Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 6(1), 2022, 118-125 Available online at http://journal.lembagakita.org
Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM
Fuadi 1* , Andri Soemitra 2 , Zuhrinal M. Nawawi 3
1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  jaminan  produk  halal  pada  UMKM  di  Indonesia.  Data  yang digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan topik penelitian diambil dari berbagai literatur, baik dari buku maupun artikel jurnal. Data dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan literature review. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa  sektor  makanan  halal  saat  ini  merupakan  peluang  baru  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi. Dikatakan peluang baru karena tidak hanya negara-negara mayoritas Muslim tetapi negara-negara minoritas Muslim juga mengambil bagian dalam pengembangan industri halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam mendorong penerapan standar halal dimana salah satu hal yang diperlukan adalah sertifikasi halal, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal  4  menyatakan  bahwa  sertifikasi  produk  halal  adalah  wajib.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk mempelajari definisi kata kunci, memperdalam teori dan konsep serta mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait dengan latar belakang dan konteks penelitian. Studi literatur terkait analisis hambatan produk halal, jurnal menggunakan aplikasi pencarian atau search application yang dicari di Google Scholar dengan kata kunci “ Halal Product” jumlah hasil maksimal 20 dan kategori tahun sepanjang tahun (0 -0) Ada delapan artikel jurnal. Berikut rincian hasil pencarian jurnal menggunakan aplikasi publish and perish dan pencarian di Emerald Publishing. Pencarian melalui aplikasi publish and perish di Google Scholar dengan kata kunci inovasi produk bank syariah: 4 makalah. Emerald Publishing di Emerald Insight, dengan judul: Sertifikasi Halal: 6 makalah.
Kata kunci: Sertifikasi Halal; Produk Halal; UMKM.
Abstract. This study aims to analyze the implementation of halal product guarantees on MSMEs in Indonesia. The data used in the analysis related to the research topic were taken from various literature, both from books and journal articles. Data from various sources were then analyzed using a literature review approach. Based on the analysis, it was found that the halal food sector is currently a new opportunity to increase growth and economic development. It is said to be a new opportunity because not only Muslim-majority countries but Muslim-minority countries also take part in the development of the halal industry. Therefore, the Indonesian government is also trying to develop the domestic halal food and beverage industry to encourage the growth of the halal industry. In promoting the application of halal standards where one of the things needed is halal certification, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is  issued, Article 4 states that halal product certification is mandatory. The method used in this research is library research. The literature study in this research was conducted to study the definition of keywords, to deepen theories and concepts, and to identify  variables related to the background and context of the research. Literature studies related to the analysis of barriers to halal product, the journal  uses a search application or search application that is searched on Google Scholar with the keyword "Halal Product" the maximum number of results is 20 and the year category is all year (0-0) There are eight journal articles. The following are the details of the journal search results using the publish and perish application and the search on Emerald Publishing. Search through the publish and perish application on Google Scholar with the keywords Islamic bank product innovation: 4 papers. Emerald Publishing on Emerald Insight, with the title: Halal Certification: 6 papers.
Keywords : Halal Certification; Halal Products; MSME.
*Author. Email: fuadi.msm@unimal.ac.id 1 , andrisoemitra@uinsu.ac.id 2 , zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id 3
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.540 Received: 3 January 2022, Revision: 5 February 2022, Accepted: 8 February 2022, Available Online : 12 February 2022.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Beberapa  tahun  terakhir  industri  halal  menjadi trend dibeberapa  negara  termasuk  Indonesia. Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk padat  yang  mayoritas  beragama  Islam,  maka perlu  adanya  perhatian  terhadap  produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan  dari  sisi  komposisi  yang menawarkan  kesehatan  secara  medis  saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.
Sektor  makanan  halal saat  ini  menjadi  peluang baru  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi.  Dikatakan  sebagai peluang  baru  sebab  tidak  hanya  negara-negara dengan  mayoritas  muslim  akan  tetapi  negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan  industri  halal.  Oleh  karenanya pemerintah Indonesia juga berupayamengembangkan  industri  makanan dan  minuman  halal  dalam  negeri  untuk mendorong  pertumbuhan  industri  halal.  Perlu pemahaman  mendalam  tentang  dunia  industri halal,  hal  tersebut  dapat  tercerahkan  dengan memahami  bagaimana  implementasi  sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu.
Di  dunia,  makanan  halal  berkembang  pesat karena  tidak  hanya  umat  Islam  yang  tergiur dengan  makanan  halal  tetapi  juga  non-Muslim karena  makanan  halal  dijamin  dari  segi kebersihan  dan  kesehatannya.  Serbuan  pangan impor  cukup  menjadi  tantangan  apalagi Indonesia  merupakan  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  negara-negara lain  akan  berlomba-lomba  untuk  meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya (Peristiwo, 2019)
Dalam  mempercepat  penerapan  standar  halal dimana  salah  satu  yang  dibutuhkan  adalah sertfifikasi halal maka dikeluarkanlah undang – undang  untuk  mendukung  pemberlakuan standart  halal.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,  Pasal  4  menyebutkan  sertifikasi  halal produk  adalah  bersifat  wajib.  Ketentuan  wajib bersertifikat  halal  bagi  pelaku  usaha  yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke  Indonesia  untuk  diperdagangkan  hendaklah menyatakan  bahwa  pangan  yang  bersangkutan
halal  bagi  umat  Islam.  Penjelasan  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal  menyatakan bahwa  keterangan  halal  untuk  suatu  produk sangat  penting  bagi  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  memeluk  agama  Islam.  Jaminan penyelenggaraan  produk  halal  juga  bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Zuhairi, 2016).
Penelitian  Rasyid,  (2019)  tentang  “Dinamika Pelaksanaan  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk Makanan dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga dan  Padangsidimpuan”  menunjukkan  bahwa, setiap elemen terkait kehalalan produk makanan dan minuman ditemukan berbagai permasalahan yang  menghambat  pelaksanaan  sertifikasi  halal, yaitu: keterbatasan kewenangan dan pendanaan kepada  MUI  (LP-POM)  untuk  melakukan sosialisasi  sertifikasi  halal,  kurangnya  kesadaran hukum  produsen  terkait  dengan  kehalalan produk  makanan  dan  minuman.  persyaratan sertifikasi  halal  pada  produk,  dan  lemahnya pemahaman  masyarakat  muslim  tentang perlunya  memperhatikan  kehalalan  produk makanan dan minuman yang dikonsumsi.

## Penelitian Debbi, (2018) tentang “Implementasi
Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Pangan  Di  Kota Bengkulu” juga menunjukkan bahwa, sertifikasi halal  pada  produk  pangan  di  Kota  Bengkulu masih  dilakukan  oleh  sebagian  kecil  jumlah Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).  Hal  itu dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Penelitian (Maryati  et  al.,  2016)  tentang  “Analisis  Faktor Kendala  Dalam  Pengajuan  Sertifikat  Halal. (Studi  Kasus:  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek) ”juga menunjukkan,  60%  UKM  makanan  beku  di Jabodetabek belum memiliki sertifikasi halal.
Data  Badan  Pusat  Statistik  juga  menunjukkan jumlah  UKM  di  Indonesia  sebanyak  57  juta, namun yang sudah memiliki sertifikat halal masih sangat sedikit. Menurut data dari Indonesiaulama Dewan,  sebagai  lembaga  yang  berwenang menerbitkan sertifikasi halal, pada periode 2014- 2015 telah menerbitkan sertifikat halal nasional untuk  6.231  perusahaan  dan  UKM  (Waharini dan Purwantini: 2018). Artinya, masih ada jutaan UKM yang belum menerapkan sertifikasi halal.
Kondisi  di  atas,  menjadi  kendala  untuk meningkatkan  daya  saing  dan  perkembangan UKM  di  Indonesia.  Padahal  UKM  memiliki peran  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan ekonomi  di  Indonesia,  dimana  UKM  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  PDB  dengan harga konstan sebesar 57,6% (Sari, et al., 2015; Paju,  2016;  Maryati,  Syarief,  dan  Hasbullah, 2016;  Viverita,  Kusumastuti,  dan  Rachmawati, 2017).  Menurut  Nooh,  dkk  (2007)  sertifikasi halal  untuk  produk  UKM  telah  menjadi permintaan  konsumen  dan  merupakan  faktor penting yang menentukan keputusan pembelian konsumen.  Prabowo,  dkk  (2015)  menegaskan bahwa  label  halal  menjadi  salah  satu  faktor konsumen muslim sebelum melakukan keputusan pembelian.
Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, bahwa  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal bertujuan  untuk  memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat dalam  mengkonsumsi  dan  menggunakan Produk;  dan  meningkatkan  nilai  tambah  bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk  Halal.  Oleh  karena  itu,  jaminan kehalalan  produk  berupa  sertifikat  halal merupakan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha, termasuk  UKM  sebagai  daya  tawar  dalam menjual  produk  halal,  dan  mengembangkan usaha (Afifi, 2014; Syafrida, 2016; Hidayat dan Siradj, 2015: 206).
Untuk mendukung perkembangan dari industri halal  itu  sendiri,  sebab  tidak  banyak  studi mengenai  upaya  bagaimana  penerapan  produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM.

## Tinjauan Literatur
Sertifikasi Halal dan Jaminan Produk Halal Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Pengkajian  Pangan, Obat-obatan  dan  Kosmetika  (LPPOM-MUI) yang  menyatakan  suatu  produk  sudah  sesuai dengan  syariat  islam.  Sertifikat  halal  ini  dapat digunakan  pembuatan  label  halal.  Undang- undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan
Produk Halal berusaha menyelesaikan kehawatiran  masyarakat  dengan  memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal.  Sertifikat  Halal  itu  sendiri  merupakan sebagai  bentuk  pengakuan  kehalalan  suatu produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
Sedangkan  label  halal  adalah  tanda  kehalalan suatu  produk.  Pelaku  Usaha  yang  telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan  label  halal  pada  produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional. Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi  konsumen  salah  satunya  adalah  untuk memberikan  ketenangan terhadap  produk  yang dikonsumsi  dapat  terjamin  dan  aman.  Hal  ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen  Muslim  yang  mana  diperintahkan oleh  Allah  agar  mengkonsumsi  produk  halalan thoyiban. Bagi  produsen,  sertifikasi  halal memiliki dampak pada pemenangan pasar dalam pasar  global  karena  produk  tersebut  memiliki nilai  tambah  sebagai  salah  satu  cara  untuk bersaing dengan berbagai competitor yang ada. Kepercayaan  konsumen  akan  lebih  mudah didapat  bilamana  produk  yang  memiliki sertifikasi  halal,  sebab  tentulah  produk  yang sudah  bersertifikasi  halal  merupakan  produk yang aman dan terjamin.
Berikut  beberapa  regulasi  yang  mengatur mengenai  produk  halal  yang  ada  di  Indonesia antara lain (MUI, 2021):
1. (UU)  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal.
2. Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  33  Tahun 2014 (UU JPH).
3. Peraturan  Menteri  Agama  No.  26  Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun  2019  tentang  Layanan  Sertifikasi Halal.
5. Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  39  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Jaminan Produk Halal.
Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal
(LPH),  dan  MUI.  BPJPH  melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI  melakukan  pemeriksaan  kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan  rapat  auditor,  penerbitan  audit memorandum,  penyampaian  berita  acara  hasil audit  pada  rapat  Komisi  Fatwa  MUI.  MUI melalui  Komisi  Fatwa  menetapkan  kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI (MUI, 2021).

## Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)
Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang selanjutnya  disingkat  menjadi  UMKM  adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan  atau  badan  usaha  yang  biasanya bergerak  dalam  ruang  lingkup  kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda beda.
UMKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian Indonesia.  Selain  menjadi  sektor  usaha  yang paling
besar
kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagaitempat menciptakan peluang kerja yang cukup  besar  bagi  tenaga  kerja  dalam  negeri, sehingga pengurangan pengangguran terbantu. Menurut  PP  No.  7  tahun  2021  UMKM  dapat diklasifikasikan  menurut  kriteria  modal  usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri sedangkan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.
Berikut ini klasifikasi UMKM menurut kriteria kekayaan atau modal usaha berdasarkan pasal 35 ayat (3) PP No. 7 tahun 2021, antara lain sebagai berikut:
1. Usaha Mikro Dalam  usaha  mikro  modal  usaha  yang dimiliki  tidak  lebih  atau  paling  banyak sejumlah  1  miliar  rupiah,  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil Dalam  usaha  kecil  modal  usaha  yang  ada lebih dari 1 – 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha.
3. Usaha Menengah. Dalam  untuk  usaha  menengah  yakni mempunyai  modal  usaha  5 – 10  miliar
rupiah,  juga  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  Selain  itu  juga terdapat  kriteria  lain  jika  tidak  memakai kriteria modal usaha.
Kriteria  yang  dimaksud  adalah  berdasar  hasil penjualan  tahunan  sebagimana  dalam  pasal  35 ayat (6) PP No.7 tahun 2021 antara lain:
1. Usaha Mikro Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha mikro adalah paling banyak 2 miliar rupiah.
2. Usaha Kecil Hasil  penjualan  yang  dimiliki  oleh  usaha kecil paling sedikitnya 2 – 15 miliar rupiah. 3. Usaha Menengah Hasil  penjualan  dari  usaha  menengah  ada pada kisaran 15 – 50 miliar rupiah. Dengan daya  serap  tenaga  kerja  yang  cukup  tinggi, UMKM  terbilang  memiliki  peran  besar dalam  pembangunan  ekonomi.  Oleh karenanya  pemerintah  menaruh  perhatian cukup besar dalam membantu pengembangan UMKM.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi literature  review kepustakaan.  Studi literatur  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk mempelajari  definisi  kata  kunci,  memperdalam teori dan konsep serta mengidentifikasi variabel- variabel yang terkait dengan latar belakang dan konteks penelitian (Petticrew & Roberts, 2008). Studi  literatur  yang  berkenaan  dengan  analisis implementasi  jaminan  produk  halal  melalui sertifikasi  halal,  pencarian  jurnal  menggunakan aplikasi publish  or  perish pencarian  pada  google scholar  dengan keywords “produk  halal  umkm” maximum number of results 20 dan tahun kategori semua  tahun  (0-0)  terdapat  delapan  artikel juranal.  Berikut  rincian  hasil  pencarian  jurnal menggunakan  aplikasi publish  and  perish dan pencarian pada
Emerald Publishing.
Penelusuran  melalui  aplikasi publish  and  perish pada  google  scholar  dengan keywords produk halal  umkm:  4  paper.  Emerald Publishing on Emerald Insight,  dengan  title  words: Halal Certification, Halal Products, MSME : 6 papers .

## Hasil dan Pembahasan
Literature review Publish and Perish
Penelusuran
Literature review dengan menggunakan  aplikasi publish  and  perish pada google  scholar  dengan keywords “produk  halal UMKM”  terdapat  4  paper  terkait  judul  “Studi Literatur  Implementasi  Jaminan  Produk  Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM”. Artikel yang terkait sebagai berikut:
Tabel 1. Literature review dengan publish and perish No. Articles Year 1 Arifin,  (2020).  Legal  Analysis  of  Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business  in  Indonesia.  JURNAL HUKUM ISLAM. 2020 2 Novitasari (2019) Novitasari, M. (2019) Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal Dalam Mendukung  Sustainable  Development Goals. Majalah Ekonomi. 2019 3 Pujiono  et  al.,  (2018)  Strategi Pengembangan  Umkm  Halal  Di  Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. Indonesia Journal of Halal, 1(1), 1. 2018 4 Mufidah  et  al.,  (2021)  Model Pengembangan  Industri  Halal  Food  di Indonesia. smartlib.umri.ac.id. 2018

## Literature review Emerald Publishing
Melalui  penelusuran literature  review pada Emerald Publishing  terkait  judul  “Studi Literatur  Implementasi  Jaminan  Produk  Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM” dengan  kata  kunci  “Halal  Certification,  Halal Products,  MSME”  did apati  enam  artikel  yang terkait antara lain sebagai berikut:
Tabel 2. Literature review artikel
Emerald Publishing
No. Articles Year 1. Kamarulzaman  et  al.,  (2021)"An investigation of  adoption intention of  halal  traceability  system  among food  SMEs",  Journal  of  Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JIMA-11- 2020-0349 2021 2. Jose  &  Shanmugam,  (2020), "Supply  chain  issues  in  SME  food sector: a systematic review", Journal of  Advances  in  Management Research, Vol. 17 No. 1, pp. 19-65. https://doi.org/10.1108/JAMR- 2020
02-2019-0010 3. Namagembe  et  al.,  (2016),  "Green supply  chain  management  practice adoption  in  Ugandan  SME manufacturing  firms:  The  role  of enviropreneurial orientation", World Journal of Science, Technology and Sustainable Development,  Vol.  13  No.  3,  pp. 154-173. https://doi.org/10.1108/WJSTSD -01-2016-0003 2016 4. Bashir et al., (2019), "Strategies for improving  the  competitiveness  of Korean  seafood  companies  in  the overseas  halal  food  market", Journal  of  Islamic  Marketing,  Vol. 10 No. 2, pp. 606-632. https://doi.org/10.1108/JIMA-03- 2018-0056 2019 5. Rios  et  al.,  (2014),  "Do  halal certification  country  of  origin  and brand  name  familiarity  matter?", Asia  Pacific  Journal  of  Marketing and  Logistics,  Vol.  26  No.  5,  pp. 665-686. https://doi.org/10.1108/APJML- 03-2014-0046 2014 6 Muneeza  &  Mustapha,  (2020), "Halal  certification  process  for fisheries  products  in  Maldives", Journal  of  Islamic  Marketing,  Vol. 12 No. 2, pp. 451-466. https://doi.org/10.1108/JIMA-02- 2019-0035 2020

## Pembahasan
Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  muslim terbesar  memiliki  peluang  pasar  yang  potensial bagi konsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika bagi pelaku usaha dalam negeri sendiri maupun  dari  luar  negeri  (Fathimah,  2017). Selama  beberapa  dekade  terakhir,  pasar  religi telah memasuki fase baru yang ditandai dengan bentuk  regulasi,  sertifikasi,  dan  standardisasi baru  dalam  skala  global.  Indonesia  terdiri  dari sekitar 240 juta penduduk (BPS, 2010) dan 87% penduduknya beragama Islam (Fischer, 2016).
Dengan  jumlah  penduduk  muslim  yang  sangat besar, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagihalal produk (Fatmasari Sukesti & Mamdukh Budiman,  2014).  Indonesia  juga  berpotensi untuk  tidak  hanya  menjadi  pasar  utama  tetapi juga produsen utama halal produk (S Soesilowati, 2018).
Saat  ini,  Indonesia  telah  memasuki  era  Global Value Chain. Salah satu hal penting di era Global Value  Chain  yang  perlu  diupayakan  adalah penjaminan  halal  dari  bahan  baku  yang digunakan dalam setiap proses produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: pertama, Penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  beragama Islam dan ini bisa menjadi pasar yang potensial. Kedua, kesadaran beragama masyarakat muslim di  Indonesia  semakin  baik,  sehingga  dalam produk  konsumen  khususnya  makanan  dan minuman  memerlukan  legalisasi  berupa  halal jaminan  produk.  Ketiga,  Indonesia  memiliki banyak  UKM  yang  berperan  penting  dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.
Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  (2013),  jumlah  usaha mikro  mencapai  98,79%  sedangkan  jumlah usaha  kecil  hanya  1,11%,  dan  jumlah  usaha menengah memiliki persentase terendah dengan 0,09%.  Dari  data  tersebut,  tidak  satupun  dari mereka  yang  memiliki  kemampuan  untuk menjamin  produk  mereka  halal.  Keempat, konsumen  yang  bukan  muslim  menganggap bahwa setiap halal produk dengan kualitas tinggi yang  aman  dan  higienis.  Kelima,  peran  norma dan  agama  dianggap  sebagai  factor  penentu terlaksananyahalal jaminan produk.
Namun,  tidak  semua  pengusaha  benar-benar bisa  mendapatkanhalal  penjaminan  produk khususnya  UKM  karena  beberapa  alasan: kurangnya pendampingan, kurangnya sosialisasi, persyaratan  yang  rumit  dan  lain-lain.  Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang  bertanggung  jawab  atas  keberlangsungan UKM  di  Indonesia  harus  memberikan pendampingan  dan  kemudahan  bagi  UKM untuk memperolehnya halal jaminan produk.
Pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  halal Lembaga  Sertifikasi  baik  di  dalam  maupun  di luar negeri. Saat ini, ada tiga belas negara di Asia yang  sangat  peduli  denganhalal  label  dan validitas sertifikasinya telah diakui oleh LPPOM MUI  yaitu  Singapura,  Malaysia,  Brunei Darussalam,  Jepang,  Taiwan,  India,  Hong Kong,  Thailand,  Filipina,  Vietnam,  Sri  Lanka. Jika  ada  produk  yang  beredar  secara internasional  khususnya  di  Asia,  maka  wajib mencantumkan  tiga  belashalal  logo  dari
beberapa negara yang berbeda. Ini memberikan berbagai  halal  logo  yang  saat  ini  menjadi tantangan utama bagi halal industri di Indonesia khususnya UKM.
Pemerintah  Indonesia  melalui  LPPOM-MUI menetapkan beberapa persyaratan: dalam proses melamar  halal  sertifikat,  Pengusaha  harus memahami  persyaratan  dan  mengikuti  halal pelatihan sistem penjaminan dan menerapkannya  pada  produk,  Melengkapi beberapa  dokumen,  antara  lain  daftar  produk, daftar  bahan  dan  dokumen,  matriks  produk, halal  manual  sistem  penjaminan,  diagram  alir proses,  daftar  alamat  fasilitas  produksi,  bukti halal  sosialisasi  kebijakan,  bukti  pelatihan internal  dan  pendaftaran  bukti  audit  internal halal sertifikasi Melakukan pemantauan pra audit dan  pembayaran  kontrak  sertifikasi,  Audit Pemantauan pasca audit memiliki izin edar untuk PIRT/MD  dan  memiliki  izin  edar  MD  untuk risiko tinggi produk.

## Kesimpulan
Jaminan  produk  halal  bagi  UKM  berupa sertifikat  halal  menjadi  sangat  penting  karena dengan  adanya  sertifikasi  halal,  produk  pangan yang  menjadi  konsumsi  masyarakat  telah mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari  pemerintah.  Argumentasi  pentingnya jaminan  produk  halal  bagi  UKM  di  Indonesia, yaitu:pertama,  penduduk  Indonesia  yang mayoritas  beragama  Islam  sehingga  menjadi pasar yang potensial; kedua, kesadaran beragama umat Islam di Indonesia semakin baik, sehingga mengkonsumsi produk khususnya makanan dan minuman memerlukan legalisasi berupa jaminan produk halal; ketiga, Indonesia memiliki banyak UKM yang berperan penting dalam pembangunan  ekonomi  nasional;  keempat, konsumen  non-Muslim  menganggap  bahwa setiap produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis;  kelima,  peran  norma  agama  dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Namun pada kenyataannya  tidak  semua  pengusaha  dapat memperoleh jaminan kehalalan produk khususnya UKM karena beberapa alasan antara lain  kurangnya  pendampingan,  kurangnya sosialisasi, persyaratan yang rumit dan lain-lain.
Jaminan  Produk  Halal  Bagi  Pengembangan Usaha  UKM  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk  makanan,  minuman  dan  obatobatan yang  beredar  di  Indonesia  memiliki  sertifikasi halal.  Untuk  pengembangan  usaha  UKM, BPJPH  dengan  instansi  pemerintah  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di lapangan  koperasi,  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  juga  melakukan  sosialisasi  dan pendampingan sertifikasi halal Produk. Namun penjaminan produk halal untuk pengembangan usaha  UKM  di  Indonesia  menemui  beberapa kendala,  yaitu:  keterbatasan  informasi  awal jaminan produk halal, proses yang sangat rumit, dan  biaya  yang  tinggi  untuk  proses  sertifikasi produk halal. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu  dan  memfasilitasi  UKM  untuk mendapatkan jaminan produk halal. Pemerintah juga  harus  memberikan  regulasi  dan  tahapan yang jelas sebagai kepastian hukum bagi UKM dalam  menjalankan  usahanya,  terutama  terkait dengan jaminan kehalalan produk.

## Daftar Pustaka
Arifin,  R.  (2020).  Legal  Analysis  of  Halal Product  Guarantee  for  Development  of Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs)
Business in Indonesia. JURNAL HUKUM ISLAM . http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/j hi/article/view/2693
Bashir,  K.  M.  I.,  Kim,  J.  S.,  Mohibbullah,  M., Sohn, J. H., & Choi, J. S. (2019). Strategies for  improving  the  competitiveness  of Korean  seafood  companies  in  the overseas  halal  food  market. Journal  of Islamic Marketing , 10 (2), 606 – 632.
https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2018-
0056.
Debbi, N. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada  Produk  Pangan. Qiyas , 3 (1),  154 – 166.
Fathimah, E. (2017). Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH  (Rancangan  Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif
Hukum  Ekonomi  Islam. Muamalah , 3 (1), 73 – 86.
Fatmasari  Sukesti,  &  Mamdukh  Budiman. (2014).  the  Influence  Halal  Label  and Personal  Religiousity  on  Purchase. International Journal of Business, Economics and Law , 4 (1), 2012 – 2015.
Fischer,  J.  (2016).  Markets,  religion,  regulation: Kosher, halal and Hindu vegetarianism in global  perspective. Geoforum , 69 ,  67 – 70. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.201 5.12.011
Jose,  A.,  &  Shanmugam,  P.  V.  (2020).  Supply chain  issues  in  SME  food  sector:  a systematic  review. Journal  of  Advances  in Management  Research , 17 (1),  19 – 65. https://doi.org/10.1108/JAMR-02-2019- 0010
Kamarulzaman,  N.  H.,  Muhamad,  N.  A.,  & Mohd  Nawi,  N.  (2021).  An  investigation of adoption intention of halal traceability system among food SMEs. Journal of Islamic Marketing . https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020- 0349
Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam PengajuanSertifikat  Halal.  (Studi  Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi  Dan  Teknologi  Hasil  Peternakan , 4 (3), 364 – 371. https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364- 371 Mufidah, A. N., Syafaq, H., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Integrated Economic Empowerment: Evidence in the Religious Area  of  Gusdur’S  Tomb. Jurnal  Ekonomi Syariah  Teori  Dan  Terapan , 8 (6),  785. https://doi.org/10.20473/vol8iss20216p p785-796
Muneeza,  A.,  &  Mustapha,  Z.  (2020).  Halal certification process for fisheries products in Maldives. Journal of Islamic Marketing .
Namagembe,  S.,  Sridharan,  R.,  &  Ryan,  S.
(2016). Green supply chain management practice  adoption  in  Ugandan  SME manufacturing  firms. World  Journal  of Science, Technology and Sustainable Development , 13 (3), 154 – 173. https://doi.org/10.1108/wjstsd-01-
2016-0003
Novitasari,  M.  (2019).  Optimalisasi  Potensi Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Bagi UMKM  Halal  Dalam  Mendukung Sustainable Development Goals. Majalah Ekonomi . http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/ majalah_ekonomi/article/view/1902
Peristiwo,  H.  (2019).  Indonesian  Halal  Food Industry:  Development,  Opportunities and  Challenges  on  Halal  Supply  Chains. Journal of Islamic Studies and Humanities , 4 (2), 218 – 245.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide.  In Systematic  Reviews  in  the  Social Sciences:  A  Practical  Guide .  John  Wiley  & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470754887
Pujiono,  A.,  Setyawati,  R.,  &  Idris,  I.  (2018).
Strategi  Pengembangan  Umkm  Halal  Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan  Global. Indonesia  Journal  of Halal , 1 (1), 1. https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109
Rasyid,  A.  (2019).  Dinamika  Pelaksanaan Sertifikasi  Halal  pada  Produk  Makanan dan  Minuman  Di  Kota  Medan,  Sibolga dan  Padangsidimpuan. MIQOT:  Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 43 (2), 167 – 201.
Rios,  R.  E.,  Riquelme,  H.  E.,  &  Abdelaziz,  Y. (2014).  Do  halal  certification  country  of origin and brand name familiarity matter? Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics ,
26 (5),
665 – 686. https://doi.org/10.1108/APJML-03-
2014-0046
S Soesilowati, E. (2018). Business opportunities for Halal Products in the Global Market: Muslim  Consumer  Behaviour  and  Halal food  Consumption. Journal  of  Indonesian Social Sciences and Humanities , 3 (1), 151 – 160. https://doi.org/10.14203/jissh.v3i1.50
Zuhairi, A. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya . Sinar Grafika.