Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## OPTIMALISASI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI APLIKASI HALAL TANI
Naufal Haidar Farras, Muhammad Rizki F, Aulia Ramadhan Universitas Diponegoro Semarang naufalhf.1998@gmail.com

## Abstrak
Sektor  pertanian  memiliki  kontribusi  terhadap  pembangunan,  salah  satunya  di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi di pulau  jawa yang mempunyai kontribusi sektor pertanian paling tinggi  terhadap PDRB yaitu sebesar. Dengan data tersebut, seharusnya petani dapat hidup  sejahtera.  Namun  kenyataannya  petani  di  Jawa  Tengah  memiliki  kualitas  hidup  yang jauh  dari  kata  layak,  diantaranya  pendapatan  dan  produktivitas  yang  rendah,  kesulitan dalam  pengajuan  kredit,  pendidikan  rendah  serta  sistem  irigasi  yang  belum  optimal.  Selain itu,  nilai  tukar  petani  pada  Januari  2018  sebesar  103,00.  Turun  sebesar  0,48  dari  bulan Desember 2017 yaitu sebesar 103,47.
Fokus penelitian ini adalah bagaiamana mengoptimalkan potensi sektor pertanian di Jawa Tengah dengan program pemberdayaaan sumberdaya yang ada melalui aplikasi Halal Tani berbasis financial technology (fintech).
Penulisan  karya  ilmiah  ini  dilakukan  dengan  studi  literatur  yang  mendalam,  yakni dengan  menggunakan  penulisan  kualitatif  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  dengan metode  kepustakaan,  dokumenter,  intuitif  subjektif.  Proses  analisis  data  yang  dilakukan dalam  penulisan  ini  terjadi  secara  bolak  balik  dan  berinteraktif,  yang  terdiri  dari: pengumpulan  data  (data  collection),  reduksi  data  (data  reduction),  penyajian  data  (data display) dan analisis dan Pembahasan.
Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  dengan  adanya  program  pemberdayaan  bagi pelaku  pertanian  melalui  Halal  Tani,  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  petani,  produktivitas meningkat, serta mudah mengajukan kredit usaha tani.
Keyword : Pertanian, Pemberdayaan, Fintech, Halal Tani
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pertanian yang sangat menjanjikan.  Faktor  iklim,  geologis  dan  letak  geografis  yang  strategis  menjadikan Indonesia  memiliki  peluang  yang  besar  dalam  mengembangkan  usaha  dalam  bidang pertanian. Baik dalam bidang kehutanan, perkebunan, ataupun perikanan masing masing memiliki peluang yang cukup guna bersaing dengan negara lain.
Melirik negara tetangga yang berhasil dalam memaksimalkan sektor pertaniannya seperti  Vietnam,  Thailand  dan  Filipina  seharusnya  hal  tersebut  menjadi  motivasi masyarakat  Indonesia  untuk  lebih  berusaha  memajukan  dunia  pertanian  di  negara  ini. Karena secara sumber daya Indonesia tidak kalah dengan negara-negara tersebut, bahkan melebihi.
Terbukti dari jumlah lahan pertanian di Indonesia yang mencapai sekitar 41.5 juta Ha dengan pembagian yaitu Hortikultura 567 ribu Ha, Tanaman Pangan 19 juta Ha, dan Tanaman  Perkebunan  22  Juta  Ha  (Kementan  RI,  2014).  Sayangnya,  luasnya  lahan pertanian tersebut tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah petani yang tiap tahun terus menurun yaitu data dari BPS yang menyebutkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian  terus  menurun  dari  39,22  juta  pada  2013  menjadi  38,97  juta  pada  2014 (Kementan RI, 2014).
Padahal, sektor pertanian merupakan salah satu sumber kehidupan bagi sebagian penduduk  Indonesia.  Agenda  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  melalui  kedaulatan pangan  pada  tahun  2015-2019  perlu  kembali  dilanjutkan,  dimana  Indonesia  sudah memasuki  kelas Upper  Middle  Income dan  pertanian  memasuki  tahapan  menuju  industri. Salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian adalah Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Luas wilayahnya  32.548  km²,  atau  sekitar  25,04%  dari  luas  pulau  Jawa.  Kepulauan  Karimun Jawa di Laut Jawa termasuk bagian dari provinsi Jawa Tengah
Jenis  tanah  wilayah  Jawa  Tengah  didominasi  oleh  tanah  latosol,  aluvial,  dan gromosol,  sehingga  hamparan  tanah  di  provinsi  ini  termasuk  tanah  yang  mempunyai tingkat  kesuburan  yang  relatif  baik.  Kondisi  ini  membuat  membuat  pertanian  dan perkebunan merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah.
Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah terlihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, sektor pertanian menjadi sektor terbesar ketiga dalam PDRB sebesar 17,87 persen setelah sektor industri pengolahan (33,06 persen) dan sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran  (21,73  persen).  Hasil  produksi  sektor  pertanian bermanfaat sebagai input bagi sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor modern.
Beberapa  komoditi  unggulan  dari  sektor  pertanian  dan  perkebunan  di  Jawa Tengah adalah padi, jagung, karet, kopi, teh, kelapa, tebu, dan kakao. Hampir di seluruh daerah  di  Jawa  Tengah  merupakan  penghasil  jagung,  kecuali  Magelang  dan
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Pekalongan.Untuk  pengembangan  komoditas  karet,  dipusatkan  di  Kecamatan Wanareja dan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Kendal.Wonosobo, Karanganyar, Tegal, Batang, Temanggung, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, dan Boyolali merupakan sentra produksi teh. Sebagian besar daerah di Jawa Tengah juga merupakan penghasil kelapa.
Namun Berdasarkan data BPS, 1,7 juta jiwa penduduk Jawa Tengah masih menjadi pengangguran dan berada di  bawah  garis  kemiskinan. Selain  itu,  nilai  tukar  petani  pada Januari 2018 sebesar 103,00. Turun sebesar 0,48 dari bulan Desember 2017 yaitu sebesar 103,47. Hal ini menunjukkan penurunan kesejahteraan dari para petani di Jawa Tengah.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  tingkat  pendapatan  yang  dihasilkan  petani yaitu  dengan  cara  memotong  alur  distribusi  penjualan  beras  melalui  tengkulak  dan menghilangkan  peran  rentenir  dalam  memberikan  modal  serta  mengurangi  tingkat penurunan lahan persawahan. Dalam konteks ini, menciptakan lahan pertanian abadi dan peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan merupakan tujuan ganda yang  bersifat  inklusif  dengan  peningkatan  ksejahteraan  petani  yang  ada  di  Indonesia. Dimana  para  petani  menjual  hasil  panennya  tersebut,  langsung  ke  kosumen  seperti restoran,  hotel,  dan  masyarakat  perkotaan.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan memanfaatkan  teknologi  sistem  informasi  untuk  dapat  memudahkan  serta menghubungkan secara langsung antara petani kepada konsumen.
Untuk meningkatkan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan salah satu sistem pertanian baru yang sesuai dengan syariah, mengelola secara terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian sistem  pertaniaan secara  inovatif dan sistematik melalui  pemanfaatan jejaring,  informasi dan  teknologi,  yang  terpimpin  secara  terpadu  dengan  peran  serta  masyarakat, pelaku/asosiasi,  industri,  akademisi  dan  pemerintah  yang  memiliki  tujuan,  proses  dan kepentingan  bersama  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hasil  pangan  serta kesejahteraan petani.
Sebagai  solusi  untuk  meningkatkan  potensi  pertanian  di  Jawa  Tengah  serta meningkatkan kesejahteraan petani, Salah satunya dengan mengembangkan sebuah sistem yang mengaplikasikan financial technology untuk kemudahan akses para pelaku bisnis di bidang  pertanian.  Untuk  itu  penulis  berencana  membuat  karya  tulis  berjudul “Optimalisasi  Sektor  Pertanian  di  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  Pemberdayaan Petani melalui Aplikasi Halal Tani”.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Kondisi Pertanian Jawa Tengah
Sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap pembangunan terutama di daerah, salah  satunya  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pembangunan  ekonomi  daerah  erat  kaitannya dengan industrialisasi dan peran sektor pertanian mulai tergantikan oleh sektor industri. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja  untuk  masyarakat  daerah.  Tolak  ukur  keberhasilan  pembangunan  perekonomian
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
daerah  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  dan  struktur  ekonomi.  Berikut  tingkat kontribusi sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah terhadap PDRB yang ditampilkan pada Tabel 2.1.

## Tabel 1
Tingkat Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Menurut Provinsi di Pulau Jawa
No Provinsi Kontribusi Sektor Pertanian (persen) 1 DKI Jakarta 0,07 2 Jawa Barat 13,1 3 Banten 7,8 4 Jawa Tengah 18,7 5 DI Yogyakarta 17,3 6 Jawa Timur 15,0 Jumlah 100
Sumber: Statistika Indonesia, 2010
Tabel  1  menjelaskan  di  pulau  jawa  provinsi  yang  mempunyai  kontribusi  sektor pertanian paling tinggi terhadap PDRB yaitu Provinsi Jawa Tengah (18,7 %). DKI Jakarta (0,07  %),  Jawa  Barat  (13,1  %),  Banten  (7,8  %),  Jawa  Tengah  (18,7  %),  DI  Yogyakarta (17,3 %) dan Jawa Timur (15,0%). Meskipun Jawa Tengah yang memiliki tingkat tertinggi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tetapi laju pertumbuhan sektor pertanian ada dalam keadaan stagnasi atau bahkan dikatakan mundur (Suwanti & Gunanto, 2013).
Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia  yang  masih  rendah  dalam  mengolah  lahan  pertanian  dan  hasilnya.  Mayoritas petani  di  Indonesia  masih  menggunakan  sistem  manual  dalam  pengolahan  lahan pertanian. Selain itu terdapat kesulitan dalam pengajuan kredit, pendidikan rendah serta sistem irigasi yang belum optimal.
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna: Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran  tentang  potensi  yang  dimilikinya  dan  berusaha  mengembangkannya  (Farid, 2000).
Umat Islam merindukan kejayaan dan kemakmuran seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd al-„Aziz. r.a. khalifah yang terkenal adil, padahal beliau menjabat khalifah  hanya  tigapuluh  bulan,  pada  waktu  itu  semua  orang  yang  punya  hutang  bisa mendapatkan  bantuan  dari  khas  Negara,  semua  kebutuhan  pokok  terpenuhi,  setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi beliau memberikan bantuan kepada para petani kecil untuk  mengelola  lahannya  dengan  baik,  dengan  memberikan  kredit  dari  khas  Negara. Kebijakan ini sudah ada beberapa ratus tahun sebelum dunia mengenal bank perkreditan
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
untuk pertanian. Sebelum masa Umar bin Abd „Aziz yaitu pada masa Umar bin Khattab pada waktu itu tidak ada seorangpun yang mau menerima zakat. Demikian kesejahteraan di bawah naungan keadilan Islam sampai pada taraf dimana semua yang memiliki hak bisa mendapatkanya (Qaradhawi, 2002).
Kesimpulannya,  bahwa  kewajiban  dan  tuntunan  agama  yang  ditetapkan  Allah, tidak  mempunyai  tujuan  lain  kecuali  untuk  kemaslahatan  umat  manusia.  Allah menghendaki  keharmonisan  hubungan  antara  seluruh  mahluk-Nya,  demi  mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Perkembangan Financial Technology Financial technology (FinTech) merupakan perpaduan inovasi antara pengembangan teknologi dan keuangan yang mengubah model bisnis saat ini dan melemahkan barrier to entry (Bank  Indonesia,  2016).  Perubahan  model  bisnis  terlihat  dari  berbagai  layanan keuangan  yang  dilakukan  menerapkan  suatu  konsep  yang  berbeda  dari  sebelumnya. Berkaitan  dengan  melemahnya barrier  to  entry ,  memberikan  peran  bagi  FinTech  dalam memuncukan  pelaku-pelaku unregulated yang  menjalankan  layanan  sebagaimana  institusi regulated (Bank  Indonesia,  2016).  Perkembangan  FinTech  sebenarnyalah  bukanlah merupakan fenomena baru dimana jejaknya dapat ditelusuri sejak abad ke-17 sebagaimana evolusi teknologi keuangan berikut:

## Gambar 1
Evolusi Financial Technology
Sumber: New York Times, 2016
Bidang  usaha  FinTech  merupakan  layanan  keuangan  berbasis  digital  yang terbentang mulai dari sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun  dana,  hingga  sekedar  advis  atau  pembelajaran  kepada  masyarakat  melalui  media digital. Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu (1) payment channel/system , yaitu  layanan  elektronik  yang  menggantikan  uang  kartal  dan  uang  giral  sebagai  alat pembayaran;  (2) digital  banking ,teknologi  digital  untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video  banking;  (3) online/digital  insurance ,  layanan  asuransi  bagi  nasabah  dengan memanfaatkan teknologi  digital,  (4) Crowdfunding ,  kegiatan  pengumpulan  dana  melalui
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial, dan (5) Peer-to- Peer  (P2P)  Lending ,  layanan  keuangan  yang  memanfaatkan  teknologi  digital untuk mempertemukan  antara  pihak  yang  membutuhkan  pinjaman  dan  pihak yang  bersedia memberikan pinjaman.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penulisan dan Pendekatan Penulisan
Penulisan  karya  ilmiah  ini  dilakukan  dengan  kegiatan  studi  literatur  yang mendalam,  yakni  dengan  menggunakan  penulisan  deskriptif  dan  data  yang  digunakan merupakan  data  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  adalah  prosedur  yang menghasilkan  data-data  deskriptif,  yang  meliputi  kata-kata  tertulis  atas  objek  penulisan yang sedang dilakukan yang didukung oleh studi literatur berdasaran pengalaman kajian pustaka,  baik  berupa  data  penulisan  maupun  angka  yang  dapat  dipahami  dengan  baik (Lexy,  2013).  Di  samping  itu, pendekatan  kualitatif  lebih  peka  dan dapat menyesuaikan diri  dengan  banyak  penajaman  pengaruh  bersama serta  pola-pola  nilai  yang dihadapi  di lapangan.  Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada masa sekarang  (Danu,  2015).  Tujuan  dari  penulisan  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## 2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penulisan  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  sumber data  penulisan  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara.  Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  didalam  penulisan  ini  adalah  dengan  metode kepustakaan, dokumenter, intuitif subjektif.
Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  jalan  membaca  literatur-literatur  yang berkaitan  dan menunjang  penulisan  ini,  berupa  pustaka  cetak maupun  elektronik  (data- data  internet).  Studi  dokumentasi  dilakukan  dengan  jalan  membaca  laporan-laporan penulisan sebelumnya serta  artikel  yang  diakses dari  internet, buku maupun  jurnal  yang sesuai  dengan  permasalahan.  Pada  metode  ini  penulis  hanya  memindahkan  data  yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan. Selanjutntnya intuitif subjektif merupakan perlibatan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas.

## 3. Metode Analisis Data
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  tertulis  pada  rumusan  masalah  dan pendekatan  penulisan  yang  digunaan,  penulis  menganalisa  data-data  yang  diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun, sehingga  mempermudah  pembahasan  masalah-masalah  yang  ada.  Karena  titik  fokus penulisan  ini  adalah  penulisan  berbasis  literatur  (pustaka),  maka  data  yang  diumpulkan merupakan data kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
secara  bolak  balik  dan  berinteraktif,  yang  terdiri  dari:  pengumpulan  data  ( data  collection ), reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ) dan analisis dan Pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Potensi Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan hasil produksi sektor-sektor ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Hasil produksi secara langsung tercermin pada besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara, atau besarnya Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB) suatu  daerah  provinsi  atau  kota. Dalam  pandangan  tradisional, pertumbuhan  ekonomi  adalah  baik  apabila  PDB  atau  PDRB  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  pemerintah  berupaya  mengoptimalkan  hasil-hasil daerah yang ada guna berproduksi secara efektif (Tamyawan, 2012).
Provinsi Jawa Tengah terletak diantara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah terbagi  menjadi  29  kabupaten dan  6  kota.  Luas wilayah  Jawa  Tengah  pada  tahun  2010 tercatat seluas 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari  luas  Indonesia).  Luas  yang  ada,  terdiri  dari  992  ribu  hektare  (30,47  persen)  lahan sawah (Agustono, 2013).
Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah terlihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, sektor pertanian menjadi sektor terbesar ketiga dalam PDRB sebesar 17,87 persen setelah sektor industri pengolahan (33,06 persen) dan sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran  (21,73  persen).  Hasil  produksi  sektor  pertanian bermanfaat sebagai input bagi sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor modern.
Menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 5.376.452 juta jiwa (33,78 persen), angka ini jauh lebih tinggi di atas sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,38 persen) dan industri pengolahan (19,14 persen).  Jumlah  tenaga  kerja  sektor  pertanian  Provinsi  Jawa  Tengah  merupakan  yang terbesar  kedua  di  tingkat  nasional  atau  sebesar  13,67  persen  dari  39.328.915  jiwa  total tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia (BPS Indonesia, 2012). Secara nasional, sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah berkontribusi  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  sebesar  4,90 persen dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia.
Suwanti  &  Gunanto  (2013)  menjelaskan  bahwa  provinsi  di  pulau  jawa  yang mempunyai kontribusi sektor pertanian paling tinggi terhadap PDRB yaitu Provinsi Jawa Tengah  (18,7  %).  DKI  Jakarta  (0,07  %),  Jawa  Barat  (13,1  %),  Banten  (7,8  %),  DI Yogyakarta  (17,3  %)  dan  Jawa  Timur  (15,0%).  Meskipun  Jawa  Tengah  yang  memiliki tingkat  tertinggi  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDRB  tetapi  laju  pertumbuhan sektor  pertanian  ada  dalam  keadaan  stagnasi  atau  bahkan  dikatakan  mundur.  Prioritas utama  pembangunan  ekonomi  di  sektor  modern  mampu  mendorong  pertumbuhan PDRB  Provinsi  Jawa  Tengah  secara  lebih  cepat.  Sektor  modern  lebih  mengutamakan teknologi  daripada  tenaga  manusia,  sehingga  pertumbuhan  PDRB  yang  dicapai  belum
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
tentu  mendorong  distribusi  pendapatan  secara  merata.  Keadaan  tersebut  menjadi  dasar permasalahan bagaimana pertumbuhan pendapatan daerah yang terlalu tinggi justru dapat meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  dicapai harus menciptakan kesejahteraan secara merata, bukan sekedar pertumbuhan yang tinggi.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  tingkat  pendapatan  yang  dihasilkan  petani yaitu  dengan  cara  memotong  alur  distribusi  penjualan  beras  melalui  tengkulak  dan menghilangkan  peran  rentenir  dalam  memberikan  modal  serta  mengurangi  tingkat penurunan lahan persawahan. Dalam konteks ini, menciptakan lahan pertanian abadi dan peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan merupakan tujuan ganda yang  bersifat  inklusif  dengan  peningkatan  ksejahteraan  petani  yang  ada  di  Indonesia. Dimana  para  petani  menjual  hasil  panennya  tersebut,  langsung  ke  kosumen  seperti restoran,  hotel,  dan  masyarakat  perkotaan.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan memanfaatkan  teknologi  sistem  informasi  untuk  dapat  memudahkan  serta menghubungkan secara langsung antara petani kepada konsumen.
Saat  ini  bisnis financial  technology (fintech) semakin meluas. Tidak  hanya  menyasar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kini bermunculan pula fintech yang fokus menggarap sektor pertanian. Dalam kondisi tersebut seharusnya bisa menjadi solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk kemitraan bersama stakeholder terkait untuk menciptakan  lapangan  kerja  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  terutama dalam sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai haruslah mampu mengurangi angka  kemiskinan  dengan  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  antar  penduduk,  antar daerah, dan antar sektor di Provinsi Jawa Tengah.
2. Stakeholder yang Terlibat Dalam Pemberdayaan Petani Melalui Aplikasi Halal Tani Pemerintah  daerah  berperan  penting  menjalankan  progam  pemberdayaan  petani melalui aplikasi Halal Tani, karena perangkat hukum dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah melalui kolaborasi pihak-pihak yang berkepentingan maka akan menciptakan harmonisasi  antara  regulator  dan  para  stakeholder  lainnya.  Dengan  dikomandoi  Dinas Pertanian  dan  Perkebunan  (DISTANBUN)  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  dibawahi  oleh lembaga yang mendukung kemajuan pertanian provinsi Jawa Tengah antara lain Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES),  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dan Akademisi dan Praktisi.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yaitu sebagai  lembaga  yang mengeluarkan  fatwa halal  pada  setiap  produk  atau  jasa  yang  ada  pada  setiap  produk  yang  dihasilkan  oleh petani.  Kemudian  masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES)  debagai  organisasi  ekonomi syariah  yang  mendukung  penuh,  selanjutnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bertugas sebagai  regulator  industri  keuangan  yang menjamin  landasan operasional  Fintech  serta perlindungan terhadap konsumen. Terakhir Akademisi dan Praktisi yang bertugas sebagai pihak  yang  membantu  dalam  hal  riset  dan  teknologi  agar  pertanian  Indonesia  selalu menciptakan  produk  baru  dan  hasil  yang  berkualitas  serta  dikenal  masyarakat  dunia.
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Dengan  adanya kolaborasi antar  stakeholder  diatas  maka  diharapkan  terciptanya harmonisasi antara regulator dan pelaku pertanian.
3. Program Pemberdayaan Petani
Pemberdayaan  disini  berorientasi  pada  kemaslahatan  masyarakat  khususnya  para petani.  Adapun  program  pemberdayaannya  meliputi:  rapat  berkala, Strategic  Planning, Market Analysis/ Analisis Pasar , Financial Planning/ Perencanaan Keuangan dan Empowerin. Rapat  berkala  dilakukan  rapat  antar  petani  yang  dibantu  oleh  pemerintah, akademisi,  praktisi,  perwakilan  masyarakat  sebagai  perwakilan  konsumen,  dan stakeholder  lain  yang terkait  untuk  membahas  permasalahan, menentukan  kesepakatan dan perencanaan strategis terkait pertanian.
Strategic  Planning merupakan  perencanaan  strategis  yang  didapatkan  berdasarkan rapat  berkala.  Perencanaan  strategis  memuat  tentang  Visi-Misi  pertanian,  serta manajemen pertanian meliputi pembagian tugas keorganisasian.
Pada  kegiatan market  analysis /analisis  pasar , petani  juga  diharapkan  mampu mengetahui aktivitas pasar mengenai tren yang sedang booming dan produk kreatif yang ia produksi,  sehingga  petani  bukan  hanya  bisa  berproduksi  tapi  juga  dapat  mengerti keadaan pasar (permintaan dan penawaran) terhadap barang yang diproduksinya.
Selanjutnya financial planning /perencanaan keuangan, perencanaan keuangan tentu menjadi program pemberdayaan yang juga tidak kalah penting, persiapan ini mendorong masyarakat memiliki perencanaan yang lebih tertata ketika hendak melakukan usaha jasa maupun dagang dalam bidang pariwisata dan industri kreatif setelah mandiri nanti. Pada fase ini pun masyarakat diberikan pelatihan terkait akuntansi pencatatan keuangan yang berhubungan dengan usaha jasa dan dagang.
Setelah  para  petani  mandiri  dari  segi  ekonomi,  mereka  diharapkan  menjadi seorang enterpreneur yang  kedepannya  mampu  berdiri  sendiri  bahkan  memiliki  usaha sendiri dan juga mampu melakukan pemberdayaan serupa kepada masyarakat setempat sehingga  mampu  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  sekitar  daerah  pertanian  ini merupakan program dari empowering .

## 4. Konsep Aplikasi Halal Tani
Aplikasi  ini  merupakan  aplikasi  terintegrasi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sarana transaksi, edukasi, konsultasi dan berita ekonomi syariah tentang pertanian. Aplikasi ini berberbasis SMS, Website dan Android untuk memudahkan pertukaran informasi antara produsen  (petani)  dan  konsumen.  Pada  aplikasi  Halal  Tani  juga  diterapkan  prinsip- prinsip syariah karena pada transaksi yang dilakukan oleh para produsen dan konsumen menggunakan  akad-akad  syariah.  Tujuan  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  ini  adalah untuk menjaga keamanan setiap transaksi dari hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti maysir, gharar, riba dan lain-lain. Hal ini yang sekaligus menjadi pembeda dengan fintech- fintech sebelumnya. Berikut adalah fungsi dan konten fitur-fitur aplikasi Halal Tani:
a. SMS
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Layanan berbasis SMS yang berfungsi bagi para petani dan kosumen yang sudah mendaftarkan  diri  sebagai  member  pada  Halal  Tani  akan  mendapatkan  SMS  setiap harinya  mengenai  informasi  daftar  produk,  harga  produk,  edukasi,  ekonomi  syariah (eksyar) dan berita pertanian.
Daftar  produk  berisi  tentnag  informasi  mengenai  beragam  varian  beras  yang diproduksi  oleh  petani.  Harga  Produk  berisi  tentang  informasi  mengenai  berbagai macam harga beras yang diproduksi oleh petani. Edukasi pada aplikasi ini memberikan informasi  mengenai  definisi  pertanian,  jenis  padi  dan  jenis  pupuk  yang  bagus  untuk digunakan  oleh  para  petani.  Eksyar  adalah  informasi  mengenai  akad  yang  digunakan pada perdagnagan yang terdapat dalam aplikasi pertanian, serta berita mengenai ekonomi syariah  terkait  pertanian.  Berita  pertanian  adalah  informasi  berupa  berita  pertanian terupdate yang ada di Indonesia serta negara lain.

## Gambar 2

## Tampilan aplikasi SMS Halal Tani

## b. Android dan Website
Aplikasi  ini  menyediakan  fitur-fitur  yang  menarik  tidak  hanya  sebagai  media untuk jual-beli beras namun juga memberikan edukasi dan memberi layanan konsultasi kepada para pengguna aplikasi ini.

## Gambar 3
Tampilan Menu Aplikasi Halal Tani
c. Transaksi
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Merupakan fitur yang memudahkan para konsumen untuk memilih produk mana yang  akan  dibeli  dan  memilih  akad  yang  akan  digunakan,  selain  itu  fitur  ini  juga memudahkan  bagi  konsumen  yang  ingin  menjadi  investor  untuk  dapat  berinvestasi  di sektor pertanian. Aplikasi Halal Tani terdapat 3 akad yaitu akad Ba‟i, akad Musyarakah dan  akad Wakalah.  Selain  itu didukung dengan sub-fitur  berupa  biodata  petani,  lokasi, waktu  tempuh  yang  dibutuhkan  konsumen  dan  investor  dalam  melakukan  transaksi sehingga transaksi menjadi lebih aman.
Pertama  akad  Ba‟i,  pada  akad  ini  memberikan  kemudahan  pada  produsen  dan konsumen  untuk  melakuan  transaksi  jual  beli  terhadap  produk  yang  tersedia.  Dimana didalamnya terdapat sub-fitur aplikasi bagi konsumen sesuai dengan kebutuhan. Kedua fitur  tersebut  yaitu:  Tunai  dan  as  salam  (pesanan).  Fitur  tunai  menyajikan  layanan transaksi  dalam  bentuk  tunai  antara  produsen  dengan  konsumen.  Fitur  as  salam memberikan  layanan  pesanan  produk  yang  dibutuhkan  konsumen  yang  sesuai  dengan nilai-nilai syariah sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan produk beras.
Kedua musyarakah ,  akad  ini  memudahkan  investor  untuk  dapat  melakukan investasi  pada  sektor  pertanian  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Didalam  fitur musyarakah,  terdapat  tiga  sub-fitur  aplikasi  yang  tersedia,  yaitu: Muzara’ah yang menghubungkan  kerjasama  antara  pemilik  sawah  atau  lahan  dengan  petani  selaku penggarap  dimana  bibit  disediakan  oleh  petani  selaku  penggarap  lahan.  Kedua mukhabarah yakni  kerjasama  antara  pemilik  sawah  atau  lahan  dengan  petani  selaku penggarap  dimana  bibit  disediakan  oleh  petani  selaku  penggarap  lahan.  Selanjutnya Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola atau penggarap, untuk memelihara  dan  merawat  lahan  pertanian  yang  dimiliki  oleh  pemilik  lahan.  Ketiga wakalah, pada  akad  ini  memberikan  kesempatan  bagi  para  konsumen dan  investor  luar negeri untuk melakukan transaksi.
Pada aplikasi halal tani juga dilengkapi biodata petani, informasi lokasi dan waktu tempuh. Biodata tani memberikan informasi mengenai biodata petani yang dibutuhkan konsumen  dan  investor  dalam  melakukan  transaksi.  Selanjutnya  informasi  lokasi memberikan  informasi  lokasi  area  lahan  pertanian  bagi  para  konsumen  dan  investor apabila  ingin  melakukan  transaksi  jual-beli  As  Salam  dan  Musyarakah.  Terakhir  waktu Tempuh memberikan informasi terkait waktu tempuh pengiriman produk dari produsen ke konsumen.
d. Konsultasi
Fitur dimana konsumen dan produsen dapat menanyakan seputar pertanian, dan yang dijawab oleh para pakar pertanian. Terdapat beberapa sub-fitur didalamnya seperti: Petani dan konseumen. Pada menu petani terdapat forum bagi para petani untuk dapat bertukar  informasi  terkait  solusi  dalam  memecahkan  masalah  pada  sektor  pertanian. Selain  itu  sub-fitur  ini  juga  memberikan  kesempatan  bagi  para  petani  untuk  dapat
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
menjalin relasi secara luas. Dan menu konsumen merupakan forum bagi para konsumen untuk dapat berkonsultasi dan bertukar informasi terkait produk yang akan dikonsumsi.
e. Edukasi
Fitur yang menampilkan penjelasan tentang pertanian, berita terupdate mengenai perekonomian dan menegnai ekonomi syariah seperti: Berita yang memberikan informasi ter update terkait  sektor  pertanian  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun  internasional. Berita  pertanian  yang  menginformasikan  edukasi  pertanian  bagi  para  konsumen  dan produsen di  sektor  pertanian.  Ekonomi  Syariah  berisikan  tentang  penjelasan  informasi terhadap akad-akad dan syarat-syarat akad yang terdapat pada aplikasi.

## f. Consumer Service and Information
Industri pertanian memiliki layanan yang memudahkan konsumen domestik dan mancanegara,  layanan-layanan  tersebut  meliputi:  produk  yang  dihasilkan  petani, informasi grade dari kualitas hasil pertanian, tempat transaksi yang nyaman, serta dapat dijangkau  dengan  media  elektronik,  keterangan  tentang  produk  halal/tidak  halal, keterangan  tentang  harga  dari  setiap  hasil  pertanian  dan  sarana  pendukung  untuk melaksanakan transaksi jual-beli.

## Gambar 4 Kelembagaan Aplikasi Halal Tani

## Kesimpulan
Pemberdayaan  petani  melalui  aplikasi  Halal  Tani  merupakan  gagasan  yang membeikan  solusi  kepada  pelaku  pertanian  untuk  memperluas  jaringan  pemasaran, kemudahan  bertransaksi  serta  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  secara terintegrasi.  Gagasan  ini  bertujuan  untuk  penguatan  pembangunan  kawasan  pertanian khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Dengan  adanya  kolaborasi  dan sinergitas dari berbagai pihak maka diharapkan kemajuan pertanian berbasis syariah bisa memberikan  dampak  yang  baik  bagi  pembangunan  sektor  pertanian  di  Provinsi  Jawa Tengah yang dapat mensejahterahkan pelaku pertanian.

## Saran
Penulis  berharap  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  stakeholders  terkait berkomitmen  untuk  lebih  memperhatikan  sektor  pertanian  yang  kondisi  petaninya
Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 18-30
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
berbanding  terbalik  dengan  potensi  pertanian  yang  ada.  Pemerintah  daerah  seharusnya memberikan dukungan berupa regulasi atau perangkat hukum yang jelas sehingga progam pemberdayaan  petani  dalam  sektor  pertanian  melalui  aplikasi  Halal  Tani  dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian baik dari sisi pendapatan maupun kualitas sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustono. (2013). Analisis sektor pertanian ditinjau dari peran terhadap pertumbuhan dan stabilitas produk domestik regional bruto di provinsi jawa tengah. Sepa , 9 , 283– 296.
Bank  Indonesia. 2016. Financial Technology (FinTech): Analisa Peluang Indonesia dalam Era Ekonomi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran . Dipresentasikan dalam Temu Ilmiah Nasional Peneliti, Bogor 28 Juli 2016.
Danu, A. E. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik . Yogyakarta:
Calpulis.
Farid, E. (2000). Membebaskan Yang Tertindas, penj. Watung A. Budiman . Bandung: Mizan.
Kementan RI. (2014). Rencana Strategis Kementerian Pertanian Pertanian Tahun 2015 - 2019. In Kementerian Pertanian RI . https://doi.org/351.077 Ind r
Lexy, M. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Qaradhawi Yusuf. (2002). Teologi Kemiskinan, penj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Suwanti, & Gunanto, E. Y. A. (2013). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap pdrb sektor pertanian 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2007-2010. Diponegoro journal of economics , 2 (4), 1–10. Retrieved from http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme
Tamyawan, S. (2012). Analisis Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Analisis Data Pdrb Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008) . UNS (Sebelas Maret University).