## PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DEMI TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE
Herlin Yanto Effendi Fakultas Ekonomi  Universitas Dehasen Bengkulu herlin_olin81@yahoo.com

## ABSTRAK
Herlin  dan  Yanto  Effendi :  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pemahaman  aparatur  Pemerintah dalam penerapan akuntansi keuangan daerah guna mewujudkan good governance. Aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih memiliki sedikit aparat/SDM yang berlatar belakang akuntansi, dari 25 responden, hanya 9 responden (36%) yang berlatar belakang akuntansi dan sisanya berasal dari disiplin ilmu lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi yang diperoleh nilai r sebesar  0, 203 adanya korelasi yang positif antara variabel x dan variabel y dimana  nilai r terletak pada interval   0 < r < 1, dan mempunyai tingkat  hubungan  yang  rendah  karna  nilai  r  terletak  pada  interval  koefisien  0,20  -  ,399.  Nilai  uji reliabilitas  alpha  yaitu  0,60  baru  variabel  dikatakan  reliabel  sehingga  dari  latar  belakang  pendidikan koefisien  alpha  sebesar  0,6123,  pendidikan  dan  pelatihan  koefisien  alpha  sebesar  0,622  serta Pengetahuan Mengenai Akuntansi Keuangan Daerah koefisien alpha sebesar 0,710.  Nilai t-hitung < pada t-tabel, t-hitung sebesar 3,699 sedangkan t-tabel pada tingkat significant 0,05 % t-tabel sebesar 4,946, ini berarti  tingkat  pemahaman  aparatur  pemerintah  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  khususnya  penerapan akuntasi keuangan masih lemah atau rendah, sehingga masih perlu peningkatan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemahaman tentang akuntansi keuangan yang sudah menjadi standar pemerintahan.

## ABSTRACT
Herlin  dan  Yanto  Effendi : The  purpose  of  this  study  to  determine  the  understanding  of  government apparatus in the area of financial accounting application in order to realize good governance. Government Personnel  Rejang  Lebong  still  has  a  bit  of  an  apparatus  /  HR  background  in  accounting,  from  25 respondents, only 9 respondents (36%) accounting background and the rest comes from other disciplines.
The  results  showed  that  the  correlation  obtained  the  r  value  of  0,  203  a  positive  correlation between the variables x and y variables where the value of r lies in the interval 0 <r <1, and has a level of low relation because r value lies in the interval coefficient of 0, 20  -, 399. Reliability test alpha value of 0.60 is said  to  be  reliable  so  that  the  new  variable  of  educational  background  alpha  coefficient  of  0.6123,  the education  and  training  of  alpha  coefficient  of  0.622  and  Awareness  Regional  Financial  Accounting  alpha coefficient of 0.710. T-count value <the t-table, t-count equal to 3,699 while the t-table at significant level of 0.05% t-table of 4,946, this means that the level of understanding of government officials in Rejang Lebong specifically  the  application  of  financial  accounting  still  weak  or  low  ,  so  they  need  to  increase  human resources  through  education,  training,  and  understanding  of  financial  accounting  has  become  a  standard government.
Key words: Good Governance.

## PENDAHULUAN
Krisis  ekonomi  melanda  Indonesia  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi  upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka  jalan  bagi  munculnya  reformasi  total  di  seluruh  aspek  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Tema sentral  reformasi  total  tersebut  adalah  mewujudkan  masyarakat  madani,  terciptanya good  governance dan  mengembangkan  model  pembangunan  yang  berkeadilan  menurut  Mardiasmo  (2009).  Menurut  UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan era baru bagi daerah untuk mengelola daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kabupaten. Dalam perkembangannya kebijakan tersebut diperbaharui dengan  ditetapkannya  UU  No.  32  Tahun  2004  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang pemerintah  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Undang-Undang ini telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat
dan  daerah.  Khususnya  perubahan  dalam  bidang  administrasi  pemerintahan  maupun  dalam  hubungan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang  dikenal  sebagai  era  otonomi  daerah.  Semakin luasnya  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  daerah,  maka  semakin  besar  pula  tanggung  jawab  yang diemban  oleh  pemerintah  kepada  publik.  Perubahan  mendasar  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah merupakan  wujud  dari  adanya  tuntutan  publik  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi  manajemen pemerintahan,  salah  satunya  adalah  terkait  dengan  manajemen  keuangan  negara  maupun  daerah”. (Tuasikal, 2007).
Perubahan  mendasar  dalam  manajemen  keuangan  daerah  pasca  reformasi  keuangan  dengan dilaksanakannya  pengelolaan  keuangan  daerah  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  daerah  provinsi maupun  kabupaten,  bukan  pembukuan  seperti  yang  dilaksanakan  selama  ini  (Mardiasmo,  2009). Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah tersebut adalah akuntansi keuangan daerah yang  merupakan  salah  satu  bentuk  tata  usaha  dalam  manajemen  keungan  daerah  selain  tata  usaha umum atau administrasi. Akuntansi keuangan daerah tersebut merupakan bagian dari akuntansi sektor publik  di  mana  tingkatan  tertinggi  dalam  sektor  publik  adalah  tingkatan  negara.  Oleh  karenanya, akuntansi keuangan daerah berhubungan dengan akuntansi keuangan negara.
Pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  telah direvisi  dengan  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  24  Tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  serta  peraturan  pelaksana  lainnya.  Dengan  adanya peraturan  perundangan  tersebut  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  mengelola  keuangan  daerah dengan baik sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
Pengelola  keuangan  daerah  harus  memiliki  pemahaman  yang  memadai  tentang  sistem akuntansi  keuangan  daerah  agar  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  yang  handal  dan  berkualitas. Keberadaan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut  sangat  penting  sebagai  wujud  pelaksanaan transparansi  dan  akuntabilitas  publik  dalam  rangka  menciptakan good  governance .  Untuk  itu  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  pengelola  keuangan  pemerintah  daerah  harus  memiliki  pemahaman mengenai akuntansi keuangan daerah.
Akuntansi  pemerintahan  yang  selama  ini  diterapkan  ternyata  belum  dapat  memenuhi keinginan  publik.  Beberapa  kelemahan  dalam  sistem  administrasi  negara  menimbulkan  berbagai kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi keuangan daerah yang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Hal ini disebabkan karena banyak  pihak  meragukan  kesiapan  dan  kompetensi  aparat  atau  sumber  daya  manusia  yang  ada  pada instansi  pemerintah  untuk  menerapkan  akuntansi  keuangan  daerah  yang  merupakan  sistem  akuntansi yang relatif baru yang disiapkan dalam rangka menciptakan akuntabilitas publik di Indonesia.

## LANDASAN TEORI Pengertian Keuangan Daerah
Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 6, keuangan daerah adalah semua hak dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  tersebut.    Dalam  Halim  (2007:50),  menyatakan  keuangan  daerah  dapat  juga  diartikan  sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan/peraturan  perundangan yang berlaku.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta  melakukan pinjaman;
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan pada perusahaan daerah;
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Dalam  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  pasal  6  ayat  1  dan  3,  kepala  daerah  selaku  kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD)  selaku      Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah (PPKD); dan
c. Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  pejabat      pengguna  anggaran/pengguna barang.

## Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah,  yang  ditandai  dengan  keluarnya  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menyebabkan  terjadinya  transformasi  paradigmatik  dalam  pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan adanya :
1. Desentralisasi
2. Aspirasi, Partisipasi, dan Demokratisasi
3. Value for Money
4. Keadilan
5. Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah Dalam  Rangka Otonomi Daerah. Hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah  yang merupakan dasar pengelolaan keuangan  daerah,  sehingga  baik  dalam  penyusunan  APBD  dan  pelaporan  keuangan  daerah  maupun pelaksanaannya  mencerminkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab menurut Bastian (2010) mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
b. Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat   dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.
c. Harus  dapat  menjamin  perkembangan  dan  pembangunan  daerah  termasuk  prisip-prinsip pembagian sumber-sumber keuangan yang adil.
d. Mampu memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
e. Dapat  menciptakan  sistem  pembiayaan  daerah  yang  adil,  proporsional,  rasional,  transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) dan pasti.

## Akuntansi Keuangan Daerah
Halim  (2007)  mendefinisikan  akuntansi  keuangan  daerah  sebagai  suatu  proses  identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kabupaten)  yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak yang memerlukan.
Akuntansi  keuangan  daerah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sistematis  di bidang  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip,  standar-standar  serta  prosedur  tertentu  yang menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan menurut Tuasikal dalam buku Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi.

## Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  akuntansi  keuangan  daerah  digunakan  oleh  berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik langsung maupun tidak  langsung  disebut  pemakai  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pemakai  laporan  keuangan pemerintah daerah tersebut menurut Halim (2007) adalah :
1. DPRD
2. Badan Eksekutif
3. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
4. Investor, Kreditur dan Donatur
5. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
6. Rakyat
7. Pemerintah Pusat

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Untuk sektor publik, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pemerintah selaku entitas pelaporan diwajibkan menyusun laporan keuangan yang meliputi (PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan):
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

## Pengertian
Good Governance Good  governance merupakan  aspek  penting  dalam  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2009), good governance didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Karakteristik Good Governance Karakteristik  dalam  pelaksanaan good  governance yang  diberikan  UNDP  menurut  Mardiasmo (2009)  meliputi :
a. Participation
b. Rule of law
c. Transparancy
d. Responsivnees
e. Consensus otoritation
f. Equity
g. Efficiency dan Effectivnees
h. Accountability
i. Strategic Vision
Tujuan Penerapan Good Governance Dalam  menegakkan  sistem good  governance, menurut  Mardiasmo  (2009)  dalam  suatu organisasi diharapkan terjadi peningkatan dalam hal :
1. Efisiensi,  efektivitas  dan  kesinambungan  suatu  organisasi  yang  memberikan  kontribusi  kepada terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai dan stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan.
2. Legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder.
4. Pendekatan  yang  terpadu  berdasarkan  kaidah-kaidah  demokrasi,  pengelolaan  dan  partisipasi organisasi secara legitimate. Tanpa  memiliki  organisasi  yang  efisien,  suatu  negara  akan  sulit  untuk  menciptakan kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya.  Untuk  itulah good  governance menjadi  sebuah kebutuhan pokok dalam pembangunan ekonomi nasional.

## Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Salah  satu  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara  adalah  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  yang memenuhi  prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  standar  akuntansi  pemerintahan  yang telah  diterima  secara  umum.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  N0.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  yang  mensyaratkan  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005).
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut  SAP  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan
demikian,  SAP  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005).
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdiri dari:
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisai Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konsrtuksi Dalam Pengerjaan.
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP  Nomor  10  tentang  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan  Kebijakan  Akuntansi,  dan  Peristiwa  Luar Biasa.
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

## Kerangka Analisis

## Gambar 1. Kerangka analisis
Dari  kerangka  analisis  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  Pendidikan  dan  pengetahuan  Aparatur Pemerintah  Kabupaten  Rejang  Lebong  dengan  Pemahaman  aparatur  terhadap  Akuntansi  Keuangan Daerah adalah faktor penting dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  ( descriptive  research )  yaitu  penelitian  terhadap masalah-masalah  berupa  fakta-fakta  saat  ini  dari  suatu  populasi.  Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah untuk  menguji  hipotesis  atau  menjawab  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan current  status dari  subyek. Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling yaitu pemilihan  sampel  bertujuan.  Penyebaran  kuisioner  sebanyak  di  bagian  keuangan  yang  berhubungan dengan akuntansi keuangan daerah sehingga sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian  ini  sampel  yang  diambil  sebanyak  30  sampel,  dari  6  SKPD  yang  ada  diKabupaten  Rejang Lebong.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli/tidak  melalui  media  perantara (Indrianto  dan  Supomo,  2002).  Teknik  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  primer  ini,  yaitu dengan  metode  kusioner.  Dalam  kuisioner  penelitian  ini,  pertanyaan  yang  diajukan  hanya  terdiri  dari pertanyaan  tertutup  yang  berjumlah  25  pertanyaan.  Dari  be  berapa  pertanyaan  yang  akan  diajukan mencakup latar belakang tingkat pendidikan aparatur, tingkat pelatihan apartur dan tingkat pemahaman aparatur terhadap akuntansi keuangan daerah Rejang Lebong. Metode Analisis menggunakan:
1. Metode Kualitatif
Metode  kualitatif  ini  dilakukan  untuk  membandingkan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintahan khususnya Kabupaten Rejang Lebong dan teori yang relevan serta hasil-hasil yang telah  dicapai.  Penggunaan  metode  kualitatif  ini  bertujuan  agar  memperoleh  hasil  yang  optimal sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Metode Kuantitatif
Metode  kuantitatif  merupakan  metode  yang  didasarkan  perhitungan  matematis  dengan menggunakan metode statistik dengan rumus :
a. Korelasi Product moment Pearson
Pemahaman atas Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah
Good Governance
Pendidikan Aparatur Pelatihan  Aparatur
Metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui  validitas  instrumen  penelitian  pada penelitian  ini  adalah  dengan  mengkorelasikan  antara  skor  individu  yang  diperoleh  masing- masing item atau butir dengan skor total dari masing-masing item. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson dengan rumus sebagai berikut: n  XY   X.  Y r xy = √ ((n  X 2 )  (  X) 2 ) ((n  Y 2 )- (  Y) 2 )
Keterangan: rxy  =  Koefisien korelasi Product Moment n
=  Banyaknya sampel yang diuji
X =  Skor masing-masing pertanyaan
Y
=  Skor Total
Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung (koefisien korelasi)  lebih  besar  dari  r  tabel  (nilai  kritis)  pada  taraf  signifikan  0,05.  Jadi,  jika  koefisien korelasinya  lebih  besar  dari  nilai  kritisnya  maka  instrumen  pengukur  dapat  dikatakan  valid (Ghozali, 2005).
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu  (Ghozali, 2005). Dalam  penelitian  ini  pengujian  reliabilitas  menggunakan  analisis Cronbach’s  Alpha dengan rumus sebagai berikut:
k  σ b2
r 11 =  [ ]    [ 1 -
]
(k – 1) σ t 2
Keterangan: r 11 = reliabilitas instrumen k   = banyaknya butir pertanyaan  σ b2 = jumlah varians butir Σ t2 = varians total
Kriteria  yang  ditetapkan  dalam  mengetahui  reliabilitas  data  adalah  nilai  koefisien reliabilitas alpha yang lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2005). Jadi, jika nilai koefisien reliabilitas alpha-nya lebih besar dari 0,60 maka instrumen pengukur dapat dikatakan reliabel atau   handal.
c. Uji Validitas t –hitung r√n-2
t- hitung = √1-r 2
Dimana :
t = t-hitung r = koefisien korelasi n = jumlah sampel Dengan membandingkan t hasil perhitungan dengan t tabel pada derajad kebebasan(d-k)
= (n-k) dan pada tingkat keyakinan 95 % (0,05) maka :
Bila t hitung < t tabel : Ho diterima Bila t hitung > t tabel : Ho ditolak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data
Data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data  primer  yaitu  kuisioner.  Jumlah  kuisioner  yang disebar  sebanyak  30  kuisioner  dan  kuisioner  yang  kembali  sebanyak  25  kuisioner,  sehingga  tingkat pengembalian  kuisioner  sebesar  83%.  Rincian  mengenai  tingkat  pengembalian  responden  terhadap kuisioner ini dapat dilihat pada tabel  berikut ini:
Tabel 1 :  Deskripsi Data Keterangan Banyaknya Persentase (%) Kuisioner yang disebarkan 30 100% Kuisioner yang dikembalikan 25 83% Kuisioner tidak lengkap 0 0% Kuisioner diolah 25 83%
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner Mei 2013

## Deskripsi Responden
Dari  25  data  responden  yang  dapat  dianalisis  diperoleh  deskripsi  responden  yang  dibagi berdasarkan  jenis  kelamin,  pendidikan  terakhir,  masa  kerja  dan  jabatan/posisi.  Berdasarkan  jenis kelamin,  dalam  penelitian  ini  terdapat  16  responden  (64%)  Wanita  dan  9  responden  (36%)  Pria. Pendidikan  terakhir  terdapat  12  responden  (48%)  berpendidikan  SMA/sederajat;  5  responden  (20%) berpendidikan D3 dari jurusan akuntansi, manajemen informatika, dan administrasi; 7 responden (28%) berpendidikan S1 yang berasal dari berbagai jurusan yaitu akuntansi, manajemen, administrasi negara, Manajemen  keuangan    Sedangkan  sisanya,  1  responden  (4%)  berpendidikan  S2  konsentrasi  Akuntansi sektor publik, dan tidak ada responden yang berpendidikan S3. Gambaran mengenai pendidikan terakhir responden dapat dilihat dari tabel berikut:
Berdasarkan masa kerja, ada 6 responden (24%) dengan masa kerja 1-5 tahun; 10 responden (40%) dengan masa kerja 6-10 tahun; 4 responden (16%) dengan masa kerja  11-15 tahun; 2 responden (8%) dengan  masa kerja 16-20 tahun;  2  responden (8%) dengan  masa kerja 21-25 tahun;  1responden (4%) dengan masa kerja >25 tahun
Berdasarkan  jabatan/posisi  responden,  dapat  diketahui  bahwa  13  responden  (52%)  adalah staf;  5  responden  (20%)  adalah  Kasi;  3  responden  (12%)  adalah  Kasubag;  2  responden  (8%)  adalah Kabag; 2 responden (8%) adalah Bendahara.

## PEMBAHASAN
a. Perhitungan korelasi produc moment pearson
n(  XY)  (  X) (  Y) r xy = √ ((n  X 2 )  (  X) 2 ) ((n  Y 2 )- (  Y) 2 )
25 (8869)  (470)(470) r xy = √ (25 (8966) - (470) 2 ) ((25 (9038) - (470) 2 )
221725  220900 r xy =
√ (224150  220900) (225950 - 220900)
825 r xy = √ (3250 x 5050)
825 r xy = 57,008 x 71,063
825 r xy = 4051 rxy =  0, 203
Dari hasil perhitungan korelasi diatas diperoleh nilai r sebesar 0,203 yang menjelaskan bahwa terjadi korelasi positif antara variabel x dan y karena nilai r terletak pada interval 0 < r <
1 dan mempunyai tingkat pemahaman dalam penerapan akuntansi yang  rendah karena nilai r terletak pada interval koefisien 0,20 – 0,399.
b. Uji Reliabilitas Kuisioner  dapat  dikatakan  reliabel  jika  jawaban  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha lebih  besar  dari  0,60  (Nunnally,  1967  dalam  Ghozali,  2005).  Reliabilitas  pengujian  yang dihasilkan untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah lebih besar daripada 0.60 jadi dapat disimpulkan  bahwa  kuisioner  ini  reliabel.  Hasil  pengujian  reabilitas  variabel  latar  belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, dan pengetahuan mengenai akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:
c. Uji Validitas t – hitung
r √n-2   0,203 √25-2 t – hitung  =              =
√1-r
2 √1 - 0,041
0, 203 (4,79)
=
1 - 0,797 0,751
= 0,203 =   3, 699 Dari hasil perhitungan uji t maka diperoleh t. hitung lebih kecil  dari t. tabel dimana t-hitung sebesar 3,699 sedangkan t tabel pada tingkat significant 0,05 % sebesar 4,946. Dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima yang berarti perlu adanya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Rejang Lebong  dalam  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  demi  menuju  terciptanya  good  governance  dan perlu juga adanya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

## Kesimpulan
Aparatur  Pemerintah  Kabupaten  Rejang  Lebong  masih  memiliki  sedikit  aparat/SDM  yang berlatar  belakang  akuntansi.  Dari  25  responden,  hanya  9  responden  (36%)  yang  berlatar  belakang akuntansi.  Sisanya  berasal  dari  disiplin  ilmu  lainnya.  Kurangnya  aparatur/SDM  tersebut  akan menghambat  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Korelasi  diperoleh nilai r sebesar  0, 203 adanya korelasi yang positif antara variabel x dan variabel y dimana  nilai r terletak pada  interval      0  <  r  <  1,  dan  mempunyai  tingkat  hubungan  yang  rendah  karna  nilai  r  terletak  pada interval  koefisien  0,20  -  ,399.  Nilai  uji  reliabilitas  alpha  yaitu  0,60  baru  variabel  dikatakan  reliabel sehingga  dari  latar  belakang  pendidikan  koefisien  alpha  sebesar  0,6123,  pendidikan  dan  pelatihan koefisien alpha sebesar 0,622 serta Pengetahuan Mengenai Akuntansi Keuangan Daerah koefisien alpha sebesar  0,710.  Nilai  t-hitung  <  pada  t-tabel,  t-hitung  sebesar  3,699  sedangkan  t-tabel  pada  tingkat significant  0,05  %  t-tabel  sebesar  4,946,  ini  berarti  tingkat  pemahaman  aparatur  pemerintah  di Kabupaten Rejang Lebong khususnya penerapan akuntasi keuangan masih lemah atau rendah, sehingga masih  perlu  peningkatan  SDM  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan  pemahaman  tentang  akuntansi keuangan yang sudah menjadi standar pemerintahan.

## Saran
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  diharapkan  dapat  memberikan  seminar, pendidikan  dan  pelatihan  mengenai  akuntansi  keuangan  daerah  secara  intensif  kepada  aparatur pemerintahan  dan  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  kompeten  untuk  meningkatkan pemahaman  mengenai  akuntansi  keuangan  daerah,  sehingga  dapat  terwujud  penerapan  akuntansi keuangan daerah dan terciptanya good governance .

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFE.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah Jurnal Akuntansi Keuangan  dan Sektor  Publik , 01; 1466- 1483.
. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (2008) (Online) (Diakses tanggal 19 Januari 2009) tersedia di World Wide Web: http//kotabengkulu.go.id
. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
.  UU  No.  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Yulianti,  Septi.  2006. Pemahaman  Aparat  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Lahat  dalam  Penerapan Akuntansi  Keuangan  Daerah  Menuju  Terciptanya  Good  Governance. Skripsi  tidak  dipublikasikan. Inderalaya. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.