ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Konflik Kepentingan Pejabat Negara dalam Pemberlakuan Aturan Wajib Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia Tahun 2020-2022
Zainul Djumadin 1, * ; Iyuk Wahyudi 2
1,2 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; zainulunas@yahoo.co.id
* Correspondence : zainulunas@yahoo.co.id
Kata kunci Konflik Kepentingan, Rent Seeking, Aturan Wajib Tes PCR, Pejabat Negara

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  konflik  kepentingan  pejabat  negara  Indonesia  terkait pemberlakuan  aturan  wajib  tes  PCR  selama  pandemi  Covid-19  (2020-2022). Dengan  fokus  pada  biaya  mahal  tes  PCR  dan  kepemilikan  saham  pejabat pemerintah  di  perusahaan  penyelenggara  tes,  studi  ini  bertujuan  mengurai hubungan  antara  bisnis  dan  politik  serta  potensi  konflik  kepentingan.  Metode kualitatif digunakan, melalui wawancara, analisis dokumen, dan tinjauan literatur. Temuan menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan yang tidak hanya tidak etis  tetapi  juga  berpotensi  menimbulkan  nepotisme  dan  korupsi,  merusak kepercayaan publik. Studi ini penting untuk memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan kesehatan publik, khususnya di masa krisis.

## ABSTRACT
This  study  examines  the  conflict  of  interest  among  Indonesian  state  officials related  to  the  mandatory  PCR  test  regulation  during  the  Covid-19  pandemic (2020-2022). Focusing on the high cost of PCR tests and government officials' shareholdings in PCR test-providing companies, the study aims to unravel the relationship  between  business  and  politics  and  the  potential  for  conflicts  of interest. A qualitative method was employed, using interviews, document analysis, and literature review. Findings indicate potential conflicts of interest that are not only unethical but also likely to lead to nepotism and corruption, undermining public  trust.  This  study  is  crucial  for  understanding  the  importance  of transparency and accountability in public health policy, especially in times of crisis.
Keywords
Conflict of Interest, Rent Seeking, Mandatory PCR Test Rules, State
Officials

## Pendahuluan
Pada akhir tahun 2019, Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah penemuan tersebut, telah menyebar ke lebih dari 126.000 orang di 123 negara, menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global. Ini memicu kepanikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Octaviani & Ketenagakerjaan, 2021).  Sebagai respons, Presiden  Joko  Widodo  membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan kemudian menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional (Sibaweh, 2022). Namun, dalam menanggapi pandemi ini, berbagai negara  merespons  dengan  cara  yang  berbeda  (Yunus  &  Rezki,  2020).  Di  awalnya, Indonesia  terlihat  kurang  responsif  dan  tampak  abai  terhadap  situasi  ini,  dengan sikap  yang  terkesan  anti-sains  dan  tidak  memprioritaskan  upaya  desekuritisasi. Meskipun  ada  beberapa  upaya  antisipatif,  seperti  penyediaan  rumah  sakit  dan laboratorium  pemeriksaan  Covid-19  di  seluruh  provinsi  serta  penutupan  akses perjalanan dari dan ke China, namun sikap yang kontradiktif terlihat saat Menteri Koordinator  Kemaritiman  dan  Investasi  (Menteri  Marves)  menginginkan  kembali masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia. Sikap ini justru bisa meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan Covid-19,  seperti  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM),  serta  upaya  testing,  tracing,  treatment (karantina), dan bantuan sosial. Namun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tes PCR  yang  merupakan  alat  utama  dalam  mendeteksi  Covid-19.  Biaya  tes  PCR awalnya sangat mahal karena bergantung pada impor bahan baku, alat dan bahan baku sekali pakai, serta kurangnya regulasi terkait pajak dan subsidi. Setelah kritik masyarakat, pemerintah mengintervensi standar biaya tes PCR, meskipun tetap ada masalah  dengan  tarif  yang  tidak  stabil  (Hartanto  &  Budiarto,  2022).  Keterlibatan beberapa  pejabat  negara  dalam  bisnis  layanan  tes  PCR  menjadi  perhatian  karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan, rent seeking, dan nepotisme. Meskipun beberapa pejabat berkilah bahwa usaha ini adalah bentuk filantropi, tetapi keraguan tetap ada. Terlebih lagi, hingga saat ini belum ada audit yang dilakukan terkait bisnis PCR yang terkait dengan pejabat-pejabat tersebut. Meskipun tidak ada larangan bagi pejabat  negara  untuk  memiliki  bisnis,  keterlibatan  dalam  usaha  yang  berkaitan dengan  posisi  politik  mereka  berpotensi  menciptakan  konflik  kepentingan,  yang seharusnya dihindari sesuai dengan aturan yang berlaku (Panambunan et al., 2022). Terutama  saat  ada  kewajiban  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  tes  PCR  saat melakukan perjalanan udara, maka tumpang tindih antara bisnis dan politik semakin tampak (Firdaus & Pakpahan, 2020).
Studi-studi  terdahulu  telah  memberikan  wawasan  penting  tentang  konflik kepentingan  dalam  berbagai  konteks.  Rifai  (2021)  menyoroti  dua  isu  kritis  dalam pandemi  Covid-19:  pengabaian  etika  publik  dan  munculnya  konflik  kepentingan
dalam  penanganan  pandemi  serta  penggunaan  anggaran  negara  secara  tidak  sah. Penelitian  ini  mengeksplorasi  kasus  konflik  kepentingan  yang  melibatkan  Staf Khusus Presiden dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 dan Ruang Guru. Sementara itu, Hayakawa et al. (2022) mengidentifikasi keterlibatan pejabat publik dalam industri batu bara, memunculkan pertanyaan etika dan konflik kepentingan. Fawwaidz (2022) menyelidiki konflik kepentingan dalam penataan kelembagaan dan penempatan sumber daya di daerah pemekaran Kabupaten Pangandaran. Penelitian lain  menilai  respons  berbagai  negara  terhadap  Covid-19,  menunjukkan  perbedaan dalam kesiapan dan tanggapan, dengan Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan lebih tangguh  dibanding  Amerika  Serikat.  Banowati  &  Dewi  (2022)  meneliti  konflik kepentingan  dalam  pemanfaatan  Pantai  Padang  Galak,  sementara  sebuah  studi  di Kabupaten  Flores  Timur  menggunakan  nilai  budaya  dan  agama  dalam  resolusi konflik kepentingan. Keseluruhan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik kepentingan dalam berbagai situasi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengisi  kekosongan  dalam  literatur  akademik mengenai konflik kepentingan pejabat negara dalam konteks pemberlakuan aturan wajib tes PCR di Indonesia selama pandemi Covid-19 (2020-2022). Berbeda dari studi- studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rifai (2021), Hayakawa et al. (2022), Fawwaidz  (2022),  Banowati  &  Dewi  (2022),  dan  lainnya  yang  menyoroti  aspek konflik kepentingan dalam berbagai konteks, penelitian ini secara spesifik mengkaji hubungan  bisnis  dan  politik  serta  potensi  konflik  kepentingan  yang  muncul  dari kepemilikan  saham  pejabat  pemerintah  di  perusahaan  penyelenggara  tes  PCR. Melalui  metode  kualitatif  yang  melibatkan  wawancara,  analisis  dokumen,  dan tinjauan  literatur,  penelitian  ini  menawarkan  wawasan  baru  tentang  bagaimana konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan publik serta potensi nepotisme dan korupsi  yang  mungkin  timbul.  Hasil  penelitian  ini  penting  dalam  memperdalam pemahaman  tentang  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  kebijakan kesehatan publik, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi, dan memberikan kontribusi signifikan bagi bidang studi kebijakan publik dan etika pemerintahan.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengkaji kebijakan tes  PCR  wajib  di  Indonesia  dan  konflik  kepentingan  terkait  pejabat  pemerintah. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang ada, termasuk buku, jurnal, dan media online. Data primer dikumpulkan langsung dari kebijakan pemerintah  dan  dokumentasi  resmi,  sementara  data  sekunder  berasal  dari  media massa, temuan penelitian sebelumnya, dan pandangan ahli. Untuk validasi, teknik triangulasi  digunakan,  membandingkan  data  dengan  literatur  terpercaya  dan pandangan  para  ahli,  menjamin  kredibilitas  dan  keaslian  informasi.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif deskriptif, mengorganisasi dan menginterpretasikan data untuk  mengembangkan  hipotesis.  Proses  ini  meliputi  ringkasan  temuan  yang
menekankan  aspek  penting,  penyajian  data  yang  terstruktur,  dan  penarikan kesimpulan yang logis. Pendekatan berkelanjutan dan metodologis ini memastikan fokus pada tujuan penelitian, menyediakan wawasan komprehensif tentang konflik kepentingan dalam kebijakan kesehatan publik di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Relasi Bisnis Pejabat Negara dengan Penyedia Jasa Tes PCR
Pada  tanggal  8  Juni  2020,  Kementerian  Perhubungan  mengeluarkan serangkaian  Surat  Edaran  terkait  pedoman  dan  petunjuk  teknis  penyelenggaraan transportasi  darat,  laut,  dan  udara.  Dalam  surat  edaran  tersebut,  Kementerian Perhubungan  menetapkan  beberapa  persyaratan  bagi  penumpang,  salah  satunya adalah surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif. Hal ini juga berlaku untuk penumpang internasional yang harus menjalani tes PCR saat kedatangan. Kebijakan pemerintah  mewajibkan  tes  PCR  ini  adalah  upaya  untuk  mendeteksi  pelaku perjalanan yang tidak terinfeksi Covid-19 (Bangun, 2022). Namun, pemberlakuan tes PCR ini juga memicu berbagai perdebatan terutama terkait biayanya yang tinggi dan fluktuatif. Pada awal  pandemi, harga tes PCR mencapai 2,5 juta rupiah atau lebih, bahkan ada yang menetapkan harga 3,5 juta rupiah. Setelah mendapat kritik, harga tersebut  secara  perlahan  turun  menjadi  sekitar  900  ribu  hingga  300  ribu  rupiah. Untuk mengatasi masalah biaya tes PCR yang tinggi dan fluktuatif ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan tarif maksimal tes PCR sebesar 900 ribu rupiah pada tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian, pada 16 Agustus 2021,  tarif  tertinggi  pemeriksaan  RT-PCR  untuk  wilayah  Jawa  dan  Bali  ditetapkan sebesar  495  ribu  rupiah,  sedangkan  di  luar  Pulau  Jawa  dan  Bali  sebesar  525  ribu rupiah.  Meskipun  ada  upaya  mengatur  tarif  tes  PCR,  kritik  masih  terus  muncul terkait mahalnya biaya tes.
Kritik tersebut semakin menguat ketika terungkap bahwa beberapa perusahaan penyedia jasa tes PCR memiliki keterkaitan dengan pejabat negara, termasuk menteri dan politikus (Khoerunisa & Noorikhsan, 2021). Salah satu perusahaan yang disebut terlibat adalah PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri BUMN dianggap memiliki afiliasi dengan perusahaan ini. Meskipun PT. GSI telah melakukan kontribusi besar dalam jumlah tes  PCR  di  Indonesia,  terdapat  keraguan  terkait  motif  di  balik  kepemilikan  saham pejabat  negara  dalam  perusahaan  ini.  Hal  ini  memicu  opini  publik  tentang kemungkinan  adanya  konflik  kepentingan  dalam  pemberlakuan  aturan  wajib  tes PCR di Indonesia. Meskipun sejumlah pejabat negara memiliki latar belakang sebagai pengusaha,  hal  ini  tidak  selalu  mengindikasikan  konflik  kepentingan  atau  praktik korupsi  (Suaib  et  al.,  2021).  Beberapa  dari  mereka  mungkin  fokus  pada  upaya aktualisasi  diri  daripada  mencari  keuntungan  dari  kedudukan  mereka  sebagai pejabat  negara  (Aziz  &  Wicaksono,  2020).  Namun,  perdebatan  tentang  konflik kepentingan ini telah memunculkan kekhawatiran dan mempengaruhi pandangan
publik terhadap transparansi dan etika dalam penyelenggaraan tes PCR di Indonesia (Harmoko & Purwaningrum, 2022). Meskipun regulasi terkait konflik kepentingan ada,  seringkali  pejabat  negara  dianggap  tidak  mengikuti  aturan  tersebut  saat membuat kebijakan, seperti pemberlakuan aturan wajib tes PCR yang kontroversial ini.

## 2.  Potensi  Konflik  Kepentingan  dalam  Pemberlakuan  Aturan  Wajib  Tes  PCR  di Indonesia
Pemberlakuan  aturan  wajib  tes  PCR  di  Indonesia,  meskipun  diambil  sebagai upaya antisipasi dalam penanganan Covid-19, namun potensi konflik kepentingan pejabat  negara  dalam  hal  ini  cukup  tinggi.  Potensi  konflik  kepentingan  ini  dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut:
1. Posisi Politik
Salah  satu  aspek  yang  memunculkan  potensi  konflik  kepentingan  adalah kepemilikan saham Menteri Marves di PT. GSI, perusahaan penyelenggara tes PCR. Kepemilikan saham ini dapat menciptakan ketidakjelasan antara tugas resmi sebagai pejabat  publik  dan  kepentingan  pribadi.  Posisi  politik  Menteri  Marves  sebagai koordinator penanganan Covid-19 dan pemegang saham di perusahaan yang terlibat dalam  tes  PCR  menciptakan  potensi  konflik  kepentingan,  terutama  jika  kebijakan yang diambil mempengaruhi perusahaan tersebut.
2. Rangkap Jabatan
Kedua jabatan yang diemban oleh Menteri Marves, yakni sebagai koordinator penanganan  Covid-19  dan  Menteri  Marves,  juga  berpotensi  menciptakan  konflik kepentingan.  Rangkap  jabatan  seperti  ini  dapat  menghambat  kemampuan  pejabat negara  untuk  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  secara  profesional, independen, dan akuntabel.
3. Hubungan Afiliasi Bisnis
Terdapat hubungan afiliasi bisnis antara pejabat negara dan perusahaan yang bergerak  dalam  jasa  pelayanan  tes  PCR,  seperti  PT.  GSI.  Keterkaitan  ini  dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat negara terkait kebijakan tes PCR, karena dapat dianggap sebagai penggunaan kedudukan mereka untuk keuntungan pribadi atau bisnis tertentu.
4. Kepentingan Pribadi atau Bisnis
Meskipun  Menteri  Marves  dan  Menteri  BUMN  membantah  mengambil keuntungan pribadi dari PT. GSI, kepemilikan saham dalam perusahaan yang terlibat dalam bisnis tes PCR tetap menciptakan potensi konflik kepentingan. Kedua pejabat tersebut  memiliki  posisi  publik  yang  berpotensi  mempengaruhi  kebijakan  yang menguntungkan perusahaan atau bisnis yang mereka miliki.
Dalam konteks ini, konflik kepentingan mengacu pada situasi di mana pejabat negara terlibat dalam tindakan atau keputusan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau bisnis mereka sendiri, bahkan jika niat utama  mereka  mungkin  tidak  sepenuhnya  berorientasi  pada  keuntungan  pribadi
yang  jelas.  Walaupun  dalam  banyak  kasus  pejabat  negara  mungkin  memiliki  niat baik  atau  alasan  yang  sah  untuk  berpartisipasi  dalam  bisnis  atau  proyek  tertentu, konflik kepentingan ini dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif.
Pertama-tama,  konflik  kepentingan  dapat  merusak  transparansi  dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan pejabat negara mungkin tidak sepenuhnya terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami dan menilai tindakan  pemerintah.  Kedua,  konflik  kepentingan  dapat  mengurangi  tingkat akuntabilitas  pemerintah.  Pejabat  negara  yang  terlibat  dalam  konflik  kepentingan mungkin  tidak  dapat  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  dengan independen  dan  objektif.  Hal  ini  dapat  mengganggu  kemampuan  publik  untuk mengawasi  kinerja  pemerintah  dan  menuntut  pertanggungjawaban  jika  terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, konflik kepentingan melibatkan aspek etika dalam pemerintahan.
Walaupun  pejabat  negara  mungkin  memiliki  alasan  yang  sah  untuk berinvestasi  atau  terlibat  dalam  bisnis  tertentu,  tindakan  ini  dapat  menimbulkan keraguan terkait dengan integritas dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas publik. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik.  Selain  itu,  penting  untuk  mencatat  bahwa  ukuran  persentase  saham  yang dimiliki pejabat negara dalam suatu perusahaan mungkin relatif kecil. Namun, hal ini  tidak  selalu  menghilangkan  potensi  konflik  kepentingan.  Meskipun  sahamnya hanya  sebagian  kecil  dari  total  kepemilikan,  pejabat  negara  masih  dapat  memiliki pengaruh  signifikan  dalam  pengambilan  keputusan  bisnis  atau  regulasi  yang memengaruhi  perusahaan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  potensi  konflik  kepentingan tetap  ada  dan  harus  diatasi  secara  serius.  Potensi  konflik  kepentingan  seperti  ini dapat  berdampak  pada  bisnis  tes  PCR  di  Indonesia  dengan  menciptakan ketidakpercayaan dalam pemerintahan. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan tes PCR dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau  bisnis  pejabat  negara,  ini  dapat  mengikis  keyakinan  mereka  dalam  kebijakan kesehatan masyarakat dan upaya penanganan pandemi.
Temuan ini secara signifikan menyoroti bagaimana kebijakan kesehatan publik, yang seharusnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, bisa terkontaminasi oleh kepentingan  pribadi  dan  politik.  Berdasarkan  analisis,  terungkap  bahwa  adanya kepemilikan saham oleh pejabat pemerintah di perusahaan penyelenggara tes PCR menciptakan potensi besar untuk konflik kepentingan, nepotisme, dan korupsi. Hal ini  tidak  hanya  merusak  integritas  kebijakan  kesehatan  publik  tetapi  juga menurunkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Temuan  ini mendukung  argumen  yang  telah  dibuat  mengenai  prevalensi  konflik  kepentingan dalam berbagai aspek pemerintahan dan kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan oleh Rifai (2021) dalam konteks program Relawan Desa Lawan Covid-19, atau oleh Hayakawa et al. (2022) dalam keterlibatan pejabat publik di industri batu bara. Lebih
lanjut,  penelitian  ini  menggarisbawahi  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pemerintahan sebagai sarana untuk mengatasi masalah konflik kepentingan, sebuah prinsip yang telah lama ditekankan namun sering kali diabaikan
Oleh karena itu, mengelola konflik kepentingan dan memastikan transparansi, akuntabilitas,  dan  integritas  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  adalah penting  untuk  mempertahankan  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dalam pemerintahan. Secara etika, pejabat negara seharusnya tidak terlibat dalam kebijakan yang  berpotensi  menciptakan  konflik  kepentingan.  Mereka  seharusnya  secara terbuka dan transparan memisahkan diri dari urusan bisnis yang mereka miliki dan menghindari  pengambilan  keputusan  yang  dapat  dianggap  sebagai  memihak kepentingan pribadi atau bisnis tertentu. Etika publik harus menjadi panduan bagi setiap pejabat negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dengan fokus  pada  pelayanan  dan  kepentingan  publik  tanpa  adanya  konflik  kepentingan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

## Kesimpulan
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  mengungkapkan  permasalahan  konflik kepentingan,  nepotisme,  dan  praktik  mencari  rente,  khususnya  terkait  dengan kebijakan  tes  PCR.  Terungkapnya  kepemilikan  saham  oleh  pejabat  negara  dalam perusahaan  penyedia  layanan  tes  PCR,  seperti  PT.  Genomik  Solidaritas  Indonesia, menunjukkan  adanya  potensi  konflik  kepentingan  yang  serius.  Kasus  ini mencerminkan  perlunya  keterbukaan,  transparansi,  dan  pengawasan  publik  yang lebih  intensif  terhadap  tindakan  pejabat  publik.  Penting  juga  untuk mengimplementasikan  sanksi  yang  jelas  bagi  pejabat  yang  terlibat  dalam  konflik kepentingan.  Langkah-langkah  ini  penting  untuk  memastikan  integritas  dan  etika dalam  pemerintahan  serta  untuk  mencegah  korupsi,  memperkuat  kepercayaan publik  dan  mempromosikan  tata  kelola  yang  baik  dalam  menghadapi  krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19.

## Referensi
Aziz,  M.  S.,  &  Wicaksono,  M.  A.  (2020).  Komunikasi  Krisis  Pemerintah  Indonesia dalam Penanganan Covid-19. Masyarakat Indonesia , 46 (2), 194 – 207.
Bangun,  B.  H.  (2022).  Sinergisitas  Pelaksanaan  Strategi  Dan  Kebijakan Penanggulangan  Bencana  Pandemi  Covid-19  Oleh  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 10 (1), 293 – 311.
Banowati,  R.  C.,  &  Dewi,  D.  S.  K.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Post Pandemic Tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (Ppln). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (8), 2788 – 2794.
Fawwaidz, H. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional. Jurist-Diction , 5 (5).
Firdaus,  A.,  &  Pakpahan,  R.  H.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya Penanggulangan  Kedaruratan  Covid-19. Majalah  Hukum  Nasional , 50 (2),  201 – 219.
Harmoko,  D.  D.,  &  Purwaningrum,  P.  W.  (2022).  Dimensi  Sosiokultural  Terhadap Tagar Di Twitter Indonesia. Jurnal Ilmiah Telaah , 7 (2), 192 – 201.
Hartanto, H., & Budiarto, D. (2022). Kebijakan Dalam Peniadaan Mudik (Perspektif Hak Asasi Manusia). Jurnal Meta-Yuridis , 5 (1), 116 – 125.
Hayakawa, N., Adiputra, A., & Prabandari, R. A. Y. S. (2022). Tinjauan Etika Protokol Pemakaman  Jenazah  Pasien  Terduga  COVID-19. Jurnal  Etika  Kedokteran Indonesia , 5 (2), 85.
Khoerunisa, N., & Noorikhsan, F. F. (2021). Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. Journal of Political Issues , 2 (2), 89 – 101. Octaviani,  P.  T.,  &  Ketenagakerjaan,  B.  (2021).  Konflik  Norma  Pada  Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Indonesian Journal Of Peace And Security Studies (IJPSS) , 3 (1), 34 – 54.
Panambunan, J. C., Tooy, C., & Assa, W. (2022). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Swab Polymerase Chain Reaction Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 263 Ayat  (1)  Dan  Pasal  268  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Lex Administratum , 10 (3).
Rifai, A. (2021). Pengaturan sanksi pidana pihak yang menggunakan surat keterangan rapid tes covid-19 palsu .
Sibaweh, N. (2022). Media Response To Pcr Test Polemic (Overview Of The Content Of  Tempo  Magazine  And  Tempo.  co  Online  Media). Jurnal  Ilmiah  Manajemen Informasi Dan Komunikasi , 6 (1), 53 – 68.
Suaib,  E.,  Bilu,  L.,  Asriani,  A.,  &  Yusuf,  P.  C.  (2021).  Siapa  untung  siapa  buntung- kajian ekonomi politik covid-19 di Indonesia. Prosiding Senaspolhi , 1 (1).
Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan  pemberlakuan  lock  down  sebagai antisipasi  penyebaran  corona  virus  Covid-19. Salam:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I , 7 (3), 227 – 238.