Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 987-996
Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ)
Asep Saepul Malik Ibrahim 1) , Asyari Hasan 2) 1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta *Email korespondensi: asep.maliky@gmail.com

## Abstract
The digitalization of Islamic banking has given birth to various new opportunities that can be utilized to increase financial  inclusion  for  the  community.  The  availability  of  easy-to-reach  access  and  financial  services  is  an important factor in increasing the productivity of Bank Syariah Indonesia (BSI) service products. Through the BSI mobile application, it is expected to be a new innovation that makes it easier for people to enjoy online partner financing  services  by  implementing  a  sharia  refinancing  agreement  with  the  al-bai'  scheme  in  the  context  of musyarakah mutanaqisah (MMQ).

## Keywords: Islamic Banking, digital, musyarakah mutanaqisah (MMQ)
Saran sitasi : Ibrahim, A. S., & Hasan, A. (2023). Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 987-996. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403

## 1. PENDAHULUAN
Digitalisasi keuangan yang banyak bermunculan memang  bagaikan  dua  sisi  mata  uang  dan  pisau bermata dua, apalagi saat ini teknologi internet mudak diakses  oleh  semua  orang, Pertumbuhan  yang  cukup tinggi  dalam  aplikasi  seluler  dan  penggunaan  situs web  di  antara  pengguna  telah  mengisyaratkan masuknya  digitalisasi  teknologi  di  antara  sektor keuangan global. Perkembangan Digitalisasi keuangan ini telah merevolusi industri jasa keuangan dengan  penggunaan  teknologi  berbasis  komputer. Oleh  karena  itu,  Financial  teknologi  sering  disebut sebagai perpaduan antara inovasi digital dan layanan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi industri jasa keuangan. Menurut pendapat Zavolokina, Dolata dan Schwabe (2017) menganggap Digitalisasi teknologi  keuangan  sebagai  perkawinan  antara inovasi  teknologi  dan  keuangan  yang  memiliki kemampuan untuk mengangkat industri jasa keuangan ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Tak  ketinggalan  akan diarus  digitalisasi  tersebut,  Keuangan  syariah  yang dikembangkan  dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya  memanfaatkan  penerapan  teknologi
ini untuk mengembangkan bisnisnya dengan berbasis teknologi digital.
Seiring  dengan  pertumbuhan  bisnis  perbankan syariah  berbasis  tekhnologi  yang  cukup  tinggi, industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan  hadirnya  PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk (BSI)  yang  secara  resmi  lahir  pada  1  Februari  2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia  tersebut  di  Istana  Negara.  Setelah berjalan lebih  dari  1  tahun,  bisnis  BSI  semakin  berkembang pesat  terutama  karena  fokus  pada  digitalisasi perbankan yg cepat dan efektif, sesuai dengan visi BSI menjadi  top  10  global  Islamic  bank,  BSI  menyasar bottleneck dari  mekanisme  perbankan  tradisonal dimana secara berkala melakukan inovasi baru dalam meningkatkan  pelayanan  bisnis  bank.  Salah  satu perkembangan  bank  BSI  ialah  digitalisasi  inovasi produk  untuk  meningkatkan  layanan  terbaik  bagi masyarakat  melalui  digitalisasi  perbankan,  BSI Moblie  lahir  sebagai  salah  satu  contoh  aplikasi digitalisasi  perbankan  syariah  yang  lengkap  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  baik  dari  aspek finansial,  sosial,  dan  spiritual.  Dari  banyaknya  fitur
yang tersedia, salah satu yang menarik dalam aplikasi BSI  Mobile  ialah  nasabah  dapat  mengajukan pembiayaan  secara  online  guna  untuk  memenuhi kebutuhan  finansial  yang  cepat  dan  efektif.  Fitur pembiayaan secara online ini dinamakan Pembiayaan Mitraguna Online, dimana layanan pembiayaan dapat dilakukan secara online dan dapat digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya konsumtif yang halal, dengan  sumber  pembayaran  yang  bisa  dilakukan melalui gaji nasabah atau melalui pendapatan pegawai tetap  dan  tanpa  menggunakan  agunan.  Akad  yang digunakan  dalam  skema  pembiayaan  online  adalah sebuah Akad Refinancing Syariah dengan skema Al- Bai dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan prinsip yang sesuai akad syariah,  mudah,  cepat  dan  real  time.  Di  antara banyaknya  manfaat  pembiayaan  mitraguna  online tersebut  ialah,  nasabah  tidak  perlu  repot  untuk  pergi kebank  BSI,  adanya  margin  yang  murah  sehingga pembayaran  ujrah  (kewajiban  sewa)  dengan  skema angsuran  tetap  hingga  jatuh  tempo,  adanya  biaya admin  dan  asuransi  dapat  dihitung  dan  dipotong langsung dari pembiyaan serta dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan konsumtif nasabah.
Pada akad musyarakah mutanaqisah sendiri atau biasa disingkat dengan MMQ merupakan sebuah akad kerjasama ( syirkah ) atas adanya hak kepemilikan asset atau  barang  antara  bank  dengan  nasabah  yang  mana bagian aset salah satu pihak dalam hal ini bank akan berkurang  dengan  pembelian  secara  bertahap  oleh pihak  lainya  yaitu  nasabah.  Aset  dari  musyarakah mutanaqisah  ini  di  ijarahkan  (disewakan)  untuk digunakan  sebagai  salah  satu  usaha  syirkah  dan  bisa disewakan  kepada  nasabah  (salah  satu  dari  syarik) sehingga  nantinya  penyewa  berkewajiban  untuk membayar  ujrah  atas  sewa.  Di  sini  keuntungan  dan pendapatan  yang  diperoleh  dari  adanya  ujrah  tadi dibagi antara bank dan nasabah menyesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak  dalam  akad  lalu  nasabah  akan  menggunakan bagian  hak  bagi  hasilnya  untuk  membeli  porsi ( nishah ) kepemilikan dari bank secara berangsur atau bertahap  sampai  dengan  jangka  waktu  yang  telah disepakati oleh nasabah.
Oleh  karena  itu,  kami  melakukan  penelitian  ini untuk  mengeksplorasi  implementasi  produk  serta menganalisis penggunaan akad musyarakah mutanaqisah  dalam  fitur  pembiayaan  mitraguna online pada Bank Syariah Indonesia Mobile.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih pendekatan tersebut, karena peneliti menginginkan  pengolahan  data  lebih  rinci  dan sistematis.  Desain  penelitian  deskriptif  merupakan desain  penelitian  yang  disusun  dalam  rangka penggunaan  akad  musyarakah  mutanaqisah  yang digunakan dalam fitur pembiayaan mitraguna aplikasi Bank  Syariah  Indonesia  Mobile  (BSIM)  untuk memberikan  gambaran  secara  sistematis  tentang informasi  ilmiah  yang  berasal  dari  subjek  dan  objek penelitian (Abdullah, 2015). Data dan sumber datanya meliputi adanya dua sumber, yaitu sumber data primer yaitu jenis  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung dari  sumber  utamanya  seperti  melalui  wawancara, survei dll,  peneliti  mendapatkan  data  primer  yang didapat  melalui  aplikasi  BSI  Mobile  pada  fitur Pembiayaan  Mitraguna,  yaitu  adalah  para  pengguna BSI  Mobile  yang  merupakan  nasabah  payroll  BSI dengan sumber gaji melalui  Sistem Pembendaharaan dan  Anggaran  Negara  (SPAN), Sedangkan  data sekunder  merupakan  berbagai  informasi  yang  telah ada  sebelumnya  dan  dengan  sengaja  dikumpulkan oleh  peneliti  yang  digunakan  untuk  melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dikumpulkan  melalui  berbagai  sumber  seperti  buku, situs,  buku,  artikel  dan  lain-lain. Data  sekunder penelitian ini didapat dengan menggunakan literatur- literatur  seperti  buku,  artikel,  jurnal,  dan  studi dokumentasi  yang  dilakukan  pada  Consumer Financing  2    (CF2)  Bank  Syariah  Indonesia.  Dalam teknis  ini  mereka  menegaskan  bahwa  penelitian kualitatif  dilakukan  secara  siklus  melalui  3  tahap. Adapun  tiga  tahap  dalam  teknis  ini  yaitu  kodifikasi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Moleong, 2010)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Musyarakah Perspektif Fiqih
Musyarakah  atau  sering  disebut  syarikah  atau syirkah berasal dari fi’il madhi )ً ً َ – و َ ش َ ر َ ةك َ ش َ ر ُ ك – ش اكر ي - ك َ ر َ ش )َ yang  mempunyai  arti:  sekutu  atau
teman peseroan, perkumpulan, perserikatan (Munawwir,  1984).  Syirkah  dari  segi  etimologi َ   ط :berarti
لا تخ َ ل  ْ ا mempunyai  arti:  campur  atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang  mencampurkan  hartanya  dengan  harta orang  lain  sehingga  antara  bagian  yang  satu  dengan bagian  yang  lainnya  sulit  untuk  dibedakan  lagi  (Al-
Jaziri, 1990). Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah  suatu  izin  ber-tasharruf  bagi  masing-masing pihak  yang  bersertifikat.  Menurut  mazhab  Hambali, syirkah  adalah  persekutuan  dalam  hal  hak  dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi’i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang  Arab  yang  berserikat  dalam  hal  modal  dan keuntungan (Sabiq, 1987). M. Ali Hasan mengatakan bahwa  syirkah  adalah  suatu  perkumpulan  atau organisasi  yang  beranggotakan  orang-orang  atau badan  hukum  yang  bekerja  sama  dengan  penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas  dasar  sukarela  secara  kekeluargaan  (Hasan, 2003).  Jadi,  syirkah  adalah  kerjasama  antara  dua orang  atau  lebih  dalam  suatu  usaha  perjanjian  guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan  dan  kerugian  juga  ditentukan  sesuai dengan perjanjian.
Rukun  Musyarakah  adalah  sesuatu  yang  harus ada  ketika  musyarakah  itu  berlangsung.  Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah. Menurut ulama Hanafi rukun musyarakah hanya ada dua  yaitu  ijab  (ungkapan  penawaran  melakukan perserikatan)  dan  qabul  (ungkapan  penerimaan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain ijab dan  qabul  dalam  rukun  musyarakah  seperti  adanya kedua  orang  yang  berakad  dan  objek  akad  menurut Hanafi  itu  bukan  termasuk  rukun  tetapi  termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun musyarakah  meliputi  dua  orang  yang  berserikat, shigat  serta  objek  akad  musyarakah  baik  itu  berupa harta  maupun  kerja.  Adapun  menurut  jumhur  ulama rukun musyarakah sama dengan apa yang dikemukakan  oleh Al-  Jaziri,5  jika  dikaitkan  dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya  pendapat  Al-Jaziri  atau  jumhur  ulama lebih  tepat  sebab  di  dalamnya  terdapat  unsur-unsur penting  bagi  terlaksananya  musyarakah  yaitu  dua orang  yang  bersarikat  dan  objek  musyaraka.  Syarat Musyarakah  Secara  umum,  Az-Zuhaily  (1989:  805) dan Firdaus at al., (2005: 48-49) menyebutkan rukun dan  syarat  musyarakah  yang  intinya  dijelaskan dibawah  ini.  akad  musyarakah  dikatakan  sah  jika memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu:
a. Rukun Musyarakah yaitu:
1) Ucapan  (sighah)  penawaran  dan  penerimaan (Ijab dan qabul)
2) Pihak yang berkontrak
3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja,
b. Syarat Musyarakah antara lain adalah:
1) Akad  musyarakah  harus  bisa  menerima perwakilan,  setiap  patner  merupakan  wakil dari  yang  lain  karena  masing-masing mendapatkan  izin  dari  pihak  lain  untuk menjalankan transaksi bisnis, masing- masing patner merupakan wakil dari pihak lain.
2) Keuntungan  bisa  dikuantifikasikan,  artinya masing-masing  patner  mendapatkan  bagian yang  jelas  dari  hasil  keuntungan  bisnis,  bisa dalam  bentuk  nisbah  atau  persentase, misalnya 20% untuk masing- masing patner.
3) Penentuan  bagi  hasil  tidak  bisa  disebutkan dalam  jumlah  nominal  yang  pasti,  misalnya Rp.  500.000,  untuk  masing-masing  patner, karena  hal  ini  bertentangan  dengan  konsep musyarakah untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.
Secara  garis  besar,  musyarakah  dikategorikan menjadi  dua  jenis,  yakni  musyarakah  kepemilikan (syirkah  al  amlak)  dan  musyarakah  akad  (syirkah  al ‘aqd), Adapun perbedaannya sebagai berikut:
a. Syirkah  al  amlak  Musyarakah  kepemilikan  atau syirkah  alamlak  adalah  musyarakah  yang  terjadi akibat adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang  mengakibatkan  pemilikan  satu  asset  oleh dua  orang  atau  lebih.  Dalam  musyarakah  ini, kepemilikan  dua  orang  atau  lebih  berbagi  dalam sebuah asetnya, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.
b. Syirkah  al‘aqd  Musyarakah  akad  adalah musyarakah yang terjadi karena adanya kesepakatan,  dimana  dua orang  atau  lebih  setuju bahwa  setiap  orang  dari  mereka  memberikan konstribusi modal musyarakah, musyarakah akad terbagi menjadi 4 bagian.
1) Syirkah al ‘Inan Syirkah al ‘inan adalah akad antara  dua  orang  atau  lebih,  setiap  pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana  disepakati  diantara  mereka, namun porsi dari masing- masing pihak baik dalam  kontribusi  modal,  kerja  ataupun  bagi hasil  tidaklah  harus  sama  dan  identik,  tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.
2) Syirkah al Mufawadlah Syirkah al
Mufawadlah  adalah  akad  kerjasama  antara
dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan dana  dan  berpartisipasi  dalam  kerja.  Setiap pihak  membagi  keuntungan  dan  kerugian secara  bersama.  Dengan  demikian,  syarat utama  dari  jenis  musyarakah  ini  adalah kesamaan  dana  yang  diberikan,  kerja, tanggung  jawab,  dan  beban  hutang  dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.
3) Syirkah al A’maal Syirkah al A’maal adalah perjanjian  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk menerima  pekerjaan  dari  pihak  ketiga  yang akan dikerjakan secara berasam-sama, dengan ketentuan  bahwa upahnya dibagi  antara  para anggota.  Misalnya,  dua  orang  atau  lebih bersekutu  untuk  membangun  rumah,  dengan ketentuan  upah  dibagi  bersama  di  antara anggota.
4) Syirkah  al  Wujuh  Syirkah  al  Wujuh  adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai  keahlian  dalam  bisnis.  Mereka membeli  barang  secara  kredit  dari  suatu perusahaan,  dan  menjual  barang  tersebut secara tunai.Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan  kepada  penyuplai  yang  disediakan oleh setiap mitra.
Mahzab  Syafi’i  dan  Maliki  mensyaratkan  dana yang  disediakan  oleh  masing–masing  pihak  harus dicampur,  tidak  dibolehkan  pemisahan  dana  dari masing–masing  pihak  untuk  kepentingan  khusus, misalnya yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan  kantor.  Tetapi  mazhab  Hanafi  tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai sedangkan Mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pencampuran  dana.  Partisipasi  para  mitra  dalam pekerjaan  musyarakah  adalah  ketentuan  dasar,  tidak dibenarkan  bila  salah  seorang  diantara  mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam  kerjasama  itu,  namun  tidak  ada  keharusan mereka  menanggung  beban  kerja  secara  bersama, salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang  lain  dan  berhak  menuntut  pembagian keuntungan  lebih  bagi  dirinya.  Hukum  Musyarakah Pelaksanaan  Musyarakah  mengandung  aspek–aspek hukum  secara  operasional  yang  dikemukakan  oleh
Firdaus  at  al.,  (2005)  secara  terperinci  dijelaskan dalam uraian– uraian dibawah ini:
a. Hukum  Tentang  Modal  Berikut  ini  dicantumkan ketentuan  berkaitan  dengan  pengawasan  operasi modal dan pemeliharaannya.
1) Kekuasaan perwakilan dan pengaturan Seorang  mitra  memiliki  hak  untuk  mengatur aset  musyarakah  dalam  proses  bisnis  normal seorang  mitra  memiliki  hak  untuk  mengatur aset  (seperti  dalam  al-inan)  menciptakan sebuah  kesatuan  dana,  lalu  setiap  mitra memberi  wewenang  mitra  lainnya  untuk mengatur  aset  seorang  diniali  berhak  atas wewenang  itu.  Bila  ia  menggunakannya secara baik, dengan memelihara kepentingan mitra  lainnya,  seorang  mitra  tidak  diizinkan untuk  mencairkan  atau  menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
2) Modal  yang  tidak  dijamin  Seorang  mitra tidak  bisa  menjamin  modal  mitra  lainnya, karena  musyarakah  berdasarkan  prinsip  al- ghunmu  bil  ghummi  yaitu  hak  untuk mendapat  keuntungan  berhubungan  dengan risiko  yang  diterima,  tetapi  seorang  mitra dapat  meminta  mitra  yang  lain  untuk menyediakan  jaminan  atas  kelalaian  atau kesalahan yang disengaja.
b. Hukum  Tentang  Pekerjaan  Dalam  musyarakah yang  menggunakan  penyetoran  modal,  setiap mitra  harus  menyediakan  pekerjaan,  masing– masing  mitra  melaksanakan  kerja  sesuai  kontrak musyarakah  tersebut  hal  ini  diatur  oleh  hukum– hukum fikih diantaranya sebagai berikut:
1) Perwakilan dalam kerja Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah datas nama  pribadi  dan  wakil  mitranya  ini  diatur oleh  hukum  dasar  dari  kontrak  perwakilan dalam  fikih  Islam  beberapa  dari  hukum  ini berhubungan  dengan  pimpinan  sebagian berhubungan  dengan  wakil  dan  sebagai lainnya  berhubungan  dengan  hal–hal  yang menjadi  objek  perwakilan  semua  ini  harus dijelaskan dalam kontrak musyarakah.
2) Wilayah Pengaturan ini menyangkut penentuan  wilayah  kerja  bagi  setiap  mitra pekerjaan  ini,  termasuk  urusan  manjemen bisnis seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan program eksekutif, tindak lanjut, supervisi, penilaian kinerja dan pembuatan  keputusan.  Kontrak  musyarakah
seharusnya  memuat  pengaturan  kerja  bagi setiap  mitra  termasuk  masalah  lalai  atau kesalahan yang disengaja. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang  ia  sepakati,  berhak  mempekerjakan orang  lain  untuk  menangani  pekerjaan tersebut. Jka ia sendiri melakukan pekerjaan, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan di tempat lain, tapi  beberapa  ulama  membolehkan  seorang mitra  mewakilkan  penuh  kepada  yang  lain untuk  melaksanakan  bisnis  musyarakah tersebut jika pilihan itu dianggap yang terbaik bagi pelaksanaan musyarakah.
3) Penunjukkan  Pekerja  Seorang  mitra  dapat menunjuk pekerja untuk melaksanakan tugas diluar  wilayah  kerja  perorangan.  Ongkos pekerjaan  tersebut  merupakan  tanggungan
musyarakah jika seorang mitra memperkerjakan orang lain
untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya. Ongkos  yang  timbul  harus  ditanggungnya sendiri,  penunjukkan  pekerja  sepenuhnya bergantung pada keperluan dan mereka harus menerima upah karenanya
4) Pinjaman meminjamkan hadiah dan sumbangan sosial Mitra tidak boleh meminjamkan  uang  atas  nama  Musyarakah demikian  juga  meminjamkan  uang  kepada pihak ketiga dari modal musyarakah menyumbangkan  atau  menghadiahkan  uang tersebut,  kecuali  hal  itu  telah  disepakati dengan  mitra  lainnya.  c.  Hukum  Tentang Keuntungan Keuntungan harus dikuantifikasi atau  dinilai  jumlahnya,  Hal  tersebut  untuk mempertegas dasar kontrak musyarakah agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian  musyarakah.  Jika  para  mitra mengatakan bahwa “Keuntungan akan dibagi diantara kita” maka dalam hal ini keuntungan akan  dialokasikan  menurut  saham  masing– masing  dalam  modal.  Setiap  keuntungan harus  merupakan  bagian  proposional  dari seluruh  keuntungan.  Musyarakah  seorang mitra  tidak  dibenarkan  untuk  menentukan bagian  keuntungannya  sendiri  pada  awal kontrak, karena hal itu melemahkan musyarakah  dan  melanggar  prinsip  keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan  atau  persentase  itu  diberikan kepadanya,  contohnya  bila  seorang  dari mereka  (mitra)  mengatakan  “saya  akan mendapat  sepuluh  jika  kita  mendapatkan lebih  dari  itu”,  dan  mitra  lainnya menyepakati,  kontrak  tersebut  sah,  syarat– syarat  tersebut  pun  bersifat  mengikat (Nawawi, 2012:).
c. Hukum Tentang Alokasi Keuntungan Bagi Mitra Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  masalah alokasi keuntungan di antara para mitra berikut ini adalah ringkasan pendapat–pendapat tersebut.
1) Pembagian  keuntungan  proporsional  sesuai modal  Menurut  pendapat  ini  keuntungan harus  dibagi  diantara  para  mitra  secara proporsional  sesuai  modal  yang  disetorkan, tanpa  memandang  apakah  jumlah  pekerjaan yang  dilaksanakan  oleh  para  mitra  sama ataupun  tidak  sama.  Ini  adalah  pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i menurut mereka  keuntungan  adalah  hasil  modal karenanya  pembagian  keuntungan  itu  harus proporsional.
2) Pembagian keuntungan secara tidak proporsional  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhad Hanbali  menyetujui  pembagian  keuntungan yang  tidak  proporsional  terhadap  modal  bila para  mitra  membuat  syarat–syarat  tertentu dalam kontrak. Argumentasi merek
didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan  adalah  bukan  hasil  modal melainkan  hasil  interaksi  antara  modal  dan kerja, bila salah satu mitra lebih berpengalaman  ahli  dan  teliti  dari  lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya  sendiri  suatu  bagian  tambahan  dari keuntungan  sebagai  ganti  dari  sumbangan kerja yang lebih banyak, Mazhab Hanafi dan Hanbali  mendukung  argumentasi  ini  dengan merujuk  perkataan  Ali  bin  Abi  Thalib  r.a  “ Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”.
Pendapat ini membantu dalam
mempertimbangkan peran pengalaman, keahlian,  jaringan  dan  efisiensi  dalam mencapai keuntungan. Berdasarkan pendapat kedua,  keuntungan  bersih  yang  diakui  dapat dibagi  sesuai  masing-masing  mitra  dalam
melakukan pekerjaanya.
Keuntungan
dialokasikan  menurut  bagian  saham  seperti mitra dalam total modal. Sebagian ulama juga membolehkan pengalokasian bagian keuntungan  yang  sama  kepada  pihak  ketiga. Misalnya,  untuk  fakir  miskin  atau  organisasi kemanusiaan.  Hal  demikian  harus  disepakati oleh seluruh mitra. Demikian juga mengalokasian  sebagian  keuntungan  sebagai cadangan  untuk  mendukung  kondisi  masa depan dari musyarakah.
d. Hukum  Tentang  Kerugian  Para  ulama  sepakat bahwa  kerugian harus  dibagi diantara  para  mitra secara proporsional terhadap saham masingmasing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib r.a,  “  Keuntungan  harus  sesuai  dengan  yang mereka  tentukan  sedangkan  kerugian  harus proporsional  dengan  modal  mereka”.  Dalam  hal musyarakah berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian agar bisa  dikompensasikan  untuk  menunda  alokasi kerugian,  agar  bisa  dikompensasikan  dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.
e. Hukum  tentang  Berhentinya  Musyarakah  Secara umum  berakhirnya  syirkah  karena  beberapa  hal sebagai berikut:
1) Salah  satu  pihak  membatalkannya  meskipun tanpa persetujuan yang lainnya
2) Salah  satu  pihak  kehilangan  kecakapan mengelola harta.
3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota  syirkah  lebih  dari  dua,  yang  batal hanya yang meninggal dunia.
4) Salah satu pihak berada dibawah
pengampunan
5) Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi  atas  harta  yang  menjadi  saham  syirkah.
Mayoritas  utama  kecuali  Mazhab  Maliki berpendapat bahwa musyarakah adalah salah satu  bentuk  kontrak  yang  diperbolehkan. Maka  tiap  mitra  berhak  menghentikannya kapan  saja  ia  inginkan,  sama  halnya  dalam kontrak  perwakilan  ketika  salah  satu  mitra meninggal salah satu ahli warisnya yang balig dan berakal sehat, dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Namun hal ini memerlukan  persetujuan  ahli  waris  lain  dan mitra musyarakah. Hal demikian juga berlaku
jika  salah  satu  mitra  kehilangan  kompetensi hukumnya (Nawawi, 2012).

## 3.2. Musyarakah mutanaqisah (MMQ)
Musyarakah  mutanaqisah  berasal  dari  dua  kata musyarakah  dan  mutanaqisah.  Secara  bahasa musyarakah  berasal  dari  kata  syaraka  yang  berarti bekerja  sama,  berkongsi,  berserikat  atau  bermitra (cooperation, partership). Musyarakah adalah kerjasama  antara  kedua  pihak  atau  lebih untuk  suatu usaha  tertentu  di  mana  masing-masing  pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.  Akad  ini  diperbolehkan  berdasarkan fatwa  DSN_MUINO:  73/DSN-MUI/XI/2008  Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai’ (jual-beli). Adapun hak dan kuwajiban para mitra adalah Memberikan modal dan  kerja  berdasarkan  kesepakatan  pada  saat  akad, memperoleh  keuntungan  berdasarkan  nisbah  yang disepakati  pada  saat  akad  dan  menanggung  kerugian sesuai  proporsi  modal.  Mutanaqisah  (tanaqisha- yatanaqishu-tanaqishan mutanaqishun) berarti mengurangi  secara  bertahap  (to  dimish).  Jadi musyarakah  mutanaqisah  merupakan  suatu  akad kemitraan  atau  kerjasama  untuk  memiliki  barang secara  bersama-sama  dimana  kepemilikan  salah  satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara  bertahap  sampai  menjadi  utuh  dimiliki  satu pihak. Musyarakah mutanaqisah (decreasing participation)  adalah  nasabah  dan  bank  berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan)  yang  kepemilikannya  bersama  dimana semula  kepemilikan  bank  lebih  besar  dari  nasabah lama-kelamaan  pemilikan  bank  akan  berkurang  dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil.
Menurut  Sugeng,  musyarakah  mutanaqisah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam  kepemilikan  suatu  barang  atau  usaha  yang mana  salah  satu  pihak  mengambil  alih  porsi  saham dari  pihak  lainnya  sehingga  yang  bersangkutan menjadi  pemilik  tunggal  terhadap  barang  atau  usaha yang  dimaksud.  Barang  dalam  konteks  disini  bisa berupa  properti  (rumah,  ruko,  rusun,  toko,  dll), ataupun  mesin-mesin  dan  peralatan.  Usaha  dalam konteks  di  sini  bisa  berupa  usaha  perdagangaan, pengolahan  (industri  manufakturing)  dan  jasa-jasa seperti  usaha  transportasi  (taksi,  pengangkutan barang).  Keuntungan  maupun  kerugian  usaha
ditanggung  para  pihak  sesuai  perbandingan  modal yang  bersangkutan.  Dalam  konteks  kepemilikan usaha, penyertaan modal para pihak baik berupa usaha yang  masih  baru  akan  dimulai  maupun  usaha  yang sudah  berjalan.  Keuntungan  dan  kerugian  usaha terkait dibagikan kepada para pihak.
Menurut Hosen dalam makalahnya yang berjudul Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ)  menjelaskan bahwa  musyarakah  mutanaqisah  merupakan  produk turunan  dari  akad  musyarakah  yang  merupakan bentuk  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih. Musyarakah  mutanaqishah  (diminishing  partnership) adalah  bentuk  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  kepemilikan  suatu  barang  atau  asset.  Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme  pembayaran  atas  hak  kepemilikan  yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan  kerjasama  antara  bank  syariah  dengan nasabah  untuk  pengadaan  atau  pembelian  suatu barang (benda) dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun  besaran kepemilikan dapat ditentukan  sesuai  dengan  sejumlah  modal  atau  dana yang  disertakan  dalam  kontrak  kerjasama  tersebut. Selanjutnya  nasabah  akan  membayar  (mengangsur) sejumlah  modal  atau  dana  yang  dimiliki  oleh  bank syariah.  Perpindahan  kepemilikan  dari  porsi  bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah  modal  nasabah  dari  pertambahan  angsuran yang  dilakukan  nasabah.  Hingga  angsuran  berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya  menjadi  milik  nasabah.  Penurunan  porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.  Selain  sejumlah  angsuran  yang  harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada  bank  syariah  hingga  berakhirnya  batas kepemilikan  bank  syariah.  Pembayaran  sewa dilakukan  bersamaan  dengan  pembayaran  angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan  porsi  kepemilikan  bank  syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (fee) bagi bank syariah atas
kepemilikannya  terhadap  aset  tersebut.  Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.
3.3. Fitur  Baru  Bank  Syariah  Indonesia  Mobile terkait  Mitraguna  Online  dengan  akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).
Untuk  bersaing  diera  digitalisasi  pembiayaan seperti saat ini, inovasi produk sangat diperlukan oleh bank  BSI.  Penetrasi  melalui  digitalisasi  produk pembiayaan  melalui  aplikasi  BSI  Mobile  merupakan langkah  yang  cepat  dan  efisien  terutama  untuk nasabah segmentasi nasabah payroll BSI yang  relatif aman  dari  resiko  macet,  rendahnya  penyerapan nasabah payroll BSI yang menggunakan pembiayaan mitraguna yakni kurang dari 30% dari seluruh nasabah payroll,  dapat  dimaksimalkan  melalui  penjualan produk  mitraguna  online  dengan  akad  Musyarakah Mutanaqisah  (MMQ),  hal  ini  tentunya  memberikan kemudahan  bagi  nasabah  payroll  BSI  untuk mendapatkan pembiayaan mitraguna yang lebih cepat, efisien  dan  murah  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumtif.
Pembiayaan  Konsumtif,  yaitu  pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,  yang  akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan. Untuk nasabah BSI yang sudah menggunakan skema payroll BSI berbasis SPAN atau karyawan BSI, ini merupakan terobosan yang sangat baik,  dimana  BSI  Mobile  selain  digunakan  untuk transaksi  keuangan  seperti  transfer,  cek  saldo, pembayaran  e-commers  dan  lainnya,  fitur  mitraguna online  ini  menjadi  alternatif  pembiayaan  yang  cepat, mudah  dan  aman.  Nasabah  secara  mandiri  dapat mengajukan  pembiayaan  mitraguna  online  melalui perangkat  aplikasi  smartphone  miliknya  sendiri dengan tetap menjaga prinsip privasi dan confidential penggunanya.  Adapun  Akses  yang  diberikan  juga mudah  dan  menguntungkan  mulai  dari  pengajuan pembiayaan  hingga  pencairan  dana.  Proses  approval juga cepat dan real time. Pastinya yang paling penting dilaksankan sesuai prinsip syariah.
Mitraguna Online Adalah pembiayaan mitraguna dengan tujuan multiguna yang prosesnya pembiayaan secara end to end online melalui mobile banking BSI mulai  dari  penawaran/pengajuan  hingga  pencairan. Adapun fiturnya sebagai berikut:
Fitur Keterangan Target Market: Pegawai ASN payroll (SPAN BO2) BSI Limit Pembiayaan: Rp10 juta s.d Rp 50 Juta
Fitur Keterangan Jangka Waktu: 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun DBR: 50% Akad: Al Ba’I Musyarakah Mutanaqisah Asuransi: Jiwa dan Wan Prestasi Pengajuan: Melalui Mobile Banking BSI Gambar 1
Fitur Mitraguna Online
Dalam  penggunaan  BSI  Mobile,  nasabah  dapat melakukan  pengajuan  pembiayaan  mitraguna  online untuk  plafon  pembiayaan  sebesar  50  juta  dengan jangka  waktu  3  tahun  atau  36  bulan,  sumber pembayaran  berasal  dari  gaji  atau  biasa  disebut pendapatan  pegawai  tetap  ( payroll melalui  Bank Syariah Indonesia) yang berbasis sumber gaji melalui Sistem  Pembendaharaan  dan  Anggaran  Negara (SPAN)  tanpa  adanya  sebuah  agunan.  Untuk  target marketnya  saat  ini  sementara  hanya  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  telah  aktif  dan  dianalisa  dari penggajian melalui skema dengan Payroll Gaji Induk/ Pokok  SPAN.  Untuk  margin  yang  digunakan  setara dengan  9%  e.ff,  relative  lebih  murah  dibandingkan dengan  produk  KTA  sejenis.  Dalam  mekanismenya pembiayaan  Mitraguna  Online  sendiri  menggunakan akad  refinancing  syariah  dalam  rangka  musyarakah mutanaqisah  (MMQ).  Manfaat  dari  fitur  ini  adalah prosesnya yang mudah dan cepat karena nasabah tidak perlu  repot  untuk datang  ke  bank, pembayaran  ujrah (kewajiban  sewa)  tetap  hingga  jatuh  tempo,  biaya admin  dan  asuransi  ringan,  serta  angsuran  akan langsung  dipotong  setiap  bulan  jatuh  tempo  Ketika tanggal  gajian.  tujuanya  multiguna  online  dapat digunakan  dalam  berbagai  kebutuhan  konsumtif, seperti  untuk  sekolah,  pembelian  laptop,  berangkat umroh,  mendaftar  haji  dan  lain-lain.  Aset  yang digunakan  untuk  sebuah  objek  refinancing  sendiri dalam  Mitraguna  online  adalah  dapat  berupa  mobil, motor,  furniture,  handphone,  barang  elektronik, kamera, tanah, dan juga sebuah bangunan. Akad yang digunakan  dalam  pembiayaan  ini  merupakan  sebuah yang  disebut  refinancing  syariah  dengan  skemanya yaitu  al  bai’  dalam  rangka  musyarakah  mutanaqisah (MMQ) dengan alur-alurnya sebagai berikut:
a. Akad jual beli ( al-bai’ ) sebagai asset atau barang nasabah  oleh  bank  setelah  melakukan  penilaian ( taqwim  al-urudh )  terhadap  asset  atau  barang
tersebut  dalam  rangka  pembentuakan  modal syirkah bank.
b. Akad  MMQ,  yaitu  penyertaan  modal  bank  dan nasabah  berupa  asset  atau  barang  (Objek  MMQ) yang  dinyatakan  dalam  hishah  dan  nisbah keuntungan  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan para pihak.
c. Akad  ijarah  sebagai  kegiatan  usaha  MMQ  yang mana bank sebagai syarik mewakili syarik lainya (nasabah)  sebagai  pemberi  sewa  ( mu’jir ) menyewakan  asset  atau  barang  kepada  nasabah lain sebagai penyewa ( musta’jir ).
d. Akad  jualbeli  ( al-bai’ )  untuk  dipergunakan membeli  porsi  syirkah  ( hishah )  yang  dimiliki bank  oleh  nasabah  yang  berkaitan  dalam  rangka pengalihan  kepemilikan  secara  bertahap  atau berangsur  sesuai  dengan  waktu  yang  disepakati oleh nasabah.
Persyaratan  yang  harus  disiapkan  oleh  nasabah antara lain adalah:
a. Pastikan  nasabah  sesuai  target  market  (ASN payroll BO2)
b. Data  CIF  dan  Long  CIF  nasabah  sudah  lengkap terisi (seperti NPWP dan lainnya)
c. Biaya-biaya (adm, asuransi dan materai) tersedia di rekening payroll nasabah
d. Nasabah  menyiapkan  data  pasangan  berupa  No KTP  dan  tanggal  lahir  pasangan  (jika  sudah menikah)
Berikut  tahapan  pengajuan  mitraguna  Online BSI, antara lain sebagai berikut:
a. Membuka  aplkasi  BSI  Mobile,  logib  kemudian nasabah masuk kemenu Pembiayaan.
b. Setelah  masuk  kemenu  pembiayaan  kemudian pilih Mitraguna
c. Akan  ada  menu  simulasi  mitraguna  online,  isi nominal  pembiayaan  bank  maksimal  50  juta,  isi jangka waktu yang diinginkan maksimal 36 bulan, isi usia nasabah saat ini, kemudian hitung, setelah itu akan muncul nominal kewajiban ujroh nasabah kemudian pilih minat
d. Kemudian  akan  masuk  kemenu  selanjutnya dimana  disana  dijelaskan  terkait  kebutuhan mitraguna MMQ dapat digunakan untuk keperluan antara lain: a. Pendidikan, b. Pembelian Laptop/Gadget/Komputer,  c.Pembelian  barang Furniture/  Elektronik,  d.  Biaya Kesehatan  dan  e. Umrah/Wisata Islami
e. Selanjutnya  akan  terdapat  informasi  Pembiayaan terkait syarat dan ketentuan umum, nasabah wajib membaca  akad  yang  digunakan  sesuai  prinsip syariah  yakni  Akad  al-bai’  dalam  rangka  MMQ, kemudian  wajib  diklik  dan  disetujui  syarat ketentuan berlaku.
f. Kemudian  akan  terdapat  verifikasi  pengajuan Mitraguna  Online, pada  menu  ini  setiap  nasabah yang mengajukan akan dianalisa oleh system BSI, kemudian  akan  muncul  nilai  indikatif  sebagai dasar  nasabah  disetujui  pembiayaannya  dan  bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah.
g. Setelah menunggu maksimal 15 menit, kemudian akan muncul nilai indikatif yang sudah disetujui, atau  ditolak  karena  verifikasi  data  tersebut menentukan  nasabah  layak  untuk  diberikan pembiayaan  atau  tidak,  faktornya  antara  lain, DBR nasabah masih memenuhi syarat ketentuan, Riwayat  pembiayaan  lancar  dibuktikan  dengan hasil  SLIK  lancar,  jangka  waktu  sesuai,  usia masih  memenuhi  kriteria,  dan  data  pribadi lengkap sesuai ketentuan BSI.
h. Apabila  sudah  disetujui  nilai  pembiayaannya, maka masuk ketahap pencairan pembiayaan.
i. Pada  tahap  ini  aka  nada  beberapa  isian  terkait plafon  yang  akan  diambil  serta  mengisi  jangka waktu  pembiayaan,  kemudian  mengisi  objek MMQ dan terakhir mengisi form asuransi.
j. Setelah semua selesai maka dana secara otomatis akan  masuk  kerekening  BSI  nasabah,  pencairan secara real time maksimal 1 x24 jam.

## 4. KESIMPULAN
Dari  pemaparan  pembahasan  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Musyarakah  atau  sering  disebut  syarikah  atau syirkah berasal dari fi’il madhi َyang mempunyai arti:  sekutu  atau  teman  peseroan,  perkumpulan, perserikatan. Musyarakah secara bahasa ( lughatan )  dapat  diartikan  dengan  makna kerjasama  ( al-syirkah )  yang  merupakan  sebuah percampuran  antara  sesuatu  dengan  yang  lain sehingga disitu sukar dibedakan. Adapun menurut pandangan istilah, kerjasama ( syirkah ) merupakan sebuah  partisipasi  antara  dua  orang  atau  lebih dalam  melakukan  suatu  usaha  atau  suatu kerjasama tertentu dengan memberikan sejumlah modal  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan perjanjian  keduanya  untuk  melakukan  secara
bersama  suatu  usaha  dan  pembagian keuntungan di  antaranya  atau  kerugian  dalam  bagian  yang ditentukan.
b. Musyarakah mutanaqisah jika dijabarkan merupakan  gabungan  dari  dua  kata  musyarakah dan  mutanaqisah.  Musyarakah  ( syaraka-yusriku- syarkan  syarikan-syirkatan-syirkah ),  yang  dapat dimaknai dengan bekerjasama, berkongsi, berserikat, atau bermitra ( cooperation, partnership )  dan  Mutanaqisah  ( yatanaqishu- tanaqishan-mutanaqishun ) dalam hal ini memiliki arti  mengurangi  secara  berangsur  ( to  diminish ). Jadi  Musyarakah  Mutanaqisah  jika  digabung merupakan  sebuah  akad  kemitraan  untuk memiliki  suatu  barang  secara  kolektif  di  mana kepemilikan  salah  satu  pihakn  yaitu  dikemudian hari  akan  berkurang  dan  berpindah  kepada rekanannya secara bertahap sampai akhirnya akan utuh hanya dimiliki satu pihak.
c. Didalam  BSI  Moblie  terdapat  satu  fitur  baaru yang  cukup  menarik  bagi  nasabah,  yaitu  fitur Mitraguna online. Fitur ini adalah sebuah layanan pembiayaan  yang  bisa  dilakukan  secara  online dan  dapat  digunakan  untuk  beragam  kebutuhan mendesak  dan  kebutuhan  konsumtif  yang  halal, karena  memiliki  sumber  yang  digunakan pembayaran dari gaji atau berasal dari pendapatan pegawai  tetap  melalui  SPAN  (pay-roll  melalui Bank  Syariah  Indonesia)  tanpa  adanya  sebuah agunan.  Dalam  pelaksanaanya  pembiayaan Mitraguna Online menggunakan akad refinancing syariah  dalam  rangka  musyarakah  mutanaqisah (MMQ).
d. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah refinancing  yang  syariah  dengan  skema  al  bai’ dalam  hal  penggunaan  musyarakah  mutanaqisah sebagai  alur  pertama  akad  jual  beli  ( al-bai’ ) sebagai  asset  atau  barang  nasabah  oleh  bank setelah  melakukan  penilaian  ( taqwim  al-urudh ) terhadap asset atau barang tersebut dalam rangka pembentuakan  modal  syirkah  bank.  Kedua  akad MMQ, yaitu penyertaan modal bank dan nasabah berupa  asset  atau  barang  (Objek  MMQ)  yang dinyatakan  dalam  hishah  dan  nisbah keuntungan ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak. Ketiga akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang  mana  bank  sebagai  syarik  mewakili  syarik lainya  (nasabah)  sebagai  pemberi  sewa  ( mu’jir ) menyewakan  asset  atau  barang  kepada  nasabah lain  sebagai  penyewa  ( musta’jir ).  Keempat  akad
jual  beli  ( al-bai’ )  untuk  pembelian  porsi  syirkah ( hishah )  bank  oleh  nasabah  dalam  rangka pengalihan  kepemilikan  secara  bertahap  atau berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.

## 5. REFERENSI

## A. Mas’adi, G. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual.
Jakarta: PT Rsaja Grafindo Persada.
Adenan,  M.,  Safitri,  G.  H.,  &  Yuliati,  L.  (2021).
Market  Share  Bank  Syariah  Terhadap  Institusi Keuangan  Syariah  di  Indonesia ,  e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 8, No. 1. Anam,  M.  K.,  &  Anggraini,  L.  (tt). Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah dengan
Mengembangkan  Aplikasi  Edukasi  Berbasis Android. Jurnal Sistem Informasi, n.d., Andista, D. R., Susilawaty, R., & SE Ak Mt. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko  Terhadap  Minat  Pengguna  dalam Penggunaan  Finansial  Teknologi  Pinjaman Online . Ansori,  A.  (2019).  Penerapan, E  Banking  Syariah Pada  Sistem  Informasi  Manajemen  Perbankan Syariah Banque Syar’i . Jurnal llmiah Perbankan
Syariah 3, No. 1. Bank Syariah Indonesia. (2021).
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html Ferlangga,  A.  Y.,  &  Khalifah,  N.  (2017).
Pengembangan  Inovasi  Produk  Keuanaan  dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. Jurnal Ilmiah Edunomika 1, No. 02.
Hosen,  N.  (2009).  Musyarakah  Mutanaqishah,
Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqshad : Vol. 1, No. 2.
Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah ,  Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking 1, no. 1.
Langi, G. P., & Mawardi, I. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqisah  di  Bank Muamalat Indonesia KC. Mas Mansyur
Surabaya. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan Terapan 6, No. 1.
Ludiman,  I.,  &  Mutmainah,  K.  (2020). Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia  (Studi  Empiris  pada  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di  OJK  Periode  Maret  2017  sampai  September 2019 ) ‖ 3, No. 2.
Mawarni,  R.  (tt). Penerapan  Digital  Banking  Bank Syariah  Sebagai  Upaya  Customer  Retantion Pada Masa Covid-19 , n.d.,
Miftahuddin &  Hendarsyah.  (2019). Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank  Syariah  Mandiri  KCP.  Bengkalis  Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis , Iqtishaduna: Jurnal
Ilmiah Ekonomi Kita 8, No. 1. Mitraguna Online-Digital Banking-Produk & Layanan  |  Bank  Syariah  Indonesia,‖  accessed December 30, 2021,
ttps://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digita lbanking/1618220517mitraguna-online Mustamin, A. M., & Umar, S. H. (tt). Strategi Bisnis Bank Syariah  di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT.  Bank  Panin  Dubai  Syariah  Cabang Makassar ,‖ n.d.,
Munawwir,  A.  W.  (1984).  Al-Munawwir,  Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Al-Munawwir.
Moleong,  L  J.  (2017).  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2017.
Nawawi,  I.  (2012).  Fikih  Muamalah  Klasik  dan Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012 Pasrizal, H. (2014). Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah , 2014. Prasasti,  D.  (2018). Penggunaan  Media  Komunikasi bagi  Remaja  Perempuan  dalam  Pencarian Informasi  Kesehatan ,  Lontar:  Jurnal  Ilmu Komunikasi 6, No. 1.
Rahmat,  E.  (2019). Analisa  Pembiayaan  Properti
Menggunakan Akad MMQ ( Musyarakah Mutanaqisah ), El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 2, No. 02.
Rokhim, A. (2014). Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah , No. 2.
Syafei, R. (2011). Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia.
Todorof, M. (2018). Shariah-compliant FinTech in the banking  industry.  ERA  Forum  19,  1–17.  doi: 10.1007/s12027-018-0505-8.
Wahyudi, S. (2019). Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka , No. 2.
Wijayanti,  I.  M.  (2019). Peran  Nasabah  Dalam Perkembangan  Perbankan  Syariah ,  Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, No. 1 February 15, 2019.
Zavolokina,  L.,  Dolata,  M.,  &  Schwabe,  G.  (2016). FinTech - what’s in a name? In: Thirty Seventh International Conference on Information Systems