## Legalitas
Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
1 Abdul Hariss, 2 Nur Fauzia, dan 3 Gladys Amanda
1  Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari 3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari * Correspondence email : abdul.hariss@unbari.ac.id
Abstract. In order to improve the economy, someone sometimes needs sufficient capital to start a business, so a credit loan is needed to be able to start it. In implementing the credit agreement, creditors often also want collateral to provide security and a sense of trust. One of the credit guarantees commonly used by the public is fiduciary guarantees. The Fiduciary Guarantee has legal procedures or procedures that must be complied with so that it has binding force and can provide legal protection for the parties. The problems in this research are 1) Legal Protection for Creditors to prevent the transfer of Fiduciary objects based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees; 2) Transfer of Fiduciary Guarantee Objects based on Law Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantees;  3)  Registration  of  fiduciary  collateral  objects  to  avoid  transfer  of fiduciary collateral objects. The purpose of this research is to find out how legal protection, transfer of objects and registration of fiduciary guarantees are according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This research method is normative juridical research with descriptive research characteristics, using secondary data collected through literature study. Based on the results of this research, it can be concluded that the transfer of fiduciary collateral objects that have not been registered without the creditor's consent is an action that is not justified by law (invalid). Legal protection for creditors in the event that a debtor transfers a Fiduciary Security object that has not been registered without the creditor's consent may subject the debtor to civil and criminal liability.
Keywords : Legal Protection, Fiduciary Granting and Beneficiary, Objects of Guarantee, Have Not Been Registered Without Beneficiary's Consent.
Abstrak. Demi meningkatkan perekonomiannya,  seseorang terkadang memerlukan modal yang cukup guna memulai  suatu usaha, sehingga diperlukan peminjaman kredit untuk dapat memulainya. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, kreditur sering juga menginginkan adanya jaminan guna memberikan suatu keamanan dan rasa kepercayaan. Salah satu jaminan kredit yang  umum  dipergunakan  oleh  masyarakat  adalah  jaminan  fidusia.  Jaminan  Fidusia  tersebut  memiliki  prosedur  hukum ataupun tata cara yang harus dipatuhi agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut.  Permasalahan  pada  Penelitian  ini  adalah  1)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  untuk mencegah pengalihan objek Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2) Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 3) Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan  Hukum,  Pengalihan Objek serta pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian ini adalah penelitian  yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Berdasarkan hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan  menurut  hukum  (tidak  sah).  Perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  hal  debitur  mengalihkan  objek  Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemberi dan Penerima Fidusia,  Objek Jaminan, Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima.

## PENDAHULUAN
Istilah  Jaminan  berasal  dari  kata  "jamin"  yang  berarti  tanggung,  sehingga  jaminan  dapat diartikan sebagai  tanggungan  yang  artinya  adalah  tanggungan  atas  segala  perikatan  dari  seseorang  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur  dalam  Pasal  1139  sampai  dengan  1149  tentang  piutang-  piutang  yang  diistimewakan,  Pasal  1150  sampai dengan 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan   Pasal   1178   tentang   Hipotek,   Pasal   1820   sampai
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
dengan    1850    tentang    perjanjian  penanggungan  utang, 1 disamping itu diluar KUH  Perdata diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan  tersebut  kedudukannya  masih  dalam  penguasaan  pemilik  jaminan.  Tetapi  untuk  menjamin  kepastian hukum  bagi  kreditur  maka  dibuat  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dan  didaftarkan  ke  kantor  pendaftaran  fidusia. Terdapat  sekurangnya  dua  orang  menunjukkan  pada  kita  semua  bahwa  suatu  perjanjian  tidak  mungkin  dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  untuk  kepentingannya  sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima  fidusia.  Biasanya  pelepasan  tersebut  menjurus  kepada  alasan  subjektif  pemegang  fidusia,  misalnya debitur dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi”. 2
Secara umum jaminan kredit diartikan   sebagai   penyerahan   kekayaan,   atau   pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditur lebih aman, hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perseorangan.” Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan  si  berhutang  (debitur).  Pasal  tersebut  memberikan  pengamanan  kepada  kreditur terhadap  perjanjian jaminan.  Kebendaan  milik  seseorang  yang mempunyai nilai ekonomis  dapat  dijadikan  modal  usaha  yaitu  dapat dialihkan atau dapat dijaminkan.
Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur ialah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri- ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan  mengikuti  benda yang  bersangkutan (droit  de  suite) .
Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan inipun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolute). 3 Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditur karena apabila debitur  wanprestasi,  benda  yang  dijaminkan  dapat  diambil  oleh  kreditur  sebagai  pelunasan  atas  hutang  debitur. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata)  dan  Fidusia  (diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20m3 atau  lebih  (diatur  dalam  KUHD  Pasal  314)  dan  pesawat  terbang  (diatur  dalam  Pasal  1162 KUHPerdata) dan  Hak  Tanggungan  untuk  tanah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan (UUHT).
Jaminan yang sering dipergunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga  jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.”Definisi di atas menjelaskan bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. 4
Dalam  perjanjian  kredit  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  salah  satunya  adalah  benda bergerak yaitu  seperti  kendaraan  baik  itu  berupa  mobil  maupun  motor,  namun  yang  menjadi  jaminan  sebagai  jaminan pelunasan  angsuran  oleh  debitur  adalah  berupa  dokumen  kepemilikan  kendaraan  tersebut.  Penguasaan  kreditur penerima fidusia terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya  selama  perjanjian  tersebut  masih  diadakan  jaminan  hutang,  pihak  debitur  pemberi  fidusia  tetap  dapat menggunakan secara fisik. Pihak kreditur penerima fidusia hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusinya apabila  benar  ternyata  pihak  debitur  wanprestasi,  sehingga  untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta  mampu
1 Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.14
2 Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustamam ,Perjanjian dan Jaminan Fidusia, Jurnal Justisia,Vol.3 No.2. 2018.
3 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas hukum Perdata , Rineka Cipta, Bandung, Hal.142
4 Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia , PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.130
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut tentunya perlu dibuatkan Akta Notaril (Akta yang dibuatkan oleh Notaris) dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, lalu kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia.
Sertifikat jaminan fidusia memiliki title eksekutorial yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  maka  apabila  debitur  pemberi  fidusia  cidera janji, kreditur penerima fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut dan apabila  putusan  telah  menyatakan  debitur  lalai  maka  kreditur  dapat  langsung  memohon  penetapan  kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengeksekusi benda yang dijaminkan dalam perjanjian kredit tersebut. Dari segi kepastian hukum,  adanya  keharusan  akta  jaminan  fidusia  dalam  bentuk  akta  notaris  sesungguhnya  sangat  baik. Karena  keberadaan  benda  jaminan  fidusia  di  tangan  pemberi  fidusia  menyebabkan  resiko  tinggi  yang  harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik.
Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam suatu akta notaris, di  mana akta ini  mempunyai kekuatan pembuktian  sempurna,  maka  berbagai  kemungkinan  perbuatan  pemberi  fidusia  yang  beritikad  tidak  baik  dapat diperkecil,  sebab  ada  sanksi-sanksi  tertentu  yang  menyertai  keharusan  atau  kewajiban  itu. 5 Perbuatan  hukum pembebanan  jaminan  fidusia  diikuti  dengan  pendaftaran  merupakan  keharusan,  karena  lahirnya  hak  kebendaan atas jaminan fidusia dimaksud dalam undang-undang ini yaitu pada saat pembebanan atas jaminan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka dapatlah diartikan Undang-Undang ini mengatakan “Tiada Pembebanan Tanpa Pendaftaran.” 6
Berdasarkan  Pasal  12  Ayat  (1) maka  pelaksanaan pendaftaran jaminan  fidusia dilakukan pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  (KPF). Kantor  Pendaftaran  Fidusia  sebagaimana  dimaksud berada  dalam  lingkup  tugas pelaksanaannya  dilakukan  pada  Bidang  Hukum Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia di  setiap  lbukota  Provinsi.  Dalam  hal  ini  adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum. 7
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  dalam implementasinya  masih  banyak  terjadi  lembaga  pembiayaan  dalam  melakukan  perjanjian  fidusia  belum melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Pada praktiknya di lingkungan masyarakat, masih sering juga ditemukan pelanggaran- pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan  oleh  debitur  adalah  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  yang  belum  didaftarkan  tanpa  persetujuan  atau pemberitahuan kepada pihak  kreditur sehingga  menyulitkan  kreditur untuk  melakukan  eksekusi  jaminan fidusia jika terjadinya kredit macet.
Dalam hal ini, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan disebut sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok,  sehingga dengan  terpenuhinya unsur-unsur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata tentang  syarat  sah  perjanjian maka perjanjian tersebut tetap dikatakan sah. Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap lemah, padahal kreditur juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan  penjaminan  pada  khususnya.  Pengalihan  objek  Jaminan  Fidusia  yang  didasarkan  pada  Pasal  23  ayat  (1) Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia  diatur  kemungkinan  pengalihan  benda  atau  hasil  benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia.  Yang  mana  prinsip  pemberi  Jaminan  Fidusia  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengalihkan benda  ataupun  hasil  benda  yang  menjadi  benda  atau  objek  Jaminan  Fidusia,  sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur,  yang  mana  Debitur  berkedudukan  sebagai peminjam pakai  atau peminjam pengganti  atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.
Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan  dan  menukarkan. Dalam  Pasal  22  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang sudah demikian. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  agar  tercapai
Kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif. 8 Berdasarkan uraian
5 A.  Rachmad Budiono dan  H.Suryadin Ahmad, Fidusia  Menurut Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , Malang, 2000, Hal.24
6 Andreas Albertus dan Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Malang Selaras, Semarang, 2010, Hal.16
7 Siti  Alfisyahrin  Lasori,  Yudin  Yunus,  Riandi  Adiputra Nurdin, Pengalihan  Objek  Jaminan  Fidusia  oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur , Jurnal Hukum, Vol.7, No.4, 2021.
8 Jatmiko  Winarno, Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia ,  JurnalIndependent
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab dengan menitikberatkan pada kekaburan  norma  pada  pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  (UUJF)  bagian  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  Pihak  Debitur  Jaminan  Fidusia  dengan  bentuk  penelitian  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Dalam  Hal  Penerima  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang  Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Pemberi”

## RUMUSAN MASALAH
Berikut rumusan masalah yang melingkupi penulisan karya tulis Ilmiah ini, yaitu :
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  untuk  mencegah  pengalihan  objek  Fidusia  berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana  Pengalihan  Objek  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana Pendaftaran  Objek Jaminan fidusia untuk  menghindari pengalihan objek jaminan fidusia?

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis Normatif atau biasa disebut penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  Perundang-Undangan  ( statute approach ) yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang- Undangan sebagai bahan acuan dasar  dalam  melakukan  penelitian  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach jenis  pendekatan  dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum dilihat  dari  aspek  konsep-konsep hukum  yang  melatarbelakanginya  bahkan  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang terkandung  dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

## Sumber Data
Data Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia. Data Sekunder berupa data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi Literatur-literatur yang berhubungan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku-buku, jurnal, dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum  terhadap Pemberi Fidusia (Kreditur) dalam  Praktek Jaminan Fidusia Perlindungan hukum  berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu  perlindungan  dan  hukum.  Perlindungan  adalah    hal    atau    perbuatan melindungi.   Sedangkan   hukum   adalah   aturan   untuk   menjaga kepentingan  semua  pihak.  Menurut  Wirjono Prodjodikoro  dalam  bukunya,  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  upaya  perlindungan  yang  diberikan  kepada subyek  hukum,  tentang  apa-apa  yang dapat  dilakukannya  untuk  mempertahankan  atau  melindungi  kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. 9
Indonesia mengenal 4 lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia, dan  Hipotek. Lembaga  jaminan  yang  telah  diakui  kedudukannya  salah  satunya  adalah  jaminan  fidusia.  Berdasarkan  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara Jaminan  Fidusia adalah hak jaminan atas benda  bergerak baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan  utang  tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 10
Jaminan  Fidusia  ini  berbeda  dengan  jaminan  kebendaan  lainnya,  lembaga  fidusia  adalah  satu-  satunya lembaga yang di mana debitur menguasai barang jaminan yang bersifat bergerak dan uang dari perjanjian kredit.
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian , Bandung : Bale Bandung, 1986, hal. 20
10 Erniwati,  Fidusia, Perlindungan  bagi  Finance  ataukah  konsumen ,  Diakses  11  Oktober  2023,  dari http://kemenkumham go.id
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
Jaminan  Fidusia  dilakukan  dengan  cara constitutum  possessorium ,  yaitu  benda  yang  telah  diserahkan kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Maka hal ini yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. 11
Fidusia berasal dari kata “fiduciair” yang berarti ‘secara kepercayaan’, ditujukan kepada kepercayaan  yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan  milik,  sebenarnya  ke  dalam  (intern)  hanya  suatu  jaminan  saja  untuk  utang. 12 Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara  kepercayaan atas hak – hak kebendaan. Atau, dalam istilah hukumnya zakalijkezekerheid (security right in rem – hak jaminan kebendaan ).
Adapun yang dimaksud dengan hak – hak kebendaan disini berupa hak atas suatu benda yang bisa di miliki dan dialihkan. 13 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan lebih khusus yang mengatur tentang pengalihan terhadap jaminan fidusia diatur dalam bagian ketiga  undang-undang  tersebut.  Pengalihan  tentang  objek  jaminan  fidusia  tidak    serta  merta  memindahkan kewajiban  debitor  terhadap  kreditor,  dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan “jaminan fidusia tetap mengikuti  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun  benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.
Pengalihan  objek  jaminan  fidusia  dimungkinkan  dengan  prosedur  yang  lazim  dalam  usaha  perdagangan, namun  hal  ini  hanya  berlaku  bagi  jaminan  fidusia  dalam  bentuk  benda  persediaan.  Namun  hal  ini  pun  harus memenuhi ketentuan bahwa tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau pemberi fidusia pihak ketiga atas apa yang sudah diperjanjikan, hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek dengan nilai yang setara, namun apabila dalam proses tersebut terjadi wanprestasi maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul demi hukum akan menjadi jaminan fidusia pengganti dari objek yang telah dialihkan. 14
Dengan  pendaftaran  fidusia,  eksekusi  barang  jaminan  dapat  dilakukan  segera  tanpa  menunggu  putusan pengadilan. Kondisi semacam ini  memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti  Bank  atau  Pegadaian untuk  menarik  ganti  rugi  dari  pinjaman  yang  diberikan  kepada nasabah. 15
Ketentuan berbeda berlaku bagi pengalihan jaminan fidusia yang objek jaminan fidusia bukan merupakan benda persediaan, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepda pihak lain benda tersebut kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda tersebut dapat dijerat pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh jutaa rupiah) hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 16
Dalam pasal 23 ayat (1)  Undang-Undang Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang  menjadi  objek jaminan fidusia.  Adapun bunyi ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang  Fidusia, sebagai  berikut:  “dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan,  menggabungkan,  mencampur  atau  mengalihkan  benda atau  hasil    benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  atau  menyetujui  melakukan  penagihan  atau  melakukan kompromi  atas  piutang,  maka  persetujuan  tersebut  tidak  berarti  bahwa  penerima  fidusia  melepaskan  jaminan fidusia”.
11 Yustisia, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ”, Jurnal Komunikasi , Vol 5 No 1, 2022, hlm. 220.
12 Bambang Riswanto, Sejarah dan Pengertian Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 15.
13 Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan , Kaifa, Bandung, 2014, hlm. 83.
14 Marulak Pardede, Implemntasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia , BPHN, Jakarta , 2006, hlm. 38.
15 Alim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta , 2004, hlm. 64
16 Iyadh, Ibnu , Komparasi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN/MUI/III/ 2008, Jurnal Program Magister Hukum FHUI , Vol. 2 Article 21.
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  karena  telah  terjadi  penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan  atas benda  atau  hasil  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dari  debitur  (pemberi  fidusia)  kepada  kreditor (penerima  fidusia),  sehingga  debitur  (pemberi  fidusia)  berkedudukan  sebagai  peminjam  pakai  atau  peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditor (penerima fidusia).
Ketentuan  dalam  pasal  23  ayat  1  Undang-Undang  Fidusia  ini  merupakan  ketentuan  bersyarat,  yakni  syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia,  termasuk  melakukan  penagihan  atau  kompromi  atas  piutang. 17 Pengaturan  pengalihan benda  atau  hasil  dari  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  adalah  aneka  ragam  barang  bergerak.  Pada  jaminan  fidusia,  sudah  dengan sendirinya  debitur  (pemberi  fidusia)  masih  dapat  menggunakan,  memanfaatkan,  atau  memakai  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan secara kepercayaan sebagai  jaminan  kepada  kreditor  (penerima  fidusia),  namun  benda  yang  hak  miliknya  dialihkan  tersebut  tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). 18
Perlindungan  yang  juga  diberikan  terhadap  kreditur  penerima  fidusia  yang  objek  jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan oleh Undang-Undang Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran  jaminan  fidusia  berupa  keharusan  untuk  mencantumkan  tentang  nilai  dari  barang  atau  benda  yang dijadikan objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal  ini  kreditur  dapat  menuntut  pihak  pemberi  fidusia  untuk  memenuhi  kewajibannya  yaitu  sejumlah  nilai  yang dijaminkan tersebut.
Keadaan  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  seperti  diketahui  stok  barang  dagangan  tidak  selamanya  ada sesuai dengan yang dicatatkan karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjual belikan sesuai dengan peruntukkannya. Sehingga dengan adanya  pencantuman  nilai  jaminan  tersebut  akan  sangat memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan maka kreditur  tetap  bisa  mengeksekusi  jaminannya  senilai  barang  yang  dijaminkan.  Atau  dengan  kata  lain,  perubahan yang terjadi terhadap obyek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijaminkan. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditur dengan sendirinya akan lebih terlindungi.

## Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (1), yang dimaksud dengan FIDUSIA adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda”. Jaminan  Fidusia adalah hak  jaminan atas benda bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Benda obyek jaminan fidusia tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotek. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan atas notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang- kurangnya memuat: a.   identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b.   data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c.   uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d.   nilai penjaminan; dan e.   nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
17 J . Satrio, Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan , Media Notariat Edisi Januari-Maret, Jakarta,  2002, hlm. 25. .
18 Iffaty Nasyi`ah dan Azna Jazillatul Chusna, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum , Vol 4 No 2, Desember Malang 2012, hlm, 149.
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-  hal  yang  tercantum  dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Penerima  Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menerbitkan  Pernyataan  Perubahan  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
Jaminan  fidusia  dapat  dialihkan  kepada  kreditor  baru,  dan  pengalihan  tersebut  harus  didaftarkan  oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
1) Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.
2) Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan  Penerima  Fidusia  sendiri  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Iihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999). Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan. 19
4) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Penerima Fidusia wajib  mengajukan  permohonan  pendaftaran  atas  perubahan  tersebut  kepada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia, selanjutnya  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menerbitkan  Pernyataan  Perubahan  yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
5) Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
6) Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
7) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pengalihan  hak  atas  piutang  juga  dijamin  dengan  fidusia  yang  mengakibatkan  beralihnya  demi  hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan  Penerima  Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan di bawah tangan  yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima  Fidusia  jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Iihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999).
8) Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan

## Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia
Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat dimana benda berada yang akan dijaminkan. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  ditolak  dan  disarankan  untuk  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.
Dalam hal pendaftaran ini Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data  yang  tercantum  dalam  akta  yang  akan  didaftarkan.  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  hanya  meneliti  pada kelengkapan  administrasi  dan  data  yang  akan  dimohonkan.  Sebagaimana  telah diterangkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. Tanggal,  nomor  Akta  Jaminan  Fidusia,  nama  dan  tempat  kedudukan  Notaris  yang  membuat  Akta  Jaminan Fidusia;
19 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 , Jakarta, 2008, hlm. 93-94.
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
e. Nilai penjaminan; dan
f. Nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
Berikut merupakan tata kelola Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia agar tidak dapat di alihkan:
1. Pembebanan Fidusia
Pembebanan suatu benda dengan Jaminan Fidusia dilakukan melalui pembuatan akta Jaminan Fidusia yang harus dibuat oleh seorang notaris dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.  Dalam  akta  Jaminan  Fidusia  tersebut,  selain  mencantumkan  tanggal  dan  waktu  pembuatan  akta,  juga mencantumkan  informasi  mengenai  waktu  (jam)  pembuatan  akta  tersebut. 20 Akta  tersebut  memuat  sekurang kurangnya informasi mengenai  :  a)  Identitas  pihak pemberi  dan  penerima fudisia.  Informasi  identitas  dalam  akta Jaminan  Fidusia  mencakup  nama  lengkap,  agama,  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan,  tanggal    lahir,  jenis kelamin,    status    perkawinan,    dan    pekerjaan    pihak  yang    terlibat    dalam  perjanjian.  Selain  itu,  akta  juga mencantumkan  data  perjanjian  pokok  yang  dijamin  dengan  fidusia,  termasuk  jenis  perjanjian  dan  besaran  utang yang dijamin menggunakan jaminan fidusia. b) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek dalam jaminan fudisia. Penjelasan mengenai objek Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa benda yang dijaminkan adalah jenis benda dalam persediaan (inventory) yang cenderung selalu berubah atau tidak tetap, seperti stok  bahan  baku,  barang  jadi,  atau portofolio efek.  Oleh karena itu, dalam  akta Jaminan  Fidusia disertakan deskripsi rinci  tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda-benda tersebut. c) Nilai penjaminan. d) Nilai benda yang menjadi obyek dalam jaminan fudisia.
Pasal 9 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih jenis atau unit benda, termasuk piutang, baik yang sudah ada pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut akan secara hukum dibebani dengan Jaminan Fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan tersebut tidak memerlukan perjanjian jaminan terpisah karena hak  kepemilikan  atas  benda  tersebut  telah  dialihkan  "sekarang  untuk  nantinya."  Pasal  ini  memiliki  implikasi komersial  yang  penting,  karena  memungkinkan  Jaminan  Fidusia  mencakup  benda  yang  dapat  digunakan  untuk melunasi utang.
Pasal 10 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia mencakup hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, termasuk klaim asuransi jika benda tersebut diasuransikan. Hasil dari benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia merujuk  pada semua  yang  diperoleh  dari  benda  tersebut.  Jika  benda tersebut  diasuransikan,  klaim  asuransi  tersebut  menjadi  hak  Penerima  Fidusia.Penjelasan  mengenai  benda  yang menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  cukup  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  benda  tersebut  dan  menjelaskan  bukti kepemilikan.  Dalam  kasus  benda  yang  merupakan  benda  dalam  persediaan  yang  selalu  berubah-ubah  atau  tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio efek, akta Jaminan Fidusia harus mencantumkan deskripsi rinci tentang jenis, merek, dan kualitas benda-benda tersebut.

## 2. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Menurut  undang-undang  ini,  benda  yang  diberikan  jaminan  fidusia  harus  secara  wajib didaftarkan. Pendaftaran ini harus dilakukan di  kantor pendaftaran fidusia yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 21 Pendaftaran jaminan fidusia memiliki tujuan utama untuk memenuhi asas publisitas, yang berarti bahwa informasi mengenai benda yang menjadi objek fidusia harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Tujuan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan kondisi benda yang diberikan jaminan fidusia. Selain  itu,  pendaftaran  jaminan  fidusia  juga  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  kepada  kreditur  lainnya mengenai benda yang telah diberi jaminan fidusia.  Hal  ini  penting  karena  pendaftaran  dapat  mencegah  terjadinya praktik fidusia ulang yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dengan  kata  lain,  pendaftaran  jaminan  fidusia  membantu  dalam  menghindari  tumpang  tindih  atau persaingan hak di antara kreditur yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum.

## 3. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia
Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal ini menegaskan bahwa ketika hak atas piutang tersebut  dialihkan kepada pihak baru, maka
20 Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fudisia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 135
21 Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hlm 128 - 129
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
secara otomatis segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penerima fidusia akan berpindah demi hukum kepada kreditur baru. Untuk mencatat peralihan ini secara sah, kreditur baru harus mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendaftaran tersebut menjadi bukti hukum yang mengonfirmasi peralihan hak atas piutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia. Dalam terminologi ilmu hukum, "pengalihan hak atas piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikenal dengan istilah "cessie." Cessie adalah proses pengalihan piutang yang dilakukan melalui  akta otentik atau akta di bawah tangan.  Melalui  cessie  terhadap  perjanjian  dasar  yang  menghasilkan  utang-piutang,  Jaminan  Fidusia  sebagai perjanjian asscesoir demi hukum juga akan berpindah kepada penerima hak cessie dalam peralihan perjanjian dasar. Dengan kata lain, ini berarti bahwa segala hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama (sebagai penerima fidusia) akan beralih kepada kreditur  baru  (sebagai  penerima  fidusia)  sebagai  konsekuensi  dari  cessie. Apabila terjadi hal ternetu, maka jaminan fidusia demi hukum dapat dihapuskan. Diantara kejadian tersebut ialah : a)  Hapusnya  hutang  yang  dijamin  oleh  Jaminan  fidusia,  b)  Pelepasan  hak  atas  Jaminan  Fidusia  oleh  penerima Fidusia, c) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.
Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia adalah  konsekuensi yang logis dari sifat perjanjian asscesoir. Dengan kata lain, ketika perjanjian utang- piutang tersebut telah dibayarkan atau berakhir karena alasan apa pun, maka jaminan fidusia juga secara otomatis menjadi tidak berlaku. Selain itu, jaminan  fidusia  dapat  dihapus  karena  penerima jaminan fidusia melepaskan haknya atas jaminan fidusia. Hal ini adalah wajar karena  penerima  jaminan  fidusia  memiliki  kebebasan  untuk  mempertahankan  atau  melepaskan  hak tersebut  sesuai  dengan  kebijakannya.  Juga,  jaminan  fidusia  dapat  dihapus  karena  barang  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  mengalami  kerusakan  atau  musnah.  Dalam  situasi  seperti  ini,  jika ada asuransi yang mencakup barang tersebut, klaim asuransi tersebut menjadi hak penerima  jaminan  fidusia.  Namun,  pihak  yang  memberikan jaminan  fidusia  harus  membuktikan  bahwa  kerusakan  atau  musnahnya  barang  jaminan  fidusia  tersebut  bukan disebabkan oleh kesalahannya. 22

## 4. Hak Mendahului Jaminan Fidusia
Hak  mendahului  diatur  dalam  Pasal  27  hingga  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia.  Hak  mendahului  mengacu  pada  hak  yang  dimiliki  oleh  penerima  jaminan  fidusia  untuk mendahulukan klaim pembayaran atas piutangnya dengan menggunakan  hasil  eksekusi  dari  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia. Dalam situasi di mana benda yang sama digunakan sebagai objek jaminan fidusia oleh lebih dari satu kreditur, hak mendahului diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya di kantor pendaftaran fidusia. Kreditur yang memiliki hak untuk mendahului disebut sebagai kreditur preferent. Ini berarti bahwa mereka memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya dalam klaim atas hasil eksekusi jaminan fidusia. Hak mendahului terjadi ketika benda yang dijamin oleh jaminan fidusia digunakan untuk melunasi utang ketika terjadi eksekusi jaminan karena debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  kontraknya.  Kreditur  lain  yang  tidak  memiliki  hak mendahului, yang disebut kreditur konkurent, dapat mendapatkan pembayaran dari hasil eksekusi jaminan fidusia setelah kreditur preferent mendapatkan bagian mereka terlebih dahulu. 23

## 5. Akibat Hukum dari Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia yang tidak didukung oleh sertifikat jaminan fidusia dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit dan berisiko. Kreditor memiliki keleluasaan untuk menjalankan hak eksekusinya tanpa kendali yang ketat, berpotensi  mengakibatkan  tindakan  sewenang-  wenang  dari  pihak  kreditor.  Masalah  juga  bisa  muncul  karena besarnya  pembiayaan  yang  diberikan  untuk  barang  yang  dijadikan  jaminan  fidusia  mungkin  tidak  selalu  sesuai dengan nilai  sebenarnya  barang  tersebut.  Terkadang,  dalam  situasi  ini,  ketika  debitur  sudah  memenuhi  sebagian kewajiban perjanjian, bisa jadi ada hak sebagian milik debitur dan sebagian lagi dimiliki oleh kreditor. Lebih lanjut, jika proses eksekusi tidak mematuhi prosedur yang benar, termasuk ketidakadanya badan penilai harga resmi atau badan  pelelangan  umum,  hal  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  sesuai dengan  hukum  perdata.  Situasi  seperti  ini  bisa  terjadi  jika  kreditor  dalam  proses  eksekusi  bertindak  sewenang- wenang  atau  bahkan  mengambil  barang  jaminan  secara  sepihak,  padahal  diketahui  bahwa  sebagian  atau seluruhnya milik orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa perlindungan hukum dan dukungan aparat hukum sangat diperlukan, dan perlu adanya keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitur. 24
Selain  itu,  jika  debitor  memindahkan  barang  jaminan  fidusia  kepada  pihak  lain  secara  informal,  hal  ini mungkin tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena perjanjian jaminan fidusia yang dibuat tidak sah. Ini adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kreditor untuk langsung  menjalankan  proses  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  fidusia  tanpa  proses  hukum  yang  benar.  Dalam
22 Munir Fuadi. Jaminan Fidusia . Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm 50
23 Gatot, Supamono. Perjanjian Uang Piutang , Kencana. Jakarta. 2003. Hlm 92 - 93
24 Satrio, J. Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Citra Aditya Bakto. Bandung. 2005. Hlm 82-83
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan) dapat dianggap sebagai tindak pidana,  terutama  jika  kreditor  menggunakan  pemaksaan  dan  ancaman  perampasan,  sesuai  dengan  Pasal  368 KUHPidana. 25

## 6. Proses Eksekusi dari Jaminan Fidusia
Eksekusi adalah tindakan penyitaan dan penjualan barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia. Tindakan eksekusi ini terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban atau janjinya kepada kreditur, atau ketika debitur cedera janji. Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat tiga metode Tindakan eksekusi benda jaminan fudisia, yakni :
a) Eksekusi Title Eksekutorial, yakni tindakan ini memberikan penerima fidusia kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini berarti penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa perlu memperoleh perintah eksekusi dari pengadilan.
b) Penjualan melalui Pelelangan Umum, yakni penjualan barang yang merupakan objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui proses pelelangan umum. Penjualan ini dilakukan atas keputusan penerima fidusia dan melalui lelang terbuka untuk umum. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.
c) Penjualan di Bawah Tangan, yakni penjualan di bawah tangan adalah tindakan penjualan yang  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia.  Ini berarti penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui pelelangan umum. Prosesnya tergantung pada perjanjian antara kedua pihak, dan hasil penjualan digunakan untuk membayar piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia. 26
Dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia,  terdapat  tiga  kemungkinan  hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia:
a) Hasil Eksekusi Sama dengan Nilai Pinjaman, jika hasil eksekusi setara dengan jumlah utang yang dijamin, maka utang dianggap lunas dan tidak ada sisa utang yang harus dibayar.
b) Hasil  Eksekusi  Melebihi  Penjaminan,  jika  hasil  eksekusi  melebihi  jumlah  utang  yang  dijamin,  penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
c) Hasil Eksekusi Tidak Mencukupi untuk Perlunasan Utang,  apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran yang masih ada.
Selain itu, dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, terdapat dua jenis janji yang dilarang:
a) Janji Melaksanakan Eksekusi dengan Cara yang Bertentangan dengan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ini berarti pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia tidak diizinkan untuk membuat perjanjian yang  melibatkan eksekusi barang jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
b) Janji  yang  Memberi  Kewenangan  kepada  Penerima  Fidusia  untuk  Memiliki  Objek  Jaminan  Fidusia  jika Pemberi Fidusia Cedera Janji. Dilarang juga membuat janji yang memberikan wewenang kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya. Undang- undang melarang perjanjian semacam ini dalam konteks jaminan fidusia. 27
Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh  penerima fidusia  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  oleh penerima  fidusia,  diatur lebih  lanjut  berdasarkan  PP  No.  86  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. 28
Permohonan  pendaftaran  fidusia  dilakukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  dengan melampirkan pemyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :
1) Identitas   pihak   pemberi   fidusia   dan   penerima   fidusia   yang   meliputi   nama,   tempat tinggal/tempat kedudukan,  tempat  dan  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  status  perkawinan, pekerjaan;
2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
3) Data perjanjian pokok;
4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5) Nilai penjaminan;
25 Grace,P. Nugroho. Proses Eksekusi Jaminan Kebendasaan, Media Intermasa, Hal 32
26 Gatot, Supamono, Perjanjian Uang Piutang . Kencana. Jakarta. 2003. Hlm 92 - 93
27 Ibid.
28 PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Pejabat  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  setelah  menerima  permohonan  tersebut  memeriksa  kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut. a. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua mingggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
b. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat  jaminan  fidusia  pemohon  memberitahu  kepada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  diterbitkan sertifikat  perbaikan.  Sertifikat  jaminan  fidusia  ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  akan  memberikan  informasi  data-data  baik  mengenai  ikatan jaminannya, maupun  bendanya,  karena  dalam  suatu  pendaftaran  fidusia  semua  hal  tersebut  dicatat  dengan  teliti  oleh  Kantor Pendaftaran  Fidusia,  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  13  Ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum. Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia akan melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia,  memberikan  kepastian  kepada  kreditur  lain  mengenai  benda  yang  telah  dibebani  jaminan  fidusia  dan memberikan  hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditur  dan    untuk  memenuhi  asas  publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia,  maka  penerima  fidusia  wajib  mengajukan  permohonan  pendaftaran  atas  perubahan  tersebut  ke  Kantor Pendaftaran Fidusia.
Berdasarkan semua keterangan yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh  undang-undang  terhadap  kreditur  dengan  objek  jaminan  fidusia  berupa  stok  barang  dagangan  telah  sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan  kreditur  dapat  melakukan  pemenuhan  haknya  apabila  pihak  debitur  atau  pemberi  fidusia  melakukan wanprestasi  dengan  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  lampiran  tentang rincian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, dan jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian karena mungkin telah diperjualbelikan mengingat benda tersebut merupakan stok barang dagangan, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

## KESIMPULAN
Kesimpulan berikut diambil dari studi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu sebagai berikut ini:
1. Pengalihan  Objek  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999Tentang Jaminan Fidusia  diatur  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  hingga  Pasal  24  Undang-Undang  Jaminan Fidusia,  yang  mana  maksud  mengalihkan  antara lain  menjual, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usahnya. Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur kemungkinan pengalihan  benda atau hasil benda  yang  menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda atau objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik  yang  secara  kepercayaan  atas  benda  atau hasil  benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia  dari  Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  yang  hak  miliknya  telah  dialihkan  secara  kepercayaan  darinya  kepada Kreditur.  Walaupun  tindakan  mengalihkan   yang  paling  umum   adalah  tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud  mengalihkan  meliputi  bidang  lebih  luas,  yang  termasuk  di  dalamnya  tindakan  menghibahkan  dan menukarkan. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup  yang  sudah  demikian.  Berdasarkan  kesepakatan    dalam  Pasal  23  ayat  (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, selama terdapat persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia masih mempunyai kewenangan untuk:
1) Menggunakan benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
2) Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
3) Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
4) Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5) Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Dalam  Hal  Debitur  Mengalihkan  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur dapat dilakukan dengan cara :
a. Melakukan  pendaftaran  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dengan  melakukan  langkah  awal pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  pada  kantor  Notaris,  dan  dilanjutkan  dengan  mendaftarkan  di  kantor Pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
b. Mencantumkan  klausul  tentang  larangan  debitur  mengalihkan  objek  Jaminan  Fidusia  pada  Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang memuat isi tentang larangan terhadap Debitur untuk tidak melakukan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Hal itu agar juga agar Debitur untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat jika sewaktu-waktu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.

## SARAN
1. Perlu    dingatkan    kembali    terhadap    Debitur    maupun    Kreditur    seharusnya   dengan menjunjung tinggi sifat saling terbuka satu sama lain, maka pengalihan objek Jaminan Fidusia seyogyanya dilakukan berdasarkan hukum  yang  positif  yang  berlaku  diIndonesia,  di  mana  hal  tersebut  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia mengizinkan  melakukan  pengalihan  hanya  terhadap  barang  persediaan  saja,  dan  sudah  menjadi  objek Jaminan Fidusia, kemudian dilakukan dengan cara/prosedur yang lazim di dalam usaha perdagangan.
2. Baik  untuk  melindungi  hak  Kreditur  maupun  Debitur,  maka  bagi  pihak  yang  berkepentingan  perlunya mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai objek Jaminan Fidusia tersebut sebab sudah tertuang wajib  dilakukannya  pendaftaran  pada  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Maka  untuk memulainya dapatlah dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan Fidusia di kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di Kantor pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
3. Seyogyanya Kreditur perlu  mencantumkan  klausula eksonerasi  yang  menyatakan,  Debitur  dilarang  atau  tidak diperbolehkan  menyewakan  objek  Jaminan  Fidusia  terhadap  pihak  manapun  perihal  ini  pihak  ketiga  tanpa sepengetahuan dan izin Kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban   Kekerasan  SeksualAdvokasi Atas Hak Asasi Manusia , Bandung:Refika Aditama, 2016, hal. 97 Alim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta , 2004, hlm. 64 Andi  Prajitno, Hukum  Fidusia:  Problematika  Yuridis  Pemberlakuan  Undang-Undang  No.42 Tahun  1999 , (Bayumedia Publishing, Malang,2011), Hal.177.
Rachmad  Budiono  dan  H.Suryadin  Ahmad, Fidusia  Menurut  Undang-Undang   Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Ikip Malang, 2000, Hal. 24 Andreas Albertus dan Andi Prajitno, Hukum Fidusia , Semarang: Selaras, 2010, Hal.16 Bambang  Riswanto, Sejarah  dan  Pengertian  Fidusia, Citra  Aditya  Bakti,   Bandung,  2005, hlm. 15 C.S.T  Kansil,  dan  Christine  S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018, hal. 33 Witanto, Hukum   Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen ,  Bandung Mandar Maju, 2015, Hal.107 Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis  :  Jaminan  Fidusia ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000, Hal.1
Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan , Kaifa, Bandung,    2014, hlm. 83. Jhon   Kenedy, Perlindungan   Saksi   dan   Korban   (Studi   Perlindungan   Hukum   Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal. 52-53 Marhainis  Abdul  Hay, Hukum  Perdata ,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Yayasan  Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Hal.185
Marulak  Pardede, Implemntasi  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Kredit    di  Indonesia , BPHN, Jakarta , 2006, hlm. 38.
Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.3 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang , Jakarta: Erlangga, 2013, Hal. 16 Oey  Hoey  Tiong, Fidusia  sebagai  Jaminan  Unsur-Unsur  Perikatan ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.14 Phillipus M. Hadjon , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu,1987 Hal.25
Abdul  Hariss, Nur  Fauzia, dan Gladys  Amanda. Perlindungan Hukum Bagi Penerima  Dalam Hal  Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima
Purwahid   Patrik   dan   Kashadi, Hukum   Jaminan, Semarang:   Badan   Penerbit   Universitas Diponegoro,2009, Hal.2 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas hukum Perdata , Bandung, 2006, Hal.142 Riki Rustam, Hukum Jaminan , Yogyakarta: UII Press, 2017, Hal. 13 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.60 Sadjipto  Raharjo, Teori  Hukum  (Strategi  Hidup  Manusia,  Lintas  Ruang  dan  Generasi , Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hal 66 Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979, Hal.46 Thomas  Soebroto, Tanya  Jawab  Hukum  Jaminan  Hipotek  Fiducia  Penanggungan  Dan  Lain-  Lain, (Semarang: Effhar dan Dahara Prize, 1995, Hal.121

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang    Republik  Indonesia  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Republik  Indonesia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

## C. Jurnal
Iyadh,  Ibnu  , Komparasi  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam  Undang-Undang    Nomor  42  tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  dan  Fatwa DSN-MUI  Nomor  68/DSN/MUI/III/  2008, Jurnal  Program  Magister Hukum FHUI , Vol. 2 Article 21. Iffaty Nasyi`ah dan Azna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan  Jaminan  Fidusia, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum , Vol 4 No 2, Desember Malang 2012, hlm, 149 Jatmiko  Winarno, Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  JaminanFidusia ,  Jurnal  Independent Fakultas Hukum. Hal. 44 Universitas Lamongan.
Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam , Perjanjian dan Jaminan Fidusia , Jurnal Justisia, Vol.3 No.2 2018 Nazia  Tunisa, Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Pengawasan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia, Volume 3 Number 2, Hal.362
Siti Alfisyahrin Lasori, Yudin Yunus, Riandi Adiputra Nurdin, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur, Jurnal Hukum, Vol.7, No.4, 2021. Yustisia, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 , Jurnal Komunikasi, Vol 5 No 1, 2022, hlm. 220.