## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 7 No. 1 Maret 2019, hal. 25-37

## Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya
Wayan Resmini 1 & Taufikurrahman 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: wayanresmini@ymail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: taufikurahman9@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 14- Februari-2019 Disetujui:  26-Maret- 2019 Abstrak : Penahanan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  kepentingan  pemeriksaan,  demi keadilan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat,  hal  ini  dilakukan  terhadap  orang  yang  tidak bersalah, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir bathin akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut. Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum  penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana.  2)  Untuk  mengetahui  akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima. Metode  menggunakan  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum.  Subjek penelitian  yaitu  staf  di  Polres  Kota  Bima.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  1).  Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  meliputi  tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup, peristiwa  yang  semula  dianggap  bukan  tindak  pidana  dan  penghentian  penyidikan  demi penegakkan hukum. Praperadilan dilakukan untuk penegakan hukum dan perlindungan hak asasi korban dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana. 2) Akibat hukum jika terjadi penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  meliputi  mempermudah  penyidik  dalam menyelesaikan  kasus,  sebagai  kekuatan  alat  bukti  dan  mempercepat  proses  hukum,  serta penyidik  akan  menilai  keterangan  terdakwa  sebagai  suatu  keterangan  yang  mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Jadi adanya kekuataan alat bukti yang bisa menghentikan kasus tindak pidana.
Abstract: The detention was carried out for examination, for the sake of justice and order in the  community,  this  was  done  against  innocent  people  so  that  the  suspect  or  defendant suffered  physical  birth  due  to  the  attitude  of  the  law  enforcement  officers.  The  research objectives  are  1)  To  find  out  the  legal  considerations  for  terminating  investigations  into criminal acts. 2) To find out the legal consequences if there is a cessation of an investigation into crime in the Bima City Police Station. The method uses empirical research with a legal sociology  approach.  The  research  subjects  were  staff  at  the  Bima  City  Police  Station. Methods of collecting data using observation, interviews, and documentation. Data analysis method  uses  interactive  analysis  methods.  The  results  of  the  study  show  1).  Legal considerations for terminating investigations into crimes in Bima City Police Station include insufficient evidence, events that were not considered criminal offenses and termination of studies  for  law  enforcement.  Pretrial  is  carried  out  for  law  enforcement  and  protection  of victims'  basic  rights  at  all  levels  of  criminal  case  checks.  2)  The  legal  consequences  of  the termination  of  an  investigation  into  a  criminal  offense  include  making  it  easier  for  the investigator to settle the case, as a force of evidence and expedite the legal process, and the investigator will assess the defendant's statement  as information containing proof and can be used as evidence. So there is the power of evidence that can stop criminal cases.
Kata Kunci: yuridis penghentian penyidikan tindak pidana
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Penangkapan  atau  penahanan  yang  sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan  demi  tegaknya  keadilan  dan  ketertiban dalam  masyarakat,  ternyata  sering  kali  dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan  terhadap  orang  yang  tidak  bersalah  atau kerapkali  dilakukan  melampaui  batas  waktu  yang  telah ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir  bathin  akibat  sikap  tindak  para  aparat  penegak hukum  tersebut.  Sudah  tentu  ini  merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Untuk  menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia dan  agar  para  aparat  penegak  hukum  menjalankan tugasnya  secara  konsekuen,  maka  KUHAP  membentuk suatu  lembaga  baru  yang  dinamakan  praperadilan. Adapun  tujuannya  adalah  sebagai  lembaga  yang berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  dan  aparat penegak  hukum  men-jalankan  tugas  dalam  peradilan pidana.  Lembaga  praperadilan  merupakan  wewenang baru  yang  diberikan  oleh  KUHAP  pada  Pengadilan Negeri,  adalah  merupakan  kewenangan  Pengadilan Negeri  untuk  melakukan  pengawasan  horizontal terhadap  segala  tindakan yang  berkaitan  dengan  proses
penyidikan dan proses penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam tahap pemeriksaan  penyidikan  dan  atau  penuntutan.  Hal  ini diuraikan dalam tulisan di bawah ini.
Hak warga negara inilah yang utama dibandingkan dengan hak politik dan hak sosial, sebab apabila hal ini benar-benar  dimiliki  oleh  para  warga  negara  dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah hak politik dan hak sosial  mempunyai  arti.  Pengertian  HAM  itu  sendiri adalah inhaerent dipunyai oleh setiap manusia makhluk Tuhan  dan  merupakan  anugerah  Tuhan  kepada  semua hamba-Nya  tanpa  pandang  bulu.  Hak  asasi  manusia adalah  demikian  melekat  pada  sifat  manusia,  sehingga tanpa hak-hak itu  tidak mungkin mempunyai martabat sebagai  manusia.  Karena  itu  pula  harus    dinyatakan bahwa  HAM  itu  tidak  dapat  dicabut  dan  tidak  boleh dilanggar,  sebagaimana  hal  ini  telah  dijamin  oleh  sila kedua  dari  Pancasila  yaitu  sila  Kemanusiaan  Yang  Adil dan  Beradab  dengan  disemangati  oleh  sila-sila  lainnya dari  Pancasila.  Karakteristik  inilah  yang  membedakan Hak asasi manusia dari hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan [1].
Dalam  praktek  peradilan,  sering  kali  ditemui beberapa  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hukum acara  pemeriksaan  yang  harus  diterapkan  oleh  hakim untuk  menerima,  memeriksa  dan  memberikan  putusan atas  permintaan  praperadilan  yang  diajukan kepadanya mengingat  KUHAP  sendiri  tidak  secara  tegas menyebutkan  hukum  acara  mana  yang  harus dipergunakan  oleh  hakim  dalam  pemeriksaan  di persidangan.  Dalam  hal  pemanggilan  para  pihak, misalnya  Mahkamah  Agung  menegaskan  dipergunakan ketentuan  KUHAP,  sedangkan  dalam  praktik  sudah semua  pemanggilan  dilakukan  oleh  Jurusita.  Demikian pula mengenai hukum acara di dalam persidangan, oleh karena  para  pihak  yang  tersangkut  praperadilan bukannya penuntut umum dan terdakwa atau penggugat dan  tergugat,  sebagaimana  dalam  acara  pemeriksa-an pidana  maupun  perdata,  maka  terdapat  kecenderungan pemeriksaan  praperadilan  bersifat  quasi  penggugat  dan quasi tergugat [2].
Proses  penyidikan,  penuntut  dan  pemidanaan dianggap  sebagai  tidak  mempunyai  permasalahan hukum.  Dalam  keadaan  ini  begitu  mudah  seorang tersangka,  seorang  warga  negara  seperti,  tanpa  melalui prosedur  hukum  yang  adil  berubah  status  hukumnya menjadi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  kasus  tindak pidana.    Berbagai  kasus  di  Indonesia  terkait  dengan penghentikan penyidikan terhadap tindak pidana akibat kurangnya  alat  bukti  yang  cukup,  misalnya  kasus penghentian penyidikan pada perkara Chandra dan Bibit tentang  penyalahgunaan  wewenang,  dilakukan  oleh kejaksaan  dengan  mengeluarkan  Suran  Ketetapan Penghentian  Penuntutan  (SKP2)  atas  permintaan Presiden yang meminta penyelesaian kasus ini dilakukan diluar  pengadilan  ( Out  of  Court  Settlemet ).  Padahal
apabila  dilihat  dari  kasusnya  itu  sendiri,  maka sebenarnya  kasus  Chandra  dan  Bibit  ini  merupakan kasus  biasa,  namun  penangananya  sangatlah  luar  biasa karena  melibatkan  semua  elemen  yang  ada  baik  itu organisasi  mahasiswa,  organisasi  masayarakat,  LSM, media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  yang membentuk  opini  masyarakat.  Demikian  juga  di  NTB, kasus  penghentian  penyidikan  juga  pernah  dilakukan oleh  pihak  polisi,  khususnya  pada  kasus  KDRT  yang dilakukan  oleh  Husni  terhadap  Aminah  warga  Kota Mataram. Dimana pada kasus tersebut, Aminah sebagai korban  telah  melaporkan  ke  pihak  polisi  dan  berkas penyidikan telah siap. Akan tetapi Husni sebagai pelaku dan  Aminah  sebagai  korban  telah  melakukan perdamaian  di  luar  polisi.  Oleh  karena  pertimbangan keluarga  yaitu  anak-anak  pasangan  Husni  dan  Aminah, maka pihak polisi menghentikan penyelidikannya.
Sementara  berdasarkan  hasil  observasi  awal  di Polres  Kota  Bima  berbagai  kasus  yang  diberhentikan penyelidikannya  oleh  pihak  polisi.  Salah  satu penyebabnya  adalah  maraknya  upaya  damai  di  luar penyidik  yang  dilakukan  ketika  timbul  perkara,  para pihak  cenderung  mengambil  jalur  perdamaian  karena dianggap  lebih  efektif  dan  efesien  ketimbang  melalui proses  peradilan  yang  menyita  waktu,  materi,  dan tenaga.  Selain  itu,  penelitian  sebelumnya  menjelaskan bahwa  penghentian  penyidikan  perkara  yang  dilakukan oleh  Termohon  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti  atas delik  dalam  Pasal  149  ayat  (1)  KUHP,  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 109 ayat  (2)  KUHAP),  sehingga  berdasarkan  hal  demikian, Penghentian  penyidikan  yang  dilakukan  termohon, menurut  pengadilan  tidak  berdasar  hukum[3].  Lainnya menjelaskan  bahwa    penyelidik-penyidik  sebagai anggota Kepolisian, pada prinsipnya memiliki kewenangan  diskresioner.  Adanya  prosedur  operasi baku  berkaitan  dengan  proses  penyidikan  tidak  serta merta  meniadakan  kewenangan  diskresioner  yang  ada pada  penyidik  kepolisian.  Berhadapan  dengan  dugaan adanya  tindak  pidana,  mereka  sudah  sepatutnya memiliki  dan  menikmati  kebebasan  kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian (beordelingsvrijheid),  terutama  ketika  berhadapan dengan  norma-norma  yang  tidak  selamanya  jelas. Ketidakjelasan atau kekaburan ini muncul ketika mereka harus  menerjemahkan  kapan  dan  bilamana  ada  alasan kurang  bukti  dan/  atau  bukan  perkara  pidana  untuk membenarkan penerbitan SP3[4].
Terkait  dengan  penghentian  penyidikan  tindak pidana ada beberapa pertimbangan yang harus diketahui oleh  seorang  hakim  yakni  1)  Wewenang  Jaksa  sebagai penuntut  umum  yaitu  meneliti  berkas  perkara  apakah berkas  perkara  tersangka  dapat  dilimpahkan  sampai kepada pemeriksaan di sidang  pegadilan  ataukah  tidak, atas  dasar  alasan  yang  benar-benar  penting    menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atas penuntutan.
2)  Alasan  penghetian  penuntutan  seperti  yang disebutkan  dalam    Pasal  140  ayat  (2)  huruf  a  KUHAP, alasan  penghetian  penuntutan  adalah:  karena  tidak cukup  bukti,    peristiwa  tersebut  ternyata  bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Namun  demikian  alasan  tersebut  bisa  digunakan  untuk tidak  jadi  menuntut  oleh  penuntut  umum  seperti  yang ditentukan  dalam  pasal  46  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP. Berarti  perkara  tersebut  belum  sampai  dilimpahkan  ke pengadilan.  Jadi  apabila  berkas  perkara  dipaksakan untuk dilimpahkan  ke sidang  pengadilan,  sudah  barang tentu  hakim  akan  memutuskan  perkara  tersebut    yaitu dalam  bentuk  putusan  bebas  ( Vrijpraak )  atau  putusan lepas  dari  segala  Tuntutan  Hukum  ( onslag  van rechtvervolging ).  Jadi  apabila  perkara  tersebut diteruskan dikemudian hari  dan ternyata terdapat bukti baru,  bukti yang  sangat  beralasan  untuk dapat  diproses kembali dan dilimpahkan ke sidang pengadilan[5].
Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik membahas  tinjauan  yuridis  tentang  pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya (studi kasus di Polres Kota Bima)”. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima,  dan  untuk mengetahui  akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian yang Digunakan
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian  hukum  empiris.  Metode  penelitian  hukum empiris  adalah  jenis  penelitian  dalam  mendekati masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Jadi  metode  penelitian  hukum  empiris harus  dilakukan  di  lapangan,  dengan  menggunakan metode  dan  teknik  penelitian  lapangan.  Peneliti  harus mengadakan kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi dengan para irformen [6].
Ada  dua  pendekatan  penelitian  empiris  yaitu yuridis  empiris  yakni  jenis  penelitian  dalam  mendekati masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat,  dan  yuridis  normatif  yakni  suatu  proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi [6]
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan pendekatan  sosilogis  hukum  yang  merupakan  suatu pendekatan  yang  mempelajari  keteraturan  dan berfungsinya hukum. Oleh karena itu, metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  empiris dengan  pendekatan  sosilogis  hukum  tentang  tinjauan yuridis  tentang  pertimbangan  hukum  penghentian penyidikan  terhadap  tindak  pidana  dan  akibat hukumnya.
2. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  sekumpulan  kasus  yang perlu  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  berkaitan dengan masalah penelitian [7]. Ahli lain mengemukakan bahwa  subjek  penelitian  adalah  sejumlah  kasus  yang memenuhi  seperangkat  kriteria  [6].  Dalam  penelitian yuridis  empiris  tidak  menggunakan  populasi,  karena penelitian  kualitatif  berangkat  dari  kasus  tertentu  yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan  diberlakukan  ke  populasi,  tetapi  di  tranferkan ketempat  lain  pada  situasi  sosial  yang  memiliki kesamaan  dengan  situasi  sosial  pada  kasusu  yang  di pelajari.
Jadi  subjek  penelitian  adalah  orang  yang  paling mengetahui  tentang  tinjauan  yuridis  pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan  akibat  hukumnya.  Oleh  karena  itu  yang  menjadi informan dalam penelitian ini adalah staf di Polres Kota Bima.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data, dalam  hal  ini  adalah  proses  diperolehnya  data  dari sumber  data,  sumber  data  yang  dimaksud  berasal  dari subjek  penelitian  [6].  Dalam  penelitian  ini,  data  yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut: a. Metode Observasi Observasi  adalah  pengamatan  kepada  tingkah  laku pada  suatu  situasi  tertentu[7].  Pendapat  lain mengemukakan  bahwa  ”observasi  adalah  alat  untuk mengumpulkan  data  berupa  tingkah  laku  tertentu”  [6]. Selanjutnya  menurut  [7],  jenis-jenis  observasi  meliputi observasi  terbuka,  yaitu  melakukan  observasi  secara sistematik  dengan  memberitahu  dan  meminta  izin terlebih  dahulu  pada  subjek  yang  diamati,  sedangkan observasi  tertutup  yaitu  melakukan  observasi  tanpa meminta izin terlebih dahulu pada subjek yang diamati.
Dari  kedua  pendapat  tersebut,  maka  metode observasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  observasi  terbuka  untuk  mengumpulkan  data dengan  cara  mengamati  tentang  tinjauan  yuridis pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya.
b. Metode Wawancara Metode  wawancara  adalah  sebuah  dialog  yang dilakukan  oleh  pewawancara  [7].  Pendapat  lain mengatakan  bahwa  metode  wawancara  adalah  suatu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakuka  dengan  cara tanya  jawab  antara  penanya  atau  pewawancara  dengan responden/penjawab” [8].
Dari  kedua  pendapat  ahli  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  metode  wawancara  adalah  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab  secara langsung,  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan.
Jenis  wawancara  dibedakan  menjadi  wawancara terstruktur  dan  tidak  terstruktur.  Dikatakan  terstuktur
apabila  pertanyaan  yang  akan  diajukan  telah  tersusun dalam  suatu  catatan  secara  jelas  dan  terinci.  Dikatakan tidak terstruktur apabila pertanyaan yang akan diajukan tidak disusun secara jelas dan terinci [8].
Bentuk wawancara yang digunakan yaitu wawancara  tidak  terstruktur  dimana  saat  wawancara pertanyaan  yang  akan  diajukan  tidak  disusun  secara jelas  dan  terinci.  Selain  itu  bentuk  wawancara  ini  juga memberikan kebebasan kepada peneliti dalam mengatur kata-kata  saat  menge-mukakan  pendapatnya  sehingga tidak  berkesan  resmi.  Peneliti  bisa  menyiapkan  rambu- rambu pertanyaan yang diajukan dan dapat dikembangkan  saat  wawancara  berlangsung.  Saat wawancara  peneliti  haruslah  menghindari  perkataan yang  kurang  terkesan  mengurangi  informan  serta peneliti  juga  harus  pandai  mengarahkan  informan  jika terdapat jawaban yang  kurang jelas.
Alasan  menggunakan  metode  wawancara  adalah agar  peneliti  dengan  mudah  medapatkan  informasi terhadap  apa  yang  menjadi  permasalah-an  yang  akan diteliti dan bisa menambah wawasan, pengalaman yang lebih  luas,  serta  peneliti  juga  dapat  menggali  soal-soal penting  yang  belum  terpikirkan  dalam  rencana penelitian tentang tinjauan yuridis pertimbangan hukum penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  dan akibat hukumnya.
c. Metode Dokumentasi
Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  raport, lager  agenda  dan  sebagainya[7].  Atas  dasar  pendapat para  ahli  tersebut  maka  yang  dimaksud  dengan  metode dokumentasi  adalah  “Bentuk  catatan  mengenai  siswa yang  telah  dicatat,  dalam  kumpulan  tentang  keadaan siswa  seperti  buku  induk,  rapor,  buku  pribadi  dan sejenisnya”.  Metode  dokumentasi  dalam  penelitian  ini yaitu data tentang profil Polres Kota Bima.
4. Teknik Analisi Data Analisis  data    dalam  penelitian  hukum  empiris merupakan  kegiatan  dalam  penelitian  yang  berupa kajian atau telaah terhadap hasil penelitian,  pengolahan data  yang  dibantu  dengan  teori-teori  yang  telah didapatkan sebelumya [9].
Analisis  data  dalam  penelitian  hukum  memiliki sifat-sifat  seperti  deskriptif,  evaluatif    dan  prespektif. Sifat-sifat  analisis  ini  akan  diuaraiakn  sebagai berikut:[10]
a. Deskriptif
Sifat  analis  deskriptif  adalah  bahwa  peneliti  dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran  atau  pemaparan  atas  subjek  dan  objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukanya.
b. Evaluatif
Dalam  analisis  data  yang  bersifat  evaluatif  ini peneliti  memberikan  justifikasi  atas  hasil  penelitian. Peneliti  akan  memberikan  penelaian  dari  hasil
penelitian,  apakah  hipotesis  dari  teori  hukum  yang diajukan diterima atau ditolak.
c. Prespektif
Sifat  analisis  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukanya. Argumentasi  di  sini  dilakukan  oleh  peneliti  untuk memberikan  prespektif  atau  penelaian  mengenai  benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hukum Penghentian
Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  di Polres Kota Bima
Penyidikan  sebagai  serangkaian  tindakan  yang dilakukan  pejabat  penyidik  sesuai  dengan  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti,  dan  dengan  bukti  itu  membuat atau  menjadi  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  serta sekaligus  menemukan  tersangkanya  atau  pelaku  tindak pidananya.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  selaku Pelaksana Tugas Pokok berikut ini.
“ Penyidikan  adalah  merupakan  tindakan  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  supaya tindak  pidana  yang  ditemukan  dapat  menjadi terang,  serta  agar  dapat  menemukan  dan menentukan pelakunya. Sedangkan pihak penyidik  adalah  pejabat  Polri  atau  pejabat pegawai  negeri  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan tindakan  penyidikan “(Bapak  AKBP  Munawar, Wawancara 1 Desember 2015).
Penyidik  yaitu  orang  yang  melakukan  penyidikan yang  terdiri  dari  pejabat  seperti  yang  dijelaskan  pada pasal  1  butir  1  [12].  Kemudian  dipertegas  dan  diperinci lagi dalam pasal 6 [12], akan tetapi di samping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 6 tersebut terdapat lagi  pasal  10  yang  mengatur  tentang  adanya  penyidik pembantu di samping penyidik.
Pejabat  polisi  yang  dapat  diangkat  sebagai  pejabat penyidik  penuh,  harus  memenuhi  syarat  kepangkatan dan  pengangkatan.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh Inspektur Dua Polisi berikut ini.
1) Sekurang-kurangnya  berpangkat  Pembantu Letnan  Dua  Polisi  (setara  dengan  Inspektur Dua Polisi);
2) Atau  yang  berpangkat  bintara  (setara brigadir)  di  bawah  Pembantu  Letnan  Dua apabila  dalam  suatu  sektor  kepolisian  tidak ada  pejabat  penyidik  yang  berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI (Bapak  AKBP  Rian  Hidayat,  Wawancara  1 Desember 2015).
Syarat  kepangkatan  dan  pengangkatan  pejabat polisi  menjadi  pejabat  penyidik.  Prinsipnya  syarat kepangkatan  pejabat  penyidik  sekurang-kurangnya berpangkat  Pembantu  Letnan  Dua,  namun  mengingat kurangnya  tenaga  personel  yang  belum  memadai
terutama  di  daerah-daerah  atau  di  kantor  sektor kepolisian,  Peraturan  Pemerintah  memperkenankan jabatan  penyidik  dipangku  oleh  seorang  anggota kepolisian  yang  berpangkat  bintara.  Kepangkatan  yang serupa ini memang tidak serasa jika ditinjau dari sudut keseimbangan  kepangkatan  penuntut  umum  maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi  kemampuan  pengetahuan  hukum  seorang  bintara kurang  dapat  dipertanggungjawabkan  segi  kemampuan dan  pengalaman.  Itu  sebabnya  sering  dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 [12]. Menurut ketentuan ini,  syarat  kepengakatan  untuk  dapat  diangkat  sebagai pejabat  penyidik  pembantu.  Hal  tersebut  diungkapkan oleh Penyidik Pembantu berikut ini.
a) Sekurang-kurangnya  berpangkat  Sersan  dua polisi (setara dengan Brigadir dua);
b) Atau  pegawai  negeri  sipil  dalam  lingkungan Kepolisian  negara  dengan  syarat  sekurang- kurangnya  berpangkat  Pengatur  Muda (golongan II/a);
c) Diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  RI  atas  u sul   komandan   atau   pimpinan  kesatuan masing-masing (Bapak  AKBP  Suriadin, Wawancara 2 Desember 2015).
Khusus  kepangkatan  pegawai  negeri  sipil  di lingkungan  kepolisian  menjadi  pejabat  penyidik pembantu,  yang  bersangkutan  harus  mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat  tersebut,  tidak  ada  alasan  atau  urgensi  untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat  kepangkatan  penyidik  pembantu,  lebih  rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada penyidik,  oleh  karena  itu  kepangkatan  mereka  harus lebih rendah dari penyidik.
Penyidik pembantu tidak mesti terdiri dari anggota dari  anggota  Polri,  tetapi  bisa  diangkat  dari  kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka  miliki  dalam  bidang  tertentu.  Misalnya,  ahli kimia atau ahli patologi. Apabila pegawai sipil Polri yang demikian  tidak  bisa  diangkat  menjadi  penyidik pembantu,  mungkin  akan  menimbulkan  hambatan dalam  pelaksanaan  penyidikan.  Sebab  di  kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri. Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Penyidik  Pembantu berikut ini.
“Penyidik  pegawai  negeri  sipil  diberi  wewenang khusus  oleh  undang-undang.  Penyidik  pegawai negeri  sipil  diatur  dalam  pasal  6  ayat  1  huruf  b [13], yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi  dan  wewenang  sebagai  penyidik.  Pada dasarnya  wewenang  yang  mereka  miliki bersumber  pada  ketentuan  undang-undang pidana  khusus,  ang  telah  menetapkan  sendiri
pemberian  wewenang  penyidikan  pada  salah satu  pasal ”  (Bapak  AKBP  Suriadin,  Wawancara  2 Desember 2015).
Pejabat penyidik Polri, memberi wewenang kepada pejabat  pegawai  negeri  sipil  yang  bersangkutan  untuk melakukan  penyidikan.  Misalnya,  Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2000  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan,  dalam  undang-undang  tersebut telah  ditunjuk  pegawai  negeri  sipil  sebagai  penyidik dalam  peristiwa  tindak  pidana  ekonomi.  Akan  tetapi harus diingat bahwa penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas  sepanjang  yang  menyangkut  dengan  tidan pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  pidana khusus  itu.  Ini  sesuai  dengan  pembatasan  wewenang yang  disebutkan  dalam  pasal  7  ayat  2  [13]  yang menentukan  bahwa  penyidik  pegawai  negeri  sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  undang-undang yang  menjadi  landasan  hukumnya  masing-masing  dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
Pelaksanaan  penyidikan  selalu  harus  diawali dengan  suatu  laporan  atau  pengaduan,  sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 24  [13]. Adapun laporan  itu  sendiri  adalah  pemberitahuan  yang disampaikan  oleh seseorang  karena  hak  atau  kewajiban berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga  akan terjadi  tindak  pidana.  Seperti  terlihat  dari  hasil wawancara dengan selaku Pelaksana Tugas Kewilayahan berikut ini.
“ Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak  pidana  aduan  yang  merugikannya. Sebagaimana  hal  ini  telah  ditegaskan  dalam pasal 1 butir 25 ” [13] (Bapak AKBP Arief Yuswanto, Wawancara 3 Desember 2015).
Perbedaan hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak  ada  peninjauan  dari  segi  formal.  Keduanya  sama- sama  mengandung  arti  pemberita-huan  seseorang kepada  pejabat  yang  berwenang  menerima  laporan  dan pengaduan.  Perbedaannya  terletak  pada  jenis  hukum materiil  atau  jenis  kejahatan  tindak  pidana  yang diberitahukan.  Pada  laporan,  pemberitahuan  bersifat umum,  meliputi  seluruh  jenis  tindak  pidana.  Sedang pada  pengaduan,  merupakan  pemberitahuan  dari seseorang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang tindak  pidana  aduan  atau  klacht  delik  yang menimbulkan  kerugian  kepadanya,  seperti  tindak pidana yang diatur dalam pasal 367 ayat 2 [13].
Adapun  pengajuan  laporan  atau  pengaduan  diatur dalam Bab XIV KUHAP tentang penyidikan yaitu dalam pasal 108 [13] yaitu seperti terlihat dari hasil wawancara dengan selaku Pelaksana Tugas Kewilayahan berikut ini.
a) Setiap  orang  yang  mengalami,  melihat, menyaksikan  atau  menjadi  korban  peristiwa
pidana,  berhak  untuk  mengajukan  laporan atau   pengaduan  kepada  penyelidik  atau penyidik;
b) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau  terhadap  jiwa  atau  terhadap  hak  milik, wajib  seketika  itu  juga  melaporkan  hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
c) Pegawai  negeri  dalam  rangka  menjalankan tugas   yang   mengetahui   terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan  hal  itu  kepada  penyelidik  atau penyidik (Bapak  AKBP  Arief  Yuswanto, Wawancara 3 Desember 2015).
Pada  dasarnya  undang-undang  dalam  hal  ini KUHAP telah membagi kelompok pelapor, yaitu:
[1] Orang  yang  diberi  hak  melapor  atau  mengadu, yakni  orang  yang  mengalami,  melihat,  menyaksi- kan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik  atau  penyidik.  Pada  ketentuan  ini,  hak menyampaikan  laporan  atau  pengaduan,  tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak  dimasukkan  dalam  kategori  orang  yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional;
[2] Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum, ini adalah  kebalikan  yang  pertama.  Jika  pada  yang pertama  sifat  pelaporan  merupakan  hak,  boleh dipergunakan,  tidak  dapat  dipaksa  harus  melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua,  sifat  pelaporan  merupakan  kewajiban  bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan  untuk  melakukan  tindak  pidana terhadap  ketenteraman  umum,  atau  terhadap  jiwa atau  hak  milik.  Atau  setiap  pegawai  negeri  dalam rangka  melakukan  tugas, mengetahui  tentang terjadinya  peristiwa  tindak  pidana. Sesuai  dengan ketentuan  pasal  5  dan  pasal  7  [13]  dihubungkan pula  dengan  pasal  108  [13],  pelaporan  atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada: penyidik, atau;
Atas dasar adanya pengaduan atau laporan tersebut, untuk  kepentingan  pemeriksaan  penyidik  dan  penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap, seperti diungkapkan oleh selaku Pengawas Dan Pembantu Pimpinan berikut.
Pertama,  Tersangka,  yang  karena  perbuatannya atau  keadaannya  berdasarkan  bukti  permulaan patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana; Kedua,  Saksi,  yang  dianggap  perlu  untuk diperiksa (Bapak  AKBP  Samsul  Hadi,  Wawancara 3 Desember 2015)
Pemanggilan  saksi  harus  dilakukan  penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil,  ternyata  tidak  dapat  memberikan  keterangan apapun.  Sangat  diharapkan  agar  kata-kata  yang dianggap perlu dalam ketentuan ini, jangan dipergunakan sedemikian rupa untuk memanggil setiap
orang  tanpa  didahului  penelitian  dan  pertimbangan yang  matang  sesuai  dengan  urgensi  pemeriksaan, dihubungkan  dengan  keluasan  pengetahuan  yang dimiliki  saksi  mengenai  peristiwa  pidana  yang bersangkutan.  Pengalaman  cukup  memberi  kenyataan, berapa  banyak  orang  yang  dipanggil  untuk  diperiksa sebagai  saksi,  padahal  orang  itu  sudah  menjelaskan sama  sekali  tidak  mengetahui  peristiwa  pidana  yang sedang diperiksa.
Kadang-kadang  seorang  saksi  berulang-ulang diperiksa,  hanya  untuk  pertanyaan  yang  itu  juga, sehingga  sering  didengar  kejengkelan  seseorang  jika dipanggil  sebagai  saksi,  karena  dengan  pemanggilan untuk  diperiksa  sebagai  saksi  yang  bersangkutan  dapat membayangkan akan terjadi pengalaman cara pemeriksaan yang tak berujung pangkal, di samping cara pelayanan  yang  tidak  manusiawi.  Sebenarnya  untuk memanggil  dan  menjadikan  seseorang  untuk  diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik atau penyidik pembantu harus  benar-benar  berpedoman  kepada  kriteria  yang ditentukan  oleh  Pasal  1  butir  26  KUHAP,  yaitu  seperti diungkapkan  oleh  selaku  Pengawas  Dan  Pembantu Pimpinan berikut.
[1] Saksi harus orang yang mendengar sendiri;
[2] Saksi harus melihat sendiri;
[3] Saksi  harus  mengalami  sendiri  peristiwa pidananya, dan;
[4] Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan  sumber  pengetahuan  akan apa  yang  ia  dengar,  ia  lihat,  dan  ia  alami sendiri (Bapak  AKBP  Samsul  Hadi,
Wawancara 4 Desember 2015)
Berpedoman kepada ketentuan yang disebut di atas, maka  dapat  dihindari  pemeriksaan  atau  pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas. Khusus  pemanggilan  tersangka,  harus  diperhatikan ketentuan pasal 1 butir 14 [13], sehingga seseorang baru dapat  diduga  sebagai  tersangka  berdasarkan  adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau  mengumpulkan  bukti  permulaan,  baru  dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta  dan  keadaan  berdasar  informasi  yang  sangat dipercaya,  bahwa  tersangka  sebagai  pelaku  tindak pidana  berdasar  bukti  dan  tidak  boleh  semata-mata berdasar  konklusi.  Jangan  seperti  praktek  penegakan hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap,  dan  menahan  seseorang  walaupun  bukti permulaan  belum  ada.  Tanpa  berusaha  mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya,  terjadi  cara-cara  kekerasan  dan  pemerasan pengakuan  sampai-sampai  sering  mengalami  cacat seumur hidup.
Agar  pemanggilan  yang  dilakukan  aparat  penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah  dan  sempurna,  maka  harus  dipenuhi  syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya  panggilan  pada  tingkat  pemeriksaan  penyidikan
diatur  dalam  pasal  112,  pasal  119  dan  pasal  227 [13]. Menurut  ketentuan  [14]  tersebut  surat  panggilan harus  memuat,  seperti  diungkapkan  oleh  selaku Pengawas Dan Pembantu Pimpinan berikut.
[1] Alasan pemanggilan harus disebut, sehingga orang yang dipanggil tahu untuk kepentingan  apa  ia  dipanggil,  apakah sebagai  tersangka,  saksi,  atau  sebagai  ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabut tidak  dicantumkan  secara  tegas  apakah dipanggil  sebagai  saksi  atau  tersangka. Misalnya hanya menyebut dipanggil menghadap  tanggal  sekian  sehubungan dengan  pemeriksaan  perkara  pidana  yang dituduhkan  berdasar  pasal  338  KUHP. Bentuk  pemanggilan  seperti  ini  tidak memberikan  kepastian  hukum,  seolah-olah sengaja  untuk  menakuti  orang  yang dipanggil,  sementara  ia  hanya  diperiksa sebagai  saksi.  Pemanggilan  seperti  ini disamping  bentuknya  kabur,  sekaligus  juga melanggar  landasan  penegakan  kepastian hukum  bagi  orang  yang  dipanggil.  Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya  adalah menegakkan  kepastian  hukum,  harus  tegas dijelaskan  status  orang  yang  dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi;
[2] Surat  panggilan  harus  ditanda-tangani  oleh pejabat  penyidik,  dan  sedapat  mungkin  di samping tanda tangan harus dibubuhi tanda cap  jabatan  penyidik.  Adapun  cap  jabatan stempel  bukan  mutlak,  karena  yang  mutlak adalah tanda tangan pejabat, sesuai dengan penjelasan  pasal  112  ayat  1  KUHAP  yang menegaskan  bahwa  surat  panggilan  yang ditanda-tangani  oleh  pejabat  penyidik yang berwenang (Bapak  AKBP  Samsul  Hadi,
Wawancara 4 Desember 2015).
Antara  tanggal  hari  diterimanya  surat  panggilan, dengan  hari  tanggal  orang  yang  dipanggil  diharuskan memenuhi  panggilan  harus  ada  tenggang  waktu  yang layak  (pasal  112  ayat  1  [13]  ).  Tenggang  waktu  mana adalah selambat-lambatnya tiga hari sebelum hadir yang ditentukan dalam surat panggilan.
Dengan  demikian,  ada  dua  alternatif,  pertama tenggang  waktu  panggilan  dengan  keharusan  kehadiran menghadap pejabat yang memanggil, harus memperlihatkan  tenggang  waktu  yang  wajar.  Sedang pada  alternatif  kedua,  undang-undang  menetapkan sendiri  tenggang  waktu  minimum  yakni  paling  lambat tiga hari dari tanggal yang ditentukan untuk memenuhi panggilan,  panggilan  tersebut  sudah  disampaikan kepada  yang  dipanggil.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang diatur  dalam  penjelasan pasal  152  ayat  2  dan  pasal  227 ayat 1 [13], yang dimaksud selambat-lambatnya tiga hari, bukan  dari  tanggal  dikeluarkan  surat  panggilan,  tetapi tiga  hari  dari  tanggal  disampaikan  kepada  yang bersangkutan.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  selaku Ketua Sektret Penyidik berikut ini.
“ Apabila  panggilan  tidak  memenuhi  ketentuan, panggilan  itu  tidak  memenuhi  syarat  untuk
dianggap  sah.  Oleh  karena  itu,  orang  yang dipanggil dapat memilih boleh datang memenuhi panggilan  atau  sebaliknya  menolak  untuk memenuhi.  Bilamana  yang  kedua  yang  dipilih oleh  orang  yang  dipanggil,  mewajibkan  pejabat yang  bersangkutan  untuk  melakukan  panggilan resmi  sekali  lag i”  (Bapak  AKBP  Stario  H, Wawancara 4 Desember 2015).
Bilamana  persyaratan  surat  panggilan  telah dipenuhi,  baik  tersangka,  terdakwa,  saksi,  atau  ahli wajib  datang  memenuhi  panggilan.  Tidak  ada  satu ketentuan  hukum  yang  memperbolehkan  pemenuhan panggilan  dengan  jalan  memperwakilkan  kepada  orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdakwa  dapat  menunjuk  seorang  dengan  surat  kuasa untuk mewakilinya di persidangan (pasal 213 [13]).
Apabila  yang  dipanggil  tidak  mentaati  panggilan tersebut,  orang  yang  bersangkutan  telah  melanggar kewajiban  yang dibebankan  hukum  kepadanya berdasarkan  pasal  112  ayat  2  [13].  Namun,  ketentuan pasal  112  ayat  2  [13]  sudah  mengatur  sendiri  cara selanjutnya  terhadap  keingkaran  kewajiban  tersebut dengan  jalan,  hal  tersebut  diungkapkan  oleh  selaku Ketua Sektret Penyidik berikut ini.
[1] Jika panggilan yang pertama tidak dipenuhi yang  bersangkutan,  sekalipun  panggilan  itu sudah  dilakukan  sesuai  dengan  cara-cara yang ditentukan, maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya;
[2] Apabila panggilan kedua tidak juga dipenuhi oleh  orang  yang  bersangkutan,  pejabat penyidik  mengeluarkan  perintah  kepada petugas  untuk  membawanya  ke  hadapan pejabat  yang  memanggilnya (Bapak  AKBP Stario H, Wawancara 5 Desember 2015). Proses  selanjutnya  adalah  pemeriksaan  di  muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi,  atau  ahli.  Pemeriksaan  berarti,  petugas  penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa penyidikan  merupakan  rangkaian  tindakan  penyidik dalam  hal  dan  dengan  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan  tersangka  yang  menjadi  pelaku  tindak pidana yang sedang disidik.
Dari ketentuan pasal 1 butir 2 [13] dapat dimengerti bahwa  tindakan  penyidikan  tiada  lain  adalah  rangkaian tindakan  mencari  dan  mengumpulkan  bukti,  agar peristiwa  tindak  pidananya  menjadi  terang  serta tersangkanya  dan  berkas  perkara  tindak  pidananya dapat  diajukan  kepada  penuntut  umum  dan  untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Artinya begitu pemeriksaan  tersangka  dan  saksi-saksi  atau  ahli  di hadapan  petugas  penyidik,  dapat  dikatakan  merupakan rangkaian terakhir tindakan penyidik sebelum menyampaikan  hasil  penyidikan  kepada  penuntut
umum,  hal  tersebut  diungkapkan  oleh  selaku  Ketua Sektret Penyidik berikut ini.
“Pemeriksaan  di  muka  petugas  penyidik  baru dapat  dilaksanakan  penyidik  setelah  dapat mengumpulkan  bukti  permulaan  serta  telah menemukan  orang  yang  diduga  sebagai tersangka.  Penyidik  yang  mengetahui  sendiri terjadinya  peristiwa  pidana  atau  oleh  karena berdasar  laporan  ataupun  berdasar  pengaduan, dan  menduga  peristiwa  itu  merupakan  tindak pidana,  penyidik  wajib  segera  melakukan tindakan  penyidikan  yang  diperlukan,  dan rangkaian  akhir  tindakan  yang  diperlukan  itu adalah  pemeriksaan  langsung  tersangka  dan saksi-saksi  maupun  ahli ”  (Bapak  AKBP  Stario  H, Wawancara 5 Desember 2015).
Pada  saat  penyidik  mulai  melakukan  penyidikan terhadap  peristiwa  yang  diduga  merupakan  tindak pidana,  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini ditentukan dalam pasal 109 ayat 1 [13] bahwa dalam hal penyidik  telah  mulai  melakukan  penyidikan  suatu peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Alasan mengkategorikan  pemberitahukan  tersebut  sebagai kewajiban, pasal 109 ayat 1 [13] tidak memuat perkataan wajib,  dan  dalam  penjelasan  pasal  109  [13],  juga  tidak dijumpai perkataan wajib.
Titik  pangkal  pemeriksaan  di  hadapan  penyidik ialah  tersangka,  dari  dialah  diperoleh  keterangan tentang  peristiwa  pidana  yang  sedang  diperiksa.  Akan tetapi,  sekalipun  tersangka  yang  menjadi  titik  tolak pemeriksaan,  terhadapnya  harus  diberlakukan  asas accusatoir. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan  manusia  yang  memiliki  harkat  martabat,  ia harus  dinilai  sebagai  subyek  bukan  sebagai  obyek. Perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  itulah  yang menjadi  obyek  pemeriksaan,  ke  arah  kesalahan  tindak pidana  yang  dilakukan  pemeriksaan  ditujukan. Tersangka  harus  dianggap  tak  bersalah,  sesuai  dengan prinsip  hukum  praduga  tak  bersalah  atau presumption of innocence sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengawas Dan Pembantu Pimpinan Penyidik berikut ini.
“ Pada  pemeriksaan  tindak  pidana,  tidak selamanya  hanya  tersangka  saja  yang  harus diperiksa,  adakalanya  diperlukan  pemeriksaan saksi  atau  ahli,  demi  untuk  terang  dan  jelasnya peristiwa  pidana  yang  disangkakan.  Sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan  ahli,  harus  juga  diberlakukan  dengan  cara yang  berperikemanusiaan  dan  beradab ”  (Bapak AKBP Sudirman, Wawancara 7 Desember 2015).
Sehubungan  dengan  pemeriksaan  tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap  haknya  untuk  mempertahankan  kebenaran
dan  pembelian  diri  seperti  yang  diatur  pada  Bab  VI, pasal 50 sampai dengan pasal 68 [13].
Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh,  namun  undang-undang  tidak  menjelaskan  lebih lanjut  tentang  kata  segera.  Akan  tetapi,  dari  pengertian bahasa  Indonesia  yang  dimaksud  dengan  secepat mungkin  adalah  sesegera  mungkin  dengan  tanpa menunggu lebih lama. Dengan tujuan untuk menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib orang  yang  disangka,  jangan  sampai  lama  tidak mendapat  pemeriksaan,  sehingga  dirasakan  tidak  ada kepastian  hukum,  terjadinya  perlakuan  sewenang- wwenang dan ketidak wajaran.
Semua  yang  diterangkan  tersangka  tentang  apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.. pencatatan disesuaikan  dengan  kata-kata  dan  kalimat  yang dipergunakan  tersangka.  Namun,  kita  berpendapat prinsip  ini  jangan  terlampau  kaku  ditafsirkan.  Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi  kemudahan  membacanya,  asal  isi  dan maksud  yang  dikemukakan  tersangka  tidak  diubah  dan diperkosa. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengawas Dan Pembantu Pimpinan Penyidik berikut ini.
“ Sesuai  dengan  ketentuan,  penyidik  menyampai- kan  pemberitahuan  kepada  penuntut  umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan.  Pemberitahuan  itu  merupakan pelaksanaan  yang  harus  dilakukan  penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana  yang  ditegaskan,  pemberitahuan penyidikan  kepada  penuntut  umum,  dianggap kewajiban  yang  harus  dilakukan  dengan  cara tertulis  maupun  secara  lisan  yang  disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan  tersebut  berkaitan  dengan  hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan ” (Bapak AKBP Sudirman, Wawancara 7 Desember 2015).
Undang-undang  memberi  wewenang  peng-hentian penyidikan  kepada  penyidik,  yakni  penyidik  berwenang bertindak  menghentikan  penyidikan  yang  telah dimulainya.  Hal  ini  ditegaskan  pasal  109  ayat  2  yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.
Undang-undang telah menyebutkan secara limitative alasan  yang  dapat  dipergunakan  penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan  alasan-alasan  tersebut  penting,  guna menghindari  kecenderungan  negatif  pada  diri  pejabat penyidik.  Dengan  penegasan  ini,  undang-undang mengharapkan  supaya  di  dalam  mem-pergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus
pula  akan  memberi  landasan  perujukan  bagi  pihak- pihak  yang  merasa  keberatan  atas  sah  tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penegasan alasan-alasan penghentian tersebut  merupakan  landasan  dalam  pemeriksaan sidang  praperadilan,  jika  ada  permintaan  pemeriksaan atas tidaknya penghentian penyidikan.
Penyidikan  dapat  dilakukan  hanya  atas  dasar, bilamana  dalam  penyidikan  tersebut  terjadi  hal-hal sebagai berikut:
1. Tidak diperoleh bukti yang cukup
Apabila  penyidik  tidak  memperoleh  cukup  bukti untuk  menuntut  tersangka  atau  bukti  yang  diperoleh penyidik  tidak  memadai untuk  membuktikan  kesalahan tersangka  jika  diajukan  ke  depan  sidang  pengadilan, maka hakim berhak melakukan penghentian penyidikan terhadap  tindak  pidana.  Seperti  diungkapkan  oleh selaku Pengawas Dan Pembantu Pimpinan berikut.
“ Ditinjau  dari  segi  pemberian  wewenang  ini membina  sikap  mental  penyidik  untuk  tidak secara  serampangan  mengajukan  begitu  saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan  lebih  selektif  mengajukan  setiap kasus  yang  mereka  periksa,  apakah  cukup  bukti atau  tidak  sebelum  perkara  dilimpahkan  ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami  selama  ini,  ada  atau  tidak  ada  bukti penyidik  tidak  peduli.  Pokoknya  sekali  tindak pidana  mereka  periksa  langsung  begitu  saja diajukan  ke  penuntut  umum  untuk  diteruskan  ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan
kesalahan tersangka “ (Bapak AKBP
Samsul Hadi, Wawancara 7 Desember 2015)
Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota Bima yaitu  tidak diperoleh  bukti  yang  cukup,  oleh  karena  itu  pada prinsipnya penghentian penyidikan, dengan syarat tidak memiliki  bukti  yang  kuat  dan  disertai  dengan  alasan yang  mendasar  dan  logis.  Alasan  yang  mendasar  dan logis  tersebut  mengandung  arti  bahwa  alasan  yang menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  penghentian penyidikan  harus  dapat  dibuktikan  kebenarannya  dan diperkuat  atau  didukung  oleh  bukti-bukti  lain  yang menunjukkan  bahwa  alasan  pertimbangan  hukum penghentian  penyidikan  tersebut  benar  dan  dapat dibuktikan.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana Apabila  dari  hasil  penyidikan  dan  pemeriksaan, penyidik  berpendapat  apa  yang  disangkakan  terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan,  dalam  hal  ini  berwenang  menghentikan penyidikan.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Penyidik satu berikut ini.
“ Jika  apa  yang  disangkakan  bukan  kejahatan maupun  pelanggaran  pidana  yang  termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan  pelanggaran  dan  kejahatan  seperti yang  diatur  dalam  KUHP  atau  dalam  peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang
termasuk  dalam  ruang  lingkup  wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan.  Bahkan  merupakan  keharusan  bagi penyidik  untuk  menghentikan  pemeriksaan penyidikan ”  (Bapak  AKBP  Munawar,  Wawancara 8 Desember 2015).
Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu peristiwa  yang  disangkakan  bukan  tindak  pidana, kendati  diakui,  kadang-kadang  sangat  sulit  menarik garis  yang  tegas  tentang  apakah  suatu  tindakan  yang dilakukan  seorang,  termasuk  dalam  ruang  lingkup tindak  pidana  pelanggaran  dan  kejahatan.  Kesulitan  ini sering  dijumpai  dalam  peristiwa-peristiwa  yang  dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.
3. Penghentian penyidikan demi hukum Penghentian  penyidikan  atas  dasar  alasan  demi hukum  pada  pokoknya  sesuai  dengan  alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana  antara  lain:  tersangka  meninggal  dunia  dan karena  daluarsa.  Seperti  terlihat  dari  hasil  wawancara dengan selaku Pelaksana Tugas Kewilayahan berikut ini.
“Bilamana  ternyata  suatu  perkara  pidana dihentikan penyidikannya, dengan tanpa terdapat  alasan  yang  dibenarkan  oleh  undang- undang  dalam  hal  ini  KUHAP.  Artinya  perkara pidana tersebut ada cukup bukti, perkara pidana itu  merupakan  tindak  pidana  murni  dan  tidak terdapat  alasan  untuk  menutup  perkara dimaksud  atas  dasar  ditutup  demi  hukum,  maka upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  menegakkan Hukum  Pidana  bagi  para  pelanggarnya  adalah dengan  mengajukan  praperadilan ”  (Bapak  AKBP Arief Yuswanto, Wawancara 8 Desember 2015).
Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu adanya  penghentian  penyidikan  demi  hukum,  seperti dengan adanya praperadilan merupakan hal baru dalam dunia  peradilan  Indonesia.  Praperadilan  merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X Bagian  Kesatu  sebagai  salah  satu  bagian  ruang  lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.
Di tinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan  bukan  lembaga  pengadilan  yang  berdiri sendiri.  Bukan  pula  sebagai  instansi  tingkat  peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga  baru  yang  ciri  dan  eksistensinya  berada  dan merupakan  kesatuan  yang  melekat  pada  Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  sebagai  satuan  tugas yang  tidak  terpisah  dari  Pengadilan  Negeri.  Seperti terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan  selaku  Pelaksana Tugas Kewilayahan berikut ini . “ Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan  tersendiri.  Tetapi  hanya  merupakan pemberian  wewenang  dan  fungsi  baru  yang
dilimpahkan  KUHAP  kepada  setiap  Pengadilan Negeri,  sebagai  wewenang  dan  fungsi  tambahan Pengadilan  Negeri  yang  telah  ada  selama  ini. Seperti  yang  sudah  diketahui,  demi  untuk terlaksananya  kepentingan  pemeriksaan  tindak pidana,  undang-undang  memberi  kewenangan kepada  penyidik  dan  penuntut  untuk  melakukan tindakan  upaya  paksa  berupa  penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Demikian pula  penyidik  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  penghentian  penyidikan  atas  dasar alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh  KUHAP ” (Bapak  AKBP  Suanardi,  Wawancara  8  Desember 2015).
Praperadilan yang dilakukan terhadap penghentian penyidikan  secara  tidak  sah  mempunyai  misi  dan motivasi tertentu. Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan  yang  hendak  ditegakkan  dan  dilindungi,  yakni tegaknya  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  korban dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana.
Selain  pertimbangan  hukum  di  atas,  alasan  lain penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang sering dilakukan oleh masyarakat Bima yaitu melakukan perdamaian  di  luar  persidangan.  Adapun  hal  yang melatar  belakangi  adalah  karena  adanya  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yaitu  terdakwa  dan  korban, dan  biasanya  hal  ini  terjadi  karena  terdakwa  mau menanggung  semua  kewajiban  korban,  misalnya pengobatan, ganti rugi dan sebagainya.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan  bahwa  pertimbangan  hukum  penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima meliputi  tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup,  peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum.
2. Akibat Hukumnya Jika  Terjadi  Penghentian Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  di Polres Kota Bima
Penghentian  penyidikan  merupakan  tindakan penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang  telah  dilaporkan  oleh  pihak  korban.  Penghentian penyidikan adalah merupakan wewenang pihak penyidik atas  dasar  alasan  hukum  yang  membenarkannya,  yaitu tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup,  peristiwa  yang disangkakan  bukan  merupakan  tindak  pidana,  dan penghentian penyidikan demi hukum. Akibat hukumnya jika  terjadi  penghentian  penyidikan  terhadap  tindak pidana di Polres Kota Bima yaitu sebagai berikut
1. Mempercepat proses hukum
Terlepas  dari  diterima  atau  tidaknya  penghentian penyidikan  terhadap  tindak  pidana  oleh  penyidik, dengan  adanya  penghentian  penyidikan  tersebut  pasti akan  mempengaruhi  proses  penghentian  penyidikan  di Polres  Kota  Bima.  Oleh  karena  itu  perlu  kesiapan  dari penyidik,  terutama  dalam  hal  penguasaan  seluk-beluk proses  penghentian  penyidikan.  Selengkapnya  dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu berikut.
“ Hal  ini  penting  mengingat  pengaruh  proses penghentian  penyidikan  tersebut  sangat  luas mulai  dari  penilaian  pembuktian  sampai  pada putusan. Implikasi dari adanya proses penghentian  penyidikan  terhadap  kekuatan  alat bukti,  dapat  diketahui  setelah  adanya  penilaian hakim  terhadap  alasan  proses  penghentian penyidikan  tersebut,  apakah  penyidik  menerima atau  menolak  alasan  proses  penghentian penyidikan tersebut. Proses penghentian penyidikan  mengakibatkan  terdakwa  bebas murni  vrijspraak  atas  apa  yang  didakwakan (tuntutan)  kepadanya  dalam  surat  dakwaan, upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh Penuntut  Umum  antara  lain,  kasasi  dan terdakwa dapat mengajukan rehabilitasi ” (Bapak Efendi, Wawancara 8 Desember 2015) Akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima yaitu  dapat  mempercepat  proses hukum karena  apabila penyidik  menerima  alasan  penghentian  penyidikan, berarti  keterangan  yang  terdapat  dalam  berita  acara penyidikan  dianggap  “tidak  benar”  dan  keterangan  itu tidak  dapat  dipergunakan  sebagai  landasan  untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang  pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan penghentian penyidikan tidak dapat  dibenarkan  maka  keterangan  pengakuan  yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar  dan  dapat  dipergunakan  sebagai  landasan  untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.
2. Sebagai Kekuatan Alat Bukti Mengenai proses ganti rugi yang merupakan bagian dari  Praperadilan  (Pasal  77  [13])  tidak  mutlak tergantung  kepada  terdakwa.  Tidak  terkait  dengan proses  pembuktian,  hal  yang  terjadi  ialah  proses penyidikan  cacat  hukum  yang  mengakibatkan  dakwaan batal  demi  hukum,  alternatifnya  ialah  dilakukan pemeriksaan  kembali  dalam  proses  penyidikan  (BAP) agar hak azasi tersangka atau terdakwa terjamin/terlindungi.  Selengkapnya  dapat  dilihat  dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu berikut.
“Bila  proses  penghentian  penyidikan  tidak mendasar,  karena  dinilai  alasan  penghentian penyidikan  tidak  berdasar  dan  tidak  logis, maka penolakan  tersebut  ikut  membawa  dampak  bagi kekuatan  alat  bukti  keterangan  terdakwa  itu sendiri,  yaitu  dengan  ditolaknya  penghentian penyidikan  kembali  tersebut,  Penyidik  menilai bahwa  penghentian  penyidikan  di  depan penyidiklah  yang  mengandung  unsur  kebenaran dan  mempunyai  nilai  pembuktian,  sedangkan keterangan  terdakwa  di  persidangan  yang menyangkal  semua  isi  BAP  dinilai  tidak  benar dan  tidak  ada  nilainya  sama  sekali  dalam pembuktian ”  (Bapak  Efendi,  Wawancara  9 Desember 2015).
Penyididik  kemudian  menganggap  penghentian penyidikan  di  depan  penyidik  (BAP)  dapat  digunakan sebagai  petunjuk  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Karena  pada  dasarnya  dengan  ditolaknya
penghentian  penyidikan  tersebut  berarti  pengakuan- pengakuan  terdakwa  yang  tertulis  dalam  BAP  diterima sebagai  suatu  kebenaran  yang  sangat  membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Penggunaan  keterangan  penghentian  penyidikan sebagai petunjuk ini dipertegas dengan adanya Putusan. Selengkapnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu berikut.
“ Bahwa  pengakuan-pengakuan  di  muka  polisi dan  jaksa,  ditinjau  dalam  hubungannya  satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk  menetapkan  kesalahan  terdakwa ”  (Bapak Rahmat, Wawancara 9 Desember 2015).
Isi putusan mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan  yang  diberikan  di  luar  sidang,  dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Dari penjelasan di atas dapat  dilihat  bahwa  penghentian  penyidikan  yang  ada dalam  BAP,  maka  terhadap  keterangan  yang  tertulis dalam  BAP  tersebut,  oleh  penyidik  kemudian  dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa.
3. Mempermudah penyidik dalam menyelesaiankan kasus
Adapun  pertimbangan  penyidik  menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan  tersebut  secara  utuh  menggambarkan kejadian  peristiwa  pidana  yang  didakwakan.  Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan  dalam  proses  penyidikan.  Dengan  kata  lain, kedudukan  keterangan  pengakuan  yang  diberikan terdakwa  di  depan  pemeriksaan  penyidikan,  tidak  bisa berdiri  sendiri.  Fungsinya  hanya  dapat  dipergunakan sebagai  petunjuk  untuk  menyempurnakan  pembuktian alat  bukti  lain.  Atau  berfungsi  dan  bernilai  “untuk mencukupi dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalahan  terdakwa.  Selengkapnya  dapat  dilihat  dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu berikut.
“ Penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang  dilakukan  dengan  dasar  bahwa  tidak terbukti  kebenarannya,  karena setelah  dilakukan cross  check  dengan  saksi  verbalisan  dan  setelah penyidik melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan  alat-alat  bukti  dalam  proses  penyidikan ternyata tidak satu pun yang dapat membenaran alasan  penghentian  penyidikan  terhadap  tindak pidana  tersebut.  Bahkan  dengan  ditolaknya penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana tersebut, penyidik kemudian menjadikan keterangan  dalam  BAP  sebagai  petunjuk  dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Penyangkalan terdakwa  yang  melalui  alat  bukti  lain  dapat dibuktikan  sebagai  kebohongan  dapat  di  terima sebagai  alat  bukti  petunjuk.  Sehingga,  dengan tidak  ada  satu  pun  alat  bukti  yang  mendukung penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana oleh terdakwa, maka keadaan ini dapat dijadikan petunjuk  bagi  penyidik  dalam  menilai  atau membuktikan  kesalahan  terdakwa ”  (Bapak Hidayat, Wawancara 10 Desember 2015).
Akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian penyidikan  terhadap  tindak  pidana,  terhadap  kekuatan
alat  bukti  keterangan  terdakwa  adalah,  penyidik  akan menilai  keterangan  terdakwa  sebagai  suatu  keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya  sama  sekali  dalam  pembuktian  (tidak  dapat digunakan sebagai alat bukti). Hal tersebut diungkapkan oleh Inspektur Dua Polisi berikut ini.
“ Sedangkan bila penghentian penyidikan terhadap  tindak  pidana  atas  dasar  pencabutan keterangan  pengakuan  terdakwa  diterima, karena  alasan  penghentian  penyidikan  yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa  dampak  bagi  kekuatan  alat  bukti keterangan  terdakwa  itu  sendiri,  yaitu  dengan diterimanya  penghentian  penyidikan  tersebut, penyidik  akan  menilai  bahwa  keterangan terdakwa  yang  mempunyai  nilai  kebenaran  dan dapat  digunakan  dalam  pembuktian,  sedangkan terhadap  keterangan  terdakwa  (tersangka)  di depan  penyidik  (BAP)  dinyatakan  tidak  benar dan  tidak  ada  nilainya  sama  sekali  dalam pembuktian ”  (Bapak  Hidayat,  Wawancara  10 Desember 2015).
Akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima, yaitu  penyidik  akan  menilai  keterangan  terdakwa sebagai  suatu  keterangan  yang  mengandung  unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan  bahwa  akibat  hukumnya  jika  terjadi penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di Polres  Kota  Bima  meliputi  mempermudah  penyidik dalam  menyelesaiankan  kasus,  sebagai  kekuatan  alat bukti dan mempercepat proses hukum.

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Ruang  lingkup  penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang. Penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang menerima  laporan,  mencari  keterangan  dan  barang bukti,  menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai  dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal  diri,  dan mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1  [13],  untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas perintah  penyidik  dapat  melakukan  penangkapan. Namun  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  didasarkan  pada bukti permulaan yang cukup.
Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu sebagai berikut:
1) Tidak diperoleh bukti yang cukup Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota Bima yaitu  tidak diperoleh  bukti  yang  cukup,  karena  pada  saat penyedikian bukti yang diperoleh hanya memuat tentang
pengakuan,  sedangkan  bukti  otentik  tidak  ada  oleh karena  itu  pada  prinsipnya  penghentian  penyidikan, dengan  syarat  tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  dan disertai  dengan  alasan  yang  mendasar  dan  logis.  Hal tersebut  seperti  diungkapkan  oleh  Bapak  AKBP  Samsul Hadi,  bahwa  Pertimbangan  hukum  penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima yaitu  tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup,  oleh  karena  itu pada prinsipnya penghentian penyidikan, dengan syarat tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  dan  disertai  dengan alasan yang mendasar dan logis. Hal  tersebut didukung oleh  pendapat  [15],  yang  mengemukakan  bahwa pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana jika tidak diperoleh bukti yang cukup. 2) Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, tetapi merupaka  tindak  perdata.  Hal  tersebut  seperti diungkapkan  oleh  Bapak  AKBP  Munawar,  bahwa Pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak  pidana  di Polres  Kota  Bima  yaitu  peristiwa  yang disangkakan  bukan  tindak  pidana,  kendati  diakui, kadang-kadang  sangat  sulit  menarik  garis  yang  tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk  dalam  ruang  lingkup  tindak  pidana pelanggaran dan kejahatan. Hal  tersebut didukung oleh pendapat  Koesnoe  [2],  yang  mengemukakan  bahwa pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana oyaitu peristiwa yang disangkakan bukan tindak  pidana  artinya  penghentian  penyidikan  bisa dilakukan jika peristiwa tersebut bukan tindak pidana. 3) Penghentian penyidikan demi hukum
Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu adanya  penghentian  penyidikan  demi  hukum,  seperti dengan adanya praperadilan merupakan hal baru dalam dunia  peradilan  Indonesia.  Hal  tersebut  seperti diungkapkan  oleh  Bapak  AKBP  Arief  Yuswanto, bahwaPertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu adanya  penghentian  penyidikan  demi  hukum,  seperti dengan adanya praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia.  Hal tersebut didukung oleh pendapat [15], yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak  pidana  yaitu  dilakukan  demi  hukum,  seperti dapat dilakukan praperadilan.
Senada dengan pendapat [16] bahwa pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana, apabila  dalam  penyidikan  tersebut,  tidak  ditemukan bukti  yang  cukup  atau  peristiwa  tersebut  bukanlah peristiwa  pidana  atau  penyidikan  dihentikan  demi hukum,  maka  penyidik  mengeluarkan  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  (SP3).  Apabila  surat  perintah peng-hentian tersebut telah diterbikan maka penyidikan
memberitahukan  hal  tersebut  kepada  penuntut  umum, tersangka  atau  keluarganya.  Apabila  korban  atau keluarganya  tidak  dapat  menerima  penghentian penyidikan  tersebut,  maka  korban  atau  keluarganya, sedarah  atau  berasal  dari  garis  lurus  ke  atas  atau  ke bawah sampai dengan derajat ke tiga, dapat mengajukan peradilan  kepada  ketua  pengadilan  sesuai  dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pertimbangan  hukum  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  meliputi tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup,  peristiwa  yang disangkakan  bukan  tindak  pidana  dan  penghentian penyidikan demi hukum.
Penghentian  penyidikan  merupakan  tindakan penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang  telah  dilaporkan  oleh  pihak  korban.  Penghentian penyidikan adalah merupakan wewenang pihak penyidik atas  dasar  alasan  hukum  yang  membenarkannya,  yaitu tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup,  peristiwa  yang disangkakan  bukan  merupakan  tindak  pidana,  dan penghentian penyidikan demi hukum. Akibat hukumnya jika  terjadi  penghentian  penyidikan  terhadap  tindak pidana di Polres Kota Bima yaitu sebagai berikut:
4) Mempercepat proses hukum Penghentian  penyidikan  tersebut  pasti  akan mempengaruhi proses penghentian penyidikan di Polres Kota Bima. Oleh karena itu perlu kesiapan dari penyidik, terutama  dalam  hal  penguasaan  seluk-beluk  proses penghentian penyidikan. Hal tersebut seperti diungkapkan  oleh  Bapak  AKBP  Efendi,  bahwa  akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  yaitu  dapat mempercepat  proses  hukum  karena  apabila  penyidik menerima  alasan  penghentian  penyidikan,  berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap  “tidak  benar”  dan  keterangan  itu  tidak  dapat dipergunakan  sebagai  landasan  untuk  membantu menemukan  bukti  di  sidang  pengadilan.  Hal  tersebut senada  dengan  pendapat  [17],  bahwa  akibat  hukumnya jika  terjadi  penghentian  penyidikan  terhadap  tindak pidana yaitu dapat mempercepat proses hukum, artinya implikasi  dari  adanya  penghentian  penyidikan  yaitu penyidikan  dianggap  “tidak  benar”  dan  keterangan  itu tidak  dapat  dipergunakan  sebagai  landasan  untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. 5) Sebagai Kekuatan Alat Bukti Mengenai proses ganti rugi yang merupakan bagian dari  Praperadilan  tidak  mutlak  tergantung  kepada terdakwa.  Tidak  terkait  dengan  proses  pembuktian,  hal yang  terjadi  ialah  proses  penyidikan  cacat  hukum  yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, alternatifnya  ialah  dilakukan  pemeriksaan  kembali dalam proses penyidikan (BAP) agar hak azasi tersangka atau terdakwa terjamin/terlindungi. Hal tersebut seperti diungkapkan  oleh  Bapak  AKBP  Efendi,  bahwa
penyididik kemudian menganggap penghentian penyidikan  di  depan  penyidik  (BAP)  dapat  digunakan sebagai  petunjuk  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Hal  tersebut  senada  dengan  pendapat  [2], bahwa  akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yaitu  apabila  alasan penghentian  penyidikan  tidak  dapat  dibenarkan  maka keterangan  pengakuan  yang  tercantum  dalam  berita acara  penyidikan  tetap  dianggap  benar  dan  dapat dipergunakan  sebagai  landasan  untuk  membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.
6) Mempermudah  penyidik  dalam  menyelesaiakan kasus
Adapun  pertimbangan  penyidik  menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan  tersebut  secara  utuh  menggambarkan kejadian  peristiwa  pidana  yang  didakwakan.  Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan  dalam  proses  penyidikan.  Hal  tersebut seperti  diungkapkan  oleh  Bapak  AKBP  Hidayat,  bahwa akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian  penyidikan terhadap  tindak  pidana,  terhadap  kekuatan  alat  bukti keterangan  terdakwa  adalah,  penyidik  akan  menilai keterangan  terdakwa  sebagai  suatu  keterangan  yang tidak  mengandung  unsur  kebenaran  dan  tidak  ada nilainya  sama  sekali  dalam  pembuktian  (tidak  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti).  Hal  tersebut  senada dengan  pendapat  [15],  bahwa  akibat  hukumnya  jika terjadi  penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana yaitu dapat mempermudah penyidik dalam menyelesaiankan  kasus  yang  berkaitan  penghentian penyidikan,  artinya  penyidik  akan  menilai  keterangan terdakwa  sebagai  suatu  keterangan  yang  tidak mengandung  unsur  kebenaran  dan  tidak  ada  nilainya sama  sekali  dalam  pembuktian  (tidak  dapat  digunakan sebagai alat bukti).
Akibat  hukumnya  jika  terjadi  penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Kota Bima meliputi mempermudah penyidik dalam menyelesaiankan kasus, sebagai kekuatan alat bukti dan mempercepat proses hukum.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pertama, pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak  pidana  di  Polres  Kota  Bima  meliputi  tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan  tindak pidana  dan  penghentian penyidikan  demi hukum.  Kedua,  akibat  hukumnya  jika  terjadi penghentian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di Polres  Kota  Bima  meliputi  mempermudah  penyidik dalam  menyelesaiankan  kasus,  sebagai  kekuatan  alat bukti dan mempercepat proses hukum.
Dengan  demikian,  disarankan  bagi  pemerintah, sebagai  masukan  untuk  merumuskan  kebijakan terutama mengenai tinjauan yuridis tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap
tindak pidana dan akibat hukumnya dan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal tinjauan yuridis sosiologis tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada LPPM  UM  Mataram  yang  senantiasa  memberikan dukungan dana penelitian kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] M. R. R. Tresna and H. I. R. Komentar, “Cetakan ke-15, PT,” Pradnya Paramita, Jakarta , 1996.
[2] M. Koesnoe, A. Boediarto, S. S. Soewandhie, and A.  Udayati, Kedudukan  dan  Tugas  Hakim Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945 .  Ubhara Press, 1998.
[3] H.  Djanggih  and  Y.  Saefudin,  “Pertimbangan Hakim  Pada  Putusan  Praperadilan:  Studi Putusan  Nomor:  09/PID.  PRA/2016/PN.  Lwk Tentang  Penghentian  Penyidikan  Tindak  Pidana Politik Uang,” J. Penelit. Huk. Jure , vol. 17, no. 3, pp. 413–425, 2017.
[4] M.  Ulfah,  A.  Safrina,  and  W.  M.  H.  Susilowati, “Penghentian  Penyidikan:  Tinjauan  Hukum Administrasi  dan  Hukum  Acara  Pidana,” Mimb. Hukum-Fakultas  Huk.  Univ.  Gadjah  Mada ,  vol. 29, no. 1, pp. 16–30, 2017.
[5] D.  C.  M.  Tampoli,  “Penghentian  Penuntutan Perkara  Pidana  Oleh  Jaksa  Berdasarkan  Hukum Acara Pidana,” LEX Priv. , vol. 4, no. 2, 2016.
[6] P.  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum,” Jakarta: Kencana Prenada Media , 2005.
[7] B.  Ashshofa,  “Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta.” Rineka Cipta, 2004.
[8] H. S. Salim and E. S. Nurbani, “Penerapan Teori Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi,” Raja Graf. Persada, Jakarta , 2013.
[9] R.  H.  Soemitro,  “Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri,” Ghalia Indones. Jakarta , vol. 167, 1990.
[10] M.  Fajar  and  Y.  Achmad,  “Dualisme  penelitian hukum  normatif  dan  empiris,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010.
[11] M.  B.  Miles  and  A.  M.  Huberman,  “Qualitative Data  Analysis  (terjemahan).”  Jakarta:  UI  Press, 2007.
[12] B.  P.  P.  KUHAP,  “Departemen  Kehakiman Republik Indonesia,” Penerbit Yayasan Pengayoman, Cetakan ke3, Jakarta .
[13] U.-U.  Nomor,  “Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” 8AD.
[14] M.  Karjadi  and  S.  (Raden.), Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar (serta Peraturan  Pemerintah  RI  No.  27  tahun  1983 tentang pelaksanaanya) . Politeia, 1988.
[15] C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka, 1992.
[16] P. A. F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia,  Bandung:  PT,” Citra  Aditya  Bakti , 1997.
[17] R.  Soesilo, Pokok-pokok  Hukum  Pidana:
Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus . Politeia, 1979.