Vol. 8, No. 1, Apr 2018
p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314

## PENGARUH TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
Sayifullah 1 , Emmalian 2
1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: sayifullah@untirta.ac.id
2 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the influence and significant of labor agriculture sector  and  government  expenditure  agriculture  sector  either  individually  or  together  to  Gross Domestic  Product  (GDP)  agriculture  sector  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is Ordinary  Least  Square  (OLS)  for  the  period  1980-2013.  The  analysis  technique  used  in  this research  is  multiple  linear  regression  testing  normality  test,  the  classical  assumption (Multicollinearity, heterocedastity, autocorrelation and proceed with the analysis of OLS (Ordinary Least Square). Its become independent variables in this study were labor of agriculture sector and  government  expenditure  of  agriculture  sector,  while  the  dependent  variable  is  the  Gross Domestic  Product  (GDP)  of  agriculture  sector.  From  the  analysis  conducted  showed  that  the variables of labor in agriculture sector and government expenditure of agriculture sector  has a significant  influence  on  the  Gross  Domestic  Product  (GDP)  of  agriculture  sector.  Labor  of agriculture sector influence (+) positive to Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector and  government  expenditure  of  agriculture  sector  influence    (+)  positive  to  Gross  Domestic Product (GDP) of agriculture sector.
Keywords : Gross Domestic Product (GDP) of  Agriculture Sector, Labor of  Agriculture Sector, Government Expenditure of Agriculture Sector.

## 1.1.1 PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  agraris  yang  memberi  konsekuensi  pada  perlunya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh, oleh karena itu  salah  satu  sektor  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  adalah  sektor pertanian.  Indonesia  merupakan  negara  pertanian  yang  artinya  pertanian memegang  peranan  yang  sangat  penting  dari  keseluruhan  perekonomian nasional, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja pada  sektor  pertanian.  Pertanian  merupakan  basis  perekonomian  Indonesia. Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar,  juga  merupakan  sumber  kehidupan  bagi  sebagian  besar  penduduk Indonesia, dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian paling  banyak  menyerap  tenaga  kerja.  Pengembangan  bidang  pertanian merupakan syarat mutlak  untuk meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  hal  ini tercermin dari kebijikan pemerintah dimana  pertanian tetap ditempatkan pada prioritas utama.
Perkembangan sektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat baik pertanian rakyat maupun yang dikelola perusahaan. Ini disebabkan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
oleh  sumberdaya  alam  (SDA)  yang  memadai  dan  jumlah  penduduk  (tenaga kerja)  yang  bekerja  dalam  sektor  pertanian  sangat  banyak.  Pemerintah mengusahakan agar tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara aktif di  sektor  pertanian  agar  petani  dapat  meningkatkan  pendapatannya  melalui peningkatan produksi. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan  yaitu  menganjurkan  kepada  masyarakat  tani  agar membudidayakan  tanaman  yang  memiliki  nilai  ekonomis  lebih  baik  dari  yang telah diusahakan oleh petani sebelumnya dan mengadakan penyuluhan kepada petani agar memiliki kemampuan bercocok tanam yang baik dan efisien.
Menurut Tambunan dalam Amir (2011:3), setidaknya ada beberapa faktor yang bisa  diungkapkan  bahwa  sektor  pertanian  menjadi  penting  dalam  proses pembangunan,  yaitu  sektor  pertanian  menghasilkan  produk-produk  yang diperlukan  sebagai  input  sektor  lain,  terutama  sektor  industri,  seperti  industri tekstil,  industri  makanan  dan  industri  minuman,  sebagai  negara  agraris  maka sektor  pertanian  menjadi  sektor  yang  sangat  kuat  dalam  perekonomian  pada tahap  awal  proses  pembangunan.  Populasi  di  sektor  pertanian  (pedesaan) membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar  bagi  produk-produk  dalam  negeri,  baik  untuk  barang-barang  produksi maupun  untuk    barang-barang  konsumsi,  terutama  produk  pangan.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  ketahahan  pangan  yang  terjamin  merupakan  prasyarat kestabilan  sosial  dan  politik,  karena  terjadi  transformasi  struktur  dari  sektor pertanian  ke  sektor  industri,  maka  sektor  pertanian  menjadi  sektor  penyedia faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non pertanian (industri)  dan  sektor  pertanian  Indonesia merupakan  sumber  daya  alam  yang memiliki  keunggulan  komparatif  bila  dibandingkan  bangsa  lain.  Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki  keunggulan  kompetitif  terhadap  bangsa  lain,  baik  untuk  kepentingan ekspor maupun subtitusi impor.
Indonesia  merupakan  negara  berbasis  pertanian  dan  merupakan  penghasil tanaman pangan yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Predikat sebagai lumbung  padi  nasional  mengukuhkan  posisi  Indonesia  sebagai  produsen tanaman  pangan  yang  cukup  potensial.  Selain  pertanian  berbagai  komoditi subsektor lainnya yang menjadi andalan yang dihasilkan oleh Indonesia.
Terdapat  beberapa  komoditi  pertanian  Indonesia  yang  menjadi  komoditi unggulan. Komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan ke dalam 5 subsektor yang meliputi  subsektor  tanaman  pangan,  subsektor  perkebunan,  subsektor perikanan,  subsektor  peternakan  dan  subsektor  kehutanan.  Pengembangan berbagai komoditi unggulan tersebut diharapkan mampu menciptakan kemajuan di sektor pertanian dan menunjang perekonomian Indonesia.
Sektor Potensial atau sektor unggulan dalam ilmu ekonomi regional disebut pula dengan sektor basis.  Pengertian sektor basis (unggulan)  pada dasarnya  harus dikaitkan  dengan  suatu  bentuk  perbandingan,  baik  perbandingan  dalam  skala internasional,  nasional  maupun  regional.  Dalam  kaitannya  dengan  lingkup internasional,  suatu  sektor  dikatakan  unggul  apabila  sektor  tersebut  mampu bersaing dengan sektor yang sama dari negara lain. Sedangkan dalam lingkup
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
nasional, menurut Wijaya (dalam Azhar,  dkk, 2001,  2) suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar domestik atau nasional. Apabila sektor  tersebut  menjadi  sektor  basis  (unggulan),  maka  sektor  tersebut  harus mampu mengekspor produknya ke daerah atau wilayah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus  mengimpor  produk  tersebut  dari  daerah  lain.  Sehingga  dapat  dipahami bahwa suatu sektor basis  (unggulan) adalah sektor yang  memiliki  keunggulan komparatif.
Sektor pertanian Indonesia merupakan  salah satu  sektor  ekonomi  yang masih memiliki  peranan  penting  bagi  perekonomian  bangsa,  sehingga  menjadikan Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  mengekspor  komoditi  pertanian  ke berbagai negara.
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  faktor  dinamika  dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, sumber  daya  alam  dan kapasitas  produksi.  Pertumbuhan  penduduk dan  tenaga  kerja,  terutama  tenaga  kerja  sektor  pertanian  dianggap  sebagai faktor  positif  dalam  meningkatkan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sektor pertanian.
Jumlah  tenaga  kerja  yang  besar  dapat  berarti  menambah  jumlah  tenaga produktif.  Dengan  meningkatnya  produktivitas  tenaga  kerja  diharapkan  akan meningkatnya produksi yang berarti akan meningkatkan pula PDB.
Dalam  pertumbuhan  ekonomi  disuatu  negara,  tenaga  kerja  sektor  pertanian memberikan  andil  yang  besar  bagi  PDB  sektor  pertanian.  Jumlah  penduduk adalah salah satu faktor disuatu wilayah. Kenaikan jumlah penduduk dari waktu ke  waktu mampu  menjadi pendorong dan penghambat PDB. Besarnya jumlah penduduk  akan  menyebabkan  besarnya  tenaga  kerja.  Hal  itu  akan  membuat kenaikan  dalam  jumlah  barang  yang  diproduksi.  Tetapi  pada  sisi  yang  lain besarnya  jumlah  penduduk  akan  menyebabkan  terhambatnya  pembangunan ekonomi  jika  pertambahan  jumlah  penduduk  tersebut  tidak  diimbangi  dengan pertumbuhan angkatan kerja.
Tenaga  kerja  ( manpower)  adalah  penduduk  dalam  usia  kerja  (berusia  15-64 tahun)  atau  jumlah  seluruh  penduduk  dalam  suatu  Negara  yang  dapat memproduksi  barang  dan  jasa  jika  ada  permintaan  terhadap  tenaga  kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan disuatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.
Masalah  pertumbuhan  bukan  lagi  merupakan  hal  yang  mendasar  tetapi  yang lebih  penting  adalah  memikirkan  bagaimana  PDB  bisa  menciptakan  lapangan kerja.  Dalam  pembangunan  ekonomi  di  negara-negara  berkembang  seperti Indonesia,  ketenagakerjaan  merupakan  masalah  yang  rumit  dan  lebih  serius
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
daripada  masalah  perubahan  dalam  distribusi  pendapatan  yang  kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah.
Menurut  Samuelson  dan  Nordhaus  (2005)  ada  empat  faktor  sebagai  sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia (2)  sumber  daya  alam  (3)  pembentukan  modal  (4)  teknologi.  Pengeluaran pemerintah  berperan  dalam  pembentukan  modal  melalui  pengeluaran pemerintah diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana.
Todaro (2004:18) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan didalam upaya pengelolaan  perekonomian  nasional  atau  daerah.  Melalui  pengeluaran  belanja pemerintah  dapat  mengalokasikan  dana  tersebut  guna  membiayai  penyediaan berbagai fasilitas sosial yang enggan dilakukan oleh pihak swasta.
Konsep  perhitungan  pendapatan  nasional  dengan  pendekatan  pengeluaran menyatakan  bahwa  Y=C+I+G+X-M.  Formula  ini  dikenal  sebagai  identitas pendapatan  nasional  (dalam  arti  luas),  sekaligus  mencerminkan  penawaran agregat.  Sedangkan  variabel-variabel  ruas  kanan  disebut  permintaan  agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan  agregat  atau  pendapatan  nasional.  Dengan  itu  dapat  dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.
Pengeluaran  pemerintah  yang  terlalu  kecil  akan  merugikan  PDB,  pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan PDB, pengeluaran pemerintah yang  boros  akan  menghambat  PDB.  Tetapi  pada  umumnya  pengeluaran pemerintah  membawa  dampak  positif  bagi  pertumbuhan  (  Marganda  dan Sirojulizam 2009).
Darma  Rika  dan  Susi  (2011)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa pengeluaran  pemerintah  khususnya  dalam  pengeluaran  investasi,  berperan penting  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Sering  dikatakan  bahwa pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai salah satu penggerak utama  (prime  mover)  dalam  perekonomian,  sehingga  ketika  perekonomian sedang mengalami kelemahan akibat adanya resesi ekonomi yang menyebabkan terjadinya  penurunan  kemampuan  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan perekonomian,  pemerintah  melalui  kebijaksanaan  yang  dimiliki  dapat  tampil menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran  belanja  defisit,  atau  sebaliknya.  Dalam  setiap  sistem  perekonomian, baik  kapitalis  atau  sistem  perekonomian  sosialis  pemerintah  senantiasa mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian.
Apabila  pengeluaran  investasi  swasta  tidak  dapat  mendorong  kenaikan  pada Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  maka  pengeluaran  pemerintah  dapat menggantikannya  (Nopirin,  2007:87).  Keynes  juga  mengemukakan,  investasi nyata  (real  investment)  merupakan  kunci  utama  untuk  meningkatkan  PDB, misalnya  dalam  proyek  infrastruktur  baru.  Menurut  Keynes  investasi  ini  akan memberikan  efek  positif  bagi  penciptaan  lapangan  kerja  dan  selanjutnya menghasilkan kesejahteraan melalui multiplier effect (Arif Budiman, 2000:31).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  juga  merupakan  sumber  kehidupan  bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani.
Peranan pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam  sebuah  pemerintahan  sangat  diharapkan  untuk  segera  mencari  jalan keluar  dengan  merumuskan  langkah-langkah  yang  sistematis  dan  strategis sebagai  upaya  penanganan  untuk  meningkatkan  PDB  sektor  pertanian  di Indonesia.  Faktor  tanaga  kerja  sektor  pertanian  dan  pengeluaran  pemerintah sektor pertanian merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan perkembangannya,  karena  pengaruh  dari  kedua  faktor  tersebut  sangat  besar dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.

## 1.1.2 Tinjauan Literatur
Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia  yang  bekerja  sebagai  petani.  Peranan  pemerintah  sebagai  penyangga  proses perbaikan  kehidupan  masyarakat  dalam  sebuah  pemerintahan  sangat  diharapkan  untuk segera  mencari  jalan  keluar  dengan  merumuskan  langkah-langkah  yang  sistematis  dan strategis  sebagai  upaya  penanganan  untuk  meningkatkan  PDB  sektor  pertanian  di Indonesia.  Faktor  tanaga  kerja  sektor  pertanian  dan  pengeluaran  pemerintah  sektor pertanian  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  yang  harus  diperhatikan perkembangannya,  karena  pengaruh  dari  kedua  faktor  tersebut  sangat  besar  dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.
PDB  merupakan  nilai  barang  dan  jasa  yang  di  produksi  di  wilayah  suatu  negara  tanpa membedakan  kewarganegaraan  pada  suatu  periode  waktu  tertentu.  Dengan  demikian warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan ke dalam PDB. Sebagai gambaran PDB Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia tetapi tidak diikutsertakan WNI di luar negeri (Herlambang, 2001:22).
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar total output suatu negara. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor  produksi  yang  beralokasi  dalam  suatu  negara  (Case  &  Fair,  2007:21). Sedangkan menurut Sukirno (2011:34) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara negara tersebut dan negara asing.
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Produk domestik bruto sering dianggapsebagai ukuran terbaik dari kinerja  perekonomian.  Angka  PDB  merangkum  aktivitas  ekonomi  suatu  negara  dalam satuan mata uang pada periode tertentu (Mankiw, 2007:12).
Definisi lain menyebutkan PDB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah atau region dalam suatu periode tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai produksi bruto dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang dikeluarkan.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Produk  Domestik  Bruto  diyakini  sebagai  indikator  ekonomi  terbaik  dalam  menilai perkembangan  ekonomi  suatu  negara.  Perhitungan  pendapatan  nasional  ini  mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi antar  negara  dapat  dilihat  dari  pendapatan  nasionalnya  sebagai  gambaran.  Bank  Dunia menentukan apakah suatu negara berada pada kelompok negara maju atau berkembang melalui  pengelompokkan  besarnya  PDB,  dan  PDB  suatu  negara  sama  dengan  total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Herlambang, 2001:16).
Menurut Simanjuntak (1998) tenaga kerja atau man power terdiri atas angkatan kerja dan bukan  angkatan  kerja.  Angkatan  kerja  atau  labor  force  terdiri  dari  (1)  golongan  yang bekerja,  dan  (2)  golongan  yang  menganggur  dan  mencari  pekerjaan.  Kelompok  bukan angkatan  kerja  terdiri  dari  (1)  golongan  yang  bersekolah  (2)  golongan  yang  mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan.
Angkatan  kerja  merupakan  penduduk  usia  kerja  (15  tahun  keatas)  yang  aktif  secara ekonomis.  Angkatan  kerja  terdiri  dari  penduduk  usia  kerja  yang  menawarkan  tenaga kerjanya dan berhasil mendapatkan (employed) dan penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga  kerjanya  tetapi  belum  berhasil  mendapatkan  pekerjaan  (unemployed),  serta penduduk yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja (Haryani, 2002).
Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika  ada  permintaan  terhadap  tenaga kerja  mereka,  dan  jika  mereka  mau  berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).
Menurut  Mangkoesubroto  (1999)  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan  jasa,  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  instrumen  untuk  mengukur  besarnya  peran pemerintah  maupun  peran  pihak  swasta.  Selain  itu  pengeluaran  pemerintah  dapat digunakan  sebagai penentu  jumlah  pengeluaran  agregat  maupun penentu pertumbuhan GNP  riil  dalam  jangka  pendek.  Pengeluaran  pemerintah  atas  barang  maupun  jasa dikelompokkan  ke  dalam  dua  kelompok  yaitu,  konsumsi  pemerintah  dan  investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsikan, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat  tulis,  dan  kertas  untuk digunakan dan  membeli  bensin untuk kendaraan  pemerintah.  Sedangkan  investasi  pemerintah  meliputi  pengeluaran  untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Sukirno,2010).
Hukum  Wagner  menyatakan  bahwa  dalam  suatu  perekonomian,  apabila  pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut (Mangkoesubroto,  1999)  mengapa  peranan  pemerintah  semakin  besar,  disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut  tidak  didasarkan  pada  suatu  teori  mengenai  pemilihan  barang-barang  publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

## 1.1.3 Pengembangan Hipotesis

## Hubungan  Antara  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian  Terhadap  Produk  Domestik Bruto Sektor Pertanian
Penduduk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan  ekonomi.  Penduduk  memegang  peranan  penting  karena  menyediakan  tenaga kerja,  tenaga  ahli,  pimpinan  perusahaan,  tenaga  usahawan  yang  diperlukan  untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleknya kebutuhan (Sadono Sukirno, 2010).
Todaro  (2004)  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan  tenaga kerja  dianggap  sebagai  salah  satu  faktor  positif  yang  memacu  pertumbuhan  ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang  lebih  besar berarti ukuran  pasar domestiknya lebih besar. Meski  demikian  hal  tersebut  masih  dipertanyakan  apakah  benar  laju  pertumbuhan penduduk  yang  cepat  benar-benar  akan  memberikan  dampak  positif  atau  negatif  dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan  penduduk  tergantung  pada  kemampuan  sistem  perekonomian  negara tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.
Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana  tentang  pertumbuhan  ekonomi,  pada  umumnya  pengertian  tenaga  kerja diartikan  sebagai  angkatan  kerja  yang  bersifat  homogen.  Menurut  Lewis  (1954)  dalam Todaro (2004) angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan  beralih  dari  sektor  tradisional  ke  sektor  modern  secara  lancar  dan  dalam  jumlah terbatas. Keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya  permintaan  atas  tenaga  kerja  (dari  sektor  tradisional)  bersumber  pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

## Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian
Dumairy  (2001)  menyebutkan  bahwa  pemerintah  melakukan  banyak  sekali  pengeluaran untuk  membiayai  kegiatan-kegiatannya.  Pengeluaran-pengeluaran  itu  bukan  saja  untuk menjalankan  roda  pemerintah  sehari-hari,  akan  tetapi  juga  membiayai  kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus  menggerakan dan  merangsang kegiatan ekonomi  secara  umum. Pemerintah yang baik  harus  senantiasa  berusaha  menghindari  dan  memperbaiki  kegagalan  pasar  demi tercapainya  efisiensi.  Pemerintah  juga  harus  memperjuangkan  pemerataan  melalui program  perpajakan  dan  redistribusi  pendapatan  untuk  kelompok  atau  golongan masyarakat  tertentu.  Pemerintah  harus  menggunakan  perangkat  perpajakan, pembelanjaan  dan  peraturan  moneter  untuk  menggapai  stabilitas  dan  pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah ( Government Expenditure) adalah bagian  dari  kebijakan  fiskal,  yaitu  suatu  tindakan  pemerintah  untuk  mengatur  jalannya perekonomian  dengan  cara  menentukan  besarnya  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Sadono Sukirno,2010). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

## 1.1.4 METODE PENELITIAN
Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis PDB sektor pertanian Indonesia, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data PDB sektor pertanian,  data  jumlah tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan  data  pengeluaran  pemerintah sektor pertanian. Data yang digunakan sebagai observasi adalah data time series yaitu data yang nilai variabelnya disusun menurut urutan waktu yaitu berupa data tahunan selama 34 tahun, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 yang mewakili kawasan Indonesia.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data time series yaitu data yang nilai variabelnya disusun menurut urutan waktu yaitu berupa data tahunan selama 34 tahun, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 yang mewakili kawasan Indonesia.
Persamaan ekonometrika dari model di atas adalah sebagai berikut:
Keterangan: PDBagr = Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Lagr  = Tenaga Kerja Sektor Pertanian GEagr  = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian β0 = Konstanta β1,β2  = koefisien regresi variabel bebas µ = Term of error t = Unit time-series sebanyak t (t = Tahun 1980-2013)

## 1.1.5 HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengujian dari variabel penelitian yang ditetapkan, maka diperoleh nilai koefisien  sebagai berikut:
SE = (20556.10) (0.000598) (0.587338) t-stat = (-7.072622) (14.43664) (13.78720)
Probabilitas = (0,0000) (0,0000)  (0,0000) F-stat = 472.2651 Prob F-stat = 0,000000 R2 = 0.971209
Hasil regresi berganda dengan hasil dimana variabel tenaga kerja sektor pertanian memiliki koefisien 0.008629  dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha yaitu 0,0000  <  0,05  artinya  tenaga  kerja  sektor  pertanian  berpengaruh  positif  terhadap  PDB sektor pertanian di Indonesia. Tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai koefisien yang bertanda  positif,  yang  berarti  bahwa  setiap  kenaikan  1  jiwa  pada  tenaga  kerja  sektor pertanian akan meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia sebesar 0.008629.
Hasil regresi berganda dengan hasil dimana variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memiliki koefisien 8.097747 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari αlpha yaitu 0,0000 < 0,05 artinya pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien yang bertanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah pada pengeluaran  pemerintah  sektor  pertanian  akan  meningkatkan  PDB  sektor  pertanian  di Indonesia sebesar 8.097747.

## Pengaruh  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian  Terhadap  PDB  Sektor  Pertanian  di Indonesia
Tenaga  kerja  sektor  pertanian  sangat  berperan  penting  bagi  peningkatan  PDB  sektor pertanian.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien tenaga kerja sektor pertanian dengan PDB sektor pertanian adalah berbanding positif atau searah. Sesuai dengan hasil estimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan  program  eviews8  menunjukkan  bahwa  variabel  tenaga  kerja  sektor  pertanian memiliki hubungan yang berbanding searah dengan PDB sektor pertanian, yaitu jika tenaga kerja sektor pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan naik.
Pada persamaan model regresi diperoleh nilai uji t untuk variabel X1 (tenaga kerja sektor pertanian) mempunyai nilai sebesar 0,0000 < 0,05 maka variabel X1 (tenaga kerja sektor pertanian) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PDB sektor pertanian). Dari hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  tenaga  kerja  sektor  pertanian mempunyai  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  dalam  meningkatkan  PDB  sektor pertanian di Indonesia.
Hal  ini  juga  searah  dengan  Teori  klasik  Adam  Smith.  Teori  ini  menganggap  bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi.
Kaum klasik percaya  bahwa  perekonomian  yang  dilandaskan  pada kekuatan  mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua sumber  daya,  termasuk  tenaga  kerja,  akan  digunakan  secara  penuh  (full-employed). Dengan  demikian  di  bawah  sistem  yang  didasarkan  pada  mekanisme  pasar  tidak  ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
untuk  bekerja  dengan  tingkat  upah  lebih  rendah  ini  akan  menarik  perusahaan  untuk memperkerjakan mereka lebih banyak.
Pengaruh  positif  antara  tenaga  kerja  sektor  pertanian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sektor pertanian juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Arief Kurniawan (2008) yang berjudul ‘’Analisis Pengaruh PDB Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten  Temanggung”.  Pada  penelitian  ini  diperoleh  hasil  bahwa  tenaga  kerja berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PDB  sektor  pertanian  di  Kabupaten Temanggung.
Pembuktian  empiris  penelitian  terdahulu  lainnya  yaitu  berasal  dari  Makmun  dan Akhmad  Yasin  (2003)  meneliti  tentang  “Analisis  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja Terhadap  PDB  Sektor  Pertanian  di  Indonesia”.  Hasil  penelitiannya  variabel  tenaga  kerja berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pertanian  Terhadap  PDB  Sektor Pertanian di Indonesia
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah sektor pertanian  pada periode 1980 sampai dengan tahun 2013 berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  PDB  sektor  pertanian  di  Indonesia.  Sesuai  dengan  hasil estimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan program eviews8 menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memiliki hubungan yang  berbanding  searah  dengan  PDB,  yaitu  jika  jumlah  pengeluaran  pemerintah  sektor pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan naik.
Pada persamaan model regresi diperoleh nilai uji t untuk variabel X2 (pengeluaran pemerintah sektor pertanian)  mempunyai nilai  sebesar 0,0000  <  0,05  maka  variabel  X2 (pengeluaran  pemerintah  sektor  pertanian)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Y (pertumbuhan  ekonomi).  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.
Pengeluaran  pemerintah  untuk  overhead  sosial  dan  ekonomi  memberikan  kesempatan kerja,  menaikkan  pendapatan,  dan  lebih  daripada  semua  itu,  meningkatkan  kapasitas perekonomian.  Jika  pemerintah  mulai  melaksanakan  pekerjaan  umum  seperti pembangunan  jalan  raya,  jalan  kereta  api,  proyek  pembangkit  tenaga,  terusan,  dan sebagainya, hal itu akan memberikan pekerjaan kepada penganggur. Penyediaan seperti itu membantu meningkatkan produksi, perdagangan dan usaha bisnis.
Menurut  Jhingan  (2003)  peranan  belanja  pemerintah  dalam  pembangunan  ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja,  peningkatan  pendapatan  dan  standar  kehidupan,  penurunan  kesenjangan pendapatan  dan  kemakmuran,  dalam  mendorong  inisiatif  dan  usaha  swasta,  dan  dalam mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.
Sesuai dengan teori Rostow dan Musgrave bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi digunakan guna memacu pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk  pengadaan  sarana  maupun  prasarana  publik  seperti  infrastruktur  transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Pengaruh  positif  antara  pengeluaran  pemerintah  terhadap  PDB  sektor  pertanian  juga didukung  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Christi  Stella  Manoi  (2015)  yang  berjudul “Analisis Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.’’. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian.

## 1.1.6 SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan pengeluaran  pemerintah  sektor  pertanian  terhadap  PDB  sektor  pertanian  di  Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  pengujian  parsial  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independen  (tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan  pengeluaran  pemerintah  sektor pertanian)  secara  individu  terhadap  variabel  dependen  (PDB  sektor  pertanian)  di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:
a) Variabel tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor  pertanian  di  Indonesia.  Artinya  setiap  kenaikan  pada  tenaga  kerja  sektor pertanian  akan  menyebabkan  kenaikan  pada  PDB  sektor  pertanian  di  Indonesia  dan sebaliknya, setiap penurunan pada tenaga kerja sektor pertanian akan menyebabkan penurunan pada PDB sektor pertanian di Indonesia.
b) b. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap   PDB sektor pertanian di Indonesia. Artinya setiap kenaikan pada pengeluaran pemerintah sektor pertanian akan menyebabkan kenaikan pada PDB sektor pertanian di  Indonesia  dan  sebaliknya,  setiap  penurunan  pada  pengeluaran  pemerintah  sektor pertanian akan menyebabkan penurunan pada PDB sektor pertanian di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pengujian simultan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (PDB sektor pertanian), dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan  pengeluaran pemerintah  sektor  pertanian  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  berdasarkan  hasil  penelitian,  adapun  beberapa  saran  yang ingin disampaikan penulis, sebagai berikut:
1. Saran Bagi Guna Laksana :
a) Sektor pertanian masih tetap merupakan sumber kesempatan kerja yang potensial. Upaya  meningkatkan  produktivitas  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja  perlu  terus dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem pengupahan, mobilitas dan informasi tenaga kerja, serta pengembangan agroindustri dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Kontribusi tenaga kerja dinilai menentukan kinerja usaha tani padi yang bersifat padat tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja dan peningkatan upah secara tidak terkendali perlu dicegah. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tani,  perlu  diupayakan  peningkatan  bagian  harga  yang  diterima  petani  dan pengendalian harga barang konsumsi dan sarana produksi. Bagi rumah tangga buruh
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
tani, di samping perlu mempertahankan tingkat upah yang wajar, juga diperlukan upaya yang bersifat inklusif dan integratif dalam peningkatan kesejahteraannya.
b) Peran pengeluaran pemerintah khususnya dalam sektor pertanian memiliki pengaruh positif  terhadap  PDB  sektor  pertanian  di  Indonesia.  Untuk  itu  diharapkan pengeluaran pemerintah sektor pertanian perlu untuk ditingkatkan. Disarankan bagi pemerintah  agar  pengeluaran  tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  dan efisien, dengan mengutamakan pembiayaan ke arah peningkatan dan pemeliharaan pada sektor pertanian guna menunjang kelancaran kegiatan ekonomi khusnya pada PDB sektor pertanian.
2. Saran Bagi Pengembangan Ilmu:
a) Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  informasi  dan  literatur  bagi  peneliti  yang akan  melakukan  penelitian  terkait  tentang  pengaruh  dari  tenaga  kerja  sektor pertanian  dan  pengeluaran  pemerintah  sektor  pertanian  terhadap  PDB  sektor pertanian di Indonesia.
b) Penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan pengembangan-pengembangan model  maupun  metode  analisis,  serta  menambahkan  variabel-variabel  lain  yang mempengaruhi  PDB  sektor  pertanian  di  Indonesia  dengan  harapan  dapat  lebih memperkaya isi dan cakupan penelitian.
c) Keterbatasan  jumlah  variabel  pada  penelitian  ini  yang  hanya  menggunakan  dua variabel bebas dan satu variabel terikat, hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menambah variabel lain yang memengaruhi PDB sektor pertanian  di  Indonesia  dengan  harapan  dapat lebih  memperkaya  isi  dan  cakupan penelitian.

## 1.1.7 REFERENSI
Ardi  Raharjo,  2006,  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Investasi  Swasta  dan AngkatanKerjaTerhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Tahun  1982-2003  (Studi Kasus di Kota Semarang)
Arief  Budiman,  2000,  Teori  Ekonomi  Pembangunan,  Jakarta,  PT.  Gramedia Pustakan Utama.

## Arief Hadiono, 2001, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Banten
Arief  Kurniawan,  2008,  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Sektor Pertanian  Dalam  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Kabupaten  Temanggung Tahun 2002-2006, Jawa Tengah.
Badan  Pusat  Statistik,  2013,  Dalam  Angka  Tahun,  (berbagai  tahun) penerbitan,BPS Indonesia
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Badan  Pusat  Statistik,  2014,  Dalam  Angka  Tahun,  (berbagai  tahun) penerbitan,BPS Indonesia
Bank Indonesia, 2003, Dalam Angka tahun, (berbagai tahun)  penerbitan, Bank Indonesia
Barro, R., 2007. Annual Average Growth Rates of Real Per Capita GDP. Journal of  Economy Development 98, S103–S125.
Boediono,  1999.Teori  Pertumbuhan  Ekonomis  seri  sinopsis,  Edisi Pertama,Cetakan keenam, BPFE, Jakarta.
Christi Stella Manoi, 2015, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian, 2005-2012, Sulawesi Utara.
Daniel,  2002.  Analisis  Pengaruh  Sektor  Pertanian  Terhadap  Pembangunan Indonesia Tahun 1980-2000, Jakarta.
Darma Rika & Susi, 2011. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional  :  Studi  Kasus  Data  Panel  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1: 27-36.
Davey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terjemahan,UI-Press.
Djojohadikusuma  S,  1994,  Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi,  Dasar TeoriEkonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
Dumairy,  2001,  Perekonomian  Indonesia,  Cetakan  Ketiga,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Dwi  Suryanto,  2011,  Analisis    Pengaruh  Tenaga  Kerja,Tingkat  Pendidikan,Dan Pengeluaran PemerintahTerhadap Pertumbuhan Ekonomi DiSubosukawonosraten tahun 2004-2008, Jawa Tengah.
Gujarati,  D.  2010,  Essential  of  Econometrics,  McGraw-Hill.Inc.  Second Edition,London.
Glasson,  J,  1997,  An  Introduction  to  Regional  Planning,  London  Hutchinson Educational
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Haryani  Rustam,  2002,  Peran  Tenaga  Kerja  dalam  Perekonomian,  Ekonomi Indonesia Vol. XLXV No. 8
Hyman,  David  N,  1996,  Public  Finance  :  A  Contemporary  Aplication  of TheorytoPolicy, The Dryden Press, Harcourt Brace College, Publisher.
Jhingan,  2010,  Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan,  diterjemahkan  oleh D.Guritno, Edisi ke Tujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, (1883-1946).
Kamaluddin,  1998,  Peranan  Utama  Sektor  Pertanian  Dalam  Pembangunan, Ekonomi Pembangunan Vol. XVII
Kruger and Lindahl, 2009, GDP Growth Economic and Level of Real Per Capita Income. Journal of  Economy Development 99, S105–S127.
Kuznet, S, 1955, Economic Growth and Inequalities, American EconomicReview
Lee,  Robert  D  and  Ronald  W  Johnson,  1998,  Public  Budgeting  System 6thEdition.AN Asper Publication Gaithering Maryland.
Lewis,  J.W,  1954,  The  Social  Limits  of  Political  Charge  dalam  Modernization byDesign, CH. Morse, e.a, Cornell University Press
Lincolin  Arsyad,  1999,  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE-UGM.
Mandala Manurung & Prathama Rahardja, 2008. Teori Ekonomi Suatu Pengantar, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
Mankiw, Gregory N. 2007. Makro ekonomi. Edisi VI. Alih Bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
Marganda  &  Sirojulizam.  2009.  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Jawa Barat.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Meier,  1989,  Local  Government  Financial  Management,  Hertfordshire  :  ICSA Publishing.
Michael P. Todaro, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, terjemahan, cetakankeempat, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
Mohamad  Erhan  Wibowo,  2014.  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  di Sektor  Pertanian  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  tahun  2007-2012,  Jawa Tengah.
Mudrajad Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan  pertama,  Unit  penerbitan  dan  percetakan  akademi  manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Mulyadi, 2003 ” Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal”.
Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave, 1989, Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill
Nopirin, 2007. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, BPFE, Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  2003.  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Robert Solow and Trevor Swan S. 1956. Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level, Public Finance Review, Vol. 25 No. 3, 213-237.
Sadono  Sukirno,  2010,  Ekonomi  Pembangunan  Proses  masalah  dan  Dasar Kebijakan, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.
Samuelson,  P.A,  &  Nordhaus,  W,  D.  2005.  Ilmu  Makroekonomi,  Edisi ketujuhbelas, alih bahasa Gretta dkk. Jakarta : PT Media Global Edukasi.
Sayekti,  D,  Suindyah,  2008,  Analisis  Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja  dan Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Tahun  2000- 2004, Jawa Timur.
Simanjuntak,  DJ  Isman,  1998,  Persoalan  Pokok  Sehubungan  dengan  Tenaga Kerja Indonesia, Seminar di UAJ Yogyakarta.
Sitanggang dan Nachrowi, 2004. Ekonomi Makro ; Teori Analisis dan Kebijakan, Gramedia, Jakarta.
Soekartawi.  1996,  Analisis  Pengaruh  Sektor  Pertanian  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, Jawa Tengah.
Soetrisno. 2003. Pertumbuhan Ekonomi Orde baru, Jurnal Media Riset Ekonomi, Vol. 1 No. 2 : 109-124, Jakarta, Indonesia.
Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
Tulus  Tambunan,  2011,  Perekonomian  Indonesia,  Teori  dan  TemuanEmpiris, Jakarta, Ghalia, Indonesia.