## KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PEMBANGUNAN WISATA BAHARI DI INDONESIA

## Amni Zarkasyi Rahman dan Hardi Warsono
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
amni.rahman@live.undip.ac.id

## Abstrak
Triple  helix merupakan  konsep  kolaborasi  yang  mendukung  dalam pembangunan  wisata  bahari  melalui  hubungan  dua  arah  antara government , business ,  dan academia .  Peran government memiliki  porsi  yang  lebih  besar untuk  mempersiapkan  payung  regulasi  dalam  perencanaan  sektoral  yang akan  dilaksanakan  oleh business dan academia .  Penelitian  ini  digunakan metode  kualitatif  deskriptif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  jelas masalah penelitian tentang potensi kolaborasi triple helix serta implikasi bagi wisata  bahari  di  Indonesia. Government berperan  dalam  menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan Perda); business memberikan bantuan finansial dalam  program  CSR;  sedangkan academia menyusun master  plan pemberdayaan  sekaligus  menjadi  fasilitator  dalam  lingkup  kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Kata Kunci: triple helix , government , wisata,

## Abstract
Triple  helix  is  a  collaboration  concept  that  supports  the  development  of marine  tourism  through  a  two-way  relationship  between  government, business,  and  academia.  The  role  of  the  government  is  bigger  than  other, such  as:  formulating  sectoral  regulation  that  will  be  implemented  by business and academia. This research used descriptive qualitative method, to describe  triple  helix  collaboration  and  implications  for  marine  tourism  in Indonesia.  Government’s  role  is  to  providing  the  regulatory  framework (RPJM  and  Local  Regulation);  the  business  provides  financial  supportwith CSR programs; while academia develops a master plan for empowerment as well as being a facilitator with community service activities.
Keywords: triple helix , government, tourism

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara destinasi  wisata  dunia  dengan  berbagai potensi melimpah, mulai dari adventure tourism, ecotourism hingga coastal & marine tourism atau yang lebih dikenal  dengan  sebutan  wisata  bahari.
Meskipun bentuk coastal & marine tourism berbeda,  namun  sangat  erat hubungannya dan kadang menjadi suatu kesatuan  (Hall,  2001).  Perlu  diketahui, bahwa  wisata  bahari  merupakan  bentuk pariwisata tertua yang memiliki segmen pasar  yang  luas,  sehingga  orang  selalu meluangkan waktu untuk sekedar berwisata di pantai (Orams, 2002). Saat ini,  lebih  dari  30.000  kapal  pesiar melakukan  perjalanan  dengan  tujuan lebih  dari  2000  pantai  yang  berbeda  di seluruh dunia, termasuk destinasi pantai-pantai  di  Indonesia  (Honey  & Krantz, 2007).
Salah  satu  destinasi  wisata  bahari popular  tersebut  adalah  Pantai  Sanur Bali dengan jumlah wisatawan macanegara mencapai 4,1 juta di Tahun 2015
( http://www.disparda.baliprov.go.id ).
Adapun  daya  tarik  utama  destinasi  ini adalah sunrise  spot ,  pantai  pasir  putih, seawalker, snorkeling , dan scuba
diving .  Selain  itu,  terdapat  dukungan penuh  infrastruktur  penunjang  seperti hotel, restaurant, souvenir shop, shopping  centre ,  spa,  ATM, money changer ,  dan  infastruktur  lainnya.  Hal inilah yang mampu menunjang tinggiinya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara  disamping  branding  Bali yang sudah mendunia.
Selain  itu,  terdapat  juga  kawasan Raja  Ampat  di  Papua  dengan  jumlah wisatawan  mencapai  18.000  di  tahun 2018 ( http://travel.kompas.com/read/2015/10/ 08/141600827/Kadispar.Raja.Ampat.Op timistis.Raih.18.000.Wisman ).
Destinasi  ini  memiliki  beberapa  daya Tarik  utama,  seperti  diving,  snorkeling, dll.  Akan  tetapi,  jumalh  kunjungan  ini lebih  rendah  dari  jumlah  kunjungan wisata  di  Phi  Phi  Island  Thailand  yang mampu mencapai 30.000 di tahun 2015 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Phi_Phi_I slands ),  bahkan    masih  kalah  jauh dibandingkan  kunjungan  wisatawan  ke Sipadan, Malaysia yang mampu mencapai  774.276  kunjungan  di  tahun yang sama ( http://www.sabahtourism.com/sites/def ault/files/visitor-jan-nov-2015.pdf ) .
Meskupun  demikian,  grafik  jumlah wisatwan  asing  yang  berkunjung  ke Indonesia  dalam  kurun  waktu  2012- 2016 menunjukkan trend postitif sebagai berikut :
Gambar 1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia dan Devisa Tahun 2012 - 2016
Sumber  :  Statistik  Profil  Wisatawan Mancanegara, 2016
Berdasarkan gambar tersebut,
diketahui  bahwa  terdapat  peningkatan
15,54% jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan  ini  mampu  memberikan devisa  sebesar  12,44  milyar  USD, meningkan 1,75% dari tahun sebelumnya.  Rata-rata  wisatawan  itu melakukan  kunjungan  pada  destinasi wisata  bahari  yang  sangat  melimpah  di Indonesia.
Sebetulnya, selain kawasan wisata bahari  yang  telah  menjadi  primadona tersebut,  masih  banyak  kawasan  yang penuh potensi namun
belum tereksplorasi  dengan  baik,  sebagai contohnya  adalah  kawasan  pantai  teluk penyu  Cilacap  Selatan  serta  Pantai Karang Bolong Nusakambangan. Kedua pantai ini masih dalam kondisi sederhana,  namun  memiliki  potensi yang  cukup  besar,  mulai  dari  kondisi pantai, komunitas nelayan, serta pemandangan  bawah  laut.  Akan  tetapi, potensi  wisata  bahari ini  belum  mampu disentuh  oleh  investor  sehingga  masih menjadi  golongan  pantai-pantai  “biasa” di Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan
rencana strategis dalam rangka membangun  potensi  wisata  bahari  yang
“biasa” di Indonesia, melalui peran serta aktiv para stakeholders . Rencana strategis yang relevan digunakan adalah kolaborasi stakeholders antara
government,  business,  dan  academia yang  lebih  dikenal  dengan triple  helix
(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

## METODE
Kolaborasi Triple Helix dalam peningkatan  wisata  bahari  harus  dapat
dipahami  secara  menyeluruh  melalui pemikiran  ilmiah  sebagai  masalah secara  signifikan.  Oleh  karena  itu, penelitian ini digunakan metode kualitatif  deskriptif  bertujuan  untuk mendeskripsikan  secara  jelas  masalah penelitiantentang  potensi  kolaborasi triple  helix serta  implikasi  bagi  wisata bahari  di  Indonesia  (Creswell  & Creswell,  2017).  Lebih  lanjut,  potensi kolaborasi  akan  lebih  dilihat  melalui peran  dari  masing-masing  pihak,  yaitu government , business ,  dan academia . Selanjutnya,  data  dikumpulkan  melalui studi  literatur(Sugiyono,  2013)seperti jurnal  ilmiah  yang  relevan  (Webster  & Watson,  2002),  media  online,  serta portal berita resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Government
sebagai
Pembuat Kebijakan Perkembangan  sektor  pariwisata tidak  lepas  dari  peran  pemerintah sebagai decision maker berbagai kebijakan terkait. Hal ini juga tercantum dalam  rencana  pembangunan  sectoral dalam  lingkup  RPJM.  Akan  tetap, sejauh  mana  keterlibatan  pemerintah dengan  tumbuhnya  sektor  pariwisata masih  belum  dapat  diukur,  terlebih dengan adanya korelasi langsung antara pengembangan  SDM  bidang  pariwisata dengan pesatnya perkembangan destinasi  wisata  (Baum  &  Szivas,
2008). Salah  satu  alasan  yang  mendasari intervensi pemerintah dalam pembangunan  sector  pariwisata  adalah sector  ini  mampu  memberikan  dampak postif secara bersamaan pada perkembangan  ekonomi  dan  social.
Terlebih dengan adanya kegiatan prekrutan,  pelatihan,  pendidikan  dan pendampingan  dalam  mengelola  daerah wisata (Ireland, 2005). Kondisi ideal ini masih  belum  terlihat  di  Indonesia, terlebih  peran  pemerintah  yang  secara langsung
berhubungan dengan penyiapan  SDM  bidang  pariwisata justru kurang mendapat perhatian (peran dari SMK/ Sekolah Tinggi  pariwisata). Padahal  pendidikan  vokasi  bidang pariwisata  memiliki  peran  vital  dalam menciptakan SDM yang unggul sehingga mampu memberikan pengaruh pada  perkembangan  positif  pariwisata (Riley, Ladkin, & Szivas, 2002)
Sementara  itu,  arah  kebijakan pariwisata  Indonesia  tahun  2015-2019 yang  terdiri  dari  :  1)  Pemasaran pariwisata;  2)  Pembangunan  destinasi pariwisata;  3)  Pembangunan  industri pariwisata; dan 4) Pembangunan kelembagaan pariwisata  berusaha untuk mecapai  sasaran  pertumbuhan  sebagai berikut :
Tabel 1 Sasaran Pertumbuhan Priwisata 2015-2019 No Uraian Sasaran Baseline 2014 2019 1 Kontribusi terhadap PDB nasional 4,2% 8% 2 Wisatawan Mancanegara (orang) 9 juta 20 juta 3 Wisatawan Nusantara (kunjungan) 250 juta  275 juta 4 Devisa (triliun rupiah) 120 240 Sumber : BAPPENAS, 2014 Sasaran ini harus menjadi motivasi  dalam  usaha  pembangunan sektor  pariwisata,  meskipun  wisata bahari  menyumbang  35%  dari  wisata alam.  Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat pemerintah  adalah  pengembangan  10 destinasi  pariwisata  prioritas,  dengan  6 diantaranya  merupakan  wisata  bahari, yaitu  :  1)  Tanjung  Kelayang;  2) Kepulauan  Seribu;  3)  Mandalika;  4) Labuan  Bajo;  5)  Wakatobi;  dan  6) Morotai.
Pemerintah saat ini sangat concern  dalam  melakukan  pendekatan pengembangan destinasi wisata berbasis produk,  seperti  atraksi,  aksesibilitas, dan  amenitas.  Cakupan  dari  atraksi adalah  daya  tarik  yang  bias  berbasis utama  pada  kekayaan  alam,  budaya, maupun  buatan/  artificial,  seperti  event atau  yang  sering  disebut  sebagai  minat khusus  ( special  interest );  kemudian aksesibiltas  meliputi  :  dukungan  sistem transportasi  yang  meliputi  :  rute  atau jalur  transportasi,  fasilitas  terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi  yang  lain;  serta  amenitas yang  meliputi  :  fasilitas  penunjang  dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi,  rumah  makan  (food  and beverage),  retail,  toko  cinderamata,
fasilitas penukaran uang, biro perjalanan,  pusat  informasi  wisata,  dan fasilitas  kenyamanan  lainnya  (Sunaryo, 2013). Government sebagai pembuat kebijakan  tentu saja tidak dapat membangun  desinasi  wisata  tersebut tanpa kolaborasi dengan berbagai stakeholders  terkait.  Terlebih  dengan jumlah  anggaran  yang  terbatas,  segala proses pembangunan tidak dapat
dilaksanakan  dalam  waktu  yang  relatif singkat.  Diperlukan  kolaborasi  antara business dan academia untuk menyusun masterplan  pembangunan  wisata  bahari yang sustainable . Kolaborasi Mutualisme Pembangunan Wisata Bahari Untuk  membangun  kolaborasi, kita perlu melakukan identifikasi stakeholders  yang  akan  berperan  aktif.
Stakeholders  ini  akan  lebih  tersinergi apabila terdapat kejelasan dari institutions. Institutions disini merupakan bagian dari public stakeholders (Odendaal,  2003)  yang
secara  luas  mampu  mempengaruhi pelaksanaan pembangunan wisata bahari.  Selain  itu,  terdapat  juga private
stakeholders (Cano,  Hernandez,  &  Ros, 2014),  dan academias  institution yang lebih dikenal dengan universitas
(Lombardi, Giordano, Farouh, & Yousef,  2012).  Kolaborasi  ini  nantinya akan  membentuk  hubungan  mutulisme antara state ( government ) ,  academia , dan industry ( business )(Etzkowitz  & Leydesdorff,  2000)  dalam  kerangka Triple  Helix seperti  pada  gambar berikut:
Gambar 2 Model Laissez-Faire dari
Hubungan Triple Helix
Sumber  :  (Etzkowitz  &  Leydesdorff,
2000)
Implementasi kolaborasi  ini dapat terlihat dari peran masing-masing stakeholder  sesuai  dengan  batasan masing-masing. Government dapat membuat kebijakan tentang pembangunan  wisata  bahari,  serta kebijakan  tentang  sumbangan  pihak ketiga  dalam  pembangunan  dalam bentuk peraturan daerah. Melalui kebijakan tersebut, business mendapatkan  legalisasi  peran  dalam bentuk  program Corporate  Social Responsibility (CSR). CSR yang dilakukan  oleh business tidak  hanya terpaku  pada  program charity ,  namun juga empowerment untuk  menjaga aspek sustainability  (Hopkins,  2017) . Oleh  karena  keterbatasan  dari business dalam  menyediakan  fasilitator  yang akan memberdayakan masyarakat, diperlukan  peran  dari academia untuk menjadi pendamping pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Pelaksanaan  pendampingan  yang
dilakukan  oleh academia di  Indonesia terlihat dari implementasi salah satu Tri
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian  kepada  Masyarakat.  Akan tetapi,  peran  tersebut  belum  maksimal dilakukan karena belum banyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang  merupakan  bentuk  kolaborasi tersebut.  Salah  satu  upaya  pemerintah dalam  “mengkondisikan”  adanya  peran itu  adalah  melalui  panduan  penelitian dan  pengabdian  kepada  masyarakat yang  dikeluarkan  Kementerian  Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi setiap tahunnya.  Salah  satu  skema  penagdian kepada  masyarakat  kompetitif  nasional
yang  mendukung  kolaborasi  ini  adalah Program Kemitraan Wilayah (PKW).
PKW  dilatarbelakangi  bebagai permasalahan  yang  merupakan  masalah kewilayahan yang terjadi di masyarakat dalam  satu  desa  atau  satu  kelurahan,
yaitu  :  1)  ketidakmapanan  sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi,
keluarga,  da  masyarakat  dalam  era globalisasi;  2)  IPTEK  perguruan  tinggi belum  secara  sengaja  ditujukan  bagi kesejahteraan  masyarakat  desa  atau kelurahan; 3) potensi masyarakat maupun sumberdaya alam lingkungannya beum termanfaatkn
dengan baik dan arif; serta 4)
penatakelolaan  fisik  kewilayahan  yang belum  proporsional  dan  professional (Dimyati, 2018).

## PENUTUP
Simpulan Triple helix merupakan bentuk
kolaborasi  yang  diperlukan  dalam membangun wisata bahari di Indonesia, yang  terdiri  dari government,  business, dan academia.  Government berperan dalam  menyediakan  kerangka  regulasi
(RPJM dan Perda); business
memberikan  bantuan  finansial  dalam program  CSR;  sedangkan academia menyusun master  plan pemberdayaan sekaligus  menjadi  fasilitator  dalam lingkup  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat.

## Saran
1. Diperlukan  regulasi  pusat  yang dapat  “mewajibkan”  kolaborasi triple  helix  dalam  pembangunan sector wistaa bahari 2. Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut tentang  peran community sebagai subjek  dan  objek  pemberdayaan masyarakat  yang  menjadi  focus pembangunan SDM bidang pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Baum, T., & Szivas, E. (2008). HRD in tourism: A role for government? Tourism  Management,  29 (4),
783-794.
Cano,  J.,  Hernandez,  R.,  &  Ros,  S.
(2014).  Distributed  framework for  electronic  democracy  in smart  cities. Computer,  47 (10), 65-71.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.
(2017). Research design: Qualitative,  quantitative,  and mixed methods approaches : Sage publications. Dimyati, M. (2018). Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada  Masyarakat  Edisi  XII Tahun  2018 (XII  ed.).  Jakarta:
Kementerian  Riset,  Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.
(2000). The dynamics of innovation: from National Systems  and  “Mode  2”  to  a Triple  Helix  of  university– industry–government  relations.
Research  Policy,  29 (2),  109- 123. doi: https://doi.org/10.1016/S0048- 7333(99)00055-4
Hall, C. M. (2001). Trends in ocean and coastal  tourism:  the  end  of  the last  frontier? Ocean  &  coastal management, 44 (9-10), 601-618.
Honey, M., & Krantz, D. (2007). Global trends in coastal tourism: Center
on  Ecotourism  and  Sustainable Development.
Hopkins, M. (2017). CSR and sustainability CSR and Sustainability (pp. 59-87): Routledge. Ireland,  F.  (2005).  A  human  resource development  strategy  for  Irish tourism: competing through people. Failte Ireland, Dublin .
Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H.,
& Yousef, W. (2012). Modelling the  smart  city  performance.
Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25 (2), 137-149.
Odendaal,  N.  (2003).  Information  and communication  technology  and local  governance:  understanding the  difference  between  cities  in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27 (6), 585-607.
Orams,  M.  (2002). Marine  tourism:
development, impacts and
management : Routledge.
Riley,  M.,  Ladkin,  A.,  &  Szivas,  E.
(2002). Tourism  employment:
Analysis  and  planning (Vol.  6):
Channel View Publications.
Sugiyono,  M.  P.  K.  (2013).  Kualitatif,
dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta . Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Gava Media, Yogyakarta .
Webster,  J.,  &  Watson,  R.  T.  (2002). Analyzing the past to prepare for the  future:  Writing  a  literature review. MIS quarterly , xiii-xxiii.
http://www.disparda.baliprov.go.id , , diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 jam 21.40
http://travel.kompas.com/read/2015/10/
08/141600827/Kadispar.Raja.A mpat.Optimistis.Raih.18.000.Wi sman ,  diakses  pada  tanggal  10 Oktober 2018 jam 21.42
https://en.wikipedia.org/wiki/Phi_Phi_I slands ,  diakses  pada  tanggal  10
Oktober 2018 jam 21.44
http://www.sabahtourism.com/sites/defa ult/files/visitor-jan-nov-
2015.pdf ,  diakses  pada  tanggal
10 Oktober 2018 jam 21.45