Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi  Islam I M A N E N S I
Volume 1
Nomor 2 Halaman 1-71 Malang, Maret 2014 ISSN 2339-1847

## ANALISIS ALTERNATIF PEMBIAYAAN TAKE OVER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ( HAWALAH )

## Achmad Zaky
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang Surel: Keuangansyariah@gmail.com
Abstrak. Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Sya- riah ( Hawalah ). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian karak- teristik akad dan prinsip syariah, serta implikasi perlakuan akuntansi masing- masing alternatif yang ditawarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/ VI/2002  tentang  pengalihan  hutang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan ( library research ), dimana data-data diperoleh dari buku, jurnal, maupun catatan penelitian terdahulu. Hasil peneli- tian menunjukkan bahwa masing-masing alternatif yang merupakan rangkaian akad qardh , ijarah , murabahah , syirkah al milk dan ijarah muntahiyah bit at tam- lik menghadapi kendala pada ketidaksesuaian dengan prinsip dan karakteristik transaksi syariah, meskipun telah difatwakan oleh DSN MUI. Selain itu, masing- masing alternatif yang ditawarkan memiliki implikasi perlakuan akuntansi yang relatif kompleks.
Abstract. Alternative Analysis of Take Over Financing According Sharia Principle (Hawalah). This research aims to explain the suitability of contract characteristics and sharia principle, as well as the accounting treatment implica- tions of each alternative were offered by DSN MUI guidance No: 31/DSN-MUI/ VI/2002 about transfer of debt. This research uses qualitative approach with lit- erature study (library research) method, which datas are get from books, journals, and previous research notes. The result indicates that each alternative is a series of qardh, ijarah, murabahah, ijarah shirkah al milk and ijarah muntahiyah bits at tamlik have constraint on uncompliance with the principle and characteristics of sharia transactions, although has been instructed by DSN MUI. Additionally, each of the alternatives which offered have a relatively complex of accounting treatment implication.
Kata kunci: Hiwalah , Qardh , Ijarah , Murabahah , Syirkah al Milk , Ijarah Munta- hiyah bit at Tamlik
Upaya pengembangan per- bankan syariah di Indonesia mendapat dukungan yang besar dari pemerintah melalui Bank Indonesia  (BI).  Upaya  tersebut telah  dimulai  dari  tahun  2002 melalui “Cetak Biru Pengemban- gan Perbankan Syariah di Indo- nesia”  (Bank  Indonesia  2011a) dan Grand Strategi Pengemban- gan Pasar Perbankan Syariah (Bank Indonesia 2011c).
Upaya yang dilakukan seti- daknya saat ini tengah membuah- kan hasil yang cukup menggem- birakan, setidaknya tampak pada pertumbuhan aset perbankan
syariah satu dekade terakhir, to- tal aset perbankan syariah telah tumbuh  dari  3,58  Trilyun  pada menjadi 79,64 Trilyun pada Agus - tus 2010 (Bank Indonesia 2011b). Data pada Bank Indonesia (2013) menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah  (BUS)  telah  tumbuh  dari 3  unit  pada  tahun  2005  menjadi 11  pada  tahun  2013.  Semenjak diberlakukan  UU  No  21  Tahun 2008,  pertumbuhan  industri  per - bankan syariah telah mencapai rata-rata  65%  (Bank  Indonesia 2011c).  Upaya  pengembangan  ini diharapkan juga menyentuh pen- capaian pangsa pasar perbankan
Zaky, Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over ... 55 syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan interna- sional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya (Bank Indonesia   2011a).
Terlepas dari dukungan pihak regula- tor, kesadaran masyarakat akan kebutuhan perbankan yang memenuhi prinsip syariah juga terus tumbuh. Hal ini dibuktikan de- ngan pertumbuhan pembiayaan dan industri perbankan syariah. Bank Indonesia (2011c) juga telah mengidentifikasi bahwa salah satu motivasi masyarakat memilih bank syariah adalah pertimbangan dorongan kesadaran memenuhi prinsip syariah.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk  menjauhi  transaksi  ribawi  (berbasis bunga) menjadikan tantangan tersendiri bagi pihak perbankan syariah. Peluang per- pindahan nasabah yang terlanjur meman- faatkan pembiayaan berbasis bunga dari bank konvensional menuju pembiayaan yang memenuhi prinsip syariah juga ter- buka lebar. Hal ini dibuktikan dengan de- sakan untuk dimunculkannya fatwa DSN yang memberikan alternatif pola pembiay- aan pengambil-alihan utang ( take over ) dari bank konvensional menuju bank syariah. Kebutuhan  masyarakat  dan  prak - tisi terjawab dengan lahirnya Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang peng alihan hutang. Dimana kemunculan fatwa ini memberikan alternatif pola pem- biayaan pengambil-alihan utang yang dapat diterapkan pada produk perbankan syariah. MUI  (2002)  memberikan  alternatif  proses pengalihan utang dengan model hybrid con- tract .  Mingka  (2013b)  menjelaskan  bahwa hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih terhimpun dalam satu kesatuan, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat di- pisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
Lebih  lanjut,  Mingka  (2013b)  menilai hybrid contract pada tataran praktis di per- bankan syariah Indonesia masih menim- bulkan perdebatan akibat dari perbedaan pemahaman terkait boleh tidaknya melaku- kan penggabungan akad. Penjelasan Tarmizi (2012)  yang  mendasarkan  pada  larangan Nabi  Muhammad  SAW  dan  AAOIFI  terkait penggabungan  akad  utang-piutang  ( qardh ) dengan jual beli, mendorong pemikiran kri-
tis terhadap solusi yang ditawarkan oleh MUI dalam Fatwa DSN No 31/2002 tersebut. Hayati  (2008)  juga  memberikan  penekanan untuk mengkaji secara mendalam solusi al- ternatif yang ditawarkan MUI tersebut agar tidak menjadikan masyarakat yang sudah berupaya meninggalkan transaksi ribawi menjadi terjebak kembali dalam transaksi ribawi. Berdasarkan alternatif yang ditawarkan dalam  fatwa  DSN  MUI  No.  31  Tahun  2002 tersebut, setidaknya terdapat penggabungan akad dalam setiap alternatifnya, antara lain: (a) Alternatif 1 memberikan alternatif gabun - gan akad qardh dengan Murabahah .  (b)  Al - ternatif  2  memberikan  alternatif  gabungan akad Syirkah al milk dengan Murabahah . (c) Alternatif  3  memberikan  alternative  gabun - gan akad qardh dengan Ijarah . (d) Alternatif 4  memberikan  alternative  gabungan  akad qardh dengan Ijarah muntahiyah bit tamlik . Berdasarkan alternatif yang ditawar- kan tersebut memunculkan keraguan seba- gian kalangan terhadap kesesuaian de ngan prinsip syariah dalam transaksi. Selain itu, pola pembiayaan yang ditawarkan akan me- nimbulkan dampak pada pola perlakuan akuntansi yang diterapkan. Terlebih lagi pengambil-alihan ini terjadi setelah proses perpindahan hak kepemilikan, namun ha- rus melalui solusi pengambil-alihan yang berdampak adanya proses perpindahan kepemilikan lagi. Tidak dapat dipungkiri pola transaksi ini juga akan menimbulkan kerumitan tersendiri dalam perlakuan akun- tansi yang diterapkan.
Mendasarkan pada kondisi inilah, mendorong peneliti untuk melakukan anali- sis terhadap setiap alternatif solusi model pembiayaan yang ditawarkan dalam Fatwa DSN  MUI  No.  31  Tahun  2002.  Peneliti  ter - tarik untuk mengkaji berdasarkan aspek kesesuaian terhadap prinsip syariah serta dampak terhadap perlakuan akuntansi yang ditimbulkannya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan riset berikut: Apakah alternatif pembiayaan take over ( ha- walah ) yang ditawarkan oleh DSN MUI telah sesuai dengan karakteristik akad dan tran- saksi yang sesuai dengan prinsip syariah? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam kesesuaian karakteristik akad dan prinsip syariah masing-masing alternatif yang ditawarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/
56 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
VI/2002  tentang  pengalihan  hutang.  Pene - litian ini difokuskan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pen - galihan hutang, untuk dikaji secara men- dalam terkait kesesuaian karakteristik akad dan prinsip syariah masing-masing alter- natif yang ditawarkan. Sehingga, penelitian ini tidak mendasarkan pada implementasi fatwa tersebut dalam operasional Lembaga Keuang an Syariah (LKS).
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa kajian akademik terhadap alternatif solusi pembiayaan take over pada LKS yang mendasarkan pada Fat - wa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Hasil dari pene- litian ini diharapkan dapat menjadi masu- kan bagi regulator, dalam hal ini adalah DSN MUI agar lebih berhati-hati dalam memper- timbangkan penawaran alternatif model pembiayaan. Bagi praktisi LKS, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan agar lebih mengedepankan prinsip kehati- hatian dan substansi mengungguli bentuk ( substance over form ) dalam memenuhi prin- sip syariah, sehingga tidak bersikap terlalu oportunis.
Karim (2005) menyatakan bahwa pem - biayaan take over merupakan suatu bentuk pengalihan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini pihak bank syariah memberi- kan pembiayaan kepada nasabah guna me- lunasi kewajiban pada bank konvensional tersebut. Setelah pelunasan terjadi maka kewajiban nasabah beralih dari bank kon- vensional menuju bank syariah. Pola pembiayaan seperti ini sejalan dengan konsep pengalihan utang dengan menggunakan prinsip syariah atau biasa disebut dengan akad hawalah . MUI (2000), Nurhayati  dan  Wasilah  (2013)  mendefinisi - kan akad hawalah sebagai akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pi- hak yang wajib membayar utang tersebut. Sifat dari akad hawalah ini pada dasarnya bagian akad tabarru’ ( sosial ). Namun demiki- an, didalam aplikasi lembaga keuangan sya- riah, akad hawalah tidak dapat berdiri sen- diri melainkan diwujudkan dalam kombinasi akad ( hybrid contract ). MUI  (2002)  telah  memberikan  gam - baran alternatif pola pembiayaan take over oleh lembaga keuangan syariah dari lem- baga keuangan konvensional. Alternatif ini dituangkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  pengalihan
hutang. Dimana dalam fatwa tersebut dita- warkan beberapa alternatif sebagai berikut:

## ALTERNATIF I
1. LKS  memberikan qardh kepada nasa- bah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi  kredit  (utang)-nya;  dan  de- ngan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS.
3.  LKS  menjual  secara Murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut ke- pada nasabah, dengan pembayaran se- cara cicilan.
4.  Fatwa  DSN  Nomor:  19/DSN-MUI/ IV/2001  tentang al-Qardh dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 ten - tang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

## ALTERNATIF II
1. LKS  membeli  sebagian  aset  nasabah, dengan  seizin  LKK;  sehingga  dengan demikian, terjadilah Syirkah al-milk an- tara  LKS  dan  nasabah  terhadap  aset tersebut.
2.  Bagian  aset  yang  dibeli  oleh  LKS  seba- gaimana dimaksud angka 1 adalah ba- gian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3.  LKS  menjual  secara Murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut ke- pada nasabah, dengan pembayaran se- cara cicilan.
4.  Fatwa  DSN  Nomor:  04/DSN-MUI/ IV/2000  tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimak- sud dalam alternatif II ini.

## ALTERNATIF III
1.  Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No - mor: 09/DSN-MUI/IV/2002.
2.  Apabila diperlukan, LKS dapat memban - tu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai
Zaky, Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over ... 57
Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  19/DSN-MUI/ IV/2001.
3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan de- ngan (harus terpisah dari) pemberian ta - langan sebagaimana dimaksudkan ang- ka 2.
4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh di- dasarkan pada jumlah talangan yang diberikan  LKS  kepada  nasabah  seba- gaimana dimaksudkan angka 2.

## ALTERNATIF IV
1. LKS  memberikan qardh kepada nasa- bah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS.
3.  LKS  menyewakan  aset  yang  telah  men - jadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik .
4.  Fatwa  DSN  Nomor:  19/DSN-MUI/
IV/2001  tentang al-Qardh dan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 ten - tang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pem- biayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud  dalam  alternatif  IV ini.  (MUI, 2002) Nurhayati dan Wasilah (2013) mendefinisikan akad qardh sebagai akad pin- jam meminjam dana tanpa ada persyaratan tambahan apapun. Lebih lanjut MUI (2001) lebih menekankan aspek teknis implemen- tasi di lembaga keuangan syariah, sehingga qardh merupakan bentuk pinjaman lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dimana nasabah wajib mengembalikan sejumlah yang terutang.
Dengan demikian, implementai akad qardh pada dasarnya merupakan utang piu- tang yang diberikan pihak lembaga keuan- gan syariah tanpa mensyaratkan tamba- han apapun. Dengan demikian akad qardh merupakan akad sosial yang tidak dituju- kan mencari keuntungan. Jika akad qardh berdiri sendiri maka hal ini memberikan sedikit perbedaan dengan sifat operasional
perbankan syariah yang cenderung profit oriented .  Oleh  karena  itu,  akad qardh um- umnya dimplementasikan dengan digabung- kan dengan akad-akad komersial lainnya. Hal ini terbukti dengan statistik pembiayaan dengan akad qardh pada tahun 2013 berada pada posisi 3 besar (Bank Indonesia 2013). IAI  (2009)  melalui  Standar  Akuntansi Keuangan Syariah telah memberikan ruang pada akad qardh sebagai bagian dari akad bersifat sosial. Dalam hal ini akad qardh menjadi bagian dari dana kebajikan, sehing- ga realisasi akad qardh yang bersifat murni sosial disajikan dalam Laporan Sumber Dan Penggunaan  Dana  Kebajikan.  Akad qardh yang demikian ini secara praktis disebut dengan Qardhul Hasan . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara pragma- tis qardh terbagi menjadi 2 yaitu qardh dan qardhul hasan. Qardh umumnya diimplen- tasikan dengan tidak berdiri sendiri, na- mun digabungkan dengan akad lain dalam satu produk perbankan. Sedangkan qardh ul hasan, merupakan akad murni sosial yang dapat berdiri sendiri dalam suatu produk perbankan.
Wiroso (2011a), Nurhayati dan Wasilah (2013) dan IAI (2009) secara tersirat menun - jukkan bahwa sumber dana qardh berasal dari berbagai produk pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak lembaga keuang- an syariah, dan merupakan dana nasabah yang ditujukan untuk dikelola oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam opera- sional utamanya. Sedangkan qardhul hasan , berumber dari dana hibah, infak, sedekah, denda ataupun pendapatan non-halal yang ditujukan untuk kepentingan sosial. Namun demikian, MUI (2001) memberi - kan gambaran yang tidak membedakan an- tara qardh dan qardhul hasan sehingga sum- ber dana qardh juga tidak dibedakan secara spesifik, dimana sumber dana qardh berasal dari: (a) Bagian modal LKS; (b) Keuntungan LKS  yang  disisihkan;  dan  (c)  Lembaga  lain atau individu yang mempercayakan penya- luran infaknya kepada LKS.
Ayub  (2007)  menjelaskan  bahwa Mu- rabahah berasal dari kata “ ribh ” yang be- rarti tambahan, keuntungan atau laba. An- tonio  (2001),  Karim  (2010),  Nurhayati  dan Wasilah (2013), IAI (2009), dan Zaid (2009) mendefinisikan  sebagai  modal  jual  beli  de- ngan menyebutkan harga perolehan, dan tambahan keuntungan yang disepakati. Usmani  sebagaiman  dikutip  Widodo  (2010) mendefinisikan Murabahah adalah se-
58 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
bagai “ is simply a sale” , jual beli yang pem- bayarannya bisa secara tunai atau sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak. De- ngan demikian, Murabahah pada dasarnya merupakan bentuk jual beli dan bukan mo- dal pembiayaan. Namun demikian UU No. 21  tahun  2008  dan  pada  tataran  praktis menjadikan Murabahah sebagai bagian dari modal pembiayaan.
Zaid (2009) memaparkan bahwa rukun Murabahah adalah kedua belah pihak yang mengadakan transaksi mengetahui harga beli awal barang tersebut dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Nurhayati dan Wasilah  (2013),  Yaya  dkk.  (2009)  dan  MUI (2000)  secara  spesifik  menyebutkan  rukun Murabahah terdiri  dari:  (1)  Pelaku  terdiri dari pembeli dan penjual, (2) Obyek jual beli berupa  barang  yang  diperjualbelikan,  (3) Ijab kabul/serah terima. Sedangkan Widodo (2010)  yang  mengutip Muammalat Institute , menambahkan  harga  barang  ( tsaman ) se- bagai rukun transaksi Murabahah . Mustofa  (2010)  menjelaskan  bahwa teori  pertukaran  sosial  ( Social Exchange Theory ) berakar pada sosiologi behavioris. Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori ini  antara  lain:  Thibault  dan  Kelley  (1959); Homans  (1961),  Emerson  (1962),  dan  Blau (1964).  Pandangan  teori  pertukaran  sosial mengungkapkan bahwa dua orang individu yang mengadakan interaksi akan selalu me- mentingkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Muttaqin 2010).
Thibault dan Kelley sebagaimana diku - tip Gumilar (2008) memandang bahwa teori ini menggambarkan hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang ber - hubungan dengan orang lain karena meng- harapkan sesuatu yang dapat memenuhi ke- butuhannya. Salah satu motivasi memenuhi kebutuhan sebagaimana diungkapkan oleh Nye, Sabatelli, Thibaut & Kelley sebagaima - na dikutip Sabatelli (2010) dan Homans yang dikutip Gumilar (2008) adalah adanya pen - ingkatan nilai, dimana nilai tersebut meru- pakan sesuatu yang bernilai yang dikalikan dengan probabilitas untuk mendapatkan hasil (keuntungan) yang lebih besar.
Prinsip dasar pertukaran sosial adalah distributive justice yaitu aturan yang menga- takan bahwa sebuah imbalan harus se- banding dengan investasi. Proposisi yang terkenal dari Homans yang dikutip Mustofa (2010) sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi:
"Seseorang dalam hubungan per- tukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak seband- ing dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya - makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya - dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investa- sinya - makin tinggi investasi, ma- kin tinggi keuntungan."
Akad transaksi Murabahah merupakan suatu akad transaksi pertukaran dua zat yang berbeda antara dua pihak dengan mo- tif untuk mencari keuntungan. Karakteristik Murabahah yang menghendaki pengungka- pan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli (Nurhayati  dan  Wasilah  2013).  Pengungka - pan tersebut menunjukkan bahwa harga jual  (imbalan)  sebanding  dengan  pengor - banan atau biaya perolehan (investasi) serta sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh atau disepakati. Hal ini memenuhi prinsip dasar pertukaran sosial.
Karim  (2010)  mengelempokkan  akad Murabahah sebagai akad dengan kategori natural certainty contract yaitu akad dengan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu dan  jumlah  pembayaran.  Kontrak  jenis  ini mengikat pihak yang bertransaksi untuk saling menukar aset (baik dalam bentuk fi - nancial asset maupun real asset ). Masing- masing pihak berdiri sendiri tanpa menim- bulkan pertanggungan resiko. Pertukaran inilah yang menghasilkan transaksi jual beli. Dengan demikian, kontrak dengan kategori natural certainty sesuai dengan teori pertu- karan sosial.
Zaid (2009) memaparkan bahwa ulama fiqih terdahulu mengkategorikan Murabahah sebagai bagian dari jenis jual beli amanah . Lebih lanjut, Munandar (2011) mendefinisi - kan jual beli sebagai tukar-menukar harta dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan ter- jadinya transaksi jual beli. Sifat dasar Murabahah adalah jual beli, sehingga Murabahah juga dikenakan syarat jual beli (Widodo 2010). Adapun persyaratan jual beli terdiri dari: (a) Barang yang menjadi obyek Murabahah harus sudah ada pada saat  akad  terjadi.  (b)  Barang  yang  menjadi obyek Murabahah telah sepenuhnya men-
Zaky, Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over ... 59 jadi milik dan dalam penguasaan penjual. (c) Transaksi Murabahah dilangsungkan tanpa ada  syarat.  (d)  Penyerahan  barang  dilang - sungkan pada saat akad dilaksanakan.
Antonio  (2001)  menambahkan  syarat lain, yaitu: (1) Penjual wajib menyampaikan kepada pembeli semua hal yang berkaitan dengan  pembelian  dan  kondisi  barang,  (2) Transaksi harus bebas riba’ , dan (3) Pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan pili- han ( khiyar ). Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, Badri (2009) dan IAI (2009) juga menekankan bahwa transaksi jual beli ha- rus dengan obyek yang halal dan bebas dari unsur ketidakpastian ( gharar ) dan perjudian ( maysir ). Berdasarkan berbagai pemaparan berkaitan dengan konsep Murabahah , seba- gai suatu instrumen jual beli, maka bebera- pa esensi Murabahah antara lain: (a) Karak- teristik fundamental Murabahah adalah ad- anya transparansi harga perolehan barang ditambah dengan laba yang disepakati an- tara penjual dengan pembeli (Widodo 2010; Rusyd 1986). Dengan demikian, Murabahah merupakan biaya ditambah keuntungan, dan bukan pinjaman uang melalui mekanisme pembiayaan. (b) Murabahah adalah jual beli, maka transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli (Antonio 2001). (c) Mura- bahah harus bebas dari unsur riba’ (Antonio 2001; ad Duwaisy 2009; Nurhayati dan Was - ilah  2013).  (d)  Barang  yang  menjadi  obyek Murabahah harus halal dan baik (IAI 2009; Karim 2010).
Nurhayati  dan  Wasilah  (2013),  Karim (2010),  IAI  (2009)  Yaya, et al. (2009),  Anto - nio (2001), dan MUI (2000b), secara ringkas telah mendefinisikan akad musyarakah seb- agai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kan kontri- busi  dana/modal  dan  kerja  dengan  keten - tuan bahwa keuntungan dibagi berdasar- kan kesepakatan sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi berdasarkan porsi kontri- busi modal.
Jenis akad musyarakah dilihat dari aspek sifat akad, terbagi menjadi musy- arakah permanen dan musyarakah menu- run  ( musyarakah mutanaqisha )  (IAI  2009). Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mi- tra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun ( musyarakah mutanaqisha ) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana
entitas akan dialihkan secara bertahap ke- pada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
Sedangkan Nurhayati dan Wasilah (2013)  membagi  akad musyarakah menjadi beberapa jenis, diantaranya: (1) Musyarakah Kepemilikan ( Syirkat Al-amlak ), yaitu perse- kutuan (kerjasama partnership) antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepe- milikan. Musyarakah kepemilikan ini dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Syirkah ikhtiyar atau perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat. Sebagai contoh diantaranya dua orang sepakat berserikat membeli suatu barang. (b) Syirkah ijbari (perserikatan yang muncul secara paksa bukan atas keingi- nan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang diterima karena adanya kematian dari salah satu keluarga. Status kepemilikan secara hukum menurut fuqaha adalah menjadi milik masing-masing yang berserikat sesuai haknya dan bersifat berdiri sendiri.
(2) Musyarakah Akad/Kontrak ( Syirkat Al-’Uqud ), yaitu kemitraan yang tercipta den- gan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan terten- tu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat diang- gap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama in- vestasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi seba- gai berikut: (a) Syirkah Abdan , yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama menger- jakan suatu pekerjaan dan berbagi pengha- silan yang diterima. Contoh: Akuntan, Dok- ter, dll. (b) Syirkah Wujuh , yaitu kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan ke- percayaan pihak ketiga. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. (c) Syirkah Inan , yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan kom- posisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal mau- pun pekerjaan. Syirkah inilah yang yang se-
60 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
jalan dengan istilah Musyarakah yang saat ini dipahami secara umum dalam transaksi perbankan secara umum. Jika dilihat dari sifat modal sepanjang kontrak maka Syirkah ini terdiri dari Musyarakah Permanen dan
Musyarakah Menurun.  (d) Syirkah Muwa- fadah , yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terli- bat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan mau- pun resiko kerugian. (e) Syirkah Al Mudhara- bah , yaitu bentuk kerjasama dua pihak akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak  pertama  (pemilik  dana)  menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak  kedua (pe- ngelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mer- eka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial  hanya  ditanggung  oleh  pemilik dana.
Terkait pola distribusi keuntungan dan kerugian dalam akad musyrakah, MUI (2000e)  melalui  FATWA  DSN  Nomor:  15/ DSN-MUI/IX/2000  tentang  Prinsip  Distri - busi Bagi Hasil terdiri dari: (1) Prinsip Bagi Untung ( Profit  & Loss Sharing ) dimana dasar pembagian adalah laba neto ( net profit ) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah . (2) Prinsip Bagi Hasil  ( Nett Revenue Sharing ) di- mana dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto ( gross profit ) bukan total penda- patan usaha ( omzet ). Lebih  lanjut  MUI  (2000b)  memberi - kan perhatian khusus dalam pola pemba- gian keuntungan, mitra harus membagikan keuntungan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Sedangkan dalam hal distribusi kerugian dibagi secara propor- sional berdasarkan porsi modal masing-ma- sing mitra selama kerugian ini merupakan kerugian yang bersifat normal, bukan kare- na kelalaian mitra.
Nurhayati  dan  Wasilah  (2013),  Wiroso (2011a)  mendifinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu den- gan  pembayaran  upah  sewa  ( ujrah ), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaan- nya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah ba- rang, maka pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa atau manfaat suatu obyek.
MUI  (2000c)  mendifinisikan al-Ijarah adalah  “akad  pemindahan  hak  guna  (man - faat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan peminda- han kepemilikan barang itu sendiri.” Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada pe- rubahan kepemilikan, tetapi hanya pemin- dahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Berdasarkan fatwa tersebut dan dikait- kan dengan transaksi ekonomi di perbank- an maka, ijarah merupakan pembiayaan bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan. Dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dikenal dengan nama operational lease (sewa guna usaha), dimana pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah atau penyewa  untuk memperoleh manfaat dari barang untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah akan membayar sejumlah uang (sewa) pada waktu yang dise- pakati secara periodik. Apabila telah habis jangka waktunya, benda atau barang yang dijadikan obyek al-Ijarah tersebut tetap menjadi milik bank.
Perkembangan transaksi syariah dan pemikiran ekonomi syariah juga memberi- kan dukungan terhadap perkembangan ino- vasi transaksi syariah. Implementasi akad ijarah pada saat ini telah berkembang de- ngan sangat pesat. Zaky (2013) memberikan gambaran secara ringkas jenis akad ijarah yang tengah berjalan antara lain tampak pada gambar 1.
Berdasarkan skema yang tampak pada gambar 1, jenis ijarah dapat dibagi ber- dasarkan sudut pandang yang digunakan. Berdasarkan jenis obyek ijarah , maka dibagi menjadi: (1) Ijarah Fee yaitu akad ijarah yang menjadikan jasa sebagai obyek manfaat yang disewakan. Pendapatan yang diperoleh beru- pa fee atas jasa yang telah diberikan oleh pe- milik obyek kepada penyewa. (2) Ijarah Asset yaitu akad ijarah yang menjadi aset sebagai obyek manfaat yang disewakan. Aset yang dapat disewakan adalah aset berwujud dan yang tidak berwujud. Ijarah Aset Berwujud menggunakan aset berwujud sebagai obyek sewa-menyewa. Termasuk kategori ini anta- ra lain: (a) Jual- Ijarah , merupakan kombina- si antara akad penjualan yang dilanjutkan dengan  sewa  menyewa.  (b) Ijarah , merupa- kan akad sewa menyewa tanpa perpindahan kepemilikan  ( operating lease ).  (c) Al-Ijarah
Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT), MUI (2002) menjelaskan merupakan akad sewa- menyewa yang disertai dengan akad wa’ad untuk opsi kemungkinan dilakukan per- pindahan kepemilikan setelah selesai masa sewa. Ijarah Aset Tidak Berwujud, meng- gunakan aset tidak berwujud sebagai obyek sewa-menyewa. Termasuk dalam kategori ini antara lain: (a) Ijarah Berlanjut, bentuk akad sewa menyewa dimana suatu entitas menye- wakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. (b) Multi Jasa, bentuk pengembangan dalam implementasi akad ijarah berlanjut, umum- nya digunakan dalam transaksi pendidikan, ibadah haji dan pernikahan.
METODE Penelitian ini menggunakan pendeka- tan kualitatif dengan metode studi ke- pustakaan  ( library research ). Eferin et al. (2004:24)  menilai  bahwa  penelitian  kuali - tatif lebih menekankan pemahaman yang bersifat kualitatif yang mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti.  Lebih lanjut, Indriantoro dan Supomo (2002:12) menjelas - kan bahwa penelitian kualitatif memberikan penekanan pada pemahaman masalah sos- ial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan terperinci.
Hasan  (2002:11)  menjelaskan  bahwa metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan meng- gunakan berbagai literatur, seperti buku, ju-
rnal, maupun catatan penelitian dari peneli- tian terdahulu. Studi kepustakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai obyek studi. Namun demikian, bu- kan berarti penelitian ini menekankan pada fisik karya tersebut, akan tetapi pada gaga - san ataupun esensi yang terkandung dalam karya tersebut.
Dengan demikian, studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan analisis kom- paratif maupun historis atas suatu ma- salah yang menjadi topik dari gagasan atau- pun konsepsi yang telah ada dengan tetap menga cu pada bidang keilmuan yang dikaji. Penelitian ini mengkaji alternatif solusi yang ditawarkan DSN MUI melalui Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Analisis utama peneliti lakukan pada pola transaksi dan akad yang ditawarkan yang kemudian peneliti kaitkan dengan berbagai literatur yang membahas masing-masing akad serta dampak pada per- lakuan akuntansi yang timbul setelahnya. Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk meng- umpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data se- cara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau meng- uji  suatu  hipotesis  (Adhon  2008).  Dengan demikian, seluruh alat yang dapat mendu- kung suatu penelitian disebut instrumen penelitian.
Gambar 1. Jenis Akad Ijarah
62 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
Sugiyono (2005:60) menyatakan bahwa peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, me- milih informan sebagai sumber data, melaku- kan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
Penelitian studi kepustakaan juga menggunakan instrumen penelitian yang disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan, namun demikian secara umum instrumen penelitian yang digunakan un- tuk melakukan analisis dalam studi ke- pustakaan antara lain: doktrin, postulat, teori yang sesuai dengan bidang keilmuan, dan subyektifitas ( judgement ) peneliti. Pada penelitian ini menggunakan human instru- men yang ditunjang dengan teori atau kon- sep pengalihan utang dalam transaksi sya- riah di lembaga keuangan syariah.
Menurut  Yin  (2002:103),  sumber  data dalam penelitian digunakan untuk me- ngumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen yang ada (Sugiyono  2005:62).  Sumber  data  menurut Yin  (2002:103-118)  terdiri  dari  dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi, ob- servasi partisipan dan perangkat fisik. Pene - litian ini menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data yang digunakan dalam studi literatur atau studi kepustakaan. Data sekunder yang didapat peneliti adalah data yang diperoleh peneliti melalui studi dokumentasi obyek, rekaman arsip, perangkat  fisik  dan  studi  literatur  atau pustaka.  Menurut  Yin  (2002:110-118)  bah - wa dokumen, rekaman arsip dan perangkat fisik yang berupa perangkat lunak maupun beberapa perangkat keras obyek penelitian menghasilkan data-data historis operasional dan kinerja obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai dokumen terkait perbankan syariah, diantaranya dokumen- tasi operasional pembiayaan take over bank syariah, Fatwa DSN MUI dan Standar Akun- tansi Keuangan (SAK) Syariah.
Yuwinda  (2009)  menjelaskan  bahwa studi pustaka merupakan teknik pengum- pulan data dengan mempelajari dan meng- analisa suatu sumber pustaka baik berupa buku, artikel, maupun penelitian sebelum- nya.  Hasan  (2002:45)  menyatakan  bahwa studi pustaka dilaksanakan oleh peneliti
dengan mendalami, mencermati, menelaah dan  mengidentifikasi  pengetahuan  dalam kepustakaan. Pada penelitian ini, literatur yang dipilih dalam studi pustaka antara lain jurnal  ilmiah,  buku,  SAK  Syariah,  Fatwa DSN MUI serta berbagai artikel yang peneliti akses dari internet.
Menurut  Sugiyono  (2005:88),  analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinforma- sikan kepada orang lain. Metode yang pene- liti lakukan dalam melakukan analisis data antara lain: (a) Mengumpulkan data pendu - kung melalui berbagai teknik pengumpulan data, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian  sebelumnya.  (b)  Peneliti  melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Dalam hal ini, peneliti melakukan komparasi konsep yang telah dibangun para pakar dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang peng alihan hutang dengan berbagai data dan situasi sosial yang sesuai dengan per- masalahan penelitian ini. (c) Penarikan sim - pulan atas hasil penelitian. Proses penarikan simpulan ini dilakukan oleh peneliti dengan mengintepretasikan berbagai situasi sosial yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga dihasilkan kajian mendalam terkait alternatif yang ditawarkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan dunia perbankan sya- riah mendorong perkembangan variasi transaksi yang semakin kompleks. Hal ini berdampak pada kebutuhan suatu model transaksi yang tetap menjaga kepatuhan pada prinsip syariah. Kondisi lain yang ter - jadi adalah keberadaan dual banking system yang berkembang di Indonesia menjadikan kompleksitas transaksi semakin meningkat. Bank  Indonesia  (2011)  menyatakan  bahwa salah satu motif utama masyarakat un- tuk memanfaatkan jasa perbankan syariah adalah menghindari riba’. Dorongan akan kebutuhan sistem per- bankan syariah memberikan dampak pula kepada masyarakat yang telah terikat pada kontrak dalam transaksi perbankan konven- sional.  DSN-MUI  (2002)  telah  memetakan beberapa situasi yang mendorong kebutu- han suatu akad yang mampu menampung
Zaky, Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over ... 63 perpindahan transaksi dari perbankan kon- vensional ke perbankan syariah, antara lain:  (a)  Kebutuhan  bentuk  jasa  pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan ma- syarakat yang mampu membantu masyara- kat untuk mengalihkan transaksi non-sya- riah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah; (b) Kebutuhan akan lembaga keuangan syariah (LKS) yang segera merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS; (c) Kebutu - han agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariah Islam, sehingga diperlukan fatwa mengenai peralihan utang untuk dija- dikan pedoman.
Sesuai dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan model pembiayaan yang meng- gunakan suatu akad berupa peralihan utang ( hawalah ). Akad hawalah merupakan peng- alihan utang dari pihak yang berutang ke- pada pihak yang wajib membayar utang tersebut.  Jika  mendasarkan  pada  definisi tersebut, akad hawalah menunjukkan bah- wa akad ini merupakan satu kesatuan akad yang secara esensi merupakan perpaduan dari beberapa akad.
Oleh karena itu, aplikasi akad hawalah pada lembaga keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri melainkan diwujudkan dalam kombinasi  akad  ( hybrid contract ). Mingka (2013a)  menekankan  bahwa  model  pembi - ayaan take over yang diterapkan merupakan bagian dari hybrid contract , dimana sejatinya secara akad adalah satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari be- berapa  akad.  Lebih  lanjut,  Mingka  (2013c) menekankan esensi kebutuhan hybrid con- tract antara lain: (a) Keterkaitan aspek per - pajakan  dalam  akad  transaksi  syariah.  (b) Keterkaitan  akuntansi,  terutama  dalam  as -
pek akad manakah yang menjadi penekanan dalam pencatatannya. (c) Kebutuhan dalam inovasi produk yang semakin kompleks. (d) Keterkaitan dalam biaya hukum yang ditim - bulkan apabila akad terpisah. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, maka DSN MUI telah memberikan fatwa DSN  MUI  Nomor:  31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang dan memberikan beberapa alternatif dengan beberapa kombi- nasi akad yang dapat diterapkan. Perkembangan dunia perbankan syari- ah menuntut inovasi pengembangan produk melalui kombinasi berbagai akad yang telah ada dengan tetap menjaga kesesuaian den- gan prinsip syariah terkait transaksi. Al Imrani sebagaimana dikutip oleh Mingka (2013b) mendefinisikan hybrid contract yaitu:
“Kesepakatan  dua  pihak  untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau leb- ih – seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah , wakalah , qa- rdh , muzara’ah , sahraf (penu - karan mata uang), syirkah , mud- harabah … dst. – sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbul- kannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dip- isah-pisahkan, sebagaimana aki- bat hukum dari satu akad.”
Berdasarkan  definisi  tersebut  tersirat pada dasarnya hybrid contract terkadang ti- dak dapat dihindari apabila suatu transaksi yang terjadi dari penggabungan lebih dari satu akad namun menjadi satu kesatuan yang tidak terlepaskan. Namun demkian, Mingka (2013b) menilai hybrid contract pada Tabel 1. Kombinasi Kontrak ( Hybrid Contract ) Alternatif Take Over
ALTERNATIF AKAD I a. Akad Qardh b. Akad Murabahah
II a. Akad Syirkah al milk (Kepemilikan Bersama) b. Akad Murabahah III a. Akad Ijarah b. Akad Qardh IV a. Akad Qardh b. Akad Ijarah Muntahiyah bi al Tamlik
Sumber: fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002
64 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
tataran praktis di perbankan syariah Indo- nesia masih menimbulkan perdebatan aki- bat dari perbedaan pemahaman terkait boleh tidaknya melakukan penggabungan akad. Lebih  lanjut,  Mingka  (2013a  dan  2013b) menilai bahwa tidak semua penggabungan akad itu terlarang. Batasan larangan terha- dap penggabungan akad adalah hanya ter- batas pada akad utang-piutang yang diga- bung dengan jual beli.
Larangan tersebut juga hadist riwayat Ahmad berikut yang menyatakan: “Nabi me- larang menggabungkan akad jual beli dan akad qardh” . Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijarah merupakan ba- gian dari akad jual beli. Ijarah pada hakekat- nya adalah akad jual beli jasa. Sejalan de- ngan hadist tersebut, Accounting & Auditing Organization of Islamic Finance Institution (AAOIFI) dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad qardh dan ijarah (Tarmizi  2012).  Hal  ini  tertuang dalam pasal 19 tentang Qardh ayat (7):
“Lembaga keuangan syariah ti- dak diperbolehkan mensyaratkan akad ba’i (jual  beli),  akad ijarah , atau akad mu’awadhah lainnya yang digabung dalam akad qard . Karena dalam jual/sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga diatas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadi riba’ (pinjaman  yang  mendatang - kan keuntungan).”
Pasal  (25)  tentang  penggabungan  be - berapa akad dalam satu akad ayat (4):
“Persyaratan boleh menggabung beberapa akad adalah apabila ti- dak ada larangan syariat. Maka tidak boleh menggabung antara akad qard dengan ba’i karena penggabungan qard dengan ba’i merupakan sarana terjadinya riba’ . Dan juga ijma’ ulama bahwa seorang kreditur yang mensyarat- kan kepada debitur bahwa debi- tur harus menyewakan kembali rumahnya kepada kreditur maka akadnya dihukumi batal dan haram.”
Padahal didalam perkembangan im- plementasi transaksi syariah di perbankan syariah tidak terbatas pada penggabungan akad qardh dan ijarah saja, sebagaimana Mingka  (2013b)  menjelaskan  bahwa  jenis
penggabungan  akad  dapat  terdiri  dari:  (1) Multi Akad yang mukhtalithah (bercampur) yang  memunculkan  nama  baru.  (2) Hybrid Contract yang mujtami’ah/mukhtalitah den- gan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad  yang  lama.  (3) Hybrid  contract , yang akad-akadnya  tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktekkan dalam  suatu  transaksi.  (4) Hybrid Contract yang mutanaqidhah (akad-akadnya berlawa - nan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Se- bagai contoh menggabungkan akad jual beli dan pinjaman ( bay’ wa salaf ). Menggabung- kan qardh wal Ijarah dalam satu akad. Dan contoh lain adalah menggabungkan qardh dengan janji hadiah.
Selain mendasarkan pada berbagai bentuk penggabungan akad yang sejatinya dapat  dimaknai  lebih  luas,  Mingka  (2013a) menilai keberadaan hybrid contract juga di- perlukan dengan alasan berikut: (1) Hybrid contracts terkait dengan pajak. (2) Hybrid con- tracts sangat terkait dengan inovasi produk.
(3) Hybrid contracts sangat terkait dengan kebijakan regulasi dan standar akuntansi.
(4) Hybrid contracts sangat terkait dengan efisiensi dalam implementasi perbankan.
Alternatif  Pertama:  Kombinasi  Akad Qa- rdh dan Murabahah
ALTERNATIF I 1. LKS  memberikan qardh kepada nasa- bah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS.
3.  LKS  menjual  secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut ke- pada nasabah, dengan pembayaran se- cara cicilan.
4.  Fatwa  DSN  Nomor:  19/DSN-MUI/ IV/2001  tentang al-Qardh dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 ten - tang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini. (MUI 2002) Alternatif pertama merupakan kombi- nasi dari akad utang-piutang yang dilanjut-
Zaky, Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over ... 65 kan dengan akad jual beli. Dengan demiki- an akad ini menggabungkan akad tabarru’ dengan akad tijari. Implikasi akad ini dapat dirasakan dalam 2 sudut pandang, yakni ke - sesuaian prinsip syariah ( sharia compliance ) dan perlakuan akuntansi.
Akad utang-piutang ( qardh ) terjadi an- tara nasabah dengan bank syariah, dimana tujuan utama penyaluran dana oleh bank adalah untuk membantu nasabah melunasi utang terhadap bank konvensional. Den- gan pelunasan ini maka nasabah memiliki secara penuh aset tersebut. Setelah aset di- kuasai maka nasabah memiliki hak penuh terhadap asetnya sehingga diharapkan na- sabah menjual aset tersebut kepada bank syariah. De ngan demikian, bank syariah dapat mengambil alih hak kepemilikan aset tersebut sedangkan nasabah dapat melu- nasi utang kepada bank syariah dari hasil penjualan aset. Berhubung aset tersebut sejatinya dibutuhkan oleh nasabah, maka bank syariah menjual kembali aset tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah . Berdasarkan penjelasan alternatif tersebut, tampak beberapa hal yang terkait langsung dengan kepatuhan pada prinsip syariah, diantaranya: (a) Waktu pelaksanaan akad. Alternatif ini menimbulkan kerancuan terkait waktu yang tepat penentuan akad. Jika merujuk pada pendapat Mingka (2013c) maka sejatinya akad ini adalah satu ke- satuan akad, maka timbul kesulitan dalam hal implementasi apabila seluruh akad yang dikombinasikan, dilaksanakan secara ber- samaan  dalam  satu  akad.  (b)  Perbedaan karakter akad. Masing-masing akad memi- liki karakteristik akad yang menghendaki rukun berbeda, sehingga memiliki risiko pelanggaran kepatuhan syariah yang besar apabila disatukan. Akad antara LKS dengan nasabah pada alternatif 1 ini terdiri dari qa- rdh dan jual beli yang terjadi sebanyak dua
kali.  (c)  Terjadi  kombinasi  akad  yang  terla - rang. Alternatif I menghendaki hybrid con- tract yang mengandung akad qardh dan jual beli. Sebagaimana penjelasan Tarmizi (2012) dan Mingka (2013b) bahwa kombinasi akad yang dilarang adalah  terjadinya akad qardh dan jual beli dalam satu transaksi. Mingka (2013c)  menjelaskan  bahwa hybrid contract pada alternatif I ini harus dimaknai sebagai satu akad. Dengan demikian, telah terbukti bahwa akad ini merupakan kombinasi yang terlarang. (d) Terjadi Ba’i al inah . Alternatif I menghendaki nasabah menjual obyek ke- pada LKS untuk melunasi qardh, kemudian LKS  akan  menjual  kembali  secara mura- bahah kepada nasabah. Dengan demikian telah jelas bahwa bentuk transaksi yang demikian inilah yang termasuk jual beli al inah. Muawiah  (2008)  menekankan  pada waktu obyek tersebut jatuh kembali kepada pihak penjual maka disitulah terhitung se- bagai jual beli dengan cara al-inah . Selain itu,  IAI  (2009),  Badri  (2010)  dan  Tarmizi (2012)  menjelaskan  bahwa  karakteristik transaksi syariah adalah melarang adanya jual beli inah. Selain aspek kepatuhan syariah, Al- ternatif I memberikan implikasi yang cukup rumit pada aspek akuntansi yang diterap- kan. Standar akuntansi syariah yang ada di Indonesia hingga saat ini belum menga- tur tentang akad hiwalah . Akad hiwalah pada dasarnya merupakan kombinasi dari berbagai akad dasar yang telah diatur oleh PSAK Syariah, sehingga Mingka (2013c) me - nyatakan perlakuan akuntansi yang dapat diterapkan merujuk pada akad yang paling dominan. Namun demikian, peneliti menilai bahwa perlakuan akuntansi tidak didasar- kan pada akad semata, namun pada sub- stansi transaksi yang terjadi. Meskipun se- cara akad hanya terjadi dua akad, namun demikian  pada  sisi  LKS  terjadi  bebe rapa transaksi yang menghendaki perlakuan akuntansi berbeda.

## Tabel 2. Jurnal untuk Alternatif I Akad Hawalah
LKS Memberikan Utang ke  Nasabah LKS Membeli Obyek dari Nasabah LKS Menerima Pelunasan dari Nasabah LKS Sebagai Penjual dalam Murabahah (D) Piutang Nasabah (K) Kas (D) Persediaan (K) Kas (D) Kas (K) Piutang Nasabah (D) Piutang Murabahah (K) Margin Murabahah Tangguh (K) Persediaan
66 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
Berdasarkan pola transaksi yang ter- jadi, maka peneliti menilai terdapat bebera- pa perlakuan akuntansi yang berkaitan den- gan transaksi pada alternatif I, sebagaimana tampak pada tabel 2:
Apabila alternatif I dilaksanakan, maka keempat jurnal tersebut digunakan untuk mengakui terjadinya transaksi hawalah . Setelah tahap pengakuan maka selanjutnya dapat dilakukan penjurnalan angsuran akad murabahah sebagaimana  ketentuan  PSAK 102  tentang Murabahah . Namun demikian, jurnal ideal ini akan sulit dilaksanakan oleh LKS, apabila  LKS tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara riil. Muawiyah (2008)  juga  menilai  pada  tataran  praktis, transaksi jual beli secara sempurna tidak pernah dilaksanakan, sehingga akad jual beli yang dilaksanakan hanya merupakan bagian dari upaya al hielah (tipu daya) tran - saksi jual beli. Dengan demikian, sering kali transaksi yang diakui sebagai titik peng- akuan  adalah  pada  saat  LKS  melakukan murabahah dengan nasabah, dan itupun tanpa mempertimbangkan keberadaan akun persediaan. Peneliti menilai perlakuan akun- tansi yang umum digunakan ini adalah se- jalan dengan pendapat dari Mingka (2013c) yang menilai perlakuan akuntansi yang te- pat adalah yang paling dominan.
Alternatif  Kedua:  Kombinasi  Akad Sy- irkah dan Murabahah
ALTERNATIF II 1. LKS  membeli  sebagian  aset  nasabah, dengan  seizin  LKK;  sehingga  dengan demikian, terjadilah Syirkah al-milk an- tara  LKS  dan  nasabah  terhadap  aset tersebut.
2.  Bagian  aset  yang  dibeli  oleh  LKS  se- bagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3.  LKS  menjual  secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut ke-
pada nasabah, dengan pembayaran se- cara cicilan.
4.  Fatwa  DSN  Nomor:  04/DSN-MUI/
IV/2000  tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan
Pengalihan Utang sebagaimana dimak- sud dalam alternatif II ini. (MUI 2002)
Berdasarkan alternatif yang ditawar- kan oleh DSN tersebut menunjukkan pada dasarnya  akad  yang  terjadi antara  LKS  de- ngan nasabah hanya transaksi jual beli. Na- mun demikian, jual beli tersebut menjadi bagian dalam suatu akad. Zaky (2013) dan Mingka (2013b) menjelaskan bahwa syirkah al milk secara prinsip merupakan bentuk kepemilikan bersama dimana proses pem- bentukannya dapat melalui proses jual beli. Alternatif II ini menggunakan model jual beli dalam pembentukan akad syirkah al milk . Secara ringkas akad dan transaksi yang ter- jadi dalam alternatif II tampak pada tabel 3: Jika dibandingkan dengan alternatif I maka alternatif II relatif lebih sederhana, baik dari segi akad maupun dari segi tran- saksi yang dilaksanakan. Namun demikian, peneliti tetap memberikan perhatian terha- dap aspek kesesuaian syariah dan implikasi terhadap perlakuan akuntansi yang sesuai.
LKS  harus  memperhatikan  kepatuhan syariah dalam implementasi akad syirkah al milk . LKS dalam hal ini selaku pembeli ha - rus melakukan transaksi jual beli kepada nasabah selaku penjual. Dengan demikian hal ini akan berimplikasi pada perlakuan akuntansi, dimana LKS harus mengakui ter - jadinya peningkatan aset, setidaknya hingga transaksi jual beli telah dilakukan secara sempurna.  Sehingga  LKS  dapat  melakukan pencatatan:
Setelah aset telah mutlak menjadi mi- lik LKS secara  sempurna, maka  LKS  dapat melakukan akad murabahah . Implikasi akuntansi untuk transaksi selanjutnya telah diatur sebagaimana PSAK 102 tentang mura- bahah . Dengan demikian, alternatif ini hanya
Tabel 3. Akad dan Transaksi dalam Alternatif II Akad Hiwalah Akad Transaksi 1. Syirkah al milk 2. Murabahah 1. Jual Beli: LKS membeli sebagian obyek dari nasabah. Hak milik LKS sebatas bagian yang dijual. 2. Jual Beli: Bagian milik LKS dijual secara murabahah
kepada nasabah.
dapat diimplementasikan untuk peng alihan utang yang dihasilkan dari kepemilikan aset, tidak dapat dalam bentuk utang-piutang berupa uang.
Sebagaimana alternatif I, alternatif II juga memiliki permasalahan dalam hal in- dikasi terjadinya al hielah untuk pengalihan utang melalui transaksi jual beli. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya ba’i al inah antara  LKS  dengan  nasabah,  dimana  LKS membeli dari nasabah kemudian dilanjutkan dengan menjual kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dari perolehan. Terkait waktu pelaksanaan akad dalam  alternatif  II,  Mingka  (2013b)  mem - beri penekanan pada kebolehan terjadinya percampuran dua akad dalam satu tran- saksi sepanjang transaksi tersebut bukan termasuk dalam kategori yang dilarang. Tarmizi  (2012)  dan  Badri  (2010)  memberi - kan penekanan bahwa transaksi qardh yang bergabung dengan transaksi jual beli adalah terlarang. Akad yang digunakan dalam alter- natif II ini merupakan kombinasi akad jual beli, maka tidak termasuk dalam kategori yang terlarang tersebut. Namun demikian, tetap menjadi perhatian adalah sifat akad harus senantiasa independen serta substan- si terjadinya akad, apakah murni untuk jual beli ataukah sebagai bentuk al hielah atas utang piutang dengan tambahan.
Alternatif Ketiga: Kombinasi Akad Qardh dan Ijarah
ALTERNATIF III
1.  Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No -
mor: 09/DSN-MUI/IV/2002.
2.  Apabila diperlukan, LKS dapat memban - tu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa  DSN-MUI  Nomor  19/DSN-MUI/
IV/2001.
3. Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan de- ngan (harus terpisah dari) pemberian ta - langan sebagaimana dimaksudkan ang- ka 2.
Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana di- maksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah  talangan  yang  diberikan  LKS  kepada  na - sabah sebagaimana dimaksudkan angka 2. (MUI 2002) Alternatif III dibangun atas dasar dua akad  utama  dalam  dua  transaksi  yaitu:  (1) LKS  memberikan  jasa  membantu  proses pengurusan kepemilikan aset, (2) LKS dapat memberikan dana talangan untuk melunasi utang nasabah. Jika merujuk pada model transaksi yang ditawarkan, maka sejatinya nasabah yang memiliki utang kepada lem- baga  konvensional  meminta  bantuan  LKS untuk menjadikan nasabah memiliki aset secara utuh namun cukup hanya berurusan dengan LKS.
Alternatif III dikembangkan dengan melakukan kombinasi akad ijarah dan qa- rdh , sehingga tingkat kehati-hatian dalam implementasi harus ditingkatkan. Tarmizi (2012), Mingka (2013b) dan Zaky (2013) juga menekankan bahwa akad qardh dan ijarah apabila disatukan dalam satu transaksi ter- masuk dalam kategori transaksi terlarang. Ijarah pada dasarnya juga merupakan akad jual beli, namun dalam bentuk jual beli jasa. Oleh  karena  itu,  MUI  (2002)  memberikan tekanan khusus agar kedua akad ini harus terpisah dan tidak boleh dilaksanakan se- cara bersamaan serta bergantung. Upaya yang harus dilakukan dalam im- plementasi akad ini adalah dengan membuat dua akad secara terpisah, dimana secara ekonomi  menimbulkan  implikasi  inefisien - si  biaya.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  pula pemahaman dikalangan praktisi hukum bahwa terdapat beberapa akad yang mem- butuhkan kombinasi, sehingga diharapkan biaya hukum yang timbul dapat disesuai- kan. Mingka (2013c) telah memberikan gam - baran bahwa pemahaman hybrid contract ini juga harus menyentuh para notaris selaku praktisi hukum yang terkait langsung dalam akad. Selain memisahkan secara hukum, perlu juga dipahami bahwa substansi wujud pemisahan adalah dengan dasar perhitung- an  upah  ( ujrah )  yang  ditentukan  oleh  LKS. MUI  (2002)  dan  MUI  (2000c)  menjelaskan bahwa upah ( ujrah) harus didasarkan pada

## Tabel 4. Jurnal untuk Alternatif II
(D) Aset/Persediaan    xxx
(K) Kas xxx Keterangan: Nilai aset hanya sebesar porsi kepemilikan LKS.
68 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
pengeluaran riil, bukan pada besaran utang yang diberikan oleh LKS. Implikasi jika LKS menaati ketentuan MUI tersebut, maka be- saran ujrah yang didapat oleh LKS tentu saja tidak akan besar. Hal inilah yang menurut penulis menimbulkan resiko kepatuhan ter- hadap implementasi alternatif III. Alternatif III merupakan bentuk yang paling sederha- na dan mudah namun secara ekonomis ti- dak terlalu menarik bagi LKS.
Alternatif III juga secara substansi apa- bila dipatuhi dengan seksama akan mem- berikan dampak pada akuntansi yang dite- rapkan. Secara substansial, akad yang di- gunakan hanya qardh dan ijarah, sehingga tidak  terlalu  rumit.  LKS  hanya  perlu  men - catat  pada  saat:  (1)  Memberikan  talangan, (2) Menerima upah, dan (3) Menerima pelu - nasan/angsuran  utang.  Dengan  demikian, tidak terdapat implikasi perlakuan terhadap obyek yang dimiliki oleh nasabah. Jurnal yang terjadi dalam transaksi alternatif III tampak pada tabel 5:
Alternatif  Keempat:  Kombinasi  Akad Qa- rdh dan Ijarah Muntahiya bi Al Tamlik (IMBT)

## ALTERNATIF IV
1. LKS  memberikan qardh kepada nasa- bah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS.
3.  LKS  menyewakan  aset  yang  telah  men - jadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al- Muntahiyah bi al-Tamlik .
4.  Fatwa  DSN  Nomor:  19/DSN-MUI/
IV/2001  tentang al-Qardh dan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 ten - tang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pem- biayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud  dalam  alternatif  IV  ini.  (MUI 2002) Alternatif IV dari akad hiwalah yang di- tawarkan oleh MUI merupakan model yang paling  rumit,  sehingga  Wiroso  (2013)  me - nyatakan bahwa alternatif ini paling sulit di implementasikan. Selain itu, Zaky (2013) juga menilai implikasi akuntansi dari akad ini  juga  cukup  rumit.  Alternatif  IV  meru - pakan kombinasi dari akad qardh dan IMBT. Adapun akad IMBT itu sendiri merupakan kombinasi dari akad ijarah dan jual beli ( ba’i) , sebagaimana penjelasan tabel 6: Berdasarkan tabel tersebut tampak se- cara jelas tingkat kerumitan dari implemen-
Tabel 5. Jurnal untuk Alternatif III Memberikan Talangan Menerima ujrah Pelunasan/Angsuran (D) Piutang Nasabah (K) Kas (D) Kas (K) Pendapatan Ujrah (D) Kas (K) Piutang Nasabah
Tabel 6. Akad dan Transaksi dalam Alternatif IV Akad Hiwalah Akad Transaksi 1. Qardh 2. Jual Beli (Ba’i) 3. Ijarah Muntahiyah bit al tamlik (IMBT) 1. LKS memberikan utang kepada nasabah untuk melunasi utang ke pihak ketiga, sehingga aset menjadi milik nasabah secara penuh. 2. Nasabah menjual kepada LKS aset tersebut.
3. LKS menyewakan kembali menggunakan pola transaksi sewa ( ijarah ) diakhir akad menggunakan pilihan:
a. Jual Beli: LKS menjual aset tersebut kepada nasabah.
b. Hibah: LKS menghibahkan aset yang telah disewakan tersebut kepada nasabah
tasi akad ini. Muawiyah (2008) berpendapat bahwa transaksi jual beli model ini terindi- kasi mengandung unsur al hielah . Selain itu, terjadi kombinasi akad qardh dan ijarah dalam satu kesatuan akad. Meskipun kedua akad tersebut berdiri sendiri, namun ma- sih dalam satu rangkain transaksi hiwalah dan tidak dapat dipisahkan, bahkan apabila akad ini dipisahkan, maka alternatif IV akan gagal. Kondisi inilah yang mengindikasikan bahwa akad qardh dan ijarah pada alternatif ini merupakan kesatuan.
Alternatif  IV  juga  mengandung  trans - aksi ba’i al inah , yaitu pada transaksi ketika nasabah  menjual  kepada  LKS,  kemudian obyek tersebut dijual kembali kepada nasa- bah melalui mekanisme sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Meskipun tidak secara langsung terjadi perpindahan obyek, namun secara substansial transak- si IMBT sebagai bagian dari akad ba’i dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Kondisi inilah yang makin membuat alterna - tif IV ini menjadi semakin sulit diimplemen - tasikan. Risiko kepatuhan dan risiko opera - sional yang besar menjadikan alternatif ini semakin sulit.
Terlepas dari berbagai permasalahan dalam aspek kepatuhan syariah, implika- si perlakuan akuntansi terhadap alterna- tif IV ini juga cukup rumit. Mingka (2013c) menekankan sebaiknya proses pencatatan
akuntansi untuk hybrid contract mengikuti akad mana yang paling dominan. Namun demikian, secara akuntansi terdapat trans- aksi yang sudah layak untuk dilakukan pen- catatan. Kompleksitas perlakuan akuntansi pada alternatif IV juga ditimbulkan dari ber - bagai akad yang terjadi. Alternatif perlakuan akuntansi pada saat proses distribusi qardh hingga perpindahan kepemilikan tampak pada tabel 7:
Setelah obyek telah menjadi milik LKS, proses  selanjutnya  adalah  LKS  melakukan akad IMBT, sehingga tampak pada jurnal berikut: Keseluruhan rangkaian jurnal ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari akad hiwalah alternatif IV, dan hanya akan tampak  pada  LKS  yang  melakukan  pen - catatan pada setiap tahapan transaksi.

## SIMPULAN
Berdasarkan alternatif yang ditawarkan dalam  fatwa  DSN  MUI  No.  31  Tahun  2002 tersebut, setidaknya terdapat penggabungan akad dalam setiap alternatifnya, antara lain: (1) Alternatif I memberikan alternatif gabun - gan akad qardh dengan murabahah . (2) Al - ternatif II memberikan alternatif gabungan akad syirkah al milk dengan murabahah . (3) Alternatif III memberikan alternatif gabun- gan akad qardh dengan ijarah . (4) Alternatif IV memberikan alternatif gabungan akad qa- rdh dengan ijarah muntahiyah bit tamlik .
Tabel 7. Jurnal untuk Distribusi Qardh Hingga Pembelian Oleh LKS Memberikan Talangan Membeli Aset Menerima Pelunasan (D)Piutang Nasabah (K) Kas (D) Aset (K) Kas (D) Kas (K) Piutang Nasabah

## Tabel 8. Jurnal untuk Proses IMBT
Mereklasifikasi Aset Ijarah Menerima Ujrah Perpindahan Aset (D) Aset Ijarah (K) Aset (D) Kas (K) Pendapatan Ujrah Mekanisme Hibah (D) Akm. Penyu. Aset (K) Aset Ijarah Mekanisme Jual (untung) (D) Akm. Penyu. Aset (D) Kas (K) Aset Ijarah (K) Keuntungan Mekanisme Jual (rugi) (D) Akm. Penyu. Aset (D) Kas (D) Kerugian (K) Aset Ijarah
70 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 54-71
Hasil analisis penelitian ini menun- jukkan bahwa masing-masing alternatif menghadapi kendala pada ketidaksesuaian dengan prinsip dan karakteristik transaksi syariah, meskipun hal ini telah difatwakan oleh DSN MUI. Selain itu, masing-masing al- ternatif yang ditawarkan memiliki implikasi perlakuan akuntansi yang relatif kompleks. Beberapa pendapat yang menyarankan agar perlakuan akuntansi hanya didasarkan pada akad yang paling dominan, ternyata memiliki kendala secara substantif jika di- implementasikan.  Oleh  karena  itu,  peneliti tetap memberikan masukan berupa alterna- tif jurnal untuk setiap alternatif yang dita- warkan DSN. Meskipun peneliti menyadari kompleksitas perlakuan akuntansi men- jadi semakin nampak secara nyata. Namun demikian, hal ini lebih tepat jika dibentur- kan dengan keniscayaan untuk melaku- kan pencatatan pada setiap transaksi yang berimplikasi pada nilai ekonomis. Hal ini ter- bukti dengan adanya beberapa pernyataan pada tataran praktis yang menyatakan bah- wa beberapa alternatif sangat sulit untuk diterapkan.
Penelitian ini didasarkan pada studi literatur, sehingga masih memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam aspek perkem- bangan data maupun informasi. Selain itu, penelitian ini terkendala pada belum adan- ya standar akuntansi yang secara khusus meng atur tentang akad hiwalah. Oleh kare - na itu, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:  (a)  Bagi  peneliti  selanjutnya, agar mengembangkan metode penelitian yang lebih mendekatkan pada kondisi em- piris dalam transaksi pembiayaan take over ( hiwalah ).  (b)  Bagi  regulator,  terutama  de - wan standar akuntansi syariah, untuk tetap lebih menekankan substansi transaksi se- bagai dasar menerbitkan suatu standar, na- mun tetap mempertimbangkan keberadaan hybrid contract dalam  tataran  praktis.  (3) Bagi praktisi LKS, agar lebih memperhatikan substansi akad dan transaksi daripada ben- tuk akad yang disepakati, sehingga karak- teristik utama transaksi syariah senantiasa terjaga serta bebas dari upaya tipu daya ( al hielah ) terhadap kepatuhan syariah.

## DAFTAR RUJUKAN
Ad Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. 2009. Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama Be- sar Terkemuka .  Pustaka  Imam  Syafi’i. Bogor. Antonio,  Muhammad  Syafii.  2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik . Gema Insani. Jakarta. Ayub,  Muhammad.  2007. Understanding Islamic Finance .  John  Willey  &  Sons. England.
Badri,  Muhammad  Arifin.  2010. Sifat Per- niagaan Nabi: Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam . Pustaka Darul Ilmi. Bogor.
Badri,  Muhammad  Arifin.  2009. Mencari
Solusi Perbankan Syariah . www.peng- usahamuslim.com  (diakses  tanggal  5
Januari 2011).
Badri, Muhammad Arifin. 2009. Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam . www.pengusa- hamuslim.com (diakses tanggal 5 Jan - uari 2011). Badri, Muhammad Arifin. 2009. Riba & Tin - jauan Kritis Perbankan Syari’ah . Pusta- ka Darul Ilmi. Bogor.
Badri,  Muhammad  Arifin.  2009. Riba dan
Tinjauan Kritis Perbankan Syariah . Dis- ampaikan dalam Kegiatan Bedah Buku di Masjid Pondok Indah Jakarta, tang- gal 21 Mei 2009. www.kajian.net (diak - ses pada tanggal 2 Januri 2011). Bank  Indonesia.  2011a. Outlook Perbankan Syariah 2011 .  www.bi.go.id  (diakses pada tanggal 10 September 2011).
Bank Indonesia. 2011b. Program Akselerasi Perbankan Syariah . www.bi.go.id (diak - ses pada tanggal 6 Juni 2011).
Bank  Indonesia.  2011c. Sekilas Perbankan
Syariah di Indonesia . www.bi.go.id (diakses  pada  tanggal  10  September
2011).
Bank  Indonesia.  2013. Statistik Perbankan Syariah .  www.bi.go.id  (diakses  pada tanggal 6 April 2013).
Eferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, dan
Yuliawati Tan. 2004. Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis . Bayu Media. Malang. Gumilar. 2008. Social Exchange Theory John Thibaut & Harold Kelley ,  http://gumi - larcenter.com/Makalah/SocialExchan - geTheory.pdf (diakses pada tanggal 29 Januari 2008).
Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya . Ghalia Indonesia.
Zaky, Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over ... 71 Hayati,  Mardhiyah.  2008. Telaah Terhadap Fatwa DSN NO: 31/DSN-MUI/VI/2002. http//msi-uii.net  (diakses  pada  tang - gal 1 Juni 2013). IAI. 2009. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009: Kerangka Dasar Penyusu - nan dan Pelaporan Keuangan Syariah . Salemba Empat. Jakarta.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.
2002. Metodologi Penelitian Bisnis un- tuk Akuntansi dan Manajemen . BPFE. Yogyakarta.
Karim,  Adiwarman  A.  2010. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 4 . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Karim, Adiwarman A. 2005. Klub Bisnis Sya- riah: Pembiayaan Take Over . Gontor Magazine  Edisi  06  Tahun  III  Oktober 2005.
Mingka, Agustianto. 2013a. 10 Alasan Men- gapa Teori dan Praktik Hybrid Contracts Perlu Dipahami dalam Mengembangkan Perbankan dan Keuangan Syariah . www.agustiantocentre.com (diakses pada tanggal 1 Juni 2013). Mingka, Agustianto. 2013b. Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah . www.agus- tiantocentre.com (diakses pada tanggal 1 Juni 2013).
Mingka, Agustianto. 2013c. 10 Alasan Men - gapa Teori dan Praktik Hybrid Con- tracts Perlu Dipahami dalam Mengem- bangkan  Perbankan  dan  Keuangan Syariah. www.agustiantocentre.com (diakses  pada  tanggal  25  November 2013). Muawiah.  2008. Jual Beli Dengan Cara Al Inah. www.al-atsariyyah.com  (diakses pada tanggal 25 November 2013).
MUI. 2000a. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. DSN MUI. Jakarta. MUI. 2000b. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. DSN MUI. Jakarta.
MUI. 2000c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. DSN MUI. Jakarta. MUI. 2000d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah. DSN MUI. Jakarta. MUI. 2000e. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil. DSN MUI. Jakarta.
MUI.  2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh. DSN MUI. Jakarta. MUI.  2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. DSN MUI. Jakarta. MUI.  2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. DSN MUI. Jakarta.
Munandar, Aris. 2011. Pengertian Jual Beli. www.pengusahamuslim.com  (diakses pada tanggal 5 Januari 2011).
Mustofa,  Hasan.  2010. Perspektif Dalam
Psikologi Sosial. http://andinia-psike - lompok.blogspot.com  (diakses  pada tanggal 30 Oktober 2010).
Muttaqin,  Husnul.  2010. Teori Pertukaran
Teori Sosiologi Modern. http://sosiolo - giprofetik.wordpress.com (diakses pada tanggal 30 Desember 2010).
Nurhayati,  Sri;  Wasilah.  2013. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3 . Salemba Empat. Jakarta. Sabatelli,  Ronald  M.  2010. Social Exchange Theory - Major Contemporary Concepts , http://family.jrank.org/  (diakses  pada tanggal 20 Desember 2010).
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kuali- tatif . CV Alfabeta. Bandung. Tarmizi,  Erwandi.  2012. Gadai Emas Sya- riah,  Kamuﬂase  Riba ’. Majalah Pen- gusaha  Muslim  Edisi  24  Tahun  2012. Yayasan Bina Pengusaha Muslim. Yo- gyakarta
Wiroso,  2011a. Akuntansi Transaksi Syari- ah . Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. Wiroso.  2011b.  “ Pengantar Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syriah ”. Dis- ampaikan dalam acara TOT Akuntansi Perbankan Syariah di Universitas Pad- jajaran Bandung 28-30 Maret 2011. Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim. 2009. Akuntansi Perbank- an Syariah Teori dan Praktik Kontempo- rer . Salemba Empat. Jakarta. Yin,  Robert.  K.  2002. Studi Kasus: Desain dan Metode .  Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta. Zaid,  Bakr  Abu.  2009. Hukum Murabahah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) .  http:// wahonot.wordpress.com  (diakses  pada tanggal 7 September 2009).
Zaky, Achmad. 2013. Modul Pelatihan Akun- tansi dan Keuangan Syariah: Akad dan Transaksi Syariah Edisi 2. Islamic Fi- nance  and  Accounting  Studies  (IFAS) JAFEB UB. Malang.