Analysis Of The Application For Determination Of Child Guardianship On Behalf Of The Birth Mother To Conduct The Sale Of A Plot Of Land Based On Decision Number: 235/PDT.P/2023PN.TJK
Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kandung Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/PDT.P/2023PN.TJK
Tami Rusli 1) ; Kenny Ayu Putri 2) 1,2,3) Universitas Bandar Lampung Email: 1) tamirusli963@gmail.com , 2) kenny.20211119@student.ubl.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [15 January 2024] Revised [26 March 2024] Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  Mengetahui  dan  Memahami  Pertimbangan  Hakim  Dalam Mengabulkan  Permohonan  Penetapan  Perwalian  Anak  Atas  Nama  Ibu  Kandung  Untuk Melakukan  Penjualan  Sebidang  Lahan  Berdasarkan  Putusan  Nomor:  235/Pdt.P/2023/PN.Tjk serta Mengetahui dan Memahami Akibat Hukum Kedudukan Orang Tua Atas Anak Yang Belum Cukup  Umur  Untuk  Melakukan  Penjualan  Sebidang  Lahan  Berdasarkan  Putusan  Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  normatif  dengan  cara  mencari  dan  menganalisis  fakta  hukum  khususnya  terkait dengan  norma  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  anak  dan perwalian serta melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini hakim mengabulkan  pertimbangan  permohonan  penetapan  perwalian  karena  berkaitan  dengan kepentingan  anak  yang  berlandaskan  pada  Pasal  26  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak,  disebutkan  bahwa:  Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk mengasuh,  men didik,  memelihara,  dan  melindungi  anak”.  Akibat  hukum  kedudukan  orang  tua sebagai  wali  pada  anak  dibawah  umur  dapat  dianggap  sah  di  mata  hukum  yang  sudah ditetapkan oleh pengadilan.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to understand and comprehend the considerations of the judge in granting the request for the appointment of guardianship over a child in the name of the biological mother  to  carry  out  the  sale  of  a  piece  of  land  based  on  Decision  Number: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk  and  to  know  and  understand  the  legal  consequences  of  the  parents' position over a child who is not of sufficient age to carry out the sale of a piece of land based on Decision  Number:  235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.  The  research  approach  used  in  this  study  is  a normative approach by searching and analyzing legal facts, especially those related to marriage, children, and guardianship norms in legislation, as well as conducting research on primary data in the field. The results of this study show that the judge granted the request for the appointment of guardianship  based  on  considerations  related  to  the  child's  interests,  in accordance  with  Article 26 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, which states: 'Parents are obligated  and  responsible  for  nurturing,  educating,  maintaining,  and  protecting  the  child.'  The legal consequence of the parents' position as guardians of a minor child can be considered valid in the eyes of the law, as determined by the court.
KEYWORDS
Marriage, Child, Guardianship, Judge's Consideration, Legal Consequences, Study of Decision Number: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Hukum merujuk pada serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat. Tiap individu di dalam masyarakat memiliki beragam kepentingan yang mungkin berpotensi menyebabkan konflik. Ketika konflik muncul, dampaknya dapat mengguncang stabilitas masyarakat. Oleh karena  itu,  penting  untuk  menghindari  sejauh  mungkin  dampak  guncangan  tersebut.  Hukum  berperan dalam  menciptakan  hubungan  yang  terstruktur  di  dalam  masyarakat  sebagai  upaya  mengatur  dan mengelola  berbagai  kepentingan  yang  ada.  Dalam  melakukan  pengaturan  hubungan,  hukum  memiliki tujuan  utama  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda. Keseimbangan ini tidak hanya bersifat fisik atau lahiriah, melainkan juga mencakup dimensi rohaniah di tengah-tengah  masyarakat  (Prodjodikoro,  2003).  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  keselamatan, kebahagiaan,  dan  kemanfaatan  baik  secara  lahiriah  maupun  rohaniah  dalam  konteks  masyarakat, penting  bagi  setiap  individu  untuk  mentaati,  menghormati,  dan  tidak  melanggar  peraturan  hukum  yang mengatur kehidupan mereka.
Selaku  mahluk  sosial  manusia  tidak  dapat  hidup  seorang  diri  Manusia  membutuhkan  orang  lain untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  (Rusli,  2017).  Oleh  karena  itu  manusia  membutuhkan perkawinan untuk bertahan hidup dan memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  manusia,  dimulai  dari  akad  yang  menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (Syariffudin, 2006).
Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan setidaknya mengandung 5  (lima)  unsur  yang  penting  yaitu:  Pertama  tentang  Ikatan  Lahir  dan  Batin,  perkawinan  terjadi dikarenakan adanya (akad) lahir dan batin seorang pria dan Wanita. Kedua antara Pria dan Wanita, frasa “antara  pria  dan  Wanita”  mengandung  arti  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  bagi  mereka  yang berlawanan  jenis.  Ketiga  Seorang  Pria  dan  Wanita,  hal  ini  memberikan  arti  bahwa  Undang-Undang Perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas  poligami  namun  juga  masih  mengutamakan  monogami meskipun  tidak  mutlak  seperti  yang  dianut  sebelumnya  oleh  KUHPerdata.  Keempat  dengan  tujuan Membentuk  Keluarga (Rumah  Tangga)  yang  Bahagia  dan  kekal.  Kelima  harus  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya perkawinan yang sah harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing- masing (Wafa, 2018).
Hukum  perkawinan  merupakan  bagian  dari  Hukum  Islam  yang  memuat  ketentuan-ketentuan tentang  hal  ihwal  perkawinan,  yakni  bagaimana  proses  dan  prosedur  menuju  terbentuknya  ikatan perkawinan,  bagaimana  cara  menyelenggarakan  akad  perkawinan  menurut  hukum,  bagaimana  cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan.
Anak merupakan amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena dalam diri anak melekat kehormatan, harkat, martabat, dan hak asasi yang harus dihormati. Perlindungan anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Asni, 2020).
Pasal  330  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa: “Belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum mencapai umur genap dua puluh satu tahu, dan tidak terlebih dahulu telah kawin”. Dalam Pasal 47 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  yang  belum  pernah  melakukan  perkawinan  ada  di  bawah kekuasaan orang tua.
Pasal 48 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur  18  tahun  (delapan  belas)  atau belum  melangsungkan  perkawinan  kecuali  apabila  kepentingan anak  itu  menghendakinya”.Seorang  anak  tidak  dapat  menggendalikan  atau  mengelola  asetnya  sendiri tanpa  bantuan  orang  dewasa,  maka  dari  itu  dibutuhkannya  pelaksanaan  perwalian.  Terjadinya  suatu perwalian  anak  dibawah  umur  dikarenakan  salah  satu  orang  tua  meninggal  dunia,  orang  tua  bercerai, dan  pencabutan  kekuasaan  orang  tua.  Pasal  51  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan  bahwa:  “Wali dapat  ditunjuk  oleh  satu  orang  tua  yang  menjalankan  kekuasaan  orang  tua,  sebelum  ia  meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
Orang  tua  merupakan  salah  satu  unsur  terdekat  bagi  anak  dalam  pertumbuhan  dan perkembangnya.  Apabila  salah  satu  unsur  ini  tidak  dapat  memenuhi  perannya,  maka  akan  menganggu kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, umunya akan ada orang pengganti yang akan memenuhi tugas dan fungsi orang tua. Orang tersebut biasanya disebut wali.
Perwalian  adalah  suatu  kewajiban  hukum  untuk  melakukan  pangawasan  dan  pemeliharaan terhadap  pribadi  anak  yang  belum  dewasa  yang  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua  serta pengurusan terhadap harta kekayaannya,  oleh karena itu perwalian tersebut  adalah suatu kewenangan yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  sebagai  wakil  untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Permohonan  penetapan  perwalian,  salah  satunya  dilatar  belakangi  karena  putusnya  hubungan perkawinan  termasuk  kematian,  Dimana  salah  satu  suami  istri  meninggal  dunia  dan  pihak  yang meninggal memiliki harta bersama salah satunya yaitu sebidang tanah, Dimana salah satu pihak tersebut ingin menjual sebidang tanah maka diperlukanya perwalian anak.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Perwalian
Perwalian  secara  etimologi  (bahasa)  memiliki  beberapa  arti,  diantaranya  adalah  kata  perwalian berasal  dari  kata  wali  dan  jamak  dari  awliya  kata  ini  berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  teman, klien,sanak atau pelindung.  Perwalian dalam literatuf  Fiqh Islam disebut  dengan alwalayah (al-wilayah), secara etimologis al-walayah memiliki beberapa arti di antaranya adalah cinta (al-
mahabbah),pengorbanan ( an- nashrah), seperti dalam penggalan ayat, “wa man yatwallaha wa rasulahu” dan kata “ba’dhuhum awliya’u ba’ddhin” Ayat 61 surat At-Taubah ayat 9 juga berarti kekuasaan/otoritas, seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.
Menurut  A lhabsyi  Husen  perwalian  (voogdji)  berasal  dari  kata  “wali”  mempunyai  arti  orang  lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia dibawah 18 tahun dan 16 tahun belum menikah).
Perwalian dal am arti umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perwalian berasal kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain :
a.  Orang  yang  menurut  hukum  (agama,adat)  diserahi  kewajiban  mengurus  anak  yatim  serta  hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b.  Pengasuh  pengantin  perempuan  pada  waktu  menikah(yaitu  yang  melakukan  janji  nikah  dengan pengantin laki-laki).
c.  Orang saleh (suci), penyebar agama.
d.  Kepala pemerintah dan sebagainya.
Hakikat  al-walayah  adalah  mengurus  atau  menguasi  sesuatu.Adapun  yang  dimaksud  perwalian dalam termonologi para fuqaha seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain. Begitu juga, orang yang mengurus atau menguasi sesuatu (akad/ transaksi), disebut  wali.Secara  harfiah,  berarti  yang  mecintai,  teman  dekat,  sahabat,  yang  menolong,  sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.
Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  wali  anak  kecil  adalah  ayahnya,  sedangkan  ibunya  tidak mempunyai  perwalian,  atas  dasar  pengertian  semantik,  kata  wali  dapat  dipahami  bahwa  alasan  hukum Islam  menetapkan  ayah  sebagai  orang  yang  paling  berhak  untuk  menjadi  wakil  bagi  kepentingan anaknya.  Hal  ini  karena  ayah  adalah  orang  yang  paling  dekat,  siap  menolong,  serta  mengasuh  dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lain dari pihak ayah, dan seterusnya.

## Pihak-Pihan yang Harus Berada Dibawah Perwalian
a. Anak Kecil
Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  wali  anak  kecil  adalah  ayahnya,  sedangkan  ibunya  tidak mempunyai  hak  perwalian.Selanjutnya,  para  ulama  mazhab  berbeda  pendapat  tentang  wali  yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar’iy.  Sedangkan  kakek,  sama  sekali  tidak  punya  hak  dalam  perwalian,  sebab  kakek  menurut mereka  tidak  bisa  mempercayai  posisi  ayah.  Kalau  posisi  kakek  dari  pihak  ayah  sudah  seperti  itu, maka  apa  lagi  kakek  dari  pihak  ibu.  Menurut  Hanafi  Para  wali  sesudah  ayah  adalah  orang  yang menerima  wasiat  dari  ayah.Sesudah  itu,  kakek  dari  pihak  ayah,  lalu  orang  yang  menerima  wasiat da rinya,  dan  kalau  tidak  ada,  maka  perwalian  jatuh  ke  tangan  qadhi.Sedangkan  menurut  Syafi‟i perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat  dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi. Menurut Imamiyah perwalian  pertama-tama  berada  ditangan  ayah  dan  kakek  (  dari  pihak  ayah  )  dalam  derajat  yang sama,di  mana  masing-masing  mereka  berdua  berhak  bertindak  sebagai  wali  secara  mandiri  tanpa terikat  yang  lain.  Yang  mana  saja  di  antara  keduanya  yang  lebih  dulu  bertindak  sebagai  wali  maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya.Apabila  mereka  berdua  saling  berebut  menjadi  wali  si  anak,  maka  yang  di  dahulukan adalah perwalian kakek.
Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain,  maka  yang  di  dahulukan  adalah  tindakan  yang  lebih  dulu,  sedangkan  yang  terkemudian dianggap  tidak  berlaku.  Akan  tetapi  bila  terjadi  bersamaan,  maka  yang  di  dahulukan  adalah  kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang mkenerima wasiat dari  ayah  seorang  diantara  keduanya.  Dalam  hal  ini  kakek  di  dahulukan  dari  penerima  wasiat ayah.Bila  tidak  ada  ayah,  kakek,  dan  tidak  pula  terdapat  penerima  wasiat  kedua  orang  tersebut, perwalian jatuh ke tangan hakim syar‟iy.
b. Orang Gila
Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat  dalam  hal  ini,  baik  orang  tersebut  gila  sejak  kecil  maupun  sesudah  baligh  dan  mengerti. Berbeda dari pendapat  di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah,  yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orangorang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan  mengerti.  Para  ulama  mazhab  Imamiya  mengatakan:  perwalian  ayah  dan  kakek  berlaku  atas
orang  gila  jenis  pertama,  sedangkan  orang  gila  yang  tergolong  jenis  kedua,  perwaliannya  berada  di tangan hakim.
c.  Anak Safih
Imamiyah,  Hambali  dan  Hanafi  sepakat  bahwa  apabila  seorang  anak  kecil  telah  menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an ( idiot ), maka perwaliannya berada di tangan hakim,  tidak  berada  pada  ayah  dan  kakek,  apalagi  pada  orang-orang  yang  menerima  wasiat  dari mereka berdua.

## Macam-Macam Perwalian
Menurut  hukum  Islam  “perwalian”  terbagi  dalam  tiga  kelompok.  Para  ulama  mengelompokan:  a. Perwalian terhadap jiwa ( Al-walayah- alan-nafs ). b. Perwalian terhadap harta ( Al-walayah- alal-mal ). c. Perwalian  terhadap  jiwa  dan  harta  (  Al-walayah-alan-nafsi  wal- mali  ma’an  ).  Perwalian  dalam  nikah tergolong  ke  dalam  al- walayah’alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap  urusan  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah  keluarga  seperti  perkawinan, pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  kesehatan,  dan  aktivitas  anak  (keluarga)  yang  hak kepengawasannya  pada  dasarnya  berada  di  tangan  ayah  atau  kakek.  Sedangkan  perwalian  terhadap harta  ialah  perwalian  yang  berhubungan  dengan  ihwal  pengelolaan  kekayaan  tertentu  dalam  hal pengembangan,pemeliharaan  (pengawasan  )  dan  pembelanjaan.  Adapun  perwalian  terhadap  jiwa  dan harta  ialah  perwalian  yang  meliputi  urusan-urusan  pribadi  dan  harta  kekayaan,  dan  hanya  berada ditangan  ayah  dan  kakek.26  Menurut  para  mazhab  wali  bagi  anak  secara  berurutan  adalah  pertama bapaknya,  kemudian  kakeknya  (bapaknya  bapak),  kemudian  orang  yang  diwasiati  oleh  mereka  (bapak dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diutus hakim untuk mengurusnya, sedangkan para mazhab sepakat bahwa ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam harta.

## Pihak-pihak yang Berhak Menjadi Wali
Menurut  kitab  Hasyiyah  Qalyubi  Waamirah  pihak-pihak  yang  berhak  menjadi  wali  harta  yaitu:  a. Bapak dari anak tersebut. b. Kemudian kakek dari pihak bapak. c. Orang yang diwasiatkan bapaknya. d. Orang  yang  diwasiatkan  kakeknya.  e.  Jika  tidak  ada  wasiat  dari  keduanya  (bapak  dan  kakek)  maka perwalian  dijatuhkan  kepada  qadli  (hakim)  dan  orang  sejenisnya.  f.  Jika  benar-benar  tidak  ada  wali diatas, maka perwalian berada ditangan saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah.
Selanjutnya,  orang  diatas  menjadi  wali  dari  anak  yang  masih  kecil,  orang  gila,  dan  anak safih.Kemudian  jika  salah  satu  dari  mereka  menjadi  wali  maka  wali  tersebut  harus  bersikap  adil  dalam menjaga harta anak yang berada dibawah perwaliannya.28Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil  adalah  ayahnya,  sedangkan  ibunya  tidak  mempunyai  perwalian.  Selanjutnya  para  ulama  mazhab berbeda  pendapat  tentang  wali  yang  bukan  ayah  yaitu  menurut  Hambali  dan  Maliki  wali  sesudah  ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar’iy,
Sedangkan  kakek,  sama  sekali  tidak  punya  hak  perwalian.  Sebab  menurut  mereka  kakek  tidak bisa menggantikan posisi ayah, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari  pihak  ibu.  Imam  Hanafi  mengatakan  para  wali  sesudah  ayah  adalah  orang  yang  menerima  wasiat dari ayah.Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya dan kalau tidak ada,  maka  perwalian jatuh  ke  tangan  hakim.29Imam  Syafi’i  mengatakan  perwalian  beralih  dari  ayah kepada  kakek,  dan  dari  kakek  kepada  orang  yang  menerima  wasiat  dari  ayah.Seterusnya,  perwalian beralih kepada penerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada hakim. Imamiyah mengatakan perwalian pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah dalam derajat yang sama, dimana masing- masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri  tanpa  terikat  oleh  yang  lain,  yang  mana  saja  di  antara  keduanya  yang  lebih  dulu  bertindak sebagai  wali  maka  dialah  yang  dinyatakan  sebagai  wali  anak  itu,  sepanjang  dia  bisa  melaksanakan kewajibannya.Sedangkan  bila  tidak  ada  ayah  dan  kakek,  perwalian  jatuh  ke  tangan  orang  yang menerima wasiat dari ayah seorang di antara keduanya, dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat  ayah.Bila tidak ada ayah,  kakek, dan tidak pula terdapat  penerima wasiat  kedua orang tersebut, maka perwalian j atuh ke tangan hakim syar’i.
Sedangkan  menurut  para  ulama  empat  mazhab  bahwa  syarat  sahnya  suatu  akad  nikah  jika mempelai perempuan di dampingi oleh seorang wali, wali yang dimaksud dalam hal ini, yakni : a. Ayah, kakek  dan  seterusnya.  b.  Saudara  laki-laki  sekandung  (seayah  dan  seibu)  atau  seayah.  c.  Kemenakan laki-laki  kandung  atau  seayah  (anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah).  d.  Paman kandung  atau  seayah  (saudara  laki-laki  sekandung  atau  seayah).  e.  Saudara  sepupu  sekandung  atau seayah  (anak  laki-laki  paman  kandung  atau  seayah).  f.  Sultan  (penguasa  tertinggi)  yang  disebut  juga hakim. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam
Pernyataan  wali  nikah  diatas,  jika  dikaitkan  dengan  wali  harta  ternyata  mempunyai  keterkaitan dalam  hal  mendahulukan  pihak  ayah,  kakek  dan  seterusnya,  sedangkan  dalam  pihak  perempuan  tidak mendapatkan  bagian  dalam  hal  perwalian.  Tetapi  dalam  hal  perwalian  harta  pihak-pihak  yang  harus berada  dibawah  perwalian  yaitu  anak  kecil  (perempuan  atau  laki-laki),  anak  safih,  dan  orang  gila .sedangkan dalam perwalian nikah pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu pihak wanita. Perwalian  dalam nikah  tergolong  ke  dalam al- walayah’alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan  (al-isyraf)  terhadap  urusan  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah  keluarga  seperti perkawinan,Sedangkan  perwalian  terhadap  harta  ialah  perwalian  yang  berhubungan  dengan  ihwal pengelolaan  kekayaan  tertentu  dalam  hal  pengembangan,pemeliharaan  (pengawasan  )  dan pembelanjaan.  Dalam  perwalian  harta  bahwa  orang  yang  diwasiati  oleh  bapak  atau  kakek  lebih  di dahulukan  daripada  pihak  keluarga  seperti  paman  atau  saudara  laki-laki  yang  diletakkan  dalam  urutan paling  akhir  ketika  bapak,  kakek,  orang  yang  diwasiati  dan  hakim  benar-benar  sudah  tidak  ada.  Hal  ini berbeda  dengan  perwalian  nikah  dimana  pihak  keluarga  seperti  saudara  laki-laki  dan  paman  lebih didahulukan daripada orang yang diangkat oleh keluarga menjadi wali.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  empiris,  dengan  cara  mencari  dan  menganalisis  norma,  kaidah,  aturan-aturan  yang berhubungan dengan penelitian serta mengumpulkan data melalui studi kepustakaan (library research) dan  penelitian  di  lapangan  (field  research).  Data  yang  telah  terkumpul  tersebut  dirapihkan,  dan dikelompokkan secara sistematika kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kandung Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.
Semua  harta,  baik  uang  maupun  harta  benda,  yang  diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain disebut harta waris. Termasuk, jika orang tua meninggal, anak atau kerabat biasanya menerima semua harta benda dan kekayaan mereka, bergantung pada pesan terakhir dalam surat  wasiat.  Semua harta orang  tua  akan  dimiliki  oleh  anak  secara  hukum,  tetapi  kepemilikan  ini  tidak  sah  apabila  anak  belum dewasa sesuai undang-undang. Dengan demikian, anak pasti membutuhkan wali atau pengganti orang tua yang akan mengawasi harta benda anak dan memenuhi semua kebutuhannya.
Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimana orang tua bekewajiban untuk ayat (1) huruf:
1.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi keluarga.
2.  Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
3.  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggadaikan  barang-barang  tetap  yang  dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait Penetapan  Nomor:  235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.  Pasal  47  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut  kekuasaanya.  Bahwa  telah  terbukti Ganesha  Terpilly  Yanakusuma adalah anak  dari  pemohon dengan suaminya (Alm) Kuswandi yang masih dibawah umur sesuai bukti hasil dari persidangan yaitu berupa  foto  copy  Akta  kelahiran  Ganesha  Terpilly  Yanakusuma,  foto  copy  Kutipan  Akta  Nikah  No. 65/15/II/2013  tanggal  03  febuari  2013,  dan  foto  copy  Akta  Kematian  suami  pemohon  atas  nama Kuswandi.  Diperoleh  pula  kesesuaian  dan  keterangan  dari  dua  saksi  dalam  persidangan.  Sehingga secara otomatis pemohon selaku orang tua yang hidup terlama menjadi wali dari anaknya
Dari persidangan pemohon sebagai walinya telah dibuktikan bahwa tujuan menjual harta warisan anaknya  berupa  sebidang  lahan  adalah  untuk  kepentingan  biaya  anak  dan  modal  usaha.  Pada dasarnya dalam penjualan sebidang tanah tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah perjanjian itu berbunyi: 1.  Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3.  Suatu hal tertentu.
4.  Suatu sebab yang halal
Selain  pertimbangan  tersebut  hakim  juga  mempertimbangkan  kepentingan  anak  pemohon  yang membutuhkan  biaya  anak  dan  modal  usaha  untuk  kehidupan  sehari-hari.  Ditambah  juga  bahwa  dari bukti-bukti,  saksi-saksi,  dan  keterangan-keduanya  yang  sudah  dewasa  menyetujui  keinginan  pemohon untuk menjual harta warisanya. Sehingga hakim menetapkan sebagai berikut:
1.  Mengabulkan permohonan pemohon.
2.  Menyatakan pemohon dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum dari anak kandung dengan Kuswandi  yang  belum  dewasa  Bernama  Ganesha  Terpilly  Yanakusuma,  berjenis  kelamin  laki-laki, lahir  di  Bandar  Lampung  tanggal  12  September  2013,  untuk  menjual  sebidang  tanah  seluas  105m2 yang  terletak  di  Provinsi  Lampung,  Kota  Bandar  Lampung,  Kecamatan  Langkapura,  Kelurahan Gunung Terang yang tercatat dalam SHM No. 3771.
3.  Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada pemohon yang kini ditaksir sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dianalisa  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  penetapan  perwalian  anak  atas  nama  ibu  kandung  untuk  melakukan  penjualan  sebidang lahan adanya kepentingan anak yang mana permohonan penetapan ini diajukan karena untuk melajukan penualan  sebidang  lahan  yang  hasilnya  digunakan  untuk  keperluan  biaya  anak  dan  modal  usaha.  Ada beberapa  Pasal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  mengabulkan  permohonan  penetapan perwalian tersebut pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tua  itu  putus."  Dalam  KUHPerdata  persetujuan  kedua orang  tua  harus  digunakan  untuk  menunjuk  wali  anak  di  bawah  umur,  jika  orang  tua  anak  telah  tiada maka  persetujuan  ini  dapat  ditangguhkan.  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan,  disebutkan  bahwa  orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggadaikan barang-barang  tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

## Akibat  Hukum  Kedudukan  Orang  Tua  Atas  Anak  Yang  Belum  Cukup  Umur  Untuk  Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.
Jual beli merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum sesuai dengan  Pasal  1320  mengharuskan  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  bila  yang  melakukan tidak  cakap  sesuai  Pasal  1446  KUHPerdata  yang  berbunyi  “semua  perikatan  yang  dibuat  oleh  orang- orang  yang  belum  dewasa,  atau  atau  orang  yang  d i  bawah  pengampuan  adalah  batal  demi  hukum”, sepanjang ketidak cakapan tersebut tidak dikuatkan, maka perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap tersebut  tidak memiliki Schuld  sama sekali,  dan karenanya pula  tidak memberikan hak menuntut harta  kekayaan  pada  kreditor  terhadap  siapa  mereka  membuat  perjanjian.  Maka  dengan  itu  penjual mengajukan penetapan perwalian dan izin menjual tanah ke pengadilan.
Perwalian  adalah  kekuasaan  seseorang  untuk  memelihara  dan  mengurus  diri  anak  yang  belum dewasa  termasuk  juga  memelihara  dan  mengurus  harta  bendanya.  Timbulnya  suatu  perwalian diakibatkan  oleh  putusnya  perkawinan  baik  karena  kematian  maupun  suatu  putusan  Pengadilan  dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaanya terutama terhadap anak yang masih dibawah umur.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.  pertimbangan  hukum  yang  didapatkan  oleh orang tua sebagai wali atau dalam hal ini adalah pemohon yaitu: Bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak Kuswandi, yang saat ini telah meninggal dunia, selama menikah Pemohon dan Bapak Kuswandi memiliki anak  yang  bernama  Ganesha  Terpilly  Yanakusuma  yang  berusia  10  tahun  11  bulan.  Bapak  Kuswandi meninggalkan  harta  warisan  berupa  sebidang  tanah  yang  luasnya  105m2  tercatat  dalam  Sertifikat  Hak Milik  Nomor:  3771  terletak  di  Desa  Gunung  Terang,  Kecamatan  Langkapura,  Kota  Bandar  Lampung. Oleh karena anak pemohon saat  ini yang belum cukup umur pemohon memohon untuk dapat mewakili kepentingan hukum anak pemohon untuk menjual sebidang tanah.
Di persidangan, Pemohon menyampaikan bukti dari P-1 hingga P-7, serta dua saksi, Ilham Wijaya Kusuma dan Saksi Cici. Selanjutnya, Pengadilan akan menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh  Pemohon  untuk  mendukung  argumennya.  Ini  dilakukan  berdasarkan  bukti  dari  P-1  hingga  P-7, dikombinasikan dengan pernyataan saksi di persidangan.
Ditemukan  Fakta  bahwa  Kuswandi  telah  meninggal  dunia  (P-2),  bahwa  pemohon  dan  Kuswandi adalah  pasangan  suami  isteri  (P-3,  P-5,  P-7),  bahwa  pemohon  dan  Kuswandi  memiliki  seorang  anak bernama  Ganesha  Terpilly  Yanakusuma,  yang  saat  ini  berusia  10  tahun  11  bulan  (P-4,  P-5,  P-7),  dan
bahwa  pemohon  dan  ahli  waris  lainnya  ingin  menjual  sebidang  tanah  seluas  105m2  yang  terletak  di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (P-5, P- 6).
Berdasarkan  uraian  posita  dan  petitum  dari  Pemohon,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemohon,  yang merupakan  ibu  kandung  dari  Ganesha  Terpilly  Yanakusuma,  seorang  anak  yang  belum  dewasa,  akan melakukan  tindakan  hukum,  yaitu  menjual  sebidang  tanah  yang  tercantum  dalam  Sertifikat  Hak  Milik Nomor: 3771, dan uang yang diperoleh dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya anak dan modal  usaha.  Selanjutnya,  Pengadilan  akan menilai  apakah alasan  Pemohon  untuk  mewakili  anak yang belum dewasa tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  330  KUHPerdata  disebutkan:  “Belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum  mencapai  umur  genap  dua  puluh  satu  tahun,  dan  tidak  lebih  d ahulu  telah  kawin”:  Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan:
1.  Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2.  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
Bahwa  dalam  Pasal  48  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  disebutkan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.
Memutuskan  bahwa  Pemohon  telah  dapat  membuktikan  permohonannya  berdasarkan  fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 ayat (1) dan  ayat  (2),  serta  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  Selain  itu, pengadilan  memutuskan  bahwa  permohonan  Pemohon  untuk  mewakili  anaknya,  Ganesha  Terpilly Yanakusuma yang saat ini berusia 10 tahun 11 bulan. Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  menjual  sebidang  tanah  seluas  105m²  yang  terletak  di Provinsi  Lampung,  Kota  Bandar Lampung,  Kecamatan Langkapura,  Kelurahan  Gunung Terang dengan No. Sertifikat Hak Milik 3771, uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya anak dan modal usaha. oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam petitum nomor 1 dan 2 seharusnya diterima dengan penyesuaian redaksional seperti yang tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;
Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon,  dengan  demikian  petitum  angka  3 patut dikabulkan.
Setelah  dikeluarkannya  penetapan  perwalian  dari  Pengadilan  Negeri  pemohon  dapat  melakukan perbuatan hukumnya untuk menjual tanah warisanya sesuai dengan syarat yang telah diatur Pasal 359 Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer):  “Bagi  sekalian anak  yang belum  dewasa,  yang  tidak bernaung  dibawah  kekuasaan  orang  tua  dan  perwaliannya  tidak  telah  diatur  dengan  cara  yang  sah, Pengadilan  Negeri  harus  mengangkat  seorang  wali,  setelah  mendengar  atau  memanggil  dengan  sah para  keluarga  sedarah  dan  semenda”.  Dan  sesuai  dengan  Pasal  393  KUHPerdata,  untuk  menjual sesuatu barang wali harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan.
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  akibat  hukum  kedudukan  orang  tua  sebagai  wali  pada  anak dibawah umur dapat dianggap sah di mata hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yaitu pemohon dapat  mewakili  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dari  anak  kandung  pemohon  yang  belum  dewasa bernama Ganesha Terpilly Yanakusuma, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Bandar Lampung tanggal 12 September 2013, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura,  Kota  Bandar  Lampung,  Provinsi  Lampung  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor:  3771, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  330  KUHPerdata,  Pasal  47  ayat  (1)  dan  (2),  serta  Pasal  48  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  penetapan  perwalian  anak  atas  nama  ibu  kandung  untuk  melakukan  penjualan  sebidang lahan adanya kepentingan anak yang mana permohonan ini diajukan karena untuk melakukan penjualan sebidang  lahan  yang  hasilnya  digunakan  untuk  keperluan  biaya  anak  dan  modal  usaha.  Akibat  hukum kedudukan  orang  tua  sebagai  wali  pada  anak  dibawah  umur  dapat  dianggap  sah  di  mata  hukum  yang
sudah  ditetapkan  oleh  pengadilan  yaitu  pemohon  dapat  mewakili  anak  kandungnya  yang  belum  cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.

## Saran
1.  Studi  Kasus:  Analisis  Permohonan  Penetapan  Perwalian  Anak  oleh  Ibu  Kandung  dalam  Proses Penjualan Lahan Menurut Putusan Nomor 235/PDT.P/2023PN.TJK
2.  Penelaahan Yuridis: Implikasi dan Konsekuensi Hukum atas Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Transaksi Jual-Beli Lahan (Putusan Nomor: 235/PDT.P/2023PN.TJK)
3.  Analisis  Hukum  Mengenai  Penetapan  Perwalian  Anak  oleh  Ibu  Kandung  dalam  Penjualan  Lahan: Kajian terhadap Putusan Nomor: 235/PDT.P/2023PN.TJK

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Syariffudin.  2006.  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqh  Munafakat  dan  Undang- Undang Perkawinan. Kencana. Jakarta.
Asni.  2020.  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Dalam  Hukum  Indonesia  (Pendekatan  Intergratif).
Alauddin University Press. Gowa.
Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung (Press). Bandar Lampung.
Moh.  Ali  Wafa.  2018.  Hukum Perkawinan  di  Indonesia  Sebuah  Kajian  Dalam  Hukum  Islam dan  Hukum Materiil. YASMI. Tangerang Selatan.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Amin Summa ,Muhammad. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2005
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogjakarta : Liberty,Cet ke enam, 2007.
Nurosyidah  ,Erni.  Kedudukan  Hukum  Wali  Dari  Anak  Dibawah  Umur  Dalam  Melakukan  Trnsaksi Penjualan Harta Warisan. (Skripsi : Universitas Jember,2011).