## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 871-876 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3072 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Bertujuan sebagai Sarana Perlindungan Pihak dalam Perkawinan
Nur Afni Zubaidah, Ana Silviana Universitas Diponegoro Semarang correspondence email: afniafa@gmai.com, silvianafhundip@gmail.com
Abstrak. Perjanjian  Perkawinan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  perjanjian  Antara  pasangan  suami  istri  untuk memasuki  bahtera  rumah  tangga,  untuk  menghindari  kegagalan  rumah  tangga  yang  dikarenakan  tidak selamanya  perkawinan  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diimpikan  dalam  arti  keluarga  yang  sakinnah, mawaddah, dan warrahmah. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung  hak  dan  kewajiban  bagi  individu-individu  yang  melakukannya.  Seorang  pria  dengan  seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai harta benda  perkawinan  serta  penghasilan  mereka.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan disebutkan  bahwa perkawinan  adalah hubungan  lahir  batin antara suami dan  isteri  yang bertujuan untuk membentuk keluarga  bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Di dalam Undang- Undang Perkawinan ini menjelaskan lebih rinci terkait perkawinan dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mempunyai  pandangan  bahwa  agama  memiliki peran  penting  dalam  perkawinan  sedangkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  membahas terkait  agama  dalam  Perkawinan.  Jenis  metode  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  dalam implikasinya  metode  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang  digunakan  peneliti  dalam  memecahkan permasalahan yang ada adalah Yuridis-Normatif. Akibat hukum dari perkawinan ialah terciptanya harta benda yang  muncul  pada  saat  perkawinan,  yang  mana  harta  itu  berasal  dari  harta  itu  berasal  dari  harta  pribadi  yang dibawa  pada  saat  berlangsungnya  perkawinan.  Sehingga  jika  terjadi  perceraian  pemisahan  harta  di  bagikan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Perkawinan yang dibuat  oleh  Pasangan  Suami  Isteri  mulai  berlaku  ketika  perkawinan  sudah  berlangsung,  dengan  adanya pencatatan  berbentuk  akta  otentik  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  dan  Akta  Perkawinan  yang  di  catat  oleh pegawai  pencatatan  perkawinan.  Dengan  adanya  perjanjian  tersebut  maka  kekuatan  hukum  yang  menjamin kepastian hukum.
Kata kunci : Akibat Hukum; Perjanjian Perkawinan; Perlindungan Hukum
Abstract. Marriage agreement can be used as an agreement between a husband and wife to enter the household ark, to avoid household failures because marriage does not always go according to  what is dreamed of in the sense of a sakinah, mawaddah, and  warrahmah family. Marriage as a legal act  which is an act  that  contains rights  and  obligations  for  the  individuals  who  do  it.  A  man  and  a  woman  after  marriage  will  have  legal consequences,  namely  regarding  the  legal  relationship  between  husband  and  wife  and  marital  property  and their  income.  In  Article  1  of  UU  No.  1  of  1974  concerning  Marriage,  it  is  stated  that  marriage  is  an  inner relationship  between  husband  and  wife  which  aims  to  form  a  happy  family  and  maintain  it  based  on  their beliefs.  Undang-Undang  Perkawinan  explains  in  more  detail  related  to  marriage  compared  to  the  Undang- Undang Hukum Perdata. UU No. 1 of 1974 has the view that religion has an important role in marriage, while the  Undang-Undang  Hukum  Perdata  does  not  discuss  religion  in  marriage.  The  type  of  method  used  is qualitative research methods in descriptive analysis methods. The approach used for solving existing problems is juridical-normative. The legal consequence of marriage is the creation of property that appears at the time of marriage,  where  the  property  comes  from  joint  property  and  personal  property  brought  at  the  time  of  the marriage. So that if there is a divorce, the assets are divided according to the marriage agreement that has been agreed by both parties. The marriage agreement  made by a  married couple is valid starting from the moment that  marriage  takes  place,  by  recording  an  authentic  deed  made  before  a  notary  and  a  marriage  certificate recorded  by  a  marriage  registration  firm.  By  the  presence  of  agreement  there  will  be  legal  force  which guarantees legal certainty.
Keywords: Legal Consequences; Marriage Agreement; Legal Protection

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  hubungan  antara laki  laki  dan  perempuan  yang  diakui  oleh masyarakat  yang  bersangkutan  dan  di  sahkan oleh  Negara  melalui  buku  pernikahan  yang sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Perkawinan  terjadi dikarenakan  ada  nya  kemauan  dari  diri  manusia untuk  hidup  bersama  dengan  pasangannya. Pernikahan  merupakan  prosesi  yang  sah  dalam ikatan  sakral  sebagai  penghubung  antara  laki- laki  dan  perempuan  dalam  membentuk  suatu keluarga atau membina rumah tangga. Berkembangnya  zaman  yang  semakin  modern seperti  saat  ini,  dalam  persoalan  harta  kekayaan dalam  perkawinan  kedua  insan  seringkali mempertimbangkan  tentang  pembagian  harta  . Terkait  keuntungan  dan  kerugian  materi  yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Dengan berkembangnya pula pernikahan  muda  di  Indonesia  dan  segala gerakan  yang  menjungjung  tinggi  emansipasi wanita  sehingga  dapat  mempengaruhi  cara berpikir manusia terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.
Oleh  karena  itu,  Perjanjian  Perkawinan dapat  digunakan  sebagai  dasar  perjanjian  antara pasangan  suami  istri  untuk  memasuki  bahtera rumah  tangga,  untuk  menghindari  kegagalan rumah tangga yang dikarenakan tidak selamanya perkawinan  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang impikan  dalam  arti  keluarga  yang  sakinnah, mawaddah  ,  dan  warrahmah.  Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu  perbuatan  yang  mengandung  hak  dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya.  Seorang  pria  dengan  seorang wanita  setelah  melakukan  perkawinan  akan menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yaitu  antara lain  mengenai  hubungan  hukum  antara  suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka (Wahyono, 2009).
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  disebutkan  bahwa perkawinan  adalah  hubungan  lahir  batin  antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan  Keyakinan  dan  Kepercayaannya. Didalam Undang-Undang Perkawinan ini menjelaskan  lebih  rinci  terkait  perkawinan dibandingkan  dengan  kitab  Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun  1974  mempunyai  pandangan  bahwa agama memiliki peran penting dalam perkawinan  sedangkan  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata tidak membahas  terkait agama dalam Perkawinan.  Sehingga jika terjadi perceraian antara pasangan suami isteri, perjanjian  perkawinan  dijadikan  sebagai  dasar hukum  untuk  melakukan  pertimbangan  atas harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  kedua  belah pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  disebutkan  bahwa:    1) kekayaan  masing-masing  yang  dibawanya  ke dalam  perkawinan  itu  dicampur  menjadi  satu; dan  2)  persatuan  atau  pencampuran  harta  itu sepanjang  perkawinan  tidak  boleh  ditiadakan dengan  suatu  persetujuan  antara  suami  isteri. Harta  Persatuan  itu  menjadi  kekayaan  bersama dan  apabila  terjadi  perceraian,  maka  harta kekayaan  bersama  itu  harus  di  bagi  dua, sehingga masing-masing dapat separuh.
Sedangkan di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2)  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama;  dan  harta  bawaan  dari masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain.  Kedua  pasal  diatas  dapat disimpulkan bahwa isi dalam perjanjian perkawinan  di  serahkan  kepada  kedua  belah pihak yang melangsungkan Perjanjian Perkawinan,  sehingga  pasangan  suami  istri  di bebaskan untuk menentukan isi dalam perjanjian perkawinan  tersebut.  Jika  terjadi  penyimpangan undang-undang  terkait  harta  perkawinan  maka hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian Pra nikah.
Perjanjian  perkawinan  merupakan  suatu perjanjian  yang  di  buat  oleh  pasangan  suami atau istri secara otentik di hadapan Notaris yang mana  kedua  belah  pihak  menyatakan  saling setuju  dan  sepakat  untuk  membuat  pemisahan atas  harta  yang  menyatakan  benda  masing- masing  dalam  perkawinan,  dengan  adanya perjanjian  perkawinan  tersebut  maka  harta  yang sudah  suami  dan  istri  punya  adalah  milik bersama  baik  itu  harta  yang  mereka  punya sebelum  nikah  maupun  harta  yang  di  dapat setelah  mereka  menikah  akan  tetap  menjadi milik  mereka  masing-masing.  Maka  dari  itu dengan  dibuat  nya  perjanjian  perkawinan  maka bias    menjadi  pelindung  bagi  salah  satu  pihak dalam  perkawinan  apabila  terjadi  perceraian, perjanjian  perkawinan  dapat  menjadi  bukti otentik  dalam  pembuktian  dan  mempermudah masalah  pembagian  harta  kekayaan,  hak  asuh
anak  dan  lainnya  yang  berhubungan  dengan rumah  tangga.  Dengan  adanya  perjanjian perkawinan  maka  masalah  antara  mantan pasangan  tersebut  tidak  lagi  sulit  dan  bisa  di selesaikan  dengan  cepat.  Isi  dalam  perjanjian perkawinan  atau  perjanjian  Pra  nikah  tidak hanya  berisi  pembagian  harta  akan  tetapi masalah  yang  bertentangan  dengan  hukum, agama,  dan  kesusilaan  juga  diatur  sedemikian. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  akibat  hukum  perjanjian  perkawinan yang  dijadikan  saran  pelindung  bagi  salah  satu pihak  dalam  perkawinan,  dam  bagaimana implementasi  perjanjian  pra  nikah  dalam perkawinan  yang  di  jadikan  keuntungan  bagi salah satu pihak dalam perkawinan.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  metode    yang digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif dalam implikasinya metode ini bersifat deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang  digunakan peneliti  dalam  memecahkan  permasalahan  yang ada  adalah  Yuridis-normatif.  Kaitanya  dengan pendekatan  tersebut  maka  jenis  pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah
pendekatan
perundang-undangan (statute approach).  Pendekatan  Undang-Undang  (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum (Bahder.    2008).  Pendekatan  perundang- undangan adalah pendekatan yang cara kerjanya dilakukan  dengan  cara  menelaah  berbagai macam  undang-undang  dan  regulasi  yang memiliki  relevansi  dengan  permasalah  hukum yang  sedang  diteliti  dan  dihadapi  (Syamsudin, 2021).  Sehingga  dalam  Penelitian  ini  fokus unang-undang  yang  digunakan  ialah  Undang- Undang  No  1  tahun  Tahun  1947  tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan terkait Perkawinan.

## HASIL
Bagaimana
Akibat Hukum
Perjanjian Perkawinan  yang  dijadikan  saran  pelindung bagi salah satu pihak dalam perkawinan?
Akibat  hukum dari perjanjian perkawinan ialah  terciptanya  harta  benda  yang  muncul  pada saat  perkawinan,  yang  mana  harta  itu  berasal dari  harta  bersama  dan  harta  pribadi  yang  di bawa  pada  saat  berlangsungnya  perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian pemisahan harta di  bagikan  sesuai  dengan  perjanjian  perkawinan yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Sebagaimana yang terdapat pada  Kitab undang-
undang Hukum Perdata konsep Hukum Perkawinan  dipandang  hanya  sebatas  perjanjian Keperdataan  Antara  suami  dan  isteri  saja. Artinya  Kitab  undang-undang  Hukum  Perdata (Prawirorahardjojo,  2002);  (Prodjohamidjojo, 2002);  (Djamali,  2008);  (Butarbutar,  2012); (Tarigan, 2004) undang-undang sudah terpenuhi. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata unsur  keagaamaan  dalam  perkawinan  tidak difokuskan.oleh  karena  itu,  pengaturan  terkait perkawinan  cenderung  lebih  banyak  ada  pada dalam Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Pada pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan  menjelaskan  bahwa perkawinan tidak hanya diartikan dari segi unsur yuridis  saja,  tetapi  dilihat  juga  dari  unsur biologis, sosiologis, dan religious. Yang mana di dalam  Pasal  tersebut  memuat  beberapa  Unsur yaitu  :  1)  ikatan  lahir  batin  (unsur  yuridis);  2) antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan sebagai ikatan suami dan  isteri (unsur biologis); 3)  yang  memiliki  tujuan  yang  sama  membentuk ikatan  yang  kekal  abadi  (unsur  sosiologis);  dan 4)  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa (unsur religi).
Selain  itu  ,  di  dalam  undang-undang Perkawinan  terdapat  pula  pengaturan  yang mengatur terkait faktor apa saja yang menyebabkan berakhirnya perkawinan , pengaturan itu ada di dalam Pasal 38 antara lain: Perkawinan  dapat  berakhir  karena:  a)  kematian; b) perceraian, dan c) c.atas keputusan pengadilan.  Dalam  Pasal  139  KUHPerdata  juga di  sebutkan  bahwa,  isi  dalam  Perjanjian Perkawinan  pasangan  Suami  Isteri  dapat menyimpangi  dari  ketentuan-ketentuan  yang telah di tetapkan oleh Undang-undang mengenai Harta  Bersama,  akan  tetapi  penyimpangan  yang dimaksud  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan dan ketertiban umum ( openbare orde ) dan tidak pula  mengubah  isi  ketentuan  yang  telah disebutkan  setelah  Pasal  139  KUHPerdata  itu (Prawirorahardjojo,  2002).  Dengan  deimikian dapat dikatakan bahwa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan dan sepakat akan mengikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  tersebut akan  mendapat  perlindungan  selama  Perjanjian Kawin  berlangsung  ,  oleh  karena  itu  apabila salah  satu  dari  pasangan  melanggar  perjanjian maka  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yang akan  ditanggung  oleh  salah  satu  pihak  yang melanggar  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan disepakati bersama.
Di  dalam  KUHPerdata  terdapat  beberapa larangan terkait isi dalam perjanjian perkawinan, yaitu  (Prodjohamidjojo,  2002):  a)  isi    dalam perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139); b) perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan  yang  terdapat  di  dalam  KUHPerdata berisi bahwa suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai  kediaman  sendiri  (Pasal  140  ayat (1);  c)  isi  dalam  perjanjian  suami  tsteri  tidak boleh  melepaskan  hak  mereka  dalam  pewarisan harta  peninggalan  anak-anak  mereka  (Pasal 141);  d)  dalam  perjanjian  itu  tidak  boleh  di tentukan  bahwa  dalam  hal  campur  harta,  jika harta  milik  bersama  itu  dihentikan,  pasangan suami  atau  istri  akan  membayar  bagian  hutang yang  melebihi  perimbangan  dan  keuntungan bersama  (Pasal  142);  e)  isi  dalam  perjanjian tidak  boleh  secara  umum  ditunjuk  begitu  saja kepada  peraturan  yang  berlaku  dalam  suatu neara asing jika pasangan suami istri berkewarganegaraan berbeda ( Pasal 143) .
Jika  suatu  saat  terjadi  perceraian,  akibat hukum  dari  perjanjian  yang  sudah  dibuat tersebut  akan  berakibat  pada  suami  dan  isteri yang  sudah  membuat  perjanjian,yang  mana seorang  isteri  berubah  status  dari  memiliki suami menjadi tidak bersuami atau janda karena bercerai.    terhadap  anak  yang  sudah  di  hasilkan pada  saat  perkawinan  berlangsung  yang  mana salah satu orangtua dari mereka berubah menjadi perwalian  karena  orang  tua  dari  anak  tersebut masih  berkewajiban  untuk  memelihara  dan mendidik  anaknya  karena  anak  belum  dewasa yang  di  tentukan  di  pengadilan,  dan  terhadap harta  kekayaan  yang  berlangsung  pada  saat perkawinan  ,  harta  bersama  yang  ada  dalam perkawinan  terhenti  jika  perceraian  sudah  sah dalam  pengadila,  harta  tersebut  dibagi  sebagai harta gono gini anatara suami dan isteri.
Namun di dalam Undang-undang Perkawinan  mengartikan  bahwa  perkawinan merupakan  suatu  ikatan,  tetapi  dalam  kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  perkawinan tidak  termasuk  adalam  buku  III  terkait  dengan bidang  hukum  perikatan  tersebut.  (Djamali, 2008).  Di  dalam  buku  I  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  menjelaskan  terkait  harta  benda kekayaan  pada  saat  perkawinan,  karena  harta benda perkawinan sebab akibat dari perkawinan dan  masuk  kedalam  ruang  lingkup  hukum keluarga, harta benda perkawinan tidak termasuk  ke  dalam  buku  ke  III  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  karena  tidak  termasuk
ke dalam pembahasan terkait harta kekayaan. Di dalam  bukunya  Elisabeth  Nurhaini  Butarbuat menjelaskan  bahwa  “  pengaturan  harta perkawinan  tidak  dimasukkan  dalam  ruang lingkup  hukum  harta  kekayaan  disebabkan karena  anggapan  bahwa  perkawinan  bukanlah salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  atau memperoleh  harta  atau  kekayaan,  meskipun diakui  bahwa  perkawinan  akan  berakibat  pada kedudukan  seseorang  terhadap  harta  kekayaan seseorang  “  (Butarbutar,  2012).  Perjanjian perkawinan di Indonesia di pandang tidak terlalu penting,  dikarenakan  dilihat  dari  sisi  negatif  isi daripada  perjanjian  tersebut.  Jika  di  pelajari lebih  lanjut  perjanjian  perkawinan  yang  di  buat oleh  kedua  belah  pihak  sangat  penting  bagi rumah  tangga  pasangan  tersebut,  karena  isi  dari perjanjian  tersebut  tidak  hanya  mengatur  terkait harta  kekayaan  saja,  tetapi  aturan  lainnya  yang mengatur  terkait  rumah  tangga  pasangan  suami isteri..
Perjanjian Perkawinan bukan juga merupakan keharusan dari pasangan suami isteri untuk  membuat  perjanjian  tersebut,  bukan berarti dengan tidak adanya perjanjian perkawinan  maka  perkawinan  tidak  dapat dilaksanakan.  Dengan  kata  lain,  perjanjian perkawinan  hanya  sebuah  lembaga  yang dipersiapkan  ketika  ada  pihak-pihak  yang merasa  perlu  untuk  membuat  perjanjian  untuk menghindarkan  terjadinya  perselisihan  di  masa yang  akan  datang,    misalnya  mengenai pemisahan  antara  harta  pribadi  dan  harta bersama. Selanjutnya, yang berkaitan dengan isi perjanjian  tersebut  lebih  baik  di  bebaskan kepada  pasangan  yang  membuat  perjanjian tersebut  akan  tetapi,  tidak  boleh  bertentangan dengan aturan-aturan  syariat islam (Nuruddin & Tarigan, 2004),
Jika  perjanjian  perkawinan  tidak  sesuai dengan ketentuan yang ada pada dalam Undang- undang  dan  peraturan  terkait  perkawinan  maka tidak  sah,  yang  mana  tercantum  dalam  Pasal  29 (2)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berbunyi “  Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan bilamana  melanggar  batas-batas  hukum,  agama dan  kesusilaan”.  Di  dalam  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang hukum Perdata yan menyatakan  Bahwa  “  semua  persetujuan  yang dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat di Tarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang-undang,persetujuan
harus dilaksanakan dengan itikad baik.”  artinya perjanjian yang telah di sepakati yang tercantum di  dalam  Perjanjian  Perkawinan  oleh  pasangan suami dan isteri berlaku bagi  kedua belah pihak yang  membuat  perjanjian  tersebut.  Oleh  karena itu,  apabila  dalam  pelaksanaan  perjanjian perkawinan terdapat pelanggaran yang dilakukan  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan gugatan atas dasar  wanprestasi.  Sanksi  yang di dapatkan oleh  pihak  yang  melaggar  perjanjian  hanya berupa sanksi moral.
Bagaimana  Implementasi  Perjanjian  Pra  Nikah dalam  perkawinan  yang  di  jadikan  keuntungan bagi salah satu pihak dalam perkawinan?
Perjanjian perkawinan yang dibuat bertujuan  sebagai  sarana  perlindungan  hukum bagi para pihak yang bersengketa, maka dari itu dengan  adanya  perjanjian  perkawinan  memberi perlindungan  hukum  terhadap  suatu  hal  yang terjadi  pada  saat  perkawinan.  Apabila  di  lain waktu muncul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi bukti hukum bagi masing-masing pihak, yaitu  suami  dan  istri,  untuk  melaksanakan  dan memberikan  batas-batas  hak  dan  kewajiban diantara mereka. Pelaksanaan dalam perkawinan pasti  akan  mengalami  permasalahan  mengenai harta  kekayaan  ,  arti  harta  kekayaan  dalam perkawinan ini maksudnya  ialah  harta  kekayaan yang muncul pada saat perkawinan, harta pribadi yang  di  bawa  oleh  suami  atau  isteri  ke  dalam perkawinan,  dan  harta  bawaan  yang  di  bawa oleh  pasangan  ke  dalam  perkawinan.  Salah  satu yang  menyebabkan  akibat  hukum  dalam perkawinan ialah harta benda perkawinan.
Dengan  adanya  perjanjian  perkawinan dalam  sebuah  perkawinan,  pasangan  suami  istri yang ingin melakukan perceraian tidak kebingungan  terkait  masalah  pembagian  harta benda kekayaan pada saat perkawinan. Diharapkan  pada  saat  pembagian  harta  benda kekayaan  perkawinan  jika  tidak  mengalami perselisihan  dilakukan  secara  adil  bagi  pihak suami isteri dan anak yang di hasilkan pada saat perkawinan.  Apabila  mengalami  perselisihan pada  saat  pemabgian  harta  maka  harta  bersama tersebut bias dilakukan melalui jalur litigasi atau lewat  jalur  pengadilan.  Jika  dalam  pelaksanaan Perkawinan para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan , tetapi pada saat berjalannya rumah tangga  diketahui  suami  atau  istri  berperilaku yang merugikan orang lain atau merugikan harta bersama pada saat perkawinan. Contohnya ialah
suami  melakukan  judi  atau  investasi  bodong sampai  menghabiskan  harta  pribadi  atau  harta bersama  ,  apabila  perilaku  tersebut  dibiarkan akan  merugikan  pihak  isteri  dan  menghabiskan harta  bersama  pada  saat  perkawinan.  Menurut Pasal  139  KUH  Perdata,  adanya  perjanjian perkawinan  merupakan  pengecualian  yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata, yaitu pada saat  perkawinan,  perkawinan  dengan  harta perkawinan  yang  sama  adalah  sah  menurut hukum.  Atau  dengan  kata  lain  terbatas  pada regulasi. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan  adalah  untuk  mengatur  keadaan antara  suami  dan  istri  mengenai  harta  apa  yang mereka  miliki  dan  atau  apa  yang  akan  mereka peroleh (Djais, 2003)

## SIMPULAN
Berdasarkan Hasil penelitian yang telah di paparkan di atas oleh penulis,dapat disimpulkan bahwa,  Perjanjian  Perkawinan  yang  dibuat  oleh Pasangan  Suami  Isteri  mulai  berlaku  ketika perkawinan  sudah  berlangsung,  dengan  adanya pencatatan berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan  Notaris  dan  akta  perkawinan  yang  di catat  oleh  pergawai  pencatatan  perkawinan. Dengan  adanya  perjanjian  tersebut  maka kekuatan  hukum  yang  dimiliki  menjamin kepastian  hukum.  Walaupun  isi  yang  ada  pada Perjanjian  perkawinan  bias  di  perluas  dengan hal-hal  yang  tidak  hanya  mengatur  terkait  harta kekayaan  pada  saat  perkawinan,  bias  saja  di tambahkan  dengan  aturat  terkait  aturan  apabila adanya orang ketiga dalam perkawinan, poligami,  atau  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  tetapi  pada  kenyataannya  isi dalam  perjanjian  perkawinan  yang  di  buat  oleh pasangan  mengatur  terkait  harta  benda  saja. Dengan  demikian  Maka  perjanjian  perkawinan secara obyektif memberikan perlindungan hukum Bagi mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan dalam pernikahan mereka. Bagi pihak yang  tidak  mampu  secara  ekonomi,  perjanjian perkawinan  dapat  digunakan  sebagai  sarana Memperluas  perlindungan  hukum  terhadap  isi perjanjian  perkawinan  Termasuk  apa  yang mungkin terjadi dalam sebuah pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini.  2012. Hukum Harta  Kekayaan  Menurut  sistematika
KUHPerdata dan Perkembangannya .
Bandung: Refika Aditama.
Darmabrata, Wahyono. 2009. Hukum Perkawinan  Perdata  (Syarat  Sahnya Perkawinan,  Hak  Dan  Kewajiban  Suami
Istri,Harta  Bernda  Perkawinan) .  Jakarta: Rizkita. Djais,  Mochammad.  2003. Hukum  Harta Kekayaan Dalam Perkawinan . Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro . Djamali,  R.  Abdoel.  2008. Pengantar  Hukum Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
M. Syamsudin. 2021. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Jakarta: Kencana. Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung:
Mandar Maju.
Prawirorahardjojo, R. Soetojo. 2002. Pluralisme dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan di Indonesia . Surabaya: Airlangga
University Press.
Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Indonesia Legal Publishing. Tarigan,  Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta : Kencana Prenada Media Group .