## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLUNGKUNG
I Made Sudiarkajaya

## A.A.N.A Wira Bima Wikrama
Magister Administrasi Publik Universitas Mahendradatta email: suryamozz@gmail.com; bimawikrama65@gmail.com
Abstrak - Pemerintah Kabupaten Klungkung Bali merupakan salah satu Kabupaten yang melakukan reformasi birokrasi dalam rangka penyederhanaan kemudahan proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  PTSP  melalui E-Government .  Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui analisis kebijakan E-Government dan faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Klungkung  dengan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  Implementasi E-Government di  Dinas Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Klungkung  menunjukkan  kecenderungan  sikap yang semakin membaik. Dimana hasil pembahasan menunjukan bahwa Standar dan sasaran kebijakan E-Government telah  berpedoman  pada  PP  138  Thun  2017  tentang penyelenggaraan PTSP melalui Aplikasi online yaitu Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (Sicantik). Sumber daya secara umum telah mampu melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka efektifitas pelayanan. Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas berjalan dengan baik Karakteristik birokrasi pelaksana cukup berjalan dengan baik dimana Struktur Organisasi dapat dijadikan sebagai  variabel  yang  menjelaskan  karakteristik  organisasi.  Birokrasi  perizinan  belum berjalan secara efisien dan efektif. Pelaksana pelayanan publik dalam prosesnya tidak hanya dilakukan  oleh  PTSP  melainkan  melibatkan  dinas  teknis,  mengedepankan  proses  dan prosedur.  Faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi E-Government adalah  Isi Kebijakan  pelayanan  publik  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  Dinas  Penanaman  Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung dengan tim teknis terkait pelayanan administratif dan juga belum  memiliki  mall  pelayanan  publik  untuk  memudahkan  proses  perizinan  dan nonperizinan.  Dilihat  dari  sisi  sumber  daya  manusianya,  faktor  penghambat  berkaitan dengan  profesionalisme,  kompetensi,  empathy,  dan  etika.  Masalah  berikutnya  adalah kualitas  pelayanan  minimal.  Selain  itu  internal  lainnya  adalah  penempatan  posisi  yang dibangun horisoltal antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pembagian potensi dalam struktur birokrasi tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur mengenai waktu, dengan demikian SOP perlu di sosialisasikan ke pelaksanan dan seluruh pengguna layanan.
Kata kunci : e-government, kebijakan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Abstract - The Klungkung Regency Government of Bali is one of the Regencies that carried out reforms in order to simplify the licensing process. One of the efforts made is to hold a One-Stop Integrated Service (PTSP) through the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 138 of 2017 concerning the E-Government of PTSP. The purpose of the study was to determine the E-Government of implementation policies and PTSP inhibiting factors.This  research  was  conducted  at  the  Investment  and  PTSP  Office  of  Klungkung Regency using a qualitative research method. The results of the study The implementation of the E-Government in the Investment Office and PTSP of Klungkung Regency showed an increasingly tendency to attitude. Where the results of the discussion show that the Standards
and policy targets have been guided by PP 138 of 2017 concerning the E-Government of PTSP online is Online Single Submission (OSS) and Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu  untuk  Publik  (Sicantik).  Resources  in  general  have  been  able  to  carry  out operational  activities  in  the  context  of  service  effectiveness.  Inter-organizational communication  and  inauguration  of  activities  go  well  Characteristics  of  implementing bureaucracy run well enough where the Organizational Structure can be used as a variable that  explains  the  characteristics  of  the  organization.  Licensing  bureaucracy  has  not  run efficiently and effectively, so there are still problems in the service sector. Implementers of public  services  in  the  process  are  not  only  carried  out  by  PTSP  but  involve  technical agencies, prioritizing processes and procedures. The factors that hinder the implementation of  the  PTSP  implementation  policy  are  the  contents  of  the  PTSP  implementation  policy. There  are  different  perceptions  between  the  Investment  Office  and  PTSP  of  Klungkung Regency  with  the  technical  team  related  to  administrative  services  and  also  do  not  have public service malls to facilitate licensing and non-licensing processes. In terms of human resources, the inhibiting factors are related to professionalism, competence, empathy, and ethics. The next problem is minimal service quality, making it difficult for the process. In addition,  the  other  internal  is  the  placement  of  political  positions  between  government officials and the community. The division of potential in the bureaucratic structure is not in accordance with the Standard Operational Procedure (SOP) regarding time, thus the SOP needs to be disseminated to the implementation and all service users .
Keywords : e-government, policy, one-stop integrated services (PTSP)

## A.   PENDAHULUAN
Pemerintah melakukan Refrormasi birokrasi  dalam  rangka  penyederhanaan prosedur  perizinan  dengan  mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu.  Penyelenggara  PTSP wajib  menyusun  standar  pelayanan  publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang  pelayanan publik.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Klungkung memiliki mekanisme atau pelayanan perizinan dan nonperizinan. SOP  pelayanan  izn  tersebut  diketahui permohonan  perizinan  berada  pada  satu tempat tetapi kenyataan dilapangan bahwa tim  teknis  masih  berada  di  instansi induknya sehingga dalam proses perizinan akan memakan waktu. prinsip perpres 138 Tahun  2017  yaitu  memperpendek  proses pelayanan,  koordinasi  dan  pelimpahan
kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan  PTSP  dalam  penyelenggaraan  PTSP belum berjalan secara optimal, sesuai hasil studi pendahuluan yang penulis laksanakan di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP
Kabupaten Klungkung, diperoleh permasalahan sebagai berikut: 1. Pengurusan perizinan belum dilaksanakan pada satu tempat,
sehingga mempersulit masyarakat untuk mengurus perizinan.
2. Pelimpahan kewenangan kepada Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten Klungkung belum
seluruhnya.  Saat  ini  baru  31  Izin  dari total 63 Izin yang sudah dilimpahkan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Klungkung sesuai  dengan  Keputusan  Bupati Klungkung Nomor 338/16/HK/2017.
3. Proses  perizinan  dan  non  perizinan belum dilakukan secara online
dikarenakan  keterbatasan  sumber  daya pendukung.
4. Lemahnya koordinasi terkait penyelenggaraan  pelayanan  terpadu satu  pintu  untuk  mengoptimalkan kebijakan antara Pusat dengan Daerah. Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk  diteliti  bagaimana  implementasi reformasi birokaris pada Dinas Penanaman Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Klungkung sebagai  wujud  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  khususnya  di  bidang perizinan.

## B. LANDASAN TEORI Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  memiliki  ciri tersendiri yaitu bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan publik itu lazim dianalisis, didesain dirumuskan serta diputuskan oleh yang memiliki otoritas dalam sistem politik (wahab,2012:18). Kebijakan menurut Suharno  (2010:52)  mengatakan  bahwa proses  pembuatan  kebijakan  merupakan pekerjaan  yang  rumit  dan  komplek  dan tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Hal penting  yang  turut  diwaspadai  selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  Kebijakan  Publik menurut Grindle (1980:7) bahwa
Implementasi  merupakan  proses  umum tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti pada  tingkat  program  tertentu.  Sedangkan menurut  Van  Meter  dan  Horn  dalam Wibawa, dkk (1994:15) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan
tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dan  swasta  baik  secara  individu  maupun
secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

## Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Perizinan menurut Hadjon  (1993:2)  menyatakan  bahwa Perizinan  adalah  pemberian  legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah  satu  instrumen  yang  paling  banyak digunakan  dalam  hukum  administrasi, untuk  mengemudikan  tingkah  laku  para warga.  Izin  merupakan  persetujuan  dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
memperuraikan  tindakan  atau  perbuatan tertentu  yang  secara  umum  dilarang.  Izin khusus  yaitu  persetujuan  dimana  disini terlihat  adanya  kombinasi  antara  hukum publik  dengan  hukum  privat,  dengan  kata lain izin khusus adalah penyimpamgan dari sesuatu yang dilarang.

## E-Government
Salah  satu  definisi  e -Government berdasarkan kamus komputer dan teknologi informasi  yaitu  kegiatan  pemerintahan yang  dibantu  melalui  media  teknologi informasi  dan  komunikasi.  e -Government sering  juga  disingkat  dengan e-Gov . Terdapat tiga kesamaan karaktaristik  dari  setiap  definisi e-
Government berdasarkan pengertian- pengertian diatas, masing-masing adalah:
1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru  (modern)  antara  pemerintah dengan  masyarakat  dan  kalangan  lain yang berkepentingan ( stakeholder );
2. Melibatkan  penggunaan  teknologi informasi;
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang ada selama ini. Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Elektronic  Government disebutkan  tentang  hal-hal  yang  menjadi pertimbangan  diimplementasikannya  e - Government di  indonesia,  diantaranya adalah :
1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi  dan  informasi  yang  pesat serta  potensi  pemanfaatannya  secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume  yang  besar  secara  cepat  dan akurat.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi  dan  informasi  dalam proses  pemerintahan  ( e-Government ) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( good governance ) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan  adanya  kebijakan  dan strategi pengembangan e - Government.
Kesemua  permasalahan  tersebut terjadi  sebagai  akibat  belum  adanya  suatu acuan  pengembangan  ( guidelines )  yang bersifat  komprehensif  dan  mencakup integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan  tersebut  dibutuhkan  oleh seluruh instansi maupun lembaga
pemerintah  ditingkat  pusat  dan  daerah untuk  dapat  membangun  rancang  bangun cetak  biru  sistem  informasi  yang  dapat
berinteraksi  dengan  instansi  maupun lembaga  lain  yang  terkait  dengan  struktur data  yang  berada  dalam  kewenangan instansi yang bersangkutan.
Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan  Elektronik  Government juga  mengatur  tentang  aspek  aspek pemanfaatan  teknologi  informasi,  antara lain:
1. E-Leadership; aspek  ini  berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi. 2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur  telekomunikasi  serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan  Informasi;  aspek  ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan  pengelolaan  informasi, mulai  dari  pembentukan,  pengolahan, penyimpanan,  sampai  penyaluran  dan distribusinya.
4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan,  dan  regulasi  yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi  antara  pemerintah  dengan masyarakat  dan  dunia  usaha,  antar badan  usaha,  antara  badan  usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia,  aspek  ini  berkaitan  dengan difusi  teknologi  informasi  didalam kegiatan  masyarakat  baik  perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi  informasi  disosialisasikan
kepada  masyarakat  melalui  proses pendidikan.
Sebuah  negara  memutuskan  untuk mengimplementasikan e-  Government karena  percaya  bahwa  dengan  melibatkan teknologi  informasi  di  dalam  kerangka manajemen  pemerintahan  maka  akan memberikan manfaat seperti :
1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  dan komunitas negara lainnya.
2) Memperbaiki  proses  transparansi  dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan 3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
4) Menciptakan masyarakat berbasis komunitas  informasi  yang  lebih berkualitas.
Model  Implementasi  Donald  S.  Van
Meter dan Carl E. Van Horn
Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Winarno, 2007:155), mengemukakan “ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi”.  Enam  variabel  tersebut adalah: 1.   Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran harus dirumuskan  secara  spesifik  dan  konkret sehingga  kita  bisa  mengukur  sejauh  mana telah  dilaksanakan  dan  bagaimana  pula tingkat  keberhasilannya  karena  kinerja kebijakan  pada  dasarnya  merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana pula tingkat keberhasilannya.
2. Sumber Daya
Kebijakan  menuntut  adanya  sumber daya  baik  yang  berupa  dana  maupun insentif yang lain yang kemungkinan dapat mendorong  terlaksananya  implementasi secara efektif.
3.  Komunikasi  Antar  Organisasi  dan Pengukuhan Aktivitas Suatu kebijakan agar berhasil dalam implementasinya  haruslah  tercipta  suatu komunikasi  yang  baik  (terpadu)  antar organisasi pelaksana serta adanya penetapan (pengukuhan) dan kejelasan dari serangkaian  tindakan  atau  aktivitas  yang akan  dilakukan  dalam  implementasi kebijakan tersebut.
4.   Karakteristik Birokrasi Pelaksana Karakteristik  yang  bisa  disebut antara  lain  kompetensi  dan  jumlah  staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan  politik  yang  dimiliki,  kekuatan organisasi,  derajat  keterbukaan  serta kebebasan  komunikasi  dan  keterbukaan kaitan dengan pembuat kebijakan.
5.   Tingkat  kepatuhan  serta  responsivitas kelompok  sasaran  (Kondisi  Sosial, Ekonomi dan Politik)
Hal  ini  berdasarkan  pada  beberapa pertanyaan, misalnya: apakah sumber daya ekonomi  yang  dimiliki  mendukung keberhasilan  implementasi?  Bagaimana keadaan  sosial  ekonomi  dari  masyarakat yang dipengaruhi kebijakan?
6.   Disposisi atau Sikap Pelaksana
Sikap  individu  pelaksana  sangat mempengaruhi  bentuk  respon  mereka terhadap keterkaitan antar variabel tersebut. Wujud respon pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi.
Secara skematis, model
implementasi  kebijakan  publik  Van  Meter danVan  Horn  (dalam  Winarno,  2007:155) dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

## Gambar B.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn
Sumber: Winarno (2007: 155)

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan deskriptif kualitatif.
Pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang menekankan  proses  penelitian  dari  pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak  yang  dicari  tetapi  pemahaman mendalam tentang sesuatu.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Klungkung  yang  berlokasi  di  Jalan  Ra. Kartini  No.  33  Semarapura  Kabupaten Klungkung. Hal ini dikarenakan pada Dinas ini terdapat permasalahan penyelenggaraan pelayanan  terpadu  satu  pintu    sehingga perlu  evaluasi  terhadap  pelayanan  terpadu satu pintu.
Sesuai dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Human  Instrument merupakan  Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal, melainkan  bersifat  internal,  yaitu  peneliti sendiri Sebagai instrumen ( human
instrument ).  Dalam  hal  ini,  peneliti melakukan  perencanaan,  pelaksanaan, pengumpulan data, melakukan analisa data, dan  penafsiran  data.  Berdasarkan  kisi-kisi tersebut  peneliti  menyusun  item  untuk pertanyaan  yang  akan  dijawab  oleh responden, pelaksanaannya meliputi pengamatan,  observasi  dan  wawancara secara  langsung  dengan  mengamati responden secara langsung dengan menggunakan  pedoman  wawancara  dan pedoman observasi.

## D.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan E-Government
Implementasi  kebijakan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  yang  di  atur  dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu.  Dinas  Penanaman Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Klungkung sudah  mengimplementasikan  kebijakan PTSP.
1. Standar dan Sasaran Kebijakan Penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  baik,  pada  dasarnya  menuntut keterlibatan  seluruh  komponen  pemangku
kepentingan,  baik  di  lingkungan  birokrasi maupun  di  lingkungan  masyarakat. Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, adalah  pemerintah  yang  dekat  dengan masyarakat  dan  dalam  memberikan pelayanan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPPTSP)  Kabupaten Klungkung  mendatang  adalah  mendapat pendelegasian  penuh  dalam  pelayanan perizinan  dan  nonperizinan  yang  masih berada  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) terkait, Saat ini telah dilimpahkan kewenangan  perizinan  dari  31  perizinan menjadi    63  perizinan  dan e-government pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP Kabupaten  Klungkung  dimana  pola pelayanan
yang
diselenggarakan menggunakan Aplikasi berbasis web yaitu Online  Single  Submission  (OSS)  dan
Sistem  Informasi  Pelayanan  Perizinan Cerdas Untuk Publik (Sicantik).
2. Sumber Daya Dengan kemampuan fisiknya manusia  secara  sederhana  sumber  daya sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  dalam implementasi  kebijakan,  kualitas  sumber daya  manusia  merupakan  komponen penting  dalam  implementasi  kebijakan. Organisasi yang menggunakan pendekatan kompetensi  dapat  langsung  menargetkan pembelajaran  keterampilan  baru.  Oleh karena  itu,  deskripsi  pekerjaan  di  PTSP berbasis  kompetensi  menyatakan  bahwa kompetensi  individu  sangat  penting dibutuhkan sebagai syarat berkinerja tinggi, permasalahannya  sering  terjadi  mutasi terhadap  pegawai  yang  sudah  memahami pelayanan, sehingga harus mendidik orang baru yang cukup memakan waktu sehingga mengganggu jalannya pelayanan.
3. Komunikasi  Antar  Organisasi  Dan Pengukuhan Aktivitas Implementasi kebijakan PTSP
apabila pelaksana bersikap baik berarti ada
dukungan  sehingga  pelaksana  kebijakan akan  cenderung  melaksanakan  kebijakan sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Dari dukungan yang kurang atas  suatu  kebijakan  berdampak  pada kesalahan  dan  penyimpangan  antara  yang direncanakan  dengan  yang  dilaksanakan pada  umumnya.  Pelaksana  birokrasi pemerintah  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda yaitu kecenderungan diantara pelaksana kalangan birokrat lebih homogin yang  memiliki  pemikiran  yang  sangat berbeda-beda  apalagi  yang  menjadi kebijakan pimpinan organisasi akan diikuti oleh tim di bawahnya. Dari sisi pelaksana sering  mengesampingkan  implementasi kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pejabat yang lebih tinggi karena pelaksana cenderung  memprioritaskan  kepentingan organisasi.
4. Karakteristik Birokrasi Pelaksana Stuktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung merupakan  organisasi  yang  meliputi spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi  kegiatan,  sentralisasi  dan desentralisasi  pengambilan  keputusan  dan ukuran satuan kerja. Ada lima aspek utama dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Klungkung, sebagi berikut :
a. Pembagian  kerja,  ini  menunjukkan tanggungjawab  atau  satuan  organisasi untuk  bidang  tertentu  dari  beban  kerja organisasi.
b. Pimpinan dan bawahan,
ini menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab  yang  menghubungkan antara  atasan  dengan  bawahan  dalam keseluruhan organisasi.
c. Jenis  Pekerjaan  yang  dilaksanakan, setiap  bidang  mempunyai  tugas  dan tanggungjawab pekerjaan yang berbeda beda.
d. Pengelompokan  bagian-bagian  kerja, ini  menunjukan  bahwa  keseluruhan bagan  organisasi  menunjukkan  dasar pembagian kegiatan organisasi.
e. Tingkat  menagement,  sebuah  bagan tidak hanya menunjukkan pimpinan dan bawahan  tetapi  hirarki  management secara keseluruhan.
5. Tingkat Kepatuhan Serta Responsivitas Kelompok Sasaran
Pemerintah  Daerah  tersebut  jika dilihat dari perspektif efektivitas pelayanan perizinan  investasi  yang  dilakukan  oleh PTSP, beberapa bukti nyata dari pelayanan perizinan investasi oleh PTSP tersebut telah terdeskripsikan pada peningkatan perizinan investasi yang berdampak
pada pertumbuhan  perekonomian,  pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui sistem pelayanan satu pintu.

## Faktor-Faktor Penghambat PTSP
Implementasi E-Gov ini mempunyai  beberapa  faktor  penghambat, yaitu : a. Standar dan Sasaran Kebijakan Sebagai
penyelenggaraan
pelayanan  perizinan  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Klungkung  mengintegrasikan seluruh  proses  pengelolaannya  mulai  dari tahap  permohonan  sampai  ke  tahap terbitnya  dokumen  perizinan  dilakukan dalam  satu  tempat.  Atas  dasar  ini masyarakat  yang  membutuhkan  dokumen perizinan hanya mengurus perizinannya di Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP Kabupaten  Klungkung  tidak  perlu  lagi mendatangi dinas-dinas yang berkaitan izin yang dibutuhkannya. Hal ini memunculkan persepsi berbeda dalam dinas-dinas terkait perizinan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten  Klungkung,  seperti  anggapan bahwa  keberadaan  DPMPTSP  telah melangkahi  wewenang  instansi  atau  dinas yang  sebelumnnya  menyelenggarakan
Perizinan.  Masalah  ini  berimbas  pada kinerja tim teknis dari setiap instansi terkait yang  ditugaskan  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Klungkung cukup  sulit  berkoordinasi  dengan  cepat karena berada di instansi induknya.
b.  Komunikasi  antar  organisasi  dan Kelompok Sasarannya
Komunikasi antar organisasi terkait dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan  dilihat dari sisi informasi pola
penyelenggaraannya,  pelayanan  publik memiliki berbagai penghambat, antara lain Kurang responsif dimana kondisi ini terjadi pada  hampir  semua  tingkat  unsur pelayanan,  mulai  pada  tingkatan  petugas pelayanan  ( Front  Line )  sampai  dengan tingkatan penanggungjawab istansi.
Kurang informatif dimana  informasi  yang seharusnya
disampaikan kepada masyarakat,  lambat  atau  bahkan  tidak sampai  kepada  masyarakat.  Kurang accesible dimana berbagai unit pelaksanaan pelayanan  terletak  jauh  dari  jangkauan masyarakat,  sehingga  menyulitkan  bagi mereka  yang  memerlukan  pelayanan tersebut.  Kurang  koordinasi  dimana berbagai  unit  pelayanan  yang  terkait  satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi.
c.   Sumber Daya
Kualitas  pelayanan  publik  yang kerap dikeluhkan masyarakat dapat terjadi karena berbagai hal. Salah satu determinan internal adalah lemahnya sistem pengendalian  manajemen  pemerintah. Seperti  diketahui  pada  jam-jam  pelayanan publik,  aparat  kerap  lalai  dalam  melayani masyarakat.  Masalah  berikutnya  adalah ringannya  kosekuensi  dari  kealpaan  ini yang  berpotensi  menciptakan  set  mental tertentu mengenai tanggungjawab pekerjaan  disetiap  aparat.  Set  mental  ini menjadi derivasi bagi budaya kerja seperti yang  lazim  datang  terlambat,  kualitas
pelayanan  minimals,  hingga  mempersulit proses.
d.   Karakteristik organisasi dan Sikap Pelaksana Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non izin di Dinas Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kabupaten
Kungkung, sebagai alat untuk melaksanakan  tugas  sehari-hari  namun penerapannya  masih  kurang  baik,  harus segera ditindaklanjuti PTSP mensosialisasikan SOP ke seluruh lingkup SKPD  terkait  perizinan  dan  nonperizinan. Hakekat SOP untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada  pelaksanaan  tugas/pekerjaan.    SOP
merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. Mekanisme mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan
administratif, kebijakan organisatoris  dan  perencanaan  strategis bagi pelaksana.

## E. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Analisis  kebijakan e-government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dalam implementasi  kebijakan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menunjukkan  kecenderungan  sikap yang  semakin  membaik.  Dimana  hasil pembahasan menunjukan bahwa Standar  dan  sasaran  kebijakan  telah berpedoman  pada  PP  138  Tahun  2017 tentang penyelenggaraan PTSP. Sumber  daya  secara  umum  telah mampu melaksanakan kegiatan operasional  dalam  rangka  efektifitas pelayanan  melalui  mekanisme  Online yaitu Online Single Submission (OSS)
www.oss.go.id  dan  Aplikasi  Cerdas Layanan  Perizinan  Terpadu  untuk
Publik (SiCantik)
www.sicantikui.layanan.go.id.
Komunikasi  antar  organisasi  dan pengukuhan  aktivitas  berjalan  dengan baik.  Karakteristik  birokrasi  pelaksana cukup  berjalan  dengan  baik  dimana Struktur  Organisasi  dapat  dijadikan sebagai  variabel  yang  menjelaskan karakteristik organisasi. Birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai  masalah  dalam  pelayanan. Oleh  karenanya,  mekanisme  dan  tata laksana pelayanan e-government mutlak  diperlukan  untuk  menciptakan pelayanan  yang  cepat,  murah,  mudah, transparan,  pasti,  dan  terjangkau, sehingga  dapat  menarik  minat  pelaku usaha dan investor.
2. Faktor-faktor yang menghambat analisis  kebijakan e-government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Klungkung  antara  lain adalah  Isi  Kebijakan  penyelenggaraan pelayanan  terpadu  satu  pintu  terdapat perbedaan  persepsi  antara  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung  dengan  tim  teknis  terkait pelayanan administratif dan juga belum memiliki  mall  pelayanan  publik  untuk memudahkan  proses  perizinan  dan nonperizinan.  Dilihat  dari  sisi  sumber daya  manusianya,  faktor  penghambat berkaitan  dengan  profesionalisme, kompetensi, empathy, dan etika.

## Saran
Dari penelitia ini bisa ditarik benang merah, dapat berhasil menemukan hal baru dalam konsep e-Government yaitu:
1. Pelayanan  publik  di  Daerah  akan berjalan efektif untuk diimplementasikan apabila menerapkan
kebijakan  intruksi  yang  lengkap,  jelas,
terukur dan konsisten untuk dikendalikan  dalam  implementasinya.
Untuk  meningkatkan  pelayanan  dan pemberian  kemudahan  berinvestasi  di Kabupaten Klungkung maka kemajuan teknologi  yang  begitu  cepat  perlu diperhatikan secara khusus.
2. Implementasi  kebijakan e-government pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Klungkung  ini  tidak  lepas dari  aspek  monitoring  dan  evaluasi guna menghasilkan, dukungan, informasi, ketaatan pelaksana terhadap kebijakan dan diikuti dengan penyelesaian, guna memperbaiki pelayanan  publik  menjadi  aspek  yang penting  dalam  implementasi  kebijakan e-government pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Peayanan    Terpadu    Satu Pintu di Kabupaten Klungkung.
3. Masyarakat dalam pengurusan perizinan  di  Dinas  Penanaman  Modal dan  Peayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten  Klungkung  bisa  mengurus sendiri dan tidak menggunakan perantara karena sudah online sehingga pelayanan terpadu satu pintu pengurusan izin bisa lebih efektif. 4. Inovasi-inovasi dalam
imlemplementasi e-government dibidang  lainnya  perlu  didukung,  baik dari sisi anggaran maupun kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar Kebijakan  Publik .  Bandung:  CV
Alfabeta.
Atik,  dan  Ratminto.  2005. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan  model  konseptual, penerapan  citizen’s  charter  dan
standar pelayanan minimal . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sunggono,  Bambang.  1994. Hukum  dan Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  PT Karya Unipress Barata,  Atep  Adya.  2003. Dasar-Dasar Pelayanan  Prima .  Jakarta:  Elex Media Kompetindo. Fandy, Tjiptono. 2011. Service Management Mewujudkan Layanan Prima . Edisi 2. Yogyakarta: Andi.
Grindle,  Merilee  S.  1980. Politics  and Policy Implementation in The Third World .  New  Jersey:  Princeton University Press.
Nugroho, D Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia.
Nurhasyim.  2004. Pengembangan  Model Pelayanan Haji Departemen Agama Berdasarkan Prinsip Reinventing  Government  Yang Berorientasi  Pada  Pelanggan  di Kabupaten Gresik . Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
Rahmayanty,  Nina.  2010. Manajemen Pelayanan  Prima .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik  (Konsep.  Teori  Dan Aplikasi) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Suharno.  2010. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Yogyakarta : UNY Press.
Van Meter, D S and Van Horn C E. 1974.
The Policy Implementation Process . A Conceptual framework: Administration And Society. Wahab,  Solicin  Abdul.  2001. Analisis Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijakan  Negara . Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara