Volume 4, Nomor 1, Maret 2016
ISSN 2338 – 333X

## PERAHU
(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 4 Nomor 1 Halaman 1 - 46 Sintang Maret 2016 ISSN 2338 – 333X
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.
Penanggungjawab : Petrus Atong H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin Felix Semaun Pemimpin Umum : Robert Hoffman Pemimpin Redaksi :
Redin
Wakil Pemimpin Redaksi :
Sopian
Sekretaris Redaksi : Antonius Erwandi Redaktur Pelaksana : Genopepa Sedia Rosalia Tri Supranti Nikodimus Tata Usaha : Batha Juariah Florensius Tijan Jenny Novelia Percetakan :
Perc. Kurnia-Sintang
Alamat  Redaksi  dan  Tata  Usaha  :  Fakultas  Hukum  Universitas  Kapuas,  Jalan  Y.C.  Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat  untuk  memberikan  tulisan  mengenai  bidang  ilmu  hukum.  Tulisan  dapat  dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media  lain.  Naskah  diketik  di  atas  kertas  A4  spasi  ganda  sepanjang  kurang  lebih  10  halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.
Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas

## PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM

## DAFTAR ISI
EFEKTIVITAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  MELAWI  NOMOR  5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME Robert Hoffman ............................................................................................................ 1-17
PERANAN  HUKUM  DALAM  PEMBERDAYAAN CREDIT  UNION DI KALIMANTAN BARAT (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo) Michell Eko Hardian ..................................................................................................... 18-29

## PENYALAHGUNAAN  PAS  LINTAS  BATAS  OLEH  PIHAK  KETIGA
TERHADAP  TERJADINYA  KEJAHATAN    MELALUI  POS  LINTAS  BATAS JAGOI BABANG FX. Nikolas ................................................................................................................... 30-38 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMPELESTARIAN TENUN IKAT Antonius Erwandi ........................................................................................................ 39-46

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasi-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  4  Nomor  1,  Maret  2016  kali  ini  menyajikan  topik- topik mengenai : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame,  Peranan  Hukum  Dalam  Pemberdayaan Credit  Union Di Kalimantan Barat (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo), Penyalahgunaan Pas Lintas Batas  Oleh  Pihak  Ketiga  Terhadap  Terjadinya  Kejahatan    Melalui  Pos  Lintas  Batas Jagoi Babang, Partisipasi Masyarakat Dalampelestarian Tenun Ikat
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini dapat  memberikan  penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan mahasiswa  dan  dapat  membimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

## Robert Hoffman

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Pembentukan  Perda  Reklame  didasari atas  pertimbangan  bahwa  pajak  daerah  melalui Pajak  Reklame  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  Kabupaten  Melawi  guna menunjang  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan daerah, sehingga atas pertimbangan  itulah  maka  perlu  membentuk Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Reklame. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan sosiologis (empiris).
Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  yang memiliki peraturan daerah tentang pajak reklame,  sedangkan  yang  dijadikan  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  :    Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Melawi  yang  memiliki peraturan  daerah  tentang  pajak  reklame  yakni  : Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame.  Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif kualitatif
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Secara  substansi,  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame  memuat  aturan-aturan  tentang  Pihak yang mengatur yakni : anggota DPRD Kabupaten  Melawi  dan  Bupati;  Pihak  yang diatur  yakni  :  Wajib  Pajak,  Bupati  Melawi, Bendahara  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Penerima,  Hakim  dan  Jaksa  Penuntut  Umum; Pajak  Reklame;  Ketentuan  Khusus;  Penyidikan; Ketentuan  Pidana;  dan  Ketentuan  Penutup, penyebarluasan  perda  belum  dilakukan  merata ke  seluruh  masyarakat.  Secara  struktur  hukum, pelaksanaan  Perda  Pajak  Reklame  di  Kabupaten Melawi  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Melawi  dengan  fasilitas  yang  masih terbatas,  dan  secara  kultur  hukum,  masyarakat Kabupaten  Melawi  telah  memiliki  kesadaran hukum.
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini bahwa  Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame terdapat pada komponen kultur hukum, namun  demikian  komponen  struktur  dan komponen substansi masih belum efektif. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame  dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk  Melakukan  Pendataan,  Penertiban  dengan Surat  Teguran,  dan  Pengawasan  lapangan  oleh Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
.Dari  hasil  kesimpulan  penulis  sarankan agar  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame  hendaknya  lebih  ditingkatkan  lagi  dan secara  khusus  untuk  komponen  struktur  dan komponen  substansi  yang  belum  efektif  dan upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame  agar  lebih ditingkatkan lagi.
Kata Kunci : Efektivitas dan Peraturan
Daerah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Daerah  Kabupaten  Melawi  saat  ini  telah berusia 11 tahun sejak dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan
Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  34  Tahun  2003  Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003  Nomor  149  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4344), selanjutnya disebut UU Melawi.
Daerah Kabupaten Melawi yang diselenggarakan  oleh  Bupati  dan  DPRD  dibantu oleh
Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten
Melawi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi  kebutuhan  daerahnya.  Oleh  karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya, maka unsur penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Melawi  harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan  berjalan  baik  jika  didukung  oleh  biaya. Semakin  besar  pembangunan  maka  semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.
Sumber  keuangan  daerah  Kabupaten Melawi  berasal  dari  pajak  daerah  sebagai  salah satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Salah satu pajak daerah  yang telah ditetapkan di Daerah Kabupaten Melawi adalah Pajak Reklame  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame  (Lembaran  Daerah Kabupaten  Melawi  Tahun  2012  Nomor  5  dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106), selanjutnya disebut Perda Reklame.
Dasar hukum penyusunan Perda Reklame didasari  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  130  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5049), selanjutnya  disebut  UU  PDRD.  Pada  Pasal  2 ayat  (2)  undang-undang  itu  dinyatakan  bahwa Pajak Reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sebagaimana lengkapnya dinyatakan sebagai berikut :
Pasal 2
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.
Pajak  Reklame  sebagaimana  dinyatakan dalam  ketentuan  Pasal  95  ayat  (1)  UU  PDRD ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Oleh karena  itulah,  maka  Daerah  Kabupaten  Melawi menetapkan  Pajak  Reklame  di  Kabupaten Melawi  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame.
Pembentukan  Perda  Reklame  didasari atas  pertimbangan  bahwa  pajak  daerah  melalui Pajak  Reklame  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  Kabupaten  Melawi  guna menunjang  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan daerah, sehingga atas pertimbangan  itulah  maka  perlu  membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. 1
Sejak  Perda  Reklame  diundangkan  pada tanggal  10  Januari  2012,  pelaksanaan  Perda Reklame  menurut  penulis  kurang  efektif. Berdasarkan  pengamatan  penulis  diketahui bahwa pemasangan beberapa reklame di Kabupaten  Melawi  terdapat  indikasi  pemilik reklame  tidak  membayarkan  pajak  reklame.  Hal tersebut  terlihat  dari  adanya  reklame  yang terlantar  dan  tidak  dicabut  oleh  Pemerintah Kabupaten Melawi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Efektivitas Peraturan Daerah
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum memiliki hukum tertulis sebagaimana dinyatakan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 82  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5234),  selanjutnya  dalam penelitian  disingkat  UU  P3,  yang  meliputi  :
1 Konsiderans (Menimbang) Perda Reklame.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945;  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan  Presiden;  Peraturan  Daerah  Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dan peraturan-peraturan lainnya yang diakui keberadaannya dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga semua  alat-alat  perlengkapan  negara  maupun semua orang atau penduduk di  negara Indonesia harus  taat  pada  hukum  tertulis  yang  di  buat, ditetapkan atau di bentuk oleh lembaga-lembaga negara  Indonesia.  Suatu  norma  hukum  dari negara  Republik  Indonesia  berlaku  bagi  seluruh warga-negaranya di mana pun ia berada. 2
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  UU  P3 dinyatakan  bahwa  :  materi  muatan  Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Jadi  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di atas, maka Peraturan Daerah (Perda)  merupakan salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  dalam  sistem  negara  hukum Indonesia dan merupakan landasan berpijak bagi setiap  tindakan  pemerintah  dan  seluruh  warga negara Indonesia.
Berdasarkan  UU  Pemda 3 bahwa  Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
2 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  1998. Ilmu Perundang-undangan . Yogyakarta : Kanisius., hlm. 7.
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244  dan Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587),  yang  sebagian  ketentuan  pasal-pasalnya  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  246  dan Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5589), dan telah ditetapkan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan.  Dari ketentuan  pasal  tersebut  berarti  Perda  memiliki fungsi, sebagaimana Soimin 4 mengatakan bahwa fungsi  Perda  adalah  untuk  melaksanakan otonomi (desentralisasi) atau  tugas  pembantuan (medebewind) .  Peraturan  Daerah  dapat  di  bagi menjadi  2  (dua)  yang  satu  sama  lain  agak berbeda,  tetapi  wujudnya  sama-sama  Peraturan Daerah  yang  menurut  Jimly  Asshiddiqie 5 , meliputi  :  1).  Peraturan  daerah  di  luar  anggaran daerah.  2).  Peraturan  daerah  menyangkut anggaran daerah (APBD).
Sedangkan  Peraturan  Kepala  Daerah (Peraturan  Gubernur,  Bupati/Walikota),  dan Peraturan  Dibawah  Peraturan  Kepala  Daerah merupakan  peraturan-peraturan  yang  berfungsi untuk melaksanakan Perda sebagaimana menurut UU Pemda, bahwa : “ untuk melaksanakan Perda dan  atas  kuasa  peraturan  perundang-undangan, kepala  daerah  menetapkan  peraturan  kepala daerah  dan  atau  keputusan  kepala  daerah.” Peraturan  kepala  daerah  dan  atau  keputusan kepala  daerah  dilarang  bertentangan  dengan kepentingan  umum,  Perda,  dan  peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
Efektivitas peraturan daerah yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  merupakan keberhasilan  pelaksanaan  peraturan  daerah. Untuk  mengetahui  efektif-tidaknya  pelaksanaan peraturan  daerah  dapat  dilihat  dari  teori efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  para ahli sebagai berikut :
1. Menurut  Lawrence  M  Friedman 6 bahwa  :
” hukum  itu  merupakan  gabungan  antara komponen  substansi,  struktur  dan  kultur. Komponen  substansi  yaitu  sebagai  output dari  sistem  hukum,  berupa  peraturan- peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan  baik  oleh  pihak  yang  mengatur
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  24  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5657),  selanjutnya  dalam  penelitian  ini disebut dengan UU Pemda.
4 Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  Negara  di  Indonesia. Yogyakarta  : UII Press., hlm. 74.
5 Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer., hlm. 106.
6 Lawrence  M.  Friedman  dalam  Warassih,  Esmi. 2005. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis . Semarang : Suryandaru Utama, hlm.29 .
maupun  yang  diatur.  Komponen  struktur hukum  yaitu  kelembagaan  yang  diciptakan oleh  sistem  hukum  itu  dengan  berbagai macam  fungsi  dalam  rangka  mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sedangkan komponen  kultur  hukum  yaitu  terdiri  dari nilai-nilai dan sikap-sikap
yang memengaruhi  bekerjanya  hukum  yang  oleh Achmad  Ali 7 dikatakan  sebagai  suasana pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,
dihindari atau disalahgunakan.”
2. Menurut  Soerjono  Soekanto 8 bahwa  :
”efektivitas hukum dapat dilihat dari :
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang membentuk  maupun  yang  menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup.”
Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum tersebut,  maka  untuk  mengetahui  efektif  atau tidaknya  pelaksanaan  peraturan  daerah,  penulis dalam penelitian  ini  menggunakan pendekatan 3 (tiga)  komponen  hukum,  yaitu  komponen substansi, struktur dan kultur, sebagai berikut : 1. Komponen substansi hukum dalam penelitian  ini  berkenaan  dengan  peraturan- peraturan, keputusan-keputusan
yang digunakan  baik  oleh  pihak  yang  mengatur maupun yang diatur atau singkatnya berkenaan dengan hukumnya sendiri. Terkait dengan  hal  ini,  Lon  L.  Fuller 9 mengatakan bahwa :
7 Ali,  Achmad.  2008. Menguak  Realitas  Hukum . Jakarta : Prenada Media Group, hlm.9-10.
8 Soekanto,  Soerjono.  2010. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta  :  Rajawali Pers., hlm. 8.
9 Warassih, Esmi. Pranata Hukum..., Op. Cit., hlm. 31.
a. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekadar keputusan- keputusan yang bersifat ad hoc .
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
d. Peraturan-peraturan  disusun  dalam rumusan yang bisa dimengerti.
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
bertentangan satu sama lain. f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung  tuntutan  yang  melebihi apa yang dapat dilakukan.
g. Peraturan  tidak  boleh  sering  dirubah- ubah.
h. Harus ada kecocokan antara
peraturan  yang  diundangkan  dengan pelaksanaannya sehari-hari.
Ketentuan  Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5) Perpres  No.  1  Tahun  2007  tentang  sasaran  dan tujuan penyebarluasan Perda  menyatakan bahwa : “penyebarluasan peraturan perunda ng- undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti  dan  memahami  maksud-maksud  yang terkandung dalam peraturan perundang- undangan dimaksud, sehingga dapat
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan dimaksud.” Yang dimaksud masyarakat adalah lembaga negara,
kementerian/lembaga
pemerintah non
departemen  (LPND),  pemerintah  daerah,  pihak terkait  lainnya  dan  masyarakat  di  lingkungan non pemerintah lainnya.
Ketentuan  Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5) Perpres  No.  1  Tahun  2007  tentang  sasaran  dan tujuan  penyebarluasan  Perda  tersebut  wajib diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah  dalam mengimplementasikan kewajibannya, sebab ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat  untuk  mengerti  dan  memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak tersebut bertujuan untuk melaksanakan  maksud-maksud  yang  terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian  hak  kepada  masyarakat  tersebut mengartikan  bahwa  bila  masyarakat  tidak terpenuhi  haknya  dalam  hal  memperoleh pengertian  dan  pemahaman  yang  terkandung
dalam  peraturan  perundang-undangan  maka ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan masyarakat.
Begitu  pula  dengan  ketentuan  Pasal  29 ayat  (6)  juncto  Pasal  31,  32,  33  dan  Pasal  34 Perpres  No.  1  Tahun  2007  tentang  tata  cara penyebarluasan  Perda  melalui  media  cetak, media  elektronik,  kegiatan-kegiatan  lain  dan sosialisasi.  Pasal  29  ayat  (6)  Perpres  No.  1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyebarluasan  dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara sekaligus  yaitu  melalui  media  cetak,  media elektronik dan cara  lainnya. Sementara  itu Pasal 31,  32,  33  dan  Pasal  34  Perpres  No.  1  Tahun 2007  menyebutkan  bahwa  :  dalam  rangka penyebarluasan  melalui  media  cetak,  sekretariat daerah  menyampaikan  salinan  otentik  Perda yang  diundangkan  dalam  lembaran  daerah kepada  kementerian/lembaga  pemerintah  non departemen  (LPND)  dan  pihak  terkait  serta menyediakan  salinan  Perda  yang  diundangkan dalam  lembaran  daerah  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.  Pihak  yang  untuk  keperluan tertentu  membutuhkan  salinan  otentik  Perda dapat mengajukan permintaan kepada sekretariat daerah (Pasal 31).
Dalam  rangka  penyebarluasan  melalui media elektronik, sekretariat daerah menyelenggarakan  sistem  informasi  Perda  yang berbasis  internet  yang  ditetapkan  oleh  kepala daerah yang bersangkutan (Pasal 32). Disamping itu, sekretariat daerah dapat melakukan penyebarluasan  Perda  melalui  media  cetak  dan media  elektronik  dalam  bentuk  kegiatan- kegiatan  lain  (Pasal  33).  Dalam  rangka penyebarluasan Perda dengan cara lain, pemerintah  daerah  dapat  melakukan  sosialisasi baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan menteri dan/atau lembaga terkait lain. Sosialisasi dilakukan  dengan  cara  tatap  muka  atau  dialog langsung,  berupa  ceramah,  workshop/seminar, pertemuan  ilmiah,  konferensi  pers  dan  cara lainnya (Pasal 34).
Jadi berdasarkan ketentuan Perpres No. 1 Tahun  2007  tersebut  maka  seluruh  peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan daerah (Perda) yang telah diundangkan dalam  lembaran  daerah  wajib  disebarluaskan kepada  masyarakat.  Secara  etimologis,  istilah frasa/kata  “penyebarluasan”  dari  Kamus  Bahasa Indonesia  adalah  proses,  cara  atau  perbuatan
menyebarkan  ke  mana-mana  dan  menjadikan merata  berita  dan  lain  sebagainya 10 .  Terkait dengan  itu,  maka  yang  dapat  menjadi  unsur- unsur  dalam  penyebarluasan  Perda  adalah  :  1). Peraturan daerah merupakan suatu berita dan 2). Sebagai  berita,  maka  penyebaran  Perda  tersebut memerlukan  cara,  proses  atau  perbuatan,  3) Sebagai berita, maka penyebaran Perda dilakukan  secara  merata  kemana-mana.  Namun demikian,  bila  mengacu  pada  ketentuan  Perpres No.  1  Tahun  2007,  maka  penyebarluasan  Perda bukan  hanya  sekedar  melakukan  cara,  proses atau  perbuatan  menyebarkan  Perda  merata  ke mana-mana melainkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung  dalam  Perda  dimaksud,  sehingga dapat  melaksanakan  ketentuan  Perda  dimaksud (Pasal 29 ayat (4) Perpres P5).
Dengan  demikian,  penyebarluasan  Perda yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah proses,  cara  atau perbuatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  untuk  menyebarkan  Perda merata  ke  mana-mana  sebagai  suatu  berita  atau informasi agar masyarakat mengerti dan memahami  maksud-maksud  yang  terkandung dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud. Dalam ilmu perundang-undangan, penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan (termasuk  didalamnya  Perda)  merupakan  salah satu  asas  peraturan  perundang-undangan  yaitu  : asas  “ het  beginsel  van  de  kenbaarheid ”  (dapat dikenali),  sebagaimana  dikemukakan  A.  Hamid Attamimi 11 bahwa  asas  “ het  beginsel  van  de kenbaarheid (dapat  dikenali)  merupakan  salah satu  asas  peraturan  perundang-undangan  yang baik di  Belanda  yaitu :  “apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui  oleh  setiap  orang,  lebih-lebih  oleh yang  berkepentingan,  maka  ia  akan  kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan  asas  persamaan  dan  tidak  pula asas  kepastian  hukum,  dan  selain  itu  tidak
10 Anwar,  Dessy.  2003. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia . Surabaya : Amelia., hlm. 406.
11 Agus  Budi  Setiyono.  2008. Pembentukan Peraturan  Hukum  Daerah  Yang  Demokratis  Oleh Pemerintah Daerah . (Semarang : Universitas Diponegoro)., hlm. 13. Diunduh dari
http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYO NO.pdf.
menghasilkan  pengaturan  yang  direncanakan. Asas ini sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani  masyarakat  dan  rakyat  dengan berbagai  kewajiban.  Asas  yang  menyatakan bahwa  setiap  orang  dianggap  mengetahui peraturan  perundang-undangan,  perlu  diimbangi dengan asas ini.” 12
Keberadaan asas penyebarluasan berbeda dengan  asas  peraturan  perundang-undangan lainnya yaitu asas pengundangan. Asas pengundangan  itu  mengartikan    bahwa  :  setiap orang “dianggap mengetahui” peraturan perundang-undangan. Asas tersebut biasa dikenal  dengan teori  fiksi  hukum atau  biasa dikenal juga dengan sebutan teori persangkaan 13 . Tentang teori fiksi hukum, dapat dijelaskan  di  sini  bahwa  fiksi  atau Fictie ialah bahwa  kita  menerima  sesuatu  yang  tidak  benar sebagai suatu hal  yang  benar. Dengan perkataan lain  kita  menerima  apa  yang  sebenarnya  tidak ada,  sebagai  ada  atau  yang  sebenarnya  ada sebagai  tidak  ada. 14 Kata fictie itu  biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fictie atau  dusta  yang  demikian  itu  memegang peranan  yang  penting  dalam  hukum,  dan  sudah dipakai  sejak  dahulu.  Sebagai  contoh,  rakyat Romawi  yang  meninggal  dalam  tawanan dipandang meninggal sebagai budak  dan menurut  hukum  Romawi,  seorang  budak  tak dapat meninggalkan warisan yang sah. 15 Dengan demikian  maka  surat  wasiat  yang  dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, lex  cornelia (dari  Sulla)  menentukan bahwa  bila  seorang  rakyat  meninggal  dalam tawanan  perang  ia  seharusnya  dianggap  sebagai orang yang meninggal pada saat
12 Ibid.
13 Abdul  Gani  Abdullah.  2004. Pengantar Memahmi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia  -  Volume  1  Nomor  2  -  September  2004. Diunduh dari http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Ar tikel.pdf.
14 Rahmat S Sokonagoro. 2010. Peristilahan Fiksi Hukum  (Fictie  Hukum)  dalam  Teori  dan  dalam  Praktek . Diunduh melalui internet www.google.com, http://www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum- fictie-hukum-dalam-teori-dan-dalam-praktek.html.
15 Ibid.
pengangkatannya,  sehingga  surat  wasiatnya berlaku (fictio  legis  corneliae) . 16 Fictie tersebut yang  pada  mulanya  hanya  ditentukan  untuk hukum  waris  kemudian  dilakukan  untuk  segala hubungan  hukum  dari  seorang  tawanan.  Rakyat Romawi  yang tertangkap sebagai tawanan,  yang kembali dinegerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai  bekas  tawanan  perang.  Bangsa  Romawi memakai fictie sebagai  alat  teknik  pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan  hukum  Inggris  memperlihatkan persamaan  dengan  hukum  Romawi. 17 Fiksi hukum  yang  berarti  setiap  orang  dianggap  telah mengetahui  adanya  suatu  Undang-Undang  yang telah  diundangkan  di  kenal  dengan  istilah “ Ignorare Legis est lata Culpa” . 18
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto 19 dalam tulisannya  memandang  istilah  “pengundangan” berbeda  deng an  istilah  “pengumuman”  (dalam tulisannya,  penyebarluasan  merupakan  bagian dari  “pengumuman”).  Menurutnya,  istilah pengundangan  dari  istilah  Belanda  dikenal dengan “ Afkondiging” Sedangkan istilah pengumuman  dalam  bahasa  Belanda  dikenal dengan  “ Publicatie” Begitu  pun  dalam  bahasa Inggris,  istilah  pengundangan  dikenal  sebagai “ Promulgation” dan istilah pengumuman dikenal  sebagai “Publication.” Masing-masing diartikan yaitu : 20
Afkondiging (Pengundangan) : ter  openbare  bekendmaking, voor orderscheidene overheidshandelingen voorgeschreven  en  wel  veal  op strafe van nietigheid (pemberitahuan  kepada  umum, ditetapkan  terhadap  tindakan- tindakan  pemerintah  tertentu, sebagian dengan sanksi pidana) Publicatie (Pengumuman/ Penyebarluasan) : bekendmaking, openbaarmaking (pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum). Promulgation (Pengundangan) : The  order  given  to  cause  a  law to  be  executed,  and  to  make  it public; it differs from publication (perintah yang diberikan  agar  suatu  undang- undang diberlakukan dan
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  Ilmu Perundang-undangan., Op. Cit ., hlm.   176.
20 Ibid.
diumumkan).
Publication
(Pengumuman/ Penyebarluasan)
: To make public, to make known to people in general; to bring before public (mengumumkan
kepada rakyat banyak; membawa kepada khalayak ramai). Menurut Maria Farida Indrati
Soeprapto 21 bahwa :  “pengundangan  merupakan pemberitahuan  secara  formal  suatu  peraturan negara  dengan  penempatannya  dalam  suatu penerbitan  resmi  yang  khusus  untuk  maksud  itu sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan pengundangan,  peraturan  negara  itu  telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan  negara  itu  telah  memenuhi  ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi,  dan  peraturan  negara  itu  sudah  dapat dikenali (kenbaar) sehingga  dengan  demikian peraturan  negara  tersebut  mempunyai  kekuatan mengikat.
perundang- undangan” atau  dalam  ilmu hukum  dikenal  dengan  teori  fiksi  hukum. Sedangkan dalam konsep penyebarluasan mengandung  asas :  “setiap  orang  mengetahui peraturan perundang- undangan.” Selain itu, dalam  tulisan  Soimin 22 yang  memberikan pengertian  pengundangan  mengatakan  bahwa  : “pengundangan  adalah  syarat  tunggal  untuk kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan  dasar  untuk  mempunyai  kekuatan berlaku.
penyebarluasan,  Soimin  menjelaskannya dalam  pernyataan  yang  mengatakan  bahwa supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan  disebarluaskan  oleh  pemerintah baik  pusat  maupun  daerah.  Apakah  orang  itu betul-betul  mengetahuinya,  ataukah  tidak,  ini masalah  lain,  karena  itu  tergantung  sifat penyebarluasan  tersebut  kepada  masyarakat sebagai warga negara.  Dari pemikiran Soimin di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pengundangan mengandung asas : “ setiap orang dianggap  mengetahui  peraturan  perundang- undangan” atau  dikenal  dengan  teori  fiksi hukum.  Sedangkan  konsep  penyebarluasan
21 Ibid.
22 Soimin.  2010.Pembentukan  Peraturan.. .Op. Cit., hlm. 206.
mengandung  asas  : “seriap  orang  mengetahui peraturan perundang- undangan.”
Dengan  demikian,  apabila  dilakukan perbandingan terhadap pengundangan dan penyebarluasan,  maka  akan  ditemukan  beberapa persamaan  dan  perbedaannya.  Persamaannya, bahwa pengundangan dan penyebarluasan adalah sama-sama  diperlukan  peraturan  perundang- undangan. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat  dari  asas,  sifat,  tujuan  dan  waktu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
Pengundangan Penyebarluasan Asas Setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang- undangan Setiap orang mengetahui peraturan perundang- undangan
Sifatnya Masih sebuah anggapan atau persangkaan dari setiap orang terhadap mengetahuinya suatu peraturan perundang- undangan. Sudah menjadi fakta atau kenyataan yang diperoleh setiap orang. Tujuannya Untuk menciptakan daya mengikat dan mulai berlakunya suatu peraturan perundang- undangan. Untuk menciptakan ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang- undangan yang sudah diundangkan sehingga mengikat dan berlaku. Waktu Setelah peraturan perundang- undangan itu disahkan yang kemudian diundangkan dalam penerbitan resmi negara.
Setelah peraturan perundang- undangan itu diundangkan dalam penerbitan resmi negara yang kemudian disebarluaskan kepada setiap orang.
Dari uraian di atas, maka penyebarluasan Perda bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian  dan  pemahaman  suatu  Perda.  Dalam rangka memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman  suatu  Perda  maka  penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi sebagaimana  menurut  Soimin 23 bahwa  :  “untuk mengetahui  dan  mengerti  peraturan  perundang- undangan  diperlukan  sarana  komunikasi.” Menurut  Miftah  Thoha 24 bahwa  :  “komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan  berita  atau  info  dari  seseorang kepada  orang  lain.  Kemudian  Keith  Davis  dan John  W.  Newstrom 25 mengemukakan  bahwa  : “komunikasi  adalah  penyampaian (transfer) informasi  dan  pengertian  dari  satu  orang  ke orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian  gagasan  fakta,  pikiran  dan  nilai kepada orang lain”. Sementara itu, Edwin Fillipo yang disampaikan Gunawan
Jiwanto 26 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan  suatu  ide  dalam  suatu  cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.
Berangkat  dari  pemikiran  para  ahli  di atas, maka peraturan perundang-undangan merupakan  suatu  informasi  yang  dapat  menjadi sebuah komunikasi. Menurut Gordon B. Davis 27 bahwa  informasi  adalah data  yang  telah  diolah menjadi  suatu  bentuk  yang  penting  bagi  si penerima  dan  mempunyai  nilai  yang  nyata  yang dapat  dirasakan  dalam  keputusan-keputusan yang  sekarang  atau  keputusan-keputusan  yang akan  datang.  Begitu  juga  Burch  dan  Strater 28 mengatakan bahwa informasi adalah pengumpulan  atau  pengolahan  data  untuk
23 Ibid., hlm. 207.
24 Thoha,  Miftah.  1990. Pembinaan  Organisasi  : Proses  Diagnosa  dan  Intervensi. Jakarta  :    Rajawali Press.,hlm.15.
25 Davis,  Keith  dan  Newstroom,  W.  John.  1992.
Perilaku  Dalam  Organisasi .  Diterjemahan  oleh  Agus Dharma. Jakarta : Erlangga., hlm.150.
26 Jiwanto,  Gunawan.  1985. Komunikasi  dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen . Yogyakarta : Andi Offset., hlm.34.
27 Davis,  Gordon  B..  1974. Management Information  System  :  Conceptual  Foundation,  Structure and  Development. McGraw-Hill  International  Book Company : Aucklland dll., hlm.32.
28 Bruch  dan  Strater.  1974. Information  System  : Theory and Practice . Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company., hlm.23.
memberikan  pengetahuan  atau  keterangan. Sedangkan  George  R.  Terry 29 ,  mengatakan bahwa informasi  adalah  data  yang  penting  yang memberikan pengetahuan yang berguna.
Prinsip jaminan atas hak untuk memperoleh  informasi  sesuai  dengan  sifat negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia  yang  menjamin  persamaan kedudukan  semua  warga  negara  di  dalam hukum,  dan  keinginan  bangsa  Indonesia  untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak asasi untuk  memperoleh  informasi  dengan  tujuan untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  secara  tegas  telah  diatur  dalam  Pasal 14  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menyatakan  bahwa  :  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya  dan  setiap  orang  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis sarana  yang tersedia.
Dari  pemaparan  di  atas,  sangat  jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan  jaminan  kepada  seluruh  manusia dan  warga  negaranya  untuk  memperoleh informasi  dan  informasi  yang  dicari,  diperoleh, dimiliki,  disimpan,  atau  diolah  oleh  seluruh manusia  dan  warga  negara  Indonesia  tersebut tidak ada batasan jenis dan bentuknya. Informasi yang  tanpa  jenis  dan  bentuknya  itu  memberikan arti  bahwa  sesuatu  apapun  dapat  dijadikan informasi, bahkan peraturan perundang- undangan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk informasi.  Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  yang  dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,  dan  tanda-tanda  yang  mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya  yang  dapat  dilihat,  didengar,  dan dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan
29 Terry,  George  R..  1962. Office  Management and Control, Fourth Edition . Homewood, Ilinois : Richard D. Irwin Inc., hlm. 21.
dan  format  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara elektronik  ataupun  non-elektronik.  Bahkan secara  khusus  lagi,  dapat  dikatakan  bahwa peraturan  hukum  daerah  sebagai  peraturan perundang-undangan merupakan informasi publik,  sebagaimana  menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  bahwa  yang dimaksud  dengan  informasi  publik  adalah informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya  yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Jadi,  Perda sebagai peraturan perundang- undangan  dapat  dikatakan  sebagai  informasi khususnya  informasi  publik  bagi  setiap  orang sehingga  informasi  itu  harus  disebarluaskan kepada  setiap  orang  yang  bertujuan  agar khalayak ramai mengetahui Perda yang bersangkutan  dan  mengerti/memahami  isi  serta maksud-maksud  yang  terkandung  didalamnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 1  Tahun  2007  dan  telah  dinormatifkan  melalui Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5)  Perpres  No.  1  Tahun 2007.
2. Komponen  struktur  hukum  dalam  penelitian ini  berkenaan  dengan  tugas  dan  fungsi kelembagaan,  mulai dari penegak  hukumnya maupun sarana atau fasilitas yang mendukung  penegakan  hukum.  Menurut Satjipto Rahardjo 30 bahwa : ”untuk mengupayakan  hukum  atau  aturan/ketentuan dapat  bekerja  dan  berfungsi  (secara  efektif) salah  satunya  adalah  adanya  pejabat/aparat penegak  hukum  sebagaimana  ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.”
3. Komponen  kultur  hukum  berkenaan  dengan nilai-nilai  dan  sikap-sikap  masyarakat  atau berkenaan  dengan  lingkungan  di  mana hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan  dan kebudayaan.
Menurut  Satjipto  Rahardjo 31 bahwa  : ”orang  (individu/masyarakat)  sebagai  subjek maupun  objek  hukum  melakukan  perbuatan
30 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum... Op. Cit .
31 Ibid .
hukum,  baik  yang  mematuhi  atau  melanggar hukum,  dan  bersedia  untuk  berbuat  sesuai hukum, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Menurut Ronny Hanintijo Soemitro 32 bahwa  :  ”efektif -tidaknya  suatu sistem  hukum  salah  satunya  ditentukan  oleh adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan  anggota-anggota  masyarakat  bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang  memiliki  daya  kemampuan  yang efektif.  Ahmad  Ali 33 mengatakan  bahwa  : “ Efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan  perundang- undangan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh    kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum. Kesadaran  hukum  merupakan  :  “kesadaran  atau nilai-nilainya  yang  terdapat  di  dalam  diri ma nusia tentang hukum yang diharapkan ada.”
Menurut  Soerjono  Soekanto 34 bahwa  : ”ada  4  (empat)  kesadaran  hukum,  yaitu  :  1). Pengetahuan  tentang  hukum;  2).  Pengetahuan tentang isi hukum; 3). Sikap hukum; dan 4). Pola perilaku hukum.” Sementara itu, ketaatan h ukum menurut H.C.Kelman 35 dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
a. Ketaatan  yang  bersifat compliance ,  yaitu jika  seseorang  taat  terhadap  suatu  aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
b. Ketaatan  yang  bersifat identification , yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu aturan  hanya  karena  takut  hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
c. Ketaatan  yang  bersifat  internalization, yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu aturan  benar-benar  karena  ia  merasa aturan  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai
intrinsic yang dianutnya.
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan  DPRD  selaku  penyelenggara  pemerintahan daerah  membuat  Peraturan  Daerah  (Perda) sebagai  dasar  hukum  bagi  daerah  dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai
32 Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  Studi  Hukum  dan Kemiskinan..., Op. Cit .
33 Ali,  Achmad.  1998. Menjelajahi  Kajian Empiris  Terhadap  Hukum .  Jakarta  :  Yasrif  Watampone., hlm. 191.
34 Soerjono Soekanto dalam Ibid .
35 H.C.Kelman dalam Ibid .
dengan  kondisi  dan  aspirasi  masyarakat  serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh  daerah  hanya  berlaku  dalam  batas-batas yurisdiksi  daerah  yang  bersangkutan.  Walaupun demikian  Perda  yang  ditetapkan  oleh  daerah tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan.  Disamping  itu  Perda sebagai  bagian dari sistem peraturan perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  umum  sebagaimana  diatur  dalam kaidah penyusunan Perda. 36
Sudargo  Gautama 37 mengatakan  bahwa  : ” ada  3  (tiga)  ciri-ciri  atau  unsur-unsur  dari negara  hukum,  diantaranya  adalah  asas  legalitas yaitu : “setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus  ditaati  juga  oleh  pemerintah  atau aparaturnya.” J.B.J.M. ten Berge 38 menyebutkan bahwa  :  ” asas  legalitas  merupakan  salah  satu prinsip  negara  h ukum  yaitu  :  “pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan  dasarnya  dalam  undang-undang  yang merupakan peraturan umum. ”
Undang-undang  secara  umum  harus memberikan  jaminan  (terhadap  warga  negara) dari  tindakan  (pemerintah)  yang  sewenang- wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak  benar.  Pelaksanaan  wewenang  oleh  organ pemerintahan  harus  ditemukan  dasarnya  pada undang-undang tertulis (undang-undang formal). Selain itu, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt 39 mengatakan  bahwa :  ” salah  satu  prinsip-prinsip negara  hukum  adalah  asas  legalitas  yaitu  : “pemerintahan  berdasarkan  undang -undang. Pemerintah  hanya  memiliki  kewenangan  yang secara  tegas  diberikan  oleh  UUD  atau  UU lainnya.”
Negara Hukum Indonesia  juga  menganut asas  legalitas  sebagaimana  dikemukakan  oleh Prodjodikoro 40 ,  bahwa  :  “semua  alat -alat perlengkapan  dari  negara,  khususnya  alat-alat perlengkapan  dari  pemerintah  dalam  tindakan-
36 Penjelasan Umum Angka 8 UU Pemda.
37 Sudargo Gautama dalam Ibid .
38 J.B.J.M.  ten  Berge  dalam  Ridwan  HR.  2006. Hukum Administrasi Negara., Op. Cit ., hlm. 9.
39 H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt  dalam Ibid., hlm. 10-12.
40 Ibid ., hlm. 18-19.
tindakannya  baik  terhadap  para  warga  negara maupun  dalam  saling  berhubungan  masing- masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan  harus  mempertahankan  peraturan- peraturan hukum yang berlaku dan semua orang- orang, penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan  harus  tunduk  pada  peraturan- peraturan hukum yang berlaku.” Dari pemaparan para  ahli  di  atas,  maka  diketahui  asas  negara hukum mengandung asas legalitas.
Dari pemaparan tersebut, dapatlah dikatakan  dalam  penelitian  ini  bahwa  upaya yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan Peraturan Daerah harus menyesuaikan  dengan  kondisi  dan  aspirasi masyarakat  serta  kekhasan  dari  daerah  tersebut dan  hanya  berlaku  dalam  batas-batas  yurisdiksi daerah  yang  bersangkutan  serta  tidak  boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana  diatur  dalam  kaidah  penyusunan Perda  dan  harus  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame
Untuk  mengetahui  efektivitas  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame,  dalam  bagian  ini penulis  memaparkan  3  (tiga)  komponen  hukum yaitu  komponen  substansi,  komponen  struktur dan komponen kultur, sebagai berikut : 1. Komponen Substansi Hukum Pajak  Reklame  di  Kabupaten  Melawi telah  memiliki  pengaturannya  yakni  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati Melawi, Firman Muntaco pada tanggal 9 Januari 2012 di Nanga Pinoh, dan telah  diundangkan  oleh  Sekretaris  Daerah Kabupaten  Melawi,  Ivo  Titus  Mulyono  dalam Lembaran  Daerah  Kabupaten  Melawi  Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  Melawi  Nomor  106  pada  tanggal  10 Januari 2012 di Nanga Pinoh.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame memuat  landasan  filosofis  yang  dirumuskan
dalam  bagian  konsiderans  ”menimbang”  dan diuraikan dalam bagian Penjelasan Umum  yaitu, sebagai berikut :
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi  Daerah  yang  nyata,  dinamis, serasi  dan  bertanggung  jawab  terhadap pembiayaan  pelaksanaan  Pemerintah  dan pembangunan yang bersumber dari
Pendapatan Asli  Daerah  khususnya pajak,  maka  peraturan  yang  meyangkut bidang  pajak  perlu  untuk  disempurnakan kembali. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan  sumber-sumber  pendapatan asli  daerah  yang  hasilnya  semakin meningkat.  Upaya  penyediaan  dana  dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan  dengan  peningkatan  kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan  dan  perombakan  jenis pajak  sejalan  dengan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Langkah- langkah ini diharapkan akan meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan  mutu  dan  jenis  pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat  dengan  mudah  memahami  dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, peraturan-peraturan daerah terdahulu tentang Pajak Reklame perlu disempurnakan  kembali  dan  menjadi Pajak  Reklame  yang  ditetapkan  dalam suatu Peraturan Daerah.
Jadi,  landasan  filosofis  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Melawi  Nomor  5  Tahun  2012
Tentang Pajak
Reklame adalah upaya
penyediaan dana  untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintah  dan  pembangunan  dari  sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah berupa Pajak Reklame.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame dibuat atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Melawi
dan  Bupati  Melawi.  Oleh  karena  itu  dapatlah dikatakan  bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame  telah  memuat  landasan  sosiologis, sebab keduanya sama-sama menghendaki adanya  pengaturan  tentang  pajak  reklame  di Kabupaten  Melawi  dalam  suatu  peraturan daerah.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  dapatlah dikatakan  bahwa  pihak  yang  mengatur  pajak reklame  di  Kabupaten  Melawi  adalah  seluruh masyarakat  daerah  Kabupaten  Melawi  melalui anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Melawi  dan  Pemerintah Kabupaten  Melawi  melalui  Bupati  Melawi. Selain  itu,  pihak  yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame  atau  disingkat  dengan Perda  Pajak  Reklame  adalah  :  Wajib  Pajak, Bupati Melawi, Bendahara Satuan Kerja
Perangkat  Daerah  Penerima,  Hakim  dan  Jaksa Penuntut Umum, Berdasarkan  hal  itu,  penulis  berpendapat bahwa pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten  Melawi  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang  Pajak  Reklame  telah  memenuhi  unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame sudah  dapat  dimengerti  untuk  dilaksanakan.  Hal ini  diketahui  dari  hasil  wawancara  penulis dengan  Kepala  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten  Melawi,  yang  mengatakan  bahwa  : ”Kami  sudah  mengerti  dengan  aturan -aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Melawi  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang  Pajak  Reklame,  sehingga  aturan-aturan itu kami laksanakan.”
Lain halnya dengan wajib pajak. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan wajib  pajak  diketahui  bahwa  Peraturan  Daerah Kabupaten  Melawi  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang Pajak Reklame belum dapat dimengerti, sebab  perda  tersebut  belum  disebarluaskan kepada masyarakat luas. 41
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
41 Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  Wajib  Pajak pada 4 Mei 2015.
Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame di satu sisi sudah dimengerti oleh Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Kekayaan  dan  Aset Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Melawi,  namun disisi lainnya belum dimengerti oleh wajib pajak karena perda tersebut belum disebarluaskan.
Menurut penulis, melihat kondisi tersebut mengartikan  bahwa  penyebarluasan  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame  masih  terbatas  hanya pada  kalangan  pemerintah  daerah  dan  belum dilakukan  secara  merata  ke  seluruh  masyarakat. Padahal seharusnya perda tersebut disebarluaskan  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82  dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Bahkan dalam teorinya, peraturan-peraturan  yang  telah  dibuat  itu  harus diumumkan. 42 Begitu  juga  menurut  Ronny Hanintijo  Soemitro 43 yang  mengutip  pendapat Metzger  yang  mengatakan  bahwa :  ”i si  aturan- aturan hukum harus diketahui masyarakat luas. ” Terkait dengan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame,  dari  hasil  wawancara penulis  dengan  Kepala  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten  Melawi,  mengatakan bahwa  :  ” Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame telah  disebarluaskan  melalui  media  elektronik, yakni  media  internet,  sehingga  setiap  orang dapat  mengakses  dan  dapat  mengunduhnya.” Namun  demikian,  menurut  Kepala  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Kekayaan  dan  Aset Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Melawi,  bahwa Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame  belum secara maksimal disosialisasikan kepada masyarakat sehingga wajib pajak terkadang sulit memahami  isi  perda,  khususnya  mengenai  cara menghitung pajak terhutang.”
42 Lon  L.  Fuller  dalam  Warassih,  Esmi.  Pranata Hukum..., Op. Cit., hlm. 31.
43 Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  Studi  Hukum  ... Op.
Cit ., hlm. 46.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, penulis  berpendapat  bahwa  bila  dilihat  dari komponen  substansi,  keberadaan  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame  belum  sepenuhnya berfungsi  dengan  baik  karena  perda  tersebut belum disosialisasikan secara maksimal sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  sehingga  dapat  menghambat  dalam pelaksanaan  perda,  yang  mengartikan  bahwa wajib  pajak  belum  sepenuhnya  mau  membayar pajak reklame.
2. Komponen Struktur Hukum Dalam pelaksanaan Perda Pajak Reklame di  Kabupaten  Melawi,  aparat  pelaksana  hukum yang  paling  bertanggungjawab  terhadap  efektif atau tidaknya Perda Pajak Reklame adalah pihak Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Melawi.  Yang terjadi di Kabupaten Melawi peran aparatur tidak banyak  berpengaruh.  Hal  ini  terlihat  dari  masih sedemikian  banyaknya  reklame  yang  belum dikenakan  pajak.  Dalam  menyikapi  masalah  ini pihak  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Melawi tidak melakukan razia secara berkala. 44 Keadaan yang demikian menjadi pemicu ketidak-efektifan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, penulis  berpendapat  bahwa  bila  dilihat  dari komponen struktur, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame  belum  sepenuhnya berfungsi dengan baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tidak melakukan razia secara berkala  untuk  menjaring  wajib  pajak  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  sesuai  perda,  begitu juga  dengan  belum  tersedianya  fasilitas  yang memadai mengartikan bahwa keberadaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame  belum sepenuhnya  berfungsi  dengan  baik  sehingga dapat menghambat pelaksanaan perda.
3. Komponen Kultur Hukum Masyarakat  Kabupaten  Melawi  telah memiliki  kesadaran  hukum.  Hal  ini  dibuktikan dari  kemauan  seluruh  masyarakat  Kabupaten Melawi  melalui  anggota  DPRD  Kabupaten
44 Hasil Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak, pada tanggal 4 Mei 2015.
Melawi  bersama  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Melawi  untuk  menetapkan  Perda  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame.  Mereka sadar bahwa penyelenggaraan reklame merupakan  potensi  yang  sangat  besar  dalam meningkatkan  sumber  pendapatan  asli  daerah, sehingga  hal  itu  perlu  disusun  dalam  peraturan daerah.  Selain  itu,  keberadaan  perda  tersebut pada umumnya dipatuhi oleh wajib pajak. 45
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, penulis  berpendapat  bahwa  bila  dilihat  dari komponen  kultur  hukum,  keberadaan  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak  Reklame  sudah  berfungsi  dengan baik karena pada umumnya masyarakat Kabupaten  Melawi  sudah  memiliki  kesadaran dan  kepatuhan  hukum  terhadap  Perda  Pajak Reklame.
Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa  hanya  komponen  kultur  hukum  yang berfungsi  dengan  baik  sedangkan  komponen substansi dan komponen struktur belum berfungsi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Reklame  belum  efektif,  sehingga  harus  ada perbaikan  khususnya  pada  komponen  substansi dan komponen struktur.
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Melawi  dalam  melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklam e
Berdasarkan data
sekunder yang diperoleh  dari  Laporan  Keuangan  Buku  Besar Pembantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten  Melawi. 46 Perkembangan  Pajak Reklame  selama  tahun  2014  terealisasi  dari jumlah yang ditargetkan.
Tabel 4.4. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Melawi Tahun 2014 No Target (Rp) Realisasi (Rp) 1. 160.842.718 200.538.775,-
45 Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Kekayaan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015.
46 Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Kekayaan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015.
Sumber  :  Kantor  DPPKAD  Kabupaten  Melawi, Tahun 2015 (data diolah penulis).
Berdasarkan  tabel  4.1  diatas  penerimaan Pajak  Reklame  di  Kabupaten  Melawi  melebihi jumlah  yang  ditargetkan.  Hal  ini  mengartikan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame berhasil  dilakukan.  Salah  satu  usaha  yang ditempuh  Pemerintah  Kabupaten  Melawi  untuk meningkatkan  Pajak  Reklame  yaitu  dengan Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi. 47 Intensifikasi yaitu  suatu  cara  untuk  memperbesar  jumlah pendapatan  dimana  sumber-sumber  penerimaan yang  ada  pada  saat  ini  ditingkatkan  jumlah penerimaanya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan ekstensifikasi  yaitu  mencari  objek  reklame  baru yang  dapat  dikenakan  Pajak  Reklame,  yang objek-objek  ini  pada  waktu  yang  lalu  tidak dikenakan  pajak.  Berdasarkan  penjelasan  diatas, penulis  membuat  sistem  atau  mekanisme pemungutan  Pajak  Reklame  dengan  bentuk  alur gambar sebagai berikut :
Gambar  4.1.  Alur  Pemungutan  Pajak  Reklame DPPKAD Kabupaten Melawi
WAJIB PAJAK               REGISTRASI/PENDAFTARAN          NPWPD

## SPTPD

## NOTA PERHITUNGAN PAJAK
SKPD

## SSPD
Sumber  :  Kantor  DPPKAD  Kabupaten  Melawi, Tahun 2015.
Dalam  pemungutan  jenis  pajak  lainnya, kadang terdapat jumlah yang berbeda, disebabkan  adanya  jumlah  pajak  terutang  yang kurang  bayar  atau  lebih  bayar. 48 Berikut  ini adalah  alur  mekanisme  pemeriksaan  pajak  yang
47 Ibid .
48 Ibid .
dilakukan ketika terjadi pajak yang kurang bayar atau lebih bayar.
Gambar 4.2. Pemeriksaan Pajak

## PEMERIKSAAN PAJAK
KURANG BAYAR Atau LEBIH BAYAR SKPDKB/T                                          SKPDLB/T

## STPD BERMOHON PENGEMBALIAN

## SSPD
Keterangan :
1. SKPDKB/T  :  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang Bayar/Tambahan
2. STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah
3. SKPDLB/T  :  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih Bayar/Tambahan
4. SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah
Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015.
Berdasarkan  mekanisme  pemeriksaan pajak  diatas,  memberikan  penjelasan  bahwa ketika  terjadi  kurang  bayar  atau  lebih  bayar pajak, petugas akan mengeluarkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
kemudian dibuatkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).  Yang  selanjutnya  petugas  membuat Surat  Setoran  Pajak  Daerah  (SSPD). Sebaliknya ketika  terjadi  lebih  bayar  pajak  maka  petugas akan  mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  Lebih  Bayar  (SKPDLB)  atau  Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT).  Proses  selanjutnya  untuk  wajib pajak  yang  lebih  bayar,  akan  bermohon pengembalian kemudian diperiksa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. 49
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Melawi dalam  upaya  melaksanakan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Melawi  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang  Pajak  Reklame,  adalah  sebagai  berikut : 50
49 Ibid . 50 Ibid .
1. Sosialisasi  Masyarakat  tentang  Perpajakan Daerah
Sosialisasi  pajak  reklame  bertujuan memberikan  pemahaman  yang  benar  kepada masyarakat.  Pemerintah  Kabupaten  Melawi memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  peraturan  pajak  sehingga akan  terwujud  kesadaran  yang  tinggi  dari masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi.
2. Petugas Terjun ke Lapangan untuk
Melakukan Pendataan
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Melawi  dalam mengatasi  hambatan  yang  dihadapi  adalah melakukan  sistem  jemput  bola.  Pelaksanaan pemungutan  pajak  reklame  dilakukan  dengan sistem  jemput  bola,  yakni  petugas  pemungut mendatangi wajib pajak reklame untuk membayar pajak terhadap reklame yang dipasangnya.  Jenis  reklame  terdiri  dari  reklame tetap  seperti billboard dan  reklame insidentil seperti spanduk, baliho, dan sebagainya.
Pemerintah melakukan pendaftaran dan pendataan ditempat wajib pajak untuk dibuatkan Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD), dengan diserahkannya SPTPD pada wajib pajak, maka  wajib  pajak  mengetahui  kewajiban pajaknya.  Salah  satu  contoh  sistem  jemput  bola oleh  petugas  adalah  petugas  langsung  datang  ke toko-toko  yang  memasang  reklame  jenis  baliho yang melekat/menempel atau memasang reklame jenis billboard didepan toko.
3. Penertiban dengan Surat Teguran
Bagi subjek pajak  yang tidak atau belum mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  dan  bagi wajib  pajak  yang  memasang  reklame  dalam jangka  waktu  tertentu  namun  masa  pajak  telah habis  belum  melakukan  perpanjangan  pajak maka  akan  diberi  peringatan  melalui  surat teguran  atau  peringatan,  surat  ini  disampaikan kepada wajib pajak sampai tiga kali apabila tidak mendapat  tanggapan  maka  akan  dilakukan pembongkaran  reklame  yang  sudah  terpasang. Selain  itu  teguran  juga  dilakukan  dengan  cara menempelkan stiker atau tulisan yang menegaskan  bahwa  reklame  tersebut  tidak membayar pajak pada papan reklame.
4. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Melawi  yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Pengawasan  lapangan  dilakukan  oleh Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Melawi dengan  melakukan  pengecekan  di  lapangan  dua sampai  tiga  kali  dalam  seminggu.  Hal  ini dilakukan dengan tujuan agar DPPKAD Kabupaten Melawi mengetahui reklame-reklame yang  tidak  membayar  pajak.  Pengawasan bertugas  mengawasi  pemasangan  konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame  yang  tidak  berizin  dan  melakukan pengendalian izin.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD)  Kabupaten  Melawi  dalam  hal penertiban  reklame  yang  tidak  permanen  (tidak tetap) dibantu oleh SatPol PP, dimana SatPol PP melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang  tidak  berizin,  dan  tidak  membayar  pajak atau perpanjangan pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut menunjukan bahwa
Pemerintah
Daerah Kabupaten Melawi telah berupaya melaksanakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame.  Dari penelitian  ini  menurut  penulis  dapat  simpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame  sudah sesuai  dengan  kondisi  dan  aspirasi  masyarakat serta  kekhasan  dari  daerah  tersebut  dan  berlaku dalam  batas-batas  yurisdiksi  daerah  yang bersangkutan  serta  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  umum  sebagaimana  diatur  dalam kaidah  penyusunan  Perda  dan  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame  terdapat  pada  komponen  kultur hukum,  namun  demikian  komponen  struktur dan  komponen  substansi  masih  belum efektif.
b. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat  tentang  Perpajakan  Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan  Pendataan,  Penertiban  dengan Surat  Teguran,  dan  Pengawasan  lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  dalam penelitian  ini,  saran  penulis  adalah  sebagai berikut :
a. Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame  hendaknya  lebih  ditingkatkan  lagi dan  secara  khusus  untuk  komponen  struktur dan komponen substansi yang belum efektif.
b. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten
Melawi dalam
melaksanakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame agar lebih ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Ali,  Achmad. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap  Hukum .  Jakarta  :  Yasrif Watampone.
…………........ 2008. Menguak Realitas  Hukum . Jakarta : Prenada Media Group.
Ali, Zainuddin. 2006. Sosiologi Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.
Anwar,  Dessy.  2003. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia . Surabaya : Amelia.
Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
Bruch  dan  Strater.  1974. Information  System  : Theory  and  Practice .  Santa  Barbara, California : Hamilton Publishing Company. Davis, Gordon B.. 1974. Management Information System : Conceptual Foundation,  Structure  and  Development. McGraw-Hill International Book Company : Aucklland dll. Davis,  Keith  dan  Newstroom,  W.  John.  1992. Perilaku Dalam Organisasi . Diterjemahkan oleh Agus Dharma.
Jakarta : Erlangga. Jiwanto,  Gunawan.  1985. Komunikasi  dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen . Yogyakarta : Andi Offset. Poerwadarminta.,  W.J.S.,  1975. Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Balai Pustaka.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum . Bandung
: Citra Aditya Bakti.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : Raja Grafindo.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1989. Studi  Hukum dan Kemiskinan . Semarang : Tugu Muda.
.......................................... 1990. Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta
: Ghalia Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.  2010. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Jakarta : Rajawali Pers.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  1998. Ilmu Perundang-undangan . Yogyakarta : Kanisius. Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia. Yogyakarta : UII Press.
Terry, George R.. 1962. Office Management and Control,  Fourth  Edition .  Homewood, Ilinois : Richard D. Irwin Inc.
Thoha,  Miftah.  1990. Pembinaan  Organisasi  :
Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta : Rajawali Press.
Warassih,  Esmi.  2005. Pranata  Hukum  Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang :
Suryandaru Utama.
Yunas. 1992. Konsepsi Negara Hukum . Padang : Angkasa Raya.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau  di  Provinsi  Kalimantan  Barat (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor  149  dan  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4344. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor  82  dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244  dan Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5587),  yang  telah diubah  sebagian  pasal-pasalnya  dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  246  dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5589).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Melawi  Nomor  5 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Melawi Tahun  2012  Nomor  5  dan  Tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten  Melawi Nomor 106).
Sumber Internet : Agus  Budi  Setiyono.  2008. Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang
Demokratis  Oleh  Pemerintah  Daerah .
(Semarang  :  Universitas  Diponegoro)., hlm.  13.  Diunduh  melalui  internet www.google.com,
http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS
_BUDI_SETIYONO.pdf.,    Senin,    19
Januari 2015, Pukul 21:51.
Abdul Gani Abdullah. 2004. Pengantar Memahmi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Jurnal  Legislasi  Indonesia  - Volume  1  Nomor  2  -  September  2004. Diunduh melalui internet www.google.com, dari
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/j urnal/vol1no2/Artikel.pdf.  Senin,    19 Januari 2015, Pukul 21:51. Rahmat  S  Sokonagoro.  2010. Peristilahan  Fiksi Hukum  (Fictie  Hukum)  dalam  Teori  dan dalam Praktek . Diunduh  melalui  internet www.google.com, http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/ peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum. html,  Senin,    19  Januari  2015,  Pukul 21:51.

## PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN CREDIT UNION DI KALIMANTAN BARAT
(Studi Pada Credit Union Lantang Tipo)
Michell Eko Hardian Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Penelitian Tesis ini mengangkat masalah “ Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Credit Union Di Kalimantan Barat (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo) ”.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Normatif  Sosiologis.    Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa Credit  Union dalam  sistem  hukum  Indonesia  pengaturannya  ditempatkan  sebagai koperasi  simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi  biasa tidaklah sama.  Koperasi  biasa  masih mendapatkan  bantuan  dari  Pemerintah  dari  sisi  permodalan,  sementara  CU  bersifat  mandiri  dan  tidak mendapatkan  bantuan  dari  Pemerintah.  Di  CU  penabung  adalah  anggota  yang  merupakan  pemilik sekali gus  sebagai  pengguna  jasa,  dan  anggota  sebagai  pemegang  otoritas  sehingga  sebutannya  “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi.  Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya  setara  dengan  bank.  Selain  itu  di  CU  diajarkan  cara  untuk  menabung  terlebih  dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.
Kendala  yang  dihadapi  oleh Credit  Union Lantang  Tipo  dalam  mengembangkan  kegiatan usahanya  terdiri  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek  yuridis  dan  aspek  teknis.  Secara  yuridis  kendala  yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, contohnya tidak adanya jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit atau bangkrut.  Secara  teknis  kendala  yang  dialami  yaitu  perkembangan  teknologi  yang  digunakan  lembaga pesaing,  penguasaan  teknologi  masih  kurang,  kurangnya  SDM  yang  handal,  dan  kurangnya  tenaga  siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.
Peran  pemerintah  daerah  dalam  memberdayakan Credit  Union di  Kalimantan  Barat  adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD-PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak  ragu-ragu  lagi  menempatkan  dananya  di  koperasi  maupun credit  union yang  memang berkembang  sangat  pesat  di  Kalimantan  Barat.  Mengingat  konsep  CU  sebagai  Koperasi  yang  Mandiri, maka  peranan  Pemerintah  Daerah  (Dinas  Koperasi)  secara  langsung  tidak  ada,  tetapi  hanya  sebatas membina  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Koperasi,  mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan Daerah
Rekomendasi  yang  diberikan  adalah  bahwa  perlu  adanya  pengaturan  yang  memadai  dalam mengembangkan kegiatan usaha Credit Union; Pemerintah Provinsi  Kalimantan Barat perlu  mendorong dan  mendukung  perkembangan  CU  Lantang  Tipo;  dan  pemerintah  perlu  mewujudkan  adanya  Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kata Kunci : Hukum Pemberdayaan dan Credit Union

## PENDAHULUAN
Membangun  sistem  Perekonomian  Pasar  yang  berkeadilan  sosial,  tidaklah  cukup  dengan sepenuhnya  menyerahkan  kepada  pasar.  Namun  juga  sangatlah  tidak  bijak,  apabila  menggantungkan upaya  korektif  terhadap  ketidakberdayaan  menjawab  masalah  ketidakadilan  pasar  sepenuhnya  kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia, telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar,  karena  hadirnya  ketidaksempurnaan  pasar.  Bahkan  cukup  banyak  contoh  bukti  keberhasilan koperasi  dalam  membangun  posisi  tawar  bersama  dalam  berbagai  konstelasi  perundingan,  baik  dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, banyak Pemerintah di dunia  yang  menganggap,  adanya  persamaan  tujuan  negara  dan  koperasi  sehingga  dapat bekerjasama.Meskipun  demikian,  di  Indonesia  sejarah  pengenalan  koperasi  didorong  oleh  keyakinan Muhammad  Hatta  untuk  mengantar  perekonomian  Bangsa  Indonesia,  menuju  pada  suatu  kemakmuran
dalam kebersamaan, dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". Kondisi  obyektif  yang  hidup  dan  pengetahuan  masyarakat  Indonesia  hingga  tiga  dasawarsa  setelah kemerdekaan,  memang  memaksa  untuk  memilih  menggunakan  cara  itu.  Persoalan  pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh, seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di negara- negara  berkembang  memainkan  peran  ganda  pengembangan  koperasi  dalam  fungsi "regulatory” dan "development” . Tidak  jarang peran “development”, justru tidak  mendewasakan koperasi. Dalam rangka pengaturan  mengenai koperasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian.  Dalam Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2012,  dinyatakan  bahwa  Koperasi  adalah  “ badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para  anggotanya  sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi ”. Menurut Pasa l 1 angka 2 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan  orang  perseorangan,  sedangkan  Koperasi  Sekunder  adalah  Koperasi  yang  didirikan  oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012,  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  tujuan koperasi  adalah  “Koperasi  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  Anggota  pada  khususnya  dan masyarakat pada umumnya, sekaligus  sebagai  bagian  yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan .”
Koperasi  merupakan  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  asas  kekeluargaan,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  modal  sendiri  (simpanan  pokok  dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), modal pinjaman, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
Koperasi  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  serta  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan. Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2012 dinyatakan bahwa:
(1)   Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
a.  keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b.  pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
c.  Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
d.  Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
e.  Koperasi  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Anggota,  Pengawas,  Pengurus, dan karyawannya,  serta memberikan  informasi kepada  masyarakat tentang  jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
f.  Koperasi  melayani  anggotanya  secara  prima  dan  memperkuat  Gerakan  Koperasi,  dengan bekerja  sama  melalui  jaringan  kegiatan  pada  tingkat  lokal,  nasional,  regional,  dan internasional; dan
g.  Koperasi  bekerja  untuk  pembangunan  berkelanjutan  bagi  lingkungan  dan  masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
(2)   Prinsip  Koperasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  sumber  inspirasi  dan  menjiwai secara  keseluruhan  organisasi  dan  kegiatan  usaha  Koperasi  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pendiriannya.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa  pinjaman  koperasi,  tanpa  agunan  dan  tidak  dikenakan  bunga  pengembalian  yang  tinggi.  Sehingga usaha-usaha  kecil  yang  ada  diharapkan  tetap  tumbuh  tanpa  harus  terjerat  dan  terlilit  hutang  yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya  tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta  proses  dan  prosedur  yang  mudah  dalam  pendirian  sebuah  koperasi,  menjadi  kontribusi  tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah sampai ke pedesaan.
Koperasi  Simpan  Pinjam  merupakan  salah  satu  jenis  koperasi  yang  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan
Keputusan  Menteri  Koperasi  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Eksistensi Credit Union (CU) semakin mengurita dan bahkan menjadi ancaman serius bagi dunia perbankan. Menurut data Rapat  Anggota Tahunan Nasional Induk  Koperasi  Kredit Indonesia (Inkopdit) tahun  2009,  anggota  CU  di  seluruh  Indonesia  ada  964.048  orang  yang  tersebar  di  965  CU.  Total  aset sampai  dengan  akhir  tahun  2009  sebesar  Rp.  7.396.080.394.102,-.  Salah  satu  CU  tersebut  adalah  CU Lantang Tipo. CU Lantang Tipo mulai berdiri pada tanggal 2 Februari 1976 oleh 32 orang pendiri. Badan hukum  pertama  CU  ini  adalah  Nomor  90.a/BH/X  tanggal  11  September  1995,  dan  nama  CU  Lantang Tipo  berubah  menjadi  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  Lantang  Tipo.    Sejalan  dengan  pengakuan pemerintah terhadap Gerakan Koperasi  Kredit Indonesia dengan terbitnya  badah hukum Induk  Koperasi Kredit  Indonesia  pada  era  reformasi  1998,  maka  pada  tahun  1999,  maka  pada  tahun  1999  kembali diajukan  perubahan  badan  hukum.  Perubahan  terakhir  menjadi  Koperasi  Kredit  (Kopdit)  CU  Lantang Tipo  dengan  badan  hukum  nomor  90.a/BH/X  yang  ditetapkan  tanggal  1  Agustus  2000  dengan  usaha tunggal simpan pinjam.
Pada  Tahun  2011,  Kopdit  CU  Lantang  Tipo  telah  memiliki  badan  hukum  baru  dengan  Nomor 1343/BH/PAD/X tanggal 25 Januari 2011. Sampai akhir tahun buku 2011 Kopdit CU Lantang Tipo telah memiliki  43  tempat  pelayanan  tersebar  di  Kabupaten  Sanggau,  Sekadau,  Landak,  Sintang,  Melawi. Bengkayang,  Kubu  Raya,  Putussibau,  Ketapang,  Kapuas  Hulu  dan  Kota  Pontianak,  dan  didukung  oleh 288  orang  staf.  Kopdit  CU  Lantang  Tipo  mendukung  pemerintah  dalam  mempraktekkan  ekonomi kerakyatan  di  tengah  masyarakat.  Kopdit  CU  Lantang  Tipo  terus  berbenah  guna  meningkatkan  layanan prima kepada para anggotanya.
Besarnya  peran  dari  CU  termasuk  CU  Lantang  Tipo  dalam  perekonomian  nasional  dan  daerah terutama  di  bidang  ekonomi  kerakyatan  seperti  diuraikan  di  atas,  belum  sepenuhnya  diikuti  dengan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai CU ini dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan sejarah, filosofi, terminologi dan roh Gerakan Credit Union itu sendiri, CU tidak identik dengan koperasi simpan pinjam,  dan  bahkan  istilah  Koperasi  Kredit  (Kopdit)  masih  belum  tepat,  sebenarnya  kata Credit  Union tidak  ada  padanan  dalam  bahasa  Indonesia  yang  cocok  digunakan,  maka  secara  permanen  tetap menggunakan  sebutan Credit  Union dengan  penulisan  dalam  bahasa  Indonesia  yang  sesuai  dan  cocok adalah “Koperasi Kredit Union”.

## KAJIAN PUSTAKA
Pengaturan Credit Union dalam Sistem Hukum Indonesia Indonesia  mulai  mengenal Credit  Union pada tahun  1955.  Hal  ini  terbukti  karena  pada  masa  itu sudah  berdiri  beberapa  koperasi  simpan  pinjam  di  Indonesia.  Baru  pada  tahun  1967,  WOCCU  yang diwakili oleh Mr. A. A. Bailey resmi diundang datang ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan koperasi kredit ( Credit Union ). Tercatat sejak tanggal 8 Desember 1969, Pater Karl Albrecht, SJ, kelahiran  Jerman  memelopori  berdirinya Credit  Union di  Indonesia  dengan  mendirikan Credit  Union Counselling  Office (CUCO).  Tugas  dan  fungsi  CUCO  itu  sendiri  antara  lain  memberikan  konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-kursus.
Selain Pater Karl Albrecht, SJ, yang juga turut memperkenalkan Credit Union di Indonesia adalah Ir. Ibnoe Soedjono yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Koperasi, Margono Djojohadikusumo salah satu pendiri Bank BNI 1946, Mokhtar Lubis seorang wartawan dan sastrawan, Prof. Dr. Fuad Hasan Guru Besar Psikologi yang kemudian pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan  Prof. Dr. A.  M.  Kadarman,  SJ  seorang  pendiri  Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan  Manajemen.  Kehadiran Credit Union di Indonesia juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Katolik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Walaupun perangkat organisasi sudah ada, namun Credit Union secara resmi  baru  berjalan pada tahun  1976  setelah  terbentuk  Biro  Konsultasi  Koperasi  Kredit  (BK3).  Seiring  waktu,  nama  CUCO  di Indonesia diubah menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi  Kredit  Indonesia  pada  tahun  1981.  Kini  BK3I  sudah  dikenal  dengan  nama  Induk  Koperasi
Kredit  (INKOPDIT). Credit  Union memiliki  makna  kumpulan  orang  yang  saling  percaya,  dalam  suatu ikatan  pemersatu  dan  sepakat  untuk  menabungkan  uang  mereka  sehingga  menciptakan  modal  bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.
Credit  Union adalah  “kumpulan  orang”  (disebut  anggota)  yang  bersepakat  membentuk  sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan  modal dari kekurangannya, orang-orang  tersebut  menginvestasikan,  meminjamkan  dan  mengembangkan  uang  di  antara  sesama mereka,  dengan  bunga  yang  layak  untuk  kepentingan  produktif  demi  mencapai  kesejahteran  dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.
Dari  perjalanan  sejarah co-operation terlihat  ada  perbedaan  yang  subtantif  antara Credit  Union dengan Koperasi:
a. Koperasi merupakan  perkumpulan  masyarakat,  yang  memiliki  fungsi  menjalankan  ”usaha produktif”,  menjual  produk  untuk anggota  dengan  modal  dari  anggotanya (Robert  Owen,  Dr. William King).
b. Credit  Union merupakan perkumpulan  masyarakat, yang  menjalankan  fungsi ”Mengembangkan modal  masyarakat”,  mengumpulkan  modal  dari  anggota  yang  menjadi  sumber  modal  bagi anggotanya sendiri (Victor Aime Huber, Hermann Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen). Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  menjalan Credit  Union adalah  Pasal  33  UUD  1945,  UU Nomor  25 Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  yang  kemudian  diganti  dengan  UU  No.  17  Tahun  2012, dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1995  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam oleh  Koperasi.  Namun  demikian,  sesungguhnya  CU  tidaklah  identik  dengan  Koperasi  Simpan  Pinjam atau koperasi pada umumnya sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Dewan Pengurus CU Lantang Tipo Pusat,  yaitu:  Perbedaan  dengan  Koperasi  biasa,  yaitu:  Koperasi  biasa  masih  mendapatkan  bantuan  dari Pemerintah  dari  sisi  permodalan,  sementara  CU  bersifat  mandiri  dan  tidak  mendapatkan  bantuan  dari Pemerintah.  Perbedaan  dengan  Bank,  kepemilikannya,  yaitu:  di  CU  penabung  adalah  anggota  yang merupakan  pemilik  sekaligus  sebagai  pengguna  jasa,  dan  anggota  sebagai  pemegang  otoritas  sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan  penabung  disebut  nasabah  dan  tunduk  pada  Peraturan  dan  UU  Perbankan.  Dari  sisi  pelayanan  CU dapat  disebut  sebagai  koperasi  yang  pelayanannya  setara  dengan  bank.  Selain  itu  di  CU  diajarkan  cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam (hasil wawancara).
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  Koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  Koperasi.  Anggota  Koperasi merupakan  pemilik  dan  sekaligus  pengguna  jasa  Koperasi.  Keanggotaan  Koperasi  dicatat  dalam  buku daftar  Anggota,  dan  Keanggotaan  Koperasi  bersifat  terbuka  bagi  semua  yang  bisa  dan  mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.
Mengenai  Koperasi  Simpan  Pinjam  diatur  dalam  Pasal  88  sampai  dengan  Pasal  94  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang  mengatur bahwa  Koperasi Simpan Pinjam  harus  memperoleh izin usaha  simpan  pinjam  dari  Menteri.  Untuk  memperoleh  izin  usaha  simpan  pinjam,  Koperasi  Simpan Pinjam  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri. Koperasi  Simpan  Pinjam  meliputi kegiatan:  menghimpun  dana  dari  Anggota;  memberikan  Pinjaman  kepada  Anggota;  dan  menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.
Untuk  meningkatkan  usaha  Anggota  dan  menyatukan  potensi  usaha  serta  mengembangkan kerjasama  antar-Koperasi  Simpan  Pinjam,  Koperasi  Simpan  Pinjam  dapat  mendirikan  atau  menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dapat menyelenggarakan kegiatan:
a.   simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
b.   manajemen risiko;
c.   konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
d.   pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
e.   standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
f.   pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau g.   pemberian bimbingan dan konsultasi.
Koperasi  Simpan  Pinjam  wajib  menjamin  Simpanan  Anggota.  Pemerintah  dapat  membentuk Lembaga  Penjamin  Simpanan  Koperasi  Simpan  Pinjam  untuk  menjamin  Simpanan  Anggota.  Lembaga Penjamin  Koperasi  Simpan  Pinjam  menyelenggarakan  program  penjaminan  Simpanan  bagi  Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan mengenai perkoperasian baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992  maupun  saat  ini  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012  menempatkan  CU sebagai  bagian  dari  koperasi  simpan  pinjam.  Kemudian  dalam  kedua  undang-undang  tersebut mengamanatkan  bahwa  ketentuan  mengenai  Koperasi  Simpan  Pinjam  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksudkan  dan  masih  berlaku  sampai  dengan  saat  ini  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh Koperasi,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Menteri  Koperasi  Pengusaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor:  351/Kep/M/XII/1998  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Ketentuan “calon anggota” koperasi simpan pinjam diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995,  yang  kemudian  ternyata  telah  dimanfaatkan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Koperasi  Simpan Pinjam  memanfaatkan  ketentuan  “calon  anggota”  untuk  mere krut  masyarakat  dengan  harapan  mereka mau  berinvestasi  di  Koperasi  Simpan  Pinjamnya.  sehingga  semakin  banyak  masyarakat  yang  direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.
Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
a. menghimpun  simpanan  koperasi  berjangka  dan  tabungan  koperasi  dari  anggota  dan  calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
b. memberi kan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”. Pasal  21  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  juncto  Undang-Undang  No  10  Tahun  1998 menyebutkan  bahwa  salah  satu  bentuk  hukum  suatu  bank  yaitu  koperasi.  Berdasar  ketentuan  tersebut, secara  normatif  jika  suatu  koperasi  ingin  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  maka  koperasi  tersebut harus  mendapat izin  sebagai  bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan  menyebutkan  bahwa:  Setiap  pihak  yang  melakukan  kegiatan menghimpun dana dari  masyarakat dalam  bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha  sebagai  Bank  Umum  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  dari  Menteri,  kecuali  apabila  kegiatan menghimpun  dana  dari  masyarakat  dimaksud  diatur  dengan  undang-undang  tersendiri.  Pihak  yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi :  Barang siapa  menghimpun dana dari  masyarakat dalam  bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
Mengenai  tujuan,  kepentingan,  ketentuan  dan  pengaturannya  telah  diantisipasi  oleh  ketentuan dalam  Pasal  8  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  dan  dalam  Peraturan  Menteri  No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 dalam Pasal 8 dengan dinyatakan sebagai berikut: Dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Koperasi memuat sekurangkurangnya:
a.   daftar nama pendiri; b.   nama dan tempat kedudukan; c.   maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d.   ketentuan mengenai keanggotaaan;
e.   ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f.   ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan; g.   ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
h.   ketentuan mengenai permodalan;
i.   ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; j.   ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; k.   ketentuan mengenai sanksi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  16  yang menyatakan:
(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a.  nama dan tempat kedudukan;
b.  wilayah keanggotaan;
c.  tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
d.  jangka waktu berdirinya Koperasi;
e.  ketentuan mengenai modal Koperasi;
f.  tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
g.  hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
i.  ketentuan mengenai Rapat Anggota;
j.  ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
k.  ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
l.  ketentuan mengenai pembubaran;
m. ketentuan mengenai sanksi; dan
n.  ketentuan mengenai tanggungan Anggota.
(2)   Anggaran  Dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  memuat  ketentuan  tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
Peraturan  Menteri  No.  98/Kep/M.  KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan, Pengesahan  Akta  Pendirian  dan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Koperasi  dikeluarkan  untuk menyempurnakan  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  No.  104.1/ Kep/M.KUKM/X  tahun  2002,  yang  berkaitan  dengan  keterlibatan  Notaris  dalam  pembuatan  Akta Koperasi.
Kendala  yang  Dihadapi  oleh Credit  Union Lantang  Tipo  dalam  Mengembangkan  Kegiatan Usahanya
Di  Kalimantan,  terlihat  jelas  gerakan Credit  Union menyasar  ke  masyarakat  di  pedalaman  yang tidak dilayani perbankan. Para penggiat umumnya menempuh waktu hingga satu hari bahkan lebih untuk sampai  ke  rumah  warga.  Tidak  jarang  mereka  terpaksa  harus  bermalam  di  rumah  anggota  atau  warga setempat. Kalimantan Barat merupakan bagian pengembangan Gerakan Credit Union yang dirintis oleh Pastor  Karim  Arbie,  SJ.  Gerakan Credit  Union di  provinsi   ini  berkembang  dan  mengalami  inkulturasi budaya setempat.
Credit  Union di  Kalimantan  Barat  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  signifikan  dan  Kalbar menjadi  barometer  gerakan  Koperasi  Kredit  di  Indonesia  dari  besarnya  anggota    dan  aset  (hasil wawancara  dengan  Staf  Pengganggaran  Pusat  Koperasi  Kredit  Borneo,  Kalimantan  Barat).  Jumlah  CU yang  ada  di  Kalimantan  Barat  ada  22  Lembaga  Credit  Union  yang  terdapat  di  4  Pusat  Koperasi  Kredit, yaitu:
a. Pusat Koperasi Kredit BKCU Kalimantan terdiri dari 6 CU;
b. Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa  terdiri dari 9 CU;
c. Pusat Koperasi Kredit Borneo terdiri dari 3 CU; dan
d. Pusat Koperasi Kredit Kapuas terdiri dari 3 CU.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa  CU berkembang cukup pesat di  Kalimantan  Barat dan memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian  daerah.  Salah  satu  CU  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  dan merupakan  CU  pertama  yang  berdiri  pada  Tanggal  2  Februari  1976  adalah  CU  Lantang  Tipo.  Yang melatarbelakangi  berdirinya  Koperasi  CU  Lantang  Tipo,  yaitu  (Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Dewan Pengurus Credit Union Lantang Tipo Pusat):
a. Kepentingan  bersama  para  pendirinya  yang  merasa  senasib  yang  ingin  merubah  ekonominya secara bersama-sama dalam lingkungan pegawai Yayasan Paroki Pusat Damai;
b. Keinginan  bersama  berjuang  secara  ekonomi  karena  sulitnya  mendapatkan  akses  ke  lembaga keuangan (Bank); dan
c. Keinginan untuk memajukan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya.
Adapun  tujuan  didirikannya  CU  Lantang  Tipo  adalah  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui:
a. Membimbing  dan  mengembangkan  sikap  hemat  anggotanya  sehingga  efisien  dan  effektif,  usaha tercapai.  Dengan  filosofi  “menghemat  itu  penting  sekali,  sebab  dengan  menghemat  kita  bisa menabung” ;
b. Memberikan pinjaman layak, tepat, cepat dan terarah; dan
c. Mendidik anggota dalam hal menggunakan uang secara bijaksana.
Pesatnya perkembangan CU di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat tidak terlepas dari peran Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) yang melakukan berbagai upaya pembinaan, yang antara lain berupa:
a. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang strategis;
b. Melakukan Penyehatan Organisasi CU;
c. Monitoring dan Pengawasan terhadap CU-CU Primer; dan
d. Menentukan  Sanksi  jika  prakteknya  tidak  sesuai  lagi  dengan  semangat  CU  (hasil  wawancara dengan Staf Pengganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat).
Koperasi  CU  secara  Yuridis  diatur  menurut  ketentuan  UU  No,  25  Tahun  1992  yang  kemudian diganti  dengan  UU  No.  17  Tahun  2012,  dan  PP  Nomor  9  Tahun  1995.  Dalam  peraturan  perundang- undangan  tersebut  dinyatakan  bahwa  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  adalah  koperasi  yang  kegiatan usahanya  hanya  simpan  pinjam  sedangkan  unit    simpan  pinjam  adalah  unit  koperasi  yang  bergerak  di bidang usaha simpan pinjam, dan  jika terjadi penyimpangan  yang  menyebabkan koperasi  itu bubar atau bangkrut  maka  pertanggungjawaban  secara  hukum  terhadap  dana  anggota  tetap  bisa  dilakukan, dikarenakan  ada  pertanggungjawaban  pengurus  yang  merupakan  mandat  dari  Rapat  Anggota  Tahunan (RAT)  saat  pemilihan,  jika  terindikasi  penyalahan  kewenangan  dan  salah  membuat  kebijakan  maka pengurus,  pengawas  dan  staf  dapat  diproses  melalui  hukum  dalam  upaya  memberikan  perlindungan hukum terhadap anggotanya.
Mengenai  tanggungjawab  ini,  Kepala  Bidang  Pembiayaan  KUMKM  Dinas  Koperasi,  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  Staf  Pengganggaran  Pusat  Koperasi  Kredit Borneo,  Kalimantan  Barat    (hasil  wawancara)  menyatakan  bahwa  Pemerintah  sebagai  penyelenggara negara  melalui  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  wajib  bertanggung  jawab  menjamin  suatu koperasi. Bahkan ke depan Pemerintah Provinsi  Kalimantan Barat akan  membentuk Lembaga Penjamin Kredit  Daerah  yang  berbentuk  Perseroan  (BUMD)  yang  menjamin  simpanan  masyarakat  pada  koperasi dan  menerbitkan  sertifikat  modal  anggota  koperasi  sesuai  dengan  UU  No.  17  tahun  2012,  yang  bisa menjadi  jaminan  kredit  ke  Lembaga  Keuangan  Bank.  Sementara  yang  menjamin  keamanan  simpanan anggota  pada  koperasi  kredit  CU  yaitu  pengurus  yang  merupakan  penanggung  jawab  lembaga  secara keseluruhan  yang  dipilih  melalui  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT).  Dalam  kewenangnnya  Pengurus menggangkat Pengelola  yang diberi kewenangan dan kuasa untuk mengelola koperasi. Tanggung Jawab tersebut dipertanggungjawabkan kembali anggota.
Pengawasan  terhadap  kegiatan  simpan  pinjam  Koperasi  CU  Lantang  Tipo  dari  internal,  Dewan Pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi juga dapat meminta jasa auditor melalui akuntan publik. Di tingkat regional diawasi oleh Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) dan di tingkat
Nasional  diawasi  oleh  Induk  Koperasi  Kredit  Indonesia.  Resiko  dapat terjadi  apabila  CU  tidak  dikelola dengan  profesional,  pailit  dan  pembubaran  oleh  karena  kebijakan  pemerintah.  Jika  koperasi  mengalami kerugian/bangkrut, keamanan dana simpanan anggota koperasi CU Lantang Tipo, maka:
a. Mengingat  kepemilikan  Koperasi  CU  Lantang  Tipo  adalah  anggota  sekaligus  pemilik,  maka segala  bentuk  kerugian/kebangkrutan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  semua  anggota  atau tanggung renteng.
b. Pengurus baik secara bersama-sama  maupun sendiri-sendiri,  menanggung kerugian  yang diderita koperasi karena kesengajaan maupun kelalaian.
c. Jika  kerugian  karena  unsur  kesengajaan  maka  dapat  dituntut  melalui  penuntutan  di  lembaga pengadilan  (hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Dewan  Pengurus Credit  Union Lantang  Tipo Pusat).
Lebih lanjut dinyatakan bahwa terkait dengan kendala yuridis (aturan hukum yang mengatur CU), menimbulkan  dampak  berupa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Koperasi  umumnya  dan Credit  Union khususnya masih belum maksimal, ini dikarenakan tidak adanya jaminan terhadap aset atau dana anggota yang  ditempatkan  di  Koperasi  Kredit  CU  Lantang  Tipo.  Masyarakat  menjadi  takut  dan  ragu  untuk menempatkan dananya di CU.
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  sangat  mendukung  gerakan  Koperasi  termasuk Credit Union di  Kalimantan  Barat,  oleh  karenanya  Pemerintah  Daerah  sedang  berupaya  membentuk  sebuah Lembaga  Penjaminan  Kredit  Daerah  berbentuk  BUMD – PT,  dan  diharapkan  ke  depan  dengan terbentuknya  Lembaga  ini,  masyarakat  tidak  ragu-ragu  lagi  menempatkan  dananya  di  koperasi  maupun credit  union yang  memang  berkembang  sangat  pesat  di  Kalimantan  Barat.  Secara  keseluruhan  kegiatan CU  diawasi  oleh  Dewan  Pengawas  Internal  CU  yang  bersangkutan,  Pusat  Koperasi  Kredit  di  mana  CU tersebut bergabung, Induk  Koperasi  Kredit Indonesia (Pusat),  dan Dinas  Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.
Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Credit Union di Kalimantan Barat Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan  Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi)  secara  langsung  tidak  ada,  jikapun  ada  hanya  sebatas  membina  melalui  pendidikan  dan pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Koperasi,  mengeluarkan  perizinan,  Badan  Hukum,  serta mengikutsertakan  dalam  Diklat  Tingkat  Nasional  dan  Daerah.  Sementara  peranan  Bank  Indonesia  juga tidak dimungkinkan untuk itu, dikarenakan Badan Hukum yang berbeda, Bank hanya sebatas tempat CU- CU menyimpan dana yang dikelola koperasi itu sendiri (rangkuman hasil wawancara dengan responden).
Pemerintah Provinsi  Kalimantan Barat telah  mempersiapkan Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit  Daerah  Kalimantan  Barat,  sebuah  BUMD  yang  berbentuk  Perseroan  PT.  JAMKRINDO KALBAR,  Yang  sekarang  masih  dalam  proses  mempersiapkan  payung  hukumnya,  di  mana  tugasnya adalah sebagai lembaga Penjamin simpanan anggota koperasi serta menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan Bank. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi termasuk credit union di Kalimantan Barat, diharapkan kedepan dengan terbentuknya Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-ragu lagi  menempatkan dananya di koperasi  maupun credit union yang  memang  berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Hal  ini  merupakan salah satu wujud peran pemerintah daerah dalam  memberdayakan Credit  Union di  Kalimantan  Barat  sesuai  dengan  kewenangannya  (hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi  Kalimantan Barat).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012 cakupannya  meliputi  17  bab,  126  pasal  dan  mandat pengaturan  pelaksanaan  dalam  10  (sepuluh)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan  5 (lima)  Peraturan  Menteri. Dari seluruh pengaturan dalam Undang-Undang ini, maka esensi yang dapat ditarik adalah:
1. sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi;
2. mempertegas  kedudukan  koperasi  sebagai  badan  hukum  dan  badan  usaha/perusahaan  dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai  modal  Koperasi dan adanya tanggungjawab terbatas dari anggota;
3. mempertegas pelayanan pada koperasi simpan pinjam (KSP) hanya kepada anggota;
4. mendorong  koperasi  sektor  riil  tumbuh  berkembang  yang  member  kemanfaatan  nyata  bagi anggota dan nonanggota;
5. memberi ruang kreativitas bagi pengembangan modal koperasi;
6. pengawasan koperasi sektor riil dan pembentukan lembaga pengawasan KSP; dan
7. perlindungan terhadap KSP dengan pembentukan lembaga penjaminan KSP.
Esensi lainnya adalah penegasan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) sebagai simpul perjuangan Gerakan  Koperasi  dengan  penguatan  fungsi  supervisi,  advokasi,  penyadaran  masyarakat  untuk berkoperasi,  mendorong  kerja  sama  antarkoperasi,  juru  bicara  gerakan  koperasi  dan  memajukan organisasi anggotanya.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  sebagai  landasan  hukum  bagi  semua  upaya pemberdayaan  koperasi  merupakan  suatu  keniscayaan.  Tidak  bisa  tidak,  semua  pemangku  kepentingan perlu  menyegerakan  langkah-langkah  implementasi dan antisipasi. Bagi koperasi,  implementasi tersebut antara  lain  adalah  dalam  hal  perubahan  anggaran  dasar  (terkait  dengan  penyesuaian:  nama,  fungsi pengawas  dan  pengurus,  usaha  dan  jenis  koperasi,  modal  koperasi  dan  seterusnya),  rencana  pemisahan ( spin-off )  unit  usaha  simpan  pinjam  pada  koperasi  serbausaha  ( multipurpose )  menjadi  koperasi  simpan pinjam (KSP) dan konersi (pengubahan) modal koperasi.
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2012, maka batas waktu bagi koperasi untuk mengikuti aturan dalam UU  ini  selama  3  tahun  sejak  UU  tersebut  ditetakan  pada  23  November  2012.  Dengan  demikian  pada Tanggal  23  November  2015,  semua  koperasi  harus  mengacu  pada  UU  No.  17  tahun  2012.  Jika  tidak, maka  sanksinya  izin  usahanya  dicabut.  Padahal   bagi  beberapa  pengurus  koperasi,   UU  tersebut  dinilai bermasalah karena banyak pasal sulit diterapkan. Bahkan definisi dari koperasi dalam UU Perkoperasian juga tidak pas, yakni menyebut koperasi sebagai badan hukum.
Dengan  ketentuan  seperti  itu,  orang  bisa  enggan  menjadi  anggota  koperasi  karena  setoran pokoknya tidak bisa diambil. Padahal aset koperasi tidak sedikit. Karena itulah, pemberlakuan UU No. 17 Tahun  2012  yang  masa  tenggatnya  pada  2015  bisa  mengancam  eksistensi  koperasi  termasuk  CU. Koperasi  bisa  membubarkan  diri  karena  sulit  mengikuti  regulasi  mengacu  UU  Perkoperasian  yang  baru tersebut.
Gabungan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia,  Pusat  Koperasi  Unit  Desa  Jawa  Timur, Puskowanjati, Pusat Koperasi An Nissa Jawa Timur, dan Pusat Koerasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, dan  Gabungan  Koperasi  Susu  Indonesia  mengajukan  permohonan  pengujian  UU  No.17  Tahun  2012  ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan  berlakunya  UU  Nomor  17  Tahun  2012  diharapkan  pemerintah  khususnya  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat  mengambil  peran  untuk  mengembangkan  CU  yang  merupakan  bagian dari  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Pada  saat  berlakunya  UU  No.  25  Tahun  1992,  CU  ditempatkan  sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang pada kenyataannya tidaklah sama, dan CU berharap dengan perubahan UU No. 25 Tahun 1992  membawa kejelasan  mengenai kedudukan CU, namun nyatanya dengan UU No. 17 Tahun  2012  CU  tetap  merupakan  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  bahkan  akan  sulit  berkembang  dengan berbagai pengaturan baru seperti yang telah diuraikan di atas. Namun demikian masih ada harapan untuk memperbaiki  pengaturan  mengenai  CU  melalui  peraturan  pemerintah  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal  94  ayat  (4)  dan  Pasal  95  UU  No.  17  Tahun  2012  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  mengenai Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Koperasi  Simpan  Pinjam  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dan  analisis  hasil  penelitian,  maka  disimpulkan  sebagai berikut:
a. Credit Union dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya ditempatkan sebagai koperasi simpan pinjam,  padahal  antara  CU  dengan  koperasi  biasa  tidaklah  sama.  Koperasi  biasa  masih mendapatkan  bantuan  dari  Pemerintah  dari  sisi  permodalan,  sementara  CU  bersifat  mandiri  dan tidak  mendapatkan  bantuan  dari  Pemerintah.  Di  CU  penabung  adalah  anggota  yang  merupakan
pemilik  sekaligus  sebagai  pengguna  jasa,  dan  anggota  sebagai  pemegang  otoritas  sehingga sebutannya  “bukan  nasabah” dan  tunduk  kepada  UU  Koperasi.  Dari  sisi  pelayanan  CU  dapat disebut sebagai koperasi  yang pelayanannya setara dengan bank. Selain  itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.
b. Kendala  yang  dihadapi  oleh Credit  Union Lantang  Tipo  dalam  mengembangkan  kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Secara yuridis kendala yang dihadapi  oleh  CU  Lantang  Tipo  adalah  terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  terhadap  Koperasi atau CU yang  masih kurang, contohnya tidak adanya  jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi  pailit  atau  bangkrut.  Secara  teknis  kendala  yang  dialami  yaitu  perkembangan  teknologi yang  digunakan  lembaga  pesaing,  penguasaan  teknologi  masih  kurang,  kurangnya  SDM  yang handal, dan kurangnya tenaga siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.
c. Peran  pemerintah  daerah  dalam  memberdayakan Credit  Union di  Kalimantan  Barat  adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD – PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun credit union yang  memang  berkembang  sangat  pesat  di  Kalimantan  Barat.  Mengingat  konsep  CU  sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada,  tetapi  hanya  sebatas  membina  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh Dinas  Koperasi,  mengeluarkan  perizinan,  Badan  Hukum,  serta  mengikutsertakan  dalam  Diklat Tingkat Nasional dan Daerah.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:
a. Peran Credit Union sangat besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya  di  Kalimantan  Barat,  sehingga  perlu  adanya  pengaturan  yang  memadai  dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
b. Sebagai Credit  Union pertama  di  Kalimantan  Barat,  maka  peran  CU  Lantang  Tipo  sangat  besar dalam membangun perekonomian di Kalimantan Barat sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu untuk mendorong dan mendukung perkembangan CU Lantang Tipo.
c. Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  anggota  CU,  maka  pemerintah  perlu mewujudkan adanya  Lembaga Penjamin  Simpanan  Koperasi Simpan Pinjam  yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Makalah
Achmad  Ali,  2002, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  Toko  Gunung Agung Tbk, Jakarta.
Alexander Seran, 1999, Moral Politik Hukum, Obor, Jakarta. Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1993, Kemiskinan  dan Paradigma Ilmu Sosial: Reorientasi  Kebijaksanaan Pembangunan  Dalam  Upaya  Mengentaskan  Kemiskinan, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar Fisip Untan, Tanggal 18 September 1993, Pontianak.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
Gunarto  Suhardi,  2002, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi, Universitas  Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
Hagul, Feter, (Editor), 1992, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta.
Hans  Kelsen,  2007, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta. Hartono, Sunaryati,  1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
H.M.N.  Purwosutjipto,  1986, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Bentuk-bentuk Perusahaan, Jakarta, Djambatan.
Hoogevelt,  Ankie,  M.M.,  1985, Sosiologi  Masyarakat  Sedang  Berkembang, Penyunting  Alimantan, Rajawali Pers, Jakarta.
Ismawan,  Bambang  dan  Kartjono,  1985, Kemandirian  Kelompok  Swadaya  dan  Peranannya  Dalam Penciptaan  Peluang  Kerja,  dan  Berusahaan  di  Pedesaan, Dalam  Mubyarto,  Penyunting Peluang Kerja dan Berusaha di Pedasaan, VPFE-UGM, Yogyakarta.
Johannes  Ibrahim  dan  Lindawaty,  2004, Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi  Manusia  Modern, Refika Aditama, Bandung.
Kalimantan Review, 2011, Waspada, CU dalam Ancaman, Nomor 185/Th.XX/Januari 2011. Koermen, 2003, Manajemen Koperasi Terapan , Prestasi Pustaka Raya, Jakarta. Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, Kebijakan Pengurus Tahun 2012, Pusat Damai. Mecer, A.R., dan Amu Lanu A. Lingu, 2011, Eksistensi  dan Karakteristik Credit Union Kalimantan Menjawab  Signifikansi  GKKI  dan  catatan  Terhadap  Rancangan  UU  Koperasi  RI, Pukopdit BKCU Kalimantan,  Jakarta.
Mochtar Kusumaatmadja, 1979, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
Mochtar  Mas’oed,  1994, Ekonomi  Politik  Internasional  dan  Pembangunan, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Mubyarto,  1993, Politik  Pembangunan:  Sebuah Analisis  Konsep,  Arah  dan  Strategi, Tiara  Wacana, Yogyakarta.
Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Mulya Lubis, T., 1992, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Nurul  Fajri  Chikmawati,  2003, Pendekatan  Ekonomi  Terhadap  Hukum,  termuat  dalam  buku Beberapa  Pendekatan  Ekonomi  Dalam  Hukum, Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, Dinamika Koperasi, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Pardoyo, 1993, Sekularisasi Dalam Polemik, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Priyo  Budi  Santoso,    1993, Birokrasi  Pemerintah  Orde  Baru:  Perspektif  Kultural  dan  Struktural,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto, 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.
Purwanto,  U.,  1989, Petunjuk  Praktis  Tentang  Cara  Mendirikan  dan  Mengelola  koperasi  di Indonesia, Semarang, Aneka Ilmu. Ratih  Lestarini,  1988, Ilmu  Ekonomi  dan  Hukum  dalam  buku  Disiplin  hukum  dan  Disiplin  Sosial,
Penyunting Soerjono Soekanto dan Otje Salman, Rajawali Press, Jakarta.
Sadono  Sukirno,  2006, Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-------------, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Penerbit UKI Press, Jakarta.
-------------, 2006, Membedah Hukum Progresif , Penerbit Kompas, Jakarta.
-------------, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Soerjono  Soekanto, Perspektif  Teoritis  Studi  Hukum  Dalam  Masyarakat, Erlangga,  Jakarta,  tanpa tahun.
-------------, dan Sri Mamoedji, 2007, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Jakarta. Soleman,  B,  Taneko,  1993, Pokok-Pokok  Studi  Hukum  Dalam  Masyarakat, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sri  Edi  Swasono,  1988, Sistem  Ekonomi  dan  Demokrasi  Ekonomi, Universitas  Indonesia  Press, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Sutantya  Rahardja  Hadikusuma,  2001, Hukum  Koperasi  Indonesia, Cet.  II.  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada.
Sulasi Rongiyati, Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
Syahrir, 1994, Pikiran Politik Syahrir, LP3ES , Jakarta. Team  Work  Lapera,  2001, Politik  Pemberdayaan,  Jalan  Menuju  Otonomi  Desa, Lapera  Pustaka Utama,  Yogyakarta.
http://www.google.co.id.koperasi. http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah-koperasi perkembangan-di- indonesia/http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi.
1. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  7   Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No 10 Tahun 1998.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam oleh Koperasi.
Peraturan  Menteri  No.  98/Kep/M.  KUKM/IX/2004  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi .
Keputusan  Menteri  Koperasi  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor: 351/Kep/M/XII/1998  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh Koperasi.

## PENYALAHGUNAAN PAS LINTAS BATAS OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN  MELALUI POS LINTAS BATAS JAGOI BABANG

## FX. Nikolas
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang nikolasFX0@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kalimantan  Barat  merupakan  salah  satu provinsi  yang  mempunyai  wilayah  perbatasan darat  antar  negara,  yaitu  perbatasan  dengan Sarawak  Malaysia  Timur  dengan  panjang  garis batas  kurang  lebih  966  Km  yang  meliputi  5 wilayah  Kabupaten  di  Kalimantan  Barat  yaitu Kabupaten  Sambas,  Sanggau,  Bengkayang, Sintang  dan  Kapuas  Hulu.  Pada  Kawasan Perbatasan  Kalimantan  Barat  terdapat  40  Desa yang  terdiri  dan  62  Dusun  yang  berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysa, dengan  luas wilayah  Kecamatan  perbatasan  ±  24.206,5  Km2 dan kepadatan penduduk rata-rata 8 orang/Km2. Dan  jumlah  Desa  tersebut  telah  disepakati  16 Desa  di  Kalimantan  Barat  dan  10  Kampung  di Sarawak  yang  ditetapkan  sebagai  Pos  Lintas Batas  (PLB),  berdasarkan  perjanjian  Lintas Batas  RI-  Malaysia  yang  telah  di  tanda  tangani pada bulan Februari 2006 di Bukittinggi, dimana penduduk  setempat  hanya  dengan  menggunakan Pas  Lintas  Batas  dapat  saling  mengunjungi dalam  jangka  waktu  selama  14  hari.  Melalui kerjasama  Sosek  Malindo,  secara  bertahap disepakati  pembukaan  Gate-gate  tersebut,  yaitu Entikong-Tebedu telah dioperasikan sejak tanggal  25  Pebruari  1991  yang  merupakan hubungan  darat/gate  resmi  pertama  yang  ada  di Kalimantan  Barat,  Dengan  adanya  PLB  ini memudahkan  dan  memperlancar  masuk  dan keluarnya  arus  barang  dan  orang  meskipun  di sisi  lain  juga  menimbulkan  kerawanan  di antaranya kegiatan perdagangan Ilegal
merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan  tanpa  mengindahkan  aturan – aturan formal yang berlaku meliputi 2 jenis :
• Perdagangan  lintas  batas  illegal  skala kecil yang tidak mengindahkan peraturan  lintas  batas  (  border  Crossing agreement/  BCA)  atau  perjanjian  lintas batas
• Perdagangan  ilegal  skala  besar  yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor – impor. 51
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  : 188/PMK.04/2010  tentang  Impor  barang  yang dibawa  penumpang,  awak  sarana  pengangkutan, pelintas  batas  yang  dibawa  penumpang 52 .  Kartu pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian hasil  dari  perjanjian  (  SOSEKMALINDO  )  Pas Lintas  Batas  (PLB)  adalah  surat  perjalanan laksana  paspor  yang  dikeluarkan  oleh  pihak keimigrasian  bagi  warga  negara  indonesia  yang berdomisili  di  wilayah  perbatasan  negara republik  Indonesia.  Yang  digunakan  untuk berkunjung dan kegiatan - kegiatan pemerintahan  seperti  kegiatan  sosial  budaya perbatasan.  Tetapi  pada  fakta  dilapangan  terjadi penyalahgunaan  PLB  oleh  oknum  pengusaha, dengan  memanfaatkan  kebijakan  pemerintah untuk  mencari  keuntungan  pribadi,  dimana terdapat  banyaknya  barang – barang  Malaysia yang  beredar  di  daerah  perbatasan,  terutama pengusaha – pengusaha  di  daerah  perbatasan banyak  menjual  barang – barang  seperti  beras, minyak  goreng,  gas,  minuman  alkohol,  dan  lain – lain.  Maraknya  keberadaan  barang – barang tersebut  maka  bagaimana  barang – barang
51 BAPPENAS.  Bab  II  Draf  Rencana  Ink  pengelolaan Perbatasan  Wilayah  Negara  Dan  Kawasan  Perbatasan tahun 2011-2014. Hal. 12
52 M.  Wahyudi  SH.MH,  Seminar  daerah,  perdagangan lintas  batas  kalimantan  barat  dan  sarawak,  PMIH. Pontianak, Hal.3
tersebut  dapat  masuk  dan  diperjual  belikan  oleh pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian kriminologi,  Kejahatan dan
Penegak hukum Menurut Paul Moedigdo Moeliono berpendapat  kriminologi  adalah Sebagai  ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai  masalah  manusia . 53 Wolfgang  dkk berpendapat  merumuskan  definisi  kriminologi yaitu  Kumpulan  ilmu  pengetahuan  tentang kejahatan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan  dan  pengertian  tentang  gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan,  keseragaman – keseragaman  pola – pola  dan faktor – faktor  kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan,  serta  reaksi  masyarakat  terhadap keduanya, sehingga obyek kriminologi adalah
• Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
• Pelaku kejahatan
• Reaksi  masyarakat  yang  ditujukan baik  terhadap  perbuatan  maupun terhadap pelakunya. 54
J.  Contstant berpendapat  bahwa  definisi kriminologi  adalah Ilmu  pengetahuan  yang bertujuan  menentukan  faktor – faktor  yang menjadi  sebab – musabah  terjadinya  kejahatan atau  penjahat.  Penyalahgunaan  dalam  bahasa Indonesia  mempunyai  arti  yang  mana  proses, cara,  perbuatan  menyalahgunakan;  kewenangan kekayaan  yang  diperolehnya  adalah  hasil jabatannya 55 Dalam  undang – undang  kitab hukum  pidana  dalam  buku  ke  II  menyebutkan dari  pasal  104  sampai  dengan  pasal  488  tentang kejahatan 56
Kartono “ Secara  sosiologis,  kejahatan adalah Semua  ucapan,  perbuatan  dan  tingkah laku  yang  secara  ekonomis,  politis  dan  social
53 Soedjono.D. Kriminologi Suatu Pengantar , Ghalia Indonesia. 1976.hal.24
54 Topo  santoso  dan  eva  achjani  zulfa, Kriminologi ,  PT. Raja grafindo persada,jakarta, 2010
55 www.Google.com , Arti kata Bahasa Indonesia diakses, tanggal 18 Maret 2014, jam 22.30 wib
56 Kitab undang – undang hukum pidana, Kesindo Utama, Surabaya.2007
psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan  warga masyarakat (baik yang telah tercakup  dalam  undang-undang,  maupun  yang belum  tercantum  dalam  undang-undang  pidana . Maka dari  itu bersandar dengan pendapat Emile Durkheim bahwa kejahatan  adalah Suatu gejala normal  dalam  masyarakat  yang  bercirikan heterogenitas  dan  perkembangan  sosial  dan karena itu tidak mungkin dimusnakan habis. 57 Barda  Nawawi ada  aspek  perlindungan masyarakat  yang  harus  juga  mendapat  perhatian dalam penegakan hukum pidana khususnya yaitu :
a. Masyarakat  memerlukan  perlindungan terhadap  perbuatan  anti  sosial  yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka wajar penegak hukum bertujuan untuk
penanggulangan kejahatan.
b. Masyarakat  memerlukan  perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang.
c. Masyarakat  memerlukan  perlindungan terhadap  keseimbangan  atau  keselarasan berbagai  kepentingan  dan  nilai  yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. 58
Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, hukum  harus  dilaksanakan  agar  kepentingan manusia  terlindungi.  Pelaksanaan  berlangsung secara  normal,  damai,  tetapi  terjadi  karena pelanggaran  hukum  maka  pelanggaran  hukum itu  harus  ditegakkan  dengan  cara  penegakan hukum,  ada  3  unsur  yang  harus  diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:
1. Kepastian hukum ( rechtssicherheit) 2. Kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) 3. Keadilan (gerechtigkeit) 59
Penegakan  hukum  jika  dilihat  dari  suatu proses  kebijakan  maka  penegakan  hukum  pada hakekatnya  merupakan  penegakan  kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:
57 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  Dan  Sistem Peradilan Pidana , pusat  pelayan  keadilan dan pengabdian  hukumuniversitas  indonesia,  jakarta.hal.2. emile durkheim, The normal and the pathological, dalam marvin  E.  Wolfgang  et.al.The  socialogy  of  crime  and deliquency, second edition, john wiley & sons 1970
58 Ibid.Hal.13
59 Ibid.Hal.14
1. Tahap formasi, yaitu tahap penegak hukum  in  abstracto  oleh  badan pembuat undang – undang.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan  hukum  oleh  penegak – penegak hukum.
3. Tahap eksekitif yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh penegak hukum. 60
Wijono  Prodjodikoro, tindak  pidana adalah  Suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat dikenakan  sanksi  hukum  pidana  dan  pelaku  ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. 61
Untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang penyeludupan ini, maka penulis membagi jenis – jenis penyeludupan yang terjadi adapun dua jenis penyeludupan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyeludupan  impor  adalah  suatu perbuatan  memasukkan  barang – barang  dari  luar  negeri  ke  dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi  prosedur  yang  ditentukan bagi  pemasukan barang – barang dari Indonesia 2. Penyeludupan ekspor adalah pengeluaran  barang – barang  dari Indonesia  keluar  negeri  tanpa  melalui prosedur  atau  ketentuan  peraturan perundang – undangan. 62
Penegak hukum adalah kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai – nilai  yang terjabar  dalam  kaidah – kaidah,  pandangan – pandangan  dalam  menciptakan  sikap  dan tindakan  sebagai  serangkaian  penjabaran  nilai untuk  menciptakan  kedamaian  karena  tegaknya hukum  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor  yang saling  berkaitan.  Penegakan  hukum  tidak  hanya mencakup  Law  Enforcement  tetapi  juga  peace maintenance,  hal  ini  karena  pada  hakekatnya penegal  hukum  merupakan  proses  penyesuaian antara  nilai – nilai,  keadaan – keadaan  dan  pola perilaku  yang  nyata  bertujuan  untuk  mencapai
60 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim, Politik  Hukum Pidana ,Pustaka pelajar Yogyakarta 2005.Hal.111
61 Wirjono  projodikoro, Asas – Asas  Hukum  Pidana  Di Indonesia ,PT.Eresco bandung 1998,hal 55
62 Djoko  Prakoso,Bambang  Riyadi  Lany,  Amir  Mushsin,
Kejahatan – Kejahatan  Yang  Merugikan  Negara  Dan Membahayakan Negara , PT.Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 64
kedamaian 63 .  Sesungguhnya  masyarakat  sangat mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  karena dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat akan  merasa  aman  dan  tentram  hukum  bertugas menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat. .
Penegakan  hukum  adalah  menciptakan suatu  keadaan  yang  baik  didalam  lingkungan masyarakat  agar  tidak  terjadi  pelanggaran. Dengan  dijatuhinya  sanksi  kepada  pelaku diharapkan masyarakat sadar akan larangan yang merugikan kepentingan bersama, agar efektifitas penegakan  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  sebagai berikut: “
• Faktor hukum itu sendiri
• Faktor  penegak  hukum,yakni  orang – orang yang menerapkan hukum
• Faktor sarana penegak hukum
• Faktor  masyarakat,yakni  lingkungan dimana hukum itu diterapkan.
• Faktor budaya 64
Kelima faktor tersebut sangat lah penting adalah para penega hukum harus berkualitas dan memiliki mentalitas yang baik, hal ini mengingat aparat  penegak  hukum  salah  satu  panutan  bagi masyarakat  disisi  lain  masyarakat  juga  harus mempunyai  kesadaran  hukum  yang  tinggi sehingga  mampu  mematuhi  ketentuan  hukum yang berlaku.
Pendekatan sosio-kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai- nilai yang hidup dalam  masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat  dapat  lebih  terpenihui  yang  lebih jauh  akan  meningkatnya  kepercayaan  dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum 65 .
Sebelum  manjatuhkan  sanksi  kembali dalam  proses  peradilan  di  Indonesia  adalah proses  pemidanaan,  dalam  proses  pemidanaan adalah  proses  dimana  seseorang  yang  telah terbukti melakukan  kesalahan  dan sudah mempunyai  ketetapan  hukum  yang  tetap,  secara teori  ada  2    teori  yang  dikemukan  oleh  Simons dalam proses pemidanaan yaitu :
63 M.Faa, Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi, PT Pradnya Paramitra,Jakarta,1991,Hal.98
64 Ibid.Hal. 4
65 Sukarton.Marmosudjono,Penegakan hukum di negeri pancasila Pusta kartini,Jakarta hal 20
1. Teori – teori  pencegahan  umum  atau algemene preventie theorieen, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata – mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan
kejahatan – kejahatan lagi.
2. Teori – teori  pencegahan  khusus  atau bijzondere preventie theorieen yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu membuat jera,  dengan  memperbaiki  dan  dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan  lagi. 66 Artinya  dari  pendapat tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan pemidanaan  untuk  mendidik  penjahat agar  tidak  melakukan  perbuatan  atau kejahatan  (  tindak  pidana)  kembali sehingga Sahardjo berpendapat di samping  menimbulkan  rasa  derita  pada terpidana  karena  hilangnya  kemerdekaan bergerak,  membimbing  terpidana  agar bertobat,  mendidik  ia  menjadi  seseorang anggota  masyarakat  sosialis  Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain tujuan  dari  pidana  penjahat  adalah pemasyarakatan. 67 G.  Peter  Hoefnagels mengemukkan  bahwa  ”  Criminal  policy is  the  rational  organization  of  the  social reaction” 68 penanggulangan  kejahatan pada dasarnya merupakan upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, G.P. Hoefnagels membuat  skema  bagaimana cara untuk tujuan tersebut tercapai
66 P.A.F  lamintang,  Hukum  Pamitensier  Indonesia, Armico, Bandung, 1984,Hal. 15
67 Ibid. Hal. 33
68 Prof.  Dr.  Barda  Nawawi  Arief,  SH,  Bunga  Rampai”
Kebijakan  hukum  Pidana ,  Prenada  Media  Group, Jakarta.Hal.3-4  dapat  dibaca  juga  G.Peter  Hoefnagels,The Other side of Criminology,1969,Hal.57
Skema  yang  di  berikan G.  Peter.  H, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :
a. Adanya  keterpaduan  (  Integralitas) antara  politik  kriminal  dan  politik sosial
b. Adanya  keterpaduan  (  Intergralitas) antara upaya penanggulangan
kejahatan  dengan  Penal  dan  Non Penal. 69
Kebijakan lain yang dapat dilakukan menurut G. Peter H, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :
a. Penerapan  hukum  pidana(  criminal
law application) b. Pencegahan tampa pidana( prevention without punisment), c. Memengaruhi pandangan masyarakat  mengenai  kejahatan  dan pemidanaan lewat mass media( influencing  views  of  society  on  crime and punishment/mass media). 70 Pendapat peter ini memberikan gambaran kepada pemerintah  bahwa  tidak  hanya  melakukan penegakan hukum melalui pidana tetapi penegakan  di  luar  jalur  hukum  pidana  dapat dilakukan  dengan  mementingkan  kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  penulis  menggunakan metode  empiris – sosiologis  dengan  teknik  atau cara  ataupun  pendekatan  analisis  dimana prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan secara rinci dan mengganalisis data sekunder dan data primer, hal – hal yang di teliti untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lengkap ataupun obyek dan subyek yang akan diteliti, hal – hal  yang  demikian  ditempuh  dengan  cara sebagai berikut :
1. Bentuk Penelitian a. Penelitian kepustakaan (library Reseach) yaitu  dengan  mempelajari berbagai  literature-literature,  pendapat para sarjana,serta
perundang-
undangan
69 Ibid. Hal.5-6, dan dapat di baca G.Peter Hoefnagels, The Other Side Of  Criminology,1969,Hal.56-57
70 Ibid. Hal.46
Sosial Policy Influencing view of society on crime and punishment Crime law application ( practical criminology) Prevention without punishme nt Law Enforcement policy Criminal policy
b. Penelitian  lapangan  ( Field  Research) yaitu  mengadakan  penelitian  terjun langsung  ke  lapangan  dengan  maksud menghimpun  data-data,  informasi- informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan dan memiliki relevan.
2. Teknik dan alat pengumpulan data
a. Teknik  komunikasi  langsung  yaitu mengadakan  kontak  langsung  dengan sumber  data  untuk  memperoleh  data yang akurat melalui wawancara (interview)
3. Teknik komunikasi secara tidak langsung ,yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan cara komunikasi secara tidak langsung dengan sumber
data.komunikasi  ini  dilakukan  dengan menggunakan  alat  penguimpulan  data yang  berupa  angket  penelitian  yang disebarkan kepada responden
4. Populasi dan sample.
a. Populasi adapun  yang  menjadi  populasi dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Pegawai  kepabeaan  dan  cukai Jagoi Babang
b. Masyarakat Perbatasan Jagoi
Babang
c. Petugas Penjaga Pos Lintas Batas
d. Pengusaha Jagoi Babang
b. Sample. Sample  adalah  sebagian  atau wakil  populasi  ,pengambilan  sample dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik purposive sampling.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis  Mengapa  Terjadinya  Pemanfaatan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Pas Lintas Batas Jagoi Babang
Masyarakat perbatasan dalam posisi cenderung sebagai obyek dari kebijakan pembangunan  dan  pengelolaan  perbatasan, perbedaan  kondisi  ekonomi  sosial  ekonomi  di wilayah  perbatasan  antar  negara  itu  dapat
menimbulkan  sejumlah  efek  negatif  yang cenderung merugikan wilayah perbatasan Indonesia.  Efek  negatifnya  adalah  perambahan yang  dialukan  oleh  negara  tetangga  yang  dapat terjadi  secara  disengaja  atau  tidak  sengaja, miaslnya  pemanfaatan  sumber  daya  alam  oleh pihak – pihak dari negara tetangga tanpa adanya kompensasi  dan  kewajiban – kewajiban  yang memadai  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  maupun gangguan  tehadap  kehidupan  sosial  wilayah perbatasan  yang  disebut  dengan  polarization effect 71 . Semakin besarnya spektrum perdagangan  lintas  batas,  baik  dari  sisi  kualitas barang  yang  diperdagangkan,  kwantitas  jenis komiditi,  penyebaran  barang  atau  komidi  yang diperdagangkan  dan  pertumbuhan  pelaku  usaha peragangan  perbatasan,  tentu  saja  menimbulkan permasalahan  baru  yaitu  timbulnya  konflik kepentingan  antara  daerah  dengan  pemerintah pusat. 72 Bagi masyarakat jagoi babang khususnya masuknya barang – barang kebutuhan hidup  (  kebutuhan  pokok  )  dengan  harga  yang relatif  lebih  murah  dibandingkan  dengan  harga kebutuhan  pokok  dari  Indonesia  dalam  negeri seperti gula, gas, beras, minyak goreng, bawang, garam  dan  lainnya.  Di  lihat  dari  ke  inginan masyarakat  perbatasan  menunjukkan  bahwa masyarakat diperbatasan masih sangat bergantung  terhadap  Ringgit 73 dan  produk – produk  dari  malaysia,  dimana  ketergantungan produk – produk  tersebut  akan  mendapatkan keuntungan yang dapat menyetarakan kehidupan.  Fenomena  masyarakat  perbatasan juga  memperlihatkan  bagaimana  mereka  ( masyarakat  perbatasan)  untuk  memilih  apakah mentaati,  menghindar,  atau  melawan  hukum terhadap  kepentingan  mereka  jika  hukum  yang mengatur ke unikan mereka di daerah perbatasan dilaksanakan secara kaku dimana akan mengakibatkan  pengabaian  hukum  melihat
71 Polarization  effect  :  Tertarik/ditariknya  sumber  daya alam  dan  manusia  suatu  negara  ke  negara  tetangga  untuk membangun  pusat – pusat  pertumbuhan  baru  di  wilayah negara  tetangga  tersebut  yang  berakibat  terjadinya pengosogan  kegiatan  ekonomi  diwilayah – wilayah perbatasan negra  yang  tertarik  sumber daya  alam maupun sumber daya manusia.
72 Dr.  Firdaus  SH.  M.hum.  seminar  daerah  perdangan lintas  batas  kalimantan  barat  dan  sarawak,  Program Magister Ilmu hukum Untan,. Tanggal. 9 desember 2013.
73 Ringgit adalah Mata uang Negara Malaysia
kegiatan  atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi diperbatasan  dalam  proses  penegakan  hukum Prof  Barda  berpendapat  ukuran  formal  atau obyektif itu pun masih harus di uji secara materi, apakah alasan pembenaran atau tidak dan apakah perbuatan  itu  betul – betul  bertentangan  dengan kesadaran hukum masyarakat 74 . Peristiwa hukum yang  sangat  menarik  khusunya  di  masyarakat perbatasan,  pemerintah  Indonesia  dalah  hal  ini ke Imigrasian Jagoi Babang mengeluarkan suatu kebijakan  khusus  bagi  masyarakat  perbatasan untuk  dapat  bepergian  di  wilayah  tetangga  ( Malaysia  ),  dalam  hal  ini  berkunjung 75 ,  dan liburan.  Tetapi  sering  dijumpai,  bahwa  di perbatasan  Jagoi  Babang  Pas  Lintas  Batas digunakan oleh oknum dalam hal ini pengusaha, 76 memanfaatkan  Pas  Lintas  Batas untuk melewati petugas Pas Lintas Batas, dengan membawa barang barang yang akan diperjualkan kembali di wilayah Indonesia, dimana pengusaha di daerah perbatasan menurut beberapa pengusaha  pemilik  toko  yang  menjual  barang – barang  yang  berasal  dari  malaysia  antara  laian gula,  beras,  bawang,  gas,  minuman  dan  lain – lain yang bernama disamarkan ( Nensi ) Bahwa mereka  memesan  kepada  salah  satu  pembawa  ( membawa  dengan  motor  kecil  )  barang  dari malaysia  ke  Indonesia. Artinya  dalam  peristiwa ini,  menurut  salah  satu  petugas  perbatasan  yaitu Pratu  W.  Saputro  (  Nama  disamarkan  )  dari satuan  241  rajawali : Menyatakan  mereka hanya melakukan pemeriksaan kepada pembawa  barang,  apakah  barang  tersebut melebihi  kapasitas  dari  600  ringgit,  atau  tidak
74 Prof.  Dr.  Barda  Nawawi  Arief,  Perkembangan  asas hukum  pidana  Indonesia,  Pustaka  Magister  semarang, 2008,Hal.30-32 75 Dr.Budi  hermawan  Bangun,  kerjasama  sosial  ekonomi dalam  konteks  pengelolaan perbatasan  kalimantan  barat – sarawak, seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan,. Tanggal. 9 desember 2013
75 Dr. Firdaus SH. Mhum. seminar daerah perdangan lintas batas  kalimantan  barat  dan  sarawak,  Program  Magister Ilmu hukum Untan,. Tanggal. 9 desember 2013.
76 Pasal  1  angka  14  undang – undang  nomor  18  tahun 2000,  pengusaha  adalah  orang  atau  pribadi  atau  badan dalam  bentuk  apun  yang  kegiatannya  usaha  atau pekerjaannya ; menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor  barang,  melakukan  usaha  perdagangan, memanfaatkan  barang  tidak  berwujud  dari  luar  daerah pabeaan, untuk melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabeaan.
mereka  tidak  dapat  melakukan  penangkapan atau  penahan  terhadap  pembawa  barang tersebut,  tetapi  tidak  melakukan  pemeriksaan PLB , hal yang menjadi fenomena menarik dalam didaerah perbatasan ini adalah dalam pemeriksaan  oleh  petugas  bukannya  PLB  yang di  lakukan  pemeriksaan  tetapi  sebaliknya pembawa  barang  yang  memberikan  PLB Amplop  yang  berisikan  sesuatu  yang  disebut dengan  Uang  sebagai  penganti  pemeriksaan,  hal yang  sangat  menarik  terjadinya  Korporasi 77 antara  petugas  Askar 78 dengan  pelaku  pembawa barang  yang  melebihi  dari  600  ringgit  menurut salah  satu  pelaku  (  Citro  )  Nama  di  samarkan mengungkapkan  dalam  pemeriksaan  oleh  askar pelaku  dapat  melobi  atau  koordiasi  dan memberikan  beberapa  atau  sejumlah  uang bergantung  dengan  kesepakatan  keduanya, berbeda  dengan  pelaku  yang  sudah  dikenal  oleh askar, maka mereka tidak dilakukan pemeriksaan dengan  hanya  memberikan  amplop.  Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagaimana dapat dikatakan bahwa telah terjadi pemanfaatan Pas  Lintas  Batas  ini  antara  lain  adalah  karena kepabeaan  tidak  mengelurkan  KILB, 79 dan Modus  pengusaha  atau  pelaku    melakukan korporasi  dengan  menyuap  atau  memberikan petugas  perbatasan  sejumlah  uang,  disisi  lain peluang  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih besar dengan menjual kembali barang tersebut di wilayah Indonesia.
Pembahasan    Terjadinya  Pemanfaatan  Pas Lintas  Batas  oleh  Pihak  Ketiga  Terjadinya Kejahatan  Melalui  Pos  Lintas  Batas  Jagoi Babang
Pada  umunya  pemanfaatan  dilakukan secara  terorganisir  yang  melibatkan  berbagai pihak dengan perencanaan dengan
77 Ferrys Zainuddin,SH MA & Sri Ismawati SH.M.Hum, Hukum pidana diluar kodifikasi, FH. Untan Press,Pontianak. 2010. Hal.12. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
78 Askar tentara malaysia yang bertugas di daerah perbatasan yang menjaga di daerah perbatasan antara indonesia dengan malaysia.
79 KILB adalah kartu identitas lintas batas yang dikeluarkan oleh kepabeaan di untuk keperluaan belanja diluar negeri dalam hal ini Malaysia.
memanfaatkan  keadaan  yang  kurang  memadai diperbatasan  Jagoi  Babang.  Mengapa  kejahatan kepabeanan  ini  sangat  menarik  dan  banyak dilakukan oleh anggota masyarakat, Drs.H.A.K.Moc.  Anwar  S.H,  mengomentari sebagai berikut :
i. Faktor Geografis
Indonesia  yang  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau, terletak  diantara  dua  benua  yaitu  benua  Asia dan benua Australia, merupakan daerah pantai dan  negara  yang  baru  berkembang  sehingga dijadikan daerah untuk melakukan penyelundupan barang dari negara industri. ii.
Faktor Kelebihan Produksi
Factor produksi ini merupakan suatu kelebihan pruduksi yang dimana di negaranya tidak  digunakan  atau  berlebihan  sehingga harus  dijual  keluar  negeri  sebagai  contoh Negara  maju  seperti  jepang,  yang  kelebihan produksi  mobil  dan  motor  tidak  bisa memasarkan  lagi  di  negaranya  atau  negara lain,  sehingga  berusaha  memasarkannya  ke Indonesia secara ilegal.
iii. Faktor Kelemahan Industri Dalam Negeri Sebagai  negara  yang  baru  berkembang, dimana  industri  dalam  negeri  belum  mampu dengan industri luar negeri, hal ini disebabkan oleh  faktor  biaya  yang  tinggi,  sarana  yang belum  memadai,  pemasaran  yang  belum mampu  bersaing  dengan  barang  impor sehingga  tidak  bisa  memenuhi  kekurangan dalam pengadaan barang kebutuhan rakyat. iv. Faktor Masyarakat Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk berperan
serta dalam menanggulangi penyelundupan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Masyarakat bahkan membiarkan  hal  itu  terjadi  karena  mereka dapat  membeli  barang-barang  yang  murah namun  mutunya  bagus.  Pada  umumnya  hasil selundupan selalu murah dipasaran bebas. 80
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya  pemanfaatan  PLB  adalah  sebagai berikut:
1. Kurang tegasnya aparat penegak hukum Aparat  penegak  hukum  yang  selalu memberikan toleransi terhadap pelaku menyebabkan  tidak  adanya  efek  jera  yang
80 H.A.K.Moch Anwar.Segi-Segi Hukum Penyelundupan.
Cetakan Ke II. Bandung: Alumni. 1982. Hal 54
dialami oleh pelaku ( pengusaha ) sehingga para pelaku  mengulangi  perbuatanya  secara  terus- menerus  tanpa  perlu  takut  dengan  aparat penegak hukum.
Faktor-faktor yang menyebabkan diberikanya toleransi yaitu keadaan  sosial  masyarakat  ketika  terjadi  status dan reputasi  yang  melakukan pelanggaran, berat tidaknya  pelanggaran  atau  kejahatan  yang dilakukan.
2. Kurangnya  koordinasi  antara  aparat  penegak hukum
Lemahnya  koordinasi  anatara  aparat penegak  hukum  dengan  instansi  terkait  lainnya menyebabkan  lemahnya  pengawasan  dan  belum maksimalnya penanganan. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum tersebut dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  kerjasama  saat melakukan  penjagaan  dan  pemeriksaan  di  pos pemeriksaan  lintas  batas,  di  sini  petugas  dari masing-masing  instansi  bekerja  sendiri-sendiri sehingga  tidak  di  ketahui  jika  dalam  melakukan pemeriksaan ada oknum petugas yang menerima uang dari oknum yang tidak bertanggungjawab. 3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat perbatasan Jagoi Babang
Masyarakat  di  perbatasan  Jagoi  Babang rata-rata  hidup  dengan  mengandalkan  usaha rumah  tangga  (seperti  membuat  bidai),  petani  ( meladang  )  untuk    memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari sehingga, keadaan seperti ini dimanfaatkan  oleh  pengusaha  atau  pemilik modal  untuk  merekrut  masyarakat  sebagai  sopir truk  pengangkut    dan  buruh  pikul  untuk memindahkan barang.
Regulasi  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan pas  lintas  batas  oleh  pihak  ketiga  terjadinya kejahatan  melalui  pos  lintas  batas  jagoi babang
Pas  Lintas  Batas  merupakan  hasil  dari perjanjian  kerjasama  antara  Indonesia  dan Malaysia  isi  perjanjian  itu  keluarkanlah  suatu kebijakan yang disebut dengan Pas LintasBatas ( PLB  )  oleh  kementerian  Hukum  dan  Ham  dan dikeluarkan  oleh  Dirjen  KeImigrasian  dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,  dalam  pelaksanaan  kebijakan perlu  adanya  evaluasi  terhadap  suatu  kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menurut
Widodo  menpunyai  5  tahap    evaluasi  adapun tahapan tersebut sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi  apa  yang  menjadi tujuan  kebijakan,  program,  dan kegiatan
2. Penjabaran tujuam kebijakan,
program  dan  kegiatan  kedalam kriteria  atau  indikator  perencanaan tujuan
3. Pengukuran  indikator  pencapaian tujuan kebijakan program
4. Berdasarkan  indikator  pencapaian tujua kebijakan program tadi dicarikan datanya dilapangan 5. Hasil data yang diperoleh dilapangan  kemudian  dilakukan pengelolaan  dan  dikomprasikan dengan kriterian pencapaian tujuan, 81 Dalam setiap
kebijakan dalam
pelaksanaan  suatu  keputusan  baik  dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah pasti mempunyai  kelemahan  dan  dampak  yang akan merugikan kepentingan pribadi, lembaga,  ataupun  negara,  dalam  hal  ini dampak negatif dari kebijakan di keluarkannya pas lintas batas sebagai berikut :
a. Terjadinya praktek Pungutan liar
Dalam  peristiwa  yang  terjadi  di  perbatasan Jagoi  Babang  tidak  dipungkiri  terjadinya praktek  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh oknum  di  daerah  perbatasan,  fakta  nya mereka  oknum  di  perbatasan  berspekulasi bahwa  tidak  terjadi  peristiwa  hukum  di wilayahnya  tetapi  dalam  penegakan  hukum terdapat  bermacam  jenis  kejahatan  yang terjadi  di  perbatasan  sebagai  contoh  mereka (  agen  )  calok  atau  pengusaha  membawa barang  dari  Malaysia  ditangkap  oleh penegak  hukum  dalam  hal  ini  POLRI menjadi  hal  yang  tidak  mungkin  dalam dunia  hukum  karena  terjadinya  peristiwa hukum  itu  mempunyai  tahapan – tahapan tertentu,  memasukan  gula  dari  perbatasan harus  melewati bea dan cukai, pemeriksaan, dan  sebagainya  tetapi  mengapa  POLRI
81 Joko  Widodo,  Analisis  kebijakan  publik  konsep  dan aplikasi  analisis  proses  kebijakan  publik,Bayumedia punlising, Malang, 2008.Hal.125
melakukan  penegakan  hukum?  Artinya  jika barang  atau  gula  tersebut  sudah  masuk diwilayah  indonesia  dan  berada  diluar daerah  pabean  maka  barang  atau  gula tersebut  sah  secara  hukum,  akan  tetapi POLRI menjerat mereka ( agen ) pengusaha atau  sejenisnya  dengan  undang – undang yang lain seperti perlindungan konsumen. b. Terjadinya Praktek perdagangan Ilegal Pas  lintas  batas  sesungguhnya  digunakan untuk  kebutuhan  pokok  sehari – hari  untuk melangsungkan  kehidupan.  tetapi  dalam peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  perbatasan Jagoi  babang  Pas  lintas  batas  digunakan untuk keperluan perdagangan yang tujuannya  untuk  mencari  keuntungan  yang sebesar – besarnya  dengan  cara  membeli barang – barang  pokok  atau  barang  yang berasal  dari  Malaysia  untuk  dijual  di wilayah perbatasan, hal yang sangat prihatian  adalah  pas  lintas  batas  digunakan untuk  membawa  barang – barang  tersebut masuk di daerah Indonesia, yang seharusnya membawa  dengan  menggunakan  kartu identitas lintas batas tetapi dalam prakteknya fakta dilapangan tidak ada satupun penduduk perbatasan yang mempunyai kartu identitas  lintas  batas,  artinya  sudah  terjadi hal  yang  merugikan  kepentingan  negara dalam  pendapatan  pajak  nasional,  dan peristiwa  ini  disebut  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan.
c. Terjadinya  praktek  fasilitas  tenaga  kerja Ilegal
Salah satu fungsi dari pas lintas batas adalah untuk  melakukan  lintas  batas  dimana mempunyai masa berlaku hanya 2 tahun dan batas  waktu  untuk  tinggal  selama  30  hati atau 1 bulan, keadaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan untuk mencari pekerjaan  tanpa  dilengkapi  dengan  surat – surat  yang  mendukung  dan  standarisi menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri artinya sudah terjadi perbuatan hukum  yang  serig  disebut  dengan  Ilegal. Dalam  hal  ini  masyarakat  perbatasan  tidak melihat  apa  yang  terjadi  di  daerah perbatasan khususnya Jagoi Babang, pemerintah hanya bisa melakukan
penegakan  hukum  yang  semata – mata
menghukum  mereka  tetapi  penegak  hukum tidak  mempunyai  regulasi – regulasi  yang mendukung  dan  berjangka  untuk  kebutuhan masyarakat perbatasan secara umum.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Faktor penyebab pelaku melakukan pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya  kejahatan  melalui  pos  lintas  batas jagoi  babang  adalah  untuk  memperoleh keuntungan  yang  besar  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat Jagoi Babang.
2. Modus  yang  digunakan  para  pelaku,  dalam hal ini pengusaha dan supir  untuk melakukan aksinya yaitu dengan memanfaatkan perjanijian  sosial  ekonomi  Malaysia  dan Indonesia  dalam  hal  penggunaan  pas  lintas batas  yang  biasa  di  gunakan  oleh  masyarakat kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya untuk belanja kebutuhan pokok di  Malaysia dengan jumlah  belanja  maksimal  RM.600  perorang dalam jangka waktu satu bulan dan memberikan  sejumlah  uang  kepada  petugas pos yang bertugas di perbatasan Jagoi babang.
3. Koordinasi  yang  baik  antar  petugas  pos pemeriksaan  lintas  batas  tidak  menjamin pecegahan  terhadap  pemanfaatan  pas  lintas batas  oleh  pihak  ketiga  terjadinya  kejahatan melalui  pos  lintas  batas  jagoi  babang  dapat dilakukan  secara  optimal  karena,  terjadinya pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya  kejahatan  melalui  pos  lintas  batas jagoi  babang  di  sebabkan  oleh  dua  faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
4. Kurangnya jumlah anggota yang di tempatkan di  Perbatasan  Jagoi  Babang  menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap keluar masuknya  barang  melalui  perbatasan  Jagoi Babang.
5. Minimnya  fasilitas  serta  peralatan  yang dimiliki  petugas  diperbatasan  menyebabkan belum optimalnya kinerja petugas perbatasan.
6. Adanya  petugas  perbatasan  yang  menerima sejumlah uang dari para pelaku membuktikan bahwa  ada  kerjasama  dan  upaya  pembiaran terhadap  pemanfaatan  pas  lintas  batas  oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan  melalui pos lintas  batas  jagoi  babang  yang  terjadi
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  masih rendahnya  rasa  loyalitas  petugas  terhadap pekerjaan  yang  telah  diamanatkan  oleh undang-undang.
7. Tidak  adanya  tindakan  hukum  terhadap pelaku  pemanfaatan  pas  lintas  batas  oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan  melalui pos lintas  batas  jagoi  babang  menyebabkan  tidak adanya  rasa  takut  pelaku  terhadap  para petugas  perbatasan,  sehingga  pemanfaatan akan  terus  terjadi  selama  belum  adanya tindakan  hukum  yang  berpihak  kepada kepentingan masyarkat perbatasan.
8. Tidak  adanya  KILB  untuk  daerah  perbatasan Jagoi Babang, sehingga menyebabkan terjadinya  penyalahgunaan  PLB  dijadikan sebagai  alat  untuk  memasukan  barang  dari Malaysia

## Saran
Berdasarkan  pada  kesimpulan  dapat  di sampaikan saran - saran sebagai berikut:
1. Meninjau kembali isi pejanjian sosial ekonomi  antara  Malaysia  antara  Indonesia sehingga    pas  lintas  batas  tidak  bisa  di manfaatkan  oleh  para  pengusaha  untuk  tidak terjadinya  kejahatan  melalui  pos  lintas  batas jagoi babang
2. Membuat  undang – undang  yang  mengatur kesejahteran masyarakat perbataasan.
3. Menambah  jumlah  anggota  dan  fasilitas  ( border,  tempat  karantina  )  serta  peralatan yang  diperlukan  untuk  menunjang  kinerja petugas perbatasan dalam mencegah terjadinya  pemanfaatan  pas  lintas  batas perbatasan Jagoi Babang.
4. Melakukan  tindakan  hukum  secara  tegas terhadap  pelaku  maupun  aparat  yang  terlibat dalam  pemanfaatan  pas  lintas  batas  oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang.
5. Mengeluarkan  KILB  sebagai  sarana  untuk menunjang perekonomian masyarakat
perbatasan sehingga akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang (erwandi.unka@gmail.com)

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah perlunya  partisipasi  dalam  melestarikan  seni budaya  daerah  yaitu  kerajinan  tenun  ikat  yang menjadi karakteristik desa Ensaid Panjang sebagi daerah wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik  analisis  data  adalah  kualitatif  sedangkan alat  yang  digunakan  yaitu  Panduan  Observasi, Pedoman  wawancara  dan  dokumentasi.  Subjek penelitian  sebanyak  7  orang  yaitu  Kepala  Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, pengerajin tenun ikat 4 orang.
Hasil  penelitian  yaitu  bentuk  partisipasi masyarakat dengan membentuk kelompok pengerajin dari kalangan generasi muda, motivasi  didasarkan  pada  kesadaran  akan  nilai seni  budaya  yang  dapat  menghasilkan  nilai ekonomi, sumber daya manusia pengerajin sudah meningkat  dengan  adanya  pembinaan  dari pemerintah  dan  lembaga-lembaga  sosial  yang memiliki perhatian pada kebudayaan daerah.
Kesimpulan dari penelitian ini Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian dengan ikut  terlibat baik dalam proses pembuatan kain tenun ikat maupun dalam proses pemasaran  serta tampil  dalam  berbagai  pameran budaya  sampai  pada  tingkat  nasional.  Motivasi yang utama didasarkan pada keinginan meningkatkan kualitas produksi dan memperoleh lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kualitas  produksi  kain  tenun  ikat  pemerintah memberikan  pembinaan  kepada  para  pengerajin dan  bantuan  pelatihan  untuk  lebih  memahami keberadaan  seni  budaya  sebagai  bagian  dari wisata daerah.
Saran-Saran penelitian meningkatkan partisipasi  pada  seluruh  masyaakat  disekitar wilayah  wisata  untuk  mengembangkan  potensi daerah  selain  kerajinan  kain  tenun  ikat, meningkatkan  sistem  informasi  dan  pemasaran
melalui  bantuan  pemerintah  daerah  dan  juga organiasi  sosial  lainnya  untuk  berpartisipasi dalam  pelestarian  kain  tenun  ikat,  menambah alokasi  pembinaan  dan  bantuan  pendukung  bagi pengerajin melalui kebijakan pemerintah daerah. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pelestarian, Tenun Ikat.

## PENDAHULUAN
Pola  pengembangan  potensi  yang  sudah ada  dan  dapat  bernilai  ekonomis  tentunya  tidak akan  maksimal  tanpa  adanya  keterlibatan berbagai  pihak  dan  yang  paling  utama  yaitu pemerintah  daerah.  Peran  pemerintah  daerah dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  program pengembangan  dengan  disertai  pendampingan serta  bantuan  dana  atau  biaya.  Hal  ini  perlu menjadi perhatian mengingat keterbatasan masyarakat  dalam  memproduksi  hasil  karya tradisional yang mengakibatkan tingkat produktivitas  belum  dapat  sepenuhnya  memeuhi permintaan  pasar.  Dalam  kontek  pengembangan potensi  kain  tenun  ikat  saat  ini  diperlukan  juga bantuan  prasarana  serta  relasi  pasar  yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mencapai tingkat produksi secara kuantitatif dan juga akses sistem pasar yang lebih luas.
Kain  tenun  ikat  yang  di  produksi  oleh pengarajin  tradisional  di  Desa  Ensaid  Panjang Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten  Sintang merupakan  keahlian  yang  sudah  ada  sejak  dulu dan  terus  dilestarikan  oleh  generasi  mudah hingga  saat  ini.  Keunikan  kain  tenun  ikad  yaitu terbuat  dari  bahan-bahan  alami  yang  diperoleh dari  daerah  sekitarnya  dan  memiliki  corak  atau motif  yang  melambangkan  ciri  khas  masyarakat Dayak,  sistem  pembauatan  kain  tenun  ikad  juga menggunakan  tenun  tradisional  atau  manual sehingga keasliannya masih sangat terjamin.
Dewasa  ini  di  rasakan  masih  lemahnya tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  prospek tersebut  menyebabkan  kerajinan  kain  tenun  ikat hanya bersifat sesaat jika ada gelar-gelar budaya
dan belum  menjadi produk unggulan  yang dapat memberikan  manfaat  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  yang  terlibat  di  dalamnya.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasai masyarakat luas di daerah kabupaten Sintang dan secara  khusus  partisipasi  pemerintah  belumlah maksimal  sehingga  diperlukan  konsep  dan strategi menuju terciptanya partisipasi yang utuh dari seluruh pihak.
Menurut Ife (2006:28) “Aktivitas buday a merupakan  fokus  penting  untuk  identitas masyarakat,  partisipasi,  interaksi  sosial  dan pengembangan  m asyarakat”.  Salah  satu  cara untuk  mendorong  masyarakat  yang  sehat  yaitu dapat  mendorong  partisipasi  yang  luas  dalam aktivitas budaya. Hal ini telah menjadi fokus dari banyak program pengembangan budaya masyrakat;  partisipasi  budaya  dapat  dilihat sebagai  cara  penting  untuk  membangun  modal sosial,  memperkuat masyarakat dan  menegaskan identitas.  Aktivitas-aktivitas  yang  mungkin dilakukan  akan  berbeda-beda  tergantung  pada budaya  lokal,  dan  faktor-faktor  lain.  Budaya parsipatif  juga  memiliki potensi untuk mencapai lebih  dari  memperkuat  modal  sosial  dan bangunan masyarakat. Partisipasi dalam aktivitas budaya merupakan  bagian  penting  untuk membantu  orang-orang  memperoleh  kembali budaya mereka sendiri dan menolak ikut campur dari pihak di luar budaya tersebut.
Menurut Soetrisno, (2001: 48)
menegaskan  pembangunan  masyarakat  desa merupakan  suatu  proses  dimana  orang-orang yang  ada  di  masyarakat  tersebut  pertama-tama mendiskusikan dan menetukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan  tindakan  kolektif,  dalam  artian material dan spiritual. Talidazuhu Ndraha (dalam Soetrisno,  2001:  51)  memberikan  beberapa kriteria  yang  terdapat  dalam  pembangunan masyarakat desa, yaitu :
1. Adanya  partisipasi  aktif  masyarakat dalam pembagunan
2. Adanya  rasa  tanggungjawab  masyarakat terhadap pembangunan
3. Kemampuan  masyarakat  desa  untiuk berkembang telah dapat ditingkatkan
4. Prasarana  fisik  telah  dapat  dibangun  dan dipelihara
5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara Sedangkan Mely G. Tan dan
Koentjaraningrat  (dalam  Soetrisno,  2001:37) memberikan beberapa hal  yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :
1. Hasil  usaha  pembaharuan  tersebut  harus dapat  dilihat  secara  konkrit  dalam  waktu yang singkat
2. Usaha  pembaharuan  tersebut  harus  dapat bermanfaat bagi masyarakat yang
bersangkutan 3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan  dengan  sistem  nilai  budaya dan  norma-norma  yang  masih  berlaku  di dalam masyarakat desa
Sejalan  dengan  pemaparan  diatas,  dalam pelasanaan pembagunan yang direncanakan oleh pemerintah;  partisipasi  masyarakat  merupakan hal  yang  sangat  mempengaruhi  keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah  yang  mengetahui  secara  obyektif kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan.  Menurut  Sahidu  (1998  :147) terdapat tiga  prinsip  dasar  dalam  menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:
1. Learning  process (learning  by doing) ;
Proses  kegiatan  dengan  melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati,  menganalisa  kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Institusional  development ;  Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata  sosial  yang  sudah  ada  dalam masyarakat.  Karena  institusi  atau pranata  sosial  masyarakat  merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.
3. Participatory ;  Cara  ini  merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan  untuk  dapat  menggali  need yang ada dalam masyarakat
Berdasarkan  pada  prinsip  tersebut  dapat di  jelaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat  akan aktif jika dilakukan berdasarkan adanya karakter sosial  budaya  di  mana  institusional  masyarakat sudah  lama  terbentuk  serta  adanya  fakta  yang dapat  terlihat  dan  dirasakan  langsung  oleh masyarakat setempat.
Menurut  Cohen  dan  Uphoff  (dalam Harahap 2001: 16), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan  dan  pembuatan  keputusan  tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan  pengambilan  keputusan  untuk  berkontribusi sumberdaya  atau  bekerjasama  dalam  organisasi atau  kegiatan  khusus,  berbagi  manfaat  dari program  pembangunan  dan  evaluasi  program pembangunan.
Sedangkan menurut  Ndraha  (dalam Lugiarti  2004  32),  partisipasi  masyarakat  dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi;
1) Partisipasi  dalam  /  melalui  kontak dengan  pihak  lain  sebagai  awal perubahan sosial,
2) Partisipasi  dalam  memperhatikan  / menyerap  dan  memberi  tanggapan terhadap  informasi,  baik  dalam  arti menerima,  menerima  dengan  syarat, maupun dalam arti menolaknya,
3) Partisipasi dalam perencanaan
termasuk pengambilan keputusan,
4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional, 5) Partisipasi dalam
menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil  pembangunan,  yaitu  keterlibatan masyarakat  dalam  menilai  tingkat pelaksanaan pembangunan. Menurut Hetifah (2003:53) Akan merupakan kebalikan jika dalam suatu pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat,  maka  dapat  muncul  beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai berikut:
1. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai  kebutuhan  dan  keinginan warganya;
2. Investasi yang ditanamkan, tidak
mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat;
3. Sumber-sumber daya publik  yang  langka tidak digunakan secara optimal;
4. Sumber-sumber  daya  masyarakat  yang potensial  untuk  memperbaiki  kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap;
5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat;
6. Fasilitas-fasilitas  yang  ada  digunakan  di bawah  kemampuan  dan  ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.
Berikutnya  menurut  Slamet,  (dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003 : 18). “Partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan  akan terwujud  sebagai  suatu  kegiatan  nyata  apabila terpenuhi  adanya  tiga  faktor  utama  yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2)
kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi”.  Ketiga  faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya,. Tjokrowinoto  (  dalam  Hasibuan,  2003:18), menyatakan alasan pembenar partisipasi masyarakat dalam pembangunan: 1. Rakyat  adalah  fokus  sentral  dan  tujuan akhir pembangunan, partisipasi
merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi  menimbulkan  harga  diri  dan kemampuan  pribadi  untuk  dapat  turut serta  dalam  keputusan  penting  yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan  balik  arus  informasi  tentang sikap,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  kondisi lokal  yang  tanpa  keberadaannya  akan tidak terungkap. Arus  informasi  ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan  dilaksanakan  lebih  baik dengan  dimulai  dari  dimana  rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan.
6. Partisipasi  akan  memperluas  jangkauan pelayanan  pemerintah  kepada  seluruh lapisan masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif  baik  bagi  aktualisasi  potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
9. Partisipasi  merupakan  lingkungan  yang kondusif  baik  bagi  aktualisasi  potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
10. Partisipasi  merupakan  cara  yang  efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal. 11. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis
individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
Conyer  (dalam  Soetomo,  2006:22), mengemukakan  partisipasi  masyarakat  adalah keikutsertaaan  masyarakat  secara  sukarela  yang didasari  oleh  determinan  dan  kesadaran  diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan.  Ada  lima  cara  untuk  melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:
1. Survei  dan  konsultasi  lokal  untuk memperoleh  data  dan  informasi  yang diperlukan. Memanfaatkan petugas
lapangan, agar sambil melakukan tugasnya  sebagai  agen  pembaharu  juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
2. Perencanaan  yang  bersifat  desentralisasi agar  lebih  memberikan  peluang  yang semakin  besar  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi.
3. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
4. Menggunakan strategi pembangunan komunitas ( community development )
Menurut  Slamet  (2003),  “berdasarkan pengertian  partisipasi,  maka  partisipasi  dalam pembangunan  dapat  dibagi  menjadi  lima  jenis yaitu
Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut  menikmati  hasilnya.  Ikut  memberi input dan  menikmati  hasilnya.  Ikut memberi input dan  menerima  imbalan tanpa ikut  menikmati hasil pembangunan secara langsung. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan  tanpa  ikut  memberi input .
Memberi input tanpa  menerima  imbalan dan tidak menerima hasilnya.
Bentuk  partisipasi  yang  dapat  dilakukan oleh
masyarakat penerima
program pembangunan,  menurut  Cohen  (dalam  Syamsi,
1986:114) terdiri dari partisipasi dalam pengambilan  keputusan (decision  making),
implementasi, pemanfaatan (benefit) dan evaluasi program pembangunan. Keempat macam  partisipasi  tersebut  merupakan  suatu siklus  yang  dimulai  dari decision  making, implementasi,  benefit dan  evaluasi,  kemudian merupakan  umpan-balik  bagi decision  making yang  akan  datang.  Namun  dapat  pula  dari decision  making langsung  ke benefits atau  pada
evaluasi,  begitu  pula  mengenai  umpan  baliknya. Sementara  Ndraha  (1990:103-104)  membagi bentuk  atau  tahap  partisipasi  menjadi  6 bentuk/tahapan, yaitu:
1. Partisipasi  dalam/melalui  kontak  dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
2. Patisipasi
dalam memperhatikan/menyerap  dan  memberi tanggapan  terhadap informasi, baik
dalam arti menerima (mentaati,
memenuhi,  melaksanakan),  mengiyakan, menerima  dengan  syarat,  maupun  dalam
arti menolaknya; 3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan,  termasuk  pengambilan keputusan; 4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 5. Partisipasi  dalam  menerima,  memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan 6. Partisipasi  dalam  menilai  pembangunan, yaitu  keterlibatan  masyarakat  dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh  mana  hasilnya  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Terjadinya  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah  menurut  Cohen  (dalam Syamsi, 1986:122-123) disebabkan karena empat hal. Pertama, dari segi basisnya, yaitu partisipasi karena  desakan (impetus) dan  partisipasi  karena adanya  insentif.  Kedua,  segi  bentuk  yaitu partisipasi  terjadi  secara  terorganisasi,  ada pengarahan  dari  pimpinan  kelompok,  dan partisipasi  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh individu  itu  sendiri.  Ketiga,  segi  keluasannya, yaitu  partisipasi  terjadi  dengan  mengorbankan waktu  dan  dengan  menambah  kesibukan  di  luar untuk  kepentingan  pribadinya.  Keempat,  dari segi  efektivitasnya,  yaitu  dengan  menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran  atau  kontribusi  yang  tentunya pada  akhirnya  akan  memberi  manfaat  terhadap dirinya.  Dilihat  dari  keempat  segi  partisipasi tersebut  di  atas  bila  dilihat  dari  prakarsa terjadinya  partisipasi  maka  bisa  digolongkan menjadi  dua  bentuk,  yaitu  partisipasi  yang datang dari atas (with initiative coming from the top  down), dan  partisipasi  yang  datang  dari
bawah (with  initiative  coming  from  the  bottom up).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  deskriptif  yang  secara teknis  ini  termasuk  dalam  bentuk  penelitian kualitatif  dengan mengandalkan  observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian kualitatif  menurut  Moleong  (2005  :  6)  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  misalnya  prilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  sebagainya,  secara  holistik  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  ilmiah.  Lebih  lanjut  Nazir  (2003:54) mengatakan bahwa:
”Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi, suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki” .
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah :
1.  Kepala  Desa  Ensaid  Panjang  Kecamatan Kelam  Permai  Kabupaten  Sintang  sebagai kepala  administratif  di  wilayah  Desa  Ensaid Panjang
2.  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  Ensaid Panjang kecamatan Kelam Permai  Kabupaten Sintang  selaku  perwakilan  masyarakat  di pemerintahan
3.  Ketua  adat  Desa  Ensaid  Panjang  Kecamatan Kelam  Permai  Kabupaten  Sintang  sebagai orang  yang  sangat  memahami  adat  budaya masyarakat setempat
4. Pengerajin tenun  ikat di Desa Ensaid Panjang kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten  Sintang sebanyak 4 orang.
Menurut  Arikunto  (2007  :  134)  “  alat pengumpulan data atau instrument pengumpulan data  adalah  alat  bantu  yang  dipilih  dan
digunakan  oleh  peneliti  dalam  kegiatannya mengumpulkan  data  agar  kegiatan  tersebut menjadi  sistematis  dan  dipermudah  olehnya”.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  alat pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1. Panduan Observasi/ Catatan lapangan
2. Pedoman Wawancara 3. Dokumen Dalam menganalisis data peneliti menggunakan  langkah-langkah  atau  tahapan- tahapan  sebagaimana  yang  dikemukakan  Miles and  Huberman  dalam  Mudjiarahardjo  (2015), Sumber    http://mudjiarahardjo.com.  bahwa aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus- menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  jenuh. Ukuran  kejenuhan  data  ditandai  dengan  tidak diperolehnya  lagi  data  atau  informasi  baru. Aktivitas  dalam  analisis  meliputi  1.  Tahap reduksi  data (data  reduction) ,  2.  Tahap penyajian  data (data  display) ,    3.  Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  Ensaid  Panjang  di  peroleh informasi  bahwa  selama  ini  bentuk  partisipasi masyarakat  terhadap  keberadaan  tenun  ikad beraneka  ragam  sehingga  hasil-hasil  tenun  ikat bukan hanya dari satu orang saja akan tetapi dari beberapa orang yang dalam prosesnya membentuk  kelompok-kelompok  pengarajin. Pada tataran pemuda partisipasi juga terlihat dari keterlibatan  untuk  memasarkan  secara  individu melalui  jaringan  masing-masing  dan  ini  terus berlangsung  hingga  saat  ini.    Selanjutnya dipaparkan  oleh  Kepala  Desa  Ensaid  Panjang bahwa  aspirasi  dalam  bentuk  ide  dan  konsep- konsep sebagai upaya melestarikan seni menenun  juga  terus  dilakukan  dan  umumnya dipelopori  oleh  kalangan  pemuda.  Oleh  karena itu  dapat  dikatakan  partisipasi  yang  dilakukan oleh  seluruh  elemen  masyarakat  di  Desa  Ensaid Panjang  dalam  bentuk  terlibat  langsung  dan tidak  langsung,  yang  tidak  langsung  yaitu dnegan  adanya  keterlibatan  dalam  rapat-rapat BPD yang diusulkan secara resmi dan tujuannya pada pemerintah.
Berlandaskan pada hasil-hasil wawancara dengan  Kepala  Desa  Ensaid  Panjang  tersebut dapat  di  deskripsikan  bahwa  kelestarian  kain tenun  ikad  sangat  kuat  dipengaruhi  oleh  adanya partisipasi  masyarakat  sedangkan  perhatian  dari pemerintah  dapat  dikatakan  relatif  baru  seperti dengan  adanya  kebijakan  terhadap  program daerah  wisata.  partisipasi  dalam  hal  ini merupakan  modal  dasar  dan  juga  potensi  yang dapat  dikembangkan  sehingga  dengan  adanya peran pemerintah semakin memberikan dorongan  yang  kuat  bagi  masyarakat  dan  juga bagi  pengarajin  tenun  ikad  di  Desa  Ensaid Panjang.  Sebagimana  diketahui  bahwa  modal pembangunan yang paling penting yaitu kepedulian  masyarakatnya  yang  memiliki  nilai- nilai kebudayaan. Selanjutnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ensaid Panjang
Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten  Sintang menjelaskan  jika  berbicara  tentang  partisipasi masyarakat  di  desa  Ensaid  terhadap  kerajinan kain  tenun  ikad  sudah  sangat  tinggi  hal  ini tentunya  dapat  dijelaskan  dari  banyak  sudut pandang  seperti  keterlibatan  masyarakat  dalam menjaga  kualitas  kain  tenun  ikad,  keterlibatan masyarakat  dalam  mengikuti  berbagai  pameran budaya  dan  juga  keterlibatan  masyarakat  dalam memberikan konsep-konsep pengembangan model  kain  tenun  ikad  yang  selama  ini  sudah dapat dipasarkan secara bebas.
Berikutnya  disampaikan  juga  oleh  Ketua BPD Desa Ensaid Panjang keterlibatan masyarakat  merupakan  potensi  yang  menjadi dasar  bagi  pemerintah  desa  memberikan  alokasi untuk  melestarikan  budaya  pembuatan  kain tenun yang sampai dengan saat ini masih manual dan  juga  dari  bahan-bahan  baku  yang  masih alami asli dari alam yang tersedia di sekitar Desa ensai Panjang. Dengan demikian bentuk partisipasi  yang  sangat  komplek  diberikan masyarakat  selama  ini  yang  membuat  kerajinan tradisional  tenun  ikad  dapat  bertahan  dan  dapat menjadi  komoditas  andalan  bagi  desa  Ensaid saat ini. Jika dibandingkan dengan perkembangan  kerajinan  tenun  yang  lebih modern  tentunya  belumlah  dapat  menghasilkan dalam  jumlah  yang  banyak  namun  dalam mensiasati  hal  tersebut  dibuatlah  kelompok- kelompok  pengrajin  yang  dapat  memproduksi
sesuai  pesanan  dari  pembeli  dan  hal  itu  dapat tercukupi.
Selanjutnya  menurut  Ketua  BPD  Desa Ensaid  Panjang  bahwa  peran  sektor  swasta  atau non pemerintah juga cukup besar dalam menjaga dan  meningkatkan  semangat  para  pengrajin tenun  ikad  ini  seperti  keterlibatan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  selalu memberikan bantuan-bantuan baik dalam bentuk penyuluhan  dan  juga  modal  bahkan  akses  untuk pemasaran,  diceritakannya  sebelum  pemerintah memberikan  perhatiannya  pihak  dari  yayasan pastoran  sudah  menjadi  mitra  bagi  masyarakat dalam  memasarkan  hasil  produksi  tenun  ikad, hal  ini  tentunya  bentuk  partisipasi  yang  sangat membantu  masyarakat  untuk  terus  bekerja  di bidang kerajinan tradisional tersebut.
Berangkat  dari  hasil  wawancara  yang terhimpun  melalui  Ketua  BPD  tersebut  dapalah dijelaskan  bahwa  peran  masyarakat  dalam berbagai bentuk yang tujuannya untuk menjaga , melestarikan  dan  meningkatkan  produk  kain tenun  ikad  selama  merupakan  kepercayaan  bagi dunia luar seperti LSM dan juga pemerintah dan hal  inilah  yang  sangat  membantu  dalam  proses perjalanan  berikutnya  bagi  para  pengrajin sehingga  masih  tetap  melakukan  kegiatannya dalam  membuat  kain  tenun  ikad  dan  dalam proses  pemasaran  juga  sudah  dapat  dikatakan memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat  menopang perekonomian  rumah  tangga.  Sebagaimana diketahui  bahwa  keberlanjutan  dari  kerajinan tenun  ikad  memperoleh  dukungan  dari  semua elemen  dan  dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat juga  semakin  meningkat  yaitu  dengan  menjaga lingkungan  sosial  disekitarnya  agar  tetap kondusif  seiring  dengan  berjalannya  program  - program  pengembangan  daerah  wisata  dan  daya dukungnya yang bernilai tinggi.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  yang terhimpun  dari  Ketua  adat  dapat  dideskripsikan bahwa partisipasi masyarakat dalam melestarikan  kain  tenun  ikad  tidak  dapat dipisahkan  dari  sejarah  panjang  yang  telah dilalui  sampai  dengan  saat  ini.  keberadaan potensi  kain  tenun  ikad  tentunya  sangat tergantung  pada  masyarakat  setempat  untuk menjadikannya  sebagai  potensi  wisata  yang bernilai  ekonomi,  permasalahan  yang  dihadapi selama  ini  berkenaan  dengan  akses  pasar  dan harga  ditingkat  penjualan  dan  untuk  itu
diperlukan  adanya  kepercayaan  masyarakat sekitar Kabupaten Sintang sebagai titik awal dari informasi  bagi  daerah  luar  serta  adanya dukungan pemerintah yang bertujuan meningkatkan  produk  tersebut  menjadi  produk unggulan  dan  pada  akhirnya  dapat  dijadikan sebagai  solusi  dalam  pembangunan  berbasis budaya  yang  juga  dapat  dijadikan  sebagai penyerap  tenaga  kerja  pada  tingkat  daerah  desa pada masa-masa yang akan datang.
Sektor wisata akan terus berkembang dan dapat dijadikan sebagai harapan bagi
masyarakatnya tentunya tidak terlepas keterkaitan sistem-sistem
di dalam pemberdayaan  generasi  muda  hal  ini  tentunya harus dilandasi dari bentuk partisipasi dari dalam dirinya yaitu kesadaran akan pentingnya kebudayaan dan potensi budaya untuk kemajuan hidup  dan  perekonomian  masyarakat  dan pemerintah  desa.  Tujuan  bersama  juga  harus dilandasi  dengan  komitmen  yang  kuat  dari semua pihak karena kebudayaan akan sia-sia jika tanpa  tujuan  bersama  karena  globalisasi  sudah menjangkau  pada  cara-cara  berpikir  generasi muda saat ini.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan Pengerajin  tenun  ikat  di  Desa  Ensaid  Panjang kecamatan  Kelam  Permai  diperoleh  informasi bahwa  dalam  menekuni  kerajinan  tenun  ikad tanpa  adanya  dukungan  dari  berbagai  elemen tentunya  tidak  akan  menjajikan  suatu  harapan tertentu.  Dalam  hal  menekuni  kerjainan  tenun ikad  selama  ini  dorongan  yang  sangat  dirasakan kuat  yaitu  dari  masyarakat  sekitar  yang bentuknya  seperti  penyediaan  bahan  tenunan yang  alami  dimana  masyarakat  sekitar  yang tidak  beraktivitas  sebagai  penenun  memberikan andil yang besar selama ini.
Selanjutnya  menurut  pengarajin  lainnya yang  ditemui  mengatakan  bahwa  salah  satu aspek  yang  sangat  penting  yaitu  lingkungan kerja  yang  sangat  nyaman  dan  mendukung  dan hal  ini  hanya  dapat  tercipta  jika  masyarakat sekitarnya  memahami  arti  penting  kelestarian budaya  sehingga  pemahaman  terhadap  nilai  dan potensi  budaya tradisional semakin tinggi. peran masyarakat  atau  partisipasinya  juga  dalam bentuk  memberikan  ide-ide  dan  solusi  terhadap upaya  menjalankan  kegiatan  aktivitas  kerajinan tenun ikad yang sebelum adanya program daerah wisata  hanya  bersifat  pemasaran  seadanya
sehingga  dapat  dikatakan  tidak  adanya  propek bagi  perekonomian  masyarakat  namun  dengan adanya  kebersamaan  kerajinan  tenun  ikad  dapat di lestarikan dan bahkan dapat ditingkatkan terus menerus samapai sekarang.
Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh  pada  saat  penelitian  menunjukan bahwa  secara  nyata  partisipasi  masyarakat  yaitu dalam menjaga lingkungan sosial dan lingkungan  alam  agar  dapat  menciptakan kenyamanan  dan  keamanan  bagi  pengunjung wisata alam dan wisata budaya. Selain itu dalam setiaop pelaksanaan kegiatan yang berskala besar masyarakat secara sukarela membentuk kepanitian agar dapat bertanngungjawab terhadap semua rangkaian kegiatan. terlihat juga dalam  setiap  bulannya  tingkat  pemesanan  kain tenun  ikad  terus  bertambah  dan  banyak  pelaku penjualan  produksi  kain  tenun  yaitu  kalangan pemuda  melalui  media  dan  juga  organisasi  - organisasi kemasyarakatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan dan  hasil  pembahsan  penelitian  ini  dapat disimpulkan kedalam beberapa aspek yaitu : a. Bentuk  Partisipasi  masyarakat  di  desa Ensaid  panjang  yaitu  dengan  membangun keharmonisan  dan  kenyamanan  lingkungan di  sekitar  rumah  panjang  melalui  struktur ketua  adat,  pelestarian  hukum  adat  sebagai pusat  wisata  budaya,  serta  membangun kesekretarian  bersama  kelompok  pengerajin dan kelompok pemuda.
b. Motivasi masyarakat dapat dikatakan bertambah seiring adanya kebijakan pemerintah  Kabupaten  Sintang  dengan menetapkan  Desa  Ensaid  Panjang  sebagai daerah  wisata  alam  dan  wisata  budaya, bertambahnya  motivasi  masyarakat  dengan memberikan  dukungan  terhadap  proses  dan sistem  penjualan  kain  tenun  ikad  melalui berbagai jalur baik media maupun kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan di sekitar Kabupaten Sintang.
c. Sumber  daya  manusia  yang  ada  masih belum  memadai  dalam  mengembangkan produksi  kain  tenun  ikad  namun  demikian juga dengan proses-proses pembinaan
sedang  dalam  pelaksanaan  melalui  Dinas Pariwisata  Kabupaten  guna  menunjang keberlangsungan kerajinan kain tenun ikad.

## Saran
a. Memberikan informasi dan pembinaan yang menyentuh pada substansi kegiatan wisata di desa  Ensaid  Panjang  hal  ini  agar  partisipasi dapat  dipertahankan  dalam  meningkatkan pembangunan daerah wisata.
b. diperlukan  kebijakan  pemerintah  kabupaten terhadap  perlindungan  hak  cipta  kain  tenun ikad dan mengekspos seluas-luasnya keberadaan wisata alam dan kerajinan tenun ikad  melalui  peran  pemerintah  kabupaten, kecamatan dan juga pihak swasta agar dapat mempromosikan objek wisata dan budaya di desa Ensaid Panjang.
c. Menambah  strategi  peningkatak  kualitas para  pengerajin  dan  memberikan  bantuan peralatan penunjang yang
dapat meningkatkan kemampuan pengerajin dalam memproduksi kerajinan kain tenun ikad.

## KAJIAN PUSTAKA
Arikunto, S. (2007). Prosedur Penelitian . Jakarta
: Renika Cipta
Harahap, Sofyan Safri, (2001), Sistem Pengawasan  Manajemen  (Management Control System) , Jakarta : Quantum.
Hetifah, Sj Sumarto. (2003). Inovasi, Partisipasi, dan Good  Governance. Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  (2003), Manajemen Sumber  Daya  Manusia, Jakarta:  Bumi Aksara.
Ife,  Jim.  (2002). Community  Development .
Australian:  Longman.ISBN  0  7339  9901
8.
Lugiarti,  Eppy.  (2004). Peningkatan  Partisipasi
Masyarakat  dalam  Proses  Perencanaan Program  Pengembangan  Masyarakat  di Komunitas Desa Cijayanti . Tesis. Pascasarjana, IPB
Moleong,  J  Lexy  (2005). Metodologi  Penelitian
Kualitatif ,  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mudjiarahardjo (2015). Analisis Data Penelitian Kualitataif Sebuah Pengalaman Empirik. Sumber http://mudjiarahardjo.com/materi-
kuliah/221-analisis-data-penelitian- kualitatif-sebuah-pengalaman- empirik.html Nasir,  M.  (1988). Metode  Penelitian Jakarta  :
Ghalia Ndraha, Taliziduhu (1990). Pembangunan
Masyarakat,  Mempersiapkan  Masyarakat Tinggal landas. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Sahidu,
Arifudin.
(1998). Partisipasi Masyarakat  Tani  Pengguna  Lahan  Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok,  Nusa  Tenggara  Barat. Disertasi. Pascasarjana, IPB.
Sumardjo  dan  Saharudin,  (2003). Metode- metode  Partisipatif  dalam  Pengembangan
Masyarakat. Jurusan  Ilmu-ilmu  Sosial
Ekonomi Faperta IPB. Soetomo., (2006), Strategi-Strategi Pembangunan  Masyarakat.  Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
Soetrisno,  Loekman,  (2001). Pemberdayaan Masyarakat  dan  Upaya  Pembebasan Kemiskinan ,  Yogyakarta  :  Philosophy Press.
Syamsi,  Ibnu  (1986)  Partisipasi,  Komunikasi,
Persuasi  dan  Displin  dalam  Pembangunan Jakarta: Rineka Cipta.