## PRO-KONTRA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN
HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN
AYAH BIOLOGIS 1
Siti Musawwamah 2
(Dosen STAIN Pamekasan/email: mamahtaufiq@yahoo.com)
Abstrak:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tentang pengesahan  hubungan  keperdataan  anak  luar  kawin  dengan ayah  biologis  telah  direspon  dan  bahkan  diperdebatkan  sangat serius  oleh  beragam  kalangan,  termasuk  masyarakat  di Pamekasan.  Mereka  berbeda  dalam  memaknai  rumusan  baru hasil  uji  materiil  atas  Pasal  43  ayat  (1)  UUP:  hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya  diubah  (ditambah)  menjadi:  “dengan  ayah  biologis  dan keluarga ayahnya. ”Sebagian kalangan mendukung dan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial karena masing-masing kelompok itu saling bersikukuh  pada  pembenaran  atas  argumentasi  dan  dalil-dalil yang  dikemukakannya.  Para  pendukung  menilai  putusan  MK merupakan terobosan hukum  yang  progresif  dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Pihak yang menolak mengkhawatirkan  putusan  MK  merupakan  affirmasi  bahkan legalisasi  perkawinan sirri,  perzinahan, dan kumpul kebo (samen
laven).
Kata Kunci:  Hubungan  keperdataan,  anak  luar  kawin,  ayah biologis
1 Artikel  ini  diadaptasi  dari  Laporan  Riset  Kolektif:  Pandangan  Masyarakat  atas  Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis, STAIN Pamekasan, Juli 2012.
2 Dosen  Syariah  STAIN  Pamekasan  sebagai  ketua  tim  peneliti,  anggota: Taufiqurrahman dan Arif Wahyudi.

## Siti Musawamah
Abstract: The  decision  of  Mahkamah  Konstitusi/MK  (Constitutional Court  of  the  Republic  of  Indonesia)  to  legalize  civil-cased  relationship between  illegal  children,  born  from  illegal  marriage,  and  biological  father are  debatable.  Public  of  Pamekasan  gives  serious  response.  They  are different  in  interpretating  current  law  formulation  resulting  from  material test on the Article 43 clause (1) UUP. Some people agree with it and some other  disagrees.  The  Pro’s  states  that  it  is  a  progressive  breakthrough  of law,  especially  in  protecting  constitutional  rights  of  children.  The  Con’s, however,  worries  about  the  decision.  It  could  affirm  and  legalize  a  sirri marriage, adultery, and samen laven. As a result, it is able to harm, under estimate, and look down the noble of marriage institution.
Keywords: Hubungan  keperdataan  (civil-cased  relationship),  anak luar kawin (illegal children), ayah biologis (biological father)

## Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya  disebut  MK)  pada  17 Februari 2012 telah  menerbitkan  putusan  “monumental-revolusioner”  dalam  bidang  hukum keluarga,  yaitu  mengabulkan  sebagian  permohonan  uji  materi  (judicial  review) Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP)  terhadap Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945). Putusan  MK  menyatakan,  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UUP  yang  mengatur hubungan  keperdataan  anak  di  luar  perkawinan  hanya  dengan  ibunya bertentangan  dengan  UUD  1945.  Permohonan  pengujian  itu  diajukan  oleh Machica  Mochtar,  artis  yang  menikah  secara  sirri  dengan  Moerdiono,  mantan Menteri Sekretaris Negara pada era Orde Baru. Machica mengajukan uji materi atas  2  pasal  dalam  UUP,  yaitu  Pasal  2  Ayat  (2)  yang  mengatur  tentang pencatatan  perkawinan  dan  Pasal  43  Ayat  (1)  tentang  status  keperdataan  anak luar kawin agar dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. 3
Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang  pro  atau  mendukung  menilai,  bahwa  putusan  itu  merupakan  terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak, sedangkan pihak  yang  kontra  atau  menolak  mengkhawatirkan,  bahwa  putusan  itu merupakan  afirmasi  dan  legalisasi  bagi  perkawinan  sirri,  kumpul  kebo  (samen laven), dan perzinahan. Pertimbangan hukum yang dipakai adalah MK memberi
3 www.komnasperempuan.or.id diakses pada tanggal 5 Maret 2012
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
pesan moral kepada kaum lelaki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual  di  luar  perkawinan,  karena  ada  implikasi  hukum  yang  harus dipertanggungjawabkan.  MK  meyakini,  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  tidak  berdosa  karena  di  luar  kehendaknya.  Anak  yang  dilahirkan pada  realitasnya  tanpa  kejelasan  status  siapa  ayahnya,  sehingga  seringkali diperlakukan  tidak  adil  dan  distigmatisasi  negatif  sebagai  “anak  haram”  oleh masyarakat.  Hukum  haruslah  memberi  perlindungan  dan  kepastian  secara  adil terhadap  status  seorang  anak  meskipun  keabsahan  perkawinan  orang  tuanya masih dipersengketakan. 4
Akil  Mochtar  sebagai  juru bicara  MK mengatakan, bahwa putusan MK menetapkan  anak  hasil  hubungan  di  luar  perkawinan-resmi  tetap  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  ayah  maupun  keluarga  ayahnya.  Hubungan  di luar  perkawinan  resmi  itu  mencakup,  yaitu  nikah  sirri,  perzinahan, perselingkuhan,  dan  kumpul  kebo  (samen  leven).  Argumentasi  yang  diajukan adalah  agar  lelaki  “buaya  darat”  mau  mengakui  anak  hasil  hubungan  dengan pasangannya.  Putusan  MK  selain  itu  juga  akan  membuat  kaum  lelaki  harus berhati-hati  dalam  menjalin  hubungan-seksual  dengan  perempuan.  Seorang lelaki  tidak bisa  lari  dari  tanggung  jawab  jika  hubungan-seksual  yang  dilakukan berakibat  pada  lahirnya  seorang  anak.  Seorang  laki-laki  wajib  menafkahi  anak- istrinya,  sedangkan  keluarga  si  laki-laki  juga  harus  bersedia  mengakui  bahwa perempuan dan anak hasil hubungannya itu termasuk anggota keluarga. 5
Pihak  yang  mendukung  bahkan  menyambut  gembira  terhadap  putusan MK  adalah  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan).  Ketua  Subkomisi  Reformasi  Hukum  dan  Kebijakan  Komnas Perempuan,  Kunthi  Tridewiyanti  menyatakan,  bahwa  keputusan  MK  telah menegaskan  anak  di  luar  kawin  memiliki  hubungan  perdata  atau  berstatus hukum  dengan  ayahnya,  sekaligus meneguhkan  jaminan  hak-hak  konstitusional bagi  anak.  Aturan  itu  dipandang  sangat  tepat  karena  tidak  mungkin  anak dilahirkan  tanpa  ayah  dan  ibu.  Seorang  anak  seharusnya  juga  mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ayah dan ibunya, tetapi juga dengan keluarga  ayah-ibunya.  Hubungan  keperdataan  itu  sekaligus  mendorong pemenuhan  hak-hak  anak  oleh  kedua  orang  tuanya,  terlepas  dari  sah  atau tidaknya perkawinan mereka menurut hukum. 6
4 lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
5 www.republika.co.id , diakses pada tanggal 5 Maret 2012 6 www.republika.co.id , diakses pada tanggal 5 Maret 2012

## Siti Musawamah
Pihak yang menolak putusan MK adalah  ibu-ibu yang berstatus  sebagai istri  sah. 7 Putusan  MK  bagi  mereka  justru  mengancam  kedudukan  lembaga perkawinan.  Keputusan  "revolusioner"  MK  itu  akan  membuka  peluang  bagi banyak orang untuk menilai dan berkesimpulan, bahwa putusan demikian lebih mementingkan  pengakuan  hubungan  biologis  semata.  Keputusan  MK  tersebut juga  berakibat  memunculkan  anggapan,  bahwa  tanpa  kawin  resmi  dan  dengan sejumlah bukti yang ada seorang anak memperoleh pengakuan hubungan-nasab.
Lembaga  pengatur  perkawinan  semisal  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) yang berwenang mengurus perkawinan, perceraian, dan  rujuk  akan  dipandang  tidak  penting  lagi,  karena  orang-orang  licik  akan mencari  jalan secara licik  pula untuk  melampiaskan hasrat  biologisnya.  Seorang anak  yang  lahir dari  “hubungan gelap” pun jika  ingin  mendapat hak kewarisan, maka  dapat  mengajukan  penetapan  sebagai  ahli  waris  kepada  PA  dan  harus diakomodir  dengan  mengeluarkan  fatwa  waris  bagi  anak  yang  selama  ini dipersepsi masyarakat sebagai "anak haram".
Suasana  kontroversial  dalam  memaknai  putusan  MK  itu  juga  terjadi  di Pamekasan.  Sebagian  masyarakat  memaknai  sebagai  putusan  yang  progresif, sedangkan  sebagian  lainnya  memaknai  sebagai  putusan  yang  akan  mengancam kesucian  lembaga  perkawinan.  Penelitian  tentang  pandangan  masyarakat terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  keabsahan  hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sangat relevan dilakukan.
Perkawinan  merupakan  terjemahan  dari  kata ﺢﻜﻧ (berhimpun)  dan جوز
(pasangan).  Kedua  kata  itu  secara  umum  digunakan  al-Quran  untuk menggambarkan jalinan hubungan perkawinan (pernikahan) 8 , yaitu
berkumpulnya seorang lelaki dan perempuan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan  yang  utuh  dan  berpasangan,  atau  bermitra  sebagai  suami-istri.  Istilah lain  dapat  dinyatakan,  bahwa  perkawinan  menjadikan  seseorang  mempunyai pasangan.  Seorang  lelaki  belum  lengkap  kehidupannya  tanpa  perempuan  dan sebaliknya seorang perempuan belum lengkap kehidupannya tanpa lelaki.
Perkawinan dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan sebagai akad yang membolehkan al-istimta’ (persetubuhan) lelaki dan  perempuan,  atau  melakukan  wathi'  dan  berkumpul  selama  perempuan tersebut bukan tergolong perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab,
7 Antara, 18 Februari 2012
8 Kata ﺢﻜﻧ dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali dan kata جوز sebanyak 80  kali  dalam  al  qur’an  M.  Quraish  Shihab:  Wawasan  Al-Quran,  Tafsir  Maudlu’I  atas  berbagai persoalan umat, cet.v, Bandung: Mizan,hlm. 1999.
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
sesusuan,  maupun  mushaharah  atau  semenda. 9 Pengertian  nikah  bahkan dipertegas  sebagai  akad  yang  ditetapkan  Syara’  agar  lelaki  dapat  mengambil manfaat  berupa  istimta’  dengan  seorang  perempuan,  atau  sebaliknya. 10 Nikah menurut Hanafiyah adalah akad yang memberi manfaat untuk melakukan mut’ah secara sengaja. Seorang lelaki halal untuk beristimta’ dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi keabsahan perkawinan tersebut secara syar’i.  Nikah  menurut  Hanabilah  adalah  akad  yang  menggunakan  lafadz  inkah yang  bermakna  tazwij  dengan  maksud  mengambil  manfaat  untuk  bersenang- senang. 11 Nikah menurut Syafi’iyah adalah akad yang membolehkan istimta’ pada pasangannya,  artinya  seorang  suami  dibolehkan  beristimta’  dengan  istrinya  dan istrinya pun dibolehkan beristimta’ dengan suaminya. 12
Pengertian  perkawinan  dalam  UUP  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  lelaki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 13 Pencantuman kalimat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada akhir  definisi  tersebut  sebagai  penegas,  bahwa  perkawinan  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dengan  agama.  Perkawinan  bukan  semata-mata urusan  jasmaniah  tetapi  juga  ruhaniah.  Perumus  KHI  mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidlan untuk menaati perintah Allah dan sebagai ibadah. 14
Definisi  yang  dirumuskan  oleh  ulama  fiqh  dibandingkan  dengan rumusan para pakar hukum di Indonesia, seperti dalam UUP dan KHI, berdasar definisi  perkawinan  tersebut  di  atas,  baik  secara  lughawi  maupun  syar’i,  tampak bahwa  rumusan  fuqaha  terkesan  sangat  seksist  dan  bernuansa  biologis,  karena perkawinan  hanya  dilihat  sebagai  akad  yang  menghalalkan  persetubuhan. 15
Rumusan  fuqaha  tersebut  dapat  dimaklumi  karena  makna  asal  nikah  adalah
9 Ibid, hlm. 6513 10 Wahbah  al-Zuhaily,  al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh,  juz.  IX  (Damaskus:  Dar  al-Fikr, 1997), cet. IV, hlm. 6513
11 Abdrrahman  al-Jaziri, Kitab  ‘ala  Madzahib  al-Arba’ah,  Juz.  IV (t.tp,  Dar  Ihya  al-Turas al-Arabi, 1986), hlm. 3
12 Muhammad Zuhaily, Al-Mu’tamad fi fiqh al Syafi’i, Juz. IV (Damaskus: Dar al-Qolam, 2007) Cet. I, hlm. 13
13 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  (Surabaya:  Pustaka  Tinta  Mas, 1986), pasal 1, hlm. 7 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), pasal 2, hal. 18
15 Kajian lebih mendalam dapat dilihat pada Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam, hlm. 40

## Siti Musawamah
berkonotasi  hubungan  seksual.  Ulama  biasanya  dalam  merumuskan  suatu definisi  tidak akan berani  menyimpangi apalagi berbeda  dengan  makna-aslinya. Definisi  perkawinan  dalam  fiqh  memberi  kesan,  bahwa  perempuan  diposisikan sebagai  objek  kenikmatan  bagi  suami,  karena  yang  dilihat  dari  diri  perempuan adalah  aspek  biologisnya  saja.  Hal  ini  terlihat  dalam  penggunaan  kata  al-wath’ atau  al-istimta’,  sebaliknya  jika  dibandingkan  dengan  rumusan  UUP  maupun KHI ada beberapa hal yang perlu dicatat, di antaranya:
Pertama,  perkawinan  tidak  lagi  hanya  dilihat  sebagai  hubungan  jasmani, tetapi  juga  merupakan hubungan  batin.  Pergeseran perspektif  itu  mengandung aspek  yang  lebih  substansial  dan  berdimensi  jangka  panjang,  sebagaimana tercermin  dalam  penggunaan  istilah  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, dalam UUP tujuan perkawinan dirumuskan secara jelas, yaitu  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia.  Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal semata, tetapi juga dari segi sosialnya, yaitu  sebuah keluarga  yang  merupakan  unit  terkecil  dalam  sistem  sosial.  Ketiga, penggunaan istilah kekal dalam UUP memberi kesan, bahwa prinsip perkawinan adalah  untuk  seumur  hidup.  Perceraian  (pemutusan  ikatan  perkawinan)  hanya mungkin terjadi  jika perkawinan sudah  tidak  dapat diselamatkan karena adanya problem  kerumah  tanggaan  yang  sudah  memuncak  dan  tidak  dapat  diselesaikan. Kata  kekal  seharusnya  dimaknai  dengan  kesetiaan  masing-masing  pihak  untuk terus merawat mahligai perkawinan.
Rumusan  pengertian  perkawinan  dalam  UUP  dan  KHI  itu  dapat dipahami,  bahwa  keabsahan  perkawinan  di  Indonesia  bukan  hanya  didasarkan atas  prinsip  saling  menyukai,  tetapi  juga  pemenuhan  persyaratan  materiil  dan formil perkawinan oleh masing-masing calon mempelai. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi secara legal. Syarat materiil perkawinan  secara  umum  diambil  dari  aturan-aturan  agama  yang  ada  di Indonesia.  Islam  sebagai  agama  mayoritas  warga  Negara  Indonesia  tentunya sangat  memiliki  andil  besar  dalam  mempengaruhi  penentuan  syarat  materiil perkawinan  dalam  hukum  nasional  Indonesia,  seperti  aturan  tentang  larangan perkawinan,  masa  tunggu  bagi  perempuan  yang  bercerai,  dan  pembebanan nafkah keluarga.
Konsekuensi dari syarat materiil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP, perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing- masing  agama  dan  kepercayaannya. 16 Sebuah  perkawinan  jika  tidak  memenuhi syarat  materiil,  baik  yang  telah  mendapat  penegasan  dalam  undang-undang
16 UUP, hlm. 7
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya,  maka  perkawinan  tersebut  dapat  dilakukan  pencegahan  jika perkawinan  tersebut  baru  akan  dilangsungkan,  atau  dibatalkan  jika  telah terlaksana.  UUP  selain  menentukan  syarat  materiil  perkawinan  juga  mengatur syarat  formil  sebagai  syarat  yang  ditentukan  oleh  negara  dengan  tujuan  untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) dalam UU tersebut menjelaskan,  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17
Pemaknaan  syarat  materiil  dan  formil  perkawinan  di  Indonesia  selama ini masih terjadi ambiguitas. Apakan syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi  perkawinan,  ataukah  mempengaruhi  syarat  materiil.  Pencatatan perkawinan  secara  ideal  semestinya  dikukuhkan  bukan  hanya  pada  tataran administratif, tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan, agar tujuan  Negara  dalam  mewujudkan  tertib  administrasi  perkawinan  tercapai. Perkawinan  dianggap  sah  bukan  hanya  semata  memenuhi  rukun  serta  syarat perkawinan  yang  ditentukan  oleh  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing, tetapi  perkawinan  dikatakan  sah  jika  dicatatkan  pada  instansi  yang  berwenang untuk itu. Ide yang demikian berkembang di tengah masyarakat. 18
Pandangan  tentang  hal  tersebut  di  atas  pada  tataran  wacana  terdapat sekurang-kurangnya  dua  kelompok.  Pertama, menentang  ide  tersebut,  karena pencatatan  perkawinan  bukanlah  rukun  perkawinan.  Rukun  perkawinan  dalam hukum Islam (yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 orang saksi, dan kedua mempelai sebagaimana telah ditaqnin dalam pasal 14 KHI. 19 Padangan yang pertama berpendapat, bahwa di sebuah Negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya  (pasal  29  ayat  [2]  UUD  tahun  1945)  tidak  dibenarkan  untuk memaksakan  sebuah  ajaran  agama  tunduk  terhadap  aturan  hukum  nasional. Negara  harus  menjamin  kesucian  sebuah  agama  dan  tidak  mencampurinya dengan hal-hal lain yang berada di luar aturan agama tersebut.
Kedua, ide  pengintegrasian  syarat  formil  atau  administrasi  perkawinan menjadi syarat materiil tidak bertentangan dengan hukum agama, bahkan dinilai sebagai  perwujudan  dari  pelaksanaan  kewajiban  setiap  warga  negara  dalam mentaati  pemimpin,  selama  ketaatan  tersebut  tidak  untuk  suatu  perbuatan keingkaran  kepada  Allah  SWT.  Pencatatan  perkawian  yang  diatur  dalam
17 Ibid, hlm. 8
18 Rio  Satrio,  Tinjauan  tentang  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  dalam  Sistem  Hukum Perkawinan Indonesia, Badilag.net, diakses 5 April 2012, hal. 3
19 KHI, hlm. 21

## Siti Musawamah
perundang-undangan  Pasal  5  KHI  bertujuan  untuk  kemaslahatan  bagi  warga negara. 20 Kaidah fiqhiyah mengemukakan:
فﺮﺼﺗ مﺎﻣﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﻟا طﻮﻨﻣ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺎﺑ
Artinya:  Tindakan  seorang  pemimpin  terhadap  penyelenggaraan kehidupan rakyatnya harus didasarkan asas kemaslahatan.
Pencatatan  perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta  nikah  memang ditujukan  untuk  menciptakan  kemaslahatan,  yaitu  kepastian  hukum  terhadap terjadinya  perkawinan.  Setiap  orang  yang  telah  terikat  dalam  suatu  perkawinan harus  melaksanakan  segala  konsekuensinya.  Persoalan  yang  hingga  saat  ini masih  menjadi  perdebatan  adalah  apakah  dengan  pertimbangan  kemaslahatan, rukun,  dan  syarat  perkawinan  yang  selama  ini  telah  ditentukan  dalam  norma agama harus ditambah dengan point pencatatan perkawinan?
Rio  Satrio 21 mengatakan,  bahwa  norma  pokok  perkawinan  yang  sudah dimuat  dalam  aturan agama  tidak  boleh  diusik  lagi,  sehingga  rukun  atau  syarat perkawinan tetap dipertahankan, sebagaimana telah diatur dalam hukum agama atau  kepercayaan  masing-masing.  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  agar  tidak  terkesan mendua harus dipertegas, bahwa “Tiap-tiap perkawinan hanya dapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan”. 22
Hal itu memuat arti, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama belum diakui keberadaanya di hadapan Negara selama belum dicatatkan. Solusi  hukum  terhadap  perkawinan  yang  telah  dilakukan  tetapi  belum dicatatkan,  yaitu  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  permohonan pengesahan  nikah  (itsbat  nikah), 23 selama  perkawinan  sirri  tersebut  dapat dibuktikan di persidangan pengadilan, bahwa telah dilangsungkan sesuai dengan aturan agama dan ditetapkan keabsahannya.
Beberapa  ahli  hukum  Islam  memposisikan  pencatatan  perkawinan sebagai  salah  satu  aspek  reformatif  untuk  merespon  tuntutan  perkembangan zaman.  Pertimbangan  yang  dipakai  adalah  pertimbangan  kemaslahatan,  di
20 Lihat Pasal 5 KHI “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”
21 Rio Satrio, Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar Kawin, hal.5
22 KHI, Ibid, hlm. 4
23 KHI  pasal  7  ayat  (2)  dan  (3)  menyebutkan:  Ayat  (2)  Dalam  hal  perkawinan  tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Ayat (3)  Isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang berkenaan  dengan:  Adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian;  Hilangnya  Akta Nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
antaranya  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat, melindungi  martabat  dan  kesucian  perkawinan,  serta  lebih  khusus  lagi  untuk melindungi  martabat,  kepentingan  istri  dan  anak  keturunannya.  Atho’  Muzhar sebagaimana  dikutip  oleh  Amiur  Nuruddin  berpendapat,  bahwa  pencatatan perkawinan  sudah  seharusnya  dilihat  sebagai  “bentuk  baru”  mengumumkan (meng-i’lan-kan)  perkawinan,  terlebih  jika  kepentingan  pencatatan  perkawinan itu berkaitan dengan kemaslahatan bagi perempuan dan anak. 24
Ahmad  Rofiq  berpendapat,  bahwa  pencatatan  perkawinan  mempunyai dua  manfaat,  yaitu  manfaat  preventif  dan  represif. 25 Preventif  karena  dengan pencatatan  perkawinan  dapat  diantisipasi  terjadinya  kekurangan,  atau penyimpangan  rukun  dan  syarat  perkawinan,  baik  menurut  hukum  agama  dan kepercayaannya,  maupun  menurut  perundang-undangan.  Represif  karena pencatatan  perkawinan  ditujukan  bagi  suami  istri  yang  karena  sesuatu  hal perkawinannya  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  sehingga  harus mengajukan isbat nikah ke PA.
Pencatatan perkawinan pada tataran praktik, meskipun selama ini negara telah  mewajibkan  untuk  tertib  administrasi,  tetapi  masih  banyak  orang  yang melakukan  perkawinan  tanpa  dicatatkan  dengan  berbagai  alasan.  Pemenuhan persyaratan  administratif  perkawinan  termasuk  finansial  terkesan  masih  dirasa membebani  oleh  sebagian  orang  untuk  melakukan  pencatatan.  Persoalan  lain adalah  masih  terdapat  sekelompok  masyarakat  yang  mengawinkan  anaknya  di bawah umur yang juga diperbolehkan oleh undang-undang.
Sekelompok  pria  masih  banyak  yang  terganjal  untuk  melakukan pencatatan perkawinan, karena masih terikat perkawinan dengan orang lain dan harus  mendapat  izin  menikah  terlebih  dahulu  dari  pengadilan.  Hambatan  yang dialami  adalah  istri  pertama  tidak  menyetujui  rencana  suaminya  untuk berpoligami  dan  ketiadaan  syarat  alternatif,  yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan. 26
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  berakibat tidak  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  negara meskipun  perkawinan  dipandang  sah  karena
24 Amiur  Nuruddin  &  Ashari  A,T.,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  kiritis Perkembangan  hukum  Islam  dari fiqh, UU No. 1/1974,  sampai  KHI,  Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 135.
25 Ahmad  Rafiq,  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  PT  raja  Grafindo  Persada,  cet.  III, 1998, hlm 111.
26 Lihat UUP Pasal 4 ayat 2.

## Siti Musawamah
dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. 27
Pihak  yang  merasa  dirugikan  karena  salah  satu  pihak  yang  terikat  perkawinan melakukan tindakan wanprestasi, tentu akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan.
Salah  satu  akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dari perkawinan tersebut berstatus anak sah. 28 Konsekuensinya anak tersebut  akan  mempunyai  hubungan  keperdataan  secara  sempurna  dengan kedua orang tuanya. Hak-hak keperdataan yang dimaksud, antara lain hak nasab (garis  keturunan)  anak  dihubungkan  pada ayah  (dalam  Islam),  hak  pemenuhan nafkah,  hak  saling  mewarisi,  dan  hak  perwalian  nikah  bagi  ayah  atas  anak perempuan.
Implikasi  sebaliknya  dari  perkawinan  yang  tidak  sah  adalah  tidak memiliki  akibat  hukum  apapun  terhadap  pihak  yang  terikat  dalam  perkawinan tersebut.  Perkawinan  yang  tidak  sah  jika  dihubungkan  dengan  pasal  2  ayat  (1) UUP  dengan  menggunakan  interpretasi  hukum  a  contrario  adalah  perkawinan yang  dilaksanakan  tidak  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  sehingga  tidak  ada  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari perkawinan  tersebut,  karena  memang  secara  hukum  perkawinan  tersebut dianggap tidak ada.  Setiap pihak tidak memiliki legal  standing untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap pihak lainnya. 29
Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah  sangat  tepat  jika  tidak  mendapat  perlindungan  hukum,  karena  telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hak yang semestinya didapatkan tidak diayomi  oleh hukum sebagai  sanksinya. Hal  itu merupakan  sebuah  resiko yang sangat  logis  dan  dapat  diterima  oleh  siapapun.  Bagaimana  posisi  anak  yang dilahirkan  dari  hubungan  tersebut,  apakah  ikut  menanggung  dosa  yang  telah dilakukan kedua orang tua biologisnya?
Istilah anak zina, yakni anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah, atau  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah,  tetapi  disangkal  oleh  sang  bapak sebagai anaknya melalui li’an tidak dikenal dalam hukum Islam. Anak zina dalam Islam  hanya  memiliki  hubungan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  sebagai hubungan  yang  tidak  bisa  disangkal  dan  bersifat  alamiah.  Seorang  anak  yang dihubungkan nasab-nya pada ayah hanyalah anak  yang  dilahirkan sebagai akibat
27 Lihat KHI Pasal 6 ayat 2
28 Lihat  UUP  Pasal  42  jo  KHI  Pasal  99,  “anak  sah  adalah  anak  yang  lahir  dalam  atau akibat perkawinan yang sah”
29 Rio Satria, Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar Kawin, hal.6
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
dari  perkawinan  yang  sah,  sebagaimana  ketentuan  dalam  Al-Quran  surat  Al- Baqarah ayat 233 dan surat Al-Ahzab ayat 5 serta Hadis dari Abu Hurairah:
ﺪﻟﻮﻟا شاﺮﻔﻠﻟ ﺮھﺎﻌﻠﻟو ﺮﺠﺤﻟا
Artinya: anak memiliki  hubungan nasab dengan ibunya,  sedangkan bagi pezina adalah hukuman rajam (H.R. Bukhari dan Muslim) 30
Penjelasan  hadits  tersebut  sejalan  dengan  pasal  43  ayat  (1)  UUP,  anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak  tersebut  tidak  mempunyai  hubungan  atau  hak  apapun  dengan  ayah biologisnya, karena  secara hukum baik  hukum agama maupun hukum nasional tidak  memiliki  pertalian  darah  (nasab)  dengan  laki-laki  yang  merupakan  ayah biologisnya.  Anak  di  luar  nikah  tidak  memperoleh  hak-hak  materiil  dan  moril yang  semestinya  diperoleh  oleh  seorang  anak  dari  ayahnya,  seperti  hak pemeliharaan,  hak  nafkah, hak  perwalian  nikah bagi  anak  perempuan, dan  hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bermaksud mengungkap dan mendeskripsikan fokus kajian melalui  pengamatan  yang  mendalam  pada  situasi  yang  wajar,  atau  alamiah dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif-fenomenologis. 31 Referensi  yang dipakai  didasarkan  pada  pendapat  Bogdan  &  Biklen, 32 sehingga  diperoleh gambaran  makna  atau  interpretasi  yang  holistik,  integral,  dan  komprehensif tentang  pandangan  masyarakat  terhadap  putusana  MK  mengenai  pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis.
Pendekatan  kualitatif-fenomenologis  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini akan  menghasilkan  fenomena  yang  sebenarnya 33 dan  peneliti  berposisi  sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data.
Penelitian ini berlokasi di kota Pamekasan dengan melibatkan informan yang  terdiri  dari  pejabat  KUA,  hakim  Pengadilan  Agama,  pejabat  Urais/BP4 DEPAG, pimpinan Ormas, pemerhati isu-isu perempuan atau gender dan anak, serta  dosen  jurusan  Syariah  STAIN  Pamekasan.  Penentuan  informan  merujuk
30 Lihat Shohih Muslim, hadis nomor 2646
31 Bogdan,  R.C.  &  Taylor,  S.J.  Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  A Phenomenological Approach to the Social Sciences. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1985,
32 Bogdan,  R.C.  &  Biklen,  S.K.  1982.  Qualitative  Research  for  Education:  An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
33 Dimyati,  M.  2000.  Penelitian  Kualitatif;  Paradigma,  epistemologi,  pendekatan, metode, dan terapan. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.

## Siti Musawamah
pada  pendapat  Spradley, 34 yaitu  dilakukan  dengan  teknik  purposive  and  snowball sampling  untuk  menyeleksi  informan  dan  mengembangkan  informasi  dengan menerapkan prinsip funnel design, menghimpun data seluas-luasnya. Hal lain yang dilakukan  adalah  penyempitan  dan  penajaman  sesuai  dengan  fokus  dan  tujuan penelitian.
Data  yang  dihimpun  dalam  penelitian  ini  meliputi  deskripsi  mengenai pandangan  masyarakat  terhadap  putusana  MK  tentang  pengesahan  hubungan keperdataan  anak  luar  kawin  dengan  ayah  biologis  dan  argumentasi  yang mendasari  dalam  perspektif  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Jenis  data meliputi catatan lapangan (transkrip) hasil kegiatan wawancara, pengamatan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan selama  dan  setelah  pengumpulan  data  penelitian  di  lapangan  terhadap  catatan lapangan  berupa  transkrip  wawancara,  observasi,  dokumen,  dan  bahan-bahan pendukung lainnya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pandangan  masyarakat  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi tentang  pengesahan  hubungan  keperdataan  anak  luar  kawin dengan ayah biologis.
Hasil  penelitian  menemukan  2  (dua)  macam  pandangan  masyarakat, yaitu  sebagian  menolak  dan  yang  lain  mendukung.  Perbedaan  pandangan masyarakat itu bersumber pada perbedaan memaknai legal reasoning atau argumen hukum  dalam  putusan  MK.  Pokok  permohonan  para  pemohon  adalah pengujian  konstitusionalitas  Pasal  2  ayat  (2)  UU  1/1974  yang  menyatakan, “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”,  dan  Pasal  43  ayat  (1)  UU  1/1974  yang  menyatakan,  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  khususnya  mengenai  hak  untuk  mendapatkan status hukum anak.
Pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan  perundang-undangan  adalah  mengenai  makna  hukum  (legal  meaning) pencatatan perkawinan. Penjelasan umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, bahwa
“Suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  dan  di  samping  itu tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-
34 Spradley, J.P. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama halnya  dengan  pencatatan peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat- surat  keterangan,  suatu  akte  yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan”. 35
MK  berdasarkan  penjelasan  UUP  tersebut  berkesimpulan,  bahwa  (i) pencatatan  perkawinan  bukanlah  merupakan  faktor  yang  menentukan  sahnya perkawinan;  dan  (ii)  pencatatan  merupakan  kewajiban  administratif  yang diwajibkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Faktor  yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari  masing-masing  pasangan  calon  mempelai.  Pencatatan  perkawinan diwajibkannya  oleh  negara  melalui  peraturan  perundang-undangan  merupakan kewajiban administratif. 36
Makna penting kewajiban administratif pencatatan perkawinan menurut MK dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan diwajibkan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  bersangkutan  yang merupakan  tanggung  jawab  negara  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis  yang  diatur  serta  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan  (Pasal  28I  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  UUD  1945).  Pencatatan sekiranya  dianggap  sebagai  pembatasan,  menurut  MK  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  konstitusional  karena  pembatasan  ditetapkan  dengan Undang-Undang  dan  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain.  Hala  lain adalah untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis. 37
Kedua,  pencatatan  secara  administratif  yang  dilakukan  oleh  negara dimaksudkan  agar  perkawinan  sebagai  perbuatan  hukum  yang  berimplikasi terjadinya  akibat  hukum  yang  sangat  luas,  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara  terkait  dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  dapat terselenggara secara  efektif  dan  efisien.  Hal  itu memuat  makna,  bahwa  dengan bukti otentik perkawinan hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat
35 MN  Martiman  Projohamidjoyo,  MM.MA,  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Cet.  I,
(Jakarta: Indonesia Legal Center Publishin, 2011), hlm. 94
36 Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hlm.32
37 Lihat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

## Siti Musawamah
terlindungi  dan  terlayani  dengan  baik,  karena  tidak  diperlukan  proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti  pembuktian  mengenai  asal-usul  anak  dalam  Pasal  55  UUP  yang mengatur, bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka  hal  itu  akan  ditetapkan  dengan  putusan  pengadilan  yang  berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya. 38
Perbedaan  pandangan  masyarakat  atas  putusan  MK  juga  bersumber pada perbedaan makna hukum (legal meaning) dari frase “yang dilahirkan di luar perkawinan”, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. 39 Temuan hasil penelitian menunjukkan  2  macam  pandangan,  yaitu  memaknai  sebagai anak  yang  lahir  di luar  perkawinan  yang  sah  menurut  negara  (hanya  sah  menurut  hukum  agama atau dikenal dengan istilah kawin sirri), anak yang lahir tanpa perkawinan (zina) dan hubungan bebas  lainnya,  dan frase ”hubungan keperdataan”,  yaitu  sebatas hubungan yang berakibat pada pemenuhan nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan  kebutuhan  lahir  lainnya,  serta  hubungan  nasab  dan  saling  mewarisi. Pandangan  mereka  terhadap  putusan  MK  tentang  pengesahan  hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis menjadi berbeda.
Legal reasoning  putusan MK  dirumuskan,  bahwa secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa,  baik  melalui  hubungan  seksual  (coitus)  maupun  melalui  cara  lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya
pembuahan. Anak yang lahir dari suatu kehamilan tidak tepat dan tidak adil jika hukum  menetapkan,  bahwa anak  karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan hanya  memiliki  hubungan  dengan  perempuan  tersebut  sebagai  ibunya.  Hal  itu juga  tidak  tepat  dan  tidak  adil  jika  hukum  membebaskan  laki-laki  yang melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Seorang anak manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan, bahwa anak itu merupakan anak dari laki-laki  tertentu.  Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan  seorang  laki-laki,  adalah  hubungan  hukum  yang  di  dalamnya  terdapat
38 Putusan MK, hlm.34
39 Ibid,
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
Nuansa, Vol. 10 No. 1 Januari – Juni 2013
hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik,  yang  subjek  hukumnya  meliputi  anak, ibu, dan bapak. 40
Hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  berdasarkan uraian  tersebut,  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan,  tetapi dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah  antara  anak dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak.  Seorang  anak  yang  dilahirkan,  terlepas dari  soal  prosedur  atau  administrasi  perkawinan,  seharusnya  mendapatkan perlindungan  hukum.  Seorang  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  jika mendapatkan perlindungan hukum, maka akan dirugikan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena dilahirkan di luar kehendaknya.
Anak  yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. MK  berpendapat,  bahwa  hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya  masih  dipersengketakan.  Pasal  43  ayat  (1)  UU  1/1974 menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”  harus  dibaca,  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayahnya” 41
Dalil para pemohon berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, sepanjang  menyangkut  Pasal  2  ayat  (2)  UU  1/1974  tidak  beralasan  menurut hukum. Pasal  43 ayat  (1)  UU  1/1974 yang menyatakan, “Anak  yang dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”  adalah  bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat (conditionally  unconstitutional),  yakni  inkonstitusional  sepanjang  ayat  tersebut dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 42
40 Putusan MK, hlm.34 41 Ibid, hlm.35
42 Ibid.

## Siti Musawamah
2. Argumen  yang  mendasari  pandangan  masyarakat  atas  putusan
Mahkamah Konstitusi tentang pengesahan hubungan
keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis.
Pandangan  masyarakat  terhadap  putusan  MK  tentang  pengesahan hubungan  keperdataan  anak  luar  kawin  dengan  ayah  biologis,  seperti  telah diuraikan pada fokus penelitian sebelumnya, setidaknya terdapat 2 (dua) macam. Pandangan yang mendukung putusan MK didasarkan pada argumentasi berikut: pertama,  adanya  tuntutan  kebenaran  konteks,  yaitu  untuk  melindungi kepentingan  dan  masa  depan  anak.  Hal  tersebut  dalam  istilah  fiqh  dinyatakan sebagai  pemenuhan  maslahah  ‘ammah  (kemaslahatan  umum).  Kedua,  memahami bahwa makna anak luar kawin dalam putusan itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara, dalam arti anak yang lahir akibat perkawinan sirri.
Pandangan  yang  menolak  putusan  MK  didasarkan  pada  argumentasi berikut: pertama, putusan MK dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam (hifdz al- nasl). Kedua, memahami bahwa makna anak luar kawin dalam putusan itu adalah anak  yang  lahir  dari  hubungan  di  luar  perkawinan,  dalam  arti  anak  yang  lahir akibat  hubungan  tanpa  ikatan  perkawinan  (pergaulan  bebas/zina).  Ketiga, melanggar  tujuan  hukum  (keadilan,  kepastian,  dan manfaat)  dan aturan hukum perkawinan  (pencatatan,  itsbat  nikah,  dan  keharusan  ijin  poligami).  Keempat, rentan  dimanfaatkan  untuk  melegalkan  perzinahan.  Kelima,  tidak  menghormati lembaga  perkawinan  karena  kebanyakan  orang  akan  “membacanya”  sebagai mementingkan  hubungan  biologis  seorang  bapak  dengan  anaknya.  Lembaga perkawinan  yang  dianggap  sakral  juga  terancam  dianggap  enteng  atau diremehkan  karena  muncul  persepsi  masyarakat,  bahwa  tanpa  kawin  di  KUA, atau  kawin  resmi  di  hadapan  penghulu  sesuai  ketentuan  hukum,  anak keturunannya akan dapat diakui dan memiliki kedudukan sama di mata hukum.
Argumen  yang  mendasari  pendukung  putusan  MK  karena  dianggap sebagai  suatu  kemajuan  dan  prestasi  pembangunan  hukum  dalam  merespon dinamika  atau  perkembangan  masyarakat  dan  sebagai  terobosan  hukum  yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak.
Temuan  penelitian  jika  dianalisis  sesungguhnya  bersinergi  dengan argumen  putusan  MK,  bahwa  secara  alamiah  tidaklah  mungkin  seorang perempuan hamil  tanpa  terjadinya pertemuan antara  ovum  dan spermatozoa, baik melalui  hubungan  seksual  (coitus)  maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Anak yang lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  tidak tepat  dan  tidak  adil  jika  hukum  menetapkan,  bahwa  hanya  memiliki  hubungan
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
dengan  perempuan  tersebut  sebagai  ibunya.  Hal  itu  juga  tidak  tepat  dan  tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak  anak  terhadap  lelaki  tersebut  sebagai  bapaknya.  Perkembangan teknologi yang ada bahkan memungkinkan dapat membuktikan, bahwa seorang anak  itu  merupakan  anak  dari  laki-laki  tertentu.  Peristiwa  hukum  kelahiran karena  kehamilan,  yang  didahului  dengan  hubungan  seksual  antara  seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat  hak  dan  kewajiban  secara  bertimbal  balik,  yang  subjek  hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.
Anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum terlepas dari  soal  prosedur  atau  administrasi  perkawinan.  Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan jika tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka akan dirugikan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena dilahirkan di luar kehendaknya.
Anak  yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Perlakuan  itu dirasa  tidak adil bagi kepentingan anak,  sebab  seorang anak yang tidak  berbuat  dosa  harus  menanggung  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  orang tuanya,  sementara  itu  laki-laki  yang  menyebabkan  kelahiran  anak  tersebut terbebas  dari kewajiban  hukum untuk memelihara, mendidik,  dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak.
Sanksi sosial selain stigma negatif masyarakat sebagai “anak haram” dan lainnya  yang  sering  disematkan  sebagian  orang  kepada  anak  luar  kawin, peniadaan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, dinilai  sebagai  tanpa  dasar  karena  sang  anak  tidak  bersalah  dan  tidak  pernah berharap  dilahirkan  dari  orang  tua  yang  perkawinannya  dipersoalkan keabsahannya, bahkan tidak memiliki ikatan perkawinan.
MK  atas  dasar  itulah  menetapkan  putusan  tentang  pengesahan hubungan  keperdataan  anak  luar  kawin  dengan  ayah  biologis.  Argumentasi hukumnya didasarkan pada ketentuan berikut ini: (a) UUD 1945 Pasal 28B ayat (2)  yang  menyatakan,  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh, dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”; (b) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”;  (c)  Hadits  Nabi  yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci dari dosa

## Siti Musawamah
ﻞﻛ دﻮﻟﻮﻣ ﺪﻟﻮﯾ ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻔﻟا
dan (d) Al-Quran surat Al-Najm ayat 38
                               
“bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” 43
Anak luar kawin dalam perpektif ini tetap diposisikan sebagai anak suci dan tidak seharusnya berkewajiban ikut menanggung dosa orang tuanya, berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pandangan  yang  menolak  putusan  MK  didasarkan  pada  argumentasi berikut: pertama, putusan MK dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam (hifdz al- nasl). Kedua, memahami bahwa makna anak luar kawin dalam putusan itu adalah anak  yang  lahir  dari  hubungan  di  luar  perkawinan,  dalam  arti  anak  yang  lahir akibat  hubungan  tanpa  ikatan  perkawinan  (pergaulan  bebas/zina).  Ketiga, melanggar  tujuan  hukum  (keadilan,  kepastian,  dan manfaat)  dan aturan hukum perkawinan  (pencatatan,  itsbat  nikah,  dan  keharusan  ijin  poligami).  Keempat, rentan  dimanfaatkan  untuk  melegalkan  perzinahan.  Kelima,  tidak  menghormati lembaga  dan  kehormatan  lembaga  perkawinan  karena  kebanyakan  orang  akan “membacanya”  sebagai  mementingkan  hubungan  biologis  seorang  bapak dengan  anaknya.  Lembaga  perkawinan  yang  dianggap  sakral  juga  terancam dianggap  enteng  atau  diremehkan  karena  muncul  persepsi  masyarakat,  bahwa tanpa  kawin  di  KUA,  atau  kawin  resmi  di  hadapan  penghulu  sesuai  ketentuan hukum, anak keturunannya  akan  diakui dan  memiliki kedudukan  sama  di  mata hukum.
Temuan  penelitian  tersebut  jika  dianalisis  sesungguhnya  merupakan salah satu akibat hukum dari pemaknaan perkawinan yang sah, yaitu anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  berstatus  anak  sah. 44 Anak  tersebut konsekuensinya  akan  mempunyai  hubungan  keperdataan  secara  sempurna dengan  kedua  orang  tuanya,  meliputi  hak  nasab  (garis  keturunan)  anak dihubungkan pada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah saling mewarisi, hak perwalian  nikah  bagi  ayah  atas  anak  perempuan,  dan  hak-hak keperdataan lainnya.
43 Departemen Agama, Al-Quran dan Tarjamahnya, hlm.874
44 Lihat  UUP  Pasal  42  jo  KHI  Pasal  99,  “anak  sah  adalah  anak  yang  lahir  dalam  atau akibat perkawinan yang sah”
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
Implikasi dari perkawinan tidak sah adalah tidak memiliki akibat hukum apapun  terhadap  pihak  yang  terikat  dalam  perkawinan  tersebut.  Perkawinan yang  tidak  sah  jika  dihubungkan  dengan  pasal  2  ayat  (1)  UUP  dengan menggunakan  interpretasi  hukum  a  contrario  adalah  perkawinan  yang dilaksanakan  tidak  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya itu, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Setiap pihak tidak memiliki  legal  standing  untuk  mengajukan  gugatan  kelalaian  kewajiban  terhadap pihak lainnya. 45
Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah  sangat  tepat  jika  mereka  tidak  mendapat  perlindungan  hukum,  karena mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Sanksi hukumnya adalah hak yang semestinya mereka dapatkan tidak diayomi oleh hukum, hal ini adalah sebuah resiko yang sangat logis dan dapat diterima.
Bagaimana posisi  anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  tersebut,  apakah ikut menanggung dosa yang telah dilakukan kedua orang tua biologisnya? Istilah anak  zina  dikenal  dalam  hukum  Islam,  yakni  anak  yang  dilahirkan  tanpa perkawinan  yang  sah,  atau  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah,  tetapi disangkal oleh sang bapak sebagai anaknya melalui li’an. Anak zina dalam Islam hanya  memiliki  hubungan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  sebagai  hubungan yang  tidak  bisa  disangkal  dan  bersifat  alamiah.  Anak  yang  dilahirkan  sebagai akibat dari perkawinan yang sah sajalah di dalam Islam yang dihubungkan nasab- nya pada ayah, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Ahzab ayat 5, serta Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:
ﺪﻟﻮﻟا شاﺮﻔﻠﻟ ﺮھﺎﻌﻠﻟو ﺮﺠﺤﻟا
Artinya: anak memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan bagi pezina adalah hukuman rajam (H.R. Bukhari dan Muslim) 46
Penjelasan  nash  tersebut  sejalan  dengan  pasal  43  ayat  (1)  UUP,  anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak  tersebut  tidak  mempunyai  hubungan  atau  hak  apapun  dengan  ayah biologisnya karena secara hukum, baik  hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.  Anak  di  luar  nikah  tidak  memperoleh  hak-hak  materiil  dan  moril yang  semestinya  harus  diperoleh  oleh  seorang  anak  dari  ayahnya,  seperti  hak
45 Rio Satria, Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar Kawin, hal.6
46 Lihat Shohih Muslim, hadis nomor 2646

## Siti Musawamah
pemeliharaan,  hak  nafkah, hak  perwalian  nikah bagi  anak  perempuan, dan  hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.
Temuan  penelitian  tersebut  di  atas  jika  dianalisis  sesunguhnya merupakan akibat dari rumusan putusan MK yang multi tafsir. Putusan MK di satu  sisi  bisa  dimaknai  sebagai  solusi  untuk  memenuhi  hak-hak  konstitusional anak  dan  sebagai  tagihan  pada  negara  untuk  mengurus  perkawinan,  sehingga bisa  tercatat  dan  semua  pihak  mendapatkan  hak-haknya  secara  layak.  Putusan MK di sisi lain cenderung menyamakan antara perkawinan dan perzinahan, jika dicermati  redaksi  rumusan  putusan  itu,  memang  terdapat  upaya  penyamaan antara  zina  dan  perkawinan  padahal  di  dalam  agama  jelas-jelas  berbeda  dan dibedakan.
Putusan  MK  memang  “gamang”  tidak  tegas  dan  cenderung disalahfahami, tetapi jika dicermati sebenarnya manfaat putusan itu sangat jelas, agar  mereka  berhati-hati  terhadap  hubungan  formal,  seperti  perkawinan maupun  hubungan  tidak  formal,  seperti  kumpul  kebo,  dan  agar  mereka  juga berhati-hati  terhadap  konsekuensi  hukumnya.  Putusan  MK  dari  sisi  ini  bagus dan  perlu  dukungan  untuk  disosialisasikan,  tetapi  jika  putusan  MK  telah menyamakan posisi anak luar kawin dengan posisi anak kandung dan implikasi hukumnya,  selain  akan  mendapatkan  pengakuan  nasab  juga  akan  mendapatkan pemenuhan  hak-hak  konstitusional  anak,  seperti  nafkah,  pendidikan,  dan  hak waris,  maka  argumen  hukum  inilah  yang kacau  karena  perbuatan  hukum  yang berbeda mempunyai akibat hukum yang sama.
Spirit “kuliyatul khomsah” dalam menjaga nasab dan kehormatan itu lebih penting daripada hak-hak lain, seperti nafkah dan lainnya. Kejelasan nasab selalu menjadi acuan utama  tanpa bermaksud mendiskriditkan  anak  yang lahir di  luar nasab.  Siapapun  tidak  bisa  menawar  apalagi  mengabaikan  dalam  menjaga kehormatan  keluarga  atau nasab  sebagai hal yang  sangat  urgent  dan  pesan atau perintah  agama.  Negara  bertugas  menyelaraskan  dalam  rumusan  perundang- undangan,  sehingga  menjadi  pedoman  tertib  nasab  dengan  segala konsekuensinya.
Temuan  hasil  penelitian  tersebut  jika  dianalisis  menurut  perspektif perlindungan  perempuan  dan  anak,  maka  persetujuan  sekaligus  penolakan terhadap  putusan  MK  sebenarnya  merupakan  komitmen,  atau  peneguhan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak dasar insaniyah yang harus dihormati.
Putusan  MK  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kawin  sirri  atau perkosaan  itu  dapat  dimaknai  sebagai  solusi  terhadap  problem  yang  dihadapi. Putusan  MK  sebaliknya  bagi  istri  dan  anak  yang  sah  justeru  mengganggu  rasa
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
keadilan.  Penyamaan  anak  kandung  dengan  anak  angkat  saja  dalam  perspektif Islam tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4, apalagi menyamakannya dengan anak hasil zina.
                                         
”Dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu” 47

## Penutup
Kesimpulan penelitian dari paparan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.  Pandangan  masyarakat  terhadap  putusan  MK  terbelah  antara  yang mendukung dan menolak.
2.  Pandangan  yang  mendukung  putusan  MK  didasarkan  pada  argumentasi berikut: pertama, adanya tuntutan kebenaran konteks, yaitu untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak. Kedua, memahami bahwa makna anak luar kawin dalam putusan itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut  hukum  negara,  dalam  arti  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  sirri. Pandangan yang menolak putusan MK didasarkan pada argumentasi berikut: pertama,  putusan  MK dinilai  tidak  sesuai dengan hukum Islam  (hifdz  al-nasl). Kedua,  memahami  bahwa  makna  anak  luar  kawin  dalam  putusan  itu  adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, dalam arti anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan (pergaulan bebas atau zina). Ketiga, melanggar  tujuan  hukum  (keadilan,  kepastian,  dan  manfaat)  dan  aturan hukum  perkawinan  (pencatatan,  itsbat  nikah,  dan  keharusan  ijin  poligami). Keempat,  rentan  dimanfaatkan  untuk  melegalkan  perzinahan.  Kelima,  tidak menghormati  lembaga  dan  kehormatan  lembaga  perkawinan  karena kebanyakan  orang  akan  “membacanya”  sebagai  mementingkan  hubungan biologis seorang bapak dengan anaknya.
3.  Putusan MK dalam perspektif perempuan dan anak, terutama korban kawin sirri  atau  perkosaan  dapat  dimaknai  sebagai  solusi  terhadap  problem  yang dihadapi.  Putusan  MK  sebaliknya  bagi  istri  dan  anak  yang  sah  justru mengganggu keadilan, baik secara material maupun immaterial atau psikis.
Saran  berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  bagi  berbagai  pihak adalah  sebagai  berikut:  (1)  bagi  para  pengambil  kebijakan  dan  tim  perumus
47 Departemen Agama, hlm.666

## Siti Musawamah
pembaruan  hukum  perkawinan  pada  level  pusat  sebagai  bahan  masukan  dan pertimbangan agar meminimumkan bias  pada  produk pemikiran dan  kebijakan mereka;  (2)  bagi  Dosen  atau  Mahasiswa  STAIN  Pamekasan,  sebagai  informasi dan  bahan  kajian  penting  yang  dapat  diharapkan  mampu  menggugah  minat penelitian  lebih  lanjut;  dan  (3)  bagi  pemerhati  masalah-masalah  perlindungan perempuan  dan  anak,  sebagai  masukan  bagi  upaya  pemberdayaan  perempuan dan perlindungan hak anak menuju terwujudnya suasana dan masa depan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan
Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis

## Daftar Pustaka
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit pengadaan Buku-buku Ilmiyah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984. Atabi’ Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta:
Yasalma PP Krapyak, 1996.
An-Naim,  A.A.,  Dekonstruksi  Syariah.  Yogyakarta:  LKIS  dan  Pustaka  Pelajar, 1994.
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998, cet. III
Biro  Pusat  Statistik,  Profil  Statistik  dan  Indikator  Jender  di  Provinsi  Jawa  Timur. Jakarta: Kantor Menneg PP dan BPS, 2001.
Bogdan,  R.C.  &  Biklen,  S.K.,  Qualitative  Research  for  Education:  An  Introduction  to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982. Bogdan,  R.C.  &  Taylor,  S.J.,  Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  A
Phenomenological Approach to the Social Sciences. New York: John Wiley and
Sons, Inc., 1985.
Darwin,  M.,  Gender  Mainstreaming  dan  Perubahan  Organisasi.  Makalah disajikan  dalam  workshop  Analisis  Jender  dalam  Penguatan  Hak-hak Reproduksi  Perempuan.  Surabaya:  PSW  IAIN  Sunan  Kalijaga  dan  PSG IAIN Sunan Ampel, tanggal 28-31 Agustus, 2000. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Bumi Aksara, 1998. Dimyati,  M.,  Analisis  Data  dalam  Penelitian  Kualitatif.  Makalah  disajikan  dalam Lokakarya  Penelitian  Kualitatif  Tingkat  Lanjut  Angkatan  III.  Malang:
Lembaga Penelitian IKIP MALANG, 24-29 Desember 1994.
Dimyati,  M.,  Penelitian  Kualitatif;  Paradigma,  epistemologi,  pendekatan,  metode,  dan terapan. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.
Guba, E.G., Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Education. Los Angeles: Center for Study of Evaluation University of California, 1978. Imron  Rosyadi “Implikasi  Uji  Materi Pasal 43 ayat (1)  UU NO 1/1974” Badilag.
net, diakses 5 April 2012
J  Satrio,  SH.,  Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-Undang,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
Khoirudin  Nasution,  Status  Wanita  di  Asia  Tenggara,  Studi  terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia,  Jakarta:
INIS, 2002.

## Siti Musawamah
Koentjaraningrat.  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT.  Gramedia, 1989.
Lincoln,  Y.S.  &  Guba,  E.G.,  Naturalistic  Inquiry.  Beverly  Hills,  CA:  SAGE Publications, Inc., 1985.
Mas’udi, M.F., Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Edisi Revisi I. Bandung: Mizan, 2000.
Menneg PP., Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan Berperspektif Jender. Jakarta: Kantor Menneg Pemberdayaan Perempuan, Tanpa tahun. Miles,  M.B  &  Huberman,  A.M.,  Qualitative  Data  Analysis:  A  Sourcebook  of  New Methods. Beverly Hills: Sage Publication, 1986.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993. Moleong,  L.J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,
1990. Mulia, M. Agama dan Jender. Dalam News Letter, Edisi No. 10/Th.III/VIII/2001.
Muhammad  Iqbal,  Fiqh  Siyasah  :  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam,  Jakarta  : Gaya Media Pratama, 2000 Nasution,  S.,  Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif.  Beverly  Hills,  C.A.:  SAGE Publications, Inc., 1988.
Nuriyah,  S.  et.al.,  Wajah  Baru  Relasi  Suami  Isteri:  Telaah  Kitab  ‘Uqud  al-Lujjayn. Yogyakarta: LKIS, FK3, dan Ford Foundation., 2001. Nasaruddin  Umar,  Argumentasi  Kesetaraan  Jender  perspektif  Al-Quran,  Jakarta: Paramadina Mulya,
Patton,  M.Q.,  Qualitative  Evaluation  Methods.  Beverly  Hills,  California:  Sage
Publications, Inc., 1988.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Presiden  RI,  Rancangan  Induk  Pembangunan  Nasional  Pemberdayaan  Perempuan (RIPNAS-PP 2000 – 2004). Jakarta: Sekretariat Negara, 2000. Rahman, J.D.(Ed). Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun K.H. Ali Yafie. Bandung: Mizan & BMI, 1997.
Rio Satria, Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Badilag.net Shihab, M.Q., Membumikan Al-Quran. Bandung: Mizan, 1992. Sonhadji  K.H.,  A.,  Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  dalam  Penelitian
Kualitatif,  dalam  Imron  Arifin  (Ed.).  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang  Ilmu- Ilmu Sosial Keagamaan. Malang: Kalimasahada Press., 1994.
Soemiyati,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan,  Yogyakarta:
Liberti, Cet.II, 1986.
Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak  Luar Kawin dengan Ayah Biologis
201
Spradley,  J.P.  Participant  Observation.  New  York:  Holt,  Rinehart,  and  Winston, 1980.
Umar,  Nasaruddin.  Argumentasi  Kesetaraan  Jender;  Perspektif  Al-Quran.  Jakarta: Paramadina Mulya, 1999.
Vredenbergt,  J.,  Metode  dan  Teknik  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT  Gramedia, 1987.
Wiryono Projodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Sumur, 1967. Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh, Bairut: Dar al-Fikr, 2007 Khoirudin  Nasution,  Status  Wanita  di  Asia  Tenggara,  Studi  terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia,  Jakarta: INIS, 2002.
Koentjaraningrat.  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT.  Gramedia, 1989.
Lincoln,  Y.S.  &  Guba,  E.G.,  Naturalistic  Inquiry.  Beverly  Hills,  CA:  SAGE Publications, Inc., 1985.
Mas’udi, M.F., Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Edisi Revisi I. Bandung: Mizan, 2000.
Menneg PP., Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan Berperspektif Jender. Jakarta: Kantor Menneg Pemberdayaan Perempuan, Tanpa tahun. Miles,  M.B  &  Huberman,  A.M.,  Qualitative  Data  Analysis:  A  Sourcebook  of  New
Methods. Beverly Hills: Sage Publication, 1986.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993. Moleong,  L.J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,
1990.
Mulia, M. Agama dan Jender. Dalam News Letter, Edisi No. 10/Th.III/VIII/2001.
Muhammad  Iqbal,  Fiqh  Siyasah  :  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam,  Jakarta  : Gaya Media Pratama, 2000 Nasution,  S.,  Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif.  Beverly  Hills,  C.A.:  SAGE Publications, Inc., 1988.
Nuriyah,  S.  et.al.,  Wajah  Baru  Relasi  Suami  Isteri:  Telaah  Kitab  ‘Uqud  al-Lujjayn. Yogyakarta: LKIS, FK3, dan Ford Foundation., 2001. Nasaruddin  Umar,  Argumentasi  Kesetaraan  Jender  perspektif  Al-Qur’an,  Jakarta: Paramadina Mulya,
Patton,  M.Q.,  Qualitative  Evaluation  Methods.  Beverly  Hills,  California:  Sage
Publications, Inc., 1988.

## Siti Musawamah
Presiden  RI,  Rancangan  Induk  Pembangunan  Nasional  Pemberdayaan  Perempuan (RIPNAS-PP 2000 – 2004). Jakarta: Sekretariat Negara, 2000.. Rahman, J.D.(Ed). Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun K.H. Ali Yafie. Bandung: Mizan & BMI, 1997.
Rio Satria, Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Badila.net. Shihab, M.Q., Membumikan Al-Quran. Bandung: Mizan, 1992. Sonhadji  K.H.,  A.,  Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  dalam  Penelitian Kualitatif,  dalam  Imron  Arifin  (Ed.).  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan. Malang: Kalimasahada Press., 1994. Soemiyati,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan,  Yogyakarta: Liberti, Cet.II, 1986.
Spradley,  J.P.  Participant  Observation.  New  York:  Holt,  Rinehart,  and  Winston, 1980.
Umar,  Nasaruddin.  Argumentasi  Kesetaraan  Jender;  Perspektif  Al-Quran.  Jakarta:
Paramadina Mulya, 1999.
Vredenbergt,  J.,  Metode  dan  Teknik  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT  Gramedia, 1987.
Wiryono Projodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Sumur, 1967. Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh, Bairut: Dar al-Fikr, 2007.