## PENAJAMAN PERAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

## Ali Tafriji Biswan*, Defian Panji Ponco Kusumo
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia altafz2009@gmail.com, defianpanjiponcokusumo@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341
Received: May 02, 2021 Revised: Jun 05, 2021 Accepted: Jun 17, 2021 Published: Jun 28, 2021

## ABSTRACT
This study aims to examine the non-tax state revenue (NTSR) budgeting process at the Pesi Resort Police (object name be camouflaged). This study is a qualitative one with a  comparative  approach  comparing  the  Resort  Police's  Budget  Realization  Report with  the  budgeting  regulations.  To  meet  the  research  objectives,  conducted  and processed data through literature studies and interviews. The study results found that most of the 96 percent NTSR came from services to the community in accordance with the  duties  and  functions  of  the  Resort  Police.  In  general,  the  research  object  has fulfilled the budgeting process. However, it has not been carried out more carefully in terms of planning for NTSR revenue budget items. The realization of the NTSR target reaches  2,000  percent,  considering  that  many  revenue  accounts  are  not  budgeted. The study suggests that the study object should make a more detailed budget planning for  each  NTSR  revenue  budget  item  so  that  each  item  is  more  realistic  so  that  it supports  the  use  of  NTSR  funds  to  improve  services  according  to  budget  as  a planning controlling tool.
Keywords: Public Sector, Budgeting, Planning, Controlling.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  proses  penganggaran  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Kepolisian  Resor  (Polres)  Pesi  (nama  objek  disamarkan). Studi  ini  merupakan  kualitatif  dengan  pendekatan  komparatif  ini  membandingkan informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Polres dengan peraturan penganggaran. Untuk  memenuhi  tujuan  penelitian,  dilakukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data melalui  studi  literatur,  pengamatan,  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa  sebagian  besar  yakni  96  persen  PNBP  berasal  dari  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Polres.  Secara  umum  objek  penelitian telah memenuhi proses penganggaran. Namun dalam hal perencanaan Mata Anggaran Penerimaan  PNBP,  belum  dilakukan  secara  lebih  cermat  sehingga  realisasi  target PNBP mencapai 2.000 persen mengingat banyak akun pendapatan tidak dianggarkan. Studi  menyarankan  agar  objek  studi  membuat  perencanaan  anggaran  lebih  rinci  tiap Mata  Anggaran  Penerimaan  PNBP  sehingga  capaian  setiap  item  lebih  realistis sehingga  memungkinkan  penggunaan  dana  PNBP  untuk  peningkatan  layanan  sesuai kegunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
Kata Kunci: Sektor Publik, Penganggaran, Perencanaan, Pengendalian.

## PENDAHULUAN
Sebagai salah satu skenario yang mendukung pembangunan segala bidang, penerimaan negara dari aspek bukan pajak penting diberdayakan selain dari aspek pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengelompokan PNBP menjadi empat kelompok menurut filosofi pengelolaannya  yaitu  penerimaan  fungsional,  penerimaan  umum,  penerimaan badan layanan umum, dan penerimaan bendahara umum negara. Kelompok PNBP penerimaan  fungsional  merupakan  pendapatan  yang  berasal  dari  aktivitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan penunjang perekonomian oleh satuan kerja  pemerintah  kepada  masyarakat  berdasarkan  tugas  dan  fungsinya  (Presiden Republik  Indonesia  1997).  Polri  sebagai  bagian  dari  pemerintah  yang  bertugas untuk  melayani  dan  mengayomi  masyarakat  termasuk  kementerian atau  lembaga (K/L)  yang  memiliki  banyak  jenis  PNBP  di  antaranya  pendapatan  dari  layanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM), penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK),  dan  pengamanan  objek.  Polri  beserta  jajaran  di  bawahnya  tetap  harus merencanakan  PNBP  dalam  kerangka  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara (APBN).  Studi  PNBP  pada  Polres  Pesi  (nama  disamarkan)  menunjukkan  fakta unik  dan  menarik.  Studi  pendahuluan  atas  anggaran  PNBP  Polres  Pesi menunjukkan bahwa realisasi PNBP hampir 2.000 persen.
Undang-undang  nomor  20  tahun  1997  tentang  penerimaan  negara  bukan pajak  mendorong  agar  target  PNBP  disusun  secara  realistis  dan  optimal berdasarkan  jenis  dan  tarif  PNBP,  akun  pendapatan  sesuai  dengan  bagan  akun standar, serta perkiraan jumlah atau volume yang menjadi dasar penghitungan dari masing-masing  jenis  PNBP.  Rencana  target  PNBP  kemudian  disusun  dalam bentuk  rencana  target  satuan  kerja  penghasil  lalu  direkapitulasi  menjadi  rencana target  PNBP  Polda.  Di  samping  itu,  rencana  tersebut  juga  disusun  dalam  bentuk rencana  target  PNBP  mabes  Polri  yang  merupakan  ajuan  dari  pembina  fungsi pengelola  PNBP.  Dengan  capaian  realisasi  anggaran  PNBP  mendapati  hampir 2.000 persen mengimplikasikan permasalahan dalam perencanaan anggarannya. Studi  ini  bertujuan  mendalami  peran  penganggaran  sebagai  alat perencanaan dan pengendalian. Secara khusus studi mendalami mengapa realisasi menunjukkan  capaian  yang  kurang  wajar  dan  bagaimana  usulan  perbaikannya. Studi  ini  penting  mengingat  PNBP  kelompok  penerimaan  fungsional  di  Polres cukup  beragam  dan  terkait  pelayanan  kepada  masyarakat,  seperti  SIM,  STNK, dan  pengamanan  objek  kegiatan.  Objek  studi  di  Polri  khususnya  Polres  Pesi. Diambil  objek  kepolisian  karena  menarik  dibahas  bahwa  kelompok  penerimaan PNBP  fungsional  beragam,  namun  sedikit  studi  yang  mengambil  objek  di lingkungan  kepolisian  padahal  jenis  PNBP  kepolisian  cukup  beragam  dan jumlahnya banyak.
Berangkat dari fenomena unik bahwa realisasi anggaran PNBP Polres Pesi hampir  2.000  persen.  Studi  awal  menemukan  bahwa  capaian  tersebut  tidak diakibatkan  oleh  suatu  peristiwa  ketidakpastian  dari  faktor  eksternal,  dan  sudah pernah terjadi periode sebelumnya. Dugaannya adalah angka realisasi sebelumnya belum  dilakukan  tindakan  korektif.  Keunikan  penganggaran  tersebut  memicu peneliti mendalami lebih lanjut apa penyebab permasalahan, proses penganggaran PNBP  apa  yang  sebenarnya  terjadi,  dan  bagaimana  usulan  perbaikan penganggaran agar lebih baik periode mendatang.

## TELAAH LITERATUR
Komponen  kunci  perencanaan  adalah  anggaran  yang  merupakan  rencana keuangan  masa  depan  dari  entitas  yang  mengidentifikasikan  tujuan  yang  ingin dicapainya.  Anggaran  merupakan  rencana  yang  buat  secara  tertulis  oleh  suatu organisasi  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif  atau ditetapkan  dengan  angka-angka  beserta  kegiatan  yang  hendak  dilaksanakan (Nafarin 2000). Anggaran ini umumnya dibuat dalam satuan moneter suatu negara atau bisa juga dinyatakan dengan satuan barang dan/atau jasa yang secara umum digunakan.  Anggaran  merupakan  perencanaan  keuangan  organisasi  yang digunakan  sebagai  dasar  pengawasan  keuangan  untuk  periode  mendatang (Supriyono  1990).  Terkait  kegunaan,  disebutkan  bahwa  anggaran  memiliki beberapa  manfaat,  diantaranya  anggaran  memaksa  manajer;  untuk  melakukan perencanaan  dengan  melihat  peristiwa  masa  lampau  secara  menyeluruh; mengantisipasi  masalah;  serta  menyusun  kebijakan  demi  keberlangsungan  hidup entitasnya  (Hansen  and  Mowen  2007).  Anggaran  juga  menyediakan  informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dengan melihat  peristiwa  masa  lampau  sekaligus  memprediksi  kejadian  masa  depan. Anggaran  dan  pengendalian  anggaran  merupakan  kunci  perencanaan  dan pengendalian  pada  sektor  publik  (Nwokeji  2009).    Hal  ini  diperkuat  bahwa anggaran  publik  merupakan  alat  manajemen  penting  untuk  perencanaan  dan pengendalian, ditunjukkan dengan ekspresi keuangan, menyangkut tujuan, biaya, aksi, yang didanai dari pendapatan, evaluasi hasil dan efisiensi ekonomi (Mihaela et al. 2010).
Pada sektor pemerintah, hal terkait penganggaran diatur melalui peraturan menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Berdasarkan peraturan menteri keuangan  (PMK)  Nomor  208/PMK.02/2019  tentang  petunjuk  penyusunan  dan penelaahan  rencana  kerja  dan  anggaran  kementerian  negara/lembaga  (RKA-KL) dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), RKA-KL merupakan dokumen  rencana  keuangan  tahunan  K/L  yang  disusun  berdasarkan  bagian anggaran  K/L.  Rencana  kerja  dan  anggaran  dalam  level  satuan  kerja  disebut dengan  RKA-Satker  yang  berisi  rencana  kinerja,  rincian  belanja,  target pendapatan,  serta  prakiraan  maju  rencana  belanja  dan  target  pendapatan  satker. Penyusunan  RKA-KL  mengacu  pada  pendekatan  sistem  penganggaran  terpadu, penganggaran  berbasis  kinerja  (PBK),  dan  kerangka  pengeluaran  jangka menengah.  PBK  dapat  secara  jelas  menunjukkan  keterkaitan  antara  alokasi pendanaan  dan  kinerja  yang  diharapkan  serta  memperhatikan  efisiensi  dalam pencapaian  kinerja  (Kementerian  Keuangan  RI  2019).  Pendekatan  tersebut berbeda dengan pendekatan penganggaran tradisional atau yang biasa disebut line- item  budgeting .  Pendekatan line-item  budgeting disusun  berdasarkan  fungsi organisasi  dan  berorientasi  pada  input  organisasi,  umumnya  dengan  menambah anggaran  secara  bertahap.  Indikator  keberhasilannya  diukur  dari  kemampuan penyerapan  anggaran  semata,  oleh  karenanya  penganggaran  ini  dianggap  kurang akuntabel (Farwitawati, Suroto, and Hadiyati 2016).
Dalam  postur  APBN  terdapat  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yaitu penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP).  PNBP  merupakan  pendapatan  negara yang  bukan  berasal  dari  pajak  dan  hibah.  Sesuai  dengan  amanat  dalam  undang- undang  nomor  9  tahun  2018  tentang  penerimaan  negara  bukan  pajak.  PNBP
merupakan  pungutan  yang  dibayar  oleh  orang  pribadi  atau  badan  dengan memperoleh  manfaat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  layanan  atau pemanfaatan sumber daya dan hak  yang  diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,  yang  menjadi  penerimaan  pemerintah  pusat  di  luar penerimaan  perpajakan  dan  hibah  dan  dikelola  dalam  mekanisme  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara.  Adapun  pihak  yang  melakukan  penatausahaan PNBP  antara  lain  satuan  kerja  atau  instansi  vertikal  dari  pemerintah  pusat  yang berada di daerah dengan memberikan pelayanan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi  yang  diembannya.  Penyetor  PNBP  bukan  hanya  dari  perorangan  atau badan dari luar satuan kerja penatausaha PNBP saja, tetapi bisa juga satuan kerja dimaksud  melakukan  penyetoran  sekaligus  penatausahaan  PNBP  yang dilakukannya (Presiden Republik Indonesia 2018).
Menurut  undang-undang  nomor  9  tahun  2018  tersebut,  PNBP  pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran ( budgetary ) dan fungsi pengaturan  ( regulatory ).  Dalam  fungsi  penganggaran,  PNBP  merupakan  salah satu  pilar  pendapatan  negara  yang  memiliki  kontribusi  cukup  besar  dalam menunjang  APBN.  Dalam  fungsi  pengaturan,  PNBP  memegang  peranan  penting dan  strategis  dalam  mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk  pengendalian  dan pengelolaan  kekayaan  negara,  termasuk  pemanfaatan  sumber  daya  alam. Meskipun  dapat  merencanakan  pendapatan  secara  optimistik,  beberapa  negara harus  menentukan  projeksi  penerimaan  secara  realistis  (Potter  and  Diamond 1999).

## METODE PENELITIAN
Melalui studi kualitatif, penelitian ini dilakukan dalam rangka melakukan peninjauan terhadap proses penganggaran PNBP di Polres Pesi.  Dasar pemilihan objek  penelitian  adalah  karena  kepolisian  Republik  Indonesia  merupakan  salah satu K/L yang memiliki jenis PNBP yang banyak dan pendapatannya yang cukup besar.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  isi  ( content  analysis ). Content analysis sebagai  salah  satu  metode  analisis  teks  yang  cukup  andal  karena memandang data bukan hanya sebagai kumpulan peristiwa, namun sebagai gejala simbolik.  Metode  ini  memiliki  kelemahan  karena  hanya  bertumpu  pada  data empirik  dan  tidak  mampu  menggali  isi  dan  makna  teks  secara  komprehensif. Content  analysis bertujuan  menjelaskan  ( to  explain )  variabel  dari  gejala  yang nyata  ( observable )  bukan  memahami  ( to  understand )  fenomena  sebagaimana tujuan  paradigma  interpretif. Content  analysis juga  bersifat  prediktif,  yakni peramalan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berangkat dari gejala yang dikaji untuk diperoleh generalisasi sebagai sebuah prediksi. Content analysis didasarkan  atas  data  primer  dan  sekunder  berikut  pengolahannya  selama  Januari dan  Februari  2020.  Data  primer  studi  ini  diperoleh  melalui  wawancara  dengan bendahara objek penelitian (lihat Tabel 1).
Tabel 1 Daftar Narasumber Kompeten Inisial Nama Jabatan IM Bendahara Penerimaan AR Bendahara Pengeluaran Sumber: data olahan
Untuk  data  sekunder,  digunakan  dokumen  laporan  realisasi  anggaran tahun  2018  dan  laporan  realisasi  anggaran  satuan  kerja  untuk  periode  yang berakhir  31  desember  2017  dan  2018  pada  Polres  Pesi.  Dasar  pemilihan  LRA sebagai  data  sekunder  karena  informasi  mengenai  realisasi  anggaran  per  akun tingkat satuan kerja dapat mencerminkan kinerja anggaran  K/L (aspek finansial). Di samping itu, alasan pemilihan LRA tahun 2018 adalah karena merupakan data ter- update yang diberikan oleh informan.
Selain melakukan content analysis terhadap data sekunder, dilakukan juga studi  komparatif  untuk  menemukan  akar  permasalahan  dalam  penganggaran PNBP.  Komparasi  merupakan  penyelidikan  deskriptif  yang  berusaha  mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat, yakni memilih faktor- faktor  tertentu  yang  berhubungan  dengan  situasi  atau  fenomena  yang  diselidiki dan  membandingkannya  dengan  faktor  lain  (Surakhmad  1986,  84).  Penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar  tentang  sebab-akibat,  dengan  menganalisis  faktor-faktor  penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir 2005, 58).
Studi  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  kesesuaian  penganggaran PNBP  tahun  2018  dengan  peraturan  mengenai  penyusunan  anggaran  yang berlaku.  Hal  yang  dibandingkan  mulai  dari  proses  penganggaran  hingga realisasinya.  Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Studi diwali  dengan  menganalisis  data  dalam  dokumen  LRA.  Karena  ditemukan  fakta bahwa  realisasi  PNBP  selama  dua  tahun  melampaui  target  hingga  2.000  persen, maka  dilakukan  perbandingan  dengan  aturan  tentang  penganggaran.  Setelah diketahui  fakta  bahwa  dalam  melakukan  penganggaran  dapat  dilakukan  revisi dalam  tahun  berjalan,  muncul  dugaan  sementara  bahwa  objek  penelitian  tidak mengambil opsi untuk malakukan revisi anggaran.
Untuk  memperoleh  data  yang  sebenarnya  di  lapangan,  dilakukan komunikasi  dengan  pegawai  KPPN  sebagai  instansi  yang  bertanggung  jawab dalam  mengawasi  penggunaan  anggaran  dari  objek  penelitian.  Pihak  KPPN mengarahkan  peneliti  kepada  bendahara  penerimaan  dan  bendahara  pengeluaran objek  penelitian  hingga  diperoleh  data  primer  dari  wawancara.  Hasil  wawancara yang  sebelumnya  dibahas,  kemudian  menjadi  klarifikasi  atas  keputusan  yang diambil  oleh  objek  penelitian.  Pengolahan  data  dibantu  Sdr.  Fitri  Noor  Hidayah, Komang  Debby  Puspita  Rini,  dan  Ni  Luh  Gede  Desy  Ardiani  yang  memiliki kompetensi dalam bidang pengolahan data penelitian dan penulisan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hampir  semua  organisasi  swasta  maupun  publik  dalam  menjalankan operasinya  berpedoman  pada  perspektif  keuangan.  Oleh  sebab  itu,  organisasi swasta  maupun  publik  perlu  menyusun  anggaran  pendapatan  dan  belanja  dalam jangka  panjang  yang  masuk  ke  dalam  rencana  strategis  serta  merinci  rencana strategis  tersebut  ke  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  dalam  jangka pendek. Setiap organisasi atau entitas diharapkan dapat memperoleh manfaat dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengendalian tersebut.
Kepolisian  negara  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Polri adalah salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan  dalam  negeri.  Dalam  struktur  keorganisasiannya  di  daerah,  Polri memiliki  Kepolisian  Resor  yang  disebut  Polres  sebagai  pelaksana  tugas  dan wewenang  di  wilayah  kabupaten/kota.  Sejalan  dengan  tugas  dan  wewenangnya, Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  memperoleh  anggaran  dari  APBN  serta memiliki rencana pendapatan yang tercantum pula dalam APBN.
Polres  memiliki  beberapa  fungsi  yang  mendasari  setiap  perbuatannya, meliputi  fungsi  pelayanan  Kepolisian  kepada  masyarakat,  misalnya  penanganan laporan/pengaduan,  intelijen,  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan, pembinaan masyarakat, sabhara, dan  pengaturan  lalu  lintas.  Anggaran  Polres  berasal  dari  APBN  yang  dirinci  ke dalam  DIPA  Polres  masing-masing  kabupaten/kota.  Adapun  perencanaan  dan penganggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

## Identifikasi Proses Perencanaan dan Penganggaran PNBP
Polres  Pesi  melaksanakan  penatausahaan  PNBP  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.  Adapun  rencana  dan  target  PNBP  ditentukan  dan  disampaikan  setiap tahun  sesuai  dengan  PMK  Nomor  152/PMK.02/2014  tentang  petunjuk penyusunan  rencana  penerimaan  bukan  pajak  kementerian/lembaga.  Dalam rangka  mengoptimalkan  PNBP  guna  menunjang  pembangunan  nasional,  PNBP pada  Polri  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  dikelola  dan dimanfaatkan  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Polri  telah memiliki  jenis  dan  tarif  atas  jenis  PNBP  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan pemerintah  nomor  50  tahun  2010  tentang  jenis  dan  tarif  atas  jenis  penerimaan negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada  Polri.  Jenis  dan  tarif  PNBP  ini memperjelas  penatausahaan  PNBP  Polri  (Presiden  Republik  Indonesia  2010). Namun, dengan adanya jenis penerimaan PNBP baru dan penyesuaian tarif, diatur kembali  jenis  dan  tarif  atas  jenis  PNBP  yang  berlaku  pada  Polri  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  republik  indonesia  nomor  pp  60  tahun  2016  tentang  jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Jenis dan  tarif  PNBP  ini  memperbarui  penatausahaan  PNBP  Polri  (Presiden  Republik Indonesia  2016).  Pada  akhir  tahun  2018  tepatnya  pada  bulan  Desember  2018, Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  melalui  keputusan  direktur  jenderal perbendaharaan  nomor  KEP-211/PB/2018  tentang  kodefikasi  segmen  akun  pada bagan  akun  standar  mengubah  kodefikasi  segmen  pada  bagan  akun  standar seluruh K/L yang sebelumya berlaku. Salah satu perubahannya adalah diubahnya kode  mata  anggaran  penerimaan  yang  berawalan  423  menjadi  425.  Selain  itu, beberapa  penerimaan  diubah  namanya  dan  dirombak  kembali,  serta  dipindahkan menjadi penerimaan K/L lain yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya (Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2018).
Pungutan  PNBP  ini  dibayar  oleh  orang  pribadi  atau  badan  dengan memperoleh  manfaat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  layanan  atau pemanfaatan sumber daya dan hak  yang  diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,  yang  menjadi  penerimaan  pemerintah  pusat  di  luar penerimaan  perpajakan  dan  hibah  dan  dikelola  dalam  mekanisme  anggaran pendapatan dan belanja negara (Presiden Republik Indonesia 2018).
Pejabat  instansi  pemerintah  wajib  menyampaikan  rencana  PNBP  tahun anggaran yang akan datang di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan
kepada  Menteri  Keuangan.  Penyampaian  rencana  PNBP  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  dilakukan  secara  tertulis,  wajib  disampaikan  paling  lambat  pada tanggal  15  Juli  tahun  anggaran  berjalan.  Adapun  rencana  PNBP  perlu  dilakukan revisi  untuk  target  PNBP  tahun  mendatang.  Pejabat  instansi  pemerintah  wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 5 Agustus tahun  anggaran  yang  bersangkutan  kepada  Menteri  Keuangan.  Apabila  yang hendak  direvisi  adalah  PNBP  pada  tahun  berjalan,  pejabat  instansi  pemerintah wajib  menyampaikan  revisi  rencana  PNBP  dimaksud  paling  lambat  tanggal  15 Agustus  tahun  anggaran  berjalan  atau  sebelum  penyusunan  perubahan  APBN tahun anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan. Apabila tidak ada perubahan mengenai  target  PNBP  tersebut,  Menteri  Keuangan  dapat  menetapkan  rencana PNBP untuk masing-masing instansi pemerintah. Rencana PNBP ini disusun atau di- breakdown dalam  bentuk  target  PNBP.  Target  PNBP  disusun  secara  realistis dan optimal berdasarkan jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP, akun pendapatan sesuai  Bagan  Akun  Standar  yang  terdapat  di  keputusan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  nomor  KEP-211/PB/2018  tentang  kodefikasi  segmen  akun  pada bagan akun standar, dan perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP  dari  masing-masing  jenis  PNBP.  Dalam  penyusunan  PNBP-nya,  melalui PMK nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk penyusunan rencana penerimaan negara  bukan  pajak  kementerian/lembaga,  terdapat  suatu  aplikasi  yang  disebut dengan aplikasi target penerimaan negara bukan pajak. Aplikasi target penerimaan negara  bukan  pajak  yang  selanjutnya  disingkat  aplikasi  TPNBP,  adalah  aplikasi yang  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Anggaran,  yang  digunakan  untuk penyusunan rencana PNBP (Kementerian Keuangan RI 2014).
Dalam pengelolaan dan penatausahaan PNBP, terdapat suatu aplikasi yang dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Anggaran  juga  yang  disebut  dengan  sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online atau yang bisa kita sebut sebagai SIMPONI.  SIMPONI  adalah  sistem  informasi  yang  meliputi  sistem  perencanaan PNBP,  sistem  billing,  dan  sistem  pelaporan  PNBP.  Aplikasi  sistem perbendaharaan dan  anggaran negara, yang selanjutnya disingkat  aplikasi SPAN, adalah sistem terintegrasi seluruh proses  yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
Menurut  sifatnya,  terdapat  dua  jenis  PNBP  yang  tersedia  dalam  menu aplikasi  SIMPONI  yaitu  PNBP  fungsional  dan  PNBP  umum.  PNBP  fungsional merupakan  PNBP  yang  berasal  dari  K/L  tertentu  yang  tidak  ada  pada  K/L  lain, misalnya  PNBP  yang  berasal  dari  Kepolisian  seperti  PNBP  penerbitan  SIM karena  tidak  ada  tugas  dan  fungsi  ini  di  K/L  lainnya.  PNBP  umum  merupakan PNBP yang berasal dari seluruh K/L, yang mana tidak dimasukkan secara khusus sebagai  PNBP  yang  berasal  dari  K/L  tertentu.  PNBP  umum  ini  misalnya pendapatan  dari  penjualan  BMN  yang  sudah  dihapuskan  dan  dilelang  oleh KPKNL,  pendapatan  sewa  dari  BMN idle ,  maupun  PNBP  lainnya  seperti penjualan  bongkaran  gedung  tua  yang  sudah  tidak  digunakan  lagi  oleh  K/L melalui mekanisme lelang di KPKNL.
Terdapat 12 jenis PNBP fungsional  yang berlaku pada Polri dengan kode tiga  digit  pertama  adalah  423  (Kepolisian  Negara  RI  2015).  Setelah  diterbitkan Keputusan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  nomor  KEP-211/PB/2018  tentang kodefikasi  segmen  akun  pada  bagan  akun  standar  (BAS),  bagan  akun  standar
dengan  kode  mata  anggaran  penerimaan  (MAP)  yang  dimulai  dengan  3  angka depan 423 diganti seluruhnya menjadi 425 seperti terlihat pada Tabel 2.

## Tabel 2 BAS dan Jenis PNBP
Kode MAP Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 425261 Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) 425263 Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 425264 Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan  (STCK) 425265 Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 425266 Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 425267 Pelayanan uji keterampilan mengemudi melalui simulator 425273 Penerbitan Surat Izin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak) 425268 Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Keluar Daerah 423282 Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 423283 Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) 423284 Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card) 423285 Denda Pelanggaran Lalu Lintas Sumber: BAS dan Jenis PNBP (KEP-211/PB/2018)
Delapan  baris  pertama  jenis  PNBP  ini  tetap  dipungut  oleh  Polres, sedangkan empat sisanya sudah tidak dipungut lagi (Kepolisian Negara RI 2017). Denda  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  kode  MAP  423285  berpindah  menjadi PNBP yang ditarik oleh Kejaksaan Negeri dan masuk bagian anggaran Kejaksaan RI dengan kode MAP 425237.
Selain  PNBP  fungsional  di  atas,  ada  kalanya  Polres  menyetorkan  PNBP umum.  PNBP  umum  adalah  PNBP  yang  ada  di  semua  K/L  yang  sifatnya  wajib disetorkan  ke  kas  negara.  Selain  itu,  jenis  PNBP  ini  juga  tidak  selalu  ada  tiap bulan  dan  sifatnya  lebih  kondisional.  PNBP  umum  antara  lain  pendapatan  dari pemindahtanganan  BMN  (42512),  pendapatan  dari  pemanfaatan  BMN  (42513), dan  pendapatan  atas  pengelolaan  BMN  dan  kekayaan  negara  dari  pengelola barang  (42514).  Meskipun  sifatnya  yang  tidak  selalu  ada,  PNBP  jenis  ini  tetap direncanakan  jenis  dan  tarifnya  setiap  tahun.  Untuk  pendapatan  dari pemindahtanganan  BMN  karena  penjualan  kendaraan  bermotor  yang  dihapuskan misalnya,  sudah  ditetapkan  berapa  umur  manfaat  dari  kendaraan  dimaksud. Kemudian  pada  saat  habis  masa  manfaatnya,  kendaraan  bermotor  yang merupakan  BMN  ini  akan  dijual  kepada  masyarakat  melalui  mekanisme  lelang bekerjasama  dengan  Kementerian  Keuangan  c.q.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara  c.q.  Kantor  Pelayanan  dan  Kekayaan  Negara  (KPKNL)  terdekat.  PNBP jenis  ini  juga  disetorkan  ke  kas  negara,  tidak  dikelola  langsung  oleh  Polres sebagai satuan kerja.
Dalam  laporan  tahunannya,  Polres  Pesi  telah  membuat  dan  menyusun rencana  PNBPnya  seperti  ini  dalam  kurun  waktu  2  tahun  yaitu  2017  dan  2018. Polres  Pesi  terpantau  memiliki  rencana  anggaran  pendapatan  setiap  tahun  mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Anggaran Pendapatan Polres Pesi
Uraian Tahun Anggaran Kenaikan/Penurunan PNBP 2017 Rp      166.xxx.xxx 0,00% 2018 Rp      178.xxx.xxx 7,06%
Sumber: olahan dari Anggaran Pendapatan Polres Pesi 2017-2018
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  Polres  Pesi  telah  menetapkan  anggaran pendapatannya,  yaitu  PNBP  sebesar  Rp  166.xxx.xxx  pada  tahun  2017  dan  Rp 178.xxx.xxx pada tahun 2018. Data ini diperoleh dari LRA Face Polres Pesi tahun 2017 dan tahun 2018. Setelah mengamati LRA pendapatan Polres Pesi tahun 2017 dan  tahun  2018,  PNBP  tersebut  tidak  di- breakdown secara  rinci  dan  hanya menggunakan satu kode MAP  yaitu  pendapatan pengamanan  obyek  vital dengan kode  MAP  425276.  Selain  itu,  kenaikan  yang  terjadi  yaitu  7,06  persen mengindikasikan  bahwa  Polres  Pesi  menggunakan line  item  budgeting . Penganggaran  ini  umumnya  berdasarkan  atas  sifat  dasar  dari  penerimaan  dan pengeluaran  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  satuan  kerja  dengan memperhatikan  histori  atau  kejadian-kejadian  dimasa  lalu  dengan  melakukan penyesuaian  angka  yang  jumlahnya  tidak  terlalu  besar  atau  tidak  terlalu signifikan.  Penyesuaian  yang  dilakukan  memang  melihat  kejadian  masa  lalu namun tidak memperhatikan realisasi dari penerimaan itu sendiri dengan kata lain, rencana  atau  anggaran  penerimaan  tahunan  didasarkan  pada  rencana  atau anggaran  penerimaan tahun  sebelumnya  bukan  melihat  realisasi  dari  penerimaan yang  benar-benar  terjadi.  Tujuan  utama  dari  metode  ini  adalah  untuk melakukan financial  control suatu  organisasi  atau  satuan  kerja  pemerintah  dengan berorientasi pada input atau penganggarannya saja. Selain itu dalam sektor publik, metode  penganggaran  yang  digunakan  biasanya  bersifat top-down yaitu  dari penganggaran  APBN pada  Polri dipecah ke unit-unit vertikal di daerah termasuk penganggaran  PNBP-nya.  Dengan  kata  lain,  target  PNBP  Polres  Pesi  yang terdapat  dalam  aplikasi  SIMPONI  maupun  SPAN  merupakan  hasil  dari breakdown target PNBP dari pusat.

## Tabel 4 Anggaran Pendapatan Polres Pesi 2017-2018
Kode MAP Uraian Tahun Anggaran Kenaikan/ Penurunan 425276 Pendapatan Pengamanan Obyek Vital 2017 Rp      166.xxx.xxx 0,00% 2018 Rp      178.xxx.xxx 7,06%
Sumber: breakdown dari penganggaran PNBP Polres Pesi 2017-2018
Berdasarkan  Tabel  4,  Polres  Pesi  hanya  menggunakan  satu  kode  mata anggaran  penerimaan  yaitu  425276  yang  merupakan  pendapatan  pengamanan obyek  vital.  Dari  tahun  ke  tahun,  terlihat  peningkatan  jumlah  anggaran  yang nilainya tidak signifikan, yaitu dari tahun 2017 ke 2018 yang hanya naik sebesar 7,06  persen.  Melihat  tren  kenaikan/penurunan  anggaran  penerimaan  Polres  Pesi, dapat  diyakini  bahwa  penganggaran  pendapatan  atau  penerimaan  PNBP  pada Polres Pesi menggunakan metode line item budgeting . Untuk PNBP yang sifatnya umum,  Polres  Pesi  tidak  menganggarkannya  dalam  dua  tahun  ini,  terlihat  dari laporan realisasi anggarannya sebagai berikut.

## Tabel 5 Penganggaran PNBP Umum Polres Pesi 2017-2018
Kode MAP Uraian Tahun Anggaran 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 2017 Rp                        - 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 2018 Rp                        -
Sumber: breakdown dari penganggaran PNBP Polres Pesi 2017-2018
Berdasarkan  Tabel  5,  dalam  dua  tahun  terakhir  Polres  Pesi  tidak menganggarkan  PNBP  umum  sama  sekali  dan  memasukkan  anggaran  PNBP dalam  satu  kode  MAP  saja  yaitu  425276  yang  merupakan  pendapatan pengamanan obyek vital. Selain itu, tabel penganggaran PNBP umum Polres Pesi dalam  LRA  Tahun  2017  dan  2018  menunjukkan  bahwa  memang  benar  terjadi perubahan  kode  MAP  dalam  struktur  BAS  sesuai  dengan  Keputusan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  KEP-211/PB/2018  tentang  kodefikasi  segmen akun  pada  bagan  akun  standar.  Polres  Pesi  tidak  menganggarkan  PNBP  umum secara  rutin  karena  PNBP  umum  sifatnya  tidak  selalu  ada  sehingga  sulit  untuk ditentukan anggaran dan jumlahnya.

## Pengelolaan PNBP
Dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP dari penerimaan hingga penyetoran dana PNBP ke kas negara, satuan kerja dalam K/L yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan PNBP mengangkat pengelola PNBP yang terdiri dari satu bendahara  penerimaan  pada  satuan  kerja  penghasil  PNBP  dan  satu  bendahara penerimaan pembantu pada setiap jenis PNBP fungsional yang dikelolanya. Untuk PNBP  umum,  pengelolaannya  dan  penatausahaannya  biasanya  diserahkan  juga kepada  bendahara  penerimaan  yang  ditunjuk  oleh  satuan  kerja  bersangkutan. Setelah menerima pendapatan dari pihak ketiga (masyarakat) sesuai dengan jenis PNBP-nya, bendahara penerimaan sesegera mungkin menyetorkan PNBP tersebut ke  kas  negara  melalui  aplikasi  SIMPONI,  paling  lambat  satu  hari  setelah diterimanya PNBP tersebut. PNBP  yang  diterima dari masyarakat ini merupakan setoran  yang  dilakukan  baik  melalui  ATM,  EDC,  kasir,  maupun  setor  tunai  ke bank.  PNBP  kemudian  diproses  menggunakan  aplikasi  SIMPONI  pada  laman www.simponi.kemenkeu.go.id dengan  menggunakan username dan password bendahara  penerimaan  satker  bersangkutan.  Setelah  berhasil  masuk,  bendahara penerimaan  membuat billing PNBP  sesuai  dengan  jenis  PNBP  tusi  satkernya. Bendahara penerimaan terlebih dahulu memastikan bahwa nama kementerian dan satker  sudah  sesuai  dengan  kementerian  dan  satker  yang  menjadi  perantara penerimaan PNBP.
Setelah diterbitkannya billing PNBP, bendahara penerimaan satker, dalam hal  ini  bendahara  penerimaan  Polres  Pesi  menyetorkan  PNBP  yang  diterimanya ke kas negara melalui teller bank maupun melalui sistem transfer m-banking atau internet banking melalui rekening khusus bendahara penerimaan Polres. Aplikasi SIMPONI  secara  otomatis  memperbarui  data  penyetoran  PNBP  yang  telah dilakukan  apakah  sudah  disetorkan  ke  kas  negara  atau  masih  dalam  proses pengiriman.  Setelah  terkonfirmasi  bahwa  PNBP  berhasil  disetor  ke  kas  negara, billing pada  aplikasi  SIMPONI  berubah  status  menjadi  sudah  bayar  dan  muncul nomor tanda penerimaan negara (NTPN). Laporan konfirmasi ini secara otomatis terekap setiap bulannya dan menjadi dasar pelaporan PNBP  yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
Aplikasi  SIMPONI  secara  otomatis  memperbarui  data  penyetoran  PNBP yang  telah  dilakukan  apakah  sudah  disetorkan  ke  kas  negara  atau  masih  dalam proses  pengiriman.  Setelah  terkonfirmasi  bahwa  PNBP  berhasil  disetor  ke  kas negara, billing pada  aplikasi  SIMPONI  berubah  status  menjadi  sudah  bayar  dan muncul  NTPN.  Laporan  konfirmasi  ini  secara  otomatis  terekap  setiap  bulannya dan  menjadi  dasar  pelaporan  PNBP  yang  dilakukan  oleh  bendahara  penerimaan.
Adapun rekap dari penyetoran PNBP dapat dimonitor melalui aplikasi SIMPONI dan  SPAN.  Apabila  tidak  terjadi  kesalahan  kode  MAP  dalam  hal  penyetoran PNBP  maka  jumlah  penerimaan  dari  aplikasi  SIMPONI  dan  SPAN  akan  sesuai jumlah  dan  kode  MAP-nya  dan  tidak  mempengaruhi  rekonsiliasi  bulanan  pada aplikasi e-Rekon LK.  Namun  apabila  dalam  perjalanan  ternyata  ditemukan kesalahan kode MAP dan perlu dilakukan perbaikan kode MAP, maka  bendahara penerimaan satuan kerja penyetor PNBP wajib melakukan koreksi atas kode MAP tersebut ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) setempat. Dokumen yang  wajib  diserahkan  adalah  surat  pernyataan  dari  kantor  bersangkutan  bahwa telah  terjadi  kesalahan  kode  MAP  pada  saat  melakukan  penyetoran  PNBP  ke negara,  informasi  kesalahan  dan  koreksi  atas  kode  MAP  beserta  lembar  surat setoran bukan pajak dalam bentuk billing SIMPONI yang sudah berstatus “sudah bayar”  dan  memiliki  kode  NTPN.  Setelah  diserahkan,  KPPN  setempat  akan sesegera  mungkin  melakukan  koreksi  kode  MAP  beserta  jenis  PNBP  yang sesungguhnya.  Hasil  koreksi  ini  akan  mengubah  angka-angka  realisasi  PNBP satker  pada  aplikasi  SPAN  namun  tidak  mengubah  angka-angka  pada  aplikasi SIMPONI  sehingga  dimungkinkan  terjadi  perbedaan  angka.  Oleh  sebab  itu, Bendahara  Penerimaan  hendaknya  berhati-hati  dan  teliti  dalam  menginput  data penyetoran  PNBP  melalui  aplikasi  SIMPONI  sehingga  tidak  terjadi  perbedaan dan  selisih  angka  pada  e- Rekon LK  karena  dapat  berimbas  pada  rekonsiliasi bulanan satuan kerja.

## Realisasi Anggaran
Sebagaimana  disebutkan  pada  telaah  literatur,  hendaknya  projeksi penerimaan  dilakukan  secara  realistis.  Pada  tahun  2017,  realisasi  anggaran mencapai  2.381  persen  dari  yang  dianggarkan.  Selanjutnya  pada  tahun  2018 realisasi  anggaran  mencapai  1.998  persen  dari  yang  ditargetkan  (Tabel  6). Kenaikan  anggaran  dari  tahun  2017  ke  2018  yaitu  sebesar  7,2  persen.  Dalam wawancara, bendahara objek penelitian sengaja menganggarkan PNBP fungsional hanya  ke  dalam  satu  MAP,  sedangkan  jenis  PNBP  fungsional  lainnya  tidak dianggarkan  sama  sekali.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  ketidakpastian  dari jumlah  PNBP  yang  akan  diterima  sehingga  akan  menimbulkan  kemungkinan ketidaktercapaian  target.  Di  samping  itu,  dari  instansi  vertikal  di  atasnya,  Polda tidak menginstruksikan untuk dilakukannya revisi anggaran PNBP tersebut.

## Tabel 6 Realisasi Anggaran 2017 dan 2018
Uraian 2018 2017 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Pendapatan Negara dan Hibah Rp178.xxx.xxx Rp3.382.xxx.xxx 1.998 Rp166.xxx.xxx Rp3.798.xxx.xxx 2.381
Sumber: olahan dari realisasi anggaran 2017-2018
Pendapatan  negara  yang  berasal  dari  PNBP  fungsional  dan  umum  pada Polres  Pesi  berasal  dari  pendapatan  sewa  tanah,  gedung  dan  bangunan.  Untuk PNBP  yang  sifatnya  umum,  Polres  Pesi  tidak  menganggarkannya  dalam  2  (dua) tahun  ini,  terlihat  dari  LRAnya.  Walaupun  tidak  dianggarkan,  terdapat  realisasi penerimaan  sekitar  Rp127.000.000,00  (Tabel  7).  Dari  2017  ke  2018  terdapat peningkatan sebesar 3,25 persen.

## Tabel 7 Realisasi Anggaran PNBP Umum
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan - Rp127.xxx.xxx - Rp123.xxx.xxx
Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Dari  enam  belas  PNBP  fungsional  yang  dapat  ditarik  Kepolisian,  Polres Pesi memiliki PNBP fungsional terdiri dari  pendapatan pengamanan obyek  vital, penerbitan  surat  izin  mengemudi  (SIM),  pendapatan  perpanjangan  surat  izin mengemudi (SIM); pendapatan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK); pendapatan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK); pendapatan  tanda  nomor  kendaraan  bermotor  (TNKB);  pendapatan  penerbitan surat  mutasi  kendaraan  ke  luar  daerah;  dan  pendapatan  penerbitan  surat  izin senjata api dan bahan peledak dan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. PNBP fungsional diestimasikan sejumlah seratus tujuh puluh delapan juta rupiah. Estimasi  pendapatan  ini  berasal  dari  pendapatan  pengamanan  obyek  vital.  Pada LRA,  estimasi  PNBP  fungsional  selain  pendapatan  pengamanan  obyek  nilainya nol.
Pada  Tabel  8  anggaran  2018  diketahui  untuk  pendapatan  pengamanan obyek  atau  targetnya  sebesar  Rp  178  juta.  Jumlah  yang  terealisasi  sebesar  94,94 persen  dari  target.  Pendapatan  pengamanan  obyek  menyumbang  5  persen  dari total  realisasi  pendapatan.  Anggaran  2017  menunjukkan,  pendapatan  untuk pengamanan  obyek  diestimasikan  sebesar  Rp160  juta.  Pendapatan  ini  terealisasi sebesar  68,07  persen  dari  target.  Pendapatan  untuk  pengamanan  obyek menyumbang  2,98  persen  dari  total  realisasi.  Dari  total  pendapatan,  hanya pendapatan pengamanan obyek yang dapat dianggarkan.

## Tabel 8 Realisasi Pendapatan Pengamanan Obyek
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Pendapatan Pengamanan Obyek Rp178.xxx.xxx Rp169.xxx.xxx Rp166.xxx.xxx Rp113.xxx.xxx
Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Berdasarkan  Tabel  9,  penerbitan  dan  perpanjangan  surat  izin  mengemudi (SIM)  berkontribusi  sebesar  31,79  persen  dari  total  realisasi  pendapatan. Pendapatan  penerbitan  surat  izin  mengemudi  (SIM)  menyumbang  25,61  persen dari  total  pendapatan.  Perpanjangan  surat  izin  mengemudi  menyumbang  6,18 persen  dari  total  pendapatan.  Dibandingkan  tahun  2017,  pendapatan  penerbitan dan perpanjangan sim meningkat sebesar 17,1 persen.

## Tabel 9 Realisasi PNBP Penerbitan dan Perpanjangan SIM
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Penerbitan SIM - Rp 866.xxx.xxx - Rp 697.xxx.xxx Pendapatan Perpanjangan SIM - Rp 209.xxx.xxx - Rp 221.xxx.xxx
Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Berdasarkan  Tabel  10,  pendapatan  penerbitan  surat  tanda  nomor kendaraan  bermotor  (STNK)  berkontribusi  sebesar  29,86  persen  dari  total
pendapatan. Dibanding tahun 2017, pendapatan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar  50,44  persen.  Namun,  dari  tahun  2017  tidak  dianggarkan  berapa pendapatan akan diterima. Padahal jumlahnya sangat signifikan dan paling besar di antara yang lain.

## Tabel 10 Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Pendapatan Penerbitan STNK - Rp1.010.xxx.xxx - Rp2.038.xxx.xxx
Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Berdasarkan Tabel 11, pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) menyumbang sebesar  21,68  persen  dari  total  pendapatan.  Pada  tahun  2017  PNBP  jenis pendapatan  pengesahan  surat  tanda  nomor  kendaraan  bermotor  (STNK)  belum ada. Pada tahun 2017, pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 7,87 persen dari total pendapatan 2017. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 sebesar 74,25 persen dari tahun 2017.

## Tabel 11 Realisasi Pendapatan Pengesahan STNK dan Pendapatan TNKB
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Pendapatan Pengesahan STNK - Rp 211.xxx.xxx - - Pendapatan TNKB - Rp 521.xxx.xxx - Rp 299.xxx.xxx
Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Berdasarkan  Tabel  12,  pendapatan  penerbitan  surat  mutasi  kendaraan  ke luar  daerah  mengalami  penurunan  dibanding  2017.  Penurunan  terjadi  sebesar 39,29  persen  atau  sekitar  dua  puluh  dua  juta  rupiah.  Dibanding  pendapatan lainnya,  PNBP  jenis  ini  berkontribusi  paling  sedikit  pada  total  pendapatan,  yaitu sebesar 1 persen.

## Tabel 12 Realisasi Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah - Rp34.xxx.xxx - Rp56.xxx.xxx
Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Bardasarkan  Tabel  13,  dapat  dibandingkan  dengan  tahun  2018,  di  tahun 2017  terdapat  pendapatan  berupa  pendapatan  surat  catatan  kepolisian  dan penerimaan  kembali  belanja  barang  tahun  anggaran  yang  lalu.  Pada  tahun  2017 tidak  ada  pendapatan  penerbitan  surat  izin  senjata  api  dan  bahan  peledak (SISABP) dan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Tabel 13 Realisasi Pendapatan Penerbitan (SISABP) dan (SKCK)
Uraian 2018 2017 Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi Pendapatan Penerbitan SISABP dan SKCK - Rp408.xxx.xxx - - Pendapatan Penerbitan SKCK - - - Rp370.xxx.xxx Sumber: olahan dari realisasi anggaran PNBP umum
Perbedaan akun-akun ini disebabkan karena terdapat perubahan kodefikasi segmen akun berdasarkan penerbitan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan  nomor  KEP-658/PB/2017  tentang  perubahan  atas  KEP- 617/PB/2017  tentang  pemutakhiran  kodefikasi  segmen  akun  pada  bagan  akun standar.  Keputusan  baru  menetapkan  akun  pendapatan  penerbitan  surat  catatan kepolisian  digabung  dengan  pendapatan  penerbitan  surat  izin  senjata  api  dan bahan  peledak  menjadi  satu  akun  dengan  nama  pendapatan  penerbitan  surat izin senjata api dan bahan peledak dan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2017).
Pembuatan  anggaran  di  Indonesia  menggunakan  akun-akun  sebagai standar  dengan tujuan  menyeragamkan  format anggaran  seluruh  kuasa  pengguna anggaran.  Keseragaman  format  anggaran,  akan  memudahkan top  level management membandingkan  anggaran  dan  mengukur  kinerja  suatu  unit  bisnis dengan  unit  bisnis  lainnya.  Selain  itu  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dan  menjadi pelajaran  bagi  satuan  kerja  lain  agar  bisa  mencontoh  satuan  kerja  dengan penganggaran dan realisasi terbaik.
Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian, maka setiap satuan kerja akan memiliki  akun-akun  pendapatan  yang  sama.  Akun-akun  PNBP,  yang  terealisasi tidak  semua  diestimasi  dalam budget sebelumnya.  Dari  semua  akun-akun  itu, hanya  pendapatan  untuk  pengamanan  obyek  yang  dapat  diestimasi  untuk budgeting .  Melihat  sifat  alami  bisnis  satuan  kerja  kepolisian,  jenis  usaha  yang dilakukan  seperti  perusahaan  jasa.  Dalam  hal  ini,  jasa  yang  diberikan  kepada pelanggannya  (masyarakat)  adalah  pengamanan,  penerbitan  surat  tanda  nomor kendaraan  bermotor,  penerbitan  tanda  nomor  kendaraan  bermotor,  penerbitan surat  izin  mengemudi,  penerbitan  surat  izin  senjata  api  dan  bahan  peledak, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, dan surat mutasi kendaraan ke luar daerah.
Pendapatan yang berkaitan dengan administrasi atau penerbitan surat-surat saat  ini  belum  dapat  diperhitungkan  estimasinya.  Hal  ini  dikarenakan  faktor eksternal  atau  faktor  yang  di  luar  kendali  satuan  kerja  dan  faktor  internal. Penerbitan surat tanda kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor belum  dapat  diestimasi  karena  belum  tersedianya  data  terkait  estimasi  jumlah penjualan  kendaraan  bermotor  yang  akan  datang  di  daerah  itu  (faktor  eksternal) dan  data  motor  lama  yang  di  tahun  itu  akan  melakukan  perpanjangan  surat  atau tanda  nomor  kendaraan  (faktor  internal).  Sama  halnya  dengan  pendapatan penerbitan surat tanda kendaraan bermotor, penerbitan surat izin mengemudi dan perpanjangannya,  serta  penerbitan  surat  izin  senjata  api  dan  bahan  peledak membutuhkan  data  estimasi  pembelian  serta  data  kepemilikan  surat  izin  tersebut untuk  perpanjangannya.  Data  yang  merupakan  faktor  eksternal  inilah  yang membuat pendapat pendapatan-pendapatan tersebut sulit diestimasi.
Pendapatan  penerbitan  surat  keterangan  catatan  kepolisian  bergantung pada  kebutuhan  masyarakat  terkait  surat  ini  (faktor  eksternal).  Surat  ini  hanya akan  diterbitkan  jika  ada  permohonan  dari  masyarakat.  Surat  ini  biasanya dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  persyaratan  untuk  melamar  pekerjaan  dan mendaftar  sekolah  kedinasan.  Kebutuhan  masyarakat  terhadap  surat  keterangan ini belum dapat diprediksi. Menurut peneliti, untuk estimasi anggarannya, satuan kerja kepolisian dapat menggunakan pendekatan statistika yaitu rata-rata dan/atau nilai  terbawah  dari  realisasi  selama  lima  tahun  ke  belakang  sebagai  dasar perhitungan anggaran pendapatan ini.
Walaupun  sulit  diestimasi,  anggaran  dapat  diperbaiki  saat  tahun  berjalan. Peraturan mengenai anggaran, PMK 152/PMK.02/2014, mengizinkan satuan kerja untuk  membuat  perubahan  pada  pertengahan  tahun  berjalan.  Pasal  18  peraturan yang  sama  menyebutkan,  jika  kementerian  lembaga  tidak  menyampaikan perubahan  rencana  PNBP,  Kementerian  Keuangan  c.q.  Direktorat  Jenderal Anggaran  dapat  melakukan  perhitungan  perubahan  rencana  PNBP  K/L berdasarkan  capaian  PNBP  (Kementerian  Keuangan  RI  2014).  PNBP  yang dihasilkan  disetor  oleh  penerima  layanan  maksimal  pada  hari  diterimanya layanan. Capaian PNBP pada saat waktu revisi seharusnya sudah ada tetapi tidak dilakukan  perubahan  berdasarkan  capaian  PNBP.  Realisasi  pendapatan  tersebut dapat  ditingkatkan  melalui  perbaikan  proses  (misalnya  mempersingkat  waktu tunggu  atau  mempermudah  alur  pembuatan  permohonan  izin)  dan  teknologi (menyediakan  database  seperti  data  kendaraan  yang  telah  diterbitkan  surat  tanda nomor  kendaraan  dan  tanda  nomor  kendaraan  bermotornya,  data  pemilik  surat izin mengemudi) sehingga dapat menarik masyarakat.

## Implikasi Realisasi Anggaran yang Melampaui Target
Berdasar  uraian  sebelumnya,  realisasi  PNBP  melebihi  anggaran.  Hansen and  Mowen  (2007)  menyebutkan  bahwa sistem  anggaran  yang  ideal,  merupakan budget  yang  menyediakan feedback pada performance- nya  sehingga  manajemen dapat mengukur kinerjanya. Selain itu sistem budget yang ideal memiliki insentif dalam  satuan  uang  atau  bukan  satuan  uang,  dalam  pembuatannya  melibatkan seluruh level manajer, memiliki standar yang realistis, menampilkan controllable cost (atau jenis biaya yang dapa dikendalikan) dan menyediakan beberapa metode pengukuran  kinerja.  Untuk  melibatkan  manajer  dari  berbagai  level,  target anggaran  penjualan  dapat  ditentukan  menggunakan bottom-up. Keunggulan  jika penganggaran  dilakukan  bottom-up  adalah  anggaran  lebih  realistis,  partisipatif, dan karyawan lebih puas (Ginting 2018). Studi Pundarika  and Dwirandra (2018) menegaskan  bahwa  keterlibatan  pegawai dalam  penganggaran  dapat  mengurangi sistem  penganggaran  yang  tidak  baik  ( budgetary  slack ).  Pada  anggaran  satuan kerja ini anggaran yang ditetapkan bisa dikatakan bersifat " too pessimistic " karena sudah  dua  tahun  anggaran,  realisasinya  jauh  di  atas  anggarannya.  Namun targetnya  tetap  dibuat  di  bawah  realisasi  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan pihak-pihak  terkait  penganggaran  belum  dapat  mengestimasi  untuk  pendapatan seperti yang contoh pada bagian realisasi sebelumnya.
Saat  ini  belum  ada  peraturan  mengenai  standar  yang  realistis  dari  PNBP yang harus dihasilkan satuan kerja kepolisian setiap tahunnya. Ada beberapa cara dapat  digunakan  untuk memperoleh  standar  yang  realistis.  Salah  satunya  dengan cara benchmarking . Misalnya, menetapkan standar dari realisasi salah satu satuan
kerja kepolisian yang terendah pada tahun sebelumnya, atau perhitungan rata-rata realisasi  PNBP  seluruh  satuan  kerja  di  Indonesia.  Cara  lain  yaitu  menggunakan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dapat menjadi standar untuk dilampaui.
Menurut performance budgeting , kinerja tahun sebelumnya dapat menjadi dasar  atau  pertimbangan  penentuan  target  kinerja  tahun  berikutnya.  Dengan  kata lain,  penganggaran  mendasarkan  atas  capaian  kinerja  sebelumnya  yang  telah dicapai (Puspitasari 2013). Jika tahun 2017 realisasi mencapai 2.381 persen target, maka  pada  tahun  2018  target  atau  anggaran  pendapatannya  seharusnya menyesuaikan  realisasi  2017.  Karena  kinerja  2017  sudah  baik,  maka  seharusnya target pada tahun selanjutnya disesuaikan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan yang  jauh  melebihi  targetnya  bukan  berarti  sesuatu  yang  baik,  bisa  dikarenakan estimasi anggarannya yang kurang baik.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  152/PMK.02/2014, Pasal  5  menyebutkan  rencana  PNBP  dalam  rangka  penyusunan  Pagu  Indikatif disusun  dengan  berpedoman  pada  rencana  PNBP  tahun  anggaran  berjalan, realisasi  PNBP  tahun  anggaran  sebelumnya,  dan  kebijakan  pemerintah.  Maka, kinerja target tahun sebelumnya menjadi pertimbangan dalam menentukan target pada tahun yang direncanakan.
Realisasi anggaran pendapatan yang jauh melampaui target ini disebabkan karena estimasi pendapatan yang belum baik. Implikasinya adalah  anggaran tidak dapat  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dan  tidak  dapat  digunakan  untuk pengawasan  ( control ).  Untuk  meningkatkan  hasil,  penganggaran  juga  perlu disusun bersama, tidak hanya digawangi oleh bendahara penerimaan, tetapi unsur pimpinan  kepolisian.  Disadari  memang  tugas  dan  fungsi  kepolisian  memang terkait  pengamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  namun  pengelolaan  PNBP  juga dapat  ditingkatkan  melalui  perencanaan  dan  pengendalian  yang  baik.  Sebagian PNBP  yang  dihasilkan  dapat  diminta  dan  digunakan  untuk  memperbaiki  proses dan teknologi layanan. Hal ini selaras dengan studi Isaac, Lawal, & Okoli (2015) bahwa,  “ It  therefore  recommended  that  since  budgeting  and  budgetary  control contributes to management efficiency and high productivity of an organization, all relevant stakeholders must be involved in the budget process, from preparation to implementation,  in  other  to  guarantee  overall  goal  attainment .”  Artinya,  untuk mendorong  efisiensi  dan  efektivitas  penganggaran,  kepolisian  dan  pihak  terlibat penting  melakukan  perbaikan,  termasuk  KPPN  dan  Kanwil  DJA  di  daerah. Sinergi  untuk  penganggaran  yang  baik  akan  meningkatkan  pengelolaan  APBN secara  lebih  akuntabel.  Hal  ini  diperkuat  studi  Anggriyani  and  Rambe  (2016) bahwa  hubungan  partisipasi  dalam  penganggaran  meningkatkan  kinerja manajerial.
Implikasi  lain  dari  tidak  diestimasikannya  anggaran  pendapatan  adalah satuan kerja Polres Pesi tidak dapat menggunakan sebagian realisasi dana PNBP untuk  membiayai  kegiatan  operasionalnya.  Salah  satu  insentif  dari  sistem penganggaran  PNBP  adalah  sebagian  dana  PNBP  yang  dapat  digunakan  oleh satker yang menghasilkan. Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2015, pasal  14,  sebagian  dana  PNBP  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang meliputi: (1) pelayanan di bidang penerbitan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, ujian  keterampilan  mengemudi,  melalui  simulator/surat  keterangan  uji keterampilan  pengemudi  (SKUKP),  surat  mutasi  kendaraan  keluar  daerah,  kartu sidik  jari,  izin  penggunaan  senjata  api,  bahan  peledak,  SKCK  dan  SKLD;  (2)
penindakan pelanggaran lalu lintas jalan; (3) koordinasi antar instansi terkait; (4) operasional,  pemeliharaan,  dan  investasi  termasuk  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  di  bidang  lalu  lintas;  dan  (5)  operasional,  pemeliharaan,  dan investasi  termasuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  pada  fungsi intelijen dan keamanan, fungsi Reskrim bidang identifikasi.
Pencairan  dana  PNBP  pada  satker  Polri  yang  di  kewilayahan/daerah dilakukan  sebesar  1/12  (satu  per  dua  belas)  setiap  bulan  dari  pagu  DIPA  PNBP. Sesuai  peraturan,  maka  satker  tidak  dapat  menggunakan  PNBP  secara  optimal sesuai  potensi  PNBP.  Padahal  mengacu  pada  PMK    nomor    237/KMK.02/2010, setelah  PNBP  disetorkan  ke  kas  negara  maka  bendahara  pengeluaran  dapat mencairkan  sebagian  dana  PNBP  untuk  kegiatan  pelayanan  maksimal    85,54 persen  dari    total    nilai    PNBP    yang    diterima  (Nursanti,  Mas’ud,  and  Alam, 2019).    Studi  Suryawati,  Hikmayani,  dan  Purnomo  (2010)  juga  menekankan implikasi perlunya pengalokasian dana PNBP untuk peningkatan layanan.

## KESIMPULAN
Secara  umum  Polres  Pesi  sudah  melaksanakan  penganggaran  PNBP fungsional  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  meskipun  penganggarannya tidak  dirinci  ke  berbagai  kode  mata  anggaran  penerimaan.  Polres  hanya menggunakan  satu  kode  mata  anggaran  penerimaan  425276  yang  merupakan pendapatan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengamanan  obyek  vital.  PNBP  umum tidak dianggarkan oleh Polres Pesi karena sifatnya yang tidak selalu ada dan rutin sehingga  sulit  untuk  diukur  jumlahnya.  Penganggaran  PNBP  yang  dilakukan bersifat line-item  budgeting dengan  metode top-down yaitu  target  angka penerimaan  PNBP  ditetapkan  pusat,  kemudian  diserahkan  kepada  satuan  kerja terkait.  Sebaiknya,  Polres  Pesi  merinci  target  penerimaan  PNBP  sesuai  dengan kode  MAP  yang  tercantum  pada  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  KEP-211/PB/2018  tentang  kodefikasi  segmen  akun  pada  bagan  akun standar  dengan  memperhatikan  realisasi  yang  sudah  dilaksanakan  pada  tahun sebelumnya.
Implikasi  penerapan line-item budgeting adalah  anggaran  menjadi  terlalu global  (tidak  rinci)  dan  pengukuran  kinerja  tiap  item  kurang  terlihat  jelas. Pendapatan  yang  belum  diestimasi  sebelumnya  akan  muncul  pada  LRA  dengan nilai  nol.  Beberapa  faktor  eksternal  menjadi  penyebab  estimasi  pendapatan  pada satuan kerja Kepolisian sulit untuk diestimasikan. Akibat realisasi anggaran yang ditargetkan  jauh  dari  target  awal  menyebabkan  anggaran  pendapatan  tidak  dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan alat untuk mengawasi kinerja tahun  anggaran  berjalan.  Namun  demikian,  mengingat  studi  ini  dibatasi  waktu, tren  perbaikan  pola  penganggaran,  misalnya  penganggaran  berbasis  kinerja, belum  terlihat.  Hal  ini  karena  Polres  termasuk  institusi  pusat  yang  dalam penganggaran  tetap  mengacu  pada  undang-undang  keuangan  negara.  Studi  ini juga  menjadikan  Polres  Pesi  sebagai  satu  objek  penelitian,  belum  dibandingkan dengan  satuan  kerja  lainnya  yang  memiliki  tugas  fungsi  pelayanan  kepada masyarakat dan menerapkan penerimaan PNBP.
Saran penelitian berikutnya adalah memperlebar rentang waktu penelitian hingga data terkini sehingga apakah pola penganggaran line-item budgeting secara konsisten  diterapkan  atau  ada  bauran  dengan penganggaran  berbasis  kinerja
sebagaimana  diinginkan  undang-undang  keuangan  negara.  Di  samping  itu,  studi berikutnya  dapat  membuat  analisis  perbandingan  penatausahaan  PNBP  Polres Pesi  dengan  satuan  kerja  lainnya  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  pelayanan kepada  masyarakat  dan  menerapkan  penerimaan  PNBP.  Pada  bagian  akhir,  studi juga perlu membandingkan satuan kerja dengan pola penganggaran lama line-item budgeting dengan pola penganggaran baru berbasis kinerja, atau bauran keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriyani,  Anggriyani,  and  Syahrul  Rambe.  2016.  “Partisipasi  Karyawan Berpengaruh  Terhadap  Performance  Manajerial  Dalam  Penyusunan Anggaran  Dengan  Komitmen  Organisasi  Dan  Reward  Sebagai  Variabel Moderating”. Jurnal  Akuntansi,  Keuangan  &  Perpajakan  Indonesia (JAKPI) 3 (1), 15-40. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eua/article/view/7426. Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  2017. Keputusan  Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan  Nomor  KEP-658/PB/2017  Tentang  Perubahan  Atas KEP-617/PB/2017  Tentang  Pemutakhiran  Kodefikasi  Segmen  Akun  Pada Bagan  Akun  Standar .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  2018. Keputusan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor  KEP-211/PB/2018  Tentang  Kodefikasi  Segmen Akun  Pada  Bagan  Akun  Standar .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Farwitawati,  Reni,  Bambang  Suroto,  dan  Hadiyati  Hadiyati.  2016.  “Analisis Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  Pemerintahan  Kabupaten Siak  Provinsi  Riau”. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan  Bisnis 13  (2),  208-228. https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/853.
Ginting,  Mitha  Christina.  2018.  “Partisipasi  Anggaran  Dan  Kinerja  Manajerial Organisasi”. Jurnal Manajemen 4 (1), 23-33.
http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/27.
Hansen,  Don  R.,  and  Maryanne  M.  Mowen.  2007. Management  Accounting, 8e. USA: Thompson South-Western.
Isaac,  Lambe,  Mary  Lawal,  Theresa  Okoli.  2015.  “A  Systematic  Review  of Budgeting and Budgetary Control in Government Owned Organizations”. Research  Journal  of  Finance  and  Accounting 6  (6),  1-10. https://iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/21157.
Kementerian  Keuangan  RI.  2014. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 152/PMK.02/2014  Tentang  Petunjuk  Penyusunan  Rencana  Penerimaan Bukan  Pajak  Kementerian  Negara/Lembaga .  Jakarta:  Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian  Keuangan  RI.  2019. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 208/PMK.02/2019  Tentang  Petunjuk  Penyusunan  Dan  Penelaahan Rencana  Kerja  Dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  Dan Pengesahan Daftar Isian DIPA . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kepolisian  Negara  RI.  2015. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan  Pajak  Pada  Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia .  Jakarta: Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Kepolisian  Negara  RI.  2017. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Pada  Kepolisan Negara  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Kepolisan  Negara  Republik Indonesia.
Mihaela,  Cretu  Carmen,  Gheonea  Victoria,  Talaghir  Laurentiu  Gabriel, Manolache  Gabriel  Marian,  and  Iconomescu  Teodora  Mihaela.  2010. “Budget  -  Performance  Tool  In  Public  Sector”. Proceedings  of  the  5th WSEAS  International  Conference  On  Economy  And  Management Transformation 1, 360-368. http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1033.9849. Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan . Jakarta: Salemba Empat.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian . Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Nursanti,  Nursanti,  Masdar  Mas’ud,  and  Nur  Alam.  2019.  “Efektivitas  Dan
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak” . PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi 2 (4), 97-109. http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/299. Nwokeji, Nkechi Emeka. 2009. “Budget and Budgetary Control: Key to Planning and Control in Public Sector”. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3367201.
Potter,  Barry  H.,  and  Jack  Diamond.  1999. Guidelines  For  Public  Expenditure Management. Washington DC.: International Monetary Fund. Presiden  Republik  Indonesia.  1997. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997 Tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak .  Jakarta:    Presiden  Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Yang  Berlaku  Pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia .  Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Presiden  Republik  Indonesia.  2016. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor PP 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia . Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden  Republik  Indonesia.  2018. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018 Tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak .  Jakarta:  Presiden  Republik Indonesia.
Pundarika,  I  Gede  Putu  &  A.A.N.B  Dwirandra.  2018.  “The  Effect  Of  Budget Participation On Budgetary Slack With Organizational Commitments And Love  Of  Money  As  Moderation”. International  Journal  of  Science  and Research (IJSR) 8 (2), 491-496.
https://www.ijsr.net/get_abstract.php?paper_id=ART20195068.
Puspitasari, Ratna. 2013. “Studi Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta”. Jejaring Administrasi
Publik 5  (2),  356-369.  http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- admpc61c8ea382full.pdf
Supriyono.  1990. Manajemen  Strategi  &  Kebijaksanaan  Bisnis .  Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
Surakhmad,  Winarno.  1986. Pengantar  Interaksi  Mengajar  Belajar  Dasar  dan Teknik Metodologi Pengajaran . Bandung: Tarsito.
Suryawati, Siti Hajar, Yayan Hikmayani, and Agus Heri Purnomo. 2010. “Strategi Peningkatan  Dan  Alokasi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Untuk Peningkatan  Operasional  Layanan  Pelabuhan  Perikanan”. Jurnal  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 5 (2), 211-225. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v5i2.5802.