Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 175-180| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2459.175-180

## PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERLIBAT DALAM GENG MOTOR DI WILAYAH BADUNG
Ria Putriliana Waskit, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia jngevens@gmail.com, laksmidewi@gmail.com, Mademingguwidyantara31@gmail.com

## Abstrak
Geng motor ialah sekelompok pemuda (remaja) yang memiliki kesamaan latar belakang sekolah di daerah yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Tindak kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor anak di Bali telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Terkait dengan itu, dalam penelitian ini dikaji tentang urgensi modus operandi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak geng motor dan perlindungan hukum terhadap anak-anak geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  Empiris.  Modus  operandi  merupakan modus  yang  digunakan  oleh  penjahat  untuk  melakukan  tindakan pidana dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Badung ialah dengan memperhatikan hak anak sebagai terdakwa anak seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat  pemeriksaan  menurut  tata  cara  yang  ditentukan  oleh  undang-  undang.  Sebaiknya,  dalam  menerapkan sanksi pidana, penegak hukum mempertimbangkan keadaan masyarakat, pelaku kejahatan, demi menumbuhkan kesadaran hukum di dalam diri mereka.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Penganiayaan: Geng Motor

## Abstract
A  bike  gang  refers  to  a  group  of  youths  (teenagers)  having  the  same  school  background  in  an  area  who  are members  of  a  two-wheeled  motor  vehicle  user  community.  The  criminal  act  of  maltreatment  committed  by  a group of biker gang in Bali has violated the provisions of the applicable criminal law. With regard to the fact, the urgency of the modus operandi of the criminal act of maltreatment committed by biker gang and the legal protection  for  young  biker  gang  who  commit  crimes  of  maltreatment  are  examined  in  the  present  study.  The method  used  in  this  research  is  the  empirical  method.  The  modus  operandi  appeared  as  the  mode  applied  by criminals to commit criminal acts and the implementation of legal protection against bikers who committing the criminal act of maltreatment in the Badung District Police jurisdiction is through not overriding the children’s rights  as  child  defendants,  such  as  the  right  to  legal  assistance  at  every  level  of  examination  in  line  with procedures determined by law. It would be better if, in implementing criminal sanctions, law enforcers take the condition of the community, the perpetrators of crimes, into account in order to foster legal awareness within them.
Keywords: Legal Protection; Persecution Crime: Biker Gang

## I. PENDAHULUAN
Masalah tentang nakalnya anak muda kini meresahkan publik. Pada awalnya kenakalan anak muda ini disebut  istilah Juvenile  Delinquency atau  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  adalah  anak.  Pengertian “anak”  dianggap  terlalu  negatif  secara  psikologis  bagi  anak  sebagai  pelakunya;  maka  dari  itu, beberapa ilmuwan menyatakan arti dari Juvenile Delinquency ( Sudarsono, 2008: 181 ). Nakalnya anak muda  melibatkan  semua  perilaku  yang  berlawanan  dari  norma  dalam  masyarakat  melanggar  status dan  melanggar  hukum  pidana.  Penyelewengan  status  sama  dengan  kabur  dari  rumah,  tidak  hadir  di sekolah, merokok, mabuk-mabukan, dan balapan liar.
Kenakalan  anak  muda  bisa  digambarkan  sebagai  kekandasan  dalam  memenuhi  tugas perkembangan.  Beberapa  anak  muda  tidak berhasil  dalam  mengembangkan dirinya secara positif serta  tidak  mampu  menahan  diri  seperti  yang  dilakukan  oleh  anak  lain  seusianya  selama  masa perkembangan  mereka  ( Diananda,  2018 ).  Kesuksesan  dalam  pemuasan  tugas  perkembangan menjadikan  anak  muda  sadar  dan  tanggap  terhadap  hukum  sehingga  mereka  berupaya  menahan dorongan kesenangan dalam  diri  supaya  tidak  melanggar  hukum  dan  peraturan  berlaku (Choirudin, 2015 ). Ketidak berhasilnya mereka dalam tugas perkembangan menyebabkan diri anak muda menjadi kurang  tanggap  terhadap  hukum  dan  peraturan  berlaku.  Jadi  diri  pemuda  menjadi  gampang berperilaku melanggar norma sampai melakukan tindakan kejahatan.
Secara  global  kenakalan  anak  dibagi  menjadi  dua  ialah  kenakalan  sosiologis  dan  kenakalan individual  anak  ( Nisya  &  Sofiah,  2012 ).  Kenakalan  anak  secara  sosiologis  terjadi  karena  seorang anak  menentang  semua  konteks  kemasyarakatan  hanya  khalayak  umum.  Tujuan  dari  tindakan  itu adalah  adalah  agar  anak  tidak  merasa  bersalah  apabila  tidak  menguntungkan  orang  lain  asal  bukan kelompoknya  sendiri.  Sedangkan,  kenakalan  anak  secara  perseorangan  terjadi  dalam  hal  anak memusuhi  seluruh  konteks  kemasyarakatan  tanpa  mengkhususkan,  dimulai  dari  orang  tua  saudara, tetangga maupun teman sendiri ( Diananda, 2018 ).
Munculnya  kenakalan  remaja  ini  bukan  semata-mata  murni  karena  keinginan  sang  anak  akan tetapi  juga  terdapat  faktor  lain  yang  mempengaruhi  psikisnya  sehingga  membuatnya  melakukan tindakan  pelanggaran  ( Nisya  &  Sofiah,  2012 ).  Salah  satu  penyebab  adanya Juvenile  Delinquency adalah pengaruh kehidupan keluarga seperti broken home atau quasi broken home (Nisya & Sofiah, 2012 ). Selain itu pengaruh lingkungan juga dapat mempengaruhi terciptanya kenakalan remaja namun probabilitasnya lebih rendah.
Beberpa  kajian  mengenai  kenakalan  remaja  telah  diluncurkan,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Tri Raharjo dkk. ( 2012 ), Fikri ( 2012 ), Jufri ( 2015 ), Kurniawati dkk. ( 2017 ), dan Wati & Wirasila ( 2018 ). Namun dalam penelitian-penelitian tersebut tidak dikaji tentang modus operandi dalam tindak pidana penganiayaan  anggota  geng  motor,  khususnya  di  wilayah  kota  Badung,  Bali.  Berdasarkan  hal tersebut, kajian ini menelaah tentang urgensi modus operandi tindak pidana penganiayaan di sebabkan oleh  anak  geng  motor  dan  perlindungan  hukum  kepada  anak  geng  motor  yang  melakukan  tindak pidana penganiayaan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode empiris adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, yang dalam penelitian ini ialah di lingkungan Polres Badung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer ialah informasi  yang  diberikan  oleh  informan  tentang  kasus  penindakan  kepada  anak  pelanggar  tindak pidana penganiayaan yang terlibat  dalam geng motor di Area Polres Badung.  Sumber  bahan  hukum sekunder  penelitian  ini  ialah  teori-teori  dan  hasil-hasil  kajian  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian ini yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain. Data penelitian ini  dianalisis  secara  kualitatif  yang  meliputi  data  dikelompokkan  menurut  jenisnya  dan  disesuaikan dengan teori untuk diinterpretasikan menurut kaidah hukum di bidang kenakanlan remaja, khususnya anggota geng motor yang melakukan tindakan penganiayaan. Langkah terakhir ialah menyajikan hasil analisis data dalam bentuk deskripsi dengan bentuk lingual.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Modus Operandi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor
Penyelewengan  yang  dilakukan  anak  pada  umumnya  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  akan hal  yang  buruk  dan  baik.  Masa  remaja  ialah  masa  yang  rentan  menjalankan  tindakan  maka  masa tersebut merupakan suatu masa dimana anak sangat peka terhadap berbagai harapan demi menggapai sesuatu  dan  melakukan  sesuatu  ( Dirdjosisworo,  1984:  70 ).  Secara  umum  modus  operandi  hadir sebagai sebuah  motif yang  digunakan  penjahat untuk  melakukan  aksinya. Pada  tataran kasus pidana sebelum dilakukan penangkapan dan penyergapan, aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat  yang  diincarnya  supaya  mempermudah  proses  penahanan.  Modus  operandi  sifatnya berulang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  20  Juli  2020  dengan  Bapak  Ketut  Susila,  beberapa contoh  kasus  penganiayaan  yang  dijalankan  oleh  anggota  geng  motor  serta  modus  operandi  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
I  Wayan  Rupa  menjadi  korban  penganiayaan  serta  pengrusakan  mobil  yang  dilakukan  oleh sekelompok remaja yang dikira anggota geng motor pada Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Baha. Ada 7 (tujuh) pelaku yang  masih  di bawah umur. Dua orang menghajar tubuh  korban  dan  lima  orang  lainnya  menjaga  agar  tidak  ada  orang  yang  melihatnya.  Peristiwa tersebut berawal ketika I Wayan Rupa tengah berada di perjalanan pulang dari Karang Asem menuju Desa Belayu Kec. Mengwi Kab. Badung.  Dari sebelah barat tiba-tiba dirinya berpapasan dengan sepeda motor  dari  arah  berlawanan  lalu  terdengar  kaca  mobilnya  pecah.  Setelah  itu  korban  menepi  untuk memeriksa  kendaraan  dan  mendapatkan  sebuah  batu  yang  diduga  dipakai  untuk  melempar  kaca mobilnya.  Melihat  korban  menepi  segerombolan  geng  motor  tersebut  mendekati  korban  dan  mulai memukulnya  dan  menggores  serta  menusuk  bagian  tangan  dan  juga  wajah  korban  hingga  memar menggunakan pecahan kaca bekas lemparan dan juga menusuk perut korban hingga membuat korban mengalami  kerugian  sekitar  Rp.  2.500.000,00,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Terkait  kasus tersebut,  dalam  melakukan  penganiayaan  anggota  geng  motor  menggunakan  beberapa  modus operandi  atau  cara  untuk  menganiaya  korbannya.  Adapun  cara  yang  digunakan  meliputi  pelaku menggunakan  senjata  tajam,  yakni  pecahan  kaca  dan  pisau  yang  mengakibatkan korban mengalami luka di bagian perut dan memar di bagian wajah dan tangannya. Itu pun menyebabkan korban tidak bisa melakukan  pekerjaannya  karena  sakit  yang  dialaminya.  Apabila  dilihat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, arti memar itu sendiri merupakan keadaan usang atau hancur di bagian dalam tetapi di luar tidak nampak ( Alwi, 2007: 61 ).
Memar  itu  disebabkan  karena  korban  jatuh  setelah  dipukuli.  Dia  menderita  luka  tetapi  tidak sampai mengakibatkan luka berat. Tindak pidana penganiayaan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a) unsur  kesengajaan: pelaku  menggunakan  senjata  tajam  dalam  melakukan  tindak penganiayaan tersebut adapun senjata tajam yang digunakan pelaku antara lain pecahan kaca dan pisau,
b) unsur perbuatan:   p e l a k u   menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya dengan cara memukul dan menusuk korbannya,
c) unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh.  Adanya perbuatan yang mengakibatkan target  menanggapi  luka  di  bagian  perut  dan  kerusakan  akibat  pukulan  dan  goresan  akibat pecahan kaca. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku. Rasa sakit atau luka pada tubuh  korban  menjadi  tujuan  dari  pelaku  karena  pelaku  menyerang  korban  secara  tiba-tiba dengan menggunakan senjata tajam.
Berdasarkan  uraian  peristiwa  tersebut  tindak  pidana  penganiayaan  sudah  terpenuhi  dan  pelaku tindak  pidana  dapat  dipidana  dengan  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  yang  menyatakan,  “Penindasan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Dalam kejahatan dan perbuatan pidana yang dilakoni oleh seorang pasti mempunyai penyebab untuk terjadi, latar belakang kenapa tindakan itu dilakoni.
Beberapa  motif  atau  penyebab  anggota  geng  motor  di  Bali  melakukan  tindak  pidana penganiayaan. Aksi penganiayaan geng motor yang beranggotakan belasan orang tersebut terjadi saat korban tengah mengendarai  sepeda  motornya untuk pulang.  Korban  dicegat dan dihadang  dan  salah satu  pelaku  mendekati  korban  dan  mengambil handphone dan  sisanya  mengawasi  bersama-sama. Mereka  beraksi  bersama-sama  di  lokasi  kegelapan  dan  menghadang  korban  dan  ada  pelaku  yang melakukan aksinya dengan memukul korban.
Motif  dari  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan  adalah  pengangguran.  Pengangguran  dapat menyebabkan anak dengan tingkat  ekonomi  yang rendah melakukan tindak pidana kejahatan karena tidak  bekerja  sehingga  mendorong  mereka  untuk  cenderung  frustasi  dan  dapat  berbuat  sewenang- wenang  kepada  siapa  saja.  Terjadinya  perselisihan  atau  konflik  yang  terjadi  antara  anggota  geng motor anak dan korban merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan ini karena adanya  rasa  dendam  terlebih  dulu  dan  emosi  yang  tak  terkendali  yang  membuat  pelaku  melakukan kejahatan.
Prosedur  pembentukan  karakter  anak  biasanya  dimulai  dari  perkembangan  pada  saat  anak  itu menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  untuk  bergerombol  dengan  kawannya.  Oleh  karena  itu,
pengaruh lingkungan pergaulan terlebih lagi pengaruh dari terman bermainnya sangat besar sehingga anak bisa melakoni apa yang dianggap baik menurutnya. Seringkali anak yang berbuat sesuatu yang menyimpang  ingin  menunjukan  jati  dirinya  kepada  masyarakat  sekitar  agar  diakui  keberadaannya, ingin  dihormati  dihargai,  dan  selalu  ingin  dipuji  serta  ditakuti  masyarakat  sehingga  mereka  mau melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada siapa saja.

## Perlindungan Hukum bagi Anggota Geng Motor yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Gusti  Agung  Ayu Mas Asriawati selaku unit PPA di Polres Badung  pada  tanggal  06  Agustus,  upaya  penal  yang  dilakukan  oleh  Polres  Badung  sebagai  upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan  anggota geng  motor anak ialah sesuai dengan prosedur yang  berlaku  untuk  kemudian  diberikan  pemidanaan/hukuman  dan  pembinaan  bagi  mereka  yang divonis  bersalah.  Sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  menangani  suatu  perkara  Polres  Badung hanya  memiliki  peranan  memproses  perkara  dengan  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  atas suatu perkara untuk kemudian ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan.
Adapun standar operasional prosedur penanganan kasus hukum oleh Polres Badung yaitu:

## Tahap 1 Pelaporan pengaduan
Pada tahap  ini  Polres Badung menerima pengaduan maupun laporan dari pihak pelapor yang mengadu  dan  pelapor  harus  diperlakukan  sama  tanpa  adanya  diskriminasi,  intimidasi  dan ancaman dari pihak penyidik.

## Tahap 2 Penyelidikan
Penyelidikan  dilakukan  oleh  penyelidik  untuk  mengejar  dan  mendapatkan  suatu  bukti kejadian  yang  diduga  mendapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyelidikan  menurut  KUHAP. Penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  mengejar  dan  mengumpulkan  bukti  untuk membuat  jelas  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  disengaja  untuk  mengejar  tersangka  dari tindak pidana tersebut.

## Tahap 3 Penahanan
Untuk  keperluan  penyelidikan  dan  atas  perintah,  penyidik  berkuasa  melakukan  penahanan sesuai bukti permulaan yang cukup.

## Tahap 4  Penahanan
Berdasarkan  bukti  yang  cukup,  penahanan  dilakukan  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  hakim  terhadap  orang  yang  diduga  kuat  melakukan  tindak pidana.

## Tahap 5 Pengusutan
Penyidik  melakukan  pengusutan  (pengusutan  rumah  /  badan  menurut  tata  cara  yang ditentukan  dalam  undang-undang  untuk  kepentingan  penyidikan  dengan  membawa  surat penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri).

## Tahap 6 Penyitaan
Pada tahap ini penyidik merebut di bawah penguasaannya.
Restorative  Justice merupakan  suatu  proses  di  mana  segala  pihak  yang  dihubungkan  dengan tindak  pidana  tertentu  duduk  bersama  memecahkan  masalah  dan  memikirkan  cara  untuk  mengatasi akibat  pada  masa  yang  akan  datang.  Prosedur  ini  dasarnya  dilakukan  melalui  Diskresi  dan  Diversi yaitu  mengalihkan  dari  proses  pengadilan pidana  ke luar prosedur formal  untuk  diselesaikan secara musyawarah.  John Restorative  justice berfokus  pada  program  keadilan  restoratif  dalam  masalah pidana  tetapi  perlu  dicatat  bahwa  proses  restoratif  yang  digunakan  untuk  mengatasi  dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya termasuk sekolah dan tempat kerja ( Braithwaite, 2002: 3 ).
Pelaku  pelanggaran  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  dapat  diminta pertanggungjawabannya  selaras  dengan  unsur  tindak  pidana  yaitu  sehat  jiwanya,  menyadari  bahwa perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  serta  mampu  mengetahui  kehendak  sesuai  kesadarannya. Dengan  demikian  ia  dapat  dipidana  oleh  Hakim.  Arah  pemidanaan  ini  bukanlah  suatu  penolakan melainkan pembentukan bagi terdakwa yang sudah membuat salah agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ( Saleh, 1983: 27 ).
Hal  positif  dari  segi  aspek  perlindungan  anak,  asal  anak  tidak  perlu  terlalu  lama  berada  dalam bentuk  tahanan  supaya  tidak  menghambat  pertumbuhan  anak  secara  fisik  mental  maupun  sosial,
penawanan  dilakukan  sesudahnya  dengan  bersungguh  dalam  mempertimbangkan  kepentingan  anak atau  kepentingan  publik.  Petugas  pemeriksaan  anak  yang  melaksanaan  tindakan  penawanan  harus mempertimbangkan  secara  matang  akibat  dari  kegiatan  penawanan  di  segala  kepentingan  anak, seperti  pertumbuhan  dan  perembangan  fisik,  mental  dan  social  anak.  Selain  itu  kepentingan  publik juga  perlu  dipertimbangkan  secara  matang;  contohnya  dengan  ditahannya  pelaku  bisa  membuat masyarakat menjadi aman dan tentram.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian di atas, simpulan penelitian ini adalah:
1. Urgensi  modus  operandi  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh anggota geng motor  anak  ialah  demi  mempersiapkan  rencana  yang  digunakan  pelaku  menjalankan  tindak pidana penganiayaan seketika dengan membawa senjata  tajam  untuk melukai korban. Pelaku juga nekat melukai korban jika  korban  melakukan  perlawanan.  Modus  operandi  yang  dipakai  pelaku dalam penganiayaan ini dilakukan dengan terencana baik karena pelaku membawa senjata tajam.
2. Implementasi  perlindungan  hukum  kepada  anggota  geng  motor  anak  dalam  melakukan  tindak pidana  penganiayaan  di  wilayah  hukum  Polres  Badung  direalisasikan  dengan  melakukan  proses arestasi  kepada  anak  yang  diduga  melakukan  kenakalan  berdasarkan  bukti  yang  cukup  serta jangka  waktu  minimal  dalam  satu  hari  perlu  memperhatikan  hak  anak  sebagai  terdakwa  anak; termasuk  pertimbangan  akan  hak  anak  untuk  mendapat  bantuan  hukum  di  setiap  tingkat pemeriksaan sesuai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

## Saran
Rekomendasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Pemerintah  sebaiknya  memperbaiki  sistem  pengawasan  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan- tindakan  kejahatan  seperti  tindak  pidana  penganiayaan  yang  sering  terjadi  yang  diperbuat  oleh anak  di  bawah  umur  serta  pemerintah  harus  menokok  anggota  kepolisian  dan  personil  aparat hukum  lainnya  untuk  meningkatkan  tindakan  represif  maupun  preventif  dan  untuk  lebih meningkatkan  penyuluhan hukum  kepada  anak  orang  tua  dan  masyarakat  untuk  menumbuhkan kesadaran hukum.
2. Aparat  hukum  dalam  menjalankan  sanksi  pidana  kiranya  lebih  memperkirakan  keadaan pelaku yang masih berada di bawah umur mengingat sanksi pidana tidak dapat diterapkan kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, H. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka. Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice & Responsive Regulation . Oxford University Press. Choirudin,  M.  (2015).  Penyesuaian  Diri:  Sebagai  Upaya  Mencapai  Kesejahteraan  Jiwa. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam , 12 (1), 1–20.
Diananda, A. (2018). Psikologi Remaja dan Permasalahannya. Journal ISTIGHNA , 1 (1), 116–133. Dirdjosisworo, S. (1984). Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan . Usaha Nasional.
Fikri.  (2012).  Sosiologi  Penegakan  Hukum  dalam  Kejahatan  Geng  Motor. Jurnal  Hukum  Diktum , 10 (2), 155–165.
Jufri,  M.  (2015).  Analisis  Kriminologi  terhadap  Perilaku  Geng  Motor  sebagai  Bentuk  Kenakalan Remaja di Kota Palu. E-Jurnal Katalogis , 3 (12), 76–84.
Kurniawati, H., Purwoto, A. ., & Astuti, E. S. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan  oleh  Anggota  Geng  Motor  di  Wilayah  Polrestabes  Semarang. Diponegoro  Law Journal , 6 (1), 1–12.
Nisya, L. S., & Sofiah, D. (2012). Religiusitas, Kecerdasan Emosional dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi , 7 (2), 562–584.
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Aksara Baru. Sudarsono. (2008). Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi . PT. Rineka cipta. Tri Raharjo, S., Humaedi, S., & Taftazani, B. M. (2012). Faktor Keluarga dalam Kenakalan Remaja: Studi Deskriptif Mengenai Geng Motor di Kota Bandung. Sosiohumaniora , 14 (3), 212–221.
Wati,  E.  P.,  &  Wirasila,  A.  A.  N.  (2018).  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Geng  Motor  yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah. Kertha Wicara , 07 (02), 1–13.