JPPI Vol 8 No 1 (2018) 1 - 20

## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
771/AU1/P2MI-LIPI/08/2017 32a/E/KPT/2017
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
DOI:10.17933/jppi.2018.080101
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM PADA SEKTOR POS

## STATE-OWNED ENTERPRISES AND PUBLIC SERVICE OBLIGATIONS IN THE POST SECTOR

## Muhammad Insa Ansari
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putro Phang No.1 Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111 insa.ansari@unsyiah.ac.id 1 , muhammad.insa@ui.ac.id 2
Naskah Diterima: 13 Oktober 2017; Direvisi : 08 Desember 2017; Disetujui : 08 Desember 2017

## Abstrak
Penyelenggara pos berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Namun, kebanyakan badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi tidak menyelenggarakan layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil karena dari sisi bisnis layanan jasa pos tersebut tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini menugaskan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil. Penugasan itu sendiri pada dasarnya sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan  undang-undang  tersebut  pemerintah  dapat  memberikan  penugasan  khusus  kepada  BUMN  untuk menyelenggarakan  fungsi  kemanfaatan  umum  dengan  tetap  memperhatikan  maksud  dan  tujuan  kegiatan  BUMN. Namun, kewajiban pelayanan umum sektor pos yang diemban oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak sejalan dengan hukum korporasi. Entitas perusahaan perseroan (persero) yang disandang oleh PT Pos Indonesia (Persero) pada dasarnya diperuntukkan dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan, sementara pelayanan umum seyogyanya diemban oleh BUMN dengan entitas perusahaan umum (Perum).
Kata kunci: BUMN, Kewajiban Pelayanan Umum, Pelayanan Pos.

## Abstract
Post operators pursuant to Law Number 38 Year 2009 concerning Posts are state-owned enterprises, regional-owned enterprises, private-owned enterprises, and cooperatives. However, most regional-owned enterprises, privately-owned enterprises,  and  cooperatives  do  not  provide  postal  services  to  offshore  and  remote  offshore  branches  because  the business side of the postal service is unprofitable. Therefore, the government in this case assigns PT. Pos Indonesia (Pesero) to provide postal services at offshore and remote branch offices. Assignment by the government itself is basically in line with Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises. Where based on the law, the government may give special assignment to state-owned enterprises to perform the function of public benefit while maintaining the purpose and objective of state-owned enterprises activities. However, the postal service obligation of the postal service carried by PT Pos Indonesia (Persero) is not in line with the corporate law. The limited liability (persero) entity which is held by PT Pos Indonesia (Persero) is basically devoted to the purpose of profit oriented, while the public service should be carried out by the state-owned enterprise with the public company (perum) entity.
Keywords : State-Owned Enterprise, Public Service Obligation, Postal Services.

## PENDAHULUAN
Pos  memiliki  makna  filosofis  dan  sosiologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Secara filosofis, keberadaan pos tidak terlepas dari peranan negara  dalam  menjamin  hak  setiap  warga  negara untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945). Sementara  itu,  secara  sosiologis  pos  merupakan sarana  komunikasi  dan  informasi  yang  mempunyai peran  penting  dan  strategis  dalam  mendukung pelaksanaan  pembangunan,  mendukung  persatuan dan  kesatuan,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, mendukung  kegiatan  ekonomi,  serta  meningkatkan hubungan antarbangsa.
Dalam  UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang Pos,  pos  didefinisikan  sebagai  layanan  komunikasi tertulis  dan/atau  surat  elektronik,  layanan  paket, layanan  logistik , layanan  transaksi  keuangan,  dan layanan  keagenan  pos  untuk  kepentingan  umum. Namun,  sebelumnya  dalam  UU  Nomor  6  Tahun 1984  tentang  Pos,  pos  didefinisikan  sebagai pelayanan  lalu  lintas  surat  pos,  uang,  barang,  dan pelayanan  jasa  lainnya  yang  ditetapkan  oleh menteri,  yang  diselenggarakan  oleh  badan  yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro. Sementara itu  sebelumnya  lagi,  dalam  UU  Nomor  4  Tahun 1959  tentang  Pos  tidak  terdapat  pengertian  pos. Pengertian  pos  baik  dalam  UU  Nomor  38  Tahun 2009 tentang Pos maupun UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang  Pos  secara  subtansial  memiliki  arti  yang tidak jauh berbeda,  tetapi pengertian pos dalam UU Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos  telah disesuaikan  dengan  perkembangan  kekinian  di bidang telekomunikasi dan informasi.
Penyelenggara  pos  dalam  UU  Nomor  38 Tahun 2009 tentang Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Badan usaha yang berbadan  hukum  Indonesia  dapat  berupa  badan usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Penyelenggara  pos  dalam  UU  Nomor  38  Tahun 2009 tentang Pos sangat berbeda dengan penyelenggara pos dalam UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang  Pos.  Dalam  UU  Nomor  6  Tahun  1984 tentang Pos, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa pos diselenggarakan oleh negara. Kemudian berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2)  UU  Nomor  6  Tahun 1984  tentang  Pos,  menteri  bertindak  sebagai penyelenggara  Administrasi  Pos  Indonesia  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  pejabat  atau  badan yang  ditunjuk  untuk  itu.  Selanjutnya  berdasarkan Pasal  3  ayat  (3)  UU  Nomor  6  Tahun  1984  tentang Pos,  menteri  melimpahkan  tugas  dan  wewenang pengusahaan  pos  kepada  badan  yang  oleh  negara ditugasi  mengelola  pos  dan  giro  yang  dibentuk sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dengan  berlakunya  UU  Nomor  38  Tahun 2009  tentang  Pos,  maka  penyelenggara  pos  tidak lagi diselenggarakan oleh negara, tetapi  oleh badan usaha  yang  berbadan  hukum  Indonesia.  Salah  satu badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  dalam  UU Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos  adalah  berupa Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  BUMN sendiri  dewasa  ini  diatur  dalam  UU  Nomor  19 Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara. Adapun  pengertian  BUMN  dalam  Pasal  1  angka  1 UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Dalam konsideran menimbang UU Nomor 19 Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara terdapat  3  (tiga)  pertimbangan  penting  berkaitan dengan keberadaan BUMN. Pertimbangan- pertimbangan  tersebut  adalah  sebagai  berikut: pertama,  bahwa  BUMN  merupakan  salah  satu pelaku  kegiatan  ekonomi  dalam  perekonomian nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi;  kedua, bahwa  BUMN  mempunyai  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  perekonomian  nasional  guna mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat;  ketiga, bahwa pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Pertimbangan-pertimbangan  tersebut  merupakan pertimbangan  filosofis  dan  sosiologis  keberadaan BUMN itu sendiri.
Secara  normatif  pentingnya  BUMN  dalam sistem  perekonomian  nasional  dinyatakan  juga dalam  Penjelasan Atas  UU  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Dalam Angka II  Umum  dinyatakan  sebagaimana  dikutip  berikut ini:
Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN  ikut  berperan  menghasilkan  barang dan/atau  jasa  yang  diperlukan  dalam  rangka mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting  sebagai  pelopor  dan/atau  perintis dalam  sektor-sektor  usaha  yang  belum diminati  usaha  swasta.  Di  samping  itu, BUMN  juga  mempunyai  peran  strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar,  dan  turut  membantu  pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan
salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.
Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan  dalam  kegiatan  usaha  pada  hampir seluruh  sektor  perekonomian,  seperti  sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur,  pertambangan,  keuangan,  pos  dan telekomunikasi,  transportasi,  listrik,  industri  dan perdagangan, serta konstruksi.
Penjelasan  sebagaimana  dikutip  di  atas menunjukkan  bahwa  adanya  harapan  yang  begitu besar  dari  pembentuk  undang-undang    bahwa BUMN  perlu  mengambil  peran  penting  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu BUMN  juga  diharapkan  menjadi  pilar  terhadap kegiatan-kegiatan  perintis  atau  kegiatan  pelopor yang  oleh  pihak  swasta  belum  meminati  kegiatan- kegiatan  usaha  yang  secara  perhitungan  ekonomis belum  menguntungkan.  Di  samping  itu  peran strategis  dari  BUMN  sebagai  pelayanan  publik merupakan suatu harapan yang tidak kalah penting. Peran  lainnya  yang  diharapkan  berdasarkan penjelasan  tersebut  adalah  penerimaan  negara. Penjelasan  umum  UU  Nomor  19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga menyebutkan  sejumlah  sektor  kegiatan  usaha  yang menunjukkan  keterlibatan  BUMN  dalam  kegiatan perekonomian.
Sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi  dalam perekonomian  nasional,  BUMN  memiliki  arti penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  BUMN  adakalanya  ditugaskan  oleh negara  untuk  mengemban  kewajiban  pelayanan umum.  Untuk  itu  ada  sejumlah  BUMN  yang ditugaskan oleh pemerintah, terutama yang
berkaitan  dengan  transportasi,  ketenagalistrikan, distribusi  minyak  dan  gas  bumi,  dan  penyediaan pupuk  untuk  petani.  Kewajiban  pelayanan  umum pada  dasarnya  dan  seyogyanya  diemban  oleh pemerintah  sebagai  perpanjangan  tangan  dari negara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umum. Namun,  kewajiban  pelayanan  umum  adakalanya ditugaskan oleh pemerintah kepada BUMN.
PT  Pos  Indonesia  (Persero)  merupakan  salah satu  BUMN  yang  ditugaskan  negara  untuk mengemban  kewajiban  pelayanan  umum  yaitu menyediakan  layanan  jasa  pos  pada  kantor  cabang
luar  kota  dan  daerah  terpencil.    Adapun  nilai kewajiban  pelayanan  umum  dalam  kurun  5  (lima) tahun  terakhir  yang  dibebankan  kepada  PT.  Pos Indonesia (Persero) dapat dilihat pada Gambar 1.
Rincian  nilai  kewajiban  pelayanan  umum yang diemban oleh PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun  2012  sebesar  196  milyar  rupiah,  tahun  2013 sebesar  331,2  milyar  rupiah,  tahun  2014  sebesar 337,9  milyar  rupiah,  tahun  2015  sebesar  338,5 milyar  rupiah,  dan  proyeksi  tahun  2016  sebesar 341,6 milyar rupiah.
(rupiah dan milyar) 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015
2016 Nilai Kewajiban Pelayanan Um um 196 331,2 337,9 338,5 341,6
Gambar 1. Nilai kewajiban pelayanan umum y ang diemban PT Pos Indonesia (Persero) ( Sumber:  diolah dari data Tim Keasdepan Data dan Teknologi Informasi Kementerian BUMN).
Kewajiban  pelayanan  umum  yang  diemban oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  dengan  statusnya sebagai  perseroan  terbatas  (persero)  memiliki permasalahan  sendiri.  BUMN  perseroan  terbatas (persero)  berdasarkan  UU  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  mengemban tugas  untuk  memperoleh  keuntungan  ( profit oriented ),  namun  selain  itu  dibebankan  kewajiban pelayanan  umum  yang  seharusnya  kewajiban tersebut diemban oleh pemerintah sebagai perpanjangan  tangan  dari  negara.  Sebagai  suatu entitas  perusahaan,  dalam  hal  ini  baik  untung
ataupun  rugi  perusahaan,  fungsi  operasional perusahaan  harus  tetap  dijalankan.  Hal  ini merupakan  suatu  tantangan  tersendiri  bagi  BUMN yang mengemban kewajiban pelayanan umum.
Kedudukan  entitas  perusahaan  perseroan (persero)  dalam  hal  ini  setidaknya  dapat  ditelaah pada  Penjelasan  Atas  UU  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Dalam Angka VII Umum dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:
Memperhatikan  sifat  usaha  BUMN,  yaitu untuk  memupuk  keuntungan  dan  melaksanakan
kemanfaatan  umum,  dalam  undang-undang  ini BUMN  disederhanakan  menjadi  dua  bentuk  yaitu Perusahaan  Perseroan  (Persero)  yang  bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban  pemerintah  guna  menyediakan  barang dan  jasa  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Untuk  bentuk  usaha  Perum,  walaupun keberadaannya  untuk  melaksanakan  kemanfaatan umum,  namun  demikian  sebagai  badan  usaha diupayakan  untuk  tetap  mandiri  dan  untuk  itu Perum  harus  diupayakan juga  untuk  mendapat  laba agar bisa hidup berkelanjutan.
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana diuraikan di atas, maka artikel ini akan menjelaskan dan  menganalisis  2  (dua)  hal,  yaitu:  Pertama, bagaimana  peranan  BUMN  dalam  pengembanan kewajiban  pelayanan  umum  pada  sektor  pos? Kedua,  bagaimana  kewajiban  pelayanan  umum pada  sektor  pos  yang  diemban  oleh  PT  Pos Indonesia  (Persero)  dalam  perspektif  hukum korporasi?

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan. Sebagai  suatu  penelitian  hukum  normatif,  maka penelitian  ini  didasarkan  pada  analisis  terhadap norma  hukum,  baik  hukum  dalam  arti  peraturan perundang-undangan  ( law  as  it  is  written  in  the books )  maupun  putusan-putusan  pengadilan  ( law as it is decided by judge through judicial process ) (Dworkin,  1977).  Meskipun  pada  penelitian hukum normatif mempergunakan putusan-putusan
pengadilan,  namun  dalam  penelitian  ini  putusan tersebut  tidak  dipergunakan.tPenelitian  ini  hanya mempergunakan  data  sekunder  saja  (Soekanto  & Mahmudji, 2001). Data sekunder dalam penelitian ini  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian dilakukan  dengan  inventarisasi  hukum  positif sebagai  kegiatan  awal  dan  mendasar  untuk melakukan  penelitian  dan  pengkajian  (Sunggono, 1997).  Bahan-bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  mengikat,  terdiri  dari  norma  dasar, peraturan  dasar,  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat (Soekanto & Mahmudji, 2001).  Bahan  hukum  primer  juga  merupakan bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas.  Bahan  ini  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan, dan  putusan-putusan  hakim  (Marzuki,  2008). Adapun  bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  diantaranya  adalah:  UUD NRI  1945,  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 38 Tahun 2009  tentang  Pos,  UU  Nomor  6  Tahun  1984 tentang Pos, dan UU Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos.
Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2008).  Bahan hukum  sekunder tersebut memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil- hasil  penelitian,  atau  hasil  karya  dari  kalangan hukum  (Soekanto  &  Mahmudji,  2001).  Bahan hukum  sekunder  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Keterangan  Menteri  Badan
Usaha Milik Negara mewakili pemerintah mengenai  Rancangan  Undang-Undang  tentang Badan Usaha Milik Negara.
Sementara  yang  dimaksud  dengan  bahan hukum  tertier,  yaitu  bahan  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus, ensiklopedi,  indek  komulatif,  dan  sebagainya. Bahan  hukum  tertier  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Laporan  Tahunan  ( Annual Report ) 2016 PT. Pos Indonesia (Persero).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BUMN dan Pengembanan Kewajiban Pelayanan Umum pada Sektor Pos
1. Pengaturan  kewajiban  pelayanan  umum dalam  peraturan  perundang-undangan  secara umum.
Secara normatif sektor pos merupakan sektor kegiatan yang berkaitan dengan kemanfaatan umum ( public utility ). Hal ini setidaknya dapat dilihat dari pengertian  pos  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  38 Tahun  2009  tentang  Pos.  Pasal  1  angka  1  undang- undang  tersebut  menyatakan:  “pos  adalah  layanan komunikasi  tertulis  dan/atau  surat  elektronik, layanan  paket,  layanan  logistik , layanan  transaksi keuangan,  dan  layanan  keagenan  pos  untuk kepentingan umum.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  layanan  yang  diberikan  pada sektor pos berkaitan dengan kepentingan umum.
Kewajiban  pelayanan  umum  yang  diemban oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero) tidak  terlepas  dari ketentuan  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  NRI  1945, sebagaimana  dinyatakan:  “Negara  bertanggung jawab  atas  fasilitas  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan  umum  yang  layak.”  Fasilitas  pelayanan umum  yang  layak  merupakan  salah  satu  amanat
konstitusi. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  yang  bertanggung  jawab untuk  penyedian  fasilitas  pelayanan  umum  yang layak adalah negara.
Pelayanan  umum  ( public  service )  merupakan pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat oleh  penyelenggara  negara.  Negara  didirikan  oleh publik  (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pada  hakikatnya  negara  dalam  hal  ini  pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Sinambela, 2006).  Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukan  hanya kebutuhan  secara  individu  akan  tetapi  kebutuhan sesungguhnya  yang  diharapkan  masyarakat,  seperti kebutuhan  akan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan yang mendukung produktivitas masyarakat  seperti  transportasi,  ketenagalistrikan, bahan  bakar  minyak,  pupuk,  dan  benih  tanaman untuk  petani  (Moenir,  2002).  Menurut  Donald  F. Kettl dalam bukunya The Global Public Management:  A  Report  on  The  Transformation  of Governance menyatakan:
How  can  government  better  connect  with citizen? Public opinion polls show that public trust  in  government  institution  has  declined and  that  many  citizens  believe  that  the government  programs  are  unresponsive.  To make  program  more  responsive,  government have  tried  to  turn  their  service  delivery systems  upside  down.  Instead  of  designing programs  from  the  point  of  view  of  service providers  (especially  government  officials) and managing them through existing bureaucratic structures, reformers have tried to  put  citizens  (as  service  recipients)  first (Kettl, 2000).
Pelayanan umum yang layak bisa menghubungan antara pemerintah dengan masyarakat.  Pelayanan  umum  yang  baik  dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga  pemerintah.  Untuk  itu  pemerintah  harus memberikan  pelayanan  umum  yang  baik  dan bermutu  kepada  masyarakat.  Pelayanan  yang  baik dan  bermutu  memiliki  tujuan  untuk  memakmurkan dan  menyejahterakan  masyarakat.  Bahkan  menurut Ridwan  HR,  dalam  bukunya  Hukum  Administrasi Negara  disebutkan  tugas  pemerintah  sebagaimana dikutip berikut ini:
Seiring  dengan  perkembangan  tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang  luas  kepada  administrasi  negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka  peraturan-peraturan  hukum  dalam Hukum  Administrasi  Negara  di  samping dibuat  oleh  lembaga  legislatif,  juga  ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri  oleh  administrasi  negara… Sejalan dengan pemberian wewenang kepada pemerintah  untuk  menata,  mengatur,  dan memberikan  pelayanan  kehidupan  warga negara,  pembentukan  peraturan-peraturan oleh  administrasi  negara  atau  pemerintah merupakan  sesuatu  yang  tak  dapat  dihindari dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan  dalam  suatu  negara  hukum yang  modern,  dengan  alasan-alasan  teoretik dan  praktik  yang  akan  disebutkan  kemudian (Ridwan, 2011).
Pelayanan umum yang diberikan oleh negara merupakan salah satu konsep dari negara kesejahteraan ( welfare state ). Untuk itu pemerintah harus  bekerja  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan
rakyat  banyak  dan  bukan  untuk  kepentingan sekelompok  orang  yang  kebetulan  saat  tertentu dipercaya  untuk  memegang  tumpuk  pemerintahan (Siagian,  1990).  Untuk  itu  pelayanan  umum  yang baik  merupakan  salah  satu  amanat  konstitusi  demi untuk  memajukan  kesejahteraan  bagi  seluruh masyarakat atau warga negara.
Selain  itu  kewajiban  pelayanan  umum  yang diemban  oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero) didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  66  UU  Nomor  19 Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara yang  dalam  ketentuan  tersebut  dinyatakan  sebagai berikut:
(1) Pemerintah  dapat  memberikan  penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum  dengan  tetap  memerhatikan  maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
(2) Setiap  penugasan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  harus  terlebih  dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.
Kewajiban  pelayanan  umum  merupakan amanat  konstitusi  yang  wajib  diemban  oleh negara. Pemerintah selaku organ yang menyelenggarakan negara memberikan penugasan khusus  kepada  BUMN  untuk  menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum dengan memerhatikan maksud dan tujuan BUMN itu sendiri. Singkatnya kewajiban pelayanan umum  mendapat pengaturan dalam  peraturan  perundang-undangan  secara umum.
2. Pengaturan  kewajiban  pelayanan  umum dalam peraturan perundang-undangan sectoral
Kewajiban  pelayanan  umum  dapat  dianalisis  dan dikaji dalam peraturan perundang-undangan
sektoral yang mengatur pos. Pengaturan kewajiban  pelayanan  umum  pada  sektor  pos dalam  peraturan  perundang-undangan  sektoral dapat  ditelaah  dalam  3  (tiga)  masa  pemerintahan, yaitu  masa  pemerintahan  orde  reformasi,  masa pemerintahan  orde  baru,  dan  masa  pemerintahan orde  lama.  Adapun  pengaturan  dalam  masa-masa pemerintahan  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
 Masa pemerintahan orde reformasi UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos lahir pada masa pemerintahan orde reformasi. Undang- undang tersebut dengan persetujuan bersama DPR RI  dan  Presiden  RI  disahkan  pada  tanggal  14 Oktober  2009  dan  diundangkan  dalam  Lembaran Negara  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  pada tanggal yang sama dengan tanggal pengesahannya.
Secara  normatif  berdasarkan  Pasal  3  UU Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos  bahwa  ada  4 (empat)  tujuan  penyelenggaraan  pos,  yaitu: Pertama, meningkatkan dan memperkukuh persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  serta  meningkatkan  hubungan antarbangsa  dan  antarnegara;  Kedua,  membuka peluang  usaha,  memperlancar  perekonomian nasional,  dan  mendukung  kegiatan  pemerintahan; Ketiga,  menjamin  kualitas  layanan  komunikasi tertulis  dan  surat  elektronik,  layanan  paket, layanan  logistik,  layanan  transaksi  keuangan,  dan layanan  keagenan  pos;  dan  Keempat,  menjamin terselenggaranya  layanan  pos  yang  menjangkau seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun  2009  tentang  Pos  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan  Pos  dilakukan  oleh  badan  usaha
yang  berbadan  hukum  Indonesia.  Dalam  Pasal  4 ayat  (2)  UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos dinyatakan  bahwa  badan  usaha  yang  berbadan hukum Indonesia ini terdiri atas badan usaha milik negara,  badan  usaha  milik  daerah,  badan  usaha milik swasta, dan koperasi.  UU Nomor 38 Tahun 2009  tentang  Pos  sendiri  tidak  memberikan batasan  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha milik  daerah,  dan  koperasi.  Namun  undang- undang tersebut memberikan batasan badan usaha milik  swasta.  Dalam  Penjelasan  atas  Pasal  4  ayat (2) huruf c UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dinyatakan:  “Yang  dimaksud  dengan  “badan usaha  milik  swasta”  adalah  badan  usaha  yang didirikan  oleh  Warga  Negara  Indonesia  baik perseorangan maupun persekutuan orang.”
UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos tidak  mengatur  tentang  kewajiban  pelayanan umum  yang  diemban  oleh  BUMN  secara  khusus. Hanya  saja  dalam  undang-undang  ini  terdapat kewajiban  Layanan  Pos  Universal.  Adapun  yang dimaksud  Layanan  Pos  Universal  berdasarkan Pasal  1  angka  6  adalah  sebagaimana  dikutip berikut:  “Layanan  Pos  Universal  adalah  layanan pos  jenis  tertentu  yang  wajib  dijamin  oleh pemerintah  untuk  menjangkau  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang memungkinkan  masyarakat  mengirim  dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.” Dalam Pasal 14 ayat (3) undang-undang tersebut  dinyatakan  setiap  penyelenggara  pos wajib menyediakan interkoneksi terhadap penyelenggara  pos  lainnya  untuk  Layanan  Pos Universal.  Bahkan  dalam  undang-undang  tersebut terdapat  pengaturan  tersendiri  berkaitan  dengan Layanan  Pos  Universal.  Adapun  pengaturan Layanan  Pos  Universal  dalam  undang-undang
tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama,  penyelenggaraan  Layanan  Pos Universal.  Dalam  Pasal  15  UU  Nomor  38  Tahun 2009 tentang Pos dinyatakan sebagai berikut: 1. Pemerintah wajib menjamin
terselenggaranya  Layanan  Pos  Universal  di seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
2. Dalam  menyelenggarakan  Layanan  Pos Universal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  Pemerintah  menugasi  Penyelenggara Pos.
3. Pemerintah  memberikan  kesempatan  yang sama  kepada  semua  Penyelenggara  Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.
4. Penyelenggara  Pos  wajib  memberikan kontribusi  dalam  pembiayaan  Layanan  Pos Universal.
5. Wilayah  Layanan  Pos  Universal  yang disubsidi ditetapkan oleh menteri.
6. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Layanan Pos  Universal  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Kedua,  kewajiban  pihak  ketiga  terhadap penyelenggaraan  Layanan  Pos  Universal. Dalam  Pasal  16  UU  Nomor  38  Tahun  2009 tentang Pos dinyatakan sebagai berikut:
1. Setiap  perusahaan  angkutan  darat,  laut,  dan udara  wajib  memprioritaskan  pengangkutan kiriman  Layanan  Pos  Universal  yang diserahkan oleh Penyelenggara Pos
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat (1)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2.
Kewajiban mengangkut sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  bagi  semua pihak  yang  menyelenggarakan  angkutan darat,  laut,  dan  udara  dengan  menerima imbalan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3. Setiap  perusahaan  angkutan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menyampaikan jadwal perjalanannya atas permintaan Penyelenggara Pos.
Selanjutnya  dalam  Pasal  17  UU  Nomor  38 Tahun  2009  tentang  Pos  dinyatakan  bahwa  untuk mendukung  Layanan  Pos  Universal,  pihak  ketiga juga  bertanggung  jawab  atas  keamanan  dan keselamatan kiriman yang diserahkan kepadanya.
Ketiga, penetapan tarif Layanan Pos Universal.  Dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UU  Nomor  38 Tahun 2009 tentang Pos dinyatakan sebagai berikut: “Pemerintah  menetapkan  tarif  Layanan  Pos Universal.”
Keempat,  Layanan  Pos  Universal  oleh BUMN selama 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 50 UU Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos  dinyatakan sebagai  berikut:  “Untuk  menjamin  kesinambungan Layanan  Pos  Universal,  penugasan  pelaksana Layanan  Pos  Universal  tetap  dilakukan  oleh  badan usaha  milik  negara  yang  telah  ditugaskan  oleh Pemerintah  saat  ini  sampai  jangka  waktu  paling lama 5 (lima) tahun.”
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan bahwa  kewajiban  pelayanan  umum  tidak  diatur dalam  UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Pos. Undang-undang  tersebut  mengatur  Layanan  Pos Universal,  bahkan  pemerintah  menugaskan  BUMN selama 5 (lima) tahun untuk pelaksana Layanan Pos Universal.
 M asa pemerintahan orde baru
UU  Nomor  6  Tahun  1984  tentang  Pos  lahir pada masa pemerintahan orde baru. Undang-undang tersebut  disahkan  pada  tanggal  21  April  1984  oleh Presiden  Soeharto  dan  diundangkan  pada  tanggal yang sama dengan pengesahan oleh menteri/sekretaris  negara  yang  pada  waktu  itu dijabat oleh Sudharmono. UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos ini sendiri mencabut pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos. Undang-undang ini  mengatur  peran  negara  dalam  kegiatan  pos. Peran  negara  setidaknya  terdapat  dalam  beberapa hal,  di  antaranya  adalah:  Pertama,  konsideran menimbang  huruf  b,  menyatakan:  “bahwa penyelenggaraan  pos  dijalankan  oleh  negara  demi kepentingan  umum  dan  bertujuan  menunjang pembangunan  nasional  dalam  mengisi  Wawasan Nusantara.”  Kedua,  Pasal  3  ayat  (1),  dengan  mana menyatakan: “Pos diselenggarakan oleh negara.”
Dalam UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tidak  diatur  kewajiban  pelayanan  umum  BUMN pada  sektor  pos.  Namun  demikian  dalam  Pasal  3 ayat  (3)  UU  Nomor  6  Tahun  1984  tentang  Pos terdapat pengaturan berkaitan dengan BUMN, yaitu ketentuan yang menyatakan: “Menteri melimpahkan tugas  dan  wewenang  pengusahaan  pos  kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro  yang  dibentuk  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.”  Berdasarkan penjelasanan  atas  Pasal  3  ayat  (3)  UU  Nomor  6 Tahun 1984 tentang Pos, bahwa yang dimaksudkan dengan  badan  yang  oleh  negara  diserahi  tugas mengelola  pos  dan  giro  adalah  Perusahaan  Umum Pos  dan  Giro  yang  dibentuk  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978.
Adapun  tujuan  Perusahaan  Umum  Pos  dan Giro  berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1978  tentang  Perusahaan  Umum
Pos  dan  Giro  adalah  sebagaimana  dikutip  berikut ini:  “Tujuan  Perusahaan  ialah  membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan pos dan  giro  pos  guna  mempertinggi  kelancaran hubungan-hubungan  masyarakat  untuk  menunjang pembangunan  negara  dalam  rangka  meningkatkan ketahanan  nasional  dan  mencapai  masyarakat  adil dan makmur.” Sementara usaha Perusahaan Umum Pos  dan  Giro  berdasarkan  Pasal  6  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1978  tentang Perusahaan Umum Pos Dan Giro adalah sebagaimana dikutip berikut ini: Pertama, penyelenggaraan  dan  pelayanan  pos  dan  giro  pos, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar  negeri;  Kedua,    perencanaan,  pembangunan, dan  perluasan  sarana-sarana  pos  dan  giro  pos; Ketiga,  usaha-usaha  lainnya  dengan  mengindahkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  kewajiban pelayanan  umum  tidak  diatur  secara  tegas  dalam UU  Nomor  6  Tahun  1984  tentang  Pos.  Namun penyelenggara  pos  dilaksanakan  oleh  negara  sudah menunjukkan bahwa penyelenggara pos merupakan kewajiban  pelayanan  umum  yang  diemban  oleh pemerintah, dengan mana pemerintah melimpahkan tugas  dan  wewenang  pengusahaan  pos  kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro.
 Masa pemerintahan orde lama
UU  Nomor  4  Tahun  1959  tentang  Pos  lahir pada  masa  pemerintahan  orde  lama.  Undang- undang  tersebut  disahkan  pada  tanggal  9  Maret 1959 oleh Presiden Soekarno dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 1959 oleh G.A. Maengkom selaku Menteri  Kehakiman  dan  Sukardan  selaku  Menteri Perhubungan  pada  waktu  itu.  UU  Nomor  4  Tahun
1959 tentang Pos ini sendiri mencabut pemberlakuan  “Postordonnantie  1935”  (Staatsblad 1934  No.  720),  sebagaimana  sudah  beberapa  kali diubah  dan  ditambah,  terakhir  dengan  UU  Nomor 30  tahun  1956  (Lembaran  Negara  tahun  1956  No. 75).
Dalam UU Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos tidak diatur kewajiban pelayanan umum pada sektor pos.  Namun  dalam  undang-undang  tersebut mengatur  peran  negara  terhadap  sektor  pos  yang sangat  besar.  Dimana  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU Nomor  4  Tahun  1959  tentang  Pos  dinyatakan bahwa:  “Dalam  Negara  Republik  Indonesia  Dinas Pos dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Jawatan  Pos,  Telegrap  dan  Telepon,  selanjutnya disebut Jawatan P.T.T.”
Pada  masa  pemerintahan  orde  lama  sektor pos  meskipun  tidak  diatur  secara  tegas  kewajiban pelayanan  umum,  namun  secara  substansial kewajiban  pelayanan  umum  diatur  dalam  UU Nomor  4  Tahun  1959  tentang  Pos.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  beberapa  pengaturan  dalam  undang- undang  tersebut,  di  antaranya  adalah:    Pertama, penyelenggara  dinas  pos.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1) disebutkan:  “Dalam  Negara  Republik  Indonesia Dinas Pos dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh  Jawatan  Pos,  Telegrap,  dan  Telepon, selanjutnya  disebut  Jawatan  P.T.T.”  Kedua, Monopoli.  Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan: “Selain  dari  Jawatan  P.T.T.,  siapapun  juga  tidak berwenang  menyelenggarakan  pengangkutan  surat atau  kartu  pos  dengan  memungut  biaya.”  Ketiga, pengangkutan  pos.    Dalam  Pasal  3  ayat  (1) dinyatakan: “Setiap pengusaha pengangkutan umum di  darat,  laut,  dan  udara  wajib  menyelenggarakan pengangkutan  pos  yang  diserahkan  kepadanya  oleh Jawatan P.T.T.”
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan bahwa kewajiban pelayanan umum pada sektor pos mendapat  pengaturan  secara  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan  umum.  Namun,  pengaturan kewajiban pelayanan umum pada peraturan perundang-undangan  secara  sektoral  diatur  secara tidak tegas, meskipun secara tidak langsung ada hal- hal  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  pelayanan umum.
Kewajiban  Pelayanan  Umum  pada  Sektor  Pos oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  dalam Perspektif Hukum Korporasi
PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan  transaksi  keuangan.  Nama  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  secara  resmi  digunakan  pada tahun  1995, sebelumnya  dari  tahun  1978  dipergunakan  nama Perum  Pos  dan  Giro,  sebelumnya  dari  tahun  1965 dipergunakan  nama  PN  Pos  &  Giro,  sebelumnya lagi dari tahun 1961 dipergunakan nama Perusahaan Negara  Pos  dan  Telekomunikasi  (PN  Postel).  Pada tahun  1945  nama  yang  dipergunakan  adalah Djawatan  PTT  (Pos  Telegraph  and  Telephone)  dan sebelumnya dinamakan dinas PTT (Posts Telegraaf end  Telefoon  Diensts)  sejak  dari  tahun  1906 (Posindo,  2016).  Perubahan  nama  disertai  dengan perubahan  entitas  yang  secara  singkat  dapat  dilihat dari  dinas  menjadi  djawatan,  kemudian  berubah menjadi  perusahaan  negara,  kemudian  berubah menjadi perusahaan umum hingga terakhir menjadi perusahaan persero (persero).
Perubahan  nama  pada  dasarnya  tidak memiliki  pengaruh  yang  cukup  berarti  bagi  suatu institusi,  namun  perubahan  entitas  dari  suatu institusi  memiliki  implikasi  tersendiri  secara yuridis.  Sehingga  perubahaan  entitas  dari  dinas menjadi  djawatan,  entitas  djawatan  ke  entitas
perusahaan negara, demikian juga perubahan entitas dari  perusahaan  umum  ke  entitas  perusahaan perseroan (persero) secara yuridis memiliki implikasi  yang  sangat  besar.  Hal  ini  dikarenakan masing-masing entitas tersebut memiliki pengaturan yang berbeda. Pengaturan yang berbeda antarentitas tersebut meliputi perbedaan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta peran dari masing-masing entitas.
Selain  itu  entitas  yang  berbeda  tersebut memiliki modal/sumber pendanaan yang beda-beda. Di samping itu terdapat pula perbedaan pengelolaan yang  berbeda  baik  dari  hal  yang  sangat  substansial hingga  perbedaan  teknis  dari  entitas  tersebut. Sebagai contoh dewasa ini adalah entitas perusahaan umum dan entitas perusahaan perseroan (persero).  Kedua  entitas  meskipun  sama-sama merupakan  BUMN,  namun  kedua  entitas  tersebut memiliki  pengertian  yang  berbeda,  modal  yang berbeda,  dan  tujuan  yang  berbeda.  Setiap  entitas yang  dipilih  memiliki  konsekuensi  hukum  yang berbeda, termasuk organ-organ yang menyelenggarakan  entitas.  Bahkan  kalau  ditelaah secara cermat perbedaan  mulai  saat  entitas  tersebut didirikan hingga entitas tersebut dibubarkan.
Dalam sejarahnya, PT Pos Indonesia (Persero)  merupakan  salah  satu  BUMN  tertua  di Indonesia.  Keberadaannya  di  Nusantara  berawal dari  perusahaan  dagang  Hindia  Belanda  atau Vereenigde  Oostindische  Compagnie  (VOC)  yang
mendirikan  Kantor  Pos  pada  tanggal  26  Agustus 1746  di  Batavia  (Jakarta)  dengan  maksud  untuk memudahkan  pengiriman  surat,  terutama  dalam kegiatan  perdagangan.  Pasang  surut  mewarnai perjalanan  panjang  dua  setengah  abad  PT  Pos Indonesia  (Persero).  Masa-masa  keemasan  industri perposan  ada  di  tahun-tahun  1970  hingga  1980-an. Masyarakat  pengguna  jasa  pos  sangat  setia memanfaatkan  layanan  pos.  Namun  pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan  gaya  hidup,  serta  tren  liberalisasi  bisnis jasa  pos  membuat  PT  Pos  Indonesia  (Persero) mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan (Posindo,  2016).  Hal  tersebut  tentunya  tidak terlepas  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  perkembangan  peradaban  yang terjadi dewasa ini.
Sebelum  dilakukan  analisis  dan  telaah kewajiban  pelayanan  umum  pada  sektor  pos  oleh PT Pos Indonesia (Persero) dalam perspektif hukum korporasi, maka terlebih dahulu ditampilkan kinerja PT  Pos  Indonesia  (Persero).  Adapun  kinerja  utama PT  Pos  Indonesia  (Persero)  dalam  kurun  5  (lima) tahun  terakhir  berdasarkan  pada  Laporan  Tahunan (Annual  Report)  2016  dapat  ditampilkan  sebagai berikut:

## 1. Total Aset
Total Aset PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:
0 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014
2015 2016 Total Aset 4.576 5.742 5.062 5.183 5.189
Gambar 2. Total Aset PT Pos Indonesia (Persero) (Sumber: Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero)
2. Laba Bersih.
Laba Bersih PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3 berikut ini:
(rupiah dan milyar)
0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015
2016 Laba Bersih 174 246 213 29 203
Gambar 3. Laba Bersih PT Pos Indonesia (Persero)
(Sumber: Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero))
(rupiah dan milyar)
3. Ekuitas
Ekuitas PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:
(rupiah dan milyar)
0 200 400 600 800 1000 1200 2012 2013 2014 2015
2016 Ekuitas 764 435 948 903 1,054
Gambar 4. Ekuitas PT Pos Indonesia (Persero) (Sumber: Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero))
4. Laba (Rugi) Komprehensif
Laba (Rugi) Komprehensif PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:
(rupiah dan milyar) -100 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014
2015 2016 Laba (Rugi) Komprehensif 173 246 572 -17 151
Gambar 5. Laba (Rugi) Komprehensif PT Pos Indonesia (Persero) (Sumber: Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero))

## 5. Pendapatan Usaha
Pendapatan Usaha PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini:
(rupiah dan milyar) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2012 2013 2014 2015
2016 Pendapatan Usaha 3,378 4,200 4,402 4,613 4,856
Gambar 6. Pendapatan Usaha PT Pos Indonesia (Persero)
(Sumber:  Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero))

## 6. Laba per Saham
Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero) memperlihatkan Laba per Saham PT Pos Indonesia (Persero) dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini:
(dalam rupiah) 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014 2015
2016 Laba per Saham 405.85 540.17 472.169 65.399 448.518
Gambar 7. Laba per Saham PT Pos Indonesia (Persero) (Sumber: Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 PT Pos Indonesia (Persero))
Demikianlah  uraian  total  aset,  laba  bersih, ekuitas,  laba  (rugi)  komprehensif  pendapatan usaha,  dan  laba  per  saham  dalam  kurun  waktu  5 (lima)  tahun  terakhir  berdasarkan  data  yang
didapatkan  dari  Laporan Tahunan ( Annual  Report ) 2016.
Untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban  pelayanan  umum  yang  diemban  oleh
PT  Pos  Indonesia  (Persero),  maka  tidak  boleh dipisahkan  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  UU Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Hal  ini  dikarenakan  2  (dua)  hal: pertama,  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  merupakan salah satu BUMN maka dengan sendirinya tunduk pada  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha  Milik  Negara;  kedua,  PT  Pos  Indonesia (Persero) mempergunakan entitas perseroan terbatas  maka  dalam  hal  ini  tunduk  pada  UU Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Hal  ini  secara  tegas  termaktub  dalam Pasal  11  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  menyatakan: “Terhadap  Persero  berlaku  segala  ketentuan  dan prinsip-prinsip  yang  berlaku  bagi  perseroan terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.” Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas  sendiri  telah  dicabut  dan  digantikan dengan  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha  Milik  Negara  memperkenalkan  2  (dua) entitas  BUMN,  yaitu  Perusahaan  Umum  (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun yang dimaksud  dengan  Perusahaan  Umum  (Perum)
berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  adalah sebagaimana  dikutip  berikut  ini:  “Perusahaan Umum,  yang  selanjutnya  disebut  Perum,  adalah BUMN  yang  seluruh  modalnya  dimiliki  negara dan  tidak  terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan untuk  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip  pengelolaan  perusahaan.”  Sementara  itu yang  dimaksud  dengan  Perusahaan  Perseroan (Persero) berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  adalah  sebagaimana  dikutip  berikut  ini: “Perusahaan  Perseroan,  yang  selanjutnya  disebut Persero,  adalah  BUMN  yang  berbentuk  perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau  paling  sedikit  51  % (lima  puluh satu persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  Negara  Republik Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan.”
Berdasarkan pengertian kedua entitas BUMN yang terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara,  maka kedua  entitas  tersebut  memiliki  perbedaan sebagaimana  ditampilkan  dalam  tabulasi  berikut ini:
Tabel. 1 Perbedaan Entitas Perum dan Persero berdasarkan Pengertian
TINJAUAN PERUM PERSERO Modal BUMN  yang  seluruh  modalnya dimiliki  negara  dan  tidak  terbagi atas saham BUMN  yang  berbentuk  perseroan terbatas  yang  modalnya  terbagi dalam  saham  yang  seluruh  atau paling  sedikit  51  %  (lima  puluh satu  persen)  sahamnya  dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
Tujuan
bertujuan untuk kemanfaatan umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan  berdasarkan  prinsip pengelolaan perusahaan tujuan utamanya mengejar keuntungan
( Sumber: UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)
Dari  pengertian  tersebut  maka  entitas  yang seharusnya  mengemban  kewajiban  pelayanan umum  adalah  entitas  perusahaan  umum  (perum). PT  Pos  Indonesia  (Persero)  dengan  entitas perusahaan perseroan (persero) hanya diperuntukkan  untuk  mengejar  keuntungan  ( profit oriented ).  Selain  itu  berdasarkan  Pasal  12  UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,  bahwa  maksud  dan  tujuan  pendirian Persero  adalah:  pertama,  menyediakan  barang dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  berdaya saing  kuat;  kedua,  mengejar  keuntungan  guna meningkatkan  nilai  perusahaan.  Sementara  itu maksud  dan  tujuan  perusahaan  umum  (perum) dalam  Pasal  36  ayat  (1)  UU  Nomor  19  Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara sebagaimana  dikutip  berikut  ini:  “Maksud  dan tujuan  Perum  adalah  menyelenggarakan  usaha yang  bertujuan  untuk  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  berkualitas dengan  harga  yang  terjangkau  oleh  masyarakat berdasarkan  prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang sehat.” Kemudian dalam penjelasan atas Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha  Milik  Negara  dinyatakan  sebagaimana dikutip  berikut:  “Perum  dibedakan  dengan Perusahaan  Perseroan  karena  sifat  usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan  barang  dan  jasa.  Namun  demikian,
sebagai  badan  usaha  diupayakan  untuk  tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.”
Sebagaimana telah dikutip pada pendahuluan  di  atas,  bahwa  dalam  Penjelasan Atas  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha  Milik  Negara,  dimana  dalam  Angka  VII Umum  dinyatakan  memperhatikan  sifat  usaha BUMN,  yaitu  untuk  memupuk  keuntungan  dan melaksanakan  kemanfaatan  umum,  dalam  UU  ini BUMN  disederhanakan  menjadi  dua  bentuk  yaitu Perusahaan  Perseroan  (Persero)  yang  bertujuan memupuk  keuntungan  dan  sepenuhnya  tunduk pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan  Terbatas  serta  Perusahaan  Umum (Perum)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban  pemerintah  guna  menyediakan  barang dan  jasa  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya  untuk  melaksanakan  kemanfaatan umum,  namun  demikian  sebagai  badan  usaha diupayakan  untuk  tetap  mandiri  dan  untuk  itu Perum  harus  diupayakan  juga  untuk  mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.
Bahkan  dalam  rapat  di  DPR-RI  dengan Menteri BUMN pada tanggal 2 Juli 2002, Menteri BUMN  pada  waktu  menyampaikan  Keterangan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  mewakili pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang
tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  menyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:
Memerhatikan sifat usaha BUMN yaitu untuk memupuk  keuntungan  dan  melaksanakan kemanfaatan umum, maka BUMN disederhanakan  menjadi  dua  bentuk  yaitu Perusahaan  Perseroan  (PERSERO)  yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya  tunduk  pada  ketentuan  UUPT serta  Perusahaan  Umum  (Perum)  yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan  usaha  sebagai  implementasi kewajiban  pemerintah  guna  menyediakan barang  dan  jasa  tertentu  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Untuk  bentuk  usaha Perum,  walaupun  keberadaannya  untuk melaksanakan  kemanfaatan  umum,  namun demikian  sebagai  badan  usaha  diupayakan untuk  tetap  mandiri  dan  untuk  itu  Perum harus  mendapat  laba  agar  bisa  hidup berkelanjutan (Kementerian BUMN, 2002).

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, maka BUMN dan kewajiban  pelayanan  umum  pada  sektor  pos  dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama,  kewajiban pelayanan  umum  pada  sektor  pos  yang  diemban oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  pada  dasarnya sejalan  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara.  Berdasarkan  UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,  pemerintah  dapat  memberikan  penugasan khusus  kepada  BUMN  untuk  menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memerhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Kedua, kewajiban pelayanan umum pada sektor pos yang  diemban  oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)
tidak  sejalan  dengan  prinsip  hukum  korporasi. Entitas  perusahaan  perseroan  (persero)  yang disandang  oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  pada dasarnya  diperuntukkan  dengan  maksud  dan  tujuan untuk  mencari  keuntungan,  sementara  pelayanan umum  seyogyanya  diemban  oleh  BUMN  dengan entitas perusahaan umum (perum).
Dari  kesimpulan  di  atas,  maka  untuk  itu disarankan  agar  kewajiban  pelayanan  umum  yang diemban  oleh  BUMN  pada  sektor  pos  perlu dilakukan  penyesuaian  dengan  hukum  korporasi. Dimana kewajiban pelayanan umum yang dilakukan  oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  perlu memerhatikan prinsip-prinsip hukum korporasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan  tulisan  hasil  penelitian  ini,  terutama kepada yang terhormat:
1. Prof.  Dr.  Felix  Oentoeng  Soebagjo,  S.H., LL.M.,  yang  telah  memberikan  arahan  dan bimbingan terhadap penelitian ini.
2. Prof.  Dr.  Agus  Sardjono,  S.H.,  M.H.,  yang telah membimbing dalam penelitian ini.
3. Dr.  Freddy  Harris,  S.H.,  LL.M.,  yang  telah membimbing dalam penelitian ini.
Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi,  penulis  mengucapkan  terima kasih  atas  dukungan  pendanaan  untuk  kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dworkin, Ronal. (1977). Legal Research . Daedalung: Spring.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
_______, Undang-Undang  Pos, UU  No.  4  Tahun 1959,  LN  No.  12  Tahun  1959,  TLN  No. 1747.
_______, Undang-Undang  Pos, UU  No.  6  Tahun 1984,  LN  No.  28  Tahun  1984,  TLN  No. 3276.
_______,  Undang-Undang  BUMN,  UU  No.  19 Tahun 2003, LN No. 146 Tahun 2009, TLN No. 5065.
_______, Undang-Undang  Pos, UU  No.  38  Tahun 2009,  LN  No.  146  Tahun  2009,  TLN  No. 5065.
_______, Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum Pos dan Giro , PP No. 9 Tahun 1978, LN No.78 Tahun 2010.
Kementerian  BUMN.  (2002). Keterangan  Menteri Badan  Usaha  Milik  Negara  mewakili pemerintah  mengenai  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara .  Kementerian  BUMN,  Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Kettl,  Donald  F.  (2000) The  Global  Public
Management: A Report
on The
Transformation of
Governance,
Washington,  D.C:  Brookings  Institution Press.
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Moenir,  H.A.S.  (2002). Manajemen  Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. Posindo. (2016). Laporan Tahunan ( Annual Report ) 2016 . Bandung: PT. Pos Indonesia (Persero).
Ridwan  HR.  (2011). Hukum  Administrasi  Negara,
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Siagian, Sondang P. (1990). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung. Sinambela,  Lijan  Poltak.  (2006). Reformasi Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto,  Soerjono  dan Sri  Mahmudji.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Radja Grafindo Persada. Sunggono, Bambang. (1997). Metode
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Radja  Grafindo Persada