## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENGGUNAAN KONTRAK BAKU PADA PERUM PEGADAIAN DI KABUPATEN SIDRAP
Andi Sri Rezki Wulandari Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar

## Abstract
Pawnshop  Branch  Sidrap  in  providing  services  to  customers  always  pay attention to the rules on the use of standard contracts between the Pawnshop with customers,  so  rarely  resulted  in  legal  problems.  Legal  efforts  taken  by  the customer  in  case  of  default  of  the  lien  holder  is  to  resolve  disputes  through consensus agreement between the Pawnshop with customers through deliberation is  expected  the  establishment  of  peace  between  the  customer  and  the  pawnshop. But when the disputes through this pathway has not completed, the dispute can be done  through  mediation  agency  to  immediately  get  a  good  solution.  If  the mediation  does  not  track  also  get  results,  then  the  end  of  the  path  that  must  be taken is the path of the Court.
Keywords: Legal Protection, Permanent Contract, Pawn

## Abstrak
Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap  dalam  memberikan  pelayanan  kepada nasabah  senantiasa    memperhatikan  aturan-aturan  tentang  penggunaan  kontrak baku antara Perum Pegadaian dengan nasabah, sehingga jarang terjadi wanprestasi yang berujung pada masalah hukum. Upaya hukum  yang ditempuh oleh nasabah jika  terjadi  wanprestasi  dari  pemegang  gadai  adalah  menyelesaikan  sengketa melalui  jalur  musyawarah  mufakat  antara  Perum  Pegadaian  dengan  nasabah melalui  musyawarah  mufakat  sangat  diharapkan  terciptanya  perdamaian  antara nasabah  dan  Pegadaian.  Tetapi  ketika  melalui  jalur  ini  persengketaan  tidak  juga selesai,  maka  persengketaan  ini  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  mediasi  untuk segera mendapatkan solusi  yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Baku, Pegadaian

## PENDAHULUAN
erum  Pegadaian  merupakan  lembaga  perkreditan  yang  dikelola  oleh pemerintah  yang  kegiatan  utamanya  melaksanakan  penyaluran  uang pinjaman  atau  kredit  atas  dasar  hukum  gadai.  Penyaluran  uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat  sehingga  tidak  memberatkan  bagi  masyarakat  yang  melakukan pinjaman  dan  tidak  menimbulkan  masalah  yang  baru  bagi  peminjam  setelah melakukan  pinjaman  di  pegadaian.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  motto  yang digunakan  pegadaian  yaitu  “Mengatasi  Masalah  Tanpa  Masalah”.  Kelebihan perusahaan  umum  pegadaian  ini  bagi  masyarakat  yang  meminjam  kredit  adalah pihak  yang  berkepentingan  tidak  perlu  menjual  barang-barangnya,  melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian.
Maria Oterio yang menyatakan bahwa keuangan mikro adalah penyaluran jasa keuangan kepada rakyat kecil, lemah atau miskin, dan para wirausaha. 1 Sejak tahun 1970, microfinance telah mengalami peningkatan dalam perkembangannya, dan  dalam  prakteknya merupakan  penggabungan  konsep  pengembangan  sosial dan  ekonomi,  juga  merupakan  atau  sebagai  prinsip  yang  mendasari  promosi  dan keuangan  pasar  dan  penjualan  kombinasi  ini  telah  membawa  dampak  jumlah pertumbuhan lembaga keuangan mikro  yang berkelanjutan dalam pengembangan dunia.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  peran  pegadaian  sebagai  lembaga pembiayaan  dalam  era  sekarang  dan  masa  akan  datang  tetap  penting  untuk mewujudkan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  baik  di  Kabupaten  maupun  di pedesaan.  Masyarakat  kecil  umumnya  masih  terbelakang  dan  dalam  kondisi seperti  ini  peranan  pegadaian  sebagai  jaring  pengaman  sosial  bagi  masyarakat kecil  semakin  penting  untuk  menyediakan  kredit  berskala  kecil,  cepat,  bunga ringan dan tidak berbelit.
Sedangkan  tujuan  pegadaian  adalah  untuk  memberikan  jaminan  bagi pemegang  gadai  bahwa  di  kemudian  hari  piutangnya  pasti  di  bayar  dari  nilai jaminan.  Pegadaian  juga  turut  melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan  program pemerintah  di  bidang  ekonomi  dan  pembangunan  nasional  yaitu  dengan menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat  dengan  jaminan  benda-benda  bergerak. Benda  bergerak  tersebut  harus  memiliki  nilai  jual  yang  sama  dengan  uang  yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut.
Pada dasarnya  gadai  diberikan untuk  menjamin suatu  tagihan atau kredit, memang  kredit  diberikan  terutama  atas  dasar  integritas  atau  kepribadian  debitur,
1 Maria  Oterio, Bringing  Development  Back,  into  Micro-finance ,  Journal  of Microfinance, Volume  1  No.  1.  Patrik,  Purwahid  dan  Kashadi, Hukum  Jaminan  Edisi  revisi  dengan  UUHT, (Fakultas Hukum Undip : Semarang, 2005), hlm. 66
P
kepribadian  yang  menimbulkan  rasa  percaya  pada  diri  kreditur  bahwa  debitur akan  memenuhi  kewajiban  pelunasannya  dengan  baik. 2 Adapun  ketentuan mengenai  gadai  itu  sendiri  diatur  dalam  KUH  Perdata  Buku  II  Bab  XX,  pasal 1150-1161.Pasal  1150 KUH Perdata memberikan pengertian  gadai  sebagai  suatu hak  yang  diperoleh  seorang  yang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  berhutang  atau  oleh  seorang  lain  atas namanya  dan  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  si  berpiutang  itu  untuk mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  daripada  orang– orang berpiutang lainnya.
Dalam pelaksanaan kredit gadai ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang  menerima  gadai  disebut  “pemegang  gadai”  dan  pihak  yang  menggadaikan barang  disebut  “pemberi  gadai”.  Setiap  pemberian  kredit  harus  diikuti  dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal terjadi perjanjian  kredit,  debitur  menyerahkan  benda  gadai  sebagai  jaminan  atas pelunasan  hutang-  hutangnya  terhadap  kreditur.  Jaminan  adalah  penting  demi menjaga  keamanan  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kreditur  untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman  yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai  dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
Barang  yang  menjadi  objek  gadai  tersebut  harus  diserahkan  oleh  debitur (masyarakat)  kepada  kreditur  (perum  pegadaian).  Jadi  barang-barang  yang digadaikan  berada  di  bawah  kekuasaan  pemegang  gadai.  Asas  ini  disebut  asas Inbezitstelling yang  merupakan  syarat  mutlak  dalam  perjanjian  gadai. 3 Hal  ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan  isi  perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat.  Sedangkan  barang-barang  yang menjadi jaminan harus berada di perum pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah
Perum  Pegadaian  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintah  yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai,  dengan  jaminan  barang  bergerak.  Pegadaian  sebagai  lembaga  jasa keuangan (kredit) yang merupakan kegiatan perekonomian, hal ini tertuang dalam PP No. 10 tahun 1990, yang mengatur tentang perubahan bentuk perusahaan dari
2 Nindyo Pramono, Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan Mediasi Perbankan Oleh BI (Temporary), Makalah  pada  Diskusi  Terbatas Pelaksanaan  Mediasi  Perbankan  Oleh Bank Indonesia  &  Pemben  –tukan Lembaga  Mediasi  Independen, Kerjasama  Bank  Indonesia  dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007, hlm. 82
3 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia ( Kompas : Jakarta, 2003), hlm. 95
Perusahaan Jawatan (PERJAN), menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan  perubahan  status  hukum  dan  dengan  motto  “Mengatasi  Masalah  Tanpa Masalah”.
Peranan Perum Pegadaian turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kredit yang  diberikan  Perum  Pegadaian  relatif  kecil,  sehingga  masyarakat  tidak  merasa keberatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut apabila tiba hari jatuh tempo, dan  ini  merupakan  bukti  sosial  bahwa  Perum  Pegadaian  sebagai  lembaga  kredit yang dapat membantu kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan (Defri Zamzani, wawancara: tanggal 20  Maret  2015),  Kepala  Cabang  Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap,  mengenai pemberitahuan  kepada  nasabah  mengenai  terjadinya  lelang  terhadap  barang jaminan, mengatakan bahwa:
“Pihak  Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap  melakukan  pemberitahuan kepada nasabah dengan  cara:  Nasabah kredit diberitahu melalui surat Pemberitahuan  lelang  dapat  dilakukan  oleh  Pegadaian  dengan  cara melalui  surat  pemberitahuan  pelaksanaan  lelang  terhadap  barang jaminan  milik  nasabah  yang  kreditnya  akan  jatuh  tempo.  Surat pemberitahuan  ini  dilakukan  oleh  Perum  Pegadaian  terhadap  semua nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B,
C, D, jadi tidak ada pembedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembedaan.“
Untuk  nasabah  kredit  golongan  C,  D  biasanya  diberitahu  melalui  surat, sedangkan untuk nasabah kredit golongan A, B nasabah kredit didatangi langsung oleh Petugas Pegadaian Untuk kredit dengan jumlah antara\ Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000,  pemberitahuan  bisa  dilakukan  petugas  Perum  Pegadaian  secara langsung mendatangi nasabah kredit tersebut.
Biasanya kredit dengan  jumlah  yang besar jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga  sangat  dimungkinkan  didatangi  petugas  Pegadaian  untuk  menjelaskan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan kredit nasabah. Diumumkan secara  langsung  dikantor  Pegadaian  Pemberitahuan  akan  adanya  pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada  nasabah  di  kantor  Pegadaian  oleh  petugas  Pegadaian.  Bagi  nasabah diingatkan  untuk  melihat  bukti  kreditnya,  kapan  jatuh  temponya,  Dengan  tujuan agar nasabah segera melunasi kreditnya.
Pengumuman  melalui  papan  pengumuman,  Pemberitahuan  akan  adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada  nasabah  melalui  papan  pengumuman  yang  ada  di  kantor  Pegadaian, informasi  tersebut  harus  secara  jelas,  waktu    pelaksanaan  lelang,  tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk kredit yang jatuh tempo.
Melalui  computer  klik  Pegadaian  Untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan terhadap  nasabah,  perlu  juga  ditingkatkan  informasi  mengenai  pelelangan,  jatuh tempo kredit nasabah dan layanan lain Pegadaian melalui seperangkat  computer. Computer  diletakkan  di  ruang  tunggu  nasabah,  sehingga  dapat  digunakan  oleh nasabah  yang  ingin  mengetahui  tentang  lelang,  tanggal  jatuh  tempo  kredit, layanan pegadaian dan informasi lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan (Fahrun, wawancara 20 Maret 2015) salah salah staf  Perum Pegadaian Cabang Sidrap terkait dengan proses pelayanan kebutuhan nasabah sebagai hak konsumen yang harus dilayani dengan baik  yang mengatakan bahwa:
“Dalam  hal  ini  nasabah  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan permohonan  atau  permintaan  kredit  atau  pelelangan  terhadap  barang yang akan dilelang oleh Perum Pegadaian Cabang Pangkajene, dengan cara  mengisi  format    tentang  permintaan  kredit  atau  format  tentang pelelangan  barang.  Selanjutnya  diserahkan  kepada  petugas  atau  staf yang menangani hak tersebut untuk ditindak lanjuti. Dengan demikian nasabah dapat ikut terlibat dalam proses pelayanan tersebut.”
Nasabah dapat menggunakan sendiri ataupun dengan bantuan petugas yang khusus  untuk  itu  Misalnya  computer  tersebut  diberi  nama  Klik  Pegadaian. Apabila  informasi  mengenai  lelang  tersebut  sudah  diketahui  langsung  oleh nasabah,  diharapkan  nasabah  akan  melunasi  pinjamannya.  Diumumkan  melalui radio  terdekat,  Selama  ini  pengumuman  lelang  melalui  radio  terdekat,  biasanya RRI  merupakan  radio  pilihan  untuk  mengumumkan  akan  adanya  lelang  barang jaminan  milik  nasabah  yang  kreditnya  akan  jatuh  tempo  dan  yang  sudah  tidak ditebus.
Berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Perum  Pegadaian  Cabang Sidrap  mengenai  mekanisme  pemberitahuan  kepada  nasabah  apabila  terjadi eksekusi  lelang  tersebut  juga  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1238  KUH  Perdata. Cara  pemberian  teguran  terhadap  debitur  yang  lalai  tersebut  telah  diatur  dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat  perintah  atau  dengan  akta  sejenis.  Yang  dimaksud  dengan  surat  perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun  telegram  yang  tujuannya  sama  yakni  untuk  memberi  peringatan- peringatan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  prestasi  dalam  waktu  seketika  atau dalam  tempo  tertentu,  sedangkan  menurut  Ramelan  Subekti  akta  sejenis  lazim ditafsirkan  sebagai  suatu  peringatan  atau  teguran  yang  boleh  dilakukan  secara lisan,  asal  cukup  tegas  yang  menyatakan  desakan  kreditur  kepada  debitur  agar memenuhi prestasinya seketika atau dalam waktu tertentu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  (Juwita,  wawancara  20  Maret  2015) salah  seorang  pegawai  Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap  yang  bertugas  untuk
mengeluarkan  surat  bukti  jaminan  kredit    tentang  perjanjian  antara  nasabah dengan pihak perum pegadaian Cabang Sidrap yang mengatakan bahwa:
“Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap  senantiasa  memberikan  kesempatan kepada nasabah untuk melakukan keberatan  atas tindakan pelelangan yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian, dengan cara mengajukan keberatan  melalui  lembaga-lembaga  hukum  yang  berkewenangan untuk  itu.  Dengan  demikian  maka  hak-hak  nasabah  dapat  dijunjung tinggi oleh hukum untuk suatu keadilan.”
Menurut  pasal  1238  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa:“Si  berutang adalah, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,  atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan”.  Dari ketentuan  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  debitur  dinyatakan  wanprestasi apabila  sudah  ada  somasi  ( in  gebreke  stelling ).  Adapun  bentuk-bentuk  somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:
1. Surat  perintah  Surat  perintah  tersebut  berasal  dari  hakim  yang  biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan  secara  lisan  kepada  debitur  kapan  selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”
2. Akta  sejenis  Akta  ini  dapat  berupa  akta  dibawah  tangan  maupun  akta notaris.  Tersimpul  dalam  perikatan  itu  sendiri  Maksudnya  sejak pembuatan  perjanjian,  kreditur  sudah  menentukan  saat  adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur  yang  melalaikan  kewajibannya  dapat  dilakukan  secara  lisan  akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut  berlanjut  ke  pengadilan  maka  sebaiknya  diberikan  peringatan secara tertulis.
Dalam keadaan tertentu  somasi  tidak diperlukan  untuk  dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian ( fatal  termijn ), prestasi  dalam perjanjian berupa tidak berbuat  sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.
Berdasarkan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Perum  Pegadaian tersebut di atas dapat peneliti jelaskan bahwa perlindungan hukum dalam bidang kredit  gadai  merupakan  faktor  penting  untuk  menciptakan  kepastian  hukum, manfaat,  dan  keadilan  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  gadai.  Dalam tatanan  perlindungan  hukum  debitur  menghadapi  resiko  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  kreditur,  namun  sering  terjadi  posisi  hukum  Debitur  lebih lemah di dalam perjanjian kredit dan oleh karena itu.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Cabang  Perum  Pegadaian Sidrap  (Defri  Zamzani,  wawancara  20  Maret  2015)  terkait  dengan  terjadi wanprestasi terhadap nasabah yang mengatakan bahwa:
“Dalam  pemberian  pelayanan  kredit  atau  pinjaman  terhadap  nasabah yang  bermohon  dimana  pihak  Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap senantiasa  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  setiap  nasabah  dengan menunjukkan  beberapa  aturan  tertulis  yang  termuat  dalam  lembaran surat  perjajian  kredit  atau  pinjaman  yang  dilengkapi  dengan  tanggal pembayaran  dan  tanggal  jatuh  tempoh  pembayaran  kredit.  Hal  ini sangat  menjadi  perhatian dari pihak Perum Pegadaian Cabang Sidrap untuk menghindari terjadinya wanprestasi terhadap pemegang gadai.”
Prestasi  menurut  hukum  perdata  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi ini dalam hukum Perdata ada 3 jenis yaitu: 1) Tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali,  2)  terlambat  memenuhi  prestasi,  3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.  Dari ketiga poin tersebut diatas wanprestasi yang sering terjadi terhadap pemegang gadai yaitu memenuhi prestasi secara tidak baik.  Dalam  bab  ini  fokus  pembahasan  terhadap  akibat  hukum  tindakan wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Perum  Pegadaian  terhadap  nasabah  kaitannya dengan perlindungan hukum bagi debitur karena akibat wanprestasi tersebut. Dasar-dasar pikiran di atas menggaris bawahi bahwa perlindungan hukum bagi  debitur  karena  tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan  Perum  Pegadaian, semestinya  diperluas  dan  dipertegas,  dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua  point  di atas sebagai kewajiban pemegang gadai tidak pernah dilaksanakan.
Pengumuman lelang di papan pengumuman pada Kantor Cabang Pegadaian, menurut  penulis  bukanlah  wujud  tanggung  jawab  pemegang  gadai    barangkali lebih  merupakan  penyempitan  makna  pemberitahuan,  tindakan  ini  sebenarnya dapat  juga  diklasifikasikan  sebagai  tindakan  wanprestasi,  namun  sangat  sulit mengarahkan pada tindakan wanprestasi, karena memang perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak telah dikondisikan demikian.
Tindakan  wanprestasi  akan  menyebabkan  salah  satu  pihak  mengalami kerugian,  dalam  perjanjian  gadai  wanprestasi  dapat  dilakukan  dilakukan  oleh kreditur  atau  Perum  Pegadaian,  tindakan  wanprestasi  ini  dapat  berupa  rusaknya barang  gadai,  pelaksanaan  lelang  tanpa  memberitahukan  debitur  serta  tidak adanya  pengembalian  uang  sisa  hasil  lelang  setelah  dikurangi  pokok  pinjaman beserta bunganya.
Menurut  analisis  penulis  perjanjian  gadai  itu  sendiri  merupakan  perjanjian baku,  yang  intinya  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  Konsumen  khususnya  Pasal  18  yaitu  sebagai  berikut:  (1) Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku  usaha;  b.  Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak  penyerahan  kembali  uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa yang  dibeli  oleh  konsumen;  d.  Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  (Wati  dan  Lina,  wawancara  20 Maret  2015)  dua  orang  nasabah  Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap,  tentang wanprestasi terhadap nasabah sebagai penerima pinjaman atau kredit, mengatakan bahwa:
Sebagai  nasabah  yang  mempunyai  kepentingan  dan  kebutuhan  yang sangat  ,mendesak  untuk  dipenuhi,  maka  secara  praktis  akan berhubungan  dengan  perum  pegadaian  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut,  sehingga  apapun  bentuk  perjanjian  yang  termuat  dalam lembaran  surat  pejanjian  pinjaman  atau  kredit  pasti  nasabah  akan mengikutinya karena memang kehadiran perum pegadaian khususnya di  Sidrap  sangat  berarti  di  mata  masyarakat  yang  secara  cepat  dapat memberikan harapan kepada nasabahnya.
Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut,  maka  tindakan  wanprestasi  terhadap benda  jaminan  gadai  milik  debitur  dapat  berupa:  1)  karena  kelalaian  karyawan Perum  Pegadaian  menyebabkan  benda  jaminan  tertukar,  2)  karena  kelalaian karyawan  Perum  Pegadaian  menyebabkan  benda  jaminan  hilang,  3)  karena kelalaian karyawan Perum Pegadaian menyebabkan benda jaminan rusak.
Menyangkut  ketiga  aspek  di  atas,  maka  perlu  juga  dikemukakan  dasar  dari kewajiban pemegang gadai yaitu : 1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai  jika  barang  gadai  dijual.  2.  Kewajiban  memelihara  benda  gadai.  3. Kewajiban  untuk  memberitahukan  perhitungan  antara  hasil  penjualan  barang gadai  dengan  besarnya  piutang  kepada  pemberi  gadai.  4.  Kewajiban  untuk mengembalikan  barang  gadai.  Menurut  Pasal  1159  Ayat  (1)  KUH  Perdata, kewajiban ini dilaksanakan karena: . Kreditur telah menyalahgunaan barang gadai. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta  biaya  untuk  menyelamatkan  barang  gadai.  5.  Kewajiban  untuk memperhitungkan  hasil  penagihan  bunga  piutang  gadai  dengan  besarnya  bunga piutang kepada debitur. 6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.
Dalam  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa yang dibeli oleh konsumen;
1. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
2. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
3. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
B. Upaya Hukum Yang Ditempuh Apabila Terjadi Wanprestasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  (Defri  Zamzani,  wawancara  20 Maret  2015),  Kepala  Cabang  Perum  Pegadaian  Sidrap,    tentang  upaya  hukum yang  ditempuh  oleh  nasabah  jika  terjadi  wanprestasi  dari  pemegang  gadai,  yang mengatakan bahwa:
“Jika  terjadi  wanprestasi  terhadap  pemegang  gadai,  maka  ada beberapa jalan yang dapat ditempuh, adalah: (1) melalui musyawarah mufakat  adalah  jalan  paling  awal  yang  ditawarkan  dalam menyelesaian  masalah;  (2)    melalui  mediasi,  seorang  mediator berperan  sebagai  penengah  yang  membantu  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya; (3)  melalui arbitrase atau pengadilan,  melalui  arbitrase  atau  peradilan  selama  ini  belum  pernah terjadi,  hal  tersebut  dikarenakan  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  arbitrase  atau  peradilan  tidak  mudah  dilaksanakan  bagi nasabah  kecil  dan  usaha  mikro  dikarenakan  memerlukan  waktu  dan biaya yang mahal.”
1. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah Mufakat Penyelesaian  sengketa melalui  jalur  musyawarah  mufakat ini merupakan jalur paling  awal yang dilalui oleh pihak  yang bersengketa sebelum  akhirnya  masuk pada  jalur  hukum  atau  pengadilan. Dengan adanya  jalur  ini,  diharapkan para  pihak  yang  bersengketa  dapat menyelesaikan  masalahnya  dengan cara  yang  baik-baik  (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat).
Berikut  ini  langkah-langkah dalam  penyelesaian  sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:
a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya;
b. Para  pihak  yakni  nasabah  dan  Pegadaian  kembali  duduk  bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan;
c. Mengedepankan  musyawarah  dan  kekeluargaan,  hal  ini  sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa; dan
d. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  langkah-langkah  penyelesaian  sengketa  melalui
jalur  musyawarah  mufakat  ini,  maka  sangat  diharapkan  terciptanya perdamaian  antara  nasabah  dan  Pegadaian.  Akan  tetapi  ketika  melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan  melalui  lembaga  mediasi  untuk  segera  mendapatkan  solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur
paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.
2. Melalui Mediasi
Pengertian  Mediasi  secara normatif  tidak  kita  jumpai  dalam
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu pengertian mediasi di ambil  dari  pendapat  ahli  dan  kamus. Sementara  dalam  Black  Law
Dictionary  mengenai  mediasi  ini didefiniskan  sebagai  berikut:
Mediation  is  privat,  informal  dispute  resolution  process  in  which  a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to  reach an agreement.  The  mediator  has  no  power  to  impose  a  decission  on  the parties . Jadi, mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral,  dalam  artian  pihak  ketiga dimaksud  (mediator)  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  membuat keputusan.
Mediator  hanya  diperkenankan  memberikan  tawaran  alternatif solusi  dan  para  pihak  sendiri  yang  pada  akhirnya  memberikan putusannya.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  pada  dasarnya seorang  mediator  berperan  sebagai  penengah  yang  membantu  para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapinya.  Sebagai penengah  di  sini  di  samping  sebagai  penyelenggara  dan  pemimpin diskusi, juga dapat membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya,  sehingga  dapat  menghasilkan  kesepakatan bersama. Untuk itu seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.
3. Melalui Lembaga Arbitrase dan Atau Peradilan.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  peneliti  lakukan  upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Perum Pegadaian melalui arbitrase  dan  atau  peradilan  selama  ini  belum  pernah  terjadi,  hal tersebut  dikarenakan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal.
Namun  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa nasabah  yang barang jaminannya telah dilelang  oleh Perum Pegadaian tidak  pernah  melakukan  upaya  hukum.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari hasil  angket  yang  diisi  oleh  nasabah  Perum  Pegadaian  Cabang Surakarta yang menyatakan bahwa para nasabah mempunyai keinginan menggugat  Perum  Pegadaian  melalui  jalur  hukum  akibat  barang jaminannya di lelang.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nasabah  yang  tidak mempunyai keinginan untuk menggugat Perum Pegadaian melalui jalur hukum akibat barang jaminannya di lelang adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh nasabah;
b. Nasabah  tidak  mamahami  prosedur  hukum,  sehingga  merasa  takut untuk melakukan gugatan hukum terhadap Perum Pegadaian; dan
c. Nasabah  beranggapan  bahwa  dalam  berperkara  di  Pengadilan memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu yang lama.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut,  maka  dapat diungkapkan beberapa kesimpulan sebagain berikut:
1. Perum  Pegadaian  Cabang  Sidrap  dalam  memberikan  pelayanan  kepada nasabah:  (a)    senantiasa    memperhatikan  aturan-aturan  tentang  penggunaan kontrak  baku  antara  Perum  Pegadaian  dengan  nasabah,  sehingga  jarang terjadi  wanprestasi  yang  berujung  pada  masalah  hukum;  (b)  Perlindungan hukum  yang  diberikan  pegadaian  selama  ini  terhadap  debitur  dalam  hal terjadi  pelelangan  barang  jaminan  gadai  milik  debitur  cenderung  berjalan secara legal rasional.
2. Upaya  hukum  yang  ditempuh  oleh  nasabah  jika  terjadi  wanprestasi  dari pemegang  gadai  adalah  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  musyawarah mufakat  antara  Perum  Pegadaian  dengan  nasabah,  melalui  musyawarah mufakat  sangat  diharapkan  terciptanya  perdamaian  antara  nasabah  dan Pegadaian.  Tetapi  ketika  melalui  jalur  ini  persengketaan  tidak  juga  selesai, maka  persengketaan  ini  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  mediasi  untuk segera  mendapatkan  solusi  yang  baik.  Bila  jalur  mediasi  tidak  juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan , Bandung : Alumni
N.  R.  Adi  Purwono  Catur,  2007, Perlindungan  Hukum  Nasabah  Kredit Kecil  di
Perum Pegadaian. Jakarta : Tesis UNS
.
Kartini  Muljadi  dan Gunawan Widjaja,  2007, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik .
Jakarta : Kencana
Maria  Oterio,  2005, Bringing  Development  Back,  into  Micro-finance ,
Journal  of Microfinance,  Volume  1  No.  1.  Patrik,  Purwahid  dan Kashadi,  2005, Hukum  Jaminan  Edisi  revisi  dengan  UUHT , Semarang : Fakultas Hukum Undip
Nindyo  Pramono,  2007, Lembaga  Mediasi  Perbankan  Independen  dan  Mediasi Perbankan  Oleh  BI  (Temporary), Makalah  pada  Diskusi  Terbatas Pelaksanaan  Mediasi  Perbankan  Oleh Bank  Indonesia  &  Pemben  – tukan Lembaga  Mediasi  Independen, Kerjasama  Bank  Indonesia  dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007.
Satjipto  Rahardjo,  2003, Sisi  sisi  Lain  Dari  Hukum  Di  Indonesia, Jakarta  : Kompas
Wirjono  Prodjodikoro,  1993, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian, Bandung  :  Sumur