## AMIL ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Aden Rosadi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Kota Bandung Jawa Barat Email: adenrosadi@yahoo.com

## Abstrak
Amil  zakat  merupakan  salah  satu  penunjang  keberhasilan  pengelolaan  zakat.  Ia terkait erat secara yuridis dengan hukum Islam, dan secara politis dengan kebijakan negara  dalam  pengelolaan  zakat.  Keterkaitan  negara  dalam  pengelolaan  zakat tergantung  kepada  permasalah  dasar  yang  menjadikan  zakat  bagian  dari  hukum diya>ni> yang  bersifat qad}a>’i> . Hukum Islam  yang bersifat diya>ni> sangat bergantung kepada  kesadaran  beragama  masyarakat  Islam  sendiri.  Sementara  hukum  yang bersifat qad}a>’i> melibatkan  institusi-institusi  tertentu  yang  mempunyai  kekuatan secara  hukum  untuk  memaksakan  dan  menjamin  berlakunya  hukum  Islam  di tengah-tengah  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelola  zakat  memerlukan  otoritas yang  kuat,  karena  akan  berhadapan  dengan  sosial  masyarakat  dengan  tingkatan keimanan  dalam  melaksanakan  syariat  yang  berbeda-beda.  Melalui  tulisan  ini disimpulkan bahwa, keberhasilan pengelolaan zakat sedikitnya harus didukung oleh tiga aspek, yaitu aspek substansi, aspek struktural, dan aspek kesadaran hukum.
Kata kunci: Amil zakat, diya>ni>, qad}a>’i> , hukum Islam, dan kesadaran hukum

## Abstract
Amil zakah ( zakah manager/distributor) is one of supporting pillars to the success of zakah management.  From  juridical  view,  it  is  related  to  Islamic  law,  but politically  it  is  close  to  the  state  policy  especially  the zakah management  policy. The  involvement  of  the  state  in zakah management  depends  on  the  fundamental issue that makes zakah as part of qad}a>’i> and diya>ni> law. Islamic law that has diya>ni> attribute  is  very  dependent  on  the  religious  awareness  of  Islamic  society  itself. While the qad}a>’i> law  involves certain  institutions that have  legal power to impose and  ensure  the  enforcement  of  Islamic  law  in  the  society.  Therefore, zakah managers require strong authority, because they will deal with the community with various level of faith. It is concluded that the success of zakah management should be supported by three aspects, namely substance, structural, and legal awareness.
Keywords: zakah manager , diya>ni>, qad}a>’i> , IslamicLaw, legal awareness

## A. Pendahuluan
Potensi  zakat  yang  sangat  besar memang  selama  ini  belum  dikelola secara profesional, masih bersifat individual dan pendistribusiannya belum diarahkan  sebagai  salah  satu  instrumen
pemerintah
dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Padahal
sebagai  salah  satu  rukun  Islam,  zakat adalah sebuah persoalan fari>d}ah sult}a>niyyah , yaitu  suatu kewajiban  yang terkait  dengan  kekuasaan. 1 Oleh  karena
itu,  pelaksanaannya  dilakukan  oleh al- ‘a>mili>n ‘alaiha> (Q.S.  al-Taubah  [9]  ayat 60)  dalam  struktur  kelembagaan  mulai pusat  sampai  ke  daerah.  Badan  amil zakat,  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat,  adalah  satu- satunya  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah  yang  memiliki  wewenang dan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan  serta  mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. 2
Keterlibatan  pemerintah  dalam mengatur  masalah  pengelolaan  zakat  ini sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang terdapat  dalam  Pancasila  terutama  sila pertama,  yaitu  Ketuhanan  yang  Maha Esa  dan  sila  kelima,  yaitu  Keadilan Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia. Kedua sila dalam Pancasila ini menyiratkan  pengertian  bahwa  bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan  dan  berkeadilan.Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas  sosial  sebagai  prinsip  yang penting  sehingga  terdapat  kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama.Untuk  itu,  Nurcholish  Madjid berpendapat  bahwa  zakat  merupakan bentuk  ibadah  yang  dikerjakan  dalam suatu bentuk interaksi dengan orang lain, baik melalui lembaga amil zakat maupun langsung kepada kaum fakir miskin.Bahkan,  menurutnya,  kitab  suci al-Quran membenarkan sikap demonstratif dalam berzakat. 3 Di  dalam  konteks  yang  lebih spesifik, banyak ulama yang menyarankan  agar  zakat  dikelola  oleh negara. Dalam pandangan
Prof.
Hazairin,  syariat  Islam  terdiri  dari  tiga kategori, yaitu: 4 1) syariat yang mengatur hubungan  manusia  dengan  Tuhannya, seperti  shalat  dan  puasa.  Kewajiban  ini tidak  membutuhkan  bantuan  kekuasaan negara;  2)  syariat  yang  mengatur tuntutan  hidup  kerohanian  (keimanan) dan  kesusilaan  (akhlak).  Ini  juga  tidak
memerlukan bantuan kekuasaan negara;3)  syariat  yang  mengandung hukum  dunia,  seperti  hukum  per- kawinan,  waris,  zakat  dan  hukum pidana. Hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara,  baik  negara  Islam  maupun negara  non-Islam  agar  dapat  berjalan dengan  sempurna.Sebegitu  pentingnya pengaturan zakat dalam konteks pemberdayaan  masyarakat,  sebab  dalam Islam  zakat  merupakan  bagian  dari siya>sah  mâa>liyyah yang  pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam siya>sah  ma>liyyah terdapat  hubungan kuat  yang  berhubungan  satu  sama lainnya,  yakni  harta,  masyarakat  dan pemerintah. 5
Di  dalam  konteks  yang  sama, zakat pun merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain ma‘qu>l ( sensible ) juga ma‘mu>l ( applicable ).  Artinya  seperti halnya  tema  pemerataan  atau  keadilan sosial  yang  titik  berangkatnya  pada pemerataan  akses  sumber  daya  materi, zakat  pun  berkaitan  langsung  dengan persoalan sumber daya materi tersebut. 6 Lebih  dari  sekedar  meletakkan soal  penguasaan  sumber  daya  materi sebagai subyeknya, zakat bahkan meletakkannya  sebagai  sesuatu  yang harus  diatur  sedemikian  rupa  agar kemungkinan  penumpukan  harta  pada kalangan tertentu ( agniya>’ ) bisa dihindari,  atau  lebih  ditekan  serendah- rendahnya.  Sasarannya  bukan  agar semua  orang  memiliki  bagian  secara sama  rata,  namun  agar  tidak  terjadi suasana  ketimpangan.  Sebab  bermula dari  ketimpangan  dalam  sumber  daya materi (ekonomi), ketimpangan di bidang  yang  lain  (politik  dan  budaya) hampir pasti selalu saja membuntutinya. 7
Dalam  konteks  keterlibatan  pemerintah dalam memberdayakan zakat ini, sejarah awal-awal  Islam  mencatat  adanya  peran institusi-institusi  negara  seperti  yang diungkapkan Yu>suf al-Qard}a>wi> berikut:
….  sementara  itu,  muslim  di Madinah  mayoritas  terdiri  dari masyarakat  pemilik  tanah  dan orang  kaya,  serta  orang-orang yang memegang kursi kekuasaan.  Kewajiban  zakat  ini mengambil  bentuknya  yang  baru untuk  mengakomodasi  realitas baru ini.Zakat menjadi spesifik….  dan  secara  hukum mengikat.  Pendekatan  zakat  di Madinah mencakup institusi- institusi  hukum,  memperkirakan persentase jumlah kekayaan…nilai-nilai dan jumlah
“yang  akan  dizakati”,  memenuhi syarat  kegunaan,  dan  institusi- institusi  negara  diberdayakan untuk mengurus, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. 8
Oleh  karena  itu,  konsep  dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi ke- kayaan  adalah  pengalihan  aset  materi yang  dimiliki  kalangan agniya>’ untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang  tak  punya  (fakir,  miskin  dan sebagainya)  dan  kepentingan  bersama. Seyogyanya  pengalihan  ini  dilakukan berdasarkan  kesadaran  mereka  sendiri. Namun  biasanya  manusia  mengidap “cinta  dunia”  ( h}ubb  al-dunya> ),  maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan  memaksa untuk  melakukan pengalihan itu pun tidak bisa dihindarkan.  Lembaga  tersebut,  yang dalam  realitas  sosiologis  kita  kenal sekarang  dengan  negara  ( state ),  dari sudut moral memang merupakan sebuah anomali. Namun lembaga anomali tersebut  justru  perlu  untuk  menjadi penawar anomali bagi anomali lain yang ada pada diri manusia. 9

## B. Tinjauan Teoritis
Kata  Amil  berasal  dari  bahasa arab  yang  merupakan  bentuk fa>’il dari لامع  لَمعي  لِمع yang  biasa  diterjemahkan dengan  “yang  berbuat,  melakukan,
pelayan”. 10 Amil  juga  bisa  diartikan sebagai  orang  yang  mengumpulkan  dan mengupayakan  zakat 11 ,  juru  tulisnya, dan yang membagi- bagikannya. 12 Muhammadiyah Ja’far memberi  pengertian  yang  lebih  singkat lagi  yaitu  orang-orang  yang  ditugaskan untuk  mengumpulkan  zakat  dari  orang- orang yang berzakat, dan membagikannya  kepada  orang-orang yang  berhak. 13 Yang  dimaksud  dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan  segala  kegiatan  urusan zakat,  mulai  dari  para  pengumpul  zakat sampai  kepada  bendahara  dan  para penjaganya.Juga  mulai  dari  pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat  keluar  masuk  zakat  dan membagi kepada para mustahi>q - nya. 14
Di  dalam  Ensiklopedi  Islam, yang  dimaksud  dengan  amil  adalah orang  atau  badan  yang  mengurus  soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan,
mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya  menurut  ketentuan  ajaran Islam 15 .Menurut al-Sayyid  Sa>biq dalam Fiqh  al-Sunnah ,  definisi  amil  adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala  Pemerintahan  atau  wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut  zakat,  termasuk penyimpan,  penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. 16
Sejalan  dengan  definisi  diatas, Muh}ammad  Rasyi>d  Rid}a> menafsirkan Surat al-Taubah ayat 60 dalam tafsi>r al- Mana>r bahwa  yang  dimaksud  dengan amil  adalah  mereka  yang  ditugaskan oleh  Imam  atau  Pemerintah  atau  yang mewakilimya, untuk melaksanakan pengumpulan  zakat  dan  dinamai al- Juba>t , serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai al- Hazanah (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi.
Mereka  semua  harus  terdiri  dari  orang- orang Muslim. 17
Sementara  Ahmad  Azhar  Basyir mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  amil  zakat  adalah: 18 1)  orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para  wajib  zakat;  2)  orang  yang membukukan  hasil  pemungutan  zakat; 3)  orang  yang  menyimpan  harta  zakat; dan  4)  orang  yang  membagikan  kepada orang  yang  berhak  menerimanya.  Oleh karena itu, amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.
Berbeda  dengan  Ahmad  Azhar Basyir,M.  Quraish  Shihab  mendefinisi amil  zakat  sebagai  pengelola  yakni orang yang mengumpulkan, mencari dan menetapkan  siapa  yang  wajar  menerima zakat  lalu  membagikannya.  Jadi  yang jelas  amil  zakat  adalah  yang  melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan,  menentukan  siapa  yang berhak,  mencari  mereka  yang  berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka. 19 Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata (‘ alaiha> ) dalam  kalimat( wa  al-‘a>mili>n ‘alaiha> ) memberi  kesan  bahwa  para pengelola itu melakukan kegiatan mereka  dengan  sungguh-sungguh  dan mengakibatkan keletihan. Hal ini karena kata ( ‘ ala> ) mengandung
makna
penguasaan dan kemantapan atas sesuatu.  Penggunaan  rangkaian  kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi  kesan  bahwa  mereka  berhak memperoleh  bagian  dari  zakat  karena dua  hal.Pertama,  karena  upaya  mereka yang  berat,  dan  kedua  karena  upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah. 20
Berdasarkan  beberapa  definisi  di atas  penulis  dapat  merumuskan  bahwa, definisi  amil  zakat  adalah  orang  yang memungut  atau  mengumpulkan  harta
dari  orang  yang  akan  mengeluarkan zakat,  mencatat  atau  membukukan, kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima harta zakat, yaitu 1)  orang  fakir;  2)  orang  miskin;  3) pengurus  zakat;  4)  mualaf;  5)  memer- dekakan  budak,  mencakup  juga  untuk melepaskan  muslim  yang  ditawan  oleh orang-orang  kafir;  6)  orang  berhutang, orang  yang  berhutang  karena  untuk kepentingan  yang  bukan  maksiat  dan tidak  sanggup  membayarnya.  Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu  dengan  zakat,  walaupun  ia  mampu membayarnya; 7) untuk keperluan pertahanan  Islam  dan  kaum  muslimin. Di antara mufassiri>n ada yang berpendapat  bahwa fi>  sabi>lilla>h itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan  sekolah, rumah  sakit  dan  lain-lain;  dan  8)  orang yang  sedang  dalam  perjalanan  yang bukan  maksiat  mengalami  kesengsaraan dalam perjalanannya.
C. Posisi Hukum Islam dalam Pengelolan  Zakat  di  Indonesia: antara diya>ni> diya>ni> diya>ni> diya>ni> dan qad}a>’i> qad}a>’i> qad}a>’i> qad}a>’i> Hukum Islam menempati kedudukan  yang  sangat  penting  dalam masyarakat Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pula perubahan-perubahan  dalam  kenyataan masyarakat  muslim.  Pada  saat  sekarang masyarakat  muslim  hidup  dalam  zaman modern. Oleh karena itu, untuk menjalankan  hukum  Islam  pada  zaman modern  ini,  dalam  aspek-aspek  tertentu, harus  pula  berubah  dari  zaman-zaman sebelumnya. Pada zaman ini masyarakat hidup dalam kondisi dan suasana tingkat perkembangan  kehidupan  yang  sangat kompleks,  antara  lain  dapat  dilihat dalam  bentuk  adanya  pembagian  kerja ( division  of  labor )  yang  juga  sangat kompleks  pula.  Masyarakat  yang  hidup dalam zaman modern adalah masyarakat dengan model konflik. Ciri-ciri
masyarakatnya  bukan  lagi  berdasarkan pada kemantapan dan kelestarian, melainkan  perubahan  serta  konflik- konflik  sosial.Disini  masyarakat  dilihat sebagai suatu interkoneksi dimana sebagian  warganya  mengalami  tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik merupakan kejadian  yang  umum  dalam  masyarakat modern. 21
Penerapan  hukum dalam  suasana masyarakat yang senantiasa berubah dan selalu  dalam  kondisi  konflik  tentu  akan sangat berbeda dengan penerapan hukum  dalam  suasana  masyarakat  yang masih  sangat  sederhana.  Penerapan hukum pada masyarakat modern, menurut  Hart,  haruslah  secara  efisien, dalam kepastian serta tidak  boleh dalam keadaan  statis.  Agar  hukum  itu  bisa menjadi  efisien,  maka  perlu  dibuat aturan-aturan  yang  berfungsi  untuk mengadili  dan  memberikan  hukum  ke- pada  pelanggar  suatu  ketentuan  hukum. Kemudian agar hukum itu berada dalam kepastian,  maka  perlu  suatu  aturan hukum  yang  jelas.Selanjutnya  agar hukum  itu  tidak  menjadi  statis,  maka perlu  pula  aturan  yang  memberikan kuasa  kepada  seseorang  individu  atau badan  untuk  menciptakan  ketentuan hukum  yang  baru,  membatalkan  yang lama atau merevisinya. 22
Hukum Islam jika ingin diterapkan  dalam  masyarakat  modern ini,  maka  ia  harus  pula  mengikuti prinsip-prinsip  penerapan  hukum  diatas. Jika  tidak,  maka  hukum  Islam  akan kehilangan  fungsi  sosialnya.  Pertanyaan yang akan segera muncul dari pernyataan  seperti  ini  adalah  apakah seluruh  hukum  itu  harus  mengikuti ketentuan di atas? Dari sinilah kemudian hukum  Islam  itu  perlu  dibedakan menjadi  bersifat diya>ni> dan  bersifat qad}a>’i> .  Hukum  Islam  yang  bersifat diya>ni> sangat bergantung pada kesadaran beragama  masyarakat  Islam  sendiri,  se- mentara  hukum  Islam  yang  bersifat
qad}a>’i> melibatkan institusi-institusi tertentu  yang  mempunyai  kekuatan secara  hukum  untuk  memaksakan  dan atau menjamin  berlakunya  hukum Islam di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum Islam yang bersifat diya>ni> tidaklah perlu mengikuti  ketentuan  di  atas.  Adapun hukum  Islam  yang  bersifat qad}a>’i> perlu mengikuti ketentuan tersebut.
Pasca  kolonialisme  di  beberapa negara  yang  berpenduduk  mayoritas muslim  akhirnya  muncul nation-state (negara-bangsa). Nation-state adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengacu pada sistem politik modern. Di negara-negara  tersebut  seringkali  terjadi ketegangan,  jika  bukannya  permusuhan, antara Islam di satu pihak dan  negara di pihak  lain.  Pada  satu  sisi  mereka beragama  Islam  dan  karenanya  pula mereka harus menjalankan syariat Islam. Sementara itu pada sisi lain, negara yang muncul  bukanlah  negara  dalam  bentuk negara  Islam  (sistem  kekhalifahan) tetapi negara modern nation-state . Kehadiran  negara  dalam  bentuk nation- state itu menciptakan masalah baru bagi umat  Islam  dalam  mengintegrasikan cita-cita  Islam  dengan nation-state . Memang  terdapat  beberapa  negara  yang secara  formal  mempu  mengintegrasikan cita-cita  Islam  dan  konsep nation-state itu,  seperti  Saudi  Arabia,  Iran,  dan Pakistan.Tetapi  usaha-usaha  ini  belum mencapai  bentuk  ideal  sebagaimana yang diajukan oleh Islam. Ini menunjukkan  bahwa  pencarian  konsep yang  menggabungkan  cita-cita  Islam dengan nation-state adalah  proses  yang tidak berakhir. 23
Salah satu kesulitan yang dihadapai  oleh  sebagian  umat  Islam dalam nation-state adalah  menerapkan hukum  Islam  dalam  kerangka  hukum nasional.Masalah  ini  terjadi  karena istilah syariah seringkali banyak disalahpahami  oleh  umat  Islam  sendiri dan  umat  diluar  Islam.Apakah  yang dikehendaki  dengan  syariat  Islam  itu
adalah  syari’ah  secara  keseluruhan  atau hanya  aspek  hukumnya  saja.Selain karena  kesalahan  dalam  memahami syariah,  sebagian  besar  umat  Islam  dan umat  diluar  Islam  masih  didominasi dengan suatu pemikiran bahwa pelakasanaan hukum Islam mensyaratkan  negara  Islam.  Atas  dasar ini  pula  gerakan  revivalis  Islam  di sebagian  negara  muslim  berjuang  keras untuk  merebut kekuasaan dengan tujuan mendirikan negara Islam. Padahal istilah negara  Islam  itu  sendiri  baru  muncul belakangan ketika negara-negara dengan mayortas  muslim  dihadapkan  pada sistem kenegaraan modern.
Syariat  bukan  saja  terbatas  pada lingkup akidah dan moralitas, tetapi juga ia  mencakup  hukum.  Hukum  yang dikandung  oleh  syariat  itu  bukan  saja hukum dalam pengertian agama, 24 tetapi juga  hukum  dalam  pengertian “law” , yaitu  hukum  yang  dijalankan  oleh kekuasaan negara. Disinilah letak perbedaan  agama  Islam  dengan  agama- agama  lain.  Agama-agama  lain  hanya mempunyai  akidah  (keimanan)  dan ajaran  moral,  tetapi  tidak  mempunyai hukum.  Sementara  hukum  itu  sendiri, dalam  pandangan Bustanul  Arifin, perlu keseragaman dalam satu negara (masyarakat)  agar  terdapat  kepastian hukum.Untuk  mewujudkan  kepastian hukum ini, maka diperlukan keterlibatan pemerintah ( u>li al-amri ) dalam mengatur hukum  Islam  itu,  manakala  rakyat negara itu terdiri atas orang-orang Islam sekalipun minoritas, apalagi mayoritas.Ini artinya bahwa pelaksanaan hukum  Islam  itu  melibatkan  kekuasaan politik suatu negara.
Keterkaitan  pelaksanaan  hukum Islam  dengan  kekuasaan  politik  menim- bulkan  suatu  pertanyaan  besar  yaitu apakah  semua  hukum  Islam  itu  dalam pelaksanaan  memerlukan  keterlibatan negara (kekuasaan politik). Sebab sebagaimana  diketahui  bahwa  cakupan hukum  Islam  sangat  luas,  sejak  dari
ketukan hati dalam dada seorang muslim sampai  pada  hubungan  internasional diatur  sedemikian  rupa  dalam  hukum Islam  sangat  luas.  Keluasan  hukum
Islam  seperti  itu  perlu  dipilah,  hukum Islam yang mana yang harus dilaksanakan  dengan  melibatkan  negara dan  mana-mana pula  hukum Islam  yang tidak perlu dikodifikasikan dan pelaksanaannya  diserahkan  sepenuhnya pada  kesadaran  beragama  masyarakat Islam  sendiri.  Artinya  mana  saja  dari hukum  Islam  yang  harus  dijalankan secara diya>ni> (berdasarkan  kesadaran beragama  seseorang)  saja  dan  manapula pula yang harus dijalankan secara qad}a>’i> (yuridis).  Salah  satu  dasar  pijakan  yang dapat  dipergunakan  untuk  pemilahan hukum  Islam  yang  luas  itu  adalah dengan  menggunakan  teori diya>ni> dan qad}a>’i> ini.
Dengan  mengacu  kepada  teori ini,  dapat  diketahui  mana  syariat  Islam yang mesti dilaksanakan dengan kekuasaan  negara  dan  mana  pula  yang tidak  perlu.  Karena  itu  yang  mungkin bisa  masuk  dalam  program  legislasi negara  adalah  hukum  Islam  yang berdimensi qad}a>’i> saja, sementara hukum-hukum  Islam  yang  berdimensi diya>ni> diserahkan  sepenuhnya  kepada kesadaran  beragama  masyarakat  secara individual,  tidak  perlu  dikodifikasi  atau diformalkan.  Pembedaan  semacam  ini sangat  terkait  pula  dengan  pendekatan mana yang lebih sesuai dalam penerapan hukum  Islam,  yakni  mana  saja  hukum Islam  yang  harus  dilaksanakan  dengan pendekatan  struktural  dan  manapula yang  harus  dengan  pendekatan  kultural. Hukum  Islam  yang  bersifat diya>ni> dapat dilakasanakan  dengan  pendekatan  kul- tural,  sementara  hukum  Islam  yang bersifat qad}a>’i> dilaksanakan  dengan pendekatan struktural.
Selain  itu,  melalui  teori  ini problem  hubungan  hukum  dan  moral dalam  hukum  Islam  dapat  diatasi. 25
Hukum Islam yang bersifat diya>ni> berada
pada  kawasan  moral,  sementara  hukum Islam  yang  bersifat qad}a>’i> berada  pada kawasan  hukum.  Oleh sebab  itu,  hukum Islam  yang  bersifat qad}a>’i> - lah  yang mungkin bisa meningkat menjadi norma hukum,  dalam  pengertian  diatur  dalam bentuk peraturan dan perundang- undangan  negara.  Sedangkan  hukum Islam  yang  bersifat diya>ni> tetap  menjadi norma  agama,  tidak  perlu  diatur  oleh hukum negara. 26
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, bahwa pembagian hukum Islam menjadi bersifat diya>ni> dan qad}a>'i> ini  berbeda tujuannya  dengan  pembagian  hukum Islam  menjadi  ibadah  dan  muamalah. Pembagian hukum Islam pertama bertujuan  pada  persoalan  pelegislasian hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan  negara.Sementara pembagian hukum Islam kedua bertujuan pada persoalan pengembangan hukum Islam melalui
pranata ijtihad.Hukum  Islam  dalam  kelompok muamalah  menjadi  lapangan  ijtihad. Pembagian hukum Islam menjadi diya>ni> dan qad}a>’i> merupakan  upaya untuk  memberikan  landasan  normatif
bagi  penerapan  syariat  Islam  dalam konteks dunia modern.

## D. Penutup
Pengelolaan  zakat,  baik  dalam konteks lokal, regional, nasional, maupun  internasional  keberhasilannya paling tidak didukung oleh tiga aspek.Pertama , aspek  substansi . Aspek ini  berhungan  dengan  norma  hukum, baik  hukum  Islam  secara  komprehensif maupun  peraturan  perundang-undangan secara  integratif  yang  berjalan  secara sinergis  dan  simultan.  Kedua,  aspek struktural.Aspek  ini  berhungan  dengan para penegak  hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, maka kesadaran dan profesionalisme pengelolaan  zakat  menjadi  hal  yang niscaya.Hal  ini  krena  berhubungan secara  signifikan,  baik  antar  pengelola zakat,  pemerintah  maupun  para  muzaki dan  mustahik. Ketiga, adanya kesadaran hukummasyarakat . Aspek ini berhubungan dengan tingkat pemahaman dan  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk secara  proaktif  dan  kolektif  menjadikan zakat bukan sebatas kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan dalam mensejahterakan umat.

## Catatan Akhir
1 Secara historis, peran kekuasaan dalam mengatur  permasalahan  pengelolaan  zakat  ini terjadi pada masa Khalifah pertama Abu> Bakr al- S}iddi>q r.a.,  ketika  ada  sekelompok  masyarakat menolak  membayar  zakat  dengan  alasan  yang dibuat-buat.  Setelah  melalui  penjelasan  dan pemahaman  yang  baik-baik  mereka  tetap menolak  membayar  zakat,  akhirnya  dengan sangat  terpaksa  Khalifah Abu>  Bakr  al-S}iddi>q memaksa  dan  memerangi  mereka.  Untuk  lebih jelasnya  lihat al-Sayyi>d  Sa>biq , Fiqh  al- Sunnah ( Bairu>t: Da>r al-Fikr . 1983), I: 282. 2 Lihat  Pasal  6-9  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat.
3 Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 38.
4 H.M. Djamal Doa, Pengelolaan Zakat oleh Negara (Jakarta: Korpus. 2004), hlm. 7-8. 5 Di  dalam  fikih  siyasah  terdapat  tiga objek kajian, yaitu siya>sah  dustu>riyyah (pembahasan tentang hubungan antara pemimpin dengan  rakyat,  serta  hubungan  antar  lembaga yang  ada  di  masyarakat), siya>sah  dauliyyah
(mengatur  antara  antara  warga  negara  dengan lembaga  negara  dari  negara  yang  satu  dengan warga  negara  dan  lembaga  negara  dari  negara lain),  dan siya>sah  ma>liyyah (mengatur  tentang pemasukan,  pengelolaan  dan  pengeluaran  uang milik  negara).  Untuk  lebih  jelasnya,  lihat  H.A. Djajuli, Fiqh Siyasah: Implementasi
Kemaslahatan Umat dalam  Rambu-rambu Syariah (Bandung: Gunung Djati Press. 2000).
6 Masdar  F.  Mas’udi,  “Zakat:  Konsep Harta  yang  Bersih”,  dalam  Budhy  Munawar- Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 424.
7 Ibid. , hlm. 425.
8 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford:
Dunia  Islam  Modern [terj.]  Eva  Y.N.  dkk., (Bandung: Mizan. 2001), VI: 186.
9 Ibid .
10 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta:  Pondok  Pesantren Al-Munawwir.  1984),  hlm.  1045.  Lihat  juga Zain  ad-Di>n  Abu>  Bakr  ar-Ra>zi>, Mukhta>r  as}- S}ah}a>h}  (Bairu>t:  Maktabah  al-As}riyyah, 1999),
hlm. 218. 11 Muhammad Nasib al-Rifa’i,
Ringkasan  Tafsir  Ibnu  Katsir (Jakarta:  Gema InsaniPress, 1999), II: 622. 12 Jala>l  ad-Di>n  al-Mahalli>  dan  Jalal  ad- Di>n  al-Suyu>t}i> , Terjemah  TafsirJalalain  berikut Asbaabun  Nuzul (Bandung:  Sinar  Baru,  1990), hlm. 786. 13 Muhammadiyah  Ja’far, Tuntunan Ibadah  Zakat,  Puasa  dan  Haj (Jakarta:  Kalam Mulia. 2003), cet. ke-5, hlm. 71. 14 Yusuf  Qardhawi, Fikih  Zakat, terj.
Salman Harun (Bogor:
PT. Pustaka LiteraAntarNusa, 2004), hlm. 545.
15 M.  Quraish  Shihab  (Ed), Ensiklopedi Islam (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, t.th.),jilid I, cet. ke-1, hlm. 134.
16 Al-Sayyi>d  Sa>biq , Fiqih Sunnah (Bandung:  PT.  Al  Ma’arif.  1985),  jilid  III, hlm. 91.
17 Muh}ammad  Rasyi>d  Rid}a> , Tafsi>r  al- Mana>r (Mesir:  Percetakan  Al-Manar,  1368  H), X/513. 18 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Zakat
(Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan PusatMuhammadiyah, 1997), hlm. 76.
19 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al- Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al- Qur’an (Jakarta: Lentera Hati. 2002), hlm. 629. 20 Ibid. , hlm.631.
21 Satjipto Rahardjo, Hukum dan
Masayarkat (Bandung:  Angkasa,  t.t.),  hlm.  49- 50.Lihat  juga  A.  A.  Miftah,  “Teori  Diyani  dan
Qadha’i  dalam  Pembangunan  Hukum  Islam
Kontemporer”dalam Innovatio journal of religious innovation studies, Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 1.
22 A.A. Miftah, “Teori Diyani…, hlm. 2.
23 Sayyed  Hossein  Nasr, A  Young Muslim Guide To The Modern World (Malaysia: Petaling Jaya. 1994),  hlm. 48.
24 Muh}ammad Fathi al-Du>raini>, Muqa>ranah  fi>  al-Fiqh  al-Isla>mi>  wa  Ushu>luh (Bairu>t:Muassasah al-Risa>lah. 1994), hlm. 16.
25 Al-Qara>fi> , al-Furu>q ,  (Bairu > t:  ‘A < lam al-Kutub, t.th.), IV: 53.
26 Nadiyah  Syarif  al-‘Amari, al-Ijtiha>d fi  al-Isla>m  Ushu>luh  Ah}ka>muh    Afa>quh ( Bairu>t :
Muassasah al-Risa > lah. 1994), hlm. 16.
DAFTAR PUSTAKA al-‘Amari,  Nadiyah  Syarif. al-ijtiha>d  fi> al-Isla>m Ushu>luh Ah}ka>muh Afa>quh.  Bairu>t:  Muassasah  al- Risalah, 1994. al-Duraini, Muhammad Fathi. Muqa>ranah  fi>  al-Fiqh  al-Isla>mi> wa Ushu>luh. Bairu>t: Muassasahal-Risalah, 1994. Al-Mahalli>,  Jalal  ad-Din  dan  al-Suyut}i>, Jalal  ad-Din. Terjemah  Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul. Bandung: Sinar Baru, 1990. Al-Qarâfî. al-Furu>q.  Bairu>t:  ‘A<lam  al- Kutub, t.t.
Al-Rifa’i, Muhammad Nasib. Ringkasan Tafsir  Ibnu  Katsir.  Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Zakat.
Yogyakarta:  Majelis  Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997. Djazuli, H. A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Bandung: Gunung Djati Press, 2000.
Doa,  H.M.  Djamal. Pengelolaan  Zakat oleh  Negara.  Jakarta:  Korpus, 2004.
Esposito,  John  L. Ensiklopedi  Oxford: Dunia  Islam  Modern  [terj.]  Eva Y.N.  dkk.,.Bandung:  Mizan, 2001.
Ja’far, Muhammadiyah. Tuntunan Ibadah  Zakat,  Puasa  dan  Haji. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
Madjid, Nurcholish. Pintu-pintu Menuju Tuhan.  Jakarta:  Paramadina, 1994. Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al- Munawwir.  Yogyakarta:  Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984. Nasr, Sayyed Hossein. A Young Muslim Guide  To  The  Modern  World. Malaysia: Petaling Jaya, 1994.
Qardhawi,  Yusuf. Fikih  Zakat  terj. Salman Harun, et al. Bogor: PT. Pustaka  Litera  Antar  Nusa,
2004. Rachman, Budhy Munawar. Kontekstualisasi  Doktrin  Islam dalam Sejarah.Jakarta: Paramadina, 1994.
Rahardjo,  Satjipto.  t.th. Hukum  dan Masayarkat. Bandung: Angkasa. Ridha,  Muhammad  Rasyid. Tafsîr  al- Manâr  .  Mesir:  Percetakan  Al- Manar, 1368 H.
Sabiq,  Sayyid. al-Fiqh  al-Sunnah. Bairu>t: Dâr al-Fikr, 1983. Shihab,  M.  Quraish  (Ed). Ensiklopedi Islam.  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru van Hoeve, t.t.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian Al-Qur’an.  Jakarta:  Lentera Hati, 2002.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat.