Karamoy, A. O. J., & Suyawan, M. (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Penjual dalam Transaksi Repurchase Agreement di Pasar Modal Indonesia. Syntax Literate, (8)12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENJUAL  DALAM  TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT DI PASAR MODAL INDONESIA

## Annabelle Octaviany Josephine Karamoy, Meirani Suyawan
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia Email: annabellekaramoy21@gmail.com

## Abstrak
Pasar  modal  merupakan  tempat  bertemunya  pihak  yang  memiliki  kelebihan kapasitas modal dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik berupa modal  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek.  Salah  satu  bentuk  transaksi  yang cukup diminati dalam pasar modal adalah Transaksi Repurchase Agreement atau yang  dikenal  dengan  Transaksi  Repo.  Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi Repo di pasar modal Indonesia dalam kaitannya dengan kewajiban peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo tersebut beserta akibat hukumnya dan apakah peraturan perundang- undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak penjual dalam  Transaksi  Repo.  Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Adapun  hasil  penelitian  ini,  yaitu  Hak  dan kewajiban para pihak terkait dengan kewajiban peralihan hak milik tersebut adalah bahwa para pihak dalam perjanjian Transaksi Repo tersebut wajib mencantumkan ketentuan  kesepakatan  mengenai  adanya  peralihak  hak  atas  kepemilikan  saham tersebut.  Selain  itu,  pihak  penjual  wajib  menyerahkan  efek  yang  bersangkutan kepada pihak pembeli pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak penjual juga wajib membayar harga yang telah disepakati sebelumnya untuk mendapatkan kembali sahamnya. Sedangkan kewajiban pihak pembeli dalam hal ini adalah membayar harga efek yang telah disepakati kepada pihak penjual pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak pembeli wajib wajib menyerahkan kembali efek yang bersangkutan kepada pihak penjual. Kemudian, ketentuan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya  belum  memberikan  perlindungan  hukum  secara  khusus  kepada  pihak penjual dalam pelaksanaan Transaksi Repo.
Kata kunci : Transaksi Repo, Saham, Pasar Modal

## Abstract
The capital market is a meeting place for parties who have excess capital capacity with parties who need additional capital, both in the form of long-term and short- term capital. One form of transaction that is quite popular in the capital market is a Repurchase Agreement Transaction or what is known as a Repo Transaction. The main problem in this research is what are the rights and obligations of the parties in a Repo Transaction in the Indonesian capital market in relation to the obligation
to transfer ownership rights to the object of the Repo Transaction along with the legal consequences and whether Indonesian laws and regulations have provided legal protection for the seller in the Transaction Repos. This research was prepared using  normative  juridical  legal  research  methods.  The  results  of  this  research, namely the rights and obligations of the parties related to the obligation to transfer ownership  rights,  are  that  the  parties  in  the  Repo  Transaction  agreement  are required to include the provisions of the agreement regarding the transfer of rights to share ownership. Apart from that, the seller is obliged to hand over the relevant securities  to  the  buyer  at  the  time  of  the  first  sale  and  purchase  and  at  the repurchase maturity date, the seller is also obliged to pay the previously agreed price to get back the shares. Meanwhile, the buyer's obligation in this case is to pay the agreed securities price to the seller at the time of the first sale and purchase and at the repurchase maturity date, the buyer is obliged to hand over the securities in  question  to  the  seller.  Legal  provisions  in  Indonesia  basically  do  not  provide specific legal protection to sellers in implementing Repo Transactions.
Keywords: Repurchase Agreement, Stock, Capital Market

## Pendahuluan
Pasar  modal  merupakan  tempat  bertemunya  pihak  yang  memiliki  kelebihan kapasitas modal dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik berupa modal jangka panjang maupun jangka pendek (Rechtschaffen, 2009). Pasar modal juga dapat didefinisikan  sebagai  suatu  pasar  untuk  berbagai  instrumen  keuangan  atau  sekuritas jangka  panjang  yang  dapat  diperjualbelikan,  baik  dalam  bentuk  utang  ataupun  modal sendiri  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah,  otoritas  publik,  atau  perusahaan  swasta (Pasaribu A. F., 2020). Dengan kata lain, pasar modal dapat diartikan sebagai salah satu bentuk  kegiatan  dari  lembaga  keuangan  non-bank  sebagai  sarana  untuk  memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Pembiayaan tersebut diperlukan sebagai sumber dana alternatif akibat tidak dapat dipenuhinya pemberian dana dalam jumlah besar dan berjangka panjang oleh lembaga perbankan (Sutedi, 2009).
Melalui  pengertian  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  pasar  modal  mempunyai  peran strategis dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta media investasi bagi masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2019). Dalam  artian,  potensi  dan  kemampuan  pasar  modal  untuk  menghimpun  dana  dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan nasional (Nasarudin, et al.,  2014).  Sebagai  salah  satu  penunjang  kegiatan  pembangunan  nasional,  peran pemerintah dalam bidang pasar diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak- pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  pasar  modal.  Dalam  rangka  memperoleh  kepastian hukum tersebut, pemerintah membentuk suatu undang-undang mengenai pasar modal.
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  efek  (Pratama, 2016). Adapun yang dimaksud dengan efek, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang,  surat  berharga  komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  unit  penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan/atau setiap derivatif dari efek sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal.
Di Indonesia, pihak yang berwenang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek adalah PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) (Rahadiyan, 2014).
BEI secara khusus dibentuk untuk mengelola Bursa Efek, yaitu sistem terorganisasi yang mempertemukan  penawaran  jual  dan  beli  efek  dengan  tujuan  memperdagangkan  efek tersebut  di  antara  pihak  yang  bersangkutan.  Secara  umum,  efek  yang  diterbitkan  dan diperdagangkan  di  BEI  dapat  dikategorikan  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  efek  bersifat ekuitas  dan  efek  bersifat  utang  (Rokhmatussa'dyah  &  Suratman,  2015).  Efek  bersifat ekuitas yang dimaksud adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham (Pasaribu A. F., 2020). Sedangkan efek bersifat utang adalah surat utang emiten atau perusahaan terbuka kepada investor yang  memuat  janji  membayar  kembali  sejumlah  terutang  pada  waktu  tertentu (Arifardhani, 2020). Dengan kata lain, salah satu contoh efek bersifat ekuitas yang dikenal umum dalam masyarakat adalah saham dan turunannya, sementara contoh efek bersifat utang yang dikenal adalah obligasi.
Dalam kegiatan perdagangan saham di BEI, terdapat salah satu bentuk transaksi yang cukup diminati oleh pelaku pasar modal, yaitu Transaksi Repurchase Agreement atau yang dikenal dengan Transaksi Repo (Hadad, 2016). Pengaturan mengenai Transaksi Repo terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman  Transaksi Repurchase  Agreement Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  (POJK Transaksi Repo). Pasal 1 angka 1 POJK Transaksi Repo mendefinisikan Transaksi Repo sebagai kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Melalui pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa Transaksi Repo pada dasarnya merupakan suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam praktiknya, penggunaan Transaksi Repo mengalami perkembangan setiap tahunnya. Sebelumnya dalam kurun waktu 2011-2015 tercatat bahwa volume Transaksi Repo tahunan tertinggi telah mencapai Rp150.200.000.000.000 (seratus lima puluh triliun dua ratus miliar rupiah) dengan nilai transaksi sebesar Rp136.800.000.000.000 (seratus tiga puluh enam triliun delapan ratus miliar rupiah) (Hadad, 2016). Selain itu, berdasarkan data transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 terjadi  peningkatan  volume  Transaksi  Repo  tahunan,  yaitu  dari  Rp3.088.000.000.000 (tiga  triliun  delapan  puluh  delapan  miliar  rupiah)  menjadi  Rp3.249.000.000.000  (tiga triliun  dua  ratus  empat  puluh  sembilan  miliar  rupiah)  (Kariastanto,  et  al.,  2022). Peningkatan  volume  Transaksi  Repo  tahunan  tersebut  secara  tidak  langsung memperlihatkan bahwa sampai pada saat ini penggunaan Transaksi Repo masih cukup diminati oleh pelaku pasar modal.
Dalam  kaitannya  dengan  pelaku  pasar  modal,  para  pihak  yang  terdapat  dalam Transaksi  Repo  adalah  investor  penjual  dan  investor  pembeli.  Investor  penjual merupakan pihak yang mempunyai saham dan investor pembeli merupakan pihak yang mempunyai dana dan membeli saham tersebut. Lebih lanjut, kedua pihak dalam Transaksi Repo tersebut dapat berupa investor domestik maupun investor asing, baik perorangan ataupun institusi seperti Lembaga Jasa Keuangan (LJK) (Lasmini & Abubakar, 2018). Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  POJK  Transaksi  Repo,  LJK  merupakan  lembaga  yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
LJK dalam Transaksi Repo bertindak sebagai agen dari investor penjual maupun pembeli. Ketentuan Pasal 8 POJK Transaksi Repo menentukan bahwa LJK yang dapat bertindak  sebagai  agen  Transaksi  Repo  hanyalah  LJK  yang  menjadi  partisipan  pada sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Artinya, LJK dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo apabila LJK tersebut telah menjadi  partisipan  pada  sistem  penyelesaian  Bank  Indonesia  dan/atau  PT.  Kustodian Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI).  Kemudian,  ketentuan  Pasal  9  POJK  Transaksi  Repo menentukan  bahwa  sebagai  agen  Transaksi  Repo  bagi  nasabahnya,  LJK  mempunyai kewajiban untuk memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo bagi kepentingan nasabah, mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan kepada lawan Transaksi Repo, mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan  menyampaikannya  kepada  nasabah,  dan  membuat  laporan  secara  berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah. Adapun LJK yang dimaksud dalam POJK Transaksi Repo tersebut, yaitu Perusahaan Efek.
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Dalam kapasitasnya sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  Sebagai  Perantara  Pedagang  Efek  (POJK  No. 50/POJK.04/2020). Artinya, para pihak dalam Transaksi Repo diwakili oleh Perusahaan Efek yang menjalankan fungsinya sebagai PPE.
Pada  saat  melakukan  Transaksi  Repo,  para  pihak  wajib  melaksanakan kewajibannya  masing-masing  berdasarkan  perjanjian  tertulis  yang  sudah  dibuat sebelumnya  sebagaimana  Pasal  4  ayat  (1)  POJK  Transaksi  Repo.  Lebih  lanjut,  dalam Pasal  4  ayat  (2)  POJK  Transaksi  Repo  ditentukan  bahwa  perjanjian  tertulis  yang dimaksud  paling  sedikit  wajib  memuat  ketentuan  mengenai  peralihan  atas  hak kepemilikan efek, kewajiban penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar, marjin awal dan/atau haircut efek  dalam  Transaksi  Repo,  pemeliharaan  marjin  termasuk  substitusi efek marjin, hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan, peristiwa kegagalan, tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya, perjanjian tunduk pada hukum Indonesia, kedudukan LJK dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri, dan tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.
Berangkat dari ketentuan mengenai perjanjian tertulis tersebut, dapat dilihat bahwa kewajiban  atau  prestasi  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  pihak  penjual  dalam  Transaksi Repo  adalah  menerima  pembayaran  dan  mengalihkan  efek  yang  dibeli  kepada  pihak pembeli.  Kemudian,  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  pihak  pembeli  berkewajiban menyerahkan kembali efek yang bersangkutan kepada pihak penjual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi tersebut, baik dalam bentuk terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi,  ataupun  sama  sekali  tidak  memenuhi  prestasi,  pihak  yang  merasa  dirugikan dalam  hal  ini  dapat  mengajukan  gugatan  wanprestasi  ke  pengadilan  (Harahap,  2017). Selain  melalui  pengadilan,  gugatan  wanprestasi  tersebut  juga  dapat  dilakukan  melalui lembaga  arbitrase  sesuai  dengan  klausula  penyelesaian  sengketa  yang  disepakati  oleh para pihak (Winarta, 2022).
Tri  Legono  Yanuarachmadi  selaku  Direktur  Eksekutif  Badan  Arbitrase  Pasar Modal  Indonesia  (BAPMI)  menyatakan  bahwa  dalam  kurun  waktu  2013-2014 permasalahan yang sering muncul di industri pasar modal adalah terkait Transaksi Repo.
Salah  satu  permasalahan  yang  dimaksud,  yaitu  pembeli  selaku  pihak  yang  menerima saham biasanya melakukan Transaksi Repo kembali atau merepokan kembali (Re-Repo) saham  yang  diperolehnya  kepada  pihak  lain,  padahal  yang  bersangkutan  memiliki kewajiban  untuk  mengembalikan  saham  tersebut  kepada  pihak  penjual  dalam  kurun waktu tertentu. Dengan dilakukannya Re-Repo saham tersebut, pihak penjual kerap kali mengalami kerugian akibat kesulitan memperoleh kembali asetnya tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  kecenderungan dirugikannya pihak penjual dalam pelaksanaan Transaksi Repo. Maka dari itu, penting untuk  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam Transaksi Repo di pasar modal Indonesia dalam kaitannya dengan kewajiban peralihan hak  milik  atas  objek  Transaksi  Repo  tersebut  beserta  akibat  hukumnya  dan  apakah peraturan  perundang-undangan  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pihak penjual dalam pelaksanaan Transaksi Repo di pasar modal Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif.  Artinya,  pendekatan  dilakukan  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan Transaksi Repo di pasar modal Indonesia. Adapun pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan  kepustakaan,  yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan,  dan  dokumen  lainnya  yang  berhubungan  dengan  pokok  penelitian  terkait (Sunggono, 2015).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan melalui bahan-bahan kepustakaan yang biasa disebut sebagai data sekunder (Soekanto, 2010). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini,  yaitu  bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, dan Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang  Kliring  dan  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa  Atas  Efek  Bersifat Ekuitas;  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  teks,  jurnal  hukum,  dan  tesis  atau disertasi yang berkaitan dengan Transaksi Repo di pasar modal Indonesia.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh akan dikelola dan dianalisis dengan cara menyusun data-data mengenai Transaksi Repo, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna dari hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan kewajiban peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo tersebut dan perlindungan hukum terhadap pihak penjual dalam pelaksanaan Transaksi Repo di pasar modal Indonesia (Sunggono, 2015). Maka dari itu, penelitian ini memiliki bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis.

## Hasil dan Pembahasan
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Peralihan Hak Milik Atas Objek Transaksi Repo Beserta Akibat Hukumnya
Pasal  1  angka  1  POJK  Transaksi  Repo  mendefinisikan  Transaksi  Repo  sebagai kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Melalui pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa Transaksi Repo pada dasarnya merupakan suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali pada waktu
yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Apabila  merujuk  pada  ketentuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan  suatu  barang  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.  Dalam  kaitannya  dengan  hak  membeli  kembali,  Pasal  1519  KUHPerdata menentukan bahwa kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian sebagaimana dimaksud Pasal 1532 KUHPerdata.
Apabila dicermati lebih lanjut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mengenai konsep jual beli dengan hak membeli kembali yang diatur dalam KUHPerdata dan yang dimaksud  dalam  Transaksi  Repo.  Dalam  KUHPerdata,  pihak  penjual  memiliki  “hak” untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dan mengembalikan pembayaran yang sebelumnya  sudah  diberikan.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  penjual  mungkin  saja menggunakan atau tidak menggunakan haknya tersebut. Dalam artian, penjual dalam hal ini memiliki kebebasan atau pilihan untuk menggunakan hak pembelian kembali tersebut atau tidak. Berbeda dengan konsep Transaksi Repo, hak untuk membeli kembali bukan merupakan  suatu  pilihan,  melainkan  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Suatu perjanjian  jual  beli  efek  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Transaksi  Repo  apabila  tidak terdapat janji beli atau jual kembali di dalamnya.
Dalam  setiap  Transaksi  Repo  terdapat  2  (dua)  pihak  utama  yang  terlibat  di dalamnya, yaitu penjual dan pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai saham dan pembeli merupakan pihak yang mempunyai dana dan membeli saham tersebut. Lebih lanjut,  kedua  pihak  dalam  Transaksi  Repo  tersebut  dapat  berupa  investor  domestik maupun  investor  asing,  baik  perorangan  ataupun  institusi  seperti  LJK  (Lasmini  & Abubakar, 2018). Pasal 1 angka 3 POJK Transaksi Repo mendefinisikan LJK sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya sebagaimana dimaksud UU OJK.
Dalam  Transaksi  Repo,  LJK  bertindak  sebagai  agen  dari  pihak  penjual  maupun pembeli. Ketentuan Pasal 8 POJK Transaksi Repo menentukan bahwa LJK yang dapat bertindak  sebagai  agen  Transaksi  Repo  hanyalah  LJK  yang  menjadi  partisipan  pada sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Artinya, LJK dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo apabila LJK tersebut telah menjadi  partisipan  pada  sistem  penyelesaian  Bank  Indonesia  dan/atau  PT.  KSEI. Kemudian,  Pasal  9  POJK  Transaksi  Repo  menyatakan  bahwa  sebagai  agen  Transaksi Repo  bagi  nasabahnya,  LJK  mempunyai  kewajiban  untuk  (1)  memperoleh  kuasa  dari nasabah  untuk  melakukan  Transaksi  Repo  bagi  kepentingan  nasabah,  (2)  mencatat identitas  nasabah  yang  melakukan  Transaksi  Repo  dan  menyampaikan  kepada  lawan Transaksi  Repo,  (3)  mencatat  identitas  lawan  Transaksi  Repo  dan  menyampaikannya kepada nasabah, dan (4) membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah. Adapun LJK yang dimaksud dalam POJK Transaksi Repo tersebut, yaitu Perusahaan Efek. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang  Efek,  dan/atau  Manajer  Investasi.  Dalam  kapasitasnya  sebagai  PPE, Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau  pihak  lain  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  4  POJK  No.
50/POJK.04/2020. Artinya, para pihak dalam Transaksi Repo diwakili oleh Perusahaan Efek yang menjalankan fungsinya sebagai PPE.
Dalam pelaksanaannya, setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis  yang  sudah  dibuat  sebelumnya  sebagaimana  diatur  Pasal  4  ayat  (2)  POJK Transaksi Repo. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (2) POJK Transaksi Repo ditentukan bahwa  perjanjian  tertulis  yang  dimaksud  paling  sedikit  wajib  memuat  ketentuan mengenai:
a. Peralihan atas hak kepemilikan efek;
b. Kewajiban penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar (mark to market );
c. Marjin awal dan/atau haircut efek dalam Transaksi Repo;
d. Pemeliharaan marjin termasuk substitusi efek marjin;
e. Hak  dan  kewajiban  para  pihak  terkait  kepemilikan  efek  dalam  Transaksi  Repo  termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
f. Peristiwa kegagalan;
g. Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
h. Perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
i. Kedudukan  Lembaga  Jasa  Keuangan  dalam  Transaksi  Repo  sebagai  agen  atau  bertindak untuk dirinya sendiri; dan
j. Tata  cara  konfirmasi  atas  Transaksi  Repo  dan/atau  perubahan  material  terkait  Transaksi Repo tersebut.
Selain  memenuhi  ketentuan  di  atas,  setiap  perjanjian  tertulis  tersebut  juga  wajib menerapkan Global  Master  Repurchase  Agreement (GMRA)  Indonesia,  yang  diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia (SEOJK Transaksi Repo). GMRA merupakan standar  perjanjian  Transaksi  Repo  yang  diterbitkan  oleh International  Capital  Market Association. Adapun GMRA Indonesia yang dimaksud terdiri dari:
a. Perjanjian induk global pembelian kembali (GMRA)
b. Lampiran transaksi domestik di Indonesia (Indonesia Annex)
c. Lampiran  I  syarat  dan  ketentuan  tambahan (Annex  I  Supplemental  terms  and condition)
d. Lampiran II format konfirmasi (Annex II Confirmation)
e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (buy/sell back Annex)
f. Lampiran ekuitas (Equity Annex)

## g. Lampiran keagenan (Agency Annex)
Dalam  hal  Transaksi  Repo  saham  dilakukan  di  Bursa  Efek  Indonesia  maka  lampiran transaksi  domestik  (Indonesia  Annex)  mengikat  terhadap  perjanjian  tertulis  tersebut. Adapun lampiran transaksi domestik di Indonesia (Indonesia Annex) terdiri dari beberapa paragraf, yaitu:
a. Paragraf 1 tentang Ruang Lingkup
b. Paragraf 2 tentang Interpretasi
c. Paragraf 3 tentang Pernyataan
d. Paragraf 4 tentang Peristiwa Kegagalan
e. Paragraf 5 tentang Pasal 1425 – Pasal 1435 KUHPerdata
f. Paragraf 6 tentang Pengalihan Kepemilikan
g. Paragraf 7 tentang Perpajakan Berlaku di Inggris
h. Paragraf 8 tentang Tidak Dapat Dialihkan
i. Paragraf 9 tentang Hukum yang Berlaku dan Arbitrase
j. Paragraf 10 tentang Pengesampingan Kekebalan Hukum
k. Paragraf 11 tentang Hak Pihak Ketiga
Dari  ketentuan  tersebut  diketahui  Indonesia  mewajibkan  penerapan  perjanjian Induk GMRA dalam Transaksi Repo yang dilakukan di Indonesia. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kewajiban pihak penjual melalui PPE adalah memberikan saham kepada pembeli yang juga dapat diwakili oleh PPE yang kemudian akan dilakukan penyerahan dana dari pembeli. Setelah jatuh tempo pembelian kembali yang disepakati oleh kedua pihak maka pihak pembeli akan memberikan saham tersebut kepada penjual melalui PPE masing-masing.  Proses  penyelesaian  transaksi  tersebut  dilakukan  oleh  KSEI  dan dilakukan  dengan  cara  sistem scripless  trading melalui book  entry settlement,  yaitu merupakan sistem transaksi tanpa warkat yang dilakukan melalui sistem komputerisasi. Sistem tersebut dilakukan dengan mengurangkan efek atau saham dari rekening penjual dan ditambahkan ke rekening pembeli dan sebaliknya.
Proses dalam pemindahbukuan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan efek atau saham dari rekening penjual, lalu dapat ditambahkan ke rekening pembeli. Demikian pula sebaliknya, rekening dana dari Anggota Bursa akan dikurangkan dan ditambahkan dari rekening pembeli melalui Anggota Bursa. Peralihan hak atas Efek yang terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dikurangkan dari rekening Efek pertama dan dilanjutkan dengan penambahan pada rekening efek lain yang tertera dalam Pasal 55 UU Pasar Modal. Dapat disimpulkan bahwa perpindahan hak milik dalam setiap Transaksi Repo  sudah  terjadi  pada  saat  penyelesaian  transaksi  pertama  kali (1st  leg), lalu  dapat diketahui bahwa efek yang telah menjadi objek dalam Transaksi Repo yang bersangkutan telah dikuasai oleh pihak pembeli sejak transaksi yang pertama (1st leg) selesai hingga sebelum jatuh tempo pembelian kembali yang ditentukan para pihak dari transaksi kedua (2nd leg) yang disimpulkan dari uraian di atas.
Dari semua di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Transaksi Repo saham yang pada  awalnya  seluruh  penjual  wajib  memindahkan  kepemilikannya  kepada  pembeli. Bahkan telah ditegaskan juga bahwa semua pihak dengan cara apapun tidak dapat atau tidak  diperkenankan  untuk  membatasi  pemindahan  kepemilikan  tersebut  yang  tertera dalam  SEOJK  Transaksi  Repo.  Selanjutnya  dengan  adanya  pernyataan  titel  hak  milik tersebut, berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata yang mengatur mengenai hak milik, yang sejatinya  pengalihan  kembali  oleh  pihak  pembeli  kepada  pihak  ketiga  terhadap  saham dari pihak penjual bukanlah suatu pelanggaran sebab pemegang titel hak milik atas saham tersebut  ada  dari  pihak  pembeli.  Dengan  demikian  semua  peralihan  kepemilikan  yang mengatas  dasarkan  saham  dalam  semua  Transaksi  Repo  saham,  pada  dasarnya  pihak pembeli  pun  berhak  untuk  mengalikan  kembali  semua  objek  saham  yang  juga bersangkutan dengan pihak ketiga. Meskipun sesuai dengan SEOJK Transaksi Repo yang sebelumnya diuraikan, semua penjual berhak untuk memiliki kembali saham yang telah dijual.  Kemudian,  pihak  pembeli  pun  dalam  transaksi  Repo  saham  juga  berhak  untuk mengalikan seluruh objek saham yang juga bersangkutan dengan pihak ketiga, dan dalam jangka  waktu  jatuh  tempo  pembelian  kembali (2nd  leg) ,  pihak  pembeli  memiliki kewajiban  untuk  memastikan  kembalinya  saham  tersebut  kepada  pihak  penjual  sesuai dengan waktu jatuh temponya.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penjual  Dalam  Transaksi  Repo  di  Pasar  Modal Indonesia
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  diberikan  terkait  dengan  adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam  interaksinya  dengan  sesama  manusia  serta  lingkungannya  (Sutantio,  2010). Berangkat dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap
penjual dalam Transaksi Repo saham di pasar modal Indonesia adalah perlindungan yang diberikan  oleh  hukum  terhadap  penjual  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban yang terdapat dalam Transaksi Repo saham di BEI. Dengan demikian dalam bagian ini akan dibahas juga mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penjual dalam Transaksi Repo saham di pasar modal Indonesia.
Transaksi Repo saham di BEI dilakukan oleh LJK yakni perusahaan efek dalam fungsinya sebagai PPE yang mewakili kepentingan investor jual dan investor beli. Pasal 30 UU Pasar Modal menyatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan  efek  adalah  perseroan  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  dari  Bapepam (OJK).  Perusahaan  harus  mendapat  izin  usaha  untuk  menjadi  PPE.  Untuk  melakukan Transaksi  Repo  harus  mempunyai  direktur  atau  pegawai  yang  berwenang,  harus mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  kerja  yang  memadai.  PPE  juga  harus memastikan  adanya  efek  dan  dana  dari  pihak  yang  diwakilinya  untuk  penyelesaian Transaksi Repo sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK Transaksi Repo.
Dalam hal PPE bertindak untuk dan atas nama nasabahnya, PPE wajib memperoleh kuasa dari nasabahnya, mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan  kepada  lawan  Transaksi  Repo  nasabahnya,  mencatat  identitas  lawan Transaksi  Repo  dan  menyampaikan  kepada  nasabahnya  serta  membuat  laporan  secara berkala sebagaimana yang telah disepakati sebagaimana Pasal 9 POJK Transaksi Repo. Dapat disimpulkan bahwa POJK Transaksi Repo memberikan perlindungan yang dalam hal  ini  baik  kepada  penjual  maupun  pembeli  yakni  memberikan  protokol  administrasi agar  Transaksi  Repo  saham  dapat  berjalan  baik.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan POJK Transaksi Repo baik mengenai kewajiban LJK mempunyai direksi yang berwenang dalam melakukan Transaksi Repo, kewajiban LJK mempunyai pengetahuan mengenai Transaksi Repo, maupun kewajiban LJK memastikan adanya dana/efek yang akan ditransaksikan dalam Transaksi Repo serta kewajiban memenuhi  protokol-protokol  administrasi  dalam  Transaksi  Repo  adalah  sanksi yang diberikan OJK.
POJK Transaksi Repo memberikan perlindungan kepada penjual maupun pembeli, yakni  diberikannya  sanksi  ataupun  tindakan-tindakan  tertentu  apabila  LJK  melanggar ketentuan-ketentuan  POJK  Transaksi  Repo.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  macamnya sebagaimana termuat Pasal 11 Ayat (1) POJK Transaksi Repo, yaitu peringatan tertulis, denda untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan  usaha,  pencabutan  izin  udaha,  pembatalan  persetujuan,  dan  pembatalan pendaftaran. Dalam Transaksi Repo saham, wajib adanya peralihan hak milik yakni dari pihak penjual kepada pembeli (pada saat 1st leg) dan dari pihak pembeli kepada pihak penjual  (pada  saat  jatuh  tempo  pembelian  kembali  atau 2nd  leg ).  Peralihan  hak  milik tersebut  membawa  konsekuensi  bahwa  tidak  dapat  diperolehnya  kembali  saham  milik penjual  pada  saat  jatuh  tempo  pembelian  kembali (2nd  leg) karena  pembeli  memiliki landasan hak untuk mengalihkan kembali saham yang dimilikinya dari penjual.
Dengan  adanya  ketentuan  SEOJK  Transaksi  Repo  tersebut  di  atas  yang menyebutkan  bahwa  pada  tidak  ada  maksud  dari  para  pihak  bahwa  setiap  Transaksi dengan cara apapun akan menimbulkan atau mengakibatkan timbulnya hak jaminan atau hak  terbatas  lain  yang  bersifat accesoir atas  kepemilikan,  pada  dasarnya  menyulitkan pihak penjual untuk menjamin didapatkannya kembali saham yang telah dijualnya kepada pihak pembeli. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kembalinya saham seperti misalnya memasukkan klausul larangan bagi pihak pembeli untuk mengalihkan objek saham Transaksi Repo atau memasukkan klausul kewajiban bagi pihak pembeli
untuk  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  pihak  penjual  apabila  hendak mengalihkan objek saham yang bersangkutan, tampaknya tidaklah dapat dilakukan sebab upaya-upaya tersebut membatasi hak kepemilikan atas objek Transaksi Repo. Meskipun demikian  di  sisi  lain,  haruslah  dapat  dipahami  bahwa  kewajiban  peralihan  hak  milik tersebut merupakan hakikat dari suatu perjanjian jual beli. Sebagaimana diuraikan pada bagian  awal  bab  ini,  berdasarkan  POJK  Transaksi  Repo,  dapat  disimpulkan  bahwa Transaksi Repo pada dasarnya adalah suatu perjanjian jual beli, hanya memang memiliki karakteristik khusus yakni adanya kewajiban pembelian atau penjualan kembali.
Apabila pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham milik penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali (2nd leg) adalah dengan cara menggugat atas dasar cidera janji atau wanprestasi sebab berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) POJK Transaksi Repo. BEI sebagai  pihak  penyelenggara  perdagangan  efek  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban dalam  kedudukannya  sebagai  turut  tergugat  oleh  penjual  apabila  pembeli  tidak  dapat menyerahkan kembali saham penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali (2nd leg). Namun demikian dengan cara gugat menggugat sekalipun tidak ada yang dapat menjamin penjual dapat memiliki kembali sahamnya. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya sudah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI namun perlu diperhatikan secara khusus perihal objek Transaksi Repo yang dapat dialihkan oleh pembeli atas titel hak milik yang dimilikinya. Dengan adanya titel hak  milik  tersebut,  penjual  berpotensi  untuk  tidak  dapat  memiliki  kembali  sahamnya akibat  saham  yang  bersangkutan  telah  dialihkan  kepada  pihak  lain.  SEOJK  Transaksi Repo  juga  secara  tegas  dan  ketat  melarang  upaya-upaya  dalam  bentuk  apapun  untuk membatasi hak milik sehingga sulit bagi penjual untuk meminimalisir risiko akan tidak kembalinya saham yang dimilikinya.
Melalui  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  dikarenakan  ketentuan  perundang- undangan  yang  dimiliki  Indonesia  sampai  pada  saat  ini  masih  belum  memberikan perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  pihak  penjual.  Maka  dari  itu,  pihak  penjual dalam Transaksi Repo dapat memasukkan klausula pembatalan perjanjian apabila pihak pembeli  tidak  dapat  menyerahkan  kembali  saham  penjual  saat  jatuh  tempo  pembelian kembali.  Pasal  1265  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  apabila  suatu  syarat  batal dipenuhi,  maka  syarat  tersebut  menghentikan  perikatan  dan  membawa  segala  sesuatu kembali  pada  keadaan  semula,  seolah-olah  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Dengan demikian, apabila pihak pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham pihak penjual pada  saat  jatuh  tempo  pembelian  kembali,  maka  perjanjian  menjadi  batal  dan  pihak pernjual berhak mendapatkan kembali sahamnya sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Selain itu, pihak penjual dalam Transaksi Repo juga dapat meminta kepada pihak pembeli agar diadakan penanggungan risiko seperti asuransi terhadap objek Transaksi Repo bersangkutan sehingga apabila pembeli melakukan wanprestasi, penjual setidaknya dapat segera meminimalisir kerugian yang terjadi dengan melakukan klaim terhadap pihak penanggung.

## Kesimpulan
Transaksi Repo di pasar modal Indonesia mengakibatkan terjadinya perallihan hak milik atas objek Transaksi Repo yang bersangkutan. Hak dan kewajiban para pihak terkait dengan kewajiban peralihan hak milik tersebut adalah bahwa para pihak dalam perjanjian Transaksi Repo tersebut wajib mencantumkan ketentuan kesepakatan mengenai adanya peralihak  hak  atas  kepemilikan  saham  tersebut.  Selain  itu,  pihak  penjual  wajib menyerahkan efek yang bersangkutan kepada pihak pembeli pada saat jual beli pertama
kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak penjual juga wajib membayar harga  yang  telah  disepakati  sebelumnya  untuk  mendapatkan  kembali  sahamnya. Sedangkan  kewajiban  pihak  pembeli  dalam  hal  ini  adalah  membayar  harga  efek  yang telah disepakati kepada pihak penjual pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak pembeli wajib wajib menyerahkan kembali efek yang bersangkutan kepada pihak penjual. Adapun akibat hukum terhadap gagalnya pembeli untuk menyerahkan kembali saham penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali, yaitu  didudukannya  pihak  pembeli  tersebut  sebagai  pihak  yang  cidera  janji  atau wanprestasi.  Dalam  hal  ini,  pihak  penjual  dapat  mengajukan  gugatan  wanprestasi terhadap  pembeli  tersebut,  baik  melalui  pengadilan  maupun  lembaga  arbistrase  sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Selain itu, pihak pembeli juga dapat menarik BEI sebagai turut tergugat dalam hal ini selaku pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perdagangane efek di pasar modal Indonesia.
Pada  dasarnya  ketentuan  perundang-undangan  di  Indonesia  belum  memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada pihak penjual dalam pelaksanaan Transaksi Repo.  SEOJK  Transaksi  Repo  mengatur  secara  rinci  dengan  menyatakan  bahwa  para pihak dengan cara apapun tidak diperbolehkan untuk membatasi hak atas kepemilikan objek  Transaksi  Repo  hal  ini  bertujuan  agar  lebih  terjaminnya  saham  penjual  akan kembali  ketika  jatuh  tempo  pembelian  kembali  dengan  cara  memasukkan  klausul larangan  bagi  pihak  pembeli  untuk  mengalihkan  objek  saham  Transaksi  Repo  atau memasukkan klausul kewajiban bagi pihak pembeli untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan  dari  pihak  penjual  apabila  hendak  mengalihkan  objek  saham  yang bersangkutan  kepada  pihak  ketiga,  namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  karena tindakan  tersebut  membatasi  hak  kepemilikan  atas  objek  Transaksi  Repo.  Larangan pencantuman  klausul  tersebut  secara  tidak  langsung  memperlihatkan  bahwa  belum terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada pihak penjual dalam Transaksi Repo. Dalam praktiknya, hal yang dapat dilakukan oleh pihak penjual dalam Transaksi Repo, yaitu memasukkan klausula pembatalan perjanjian apabila pihak pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham penjual saat jatuh tempo dan/atau sebelumnya meminta kepada pihak pembeli agar diadakan penanggungan risiko seperti asuransi  terhadap  objek  Transaksi  Repo  bersangkutan  sehingga  apabila  pembeli melakukan wanprestasi.

## BIBLIOGRAFI
Arifardhani,  Y.  (2020). Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia:  Dalam  Perkembangan. Jakarta: Prenada Media.
Hadad, M. D. (2016, January 29). Otoritas Jasa Keuangan . Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan  Web  site:  https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master- repurchase-agreement-indonesia.aspx.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Lasmini, Y.,  & Abubakar,  L.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Sehubungan Dengan Adanya  Pengalihan  Kepemilikan  Efek  Dalam  Transaksi  Repo  Di  Pasar Modal. Jurnal Hukum Kenotariatan dan PPAT , 154-155.
Nasarudin, M., Surya, I., Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarman. (2014). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana.
Pasaribu, A. F. (2020). Pelaksanaan Penawaran Tender Dalam Pasar Modal dan Akibat Hukumnya di Indonesia. Jurnal Justitia Et Pax , 92.
Pratama, A. (2016). Perdagangan Oleh Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Efek Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Puteri, K. A. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Repurchase Agreement di Indonesia. Jurnal Privat Law , 214-215.
Rahadiyan,  I.  (2014). Hukum  Pasar  Modal  Indonesia:  Pengawasan  Pasar  Modal  di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Yogyakarta: UII Press.
Rechtschaffen, A.  N.  (2009). Capital  Markets,  Derivatives,  and  The  Law. New York: Oxford University Press, Inc.
Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2015). Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.
Sembiring, S. (2019). Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sunggono, B. (2015). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Sutedi, A. (2009). Segi-Segi Hukum Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia.
Winarta, F. H. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

## Copyright holder:
Annabelle Octaviany Josephine Karamoy, Meirani Suyawan (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: