## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
Siswati Saragi 1 , Maria Ulfa Batoebara 2 , Nur Ambia Arma 3
FISIP Universitas Dharmawangsa Medan ambiaarma@dharmawangsa.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  pelaksanaan  penyaluran  dana  program keluarga  harapan  dimulai  dari  penetapan  sasaran  peserta  hingga  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaannya.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dan  teknik  analisis  Miles, Huberman  dan  Saldana,  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  tahapan  penetapan  peserta  yang dinyatakan  layak  miskin  dan  juga  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Kemiskinan  masih  menjadi masalah  penting  bagi  Negara  Indonesia  sehingga  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mengalokasikan banyak pengeluaran untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Salah  satu  program  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  adalah  program  keluarga harapan  (PKH).  PKH  merupakan  program  bersyarat  yang  sasaran  program  ini  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Desa Kota Rantang merupakan  salah  satu  desa  di  Indonesia  yang  mendapatkan  bantuan  program  PKH.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  penetapan  peserta  PKH  dilakukan  berdasarkan  data  yang sudah  ada  di  sistem  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  namun  tetap  dilakukan pengecekan  kebenaran  kondisi  peserta  hingga  diverifikasi  ulang  oleh  Kementerian  sosial. Sedangkan  kendala  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  yaitu  masih  sulitnya  mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.
Kata Kunci: Kemiskinan, Analisis Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan,

## ABSTRACT
The purpose of this research is to identify the implementation of the distribution of funds for the family hope program. Research metode is descriptive qualitative and the analysis techniques of Miles, Huberman and Saldana, this study will describe the stages of determining the participants who are declared deserving of poverty and also the obstacles in their implementation. Poverty is an important problem for Indonesia until now, so that it is the government’s responsibility in the context  of  community  welfare.  Therefore,  the  Indonesian  government  must  allocate  a  lot  of expenditure for these poverty reduction programs and activities. One of the programs that have been carried out by the Indonesian government is the Family Hope Program (PKH). PKH is a conditional  program  whose  target  is  to  improve  public  welfare  in  the  health  and  education sectors. Kota Rantang Village is one of the villages in Indonesia that has received PKH program assistance.  The  results  of  the  study  revealed  that  the  determination  of  PKH  participants  was
based  on  existing  data  in  the  Integrated  Social  Welfare  Data  System  (DTKS),  but  it  was  still carried  out  to  check  the  truth  of  the  participant's  condition  until  it  was  re-verified  by  the Ministry of Social Affairs. Meanwhile, the obstacles in the implementation are still difficult to gather all the participants together every month for checking and coaching.

## Keywords: Poverty; Implementation Analysis; Family Hope Program

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  berkembang  yang  memiliki  masalah  kemiskinan hingga  saat  ini.  Masalah  kemiskinan  di  Indoensia  semakin  besar  ketika  terjadinya gejolak  perekonomian  yang  disebabkan  oleh  gejolak  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang  asing,  sehingga  berdampak  munculnya  krisis  ekonomi  terparah  di  tahun  1998 dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  turun  dari  7  persen  menjadi  13  persen (Bappenas,  2003).  Sejak  krisi  itu,  Indonesia  dilanda  masalah  kemiskinan  terparah sepanjang  kehidupan.  Meskipun  hingga  tahun  2019  telah  mengalami  perubahan  yang sangat  signifikan  terhadap  angka  kemiskinan,  namun  masih  menjadi  masalah  utama Indonesia terutama dalam pembangunan.
Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  pada  tahun  1996  sebanyak  22,5  juta  jiwa. Sedangkan  di  tahun  1998  pasca  krisis  ekonomi  menjadikan  jumlah  penduduk  miskin sebanyak  49,5  juta  jiwa  (BPS,  2015).  Namun  jumlah  penduduk  miskin  saat  ini  sudah mengalami  penurunan  yang  signifikan.  Berdasarkan  catatan  dari  Badan  Pusat  Statistik (2019), jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2018 sebanyak 25,67 juta jiwa dan tahun  2019  mengalami  penurunan  kembali  sebesar  0,44%  menjadi  24,79  juta  jiwa. Namun  terjadi  kenaikan  jumlah  penduduk  miskin  lagi  di  tahun  2020  akibat  adanya pandemi covid-19 .  Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  tahun  2020  adalah  sebanyak 26,42  juta  jiwa  atau  presentase  sebesar  9,78%  (BPS,  2020).  Trend  kemiskinan  yang fluktuatif  tersebut  masih  menunjukkan  angka  kemiskinan  yang  besar  di  Indonesia sehingga  masih  menjadi  fokus  utama  pemerintah  khususnya  dalam  rangka pembangunan Indonesia.
Kemiskinan  yang  merupakan  penghambat  pembangunan  ditandai  dengan  adanya keterbatasan,  tidak  memiliki  kemampuan  dan  juga  memiliki  banyak  kekurangan. Keterbatasan  misalnya  dalam  mendapatkan  kebebasan  hidup  sesuai  tingkat  harapan hidup, ketidakmampuan dalam mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses kesehatan yang  memadai  serta  mengalami  kekurangan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  baik sandang maupun pangan (Lestari, 2008). Keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya umumnya disebabkan terbatasnya peluang usaha  dan  kesempatan  kerja  yang  dimiliki,  kurangnya  keterampilan  dan  pengetahuan serta kurangnya perlindungan kerja yang layak.
Masyarakat  miskin  menjadi  topik  yang  sangat  penting  sehingga  perlu  perhatian khusus  pemerintah  dalam  penanggulangannya.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  tujuan
daripada  pembangunan  adalah  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Indonesia sebagaimana  hasil  deklarasi The  sustainable  Development  Goals (SDG’s)  tahun  2015 atas  keberlanjutan  dari  deklarasi The  Mikkenium  Development  Goals (MDG’s)  tahun 2000  tingkat  dunia.  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  Indonesia perlu  mengalokasikan  pengeluaran  untuk  membiayai  berbagai  program  dan  kegiatan pembangunan setiap tahunnya (Birowo, 2011).
Berbagai  alokasi  anggaran telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk  program- prorgam  dan  kegiatan  yang  bertujuan  menurunkan  angka  kemiskinan.  Tidak  hanya berfokus  pada  bantuan  masyarakat  miskin,  pemerintah  juga  melakukan  analisis penyebab terjadinya kemiskinan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satunya yang langsung  berhubungan  dengan  kemiskinan  adalah  program  yang  dikenal  sebagai program  keluarga  harapan  (PKH).  Program  perlindungan  sosial  ini  dikenal  dengan sebutan Conditional  Cash  Transfers (CCT)  di  dunia  (Larasati,  Muda,  Batubara,  & Suharyanto,  2019;  Suharyanto,  2015).  Program  ini  merupakan  bentuk  perlindungan sosial  dan  kesejahteraan  sosial  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Sosial.  Bentuk program  ini  adalah  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  miskin  agar  mereka mendapatkan  kebutuhan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  (Dulkiah,  Sari,  & Irwandi, 2018; Kemensos, 2020).
Program  PKH  merupakan  program  bantuan  sosial  bersyarat.  Artinya  setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial  sebagai  syarat  penerima bantuan. Tujuan program  ini selain untuk menurunkan  angka  kemiskinan,  juga  untuk  membuka  akses  bagi  ibu  hamil  dan  balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.
PKH  selalu  diupayakan  untuk  terus  meningkatkan  jumlah  penerima  manfaat setiap  tahun  seak  pertama  diluncurkan  pada  tahun  2007.  Hingga  tahun  2019  usia  pkh menginjak  12  tahun,  jumlah  penerima  PKH  sebanyak  9.841.270  keluarga.  Hal  ini meningkat  tajam  dibanding  pada  tahun  2007  yakni  hanya  sebanyak  387.947  keluarga. Dengan  merawat  ibu  hamil,  balita  dan  meningkatkan  nutrisi  mereka,  kemudian mengantarkan  anak-anak  ke  bangku  pendidikan,  diharapkan  akan  berdampak  jangka panjang  terhadap  pemutusan  rantai  kemiskinan  lintas  generasi  (Ekardo,  Firdaus,  & Elfemi, 2014).
Salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana bantuan keluaga harapan tersebut adalah  desa  Kota  Rantang  Kecamatan  Hamparan  Perak.  Penduduk  desa  Kota  Rantang berjumlah  1.800  keluarag  (KK),  dimana  sebanyak  1.789  KK  mendapatkan  bantuan keluarga miskin dari pemerintah. Dari beberapa bantuan pemerintah tersebut, sebanyak
404  KK  mendapatkan  bantuan  PKH.  program  PKH  di  desa  ini  sudah  ada  sejak  tahun 2015 dengan jumlah KK sebelumnya adalah sekitar 580 KK. Namun karena terjadinya KK  yang  mendapatkan  bantuan  lebih  dari  satu  jenis  bantuan  pemerintah,  maka  pada tahun  2020  jumlah  KK  yang  menerima  PKH  menjadi  404.  Keluarga  harapan  ini ditujukan kepada masyarakat miskin dengan kriteria ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak  sekolah  dari  tingkat  dasar  sampai  tingkat  atas,  kemudian  untuk  lansia  serta masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah dari total penduduk  sebanyak  1.800  KK,  sebanyak  1789  KK  mendapatkan  bantuan  subsidi pemerintah  salah  satunya  adalah  PKH.  Padahal  yang  terlihat  selama  pengamatan  pra penelitian adalah banyak para peserta PKH yang  dianggap dalam kondisi  tidak miskin jika dilihat berdasarkan kriteria rumah peserta penerima manfaat.
Peneliti  melihat  di  desa  tersebut  rata-rata  rumah  penduduknya  sudah  berdinding dan berlantaikan keramik. Selain itu, juga kondisi anak sekolah semuanya dapat sekolah bahkan  ada  yang  sampai  ke  perguruan  tinggi.  Memiliki  kendaraan  dalm  kondisi  baik dan lain  sebagainya. hal  ini mengindikasikan bahwa penduduk tersebut  sebagian besar adalah masyarakat miskin.  Selain itu, PKH yang telah berjalan selama kurnag lebih 5 tahun  seharusnya  telah  membantu  masyarakat  untuk  keluar  dari  kategori  miskin,  pada kenyataannya  masih  banyak KK yang mendapatkan bantuan ini.  Hal  ini  menyebabkan ketertarikan  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan penyaluran  dana  PKH  khususnya  identifikasi  terhadap  kriteria  miskin  yang  memenuhi syarat  peserta  PKH  semestinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  proses  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di  desa  Kota  Rantang Kecamatan  Hamparan  Perak  berawal  dari  penetapan  peserta  PKH,  tahapan  pencairan bantuan  PKH,  dan  untuk  mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  ditemukan  dalam proses pelaksanaan PKH tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus kepada proses penetapan peserta PKH,  proses  pelaksanaan PKH serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Kota  Rantang  Kecamatan  Hamparan  Perak, Kabupaten  Deli  Serdang.  Adapun  pertimbangannya  awal  penetapan  lokasi  adalah karena  penulis  merasa  penyaluran  dana  PKH  tidak  tepat  melihat  kondisi  rumah masyarakat  Desa  Kota  Rantang  yang  jauh  dari  kata  tidak  layak.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  (Iskandar,  2009)  menyatakan  bahwa pendekatan  penelitian  kualitatif  merupakan  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang berdasarkan  pada  metode  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah manusia,  dengan  cara  menggambarkan  secara  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan terinci dari pandangan responden dan melakkan studi pada situasi yang alami. (Lexy J. Moleong,  2000)  juga  memberikan  penjelasan  bahwa  penelitian  kualitatif  berarti
prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  yang  diamati.  Dalam  hal  ini,  penelitian  ini  akhirnya  akan mendeskripsikan terkait proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  observasi. Target  wawancara  pada  penelitian  ini  adalah,  perangkat  desa,  pendamping  desa  dan juga  masyarakat  sebagai  peserta  PKH.  Sedangkan  teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  berdasarkan  teori  (Miles,  Huberman,  & Saldana,  2014),  yang  terdiri  atas  4  tahap  yaitu:  a.  Pengumpulan  data-data  yang diperoleh  dari  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi;  b.  Kondensasi  data  atau pemilihan,  penyerdehanaan  dan  transfromasi  data  mentah  yang  telah  di  kumpulkan sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian atau laporan terstruktur dan rinci.  Selanjutnya  dirangkum  dan  dipilih  pokok-pokok  yang  sesuai  dengan  fokus penelitian;  c.  Penyajian  data  yang  merupakan  pemaparan  informasi  yang  disusun sebelumnya; serta d. Penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## Penetapan Sasaran Program Keluarga Harapan
Program  keluarga  harapan  merupakan  salah  satu  program  pemberian  bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan  berbagai  syarat.  Program  ini  dilakukan  dengan  tujuan  percepatan penanggulangan  kemiskinan.  Secara  internasional  pemberian  bantuan  kepada masyarakat miskin seperti ini disebut dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Artinya  bantuan  ini  berbentuk  pemberian  sejumlah  uang  secara  tunai  dari  pemerintah pusat  untuk  setiap  masyarakat  miskin.  Adapun  beberapa  sasaran  program  keluarga harapan ini terdiri  atas 3 aspek yaitu pertama, aspek kesehatan yang dituju  kepada ibu hamil  dan  menyusui,  anak  balita  dari  umur  0  sampai  6  tahun.  Kedua  adalah  aspek pendidikan,  dimana  sasarannya  adalah  anak  sekolah  dari  tingkat  sekolah  dasar  sampai tingkat  sekolah  menengah  atas.  Ketiga  adalah  aspek  kesejahteraan  sosial,  dengan sasaran  para  lansia  dengan  umur  70  tahun  ke  atas  serta  masyarakat  penyandang disabilitas.
Penetapan pemilihan keluarga yang akan menjadi peserta PKH ini dilakukan dan ditetapkan secara terpusat oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Kementerian Sosial  RI  melalui  data  kemiskinan  tiap-tiap  daerah.  Data  kemiskinan  yang  dijadikan pertimbangan  penetapan  peserta  bersumber  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS).  Berdasarkan  data  tersebut  kemudian  Kementerian  Sosial  membuatkan undangan  untuk  diberikan  kepada  keluarga  calon  peserta  melalui  Koordinator  PKH Kemensos  di  Kabupaten/Kota.  Undangan  tersebut  masih  dalam  bentuk  file  yang kemudian  oleh  Administrator  PKH  undangan  dicetak  dan  diberikan  kepada  masing- masing  pendamping  PKH.  Setelah  itu  pendamping  PKH  melaporkan  dan  memberikan
undangan  ke  Kecamatan  dan  kemudian  melalui  Kecamatan,  undangan  diserahkan kepada Perangkat Desa. Setelah undangan sampai di Desa, lalu Perangkat Desa bersama Pendamping  PKH  akan  melakukan  validasi  data.  Validasi  data  yang  dilakukan  oleh perangkat desa bersama pendamping desa berupa kegiatan meninjau langsung keadaan keluarga  yang  termasuk  dalam  data  calon  peserta  PKH.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  apakah  calon  peserta  yang  terdaftar  tersebut  memang  memiliki  kondisi miskin.
Pertimbangan  pelaksanaan  validasi  yaitu  berdasarkan  kriteria  kemiskinan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  yaitu  ditinjau  dari  keadaan  rumah  dan pendapatan  keluarga  tersebut.  Di  Desa  Kota  Rantang,  tim  validasi  melakukan pengecekan  keadaan  rumah  calon  peserta  minimal  dalam  kondisi  bukan  milik  pribadi (sewa), berlantaikan tanah, berdinding tepas, dan beratap seng. Kemudian calon peserta PKH  juga  akan  dilihat  besaran  jumlah  penghasilan  minimal  di  bawah  1  juta  rupiah. Selama  proses  validasi  ini,  apabila  ditemukan  keluarga  yang  ternyata  tidak  layak mendapatkan  bantuan  PKH,  maka  dilakukan  proses  pengumpulan  bukti-bukti  berupa foto sebagai penguat validasi. Setelah pendamping bersama perangkat desa telah selesai melakukan  pertinjauan  terhadap  kelayakan  calon  peserta,  maka  data  validasi  akan diserahkan  kembali  kepada  Kementerian  Sosial.  Namun  pun  demikian,  masih  ada tahapan  verifikasi  oleh  Kemterian  Sosial  terhadap  data  yang  sudah  divalidasi pendamping  PKH.  Artinya,  jumlah  calon  peserta  yang  sudah  tervalidasi  belum  tentu akan  disetujui  seluruhnya  oleh  Kementerian  Sosial.  Berdasarkan  hasil  verifikasi  dapat terjadi  dari  50  KK  yang  divalidasi  pendamping  PKH,  hanya  sekitar  30  KK  yang  di verifikasi  oleh  Kementerian  Sosial.  Akhirnya  verifikasi  ini  menjadi  tahapan  terakhir dalam proses penetapan peserta PKH. Sehingga hasil verifikasi kemudian setiap peserta dibuatkan  buku  rekening.  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  gambaran  skema  penetapan peserta PKH di Desa Kota rantang.
Gambar 1. Skema Penetapan Peserta PKH
Data Masyarakat Miskin dari DTKS Diberikan Undangan Validasi oleh Pendamping Verifikasi oleh Kemensos Peserta PKH ditetapkan

## Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di  Desa  Kota  Rantang  Kecamatan Hamparan  Perak  ini  telah  dimulai  sejak  tahun  2015.  Setelah  peserta  ditetapkan  dan dibuatkan buku rekening, maka bantuan dana PKH didapatkan masyarakat  sebanyak 4 (empat)  kali  dalam  setahun,  yaitu  setiap  bulan  Januari,  April,  Juli,  dan  bulan  Oktober. Namun,  selama  adanya  situasi  pandemic  Covid-19,  dana  bantuan  PKH  diterima masyarakat  setiap  bulannya.  Dana  bantuan  PKH  ini  bisa  langusng  diambil  masyarakat melalui  bank  sesuai  buku  rekening  yang  dimiliki.  Pada  awal  adanya  PKH  di  desa  ini, pendamping desa ataupun perangkat  desa memiliki peran untuk  mengawal  masyarakat yang belum mengerti proses pengambilan dana bantuan. Akan tetapi seiring berjalnnya waktu, masyarakat sudah mulai terbiasa dan mengerti untuk mengambil sendiri.
Berdasarkan  tahapan  pencairan  dana  PKH  yang  terdiri  atas  empat  bulan  dalam setahun,  tiap  tahap  ke-dua,  ke-tiga,  dan  ke-empat  selalu  ada  pemutakhiran. Pemutakhiran  ini  dilakukan  oleh  pendamping  desa,  dengan  bantuan  perangkat  desa. Kegiatan  pemutakhiran  ini  merupakan  tinjuan  ulang  terhadap  kondisi-kondisi masyarakat yang telah mendapatkan PKH. Tujuannya untuk memverifikasi status sosial keluarga,  apakah  ada  perubahan  status  miskin  menjadi  tidak  miskin,  ataupun  keadaan peserta  yang  sudah  bercerai  maupun  meninggal  dapat  dilakukan  penghentian penyaluran bantuan.
Selain  peran  dalam  pemutakhiran,  pendamping  Desa  Kota  Rantang  juga melakukan evaluasi terhadap setiap bulannya dalam pelaksanaan PKH baik pada aspek kesehatan,  pendidikan  maupun  aspek  kesejahteraan  sosial.  Setiap  bulan  pendamping melakukan  pertemuan  kepada  seluruh  peserta  PKH  untuk  menilai  apakah  kewajiban setiap  peserta  telah  dipenuhi.  Pada  aspek  kesehatan,  dilakukan  pengecekan  terhadap buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak) untuk ibu hamil, serta buku KMS  (Kartu Menuju Sehat)  untuk  balita.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  ibu  hamil  rutin  mengecek kesehatannya  dan  begitu  juga  dengan  anak  balita  yang  selalu  diberi  imunisasi  serta pengecekan  kesehatan  secara  rutin.  Selama  tahun  2020,  ibu  hamil  dan  anak  balita  di Kota  Rantang  selalu  memeriksakan  kesehatannya  secara  rutin,  baik  di  posyandu maupun di puskesmas. Hal ini berarti kewajiban peserta ibu hamil dan anak balita telah dipenuhi  sesuai  dengan  kebijakan  Kemensos  dalam  buku  pedoman  pelaksanaan  PKH tahun 2020.
Pada bidang pendidikan, pendamping desa melakukan evaluasi dengan meninjau sekolah-sekolah tempat anak peserta yang mendapatkan bantuan PKH. Baik dari tingkat sekolah dasar, sekolah  menengah pertama, dan  sekolah menengah atas,  dilihat melalui kehadirannya.  Selama  tahun  2020  karena  adanya  pandemi  covid-19,  peserta  anak sekolah  di  Desa  Kota  Rantang  rata-rata  sekitar  93%  telah  hadir  melalui  kelas  daring. Pada  awal-awalnya  mendapatkan  kendala  berupa  tidak  memiliki smartphone .  Namun
pada  akhirnya,  memakai  milik  orang  tuanya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pada aspek  pendidikan  telah  berjalan  sesuai  kebijakan  Kemensos,  dimana  minimal  tingkat partisipasi  atau  kehadiran  anak  sekolah  adalah  85%.  Sedangkan  evaluasi  PKH  pada aspek  kesejahteraan  sosial  dilakukan  dengan  mengunjungi  secara  langsung  para  lansia dan  penyandang  disabilitas.  Pendamping  melakukan  pengecekan  kesehatan  mereka. Para  lansia  dan  penyandang  disabilitas  diwajibkan  untuk  memeriksakan  kesehatan setiap bulannya dengan memberikan bukti berupa data cek up yang telah dilakukan.

## Kendala dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Setiap  bulannya  selalu  diadakan  pertemuan  peserta  PKH  untuk  dibina  dan dibimbing  agar  masyarakat  dapat  meningkatkan  kemampuan  keluarganya.  Hal  ini dilakukan  agar  bantuan  PKH  tidak  menjadi  sumber  pendapatan  utama  keluarga  yang akan  diterima  seumur  hidup.  Tujuan  daripada  PKH  itu  sendiri  menurut  Kemensos sebenarnya adalah upaya pertolongan pemerintah agar masyarakat miskin mendapatkan modal  awal  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  keluarganya.  Berdasarkan  studi lapangan,  didapatkan  bahwa  telah  banyak  peningkatan  anak  yang  bersekolah  di  Desa Kota  Rantang  hingga  akhirnya  anak  tersebut  dapat  lulus  dan  bekerja.  Sehingga  hal  ini berdampak  pada  kesejahteraan  keluarganya.  Oleh  karena  itu,  di  Desa  Kota  Rantang sebenarnya  sudah  jarang  ditemukan  masyarakat  yang  benar  benar  miskin  dengan keadaan rumah yang tidak berlantai, berdindingkan tepas.
Saat  ini  sudah  banyak  masyarakat  desa  Kota  Rantang  melakukan  pembangunan rumah  sebagai  tempat  tinggal  yang  layak.  Rata-rata  rumah  di  desa  tersebut  sudah berlantaikan  keramik,  dan  semua  rumah  sudah  berdindingkan  batu.  Sehingga sebenarnya,  apabila  ditinjau  kemiskinan  masyarakat  Desa  Kota  Rantang  sesuai  faktor kemiskinan yang dilihat dari 4 hal yaitu: 1) rendahnya tingkat pendidikan; 2) rendahnya tingkat  kesehatan  dan  gizi  yang  rendah  menyebabkan  rendahnya  daya  tahan  fisik;  3) terbatasnya  lapangan  kerja;  dan  4)  kondisi  keterisolasian  yang  berarti  daerah  terpencil atau  terisolasi  dari  dunia  perekonomian  (Kartasasmita,  1996).  Dilihat  dari  pandangan tersebut,  maka  sebenarnya  masyarakat  Desa  Kota  Rantang  sudah  tidak  termasuk masyarakat  miskin.  Namun,  apabila  ditinjau  dari  pendapatan  atau  penghasilan  kepala keluarga  dibanding  dengan  jumlah  anggota  keluarga,  rata-rata  masih  kurang.  Karena sebagian besar masyarakat desa tersebut adalah petani. Apalagi selama adanya pandemi Covid-19,  banyak  masyarakat  Desa  Kota  Rantang  yang  terdampak  kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Kendala  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  PKH  terdapat  dua  hal,  pertama  yaitu sulitnya  menjadwalkan  pertemuan  kelompok  sebulan  sekali.  Hal  ini  terjadi  karena kesibukan  peserta  dalam  bekerja  sehingga  menyamakan  waktu  kosong.  Terkadang dalam  pertemuan  yang  dilakukan  tidak  dihadiri  oleh  seluruh  peserta.  Sehingga  ini menjadi  kesulitan  pendamping  untuk  membimbing  dan  mengarahkan  peserta  PKH.
Kendala  kedua  yaitu  terkait  pencairan  dana  yang  terkadang  tidak  merata  kesemua peserta.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  kendala  dari  bank  dan  juga  dapat  terjadi  karena perubahan  status  peserta  yang  tidak  diketahui  oleh  peserta  tersebut.  Sehingga  hal  ini berdampak pada munculnya protes-protes ke kantor Desa Kota Rantang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  syarat  miskin  dengan  kondisi  kelayakan  rumah,  peserta  PKH  Desa Kota Rantang sebenarnya tidak layak karena telah membangun rumah yang layak. Akan tetapi  berdasarkan  jumlah  penghasilan  keluarga,  peserta  PKH  layak  mendapatkan bantuan  PKH  khususnya  selama  pandemi  banyak  masyarakat  terdampak  kehilangan pekerjaan. Namun demikian, telah banyak terjadi perubahan yaitu pengurangan jumlah KK yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Kota Rantang karena dianggap tidak lagi masuk kepada kategori keluarga miskin.
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan,  baik  pada  aspek  kesehatan,  pendidikan maupun kesejahteraan sosial telah berjalan dengan baik. Karena setiap bulannya selalu diadakan  pertemuan  untuk  upaya  membimbing  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, meskipun setiap pertemuan tidak dihadiri oleh seluruh peserta, namun dapat bergantian pada  pertemuan  berikutnya.  Adanya  bantuan  PKH  telah  berdampak  baik  kepada masyarakat  Desa  Kota  Rantang.  Ibu  hamil  dapat  menjaga  kesehatan  dan  pertumbuhan anak balita dapat meningkat, begitupun dengan anak-anak yang dapat bersekolah hingga lulus  dan  mendapatkan  pekerjaan.  Beberapa  keluarga  tidak  lagi  menjadi  peserta  PKH karena  dianggap  sudah  tidak  layak.  Namun  demikian,  dalam  pemutusan  status  peserta PKH  sebaiknya  dilakukan  dengan  penyampaian  hasil  evaluasi  kepada  peserta  yang bersangkutan sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami. Dengan begitu, tidak akan terjadi lagi protes terhadap perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. In Berita Resmi Statistik .
Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan . https://doi.org/10.22202/mamangan.2580
Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan .
Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. In Jakarta: Gaung Persada Press .
Kariono, A. C. (2011). Profesionalisme Aparatur Birokrasi(Studi pada Dinas Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu).

## Juni .
Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Economic Development-Indonesia; Economic Policy; Economic Conditions-1945 .
Larasati, L., Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2019). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. PERSPEKTIF . https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2521
Lexy J. Moleong, D. M. A. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. In PT. Remaja Rosda Karya .
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition. In The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods .