## Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah  Adanya Indikasi Korupsi
Oleh: Muslim A. Kasim 1 , Yusrianto Kadir 2 , Roy Marthen Moonti 3 , Marten Bunga 4 , Salahudin Pakaya 5)
Universitas Gorontalo 1,2,3,4
Universitas Muhammadiyah Gorontalo 5
E-Mail: muslimkasim16@gmail.com 1* , yusrikadir@gmail.com 2 , roymoonti16@gmail.com 3 martenbunga0@gmail.com 4 , yadhikhlas@umgo.ac.id 5

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic, which has been going on for several years, has created pressure and effects in all sectors, both globally and domestically. The impact of the Covid 19 Pandemic has paralyzed  the  joints  of  the  nation's  economy.  The  death  of  the  livelihoods  of  some  people caused many people to lose their livelihoods. In order to support state financial policies and to save the national economy, the Government runs the PEN Program. The PEN program aims to protect, maintain and improve the economic capacity of business actors from the real sector and the financial sector in running their business. Article 11 paragraph (7) Perpu Number 1 of 2020  mandates  that  the  implementation  of  the  PEN  Program  be  further  regulated  by Government  Regulation.  The  type  of  research  used  is  sociological  research  or  sociological legal research or field research, because it is done by looking at the real conditions and facts that  occur  around  the  community.  How  the  Legal  Construction  of  the  National  Economic Recovery  Fund  Can  Be  Useful  in  Encouraging  the  Growth  of  Industrial  Enterprises  and Infrastructure Development. According to the results of the examination by the Supreme Audit Agency  (BPK),  there  were  6  findings  of  problems  in  the  application  of  PEN  funds,  which hindered  the  use  of  PEN  funds  to  encourage  the  growth  of  industrial  businesses  and infrastructure development after the Covid 19 pandemic.
Keywords : Amendment, Corruption, National Economic Recovery (PEN)

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa tahun, menimbulkan tekanan dan  efek  di  semua  sektor,  baik  secara  global  maupun  domestik.  Dampak  dari  Pandemi Covid 19 ini menyebabkan lumpuhnya sendi – sendi perekonomian bangsa. Matinya mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.  Dalam  rangka  mendukung  kebijakan  keuangan  negara  dan  guna  melakukan penyelamatan  ekonomi  nasional,  Pemerintah  menjalankan  Program  PEN.  Program  PEN dimaksud  bertujuan  untuk  melindungi,  mempertahankan  dan  meningkatkan  kemampuan ekonomi  para  pelaku  usaha  dari  sektor  riil  dan  sektor  keuangan  dalam  menjalankan usahanya.  Pasal  11  ayat  (7)  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020  mengamanatkan  pelaksanaan Program  PEN  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Jenis  penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  sosiologi  atau  penelitian  hukum  sosiologi  ataupun  bisa  juga penelitian  lapangan,  karena  di  lakukan  dengan  melihat  secara nyata  keadaan  serta  fakta-
fakta  yang  terjadi  di  sekitar  masyarakat.  Bagaimana  Konstruksi  Hukum  Dana  Pemulihan Ekonomi  Nasional  Bisa  Bermanfaat  Untuk  Bisa  Mendorong  Tumbuhnya  Usaha-Usaha Industri  dan  Pembangunan  Infrastruktur.  Menurut  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  terdapat  6  temuan  masalah  dalam  penerapan  dana  PEN  sehingga menghambat  penggunaan  dana  PEN  untuk  bisa  mendorong  Tumbuhnya  Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur pasca pandemic Covid 19.
Kata Kunci : Amandemen, Korupsi, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung
selama setahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor,  baik  secara  global  maupun domestik.  Namun,  tahun  2021  diprediksi akan  mengalami  perbaikan  dengan akselerasi  vaksinasi  yang  dilakukan hampir  di  semua  negara,  termasuk Indonesia  (Abiad  et  al.,  2020).  Di  tengah sentimen  positif  vaksin,  outlook  PDB global dihadapkan pada risiko ketidakpastian  berupa  gelombang  baru dan  penemuan  varian  baru  virus penyebab Covid-19 (Abidin, 2021).
Dampak  dari  Pandemi  Covid  19  ini menyebabkan  lumpuhnya  sendi  -  sendi perekonomian  bangsa.  Matinya  mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan  banyak  masyarakat  yang kehilangan  mata  pencaharian.  Ekonomi bergerak karena adanya 2 kekuatan yaitu permintaan  (Demand)  dan  penawaran (Supply)  (Panggabean,  2020).  Konsumsi dan  juga  produksi  (Zubarita,  2022). Namun karena adanya pandemi covid 19 memukul  keras  ekonomi  Indonesia  pada dua  sisi  tersebut.  Pembatasann  sosial yang hari demi hari di lakukan agar tidak banyak  masyarakat  yang  tertular  Virus Covid  19  berdampak  pada  berhentinya aktivitas  ekonomi  dan  turunnya  kinerja ekonomi (Stephens, 2017).
Setelah  melalui  serangkaian  upaya serta mempertimbangkan cepatnya penyebaran Covid-19 dan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan, World  Health  Organization  (WHO)
menyatakan  Covid19  sebagai  pandemi global  pada  tanggal  12  Maret  2020.  Di Indonesia  sendiri,  Covid-19  pertama  kali terdeteksi  pada  2  Maret  2020  (Dawati  & Budiastuti,  2021).  Meluasnya  kasus Covid-19  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  dengan  kasus  paling  banyak  di antara  negara-negara  ASEAN  sejak tanggal  17  Juni  2020  melampaui Singapura  (INDONESIA,  2020).  Selain masalah  kesehatan,  Covid  19  juga menimbulkan  dampak  yang  serius  di bidang perekonomian masyarakat (Rizaldi,  2021).  Sesuai  data  dari International  Monetary  Fund  (IMF) mereka  mendeklarasikan  bahwa  saat  ini ekonomi  dunia  sedang  memasuki  masa krisis  dengan  skala  yang  lebih  besar bahkan  melebihi  skala  krisis  ekonomi 2008 (Sood, 2021).
Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1) UUD  1945  telah  menetapkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian  telah  ditetapkan  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan
596 Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah  Adanya Indikasi Korupsi Muslim A. Kasim
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi  Undang  undang.  (Perpu  No.  1 2020).
Perpu  Nomor  1  Tahun  2020 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  dalam  rangka penanganan  pandemi  Covid-19  dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan maka  ditetapkan  kebijakan  keuangan negara  dan  kebijakan  stabilitas  sistem keuangan (Purnomoratih,
2021).
Kebijakan  keuangan  negara  meliputi kebijakan  pendapatan  negara  termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan  belanja  negara  termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan, sedangkan kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan meliputi  kebijakan  untuk  penanganan permasalahan  lembaga  keuangan  yang membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan (Damping, 2019).
Dalam  rangka  mendukung  kebijakan keuangan  negara  dan  guna  melakukan penyelamatan ekonomi nasional,
Pemerintah  menjalankan  Program  PEN
(Sayadi,  2021).  Program  PEN  dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan  dan  meningkatkan kemampuan  ekonomi  para  pelaku  usaha dari  sektor  riil  dan  sektor  keuangan dalam  menjalankan  usahanya.  Pasal  11 ayat  (7)  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020 mengamanatkan  pelaksanaan  Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah  (Aulawi,  2020).  Untuk
melaksanakan  amanat  tersebut,  pada tanggal  9  Mei  2020  Pemerintah  telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung  Kebijakan  Keuangan  Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan serta  Penyelamatan  Ekonomi  Nasional sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka  Mendukung  Kebijakan  Keuangan Negara  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) dan/atau  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Yang  menjadi  masalah  yang  akan dibahas dalam tulisan ini adalah A. Bagaimana  Konstruksi  Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa  Bermanfaat  Untuk  Bisa Mendorong  Tumbuhnya  Usaha- Usaha  Industri  dan  Pembangunan Infrastruktur?
B. Permasalahan  yang  timbul  dan menjadi penghambat Dana Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Bisa
Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya  Usaha-Usaha  Industri dan Pembangunan Infrastruktur?.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Dalam Penelitian ini kami menggunakan    Jenis  Penelitian  Hukum
Normatif.  Alasan  kami  mengambil  jenis penelitian  ini,  karena  jenis  penelitian  ini adalah  proses  untuk  menemukan  suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Tulisan  ini  kami  tulis  untuk  mengetahui Amandemen  Konstruksi  Hukum  Dana Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) Untuk  Mendorong  Tumbuhnya  Usaha  –
Usaha Industri Dan Pembangunan Infrastruktur  (Sulistio,  2022).  Kami  telah mengumpulkan  data  dari  berbagai sumber,  baik  dari  database  publikasi seperti  buku,  jurnal,  website  dan  materi online lainnya.  Setelah melakukan pengumpulan  data  kami  melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data  yang  tersusun  terasa  valid.  Kami benar  –  benar menggunakan  data  primer dan  juga  data  sekunder  (Saragih  & Berlian, 2018).
4. HASIL dan PEMBAHASAN
Bagaimana  Konstruksi  Hukum  Dana Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Bisa Bermanfaat  Untuk  Bisa  Mendorong Tumbuhnya  Usaha-Usaha  Industri  dan Pembangunan Infrastruktur?
Program  PEN  merupakan  langkah strategis  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah. Diawali  dengan  penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  COVID-19  dan/atau  Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan (Syaharani  &  Tavares,  2020).  Selanjutnya sebagai  bagian  dari  pengimplementasian ketentuan  tersebut,  program  PEN  mulai dijalankan  melalui  penetapan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional  Untuk  Mendukung  Kebijakan Keuangan  Negara  Untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  Dan/Atau  Untuk  Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).
Pelaksanaan program PEN dimulai sejak bulan  Maret,  yang  diawali  dengan pembayaran tunjangan kepada para tenaga Kesehatan dan 5 kemudian diikuti dengan beragam program bantuan yang dikelompokkan  dalam  beberapa  klaster. Alokasi  belanja  penanganan  COVID-19 seperti  santunan  kematian,  klaim  Rumah Sakit,  maupun  insentif  bagi  tenaga Kesehatan dalam sektor/klaster Kesehatan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari rangkaian kegiatan pemulihan perekonomian
Nasional sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2020  yang  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2020.
Jumlah  alokasi  anggaran  untuk  masing- masing  klaster  dalam  APBN  ditetapkan dengan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Postur  dan Rincian  APBN  Tahun  Anggaran  2020 (Muharatulloh,  2023).  Namun  banyaknya jumlah  anggaran  alokasi  dana  PEN  yang akan  disalukan  kedaerah  ini  tidak menjamin semua daerah bisa mendapatkan  pinjaman  dana  PEN  dari pemerintah pusat. Menurut Bima Yudistira selaku  pengamat  ekonomi,  serapan  dana PEN yang rendah itu ada banyak faktornya. Kalau  kita  lihat  di  2020  memang  kurang memuaskan  karena  serapannya  belum mencapai  90  persen.  Hal  ini  yang menyebabkan  setiap  daerah  berlomba  – lomba  dalam  mengajukan  permohonan pinjaman  dana  PEN,  karena  tidak  adanya
598 Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah  Adanya Indikasi Korupsi Muslim A. Kasim
transparansi dari pemerintah pusat dalam menetapkan  daerah  –  daerah  yang mendapat  pinjaman  dana  PEN  maka  ini membuka  celah  oknum  –  oknum pemerintah  yang  bermaksud  meloloskan daerah  yang  akan  melakukan  peminjaman alokasi  dana  PEN  tentunya  dengan berbagai  iming  –  iming  dan  permintaan. Besarnya  wewenang  pemerintah  pusat sangat memberi celah hal tersebut terjadi. (Kemenkeu RI, 2022).
Jika  hal  tersebut  terus  terjadi  maka pinjaman  dana  PEN  yang  harusnya peruntukannya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional  pasca  pendemi  covid  19  akan beralih  peruntukannya  hanya  untuk memperkaya  oknum  –  oknum  pejabat pemerintah  maupun  pejabat  daerah. Seiring  menjamurnya  budaya  korupsi  di Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan akan  memberi  peluang  indikasi  korupsi besar  –  besaran  pada  anggaran  dana  PEN tersebut (Purwanto, 2021).
Selain faktor tersebut di atas yang dapat menyebabkan  penyaluran  dana  PEN  tidak berjalan  maksimal  ada  juga  beberapa faktor  penyebab  penyaluran  dana  PEN tidak  berjalan  secara  efektiv  sesuai peruntukannya  untuk  pemulihan  ekonomi pasca  pandemic  covid  19.  Faktor  pertama adalah karena anggaran PEN juga dibiayai oleh penerimaan perpajakan yang ternyata realisasinya  terus  mengalami  penurunan, bahkan  hingga  akhir  31  Desember  2020 terkontraksi  baik  dari  sisi  pajak  maupun kepabeanan  dan  cukai.  Penerimaan  pajak sepanjang  2020  terkontraksi  hingga  19,7 persen  yaitu  Rp  1.070  triliun  atau  89,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres  72/2020  Rp  1.198,8  triliun. Sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi  Rp  212,8  triliun  atau  103,5 persen  dari  target  Rp  205,7  triliun  dan turut  terkontraksi  0,3  persen  dibanding
periode sama 2019 yakni Rp 213,5 triliun. Disini dikhawatirkan akan terjadi pelebaran  defisit  dan  terjadi  indikasi penambahan pembiayaan utang (Pambudhi & Ramadayanti, 2021). Faktor kedua adalah adanya permasalahan  di  birokrasi  pelaksana secara teknis. Yaitu kekhawatiran terhadap adanya  malpraktik  administrasi  karena terjadi  banyak  penyesuaian  di  awal.  Oleh karena  itu  pemerintah  pusat  khususnya pelaksana  teknis  dana  PEN  ketakutan sehingga memperlambat penyaluran sebagian  dana  PEN.  Faktor  ketiga  turut berkaitan  dengan  pelaksana  teknis  yakni mereka masih melihat pencairan anggaran seperti  kondisi  normal  yaitu  ditumpuk  di akhir  sehingga  pengajuan  DIPA-nya lambat.  Hal  ini  masih  banyak  terjadi diberbagai  sector  khusunya  disektor kesehatan  yang  paling banyak terjadi,  dan ini  yang  membuat  penyaluran  dana  tidak maksimal.
Faktor keempat adalah adanya masalah pada  data  penerima  bantuan  sosial.  Yaitu mengenai
verifikasi data yang membutuhkan waktu cukup lama khususnya  terhadap  penerima  program baru seperti subsidi gaji. Sebagai informasi, realisasi  PEN  Rp  579,78  triliun  meliputi bidang  kesehatan  Rp  63,51  triliun  dari pagu  Rp  99,5  triliun,  perlindungan  sosial Rp  220,39  triliun  dari  pagu  Rp  230,21 triliun,  serta  sektoral  K/L  dan  Pemda  Rp 66,59  triliun  dari  pagu  Rp  67,86  triliun. Kemudian  juga  UMKM  Rp  112,44  triliun dari  pagu  Rp  116,31  triliun,  pembiayaan korporasi  Rp  60,73  triliun  dari  pagu  Rp 60,73 triliun, serta insentif usaha Rp 56,12 triliun  dari  pagu  Rp  120,61  triliun. (Republika.co.id, 2021).
Faktor faktor diatas merupakan faktor – faktor  yang  menyebabkan  adanya  indikasi korupsi  mulai  mencuat.  Seharusnya
pemerintah pusat yang memiliki
wewenang  dalam  hal  ini  melakukan amandemen  kembali  konstruksi  hukum dana PEN agar tidak merugikan masyarakat  banyak.  Harusnya  pemerintah pusat
melalui Kemendagri dapat menetukan  lebih  awal  daerah  mana  saja yang  dinilai  layak  menerima  alokasi  dana PEN,  dan  juga  harus  adanya  transparansi dari pemerintah mengenai daerah – daerah yang telah dipilih dalam menerima alokasi dana  PEN  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  antara  pemerintah  Daerah  dan Pemerintah pusat (Nelson, 2019).
Selain  masalah  yang  terjadi  dipusat,  di tiap  daerah  pun  dana  PEN  masih  tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, banyak anggaran dana PEN yang semestinya untuk
pembangunan infrastruktur  dan  pemulihan  ekonomi malah  digunakan  oleh  beberapa  oknum untuk  memperkaya  diri  mereka  sendiri tanpa  memikirkan  kesusahan  masyarakat. Contoh  kasus  yang  terjadi  adalah  korupsi dana PEN dyang terjadi di Bali. Pengadilan Tipikor  Denpasar  memvonis  mantan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng bersama tujuh koleganya di Dinas Pariwisata karena korupsi  anggaran  kegiatan  operasional pemulihan pariwisata yang bersumber dari program PEN (Triananda, 2018).
Berdasarkan  hasil  dari  Indonesia Coruption  Watch  (ICW),  menurut  kajian KPK  pinjaman  PEN  daerah  menyimpan permasalahan. Diantaranya, belum memadainya pengaturan pengawasan atas pelaksanaan  pinjaman  PEN  daerah.  Selain itu,  belum  ada  mekanisme  koordinasi dalam  penilaian  pinjaman  PEN  daerah, belum  memadainya  instrumen  untuk menilai  korelasi  usulan  pinjaman  daerah dengan  PEN,  belum  ada  aturan  kebijakan dalam melakukan penilaian usulan daerah dan  belum  ada  platform  informasi  untuk mendukung transparansi proses administrasi pinjaman PEN daerah
(Temenggung et al., 2021).
KPK  sendiri  telah  menyampaikan sejumlah  rekomendasi  kepada  Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  dan  Direktorat  Jenderal  Bina Keuangan  Daerah  Kemendagri.  PT  Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) sebagai penanggung-jawab  program  PEN  daerah lantas  menyusun  mekanisme  pelaksanaan koordinasi  dalam  proses  tata  laksana Pinjaman  PEN  daerah  serta  menyusun sistem informasi yang menyajikan informasi  status  kemajuan  dari  pengajuan pinjaman  PEN  daerah.  Paska  kasus  suap yang  menimpa  mantan  pejabat  di lingkungannya, Kemendagri meminta untuk  tak  lagi  dilibatkan  dalam  pinjaman dana  PEN  daerah.  Waktu  yang  terbatas dalam memberikan pertimbangan kelayakan  Pemerintah  Daerah  dalam mendapatkan  pinjaman,  menjadi  alasan penolakan tersebut.
Menyeruaknya  beberapa  kasus  korupsi dana  PEN  menjadi  cerminan  bahwa  ada kelemahan  dalam  tata  kelolanya.  Dalam laporan  hasil  audit  BPK  RI  2021  terhadap penanganan  covid-19  dan  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PC-PEN)  tahun  2020 ditemukan  beberapa  masalah.  Misalnya, penyusunan  program  dan  perubahan program  PC-PEN  pada  Kementerian Keuangan yang belum sepenuhnya didukung  dengan  data/perhitungan  yang andal.  Temuan  lainnya,  perubahan  tujuan dan besaran anggaran yang tidak didukung perencanan yang cukup, pertanggungjawaban dan pelaporan termasuk  kegiatan  pengadaan  barang  jasa belum  memenuhi  ketentuan  perundangan (Partlett, 2021).
Dari  sudut  pandang  akuntabilitas  dan transparansi,  ICW  juga  melakukan  kajian khusus  terhadap  PEN  BUMN.  Dari  studi tersebut,  ditemukan  beberapa  persoalan serius.  Pertama,  pengelolaan  dana  PEN tidak transparan karena rencana
600 Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah  Adanya Indikasi Korupsi Muslim A. Kasim
penggunaan dan realisasi tidak diumumkan  secara  patut  (tidak  berkala dan  rinci),  termasuk  alasan  perubahan anggaran  PEN  sulit  ditemukan.  Kedua, tidak  adanya  indikator  keberhasilan pengawasan serta belum adanya keterlibatan  pengawasan  yang  integratif seperti  peran  DPR,  Kejaksaan  dan Kepolisian  dalam program  ini  (Pane et  al., 2020).
Mengingat  berbagai  masalah,  baik korupsi yang sudah terjadi, maupun alarm yang  bersumber  dari  kajian  beberapa lembaga,  Pemerintah  perlu  menyiapkan langkah  mitigasi  serius.  Pasalnya,  tahun 2022  ini  telah  dialokasikan  anggaran  PEN sebesar  Rp  414,1  triliun.  Rinciannya,  utuk kluster  kesehatan  Rp  117  triliun; perlindungan  masyarakat  Rp  154  triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141 triliun.  Upaya  mitigasi  penting  untuk meminimalisir  berbagai  pelanggaran  baik administratif maupun hukum serta memastikan  program  tepat  sasaran  dan tepat  manfaat.  Mengingat  pandemi  Covid- 19  telah  berlangsung  selama  dua  tahun, pendekatan  kebijakan  tidak  lagi  executive heavy.  DPR  harus  mengambil  peran penting  untuk  memastikan  pemerintah menjalankan temuan BPK dan menindaklanjuti rekomendasi
dari berbagai  kajian  yang  dilakukan  KPK maupun organisasi masyarakat sipil.
Khusus untuk PEN daerah, Kementerian Keuangan  perlu  membuat  dashboard informasi  yang  bersifat  real-time,  akurat dan  dapat  diakses  oleh  publik  luas  agar implementasi  dana  PEN  daerah  dapat diawasi. Bagaimanapun, peran masyarakat sipil  dan  jurnalis  dalam  mengawasi program  Pemerintah  pada  era  pandemi semakin penting mengingat sistem pengawasan  internal  Pemerintah  yang tidak  berjalan  efektif.  Tanpa  serius
mengambil  langkap  cepat,  ratusan  triliun dana  PEN  yang  digelontorkan  dapat berakhir  masuk  ke  kantong  pejabat  rakus (Irwan, 2021).
Akhirnya  melalui  tulisan  ini  penulis ingin  menyampaikan  bahwa  perlu  adanya tindakan  serius  dari  pemerintah  pusat dalam  mengatasi  masalah  dana  PEN  ini, sebab  jika  semakin  dibiarkan  terus- menerus berlarut – larut akan menyebabkan  dana  yang  notabenenya adalah  untuk  pemulihan  ekonomi  akan semakin  disalah  gunakan,  baik  dipusat maupun  di  tingkat  daerah.  Selanjutnya perlu  adanya  amandemen  konstruksi hukum  untuk  menutupi  celah  –  celah adanya  indikasi  korupsi  yang  akan semakin menjadi.
Permasalahan yang timbul dan menjadi penghambat  Dana  Pemulihan  Ekonomi Nasional  Bisa  Bermanfaat  Untuk  Bisa Mendorong  Tumbuhnya  Usaha-Usaha
Industri
dan
Pembangunan

## Infrastruktur
Pandemi  Covid-19  telah  mengguncang perekonomian  dan  aktivitas  di  banyak sektor  serta  wilayah  di  Indonesia. Guncangan yang ada pun terjadi baik di sisi penawaran  mau  pun  permintaan  dari perekonomian.  Di  bidang  ekonomi,  Covid- 19  menimbulkan  krisis  yang  selanjutnya menyebabkan  kontraksi  perekonomian global. Dalam kasus ini, Pandemi Covid-19 mengguncang  bukan  hanya  pada  satu  sisi perekonomian,  namun  juga  kedua  sisi perekonomian,  yaitu  permintaan  dan penawaran.  Sehingga  dapat  menekan pertumbuhan  ekonomi  di  banyak  negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara ”open economy”,  perekonomian  Indonesia  tentu juga terdampak akibat gejolak perekonomian  dunia  yang  diakibatkan pandemi Covid-19 (Abdaud et al., 2022).
Dewasa  ini  telah  ada  puluhan  bahkan ratusan  upaya  yang  dilakukan  berbagai negara, termasuk Indonesia untuk mengatasi  kondisi  yang  telah  dijabarkan sebelumnya.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam mengatasi  kontraksi  perekonomian  ini adalah  melalui  Program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN).  PEN  merupakan rangkaian  kegiatan  untuk  mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program  ini  menjadi  respon  atas penurunan  aktivitas  masyarakat  yang berdampak  pada  perekonomian  nasional. Program ini bertujuan melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan  ekonomi  masyarakat  selama pandemi Covid-19.
Pemerintah  menggelontorkan  total 695,2 triliun rupiah secara nasional untuk program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN).  Realisasi  anggaran  yang  tidak sedikit ini diharapkan dapat menjadi solusi dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  sedang mengalami  kontraksi.  Ketepatan  serta keefektivitasan  dari  penggunaan  anggaran tersebut  memiliki  peran  yang  sangat penting  untuk  memberikan  stimulasi  baik dari  sisi  permintaan  (demand  side) maupun dari sisi penawaran (supply side) (Suryo Prabowo, 2022).
Namun  dalam  penerapannya  dana  PEN memiliki beberapa masalah yang harusnya cepat  ditanggapi  oleh  pemerintah  pusat mengingat  besarnya  anggaran  yang  di gelontorkan  untuk  program  Dana  PEN  ini. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  terdapat  6 temuan  masalah  dalam  penerapan  dana PEN  sehingga  menghambat  penggunaan dana  PEN  untuk  bisa  mendorong Tumbuhnya  Usaha-Usaha  Industri  dan Pembangunan
Infrastruktur
pasca pandemic  Covid  19.  Dalam  audit  yang dilakukan  BPK  menggunakan  metode pemeriksaan komprehensif berbasis risiko
atau  risk  based  comprehensif  audit  atas 241  objek  pemeriksaan  dengan  111  hasil pemeriksaan  kinerja  dan  130  hasil pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu (Wibisana, 2023).
Ekonom  Indef  yang  juga  menjabat sebagai  Komisaris  Independen  PT  Bank Mega Tbk Aviliani mengatakan, permasalahan penyerapan bantuan program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN)  terletak  pada  data.  Untuk  yang berkaitan  dengan  demand  side  cukup besar  yaitu  Rp  203  triliun  dan  sisanya sekitar  Rp  400  triliun  itu  untuk  supply side.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) menemukan enam masalah ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian sistem internal pada anggaran  program  penanganan  Covid-19 dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PC- PEN).  Enam  temuan  masalah  tersebut berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP) tahun 2020.
Masalah  Pertama,  terkait  mekanisme pelaporan  kebijakan  keuangan  negara untuk menangani dampak pandemi Covid- 19  pada  LKPP  belum  disusun,  Kedua, realisasi  insentif  dan  fasilitas  perpajakan dalam  rangka  penanganan  COVID-19  dan pemulihan  ekonomi  nasional  tahun  2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun juga dinilai tidak sesuai ketentuan, Ketiga, pengendalian  dalam  pelaksanaan  belanja Program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10  Kementerian/Lembaga  juga  tidak memadai,  Keempat,  penyaluran  belanja subsidi  bunga  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) dan  non  KUR  serta  belanja  lain-lain  Kartu Prakerja  dalam  rangka  PC-PEN  belum memperhatikan  kesiapan  pelaksanaan program,  sehingga  terdapat  sisa  dana kegiatan/program  yang  masih  belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun, Kelima, BPK juga menemukan realisasi pengeluaran  pembiayaan  Tahun  2020
602 Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah  Adanya Indikasi Korupsi Muslim A. Kasim
sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC- PEN  tidak  dilakukan  secara  bertahap sesuai  dengan  kesiapan  dan  jadwal kebutuhan  penerima  akhir  investasi, Keenam, pemerintah belum selesai mengidentifikasi
pengembalian belanja/pembiayaan  PC-PEN  Tahun  2020 di  Tahun  2021  sebagai  sisa  dana  SBN  PC- PEN  Tahun  2020  dan  kegiatan  PC-PEN Tahun  2020  yang  dilanjutkan  di  Tahun 2021.
Dari  beberapa  masalah  tersebut  diatas seharusnya  pemerintah  melakukan  tindak lanjut  tentang  penerapan  dana  PEN tersebut.  Untuk  menghadapi  masalah tersebut,
BPK telah memberikan rekomendasi  antara  lain  agar  pemerintah menetapkan  grand  design  rencana  kerja Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  yang jelas  dan  terukur  (Esra  &  SYAFRUDDIN, 2021).  Kemudian  menyusun  identifikasi kebutuhan  barang  dan  jasa  dalam penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, memprioritaskan penggunaan anggaran  untuk  PC-PEN,  juga  menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan  perencanaan  pemenuhan  distribusi serta  pelaporan  distribusi  alat  kesehatan, Rekomendasi BPK lainnya adalah melakukan  pengujian  kewajiban  harga yang  disampaikan  rekanan,  validasi  dan pemutakhiran  data  penerima  bantuan  by name by the rest. Serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran  dana  ke  penerima  akhir  dan meningkatkan pengawasan dan
pengendalian  serta  memproses  indikasi kerugian  negara  dan  daerah  sesuai peratuan  perundangan.  (Rekomendasi BPK) (Karjoko et al., 2020).
Dalam  menghadapi  situasi  yang  luar biasa  ini,  seharusnya  BPK  mendukung penuh  upaya  dari  pemerintah  yang merespon  upaya  dan  langkah  ini  dengan
penuh,  agar  penggunaan  dan  PEN  dapat teralokasikan  dengan  baik  serta  tepat sasaran  kepada  masyarakat  mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdaud, F., Sung, M.-H., & Umar, W. (2022).
Corruption  During  Non-Natural Disaster: Is Death Penalty
Necessary? Jurnal  Media  Hukum , 29 (1),
54–64. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/
10.18196/Jmh.V29i1.14247
Abiad,  A.,  Arao,  R.  M.,  &  Dagli,  S.  (2020). The Economic Impact Of The Covid- 19  Outbreak  On  Developing  Asia . Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.O rg/10.22617/Brf200096
Abidin,  M.  Z.  (2021).  Pemulihan  Ekonomi Nasional  Pada  Masa  Pandemi Covid-19:  Analisis  Produktivitas Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian.
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan,
Keuangan
Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (2), 117–138. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.33105/Itrev.V6i2.292
Aulawi,  A.  (2020).  Penerbitan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2020 Sebagai  Strategi  Kebijakan  Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi  Dampak  Pandemi Covid-19  Terhadap  Keuangan Negara. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan , 3 (2), 110–132. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.47080/Progress.V3i2.936 Damping, N. M. (2019). Hukum
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  Dan  Dimensi  Sistematik Hukum Khusus . Uki Press. Http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Ep rint/1163 Dawati,  I.  A.,  &  Budiastuti,  S.  R.  R.  (2021). Peran  Hukum  Saat  Pandemi Sebagai Terobosan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Logika: Jurnal Penelitian  Universitas  Kuningan , 12 (01), 33–41. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.25134/Logika.V12i01.3723
Esra,  D.  N.  A.,  &  Syafruddin,  A.  (2021). Regional Budget Policy Related To Handling  Of  Covid-19  In  Kupang City. International  Journal  Of
Environmental,  Sustainability,  And
Social  Science , 2 (3),  328–336. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Or g/10.28946/Slrev.Vol2.Iss2.69.Pp 193-202
Indonesia, S. D. I. P. D. (2020). Tone At The Top Dan Perilaku Korupsi Pegawai Negeri. Bunga  Rampai  Akuntansi Publik:  Isu  Kontemporer  Akuntansi Publik , 1.
Irwan,  M.  (2021).  Wiretapping  Authority
Of  Public  Prosecutors  Regarding The Executions Of Court Decisions. Proceedings From The 1st International  Conference  On  Law And  Human  Rights,  Iclhr  2021,  14- 15  April  2021,  Jakarta,  Indonesia .
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Or g/10.4108/Eai.14-4- 2021.2312304
Karjoko,  L.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  & Jaelani, A. K. (2020). The Problems Of  Controlling  The  Transparency Of  The  Financial  Budget  Use  Of Corona  Virus  19. Journal  Of Morality  And  Legal  Culture , 1 (2),
93–103.
Muharatulloh,  E.  (2023).  Penjatuhan Sanksi Hukuman Pidana Maksimal Bagi  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Dilakukan  Masa  Pandemi. Ulil
Albab:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , 2 (3), 1332–1342. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/
10.56799/Jim.V2i3.1435
Nelson,  F.  M.  (2019). Plea  Bargaining  Dan Deferred  Prosecution  Agreement Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi . Sinar Grafika.
Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai  Kembali  Politik  Hukum Perlindungan  Lingkungan  Dalam Uu  Cipta  Kerja  Untuk  Mendukung Keberlanjutan  Ekologis. Jurnal
Hukum  Lingkungan  Indonesia , 7 (2), 297–322. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.38011/Jhli.V7i2.313 Pane,  M.  D.,  Yuliaty,  F.,  Mitro  Subroto,  Z., Manullang, S. O., & Krisnadwipayana, U. (2020). Corruption Eradication Amid Covid  Pandemic  19  In  Indonesia. Solid  State  Technology , 63 (4),
1232–1239.
Https://Doi.Org/Http://Www.Soli dstatetechnology.Us/
Panggabean,  D.  R.  H.  P.  (2020). Pemulihan Aset  Tindak  Pidana  Korupsi  Teori- Praktik  Dan  Yurisprudensi  Di Indonesia . Bhuana Ilmu Populer.
Partlett,  W.  (2021).  Russia’s  2020 Constitutional  Amendments:  A Comparative  Analysis. Cambridge Yearbook  Of  European  Legal Studies , 23 , 311–342. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/
10.1017/Cel.2021.7
Purnomoratih,  Y.  (2021).  Efektivitas
604 Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah  Adanya Indikasi Korupsi Muslim A. Kasim
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen  Perbendaharaan , 2 (1), 1–16. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.33105/Jmp.V2i1.366
Purwanto,  H.  (2021). Upaya  Pemulihan Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti . Universitas  Islam  Sultan  Agung (Indonesia).
Rizaldi,  M.  (2021).  Pengaturan  Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja  Negara Melalui  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan , 1 (2), 57–80. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.21274/Legacy.2021.1.2.57-80
Saragih,  Y.  M.,  &  Berlian,  B.  (2018).  The Enforcement  Of  The  2009  Law Number  46  On  Corruption  Court: The  Role  Of  Special  Corruption Court. Sriwijaya  Law  Review , 2 (2),
193–202. Sayadi,  M.  H.  (2021).  Apbn  2020:  Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (2), 159–171.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/
10.33105/Itrev.V6i2.269
Sood,  M.  (2021). Hukum  Lingkungan Indonesia . Sinar Grafika. Stephens,  A.  R.  (2017).  The  Need  For Emergency Economic Policy
Options To Mitigate The Economic Impacts  Of  Epidemics:  Ebola  In West  Africa  And  Mers  In  South Korea. Regional  Economies  And Policies , 2 (2), 1–11.
Sulistio,  H.  (2022). Risiko  Korupsi  Dalam Penangangan  Pandemi  Covid-19: Pembelajaran  Program  Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 Dan 2021 . Suryo Prabowo, A. (2022). Budget Process And  Budget  Structure  Under  The Covid-19  Pandemic  In  Indonesia.
In Public  Sector  Accounting, Financial Accountability And Viability In Times Of Crisis (Pp. 17– 41). Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-
031-04745-9_2
Syaharani,  S.,  &  Tavares,  M.  A.  (2020). Nasib  Target  Emisi  Indonesia:
Pelemahan  Instrumen  Lingkungan Hidup  Di  Era  Pemulihan  Ekonomi Nasional. Jurnal Hukum Lingkungan  Indonesia , 7 (1),  1–27. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.38011/Jhli.V7i1.212
Temenggung,  D.,  Saputro,  A.,  Rinaldi,  R.,  & Pane, D. (2021). Managing Recovery  And  Seizing  Reform Opportunities. Bulletin Of Indonesian Economic Studies , 57 (1), 1–28. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.1080/00074918.2021.1908207
Triananda,  D.  (2018).  Koizumi  Jun’ichiro: Sebuah  Ambisi  Revolusi. Lensa Budaya:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu Budaya , 13 (1).
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.34050/Jlb.V13i1.4149
Wibisana,  A.  W.  (2023).  The  Urgency  Of
Preventive Supervision To Prevent Corruption  In  Indonesian  State-
Owned  Enterprises. Beijing  Law Review , 14 (1), 28–60. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.4236/Blr.2023.141002 Zubarita,  F.  R.  (2022).  Analisis  Yuridis Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19  Terhadap  Penggunaan Anggaran  Di  Masa  Pandemi. Lex Renaissance , 7 (2), 265–280.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/ 10.20885/Jlr.Vol7.Iss2.Art4