INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8117-8124 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisa Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
Irma Rosmayati 1 ✉ , Abdul Fatah Hassanudin 2 , Windi Ariesti Anggraeni 3 , Ade Purnawan 4
Universitas Garut
Email: i.rosmayati@uniga.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang terdiri dari 20 kelurahan/desa dengan luas wilayah mencapai  5.207  Ha  dengan  potensi  besar  pada  hasil  pertanian  beras  di  ladang  pesawahan, memerlukan  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  organisasi  sebagai  sarana  untuk meningkatkan perekonomian. Namun, pencapaian target kecamatan masih rendah, khususnya dalam laporan keuangan akhir tahun yang menunjukkan capaian target sebesar 2%. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan keahlian yang belum optimal dalam sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  sistem  akuntansi pemerintahan  di  Kecamatan  Karangpawitan,  Kabupaten  Garut.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  sumber  data  primer  dari  wawancara  dan  observasi,  serta  data sekunder dari literatur, jurnal, dan situs internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi  pemerintahan  di  Kecamatan  Karangpawitan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan RI No 238/PMK.05/2011, baik pada dana rutin maupun insidental, serta implementasi good governance yang telah berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintahan, Implementasi good governance.
Karangpawitan Sub-district, Garut Regency, which consists of 20 villages with an area of 5,207 Ha with great potential in rice farming in paddy fields, requires the development of human resources and organizations as a means to improve the economy. However, the sub-district's target achievement is still low, especially in the year-end financial report which shows a target achievement of 2%. This is caused  by  not  yet  optimal  understanding  and  expertise  in  the  government  accounting  system  in Karangpawitan  Sub-district.  This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  government accounting  system  in  Karangpawitan  Subdistrict,  Garut  Regency.  The  research  method  used  is descriptive  qualitative  with  primary  data  sources  from  interviews  and  observations,  as  well  as secondary  data  from  literature,  journals,  and  related  internet  sites.  The  results  showed  that  the government accounting system in Karangpawitan Sub-district was in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 238/PMK.05/2011, both on routine and incidental funds, as well as the implementation of good governance that has been running well. Keywords: Government Accounting System, Implementation of good governance.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  bagian  dari  perubahan  mendasar  dengan adanya  UU  No  32/2004  tentang  Perda  dan  UU  No  33/2004  mengenai  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah hingga terdapat kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mobilisasi  dana,  arah,  tujuan  serta  dalam  alokasi  anggaran.  Sedangkan  peraturan pemerintah No 8/2006 yaitu laporan keuangan dan kinerja pemerintah menggambarkan sistem  akuntansi  pemerintahan  merupakan  langkah  sistematis  mengenai  prosedur, penyelenggara, peralatan, dan lainnya dalam untuk bidang akuntansi pada transaksi hingga laporan  keuangan  pada  organisasi  pemerintah.  Namun  kebijakan  akuntansi,  jurnal, prosedur, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah terlihat pada data yang tidak sinkronnya, tidak detail dan lengkap. Penyusunan laporan keuangan berdampak kepada penyajian informasi dalam laporan keuangan yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam konsolidasi laporan keuangan pusat dan daerah sehingga memerlukan waktu yang lama (Khusaini, 2022). Kecamatan ini memiliki 20 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 5.207 Ha dimana potensi terbesar dari hasil pertanian beras pada ladang pesawahan yang memerlukan  pengembangan  sumber  daya  manusia  maupun  organisasi  untuk  menjadi wadah peningkatan ekonomi (Apriliani et al., 2022).
Pada  aspek  pencapaian  target  kecamatan  melalui  pengukuran  antara  target  dan realisasi kinerja instansi pemerintah sesuai rencana program sebelumnya.   Pada Kecamatan Karangpawitan tahun 2022 sebagai berikut:
Bidang dan Kegiatan Capaian Kinerja ( % ) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 Diklat Pegawai Fungsi 10,6 Ketersediaan Instalasi Listrik Kantor 1.6 Perlengkapan Kantor 14 Peralatan Rumah Tangga 10 Penggandaan 3 Bahan Bacaan 31 Fasilitasi Tamu 11 Rapat Koordinasi 1,9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Peralatan dan lain- lain 9
Sumber : Perbup No 93 Th 2021 Rencana Kerja Karangpawitan. 2022
Pada  tabel  1.2  terlihat  bahwa  Laporan  Keuangan  Akhir  Tahun  prosentase  capaian target  masih  rendah  yakni  2%.  Hal  ini  diantaranya  disebabkan  oleh  pemahaman  dan keahlian di dalam sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan yang belum optimal sejalan dengan penelitian  (Kakisina, 2020). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa implementasi sistem akuntansi pemerintahan pada kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
Kajian  teoritis  konseptual    ilmu  akuntansi  pemerintahan  melalui  pendekatan pemecahan  permasalah  yang  mendukung  pernyataan  ilmiah.  Akuntansi  merupakan aktivitas mengumpulkan, identifikasi, klasifikasi, pencatatan transaksi keuangan berbentuk informasi laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2013). Akuntansi sangat diperlukan oleh setiap lembaga termasuk di dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Adapun sistem yaitu organisasi unsur, komponen serta variabel yang berinteraksi, bertergantungan  secara  terpadu  (Sutabri,  2012).  Dalam  konsep  sistem  ini  ada  saling
keterkaitan  antar  elemen  sistem  untuk  mencapai  tujuan,  sedangkan  sistem    akuntansi pemerintahan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No  238/PMK.05/2011  merupakan sistematika prosedur, penyelenggara, peralatan, serta lainnya dalam aktivitas akuntansi dari transaksi hingga laporan keuangan organisasi pemerintah. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan  dalam  prinsip good  government  governance  meliputi  keadilan  (fairness), tranparansi (transparency),  kontrol/tanggunggugat  (accountability),  tanggungjawab (responsibility) yang  bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Beberapa  Penelitian  sejalan  dimana  sistem  akuntansi  pemerintahan  memiliki  peran pada kualitas laporan keuangan diantaranya Andira et al. (2020),  Darma (2019) dan Wardani (2022)  yang  dilakukan  pada  objek  penelitian  tertentu  sedangkan  penulis    melakukan penelitian  pada  objek  Kecamatan  Karangpawitan  Kabupaten  Garut  dengan  segala potensinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2016) yaitu filsafat postpositivisme  peneliti  pada  objek  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara trigulasi (gabungan) untuk mendapatkan makna dengan secara rinci dari individu, kelompok atau  kejadian.  Data  kualitatif  yang  diperoleh  dari  objek  penelitian  bentuk  lisan  maupun tertulis yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten  Garut.  Sumber  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi, sementara  data  sekunder  dari  literatur,  jurnal  serta  situs  di  internet  yang  berhubungan dengan penelitian.
Variabel pada penelitian yaitu implementasi sistem akuntansi pemerintahan denagn teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (field Research) melalui kunjungan ke  objek penelitian untuk mendapatkan bersifat primer maupun yang  bersifat sekunder, wawancara (interview) serta dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan seperti dokumen- dokumen  atau  arsip-arsip  dan  penelitian  kepustakaan (library  Research)  melalui  upaya menelaah  arsip-arsip  yang  ada  pada  kantor  terkait  penelitian,    buku-buku,  serta  jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Sampel pada penelitian ini sistem akuntansi pemerintahan  pada  Kecamatan  Karangpawitan  tahun  2022-2023.  Teknik  analisa  data melalui teknik triangulasi.
Pada aspek  sistem akuntasi  pemeritahan berdasarkan hasil wawancara dengan staf kecamatan Karangpawitan dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Bagian  keuangan  kecamatan  terdiri  dari  tiga  orang,  yakni  Kasubag  keuangan  yang dibantu oleh bendahara dan staf.
b) Adapun  catatan  keuangan  yang  telah  dilaksanakan  sepanjang  tahun  2022  dan  awal tahun 2023 yang berkisar seputar Bantuan Dana ADD yakni Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan  kewajiban  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  mengalokasikan  ke  dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), selanjutnya ada DD yaitu Dana desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  yang  ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  IP  atau Infrastruktur Desa sebagai Bantuan Gubernur (BanGub) atau IP dimanaTiap tahun Desa di seluruh Jawa Barat mendapat bantuan keuangan dari provinsi.
c) Adapun untuk dana rutin setiap bulan untuk penyelenggaraan kecamatan dalam sarana dan  prasarana  yang  diperlukan  oleh  kecamatan  sesuai  dengan  anggaran  yang tercantum  pada  SIPD  dan  amanat  undang-undang  23/2014  tentang  Perencanaan pembangunan  Daerah  atas  dasar  informasi  yang  dikelola  dalam  Sistem  Informasi Pembangunan  Daerah  (SIPD)  yakni  sistem  pendokumentasian,  pengelolaan  dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan  sebagai  dokumen  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
d) Selanjutnya  sistem  akuntansi  pemerintahan  kecamatan  berkaitan  dengan  prosedur pelaporan  keuangan  diawali  dengan  laporan  dari  bendahara  selanjutnya  kepada kasubag  keuangan  dan  kasubag  umum.  Setelah  proses  ini,  dilanjutkan  pada  Camat untuk  dilaporkan  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPPKA)  yakni    Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPD), merger/penggabungan antara Bagian Perlengkapan Setda dan BPKD.
e) Sistem akuntansi pemerintahan kecamatan berkaitan dengan Permohonan pencairan dana rutin, berkas format pengajuan dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah terdapat pada SIPD dengan ajuan Ganti Uang yang di ajukan ke DPPKA bagian perbendaharaan yang selanjutnya di proses dengan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) ke BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk) untuk pencairan yang dapat diambil oleh bendahara dan camat dengan rutin setiap bulan dan
f) Penyelenggaraan pelaporan keuangan dilakukan dengan Surat pertanggung jawaban melalui  Buku  Kas  Umum  (BKU).  BKU  adalah  suatu  buku  yang  mencatat  semua penerimaan dan pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran yang memuat antara lain  Surat  pesanan,  bon,  dst  yang  diserahkan  Ke  DPPKA  pada  bagian  pembukuan dengan peralatan pelaporan keuangan lainnya seperti SIP Rencana Kerja, anggaran dan sebagianya. Selanjutnya dari DDPKA pelaporan di teruskan pada Bupati.
Sistem  akuntansi  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  empat  prinsip implementasi good  goverment  yang  meliputi  keadilan  (fairness),  tranparansi (transparency), kontrol/tanggunggugat (accountability), tanggungjawab (responsibility) adalah sebagai berikut:
a. Keadilan (fairness) dengan kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik sudah terdapat di dalam TKD (tunjangan kinerja daerah) dan lomba kinerja yang biasanya diselenggarakan pada hari tertentu seperti hari jadi kabupaten Garut yang dapat berupa promosi jabatan.
b. Tranparansi (transparency) dalam bentuk keterbukaan dan pertanggung-jawaban dalam  sistem  akuntansi  pemerintahan  kecamatan  Karangpawitan,  melalui  hasil wawancara terdapat hanya pada lingkup  bendahara, kasi / kasubag keuangan,  kasi yang lain dam  camat.
c. Kontrol/tanggunggugat (accountability) sistem akuntansi pemerintahan kecamatan Karangpawitan  dalam  faktor  akuntabilitas  yaitu bentuk  kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik pada SIPD kepada  DPPKA, sedangkan pada ruang lingkup tahunan dari inspektorat ke kecamatan- kecamatan yang meliputi Camat, Bagian keuangan dan Sekmat.
d. Tanggungjawab (responsibility)  pada  Kecamatan  karangpawitan  keadaan  wajib menanggung segala tugasnya dan sikap terbuka dengan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam menjalankan berupa catatan- catatan bagi inspektorat sedangkan pada ruang lingkup internal kecamatan kewenangan Sekmat memanggil kasubag keuangan untuk pertanggungjawaban. Namun sejauh ini tanggung jawab maupun pertanggung  jawaban  tidak  ada  kendala-  kendala  yang  dapat  mengakibatkan adanya sanksi.
Kendala  dalam  implementasi  sistem  akuntansi  pemerintahan  berkaitan dengan  empat  prinsip  implementasi good  goverment  yaitu  keadilan  (fairness),
tanggungjawab (responsibility)  yang  mengakibatkan  target  capaian  kinerja  tidak optimal disebabkan oleh faktor- faktor anggaran yang tidak maksimal, sumber daya manusia yang tidak linier dengan job description dan kelengkapan sarana termasuk suasana  gedung  kantor  kecamatan    yang  masih  memerlukan  penataan  serta prasarana barang-barang  elektronik untuk menunjang tugas rutin sehari-hari yang masih belum memadai.

## SIMPULAN
Penelitian  mengenai  Analisa  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Pada Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Berkaitan  dengan    sistem    akuntansi  pemerintahan  pada  Kecamatan  Karangpawitan Kabupaten Garut pada unsur- unsur sistematika prosedur, penyelenggara, peralatan, serta  lainnya  dalam  aktivitas  akuntansi  dari  transaksi  hingga  laporan  keuangan organisasi  pemerintah  sudah  sesuai  begitu  pula  implementasi  Sistem  akuntansi pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  empat  prinsip  implementasi  good  goverment yang meliputi keadilan (fairness), tranparansi (transparency), kontrol/ tanggunggugat (accountability),  tanggungjawab  (responsibility)  pada  umumnya  sudah  terselenggara dengan baik.
2. Kendala-kendala dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan berkaitan dengan empat  prinsip  implementasi good  goverment  yaitu  keadilan  (fairness),  tranparansi (transparency), kontrol/ tanggunggugat (accountability), tanggungjawab (responsibility) yang mengakibatkan target capaian kinerja tidak optimal disebabkan oleh faktor- faktor anggaran  yang  tidak  maksimal,  sumber  daya  manusia  yang  tidak  linier  dengan  job descrpiption  dan  kelengkapan  Sarana  termasuk  suasana  gedung  kantor  kecamatan yang  masih  memerlukan  penataan  serta  prasarana  barang-barang    elektronik  untuk menunjang tugas rutin sehari-hari yang masih belum memadai.
Adapun rekomendasi/ saran, antara lain:
1. Mengingat adanya hambatan dalam faktor- faktor anggaran yang tidak maksimal, sumber daya manusia yang tidak linier dengan job descrpiption dan kelengkapan Sarana  termasuk  suasana  gedung  kantor  kecamatan    yang  masih  memerlukan penataan serta prasarana barang-barang  elektronik untuk menunjang tugas rutin sehari-hari yang masih belum memadai.
2. Pada  aspek  transparasi  dalam  bentuk  keterbukaan  dan  pertanggung-jawaban
dalam  sistem  akuntansi  pemerintahan  Kecamatan  Karangpawitan  hanya  pada lingkup    bendahara,  kasi/kasubag  keuangan,    kasi  yang  lain  dan  camat  maka disarankan agar  pada  bagian ada keterbukaan untuk bagian-  bagian  lain dalam struktur organisasi kecamatan Karangpawitan oleh karena pandangan holistik bagi terwujudnya tujuan setiap unsur memiliki tanggung jawab dan peran yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Andira, A., Silalah, A. D., & Dewi, R. S. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)
, 1(1), 533 – 535.
Apriliani, D., Fawwaz N.M, Nurhasanah, & Irwansyah F. S. (2022). Pemberdayaan Sumber Daya  Manusia  untuk  Meningkatkan  Potensi  Masyarakat  Kampung  Nangoh  Desa Sindanggalih  Kecamatan  Karangpawitan  Kabupaten  Garut. Proceedings  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung, 1(46), 100 – 121. Retrieved from
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/862
Darma,  S.  (2019). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerapan  Sistem  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai (Doctoral Dissertation). Universitas Sumatera Utara.
Kakisina,  S.  M.  (2020).  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Pada  Kantor Kecamatan  Gunungsitoli  Utara. Jurnal  Akuntansi  Dan  Manajemen  Pembnas  (Jam Pembnas), 7(1), 53 – 62.
Khusaini. (2022). Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian LKPK  pada  Kanwil  DJPB.  Retrieved  October  14,  2023,  from  djpb.kemenkeu.go.id website: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data- publikasi/artikel/3022-permasalahan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah- konsolidasian-lkpk-pada-kanwil-djpb.html.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
Sumarsan, T. (2013). Sistem Pengendalian Manajemen (2nd ed.). Jakarta: PT Indeks Jakarta. Sutabri, T. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
Wardani,  W.  (2022). Analisis  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Pada  Aplikasi  Sipd  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Laporan Kuliah Kerja Magang).