## MANAJEMEN SEKOLAH MODEL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

## Indra Pamala*, Slamet Winaryo, Teti Berliani
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya
Info Artikel Abstrak Riwayat Artikel: Diterima: 27 April 2021
Direvisi: 3 Mei 2021 Disetujui: 3 Juni 2021
Kata Kunci:
Manajemen, Sekolah Model, Pendidikan Dasar. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  Manajemen  Sekolah  Model pada  Jenjang  Pendidikan  Dasar  di  SD  Negeri  1  Menteng  Kota  Palangka  Raya.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Sumber  data  dalam peneltian  ini  yaitu:  Kepala  Sekolah,  Ketua  TPMPS  dan  Guru-guru.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data  dilakukan  melalui:  Pengumpulan  data,  Reduksi  data,  Penyajian  Data,  dan Penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Pengabsahan  data  menggunakan  Teknik  Triangulasi dan Member  Check. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  (1)  Perencanaan  SPMI meliputi: (a) Sosialisasi program SPMI,  (b) Pembentukan TPMPS dan Tim Monev, (c) Memetakan mutu,  (d)  Membuat  peta masalah,  e)  Membuat rencana  aksi,  (f)  Membuat jadwal,  dan  (g)  Menentukan  anggaran;  (2)  Pengorganisasian  SPMI:  (a)  Pengawas: Dinas  Pendidikan,  TPMPD,  Pengawas  Sekolah,  Penanggung  jawab:  Kepala  Sekolah, Pengelola : TPMPS  dan  Tim  Monev;  (3)  Pelaksanaan  SPMI  dilakukan  dengan mengikuti  jadwal,  menentukan  Sarpras, mengadakan  kegiatan workshop dan  TOT ; (4) Pengawasan SPMI dilakukan oleh: kepala sekolah, TPMPD, TPMPS, Tim Monev dan Pengawas Sekolah; (5) Evaluasi SPMI dilakukan dengan menentukan jadwal, membuat instrumen/alat ukur, melakukan peninjauan kembali, dan menyusun RTL.
Korespondensi: Abstract Indra Pamala* Universitas Palangka Raya E-mail: indra.ir27@gmail.com This study aims to describe the Model of School Management at SD Negeri 1 Menteng, Palangka Raya City. This study uses a descriptive qualitative approach. Sources of data in this research are: Principal, Head of TPMPS and teachers. Data collection techniques were  carried  out  by  observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis  uses: data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing/verification. Validation  of  data using  Triangulation Techniques  and  Member  Check. The results  of this  study  showed  that:  (1)  SPMI  planning  includes:  (a)  Socialization  of  the  SPMI program,  (b)  Establishment  of  TPMPS  and  the  Monitoring  and  Evaluation  Team,  (c) Mapping  quality,  (d)  Making  problem  maps,  e)  Making  action  plans,  (f)  )  Make  a schedule,  and  (g)  Determine  the  budget;  (2)  Organization  of  SPMI:  (a)  Supervisor: Education  Office,  TPMPD,  School  Supervisor,  Person  in  Charge:  Principal,  Manager: TPMPS and Monev Team; (3) The implementation of SPMI is carried out by following the  schedule,  determining  the  Sarpras,  holding  workshops  and  TOT;  (4)  SPMI supervision  is  carried  out  by:  school  principals,  TPMPD,  TPMPS,  Monev  Team  and School  Supervisors;  (5)  SPMI  evaluation  is  carried  out  by  determining  the  schedule, making instruments/measurements, conducting reviews, and making RTL.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  negara  indonesia, pendidikan  merupakan  peranan  penting  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  kemajuan sebuah bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki

## Equity in Education Journal (EEJ)

## EEJ 2021 Open Access
Volume 3, Nomor 2, 124-131
Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej
ISSN: 2686-0031 (Print ) 2723-5904 (Online) EQUITY IN EDUCATION JOURNAL EEJ Vol.2 No.1 Halaman Palangka Raya Maret 2020 P-ISSN: 2686-0031 Diterbitkan Oleh: Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Palangka Raya
legalitas  yang  sangat  kuat  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  31. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Dalam  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh pendidikan  yang  bermutu.  Setiap  warga  negara  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri dan memiliki wawasan yang luas.
Dengan pendidikan yang merata, akan memberikan kesempatan pada setiap warga Negara untuk mengembangkan potensi dirinya dalam  hal  penguatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  mempunyai kepribadian, kecerdasan, berakhlak  mulia serta  mengembangkan keterampilan diri  dalam  bermasyarakat,  ber-Negara  dan  ber-Bangsa.  Seperti  Pasal  3  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem  Pendidikan  Nasional,  menjelaskan  bahwa:  “Tujuan pendidikan  Nasional  adalah  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Dalam perkembangan pembangunan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang handal, setiap warga  Negara  berkeharusan  untuk  mengenyam  bangku  pendidikan  sesuai  dengan  kompetensi mereka, karena pendidikan adalah hal  yang strategis  bagi  bangsa dalam pengembangan potensi masyarakat;  Sehingga  pendidikan  seharusnya  digunakan  untuk  mendidik  seluruh  masyarakat Indonesia  tanpa  terkecuali,  tanpa  memandang  Ras  dan  Agama.  Bukan  hanya  digunakan  oleh beberapa  golongan  tertentu  saja.  Hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia  untuk mengatur  sistem  pendidikan  sebagai  proses  mencerdaskan  anak  Bangsa.  Selain  itu,  pendidikan seharusnya  memberikan  kesadaran  bagi  masyarakat  akan  potensi  individu  yang  dimiliki kemudian  merangsang  mereka  supaya  menggunakan  potensi  tersebut  untuk  nilai  kemanusiaan (Idrus, 2012).
Pendidikan  yang  baik  perlu  membahas  tentang  faktor-faktor  penting  dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, fasilitas serta  lingkungan.  Jika  faktor-faktor  tersebut  dapat  terpenuhi  dan  terlaksana  dengan  baik  dan optimal  maka pendidikan dapat tumbuh dan  berkembang dengan  baik  juga (Kurniawan, 2017). Supaya  tujuan  pendidikan  dapat  tercapai,  dibutuhkan  semua  unsur  yang  terkait  dalam pelaksanaan  pendidikan  tersebut.  Untuk  melaksanakan  dan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan, pemerintah  telah  berusaha  menyediakan  baik  saran  dan  prasarana  pendidikan,  termasuk kebijakan  tentang  sekolah  model  supaya  dapat  mencapai  dan  melampaui  standar  nasional pendidikan  sehingga  dapat  melaksanakan  setiap  pokok  dan  fungsi  yang  ada  di  sekolah  agar peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai.
Definisi  sekolah  model  menurut  Juknis Dikdasmen (Kemendikbud, 2017) adalah sekolah yang dipilih dan ditetapkan LPMP menjadi sekolah acuan dengan menerapkan penjaminan mutu secara  mendiri.  Menurut  Aris  (2019)  sekolah  model  juga  dapat  disebut  sekolah  rintisan  yang diarahkan untuk mampu berkomitmen menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan menunjukkan  perubahan  atau  peningkatan  mutu  secara  berkelanjutan  setelah  menerapkan penjaminan  mutu.  Dengan  adanya  gambaran  ini  diharapkan  sekolah  lain  akan  menerapkan penjaminan  mutu  sampai  terjadi  sebuah  pengimbasan  pelaksanaan  penjaminan  mutu  satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekolah  model  merupakan amanat dari Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan (SPMP)  Dasar dan Menengah. Pada pasal  1  ayat  3  disebutkan  bahwa:  “Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Dasar  dan  Menengah adalah  suatu  kesatuan  unsur  yang  terdiri  atas  organisasi,  kebijakan,  dan  proses  terpadu  yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi  secara  sistematis,  terencana  dan  berkelanjutan”.  Lalu  Pasal  1  ayat  4  menyatakan bahwa:  “Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Dasar  dan  Menengah,  yang  selanjutnya  disingkat SPMI-Dikdasmen  adalah  suatu  kesatuan  unsur  yang  terdiri  atas  kebijakan  dan  proses  yang terkait  untuk  melakukan  penjaminan  mutu  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  satuan
pendidikan  dasar  dan  satuan  pendidikan  menengah  untuk  menjamin  terwujudnya  pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan”.
Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat  berjalan  dengan  baik  pada  segala  lapisan  pengelolaan  pendidikan  dasar  dan  menengah. Sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  terdiri  dari  dua  komponen  yaitu Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  dan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal  (SPME). SPME adalah sistem penjaminan  mutu  yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang  berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.
SPMI  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  pada  satuan pendidikan,  mencakup  seluru  haspek  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu  di  satuan  pendidikan.  Budaya  mutu  akan  mendorong  satuan  pendidikan  untuk meningkatkanmutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara  konsisten  dari  waktu  kewaktu  secara  bertahap  hingga  dipenuhinya  standar  yang  telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar tersebut.
Di  lembaga  pendidikan,  sistem  penjaminan  mutu  dijalankan  oleh  seluruh  komponen dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada.  Sistem  penjaminan  mutu  ini  disebut  sistem penjaminan  mutu  internal  (SPMI).  Sistem  penjaminan  mutu  ini  dikembangkan  dan  dievaluasi secara  berkelanjutan  dengan  satuan  pendidikan,  dituangkan  dalam  pengelolaan,  dan disosialisasikan  kepada  segenap  pemangku  kepentingan  satuan  pendidikan.  Agar  SPMI  dapat diimplementasikan  oleh  satuan  pendidikan  dengan  optimal  maka  LPMP  mengembangkan sekolah  yang akan  menerapkan penjaminan  mutu secara  mandiri  yaitu  sekolah  model. Sekolah model  menerapkan  seluruh  siklus  penjaminan  mutu  pendidikan  secara  sistemik,  holistik,  dan berkelanjutan,  sehingga  budaya  mutu  tumbuh  dan  berkembang  secara  mandiri  pada  sekolah tersebut.
Tujuan  pengembangan  sekolah  model  dan  pola  pengimbasan  adalah  untuk mengembangkan  percontohan  sekolah  berbasis  SNP  melalui  penerapan  penjaminan  mutu pendidikan  secara  mandiri  dan  pola  pengimbasan  penerapan  penjaminan  mutu  pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.  Hasil  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  pengembangan  sekolah  model  dan  pola pengimbasan adalah  sekolah  menerapkan penjaminan  mutu pendidikan secara  mandiri,  sekolah meningkatkan mutu sesuai SNP, dan sekolah berbudaya mutu.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  di  SD  Negeri  1  Menteng  Kota Palangka  Raya  menunjukkan  bahwa  SD  Negeri  1  Menteng  ditetapkan  sebagai  sekolah  model sejak tahun 2019;  hal  ini dibuktikan dengan  Surat  Keputusan  Kepala  Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah Nomor: 123/D7.22/KP/2019 tentang penetapan sekolah Model  Sistem  Penjamin  Mutu  Pendidikan  Penerima  Bantuan  Pemerintah  Wilayah  Kota Palangka  Raya  Tahun  2019.  SD  Negeri  1  Menteng  berakreditasi  ‘A’,  dengan  adanya  program seperti  ini  sekolah  lebih  termotivasi  dan  dapat  kesempatan  untuk  bersama  sama  melakukan penjaminan  mutu  internal  dengan  sekolah  imbas  serta  berbagi  pengalaman  yang  baik  agar pemeratan mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dapat merata. Manfaat yang dirasakan sekolah  sangat  positif,  hal  ini  dikuatkan  dengan  pernyataan  Kepala  Sekolah  SD  Negeri  1 Menteng  Kota  Palangka  Raya  bahwa  dilihat  dari  progresnya  sekolah  mumpunyai  komitmen untuk maju dan berkembang ditambah adanya bimbingan serta dukungan dari pihak LPMP yang membantu  setiap  proses  di  dalamnya  ini  menambah  semangat  sekolah  menjadi  lebih  tinggi. Sekolah  termotivasi  untuk  lebih  berkembang  dan  sekolah  menerapkan  penjaminan  mutu pendidikan secara mandiri.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeksripsikan  tentang  Manajemen  Sekolah  Model  pada Jenjang Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Arikunto (1998) menyatakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan  informasi  mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Gunawan 2014) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan  data  yang  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan berperilaku  yang  dapat  diamati  yang  diarahkan  pada  latar  dan  individu  secara  holistik  (utuh). Dari uraian di atas mengenai pengertian penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif  menghasilkan  kesimpulan  berupa  data  yang  menggambarkan  secara  rinci,  bukan  data yang  berupa  angka-angka.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Kepala  sekolah,  Ketua  tim penjamin  mutu  pendidikan  sekoah  (TPMPS)  dan  satu orang  Guru  SD  Negeri  1  Menteng  Kota Palangka  Raya.  Menurut  Sugiyono  (2013)  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang paling  utama  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data. Tanpa  mengetahui  teknik  pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak  akan  mendapatkan  data  yang memenuhi  standar  data  yang  ditetapkan.  Bila  dilihat  dari  segi  teknik  atau  cara  pengumpulan data,  secara  umum  terdapat  tiga  macam  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara, dokumentasi.  Observasi  adalah  pengamatan  dan  pencatatan  dengan  sistematis  fenomena- fenomena  yang  diselidiki.  Teknik  observasi  dilakukan  secara  langsung  tentang  kegiatan  yang dilakukan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Riduwan  (2013)  bahwa  observasi  yaitu  melakukan pengamatan  secara  langsung  ke  objek  penelitian  untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan  yang dilakukan.  Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara lisan  di  mana  dua  orang  atau  lebih  bertatap  muka  mendengarkan  secara  langsung  informasi- informasi  atau  keterangan-keterangan.  Menurut  Kartono  (dalam  Gunawan,  2014)  wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan suatu tanya jawab  lisan,  dimana  dua  orang  atau  lebih  berhadap-hadapan  secara  fisik.  Metode  dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan data  sekunder;  data  tertulis  yang  memberikan  keterangan  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti  yakni mengenai data lokasi penelitian, data keadaan.
Arikunto (2002) menyatakan metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  legger,  agenda  dan  sebagainya. Menurut  Sugiyono  (2013)  yang  dimaksud  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan sintesa,  menyusun  kedalam  pola,  memilih  yang  penting  dan  akan  dipelajari,  dan  membuat kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Analisis  data menggunakan: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan.  Pengabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi  dan member  check. Moleong (2012) menyatakan untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Salah satunya kriteria kredibilitas  (derajad  kepercayaan)  dengan  menggunakan  teknik  pemeriksaan  seperti:  (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5)  kecukupan  referensial,  (6)  kajian  kasus  negatif,  (7)  pengecekan  anggota.  Sugiyono  (2013) menyatakan  triangulasi  dalam  pengujian  kreadibilitas  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan  berbagai  waktu.  Sedangkan member  check adalah proses  pengecekan  data  yang  diperoleh  peneliti  kepada  pemberi  data.  Tujuan  member  check
adalah  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  apa  yang  diberikan oleh pemberi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Berdasarkan hasil yang didapat pada saat penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan SPMI di sekolah meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) Mensosialisasikan program SPMI kepada seluruh anggota dalam siklus internal sekolah, (b) Membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah  (TPMPS)  dan  tim  monev  yang  bersumber  dari  anggota  dalam  internal  sekolah,  (c) Melakukan pemetaan mutu berdasarkan hasil dari evaluasi diri sekolah (EDS) dan raport mutu, kemudian  membuat  peta  masalah  dari  hasil  pemetaan  mutu,  (d)  menetapkan  rencana  aksi pemenuhan  mutu  yang  dituangkan  ke  dalam  jadwal  kegiatan  yang  ditentukan  secara  bersama- sama,  (e)  penetapan  petugas  SPMI  yaitu  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab  dan  ketua tim  penjaminan  mutu  pendidikan  sekolah  yang  bertugas  mengatur  jalannya  kegiatan  SPMI  di sekolah,  Guru-Guru  dan  anggota  internal  sekolah  yang  terkait  bertugas  untuk  mengikuti  dan melaksanakan  kegiatan  pemenuhan  mutu  dengan  baik,  (f)  penetapan  fasilitas  sarana  dan prasarana kegiatan, (g) penetapan pengawas kegiatan SPMI yaitu berasal dari Dinas Pendidikan Kota  dan  Pengawas  Sekolah,  dan  (h)  Penetapan  anggaran  kegiatan  yang  bersumber  dari  dana BOS yang tertuang dalam RKAS sekolah. Dari temuan penelitian tersebut, sangat terlihat bahwa SPMI  yang  ada  di  sekolah  sangat  terencana  dengan  baik  dan  sistematis.  Dengan  perencanaan yang baik, maka tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai secara optimal.  Hal itu sejalan  dengan  Combs  (dalam  Andang,  2014)  yang  menyatakan  bahwa  perencanaan  adalah suatu penerapan  yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan  agar  pendidikan  itu  lebih  efektif  dan  efisien  serta  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuan para bawahan dan masyarakatnya. Sementara itu Handoko (2012) mengungkapkan perencanaan itu  diibaratkan  sebagai  inti  manajemen,  karena  perencanaan  membantu  untuk  mengurangi ketidakpastian di waktu  yang akan datang, dan oleh karena  itu  memungkinkan para pengambil keputusan  untuk  menggunakan  sumberdaya-sumberdaya  mereka  yang  terbatas  secara  paling efisien  dan  efektif.  Lebih  lanjut,  Cunningham  (dalam  Rivai  &  Murni,  2012)  mengemukakan perencanaan  ialah  menyeleksi  dan  menghubungkan  pengetahuan,  fakta,  imajinasi,  dan  asumsi, untuk  masa  yang  akan  datang  dengan  tujuan  memvisualisasi  dan  memformulasi  hasil  yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang  akan  digunakan  dalam  penyelesaian.  Demikian  pula,  Soetopo  &  Soemanto  (1982)  yang mengatakan  bahwa  dalam  bidang  pengelolaan  ada  berbagai  langkah  atau  kegiatan  dalam menyusun suatu rencana yaitu sebagai berikut: (a) Menjangkau ke depan untuk memperkirakan keadaaan  dan  kebutuhan  dikemudian  hari,  (b)  Menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  (c) Menentukan  kebijaksanaan  yang  ditempuh  sehubungan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  (d)  Menyusun  program  yang  mencakup  pendekatan  yang  ditempuh,  jenis  dan ururtan-urutan  kegiatan,  (e)  Menentukan  biaya,  dan  (f)  Menentukan  jadwal  dan  prosedur  kerja yang ditempuh.

## Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat dijelaskan  bahwa pengorganisasian SPMI  di  SD  Negeri  1  Menteng  sudah  dituliskan  secara  jelas  dengan  tujuan  agar pengorganisasian sistem penjaminan mutu internal tersebut dapat berjalan secara efektif. Adapun petugas  pada  kegiatan  pengelolaan  sistem  penjaminan  mutu  internal  yang  ada  di  sekolah meliputi:  Kepala  sekolah  bertugas  sebagai  penanggung  jawab,  Ketua  tim  pengelola  bertugas memberikan  jaminan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pemenuhan  mutu  secara  langsung dilapangan dibantu oleh Tim monev dan diawasi oleh Dinas Pendidikan, Tim penjaminan mutu pendidikan daerah dan Pengawas sekolah.
Pengorganisasian  mempermudah  manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang  yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas  yang  telah  dibagi-bagi.  Pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal dan peralatan, dengan cara yang paling efektif untuk mencapai  tujuan  upaya  pemaduan  sumber  daya.  Sejalan  dengan  itu,  Hasibuan  (2016) menyatakan  pengorganisasian  adalah  suatu  proses  penentuan,  pengelompokan,  dan  pengaturan berbagai  macam  aktivitas  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan,  menempatkan  orang-orang pada setiap aktivitas dimaksud menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan yang  secara  relative  didelegasikan  kepada  seitap  individu  yang  akan  melakukan  aktivitas- aktivitas  tersebut. Terry  (dalam Yahya dkk, 2021) berpendapat  bahwa  pengorganisasian adalah cara  untuk  mengumpulkan  orang-orang  dan  menempatkan mereka  menurut  kemampuan  dan keahliannya  dalam  pekerjaan  yang  sudah  direncanakan.  Sedangkan  menurut  Utomo  (2021) pengorganisasian (organizing) dilakukan  dengan  tujuan  membagi  suatu  kegiatan  besar  menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

## Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Berdasarkan  hasil  yang  didapati  pada  saat  penelitian  maka  dapat  dijelaskan  bahwa pelaksanaan  SPMI  di  SD  Negeri  1  Menteng  Kota  Palangka  Raya  sudah  berjalan  dengan  baik, namun belum optimal karena  terkadang dalam pelaksaannya tidak konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan  serta  masih  terdapat  ketidakmerataaan  penguasaan  IT  pada  sebagian  guru.  Sesuai dengan  temuan  dalam  pelaksanaannya  para  guru mengadakan  kegiatan  dengan  istilah Training of  trainer atau  TOT untuk  berbagi  pengetahuan  sesama  rekan  sejawat  dalam  meningkatkan kemampuan  guru  dalam  penguasaan  IT.  Untuk  menjaga  dan  memastikan  agar  kegiatan  dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab  akan memberikan  teguran  dan  motivasi  agar  para  guru  mampu  meningkatkan  semangatnya  dalam bekerja sama demi kemajuan sekolah dan pemenuhan mutu di sekolah.
Menurut  Syarifudin  (2009)  pelaksanaan  merupakan  usaha  untuk  menciptakan  kerjasama antara  pelaksana  kegiatan  sehingga  tujuan  organisasi  tercapai  secara  efektif  dan  efisien.  TOT merupakan  pelatihan  yang  diperuntukkan  bagi  orang-orang  yang  disiapkan  untuk  menjadi pelatih  atau  trainer  dan  meneruskan  materi  pelatihan  tersebut  kepada  orng  lain.  Secara  umum, training  of  trainer  adalah sebuah  proses  transfer  pengetahuan  dan  keterampilan  agar kecakapannya  bertambah  atau  menguat.  Tujuan  pelatihan  TOT pada  intinya  adalah  agar organisasi  atau  perusahaan  berkembang.  TOT  memastikan  orang-orang  dalam  organisasi  atau perusahaan  mengevaluasi  kembali  pengetahuan  dan  keterampilan  mereka  dalam  bekerja,  serta meningkatkan  kapasitasnya,  lewat  pembentukan  pelatih-pelatih  yang  baik.  Para  pelatih  atau trainer  inilah  yang  nantinya  menjadi  agen-agen  untuk  memastikan  hal  itu  dalam  tim  masing- masing. Membaiknya kinerja tim, berarti membaik pula kinerja organisasi atau perusahaan.

## Pengawasan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Berdasarkan hasil yang didapati saat penelitian dapat dijelaskan bahwa pengawasan sistem penjaminan  mutu  internal  SD  Negeri  1  Menteng  Kota  Palangka  Raya  yaitu:  Pengawasan dilakukan  oleh  tim  penjaminan  mutu  pendidikan  sekolah  (TPMPS)  dan  tim  monev  yang ditugaskan oleh kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab kegiatan, serta dibantu oleh tim penjaminan  mutu pendidikan daerah (TPMPD).  Hasil temuan penelitian  ini sejalan dengan pendapat  Barnawi  &  Arifin  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  adalah  kegiatan  yang menjamin  kegiatan-kegiatan  atau  program-program  telah  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan untuk  mencapai  tujuan.  Pengawasan  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  organisasi  agar  organisasi berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

## Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi sistem  penjaminan  mutu  internal  di  SD  Negeri  1  Menteng  Kota  Palangka  Raya  yaitu:  proses
awal  evaluasi  yang  dilakukan  meliputi  penetapan  jadwal  kegiatan,  penyusunan  instrumen/alat ukur  untuk  melakukan  evaluasi,  dilanjutkan  dengan  melakukan  kegiatan  evaluasi  dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan perencanaan yang telah dibuat kemudian dari hasil yang  diperoleh  akan  ditindak  lanjuti  apakah  perlu  dilakukan  perbaikan  atau  menetepkan pemenuhunan mutu baru/penetapan satandar mutu baru untuk ke depannya. Berdasarkan temuan tersebut diketahui bahwa penguasaan IT guru belum merata ditambah pula pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten sesuai jadwal. Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan  melakukan  kegiatan  TOT sesama  teman  sejawat  untuk  berbagi  pengetahuan  dalam bentuk bimbingan agar capaian yang belum optimal dapat terpenuhi, menetapakan pengambilan keputusan untuk perkembangan penjaminan mutu internal berikutnya dan membuat laporan hasil kegiatan  secara keseluruhan. Proses  ini dibantu oleh tim penjaminan  mutu pendidikan  sekolah, tim  monev dan tim penjaminan  mutu pendidikan daerah (TPMPD).  Hasil temuan penelitian  ini sejalan  dengan  pendapat  Arikunto  &  Safrudin  (2008)  bahwa  evaluasi  program  adalah  proses penetapan  secara  sistematis  tentang  nilai,  tujuan,  efektivitas  atau  kecocokan  sesuatu  sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sekolah model  merupakan  sebuah  program  yang  bertujuan  melaksanakan  kegiatan  SPMI  pada  satuan pendidikan  sesuai  dengan  Permendikbud  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan Mutu  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Sekolah  model  ini  dipilih  dan  ditetapkan  oleh  LPMP serta  diarahkan  hingga  mampu  berkomitmen  secara  mandiri  dalam  melaksanakan  penjaminan mutu di satuan pendidikan secara berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan SPMI di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya direncanakan dengan  baik oleh pengelola  meliputi:  (a) Sosilisasi program SPMI, (b) Pembentukan TPMPS dan tim  monev, (c) Pemetaan  mutu, (d) Menentukan skala  prioritas  peningkatan  mutu,  (e)  membuat  rencana  aksi  pemenuhan  mutu,  (f)  penetapan jadwal,  dan  (g)  penetapan  anggaran  SPMI.  Struktur  pengelolaan  SPMI  sudah  ditentukan  atas kesepakatan bersama. Adapun susunannya meliputi: Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan  SPMI,  Ketua  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Sekolah  (TPMPS)  dibantu  oleh Tim  Monev,  serta  Pengawasan  dilakukan  oleh  Dinas  pendidikan,  Tim  penjaminan  mutu pendidikan  daerah  (TPMPD)  dan  pengawas  Sekolah.  Pelaksanaan  SPMI  di  SD  Negeri  1 Menteng  sudah  berjalan  dengan  lancar  akan  tetapi  belum  maksimal,  hal  ini  bisa  dilihat  dari penguasaan  IT  pada  guru  yang  belum  merata  dan  pelaksanaan  kegiatan  terkadang  tidak konsisten  sesuai  jadwal  yang  ditetapkan.  Pengawasan  dilakukan  secara  rutin  sesuai  dengan jadwal  serta  pelaksanaan  kegiatan  yang  diawasi  oleh  TPMPS  dan  tim  monev  yang  ditugaskan oleh  kepala  sekolah  yang  merupakan  penanggung  jawab  kegiatan,  serta  dibantu  oleh  tim penjaminan  mutu  pendidikan  daerah  (TPMPD)  dan  pengawas  sekolah.  Evaluasi  meliputi: penetapan  jadwal  dilanjutkan  dengan  membuat  instrumen/alat  ukur  untuk  evaluasi.  Dari  hasil kegiatan  evaluasi  ini  akan  ditinjau  kembali  untuk  dilakukan  perbaikan  atau  membuat  rencana pemenuhan mutu baru. Proses ini juga didampingi oleh tim monev, TPMPS, dan TPMPD. Dari hasil  evaluasi  yang  didapat  hingga  saat  ini  penguasaan  IT  pada  guru  belum  merata  dan  proses pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan serta tidak adanya keterlibatan orang tua secara aktif dalam pelaksanaan SPMI ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  pihak  SD  Negeri  1  Menteng  Kota Palangka  Raya  yang  telah  memberikan  ijin  dan  kemudahan  selama  proses  berlangsungnya kegiatan  penelitian,  serta  Redaksi Equity  in  Education  Journal (EEJ)  yang  telah  memberikan kesempatan artikel peneliti dapat dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andang.  (2014). Manajemen  &  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah:  Konsep,  Strategi  &  Inovasi Sekolah Efektif. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. Arikunto, S., & Safrudin, C. (2008). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Aris, M. (2019). Implementasi Pengimbasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Model  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  A.  Wahid  Hasyim  Tebuireng  Jombang  ke Sekolah Imbas . Skripsi tidak Dipublikasikan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Barnawi.,  &  Arifin.  M.  (2014). Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Sekolah. Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media.
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. (2017). Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu  Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan. Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Direktorat  Jendral  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  (2017). Petunjuk  Teknis  Pengembangan Sekolah  Model  dan  Pola  Pengimbasan. Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Gunawan, I. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Handoko, T. H. (2012). Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan,  M.  S.  P.  (2016). Manajemen:  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah .  Jakarta:  CV.  Haji Mas Agung.
Moleong,  L.  J.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif  (edisi  revisi). Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Rivai, V., & Murni, S. (2012). Education Management: Analisis Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soemanto, W., & Soetopo, H. (1982). Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan. Malang: Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Syarifudin. (2009). Promosi Kesehatan. Jakarta. CV Trans info Medika. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.