## ANALISIS CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) DALAM PENERAPAN SPIP TERINTEGRASI DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Mifta Nurokhman 1 , Dona Primasari 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman 1,2 Email: mifta.kbm@gmail.com, dona_primasari@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian survei yang dilakukan terhadap pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  lingkungan  pengendalian (control environment) yang telah dibangun dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Dalam penelitian ini, para peneliti mengamati delapan sub unsur yang  menjadi  bagian dari lingkungan pengendalian SPIP, yaitu penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang  kondusif,  pembentukan  struktur  organisasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan, pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  tepat,  penyusunan  dan penerapan  kebijakan  yang  sehat  mengenai  pembinaan  sumber  daya  manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja  yang  baik  dengan  instansi  pemerintah  terkait.  Dalam  populasi  53  pegawai Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen,  43  orang  dipilih  sebagai  responden menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Hasil  analisis  menggunakan  aplikasi  Excel  menunjukkan  bahwa  nilai  lingkungan pengendalian  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  secara  kolektif  mencapai 3,125, mengindikasikan tingkat kecukupan yang memadai. Rata-rata nilai masing- masing sub unsur juga menunjukkan kecukupan yang cukup memadai, dengan nilai sekitar  3,  kecuali  pada  sub  unsur  hubungan  kerja  yang  memperoleh  nilai  4, menunjukkan tingkat kecukupan yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya  pembangunan  mekanisme  reward  dan  punishment  guna  memotivasi produktivitas  kinerja  pengawasan,  sehingga  beban  kerja,  risiko  kerja,  dan kompensasi yang diterima pegawai dapat seimbang. Dengan demikian, diharapkan kinerja dan efektivitas pengawasan intern pemerintah dapat ditingkatkan, dan tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efisien dan efektif.

## Kata Kunci : Lingkungan Pengendalian, SPIP, Inspektorat

## Abstract
The  survey  research  conducted  on  employees  in  the  Regional  Inspectorate  of Kebumen  Regency  aims  to  analyze  the  extent  of  the  control  environment  that  has been  built  in  the  implementation  of  the  Integrated  Government  Internal  Control System (SPIP). In this study, the researchers observed eight sub-elements that are part of the SPIP control environment, namely the enforcement of integrity and ethical values,  commitment  to  competence,  conducive  leadership,  the  establishment  of  an organizational structure that suits needs, the delegation of appropriate authority and responsibility,  the  formulation  and  implementation  of  sound  policies  regarding human resource development, the realization of the role of an effective government internal supervision apparatus, as well as good working relationships with relevant government agencies. In a population of 53 employees of the Regional Inspectorate
of Kebumen Regency, 43 people were selected as respondents using nonprobability sampling techniques using purposive sampling methods. The results of the analysis using the Excel application showed that the value of the control environment of the Regional Inspectorate of Kebumen Regency collectively reached 3,125, indicating an adequate level of adequacy. The average value of each sub-element also shows sufficient  adequacy,  with  a  value  of  about  3,  except  for  the  sub-element  of employment  relations  which  obtained  a  value  of  4,  indicating  a  better  level  of adequacy. The implication of this study is the need to develop reward and punishment mechanisms  to  motivate  the  productivity  of  supervisory  performance,  so  that  the workload,  work  risk,  and  compensation  received  by  employees  can  be  balanced. Thus, it is expected that the performance and effectiveness of government internal supervision  can  be  improved,  and  organizational  goals  can  be  achieved  more efficiently and effectively.

## Keywords: Control Environment, SPIP, Inspektorat

## PENDAHULUAN
Beberapa isu  strategis  dalam penyelenggaraan pemerintah yang sampai saat  ini masih  menjadi  permasalahan  antara  lain  masih  tingginya  tingkat  korupsi,  rendahnya kualitas pelayanan, penyerapan anggaran yang lambat, dan pengelolaan keuangan yang tidak  akuntabel  sehingga  mendapat  opini  Wajar  dengan  Pengecualian  (WDP)  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  baik  Pusat  maupun  Daerah.  Salah  satu  penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh pengendalian intern yang masih  lemah.  Tingginya  tingkat  korupsi  disebabkan  oleh  rendahnya  integritas penyelenggara  negara  dan  teknik  pemberantasan  korupsi  yang  masih  bertumpu  pada penindakan  (represif)  daripada  pencegahan  (preventif).  Opini  WDP  menggambarkan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dijalankan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP  adalah "Proses  yang integral  pada  tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur,  yaitu:  Lingkungan  pengendalian,  Penilaian  risiko,  Kegiatan  pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern
Pada  tahun  2021,  Pemerintah  melalui  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) menetapkan kebijakan baru terkait penilaian maturitas SPIP yaitu dengan menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5  Tahun  2021  tentang  Penilaian  Maturitas  SPIP  Terintegrasi.  Penyelenggaraan  SPIP Terintegrasi  meliputi  terdiri  dari  3  (tiga)  komponen  yang  memengaruhi  kualitas penyelenggaraan SPIP yaitu komponen (1) Penetapan tujuan, (2) Struktur dan proses, dan (3)  Pencapian  Tujuan  SPIP.  Penilaian  penyelenggaraan  SPIP  dinilai  berdasarkan  nilai maturitas  SPIP.  Nilai  maturitas  SPIP  merupakan  tingkat  kematangan  SPIP  dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  (BPKP,  2021).  Penetapan  skor  maturitas  penyelenggaraan  SPIP menggunakan  skor  hasil  evaluasi  dengan  membuat  rerata  tertimbang.  Skor  ini  yang
kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Tabel 1. Skor Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi No Tingkat Maturitas SPIP Skor 1 Rintisan 1,00 ≤ Skor < 2,00 2 Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00 3 Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00 4 Terkelola dan Terukur 4,00 ≤ Skor < 4,50 5 Optimum ≥ 4,5 Sumber: BPKP, 2021.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kebumen  berdasarkan  RPJMD  2021-2026 memasukkan nilai maturitas SPIP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen.  Adapun  target  nilai  SPIP Kabupaten Kebumen kurun waktu 2021-2026 tersaji dalam tabel berikut:

## Tabel 2. Target Sasaran nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen
Indikator Tujuan/Sasaran Target Tujuan/Sasaran pada tahun ke- 2022 2023 2024 2025 2026 Nilai Maturitas SPIP 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  target  nilai  maturitas  SPIP Kabupaten  Kebumen  yang  menjadi  indikator  kinerja  utama  (IKU)  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kebumen  ditargetkan  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Realisasi  nilai maturitas SPIP tahun 2022, Kabupaten Kebumen memperoleh nilai maturitas SPIP pada level  3 dengan skor  3,13  (target  tercapai  dari target  nilai  3,10 di  tahun 2022). Melihat target nilai dan realisasi nilai maturitas SPIP di tahun 2022 dan target pada tahun-tahun berikutnya, diperlukan upaya yang serius untuk mencapai target-target tersebut. Hal ini mengingat  bahwa  penilaian  maturitas  SPIP  mulai  tahun  2021  menggunakan  model penilaian yang berbeda yaitu dengan menggunakan model SPIP Terintegrai.   Penilaian SPIP  Terintegrasi  meliputi  penilaian  atas  (1)  Penetapan  Tujuan  (Perencanaan),  (2) Struktur  dan  proses  ,  dan  (3)  Pencapaian  Tujuan.  Hal  ini  berbeda  dengan  penilaian sebelumnya yang hanya  menilai atas struktur dan proses atau penyelenggaraanya saja. Hal ini tentunya akan berdampak pada kompleknya proses penilaian karena banyaknya indikator  penilainnya  dan  tidak  mungkin  nilai  maturitas  SPIP  tahun  berikutnya  justru menurun.
Guna  meningkatkan  nilai  maturitas SPIP  diperlukan upaya-upaya konkret  yang mencakup lima unsur SPIP yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi dan (5) Pemantauan. Hal pertama yang  harus  dibangun  adalah  Lingkungan  Pengendalian.  Lingkungan  Pengendalian merupakan  kondisi  dalam  isntansi  pemerintah  yang  memengaruhi  efektifitas pengendalian  intern  (PP  60,  2008).  Lingkungan  pengendalian  merupakan  item  yang sangat penting dalam tindakan pengendalian umum yang dilakukan. Tanpa lingkungan pengendalian  yang  efektif,  empat  komponen  lainnya  tidak  mungkin  menghasilkan pengendalian  internal  yang  efektif.  Lingkungan  pengendalian  mencerminkan  sikap umum,  kesadaran  dan  tindakan  pejabat,  manajemen  dan  pihak  lain  dari  organisasi mengenai pentingnya pengendalian internal dalam organisasi (Moeller, 2011). Dari sudut
pandang SPIP, lingkungan pengendalian dapat menciptakan suasana yang baik disini dan menjadi penghambat pelaksanaan pengendalian intern yang efektif (Salam et al., 2017). Dalam  lingkungan  pengendalian  yang  mengatur  sendiri  sebagian  besar  proses pengendalian internal harus menjadi dasar untuk menciptakan kejujuran, kompetensi dan komitmen seluruh elemen manajemen terhadap pelaksanaan pengendalian internal yang efektif (Hindriani et al., 2012). Upaya untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan SPIP membutuhkan lingkungan pengawasan yang baik dan sesuai (Andhika,  2017)  berdasarkan  pendekatan  BPKP  yang  benar  sebagai  wali  dan  badan eksekutif otoritas audit di masing-masing otoritas (Leke et al., 2022).
Berdasarkan  Peraturan  Peraturan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  Nomor  5  Tahun  2021  bobot  nilai  Lingkungan  Pengendalian  dalam penilaian maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 30% dari bobot nilai Struktur dan proses. Bobot masing-masing dari 8 unsur dalam lingkungan pengendalian sebesar 3,75%.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah khususnya dalam penerapan lingkungan pengendalian (control environment) yang efektif telah dilakukan oleh banyak peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rosaline & Syarief, 2021), melakukan penelitian terkait analisis tingkat maturitas SPIP pada Politeknik Negeri Bandung. Selain itu penelitian yang dilakukan (Salam et al., 2017) misalnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kondisi  lingkungan  pengendalian dalam SPIP berasarkan delapan sub unusur pengendalian internal yang termuat dalam PP 60  tahun  2008  pada  Pemerintah  Kabupaten  Takalar.  Dengan  menggunakan  Teknik purposive sampling mereka menemukan bahwa sub unsur dari lingkungnan pengendalian yang paling berperan penting dalam pengembangan SPIP adalah Perwujudan Peran APIP yang Efektif.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  (Rizaldi,  2015a)  Mengenai  Analisis Lingkungan  Pengendalian  (Control  Environment),  Studi  Kasus  pada  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Kota  Padang  Panjang.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kondisi  lingkungan  pengendalian  dalam  sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP)  berdasarkan  instrumen  uji  roster  yang  dilampirkan  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008.  Data  diperoleh  dari  persepsi individu  yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner  dan  wawancara  mendalam  kepada Aparatur  Sipil  Negara.  Aparatur  (ASN)  di  Kota  Padangpanjang  yang  dipilih  dengan teknik  purposive  sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Lingkungan Pengendalian  di  Padang  Panjang  berada  pada  zona  kuning,  artinya  masih  memiliki kelemahan  dan  perlu  perbaikan.  Sub  komponen  yang  paling  berpengaruh  di Padangpanjang  adalah  penegakan  nilai-nilai  integritas  dan  etika  serta  kepemimpinan yang kondusif.
Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh (Corsini et al., 2021) tentang analisis  lingkungan  pengendalian  dalam  penerapan  SPIP  di  Inspektorat  Kabupaten Nagekeo.  Hasil  penelitian  menghasilkan  bahwa  kedelapan  variabel  dalam  lingkungan pengendalian  di  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo  mendapatkan  skor  2,75  atau  bisa dikatakan dengan predikat cukup memadai. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih atara lain Penegakan Integritas dan Nilai Etika  dan  Integritas  dan  Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang pembinaan sumber daya manusia karena masih mendapatkan predikat tidak memadai Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh (Corsini et al., 2021)  tentang  analisis  lingkungan  pengendalian  dalam  penerapan  SPIP  di  Inspektorat Kabupaten Nagekeo. Perbedaan penelitaan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah  pada  penelitiaan  kali  ini,  peneliti  mengambil  obyek  di  Inspektorat  Daerah
Kabupaten Kebumen. Alasan peneliti mengambil obyek di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah karena nilai maturitas SPIP menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen.  Alasan  lain  peneliti  mengambil  obyek  di Kabupaten  Kebumen  adalah  karena  Kabupaten  Kebumen  merupakan  kabupaten termiskin di Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang (2023). Selain itu Kabupaten  Kebumen  juga  mempunyai  sejarah  kelam  praktik  korupsi.  Operasi  tangkap tangan  KPK  pernah  terjadi  di  Kabupaten  ini  pada  tahun  2016  yang  melibatkan top manajemen seperti Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Aparatur Sipil Negara dan beberapa  Pengusaha  menjadi  terpidana  kasus  korupsi.  Hal  ini  tentunya  menarik  untuk diteliti  dikarenan  SPIP  mempresentasilan  sejauhmana  efektifitas  pengendelian  intern dilakukan  dengan  inspektorat  sebagai quality  assurance. Hal  pembeda  atau  pembaruan penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya  ialah  dalam  penelitian  ini peneliti telah mengacu dengan peraturan terbaru terkait pembobotan penilaian maturitas SPIP  Terintegrasi  yaitu  berdasarkan  Peraturan  BPKP  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melihat  lingkungan  pengendalian  yang  telah dibangun di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mendukung nilai maturitas SPIP Terintegrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif analitis. Jenis penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan wawasan yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik (Sujarweni, 2014:39). Obyek penelitian ini adalah meneliti sejauhmana lingkungan pengendalian yang dibangun oleh pegawai  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  yang  merupakan  Aparat  Pengawas Intern  Pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  deskriptif  kuantitatif  dengan menggunakan  pendekatan field  research di  Inspektorat  Kabupaten  Daerah  Kabupaten Kebumen. Populasi pada penelitian ini seluruh pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen  sebanyak  53.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik non- probability  sampling dengan  metode purposive  sampling yang  dilakukan  dengan  cara menyebarkan  angket,  observasi  dan  wawancara.  Angket  yang  digunakan  merupakan angket Control Environment Evaluation (CEE) yang dikembangkan oleh BPKP. Kriteria pengambilan  sampel  adalah  pegawai  yang  berstatus  PNS  dan  bekerja  di  Inspektorat Daerah  Kabupaten Kebumen kecuali driver,  security dan  petugas kebersihan.  Variabel penelitian  ini  adalah  sub  unsur  dari  lingkungan  pengendalian  yang  meliputi  delapan variabel  yaitu  (1)  Penegakan  integritas  dan  nilai  etika,  (2)  Komitmen  terhadap kompetensi; (3) Kepemimpinan yang kondusif; (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (6)  Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya manusia; (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; serta (8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif,  dimana  peneliti  menggambarkan  hasil  penelitian  berdasarkan  data  yang dikumpulkan. Proses pelaksanaan penelitian ini dengan cara memberikan tickmark ( √ ) pada salah  satu  kotak  pilihan jawaban  yang  tersedia  untuk  masing-masing  pertanyaan. Selanjutnya  seluruh  jawaban  responden  dimasukkan  ke  dalam  tabulasi  data  excel  dan kemudaian dihitung skor pada setiap sub unsur. Jawaban dari responden dalam bentuk pilihan ganda dengan skor masing – masing jawaban berada di kisaran 1 s.d 4. Setelah
hasil  perhitungan  dihasilkan,  dilanjutkan  dengan  menghitung  nilai  indeks  dan membandingkan  dengan  kategori  penilaian  lingkungan  pengendalian.  Setelah  angka sebagai  pembanding  dihasilkan  kemudian  dilakukan  analisis  berdasarkan  kategori penilaian seperti pada tabel berikut :
Tabel 3. Kategori Control Environment Evaluation Kategori Interval Presentase Indeks Tidak Memadai Nilai  <1,0 0% s.d 25% 0 s.d 0,25 Kurang Memadai 1,0 ≤ Nilai < 2,0 25,01% s.d 50% 0,251 s.d 0,501 Cukup Memadai 2,0 ≤ Nilai < 3,0 50,01% s.d 75% 0,501 s.d 0,75 Memadai 3,0 ≤ Nilai < 4,0 75,01% s.d 100% 0,751 s.d 1,00 Sumber: Sugiyono (2017), BPKP (2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan  data  hasil  survei Control  Environment  Evaluation (CEE) yang  di lakukan  di  APIP  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  dengan  pertanyaan  seputar lingkungan  pengendalian.  Quesioner  memiliki  8  (delapan)  sub  unsur  penilaian  dengan bobot  masing-masing  sub  unsur  12,5%.  Dari  hasil  pengolahan  data  yang  telah dikumpulkan  dapat  menggambarkan  keadaan  lingkungan  pengendalian  berdasarkan kategori nilai dengan membuat perkalian sederhana antara bobot dengan hasil penilaian dari lingkungan pengendalian. Interval nilai berkisar antara 1 s.d 4 dengan pilihan Sangat Tidak Setuju dengan nilai 1, Tidak Setuju dengan nilai 2, Setuju dengan nila 3, dan Sangat Setuju dengan nilai 4. Kemudian berdasarkan kategori penilaian dibuat klasifikasi dengan interval,  presentase  dan  indeks  yang  ditetaokan  sebagaimana  terdapat  pada  table  3. Berdasarkan hasil analisis pada angket yang disebarkan pada 43 pegawai yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menghasilkan hasil survei Control Environment Evaluation (CEE) sebagai berikut:

## Tabel 4. Hasil Control Environment Evaluation
Sumber: data penelitian, diolah 2023
Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa secara umum penyelenggaraan lingkungan pengendalian  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  telah  memadai  dengan  nilai 3,125  kategori  memadai.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Inspektorat  Daerah  Kabupaten
Kebumen  telah  mampu  menciptakan  perilaku  positif  dan  kondusif  dalam  penerapan pengendalian intern di lingkungan kerjanya.
Penilaian terhadap Sub unsur Penegakkan integritas dan iilai itika memperoleh nilai 3 kategori Cukup Memadai dengan penilaian per masing-masing atribut/elemen dari sub unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur Penegakkan Integritas dan Nilai
Etika No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. Pengembangan integritas dan nilai etika 3 Cukup Memadai 2. Pengkomunikasian nilai-nilai etika 3 Cukup Memadai 3. Penekanan kembali pentingnya integritas dan nilai etika 3 Cukup Memadai 4. Pengawasan  atas  pelaksanaan  integritas dan nilai etika 3 Cukup Memadai 5. Penanganan  atas  pelanggaran  integritas dan nilai etika 3 Cukup Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa Sub unsur Penegakkan integritas dan nilai etika mempunyai  5  elemen  yaitu  (1)  Pengembangan  integritas  dan  nilai  etika,  (2) Pengkomunikasian  nilai-nilai  etika,  (3)  Penekanan  kembali  pentingnya  integritas  dan nilai  etika, (4)  Pengawasan atas pelaksanaan integritas dan nilai  etika,  (5) Penanganan atas  pelanggaran  integritas  dan  nilai  etika.  Nilai  seluruh  elemen  pada  Sub  unsur Penegakkan Integritas dan Nilai Etika bernilai 3 (cukup memadai).
Penilaian terhadap Sub unsur Komitmen terhadap kompetensi memperoleh nilai 3 kategori cukup memadai dengan penilaian per masing-masing atribut/elemen dari sub unsur dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

## Tabel 6. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur Komitmen terhadap Kompetensi
No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. Identifikasi atas kebutuhan kompetensi 3 Cukup Memadai 2. Organisasi mempekerjakan individu yang memiliki kompetensi 3 Cukup Memadai 3. Evaluasi atas kompetensi pegawai 3 Cukup Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari  tabel  6,  dapat  dilihat  bahwa  Sub  unsur  Komitmen  terhadap  kompetensi mempunyai  3  elemen  yaitu  (1)  Identifikasi  atas  kebutuhan  kompetensi,  (2)  Organisasi mempekerjakan  individu  yang  memiliki  kompetensi  (3)  Evaluasi  atas  kompetensi pegawai. Nilai seluruh elemen pada Sub unsur Komitmen terhadap kompetensi bernilai 3 (cukup memadai).
Penilaian terhadap Sub unsur Kepemimpinan yang kondusif memperoleh nilai 3 kategori  cukup  memadai  dengan  penilaian  per  masing-masing  atribut/elemen  dari  sub unsur dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :
Tabel 7. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1.  Gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan risiko dalam mencapai tujuan organisasi 3 Cukup Memadai 2.  Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal 3 Cukup Memadai 3.  Pimpinan  mengikuti  disiplin  proses  tujuan  dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal 3 Cukup Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari  tabel  7,  dapat  dilihat  bahwa  Sub  unsur  Kepemimpinan  yang  kondusif mempunyai  3  elemen  yaitu  (1)  Gaya  kepemimpinan  yang  mempertimbangkan  risiko dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  (2)  Pimpinan  instansi  menetapkan  dan mengartikulasikan  secara  jelas  tujuan  pengendalian  internal  (3)  Pimpinan  mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal. Nilai seluruh elemen pada Sub unsur Kepemimpinan yang kondusif bernilai 3 (cukup memadai).
Penilaian  terhadap  Sub  Unsur  Pembentukan  struktur  organisasi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  memperoleh  nilai  3  kategori  cukup  memadai  dengan  penilaian  per masing-masing  atribut/elemen  dari  sub  unsur  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut  sebagai berikut :
Tabel 8. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur  Pembentukan Struktur
Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. Penetapan struktur organisasi yang tepat 3 Cukup Memadai 2. Menjaga  agar  struktur  organisasi  yang ada mampu berjalan dengan seharusnya 3 Cukup Memadai 3. Verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi 3 Cukup Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari tabel 8, dapat dilihat bahwa Sub unsur Pembentukan struktur organisasi yang sesuai  dengan  kebutuhan  mempunyai  3 elemen yaitu (1)  Penetapan struktur organisasi yang  tepat,  (2)  Menjaga  agar  struktur  organisasi  yang  ada  mampu  berjalan  dengan seharusnya (3) Verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi. Nilai seluruh elemen pada Sub unsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan bernilai 3 (Cukup memadai).
Penilaian terhadap Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat memperoleh nilai 3 kategori Cukup Memadai dengan penilaian per masing-masing atribut/elemen dari sub unsur dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :
Tabel 9. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. Pimpinan mengawasi proses pengendalian internal 3 Cukup Memadai 2. Pendelegasian  otoritas  dan  tanggung jawab pengendalian intern secara tepat 3 Cukup Memadai 3. Penetapan secara jelas batasan pendelegasian kewenangan 3 Cukup Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari tabel 9, dapat dilihat bahwa sub unsur Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab  yang  tepat  mempunyai  3  elemen  yaitu  (1)  Pimpinan  mengawasi  proses pengendalian  internal,  (2)  Pendelegasian  otoritas  dan  tanggung  jawab  pengendalian intern secara tepat (3) Penetapan secara jelas batasan pendelegasian kewenangan. Nilai seluruh  elemen  pada  Sub  unsur  Pendelegasian  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  yang Tepat bernilai 3 (Cukup memadai).
Penilaian  terhadap  sub  unsur  Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat tentang pembinaan SDM memperoleh nilai 3 kategori cukup memadai dengan penilaian per masing-masing atribut/elemen dari sub unsur dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :
Tabel 10. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. Penetapan Kebijakan SDM 3 Cukup Memadai 2. Penerimaan dan retensi pegawai didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan 3 Cukup Memadai 3. Pelatihan yang cukup bagi para pegawai 3 Cukup Memadai 4. Evaluasi kinerja pegawai dan kompensasi atas kinerja 2 Kurang Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari tabel 10, dapat dilihat bahwa sub unsur Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM mempunyai 4 elemen yaitu (1) Penetapan kebijakan SDM  dengan  nilai  3  (memadai),  (2)  Penerimaan  dan  retensi  pegawai  didasarkan  pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan dengan nilai 3 (memadai), (3) Pelatihan  yang  cukup  bagi  para  pegawai  dengan  nilai  3  (memadai),  dan    (4)  Evaluasi kinerja pegawai dan kompensasi atas kinerja dengan nilai 2 (kurang memadai).
Penilaian  terhadap  Sub  unsur  perwujudan  peran  APIP  yang  efektif memperoleh nilai 3 kategori cukup Memadai dengan penilaian per masing-masing atribut/elemen dari sub unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :
Tabel 11. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur  Perwujudan Peran APIP yang Efektif No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. APIP memberikan keyakinan yang memadai atas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi,  dan efektivitas pencapaian tujuan 3 Cukup Memadai 2. APIP  memberikan  peringatan  dini/alarm risiko 3 Cukup Memadai 3. APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas  tata  kelola  penyelenggaraan  tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 3 Cukup Memadai Nilai Sub Unsur 3 Cukup memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari tabel 11, dapat dilihat bahwa sub unsur Perwujudan peran APIP yang efektif mempunyai 3 elemen yaitu (1) APIP memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, (2) APIP memberikan peringatan dini/alarm  risiko,  (3)  APIP  mampu  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola penyelenggaraan tugas  dan fungsi  Instansi  Pemerintah. Nilai seluruh elemen  pada  Sub unsur unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif bernilai 3 (Cukup memadai).
Penilaian  terhadap  Sub  Unsur  Hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi pemerintah terkait memperoleh nilai 4 kategori memadai dengan penilaian per masing- masing atribut/elemen dari sub unsur dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:
Tabel 12. Hasil Penilain Elemen dari Sub Unsur Hubungan Kerja yang Baik
dengan Instansi Pemerintah Terkait No Atribut/ Elemen Hasil Penilaian Kategori 1. Terdapat  mekanisme  saling  uji  dan  saling dukung  dengan  Instansi  Pemerintah  dan institusi lainnya yang terkait 4 Memadai Nilai Sub Unsur 4 Memadai Sumber : data penelitian, diolah 2023
Dari tabel 12, dapat dilihat bahwa sub unsur Hubungan kerja yang baik dengan instansi  pemerintah  terkait  mempunyai  satu  elemen  yaitu  apakah  terdapat  mekanisme saling  uji  dan  saling  dukung  dengan  Instansi  Pemerintah  dan  institusi  lainnya  yang terkait? Adapun nilai dari elemen tersebut sebesar 4 (memadai).
Lingkungan  pengendalian  adalah  dasar  pertama  untuk  menerapkan  SPIP. Pimpinan  instansi  pemerintah  harus  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  kontrol yang  positif  dan  memungkinkan  selama  implementasi  SPIP  (PP  60,  2008).  Perilaku positif dapat dicapai secara individual. Ketika etika yang mendasari pencapaian kejujuran diberikan pertimbangan. Tingkatan tersebut dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu perilaku etis, tanggung jawab, pengelolaan keuangan, penghargaan dan rasa hormat (Strickland &
Vaughan,  2008).  Pada  saat  yang  sama,  integritas  organisasi  merupakan  nilai  inti  yang dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  organisasi.  Kejujuran  mempengaruhi motivasi  berprestasi  dan  kreativitas  di  lingkungan  kerja  (Tasdoven  &  Kaya,  2014). Menciptakan lingkungan kontrol yang menguntungkan membutuhkan tingkat kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi. Mengembangkan nilai-nilai etika dapat bertindak sebagai pengawas,  pedoman  dan  pemimpin,  masing-masing  dengan  mekanisme  akuntabilitas yang  efektif,  nilai  dan  standar  profesional  untuk  mengelola  birokrasi,  sehingga manajemen pelayanan publik jujur (Sedarmayanti, 2012).
Bertolak pada hasil penelitian, Penegakan nilai integritas dan etika merupakan hal yang  harus  diperhatikan  oleh  pimpinan  beserta  jajaran  pada  Inspektorat  Kabupaten Kebumen.  Berdasarkan  hasil  penilaian  terhadap  unsur  penegakkan  integritas  dan  nilai etika mendapatkan hasil  yang  cukup  memadai. Hal  ini  dikarenakan beberapa hal  yang telah  dibangun  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  antara  lain  adanya keteladanan dari pimpinan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari. Selain  itu  nilai-nilai  etika  telah  ditetapkan  dalam  bentuk  kode  etik  pegawai  dan  telah disosialisasikan dan dibacakan secara berkala dalam apel pagi. Hal lain yang mendukung penegakkan  nilai  integritas  telah  berjalan  baik  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Kebumen ialah telah terdapat  public  campaign  berupa sosialisasi,  pemasangan banner, standing banner, situs resmi, papan pengumuman tentang larangan gratifikasi dan pungli. Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen secara berkala menandatangani Pakta Integritas Pegawai yang di dalamnya memuat tentang larangan korupsi dan gratifikasi.
Sub unsur kedua dalam pembangunan lingkungan pengendalian ialah komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi itu sendiri adalah pembelajaran kolektif dalam suatu organisasi,  terutama  dalam  menangani  keterampilan  yang  berbeda,  kreativitas  dan integrasi selanjutnya dalam pekerjaan menggunakan teknologi yang berbeda (Le Deist & Winterton,  2005).  Menurut  Spencer,  kompetensi  dapat  dilihat  dari  dua  kategori,  yaitu keterampilan dan karakter yang menonjol dan harus dimiliki setiap orang, dan faktor yang membedakan orang berprestasi tinggi dengan orang berprestasi rendah (Fathurrochman, 2017).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  sub  unsur  komitmen  terhadap  kompetensi dikategorikan “cukup memadai”. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang telah dilakukan di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  antara  lain  telah  adanya  identifikasi  atas kebutuhan kompetensi yang dituangkan dalam dokumen Training Need Analysis (TNA). Dokumen TNA memuat gab kompetensi masing-masing pegawai, kebutuhan diklat dan perencanaan  usulan  diklat.  Selain  itu  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  juga menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi  dan diklat.  Para pegawai  yang  masuk ke inspektorat  khususnya bagi auditor  harus  melewati  diklat  pembentukan  dan  harus  lulus  uji  kompentensi  yang dibuktikan  dengan  sertifikat.  Hal  lain  yang  telah  dilakukan  di  Inspektorat  Daerah Kabupaten Kebumen yaitu melakukan assessment/penilaian kompetensi terhadap pejabat struktural  yang  difasilitasi  oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Kebumen.
Pimpinan  dalam  organisasi  pengawas  internal  juga  merupakan  hal  yang  paling penting  dalam  lingkungan  pengendalian.  Pimpinan  memiliki  tugas  untuk  memastikan kelangsungan  lingkungan  pengendalian  dan  bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan pengendalian  (Koutoupis  &  Malisiovas,  2023).  Kepemimpinan  tentu  memiliki  gaya tersendiri.  Faktor  penting  lainnya  dalam  menentukan  gaya  kepemimpinan  adalah hubungan  antara  pemimpin  dan  anggota,  struktur  kepemimpinan  dan  tanggung  jawab, serta  kekuatan  yang  melegitimasi  kepemimpinan  (Rizaldi,  2015b).  Berdasarkan  hasil penelitian  terhadap  sub  unsur  “kepemimpinan  yang  kondusif”,  mendapatkan  nilai  3
dengan kategori “cukup memadai”. Pemimpin dalam hal ini Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen telah menjadi teladan dan panutan melalui perkataan dan perbuatannya telah selalu  menekankan  pentingnya  pencapaian  tujuan  pengendalian  internal.  Selain  itu, Inspektur juga telah membentuk Satgas SPIP, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Saber Pungli. Hal lain yang telah dilakukan oleh pimpinan inspektorat dalam hal ini inspektur  yaitu  senantiasa  mengikutsertakan  pejabat  dan  pegawai  terkait  dalam  proses penetapan  tujuan  pengendalian  intern  serta  telah  mengkomunikasikan  secara  efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait.
Sub  unsur  keempat  dalam  pembangunan  lingkungan  pengendalian  ialah pembentukan  struktur  organisasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Struktur  organisasi merupakan hal yang penting dalam pengendalian internal dan mempengaruhi lingkungan pengendalian. Struktur organisasi dapat menentukan persepsi, tindakan dan kinerja, serta perubahan inovatif dalam organisasi (Jung & Kim, 2014). Organisasi secara formal dapat menyajikan  prosedur  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  pekerjaan  setiap  orang  yang bekerja di organisasi tersebut. Di sisi lain, job description juga dapat menentukan posisi seseorang  dalam  struktur  organisasi  (Johari  &  Yahya,  2019).  Pada  kasus  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Kebumen,  berdasarkan  hasil  penelitian  pada  sub  unsur  ini mendapatkan kategori cukup memadai dengan nilai 3. Hal yang mempengaruhi nilai ini bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah merancang struktur organisasi inspektorat sesuai  dengan kompleksitas  dan  sifat kegiatannya  yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati  Kebumen  Nomor  110  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Pembentukan SOTK Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  nomor  18  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah  yaitu  terdiri  dari  satu  Inspektur  dengan  lima  Inspektur Pembantu  termasuk  Inspektur  Pembantu  Bidang  Khusus  yang  menangani  pengaduan masyarakat.  Dalam  Peraturan  Bupati  Kebumen  Nomor  110  Tahun  2021  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah telah  memuat  bagan  organisasi  yang  menjelaskan  peran  dan  tanggung  jawab  masing- masing  pegawai  serta  uraian  tugas  untuk  masing-masing  pejabat  struktural  telah ditetapkan dan dimutakhirkan.
Sub  unsur  kelima  dalam  pembangunan  lingkungan  pengendalian  ialah pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang tepat. Pendelegasian kewenangan ini  berkaitan  erat  dengan  penentuan  deskripsi  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  yang diemban pada posisi jabatan tertentu dalam struktur organisasi. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab adalah tindakan membagi tugas dan/atau mendelegasikan tanggung jawab secara terstruktur dari manajemen puncak atau menengah kepada karyawan yang mereka  koordinasikan  (Chen,  2021).  Rasio  kekuatan  tergantung  pada  tanggung  jawab tugas. Legitimasi yang ditawarkan harus cukup dan relevan dengan insentif yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja, tergantung beban kerja (Malmi et al., 2020). Sebagai  bagian  dari  lingkungan  pengendalian,  manajer  selalu  memantau  semua  proses pengendalian internal yang dilakukan oleh karyawannya sesuai dengan kewenangannya. Otorisasi  harus  selalu  ditegakkan  melalui  aturan  formal  yang  didokumentasikan  dan dibagikan  kepada  seluruh  karyawan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pendelegasian wewenang yang dipraktikan di  Inspektorat Daerah Kabupatek Kebumen mendapatkan  nilai  3  dengan  kategori  cukup  memadai.  Hal  yang  menjadi  pendorong keberhasilan yaitu pimpinan dalam hal ini inspektur telah melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP. Selain itu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan
secara  formal  dalam  lembar  disposisi  dengan  memperhatikan  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing  pegawai.  Proses  dan  tingkatan  otorisasi  telah  dilaksanakan  sesuai ketentuan yaitu dengan prosedur paraf bejenjang serta telah menerapkan otorisasi dalam aplikasi e-letter untuk mendukung proses surat menyurat.
Sub  unsur  keenam  dalam  pembangunan  lingkungan  pengendalian  ialah penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  SDM. Pengembangan  sumber  daya  peralatan  bertujuan  untuk  membangun  keterampilan  dan pengetahuan  yang  mendukung  kegiatan  pengendalian  (Leke  et  al.,  2022).  Pengelolaan sumber  daya  manusia  harus  direncanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  pengelolaan aparatur sipil negara, tentunya melalui pengembangan kapasitas, mutasi dan model karir (Sultoni, 2020). Kompetensi pegawai merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi, oleh karena itu pelaksanaan pengendalian intern membutuhkan pegawai yang kompetitif dan  berkualitas  (Armel  et  al.,  2017).  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  sub  unsur  ini Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  mendapatkan  nilai  3  dengan  kategori  cukup memadai.  Walaupun  secara  kolektif  penilaian  terhadap  unsur  ini  berada  pada  kategori cukup  memadai,  namun  masih  terdapat  hal-hal  yang  kurang  dalam  pembangunan  sub unsur ini yaitu terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang tidak disusun secara khusus berdasarkan karakteristik organisasi. Kebijakan pengelolaan SDM dapat meliputi kebijakan  terkait  perekrutan,  promosi,  mutasi  dan  pemberhentian  pegawai  yang  perlu disusun berdasarkan karakteristik organisasi inspektorat. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten  Kebumen  juga  belum  memiliki  sistem  penilaian  kinerja  dan  sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan secara memadai. Sebagian besar pegawai inspektorat  yang  merupakan  responden  dalam  penelitian  ini  manyatakan  bahwa inspektorat belum menerapkan sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) sesuai  ketentuan.  Instansi  belum  memberikan  berbagai  penghargaan  atas  kinerja  dan produktivitas pegawai/unit kerja secara memadai. Hal ini berkait dengan beban kerja dan risiko pekerjaan  yang  dihadapi dibandingkan  dengan  kompensasi berupa reward/penghargaan bagi pegawai yang dirasa tidak sebanding.
Berkembangnya  waktu  menuntut  perubahan  paradigma  terkait  dengan  fungsi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang semula menjadi watchdog beralih menjadi  assurance  and  colsulting.  Ukuran  keberhasilan  sebuah  Lembaga  pengawas internal  pemerintah  daerah  dapat  diukur  melalui  peranan  dan  fungsi  APIP  dalam mencegah, mendeteksi, dan menidentifikasi kecurangan yang terjadi melalui pemberian jasa penjamin (assurance) dan atau konsultasi (consulting) (Jati, 2019). Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa pada  sub unsur  APIP yang efektif mendapatkan skor 3 dengan kategori  cukup  memadai.  Hal-hal  yang  mendukung  keberhasilan  ini  ialah  APIP Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  telah  melakukan  serangkaian  kegiatan assurance  dalam  bentuk  audit,  reviu,  monitoring  dan  evaluasi  atas  efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik. Kegiatan audit meliputi audit ketaatan, audit kinerja dan audit dengan  tujuan  tertentu.  Kegiatan  reviu  meliputi  reviu  atas  LKPD,  reviu  RKA,  reviu RKPD,  reviu  LPPD,  reviu  DAK,  reviu  SSH,  reviau  ASB  dan  reviu-reviu  lainnya. Kegiatan  evaluasi  meliputi  evaluasi  SAKIP,  pembangunan  Zona  Integritas  dan Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi.  Kegiatan  monitoring  dilakukan  terhadap  kegiatan pengadaan  barang/jasa  konstruksi  oleh  pihak  ketiga,  monitoring  desa  antikorupsi, monitoring  implementasi  pendidikan  antikorupsi  dan  sebagainya.  Selain  itu  APIP Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  juga  berperan  memberikan  peringatan  dini kepada  pimpinan  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah  di Kabupaten  Kebumen  dalam  bentuk  asistensi  penyusunan  register  risiko,  fasilitasi penyelenggaraan  SPIP  di  Perangkat  Daerah  serta  asistensi  pengisian  LHKAN.  APIP
senantiasa memberikan saran/rekomendasi atas temuan pengawasan yang telah dilakukan dan  senantiasa  memantau  serta  memastikan  saran/rekomendasi  ditindaklanjuti  oleh auditee.  APIP  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  dalam  pelaksanaan  tugas pengawasan telah memperoleh predikat kapabilitas APIP level 3. Kapabilitas APIP Level 3  berarti  APIP  telah  mampu  memberikan  keyakinan  memadai,  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kebumen  telah  sanggup  melakukan  penilaian  tentang  efisiensi,  efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal bagi organisasi.
Sub unsur terakhir dalam pembangunan lingkungan pengendalian ialah hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Hubungan yang baik antar instansi dapat memberikan angin segar terhadap pengendalian internal yang kondusif (Indika et al., 2020). Dari delapan sub unsur yang menjadi  elemen dari lingkungan pengendalian SPIP  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen,  elemen  hubungan  kerja  yang  baik dengan instansi pemerintah terkait mendapatkan skor tertinggi yaitu 4 dengan kategori memadai. Hal ini tidak terlepas dari terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan instansi yang  memiliki  keterkaitan  serta  dengan  instansi  yang  berkaitan  dengan  fungsi pengawasan seperti BPKP selaku isntansi pembina APIP dan BPK. Selain itu hubungan kerja  yang  baik  juga  dibangun  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  dengan Aparat Penegak Hukum (APH) baik kepolisian maupun kejaksaan. Inspektorat bersama- sama  APH  kepolisian  dan  kejaksaan  senantiasa  berkolaborasi  dan  bekerjasama  dalam pengungkapan  kasus  korupsi.  Selain  itu  kolaborasi  antara  inspektorat,  kepolisian  dan kejaksaan  juga  dilakukan  dalam  pembentukan  Tim  Saber  Pungli.  Dalam  pelaksanaan Reformasi  Birokrasi  (RB),  SAKIP  dan  pembangunan  Zona  Integritas  (ZI),  Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menjalin hubungan yang baik dengan KemenpanRB.

## KESIMPULAN
Lingkungan  pengendalian  merupakan  faktor  utama  yang  dapat  menentukan keberhasilan penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Secara umum dari kedelapan sub unsur dalam pembangunan lingkungan pengendalian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen  mendapatkan  skor  3,125  atau  kategori  memadai.  Faktor  keberhasilan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  dalam  menciptakan  lingkungan  pengendalian yang  kondusif  antara  lain  adanya  keteladanan  dari  pimpinan  dalam  hal  integritas  dan etika.  Dalam  hal  pembangunan  Komitmen  terhadap  Kompetensi,  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kebumen  telah  mengidentifikasi  kebutuhan  kompetensi  yang  dituangkan dalam  dokumen Training  Need  Analysis (TNA).  Faktor  lain  yang  mendukung kepemimpinan yang kondusif di inspektorat ialah inspektur senantiasa mengikutsertakan pejabat  dan  pegawai  terkait  dalam  proses  penetapan  tujuan  pengendalian  intern  serta mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait. Terkait pembentukan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk  sesuai  ketentuan  dan  memiliki  bagan  organisasi  yang  menjelaskan  peran  dan tanggung jawab masing-masing pegawai serta uraian tugas untuk masing-masing pejabat struktural.  Pendelegasian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  di  Inspektorat  Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan secara tepat dengan menetapkan dan mendokumentasikan secara formal dalam lembar disposisi dengan memperhatikan tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing  pegawai.  Faktor  pendukung  lainnya  ialah  APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen APIP tidak hanya berperan sebagai watchdog namun  sudah  beralih  menjadi assurance and  colsulting dengan  nilai  kapabilitas  APIP level  3.  Selain  itu,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kebumen  senantiasa  membangun hubungan yang baik dengan instansi terkait seperti BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan
dan KemenpanRB. Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan terdapat  hal-hal yang  perlu  mendapatkan  perhatian  yaitu  pada  sub  unsur  Penyusunan  dan  Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen belum memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang disusun secara khusus berdasarkan karakteristik organisasi. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen juga  belum  memiliki  sistem  penilaian  kinerja  dan  sistem  penghargaan  (reward)  yang didokumentasikan secara memadai. Diperlukan mekanisme reward and punishment atas produktivitas  kinerja  pengawasan  yang  dilakukan  agar  sebanding  antara  beban  kerja, risiko kerja dan kompensasi yang diterima pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika,  P.  T.  W.  (2017). Pengaruh  Efektivitas  Lingkungan  Pengendalian  terhadap Pendeteksian Indikasi Fraud pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar) . Universitas Andalas.
Armel,  R.  Y.  G.,  Nasir,  A.,  &  Safitri,  D.  (2017). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai) . Riau University.
BPKP.  (2021). Peraturan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor  5 Tahun  2021  tentang  Penilaian  Maturitas  SPIP  Terintegrasi  Pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/242786/peraturan-bpkp-no-5-tahun-
2021
Chen,  Y.  (2021).  The  impact  of  responsibility  delegation  on  policy  and  practice implementation:  A  contingency  approach. Public  Performance  &  Management Review , 44 (4), 842–867.
Corsini, A., Yang, S. J., & Apruzzese, G. (2021). On the evaluation of sequential machine learning  for  network  intrusion  detection. Proceedings  of  the  16th  International Conference on Availability, Reliability and Security , 1–10.
Fathurrochman,  I.  (2017).  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Curup  Melalui  Metode Pendidikan  Dan  Pelatihan. Manajer  Pendidikan:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana , 11 (2).
Hindriani, N., Hanafi,  I., &  Domai,  T. (2012). Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP)  Dalam  Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Anggaran  di  Daerah  (Studi  Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Wacana Journal of Social and Humanity Studies , 15 (3), 1–9.
Indika,  M.,  Jaya,  A.,  &  Afrianti,  N.  (2020).  Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Musi Rawas Utara. Jurnal AkunStie (JAS) , 6 (1), 37–51.
Jati,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Pengawasan  Melekat  dan  Pemeriksaan  Internal  Terhadap Pencegahan Fraud pada Dana Hibah. Jurnal Akuntansi , 14 (2), 80–91.
Johari, J., & Yahya, K. K. (2019). Organizational structure, work involvement, and job performance of public servants. International Journal of Public Administration , 42 (8), 654–663.
Jung,  C.  S.,  &  Kim,  S.  E.  (2014).  Structure  and  perceived  performance  in  public organizations. Public Management Review , 16 (5), 620–642.
Koutoupis, A. G., & Malisiovas, T. (2023). The effects of the internal control system on the risk, profitability, and compliance of the  US  banking  sector: A quantitative approach. International Journal of Finance & Economics , 28 (2), 1638–1652.
Le  Deist,  F.  D.,  &  Winterton,  J.  (2005).  What  is  competence? Human  Resource Development International , 8 (1), 27–46.
Leke,  A.  A.  C.  M.,  Irawati,  R.  I.,  &  Candradewini,  C.  (2022).  Analisis  Lingkungan Pengendalian  dalam  Pelaksanaan  SPIP  di  Inspektorat  Kabulaten  Nagekeo. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (1), 136–146.
Malmi, T., Bedford, D. S., Brühl, R., Dergård, J., Hoozée, S., Janschek, O., Willert, J., Ax, C., Bednarek, P., & Gosselin, M. (2020). Culture and management  control interdependence: An analysis of control choices that complement the delegation of authority in Western cultural regions. Accounting, Organizations and Society , 86 , 101116.
Moeller,  R.  R.  (2011). COSO  enterprise  risk  management:  establishing  effective governance, risk, and compliance processes (Vol. 560). John Wiley & Sons.
Rizaldi,  A.  (2015a).  Analisis  Lingkungan  Pengendalian  (Control  Environment),  Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang. eSkripsi. Universitas Andalas .
Rizaldi, A. (2015b). Control environment analysis at government internal control system: Indonesia case. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 211 , 844–850.
Rosaline, S. F., & Syarief, A. (2021). Analisis Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indonesian Accounting Research Journal , 1 (2), 349– 358.
Salam,  A.  Z.,  Tugiman,  H.,  &  Triyanto,  D.  N.  (2017).  Analisis  Unsur  Lingkungan Pengendalian Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kabupaten Takalar. EProceedings of Management , 4 (2).
Sedarmayanti,  S.  H.  (2012).  Strategi  Penguatan  Etika  dan  Integritas  Birokrasi  Dalam Rangka  Pencegahan  Korupsi  Guna  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 9 (3),
5.
Strickland, R. A., & Vaughan, S. K. (2008). The hierarchy of ethical values in nonprofit organizations: A framework for an ethical, self-actualized organizational culture. Public Integrity , 10 (3), 233–252.
Sultoni,  S.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Analisis Kebutuhan Diklat Di BPSDM Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 1 (3), 211–217.
Tasdoven, H., & Kaya, M. (2014). The impact of ethical leadership on police officers’ code  of  silence  and  integrity:  Results  from  the  Turkish  National  Police. International Journal of Public Administration , 37 (9), 529–541.