## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## THE CONTRIBUTIONS OF ISLAMIC AND INSTITUTIONS TO MODERN INDONESIAN

## Benny Sultan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: bennysultan123@gmail.com

## Abstract
Indonesia, with its largest Muslim population in the world with various ethnicities and multi-cultures, continues  to  witness  progress  and  development  through  various  phenomena,  especially  religious dynamics. Therefore, exploring the contribution of Islam as a complete system of life and as the dominant religion in Indonesia is very important. In this  regard,  this study examines  the  contribution of Islamic economics and institutions to the development of modern Indonesia. This goal is achieved by adopting a content  analysis  approach  to  examine  the  contribution  of  Islamic  economics  as  a  discipline  at  two universities  in  Indonesia,  namely  the  State  Islamic  University  of  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  and  the Islamic University of Indonesia. In addition, the existence of Islamic economic institutions such as zakat and Islamic banks (IB) is explored. Admittedly, our findings reveal that the increasing number of Islamic economics scholars remains the main contribution of Islamic economics to the development of Indonesia's academic  workforce.  Thus,  the  gradual  emergence  of  the  world-class  International  Institute  of  Islamic Banking  and  Finance  (IIIBF)  at  BUK  presents  Indonesia  as  an  intellectual  destination  at  IBF. Furthermore, the role of the zakat system in poverty alleviation in Indonesia such as Sharia Commercial Banks,  Sharia  People's  Financing  Banks  (BPRS),  Sharia  Business  Units  (UUS),  Amil  Zakat  Agency (BAZ). is a positive contribution of Islamic economics to the development of Indonesian society. It is thus recommended that Islamic economics as a full discipline should be adopted in various higher institutions in  Muslim  populated  countries  (MPS).  Also,  the  government  in  MPS  should  provide  an  enabling environment for the proper operation of Islamic economic institutions to reap optimal socio-economic and spiritual benefits .
Keywords: economics; institutions; zakah; modern

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia,  dengan  berbagai  multi- etnis  dan  multi-budaya  terus  menyaksikan  kemajuan  dan  perkembangan  melalui  fenomena yang beragam, terutama dinamika agama. Oleh karena itu, menggali kontribusi Islam sebagai sistem kehidupan yang utuh dan sebagai agama dominan di Indonesia memang sangat penting. Sehubungan  dengan  itu,  penelitian  ini  mengkaji  kontribusi  ekonomi  dan  kelembagaan  Islam terhadap perkembangan Indonesia modern. Tujuan ini dicapai dengan mengadopsi pendekatan analisis isi untuk menguji kontribusi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu di dua universitas di Indonesia  yaitu  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  dan  Universitas  Islam Indonesia. Selain itu, keberadaan lembaga ekonomi syariah seperti zakat dan bank syariah (IB) dijajaki.  Diakui,  temuan  kami  mengungkapkan  bahwa  peningkatan  jumlah  sarjana  ekonomi Islam  tetap  menjadi  kontribusi  utama  ekonomi  Islam  untuk  pengembangan  tenaga  akademik
Indonesia. Demikian, munculnya International Institute of Islamic Banking and Finance (IIIBF) kelas dunia secara bertahap di BUK menghadirkan Indonesia sebagai tujuan intelektual di IBF. Selanjutnya  peran  sistem  zakat  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  seperti  Bank Umum  Syariah,  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  Badan Amil Zakat (BAZ). merupakan kontribusi positif ekonomi Islam bagi pembangunan masyarakat Indonesia.  Dengan demikian direkomendasikan bahwa  ekonomi  Islam sebagai  disiplin penuh harus diadopsi di berbagai institusi tinggi di negara-negara berpenduduk Muslim (MPS). Juga, pemerintah di MPS harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk operasi  yang tepat dari lembaga ekonomi Islam untuk menuai keuntungan sosial-ekonomi dan spiritual yang optimal.
Kata Kunci: ekonomi; institusi; zakat; modern

## A. PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT  ke  muka bumi untuk menjadi rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu- satunya  agama  Allah  SWT  yang  memberikan  panduan  yang  lugas  dan  dinamis terhadap  aspek  kehidupan  bagi  manusia  kapan  saja  dan  dalam  berbagai  situasi,  di samping  itu  mampu  menghadapi  dan  menjawab  berbagai  macam  tantangan  pada setiap zaman.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  termasuk  dalam  katagori  negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Keberadaan Indonesia saat ini  sebagai  negara  berkembang,  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan,  salah  satu permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini  adalah  disparitas  dan kemiskinan.  Data  terakhir  pada  30  Juni  2022  atau  Semester  I  2022  jumlah  penduduk Indonesia  tercatat  sebanyak  275.361.267  jiwa.  Kemiskinan  sendiri  merupakan  bahaya besar  bagi  umat  manusia  dalam  berbagai  tindakan  kriminalitas  akibat  desakan ekonomi.  Nabi  Muhammad  SAW  bahwa  menyebutkan  kemiskinan  dapat  membawa manusia  jatuh  dalam  kekufuran.  Untuk  mengatasi  masalah  ini  perlu  adanya  sistem kesejahteraan  yang  berkelanjutan.  Melihat  problematika  ini  sudah  sepantasnya  untuk memperhatikan  salah  satu  solusi  dalam  Islam  untuk  dapat  menyejahterakan masyarakat yaitu dengan zakat, sedekah, dan wakaf yang berbentuk amal jariyah.
Kesejateraan  dalam  perekonomian  Islam  didukung  oleh  beberapa  aspek,  salah satu  nya  adalah  sarjana  ekonomi  syariah  atau  ilmu  syariah,  berdasarkan  data  yang didapatkan melalui Universitas Islam Indonesia yang memiliki Program Studi Ekonomi
Islam  pertama  di  Indonesia  dan  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  yang  juga selalu  berkomitmen  menjadikan  lulusan  sarjana  ekonomi  Islam  sebagai  salah  satu Program  Studi  Unggulan  di  Bidang  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Islam  pada  level Asia. Program Studi Ekonomi Islam pada kedua Universitas ini memiliki tenaga-tenaga pengajar yang memiliki keahlian di masing-masing bidang keuangan perbankan Islam, Keuangan  Publik  Islam  dan  Bisnis  Islam.  Lulusan  ini  kemudian  menjadi  praktisi profesional  di  bidang keuangan  dan  perbankan  Islam,  keuangan publik  Islam,  pelaku usaha dan peneliti muda, bahkan tidak sedikit lulusan tersebut yang terjung langsung ke  institusi  pengelolaan  zakat,  diantaranya  BAZNA,  BAZDA  dan  LAZ.  Selain  itu, kerjasama  dengan  beberapa  lembaga  keuangan  syariah,  perusahaan  dan  instansi pendidikan  baik  didalam  maupun  luar  negeri,  memungkinkan  mahasiswa  dan  para sarjana  ekonomi  Islam  untuk  dapat  terjun  langsung  ke  dunia  kerja  melalui  skema praktek kerja lapangan.
Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat  lapisan  masyarakat  Islam  dari  kondisi  tidak  mampu,  serta  melepaskan  diri dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan  ekonomi.  Dengan  kata  lain,  sebagai upaya  membangun  kemandirian  umat  di  bidang  ekonomi,  manajemen  zakat  hadir sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik dimana terdapat proses untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut.  Manajemen  zakat  terdiri  dari  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  serta  pengendalian  atau  pengawasan  yang  dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Potensi  zakat  ini  belum  senada  dengan  pengoptimalan  penghimpunan  maupun pendistribusian.  Sehingga  untuk  mengetahui  sejauh  mana  institusi  lembaga  zakat mampu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, dimana salah satu indikatornya adalah efisiensi dan efektifitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan.
Lembaga  zakat  telah  didirikan  oleh  banyak  negara  muslim.    Saat  ini,  beberapa negara  muslim  telah  memperkenalkan  sistem  zakat  resmi,  namun  dalam pelaksanaannya  tidak  diimplementasikan  secara  optimal  (tidak  semua  item  zakat
berada di bawah jejaring zakat).  Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, upaya  pengentasan  kemiskinan  akan  dapat  mudah  diselesaikan.  Di  sinilah  penting kajian  manajemen  zakat  yang  ideal  yang  kemudian  dapat  diimplementasikan  dalam realitasnya.  Tulisan  ini  hendak  mengkaji  manajemen  zakat  sebagai  instrumen  untuk pemberdayaan  umat,  penelitian  ini  membahas  mengenai  institusi  manajemen  zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat, yang kemudian nantinya  dapat  menghasilkan  inovasi  baru  untuk  memperbaharui  sistem  manajemen zakat  khususnya  pada  institusi  zakat  di  Indonesia  di  era  modern  ini  serta  menjadi rekomendasi sistem manajemen yang baik bagi negara berpenduduk muslim yang saat ini  masih  berkembang  dengan  memanfaatkan  seluruh  elemen  masyarakat  khususnya pada sarjana Ilmu Syariah.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif,  dalam  penelitian kualitatif  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  aturan  setting.  Pengumpulan  data dengan cara observasi, observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, kegiatan yang dapat disaksikan baik kegiatan perorangan atau kelompok sebagaimana dalam lembaga-lembaga badan amil zakat. Dalam Observasi partisipatif peneliti terlibat dengan  kegiatan  sehari-hari  orang  yang  sedang  diamatinya,  jadi  observasi  partisipasi merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  agar  memperoleh  data penelitian  melalui  pengamatan  dan  pengindraan  dimana  observer  benar-benar  dalam keseharian.  Objek  observasi  dalam  peneltian  kualitatif  yang  di  observasi  menurut spadley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen yaitu, Place (tempat), Actor  (Pelaku)  dan  activities  (Aktifitas  kegiatan),  dalam  penelitian  yang  berjudul  “The Contribution  of  Islamic  Institutions  to  Modern  Indonesia”  motode  pendekatan  kualitatif, sehingga peneliti bisa melakukan observersi pada lembaga-lembaga zakat yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Munculnya Perbankan Islam dan Keuangan Islam di Indonesia
Pada tahun 1980 melalui musyawarah yang bertemakan bank Islam sebagai pilar  ekonomi  Islam.  Tahun  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  membentuk
kelompok  untuk  mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia,  yang  menghasilkan pendirian  Bank  Islam  pertama  di  Indonesia,  yaitu  PT  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 November 1991, yang beroperasi secara resmi pada  tanggal  1  Mei  1992,  dengan  modal  awal  Rp106.126.382.000. 1 Seiring berjalanya  waktu,  perbankan  Syariah  di  Indonesia  mengalami  perkembangan, namun  terdapat  juga  tantangan  yang  harus  diselesaikan,  antara  lain  pemenuhan gap  sumber  daya  insani  dari  segala  aspek,  produk-produk  bank  syariah  tidak boleh  hanya  sekedar  mengintimidasi  produk  bank  konvensional  saja,  melainkan juga harus memunculkan produk yang kiranya mengedepankan prinsip syariah. 2 Melihat dari awal muncul beserta perkembanganya, dalam perbankan Islam masih  perlu  adanya  sebuah  perubahan,  atau  memunculkan  sebuah  produk  yang sesuai  dengan  konsep  keadilan  dan  tidak  meninggalkan  prinsip  kesyariahanya, namun  dengan  konsep  yang  tertata  jelas  agar  dapat  meningkatkan  minat masyarakat menjadi nasabah bank konvensional. Mengingat bahwa bank Syariah masih tertinggal dengan bank-bank konvensional.
Keuangan  Islam  telah  menjadi  salah  satu  faktor  yang  besar  pengaruhnya dalam  perkembangan  keuangan  Islam  di  Indonesia.  Kepala  Badan  Kebijakan Fiskal  (BKF)  Febrio  Kacaribu  mengatakan  bahwa,  keuangan  syariah  dipercaya sebagai  salah  satu  peran  pendukung  dalam  pemulihan  perekonomian  dan mengurangj  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat, karena  keuangan  syariah  memberi  cara  bertransaksi  menggunakan  prinsip keadilan dan ketulusan. Hal ini terlihat dari mekanisme pembiayaan resiko yang adil  dalam  pembiayaan  Syariah  serta  kehadiran  sosial  keuangan  seperti  zakat, infak, dan wakaf. 3 Sektor keuangan Islam memiliki peranan yang  sangat penting dalam  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia,  dengan  menggunakan  model  dan sistem yang  dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga suberdaya insan yang mumpuni, terutama tentang persoalan ekonomi Islam, sehingga sistem
1 Humas, ‘Sejarah Perbankan Syariah’, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
2 Nofinawati, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Nofinawati’, Juris, 14 (2015), hlm.171.
3 Badan Kebijakan Fiskal, ‘Keuangan Syariah Sangat Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional’, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
ekonomi Islam benar-benar dilaksanakan dengan konsep keadilan dan kepatuhan Syariah. 4
Data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  kini  keuangan  Islam  sedang berperan  dalam  dunia  perekonomian  nasional,  namun  tetap  tidak  dapat menghindari  adanya  tantangan-tantangan  yang  perlu  dihadapi,  salah  satunya adalah sumber daya insani yang perlu dikembangkan, diberdayakan.
2. Ekonomi Islam di Indonesia: Isu Tantangan Agama dan Budaya Rakyat Semakin  meningkatnya  perkembangan  dan  minat  pada  ekonomi  Islam, maka  semakin  berat  tantangan  yang  diperoleh,  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama, masih  kurangnya  pakar  ekonomi  yang  memahami  tentang  ekonomi  Syariah  dan konvensional  secara  integratif.  Kedua,  masih  lemahnya  kekuatan  jaringan  atau lemahnya  sinergi  antar  lembaga  keuangan  dengan  lembaga  yang  bergerak dibidang  kemaslahatan  umat,  seperti  lembaga  zakat  dan  wakaf.  Ketiga  masih kurang  luasnya  perkembangan  ilmu  ekonomi  Syariah  di  dunia  Pendidikan  dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya keluasan ruang dalam mengembangkanya. Keempat  masih  terbatasnya  pembelajaran  ekonomi  Islam  diperguruan  tunggi, dikarenakan  kurikulum  yang  belum  sempurna.  Kelima,  kurangnya  peran pemerintah  baik  secara  eksekutif  maupun  legislatif,  masih  rendah  terhadap ekonomi Syariah. 5
Ekonomi  Islam,  pengaruh  agama  dan  budaya  masyarakat  tak  dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai keterikatan dan harus sepaham. Agama mengatur  jalanya  perekonomian  yang  harus  berprinsipkan  Syariah  sedangan budaya dengan melihat warga Indonesia yang berbudayakan gotong royong maka dalam  urusan  ekonomi  akan  masuk  pada  urusan  sosial  juga. 6 Dalam  kehidupan perekonomian Islam, terutama di Indonesia, tidak bisa meninggalkan agama dan
4 Zainur  Zainur,  ‘Keuangan  Islam  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi’,  Jurnal  An-Nahl,  7.2  (2020),  123–29 https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18.
5 Muhammad Yunus Shamad, ‘Prospek Dan Tantangan Ekonomi Islam’, Islamic Economic Prospects And Challenges, V Nomor 2 (2013), hlm.9
6 B Iswanto, ‘Pendekatan Budaya Lokal: Meningkatkan Perekonomian Dan Tatanan Sosial Masyarakat Perbatasan (Dalam Perspektif Ekonomi Islam)’, Baskara: Journal Of Business And Entrepreneurship, 4, 2019, 13–20 Https://Doi.Org/10.24853/Baskara.2.1.13-20.
kebudayaan,  karena  kedua  hal  ini  sangatlah  penting  dan  harus  berjalan  seiring secara  seimbang.  Dalam  pemunculan  peraturan  saja  agama  dan  kebudayaan sangatlah berpengaruh, namun jika sudah selaras maka akan menciptakan sebuah keseimbangan.
3. Islamofobia di Kalangan Orang Indonesia
Di  Indonesia,  dengan  mayoritas  masyarakatnya  beragama  Islam,  bukan berarti dapat terhindar dari Islamofobia. Islamofobia merupakan sebuah ketakutan terhadap  agama  Islam  atau  kepada  orang  yang  menganut  agama  Islam. Islamofobia  merupakan  sebuah  fenomena  anti-Islam  yang  biasanya  ditandai anggapan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  mengancam,  dan  berdampak  buruk dalam  masyarakat. 7 Munculnya  Islamofobia  ini,  karrna  adanya  peristiwa  atau teror-teror yang mengancam, menganggu, yang sering dilakukan oleh kelompok- kelompok  dengan  mengatasnamakan  Islam.  Islamofobia  dikhawatirkan  dapat menganggu  kestabilitas  keamanan  negara  dalam  berbagai  bidang,  politik,  sosial, ekonomi, dan lain-lain, karena terkadang media masa sendiri yang  menyebarkan wacana Islamofobia dengan memperlihatkan berita-berita seputar terorisme yang secara  tidak  langsung  menyudutkan  agama  Islam.  Islamofobia  juga  terkadang melanda  penganut  agama  Islam  sendiri.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  antisipasi Islamofobia agar tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat. 8
Islamofobia, bisa saja menjadi pengaruh perekonomian Islam di Indonesia, faktor ketakutan, prasangka buruk, menjadian masyarakat berfikir dua kali untuk bertransaksi di sektor keuangan Islam. Maka dari itu perlu adanya antisipasi agar Islamofobia  tidak  membudaya  dikalangan  masyarakat,  karena  dikhawatirkan menganggu keseimbangan kehidupan di masyarakat.
4. Institusi Ekonomi Syariah
a. Lembaga Zakat di Masyarakat Indonesia
7 Muhamad  Irpan,  Pujo  Widodo,  And  Universitas  Pertahanan,  ‘Islamophobia  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Peperangan Asimetris’, Peperangan Asimetris (Pa), 7.1 (2021), hlm.127–46
8 Devi Rizki Apriliani and Rifki Rosyad, ‘Islamophobia in Indonesia’, Gunung Djati Conference Series, 4 (2021), 116–22.
Zakat  merupakan  rukun  Islam  ketiga  yang  menjadi  salah  satu  fondasi penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari rukun Islam, maka  zakat  hukumnya  wajib  bagi  setiap  Muslim  yang  telah  memenuhi  Syarat, dengan  adanya  zakat  dapat  melahirkan  kekuatan  baru  dalam  penghimpunan investasi yang signifikan sehingga akan mendorong peningkatan produksi dalam siklus roda perekonomian yang dapat meningkatkan agregat demand. Ketika zakat diimplementasikan dengan pengelolaan yang baik, dan masyarakat Muslim sadar akan  pentingnya  membayar  zakat,  maka  secara  pasti  akan  membuka  lapangan pekerjaan  yang  luas  dan  masyarakat  yang  lebih  sejahtera.  Juga,  efek  ekonomi makro yang menguntungkan diharapkan dalam bidang pengentasan kemiskinan, jaminan  sosial  dan  distribusi  pendapatan.  Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2011  di Indonesia  terdapat  dua  jenis  Organisasi  Pengelolaan  Zakat  (OPZ),  yaitu  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAZ)  yang  dikelola  oleh  pemerintahan,  yang terintegrasi  dan  bersinergi  dalam  proses  penghimpunan,  pengelolaan,  dan pendistribusian zakat. Pola pengelolaan zakat melalui dua Organisasi Pengelolaan Zakat  ini  merupakan  bentuk  ideal  pengelolaan  zakat  yang  mempunyai  latar belakang yang kuat secara sosio-historis Indonesia, serta dikuatkan dengan dasar ideologis  negara  dan  pandangan  normatif  MUI  terkait  Amil  Zakat.  Berdasarkan fakta  yang  ada,  terdapat  lembaga-lembaga  amil  zakat  yang  bersifat  swasta menjadikan  pengelolaan  zakat  tidak  efektif  dan  membuat  muzaki  kebingungan dalam memilih ke lembaga mana harus menyetorkan zakatnya. Akibatnya, usaha mengoptimalkan zakat tersendat karena bercabangnya pengelolaan.

## Tabel 1.1

## Pengelola Zakat Berdasarkan Tingkatan
1.  BAZNAS RI 1 OPZ 2.  BAZNAS Provinsi Terdiri 34 OPZ dari 34 Provinsi Indonesia 3.  BAZNAS Kab/Kota Terdiri  456  OPZ  yang  telah  memiliki Pertimbangan Pimpinan 4.  LAZ Nasional Terdiri 26 OPZ skala Nasional 5.  LAZ Provinsi Terdiri 18 OPZ skala Provinsi 6.  LAZ Kab/Kota Terdiri 37 OPZ skala Kab/Kota *sumber: baznas.go.id
Pengelola  zakat  berdasarkan  tingkatan  terdapat  beberapa  pembagian  dari segi Pusat (RI), Provinsi dan Kabupaten atau kota, namun berdasarkan fakta yang ada terdapat lembaga-lembaga yang bersifat swasta menjadikan pengelolaan zakat di  Indonesia  menjadi  tumpang  tindih  antara  satu  dengan  lembaga  lainnya. Pengelolaan  zakat  yang  tumpang  tindih  akan  memberikan  peluang  kepada mustahik  tertentu  untuk  mendapatkan  zakat  dari  dua  lembaga  zakat  atau  lebih sehingga pembagian zakat tidak merata dan para mustahik akan merasa tidak adil.
Tabel 1.2
Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL Tahun 2002-2019
Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019

## *Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019: Baznas Indonesia
Pertumbuhan  pengumpulan  ZIS  dari  tahun  2002  hingga  2019,  terpantau meningkat  di  setiap  tahunnya.  Jika  pengelolaannya  berlangsung  baik  dan  efektif dapat  dipastikan  pertumbuhan  tersebut  akan  lebih  melesat  dan  lebih  merata hingga  dapat  terciptanya  tujuan  dari  zakat  itu  sendiri,  yaitu  untuk  mengatasi kemiskinan  layaknya  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  yang dikisahkan  bahwa  pada  masa  tersebut  kesulitan  dalam  mencari  mustahik (khususnya  orang  miskin)  yang  berhak  menerima  zakat.  Dari  pemerintahan tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari  strategi  dan  cara  pengelolaan  zakat  yang  baik. Dari jumlah total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa dan sebanyak  237,  53  juta  jiwa  beragama  Islam  per  31  Desember  2021 9 jika  di jumlahkan dari banyaknya jumlah penduduk muslim yang patuh akan membayar zakat pada satu pintu maka pembagian akan lebih merata dan adil. Namun, dalam fakta  nya  Indonesia  mempunyai  banyak  ragam  (heterogen)  budaya  pada  setiap daerahnya,  yang  langsung  memberikan  zakat  kepada  mustahik  secara  langsung atau kepada lembaga-lembaga swasta.

## 5. Dukungan Pemerintah dan Kelembagaan
Perkembangan  ekonomi  Islam  tak  akan  luput  dari  dukungan  pemerintah dan kelembagaanya. Karena pemerintah sendiri mempunyai peran penting dalam
9 Dimas  Bayu,  ‘Sebanyak  86,9%  Penduduk  Indonesia  Beragama  Islam’,  Dataindonesia.Id,  2022 https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam.
perekonomian  Islam  di  Indonesia,  yaitu  dengan  melahirkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  lahirnya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah,  Pendirian Bank Syariah di BUMN, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat dan masih banyak lagi 10 sehingga para pelaku ekonomi Islam mempunyai pijakan hukum yang kuat.
Kelembagaan  ekonomi  Islam  telah  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi Islam di Indonesia, hal ini merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dibuat oleh sistem  ekonomi,  karena  telah  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  di Indonesia.  Oleh  karenanya  para  pelaku  ekonomi  dalam  menjalankan  fungsinya dengan  sangat  hati-hati  dan  memperhatikan  kemungkinan  resiko  baik  negatif maupun  positif. 11 Pemerintah  dan  Kelembagaan  di  Indonesia,  telah  berhasih melahirkan  produk-produk  ekonomi  Islam  seperti  Undang-Undang,  pendirian Bank Syariah  di BUMN,  berdirinya  DSN MUI,  sebagai peningkatan  rasa  percaya masyarakat, dan pijakan hukum yang kuat bagi para pelaku ekonomi.

## 6. Disiplin Ilmu Pada Dua Universitas di Indonesia
Data  terakhir  pada  30  Juni  2022  atau  Semester  I  2022  jumlah  penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa (Dukcapil, 2022), dan mayoritas dari penduduk  tersebut  adalah  beragama  Islam,  khususnya  pada  penduduk  Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk yang beragama Islam terdapat 3,42juta jiwa, atau sama  dengan  92,89%  dari  total  penduduk  sebanyak  3,68juta  jiwa 12 tentu  hal  ini berpotensi  untuk  menegakkan  semangat  dalam  membumikan  ekonomi  syariah hingga  menjadi  global  player  pada  ekonomi  Islam  dunia.  Dalam  hal  memberikan kontribusi terhadap ekonomi syariah tentu harus didukung dari berbagai elemen masyakarat  muslim,  khususnya  pada  sarjaana  ekonomi  syariah    seperti  dari
10 Mul Irawan, ‘Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia’, Jurnal Media Hukum, 25.1 (2018), 10–21 https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097. hlm.10-21
11 Dadan Muttaqien, ‘Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islamdi Indonesia’,  La_Riba, 2.1 (2008), hlm.9–22 https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art2.
12 Viva  Budy  Kusnandar,  ‘Penduduk  Muslim  Sleman  Terbanyak  Di  Yogyakarta  Pada  2021’, Databoks ,  2022 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim-sleman-terbanyak-di-yogyakarta- pada-2021.
Universitas Islam Indonesia yang memiliki Program Studi Ekonomi Islam pertama di  Indonesia  dan  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  yang  juga  selalu berkomitmen  menjadikan  lulusan  sarjana  ekonomi  Islam  sebagai  salah  satu Program  Studi  Unggulan  di  Bidang  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Islam  Pada Level  Asia.  Program  Studi  Ekonomi  Islam  pada  kedua  Universitas  ini  memiliki tenaga-tenaga  pengajar  yang  memiliki  keahlian  di  masing-masing  bidang keuangan perbankan Islam, Keuangan Publik Islam dan Bisnis Islam. Lulusan ini kemudian menjadi praktisi profesional di bidang keuangan dan perbankan Islam, keuangan  publik  Islam,  pelaku  usaha  dan  peneliti  muda,  bahkan  tidak  sedikit lulusan tersebut yang terjung langsung ke institusi pengelolaan zakat, diantaranya BAZNA,  BAZDA  dan  LAZ.  Dari  sarjana  syariah  dapat  mensosialisasikan  serta dapat  membentuk  suatu  organisasi  yang  mengarahkan  kepada  ekonomi  syariah itu sendiri.

## C. PENUTUP
Penelitian ini menemukan bahwa potensi zakat adalah hal yang paling signifikan hingga dapat memberikan efek yang besar untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi potensi zakat masyarakat Indonesia yang besar dan dukungan regulasi dari pemerintah melalui  sistem  manajemen  zakat  mampu  memberikan  warna  baru  untuk  masalah kemiskinan, zakat yang dihimpun akan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia jika penyaluran zakat bisa mencapai titik dimana masyarakat mempercayai sepenuhnya kepada isntitusi resmi manajemen zakat. Institusi zakat sebagai tujuan dari pengentasan kemiskinan  ini  telah  memberikan  kontribusi  positif  dalam  pengurangan  tingkat kemiskinan.  namun,  perlu  adanya  penguatan  sistem  manajemen  zakat  untuk memaksimalkan  penghimpunan,  pengelolaan,  pendayagunaan,  dan  pendistribusian. Sehingga  pada  akhrinya  lembaga-lembaga  zakat  resmi  dapat  menjalankan  pola manajemen  zakat  yang  baik  dan  optimal,  serta  mampu  mengentaskan  kemiskinan menuju masyarakat muslim yang modern.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  pengembangan  kelembagaan  yang berbasis sistem nilai agama dan sosial budaya masyarakat setempat ini berujung pada proses  hibridasi  antara  nilai-nilai  agama,  adat  istiadat  (informal  rules)  dengan  aturan-
aturan formal (formal rules) agar sesuai dengan konteks kekinian (modernitas). Artinya, pengembangan  kelembagaan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menjadi pengambil manfaat dari produk layanan yang bersangkutan, kesepakatan-kesepakatan,  nilai-nilai  agama  dan  tuntutan  kemoderenan.  Konsep  bagi hasil, misalnya, atau dalam teknologi keuangan BMT dikenal dengan mudharabah, dan jual  beli  atau  murabahah  adalah  contoh  konkrit  produk  keuangan  BMT  yang  bersifat hybrid  karena  merupakan  rekombinasi  dan  refungsionalisasi  antara  kelembagaan- kelembagaan  sosial  baru  (Islam)  dengan  yang  sudah  lama  ada  (adat  kebiasaan)  dan sistem  konvensional,  lalu  ditempatkan  ulang  dalam  konteks  kemoderenan.  Temuan penelitian  ini  memperbaiki  pendekatan  New  Institutionalism  Modern  dalam  praktek ekonomi  yang  terlalu  bersifat  oposisional  dalam  melihat  hubungan  antara  aturan- aturan  organisasi  yang  bersifat  formal  dan  imperatif  dengan  nilai-nilai  masyarakat setempat  yang  informal.  Penelitian  ini  mengangap  bahwa  aturan  formal  harus disesuaikan dengan praktek ekonomi di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh nilai-nilai setempat  sehingga  bersifat  kontekstual.  Karena  kontribusi  terhadap  kelembagaan keuangan  syariah  di  Indonesia  yang  telah  didukung  oleh  pemerintah  tentu  menjadi perhatian  khusus,  mengingat  Indonesia  sebagai  representatif  negara-negara berkembang  yang  berpenduduk  muslim  saat  ini,  sudah  sepantasnya  menjadi  contoh bagi  negara  lain  untuk  bisa  mengadopsi  sistem  tata  kelola  keuangan  syariah  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Apriliani,  Devi  Rizki, and  Rifki  Rosyad.  (2021).  Islamophobia  in  Indonesia.  Gunung  Djati

## Conference Series
Irpan,  Muhamad,  Pujo  Widodo,  and  Universitas  Pertahanan.  (2021).  Islamophobia  Di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris. Peperangan Asimetris (PA), 7.1 Jurnal:
Iswanto,  B.  (2019).  ‘Pendekatan  Budaya  Lokal:  Meningkatkan  Perekonomian  Dan Tatanan  Sosial  Masyarakat  Perbatasan  (Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam)’,
BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship,
4. https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.13-20
Muttaqien,  Dadan.  (2008).    ‘Reformasi  Regulasi  Dan  Kelembagaan  Ekonomi  Islamdi Indonesia’, La_Riba, 2.1, 9–22 https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art2
Nofinawati. (2015). ‘Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Nofinawati’, Juris. Shamad, Muhammad Yunus. (2013).  ‘Prospek Dan Tantangan Ekonomi Islam’, Islamic Economic  Prospects  and  Challenges,  V  Nomor  2.  Apriliani,  Devi  Rizki,  and  Rifki Rosyad, ‘Islamophobia in Indonesia’, Gunung Djati Conference Series, 4 (2021), 116– 22
Badan  Kebijakan  Fiskal,  ‘Keuangan  Syariah  Sangat  Berperan  Dalam  Pemulihan Ekonomi Nasional’, KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2022
Bayu, Dimas, ‘Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam’,  Dataindonesia.Id,
2022  https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia- beragama-islam
Humas, ‘Sejarah Perbankan Syariah’, Otoritas Jasa Keuangan, 2017
Irawan,  Mul,  ‘Politik  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perkembangan  Lembaga Keuangan  Syariah  Di  Indonesia’,  Jurnal  Media  Hukum,  25.1  (2018),  10–21 https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21
Irpan,  Muhamad,  Pujo  Widodo,  and  Universitas  Pertahanan,  ‘Islamophobia  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Peperangan  Asimetris’,  Peperangan  Asimetris  (PA),  7.1 (2021), 127–46
Iswanto, B, ‘PENDEKATAN BUDAYA LOKAL: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN  TATANAN  SOSIAL  MASYARAKAT  PERBATASAN  (Dalam  Perspektif Ekonomi Islam)’, BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship, 4, 2019, 13–20 https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.13-20
Muttaqien, Dadan, ‘Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islamdi Indonesia’,
La_Riba, 2.1 (2008), 9–22 https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art2
Nofinawati,  ‘PERKEMBANGAN  PERBANKAN  SYARIAH  DI  INDONESIA Nofinawati’, Juris, 14 (2015), 171
Shamad, Muhammad Yunus, ‘Prospek Dan Tantangan Ekonomi Islam’, Islamic Economic

## Prospects and Challenges, V Nomor 2 (2013), 9
Viva  Budy  Kusnandar,  ‘Penduduk  Muslim  Sleman  Terbanyak  Di  Yogyakarta  Pada
2021’, Databoks, 2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim- sleman-terbanyak-di-yogyakarta-pada-2021
Zainur,  Zainur,  ‘Keuangan  Islam  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi’,  Jurnal  An-Nahl,  7.2 (2020), 123–29 https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18

## Website:
Badan Kebijakan Fiskal. (2022). ‘Keuangan Syariah Sangat Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi  Nasional’,  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Dalam: https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat- berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional diakses pada 15 Mei 2023
Bayu,  Dimas.  (2022).  ‘Sebanyak  86,9%  Penduduk  Indonesia  Beragama  Islam’,
Dataindonesia.Id,    dalam: https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869- penduduk-indonesia-beragama-islam diakses pada 10 Mei 2023
Humas,  (2017)  ‘Sejarah  Perbankan  Syariah’,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah- Perbankan-Syariah.aspx diakses pada 12 Mei 2023
Irawan, Mul. (2018). ‘Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan  Syariah  Di  Indonesia’,  Jurnal  Media  Hukum,  25.1  dalam: https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21 diakses pada 29 April 2023
Viva  Budy  Kusnandar.  (2022)  ‘Penduduk  Muslim  Sleman  Terbanyak  Di  Yogyakarta
Pada 2021’,
Databoks, dalam:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim- sleman-terbanyak-di-yogyakarta-pada-2021 diakses pada 15 Mei 2023