DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1 Received: 13 April 2021 ,   Revised: 13 Mei 2021, Publish: 19 Juli 2021

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD) DI ACEH UTARA
Andre Mahda Saputra 1) , Benedict Revelino 2)
1) Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta, Indonesia
2) Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta, Indonesia, revelino096@gmail.com
Corresponding Author: Andre Mahda Saputra 1
Abstrak: Penyusunan  APBD  harus  mengikutsertakan  keterlibatan  masyarakat,  hal  ini berkaitan  dengan  lingkungan  masyarakat  di  mana  individu  dan  organisasi tersebut  berada, seperti  nilai-nilai  yang  berlaku  kondusif  untuk  terjadinya korupsi,  kurangnya  kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi  adalah masyarakat dan mereka sendiri  terlibat  dalam  praktik korupsi,  serta  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  bahwa  persepsi  masyarakat  terhadap  perilaku  individu, kelembagaan pemerintah  daerah,  penerapan  perundang-undangan  serta pengawasan  mempengaruhi terjadinya  korupsi  APBD  di  Kabupaten  Aceh  Utara.Analisis  ini  berdasarkan  atas  data  yang diperoleh  dari  150  responden.  Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  metode  analisis  regresi  liniear  berganda  (Multiple  Linear  Regression)  dan menggunakan  uji  z.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  baik  secara  simultan  maupun parsial  perilaku  individu,  kelembagaan  pemerintah  daerah,  penerapan  perundangundangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.
Kata  Kunci :  Perilaku  Individu,  Pemerintah  Daerah,  Penerapan  Perundangundangan, pengawasan, dan Korupsi APBD

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  otonomi  daerah  yang  telah  berlaku  tersebut,  masyarakat  menuntut adanya  suatu  good  governance  didalam  mengelola  kekayaan  (keuangan)  pemerintah  daerah (PEMDA) sebagai cermin tanggung jawab pemerintah kepada publik atas kepercayaan yang diberikan.  Namun  dipihak  lain,  otonomi  daerah  menghadirkan  kekuatiran  munculnya kejahatan  institusional  dimana  eksekutif  dan  legislatif  secara  bersama-sama  melakukan tindak  pidana  korupsi  (Sudana,  2006).  Pada  tahun  2010,  berdasarkan  hasil  temuan  BPK, Provinsi Aceh masuk kategori wilayah merah dan rawan praktik korupsi Tahun 2011, Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  melaporkan  bahwa  Aceh  berada  di urutan  ke-9  Provinsi  terkorup  di  Indonesia,  terdapat  122  kasus  dugaan  korupsi  yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp.1,7 triliun (sekitar 17,8% dari Dana APBA 2011). Aceh  yang  champion  korupsi,  terus  mempertahankan  dan  bahkan  menaikkan  ranking
korupsinya. Pada tahun 2012, Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menempatkan  Aceh  sebagai  provinsi  nomor  2  terkorup  di  Indonesia  (Masduki,  2009).  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya adalah: (1) Perilaku  individu,  yakni  penyebab  korupsi  yang  berasal  dari  sikap  mental  seseorang  yang berupa  dorongan  dari  dalam  dirinya  (Sugiarto,  2012).  (2)  Kelembagaan  pemerintah  daerah, yakni  penyebab  korupsi  yang  berasal  dari  buruknya  sistem  organisasi  kepemerintahan termasuk  pengaturan  sistem  birokrasinya.  (3)  Ketegasan  penerapan  perundangundangan, yakni penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundangundangan yang ada. (4) Pengawasan,  yakni  penyebab  korupsi  karena  minimnya  atau  bahkan  tidak  adanya pengawasan  baik  oleh  pihak  internal  maupun  eksternal.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sopanah (2004) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.
Di  samping  itu,  adanya  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  publik mempertinggi  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan.  Semakin  tinggi  pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Proses penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan  masyarakat  di  mana  individu  dan  organisasi  tersebut  berada,  seperti  nilai-nilai yang  berlaku  kondusif  untuk  terjadinya  korupsi,  kurangnya  kesadaran  bahwa  yang  paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik  korupsi,  serta  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  hanya  akan  berhasil  bila masyarakat ikut berperan aktif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yaitu  yang  dulunya  top  down  dan  cenderung  mengabaikan  kebutuhan  rakyat,  sekarang mengalami  berbagai  perubahan  diantaranya:  (1)  Anggaran  daerah  harus  bertumpu  pada kepentingan  public  sesuai  dengan  prinsip  anggaran  publik,  (2)  Anggaran  daerah  harus dikelola  dengan  hasilyang  baik  dan  biaya  yang  rendah  (work  better  and  cost  less),  (3) Anggaran  daerah  harus  dikelola  dengan  pendekatan  kinerja  (performance  oriented)  untuk seluruh  jenis  pengeluaran  maupun  pendapatan,  (4)Anggaran  daerah  harus  mampu memberikan  transparansi  dan  akuntabilitas  secara  rasional  untuk  keseluruhan  siklus anggaran,  (5)  Anggaran  daerah  harus  mampumenumbuhkan  profesionalisme  kerja  disetiap organisasi  yang  terkait,  (6)Anggaran  daerah  harus  dapat  memberikan  keleluasaan  bagi  para pelaksananya  untuk  memaksimalkan  pengelolaan  dananya  dengan  memperhatikan  prinsip value for money.

## KAJIAN PUSTAKA

## Korupsi
Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  “corruptio”  dan  dipakai  oleh  Aristoteles  dalam bukunya de generatione at corruptione, yang berarti perubahan atau penurunan dan tidak ada kaitannya  dengan  kata  kekuasaan  atau  uang.  Kata  “korupsi”  ini  kemudian  mengalami pergesera  dan  Lord  Acton  menghubungkannya  dengankekuasaan  sebagaimana  terdapat
dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tanggal13 april 1887 yang berbunyi “power tends  corrupt  and  absolute  power  corrupts  absolutely”.  Sejak  inilah  korupsi  kemudian senantiasa  dikaitkan  dengan  kekuasaan  dan  perbuatan  yang  merugikan  kepentingan  publik atau  masyarakat  untuk  kepentingan  kelompoktertentu  (Baidowi,  2009).  Pengertian  korupsi menurut  hukum  UU  No.  31/1999  yang  telah  diubah  denganUU  No.  20/2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  perbuatan  setiap  orang  baik  pemerintahan maupun  swasta  yang  melanggar  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  korporasi  yang  dapat  merugikankeuangan  negara.  Sedangkan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2002) mengatakan bahwa korupsi adalah praktik-praktik  seperti  penyalahgunaan  wewenang,  penyuapan,  pemberian  uang  pelicin, pungutan  liar,  pemberian  imbalan  atas  dasar  kolusi  dan  nepotisme  serta  penggunaan  uang negara  untuk  kepentingan  pribadi.  Kristiadi  (2009)  menyatakan  bahwa  seorang  pejabat dikatakan  melakukan  tindakan  korupsi  bila  menerima  hadiah  dari  seseorang  yang  bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.  Kadang-kadang  orang  yangmenawarkan  hadiah  dalam  bentuk  balas  jasa  juga termasuk  dalam  korupsi.  Sedangkan  menurut  Dermatoto  (2007)  mengatakan  bahwa  korupsi adalah tidak melaksanakan.
Kondisi  yang  berubah  diatas  memicu  beberapa  kecenderungan.  Pertama,  adanya jaringan  organisasi  dari  pemerintah  daerah  yang  begitu  kuat  untuk  meningkatkan  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  dalam  rangkaotonomi  daerah.  Dengan  demikian  bagi  beberapa daerah  yang  miskin  SDA  akan  memilih  menggali  PAD  dengan  meningkatan  pajak.  Bagi daerah kaya sekalipun meningkatkan pajak adalah alternatif yang paling mudah karena tidak perlu  melakukan  banyak  investasi  dibandingkan  jika  mengekplorasi  SDA.  Oleh  karena  itu tidak  heran  bila  kecenderungan  meningkatkan  pajakini  terjadi  di  banyak  daerah  bahkan daerahyang kaya sekalipun.
Secara  umum  akibat  korupsi  sangat  merugikan  Negara  dan  merusak  sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Mauro  (1998)  mengatakan  bahwa  sifat  ilegal korupsi  yang  dijaga  kerahasiaannya,  menyiratkan  bawa  pejabat  yang  korupsi  akan  lebih memilih  barang  yang  bernilai  tinggi  dan  pasti  sulit  untuk  dimonitor.  Karena  itu,  khusus barang-barang  canggih  akan  terutama  dicari  misalnya,perdagangan  internasional  pesawat militer.  Berdasarkan  pertimbangan,salah  satu  kemungkinan  bahwa  akan  lebih  mudah  untuk mengumpulkan  substansial  besar  suap  pada  proyek-proyek  infrastruktur  atau  peralatan pertahanan  daripada  buku-buku  atau  gaji  guru.  Kondisi  ekonomi  yang  carut-marut,keadilan yang tidak merata, membuat korupsi bisa tumbuh dengan subur bukan hanya ditingkatan elit, namun bahkan sampai ke daerah. Terlebih lagi, gaya hidup hedonis dan konsumeris semakin meluas sehingga membuat kebutuhan hidup semakin tinggi. Ketika kebutuhan semakin tinggi sementara uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, korupsi akan  mudah  tumbuh  dan  berkembang  (Baidowi,  2009).  Apabila  dilihat  dari  segi  pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat  pula  dikatakan  sebagai  keinginan,  niat,  atau  kesadaran  untuk  melakukan.  Sebabsebab
manusia  terdorong  untuk  melakukan  korupsi  antara  lain:  (a)  sifat  tamak  manusia,  (b)  moral yang  kurang  kuat  menghadapi  godaan,  (b)  penghasilan  kurang  mencukupi  kebutuhan  hidup yang  wajar,  (d)  kebutuhan  hidup  yang  mendesak,  (e)  gaya  hidup  konsumtif,  (f)  tidak  mau bekerja keras, (g)ajaran-ajaraan agama kurang diterapkan secara benar (Sopanah, 2004).
Konflik  kepentingan  terjadi  jika  seorang  pejabat  publik  tidak  mampu  membuat  batas yang  jelas  antara  pertimbangan  berdasarkan  kepentingan  bersama  dan  kepentinagn  pribadi. Ada  motf-motif  pribadi  yang  ikut  mewarnai  dibalik  sebauh  pengambilan  keputusan  publik. Konflik  kepentingan  terjadi  jika  seorang  pejabat  publik  mulai  menimbang-nimbang  dan menghitung  keuntungan  yang  bakal  diraih  secara  pribadi,  jika  dia  menetapkan  kebijakan untuk kepentingan publik. Korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua  kebutuhan  yang  paling  bawah  dan  logika  lurusnya  hanya  dilakukan  olehkomunitas masyarakat  yang  pas-pasan  yang  bertahan  hidup,  namum  saat  ini  korupsi  dilakukan  oleh orang  kaya  dan  yang  berpendidikan  tinggi  (Pope,  2008).  Pope  (2008)  mengatakan  bahwa model  korupsi  terus  berkembang,  dan  perkembangannya  sering  membuatkewalahan  sistem hukum konvensional. Oleh karena itu di beberapa negara mulai dipikirkan upayaupaya untuk memperkuat  kemampuan  mengungkap  kasus  korupsi  dengan  jalan  membentuk  Badan  Anti Korupsi yang independen. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa korupsi itu terjadi? Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Diantaranya adalah  perilaku  individu,  kelembagaan  pemerintah  daerah,  ketegasan  penerapanperundng- undangan, serta kurangnya pengawasan atau monitoring.

## METODE PENELITIAN
Responden  pada  penelitian  ini  150  orang  yang  terdiri  dari  50  mahasiswa/i,  50 akademisi,  serta  50  tokoh  masyarakat  dengan  cara  mengedarkan  kuisioner.  Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui  dan menganalisis  bahwa persepsi  masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi  terjadinya  korupsi  APBD  di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Desain  penelitian  ini adalah  survey.  Data  penelitian  yang  di  butuhkan  adalah  data  primer  dalam  bentuk  persepsi responden (subjek) penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  yang  pada  dasarnya  menggunakan  data survey  langsung  dan  instrumen  yang  digunakan  adalah  kuisioner  (angket).  Sesuai  dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh prilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah,  penerapan  perundang-undangan,  dan  pengawasan  sebagai  variabel  independen terhadap  korupsi  APBD,  maka  dapat  diketahui  bahwa  tinggi  rendahnya  pengaruh  korupsi APBD  merupakan  fungsi  dari  emapat  variabel  independen  tersebut.  Peralatan  yang digunakan  pada  hipotesis  pertama  (H1)  adalah  uji  z  yang  secara  matematis  dapat diformulasikan sebagai berikut (Walpole,1997).

## HASIL PEMBAHASAN
Dari  150  responden  yang  telah memenuhi  kriteria  untuk  diolah,  69  orang  diantaranya laki-laki  dan  81  orang  diantaranya  perempuan.  Bagian  pertama  kuesioner  berisi  informasi tentangkarakteristik demografi responden. Karakteristik yang dimaksudkan dalam penelitian
ini  meliputi  seperti  jenis  kelamin, usia,  tingkat  pendidikan,  dan  pekerjaan.  Dilihat  dari  segi usia,  secara  umum  merekaberumur  di  atas  25  tahun.  Responden  dengan  umur  relatif  muda yakni dibawah 25 tahun sebanyak 50 orang. Sebanyak 36 orang dengan umur berkisar antara 25-30  tahun,  17  orang  dengan  umur  berkisar  antara  31-35  tahun,  19  orang  dengan  umur berkisar  antara 36-40  tahun,  dan  19  orang  dengan  umur  berkisar  antara  41-45.  Selanjutnya dengan  usia  relatif  tua,  yakni  di  atas  45  tahun  sebanyak  19  orang.  Karakteristik  responden selanjutnya  adalah  tingkat  pendidikan.  Mereka  dengan  tingkat  pendidikan  SMP  sebanyak  1 orang.
Pengawasan Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Sebanyak  50  orang  dengan  latar  belakang  pendidikan  SMA,  dan  12  orang  dengan  tingkat pendidikan  Diploma.  Selanjutnya  mereka  dengan  tingkat  pendidikan  Sajana  (S1)  dan Pascasarjana  (S2)  masing-masing  sebanyak  46  orang  dan  41  orang.  Responden  penelitian juga  memiliki  pekerjaan  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Namun  demikian,  pekerjaan  tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok yang meliputi PNS, Pegawai Swasta, TNI/Polri, wiraswasta,  ibu  rumah  tangga,  dan  mahasiswa.  Masing-masing  sebanyak  59  orang  dan  27 orang responden bekerja sebagai PNS dan pegawai swasta. Sebanyak 3 orang bekerja sebagai anggota TNI/POLRI, 9 orangwiraswastawan, 3 orang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya 49 orang lagi dengan pekerjaan mahasiswa.
Uji z Nilai z hitung dalam sampel > 30, yaitu 150 sampel ini adalah 6,93. Pengambilan keputusan dalam sampel > 30 ini adalah membandingkan antara z hitung dengan z tabel.Dari hasil  pengolahan  data  menunjukkan  Fhitung>Ftabel,  Fhitung  sebesar  164,147  dan  Ftabel sebesar  161,448.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perilkau  individu,  kelembagaan  pemerintah daerah,  penerapan  perundang-undangan,  dan  pengawasan  berpengaruh  signifikan  terhadap korupsi  APBD.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa untuk  merendahkan  terjadinya  korupsi  diperlukan  startegi  penting  yang  dapat  dilakukan untuk  membebaskan  Aceh  Utara  dari  korupsi  salah  satunya  adalah  pebaikan  perilaku individu,  kelembagaan  pemerintah  daerah  yang  baik,  penerapan  perundangundangan  harus dilakukan secara adil,  efisien,  rasional dan tidak  pilih  kasih,  serta pengawasan yang  efektif. Dengan  demikian  akan  mengurangi  dan  meminimalisasi  terjadinya  korupsi  serta  mengubah peringkat  Aceh  Utara  yang  sebelumnya  berada  pada  urutan  nomor  2  sesuai  dengan  laporan Indeks Transparansi di Indonesia pada tahun 2012.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Perilaku  individu,  Kelembagaan  pemerintah  daerah,  Penerapan  perundangundangan, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap korupsi APBD di Aceh Utara. Secara bersama dan  parsial  keempat  variable  independen  (Perilaku  individu,  Kelembagaan  pemerintah daerah,  Penerapan  perundangundangan  dan  pengawasan)  berpengaruh  signifikan  terhadap korupsi APBD AcehUtara.

## Saran
Pemerintah  diharapkan  agar  lebih  memperhatikan  dan  membenahi  sistem pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya korupsi, seperti faktor-faktor perilaku individu, kelembagaan  pemerintahan  daerah,  penerapan  perundang-undangan  serta  pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor public dan lebih spesifik mengenai korupsi APBD. Implikasi bagi penelitian selanjutnya  mengembangkan  sampel  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat.  Bagi  peneliti selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  variabel  lain  seperti  pola-pola  atau  modus  korupsi APBD, akibat terjadinya korupsi APBD, serta strategi pemberantasan korupsi APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh  Utara,  Qanun  Kabupaten  Aceh  Utara  No.  20/2005  Tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Isaksen, J. 2005. The Budget  Process  and Corruption.  Copyright 2005  -  U4 AntiCorruption Resource  Centre.  Masduki,  T.  2009.  Transparency International  kembali meluncurkanCorruption Perception Index. Jakarta. (www.ti.or.id).
Pope, J. 2008. StrategiMemberantas Korupsi. Jakarta: Tranparency, International Indonesia. Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  79/2005  Tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Tim Pengkajian SPKN Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD.