## KAJIAN EVALUASI TENAGA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALTIM

## EVALUATION STUDY OF LABOR EDUCATION IN ORDER TO IMPROVING THE QUALITY OF  EDUCATION IN THE KUTAI KARTANEGARA EAST KALIMANTANPROVINCE
Muhammad Soleh Pulungan Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim Jl. WR. Mongonsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda Lt. 4 Tenggarong 75511
HP. 0852.5025.3454
Email : solehpulungan66@gmail.com Dikirim : 9 Januari 2015 Direvisi: 14 Maret 2015 Disetujui: 12 Mei 2015

## Abstrak
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  mutlak  diperlukan  dalam  proses  pembangunan  sektor pendidikan    di  era  globalisasi.  Tujuan  pengkajian  ini  adalah;  Untuk  mengevaluasi  penempatan  tenaga pendidikan  sesuai  dengan  kompetensi,  Untuk    menganalisis    standar  kualifikasi  tenaga  pendidikan, Untuk  mengetahui  standar  kualitas  pendidikan  di  Kab.  Kutai  Kartanegara.  Metode  Penelitian  yang dilakukan secara survey, dengan  populasi adalah kepala sekolah  dan  guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga  zona,  yakni:  zona  I,  II,  dan  III  di  Kutai  Kartanegara.  Hasil  Penelitian;  Standar  Pendidikan  yang dimiliki para  guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru  mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas  guru  disarankan  untuk  aktif  mengikuti  seminar,  workshop,  dan  pelatihan.  Strategi pembangunan  pendidikan  tidak  hanya  berdasarkan  pada input  oriented saja,  tetapi  juga    harus    lebih memperhatikan  faktor  proses  pendidikan.  Peranan  pemerintah  melalui  Dinas  Pendidikan  diharapkan untuk  melakukan  analisis  kebutuhan  guru  setiap  tahun,  perbaikan  dan  peningkatan  sarana  prasarana sekolah, sesuai kebutuhan  masing-masing.
Kata Kunci: Pendidikan, guru, evaluasi, peningkatan, kualitas, sarana

## Abstract
Improving  the  quality  of  human  resources  is  absolutely  necessary  in  the  process  of  education  sector development  in  the  era  of  globalization.  The  purpose  of  this  study  is;  To  evaluate  the  placement  of education  according  to  the  competence,  To  analyze  the  qualification  standards  of  education,  To determine  the  quality  standards  of  education  in  the  district  Kutai  Kartanegara.  Methods  Research conducted  a  survey,  the  population  is  the  principal  and  elementary  teacher,  junior  high  and  high school, with three zones, namely: zone I, II, and III in Kutai. Research Result; Education standards that teachers  have high  enough, with  a particular  specialization. Disadvantages  educators  particular  field of study, resulting in the majority of teachers do not teach according keahliannnya. To further improve the  quality  of  teachers  are  advised  to  actively  participate  in  seminars,  workshops,  and  training. Education  development  strategy  is  not  only  based  on  the  input  oriented,  but  also  must  pay  more attention  to  the  educational  process  factors.  The  role  of  the  government  through  the  Department  of Education  is  expected  to  conduct a  needs  analysis  of  teachers  every  year,  repair  and  improvement  of school infrastructure, according to the needs of each.
Keywords: Education, teachers, evaluation, improvement, quality, means

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  telah  membawa  perubahan  di  hampir semua  aspek  kehidupan  manusia  dimana  berbagai permasalahan  hanya  dapat  dipecahkan  kecuali dengan  upaya  penguasaan  dan    peningkatan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Selain  manfaat  bagi kehidupan  manusia  di  satu  sisi  perubahan  tersebut juga  telah  membawa  manusia  ke  dalam  era persaingan  global  yang  semakin  ketat.  Agar  mampu berperan  dalam  persaingan  global,  maka  sebagai
bangsa  kita  perlu  terus  mengembangkan  dan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusianya. Oleh  karena  itu,  peningkatan    kualitas  sumber  daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, insentif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini  kalah  bersaing  dalam  menjalani  era  globalisasi tersebut.
Fakta  membuktikan  secara  internasional bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di  seluruh  dunia  berdasarkan  laporan  tahunan
UNESCO Education  For  All  Global  Monitoring Report  2012 .  Sedangkan  berdasarkan  Indeks Perkembangan  Pendidikan  ( Education  Development Index,  EDI ),  Indonesia  berada  pada  peringkat  ke-69 dari  127  negara  pada  2011.  Dalam  laporan  terbaru Program  Pembangunan  PBB  tahun  2013,  Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dengan  angka  0,629. Dengan  angka  itu  Indonesia  tertinggal  dari  dua negara  tetangga  ASEAN  yaitu  Malaysia  (peringkat 64)  dan  Singapura  (18),  sedangkan  IPM  di  kawasan Asia Pasifik adalah 0,683.
Berbicara  mengenai  kualitas  sumber  daya manusia,  pendidikan  memegang  peran  yang    sangat penting  dalam  proses  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia.  Peningkatan  kualitas  pendidikan merupakan  suatu  proses  yang  terintegrasi  dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.  Menyadari  pentingnya  proses  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  maka  pemerintah bersama  kalangan  swasta sama-sama  telah dan terus berupaya  mewujudkan  amanat  tersebut  melalui berbagai  usaha  pembangunan  pendidikan yang  lebih berkualitas  antara  lain  melalui  pengembangan  dan perbaikan  kurikulum  dan  sistem  evaluasi,  perbaikan sarana  pendidikan,  pengembangan  dan  pengadaan materi  ajar,  serta  pelatihan  bagi  guru  dan  tenaga kependidikan  lainnya.  Tetapi  pada  kenyataannya upaya  pemerintah  tersebut  belum  cukup  berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Ada  dua  faktor  yang  dapat  menjelaskan mengapa  upaya  perbaikan  mutu  pendidikan  selama ini  kurang  atau  tidak  berhasil.  Pertama  strategi pembangunan  pendidikan  selama  ini  lebih  bersifat input  oriented. Strategi  yang  demikian  lebih oersandar  kepada  asumsi  bahwa  bilamana  semua input  pendidikan  telah  dipenuhi,  seperti  penyediaan buku-buku  (materi  ajar)  dan  alat  belajar  lainnya, penyediaan  sarana  pendidikan,  pelatihan  guru    dan tenaga  kependidikan  lainnya,  maka  secara  tomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran)  yang  bermutu sebagai mana yang diharapkan.
Kedua,  pengelolaan  pendidikan  selama  ini lebih  bersifat macro-oriented ,  diatur  oleh  jajaran birokrasi. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan  di  tingkat  birokrasi  tidak  terjadi  atau tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  di  tingkat sekolah. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya  cakupan  permasalahan  pendidikan, seringkali  tidak  dapat  terpikirkan  secara  utuh  dan akurat oleh manajemen birokrasi.
Realita  tersebut  memberikan  pemahaman kepada  kita  bahwa  pembangunan  pendidikan  bukan hanya  terfokus  pada  penyediaan  faktor input pendidikan  tetapi  juga  harus  lebih  memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan  hal  yang  mutlak  harus  ada  dalam  batas- batas  tertentu  tetapi  tidak  menjadi  jaminan  dapat secara  otomatis  meningkatkan  mutu  pendidikan
(school  resources  are  necessary  but  not    sufficient condition to improve student achievement). Disamping  itu  mengingat  sekolah  sebagai  unit pelaksana  pendidikan  formal  terdepan  dengan berbagai  keragaman  potensi  anak  didik  yang memerlukan  layanan  pendidikan  yang  beragam. Kondisi  lingkungan  yang  berbeda  dengan  lainnya, maka  sekolah  harus  dinamis  dan  kreatif  dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.
Menurut  informasi  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  memprediksi  bahwa  dalam  kurun waktu  2010-2014,  ada  sekitar  171.109  guru  PNS  di SD dan SMP pensiun. Jika ditarik lagi  hingga 2020, tercatat ada 400 ribu lebih guru yang pensiun. Dunia pendidikan dikhawatirkan terjadinya ancaman paceklik guru PNS. Prediksi tingginya angka pensiun tersebut disebabkan karena pada 1974 silam  muncul pengangkatan  besar-besaran  guru  PNS.  Jumlahnya mencapai  ratusan  ribu  orang.  Kejadian  itu  muncul karena  tahun  itu  keluar  Instruksi  Presiden  (Inpres) Nomor  1  yang  memudahkan  pengangkatan  guru terutama guru SD.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia  (PGRI)  Prof.  Sulistyo  mengatakan, Indonesia  masih  kekurangan  sekitar  400  ribu  guru untuk  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD).  Dia  berharap pemerintah  membuka  lagi  daftar  calon  PNS  untuk guru  atau  mengangkat  guru  honorer  menjadi  PNS. Berdasarkan  data  PGRI,  jumlah  guru  seluruh Indonesia mencapai 2.925.676. Jumlah itu pun belum dipastikan  lantaran  data  soal  mutasi  guru  tidak terekam  dengan  baik,  yang  terjadi,  guru  menumpuk pada  jenjang  pendidikan  SMP  dan  SMA.  Prof. Sulistyo  juga  menyayangkan  data  Bank  Dunia menyebutkan  bahwa  jumlah  guru  SD  di  Indonesia cukup.  Angka  Rasio  Bank  Dunia  yakni  1  guru banding  18  murid,  persoalannya  kapasitas  kelas  di sebagian besar Indonesia adalah kelas kecil.
Berbagai  problem  pendidikan  yang  ada  di Indonesia  mengindikasikan  bahwa  apa  yang  selama ini dilakukan pemerintah dalam penanganan pendidikan  tidak  sesuai  dengan  tuntutan    kebutuhan pendidikan.  Masalah lainnya  yang terjadi dala dunia pendidikan  adalah  ketidakmapanan  regulasi  yang dapat mengatur masalah pendidikan. Karena kelemahan  ini  maka  sulit    bagi  pihak-pihak  sekolah dan  lembaga  pendidikan  lainnya  untuk  menetapkan standard  pendidikan  yang  ideal  karena  sering berhadapan  dengan  ketidakpastian  dan  khawatir perbenturan  dengan  regulasi  yang  telah  dibuat  dan ditetapkan  pemerintah.  Selain  hal  diatas,  pendidikan juga  mengahadapi  masalah  dibidang  kesejahteraan tenaga  pendidik.  Penghasilan  yang  didapatkan  oleh para guru dari pekerjaan/profesi sebagai pengajar/guru  relatif  tidak  mencukupi  dengan kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini tentu membuat para  pendidik  tidak  dapat  berkonsentrasi  kepada pekerjaan/profesi mereka sebagai tenaga pendidik.
Mereka harus mencari sumber-sumber penghasilan  diluar  agar  kebutuhan  hidup  sehari-hari dapat  teratasi  sehingga  berpengaruh    signifikan terhadap konsentrasi mengajar yang ditekuni. Dalam keadaan  seperti  ini  maka  sudah  dapat  dipastikan mengganggu  jalannya  proses  pendidikan.  Dan  tidak kalah  pentingnya  untuk  dicermati  dan  dievaluasi adalah  masalah  kualitas  tenaga  pendidik,  kesesuaian disiplin  ilmu  dengan  bidang  yang  diajarkan, konsentrasi pendistribusian  tenaga  pendidik  antara daerah    perkotaan    dengan  daerah  pedesaan,  antara tenaga  pendidik  Pulau  Jawa  dan  luar  Pulau  Jawa, standar  referensi  mengajar,  implementasi  kurikulum dan lain sebagainya.
Jelas  semua  ini  merupakan  faktor-faktor krusial  yang  akan  menentukan  apakah  pendidikan berkualitas  atau  tidak.  Jika  masalah  ini  terabaikan maka  sudah  mesti  bahwa  kualitas  pendidikan  akan rendah dan output nya-pun tidak mungkin diharapkan akan  mampu  memenuhi  standar  kebutuhan  dunia kerja dan kebutuhan  pembangunan. Oleh karena itu kajian  dan  evaluasi  terhadap  masalah  pendidikan sangat  diperlukan  untuk  dapat  menentukan  langkah dan kebijakan semua pihak dalam membangun dunia pendidikan.
Permasalahan ; Kualitas  pendidikan  sangat dipengaruhi  oleh  salah  beberapa  faktor  yakni; penempatan  yang  sesuai  terhadap  guru,  kompetensi guru, dan sejauh ini belum dapat ditentukan seberapa jauh  penempatan  tenaga  pendidik,  dan  kompetensi yang dikorelasikan dengan kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu.  Dengan kata  lain  yang  menjadi  permasalahan  umum  dalam penelitian  ini  adalah,  apakah  penempatan  tenaga pendidikan  (distribusi),  standar  kompetensi  guru sudah sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten  Kutai Kartanegara?”.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  Penelitian ini  adalah;  (1). Untuk  mengevaluasi  apakah penempatan  tenaga  pendidikan  (distribusi)  sesuai dengan  kompetensi  guru  terhadap  mata  pelajaran  ?. (2).  Untuk  menganalisis  bagaimanakah  standar kualifikasi  (kompetensi)  tenaga  pendidikan  yang tersedia  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (3).  Untuk mengevaluasi  standar  kualitas  pendidikan  (mutu) yang  telah  dicapai  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Sedangkan  manfaat  yang    diharapkan  menjadi input bagi  stakeholder  dan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dalam  menetapkan  berbagai  kebijakan sektor  pendidikan.
Landasan  yuridis  tentang  monitoring  dan evaluasi  pendidikan  yang  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan  pemantauan  dan    evaluasi  adalah:  1). Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional;  2).  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah;  3). Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan;  dan  4).  Berbagai regulasi terkait  lainnya.
Monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan hendaknya  berdasarkan  prinsip-prinsip  sebagai berikut:  (1).  Kejelasan  tujuan  yang  diperoleh  dari monitoring dan evaluasi; (2). Pelaksanaan dilakukan secara  objektif;  (3).  Dilakukan  oleh  Tim  yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kontek evaluasi; (4). Dilakukan secara transparan, sehingga hasilnya dapat dilaporkan  kepada  stakeholders;  (5).  Melibatkan berbagai  pihak  yang  dipandang  berkepentingan secara  proaktif  ( partisipatif );  (6).  Pelaksanaan  dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal  ( akuntabel );  (7).  Menggambarkan  secara utuh  kondisi  dan  situasi  sasaran  pemantauan  dan evaluasi ( komperehensif ); (8). Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal  yang telah ditetapkan secara tepat; (9). Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10). Berbasis  indikator  kinerja,  yaitu  kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tiga tema kebijakan Depdiknas;  (11).  Efektif  dan  efisien,  artinya  target pementauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan  sumber  daya  terbatas  dan  sesuai dengan perencanaan.
Berbicara  mutu  pendidikan  merupakan  salah satu  masalah    "serius"  yang  dihadapi    Pemerintah Daerah, bahkan sekolah  sekalipun. Ini  dikarenakan rnutu  sebagai  salah  satu output ,      mutu    pendidikan merupakan  suatu  proses  (belajar  mengajar)  yang komplek  dan  panjang  dengan  melibatkan  semua komponen  pendidikan  secara  optimal  dan  sinergis. Toffler  dalam  Tirtarahardja  dan  Sula  (2005) menganalogikan  sekolah  dengan  sebuah  pabrik, dimana  pendidikan  sebagai  suatu  system  yang merupakan  proses  mekanisme  bahan  mentah (raw input) berupa serta didik dan setelah melalui tahapan "proses" menghasilkan keluaran (instrumental input) dan  kondisi  lingkungan (environmental  input) yang mendukung  bagi  terjaminnya  proses  pendidikan (belajar  mengajar).  Lebih  lanjut,  Tirtaraharja  dan Sula  (2005)  memaparkan  bahwa  instrumental input meliputi:  tenaga  guru  dan  non-guru,  kurikulum, anggaran, administrasi dan sarana/prasarana. Sedangkan  environmental input meliputi:  sosial budaya,  kependudukan,  keamanan,  politik,  ekonomi dan lain-lain.
Dari  sekian  banyak  komponen  dalam  proses belajar  mengajar,  aspek  guru/tenaga  pendidikan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Ini dikarenakan  guru  sebagai  " agen "  yang  mengubah kognitif,  afektif  maupun  psikomotor  peserta  didik. Oleh  sebab  itu  peranan  guru  sebagai  pengelola proses  belajar-mengajar  sangat  menentukan  kualitas proses  belajar,  yang  pada  akhirnya  akan  bermuara pada  kualitas  hasil  belajar  dalam  hal  ini  adalah output pendidikan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan Tenaga  Pendidikan  yang  efektif  dan  efesien  bagi pengembangan  dunia  pendidikan  secara  ideal  sulit diharapkan,  hal  ini  disebabkan  oleh  kemampuan anggaran  belanja  Negara.  Disamping    itu,  standar keahlian  dan  kompetensi  SDM  yang  belum  terdata
dengan  baik  oleh  pemerintah  menjadi  masalah  yang krusial dalam menetapkan kebutuhan formasi tenaga pendidikan.  Meskipun  pemerintah  telah  mencoba membuat  pedoman  menetapkan  formasi  kebutuhan guru,  dan  PNS  Daerah  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  32  Tahun  ,2004  tentang  Pemerintahan Daerah. Adapun mekanisme penyampaian penetapan formasi PNS dan Guru dapat dilihat pada Tabel 1.
Dalam Proses Rekrutmen tenaga kependidikan,  masalah  tenaga  pendidikan,  guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesinya untuk  menjalankan  fungsi  pendidikan  kepada masyarakat secara formal yang secara tidak langsung merupakan  beban  yang  harus  ditanggung  oleh pemerintah.  Karena  itu  proses  dan  penetapan rekrutmen  tenaga  pendidikan  adalah  tanggungjawab pemerintah  yang  dilaksanakan  melalui  unit  kerja yang ditunjuk untuk menjalankan proses tersebut.
Konsep  Rekrutmen  menurut    Sondang  P. Siagian  (2009)  adalah  proses  mencari,  menemukan dan  menarik  para  pelamar  yang  dapat  dipekerjakan dalam  dan  oleh  suatu  organisasi".  Dalam  pengertian ini,  rekruetmen  harus  dimulai  dari  mencari  pelamar yang  dapat  dilakukan melalui proses yang beragam seperti  memasang  pengumuman  di  media  tertentu, menugaskan  institusi  tingkat  bawah,  pendekatan persuasif  atau  mengagendakan  rekrutmen  setiap waktu secara continue sehingga berbagai pihak dapat menyiapkan  diri  sebelumnya  dan  segera  melamar pada saat tiba masa waktunya.
Dalam persoalan rekrutmen tenaga pendidikan,  maka  proses  yang  selama  ini  dilakukan melalui  dua  bentuk,  pertama,  calon  pendidik  harus
mendaftarkan  diri,  mengikuti    test  dan  setelah dinyatakan  lulus  barn  bekerja  sebagai  tenaga pendidikan  di  sekolah  dimana    yang  bersangkutan ditugaskan.    Kedua,  calon      pendidik    mendahului aktivitasnya  bekerja  sebagai  tenaga  pendidik  di sekolah  tertentu  dengan  status  pegawai    honorer, mendaftarkan  diri  sebagai  calon  tenaga  pendidikan jika  ada  proses  seleksi  yang  dilakukan  oleh  pihak
yang  berkompeten.  Aktivitas  sebelumnya  sebagai tenaga  pendidikan  honorer  dijadikan  referensi mendapatkan prioritas kelulusan.
Menelaah pengertian umum tentang distribusi Tenaga  Pendidikan/Guru  akan  diketahui  adanya  dua kutub yang saling berlawanan yaitu distribusi absolut tidak  merata  ( absolute    inequality )  dan  distribusi absolut  yang  merata  ( absolute  equality ).  Distribusi absolut yang tidak merata adalah pola distribusi yang sangat  timpang  dan  hanya  mengelompok  pada  satu golongan  atau  bagian  saja.  Kemudian  distribusi absolut  yang  merata  adalah  pola  distribusi  yang mana  setiap  elemen  atau  bagian  menerima  bagian yang sama.
Dalam  masalah  distribusi  ini  dan  konteksnya dengan  tenaga  pendidikan,  peraturan  perundang- undangan  menggariskan  bahwa  distribusi  dalam pengertiannya    adalah  sebagai  penempatan  tenaga pendidikan  yang  merupakan  rangkaian  proses pemenuhan  tenaga  pendidikan  dari  perencanaan kebutuhan, formasi, pengadaan, pengangkatan sampai dengan penempatan, mutasi dan pemberhentian.
Penempatan  adalah  suatu  kebijakan  yang diambil  oleh  pimpinan  suatu  instansi  atau  bagian
Tabel 1: Proses Pengadaan  Tenaga Kependidikan
No. Unit Kerja Kegiatan/Peran Waktu (Dapat Berubah) Penetapan Formasi 1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN)  Menerima dan menelaah serta memberikan pertimbangan atas usulan Gubemur  Menyampaikan surat Hasil Pertimbangan atas usulan Gubemur kepada Bupati/Walikota o Juli  pada  t0  untuk rencana  ( t0 + 1  ) o Juli  pada  t0  untuk rencana ( t0
+ 1  )
2. Bupati/Wali Kota Termasuk Bagi an Kepegawaian Daerah)  MeneriSurat   Keputusan hasil pertimbangan dari MENPAN  Membahas alokasi formasi CPNS (Dalam hal ini  Guru) dengan masing- masing  Unit Kerjanya
 Menetapkan alokasi formasi CPNS  Mendistribusikan formas   ke setiap  Unit Kerjannya o Agustus    pada    t0 untuk rencana  ( t0 + 1) o September  pada  t0 untuk rencana  ( t0+ 1)
o September  pada  t0 untuk
rencana  ( t0 + 1) o September  pada  t0 untuk rencana  ( t0 + 1) 3. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota  Menerima alokasi formasi CPNS  Mengalokasikan tambahan formasi CPNS (jika ada) o Oktober  pada  t0 untuk rencana ( t0 + 1  )
Sumber : UU No. 32 Tahun 2004 dan Pedoman  Pengadaan  PNS 2005
Keterangan : t0 = Rencana tahun berjalan
(t0 + 1)  = Rencana tahun yang akan dating
kepegawaian  untuk  menentukan  seseorang  pegawai masih  tetap  atau  ditempatkan  pada  suatu  posisi  atau jabatan  tertentu  berdasarkan  pertimbangan  keahlian, keterampilan  dan  kualifikasi  tertentu  (Sulistiani  dan Rosidah,  2003).  Menurut  UU  No.  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  mengatakan  bahwa "penempatan  guru  dilakukan  secara  obyektif  dan transparan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  dimana  penempatan  guru  pada  satuan pendidikan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah. Selain  itu  penempatan  guru  yang  diselenggarakan swasta  dilakukan  oleh  penyelenggara  pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan  perjanjian  kerja  atau  kesepakatan  kerja bersama".
Sedangkan  pada  pasal  28  Undang-Undang No.  14  Tahun  2005  mengatakan  bahwa  guru  yang diangkat  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten/kota,  antar  kecamatan  maupun  antar satuan  pendidikan  karena  alasan  kebutuhan  satuan pendidikan  dan/atau  mutasi.  Selain  itu  guru  yang diangkat  tersebut    dapat    pula  mengajukan permohonan  pindah  tugas,  baik  antar  provinsi,  antar kabupaten/kota,  antar  kecamatan  maupun  antar satuan  pendidikan  karena  alasan    kebutuhan  satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  melalui  metode  Penelitian  survei  yang merupakan  salah  satu  metode  yang  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  umum  tentang  karakteristik populasi.  Survei  juga  dapat  dilakukan  untuk mengumpulkan data terkait sikap, nilai, kepercayaan, pendapat,  pendirian,  keinginan,  cita-cita,  sikap,  dan prilaku.  Menurut  Masri  Singarimbun  (2008:12) Dalam survai, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian  survai  dibatasi  pada  penelitian  yang datanya  dikumpulkan  dari  sampel  atas  populasi untuk mewakili seluruh populasi. Ini berbeda dengan sensus  yang  informasinya  dikumpulkan  dari  seluruh populasi.  Dengan  demikian  penelitian  survai  adalah “penelitian  yang  mengambil  sampel  dari  satu populasi  dan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat pengumpulan data yang pokok.
Sedangkan Penelitian survei menurut Suhartono  (2000:54)  mempunyai  dua  (2)  tujuan; pertama  untuk  memberikan  gambaran  tentang sesuatu  ( survey  deskriptif ),  dan  kedua  melakukan analisis ( suvey analitik ).
Sample dan Responden; Populasi studi adalah kepala  sekolah  dan  guru  SD,  SMP  dan  SMA berstatus  PNS  dan  swasta.  Sample  dibagi    kedalam tiga  wilayah,  yakni:  kawasan  pantai  (zona  pantai), kawasan  tengah  (zona  tengah)  dan  kawasan  hulu (zona  hulu).  Penarikan  sample  diawali  dengan penentuan  sample  kecamatan  dan    pada  setiap
sekolah  sample  ditentukan  30%  responden  sekolah per kecamatan, sedangkan lokus Penelitian dilakukan  di  8  kecamatan  dengan  jangka  waktu selama 3 bulan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  kuisioner  terhadap  responden  kepala sekolah dan guru, dimana setiap kecamatan diperoleh responden  sebanyak  30%  dari  jumlah  sekolah  yang ada.  Data  tentang  mutu  guru  yang  dijaring  dalam studi  ini  adalah:  (a).  Kompetensi  guru  ( teacher competence )  yang  meliputi,  knowledges  dan  skills. (b).  Performance  guru  ( teacher  Performance ) personal qualities .  Selanjutnya  data  tentang  factor- faktor  yang  mempengaruhi  mutu  guru  yang  dijaring adalah: (a). Karakteristik guru ( instructor characteristics ),  (b).  Karakteristik  sekolah  ( course characteristics ) dan (c). Karaktreristik siswa ( student characteristics ).
Analisis  data  yang  dilakukan  meliputi analisis  deskrifptif  dan  inferensial.  Metode  ini dilakukan terhadap system analisis terhadap Q uisioner  yang  beragam  bentuk  pertanyaan  dan kecenderungan  jawaban  yang  akan  diberikan responden. Pendekatan lain dapat dilakukan  dengan cara    menerapkan  alat  analisis  yang  berbeda  dari setiap  jawaban  responden  terhadap  pertanyaan quisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi penempatan guru di Kutai Kartanegaran menyatakan bahwa rata-rata guru yang diterima/diangkat sebagai PNS, (94,12%) penempatannya  diatur  oleh  Pemerintah  Kabupaten (BKD). Dimana para guru yang ditempatkan tersebut (68,50%)  menyatakan  bahwa  sekolah  yang  menjadi tempat  mereka  bertugas  sesuai  dengan  harapan mereka,  dan  (31,50%)  menyatakan  tidak  sesuai dengan  harapan.  Selanjutnya  responden  menyatakan bahwa pendistribusian mata pelajaran yang dilakukan  sekolah  kepada  guru  sesuai  dengan jurusan  atau  bidang  mereka  (80,50%)  sedangkan yang    tidak  sesuai  dengan  jurusan/bidang  mereka (19,50%). Sebagian besar jurusan/bidang pendidikan para  guru  adalah  umum  (36,60%)    seni  rupa (36,60%)  agama  islam  (16,70%)  teknik  pendidikan (6,60%) dan matematika (3,30%).
Untuk mengatasi ketidaksesuaian mata pelajaran  yang  dibebankan  kepada  mereka  berbagai cara  yang  telah  dilakukan,  diantaranya  mengikuti pelatihan  (40%);  belajar  sendiri    (24,40%);  bertanya pada  rekan  (31,10%);  dan  lainnya  (4,40%). Walaupun  terdapat  ketidaksesuaian  terhadap  mata pelajaran  tersebut,  dan,  para  guru  berupaya meningkatkan  kemampuannya  sehingga    menyukai mata  pelajaran  yang  menjadi  tanggung  jawabnya, maka  (89,47%)  rata-rata  responden  berpendapat bahwa  mereka  menyenangi  mata  pelajaran  tersebut. Ketidaksesuaian mata pelajaran dengan jurusan/bidang keahlian guru di atas disebabkan oleh
beberapa  faktor,  diantaranya    karena  sekolah kekurangan  guru  (30,50%);  kekurangan  guru  pada matapelajaran  tertentu  (49,10%);  adanya  sekolah yang kelebihan guru terhadap  matapelajaran tertentu (15,30%);  dan  ditentukan  langsung  oleh  Diknas (5,08%).  Penjelasan  tersebuta  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Didalam  dunia  pendidikan  sangat  diperlukan spesialisasi  pada  bidang  studi/mata  pelajaran tertentu,  oleh  karenanya  para  guru  (pendidik)  selalu diberi  mata  pelajaran  utama  minimal  sesuai  dengan jurusan  pendidikannnya,  rata-rata  responden  (guru) menyatakan bahwa (73,10%) mereka hanya mengajar  matapelajaran  utama  yang   menjadi  tugas dan  tanggung  jawabnya,  sementara  (26,80%)  selain mengajar  mata  pelajaran  utama  juga  memberikan pelajaran mata pelajaran lain.
Dalam  konteks  meningkatkan  kapasitas  guru dalam  menyampaikan  materi  pelajaran  kepada  anak didik, sesuai dengan peraturan maka para guru harus melakukan  beberapa  kegiatan.  Rata-rata  responden (kepala sekolah) berpendapat bahwa untuk meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas  guru  yang dipimpinnya  harus  dilakukan  pembinaan  secara kontinyu,  diantara  melalui  penilaian  aktivitas  PBM
(21,38%),  pemeriksaan  administrasi  kelas  (25,19%), pemeriksaan  satuan  pelajaran  (16,79%),  diklat (23,66%), promosi jabatan (11,45%), dan pembinaan lainnya (1,52%). Pembinaan yang dilakukan tersebut (71,42  %)    dilaksanakan  oleh  pengawas  sekolah sedangkan  (28,57%),  dilakukan  oleh  pihak  lain termasuk  kepala  sekolah,  dimana  pembinaan  yang
dilakukan  oleh  pihak  lain  (89%)  dilakukan  oleh Dinas Pendidikan.
Pembinaan  yang  sering  dilakukan  oleh pengawas  sekolah  maupun  pihak  lain  adalah peningkatan  kemampuan  para  guru  seperti:  metode mengajar  (15,30%),  penguasaan  materi  (20,40%), pengelolaan  PBM  (16,32%),  penyusuan  satuan pelajaran  (11,22%),  membuat  alat  peraga  (10,20%); menggunakan  alat  peraga  (12,24%),  dan  memahami peserta  didik  (14,28%).  Dari  unsur  pembinaan  ini dapat  diketahui  bahwa  berbagai  upaya  yang dilakukan  oleh  pengawas  sekolah  dan  pihak  lain (pemerintah dan kepala sekolah) guna meningkatkan Kemampuan guru dengan harapan terdapat peningkatan  kualitas pendidikan  di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.
Profesi  guru  merupakan  bidang  pekerjaan yang    sangat  berat,  dimana  seorang  pendidik  (guru)

## Tabel 2. Jawaban Guru Terhadap Penempatan Guru

## Kesesuaian sekolah yang dipilih:
Instansi yang menempatkan saudara sebagai guru di sekolah
a. Kepala/Sekretariat Pemkab 17,6 % b. Dinas Pendidikan 44,1 % c. Badan Kepegawaian Daerah 32,35 % d. Lainnya ……….. 5,88 % Keadaan sekolah sesuai dengan keinginan ketika mengajukan permohonan a. Ya sesuai 68,5 % b. Tidak sesuai 31,5 % Kesesuaian jurusan dengan mata pelajaran yang diajarkan:
Kesesuaian jurusan yang dimiliki guru dengan materi  yang ditugaskan
a. Ya telah sesuai 80,5 % b. Tidak sesuai 19,5 % Apakah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian a. Mengikuti pelatihan 40 % b. Belajar sendiri 24,4 % c. Bertanya pada yang dianggap ahli 31,1 % d. Lainnya perpaduan a,b,c 4,4 % Apakah saudara senang mengajar matapelajaran sekarang a. Senang 89,47 % b. Kurang senang 8,77 % c. Tidak senang 1,75 % Apakah ada guru yang tidak sesuai antara jurusan dengan materi ajar a. Ya 61,6 % b. Tidak 38,4 %
dituntut  memiliki  kemampuan  dan    keahlian  sesuai tuntutan profesinya. Sudah menjadi ungkapan umum bahwa "guru merupakan ujung tombak pembangunan  intelektual  bangsa".  Disamping  itu guru  menjadi  suri  tauladan  bagi  anak  didiknya,  oleh karena  itu  para  orang    tua  memberikan  kepercayaan kepada  guru  untuk  memberikan  pendidikan  kepada anak-anak mereka.
Standar Tingkat Pendidikan dan Jurusan; Dari 240  responden  guru  diperoleh  hasil  penelitian  yang berkaitan  dengan  pendidikan  terakhir/tertinggi  yaitu PGA  (2,32%),  SPG  (13,95%),  SMA  (3,48%),  D2 Pendidikan  (30,23%),  D3  Pendidikan  (3,48%), Sarjana Muda Pendidikan (1,16%), Sarjana Pendidikan  (32,55%),  Sarjana  Non  Pendidikan (4,65%),  dan  Sarjana  IAIN  (8,13%).  Dari  tingkat pendidikan  yang  telah  ditempuh  oleh  para  guru tersebut,  rata-rata  responden  memiliki  bidang keahlian  (spesialisasi)  pada  pelajaran  Matematika (7,81%), Biologi (6,25%), Fisika (4,68%), Kesejahteraan  Keluarga  (1,56%),  Mesin  (1,56%), Sosiologi  (1,56%),  Bahasa  Indonesia  (6,25%), Bahasa Inggris (6,25%), Ekonomi (4,68%),
Elektronik (1,56%), Seni (1,56%), Agama (17,18%), dan  (IPS,  IPS,  Olahraga)  sebanyak  (39,06%).  Jika dilihat  dari  pendidikan  terakhir/tertinggi  yang ditempuh  oleh  responden  dapat  dikatakan  bahwa rata-rata  guru  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara berpendidikan  cukup  tinggi,  tetapi  masih  sedikit yang memiliki jurusan  atau spesialisasi pada bidang mata  pelajaran  yang  spesifik  dan  benar-benar menguasai bidang studi/pelajaran yang dipegangnya. Jawaban  resmponden  mengenai  hal  tersebut  dapa dilihat pada Tabel 4.
Standar  tingkat  pengalaman  mengajar;  Rata- rata responden (guru) menyatakan bahwa pengalaman  mengajar  para  guru  yang  bekerja  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  cukup  lama,  yaitu kurang  dari  1  tahun  hanya  (1,58%),  ls/d  5  tahun (19,04%), 5 s/d 10 tahun (9,52%), lebih dari 10 tahun (69,84%).  Dengan  rata-rata  pengalaman  mengajar yang  cukup  lama  tersebut  tentunya  guru  dalam melaksanakan  tugasnya  akan  lebih  (profesional), lebih-lebih hal ini didukung dengan spesialisasi guru dalam  memegang  suatu  mata    pelajaran  tertentu dalam  jangka  waktu  yang  lama,  rata-rata  responden

## Tabel 3. Jawaban Terhadap Pembinaan Kapasitas Guru
Bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap guru-guru a. Menilai aktivitas PBM guru 21,38 % b. Memeriksa administrasi kelas 25,19 % c. Memeriksa satuan pelajaran 16,79 % d. Mengikutsertakan guru dalam penataran/diklat 23,66 % e. Mempromosikan kejabatan 11,45 % f. Lainnya 1,52 % Pembinaan Pengawas terhadap sekolah untuk kepentingan a. Belum Pernah 28,57 % b. Ya Pernah 71,42 % Jika Pernah, Apa yang dilakukan pengawas pada kunjungan pembinaan a. Mengomentari PBM 25,58 % b. Memeriksa administrasi kesiapan mengajar guru 32,55 % c. Memberikan tanggapan tentang kesiapan mengajar guru 27,90 % d. Mendemonstrasikan cara melaksanakan PBM 10,46 % e. Lainnya 3,48 % Selain Kepsek dan Pengawas, Pihak mana yang pernah melakukan pembinaan terhadap guru a. Dinas Kecamatan 48,38 % b. Dinas Pendidikan Kabupaten 41,93 % c. Lainnya Dept Transmigrasi, LSM 9,67 % Pembinaan apa yang penting dilakukan terhadap guru a. Kemampuan terhadap metode mengajar 15,30 % b. Kemampuan penguasaan materi pelajaran 20,40 % c. Kemampuan mengelola PBM 16,32 % d. Kemampuan menyusun Satuan Pelajaran 11,22 % e. Kemampuan membuat alat peraga 10,20 % f. Kemampuan menggunakan alat peraga di kelas 12,24 % g. Kemampuan memahami peserta didik 14,28 %
(guru)  menyatakan  bahwa  lamanya  mata  pelajaran terakhir  yang  mereka  pegang  kurang  dari  1  tahun (1,81%),  l  s/d  5  tahun  (38,18%),  5  s/d  10  tahun (38,18%),    lebih  dari  10  tahun  (21,81%).  Jawaban terhdap  pengalaman  mengajar  guru  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Dalam
melaksanakan suatu kegiatan/pekerjaan seseorang harus mengenal dengan  baik  lingkungan  dimana  dia  berada  atau melaksanakan  tugas,  hal  ini  dibutuhkan  untuk menumbuhkan  ketenangan  dan  kenyamanan  dalam bekerja.  Untuk  mengenal  lingkungan  kerja  dengan baik diperlukan waktu beradaptasi yang cukup lama, begitu pula para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus mengenal baik lingkungannya.
Kebijakan  Strategis  dalam  peningkatan  mutu pendidikan
Dalam  konteks  pendidikan  pengertian  mutu, dalam  hal  ini  mengacu  pada  proses  pendidikan  dan hasil  pendidikan.  Dalam  “proses  pendidikan”  yang bermutu  terlibat  berbagai  input,  seperti;  bahan  ajar (kognitif,  afektif,  atau  psikomotorik),  metodologi (bervariasi  sesuai  kemampuan  guru),  saran  sekolah,
dukungan  administrasi  dan  sarana  prasarana  dan sumber  daya  lainnya  serta  penciptaan  suasana  yang kondusif.
Ada  dua  faktor  yang  dapat  menjelaskan mengapa  upaya  perbaikan  mutu  pendidikan  selama ini  kurang  atau  tidak  berhasil.  Pertama , strategi
pembangunan  pendidikan  selama  ini  lebih  bersifat input  oriented .  Strategi  yang  demikian  lebih bersandar  kepada  asumsi  bahwa  bilamana  semua input  pendidikan  telah  dipenuhi,  seperti  penyediaan buku-buku  (materi  ajar)  dan  alat  belajar  lainnya, penyediaan  sarana  pendidikan,  pelatihan  guru  dan tenaga  kependidikan  lainnya,  maka  secara  otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran)  yang  bermutu sebagai  mana  yang  diharapkan. Kedua , pengelolaan pendidikan  selama ini lebih bersifat macro-oriented , diatur  oleh  jajaran  birokrasi  ditingkat  pusat. Akibatnya,  banyak  faktor  yang  diproyeksikan ditingkat  makro  (pusat)  tidak  terjadi  atau  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  di  tingkat  mikro (sekolah).  Atau  dengan  ingkat  dapat  dikatakan bahwa  kompleksitas  permasalahan  pendidikan, seringkali tidak terpikirkan holistik oleh birokrat.
Tabel 4. Jawahan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan dan Jurusan
Pendidikan Terakhir % a. PGA 2,32 b. SPG 13,95 c. SMA 3,48 d. D1 Non Pendidikan 0 e. D1 Pendidikan 0 f. D2 Non Pendidikan 0 g. D2 Pendidikan 30,23 h. D3 Non Pendidikan 0 i. D3 Pendidikan 3,48 j. Sarjana Muda Non Pendidikan 0 k. Sarjana Muda Pendidikan 1,16 l. Sarjana Muda IAIN 0 m. Sarjana Pendidikan 32,55 n. Sarjana Non Pendidikan 4,65 o. Sarjana IAIN 8,13 p. Lainnya 0
Tabel 5. Jawaban terhadap pengalaman mengajar guru
Lamanya waktu menjadi guru % a. Kurang dari 1 Tahun 1,58 b. 1 s/d 5 Tahun 19,04 c. Lebih dari 5 s/d 10 Tahun 9,52 d. Lebih dari 10 Tahun 69,84 Lamanya mengajar mata pelajaran terakhir % e. Kurang dari 1 Tahun 1,81 f. 1 s/d 5 Tahun 38,18 g. Lebih dari 5 s/d 10 Tahun 38,18 h. Lebih dari 10 Tahun 21,81
Dengan  demikian  pembangunan  pendidikan bukan  hanya  terfokus  pada  penyediaan  faktor  input pendidikan  tetapi  juga  harus  lebih  memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan  hal  yang  mutlak  harus  ada  dalam  batas- batas  tertentu  tetapi  tidak  menjadi  jaminan  dapat secara  otomatis  meningkatkan  mutu  pendidikan ( school  resources  are  necessary  but  not  sufficient condition to improve student achievement ). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan  baru,  yakni  pengelolaan  peningkatan mutu    pendidikan  dimasa  mendatang  harus  berbasis sekolah  sebagai  institusi  paling  depan  dalam kegiatan  pendidikan.  Pendekatan  ini,  kemudian dikenal  dengan  manajemen  peningkatan  mutu pendidika  berbasis  sekolah  ( School  Based  Quality Management ) atau dalam nuansa  yang lebih bersifat pembangunan ( developmental ) disebut School Based Quality Improvement (Umaedi; 1999).
Konsep  yang  menawarkan  kerjasama  yang erat  antara  sekolah,  masyarakat  dan  pemerintah dengan    tanggung  jawabnya    masing-masing berkembang  didasarkan  kepada  suatu  keinginan pemberian  kemandirian  kepada  sekolah  untuk  ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber  daya  sekolah.  Sekolah  harus  mampu menterjemahkan  dan  menangkap  esensi  kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkunganya  (kelebihan  dan  kekurangannya)  untuk kemudian  melaui  proses  perencanaan,  sekolah  harus memformulasikan  kedalam  kebijakan  mikro  dalam bentuk  program-program  prioritas  yang  harus dilaksanakan  dan  dievaluasi  sesuai  dengan  visi  dan misinya masing-masing.
Sebagai pelaksana dilapangan, guru sebenamya  memiliki  peran  yang  sangat  strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan  yang  sering  dikaitkan  dengan  dunia pendidikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bisa  dianggap  sebagai  salah  satu  solusi  yang  cukup cerdas.  Sebab,  KBK  menuntut  guru  agar  dapat mengelola  proses  belajar  dengan  lebih  kreatif, dinamis,  dan  progresif.  Hanya  saja,  hal  ini membutuhkan  kompetensi  guru  yang    sangat mendasar, salah satunya adalah kompetensi intelektual.  Guru  sering  menjadi  sorotan  dan dianggap  sebagai  pihak  yang  paling  bertanggung jawab  bagi  kegagalan  berbagai  program  pendidikan. Berbagai program tersebut tidak dapat diimplementasikan  secara  baik  di  lapangan.  Salah satunya adalah rendahnya kapasitas intelektual guru. Hal  ini  disebabkan  oleh  kesulitan  guru  mengakses informasi  tentang  wacana  pendidikan  terbaru  yang melatarbelakangi  perubahan  kebijakan  dan  program pendidikan.
Permasalahannya  adalah  tidak  adanya  media yang  dapat  digunakan  guru  untuk  memperkaya  diri dengan wacana dan diskursus pendidikan kontemporer.  Akibatnya,  apa  yang  dilakukan  guru
menjadi out  of  date dan  monoton.  Sebagian  guru hanya  lebih  banyak  mengetahui  wacana-wacana tersebut  dari  penataran  yang  diadakan  oleh pemerintah  yang  efektivitasnya  masih  diragukan. Dengan  demikian,  tampaknya  perlu  dikembangkan sebuah program yang dapat meningkatkan intelektualitas  guru.  Program  semacam    ini  sangat penting  mengingat  percepatan  perkembangan  dunia kependidikan  beberapa  waktu  terakhir  ini  tidak  bisa dilepaskan dari dunia buku dan teknologi informasi.
Peran  Pemerintah  dalam  peningkatan  mutu pendidikan  tentu  sangat  besar,  beberapa  kebijakan strategis  yang  disusun  dalam  rangka  memperluas pemerataan  dan  akses  pendidikan  adalah  sebagai berikut:
1. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun,  untuk  memiliki  kesempatan  tumbuh    dan berkembang  secara  optimal  sesuai  potensi  yang dimiliki  dan  tahap  perkembangannya    agar memiliki  kesiapan  dalam  mengikuti  pendidikan sekolah dasar.
2. Menghapus  hambatan  biaya  ( cost  barriers ) melalui  pemberian  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar  (dikdas)  baik  pada  sekolah  umum  maupun madrasah  yang    dimiliki  oleh  pemerintah  atau masyarakat.  yang  besamya  dihitung  berdasarkan unit  cost per  siswa  dikalikan  dengan  jumlah seluruh  siswa  pada  jenjang  tersebut.  Disamping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal  terutama  bagi  siswanya  berasal  dari keluarga  miskin  pada  jenjang  dikdas  melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut.
3. Membentuk  "SD-SMP  Satu  Atap"  bagi  daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan  menambahkan  ruang  belajar  SMP  di  SD untuk  menyelenggarakan  program  pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga  pengajar  dalam  kebijakan  ini  dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  guru  SD  untuk mengajar  di  SMP  pada  beberapa  mata  pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi  guru  sehingga  dapat  mengajar  di SMP.
4. Memperluas  akses  pendidikan  bagi  anak  usia sekolah  7-15    tahun,  yang  tidak/belum  terlayani dijalur  pendidikan  formal  untuk  memiliki kesempatan    mendapatkan    layanan    pendidikan di  jalur    nonformal  maupun  program  pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan  khusus  terutama  untuk  daerah- daerah  yang  tidak  tersedia  layanan  pendidikan khusus  luar  biasa.  Disamping  itu,  untuk memperluas  akses  bagi  penduduk  usia  13-15 tahun  dikembangkan  SMP  Terbuka  melalui optimalisasi  daya  tampung  SMP  Terbuka  model maupun melalui model pendidikan alternatif yang inovatif.
5. Memperluas  akses  bagi  penduduk  buta  aksara usia 15 tahun ke atas untuk memiliki  kesempatan
mendapatkan  layanan  pendidikan  keaksaraan melalui  jalur  pendidikan  nonformal.  Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan  menjalin  berbagai  kerjasama    dengan stakeholder pendidikan.
6. Memfasilitasi  peran  serta  masyarakat  dalam memperluas akses SMA, khususnya pada daerah- daerah  yang  memiliki  lulusan  SMP  cukup  besar. Disisi  lain  dikembangkan  SMA  terpadu,  yaitu pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan.
7. Memperluas  akses  terhadap  pendidikan  di  SMK sesuai kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan  kejuruan  yang lebih  fleksibel  sesuai    untutan  pasar  kerja  yang berkembang.
8. Memperluas  kesempatan  belajar  sepanjang  hayat bagi  penduduk  dewasa  yang  ingin  meningkatkan pengetahuan,    keterampilan,    dan  kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan.
9. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan  untuk  layanan  khusus  di  daerah terpencil  dan  daerah  tertinggal,  daerah  konflik, perbatasan, dan lain-lain, serta mengimplementasikannya
dalam
berbagai program secara terpadu. 10. Melaksanakan  Komunikasi,  Informasi,  Edukasi (KIE),  serta  advokasi  kepada  masyarakat  agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan  serta siap  mengirim anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.
11. Memanfaatkan  secara  optimal  sarana  radio, televisi,  komputer  dan  perangkat  ICT    lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk  pendidikan  jarak  jauh  sebagai  sarana belajar altematif selain menggunakan modul atau tutorial,  terutama  bagi  daerah  terpencil  dan mengalami hambatan dalam transportasi.
Upaya  peningkatan  mutu  dan  relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu. Manajemen mutu tersebut dilaksanakan  melalui  kebijakan  strategis  sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan menetapkan Standar Nasional  Pendidikan  sesuai  dengan  PPSNP  No. 19  tahun  2005,  sebagai  dasar  melaksanakan penilaian  pendidikan,  peningkatan  kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan,  akreditasi  satuan  dan  program pendidikan,  serta  upaya  penjaminan  mutu pendidikan.
2. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui  ujian sekolah  oleh  sekolah  dan  ujian  nasional  yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan
Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP).  Ujian nasional  mengukur  ketercapaian  kompetensi siswa/peserta didik berdasarkan standar kompetensi  lulusan  yang  ditetapkan  secara nasional.
3. Melaksanakan penjaminan mutu ( quality assurance )  melalui  suatu  proses  analisis  yang sistematis  terhadap  hasil    ujian  nasional    dan hasil  evaluasi  lainnya  yang  dimaksudkan  untuk menentukan  faktor  pengungkit  dalam  upaya peningkatan  mutu,  baik  antar-satuan  pendidikan, antar  kabupaten/kota,  antar-  provinsi,  atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan  oleh  pemerintah  bersama  pemerintah provinsi  yang  secara  teknis  dibantu  oleh Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP) pada masing-masing wilayah.
4. Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan
status
akreditasinya
masing-masing. Penilaian dilakukan  setiap  lima  tahun  dengan  mengacu pada SNP.Hasil akreditasi dijadikan
Sebagai  landasan  untuk  melakukan  program pengembangan  kapasitas  dan  peningkatan  mutu setiap  satuan  atau  program  pendidikan.  Pelaksanaan akreditasi  ini  dilakukan  secara  independen  oleh Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah  dan  Madrasah (BAN-SM),  dan  Badan  Akreditasi    Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).

## KESIMPULAN
Berdasarkan kajian yang dilakukan dibeberapa  wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara selanjutnya  dirumuskan  beberapa  simpulan  sebagai berikut.
Proses  pendidikan  yang  bermutu  melibatkan berbagai input ,  seperti;  bahan  ajar  (kognitif,  afektif, atau  psikomotorik),  metodologi  (bervariasi  sesuai kemampuan  guru),  sarana  prasarana  sekolah, dukungan  administrasi  dan  sumber  daya  lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.
Peningkatan  kualitas  pendidikan  merupakan suatu  proses  yang    terintegrasi  dengan  proses peningkatan  kualitas  SDM  melalui  berbagai  usaha pembangunan  pendidikan  yang  lebih  berkualitas antara  lain,  melalui  pengembangan  dan  perbaikan kurikulum  dan  system  evaluasi,  perbaikan  sarana pendidikan,  pengembangan  dan  pengadaan  materi ajar,  serta  pelatihan  bagi  guru  dan  tenaga kependidikan lainnya.
Guru yang bertugas di Kab. Kutai Kartanegara  memiliki  rata-rata  tingkat  pendidikan yang cukup/sedang/menengah dengan jurusan/spesialisasi  pada  mata  pelajaran  yang mendukung  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Untuk mengatasi  kekurangan  guru,  maka  pihak  sekolah proaktif  mengajukan  usulan  penambahan  guru kepada  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara melalui Dinas Pendidikan.
Untuk  menjaga  proses  belajar  mengajar (PBM)  dapat  berjalan  dengan  lancar,  maka  untuk menutupi  kekurangan  guru,  Kepala  Sekolah  dapat mendelegasikan  kepada  guru  lainnya  yang  memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi dimaksud.
Masih kurangnya tenaga pendidik (guru) pada bidang studi tertentu mengakibatkan adanya sebagian guru  yang  harus    memegang  mata  pelajaran  yang tidak sesuai dengan keahliannnya/jurusan pendidikan yang dimiliki.
Perlu  meningkatkan  keikutsertaan    para  guru dalam  seminar,  workshop,  pelatihan  dalam  rangka menambah  pengetahuan  dan  memperluas  wawasan guru.
Beberapa    kendala  internal  yang  dihadapi sekolah  di  Kab.  Kutai  Kartanegara,  selain  masalah sarana sekolah yang kurang dan tenaga kependidikan,  yaitu  alat  peraga/praktek  dan  akses informasi  yang  terbatas  sehingga  lebih  banyak menggunakan alat peraga/praktek yang sederhana.
Berbagai  temuan  dan  simpulan  dari  hasil kajian  ini  sangat  penting  sebagai  dasar  untuk merumuskan kebijakan konkrit bagi upaya peningkatan  mutu  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Peningkatan  mutu  pendidikan  patut didukung, karena secara langsung dan tidak langsung erat  kaitannya  dengan  peningkatan  kualitas  SDM. Oleh  sebab  itu  diperlukan  program  manajemen peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis  sekolah  yang terpadu, berkesinambungan, dan bersifat kontekstual.

## Rekomendasi
Berikut  ini  disajikan  beberapa  rekomendasi yang  perlu  memperoleh  perhatian  dalam  upaya meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
Peranan  pemerintah    melalui    Dinas Pendidikan  Kab. Kutai Kartanegara berserta instansi terkait  sangat  diharapkan  untuk  melakukan  analisis kebutuhan  guru  setiap  tahun  secara  kontinyu, disamping  perbaikan  dan  peningkatan  sarana sekolah,  alat  peraga/praktek,  dll,  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Menerapkan strategi
pembangunan pendidikan  yang  tidak  berdasarkan  pada input oriented saja, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan.
Pemerintah Daerah  melalui Dinas Pendidikan hendaknya memberikan kepercayaan kepada sekolah  untuk  mengatur  dan  mengurus  dirinya sendiri  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  dan kebutuhan  anak  didiknya,  sehingga  sekolah  bisa lebih  dinamis  dan  kreatif  dalam  melaksanakan perannya  sebagai  pelaksana  pendidikan  formal  guna peningkatan mutu pendidikan.
Program  peningkatan  intelektual/kompetensi guru  hendaknya  dapat  terus  diprioritaskan,  melalui sarana/media  yang  bisa  membantu  guru  untuk mengakses  teknologi  informasi  lebih  luas  tentang wacana pendidikan terkini.
Pemanfaatan  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  harus  sesuai  dengan  fungsi  dan tujuan  program  BOS,  serta  penyaluran  dana  secara transparan dan akuntabel.
Evaluasi  Pendidikan  hendaknya  dilakukan oleh pemerintah secara kontinyu terhadap perkembangan  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  sehingga  diproyeksikan  sekolah  dan anak didik mampu bersaing di era globalisasi.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsim.  2000.  Dasar-dasar  Evaluasi Pendidikan. Penerbit: Bumi Aksara Jakarta Hadis,  Abdul,  dan  Nurhayati.  2010.  Manajemen  Mutu Pendidikan. Penerbit: Alfabeta Bandung Irawan,  Suhartono.  2000.  Metode  Penelitian  Sosial.
Penerbit: PT. Rosda Karya Bandung
Singarimbun,  Masri,  2008,  Metode  Penelitian  Sosial.
Penerbit: LP3ES Jakarta
Sondang,  P  Siagian.  2009.  Kiat  meningkatkan Produktifitas  Kerja.  Penerbit:  Rineka  Cipta Jakarta.
Sulistiani, Ambar Teguh, dan  Rosidah.  2003. Manajemen  Sumberdaya  Manusia.    Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.
Sondang,  P.  Siagian.  1998.  Manajemen  Abad  Ke-  21. Penerbit: Bumi Aksara Jakarta
Soedijarto,  H.  2003.  Pendidikan  Nasional  sebagai Proses  Transformasi  Budaya.    Penerbit:  Balai Pustaka, Jakarta.
Tirtaraharja,  Umar  dan  Sula.  SL  .2005.  Pengantar Pendidikan. Penerbit: Rineka Cipta Jakarta.
Umaedi. 1999. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Penerbit: Bumi Aksara Jakarta.
Undang-  undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daera
Undang- undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional  Pendidikan