Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Maret-2022, Vol.7, No.1, hal.28-36 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## MENGAHADAPI KAPITALISME DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA
Abstract
The  grip  of  capitalization  has  been  so  widespread  that  it  has  even  gripped  the ideological aspect of a country so that it becomes a problem in the preparation of positive law in the Indonesian context. The purpose of this study was to determine the impact of capitalization and efforts to counteract the effect of capitalization in a positive legal perspective. The approach taken is normative with library research techniques.  The  results  of  the  study  stated  that  to  deal  with  capitalization  in  the legal context in Indonesia using the theory of L.W. Friedaman with improvements in  3  (three)  aspects,  namely  substance,  structure  and  culture  in  an  integrated manner.
Keywords: capitalism, law, ideology
Abstrak cengkraman kapitalisasi sudah sangat meluas bahkan sampai mencengkaram segi ideologi  sebuah  negara  sehingga  menjadi  sebuah  problema  dalam  penyusunan hukum positif dalam konteks Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dampak  kapitalisasi  dan  upaya  menangkal  dampak  kapitalisasi dari perspektif hukum positif. Pende kata yang dilakukan yaitu normatif  dengan teknik  kepustakaan  atau  library  reseach.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa untuk  mengahadapi  kapitalisasi  dalam  konteks  hukum  di  Indonesia  dengan menggunakan teori  L.W. Friedaman  dengan perbaikan pada 3 (tiga) aspek yaitu substansi, struktur dan culture secara terpadukan.
Kata kunci: kapitalisime, hukum, ideologi

## A. PENDAHULUAN
Sejak  terjadinya  pertentangan  antara  blok  barat  dengan  blok  timur  dalam  hal pertarungan  fisik,  hal  ini  berlanjut dengan pertarungan  ideologi, dimana  ideologi yang  dimaksud  adalah  yang  menuntut  kepatuhan  pengikutnya,  yakni  ideologi liberal  dengan  ideologi  sosialis,  dimana  ideologi  liberal  kemudian  melahirkan kapitalisme dimana masalah ekonomi diserahkan kepada pasar atau pihak swasta, berbeda dengan konsep ideologi sosialis yang menyerahkan kepada negara untuk mengatur pasar, dimana negara bisa turut campur dalam hal perekonomian rakyat. Salahsatu contoh negara kapitalis yang paling maju adalah Inggris, dimana telah mengembangkan ekonomi politik klasik. Adam Smith dan David Ricardo (1772- 1832) meletakkan dasar bagi teori nilai kerja untuk menjawab pertanyaan dari mana nilai  berasal.  Menurutnya,  nilai  suatu  barang  terletak  pada  besarnya  usaha  yang diperlukan untuk menciptakannya.
selain  itu  menurut  Adam  smith  dalam  ekonomi  tidak  menghendaki  campur tangannya  masyarakat,  termasuk  negara  karena  tiap  manusia  dipimpin  oleh

## 2 | Firmansyah
kepentingannya  dalam  tindak-tanduk  ekonominya,  dan manusia yang bersangkutanlah  yang  mengetahui  dengan  sesungguhnya  apa  kepentingan  yang sebenarnya dan oleh karena itu dialah pula yang dapat memenuhi kepentingannya sendiri. 1 Dan menurut Karl Marx, yang sampai pada kesimpulan yang tidak pernah dipikirkan  oleh  Ricardo.  Menurut  Marx  bahwa  jika  nilai  barang  terletak  dalam tenaga  yang  dipergunakan  untuk  membuatnya,  mengapa  nilai  tersebut  tidak semuanya  diberikan  pada  manusia  yang  membuatnya,  yakni  kaum  buruh  dan mengatakan bahwa kapitalis akan runtuh dengan sendirinya. 2
Hal tersebut merupakan perbandingan antara ideologi sosialis dan liberalis, tapi penulis lebih fokus pada sistem liberalis- kapitalis, pada awalnya sistem kapitalis ini  pernah  dijalankan  di  Amerika  Serikat  tetapi  sempat  diganti  dengan  konsep Keynesia, tetapi hal tersebut tidak berhasil, olehnya itu diganti lagi dengan konsep Neo-liberal, dimana neo-lib ini lebih ekstrim dari liberalis yakni dimana pasar harus bebas dan peran pemerintah minimal serta mengagungkan privasi 3 .
Pada pertengahan abad ke-20, kapitalisme terus berkembang dengan melakukan rasionalisasi  konsumerisme  dan  konsumsi  melalui  pinjaman  keuangan,  sistem kredit, pengenbangan perbankan massal, persewaan dan rencana-rencana lain untuk memperluas proyek konsumerisme. Gaya hidup kelas menengah yang menekankan pada waktu luang, kegembiraan, dan hedonisme kini menjadi standar normal global yang membentuk aspirasi dan gaya hidup kelas yang meski tidak secara langsung, mengkonsumsi level fantasi. 4
Untuk  konteks  Indonesia,  sistem  ekonomi  yang  terjadi  sudah  pada  tarap kapitalistik  dengan  meratifikasi  beberapa  Undang-undang  seperti  kepailitan  dll. Selain itu perkembangan kapitalisme negara dalam 3 (tiga) dekade terakhir terlihat peran  dominan  negara  dalam  pembangunan  dan  perlindungan    yang  diberikan kepada  kelas  pemilik  modal 5 salahsatu  persoalannya  adalah  peran  negara  dalam membuat  regulasi,  olehnya  itu  menurut  penulis  hal  tersebut  perlu  dikaji  pertama seperti apa konsep dari kapitalisme dan bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi kapitalisme dalam konteks hukum di Indonesia.

## B. METODE
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  hukum  normatif,  suatu metode  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  dari  segi  normatif berdasarkan logika hukum, khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum dan kapitalisasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan  yang  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  sara mengumpulkan dan menganalisis berdasarkan referensi yang relevan, diantaranya peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  transkrif  dan  bahan  kepustakaan lainya. Penelitian ini bersifat dekriftif kualitatif yaitu memperoleh gambaran yang umum dan komprehensif terkait hukum dan kapitalisasi adapun sumber data adalah data  sekunder  yakni  data  yang  bersumber  dari  buku  serta  menggunakan  bahan
1 Deliar Noer, Pemikiran politik di negeri Barat, Cetakan pertama (Bandung:Mizan, 1997),hlm 186
2 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, cetakan pertama (Bandung: Pustaka Setia,2012) hlm 205-206
3 Petrus C.KL Bello, Ideologi Hukum (Bogor:Insan Merdeka, 2013), hlm 25
4 Bryan S. Turner, Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, terjemahan Sirajuddin Arief, dkk,
5 Eric Hiariej, Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia, jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Vol.10, Nomor 10, Juli 2006, hlm.115
hukum  primer  yakni  dari  peraturan  perundangan-undangan  dan  bahan  Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, ketiga Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. Konsep Kapitalisme
Dalam pembahasan tentang kapitalisme ini penulis akan menganalisis persoalan kapitalisme  secara  global  setelah  itu  akan  dikaitkan  dengan  konteks  di  negara Indonesia,  namun  sebelumnya  kita  harus  pahami  secara  historis  terkait  dengan kapitalisme,  dimana  pasar  diserahkan  sepenuhnya  kepada  masyarakat  untuk mengelolanya sehingga akan tercipta persaingan yang tidak sehat dengan aksesnya adalah  adanya  gap  antara  si  kaya  dan  si  miskin,  yang  mengganggu  relasi  sosial, dalam hal ini kapitalisnya diatas adalah kapitalis jenis liberal.
Tetapi seiring perkembangan zaman dengan kemunculan Nazi, Fasisme dan juga Stalinisme  merupakan  modernitas  tersendiri,  secara  ekonomis,  baik  fasisme maupun  Stalinisme  menandai  suatu  peralihan  dari  kapitalisme  liberal  menuju kapitalisme monopolis yang ditangani langsung oleh negara penindas, dengan kata lain,  baik  fasisme  maupun  Stalinisme  yang  bermaksud  mewujudkan  masyarakat sosialis  itu tak lain dari perkembangan  lebih  lanjut dari kapitalisme  yang disebut kapitalisme negara.
Antara kedua sistem ini tidak ada perbedaan pokok dalam hal sistem ekonomi, tetapi  ada  perbedaan  pokok  dalam  hal  ideologi,  dimana  komunisme  berusaha membenarkan penindasannya dengan mitos sosialisme dan fasisme justru menolak komunisme  dalam  hal  pendekatan  rasionalnya  untuk  membenarkan  praktik totaliternya. 6
Untuk  konsep  kapitalis  bahwa  cirinya  adalah  berdasarkan  pandangan  Ibnu Khaldun  “dengan  tidak  adanya  kerja,  maka  tidak  akan  ada  produksi.  Produksi adalah proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia  dengan  memanfaatkan  daya-daya  yang  ada, tanpa  curahan  kerja,  segala daya  yang  ada  dialam  tidak  akan  bisa  menghasilakan  apa-apa, 7 jadi  di  sini berdasarkan penulis  menyebut sesuai konsep  marx dengan paradigma kerja  yang diperlukan dalam proses produksi.
Ciri  pokok  masyarakat  kapitalis  adalah  keterpilahan  sosial-ekonominya  ke dalam  kelas-kelas  sosial:  antara  kelas  pemilik  sarana  produksi  dan  kelas  tanpa sarana  produksi,  selain  terpilahnya  berdasarkan  hubungannya  dengan  hak  atas sarana produksi, tiap-tiap orang didalam masyarakat kapitalis juga diisolasi sebagai induvidu  oleh  pranata  kepemilikan  pribadi  absolut  yang  disahkan  dan  dijaga keabsolutannya melalui hukum formal. Tidak seorang pun dalam masyarakat bisa mengambil  manfaat  dari  sarana  pruduksi  yang  menurut  hukum  formal  telah disahkan sebagai milik pribadi seseorang tanpa ijin. 8
Jadi sistem produksi kapitalis membutuhkan dukungan suatu tatanan sosial yang mampu  melancarkannya.  Tatanan  sosial  lama  yang  tidak  pasti  dan  tidak  terukur tidak  bisa  diharapkan  akan  mendukung  sistem  produksi  yang  kapitalis  tersebut, maka diperlukan hukum yang positif, tertulis dan rinci dengan jelas, sehingga dapat
6 F.Budi Hardiman, Kritik Ideologi, cetakan ketiga (Yogyakarta:Kanisius, 2009),hlm 48-49
7 Dede Mulyanto, Geneologi Kapitalisme , cetakan pertama (Yogyakarta:Resist Book, 2012),hlm 12
8 Ibid ., hlm 17-18

## 4 | Firmansyah
menjamin  prediktabilitas.  Prediktabilitas  sangat  diperlukan  untuk  mendukung sistem  produksi  kapitalis  yang  bekerja  berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan rasionalitas. 9
Dari  keterpilahan  sosial  dan  isolasi  induvidu  di  dalam  kerangka  hak  milik pribadi  absolut  ini,  kerja  organisasi  melalui  sistem  perupahan,  dimana  untuk mendapatkan sarana produksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, golongan tanpa sarana  produksi  harus  menjual  satu-satunya  yang  masih  tersisa  dari  kehidupan mereka  yakni  tenaga  kerja  kepada  golongan  pemilik  sarana  produksi  dan  pada akhirnya golongan tanpa sarana produksi ini akan menerima upah.
Didalam  pasar  kapitalis,  tenaga  kerja  menjadi  barang  komoditi  yakni terlembaganya jual-beli tenaga kerja yang oleh Antropolog Marvin Harris (disebut komodifikasi  yakni  proses  menjadikan  sesuatu  yang  sebetulnya  bukan  komoditi menjadi  komoditi,  jadi  sebagai  pranata  terpokok  dari  kapitalisme,  sistem  kerja- upahan  mensyaratkan  keberadaan  sejumlah  besar  orang  tanpa  sarana  produksi, sehingga satu-satunya jalan bagi mereka untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan ialah menjual tenaga kerja mereka sendiri demi uang.
Kapitalisme  baru  benar-benar  bisa  disebut  kapitalisme  apabila  jantung hidupnya,  yaitu  rasionalisasi  perolehan  laba  berkelanjutan  melalui  eksploitasi tenaga  kerja,  memasuki  ranah  produksi  masyarakat.  Dalam  arti  ini  kapitalisme bukanlah  suatu  corak  komersial,  tetapi  corak  produksi  didalamnya  orang-orang dipilah-pilah  berdasarkan  hubungannya  dengan  akses  dan  kepemilikan  sarana produksi. 10 Berbeda  dengan  sosialisme,  dimana  dalam  proses  ekonominya  peran pemerintah  masih  dibutuhkan, tetapi dalam kapitalisme peran  negara kurang dan masalah ekonomi diserahkan kepada pasar atau para pemodal, yang lebih parah lagi karena  dulu  konsep  kapitalis  ini  di  lahirkan  oleh  para  pemikir  liberalis  dimana kegiatan ekonomi berdasarkan perhitungan laba-rugi dan pada akhirnya lahir liberal gaya  baru  yakni  neo-liberalisme,  disamping  kegiatan  ekonominya  berdasarkan perhitungan laba-rugi juga mengagungkan privasi.
Persaingan merupakan watak dasar perekonomian kapitalis, untuk bisa bersaing, kapitalis-kapitalis individual harus menguasai pasar. Setidaknya, mereka harus bisa mendapatkan tempat menguntungkan dipasar, dimana penguasaan ini ada kaitannya dengan  investasi  kembali  dan  akumulasi  kapital  karena  pasar  merupakan  satu- satunya saluran untuk mewujudkan nilai-lebih menjadi uang.Bagi kapitalis, pasar adalah  permintaan  efektif  yakni  permintaan  barang  dan  jasa  yang  disokong  oleh uang, tanpa ada permintaan  yang disokong uang maka produk-produk yang telah dihasilkan tidak akan bisa menjadi kendaraan bagi nilai-nilai untuk diubah menjadi uang.  Perlombaan  menjadi  pemenang  di  pasar  ibarat  perjalanan  ke  dalam  sumur yang  makin  lama  makin dalam dan  menyempit. Didalam apa  yang disebut Pietra Rivoli sebagai  “perlombaan panjang  menuju dasar” untuk menjadi  yang terkuat, tercepat  dan  terbesar  ini  para  pemain  dengan  ketahanan  tinggi  saja  yang  akan bertahan.
Pada dasarnya kapitalisme adalah perekonomian anarkis, tidak ada pengaturan dan  perencanaan  kegiatan  produksi  dan  reproduksi  total  dengan  beranekaragam barang dan jasa yang dihasilkan dan semuanya bergerak dengan sendiri-sendiri dan satu-satunya motivasi investasi ialah laba, semua bisnis memproduksi apaun yang
9 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, cetakan pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),hlm
14
10 Dede Mulyanto, Geneologi ... op. cit ., hlm 17-22
dinilai  bisa  mendatangkan  laba, didalam konteks  seperti  inilah reproduksi proses kapitalis berlangsung. 11
Berdasarkan hal tersebut untuk konteks Indonesia penulis melihatnya ideologi kapitalisme sudah masuk ke Indonesia dengan beberapa indikasi, secara substansi bahwa  ada  beberapa  Undang-undang  yang  sudah  diratifikasi  yang  justru menguntungkan  pihak  asing,  dalam  konteks  hari  ini  misalnya  terlihat  dalam undang-undang nomor 12 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja dengan beberapa pasal yang kontroversi  salahsatunya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, terlihat beberapa pasal yang kontroversi diantaranya; 1) pasal 88; upah minimum sektoral  kabupaten/kota  (UMSK)  yang  dihapuskan,  2)  pasal      77  dan  78;  waktu lembur naik  menjadi  maksimal 4  jam sehari, dan  3) pasal 42; kemudahan  tenaga kerja  asing  (TKA)  diberikan  izin  untuk  bekerja  di  Indonesia. 12 berbagai  istilah digunakan oleh para kapitalis dalam  hal tenaga kerja seperti kerja  jangka pendek atau  kontrak  per-order  dan  berbagai  bentuk  eksternalisasi  seperti  produksi outsourching , hal itu semua telah mencerai-beraikan kelas pekerja dan menguatkan kendali langsung atas mereka dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, dan ini fakta di Negeri ini. Dalam konteks tersebut terlihat hegemoni kapitalisitik yang menguasi perekonomian dunia dalam bentuk kolonialisasi gaya baru.
Berdasarkan  gambaran  tentang  konsep  kapitalis  terlihat  pengaruh  kapitalisasi yang  sangat  berbeda  dengan  konsep  ekonomi  islam  yang  didasarkan  pada  Al- qur’an,  hadis  dan  ijtihad  atau  ra’yu  (fikiran,  akal).  Konsep  tersebut  memuat beberapa  prinsip  diantaranya;  1)  Menerima  resiko,  dalam  konteks  ini  tidak  ada keuntungan/manfaat  yang  diperoleh  seseorang  tanpa  ada  resiko,  pernyataan tersebut  merupakan jiwa dari prinsip”dimana ada manfaat, di situ ada resiko” (Al- kharaj bid dhaman). 2) pelarangan penimbunan, dalam sistem ekonomi islam tidak seorang  pun  diizinkan  untuk  menimbun  uang.  3)  pelarangan  monopoli,  islam mendorong  persaingan  dalam  ekonomi  sebagai  jiwa  dari  fastabiqul  khairat tanpa melakukan monopoli. 4) pelarangan riba, hal tersebut sejalan dengan dalam surah Al-baqarah ayat 278
ِم َيِقَب اَم ْاوُرَذ َو َ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي
َنيِنِم ۡؤُّم مُتنُك نِإ ْا َٰٓ وَب ِ رلٱ َن Artinya:
“ wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar beriman.”
Dalam konteks tersebut terlihat pelarangan riba dan terakhir, 5) solidaritas sosial dalam  hal  ini  yang  menjadi  tujuan  adalah  kesejahteraan  sosial. 13 Dalam  konteks tersebut  telihat  perbedaan  dengan  konsep  kapitalisme  dengan  mendasar  pada modal.
11 Ibid., hlm 134
12 Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Puspamurti, and Laila M. Pimada. "KONTROVERSI DAMPAK OMNIBUS LAW DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA." Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora 6, no. 1 (2021): 40
13 Hijaz, M. Kamal. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam." Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 15, no. 1 (2011): 191-193.

## 6 | Firmansyah

## D. Usaha-usaha yang ditempuh dalam menghadapi kapitalisme dalam konteks hukum di Indonesia
Dalam  konteks  Indonesia,  menurut  penulis  untuk  menjawab  usaha  yang ditempuh dalam menghadapi persoalan kapitalis, maka penulis menggunkan teori sistem  hukum  dari  L.Friedman,  bahwa  ada  tiga  hal  yang  mesti  dibenahi  yaitu, substansi hukum ( materi ) atau ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure) , dan budaya hukum ( legal culture ).
Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola prilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistim  itu,  struktur  hukum  berkaitan dengan  hal  penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  yakni  bagaimana  substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum  juga  berkaitan dengan  sistem peradilan  yang berhubungan  langsung  dengan  sumber  daya  manusia  bidang  hukum  yang  terdiri dari  hakim,  jaksa,  polisi,  pengacara,  pejabat  lembaga  pemasyarakatan,  termasuk susunan kelembagaan dan yurisdiknya.
Sedangkan  budaya  hukum  diibaratkan  sebagai a  working  machine sistem hukum atau merupakan the element of social attitude and value . Jadi budaya hukum berkaitan  dengan  sikap  budaya  masyarakat  pada  umumnya,  karena  menyentuh keyakinan  ( belief ),  nilai  ( value ),  cita  ( idea ),  dan  harapan  ( expectation )  sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya  hukum  mereka.  Budaya  hukum  ini,  menurut  Roem  Topatimasang  dkk. meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum. Selain itu menurut Friedman legal behaivior ( budaya hukum) adalah “Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  dengan  wewenang  hukum.  Jika  saya  berprilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah , atau amanat  atau  perintah  dari  pemerintah  atau  dari  sistim  hukum  atau  daru  pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendaraan di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan ( atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.” 14
Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi bahwa ada tiga hal yang mesti diubah sesuai dengan teori L.Friedman yakni:

## 1. Masalah Substansi
Adapun yang harus dibenahi dalam hal substansi ini adalah masalah aturan yang terkait dengan  masalah ekonomi,  misalnya dalam  hal   Undang-undang Perseroan Terbatas, UU Arbitrase, UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan, dan UU Fidusia,UU Pasar Modal, UU Bank Indonesia, UU Merek, UU Paten dan UU Hak Cipta, dan UU Pasar Modal tahun 1996.
Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis Undang-undang yang bermuatan kepentingan asing/kapitalis mesti dihapus karena Undang-undang yang     tertulis dan  rinci  dengan  jelas,  dapat  menjamin  prediktabilitas,  dimana  prediktabilitas sangat  diperlukan  untuk  mendukung  sistem  produksi  kapitalis  yang  bekerja
14 LW Friedman, American Law: An Introduction, Achmad Ali, dalam menguak teori Hukum dan Teori pereadilan, Edisi Ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 143.
berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan  rasionalitas. 15 Jadi  Undang-undang  yang bermuatan kepentingan asing harus dihapuskan.
Hukum sebagaimana yang terbentuk adalah hukum yang memenuhi kriteria “dapat  diterima”.  Hukum  harus  benar-benar  dapat  ditegakkan  secara  utuh  mulai dari  klausul-klausul  termasuk  penjelasannya.  Untuk  menghindari  masalah implementasi  yang  muncul  segera  setelah  undang-undang  disahkan,  maka  harus “terlihat”  bahwa  produk  hukum  yang  dihasilkan  harus  memenuhi  persyaratan kebutuhan masa depan dalam jangka panjang. 16
Selain itu dalam pembuatan aturan hal yang juga menjadi perhatian adalah persoalan subatansi atau materil juga didasarkan pada nilai-nili pancasila, yaitu: 17 Pertama, sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  memberi  kerangka  nilai  untuk merumuskan nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut pemahaman akal  budi  manusia  terhadap  Tuhan-nya. Kedua, sila  kedua  merupakan  kerangka normatif untuk hidup dan bertindak adil jadi ada penghargaan dan penghormatan kepada  sesama  manusia. Ketiga, sila  ketiga,  menggariskan  batas-batas  bagi kepentingan induvidu bahwa manusia indonesia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi  saja  apabila  kepentingan  negara  dan  bangsa  menuntut  pada  konteks  ini kepentingan  bangsa  harus  diutamakan. keempat, sila  keempat  bahwa  sikap berhikmat dan bijaksana adalah menaati setiap keputusan yang diambil oleh rakyat, dan  terakhir,  sila  kelima  dengan  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan.  Berdasarkan pandangan  tersebut  nilai-nilai  pancasila  harus  terpositivisasi  menjadi  rujukan secara filosofis dalam peraturan perundang-undangan.
2. Struktur
Struktur hukum berkaitan dengan penegakan  hukum,  yaitu bagaimana badan hukum  itu  ditegakkan.  Struktur  hukum  juga  berkaitan  dengan  sistem  peradilan, yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia di bidang hukum, yang terdiri  dari  hakim,  jaksa,  polisi,  pengacara  dan  aparat  penegak  hukum,  dan  juga termasuk struktur kelembagaan dan  hukum. 18 Adapun  masalah struktural,  dalam konteks  ini  adalah  pemerintah  dalam    hal  ini  adalah  negara  harusnya  mampu melakukan  hegemoni  terhadap  pasar  atau  masalah  perekonomian,  tetapi  dalam koridor tertentu tidak secara totalitas seperti Nazi atau Fasisme yang pada akhirnya juga menjadi kapitalis dalam bentuk kapitalis negara.
Pada  zaman  sekarang  kapitalisme  muncul  dalam  bentuk  kapitalisme monopoli,  dimana  pasar  itu  dikuasai  secara  monopoli  oleh  pihak  swasta  yang bermodal, sehingga aksesenya adalah akan ada gap yang tajam antara si kaya dan si miskin, yang oleh Marx disebut ada pemisah antara golongan kelas, baik antara feodal, borjuis maupun kelas proletar, berdasarkan hal tersebut di butuhkan peran negara  untuk  bisa  sedikit  melakukan  intervensi,  dengan  harapan  pihak  yang termarjinalkan tidak terlalu dirugikan dari sistem ekonomi yang dianut di negara
15 Satjipto Rahardjo, loc.cit.
16 Darmono, Kuliah Terbuka Pascasarjana UII, Sabtu 21 September 2013, Yogyakarta, Lantai 3
17 M.sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar double track system dan implementasinya, cetakan kedua ( jakarta :Raja Grafindo, 2004),hlm. 109-110
18 Friedman, The Legal System, M.Khozim, dalam Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial, edisi ke-4  (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 292.

## 8 | Firmansyah
kita,  dalam  hal  tertentu  pemerintah  bisa  melakukan  intervensi  dan  tidak  terlalu memeberikan  kebebasan  kepada  pihak  swasta,  karena  menurut  penulis  ideologi kapitalisme  telah  masuk  dinegara  kita  dalam  bentuk  neo-liberalis  yang  lebih berbahaya  dari  liberalis  yang  sebelumnya,  karena  neo-lib  ini  selain  berpatokan pada laba juga adalah pengagungan privasi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus  waspada,  untuk  tidak  terjebak  dalam  perangkap  kaum  kapitalisti-neo-lib dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.
3. Culture/Budaya Hukum
Budaya  hukum  dianalogikan  dengan  mesin  kerja  sistem  hukum  atau  unsur- unsur  sikap  dan  nilai  sosial.  Dengan  demikian,  budaya  hukum  pada  umumnya berkaitan  dengan  sikap  budaya  masyarakat.  Karena  menyentuh  pada  keyakinan (beliefs),  nilai  (values),  cita-cita  (ideas)  dan  harapan  (expectations).  Sebuah cerminan dari budaya hukum masyarakat. 19
Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis budaya hukum. budaya hukum eksternal, atau budaya  hukum  masyarakat,  dan  budaya  hukum  internal,  atau  budaya  penegakan hukum, dalam konteks ini budaya hukum internal yaitu budaya hukum pemerintah mengenai  kebijakan  dan  strategi  menghadapi  gempuran  kapitalisme  yang merupakan  salahsatu  tantangan  kebangsaan  secara  eksternal,  ada  beberapa fenomena  yang terlihat diantaranya ratifikasi  beberapa Undang-Undang  yang pro pada  kapitalis,  olehnya  itu  dibutuhkan  budaya  hukum  dari  pemerintah  untuk mendasarkan aturan  dan nilai-nilai yang ada dalam pancasila sebagai sumber nilai. Pada  konteks  ini  dibutuhkan  sikap  dan  moral  serta  integritas  pemerintah  untuk menjadikan pancasila sebagai sumber nilai.

## E. Penutup
Adapun  kesimpulan  dalam  tulisan  ini  yaitu  Ciri  pokok  masyarakat  kapitalis adalah  keterpilahan  sosial-ekonominya  ke  dalam  kelas-kelas  sosial:  antara  kelas pemilik  sarana  produksi  dan  kelas  tanpa  sarana  produksi,  selain  terpilahnya berdasarkan hubungannya dengan hak atas sarana produksi, tiap-tiap orang didalam masyarakat  kapitalis  juga  diisolasi  sebagai  induvidu  oleh  pranata  kepemilikan pribadi absolut  yang disahkan dan dijaga keabsolutannya  melalui  hukum  formal. Tidak seorang pun dalam masyarakat bisa mengambil manfaat dari sarana pruduksi yang menurut hukum formal telah disahkan sebagai milik pribadi seseorang tanpa ijin. Selain  itu  usaha-usaha  yang harus dilakukan  oleh pemerintah adalah dengan menggunakan teori Friedman bahwa tiga  hal  yang menjadi acuan  yaitu substansi (aturan), struktur (lembaga) dan culture (budaya).
19 Ibid.,hlm 148

## Daftar pustaka
Friedman, L.W. American law:an intruduction , Dalam Achmad Ali, Menguak teori hukum  dan  teori  peradilan,  cetakan  ketiga,  Jakarta:Prenada  media  grup, 2010
Friedman,  The  Legal  System,  diterjemahkan  M.Khozim,  Sistem  hukum  dalam perspektif ilmu sosial, cetakan IV, Bandung: Nusa Media, 2011.
Hardiman, F.Budi, Kritik Ideologi, cetakan ketiga, Yogyakarta:Kanisius, 2009 Hiariej, Eric.  Perkembangan  Kapitalisme  Negara  di  Indonesia,  jurnal  Ilmu  sosial dan Ilmu Politik, Vol.10, Nomor 10, Juli 2006
Juni, Efran Helmi. Filsafat Hukum , cetakan pertama, Bandung: Pustaka Setia,2012 Mulyanto,  Dede, Geneologi  Kapitalisme ,  cetakan  pertama,  Yogyakarta:Resist Book, 2012
Noer, Deliar. Pemikiran politik di negeri Barat , Cetakan pertama, Bandung:Mizan, 1997
Raharjo,  Satjipto,  Hukum  Progresif,  cetakan  pertama,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009
Sholehuddin,M.  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  dasar  double  track system dan implementasinya, cetakan kedua, Jakarta :Raja Grafindo, 2004
Citra,  Khalista  Gumay,  Vidya  Wike  Bierneta,  Kamila  Puspamurti,  and  Laila  M.
Pimada. "KONTROVERSI  DAMPAK  OMNIBUS  LAW  DI  TENGAH
PANDEMI  COVID-19  TERHADAP  KESEJAHTERAAN  TENAGA  KERJA  DI INDONESIA ." Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora 6, no. 1 (2021)
Hijaz,  M.  Kamal.  "Prinsip-Prinsip  Hukum  Ekonomi  Islam." Jurnal  Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 15, no. 1 (2011): 191-193. Darmono, Kuliah Umum Pasca Sarjana UII, hari sabtu tanggal 21 september 2013 di Yogyakarta, Lt.3 Pasca sarjana UII.