## PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2015

## Oleh
Abdul Putra Ginda 1 Hasibuan dan Safrudin 2
STKIP Rokania apghasibuan@gmail.com
Article History Abstract
Received  : September 2018 This  study  aims  to  look  at  democratic  education  in  the Election  of  Regent  and  Deputy  Regent  of  Rokan  Hulu. Considering  this  is  very  important  to  do  for  the improvement of democracy from the point of view of the future  elections.  To  achieve  these  objectives  the researcher  did:  first,  the  collected  data  will  be  analyzed descriptively  qualitatively  by  taking  the  main  points conveyed  by  the  research  subjects.  Second,  make  an assessment  and  observation  of  the  main  data  or additional  data  which  is  then  adjusted  to  the  real situation in the field. The results of the study indicate that the  implementation  of  the  Regent  and  Deputy  Regent Election  has  been  going  well  starting  from  every  stage that  has  been  regulated  in  the  KPU's  laws  and regulations.  Although  there  are  still  records  of  future improvements, namely the issue of participation which is still relatively low, the issue of recruitment of organizers at the lower level and the existence of a lawsuit over the results  of  the  dispute  at  the  Constitutional  Court  (MK). Therefore, improvements are needed in the implementation  of  the  election  of  regents  and  deputy regents in order to achieve quality democracy.
Accepted  : Oktober 2018
Published  : November 2018

## Keywords
Pendidikan  demokrasi, pemilihan  bupati,  wakil bupati

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pendidikan  demokrasi pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Rokan  Hulu. Mengingat  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  gunanya  untuk perbaikan-perbaikan  demokrasi  dari  sudut  pandang  Pilkada  ke
depan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  peneliti  malakukan: pertama ,  data  yang  terkumpul  akan  dianalisa  secara  deskriptif kualitatif  dengan  cara  mengambil  pokok  pikiran  yang disampaikan  oleh  para  subyek  penelitian. Kedua ,  melakukan penilaian  dan  pengamatan  terhadap  data  utama  ataupun  data tambahan yang selanjutnya disesuaikan dengan keadaan real di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  sudah berjalan  dengan  baik  mulai  dari  setiap  tahapan-tahapan  yang telah  diatur  dalam  undang-undang  maupun  peraturan  KPU. Meskipun  masih  terdapat  catatan-catatan  perbaikan  kedepan yaitu masalah partisipasi yang masih tergolong rendah, masalah perekrutan penyelenggara di tingkat bawah dan adanya gugatan perselisihan  hasil  pemilihan  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Oleh  karena  itu  diperlukan  perbaikan-perbaikan  dalam penyelenggaraan  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  dalam rangka mencapai demokrasi yang berkualitas.

## A. Pendahuluan
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi kedewasaan demokrasi di Indonesia, diantaranya sistem pemerintahan yang terbuka,  akuntabel,  sikap  kritis  masyarakat, kedewasaan  dalam  menyikapi  menang  dan kalah pada saat kontestasi politik berlangsung. Konflik  horizontal  yang  selama  ini  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  disebabkan  oleh sikap para kontestan seperti pada pilkada yang hanya  mau  menang  tetapi  tidak  mau  kalah. Sikap seperti itu tidak hanya akan mendelegitimasi  demokrasi  tetapi  berbahaya untuk  kelangsungan  bangsa  dan  negara (Nugroho, 2015:58)
Di samping itu dari segi regulasi juga mempengaruhi terhadap kedewasaan demokrasi.  Jika  dipandang  dari  aspek  pilkada maka  beberapa  kali  perubahan  regulasi  yang mengatur yakni disahkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota  menjadi Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2015. Kemudian  terjadi  lagi  perubahan  dengan keluarnya  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 2015  tentang  perubahan  atas  undang-undang nomor  1  tahun  2014  tentang  penetapan peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur,  Walikota  dan  Bupati  menjadi undang-undang.
Hal  ini  menunjukkan  kedewasaan berdemokrasi  di  Indonesia,  tetapi  ada  satu tantangan ke depan yang perlu untuk dicermati yaitu  seiring  tujuan  dari  Pemerintah  Republik Indonesia pada tahun 2027 untuk pelaksanaan helat  demokrasi  dilaksanakan  serentak  atau bersamaan secara nasional.
Tantangan  ini  tentu  bisa  dijawab  dan diselesaikan  apabila  dengan  persiapan  yang matang, termasuk pengalaman dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  yang baru  saja  dilaksanakan  pada  tahun  2015  yang lalu.  Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa untuk  mencapai  target  dari  pemerintah tersebut  masih  sangat  memungkinkan  untuk dilakukan perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan  berdemokrasi.  Karena  masih terdapat  beberapa  kali  lagi  pelaksanaan Pilkada,
tentunya  pengalaman  tersebut  dapat dilakukan perbaikan.
Sebagai gambaran dapat dilihat jumlah daerah yang  melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah di  Indonesia,  gelombang  1  tahun  2015 sebanyak  269  daerah  yang  terdiri  atas  9 Propinsi,  36  kota  dan  224  Kabupaten  9 (sembilan) daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi  Riau  termasuk  di  dalamnya,  antara lain: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten
Pendidikan Demokrasi dalam Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu
Kepulauan  Meranti,  Kabupaten  Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,
Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Siak  dan Kota Dumai. Dari beberapa daerah yang telah melaksanakan  masih  banyak  menyisakan persoalan-persoalan  yang  harus  dibenahi, sehingga inilah salah satu fokus dari penelitian ini.  Di  samping  itu  perlu  pengkajian  untuk menelaah sejauh mana keberhasilan, kelemahan,  kekurangan,  dan  lain-lain  dalam pilkada  sebelumnya,  dalam  hal  ini  khususnya pemilhan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Rokan Hulu  tahun  2015  yang  juga  merupakan  ikut sebagai  sengketa  di  Mahkamah  Konstitusi (MK).  Inilah  salah  satu  menariknya  untuk dilakukan penelitian ini. kemudian yang
cukup menarik adalah bahwa Kabupaten  Rokan  Hulu  merupakan  daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
Dalam  implementasinya,  demokrasi tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  manusia  baik sebagai  individu  maupun  kelompok  dalam kaitannya  sebagai  warga  negara.  Demokrasi akan  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik jika  dilakukan  oleh  warga  negara  yang  baik dan  bertanggung  jawab,  terutama  dalam menjalankan  hak  dan  kewajibannya.  Oleh karena  itu,  pendidikan  demokrasi  menjadi keniscayaan  untuk  terus  dilakukan  baik  oleh
pemerintah, kelompok masyarakat dan institusi atau lembaga lain.

## B. Metode Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  studi  kasus  ( case study ) dengan memakai pendekatan kualitatif.  Dengan  desain  ini  peneliti berupaya untuk mengetahui dan memahami  kasus  dengan  menjaring  data dan  informasi  secara  mendalam  mengenai bagaimana  Pendidikan  Demokrasi  dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015.
Data dalam penelitian ini didapatkan melalui dua sumber, yakni data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan  melalui  wawancara  tidak terstruktur sedangkan data sekunder didapatkan  melalui  dokumentasi  (surat- surat,  pengumuman  resmi,  kesimpulan). Dalam  menganalisis  data,  peneliti  akan malakukan: pertama , data yang terkumpul akan  dianalisa  secara  deskriptif  kualitatif dengan  cara  mengambil  pokok  pikiran yang  disampaikan  oleh  para  subyek penelitan. Kedua ,  melakukan  penilaian
dan pengamatan terhadap data utamaataupun data tambahan yang selanjutnya  disesuaikan  dengan  keadaan real  di  lapangan. Ketiga ,  melakukan interpretasi  data  untuk  dikaji  berdasar kerangka dasar teori. Keempat , pencapaian kesimpulan dari penelitian.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## a) Persiapan
Secara prinsipnya tahapan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah dilakukan  2  (dua)  tahapan  yaitu  persiapan dan  penyelenggaraan.  Sejalan  dengan amanat  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pada pasal 5 yaitu pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan terdiri  dari  perencanaan  program  dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan  pemilihan,  sosialisasi,
penyuluhan, bimbingan teknis, pembentukan  panitia  ad  hoc,  pendaftaran pemantau  pemilihan,  pengolahan  daftar penduduk  potensial  pemilih  pemilihan (DP4)  dan  pemutakhiran  data  dan  daftar pemilih.
Proses  persiapan  penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 diawali dari penyediaan anggaran  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten  Rokan  Hulu  sejumlah  Rp. 18.651.502.136,-  yang  dituangkan  dalam Nota  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan  KPU  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Dalam rangka  untuk  memenuhi  penggunaan anggaran sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku pihak penyelenggara  mengikutsertakan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau.
Apabila  tahapan  program  dan anggaran  sudah  bisa  berjalan  selanjutnya adalah penyusunan peraturan
penyelenggaraan pemilihan.
Pendidikan Demokrasi dalam Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu
Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  dan Wakil  Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak sekarang ini dilaksanakan dan peraturannya  juga  dilaksankan  secara serentak melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.  Ini  bertujuan  untuk  tidak terjadinya  perbedaan-perbedaan  peraturan antar  daerah.  Pada  Pilkada  Tahun  2015 KPU menerbitkan 13 Peraturan KPU yang mengatur  penyelenggaraan  Pilkada  yang terdiri  dari  tahapan,  program  dan  jadwal, tata  kerja  penyelenggara,  pemutakhiran data  dan  daftar  pemilih,  sosialisasi  dan partisipasi  masyarakat,  norma,  standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian  perlengkapan,  kampanye, dana  kampanye,  pencalonan,  pemungutan dan penghitungan suara, hasil penghitungan  suara.  Sementara  KPU Kabupaten/Kota punya kewenangan menerbitkan  petunjuk  teknis  sebagai penjabaran dari PKPU yang ada.
Sosialisasi/penyuluhan dilaksankan untuk  menarik  minat  masyarakat  terhadap Pilkada  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan  berupa  pembuatan  Maskot,
pembuatan  Jingle  Pilkada  Kabupaten Rokan  Hulu,  penyebaran  poster  dan pamflet  ajakan  berpartisipasi  memilih, sosialisasi  kepada  pemilih  pemula  serta jalan  sehat.  Setelah  tahapan  sosialisasi dilaksanakan  selanjutnya  pembentukan panitia  ad  hoc  yang  terdiri  dari  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  sebanyak  80 orang  yaitu  5  orang  per  kecamatan. Kemudian  Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  sebanyak  435  orang  yaitu  3  orang per  desa  dan  pembentukan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak  6.741  yaitu  7  orang  per  Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Untuk keberlangsungan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah tidak  terjadinya  saling  mencurigai  antara peserta  dengan  penyelenggara  dan  antar peserta  Pilkada,  maka  sangat  dibutuhkan pemantauan pemilih. Namun untuk Pilkada  Kabupaten  Rokan  Hulu  tidak memiliki  pemantau  pemilih  dari  lembaga dengan  alasan  masalah  biaya  karena dibiayai  oleh  pihak  atau  lembaga  yang megadakan.  Padahal  seharusnya  bila dilakukan kerjasama antar lembaga
apalagi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 4  (empat)  perguruan  tinggi  atau  lembaga lainnya. Sehingga proses penyelenggaraan Pilkada  tidak  diwarnai  saling  mencurigai. Meskipun  demikian  pemerintah  telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut di mana ditambahnya penyelenggara di bidang pengawasan pada setiap TPS berjumlah 1 orang. Jika dilihat Pilkada  dan  Pemilu  sebelumnya  belum ada.
Langkah proses pilkada
selanjutnya adalah mengenai daftar pemilih. Adapun dasar daftar pemilih pada Pilkada  diawali  dari  pengolahan  Daftar Penduduk  Potensial  Pemilih  Pemilihan (DP4)  yang  bersumber  dari  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan disinkronisasi  dengan  Daftar  Pemlilih Tetap  Pemilu  terakhir.  Adapun  jumlah pemilih  Rokan  Hulu  berdasarkan  DP4 sebanyak  400.191.  setelah  dilakukan pemutakhiran  mulai  dari  Daftar  Pemilih Sementara  (DPS),  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT),  Daftar  Pemilih  Tetap  Tambahan (DPTb-1)  sampai  pada  Daftar  Pemilih Tetap Hasil Pencermatan berjumlah 294.863  dan  jumlah  ini  yang  terdaftar
dalam  DPT  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  Rokan  Hulu.  Jika  dilihat  dari  data pemilih  yang  diberikan  pemerintah  terjadi pengurangan  yang  signifikan  dikarena beberapa  alasan  misalnya  yang  sudah meninggal  masih  terdaftar,  orang  yang sudah  pindah  domisili  namun  masih terdaftar dan juga beberapa faktor lainnya.

## b) Penyelenggaraan
Tahapan penyelenggaraan Pemilihan  Bupati  Rokan  Hulu  diawali pendaftaran  bakal  calon  pemilihan  Bupati dan  Wakil  Bupati  melalui  2  jalur  yaitu perseorangan dan partai politik. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  calon Bupati  dan  Wakil  Bupati  Rokan  Hulu Tahun  2015  tidak  ada  yang  mendaftar melalui jalur perseorangan. Untuk menjadi calon perseorangan harus mendapat jumlah  dukungan  paling  sedikit  41.825 dukungan,  yang  diambil  dari  7,5%  Data Agregat  Kependudukan  Per  Kecamatan (DAK2) dengan jumlah penduduk 557.660 jiwa. Sehubungan tidak ada calon perseorangan  maka  calon  Bupati  dan Wakil  Bupati  Rokan  Hulu,  dicalonkan
Pendidikan Demokrasi dalam Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu
oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  dengan  persyaratan  jumlah  20% kursi  DPRD  hasil  pemilu  terakhir  atau 25%  jumlah  seluruh  suara  sah  Pemilu terakhir.  Untuk  kabupaten  Rokan  Hulu dalam pengajuan Bupati dan Wakil Bupati harus  memiliki  9  (sembilan)  kursi  dan paling  sedikit  memperoleh  suara  pemilu terakhir 261.153 suara yaitu 65.288 suara.
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat  3  (tiga)  pasangan  calon  yang diusung partai poltik yaitu:
1. Ir.  H.  Hafith  Sukri,  MM  (calon bupati)  dan  Nasrul  Hadi,  ST.,MT (calon  wakil  bupati)  yang  didukung oleh  Partai  Demokrat,  PKS  dan  PKB dengan  jumlah  kursi  di  DPRD sebanyak 12 kursi.
2. Suparman,  S.Sos.,M.Si  (calon  bupati) dan  H.Sukiman  (calon  wakil  bupati) yang  didukung  oleh  partai  Hanura, Gerindra, Nasdem, dan Golkar dengan jumlah kursi di DPRD 19 kursi.
3. H.  Syafaruddin  Poti,  SH  (calon bupati)  dan  H.  Erizal  (calon  wakil bupati),  yang  didukung  oleh  partai PDI-P dan PAN.
Dari  10  partai  politik yang memiliki  kursi  di  DPRD  Kabupaten Rokan  Hulu  hanya  partai  PPP  tidak  dapat menjadi  pengusung pasangan calon  akibat dualisme  kepengurusan  partai.  Setelah dilakukan pendaftaran selanjutnya pemeriksaan  kesehatan,  laporan  harta kekayaan,  penelitian  syarat  pencalonan yang  diakhiri  dengan  penetapan  pasangan calon  yang  dinyatakan  seluruh  pasangan calon  memenuhi  syarat.    Hal  ini  sesuai dengan Surat Keputusan KPU Rokan Hulu nomor 55/Kpts/KPU-Rohul- 004.432534/2015 tentang penetapan nama-nama  pasangan  calon  pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Rokan  Hulu,  serta  pengundian  dan pengumuman  nomor  urut  pasangan  calon sesuai  dengan  urutan  nomor  pendaftaran di atas.
Setelah  penetapan  nomor  urut pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Rokan  Hulu  dan  tidak  adanya  sengketa PTUN  Pemilihan  dan  dilanjutkan  dengan tahapan kampanye berupa debat publik/terbuka  yang  dilaksankan  pada tanggal  25  November  2015  dan  disiarkan oleh  lembaga  penyiaran  Riau  Televisi
(RTv). Kampanye lainnya berupa penyebaran  bahan  kampanye  meliputi: selebaran  ( flyer) brosur  ( leaflet ),  pamflet dan  poster.  Desain  dan  materi  dibuat  dan dibiayai  oleh pasangan calon  dan/atau tim kampanye  sesuai  dengan  ukuran  yang ditentukan  oleh  KPU.  KPU  Provinsi dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  mencetak bahan  kampanye  paling  banyak  sejumlah kepala  keluarga  yang  ada  di  daerah pemilihan  untuk  setiap  pasangan  calon. Bahan  kampanye  yang  sudah  dicetak kemudian diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk disebarluaskan.
Selanjutnya  pemasangan  Alat Peraga  Kampanye  (APK)  meliputi  baliho, umbul-umbul,  dan  spanduk  yang  sudah ditentukan ukuran dan lokasi letaknya oleh KPU,  KPU  Provinsi  dan/atau  KPU Kabupaten. Iklan kampanye melalui media cetak  dan  media  elektronik  KPU  Provinsi dan  Kabupaten/Kota  menentukan  dan menetapkan  jumlah  penayangan  dan ukuran  atau  durasi  iklan  kampanye  untuk setiap  pasangan  calon.  Penayangan  iklan kampanye  dilaksanakan  selama  14  hari sebelum  masa  tenang  mulai  tanggal  22
November  sampai  dengan  5  Desember 2015.  Kampanye  yang  dilakukan  melalui pertemuan  terbatas  di  dalam  ruangan  atau gedung tertutup yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pasangan calon/tim kampanye untuk tingkat kabupaten maksimum 1000 orang.
Tahapan  kampanye  dianggap  telah berakhir  selanjutnya  pemungutan  dan penghitungan  suara.  Proses  diawali  dari persiapan  pendistribusian  logistik  yang dipantau  oleh  penyelenggara  pemilihan yaitu  KPU  Kabupaten  beserta  jajarannya, Panwaslu Kabupaten dan jajarannya, serta masyarakat  umum  dan  pihak  keamanan dan  ketertiban  guna  untuk  memastikan logistik  pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  tetap  terjaga  dengan  baik  dan aman.  Dari  hasil  penelitian  bahwa  proses pendistribusian  logistik  berjalan  aman, tertib  dan  lancar  meskipun  ada  beberapa kekurangan alat kelengkapan yang terjadi disejumlah  TPS.  Penghitungan  suara dilakukan  disetiap  TPS  yang  dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Rokan  Hulu  di
Pendidikan Demokrasi dalam Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu
Tingkat  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang dibuktikan  dengan  Surat  Kepuusan  KPU
Kabupaten
Rokan Hulu Nomor. 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil Penghitungan  Perolehan  Suara  dan  Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015.
Setelah tahapan rekapitulasi penghitungan  perolehan  suara  pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Rokan  Hulu ditetapkan  oleh  KPU  Kabupaten  Rokan Hulu  mendapat  gugatan  dari  pasangan calon  nomor  urut  1  ke  Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi
gugatan 106/PHP.BUP-XIV/2016.
Adapun  isi  gugatannnya  adalah  untuk
membatalkan  SK  KPU  Kabupaten  Rokan Hulu nomor 87/Kpts/KPU-Kab-
004.432534/2015. Karena
dianggap
terdapat beberapa pelanggaran dan dilakukan oleh penyelenggara dan pasangan  calon  kampanye  nomor  urut  2. Namun  gugatan  tersebut  ditolak  oleh Makamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 106/PHP.BUP-  XIV/2016
dan  memberlakukan  keputusan  KPU Rokan  Hulu  Nomor  87/Kpts/KPU-Kab-
004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan  Suara  dan  Hasil  Perolehan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. Kemudian KPU Kabupaten  Rokan Hulu menetapkan pasangan  calon  terpilih  Bupati  dan  Wakil Bupati  Rokan  Hulu  dengan  Keputusan KPU  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor. 08/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Rokan  Hulu  Periode  2016- 2021  pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  Kabupaten  Rokan  Hulu  Tahun 2015.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Dari  hasil  peneitian  yang  dilakukan dapat diambil kesimpulan tentang pendidikan  demokrasi  pada  pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Rokan  Hulu yaitu sebagai berikut:
1. Pemiihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Rokan  Hulu  diselenggarakan  melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan
persiapan dan tahapan
penyelenggaraan. Dari beberapa
tahapan  penyelenggaraan  pemilihan kepaal  daerah  sekarang  ini  terdapat perbedaan  jika  dibandingkan  dengan Pilkada sebelumnya yaitu
penyelenggaraan  dilaksanakan  secara serentak,  sehingga  peraturan  yng mengatur proses penyelenggaraan kepala  daerah  tersebut  adalah  KPU Republik  Indonesia,  tidak  lagi  diatur oleh KPU Kabupaten/Kota.
Selanjutnya  mengenai  alat  peraga kampanye  yang  dulunya  dicetak  dan jumlahnya  tidak  dibatasi,  saat  ini sudah  diatur  dalam  Peraturan  KPU  di mana  jumlah,  ukuran  dan  tempat pemasangan  alat  peraga  kampamye sudah  ditentukan  dan  pasangan  calon harus mentaatinya, guna tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
2. Di  dalam  perekrutan  panitia  ad  hoc perlu kecermatan pada proses penseleksian, karena setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara muncul permasalahan di Mahkamah
Konstitusi  berupa  perbedaan  nama  di
Surat Keputusan (SK) dengan penyelenggara yang mendatangan sertifikat perolehan suara yang ditemukan dibeberapa Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
2.Saran
Adapun  saran  yang  perlu  diperbaiki dan ditingkatkan dalam demokrasi kedepan yaitu:
1.  Penyelenggaraan  Pilkada  tetap dilaksanakan secara serentak dan penyelenggaraannya  sesuai  dengan  yang sudah dijalankan. Namun untuk mengurangi  masih  tingginya  biaya  yang dikeluarkan oleh pasangan calon atau tim kampanye  dalam  pengangkatan  saksi  di berbagai  tingkatan,  maka  dapat  diambil alih  oleh  negara  untuk  menjadi  saksi pasangan calon.
2.  Perlu  peningkatan  sosialisasi  oleh penyelenggara  disetiap  tingkatan.  Tidak hanya  di  tingkat  kabupaten/kota  saja namun  sampai  ke  tingkat  TPS  untuk diberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat. Selama  ini  cenderung  sosialisasi  hanya dilakukan  didekat  perkotaan  atau  akses
Pendidikan Demokrasi dalam Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu
yang  mudah  dijangkau,  namun  pada masyarakat  pedesaan  yang  jauh  pusat
informasi tidak
mengetahui
perkembangan
penyelengeggraan
pemilihan.

## Daftar Pustaka
Effendi,  Sofyan, Demokrasi  Mayoritas Menuju  Failed  State ,  Jurnal  Debat Dedikasi  Pemuda  Buat  Tanah  Air, Volume.  1  Nomor.  1  Oktober 2009.
Sahdan,  Gregorius,  Muhtar  Haboddin,
Evaluasi  Kritis  Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, The Indonesian  Power  for  Democracy (IPD), Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2009.
Haris, Syamsuddin, Pilkada Langsung dan Dilema  Penguatan  Demokrasi  di Indonesia  Pasca  Soeharto, Jurnal
Demokrasi  &  Otonomi  Daerah, Volume  2,  Nomor  2,  Desember
2004 Siregar,
Dr. Alimin (penyunting), Pendidikan Demokrasi, KPU Provinsi  Riau  bekerjasama  dengan Unri Press, Pekanbaru, 2007. Simamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang  Demokratis,  Jurnal  Mimbar Hukum,  Volume  23,  Nomor  1 Tahun 2011. Pamungkas, Sigit, Pemilu, Perilaku
Pemilih  dan  Kepartaian,  Institute
for  Democracy  and  Welfarism, Yogyakarta, 2010.