## OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA
Muhammad Gary Gagarin Akbar
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email : Gagaringary@gmail.com

## Abstrak
In  Sharia  Financial  Institute,  especially  sharia  insurance  has  Sharia  Supervisory  Board  to provide  supervisor  and  ensure  that  practice  of  Sharia  Financial  Institute  is  in  line  with sharia principles. In practice, the role of Sharia Supervisory Board not optimal and still weak performing their duties, so that impact to the development of sharia insurance. On that basis the  role  of  Sharia  Supervisory  Board  should  be  optimized  to  promote  sharia  industri  in indonesia  because  provision  about  Sharia  Supervisory  Board  have  been  regulated  in  many regulation. This article to analyze the problem faced Sharia Supervisory Board and found a solution to optimum role of Sharia Supervisory Board .
Keywords : Sharia Insurance and Sharia Supervisory Board

## Abstract
Pada  suatu  Lembaga  Keuangan  Syariah,  khususnya  asuransi  syariah  memiliki  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  berfungsi  untuk  memberikan  pengawasan  dan  memastikan bahwa  usaha  yang  dijalankan  suatu  tersebut  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Dalam  praktiknya,  peran  DPS  ini  belum  optimal  dan  masih  lemah  dalam  menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada perkembangan asuransi syariah. Atas dasar tersebut peran dari  DPS  sudah  seharusnya  dapat  dioptimalisasi  untuk  memajukan  industri  asuransi  syariah di  Indonesia  karena  ketentuan  mengenai  DPS  sudah  diatur  sedemikian  rupa  di  dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh DPS dan menemukan solusi untuk mengoptimalisasi peran dari DPS.
Kata Kunci : Asuransi Syariah dan Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah

## A. Pendahuluan
Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis  dan  transaksi  keuangan. 1 Fenomena  yang  muncul  saat  ini  di  Indonesia  adalah keberadaan ekonomi syariah. Dewasa ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin  hari  semakin  pesat.  Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam,  kehadiran  ekonomi  syariah  di  Indonesia  disambut  dengan  sangat  positif  oleh masyarakat.  Salah  satu  ekonomi  syariah  yang  sedang  berkembang  tersebut  adalah  di bidang asuransi.
Kata  asuransi  diambil  dari  bahasa  Belanda,  yaitu  “ assurantie ”,  yang  dalam bahasa  hukum  Belanda  disebut  dengan  “ verzekering ”  yang  berarti  pertanggungan.
Istilah  itu kemudian  berkembang  menjadi  “ assuradeur ”  yang  berarti penanggung dan takaful, ta’min , dan Islamic insurance . Takaful memiliki arti saling menanggung antar umat  manusia  sebagai  makhluk  sosial. Ta’min berasal  dari  kata  amanah,  yang  berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna “pertanggungan” atau saling menanggung. 2
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman Umum  Asuransi  Syariah  disebutkan  bahwa  asuransi  syariah  ( ta’min ,  takaful,  atau tadhamun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang  memberikan pola  pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang sesuai  dengan  syariah.  Adapun  akad  (perjanjian)  syariah  adalah  akad  yang  tidak mengandung gharar (penipuan), maysir ,  riba, zhulm , risywah ,  barang  haram,  dan maksiat. 3 kegiatan  asuransi  adalah  kegiatan  yang  terjadi  antara  pihak  tertanggung dengan  pihak  penangung  dalam  memberikan  ganti  rugi  atas  suatu  kerugian  atau kerusakan.  Asuransi  syariah  secara  umum  kegiatannya  tidak  berbeda  dengan  kegiatan asuransi  pada  umumnya  atau  asuransi  konvensional.  Hal  yang  membedakan  antara asuransi  syariah  dengan  asuransi  konvensional  itu  terletak  pada  prinsip  kerja  yang digunakan,  jika  asuransi  syariah  menggunakan  prinsip  saling  tolong  menolong ( ta’awun ) dan kebajikan ( tabarru’ ) sedangkan dalam konvensional tidak menggunakan
1 Bagya  Agung  Prabowo  dan  Jasri  Bin  Jamal, Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.24, No.1, 2017, hlm.114
2 Amran  Suadi, Abdul  Manan  Ilmuan  dan  Praktisi  Hukum  (Kenangan  Sebuah  Perjuangan) ,  (Jakarta: Kencana, 2016), hlM.345
3 Ibid.
prinsip  ini. Dalam  hal penggunaan dana asuransi, asuransi  syariah  menggunakan dana yang  telah  terkumpul  tersebut  diinvestasikan  dalam  bentuk  sistem  bagi  hasil ( mudharabah )  sedangkan  dalam  konvensional  dana  yang  telah  terkumpul diinvestasikan kepada usaha yang masih menggunakan sistem bunga ( profit oriented ).
Asuransi syariah  memiliki produk-produk yang cukup  menarik bagi  masyarakat, dikarenakan  akad-akad  yang  ditawarkan  dalam  produk  asuransi  syariah  tersebut didasarkan  pada  syariat  Islam.  Dalam  implementasi  atau  pelaksanaannya,  asuransi syariah  dituntut  agar  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam  Alqur’an dan  Al-Hadis.   Pada praktiknya ada  beberapa kasus  justru implementasi  dari  asuransi  syariah  ini  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  syariat  Islam sehingga  nasabah  atau  masyarakat  merasa  dirugikan.  Di  dalam  beberapa  kasus ditemukan bahwa pada implementasi asuransi syariah ada praktik bahwa nasabah harus tunduk  pada  ketentuan  perusahaan  asuransi  syariah  tersebut  dan  ketentuan-ketentuan tersebut  sudah  dibakukan  oleh  pihak  perusahaan.  Kemudian  selanjutnya  kasus  yang terjadi adalah adanya kemungkinan perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dana nasabah  kepada  lembaga  konvensional  yang  menjalankan  usaha  dan  bisnis menggunakan  praktik  ribawi  untuk  memperoleh  keuntungan.  Selain  itu,  jika  nasabah asuransi  syariah  tersebut  tidak  dapat  lagi  melanjutkan  pembayaran  premi,  sehingga seringkali uang nasabah yang disetor tersebut menjadi hilang atau hangus tanpa adanya surat  pemberitahuan  kepada  nasabah  atau  pemegang  polis.  Seharusnya  dana  tersebut dikembalikan  lagi  kepada  nasabah  sesuai  dengan  kesepakatan  bagi  hasil  yang  telah disepakati.
Untuk  menjaga  agar  perusahaan  asuransi  syariah  benar-benar  menerapkan  nilai- nilai Islam dan tidak menyimpang, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada dibawah  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Keberadaan  DPS  inilah  yang membedakan antara lembaga konvensional dengan lembaga syariah.  Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah termasuk  asuransi  syariah  telah  memenuhi  prinsip  syariah.  DPS  dipercaya  untuk memastikan agar Lemabaga Keuangan Syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam.
Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini belum berjalan optimal dalam  mengawasi  Lembaga  Keuangan  Syariah  khususnya  dalam  hal  ini  dibidang asuransi syariah.  Permasalahan  yang  menjadi penyebab kurang optimalnya antara  lain masalah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  kinerja.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam pengangkatan  DPS  pada  unit  syariah  atau  khususnya  pada  asuransi  syariah  tidak
didasarkan  atas  kompetensi  yang  dimiliki  terkait  dengan  operasional  asuransi  syariah tetapi  hanya  didasarkan  atas  kharisma  atau  ulama  yang  banyak  dikenal  oleh  publik. Selain  itu,  kinerja  DPS  pada  perusahaan  asuransi  juga  harus  dipertanyakan  kembali karena  seringkali  DPS  jarang  datang  langsung  untuk  mengawasi  dan  memeriksa kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah sehingga sampai saat ini masih saja terdapat penerapan  asuransi  syariah  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  baik  sebagian maupun  seluruhnya.  Permasalahan  pada  aspek  pengawasan  ini  dapat  berakibat  fatal karena  akan  berdampak  munculnya  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  lembaga- lembaga bisnis berlabel syariah secara keseluruhan.

## B. Tinjauan Hukum Islam tentang Asuransi
Bangunan  yang  membentuk  adanya  asuransi  syariah  didasarkan  pada  prinsip dasar dari  nilai  yang  berlaku pada diri  manusia. Manusia terlahir dibekali dengan dua kekuatan,  yaitu kekuatan pembentuk yang  berasal  dari Tuhan  yang cenderung berbuat baik  dan  kekuatan  pembentuk  yang  berasal  dari  materi  (unsur  tanah).  Nilai  tersebut merupakan  pembawaan  manusia  sejak  lahir  yang  bersifat  alami  ( nature )  yang  terikat oleh  aturan-aturan  yang  berasal  dari  Allah  SWT.  Dengan  berbekal  kedua  kekuatan tersebut, manusia dituntut untuk membaca segala norma atau aturan-aturan Tuhan yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak yang yang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang digariskan oleh-Nya. 4
Sebagai  makhluk  yang  lemah,  manusia  harus  senantiasa  sadar  bahwa keberadaannya  tidak  akan  mampu  hidup  sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain  atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):2
َع ا ْوُن َواَعَت َو َ ٰاللّ  َّنِا ََۗ ٰاللّ ا ْوُقَّتا َو  ِۖنا َوْدُعْلا َو ِمْثِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَل
ِباَقِعْلا ُدْيِدَش
Artinya:  “...  Tolong  menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebaikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  atau  pelanggaran.  Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah (5): 2)
4 AM. Hasan Ali , Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis), (Jakarta: Kencana, 2004), hal.98
Dengan  ayat  ini,  manusia  dituntun  oleh  Allah  SWT  agar  selalul  berbuat  tolong menolong  ( ta’awun )  antar  sesamanya  dalam  kebaikan  dan  didasari  atas  nilai  takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegang manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong menolong ( ta’awun ), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT kepadanya. Prinsip dasar  inilah  yang  menjadi  salah satu nilai  filosofi dari berlakunya asuransi syariah. 5
Di  sisi  lain  manusia  mempunyai  sifat  lemah  dalam  menghadapi  kejadian  yang akan datang. Sifat  lemah tersebut  berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian  yang akan  menimpa  pada  dirinya.  Manusia  tidak  dapat  memastikan  bagaimana  keadaannya pada  waktu  di  kemudian  hari  ( future  time ). 6 Hal  tersebut  bisa  kita  lihat  pada  firman Allah SWT dalam QS. Al-Taghaabun (64): 11 dan QA.Luqman (31):34.
... ِهَّلا ِنْذِإِب  َّلَِإ ٍةَبي ِصُم  ْنِم  َباَصَأ اَم
Artinya:  ” Tidak  ada  sesuatu  musibah  pun  yang  menimpa  seseorang  kecuali  dengan izin Allah.. .” (QS. Al-Taghaabun (64): 11)
ي ِرْدَت  اَم َوۖ  ِماَح ْرَ ْلْا  يِف  اَم  ُمَلْعَي َو  َثْيَغْلا  ُل  ِزَنُي َو  ِةَعاَّسلا  ُمْلِع ُهَدْنِع  َهَّلا  َّنِإ ٌريِبَخ ٌميِلَع َهَّلا َّنِإۚ  ُتوُمَت  ٍض ْرَأ  ِيَأِب  ٌسْفَن ي ِرْدَت اَم َوۖ اًدَغ  ُبِسْكَت اَذاَم  ٌسْفَن
Artinya: “Seseungguhnya  Allah,  hanya  pada  sisi-Nya  sajalah  pengetahuan  tentang hari  kiamat;  dan  Dia  lah  yang  menurunkan  hujan,  dan  mengetahui  apa yang  ada  dalam  rahim.  Dan  tiada  seorang  pun  yang  dapat  mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorang pun yang  dapat  mengetahui  di  bumi  mana  ia  akan  mati.  Sesunggunya  Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS.Luqman (31): 34)
Dasar-dasar hukum asuransi ekonomi syariah adalah sebagai berikut:
a) Alquran
Alquran  tidak  menyebutkan  secara  tegas  ayat  yang  menjelaskan  tentang praktik  asuransi  syariah.  Alquran  hanya  mengakomodasi  beberapa  ayat  yang mempunyai  muatan  nilai-nilai  dasar  yang  ada  dalam  praktik  asuransi,  antara lain  nilai  dasar  untuk  tolong  menolong,  kerja  sama,  atau  semangat  untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa atau kejadian yang merugikan di masa
5 Ibid , hal.100
6 Ibid .
mendatang.  Berdasarkan  dasar  ini,  praktik  asuransi  tidak  di  larang  dalam syariat  Islam.  Ayat  yang  mengandung  nilai-nilai  terkait  asuransi  tersebut antara  lain  surat  Al-Maidah  ayat  2,  Al-Baqarah  ayat  261,  dan  Al-Taghaabun ayat 11.
b) Al-Hadis
Hadis  yang  berhubungan  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  asuransi syariah antara lain:
Dari  Abu  Hurairah  r.a:  “Barangsiapa  yang  melepaskan  dari  seorang Muslim  suatu  kesulitan  di  dunia,  Allah  SWT  akan  melepaskan  kesulitan darinya  pada  hari  kiamat,  dan  Allah  SWT  senantiasa  menolong  hamba- Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (Hadis Riwayat Muslim).
Hadis  ini  kaitannya  dengan  asuransi  terlihat  adanya  anjuran  agar melaksanakan pembayaran premi dalam bentuk dana sosial ( tabarru’ ).
Kemudian,  ada  Hadis  yang  menganjurkan  untuk  meninggalkan  ahli waris yang kaya.
Dari  Amir  bin  Sa’ad  bin  Abi  Waqasy,  telah  bersabda  Rasululah  SAW: “Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan)  yang  meminta-minta  kepada  manusia  lainnya  .”  (Hadis Riwayat Bukhari).
Hadis  ini  menunjukkan  bahwa  Rasulullah  SAW  sangat  memperhatikan kehidupan  yang akan terjadi di  masa  mendatang  dengan cara  mempersiapkan bekal yang dibutuhkan sejak dini kepada para ahli waris atau keturunannya.
c) Undang-Undang
Undang-Undang  No.  2  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
d) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MI/X/2001
e) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003
f) Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal    dan  Lembaga  Keuangan Nomor  :  PER-08  /BL/2011  Tentang  Bentuk  Dan  Tata  Cara  Penyampaian Laporan  Hasil  Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Perusahaan Asuransi  Atau Perusahaan Reasuransi  Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.

## C. Fungsi dan Peranan DPS
Untuk  lebih  mengefektifkan  peran  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  pada Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan yang bersangkutan. DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat  aktivitas  lembaga  keuangan  syariah  agar  lembaga  tersebut  senantiasa mengikutiaturan  dan  prinsip-prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu,  DPS  pada  dasarnya merupakan  perpanjangan  tangan  DSN  dalam  merealisasikan  fatwa-fatwa  yang  telah diputuskan  oleh  DSN.  DPS  berperan  sebagai  pengawas  dari  lembaga-lembaga keuangan syariah,  yaitu  bank syariah, asuransi syariah, pasar  modal  syariah, dan  lain- lain,  agar  semua  lembaga  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  tuntutan  syariat  Islam. Pengawasan  selain  pada  aspek  produk-produk  keuangan  syariah,  juga  meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi  lain, DPS adalah  bagaian dari  lembaga keuangan  syariah  yang  bersangkutan  yang penempatannya atas persetujuan DSN. 7
Peran  DPS  adalah  mengawasi  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  syariah  agar sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang  telah  ditawarkan  oleh  DSN. Sedangkan,  fungsi  utamanya  adalah pertama ,  sebagai  penasehat  dan  pemberi  saran kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah,  dan  pimpinan  kantor  cabang  syariah mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  aspek  syariah;  dan kedua ,  sebagai  mediator antara  lembaga  keuangan  syariah  dengan  DSN  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 8
Sebetulnya,  tugas  mengawasi  dan  mengarahkan  lembaga-lembaga  keuangan syariah  untuk  mendorong  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  kegiatan perekonomian  dan  keuangan  adalah  tugas  dari  Dewan  Syariah  Nasional  yang berkedudukan  di  Jakarta.  Namun,  karena  keterbatasan  jumlah  anggotanya  dan  jumlah keuangan  syariah    semakin  bertambah  banyak  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah nusantara,  sehingga  pengawasannya  diserahkan  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS).  DPS  berkewajiban  secara  langsung  melihat  pelaksanaan  suatu  lembaga
7 Akhmad Faozan, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah , Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol.II, No.1, Janauari 2014, hlm.25-26
8 Ibid .
keuangan  syariah  agar  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  yang  telah  di  fatwakan  oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. 9
DPS yang merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut: 10
1) Mengikuti fatwa DSN;
2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN;
3) Melaporkan  kegiatan  usaha  serta  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
Peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah: 11
1) Memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah dan  pimpinan  kantor  cabang  lembaga  keuangan  syariah  mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2) Melakukan  pengawasan,  baik  secara  aktif  maupun  pasif,  terutama  dalam pelaksanaan  fatwa  DSN  serta  memberikan  pengarahan/pengawasan  atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai prinsip syariah.
Sebagai  mediator  antara  lembaga  keuangan  syariah  dengan  DSN  dalam mengkomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan  jasa  dari  lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

## D. Optimalisasi Peran DPS Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia
Dewan  pengawas  syariah  merupakan  profesi  yang  lahir  dan  besar  dari  tuntutan publik  akan  adanya  suatu  jaminan  akan  penerapan  konsistensi  dan  loyalitas  dalam syariat  islam.  Jasa  profesional  dari  DPS  merupakan  kewajiban  yang  harus  diemban olehnya  sebagai  pihak  yang  diserahi  tanggung  jawab  untuk  membuat  pelaporan  dan verifikasi  yang  mana  nantinya output  yang telah  dihasilkannya tidak  hanya digunakan oleh  klien,  namun  juga  oleh  pihak  ketiga  atau  public  (investor/pemegang  saham, kreditor,  pemerintah,  masyarakat  dll).  Khususnya  dalam  hal  pengendalian  dan pengambilan  keputusan  decision  making.  Oleh  karenanya,  posisi  DPS  adalah  sangat vital karena  meski  mereka  bekerja selayaknya auditor untuk kepentingan klien (bank)
9 Ibid , hlm.28
10 Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02 Tahun 2000 Pasal 4 Fungsi dan Tugas DPS No.2
11 Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02 Tahun 2000 Pasal 4 Fungsi dan Tugas DPS No.1
dan  juga untuk kepentingan pihak ketiga  yang  memiliki kepentingan terhadap  laporan keuangan.  Setiap  pernyataan  yang  dikeluarkannya  atau  setiap  apa  yang difatwakan/diputuskan adalah menyangkut sesuatu yang sangat prinsipil karena terkait dengan  aqidah  dan  keyakinan  dari  orangorang  yang  berada  dalam  lingkup  kerjasama dengan organisasi yang menaungi mereka dan pihak ketiga. 12
Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  Syariah  yang  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  meliputi  Perusahaan  Perasuransian  Syariah,  Lembaga  Pembiayaan Syariah,  Dana  Pensiun  Syariah,  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Khusus.  Perusahaan perasuransian  syariah terdiri dari perusahaan  asuransi dan perusahaan reasuransi  yang menjalankan sebagian atau keseluruhan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  OJK  terkait  Laporan  Perkembangan Keuangan  Syariah  tahun  2016,  jumlah  asuransi  syariah  semakin  hari  semakin bertambah. Jumlah asuransi syariah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1 Tahun Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah 2012 45 2013 49 2014 49 2015 55 2016 58
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  perkembangan asuransi  syariah  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  walaupun  peningkatannya  tidak terlalu signifikan. Dalam 5 (lima) tahun  jumlah perusahaan asuransi  hanya  bertambah sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan saja. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan  perusahaan  perasuransian  syariah  mencapai  pertumbuhan  rata-rata sebesar 6,25%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 12,24%  sedangkan  tingkat  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  tahun  2014  dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,00% (nihil). Peningkatan  jumlah  industri perasuransian
12 Eko Adi Widyanto, Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam , Jurnal Eksis, Vol.6 No.2 , Agustus 2010:1440-1605.
yang  tertinggi  terjadi  pada  perusahaan  asuransi  umum  syariah,  yang  meningkat sebanyak 3 entitas syariah.
Berkaitan  dengan  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  pada  tahun 2016  yang  lalu, terdapat  beberapa data tentang kepatuhan perusahaan asuransi  syariah terhadap  prinsip-prinsip  syariah.  Analisis  laporan  hasil  pengawasan  DPS,  dilakukan terhadap  54  perusahaan  perasuransian  syariah  yang  wajib  menyampaikan  laporan. Berdasarkan  hasil  analisis,  53  perusahaan  dinyatakan  praktik  operasionalnya  telah sesuai  dengan  prinsip-  prinsip  syariah  Islam,  sedangkan  1  (satu)  perusahaan  lainnya dinyatakan  belum  sesuai  dengan  praktik  prinsip-prinsip  syariah  Islam,  yaitu  berkaitan dengan  penempatan  dana  investasi  di  bank  konvensional,  perhitungan  dan  pembagian surplus  underwriting ,  serta  penerbitan  Surat  Permintaan  Penutupan  Asuransi  (SPPA) yang  belum  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Laporan  hasil  pengawasan  DPS, disampaikan secara tahunan setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 13
Merujuk  kepada  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK,  masih  terdapat  1 (satu)  perusahaan  asuransi  syariah  yang  ternyata  dalam  pelaksanaan  usahanya  belum sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam,  yaitu  berkaitan  dengan  penempatan  dana investasi di bank konvensional. Hal ini menandakan belum optimalnya peran DPS yang ada pada perusahaan asuransi  syariah. Meskipun di tahun 2016  yang  lalu  hanya ada 1 (satu)  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  prinsip  syariah,  namun  ini harus  tetap  menjadi  perhatian  serius  agar  kedepannya  semua  perusahaan  asuransi syariah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam  praktiknya,  Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  lembaga  independen  yang mengawasi  operasional  lembaga  keuangan  syariah  menerima  insentif  maupun tunjangan  dari  entitas  syariah  yang  di  awasi  dimana  entitas  tersebut  masih  memiliki hubungan  adminstratif  dalam  struktur  administrasi  manajemen,  yaitu  bukan  dari lembaga  independen  di  luar  administratif  kepengurusan  entitas  yang  tidak  memiliki hubungan langsung secara adminstratif dalam strukstur organisasi yang mereka awasi, sehingga dari sinilah konflik kepentingan dapat saja terjadi dimana entitas syariah yang mereka  awasi  selalu  ingin  mendapatkan status pujian kesesuaian  syariah  namun disisi
13 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hlm.128
lain,  Dewan  Pengawas  Syariah  tidak  ingin  kehilangan  jabatan  dan  insentif  bulananya sehingga bisa jadi hanya melaporkan hal yang baik-baik saja terhadap entitas tersebut. 14
Dewan  pengawas  syariah  (DPS)  memiliki  peranan  yang  penting  dan  strategis dalam pengawasan syariah terhadap lembaga asuransi syariah. Pengoptimalan peranan DPS  pada  lembaga  asuransi  syariah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk memastikan  setiap  transaksi  telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  merujuk kepada  Alquran  dan  Hadis,  yang  dalam  hal  ini  adalah  fatwa  dari  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  Di  dalam  pedoman  dasar  DSN  MUI  Bab  IV  ayat (2) menyatakan bahwa “DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar  bagi  para  pihak  untuk  mengambil tindakan  hukum  yang  berkaitan,  yaitu  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan DSN  MUI dirujuk  oleh  DPS.  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  adalah  satu-satunya  badan  yang mempunyai  kewenangan  mengeluarkan  fatwa  syariah  terhadap  jenis-jenis  kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan atau implementasinya fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia.
Jika  kita  lihat  dari  sisi  legislasi,  keberadaan  DPS  telah  disebutkan  dan  diatur dengan  tegas  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  berarti  ketentuan mengenai DPS telah memiliki landasan hukum . Ketentuan mengenai keberadaan DPS terdapat di dalam  UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016  tentang Tata Kelola Perusahaan  yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi.  Dalam  Pasal  109  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas disebutkan bahwa:
1) perusahaan yang menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawas Syariah;
2) Dewan  Pengawas  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hendaklah terdiri daripada seorang pakar syariah atau lebih yang dilantik dan ditetapkan oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama Indonesia;
14 Khotibul  Umam, Urgensi  Standarisasi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Meningkatkan  Kualitas Audit Kepatuhan Syariah , Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol.1, No.2, Juni 2015, hlm.116
3) Dewan  Pengawas  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  akan memberikan  petunjuk  dan  nasihat  kepada  Direktur  dan  mengawasi  kegiatan- kegiatan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  ini,  artinya  setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki  Dewan Pengawas Syariah.
Ketentuan mengenai keberadaan DPS selanjutnya bisa kita lihat pada UU Nomor 40  tahun  2014  tentang  Perasuransian.  Undang-Undang  tentang  perasuransian  tersebut merupakan perubahan terhadap UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perubahan tersebut dilakukan diantaranya adalah karena UU Asuransi yang lama tidak mengakomodir kepentingan terkait asuransi syariah. Di dalam UU Asuransi yang baru telah mengakomodir tentang keberadaan asuransi  syariah serta DPS sebagai pengawas terhadap lembaga asuransi syariah tersebut. Dalam Pasal 60 ayat (2) huruf j UU Nomor 40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  berwenang  untuk  melakukan  penilaian  kemampuan  dan  kepatutan  terhadap direksi,  dewan  komisaris,  atau  yang  setara  dengan  direksi  dan  dewan  komisaris  pada badan  hukum  berbentuk  koperasi  atau  usaha  bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan  pengendali.  Kemudian  selanjutnya  di  dalam  Pasal  60  dijelaskan  bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, dimana DPS  wajib  memberikan  keterangan  data  dan  menyerahkan  semua  dokumen  terkait kepentingan  perusahaan.  ketentuan  tersebut  artinya  DPS  selalu  mendapatkan pengawasan  secara  ketat  oleh  OJK  dalam  menjalankan  tugasnya.  Selain  itu,  di  dalam UU tentang Perasuransian ini juga terdapat sanksi bagi DPS yang dalam tugasnya nanti memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  atau  membuat  dokumen  Palsu.  Sanksi tersebut berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda seperti yang terdapat di dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2014.
Dasar hukum terkait keberadaan DPS selanjutnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi  Perusahaan  Asuransi.  Pada  peraturan  OJK  tersebut  terdapat  10  Pasal  yang mengatur mengenai ketentuan DPS, yaitu diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 45. Di dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi  Syariah,  dan  Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan  Reasuransi  yang
menyelenggarakan  sebagian  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib  memiliki DPS. Kemudian di dalam ayat (2) dinyatakan  bahwa  DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli  syariah  atau  lebih  yang  diangkat  oleh  RUPS  atas  rekomendasi  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  Selanjutnya,  pada  Pasal  38  ayat  (1)  menyatakan bahwa DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada  Direksi  agar  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah.  Dan  kemudian pada  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Pelaksanaan  tugas  pengawasan  dan  pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabbaru’, dana tanahud, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
c. praktik pemasaran produk asuransi syariah.
Berdasarkan  ketiga  landasan  hukum  tersebut  di  atas  yang  menjadi  dasar keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah khususnya lembaga asuransi syariah, dapat  dikatakan  kedudukan  DPS  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  sehingga DPS  seharusnya  dapat  melaksanakan  tugas  pengawasan  dengan  sebaik-baiknya.  Jika kita lihat dari analisis peraturan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tugas DPS tidak hanya mengawasi jalannya perusahaan tersebut saja, tetapi sampai kepada pengawasan terhadap  produk  asuransi  yang  dipasarkan  dan  praktik  pemasaran  produk  asuransi syariah.
Posisi DPS adalah posisi yang strategis dan penting untuk menjamin bahwa bisnis syariah  yang  dijalankan  oleh  suatu  lembaga  keuangan  syariah  telah  benar-benar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Untuk mengoptimalkan peran DPS pada lembaga asuransi  syariah,  maka  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  pada  sisi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dan  kinerja.  Anggota  DPS  yang  pilih  pada  suatu  lembaga  keuangan syariah  khususnya  asuransi  syariah  diperlukan  seorang  pengawas  yang  tidak  saja  ahli atau mumpuni  dalam  bidang  muamalah/bisnis  syariah, tetapi  juga dibutuhkan seorang pengawas  yang  memiliki  beragam  pengetahuan  yang  meliputi  aspek  hukum  dalam KUHPerdata,  KUHD,  dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  seperti  hukum kontrak,  hukum  perusahaan,  hukum  jaminan,  hukum  kepailitan  dan  lain  sebagainya. Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan  DPS  yang  benar-benar  berkualitas  dibutuhkan mekanisme terkait recruitment DPS.
Dalam  praktik  banyak  anggota  DPS  direkrut  bukan  atas  dasar  pertimbangan kualifikasi di atas, tapi atas pertimbangan lain. misalnya saja bahwa mereka diletakkan di posisi tersebut dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharismatik dan ahli ilmu fiqh ,  padahal  untuk  menjadi  DPS  tidak  cukup  hanya  mengandalkan  kemampuan fiqh muamalah  saja  secara  normatif,  tetapi  juga  harus  memiliki  pengetahuan  dalam bidang keuangan dan mekanisme operasional dalam asuransi syariah.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  solusi yang dapat mengoptimalkan peranan DPS pada lembaga asuransi syariah agar lembaga asuransi  syariah  yang  ada  di  Indonesia  dapat  berkembang  dengan  pesat. Pertama , dibutuhkan  regulasi  khusus  terkait  Asuransi  syariah.  Saat  ini  pengaturan  mengenai asuransi  syariah  masih  menjadi  satu  dengan  asuransi  konvensional  yang  diatur  dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Idealnya asuransi Syariah memiliki UU tersendiri  seperti  halnya Perbankan Syariah.  Di dalam  UU tersebut nantinya akan menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  DPS  untuk  melakukan  tugasnya  sebagai pengawas lembaga asuransi syariah. Di dalam UU itu pula harus ditentukan tugas dan wewenang DPS serta memiliki sanksi hukum baik administratif maupun pidana apabila DPS  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  atau  menyimpang  dari  ketentuan. Walaupun  peraturan  yang  ada  saat  ini  sebenarnya  sudah  cukup  bagus  mengatur mengenai asuransi syariah dan DPS baik dalam UU maupun Peraturan OJK tetapi tetap saja asuransi syariah membutuhkan UU tersendiri.
Kedua ,  DPS  yang  dipilih  atau  diangkat  pada  lembaga  asuransi  syariah  harus memiliki  kemampuan  atau  kompetensi  yang  beragam  seperti  terkait  ilmu  fiqh muamalat,  keuangan,  menguasai  operasional  asuransi  syariah,  menguasai  hukum kontrak,  hukum  perbankan  serta  memahami  berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  asuransi  syariah.  Jika  pada  suatu  lembaga  atau perusahaan  asuransi  syariah  diangkat  lebih  dari  satu  DPS  maka  masing-masing  DPS tersebut  harus  memiliki  kompetensi  yang  berbeda  sehingga  masing-masing  DPS tersebut  dapat  berkolaborasi  dan  saling  melengkapi  agar  tercipta  suatu  kondisi  yang ideal dalam menjalankan tugas pengawasan.
Ketiga ,  DPS  dilarang  rangkap  jabatan  lebih  dari  satu  perusahaan.  di  dalam beberapa  peraturan  atau  regulasi  yang  berkaitan  dengan  keberadaan  DPS  terdapat aturan berbeda  mengenai  jumlah  maksimal  rangkap  jabatan  bagi DPS.  Ada 4 (empat) aturan industri keuangan syariah yang menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri karena  tumpang  tindih  dan  tidak  adanya  harmonisasi  peraturan.  Keempat  aturan
tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI No.11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  No.152/PMK.010/2012  tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  Bagi Perusahaan  Perasuransian,  serta  Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) PER.06/2012. Keempat peraturan tersebut sebagai bukti bahwa DPS boleh rangkap jabatan lebih dari satu perusahaan. Hal tersebut justru dapat  berbahaya  bagi  industri  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  umumnya  dan Asuransi syariah khususnya karena akan berdampak pada kerahasiaan perusahaan. Jika DPS  mendapatkan  atau  mengetahui  informasi  penting  yang  ada  di  dalam  perusahaan bukan  tidak  mungkin  informasi  tersebut  akan  menguntungkan  bagi  perusahaan  kedua tempat  DPS  itu  berada.  Maka  kerahasiaan  perusahaan  ini  menjadi  penting  serta  DPS akan  menjadi  lebih  fokus  melaksanakan  tugasnya  jika  hanya  menjadi  DPS  pada  satu perusahaan.
Keempat, DPS  harus  berkolaborasi  atau  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  lain yang  ada  dalam  perusahaan  atau  lembaga  asuransi  syariah.  DPS  dapat  bekerja  sama dengan Direksi, pegawai,  maupun tenaga ahli profesional  dalam  melakukan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar ada komunikasi yang baik dari semua pihak yang ada dalam lembaga  asuransi  syariah  tersebut  sehingga  dapat  mewujudkan  tujuan  yang  hendak dicapai. Selain itu, DPS juga harus berani menegur pengelola lembaga atau perusahaan asuransi syariah jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.  Jika  DPS  bertindak  cepat  dalam  memberikan  nasihat  kepada  direksi  atau pengelola  lembaga  asuransi  syariah,  maka  kedepannya  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan citra bisnis syariah khususnya asuransi syariah di mata masyarakat.

## E. Kesimpulan
Untuk  mengoptimalkan  peran  DPS  pada  lembaga  asuransi  syariah  yang  dapat dilakukan  antara  lain:  Pertama,  dibutuhkan  regulasi  khusus  terkait  Asuransi  syariah untuk  memperkuat  keberadaan  DPS.  Kedua,  DPS  yang  dipilih  atau  diangkat  pada lembaga  asuransi  syariah  harus  memiliki  kemampuan  yang  beragam  satu  sama  lain terkait ilmu fiqh muamalat, keuangan, menguasai operasional asuransi syariah, maupun pemahaman  mengenai  ilmu  hukum.  Ketiga,  DPS  dilarang  rangkap  jabatan  lebih  dari satu perusahaan.  Keempat, DPS harus  berkolaborasi atau  bekerja  sama dengan pihak- pihak  lain  yang ada dalam perusahaan atau  lembaga asuransi syariah  serta DPS harus berani  menegur  pengelola  lembaga  asuransi  syariah  jika  produk  yang  ditawarkan maupun kegiatan usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran  Suadi, Abdul  Manan  Ilmuan  dan  Praktisi  Hukum  (Kenangan  Sebuah  Perjuangan) , (Jakarta: Kencana, 2016).
AM. Hasan Ali , Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis  Historis, Teoritis, dan Praktis), (Jakarta: Kencana, 2004)
Akhmad  Faozan, Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah , Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol.II, No.1, Janauari 2014.
Bagya  Agung  Prabowo  dan  Jasri  Bin  Jamal, Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.24, No.1, 2017.
Eko  Adi  Widyanto, Peran  Independensi  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Loyalitas Penerapan Syariat Islam , Jurnal Eksis, Vol.6 No.2 , Agustus 2010:1440-1605.
Khotibul  Umam, Urgensi  Standarisasi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah , Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol.1, No.2, Juni 2015.
Uswatun  Hasanah, Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum, Asy-Syir’ah Vol. 47, No. 1, Juni 2013
Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  73/POJK.05/2016  tentang  Tata  Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi.