e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DAN KINERJA SEKTOR PERTANIAN PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGGARA
(DYNAMICS OF FISCAL POLICY AND PERFORMANCE OF THE AGRICULTURE SECTOR IN THE DISTRICT/CITY IN EAST SULAWESI)
La Ode Jabuddin 1) , Ayub M. Padangaran 2) , Azhar Bafadal 2) , Budiyanto 2)
1) Mahasiswa Program Studi Magister Agribisnis Universitas Halu Oleo Email: 2000.jabuddin@gmail.com
2) Tenaga Pengajar Pascasarjana Universitas Haluoleo
Naskah diterima: 06 April 2018 Naskah direvisi: 11 Juni 2018 Disetujui diterbitkan: 25 Oktober 2018
Abstract: This study aims to analyze the dynamics of fiscal policy objectives and the performance of the agricultural sector in the districts/cities in Southeast Sulawesi. The data used in this study is a kind of time series in 2005-2013 in the aggregate, were analyzed descriptively. The results showed that the dynamics of fiscal policy at the district/city in Southeast Sulawesi each  year has increased,  while the performance of the agricultural sector from the aspect of the GDP and investments also increased, but labor and poor population decreased. By it, in achieving the development goals, the government must increase the number of direct  expenditure in the days  to come,  which is allocated  to the provision of public goods, production, and consumption effectively, so that the strategic development targets can be achieved to the fullest.
Keywords : dynamics of  fiscal policy, the performance of the agricultural sector.
Intisari: Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dinamika  kebijakan  fiskal  dan  kinerja  sektor pertanian  pada  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara.  Data  yang  digunakan  adalah  jenis time  series tahun  2005-2013  secara  agregat,  yang  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  kajian menunjukkan bahwa dinamika kebijakan fiskal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara setiap tahun mengalami  peningkatan,  sedangkan  kinerja  sektor  pertanian  yang  ditinjau  dari  aspek  PDRB  dan investasi  juga  mengalami  peningkatan,  namun  tenaga  kerja  dan  penduduk  miskin  menurun.  Olehnya, dalam  mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan,  pemerintah  harus  selalu  meningkatkan  jumlah  belanja langsung di masa-masa yang akan datang, yang dialokasikan pada penyediaan barang publik, produksi, dan konsumsi secara efektif, agar sasaran pembangunan yang strategis dapat dicapai secara maksimal.
Kata kunci : dinamika kebijakan fiskal, kinerja sektor pertanian

## I. PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan penajaman prioritas, pembangunan sektor pertanian masih  memerlukan  dukungan  keberpihakan  dan  komitmen  dari  para penentu  kebijakan pembangun- an,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah.  Penajaman  prioritas  ini  pada  gilirannya  harus  tercermin dalam  alokasi  pendanaan  yang  besarannya  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  direncanakan.  Hal  ini disebabkan  karena  alokasi  anggaran  merupakan  cerminan  dari  keberpihakan  dan  komitmen  para pengambil kebijakan dalam memajukan sektor pertanian di suatu daerah.
Dinamika  kebijakan  fiskal  dan  kinerja  sektor  pertanian  merupakan  salah  satu  cerminan  dari keberhasilan pembangunan pada suatu daerah.  Dalam kajian ini, fiskal diproksi berdasarkan besarnya realsiasi pengeluaran serta penerimaan daerah, dan kinerja sektor pertanian diproksi berdasrkan PDRB
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
sektor  pertanian,  tenaga  kerja,  investasi,  dan  jumlah  penduduk  miskin.  Dari  sisi  fiskal,  besarnya realisasi pengeluaran pemerintah setiap tahunnya berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 realisasi belanja pemerintah Rp 1,34 triliun, dan meningkat hingga mencapai Rp 1,81 triliun pada tahun 2013. Selanjutnya, PDRB riil sektor pertanian di Sulawesi Tenggara (Sultra) setiap tahunya  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2009,  nilai  PDRB  riil  sektor  pertanian  sebesar  Rp  3,56 triliun  sedangkan  pada  tahun  2013  mencapai  Rp  4,04  triliun.  Peningkatan  nilai  PDRB  ini,  ternyata tidak diiringi  dengan peningkatan kontribusinya terhadap total PDRB.  Dari tahun  ke tahun kontribusi PDRB  sektor  pertanian  terhadap  total  PDRB  mengalami  penurunan,  dimana  pada  tahun  2009 kontribusinya  sebesar  33,11  persen  dan  pada  tahun  2013  menurun  hingga  mencapai  26,88  persen. Menurunnya  kontribusi  tersebut  disebabkan  karena  PDRB  pada  sektor  non  pertanian,  kontribusinya mengalami  peningkatan  yang  relatif  lebih  tinggi  dari  pada  sektor  pertanian  (BPS,  2014).  Hal  ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian mengalami penurunan.
Selain  itu,  basis  ekonomi  daerah  juga  dapat  dilihat  dari  besarnya  penggunaan  tenaga  kerja. Penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  dari  tahun  ke  tahun  juga  mengalami  penurunan.  Pada tahun  2009,  tercatat  502.886  orang  usia  kerja  yang  berkerja  di  sektor  pertanian  atau  sebesar  54,53 persen  dari  jumlah  orang  yang  berkerja,  sedangkan  pada  tahun  2013  hanya  mencapai  402.377  orang atau  sekitar  41,53  persen  (BPS,  2014).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peran  sektor  pertanian  dalam penyediaan  lapangan  kerja  bagi  penduduk  di  Sultra  kontribusinya  menunjukan trend yang  menurun, namun cenderung masih mendominasi pasar kerja. Jika dilihat dari besarnya jumlah investasi domestik di sektor pertanian pada tahun 2009 sampai tahun 2013 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009  besarnya  investasi  sektor  pertanian  berjumlah  Rp  9,76  triliun,  sedangkan  pada  tahun  2013 investasi  menurun  hingga  Rp  7,73  triliun.  Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa  iklim  investasi  pada sektor pertanian di Sultra belum mendapat perhatian dan dukungan penuh pemerintah. Namun harapan sesungguhnya  adalah  peningkatan  realisasi  belanja  pemerintah  dan  besarnya  investasi  dapat memberikan  kotribusi  yang  positif  terhadap  pembangunan  daerah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan terhadap masalah-masalah sosial lainnya.
Disamping  itu,  salah  satu  dari  keberhasilan  pembangunan  di  sektor  pertanian,  dapat  dilihat  dari jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak dijumpai di perdesaan  dibandingkan  di  perkotaan.  Pada  tahun  2009,  penduduk  miskin  di  perkotaan  berjumlah 26.200  orang  dan  terus  mengalami  peningkatan  hingga  tahun  2013  yang  mencapai  36.710  orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan justru mengalami penurunan dari 408.200 orang pada  tahun  2009  menjadi  290.000  orang  di  tahun  2013.  Fenomena  tersebut  memberikan  gambaran bahwa  dalam  jangka  waktu  lima  tahun,  penduduk  di  perdesaan  mampu  memberikan  peranan  yang berarti  dalam  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  hingga  mencapai  27,97  %  persen,  sedangkan penduduk di perkotaan justru menigkatkan angka kemiskinan sebesar 40,11 persen.
Olehnya  itu  berbagai  kebijakan  strategis  sangat  diperlukan  guna  mencapai  tujuan  pembangunan secara  berkesinambungan  pada  masa-masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka yang menjadi tujuan utama dalam  kajian ini adalah untuk menganalisis dinamika kebijakan fiskal dan kinerja sektor pertanian pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

## II. METODE PENELITIAN
Cakupan kajian ini  meliputi seluruh  wilayah  kabupaten  dan  kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan pada bulan Februari sampai November tahun 2015. Data yang digunakan adalah jenis time  series tahun  2005-2013  secara  agregat.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  deskriptif  terhadap nilai-nilai  rasio  secara  konvensional,  agar  dapat  memberikan  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  terhadap  variabel  yang  diteliti.  Dinamika  kebijakan  fiskal  dan  kinerja  sektor  pertanian  dalam peneltian ini ditinjau dari aspek perkembangan berdasarkan nilai nominalnya pada tahun 2005- 2013.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Kebijakan Fiskal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara

## a. Penerimaan Daerah
Penerimaan  daerah  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004, yakni besarnya realisasi penerimaan  daerah yang bersumber  dari pendapatan asli  daerah (PAD),  dana  perimbangan  (DP),  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  (LLPD).  Sumber-sumber pendapatan  potensial  suatu  daerah  tercermin  dalam  besarnya  jumlah  PAD,  dimana  pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya, dan sekaligus mencerminkan  implementasi  sistem  desentralisasi  pada  masing-masing  daerah  otonom.  Pembahasan mengenai  komponen  sumber-sumber  penerimaan  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Sulawsi  Tenggara dijabarkan sebagai berikut:

## 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  secara  nominal  pada  tahun  2005  jumlah  PAD  di  Kabupaten  Muna lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten  dan  kota  lainnya,  yaitu  sebesar    Rp  27,98  miliar, sedangkan  Kabupaten  Wakatobi  memiliki  jumlah  PAD  terendah  sebesar  Rp  0,83  miliar.  Pada  tahun 2009,  posisi  Kabupaten  Muna  tergantikan  oleh  Kabupaten  Kolaka,  dimana  pada  tahun  tersebut Kabupaten  Kolaka  merupakan  daerah  yang  memliki  jumlah  PAD  tertinggi,  yakni  sebesar  Rp  35,36 miliar,  sedangkan  kabupaten  Konawe  Selatan  adalah  yang  terendah,  yaitu  sebesar  Rp  6,45  miliar. Selanjutnya, Kota Kendari  yang  merupakan  ibu  kota provinsi,  di tahun 2013 berhasil  menjadi  daerah yang  memiliki  jumlah  penerimaan  tertinggi  dari  sisi  PAD,  yakni  sebesar  Rp  94,86  miliar  sedangkan Kabupaten Wakatobi kembali menjadi daerah yang terendah dalam mengumpulkan PAD, yakni hanya berjumlah Rp 19,40 miliar.
Tabel 1. Realisasi PAD pada Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No  Kabupaten/Kota PAD (Miliar Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 9,11 13,98 23,15 2 Muna 2) 27,98 30,03 34,87 3 Konawe 3) 10,09 30,50 46,64 4 Kolaka 4) 10,06 35,36 48,11 5 Kendari 15,98 33,84 94,86 6 Baubau 7,95 24,94 35,37 7 Konawe Selatan 5,49 6,45 25,76 8 Bombana 2,25 6,69 24,46 9 Wakatobi 0,83 8,51 19,40 10  Kolaka Utara 1,86 8,19 21,19 Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015
1) = Termasuk Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan
2) = Termasuk Kabupaten Buton Utara dan Muna Barat
3) = Termasuk Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan
4) = Termasuk Kabupaten Kolaka Timur
Tabel  1  juga  menunjukkan  bahwa  rata-rata  besarnya  kontribusi  PAD  di  seluruh  kabupaten/kota terhadap total penerimaan daerah (TPD), mempunyai peranan yang relatif kecil setiap tahunnya, yakni rata-rata  hanya  dibawah  10  persen.  Artinya,  sekitar  90%  sumber  pembiayaan  daerah  dibiayai  oleh penerimaan  yang  bersumber  dari  non  PAD.  Pada  tahun  2005,  Kabupaten  Muna  merupakan  daerah yang  mempunyai  kontribusi  PAD  terbesar  terhadap  total  penerimaan  daerah  dibandingkan  dengan daerah  lainnya,  yaitu  sebesar  9,67  persen,  namun  di  tahun-tahun  berikutnya  terus  mengalami penurunan hingga mencapai 2,53 persen dan sekaligus merupakan daerah yang mempunyai kontribusi PAD  terkecil  terhadap  total  penerimaan  daerah  di  tahun  2013.  Sementara  itu,  pada  tahun  2009  dan 2013  Kota  Kendari  merupakan  daerah  yang  mempunyai  kontribusi  PAD  terbesar  terhadap  total penerimaan daerah yakni masing-masing sebesar 6,99 persen dan 10,36 persen.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## 2) Dana Perimbangan (DP)
Dana perimbangan  merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa  dari  tahun  ke  tahun  dinamika  dana  perimbangan  pada  seluruh  kabupaten/kota  di  Sulawesi Tenggara  menunjukkan  trend  yang  meningkat.  Pada  tahun  2005,  besarnya  jumlah  dana  perimbangan berkisar  antara  Rp  51,95  miliar  (Kabupaten  Wakatobi)  sampai  Rp  249,82  miliar  (Kabupaten  Muna) dan  terus  mengalami  peningkatan  hingga  di  tahun  2013  sebesar  Rp  444,09  miliar  (Kabupaten Wakatobi) sampai Rp 1,24 triliun (Kabupaten Konawe).
Tabel 2. Realisasi DP pada Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota DP (Miliar Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 169,46 418,92 659,01 2 Muna 2) 249,82 761,60 1.180,44 3 Konawe 3) 227,40 832,91 1.238,05 4 Kolaka 4) 195,32 469,04 763,38 5 Kendari 187,61 417,16 651,10 6 Baubau 144,40 332,11 494,21 7 Konawe Selatan 140,00 420,57 695,89 8 Bombana 70,59 296,65 536,32 9 Wakatobi 51,95 274,28 444,09 10 Kolaka Utara 64,00 298,22 485,52
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015
Sementara  itu,  jika  dilihat  dari  kontribusinya,  besarnya  dana  perimbangan  pada  seluruh kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dari  tahun  ke  tahun terhadap  total  penerimaan  daerah.  Pada  tahun  2005  rasio  DP  terhadap  TPD  berkisar  antara  87,75 persen sampai 96,43 persen; tahun 2009 berkisar antara 79,82 persen - 95,05 persen;  dan tahun 2013 berkisar antara 71,08 persen - 94,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Sultra  masih  bergantung  pada  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  APBN  sebagai  sumber  penerimaan terbesar  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  daerah,  atau  dengan  kata  lain,  dapat  dinyatakan bahwa campur tangan pemerintah pusat dalam pembagunan daerah masih sangat dominan.

## 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah (LLPD)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Hasil  kajian  menunjukkan bahwa secara nominal, besarnya LLPD pada kabupaten/kota di  Sultra  berfluktuatif  dan  cenderung  mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  Rata-rata  jumlah  LLPD tertinggi  dicapai  pada  tahun  2013,  dimana  Kota  Kendari  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  lainnya,  yaitu  sebesar  Rp  170,05  miliar;  sedangkan  Kabupaten  Bombana  terendah, yaitu sebesar Rp 8,71 miliar. Perbedaan nilai ini disebabkan karena perbedaan jumlah dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang diperoleh pada masing-masing daerah.
Tabel 3. Realisasi LLPD pada Kabupaten/ Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota LLPD (Miliar Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 6,90 20,56 125,65 2 Muna 2) 12,25 86,77 164,81 3 Konawe 3) 3,70 52,46 166,97 4 Kolaka 4) 17,20 43,71 102,86 5 Kendari 7,01 33,05 170,05 6 Baubau 4,44 12,40 109,96 7 Konawe Selatan 8,92 19,47 71,84 8 Bombana 3,43 8,76 8,71 9 Wakatobi 1,10 60,82 42,49 10 Kolaka Utara 1,10 42,36 108,30
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## b.  Pengeluaran atau Belanja Daerah
Pengeluaran  daerah  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  adalah  besarnya  realisasi  total  belanja pemerintah  daerah  (TBP)  yang  bersumber  dari  unsur  penerimaan  daerah.  Pengeluaran  daerah  pada kajian ini terbagi dalam dua garis besar, yaitu belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Dalam struktur APBD di Sulawasi Tengara, BTL terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, dan belanja bantuan sosial, sedangkan BL terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Gambaran besarnya realisasi belanja daerah pada seluruh kabupaten/kota di Sultra dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.
Tabel 4. Realisasi BTL pada  Kabupaten/ Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota BTL (Miliar Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 80,74 255,58 441,93 2 Muna 2) 105,24 424,15 673,14 3 Konawe 3) 217,99 380,88 656,92 4 Kolaka 4) 94,35 264,37 502,12 5 Kendari 92,50 265,15 479,33 6 Baubau 69,24 182,29 310,28 7 Konawe Selatan 101,99 225,31 363,83 8 Bombana 96,98 128,57 377,21 9 Wakatobi 15,82 110,18 204,53 10 Kolaka Utara 30,15 107,59 228,05 Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015

## Tabel 5. Realisasi BL pada Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota BTL (Miliar Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 146,80 210,82 310,85 2 Muna 2) 200,16 502,95 652,68 3 Konawe 3) 52,08 524,07 759,88 4 Kolaka 4) 114,04 332,00 401,55 5 Kendari 115,83 242,06 370,00 6 Baubau 109,43 203,91 265,11 7 Konawe Selatan 49,53 236,28 393,23 8 Bombana 19,72 189,21 176,39 9 Wakatobi 32,44 271,28 288,04 10 Kolaka Utara 25,69 267,77 352,66
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015
Tabel  4  dan  5  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2005  terdapat  60  persen  daerah  di  Sulawesi Tenggara  yang  lebih  memprioritas  pembiayaan  pembagunan  dari  pada  pembiayaan  rutin.  Hal  ini tercermin  dari  besarnya  jumlah  belanja  langsung  yang  digunakan  pada  masing-masing  daerah. Kabupaten  Buton,  Muna,  Kolaka,  Wakatobi,  Kota  Kendari,  dan  Baubau  merupakan  daerah  yang penggunaan  belanja  langsungnya  lebih  besar  dibandingkan  belanja  tidak  langsung,  yakni  berkisar antara Rp  32,44  miliar  -  Rp  200,16  miliar  atau rata-rata  di  atas  50 persen.    Sementara  itu, 40  persen daerah  lainnya,  yaitu  Kabupaten  Konawe,  Konawe  Selatan,  Bombana,  dan  Kolaka  Utara memprioritaskan anggaran untuk keperluan belanja tidak langsung.
Pada  tahun  2009  kabupaten/kota  yang  memprioritaskan  pembiayaan  untuk  pengembangan pembagunan  menjadi  meningkat, seiring dengan  meningkatnya jumlah total belanja daerah. Jika pada tahun  2005  terdapat  60  persen  daerah  di  Sulawesi  Tenggara  yang  memprioritas  pembiayaan pembagunan  dari pada pembiayaan rutin,  maka di tahun 2009  jumlah tersebut  meningkat  menjadi 80 persen  dengan  nilai  nominal  berisar  antara  Rp  189,21  miliar  -  Rp  524,07  miliar.  Sementara  itu, Kabupaten Buton dan Kota Kendari di tahun 2009 memprioritaskan anggaran untuk keperluan belanja
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
tidak  langsung,  dengan  nilai  rasio  masing-masing  sebesar  54,80  persen  dan  52,28  persen  dari  total belanja daerah, atau secara nominal berjumlah Rp 255,58 miliar dan Rp 265,15 miliar.
Fenomena  pembiayaan  pembangunan  yang  terjadi  pada  tahun  2013  merupakan  kontradiksi  dari fenomena  yang  terjadi  di  tahun  2005.  Pada  tahun  2013  terdapat  60  persen  daerah  yang memprioritaskan anggaran untuk belanja tidak langsung, dimana anggaran di Kabupaten Muna adalah yang  tertinggi,  yakni  sebesar  Rp  673,14  miliar  dan  Kota  Baubau  yang  terendah,  yakni  sebesar Rp  310,28  miliar.  Sementara  itu,  jika  diamati  perubahan  total  belanja  pemerintah  sejak  tahun  2005- 2015,  maka  diketahui  bahwa  pada  seluruh  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara  mempunyai pertumbuhan  yang  positif.  Artinya,  terjadi  kecenderungan  peningkatan  jumlah  total  belanja  daerah setiap tahun.
Peningkatan  belanja  daerah  tersebut  merupakan  hal  yang  mutlak  dalam  perekonomian  suatu daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  anggaran  daerah  selain  digunakan  untuk  menyediakan  barang publik,  juga  dialokasikan  untuk  menyediakan  barang  produksi,  konsumsi,  memelihara  stabiltas ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Olehnya itu, pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu  akan  semakin  meningkat  seiring  dengan  semakin  bertambahnya  kegiatan  pemerintah  yang memerlukan pembiayaan.

## Dinamika Kinerja Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara
Dinamika  kinerja sektor pertanian  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini adalah  indikator keberhasilan yang  dicapai  dari  kegiatan  sektor  pertanian  dari  tahun  ke  tahun.  Indikator  keberhasilan  tersebut diproksi  berdasarkan  perkembangan  PDRB  sektor  pertanian,  jumlah  tenaga  kerja  sektor  pertanian, investasi sektor pertanian, dan jumlah penduduk miskin pada pada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Penentuan indikator tersebut mengancu pada pendapat Kuznets (1964), Suhariyanto (2001), serta  Mundlak and Butze  (2002) dalam Darsono  (2008),  dan  pendapat  Saragih  (2010).  Para  ahli tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pertanian, tenaga kerja, investasi pertanian, dan kesejahteraan penduduk dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja sektor pertanian di suatu daerah. Selain itu, kinerja sektor pertanian akan tercermin pada besarnya kontribusi PDRB  pertanian,  tenaga  kerja  sektor  pertanian,  dan  kesejahteraan  petani  yang  dicapai  dari  tahun  ke tahun (Todaro dan Smith, 2011).

## a. PDRB Sektor Pertanian (PDRBsp)
PDRB  sektor  pertanian  yang  dimaksud  adalah  total  nilai  tambah  atau  ouput  yang  diperoleh  dari sektor pertanian dalam harga konstan 2000, pada tahun 2005-2013. Berdasarkan data, diketahui bahwa secara  nominal  PDRBsp  pada  masing-masing  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara  berfluktuasi  dan cenderung  mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  PDRBsp  tertinggi  rata-rata  dicapai  pada  tahun  2013 dan terendah pada tahun 2005.
Tabel 6.  PDRBsp pada  Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota PDRBsp (Miliar Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 256,63 262,48 314,21 2 Muna 2) 406,24 507,79 752,37 3 Konawe 3) 432,06 546,91 662,96 4 Kolaka 4) 723,50 810,04 916,06 5 Kendari 213,48 266,75 298,49 6 Baubau 51,17 62,82 70,03 7 Konawe Selatan 309,02 381,24 431,92 8 Bombana 157,23 197,02 232,53 9 Wakatobi 67,99 80,02 95,76 10 Kolaka Utara 463,08 531,55 652,29
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  pada tahun  2005-2009, Kabupaten  Kolaka  merupakan  daerah  yang memiliki  nilai  PDRB  sektor  pertanian  tertinggi,  yaitu  masing-masing  sebesar  Rp  723,50  miliar,  Rp 810,04  miliar,  dan  Rp  916,06  miliar,  sedangkan  Kota  Baubau  adalah  yang  terendah  dengan  nilai masing-masing  sebesar  Rp  51,17  miliar,  Rp  62,82  miliar,  dan  Rp  70,03  miliar.  Dominannya  nilai PDRB  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Kolaka  salah  satunya  dapat  dipicu  oleh  produksi  komoditas pertanian yang melimpah, terutama yang berkualitas ekspor seperti kakao dan cengkeh.
Selain  itu,  kondisi  tersebut  juga  memberikan  gambaran  bahwa  ada  perbedaan  struktur perekonomian  antara  kabupaten  dan  kota.  Di  kabupaten,  roda  perekonomian  lebih  cenderung didominasi  oleh  sektor  pertanian  sedangkan  di  perkotaan  didominasi  oleh  sektor  non  pertanian, khususnya  sektor-sektor  tersier  (pengangkutan,  perdagangan  hotel  dan  restoran,  serta  keuangan  dan jasa-jasa).
Peningkatan nilai PDRBsp ini, ternyata tidak diiringi dengan peningkatan kontribusinya terhadap total  PDRB.  Dari  tahun  ke  tahun,  rata-rata  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  total  PDRB  pada kabupaten/kota  di  Sultra  mengalami  penurunan,  tetapi  peranannya  masih  mendominasi  struktur perekonomian.  Menurunnya  kontribusi  tersebut  dapat  disebabkan  karena  PDRB  pada  sektor  non pertanian, seperti sektor-sektor sekunder dan tersier, kontribusinya mengalami peningkatan yang relatif lebih tinggi dibanding sektor pertanian.
Olehnya  itu,  kebijakan  yang  tepat  dilakukan  oleh  pemerintah  Sulawesi  Tenggara,  khususnya  di kabupaten adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian, guna mendukung sektor industri di masa mendatang. Sektor industri akan semakin berkembang jika ditopang oleh ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian. Tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif ( integrated rural development ), pertumbuhan  industri  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar,  dan  kalaupun  bisa  benjalan,  pentumbuhan industri  tersebut  akan  menciptakan  berbagai  ketimpangan  internal  yang  sangat  parah  dalam perekonomian  bersangkutan.  Pada  gilirannya,  segenap  ketimpangan  tersebut  akan  memperparah masalah-masalah  kemiskinan,  ketimpangan  pendapatan,  serta  pengangguran.  Selain  itu,  proses pembangunan  ekonomi  merupakan  salah  satu  redefinisi  terus  menerus  atas  peran-peran  sektor pertanian,  manufaktur,  dan  jasa.  Jika  pada  suatu  wilayah  menghendaki  pembangunan  yang berkesinambungan dan lancar, maka wilayah tersebut harus memulainya dari pedesaan pada umumnya, dan  sektor  pertanian  pada  khususnya  (Todaro  dan  Smith,  2011).  Tambunan  (2010) dalam Agustono (2013)  juga  menyatakan  bahwa  kondisi  ekonomi  dengan  sektor  pertanian  yang  cukup  besar,  maka strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yaitu dengan mendahulukan sektor pertanian.

## b. Tenaga Kerja Sektor Pertanian (TKsp)
Basis  ekonomi  daerah  juga  dapat  dilihat  dari  besarnya  penggunaan  tenaga  kerja.  Tenaga  kerja sektor  pertanian  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  adalah  jumlah  penduduk  yang  bekerja  pada  sektor pertanian pada tahun 2005-2013. Hasil  kajian  menunjukkan bahwa  jumlah tenaga  kerja yang terserap di  sektor  pertanian  pada  seluruh  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara  berfluktuasi  dan  cenderung mengalami  penurunan  di  setiap  tahun.  Pada  tahun  2009,  Kabupaten  Buton,  Muna,  Konawe,  Kolaka, Kota  Baubau,  Konawe  Selatan,  Bombana,  dan  Kabupaten  Wakatobi  merupakan  waktu  dimana dicapainya  jumlah  tenaga  kerja  pertanian  tertinggi,  namun  seluruhnya  kembali  mengalami  penurunan di tahun 2013. Selanjutnya, Kota Kendari menunjukkan kecederungan yang relatif stagnan, sedangkan di  Kabupaten  Kolaka  Utara  mengalami  peningkatan  yang  konsisten  sebagaimana  yang  terlihat  pada Tabel 7.
Sementara itu, dalam  hasil  kajian  juga  diperoleh  informasi bahwa pada tahun 2005,  daerah  yang mempunyai  jumlah  TKsp  tertinggi  adalah  Kabupaten  Konawe,  yaitu  sebanyak  73.645  orang, sedangkan  yang  terendah  adalah  Kota  Kendari  dan  Baubau  yang  berjumlah  5.580  orang  dan  6.824 orang.  Selanjutnya  pada  tahun  2009  dan  2013,  Kabupaten  Kolaka  merupakan  daerah  yang  memiliki tenaga kerja pertanian tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sebanyak 82.240 orang dan 70.220  orang,  sedangkan  Kota  Kendari  dan  Baubau  tetap  yang  terendah.  Kondisi  tersebut  sekaligus
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
memberikan gambaran bahwa sebagian besar penduduk di Sulawesi Tenggara masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Tabel 7. TKsp pada Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota TKsp (Orang) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 66.074 75.963 47.419 2 Muna 2) 71.446 71.925 55.956 3 Konawe 3) 73.645 77.537 52.233 4 Kolaka 4) 71.415 82.240 70.220 5 Kendari 5.580 4.561 5.723 6 Baubau 6.824 10.401 7.534 7 Konawe Selatan 67.413 75.895 69.376 8 Bombana 30.752 32.332 30.444 9 Wakatobi 25.486 27.629 17.411 10 Kolaka Utara 39.371 44.126 46.913
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015

## c. Investasi Sektor Pertanian (INVsp)
Investasi  sektor  pertanian  dalam  kajian  ini  diproksi  berdasarkan  realisasi  jumlah  pinjaman  yang diberikan  perbankan  pada  masyarakat  (swasta)  sebagai  modal  usaha  dalam  kegiatan  di  sektor pertanian. Pada Tabel 8  diperoleh  informasi bahwa pada tahun 2005  daerah  yang  mempunyai  jumlah investasi  tertinggi  pada  sektor  pertanian  adalah  Kabupaten  Konawe  dengan  jumlah  sebesar  Rp  32,44 miliar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten  Wakatobi berjumlah Rp 67 juta. Selanjutnya pada tahun  2009  dan  2013,  posisi  Kabupaten  Konawe  tergeser  oleh  Kota  Kendari  yang  merupakan  daerah dengan  jumlah  investasi  pertanian  tertinggi,  yaitu  masing-masing  berjumlah  Rp  43,18  miliar  dan  Rp 192,47 miliar, sedangkan Kabupaten Wakatobi tetap yang terendah dengan nilai sebesar Rp 67 juta dan 91 juta.
Hasil  kajian  juga  menunjukkan  bahwa  jumlah  investasi  sektor  pertanian  pada  seluruh kabupaten/kota  berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun  dan  cenderung  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun 2009  sebagian  besar  (90  persen)  daerah  di  Sulawesi  Tenggara  memiliki  jumlah  pinjaman  yang meningkat,  dan  terus  mengalami  peningkatan  secara  konsisten  pada  tahun  2013.  Selanjutnya  di  Kota Baubau, pada tahun 2005 merupakan waktu dimana dicapainya jumlah investasi tertinggi, namun terus mengalami penurunan hingga di tahun 2013 juga secara konsisten.
Tabel 8. INVsp pada Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota Investasi Pertanian (Juta Rupiah) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 1.611 1.860 4.301 2 Muna 2) 2.041 5.613 20.347 3 Konawe 3) 32.441 34.294 54.037 4 Kolaka 4) 10.671 36.989 61.032 5 Kendari 31.982 43.184 192.466 6 Baubau 10.759 10.177 6.600 7 Konawe Selatan 13.632 18.406 104.611 8 Bombana 6.816 9.203 88.641 9 Wakatobi 67 67 91 10 Kolaka Utara 218 755 1.421
Sumber:  Bank Indonesia Berbagai Tahun.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Perbedaan  jumlah  investasi  tersebut  dapat  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  jumlah  petani ataupun  skala  usahatani  di  masing-masing  daerah.  Selain  itu,  dominannya  jumlah  investasi  di  Kota Kendari  dapat  dipicu  oleh  fasilitas-fasilitas  kredit  pada  bank  tersebut  lebih  memadai  dibanding  bank yang berada di kabupaten. Olehnya itu para petani di kabupaten lebih cenderung mengajukan pinjaman melalui bank-bank yang berada di Kota Kendari. Fenomena-fenomena tersebut, memberikan gambaran bahwa  secara  umum  iklim  investasi  sektor  pertanian  pada  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara semakin membaik, atau dengan kata lain kinerja sektor pertanian dari sisi investasi tumbuh positif.

## d. Jumlah Penduduk Miskin (JPM)
Jumlah  penduduk  miskin  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  mengacu  pada  indikator  yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penduduk miskin didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam  memenuhi  standar  minimum  kebutuhan  dasar,  yang  meliputi  kebutuhan  makan  maupun  non makan. Sebagai negara berkembang, sebagian besar penduduk miskin hidup dan menetap di perdesaan, dimana  kehidupan  di  perdesaan  sangat  erat  kaitannya  dengan  kegiatan  pertanian.  Olehnya  itu,  dalam kajian ini digunakan asumsi bahwa penduduk miskin yang tinggal di pedesaan umumnya bekerja pada sektor  pertanian,  sehingga  dinamika  yang  terjadi  terhadap  penduduk  miskin  tesebut  juga  dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan kinerja sektor pertanian (Todaro dan Smith, 2011).
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2005  merupakan  waktu  dimana  terjadinya  ledakan jumlah  penduduk  miskin  pada  sebagian  besar  kabupaten  dan  kota  di  Sulawesi  Tenggara.  Kabupaten Muna merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 78.700 orang, sedangkan  yang  terendah  berada  di  Kota  Baubau  yang  yaitu  sebesar  21.300  orang.  Begitupun  halnya pada  tahun  2009,  Kabupaten  Muna  dan  Kota  Baubau tetap  merupakan  daerah  yang  memiliki  jumlah penduduk  miskin  tertinggi  dan  terendah,  dengan  jumlah  masing-masing  sebanyak  65.260  orang  dan 18.170 orang. Sementara itu, pada tahun 2013 di Kabupaten Kolaka merupakan daerah yang memiliki jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  yakni  sebesar  56.300  orang  sedangkan  Kota  Baubau  masih  tetap yang terendah yakni berjumlah 15.100 orang.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah  penduduk.  Sukirno  (2010)  menyatakan  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  kemiskinan,  jumlah penduduk  yang  besar  justru  akan  memperparah  tingkat  kemiskinan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  di negara yang  jumlah penduduknya besar akan  diikuti  dengan tingkat kemiskinan  yang  lebih besar jika dibandingkan dengan negara dengan jumlah penduduk sedikit.
Tabel 9. JPM pada Kabupaten/Kota di Sultra, Tahun 2005-2013
No Kabupaten/Kota JPM (Orang) 2005 2009 2013 1 Buton 1) 67.200 62.590 39.700 2 Muna 2) 78.700 65.260 53.500 3 Konawe 3) 64.500 58.510 48.700 4 Kolaka 4) 72.800 64.150 56.300 5 Kendari 25.900 22.440 19.900 6 Baubau 21.300 18.170 15.100 7 Konawe Selatan 46.000 40.370 35.654 8 Bombana 23.700 20.230 22.300 9 Wakatobi 23.300 23.050 16.500 10 Kolaka Utara 16.500 28.360 23.300
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2015
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  pada  seluruh  kabupaten/kota  di  Sulawesi Tenggara  berfluktuasi  dan  cenderung  mengalami  penurunan  setiap  tahun.  Kabupaten  Buton,  Muna, Konawe,  Kolaka,  Kota  Kendari,  Baubau,  Konawe  Selatan,  dan  Kabupaten  Wakatobi  merupakan daerah  yang  mengalami  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  secara  konsisten.  Selanjutnya  di
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Kabupaten  Bombana,  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  terjadi  pada  tahun  2009  dan  kembali meningkat  di tahun 2013, sedangkan  di  Kabupaten Kolaka  Utara sebaliknya, pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan kembali menurun pada tahun 2013.
Berdasarkan  pada  fenomena  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  di  kabupaten/kota  Provinsi Sulawesi  Tenggara  terjadi  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  dari  tahun  ke  tahun.  Kondisi  ini mengindikasikan  bahwa  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  penurunan  jumlah  penduduk  miskin memberikan  peran  yang  positif.  Besar  kecilnya  jumlah  penduduk  miskin  di  suatu  daerah  akan mencerminkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  karena  indikator  tingkat  kesejahteraan  dapat ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dinamika  kebijakan  fiskal  pada  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara  setiap  tahun  mengalami peningkatan,  sedangkan  kinerja  sektor  pertanian  yang  ditinjau  dari  aspek  PDRB  dan  investasi  juga mengalami  peningkatan,  namun  tenaga  kerja  dan  penduduk  miskin  menurun.  Olehnya,  dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, pemerintah harus selalu meningkatkan jumlah belanja langsung di  masa-masa  yang  akan  datang,  yang  dialokasikan  pada  penyediaan  barang  publik,  produksi,  dan konsumsi secara efektif, agar sasaran pembangunan yang strategis dapat dicapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, S. 2010. Teori Ekonomi Makro Lanjutan. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Arsyad,  L.  2013. Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah .  Edisi  Kedua.  BPFE Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Badan  Kajian  dan  Pengembangan  Departemen  Dalam  Negeri  Republik  Indonesai  dan  Fisipol  UGM.
1991. Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Sulawesi Tenggara dalam Angka . Kendari. _______. Berbagai Tahun. Statistik Kabupaten/Kota dalam Angka se Sulawesi Tenggara .
_______.  Berbagai  Tahun. Perkembangan  Produk  Domesik  Regional  Bruto  Kabupaten/Kota  se Sulawesi Tenggara. .
_______.  Berbagai  Tahun. Statistik  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  se  Sulawesi Tenggara.
Badrudin, R. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKP. Yogyakarta. Bafadal, A. 2011. Hari akan Berganti: Kumpulan Pemikiran Analisis Ekonomi. ANDI. Yogyakarta. Bank  Indonesia.  2005-2014. Statistik  Ekonomi  Keuangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Kelompok Kajian, Statistik dan Survei Bank Indonesia Kendari. Vol.15 (8): 40-48.
Branson,  W.H.  and    J.M.  Litvack.  1981. Macroeconomic. Harper  and  Row,  Publishers.  Princeton University. New York.
Coker, A.A. 2013. Effectiveness of Federal Government  Expenditure Policy on Agriculture in Nigeria. International Journal of Research in Social Sciences. Vol. 3 (3): 166-180.
Darsono, M. Tambunan, H. Siregar, dan D.S. Priyarsono. 2008. Analisis Keefektifan Kebijakan Fiskal terhadap  Kinerja  Sektor  Pertanian  dengan  Penekanan  Agroindustri  di  Indonesia. Forum Pascasarjana IPB. Vol. 31 (3): 201-214.
Departemen  Keuangan.  2001. Mempertahankan  Kelangsungan  Anggaran  Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
Fuady, A.H., D. Fatimah, R. Andriono, dan W.W. Basjir. 2002. Memahami Anggaran Publik. IDEA Press. Yogyakarta.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 1 (April 2019)  Halaman 1-11 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Johannes,  T.A. and  A.M.  Njong.  2012. Fiscal  Policy,  Labour  Productivity  Growth  and  Convergence between  Agriculture  and  Manufacturing:  Implications  for  Poverty  Reduction  in  Cameroon. Asian Social Science. Vol. 8 (4): 190-202.
Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Koswara,  E.  2001. Otonomi  Daerah  untuk  Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat. Yayasan  PARIBA. Jakarta. Lipsey, R.G. 1992. Pengantar Makro Ekonomi. Edisi 8. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mankiw, N.G. 2003. Teori Makroekonomi. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mehrara, M. 2014. Government Expenditure and Economic Growth: an ARDL Approach for the Case of Iran. International Journal of Research in Social Sciences. Vol. 4 (1): 72-79. Mulyadi.  2003. Ekonomi  Sumberdaya  Manusia  dalam  Prospektif  Pembangunan. PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Ndjokou,  M.M.  2013. Fiscal  Policy  and  Growth:  an  Empirical  Evaluation  in  CFA  Franc  Zone. International Business Research. Vol. 6 (7): 131-141.
Nicholson.  W.  and  C.  Snyder  2010. Intermediate  Microeconomics  and  It`s  Application .  Eleventh Edition. South-Western Cengage Learning. USA.
Padangaran, A.M. 2013a. Analisis Kuantitatif Pembiayaan Perusahaan Pertanian . IPB Press. Bogor. Reksoprayitno, D. 2000. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Keenam. BPFE. Yogyakarta. Rusdarti  dan  L.K.  Sebayang.  2013. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Economia. Vol 9 (1): 1-9.
Saragih,  B.  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi .  Ghalia  Indonesia. Jakarta.
_______.  2010. Agribisnis  Paradigma  Baru  Pembangunan  Ekonomi  Berbasis  Pertanian. IPB  Press. Bogor.
Shafique,  S.  2013. The  Impact  of  Macroeconomic  Policies  on  Social Welfare:  an  Empirical  Study  of Pakistan. Journal of Research in Social Sciences. Vol. 2 (1): 67-90.
Siregar,  H.  dan  T.  Sukwika.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pasar  Tenaga  Kerja dan Implikasi Kebijakannya terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor. Departemen Ilmu Ekonomi IPB. Bogor.
Siregar,  H  dan  D.  Wahyuniarti.  2008. Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Penurunan  Jumlah Penduduk Miskin. Akademik MB IPB Brighten Institute. Bogor.
Sitaniapessy,  H.A.P.  2013. Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  PDRB  dan  PAD  di Kabupaten Maluku Tengah. Politeknik Negeri Ambon. Ambon.
Soekartawi.  2009. Empat  Jurus  Kebijakan  Sektor  Pertanian. Seminar  Nasional: "Global  Financial Crisis  and  Its  Impact  on  Agricultural  Development  in  Indonesia". Institut  Pertanian  Bogor. Bogor.
Sugiyono. 2012. Metode KajianKombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung. Sukirno, S. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sukirno,  S.  2010. Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebjakan .  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta.
Sumarsono,  S.  2009. Teori  dan  Kebijakan  Publik  Ekonomi  Sumberdaya  Manusia. Graha  Ilmu. Yogyakarta.
Syahza,  A.  2011. Pengantar Ekonomi  Makro:  Perhitungan  Pendapatan  Nasonal. FKIP.  Universitas Riau. Riau
Todaro, M.P. dan S.S. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas. Erlangga. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Yacoup, Y. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal EKSOS. Vol. 8 (3):176-185