UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Oleh:
Yulia Devi Ristanti. mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan IPS Angkatan 2015
Eko Handoyo, Dosen pada Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

## ABSTRAK
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  selain  berlandaskan  pada  acuan  hukum,  juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi  yang  ada  di  daerah  masing-masing.Peraturan-peraturan  yang  di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisahasilkan melalui potensi daerah masing- masing.  Otonomi  daerah  ini  juga  sudah  diatur  dalam  undang-undang  negara republik indonesia no 32 tahun 2004 dan no 23 tahun 2014.
Kata  kunci:  Otonomi  Daerah,  undang-undang  otonomi  daerah,  perekonomian daerah

## UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

## Abstract
Regional autonomy is a right, authority, and duties of the autonomous regions to set  up  and  manage  their  own  affairs  and  interests  of  local  communities  in accordance  with  the  legislation.  Implementation  of  regional  autonomy  in addition based on a legal reference, as well as the implementation of the demands of globalization which must be empowered by giving local authorities a wider, more realistic and responsible, especially in managing, utilizing and exploring sources  of  potential  in  each  area  .Peraturan-regulation  in  wewenangkan  on regional  governments  regarding  economic  regulation.  Bisahasilkan  local government economy through the potential of each area. Regional autonomy has also been set up in the legislation of the republic Indonesia No. 32 of 2004 and No. 23 of 2014.
Keywords: Autonomy, statute of regional autonomy, regional economy

## PENDAHULUAN
Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain  di  Indonesia.  Otonomi  daerah  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  mengelola  daerahnya  sendiri,  termasuk  juga  dalam  bidang perekonomian,  karena  pemerintah  daerah  di  anggap  lebih  mengenal  daerahnya  masing- masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya memalui otonomi daerag yang di berikan. Disentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah di maksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri.
Peraturan  tentang  otonomi  daerah  juga  telah  dimasukkan  dalam  undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat diliha bagaimana pentingnya peran pemerindah daerah sangat penting dalam pembangunan  daerah  mereka  masing-masing,  karena  pemerintah  pusat  telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing.

## PEMBAHASAN
1. Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah
1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004
Undang-undang  Republin  Indonesia  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah daerah  dengan  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Presiden  Republik  Indonesia menimbang,
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan,  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dam kakhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Bahwa  efesiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  perluu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan  dan  antar  pemerintahan  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan  memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan  kwajiban  menyelnggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
c. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  pada  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c  perlu ditetapkan undang-undang tentang pemerintah daerah.
Mengingat,
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E Ayat 2, Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-undang  Nomor  28  tahun  1999  tentang  penyelenggara  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  kolusi,  dan  Nepotisme  (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)’
3. Undang-undang  Nomor  17  Tahu    2003  tentang  Keuangan  Negara (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Sususan  Kedudukan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4310)
5. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung  jawab  Keuangan  Negara  (  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5  memberikan definisi Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Mengacu  pada  definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah :
1. Hak
2. Wewenang
3. Kewajiban daerah otonom
Dilihat  dari  ketiga  aspek  yang  yang  ada  pada  undang-undang  no  32  tahun 2004 ini maka pemerintah daerah dijawibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang ursan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan Undang- undang  yang  telah  ditetapkan.  Hak  otonom  yang  dimaksud  disini  adalah  sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai hak: 1. Mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya.  2.  Memilih  pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut
pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  6.  Mendapatkan  bagi  hasil  dari  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain  Hak  yang  ada  di  dalam  Undang-undang  yang  mengatur  tentang otonomi  daerah  ada  juga  wewenang  yang  diberikan  pleh  pemerintah  pada  daerah otonom. Wewenang ada pada pasal 1 ayat 6 yaitu daerah otonom selanjutnya disebut daerah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu  daerah  berhak  mengurus pemerintahannya di cantumkan pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 yang berisi: (1)  Urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah  disertai  dengan  sumber pendanaan,  pengalihan  sarana  dan  prasarana,  serta  kepegawaian  sesuai  dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
Selanjutnya  pemerintah  daerah  sebagai  daerah  otonom  mempunyai kewajiban  sesuai  pasal  32  UU  No  32  yaitu:  (1)  Urusan  waji  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  merupakan  urusan  dalam  skala  provinsi yang  meliputi:  a.  Perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan,  b.  Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, d. Penyediaan sarana dan prasarana umum, e. Penanganan bidang kesehatan, f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensia, g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten, h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten, i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termaasuk lintas kabupaten/kota, j. Pengendalian lingkungan hidup, k.  Pelayanan  pertahanan  termasuk  lintas  kabupaten/kota,  l.  Pelayanan kependudukan,  dan  catatan  sipil,  m.  Pelayanan  administrasi  umum  pemerintah,  n. Pelayanan  adminiistrasi  penanaman  modal  termasuk  lintas  kabupaten/kota,  o. Penyenggaraan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, p. Urusan wajib yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Urusan pemerintah  provinsi  yang  bersifat  pilihan  meliputi  urusan  pemerintah  yang  secara nyata  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mayarakat  sesuai dengan kondisi, kekhassan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
2) Undang-undang No 23 Tahun 2014
Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  mengenai  pemerintah  daerah  dan pembagian wilaya sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
Hak  atas  otonomi  daerah  ini  juga  tercatum  pada  UU  No.  23  Tahun  2014 Pasal 4 yaitu: (1) Daerah pdivinsi selain berstatus sebagai juga merupakan Wilayah
Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja agi gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  di  wilayah  daerah  provinsi.  (2)  Daerah  kabupaten/kota  selain  berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi  bupati/  wali  kota  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  umum  di wilayah daerah kabupaten/kota.

## 2. Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom
Pembangunan ekonomi mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah- daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang mengalami peribahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka  terjadi  pergeeresan  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  awalnya  sentralis  menjadi desentralisasi,  yaitu  dengan  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  haruslah  mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk menngkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga perubahan ekonomi masyarakat  sehingga  pendapatan  daerah  juga  akan  semakin  meningkat.  Keberhasilan pembangunan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu  peningkatan  pendidikan, peningkatan  kesehatan,  peningkatan  infrastuktur  yang  ada,  dan  peningkatan  dalam kemakmuran  hidup  masyarakat,  maka  peningkatan  pembangunan  perekonomian  daerah dapat diukur dengan cara kuantitatif.
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses  yang  mancakup  pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.
Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi  keberhasilan  otonomi  daerah  adalah  fungsi  dan  tugas  pemerintahan, kemampuan  penguatan  pajak  daerah,  bidang  tugas  administrasi,  jumlah  pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir  penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah  pemberdayaan  masyarakat  dan  pemerintah kepada masyarakat.
Dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah  pusat  maka pemerintah  daerah  dapat  membangun  ekonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemasukan  daerah.  Seprti  halnya  jika  suatu  daerah  mempunyai  tempat  wisata  yang berpotensi untuk dikomersialkan maka pemerintah harus memberikan perhatian khusu pada tempat  tersebut  dan  masyarakatnya.  Masyarakat  dihimbau  untuk  melestarikan  dan pemerintah  juga  membantu  mempromosikan  lokasi  tersebut  untuk  dapat  dikunjungi  para wisatawan.  Jika  tempat  wisata  itu  akan  maju  maka  masyarakat  didaerah  tersebut  akan
mendapatkan  dampaknya  seprti  dapat  berjualan,  menyediakan  penginapan,  dan  juga  di bidang jasa lainnya.

## PENUTUP
Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk memajukan daerah masing-masing. Peratutan tentang daerah  otonomo  di  cantumkan  pada  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  dan  juga  pada Undang-undang  No.  23  Tahun  20014.  Melalui  otonomi  daerah  diharapkan  pemerintah daerah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada didaerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Salam, Dharma Setyawan. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkunga, Nilai dan sumber Daya. Jakarta: Djembatan
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang- pemerintahan-daerah/UU-227-262-
UU_No._32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf.  (Diunduh  12  Desember 2016)
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2
014.pdf. (Diunduh 12 Desember 2016)