fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

## Analysis of the Role of the Election Supervisory Body in Preventing Fraud in the
2024 Simultaneous Elections
Oleh :
Nur Inna Alfiyah 1) , Imam Hidayat 2), Dwi Listia Rika Tini 3) , Enza Resdiana 4) **
1,2,3,4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja E-mail : enza@wiraraja.ac.id **

## Abstract
One of the absolute requirements for a country that adheres to democracy is the existence of a means to  channel  aspirations  and elect  the country's leader by holding general  elections. General elections are a means of realizing people's sovereignty and upholding a democratic political  order.  However,  the  democratic  elections  that  every  country  dreams  of  are sometimes  marred  by  fraudulent  practices  in  general  elections.  This  can  be  seen  from  the strengthening  issue  of  fraud  in  the  2019  election  results  which  has  had  an  impact  on  high political  tension  and  hostility  between  supporters  of  each  candidate.  So  this  then  leads  the public  to  question  the  role  of  election  supervisors  in  dealing  with  the  issue  of  fraud.  This issue also occurred during the 2024 presidential and legislative elections. The method used in this research is a qualitative-descriptive method to analyze the role of election supervisors in  dealing  with  the  issue  of  fraud  in  the  implementation  of  simultaneous  general  elections. This  research  shows  that  Bawaslu  has  carried  out  its  role  well  in  accordance  with  Law number  7  of  2017,  both through  early  detection  of  potential fraud  and  handling  it  that will occur in various regions. Bawaslu carries out early detection using warning, prevention and action  strategies.  So  by  applying  this  strategy  it  can  be  concluded  that  in  dealing  with  the issue  of  fraud  in  the  election,  Bawaslu  has  taken  several  preventive  measures  to  prevent fraud  from  occurring.  Both  through  monitoring  and  supervision,  handling  complaints, investigations,  inquiries,  law  enforcement,  collaboration  with  related  parties  as  well  as education and outreach.
Keywords : Role, Election, Election Fraud, BAWASLU

## Abstrak
Salah  satu  syarat  mutlak  negara  yang  menganut  paham  demokrasi  adalah  adanya  sarana untuk  menyalurkan  aspirasi  dan  memilih  pemimpin  negara  dengan  diadakannya  pemilihan umum.  Pemilihan  umum  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dan menegakan  suatu  tatanan  politik  yang  demokratis.  Akan  tetapi  pemilu  demokratis  yang  di idam-idamkan  oleh  tiap  negara  terkadang  tercoreng  dengan  adanya  praktek-praktek kecurangan  dalam  pemilihan  umum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  menguatnya  isu  kecurangan hasil pemilu 2019 yang memberikan dampak pada tingginya tensi politik hingga permusuhan antar  pendukung  masing-masing  calon.  Sehingga  hal  ini  kemudian  membawa  masyarakat mempertanyakan  bagaiman  peran  dari  pengawas  pemilu  dalam  menangani  isu  kecurangan tersebut. Isu ini juga terjadi pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Metode yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif-deskriptif  untuk  menganalisi  peran pengawas  pemilu  dalam  menghadapi  isu  kecurangan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum serentak. Penilitian ini menghasilkan bahwa Bawaslu telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, baik melalui deteksi dini terkait potensi
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
kecurangan  dan  penanganannya  yang  akan  terjadi  diberbagai  wilayah.  Deteksi  dini  yang dilakukan  Bawaslu  menggunakan  stategi  imbauan,  pencegahan  dan  penindakan.  Sehingga dengan  pengaplikasian  startegi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  menangani  isu kecurangan dalam Pemilu, Bawaslu terlah melakukan beberapa Tindakan pencegahan untuk mencegah  kecurangan  terjadi.  Baik  melalui  monitoring  dan  pengawasan,  pengananan pengaduan,  investigasi,  penyelidikan,  penegakan  hukum,  kerjasama  dengan  pihak  terkait serta edukasi dan sosialisasi.
Kata Kunci : Peran, Pemilu, Kecurangan Pemilu, BAWASLU

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan umum merupakan standart baku dari pelaksanaan demokrasi di  tiap  negara,  dimana  pemilihan  umum inilah yang membedakan negara demokrasi  dengan  negara  yang  bersifat otoriter.  Sejarah  pemilhan  sendiri  sudah ada  sejak  jaman  dahulu,  ini  bisa  dilihat pada masa “kekhalifahan” yang dipegang oleh  empat  sosok  yang  disebut  al- Khulafâ‟  al-Râsyidûn,  yakni  Abu  Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin  „Affan,  dan  Ali  ibn  Abi  Thalib. Tokoh  khalifah  ini  dipilih  melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat.
Setelah terpilih, ia berhak mendapat baiat (sumpah  setia)  dari  para  pengikut  dan seluruh rakyat(Malik,2017). Pasca keempatnya,  terdapat  perubahan  corak pemerintahan yang sebelumnya demokratis  menjadi  monarki.  Kemudian berlanjut  pada  era  revolusi  di  eropa  abad 18  yang  membuat  peran  kerajaan  seperti di-Inggris  mulai  digantikan  oleh  peran pedagang  dan  kelompok  berpendidikan hingga  akhirnya  menjadi  luas  dan representasinya  sampai  ke  kelas  bawah
seperti kelompok buruh. Sistem pemilihan  di  eropa  inilah  yang  menjadi cikal  bakal  sistem  pemilihan  modern seperti  di  Amerika,  Asia,  dan  Afrika (Febriyanti  &  Pratama,  2017).  Di Indonesia  sendiri,  pelaksanan  pemilihan umum  sudah  dijamin  dalam  UUD  1945 pasal  angka  1  UU  no  10  tahun  2008 dimana  pemilihan  umum  adalah  sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang Republik Indonesia.
Banyaknya negara demokratis tidak memberikan jaminan bahwa pelaksanaan  pemilihan  umum  di  negara- negara tersebut sama, karena ada kecenderungan  pelaksanaan  pemilu  serta pemerintahan yang  ada  disesuaikan dengan kondisi sosial, politik masyarakat. Sejak  kemerdekaan  hingga  sekarang Indonesia telah menyelenggarakan duabelas  kali  pemilihan  umum,  yaitu tahun  1955,  1971,  1977,  1982,  1987, 1992,  1997,  1999,  2004,  2009,  2014  dan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
yang  terakhir  adalah  2019.  Akan  tetapi pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis  di  Indonesia  dimulai  sejak jatuhnya  rezim  otoriter  Suharto  pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan  demokrasi  yang  luar  biasa. Secara  formal,  sistem  politik  Indonesia telah  mengalami  transformasi  signifikan dengan  berbagai  pencapaian  demokrasi antara  lain  diperkenalkannya  sistem multipartai, proses desentralisasi, penarikan  militer  dari  politik,  dan amandemen  konstitusi  untuk  memenuhi tuntutan  demokrasi.  Lebih  penting  lagi, Pemilu  yang  Bebas  dan  Adil  telah berlangsung  lima  kali  (pada  1999,  2004, 2009,  2014,  2020)  di  mana  tiga  terakhir mencakup  pemilihan  presiden  langsung. Ciri-ciri  tersebut  telah  menempatkan Indonesia  sebagai  negara  demokrasi terdepan di kawasan, sedangkan demokrasi  di  negara  tetangga  seperti Malaysia,  Thailand,  dan  Filipina  kerap dianggap stagnan.
Isu-isu  terkait  kecurangan  pemilu menjadi  salah  satu  fenomena  yang  tidak bisa  dilepaskan  dari  pemilu,  hal  ini disebabkan karena apabila terjadi kecurangan  dalam  pelaksanaan  pemilu akan  berimbas  pada  rusak  nya  citra demokrasi dan kepercayaan rakyat. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak
ada  pemilu  yang  demokratis,  pemerintah akan  kehilangan  legitimasi  dan  dukungan dari  rakyatnya.  Salah  satu problem yang terjadi  pada  penyelenggaraan  pemilu adalah  kecurangan  pemilihan  umum  atau manipulasi pemilihan umum adalah interferensi  ilegal  dalam  proses  pemilihan umum, entah dengan meningkatkan pembagian  suara  dari  kandidat  yang disukai, menurunkan pembagian suara dari kandidat lawan, atau keduanya. Penindakan  kecurangan  pemilu  bervariasi dari negara ke negara. Berdasarkan standar internasional,  kerangka  hukum  harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang  pemilu  (IDEA,  2002). Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu  mereka.  Setiap  ketentuan  pidana yang  dibentuk  untuk  keperluan  hukum harus  merefleksikan  tujuan  penyusunan undang-undang.  Oleh  karenanya,  pembuat undang-undang  harus  mengatur  beberapa praktik  curang  atau  pelanggaran  pidana pemilu.  Dalam  keterkaitannya  dengan peraturan pemilu, UU tidak hanya mengatur  proses  pemilu,  tetapi  mereka juga  melarang  perlakuan  yang  dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.  Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  maksud  penyusunan peraturan  pelanggaran  pemilu  tidak  hanya melindungi  peserta  pemilu  (partai  politik
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
atau  kandidat),  tetapi  juga  lembaga pelaksana  dan  pemilih.  Ketentuan  tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi  proses  pemilu  dari  segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang ditujukan  oleh  perwakilan  terpilih  atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih (Surbakti et al., 2011).
Sehingga upaya-upaya dalam meminimalisir  isu-isu  kecurangan  pemilu banyak dilakukan oleh pemerintah melalui transformasi  tekhnologi  yang  canggih dalam  upaya  memberikan  transparansi selama pelaksanaan pemilu pada masyarakat.  Upaya  untuk  mengatasi  dan meminimalisir  kecurangan  yang  terjadi dalam pemilu di tiap negara berbeda dalam mengatasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat bagaimana badan pengawas pemilu dan  pemerintah  masing-masing  negara menyikapi isu kecurangan tersebut.
Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana peran badan pengawas  pemilu  dalam  menghadapi  isu kecurangan  pemilu.  Dasar  dari  pemilihan judul juga tidak lepas  dari fenomena  yang terjadi  di  Indonesia  pada  pemilhan presiden  tahun  2019  mengahadapi  isu kecurangan dalam hasil pemungutan suara (voting). Banyaknya aduan masyarakat dan temuan terkait indikasi kecurangan pemilu
selama  Pilpres  dan  Pileg  2024  membuat banyak  perdebatan  terkait  lambannya reaksi  yang  diberikan  oleh  Bawaslu. Dimana  direktur  DEEP  Indonesia,  Neni Nur  Hayati,  mengatakan  pihaknya  sudah melaporkan  dugaan  pelanggaran  dan kecurangan  itu  ke  Bawaslu  setempat maupun  pusat  berserta  bukt-bukti  yang mereka  miliki.  Akan  tetapi  aduan  tersebut tidak  langsung  tertangani  dan  diselidiki, berbeda  dengan  yang  terjadi  pada  2019 lalu  yang  mana  badan  pengawas  langsung menindak  pelaku  pelanggaran(BBC  News Indonesia,  2024).  Lambatnya  respon  dari Bawaslu terhadap aduan masyarakat dipertanyakan terkait bagaimana
profesionalitas dan netralitas
penyelenggara pemilu. Netralitas penyelenggara  pemilu  menjadi  kunci integritas  pemilu,  mulai  dari  aspek penyediaan battle  field yang  adil  dan setara bagi peserta pemilu hingga pengawasan  dan  penanganan  berbagai praktik kecurangan pemilu(Antikorupsi.org,  2024). Penelitian ini  sangat urgent dilakukan  dikarenakan dengan menganalisis peran badan pengawas pemilu dalam mencegah kecurangan  dalam  Pemilu  serentak  2024 dapat memberikan wawasan pada akademisi  dan  masyarakat  terkait  dampak dari  isu  tersebut  dalam  pemerintahan, kebijakan dan kepercayaan dari
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
masyarakat  terhadap  demokrasi  terutama negara Indonesia.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Peran
Konsep peran merujuk pada bagaimana individu atau kelompok diharapkan  untuk  bertindak,  berperilaku, dan  berinteraksi  dalam  suatu  konteks sosial,  budaya,  atau  organisasional.  Peran ini  biasanya  didasarkan  pada  harapan, norma, dan nilai-nilai  yang terkait dengan posisi  atau  status  seseorang  dalam masyarakat  atau  dalam  suatu  kelompok tertentu.  Beberapa  poin  penting  terkait konsep peran:
1. Harapan  dan  Norma:  Setiap  peran biasanya  diikuti  oleh  harapan  dan norma  tertentu  yang  menentukan bagaimana seorang individu seharusnya  berperilaku  atau  bertindak dalam  perannya.  Misalnya,  peran seorang  mahasiswa  diharapkan  untuk belajar,  berpartisipasi  dalam  kegiatan akademis,  dan  menghormati  aturan kampus.
2. Fleksibilitas  dan  Variasi:  Meskipun ada  harapan  umum  terkait  peran tertentu,  interpretasi  dan  pelaksanaan peran  dapat  bervariasi  di  antara individu  atau kelompok  yang berbeda. Ini  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor seperti nilai-nilai personal,
pengalaman  hidup,  atau  kondisi  sosial ekonomi.
3. Identitas  dan  Konflik  Peran:  Individu sering  kali  memiliki  beberapa  peran dalam  kehidupan  mereka  (seperti peran  sebagai  anak,  mahasiswa,  dan teman) yang dapat saling bertentangan atau menimbulkan konflik.
Manajemen  peran  ini  adalah  bagian penting  dari  pengalaman  hidup  yang kompleks.
4. Peran  dalam  Konteks  Organisasi:  Di dalam  organisasi  atau  tempat  kerja, peran sering kali terdefinisikan dengan jelas sesuai dengan struktur organisasi. Setiap peran memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan harapan  yang terkait dengannya.
5. Peran  dalam  Dinamika  Sosial:  Peran juga  dapat  berubah  seiring  waktu  dan konteks sosial yang berubah. Misalnya,  peran  gender  atau  peran dalam  keluarga  dapat  mengalami evolusi  seiring  perubahan  nilai  dan norma dalam masyarakat.
Dalam  keseluruhan,  konsep  peran membantu  kita  memahami  bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, beradaptasi, dan memenuhi harapan sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi(Ahmadi, 2002)  peran  adalah  suatu  kompleks pengharapan  manusia  terhadap  caranya
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi  tertentu  berdasarkan  status,  fungsi sosialnya.  Menurut  Soerjono  Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan  (status),  apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia menjalankan  suatu  peranan  .  Sehingga konteks  peran  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana peran Bawaslu sebagai Lembaga  negara  yang  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  mengawal  pelaksanaan Pemilu  di  Indonesia.  Peran  Bawaslu  ini dapat dilihat dari bagaimana Tindakan dan keputusan  yang  dilakukan  saat  terjadi kecurangan  atau  pelanggaran  selama pelaksanaan  Pemilu  serta  tanggung  jawab dalam  meminimalisir  dan  mencegah terjadinya kecurangan dalam proses demokrasi melalui Pemilu.

## Pemilu
Pemilu,  singkatan  dari  Pemilihan Umum, adalah proses demokratis di mana warga  negara  suatu  negara  memilih  para pemimpin mereka dan wakil-wakil mereka dalam  lembaga-lembaga  pemerintahan. Pemilu  merupakan  pilar  utama  dalam sistem  demokrasi  karena  memberikan  hak suara  kepada  rakyat  untuk  menentukan masa depan negara mereka melalui proses yang  adil,  terbuka,  dan  transparan. Di Indonesia, pemilu diadakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota legislatif
(DPR,  DPD,  dan  DPRD),  serta  kepala daerah  (gubernur,  bupati,  dan  wali  kota). Pemilu di Indonesia dipandu oleh peraturan  dan  lembaga  seperti  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan  proses  pemilu  berjalan  sesuai dengan aturan dan tidak terjadi kecurangan.
Tujuan utama pemilu  adalah untuk menciptakan pemerintahan  yang mewakili kehendak  rakyat,  menjaga  keseimbangan kekuasaan antara berbagai lembaga pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam proses  pengambilan  keputusan  publik. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk mengubah atau memilih pemerintah  yang  dianggap  akan  mewakili dan  melayani  kepentingan  mereka  dengan baik.
Adapun  tujuan  pemilu  menurut Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  dalam pelaksanaannya  memilki  tujuan  seperti berikut:
1. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegras;
3. Menjamin konsistensi pengaturan system Pemilu;
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
4. Memberikan  kepastian  hukum  dan mecegah duplikasi dalam
pengaturan Pemilu; dan
5. Mewujudkan  Pemilu  yang  efektif dan efisien.
Sarbaini  menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi  jabatan  politik  di  pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan  yang  dilakukan  oleh  warga negara  bersyarat.  Secara  umum  Pemilu merupakan  cara  yang  dilakukan  oleh rakyat  untuk  menentukan  pemimpin  atau wakil  mereka  di  pemrintahan  serta  dapat dikatakan  sebagi  hak  masyarakat  sebagai warga  negara  untuk  memilih  wakilnya  di pemerintahan(Sarbaini,  2015).  Sedangkan menurut  Morrisan  mengumukakan  bahwa pemilihan  umum  adalah  cara  atau  sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai  arah dan kebijakan negara. Bisa juga  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya (Morissan, 2005).
Sebagai  proses  demokratis  yang penting  di  mana  warga  suatu  negara memilih para pemimpin mereka dan wakil- wakil mereka dalam lembaga pemerintahan.  Para  ahli  dari  berbagai disiplin  ilmu  politik  telah  memberikan berbagai  pandangan  dan  definisi  tentang
pemilu,  termasuk  aspek-aspek  penting yang terkait dengannya:
1. Konsep  Demokrasi  Representatif: Pemilu dianggap sebagai mekanisme utama dalam demokrasi  representatif,  di  mana warga  negara  memiliki  hak  suara untuk  memilih  perwakilan  mereka dalam pemerintahan.
2. Proses  Penentuan  Kepemimpinan: Pemilu memungkinkan proses penentuan kepemimpinan yang sah dan  legitim,  di  mana  pemilih memilih  calon  atau  partai  politik yang mereka percaya dapat mewakili  dan  memimpin  negara mereka.
3. Melembagakan  Pilihan  Rakyat: Pemilu  juga merupakan  cara untuk melembagakan  pilihan  rakyat,  di mana hasilnya mencerminkan preferensi  dan  kehendak  mayoritas dalam masyarakat.
4. Kepentingan Publik dan
Kesejahteraan  Bersama:  Pemilu seharusnya  juga  mengedepankan kepentingan publik dan kesejahteraan bersama, dengan memilih para pemimpin dan legislator  yang berkomitmen untuk melayani masyarakat dan memajukan kepentingan nasional.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
5. Transparansi, Integritas, dan
Partisipasi:  Aspek  penting  lainnya adalah  transparansi  dalam  proses pemilu, integritas dalam
penghitungan suara, serta partisipasi yang luas dari masyarakat  dalam  seluruh  tahapan pemilu.

## Kecurangan Pemilu
Kecurangan  pemilu  didefinisikan sebagai  penggunaan  tindakan  rahasia untuk  mengubah  hasil  pemilu.  Kriteria kecurangan  dalam  pemilihan  umum  tidak hanya sekadar tersembunyi, tapi juga dapat mempengaruhi  hasil  secara  signifikan. Kecurangan terjadi ketika ada pelanggaran hukum yang dimanfaatkan dalam pemilihan  untuk  mengubah  hasil  yang seharusnya  tidak  bisa  dicapai  oleh  pihak yang  bersangkutan  secara  sah.  Penting untuk  memahami  arti  kecurangan  pemilu agar  kita  bisa  menilai  batas  moral  dan hukum yang membedakan tindakan politik yang dapat diterima dan yang tidak. Selain merupakan  perbuatan  yang  terselubung dan  dapat  mempengaruhi  hasil  pemilu, dikatakan kecurangan jika terjadi pelanggaran  hukum.  Pelanggaran  hukum digunakan  oleh  pelaku  dalam  proses pemilu  untuk  mencuri  hasil  yang  mereka yakini  tidak  mampu  mereka  menangkan dengan  bersih  (Suntana,  2024).  Selain  itu kecurangan  pemilu  dapat  didefinisikan
sebagai  upaya  untuk  mengubah  hasil pemilu setelah pemungutan suara. Kecurangan  pemilu  ini  termasuk  surat suara  yang  sudah  diisi  sebelumnya  ke dalam kotak suara, mengubah perhitungan setelah suara diberikan atau menghancurkan kotak suara untuk membatalkan suara oposisi (Praithongyaem,  2024).  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kecurangan  dalam pemilu merujuk pada tindakan atau praktik yang  tidak  jujur  dan  melanggar  aturan dalam  proses  pemilihan  umum.  Berbagai bentuk  kecurangan  dapat  terjadi  dalam pemilu,  baik  yang  bersifat  teknis  maupun yang bersifat strategis, yang dapat mempengaruhi  hasil  dan  integritas  proses demokratis.  Berikut  adalah  beberapa bentuk umum kecurangan dalam pemilu:
1. Pembelian Suara: Praktik ini melibatkan pemberian imbalan kepada  pemilih  dengan  tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Imbalan bisa berupa uang, barang, atau janji-janji lain.
2. Manipulasi Hasil Pemilu:
Termasuk dalam kategori ini adalah  penggelembungan  suara, pemalsuan berita acara, atau manipulasi  hasil  elektronik  untuk mengubah atau memanipulasi hasil pemilu.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
3. Pencoblosan Ganda: Tindakan menggunakan  identitas  ganda  atau melakukan  pencoblosan  lebih  dari satu  kali  untuk  meningkatkan jumlah  suara  untuk  satu  kandidat atau partai.
4. Intimidasi dan Kekerasan:
Ancaman  atau  tindakan  kekerasan terhadap  pemilih,  saksi-saksi,  atau petugas pemilu untuk mempengaruhi  atau  mengganggu
proses pemilu.
5. Manipulasi Administratif:
Misalnya,  manipulasi  dalam  daftar pemilih, prosedur pemungutan suara,  atau  penghitungan  suara yang dilakukan dengan tidak jujur.
6. Penyebaran
Hoaks dan Desinformasi: Penggunaan
informasi palsu, hoaks, atau propaganda  yang  salah  untuk mempengaruhi  opini  pemilih  atau mengganggu proses pemilu.
7. Ketidaknetralan  Instansi  Terkait:
Ketidaknetralan  atau  keterlibatan instansi  pemerintah  atau  pihak terkait  lainnya  dalam  mendukung atau  mempengaruhi  satu  pihak dalam pemilu.
Penanggulangan kecurangan dalam pemilu  dilakukan  dengan  menguatkan peran  lembaga  pengawas  pemilu,  seperti Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat  dan  partisipasi  aktif  dalam pengawasan pemilu. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, pendidikan pemilih, dan sanksi yang tegas terhadap  pelanggaran  pemilu  juga  penting untuk memastikan integritas dan legitimasi hasil pemilu.

## Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen  yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.  Bawaslu  didirikan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum  (Pemilu),  yang  merupakan  salah satu  lembaga  yang  ikut  serta  dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu.  Berikut  adalah  beberapa  fungsi utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):
1. Pengawasan Pemilu: Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan  pengawasan  terhadap seluruh  tahapan  pemilu,  termasuk persiapan, pelaksanaan pemungutan  suara,  penghitungan suara,  serta  pengumuman  hasil pemilu.
2. Penyelidikan Pelanggaran:
Bawaslu memiliki wewenang
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
untuk
menyelidiki dugaan
pelanggaran pemilu
yang dilaporkan  atau  terjadi  selama proses pemilu. Ini mencakup pelanggaran seperti pembelian suara, intimidasi pemilih, manipulasi hasil, dan bentuk kecurangan lainnya.
3. Penindakan  dan  Sanksi:  Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif  terhadap  pelanggaran pemilu  yang  telah  terbukti.  Sanksi ini  dapat  berupa  peringatan,  denda administratif,  atau  rekomendasi pencabutan hak politik bagi pelaku pelanggaran.
4. Mediasi dan
Penyelesaian
Sengketa:  Bawaslu  juga  bertugas untuk  melakukan  mediasi  dan penyelesaian sengketa terkait pemilu, baik yang berkaitan dengan perbedaan interpretasi aturan maupun  perselisihan  yang  timbul antara pihak-pihak terkait.
5. Pendidikan Pemilih
dan
Peningkatan  Kesadaran  Politik: Selain mengawasi pemilu, Bawaslu juga  aktif  dalam  memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu  dan  tentang  hak-hak  serta kewajiban pemilih.
Bawaslu  berperan  penting  dalam memastikan  bahwa  pemilu  di  Indonesia berlangsung  secara  adil,  transparan,  dan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Keberadaan  Bawaslu  sebagai  lembaga independen  diharapkan  dapat  menjamin integritas dan legitimasi hasil pemilu, serta memperkuat demokrasi di Indonesia melalui  penyelenggaraan  pemilu  yang bersih dan terpercaya.
Tugas,  Wewenang,  dan  Kewajiban Pengawas  Pemilu  berdasarkan  amanat Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  adalah  sebagai berikut (BAWASLU, n.d.):
Bawaslu bertugas:
a. Menyusun  standar  tata  laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu  untuk  pengawas  Pemilu  di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;
c.  Mengawasi persiapan
Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Perencanaan  dan  penetapan  jadwal tahapan Pemilu;
2. Perencanaan  pengadaan  logistik oleh KPU;
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam  Penyelenggaraan  Pemilu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan.
d. Mengawasi  pelaksanaan  tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran  data  pemilih  dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan  dan  penetapan  daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan Peserta Pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan
penetapan  Pasangan  Calon,  calon anggota DPR, calon  anggota DPD, dan  calon  anggota  DPRD  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
6. Pengadaan  logistik  Pemilu  dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan  suara,  dan  sertifikat hasil  penghitungan  suara  dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan  suara  di  PPK,  KPU
Kabupaten/Kota,  KPU  Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan  suara  ulang,  Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu;
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. Mengawasi  netralitas  aparatur  sipil negara,  netralitas  anggota  Tentara Nasional  Indonesia,  dan  netralitas anggota Kepolisian Republik
Indonesia;
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,  yang  terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
2. Putusan  pengadilan  mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Ihbupaten/ Kota;
4. Keputusan  KPU,  KPU  Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas  aparatur  sipil  negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas  anggota  Kepolisian Republik Indonesia;
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
h. Menyampaikan  dugaan  pelanggaran kode  etik  Penyelenggara  Pemilu kepada DKPP;
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
j. Mengelola, memelihara, dan merawat  arsip  serta  melaksanakan penyusutannya  berdasarkan  jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
l. Mengawasi  pelaksanaan  Peraturan KPU; dan
m. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bawaslu berwenang:
a. Menerima  dan  menindaklanjuti laporan  yang  berkaitan  dengan dugaan adanya pelanggaran
terhadap  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pemilu;
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. Menerima,  memeriksa,  memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang  bersangkutan  mengenai  hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota
Tentara Nasional
Indonesia,  dan  netralitas  anggota Kepolisian Republik Indonesia;
f. Mengambil  alih  sementara  tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota  secara  berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara  akibat  dikenai  sanksi atau  akibat  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan ;
g. Meminta  bahan  keterangan  yang dibuhrhkan  kepada  pihak  terkait dalam  rangka  pencegahan  dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik,  dugaan  tindak  pidana  Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu  Kabupaten/Kota  apabila terdapat  hal  yang  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi,
Bawaslu  Kabupaten/  Kota,  dan
Panwaslu LN;
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
j. Mengangkat, membina, dan
memberhentikan  anggota  Bawaslu Provinsi, anggota
Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan anggota
Panwaslu LN; dan
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Bawaslu berkewajiban:
a. Bersikap  adil  dalam  menjalankan tugas dan wewenang;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas  Pengawas  Pemilu  pada  semua tingkatan;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan  kepada  Presiden  dan DPR  sesuai  dengan  tahapan  Pemilu secara  periodik  darr/atau  berdasarkan kebutuhan
d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan  data  pemilih  secara berkelanjutan  yang  ditakukan  oleh KPU  dengan  memperhatikan  data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e. Melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai dengan
ketentuan perundangundangan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah diskriptif– eksplanatif,  metode  penelitian  deskriptif dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan  variable  mandiri,  baik  hanya pada  satu  (Sugiyono,  2018)  variabel  atau lebih  (variabel  yang  berdiri  sendiri  atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan  variabel  itu  sendiri  dan mencari  hubungan  dengan  variabel  lain. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel  dengan  cara  mengamati  aspek- aspek  tertentu  secara  lebih  spesifik  untuk memperoleh  data  yang  sesuai  dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian,  dimana  data  tersebut  diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar  teori-teori  yang  telah  di  pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan . Sementara eksplanatif, menjawab tentang mengapa sebuah situasi atau  kondisi  itu  terjadi.  Penggunaan  dua metodologi ini untuk menawarkan penjelesan yang lebih konfrehensif mengenai tema penelitian. Sebuah penelitan  sulit  dijelaskan  tanpa  deskripsi, sebaliknya, diskripsi tanpa penjelasan yang masuk akal tidak menarik.
Berikut alur metode yang digunakan dalam penelitian ini:
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Penelitian  ini  juga  bersifat  literer, yaitu dengan menggunakan tinjauan pustaka  dan  bahan-bahan  tertulis,  hal  itu meliputi sumber data dan teknik pengumpulan  data.  Peneliti  menggunakan sumber  data  sekunder  yang  diambil  dari bahan-bahan  documenter  melalui  studi kepustakaan  yang  relevan  dengan  dengan obyek  penelitian.  Sedangkan  data  primer diperoleh  dengan  melakukan  serangkaian wawancara kepada pihak  yang mendalami masalah pemilhan umum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilu serentak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemilihan  umum  yang  dilakukan  secara bersamaan  untuk  beberapa  tingkatan jabatan  atau  lembaga  pemerintahan  dalam satu  waktu  yang  sama.  Dalam  konteks Indonesia, pemilu serentak biasanya mencakup  pemilihan  presiden,  anggota DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat),  DPD
(Dewan Perwakilan Daerah), DPRD
(Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah),  serta pemilihan  kepala  daerah  seperti  gubernur, bupati,  dan  wali  kota.  Pemilu  serentak memiliki beberapa keuntungan, antara lain efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan  pemilih  untuk  melakukan pemilihan secara sekaligus untuk  berbagai tingkatan  jabatan.  Hal  ini  juga  membantu dalam  menciptakan  keselarasan  antara tingkatan pemerintahan yang berbeda.
Namun  demikian,  pemilu  serentak juga  menimbulkan  tantangan  tersendiri, terutama  terkait  dengan  tingkat  partisipasi pemilih  dan  kesadaran  politik  masyarakat untuk  memahami  perbedaan  fungsi  dan tanggung  jawab  dari  setiap  tingkatan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan.  Selain  tingkat  partisipasi pemilih  dan  kesadaran  politik  masyarakat, hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian pada  saat  terjadi  Pemilu  serentak  adalah mengenai kecurangan dalam proses Pemilihan  umum.  Kecurangan  dalam pemilu  di  Indonesia  merupakan  masalah serius yang dapat mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap  proses  demokrasi.  Beberapa bentuk kecurangan  yang sering dilaporkan atau  dicurigai  dalam  pemilu  di  Indonesia antara lain:
Pengumpulan Data Penyajian dan Reduksi Data Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
1. Pembelian  suara :  Praktik  ini melibatkan  pemberian  uang  atau barang  kepada  pemilih  untuk mempengaruhi pilihan mereka.
2. Manipulasi hasil : Termasuk dalam kategori ini adalah penggelembungan suara atau perubahan  hasil  pemilu  secara tidak  jujur  untuk  menguntungkan salah satu pihak atau kandidat.
3. Pencoblosan  ganda : Tindakan menggunakan  identitas  ganda  atau melakukan  pencoblosan  lebih  dari satu kali untuk mempengaruhi hasil suara.
4. Intimidasi dan kekerasan :
Ancaman  atau  tindakan  kekerasan terhadap  pemilih,  saksi-saksi,  atau petugas  pemilu  dengan  tujuan untuk mengganggu proses pemungutan suara atau penghitungan suara. 5. Manipulasi administratif :
Misalnya  manipulasi  dalam  daftar pemilih atau manipulasi
administratif  lainnya  yang  dapat memengaruhi hasil pemilu.
6. Penggunaan media dan
propaganda yang tidak
seimbang : Penggunaan media massa  atau  kampanye  yang  tidak seimbang  dan  melanggar  aturan yang ditetapkan.
Untuk mengatasi masalah kecurangan  pemilu,  pemerintah  Indonesia telah memperketat pengawasan dan memberlakukan undang-undang serta peraturan  yang  lebih  ketat.  Selain  itu, partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pemilu  dan  peran  media  serta  lembaga pengawas  pemilu  sangat  penting  untuk menjaga integritas dan transparansi  proses demokrasi.  Hal  ini  didasarkan  banyaknya aduan terkait kecurangan  yang terjadi  saat Pemilu  serentak  pada  tahun  2024,  salah satunya setelah pemilihan presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD  (Dewan  Perwakilan  Daerah),  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) banyak  ditemukan  aduan  terkait  praktek kecurangan  pemilu.  Dimulai  dari  temuan kecurangan  pemilu  yang  terjadi  di  masa kampanye Pemilu serentak 2024 menunjukan  banyaknya  persoalan  yang terjadi  sejak  tahap  pencalonan  hingga kampanye. Memasuki masa tenang, catatan  pemantauan  masyarakat  sipil menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan netralitas  aparatur  negara,  hingga  praktik laten  politik  uang  yang  mendominasi dalam temuan kecurangan. Pelbagai masalah  ini  semakin  memperjelas  gejala kecurangan  pemilu  yang  terjadi.  Ini  dapat dilihat  dari  berbagai  laporan,  dimana tanggal  10  Februari  2024,  terdapat
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
setidaknya  53  masalah  dan  dugaan kecurangan  pemilu  yang  ditemukan  dan telah  diverifikasi  secara  mandiri.  Temuan terbanyak  berkaitan  dengan  pileg  (22 dugaan) dan disusul temuan terkait pilpres (21 dugaan). Sisanya merupakan kombinasi  keduanya  dan  terdapat  pula dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang  tidak  secara  spesifik  terkait  pileg/ pilpres.  Misalnya  yaitu  terkait  dengan dugaan  pemotongan  honor  bimbingan teknis
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tasikmalaya(Indonesian Corruption
Watch,  2024).  Saat  pemilu  selesai  banyak aduan  dan  temuan  yang  ditemukan  dan dilaporkan oleh masyarakat, seperti Lembaga  pemantau  pemilu  Democracy and  Electoral  Empowerment  Partnership (DEEP)  Indonesia  menyebut  dugaan kecurangan  dan  pelanggaran  yang  terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" dibandingkan pemilu sebelumnya.
Pantauan  DEEP  Indonesia  di  tujuh provinsi  menemukan  logistik  surat  suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian  ada  pula  laporan  kotak  suara tidak  tersegel,  tempat  pemungutan  suara terlambat  dimulai  hingga  TPS  yang  tak aksesibel  terhadap  disabilitas (BBC  News Indonesia,  2024) .  Selain  itu  laporan Lembaga analis media sosial Drone Emprit menemukan  percakapan  tentang  Pilpres
2024,  hitung  cepat,  dan  kecurangan pemilu,  menjadi  topik  yang  paling  tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial. Analisis  Drone  Emprit  juga  menunjukkan banyak  akun  yang  melaporkan  tentang kecurangan  dengan  mengunggah  bukti berupa  surat  suara  yang  sudah  tercoblos sebelum  pemungutan  suara  digelar.  Salah satu  akun  di  X  –  dulu  bernama  Twitter  – yang  mengkompilasi  dugaan  kecurangan yakni  @linabossanova.  Utas  yang  dibuat paling  banyak  soal  surat  suara  yang  telah dicoblos  di  berbagai  daerah  dan  luar negeri (BBC News Indonesia, 2024) .
Sementara  itu  Bawaslu  sendiri menemukan  479  dugaan  pelanggaran Pemilu  2024  Jenis  pelanggarannya  69 pelanggaran  administrasi,  39  dugaan tindak  pidana  pemilu,  248  pelanggaran kode  etik,  dan  125  pelanggaran  hukum lainnya(Ardianto, 2024). Temuan pelanggaran pada Pemilu 2024 mengalami penurunan  dibandingkan  pada  Pemilu 2019, dimana pada tahun tersebut ditemukan    849  perkara  antara  lain  367 diteruskan  kepolisian  dan  482  kasusnya dihentikan.  Pada  2019  ada  314  perkara yang  naik  sampai  tahap  dua.  Masih banyaknya  temuan  pelanggaran  yang terjadi  saat  pelaksanaan  Pemilu  2024 membuktikan bahwa peran Bawaslu dalam proses  pengawasan  pelaksanaan  Pemilu masih  belum  maksimal.  Sehingga  perlu
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
adanya evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu  serentak di tingkat  Pilgub, Pilkada dan  wali  kota  2024  agar  meminimalisir dan memperkecil temuan pelanggaran dan kecurangan Pemilu.
Pada  dasaranya  Bawaslu  memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya kecurangan  dalam  pelaksanaan  Pemilu. Penguatan  peran  Bawaslu  dapat  dilihat dari  strategi  yang  menjadi  kunci  utama dalam  pengawasan  antaralain  Imbauan, Pencegahan dan Penindakan.
Imbauan Bawaslu  merujuk  pada pesan  atau  himbauan  yang  disampaikan oleh  Bawaslu  kepada  publik  terkait berbagai  hal  terkait  pemilihan  umum, seperti:  Pedoman  perilaku,  Penegakan hukum,  Pendidikan  pemilih,  Transparansi dan Keterbukaan. Imbauan Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan  umum  berlangsung  secara  adil, transparan,  dan  sesuai  dengan  prinsip demokrasi.  Imbauan  ini  juga  merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan  partisipasi  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  proses  demokrasi  di Indonesia.  Imbauan  ini  disampaikan  pada peserta  pemilu,  penyelenggara  pemilu, hingga  mitra-mitra  strategis  Bawaslu seperti Polisi dan TNI (Pradana, 2023).
Pencegahan yang  dilakukan  oleh Bawaslu  menjadi  kunci  dalam  menjaga
integritas dan kepercayaan publik terhadap proses  demokrasi  di  Indonesia.  Upaya  ini tidak  hanya  mencakup  pengawasan  aktif, tetapi  juga  edukasi  dan  kerja  sama  lintas lembaga  untuk  menciptakan  pemilu  yang bersih,  transparan,  dan  dapat  dipercaya. Beberapa langkah pencegahan yang dilakukan  oleh  Bawaslu  antara  lain: Penyuluhan  dan  Edukasi , Monitoring  dan Pengawasan , Penegakan Aturan, Pengawasan Dana Kampanye dan Kolaborasi  dengan  Pihak  Terkait dimana Bawaslu  bekerja  sama  dengan  berbagai pihak  terkait,  seperti  KPU  (Komisi Pemilihan Umum), Kepolisian, Kementerian/Lembaga  terkait,  LSM,  dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan  dan  pencegahan  terhadap pelanggaran pemilu.
Sedangkan pada konteks penindakan ,  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu)  memiliki  peran  penting  dalam penegakan aturan dan penindakan pelanggaran  dalam  konteks  pemilu  di Indonesia.  Berikut  adalah  beberapa  hal yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  terkait penindakan pelanggaran:
1. Monitoring dan Pengawasan
2. Penanganan Pengaduan
3. Investigasi
4. Penyelidikan
5. Penegakan Hukum
6. Kerja Sama dengan Pihak Terkait
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
7. Edukasi dan Sosialisasi
Dengan melakukan langkah- langkah  ini,  Bawaslu  berperan  dalam memastikan  bahwa  pemilu  berlangsung secara  transparan,  adil,  dan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  sehingga  hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.
Pencegahan dilakukan dengan tindakan  langkah-langkah  dan  upaya optimal  mencegah  secara  dini  terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari  pengawas  pemilu,  maupun  laporan dari  masyarakat  kemudian  ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada  institusi  terkait  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dalam melakukan tidakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mepunyai  strategi  yang  mumpuni  guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair ,  jujur  dan  sesuai  ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan  dengan  kerja  cerdas  dan kerja  tuntas  pengawas  pemilu  dalam mencapai  tujuan,  meskipun  dengan  alasan subjektif  Lembaga  pengawas  pemilu memiliki  keterbatasan  kewenangan,  yakni hanya  mengawasi  tahapan,  menerima  dan meneruskan  laporan  tetapi  tidak  dapat
menjatuhkan  sanksi  oleh  karena  itu  harus ada pehaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional (Ridhanie, 2020).
Dari  pelaksanaan  strategi  tersebut, pada  dasarnya  Bawaslu  sudah  melakukan peran tugas, tanggung jawab dan kewenangannya  dengan  baik  dalam  upaya mencegah terjadinya kecurangan.
Koloborasi dari strategi tersebut kemudian menghasilkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan  pemilihan,  baik  mulai dari  Pilpres,  Pileg  hingga  Pilgub,  Pilkada, dan  Walikota,  menjadi  keharusan  yang melekat  pada  setiap  pengawas  pemilu. Karena  itu  pemetaan  potensi-potensi berbagai  pelanggaran  di  setiap  tahapan pilkada  menjadi  wajib  hukumnya  dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan  terhadap  tindak  pencegahan, yaitu; pertama ; pengawasan dalam bingkai pencegahan,  pemahaman  masyarakat  akan potensi-potensi  pelanggaran  yang  harus diantisifasi. Kedua ;  potensi  pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara  pemilu/  pilkada  masa  lalu sebagai referensi (Ridhanie, 2020). Sehingga  dengan  memetakan  potensi- potensi  pelanggaran  akan  memudahkan Bawaslu dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan yang akan terjadi.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## 5.  PENUTUP
Pada  dasarnya  Bawaslu  telah melakukan  perannya  dengan  baik  sesuai dengan  Undang-undang  nomor  7  Tahun 2017,  baik  melalui  deteksi  dini  terkait potensi  kecurangan  dan  penanganannya yang  akan  terjadi  diberbagai  wilayah. Terkait  lambanya  respon  yang  menjadi aduan masyarakat berkaitan dengan kinerja pengawas ditingkat wilayah maupun kecamatan, perlu diberikan bimbingan  teknis  dan  pelatihan  agar  lebih responsive  terhadap  aduan  masyarakat. Sehingga  nantinya  tidak  beredar  asumsi yang  berkaitan  dengan  lambannya  respon aduan  pemilu  terhadap  netralitas  dari pengawas  pemilu.  Sehingga  dalam  hal  ini Bawaslu perlu mengevaluasi proses rektumen  SDM  yang  ada  di  Bawaslu. Bawaslu disini harus jeli dalam melakukan prekrutan  SDM  yang  berkualitas  dan berpendidikan.  Karena  dengan  rekrutan SDM  yang  berkualitas  dari  tingkat  pusat hingga panitia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) untuk Pemilu dan pelaksanaan Pilgub,  Pilkada  dan  walikota  serentak 2024 dapat menentukan kualitas Bawaslu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  A.  (2002). Psikologi  Sosial .  PT
Rineka Cipta.
Antikorupsi.org. (2024). Kecurangan
Pemilu  2024:  Temuan  Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang,
Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara. Https://Antikorupsi.Org/Sites/Default
/Files/Dokumen/Rilis_Pemantauan%
20Kecurangan%20Pemilu_published.
Pdf .
Ardianto,  R.  (2024,  February  27). . Registrasi 1.023 Temuan dan
Laporan,  Bawaslu  Temukan  479 Dugaan  Pelanggaran  Pemilu  2024 . Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Berit a/Registrasi-1023-Temuan-Dan- Laporan-Bawaslu-Temukan-479- Dugaan-Pelanggaran-Pemilu-2024.
BAWASLU.  (n.d.). Tugas,  Wewenang, dan Kewajiban .
Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Profi l/Tugas-Wewenang-Dan-Kewajiban.
BBC  News  Indonesia.  (2024,  February
16).  Dugaan  kecurangan  di  Pemilu 2024 disebut “lebih parah” – Apa saja bentuk  pelanggaran  yang  terjadi  saat pencoblosan?
Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Arti cles/Cv2l1dyn8r4o .
Febriyanti,  D.,  &  Pratama,  M.  J.  (2017).
Perbandingan Sistem Pemilihan Umum  Presiden  Amerika  Serikat Dengan Indonesia. Jurnal
Pemerintahan  Dan  Politik , 2 (1),  55– 61. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/P DP/article/view/652/803 IDEA,  I.  (2002). International  Electoral Standards,  Guidelines  for  Reviewing the  Legal  Framework  of  Elections . International  Institute  for  Democracy and Electoral Assistance.
Indonesian  Corruption  Watch.  (2024,
February  12).  Kecurangan  Pemilu 2024:  Temuan  Pemantauan  dan Potensi  Kecurangan  Hari  Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
Https://Antikorupsi.Org/Id/Kecurang an-Pemilu-2024-Temuan-
Pemantauan-Dan-Potensi- Kecurangan-Hari-Tenang- Pemungutan-Penghitungan .
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 19, nomor 1, Juni 2024
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Malik,  M.  K.  (2017).  Potret  Kekhalifahan Islam. Tsaqafah , 13 (46), 135–156.
Morissan.  (2005). Hukum  Tata  Negara Era Reformasi . Ramdina Prakarsa. Pradana,  J.  (2023,  September  25). Cegah Pelanggaran  Pemilu  2024,  Sepuluh
Ribu  Lebih  Surat  Imbauan  Telah Dikeluarkan Bawaslu .
Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Berit a/Cegah-Pelanggaran-Pemilu-2024-
Sepuluh-Ribu-Lebih-Surat-Imbauan- Telah-Dikeluarkan-Bawaslu
Praithongyaem, I. (2024, February 9). Apa saja  jenis  kecurangan  Pemilu  dan bagaimana  menghentikannya??. . Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Art icles/C1v1qzlgwglo.
Ridhanie,  A.  (2020).  Strategi  Pengawas
Pemilu  dalam  Menangani  Tindak
Pidana Pemilu:  Implementasi Hukum
Progresif  dan  Penerapan  Pasal  55
KUHP  dalam  PenangaNan  Perkara
Pidana di Kalimantan Selatan.
Https://Kalsel.Bawaslu.Go.Id/Elibrar y/Strategi-Pengawas-Pemilu-Dalam- Menangani-Tindak-Pidana-Pemilu/ . Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan
Kebebasan  Memilih  Warga  Negara dalamPemilihan Umum. Jurnal Inovatif , 3 (1), 107. Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatig,  dan  R&D . Alfabeta.
Suntana, J. (2024, April 20). Membuktikan Kecurangan Pemilu . Https://Uinsgd.Ac.Id/Membuktikan- Kecurangan- Pemilu/#:~:Text=Kecurangan%20pe milu%20didefinisikan%20sebagai%2 0penggunaan,Dalam%20sebuah%20p emilihan%20umum%20politik.
Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T.
(2011). Penanganan  Pelanggaran Pemilu .
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/