## PENGARUH PENGENAAN SANKSI, PELAYANAN FISKUS & MORALITAS PELAYANAN PAJAK TERADAP KEPATUHAN PAJAK
Arrozi Adikara 1 Setianing Rahayu 2

## Universitas Esa Unggul

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan  Pajak  Teradap  Kepatuhan  Pajak.  Desain  penelitian ini  menggunakan  desain kausalitas eksplanatoris . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menjadi  wajib  pajak  di  Kabupaten  Bogor.  Metode  analisis  menggunakan  analisis  regresi berganda  dan  analisis  data.  Teknik  pemilihan  sampel  menggunakan probability  sampling . Hasil  dari  penelitian  ini  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  variabel  sanksi pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan pelayanan fiskus dan moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan secara simultan menunjukkan bahwa  sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus,dan  moralitas  wajib  pajak  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Kata  Kunci  :  Sanksi  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Moralitas  Wajib  Pajak  dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## Abstract
This study aims to examine and analyze Sanctions, Fiscal Services & Tax Service Morality on Tax Compliance. The design of this study uses an explanatory causality design. The population used in this study are companies that are taxpayers in Bogor Regency. The analytical method uses multiple regression analysis and data analysis. The sample selection technique uses probability sampling. The results of this study partially indicate that the tax penalty variable has no effect on corporate taxpayer compliance. Meanwhile, tax authorities and morality services have an effect on corporate taxpayer compliance. And simultaneously shows that tax sanctions, tax authorities, and taxpayer morality together have a significant effect on corporate taxpayer compliance.
Keywords: Tax Sanctions, Fiscal Services, Taxpayer Morality and Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  sebuah  usaha  pemerintah  yang  dilakukan  secara terus-menerus  dan  berkesinambungan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kesejahteraan masyarakat. Kendala utama yang dialami negara dalam melaksanakan pembangunan nasional yaitu  mengenai  biaya.  Pemerintah  membutuhkan  dana  yang  cukup  besar  untuk  dapat merealisasikan  kebijakan dan program terkait pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan setiap tahunnya juga meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Pajak memegang peranan yang vital dalam pembangunan negara Indonesia, karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nugraha, 2017).
Kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan  dalam  penghitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  dan  kepatuhan  dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting  karena  ketidakpastian secara  bersama akan  menimbulkan  penghindaran.  pajak  seperti tax  evasion dan tax  avoidance ,  yang
mengakibatkan  berkurangnya penyetoran dana ke kas negara.
Tabel 1 Pendapatan atas denda pajak Tahun Pendatapatan Denda Naik/Turun 2016 19 Milliar Naik 2017 25 Milliar Naik 2018 44 Milliar Naik 2019 45 Milliar Naik Sumber : Bappenda Kab. Bogor
Berdasarkan table diatas dapat  diasumsikan bahwa  banyak  wajib pajak  yang kurang  patuh  dalam  melakukan  pelaporan  keuangannya  terkait  pajaknya.  Karena dengan  semakin  besar  denda  pajak  yang  diterima  kabupaten  Bogor  memberikan gambaran  bahwa  wajib  pajak  banyak  yang  kurang  patuh  dalam  hal  pelaporan sehingga  banyak  denda  yang  harus  dibayarkan  oleh  para  wajib  pajak  kepada pemerintah Kabupaten Bogor.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  moralitas  dari  wajib  pajak,  hal  ini disebabkan  karena  membayar  pajak  adalah  suatu  aktivitas  yang  tidak  lepas  dari kondisi behavior wajib  pajak  itu  sendiri.  Aspek  moral  dalam  bidang  perpajakan menyangkut dua hal yaitu ; (1) Kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban  perpajakannya  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  (2)  menyangkut kesadaran  moral  wajib  pajak  atas  alokasi  penerimaan  pajak  oleh  pemerintah. Penelitian  tersebut  nemenukan  bukti  empiris  mengenai  hubungan  yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Thurman et. al.,  1984; Troutman, 1993).
Moralitas  Wajib  Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  motivasi  instrinsik  untuk membayar  pajak  yang  timbul  dari  kewajiban  moral  atau  keyakinan  untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Moralitas Wajib Pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Torgler, 2003).
Wajib  pajak  yang  mempunyai  kesadaran  modal  yang  baik  sebagai  warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak  mempunyai  kesadaran  moral.  Dengan  demikian  diharapkan  dengan  adanya apek  moralitas  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kecenderungan  dari  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sedangkan  sanksi  pajak  merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang peraturan perpajakan yang berlaku.  Undang-undang  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  yang  mengatur tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  agar  peraturan  perpajakan dipatuhi,  maka  harus  ada  sanksi  pajak  bagi  para  pelanggarnya.  Wajib  pajak  akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).
Sanksi  pajak  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana.  Sanksi  administrasi  adalah  instrument  hukum  berupa  sanksi  administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  . Untuk  sanksi  administrasi  terdiri  dari  sanksi  denda,  sanksi  bunga,  dan  sanksi
kenaikan.  Sanksi  administarasi  diperuntukan  bagi  wajib  pajak  yang  mealanggar hukum  pajak  yang  bersifat  administrasi.  Sanksi  administrasi  tidak  tertuju  kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Sanksi diberlakukan untuk  membuat  efek  jera bagi wajib pajak  yang kurang patuh dalam hal kewajibannya membayar pajak. Sesuai hasil penelitian (Faiza, 2017) menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  memenuhi  pembayaran  pajak  jika memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hal tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh (Farandy, 2018) bahwa sanksi administrasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Sanksi  administrasi memberikan  kontribusi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  artinya  wajib pajak  akan memiliki  kepatuhan  terhadap  pajaknya  apabila  terdapat  sanksi  admisitrasi  yang dikenakan ke wajib pajak dengan peraturan yang berlaku.
Seorang  fiskus  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT (Kanwil DJP  Bengkulu  &  Lampung,  2014).  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan diharapkan  dapat  meningkatkan  kepuasan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  pelanggan sehingga  meningkatkan  kepatuhan  dalam  bidang  perpajakan.  Upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cara  peningkatan  kualitas  dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan  tempat  pelayanan  terpadu  (TPT),  penggunaan  sistem  informasi  dan teknologi  untuk  dapat  memberikan  kemudahan  kepada  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Supadmi,  2009).  Pelayanan  fiskus  yang kooperatif,  jujur,  menegakkan  aturan  perpajakan,  tidak  mempersulit,  dan  tidak mengecewakan  Wajib  Pajak  diharapkan  mampu  mengatasi  masalah  kepatuhan Wajib  Pajak.  Hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  masih  terdapat  banyak perbedaan.  Yanti,  dkk  (2017)  menemukan  bahwa  moralitas  pajak  berpengruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda  dengan  Ramadhan  (2017)  menemukan moralitas pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Kajian Pustaka Dan Hipotesis Teori Atribusi
Asal  teori  atribusi  secara  umum  dijelaskan  oleh  Heider  (1985),  yang mengatakan teorinya sebagai natiive analysis of action (analisis naïf atas tindakan). Heider mendalilkan bahwa orang-orang memberikan penyebab pada faktor internal dan  eksternal  (Schunk,  503:2012).  Ada  dua  penyebab  perilaku  individu,  yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku  yang  ditampilkan  berada  dibawah  kendali  pribadi  individu  itu  sendiri. Sedangkan perilaku ekternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi.Teori ini mengasumsikan bahwa orang- orang  condong  untuk  mencari  informasi  untuk  membentuk  atribusi  (Schunk, 502:2012).
Teori atribusi dapat  mengelompokkan dua hal dan dapat memutarbalikkan arti dari  atribusi  itu  sendiri.  Pertama,  kekeliruan  atribusi  mendasar  yaitu  bagaimana kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya.  Kedua,  ada  prasangka  layanan  dari  salah  seseorang  yang  cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal saja, sedangkan
kegagalan dapat dihubungkan dengan beberapa faktor-faktor eksternal.

## Sanksi Pajak
Sanksi  Perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar  Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2016:62). Seorang  wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bila  memandang bahwa Sanksi Pajak akan lebih banyak merugikannya.

## Pelayanan Fiskus
Menurut  Kotler  (Marketing  Management,  2009),  pengertian  kualitas merupakan keseluruhan sifat-sifat dan karakter suatu produk atau jasa, berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung. Sedangkan Goetsch & Davis (2010) yang mendefinisikan kualitas sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan”.  Menurut  Kotler  (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain,  yang  pada  dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak mengakibatkan  kepemilikan  apapun.  Istilah  fiskus  menurut  Ali  (1993:31)  dalam (Isyatir, 2015) berasal dari bahasa latin, yang berarti: keranjang yang berisi uang atau kantong uang.

## Moralitas Wajib Pajak
Moralitas Wajib pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa  orang  jujur  dalam  masalah  perpajakan  (Nur  Cahyonowati,  2011:164). Benno Torgler yang dikutip oleh Widi Widodo (2010:9) bahwa moral pajak dapat didefinisikan  sebagai  motivasi  yang  muncul  dalam  diri  individu  untuk membayar pajak.  Motivasi  ini  dapat  muncul  dari  kewajiban  moral  atau  keyakinan untuk berkontribusi  kepada  negara  dengan  membayar  pajak,  atau  merupakan  kemauan individu untuk membayar pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  penelitian  Abdul  Rahman  (2016:32)  kepatuhan  wajib  pajak  dapat didefinisikan  sebagai  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan  danmelaksanakan  hak  perpajakannya.  Jadi,  Kepatuhan  Wajib  Pajak adalahketika Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannyameliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh moralitas dan  Sanksi  Pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Gambar  menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

## Hubungan antar Variabel
Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Moralitas  Wajib  Pajak

## Terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
Menurut  Mardiasmo  (2012)  Sanksi  Pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak merupakan suatu alat terakhir  atau  benteng  hukum  yang  digunakan  fiskus  agar  norma  perpajakan dipatuhi.  Sanksi  Pajak  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Arinta Wulan Sari, 2015).
Masyarakat
enggan membayar pajak,  dapat  disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami,  serta  sistem  kontrol  yang  tidak  dilaksankan  dengan  baik.  Kewajiban moral  merupakan  individu  yang  dipunyai  oleh  seorang  tax  professional,  namun kemungkinan tidak memiliki oleh tax professional yang lain. (Mardiasmo, 2012). Wibowo  dan  Yenni  (2013)  mengatakan  bahwa  moral  wajib   pajak merupakan kepatuhan  dan  kesadaraan  masyarakat  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya.  Faktor  ini  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban perpajaknnya yang tidak berkembang, dengan demikian perlu diberikan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Nursiti dan Fakhrullah,2015). H1 : Sanksi pajak, pelayanan Fiskus dan moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Pajak merupakan bahwa ketentuan peraturan perundangperundangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti  atau  ditaati  atau  dipatuhi.  Atau  bisa dengan  kata  lain  Sanksi  Pajak  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2011:59).  Ancaman terhadap  pelanggaran  suatu  norma  perpajakan  ada  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi saja,  ada  yang  diancam dengan sanksi pidana saja  dan  ada  pula  yang diancam  dengan  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  dan sanksi pidana memiliki perbedaan yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian  kepada  negara,  khususnya  yang  berupa  bunga,  denda  dan  kenaikan, sedangkan  sanksi  pidana  berupa  pidana  kurungan,  atau  pidana  denda  dan  pidana yang  berupa  penjara  (Nursiti  dan  Fakhrullah,  2015).  Wajib  pajak  akan  mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya (Ready  Wicaksono,  2016).  Semakin  banyak  sisa  tunggakan  pajak  yang  harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

## Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas  merupakan salah satu  faktor ekternal penyebab seseorang  bersikap patuh.  Cara  mengetahui  atribusi  yang  diberikan  dapat  diketahui  dengan  melihat faktor  konsensus  di  dalam  kualitas  pelayanan  fiskus.  Kualitas  pelayanan  fiskus merupakan sikap melayani petugas pajak kepada wajib pajak. Dalam pelayanannya diharapkan wajib pajak terbantu dalam urusan perpajakannya. Harapan wajib pajak pastinya  lancar  dalam  membayarkan  pajaknya  mulai  dari  pendaftaran,  proses sampai dengan setelah pembayaran. Semakin berkualitas sebuah pelayanan ditandai dengan  kepuasan  wajib  pajak  yang  terpenuhi.  Kualitas pelayanan  fiskus  erat kaitannya  dengan  sistem  perpajakan.  Jika  sistemnya  sederhana  maka  pelayanan akan  lebih  mudah  diberikan.  Pelayanan  yang  mudah  dimengerti  akan  membuat wajib  pajak  puas  akan  layanan  yang  diberikan.  Wajib  pajak  yang  mendapatkan kepuasan layanan akan kembali lagi untuk membayar pajak.
H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

## Pengaruh Moralitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Ajzen dalam Putri (2012)  menyatakan  bahwa  etika,  prinsip  hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan  sesuatu.  Kewajiban  moral  tidak  dipaksakan  dari  luar  tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu. Moralitas pajak merupakan  moral  individu  yang  dimiliki  seseorang  yang  kemungkinan  tidak dimiliki  oleh  orang  lain,  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak  penghasilan.  Seperti misalnya  etika,  prinsip  hidup,  perasaan  bersalah  yang  nantinya  dikaitkan  dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan pelaporan wajib pajak orang penghasilan. Dengan moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh  negatif,  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  dalam  perpajakan. Tingkat  kepatuhan  pajak  akan  menjadi  lebih  tinggi  ketika  wajib  pajak  memiliki kewajiban moral yang lebih kuat (Handayani, 2009).
Penelitian Khaerunnisa dan Wiratno (2015) dengan judul Pengaruh Moralitas Pajak,  Budaya  Pajak,  Dan Good  Governance Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak menujukkan  hasil  bahwa  moralitas  pajak  adalah  motivasi  instrinsik  untuk membayar  pajak  yang  timbul  dari  kewajiban  moral  atau  keyakinan  untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak.
H4 : Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  suatu  kumpulan  individu  yang  telah  memiliki  kualitas- kualitas  dan  ciri-ciri  yang  telah  ditetapkan.  Dan  berdasarkan  kualitas  dan  ciri tersebut,  populasi  akan  dapat  dipahami  sebagai  suatu  sekelompok  individu  atau obyek pengamatan yang minimal akan memiliki satu persamaan dan karakteristik. Populasi di dalam penelitian ini adalah para wajib pajak Badan (WP Badan) yang ada di kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari KPP yang ada di kabupaten bogor, hingga akhir tahun 2021. Tidak semua WP Badan efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya yang akan terjadi. Maka dilakukan pengambilan sampel.

## Definisi Operasional Variabel
1. Kepatuhan Wajib Pajak, Rahman (2016:32) menyatakan bahwa kepatuhan wajib
pajak adalah ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi  mendaftarkan  diri,  menghitung  dan  membayar  pajak  terutang, membayar  tunggakan  dan  menyetorkan  kembali  surat  pemberitahuan.  Menurut (Wardani  &  Rumiyatun,  2017)  dimensi  kepatuhan  pajak  yaitu  :  1.  Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2. Membayar pajaknya tepat  pada  waktunya,  3.  Wajib  pajak  memenuhi  persyaratan  dalam  membayar pajaknya, 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. 2. Soehartono  mengemukakan  (2010:56)  dalam  (Palupi,  2019)  sanksi  adalah hukuman  negatif  kepada  orang  yang  melanggar  peraturan,  dan  denda  adalah hukuman  dengan  cara  membayar  uang  karena  melanggar peraturan  dan  hukum yang  berlaku,  sehingga  dapat  dikatakan  sanksi  denda  adalah  hukuman  negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan  cara membayar uang.  Indikator dari  Sanksi  Pajak  menurut  M.  Zain,  (2013:83)  :  Pertama  :  Sanksi Pajak  yang dikenakan  bagi  pelanggar aturan  pajak  cukup  berat  atau  sesuai  besar  kecilnya pelanggaran. Kedua
: Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Ketiga : Sanksi pajak harus dikenakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepada pelanggarnya tanpa toleransi 3. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus, juga merupakan sikap atau konstelasi akan komponen kognitif, afektif dan konatif yang akan berinteraksi di dalam merasakan bagaimana  pelayanan  dari  fiskus  yang sesungguhnya  terjadi  (Suyatmin,  2004). Menurut (Sari & Susanti, 2014) tentang pelayanan fiskus tersebut dapat diukur dengan  dimensi  sebagai  berikut  :  1.  Kemampuan  memberikan  pelayanan  yang memuaskan;  2.  Memberikan  pelayanan  dengan  tanggapan,  kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak; 3. Melakukan hubungan komunikasi yang baik; 4. Memahami kebutuhan wajib pajak; 5. Tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. 4. Noviyanti (2013) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh  norma-norma  budaya.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  moral  pajak seperti:  a.  Persepsi  adanya  kejujuran,  b.  Sikap  membantu  atau  melayani  dari apparat, c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah, d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

## Teknik Analisis
Analisis data ini digunakan agar mampu menyederhanakan data supaya data lebih  mudah  diinterpretasikan.  Dan  analisis  ini  juga  dilakukan  dengan  cara menggunakan teknik analisis regresi berganda agar dapat mengolah dan membahas data yang sudah diperoleh dan untuk dapat menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis  regresi  dipilih  untuk  dapat  digunakan  pada  penelitian  ini  karena  teknik regresi  berganda  dapat  memberikan  kesimpulan  secara  langsung  mengenai  apa pengaruh  dari  masing-masing  variabel  bebas  yang  akan  digunakan  secara  parsial ataupun  secara  simultan.  Sementara  itu,  model  regresi  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
Y = α + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + €

## Uji Validitas
Menurut Sugiyono (2016:184) bahwa validitas adalah derajat ketetapan antara data  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  objek  dengan  data  yang  dikumpulkan  oleh
peneliti  untuk  mencari  validitas  sebuah  item.  Selanjutnya  korelasikan  skor  item dengan total  item-item  tersebut.  Jika nilai  koefesien antara item  dengan total item sama  atau  diatas  0,3,  maka  item  tersebut  dinyatakan  valid,  tetapi  jika  nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

## Uji Realibilitas
Suatu instrument dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat.  Jadi  uji  reabilitas  instrumen  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.  Hasil  pengukuran  dapat  dipercaya  hanya  apabila  dalam  beberapa  kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama ( homogen ) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  ini  digunakan  untuk  megetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel bebas  yaitu  sanksi  pajak  (X₁),  pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  moralitas  pajak  (X 3 ) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Rumus persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :
𝑌 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑥 1 + 𝑏 2 𝑥 2 + 𝑏 3 𝑥 3

## Rancangan Uji Hipotesis Uji t (Parsial)
Hipotesis  menurut  Sugiyono  (2015:64)  merupakan  jawaban  sementara terhadap  rumusan  masalah  penelitian,  di  mana  rumusan  masalah  penelitian  telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta- fakta  empiris  yang  di  peroleh  melalui  pengumpulan  data.  Jadi  hipotesis juga dapat dinyatakan  sebagai  jawaban  teoris  terhadap  rumusan  masalah  penelitian, belum jawaban yang empirik.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak Badan pada kantor pelayanan pajak  di  Kabupaten  Bogor  melalui  pengaruh  sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus  dan moralitas wajib pajak. Adapun yang menjadi gambaran umum responden meliputi usia,  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan  dan  pekerjaan.  Kuesioner  disebarkan menggunakan google form kepada 230 responden yaitu perusahaan  yang  menjadi wajib pajak Badan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil dari google form , yang mengisi  kuesioner  hanya  ada  138  responden,  dan  sekaligus  menjadi sampel  yang diolah dalam penelitian ini.

## Uji Validitas
Nilai  validitas  masing-masing  butir  pernyataan  dapat  dilihat  pada  nilai Corrected  Item-Total  Correlation masing-masing  butir  pernyataan.  Berdasarkan data perhitungan SPSS koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi item variabel X lebih besar dari r tabel atau 0.166, maka instrumen dinyatakan valid.

## Reliabilitas
Dari hasil perhitungan dengan Program SPSS 20 didapat nilai uji reliabilitas atau Cronbach’s  Alpha >  0.60,  dengan  demikian  dapat  dikatakan  semua  item variable dapat dikatakan reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
Unstandardiz ed Residual N 138 Mean 0E-7 Normal Parameters a,b Std. Deviation 4.05397323 Most Extreme Differences Absolute .139 Positive .105 Negative -.139 Kolmogorov-Smirnov Z 1.158 Asymp. Sig. (2-tailed) .137 a. Test distribution is Normal.
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang  digunakan  untuk penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini bisa diliat dari nilai Asymp. Sig . (2- tailed ) diatas 0,05 yaitu sebesar 0,137. Dengan demikian pengolahan data dapat dilanjutkan ke step berikutnya.
Tabel 3 Uji multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) SANKSI PAJAK ,696 1,436 1 PELAYANAN FISKUS ,516 1,938 MORALITAS PAJAK ,644 1,553 Sumber : Data yang telah diolah
Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel sanksi pajak sebesar  0,696,  (X 1 )  dan  pelayanan  fiskus  (X 2 )  sebesar  0,516  dan  moralitas  wajib pajak (X 3 ) sebesar  0.644. Dengan demikian karena nilai tolerance ≠ 0, maka dapat dikatakan bahwa tidak  ada  hubungan  yang  signifikan antara  sanksi pajak  (X 1 ) dan pelayanan  fiskus  (X 2 )  moralitas  wajib  pajak  (X 3 )  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan (Y).
Sedangkan  nilai  VIF  untuk  variabel  sanksi  pajak  (X 1 )  sebesar  1,436, pelayanan fiskus (X 2 ) sebesar 1,553 dan moralitas wajib pajak (X 3 ) sebesar 1,938. Dengan demikian nilai VIF yang diperoleh <10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada collinearity antara variabel bebas moralitas wajib pajak (X 1 ) dan sanksi pajak (X 2 )  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Y).  Dengan  demikian  model garis regresi berganda yang digunakan untuk variabel sanksi pajak (X 1 ) , pelayanan fiskus (X 2 ) dan moralitas wajib pajak (X 3 ) dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan (Y) telah sesuai.
Tabel 4 Uji Autokorelasi Model Summary b Mode l R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,530 a ,281 ,265 4,076 1,508
a. Predictors: (Constant), MORALITAS PAJAK, SANKSI
PAJAK, PELAYANAN FISKUS
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP Berdasarkan  nilai Durbin-watson diperoleh  sebesar  1,508.  Nilai Durbin- watson berada batas 0 < nilai DW < d l atau 0 < 1,508 < 1,766 yang menandakan tidak terjadi gejala autokorelasi positif. Setelah diketahui bahwa data  yang  digunakan  terbebas  dari  multikolinearitas  dan  autokorelasi  maka dapat ditetapkan persamaan regresi.
Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

## Hasil Uji Heterokodastisitas
Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 6 Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,487 2,421 5,157 ,000 SANKSI PAJAK ,163 ,174 ,082 ,938 ,350 1 PELAYANAN FISKUS ,721 ,225 ,326 3,197 ,002 MORALITAS PAJAK ,302 ,131 ,210 2,304 ,023
Berdasarkan output di atas maka :
Y = 12,487 +  0.163
1 + 0.721
2 + 0.302 3 + € Dengan keterangan sebagai berikut:
Moralitas  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan signifikan menunjukan bahwa moralitas wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Dari hasil analisi diatas, dapat dibuat ringkasan pembahasan sebagai berikut
1. Nilai  konstanta  sebesar  12,487  dan  bertanda  positif,  artinya  apabila variable sanksi pajak, pelayanan fiskus dan moralitas wajib pajak tetap atau 0 maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 12,487 kali.
2. Nilai  sanksi  pajak  positif,  artinya  jika  nilai  dinaikkan  sebesar  0.163 kali maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0.163 kali.
3. Nilai  pelayanan  fiskus  positif  menunjukan  apabila  nilai  pelayanan fiskus  pajak  dinaikkan  sebesar  0.721  kali  maka  akan  meningkatkan
kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0.721 kali.
4. Nilai moralitas wajib pajak positif menunjukan apabila nilai moralitas wajib  pajak  dinaikkan  sebesar  0.302  kali  maka  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0.302 kali.
Tabel 7 Koefisien Detreminasi (R 2 ) Mode l R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,530 a ,281 ,265 4,076
Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh secara bersama-sama pada  tabel  4.15  maka  didapat  nilai  variabel  antara  lain  sanksi  pajak (X 1 ),  pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  moralitas  wajib  pajak  (X 3 )  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  (Y)  sebesar  0,265.  Maka  besar pengaruhnya  adalah  26,5%  sedangkan  sisanya  sebesar  73,5% dipengruhi oleh factor lain.

## Uji Hipotesis
Pengujian Hipotesis Secara Simultan Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 869,790 3 289,930 17,452 ,000 b 1 Residual 2226,094 134 16,613 Total 3095,884 137 a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP
b. Predictors: (Constant), MORALITAS PAJAK, SANKSI PAJAK, PELAYANAN FISKUS
Dengan bantuan pengolahan perhitungan SPSS diperoleh F hitung sebesar 6,775. Sedangkan nilai F tabel dengan derajat bebas pembilang 3 dan penyebut 138 pada α (0.05) sebesar 2.67. Dengan demikian F hitung (17,452) > F tabel (2.67), sehingga jelas H 0 ditolak dan H 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah sesuai dengan data (fit).
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,487 2,421 5,157 ,000 SANKSI PAJAK ,163 ,174 ,082 ,938 ,350 1 PELAYANAN FISKUS ,721 ,225 ,326 3,197 ,002 MORALITAS PAJAK ,302 ,131 ,210 2,304 ,023
Sanksi pajak (X 1 )
Dari perhitungan statistik uji t  di atas, t hitung untuk sanksi pajak = 0,938  lebih besar dari t tabel = 1.977, maka H 1 ditolak dan Ho diterima. Ini berarti tidak terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Pelayanan fiskus  (X 2 )
Dari  perhitungan  statistik  uji  t  di  atas,  t hitung untuk  moralitas  wajib  pajak  = 3,197  lebih  besar  dari  t tabel =  1.977,  maka  H 2 diterima  dan  Ho  ditolak.  Ini  berarti terdapat  pengaruh positif antara pelayanan  fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Moralitas wajib pajak Dari perhitungan statistik uji t  di atas, t hitung untuk sanksi pajak = 2,304  lebih besar  dari  t tabel =  1.977,  maka  H 3 diterima  dan  Ho  ditolak.  Ini  berarti  terdapat pengaruh antara moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## Pembahasan
Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Moralitas  Wajib  Pajak Terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus  dan  Moralitas  wajib  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,000 > 0,05, artinya Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas wajib pajak yang ada dirasakan oleh wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP di Kabupaten Bogor. Besarnya pengaruh simultan Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas  wajib  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di KPP  di Kabupaten Bogor
Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang memperlihatkan bahwa wajib pajak yang  dalam  hal  ini  adalah  badan  cenderung  memperhatikan  factor  eksternal yang dianggap  akan  menjadi  factor  yang  dapat  mendukung  kelancaran  dari  usahanya sendiri. Pelayan fiskus, sanksi yang merupakan factor eksternal menjadi dasar dalam setiap  pengambilan  keputusan  oleh  perusahaan.  Artinya,  ketika  pelayanan  sudah baik,  maka  sebagai  wajib  pajak  juga  tidak  akan  malas  dalam  melaksanakan kewajibannya seperti melaporkan SPT. Begitu juga sanksi pajak, ketika perusahaan nanti  melakukan  pelanggaran  terkait  pajak  tentu  sanksi  sudah  menunggunya,  dan tidak  menutup  kemungkinan  dimasa  depan  akan  mengalami  kesulitan  dalam  hal pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pemerintah. Hal tersebut membuat perusahaan atau wajib pajak akan cenderung mematuhi  kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Jatmiko (2016), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,350 > 0,05, artinya hipotesis ditolak, yang artinya apabila sanksi pajak diterapkan dengan tegas  dan jelas  maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Persepsi  wajib  pajak  tentang  sanksi  yang  masih  rendah  dibuktikan  pada jawaban responden masih ada yag rendah. Indikator sanksi pidana yang dikenakan bagi  pelanggar  pajak  sangat  ringan.  Akibat  adanya  persepsi  wajib  pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tetapi oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan gambaran secara faktual bahwa pemberian  sanksi  pajak  tidak  menjadikan  kepatuhan  pajak  bendahrawan  menjadi
baik. Hal tersebut kemungkinan disebabkan faktor pengawasan dari pimpinan yang lemah terhadap penyetoran maupun pelaporan sehingga sanksi pajak tidak dijadikan sesuatu yang berdampak pada bendaharawan sendiri. Tidak hanya itu, sanksi yang kecil berupa dendan 2% banyak yang disepeliekan oleh wajib pajak badan, sehingga penerapan sanksi masih belum efektif karena masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak terhutangnya.

## Pengaruh pelayanan fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,002 < 0,05, artinya hipotesis Diterima. Wajib pajak yang mendapatkan kualitas  pelayanan  yang  baik  dari  fiskus  akan  cenderung  untuk  patuh dalam membayar  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  demikian,  makin  tinggi  kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
Adanya pelayanan yang didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang luas  dan  tempat  yang  ber-AC,  nomor  antrian  elektronik,  formulir-formulir  pajak, tersedianya bank dalam satu area KPP sehingga memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT, dalm satu waktu, dukungan IT atau e-system. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa KPP daerah Bogor telah memberikan pelayanan  dengan  baik,  sehingga  wajib  pajak  merasa  puas  dan  akhirnya  dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kundalini  (2016) menyatakan  bahwa  pelayanan  pengawai  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib  pajak  akan  semakin  tinggi.  Namun,  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siahaan  dan  Halimatusyadiah  (2018)  yang mengungkapkan  bahwa  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Amrul dan Kisnawati (2014) menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  moralitas  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini bisa dilihat dari  nilai  signifikansi  0,023  >  0,05,  artinya  hipotesis  diterima.  Wajib  pajak yang mempunyai tanggung jawab moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan  cenderung  untuk  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Wajib  pajak  yang  mempunyai  kesadaran  moral  yang  baik  sebagai  warga  negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kecenderungan  dari  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

## Temuan Penelitian
Berdasarkan  hasil penelitian  yang  sudah  dilakukan  diatas,  terdapat  beberapa temuan  yang  diperoleh  sebagai  berikut  : Pertama, Hasil  ini  sesuai  dengan  teori atribusi  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Terutama  pada  variable  independen pelayanan fiskus, semakin baik fasilitas yang diberikan pelayan pajak kepada wajib pajak khususnya badan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak atau melaporkan SPTnya. Kedua, Pelayanan yang  semakin baik tentu akan memberikan kemudahan
bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang  menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh  sanksi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak memberikan pandangan baru kepada peneliti bahwa tingginya sanksi yang diterima para  wajib  pajak  bukan  semata-mata  karena  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam melaporkan SPTnya. Ada indikasi bahwa sanksi yang diterima oleh para wajib pajak disebabkan ketidaktahuan dalam hal peloporan sehingga  menyebabkan  wajib  pajak diberikan denda. Ditambah lagi  adanya perubahan aturan baru  terkait  pembayaran pajak.

## Kesimpulan  Dan  Saran Kesimpulan
1. Secara  simultan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Sanksi  pajak, pelayanan fiskus  dan  Moralitas  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa apabila Sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus  dan  Moralitas  wajib  pajak  dijalankan dengan tegas  maka  akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang semakin baik di daerah Kabupaten Bogor khususnya bagi wajib pajak badan.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP  di  Kabupaten  Bogor.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Persepsi wajib pajak tentang sanksi yang masih rendah dibuktikan pada jawaban responden  masih  ada  yag  rendah.  Indikator  sanksi  pidana  yang dikenakan bagi pelanggar pajak sangat ringan. Akibat adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, hal  ini  menyebabkan  sanksi tidak  berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tetapi oleh  sebab  itu  perlu  adanya  tindak lanjut dari pemerintah.
3. Pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada KPP  di Kabupaten  Bogor.  Wajib  pajak  yang  mendapatkan  kualitas pelayanan  yang baik  dari  fiskus  akan  cenderung  untuk  patuh  dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, makin tinggi kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  kepada  wajib  pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Moralitas  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  pada KPP di Kabupaten  Bogor.  Wajib  pajak  yang  mempunyai  tanggung jawab  moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Saran
1. Memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela  karena  pada  prinsipnya  pajak  Indonesia  masih  self assessment.
2. Meningkatkan  jumlah  tenaga  pemeriksa  di  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hokum
3. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara  berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.
4. Penerapan  sanksi  pajak  dapat  lebih  dipertegas  dan  disosialisasikan dengan  melakukan  memberikan  penyuluhan  secara  kontinyu  kepada wajib  pajak  melalui  sarana  yang  memudahkan  dalam  memberikan
sosialisasi  seperti  penyuluhan  melalui  perangkat  daerah  atau  melalui media massa, sebab selama ini jarang sekali sanksi yang berat terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrul,  Rulsi  Dan  Kisnawati,  Baiq.  2014.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,
Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pada Pemerintah Kota Mataram.
Angelina,  Febrita. 2016. Pengaruh Perencanaan  Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Studi  Pada  Tenaga  Ahli  Yang  Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang).
Ariesta, Putri,  Ristra. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Pengetahuan  Korupsi,  Dan  Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kpp  Pratama  Semarang Candisari. Khaerunnisa, Indar Dan Wiratno, Adi. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Khoiriyyah,  Rana.  2018.  Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan  Serta Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan Bangunan.
Kundalini, Pertiwi. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Palupi,  Ana,  Sari,  Nofi.  2019.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Pajak Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Uppd  Kabupaten  Purbalingga Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. Salman,Riza,  Khautsar  Dan  Farid,  Mochammad.  2008.  Pengaruh  Pengaruh Pengaruh  Sikap  Dan  Moral  Wajib  Pajak  Terhadap  Terhadap  Terhadap Terhadap  Kepatuhan  Kepatuhan  Kepatuhan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada Industri Industri Industri Industri Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Di Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya. Sari, Putu, Dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kualitas Pelayanan  Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Satriani. 2017. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Siahaan,  Stefani  Dan  Halimatusyadiah.  2018.  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan, Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Yanti,  Sri,  Novi,  Luh.  2017.  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak,  Moralitas  Pajak  Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
Abbas, D. S., Ismail, T., Taqi, M., & Yazid, H. (2022). THE IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT AUDITON  HR  RECRUITMENT  TO  ASSESS  THE  EFFECTIVENESS  OF  EMPLOYEE PERFORMANCE. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer , 14 (2), 243-251.
Abbas,  D.  S.,  Ismail,  T.,  Taqi,  M.,  &  Yazid,  H.  (2023).  Determinant  of  company  value:  evidence manufacturing Company Indonesia. Calitatea , 24 (192), 183-189.
Ariyana, A., Enawar, E., Ramdhani, I. S., & Sulaeman, A. (2020). The application of discovery learning
models in learning to write descriptive texts. Journal of English Education and Teaching , 4 (3), 401-412.
Astakoni, I. M. P., Sariani, N. L. P., Yulistiyono, A., Sutaguna, I. N. T., & Utami, N. M. S. (2022). Spiritual Leadership,  Workplace  Spirituality  and  Organizational  Commitment;  Individual  Spirituality  as Moderating Variable. ITALIENISCH , 12 (2), 620-631.
Goestjahjanti, S. F., Novitasari, D., Hutagalung, D., Asbari, M., & Supono, J. (2020). Impact of talent management,  authentic  leadership  and  employee  engagement  on  job  satisfaction:  Evidence from south east asian industries. Journal of Critical Reviews , 7 (19), 67-88.
Gunawan, G. G., Wening, N., Supono, J., Rahayu, P., & Purwanto, A. (2021). Successful Managers and  Successful  Entrepreneurs  as  Head  of  Successful  Families  in  Building  a  Harmonious Family. PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 57 (9), 4904-4913.
Hidayat,  I.,  Ismail,  T.,  Taqi,  M.,  &  Yulianto,  A.  S.  (2022).  Investigating  In  Disclosure  Of  Carbon Emissions:  Influencing  The  Elements  Using  Panel  Data. Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan Keuangan , 12 (3), 721-732.
Immawati, S. A., & Rauf, A. (2020, March). Building satisfaction and loyalty of student users ojek online through the use of it and quality of service in tangerang city. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1477, No. 7, p. 072004). IOP Publishing.
Joko Supono, Ngadino Surip, Ahmad Hidayat Sutawidjaya, Lenny Christina Nawangsari. (2020). Model of  Commitment  for  Sustainability  Indonesian  SME’s  Performance:  A  Literature Review. International  Journal  of  Advanced  Science  and  Technology , 29 (05),  8772-8784. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/18715 Muharam, H., Chaniago, H., Endraria, E., & Harun, A. B. (2021). E-service quality, customer trust and satisfaction:  market  place  consumer  loyalty  analysis. Jurnal  Minds:  Manajemen  Ide  dan Inspirasi , 8 (2), 237-254.
Ong,  F.,  Purwanto,  A.,  Supono,  J.,  Hasna,  S.,  Novitasari,  D.,  &  Asbari,  M.  (2020).  Does  Quality Management  System  ISO  9001:  2015  Influence  Company  Performance?  Anwers  from Indonesian Tourism Industries. Test Engineering & Management , 83 , 24808-24817.
Purwanto,  A.  (2020).  Develop  risk  and  assessment  procedure  for  anticipating  COVID-19  in  food industries. Journal of Critical Reviews.
Purwanto,  A.  (2020).  Develop  risk  and  assessment  procedure  for  anticipating  COVID-19  in  food industries. Journal of Critical Reviews .
Purwanto, A. (2020). Effect of compensation and organization commitment on tournover intention with work satisfaction as intervening variable in indonesian industries. Sys Rev Pharm , 11 (9), 287- 298.
Purwanto,  A.  (2020).  The  Relationship  of  Transformational  Leadership,  Organizational  Justice  and Organizational  Commitment:  a  Mediation  Effect  of  Job  Satisfaction. Journal  of  Critical Reviews .
Riyadi, S. (2021). Effect of E-Marketing and E-CRM on E-Loyalty: An Empirical Study on Indonesian Manufactures. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation , 32 (3), 5290-5297.
Setyaningrum,  R.  P.,  Kholid, M. N.,  &  Susilo,  P.  (2023).  Sustainable  SMEs  Performance  and  Green Competitive Advantage: The Role of Green Creativity, Business Independence and Green IT Empowerment. Sustainability , 15 (15), 12096.
Subargus, A., Wening, N.,  Supono, J.,  & Purwanto, A. (2021). Coping Mechanism of Employee with Anxiety  Levels  in  the  COVID-19  Pandemic  in  Yogyakarta. Turkish Journal  of  Physiotherapy and Rehabilitation .
Suharti, E., & Ardiansyah, T. E. (2020). Fintech Implementation On The Financial Performance Of Rural Credit Banks. Jurnal Akuntansi , 24 (2), 234-249.
Sukirwan, S., Muhtadi, D., Saleh, H., & Warsito, W. (2020). PROFILE OF
STUDENTS'JUSTIFICATIONS
OF MATHEMATICAL ARGUMENTATION. Infinity Journal , 9 (2), 197-212.
Surip,  N.,  Sutawijaya,  A.  H.,  Nawangsari,  L.  C.,  &  Supono,  J.  (2021).  Effect  of  Organizational Commitmenton the Sustainability Firm Performance of Indonesian SMEs. PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 58 (2), 6978-6991.
Wamiliana, W., Usman, M., Warsito, W., Warsono, W., & Daoud, J. I. (2020). USING MODIFICATION OF  PRIM’S  ALGORITHM  AND  GNU  OCTAVE  AND  TO  SOLVE  THE  MULTIPERIODS
INSTALLATION PROBLEM. IIUM Engineering Journal , 21 (1), 100-112.
Wulandari,  I.,  &  Rauf,  A.  (2022).  Analysis  of  Social  Media  Marketing  and  Product  Review  on  the Marketplace  Shopee  on Purchase Decisions. Review of Integrative Business and Economics Research , 11 , 274-284.
Zatira, D., & Suharti, E. (2022). Determinant Of Corporate Social Responsibility And Its Implication Of Financial Performance. Jurnal Akuntansi , 26 (2), 342-357.