https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## KONSEP IQTHA’ PEMBERIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM
PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI (STUDI KITAB AL-AHKAM AL- SULTANIYYAH )

## Mujahidin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
E-mail: mujahidin@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Land is part of the earth as the ultimate gift of God which is governed by the State and used for the greatest prosperity of the people as mandated by the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia.  This  research  will  raise  the  concept  of  iqtha  'in  Islamic government  through  Al-Mawardi's  thought  in  his  book  al-ahkam  al-sultaniyyah  by comparing  it  with  the  Indonesian  land  management  sistem.  The  purpose  of  this  study was  to  find  out  the  concept  of  iqta  'in  Islamic  governance  through  the  thinking  of  Al- Mawardi in his book al-ahkam al-sultaniyyah. Al-Mawardi in his book that iqtha is the giving of land to the community by the head of  state, but the land that can be given is land  which  is  his  authority,  namely  no-man's  land  and  abandoned  land  and  no  one manages it in the Indonesian context. bertuan but wild land (waste land) or referred to as  vacant  land  and  it  is  all  controlled  by  the  State  except  those  cultivated  by  the community or residents with rights originating from the right to open land Keywords: Iqtha’, Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah .

## Abstrak
Tanah  merupakan  bagian  dari  bumi  sebagai  karunia  Tuhan  yang  maha  esa  yang dukuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat sebagaimana  amanat  undang-undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Penelitian  ini  akan  mengangkat  bagaimana  konsep  iqtha’  dalam  pemerintahan  Islam melalui  pemikiran  Al-Mawardi  dalam  kitabnya  al-ahkam  al-sultaniyyah  dengan
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
mengkomparasikan dengan dengan sistem pengelolaan tanah diindonesia. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  iqtha’  dalam  pemerintahan  Islam melalui  pemikiran  Al-Mawardi  dalam  kitabnya  al-ahkam  al-sultaniyyah.  Al-mawardi didalam  kitabnya  bahwa  iqtha  adalah  pemeberian  tanah  kepada  masyarakat  oleh kepala  Negara,  tetapi  tanah  yang  bisa  diberikan  itu  adalah  tanah  yang  menjadi wewenangnya  yaitu  tanah  yang  tak  bertuan  dan  tanah  yang  terlantar  dan  tidak  ada yang mengelola dalam konteks Indonesia maka tidak ditemukan kata tanah tak bertuan tetapi tanah liar(waste land) atau disebut dengan tanah kosong dan itu semua dikuasai oleh Negara kecuali yang diusahakan oleh masyarakat atau penduduk dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka tanah.
Kata Kunci : Iqhta’Al-Mawardii, al-ahkam al-sultaniyyah.

## PENDAHULUAN
Tanah  harus  bisa  dimanfaatkan  seluas-luasnya  untuk  kesejahteraan  rakyat  ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  (Indonesia, undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3) Bahwa bumi, air dan kekayaan alam  yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah ini menjadi sangat vital bagi suatu bangsa terutama Negara- negara agrarian atau pertanian seperti Indonesia, tanah dijadikan sebagai sumber untuk menghasilkan  pangan  bagi  masyarakat.  Begitu  pentingnya  tanah  ini  sehingga  sering muncul konflik horizontal antar masyarakat, antar masyarakat dengan masyarakat, antar masyarakat dan perusahaan, bahkan antar ahli waris dalam lingkup keluarga pun sering terjadi  konflik  disebabkan  oleh  keinginan  untuk  menjadi  pemilik  tanah.  Untuk menghasilkan  masyarakat  yang  sejahtera  diperlukan  tata  kelola  pertanahan  yang  baik sehingga  tanah  itu  tidak  hanya  dikuasai  oleh  segelintir  orang  melalui  perusahaan- perusahaan  besar.  Di  Indonesia  sudah  banyak  regulasi  yang  mengatur  tentang pertanahan,    Pemerintah  menerbitkan  regulasi  di  bidang  pertanahan  untuk  mengatur pendistribusian  tanah  kepada  masyarakat  secara  baik  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  dan  ini  merupakan  amanat  konstitusi  yang  harus  dijalankan  oleh Pemerintah.  Perekeonomian  kita  adalah  perekonomian  yang  berbasis  kekeluargaan
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  perekonomian  kita  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Tanah  ini  juga  dikelola  dengan  berdasar  asas kekeluargaan  dibagi  dan  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  penduduk  berdasar  asas kemaslhatan. Islam sangat fokus kepada kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan sejarah  Islam  sejak  masa  Rasulullah  SAW  sampai  kepada  generasi tabi’in yang memberikan  perhatian  terhadap  pemberdayaan  tanah  ini  melalui  distribusi  kepada masyarakat.
Tanah dan alam merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Oleh karena  itu,  sangat  tepat  kalau  Islam  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadapnya. Keunikan dari faktor produksi tanah dibanding yang lainnya adalah sebagai berikut:
1.  Tanah  adalah  pemberian  langsung  dari  Allah  SWT  dalam  artian  kita  hanya tinggal  menerima  dan  memanfaatkan  saja.  Tanah  diberikan  oleh  Allah  SWT secara  langsung  maka  penggunaannya  tidak  boleh  sembarangan,  harus  sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan.
أرَ ألْا  َّنِإ
َنأيِقَّتُمألِل ُةَبِقاَعألا َو ِهِداَبِع  أنِم ُءاَشَّي  أنَم اَهُث ِر أوُي ِلله  َض
Artinya: “sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (agama, 1997)
2. Eksistensi dari tanah adalah sesuatu  yang sangat kompleks. Sumber daya yang diberikan oleh tanah berada didalam dan permukaan tanah itu sendiri. Dari dalam tanah, tanah memberikan bahan-bahan mineral dan tambang yang bermanfaat bagi manusia, sedangkan dari permukaan tanah, tanah  memberikan manfaat  yang luar biasa.
3.  Penyediaan  atau  penawaran  tanah  relatif  terbatas,  dalam  artian  bahwa  tanah telah  memiliki  jumlah  keseluruhan  yang  tertentu,  tidak  dapat  ditambah  maupun dikurangi.
Kedudukan  tanah  sebagai  faktor  produksi  sesungguhnya  mengandung  dua pengertian,  yaitu  :  Dari  sisi  lahan,  yaitu  zat  atau  fisik  tanah  itu  sendiri,  dimana  secara keseluruhan  mencakup  juga  apa  yang  ada  di  atasnya,  di  permukaannya,  dan  di
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
bawahnya.  Dari  sisi  kegunaan,  tanah  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai  kegiatan produksi,  misalnya  pertanian,  perkebunan,  permukiman,  perdagangan,  dan  industri. Fungsi  tanah  sebagai  faktor  produksi  mencakup  2  hal  mendasar,  yaitu hak  kepemilikan  tanah,  dan  kewajiban  memanfaatkan  tanah.  Dalam  pandangan  Islam, prinsip  dasar  kepemilikan  tanah  adalah  karena  pemanfaatan  tanah  itu  sendiri.  Status kepemilikan  tanah  dapat  berubah  karena  ketidakmauan  atau  ketidakmampuan  dalam pemanfaatan.  Sebaliknya  karena  kemampuan  memanfaatkan  tanah  maka  dapat menciptakan kepemilikan.
Dalam pandangan Islam, cara-cara yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga jalur berikut:
1. Pewarisan
2. Akad pemindahan hak milik yang sah

## 3. Kerja
Pewarisan  tanah,  yaitu  pemberian  hak  milik  tanah  dari  orang  tua  yang  telah meninggal  kepada  ahli  warisnya.  Tanah  warisan  adalah  hak  milik  yang  sah,  di  mana seseorang  boleh  memanfaatkannya,  menjualnya,  dan  mewariskannya  kembali  kepada ahli  waris  berikutnya.  Tanah  juga  dapat  dimiliki  melalui  akad-akad  pemindahan  hak milik  yang  sah,  misalnya  melalui  jual  beli,  wasiat  dan  pemberian  (hibah),  termasuk pemberian seseorang kepada orang lain atau pemberian negara kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Jenis hibah yang terakhir ini sering disebut iqtha’ .
Hasil  kerja  seseorang  dalam  memproduktifkan  suatu  tanah,  misalnya menghidupkan  tanah  mati  ( ihya’u al  mawat )  dan  memagari  tanah  ( tahjiir ),  juga  dapat menjadi sebab kepemilikan. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah  itu  pernah  dimiliki  seseorang,  tidak  tampak  adanya  bekas  sesuatu  seperti  pagar (batas-batas wilayah kepemilikan), tanaman atau budidaya tanah lainnya, bangunan, dan lain-lain. Jika seseorang memanfaatkan tanah mati ini menjadi produktif kembali, maka ia  berhak  memiliki  tanah  mati  tersebut.  Sementara  memagari  tanah  sebenarnya  juga mengandung  implikasi  menghidupkan  tanah  mati  pula,  sebab  dengan  membuat  batas- batas  wilayah  ini  maka  seseorang  telah  bertekad  untuk  memanfaatkan  tanah  mati sehingga produktif.
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
Sedangkan  dalam  pandangan  sosialisme,  semua  tanah  adalah  milik  negara sehingga tidak seorang individu pun dapat memilikinya. Sistem kepemilikan seperti ini jelas  mengabaikan  fitrah  manusia  atas  keinginan  memiliki,  memelihara  kepemilikan, dan  menggunakannya  untuk  berbagai  kepentingan.  Di  samping  itu,  dalam  prakteknya kepemilikan  mutlak  atas  tanah  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya  oleh  negara cenderung  rawan  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  oleh  para  pejabat  negara  demi kepentingan penguasa ataupun kepentingan kelompoknya.
Dalam  pandangan  kapitalisme,  penghargaan  atas  kepemilikan  individu  benar- benar  berlebihan  sehingga  seringkali  tidak  memperhatikan  harmoni  berbagai  tingkatan pendapatan  dan  kekayaan  dalam  masyarakat.  Kelompok  kaya  dapat  menguasai  tanah seluas  mungkin  dan  bebas  untuk  memanfaatkannya  atau  tidak,  sementara  kelompok miskin  terpaksa  menjadi  buruh  dengan  pendapatan  yang  rendah.  Seringkali  terjadi keadaan  di  mana  sejumlah  besar  tanah  milik  masyarakat  kaya  dibiarkan  menganggur (karena  pemiliknya  tidak  sempat,  tidak  mampu,  atau  tidak  mau  mengolahnya), sementara  banyak  orang  miskin  yang  tidak  memiliki  tanah  sejengkalpun.  Di  sinilah feodalisme dapat tumbuh dengan subur.
Seseorang  yang  memiliki  hak  milik  atas  tanah  maka  ia  berkewajiban  untuk memanfaatkan  tanah  tersebut  sebaik  mungkin.  Hubungan  antara  kepemilikan  dengan pemanfaatan  adalah  hubungan  antara  hak  dan  kewajiban.  Artinya,  hak  kepemilikan terhadap  tanah  menimbulkan  konsekuensi  kewajiban  pemanfaatannya  dan  sebaliknya aktivitas pemanfaatan dapat menimbulkan konsekuensi hak pemilikan.
Apabila  seseorang  tidak  mampu  memanfaatkan  tanah  tersebut  maka  sebaiknya tanah  tersebut  diserahkan  kepada  yang  lebih  mampu.  Demikian  pula  apabila  ia menganggurkannya atau menelantarkannya maka pihak lain dapat mengambilnya untuk kemudian memanfaatkannya. Lama waktu pengangguran tanah ini adalah 3 tahun. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “ Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian),  hendaklah  ia  mengolahnya,  atau  memberikan  kepada  saudaranya .”  (HR Bukhari). Hadist tersebut menyatakan bahwa suatu hak milik tanah dapat hilang karena menelantarkan hak miliknya tersebut, selama kurun waktu lebih dari 3 tahun.
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
Dalam  konteks  perekonomian  modern,  proses  pemindahan  hak  milik  tanah sebaiknya  dilakukan  oleh  negara,  sebab  jika  setiap  individu  diperkenankan  bertindak sendiri-sendiri  maka  hal  ini  dapat  menimbulkan  kekacauan.  Pada  prinsipnya  negara harus  melakukan  berbagai  upaya  yang  diperkenankan  oleh  syariat  Islam  agar  tanah tidak terbengkalai dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk menjamin kepastian hukum maka  kebijakan  ini  sebaiknya  diatur  dalam  undang-undang  yang  memuat  ketentuan tentang  kriteria  tanah  yang  terlantar,  mekanisme  pengambilalihan,  kriteria  pihak  lain yang berhak memanfaatkan, dan hal lain yang menjamin kebijakan ini dapat terlaksana dengan  baik.  Proses  pemindahan  hak  milik  karena  adanya  penelantaran  dan pemanfaatan  tanah  ini  akan  lebih  menjamin  adanya  optimalisasi  pemanfaatan  tanah sebagai sumber daya ekonomi. Dalam konsep pertanahan dalam Islam ada yang dikenal dengan iqtha’ atau  pemberian  lahan  kepada    masyarakat  untuk  dikelola  dan dimanfaatkan  untuk  pengembangan  ekonomi.  Penelitian  ini  akan  mengangkat bagaimana  konsep iqtha’ dalam  pemerintahan  Islam  melalui  pemikiran  Al-Mawardi dalam  kitabnya  al-ahkam  al-sultaniyyah  dengan  mengkomparasikan  dengan  dengan sistem  pengelolaan  tanah  diindonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  konsep iqtha’ dalam  pemerintahan  Islam  melalui  pemikiran  Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sultaniyyah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  studi  kepustakaan  ( library research ). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang menggunakan pengumpulan data pustaka, dengan menelaah bacaan-bacaan yang berhubungan dengan topik  pembahasan  serta  mencatat  dan  mengolah  hasil  bacaan  itu  sebagai  bahan penelitian.  Penelitian  ini  memanfaatkan  sumber  kepustakaan  untuk  memperoleh  data sesuai topik penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  deskriptif  kritis  dengan menekankan  pada  kekuatan  analisis  sumber-sumber  dan  data-data  yang  ada  dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasi berdasarkan tulisan-tulisan  yang  mengarah  kepada  pembahasan.  Adapun  sumber  data  yang  penulis
peroleh adalah dari kitab al-ahkam al-sultaniyyah (Al-Mawardi, 1989) serta buku-buku yang dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

## PEMBAHASAN
Menurut  al-mawardi iqtha’ (pengambilan  atau  pemberian  tanah)  lahan  yang  dapat dikelola oleh Pemerintah hanya lahan yang berada dalam kewenangannya.  Hal ini juga tidak boleh  dilakukan  terhadap  lahan  yang  telah  jelas  pemiliknya  dan  pihak  yang  berhak. Pemberian  tanah  kepada  seseorang  harus  dilihat  terlebih  dahulu  status  tanahnya,  jika  tanah sudah  ada  yang  memiliki  maka  pemerintah  tidak  berhak  untuk  mengambil  tanah  tersebut. Berarti  tugas  pemerintah  adalah  menjaga  hak  orang  lain  dengan  menerbitkan  surat kepemilikan terhadap tanah tersebut  kepada orang  yang telah memiliki tanah-tanah tersebut. Berkaitan  dengan  itu iqtha’ ada  dua  macam: iqtha’ kepemilikan  dan iqtha’ hak  peggunaan lahan. Dalam iqtha’ kepemilikan, lahan yang dijadikan iqtha’ itu ada tiga macam: lahan mati serta tidak bertuan, lahan yang telah dikelola, dan lahan mengandung bahan tambang. Lahan mati dan tak bertuan ada dua macam, yaitu :
a. Lahan  yang  mati  dan  tak  bertuan  sejak  zaman  lampau  lahan  seperti  inilah  yang boleh  diatur  oleh  pemerintah  untuk  diberikan  kepada  pihak  yang  mengelola  dan menggunakannya.  Dan  izin iqtha’ itu,  menurut  mazhab  Abu  Hanifah,  adalah  syarat  bagi bolehnya  mengelola  lahan  seperti  itu  karena  ia  melarang  untuk  mengelola  lahan  mati  tanpa seizin  Pemerintah.  Sementara,  menurut  mazhab  Syafi’i,  pemberian iqtha’ oleh  pemerintah membuat  seseorang  menjadi  pihak  yang  lebih  berhak  daripada  orang  lain,  meskipun  hal  itn bukan  syarat  bagi  bolehnya  mengelola  lahan  itu.  Karena  Syafi’i  membolehkan  mengelola lahan  yang  mati  dengan/tanpa  mendapatkan  izin  dari  kepala  negara/pemerintah  terlebih dahulu.  Namun  menurut  kedua  mazhab  itu,  orang  yang  mendapatkan iqtha’ secara  resmi orang  yang  paling  berhak  untuk  mengelola  lahan  itu  dibandingkan  dengan  orang  lain. Rasulullah  SAW  telah  memberikan iqtha’ kepada  Zubair  bin  awwam  sebidang  tanah  dari lahan  mati  daerah Naqi ’  untuk  tempat  latihan  kudanya,  kemudian  Zubair  bin  Awwam melarikan  kudanya  itu  dan  melemparkan  cambukmya  untuk  meminta  tambahan  luas  lahan melihat  itu  Rasulullah  SAW.  bersabda, “Berikanlah  kepadanya  tambahan  Iahan  sejauh lemparcam cambuknya itu .” Dalam konteks Indonesia maka tidak dikenal lahan tidak bertuan
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
sebagaimana yang ada dalam pemabahasan ulama-ulama fiqih atau masa Pemerintahan Islam tetapi di Indonesia dikenal istilah tanah liar ( waste land ) atau kalau pada masa pemerintahan belanda yaitu de woeste gronden ,atau dalam keseharian masyarakat kita dikenal dengan nama tanah kosong atau lahan kosong. Tetapi tentu saja ini tidak berlaku karena  menurut Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa tanah, air dan udara dikuasai oleh Negara (Lutfi, 2012). Makna  tanah  tak  bertuan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  tanah Negara  atau  tanah  yang  ditelantarkan.  Pengertian  tanah  terlantar  dapat  kita  temukan  pada peraturan  pemerintah  No.  11  Tahun  2010  Tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar , sebagai berikut:
“Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan tanah yang  diusahakan  tidak  dipergunakan,  atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”
b. Lahan  mati  yang  sebelumnya  pernah  dikelola  dan  dipergunakan,  namun kemudian rusak dan menjadi terbengkalai tanpa  ada  yang mengelolanya.  Lahan model seperti ini ada dua mcam. Pertama, lahan yang pemah dikelola dan dipergunakan pada masa  jahiliah  seperti  tanah  bangsa Aad dan  bangsa Tsamud ,  statusnya  adalah  seperti lahan yang belum pernah dikelola, dan boleh untuk di iqtha’ . Rasulullah SAW bersabda,
“Tanah  bangsa  Aad  adalah  milik  Allah  dan  Rasul-Nya,  kemudian  tanah  itu  menjadi milik  kalian  sebagai  pemberian  dariku.” Kedua,lahan  yang  pernah  dikelola  dan dipergunakan  setelah  masa  Islam.  dan  dimiliki  oleh  kaum  muslimin  namun  kemudian lahan  itu  rusak  sehingga  mati  dan  terbengkalai.  Tentang  tanah  seperti  ini,  para  fuqaha berbeda  pendapat  tentang  hukum  mengelolanya,  dalam  tiga  pendapat. Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa  lahan  seperti  itu  tidak  menjadi  milik  seseorang  yang  berinisiatif mengelolanya,  baik  para  pemilik  lahan  itu  yang  sebelumnya  dapat  diketahui  maupun yang tidak.
Imam Malik berpendapat bahwa orang itu menjadi pemilik lahan tersebut dengan mengelolanya, baik para pemiliknya dapat diketahui maupun yang tidak dapat diketahui. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika para pemiliknya diketahui, orang yang mengelola lahan  itu  tidak  menjadi  pemiliknya  dengan  mengelola  lahan  itu.  Sementara,  jika  lahan itu tidak diketahui siapa pemiliknya, ia dapat memiliki lahan itu dengan mengelolanya.
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
Meskipun  menurut  mazhab  Abu  Hanifah  seseorang  tidak  dapat  memiliki  tanah  hanya dengan mengelolanya tanpa sebelumnya mendapatkan Iqtha’ . Imam al-mawardi banyak mengutip pemikiran para imam mazhab dalam hal persoalan fiqih tentang status hukum tanah iqtha’ oleh  karena  para  ulama  mazhab  berbeda  pendapat  dalam  hal  ini.  (Al- Mawardi, 1989). Jika para pemilik sebelumnya diketahui, lahan itu tidak boleh di iqtha’ , dan  para  pemilik  sebelumnya  itu  tetap  berhak  menjualnya  atau  mengelolanya  kembali. Sedangkan, jika tidak diketahui  para pemilik sebelunmya itu, lahan itu boleh di iqtha’ . Dan iqtha’ itu  menjadi  syarat  bolehnya  mengelola  lahan  itu.  Jika  lahan  yang  mati kemudian  menjadi iqtha’ seperti  yang  telah  kami  jelaskan.  Sedangkan,  orang  yang ditunjuk oleh Pemerintah menjadi pihak yang paling berhak atas lahan itu dengan iqtha’ yang  diberikan  kepadanya,  namun  kepemilikannya  itu  belum  berkekuatan  hukum sebelum  ia  mengelola  lahan  itu.  Dan,  seketika  ia  memulai  mengeloIanya  maka  dengan tindakannya  itu  membuat  ia  menjadi  pemilik  penuh  lahan  itu.    Jika  ia  tidak  mengelola lahan  itu,  ia  tetap  sebagai  pihak  yang  paling  berhak  atas  lahannya,  meskipun  ia  belum menjadi pemilik resminya.
Kemudian  patut  diperhatikan  sebab  yang  melatarbelakangi  mengapa  ia  tidak mengelolanya,  jika  karena  ada  suatu  alasan  yang  jelas  maka  haknya  itu  tidak  perlu diperkarakan  dan  diakui  hak  itu  hingga  alasan  tadi  hilang.  Sedangkan,  jika  tidak  ada alasan  yang  kuat  dalam  kasus  seperti  ini  ada  beberapa  pendapat.  Abu  Hanifah berpendapat  bahwa  haknya  itu  tidak  dipermasalahkan  sebelum  lewat  waktu  tiga  tahun, jika ia mengelolanya dalam rentang waktu itu  maka dia menjadi pemiliknya. Sedangkan jika  telah  lewat  masa  itu,  hukum iqtha’ nya  menjadi  batal.  Dengan  dalil  bahwa  Umar memberikan  rentang  waktu  penyelesaian  masalah iqtha’ selama  liga  tahun.  Menurut mazhab Syaii’i ,  tentang  penundaannya  itu  menjadi  masalah,  namun  yang  menjadi batasan adalah kemampuannya untuk mengelolanya. Jika lewat masa tertentu di mana ia mampu mengelolanya, namun ia tidak melakukannya maka kepadanya diberikan pilihan, ” Engkau  dapat  mengelola  lahan  itu  sehingga  lahan  itu  menjadi  milikmu,  atau  engkau sama sekali tidak ingin meagelolanya, sehingga lahan itu dikembalikan kepada keadaan semula,  saat  sebelum  diiqtha” .  Sedangkan,  pemberian  tangguh  waktu  oleh  Umar  itu adalah  suatu  kebijaksanaan  yang  didasarkan  adanya  suatu  sebab  tertentu  yang  ia
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
temukan.    Kalau  kita  melihat  di  Indonesia  pengelolaan  lahan  adalah  merupakan kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum  atau  instansi  yang  mempunyai  hubungan hukum  dengan  tanah  itu  dengan  memperhatikan  pihak  ekonomi  lemah.  (Indonesia, 1960).
Jika ada pihak yang merebut lahan mati yang telah di iqtha’ itu, dan selanjutnya ia mengelolanya, dalam kasus seperti ini ada tiga mazhab ulama dalam menentukan status hukum  lahan  itu.  Mazhab  Syati’i  berpendapat  bahwa  orang  yang  mengelolanya  lebih berhak dari pihak yang mendapatkan iqtha’ nya. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia mengelolanya  sebelum  lewat  masa  tiga  tahun,  lahan  itu  menjadi  milik  pihak  yang mendapatkan iqtha’ . Sedangkan jika ia mengelolanya setelah lewat masa itu, maka lahan itu menjadi milik pihak yang mengelolanya.
Malik  berpendapat  bahwa  jika  saat  mengelolanya  ia  mengetahui  bahwa  lahan  itu telah di iqtha’ kepada seseorang, lahan itu menjadi milik pihak yang memegang iqtha’ nya.  Sedangkan,  jika  ia  mengelolanya  dengan  tidak  mengetahui  jika  lahan  itu  telah  di iqtha’ , pihak yang memegang iqtha lahan itu diberikan pilihan, yaitu :
1. Mengambil lahan itu
2. Kemudian  memberikan  ganti  biaya  pengolahannya  kepada  pihak  yang mengelola lahan itu.
3. Menyerahkannya  kepada  pihak  yang  mengelolanya  dan  memintanya  untuk memberikan nilai tanah itu saat masih telantar, sebelum dikelola.
Semua  perbedaan  antar  mazhab  ini  berbeda  oleh  karena  cara  melihat  dari  tanah iqtha’ ini  agar  tidak  ada  yang  dizalimi  dari  masyarakat.  Dan  perbedaan  mereka  ini adalah karena sistem perundang-undangan tentang tanah belum diatur oleh Pemerintah, masih  terfokus  ke  para  khalifah  yang  memimpin  kebijakan  apa  yang  diambil.  Dalam konteks  sekarang  kalau  kita  melihat  maka  pemerintah  sudah  membuat  regulasi  yang begitu  lengkap  terkait  dengan  pertanahan  ini  bahkan  membentuk  badan  sendiri  untuk mengelola  tanah  di  Indonesia  yaitu  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dari  regulasi salah  satunya  yang  Peraturan  Pemerintah  No  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,  yang mana tanah itu harus dimanfaatkan dan dikelola
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
untuk kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanah  yang  telah  dikelola  ada  dua  macam,  yaitu  pertama,  tanah  yang  jelas pemiliknya. Dalam tanah seperti  ini, pemerintah tidak berwenang untuk  bertindak apa- apa,  kecuali  tentang  kewajiban  yang  berhubungan  dengan  tanah  itn,  seperti  hak-hak Baitulmal .  Jika  tanah  itu  terletak  dalam  negara  Islam,  baik  pemililmya  adalah  seorang muslim  maupun  seorang  kafir dzimmi .  Sedangkan,  jika  tanah  itu  terletak  dalam darul- harb , yang tidak dapat dibuktikan siapa yang memiliki tanah itu, kemudian  Pemerintah ingin menjadikannya sebagai tanah iqtha’ dan memberikannya kepada orang-orang yang mendapatkan bagian iqtha’ saat  wilayah itu dibebaskan oleh  Islam, maka hal  itu boleh dilakukan. Tanah yang sudah jelas pemiliknya maka pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi  pengurusan  administrasi  dalam  bentuk  sertifikat  tanah,  seperti  dalam sistem  administrasi  sekarang  ini  di  Indonesia  kepemilikan  tanah  itu  melalui  tiga  cara, yaitu;  pertama  berdasarkan  undang-undang  kedua  berdasakan  penetapan  pemerintah ketiga  berdasarkan  hukum  adat.  (Ismail,  2012)  dalam  konteks  seperti  dalam iqtha’ ini lebih  kepada  yang  kedua  berdasarkan  penetapan  pemerintah  karena  yang  berwenang pada  saat  itu  ada  " Tamim  ad-Daari  telah  meminta  kepada  Rasulullah  SAW.  untuk memberikan  iqtha’  sebidang  tanah  di  kampung  Ainun,  di  wilayah  Syam,  yang sebelumnya  merupakan  miliknya,  sebelum  wilayah  itu  dibebaskan  oleh  Islam,  dan Rasulullah  SAW.  mengabulkan  permintaannya  itulah  khalifah  atau  pemerintah  dalam konteks sekarang.” Abu tsa’labah al-qahsyani telah meminta iqtha’ sebidang tanah yang berada  di  wilayah  kerjaan  romawi  dari  Rasulullah  SAW  mendengar  itu  beliau  terkejut dan bersabda apakah kalian mendengar apa yang dikatakannya itu, Ia menjawab: “ demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wilayah itu akan dibebaskan bagimu kemudian Rasulullah  mengabulkan  permintaannya  itu  dan  membuatkan  satu  dokumen  yang menegaskan hal itu.”
Demikian  juga  jika  kepala  negara  diminta  untuk  menghibahkan  sesuatu  harta  di darul-harb (Negara-negara memusuhi Islam) sementara harta itu masih berada ditangan pemiliknya, atau salah seorang dari tawanan dan keluarganya meminta kepadanya agar mereka  menjadi  pihak  yang  paling  berhak  atas  harta  itu,  jika  Negara  dapat
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
membebaskan darul  harb pemberian  harta  itu  boleh  meskipun  ia  tidak  mengetahui persis  nilai  dan  bentuk  harta  itu  karena  harta  itu  berkaitan  dengan  perkara-perkara umum.
Jika iqtha’ dan  kepemilikan  itu  sah  berdasarkan  bentuk  seperti  ini,  Patut diperhatikan  pula  bentuk  pembebasan  darul-harb  yang  dilakukan  oleh  negara  Islam tersebut.  Jika  bentuknya  adalah  perdamaian,  tanah  itu  secara  utuh  diberikan  kepada pihak  yang  telah  diberikan iqtha’ tanah  itu.  Tanah  itu  dengan  keputusan iqtha’ sebelumnya  itu  keluar  dari  lingkup  perjanjian  damai.  Sedangkan,  jika  pembebasan darul-  harb itu  dilakukan  dengan  kekuatan  senjata,  pihak  yang  sebelumnya  meminta iqtha’ dan  hibah  suatu  harta  tertentu,  menjadi  pihak  yang  lebih  berhak  atas  apa  yang mereka  minta  itu  daripada  para  pejuang  yang  mendapatkan  ghanimah  (rampasan perang).  Dan,  jika  para  pejuang  itu  mengetahui  tentang iqtha’ dan  hibah  yang  telah dilakukan itu sebelum mereka berhasil membebaskan darul harb itu, maka mereka tidak mempunyai  hak  untuk  meminta  ganti  nilai  harta  dan  tanah  yang  telah  di iqtha’ dan dihibahkan  itu.  Jika  mereka  baru  mengetahui  informasi  itu  setelah  mereka  berhasil membebaskan darul  harb itu,  Pemerintah  dapat  memberikan  ganti  dengan  “nilai  harta membuat mereka senang. Mereka juga masih mendapatkan bagian yang menyenangkan dari ghanimah yang  lain  Abu  Hanifah  berkata,  tidak  perlu  memberikan  ganti  kepada mereka  atas  harta  itu,  juga    ghanimah  yang  lain,  jika  kepala  negara  melihat  maslahat tertentu  dalam  kebijaksanaan  mengambil  bagian  ghanimah  itu  dari  mereka.”  Ini berkenaan dalam kondisi perang karena pada waktu itu masih terjadi permusuhan antara orang-orang  Islam dengan orang kafir  yang memerangi  Islam maka dalam  Islam boleh menguasai  tanah  mereka  jika  mereka  kalah  dan  meninggalkan  kampungnya  tetapi bilamana  mereka  tetap  berada  di  tempat  itu  dan  meneyerah  bahkan  meminta perlindungan terhadap orang Islam maka tentu tidak boleh mengambil apa yang menjadi milik mereka termasuk tanah mereka.
Lahan yang telah dikelola adalah jika lahan itu tidak diketahui siapa yang memiliki dan siapa yang berhak atasnya. Lahan model  ini ada tiga macam. Pertama, lahan yang dipilih  oleh  kepala  negara  dari  wilayah  yang  dibebaskan  oleh  tentara  Islam  untuk kepentingan baitulmal .  Hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  mengambil  bagian  seperlima,
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat  bagi  kepentingan  rakyat  banyak,  dapat  juga  dengan memilih  sebidang  lahan  atau  sejumlah  harta  dengan  meminta  kerelaan  para  pejuang yang  berhak  atas  ghanimah  itu.  Umar  ibnul  Khaththab  r.a.  pernah  membuat kebijaksanaan bagi kepentingan negara dan rakyat banyak, untuk mengambil dari tanah Sawah; harta milik Kisra dan keluarganya, serta yang ditinggal lari oleh para pemiliknya atau  yang  telah  mati.  Penghasilan  lahan  itu  sebesar  tujuh  juta  dirham.  Kemudian  harta itu  dipergunakan  bagi  kepemingan  umum  kaum  muslimin,  dan  tidak  dijadikan iqtha’ sedikit pun. Kemudian, saat kekhalifahan Utsman r.a., ia menjadikannya sebagai iqtha’ , karena ia berpendapat dengan menjadikan lahan itu sebagai iqtha’ akan lebih efesien dan lebih  produktif.  Dan,  memberikan  syarat  bagi  orang  yang  menerima iqtha’ lahan  itu untuk  membayar  fai’  lahan  yang  ia  garap. Iqtha yang  ia  lakukan  itu  adalah iqtha’ penyewaan,  bukan iqtha’ pemilikan  Sehingga,  ia  dapat  mengefesiensikan  dan meningkatkan penghasilan lahan itu hingga mencapai nilai lima puluh juta dirham. Dari hasil  itulah,  ia  dapat  memberikan  bantuan  dan  pemberian  kepada  pihak-pihak  yang membumhkan.  Oleh  khalifah-khalifah  berikutnya,  lahan  itu  kemudian  dipindah- pindahkan penggarapannya kepada pihak yang berbeda.
Pada saat kejadian jamajim tahun delapan puluh dua (Hijriah), dalam fitnah Ibnu al-Asy’ab, dewan administrasi dibakar dan masing-masing orang mengambil lahan yang dekat dengan mereka. Lahan yang telah terolah ini tidak boleh dijadikan iqtha’ , karena dengan  keputusan  kepala  negara  memilih  tanah  itu  bagi  sumber  pemasukan Baitulmal . maka tanah itu menjadi milik bagi seluruh kaum muslimin, dan, status lahan itu menjadi wakaf abadi, yang penggunannya harus sesuai dengan tujuan semula.
Pemerintah  dapat  menetapkan  kebijaksanaan  dalam  pemanfaatan  lahan  itu  bagi kepentingan  yang  paling  besar  yaitu  dengan  menggunakannya  sebagai  sumber pemasukan baitulmal , seperti yang dilakukan oleh Umar atau memilih orang-orang yang mampu dan dipercaya untuk meagelola dan mempergunakan tanah itu, dengan ketentuan hams membayar kharaj lahan itn yang besamya ditentukan sesuai dengan hasil lahan itu, seperti  yang dilakukan oleh Utsman. Kharaj  yang dipungut itu adalah nilai sewa lahan yang  hasilnya  kemudian  dipergunakan  bagi  kepentingan  rakyat  banyak.  Juga  diambil nilai  seperlima  dari  lahan  itu,  yang  kemudian  hasilnya  diberikan  kepada  orang-orang
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
yang  berhak  mendapatkan  bagian  seperlima  itu.  Jika kharaj yang  ditentukan  itu berdasarkan  bagi  hasil  50  :  50  dari  hasil  buah  dan  tanaman  lahan  itu,  hal  itu  dapat dilakukan  bagi  perkebunan  karma.  Ini  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah SAW  terhadap  penduduk  Khaibar,  dengan  mengambil  setengah  dari  basil  perkebunan kurma  yang  digarap  oleh  mereka.  Cara  yang  sama  juga  berlaku  bagi  hasil  tanaman. namun  para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  Al-mukhabarah.  Ulama  yang memperbolehkan Al-mukhabarah, berarti juga memperbolehkan kharaj dengannya. Dan ulama  yang  melarangnya,  ia  juga  melarang  pembayaran  kharaj  dengannya.  Ada  ulama yang  berpendapat,  boleh  membayar kharaj dengannya,  meskipun  al-mukhabarah dilarang,  karna  ia  berhubungan  dengan  kemaslahatan  yang  hukumnya  lebih  luas  dari transaksi-transaksi  biasa.  Maka  sepuluh  persen  dari  basil  tanaman  harus  dipungut, sementara hasil buah tidak. Karena tanaman adalah milik para peladangnya, sementara buah  adalah  milik  seluruh  kaum  muslimin,  dan  dipergunakan  unmk  kemaslahatan mereka.
Bagian  kedua  dari  tanah  yang  telah  dikelola  adalah  tanah kharaj ,  lahan  semacam ini  tidak  boleh  dijadikan iqtha’ kepemilikan  secara  utuh  karena  ia  terbagi  dua  macam: lahan  yang  statusnya  wakaf  dan  kharajnya  ada  biaya  sewanya.  Dan  tanah  wakaf  tidak boleh  dimiliki  oleh  seseorang,  baik  dengan iqtha’ ,  jual-beli,  atau  hibah.  Kedua  adalah tanah  yang  statusnya  milik  seseoang,  sementara  kharajnya  ada  jizyah.  Dan iqtha’ terhdap sesuatu lahan yang telah jelas pemilikmya tidak boleh dilakukan. Ketiga adalah lahan  yang  pemilikmya  telah  meninggal  dunia,  Pewarisnya  tidak  berhak  untuk mendapatkan  lahan  itu,  baik  dengan  pembagian  yang  pokok  maupun  melalui  jalur ’ashabah ,  sehingga  harta  itu  berpindah  kepemilikannya  ke baitulmal ,  sebagai  warisan bagi seluruh kaum muslimin, dan dipergunakan bagi kemaslahatan mereka. Abu Hanifah berkata bahwa warisan orang yang tidak memiliki ahli waris terutama diberikan kepada para  fakir  miskin  sebagai  sedekah  orang  yang  mati  itu.  Sementara,  menurut  Imam Syaii’i, harta itu lebih tepat jika dipergunakan untuk kepentingan umum, karena asalnya adalah  milik  seseorang.  Setelah  kepemilikannya  berpindah  ke baitulmal ,  harta  itu menjadi  milik  umum.  Kemudian,  ulama  pengikut  mazhab  Syaii’i  berbeda  pendapat tentang  harta  pokok  yang  berpindah  ke baitulmal ;  apakah  harta  itu  berubah  menjadi
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
wakaf  dengan  perubahan  kepemilikan.  Ada  dua  pendapat  dalam  masalah  ini,  pendapat pertama,  harta  itu  berubah  menjadi  harta  wakaf  karena  penggunaannya  menjadi  untuk kepentingan  umum,  tidak  terbatas  kepada  pihak  tertentu.  Dengan  demikian,  harta  itu tidak  boleh  diperjualbelikan  dan  tidak  boleh  pula  dijadikan iqtha’ .    Pendapat  kedua, harta  itu  tidak  berubah  menjadi  wakaf,  hingga  Pemerintah  menjadikannya  sebagai wakaf.  Dengan  demikian,  harta  itu  boleh  diperjualbelikan  jika  dipandang  dengan menjual  harta  itu  akan  lebih  bermanfaat  bagi baitulmal .  Kemudian  harga  yang dihasilkan  dari  penjualan  tanah  itu  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum,  dan membantu orang-orang yang  yang membutuhkan, dari kalangan para penerima fai’ dan penerima zakat.
Meskipun  penerapan  ini  tidak  sama  dengan  hukum  positif    di  Indonesia  namun sebenarnya  pemerintah  dalam  hal  ini  melihat  ada  unsur  maslahat  bagi  kepentingan umum,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. (Indonesia, undang-undang nomor 2 tahun 2012  tentang  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum,  2012).  Pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang wilayah,  rencana  pembangunan  nasional/daerah,  rencana  strategis,  rencana  kerja  setiap instansi yang memerlukan tanah.

## PENUTUP
Iqtha’ adalah  pemberian  dan  pengambilan  tanah  yang  dilakukan  oleh  kepala Negara  dan  dibagikan  kepada  masyarakatnya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  al-Mawardi  bahwa  pemberian  tanah  dari  kepala Negara kepada seseorang hanya bisa dilakukan bila tanah itu tadak ada yang memiliki atau  tanah  tak  bertuan  dan  apabila  tanah  itu  tanah  terlantar.  Dalam  hukum  positif  di Indonesia  sebenarnya  ditemukan  ada  kemiripan  dalam iqtha’ ini  dimana  pemerintah menguasai seluruh tanah-tanah yang terlantar atau tanah kosong tetapi pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat. Hak tanah  yang diberikan oleh Negara kepada rakyat Indonesia  tidak  serta  merta  dapat  dikuasai  secara  mutlak  oleh  pemegang  hak dikarenakan  ada  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemegang  hak  tanah  untuk
Konsep Iqtha’ Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-MAwardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah) Al-Amwal, Vol.2, No. 1, Maret 2017
mewujudkan  tujuan  dari  penggunaan  tanah  tersebut.  Penyalahgunaan  tanah sebagaimana  yang  diharapkan  dapat  berakibat  kepada  pengalihan  status  tanah  menjadi tanah terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA
agama,  K.  (1997). al-quran  dan  terjemahnya  surah  al-a'raf  ayat  128. Kudus:  Menara Kudus.
Al-Mawardi, I. A. (1989). al-ahkam al-sultaniyyah. kuwait: dar ibnu qutaibah.
Indonesia,  R.  (2010). Peraturan  pemerinta  nomor  11  tahun  2010  tentang  penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Jakarta.
Indonesia, R. undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3.
Indonesia,  R.  (1960). undang-undang  no.  5  yahun  1960  tentang  pokok-pokok  agraria, lembaran negara tahun 1960 no 104, tambahan lembaran negara 20. 204. 1960. Indonesia,  R.  (2012). undang-undang  nomor  2  tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah bagi kepentingan umum. jakarta.
Ismail,  I. (2012). kajian terhadap hak milik atas tanah yang terjadi berdasarkan hukum adat. kanun jurnal ilmu hukum , 1.
Lutfi, A. N. (2012). Tanah Kosong; didefenisikan diatur, dan dipraktikkan dari masa ke masa. Yogyakarta: Kunci Studies Cultural.