ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah di Kantor Walikota Jakarta Pusat
Zainul Djumadin 1, * ; Irfan Muhammad Yahya 2
1,2 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; zainulunas@yahoo.co.id
* Correspondence : zainulunas@yahoo.co.id
Kata kunci Implementasi, Kebijakan, Pengembangan, Kompetensi, Manajerial.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  pemerintah  daerah  di  Kantor Walikota Jakarta Pusat,  menggunakan kerangka Teori Edward yang terdiri dari empat  dimensi:  Struktur  Organisasi,  Sumberdaya  Organisasi,  Disposisi,  dan Struktur  Birokrasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dari informan yang terlibat  langsung  dalam  implementasi  kebijakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan adanya  sinergitas  yang  baik  dalam  komunikasi,  sumber  daya  manusia  dengan kapasitas  dan  kualitas  yang  memadai,  serta  efisiensi  dalam  pelaksanaan  tugas. Disposisi  rekrutmen  pegawai  mencakup  PNS,  P3K,  dan  honorer,  dengan penempatan  yang  diatur  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  dan  proses rekrutmen tahunan untuk pegawai honorer. Struktur birokrasi telah disesuaikan untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai, memastikan kepatuhan terhadap  standar  yang  berlaku.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang efektivitas  kebijakan  pengembangan  kompetensi  dalam  konteks  administrasi pemerintahan di Jakarta Pusat.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  managerial  competency development  policies  for  local  government  apparatus  in  the  Central  Jakarta Mayor's  Office,  using  Edward's  Theory  framework  which  consists  of  four dimensions:  Organizational  Structure,  Organizational  Resources,  Disposition, and Bureaucratic Structure. The method used is qualitative descriptive, with data collection  techniques  through  interviews,  documentation,  from  informants directly involved in policy implementation. The results showed a good synergy in communication,  human  resources  with  adequate  capacity  and  quality,  and efficiency  in  task  implementation.  The  disposition  of  employee  recruitment includes  civil  servants,  P3K,  and  honoraries,  with placements  regulated by  the Regional  Civil  Service  Board  (BKD)  and  an  annual  recruitment  process  for honorary employees. The bureaucratic structure has been adjusted to support the development  of  employee  competencies,  ensuring  compliance  with  applicable standards. This research provides insight into the effectiveness of competency development  policies  in  the  context  of  government  administration  in  Central Jakarta.

## Keywords
Policy, Implementation, Managerial, Competency, Development

## Pendahuluan
Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah salah satu komponen penting dalam  penyelenggaraan  negara,  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna layanan, yaitu masyarakat itu sendiri (Tumanggor & Wibowo, 2021). Dalam konteks ini,  aparatur  pemerintah  menjadi  elemen  kunci  yang  bertanggung  jawab  dalam menjalankan  fungsi  negara.  Dengan  perannya  yang  sentral,  apa  pun  upaya  yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik hanya jika aparatur pemerintah menjalankan tugasnya dengan efisien dan  efektif  (Sobandi,  2019).  Namun,  sebagai  tanggapan  terhadap  tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan peran penting dari technostructure dalam menciptakan prosedur standar dalam pelaksanaan tugas dan  fungsi  aparatur  pemerintah.  Manajemen  kepegawaian  dan  sumber  daya manusia  memegang  peranan  kunci  dalam  mengelola,  mengatur,  dan mengembangkan  pegawai  agar  mereka  dapat  berkontribusi  secara  produktif terhadap pencapaian tujuan instansi (Supriyanto, 2022).
Aparatur pemerintah dapat dianggap sebagai aset utama bagi setiap organisasi, termasuk  organisasi  pemerintah  (Siburian  et  al.,  2020).  Oleh  karena  itu,  kualitas layanan  publik  dan  efektivitas  pemerintahan  sangat  bergantung pada  kompetensi, integritas,  dan  profesionalisme  pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Dalam  upaya  untuk mencapai  standar  kompetensi  yang  diharapkan  dari  PNS,  Kantor  Walikota Administrasi  Jakarta  Pusat  telah  mengimplementasikan  program  Pengembangan Kompetensi  Manajerial  Aparatur  Pemerintah  Daerah.  Program  ini  telah mendapatkan partisipasi yang signifikan dari pegawai dengan peningkatan jumlah peserta  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Meskipun  ada  perbedaan  antara  jumlah peserta laki-laki dan perempuan, namun upaya ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan PNS dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Rizqyanto et al., 2022b).
Meski telah ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, masih ada sejumlah tantangan dalam implementasi program ini (Mius et al., 2019). Kendala- kendala ini harus diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi manajerial aparatur pemerintah dapat berjalan dengan sukses. Salah satu tantangan  yang  muncul  adalah  berbelit-belitnya  proses,  lambatnya  respons, ketidakpastian, dan kelelahan dalam pelayanan publik yang masih menjadi masalah. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala ini, perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap  pengembangan  kompetensi  manajerial  yang  melibatkan  pengajar  dan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang (Rizqyanto et al., 2022a). Hal ini diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  kemampuan  pegawai  dalam memahami  seluk  beluk  pelayanan  publik,  sasaran  pekerjaan  organisasi,  kerjasama antarpegawai, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam sistem (APT, 2019).
Pengembangan  kompetensi  manajerial  yang  efektif  diharapkan  dapat memberikan  solusi  bagi  permasalahan  dalam  pelayanan  publik  (Supriyanto  et  al., 2022), sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam  memahami  pengembangan  kompetensi  aparatur  di  berbagai  konteks administratif.  Misalnya,  penelitian  Aryansah  (2019)  tentang  implementasi kompetensi manajerial di BKPSDMD Kabupaten Batanghari menyoroti pentingnya pengembangan  SDM  dalam  peningkatan  produktivitas  kerja,  sebuah  tema  yang relevan  dengan  fokus  penelitian  ini.  Sementara  itu,  Johannes  (2019)  dalam penelitiannya  di  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau,  mengkaji  penerapan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik, menunjukkan bagaimana kompetensi ini  berdampak  langsung  pada  kualitas  layanan  kepada  masyarakat.  Selanjutnya, Haris  (2017)  mengeksplorasi  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi aparatur  sipil  negara  di  Kabupaten  Sumenep,  memberikan  perspektif  tentang bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik di level kabupaten.
Walaupun  lokasi  dan  konteks  penelitian-penelitian  ini  berbeda,  kesemuanya memberikan wawasan penting tentang pengembangan kompetensi aparatur. Hal ini relevan  dengan  penelitian  ini  yang  berfokus  pada  Kantor  Walikota  Jakarta  Pusat, dimana  karakteristik  dan  tantangan  uniknya  dalam  pengembangan  kompetensi aparatur  menuntut  pemahaman  yang  lebih  mendalam.  Dengan  mengintegrasikan temuan  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memperkaya pemahaman tentang isu kompetensi aparatur pada berbagai tingkatan pemerintahan, serta memberikan argumen dan analisis yang berbasis bukti tentang bagaimana  kompetensi  aparatur  dapat  dikembangkan  dengan  efektif  di  konteks khusus Jakarta Pusat.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Walikota  Jakarta  Pusat.  Tahap-tahap pelaksanaan  penelitian  ini  dimulai  dari  persiapan,  observasi,  wawancara,  dan pengumpulan  data  dari  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Administrasi Jakarta  Pusat  hingga  penulisan  laporan  penelitian.  Pendekatan  penelitian  adalah suatu  metode  terstruktur,  terencana,  dan  terprosedur  untuk  melakukan  penelitian ilmiah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang telah disiapkan. Pendekatan yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk  memahami  fenomena, seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lainnya  secara  holistik,  dengan menggunakan  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  dalam  konteks  yang alamiah, dan beragam metode alamiah.
Data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  tanpa  perantara,  seperti  hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait, terutama tentang implementasi kebijakan pengembangan kompetensi manajerial  aparatur  pemerintah  daerah  di  Kantor  Walikota  Jakarta  Pusat.  Data
pelengkap yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian, yang berhubungan dengan  arsip  pihak  yang  diteliti  dan  memerlukan  sumber  tertentu  yang  dapat memberikan  data  tersebut.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  mencakup  keadaan, orang-orang  yang  dijadikan  narasumber,  serta  dokumentasi  terkait  dengan pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  di  Kantor Walikota  Jakarta  Pusat.  Instrumen  pengumpulan  data  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dan  fakta  penelitian.  Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengamatan, dokumentasi, dan wawancara.
Dalam  analisis  data  kualitatif,  penelitian  ini  menggunakan  analisis  isi  dan analisis  wacana.  Langkah-langkah  analisis  data  meliputi  reduksi  data (penyederhanaan  data),  penyajian  data  (menyajikan  data  secara  naratif),  dan penarikan  kesimpulan  serta  verifikasi.  Triangulasi  sumber  juga  digunakan  untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan data dari beberapa sumber yang berbeda.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  berbagai  teknik pengumpulan  data  yang  relevan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan menganalisis  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial aparatur  pemerintah  daerah  di  Kantor  Administrasi  Jakarta  Pusat  secara komprehensif dan mendalam.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kompetensi  Manajerial  Aparatur Pemerintah Daerah di Kantor Walikota Jakarta Pusat
Implementasi  kebijakan  dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  pengembangan kompetensi manajerial aparatur pemerintah daerah di Kantor Walikota Administrasi Jakarta  Pusat.  Penelitian  ini  mengadopsi  model  implementasi  kebijakan  George  C. Edwards  III,  yang  terdiri  dari  empat  dimensi  kunci,  yaitu  struktur  organisasi, sumberdaya organisasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam konteks kebijakan  merujuk  pada  proses  penyampaian  informasi  dari  pembuat  kebijakan (policy  makers)  kepada  pelaksana  kebijakan  (policy  implementors).  Kualitas komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan,  karena pelaksanaan  yang  efektif  bergantung  pada  pemahaman  yang  baik  oleh  para pelaksana tentang apa yang harus mereka lakukan (Salina et al., 2021). Dengan kata lain, setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus disampaikan dengan jelas dan efektif kepada personel yang relevan (Pio, 2019).
Dalam konteks pengembangan kompetensi manajerial aparatur pemerintah di Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat,  terjadi  peningkatan  yang  signifikan dalam  jumlah  pegawai  yang  mengikuti  program  pengembangan  kompetensi  dari tahun 2021 hingga 2023. Ini mencerminkan keseriusan dalam upaya pengembangan sumber  daya  manusia  di  lembaga  tersebut  (Situmorang,  2021).  Transformasi informasi  atau  transmisi  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  komunikasi
kebijakan.  Proses  penyaluran  kebijakan  dan  petunjuk  pelaksanaannya  dari  pihak yang  membuat  kebijakan  ke  pihak  pelaksana  sangat  penting.  Dalam  konteks penelitian  ini,  terdapat  komunikasi  internal  dan  eksternal.  Komunikasi  internal terjadi antara berbagai unit di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat. Proses ini melibatkan  komunikasi  formal  seperti  rapat  dan  komunikasi  non-formal  seperti perintah langsung dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ini juga menggunakan media online, seperti portal tanya jawab melalui website internal.
Komunikasi  eksternal  terjadi  antara  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Pemerintah  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat.  Dalam  wawancara  dengan Sekretaris  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat,  disebutkan  bahwa  komunikasi antara  kedua  pihak  berjalan  baik,  terutama  dalam  hal  pemberian  pelatihan pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur.  Namun,  terdapat  pembatasan dalam  komunikasi,  di  mana  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  keputusan akhir  dalam  hal  pelatihan  pengembangan  kompetensi,  sementara  Walikota Administrasi  Jakarta  Pusat  hanya  dapat  mengusulkan.  Meskipun  demikian, komunikasi yang berlangsung cukup baik dan jarak komunikasi yang singkat telah memungkinkan penyaluran informasi yang akurat hingga ke sasaran. Dalam konteks ini,  media  komunikasi  kebijakan  telah  tersedia  dalam  bentuk  website  yang  dapat diakses kapan saja. Namun, masih ada tantangan dalam hal penyampaian informasi secara  formal  dari  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  kepada  Pemerintah  Walikota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan demikian, komunikasi adalah salah satu faktor kunci  dalam  kesuksesan  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi manajerial  aparatur  pemerintah  (Pasiak,  2020).  Meskipun  komunikasi  internal  dan eksternal  berjalan  dengan  baik,  masih  diperlukan  peningkatan  dalam  hal kesepakatan formal terkait kebijakan ini (Sudrajat, 2014).
Kejelasan  informasi  merupakan  faktor  yang  krusial  dalam  komunikasi kebijakan, karena kejelasan ini berperan dalam mencegah perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan (Anugrah et al., 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi manajerial  aparatur  pemerintah  daerah  di  Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta Pusat telah menerima informasi yang sangat jelas. Informasi tersebut disampaikan baik  oleh  atasan  langsung  maupun  melalui  aplikasi  bernama  Sijule,  yang  dimiliki oleh  masing-masing  pegawai.  Aplikasi  ini  memungkinkan  pegawai  untuk mengakses  informasi  secara  keseluruhan  dan  merupakan  sumber  yang  sangat berguna  dalam  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  program pelatihan.  Seiring  dengan  itu,  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  juga  secara langsung  menyampaikan  informasi  kepada  pegawai.  Hasil  wawancara  dengan Sekretaris  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  menegaskan  bahwa  komunikasi berjalan  baik  antara  Pemerintah  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Pemerintah Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat,  terutama  terkait  pelatihan  pengembangan kompetensi manajerial aparatur. Dengan kata lain, kejelasan informasi telah menjadi
salah  satu  poin  kuat  dalam  proses  implementasi  kebijakan  ini.  Selain  kejelasan informasi, konsistensi  informasi juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial aparatur pemerintah daerah. Konsistensi diperlukan untuk mencegah ambiguasi dan kebingungan  di  kalangan  pelaksana  kebijakan,  target  grup,  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak mengalami perubahan yang sering. Hal  ini  menjaga  konsistensi  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  karena  perubahan- perubahan  yang  sering  dapat  mengakibatkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di lapangan.  Dengan  demikian,  meskipun  ada  pembagian  peran  antara  provinsi  dan kota,  kebijakan  tetap  terjaga  konsistensinya,  yang  menguntungkan  pelaksanaan program  pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur.  Dengan  demikian,  dari tiga  indikator  komunikasi  kebijakan,  yaitu  penyaluran  komunikasi,  kejelasan informasi, dan konsistensi informasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  telah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk pemahaman yang baik dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.
Sumber  daya  merupakan  faktor  kunci  yang  memengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan  (Sudaryanto,  2021).  Walaupun  isi  kebijakan  telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, pelaksanaan tidak akan berjalan efektif jika organisasi tidak memiliki sumber daya yang memadai (Sumanti, 2018). Sumber daya  organisasi  bisa  berupa  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial,  serta sarana  dan  prasarana.  Jumlah  sumber  daya  manusia  di  Kantor  Walikota Administrasi  Jakarta  Pusat  yang  terdiri  dari  Ka.  Bagian  Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik adalah sebanyak 13 orang. Meskipun jumlah ini  tergolong  terbatas,  Kepegawaian,  Ketatalaksanaan,  dan  Pelayanan  Publik memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dijalankan dengan efisien.
Pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  telah  diintegrasikan  melalui berbagai saluran, termasuk diklat klasikal, podcast Rabu Belajar, dan aplikasi Sijule. Hal  ini  mencerminkan  komitmen  untuk  memastikan  bahwa  pegawai  memiliki kemampuan  yang  diperlukan  untuk  menangani  tugas-tugas  mereka  dengan  baik. Selain itu, tes kompetensi secara rutin dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan. Dengan  begitu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  pegawai  dalam pengembangan  kompetensi  manajerial  telah  berkembang  dengan  baik  berkat berbagai saluran pelatihan yang tersedia.
Proses pengembangan kompetensi manajerial di Kantor Walikota Administrasi Jakarta  Pusat  tidak  memerlukan  alokasi  dana  dari  kantor  tersebut.  Berdasarkan peraturan,  biaya  untuk  pelatihan  pengembangan  kompetensi  ini  ditanggung  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pelaksana  pengembangan  kompetensi
manajerial.  Oleh  karena  itu,  Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  tidak dikenakan  biaya  sepersenpun  dalam  pelaksanaan  program  ini.  Dengan  kata  lain, pengembangan  kompetensi  manajerial  di  kantor  ini  tidak  membebani  anggaran kantor, sehingga dapat dilakukan tanpa kendala finansial.
Sarana  yang  digunakan  selama  proses  pengembangan  kompetensi  di  Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat bergantung pada sumber daya aparatur sendiri. Kantor  penyelenggara  tidak  menyediakan  sarana  khusus  untuk  program pengembangan  kompetensi  ini.  Aparatur  diharapkan  untuk  menggunakan perangkat  pribadi,  seperti  laptop  dan  alat  tulis  mereka  sendiri.  Prasarana  yang disediakan oleh kantor adalah ruangan yang memadai dan penerangan yang cukup untuk  mendukung  kegiatan  pengembangan  kompetensi.  Meskipun  aparatur  tidak mendapatkan  sarana  khusus,  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  hal  ini  tidak menghambat  pelaksanaan  program  pengembangan  kompetensi.  Aparatur  tetap dapat  menjalankan  program  ini  dengan  baik.  Dengan  demikian,  sumber  daya manusia  dan  keuangan  tidak  menjadi  kendala  dalam  implementasi  program pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  di  Kantor  Walikota  Administrasi Jakarta Pusat. Sarana dan prasarana yang sederhana telah cukup untuk mendukung program ini.
Disposisi,  yang  mencakup  sikap,  keinginan,  dan  komitmen  para  pelaksana kebijakan,  juga  memainkan  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Keberhasilan  suatu  kebijakan  tergantung  pada  sejauh  mana  pelaksana  memiliki kemauan  dan  motivasi  untuk  melaksanakannya.  Rekrutmen  pegawai  di  Kantor Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  telah  mengikuti  prosedur  yang  berlaku, terutama  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  direkrut  melalui  seleksi  CPNS. Penempatan  pegawai  juga  dilakukan  dengan  prinsip  "the  right  man  in  the  right place,"  yang  berarti  bahwa  penempatan  dilakukan  berdasarkan  kompetensi  dan kualifikasi yang sesuai. Selain PNS, ada juga pegawai honorer yang direkrut melalui wawancara setiap tahunnya. Meskipun Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat tidak  memiliki  wewenang  penuh  dalam  rekrutmen  pegawai  karena  keterbatasan statusnya  sebagai  bukan  daerah  otonom,  prinsip  penempatan  yang  berbasis kompetensi tetap dijunjung tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memiliki pegawai yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  pegawai  yang  mengikuti  pelatihan pengembangan  kompetensi  manajerial  tidak  menerima  insentif  finansial  atau imbalan  tambahan  dari  pembuat  kebijakan  Provinsi  DKI  Jakarta  maupun  Kantor Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat.  Meskipun  demikian,  pengembangan kompetensi  tetap  diikuti  dengan  tekun  oleh  pegawai,  dan  hal  ini  mencerminkan komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas diri dan pelaksanaan tugas. Dengan demikian,  meskipun  insentif  finansial  tidak  menjadi  faktor  pendorong  dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi, pegawai tetap memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengikuti program ini. Dengan demikian, disposisi para
pelaksana  kebijakan  di  Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  tampak  kuat, terutama  dalam  hal  rekrutmen  pegawai  dan  pengikutan  program  pengembangan kompetensi  meskipun  tanpa  insentif  finansial  tambahan.  Hal  ini  mencerminkan komitmen  mereka  dalam  melaksanakan  kebijakan  dengan  sungguh-sungguh. Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial aparatur pemerintah di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat telah melibatkan beberapa  aspek  kunci,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya  organisasi,  dan  disposisi. Komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, dan komitmen para pelaksana kebijakan telah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Pada  tahap  implementasi,  meskipun  pelaksana  kebijakan  telah  memiliki sumber  daya  yang  memadai,  namun  tidak  jarang  struktur  organisasi  yang  ada menjadi faktor yang menghambat proses tersebut. Salah satunya adalah fragmentasi, yaitu  penyebaran  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang berbeda,  yang  memerlukan  tingkat  koordinasi  yang  baik.  Struktur  birokrasi  juga mencakup  dimensi  standar  prosedur  operasional,  yang  berfungsi  untuk memudahkan  dan  menyeragamkan  tindakan  para  pelaksana  kebijakan  sesuai dengan  tugas  mereka.  Pada  implementasi  pengembangan  kompetensi  manajerial aparatur di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, pembagian tugas dilakukan melalui  prosedur  yang  telah  diatur  dalam  peraturan.  Berdasarkan  wawancara dengan  Ka.  Bagian  Kepegawaian,  Ketatalaksanaan,  dan  Pelayanan  Publik, pembagian  tugas  pengembangan  kompetensi  manajerial  dilakukan  dengan melibatkan beberapa instansi, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Walikota, Wakil  Walikota,  Sekretaris  Walikota,  dan  Bagian  Kepegawaian.  Proses  ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa  pegawai  yang  akan  mengikuti  pelatihan  sesuai  dengan  persyaratan  dan tujuan pengembangan kompetensi manajerial.
Standar Operating Procedure (SOP) adalah panduan operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial aparatur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP ini terpusat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Meskipun  begitu,  pemerintah  Jakarta  Pusat  mengikuti  peraturan  gubernur  yang mengatur  mengenai  standar  kompetensi  aparatur.  Ini  mencerminkan  bahwa pengembangan  kompetensi  manajerial  di  Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta Pusat  tetap  mengikuti  standar  yang  berlaku  di  provinsi,  yang  pada  akhirnya memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi.
Dalam implementasi kebijakan pengembangan kompetensi manajerial aparatur di  Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat,  beberapa  faktor  penghambat  dan pendukung telah diidentifikasi. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat hanya bisa  merekomendasikan  nama-nama  pegawai  yang  ingin  mengikuti  diklat pengembangan  kompetensi  manajerial.  Pengambilan  keputusan  akhir  dan pengaturan kuota dilakukan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat menjadi
hambatan jika kuota terbatas. Sistem Informasi yang Mudah: Kemampuan pegawai dalam pengembangan kompetensi sudah cukup baik karena adanya pelatihan yang dapat diakses secara virtual melalui podcast Rabu Belajar atau YouTube.
Hal  ini  memungkinkan  pegawai  untuk  belajar  kapan  saja,  menciptakan fleksibilitas yang mendukung pengembangan kompetensi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkup pemerintah daerah  Walikota  Jakarta  Pusat.  Ini  menciptakan  peluang  bagi  pegawai  untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa beban biaya. Pemimpin di Kantor Walikota Administrasi  Jakarta  Pusat  mewajibkan  pegawai  untuk  mengikuti  pengembangan kompetensi manajerial. Ini menciptakan dorongan bagi pegawai untuk terlibat aktif dalam  program  pengembangan  kompetensi  dan  meningkatkan  produktivitas. Dengan  faktor-faktor penghambat  yang  diidentifikasi  dan  faktor pendukung  yang tersedia,  implementasi  kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur pemerintah  daerah  di  Kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam. Hal ini memungkinkan pihak  terkait  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut.
Penelitian  ini,  yang  mengkaji  implementasi  kebijakan  pengembangan kompetensi manajerial aparatur pemerintah di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, menemukan bahwa komunikasi efektif adalah faktor kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan (Salina et al., 2021; Pio, 2019). Komunikasi yang baik antara Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Pemerintah  Walikota  Administrasi  Jakarta Pusat,  termasuk  penggunaan  media  online,  telah  memungkinkan  penyaluran informasi  yang  akurat  (Pasiak,  2020;  Sudrajat,  2014).  Meskipun  ada  kendala komunikasi  formal,  komunikasi  internal  dan  eksternal  berjalan  dengan  baik, menunjukkan pentingnya kejelasan dan konsistensi informasi dalam implementasi kebijakan (Anugrah et al., 2022).
Penelitian ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pegawai yang mengikuti program pengembangan kompetensi (Situmorang, 2021). Hasil ini sejalan  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menekankan  pentingnya pengembangan kompetensi aparatur dalam peningkatan kualitas layanan publik dan produktivitas kerja. Disposisi yang mencakup sikap, keinginan, dan komitmen para pelaksana kebijakan juga berperan penting dalam implementasi kebijakan, dimana rekrutmen pegawai di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat telah mengikuti prosedur yang berlaku (Sudaryanto, 2021; Sumanti, 2018).
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  yang  jelas, sumber daya yang memadai, dan komitmen para pelaksana kebijakan telah menjadi faktor  penting  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengembangan kompetensi manajerial aparatur pemerintah daerah di Kantor Walikota Administrasi Jakarta  Pusat.  Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  lengkap  dan mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung serta menghambat implementasi
kebijakan  pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur,  yang  dapat  dijadikan bahan  pertimbangan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  implementasi kebijakan tersebut di masa depan.

## Kesimpulan
Pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  pemerintah  daerah  di  kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat sudah menghasilkan produktivitas kinerja yang cukup baik, sebagaimana tergambar dari berbagai keterangan dan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Dalam dimensi komunikasi, implementasi pengembangan  kompetensi  manajerial  aparatur  pemerintah  daerah  di  kantor Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat  telah  menciptakan  sinergi  yang  sangat  baik. Kehadiran  sumber  daya  manusia,  baik  dari  segi  kapasitas  maupun  kualitasnya, menciptakan fondasi yang solid untuk kemajuan. Meskipun tugas dan porsi mereka berbeda, mereka saling mendukung dalam kinerja mereka. Selain itu, dalam aspek disposisi,  pengelolaan  pegawai  di  kantor  Walikota  Administrasi  Jakarta  Pusat mencakup PNS, P3K, dan honorer yang meliputi petugas kebersihan dan keamanan. Penempatan  pegawai  merupakan  wewenang  dari  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD), sedangkan rekrutmen pegawai honorer dilakukan melalui proses wawancara dengan para pelamar setiap tahunnya. Terakhir, dalam konteks struktur birokrasi, standar  yang  dijelaskan  oleh  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang  Standar  Kompetensi  Jabatan  Aparatur  Sipil  Negara  telah  terbukti  sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa persiapan  telah  dilakukan  secara  cermat  untuk  meningkatkan  pengembangan kompetensi pegawai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  saran yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  rekomendasi  yaitu  diperlukan  penambahan kuota dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta terkait pelatihan pengembangan kompetensi manajerial.  Langkah  ini  akan  memastikan  bahwa  seluruh  pegawai  yang direkomendasikan  dapat  mengikuti  pengembangan  kompetensi  secara  serentak, mengoptimalkan potensi pembelajaran. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat perlu mempertahankan prestasi yang telah terbangun selama ini, khususnya dalam pengembangan kompetensi manajerial aparatur. Upaya untuk terus meningkatkan mutu dan produktivitas pegawai harus terus menjadi fokus, dengan memanfaatkan pendekatan yang sudah terbukti efektif..

## Referensi
Anugrah,  Z.  E.,  Zakaria,  S.,  &  Darmawan,  I.  (2022).  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (Spbe)  Di  Kota  Bekasi  Tahun  2020. Jurnal  Administrasi Pemerintahan (Janitra) , 2 (1), 13 – 24.
APT,  C.  H.  S.  (2019).  Study  Analysis  Uu  Asn,  Menuju  Penyederhanaan  Birokrasi.
Jurnal Populis , 4 (8).
Mius,  A.,  Suradinata,  E.,  Ilham,  M.,  &  Djaenuri,  H.  M.  A.  (2019).  Implementasi kebijakan  seleksi  terbuka  dalam  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  kota pekanbaru provinsi riau. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 49 – 73.
Pasiak,  P. (2020). Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung. Lex Administratum , 8 (2).
Pio, E. R. C. (2019). Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Menjalankan  Kewenangannya. Lex Administratum , 6 (4).
Rizqyanto, M. F., Santoso, R. S., Hanani, R., & Maesaroh, M. (2022a). Implementation of  ASN  Professionalism  Measurement  Policy  Based  on  the  Regulation  of  the Minister  of  Administrative  Reform  Bureaucratic  Reform  Number  38  of  2018 concerning Measurement of the Professionalism Index of State Civil Apparatus in  the  Organizational  Section  of  the  Regional  Secretariat  of  Semarang  City.
Journal of Public Policy and Management Review , 11 (3), 594 – 611.
Rizqyanto,  M.  F.,  Santoso,  S.,  Hanani,  R.,  &  Maesaroh,  M.  (2022b).  Implementasi Kebijakan  Pengukuran  Profesionalitas  Asn  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Reformasi  Birokrasi  Nomor  38 Tahun  2018 Tentang  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Bagian Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota  Semarang. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 11 (3), 308 – 323.
Salina, I. H., Heriyanto, M., & Utami, B. C. (2021). Penerapan Kebijakan Izin Belajar Dan  Tugas  Belajar  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Di  Pemerintah  Kota Pekanbaru. Jurnal Niara , 14 (1), 228 – 241.
Siburian,  R.,  Lukman,  S.,  &  Kurniawati,  L.  (2020).  Analisis  Penerapan  Standar Operasional  Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Kecamatan  Menteng  Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Ekbank , 3 (1).
Situmorang,  C.  H.  (2021).  Studi  Analisis  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara Menuju  Penyederhanaan  Birokrasi. Populis:  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora , 4 (2), 317 – 336.
Sobandi,  B.  (2019).  Strategi  Implementasi  Manajemen  Talenta  Pada  Birokrasi  Di Indonesia. Civil Service Journal , 13 (2 Nov), 15 – 25.
Sudaryanto,  S.  (2021).  Pengurangan  Resiko  Bencana  Alam  Melalui  Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penangulangan Bencana Daerah di Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Applied Administration .
Sudrajat,  T.  (2014).  Eksistensi  Kebijakan  Pengisian  Jabatan  Struktural  Dalam Kerangka  Pengembangan  SDM  Aparatur  Berbasis  Merit. Civil  Service  Journal , 8 (1 Juni).
Sumanti,  R.  (2018).  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Di Daerah: Tantangan dan Peluang. Jurnal Transformasi Administrasi , 8 (2), 115 – 129. Supriyanto,  A.  (2022).  Komitmen  Organisasi:  Ditinjau  dari  Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader- Member Exchange. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan , 11 (1).
Supriyanto, A., Faturiyah, N., Arifah, T. H., Oktamelani, R. A., Sari, Y. N., Sholihah, S.,  Sabila,  S.  L.,  Arifah,  N.,  Khoirozzad,  M.  A.,  Rizqi,  M.  K.,  Hidayah,  N.,  & Nandifah, L. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa di Masa Pandemi Covid-19 . Farha Pustaka.
Tumanggor, B. F., & Wibowo, E. K. (2021). Motivasi kerja dan kinerja pegawai negeri sipil pasca implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon iii, iv dan v ke jabatan fungsional di pemerintah pusat dan daerah. Jurnal Sumber Daya Aparatur .