Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)

## PERAN PEMERINTAH TERHADAP LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DI KOTA PALANGKA RAYA

## Rahmaniar, Enriko Tedja Sukmana dan Sri Wulandari

## abstrack
Elderly  was  someone  who  was  at  the  age  of  60  years  and  older  with  conditions  of reduced function of the health, social and economic.The condition was often the elderly  had problems  in terms of neglected or abandoned  by  families and communities. Overcoming the problems of the elderly in neglected or abandoned, the government has been providing social welfare  institution  of  Tresna  Werdha  Sinta  Rangkang  for  the  elderly.  Social  welfare institution was a residence for the elderly who did not had a place to stay with the purpose of empowering  the  neglected  elderly  and  abandoned.  However,  such  observations  can  be  in social welfare institution have a policy that only receives elderly healthy and independent. In fact, that should  be  more in  need were elderly who were not in these circumstances  in order to be empowered in this social institution.Then, with the issue of this study discusses the role of government to the elderly at social welfare institution of tresna Werdha Sinta rangkang in the  city  of  Palangkaraya.  The  formulation  of  the  problem,  namely:  (1)  What  is  the  role  of government on the economy of the elderly in the city of Palangkaraya. (2) How is the role of government to the elderly in Social Welfare Institution Tresna Werdha Sinta rangkang.
This study, a field research using qualitative descriptive approach.The object of this study  is  the  role  of  government  in  the  city  of  Palangka  Raya  and  the  research  subject  is  the section head elderly Provincial  and  head of the Social  Welfare Institution of Tresna  Werdha Sinta  Rangkang  in  the  city  of  Palangkaraya.  Methods  of  data  collection  by  observation, interview and documentation.
This results indicate that the function of government on the economy of the elderly in  the  city  of  Palangka  Raya  with  the  function  of  community  empowerment  through productive economic  business assistance program. The assistance was  in  addition  to venture capital  for  income  elderly.  Then  the  role  of  the  government  to  social  welfare  institution Tresna  Werdha  Sinta  Rangkang  with  service  function  society  through  meeting  the  needs  of the  elderly  both  in  compliance  with  food  and  clothing  and  health  care.  It  was  the  role  of government to the elderly was maximal however, further enhanced  by not limiting the client acceptance process
Keywords: Role of Government, Elderly, Social Welfare Institution.

## A. Pendahuluan
Pada  saat  lanjut  usia,  banyak  orang  sering  beranggapan  mereka  yang  berada  pada tahap  ini  sudah  tidak  produktif  lagi.  Saat  kondisi  ini,  Islam  menganjurkan  menghadapi mereka yang berusia lanjut perlu seteliti dan setelaten mungkin yang diberikan kepada anak- anak mereka. Allah memerintahkan perlakuan secara khusus untuk anak-anaknya agar kedua orang  tua  yang  berada  pada  usia  lanjut  untuk  memperlakukannya  dengan  penuh  kasih sayang. 1
1 Hamdanah, Psikologi Perkembangan , Malang: Setara Press, 2009, h. 156.
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
Sebagaimana  acuan  dalam  memberikan  perlakuan  yang  baik  kepada  orang  tua terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Israa’ ayat 23 yang berbunyi :
                                                                                                                                                                                              
Artinya : Dan Tuhanmu telah  memerintahkan agar kamu  jangan  menyembah  selain Dia dan hendaklah  berbuat baik kepada  ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau  kedua-duanya  sampai  berusia  lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  maka  sekali- kali  janganlah  engkau  mengatakan  kepada  keduanya  perkataan  “ah”  dan janganlah  engkau  membentak  keduanya,  dan  ucapkanlah  kepada  keduanya perkataan yang baik. 2
Sebagaimana  ayat  di  atas  menyatakan  bahwa  Allah  SWT.  berfirman  Allah  telah memerintahkan  dan  memberi  pesan  janganlah  kamu  menyembah  selain  Dia  dan  selain  itu hendaklah  kamu  berbuat  dan  bersikap  baik  dan  hormat  terhadap  kedua  ibu  bapakmu.  Jika kedua  orang  tuamu  atau  salah  seorang  di  antara  keduanya  sampai  berumur  lanjut  dalam pemeliharaanmu,  maka  janganlah  sekali-kali  kamu  memperdengarkan  kepada  mereka  atau kepada  salah  seorang  di  antara  mereka  kata-kata  yang  kasar  dan  tidak  sopan  bahkan  kata “ah”. Dan janganlah membentak-bentak mereka berdua atau salah seorang di antara mereka, namun  hendaklah  kamu  mengucapkan  kata-kata  yang  hormat,  sopan,  lemah  lembut  di hadapan mereka. 3
Pada  saat  orang  tua  sudah  mencapai  pada  tahap  yang  tidak  memungkinkan  lagi untuknya bekerja, maka peran serta anak dan keluarga sangatlah dibutuhkan. Seseorang yang sudah memasuki tahap ini disebut sebagai lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai  usia  60  tahun  ke  atas.  Lanjut  usia  merupakan  fase  menurunnya  kemampuan  akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. 4
Umumnya  pada  saat  seseorang  yang  sudah  lanjut  usia  banyak  mengalami kemunduran  dari  segi  fisik,  psikologis,  sosial,  ekonomi  dan  kesehatan.  Kebutuhan  hidup orang  lanjut  usia  yang  sangat  diperlukan  antara  lain  kebutuhan  akan  makanan  bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan perumahan yang sehat dan kondisi rumah yang  tentram  dan  aman.  Hal  ini  kepedulian  dan  kebijakan  pemerintah  serta  masyarakat terutama  peranan  keluarga  dalam  melindungi  seorang  lanjut  usia  sangat  dibutuhkan  untuk mengantisipasi  dan  menangani  lanjut  usia  yang  mengalami  permasalahan  tersebut. Pemerintah  juga  bertugas  untuk  mengarahkan,  mengatur,  dan  mengendalikan  kegiatan ekonomi  melalui  berbagai  kebijakan,  peraturan  perundang-undangan  dan  tindakan  langsung di  lapangan  termasuk  dalam  perekonomian  lanjut  usia.  Mengenai  perlindungan  lanjut  usia juga  telah  diberikan  oleh  Negara  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1998  Tentang  kesejahteraan  lanjut  usia  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, yang pada umumnya mewajibkan pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejateraan sosial lanjut usia dengan memberikan hak kepada lanjut usia
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah , Surabaya: Karya Agung, 2006, h.387.
3 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, Terjemahan Salim Bahreisy dan Said bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002. h. 30.
4 Kebutuhan  Orang  Lanjut  Usia,  Http://Www.Psychologymania.  Com/2012/07/Kebutuhan-Hidup- Orang-Lanjut-Usia.Html. (Di akses Pada 08 Maret 2015)
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
berupa  pelayanan  keagamaan  dan  mental  spiritual,  pelayanan  pendidikan  dan  pelatihan, pelayanan  untuk  mendapatkan  kemudahan  dalam  menggunakan  fasilitas,  sarana,  dan prasarana  umum,  pemberian  kemudahan  dalam  pelayanan  hukum  dan  bantuan  sosial. Ketentuan untuk memenuhi hak lanjut usia juga sudah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No  39  Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara yang  berusia  lanjut,  cacat  fisik  dan  atau  cacat  mental  berhak  memperoleh  perawatan, pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  Negara  untuk  menjamin  kehidupan yang  layak  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaannya,  meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maka  dalam  hal  ini  tentunya pemerintah jelas memiliki peran strategis untuk mengatasi masalah lansia. 5
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  kota  Palangka  Raya  di  sebuah lembaga Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang berada di Jl. Tjilik Riwut Km 31, ditemukan  bahwa  peran  pemerintah  terhadap  lanjut  usia  yang  berada  di  Panti  Sosial  Tresna Werdha  Sinta  Rangkang  sudah  cukup  baik,  karena  semua  biaya  hidup  para  lansia  yang tinggal di panti sosial sudah ditanggung oleh pemerintah dengan syarat lansia tersebut dalam keadaan fisik sehat dan mandiri. 6
Namun  demikian,  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  ada  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  bahwa  tidak  menerima  lansia  jika  dalam  keadaan  cacat  seperti  lumpuh  dengan alasan  tidak  tersedianya  tenaga  yang  bertugas  mengurus  lansia  dengan  kondisi  tersebut. Melihat  kebijakan  tersebut  ada  permasalahan  yaitu  tentu  sangat  membutuhkan  penanganan dan pelayanan  sebenarnya para  lanjut usia dalam  keadaan cacat dan  ini sudah  menjadi tugas penting  bagi  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  perlindungan  serta  perhatian  dan  juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
Namun, upaya pemerintah dalam  memberikan pelayanan kesejahteraan sosial  lanjut usia yang tidak produktif di kota Palangka Raya  masih kurang jika dilihat dari adanya syarat untuk masuk  dalam panti sosial tresna werdha sinta rangkang hanya untuk  lanjut usia dalam keadaan sehat dan mandiri yang dapat masuk dalam panti tersebut.  Melihat kondisi ini peran pemerintah  masih  kurang  maksimal.  Sehingga,  penulis  berkesimpulan  mengambil  sebuah judul tentang “ Peran Pemerintah Terhadap Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Kota Palangka Raya ”

## B. Landasan Teori
a. Peran dan Fungsi Pemerintah
1. Definisi Peran Pemerintah
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia  peranan  diambil  dari  kata  peran  yang  berarti pemain,  yang  memiliki  beberapa  arti  yakni;  pemain  (sandiwara);  tukang  lawak  dan perangkat,  tingkah  laku  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  di masyarakat  sedangkan  kata  peranan  diartikan  dalam  dua  makna  yakni  bagian  yang dimainkan pemain; dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 7
5 Muhadditsir  Rifa’i,  Memaknai  Kembali  Birr  Al-Walidain:  Suplemen  Swara  Rahima  Edisi 46,Http://www.rahima.or.id/index.php.article&catid=Asuplemen&id=1253A2014-11-04-04-16- 33&format=pdf&option.com.content&Itemid. (Di akses pada 08 Maret 2015)
6 Wawancara dengan “AN” pada tanggal 17 Maret 2016, di Kota Palangka Raya.
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2007, h. 854.
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
Secara  etimologi,  kata  pemerintah  berasal  dari  kata  “perintah”  berarti  sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :
1) awalan  “pe”  menjadi  kata  “pemerintah”  yang  berarti  badan  atau  organ  yang melaksanakan  pekerjaan  mengurus  suatu  negara  atau  organ  yang  menjalankan pemerintahan.
2) akhiran  “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. 8
Menurut  Ermayana  Suradinata  sebagaimana  dikutip  oleh  Zaidan  Nawawi dalam  bukunya  berjudul  manajemen  Pemerintah  mengatakan  bahwa pemerintah  adalah  sebagai  lembaga  atau  badan-badan  publik  yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara. 9
Sedangkan  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia,  pemerintah  adalah  sistem menjalankan  wewenang  dan  kekuasaan  mengatur  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan politik suatu negara atau penguasa suatu Negara. 10
Dapat disimpulkan, peran pemerintah adalah suatu perilaku yang diinginkan oleh masyarakat  untuk  menciptakan  segala  perhatian  dalam  urusan  baik  dalam  keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan keamanan kehidupan sosial.

## 2. Fungsi Pemerintah
Pemerintah  merupakan  sesuatu  yang  berhubungan  langsung  dalam  kehidupan bermasyarakat  baik  hubungan  antara  manusia  dengan  setiap  kelompok  masyarakat maupun  keluarga.  Berkenaan  dengan  hubungan  masyarakat,  pasti  akan  selalu menyangkut  dengan  unsur-unsur  kebutuhan  dasar  manusia  seperti  makanan,  pakaian dan  sebagainya.  Namun,  apabila  masyarakat  tidak  mampu  dalam  memenuhi  segala kebutuhan  dasarnya  maka  pemerintah  harus  dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut dengan menjalankan segala fungsinya sebagai pemerintah.
Menurut  Ndraha  dalam  buku  birokrasi  pemerintahan,  pemerintah  memiliki  dua fungsi,  yaitu: pertama, fungsi  primer  (fungsi  pelayanan)  yaitu  fungsi  pemerintah sebagai  jasa-jasa  publik  yang  tidak  dapat  diprivatisasikan  termasuk  jasa  hankam. Sedangkan  fungsi  pemerintah  yang kedua fungsi  sekunder  (fungsi  pembeerdayaan) yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan barang dan jasa yang  mereka  tidak  mampu  penuhi  sendiri  karena  masih  lemah  dan  tak  berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. 11
Kemudian  Rewansyah  mengemukakan  ada  lima  fungsi  utama  ( main  function ) eksekutif (pemerintah) yaitu : 12
a. Fungsi pengaturan atau Regulasi
Fungsi pengaturan atau Regulasi adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan, dipindahkan  ataupun  diprivatisasikan  kepada  organisasi  atau  lembaga  di  luar pemerintahan.  Sesuai  UUD  1945  pasal  1  ayat  (3)  di  tetapkan  di  Negara  Indonesia
8 Abidarin  Rosidi  dan  Anggraeni  Fajriani, Reinventing  Government:Demokrasi  Dan  Reformasi Pelayanan Publik , Yogyakarta: C.V Andi Offset, h. 5.
9 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan , Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 19.
10 Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Surabaya: Serba Jaya, t.t, h.488
11 Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan , Bandung: Alfabeta, 2014, h. 102 12 Ibid ., 103
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
adalah Negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintah  harus  senantiasa  berdasarkan hukum  atau  yang  di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain, segala  sikap,  perilaku  dan  perbuatan  atau  tindakan  penyelengaraan  Negara  atau aparatur Negara harus mempunyai pijakan atau landasan hukum.
b. Fungsi pelayanan Kepada Masyarakat
Konsep pelayanan  mengandung  bermacam-macam arti,  yang  meliputi  macam kegiatan  dan  dipakai  untuk  berbagai  bidang  studi.  Layanan  sebagai  konsep pelayanan  mengandung  dua  arti  yaitu  sebagai  jasa  (komoditi  dalam  arti  luas)  dan sebagai  seni  (cara).  Sebagai  komoditi  dalam  arti  luas  yaitu  yang  diperjualbelikan (layanan  publik)  maupun  yang  tidak  diperjualbelikan  (layanan civil dan  layanan no price ).  Sedangkan  pelayanan  seni  terbentuk  sebagai  upaya  pejabat  atau  pegawai pemerintahan  untuk  mengefektifkan  aktifitas  pelayanannya  sesuai  dengan  kondisi orang,  makhluk  atau  lingkungan  yang  dilayani  dalam  kondisi  apapun,  pemerintah juga harus memiliki etika dan benar-benar ( code of conduct ) berkualitas.
c. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  fungsi  yang  berhubungan  dengan  kondisi ekonomi,  politik  dan  sosial  warga  masyarakat.  Misalnya,  saat  kondisi  ekonomi masyarakat  lemah,  maka  pemerintah  harus  menyelenggarakan  pemberdayaan masyarakat melalui program pembagunan. 13
Menurut Taliziduhu  Ndraha  dalam  bukunya  berjudul  Kybernologi: sebuah  Rekonstrusi  Ilmu  pemerintahan bahwa  jenis  pemberdayaan  ada lima yaitu pemberdayaan struktural, pemberdayaan politikal, pemberdayaan ekonomikal, pemberdayaan sosiokultural dan pemberdayaan Filosofik-Etik. 14
d. Fungsi pengelolaan Aset/kekayaan Negara
Aset  atau  kekayaan  Negara  merupakan  segala  sesuatu  yang  bernilai  ekonomi baik  berupa  fisik  dan  non  fisik  maupun  berupa  uang,  surat-surat  berharga  dan kekayaan alam yang terdapat di bumi Nusantara. Aset atau kekayaan Negara tak lain dari  sumber  daya  yang  terdapat  di  bumi  Indonesia  yang  merupakan  milik  bangsa Indonesia. Sumber daya ini terdiri dari Sumber Daya Alam seperti ruang, waktu dan bumi  beserta  isinya,  Sumber  daya  manusia  dan  sumberdaya  buatan  seperti  ilmu, seni, teknologi, jalan, jembatan, gedung dan sebagainya.
e. Fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan (Polisional) Fungsi  pemerintah  di  bidang  pertahanan,  keamanan,  ketertiban  umum, pengamanan  dan  perlindungan  sudah  termasuk  dengan  fungsi  pemerintahan  di bidang  perumusan  kebijakan  (pengaturan),  pelayanan,  pemberdayaan  dan  fungsi pengelolaan  aset  atau  kekayaan  negara.  Misalnya  melaksanakan  fungsi  pelayanan pengamanan dan perlindungan warga masyarakat dari berbagai gangguan keamanan. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban,pengamanan dan kelestarian SDA dalam teritorial tanah air agar tidak terjadi pencurian kekayaan laut (ikan) serta mengelola aset atau kekayaan Negara untuk kemakmuran bangsa. 15
13 Ibid ., h. 105 14 Taliziduhu  Ndraha, Kybernologi:  Sebuah  Rekonstrusi  Ilmu  Pemerintahan ,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2005, h. 66.
15 Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan ..., h. 109-110.
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
b. Konsep Lanjut Usia
1. Definisi Lanjut Usia
Lanjut  usia  adalah  bagian  dari  tumbuh  kembang.  Manusia  tidak  secara  tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia  yang  terakhir  dan  di  masa  itu  sesorang  mengalami  kemunduran  fisik,  mental dan sosial secara bertahap. 16
Adapun definisi lanjut usia menurut beberapa pendapat yaitu :
a. Menurut  Undang-undang  No  13  tahun  1998  tentang  kesejahteraan  lanjut  usia  pada bab I pasal 1 ayat 2, yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.
b. Dra.  Ny.  Jos  madani  Nugroho  mengemukakan  bahwa  lansia  merupakan  kelanjutan dari orang dewasa. 17
c. Menurut  Undang-Undang  No  23  Tahun  1992  tentang  kesehatan  bahwa  lanjut  usia adalah  seseorang  yang  karena  usianya  mengalami  perubahan  biologis,  fisis, kejiwaan dan sosial. 18
Berdasarkan dari  beberapa pendapat para ahli, penulis  menyimpulkan  lanjut usia adalah  seseorang  berada  pada  beberapa  perubahan  dalam  hidup  yang  berusia  umur  60 tahun keatas.
2. Batasan Umur Lanjut Usia
Menurut  badan  kesehatan  dunia  (WHO)  penggolongan  lansia  dikelompokkan menjadi empat yaitu : 19
a. Usia pertengahan ( middle age ) 45-59 tahun
b. Lanjut usia ( elderly ) 60-74 tahun
c. Lanjut usia tua ( old ) 75-90 tahun
d. Usia sangat tua ( very old ) di atas 90 tahun 3. Program Pemerintah untuk Lanjut usia Pada Sistem Panti Dan Non Panti
a. Program pemerintah pada sistem Non Panti
1. Program asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) Program  asistensi  sosial  lanjut  usia  terlantar  (ASLUT)  bertujuan  untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan  taraf  kesejahteraan  sosialnya.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, program  dilakukan  dengan  cara  pemberian  uang  tunai  kepada  lanjut  usia  (yang memenuhi  kriteria)  per  orang  per  bulan  selama  satu  tahun  melalui  lembaga penyalur  yang  ditunjuk  pemerintah.  guna  memastikan  program  berjalan  sesuai
16 Lilik Ma’rifatul Azizah, Keperawatan Lanjut Usia ,Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011,h. 1.
17 Ibid ., 18 Tim Penyusun, Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan , Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2008, h.  350.
19 Vina Dwi Wahyunita & Fitrah, Memahami Kesehatan Pada Lansia , Jakarta: CV. Trans info media, 2010, h. 3.
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
dengan  tujuan,    proses  pemanfaatan  dana  oleh  lanjut  usia  dikendalikan  oleh petugas pendamping yang ditunjuk melaksanakan fungsi pendampingan. 20
2. Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Program  kegiatan  usaha  ekonomi  produktif    lanjut  usia  merupakan  program pengentasan kemiskinan lanjut usia yang ditujukan bagi lanjut usia miskin namun tetap  potensial  dan  telah  memiliki  embrio  atau  rintisan  usaha  dalam  skala  relatif kecil untuk menunjang kehidupan sosial ekonominya sehari-hari. Tujuan program UEP  lanjut  usia  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  lanjut  usia  sehat, aktif,  dan  produktif  agar  tetap  dapat  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  dapat menjamin  kelangsungan  pendapatannya  ( income )  nya  guna  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari.    Bantuan  bersifat  langsung  kepada  lanjut  usia,  namun sasarannya  benar-benar  dipilih  dari  lanjut  usia  yang  masih  sehat,  aktif,  dan produktif.
3. Program  Pendampingan  dan  Perawatan  Sosial  Lanjut  Usia  Di  Rumah  ( Home Care )
Pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah atau home care lanjut usia  adalah  bentuk  pelayanan  bagi  lanjut  usia  yang  berada  di  rumah  atau  di tengah-tengah  keluarga  dengan  didampingi  oleh  seorang  pendamping  dalam pemenuhan  kebutuhannya.  Pendamping  mempunyai  peran  pembantu  serta melayani  lanjut  usia  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  layak  dan manusiawi. Pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia yang memiliki kriteria tersendiri. Home care lanjut usia  memiliki  beberapa  fungsi  antara  lain  pencegahan,  promosi,  rehabilitasi  dan perlindungan serta pemeliharaan. 21
b. Program Pemerintah Sistem Panti
1. Program Nursing Care
Perawatan  Khusus  ( Nursing  Care )  lanjut  usia  merupakan  pelayanan pendampingan  dan  perawatan  lanjut  usia  di  panti  atau  Lembaga  yang dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari oleh tenaga profesional (pekerja sosial/ perawat/  dokter/  psikolog),  dengan  memiliki  beberapa  fungsi  antara  lain rehabilitasi dan perlindungan serta perawatan. 22
2. Program kegiatan Pelayanan Kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk lanjut usia sebagai berikut : 23
- Pelayanan fisik (pengasramaan, permakanan, pakaian)
- Pelayanan keagamaan (bimbingan rohani, tuntunan beribadah)
- Pelayanan sosial (bimbingan individu/kelompok)
- Pelayanan  keterampilan  (kegiatan  penyaluran  hobi,  dan  pengisian  waktu luang)
- Pelayanan psikologis (konsultasi, terapi kelompok)
- Pelayanan  kesehatan  (pemeriksaan  kesehatan  rutin,  pemberian  obat-obat ringan)
20 Dokumen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
21 Dokumen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
22 Dokumen Dinas Sosial Provinsi
23 Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
- Pelayanan  pendampingan  (mendampingi  kegiatan  sehari-hari,  mendampingi kegiatan di luar panti)
- Rekreasi (dharmawisata, mendengarkan musik)
- Pelayanan pemakaman( pengurus jenazah)

## C. Fungsi Pemerintah Terhadap Perekonomian Lanjut Usia Di Kota Palangka Raya
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mensejahterakan  lanjut  usia  telah dilaksanakan,  sesuai  dengan  fungsi  pemerintah  yaitu  fungsi  sebagai  pemberdayaan masyarakat.  Sebagaimana  yang  telah  dilakukan  melalui  program  bantuan  usaha  ekonomi produktif dengan tujuan agar lanjut usia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Program  usaha  ekonomi  produktif  adalah  bantuan  kegiatan  usaha  ekonomi  yang ditujukan  untuk  lanjut  usia  sehat,  aktif  dan  produktif.  Tujuan  program  usaha  ekonomi produktif lanjut usia adalah untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia sehat, aktif dan produktif  agar  tetap  dapat  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  dapat  menjamin kelangsungan  pendapatannya  ( income )  nya  guna  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari. Bantuan  bersifat  langsung  kepada  lanjut  usia,  namun  sasarannya  benar-benar  dipilih  dari lanjut usia yang masih sehat, aktif, dan produktif. 24
Bentuk  bantuan  berupa  uang  tunai  di  salurkan  melalui  dana  dekonsentrasi  yang diberikan  kepada  lanjut  usia  setelah  melalui  proses  seleksi  yang  dilakukan  dinas  sosial Kabupaten/Kota dan dinas sosial provinsi  yang mekanisme dan kriterianya ditetapkan dalam buku pedoman bantuan usaha ekonomi produktif. 25
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  membantu  ekonomi  lanjut  usia  yaitu  melalui  program  bantuan  usaha ekonomi  produktif  atau  UEP  yang  merupakan  bantuan  berupa  uang  tunai  untuk  modal tambahan yang diberikan kepada lanjut usia yang sebelumnya sudah mempunyai usaha kecil- kecilan.  Dalam  bentuk  pemberian  program  ini  yang  mana  langkah  yang  dilakukan  dengan diberikan  bimbingan  bagaimana  cara  mengelola  usaha  tersebut.  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan  upaya  pemerintah  untuk  mensejahterakan  ekonomi  lanjut  usia  melalui  program bantuan usaha ekonomi produktif  sangat efektif,  hal  tersebut dapat  dikatakan cukup  berhasil dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia yang masih produktif namun tidak mempunyai modal dalam  meningkatkan  usahanya.  Dengan  adanya  program  bantuan  usaha  ekonomi  produktif dapat  terwujudnya  kemandirian  dan  kesejahteraan  para  lanjut  usia  sehingga  mereka  tidak merasa terpuruk dengan keadaan  mereka di  masa  tua. Hal  ini terbukti dengan kondisi  lanjut usia yang membaik lanjut usia yang produktif dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui usaha kecil-kecilan.

## D. Peran  Pemerintah  Terhadap  Panti  Sosial  Tresna  Werdha  Sinta  Rangkang  Di  Kota Palangka Raya
24 Dokumen Dinas sosial Provinsi kalimantan Tengah
25 Dokumen Dinas sosial Provinsi kalimantan Tengah
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
Menghadapi  permasalahan  penduduk  lanjut  usia,  pemerintah  mempunyai  program- program  untuk  menangani  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh  lanjut  usia.  Seperti  halnya program  untuk  sistem  pelayanan  di  luar  panti  sosial.  Selain  program  tersebut  pemerintah mengatasi  permasalahan  lanjut  usia  melalui  pelayanan  sistem  panti  sosial  untuk  para  lanjut usia terlantar maupun ditelantarkan.
Pelayanan  untuk  lanjut  usia  yang  berada  pada  panti  sosial  tresna  werdha  sinta rangkang  dengan  melalui  program  reguler  adalah  program  pokok  dinas  sosial  provinsi kalimantan  tengah,  di  mana  program  ini  menyelenggarakan  pelayanan  kesejahteraan  sosial bagi lanjut usia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tanpa di pungut biaya dan para lanjut usia di tampung dalam asrama. 26
Berikut merupakan kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk lanjut usia :
a. Pelayanan fisik (pengasramaan, permakanan, pakaian)
b. Pelayanan keagamaan (bimbingan rohani, tuntunan beribadah)
c. Pelayanan sosial (bimbingan individu/kelompok)
d. Pelayanan keterampilan (kegiatan penyaluran hobi, dan pengisian waktu luang)
e. Pelayanan psikologis (konsultasi, terapi kelompok)
f. Pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat-obat ringan)
g. Pelayanan  pendampingan  (mendampingi  kegiatan  sehari-hari,  mendampingi  kegiatan  di luar panti)
h. Rekreasi (dharmawisata, mendengarkan musik)
i. Pelayanan pemakaman( pengurus jenazah). 27
Di samping program pelayanan di atas dilaksanakan yang tidak kalah penting adalah program Nursing Care yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Perawatan Khusus ( Nursing care ) lanjut usia  merupakan pelayanan pendampingan dan perawatan  lanjut usia di panti atau lembaga yang dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari oleh tenaga profesional  ( pekerja/  sosial  /perawat  /  dokter  /psikolog),  dengan  memiliki  beberapa  fungsi  antara  lain rehabilitas dan perlindungan serta perawatan. 28
Program  pelayanan  yang  sudah  disebutkan  di  atas,  disusun  berdasarkan  kebutuhan para  lanjut  usia  dan  kemudian  dilaksanakan  dalam  berbagai  kegiatan  dan  bimbingan pelayanan yang sesuai pada undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. 29
Berdasarkan  uraian  di  atas  peran  pemerintah  terhadap  lanjut  usia  melalui  sistem pelayanan panti sosial tresna werdha sinta rangkang cukup baik. Hal tersebut terbukti dengan memberikan  program  pelayanan  kepada  lanjut  usia  yang  berada  dalam  panti  sosial  tresna werdha  sinta  rangkang  sudah  sesuai  dengan  undang-undang  No.  13  Tahun  1998  tentang kesejahteraan lanjut usia.
Menjalankan  program  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  panti  sosial  tresna werdha  sinta  rangkang  yang  diberikan  kepada  lanjut  usia  dijalankan  dengan  baik.  Program pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  para  lanjut  usia  seperti  halnya  memberi makanan harian kepada para  lanjut usia 3 kali dalam 1 hari serta bimbingan kegiatan lainnya yang  sudah  terjadwal.  Dengan  adanya  program  pelayanan  dalam  panti  sosial  tresna  werdha Sinta  rangkang  tersebut  dapat  membantu  lanjut  usia  yang  terlantar  maupun  ditelantarkan
26 Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya
27 Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya 28 Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya
29 Tim Penyusun, Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan..., h. 620.
Rahmaniar., Sukmana, Enriko Tedja  dan Wulandari, Sri / Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember (2016)
dapat  memenuhi  segala  kebutuhannya.  Sehingga,  dengan  terpenuhinya  kebutuhan  maka lanjut  usia  dapat  mencapai  kesejahteraan  sosial  meskipun  tidak  berada  dalam  lingkungan keluarga.

## E. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian bahwa fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia  yaitu  dengan  fungsi  pemerintah  sebagai  pemberdayaan  masyarakat.  Hal  demikian dilakukan  melalui  program  bantuan  usaha  ekonomi  produktif  yang  merupakan  program pengentasan kemiskinan bagi lanjut usia yang produktif dan mempunyai rintisan usaha kecil untuk  menunjang  kehidupan  ekonomi  sehari-hari.  Untuk  peran  pemerintah  terhadap  lanjut usia  dalam  panti  sosial  tresna  werdha  sinta  rangkang  cukup  maksimal,  hal  ini  peran  yang dilakukan  pemerintah  untuk  mensejahterakan  lanjut  usia  dengan  membuat  program  maupun pelayanan  dengan  tujuan  untuk  memberdayakan  lanjut  usia  agar  dapat  lebih  mandiri  saat  di masa  tua.  Peran  pemerintah  untuk  lanjut  usia  di  panti  sosial  tresna  werdha  sinta  rangkang kota  Palangka  Raya  sesuai  dengan  fungsi  sebagai  pemerintah  yaitu  melaksanakan  fungsi pelayanan masyarakat melalui pemberian program bimbingan kepada lanjut usia yang terdiri dari  berbagai  bimbingan  dan  kegiatan  bersifat  pemberian  jasa  yang  berupa  pembinaan, pelayanan kesehatan, penyantunan dan pemberian makan sandang dan pangan.

## F. Daftar Rujukan
Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, Reinventing Government:Demokrasi Dan Reformasi Pelayanan Publik , Yogyakarta: C.V Andi Offset.
Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan , Bandung: Alfabeta, 2014, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah , Surabaya: Karya Agung, 2006. Hamdanah, Psikologi Perkembangan , Malang: Setara Press, 2009. Ibnu  Katsir, Tafsir  Ibnu  Katsir  Jilid  5, Terjemahan  Salim  Bahreisy  dan  Said  bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
Lilik Ma’rifatul Azizah, Keperawatan Lanjut Usia ,Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011 Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Surabaya: Serba Jaya, t.t. Taliziduhu  Ndraha, Kybernologi:  Sebuah  Rekonstrusi  Ilmu  Pemerintahan ,  Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2005. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2007.
Vina Dwi Wahyunita & Fitrah, Memahami Kesehatan Pada Lansia , Jakarta: CV. Trans info media, 2010.
Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan , Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Kebutuhan  Orang  Lanjut  Usia,  Http://Www.Psychologymania.  Com/2012/07/Kebutuhan- Hidup-Orang-Lanjut-Usia.Html. (Di akses Pada 08 Maret 2015) Muhadditsir Rifa’i, Memaknai Kembali Birr Al-Walidain: Suplemen Swara Rahima Edisi 46, Http://www.rahima.or.id/index.php.article&catid=Asuplemen&id=1253A2014-11-04-04-16- 33&format=pdf&option.com.content&Itemid. (Di akses pada 08 Maret 2015)