Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105

## Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara

## Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia alvinchairilian@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengkaji  mengenai  sistem  pengembalian  kerugian  keuangan negara  dalam  sistem  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dan  rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Penelitian ini masuk dalam penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Hasil  penelitian  menjabarkan,  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  dilaksanakan  oleh Kejaksaan  melalui aset tracing dan pelaksanaan putusan  Hakim, tidak  menunjukan adanya suatu sistem  penegakan  hukum  yang  optimal  terhadap  upaya  penyelamatan  kekayaan  negara.  Hanya rata-rata  sebesar  12,3%.  Perlu  adanya  rekonstruksi  pengembalian  kerugian  keuangan  negara dengan  melakukan  rekonstruksi  Pasal  4  Jo  Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  b  UU  No.  20  tahun  2001 tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1991  dan  rekonstruksi  Pasal  5  ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara.
Kata kunci: Korupsi; Pengembalian Keuangan Negara ; Rekonstruksi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  system  of  recovering  state  financial  losses  in  the criminal justice system for corruption in Indonesia and the reconstruction of state financial losses as  an  alternative  to  imprisonment.  This  research  is  included  in  non-doctrinal  research,  using normative-empirical research methods. The results of the research describe, the recovery of state financial  losses  carried  out  by  the  Prosecutor's  Office  through  asset  tracing  and  the implementation of Judge's decisions, does not indicate the existence of an optimal law enforcement system for efforts to save state assets. Only an average of 12.3%. It is necessary to reconstruct the recovery of state financial losses by reconstructing Article 4 Jo Article 18 Paragraph (1) letter b of  Law  no.  20  of  2001  concerning  the  Second  Amendment  to  Law  Number  31  of  1991  and  the reconstruction  of  Article  5  paragraph  (1)  letter  b  Regulation  of  the  Attorney  General  of  the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, namely the return of state finances can be realized in the settlement of cases through a restorative justice approach at the High Court as an alternative to imprisonment.
Keywords: Corruption; Reconstruction; Recovery State Losses
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  suatu  permasalahan  kompleks  di  Indonesia.  Seiring berjalannya waktu dan peningkatan kondisi intelektualitas sumber daya manusia, permasalahan  korupsi  di  Indonesia  semakin  terstruktur  dan  sistematis.  Korupsi menjadi  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  menjadi  momok  bagi  masyarakat Indonesia,  sebagaimana  termaktub dalam konsideran  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1 Korupsi merupakan suatu  tindakan  yang  amat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  suatu negara, sehingga karenanya dapat menghambat proses pembangunan bangsa.
Urgensi  penelitian  ini  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga sekarang terhitung sudah berjalan selama 22 tahun, hingga upaya-upaya lain dilakukan, namun korupsi di Indonesia, tidak Menunjukan adanya keberhasilan dan perbaikan secara signifikan. 2 Terbaru dalam kurun waktu  laporan 2 tahun terakhir Indonesia  Corruption  Watch (ICW) melaporkan  dalam  laporan  tahunannya,  selama  periode  tahun  2020, terdapat sebanyak 1.218 perkara korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 56,7 triliun. 3 Kemudian di tahun selanjutnya dalam semester pertama tahun 2021, dengan kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2021, terdapat 209 kasus dangan melibatkan 482 tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp. 26,83 triliun. 4 Selama dua tahun terakhir  cukup  menggambarkan  bahwasanya  setelah  20  tahun  berjalan,  angka korupsi dan kerugian negara di Indonesia masih sangat banyak.
Untuk  menyelamatkan  kerugian  keuangan  negara,  aparat  penegak  hukum melakukan  pidana  tambahan  berupa  penjatuhan  uang  pengganti.  Negara  berhasil mengamankan aset negara senilai  Rp 1,44 triliun. 5 Melalui upaya putusan pidana tambahan uang pengganti oleh pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1,44 triliun merupakan angka fantastis yang berhasil diamankan oleh penegak hukum, namun hal tersebut dirasa menjadi tidak berhasil manakala dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh negara pada tahun tersebut (2017). Negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, pada tahun tersebut mengalami kerugian dengan total aset senilai Rp 29,41 triliun. Kemudian pada 2 tahun terakhir yakni di tahun 2020 dan 2021,  negara  kembali  menderita  kerugian  yang  hampir  3  kali  lebih  banyak dibandingkan  pada  tahun  2017,  yakni  di  tahun  2020  kerugian  negara  akibat
1 “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi,” 1999.
2 Aryas  Adi  Suyanto,  ‘Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia’, Jurnal  USM  Law  Review ,  1.1  (2018),  hlm  39 <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.
3 ICW,  “Trends  in  Enforcement  of  Corruption  Cases  Year  2020,” Indonesian  Corruption  Watch , 2021. Diunduh pada pada 06 Januari 2021
4 Dimas  Jarot  Bayu,  “Masyarakat  Indonesia  Makin  Antikorupsi  Pada  2021,” Kata  Data  Books , 2021.diakses pada tanggal 10 Agustus 2022
5 Indonesian  Corruption  Watch,  “Kasus  Korupsi  Semester  I  2017,”  2017.  diunduh  pada  tanggal  10 Agustus 2022
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
korupsi  ialah  senilai  Rp.  56,7  triliun, 6 Keberhasilan  penerapan  pidana  tambahan uang pengganti senilai Rp. 8,9 triliun, sedangkan di tahun 2021, kerugian negara mencapai Rp. 62,1 triliun, 7 dengan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 1,4  triliun.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwasanya  antara  kerugian  negara  dengan aset  yang  berhasil  diselamatkan  melalui  konsepsi  hukuman  pidana  tambahan pidana uang, tingkat keberhasilannya adalah 2% pada setiap tahunnya.
Bebrapa penelitian sebelumnya telah dilakukan suatu kajian yakni  pertama, penelitian  Isra, 8 dalam  pnelitian  tersebut  menjelaskan  perampasan  aset  sebagai bentuk pidana penjara pengganti merupakan pelanggaran HAM, sedangkan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara sebagai  alternatif  pengganti  pidana  penjara,  hal  tersebut  dapat  memposisikan tersangka  sebagai  pihak  yang  melakukan  pembuktian  terbalik  agar  menjauhkan tersangka  dari  hukum  pidana  penjara  dengan  orientasi  penyelamatan  keuangan negara,  sehingga  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  harus  menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu pada saat melakukan perampasan aset.
Kedua,  penelitian  Farizi, 9 dalam  penelitiannya  menyatakan  adanya kekurangan  terhadap  pengembalian  yang  diupayakan  oleh  penegak  hukum, adapun  dalam  penelitiannya  Farizi,  menyarankan  agar  menambahkan  komponen biaya  sosial  kejahatan  dari  suatu  kejahatan  dalam  konsep  pengembalian  Adapun dalam  penelitian  ini,  mengkaji  suatu  bentuk  hukuman  tanpa  adanya  pidana penjara,  yang  mana  hukuman  tersebut  dimaksudkan  agar  tersangka  maupun terdakwa  tindak  pidana  korupsi  melakukan  pembuktian  terbalik  terhadap  semua aset  yang  dimilikinya,  sehingga  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan maksimal.
Ketiga,  penelitian  Wahyudi, 10 penelitian  ini  memberikan  definisi  terhadap pihak  ketiga  dalam  upaya  perampasan  aset,  adapun  pihak  ketiga  tersebut dimaksudkan  sebagai  pihak  yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung menerima  aliran  aset  dari  tersangka  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  proses perampasan aset dilakukan kepada pihak ketiga.
Sedangkan  dalam  penelitian  ini  bermaksud  merekonstruksikan  perampasan aset  sebagai  bentuk  dari  hukuman  baru  terhadap  alternatif  pidana  penjara, sehingga  proses  pengembalian  yang  dimaksudkan  dibebankan  kepada  tersangka adapun  aliran  dana  yang  dialirkan  kepada  pihak  ketiga,  menjadi  tanggungjawab dari tersangka.  Bahwa terhadap hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis terhadap konstruksi pengembalian keuangan negara yang selama ini
6 ICW, “Trends in Enforcement of Corruption Cases  Year 2020.” diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022
7 Indonesia  Corruption  Watch,  “Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun  2021,” Indonesia Corruption Watch , 2021, 1–40. diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022
8 Teuku  Isra  Muntahar, Madiasa  Ablisar,  and  Chairul  Bariah,  ‘Perampasan  Aset  Korupsi  Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ’, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 (2021), hlm. 49.
9 Fadillah  Farizi,  “Pemiskinan  Sebagai  Alternatif  Pidana  Tambahan  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Dan Relefansinya Dalam Pembaruan Hukum Pidana” (UNAD, 2017).
10 Wahyudi  Hafiludi  Sadeli,  ‘ Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga  Yang  Terkaiat Dengan Tindak Pidana Korupsi ’, Universitas Indonesia , 2010, hlm. 24
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dan Rekonstruksinya dalam rangka  mengatasi  data  pra-riset  terhadap  keberhasilan  pengembalian  keuangan negara yang hanya sebesar 2%, setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dan  rekonstruksi  pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  non-doktrinal,  dengan  menggunakan metode  penelitian  normatif-empiris, 11 ,  sumber  data  yang  digunakan  ialah  data primer yang merupakan data yang langsung diambul dari sumbernya. Data primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  wawancara.  Wawancara  dilakukan pada  jaksa  di  Kejaksaaan  Tinggi  Jawa  Tengah.  Data  penelitian  yang  digunkan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  seperti peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  dan  bahan  hukum  sekunder buku  dan  jurnal-jurnal  hukum.  Data  tersebut  dilakukan  analisis  menggunakan pendekatan penulisan kualitatif (deskriptif-analistis).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Sistem  Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  sebagai salah  satu  upaya  meningkatkan  pengembangan  perekonomian  nasional  dan daerah salah satunya melalui pegadaan barang dan jasa pemerintah. Tetapi sektor pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  justru  menjadi  sasaran  tindak  pidana korupsi. 12 Korupsi  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  amat  luas  cakupannya dalam  masyarakat.  Korupsi  tumbuh  dan  berkembang  meningkat  pada  tiap tahunnya. Peningkatan korupsi dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus korupsi, kerugian  negara  yang  meningkat,  dan  perilaku  korupsi  tersebut  semakin terstruktur, masif dan sistematis. 13
Korupsi  yang  merupakan  sumber  dari  kesengsaraan  bangsa  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  dengan  mempertimbangkan  dampak yang  timbul  di  dalamnya.  Kejahatan  yang  tidak  biasa  tersebut,  juga  tidak  lagi dapat  diselesaikan dengan cara  yang biasa namun harus menggunakan cara  yang luar  biasa. 14 Pertempuran  dalam  rangka  perlawanan  terhadap  tindak  pidana korupsi, pada prinsipnya tidak pernah berhenti. Banyak modus operandi baru serta akibat  dari  tindakan  korupsi  tersebut  sangalah  serius,  dan  menyeluruh  hingga
11 Jonaedi  Efendi    &  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  Dan  Empiris (Prenada Media, 2018) <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>.
12 Muhammad Nur Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  631–50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
13 Kalimatul  Jumroh  and  Ade  Kosasih, Pengembalian  Aset  Negara  Dari  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi , CV. Zigie Utama , vol. 7, 2019.
14 “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi,” 2015.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
lapisan kehidupan masyarakat terdalam. Dampak yang paling terasa dalam tindak pidana ini ialah kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. 15
Bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  sudah  dilakukan  di Indonesia. 16 Hal  tersebut  sebagaimana  dilakukan  sejak  adanya  undang-undang tindak  pidana  korupsi,  selain  itu  Indonesia  telah  meratifikasi United  Nations Convention  Against  Corruption ,  2003  (UNCAC),  melalui  UU  Nomor  7  tahun 2006  Tentang  Pengesahan United  Nations  Conventio  Against  Corruption 2003 (UNCAC). 17 Pada  salah  satu  ratifikasi  tersebut,  Indonesia,  menyetujuai  adanya peningkayan hubungan kerja sama pada sektor internasional dalam hal pelacakan, penyitaan,  pembekuan,  dan  pengembalian  aset-aset  hasil  tindak  pidana  korupsi yang disimpan oleh pelaku tindak pidana korupsi ke luar negeri. 18
Instrumen penegakan atas pengembalian aset sudah tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tantang  Pemberatasan  Tindak  Pidana Pidana  Korupsi,  dan  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tahun  2014 tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti,  kedua  instrumen  tersebut  belum mampu  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dengan  maksimal. 19 Pada penelitian ini, penyebab ketidakoptimalan dari upaya pengembalian tersebut ialah ada  3  (tiga)  penyebab  antara  lain:  Pertama,  adanya  pergeseran  delik.  Pergeseran delik  tindak  pidana  korupsi,  yang  mulanya  merupakan  delik  formil  sebagaimana dalam  Pasal  2  ayat  1  dan  Pasal  3,  yang  mensyaratan  perbuatan  korupsi  yang dimaksud haruslah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebelum adanya putusan MK tersebut, menyebabkan perubahan dari delik formil menjadi  materiil,  yang  mana  maksudnya  ialah  kerugian  negara  haruslah dibuktikan  dan  dihitung  secara  bukan  semata  merupakan  potensi  dari  kerugian negara.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016  tanggal  25 Januari  2017. 20 Sebagaimana  penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  ayat  3  Undang Undang Nomor 21 tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 31  tahun  1999  tentang  Pemberatasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  pada  bagian  frasa “dapat”  yang berkaitan dengan kerugian negara yang dalam cita pelaksanaannya menjadi  dasar  cukup  terbuktinya  suatu  bentuk  kerugian  negara,  diputuskan  tidak mengikat atau tidak memiliki suatu kepastian hukum terhadap jaminan rasa aman
15 A  Mahmud, Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi:  Pendekatan  Hukum  Progresif (Sinar Grafika, 2021). hlm 75.
16 Refki  Saputra,  “Tantangan  Penerapan  Perampasan  Aset  Tanpa  Tuntutan  Pidana  (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia,” Integritas Vol. 3, no. 1 (2017): 115–30.
17 Abdul Wahid, ‘Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UNCAC  (  United  Nation  Convention  against  Corruption  )  Untuk  Melawan  Tindakan  Korupsi  ,  Mayoritas Negara Telah Sepakat Untuk Mencegah Dan’, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023 , 6.1 (2023), hlm 35.
18 Jumroh and Kosasih, Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi .hlm. 37
19 Zico  Junius  Fernando,  “Perampasan  Aset  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  Dan  Prinsip  Hukum  Pidana,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 19,  no.  1  (2022):  85, https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84.
20 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017,” 2017.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
e-ISSN : 2621-4105
yang  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  Pasal  28g  ayat  1  UUD  NRI  1945, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap delik pada tindak pidana korupsi yang menyaratkan  delik  materiil  atau  harus  terbuktinya  suatu  pidana,  dikarenakan  hal tersebut,  maka  bentuk  perhitungan  kerugian  negara  yang  dihitung  ialah  sesuai dengan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Pembedaharaan Negara,  yakni  perhitungan  kerugian  negara  berdasarkan  perhitungan  kerugian yang  nyata  atau actual  loss . 21 Hal  tersebut,  berimplikasi  terhadap  upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, seseorang tidak dapat dituntut atas suatu tindakan  korupsi  apabila  perhitungan  atas  kerugian  negara  tidak  mencerminkan suatu  kerugian  keuangan  negara  secara  jelas  dan  nyata,  hal  tersebut  ditengarai menjadi salah satu penyebab sulitnya pengembalian kerugian negara.
Pengembalian  kerugian  negara  yang  sulit,  sebagaimana  disebutkan  dalam penelitian  ICW,  bahwa  salah  satu  hal  yang  memperlambat  proses  pengembalian tindak korupsi ialah terhadap banyaknya metode perhitungan kerugian negara, dan tidak terdapat metode perhitungan baku. Belum terdapat peraturan baku terhadap perhitungan  kerugian  negara,  seperti  halnya  dalam  persidangan,  antara  jaksa penuntut  umum,  terdakwa  dan  bahkan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan memunculkan  banyaknya  variasi  terhadap  banyaknya  kerugian  keuangan  negara yang  diakibatkan  oleh  terdakwa.  bahkan  sebagaimana  dikatakan  oleh  Jaksa  Ario Wahyu,  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  Kejati  Jawa  Tengah,  tidak  dilakukan oleh satu pihak saja, namun bisa didapat dari beberapa pihak 22
Kedua, ialah penyembunyian aset hasil korupsi dan berkembangnya modus operandi.  Pada  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  oleh  peneltian  ini  dengan melakukan  wawancara  dengan  Kasi  Penuntutan  Kejati  Jawa  Tengah,  terdapat celah  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  hukuman  atau  eksekusi  terhadap  pidana tambahan  uang  pengganti,  sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa  Kejati  Jawa Tengah  bahwa  guna  melakukan  proses  pengembalian  kerugian  keuangan  negara menggunakan  2  (dua)  cara,  pertama    dengan  proses  proaktif  persuasif (komunikasi)  antara  penyidik  dengan  terdakwa,  dan  yang  kedua  menggunakan asset  tracing . 23 Komunikasi  antara  penyidik  dengan  terdakwa,  disampaikan  oleh Jaksa  Ario  Wahyu,  bahwa  sebenarnya  pada  saat  proses  penyidikan,  jaksa  telah menawarkan  adanya  keringanan  dalam  penuntutan  apabila  terdakwa  dengan sukarela mengembalikan. 24 Selanjutnya asset tracing atau penelusuran aset, dalam hal  ini  setelah  mendapatkan  informasi  mengenai  adanya  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  jaksa  sebagaimana  dengan surat  dimulainya  penuntutan  melakukan asset  tracing terhadap  aset  atau  harta benda  yang  dimiliki  oleh  terdakwa,  dalam  putusan  Nomor  90/Pid.Sus-
21 S  S  Irasetika, Perampasan  Harta  Hasil  Korupsi:  Perspektif  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan (Kencana, 2018). hlm. 31
22 Ario  Wahyu,  Hasil  Wawancara  Dengan  Ario  Wahyu  H.  Kepala  Seksi  Penuntutan  Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.00, 2023.
23 Ario Wahyu.
24 Ario Wahyu.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
e-ISSN : 2621-4105
TPK/2021/PN  Smg  dengan  terdakwa  Agung,  saat  pelaksanaan  penelurusan  aset, terdakwa  menjumpai  aset  kepunyaan  terdakwa  ialah  sebuah  laptop  (PC)  yang dalam  tuntutannya  taksa  mengupayakan  laptop  tersebut  dapat  disita  sebagai bentuk  dari  pengembalian  kerugian  keuangan  negara,  namun  pada  akhirnya Hakim Pemeriksa sidang di Pengadilan Negeri Semarang, tidak mengabulkan hal tersebut.
Selanjutnya,  adanya  penyaluran  kepada  pihak  ketiga,  dalam  modus  yang ditemui  di  lapangan  oleh  penyidik  dari  Kejaksan  Tinggi  Jawa  Tengah, sebagaimana  disampaikan  oleh  Jaksa  Ario,  bahwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi sering malakukan penyimpanan aset atau uang kepada pihak lain, misalnya seperti teman,  sopir  atau  seseorang  yang  bahkan  tidak  akan  pernah  dicurigai  untuk menerima  aset  hasil  korupsi  tersebut. 25 Hal  tersebut  senada  sebagaimana disampaikan oleh Kasi Penuntutan Asisten Tipidsus Kejati Bali, yang menyatakan bahwasanya  “bahwa  konyol  sekali  apabila  pelaku  tindak  pidana  korupsi menyimpan aset dengan namanya sendiri, praktik yang kami lakukan di lapangan seperti  anjing  dan  kucing,  selalu  kejar-kejaran,  hal  tersebut  yang  menyulitkan kami dalam proses penyitaan aset” 26
Ketiga,  adanya  perbedaan  terhadap  penjatuhan  hukuman  penjara  bagi pelaku  tindak  pidana,  dalam  hal  ini  penulis  melakukan  kajian  terhadap  2  (dua) putusan  yang  ditangani  oleh  Kejaksan  Tinggi  Jawa  Tengah  dan  data  Korupsi nasional  yang  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  adapun  perkara tersebut  ialah  sebagai  berikut:  Terdakwa  Imam  Nahrawi,  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat,  dengan  nomor  perkara  9/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst,  ancaman hukuman yang didakwakan berupa penjara 20 tahun. Putusan disebutkan terdakwa harus  membayarkan  pidana  tambahan  uang  pengganti  sejumlah  Rp. 18.854.203.882,  dengan  subsidair  2  tahun.  Adapun  terhadap  fakta  tersebut  dapat ditarik  nilai  matematis  dengan  penjelasan  bahwa  perhari  masa  penjaranya terdakwa  diharuskan  membayar  Rp      25.827.676,-.  Selanjutnya,  Suyadi,  SE  bin Poniman  Dwijo  Mulyono,  Pengadilan  Negeri  Semarang,  dengan  nomor  perkara 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Smg,  acaman  maksimal  yang  didakwakan  20  tahun pidana  penjara.  Terdakwa  dalam  putusannya  divonis  hukuman  pidana  tambahan uang  pengganti  sejumlah  Rp.1.157.823.504,-  dengan  subsidair  3  tahun  6  bulan. Adapun  terhadap  fakta  tersebut  dapat  ditarik  nilai  matematis  dengan  penjelasan bahwa perhari masa penjaranya terdakwa diharuskan membayar Rp   25.827.676. Dua  putusan  tersebut  menggambarkan  terjadi  perbedaan  nilai  matematis perhitungan,  hal  tersebut  menjadi  celah  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh terdakwa/terpidana untuk tidak membayar pidana tambahan uang pengganti.
25 Ario Wahyu.
26 I  Nengah  Astawa,  Hasil  Focuss  Grup  Disscusion  (FGD)  dalam  acara  Kuliah  Kerja  Lapangan Fakultas  Hukum  –  Universitas  Semarang,  di  Kantor  Kejaksaan  Tinggi  Bali,  yang  pada  saat  itu  membahas korupsi antara penulis (M Alvin Cyzentio Chairilian, S.H) dengan Kasi Penuntutan Asist (2022).
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
3.2 Rekonstruksi  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
Harus  disadari  meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali akan  membawa  dampak  yang  tidak  hanya  sebatas  kerugian  negara  dan perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 27 Tindak  pidana  korupsi  memiliki  sifat  multi  dimensional  yang  merugikan  banyak hal, mulai dari hukum sosial, birokrasi, ekonomi, politik, budaya, bahkan hingga moral  dan  etika. 28 Kerusakan    yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi  akan mengakibatkan  turunnya  kepercayaan  terhadap  lembaga  publik,  lemahnya investasi dan menurunnya pelayanan publik. 29
Korupsi  yang  tidak  menimbulkan  korban  manusia  yang  secara  langsung, dianggap  perkara  yang  justru  mengerikan,  melihat  kerugian  yang  dilakukan  oleh pelaku  dapat  berdampak  yang  sangat  luas.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan tindakan  oleh  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB),  yang  mengadakan  Konvensi yang  berjudul United  Nations  Convention  Againt  Corruption pada  tahun  2003, dengan  adanya  perlakuan  PBB  denganserta  menggandeng  negara-negara diplomasinya  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  telah dibuktikan  bahwasanya  selain  menyerang  secara  nasional  negara,  korupsi  juga menyerang  keberlangsungan  bangsa  dalam  kehidupan  internasional.  Indonesia yang  merupakan  negara  yang  tergabung  dalam  PBB  juga  melakukan  pengakuan atas  hal  tersebut,  melalui  tindakan  meratifikasi  hasil  dari  konvensi  tersebut, sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Natlons  Convention  Against  Corruption ,  2003  (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Pada  pembahasan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  pengembalian kerugian  keuangan  negara  yang  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  dan  Hakim  di pengadilan,  tidak  menunjukan  adanya  suatu  sistem  penegakan  hukum  yang optimal  terhadap  upaya  penyelamatan  kekayaan  negara,  hal  tersebut  dibuktikan dengan  hanya  rata-rata  sebesar  12,3%  Kerugian  Keuangan  Negara  yang  dapat diselamatkan pada 6 (enam) tahun terakhir (kurun waktu 2017-2022). Kegagalan penyelamatan  keuangan  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi,  memperlihatkan adanya  suatu  ketidaksempurnaan  terhadap  penegakan  tindak  pidana  korupsi, dampak  korupsi  yang  berakar  dari  kerugian  materiil,  namun  gagalnya  konsepsi pidana tambahan uang pengganti, yang seharusnya dapat mengembalikan keadilan bagi  korban  utama  (negara)  dan  korban  jangka  panjang  (masyarakat),  tidak mendapatkan bentuk keadilan.
27 Mochamad  Ramdhan  Pratama  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah,  “Upaya  Non-Penal  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  235, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
28 Jumroh and Kosasih.
29 Pratama and Januarsyah, “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Pelaskanaan putusan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pun hingga saat  ini,  masih  mempertontonkan  adanya  kesenjangan,  sebagaimana  menjadi rahasia  umum  jual  beli  sel  tahanan  dalam  Rumah  Tahanan  Khusus  Terpidana Tindak  Pidana  Korupsi  Sukamiskin.  Hukuman  badan  yang  seharusnya  menjadi keadilan  terakhir  bagi  negara,  tidak  mampu  memuaskan  dahaga  para  pencari keadilan.  Perbedaan  perhitungan  yang  tidak  proposional  pada  besaran  hari  masa hukuman pengganti tidak sebanding dengan banyaknya kerugian keuangan negara yang  hilang.  Hal  hal  demikian  menggambarkan  begitu  banyaknya  celah  hukum yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
Demi  menciptakan  konsepsi  hukum  yang  berorientasi  kepada  keadilan untuk manusia, Gustav Radbruch, berpendapat, bahwa dalam suatu produk hukum haruslah  memiliki  3  (tiga)  nilai  yang  menjadi  tujuan  dibentukan  suatu  hukum, mulai  dari  keadilan  (segi  filosofis),  kepastian  (segi  yuridis),  dan  kemanfaatan (segi  sosiologis),  ketiga  unsur  tersebut  harus  ada  dalam  pendekatan  hukum  agar dapat  tercipta  suatu  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat. 30 Gustav  Radbruch kembali menerangkan Realisasi atas tiga konsep tujuah hukum tersebut sangatlah berpotensi  menimbulkan  perselisihan  antara  satu  dengan  lain.  sehingga  dalam keterangannya  guna  mengantisipasi  adanya  ketegangan  Radbruch  menyebutkan bahwa  Keadilan  menjadi  prioritas  utama  dalam  memutus  suatu  produk  hukum, setelahnya baru kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum. 31
Pada  pemikirannya,  Radbruch  kembali  memperkuat  tentang  skala  prioritas tujuan  hukum  tersebut.  Bahwa  guna  mengindarkan  antara  perbedaan  yang menimbulkan kegaduhan, selainRadbruch tidak mengizinkan adanya perselisihan, Radbruch  juga  mengatakan,  dua  unsur  lain  selain  keadilan,  yakni  kepastian  dan kemanfaatan  tidak  hanya  sekedar  diletakkan  setelah  adanya  keadilan.  Namun, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  tersbut  harus  menjadi  satu  dengan  keadilan, sehingga  dapat  mewujudkan  adanya  kepastian  hukum  yang  berkadilan  bukan kepastian  hukum  berdasarkan  peraturan  semata,  dan  kemanfaatan  hukum  bagi masyarakat banyak yang menimbulkan keadilan. 32
Pada  dasarnya,  korban  dari  adanya  tindak  pidana  korupsi  ialah  negara. Negara yang dalam hal ini mengalami kerugian atas kekayaan negara menjadikan negara sebagai korban tunggal  yang harus diberikan keadilan sebagai  wujud dari tujuan hukum. Negara sebagai korban dengan akibat hilangnya kekayaan negara, dalam  jangka  panjang  juga  menimbulkan  kesengsaraan  masyarakat. 33 Mulai  dari harga-harga  melambung,  pajak  naik  hingga  semua  upaya  pengembalian  atas kekurangan  kekayaan  negara  tersebut  menjadi  kewajiban  secara  tidak  langsung yang harus diderita oleh masyarakat akibat adanya tindak pidana korupsi.
30 Hari  Agus  Santoso,  ‘Perspektif  Keadilan  Hukum  Teori  Gustav  Radbruch  Dalam  Putusan  Pkpu “PTB”’, Jatiswara , 36.3 (2021), <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>. Hlm 328
31 Hasanal Mulkan, Buku Ajar Tindak Pidana Khusus , 2022.
32 Sahat Maruli Tua Situmeang, “Diktat Tindak Pidana Khusus,” 2018, 223.
33 Riani Lubis Nanda Atika, “Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif,” 2020.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Pada  praktiknya,  pemberian  keadilan  kepada  negara  belum  mencerminkan adanya keadilan. Sebagaimana dalam kasus  yang diangkat penelitian ini terdapat perbedaan  atau  disparitas  putusan  sebagaimana  dalam  perkara  terdakwa  Ari Hendri  di  Vonis  pengembalian  kerugian  negara  sebesar  Rp.  810.671.670,-  , dengan  subsidair  2  (dua)  tahun  pidana  penjara,  melihat  fakta  tersebut,  dengan dibandingkan  fakta  yang  dikatakan  oleh  Jaksa  Ario  Wahyu  dengan  perhitungan proposional,  maka  seharusnya  terpidana  Ari  Hendri,  menjalankan  hukuman penjara  pengganti,  ialah  selama  730  hari  dengan  klausul  uang  kerugian  yang diakibatkan  kejahatannya,  sehingga  dapat  ditemui  sebagaimana  hitungan proposional  maka  terpidana  Ari  Hendri  menjalani  1  (satu)  hari  pidana  penjara sama  halnya  telah  membayarkan  pidana  tambahan  uang  pengganti  sejumlah  Rp. 1.110.509,-,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  satu  hari  masa  tahanan  Ari Hendri  senilai  uang  Rp.  1,1  juta.  Berbanding  terbalik  dengan  terpidana  Setya Novanto,  dalam  perkara  Nomor  30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst  dengan  pidana tambahan  uang  pengganti  ialah  sejumlah  Rp.  114.322.015.000,00,  subsidier  2 tahun,  hal  tersebut  berarti  masa  tahanan  terpidana  Setya  Novanto  seharinya bernilai Rp. 156 juta.
Adanya  disparitas  putusan  terhadap  pengembalian  kerugian  keuangan negara  yang  penentuan  penjatuhannya  tidak  memiliki  suatu  dasar  penjatuhan hukum  yang  tidak  memiiliki  kejelasan,  menjadikan  keadilan  yang  diupayakan dalam  rangka  penegakan  hukum  tidak  mencerminkan  adanya  keadilan  yang timbul  dari  putusan-putusannya.  Selanjutnya,  selalin  melihat  dari  disparitas putusan-putusannya.  Keadilan  juga  dapat  dilihat  melalui  pelaksanaan  hukuman, selain  hukuman  subsider  yang  rentangnya  sangat  jauh,  pelaksanaan  hukuman kurungan  badan  sebagai  pengganti  tindak  pidana  juga  tidak  menimbulkan  efek jera  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Pada  praktiknya  banyak  pelaku  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia,  masih  sangat  banyak  dan  seakan  menikmati  hukumannya, selain menggantikan hukuman pengembalian uang melalui pidana tambahan uang pengganti yang tidak dilaksanakan, pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia juga dalam praktik pemidanaanya diperlakukan secara berbeda, sebagaimana diketahui bersama bahwa jual beli sel mewah sudah menjadi barang pasti bagi terpidana, tak terkecuali bagi terpidana tindak pidana korupsi. 34 Sehingga filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat tergambarkan dari pelaksanaan putusan tersebut.
Keadilan  sosial  yang  dalam  hal  ini  merupakan  keadilan  hukum  ( legal justice )  yang  merupakan  keadilan  yang  dirumuskan  oleh  hukum  berbentuk pemenuhan  hak  dan  kewajiban,  dan  proses  hukuman  terhadap  pelanggaran  yang timbul  ditegakkan  melalui  pencarian  keadilan  di  pengadilan,  oleh  hakim-hakim
34 Yunita  Amalia,  “Lapas  Sukamiskin  (Khusus  Terpidana  Korupsi)  Pembelian  Kamar  Khusus Dihargai Rentang Harga Rp. 200 – 500 Juta,” Liputan 6 , 2018.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
pemeriksa  sidang  peradilan. 35 Selain  harus  memenuhi  kewajiban  dalam menjalankan amar putusan,  yang harus dijalankan oleh terpidana ialah menjalani hukuman  dengan  penuh  rasa  bersalah  dan  haknya  ialah  mendapatkan  perilaku manusiawi saat menjalani hukuman tersebut. Namun,  yang terjadi justru praktik- praktik  jual  beli  sel  seringkali  didengar  dari  pemeriksaan-pemeriksaan  yang dimuat di media umum.
Pada pemikiran yang kedua, setelah adanya keadilan, Radbruch mengatakan suatu  hukum  haruslah  memiliki  nilai  kemanfaatan  di  dalamnya.  Kemanfaatan hukum,  tak  lain  merupakan  upaya  untuk  mencapai  celah-celah  kosong  antara keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan bergerak diantara asas keadilan dan  kepastian  hukum.  Prinsip  manfaat  memiliki  orientasi  terhadap  keguanaan hukum  secara  sosial.  Karena  pada  dasarnya  hakikat  sesungguhnya  suatu  hukum itu  dibentuk,  untuk  memberikan  manfaat  kepada  manusia,  bukan  manusia  yang memberikan  manfaat  terhadap  hukum.  Pada  pemikiran  hukum  progresif, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai salah satu bentuk dari tercapainya keadilan, kemanfaatan yang dimaksud bersifat sosial bagi seluruh rakyat. 36
Pada  kaitanya  dengan  putusan  hakim  terhadap  pelaku,  pada  dasarnya kemanfaatan yang dapat diupayakan dari upaya pengembalian aset tersebut, dapat dilihat  dari  adanya  pembebanan  pidana  tambahan  uang  pengganti  yang  wajib dibayarkan  oleh  terpidana,  namun  sering  berjalannya  waktu,  dengan  berbagai celah  hukum,  nyatanya  tingkat  keberhasilan  hanya  sebesar  12,3%  maka  manfaat bagi negara yang merupakan korban secara langsung tidak berdampak besar.
Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa kerugian negara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 mencapai ratusan triliun apabila dikumulasikan. Namun,  keberhasilan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  setiap  tahunnya yang  tidak  dapat  dikembalikan  hampir  sebanyak  80%  setiap  tahunnya.  Negara sebagai  korban  yang  telah  penulis  tataran  dalam  argumentasi  sebelumnya  dalam hal  ini  tidak  mendapatkan  manfaat  yang  besar  akibat  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ketiga,  ialah  pemikiran  Gustav  Radbruch  tentang  kepastian  hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai dalam bentuk harapan yang diinginkan sseorang dalam  keadaan  tertentu.  Pasti  merupakan  suatu  konsepsi  norma  yang  jelas  dan daat menjadi pedoman masyarakat yang dikenanakan peraturan. 37 Pada kaitannya tindak pidana korupsi,  tidak adanya aturan yang jelas mengenai lamanya penjara pengganti  dengan  konversi  kerugian  keuangan  negara  merupakan  suatu ketidakpastian  hukum  yang  terwujud  dalam  putusan-putusan  perkara  tindak
35 M Yusni, Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan (Airlangga University Press, 2020) <https://books.google.co.id/books?id=bhrIDwAAQBAJ>. Hlm 30
36 Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif .
37 Achmad Rifai & Nur Amin Saleh, Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan (Nas Media Pustaka, 2020) <https://books.google.co.id/books?id=-jsLEAAAQBAJ>. Hlm. 13
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
pidana  korupsi. 38 Hal  tersebut  menyebabkan  kepastian  hukum  dalam  rangka penjatuhan  pidana  tambahan  pengganti  sebagai  bentuk  upaya  pengembalian kerugian  keuangan  negara  tidak  dapat  tercermin  dari  putusan  hakim  dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.
Pada  akhirnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terhadap  upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hanya bersifat prosedural, tidak mampu memberikan banyak manfaat  bagi  negara  yang  merupakan  korban  utama,  dan  tidak  memiliki  suatu kepastian  hukum  dalam  upaya  pengembaliannya.  Sehingga  dalam  penelitian  ini perlu adanya rekonstruksi hukum atas upaya pengembalian hukum tersebut.
Rekonstruksi akan regulasi hukum, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum  (progresif) demi menciptakan keadilan sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia,  harus  diupakan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Adapun sebagaimana  konsepsi  pengembalian  aset  yang  dilakukan  oleh  negara  saat  ini bersifat represif dan memaksa, melalui sistem peradilan pidana, dan hasilnya telah diketahui  tidak  efektif.  Pada  prespektif  lain  adanya  pengembalian  kerugian keuangan  negara  dapat  diselesaikan  melalui  konsepsi restoratve  justice, dengan menempatkan negara sebagai korban. Demi mendapatkan keadilan sosial dan bagi seluruh  rakyat  perlu  tindakan  rekonstruksi  atas  aturan  hukum,  adapun rekonstruksinya adalah sebagai berikut
Pertama,  rekonstruksi  terhadap  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2001  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1991  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi . Pada  pasal  tersebut,  memuat  adanya kalusul  pengembalian  kerugian  negara  atau  perekonomian  negara,  dalam pelaksanaannya  meski  pelaku  dengan  sadar  telah  mengembalikan  kerugian keuangan negara, namun secara hukum positif pelaku atau dalam hal ini terdakwa masih dibebankan adanya hukuman pidana sebagaimana Pasal 10 KUHP. Adanya pembebanan  pasca  tobatnya  terdakwa  tidak  merubah  konsepsi  hukuman  yang akan  dialam  oleh  terdakwa,  hal  tersebut  diyakini  menjadi  alasan  terdakwa  untuk tidak  melalukan  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Meski  dalam wawancara  Jaksa  Ario  menyatakan  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan negara  dapat  meringankan  hukuman  pelaku. 39 Namun  hal  tersebut  ternyata bukanlah  tawaran  yang  cukup  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  memilih mengembalikan  kerugian  negara.  Sehingga  dalam  hal  penegakan  yang berorientasi pada pemulihan seperti sediakala perlu adanya perubahan bunyi pasal tersebut, adapun perubahnnya adalah sebagai berikut;
38 Muhammad  Husnul  Syam,  Andi  Marlina,  and  Iain  Parepare,  “Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption by the H Eirs,” Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam , 2022.
39 Ario  Wahyu,  “Hasil  Wawancara  Dengan  Ario  Wahyu  H,  S.H.,  M.H.  Kepala  Seksi  Penuntutan Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.00.”
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
“Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dapat menghapuskan  tindak  pidana  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
Perubahan  frasa  “tidak”  dan  menjadi  “dapat”  berdampat  terhadap  dapat dilakukannya  pengembalian  keuangan  negara  secara restorative  justice . sebagaimana  prinsip restorative  justice dimana  hasil  dari  pendekatannya  ialah mengembalikan  keadaan  sebagaimana  sediakala  dengan  bentuk  apresiasi  kepada pelaku  yakni  penghentian  perkara  (SP3).  Upaya  perubahan  tersebut,  diyakini dapat  meningkatkan  prosentase  uang  yang  dapat  dikembalikan  ke  dalam  kas negara sebagai bentuk penyelamatan akibat tindak pidana korupsi.
Kedua  Rekonstruksi  terhadap  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Kedua,  Udang-Undang  Nomor  31 Tahun  1991  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dirubah  menjadi “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi,  adalah  sebanyak-banyaknya  sejumlah  kerugian  keuangan  negara  yang diakibatkan” penambahan frasa sebanyak-banyaknya sejumlah kerugian keuangan negara  yang  diakibatkan,  dapat  menjadi  satu  salah  satu  penguat  pengembalian kerugian keuangan negara.
Ketiga, rekonstruksi terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan bunyin “b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,  kecuali  terhadap  tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerugikan  keuangan negara.” Bahwa rekonstruksi yang dimaksud ialah dengan menambahkan klausul “kecuali terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugikan keuangan negara” penambahan tersebut dilakukan tanpa merubah makna pertama terhadap perkara- perkara  dengan  ancaman  dibawah  5  (lima)  tahun,  namun  dikecualikan  terhadap perkara dengan akibat berupa kerugian keuangan negara, perkara  yang dimaksud ialah perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam pasal 2 dan 3 UU PTPK bahwa ancaman maksimal ialah 20 tahun penjara.
Pemikiran tersebut didasari karena Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang amat luas cakupannya dalam masyarakat. Korupsi tumbuh dan berkembang meningkat  pada tiap tahunnya. Peningkatan korupsi dapat dilihat dari banyaknya jumlah  kasus  korupsi,  kerugian  negara  yang  meningkat,  dan  perilaku  korupsi tersebut  semakin  terstruktur,  massif  dan  sistematis.  Peningkatan  tindak  pidana korupsi  yang  tidak  terkendali  sebagaimana  disampaikan  dalam  paragraf  diatas dapat  membawa bencana  yang tidak hanya pada  kondisi  perekonomian nasional, namun  juga  menyeluruh  hingga  kehidupan  masyarakat  dalam  rangka  berbangsa dan bernegara. Tindakan korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis disebut  juga  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sisial  dan  hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dikarenakan hal tersebut korupsi yang merupakan sumber dari kesengsaraan bangsa dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
dengan  mempertimbangkan  dampak  yang  timbul  di  dalamnya.  Kejahatan  yang tidak  biasa  tersebut,  juga  tidak  lagi  dapat  diselesaikan  dengan  cara  yang  biasa namun harus menggunakan cara yang luar biasa. 40

## 4. PENUTUP
Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dalam  sistem  pemidanaan  tindak pidana  korupsi  di  indonesia  yang  dilaksanakan  oleh  kejaksaan  melalui aset tracing dan  pelaksanaan  putusan  hakim,  tidak  menunjukan  adanya  suatu  sistem penegakan  hukum  yang  optimal  terhadap  upaya  penyelamatan  kekayaan  negara, hal  tersebut  dibuktikan  dengan  hanya  rata-rata  sebesar  12,3%  dari  kerugian keuangan  negara  yang  dapat  diselamatkan  pada  6  (enam)  tahun  terakhir  (kurun waktu 2017-2022), sehingga perlu melakukan rekonstruksi terhadap pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  dengan  melakukan rekonstruksi 3 (tiga) pasal yang terdiri dari perubahan terhadap Pasal 4 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Udang-Undang  Nomor  31  Tahun  1991  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dan rekonstruksi Pasal  5 ayat  (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan sebagai aturan pelengkap.  Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dapat  diwujudkan  dalam proses  penyelesaian  perkara  melalui  pendekatan restorative  justice di  Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Suyanto,  Aryas.  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  USM Law Review 1, no. 1 (2018): 41. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231. Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kedudukan  Hukum  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam
Pengawasan  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah.” Jurnal  USM  Law Review 4, no. 2 (2021): 631–50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
Amalia,  Yunita.  “Lapas  Sukamiskin  (Khusus  Terpidana  Korupsi)  Pembelian Kamar  Khusus  Dihargai  Rentang  Harga  Rp.  200  –  500  Juta.” Liputan  6 , 2018.
Ario  Wahyu.  “Hasil  Wawancara  Dengan  Ario  Wahyu  H,.  Kepala  Seksi Penuntutan  Umum  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Tengah  Pada  Tanggal  Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.00,” 2023.
Bayu, Dimas Jarot. “Masyarakat  Indonesia Makin Antikorupsi Pada 2021.” Kata Data Books , 2021.
Achmad  Rifai,.,  and  Nur  Amin  Saleh. Menggapai  Keadilan  Dengan  Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan . Nas Media Pustaka, 2020.
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan
40 “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.”
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
Empiris . Kencana . Vol. 2, 2018.
Farizi, Fadillah. “Pemiskinan Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana  Korupsi  Dan  Relefansinya  Dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana.” UNAD, 2017.
Fernando, Zico Junius. “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 1 (2022): 85. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84.
I Nengah Astawa. Hasil Focuss Grup Disscusion (FGD) dalam acara Kuliah Kerja Lapangan  Fakultas  Hukum  –  Universitas  Semarang,  di  Kantor  Kejaksaan Tinggi Bali, yang pada saat itu membahas korupsi antara penulis (M Alvin Cyzentio Chairilian, S.H) dengan Kasi Penuntutan Asist (2022).
ICW.  “Trends  in  Enforcement  of  Corruption  Cases  Year  2020.” Indonesian Corruption Watch , 2021.
Indonesia  Corruption  Watch.  “Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun 2021.” Indonesia Corruption Watch , 2021, 1–40. Irasetika, S S. Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan . Kencana, 2018. Jumroh,  Kalimatul,  and  Ade  Kosasih. Pengembalian  Aset  Negara  Dari  Pelaku Tindak Pidana Korupsi . CV. Zigie Utama . Vol. 7, 2019. Lubis  Nanda  Atika,  Riani.  “Salah  Satu  Bentuk  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice  )  Salah  Satu  Bentuk  Penerapan  Keadilan  Restoratif,” 2020.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017,” 2017.
Mahmud,  A. Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi:  Pendekatan  Hukum Progresif . Sinar Grafika, 2021. Mulkan, Hasanal. Buku Ajar Tindak Pidana Khusus , 2022.
Muntahar,  Teuku  Isra,  Madiasa  Ablisar,  and  Chairul  Bariah.  “Perampasan  Aset Korupsi  Tanpa  Pemidanaan  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2 (2021): 49–63. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77.
“Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2015.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan,  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah.  “Upaya  Non- Penal  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 235. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195. Sadeli,  Wahyudi  Hafiludi.  “Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga Yang  Terkaiat  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Universitas  Indonesia , 2010, 24.
Sahat Maruli Tua Situmeang. “Diktat Tindak Pidana Khusus,” 2018, 223.
Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam
Putusan Pkpu ‘PTB.’” Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–34. Saputra,  Refki.  “Tantangan  Penerapan  Perampasan  Aset  Tanpa  Tuntutan  Pidana (Nonconviction  Based  Asset  Forfeiture)  Dalam  Ruu  Perampasan  Aset  Di Indonesia.” Integritas Vol. 3, no. 1 (2017): 115–30.
Syam, Muhammad Husnul, Andi Marlina, and Iain Parepare. “Pengembalian Aset Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Ahli  Waris  Asset  Recovery  Corruption
Revised: 7-8-2023 Accepted: 17-9-2023
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara
Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna e-ISSN : 2621-4105
by the H Eirs.” Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam , 2022.
“Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999.
Wahid,  Abdul.  “Pemberlakuan  Hukum  Ekstradisi  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi  Berdasarkan  UNCAC  (  United  Nation  Convention  against Corruption  )  Untuk  Melawan  Tindakan  Korupsi  ,  Mayoritas  Negara  Telah Sepakat Untuk Mencegah Dan.” Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023 6, no. 1 (2023): 34–51. Watch, Indonesian Corruption. “Kasus Korupsi Semester I 2017,” 2017. Yusni,  M. Keadilan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Perspektif Kejaksaan . Airlangga University Press, 2020.