ISLAM DAN KEBANGSAAN:

## STUDI TENTANG POLITIK ISLAM MASA PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA
Oleh:
Nasihin, M.A. 

## Abstract
This paper describes the political Islam that is applied by the Dutch government during the National Movement and its implications to the formation of the State of Indonesia. As a government policy, political Islam is precisely be the trigger for a variety of organizations labeled Islam to realize itself as an entity of Muslims and  as  people  bumiputera.  Principal  important  issues  raised  in  this  paper  is how Islam can become binding nationality bumiputera people in Indonesia?. Re related to social phenomena of all Islamic, from time to time, in principle, does not shift to the issue of the integrity of the Ummah and the " truth " doctrine. Therefore, a brief conclusion resulting from this paper is that, during the national movement, Islam  has  found  the  "common  enemy"  in  the  form  of  colonialism  and  the Christianization  which  has  been  legalized  by  the  Dutch  government.  In  this context,  the  policy  of  Political  Islam  is  precisely  turned  into  motivation  for  the creation of a unity of the ummah (read: unity, ed) In building a national image and "truth"  doctrine,  whichhas  been  a  crucial  struggle  for  Muslims.  In  a  different context, Political Islam is very powerful precisely applied by the colonialists as an attempt to break up the unity of the ummah or people bumiputera, when Muslims and or people faced with the problem of building bumiputera state system. Islam is able to be binding unity" nationality", but Islam has not been able to be binding "state" bumiputera people.

## Keywords: Islam, Nationality, Political Islam

## A. Pendahuluan
Dalam  tradisi  sejarah  Indonesia,  Politik  Islam  menjadi  bagian  penting sebagai kebijakan  Pemerintah  Kolonial  Belanda,  juga Jepang pada masa  pergerakan  nasional hingga  proses  pembentukan  Negara  Indonesia. Akibat  diterapkannya Politik  Islam, justeru  Islam menjadi  senjata  ampuh  dalam  membangkitkan  perlawanan terhadap kolonialisme dan yang  menyerupainya. Politik  Islam mampu menjadi  pelecut  bagi seluruh umat Islam dan atau rakyat bumiputera dalam membangun sebuah sistem sosial kebangsaan,  akan  tetapi  dalam  konteks  yang  lain,  ketika  umat  Islam  dihadapkan  pada persoalan  sistem  politik  kenegaraan, justeru umumnya diantara  sesama  organ pergerakan Islam mulai saling  bertikai.  Pada  tahap  inilah,  perbincangan  mengenai dinamika dan atau corak manifestasi Islam pada masing-masing organ pergerakan Islam di  Indonesia menjadi  sangat  penting untuk  diteliti. Seperti  halnya Taufik  Abdullah,  ia telah  mengamati  persoalan  ini  secara  simultan  dalam  kurun  waktu  hampir  10  tahun. Meski ia tidak melakukan kajian historis secara mendetail, akan tetapi ia telah mengurai
 Email: amunsent@gmail.com .
secara analitis tentang gejala sosial ke-Islam-an itu. 1 Ia menilai bahwa keutuhan ummat da n “kebenaran” ajaran adalah tema menetap dalam sejarah Islam. 2
Tulisan ini lebih spesifik mengungkap  gejala sosial ke-Islam-an yang  khususnya diperankan oleh berbagai organ Islam dalam kaitannya dengan proses penerapan Politik Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda. Studi ini pada dasarnya dapat diamati pada tahun 1905 sampai 1945. Pada tahun 1905, Islam - yang diasumsikan sebagai “bangsa” - menjadi identitas  perjuangan  rakyat  Indonesia  dalam  melawan  praktik Kolonialisme  dan  yang menyerupainya. Ketika Islam dihadapkan dengan kolonialisme dan yang mneyerupainya - terlepas  dari  adanya  perbedaan  struktur  intern  tentang  ke-Islam-an  yang  dipahami  pada masing-masing  organ Pergerakan Islam- batasan  itu  akan  tampak  dengan  jelas dan menjadikan  Islam  sebagai  sebuah  kekuatan  tunggal. Pada  prinsipnya, Islam  yang  hadir melalui  coraknya  masing-masing pada  masa  pergerakan  nasional (sebagai  hasil  dari interaksi  sosial  dan  kultural) merupakan  sebuah upaya  untuk  mendudukkan  nilai  Islam sepenuhnya dalam memaknai sebuah bangsa, dan tentunya tentang negara. 3
Kondisi ini menjadi berbeda ketika dinamisasi Islam dalam konteks perbenturan kepentingan  doktriner  dan  sosial  diantara  organ  pergerakan  Islam  dalam  upayanya mencapai  tujuan tentang  negara.  Pada  kondisi  ini,  Islam  muncul  dengan  wajah  yang berbeda, walaupun tujuan dari masing-masing organ pergerakan Islam ini sama, yakni untuk  mencapai  kemapanan  Islam  dan  atau  pencapaian  terhadap  sebuah  negara.  Garis demarkasi  diantara  sesama  organ  pergerakan  Islam  itu  menjadi  tampak jelas  dan semakin  membesar. 4 Kondisi  ini  dapat  dilihat  pada  tahun 1945, ketika rakyat bumiputera  berjibaku mempersiapkan  berbagai alat  perlengkapan sebuah negara.  Pada kondisi  ini,  ekses  dari Politik Islam  yang  telah  diterapkan  oleh  pihak  kolonialis sebelumnya mulai  dirasakan  oleh  Umat  Islam  dan  atau  Rakyat  Bumiputera. Rakyat Bumiputera saling  bertikai  untuk  menentukan  pilihan  yang  paling  benar  dalam mewujudkan  pandangan  dasar  serta  konsep  tentang  suatu  negara. 5 Identitas Islam menjadi  lemah  dan  tidak  lagi  diperhitungkan secara  ketat. Kondisi  demikian  menjadi cerminan  dalam  upaya  untuk  menganalisa  kasus-kasus  ke-Islam-an  dalam  konteks kekinian  di  Indonesia. Dengan  demikian  pertanyaan  yang  patut  diajukan  adalah bagaimana Islam mampu  menjadi  pengikat ” kebangsaan ”  dan  ”kenegaraan” rakyat bumiputera di Indonesia?

## B. Semangat Gerakan Pan-Islamisme di Indonesia
Telah  berabad-abad  Islam  mewarnai  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Banyak bukti sejarah yang menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di  Jawa  Timur,  tepatnya  di  Kecamatan  Leran,  Gresik  terdapat  makam  Fatima  binti Maimun,  yang  meninggal  pada  7  Rajab  475  H  (1082  M). 6 Di  wilayah  yang  sama
1 Taufik Abdullah., Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1987)., hal. Iv.
2 Ibid., hal. 250.
3 Nasihin., Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012)., hal. 223-254.
4 Ibid., hal. 165-182.
5 Pada  proses  berikutnya,  yakni  pada  Pemilu  tahun  1955,  perolehan  suara  dari  beberapa  partai Politik  Islam  seperti Partai  Masyumi  milasnya,  akan  tetapi  kekuatan  Islam  ini  tidak  mampu  menjadi penggerak  dalam  proses  menentukan  sebuh  kebijakan  tentang  Negara  Indonesia.  Selengkapnya  lihat Subehan Sd., Langkah Merah: Gerakan PKI, 1950-1955 (Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996).
6 Fatimah  Binti  Maimun  adalah  seorang  perempuan  yang  beragama  Islam  dan  meninggal  di Kecamatan Leran, Gresik Jawa Timur. Makamnya terkenal dengan sebutan Makam Panjang. Sebutan ini
(Gresik) juga terdapat makam Maulana Malik Ibrahim, yang meninggal 12 Rabiulawal 822 H (1419). Selain itu, terdapat Wali Sanga 7 sebagai penyebar Islam di Jawa menjadi legenda yang bukti peninggalan fisiknya masih dapat dilihat hingga sekarang. 8
Di  Sumatera,  bukti  perkembangan  agama  Islam  juga  dapat  ditelusuri  hingga sekarang. H. M. Zainuddin dianggap sebagai orang Islam pertama yang datang di Aceh. Ia adalah Komandan armada perang dari Persia yang saat itu membawa 33 buah kapal menuju Tiongkok. Kapal-kapal itu berlabuh di beberapa tempat seperti: Malaya, Kedah, Siam,  Kamboja,  Annam,  Jawa,  Brunai,  Makassar,  Kalimantan,  Maluku,  dan  beberapa kapalnya juga singgah di pesisir Aceh (Andalas Utara) pada tahun 82 H (717 M). Dari proses inilah, Islam dapat dikatakan telah disebarkan di Aceh, yang akhirnya memberi pengaruh bagi perkembangan kerajaan Perlak. 9
Sampai  pada  abad  ke-20,  perkembangan  Islam  di  Indonesia  semakin  tampak. Kuatnya  arus  perkembangan  Islam  ini  adalah  akibat  dari  proses  menyebarnya  gerakan Pan-Islamisme (kebangkitan  Islam)  yang  datang  dari  Timur  Tengah.  Melalui  gerakan ini, semangat pembaharuan Islam hadir dan mewarnai pemikiran orang Indonesia yang telah  memeluk Agama Islam.  Bangkitnya  kekuatan  Islam  di  Timur  Tengah, memberikan  sumbangsih  cukup  besar dalam  membentuk rasa  kesatuan  dikalangan rakyat bumiputera. 10 Tidak  terlepas  dari  dasar  utama  Turki adalah Islam,  sebuah kesadaran  akan  terbentuknya  “Islam  satu”  menjadi  motivasi  penting  dalam  membantu umat  Islam  di  Indonesia. Pan-Islamisme yang  dimotori  Turki  dan  juga  perkembangan afiliasi  politik  internasional  antara  Turki  dan  Jerman,  memberikan  perhatian  terhadap umat Islam di Indonesia. 11
Semangat gerakan Pan-Islamisme yang ada di Timur Tengah, hadir ke Indonesia dibawah  oleh  para  haji  yang  datang  setelah  menunaikan  ibadah  haji  di  Mekah. Keterkaitan  antara  para  haji  sebagai  penyebar  warta  Islam  di  Indonesia  dengan perkembangan Pan-Islamisme di  Timur  Tengah, bukanlah  semata-mata  sebuah kebetulan. Pada mulanya mereka ber-haji, dan menetap cukup lama di Mekah. Sembari menetap,  mereka  menyempatkan  untuk ngangsuh  kaweruh (belajar)  tentang  ilmu Agama  Islam.  Pada  kurun  waktu  yang  lama  ini,  para  haji  telah  disuguhi dan  melihat secara  langsung sebuah  proses  politik di  wilayah  ini  hingga abad  ke-20. 12 Sirkulasi
banyak  kalangan  memberikan  tafsiran  berbeda-beda,  akan  tetapi,  bentuk  riil  makamnya  adalah  panjang mencapai  8-10  meter.  H.J.  De  Graaf  dan  TH.  Pigeaud, Kerajaan  Islam  Pertama  di  Jawa  Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI (terj.) (Jakarta: PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986), hal. 22.
7 Wali  sanga  adalah  penyebar  agama Islam  khususnya  di  pulau  Jawa.  Wali  sanga  dikisahkan sebagai  sebuah  perkumpulan  para  wali  yang  berjumlah  sembilan.  Jumlah  tersebut  tetap  sembilan  dan disetiap  periode  tertentu  (meninggal)  akan  dilakuakan  pengangkatan  seorang  wali  sebagai  pengganti. Diperkirakan tahun 1404 M – 1436 M, telah terjadi tiga kali pergantian keanggotaan dalam perkumpulan sembilan wali tersebut.  Lihat  Moh.  Zainal S., Sedjarah Bunga  dan Bergeloranya Pesantren  Sampurnan (Gresik: BKK Maskumambang, 1962), hal. 3-4.
8 Uraian  panjang  mengenai  penyebaran  Islam  di  Jawa  selebihnya  dapat  dilihat  dalam  H.J.  De Graaf  dan  Th.  Pigeaud, Kerajaan  Islam  Pertama  di  Jawa  Tinjauan  Sejarah  Politik  Abad  XV  dan  XVI, terj., Jakarta, PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986. hal. 20-23.
9 Perlu  di  jelaskan  lebih  lanjut,  bagi  semua  umat  Islam,  apabila  dari  setiap  ucapan  dan perbuatannya  untuk  kepentingan  siar  Islam  dianggap  sebagai  mubaligh.  Berkaitan  dengan  siapa  orang Islam yang datang ke Indonesia dan mula-mula berada di wilayah mana dalam proses penyebaran Islam, lihat Aboebakar Aceh, Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia (Semarang: C.V. Ramadhani, 1979), hal. 23.
10 Hans Kohn, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 115-116.
11 Kees  Van  Dijk,  dalam  Nico  J.G.  Kaptain  (edt.), Kekacauan    dan  Kerusuhan:  Tiga  Tulisan Tentang  Pan-Islamisme  di  Hindia  Belanda  Pada  Akhir  Abad  Kesembilan  Belas  dan  Awal  Abad  Kedua Puluh (Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII, 2003), hal. 31-41.
12 Relasi  antara  para  ulama  Indonesia  dengan  ulama  Timur  Tengah  telah  terjalin  jauh  sebelum
58
politik  Internasional  terkait  kekuatan  berbagai  negara  Islam  (terutama  Turki)  yang mampu mengimbangi kekuatan negara di luar Islam, menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam dunia. Para haji menilai bahwa betapa pentingnya wacana Islam dan politik internasional  bagi  mereka.  Melalui  para  haji  yang  pulang ke  daerah  asalnya  masing- masing, warta itu disebar  dan  sejak  saat  itu gerakan Pan-Islamisme telah  menarik simpati  kalangan  umat  Islam  Indonesia  untuk  bersatu  di  bawah  panji-panji  Islam  di bawah naungan Turki Ottoman.
Haji  merupakan  bagian  dari  rukun  Islam  (bila  mampu),  sebagai  umat Muhammad SAW. Kewajiban haji bagi setiap muslim harus diimbangi dengan adanya kemampuan  seorang  muslim  secara  menyeluruh,  baik  kemampuan  secara  ekonomi, fisik,  kemantapan  hati,  serta  kemantapan  spiritual.  Haji  menjadi  sebuah  perjalanan sakral  yang  bernilai  ibadah,  sebagai  wujud  tunduknya  seorang  muslim  kepada  Allah SWT.  Haji  tidak  hanya  dilihat  dari  nilai  ekonomisnya  semata,  akan  tetapi,  sifat  dasar haji  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  bagi  orang  Islam  yang  ”mampu”  untuk melengkapi  nilai  ke-Islam-an  selain  dari  syahadat,  sholat,  zakat,  dan  puasa.  Haji menjadi  penutup  kelengkapan  nilai-nilai  ke-Islam-an  sebagai  seorang  muslim.  Rukun Islam  menjadi  pengikat kesempurnaan  seorang  muslim  yang  benar-benar  menjalankan agama  Islam  seperti  yang  telah  di mauidloh-kan  (dicontohkan)  oleh  Nabi  Muhammad SAW. Dengan  demikian,  berbagai  cara  akan  dilakukan  oleh  orang  muslim  agar  dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci (Mekah). 13
Bukti nyata dari pentingnya haji bagi umat Islam Indonesia adalah meningkatnya jumlah jamaah haji  menjelang  pertengahan  abad  ke-19. Jumlah  jamaah  haji  pada  tahun 50-60-an  mencapai  1600,  pada  tahun  70-an  mencapai  2600  dan  pada  tahun  80-an mencapai  4600. 14 Pada tahun 1900-1914,  para  jamaah  haji  yang  datang  ke  Djedah sebanyak  192.167  orang.  Jumlah  keseluruhan  jamaah  haji  dunia  pada  akhir tahun  1914 adalah  56.855,  sedangkan  jamaah  haji  Indonesia  yang  tercatat  adalah  sebanyak  28.427. Dengan  demikian,  jumlah  jamaah  haji  Indonesia,  menyumbang  lebih  dari  setengah jumlah jamaah haji dunia saat itu, sebuah jumlah yang sangat besar saat itu. 15
Sekembalinya mereka  dari  Mekah,  berbagai  ilmu  diajarkan  kepada  masyarakat setempat.  Pengajaran  akrab  dilakukan  di  pesantren. 16 Semakin  banyaknya  haji  yang
sebelum  abad  ke-20.  Hubungan  mereka  lebih  didasarkan  pada  proses  penyebaran  ilmu  pengetahuan agama  Islam  dan  secara  turun  temurun  menjadi  jaringan  ulama  diberbagai  nusantara.  di  Aceh  terdapat Abdurrauf Sinkil, Nuruddin Ar-Raniri, serta dari Sulawesi terdapat Muhammad Yusuf Al-Maqassari dan berbagai  para  syaikh  atau  kiyai  yang  tersebar  di  Jawa  dan  pulau  lainnya, ibid., bab  IV  ”Para  Perintis Gerakan Pembaharuan Islam” . 13 Snouck  Hurgronje  memberikan  kritik  tajam  mengenai  perilaku  berhaji  bagi  umat  Islam Indonesia  khususnya,  ia  mengatakan  bahwa  naik  haji  lebih  pada  penghambur-hamburan  uang  bagi kalangan  umat  Islam.  Perjalanan-perjalanan  mereka  ke  Mekah  lebih  mempunyai  arti  komersil  daripada keagamaan. Lihat Snouck Hurgronje, Perayaan Mekah, seri INIS jilid V (Jakarta: INIS, 1989), hal. 108.
14 Lihat  Sartono  Kartodirdjo, The  Peasants’  Revolt  of  Banten  in  1888 (The  Hague:  Nijhoff, 1966), hal. 219. Bandingkan dengan Anthony Reid, “Pan -Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan  Malaysia”  dalam  Nico  J.G .  Kaptain  (edt), op.cit., hal.  4.  Anthony  Reid    mencatat  bahwa  jumlah jamaah haji di akhir abad ke-19 antara 4000-8000 orang.
15 Rosihan Anwar, Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia (Djakarta: P.T. Kartika Tama, 1971), hal. 14-15.
16 Istilah  Pesantren  disini  hanya  untuk  menunjukkan  sifat  atau  model  pendidikan  tradisional. Model  pendidikan  tersebut  seringkali  memanfaatkan  masjid,  langgar,  Surau,  dll  sebagai  tempat  untuk belajar  ilmu  pengetahuan,  khususnya  agama  Islam.  Lihat  Mastuhu, Dinamika  Sistem  Pendidikan Pesantren,  Suatu  Kajian  Tentang  Unsur  dan  Nilai  Sistem  Pendidikan  Pesantren (Jakarta:  INIS,  1994), bab IV.
datang  ke  kampung  halaman,  semakin  banyak  pula  pesantren  yang  berdiri  di  berbagai daerah  di  Indonesia.  Kendati  tidak  semua  haji  mendirikan  pesantren,  akan  tetapi  haji mendapat posisi sosial yang tinggi sebagai orang yang dianggap saleh.
Bagi  para  haji  yang  mendirikan  pesantren  (umumnya  disebut  kiyai),  mereka menjadi  pembimbing  bagi  para  muridnya  (santri).  Kiyai  memiliki  peran  ganda  dalam kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Selain  sebagai  guru,  kiyai  juga  berperan  sebagai pengganti orang tua bagi para santri yang bertempat tinggal di pesantren (mondok). Selain peran-peran itu, kiyai juga dianggap memiliki kekuatan yang lebih dari manusia umumnya, sehingga  ia  sebagai  orang  yang  disucikan  di  lingkungan  pesantren. 17 Melalui  kelebihan yang dimiliki, para kiyai  menjadi pembimbing spiritual, baik bagi  para santrinya maupun bagi  masyarakat  sekitar.  Dari  berbagai  keistimewaan  (yang  bersifat  magis,  agamis,  serta otoritas kepemimpinan) yang dimiliki seorang kiyai, maka menjadi sangat lengkap seorang kiyai dapat dianggap sebagai raja kecil dalam lingkungan pesantren. 18
Seiring  dengan  laju  perkembangan Pan-Islamisme,  Indonesia  secara  ketat  telah dicengkeram oleh Kolonialisme Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat ketat dalam memberlakukan  pencegahan  terhadap  laju  perkembangan  Islam. Akan  tetapi, semangat kebangkitan  Islam  yang  dibawah  oleh  para  haji  dari  Mekah,  akhirnya  menjadi  media untuk  memperjuangkan  kepentingan  umat  Islam  di  Indonesia.  Pada  prosesnya,  wacana Pan-Islamisme semakin  bersentuhan  dalam  ranah  politik,  sebagai  upaya  untuk memperjuagan rakyat bumiputera yang tertindas oleh bentuk kolonialisme Belanda. Pada tahap ini, Pan-Islamisme telah melebur dalam semangat perjuangan pembebasan melalui berbagai bentuk seperti pemberontakan, pergerakan melalui organisasi modern, dll. 19
Sikap-sikap  penentangan  yang  dilakukan  oleh  bumiputera  terhadap  Belanda, pada dasarnya dipengaruhi banyak hal. Seperti halnya sikap sewenang-wenang Belanda terhadap rakyat bumiputera, serta yang paling penting adalah, proses Kristenisasi. Pada prosesnya,  Kristenisasi  justru  menjadi  salah  satu  program  pemerintah  Hindia  Belanda yang  saat  itu  diberlakukan  oleh  Gubernur  Jenderal  Idenburg  tahun  1909. 20 Diberlakukannya  Kristenisasi  di  Indonesia  adalah  sebagai  upaya  untuk  menekan  laju perkembangan  Islam  di  Indonesia.  Bentuk-bentuk  penekanan  terhadap  perkembangan Islam  di  Indonesia  dimaksudkan  oleh  Belanda  untuk  memberikan  pilihan  bagi bumiputera  dalam  memberlakukan  agama  sebagai  bagian  penting dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyebaran Agama Kristen yang dilegalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda,  oleh  umat  Islam  lebih  dilihat  sebagai  proses ” pengkafiran ” bumiputera  yang saat itu mayoritas beragama Islam. 21
17 Ibid., hal. 17-18.
18 Penjelasan  mengenahi  kiyai,  lihat  Clifford  Geertz, Santri,  Abangan,  Priyayi  dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hal. 241-247.
19 Di Sumatera, Islam menjadi sebuah semangat baru dalam melawan praktik-praktik adat yang dianggap tidak baik menurut  ajaran  Islam.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Tuanku Nan  Tua, ia merupakan tokoh  pembaharu  Islam  yang  menolak  praktik  adat  yang  dianggap  telah  keluar  dari  nilai-nilai  Islam. Tuanku  Nan  Tua  kembali  ke  Sumatera  tepatnya  di  Kota  Tua,  Agam  Selatan,  setelah  bertahun-tahun belajar  agama  Islam  di  Mekah.  lihat  Cristin  Dobin, Kebangkitan  Islam  Dalam  Ekonomi  Petani  yang Sedang Berubah (Jakarta: INIS, 1992), hal. 149.
20 Pada dasarnya, instruksi penyebaran Agama Kristen telah dilakukan Parlemen Belanda sejak masa  ekspedisi  VOC.  Instruksi  itu  mulai  dijalankan  di  seluruh  wilayah    jajahan  pada  tahun  1617.  Lihat Hubert Jacobs, Sejarah Gereja di Indonesia (cet. II) (Jakarta: Badan Penelitian Kristen, 1966)., hal. 334- 335.  Bandingkan  dengan  Frances  Gouda, Dutch  Culture  Overseas  Praktik  Kolonial  Di  Hindia  Belanda 1900-1942 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007)., hal. 19.
21 Menurut sensus penduduk tahun 1905, dari 37 juta penduduk Hindia Belanda terdapat 35 juta memeluk agama Islam. Lihat Encyclopedaie van Nederlansch Indie II, cet.I., hal. 168.
Kristenisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  mendapat tanggapan yang sangat ketat dari bumiputera, terutama dari lingkungan kalangan umat Islam  (pesantren).  Para  santri  tidak  diperkenankan  berperilaku  menyerupai  orang Belanda.  Hal  demikian  disebabkan,  para  kiyai  melarang  para  santrinya  untuk  tidak meniru  apapun  yang  berkaitan  dengan  orang  Belanda.  Larangan  meniru  gaya  orang- orang Belanda tidak hanya sebatas pada agama yang berbeda, melainkan bentuk-bentuk pakaian serta berbagai tindak-tanduk lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kiyai Hasyim As’ari dari Jombang, ia melarang para santrinya untuk memakai pantalon, dasi dan  sepatu,  apabila  niat  penyerupaannya  itu  dimaksudkan  untuk  keseluruhannya termasuk kesombongannya, kekafirannya, dan kegagahan orang Belanda. 22
Sebagai upaya untuk menekan laju persebaran agama Kristen di Indonesia, para kiyai,  haji  dan  ulama  meningkatkan  nilai-nilai  ke-Islam-an  serta    membentuk  sebuah perkumpulan  sebagai wadah  persatuan  umat  Islam  bumiputera.  Seperti  halnya  H Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim serta berbagai haji lainnya, melalui organisasi  Sarekat  Islam  (SI),  mereka  bergerak  bersama  bumiputera  lainnya  melawan bentuk-bentuk  kolonialisme  serta Kristenisasi  yang  dilakukan  oleh  Belanda.  SI  dalam perjuanggannya  juga  dibantu  oleh  para  tokoh  beserta  organ  Islam  lainnya  seperti  H. Achmad Dahlan, dengan Muhammadiyahnya; K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy’ari, dengan Tswirul Afkar dan NU -nya, serta berbagai tokoh dan organ Islam lain yang  juga  mendukung  arah  perjuangan  SI.  Perlu  dicatat lebih  lanjut, jumlah  haji  yang bergabung  dalam  SI  mencapai  10  %  dari  keseluruhan  anggotanya  saat  itu. 23 Dengan demikian, para haji yang tergabung dalam SI sebagai organ terbesar bumiputera saat itu, menjadi  bukti  yang  tidak  terbantahkan  bahwa  mereka  memiliki  peran  penting  dalam proses  kebangkitan  agama  serta  kebangkitan  bumiputera  awal  abad  ke-20 dalam melawan praktik kolonialisme.
Islamisasi  yang  telah  berjalan  sangat  lama  di  Indonesia  melalui  para  agennya dan  dimasanya  masing-masing,  menjadikan  Islam  menyebar  di  Indonesia.  Islam menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  bagi rakyat bumiputera.  Islam  telah  mendarah daging di dalam sanubari rakyat bumiputera, dan haji menjadi penyambung warta yang sangat  penting  bagi  tingkat  ke-ilmu-an  serta  nilai-nilai  mistik  (sebagai  bentuk singkretisme  budaya)  lainnya  yang  telah  bercampur  seiring  menyebarnya  Islam  di Indonesia. 24
Bersamaan  dengan  kebangkitan  agama  di  Indonesia,  proses  Islamisasi
22 Sikap- sikap tersebut seringkali berbeda dengan para kiyai yang ada di luar Nahdlatul Ulama’ (NU), seperti  halnya  Kiyai  Achmad  Dahlan  ketua  Muhammadiyah  yang  seringkail  dianggap  sebagai organ  pembaharu  Islam.  Andre  Feillard, NU  vis  a  vis  Negara  Pencarian  Isi  Bentuk  dan  Makna (Jogjakarta: LKiS, 1999), hal. 15. Dalam konteks tertentu, penggunaan pakaian (fashion) yang seringkali dikenakan  oleh  para  da’i,  seperti  pada  bagian  atas  menggunakan  jas,  sedangkan  pada  bagian  bawah menggunakan sarung, merupakan fenomena tersendiri bagi kalangan umat Islam di Indonesia yang dapat dikaji secara mendalam dalam lintas sejarah fashion. Dalam kajian ini, pembahasan lebih ditujukan pada persoalan fatwa serta himbauan bagi para santri tradisional yang umumnya menggunakan baji kemeja dan pada bagian bawah ditutup dengan menggunakan sarung.
23 Rosihan Anwar, op.cit., hal. 31.
24 Singkretisme  budaya  selalu  menyertai  proses  persebaran  Islam  di  berbagai  wilayah  terutama Indonesia. Sebagaimana sifat penyebaran Islam  yang lembut (melalui tradisi), maka percampuran antara budaya  lokal  dan  wacana  Islam  cenderung  berjalan  seiringan.  Seperti  yang  umum  menjadi  ciri  orang- orang Islam Jawa yang menjalankan Haji di Mekah. Orang-orang Islam Jawa ini sering dicemooh sebagai orang  Islam  yang  masih  berbau  mistik  atau  setengah  penyembah  berhala.  Lihat  Anthony  Reid,  “Pan - Islamisme  abad  Kesembilan Belas  di  Indonesia  dan  Malaysia”  dalam  Nico  J.  G.  Kaptain  (edt.), op.cit., hal. 4.
internasional  yang  didalamnya  juga  terkait  sikap  politik  Islam  internasional (pembentukan khilafah) akhirnya bertemu pada sebuah titik dengan kebangkitan Agama Islam  di  Indonesia.  Pesatnya  arus  Islamisasi  internasional  serta  sikap-sikap  politik negara  Islam  yang  di  wakili  oleh  Turki  (saat  itu  berafiliasi  dengan  Jerman)  sangat membantu bagi terhubungnya antara Timur Tengah dengan Indonesia. 25
Keterhubungan  antara  Timur  Tengah  dengan  Indonesia  juga  tampak  pada  proses pembentukan organisasi Islam yaitu SI. Sejak pendiriannya, para tokoh SI telah melakukan kontak dengan Turki. Turki sangat mendukung bagi kebesaran SI dalam memperjuangkan kepentingan Islam bumiputera untuk melawan kolonialisme Belanda. Pan-Islamisme tidak sekedar  mengilhami  terbentuknya persatuan  bumiputera  dan  umat  Islam  di  Indonesia, melainkan,  menjadi  penguat  basis  ideologis  Islam  dalam  membentuk  persatuan  Islam internasional  di  Indonesia.  Pada  tahap  inilah,  semangat  gerakan Pan-Islamisme semakin tampak dan cenderung menjadi bagian penting dalam proses perjuangan rakyat bumiputera (terutama SI) dalam melawan kolonialisme Belanda yang kafir.

## C. Islam dan Kesadaran Berbangsa
Tahun  1900-an  menjadi  periode  penting  proses  muncul  dan  berkembangnya pergerakan  politik  Islam  di  Indonesia  (baca:  Hindia  Belanda, red.).  Pada  dasarnya, kajian  tentang  Politik  Islam  ini  dimaksudkan  untuk  menemukan  suatu  pola  dasar  bagi kebijakan  Belanda  dalam  menghadapi  Islam  di  Indonesia. 26 Akan  tetapi,  pada  kondisi berbeda,  Islam  justeru  dinilai  oleh  para  aktivis  pergerakan  Islam  mampu  menjadi pengikat  persatuan  seluruh  rakyat  Indonesia. 27 Identitas  ke-Islam-an  dinilai  mampu menjembatani  sebuah  perbedaan  yang  di wacanakan oleh  pemikiran  kolonial  bahwa Belanda  adalah civilize (beradab), sedangkan rakyat  Indonesia  dianggap uncivilize (tidak  beradab),  atau  saat  itu  disebut de  Inlandsche  onderdanen (bumiputera  yang rendah). 28 Lebih  dari  itu,  politik  Islam  digunakan  oleh  pergerakan  politik  bumiputera untuk  melawan  penetrasi Kristen (baca:  kafir)  di  Indonesia. 29 Kendati  demikian, tidak hanya  Islam  yang  menjadi  alat  pemersatu  bagi seluruh  rakyat  bumiputera, proses Kolonialisme Belanda  memiliki  arti  penting  dalam proses pembentukan  jati  diri  bagi rakyat  bumiputera.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Harry  J.  Benda,  bahwa perkembanga-perkembangan  yang  terjadi  di  Indonesia  tidak  sedikit  merupakan  akibat komulatif  dari  rangsangan  pengaruh  Barat. 30 Peningkatan  dibidang  pendidikan  bagi
25 Jejaring  mengenai  hubungan  Timur  tengah  dengan  Indonesia  pada  dasarnya  telah  terjalin sudah  lama.  Para  pewarta  Islam  (syaikh)  menjelang  abad  ke-17  dan  18,  mereka  telah  menyebar  dengan pesat diberbagai penjuru dunia (juga Indonesia). Mengenai genealogis jaringan para ulama, selengkapnya lihat  Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  abad  XVII  dan  XVIII akar  pembaharuan  Islam  Indonesia (cet.2)  (Jakarta:  Prenada  Media,  2005),  bab  1.  Seperti  halnya  yang terjadi  pada  perang  Aceh,  bendera  Negara  Turki  (bulan  sabit)  telah  dikibarkan  oleh  para  militer  Turki yang  saat  itu  sedang  membantu  para  pejuang  Aceh  dalam  melawan  penjajah  Belanda.  Lihat  Anthony Reid, ”Pan - Islamisme  Abad  Kesembilan  Belas  di  Indonesia  dan  Malaysia”  dalam  Nico  J.  G.  Kaptain, (edt.), op.cit., hal. 1-27.
26 Aqib  Suminto, Politik  Islam  Hindia  Belanda  Het  Kantoor  voor  Inlandsche  zaken (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 2.
27 Menurut sensus penduduk tahun 1905, dari 37 juta penduduk Hindia Belanda terdapat 35 juta memeluk Agama Islam. Lihat Encyclopedaie van Nederlansch Indie II, cet.I., hal. 168.
28 Korver, A.P.E., Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil? (Jakarta, Grafitipers, 1985), hal. 50.
29 Bagi  umat  Islam,  orang  Belanda  adalah  kafir.  Di  Aceh,  orang  Belanda  adalah  orang kape (kafir). Lihat Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 17.
30 Harry  J.  Benda, Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit  Islam  Indonesia  Pada  Masa  Pendudukan Jepang (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 53.
rakyat bumiputera – sebagai bagian dari program politik etis- memiliki andil besar dalam membuka  wacana  persamaan,  dan  persatuan  bagi  kalangan  muda  Indonsia.  Untuk mencapai  persamaan  hak,  kedudukan  serta  kewenangan  sebagai  sebuah  bangsa,  kaum muda membentuk perkumpulan bumiputera. Pada tahun 1906, Tirtoadhisuryo bersama kawan-kawan mendirikan Syarekat Prijaji. 31 Sarekat Priyayi adalah sebuah persarikatan para  bangsawan  dan  priyayi.  Tujuan  dari  organ  ini  adalah  melalui  persatuan  para bangsawan  dan  priyayi  untuk  mensejahterakan  rakyat  bumiputera  melalui  pendidikan dan pengajaran formal para anak-anak bangsawan dan priyayi bumiputera. Ada 5 tujuan organ tersebut dan salah satunya adalah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada semua  bumiputera  yang  tidak  mampu. 32 Para  penggagas  Sarekat  priyayi  adalah:  1) Voorloopig  Bestuur R.  Mas  Prawirodiningrat,  Ridder  Oranje  Nassau  Hoofddjaksa Betawi: President; 2) Tamrin Moehamad Tabrie, Commandant district Mangga Besar; 3)  Taidji’in  Moehadjilin, Commandant  district  tanah  abang;  Bachram, Commandant district Pandjaringan; R. Mas Tirtoadhiesoerjo, Journalist di Waltevreden (Leden serta merangkap  sebagai Secretaris-Thesuurier. 33 Vergadering awal  dilakukan  di  Meester Cornelis  (Jati  Negara),  dan  Patih  Meester  Cornelis  menjadi  penanggungjawab perkumpulan tersebut. Sejak pembentukan sarekat, jumlah keanggotaan telah mencapai 700 orang, hampir semua masyarakat Meester Cornelis melebur didalamnya saat itu. 34
Seiring  meningkatnya  keanggotaan  dalam  Sarekat  Priyayi,  surat  kabar  menjadi prioritas utama untuk menjalin warta diantara para anggota. Medan Priyayi itulah nama suratkabarnya dan sejak tanggal 1 Januari 1907, pertamakali beredar sebagai surat kabar yang  dimiliki  bumiputera.  Sesuai  dengan  mottonya ”Oentoeq  Radja -radja  bangsawan asali,  bangsawan  pikiran,  prijaji-prijaji  dan  kaum  moeda  dari  bangsa  pribumi  serta bangsa  jang  dipersamahken  di  sehloeroeh  Hindia- olanda”, 35 surat  kabar  ini menampung semua aspirasi bumiputera tanpa terkecuali. Medan Priyayi pada mulanya terbit seminggu sekali. Ketika semakin meningkatnya permintaan suratkabar di berbagai daerah, akhirnya  diterbitkan  secara  harian.  Melalui  surat  kabar  itulah, ide  bersatu  bagi seluruh rakyat Indonesia disebar di seluruh Indonesia.
Kekuatan  pers  bumiputera  saat  itu  menjadi  sangat  nyata  dalam  membangun jaringan  diantara  para  anggota  sarekat. 36 Semakin  berkembangnya  surat  kabar bumiputera,  ternyata  tidak  dibarengi  dengan  meningkatnya  kelembagaan  di  dalam Sarekat Priyayi itu sendiri. Kekuatan Sarekat Priyayi semakin melemah. Unsur dominan kelemahan  Sarekat  Priyayi  adalah  terbengkalainya  administrasi  keuangan  serta  dasar organisasi  yang  bertumpu pada  kesatuan  para  priyayi  bumiputera.  Dasar  persatuan Sarekat Priyayi semakin mempersempit persebaran anggota dalam sarekat. Ruang gerak sarekat  seolah-olah  dibatasi  dan  tunduk  pada  aturan-aturan  para  priyayi  yang sebetulnya, mereka kebanyakan sebagai kaki tangan Pemerintah Hindia Belanda. Di lain pihak,  para  priyayi  merupakan  kelompok  sosial  yang  relatif  lebih  pasif  dibandingkan dengan  kelompok  sosial  lainnya.  Secara  politis,  kelompok  sosial  priyayi  tidak  mampu
31 Kata  Syarekat  selanjutnya  ditulis  Sarekat,  sedangkan  kata  Prijaji,  selanjutnya  ditulis  Priyayi. Hanya  ketika  dalam  kutipan  langsung,  penulis  tetap  menggunakan  sesuai  aslinya.  Perubahan  masing- masing kata dalam tulisan ini semata-mata untuk konsistensi penulisan.
32 ”Pendahoeloean M.P. taoen 1909” Medan Prijaji, 1909, hal. 8.
33 Medan Prijaji, 1909, hal. 7.
34 Medan Prijaji, 1909, hal. 10.
35 Motto tertera pada halaman muka setiap terbitan surat kabar Medan Prijaji.
36 Surat  kabar  Medan  Prijaji  menjadi  penyambung  komunikasi  bagi  bumiputera.  Selain  itu, massifitas  Bumiputera  sebagai  pembaca  Medan  Prijaji  tidak  dapat  diragukan,  lihat  tajuk Soeratnya Orang-orang Desa Bapangan pada Hoofd Red. M.P. Medan Prijaji, tahun 1909, hal. 15-18.
melawan setiap kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif, terkait dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang lebih berpihak kepada mereka.
Melemahnya Sarekat Priyayi tidak mempengaruhi persebaran surat kabar Medan Priyayi.  Medan  Priyayi  justru  semakin  menampakkan  keuletan  serta  ketangguhan sebagai  koran  buatan  bumiputera.  Berbagai  informasi  telah  diterbitkan  dalam  surat kabar ini. Bantuan hukum yang ditawarkan oleh surat kabar ini, semakin mempercepat arus  perkembangan  Medan  Priyayi.  Saat  itu,  Medan  Priyayi  menjadi  koran  dengan jumlah cetakan yang paling besar di Hindia Belanda.
Runtuhnya  Sarekat  Priyayi  menjadi  catatan  khusus  bagi  Tirtoadhisuryo  dan kawan-kawan,  karena  persatuan  dikalangan  priyayi  belum  menjawab  tuntutan  bersatu bagi seluruh strata bumiputera di Indonesia. Setelah runtuhnya Sarekat Priyayi, tepatnya pada  tahun  1908  perkumpulan  Budi  Utomo  (selanjutnya  disebut  BU)  di  bentuk. 37 Pembentukan  BU  dimotori  oleh  sebagian  besar  pelajar  STOVIA  yang  terlahir  dari kalangan priyayi juga. BU dipimpin seorang Bupati Solo Raden Adipati Tirto Koesomo, dan  Tjiptomangunkusumo  bertindak  sebagai  Sekretaris. 38 Kekuatan  BU  begitu  luar biasa di wilayah Batavia, 39 Solo dan Yokyakarta. Para pimpinan administratur dan para bawahannya  berbondong-bondong  menjadi  anggota  perkumpulan  tersebut.  Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah Vorstenlanden (wilayah tanah kerajaan) juga tidak ketinggalan,  mereka  berbondong-bondong  mendaftar  sebagai  anggota  perkumpulan tersebut. Berbagai  sekolahan  dibentuk,  dan  pendidikan formal  menjadi  dasar  kekuatan perkumpulan  ini.  Semakin  lama  perkumpulan  ini  hadir  dalam  masyarakat  bumiputera, semakin  tidak  memperlihatkan  kegigihan  serta  kegarangan  dalam  melawan  sistem Pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  diskriminatif,  sebagaimana  yang  dirasakan  oleh orang-orang di luar identitas priyayi (yang secara umum beragama Islam).
Pada  masa  awal  pembentukan  BU,  Tirtoadhisuryo  (pimpinan  redaksi  Medan Priyayi)  menolak  tawaran  dr.  Soetomo 40 untuk  bergabung  dalam  lembaga  tersebut. Penolakan  Tirtoadhisuryo  sangat  jelas,  bahwa  BU  dianggap  tidak  ubahnya  Sarekat Priyayi  yang  hanya  menghimpun  kekuatan  para  priyayi.  Tirtoadhisuryo  tidak  ingin mengulangi  kegagalannya  kembali  dalam  BU  yang  hanya  mengikat  persatuan  priyayi dan  bukan  persatuan  seluruh  bumiputera  tanpa  memandang  ras,  serta  golongan  dan tidak dibatasi geografis Jawa, Madura atau Sumatera.
Pada  tahun  1909,  Tirtoadhisuryo  mendirikan  Sarikat  Dagang  Islamiah (selanjutnya  disebut  SDI). 41 Istilah  ”dagang”  dianggap  mewakili  kelompok  atau stratifikasi  sosial  tertentu.  Para  pedagang,  merupakan  bagian  dari  struktur  sosial  yang relatif memiliki tingkat kebebasan tinggi  (tanpa takanan pemerintah), sebagaimana hal
37 Mengenai  ide  serta  gagasan  pendirian  Boedi  Oetomo  (Usaha  Luhur),  selengkapnya  lihat Soewarno  (Sekretaris  1  BU), Circulair (Surat  edaran  tentang  pendirian  Boedi  Oetomo,  20  Mei  1908, Weltevreden: 1908). Lihat Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989).
38 Goenawan  Mangoenkoesoemo, De  Geboorte  Van  Boedi  Oetomo (lahirnya  Boedi  Oetomo) dalam  Pitut  Soeharto-drs.  A.  Zainoel  Ihsan, Cahaya  di  kegelapan,  Capita  Selecta  kedua  Boedi  Oetomo dan Sarekat Islam pertumbuhannya dalam dokumen asli (Jakarta: Jayasakti, 1981), hal. 25-39.
39 Pembentukan Boedi Oetomo di Weltevreden dilakukan pada tahun 1909. Lebih dari 500 orang memadati  halaman  Kebun  Binatang  Weltevreden  pada  saat  pem bentukan  organ  tersebut.  Lihat  ”Boedi Oetomo” Medan Prijaji, 1909, hal. 75-80 bersambung.
40 Masa  awal  pendirian  Boedi  Oetomo,  Soetomo  masih  terdaftar  sebagai  siswa  STOVIA menginjak  tahun  ke-3  dan  menjabat  sebagai  Presiden  Pengurus  Budyatama  Cabang    Jakarta. Pitut Soeharto-drs. A. Zainoel Ihsan, Kapita Selecta..., op.cit., hal. 57-64.
41 Mengenai  ide  dasar  pembentukan  SDI  secara  jelas  lihat  tulisan  S.A.A.  Badjenet-R.M. Tirtoadisoerjo, ”Sarikat Dagang Islamiah” Medan Prijaji, 1909, hal. 181-195.
tersebut  berlaku  bagi  para  priyayi.  Bebas  atas  tekanan  ekonomi,  serta  bebas  terhadap tekanan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Sesuai  dengan  namanya,  SDI  berasaskan  Islam. 42 Dasar  Islam  merupakan tanggapan  terhadap  mayoritas  bumiputera  yang  beragama  Islam.  Melalui  dasar  Islam dan  bergerak  di  bidang  perdagangan,  kelembagaan  tersebut  diharapkan  mampu menjawab  dan  mengikat  rasa  kesatuan  bumiputra  seluruhnya  tanpa  memandang golongan. Seperti yang diungkapkan oleh Tirtoadhisuryo:
Keadaan perniagaan jang dilakoekan oleh bangsa Islam di Hindia Olanda, djika dibandingkan  dengan  pri  perniagaan  bangsa  Europa  adalah  djaoehkoerang sampoernanja.  Martabat  dan  derajat  pedagang  Islam  di  Hindia  ini  ada  sanget rendahnja.  Kerna  kekoerangan  kesempoernaan  itoe,  sehingga  priboemi  bangsa Islam  jang  berbangsa  tiada  begitoe  soeka  mendjadi  kaum  pedagang  hanja  jang teroedak,  melainkan  djabatan  kepangkatan  dan  pekerdjaan  jang  sehoemoer- hoemoer tida melepaskan dirinja dari peri pekoelian... 43
Dalam  tulisannya,  Tirto  melihat  adanya  ketimpangan  dalam  kehidupan  para pedagang Islam bumiputera. Para pedagang Islam bumiputera tidak dapat diimbangkan dengan  para  pedagang  Eropa.  Kaum  pedagang  Islam  bumiputera  akan  terus  menjadi bangsa koeli karena  rendahnya  status  sosialnya.  Ketidak  seimbangan  antara  pedagang Islam dengan Eropa adalah karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan dikalangan para pedagang Islam yang telah tersebar di seluruh penjuru nusantara.
SDI  menjadi  satu-satunya  kelembagaan  yang  dapat  menampung  seluruh  strata sosial  bumiputera.  SDI  sebagai  perkumpulan  yang  di  sahkan  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda pada tahun permulaan pendiriannya, telah menarik perhatian banyak kalangan, baik  para  pedagang  bumiputera,  Arab  dan  Cina. 44 Berbagai  pertemuan  dilakukan,  dan secara  cepat  berdiri  cabang-cabang  SDI  di  daerah  dengan  pusatnya  di Buitenzorg (Bogor).  Sebagai  upaya  untuk  membangun  ikatan  serta  persebaran  informasi  tentang tema-tema pergerakan saat itu, Medan Priyayi kembali menjadi penyambung warta bagi seluruh anggota sarekat. Medan Priyayi menjadi agen 45 bagi persebaran SDI di berbagai daerah.
Struktur  kepengurusan  dibentuk  dengan  uraian  sebagai  berikut; Presiden:  Sech Achmad  bin  Abdulrachman  Badjenet  (saudagar  tinggal  di  bogor); Vice  President: Mohammad  Dagrim  (Docter  Djawa  di  Bogor); Commissaris-commissaris: Sech Achmad  bin  Said  Badjenet,  Sech  Galib  bin  Said  bin  Tebe,  Sech  Mohammad  bin  Said Badjenet,  Mas  Railoes  (kwasa tanah  tinggal  di  Bogor),  dan  Hadji  Mohammad  Arsad (tinggl  di  Batavia); Kassier: Sech  Said  bin  Abdurrachman  Badjenet  (di  Bogor); Secretaris Advisseur: Raden Mas Tirtoadhisuryo (Hoofd Redacteur Medan Prijaji). 46 Selain SDI Bogor yang berlabel Islam, di Surakarta pada dasarnya telah berdiri
42 ”Statuten Perhimpunan Sarikat Dagang Islamiah” Medan Prijaji, 1909, hal. 199.
43 ”Sarekat Dagang Islamiah” Medan Prijaji, 1909, hal. 181.
44 Yang  diperbolehkan  menjadi  anggota  SDI  adalah  semua  orang  yang  beragama  Islam. Sedangkan yang tidak beragama Islam tetap diperbolehkan bergabung dan menjadi anggota kehormatan. Selengkapnya  lihat  ”Statuten  SDI” ” Fazal  4.  Perhimpoenan  ada  terkait  dari  anggota-anggota  biasa  dan anggota kehormatan ” Medan Prijaji, 1909, hal. 199.
45 Penjelasan lebih lanjut mengenai ke-agen-an (agency) lihat Laura M. Ahearn, Annual Review Antrhropologi  2001.30:109-137. Dalam Agency,  Knowledge  and  nature  1&2 (Yogyakarta:  Academy Professorship Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007), hal. 112.
46 Medan Prijaji, 1909, hal. 191.
organisasi  yang  juga  berlabel  Islam,  sebelum  SDI  Bogor  yang  mendapat  pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909. Organisasi itu juga bernama Sarekat Dagang Islam (baca: SDI Surakarta). SDI Surakarta ini berdiri pada 16 Oktober 1905, 47 dan dipimpin oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan. 48
SDI  Surakarta  memang  tidak  mendapat  pengakuan  dari  Pemerintah  Hindia Belanda,  dan  ketika  terjadi  bentrokan  antara  orang  Tionghoa  dengan  bumputera (melibatkan  legiun  Mangkunegoro),  maka  pemerintah  Hindia  Belanda  melakukan penyelidikan  terhadap  masing-masing  pihak  itu.  Pada  tahap  inilah,  Samanhudi  meminta bantuan  kepada  Tirtoadhisuryo  untuk  membuat  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  sebagai  bukti  bahwa  SDI  Surakarta  adalah  organisasi  yang  legal.  Dengan demikian, SDI Surakarta akhirnya dimasukkan sebagai cabang SDI Bogor yang dipimpin oleh  Tirtoadhisuryo. 49 Diresmikannya  SDI  Suarakarta  sebagai  cabang  SDI  Bogor memang tidak bertentangan dengan Statuten dan Huishoudelijk Reglement SDI Bogor.
fatzal 1. diloear Bogor maka djika banjaknja anggota ada lebih dari 50 orang maka  disitoe  diadakan  tjabang  dengan  mempoenjai  kaum  pengoeroes  sendiri jang  dipilih  alih  anggota-anggota  disitoe  dengan  moefakatnja  Hoofd  Bestuur dari tjabang ini melakoekan pekerdjaan seperti wakilnya Hoofd Bestuur. 50
SDI  Surakarta berkembang sangat cepat. 51 Anggotanya tidak lagi terbatas pada para  pedagang,  melainkan  berbagai  jenis  strata  masyarakat  bumiputera.  Konsentrasi utama  SDI  adalah  mengamankan  perdagangan  bumiputera.  Seiring  dengan meningkatnya  keanggotaan,  SDI  tidak  hanya  fokus  pada  aspek  mengamankan perdagangan  bumiputera,  melainkan  juga  mengatur  praktik  berdagang  serta penyebarannya. Dengan demikian, relasi perdagangan bumiputera menyebar di seluruh nusantara. Sampai tahun 1910, SDI memiliki anggota sebanyak 300.000. Jumlah angota sebanyak itu, menjadikan SDI sebagai organisasi terbesar di Indonesia saat itu. 52
Peningkatan  anggota  SDI  tidak  dapat  dibendung.  Hampir  seluruh  lapisan masyarakat bumiputera  di  luar  pedagang,  larut  dalam  keanggotaan  sarekat.  Seperti tujuan awal pembentukan SDI adalah untuk menyatukan seluruh bumiputera, maka SDI dirubah  namanya menjadi  Sarekat  Islam  (SI).  Perubahan  nama  SDI  menjadi  SI  adalah menghilangkan  kata  “dagang”  yang  termaktub  dalam  nama  perkumpulan  serta Anggaran Dasarnya. Perubahan itu dilakukan pada tanggal 10 September 1912 di depan Akte  Notaris  Surakarta.  Sejak  ditetapkannya  di  depan  Akta  Notaris  tersebut,  maka perkumpulan ini tidak lagi memakai nama SDI melainkan SI. 53
47 T amar  Jaya,  “Menurut  H.  Samanhudi”, Tahun  1905  Hari  Kebangkitan  Nasional (Jakarta: Prasarana dalam Seminar Sejarah Perjuangan Islam Indonesia, 7-10 Mei 1971), hal. 17.
48 Tamar Jaya, “Keterangan Tjokroaminoto” Tahun 1905 Hari Kebangkitan Nasional, op.cit., hal. 19.
49 Ibid., hal. 19-20.
50 ”Huishoudelijk Reglement SDI” (aturan yang berlaku SDI) Medan Prijaji, 1909., hal. 205.
51 ”Verslag Congres S.I. Yogyakarta, 19 - 20 April 1914, Suatu Penjelasan” Darmokondo, April 1914.
52 Bandingkan dengan Bernhard Dahm, Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence (Ithaca and  London:  Cornell  University  Press,  1969),  hal.  13-14. Bernard  mencatat  keanggotaan SDI  di Jawa  antara  tahun  1912-1914,  sebanyak  366,913  orang,  dan  antara  tahun  1915-1915,  keanggotaan walaupun terdapat penurunan pada tahun 1915-1917, akan tetapi sampai tahun 1918, jumlah keanggotaan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 389,410.
53 Berkaitan  dengan  tahun  pendirian  Sarekat  Islam,  terdapat  berbagai  kalangan  yang  masih memperdebatkan  bahwa  SI  adalah  organisasi  bumiputera  yang  lebih  tua  daripada  Budi  Utomo. Akan tetapi, penulis disini tidak akan menyertakan perdebatan hal tersebut, karena hal demikian tidak menjadi bahasan  substansi  dari  tulisan  ini.  Mengenai  berbagai  argumentasi  yang  mendukung  seputar  pendirian
Seiring  dengan  meningkatnya  perdagangan  bumiputera,  SI  telah  menyebar  di berbagai wilayah Indonesia. Seperti halnya di Surabaya. Perkembangan SI di Surabaya memainkan  peranan  yang  penting  dalam  mengorganisir  masyarakat  dalam  sebuah wadah  perkumpulan  bumiputera.  SI  Surabaya  dipimpin  oleh  H.O.S  Tjokroaminoto, yang berikutnya menjadi Hoofdbestuur (pimpinan besar) SI. 54 Keberadaan SI Surabaya sangat  membantu  terjalinnya  hubungan  perdagangan  secara  meluas  sebagai  upaya memantapkan  perekonomian  bumiputera.  Perdagangan  merupakan  salah  satu  aspek yang diprogramkan sebagai tujuan perkumpulan, selain tolong menolong dalam upacara kematian  dan  rasa  persaudaraan.  Pengejawantahan  dari  pengembangan  perekonomian perdagangan  adalah  pembentukan  sistem  koperasi-koperasi  konsumsi  di  berbagai cabang  di  daerah.  Selain  perdagangan  dan  perekonomian,  agama,  pendidikan,  sosial, hukum, serta politik juga menjadi program yang dicanangkan oleh SI.
Kaum  bumiputera  telah  sadar  akan  pentingnya  sebuah  perkumpulan  dalam membangun  rasa  persatuan  dan  kesatuan.  Ide  dan  gagasan  bersatu  bumiputera  telah terwujud.  Melalui  SI,  ide  itu  terus  dibina  dan  dikembangkan  menjadi  lebih  luas. Kebesaran  SI  menjadi  tanda  bahwa  bumiputera  telah  menemukan  kekuatannya.  Sadar akan kekuatan yang dimiliki, SI mengorganisir berbagai serikat buruh. Melalui serikat buruh,  SI  mempraksiskan  gerakannya  untuk  melawan  perilaku  diskriminatif  serta berbagai penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

## D. Kecenderungan Jepang Terhadap Politik Islam
Menjelang  tahun  1939,  ketika  posisi  Jepang  semakin  merapat  ke  selatan, pandangan  yang  sama  nampaknya  hadir  dalam  pemikiran  Jepang,  bahwa politik  Islam menjadi momok  dalam proses  pendudukan  Indonesia.  Tidak  ubahnya  Belanda,  Jepang pada  proses  penguasaan  atas Indonesia  juga  melakukan  pendekatan  terhadap  umat Islam.  Jaringan  Islam  Internasional  dibangung  untuk  menarik  simpati  muslim  dunia termasuk  Indonesia.  Pada  tahun  ini,  Jepang mengundang  federasi  Islam  di  berbagai negara  dunia  terutama  MIAI (Majelis  Islam  A ’la  Indonesia) dari  Indonesia.  Beberapa tokoh Islam yang dikirim oleh MIAI untuk menghadiri konferensi di Jepang adalah H. A. Kahar Moedzakir, H. Moehammad Faried, tuan dan nyonya Mr. Achmad Kasmat, H. Oesman  Machfoed  Siddik,  dan  Abdullah  Oesman  Alamoedhi. Kesemunya  walaupun dari  lembaga  yang  berbeda,  akan  tetapi  mereka  secara  resmi  sebagai  perwakilan  atas nama MIAI. 55
Corong  dunia  Islam  kembali  melebar  di  wilayah  Asia.  Secara  cepat  Jepang diposisikan  sebagai  pusat  kegiatan  Islam  kedua  setelah  Timur  Tengah. Akan  tetapi, berbagai kepentingan politik yang memboncengi semangat Islam tidak dapat dihindari. Tahun  1942  Jepang  secara  resmi  menginjakkan  kakinya  di  bumi  Indonesia  melalui kekuatan  militer.  Kekuatan  Islam  Jepang  akhirnya  diambil  alih  kekuatan  militer  atas kewenangan  sebuah  negara.  Semangat  Islam  sebagai  sebuah  pengikat  persaudaraan Islam  antara  Jepang  dan  Indonesia  mulai  melemah  dan  digantikan  semangat
awal SI diteliti lebih lanjut oleh Ahmad Timur Jaylani dalam tesis M.A., The Sarekat Islam Movement: Its Contribution  to  Indonesian  Nastionalisme (Montreal:  McGill  University,  1958).  Jejak  analisis  Jaylani juga diikuti oleh Safrizal Rambe, Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942 (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008).
54 Asisten  Residen  Kepolisian  Surabaya  (schippers)  kepada  Residen  Surabaya,  1913,  dalam Sartono Kartodirdjo, Sarekat Islam Lokal, op.cit., hal. 271.
55 Oemar  Yadi,  “Oetoesan  Persatoean  Islam  M.I.A.I.  di  Djepoen” Pandji  Islam, 31  Desember 1939, hal. 7075/1034.-7076/1035.
persaudaraan  yang  akrab  disebut  ”gerakan  3  A”, Nippon  Cahaya  Asia,  Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pembela Asia. Sejak tahun ini pula, semua organisasi yang didirikan pada masa pemerinatahn Belanda di Indonesia dihapus oleh Jepang. 56
Bagi kelompok Islam, penghapusan partai politik yang dilakukan Jepang, tidak menimbulka  banyak  masalah,  hal  ini  disebabkan Jepang  memberikan  fasilitas  yang lebih  kepada  seluruh  umat  Islam  untuk  bergabung  dalam  MIAI  sebagai  forum  umat Islam di Indonesia. Jepang memberikan keleluasaan terhadap umat Islam bukan berarti tidak  memiliki  maksud  apapun.  Jepang  memberikan  keleluasaan  terhadap  umat  Islam adalah  untuk  menarik  simpati  umat  Islam  Indonesia  untuk  mendukung  perjuangan Jepang di tingkat internasional.
MIAI  sebagai  satu-satunya  federasi  umat  Islam  yang  masih  hidup  pada  masa Jepang,  akhirnya  menuai  ajalnya  pada  tahun  1943.  Hilangnya  MIAI  sebagai  federasi umat Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Benda merupakan awal kemenangan Jepang  terhadap  umat  Islam  Indonesia. 57 Tujuan  Jepang  untuk  menaklukkan  Islam  di Indonesia  untuk  sementara  waktu  menuai  keberhasilan. Politik  pecah  belah  terhadap umat Islam mulai dijalankan oleh Jepang. MIAI dihancurkan diganti dengan Masyumi (Majelis  Syuro  Muslimin  Indonesia) sebagai  federasi  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul Ulama’ (NU). 58
Dalam  proses  pencapaian  keberhasilannya  untuk  mengkerdilkan  umat  Islam, Jepang  tetap  menjaga  jarak  secara  bertahap.  Jepang  secara  perlahan  membuka  ruang bagi kelompok nasionalis untuk berperan dalam lembaga yang dibentuknya. Pada tahap inilah,  pergolakan  politik  urat  saraf  kedua  anak  bangsa  antara  Islam  dan  nasionalis dimunculkan  oleh  Jepang. Pertama: Jepang  meningkatkan  perwakilan  Islam  di  dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, kedua: Jepang mempercayakan kepada kiai dan ulama  sebagai  dominasi  politik  penting  dalam  masyarakat  paling  bawah  sebagai kepanjangan tangan Masyumi di tingkat pusat, ketiga: Masyumi memiliki tempat utama dalam  mekanisme  pada pusat Djawa  Hokokai (Organisasi  pelayanan  Rakyat  di  Jawa). Semua kewenangan ini ternyata tidak berlaku bagi kelompok nasionalis, bahkan Djawa Hokokai yang  seharusnya  mampu  dimainkan  oleh  kelompok  nasionalis  justru  diambil alih oleh priyayi dan atau lurah di tingkat masyarakat paling bawah di Indonesia. 59
Kondisi  demikian  secara  berangsur  mulai  berubah  ketika  Tokyo  memutuskan untuk  menjanjikan  kemerdekaan  Indonesia  pada  musim  gugur  tanggal  7  September 1944. 60 Janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Kaiso disikapi oleh Masyumi secara cepat. Pada bulan Oktober para eksekutif Masyumi melakukan pertemuan di Jakarta dan menghasilkan  kesepakat  berikut:  ”Dengan  Nippon  kita  berdiri,  denga n  Nippon  kita Jatuh,  di  jalan  Allah  untuk  membinasakan  tirani  musuh”. 61 Dari  kesepakatan  yang dikeluarkan  oleh  Masyumi  ini  dapat  dilihat,  bahwa  Jepang  tidak  sepenuhnya  mampu menarik arus politik Islam dalam proses perjuangannya. Kembali meminjam pernyataan W.F.  Wertheim,  bahwa Matahari  Terbit sia-sia  mencoba  menarik Bulan  Sabit untuk menetap  di  orbitnya. Bulan  Sabit terlalu  besar  untuk  menjadi  satelit  yang  tidak
56 H.J.  Benda, Bulan  Sabit  dan  Matahaei  Terbit  Islam  Indonesia  Pada  Masa  Pendudukan Jepang (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), hal. 142.
57 Benda, Op.Cit., hal. 183.
58 Sihombing, Pemuda  Indonesia  menantang  Fasisme  Jepang (Djakarta:  Sinar  Djaya,  tanpa tahun), hal. 183. Lihat Benda, op.cit., hal. 185. Lihat. Asia Raya, 1 Djanuari 2604/ 1944.
59 Benda, Op.Cit., hal. 188-189.
60 Ibid., hal. 210.
61 Suara Muslim Indonesia, 15 Oktober 1944.
berbahaya bagi siapapun, untuk sekedar menjadi sebuah sputnik. 62
Persingungan  antara  kelompok  Islam  dengan  nasionalis pada  dasarnya  tidak dapat  dihindarkan  sejak  masa  Kolonial  Belanda. 63 Jalan  dan  model  perjuangan  yang ditempuh  selalu  berbeda,  walaupun  pada  saat  tertentu  mereka  bertemu,  akan  tetapi selalu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang maksimal. Persinggungan diantara keduanya tidak berhenti pada masa penjajahan Jepang, melainkan terus berlanjut hingga masa  berakhirnya  penjajahan  Jepang  di  Indonesia.  Sampai  akhir  penjajahan  Jepang  di Indonesia, persinggungan diantara keduanya justru semakin meruncing pada saat proses perumusan Dasar Negara Indonesia. Dari perdebatan merekalah, rumusan Dasar Negara Indonesia  tercipta.  Rumusan  Dasar  Negara  Indonesia  yang  telah  dihasilkan  dari perdebatan panjang diantara keduanya apakah sebuah kompromi atau justru pemaksaan atas satu terhadap yang lain, masih menjadi tanda tanya besar. Kondisi demikian dapat ditelusuru  dari  berbagai  peristiwa  penting  yang  muncul  pasca  berdirinya  Negara Indonesia  hingga  tahun  1950-an. 64 Gejolak  di  berbagai  derah  yang  menandai persinggungan  antara  Islam  dan  nasionalis  tampak  dengan  jelas. Hingga  saat  ini, efek dari perdebatan keduanya di masa lalu masih menyisakan persoalan besar bagi bangsa dan Negara Indonesia.

## E. Kesimpulan
Ketika  Pemerintah  Hindia  Belanda  menerapkan  Politik  Islam  sebagai  upaya untuk  mengkerdilkan  kekuatan  Islam  di  Indonesia, Islam justeru  tampil  dan menjadi jawaban  atas  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh  rakyat  bumiputera saat  itu.  Islam mampu  mengurai ketimpangan  dan  keterpurukan  yang diakibatkan  oleh  praktik penjajahan.  Islam  sekali  lagi  menjadi  cahaya  terang bagi  seluruh  rakyat  bumiputera. Perihal  penting  yang  dapat  digaris  bawahi  adalah,  bahwa  Islam baik  sebagai  agama maupun ideologi berada dalam kesadaran tertinggi rakyat bumiputera saat itu, sehingga Islam  mampu  menjadi pendorong dan  penentu  sikap  rakyat  bumiputera  dalam berperilaku. Kesadaran  Islam  yang  saat  itu  muncul  akhirnya  dapat  menilai  bahwa ketimpangan, dan  berbagai  persoalan  yang  saat  itu  muncul  adalah  disebabkan  oleh Kolonialisme dan  yang  menyerupainya  serta proses Kristenisasi. Dengan  adanya “musuh bersama” ini , Islam menjadi cahaya terang bagi sebuah kondisi yang timpang, sehingga  Islam  mampu  menjadi dasar bagi  terbentuknya  sebuah  ikatan  persatuan diantara Rakyat Bumiputera.
Menjadi  berbeda  ketika Islam tidak mengetahui, tidak  memiliki  dan tidak merasa  memiliki musuh  bersama,  maka  Islam  tidak  lagi  menjadi  dasar  persatuan, melainkan  Islam  menjadi  klaim untuk  melabelkan  sebuah kebenaran  diantara sesama dan  menegaskan  dirinya  (baca: umat  Islam, red.) telah  kehilangan ruh  perjuangannya sendiri. Oleh  karena  itu, Islam  harus  menemukan kembali “musuh  bersama”  untuk mengembalikan makna dan identitas Islam itu sendiri.
62 Benda, Op.Cit., hal. 10.
63 Ingleson,  John., Jalan  Ke  Pengasingan  Pergerakan  Nasionalis  Indonesia  Tahun  1927-1934 (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 142.
64 Lihat  Leirissa,  R.Z., PRRI/  Permesta:  Strategi  Membangun  Indonesia  Tanpa  Komunis (Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti,  1991).  Bandingkan  dengan  Kahin,  Audrey., Dari  Pemberontakan  ke Integrasi:  Sumatera  Barat  dan  Politik  Indonesia,  1926-1998 (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  2005). Bandingkan  dengan  S.  Lev,  Daniel., The  Transition  to  Guided  Democracy:  Indonesian  Politic,  1957- 1959 (Ithaca, New York: Cornell University, 1966).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.  Zainoel  Ihsan, Cahaya  di  kegelapan,  Capita  Selecta  kedua  Boedi  Oetomo  dan Sarekat Islam pertumbuhannya dalam dokumen asli, Jakarta: Jayasakti, 1981.
Aboebakar  Aceh, Sekitar  Masuknya  Islam  ke  Indonesia,  Semarang:  C.V.  Ramadhani,
1979.
Ahearn,  Laura  M., Annual  Review  Antrhropologi  2001.30:109-137. Dalam Agency, Knowledge  and  nature  1&2, Yogyakarta:  Academy  Professorship  Indonesia  dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007.
Aqib Suminto, Politik  Islam  Hindia  Belanda  Het  Kantoor  voor  Inlandsche  zaken, Jakarta: LP3ES, 1985.
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan  XVIII  akar  pembaharuan  Islam  Indonesia (cet.2),  Jakarta:  Prenada  Media,
2005.
Benda,  Harry  J., Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit  Islam  Indonesia  Pada  Masa Pendudukan Jepang, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
Dahm, Bernhard., Sukarno  and  the  Struggle  for  Indonesian  Independence,  Ithaca  and London: Cornell University Press, 1969.
Dobin,  Cristin., Kebangkitan  Islam  Dalam  Ekonomi  Petani  yang  Sedang  Berubah, Jakarta: INIS, 1992.
Feillard,  Andre., NU  vis  a  vis  Negara  Pencarian  Isi  Bentuk  dan  Makna (Jogjakarta: LKiS, 1999).
Geertz,  Clifford., Santri,  Abangan,  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa,  Jakarta:  Pustaka Jaya, 1981.
Gouda,  Frances., Dutch  Culture  Overseas  Praktik  Kolonial  Di  Hindia  Belanda  1900- 1942, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
Graaf, H.J. De., dan Pigeaud, TH., Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI (terj.), Jakarta: PT. Pustaka Utama dan KITLV, 1986.
Hurgronje, Snouck., Perayaan Mekah, seri INIS jilid V, Jakarta: INIS, 1989.
Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Ingleson, John., Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927- 1934, Jakarta: LP3ES, 1978.
Jacobs, Hubert., Sejarah Gereja di Indonesia (cet. II), Jakarta: Badan Penelitian Kristen, 1966.
Kahin,  Audrey., Dari  Pemberontakan  ke  Integrasi:  Sumatera  Barat  dan  Politik Indonesia, 1926-1998, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Kaptain,  Nico  J.G.,    (edt.), Kekacauan    dan  Kerusuhan:  Tiga  Tulisan  Tentang  Pan- Islamisme di Hindia Belanda Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh, Leiden-Jakarta, Seri INIS XLIII, 2003.
Kohn, Hans., Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Jakarta: Erlangga, 1984.
Korver,  A.P.E., Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?, Jakarta, Grafitipers, 1985.
Leirissa,  R.Z., PRRI/  Permesta:  Strategi  Membangun  Indonesia  Tanpa  Komunis,
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
Lev,  Daniel  S., The  Transition  to  Guided  Democracy:  Indonesian  Politic,  1957-1959,
Ithaca, New York: Cornell University, 1966.
Mastuhu, Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren,  Suatu  Kajian  Tentang  Unsur  dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS, 1994.
Moh.  Zainal  S., Sedjarah  Bunga  dan  Bergeloranya  Pesantren  Sampurnan,  Gresik: BKK Maskumambang, 1962.
Nagazumi,  Akira., Bangkitnya  Nasionalisme  Indonesia:  Budi  Utomo  1908-1918, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989.
Nasihin., Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Rosihan  Anwar, Pergerakan  Islam  dan  Kebangsaan  Indonesia,  Djakarta: P.T.  Kartika Tama, 1971.
Safrizal Rambe, Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008.
Sartono kartodirdjo, The Peasants’ Revolt of Banten in 1888 , The Hague: Nijhoff, 1966.
Sihombing, Pemuda Indonesia  menantang  Fasisme  Jepang,  Djakarta:  Sinar  Djaya, tanpa tahun.
Subehan Sd., Langkah Merah: Gerakan PKI, 1950-1955, Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
Taufik Abdullah., Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987.

## B. Disertasi, Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar
Ahmad Timur Jaylani dalam tesis M.A., The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nastionalisme, Montreal: McGill University, 1958.
Tamar  Jaya,  “Menurut  H.  Samanhudi”, Tahun  1905  Hari  Kebangkitan  Nasional, Jakarta:  Prasarana  dalam  Seminar  Sejarah  Perjuangan Islam  Indonesia,  7-10  Mei 1971.
Encyclopedaie van Nederlansch Indie II, cet.I
Medan Prijaji, 1909, hlm. 10.
Medan Prijaji, 1909, hlm. 7. Medan Prijaji, 1909, hlm. 8.
Pandji Islam, 31 Desember 1939, hlm. 7075/1034.-7076/1035.
Suara Muslim Indonesia, 15 Oktober 1944.