INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4801-4809 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kebijakan Pelayan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar)
Amrin
Politeknik Maritim AMI Makassar
Email: amrinpettarani72@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kota Makassar, yang mendorong  perlunya  pencatatan  data  kependudukan  yang  baik.  Data  kependudukan  yang  akurat sangat  penting  dalam  perencanaan  dan  evaluasi  pembangunan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Makassar,  serta  untuk  menganalisis  faktor  pendukung  dan penghambat  implementasi  kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  memiliki  jenis  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama dari kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini adalah pada pelayanan dasar Kartu Tanda Penduduk  (KTP). Aspek-aspek  yang diteliti melibatkan dasar kebijakan atau peraturan yang digunakan, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi yang diperlukan, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sentralisasi pengurusan KTP merupakan langkah maju dari Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam konteks pelayanan  publik.  Sentralisasi  ini  bertujuan  untuk  merapikan  sistem  administrasi  kependudukan  ke dalam  satu tempat  terpusat,  memudahkan  pemerintah  Kota Makassar  dalam  mengakses  data  yang kongkrit. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis terhadap dasar kebijakan, prosedur pelayanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
Kata Kunci: Penduduk, Implementasi, Kebijakan

## Abstract
This research was conducted in response to the increasing population in Makassar City, which has encouraged the need for good population data recording. Accurate population data is very important in development planning and evaluation. The aim of this research is to analyze the implementation of integrated population administration service policies in the Makassar City Population and Civil Registry Service, as well as to analyze supporting and inhibiting factors for the implementation of these policies. This research has a descriptive type with a qualitative approach. The main focus of the integrated population administration policy in this research is on basic Population Identity Card (KTP) services. The aspects studied involve the basis of the policy or regulations used, the authority and responsibility of the implementing organization, KTP making service procedures, required administrative documents, as well as supporting and inhibiting factors for policy implementation. The research results show that the  policy  of  centralizing  KTP  management  is  a  step  forward  for  the  Makassar  City  Government, especially  in  the  context  of  public  services.  This  centralization  aims  to  streamline  the  population administration system into one centralized place, making it easier for the Makassar City government to  access  concrete  data.  This  conclusion  is  based  on  an  analysis  of  the  basic  policies,  service procedures, and factors that influence the implementation of these policies.

## Keywords: Population, Implementation, Police

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  adalah  serangkaian  tindakan  atau  serangkaian  kegiatan  yang bertujuan  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk,  terutama  terkait  dengan  barang,  jasa,  atau  layanan administratif  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Berbagai  layanan  administratif,  seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan proses perizinan, merupakan upaya untuk menjamin hak-hak dan kebutuhan dasar warga negara.  Pelayanan  KTP  dan  akte  kelahiran  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam kehidupan warga, karena keduanya mencakup aspek keberadaan dan identitas warga serta hak-hak sipil yang terkait. Oleh karena itu, pelayanan semacam itu memiliki urgensi yang tinggi  dan merupakan bagian integral dari  pelayanan publik  yang harus dijalankan  oleh negara (Dwiyanto, 2010).
Kota Makassar dengan jumlah penduduk sampai tahun sampai tahun 2023 sebanyak 1.432.200  jiwa.  Kepadatan  penduduk  tersebar  di  15  kecamatan.  Kebijakan  administrasi kependudukan  di  Kota  Makassar  diinisiasi  sejak  tahun  2007  dengan  dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang No.15 Tahun 2007, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Walikota  Malang  No.  11  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Makassar.  Definisi  Administrasi
Kependudukan  menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  No.  15  Tahun  2007  mencakup kegiatan  penataan  dan penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan data kependudukan melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Namun,  terdapat  masalah  mendasar  dalam  administrasi  kependudukan  terkait dengan definisi penduduk yang digunakan. Pemerintah Daerah, termasuk Kota Makassar, masih  menggunakan  konsep  de  jure,  di  mana  yang  didaftar  hanya  penduduk  resmi. Sementara  itu,  Undang-Undang  RI  No.  23  tahun  2006  menegaskan  bahwa  pendaftaran penduduk seharusnya didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal (de facto). Dari permasalahan ini, terlihat bahwa masih banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar, seperti juga di  tempat  lain  di  Indonesia,  mengalami  kendala  dalam  efektivitas  dan  efisiensi pelayanannya.  Salah  satu  contoh  permasalahan  adalah  kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat, baik yang merupakan penduduk lokal maupun pendatang, terkait tata cara dan prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  menganalisis  implementasi kebijakan  pelayanan  administrasi  kependudukan  terpadu  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan (2) menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada pelayanan administrasi kependudukan terpadu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Albi. A dan Johan. S, 2018:7) menyatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sehingga dalam penelitian  ini  dalam  pengumpulan  data  pada  suatu  latar  alamiah  dimaksudkan  untuk menafsirkan  fenomena  yang  terjadi.  Selain  itu  untuk  mendapatkan  analisis  yang  sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah menggunakan berbagai literature pustaka dari jurnal ilmiah, buku dan informasi dari internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  dan  perpindahan  penduduk  yang dinamis di Kota Makassar, diperlukan kebijakan atau peraturan yang lebih spesifik untuk
mengatur pelayanan administrasi kependudukan. Implementasi kebijakan yang berkualitas oleh aparatur pemerintahan sangat penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan. Kebijakan administrasi kependudukan di Kota Makassar telah diinisiasi sejak tahun 2007 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Makassar  No.9  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Makassar.  Sentralisasi  pengurusan kependudukan di Kota Makassar merupakan suatu terobosan yang tidak lazim digunakan oleh  Pemerintah  Daerah  pada  umumnya.  Ini  mencerminkan  implementasi  konkret  dari kebijakan publik di mana Pemerintah Kota Makassar, melalui Dispendukcapil, menciptakan solusi yang inovatif dalam mengelola kependudukan.
Kebijakan  dan  implementasi  administrasi  kependudukan  melibatkan  kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah. Praktek implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek,  seperti  aspek  landasan  hukum,  kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  penerapan teknologi dan sistem pelayanan, registrasi, kesadaran masyarakat, serta pengolahan data penduduk.
Penting  untuk  diingat  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  dapat  dipisahkan  dari perumusan  kebijakan  itu  sendiri.  Keberhasilan  suatu  kebijakan  sangat  tergantung  pada tatanan kebijakan tersebut. Di Kota Makassar, kebijakan administrasi kependudukan sudah benar-benar  diimplementasikan  dengan  konkrit,  menunjukkan  keseriusan  dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
1. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  adalah  pelaksana  Otonomi  Daerah  di bidang kependudukan, catatan sipil, dan transmigrasi. Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas ini, dan secara hierarki bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasinya melibatkan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, dan Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Kedua jabatan tersebut berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  pada  Kepala  Dinas.  Wewenang  dan  tanggung  jawab organisasi pelaksana ini diatur dalam Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan hierarki kepemimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Makassar telah ditetapkan secara resmi dalam peraturan daerah setempat.
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  pada  kemampuan untuk  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Dalam  konteks  administrasi kependudukan  terpadu,  tahap-tahap  tertentu  dan  keseluruhan  proses  implementasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas masing-masing. Kesuksesan  pelaksanaan  administrasi  kependudukan  terpadu,  khususnya  dalam meningkatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, tidak terlepas dari optimalisasi sumber  daya  yang  dibutuhkan.  Sumber  daya  yang  dapat  dioptimalkan  meliputi  sumber daya manusia dan materi peralatan. Dalam hal ini, Dispendukcapil Kota Makassar memiliki pegawai  yang  menjalankan  tugas  pelayanan  sesuai  dengan  pembagian  tugas  masing- masing.  Selain  itu,  mereka  juga  dibantu  dengan  alat-alat  pendukung  pekerjaan  untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien.
Optimalisasi sumber daya manusia mencakup penempatan pegawai sesuai dengan keahlian  dan  tanggung  jawabnya,  sementara  materi  peralatan  mencakup  penggunaan teknologi  dan  alat  pendukung  lainnya.  Dengan  memanfaatkan  sumber  daya  ini  secara efektif, Dispendukcapil dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Malang dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

## 2. Prosedur Pembuatan KTP
Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk mempunyai dua macam alur, yakni: untuk penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  baru  dan  untuk  perpanjangan  Kartu  Tanda Penduduk  yang  lama.  Prosedur  pembuatan  kartu  tanda  penduduk  tersebut  dalam pelaksanaannya dapat dipermudah dengan alur sebagai berikut:
Gambar 1. Alur pengurusan KTP Sumber: Dukcapil Kota Makassar

## 3. Dokumen Administrasi
Proses  pendaftaran  untuk  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Makassar,  melibatkan  beberapa  dokumen administratif sebagai persyaratan, baik untuk pembuatan KTP baru maupun perpanjangan KTP yang sudah ada. Berikut adalah beberapa syarat yang diperlukan:
a. Surat Pengantar: Surat pengantar dari Ketua RT atau RW, yang menunjukkan bahwa pemohon benar-benar terdaftar dan tinggal di wilayah tersebut.
b. Fotokopi  Kartu  Keluarga:  Dokumen  ini  dibutuhkan  sebagai  bukti  bahwa  pemohon merupakan bagian dari suatu keluarga yang terdaftar.
Selain  dokumen-dokumen  tersebut,  persyaratan  dan  alur  pembuatan  KTP  dapat diakses  melalui  internet  atau  dilihat  di  papan  informasi  (mading)  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Informasi  ini  biasanya  mencakup  panduan  langkah- langkah  yang  harus  diikuti  oleh  pemohon  untuk  memudahkan  mereka  dalam  proses pembuatan atau perpanjangan KTP. Penting untuk selalu memeriksa persyaratan terbaru yang  mungkin  berubah  sesuai  dengan  kebijakan  dan  regulasi  yang  berlaku.  Dengan memahami persyaratan dan alur proses, pemohon dapat mengikuti langkah-langkah yang diperlukan dengan lebih efisien.
Pelayanan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  penyediaan  layanan  yang  memenuhi keperluan individu atau masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh pihak penyelenggara negara. Negara, sebagai entitas yang didirikan oleh masyarakat, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa negara, bukan hanya pemerintah atau birokrat,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan yang  dimaksud  bukan  hanya  kebutuhan  individu,  melainkan  berbagai  kebutuhan  yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat secara kolektif.
Menurut Dwiyanto (2010), pemahaman pelayanan publik melibatkan kriteria-kriteria tersebut.  Pelayanan  publik  mencakup  beragam  kegiatan,  termasuk  pelayanan  untuk memenuhi  kebutuhan  barang  publik,  kebutuhan  dan  hak  dasar  masyarakat,  kewajiban pemerintah,  dan  komitmen  nasional.  Dengan  demikian,  pemahaman  pelayanan  publik harus  melibatkan  pengakuan  terhadap  keberagaman  dan  kompleksitas  kebutuhan masyarakat serta tanggung jawab negara dalam memenuhinya.
1) Faktor pendukung
Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada faktor-faktor yang  berasal  dari  organisasi  atau  badan  penyelenggara.  Kelompok  sasaran  juga
memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, bergantung pada tingkat dukungan yang diberikan oleh subjek kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, disebutkan bahwa faktor pendukung utamanya berasal dari  internal  sendiri.  Sebagai  contoh,  dalam  pelayanan  pembuatan  administrasi kependudukan di kantor Dispendukcapil Kota Makassar, salah satu keunggulan yang mencolok  adalah  ketepatan  waktu  dan  akurasi  data.  Pengakuan  ini  berasal  dari wawancara  dengan  masyarakat  Kota  Makassar  yang  menjadi  narasumber,  yang menyatakan  bahwa  pelayanan  tersebut  bagus  asalkan  mereka  mengetahui  alur prosedur yang harus diikuti dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Fasilitas  Pendukung  yang  Optimal,  kebijakan  ini  telah  dipersiapkan  secara maksimal, dan pemerintah Kota Malang turut mendukungnya dengan menyediakan peralatan pendukung atau perangkat keras yang memadai. Berdasarkan pengamatan penulis  di kantor Dispendukcapil, terlihat bahwa terdapat  banyak komputer, mesin print out, dan mesin fotocopy yang disiapkan untuk mendukung kelancaran dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Selain faktor sumber daya manusia dan infrastruktur, peran penting juga diemban oleh peralatan atau alat yang tersedia.
2) Faktor penghambat
Setiap pelaksanaan kebijakan memiliki potensi risiko kegagalan, dan para ahli seperti Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 2008) mengkategorikan kegagalan kebijakan  menjadi  dua,  yaitu:  a).  Non-implementation  (tidak  bisa terimplementasikan):  Ini  berarti  suatu  kebijaksanaan  tidak  dilaksanakan  sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak  mau  bekerjasama,  bekerja  secara  tidak  efisien,  bekerja  setengah  hati,  atau karena  mereka  tidak  sepenuhnya  menguasai  permasalahan.  b).  Unsuccessful implementation (implementasi tidak berhasil), Ini terjadi ketika suatu kebijaksanaan telah  dilaksanakan  sesuai  rencana,  tetapi  mengingat  kondisi  eksternal  yang  tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mencapai dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebijaksanaan gagal melibatkan pelaksanaan yang buruk (bad execution) dan kebijakan yang berada di bawah nasib buruk (bad luck).
Dalam konteks penelitian ini, faktor penghambat implementasi kebijakan juga diidentifikasi. Faktor ini dapat berasal dari internal atau eksternal, meskipun belum mencapai  tingkat  unsuccessful  implementation  atau  bahkan  Non  implementation, tetapi perbaikan tetap diperlukan agar kebijakan mencapai hasil yang optimal. Salah satu faktor penghambat yang disebutkan adalah:
a. Lokasi  tidak  Terpusat  dari  Kota,  jarak  yang  jauh  dari  pusat  kota  dari  kantor Dispendukcapil Kota Makassar dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat yang  ingin  mengurus  administrasi  kependudukannya.  Hal  ini  terjadi  karena kantor tersebut tidak terletak di pusat kota, melainkan di batas kota, sehingga hanya menguntungkan masyarakat di daerah tertentu. Lokasi yang sangat jauh dari pusat Kota, bahkan hanya beberapa ratus meter dari perbatasan dengan Kabupaten  Gowa,  dan  jalan  menuju  kantor  yang  dan  seringkali  macet, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
b. Terbatasnya Jumlah Loket Pelayanan, Kota Makassar terbagi menjadi lima belas kecamatan, seharusnya loket yang tersedia bisa menampung jumlah masyarakat yang datang sehingga mereka tidak perlu menunggu terlalu lama.
c. Kurangnya Sosialisasi pada Masyarakat, penggabungan alur pengurusan surat kependudukan dari kelurahan yang tersentral ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar membuat masyarakat merasa bingung, karena banyak  yang  belum  terbiasa  dengan  sistem  baru  ini.  Minimnya  sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Faktor keberhasilan sektor swasta  dalam  memasarkan  produknya  seringkali  disebabkan  oleh  investasi besar dalam promosi. Dalam konteks kebijakan publik, pemahaman yang baik oleh  semua  pihak,  baik  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  maupun masyarakat  sebagai  konsumen,  menjadi  kunci  keberhasilan  suatu  kebijakan. Promosi  atau  sosialisasi  yang  baik  sangat  penting  untuk  memastikan pemahaman yang menyeluruh.

## SIMPULAN
Kebijakan sentralisasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan langkah maju  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kota  Makassar,  khususnya  dalam  upaya meningkatkan  pelayanan  publiknya.  Tujuan  utama  dari  langkah  ini  adalah  untuk merapikan  sistem  administrasi  kependudukan  dengan  mengintegrasikannya  ke  dalam satu tempat terpadu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Kota Makassar dalam memetakan masyarakatnya, sehingga data yang dimiliki lebih konkret dan valid. Data  yang  kongkret  dan  valid  tersebut  kemudian  dapat  digunakan  untuk  merancang kebijakan yang lebih efektif, serta untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan sektor  lainnya.  Meskipun  ada  kemajuan  dalam  langkah  sentralisasi,  masih  terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pengaturan jumlah loket yang disamaratakan, tanpa mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk di setiap
kecamatan  mungkin  berbeda.  Akibatnya,  daerah  dengan  penduduk  banyak  mungkin akan mengalami peningkatan waktu pelayanan yang lebih lama. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian agar pelayanan dapat tetap efisien dan merata.
Administrasi  Publik  dijelaskan  sebagai  sistem  kerjasama  antar  individu  dalam organisasi publik. Keterkaitan antara Administrasi Publik dan Kebijakan Publik sangat erat, karena Kebijakan Publik menjadi dasar bagi individu yang berada dalam organisasi publik untuk  mencapai  tujuan  Negara.  Dalam  perspektif  ini,  kepuasan  masyarakat  dianggap sebagai  hal  yang  sangat  penting,  sehingga  diharapkan  ke  depannya  kendala-kendala yang dapat menghambat implementasi kebijakan dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan mencapai tujuan organisasi publik secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, CV Alfabeta.
Dwiyanto,  Agus.  (2010)  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif.
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Peraturan Daerah Kota Malang No.15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006.
Peraturan  Walikota  Malang  No.  11  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Administasi Kependudukan Lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Sinambela, dkk. (2006) Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Syafi’ie, Inu Kencana dkk. (2006) Ilmu Administrasi Publik. edisi kedua, Jakarta, PT Rineka Cipta.
Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Wahab, Solichin Abdul. (2008) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang, UMM Press. Winarno, Budi. (2007) Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta, Med Press. Zauhar, Susila. (2001) Administrasi Publik. Malang, Universitas Negeri Malang Press.