## J-MAS

## Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
Fathiyah 1,4 *, Abdi Sukmana 2 , Hamid Majid 3 , Masnun 4
1,4 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
2,3, BPSDM Provinsi Jambi *Correspondence email: fathiyahzaky74@gmail.com, Hamid.majid6@gmail.com
Abstract.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  efficiency  of  regional  spending  in  Jambi  provincial  government.  The research  method  used  is  descriptive  and  the  analytical  tools  used  in  this  study  are  the  ratio  of  spending  variance,  the  ratio  of expenditure  harmony  and  the  ratio  of  spending  efficiency.  The  data  used  in  this  study  is  secondary  data  in  the  form  of  budget realization report on the regional financial report of Jambi provincial government for the period 2015 - 2019. The results of this study  concluded  that  the  efficiency  of  spending  in  Jambi  province  based  on  the  ratio  of  spending  variance  showed  an  average result  of  91.41  meaning  that  the  realization  is  smaller  than  the  budgeted  amount  with  the  preferred  difference  category (favourable variance), while in the ratio of expenditure harmony based on the ratio of operating expenditure to total expenditure over the last five years shows an average yield of 74.27% and the ratio of capital expenditure to total expenditure on average of 25.72% , meaning the proportion of operating expenditure allocation is greater than the proportion of capital expenditures, and the  next  based  on  the  results  of  the  calculation  of  the  ratio  of  efficiency  of  expenditure  obtained  results  of  91.41%  with  the category of efficient performance. This means that the Jambi Provincial Government is able to save and efficiently in conducting regional expenditure.

## Keywords : Regional spending efficiency, Variance ratio, Harmony ratio, and expenditure efficiency ratio
Abstrak. Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Efisiensi  belanja  daerah  pada  Pemerintah  Provinsi  Jambi.  Metode Penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuatitatif  dan  alat  analisis  yang  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  rasio  varians belanja,  rasio  keserasian  belanja  dan  rasio  efisiensi  belanja.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  berupa  laporan realisasi  anggaran  pada  laporan keuangan daerah Pemerintah  Provinsi  Jambi periode  2015-2019.  Hasil penelitian ini  menyimpulkan bahwa efisiensi  belanja daerah Provinsi  jambi  berdasarkan rasio varians  belanja  menunjukkan  hasil rata-rata sebesar 91,41 artinya realisasinya  lebih  kecil dari  jumlah yang dianggarkan dengan kategori selisih disukai (favourable variance),  sedangkan  pada  rasio  keserasian  belanja  berdasarkan  rasio  belanja  operasi  terhadap  total  belanja  selama  lima  tahun terakhir  menunjukkan  hasil  rata-rata  74,27%  dan  rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  rata-rata  sebesar  25,72%,  artinya proporsi  alokasi  belanja  operasi  lebih  besar  dari  proporsi  belanja  modal,  dan  yang  terakhir  Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio efisiensi  belanja diperoleh  hasil  sebesar  91,41%  dengan  kategori kinerjanya efisien.  Artinya  Pemerintah  Provinsi Jambi  mampu dalam menghemat dan efisien dalam melakukan belanja daerah.
Kata Kunci : Efisiensi belanja daerah, Rasio varians, Rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja

## Pendahuluan
Pelaksanaan  Otonomi  daerah  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  yang  kemudian  direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah pada  bidang  Pemerintahan  selalu  diikuti  dengan  otonomi  dalam  bidang  keuangan  atau  desentralisasi  fiskal,  dengan diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  maka  Daerah  diberi  kewenangan  untuk  menggali  pendapatan  dan  melakukan  peran  alokasi  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  secara  mandiri  dalam  menetapkan  prioritas  pembangunan  daerahnya.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  ditetapkan  setiap  tahun  oleh  Pemerintah  daerah  merupakan  alat  utama  untuk melaksanakan  pembangunan  daerah,  dimana  untuk  pembiayaan  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  tercermin  dari alokasi  besarnya  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Jika  alokasi  Pendapatannya  daerahnya  besar  maka  secara  otomatis alokasi  pembiayaan  pembangunan  dalam  Belanja  daerah  juga  menjadi  besar  sehingga  prioritas  pembangunan  derah dapat terlakasana dengan baik dan lancar.
Pembiayaan prioritas pembangunan yang dialokasikan pada belanja daerah seharusnya bisa digunakan secara ekonomis,  efisien  dan  efektif,  mengingat  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  maka  keuangan  pemerintah  daerah sangat terbatas serta mengurangi ketergantungan dengan bantuan pemerintah pusat. Agar pengelolaan belanja daerah dapat  berjalan  baik,  lancar  dan  efisien  maka  perlu  dilakukan  pengukuran  kinerja  keuangan  yang  bertujuan  untuk mengetahui  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membelanjakan  uang  publik  apakah  sudah  secara  efisien,  efektif dan ekonomis (Mardiasmo, 2004). Menurut Mahmudi (2010) analisis belanja digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Penelitian yang terkait dengan analisis belanja daerah pernah dilakukan oleh Suhaedi (2019) di Kabupaten Lombok Barat yang
menyimpulkan  hasil  bahwa  Varians  belanja  pada  Kabupaten  Lombok  barat  dalam  kategori  Favourable  varians  dan sebagian  besar  belanja  daerah  dialokasikan  untuk  belanja  operasi  baru  kemudian  belanja  modal,  sedangkan  dari  sisi pengelolaan anggaran juga masih kurang efisien. Tujuan dari penelitian ini sama dengan penelitian tersebut diatas dan yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian dan tahun penelitan yang berbeda.

## Tinjauan Pustaka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  adalah  kerangka  keuangan  tahunan  daerah  yang  disepakati  bersama  oleh  DPRD  dengan  pemerintah, yang  intinya  menggambarkan  sumber-sumber  pendapatan  daerah,  berapa  alokasi  pengeluaran  untuk  melaksanakan program/kegiatan, dan pembiayaan yang muncul saat surplus atau difisit (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu,  2014).  Sementara  menurut  Ramadani  (2017),  APBD  dapat  didefenisikan  sebagai  rencana  keuangan pemerintah  daerah  yang  mendeskripsikan  mengenai  perkiraan  pengeluaran  yang  sebesar-besarnya  dalam  belanja kegiatan  dan  proyek  daerah  dalam  satu  tahun,  serta  juga  dapat  menggambarkan  mengenai  estimasi  pendapatan  dan sumber  pendapatan  daerah  yang  digunakan  untuk  menutupi  biaya  yang  dimaksud.  APBD  terdiri  atas  anggran pendapatan,  anggaran  belanja,  dan  pembiayaan  (Dharmawati  &  Irmadaroyani,  2016).  Laporan  Realisasi  Anggaran Menurut  Mahsun  dkk  (2011)  adalah  laporan  yang  berisi  tentang  informasi  mengenai  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

## Belanja Daerah
Belanja daerah (Lontaan dkk, 2016) merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan  umum.  Selanjutnya  Zebua  (2014)  menyatakan  belanja  daerah  teralokasi  secara  tepat  ke  pos-pos  belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Analisis  belanja  daerah  dilakukan  untuk  mengevaluasi  apakah  pemerintah  daerah  telah  menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Belanja daerah berdasarkan SAP  (PP  No.71  Tahun  2010),  belanja  diklasifikasikan  menurut  klasifikasi  ekonomi  (jenis  belanja)  dan  fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut :
1) Klasifikasi  Ekonomi,  adalah  pengelompokan  belanja  yang  didasarkan  pada  jenis  belanja  untuk  melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,  subsidi,  hibah,  bantuan  sosial,  dan  belanja  lain-lain.  Klasifikasi  ekonomi  untuk  pemerintah  daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan  sosial, dan bantuan tak terduga.
2) Klasifikasi menurut Organisasi Publik,  yaitu  klasifikasi berdasarkan  unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.
3) Klasifikasi Fungsi, adalah klasifikasi  yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Kinerja Keuangan Daerah
Sartika  (2019)  menyatakan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  merupakan  suatu  ukuran  kinerja  yang menggunakan  indikator  keuangan  daerah.  Salah  satu  alat  untuk  menilai  kinerja  keuangan  daerah  adalah  dengan melakukan  analisis  rasio  keuangan  daerah.  Melalui  analisis  rasio  ini  kita  dapat  mengukur  dan  menilai  akuntabilitas keuangan  daerah.  Akuntabilitas  tidak  hanya  diukur  dari  berapa  jumlah  uang  publik  digunakan  untuk  belanja,  tetapi bagaimana uang tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

## Analisis Belanja Daerah
Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif.  Mahmudi  (2010)  menyatakan  bahwa  analisis  belanja  daerah  digunakan untuk  melihat  sejauh  mana  pemerintah  daerah  telah  melakukan  efisiensi  anggaran,  menghindari  pengeluaran  yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran analisis belanja daerah dapat dilakukan dengan menghitung analisis varians belanja , Rasio keserasian dan rasio efisiensi belanja.

## Rasio Varians Belanja
Analisis  ini  dilakukan  dengan  cara  menghitung  selisih  realisasi  pendapatan  dengan  yang  dianggarkan. Biasanya  selisih  anggaran  sudah  diinformasikan  dalam  laporan  realisasi  anggaran  yang  sudah  disajikan  oleh pemerintah  daerah.  Informasi  selisih  anggaran  tersbut  sangat  membantu  pengguna  laporan  dalam  memahami  dan menganalisis kinerja pendapatan (Saputra dkk, 2016), adapun formula dalam menghitung varians belanja adalah ;
Varians Belanja = Realisasi Belanja Tahun t Anggran Belanja Tahun t x 100%

## Selisih anggaran dokategorikan menjadi dua jenis yaitu (Mahmudi, 2016 )
1. Selisih  disukai  (favourable  Variance)  yang  mengindikasikan  bahwa  realisasi  anggaran  lebih  kecil  dari anggarannya
2. Selisih tidak disukai (unfavourable Variance) yang mengindikasikan bahwa belanja lebih besar dari anggarannya.

## Rasio Keserasian Belanja
Rasio  keserasian  yang  membahas  mengenai  belanja  operasi,  dimana  rasio  ini  merupakan  perbandingan  dari total  biaya  operasional  dan  pengeluaran  daerah.  Hubungan  ini  dimaksudkan  untuk  menginformasikan  kepada  setiap pengguna  atau  pihak  yang  berkepentingan  mengenai  laporan  tentang  bagian-bagian  pengeluaran  daerah  yang didistribusikan  untuk  pengeluaran  operasional.  Belanja  operasional  sendiri  merupakan  jenis  belanja  yang kebermanfaatannya dirasakan dalam kurun waktu satu tahun keuangan. Sehingga hal tersebut bersifat jangka pendek dan pada beberapa kasus dapat berjalan secara kontinu dan konsisten (Farida, dkk, 2019). Umumnya proporsi belanja operasi  selalu  mendominasi  dari  seluruh  total  belanja  daerah  yaitu  sebesar  60  -  90  persen.  Berikut  ini  merupakan rumus dari rasio balanja operasi

## Rasio Belanja Operasi = Realisasi Total Belanja Operasi Total Belanja
Rasio belanja modal sendiri merupakan komparasi antara jumlah  keseluruhan belanja modal yang terealisasi dengan jumlah  keseluruhan  belanja  daerah.  Berdasarkan  pada  tipe  rasio  ini,  setiap  pengguna  laporan  dapat  melihat  dengan jelas  bagian  dari  pengeluaran  daerah  yang  diperuntukkan  untuk  investasi  dalam  bentuk  belanja  modal  pada  tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Mahmudi  (2016)  menyatakan  bahwa  proporsi  belanja  modal  terhadap  total  belanja daerah adalah 5-20 persen. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

## Rasio Belanja Modal = Realisasi Total Belanja Modal Total Belanja

## Rasio Efisiensi Belanja
Mahmudi  (2010)  Rasio  efisiensi  belanja  merupakan  perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran belanja.  Rasio  efisiensi  belanja  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  penghematan  anggaran  yang  dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku  yang  dianggap  baik  untuk  rasio  ini.  Pemerintah  daerah  dinilai  telah  melakukan  efisiensi  anggaran  jika  rasio efisiennya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.
Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja Daerah Anggran Belanja X 100%

## Metode
Teknik analisis yang gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi  dalam  bentuk  Laporan  Realisasi  Anggaran  di  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi.  Disamping  itu  ada tambahan referensi dari penelitian dan jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan formula yang sudah disajikan sebelumnya serta dianalisis dengan menggunakan rasio varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja daerah.

## Hasil
Analisis Rasio Varians Belanja
Tabel 1. Rasio Varians Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran Realisasi % Kinerja 2015 3.039.172.287.679 2.838.721.753.215 93,40  Favourable Variance 2016 3.102.331.335.892 2.893.449.001.005 93,27  Favourable Variance 2017 3.794.592.677.837 3.457.094.021.644 91,11  Favourable Variance 2018 3.944.637.398.183 3.518.360.175.187 89,19  Favourable Variance 2019 4.338.583.747.877 3.946.292.724.212 90,96  Favourable Variance Rata-rata 3.643.863.489.493 3.330.783.535.052 91,41  Favourable Variance
Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, LRA Tahun 2015 - 2019. Data diolah.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  1  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  periode  lima  tahun  terakhir rata-rata rasio varian belanja Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 94.40% dan termasuk dalam kategori selisih disukai (Favourable  variance)  karena  realisasi  belanja  tidak  melebihi  jumlah  yang  dianggarkan,  artinya  Pemerintah  Provinsi Jambi  telah  melakukan  penghematan  dan  efisiensi  dalam  belanja  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Saputra  dkk  (2016)  di  Kabupaten  Jembrana  yang  menyimpulkan  hasil  penelitiannya  bahwa  rata-rata rasio varians belanja Kabupaten Jembrana periode 2010 - 2014 sebesar 89,44% dan dalam kategori baik.

## Analisis Rasio Keserasian Belanja Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Tabel 2. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran Realisasi % 2015 2.046.188.302.840 2.838.721.753.215 72.08 2016 1.947.816.538.589 2.893.449.001.005 67.32 2017 2.561.387.667.331 3.457.094.021.644 74.09 2018 2.733.539.585.386 3.518.360.175.187 77.69 2019 3.079.700.724.870 3.946.292.724.212 78.04 Rata-rata 2.473.726.563.803 3.330.783.535.052 74.27
Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, LRA Tahun 2015 - 2019. Data diolah.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  table  2  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  periode  lima  tahun  terakhir rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebesar 74,27%. hal ini menunjukkan bahwa hampir 75% belanja  daerah  digunakan  untuk  belanja  operasi,  dan  alokasi  yang  paling  besar  pada  belanja  pegawai  serta  belanja hibah.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sartika  (2019)  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang menyimpulkan  hasil  penelitiannya  bahwa  rata-rata  rasio  Belanja  operasi  terhadap  total  belanja  di  Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2012 – 2016 sebesar 74, 14%.

## Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
Tabel 3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran Realisasi % 2015 791.487.340.374 2.838.721.753.215 27.88 2016 945.539.006.404 2.893.449.001.005 32.68 2017 895.648.009.332 3.457.094.021.644 25.91 2018 784.723.907.609 3.518.360.175.187 22.30 2019 866.500.805.931 3.946.292.724.212 21.96 Rata-rata 856.779.813.930 3.330.783.535.052 25.72
Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, LRA Tahun 2015 - 2019. Data diolah.
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa dalam periode lima tahun terakhir rata-rata alokasi  belanja  modal  terhadap  total  belanja  adalah  sebesar  25.72%  jauh  dibawah  proporsi  belanja  operasi,  bagian terbesar dari belanja modal digunakan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Penelitian yang dilakukan oleh Farida dkk  (2019)  di  Kabupaten  Subang  yang  menyimpulkan  hasil  penelitiannya  bahwa  rata-rata  rasio  Belanja  modal terhadap total belanja di Kabupaten Subang periode 2014 – 2017 sebesar 21,75%.

## Analisis Rasio Efisiensi Belanja
Tabel 4. Rasio Belanja Efisiensi Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran Realisasi % Kinerja 2015 2.838.721.753.215 3.039.172.287.679 93.40  Efisien 2016 2.893.449.001.005 3.102331.335.892 93.27  Efisien 2017 3.457.094.021.644 3.794.592.677.837 91.11  Efisien 2018 3.518.360.175.187 3.944.637.398.183 89.19  Efisien 2019 3.946.292.724.212 4.338.583.747.877 90.96  Efisien Rata-rata 3.330.783.535.052 3.643.863.489.493 91.41  Efisien
Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, LRA Tahun 2015 - 2019. Data diolah.
Berdasarkan hasil analisis pada table 4 dapat disimpulkan bahwa dalam periode lima tahun terakhir rata-rata efisiensi  belanja  Pemerintah  Provinsi  Jambi  sebesar  91,41%  dengan  kategori  kinerjanya  efisien.  Artinya  Pemerintah Provinsi Jambi mampu untuk menghemat dan efisien dalam belanja, namun perlu untuk menjadi perhatian bahwa nilai sebesar  91,41%  diatas  belum  tentu  seluruhnya  efisiensi  dari  belanja  tetapi  mungkin  saja  ada  program  dan  kegiatan pada tahun-tahun tersebut tidak bisa diilaksanakan sehingga belanja daerah tidak bisa terealisir sebesar 100%. Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lontaan  dkk  (2016)  di  Kabupaten  Minahasa  Tahun  2012  –  2014  yang menyimpulkan  hasil  penelitiannya  sebesar  91.60%  ,  artinya  terjadi  efisiensi  penggunaan  anggaran  pada  Pemerintah Kabupaten Minahasa.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  analisis  belanja  daerah  Pemerintah  Provinsi  Jambi  , maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Analisis rasio varians belanja dengan rata-rata besarnya varians selama tahun 2015 -2019 sebesar 91,41% dengan kategori kinerja favourable variance atau selisih yang disukai karena realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan
2. Analisis  Rasio  keserasian  Belanja  yang  dihitung  dari  rasio  belanja  operasi  terhadapi  total  belanja  menunjukkan hasil  rata-rata  selama  tahun  2015  –  2019  sebesar  74,27%,  artinya  lebih  dari  separuh  belanja  daerah  digunakan untuk belanja operasi. Sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan hasil sebesar 25,72%, nilainya  jauh  dibawah  proporsi  belanja  operasi  dan  bagian  terbesar  dari  belanja  modal  ini  adalah  untuk  belanja jalan, irigasi dan jaringan
3. Analisis  rasio  Efisiensi  belanja  selama  tahun  2015  –  2019  menunjukkan  hasil  rata-rata  sebesar  91,41%  dengan kategori kinerja efisien, artinya pemerintah Provinsi Jambi mampu menghemat dan efisien dalam menggunakan belanja daerah.

## Daftar Pustaka
Farida, Ali Siti Raden  Faisal Maulana Nugraha,  Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Kabupaten  Subang, Publica  : Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara ,  Volume  11,  Nomor  2,  Desember  2019,  107  –  124. Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung.  .  DOI  : https://doi.org/10.155575/jpan.v11i2.7644 .
Lontaan,  Indran Christian, Sonny Pangerapan, 2016, Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun  Anggaran  2012  –  2014, Jurnal  EMBA ,  Volume  4  Nomor  1  Maret  2015,  Hal.  898-906.  DOI  : https://doi.org/1035794/emba.v4i1.11820
Ramadhani,  Febby  Randria.  Analisis  Kemandirian  dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  di  Kota  tarakan  Tahun  2010  – 2015, JEP, Volume  14  Nomor  1  Tahun  2016,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Muhammadiyah Malang. DOI : https://doi.org/10.22219/jep.v15i.3846 .
Saputra, Sandy Candra. I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaat Maja. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014, e- Journal  Bisma  Universitas  Pendidikan  Ganesha Volume  4  Tahun  2016.  Universitas  Pendidikan  Ganesha, Singaraja Indonesia.
Sartika,  Novira.  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kepulauan Meranti.  INOVBIZ  : Jurnal  Inovasi  Bisnis 7  (2019),  147-153,  Dec  2019,  Politeknik  Negeri  Bengkalis,  Riau 28711. DOI : 10.35314/inovbiz.v7i2.1207.
Suhaedi, Wirawan, Analisis Belanja Daerah, Jurnal Riset Akuntansi Aksioma ,Volume 18 Nomor 2, Desember 2019. DOI : https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.82
Zebua, Wilman Forgatti, 2014, Pengaruh Alokasi belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan  Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia  (Studi pada Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat Thun 2011 – 2013), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 3 Nomor 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Dharmawati,  M.K  dan  Irmadariyani,R,  2016,  Analisis  Rasio  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Dalam  menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Bayuwangi, Artikel  ilmiah  Mahasiswa , Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogyakarta UPP AMP YPKN Mahmudi, 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogyakarta UPP AMP YPKN Mahsun,M, 2011, Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta Mahsun, M, 2016, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua), Andi, Yogyakarta Direktorat  jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  (KEMENKEU), Deskripsi  dan  Analisis  APBD Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Jambi, Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi: Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2015 -2019
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah