https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PEMIKIRAN ABU AL-A’LA AL-MAWDUDI DAN RELEVANSI BAGI ETIKA KEPEMIMPINAN
Abdul Aziz 1
UIN Raden Intan Lampung abdulaziz@radenintan.ac.id
Gesit Yudha 2
UIN Raden Intan Lampung gesit@radenintan.ac.id Diterima: 25 Mei 2023 Disetujui: 7 Juni 2023 Dipublikasikan: 27 Juni 2023

## Abstract
This  article  discusses  the  contribution  of  Al  Mawdudi's  thought  to  leadership  ethics. Today  the  practice  of  political  secularization,  secular  pragmatism  to  hedonic  life  is inevitable  for  officials,  especially  flexing  to  show  the  dignity  of  certain  positions.  This study  aims  to  determine the  thoughts  of Abu  al-A'la  al-Maududy  and  their  relevance  to ethical  leadership  with  the  pretension  of  tracing  and  explaining  the  issues  surrounding the ethical conception of leadership in the context of literature, as in the book Nazdariyah al-Islam  al-Siyasah  as  for  regulating  official  relations  with  its  citizens  regarding  the policy  of  a  leader  towards  his  people  depending  on  the  benefit  and  siyasa  mahliyah  to regulate  the  benefit  of  the  community  as  his  main  concern  is  the  basic  concept  which confirms the ideal state constitutional system based on aspects of monotheism in carrying out  the  constitution,  especially  ethics  in  government  itself.  Library  research  (Library Research)  using  data  sources:  and  the  main  data  are  works  written  by  al  Maududi, namely;  1)  Abu  al-A'la,  Jamā'at  Islāmī,  us  ka  maqsad,  dates,  awr  la  laihi  aml  "The Jamā'at  Islāmī,  Its  Aim,  History  and  Programme,  2)  Nazdariyah  al-Islam  al-Siyasah,. The results of this study indicate that tracing the contribution of Al-Mawdudi's thought to the  development  of ethical  leadership  the  researcher  looks  at  the  book "al-Khilafah  wa al-mulk" and the second study is in the book, "Four Main Terms in the Al-Qur'an". The essence  of  theo-democracy,  a  leader  who  only  delegates  God's  sovereignty  who  must perform everything under His rule, then has a social responsibility to receive input and criticism from society. on the power of office or act unjustly and unjustly for the people. Then  manifest  in  the  implementation  of  power  in  order  to  realize  the  messages  of  the Koran in real life. The ethic of leadership in state administrators who must be clean and free from corruption, collusion and nepotism (KKN) is a cornerstone of building a clean apparatus. Essentially, humans are actually capable of doing good with the ability of the mind to weigh with the heart, then a moral order is realized that has been agreed upon by society  in  general.  However,  humans  need  religion  as  a  source  of  morality  itself, when leaders  in  a  country  understand  their  beliefs  and  always  carry  out  religious  life  well, aspects of inclusive leadership will undoubtedly emerge. Anyone or a leader should not limit  friendships  to  only  a  few  people  (exclusively).  Mix  as  widely  as  possible,  with subordinates, superiors, men or women, colleagues or across sectors.
Keywords: Thought, Abu al-A'la al-Maududy, and Leadership Ethics
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  konstribusi  pemikiran  Al  Mawdudi  terhadap  etika kepemimpinan.  Dewasa  ini  praktek  sekularisasi  politik,  pragmatis  sekular  hingga  hidup hedonis  tidak  bisa  terelakkan  bagi  para  pejabat  terutama flexing untuk  menunjukan martabat kedudukan tertentu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu al-A’la  al-Maududy  dan  relevansinya  bagi  etika  kepemimpinan  berpretensi  menelusuri dan  menjelaskan  persoalan-persoalan  yang  melingkupi  konsepsi  etika  kepemimpinan dalam  konteks  kepustakaan,  sebagaimana  kitab Nazdariyah  al-Islam  al-Siyasah sebagaimana  untuk  mengatur  hubungan  pejabat  dengan  warganya  mengenai  kebijakan seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  bergantung  kepada  kemaslahatan  dan siyasah mahliyah untuk mengatur kemaslahatan masyarakat sebagaimana concern utamanya pada konsep  dasarnya  yang  menegaskan  dengan  system  konstituti  negara  ideal  berlandaskan aspek  Tauhid  dalam  menjalankan  konstitusi  terutama  etika  dalam  pemerintahan  itu sendiri.  Penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  dengan  menggunakan  sumber  data: dan  data  utamanya  adalah  karya-karya  yang  ditulis  oleh  al  maududi  yaitu  ;  1) Abu  al- A’la,  Jamā’at  Islāmī,  us  ka  maqsad,  tarikh,  awr  la  laihi  aml  “The  Jamā’at  Islāmī,  Its Aim,  History  and  Programme ,  2) Nazdariyah  al-Islam  al-Siyasah ,.  Hasil  dari  penelitian ini menunjukkan bahwa melacak konstribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika  kepemimpinan  peneliti  melihat  pada  kitab  “ al-Khilafah  wa  al-mulk ” dan  Telaah yang  kedua  ada  pada  buku,  “ Empat  Istilah  Pokok  Dalam  Al-Qur’an ”.  Inti  dari  teo- demokrasi,  pemimpin  yang  hanya  pendelegasian  atas  kedaulatan  Tuhan  yang  harus menampilkan  segala  sesuatu  dibawah  aturanNya,  maka  memiliki  tanggung  jawab  social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka  filosofis  etika  kepemimpinan  maka  seorang  pemimpin  tidak  berhak  untuk memperkaya  diri  dengan  atas  kuasa  jabatannya  ataupun  bertindak  lalim  dan  zalim  bagi rakyatnya.  Kemudian  terwujudlah  pada  implementasinya  mengenai  kekuasaan  dalam rangka  merealisasikan  pesan-pesan  al-Qur’an  dalam  kehidupan  nyata.  Etika kepemimpinan  dalam  penyelenggara  Negara  yang  harus  Bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial  manusia  sejatinya  mampu  berbuat  baik  dengan  kemampuan  akal  yang menimbang  dengan  hati  kemudian  terwujudlah  sebuah  tatanan  moralitas  yang  telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan  senantiasa  menjalankan  kehidupan  beragama  secara  baik  niscaya  akan  lahir  aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.
Kata-kata kunci: Pemikiran, Abu al-A’la al-Maududy, dan Etika Kepemimpinan .

## PENDAHULUAN
Abu  al-A’la  al-Maududy,  yang  lahir  pada  tanggal  3  Rajab  1321  H./25  September  1903 M.  Di  Aurangabad,  sebuah  kota  terkenal  dikesultanan Hyderabad ( Deccan ),  sekarang bernama  Andhra  Pradesh  di  India. 1 Adalah  seorang  filusuf  politik,  teolog  berasal  dari
1 Ali, “Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a’La Al-Maududy” (Uin Raden Intan Lampung, 2019), http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Pakistan  Sunni,  dan  mayor  pemikir  Islam  Ortodoks  abad  ke-20  serta  perancang  sistem ritualitas dalam keagamaan dan konstitusional. Dilihat dari beberapa catatan sejarah dan karya. 2 yang  menceritakan  latar  belakang  keluarganya,  nenek  moyang  al-Mawdudi berasal  dari  para  syaikh  besar  pengikut  tarekat  yakni  tarekat  Chistiyah. 3 Konsep  teo- demokrasi  merupakan  konsep  system  politik  Islam  yang  digagas  oleh  Abu  A‟la  Al- Maududi. Konsep itu dituangkan dalam bukunya  yang terkenal Al-Khilafah wa Al-Mulk (Khilafah dan Kerajaan) yang terbit di Kuwait pada tahun 1978. 4 Buku lain yang pernah  ditulis  oleh  Abul  A'la  al-Maududi  yang  merupakan  maha  karyanya  adalah  tafsir al-Quran  dalam  bahasa  Urdu, Tafhim  al-Qur’an . 5 Dengan  mereferensi  buku-buku tersebut sudah terekspresi bahwa Al-Maududi dikategorikan kedalam filusuf politik yang mempunyai  pengaruh  luas  didunia  di  India  dan  Pakistan  tetapi  juga  di  dunia  Islam lainnya.
Diketahui  bahwa  pemikiran  dengan  konsisten,  pendiri  Jama’at-i  Islam  ini  mencoba merakit  dan  menjalin  seluruh  pemikirannya  menjadi  satu  sistem  dan  tata  pikir  terpadu. Statement dasar bahwa Islam merupakan sistem komprehensif. 6 Bagi kehidupan manusia menjadi  pijakan  utama  yang  termuat  di  dalamnya  sistem  sosial,  sistem  ekonomi,  sistem politik,  dan  sebagainya.  Menurutnya  sebuah  negara  Islam  yang  ideal  berdiri  di  atas  tiga asas  pemikiran  politik  yaitu  Tauhid  artinya  meyakini  keesaan  Allah,  baik  zat,  sifat, maupun  pekerjaan-Nya,  Risalah  Kenabian  Muhammad  SAW  adalah  risalah  Islam,  yang dibawanya  adalah  sesuatu  yang  benar.  Hal  ini  tercermin  dari  akhlak,  kepribadian  dan sifat-sifat  Nabi  yang  mulia 7 ,  serta  pemahaman  yang  tepat  terhadap  konsep  khilafah baginya,  Islam  merupakan  sebuah  sistem  yang  teratur  rapi,  suatu  keseluruhan  yang berdiri  di  atas  postulat  yang  jelas  dan  pasti.  Segala  kehidupan  manusia  telah  diatur  di dalamnya  dengan  tegas,  sehingga  kaum  muslim  tidak  perlu  berpaling  atau  bahkan mencari sistem lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Untuk di Indonesia, hal ini bisa  dibuktikan  dengan  pernyataan-pernyataan  dari  para  pemerhati  politik  di  Indonesia, seperti  pernyataan  Amin  Rais  yang  menyatakan  bahwa  pemerintahan  sehari-hari
2 Kesuma, “Pemikiran Politik Abu Al-a’La Al-Mawdudi.,” Ilmu Kalam , 2017, 323, https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335.
3 Sri Mulyati, Tarekat Chistiyah; Tarekat Terkenal Di India” Dalam Sri Mulyati (et.Al), Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia , II (jakarta: kecana cet II, 2017).
4 I. A Ahadiya, “Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer,” Politik Islam 5 (2022): 17–36.
5 & Khairina. Satriadi, I., “Pemikiran Abul a’La Al-Maududi Tentang Politik Islam,” IAIN BATUSANGKAR , 2018, 195–201.
6 A. S Ali, “Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a’La Al-Maududy,” Politik Islam , 2019, http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD.
7 Reki, Islamic Way Of Life (pakistan: Dacca: Islamic Publication, 2011).
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sesungguhnya  berada  di  tangan  segelintir  penguasa,  yang  sekalipun  mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi. 8
Secara realitas empiris, dinamika politik umumnya dan pemikiran kenegaraan khususnya dapat  dilihat  melalui  dua  manifestasinya  yang  nyata;  yaitu  sebagai  ideologi  yang struktural-formal  dan  sebagai  de-ideologi  yang  kultural-substansial.  Dua  bentuk manifestasi  tersebut  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  ekstemal  dan  pemahaman.  Perubahan manifestasi  dari  satu  bentuk  ke  bentuk  yang  lain,  mungkin  saja  dapat dikonseptualisasikan  sebagai  proses  sekularisasi  politik,  sehingga  menjadi  benar-benar pragmatis  sekular,  namun  dapat  juga  karena  merosotnya  peran  ideologis  Islam.  Dalam konteks  ke-Indonesiaan  krisis  etika  kepemimpinan  terutama  bagi  para  pejabat  publik  di negeri  ini  dipertontokan  selayaknya  artis  ternama,  betapa  tidak  pejabat  di  negeri  ini dengan  bangga  memamerkan  harta  kekayaaanya  dan  kebahagian  hedon  di  social  media pribadinya  seperti  yang  terangkum  dalam  detik.com  diantaranya  Rafael  Alun  Rafael secara  pribadi  tidak  pernah  memamerkan  langsung  hartanya.  Tapi  lagi-lagi  Mario  yang membuat  ulah  karena  pernah  mengendarai  Harley  dan  SUV  Rubicon  dan memamerkannya  di  media  sosial,  eks  kepala  bea  cukai  DIY  Eko  Darmanto  yang memiliki pesawat pribadi, sekretaris daerah Jawa timur Adhy yang memiliki kekayaan di luar nalar dan lain sebagainya. 9 Belum lagi Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengecam Tiktokers asal Lampung yang sedang studi di Australia yang mengkritik jalan di Provinsi Lampung  jelek,  alih-alih  menerima  kritikan  tersebut  justru  Gubernur  Lampung  yang masih  menjabat  hingga  saat  ini  justru  bahwa  keluarganya  mendapat  intimidasi  dari gubernur  lampung  karena  ayahnya  merupakan  seorang  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara) aktif. 10
Penelitian  ini  berpretensi  menelusuri  dan  menjelaskan  persoalan-persoalan  yang melingkupi konsepsi etika kepemimpinan dalam konteks kepustakaan, sebagaimana kitab Nazdariyah  al-Islam  al-Siyasah sebagaimana  untuk  mengatur  hubungan  pejabat  dengan warganya mengenai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan  dan siyasah  mahliyah untuk  mengatur  kemaslahatan  masyarakat sebagaimana concern utamanya pada konsep dasarnya  yang menegaskan dengan system
8 I. A. Ahadiya, “Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer.,” Politik Islam 5, no. 1 (2022): 17–36, https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537.
9 Zaelani, “Daftar Pejabat Flexing Hartayang Berujung Dipanggil Kpk,” news.detik.com, 2023.
10 Wahyunita, “Gubernur Lampung Angkat Bicara Soal Intimidasi Kepada Keluarga Tiktoker Bima,” tvonenews, 2023, https://www.tvonenews.com/channel/news/115185-gubernur-lampung-angkat-bicara-soal-intimidasi-kepada- keluarga-tiktoker-bima .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
konstituti negara ideal berlandaskan aspek Tauhid dalam menjalankan konstitusi terutama etika dalam pemerintahan itu sendiri.
Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  di  atas  jadi  pertanyaannya  adalah  bagaimana pemikiran  al  maududi  dan  relevansinya  pengembangan  etika  kepemimpinan?  Pada  titik ini,  Al-Maududi  menempatkan  dimensi  epistemologis  dan  ideologisnya  pada  gagasan intelektual  politik  kenegaraan  dengan  demikian  kita  diarahkan  melihat  cakrawala penempatan  “simbiosis  timbal  balik”  antara  Islam  dan  budaya  masing-masing  pada konteksnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  dengan menggunakan  sumber  data:  dan  data  utamanya  adalah  karya-karya  yang  ditulis  oleh  al maududi  yaitu  ;  1) Abu  al-A’la,  Jamā’at  Islāmī,  us  ka  maqsad,  tarikh,  awr  la  laihi  aml  “The Jamā’at  Islāmī,  Its  Aim,  History  and  Programme ,  2) N azdariyah  al-Islam  al-Siyasah ,  dan Sekunder  (buku-buku  tambahan). Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada  sekarang  berdasarkan  data-data. Untuk  mendapatkan  hasil  analisis  yang  valid  lagi, digunakan pula instrumen-instrumen analisis deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk menemukan  terobosan  baru,  pemikiran-pemikiran  dan  gagasan  baru  secara  filosofi  dari pemikiran  politik  al  maududi  dengan  demikian  dapat  dijadikan  sebagai  pemecahan problem-problem  untuk  konteks  kekinian.  Selanjutnya  disusul  langkah-langkah berikutnya  dilakukan  refleksi  secara  kritis  untuk  memperoleh  pemahaman  yang sistematis, integral, dan holistik, tentang pemikiran al maududi. Implikasi dari penetapan metode  penelitian  ini  dimaksudkan  dapat  mencapai  hasil  yang  sistematis,  terarah  dan maksimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Biografi Abu al-A’la al-Mawdudi
Abu  al-A’la  al-Mawdudi  (selanjutnya  ditulis  al-Mawdudi)  lahir  pada  tanggal  3 Rajab  1321  Hijriyah  bertepatan  dengan  tanggal  25  September  1903  Masehi,  di Aurangabad,  suatu  kota  terkenal  di  Kesultanan  Hyderabad  (Decan),  sekarang  masuk wilayah  Andhra  Pradesh  di  India.  Dilihat  dari  garis  silsilahnya,  ia  dilahirkan  dari keturunan  keluarga  terhormat.  Nenek  moyangnya  dari  garis  ayah  adalah  keturunan  dari
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Nabi Muhammad Saw, karena itu pada namanya ia memakai nama “Sayyid”. Dilihat dari beberapa  catatan  sejarah  dan  karya 11 yang  menceritakan  latar  belakang  keluarganya, nenek moyang al-Mawdudi berasal dari para syaikh besar pengikut tarekat 12 yakni tarekat Chistiyah, 13 yang banyak berperan dalam penyebaran dan pengembangan Islam di India. Menurut  sejarah,  keluarga  al-Mawdudi  mempunyai  kedekatan  khusus  dengan  Dinasti Mughal, terutama selama pemerintahan penguasa terakhir yakni Bahadur Syah Zhafar.
Menarik untuk dilihat sisi kontroversi nama dari tokoh ini. Jika dilihat dari makna namanya,  Abu  al-A’la  artinya  ayah  dari  Yang  Maha  Kuasa,  sedangkan  nama  al-A’la (Yang  Maha  Kuasa)  adalah  merupakan  salah  satu  atribut  nama  Tuhan.  Nama  yang disandang al Mawdudi ini menuai kritikan dari pihak-pihak tertentu. Melihat kondisi ini, al-Mawdudi  pun  berang  dan  menganggap  perlu  menanggapi  kritikan  itu.  Dilihat  dari keseriusan bantahan al-Mawdudi terhadap kritikan itu, nampaknya kontroversi di seputar nama itu cukup besar dan mengganggu al-Mawdudi, sehingga ia merasa perlu melakukan klarifikasi atau penjelasan terhadap namanya. Ia menjelaskan dengan mengutip dua ayat dari  al-Qur’an  yang  terdapat  kata  al-A’la  dan  al-A’launa,  bentuk  jamak  dari  A’la diberikan  kepada  manusia  yakni  kepada  Nabi  Musa  A.S  dan  kepada  orang-orang  yang beriman. 14 Hal  yang menarik lainnya berkaitan dengan sejarah pemberian nama Abu al- A’la adalah yang diutarakan oleh sang Ayah sendiri yakni Ahmad Hasan. Menurut cerita ayah  al-Mawdudi,  sekitar  tiga  tahun  sebelum  al-Mawdudi  lahir,  seorang  suci 15 datang kepadanya  dan  berkata  bahwa  Allah  Swt  akan  segera  memberkatinya  dengan memberikan  seorang  putera  yang  akan  ditakdirkan  menjadi  orang  besar  dan  berbakti untuk agamanya. 16 Dalam versi yang lain, ayah al Mawdudi, Ahmad Hasan, mendatangi seorang  tokoh  sufi  di  daerahnya.  Tokoh  sufi  itu  memberitahukan  bahwa  Allah  akan menganugerahinya  seorang  anak  laki-laki  yang  kelak  akan  dihormati  dan  mendapatkan kedudukan tinggi. Di akhir ceritanya, tokoh sufi tersebut memberikan pesan agar kelak anak itu diberi nama Abu al-A’la.
Mendengar  berita  itu,  ayah  al-Mawdudi  pun  bergembira  dan  berharap  informasi  itu menjadi  nyata.  Ia  pun  berjanji  jika  ramalan  itu  benar,  maka  ia  akan  memberikan  nama  kepada
11 Yusril Ihza Mahendra, “Dinamika Kebangsaan Islam; Watak, Proses, Dan Tantangan.,” Politik Islam , 1999, 22.
12 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban; Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah (jakarta: paramadina, 1995).
13 Sri Mulyati, Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia (jakarta: kencana, 2005).
14 Haji Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; Kata Sambutan, Harun Nasution, Nurcholis Madjid (jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993).
15 Maryam Jamilah, Orang Suci Tersebut Diartikan Sebagai Malaikat , Islamiah , Lahore (El-Matbaat-ul-Arabia, 1983).
16 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; Kata Sambutan, Harun Nasution, Nurcholis Madjid .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
anak yang baru lahir itu dengan Abu al-A’la sesuai pesan tokoh sufi itu. 17 Menurut Samir Abdul Hamid Ibrahim, nama “al-Maududi” adalah nama sebuah keluarga yang garis keturunannya sudah ada  sejak  tahun  1300-an  silam.  Nenek  moyangnya  yang  pertama  datang  dari  Jazirah  Arab  dan tinggal di suatu tempat yang bernama “Jasyat”, dekat dengan kota Harat. Di akhir abad ke-9 H, salah seorang nenek moyangnya yang diberi  gelar “Tuan Maudud” pergi ke India. 18 Orang  yang mempunyai  nama  “Maududi”  itu  adalah  Khawajah  Qutbuddun  Maududi  (w.  527  H)  seorang syaikh  terkenal  dari  Tarekat  Chisthi  dan  merupakan  tokoh  pendiri  tarekat  tersebut. 19 Menyimak sejarah  keluarganya,  al-Mawdudi  kental  dengan  dunia  sufi  atau  tarekat  secara  khusus.  Dalam tradisi tarekat, kaitan dan pengenalan rangkaian guru dan murid atau nasab sangatlah diutamakan. Selama  kariernya  sebagai  seorang  pemikir  dan  penulis,  tidak  ku-rang  dari  130  buku  telah dihasilkannya. 20 Dari  sekian  banyak  karya,  yang  ditulis  dengan  bahasa  Arab,  Inggris  dan  Urdu, al-Mawdudi  membahas  berbagai  disiplin  ilmu;  Tafsir,  Hadis,  Sejarah,  Politik,  Hukum  Islam, Ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Kehadiran  karya-karya  al-Mawdudi  ternyata  mendapat  respon yang  hangat  di  masyarakat  luas,  bukan  hanya  di  India  dan  Pakistan  akan  tetapi  diseluruh  dunia. Hal  tersebut  terbukti  dengan  hampir  semua  karya  al-Mawdudi  sudah  diterjemahkan  ke  dalam berbagai bahasa.
Menurut  hasil  penelusuran  Samir  Abdul  Hamid  Ibrahim  pada  tahun  1977  saja,  karya  al- Mawdudi  sudah  diterjemahkan  ke  dalam  22  bahasa.  Ia  menuturkan  penterjemahan  karya  al- Mawdudi  ke dalam bahasa  Inggris  sebanyak  34 buah, bahasa  Arab 48 buah, bahasa Bangladesh 43 buah, bahasa Sind 24 buah, bahasa Punjab 15 buah, bahasa Mahrathi 9 buah, bahasa  Turki 8 buah,  bahasa  Perancis  9  buah,  15  dan  tak  ketinggalan  karya-karya  al-Mawdudi  banyak  sekali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
B.  Pemikiran  Abu  Al-A’la  Al-Mawdudi  Dan  Relevansi  Bagi  Etika Kepemimpinan
Abu  Al-A’la  Al-Mawdudi  merupakan  ulama  filusuf  dan  pembaharu  yang memusatkan  pada  perhatiannya  mengenai  negara  ideal,  aspek  dan  risalah  sebagai pegangan  dalam  kenegaraan.  Kemudian  dapat  di  mengerti  beberapa  pemikiranya terkonsentrasi  pada  Islam  bukan  hanya  dipahami  sebagai  hal  yang profan ,  namun islam sangat  lengkap  dan  terintegrasi  pada  kehidupan  sosial,  budaya,  hukum,  etika, kepemimpinan, pemerintahan dan politik islam.
Kita  harus  memahami  terlebih  dahulu  mengenai  etika  kepemimpinan,  merupakan
17 Ahmad Idris, Abu Al-A’la Al-Mawdudi; Sahafatun Min Hayatihi Wa Jihadihi (al-Qahirah; al-Muktar al-Islami, 1979).
18 Samir Abdul Hamid Ibrahim, Teladan Bagi Generasi Pejuang, Penj. Fathurrahman Hamid (jakarta: Pustaka Qalami, 2004).
19 Mukti Ali, “Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan,” in Islam , ed. Mizan (Bandung, 1995), 238.
20 Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Anshar, Islamic Perspectives; Studies in Honour of Maulana Sayyid Abu Al-A’la AlMawdudi , vol. kenangan (Saudi Publi-shing House, Jeddah: The Islamic Foundation, U.K in Association, 1995).
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dua  hal  yang  berbeda  yakni  etika  dan  kepemimpinan.  Etika  dan  kepemimpinan  saling beririsan  pada  sejumlah  titik  waktu.  Kepemimpinan  yang  transformasional  memiliki implikasi  etika  ketika  para  pemimpin  ini  mengubah  cara  berpikir  dari  pengikutnya. Karisma  juga  memiliki  komponen  etika.  Para  pemimpin  yang  tidak  etis  akan menggunakan  karisma  mereka  untuk  meningkatkan  kekuasanaanya  atas  para pengikutnya, diarahkan untuk melayani dirinya sendiri hingga akhir. Para pemimpin yang memberlakukan  para  pengikutnya  dengan  keadilan,  terutama  dengan  memberikan kejujuran,  sering  berkunjung,  dan  informasi  yang  akurat,  maka  akan  terlihat  menjadi lebih efektif. 21
Dewasa  ini  praktek  sekularisasi  politik,  pragmatis  sekular  hingga  hidup  hedonis tidak bisa terelakkan bagi para pejabat di negeri ini sebagaimana berita dalam sepekan ini mengenai flexing atau  yang  dikenal  dengan  pamer  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan berupa  menunjukan  status  social,  kedudukan  martabat  sebagai  menunjukan  kemampuan seseorang  pada  fase  tertentu. Fenomena  di  atas  tentu  saja  memberikan  banyak pertanyaan.  Mengapa  hal  demikian  terjadi.  Bukankah  mereka  adalah  orang-orang  yang terpilih  untuk  menduduki  jabatan  publik,  yang  tentu  saja  sudah  dibekali  seperangkat sistem  nilai  atau  prosedur  bagaimana  menjalankan  tugas  negara.  Pertanyaan  ini  dapat diperdalam  lagi,  bagaimanakah  sistem  nilai  atau  prosedur,  atau  yang  dapat  disebut sebagai  nilai  etika,  bagi  para  pejabat  publik  tersebut.  Bagimana  etika  tersebut menjelaskan  hubungan  pejabat  publik  dengan  anggota  timnya,  pihak  lain  ( stakeholder ), atau masyarakat umum.
Berangkat hal tersebut diperlukan pemikiran untuk melacak konstribusi pemikiran Al-Mawdudi  bagi  pengembangan  etika  kepemimpinan  peneliti  melihat  pada  kitab  “ al- Khilafah  wa  al-mulk ” Abu  Al-A’la  Al-Mawdudi,  mengenai  konsep  negara  berasaskan filosofi  kedaulatan  rakyat.  Secara  konsepsi  dasarnya  menegaskan  kedaulatan  ada  pada Tuhan . 22
Secara  konsepsi  teo-demokrasi  Al-Mawdudi  memiliki  arti demokrasi  Illahi / demokrasi ketuhanan bahwa kedaulatan itu hanyalah hak preogratif Allah dengan segala aspek  ke-Ilahi-an-Nya,  termasuk  kemutlakan-Nya  dalam  masalah  hukum,  kemudian Allah memberikan manusia kebebasan untuk menjalankan segala sesuatu dibawah aturan- Nya. Dalam hal pemerintahan, “ khalifah kolektif ” berhak mengingatkan pemimpin yang
21 T. A. Robhins, S. P., & Judge, “Perilaku Organisai,” Ilmiah IV (2016): 266.
22 Muhammad al Baqir, Khilafah Dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam , I (Bandung: Mizan, 2017).
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
zalim,  yang  menyimpang  dari  ketentuan  Tuhan,  disinilah  letak  demokrasi  (fungsi kekhalifahan)  sesungguhnya,  maka  tidak  ada  rasa  takut  bagi  ummat  untuk  bertindak sesuai aturan Tuhan bahkan untuk mengkritik pemimpin sekalipun. 23
Dengan  penjelasan  demikian  kiranya  sangat  mudah  untuk  dipahami  mengenai konsep  pemikiran  Maududi  tentang  teo-demokrasi  ini,  sebagai  mana  ditegaskannya lengkap dengan contoh:
“Orang dapat dengan mudah memahami masalah ini dengan sedikit analisis atas apa yang  dinamakan  demokrasi  sekuler  Barat.  Ada  gugatan  bahwa  demokrasi  ini didirikan  berdasarkan  kedaulatan  rakyat.  Tapi  semua  orang  pun  tahu  bahwa  tidak semua  rakyat  yang  membentuk  suatu  negara  itu  turut  serta  baik  dalam  legeslasi maupun  pemerintahannya.  Mereka  harus  mendelegasikan  kedulatan  ini  kepada wakil-wakil  yang  mereka  pilih  sebagai  para  wakil  yang  dapat  membuat  dan menegakkan  undang-undang  atas  nama  mereka.....,namun  pada  prakteknya  hanya orang-orang  yang  dapat  membius  masyarakat  dengan  kekayaan,  kekuasaan ataupun tipuan  69  yang  dapat  menyeruak  ke  atas....  mereka  akan  segera  mendakwakan  diri sebagai  tokoh  yang  mandiri  dan  menduduki  posisi  sebagai  Ilah-Ilah.  Sering  kali mereka  menyusun  undang-undang  bukan  demi  kepentigan  rakyat  melainkan  demi kepentingan sekte atau kelompoknya.” 24
Dengan  penjelasan  tersebut  konsep  teo-demokrasi  yang  di  tawarkan  Al-Mawdudi memiliki keunikan dan relevansi tersendiri bagi pengembangan etika kepemimpinan. Inti dari  teo-demokrasi,  pemimpin  yang  hanya  pendelegasian  atas  kedaulatan  Tuhan  yang harus  menampilkan  segala  sesuatu  dibawah  aturanNya,  maka  memiliki  tanggung  jawab social  untuk  menerima  masukan  dan  kritikan  masyarakat  inilah  yang  menjadi fundamental  atas  kerangka  filosofis  etika  kepemimpinan  maka  seorang  pemimpin  tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam  rangka  merealisasikan  pesan-pesan  al-Qur’an  dalam  kehidupan  nyata. Karena menurutnya,  al-Qur’an  meletakkan  prinsip  moralitas  dan  etika,    juga  memberikan tuntunan-tuntunan  di  bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Ditetapkan  pula  tuntunan hukuman untuk kejahatan-kejahatan tertentu dan demikian juga ditetapkan prinsip-prinsip kebijaksanaan  fiscal  dan  moneter.  Ini  semua  tidak  dapat  terealisasi  dan  dipraktekkan dalam  kehidupan  nyata  kecuali  jika  suatu  negara  Islam  yang  akan  menegakkannya,  di sinilah  menurut  al-Mawdudi  pentingnya  sebuah  pembentukkan  negara  Islam  sebagai pelaksana  syari’at  Islam  yang  telah  ditentukan  dalam  al-Qur’an.  Konsep  al-Mawdudi tersebut muncul dari penjelasan al-Qur’an (QS: Al-Nur: 2);
23 Asep Hikmat, , Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam , 5th ed. (Bandung, 2019).
24 Hikmat.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
ِنيِد يِف  ٞةَفۡأ َر اَمِهِب مُكۡذُخۡأَت  َلَ َو  ٖٖۖةَدۡلَج َةَئْاِم اَمُهۡنِ م  ٖد ِح ََٰو  َّلُك ْاوُدِل ۡجٱَف يِنا َّزلٱ َو ُةَيِنا َّزلٱ ۡمُُنُك  ِِ  َِِّللٱ
َنيِنِم ۡؤُمۡلٱ  َنِ م  ٞةَفِئٓاَط اَمُهَباَذَع ۡدَه ۡشَيۡل َو  ِٖۖر ِخٓ ۡلۡٱ  ِم ۡوَيۡلٱ َو َِِّللٱِب َ وُنِم ۡؤُت
Artinya:    Pezina  perempuan  dan  pezina  laki-laki,  deralah  masing-masing  dari keduanya  seratus  kali,  dan  janganlah  rasa  belas  kasihan  kepada  keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."
Disamping aspek tauhid dan risalah yang menjadi pegangan, di sana juga terdapat etika, moral . Citra dan pancaran atas ketauhidan dalam sistem teo demokrasi inilah yang menjadi tersirat  menurut  hemat  penulis,  bahwasanya Al-Mawdudi  turunan  dalam  kenegaraan seharusnya  setiap  lapisan  masyarakat  dan  kepemimpinan  sebagai  implementasi  dari tauhid itu sehingga terpancar etika/ moral dalam kehidupan. Sesuai dengan pendapat Al- Mawdudi,  dalam  formula  pemikiran  Al  Maududi,  secara  singkat  tipe  dari  negara  yang ditegakkan  atas  dasar-dasar  tauhid  (Kemaha  Esaan  Tuhan)  risalah  (Kerasulan Muhammad)  dan  khalifah  seperti  tersebut  di  atas.  Al  Qur-an  pada  hakikatnya  dengan jelas  mengatakan  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  negara  ini  ialah  menegakkan, memelihara  dan  memperkembangkan  ma‟rufat  yang  dikehendaki  oleh  Pencipta  Alam agar  menghiasi  kehidupan  manusia  di  dunia  ini  dan  mencegah  serta  membasmi  segala munkarat,  yaitu  kejahatan-kejahatan  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia.  Negara  dalam Islam  bukanlah  dimaksudkan  untuk  administrasi  politik  belaka,  juga  bukan  buat dengannya memenuhi kehendak kolektif dari sesuatu golongan rakyat. 25
Sebagai  Bangsa  yang  berdaulat  dan  berketuhanan  telah  diatur  dalam  konstitusi NKRI baik dalam ideologi negara dan Undang-undang maka seharusnya para pemimpin di  bangsa  ini  memiliki  kepatuhan  kepada  Tuhan  yang  tinggi  untuk  tercerahkan  dalam etika  baik  dalam  kepemimpinan  dan  kehidupannya.  Secara  jelas  masyarakat  Indonesia sebagai  bangsa  timur  yang  mayoritas  muslim  dan  memiliki  dasar  ke-etisan  dalam kehidupannya  perlu  melekat idiom itu  pada  para  pejabat  di  negeri  ini.  Masyarakat berpengatahuan  luhur  (Tauhid)  dan  berkepribadian  pancasila  serta  berkebudayaan normatis sebagai pendorong pengembangan etika kepemimpinan saat ini.
Pancasila  merupakan  pancaran  dan  lahir  dari  nilai-nilai  luhuriah  agama  terutama pada pointers sila  pertama  yang  berbunyi  ketuhanan  yang  maha  esa.  Sebagai  suplemen pengembangan  etika  kepemimpinan  diperlukan  memahami  nilai-nilai  ideologi  Pancasila merupakan sistem moral bangsa Indonesia. Moral Pancasila harus mengisi dan menjiwai setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  di  pusat  dan  daerah;  dan  memancarkannya  ke
25 Osman Raliby, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim (jakarta: Bulan Bintang, 1967).
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dalam  sendi-sendi  kehidupan  nasional  dan  berorientasi  keberagaman  dan  kesejahteraan. Moral  pancasila  juga  mendasari  pembinaan  aparatur  pemerintah  dan  etika  PNS  (PP  42 tahun  2004),  yang  mementingkan  keseimbangan  etika  bernegara,  berorganisasi  dan bermasyarakat  secara  inklusif. 26 Sudah  barang  tentu  Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  yang  melandasi  perumusan  peraturan  perundang-undangan termasuk peraturan daerah (UU 10 Tahun 2004).
Kepemimpinan  mampu  mengharmonisasikan  etika  bernegara,  berorganisasi  dan bermasyarakat,  sehingga  setiap  pemimpin  mampu  berperilaku  inklusif  mengikuti  pola kehidupan masyarakat dalam kegotongroyongan dan kesederhanaan sesuai dengan nilai- nilai  Pancasila.  Upaya  sistematik  menegakkan  etika  kepemimpinan  pejabat  publik  telah dilakukan sejak reformasi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No XI/MPR/1998 tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  danNepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Saat itu KKN dirasakan sudah menyesakkan.  Di  kalangan  penyelenggaraan  negara,  telah  terjadi  praktek-praktek  KKN yang  luar  biasa,  yang  melibatkan  para  pejabat  negaradengan  para  pengusaha  sehingga merusak  sendi-sendipenyelenggaraan  negara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  nasional. Karenanya  diperlukan  rehabilitasi  terhadap  seluruh  aspek  kehidupan  nasional  yang berkeadilan,  dibutuhkan  penyelenggara  negara  yang  dapat  dipercaya.Hal  ini  diperkuat lagi  dengan  UU  31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Sebenarnya ada ukuran etika non formal yang berkembang di masyarakat. Etika ini hidup secara  alamiah  dalam  kehidupan  tradisi  masyarakat  di  berbagai  pelosok  tanah  air. Sekalipun standar etika ini lemah‟ namun sebenarnya sangat efektif berjalan mendukung kehidupan  masyarakat.  Kepemimpinan  yang  tidak  mengikuti  etika  tradisionil‟  ini  bisa meruntuhkan kepemimpinan dan organisasi pemerintahan formal.
Pendekatan  perubahan  dalam  tatanan  masyarakat  tersirat  makna integrative substansial yang  menegaskan  pembentukan  negara  merupakan  misi  Islam  yang  agung yang  menyertakan  kewajiban  dalam agama.  Dari  perwujudan eksistensinya  negara  yang telah dibangun namun tidak boleh negara itu di dewa-dewakan. Pemikiran ini merupakan antitesa dari Utopia Marx yang mencoba melenyapkan negara.
Telaah yang kedua ada pada buku, “ Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an ” Abu Al-A’la  Al-Mawdudi  konteks  pemikiran  politik  dipengaruhi  oleh  pemikirannya  tentang konsep  Tuhan  ( Tauhid ),  setidaknya  relevansi  konsep  Tuhan  dalam  kontek  pemikiran
26 iqbal suhandi, “Dalam PP 24 Tahun 2004, Dinyatakan PNS Diwajibkan Menjunjung Etika Bernegara, Berorganisasi, Dan Bermasyarakat Secara Seimbang Dan Inklusif,” peraturan pemerintah, 2022.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
politik  mengandung  empat  “istilah”,  yaitu; al-Ilah;  ar-Rab;  al-Ibadah ;  dan ad-Dien . Yang  mana  keempat  istilah  tersebut  saling  mendukung  dan  menguatkan  satu  sama  lain. Implikasi  dari  konsep Tuhan  diatas  ialah  bahwa  konsep  tentang  segala  sesuatu  haruslah mengandung  hubungan  erat  dengan  hal  tersebut.  Seperti  negara,  sistem  pemerintahan, ekonomi, sosial dan sebagainya tidak boleh keluar dari koridor tauhid.
Formulasi  pemikiran  diatas,  Abu  Al-A’la  Al-Mawdudi  berangkat  atas  tipe  dari negara  yang  ditegakkan  atas  dasar-dasar Tauhid (Kemaha  Esaan  Tuhan)  risalah (Kerasulan Muhammad) dan khalifah seperti tersebut di atas. Al Qur-an pada hakikatnya dengan  jelas  mengatakan  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  negara  ini  ialah  menegakkan, memelihara  dan  memperkembangkan  ma‟rufat  yang  dikehendaki  oleh  Pencipta  Alam agar  menghiasi  kehidupan  manusia  di  dunia  ini  dan  mencegah  serta  membasmi  segala munkarat,  yaitu  kejahatan-kejahatan  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia.  Negara  dalam Islam  bukanlah  dimaksudkan  untuk  administrasi  politik  belaka,  juga  bukan  buat dengannya memenuhi kehendak kolektif dari sesuatu golongan rakyat. 27
Azas  terpenting  dalam  Islam  adalah  Tauhid,  dan  seluruh  Nabi  serta  Rasul  Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkannya kepada seluruh umat manusia ( the unity of  Godhead ).  Menanamkan  tauhid  pada  manusia  kelihatan  sederhana,  tetapi  bila  dilihat musuh-musuh  orang  beriman  menentang  tauhid  itu  dengan  segala  macam  jalan,  maka nyatalah  bahwa  doktrin-doktrin  yang  ditentukan  dalam  ajaran  tauhid  itu  seperti revolusioner  dan  punya  implikasi  yang  sangat  jauh  dalam  mengubah  tata  sosial,  tata politik,  dan  tata  ekonomi  yang  sudah  ada  yang  tidak  berlandaskan  tauhid.  Menurut Maududi pemahaman terhadap Syahadat Islam “tidak ada Tuhan melainkan Allah” bukan sekedar  menerangkan  tentang  keesaan  Tuhan  sebagai  Pencipta  dan  satu-satu-Nya  yang patut disembah, tetapi juga tentang tidak adanya sesuatu yang menyerupai Tuhan sebagai Yang  Maha  Kuasa,  sebagai  Yang  Maha  Pengatur.  Sejalan  dengan  pandangan Khursyid Ahmad memberikan penjelasan tentang hal tersebut sebagai beriktu;
“This  concept  of  God,  with  its  emphasis  on His  being  the  sole  Sovereign  and Law-Giver,  provides  the  basic  principle  of  authority.  All  priciples,  laws,  customs,  and usages  which  are  contrary  to  the  directive  of  God  are  to  be  spurned.  All  theories  or doctrines which claim that in disregard of Divine guidance, man him self has the right- be it as an individual or a group of persons or a nation or even all humanity combined- to decide  what is good or bad for mankind, are indeed to be regard Sovereign of God and as setting up gods other than the One True God. Submission to God means bringing
27 Osman Raliby, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
the entrie life of man into harmony with the revealed Will of God.” 28
Maka  dengan  demikian  akan  nampak  bahwa  negara,  sistem  pemerintahan,  ekonomi,  dan sebagainya  tidak  terlepas  dari  pondasi  awal,  yaitu  pemahaman  tentang  konsepsi  Tuhan.  Jika pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain  Allah yang menjadi  Ilah, Rabb, hanya Dia  yang wajib dipatuhi  dalam  Ibadah  dan  Dien  tertanam  dalam  diri  manusia  maka  segala  sesuatu  tentang kehidupan ini tidak mungkin akan menyimpang.
Dalam gambaran pemikiran yang negara ideal berlandaskan Tauhid dari Abu Al-A’la Al- Mawdudi harus terjawabkan secara tuntas dewasa ini, sebagaimana akan ada pertanyaan, bagaimana  suatu  negara  bukan  di  dasarkan  pada agama  Islam?  Secara  maknawi Tauhid merupakan  pancaran  agar  kehidupan  tidak  menyimpang,  masihkah  suatu  negara  tetap beretika. Melihat fenomena yang mungkin terjadi, perubahan manifestasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mungkin saja dapat dikonseptualisasikan sebagai proses sekularisasi politik,  sehingga  menjadi  benar-benar  pragmatis  sekular,  namun  dapat  juga  karena merosotnya peran etika.
Jika  ingin  peduli  dengan  hal  ini  tentunya  akan  ada  pertanyaan,  mengapa  hal tersebut bisa terjadi. Hal semacam ini seharusnya menjadi perhatian serius semua elemen masyarakat.  Pejabat-pejabat  yang  seharusnya  mengayomi  rakyat  tetapi  mengabaikan kewajiban  itu,  disaat  rakyat  menderita  sang  pejabat  melancong  keluar  negeri,  ironisnya dengan membawa segudang alasan sepele dan tak masuk akal. 29 Dan celakanya lagi yang demikian itu sebagian  mengerti aturan. Dari sini kiranya perlu diadakan perubahan pola pikir,  arah  dan  tujuan  yang  akan  digapai,  agar  tetap  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Negara  akan  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  mengayomi  rakyat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.
Jika  melihat  realita  di  atas  sejatinya  manusia  sebagai  makhluk  yang  berakal  dan karena  akal  tersebut  dapat  menimbang  baik  dan  buruk  di  hati  kemudian lahirlah  sebuah konsepsi kesepakatan bersama yang bernama etika social atau moralitas. Manusia dengan segala  keserakahan  dan  ketamakannya  yang  dapat  membuat  kehidupan  yang  tidak terkendali,  maka  diperlukan  suatu  tatanan  hukum  yang  harus  di  taati  dan  di  laksanakan sebagai warga negara. Kemudian sebagai manusia yang berakal tadi, terlihat jelas bahwa ketertarikan antara etika sosial dengan hukum itu laksana dua sisi satu mata uang, sama- sama seiring sejalan dan setujuan, di satu sisi etika sosial ingin menegakkan kebaikan dan menjauhi  keburukan  dalam  masyarakat,  ( al-amru  bilma'ruf  wannahyu'anil  munkar ),
28 Muhammad Al-Baqir, Khilafah Dan Kerajaan , 5th ed. (Bandung: Mizan, 1994).
29 fadila rusmina, “Kunjungan Studi Banding Ke Luar Negari (Yunani) Dengan Dana Anggaran Yang Tidak Sedikit,” media elektrinik, 2010.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sementara disisi lain, hukum ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, jadi sama-sama mambahas  asas-asas  syurgawi  dan  manusiawi.  Karena  substansi  dari  hukum itu  sendiri, menurut  Stone  sebagaimana  dikutip  oleh  Inu  Kencana  Syafi'i,  adalah  penyelidikan  oleh para  ahli  hukum  tentang  norma-norma,  cita-cita,  teknik-teknik  hukum  dengan menggunakan  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  berbagai  disiplin  di  luar  hukum  yang mutakhir. Dengan kata lain, hukum memang saling terkait dengan ilmu-ilmu lainnya, dan untuk  memahami  kebermaknaan  hukum  dalam  konteks  etika  sosial,  ada  adgium  yang mengatakan bahwa etika itu bersifat abstrak, realisasinya adalah penegak hukum, apabila semua  orang  berbuat  baik,  maka  hukum  tidak  diperlukan.  Secara  esensial  manusia sejatinya  mampu  berbuat  baik  dengan  kemampuan  akal  yang  menimbang  dengan  hati kemudian  terwujudlah  sebuah  tatanan  moralitas  yang  telah  disepakati  masyarakat umumnya.  Namun,  manusia  membutuhkan  agama  sebagai  sumber  moralitas  itu  sendiri, tatkala  pemimpin  di  suatu  negara  memahami  terhadap  keyakinannya  dan  senantiasa menjalankan  kehidupan  beragama  secara  baik  niscaya  akan  lahir  aspek  kepemimpinan inklusif.  Siapa  saja  atau  pemimpin  hendaknya  tidak  membatasi  hubungan  pertemanan kepada  hanya  beberapa  orang  (eksklusif).  Bergaulah  seluas  mungkin,  dengan  bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral. Jangan pula mengkultuskan seseorang.  Di  organisasi  budaya/tradisionil,  kultus  individu  terjadi  seiring  tumbuhnya budaya  feodal.  Di  organisasi  pemerintah,  kampus  atau corporate seyogyanya  tidak  ada kultus  individu.  Menghindari  hubungan  eksklusif  atau  kultus  bertujuan  untuk  menggali nilai-nilai kebenaran dan idealisme, serta untuk menempatkan harkat kemanusiaan

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa  dalam pemikiran politiknya, nampak al- Mawdudi  mencita-citakan  terwujudnya  negara  Islam  yang  berlandaskan  pada  al-Qur’an dan  Hadits.  Oleh  karena  itu,  melacak  konstribusi  pemikiran  Al-Mawdudi  bagi pengembangan  etika  kepemimpinan  peneliti  melihat  pada  kitab  “ al-Khilafah  wa  al- mulk ” dan Telaah yang kedua ada pada buku, “ Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an ”.
Inti dari teo-demokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus  menampilkan  segala  sesuatu  dibawah  aturanNya,  maka  memiliki  tanggung  jawab social  untuk  menerima  masukan  dan  kritikan  masyarakat  inilah  yang  menjadi fundamental  atas  kerangka  filosofis  etika  kepemimpinan  maka  seorang  pemimpin  tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai  kekuasaan  dalam  rangka  merealisasikan  pesan-pesan  al-Qur’an  dalam kehidupan  nyata.  Etika  kepemimpinan  dalam  penyelenggara  Negara  yang  harus  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas  yang telah  disepakati  masyarakat  umumnya.  Namun,  manusia  membutuhkan  agama  sebagai sumber  moralitas  itu  sendiri,  tatkala  pemimpin  di  suatu  negara  memahami  terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan  pertemanan  kepada  hanya  beberapa  orang  (eksklusif).  Bergaulah  seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahadiya,  I.  A.  “Implementasi  Pemikiran  Politik  Al  Maududi  Dalam  Dinamika  Politik Kontemporer.”
Politik Islam
5, no. 1 (2022): 17–36.
https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537.
Ahadiya,  I.  A.  “Implementasi  Pemikiran  Politik  Al  Maududi  Dalam  Dinamika  Politik Kontemporer.” Politik Islam 5 (2022): 17–36.
Al-Baqir, Muhammad. Khilafah Dan Kerajaan . 5th ed. Bandung: Mizan, (1994). Ali. “Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a’La Al-Maududy.” Uin Raden Intan Lampung, 2019. http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD.
Ali,  A.  S.  “Sistem  Politik  Islam  Dalam  Perspektif  Abu  Al-a’La  Al-Maududy.” Politik Islam , (2019). http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD. Ali,  Mukti.  “Alam  Pikiran  Islam  Modern  Di  India  Dan  Pakistan.”  In Islam ,  edited  by Mizan. Bandung: Mizan, (1995).
Anshar,  Khurshid  Ahmad  dan  Zafar  Ishaq. Islamic  Perspectives;  Studies  in  Honour  of Maulana Sayyid Abu Al-A’la AlMawdudi . Vol. kenangan. Saudi Publi-shing House, Jeddah: The Islamic Foundation, U.K in Association, (1995).
Fadila,  rusmina.  “Kunjungan  Studi  Banding  Ke  Luar  Negari  (Yunani)  Dengan  Dana Anggaran Yang Tidak Sedikit.” media elektronik, (2010).
Hikmat, Asep. Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam . 5th ed. Bandung, (2019). Ibrahim,  Samir  Abdul  Hamid. Teladan  Bagi  Generasi  Pejuang,  Penj.  Fathurrahman Hamid . jakarta: Pustaka Qalami, (2004).
Idris,  Ahmad. Abu  Al-A’la  Al-Mawdudi;  Sahafatun  Min  Hayatihi  Wa  Jihadihi .  al- Qahirah; al-Muktar al-Islami, (1979).
Iqbal,  Suhandi.  “Dalam  PP  24  Tahun  2004,  Dinyatakan  PNS  Diwajibkan  Menjunjung Etika Bernegara, Berorganisasi, Dan Bermasyarakat Secara Seimbang Dan Inklusif.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
peraturan pemerintah, (2022).
Jamilah,  Maryam. Orang  Suci  Tersebut  Diartikan  Sebagai  Malaikat . Islamiah .  Lahore. El-Matbaat-ul-Arabia, (1983).
Kesuma.  “Pemikiran  Politik  Abu  Al-a’La  Al-Mawdudi.” Ilmu  Kalam ,  (2017):  323. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335.
Madjid,  Nurcholish. Islam  Agama  Peradaban;  Membangun  Makna  Dan  Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah . jakarta: paramadina, (1995).
Mahendra, Yusril Ihza. “Dinamika Kebangsaan  Islam; Watak, Proses, Dan Tantangan.” Politik Islam , (1999): 22.
Muhammad  al  Baqir. Khilafah  Dan  Kerajaan,  Evaluasi  Kritis  Atas  Sejarah Pemerintahan Islam . I. Bandung: Mizan, (2017).
Mulyati,  Sri. Mengenal  Dan  Memahami  Tarekat-Tarekat  Muktabarah  Di  Indonesia . jakarta: kencana, (2005).
———. Tarekat  Chistiyah;  Tarekat  Terkenal  Di  India”  Dalam  Sri  Mulyati  (et.Al), Mengenal  Dan  Memahami  Tarekat-Tarekat  Muktabarah  Di  Indonesia .  II.  jakarta: kecana cet II, 2017.
Munawir  Sjadzali,  Haji. Islam  Dan  Tata  Negara :  Ajaran,  Sejarah  Dan  Pemikiran  /  H.
Munawir  Sjadzali ;  Kata  Sambutan,  Harun  Nasution,  Nurcholis  Madjid .  jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), (1993).
Osman Raliby. Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim . jakarta: Bulan Bintang, (1967). Reki. Islamic Way Of Life . pakistan: Dacca: Islamic Publication, (2011).
Robhins, S. P., & Judge, T. A. “Perilaku Organisai.” Ilmiah IV (2016): 266.
Satriadi, I., & Khairina. “Pemikiran Abul a’La Al-Maududi Tentang Politik Islam.” IAIN BATUSANGKAR , (2018): 195–201.
Wahyunita.  “Gubernur  Lampung  Angkat  Bicara  Soal  Intimidasi  Kepada  Keluarga
Tiktoker Bima.” tvonenews, (2023).
https://www.tvonenews.com/channel/news/115185-gubernur-lampung-angkat- bicara-soal-intimidasi-kepada-keluarga-tiktoker-bima .
Zaelani.  “Daftar  Pejabat  Flexing  Hartayang  Berujung  Dipanggil  Kpk.”  news.detik.com,
(2023).