## Pemilukada dalam Kerangka Negara Demokrasi Pancasila

## Bambang Widodo Umar
Departemen Kriminologi FISIP, Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat E-mail: bw_umar@hotmail.com

## Abstract
Pemilukada is a means to realize a democratic system of government, in which the people of the region as the holder of sovereignty have the right to give mandate to the candidate leader to be its leader in the region. So far, the implementation of Pemilukada has not been running cleanly, honestly and fairly. The indications are among others the corruption committed by the Pemilukada executor along with the prospective candidate of the Regional Head. Similarly, the election executor is under the control of a party to manipulate the results of polling and vote counting, as well as the successful team of candidates for Head of Region or campaign team to hire preman groups to participate in campaigning for mass mobilization, intimidation and pressure against political opponents and others. Therefore, in order to make Pemilukada within the framework of Pancasila Democracy Country, it is necessary to develop a political culture towards authentic democracy that genuine with Pancasila needs effort to strengthen the characteristic of Indonesian nation and state.

## Keywords: Pemilukada, State of Democracy, Pancasila, Political Culture

## Abstrak
Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yang mana rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulatan mempunyai hak untuk memberikan mandat kepada calon pemimpin menjadi pimpinannya di daerah. Selama ini pelaksanaan Pemilukada cenderung belum berjalan secara bersih, jujur, dan adil. Indikasinya antara lain adanya korupsi yang dilakukan oleh pelaksana Pemilukada bersama bakal calon Kepala Daerah. Demikian pula pelaksana Pemilukada berada dibawah kendali suatu partai untuk melakukan manipulasi hasil pengutan maupun penghitungan suara, juga tim sukses calon Kepala Daerah atau tim kampanye menyewa kelompok preman ikutserta berkampanye untuk melakukan pengerahan massa, intimidasi, dan tekanan terhadap lawan politik dan lain-lain. Untuk itu dalam rangka menjadikan Pemillukada dalam kerangka Negara Demokrasi Pancasila, diperlukan pengembangan budaya politik ke arah otentik demokrasi yang genuine dengan Pancasila dibutuhkan upaya untuk memperkokoh karakteristik bangsa dan negara Indonesia.
Kata Kunci : Pemilukada, Negara Demokrasi, Pencasila, Budaya Politik

## Pendahuluan
Pelaksanaan Pilkada telah mengalami perubahan beberapa kali, juga perdebatan yang hanya soal penggunaan istilah Pilkada atau Pemilukada. Di era Orde Baru, Pilkada diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 1974. Di era reformasi, Pilkada diatur melalui UU Nomor 22 Tahun 1999. Tahun 2005 Pilkada diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan pelaksanaan Pilkada secara langsung. Tahun 2015 Pilkada mulai dilakukan secara langsung dan serentak, disusul yang kedua tahun 2017 dan selanjutnya yang ketiga tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Pemilukada masih mencari format dalam kerangka demokrasi Indonesia. Situasi pra-Pemilukada Tahun 2018 yang cukup mencemaskan dimungkinkan karena lembaga-lembaga otoritarian saling intervensi untuk perumusan format tersebut demi kemenangannya, di sisi lain organisasi pro-demokrasi kerakyatan kurang greget dalam kritiknya.
Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yang mana rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulatan mempunyai hak untuk memberikan mandat kepada calon pemimpin menjadi pimpinannya di daerah. Tujuannya untuk mengarahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi good gaverment , suatu penyelegaraan pemerintahan negara yang bersih, solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip efisiensi, tepat alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara hukum maupun administratif sejalan dengan asas desentralisasi yang telah ditetapkan.
Desentralisasi adalah bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini dikenal dalam bentuk devolusi dan dekonsentrasi. Sistem pemerintahan Indonesia pernah menggunakan asas medebewind (pembantuan) sebagai bagian desentralisasi.
Berdasarkan kebijakan politik, desentralisasi yang dianut terkait dengan otonomi di daerah dalam penyelengaraan pemerintahan adalah devolusi. Dekonsentrasi juga dianut sebagai kepanjangan tangan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan asas desentralisasi, hubungan rakyat dan pemerintahan di daerah berada dalam koridor demokrasi daerah (lokal). Tujuannya untuk memberi keleluasaan pemerintahan daerah dalam menggunakan kewenangan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian demokrasi daerah merupakan implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah untuk membangun negara demokrasi.
Ini adalah hasil amandemen UUD 1945 yang konon membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan yang dianggap mendasar adalah ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Konsekuensinya, cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I menjadi luas sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilakukan oleh rakyat di daerahnya. Sebelum amandemen, Pemilukada mengikuti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sebagai wujud dari sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan).
Meskipun dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur Pemilukada seperti Pemilihan Umum, namun dari segi asas, pencalonan, pemilihan, tahapan dan penyelenggaraan dianggap identik dengan Pemilu di mana rakyat secara langsung dapat memilih calon pimpinannya. Pemilukada secara langsung konon menjadi cermin bagi negara demokrasi di Indonesia bahwa seluruh proses
kepemimpinan dipilih dari bawah ( bottom
up ). Siapa yang akan memimpin suatu daerah, rakyatlah yang berhak menentukan orangnya.
Berkaitan dengan sistem kepartaian, di mana partai politik merupakan salah satu wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang di jamin konstitusi sebagai prasyarat berjalannya demokrasi, fungsinya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dengan landasan menjunjung tinggi  kebebasan, kesetaraan kebersamaan, kejujuran, sportifitas dan keadilan. Selain itu partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, pengelola konflik, artikulasi dan agregrasi kepentingan.

## Perlu Pemilukada Langsung dan Serentak
Selama ini pelaksanaan Pemilukada cenderung belum berjalan secara bersih, jujur, dan adil. Indikasinya antara lain adanya korupsi yang dilakukan oleh pelaksana Pemilukada bersama bakal calon Kepala Daerah. Demikian pula pelaksana Pemilukada berada dibawah kendali suatu partai untuk melakukan manipulasi hasil pengutan maupun penghitungan suara, juga tim sukses calon Kepala Daerah atau tim kampanye menyewa kelompok preman ikutserta berkampanye untuk melakukan pengerahan massa, intimidasi, dan tekanan terhadap lawan politik dan lain-lain. Selain kasus-kasus tersebut juga terdapat hal yang tidak wajar yaitu keharusan bagi bakal calon Kepala Daerah untuk membayar sejumlah “uang mahar” kepada suatu partai, padahal ketentuan itu bertentangan dengan nilai integritas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Apabila ketentuan tersebut terus dilakukan tidak menutup kemungkinan hanya orang-orang berduit saja atau orang-orang yang sekiranya didukung oleh pengusaha dapat menjadi bakal calon. Ini kalau dibiarkan Kepala Daerah terpilih bisa tersandra oleh pengusaha yang telah mendukungnya untuk mendapatkan proyek-proyek guna mengembalikan modal
dengan cara yang mungkin tidak sah.
Dalam Pemilukada, umumnya para perserta berusaha dengan segala macam cara baik positif maupun negative untuk memenangkan pemilihan. Cara yang melanggar aturan antara lain memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mesin politik untuk mencapai kemenangan. Dengan persebaran yang luas di Indonesia dan dalam satu kendali dari atas, PNS bisa dijadikan obyek untuk mendulang suara. Meskipun telah dikeluarkan berbagai aturan pencegahannya, namun secara terselubung tetap menjadi sasaran yang menarik. Apalagi hingga kini netralitas PNS masih dipertanyakan oleh banyak fihak, karena sistem karier mereka ditentukan oleh atasan, demikian pula loyalitas bersifat patrimonial yang kuat mengabdi kepada pimpinan. Aturan itu antara lain UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, SEKSN Nomor B-2009/ KSN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas ASN khusus pada Pemilukada 2018, dan Surat Menpan-RB Nomor B/1/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.
Karena alasan tersebut perlu diadakan Pemilukada secara langsung dan serentak untuk membangun keseimbangan dalam pelaksanaannya dengan harapan kecurangan- kecurangan atau penyimpangan-peyimpangan dapat dieliminir sehingga Pemilukada memberi dampak positif bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Selain menghemat anggaran, Pemilukada juga diharapkan bisa mengurangi ketegangan sosial sebagai akibat dari naiknya tensi politik yang mengarah pada potensi konflik sosial disertai kekerasan yang meluas. Meskipun tidak menutup kemungkinan konflik “lokal” dapat terjadi karena gairah politik dalam mewujudkan demokrasi sulit untuk dihidari, demikian menurut Sorencen (1993). Seiring hal itu Robert Dahl (1998) mengingatkan,
konflik lokal yang terjadi di berbagai level dan segmen masyarakat bersumber pada pemegang kekuasaan dapat membuat kemrosotan wibawa penguasa yang pada gilirannya sering diikuti oleh kekerasan dan anarki, dan hal itu sama sekali tidak kondusif bagi bangunan budaya demokrasi.
Pemilukada langsung dan serentak merupakan perspektif baru dalam kerangka negara demokrasi yang diharapkan dapat memenuhi kaidah demokrasi Pancasila pada level struktur dan kultur di Indonesia. Pada tingkat struktur, Pemilukada merupakan mekanisme yang saling kait-mengkait ( inerdependensi ) dalam hubungan anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam konteks sistem perwakilan pun sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari perwujudan struktur kelembagaan yang demokratis. Di tingkat filosofi dan substasi (pemerintah pusat dan daerah) tidak ada perbedaaan, hanya di tingkat daerah orientasinya lebih bersifat teknik. Dengan terkaitnya Pemilu dengan Pemilukada hal ini bisa menjadi sarana untuk membangun saling kontrol kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antara pemerintah dengan masyarakat sipil ( civil society ).
Pada tingkat kultur, mekanisme Pemilukada adalah untuk menjaga budaya kekuasaan yang seimbang dan saling menghormati antara DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Inilah salah satu ciri pemerintahan yang menganut pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek, baik untuk lembaga legislatif maupun eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keduanya memiliki kekuasaan yang seimbang meskipun tugas dan wewenangnya berbeda, keduannya saling mengontrol melalui pembuatan Peraturan Daerah dan APBD, dan keduanya memiliki legitimasi dari rakyat. Dalam bahasa yang sering
digunakan oleh elit politik, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilukada untuk menjamin agar Kepala Daerah menjadi mitra sejajar dengan DPRD.
Pemilukada juga untuk menghormati gagasan founding father semasa pra kemerdekaan yang tertarik pada teori Rousseau (1793) tentang grass-root democracy. Gagasan itu perlu mendapat perhatian karena dalam teori itu berlaku demokrasi secara langsung. Demikian pula dinilai ada keselarasan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal menyelesaikan masalah melalui “musyawarah dan mufakat” sebagai bentuk otentik demokrasi. Sedangkan parlement dipandang sebagai “wadah” untuk menyalurkan saluran suara rakyat. Di negara- negara yang baru merdeka, parlement sebagai wakil rakyat diisi orang-orang tua yang arif dan bertindak sebagai wakil suku (Soedjatmoko, 1991). Pandangan ini dimungkinkan selaras dengan substantive democracy. Dalam otentik demokrasi, musyawarah dan mufakat menjadi tumpuan utama, tidak ada debat ataupun protes yang bersifat tendensius serta subyektif atas kinerja lembaga-lembaga tinggi negara. Setiap kritik dan protes diajukan dengan argumentasi yang jelas dan obyektif. Pada dasarnya otentik demokrasi adalah demokrasi yang mengedepankan etika, kearifan dan kepatutan dalam bersikap dan bertindak. Di sinilah kualitas individu menjadi tumpuan utama baik dalam hal mental maupun intelektual, juga keseimbangan hubungan baik secara individual maupun kelembagaan. Derajat kepentingannya ialah terpilihnya pejabat politik yang akuntabel sesuai dengan needs for achievment rakyatnya.

## Kerangka Negara Demokrasi Pancasila
Masa kini seperti dikatakan Ortega Y. Gasset (1959) merupakan jaman manusia massa. Keadaan ini sering dimanfaatkan oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab atau golongan
yang mementingkan diri atau kelompoknya sendiri untuk dengan segala cara mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari massa. Sikap mental demikian itu bukan merupakan dasar yang sehat dalam membangun negara demokrasi secara besar-besaran. Pengertian demokrasi, hak asasi manusia seolah mendapat arti lain dari tujuannya, sehingga dapat dikatakan pengaruh Barat terhadap negara berkembang seperti Indonesia adalah superficial atau dangkal sekali, bahkan menjadi negatif atau terbalik.
Secara umum perlu diakui bahwa bangsa Indonesia belum mampu membumikan nilai- nilai, budaya, tradisi yang terkandung di dalam ideologi Pancasila menjadi konsep tentang sistem politik Pancasila, sistem ekonomi Pancasila, juga dalam sistem hukum Pancasila (kecuali bung Hatta dalam konsep koperasi di Indonesia) ( goes to beyond the ideology ). Demikian pula dalam hal implementasi aksi-aksi pelaksanaannya sebagai penutup ideologi ( the end of ideology ).
Apa yang menjadi alasan kuat untuk memenuhi hal itu, bukannya kenyataan (ekonomis, politis, juridis dsb) kian tragis, tapi juga fakta yang seringkali terilusi bahwa negeri ini kian jauh dari cita-cita ideologis. Terus terang saja keadaan menjadi semakin galau, lebih tepatnya semakin kuat mengingkari ideologinya sendiri, Pancasila. Kalau benar bangsa ini memiliki ideologi, kalau benar Pancasila sebagai ideologi, kalau benar Pancasila adalah ideal abstrak yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang telah diformalkan, yang dalam pergerakan waktu —yang tak kunjung menjadi nyata — menjadi semacam obsesi saja, maaf !
Dalam kaitan Pemilukada, menjadi suatu pertanyaan : apa sesungguhnya ideologi dalam sistem kepartaian di Indonesia, yang dalam sejarah awal berdiri dengan tiang ideologis sebagai penyangga, lalu kini digerakkan dan bekerja dengan ideologi apa ? Ketika seorang anggota partai begitu mudah menjadi “kutu
loncat”, berpindah dari satu “ideologi” ke ideologi lainnya? Ketika anggota parpol digerakkan olah syahwat kekuasaan dan akses ekonomis? Mungkinkah hal itu menjadi “ideologi” parpol di negeri ini ?
Di titik inilah Pancasila harus dihidupkan, seiring bahkan secara inheren dalam Pemilukada yang berlangsung di NKRI. Tentu saja bukan dihidupkan dalam penerapan yang bersifat libido, keserakahan sistemik dalam perebutan kekuasaan yang massif seperti yang terjadi sekarang. Tapi sebaliknya tumbuh kian matang, dewasa, cerdas dan jitu dalam merespon dan memberi solusi pada tantangan kerakusan sistemik tersebut. Negeri ini secara imperatif, berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mesti segera di-Pancasila-kan.
Adanya optimisme bahwa dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang berjalan jujur dan adil kemudian secara otomatis akan tercapai demokrasi Pancasila, hal ini hanya merupakan suatu  impian apabila tidak disertai dengan perubahan yang mendasar, perubahan struktural. Seringkali dilupakan demokrasi merupakan hasil dari suatu perkembangan dan hal ini tergantung dari sejarah ketata-negaraan suatu bangsa dan tingkat kesadaran masyarakat yang pada akhirnya merupakan hasil kegiatan manusia yang bekerja untuk itu. Jhon Dewey (2001) mengatakan: “demokrasi bukanlah ready-made- concept melainkan sikap dan jiwa yang harus digali, dicari dan ditemukan dari suatu generasi sebagai Philosophy of education” . Tujuannya ialah demi perkembangan yang sesempurna mungkin bagi manusia sesuai dengan martabatnya.
Kondisi inilah yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Optimisme penerapan Pemilukada belum menyadarkan pikiran bahwa demokrasi adalah titik-titik akhir daripada perkembangan ideologi dan bentuk final pemerintahan. Melalui Pemilukada dapat dijadikan momentum untuk memperjelas sistem
demokratisasi di Indonesia. Pemilukada menjadi aspirasi awal masyarakat sebagai realitas arus bawah untuk mencapai tujuan tersebut. Realitas tersebut merupakan pengejawentahan aspirasi publik secara nyata, dan sebagai parameter dari demokratisasi di Indonesia. Terlepas dari pemikiran demokrasi dapat dirumuskan secara berbeda, dalam ketatanegaraan Indonesia belum ditemukan unsur-unsur dasar atau family resemblance yang membuat sistem ketatanegaraan NKRI secara khas dikatakan sebagai demokrasi Pancasila.
Perlu disadari bahwa beberapa sistem Eropa Kontinental hingga kini masih ada yang lekat dengan kelembagaan NKRI antara lain di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Menjadi aneh penerapan sistem-sistem itu karena dalam kenyataan cenderung membuat rakyat menjadi pelayanan bagi kepentingan elit penguasa. Rakyat dan aparat yang sebenarnya adalah obyek dari ideal-ideal pelayanan justru menjadi korban atau sumber eksploitasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam kondisi demikian semua fihak dirugikan, baik pemerintah maupun rakyatnya. Nusantara ini bukanlah sebuah negeri yang tidak memiliki sistem pemerintahan. Masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem itu meskipun masih sederhana dan berlaku secara eksklusif di tiap-tiap kesatuan kecil masyarakat. Sistem yang berlaku itu juga berlaku secara eksklusif bagi suatu komunitas yang sering disebut sebagai lembaga adat. Umumnya dalam lembaga adat tidak mengenal perbedaan antara kepentingan privat dengan kepentingan publik seperti yang dikenal dalam negara modern, semua adalah kesatuan dalam hubungan komunal.
Bias pemahaman demokrasi ala Barat dengan optimisme masyarakat akan kearifan lokal nampak terus berkembang, dampaknya ialah dalam usaha mencapai checks-and-balances antar lembaga tinggi negara sulit tercapai, kecuali cheks-and-balances demi kemenangan kelompok sendiri, bukan untuk kemenangan
bersama. Akibatnya antara lain muncul money politic ataupun deal-deal dagang sapi. Di sini tampak betapa besar bedanya jalan pikiran Barat dengan gagasan founding father dalam pemikiran demokrasi Indonesia yang sangat memperhatikan kepentingan bersama, dan setiap mengambil keputusan dilakukan berdasarkan tanggungjawab yang besar.
Melihat perkembangan demokrasi Indonesia yang saat ini cenderung belum mengarahkan pada keseimbangan hubungan kekuatan ( balance of power ) antar lembaga tinggi negara juga dengan masyarakat sipil, hal tersebut menimbulkan kontradiksi-kontradiksi sitem yang berlaku. Apabila kondisi ini berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan menjadi feedback kembalinya negara dalam bentuk negara kekuasaan (Huntington, 1991). Kekuasaan menjadi alat utama untuk menyelesaikan berbagai masalah, hokum terkesampingkan sehingga kebenaran akan dimonopoli oleh yang kuat (dominan) baik secara politik maupun ekonomi (populisme), meskipun di dalam UUD 1945 dan ideologi Pancasila tidak membenarkan (Sularto, 2001).
Karena itu perlu diwaspadai dalam penerapan sistem demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia ”ala Barat”, sekalipun pihak Barat menunjukan antusias untuk membantu mewujudkan dalam upaya melembagakan sistem demokrasi dan hak asasi manusia, namun sesungguhnya paham demokrasi dan hak asasi manusia juga telah lahir di Indonesia bersamaan dengan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang tidak dicemari oleh praktek-praktek hirarkhis dan pengaruh dari kekuasaan kolonialisme. Dari sini dalam usaha membangun negara demokrasi harus benar- benar dilandasi oleh nilai-nilai dasar sosial budaya bangsa Indonesia yang telah melembaga dalam ideologi Pancasila.
Pada dasarnya bangsa Indonesia telah
paham bahwa tugas dari sebuah negara beserta lembaga dan aparatusnya adalah menjaga “kemuliaan manusia” sebagaimana difitrahkan oleh sang Pencipta. Tugas itu bukanlah hanya menciptakan kondisi-kondisi dan infrastruktur yang memungkinkan bagi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hak- hak asasi serta mengembangkan ataupun mengaktualisasikan semua potensi kemanusiaan, tetapi juga suatu perlindungan di mana ia akan terhindar dari tindakan distruktif yang dapat menganiayanya, baik yang dilakukan oleh sesama manusia maupun oleh negara lewat institusinya. Masalah itu tidak sekedar disebabkan oleh lemahnya fundamen logis dan rasional sistem ketatanegaraan ala Barat yang tidak selaras dengan dasar filosofi maupun epistemotologi dari bangsa Indonesia. Keadaan ini nampak saat negara terjebak ke dalam paradigma yang melihat “sebab-musabab” terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang efeknya memaksa “sistem hukum” lebih memfokuskan atau terdominasi oleh peran pelaku (pelanggar hukum) dan peran aparat/ institusi (pelaksana hukum). Selain itu, sistem hukum civil law (kontinental) yang dibangun atas dasar falsafah Oksidental  (masyarakat Barat) sebagai tatanan masyarakat yang sifatnya individual, tampak mengalami kesulitan bahkan ketidakcocokan dalam penerapannya di tengah masyarakat Timur (falsafah Oriental termasuk Indonesia) yang memiliki realitas historis dan kultural bersifat komunal, yang sangat berbeda bahkan secara diametral dengan masyarakat Barat.
Dengan telah ditetapkan pelaksanaan Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 27 Juni 2018 yang rencananya akan berlangsung di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, hal ini memberikan porsi yang seimbang dalam kedaulatan rakyat bagi rakyat di daerah untuk memberikan legitimasi kepada elit politiknya. Demikian pula merupakan landasan
untuk penerapan Trias Politica Montesquieu dalam kriteria “pemisahan kekuasaan” atas tiga lembaga tinggi negara di daerah yang perlu diwujudkan. Selain itu untuk memenuhi pola hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi yang pada dasarnya kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan demokrasi tidak dapat dibagi ke dalam hirarkhi demokrasi nasional dengan demokrasi lokal.
Dari analisis di atas dalam membangun kerangka negara demokrasi Pancasila melalui Pemilukada tujuan utama adalah dapat dicapainya hubungan checks-and-balances antar lembaga tinggi negara di pusat maupun di daerah dan terpilihnya calon-calon pemimpin daerah yang memiliki jiwa “negarawan” dengan daya pikir kritis dan kreatif yang hanya mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara, bukan lagi sebagai “politikus” yang berorientasi kepada partai karena sudah duduk dalam lembaga eksekutif ataupun legislatif. Ini pun sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang bersifat komunal untuk melandasi hubungan dalam partai politik yang bersifat Patronagen- Parteien (Max Weber, 1990 ) yang mana prinsip affection berpeluang melahirkan kader-kader partai yang berkualitas asal dilandasi oleh sistem kaderisasi yang benar. Namun demikian menurut Karl Manheim (1990). jika sistem kaderisasi partai berorientasi pada provit, maka yang akan terjadi adalah erosi patron clien dan lahir kader- kader yang ambiguitas.
Untuk itu Soedjatmoko (1991) menawarkan langkah yang bisa dilakukan secara simultan dalam upaya membangun kerangka negara demokrasi Pancasila , yaitu : 1) reformasi konstitusi ( constitutional reform ) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, sistem, dan perangkat legal; 2) reformasi kelembagaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik ( institutional reform and empowerment ); 3) pengembangan kultur
atau budaya politik ( political culture ). Melalui pelaksanaan Pemilukada diharapkan dapat menjadi titik tolak melahirkan demokrasi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Penutup
Mencermati kondisi saat ini, pengembangan budaya politik ke arah otentik demokrasi yang genuine dengan Pancasila dibutuhkan upaya untuk memperkokoh karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Upaya itu perlu route map bagi generasi selanjutnya dalam rangka membenahi demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu tidak cukup bermodal optimisme saja namun perlu pengorbanan dan keberanian sebagai negarawan.

## Daftar Pustaka
Dahl, Robert A. 1998. Democracy. London: Yale University Press.
Huntington, P. Samuel. 1991. The Third
Wave: Democratization in The Late Twentieth Century . University of Oklahoma Press.
Ortega Y. Gasset. 1959. Vukan Kuic, “ Man and Crisis . José Ortega y Gasset ,” The Journal of Politics 21, no. 2 (May, 1959).
Manheim, Karl. 1990. Ideology and Otopia, an Introduction to The Sociology of Knowledge. Routlege and Regan Paul LTD, London.
Soedjatmoko. 1991. Keprehatinan Masa Depan: Cet. 1 – Yogjakarta: Tiara Wacana.
Sorensen, Georg. 1993. Democracy and Democratization: Processe and Prospects in a Changing World. Boulder: Westview Press.
Sularto, St. 2001. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Weber, Max. 1990. Politics as a Vocation ” (German: Politik als Beruf) is an essay by German economist and sociologist Max Weber (1864–1920).