INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4751-4758 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
M. Iqbal Anugerah Berutu 1 ✉ , Cris Kuntadi 2
(1) Program Studi Magister Akuntansi, Perbanas Institute
(2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: m.iqbal02@perbanas.id 1 ✉

## Abstrak
Riset  terdahulu  atau  riset  yang  relevan  sangat  penting  dalam  suatu  riset  atau  artikel  ilmiah.  Riset terdahulu atau riset relevan yang berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh  antar  variabel.  Artikel  ini  mereview  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pajak  Daerah  (Y) sebagai  varibel  dependen  terhadap:  Jumlah  Penduduk  (X1),  Tingkat  Inflasi  (X2)  dan  Pertumbuhan Ekonomi (X3). Adapun tujuan penulisan artikel ini sebagai hipotesis yang membangun pengaruh antar variabel agar dapat digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel berupa literatur review ini adalah: 1)  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak  Daerah;  2)  Tingkat  Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah; dan 3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.
Keyword: Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

## Abstract
Previous research or relevant research is very important in a research or scientific  article. Previous research or relevant research that serves to strengthen the theory and phenomenon of the relationship or influence between variables. This article reviews the factors that influence local taxes (Y) as the dependent variable on: population (X1), inflation rate (X2) and economic growth (X3). The purpose of writing this article is as a hypothesis that builds influence between variables so that it can be used in further research. The results of this article in the form of a literature review are: 1) Total population has a  positive  effect  on  regional  tax  revenues;  2)  The  inflation  rate  has  a  positive  effect  on  local  tax revenues; and 3) Economic growth has a positive effect on regional tax revenues.
Keyword: Local Taxes, Total Population, Inflation Rate and Economic Growth

## PENDAHULUAN
Pendapatan negara adalah  salah  satu  sumber penerimaan yang tertuang di  dalam postur APBN yang berasal dari penerimaan perpajakan. Pada UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain bersifat memaksa demi keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara yang telah  memenuhi  syarat  administratif  sesuai  dengan  undang-undang  untuk  membayar sejumlah  uang  untuk  kas  negara  yang  bersifat  memaksa  tanpa  mendapatkan  imbalan secara langsung (Resmi, 2016).
Pembenahan  terkait  administrasi  sistem  perpajakan,  perubahan  regulasi  dan peningkatan  data  basis  perpajakan  disebut  sebagai  reformasi  perpajakan.  Reformasi perpajakan  sendiri  mempunyai  peran  penting,  diantaranya  perubahan/pembaharuan sistem yang dianut pada setiap tahunnya. Adanya reformasi sistem perpajakan diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan yang keluarannya dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Berikut tabel 1, untuk menggambarkan Kondisi Perpajakan di Indonesia
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2021-2023 (dalam Milyar Rupiah) Tahun Jumlah Pertumbuhan (%) 2021 1.547.841 - 2022 1.924.937,5 0,19 2023 2.016.923 0,04
Sumber: Badan Pusat Stastitika, 2023 (diolah)
Berdasarkan Tabel 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,91 % dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,04 %. Pertumbuhan penerimaan Pajak Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dimana terjadi kenaikan pajak sebesar 0,19 % dalam tiga tahun terakhir.
Sebagaimana didefinisikan dalam Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai uang dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  setempat  atas  pungutan  berdasarkan  peraturan daerah. Nantinya Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat membiayai kebutuhan daerah demi  kemakmuran  masyarakat.  Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  komponen  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  namun  saat  ini  tidak  semua  daerah  memiliki  pendapatan  asli daerah yang mencukup untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh potensi daerah yang berbeda-beda. Pada tabel 2 di bawah dapat dilihat perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu 3 tahun di 33 Provinsi di Indonesia.
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2021-2023
(dalam Ribuan Rupiah) Tahun Jumlah Pertumbuhan (%) 2019 64.822.598.306 - 2020 54.105.231.830 -19,8 2021 67.443.015.393 19,7
Sumber : Badan Pusat Stastitika, 2023 (diolah)
Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Indonesia  pada  tabel  2  mengalami  kenaikan  dan penurunan,  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  19,  8  %  namun  pada  tahun  2021 mengalami kenaikan 19,7 %. Wabah Pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu pemicu utama penurunan penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2020 (Berutu & Erasashanti, 2023).
Besar kecilnya penerimaan di sektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikaitkan jumlah pendudukan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, penerimaan sektor pajak juga dipengaruhi oleh inflasi (Lumy et al., 2018).
Berdasarkan  penjelasan  dan  permasalahan  yang  sudah  dijelaskan,  peneliti  tertarik untuk  mencoba  melakukan  penelitian  terhadap  jumlah  penduduk,  tingkat  inflasi  dan pertumbuhan  ekonomi  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Berdasarkan  latar  belakang, maka dapat  di  rumuskan permasalahan yang akan  dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pajak Daerah, Tingkat Inflasi  berpengaruh  terhadap  Pajak  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku- buku dan jurnal baik secara offline di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.
Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah
Dalam  teori  yang  dikemukakan  oleh  Musgrave  yang  menyatakan  bahwa  besar kecilnya  pendapatan  disektor  pajak  sangat  ditentukan  oleh  jumlah  masyarakat,  maka dikatakan jika jumlah masyarakat mempengaruhi kepada pendapatan pajak daerah. Pada saat jumlah masyarakat bertambah, sehingga permintaan akan barang publik akan semakin banyak maka pemerintah akan tetap memaksimalkan untuk memberikan barang- barang publik itu namun dengan jasa timbal balik dari warga yang berbentuk pemungutan pajak yang bersifat memaksa.
Teori  Hansen  mengenai  stagnasi  ( seculer  stagnation)  menyatakan  bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi  penghambat  pembangunan ekonomi  suatu  daerah.  Jika  tingkat  perkembangan  penduduk  tinggi  maka  untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi.
Berdasarkan  uraian  diatas  pertumbuhan  jumlah  penduduk  akan  berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh (Lumy et al., 2018), (Widyastuti & Andriani, 2021) dan (Yasser & Widajantie,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah

## Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pajak Daerah
Menurut teori inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh memengaruhi.  Istilah  inflasi  juga  digunakan  untuk  mengartikan  peningkatan  persediaan uang  yang  kadangkala  dilihat  sebagai  penyebab  meningkatnya  harga.  Inflasi  memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi.
Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong  perekonomian  lebih  baik,  yaitu  meningkatkan  pendapatan  nasional  dan membuat  orang  bergairah  untuk  bekerja,  menabung  dan  mengadakan  investasi. Sebaliknya,  dalam  masa  inflasi  yang  parah,  yaitu  pada  saat  terjadi  inflasi  tak  terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Para
penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga  akan  kewalahan  menanggung  dan  mengimbangi  harga  sehingga  hidup  mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh (Lumy et al., 2018), (Aji & Sbm, 2021), (Simbolon & Herijawati, 2023) dan (Amaludin & Romadhina, 2023) yang menyatakan bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah
Peningkatan  atau  penurunan  laju  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori stewardship  karena  pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat selalu berupaya untuk melakukan peninjauan pada setiap provinsi yang ada di indinoseia untuk melihat potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah supaya pemerintah bisa mendukung potensi tersebut salah satunya dengan mealukan Pembangunan  infrastruktur  yang merata agar ekonomi di setiap  provinsi bisa terus  meningkat  setiap  tahunnya  karena  dengan  peningkatan  tersebut  bisa  menambah pendapatan negara terutama pada penerimaan pajak daerah.
Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh (Amaludin & Romadhina, 2023) yang  menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  siginifikan  terhadap penerimaan Pajak Daerah.
Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini seperti di bawah ini.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan  gambar conceptual framework di atas, Jumlah  Penduduk, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pajak Daerah. Selain dari tiga variabel eksogen  ini  yang  memengaruhi  Pajak  Daerah,  masih  banyak  variabel    lain  yang mempengaruhinya diantaranya adalah:
a) Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  :  (Lumy  et  al.,  2018)(Aji  &  Sbm, 2021)(Akbar, 2022)(Widyastuti & Andriani, 2021)
b) Jumlah Industri : (Aji & Sbm, 2021)(Widyastuti & Andriani, 2021)
c) Pendapatan per kapita : (Simbolon & Herijawati, 2023)
d) Investasi : (Akbar, 2022)
e) Kunjungan Wisatawan : (Krisnayanthi & Karmini, 2019)
f) Jumlah Pengunjungan : (Ririhena et al., 2021)
g) Tingkat Hunian Kamar Hotel : (Ririhena et al., 2021)

## h)

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari teori dan artikel yang relevan, maka diperoleh dan dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:
1. Jumlah  Penduduk  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak  Daerah.  Hal  ini disebabkan jumlah penduduk mempunyai elastitisitas positif dengan penerimaan pajak daerah artinya semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari Pajak Daerah.
2. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah. Apabila tingkat inflasi  meningkat  akan  menyebabkan  penerimaan  Pajak  Daerah  juga  mengalami peningkatan.
3. Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  terhadap  Pajak  Daerah.  Hal  ini  sejalan  jika pertumbuhan  ekonomi  mengalami  peningkatan  sehingga  masyarakat  akan  merasa puas  dan  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  untuk  membayar  pajak  dan  hal tersebut akan menambah penerimaan Pajak Daerah.
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Pajak Daerah, selain dari Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Pajak Daerah selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri, Pendapatan per kapita, Investasi, Kunjungan Wisatawan, Jumlah Pengunjungan dan Tingkat Hunian Kamar Hotel

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  F.  B.,  &  Sbm,  N.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pajak  Daerah  Kota Semarang. Diponegoro Journal of Economics, 10(1), 1 – 12 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje
Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Deeppublish: Yogyakarta
Akbar,  D.  B.  M.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pajak  Daerah  di  Provinsi Kalimantan  Timur. Angewandte  Chemie  International  Edition,  6(11),  951 – 952.,  3(12), 1281 – 1294.
Amaludin, T. B. A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2021. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta, 4(2), 123 – 137.
Berutu, M. I. A., & Erasashanti, A. P. (2023). Analysis of the Influence of Local Tax Revenue, Regional  Retribution  and  Results  of  Separate  Regional  Wealth  Management  on Regional Original Revenue (PAD) of North Sumatra Regency/City. Indonesian Journal of Economic & Management Sciences, 1(2), 201 – 212. https://doi.org/10.55927/ijems.v1i2.3820
Krisnayanthi, P. A., & Karmini, N. L. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 9(8), 1861 – 1887.
Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah,
Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 2(3), 278 – 289. https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040
Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Akuntansi Dan Pembangunan, 19(2), 1 – 16.
Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. Salemba Empat.
Ririhena,  S.  A.,  Maspaitella,  M.  R.,  &  Yap,  R.  A.  (2021).  Analisis  Faktor – Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Manokwari  Tahun  2013 – 2017. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 5(3), 511 – 525. https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18150
Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Rubinstein : Jurnal Multidisiplin Analisis Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Tangerang. Rubinstein:  Jurnal Multidisiplin, 1(2).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Widyastuti,  R.  D.,  &  Andriani,  F.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kota  Pontianak  memerlukan  biaya  relatif  besar  . Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber. Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI).
Yasser,  H.,  &  Widajantie,  D.  T.  (2022).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Ilmiah MEA (Manajemen,Ekonomi,Dan Akuntansi), 6(1), 611 – 619.