JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2, Oktober 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Sari Awaliyah 1 , Zaili Rusli 2
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas, KM.12,5 Panam Pekanbaru

## Abstract
This research is motivated by the high demand for LPG gas 3 kg of which 3 kg LPG  gas  is  only  distributed  by  the  SPPBE  which  has  been  regulated  by Pertamina,  but  not  many  business  entities  can  become  Pertamina  partners. Then  the  complexity  of  the  procedures  and  processes  to  become  Pertamina's partner  in  building  SPBBE  and  the  lack  of  Government  Supervision  in controlling the implementation of PPP in this collaboration, which is seen from the process that takes a long time.The purpose of this study was to determine the implementation and constraints faced in the implementation of the Government Cooperation  with  Business  Entities  in  the  provision  of  infrastructure  by  PT. Awalbros  Bumi  Pusaka  Pekanbaru.  This  research  uses  a  qualitative  approach with  the  type  of  exploratory  research.  Primary  data  obtained  directly  through interviews  from  informants,  namely  the  operational  manager  of  PT.  Awalbros Bumi  Pusaka  Pekanbaru,  while  secondary  data  were  obtained  from  literature studies, laws and regulations and other sources related to research. The results showed  that  the  implementation  was  quite  good.  However,  processing  the SPBBE  permit  requires  a  long  time.  The  behavior  of  the  lower  level implementors  (apparatus  /  bureaucrats)  of  the  LPG  filling  and  lifting  station officers  (SPBBE)  has  worked  according  to  the  rules  given  by  PT.  Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. The target group's behavior of this policy is the agent appointed  by  PT.  Pertamina  and  the  community  who  use  LPG  gas.  There  are agents  who  are  naughty,  namely  agents  who  sell  above  the  price  set  by  PT. Pertamina.  The  obstacles  that  were  found  were  the  process  of  obtaining  a permit  to  PT.  Pertamina  takes  a  long  time  and  is  very  strict.  The  process  of submitting a replacement request for a damaged gas cylinder to PT. Pertamina is  very  slow  and  there  are  agents  who  have  been  appointed  by  PT.  Pertamina and the user community who stockpile and sell gas that has been distributed by PT. Awalbros Bumi Pusaka at a higher price
Keywords : Implementation, Presidential Regulation, Government Cooperation
1. Pendahuluan Pembangunan infrastruktur sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan nasional, untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur,
dipandang  perlu  mengambil  langkah-langkah yang  komprehensif  guna  menciptakan  iklim investasi  untuk  mendorong  keikutsertaan  badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan  prinsip  usaha  secara  sehat.  Namun,
Dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan keuangan negara,Isu yang
mengemuka  dalam  pembiayaan  infrastruktur adalah  ketersediaan  sumber  pendanaan  yang sifatnya  jangka  panjang.  Pemerintah  perlu mencari  solusi  atas  persoalan  tersebut  dengan melibatkan  berbagai  stakeholder  terkait  dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak
swasta,
masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO) , dan lain-lain.
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dulu  nya  dikenal  sebagai Public  Private Partnership  (PPP). Di  Indonesia,  PPP  dikenal sebagai  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha (KPBU) dari Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala  Daerah/BUMD/BUMD  yang menggunakan  sumber  daya  perusahaan  sebagian atau  seluruhnya, dengan memperhitungkan risiko yang  ditanggung  bersama  antara  Para  Pihak. Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan  Infrastruktur.  Sebelumnya  dikenal dengan  istilah  KPS  (Kerjasama  Pemerintah Swasta) sekarang disebut KPBU.
KPBU  dilaksanakan  pada  3  tahap  yaitu perencanaan,  penyiapan,  dan  transaksi.  Pada tahap  perencanaan  Menteri/  Kepala  Lembaga/ Kepala Daerah/ direksi BUMN/ BUMD menyusun anggaran, mengidentifikasi, mengeluarkan keputusan, menyusun daftar rencana  KPBU.  Output  tahap  perencanaan merupakan  daftar  prioritas  proyek  dan  dokumen studi  pendahuluan  yang  disampaikan  dalam Kementerian  PPN/  BAPPENAS  agar  disusun menjadi  Daftar  Rencana  KPBU  yang  terdiri  atas KPBU  siap  ditawarkan  dan  KPBU  pada  proses penyiapan.  Selanjutnya  tahap  penyiapan  KPBU Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah/direksi BUMN/  BUMD  selaku  PJPK  dibantu  Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan  Pemerintah  dan  Jaminan  Pemerintah, penetapan  tata  cara  pengembalian  investasi Badan  Usaha  Pelaksana,  dan  pengadaan  tanah untuk  KPBU.Tahap  transaksi  dilakukan  PJPK
dan terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi,  pengadaan  Badan  Usaha  Pelaksana  dan melaksanakan  pengadaannya,  penandatanganan perjanjian,  dan  pemenuhan  biaya.  Dalam  pasal  5 Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur  transportasi,  jalan,  sumber  daya  air dan  irigasi,  air  minum,  sistem  pengelolaan  air limbah  terpusat,  sistem  pengelolaan  air  limbah setempat, pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan,  minyak  dan  gas  bumi  dan energy,  konservasi  energy,  fasilitas  perkotaan, fasilitas  pendidikan,  sarana  dan  prasarana olahraga, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan perumahan rakyat.
Bagian PertamaDalam  hal ini  kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dapat dilihat pada kerjasama antara PT. Pertamina (PERSERO) dengan Pihak swasta/ Badan Usaha PT.  Awal Bros Bumi Pusaka, dimana PT. Awal Bros selaku pihak swasta    yang diberikan    persetujuan pengikatan kerjasama dalam Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian       dan Penganggkatan Bulk Elpiji (SPBBE) dengan berkewajiban memahami  dan  memtuhi  aturan dan kotrak yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero).     mitra     kerjasama    PT.    Pertamina Internasional   EP      (PIEP)         dalam    skala internasional  diantaranya  PT    Elnusa     Tbk, Schlumberger Oilfield  Holding  Limited  dan Baker Hughes serta a GE Company.  Mereka adalah perusahaan besar di  Indonesia  dan Amerika  Serikat.     Sedangakan    dalam    skala nasional    mitra     kerjasama     PT.    Pertamina diantaranya PT.Sinarmas Argo Resources and Techology, PT. Sinarmas Bio Energy, PT. Batara Elok Semesta Terpadu, PT, LDC Indonesia, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Ciliandra Perkasa, PT. Darmex Boifuels, PT. Bayas Boifuels, Kutai Refinery    Nusantara, PT.Cemerlang Energi Perkasa, PT. Pelita Agung Agriindustri, PT. Pertama   Hijau    Palm    Oleo,    PT.     Inbenua Perkasaatama, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Musim  Mas,  PT.  Multi  Nabati  Sulawesi,  PT. Wilmar Bioenergi Indonesia,  dan PT. Wilmar Nabati Indonesia.
Di  Riau  khususnya  kerjasama  pada pemerintah  daerah  Indragirihulu  dengan  badan usaha  milik  swasta  adalah  pada  PT.Awal  Bros Bumi  Pusaka  yang  merupakan  perusahaan  yang bergerak  dibidang  penyediaaan  gas  elpiji  3  kg dan  bahan  bakar  umum.  Yang  mana  Izin  prinsip pembangunan  SPBE  untuk  pengisian  LPG  3  Kg pada  PT.  Awal  Bros  Bumi  Pusaka  disahkan  oleh PT.  Pertamina  (Persero)  No.  059/F10000/2009- S3. Pada tahun 2010, dikeluarkan persetujuan
perubahan  status  SPBE  menjadi  SPPBE  untuk pengisian  LPG  3  kg  pada  PT.  Awal  Bros  Bumi Pusaka  kabupaten  Indragiri  Hulu  berdasarkan surat keputusan No. 320/F10000/2010-S3. SPPBE PT. Awal Bros
Bumi  Pusaka  berlokasi  di  Desa  Talang  Jerinjing Kecamatan  Rengat  Barat  km  6  Jalan  Raya Pematang  Reba  –  Belilas  Kabupaten  Indragiri Hulu.
Keberadaan  badan  usaha  milik  swasta ini  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  karna menyediakan  bahan  bakar  dan  gas  bagi  aktivitas yang  berlangsung.  Harapan  dari  terbentuknya MoU  ini  agar  menjadi  salah  satu  sumber pedanaan  bagi  pemerintah  daerah  selain  dari APBD dan APBN. Sehingga terdapat penambahan  sumber  pendapatan  daerah  dari adanya  kerjasama  dengan  badan  usaha  milik swasta.  Harapan  yang  ada  terkadang  sebagian besar tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal  ini  terjadi  karena  berbagai  macam  aspek, yang nantinya akan mempengaruhi dari kesepakatan  yang  telah  disetujui  sebelumnya. uraian  di  atas  maka  diperoleh  fenomena  atau gejala dari lapangan antara lain :
1. Tingginya  kebutuhan  akan  gas  Elpiji  3 kg  yang  mana  gas  Elpiji  3  kg  hanya didistribusikan  oleh  pihak  SPPBE  yang telah  diatur  Pertamina,  namun  tidak banyak  Badan  Usaha  yang  bisa  menjadi Mitra Pertamina.
2. Rumitnya  Prosedur  dan  proses  untuk menjadi mitra Pertamina dalam membangun SPBBE bersubsidi 3 kg.
3. Kurangnya Pengawasan Pemerintah dalam  mengontrol  pelaksanaan  KPBU dalam kerjasama ini, dimana dilihat dari ada juga proses yang dilakukan memakan waktu yang lama. Berdasarkan pemaparan mengenai berbagai  fenomena  dan  permasalahan  di  PT. Awal  Bros  Bumi  Pusaka,  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN  USAHA  DALAM  PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  PADA  PT.  AWALBROS
BUMI PUSAKA PEKANBARU.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif.  Adapun  informan  dalam penelitian  ini  adalah  Informan  kunci  ( key informan )  yaitu  Manajer  Operasional  PT. Awalbros Bumi Pusaka dan Informasi Pelengkap, adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan  penelitian  ini,  walaupun  individu
tersbut  tidak  terlibat  secara  langsung  terhadap pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui teknik  wawancara (interview) .  Sedangkan  proses analisis data dalam penelitian ini Aktivitas dalam analisa  data  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan menarik kesimpulan (Nasution, 2000:128).
3 Hasil dan Pembahasan Hasil A. Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur oleh PT.
Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru
1. Perilaku     Hubungan    antar    Organisasi (komitmen dan koordinasi antar organisasi)
Komitmen     dan    koordinasi yang dilakukan    oleh    PT.
Pertamina dengan
PT. Awalbros Bumi Pusaka sudah cukup  baik. PT. Pertamina dengan PT. Awalbros  Bumi Pusaka sangat profesional, dapat bekerja sama berdasarkan aturan yang berlaku, mengikuti dan manaati semua kesepakatan dan aturan yang diberikan  oleh  PT.  Pertamina    yang   telah dituangkan dalam kontrak kerja sama yang berlaku sejak 21  Januari 2011  hingga 21 Januari 2021.
Jika  terjadi  kendala  di  lapangan  seperti kerusakan  tabung  gas  dan  permasalahan  dari pihak  ketiga,  yaitu  agen  gas  LPG  yang  telah ditunjuk  oleh  Pertamina  sebagai  penjual  resmi gas  LPG  3  kg  ke  masyarakat.  Selain  itu pengurusan  izin  SPBBE  juga  memerlukan  waktu yang  lama,  PT.  Awalbros  Bumi Pusaka Pekanbaru  telah  memulai  pengurusan  izin  sejak 05  Dsember  2008,  kemudian  pada  tanggal  20 Januari  2009  PT.  Pertamina  menyetujui  Izin Prinsip  SPBBE  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  dan baru pada tanggal 25 Januari 2011 PT. Pertamina mengeluarkan surat Persetujuan Kelayakan Operasi SPBBE 3 kg PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru.
2. Perilaku  implementor  (aparat/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol  politik,  kontrol  organisasi  dan etos kerja dan norma-norma profesional. Berdasarkan hasil penelitian bahwa:petugas Stasiun Pengisian dan
Penganggkatan  Bulk  Elpiji  (SPBBE)  sudah bekerja  sesuai  aturan  yang  diberika  oleh  PT. Awalbros  Bumi  Pusaka  Pekanbaru.  Monitoring lapangan  sekali  15  hari,  karena  pengantaran  gas ke  agen-agen  yang  telah  ditunjuk  PT.  Pertamina dilakukan 2 kali setiap bulannya. Sampai saat ini belum  ada  kendala  ditemukan  terkait  perilaku menyimpang ataupun etos kerja yang kurang baik
dari  petugas  di  SPBBE  yang  beroperasi  di Kecamatan  Rengat  Barat,  Kabupaten  Indragiri Hulu.

## 3. Perilaku kelompok sasaran
Perilaku  kelompok  sasaran  meliputi  respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau  tidak  mendukung  suatu  kebijakan  yang disertai  adanya  umpan  balik  berupa  tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Kelompok  sasaran  dari  kebijakan  ini  adalah adalah  agen  yang  telah  ditunjuk  PT.  Pertamina dan masyarakat pengguna gas LPG.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  terdapat agen  yang  menjual  di  atas  harga  yanng  telah ditetapkan  oleh  PT.  Pertamina,  harga  yang seharusnya  dijual  ke  masyarakat  adalah  Rp. 18.000,  namun  agen  menjual  dengan  harga  Rp. 20.000. Padahal agen sudah mendapatkan untung jika menjual dengan harga yang sudah ditetapkan PT.  Pertamina  tersebut.  Kemudian  laporan masyarakat  yang  menimbun  gas  LPG,  nantinya dijual dengan harga Rp. 25.000. kejadian tersebut ke  PT.  Pertamina  selaku  pihak  pertama  dalam kerja sama yang kami lakukan, hanya saja belum ada tindakan konkret hingga saat ini.
B. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam penyediaan Infrastruktur pada PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru
a. Proses  pengurusan  izin  kepada  PT. Pertamina  memakan  waktu  yang  cukup lama dan sangat ketat
b. Pengurusan pengajuan penggantian tabung gas yang rusak ke PT. Pertamina sangatlah lamban
c. Adanya  agen  yang  telah  ditunjuk  oleh PT. Pertamina dan masyarakat pengguna yang  menimbun  dan  menjual  gas  yang telah  didistribusikan  oleh  PT.  Awalbros
Bumi  Pusaka  dengan  harga  yang  lebih mahal

## Pembahasan
Sejak  tahun  2015,  pemerintah  Indonesia terlihat gencar melakukan pembangunan infrastruktur,  dan  diperlukan  biaya  ribuan  triliun memenuhi  target  pembangunan  infrastruktur. Namun,Pemerintah  hanya  dapat  berkontribusi sebesar  41  persen  untuk  pembiayaan,  sehingga pemerintah  akhirnya  membuka  peluang  investasi melalui  jalur  Kerjasama  Pemerintah  dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU saat ini dilegalisasi melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun
2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  38  Tahun  2015,  jenis-jenis  infrastruktur yang  di  KPBU  kan  ialah  fasilitas  publik  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  KPBU berpotensi  menimbulkan  masalah  karena  aspek yang  komprehensif,  dan  menuntut  proyek infrastruktur  mampu  mencipta keuntungan. Skema  KPBU  diwujudkan  melalui  suatu  ikatan perjanjian  (kontrak)  kerjasama  yang  melibatkan Pemerintah  sebagai  Penanggung  Jawab  Proyek Kerjasama  (PJPK)  dan  Badan  Usaha.  Pada  akhir periode kerjasama, infrastruktur yang dikerjasamakan  akan  dialihserahkan kepada PJPK.
Dalam  perjanjian  kerjasama  proyek KPBU,  pihak  Badan  Usaha  dapat  bertanggung jawab  atas  pembiayaan,  disain,  konstruksi, operasi,  dan  pemeliharaan  proyek  KPBU. Cakupan  tanggung  jawab  Badan  Usaha  ini  akan menentukan  bentuk  kerjasama  proyek  KPBU, sehingga  dapat  berupa  kerjasama  operasi  dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan,  penyediaan  dan  pengoperasian fasilitas  infrastruktur. Perjanjian kerjasama skema  KPBU  lazimnya  memiliki  jangka  waktu yang  relatif  panjang  (lebih  dari  15  tahun)  untuk memungkinkan  pengembalian  investasi  pihak Badan Usaha.
Terdapat  pihak-pihak  lain  yang  juga terkait  dengan  Badan  Usaha  dalam  pelaksanaan proyek KPBU pihak tersebut antara lain sponsor, perbankan/lembaga  keuangan,  kontraktor,  dan publik  pengguna.  Terdapat  beberapa  bentuk KPBU  atau  PPP.  Menurut  Mathur  (2014:54), mengutip  Asian  Development  Bank  (2000)  and World  Bank  (2004)  menyatakan  bahwa  bentuk partenership  yang  banyak  digunakan  diseluruh dunia  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut  :  (1) Service  Contract  and  Management  Contract  (2) Turnkey  contracts  (3)  Lease  contract  (4) Concession  (5)  Private  Finance  Initiative  and Private ownership.
Model  kosensi,  memiliki  banyak  varian atau  turunan  model  yang  digunakan  yaitu Build Own  Operate  (BOO ), Build  Operate  Transfer (BOT),  Build-Own-Operate-Transfer  (BOOT),
Design-Build-Operate  (DBO),  Build-Develop- Operate (BDO), Build-Own-Lease-Transfer (BOLT),  Rehabilitate  Operate  and  Transfer (ROT),  Design-Build-Operate  (DBO),  Design- Build-Finance-Operate/Maintain  (DBFO,  DBFM or  DBFO/M), dan Private  Finance  Initiative (PFI).
Kerjsa  sama  yang  dilakukan  oleh  PT.
Pertamina  dengan  PT.  Awalbros  Bumi  Pusaka adalah  model  kosensi  dengan  jeni Design-Build- Operate  (DBO) ,  yaitu  Swasta  mendisain  dan
membangun  fasilitas  serta  mengoperasikannya dalam  periode  tertentu.  Dalam  Implementasi Kebijakan  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  oleh  PT.
Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru yang dianalisis dengan menggunakan model
Implementasi  Kebijakan  Publik  Soren  C.  Winter ditemukan bahwa:
1. Perilaku  hubungan  antar  organisasi yang  dilakukan  oleh  PT.  Pertamina dengan  PT.  Awalbros  Bumi  Pusaka sudah  cukup  baik.  Hubungan  PT.
Pertamina  dengan  PT.  Awalbros
Bumi  Pusaka  sudah  profesional, berdasarkan  aturan  yang  berlaku,
mengikuti dan manaati semua kesepakatan dan aturan yang diberikan  oleh  PT.  Pertamina  yang
telah dituangkan dalam kontrak kerja sama  yang  berlaku  sejak  21  Januari 2011  hingga  21  Januari  2021. Walaupun  masih  terdapat  kendala seperti  kerusakan  tabung  gas  dan permasalahan dari pihak ketiga, yaitu agen  gas  LPG  yang  telah  ditunjuk oleh Pertamina sebagai penjual resmi gas  LPG  3  kg  ke  masyarakat.  Selain itu  pengurusan  izin  SPBBE  juga memerlukan  waktu  yang  lama,  PT. Awalbros  Bumi  Pusaka  Pekanbaru telah  memulai  pengurusan  izin  sejak 05  Dsember  2008,  kemudian  pada tanggal 20 Januari 2009 PT.
Pertamina  menyetujui  Izin  Prinsip SPBBE  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu dan  baru  pada  tanggal  25  Januari 2011  PT.  Pertamina  mengeluarkan surat  Persetujuan  Kelayakan  Operasi SPBBE  3  kg  PT.  Awalbros  Bumi Pusaka Pekanbaru.
2. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat    bawah    petugas Stasiun
Pengisian dan Penganggkatan Bulk Elpiji (SPBBE) sudah bekerja sesuai aturan yang diberikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. Manajer perasional PT. Awalbros Bumi  Pusaka  selalu  melakukan monitoring lapangan sekali 15 hari, karena pengantaran gas ke agen-agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dilakukan  2  kali  setiap  bulannya.
belum  ada  kendala  yang  ditemukan terkait perilaku menyimpang ataupun etos  kerja  yang  kurang  baik  dari petugas  di  SPBBE  yang  beroperasi di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. 3  .Perilaku  kelompok  sasaran dari kebijakan  ini  adalah  adalah  agen yang  telah  ditunjuk  PT.  Pertamina dan  masyarakat  pengguna  gas  LPG. Ada  agen  yang  nakal,  yaitu  agen yang  menjual  di  atas  harga  yanng telah  ditetapkan  oleh  PT.  Pertamina, harga  yang  seharusnya  dijual  ke masyarakat  adalah  Rp. 18.000, namun  agen  menjual  dengan  harga Rp.  20.000.  Padahal  agen  sudah mendapatkan  untung  jika  menjual dengan  harga  yang  sudah  ditetapkan PT.  Pertamina  tersebut.  Kemudian juga ada masyarakat yang menimbun gas  LPG,  nantinya  dijual  dengan arga Rp.  25.000.  PT.  Awalbros  Bumi Puaka  sudah  melaporkan  kejadian tersebut  ke  PT.  Pertamina  selaku pihak  pertama  dalam  kerja  sama yang  lakukan,  hanya  saja  belum  ada tindakan konkret hingga saat ini. Kendala yang ditemukan dalam Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015 Tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur      oleh PT.  Awalbros  Bumi  Pusaka  Pekanbaru  yaitu, Proses  pengurusan  izin  kepada  PT.  Pertamina memakan  waktu  yang  cukup  lama  dan  sangat ketat,  Pengurusan  pengajuan  penggantian  tabung gas  yang  rusak  ke  PT.  Pertamina  sangatlah lamban dan adanya agen yang telah ditunjuk oleh PT.  Pertamina  dan  masyarakat  pengguna  yang menimbun dan menjual gas yang telah didistribusikan  oleh  PT.  Awalbros  Bumi  Pusaka dengan harga yang lebih mahal

## 4. Kesimpulan
Implementasi  Kebijakan  Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan  Infrastruktur  pada  PT.  Awalbros Bumi  Pusaka  Pekanbaru  cukup  baik.  Namun dalam  pengurusan  izin  SPBBE  memerlukan waktu  yang  cukup  lama,  PT.  Awalbros  Bumi Pusaka Pekanbaru telah memulai pengurusan izin sejak  05  Dsember  2008,  kemudian  pada  tanggal 20  Januari  2009  PT.  Pertamina  menyetujui  Izin Prinsip  SPBBE  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  dan baru pada tanggal 25 Januari 2011 PT. Pertamina mengeluarkan  surat  Persetujuan  Kelayakan
Operasi SPBBE 3 kg PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru.  Dan  belum  ada  kendala  yang ditemukan  terkait  perilaku  menyimpang  ataupun etos  kerja  yang  kurang  baik  dari  petugas  di SPBBE  yang  beroperasi  di  Kecamatan  Rengat Barat,  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Perilaku kelompok  sasaran  dari  kebijakan  ini  adalah adalah  agen  yang  telah  ditunjuk  PT.  Pertamina dan  masyarakat  pengguna  gas  LPG.  Ada  agen yang nakal, yaitu agen yang menjual di atas harga yanng telah ditetapkan oleh PT. Pertamina.
Kendala yang ditemukan dalam Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015 Tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur      oleh PT.  Awalbros  Bumi  Pusaka  Pekanbaru  yaitu, Proses  pengurusan  izin  kepada  PT.  Pertamina memakan  waktu  yang  cukup  lama  dan  sangat ketat,  Pengurusan  pengajuan  penggantian  tabung gas  yang  rusak  ke  PT.  Pertamina  sangatlah lamban dan adanya agen yang telah ditunjuk oleh PT.  Pertamina  dan  masyarakat  pengguna  yang menimbun dan menjual gas yang telah didistribusikan  oleh  PT.  Awalbros  Bumi  Pusaka dengan harga yang lebih mahal.

## Daftar Pustaka
Adji,  Gunawan.  2010. The  Smart  Handbook  of Publik Private Partnership : Konsep dan
Praktik  Meningkatkan  Investasi di Sektor  Infrastruktur .  Jakarta.  Réné Publisher.
Asikin,  Z.  2013. Perjanjian  Kerjasama  Antara Pemerintah dan Swasta dalam
Bappenas.  2009. PPP  Book  :  Public  Private Partnership,  Infrastructure  Projects  in
Indonesia .  Republic  of  Indonesia.  State
Ministry  of  National  Development Planning/National Development Planning Agency. Black,  J.A.  1981. Urban  Transport  Planning; Theory  and  Practice .  London.  Cromm Helm.
Bogdan,  R  dan  S.  Biklen.  1992. Qualitative Ressearch  for  Education .  Boston.  MA:
Allyn and Bacon.
Bottini,  N.,  Coelho,  M.,  &  Kao,  J.  2016.
Infrastructure and Growth “LaunchVersion”. London: LSE
Growth Commision.
Darmawi,  Herman   2008. Manajemen   Risiko . Jakarta. Bumi Aksara.
Gitman,  Lawrence  J.  1997. Principles  of Managerial Finance. 8 th Edition .
Addison Wesley Longman, Inc.
Grimsey,  D.  &  Lewis,  M.  K.  (2004). Public Private  Partnerships  :  The  Worldwide Revolution  in  Infrastructure  Provision and Project Financ e, UK. Edward Elgar, Inc.
IIGF,  2014. Kerjasama  Pemerintah  Swasta  di Indonesia  ;  Acuan  Alokasi  Risiko .
Jakarta. IIGF Institute.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2008.  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam  Dimensi
Strategis  Administrasi  Publik  (Konsep, Teori,  dan  Isu) .  Yogyakarta:  Gava Media.
Kodoatie,  R.J.  2003. Manajeman  dan  Rekayasa Infrastruktur . Yogyakarta. Pustaka
Pelajar.
Kotler,  Philip,  2002, Manajemen  Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium , Jakarta, Prehallindo. Kuniawan. Agung.  2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaharuan. Linton, Ian. 1997. Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama . Jakarta: PT.IBEC. Moszoro, M & M. Krzyzanowska.2011. Implementing Public Private Partnership  in  Municipalities .  Working Paper  WP-908.  IESE  Business  School. University of Navarra. Nijkamp, Peter. 2002. A Comparative Institutional Evaluation of Public-
Private  Partnerships  in  Dutch  Urban Land-use  and  Revitalisation  Projects . Urban Studies, 39 (10).
Penyediaan Infrastruktur Publik . Mimbar  Hukum  Volume  25  Nomor  1. Februari 2013.
Roth,  Gabriel  Joseph.1926. The  Privat  Provision of Public Service in Developing Country . Washington  DC.  Oxford  University Press.
Saaty, Thomas L. 1991. Pengambilan Keputusan : Bagi Para Pemimpin . Jakarta. PT. Pustakan Binaman Pressindo.
Sulastri, Lilis. 2014. Manajemen Sebuah
Pengantar  Sejarah,  Tokoh,  Teori,  dan Praktik . Bandung: La Goods Publishing.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh.2004. Kemitraan  &
Model-Model
Pemberdayaan .
Yogyakarta. Gava Media. p. 129
The  World  Bank,  1994. Infrastrukcture  for Development . World Bank Development Report  1994.  New  York.  Oxford University Press.
The  World  Bank.  2004. World  Development Report:  Infrastructure  for  Development . New York. Oxford University Press.