Vol. 02  No. 2  Desember  2016 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## APLIKASI MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

## AMINAH LUBIS
Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Syariah
Absract
One of the popular branches juris purdence applied in the Islamic Banking is murabahah tranding . The definition of murabahan in Sharia Banking is as financing in the form of buying and selling between banks and customers on installment. In the Sharia Banking, there are two forms of murabahah is generally  applied,  that  is  working  capital  of murabahah and murabahah investment.  However,  every  Islamic  Banking  has  the  form  of  buying  and selling  goods  the  diverse  whether  it  internal  of murabahah or  external  of murabahah .The  are  eight  forms  of       murabahah  practice  which  are    every bank    has  a  different  kind  to  the  other  bank.  The  implementation  of  the system    murabahah  in  islamic  banks  have    positive  impact  on  all  parties, both the bank and the customer, but in practice of operations, often found irregularities commited done by employes of some Islamic Banks.
Key Word : Application, Murabahah, Perbankang, Syariah

## Abstrak
Salah  satu  skim  fikih  yang  populer  diterapkan  dalam  perbankan  syariah adalah  skim  jual  beli Murabahah . Murabahah dalam  perbankan  syariah didefinisikan  sebagai  pembiayaan  yang  berbentuk  jual  beli  antara  bank dan  nasabah  dengan  cara  pembayaran  angsuran.  Dalam  perbankan syariah,  ada  dua  bentuk murabahah yang  umumnya  dipraktekkan,  yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Namun, Setiap perbankan Islam  mempunyai  bentuk  jual  beli murabahah yang  beraneka  ragam  baik
itu murabahah internal ,  dimana  pihak  bank  membeli  barang  dan komoditinya dari pasar dalam negri ataupun murabahah eksternal , dimana pihak  bank  membeli  barang  dan  komoditinya  dari  luar  negri  ( Import ). Praktek murabahah ini  sampai  kepada  delapan  bentuk  yang  mana  setiap bank  memiliki  bentuk  yang  berbeda  dengan  bank  lain.  Penerapan  sistem murabahah pada  bank-bank  Islam  pasti  memberikan  dampak  positif kepada  semua  pihak  yang  terkait,  baik  pihak  bank  begitu  juga  dengan pihak  nasabah.  Akan  tetapi  dalam  praktek  operasionalnya  sering  terjadi beberapa  penyimpangan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  oknum  pegawai pada beberapa Bank Islam.
Kata Kunci : Aplikasi, Murabahah, Perbankang, Syariah

## PENDAHULUAN
Perbankan  bagi  perekonomian  modern  telah  melakukan  apa  yang  telah dilakukan  oleh  cikal-bakal  uang  bagi  perekonomian  primitive  ketika  barter
Vol. 02  No. 2  Desember 2016
masih  berlaku.  Perbankan  telah  memudahkan  pertukaran  dan  membantu pembentukan  modal  dan  produksi  yang  berskala  masal  dalam  sejarah  umat manusia.  Tetapi  jejak-jejak  yang  ditinggalkan  perbankan  dalam  melaksanakan hal-hal  tersebut  ikut  bertanggungjawab  atas  momok-momok  terbesar  dalam perekonomian  modern,  tidak  meratanya  pembagian  pendapatan  dan kesejahteraan,  konsentrasi  kekuatan  ekonomi,  kecenderungan  yang  bersifat endemis ke  arah inflasi dan  proses  akumulasi  utang  yang  sangat  cepat  dalam beberapa  sektor  perekonomian  dengan  konsekuensi-konsekuensi  sosial,  politik dan  ekonomi  yang  sangat  serius.  Oleh  karenanya  sistem  ini  menghendaki penelitian  yang  seksama  untuk  menyokong  suatu  perombakan  dasar  dalam perbankan  yang  akan  menyingkirkan  penyakit-penyakit  ini  serta  mengarahkan sistem ini kepada keadilan untuk seluruh umat manusia.
Maka  munculah  suatu  sistem  perbankan  syariah  yang  menjadi  sebuah solusi  yang  mungkin  ditempuh  untuk  menyelamatkan  perekonomian  dunia yang  sedang  mengalami  goncangan  krisis  global.  Perbankan  syariah  seakan hadir  menjawab  keraguan  akan  perbankan  konvensional  yang  tidak  kunjung memperbaiki perekonomian dunia umumnya dan Indonesia pada khususnya.
Salah  satu  tonggak  penting  dalam  pengembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  adalah  beroperasinya  Bank  Muamalat  Indonesia  pada  tahun  1992. Perbankan Syariah semakin marak mana kala diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. Dengan adanya Undang-undang tersebut  bank-bank  konvensional  mulai  melirik  dan  membuka  unit  usaha syariah.  Tak  heran  jika  perkembangan  perbankan  syariah  cukup  pesat.  Dalam kurun waktu 15 tahun perbankan syariah secara keseluruhan terdiri dari 3 Bank Umum  Syariah,  25  Unit  Usaha  Syariah  dan  109  BPRS.  Penambahan  kuantitas tersebut  diimbangi  oleh  penetrasi  jangkauan  layanan.  Sebelumnya  pada  bank maupun  unit  syariah  hanya  boleh  melayani  calon  nasabah  di  kantor  cabang syariah  atau  kantor  cabang  pembantu.  Namun  sejak office  channeling yang didasari  Peraturan  BI  Nomor  8/3/PBI/2006  dan  berlaku  efektif  Mei  2007 pelayanan  jasa  financing,  seperti  pembukuan  rekening,  setor,  transfer,  kliring dan  tarik  tunai  bisa  dilakukan  di  cabang  bank  umum  yang  mempunyai  unit syariah.  Dengan  penerapan office  channeling ini,  akselerasi  pertumbuhan  bisa segera terealisasi.
Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito  PLS.  Sementara  itu,  di  Dubai  Islamic  Bank,  pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989.  Bahkan,  di  Islamic  Development  Bank  (IDB),  selama  lebih  dari  sepuluh tahun  periode  pembiayaan,  tujuh  puluh  tiga  persen  (73%)  dari  seluruh pembiayaannya  adalah murabahah . 1 Sementara  itu,  hasil  penelitian  di  BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya  adalah  pembiayaan murabahah .  Padahal,  sebenarnya  bank syariah  memiliki  produk  unggulan,  yang  berbasis Profit and  loss  sharing (PLS), yaitu mudharabah dan musyarakah .
Meskipun  demikian,  mekanisme  pembiayaan murabahah ini,  ternyata  tak lepas  dari  kecaman  dan  kritikan  dari  para  Ilmuwan  Muslim  sendiri.  Mereka berpendapat  bahwa  bank-bank  syariah  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, ternyata  bukannya  meniadakan  bunga  dan  membagi  resiko,  tetapi  tetap mempertahankan  praktek  pembebanan  bunga,  namun  dengan label  ‘Islam’. 2 Di kalangan  Ulama  Fiqih  pun,  keabsahan  pembiayaan Murabahah -pun  masih debatable .  Ada  sebagian  ulama  yang  membolehkan  karena  murabahah merupakan  jual  beli,  tetapi  ada  sebagian  ulama  yang  melarang  karena beranggapan  bahwa  murabahah  itu  bukanlah  jual  beli  melainkan hilah untuk mendapatkan  riba.  Ada  sebagian  ulama  yang  menganggapnya  sebagai bai’  al- inah 3 yang haram hukumnya, ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai bai’ al-ma’dum, dan ada pula yang menganggapnya sebagai ba’iatani fi bai’ah . 4
Adapun dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana praktek dari salah satu produk  bank  syariah  ini,  yang  banyak  diminati  masyarakat  sekarang.  Suatu bentuk  investasi  yang  dilahirkan  oleh  sistem  perekonomian  Islam,  bentuk produk ini  bukan  hanya  menjadi  salah  satu  instrumen  ekonomi  yang  vital  dan strategis namun juga rentan sekali dengan polemik-polemik dan penyelewengan
1 Abdullah Saeed. Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and  Contemporary Inter –pretation ( Leiden: 1996 E.J.Brill) hlm. 77 2 Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hlm. 17.
3 Rafi  Yunus  Al-Misri.  1991. Al-Jami’  fi  Ushul  ar-Riba (Damaskus:  Dar al-Qalam, 1991) hlm.
172
4 Yusuf  Qardhawi. Bai’  al-Murabahah  li  al-Aamir  bi  as-Syira’Kama  Tajriyhi  al-Masharif  al- Islamiyah . (T.tp: Maktabah Daru al-Qalam, 1994) hlm. 26
yang  diakibatkan  dari  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki perekonomian Islam.

## KAJIAN TEORITIS

## Murabahah dalam Perbankan Islam
Salah  satu  skim  fiqih  yang  populer  diterapkan  dalam  perbankan  syariah adalah  skim  jual  beli Murabahah . Murabahah dalam  perbankan  syariah didefinisikan  sebagai  pembiayaan  yang  berbentuk  jual  beli  antara  bank  dan nasabah  dengan  cara  pembayaran  angsuran.  Dalam  perjanjian murabahah bank membiayai  barang  atau  asset  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Dengan kata lain penjual barang dari bank ke nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit . 1
Dalam  perbankan  syariah,  ada  dua  bentuk murabahah yang  umumnya dipraktekkan,  yakni murabahah modal  kerja  dan murabahah investasi. Penjelasannya sebagai berikut :
a. Murabahah modal  kerja  adalah  akad  jual  beli  antara  bank  selaku  penyedia barang  dengan  nasabah  selaku  pemesan  untuk  membeli  barang.  Dari transaksi  tersebut  bank  mendapatkan  keuntungan  jual  beli  yang  disepakati bersama. 2 Atau  menjual  suatu  barang  dengan  harga  asal  (modal)  ditambah dengan margin keuntungan  yang  disepakati  dan  biasanya  pembiayaannya ditangguhkan dibawah satu tahun ( short run financing ). 3
b. Murabahah investasi,  yaitu  suatu  perjanjian  jual  beli  untuk  barang  tertentu antara  pemilik  dan  pembeli,  dimana  pemilik  barang  akan  menyerahkan barang  seketika  sedangkan  pembayaran  dilakukan  dengan  cicilan  dalam jangka  waktu  yang  disepakati  bersama  dan  biasanya  pembiayaannya  diatas satu tahun ( long run financing) . 4
Rukun  murabahah  dalam  perbankan  (sama  dengan  fiqih  dan  dianalogikan dalam praktek perbankan):
a. Penjual ( ba'i ) dianalogikan sebagai bank.
b. Pembeli ( musytari ) dianalogikan sebagai nasabah.
1 Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan ……….. .  (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hlm. 76.
2 Arison  Hendry, Perbankan  Syari'ah:  Perspektif  Praktisi ,  (Jakarta: Mu'amalat  Institute,  1999), hlm. 43.
3 Karnaen  Perwaatmadja,  MPA.  H.  Muhammad  Syafi’I  Antonio,  M.Ec. Apa  dan  bagaimana bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) hlm. 25-26
4 Karnaen  Perwaatmadja,  MPA.  H.  Muhammad  Syafi’I  Antonio,  M.Ec. Apa  dan  bagaimana bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) hlm. 27
c. Barang  yang  diperjualbelikan  ( mabi '),  yaitu  jenis  pembiayaan  seperti pembiayaan investasi.
d. Harga ( tsaman ) dianalogikan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.
e. Ijab  Qabul dianalogikan  sebagai  akad  atau  perjanjian,  yaitu  pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian. 1
Adapun Syarat-syarat umum dari murabaha adalah:
a. Pihak yang berakad
1) Adanya kerelaan kedua belah pihak
2) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli
b. Barang atau obyek
1) Barang  itu  ada  meskipun  tidak  di  tempat,  namun  ada  pernyataan kesanggupan untuk  mengadakan barang itu.
2) Barang itu milik sah penjual atau seseorang
3) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
4) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan
5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
6) Apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan  harga  barang  dikuasai  penjual.  Sedangkan  bila  barang  itu  tidak bergerak  dapat  dikuasai  pembeli  setelah  dokumentasi  jual  beli  dan perjanjian atau akad diselesaikan.
c. Harga
1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan
2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama
Selanjutnya syarat-syarat khusus murabahah adalah sebagai berikut:
a. Penjual  hendaknya  menyatakan  modal  yang  sebenarnya  dari  barang  yang hendak dijual.
b. Kedua  belah  pihak  (penjual  dan  pembeli)  menyetujui  besarnya  keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual.
c. Barang yang  dijual  secara  murabahah dan  harga  barang itu  bukan  dari jenis yang  sama  dengan  barang ribawy yang  dilarang  diperjualbelikan  kecuali dengan  timbangan atau  takaran  yang  sama.  Dengan  demikian  tidak  sah  jual
1 Arison  Hendry, Perbankan  Syari'ah:  Perspektif  Praktisi ,  (Jakarta: Mu'amalat  Institute,  1999), hlm. 43.
beli secara murabahah atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama. 1

## Bentuk-Bentuk Murabahab dalam Perbankan Syariah
Setiap  perbankan  Islam  mempunyai  bentuk  jual  beli murabahah yang beraneka ragam baik itu murabahah internal , dimana pihak bank membeli barang dan  komoditinya  dari  pasar  dalam  negri  ataupun  murabahah eksternal ,  dimana pihak  bank  membeli  barang  dan  komoditinya  dari  luar  negri  ( Import ).  Dan dibawah  ini  akan  dijelaskan  beberapa  praktek murabahah dalam  keseharian perbankan  Islam  dengan  catatan  ada  beberapa  bentuk murabahah yang dipraktekan  oleh  salah  satu  bank  akan  tetapi  tidak  dipraktekan  di  bank  lainya (tergantung  kondisi  dan  kebijakan  investasi),  dan  juga  ada  beberapa penyimpangan  yang  telah  melanggar  norma  syariah,  tergantung  moralitas pelaku bank tersebut ketika merealisasikan produk murabahah ini.

## a. Bentuk Pertama
Terjadinya  kesepakatan  antar  pihak  klien  (yang  ingin  membeli  barang) dan  pihak  bank  (yang  mempunyai  barang  dan  ingin  menjualnya)  untuk melakukan  transaksi  jual  beli  dengan  harga  pembelian  awal  (harga  beli pertama  dan  ongkos  pengadaan),  dan  pembayarannya  dengan  cash  atau kredit (tergantung kesepakatan), ditambah margin sebagai keuntungan pihak bank. 2

## b. Bentuk Kedua
Pihak klien meminta bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat, tanda dan harga yang telah ditentukan (pihak klien), dengan kompensasinya pihak  pembeli  (klien)  akan  membayar  harga  tambahan  (selain  biaya pembelian  dan  pengiriman)  sebagai  upah  kerja  pihak  bank  dalam mendatangkan barang yang dipesannya.
Bentuk  ini  telah  diajukan  Bank  Dubai  al-Islam  pada  muktamar  pertama perbankan  Islam  yang  diselenggarakan  di  Dubai  pada  tanggal  22  Mei  1979, kemudian muktamar memutuskan bahwa praktek seperti ini disebuk wikalah bi  ajirin (perwakilan  dengan  imbalan)  dan  mengategorikannya  sebagai perwakilan  dalam  transaksi  jual.  Selain  itu  muktamar  juga  menmeberikan
1 Tazkia  Institute, Murabahah ,  Makalah  disampaikan  pada  Program  Pendidikan  dan Pengembangan SDM Bank Mu'amalah, hlm. 2.
2 Bait Attamwiel al-Kuwaity . Buyu’ Al-amanah fi mizan al-syari’ah ,  (1983) hlm. 9
rekomendasi  dan  anjuran  agar  upah  yang  diminta  bank  sesuai  dengan standar upah yang berlaku di daerah tersebut. 1

## c. Bentuk Ketiga
Pihak klien meminta pihak bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat,  tanda  dan  jumlah  yang  telah  ditentukan  (oleh  pihak  klien)  dan  klien berjanji ( Al-Wa’du Ghoiru Muljam ) akan membeli barang tersebut apabila telah datang secara angsuran , ditambah margin untuk pihak bank.
Dan  pihak  klien  boleh  menentukan  sumber  (pabrik)  barang  yang dipesannya itu, atau ia cukup dengan menentukan sifat, tanda dan data-data yang yang dipesannya, dan memepercayakan pihak bank mencarikan barang tersebut  dari  mana  saja  dia  mendapatkannya  (yang  penting  sesuai  dengan pesanan). Tapi dalam bentuk ini pihak klien tidak diharuskan untuk membeli barang  tersebut,  dia  boleh  membelinya  apabila  barang  itu  datang  dan  juga boleh menggagalkan pesanannya. 2 Bentuk ini berbeda dengan bentuk (no: 5). Yang mengharuskan klien untuk membeli barang sebagai kewajiban janjinya.
Dari  sini  jelas  bahwa  transaksi  ini  mempunyai  resiko  tinggi,  aplagi apabila  klien  membatalkan  pembelian,  sehingga  pihak  bank  akan  kesulitan memasarkan  barang  tersebut  (khususnya  pada  barang  yang  mempunyai konsumen  terbatas).  Untuk  mengantisipasi  resiko  tersebut,  para  praktisi perbankan  mengusulkan  untuk  mensyaratkan  hak  mengembalikan  ( khiyar Syarat )  ketika  membeli  barang  kepada  pihak  pabrik  dalam  tempo  tertentu. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  keinginan  klien,  apabila  klien  ingin membeli  barang  itu  maka  khiyar  syarat  itu  pun  dicukupkan  sampai  disitu namun  apabila  klien  membatalkan  maka  pihak  bank  akan  mengembalikan lagi  ke  pada  pabrik.  Namun  disini  pun  masih  ada  resiko  yang  tinggi menyangkut biaya pengiriman dan pengadaan (biaya operasional)
d. Bentuk Keempat
Bank  membeli  barang  yang  biasa  dibutuhkan  pasar,  atau  karena  ada permintaan  dari  salah  seorang  relasi  bank.  Setelah  transaksi  pembelian sempurna,  kemudian  pihak  bank  menjual  kembali  barang  tersebut  kepada relasi yang memesannya atau kepada siapa saja yang mau membelinya,dengan  cara murabahah ,  dan  pihak  bank  memberitahukan  pihak
1 Bank Dubai al-Islami. Fatawa syaiyah fi al-a’amal al-mashrhafiyah , (1985) hlm. 19
2 M. Shalah as-Shawy. Musykilat al-istitsmar fi al-bunuk al-islamiyah . (Daru al-wafa’), hlm. 245
pembeli  tentang  biaya  awal  dan  biaya  operasiobalnya  secara  total,  dan meminta harga tambahan sebagai margin pihak bank. 1

## e. Bentuk Kelima
Pihak klien meminta bank untuk membelikan barang dengan sifat, tanda dan  jumlah  yang  telah  ditentukan,  dan  pihak  nasabah  berjanji  (Al-Wa’du Muljam) akan membeli barang tersebut dengan cara angsuran apabila barang yang dipesannya tiba, dan ditambah margin sebagai keuntungan pihak bank. Disamping  itu,  ditentukan  pula  jumlah  cicilan  dan  waktu  pembayaran.  Dan barang  yang dipesan itu  berada dibawah  jaminan  pihak  bank  sampai  waktu penyerahan  terlaksana,  kemudian  setelah  itu  pihak  klien  bertanggungjawab atas  barangnya  (setelah  penyerahan).  Dan  apabila  pihak  klien  membatalkan perjanjian  untuk  membeli  barang  tersebut,  maka  dia  bertanggungjawab  dan harus  menanggung  resiko dan kerugian yang ditanggung  pihak  bank akibat pembatalannya. Dalam arti lain: apabila pihak klien membatalkan pembelian maka pihak bank akan berusaha menjual pada pihak klien yang lainnya dan apabila  biaya  pengadaan  dan  operasionalnya  tidak  mencukupi  dengan penjualan tadi maka pihak bank akan meminta ganti rugi kepada klien. Begitu pula  sebaliknya  apabila  pihak  bank  membatalkan  janjinya  dalam mendatangkan  barang  sesuai  pesanan  maka  pihak  bank  akan  menanggung segala  resiko  dan  kerugian  yang  ditanggung  pihak  klien.  Ini  berdasarkan kaidah memenuhi janji itu hukumnya wajib dan wajib pula menaggung resiko apabila tidak menepatinya. 2

## f. Bentuk Keenam
Khusus  pada  barang  import.  Pihak  bank  dan  pihak  klien  telah  sepakat melakukan transaksi jual beli, dan transaksi tersebut dilakukan ketika barang pesanan  masih  berada  di  tempat  pabrik  dan  sebelum  dikirimkan  ke  tempat pihak  nasabah.  Artinya:  pihak  bank  telah  mewakilkan  orang  lain  untuk membeli  barang  di  tempat  pabriknya,  dan  setelahnya  barang  tersebut diterimanya  dari  pihak  pabrik,  pihak  bank  melakukan  transaksi  jual  beli secara murabahah dan hal itu dilakukan sebelum barang tersebut dikirim ke
1 Samy Mahmud, ‚Tathowur  al-a’mal  al-mashrhafiah bima  yattafiku wa  al-syari’ah  al-islamiyah’ , hlm. 476-480
2 Yusuf  Qardhawi. Bai’  al-Murabahah  li  al-Aamir  bi  as-Syira’Kama  Tajriyhi  al-Masharif  al- Islamiyah . (T.tp: Maktabah Daru al-Qalam, 1994) hlm. 25
tempat  pihak  nasabah,  sehingga  resiko  pengiriman  itu  menjadi  tanggung jawab nasabah. 1
g. Bentuk Ketujuh
Pihak  klien  menghubungi  pihak  pabrik  yang  berada  di  luar  negri  secara langsung  untuk  mengirimkan  barang  yang  dibutuhkannya  atas  nama  bank. Dan  ketika  dokumen-dokumen  pemesanan  dan  cukai  pembayarannya  (cara mendatangkan barang secara langsung tanpa melalui letter of credit /LC) sudah tiba,  apabila  pihak  klien  yang  memesan  tadi  mau  membeli  barang  tersebut dari pihak bank secara murabahah, maka pihak bank membayarnya langsung pada pihak pabrik kemudian bank melakukan tansaksi jual beli dengan pihak nasabah  dan  menyerahkan  dokumen-dokumen  tadi  untuk  menerima barangnya.  Cara  ini  telah  disetujui  oleh  badan  syariah bait  al-tamwil Kuwait dengan  syarat  barang  tadi  harus  sudah  menjadi  milik bait  al-tamwil dan berada dalam tanggungannya. 2
h. Bentuk Kedelapan
Pihak  bank  menyuruh  relasinya  untuk  membelikan  barang  tertentu untuk bank dari pasar dadakan/musiman. Dan setelah pihak bank memiliki barang  tersebut,  pihak  bank  menjualnya  kepada  pihak  lain  dengan  khiyar syarat bagi pihak bank, dan dalam batas waktu yang telah ditentukan pihak bank  berhak  untuk  membatalkan  trasaksi  tersebut  (menggunakan  khiyar syarat,  hal  itu  terjadi  apabila  ada  pihak  lain  mengajukan  penawaran  beli dengan harga yang lebih tinggi). Tapi semua itu dengan syarat pihak bank telah memiliki barang tersebut secara sah, dan ada dalam kekuasaannya dan siap diserahkan kepada pembeli kapan saja. 3
Keunggulan Transaksi MURABAHAH
Setelah  diperhatikan,  uji  coba  investasi  yang  berlandaskan murabahah mendapat sambutan dan antusias tinggi dari para nasabah dan publik, sehingga skim  ini  menjadi trend yang  paling  banyak  digemari  dan  dipraktekan  dalam investasi perbankan, hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena faktor tabi’at sosio kultural pertumbuhan ekonomi yang menuntut keberhasilan yang  cepat  dan  mengahasilkan  keuntungan  yang  banyak,  dan  sebagai respon pembuktian  dan  praktek  alternatif  dari  praktek  yang  biasa  dilakukan  oleh
1 Bait Attamwiel al-Kuwaity ,  1983 . ‚ Buyu’ Al-amanah fi mizan al-syari’ah‛ ,  hlm. 12
2 Ibid. 25
perbankan  konvensional ,  sehingga  dengan  adanya  praktek  murabahah,  banyak nasabah  perbankan konvensional mengalihkan  kerjasamanya  dengan  perbankan Islam dengan cara ini.
Pada  waktu  bersamaan  perbankan  Islam  mengalami  kekurangan  tenaga ahli  yang  menguasai  bidang  Fiqih  dan  operasional  perbankan  sekaligus (sehingga  masih  banyak  praktek  yang  keluar  dari  jalur  syariah),  terlepas  dari semua itu trasaksi murabah mempunyai keunggulan dan keuntungan 1 tersendiri diantaranya:
a. Keuntungan  yang  akan  diperoleh  pihak  bank  lumayan  dan  masuk  akal, khususnya dalam investasi jangka pendek. Sehingga mampu menarik simpati para nasabah untuk bergabung.
b. Bentuk  transaksi  ini  relative  sederhana,  keuntungannya  dihitung  dari  harga transaksi  penjualan  barang  dan  memudahkan  klien  untuk  menentukan  sisa keuntungan  yang  akan  ia  peroleh.  Adapun  status  keduanya  menjadi hubungan  (krediotor  dan  debitor)  semenjak  penandatanganan  transaksi  jual beli.
c. Cara murabahah ini cocok untuk menjadi alat kredit perusahan komersil atau aktifitas  perdangangan,  dan  mempunyai  daya  saing  yang  kuat  terhadap sistem kredit yang berlaku pada perdagangan ribawi .
d. Hal  yang  lebih  penting  adalah  bahwa  persaingan  real  dan  sesungguhnya antara  kedua  bank  ( syariah dan konvensional )  terletak  apada  kemampuan dalam  mensuplai  dan  membantu  aktivitas  ekonomi  jangka  pendek.  Sebab dalam investasi jangka pendek inilah kerentanan unsur riba nampak dan jelas.
e. Banyak pihak nasabah ketika bekerjasama dengan bank syariah lebih tertarik kepada  praktek murabahah daripada  paktek  lainnya  seperti  musyarakah.  Hal ini  dimaksudakan  untuk  menghindari  intervensi  bank  terhadap  keuangan pribada dan rahasia perusahaanya.
f. Minimnya resiko dalam investasi murabahah, karena keuntungan pihak bank telah  ditentukan  dari  awal  dan  nasabah  bebas  dalam  mengelola  bisnisnya. Resiko  yang  mungkin terjadi  apabila pihak  klien  lalai  dalam pembayaran,untuk mengantisipasinya pihak bank meharuskan pihak suplayer menyimpan  barang-barangnya  pada  gudang  milik  bank,  atau  dengan melakukan  kontrol  terpadu  atas  kinerja  kliennya,  atau  menghubungkan
1 Fayah  Addul  Mun’im  Hasanin, Mausu’ah  al-Iqtishad  al-Islami ‚Bay’  al-murabahah  fi    al- mashraf al-islamiyah‛. ( Darussalam 2009 ) , jilid, 3, hlm. 377
pelepasan barang dengan keaktifannya dalam membayar hutang yang sudah tiba waktunya
g. Dengan  adanya  pengalokasian  dana  bank  Islam  pada  investasi murabahah , cara tersebut bisa menghasilkan surplus moneter (setoran rutin), sehingga bank bisa  memenuhi  kebutuhannya  apabila  para  nasabahnya  ingin  menarik saldonya secara mendadak.

## Hukum Murabahah Perbankan dalam Persepsi Syariat
Cara murabahah yang banyak dipraktekan perbankan Islam terdiri dari dua bagian; 1
a. Pertama  adalah:  janji  pihak  nasabah  untuk  membeli,  yang  dikenal  denga istilah permintaan untuk membeli (al-aamir bi al-siraa).
b. Kedua adalah: janji pihak bank untuk menjual.
Para ulama sepakat: bahwa pihak bank tidak boleh menjual barang dengan cara murabahah kepada  pihak  klien  kecuali  apabila  bank  telah  memiliki  barang tersebut  dan  ada  dalam  kekuasaanya,  dan  setelah  itu,  pihak  bank  boleh menjualnya  pada  pihak klien  dengan cara murabahah. Hal itu  diperlukan  untuk menghindari  dari  jual  beli  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syariah,  dan  agar  tidak menjadi transaksi utang (kredit) yang berbunga karena adanya unsur waktu.
Dengan  melihat  praktek murabahah seperti  tadi, lembaga  syariat  perbankan Islam  dan  beberapa  ulama  kontemporer  menyatakan  akan  ‚kewajiban memenuhi  janji‛( iljam  al-wa’ad/al-wa’d  al-muljam) yang  telah  diikrarkan  oleh kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  dilakukan,  untuk  mengatur  kerjasama perdagangan  dan  menjaga  stabilitas  perekonomian  serta  untuk  menjaga kepentingan  kedua  belah  pihak  agar  tidak  mengalami  kerugian.  Adapun  dasar legalitasnya  tercantum  dengan  jelas  didalam  Al-qur’an  dan  Al-hadist  serta kaidah  maslahat  (untuk  memudahkan  umat),  seperti  yang  tercantum  ‚ Ambillah hukum yang memudahkan umat ‛.

## Mekanisme Praktek Murabahah
a. Fase-fase  dan  prosedur  pelaksanaan  transaksi murabahah dalam  perbankan Islam
Secara  formal,  kerjasama  investasi  antar  pihak  bank  dan  pihak  klien melalui  cara murabahah harus  melewati    tiga  fase 1 yakni  Fase  study
1 Ceccep Shalahuddin, M.A. Produk Investasi bank Islam Teori dan Praktek ‚Murabahah (jual beli dengan menentukan keuntukan dimuka‛ . (Kairo: PAKEIS ICMI Orsat Kairo,2004) hlm. 80-81
kelayakan, Fase pelaksanaan (pemberian dana), dan  Fase pengontrolan dan evaluasi. Semua itu dilakukan secara berurutan, seperti di bawah ini:
1) Pihak  klien  mengajukan  permintaan  tertulis,  dengan  mengisi  fomulir yang  sudah  disediakan  untuk  tujuan  tersebut  ,  didalamnya  tertulis permintaan untuk membelikan barang yang sudah ditentukan sifat-sifat (tanda)  nya,  jumlah  dan  batas  waktu  yang  diperlukan,  juga dikutsertakan bersama formulir tadi daftar harga atau berkas  kwitansi pembelian yang lalu.
2) Kemudian  pihak  bank  mempelajari  permintaan  tersebut  dengan  teliti dari berbagai dimensi, antara lain:
a) Dimensi yang menyangkut klien, meliputi karakternya berdasarkan penyelidikan lapangan, Reputasi dan citra kerja sebelumnya, status perpajakannya, Kepatuhannya ketika berinteraksi dengan bank lain dan posisi finansialnya dan kemampuan pembayaran cicilan ketika waktu pembayaran tiba.
b) Dimensi yang menyangkut studi kelayakan ekonomi
barang/komoditi,  meliputi: Studi  tentang kondisi permintaan dan suplay  barang  serta  perkembangannya  dimasa  yang  akan  datang, Kondisi umum tetang pasar dan masa depannya, Strategi marketing dan  penjualannya,  dan  Sistem  yang  mengatur  peredaran  barang (dari segi harga, jumlah, peraturan import dan lainnya), dan strata keuntungan yang akan dihasilakn dari penjualan komoditi tersebut.
c) Dimensi  yang  menyangkut  operasi  pelaksanaan,  meliputi  biaya operasi  transaksi,  waktu  operasi,  keuntungan yang  akan diperoleh pihak  bank,  harga  penjualan  pada  pihak  klien,  Cara  pembayaran dan  batas  waktunya,  Jaminan  yang  diberikan  pihak  klien,  Jumlah cicilan  yang  akan  dibayar  pihak  klien,  Jumlah  keseluruhan  dana yang  dikeluarkan  pihak  bank  untuk  membiayai  operasi  dan  cara pembayarannya.
3) Apabila  pihak  bank  merekomendasi  proyek  tersebut  untuk dilaksanakan  sesuai  denga  aturan  operasionalnya,  maka  pihak  klien harus  menandatangani  transaksi  janji  untuk  membeli,  dalam  transaksi
1 Fayah  Addul  Mun’im  Hasanin. Mausu’ah  al-Iqtishad  al-Islami ‚Bay’  al-murabahah  fi    al- mashraf al-islamiyah‛. ( Darussalam2009 ) jilid, 3, hal 383-385
tersebut  ditentukan  tempat  dan  waktu  penerimaan,  laporan  jumlah biaya  pembelian,  jaminan  yang  diminta  dan  lainnya,  kemudian  pihak klien  membayar  uang  muka  pada  pihak  bank,  dan  pihak  klien  wajib mematuhi  semua  janji  yang  sudah  ditandatangani  dan  menaggung semua kerugian akibat ingkar janji atau pembatalan kesepakatan.
4) Kemudian  pihak  bank  berusaha  mendatangkan  barang  baik  secara import  atau  membeli  dari  pasar  local,  dan  bank  mengeluarkan  cek untuk  sebagai  ganti  pembayaran  harga  barang  (atau  dengan  cara pebayaran  lainnya  yang  sesuai)  untuk  kepentingan  suplayer,  dan utusan  bank  memberikannya  kepada  suplayer  tersebut  untuk  ditukar dengan  kwitansi  pembelian  terakhir  untuk  kepentingan  bank,  dan penyerahan  barang,  dan  untuk  barang  import  ketika  import berlangsung  telah  lengkap  dokumen-dokumen  disertai  harga keseluruhan barang. Yang terpenting penandatanganan barang tersebut atas  nama  bank,  sebagaimana  bank  pun  bertanggungjawab  membiayai ongkos-ongkos  lainnya;  seperti:  tarif  bea  cukai,  biaya  muatan  dan asuransi.
5) Setelahnya  barang  berada  dibawah  kekuasaan  bank,  pihak  bank  boleh melangsungkan  transaksi  jual  belinya  dengan  pihak  klien,  dalam transaksi  tersebut  ditentukan  jumlah  hutang  yang  harus  dibayar  oleh pihak  klien,  waktu  dan  cara  pembayaran  cicilan,  penyerahan  jaminan yang  diminta  dan  lainnya.  Berdasarkan  akan  transaksi  tersebut  pihak klien  berhak  menerima  barang  tersebut  pada  tempat  yang  telh disepakati dan dengan sifat (tanda) yang telah ditentukan.

## Harga dan Dasar penentuan prosentase keuntungan
Keuntungan yang diperoleh bank dari hasil transaksi murabahah ditentukan oleh  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  bank  untuk  membiayai  transaksi  yang disepakati  bersama,  dan  juga  beberapa  faktor  lainnya  yang  ikut  menentukan keuntungan tersebut, yaitu;
a. Kecepatan perputaran barang.
b. Jumlah dana yang dialokasikan pihak bnak dalam investasi murabahah.
c. Jumlah uang muka yang dibayarkan pihak klien.
d. Persentasi  keuntungan  yang  berlaku  di  pasar.  (sebisanya  lebih  rendah  dari suku bunga kredit)
e. Strata keuntungan yang harus diperoleh pemegang simpanan investasi. 1
Berbeda  dengan  bank konvensional ,  dalam  mekanisme murabahah nasabah  dapat  mengetahui  total  harga  barang  sebelumnya,  dimana  hal  ini tidak  akan diketahui dalam  pembiayaan  berbasis  bunga. Dalam murabahah, tampaknya  faktor  yang  mempengaruhi  besarnya mark-up kebutuhan  bank syariah  untuk  memeperoleh  keuntungan rill , inflasi ,  suku  bunga  berjalan, kebijakan  moneter,  marketabilitas  barang-barang murabahah serta  tingkat laba yang diinginkan dari barang tersebut. Dengan demikian mark-up dalam murabahah bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga. Karena selama  ini  kalangan  awam  menilai  yang  namanya  lembaga  syariah  selalu identik  dengan  harga  murah.  Sehingga  jika  terjadi  penjualan  barang  oleh bank  syariah  dengan  harga  lebih  tinggi  dibanding  harga  jual  bank  tidak syariah, maka bank syariah dinilai lebih tidak islami. Padahal, suatu ketika memang bisa terjadi demikian adanya . 2

## Uang muka
Dalam  jual  beli  ini  bank  dibolehkan  meminta  nasabah  untuk  membayar uang  muka  saat  menandatangani  kesepakatan  awal  pemesanan.  Besar  jumlah uang  muka  ditentukan  berdasar  kesepakatan  dan  merupakan  bagian  dari pembayaran  hutang Jika  nasabah kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut, biaya riil bank  harus  dibayar  dari  uang  muka  tersebut.  Jika  nilai  uang  muka kurang  dari  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh  bank,  maka  bank  dapat meminta  kembali  sisa kerugiannya kepada  nasabah  namun apabila  uang  muka tersebut  lebih  besar  dari  jumlah  kerugian  maka  bank  harus  mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 3 Jika uang muka memakai kontrak ‘ urbun 4 sebagai alternatif dari uang muka, maka:
a. Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga.
1 Ibid., hlm. 86-87
2 .  Muhammad.  2004. Teknik  Perhitungan  Bagi  hasil    dan  Profit  Margin  Pada  Bank  Syari’ah. Yogyakarta: UII press, hal.103
3 .  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no:  13/DSN-MUI/IX/2000, tentang Pembayaran Uang Muka dalam Murabahan.
4 . Abdul Hamid Mahmud al-BU’ali. 1991. Al-Istitsmar wa al-Riqabah al-Syar’iyah fi al-Bunuk wa al-Muassasat al-Islamiyah. Turki: Bank Faishol Turk, hal. 116
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian    yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut;  dan  jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

## Jaminan dalam murabahah
Bank  diperbolehkan  meminta  jaminan  dari  nasabah  dan  menyuruh nasabah  untuk  memepersiapkan  jaminan  yang  bisa  dipegang, 1 hal  ini dikarenakan  hubungan  yang  jelas  antara  kedua  belah  pihak  yaitu;  hubungan hutang  piutang  ( indebtedness ).  Oleh  sebab  itu,  pihak  bank  berusaha  untuk mengamankan posisi finansialnya sebagai langkah hati-hati untuk menghindari nasabah  nakal  yang  tidak  menepati  janji,  maka  diperlukanlah  yang  namanya jaminan.
Diskon dalam murabahah
Harga  ( tsaman )  dalam  jual  beli  adalah  suatu  jumlah  yang  disepakati  oleh kedua  belah  pihak,  baik  sama  dengan  nilai  ( qîmah )  benda  yang  menjadi  obyek jual  beli,  lebih  tinggi  maupun  lebih  rendah.  Adapun  harga  dalam  jual  beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai  dengan  kesepakatan.  Jika  dalam  jual  beli  murabahah  LKS  mendapat diskon  dari supplier ,  harga  sebenarnya  adalah  harga  setelah  diskon;  karena  itu, diskon  adalah  hak  nasabah. 2 Jika  pemberian  diskon  terjadi  setelah  akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat  dalam  akad.  Begitu  juga  dalam  akad,  pembagian  diskon  setelah  akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

## Potongan pelunasan dalam murabahah
Jika  nasabah  dalam  transaksi murabahah melakukan  pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak  diperjanjikan  dalam  akad.  Adapun  besar  potongan  diserahkan  pada kebijakan dan petimbangan LKS yang bersangkutan. 3
1 .  Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no:  04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah . 2 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no:  16/DSN-MUI/IX/2000, tentang  Diskon Dalam Murabahah
3 Fatwa    Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no.  23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah

## Hutang dalam murabahah
Secara  prinsip,  penyelesaian  hutang  nasabah  dalam  transaksi  murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut dengan  keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk  menyelesaikan hutangnya  kepada  bank. Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  sebelum  masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan  hutangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak  boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 1

## Penundaan pembayaran oleh nasabah mampu
Penundaan  pembayaran  dengan  sengaja  oleh  nasabah/klien  yang  mampu tidak  dibenarkan,  dan  LKS  atau  bank  berhak  memberikan  sanksi  terhadap nasabah mampu yang nakal, tidak mempunyai i’tikad baik ini. Sanksi didasarkan pada  prinsip  ta'zir,  yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  kewajibannya. Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah  uang  yang besarnya  ditentukan  atas  dasar  kesepakatan  dan  dibuat  saat  akad ditandatangani. Selanjutnya  dana  yang  berasal  dari  denda  diperuntukkan sebagai dana sosial. 2

## Bangkrut dalam murabahah
Apabila  nasabah  yang  melakukan  kerjasama  murabahah  dengan  bank Islam  mengalami  kebangkrutan  atau  pailit,  maka  bagi  bank  untuk menangguhkan  hutangnya  hingga  dia  mampu  membayar  kembali  atau  sesuai dengan kesepakatan.

## Resiko dalam Murabahah
Di  dalam  pembiayaan murabahah tidak  lepas  dari  resiko-resiko  yang harus ditanggung diantaranya:
a. Resiko yang terkait dengan barang
Bank  membeli  barang-barang  yang  dipesan  oleh  nasabahnya  maka secara teoritis bank akan terkait dengan resiko kehilangan atau kerusakan dari
1 Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no:  04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah.
2 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no:  17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Sanksi Atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran
barang  tersebut  dari  saat  pembelian  hingga  saat  penyerahan  barang.  Dalam transaksi  murabahah  bank  syariah  diwajibkan  untuk  menyerahkan  barang kepada  nasabah  dalam  kondisi  yang  baik,  bahkan  nasabah  bisa  menolak barang  yang  rusak,  kurang  jumlahnya  atau  yang  tidak  sesuai  dengan spesifikasinya. Maka untuk itu bank sudah menyiapkan asuransi dan klausal kontrak yang bisa menghindarkan dari hal-hal tersebut.
b. Resiko yang terkait dengan nasabah
Apabila  nasabah  membatalkan  trasaksi murabahah, maka  dalam  pada prakateknya  bisa  dihindari  dengan  pembayaran  uang  di  muka,  jaminan. Jaminan pihak ketiga dan klausal kontrak.
c. Resiko yang terkait dengan pembayaran
Keterlambatan  pembayaran  dalam  transaksi murabahah memang  biasa terjadi,  maka  untuk  menghindari  itu  bank  melakukan  cara  janji  tertulis jaminan, jaminan pihak ketiga, klausal kontrak dengan menyatakan semua itu harus  disimpan  di  bank  sampai  nasabah  menepati  pembayarannya.  Apabila keterlambatan  tersebut  diluar kemampuan  nasabah  maka  bank  secara moral berkewajiban  menjadwal  ulang  hutang.  Namun  jikalau  ini  disebabkan nasabah nakal yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, maka akan dijatuhkan padanya sanksi. 1

## Penyimpangan-penyimpangan yang Terjadi dalam Operasional Murabahah
Wajar  pabila  banyak  perspektif  negatif  yang  ditujukan  oleh  masyarakat awam  kepada  Bank  Syariah.  Sejauh  ini  mayoritas  portofolio  pembiayaan  oleh Bank  Syariah  didominasi  oleh  pembiayaan Murabahah .  Umumnya  mereka mengatakan  operasional  bank  syariah  tidak  berbeda  dengan  bank konvensional . Hanya  saja  jika  di  Bank Konvensional menerapkan  sistim  bunga,  maka  di  bank syariah dirubah  dengan  istilah margin .  Apa  memang  perbedaannya  hanya sekedar bunga dan margin?
Sepintas  memang  ada  kemiripan  antara  pembiayaan Murabahah di  Bank Syariah  dan  kredit  pembelian  barang  di  Bank Konvensional .  Nasabah  datang  ke Bank  untuk  menyampaikan  keinginannya  membeli  suatu  barang  dengan meminta  bantuan  dana  kepada  Bank.  Bank  lalu  menganalisa  kemampuan Nasabah.  Jika  dirasakan  Nasabah  layak  untuk  menerima  bantuan  dari  Bank, maka  Bank  akan  menyalurkan  dananya  kepada  Nasabah.  Yang  satu
1 Anita  Rahmawaty.  2007. Ekonomi  syari’ah;  Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  Dalam Perbankan Syari’ah di Indonesia . Jurnal Ekonomi Islam. La-Raiba. Hal. 196-197
Vol. 02  No. 2  Desember 2016
mensyaratkan tambahan bunga pada pengembalian hutangnya, sedangkan yang lain  mem-mark  up  harga  beli  atas  penjualan  barangnya  kepada  Nasabah. Nasabah  lalu  membeli  barang  tersebut  untuk  keperluannya.  Selanjutnya Nasabah secara rutin membayar angsuran kepada Bank. ‚Sama saja!‛, demikian mungkin  pendapat  awam  mengenai  kedua  praktek  perbankan  tersebut.  Allah Swt.,  berfirman yang  Artinya:  Benarkah sama antara  pembiayaan Murabahah di bank Syariah dan pemberian kredit di Bank Konvensional? Bukankah Allah telah berfirman  ‛Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba‛  (QS. 2:275).
Sebagaimana  kita  ketahui,  dalam  skim Murabahah fungsi  Bank  adalah sebagai  Penjual  barang  untuk  kepentingan  Nasabah,  dengan  cara  membeli barang  yang  diperlukan  Nasabah  dan  kemudian  menjualnya  kembali  kepada Nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan Bank dan Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok Barang berikut biaya  yang  diperluan  dan  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian Barang kepada Nasabah.
Akan  tetapi  dalam  praktek  operasionalnya  sering  terjadi  beberapa penyimpangan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  oknum  pegawai  pada  beberapa Bank Islam, antara lain:
a. Sebagai  Penyedia  Barang  dalam  prakteknya  Bank  Syariah  kerap  kali  tidak mau  dipusingkan  dengan  langkah-langkah  pembelian  Barang.  Karenanya Bank  Syariah  menggunakan  media  ‛akad Wakalah ‛  dengan  memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membeli barang tersebut. Langkah pemberian ‛ Wakalah kepada  Nasabah‛  inilah  yang  oleh  sebagian  akademisi  dianggap bahwa Bank Syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media  ‛ Wakalah pembelian  Barang‛  ini.  Karena  Fatwa  MUI  No.04/DSN- MUI/IV/2000  tanggal  1  April  2000  (26  Dzulhijah  1420  H)  telah  menetapkan bahwa  jika  Bank  hendak  mewakilkan  kepada  Nasabah  untuk  membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah  barang  secara  prinsip  menjadi  milik  Bank .  Dengan  kata  lain, pemberian  kuasa  ( Wakalah )  dari  Bank  kepada  Nasabah  atau  pihak  ketiga manapun,  harus  dilakukan sebelum  Akad  Jual  beli  Murabahah  terjadi . Dalam  kenyataannya,  Akad  Murabahah sering  kali  mendahului  pemberian Wakalah dan  dropping  dana  pembelian  barang.  Bagaimana  mau  dikatakan
barang  telah  menjadi  milik  Bank,  jika  droping  dana  pembelian  barang  saja dilakukan setelah akad Murabahah ditanda-tangani.
b. Membayar  harga  barang  kepada  pihak  klien  (pemesan  barang),  baik  itu dalam  pembayaran  cash  atau  transfer  pada  nomor  rekening  pemiliknya  , dan  mencukupkan  dengan  adanya  laporan  kwitansi  pembelian  dari  pihak suplayer  (sumber  barang/    pabrik/  pasar)  atas  nama  bank  dengan  harga barangnya.  Hal  itu  tanpa  melalui  transaksi  jual  beli  langsung  antara  pihak bank dan pihak sumber barang, dan tanpa ada wakil bank yang menerima penyerahan  barang  atas  nama  pihak  bank  yang  akan  menyerahkan barangnya kepada pihak klien sebagai pemesan barang.
c. Penandatanganan  transaksi  jual  beli  dengan  cara  murabahah  bersamaan waktunya  dengan  penandatanganan  transaksi  perjanjian  untuk  membeli barang  (fase  awal).  Hal  ini  dilangsungkan  ketika  barang  yang  dipesannya belum ada dan bank pun belum memilikinya.
d. Pihak  bank  melepas  tanggung  jawabnya  dari  berbagai  resiko  operasional transaksi,  barang  pesanan  dianggap  aman  padahal  barang  tersebut  masih dalam  proses  pengiriman  dan  pihak  klien  menerima  barang  tersebut  saat kedatangannya  lansung  dari  pihak  pabrik,  dan  kebijakan  bank  tersebut direkomendasikan  oleh  pihak  klien  dengan  membebaskan  pihak  bank  atas kecacatan  yang  dikirim.  Berdasarkan  praktek  tadi  maka  jelaslah  bahwa pihak klien mempunyai hubungan langsung dengan sumber barang/spliyer dan  ia  juga  menentukan  segalanya,  disamping  pihak  bank  tidak bertanggungjawab  atas  kemungkinan  keterlambatan  pengiriman  juga  tidak betanggung  jawab  atas    kemungkinan  tidak  dikirimnya  barang  oleh suplayer, bahkan pihak bank tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak  klien  yang  disebabkan  oleh  keterlambatan  atau  tidak  dikirimnya barang. Dari transaksi tadi terjadi ketimpangan hukum, dimana pihak klien diwajibkan  mematuhi  janjinya  untuk  membeli,  dan  sebaliknya  bank  tidak diwajibkan  untuk  memetuhi  janjinya,  yaitu  menanggung  resiko  akibat keterlambatan, tidak dikirimnya barang atau kecacatan pada barang, bahkan pada riil nya  bank  bukan  sebagai  penjual  hakiki  yang  mencari  keuntungan dengan  jual  beli  tapi  sekedar  pemberi  kredit  yang  mengambil  keuntungan dari  bunganya,  dan  hanya  mau  mengambil  keuntungan  dan  tidak  mau mengambil  resiko  kerugiannya,  padahal  ada  sebuah  kaidah  syri’at  yang mengatakan  ‚setiap  amanat  itu  harus  ada  jaminannya  dan  setiap
keuntungan itu harus siap menanggung resiko kerugiannya‛ ( al-kharaj bi al- dhaman wa al-ghanan bi al-garam).
e. Pemberian  dana  untuk  transaksi  proyek  jasa  pelayanan  dengan  cara murabahah , seperti membayar kredit cukai, khususnya pada kondisi dimana cukainya  sangat  mahal    atau  bahkan  lebih  mahal  dari  barangnya  sendiri, atau melakukan transaksi murabahah pada proyek pemasangan alat tertentu ( assembling )  dan  lainnya  semua  itu  tidak  perbolehkan  karena  pakter murabahah hanya terbatas pada bentuk barang saja dan tidak boleh pada jasa pelayanan.
f. Pemberian dana pada proyek kerjasama lisensi (pembukaan cabang) antara wakil  local  dan  pihak  pemilik  lisensi  (pabrik/  hak  cipta)  barang,  dimana transaksinya  dilakukan  hanya  dengan  berdasarkan  bukti  pembayaran  atau dokumen transaksi yang diserahkan wakil local pada pihak bank.
g. murabahah atas  utang  piutang  yang  disebabkan murabahah sebelumnya,
bentuknya  adalah  pihak  bank menggantikan  posisi  pihak  kreditor  pertama dalam  melaksanakan  pembayaran  hutang  dan  menuntut  haknya  dalam mendapat keuntungan sebagai imbalan pemberian dana dengan penguluran waktu.

## PENUTUP
Praktek  investasi  jangka  pendek murabahah merupakan  salah  satu intstrumen  penting  dalam  transaksi  di  perbankan  Islam.  Transaksi  ini memungkin untuk pengadaan barang bagi pengusaha yang kurang mempunyai dana,  selain  sebagai  suatu  skim  yang  memberikan  keuntungan  kepada  bank Islam,  tidak  memiliki  resiko  tinggi  dan  sebagai  alat  peredam  ditengah  praktek ribawy yang terjadi pada invesatasi jangka pendek.
Hanya  dalam  prakteknya  harus  dilakukan  dengan  jeli  dan  pengawasan yang  ketat  agar  tidak  terjadi  penyelewengan-penyelewengan  yang  jauh  dari syariah.  Oleh  karena  itu  untuk  kemajuan  perekonomian  Islam  dibutuhkan pelatihan  pemahaman  teori  dan  praktek  secara  bersamaan  sehingga  tidak  ada yang bisa mengelabui pihak bank dengan trik-trik canggih di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Misri, Rafi Yunus, Al-Jami’ fi Ushul ar-Riba, ( Damaskus: Dar al-Qalam, 1991)
Al-Misri, Rafi Yunus, Al-Majmu’ fi al-Iqtishad al-Islamiy, (Syuria : Daru al-Maktabi , 2006)
Al-Qardhawi, DR.Yusuf, , Bai’ al-Murabahah li al-Aamir bi asy-Syira’ Kama Tajriyah al-Masharif    al-Islamiyah, t.tp:  (Kuwait:    Maktabah  Daru  al-Qalam,  1415 H/1994 M.)
Al-Shawy,  Muhammad  Shalah. Musykilat al-Istitsmar fi al-Bunuk al-Islamiyah wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam . (Al-Mansurouh: Daru al-wafa’, 1990)
Anita  Rahmawaty, Ekonomi  syariah;  T  injauan  kritis  Produk  Murabahah  dalam perbankan  syariah  di  Indonesia, Jurnal  Ekonomi  Islam    La-Raiba.  Desember 2007
Bait attamwiel al-kuwaity, al-Fatawa al-Syar’iyah fi al-Masa’il al-Iqtishadiyah .(2/25), (Kuwait: 1987)
---------------------------------, Buyu’ Al-amanah fi Mizan al-Syariah , (kuwait: 1983)
Bank Dubai al-Islami. Fatawa Syaiyah fi al-A’amal al-Mashrhafiyah , (Dubai: 1985)
Hamud,  Samy, Tathwir  al-A’mal  al-Mashrhafiah  bima  Yattafiku  wa  al-Syariah  al- Islamiyah , (Kairo: Darul al-attihad al-arabi, 1976)
Hasanin, Fayad Addul Mun’im,. Mausu’ah al-Iqtishad al-Islami ‚Bay’ al-murabahah fi  al-mashraf al-islamiyah‛. jilid, 3 (Kairo: Darussalam, 2009)
Hendry,  Arison, Perbankan  Syariah:  Perspektif  Praktisi ,  (Jakarta:  Muamalat Institute, 1999)
Mannan,  Muhammad  Abdul,  (terj),  M,  Nastangin,  Teori  dan  Praktek  Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
Muhammad. Teknik Perhitungan Bagi hasil  dan Profit Margin Pada Bank  Syariah. ( Yogyakarta: UII press, 2004)
Perwaatmadja,  ,Drs.  H.  Karnaen,  MPA.  Antonio,  H.  Muhammad  Syafi’I,  M.Ec..
Apa dan Bagaimana Bank  Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
Robbiyanto    ‚Sektor  Syariah  Rahmat  Bagi  Sektor  Usaha‛.  Makalah  dalam Seminar  Nasional  dan  Launching  Jurnal  Lebi  2007,  Yogyakarta,  17 Desember 2007
Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, (Leiden : E.J. Brill, 1996) .
Shalahuddin,  Ceccep,  M.A¸ Produk  Investasi  Bank  Islam  Teori  dan  Praktek ‚Murabahah  (jual  beli  dengan  menentukan  keuntukan  dimuka‛ .  (Kairo: PAKEIS ICMI Orsat Kairo, 2005)
Sjahdeini, Sutan Remy.. Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia ,  (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
Tazkia  Institute, Murabahah ,  Makalah  disampaikan  pada  Program  Pendidikan dan Pengembangan SDM Bank Mu'amalah. 14 Mei 1999
Zulfikar Nazara. ‚ Perkembangan Bank Syariah ‛. Makalah dalam  Seminar Nasional dan Launching Jurnal Lebi 2007, Yogyakarta, 17 Desember 2007