## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia
Indonesian Government Policies in Handling Cases of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia
Faisyal Rani 1 , Kirana 2 , Ismandianto 3*
1.2 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
3 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
*Email Korespondensi: ismandianto@lecturer.unri.ac.id Diterima: 10 November 2021 Direvisi: 30 November 2021 Disetujui: 28 Desember 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i2.202
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perkembangan dunia yang semakin modern dan kemudahan  untuk  melakukan  transportasi  ke  seluruh  dunia  yang  mengakibatkan  kasus  eksploitasi seksual  komersial  anak  (ESKA)  menjadi  semakin  kompleks.  Tingginya  kasus  ESKA  di  Indonesia mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk  lebih  berfokus  kepada  pengembangan  kebijakan  dan  program terkait  dengan  eksploitasi  seksual  anak.  Untuk  memaksimalkan  kebijakannya,  pemerintah  Indonesia bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  terkait  baik  dengan  sesama  lembaga  pemerintah  maupun  non pemerintah,  salah  satunya  yaitu  ECPAT.  ECPAT  merupakan  organisasi  internasional  yang  bertujuan untuk  menangani  dan  menghapus  segala  bentuk  eksploitasi  seksual  terhadap  anak.  Penelitian menggunakan  teori  peran  Organisasi  Internasional  dan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik penelitian  kepustakaan,  yaitu  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  pustaka,  data-data  didapatkan  dari berbagai  literatur  seperti  buku,  jurnal,  buletin,  surat  kabar,  laporan  tahunan  beberapa  instansi  terkait, dokumen,  atau  bahan  lainnya  yang  mendukung  penelitian.  Dalam  pelaksanaan  kebijakannya, pemerintah Indonesia dan ECPAT bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan perlawanan  eksploitasi  seksual  anak  lainnya  seperti  organisasi  masyarakat, private  sector ,  akademisi, dan  badan  internasional.  Adapun  kebijakan  serta  program  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia dengan  ECPAT  di  Indonesia  yaitu  melaksanakan  riset  atau  pengumpulan  data-data  terkait  eksploitasi anak, advokasi kepada pihak terkait, pelatihan dengan lembaga terkait untuk agar lebih siap menangani permasalahan  eksploitasi  seksual  anak,  dan  sosialisasi  seperti  kampanye, workshop ,  atau  edukasi melalui  daring.  Melalui  aksi-aksi  yang  telah  dilakukan  tersebut  dihasilkanlah  beberapa  pencapaian seperti  melakukan  riset  untuk  mendata  kasus  ESKA  di  Indonesia,  seperti  membuat  modul  berisi  cara pencegahan  ESKA,  membimbing  dan  mengajak private  sector agar  bekerja  sama  dan  mau  ikut memperhatikan  perlindungan  hak-hak  anak,  serta  aktif  memberikan  edukasi  dan  kampanye  baik  di media sosial maupun secara langsung.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, ECPAT, Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Abstract: This research is motivated by the fact that the development of an increasingly modern world and the ease of transportation around the world make CSEC cases more complex. The high number of CSEC cases in Indonesia encourages the Indonesian government to focus more on developing policies and programs related to child sexual exploitation. To maximize its policies, the Indonesian government cooperates with various related parties, both government and non-government institutions, one of which is  ECPAT.  ECPAT  is  an  international  organization  whose  goal  is  to  eliminate  all  forms  of  sexual exploitation of children. This study aims to find out the cooperation of Indonesia government policy with ECPAT in handling cases of CSEC in Indonesia. This study uses the theory of the role of International Organizations  and  qualitative  research  methods  with  library  research  techniques,  namely  utilizing secondary  data  obtained  through  literature  studies  obtained  from  various  literatures  such  as  books, journals,  bulletins,  newspapers,  annual  reports  of  several  related  agencies,  documents,  or  other materials that support research. In implementing their policies, the Indonesian government and ECPAT cooperate  with  other  parties  involved  in  the  implementation  of  the  fight  against  child  sexual exploitation,  such  as  community  organizations,  the  private  sector,  academics,  and  international

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
agencies.  The  policies  and  programs  that  have  been  carried  out  by  the  Indonesian  government  with ECPAT  in  Indonesia  are  conducting  research  or  collecting  data  related  to  child  exploitation, advocating for related parties, training with related institutions to be better prepared to deal with child sexual  exploitation  problems,  and  socialization  such  as  campaigns,  workshops,  or  online  education. Through  the  actions  that  have  been  taken,  several  achievements  have  been  made,  such  as  conducting research  to  record  CSEC  cases  in  Indonesia,  such  as  creating  a  module  containing  ways  to  prevent CSEC,  guiding  and  inviting  the  private  sector  to  cooperate  and  be  willing  to  pay  attention  to  the protection of children's rights, and actively provide education and campaigns both on social media and in person.
Keywords : Government Policy, ECPAT , Commercial Sexual Exploitation of Children

## Pendahuluan
Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  pemerintah  Indonesia  bekerja  sama  dengan organisasi internasional dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi tetap mempertimbangkan  aspek  humanisme (Yasa  et  al.,  2021) . Studi  kasus  yang  diangkat  oleh penulis  untuk  tulisan  ini  adalah  pemerintah  Indonesia  bekerja  sama  dengan Ending  the  Sexual Exploitation  of  Children (ECPAT)  dalam  membuat  kebijakan  serta  program  guna  menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). ECPAT adalah NGO bersifat non profit yang mempunyai  tujuan  untuk  mengakhiri  segala  bentuk  eksploitasi  seksual  anak.  ECPAT  didirikan pada  tanggal  5  Mei  1990,  di  mana  awalnya  merupakan  sebuah  program  kampanye  bertemakan End  Child  Prostitution  in  Asia  Tourism yang  dibentuk  oleh Economical  Coalition  on  Third World Tourism (ECTWT) (Rizky, 2015) .
ESKA  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  penyalahgunaan  atau  pelecehan  seksual  anak oleh  orang  dewasa  secara paksa , diikuti  oleh  pemberian  imbalan  berupa  uang  atau  sejenisnya kepada  anak  yang  bersangkutan  ataupun  melalui  pihak  ketiga (Pramesthi  &  Subekti,  2007) . Bentuk  dari  ESKA  adalah  prostitusi  anak,  pornografi  anak,  pariwisata  seks  anak,  perkawinan anak dan penjualan anak untuk tujuan seksual (Fitri, 2016) . Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendapat perhatian besar dari media dan masyarakat 15 tahun terakhir (Hidayat, 2015) . Saat ini ESKA  merupakan  masalah  yang  sudah  menjadi  ancaman  global.  Dengan  kondisi  dunia  yang semakin  modern  ini,  kasus  eksploitasi  seksual  menjadi  semakin  kompleks  karena  kemudahan untuk  melakukan  transportasi.  Data  yang  diperoleh  dari United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup  signifikan  pada  jumlah  korban  ESKA,  pada tahun 2015 sekitar 2 juta anak-anak di kawasan Asia Tenggara telah menjadi korban eksploitasi seksual (Sirait,  2008) .  Pada  tahun  2016,  Indonesia  berada  di  peringkat  7  di  antara  negara  di ASEAN untuk kasus ESKA terbanyak (Post, 2017) .
Pemerintahan  adalah  sumber  informasi  bagi  pimpinan  atau  eksekutif  dalam  membuat berbagai  kebijakan (Ismandianto,  2019) .  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  selain  terkenal dengan  pariwisatanya,  Indonesia  juga  dianggap  sebagai  salah  satu  negara  sumber  dan  tujuan untuk  perdagangan  manusia,  bahkan  pariwisata  seks  anak  terjadi  di  beberapa  daerah  tujuan wisata  Indonesia  seperti  Jakarta,  Bandung,  Lampung,  Pontianak,  Lombok,  Bali  dan  Batam (Subarkah,  2018) .  Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  ECPAT  dan  KPPPA  di  10  daerah pariwisata pada tahun 2017 menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi korban kekerasan dan eksploitasi  seksual (ECPAT,  2017) .  ECPAT  di  dalam  situs  resminya  yang  mengutip  data  dari UNICEF  tahun  2007  memperkirakan  bahwa  terdapat  100.000  anak  Indonesia  diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM  juga  menyatakan  sampai  Desember  2017  terdapat  112  orang  WNA  pelaku  kejahatan pedofilia di Indonesia di mana sebagian besar dari mereka menggunakan visa kunjungan wisata (Affan,  2018) .  Mengutip  data  yang  diterbitkan  oleh  NCMEC  ( National  Center  for  Missing  & Exploited  Children )  tahun  2020,  terjadi  peningkatan  pesat  terhadap  ESKA  secara  global sebagaimana disajikan pada Gambar 1 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 1 . Peningkatan ESKA 2020
Sumber : NCMEC, 2020
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  perspektif  Pluralisme.  Kaum  Pluralis memandang  ilmu  Hubungan  Internasional  sebagai  ilmu  yang  membahas  tidak  hanya  hubungan antar  negara,  tetapi  juga  membahas  hubungan  antara  individu  dan  kelompok  kepentingan,  dan negara  tidak  selalu  menjadi  aktor  utama  dan  aktor  satu-satunya (Mayasari,  2009) .  Berkaitan dengan  penelitian  ini,  ECPAT  sebagai  organisasi  internasional  memainkan  peran  penting  yang sama  dengan  negara  dalam  proses  menanggulangi  masalah  ESKA.  Dalam  melihat  pendekatan atas  permasalahan  peneliti  menggunakan  teori  Organisasi  Internasional.  Menurut  A.  Lerroy Bennett  dalam  bukunya  International  Organizations,  Principles  and  Problems,  fungsi  utama organisasi  internasional  adalah  untuk  memungkinkan  negara-negara  dapat  bekerja  sama  dan dapat  saling  menguntungkan  baik  untuk  semua  atau  sebagian  besar  Negara (Bennet  &  Oliver, 1995) .  Menurut  Clive  Archer,  peranan  dari  organisasi  internasional  dapat  dibagi  ke  dalam  3 kategori, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor (Perwita & Yani, 2005) .
Situasi  dan  pelaksanaan  penanggulangan  eksploitasi  seksual  di  Indonesia  tampak  masih belum  maksimal.  Permasalahan  ini  merupakan  tindakan  kriminal  yang  mengancam  integritas fisik  dan  psikologis  dari  anak.  Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  banyak  faktor  sepeti  masalah ekonomi, atau gaya hidup di kota-kota besar yang menyebabkan kebutuhan untuk eksistensi diri jadi  meningkat.  Selain  itu  terdapat  faktor  lainnya  seperti  tingginya  permintaan  konsumen, tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga, tiadanya kesempatan pendidikan dan lainnya.
Dikarenakan  ESKA  merupakan  sebuah  masalah  yang  kompleks,  butuh  keterlibatan  dan kerja  sama  dari  banyak  pihak  untuk  menanggulanginya.  Sebelumnya,  telah  terdapat  beberapa penelitian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia maupun peran dari organisasi internasional dalam  menangani  kasus  ESKA.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asnofi (2007) yang bertemakan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  ESKA  dijelaskan  bahwa Indonesia telah mengikatkan diri dan mengakui ketentuan hukum  yang ada pada Konvensi Hak Anak, selain itu pemerintah juga telah membangun layanan untuk melindungi korban baik dalam bentuk  perawatan  medis  maupun  bimbingan  psikologis.  Disimpulkan  dari  pemaparan  di  atas, penelitian  ini  akan  menjelaskan  apa  saja  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dan  ECPAT  sebagai organisasi  internasional  dalam  menanggulangi  permasalahan  eksploitasi  seksual  anak  di Indonesia.

## Metode
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  menjelaskan  peran  ECPAT dalam membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan eksploitasi seksual anak.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Penulis  mencoba  menjelaskan  kasus-kasus  fenomena  sosial  dengan  menganalisis  fenomena tersebut berdasarkan data-data yang tersedia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis dapat membuat  gambaran kompleks, memeriksa kata-kata, menganalisis, yang nantinya dapat  disimpulkan  dan  menjadi  jawaban  atas  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu,  penulis menggunakan  teknik  penelitian  kepustakaan  yaitu  dengan  memanfaatkan  data-data  sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal,  buletin,  surat  kabar,  laporan  tahunan  beberapa  instansi  terkait,  dokumen,  atau  bahan lainnya yang mendukung penelitian (Hadi, 2000) .

## Hasil dan Pembahasan
Berawal dari konflik Indochina, budaya pekerja seks mulai bermunculan. Saat itu belum banyak negara yang menetapkan hukum yang kuat untuk mengatur hal tersebut. Memasuki tahun 1980  pariwisata  di  negara  Asia  mulai  berkembang,  perkembangan  pariwisata  tersebut menimbulkan dampak buruk salah satunya yaitu keterlibatan anak dalam dunia pariwisata seks. Karena  mendapat  keuntungan  dari  pariwisata,  pemerintah  Asia  awalnya  tidak  mengambil tindakan khusus mengenai permasalahan ini (ECPAT, 2021) . Pada  tahun  1989  organisasi International  Catholic  Child  Bureau (ICCB)  merencanakan agar  diadakannya  penelitian  untuk  diajukan  di  rapat  kelompok  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  dalam  pembahasan  “ contemporary  forms  of  slavery ”  di  Geneva.  Dalam  rapat  tersebut muncul sebuah ide untuk melakukan kampanye internasional dengan tujuan untuk menghentikan eksploitasi  seksual  anak  (ECPAT,  2015).  Kampanye  ECPAT  dipublikasikan  dalam  sebuah pertemuan internasional  yang dilaksanakan di  Chiang Mai, Thailand. Pada tanggal  5 Mei 1990 dibuatlah  sebuah  dokumen  yang  berisi  5  halaman  dengan  judul  “ Children  Caught  in  Modern Slavery ”.  Ditegaskan  juga  bahwa  ECPAT  adalah  sebuah  kampanye  yang  mempunyai  tujuan untuk  menghapuskan  eksploitasi  anak  di  Asia  sebagai  fokusnya  utamanya.  Melalui  pertemuan internasional inilah ECPAT mulai dikenal oleh masyarakat dunia (ECPAT, 2015) .
Di awal tahun berdirinya ECPAT lebih berfokus pada perluasan wilayah dari kampanye dengan cara seperti membangun jaringan dan mendefinisikan strategi. Pada Maret 1992 ECPAT melaksanakan  perundingan  internasional  pertama  di  Thailand  dengan  tema  “ Children  in Prostitution – Victims of Tourism in Asia ”. Pada pertemuan tersebut diputuskan bahwa ECPAT akan memasuki ruang lingkup internasional, bukan hanya di negara Asia saja.
Pada  tahun  1996,  UNICEF,  ECPAT  dan  kelompok  organisasi  masyarakat  untuk Konvensi  Hak  Anak  menyelenggarakan  Kongres  Dunia  I  untuk  menentang  eksploitasi  seksual anak yang diadakan di Stockholm, Swedia (ECPAT, 2021).Kongres memutuskan bahwa ECPAT bukan  lagi  sekedar  kampanye  melainkan  sebuah  organisasi  nonpemerintah  yang  diketuai  oleh Ron O’Grady dan mempunyai kantor pusat di Bangkok, Thailand.
Setelah  ditetapkan  sebagai  organisasi  internasional  dengan  jaringan  global,  ECPAT  dan anggota  bertemu  secara  rutin  untuk  mengevaluasi  kinerja  serta  mengembangkan  perencanaan baru. ECPAT juga telah mengumpulkan dan membuat data mengenai penelitian dan pengetahuan tentang semua bentuk eksploitasi anak di dunia (ECPAT, 2020) . Saat ini, ECPAT Internasional beranggotakan 122 yang tersebar di 104 negara dunia.
ECPAT  mempunyai  3  struktur  organisasi  yang  mempunyai  tugas  yang  berbeda,  yaitu Majelis Internasional, Dewan, dan Sekretaris Internasional (ECPAT, 2018) . Dalam menjalankan programnya  ECPAT  mendapatkan  sumber  dana  yang  berasal  dari  donatur  internasional  yang setiap tahunnya dirincikan melalui laporan tahunan.
Pada  tahun  2003,  muncul  sebuah  ide  dari  beberapa  LSM  untuk  mengadakan  pertemuan nasional  dalam  rangka  menyusun  pembentukan  ECPAT  Indonesia.  Dalam  pertemuan  tersebut ada  sekitar  17  LSM  yang  bekerja  di  bidang  perlindungan  anak  ikut  menghadiri  pertemuan tersebut dan melakukan konsultasi nasional. Akhirnya pada tahun 2004 LSM tersebut mendaftar untuk  menjadikan  Indonesia  menjadi  salah  satu  bagian  dari  ECPAT  Internasional.  Diputuskan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pada  2005  bahwa  ECPAT  Internasional  menetapkan  ECPAT  Indonesia  sebagai  bagian  dari mereka,  dan  pada  tahun  2012  ECPAT  Internasional  mengakui  terbentuknya  ECPAT  Indonesia (ECPAT, 2018). Sampai saat ini ECPAT Indonesia telah mempunyai 21 anggota di 12 provinsi.

## Fenomena ESKA di Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau lebih dari 17.000, di mana 6.000 di antaranya dihuni oleh manusia. Selain terkenal dengan pariwisata, Indonesia juga dianggap salah satu negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia, bahkan pariwisata seks anak terjadi di  beberapa  daerah  tujuan  wisata  Indonesia  (ECPAT,  2011).  Berdasarkan  pemantauan  media ECPAT  Indonesia  tahun  2017,  ditemukan  404  anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual (Oktarina,  2019) .  Dari  laporan  tersebut  diketahui  pula  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  dengan tingkat kasus kejahatan eksploitasi anak tertinggi, di mana terdapat 85 kasus dari 375 anak yang menjadi korban (16% dari total kasus) lalu diikuti oleh Jawa Timur dengan 68 kasus (12% dari total kasus) dan Riau dengan 45 kasus (8% dari total kasus).
Berdasarkan data di atas, tercatat korban anak perempuan sebesar 71% dan anak laki-laki 29%. Dikatakan juga pelaku dari kasus tersebut tidak hanya berasal dari orang dewasa tetapi juga anak,  tercatat  sebanyak  7%  dari  total  kasus  ESKA  pelakunya  berasal  dari  kalangan  anak. (ECPAT,  2018) .  Berikut  merupakan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  anak  menjadi  pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana disajikan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Temuan Penelitian Faktor-faktor Determinan Anak Melakukan Kekerasan Seksual Sumber : Data Olahan (2021)
Menindaklanjuti  hal  di  atas,  Kementerian  Sosial  mengembangkan  model  perlindungan sosial alternatif bagi pelaku kekerasan tersebut dengan cara: (1) mengurangi penggunaan internet bagi  anak,  (2)  menyediakan  terapi  khusus  untuk  pelaku,  (3)  melakukan  peningkatan  kapasitas pekerja sosial, (4) memperkuat pembinaan mengenai kekerasan seksual kepada anak, (5) sinergi antara  penegak  hukum  dan  institusi  perlindungan  sosial  anak,  (6)  memperbaiki  regulasi  dalam penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Pada  tahun  2018,  ECPAT  melakukan  pemantauan  media  dan  ditemukan  sebanyak  150 kasus  ESKA  dengan  379  anak  yang  menjadi  korban.  Persentase  kasus  paling  banyak  terjadi adalah  kasus  pornografi  anak  (28%  dari  total  kasus),  tetapi  kasus  prostitusi  anak  merupakan kasus yang paling banyak menyumbang korban yaitu 153 anak. Ditemukan bahwa proporsi anak laki-laki  dan  perempuan  korban  prostitusi  relatif  sama,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tren anak laki-laki menjadi korban prostitusi mulai bermunculan di Indonesia.
Di  tahun  2018  ditemukan  sebanyak  12  persen  anak  yang  menjadi  pelaku  kekerasan seksual  dari  total  seluruh  kasus,  kebanyakan  merupakan  kasus  pornografi.  Jawa  Barat  masih

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menjadi wilayah dengan kasus tertinggi (22,6% dari total kasus), diikuti oleh Jawa Timur (18,4% dari total kasus) dan Sulawesi Selatan & DKI Jakarta (12,6% dari total kasus) (ECPAT, 2019) . Pada tahun 2019, ECPAT Indonesia menyatakan bahwa kasus kejahatan seksual anak di ranah online meningkat  dari  pada  tahun  sebelumnya.  Menurut  data  yang  didapat  dari  Mabes Polri  sampai  Agustus  2019  terdapat  total  236  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual online (ECPAT,  2019) .  Pada  tahun  2019,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  juga mencatat  terdapat  64  kasus  prostitusi  anak  dan  71  kasus  perdagangan  anak  bertujuan  untuk seksual.
Ada beberapa faktor yang membuat anak Indonesia rentan terhadap masalah ESKA, yaitu internal  ataupun  eksternal.  Faktor  internal  berasal  dari  kondisi  tempat  tinggal  dan  kehidupan anak,  sedangkan  faktor  eksternal  berasal  dari  lingkungan  anak  yang  kemungkinan  besar  akan mempengaruhi  anak  sehingga  terjerumus  pada  praktik  ESKA.  Faktor  internal  yaitu  seperti kemiskinan,  lingkungan  keluarga,  dan  lingkungan  sosial.  Sedangkan  faktor  eksternal  yaitu seperti peningkatan dari industri wisata yang tinggi (Sugiharti, 2017) .

## Keterlibatan  ECPAT  dalam  membantu  Pemerintah  Indonesia  Terkait  Isu  Eksploitasi Seksual Anak
Eksploitasi seksual komersial anak merupakan jenis kejahatan perdagangan manusia yang masih berlangsung hingga saat ini, dan memiliki angka korban yang masih tinggi. Pertimbangan kasus  ESKA  tidak  dapat  dilakukan  secara  sembarangan  karena  ESKA  merupakan  masalah kompleks  yang  mempengaruhi  banyak  aspek  seperti  aspek  sosial,  budaya,  politik,  ekonomi, moral dan agama.
Dalam upaya untuk  menanggulangi  permasalahan eksploitasi  seksual anak di  Indonesia, pemerintah  Indonesia  melibatkan  banyak  pihak  untuk  membantu  tercapainya  tujuan  tersebut. Lembaga  Kementerian  Indonesia  pun  bekerja  sama  dalam  hal  ini,  seperti  Kementerian Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA)  yang  bekerja  sama  dengan  beberapa  lembaga Indonesia  lainnya  seperti  KPAI,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi,  Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, Kementerian Agama. Pemerintah juga bekerja  sama  dengan  lembaga  dan  yayasan  yang  terkait  dengan  eksploitasi  anak  guna mempermudah  penanggulangan  melalui  berbagai  macam  cara  seperti  penyebaran  informasi, sosialisasi, dan lainnya.
Analisis  kebijakan  memerlukan  kriteria  yang  jelas  dan  konsisten (Kesuma  Giri,  2017) . Menata  sistem  kerja  pemerintah  secara  holistik (Hamrun  et  al.,  2020) .  T anggung  jawab merupakan  sebab/akibat  dari  tindakan  yang  diambil (Rahman,  2017) .  Terkait  dengan peraturan hukum mengenai eksploitasi seksual anak serta peran dan fungsi dari pemerintah untuk melakukan pendidikan serta pembinaan terhadap pelaku di No. adalah antara lain:
a) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  mengenai  pengesahan  dari  ILO  Convention  No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate  Action for  the Elimination of  the  Worst Form of Child Labour .
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
c) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2012  tentang Pengesahan  Optional  Protocol  to  the Convention  on  the  Rights  of  the  Child  on  the  Sale  of  Children,  Child  Prostitution  and Child Pornography .
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Aturan-aturan  hukum  ini  dibuat  dan  diratifikasi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab pemerintah atas fenomena ESKA di Indonesia. Telah terdapat instrumen-instrumen hukum untuk melindungi  hak-hak  anak,  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  anak,  serta  hukum yang tegas terhadap pelaku ESKA tersebut. Namun demikian, ESKA tidak akan berhenti tanpa

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
adanya  dukungan  dan  pengawasan  dari  masyarakat.  Agar  semua  kejahatan  ESKA  dapat diketahui  dan  sampai  kepada  pihak  berwajib,  dibutuhkan  kerja  sama  semua  pihak  untuk melaporkan  serta  memastikan  adanya  penegakan  hukum  yang  tegas  sehingga  dapat  memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.
ECPAT  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk  memperkuat  aksi-aksi  nasional  guna memerangi  ESKA  serta  pencegahannya,  memberikan  dukungan  untuk  pemerintah  Indonesia termasuk  ke  dalam  aksi  tersebut.  ECPAT  Indonesia  saat  ini  aktif  terlibat  dalam  pelaksanaan penanganan  isu  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  Dalam  mewujudkan  visi  dan  misinya ECPAT  memiliki  beberapa  strategi.  Bentuk  dari  strategi  tersebut  antara  lain  Advokasi  kepada pemerintah  dan  pihak  terkait  untuk  memperkuat  rencana  aksi  penanggulangan  ESKA, riset/penelitian  mengenai  persoalan  ESKA,  sosialisasi  seperti  kampanye  dan  penyebaran informasi  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media online ,  pelatihan  untuk  membantu menangani  persoalan ESKA,  kerja sama  dan membangun jaringan dengan berbagai  pihak  yang terlibat, serta melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).
ECPAT  Indonesia  berkomitmen  untuk  memperkuat  aksi-aksi  nasional  guna  memerangi ESKA  serta  pencegahannya,  memberikan  dukungan  untuk  pemerintah  Indonesia  termasuk  ke dalam  aksi  tersebut.  ECPAT  Indonesia  saat  ini  terlibat  aktif  dalam  pelaksanaan  pemecahan masalah  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  Aksi-aksi  tersebut  meliputi  bekerja  sama dengan  Kementerian  Indonesia  dalam  melakukan  riset  untuk  menanggulangi  permasalahan ESKA,  melakukan  penelitian,  pemantauan  media,  sampai  melakukan  kampanye  bersama  yang nantinya akan dilaporkan secara lengkap di laporan tahunan ECPAT yang bebas diakses melalui situs resminya tersebut.
Dalam  mewujudkan  visi  dan  misinya,  ECPAT  mengikuti  beberapa  strategi.  Bentuk strateginya  antara  lain  mengadvokasi  kepentingan  pemerintah  dan  pihak  terkait  dengan  tujuan memperkuat  rencana  aksi  untuk  mencegah  CFE  menyelesaikan  permasalahan  CFEC. Permasalahan,  kerja  sama  dan  pengembangan  jaringan  dengan  peserta  yang  berbeda,  serta melakukan Focus Group Discussion (FGD).

## Strategi Pemerintah Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak 1. Riset/Penelitian
Dalam  kurun  waktu  2017-2019  pemerintah  Indonesia  dan  ECPAT  telah  melakukan beberapa  penelitian  di  kota-kota  Indonesia,  penelitian  tersebut  umumnya  berfokus  di  kota-kota tujuan wisata.  Beberapa  riset  yang telah dilakukan  yaitu: Pertama penelitian untuk  mengetahui apa  faktor  penyebab  dari  anak  di  bawah  umur  didasari  karena  tingginya  permasalahan  tersebut setiap tahunnya, dilakukan  pada tahun 2017  bersama dengan Kementerian Sosial melalui Balai Besar  Penelitian  dan  Pengembangan  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  (B2P3KS)  Yogyakarta. Penelitian  dilakukan  di  5  kota  di  Indonesia,  yaitu  Yogyakarta,  Jakarta  Timur,  Mataram, Magelang  dan  Makassar.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  dibentuknya  beberapa rekomendasi  baik  kepada  pemerintah  maupun  pihak  terkait.  Rekomendasi  tersebut  antara  lain: (ECPAT, 2017):
1. Pemerintah  diharapkan  secepatnya  membenahi  peraturan  mengenai  perlindungan  anak dari kekerasan seksual.
2. Meningkatkan kapasitas pekerja sosial dalam hal pendampingan kasus kekerasan seksual.
3. Pemerintah  diharapkan  membuat  regulasi  turunan  yang  spesifik  mengenai  diversi  anak sehingga anak dapat tetap terjamin hak-haknya.
4. Pihak terkait dapat mengontrol penggunaan internet pada anak.
5. Menyediakan  terapi  khusus  untuk  korban  dan  anak  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak.
6. Meningkatkan edukasi kepada pelaku.
7. Meningkatkan sinergi antara institusi perlindungan sosial anak dengan penegak hukum

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
8. Melakukan perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak.
Setelah  dilakukannya  penelitian  di  atas,  pada  tahun  2018  dilakukan  pula  penelitian lanjutan  dengan  mengangkat  tema  terkait  evaluasi  terhadap  layanan  rehabilitasi  untuk  anak pelaku  kekerasan  seksual.  Penelitian  dilakukan  di  Yogyakarta,  Lombok,  Makassar,  Surabaya, dan  Bandung.  Hasil  dari  penelitian  ditemukan  bahwa  rehabilitasi  untuk  anak  pelaku  kekerasan tidak  maksimal  karena  anak  tersebut  mendapatkan treatment yang  sama  dengan  anak  pelaku kriminalitas lainnya, sehingga tidak ada terapi khusus untuk psikologi anak. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya staf yang mempunyai latar belakang psikologi. Oleh karena itu ECPAT Indonesia dan Kementerian Sosial memberikan rekomendasi  kepada  pemerintah  agar  segera  mengatur  standar  kebijakan  layanan  rehabilitasi yang lebih baik lagi.
Kedua, merupakan  penelitian  dengan  tema  perlindungan  anak  dari  ESKA  di  ruang lingkup pariwisata. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 antara ECPAT yang  bekerja sama dengan  KPPPA,  dan  dilakukan  di  6  daerah  tujuan  wisata  Indonesia  yaitu  Gunung  kidul Yogyakarta,  Garut  Jawa  Barat,  Bukittinggi  Sumatera  Barat,  Karangasem  Bali,  Toba  Samosir Sumatera  Utara,  dan  Nias  Selatan  Sumatera  Utara.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  ditemukannya masih banyak terjadi kasus-kasus yang mengancam hak-hak pada anak.
Penyebab  yang  paling  umum  dari  kasus  yang  ditemukan  tersebut  adalah  kurangnya pengawasan  pariwisata  di  daerah  baik  dari  pemerintah  ataupun  dari  masyarakat  sekitar.  Mulai dari anak  yang mencontoh wisatawan  yang membawa pasangan mereka  ke penginapan sekitar, anak yang dipekerjakan di sekitar daerah wisata dengan tujuan agar menarik simpati wisatawan sampai  fenomena  pariwisata  seks  anak.  Di  beberapa  wilayah  Indonesia  pembicaraan  maupun edukasi  mengenai  seks  masih  dianggap  tabu,  sehingga  banyak  anak-anak  yang  kurang  edukasi dan tidak memahami bahaya dari ESKA.

## 2. Advokasi
Salah  satu  strategi  dari  ECPAT  Indonesia  yang  paling  utama  adalah  Advokasi.  ECPAT sebagai organisasi yang berfokus pada eksploitasi seksual komersial anak akan lebih mudah jika dapat  mengawasi  langsung  kebijakan  pemerintah  dan  ikut  bekerja  sama  dalam  menjalani kegiatan  yang  berhubungan  dengan  menanggulangi  hal  tersebut.  ECPAT  melakukan  berbagai macam advokasi maupun kerja sama yang dilakukan baik dengan pemerintah Indonesia maupun dengan pihak internasional.
Advokasi  kebijakan  dan  kerja  sama  dengan  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  ECPAT antara  lain  yaitu  advokasi  mengenai  implementasi Protocol  to  the  Convention  on  the  Rights  of the Child on the Sale of  Children, Child Prostitution  and Child Pornography (OPSC) bersama dengan ECPAT Indonesia dan Kinder Not Hilfe (KNH). Indonesia telah meratifikasi OPSC sejak tahun 2012 yaitu melalui undang-undang No. 10 Tahun 2012. Konsekuensi atas meratifikasi hal tersebut  adalah  membuat  laporan  awal  minimal  2  tahun  setelah  tanggal  ratifikasi,  dan  laporan pemerintah minimal  4 tahun setelah  ratifikasi.  Indonesia mempunyai  prinsip non-self-executing yaitu  di  mana  jika  Indonesia  meratifikasi  sebuah  protokol  opsional,  undang-undang  tidak otomatis  memberlakukan  protokol  tersebut.  Maka,  diperlukannya  perumusan  ulang  terkait  UU tersebut agar dapat diimplementasikan dengan kebijakan hukum Indonesia.
Oleh  karena  itu  ECPAT  Indonesia  membuat  berbagai  macam  rencana  program  dan beberapa  target  agar  pemerintah  dapat  menuliskan  laporan  implementasi  OPSC  di  Indonesia. Indonesia belum melakukan state report kepada PBB tentang implementasi dari OPSC tersebut. Di  dalam  OPSC  ada  9  aspek  utama  yang  menjadi  fokus  yaitu  pelarangan  eksploitasi  seksual anak,  ekstradisi,  penyitaan  aset,  pemenuhan  hak  korban,  pencegahan,  rehabilitasi,  kerja  sama internasional,  monitoring  evaluasi,  dan state  report .  Dari  9  fokus  tersebut  belum  ada  yang terimplementasi  dengan  baik  di  Indonesia,  7  dari  9  dinyatakan  terimplementasi  sebagian  dan  2

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
aspek  yang  berkaitan  dengan  monitoring  evaluasi  dan state  report belum  dilakukan  oleh pemerintah.  Permasalahan  yang  menghambat  hal  tersebut  antara  lain  belum  adanya  ketegasan terkait pelarangan prostitusi anak, dan pemerintah belum melakukan penyamaan regulasi dengan protokol opsional yang ada saat ini (Sofian, 2019) .
ECPAT juga bekerja sama dengan KPPPA untuk menyusun Standar Penyediaan Layanan (SPL) bagi  pelaku dan korban  pornografi atas amanah dari Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2011 tentang korban pelaku pornografi. Selain itu, terdapat juga program Panduan Pembentukan Desa/Kelurahan  Bebas  Pornografi  pada  tahun  2018.  Tujuannya  adalah  melindungi  anak  dari situasi  pornografi,  meningkatkan  keterlibatan  perangkat  Desa/Kelurahan  dalam  melaksanakan kebijakan  perlindungan  anak  dan  edukasi  kepada  masyarakat.  ECPAT  bersama  KPPPA  juga membuat Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak.
Salah  satu  program  utama  yang  diikuti  oleh  ECPAT  dalam  ruang  lingkup  advokasi adalah Down  to  Zero . Down  to  Zero atau  dapat  disingkat  menjadi  DtZ  merupakan  aliansi Internasional.  Selain  dengan  ECPAT,  DtZ  Indonesia  juga  bekerja  sama  dengan  Plan Internasional dan Terre des Hommes . DtZ saat ini telah bekerja di 4 wilayah yaitu ibu kota DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Lombok.
DtZ  Indonesia  telah  melaksanakan  beberapa  program  yaitu:  kerja  sama  dengan  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  Membangun  Penerapan  Prinsip  Bisnis Berbasis Hak Anak bersama dengan KPPPA, kerja sama dengan sektor privat untuk Kampanye Online  Anti  ESKA,  kerja  sama  dengan  Badan  Diklat  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dan  kerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
Pada tahun 2017, DtZ telah aktif menyelenggarakan seminar. DtZ juga telah melatih lebih dari 500  anak dan lebih  dari 2000  anggota dalam meningkatkan kesadaran tentang pencegahan ESKA.  Beberapa  korban  ESKA  juga  telah  mendapat  pendampingan,  bantuan  hukum, rehabilitasi,  konseling  dan  pendidikan  kesehatan.  Program  DtZ  telah  mensosialisasikan  bentuk pencegahan, perlindungan, pelaporan dan rujukan serta sudah menandatangani perjanjian dengan private sector untuk ikut serta melakukan upaya perlindungan anak dan mencegah praktik ESKA di  ruang  lingkup  usaha  mereka.  Tidak  hanya  pelatihan  untuk  masyarakat  dan private  sector, program DtZ juga melakukan pelatihan kepada penegak hukum pemerintah baik di pusat ataupun daerah.

## 3. Pelatihan
Pelatihan  dalam  upaya  menanggulangi  eksploitasi  seksual  anak  sangat  penting  untuk dilakukan  agar  bisa  mempersiapkan  pihak-pihak  yang  lebih  siap  untuk  membantu  anak-anak korban serta mempunyai bekal ilmu dalam menangani pelaku dari kejahatan ini. Pelatihan yang dilakukan ECPAT bekerja sama dengan banyak pihak, pelatihan ini juga dilakukan terhadap dua kelompok yaitu masyarakat sipil dan aparat hukum.
Pada tahun 2018, ECPAT Indonesia dan KPPPA melakukan pelatihan pembentukan desa bebas  pornografi  anak  pada  tanggal  7-8  Agustus  2019.  Pelatihan  dilakukan  di  Kabupaten  Kota Waringin Barat. Melalui pelatihan tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi yaitu membuat peta mengenai  situasi  desa  dan  mengidentifikasi  wilayah  yang  dianggap  rentan  terhadap  pornografi anak.  Hingga  tahun  2019  KPPPA  dan  ECPAT  telah  membentuk  dan  mendampingi  9 desa/kelurahan  yang  telah  mendeklarasikan  desa  mereka  menjadi  desa  bebas  pornografi  anak (ECPAT, 2020) .
KPPPA dan ECPAT Indonesia yang diikuti juga oleh Google melakukan pelatihan untuk mencegah  eksploitasi  seksual  anak.  Program  ini  dilandasi  oleh  MOU  dari  konferensi  yang dilakukan pada tahun 2018 dengan tema safer internet day, konferensi tersebut dihadiri langsung dengan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi.  Minimnya  edukasi  baik  untuk  orang  tua  maupun anak menjadi penyebab tingginya angka kasus eksploitasi anak secara online .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## 4. Sosialisasi
Sosialisasi  juga  merupakan  strategi  kunci  dan  peran  yang  paling  signifikan  untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak. Tahap awal untuk mencegah ESKA bisa dimulai dari pendidikan dan pengetahuan mendasar tentang apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan dari ESKA.  Sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan  banyak  cara  seperti  seminar,  kampanye,  diskusi, melakukan workshop , dan lainnya.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  bersama  ECPAT  melakukan program  Pendidikan  pencegahan  tindak  pidana  orang.  Sosialisasi  ini  membahas  banyak  hal seperti  penertiban perdagangan orang, migrasi,  bahaya dari eksploitasi  seksual anak online dan edukasi  kepada  keluarga  yang  disampaikan  oleh  masing-masing  fasilitator  dari  Kemendikbud dan  ECPAT  Indonesia  secara  bergantian.  Pada  akhir  kegiatan  juga  dilakukannya  sesi  tanya jawab  dan  rencana  lanjutan  setelah  mengikuti  sosialisasi  ini.  Hasil  dari  sosialisasi  ini  yaitu perwakilan  dari  pihak  sekolah  tertarik  untuk  membuat  sosialisasi  di  sekolah  agar  murid  dapat terhindar dari tindak pidana perdagangan orang (ECPAT, 2018) .
Bentuk  program  pemerintah  Indonesia  dan  ECPAT  dalam  bidang  sosialisasi  lainnya adalah  kampanye Kids  Aren’t  Souvenirs .  Kampanye  ini  merupakan  inisiatif  yang  dibuat  oleh kerja sama antara ECPAT Indonesia, KPPPA dan KPAI. Latar belakang dari diselenggarakannya kampanye ini adalah pengalaman eksploitasi seksual anak yang ditemukan saat penyelenggaraan event olahraga  internasional  di  berbagai  wilayah.  Tujuan  dari  kampanye  ini  adalah  menjadikan Asian Games menjadi event ramah anak. Makna dari kalimat “ Kids Aren’t Souvenir ” adalah seseorang yang membeli anak untuk dieksploitasi  secara  seksual  sama  saja  dengan  menghancurkannya (ECPAT,  2018) .  Alat kampanye  ini  adalah  gantungan  kunci  berupa  boneka  anak,  tetapi  wisatawan  tidak  diizinkan untuk membeli, alih-alih petugas toko akan menyampaikan makna dari kampanye. Kampanye ini juga  didukung  oleh  sosial  media  Twitter,  Facebook  dan  juga  ECPAT  Internasional  bersama dengan 15 anggota ECPAT lainnya di Asia.

## Kesimpulan
Untuk  menanggulangi  masalah  ESKA  diperlukan  keterlibatan  dan  kerja  sama  dari berbagai  pihak  mulai  dari  lingkup  keluarga,  lingkungan  sekitar,  aparat  keamanan,  pihak berwajib,  pemerintah  dan  organisasi  baik  dari  tingkat  nasional  maupun  tingkat  internasional. Selain  adanya  instrumen  hukum  internasional  untuk  menanggulangi  masalah  ESKA,  untuk membantu  pemerintah  Indonesia  dibutuhkan  juga  pihak  internasional  lainnya  seperti  organisasi internasional.  ECPAT  sebagai  organisasi  internasional  yang  berfokus  pada  pencegahan  dan penghapusan  segala  bentuk  eksploitasi  seksual  komersial  anak  telah  melakukan  serangkaian program kegiatannya di Indonesia.
Dalam  pelaksanaan  pembentukan  kebijakan,  pemerintah  Indonesia  dan  ECPAT  bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan perlawanan eksploitasi seksual anak lainnya seperti organisasi masyarakat, private sector , akademisi, badan internasional dan sektor lainnya.  Adapun  kebijakan  serta  program  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dengan ECPAT  di  Indonesia  yaitu  melaksanakan  riset  atau  pengumpulan  data-data  terkait  eksploitasi anak,  advokasi  kepada  pihak  terkait,  pelatihan  dengan  lembaga  terkait  untuk  agar  lebih  siap menangani  permasalahan eksploitasi  seksual  anak, dan sosialisasi  seperti  kampanye, workshop , atau  edukasi  melalui  daring,  di  mana  peran  sosialisasi  inilah  yang  paling  berpengaruh  dan berdampak langsung pada masyarakat. Peran sosialisasi sangat berdampak karena sifatnya yang terjun  langsung  ke  lapangan  dan  bersifat  langsung  mengedukasi  pihak-pihak  penting  dalam pencegahan  ESKA  seperti  sosialisasi  pada  skala  terkecil  yaitu  keluarga,  sekolah,  desa  sampai pihak private sector dan sosialisasi pada penegak hukum maupun pemerintah.
Melalui aksi-aksi yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan ECPAT  memiliki  beberapa  pencapaian  seperti  melakukan  riset  untuk  mendata  kasus  ESKA  di

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Indonesia,  membuat  modul  berisi  cara  pencegahan  ESKA,  membimbing  dan  mengajak private sector agar  bekerja  sama  dan  mau  ikut  memperhatikan  perlindungan  hak-hak  anak,  serta  aktif memberikan  edukasi  dan  kampanye  baik  di  media  sosial  maupun  secara  langsung.  ECPAT Indonesia  juga  merupakan  sebuah  arena  untuk  pihak-pihak  yang  mempunyai  tujuan  sama  agar bisa berdiskusi dan berargumentasi dalam pencapaian tujuannya.

## Daftar Pustaka
Affan, H. (2018). Kasus kejahatan seksual anak’ ditemukan di 10 lokasi wisata di Indonesia . Www.Bbc.Com. Asnofi, H. (2007). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (Studi Kasus : Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002-2007) .
Bennet, A. L., & Oliver, J. K. (1995). International Organization: Principal and Issues. University of Delaware, Engloewood Cliff, U, New Jersey-Prentice . ECPAT. (2015). ECPAT 25 Years: Rallying the World to End Child Sexual Exploitation . ECPAT International.
ECPAT. (2017). Catatan Akhir Tahun . Www.Ecpatindonesia.Org.Com.
ECPAT. (2021). Our History . Www.Ecpat.Com. ECPAT, I. (2018a). “Cegah Eksploitasi Seksual Anak selama Asian Games 2018.”
Www.Ecpatindonesia.Com.
ECPAT, I. (2018b). “Sosialisasi Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di Kota Cirebon.” Www.Ecpatindonesia.Com. ECPAT, I. (2019). “Buruknya Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Online”. Diakses melalui pada . Www.Ecpatindonesia.Com.
ECPAT, I. (2020). PELATIHAN PEMBENTUKAN DESA BEBAS DARI PORNOGRAFI ANAK . Www.Ecpatindonesia.Org.Com.
Fitri, M. (2016). PERANAN THE UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI DUNIA. Applied Microbiology and Biotechnology , 85 (1), 2071–2079.
Hadi, S. (2000). Metodologi Research I, . Andi Offset.
Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 64. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808 Hidayat, R. (2015). Kajian Bentuk- Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. Sosiohumaniora , 17 (3), 237. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342
International, E. (2011). “Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komerisal Anak.” Www.Ecpat.Com.
International, E. (2018a). “CATATAN TAHUN 2017: 404 ANAK MENJADI KORBAN ESKA.” Www.Ecpat.Com.
International, E. (2018b). “International Governance Documentation.” Www.Ecpat.Comww. International, E. (2019). “Catatan Pemantauan Media ECPAT 2018.” Www.Ecpat.Com. International, E. (2020). “ECPAT 30 Years Anniversary.” Www.Ecpat.Com. Ismandianto, D. (2019). Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang . 21–34. Kesuma Giri, H. A. (2017). Formulasi Kebijakan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam). Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 16 (27), 40–53. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i27.5794
Mayasari, A. (2009). Peranan international labour organization (ILO) melalui program indus project dalam menangani masalah pekerja anak di India . Www.Unikom.Com.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 119-130 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Oktarina, N. (2019). Hubungan Modern Seksisme Dengan Sikap Terhadap Perdagangan seks Pada Remaja Perempuan Beresiko . Universitas Airlangga. Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. Ilmu Hubungan Internasional . PT Remaja Rosdakarya. Post, T. A. (2017). “Combating Child Sex Abuse – is ASEAN Doing Enough?” Www.Theaseanpost.Com. Pramesthi, M. N., & Subekti. (2007). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA. RECIDIVE , 6 (2), 15–38. Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 16 (28), 34–42. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823 Rizky, A. R. (2015). Kontribusi ECPAT terhadap aktifitas Sex Tourism di Brazil tahun 2012- 2014. Jom FISIP , 2 (1), 1–10.
Sirait, A. M. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 87–92.
Sofian, A. (2019). Implementasi Ratifikasi Optional (OPSC) di Indonesia . Www.Binus.Com. Subarkah, A. R. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali). TRANSBORDERS: International Relations Journal , 2 (1), 67. https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148
Sugiharti, S. (2017). PERAN INGO “SAVE THE CHILDREN” DALAM MENANGANI KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2010-2015 . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 27–42. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139