  terjadi.  Hal  ini  di  dasarkan  atas pertimbangan  bahwa  yang  berkepentingan  atas  meninggalnya  debitur  yang  menjadi  obyek asuransi  adalah  bank.  Pasal  250  KUHD  menentukan  pihak  yang  berhak  menerima  ganti kerugian adalah pihak yang berkepentingan.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  perusahaan  asuransi  dengan  bank  adalah pemenuhan  prestasi  sebagai  janji  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  yang  dituangkan  dalam perjanjian antara debitur dengan perusahaan asuransi. Debitur menunjuk bank sebagai pihak yang menerima ganti kerugian. Mengenai janji untuk pihak ketiga ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdata bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan janji
bahwa salah satu pihak dibebankan kewajiban untuk melakukan prestasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut.
Asuransi  jiwa  dapat  pula  diadakan  untuk  pihak  ketiga  dan  ini  harus  dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga ( the third party interest theory ), dalam asuransi  jiwa  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  itu  disebut  penikmat.  Penikmat  itu  dapat berupa  orang  yang  ditunjuk  oleh  tertanggung  atau  ahli  waris  tertanggung.  Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau  ahli  waris  tertanggunglah  sebagai  pihak  yang  berhak  menerima  santunan.  Akan  tetapi dalam hal evenemen meninggalnya tertanggung tidak terjadi, maka tertanggung sendiri yang berkedudukan  sebagai  penikmat  karena  dia  sendiri  masih  hidup  dan  berhak  menerima pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.
Bila dikaitkan dengan asuransi jiwa debitur yang lahir sebagai bentuk proteksi kredit yang telah dikuncurkan pihak bank kepada debiturnya, maka yang menjadi penikmat adalah bank  bila  mana  debitur  meninggal  dunia.  Perusahan  asuransi  akan  membayarkan  sejumlah uang kepada bank untuk melunasi kredit debitur yang diasuransikan jiwanya.
Sri  Redjeki  Hartono  menyatakan  bahwa  dalam  asuransi  jiwa,  secara  nyata  posisi penanggung adalah tetap, ia selalu sebagai pihak yang menerimah dan mengambil alih risiko dari  pihak  lain,  apakah  dari  pengambil  asuransian,  tertanggung  atau  pihak  lain  yang berkepentingan. Adapun yang berubah dan dapat menyangkut pihak ketiga adalah posisi dari pengambil  asuransi  atau  yang  berkepentingan.  Kemungkinan  –kemungkinan  bergesernya posisi  pihak-pihak  dalam  perjanjian  asuransi  jiwa  adalah  sebagai  berikut;  (1)Pengambil Asuransi/Pemegang Polis sama dengan Tertanggung sama dengan Tertunjuk. Ini dapat terjadi terhadap  seseorang  yang  menutup  perjanjian  asuransi  untuk  dirinya  sendiri  atas  jiwanya sendiri  dan  akan  diterimahnya  sendiri  setelah  jangka  waktu  perjanjian  berakhir.;  (2) Pengambil Asuransi/Pemegang Polis sama dengan Tertanggung, tetapi Tertunjuk tidak sama. Hal  ini  terjadi  misalnya  pada  seseorang  yang  mengasuransikan  jiwanya  untuk  kepentingan masa  depan  keluarganya.;  (3)  Pengambil  Asuransi/  Pemegang  Polis  tidak  sama  dengan Tertanggung dan  tidak sama pula dengan Tertunjuk. Hal ini dapat terjadi andaikata seorang majikan mengambil prakarsa menutup perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung, dimana ia  membayar  premi,  tertanggungnya  adalah  karyawan,  artinya  pembayaran  sejumlah  uang yang diperjanjikan itu digantungkan pada jiwa si karyawan, sedangkan nanti pada masa akhir perjanjian  yang  menerima  pembayaran  sejumlah  uang  dari  penanggung  adalah  ahli waris/keluarga dari karyawan tersebut.
Dari  ketiga  kemungkinan  tersebut  diatas,  nampak  bahwa    sesungguhnya  polis  dari pihak  yang  melimpahkan  risiko  itu  tetap  merupakan  pihak  yang  berkepentingan  dalam perjanjian asuransi.

## SIMPULAN
Dalam  asuransi  jiwa  kita  mengenal  3  (tiga)  pihak  yaitu  penanggung,  tertanggung  (debitur yang  menanggungkan  jiwanya),  penikmat  (ahli  wari  atau  yang  diperjanjikan).  Ketiga  pihak bila  disederhanakan  lagi  menjadi,  debitur,  kreditur,  dan  perusahaan  asuransi.  Asuransi  jiwa yang  merupakan  salah  satu  contoh  asuransi  dengan  biaya  tertentu  yang  mana  penggantian risiko tidak akan sesuai dengan risiko yang dialaminya.
Kematian merupakan evenemen dalam asuransi jiwa, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi  para  pihak.  Pada  umumnya  ketika  tertanggung  meninggal  dunia  maka  penanggung mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  penikmat  (ahli  waris)  kecuali diperjanjikan  lain.  Misalnya  pihak  debitur  menyetujui  klausula  yang  diberikan  oleh  pihak bank,  berisikan  kerja  sama  dengan  pihak  asuransi  jiwa  untuk  menanggulangi  risiko  yang terjadi.  Jadi  dalam  hal  ini  pihak  bank  bertindak  sebagai  pemegang  polis  (penerima)  ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2011, Hukum  Asuransi  Indonesia, Cetakan  Kelima,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm 195-196
A. Hasymi Ali, 1993, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 67. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, Hukum Pertanggungan (pokok-pokok pertanggungan  kerugian,  kebakaran  dan  jiwa), Cetakan  Kesepuluh,  Seksi  Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, yogyakarta, hlm.8-9.
Man  Suparman  Sastrawidjaja,  Endang,  2004, Hukum  Asuransi  (Perlindungan  Tertanggung, Asuransi Doposito, usaha perasuransian), Alumni, Bandung, hlm 199 Muhamad  Djumhan,  2000, Hukum  Perbankan  Di  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm  ix. ibid, hlm.  365.Sutan  Remy  Sjahdeini,1997, kredit  sindikasi.  Proses pembentukan dan Aspek Hukum, Pustaka Utama Grafiti jakarta. Hal 182
Sudikno  Mertokusumo,  2008, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), cetakan  keempat, Liberty, Yogyakarta.hlm.41.
Sri  Redjeki  Hartono,1985, Asuransi  dan  Hukum  Asuransi  di  Indonesia, Cetakan  Pertama, Ikip Semarang Press, Semarang, hlm. 164-165.