Elza  Amalia  Salsya  Bani  dan  Dinie  Anggraeni  Dewi  (2021)  Pentingnya  Pendidikan Kewarganegaraan  Juga  Penerapan  dan  Relevansi  dalam  Kehidupan  Di  Era  Teknologi  Generasi Milenial. Syntax Idea 3 (4). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-idea.1167 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 4, April 2021

## PENTINGNYA  PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  JUGA  PENERAPAN DAN RELEVANSI DALAM KEHIDUPAN DI ERA TEKNOLOGI GENERASI MILENIAL

## Elza Amalia Salsya Bani dan Dinie Anggraeni Dewi
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia Email: elzaamalia@upi.edu dan anggraenidewidhinie@upi.edu

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  get  an  overview  related  to  the  application  of relevance in life in the era of technology millennials. The method used in this study is qualitative method with descriptive research. The research instrument used uses interview guidelines, notes in the field. Data analysis techniques ranging from data collection, data reduction, to conclusion drawing. The result of this study is that the author  states  that  millennials  are  a  generation  that  is  currently  very  vulnerable when not getting moral and religious education, even good and strong citizenship. This  is  because  today's  young  generation  is  very  vulnerable  in  believing information that is not yet clear validity, or commonly known as hoaxes, when the child is unable to distinguish between the original news and the fake one. If this is the  case  continuously,  then  Indonesia  in  the  future  will  be  prone  to  be  divided, because  its  successors  are  easy  to  be  pitted  against  if  they  cannot  distinguish between the right and the not.

## Keywords: overview; education; generation

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  agar  mendapatkan  gambaran  berkaitan  dengan penerapan  relevansi  dalam  kehidupan  di  era  teknologi  generasi  milenial.  Latar belakang  dari  penelitian  ini  adalah  agar  Pendidikan  kewarganegaraan  tidak  terjadi ketertinggalan  zaman  dalam  penerapan  pengajarannya  sudah  seharusnya menggunakan  sarana  dan  fasilitas.  Metode  kualitatif  dengan  penelitian  deskriptif digunakan  saat  penulis  melakukan  penelitian  ini.  Instrument  penelitian  yang digunakan  menggunakan  pedoman  wawancara,  catatan  di  lapangan.  Teknik  yang digunakan  saat  menganalisis  sebuah  data  pertama  data  tersebut  dikumpulkan, kemudian  melakukan  reduksi  data,  hingga  dapat  diambil  kesimpulan.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  penulis  menyatakan  bahwa  generasi  milenial  merupakan generasi  yang  saat  ini  sedang  sangat  rentan  bila  tidak  mendapatkan  pendidikan moral  dan  juga  agama,  bahkan  kewarganegaraan  yang  baik  dan  kuat.  Hal  ini disebabkan  generasi  muda  saat  ini  sangat  rawan  dalam  mempercayai  informasi yang  belum  jelas  keabsahannya,  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  nama  hoax,  bila anak tersebut tidak mampu untuk membedakan antara berita yang asli dengan yang palsu.  Jika  seperti  ini  terus  menerus,  maka  Indonesia  di  masa  depan  akan  rawan untuk terpecah belah, karena penerusnya mudah untuk diadu domba bila tidak dapat membedakan yang benar dan yang tidak.
Kata Kunci: gambaran; pendidikan; generasi

## Pendahuluan
Menjadi  warga  negara  yang  baik  memerlukan  dasar  dan  penanaman  pengertian mengenai  kewarganegaraan  itu.  Untuk  mewujudkan  masyarakat  bernegara  yang  baik, tentunya dibutuhkan penanaman nilai dan pemahaman mengenai peraturan juga hukum yang  berlaku  di  negara  tersebut  pula  (Fauzi  et  al.,  2013).  Oleh  karena  itu,  Indonesia mengadakan  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  masyarakatnya, terlebih  untuk  siswa  yang  masih  menduduki  bangku  sekolah.  Salah  satu  pembelajaran yang  harus  dapat  diterapkan  dilingkungan  masyarakat  adalah  Pendidikan Kewarganegaraan,  selayaknya  yang  telah  tertulis  di  dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2003 (Manurung, 2019) berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang ini, dinyatakan bahwa setiap jenis, jenjang pendidikan, dan setiap jalur pendidikan  yang  ada  diwajibkan  memuat  tiga  pelajaran  utama,  yaitu  pendidikan  di bidang bahasa, pendidikan yang mengajarkan tentang agama, dan juga Pendidikan yang sangat mengutamakan nilai kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan sendiri resmi menjadi pelajaran wajib di  Indonesia sejak tahun 1968, dimana akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengubah nama pendidikan kewarganegaraan menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP.  Namun,  karena  perubahan  era  menjadi  masa  reformasi,  nam  (Lestariningsih, 2011).  Pendidikan  Moral  Pancasila  itu  kembali  diubah  menjadi  pendidikan kewarganegaraan,  karena  dianggap  nama  pendidikan  kewarganegaraan  terlihat menunjukkan maksud dari adanya mata pelajaran ini, yaitu agar warga negara Indonesia khususnya  generasi  penerus  bangsa  memiliki  jiwa  nasionalisme  dan  patriotisme  yang tinggi.  Pendidikan  kewarganegaraan  ini sendiri memiliki  beberapa tujuan selain tujuan umum  yaitu  memperbaiki  moral  bangsa  dan  membangun  karakter  yang  baik  untuk generasi muda (Ubaedillah, 2016).
Pendidikan  kewarganegaraan  ini  bukan  hanya  sebatas  mata  pelajaran  biasa  yang terdapat  di  sekolah,  namun  selalu  ada  di  lingkungan  masyarakat,  terutama  di  dalam aspek sosial. Pendidikan kewarganegaraan sudah melebur dengan kehidupan sehari-hari masyarakat  dan  menjadi  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia. Pembelajaran  selama  ini  berlangsung  secara  verbalistic  atau  dijelaskan  dengan  kata- kata,  dan  memiliki  orientasi  semata-mata  hanya  kepada  penguasaan  isi  per-bab  dari mata  pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan dibandingkan  dengan  praktiknya  di kehidupan nyata, sedangkan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang harus diperhatikan praktiknya juga di dunia nyata.
Generasi milenial merupakan generasi yang tumbuh di era serba teknologi seperti di  zaman  ini.  Sudah  banyak  kemajuan  baik  dari  segi  transportasi,  alat  telekomunikasi, bahkan  pendidikan.  Generasi  milenial  bisa  dibilang  sudah  tumbuh  di  zaman  modern dimana banyak kemudahan yang diberikan, salah satunya adalah media sosial (Faiza & Firda,  2018).  Menurut  Larry  dan  Richard  E.  Potter,  adanya  media  sosial  ini  membuat perubahan  yang  sangat  drastis  kepada  generasi  milenial,  terutama  di  dalam  kehidupan bermasyarakat  mereka.  Kehadiran  media  sosial  ini  membawa  perubahan  terhadap kepercayaan  ( beliefs ),  nilai  atau values, dan  sikap  atau attitudes terhadap  generasi
milenial.  Dalam  hal  ini,  media  sosial  itu  sendiri  mampu  membuat  generasi  milenial berubah  perilakunya  sesuai  dengan  iman  dan  juga  kepercayaan  yang  mereka  anut. Selain  itu,  media  sosial  juga  dapat  menggeser  nilai-nilai  sosial  di  dalam  masyarakat, yang mana nilai sosial tersebut terkadang tergantikan dengan nilai yang buruk, sehingga tentunya  merusak  moral  generasi  muda.  Lalu,  media  sosial  ini  juga  dapat  mengubah cara masyarakat terutama generasi milenial untuk berkomunikasi.(W et al., 2020)
Dari  contoh  kecil  berupa  media  sosial  ini,  telah  terbukti  bahwa  ini  merupakan urgensi  terhadap  moral  dari  generasi  muda,  karena  terlalu  cepatnya  perkembangan zaman  dan  teknologi,  sehingga  terlalu  sulit  untuk  mengatur  moral  dan  perbuatan generasi masa kini. Seperti yang sudah dijabarkan, generasi milenial dapat terpengaruh oleh media sosial dimana mereka melakukan hal yang menurut kepercayaan mereka, hal itu tidak salah. Padahal, bisa saja hal yang mereka lakukan merupakan kesalahan yang melanggar  norma  yang  ada  di  masyarakat.  Hanya  saja,  karena  telah  terjadi  pergeseran nilai yang signifikan di masyarakat karena perkembangan teknologi dan informasi yang melesat  dengan  cepat.  Jika  hal  ini  tidak  dikendalikan,  maka  ke  depannya  negara Indonesia akan memiliki penerus yang tidak baik, yang kemungkinan terburuknya dapat membuat  Indonesia  menjadi  terbelakang  dan  mengancam  keberlangsungan  bangsa. Oleh  karena  itu,  perlu  diadakannya  pengendalian  berupa  penanaman  nilai-nilai kenegaraan  yang  baik  berupa  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  telah  diterapkan menjadi  mata  pelajaran  wajib  di  sekolah-sekolah  berbagai  jenjang,  bahkan  juga universitas  agar  moral  dari  generasi  muda  sendiri  tidak  tergerus  oleh  zaman  dan teknologi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  bersifat  kualitatif  dan  penelitian deskriptif.  Pendekatan  yang  bersifat  kualitatif  merupakan  jenis  pendekatan  yang digunakan  untuk  memecahkaan  sebuah  masalah  sehingga  mampu  mendeskripsikan keadaan  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terlihat  jelas  dan  nyata.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  mempunyai  tujuan  agar  memperoleh pengetahuan  tentang  situasi  bagaiamana,  berapa,  serta  seberapa  jauh  status  masalah yang  sedang  diteliti.  Teknik  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian  ini  yaitu pengumpulan data dengan metode observasi langsung.(Arikunto, 2013)
Observasi  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  penerapan  PKN  dalam  kehidupan sehari-hari  apakah  masih  dapat  dilaksanakan  atau  tidak.  Observasi  yang  dilaksanakan juga  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  secara  langsung  sehingga  penulis  mampu untuk  mendapatkan  informasi  dengan  jelas  dan  nyata.  Mulai  dari  mengamati, melakukan  wawancara  dengan  3  orang,  hingga  pengambilan  dokumentasi  peneliti lakukan secara langsung.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan  dan  Relevansi  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  kehidupan generasi milenial di era teknologi.
Di  Indonesia  dan  juga  di  negara-negara  Asia,  pendidikan  kewarganegaraan yang  ada  lebih  menekankan  kepada  karakter  perseorangan  atau  individu,  atau  biasa dikenal  dengan  aspek  moral  individu,  perspektif  internasional  atau  pandangan terhadap negara lain selain negaranya, dan juga identitas nasional. Di era globalisasi dan  teknologi  seperti  saat  ini,  diperlukan  adanya  penguatan  terhadap  pendidikan karakter  terlebih  pendidikan  kewarganegaraan,  agar  jati  diri  bangsa  Indonesia  tidak hilang tergerus arus globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan atau biasa yang disebut dengan civic  education merupakan  sebuah  mata  pelajaran  yang  bertujuan  untuk membentuk  karakteristik  masyarakat  bangsa  Indonesia,  yakni  sebagai  upaya  untuk sadar  dalam  “ nation  and  character  building”. (Winataputra,  U  dan  Budimansyah, 2012).  Tertulis  jelas  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  ini  bertujuan  untuk membentuk kepribadian masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa  yang  tertulis  di  dalam  Pancasila  dan  juga  Undang-Undang  Dasar  1945,  juga menciptakan  manusia  Indonesia  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  wawasan kenegaraan  mengenai  tanah  airnya  sendiri,  menanamkan  adanya  rasa  nasionalisme atau  yang  dikenal  dengan  cinta  tanah  air,  dan  juga  meningkatkan  kebanggaan menjadi  warga  negara  Indonesia  di  dalam  diri  para  generasi  muda.  Fungsi  dari pendidikan  kewarganegaraan  ini  sendiri  merupakan  sarana  atau  fasilitas  untuk membangun masyarakat negara yang terampil, cerdas, dan juga memiliki kepribadian yang  selalu  setia  dengan  bangsa  dan  juga  negara  Indonesia  dengan  melibatkan individu  tersebut  dalam  hal  untuk  berpikir  atau  berperilaku,  sesuai  dengan  yang tertera  di  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945).(Milenial, n.d.)
Pendidikan Kewarganegaraan jika ditilik  aspek historis atau sejarahnya,  maka akan diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini sangat erat kaitannya dengan istilah  “civic”  atau  yang  dalam  bahasa  Yunani  merupakan  penduduk  sipil  atau penduduk  setempat  dari  sebuah  negara  kota  atau  yang  biasa  disebut  polis.  Warga sipil ini melakukan praktik demokrasi langsung di dalam negara kota tersebut. Istilah ini sangat popular di negara-negara Barat, yang menganggap bahwa istilah ini tidak hanya  seputar government, hak,  maupun  kewajiban  dari  sebuah  negara,  melainkan community civics, economy civics, dan juga vocational civics .(Ujang Jamaludin et al.,
2017) Di Indonesia, pengenalan terhadap istilah civics ini dimulai pada tahun 1961, dimana  istilah  ini  digunakan  ketika  membahas  sejarah  nasional,  negara  proklamasi, UUD  NRI  Tahun  1945,  pidato  kenegaraan  dan  juga  Pancasila  menjadi  dasar pembinaan  terhadap  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Akhirnya,  pada  tahun  1968, pelajaran  ini  menjadi  diketahui  bernama  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Pada  tahun 1975,  pelajaran  ini  berubah  menjadi  istilah  Pendidikan  Moral  Pancasila,  yang  pada tahun  1994  kembali  disebut  dengan  istilah  Pendidikan  Kewarganegaraan  atau  PKn. Akhirnya, di tahun 2004, Pendidikan Kewarganegaraan menetapkan namanya dan isi dari  pelajaran  ini  adalah  Pancasila,  persatuan,  dan  kesatuan  Indonesia.  Pendidikan Kewarganegaraan sendiri merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus atau tujuan
terhadap  pengembangan  karakter  warga  negara  yang  dapat  lebih  mengetahui  dan mampu untuk melaksanakan hak juga kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang  terampil,  tegas,  cinta  tanah  air,  juga  memiliki  karakteristik  yang  baik,  seperti yang  tertulis  di  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945.  Hakikat  dari  Pendidikan  Kewarganegaraan  ini  adalah  cara atau  upaya  yang  sadar  dan  juga  terencana  negara  Indonesia  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa dan negaranya. Bagi warga negara Indonesia, dengan menumbuh- kembangkan  jati  diri  dan  juga  moral  atau  karakter  bangsa  sebagai  landasan  atau dasar  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dalam  melakukan  kegiatan  bela negara. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan hidup dan juga kejayaan bangsa dan negara untuk kedepannya, juga warga negara Indonesia.(Izma & Kesuma, 2019)
Menurut (Kumalasari et al., 2016) secara umum, Pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa tujuan pengembangan (Jamaludin, 2017 hlm 5), yaitu:
a. Nilai-nilai mengenai cinta tanah air Indonesia.
b. Warga  negara  yang  memiliki  kesadaran  dalam  kehidupannya  berbangsa  dan bernegara.
c. Masyarakat  yang  berkeyakinan  mengenai  Pancasila  sebagai  ideologi  negara Indonesia.
d. Nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga keberlangsungan terhadap lingkungan hidup dikenal dan juga terdapat di dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini.
e. Kerelaan seseorang untuk berkorban demi masyarakat, bangsa, dan Negara.
f. Melatih kemampuan awal bela Negara.
Selain itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan dari
Pendidikan  Kewarganegaraan  terkhusus  kepada  mahasiswa  sebagai  garda  terdepan masyarakat dan generasi muda mencakup hal-hal berikut, yaitu:
a. Tujuan Umum
Tujuan  secara  umum  dari  Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan pemberian wawasan dan juga kemampuan praktik mendasar terhadap mahasiswa mengenai kaitan dan juga interaksi antar setiap masyarakat di suatu negara dengan negaranya, juga Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar masyarakat di suatu  negara  dapat  diandalkan  oleh  bangsa  dan  juga  negaranya  dengan  baik. Selain  itu,  tujuan  umum  dari  pemberian  Pendidikan  Kewarganegaraan  ini  untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang arti pendidikan bela negara, yaitu hal  ini  sebagai  salah  satu  dari  kewajiban  warga  negara  atau  masyarakat  di  suatu negara  yang  sesuai  dengan  Pasal  30  UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  kedua  mata kuliah  ini  menjadi  mata  kuliah  wajib  untuk  diikuti  dan  diambil  oleh  seluruh mahasiswa,  yang  pada  tahun  2000  disebut  sebagai  Mata  Kuliah  Pembinaan Kepribadian atau MKPK.
b. Tujuan khusus
Selain  tujuan  umum,  terdapat  pula  tujuan  khusus  dari  Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:
1) Supaya mahasiswa dapat dengan baik memahami, juga melaksanakan hak dan kewajiban  sebagaimana  mestinya  sebagai  warga  negara  yang  berpendidikan dan bertanggungjawab dengan santun, jujur, juga demokratis yang ikhlas.
2) Supaya  mahasiswa  dapat  memahami  dan  juga  menguasai  mengenai  berbagai permasalahan yang terdapat  di  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan  juga bernegara.  Selain  itu,  dapat  memberikan  solusi  dan  melakukan  tindakan preventif dengan menggunakan pemikiran yang kritis juga bertanggung jawab dengan dilandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
3) Supaya  mahasiswa  dapat  memiliki  perilaku  yang  sesuai  dengan  apa  yang disebut  dengan  nilai  dari  perjuangan,  pengorbanan,  cinta  tanah  air.  Nilai pengorbanan mencakup perilaku rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Pendidikan  Kewarganegaraan  berkaitan  dengan  sangat  erat  kepada  Pancasila,
karena  warga  negara  harus  melakukan  atau  mempraktikkan  butir  nilai  dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi masyarakat yang baik apabila menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  tersebut.  Terdapat  lima  perwujudan  dari  segi normatif terhadap Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:
a. Nilai Ketuhanan
Nilai  Ketuhanan  ini  meliputi  perkembangan  mengenai  religiusitas  yang menaikkan  harkat  dan  juga  martabat  kemanusiaan,  lalu  menciptakan  keadilan  di masyarakat  atau  keadilan  sosial  dengan  tetap  menghargai  keberagaman  iman, dengan  tetap  melandaskan  melalui  semangat  solidaritas  seluruh  warga  negara Indonesia atau semangat persatuan nasional.
b. Nilai Kemanusiaan
Nilai  kemanusiaan  ini  meliputi  dan  berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Setiap  hak  pasti  memiliki  kewajiban,  begitupun  dengan  penegakannya dari  hak-hak  yang  ada.  Penegakan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  ini  tidak  pernah terlepas  dari  Kewajiban  Asasi  Manusia  atau  KAM.  KAM  dilandasi  oleh  sikap menghargai  sebagai  sesama  makhluk  Tuhan.  Bentuk  apresiasi  dan  menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan ini dilakukan melalui dikembangkannya solidaritas  atau  persatuan  sosial,  kultural  atau  kebudayaan,  dan  juga  ekonomi dalam lingkup nasional Indonesia.
c. Nilai Persatuan
Nilai  persatuan  di  dalam  perwujudannya  berarti  setiap  warga  negara Indonesia harus melindungi  segenap tumpah darah dan sesama  rakyat  Indonesia, meskipun  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda.  Indonesia  memiliki  tingkat kemajemukan yang tinggi, sehingga latar belakang yang berbeda-beda baik dalam segi  historis,  religius,  sosiologis,  dan  kulturalnya.  Perlindungan  terhadap  sesama rakyat  Indonesia  ini  berpegang  kepada  prinsip  demokrasi  kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang ada di Indonesia.
d. Nilai Kerakyatan
Dalam  nilai  kerakyatan,  perkembangan  demokrasi  untuk  berbagai  aspek kehidupan  tetap  dilandasi  atau  berdasarkan  kepada  nasionalitas,  religiusitas,  dan
juga  nilai  kemanusiaan  yang  ada,  demi  terwujudnya  keadilan  sosial  yang  seadil- adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Nilai Keadilan Sosial
Perwujudan  nilai  keadilan  sosial  ini  berupa  pengembangan  sistem perekonomian  negara  yang  tetap  berpijak  atau  berdasar  dengan  kepentingan negara  Indonesia,  juga  melindungi  ekonomi  atau  harta  negara  dengan  tetap memperhatikan  keberagaman  sistem  perekonomian  kerakyatan  yang  berdasar kepada pluralitas terhadap identitas kebudayaan dan sistem perekonomian lokal.
Penerapan mengenai pendidikan Kewarganegaraan ini sendiri dapat ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan selalu mengajarkan agar generasi  penerus  bangsa  yakni  generasi  milenial  belajar  untuk  bertoleransi,  karena Pendidikan Kewarganegaraan sendiri mengajarkan perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat  seperti  suku,  agama,  ras,  kepercayaan,  dan  lainnya.  Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini pada dasarnya merupakan penerapan dalam proses interaksi  antara  peserta  didik  dengan  lingkungan  sekitarnya,  dan  diharapkan  karena sudah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, perilaku seseorang dapat  menjadi lebih baik, dan salah satu dari perilaku tersebut merupakan toleransi. Melihat bahwa Indonesia  merupakan  negara  dengan  kemajemukan  atau  tingkat  keberagaman  yang tinggi, maka seluruh masyarakat terkhusus generasi milenial harus menjunjung tinggi sikap  toleransi  untuk  meminimalisir  terjadinya  konflik  dan  memastikan  bahwa seluruh warga negara dapat hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Sudah banyak pula  generasi  milenial  yang  mengadakan  kampanye  anti  rasisme,  juga  kesadaran mereka untuk tidak rasis kepada sesama anak bangsa. Bahkan, beberapa universitas mengadakan  dengan  terang-terangan  organisasi  atau  kegiatan  anti-rasisme,  dan  ini sudah  sesuai  dengan  salah  satu  hal  yang  diajarkan  di  dalam  pendidikan kewarganegaraan,  yaitu  saling  menghormati  dan  tidak  membeda-bedakan  dengan SARA.
Pendidikan
Kewarganegaraan
memiliki peranan penting untuk memperkenalkan  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  selalu  dikaitkan dengan  nilai  karakter  atau  ciri  khas  dari  sebuah  bangsa.  Generasi  muda  harus memiliki  beberapa  karakter  atau  sifat  berikut  yang  dapat  menjadi  patokan  dalam pengembangan karakter berbasis Pendidikan Kewarganegaraan:
1. Religius
Religius merupakan sikap patuh terhadap ajaran dari agama atau kepercayaan yang  dianut  oleh  seseorang,  namun  tetap  menghormati  perbedaan  agama  dan kepercayaan  lain.  Generasi  muda  yang  memiliki  karakter  religius  diharapkan sudah  dapat  menjadi  dasar  atau  landasan  dalam  nilai,  moral,  dan  juga  etika bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Jujur
Jujur  merupakan  perbuatan  dengan  dasar  percobaan  atau  upaya  untuk menjadikan  sendiri  sebagai  individu  yang  dapat  dipercaya  baik  dari  perkataan, perbuatan,  dan  juga  pekerjaan  atau  hasil  dari  tugas  yang  diberikan.  Dengan menjadi  orang  yang  memiliki  sifat  jujur,  maka  minim  kemungkinan  untuk
seseorang menjadi objek dari kesalahpahaman dan tuduh menuduh, atau penyebab dari terjadinya kebencian karena merasa telah dibohongi.
3. Tanggung jawab
Sikap  bertanggung  jawab  merupakan  sikap  seseorang  yang  berprinsip  dan dapat  diandalkan,  dan  dengan  adanya  perbuatan  ini  di  setiap  tindakan  atau pekerjaan yang generasi muda lakukan, maka dapat menjadi bukti bahwa individu tersebut memiliki kelayakan untuk mengemban dan juga diberikan mandat, berani dan mampu menanggung akibat dan resiko apapun dari tindakannya.
4. Toleransi
Toleransi  secara  sederhana  merupakan  sikap  untuk  menghargai  setiap perbedaan.  Toleransi  merupakan  perbuatan  seseorang  yang  selalu  menghargai atau  menghormati  terdapatnya  perbedaan  di  lingkungan  sosialnya.  Indonesia merupakan  negara  dengan  kemajemukan  tinggi,  sehingga  semua  orang  dituntut untuk  meningkatkan  rasa  toleransi  guna  untuk  meminimalisir  konflik.  Dengan adanya  toleransi,  maka  setiap  individu  akan  mudah  untuk  saling  berbaur  tanpa adanya pembeda-bedaan.
5. Disiplin
Perbuatan disiplin merupakan bentuk dari perbuatan seseorang yang menaati setiap  tata  tertib  yang  berlaku  baik  di  tempat  umum  maupun  tidak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  generasi  muda  dapat  menghargai  setiap  aturan,  waktu,  dan juga hukum yang telah disepakati untuk ada di suatu tempat atau wilayah.
6. Kerja Keras
Perilaku  kerja  keras  dapat  menunjukkan  bahwa  seseorang  merupakan individu  tersebut  adalah  individu  dengan  karakter  yang  pantas  untuk  menjadi teman dalam bekerja sama, karena seseorang dengan karakter pekerja keras akan selalu berusaha dengan  keras di dalam setiap tindakan, dengan mandiri,  optimis, dan juga tegas.
7. Kreatif
Dengan pikiran yang kreatif dan kritis, seseorang dapat menunjukkan bahwa ia merupakan pribadi yang cerdas. Seseorang yang cerdas akan terhindar dari hal- hal yang bersifat plagiarisme atau menjiplak sesuatu yang telah diciptakan orang lain dan berujung menghasilkan sesuatu yang inovatif juga dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak.
8. Demokratis
Demokratis  merupakan  cara  seseorang  untuk  berpikir,  bersikap  ataupun bertindak,  dimana  seseorang  tersebut  menilai  bahwa  hak  dan  kewajiban  dirinya dengan  orang  lain  sama.  Orang  dengan  pikiran  yang  demokratis  biasanya  lebih terorganisir karena orang tersebut dapat memilah antara mana yang lebih penting dan  harus  dikerjakan  duluan  (prioritas)  dengan  mana  yang  dapat  dikerjakan setelah pekerjaan utama selesai.
9. Semangat Kebangsasan dan Cinta Tanah Air
Seseorang yang memiliki  semangat  kebangsaan dan juga rasa cinta terhadap tanah aitnya sangat diperlukan. Karena tanpa adanya kesadaran dari warga negara
dan  juga  rasa  nasionalisme  atau  cinta  tanah  air,  sebuah  bangsa  yang  memiliki karakter  tidak  dapat  terwujud  karena  ciri  khas  atau  sifat  bangsa  tersebut merupakan suatu perwujudan dari warga negara yang mendiami.
10. Peduli Terhadap Lingkungan dan Sosial
Generasi  muda  yang  mempunyai  karakter  atau  sifat  yang  peduli  terhadap lingkungan  di  sekitar  dan  juga  sosialnya  akan  lebih  disegani.  Karena  jika seseorang  terlihat  mempedulikan  lingkungan  dan  sosialnya,  maka  seseorang tersebut  dapat  disegani  dan  lebih  dicintai  oleh  orang-orang  di  lingkungan  sosial tempatnya berada.
Untuk  menciptakan  generasi  muda  yang  bermoral  dan  memiliki  karakter selayaknya  yang  menjadi  tujuan  Pendidikan  Kearganegaraan,  maka  Pendidikan Kewarganegaraan  dapat  diberikan  ke  dalam  karakter  generasi  muda  melalui  tiga tahapan, yaitu:
1. Pembelajaran
Dalam  kegiatan  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan,  selain menjadikan  seorang  individu  menguasai  dan  mencapai  kompetensi  atau  standar kemampuan  yang  ditargetkan,  lembaga  pendidikan  atau  pihak  yang  memberikan pendidikan  kewarganegaraan  kepada  suswa  dapat  merancang  untuk  menjadikan generasi  muda  untuk  mengenal  apa  yang  sedang  dipelajarinya,  menyadari pentingnya  pendidikan  kewarganegaraan,  menginternalisasikan  atau  meresapi  ke dalam  diri  nilai-nilai  yang  dipelajari  di  dalam  pendidikan  kewarganegaraan  dan menjadikannya sebagai kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari.
2. Kegiatan co-kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler Kegiatan  ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  tambahan  atau  tidak  wajib  di lembaga pendidikan yang biasanya ada di sekolah dan lembaga perguruan tinggi, dimana  kegiatan  ini  menyediakan  fasilitas  untuk  individu  mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat dan minatnya diluar dari akademis. Kegiatan ini memerlukan dukungan dengan pedoman atau tata cara sebelum melaksanakan, adanya pengembangan  mengenai  kapasitas SDM atau tenaga kerja dalam  rangka untuk  menjadi  dukungan  pelaksanaan  pendidikan  18  karakter  yang  telah dicanangkan.  Selain  itu,  terdapat  pula  proses  atau  revitalisasi  kegiatan ekstrakurikuler ini mengarah kepada pengembangan karakternya.
3. Alternatif pengembangan dan juga adanya pembinaan karakter di sekolah sebagai penerapan terhadap budaya yang sebenarnya.
4. Aktivitas sehari-hari seorang individu di rumah maupun di masyarakat.(Mulyasa, 2004)
Penerapan pendidikan kewarganegaraan oleh generasi  milenial  ini tidak  harus sesuatu yang besar dan berskala nasional, namun kesadaran dalam hal-hal kecil juga berarti sudah melakukan apa yang diajarkan di dalam pendidikan kewarganegaraan. Di  dalam  pendidikan  kewarganegaraan,  diajarkan  bahwa  seluruh  waarga  negara harus taat dengan hukum dan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia. Aturan yang berlaku bukan hanya pasal-pasal berat seperti tindakan kriminal, terorisme, dan yang lainnya,  namun  juga  hal-hal  kecil  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sebagai  contoh,
patuh  dengan  lalu  lintas.  Mematuhi  rambu-rambu  yang  terpasang  di  jalanan,  juga mematuhi  saat  sedang  berada  di  lampu  merah.  Ketika  berada  di  jalan,  mematuhi semua  yang  berlaku  di  jalan  dan  tidak  melanggar,  juga  tidak  enggan  untuk mengingatkan  pengendara  lain  atau  anggota  masyarakat  yang  melanggar  tata  tertib lalu lintas.
Selain  peraturan  seperti  yang  ada  di  lalu  lintas,  generasi  milenial  Indonesia sebagai generasi yang tumbuh di lingkungan masyarakat yang berbudaya juga harus turut serta dalam meneruskan adat dan tradisi yang ada di  negara  Indonesia. Sesuai dengan nilai  di  dalam Pancasila yaitu keadilan sosial, kita sebagai  generasi  penerus bangsa juga harus menjaga toleransi dan keadilan terhadap sesama anak bangsa. Juga harus menjaga kelestarian dari budaya yang selama ini ada di  Indonesia. Partisipasi dalam  Pemilu  atau  demonstrasi  juga  merupakan  bentuk  penerapan  pendidikan kewarganegaraan,  karena  jika  seseorang  berpartisipasi  dalam  pemilu  dan  tidak memilih untuk golput atau menjadi golongan yang tidak memilih, seseorang tersebut berarti  telah  mengetahui  penting  dan  berharganya  suara  mereka  untuk keberlangsungan  bangsa  Indonesia  ke  depannya.  Partisipasi  di  dalam  demonstrasi juga  termasuk  ke  dalam  tindakan  yang  menunjukkan  kepedulian  terhadap  masa depan  negara,  juga  bentuk  perwujudan  dari  kebebasan  mengemukakan  pendapat  di depan  umum  yang  dicantumkan  di  dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945. Selain  itu,  generasi  milenial  di  masa  kini  seringkali  lebih  menyukai  kebudayaan negara  lain  dibandingkan  kebudayaan  Indonesia.  Setelah  mempelajari  Pendidikan Kewarganegaraan,  diharapkan  generasi  muda  Indonesia  dapat  tidak  lebih membanggakan  bangsa  lain  namun  merendahkan  Indonesia  sebagai  negaranya, terlebih  merendahkan  kebudayaan  Indonesia.  Generasi  muda  sebagai  calon  penerus bangsa  harus  dapat  memperkenalkan  kebudayaan  Indonesia  ke  negara  lain  dengan bangga. Terdapat pula hal-hal sederhana yang mencerminkan penerapan Pendidikan Kewarganegaraan  di  dalam  kehidupan  generasi  muda.  Generasi  muda  dapat menghormati  hasil  musyawarah  dan  memutuskan  segala  sesuatu  dengan menggunakan  musyawarah  mufakat.  Musyawarah  mufakat  adalah  karakteristik  dari bangsa  Indonesia  sejak  zaman  dahulu  dalam  menyelesaikan  masalah  atau  mencari solusi  untuk  suatu  pembahasan.  Dalam  pelaksanaan  musyawarah,  tidak diperbolehkan  untuk  memaksakan  kehendak  kepada  orang  lain  dan  harus menghormati  apapun  hasil  musyawarah,  baik  pendapat  kita  diterima  atau  tidak diterima di dalam musyawarah tersebut.
Pada  penelitian  sebelumnya  (Maksum  Hafidh,  2016)  mengatakan  bahwa menerapkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini meskipun ada banyak kendala,  itu  harus  diperbaiki,  dan  berat.  Pendidikan  kewarganegaraan  di  sekolah masih  sangat  membutuhkan  peningkatan.  Pendidikan  dasar  dan  menengah  hanya mempunyai  sekolah  bermutu  dalam  jumlah  terbatas,  tidak  peduli  itu  dikelola  oleh pemerintah maupun swasta, jadi tidak cukup untuk mendidik lulusan yang memadai hanya  cukup  untuk  melaksanakan  pendidikan  kewarganegaraan  yang  komprehensif dan berkualitas tinggi.  Ini bukan tidak mungkin  untuk  memiliki banyak siswa yang memenuhi  syarat,  tetapi  kebanyakan  siswa  sebagai  calon  kader  atau  warga  negara,
kualitasnya  belum  bisa  dijamin  mengisi  dan  melaksanakan  berbagai  pekerjaan  dan pekerjaan yang ada dalam suatu pekerjaan Masyarakat di abad ke-21.
Relevansi  pendidikan  kewarganegaraan  ini  sangat  penting  karena  pendidikan kewarganegaraan  ini  berkaitan  erat  dengan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan ideologi yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berlaku menjadi identitas diri masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangga. Oleh karena itu, generasi milenial  harus  mampu  menerapkan  nilai-nilai  kehidupan  yang  ada  di  dalam Pancasila,  guna  agar  tidak  tenggelam  ke  dalam  arus  budaya  asing.  Di  Indonesia, globalisasi  bergerak  dengan  cepat  sekali  sehingga  terjadi  beberapa  nilai  lokal  yang tergeser  dengan  nilai-nilai  global.  Oleh  karenanya,  pendidikan  kewarganegaraan yang  diberikan  untuk  generasi  muda  di  segala  jenjang  pendidikan  masih  sangat relevan,  karena  pendidikan  kewarganegaraan  ini  digunakan  untuk  menjadi  benteng bagi para penerus Indonesia ini untuk ke depannya. Hal ini disebabkan karena butuh antisipasi  untuk  permasalahan  kenegaraan  di  Indonesia  nanti,  juga  mengantisipasi masuknya  budaya  negara  lain  yang  sifatnya  destruktif  dan  dapat  menggeser  nilai- nilai budaya lokal.

## Kesimpulan
Negara  Indonesia  dengan  ideologinya  yang  berupa  Pancasila  mewajibkan  tiga mata  pelajaran,  yaitu  mata  pelajaran  pendidikan  bahasa,  pendidikan  agama,  dan pendidikan  kewarganegaraan.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia  ingin  meningkatkan karakter  dan  memperbaiki  kualitas  pemudanya  yang  merupakan  generasi  milenial, dimana  generasi  milenial  ini  akan  menjadi  penerus  bangsa  dalam  beberapa  tahun  ke depan. Oleh sebab itu, perlu diberikan penanaman pendidikan karakter yang baik untuk penerus  bangsa  ini,  agar  ke  depannya,  eksistensi  Indonesia  dengan  kebudayaan  yang ada di dalamnya tetap terjaga.
Pendidikan  kewarganegaraan  dalam  penerapan  pengajarannya  sudah  seharusnya menggunakan  sarana  dan  fasilitas  yang  mengikuti  perkembangan  zaman,  sehingga generasi milenial tidak merasa bosan. Karena generasi milenial ini merupakan generasi yang  tumbuh  di  tengah  kemajuan  teknologi,  sehingga  pendidikan  kewarganegaraan dapat  diberikan  dengan  cara  yang  menyesuaikan  dengan  fasilitas  yang  dimiliki  oleh siswa.  Pendidikan  kewarganegaraan  tidak  hanya  berupa  materi,  namun  juga  berupa penerapan  nyata  ke  dalam  kehidupan  sebagai  anak  bangsa.  Adanya  pendidikan kewarganegaraan  sebagai  mata  pembelajaran  wajib  di  semua  tingkat  ini  menyebabkan sudah  banyak  anak  bangsa  yang  menyadari  pentingnya  perbuatan  yang  sesuai  dengan nilai yang terdapat di Pancasila, juga pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Generasi milenial juga sudah menyadari pentingnya menggunakan hak suara mereka  dalam  kemajuan  demokrasi  negara  Indonesia.  Sudah  banyak  yang  aktif  dalam berpartisipasi  dalam  pemerintahan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Mereka sudah menunjukkan kepedulian mereka terhadap kemajuan bangsa dan negara, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  yang  diberikan berhasil.  Selain  itu,  pendidikan  kewarganegaraan  juga  relevan  dengan  keadaan  masa kini,  karena  generasi  milenial  yang  sangat  dekat  dengan  teknologi  dan  globalisasi
sangat  rawan  bila  tidak  dibatasi  dengan  pendidikan  agama  dan  juga  kewarganegaraan yang kuat. Mereka gampang tergeser keyakinannya, karena generasi milenial ini dikenal melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  apa  yang  diyakini  mereka  benar  dan  tepat  untuk dilakukan, padahal bisa saja hal tersebut merupakan hal yang salah di mata masyarakat. Pendidikan  kewarganegaraan  ini  juga  diberikan  untuk  mempersiapkan  setiap  calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan nanti agar tidak ada keretakan pemahaman para elit bangsa yang akhirnya dapat mendorong keretakan maupun disintegrasi bangsa, karena  Indonesia  sendiri  sudah  mulai  tergeser  kekhasannya  di  segala  aspek  karena adanya globalisasi.
Oleh  sebab  itu,  pendidikan  kewarganegaraan  ini  masih  sangat  relevan  untuk diadakan, bahkan untuk pendidikan tinggi sederajat universitas sekalipun.(Nurmalisa et al.,  2020)  Peranan  mahasiswa  adalah  untuk  menguatkan  penanaman  nilai  Pancasila yang  ada  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa Indonesia,  generasi  muda  sangat  berperan  dan  diharapkan  dapat  menciptakan karakteristik  atau  ciri  khas  yang  baik  bagi  Indonesia.  Masa  depan  bangsa  Indonesia sangat  ditentukan oleh generasi muda yang sudah terpelajar  atau terdidik, terlatih,  dan memahami  nilai-nilai  di  dalam  Pancasila.  Terlebih,  generasi  milenial  merupakan generasi  yang  banyak  mendapatkan  berbagai  pengetahuan,  baik  dari  segi  teori  atau teoritis maupun dari segi praktik atau praktis di sekolah dan juga perguruan tinggi. Hal ini  semakin  membuktikan  bahwa  pemahaman  mengenai  pendidikan  kewarganegaraan dan  juga  penerapannya  sangat  dibutuhkan,  karena  generasi  muda  merupakan  satu- satunya generasi yang memungkinkan untuk merubah pandangan orang maupun negara lain terhadap negara Indonesia, dan menjadi tumpuan dari generasi yang dahulu dalam pengembangan  suatu  bangsa  dengan  ide  maupun  gagasan  dan  inovasi  yang  berilmu, wawasan yang luas, dan juga berdasarkan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  PT.  Rineka Cipta. Google Scholar
Faiza,  A.,  &  Firda,  S.  J.  (2018). Arus  metamorfosa  milenial .  Penerbit  Ernest. Google Scholar
Fauzi,  F.  Y.,  Arianto,  I.,  &  Solihatin,  E.  (2013).  Peran  guru  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. Jurnal PPKn UNJ Online , 1 (2), 1–15. Google Scholar
Izma,  T.,  &  Kesuma,  V.  Y.  (2019).  Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam Membangun  Karakter  Bangsa. Wahana  Didaktika :  Jurnal  Ilmu  Kependidikan , 17 (1), 84. Google Scholar
Jamaludin, U. dkk. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan . 10. Google Scholar
Jamaludin,  Ujang,  Damanhuri,  Setiawan,  D.,  &  Raharjo.  (2017). Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi . Google Scholar
Kumalasari, R. C., Martini, M., & Purwantisari, S. (2016). Hubungan Sanitasi Dengan Status Bakteriologi (Status Koliform dan Keberadaan Salmonella sp) Pada Jajanan Di  Sekolah  Dasar  Wilayah  Kecamatan  Tembalang,  Semarang. Jurnal  Kesehatan Masyarakat (e-Journal) , 4 (3), 98–107. Google Scholar
Lestariningsih,  A.  D.  (2011). Gerwani:  kisah  tapol  wanita  di  Kamp  Plantungan .  PT Gramedia Pustaka Utama. Google Scholar
Maksum;  Hafidh,  A. ;Faisal.  (2016).  Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Di  Era Glbalisasi Dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme. Pendidikan , 5 (2), 1–11.
Google Scholar
Manurung, L. H. (2019). Efektivitas Pembelajaran Pkn Terhadap Pendidikan Karakter Siswa Dalam Mempersiapkan Generasi Millennial . Google Scholar
Milenial,  B.  G.  (2010). Revitalisasi  Pendidikan  Kewarganegaraan  Bagi  GENERASI MILENIAL  Humaidi  Dosen  Prodi  PAI  STAI  Al  Falah  Banjarbaru .  140–146. Google Scholar
Mulyasa,  E.  (2004). “kurikulum  Berbasis  Kompetensi :  Konsep,  Karakteristik,  dan Implementasi”. PT. Remaja Rosdakarya. Google Scholar
Nurmalisa,  Y.,  Mentari,  A.,  &  Rohman,  R.  (2020).  Peranan  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Dalam  Membangun  Civic  Conscience. Bhineka  Tunggal  Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn , 7 (1), 34–46. Google Scholar
Ubaedillah,  A.  (2016). Pendidikan  Kewarganegaraan  Pancasila,  Demokrasi  dan
Pencegahan Korupsi . Prenada Media. Google Scholar
W, R. W. A., Poluakan, M.  V., Dikayuana, D.,  Wibowo, H., &  Raharjo, S. T. (2020). Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (2), 187. Google Scholar
Winataputra,  U  dan  Budimansyah,  D.  (2012). Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam Perspektif  Internasional:  Konteks,  Teori  dan  Profil  Pembelajaran .  Widya  Aksara Press. Google Scholar

## Copyright holder :
Elza Amalia Salsya Bani dan Dinie Anggraeni Dewi (2021)
First publication right : Journal Syntax Idea
This article is licensed under: