Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 6, Nomor 3, 2021, 277-296 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin
29
Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Saadah Lutfiah 1* , Dindin Solahudin 2
1 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
2 Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung *Email : saadahlutfiah19@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  partisipasi,  strategi  dalam meningkatkan  partisipasi  dan  untuk  mengetahui  hasil  dari  penggalangan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan jenis  data  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa:partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan  program  KOTAKU  sudah cukup  berhasil  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  keterlibatan  masyarakat dalam  setiap  tahapan  program  seperti,  pengembilan  keputusan,  terlibat  dalam pelaksanaan  pembangunan  dengan  menyumbangkan  tenaga,  materi  dan semacamnya,  dan  masyarakatpun  terlibat  dalam  mengevaluasi  hasil  dari pelaksanaan  program.  BKM-MS  menggunakan  strategi  dengan  pola  kemitraan guna  meningkatkan  kualitas  lingkungan  sehingga  timbulnya  rasa pertanggungjawaban  dan  keinginan  untuk  menjaga  lingkungan,  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi,  adanya  kemauan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  adanya  kemampuan  masyarakat  untuk berpartisipasi. Masyarakat yang ikut serta membantu dalam proses pembangunan dengan berbagai bentuk, sesuai berdasarkan kemampuan masing-masing.
Kata Kunci : Partisipasi; Program; Masyarakat; Wilayah Kumuh

## ABSTRACT
This study aims to determine participation, strategies to increase participation and to determine the results of raising participation. The research method used is descriptive method, with the type of  qualitative  research  data.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that: community participation in implementing the KOTAKU program has been quite successful, in this case it can be seen based on community involvement in every stage of the program such as making  decisions,  being  involved  in  the  implementation  of  development  by  donating  labor,
materials and the like, and the community being involved in evaluating the results of program implementation.BKM-MS uses a strategy with a partnership pattern to improve the quality of the environment so that it creates a sense of responsibility and a desire to protect the environment, provides opportunities for the community to participate.
Keywords : Participation; Program; Community; Slum Area

## PENDAHULUAN
Permasalahan  permukiman  kumuh  menjadi  salah  satu  isu  utama  dalam pembangunan perkotaan. Salah satu permasalahan pemukiman kumuh ditandai dengan meningkatkan kondisi rumah tidak layak huni. Salah satu permasalahan pemukiman kumuh ditandai dengan meningkatkan kondisi rumah layak huni. Di Indonesia data Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan  bahwa  sekitar  9,12%  rumah  tangga  dari  64,1  juta  rumah  tangga tinggal  didalam  kondisi  rumah  yang  tidak  layak  huni  dan  terdapat  35,291  ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia. Di prediksi 68% orang indonesia akan tinggal di Kota pada tahun 2025 sehingga kawasan kumuh terus meningkat.
Prinsip  pembangunan  masyarakat  dalam  Islam  adalah  holistik  dan mempedulikan semua aspek kehidupan dan penghidupan,  eksistensi komponen alam  termasuk  juga  lingkungan  bukan  hanya  manusia.  Memberdayakan masyarakat  adalah  upaya  merubah  masyarakat  tradisional,  masyarakat  miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat yang modern yang maju kreatif beriman  dan  bertakwa  (Kamaluddin,  2014).    Penanganan  permukiman  kumuh membutuhkan  kolaborasi  banyak  sektor  oleh  banyak  pihak  untuk  dapat mengerahkan sumber daya dan dana untuk mewujudkan 0% permukiman kumuh. Partisipasi dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagian dari proses tetapi merupakan bagian dari tujuan.
Peraturan  Presiden  nomor  2  tahun  2015  tentang  rencana  pembangunan jangka  menengah  nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-2019  Mengamanatkan pembangunan  dan  pengembangan  kawasan  perkotaan  melalui  penanganan kualitas  lingkungan  pemukiman  yaitu  peningkatan  kualitas  pemukiman  kumuh, Pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan  atau  sustainable.  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  dalam  laporan kinerjanya  tahun  2015  berinisiatif  dan  meresmikan  pembangunan  platform kolaborasi  melalui  program  kota  tanpa  kumuh  sebagai  salah  satu  langkah mewujudkan  sasaran  RPJMN  Program  KOTAKU  mendukung  Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni diantaranya adalah melalui peran badan keswadayaan masyarakat (BKM).

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan khususnya  dalam  program  pembangunan  desa.  Keuntungan  lain  dalam  ikut berpartisipasi  dalam  perubahan  adalah  meningkatkan  kemampuan  dalam pengertian  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  sehingga  mereka  mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan. Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  dalam  laporan  kinerjanya  tahun  2015  berinisiatif  dan meresmikan  pembangunan  platform  kolaborasi  melalui  program  kota  tanpa kumuh  sebagai  salah  satu  langkah  mewujudkan  sasaran  RPJMN  Program KOTAKU  mendukung  Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaku  utama  penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni diantaranya adalah melalui peran badan keswadayaan masyarakat (BKM). BKM merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat desa dengan peran utama sebagai dewan pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara  partisipatif  bersama  masyarakat  desa  dan  stakeholder  desa.  BKM  pada prinsipnya  adalah  wadah  sinergis  masyarakat  bagi  orang-orang  yang  peduli terhadap  permasalahan  kemiskinan  di  komunitasnya.BKM    juga  merupakan jembatan penghubung aspirasi masyarakat Desa serta memperjuangkan warga di tingkat kelurahan atau Desa dalam musbangdes.
Desa  Cimekar  Kecamatan  Cileunyi  merupakan  salah  satu  wilayah  yang menjadi fokus target program KOTAKU, BKM Mekar Sejahtera yang berada di Desa  Cimekar  Kecamatan  Cileunyi  Kabupaten  Bandung.  setiap  tahun  menjadi sasaran penerima program dari pemerintah mulai dari program P2KP pada tahun 2000, PNPM Mandiri Perkotaan hingga saat ini dalam program KOTAKU yang dimulai  pada  tahun  2015  sampai  sekarang.  Program  KOTAKU  diharapkan menjadi  platform  kolaborasi  yang  mendukung  penanganan  pemukiman  kumuh yang  dilakukan  secara  bertahap  melalui  pengembangan  kapasitas  pemerintah daerah  dan  masyarakat,  penguatan  kelembagaan,  perencanaan,  perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat dasar di tingkat kota maupun desa serta pendamping teknis untuk mendukung tercapainya sasaran program.
Penelitian sebelumnya terkait dengan yang dikaji oleh peneliti adalah pertama, penelitiang  yang  dilakukan  oleh  Fitrianingsih  (2018)  yang  berjudul Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajan  Kulon,  Kaliwungu  Kendal.  Penelitian  ini  membahas  tentang  model pengembangan  masyarakat  dan  pelaksanaan  model  pengembangan  masyarakat melalui  KOTAKU.  Pada  tahap  pelaksanaan  menggunakan  model  perencanaan sosial.  Sedangkan  tahap  pelaksanaan  menggunakan  model  pengembangan  aksi sosial  yang  menekankan  pada  tujuan,  proses  dan  hasil  melalui  penyadaran, pemberdayaan  melalui  kegiatan  pelatihan  seperti  pelatihan  Kelompok  Swadaya
Masyarakat dan pelatihan relawan. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti  terkait  pada  fokus  utama  dalam  penelitian  yakni  mengenai  partisipasi masyarakat  sedangkan  pada  penelitian  sebelumnya  terfokus  pada  model pengembangan  masyarakat. Kedua, penelitian  oleh  Rakandary  Widyanata  (2018) yang  berjudul Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan Semanggi Kota Surakarta . Yang membahas mengenai proses pelaksanaan program dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program. Pada faktor komunikasi kendala yang muncul adalah sulitnya merubah pemahaman masyarakat agar memehami program KOTAKU. Pada faktor sumber daya  tidak  ditemukan  adanya  hambatan,  faktor  ini  lebih  menjadi  pendukung proses pelaksanaan program. Pada faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran,  hambatan  muncul  dikarenakan  sikap  masyarakat  yang  rendah  akan kesadaran diri dan tidak mau dipindahkan dari hunian mereka yang dibangun di atas  tanah  ilegal  juga  adanya  protes  yang  dilakukan  masyarakat.  Pada  faktor pelaksanaan  program  tidak  ditemukan  hamabatan  karena  pelaksanaan  program sesuai dengan keahlian dalam bidang keilmuan. Ketiga, penelitian  oleh Ade Tya Dwi Putri (2018) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurusan Ilmu  Administrasi  Publik  yang  berjudul Efektifitas  Lembaga  Pemberdayaan  (LPM) Dalam  Melaksanakan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan  Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung . Yang membahas mengenai efektifitas LPM dalam melaksanakan  program.  Yang  mana  dapat  dikatakan  belum  dapat  diwujudkan secara  efektif,  sesuai  dengan  beberapa  kategorisasi  yang  berhubungan  dengan efektifitas, pencapaian tujuanm sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan program yang menjadikan kegiatan program menjadi tertunda dan hasilnya belum dapat diterima baik oleh masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  program  (KOTAKU)  kota tanpa  kumuh.  Penelitian  dilakukan  dikantor  Desa  Cimekar,  kantor  Badan Keswadayaan  Masyarakat  Mekar  Sejahtera  (BKM-MS)  dan  masyarakat  Desa Cimekar  Kecamatan  Cileunyi  Kabupaten  Bandung.  Dalam  mengkaji permasalahan tersebut peneliti mengajukan pertanyaan, diantaranya: 1) Bagaimana strategi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  MekarSejahtera (BKM-MS)  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat?  2)  Bagaimana    bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  merealisasikan  program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)?  3) Bagaimana  keberhasilan  partisipasi  masyarakat  dalam  program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?
Metode    penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  deskriptif, gambaran  mengenai  fakta-fakta.  Digunakannya  metode  ini  adalah  berdasarkan pengalaman peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
memahami  dibalik  fenomena  atau  kejadian  yang  ada  dilapangan.  Penelitian  ini dengan  judul  penelitian  yang  terfokuskan  pada  partisipasi  masyarakat  dalam program  KOTAKU,  maka  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  mengenai partisipasi masyarakat. Metode deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan gejala, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang terjadi ditempat penelitian. Dengan metode  ini  peneliti  dapat  menggambarkan  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi dilapangan tanpa ada kecurangan apapun termasuk menipulasi data (Nasrulloh, 2018).

## LANDASAN TEORITIS
Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mana kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain tergantung pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya/tata  ruang.  Pengembangan  pembangunan  yang  sangat  tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang  memadai  dan  keselamatan  keberlangsungan  hidup  dan  penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan bahwa pemukiman kumuh yang sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan  kawasan  yang  apatis,  kelebihan  penduduk,  tidak  mencukupi,  tidak memadai,  miskin,  di  bawah  standar,  tidak  sehat  dan  masih  banyak  lagi  stigma negatif lainnya (Rahardjo, 2010).
Program  KOTAKU  menjadi  salah  satu  dari  sejumlah  upaya  strategis Direktorat  Jendral  Cipta  Karya  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  untuk  mempercepat  penanganan  permukiman  kumuh  di  Indonesia  dan mendukung “Gerakan 100 -0- 100” yang artinya 100% akses universal air minum, 0%  permukiman  kumuh  dan  100%  akses  sanitasi  layak.  Arah  kebijakan pembangunan  Dirjen  Cipta  Karya  adalah  membangun  sistem,  memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas).
Program  KOTAKU  menangani  wilayah  kumuh  dengan  membangun platform kolaborasi  melalui  peningkatan  pemerintah  daerah  dengan  partisipasi masyarakat. Tahapan pelaksanaan program KOTAKU adalah tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BKM/LKM untuk pendataan kondisi awal yang nantinya akan diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dengan  dokumen  perencanaan  kabupaten/kota  untuk  menentukan  kegiatan prioritas, tahap pelaksanaan yang dijalankan oleh mayarakat desa dan pihak lain yang berkepentingan, dan tahap monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah  desa,  BKM/LKM  dan  masyarakat  desa.Program  KOTAKU  akan mencapai tujuannya yaitu 100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi layak jiga adanya partisipasi dari masyarakat. Karna masyarakat yang akan menjalankan
programnya  dan  masyarakat  juga  yang  akan  menerima  manfaatnya.  Partisipasi menurut  Cohen  dan  Uphoff  dalam  Dwiningrum  (2011:  61-63)  membedakan partisipasi  menjadi  empat  jenis,  antaranya:  1)  Partisipasi  pada  pengambilan keputusan,  berkaitan  dengan  menentukan  alternatif  dengan  masyarakat  yang berkaitan  yaitu  melalui  ide  atau  gagasan  yang  menyangkut  kepentingan  umum. Wujud dalam partisipasi ini adalah dengan menyumbangkan gagasan pemikiran, melalui kehadiran saat rapat, memberikan tanggapan atau penolakan. 2) Partisipasi pada pelaksanaan, meliputi upaya menggerakkan sumber daya keuangan, kegiatan- kegiatan  administratif,  koordinasi  dan  penjabaran  program.  3)  Partisipasi  pada pengambilan  manfaat,  dalam  tahap  ini  tidak  lepas  dari  tahap  pelaksanaan  yang telah dicapai baik dari sisi kualitas (output kegiatan) maupun kuantitas (dilihat dari presentase keberhasilan program). 4) Partisipasi pada evaluasi, berkenaan dengan program yang sudah direncanakan. Partisipasi memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian suatau program yang telah direncenakan sebelumnya.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program artinya bagaiman  cara  untuk  mewujudkan  tujuan  secara  bersama-sama.  Diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.Arti kata dari strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan rencana berskala besar dengan orientasi masa depan  guna  berinteraksi  dengan  kondisi  persaingan  untuk  mencapai  tujuan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2010) dalam penelitianya berjudul  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembanguan  Infrastruktur  Jalan menjelaskan strategi partisipasi masyarakat, diantaranya: 1) Meningkatkan kinerja fasilitator. 2) Pemerintah harus memberikan dana-dana stimulus pembangunan. 3) Pemerintah  harus  terbuka  dan  menerima  aspirasi  masyarakat.  4)  Melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
Dari  strategi-strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  yang telah  dipaparkan  dapat  dilihat  indikator-indikator  keberhasilannya.  Indikator merupakan variabel-variabel yang dapat menunjukan atau mengidentifikasi kepada penggunanya mengenai kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur suatu kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur suatu perubahan yang terjadi. Keberhasilan merupakan suatu pencapaian, dimanan pencapaian yang dimaksud sesuai dengan tujuan atau apa yang direncanakan (halmet, 2012). Dalam artian  indikator  keberhasilan  merupakan  variabel-variabel  untuk  melihat  atau mengidentifikasi  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  tujuan  atau  yang  telah rencanakan. Dari keberlanjutan program atau kegiatan yang telah dilaksanakanpun dapat  dilihat  indikatornya  jika  program  atau  kegiatan  yang  telah  direncanakan, dilaksanakan,  dimonitoring  evaluasi  dan  terus  berlanjut  (sustainable)  itu  artinya program yang laksanakan berhasil dan sesuai kebutuhan masyarakat juga sebagai bentuk dari aktifnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Partisipasi

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
masyarakat  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  khususnya  dalam program pembangunan desa. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur (Slamet, 2010), yaitu:  1)  Adanya  kesempatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi.  2)  Adanya  kemauan  masyarakat  untuk  berpartisipasi.  3)  Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
Dalam  penelitian  ini  meliputi  wilayah  kumuh,  program  KOTAKU  dan konsep  partisipasi.Pemukiman  kumuh  merupakan awal  dari  permasalahan yang menjadi  bahan  yang  diteliti  oleh  peneliti,  Pemukiman  kumuh  adalah  kawasan dengan  tingkat  kepadatan  popolasi  tinggi  disebuah  kota  yang  umumnya  dihuni oleh masyarakat miskin. Pengembangan pembangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan keselamatan keberlangsungan hidup dan penghidupan penghuninya (Budiharjo,  1997).  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  merupakan program  percepatan  penanggulangan  wilayah  kumuh  oleh  Direktorat  Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Program  KOTAKU  dilaksanakan  di  kabupaten/kota  di  seluruh Indonesia.Sebagai  implementasi  percepatan  penangulangan  kumuh,  program KOTAKU  melakukan  peningkatan  kualitas,  pengelolaan  serta  pencegahan timbulnya  pemukiman  kumuh  baru.Dengan  kegiatan  meliputi  pembangunan infrastruktur,  pendampingan  sosial  dan  ekonomi.100%,0%,100%    merupakan tujuan akhir dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat yang maksudnya adalah 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Yang bertujuan untuk meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di  pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya lingkungana yang layak huni, produktif dan keberlanjutan. Dan hal tersebut mengandung dua maksud, pertama, memperbaiki  akses  masyarakat  terhadap  infrastruktur  dan  fasilitas  pelayanan, kedua  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dipermukiman  kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah desa.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  progam  KOTAKU  untuk  menanggulangi pemukiman  kumuh  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  bagian  dari perubahan  yang  telah  direncanakan  bersama-sama  secara  partisipatif  sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang akan menjalankan program/ kegiatan dan masyarakat pula yang akan menikmati manfaatnya. Teori partisipasi yang peneliti gunakan adalah partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti D (2011: 61- 63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, antaranya; 1) Partisipasi pada perencanaan.  2)  Partisipasi  pada  pelaksanaan.  3)  Partisipasi  pada  pengambilan

## manfaat, dan 4) Partisipasi pada evaluasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Cimekar merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas 471,705 Ha dan berada di ketinggian tanah 600 meter dan permukaan laut, keadaan topografinya berupa dataran rendah, tinggi dan daerah pantai. Jumlah penduduk Desa Cimekar berdasarkan  data  deomgrafis  Desa  pada  tahun  2020,  berjumlah  35.915  jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 10.631 kk terdiri dari laki-laki sebanyak 9.666 kk dan  perempuan  965  kk.  Potensi  unggulan  Desa  Cimekar  selama  ini  masih didominasi oleh sektor jasa, perdagangan, pertanian dan seni budaya. Mengingat wilayah Desa Cimekar 30 % adalah persawahan dan 20 % Ladang/Perkebunan yang  berubah  fungsi  menjadi  daerah  pemukiman.  Namun  dari  pesatnya pertumbuhan warga melalui urbanisasi membuahkan hasil yang kurang optimal. Ini  disebabkan  karena  masih  rendahnya  pengetahuan  dan  kurangnya  dana penunjang terutama di wilayah Desa Cimekar.
Pembentukan BKM yang merupakan gagasan dari program PNPM-Mandiri yang  mengharuskan  adanya  suatu  badan  penggerak  sebagai  kaki  tangan  dan perpanjangan dari PNPM di wilayah desa atau kelurahan. Terlebih bagi setiap desa atau kelurahan yang menjadi sasaran dari program PNPM dalam penanggulangan kemiskinan.  BKM  dibentuk  melalui  proses  demokrasi  dari  mulai  tingkat  basis sampai pada tahap pengesahan atau pemilihan dan penetapan nya di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu BKM merupakan suatu lembaga milik masyarakat karena terbentuk dari oleh dan kembali untuk masyarakat. Dalam konteks PNPM Mandiri, BKM diposisikan sebagai sebuah wadah atau forum untuk musyawarah bagi  masyarakat  yang  berhak  dalam  merencanakan,  melaksanakan  dan melestarikan setiap program atau kegiatan yang telah disepakati bersama-sama.
BKM  Mekar  Sejahtera  terbentuk  pada  tahun  2000  persamaan  sejak masuknya program P2KP, tepatnya pada tanggal 25 September tahun 2000 dan mulai memiliki pencatatan administrasi di notaris sebagai legalitas lembaga pada tanggal 10 Oktober tahun 2000. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti saat wawancara arti dari BKM Mekar Sejahtera diambil dari nama desa yakni “cimekar” dengan  harapan  setiap  kucuran  dana  yang  diberikan  bisa  digunakan  dan dikembangkan  (mekar)    menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  BKM  Mekar Sejahtera  yang  memiliki  nama  singkatan  BKM-MS    membawahi  8  kelompok swadaya  masyarakat  (KSM)  yang  tersebar  di  18  RW  (Rukun  Warga)  di  Desa Cimekar. BKM Mekar Sejahtera membawahi 18 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 18 Rukun Warga (RW) di wilayah Desa Cimekar.
Selama 20 tahun berdiri hingga saat ini BKM Mekar Sejahtera telah melewati

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
tiga periode kepemimpinan, dengan 5 kali pergantian kepengurusan yang dipimpin oleh tiga orang koordinator diantaranya Sahidi Rochyadi (2000-2005), Somantri (2005-2007) dan Asep Taruna (2007- saat ini). Dalam kurun waktu ini BKM Mekar Sejahtera  pernah  mengalami  ketidaktertiban  memasuki  periode  kedua  sehingga berimbas  pada  pencairan  dana  yang  turun  terhambat  bahkan  dikurangi  hampir 80% dari dana sebelumnya. Namun ketika pergantian koordinator kepengurusan permasalahan tersebut berangsur selesai dan sedikit demi sedikit mulai kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat, meski hanya diberikan kucuran dana  sebagai  stimulan  pergerakan  modal  masyarakat  miskin.  Bergerak  dalam bidang sosial ekonomi demi memecahkan serta mengurangi masalah kemiskinan yang didasari dengan visi dan misi yang dimiliki.
Dalam kinerja yang dilakukan BKM Sejahtera menjalin kemitraan dengan beberapa  pihak  baik  pihak  khusus  maupun  pihak  umum.  Secara  khusus  BKM Mekar sejahtera bermitra dengan pemerintah Desa cimekar dan institusi yang ada di pemerintahan desa. Sedangkan Mitra secara umum yang digandeng oleh BKM Mekar sejahtera diantaranya lembaga keuangan seperti LKM (lembaga keuangan mikro),  BUMN,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  kelompok  swadaya masyarakat  serta  lembaga  donor  baik  dalam  maupun  luar  negri.  Dana  yang digunakan oleh BKM Mekar Sejahtera dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan  dan  pembenahan  terhadap  warga  miskin  selain  dari  APBN  dan dana dari pemerintah daerah, juga bersumber pada ada pribadi masyarakat baik yang  berasal  dari  individual  maupun  kelompok  masyarakat,  perolehan  dari kegiatan usaha yang sah, sumbangan atau sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain yang tidak mengikat, dan juga dana dari layanan konsultasi pekerjaan yang didapat dari proyek-proyek pemerintah, swasta dan masyarakat.

## Strategi BKM dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merupakan  kunci  utama  dalam  menjalin  rasa  saling memahami,  keterlibatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  kolektif  dan  kekuatan gotong-royong untuk membangkitkan keberdayaan. Pelaksanaan program Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  membutuhkan  partisipasi  dari  berbagai  pihak. Program pembangunan dan pengelolaan Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan secara terpadu antara berbagai pihak mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, apakah telah sesuai dengan sasaran atau belum, yakni dalam konteks  menurunkan  angka  wilayah  kumuh  menjadi  100%  akses  air,  0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Dalam hal ini dapat dilihat hasil pemaparan Pak Asep selaku ketua BKM Mekar Sejahtera:
“Jadi  gini  neng,  keikutsertaan  masyarakat  merupakan  kunci  utama  dalam merealisasikan program-program pemberdayaan termasuk dalam program yang  sedang  berjalan  saat  ini  yaitu  program  Kota  Tanpa  Kumuh,  jadi
masyarakat  itu  saling  pengertian  terhadap  pembangunan  yang  berjalan dilingkungannya, masyarakat bergotong royong dan ikut serta memberikan masukan dan sarannya kepada pegawai pemerintahan yang ikut dilapangan. Dalam  program  pembangunan  ini  juga  dilakukan  dengan  teratur  dan seksama oleh berbagai pihak, seperti dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  oleh  BKM,  stakeholder  desa,  seluruh RT/RW  Desa  Cimekar,  fasilitator,  dan  perwakilan  masyarakat  untuk bersama-sama merumuskan pemecahan masalah kawasan kumuh di Desa Cimekar dan alhamdulillah BKM Mekar Sejahtera masih terus mendapatkan bantuan  dari  pemerintah  untuk  menjadi  lokasi  program-program pembangunan dan pemberdayaan”. (hasil wawancara 13 juni 2020).
BKM  Mekar  Sejahtera  menggunakan  strategi  dengan  menerapkan  pola kemitraan yang mana pola ini membutuhkan keterlibatan masyarakat baik secara perorangan maupun forum dalam semua proses, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai pada tahap keberlanjutan dalam evaluasi. Melalui pola kemitraan  yang  diantara  masyarakat  dan  pemerintahan  guna  meningkatkan kualitas lingkungan sehingga timbulnya rasa pertanggungjawaban dan keinginan untuk menjaga lingkungan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Asep selaku ketua BKM Mekar Sejahtera.
BKM Mekar Sejahtera melakukan berbagai cara untuk terus meningkatkan partisipasi  masyarakat.  Masyarakat  yang  berada  dalam  tingkat  partisipasi  yang sangat  rendah  yang  dideskripsikan  sebagai  tidak  adanya  partisipasi  atau keterlibatan,  diperlukan  sebuah  strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  demi  tercapainya  tingkatan  tertinggi  yaitu  partisipasi  aktif  dan masyarakat  dapat  bermitra  dengan  pemegang  kekuasaan  yang  mana memungkinkan  untuk  bernegosiasi.Dalam  penyusunan  strategi  harus diklasifikasikan berdasarkan tingkatan ekonomi, karena masing-masing tingkatan ekonomi masyarakat memiliki karakteristik yang berrbeda-beda.
Pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  membutuhkan partisipasi  dan  bekerja  secara  bersama-sama  dari  berbagai  pihak  baik  dari pemeintahan  desa  maupun  masyarakatnya.  Pola  kemitraan  sangat  tepat  untuk meningkatkan  keikutertaan  masyarakat  dan  untuk  keberlangsungan  program pembangunan yang dilaksanakan. Program pembangunan dan pengelolaan Kota Tanpa  Kumuh  dilaksanakan  secara  terpadu  dari  tahap  perencanaan,  tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi yang mana untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan  sasaran  atau  belum,  yakni  dalam  konteks  menurunkan  angka  wilayah kumuh menjadi 100% akses air, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.  BKM  Mekar  Sejahtera  beserta  pemerintahan  Desa  Cimekar  telah menjalankan  program  dengan  memberikan  dana-dana  stimulus  untuk pembangunan,  pemerintah  juga  terbuka  dan  menerima  aspirasi  masyarakat dan
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296

## telah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.

## Partisipasi Masyarakat terhadap Program KOTAKU
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  atau  biasa  disebut  KOTAKU  merupakan  suatu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  untuk  percepatan  penanganan wilayah  kumuh  di  Indonesia dan mendukung gerakan 100%-0%-100%.Gerakan tersebut merupakan gerakan 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak,  bergerak  dalam  program  pemberdayaan.BKM  menjadi  faktor  yang mempercepat tercapainya permukiman layak huni dan berkelanjutan karena telah berpengalaman  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  program atau kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi.Tujuan umum program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan  dasar  di  permukiman  kumuh  desa  untuk  mewujudkan  lingkungan pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Masyarakat  Desa  Cimekar  berperan  aktif  dalam  proses  berlangsungnya program  KOTAKU  khususnya  pemerintah  Desa  diantaranya  Camat,  Lurah, Skekertaris  Lurah,  Badan  Keswadayaan  Masyakarat,  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat,  Kelompok  Swadaya  Masyarakat,  relawan  KOTAKU,  RT  dan  RW setempat, karang taruna, serta tokoh agama. Pemerintah desa mengikuti proses pelaksanaan  program  KOTAKU  mulai  dari  pengenalan  program  KOTAKU, sasaran, visi misi, serta pentingnya menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan sesuai  dengan  standar  layak  huni  dari  pemerintah. Pengenalan  program  kotaku dilaksanakan  di  Desa  Cimekar  yang  didampingi  oleh  fasilitator  Korkot (koordinator kota) program KOTAKU.Masyarakat Desa Cimekar juga berperan dalam  pembuatan  pemetaan  masalah  yang  bertujuan  untuk  membuat  skala prioritas pada pelaksanaan program.Skala prioritas tersebut bertujuan agar tidak terjadinya  kesalahan  dalam  menentukan  lokasi  yang  menjadi  prioritas pembangunan.Hal  ini  sejalan  dengan  penjelasan  dari  Pak  Asep  Taruna  selaku ketua koordinator Badan Kesawadayaan Masyarakat Mekar Sejahtera (BKM-MS) menyatakan bahwa:
“Semua  masyarakat  desa  diusahakan  dilibatkan  da lam  program pembangunan dan perbaikan dilingkungannya, mulai dari anak muda, yang tua, kaya, miskin. Bahkan sebagian masyarakat sangat bersemangat dan ingin wilayah dilingkunganya segera diperbaiki karena menyadari program ini baik untuk lingkungannya” (ha sil wawancara 13 juni 2020).
Kemudian,  hal  lain  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Cimekar  bapak  Iwan Dharmawan, beliau menyatakan bahwa:
“Semua  kegiatan  pemberdayaan  terutama  pada  program  KOTAKU  ini
masyarakat  ikut  berpartisipasi  aktif,  apalagi  pada  tahap  pengambilan keputusan  dalam  menentukan  lokasi  pembangunan  atau  skala  prioritas pembangunan  masyarakat  yang  ikut  dalam  forum  pembuatan  keputusan bersemangat  dan  ingin  lingkungannya  menjadi  prioritas  pembangunan.”. (hasil wawancara 13 Juni 2020).
Pada  tahap  perencanaan  merupakan  tahap  awal  pada  persiapan  dalam pelaksanaan  program.  Perencanaan  yang  dimaksudkan  adalah  keikutsertaan masyarakat  untuk  menghandiri  musyawarah  atau  rapat-rapat  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  desa  beserta  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  rangka melakukan pembangunan di wilayah Desa Cimekar. Dalam musyawarah tersebut masyarakat  diharapkan  memberikan  aspirasinya  atau  saran  sampai  pada  tahap pengambilan  keputusan  agar  hasil  dari  program  yang  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  yang  butuhkan  oleh  masyarakat  dan  menjadi  langkah  awal  yang  sangat penting dan akan mempengaruhi pada tahap-tahap selanjutnya. Partisipasi dalam musyawarah  ini  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menyampaikan  pendapatnya  menilai  sesuatu  rencana  program  yang  akan dilaksanakan.
Pada tahap pengambilan keputusan tidak semua masyarakat Desa Cimekar bisa ikut berpartisipasi. Pada tahap ini biasanya diikuti oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, RT,  RW,  relawan,  pemerintah  desa  dan  tokoh  agama.  Biasanya  masyarakat berpartisipasi dalam rembug membahas program KOTAKU pada saat arisan RT atau  RW  atau  yang  lainnya  yang  kemudian  gagasannya  diajukan  kepada pemerinatah  desa  terdekat  atau  BKM  Mekar  Sejahtera.  Keputusan  yang diambilpun biasanya mengenai lokasi pembangunan dimana dan prioritas lokasi pembangunan.  Dalam  mengidentifikasi  masalah  ataupun  pembuatan  program dapat  dilihat  indikator-indikatornya.  Pengambilan  keputusan  kegiatan  sebagian masyarakat  yang  diundang  dalam  musyawarah  bertujuan  agar  pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Cimekar. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pada setiap tahap perencanaanm pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
Keikut  sertaan  masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau program.  Masyarakat  dapat  memberikan  partisipasi  dalam  bentuk  tenaga,  uang maupun material bangunan serta saran sebagai salah satu wujud partisipasi pada kegiatan  tersebut.  Partisipasi  masyarakat  pada  tahap  ini  dibutuhkan  agar  dapat menghasilkan suatu keberhasilan program pembangunan yang telah direncanakan bersama-sama. Adanya keaktifan warga dalam memberikan masukan atau ide-ide pada  tahap  perencanaan  dinilai  sangat  penting,  selain  dari  pada  itu  adanya kesadaran  dan  rasa  kepemilikan  yang  tinggi  dari  masyarakat  dibutuhkan  dalam tahap  pelaksanaan,  adanyanya  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat  dan

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
keikutsertaan masyarakat dalam menilai hasil kerja, pada tahap evaluasi merupakan hal terpenting yang harus ada dalam tahapan partisipasi (Girsang, 2011).
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting mengingat masyarakat yang nantinya akan menikmati manfaat dari pembangunan di  lingkungannya.  Tetapi  masyarakat  juga  tidak  dapat  dipaksakan  dapat berpartisipasi  pada  tahap  pelaksanaan  ini  karena  masyarakat  juga  memiliki kesibukannya masing-masing seperti mencari nafkah.Masyarakat menyadari betul bahwa pelaksanaan program KOTAKU ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk  kebaikan  lingkungan  di  masyarakat.Sehingga  antusias  untuk  bepartisipasi sangatlah  besar.Pelaksanaan  program  KOTAKU  dilakukan  secara  bertahap berdasarkan  skala  prioritas  yang  telah  disepakati  bersama-sama.Partisipasi masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan  program,  masyarakat  yang  aktif  sebagai pelaksana dan pemanfaat program. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini sangatlah beragam dan saling bergotong royong satu sama lain. Masyarakat yang menyumbangkan  tenaganya  bisa  dengan  membantu  langsung  proses pembangunan,  ada  yang  membantu  dengan  menyiapkan  makanan  bagi  para pekerja  pembangunan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  ibu-ibu  di  sekitar  wilayah pembangunan.
Setelah  pelaksanaan  program  KOTAKU  dilaksanakan,  partisipasi masyarakat  dalam  menilai  dan  mengevaluasi  pembangunan  merupakan  suatu bentuk keterlibatan masyarakat. Masyarakat melihat hasil dari pembangunan yang telah  dilaksanakan  apakah  telah  sesuai  dengan  rencana  dan  seperti  apa  hasil akhirnya.  Kegiatan  pada  tahap  monitoring  dilaksanakan  oleh  Unit  Pengelola Lingkungan  (UPL)  BKM  Mekar  Sejahtera  yang  telah  disesuaikan  bardasarkan standar dari bistek yang tertera diproposal, mulai dari segi materialnya, rencana bentuk bangunan sampai dengan berjalannya pelaksanaan pembangunan.
Semakin  seringnya  masyarakat  ikut  serta  terhadap  pelaksanaan  suatu program  atau  kegiatan  maka  hal  itu  semakin  baik.BKM  Mekar  Sejahtera  juga berkewajiban untuk mementau secara langsung dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai  laporan  pertanggung  jawaban.  Keluhan  dan  masukan  dari masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  keberhasilan  pelaksanaan  program. Masyarakat melihat hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan rencana dan seperti apa hasil akhirnya. Dan BKM Mekar Sejahtera menanggapinya  dan  langsung  memberikan  tindakan  lanjutan  akan  keluhan masyarakat tersebut.

## Keberhasilan Penggalangan Partisipasi
Hasil  yang  dicapai  disini  adalah  hasil  yang  dicapai  oleh  BKM  Mekar  Sejahtera Desa  Cielunyi  dalam  menggalang  partisipasi  masyarakat  dalam  program
KOTAKU. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disepakati bersama terkait gerakan 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.    Dalam  pelaksanaan  program  KOTAKU,  BKM  Mekar  Sejahtera melibatkan partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat secara bersama- sama, oleh karena itu pada dasarnya yang menjadi objek dari program ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Cimekar bukan hanya masyarakat miskin saja.
Tujuan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)diukur melalui perumusan program kerja atau kegiatan yang mana didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh program hingga dapat mencapai sasaran dan  tujuan  yang  telah  disepakati  bersama.  Tujuan  program  KOTAKU  adalah untuk menangani pembangunan sarana dan prasarana, menangani permukiman wilayah  kumuh,  dan  meningkatkan  keberdayaan  ekonomi  untuk  mengurangi kemiskinan.  Dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  program  KOTAKU  ini sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari tahap  persiapan,  pelaksanaan  sampai  pada  tahap  monitoring  evaluasi  ini merupakan  bentuk  dari  partisipasi  masyarakat  yang  mendorong  berjalannya program. Partisipasi ini dilakukan agar masyarakat mulai peka terhadap situasi dan masalah yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga berupaya mandiri mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.
Program kota tanpa kumuh (KOTAKU)diukur melalui perumusan program kerja atau kegiatan yang mana didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh program hingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang  telah  disepakati  bersama.  Tujuan  program  KOTAKU  adalah  untuk menangani pembangunan sarana dan prasarana, menangani permukiman wilayah kumuh, dan meningkatkan keberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.
Dalam  penyusunan  dan pelaksanaan  program  KOTAKU  ini  sepenuhnya melibatkan  partisipasi  masyarakat,  keterlibatan  masyarakat  mulai  dari  tahap persiapan,  pelaksanaan  sampai  pada  tahap  monitoring  evaluasi  ini  merupakan bentuk  dari  partisipasi  masyarakat  yang  mendorong  berjalannya  program. Partisipasi ini dilakukan agar masyarakat mulai peka terhadap situasi dan masalah yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga berupaya mandiri mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.
Program kerja kotaku yang disusun merupakan sebagai media pendidikan sosial  untuk  membantu  masyarakat  mencapai  kesejahteraan  hidup.  Tujuan pendidikan sosial tersebut adalah untuk mewujudkan pribadi-pribadi masyarakat yang  mampu  menangani  masalahnya  sendiri  dan  orang  lain  sehingga  dapat mewujudkan  kehidupan  yang  sejahtera  dalam  segala  aspek  bukan  hanya  sosial tetapi juga pada aspek ekonominya, program kerja KOTAKU di Desa Cimekar di

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
antaranya meliputi aspek: Perbaikan jalan, pelebaran jalan dan penerangan jalan di Desa Cimekar dilakukan karena masih banyaknya jalan penghubung antar desa yang rusak sehingga menghambat akses masyarakat.Sedangkan untuk penerangan jalan  dilakukan  untuk  mengurangi  masalah  diantaranya  adalah  kecelakaan. Pembangunan  pembangunan  tersebut  dilakukan  untuk  tujuan  memajukan  desa dan  membantu  perekonomian  masyarakat  di  wilayah  Desa  Cimekar.  Dalam bidang  sosial  diantaranya  adalah  pembuatan  jamban  pribadi  dan  pengeboran sumur yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga memilih fasilitas MCK sendiri dan tidak mencemari lingkungan.
Dampak dari hal tersebut dapat diuraikan dari hasil program kegiatan yang telah  dilaksanakan  seperti  berikut:  Dampak  fisik  adalah  dengan  adanya pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  mana  digunakan  sebagai  alat  atau penunjang  dalam    kelancaran  perekonomian  masyarakat.    Pembangunan  ini bermanfaat  untuk  umum  bukan  hanya  untuk  masyarakat  miskin  saja, pembangunan program kotaku berupa perbaikan jalan, pembangunan jalan dan penerangan  jalan.  Dengan  adanya  program  perbaikan  jalan  yang  mana  dapat memudahkan akses  masyarakat.  Perbaikan akses  jalan  dan  penerangan jalan  ini juga  memudahkan  masyarakat  dan  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat. Dampak  sosial,  program  kegiatan  peningkatan  masalah  sosial  masyarakat  yang diantaranya adalah dengan perbaikan rumah pembuatan jamban, kan perbaikan MCK.  Hal  ini  ditunjukkan  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu  penggolongan tersebut berdasarkan hasil dari survei yang telah dilakukan oleh tim pelaksana dan relawan program kota tanpa kumuh (KOTAKU). Hal ini sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai  yaitu,  menurunkan  angka  pemukiman  kumuh  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dampak  ekonomi,  program  kegiatan  kotaku  dalam  dampak  ekonomi diantaranya  adalah  dengan  program  UPK  (simpan  pinjam).  UPK  Merupakan pemberian pinjaman modal usaha untuk masyarakat yang akan membuka usaha dengan sistem pembayaran berangsur tiap bulannya.  Program UPK sasarannya adalah untuk masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil yang produktif dengan tujuan  supaya  masyarakat  dapat  lebih  mengembangkan  lagi  usahanya  dengan pinjaman modal tersebut.
Program kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah pendidikan sosial atau pelatihan. Sasaran pada program ini adalah untuk masyarakat yang belum memiliki keterampilan sehingga masyarakat memiliki bekal untuk membuka peluang usaha. Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  yang  terpenting  dalam  pertumbuhan ekonomi  diperlukan  pengendalian  terhadap  perkembangan  jumlah  penduduk melalui  program  berencana  untuk  mencapai  mobilitas  tenaga  kerja  yang  lebih tinggi.Hasil dari pelatihan-pelatihan tersebut yang memiliki usaha yang produktif
diantaranya adalah sebagai berikut: usaha catering “bunda lubna” milik bu entin merupakan  usaha  catering  Makanan  dari  hasil  pelatihan  UMKM.  Usaha  ini merupakan langganan dari pihak Kecamatan setiap kali mengadakan suatu acara atau kegiatan, usaha katering ini telah membantu 2 orang ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Usaha bakso keliling milik Pak Nano merupakan hasil dari pelatihan UMKM yang mana Beliau memiliki beberapa gerobak bakso yang digunakan  untuk  berjualan.    Beliau  juga  memiliki  beberapa  pegawai  untuk membantu  berjualan  dan memberikan  lapangan  pekerjaan  bagi  beberapa  orang sedangkan  untuk  menambah  modal  beliau  meminjam  uang  pada  UPK  simpan pinjam yang mana merupakan bagian dari program KOTAKU. Dan yang terakhir adalah  pengepul  sampah  milik  Pak  Ana  yang  merupakan  hasil  dari  pelatihan pengelolaan sampah.  Usaha beliau ini sangat membantu masyarakat karena dapat menjaga  kebersihan  lingkungan  dan  hasil  dari  daur  ulang  sampahnya  dapat dikumpulkan dan disortir yang nanti bisa dijual.
Dengan  demikian  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulkan  mengenai  hasil dari penggalangan partisipasi dalam program KOTAKU di Desa Cimekar, bahwa masyarakat sudah cukup berhasil untuk dikategorikan dalam berpartisipasi karena selaras  dengan  teori  keberhasilan  partisipasi  yang  mana  BKM  Mekar  sejahtera telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan BKM  beserta  pemerintahan  selalu  mengajak  masyarakat  untuk  terlibat,  adanya kemauan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  adanya  kemampuan  masyarakat untuk  berpartisipasi,  untuk  lebih  jelasnya  dapat  diuraikan  sebagai  berikut: (1)Penggalangan  dalam  tahap  perencanaan  dalam  tahap  perencanaan dimaksudkan  merupakan  langkah  awal  dalam  proses  pembangunan,  dalam kesempatan  ini  merupakan  penentuan  keputusan  mengenai  pengumpulan  data awal masalah-masalah yang ada disekitar Desa dalam konteks wilayah kumuh dan penentuan skala prioritas bagi wilayah yang akan ditindak lanjuti lebih dulu. BKM beserta pemerintah desa melibatkan langsung perwakilan masyarakat dalam forum ini dan masyarakat dapat memberikan gagasan serta masukannya, dan masyarakat juga  dapat  terlibat  dalam  keputusan  akhirnya.  Hal  ini  menjadikan  kepercayaan masyarakat menjadi meningkat dan bersedia untuk tetap mengikuti setiap proses berjalannya program KOTAKU. (2)Penggalangan dalam tahap pelaksanaan dalam tahap  pelaksanaan  merupakan  tahap  lanjutan  untuk  menindaklanjuti  keputusan akhir pada tahap perencanaan. Dalam tahap ini masyarakat secara bersama-sama bergotong royong untuk proses pembangunan seperti dalam pembuatan MCK, perbaikan got dan jalan dan sebagainya. Masyarakat di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan  dilibatkan  oleh  BKM,  masyarakat  juga  sukarela  membantu berdasarkan  kemampuannya  masing-masing.  Ada  yang  membantu  dengan menyumbangkan tenaganya ada yang membantuu dengan materinya dll. Hal ini membuktikan  bahwa  BKM  telah  berhasil  untuk  menggalang  partisipasi

## Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296
masyarakat.  (3)Penggalangan  dalam  tahap  evaluasi  dalam  tahap  evaluasi merupakan tahap akhir setelah program dilaksanakan. Formalnya pada tahap ini dilaksanakan dikantor desa dengan forum sama seperti tahap perencanaan yang diikuti  oleh  BKM,  pemerintah  desa  dan  perwakilan  masyarakat.  Informalnya dilakukan oleh masyarakat yang berada diwilayah pembangunan yang merasakan langsung  dampak  dari  pembangunan  yang  biasanya  akan  disampaikan  kepada pemerintah terdekat seperti RT/RW. Kedua hal ini menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan yang akan ditindak lanjuti.
Terus  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  tahapnya dipengaruhi oleh konsistensi BKM Mekar Sejahtera beserta pemerintahan Desa Cimekar sebagai pemrakarsa program KOTAKU dan akibat dari diterapkannya pola  kemitraan  dalam  setiap  prosesnya.  Pola  kemitraan  menjadikan  masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam pembangunan di wiliyahnya. Keterbukaan pengelolaan program juga menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah desa dan baik untuk keberlanjutan program selanjutnya.

## PENUTUP
Untuk  memberikan  gambaran  pokok-pokok  yang  ada  didalam  penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program (KOTAKU) kota tanpa kumuh di  Desa  Cimekar  Kecamatan  Cileunyi,    bahwa:  BKM  Mekar  Sejahtera menggunakan  strategi  pendekatan  dengan  menerapkan  pola  kemitraan  kepada masyarakat,  yang  mana  melalui  pola  kemitraan  diantara  masyarakat  dan pemerintahan menjadikan meningkatnya kualitas lingkungan sehingga timbulnya rasa  pertanggungjawaban  dan  keinginan  untuk  menjaga  lingkungan  pada  diri masing-masing masyarakat. Masyarakat Desa Cimekar membantu keberlangsungan program pembangunan berdasarkan  kemampuannya masing- masing seperti membantu dengan tenaga, dengan materi dll. pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Cimekar diantaranya sarana dan prasarana yang  menjadi  penopang  dalam  memfasilitasi  kenyamanan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Program  KOTAKU  di  Desa  Cimekar  sudah  berhasil  untuk dikategorikan  berpartisipasi  dalam  program  KOTAKU  hal  ini  dapat  dilihat berdasarkan terus berjalannya program KOTAKU dari pemerintah untuk wilayah kumuh Desa Cimekar mulai dari tahun 2016 hingga saat ini. Terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya dipengaruhi oleh konsistensi BKM Mekar  Sejahtera  beserta  pemerintahan  Desa  Cimekar  sebagai  pemrakarsa program KOTAKU dan akibat dari diterapkannya pola kemitraan dalam setiap prosesnya. Pola kemitraan menjadikan masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam  pembangunan  di  wiliyahnya.  Keterbukaan  pengelolaan  program  juga menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah desa dan baik untuk keberlanjutan program selanjutnya.
Pelibatan  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  dalam  proses  pembangunan harus  tetap  dijaga  dan  ditingkatkan  kembali,  baik  dalam  tahap  perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi. Dan Musyawarah Desa merupakan sebuah forum masyarakat yang ikut serta mengambil keputusan dalam perencaan program yang  merupakan  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  jadi  pemerintah  harus  selalu memperhatikan setiap dari hasil musywarah karena didalmnya terdapat asprasi- aspirasi masyarkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan . Jakarta: Kencana. Budiardjo,  M.  (2004). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Pt.  Gramedia  Pustaka Utama. Davis,  K.  (1962). Human  Relation  At  Work .  Mc  Graw  Hill  Book.  Co.Inc. Kogakhusa Co. Ltd. Tokyo.
Direktorat Jendral Cipta Karya. (2010). Bersama Membangun Kemandirian . Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Fitrianingsih, I. (2018). Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU). S kripsi , Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Walisongo, Semarang.
Kamaluddin. (2014). Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam. Konsep Dasar Dan Arah Pengembangan . 8(02), 1-12. Mardikanto, T., & Soebiato. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Putri, A. T. D. (2018). Efektifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan  Medan  Tembung .  (Doctoral  Dissertation,  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Setiadi, P. W., Niapele, S., & Salatatoly, A. 2019. Persepsi Msyarakat Dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Ruang Terbuka Hiau Di Taman Nukila Kota Ternate . Jurnal Akrab Juara, 4 (2), 33-43 Suroso,  H.,  Hakim,  A.,  &  Noor,  I  .  (2018). Faktor-Faktor  Yang  Memperngaruhi Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa  Banjaran Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik . Dalam Jurnal Wacana Vol.17 No.1. Uphoff, C. (1997). Arsitektur Pembangunan Dan Koservasi . Djambtan, Jakarta Widyana, R. (2018) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Semanggi  Kota  Surakarta . Skripsi ,  jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara, Universitas Negri Sebelas Maret, Surakarta.
Fitrianingsih, N. F.  (2018) yang berjudul Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) di  Desa  Krajan  Kulon,  Kaliwungu Kendal .  Program  Studi  Pengembangan  Masyarakat  Islam  Kosentrasi Kesehatan  Lingkungan.  Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  Universitas
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 6 No. 3 (2021) 277-296

## Islam Negeri Walisongo. Semarang
Widyanata,  R.  (2018) Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di Kelurahan  Semanggi  Kota  Surakarta .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Putri, A.T.D (2018) Efektifitas Lembaga Pemberdayaan (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung . Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara