## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## INCREASING EFFICIENCY AND TRANSPARENCY THROUGH THE ELECTRONIC GOODS AND SERVICES PROCUREMENT SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR

## PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK
Dimas Bayu Setiawan 1 , Tobirin 2 , Ali Rokhman 3 , Denok Kurniasih 4
1,2,3,4 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: sdimasbayu@gmail.com 1 , tobirin@unsoed.ac.id 2 , alirokhman@unsoed.ac.id 3 , denok.kurniasih@unsoed.ac.id 4
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent
Dimas Bayu Setiawan sdimasbayu@gmail.com
Key words: increasing efficiency and transparency, goods and services procurement system, public sector
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 1613 - 1623
The utilization of electronic procurement systems in the public sector  has  great  potential  to  enhance  efficiency  and transparency.  Transparency  in  tender  announcements, efficiency  in  the  bidding  and  evaluation  processes,  and  open communication  with  relevant  parties  can  make  public procurement  more  effective  and  accountable.  However, technical and infrastructure challenges, cultural barriers, and issues  of  security  and  data  protection  pose  obstacles  to  the implementation  of  this  system.  Strengthening  technology infrastructure  and  internet  access,  along  with  outreach  and training to improve digital literacy among the public, are key to overcoming these obstacles. Strong policies and regulations are also needed to ensure data security. Limited human resources and  budgets  require  collaboration  between  the  government, private sector, and civil society. With a holistic and integrated strategy, it is hoped that electronic procurement in the public sector can enhance efficiency, transparency, and accountability, as  well  as  public  trust  in  the  government,  supporting sustainable  and  equitable  development  for  all  segments  of society.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Dimas Bayu Setiawan sdimasbayu@gmail.com
Kata kunci :
peningkatan efisiensi dan transparansi, sistem pengadaan barang dan jasa, sektor publik Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 1613 - 1623
Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transparansi dalam pengumuman tender, efisiensi proses penawaran dan evaluasi, serta komunikasi terbuka dengan pihak  terkait  dapat  membuat  pengadaan  publik  lebih efektif  dan  akuntabel.  Namun,  tantangan  teknis  dan infrastruktur,  kendala  budaya,  serta  isu  keamanan  dan perlindungan  data  menjadi  hambatan  dalam  penerapan sistem  ini.  Penguatan  infrastruktur  teknologi  dan  akses internet,  serta  penyuluhan  dan  pelatihan  untuk meningkatkan  literasi  digital  masyarakat  adalah  kunci untuk  mengatasi  hambatan  tersebut.  Kebijakan  dan regulasi  yang  kuat  juga  diperlukan  untuk  memastikan keamanan  data.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan anggaran  memerlukan  kolaborasi  antara  pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan strategi holistik dan terintegrasi,  diharapkan  pengadaan  elektronik  di  sektor publik  dapat  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas,  serta  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan penting dalam sektor publik  yang  memungkinkan  pemerintah  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Namun,  proses  pengadaan  ini  sering  kali  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan, seperti  birokrasi  yang  kompleks,  kurangnya  transparansi,  dan  potensi  risiko korupsi.  Di  tengah  dinamika  era  digital  dan  perkembangan  teknologi  informasi, pemanfaatan sistem pengadaan elektronik muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi.  Penerapan  sistem  pengadaan elektronik telah menjadi tren global dalam upaya modernisasi pengadaan publik. Dengan  menggunakan  platform  elektronik,  proses  pengadaan  dapat  dilakukan secara  online,  mulai  dari  pengumuman  tender  hingga  penawaran  dan penandatanganan  kontrak,  sehingga  mengurangi  keterlibatan  manual  dan mempercepat  proses.  Namun,  kesuksesan  implementasi  sistem  ini  sangat bergantung  pada  seberapa  baik  pemanfaatan  media  baru  dalam  menyediakan informasi dan memfasilitasi interaksi antara pemangku kepentingan. Keterbukaan dan  transparansi  dalam  pengadaan  publik  menjadi  kunci  dalam  membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi praktik korupsi. Media baru, seperti situs web resmi pengadaan, portal e-procurement , dan jejaring sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat (Lathifah, 2014).
Dengan demikian, masyarakat dapat memantau proses pengadaan secara langsung, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.  Selain  itu,  pemanfaatan  inovasi  ini  juga  membuka  peluang  untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengadaan publik. Melalui  platform  daring,  para  penyedia  barang  dan  jasa  dapat  dengan  mudah mengakses  informasi  tentang  peluang  bisnis,  mengajukan  penawaran,  dan berkomunikasi  dengan  instansi  pemerintah  yang  melakukan  pengadaan.  Hal  ini tidak  hanya  memperluas  jangkauan  pasar,  tetapi  juga  meningkatkan  persaingan dan  mengoptimalkan  hasil  pengadaan.  Namun,  meskipun  potensi  manfaatnya besar,  penerapan  sistem  pengadaan  elektronik  juga  menghadapi  sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Selain itu, perlunya infrastruktur teknologi yang memadai dan keamanan data  yang  terjamin  juga  menjadi  perhatian  utama  dalam  mengimplementasikan sistem ini secara efektif dan aman. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan sistem pengadaan  elektronik  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  upaya  reformasi pengadaan  publik  (Andriyani,  2012).  Pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan,  seperti  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Sistem Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE).  Namun,  tantangan  implementasi  dan optimalisasi  masih  terus  dihadapi  dalam  rangka  mencapai  efisiensi  dan transparansi  yang  diinginkan.  Dalam  kerangka  ini,  penelitian  tentang  praktik terbaik pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik menjadi relevan dan  penting  untuk  dilakukan.  Dengan  memahami  faktor-faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  serta  dampaknya  terhadap  efisiensi dan  transparansi,  kita  dapat  mengidentifikasi  strategi  yang  efektif  untuk meningkatkan  kinerja  sistem  pengadaan  dan  memastikan  penggunaan  anggaran yang lebih efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi  yang  berarti  bagi  pengembangan  kebijakan  dan  praktik pengadaan publik di Indonesia (Damayanti, 2017).
Di Indonesia,  pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik memiliki dampak yang  sangat  signifikan  terhadap  perekonomian  dan  pelayanan  publik.  Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terungkap bahwa proses pengadaan tersebut sering kali  diwarnai  oleh  masalah  seperti  korupsi,  praktik  nepotisme,  dan  kurangnya transparansi. Fenomena ini menyoroti kesenjangan yang signifikan antara apa yang diidealkan  dalam  proses  pengadaan  publik  dengan  realitas  yang  terjadi  di lapangan. Idealnya, sistem pengadaan elektronik dalam sektor publik diharapkan mampu  memberikan  efisiensi  dan  transparansi  yang  tinggi.  Dengan  adopsi teknologi informasi, seperti platform e-procurement dan jejaring sosial, diharapkan proses  pengadaan  dapat  dilakukan  dengan  lebih  cepat,  efisien,  dan  terbuka. Namun, kenyataannya, masih banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya memanfaatkan  potensi  teknologi  ini  secara  optimal.  Implementasi  yang  kurang maksimal dari sistem pengadaan elektronik sering kali disebabkan oleh berbagai kendala,  mulai  dari  keterbatasan  infrastruktur  teknologi  hingga  kurangnya pemahaman dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Gap permasalahan antara  idealitas  dan  realitas  dalam  sistem  pengadaan  elektronik  di  sektor  publik menjadi perhatian yang mendalam dalam konteks reformasi pengadaan publik di Indonesia.  Meskipun  telah  ada  upaya  untuk  mendorong  penggunaan  teknologi
informasi dalam pengadaan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menghambat efektivitas implementasi  sistem  pengadaan  elektronik  serta  strategi  yang  diperlukan  untuk mengatasi  kesenjangan  tersebut.  Dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi  dalam  sistem  pengadaan  elektronik  di  sektor  publik,  diperlukan pemahaman  yang  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kesenjangan antara idealitas dan realitas. Penelitian dan pembahasan tentang tema ini tidak hanya relevan untuk meningkatkan kinerja pengadaan publik, tetapi juga penting  untuk  memastikan  penggunaan  anggaran  publik  yang  lebih  efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan tentang praktik terbaik pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik menjadi suatu hal yang krusial dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.
Latar belakang idealnya dalam pengadaan publik didasarkan pada landasan teoritis yang  kuat,  hasil  penelitian  sebelumnya,  dan  regulasi  pemerintah  yang  relevan. Secara teoritis, konsep efisiensi dan transparansi telah menjadi pijakan utama dalam pembangunan sistem pengadaan publik yang ideal. Efisiensi mengacu pada upaya untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, sedangkan transparansi menyangkut keterbukaan dan keterlibatan publik  dalam  proses  pengadaan.  Teori-teori  ekonomi  dan  administrasi  publik memberikan landasan konseptual yang menguatkan urgensi implementasi efisiensi dan  transparansi  dalam  pengadaan  publik.  Hasil  penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  pengadaan  publik  yang  efisien  dan  transparan  dapat menghasilkan sejumlah manfaat signifikan. Studi-studi kasus dari berbagai negara telah  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem  pengadaan  elektronik  dan pemanfaatan  dalam  proses  pengadaan  dapat  mengurangi  biaya,  meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi risiko korupsi. Di Indonesia, berbagai penelitian juga telah mengonfirmasi pentingnya penerapan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konseptual dengan implementasi nyata dalam sistem pengadaan publik. Meskipun  telah  ada  regulasi  pemerintah  yang  mendukung  dalam  pengadaan, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik  (SPSE),  masih  terdapat  tantangan  dalam  pelaksanaannya.  Data  dan informasi  relevan  menunjukkan  bahwa  masih  ada  kendala  teknis,  kekurangan sumber  daya  manusia  yang  terampil,  dan  rendahnya  literasi  digital  di  sejumlah instansi  pemerintah,  yang  menghambat  efektivitas  penerapan  sistem  ini  secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien dan  transparan,  diperlukan  upaya  konkret  untuk  mengatasi  kesenjangan  antara idealitas  dan  realitas.  Hal  ini  meliputi  peningkatan  keterampilan  dan  kapasitas SDM,  investasi  dalam  infrastruktur  teknologi  yang  memadai,  serta  peningkatan kesadaran  akan  pentingnya  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pengadaan  publik. Dengan demikian, latar belakang ideal dan realita dalam pengadaan publik menjadi landasan yang penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata (Andrianto, 2007).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  untuk mengevaluasi  peningkatan  efisiensi  dan  transparansi  melalui  sistem  pengadaan barang dan jasa secara elektronik di sektor publik. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang komprehensif, mencakup berbagai perspektif dan sumber informasi yang relevan. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei yang  dirancang  untuk  mengukur  persepsi  pegawai  pemerintah  dan  penyedia barang/jasa mengenai efisiensi dan transparansi dalam pengadaan elektronik. Di sisi lain, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman dan  tantangan yang dihadapi  dalam penerapan e-procurement . Selain itu, analisis data sekunder dari laporan tahunan, dokumen kebijakan, dan statistik pengadaan publik melengkapi temuan dari survei dan wawancara, memberikan konteks yang lebih luas dan mendetail.
Tahap interpretasi dan kesimpulan merupakan momen krusial dalam penelitian ini. Pada  tahap  ini,  hasil  analisis  data  yang  telah  dikumpulkan  dievaluasi  secara mendalam untuk memahami implikasi dari penerapan e-procurement . Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi  dan  transparansi,  tetapi  juga  untuk  menyoroti  berbagai  tantangan  dan hambatan  yang  mungkin  dihadapi  dalam  proses  implementasinya.  Dengan demikian, tahap interpretasi dan kesimpulan membantu merumuskan pemahaman yang  komprehensif  tentang  bagaimana  sistem  pengadaan  elektronik  dapat dioptimalkan di sektor publik.
Selain  mengevaluasi  dampak  dan  tantangan,  tahap  interpretasi  dan  kesimpulan juga mengarah pada penyusunan kesimpulan yang komprehensif. Kesimpulan ini mencakup rangkuman temuan utama dari analisis data dan pemahaman mendalam terhadap  konteks  pemanfaatan e-procurement .  Kejelasan  dan  kedalaman pemahaman  terhadap  permasalahan  yang  terkait  menjadi  kunci  untuk merumuskan kesimpulan yang informatif dan bermakna. Lebih jauh, tahap ini juga menetapkan  dasar  bagi  penyusunan  rekomendasi  yang  berfokus  pada  cara meningkatkan  efektivitas e-procurement serta  upaya  mitigasi  terhadap  berbagai risiko yang mungkin timbul, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data. Dengan  demikian,  tahap  interpretasi  dan  kesimpulan  menjadi  tonggak  penting dalam  memandu  langkah-langkah  selanjutnya  dalam  pengembangan  dan penerapan e-procurement secara lebih luas dan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Praktik Terbaik Tantangan Teknis dan Infrastruktur
Tantangan teknis dan infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial yang sering kali menjadi hambatan dalam penerapan praktik terbaik pengadaan elektronik di sektor  publik.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  ketersediaan  infrastruktur teknologi yang memadai. Di beberapa wilayah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses internet mungkin masih terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Hal ini membuat sulit bagi instansi pemerintah untuk mengakses platform elektronik yang diperlukan untuk melaksanakan proses pengadaan secara efektif. Selain  itu,  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  yang  memadai  juga  mencakup
kebutuhan  akan  perangkat  keras  dan  lunak  yang  sesuai.  Banyak  instansi pemerintah mungkin masih menggunakan perangkat yang ketinggalan zaman atau tidak  memadai  untuk  mendukung  pengadaan  elektronik.  Hal  ini  dapat menghambat  proses  pelaksanaan  pengadaan,  mengurangi  efisiensi,  dan meningkatkan  risiko  kesalahan  atau  kegagalan  sistem.  Selanjutnya,  tantangan teknis  juga  terkait  dengan  keamanan  teknologi  informasi.  Pengadaan  elektronik melibatkan pertukaran data sensitif dan penting antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia barang dan jasa, serta masyarakat umum. Oleh karena itu, penting  untuk  memastikan  bahwa  infrastruktur  teknologi  yang  digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data dari ancaman keamanan cyber seperti peretasan atau pencurian data. Selain aspek infrastruktur, tantangan teknis lainnya termasuk integrasi sistem yang kompleks dan kecocokan antara berbagai platform yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintah. Proses pengadaan seringkali melibatkan berbagai  sistem informasi  yang berbeda, mulai dari  sistem  pengumuman  tender  hingga  sistem  manajemen  kontrak.  Kesulitan dalam  mengintegrasikan  sistem-sistem  ini  dapat  menghambat  aliran  informasi yang lancar dan efisien (Reddick, 2004)
Selanjutnya, penting untuk memperhatikan tantangan teknis yang terkait dengan standar dan interoperabilitas. Dalam konteks pengadaan publik yang melibatkan banyak  pihak  dan  sistem,  penting  untuk  memiliki  standar  yang  jelas  dan interoperabilitas  yang  baik  agar  proses  pertukaran  data  dan  komunikasi  antar sistem dapat berjalan dengan lancar. Namun, seringkali, keseragaman standar dan interoperabilitas masih menjadi masalah di banyak kasus, yang dapat menghambat integrasi  dan  kolaborasi  antara  berbagai  entitas  yang  terlibat  dalam  pengadaan elektronik.  Selanjutnya,  aspek  pelatihan  dan  kapasitas  juga  menjadi  tantangan teknis  yang  signifikan  (Novitaningrum,  2014).  Penggunaan  sistem  pengadaan elektronik yang kompleks memerlukan pemahaman teknis yang mendalam serta keterampilan penggunaan perangkat lunak dan platform yang sesuai. Kurangnya pelatihan  yang  memadai  bagi  personel  yang  terlibat  dalam  proses  pengadaan elektronik  dapat  menghambat  efektivitas  penggunaan  sistem  dan  meningkatkan risiko  kesalahan  atau  kegagalan.  Selain  itu,  tantangan  teknis  juga  mencakup pemeliharaan  dan  dukungan  sistem  yang  berkelanjutan.  Sistem  pengadaan elektronik  memerlukan  pemeliharaan  rutin,  pembaruan  perangkat  lunak,  dan dukungan  teknis  yang  tersedia  secara  terus-menerus.  Kurangnya  perhatian terhadap pemeliharaan dan dukungan ini dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem  dan  risiko  kerusakan  atau  kegagalan  sistem  yang  lebih  besar.  Dalam mengatasi  tantangan  teknis  dan  infrastruktur  ini,  perlu  adanya  upaya  yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil  (Jasin,  2007).  Investasi  dalam  infrastruktur  teknologi  yang  memadai, penyediaan pelatihan dan dukungan yang berkualitas, serta pembangunan standar dan interoperabilitas yang jelas menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini dan memastikan  penerapan  praktik  terbaik  pengadaan  elektronik  yang  efektif  dan efisien di sektor publik.

## Kendala Budaya dan Kebiasaan Lama
Tantangan  dan  hambatan  dalam  penerapan  praktik  terbaik  dalam  pengadaan publik seringkali mencakup kendala budaya dan kebiasaan lama yang sulit untuk diubah. Di banyak konteks, terutama di negara-negara dengan budaya yang kental dan  tradisi  administrasi  yang  telah  lama  terjaga,  adaptasi  terhadap  perubahan
teknologi dan praktik baru dapat dihadapi dengan resistensi yang kuat. Fenomena ini terkait erat dengan bagaimana orang memahami dan menjalankan tugas-tugas administratif, serta hubungan sosial yang telah terbentuk dalam lingkungan kerja. Salah  satu  kendala  budaya  yang  sering  muncul  adalah  resistensi  terhadap perubahan.  Budaya  organisasi  yang  tidak  mendukung  inovasi  dan  perubahan dapat  menghambat  adopsi  praktik  terbaik  dalam  pengadaan  publik  yang melibatkan  pemanfaatan  media  baru  (Indrajit,  2003).  Pihak-pihak  yang  terbiasa dengan cara kerja lama mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan teknologi  baru  atau  proses  yang  diusulkan,  yang  dapat  menghambat  kemauan untuk mengadopsinya.
Selain itu, kebiasaan lama dalam administrasi publik juga dapat menjadi hambatan dalam  penerapan  praktik  terbaik.  Proses-proses  yang  sudah  mapan  dan  rutin selama  bertahun-tahun  mungkin  sulit  untuk  diubah,  terutama  jika  telah  terakar dalam budaya organisasi. Misalnya, penggunaan tanda tangan fisik pada dokumen kontrak atau pembayaran mungkin merupakan kebiasaan lama yang sulit untuk dihilangkan  meskipun  telah  ada  sistem  elektronik  yang  memungkinkan  untuk penandatanganan digital. Perubahan budaya juga memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar. Membangun kesadaran dan membiasakan diri dengan praktik baru memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Seringkali, kurangnya investasi  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  pendidikan  kontinu dapat  menjadi  kendala  serius  dalam  mengatasi  kebiasaan  lama  dan memperkenalkan praktik terbaik yang baru. Selain itu, perbedaan persepsi dan nilai antara generasi yang berbeda dalam lingkungan kerja juga dapat menjadi hambatan (Hapiah,  2011).  Generasi  yang  lebih  tua  mungkin  lebih  cenderung mempertahankan  kebiasaan  lama  karena  keterbatasan  dalam  pemahaman teknologi, sementara generasi  yang lebih muda mungkin lebih terbuka terhadap inovasi  dan  perubahan.  Untuk  mengatasi  kendala  budaya  dan  kebiasaan  lama, diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Ini termasuk penyuluhan yang efektif  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  pentingnya perubahan,  pelatihan  yang  intensif  untuk  membangun  keterampilan  dan pemahaman baru, serta pembangunan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan  pembelajaran  kontinu.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  melibatkan  semua pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan hingga staf operasional, dalam proses perubahan untuk memastikan penerimaan dan dukungan yang lebih luas.

## Isu Keamanan dan Perlindungan Data
Isu  keamanan  dan  perlindungan  data  merupakan  salah  satu  tantangan  krusial dalam  penerapan  praktik  terbaik  dalam  sistem  pengadaan  elektronik  di  sektor publik.  Dalam  era  di  mana  informasi  menjadi  aset  yang  berharga,  perlindungan data menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Terlebih lagi, pengadaan publik melibatkan informasi sensitif, termasuk informasi keuangan, pribadi, dan strategis, yang  harus  dijaga  keamanannya  dengan  ketat.  Pertama-tama,  keamanan  data menjadi  perhatian  utama  karena  potensi  risiko  kebocoran  atau  penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Data  pengadaan  yang  tidak  aman  dapat  menjadi  sasaran  serangan  siber,  seperti pencurian  identitas,  pengacauan  sistem,  atau  pencurian  informasi  rahasia  yang dapat merugikan integritas sistem pengadaan dan kepercayaan publik. Selain itu, keamanan data juga relevan dalam konteks integritas proses pengadaan (Harjito, 2015).  Terdapat  risiko  manipulasi  data  atau  informasi  dalam  sistem  pengadaan
elektronik,  seperti  penyertaan  informasi  palsu  atau  penipuan  dalam  proses penawaran,  yang  dapat  merusak  transparansi  dan  keadilan  dalam  pengadaan publik.
Perlindungan data yang tidak memadai dapat membuka celah bagi praktik korupsi atau  penyalahgunaan  wewenang.  Selanjutnya,  tantangan  dalam  mengatasi  isu keamanan  dan  perlindungan  data  juga  meliputi  kurangnya  kesadaran  dan keterampilan di kalangan pegawai pemerintah terkait dengan keamanan informasi. Banyaknya  insiden  keamanan  data  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  manusia menunjukkan  pentingnya  pelatihan  dan  kesadaran  untuk  memastikan  bahwa pegawai  yang  terlibat  dalam  pengadaan  publik  memiliki  pemahaman  yang memadai  tentang  praktik  terbaik  dalam  melindungi  data.  Selain  dari  dalam, penerapan praktik terbaik juga dapat terhambat oleh kurangnya standar keamanan dan regulasi yang konsisten dalam pengadaan publik (Departemen Pendidikan RI., 2005).  Tanpa  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  konsisten,  sulit  untuk  memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengadaan, baik pemerintah maupun penyedia layanan,  mematuhi  standar  keamanan  yang  diperlukan  untuk  melindungi  data dengan  efektif.  Tantangan  lainnya  adalah  berkaitan  dengan  kompleksitas infrastruktur  teknologi  yang  digunakan  dalam  pengadaan  publik.  Sistem  yang terintegrasi dengan berbagai platform dan aplikasi berpotensi meningkatkan risiko keamanan,  terutama  jika  tidak  ada  sistem  pengawasan  yang  memadai  untuk memantau  dan  mengamankan  aliran  data  di  seluruh  sistem.  Perlu  juga  diakui bahwa masalah keamanan dan perlindungan data dalam pengadaan publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan etika yang kompleks. Pengembangan  regulasi  yang  dapat  mengatasi  tantangan  ini  membutuhkan kolaborasi lintas-sektoral dan pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika  dari  penggunaan  teknologi  dalam  pengadaan  publik.  Selain  itu,  dalam konteks  globalisasi  dan  digitalisasi,  tantangan  keamanan  data  dalam  pengadaan publik  tidak  terbatas  pada  tingkat  nasional,  tetapi  juga  bersifat  lintas-batas. Kolaborasi  dan  standar  internasional  dalam  keamanan  data  menjadi  semakin penting untuk mengatasi ancaman yang bersifat lintas-negara dan lintas-sektoral. Di  tengah  kompleksitas  tantangan  ini,  penting  untuk  mengembangkan  strategi yang  holistik  dan  terintegrasi  dalam  mengatasi  isu  keamanan  dan  perlindungan data dalam pengadaan publik. Ini termasuk investasi dalam teknologi keamanan yang  canggih,  pelatihan  dan  pendidikan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan keterampilan  pegawai,  serta  pengembangan  regulasi  yang  komprehensif  dan konsisten  untuk  memastikan  keamanan  data  yang  optimal.  Dengan  demikian, penerapan praktik terbaik dalam pemanfaatan sistem pengadaan elektronik dapat berjalan  dengan  lancar  dan  efektif,  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi pengadaan publik secara keseluruhan (Nurhayati, 2017).

## SIMPULAN
Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik memiliki potensi besar untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi.  Melalui  pengumuman  dan informasi  tender  yang  transparan,  proses  penawaran  dan  evaluasi  yang  efisien, serta  komunikasi  dan  kolaborasi  yang  terbuka  dengan  pihak  terkait,  pengadaan publik dapat menjadi lebih efektif dan akuntabel. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan praktik terbaik ini tidak bisa diabaikan. Tantangan teknis  dan  infrastruktur  menjadi  salah  satu  hambatan  utama  dalam
mengimplementasikan  sistem  pengadaan  elektronik  yang  efektif.  Diperlukan penguatan  infrastruktur  teknologi  dan  akses  internet  yang  merata  agar  seluruh proses pengadaan dapat berjalan lancar. Selain itu, kendala budaya dan kebiasaan lama juga menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital menjadi kunci untuk mengubah paradigma dan mengadopsi praktik terbaik yang baru. Selain itu, isu keamanan dan perlindungan data  juga  menjadi  perhatian  utama  dalam  pengadaan  elektronik.  Diperlukan kebijakan dan regulasi  yang kuat untuk memastikan keamanan dan privasi  data yang  diolah  dalam  proses  pengadaan.  Selain  itu,  keterbatasan  sumber  daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan serius dalam mengadopsi praktik terbaik.  Kolaborasi  antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  sipil  menjadi penting  untuk  mengatasi  tantangan  ini.  Strategi  mengatasi  tantangan  haruslah holistik dan terintegrasi.
Penguatan  infrastruktur  teknologi  harus  didukung  oleh  upaya  penyuluhan  dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Penyusunan kebijakan dan  regulasi  yang  mendukung  pemanfaatan  media  baru  harus  dilakukan  secara cermat,  dengan  memperhatikan  aspek  keamanan  dan  perlindungan  data. Kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pengadaan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan- tantangan tersebut dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan praktik terbaik pemanfaatan  sistem  pengadaan  elektronik  di  sektor  publik  dapat  menjadi kenyataan.  Ini  akan  membawa  dampak  positif  yang  signifikan  dalam meningkatkan  efisiensi  pengadaan,  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas, serta  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Sehingga, pengadaan  publik  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  efektif  dalam mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  merata  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Elsamen.Amjad.  Goutam  Chakraborty,  dan  David  Warren.  2010. A ProcessBased Analysis of E-Procurement Adoption. Journal of Internet Commerce,
9.
Andrianto,  N.  2007. Good  E-government: Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik Melalui E-government . Banyumedia Publishing.
Andriyani,  S.  2012.  Analisis  Efektivitas  Hukum  dalam  Penerapan  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  ( E-Procurement )  Serta  Peranan  Lembaga Pengawas  Terhadap  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah.  Universitas Indonesia.
Astari,  L.  D.  dkk.  2020.  Analisis  Penerapan E-Procurement Sebagai  Efisiensi Pemerintahan Kota Surbaya. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 4(1).
Christian,  Richard.  2016.  Penerapan  Prinsip-prinsip Good  Governance dalam Pelayanan  Publik  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Samarinda.  Journal  Ilmu Administrasi Negara, 4(2).
Damayanti, A., & H. A. 2017. Pengaruh E-procurement Terhadap Good Governance . Diakses Dari Https://Www.Academia.Edu/34104665/Pengaruh_E- Procrement_Terhadap_Good_Governance.
Departemen Pendidikan RI. 2005. Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
Endianingsih,  D.  2015.  Peran  E-Catalogue  Dalam  Proses  Pengadaan  Elektronik.
1(17).
Gunasekaran, A. dan E. W. T. N. 2008. Adoption of E-procurement in Hong Kong: An Empirical Research . International Journal of Production Economics, 113.
Hapiah,  Y.  2011.  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Secara  Elektronik  ( E-Procurement  Government )  di  Provinsi  Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi, 8.
Harjito, Y. 2015. E-Procurement : Peluang dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah. Iqtishadia, 8(1).
Haryati, D. A. A. dan R. A. W. 2011) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik  ( E-procurement )  Pada  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Mimbar Hukum, 23(2).
Indrajit, R. E., & D. R. 2003. Dasar, Prinsip, Teknik, dan Potensi Pengembangan E- Procurement . Dinastindo.
Jasin, M., Z. A. R. , R. E. J. , & A. N. 2007. Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement . Kou, Yi. 2004. Design and Implement the Government E-Procurement System Based on Web Services . Dalian University of Technology.
Lathifah, I. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan Perusahaan (Sebuah Tinjauan Teori Kontijensi). Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 44 – 53.
Moon, M. Jae. 2005. E-Procurement Management in State Governments: Diffusion of E- Procurement Practices and its Determinants . Journal of Public Procurement, 5(1),
54 – 72.
Novitaningrum, B. D. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement ( Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 13 – 22.
Nurhayati, P. 2017. E-Procurement Implementation and Budget Absorption in Indonesian Local  Government. 3rd  Parahyangan  International  Accounting  and  Bussines Conference, 7, 123 – 144.
Reddick, C. G. 2004. The Growth of E-Procurement in American State Governments: A Model and Empirical Evidence . Journal of Public Procurement, 4(2).
Sabarno,  H.  2007.  Mamandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa.  Sinar Grafika.
Sari,  S.  A.  N.  2013.  Evaluasi Electronic Procurement dalam  Sistem  Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
Setiawan, O. 2014. Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang  Baik)  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  ( E- Procurement ) di PLN Kota Balikpapan. EJournal Ilmu Pemerintahan, 2(4).
Simamora R Dan A. Halim. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1).
Steers,  R.  M.  1997.  Efektivitas  Organisasi.  Lembaga  Pendidikan  dan  Pembinaan Manajemen.
Suprayitno,  M.  2014.  Pengaruh  Pengawasan  Terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 161 – 182.
Sutedi,  A.  2012.  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya - Ed. 2. Sinar Grafika.