## Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

## Khosiah dan Rini Kurniawati
Abstrak; Limbah  pasar  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  aktifitas  manusia.  Seiring dengan  meningkatnya  populasi  penduduk  dan  pertumbuhan  ekonomi,  saat  ini  pengelolaan  limbah pasar  masih  menyisakan  permaslahan  dan  sulit  dikendalikan  sehingga  membutuhkan  peran  semua pihak dalam penanganannya termasuk pemerintah desa setempat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  limbah  pasar  di  Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Adapaun  sumber  data  yang  digunakan  yakni  data  primer  dan  data  sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data  yang  digunakan  adalah  Reduksi,  Penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa (1) peran pemerintah desa sudah berusaha dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melalui komunikasi dalam pengelolaan limbah pasar; transmission penyampaian  informasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaaan  limbah  pasar; clarity (kejelasan)  mengenai  implementasi  kebijakan  pengelolaan  limbah  pasar;  consistency (konsistensi)  informasi; resource (sumberdaya)  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  limbah pasar dan staff pelaksanaan perencanaan dan evaluasi. (2) kendala-kendala pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, diantaranya : minimnya informasi, kewenangan pemerintah desa kurang optimal, kurangnya fasilitas, kurangnya komitmen pengelolaan  limbah  pasar,  struktur  birokrasi,  Standar  Operasional  Procedure  (SOP)  maupun rendahnya implementasi kebijakan.
Kata Kunci : Desa, Peran Pemerintah, Limbah Pasar

## PENDAHULUAN
Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar bagi Negara-negara di  dunia  khususnya  negara  berkembang. Menurut  data  WHO  didapatkan  bahwa  di seluruh dunia terjadi 1 juta kelahiran baru per hari, dimana 50% diantaranya tidak direncanakan  dan  25%  tidak  diharapkan. Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat sehingga laju pertumbuhan penduduk  saat  ini  1,49  persen  dan  harus diturunkan paling tidak 1,1 persen” (Wiknjosastro, 2011: 21).
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  pada tanggal  2  Oktober  2018,  di  Desa  Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, khususnya di  pasar  Rato,  bahwa permasalahan  limbah pasar  merupakan  salah  satu  sektor  yang diperhatikan  dalam  upaya  adaptasi  suatu wilayah  untuk  mencapai  wilayah  yang berketahanan.  Pengelolaan  limbah  pasar  saat ini  dianggap  kurang  efektif  dan  cenderung merusak lingkungan sehingga tidak mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang seharusnya  dicanangkan  di  tiap-tiap  wilayah.
Pengelolaan limbah pasar yang dilakukan saat ini  hanya  mengandalkan  upaya  pembuangan sampah  yang dilakukan secara open dumping dengan umur pakai terbatas.
Adapun alasan peneliti memilih di Desa Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten  Bima karena daerah ini dianggap representatif untuk menjadi lahan penelitian. Selain itu di daerah ini masih banyak masyarakat yang mempunyai  kebiasaaan  membuang  limbah pasar  ke  sungai,  keparet,  badan  jalan,  dan lahan  kosong,  Sehingga  banyak  terdapat tumpukan-tumpukan  limbah  pasar  yang tentunya dapat menganggu kesehatan masyarakat.  Tumpukan  limbah  pasar  yang menggunung di lahan kosong telah menyebar bau busuk yang sangat menganggu masyarakat sekitar.
Jauhnya tempat pembuangan  sampah  sementara  membuat warga
membuang limbah pasarnya sembarangan ditambah lagi petugas kebersihan yang tidak mengutip limbah pasar. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat  dalam  hal  pengelolaan  limbah
pasar  menjadi  penyebab  menumpuknya sampah dilahan kosong.
Berdasarkan  uraian  dan  latar  belakang yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Limbah  Pasar  di  Desa  Rato Kecamatan  Bolo  Kabupaten  Bima  Tahun 2018”.

## METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di laksanakan pada bulan November  2018  di  Desa  Rato  Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dapat digambarkan  secara  umum  dengan  batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  desa Bolo
2. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  desa Mesjid
3. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  desa Monggo
4. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Mada Pangga
3.2 Teknik Penentuan Informan
Informan  adalah  orang  atau  nara sumber yang mengetahui
tentang permasalahan  yang  terjadi  (Arikunto,  2008: 12). Ahli lain mengemukakan bahwa Informen adalah nara sumber yang mengetahui tentang masalah (Moleong, 2001: 12).  Metode  penentuan  informan  dalam penelitian  ini  adalah Purposive  sampling . Purposive sampling adalah pemilihan sampling penelitian dengan pertimbangan dan tujuan  tertentu,  misalnya  orang  tersebut dianggap  paling  tahu  tentang  permasalahan dalam penelitian ini sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi obyek/situasi  yang  diteliti.  Dalam  penelitian ini,  subyek  penelitian  atau  yang  menjadi informan  adalah  pemerintah  Desa  Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
Ada dua jenis informan yaitu informen kunci  dan  informan  biasa.  Informan  kunci adalah  informen  utama  yaitu  kepala  desa, sekertaris,  dan  staf  Desa  Rato  Kecamatan Bolo  Kabupaten  Bima,  sedangkan  yang menjadi  informan  biasa  adalah  masyarakat Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan  data,  dalam  hal  ini  adalah proses  diperolehnya  data  dari  sumber  data, sumber  data  yang  dimaksud  berasal  dari subjek penelitian (Nazir, 2005: 23).
Pengumpulan  data  merupakan  suatu proses  pengadaan  data  untuk  keperluan penelitian.  Dalam  setiap  penelitian  baik bersifat  rahasia  (tertutup)  untuk  kalangan yang  sangat  terbatas  ataupun  yang  bersifat umum dipublikasikan selalu digunakan metode  dan  alat  pengumpulan  data  yang tersusun  dengan  baik  serta  disesuaikan dengan  tujuan  penelitian  (Sugiyono,  2015: 13).  Sedangkan  ahli  lain  berpendapat  bahwa: instrumen  penelitian  dikatakan  valid  apabila mampu  mengungkapkan  data  dari  variabel yang  diteliti  secara  tepat.  Dikatakan  kredibel apabila  instrument  tersebut  dapat  dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena dianggap sudah baik (Sugiyono, 2015: 54). Sehubungan degan metode pengumpulan data  dalam  peneltian  ini,  maka  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:

## Metode Observasi
Observasi  adalah  pengamatan  kepada tingkah  laku  pada  suatu  situasi  tertentu (Moleong, 2001: 20). Pendapat lain mengemukakan  bahwa  observasi  adalah  alat untuk  mengumpulkan  data  berupa  tingkah laku tertentu (Sugiyono, 2015: 19).
Dari  kedua  pendapat  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  observasi  dalam  penelitian  ini  adalah suatu  metode  pengumpulan  data  dengan  cara mengamati  studi  tentang  peran  pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

## Metode Wawancara
Metode  wawancara  adalah  sebuah dialog  yang  dilakukan  oleh  pewawancara (Arikunto, 2008: 126). Pendapat lain mengatakan  bahwa  wawancara  adalah  suatu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakuka dengan cara tanya jawab antara penanya  atau pewawancara  dengan  responden/penjawab (Moleong, 2001: 109).
Selain itu Nazir (2005: 13)
mengemukakan beberapa macam wawancara,
yaitu  wawancara  terstruktur,  semiterstruktur, dan tidak terstruktur.
a. Wawancara terstruktur ( Structured interview )
Wawancara  terstruktur  digunakan sebagai  teknik  pengumpulan  data,  bila peneliti  atau  pengumpul  data  telah mengetahui dengan pasti tentang informasi  apa  yang  akan  diperoleh.  Oleh karena  itu  dalam  melakukan  wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen  penelitian  berupa  pertnyaan- pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya  pun  telah  disiapkan.  Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan  data  dapat  menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul
data. Supaya setiap pewawancara  mempunyai  ketrampilan yang  sama,  maka  diperlukan  training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan  wawancara,  selain  harus membawa  instrumen  sebagai  pedoman untuk  wawancara,  maka  pengumpul  data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorde dan gambar.
b. Wawancara
semi
terstruktur
( Semistructure interview )
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam  kategori  in-dept  interview,  dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.  Tujuan  dari  wawancara  jenis ini adalah untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana  pihak  yang  diajak  wawancara diminta  pendapat,  dan  ide-idenya.  Dalam melakukan  wawancara,  peneliti  perlu mendengarkan  secara  teliti  dan  mencatat apa yang dikemukakan oleh infoman.
c. Wawancara  tak  berstruktur  ( Unstructured interview )
Wawancara  tidak  terstruktur,  adalah wawancara  yang  bebas  dimana  peneliti tidak  menggunakan  pedoman  wawancara yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan lengkap  untuk  pengumpulan  datanya. Pedoman  wawancara  yang  digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan teknik wawancara tidak
terstruktur  tentang  peran  pemerintah  desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
Metode Dokumentasi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,  notulen  raport,  lager  agenda  dan sebagainya  (Arikunto,  2008:  17).  Atas  dasar pendapat  para  ahli  tersebut  maka  yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah profil Desa Rato Kecamatan Bolo  Kabupaten Bima.

## Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Adapun  jenis  data  yang  digunakan dalam penelitin ini adalah data kualitatif. Data yang  berbentuk  kalimat,  kata  atau  gambar atau  data  yang  tidak  dapat  di  ukur  nilainya secara  langsung  yang  dinyatakan  dalam bentuk  tanggapan  atau  pertanyaan.  Adapun data  yang  digunakan  dalam  penelitian sepenuhnya  merupakan  data  kualitatif  bentuk kalimat,  kata  atau  gambar  tentang  peran pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  limbah pasar  di  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo Kabupaten Bima.

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber  yang  diperoleh  dari  subyek  selama melakukan  penelitian.  Menurut  Nazir  (2005: 134), sumber data menurut sifatnya digolongkan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.
Data  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data  yang diperoleh dari hasil  wawancara  dan  observasi  studi  peran pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  limbah pasar  di  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo Kabupaten  Bima.  Data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data yang diperoleh dari hasil pencatatan dokumentasi  profil  Desa  Roto  Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
Istrumen Penelitian Instrumen  penelitian  adalah  suatu  alat ukur, dengan instrumen ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan  besaran  atau  persentase  serta lebih kurangnya dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif” (Arikunto, 2008: 70).
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data tentang Peran pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  limbah pasar  di  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo Kabupaten  Bima  yakni  peneliti  sendiri  yang menjadi  instrumennya  dengan  metode  yang sudah disediakan di dalam pengumpulan data.

## 3.4 Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis model  interaktif.  Analisis  interaktif  terdiri dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara bersama  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan, verifikasi (Sugiyono, 2015: 89).
Gambar 3.2.  Komponen-Komponen
Analisis  Data:  Model
Interaktif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.1 Pola Perkampungan
Dimana  pola  perkampungan  Desa  Rato dapat dilihat adanya pola hidup mengelompokan  karena  Desa  Rato  ini  terdiri dari  enam  dusun  yang  mempunyai  tempat yang  berdekatan  untuk  perumahan  atau perkarangan dari enam dusun 31 Ha dan 3 Ha untuk pembangunan sarana umum.
Mengenai pemukiman penduduk, rumah-rumah  penduduk  Desa  Rato  dibangun sangat  berdekatan,  yang  dipagari  dengan pagar  bambu  dan  mereka  lebih  cenderung membangun  rumah  di  atas  tanah  warisan  di sekitar  rumah  orang  tua.  Kondisi  pemukiman penduduk  Desa  Rato  sangat  baik  karena sebagian besar rumah penduduk adalah rumah panggung  yang  berdinding  kayu  atau  bambu, atap  terbuat  dari  genteng,  lantai  terbuat  dari papan dengan bertingkat kayu-kayu gelondongan yang besar.
4.1.2 Sistem Kepercayaan
Masyarakat  Desa  Rato  adalah  pemeluk Agama  Islam  yang  taat.  Segala  sesuatu
berkaitan  dengan  ajaran-ajaran  Islam,  segala aktivitas  hidup  sehari-hari  harus  sejalan dengan  ajaran-ajaran  Agama  Islam.  Karena Islam  tidak  mengajarkan  sesuatu  yang  buruk dan selalu menuju pada arah kebaikan.
Menuju kebaikan dilandasi oleh Ahklakulkarimah (moral  yang  baik  sesuai tuntunan Ajaran Islam).
Masyarakat  Desa  Rato  Islam  bukan hanya  sebuah  Agama,  tetapi  juga  sebuah budaya,  sehingga  Ajaran  Islam  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kebiasaan  hidup  sehari- hari  pada  masyarakat  setempat.  Masuknya Ajaran  Islam  di  Bima  tidak  mematikan tradisi-tradisi masyarakat yang telah berkembang  sebelumnya.  Beberapa  adat  dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan  dengan  pelaksanaan  ajaran-ajaran Al-Qur‟an.  Kepercayaan  lokal  tradisional berkaitan  dengan  dunia  supranatural  masih ada  dalam  konsep  hidup  masyarakat  Desa Rato. Mereka masih percaya akan adanya roh leluhur  serta  mengenal  akan  adanya  unsur- unsur  gaib  dan  roh  halus  sebagai  sumber malapetaka dan kesejahteraan hidup manusia, arwah  leluhur  dianggap  tetap  hidup  dan memperhatikan  tindakan  anak  cucunya. Sehubungan  dengan  kepercayaan  demikian timbul  sistem  pemujaan  dan  persembahan kepada  arwah  leluhur  dan  mahluk  halus melalui  upacara  selamatan  maupun  sajian- sajian.

## 4.1.3 Sistem Kekerabatan
Pernikahan antara  laki-laki  dan  seorang perempuan  merupakan  kedudukan  keluarga, bilamana  pernikahan  sudah  selesai  dengan berbagai upacara dan dengan berbagai syarat- syarat  wanita  yang  menjadi  istri  tersebut segera  bertempat  tinggal  di  rumah  suaminya. Jika  mempunyai  anak  dalam  pernikahan terebut  anak-anaknya  adalah  anak-anak  dari ayah dan ibunya, oleh karena itu anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak ibu maupun ayah. Tapi bagi masyarakat Desa  Rato  tidak  hanya  diharuskan  tinggal dipihak  laki-laki  namun  bisa  juga  tinggal dipihak  wanita.  Karena  di  Desa  Rato menganut sistem kekerabatan parental.
Masyarakat  Desa  Rato  yang  terdiri  dari beberapa  keluarga  inti  yang  tinggal  bersama. Namun dengan modernisasi, keluarga sebagian kecil menghilang, pasangan keluarga
baru  saat  ini  cenderung  untuk  hidup  terpisah dengan  orang  tuanya.  Mereka  cenderung membentuk  keluarga  batin  yang  anggotanya terdiri  dari  ibu  ( ina atau  emak) dan  Bapak ( ama , pua , tati , uba , muma  atau  dae )  dan anak-anak. Dalam keluarga, Ayah bertanggungjawab  mencari  nafkah  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga  sedangkan istri  berhak  atas  pengaturan  rumah  tangga kewajiban  melayani  suami  dan  anaknya. Dengan demikian kepala keluarga merupakan sumber  kekuasaan,  patuh  kepada  yang  lebih tua  dinilai  alami  dan  sebuah  kebaikan  yang terpuji.
4.1.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Limbah  Pasar  di  Desa Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima Sumber timbulan sampah dapat dikelompokan  dalam  2  (dua)  kelompok sumber  sampah,  yaitu  rumah  tangga  dan non rumah tangga. Rumah tangga dibagi kedalam 3  tingkatan  ekonomi,  yaitu  rumah  high income,  middle  income,  dan  low  income. Adapun  sumber  sampah non rumah  tangga dibagi  ke  dalam  5  jenis  fasilitas  umum  yaitu sekolah,  puskesmas,  perkantoran,  pertokoan, dan  penginapan.  Penentuan  sumber  sampah ini  didasarkan  pada  pengamatan  langsung  di kawasan.  Setelah  dilakukan  pengamatan secara menyeluruh, kelima fasilitas yang telah disebutkan  tersebut  merupakan  sumber- sumber sampah yang diprediksi menghasilkan timbulan sampah yang dominan dibandingkan dengan  sumber  sampah non rumah  tangga lain. Salah satunya adalah pasar
Pasar  merupakan  kawasan  komersial yang  terdapat  di  kawasan  Kabupaten  Bima. Pasar yang terdapat di Kabupaten Bima dapat digolongkan  menjadi  2  kategori,  yaitu  pasar besar  dan  pasar  kecil.  Pasar  besar  terdapat  di pusat  perekonomian  kabupaten,  yaitu  Desa Rato Kecamatan Bolo. Dalam pasar induk ini, dijual  berbagai  kebutuhan  masyarakat  antara lain  bahan  makanan.  Selain  itu,  tersedia  pula pakaian,  dan  perabotan  rumah  tangga.  Pasar kecil  di  Kabupaten  Majaene  terletak  hampir di  setiap  kecamatan.  Sedangkan  pasar  kecil tidak  sebesar  pasar  besar.  Adapun  aktivitas perdagangan  yang  terjadi  di  pasar  kecil  ini lebih  minim,  yaitu  sebatas  tempat  jual  beli hasil perkebunan penduduk setempat.
Timbulan  Sampah merupakan  kuantitas sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah. Timbulan  sampah  dapat  dinyatakan  dengan satuan  volume  atau  satuan  berat.  Dalam perhitungan  timbulan  sampah  domestik, sumber  sampah  terbagi  dua  yaitu  sumber sampah  rumah  tangga  dan  sumber  sampah non-rumah  tangga.  Sumber  sampah  rumah tangga  yang  digunakan  dalam  pekerjaan  ini terdiri  atas  30  rumah  dengan  3  tingkat ekonomi  berbeda.  Tingkat  ekonomi  tinggi terdiri  atas  10  rumah,  menengah  10  rumah, dan rendah 10 rumah.
Oleh  karena  peran  pemerintah  sangat dibutuhkan.  Peran  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  limbah  pasar  di  Desa  Rato Kecamatan  Bolo  Kabupaten  Bima  dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Perencanaan Sistem pengelolaan persampahan perlu  direncanakan  dengan  sebaik  mungkin untuk  mendapatkan  hasil  yang  sebaik- baiknya.  Di  dalam  penyusunan  perencanaan, ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi yang ada serta peraturan perundanng-undangan dan kebijakan  bidang  persampahan  yang  terkait. Seperti  terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan Staf Desa Rato berikut.
Pengolahan  sampah  secara  terpadu dilaksanakan  dengan  melakukan  reduksi sampah  semaksimal  mungkin  dengan  cara pengolahan sampah dilokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di  Tempat  Penampungan  Sampah  Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi  sekitar sumber  sampah  yang  sesuai  dengan  kondisi setempat  (Wawancara dengan  Bapak Burhan, tanggal 13 Desember 2018).
Selanjutnya  terlihat  pada  hasil  wawancara dengan Staf Desa Rato berikut.
Agar  pemberdayaan  yang  dilakukan pemerintah  berhasil,  maka  perlu  perencaan dan  pemberdayaan  masyarakat  perlu  sejalan dengan  kegiatan  program  tersebut.  Selain  itu dalam melaksanakan pemberdayaan, komunikasi  yang  baik  sangat  penting  untuk berinteraksi  antar  aparat  maupun  antar masyarakat  agar  terjadi  keserasian  dan  saling memahami  tentang  pemanfaatan  sampah. Kurangnya komunikasi dapat memicu perselisihan  dan  kurangnya  informasi  pada proses  pemberdayaan  masyarakat  dalam
pengelolaan sampah di Desa
Rato (Wawancara  dengan  Bapak  Iskandar,  tanggal 13 Desember 2018).
Untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara masyarakat dengan aparatur, pilihan yang terbaik selain memanfaatkan lembaga-lembaga formal tingkat kelurahan, juga memanfaatkan lembaga-lembaga  nonformal,  terutama  di tingkat  RT  maupun  RW.  Pertemuan  warga antar  tingkat  RT,  kelompok  PKK  serta kelompok  remaja  dari  berbagai  sektor,  harus dijadikan  media  komunikasi  pemerintah daerahdengan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Staf  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima,  mengenai  perencanaan  pengelolaan sampah:
Perencanaan pengelolaan sampah yang  kami  lakukan  sudah  berjalan  dengan baik  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditentukan  pada  perusahaan  ini  yaitu  dalam pengelolaan  sampah  yang  berupa  sosialisasi kepada  warga  dan  penyuluhan-penyuluhan mengenai  program  3R  dengan  tujuan  dari komunikasi  tersebut  untuk  memberikan informasi,  bahwa  sampah  yang  sudah  tidak digunakan dapat dimanfaatkan kembali menjadi  barang  yang  berguna.  Kemudian penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  aparatur Desa Rato yaitu dengan memberikan inofrmasi mengenai pentingnya untuk menjaga  lingkungan  sekitar  rumah  masing- masing  warga.”  (Wawancara  dengan  Ibu Hanah, tanggal 12 Desember 2018).
Perencanaan pengelolaan sampah harus  melibatkan  hubungan  aparatur  dengan komunikasi adalah dua faktor yang berkesinambungan  dan  berkaitan  satu  sama lain. Aparatur merupakan orang yang menjadi komunikator,  dan  komunikasi  adalah  salah satu  variabel  penting  dalam  menjalankan suatu  kebijakan.  Faktor  untuk  menunjang komunikasi yang baik antara masyarakat Desa Rato  dan  aparatur  Pemerintah  Daerah  Desa Rato,  yakni  dengan  adanya  suatu  daya ketertarikan  untuk  melakukan  komunikasi. Dengan demikian, akan mempunyai kemampuan  melakukan  perubahan  sikap melalui mekanisme daya tarik. Seperti terlihat pada  hasil  wawancara  dengan  Staf  Badan Perencanaan Pembangunan Desa berikut.
Dari  perubahan  sikap  ini  maka  akan menghasilkan  pula  suatu  komunikasi  untuk kerjasama  dalam  pemberdayaan  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  pada  akhirnya masyarakat  pun  mau  untuk  berpartisipasi  di dalamnya (Wawancara dengan Bapak Sahbudin, tanggal 12 Desember 2018).
Melalui  program  3R  masyarakat menjadi  tahu,  sampah  dapat  didaur  ulang kembali  dan  dapat  mengurangi  jumlah sampah  yang  semakin  meningkat  sehingga dengan  program  tersebut  masyarakat  dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  bahwa komunikasi dalam pengelolaan sampah melalui  program  3R  yang  diberikan  kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Dilihat dari kegiatan  penyuluhan  yang  dilakuakn  oleh apartur  Pemerintah  Daerah  dalam  pentingnya mengelola sampah sedari awal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan pengelolaan  sampah  harus  dilakukan  untuk jangka  panjang  dan  layak  secara  teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan. Selain itu  dapat   dilaksanakan  dengan  mudah. Tahapan  perencanaan   dimulai   dari  rencana induk,   studi  kelayakan  dan  perencanaan teknis.  Rencana  induk,  merupakan  rencana garis  besar  yang  menggambarkan  arahan sistem  pengelolaan  sampah  dalam  25  tahun kedepan. Studi Kelayakan, merupakan bagian dari  rencana  induk  yang  secara  jelas  akan diketahui  kelayakannya,  baik  kelayakan teknis,  ekonomi,  lingkungan  maupun  sosial. Pada  tahap  ini  secara  bersamaan  juga dilakukan  studi  pemilihan  lokasi  TPA. Perencanaan teknis, merupakan rencana detail dengan  mengacu  pada  rencana  induk/studi kelayakan  dan  dilengkapi  dengan  gambar detail,  spesifikasi  teknis,  SOP  dan  dokumen lain  yang  diperlukan  (penjabaran  RKL/RPL atau  UKL/UPL)  serta  siap  untuk  dilakukan tahap pelaksanaan (penyediaan  prasarana dan sarana).
b. Proses
Dalam  hal  ini  kejelasan  mengenai pengelolaan  sampah  Pemerintah  Desa  Rato sudah  tercantum  pada  Peraturan  Daerah Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan Sampah di Desa Rato yang perlu disesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampahyang menjelaskanbahwa pengelolaan sampah harus dilakukan  secara  komprehensif  dan  terpadu dari  hulu  ke  hilir  agar  memberikan  manfaat secara  ekonomi,  sehat  bagi  masyarakat,  dan aman  bagi  lingkungan,  serta  dapat mengubah perilaku  masyarakat.  Karena  pada  umumnya dalam  pengelolaan  sampah  di  setiap  daerah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintah Daerah  dan  peran  masyarakat  serta  dunia usaha,  sehingga  pengelolaan  sampah  dapat berjalan  secara  proporsional,  efektif,  dan efisien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Staf  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima,  mengungkapkan  tentang  kejelasan informasi:
“Mengenai  kejelasan  informasi  tentang kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Desa  Rato, kami (BPSR) telah menginformasikan kepada masyarakat  melalui  Undang-undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  pengelolaan  sampah, pamflet  dan  masyarakat  dapat  bertanya langsung  kepada  aparatur  kami  yang  berada di  Pemerintah  Daerah  bila  masyarakat menemui  masalah  dalam  lingkungan  yang belum tercantum dalam kejelasan pertanggung jawaban dalam kebijakan pengelolaan sampah di Desa Rato” (Wawancara  dengan  Bapak  Iksan,  tanggal  14 Desember 2018).
Berbagai  Undang-undang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah sampai dengan Standar Nasional Indonesia sudah dikeluarkan termasuk Undang undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diharapkan pengelolaan  sampah  dapat  dilakukan  secara komprehensif  dan  terpadu  dari  hulu  ke  hilir agar  memberikan  manfaat  secara  ekonomi, sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi lingkungan,  serta  dapat  mengubah  perilaku masyarakat; secara prilaku dan
efesien.Beberapa  kondisi  yang  ada  yang berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan adalah:
1) Beberapa daerah belum memiliki Peraturan Daerah  terkait  Institusi,  Retribusi    dan Ketentuan Penanganan Persampahan.
2) Kurangnya  sosialisasi  dan  penyuluhan mengenai Peraturan Daerah Bidang
Persampahan.
3) Belum  adanya  penerapan  sanksi  atas pelanggaran dalam bidan persampahan (Wawancara  dengan  Bapak  Iksan,  tanggal  14 Desember 2018).
Hukum dan peraturan yang diharapkan dalam  pengelolaan  limbah  pasar,  seperti terlihat dari hasil wawancara dengan staf Staf Badan  Perencanaan  Pembangunan  Desa adalah:
1) Pemerintah  Daerah  memiliki  Perda  yang terdiri  dari  Perda  Pembentukan  Institusi, Perda Ketentuan Penanganan Persampahan dan  Perda  Retribusi,  dimana  substansi materi  Perda  harus  cukup  menyeluruh, tegas  dan  dapat  diimplementasikan  untuk jangka panjang.
2) Penerapan  Perda  tersebut  perlu  didahului dengan  sosialisasi,  uji  coba  dikawasan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman  untuk  penerapan  sanksi  atas pelanggaran yang terjadi.
3) Evaluasi  Perda  perlu  dilakukan  setiap  5 Tahun untuk menguji tingkat kelayakannya (Wawancara  dengan  Bapak  Lukman, tanggal 14              Desember 2018).
c. Pelaksanaan
Sikap konsistensi antar Organisasi dan
kegiatan pelaksana Pemerintah Daerah
Kabupaten Bima mempunyai indikator dalam melaksanakan  Peraturan  Daerah  No.  12 Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah Desa  Rato  agar  setiap  orang  dan  warga masyarakat  di  Desa  Rato  memahami  akan pentingnya  kebersihan  lingkungan,  karena suatu kebijakan akan berhasil jika dilaksanakan secara konsisten, dengan demikian  suatu  kebijakan  harus  dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan  Staf Desa Rato berikut.
Masyarakat  terbukti  mampu  melaksanakan berbagai  program  secara  efektif  dan  bahkan dengan  tingkat  keberhasilan  yang  sangat tinggi  terutama  bila  keikutsertaan  mereka dilibatkan  sejak  awal.  Kegiatan  ini  dapat dilaksanakan
untuk meningkatkan pengelolaan sampah dilingkungan perumahan melalui  pemberdayaan  masyarakat  setempat, yang  selanjutnya  dapat  dreplikasi  di  tempat lainnya,  rencana  tindak  yang  diperlukan
adalah pelaksanaan
ujicoba/pengembangan/replikasi  pengelolaan berbasis  masyarakat  (Wawancara  dengan  Ibu Raodah, tanggal 14 Desember 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan masyarakat  Desa  Bolo  mengungkapkan tentang  Pengelolaan  Limbah  pasar  di  Desa Rato:
“Saya  sangat  terbantu  sekali  atas  pelayanan yang diberikan oleh  Pemerintah Daerah Desa Rato terhadap pengelolaan sampah, pelayanan yang  mereka  berikan  sesuai  dengan  aturan yang  ada  di  Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun 2010 sehingga menyadarkan masyarakat Desa Rato  akan  sadar  dalam  membuang  sampah” (Wawancara  dengan  Bapak  Ilias,  tanggal  15 Desember 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Staf  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima mengenai sumber daya:
“Sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah tidak  semuanya  dapat  dikatakan  terpenuhi, salah  satu  contohnya  pada  sarana  dan prasarannya  yang  kami  miliki  hanya  70% dengan  perbandingan  masyarakat  yang  lebih banyak daripada jumlah alat. Oleh karena itu, menjadi  suatu  permasalahan  yang  dapat menjadi penghambat dari implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Desa Rato.”  (Wawancara  dengan  Bapak  Ilham, tanggal 16 Desember 2018).
Pengelolaan  persampahan  memang bagian  dari  pelayanan  publik  yang  harus disediakan oleh
Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun
demikian  pengelolaan  persampahan  juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga  keberlanjutannya.  Sharing  dari masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  menjaga agar  pelayanan  pengelolaan  persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk sharing  dari  masyarakat  adalah  melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan  mampu  mencapai  tingkat  yang dapat  membiayai  dirinya  sendri.  Pemerintah perlu  melakukan  langkah-langkah  investasi untuk  menyediakan  kebutuhan  prasarana  dan saran  yang  memadai  untuk  mewujudkan pelayanan tersebut.
Program  pengelolaan  sampah  yang dilakukan  di  Desa  Rato,  tidak  terlepas  dari
pembiayaan.  Baik  untuk  perlengkapan  sarana dan  prasarana  maupun  untuk  kegiatan operasional  pengelolaan  lainnya.  Terhadap masalah pembiayaan dan retribusi persampahan  yang  diimplementasikan  di Pemerintah  Daerah,  diperoleh  data  sebagai berikut: Keberhasilan dari implementasi
kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian  informasi  yang  tepat  dan  jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi  dari  aparatur  akan  sampai  dengan baik kepada seluruh masyarakat.
Penyampaian informasi terkadang tidak selalu berjalan dengan baik karena dalam penyampaian  informasi  ini  seringkali  terjadi masalah  dalam  penyampaian  informasi  yaitu adanya salah pengertian atau kesalah pahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan  birokrasi  yang  harus  dilalui  dalam proses penyampaian informasi. Seperti terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan  Staf Staf  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Desa berikut.
Oleh  karena  itu  rasa  tanggung  jawab yang  tinggi  harus  dimiliki  setiap  aparatur Pemerintah Daerah agar tujuan dari penyampaian informasi implementasi kebijakan  pengelolaan  limbah  pasar  di  Desa Rato  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak melenceng  dari  tujuan  tersebut  (Wawancara dengan Bapak Sahbudin, tanggal 12 Desember 2018).
Penyampaian informasi kebijakan pengelolaan limbah pasar yang dilakukan oleh pengelolaan  limbah  pasar  Desa  Rato  kepada masyarakat  sudah  sangat  maksimal,  hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan
Kendala-kendala  Pemerintah  Desa  Dalam Pengelolaan  Limbah  Pasar  di  Desa  Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
Permasalahan  sampah  merupakan  hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai  masalah  kultural  karena  dampaknya terkena  pada  berbagai  sisi  kehidupan, terutama  kota-kota  besar  seperti  Jakarta, Semarang,  Surabaya,  Bandung,  Palembang, dan  Medan.  Menurut  perkiraan,  volume sampah  yang  dihasilkan  per  orang  rata-rata 0,5/  kg/  kapital/hari.  Jadi  untuk  kota  besar seperti  Jakarta  yang  penduduknya  10  juta
orang,  sampah  yang  dihasilkan  sekitar  5.000 ton/ hari dan Surabaya 1500 ton/hari. Dengan jumlah  yang  tergolong  besar  tersebut,  perlu adanya  penanganan  yang  khusus.  Bila  tidak cepat  ditangani  secara  benar  maka  kota-kota tersebut  akan  tenggelam  dalam  timbunan sampah  berbarengan  dengan  segala  dampah negatif yang ditimbulkannya.
Kendala-kendala Pemerintah
Desa
Dalam  Pengelolaan  Limbah  Pasar  di  Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yaitu sebagai berikut:
a. Minimnya Information (Informasi)
Informasi  merupakan  sumber  daya penting  bagi  suatu  pelaksanaan  kebijakan. Informasi  mempuyai  dua  bentuk  yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan  kebijakan  atau  program,  serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Informasi  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  menyediakan informasi  bagi  aparatur  pelaksana  kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana.
Kurangnya informasi atau pengetahuan, bagaimana melaksanakan kebijakan  memiliki  konsekuensi  langsung seperti pelaksana tidak bekerja secara optimal sehingga  menimbulkan  ketidak  jelasan  dari maksud  dan  tujuan  kebijakan  tersebut,  oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan  kepatuhan  organisasi  dan individu  terhadap  peraturan  pemerintah  yang ada.  Perkuatan  kelembagaan  tersebut  ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan  yang  sesuai  dengan  tanggung awabnya,  memiliki  fungsi  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung yang terdidik dibidang manajemen persampahan. Kewenangan tersebut Pemerintah
Daerah  dalam  penyelenggaraan  limbah  pasar yang  terdapat  di  Pemerintah  Daerah  dalam pengelolaan sampah dapat berupa:
1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
2) Menetapkan  norma,  standar,  prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
3) Memfasilitasi  dan  pengembangan  kerja sama  antar  daerah,  kemitraan,  dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,  dan  pengawasan  kinerja pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan sampah.
5) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dan pengeelolaan sampah (Wawancara dengan  Bapak  Sulaiman,  tanggal  17 Desember 2018). Sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah berupa: 1) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2) Memfasilitasi  kerjasama  antar  daerah dalam  satu  propinsi,  kemitraan,  dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
3) Menyelenggarakan
koordinasi, pembinaan  dan  pengawasan  kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
4) Memfasilitasi  penyelesaian  perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten dan antar kota dalam satu propinsi (Wawancara  dengan  Bapak  Sulaiman, tanggal 17 Desember 2018).
Undang-Undang  Nomor  18  tahun
2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  juga membuat
wewenang pemerintah Kabupaten/Kota  sebagaimana  terdapat  dalam pasal  9,  seperti  terlihat  dari  hasil  wawancara dengan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Desa berupa: 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.
2) Menyelenggarakan  pengelolaan  sampah skla  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3) Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4) Menetapkan  lokasi  tempat  penampungan sementara,  tempat  pengolahan  sampah terpadu  dan  atau  tempat  pemrosesan akhir sampah.
5) Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara  berkala  setiap  enam  bulan  selama 20  tahun  terhadap  tempat  pemprosesan akhir sempah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6) Menyusun  dan  menyelenggarakan  sistem tanggap  darurat  pengelolaan  sampah sesuai dengan kewenangannya
(Wawancara dengan Bapak Idris, tanggal 17 Desember 2018).
Apa  yang  tercantum  pada  wewenang pemerintah  Pusat,  Provinsi  dan  daerah Kabupaten  dan  Desa  Rato  tertera  pada Undang-undang  18  Tahun  2008  Pengelolaan Sampah  mengamanatkan,  bahwa  pembagian kewenangan pemerintah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pembagian kewenangan  tersebut  harus  terencanakan dimasing-masing bidang.
Karena Undang-undang 18 Tahun 2008 ini menempatkan hak masyarakat pada tataran sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  11 tentang  hak  dan  kewajiban  yaitu  masyarakat harus mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah baik dipusat dan didaerah.
Disamping  itu  masyarkat  berhak berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan,  penyelenggaraan  dan  pengawasan dibidang  pengelolaan  sampah,  memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, kemudian masyarakat berhak mendapatkan  perlindungan  dan  konpensasi karena  dampak  negatif  dari  kegiatan  tempat pemprosesan akhir sampah dan hak masyarakat  yang  lain  adalah  memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan  samapah  secara  baik  dan berwawasan lingkungan.
Disamping penempatan hak-hak masyarkat.  Undang-undang  18  Tahun  2008 Pengelolaan  Sampah  memuat  peran  serta masyarkaat  yang  dominan  yaitu  dengan tuntutan  berkewajiban  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  sampah  yang sejenis sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan.
Dari  ketentuan  hak  dan  kewajiban masyarakat  tersebut,  menempatkan  peran serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi  hal  yang  sangat  penting,  seperti terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Staf
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Desa dalam hal:
1) Pemberian  usul,  pertimbangan  dan  saran kepada  pemerintah  dan  atau  kepada pemerintah daerah.
2) Menciptakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
3) Pemberian  saraan-saran  dan  pendapat dalam penyelesaian sengketa persampaan (Wawancara  dengan  Bapak  Sulaiman, tanggal 17 Desember 2018).
Dari ketentuan tersebut untuk menghindari timbulnya sengketa antara pemerintah  daerah  dengan  pengelola  sampah atau  timbulnya  sengketa  antara  pengelola sampah  dengan  masyarakat  terkait,  maka dibutuhkan peran-peran masyarakat yang kuat dalam pengelolaan sampah.
b. Kewenangan  Pemrintah  Daerah  Kurang Optimal
Authority atau  Kewenangan,  mutlak keberadaannya diperlukan oleh suatu instansi. Kewenangan akan membawa pengaruh terhadap lembaga dalam menjalankan kebijakan.  Kewenangan  harus  bersifat  formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi  karena  dipandang  oleh  publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.
Dalam  bidang  persampahan,  Undang- undang No. 18 Tahun 2008 mengatur tentang keharusan  adanya  pengolahan  persampahan yang  membutuhkan  penanganan  yang  lebih komprehensif  dibandingkan  dengan  yang  ada sekarang. Seperti terlihat pada hasil wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  Desa Rato berikut. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi  perlunya  fasilitas  dan  sistem pengelolaan  yang  lebih  baik  disamping perlunya  peningkatan  sumber  daya  manusia yang  mendukung.  Pada  prinsipnya,  investasi di  sektor  sanitasi  akan  menguntungkan  baik dari  segi  ekonomi,  maupun  sosial  dan kesehatan  bagi  masyarakat  (Wawancara dengan Bapak Muhaimin, tanggal 17 Desember 2018). Keuntungan utama yang dapat diperoleh  dari  tersedianya  sanitasi  yang memadai adalah pengurangan polusi, perbaikan  kesehatan,  keuntungan  ekonomi, serta faktor kenyamanan dan kualitas hidup. c. Kurangnya Fasilitas
Fasilitas  dan  sumber  biaya  pembiayaan yang berkaitan
dengan Pengelolaan persampahan  memang  bagian  dari  pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk  mensejahterakan.  Namun  demikian pengelolaan  persampahan  juga  merupakan tanggung  jawab  masyarakat  untuk  menjaga keberlanjutannya.  Sharing  dari  masyarakat sangat  diperlukan  untuk  menjaga  agar pelayanan  pengelolaan  persampahan  dapat berlangsung  dengan  baik  dan  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk sharing  dari  masyarakat  adalah  melalui pembayaran retribusi yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai  dirinya  sendiri.  Seperti  terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Pemerintah  perlu  melakukan  langkah- langkah  investasi  untuk  menyediakan kebutuhan  prasarana  dan  sarana  yang memadai  untuk mewujudkan  pelayanan tersebut dan masyarakat secara bertahap memberikan
kontribusi untuk membiayai pelaksanaan pengelolaannya
(Wawancara  dengan  Bapak  Ilham, tanggal 17 Desember 2018).
Pengembangan alternatif sumber pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengelolaan Limbah pasar
yaitu Menyamankan  persepsi  para  pengambil keputusan  dalam  pengelolaan  persampahan dan  kebutuhan  anggaran  dan  mendorong peningkatan  pemulihan  biaya  persampahan. Namun  banyak  terdapat  perbedaan  persepsi dan  prioritas  dan  pentingnya  pengelolaan persampahan  termasuk  perlunya  pemulihan biaya  pengelolaan  bahkan  diantaranya  para pengambil  keputusan  di  Pemerintah  Daerah. Seperti  terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Untuk itu upaya-upaya untuk membangun dan menyamankan persepsi  agar pengelolaan  persampahan  mendapatkan  yang seimbang. Untuk dapat menyediakan anggaran dan menggali alternatif pembiayaan persampahan Pemerintah Daerah telah melaksanakan  proses  penyamanan  persepsi ditingkat  para  pengambil  keputusan  baik pusat  maupun  daerah  sehingga  pemahaman akan  pentingnya  pelayanan  persampahan dapat  dimiliki  dan  menjadi  pertimbangan
dalam  pengalokasian  anggaran  selanjutnya (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 17 Desember 2018).
Disamping mempertimbangkan kebutuhan  pelayanan  secara  teknis,  investasi, prasarana,  dan  sarana  persampahan  harus memperhatikan  dan  disesuaikan  dengan kemampuan  daerah  dan  masyarakat.  Adapun penanggung  jawab  serta  peralatan  atau fasilitas  yang  mendukung  dalam  penanganan sampah.
d. Sikap Pelaksana yang Kurang Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor  atau  aparatur,  jika  aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang  akan  di  jalankan  maka  mereka  akan melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika pandangan  mereka  berbeda  dengan  pembuat kebijakan  maka  proses  implementasi  akan mengalami  banyak  masalah  dan  tidak tercapainya  program  yang  telah  dibuat. Seperti  terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam  melaksanakan  kebijakan  mengenai pengelolaan limbah pasar di Desa Rato dapat dilihat  melalui  tingkat  kepatuhan  pelaksana dan  pemberian  upah  kepada  para  pelaksana kebijakan,  jika  pelaksana  ingin  efektif  maka para  pelaksana  tidak  hanya  mengetahui  apa yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  harus memiliki
kemampuan untuk melaksanakannya  (Wawancara dengan  Bapak Ruslan, tanggal 18 Desember 2018).
Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di  Desa  Rato  sikap  positif  pelaksana  untuk melaksankan  kebijakan  yang  menjadi  tujuan dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Desa  Rato  yaitu  adanya  saling kerja  sama  antara  pihak  pelaksana  dengan masyarakat  di  Desa  Rato.  Tanpa  adanya partisipasi  masyarakat  penghasil  sampah, semua  program  pengelolaan  sampah  yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan  adalah  bagaimana  membiasakan masyarakat  kepada  tingkah  laku  yang  sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:
1) Bagaimana  merubah  persepsi  masyarakat
terhadap  pengelolaan  sampah  yang  tertib dan teratur.
2) Faktor-faktor  sosial,  struktur,  dan  budaya setempat
3) Kebiasaan  dalam  pengelolaan  sampah selama  ini  (Wawancara  dengan  Bapak Ilham, tanggal 18 Desember 2018).
Permasalahan  yang  terjadi  berkaitan dengan  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya:
1) Tingkat  penyebaran  penduduk  yang  tidak merata.
2) Belum  melembaganya  keinginan  dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3) Belum  ada  pola  baku  bagi  pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.
4) Masih  banyak  pengelola  kebersihan  yang belum  mencantumkan  penyuluhan  dalam programnya.
5) Kehawatiran  pengelola  bahwa  inisiatif masyarakat  tidak  akan  sesuai  dengan konsep  pengelolaanyang  ada  (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 19 Desember 2018).
Pemahaman  pelaksana  tentang  tujuan umum  maupun  ukuran-ukuran  dasardan tujuan-tujuan  kebijakan  merupakan  satu  hal yang  penting.  Implementasikebijakan  yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebutsecara menyeluruh.
Hal  ini  berarti  bahwa  kegagalan  suatu implementasi  kebijakansering  diakibatkan oleh  ketidaktaatan  para  pelaksana  terhadap kebijakan. Dalamkondisi seperti inilah persepsi  individu  memegang  peran.  Dalam keadaanketidaksesuaian  kognitif,  individu mungkin akan berusaha menyeimbangkanpesan yang tidak
menyenangkan  dengan  persepsinya  tentang apa  yang  seharusnyamerupakan  keputusan kebijakan.
e. Kurangnya Komitmen Pengelolaan Limbah pasar di Desa Rato Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan merupakan  hal  terpenting  dari  pengaruh disposisi,  karena  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan  untuk  melaksankan  suatukebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang
dijalankan,  pemahaman  dan  pendalaman suatu  kebijakan  dan  penerimanan  aparatur dalam  kebijakan  apakah  menerima,  menolak ataukah netral.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Staf  Desa  Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima mengungkapkan:
“Komitmen yang kami lakukan berdasarkan  keinginan  kami  dalam  mencapai target  kekurangan  dan  tupoksi  pelayanan pengelolaan sampah yang berpedoman kepada peraturan-peraturan kebijakan Pemerintah  Daerah  yang  bersumber  dari pemerintah  pusat  yang  tercantum  pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang berdasarkan  Undang-undang  No.  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Desa Rato”  (Wawancara  dengan  Bapak  Lukman, tanggal 20 Desember 2018).
Berkaitan  dengan  tingkat  komitmen mengenai pengelolaan sampah serta kesadaran pelaksana tentang ukuran dasar dan tujuan-tujuan  kebijakan  secara  menyeluruh masih  belum  optimal  untuk  di  jalankan.  Dari hasil  penelitian  ini  kecenderugan  sikap masyarakat  di  Desa  Rato  pada  umumnya masih  kurang  memahami  dan  menyadari  arti pentingnya  kebersihan  lingkungan.  Sehingga masyarakat dengan sengaja dan tanpa merasa bersalah  membuang  sampah  di  sembarang tempat.  Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Masih  banyak  tempat-tempat  di  Desa Rato  yang  berserakan  dengan  sampah.  Ini juga bisa dilihat dari kotornya wilayah sungai. Banyak  masyarakat  yang  tinngal  di  daerah bantaran  sungai  dan  membuang  sampah  ke sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi kotor  dan  airnya  juga  ikut  tercemar  bukan hanya  itu  masyarakat  yang  masih  kurang memahami  akan  pentingnya  kebersihan lingkungan.  Masih  banyak  masyarakat  baik yang  miskin  maupun  yang  kaya  tetap membuang  sampahdi  sembarang  tempat (Wawancara  dengan  Bapak  Lukman,  tanggal 20 Desember 2018).
Hal  ini  diketahui  sebagian  besar responden menyatakan setuju bahwa pengelolaan  sampah  merupakan  salah  satu cara  untuk  menciptakan  Desa  Rato  yang bersih dan asri dan terbebas dari sampah.Peneliti menganalisis bahwa
lingkungan  luar  kurang  mendukung  terhadap pelaksanaan  Perda  Nomor  12  Tahun  2012 tentang  pengelolaan  sampah  karena  masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami  akan  pentingnya  kebersihan lingkungan. Peneliti menganalisis bahwa para pegawai  kurang  memahami  dan  menyadari pentingnya  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012  yang  berdasarkan  Undang-undang  No. 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah di  Desa  Rato.  Sebagai  salah  satu  cara  untuk menciptakan  Desa  Rato  yang  bersih  dan  asri serta  terbebas  dari  sampah  seharusnya pelaksana  kegiatan  serta  masyarakat  di  Desa Rato  dapat  bekerja  sama  dengan  baik  untuk melaksanakan  tugasnya  dalam  pengelolaan sampah di Desa Rato.
f. Tidak  Adanya  Kebijakan  Dari  Pemerintah Daerah
Komitmen  aparatur  di  Pemerintah Daerah  Desa  Rato  dalam  melaksanakan implementasi  kebijakan  pengelolaan  limbah pasar, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan  yaitu  memberikan  pelayanan kepada masyarakat  secara  efektif  dan efisien, maksimal  dan  juga  transparan  pada  saat pengelolaan sampah sehingga dapat membantu  masyarakat  pada  saat  melakukan proses  mengelola  sampah  di  wilayah  Desa Rato  dengan  baik  dan  tidak  berbelit-belit. Seperti  terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Selain  itu,  harus  didukung  pula  dengan adanya  suatu incentives yang  memiliki  arti menambah  keuntungan  atau  biaya  tertentu kepada  para  aparatur  pelaksana  pengelolaan limbah pasar guna memotivasi atau menambah semangat dan rasa tanggung jawab bagi para aparatur pelaksana dalam menjalankan  pengelolaan  sampah  sesuai dengan  tugas,  pokok,  dan  fungsinya  masing- masing  (Wawancara  dengan  Bapak  Lukman, tanggal 20 Desember 2018).
Incentives selain  untuk  menambah semangat  dan  rasa  tanggung  jawab kepada para  aparatur  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan,  keuntungan  yang  diciptakan  dari incentives adalah  untuk  menghindari  para aparatur pelaksana kebijakan bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri yang tidak  sesuai  dengan  peraturan-peraturan yang
sudah  semestinya  mereka  harus  jalankan  dan patuhi.  Hal  ini  dilakukan  dalam  upaya memenuhi  kepentingan  pribadi  ( self interest ) atau  juga  organisasi  tersebut,  kepentingan pribadi  disini  diartikan  kepada para  aparatur pelaksana  yang  memiliki  penghasilan  atau gaji lebih dari incentives tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Seksi  Perencanaan  dan  Evaluasi  Balai Pengelolaan Sampah Regiona,
mengungkapkan:
“Memang  betul  para  operator  dan aparatur  pelaksana  program  pengelolaan limbah  pasar  di  Desa  Rato  diberikan  uang lembur  yang  berasal  dari  Pemerintah  daerah jumlah uang tersebut berkisar 275.000 rupiah dan  dibayarkan  setiap  bulan,  dengan  maksud agar  para  pegawai  operator  dan  aparatur pelaksana  pengelolaan  limbah  pasar  di  Desa Rato menjadi lebih semangat dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat” (Wawancara  dengan  Bapak  Lukman,  tanggal 20 Desember 2018).
Anggaran yang disediakan bagi penanganan  persampahan  ini.  Sementara disisi  lain,  penghasilan  yang  didapat  dari pelayanan  persampahan  masih  jauh  dari tingkat yang memungkinkan terjadinya pemulihan  biaya  agar  penanganan  dapat mandiri  dan  berkelanjutan.  Dalam  kaitan tersebut  perlu  kiranya  dipersiapkan  langkah- langkah strategis, melalui penelusuran kemungkinan penerapan tarif progresif, dimana  tarifdikenakan  atas  dasar  volume sampah  yang  dibuang  pelanggan atau penimbul  baik  domestik,  industri,  maupun komersial.
Dengan landasan penerapan tarif seperti itu,  maka  dimungkinkan  adanya  insentif  bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah  volume  yang  dibuang  dengan  tarif retribusi  yang  ditarik.  Struktur  tarif  retribusi yang berlaku pada umumnya dirasakan masih konvensional  dan  belum  memungkinkannya adanya subsidi diantar pelanggan sebagaimana  yang  telah  dilaksanakan  pada sistem  pelayanan  publik  yang  lain  seperti pengelolaan  sampah.  Struktur  tarif  tersebut perlu  disesuaikan  dengan  berpegang  pada prinsip  pemulihan  biaya  dan  juga  dengan dasar  yang  berkeadilan,  Dalam  hal  ini  perlu dilakukan  perbedaan  struktur  tarif  diantara
domestik,  industri  dan  komersial  dengan melihat kemungkinan adanya silang pembiayaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak masayarakat Desa Rato.
Dengan  melakukan  silang  pembiayaan akan  dapat  menciptakan  insentif  diantara pelanggan  tanpa  membebani  operator  secara berlebihan,  sehingga  tarif  retribusi  bagi masyarakat  kurang  mampu  masih  dapat terjangkau.  Penerapan  subsidi  seperti  yang dikemukakan  diatas  perlu  dikaji  lebih mendalam agar kebijakan atas subsidi tersebut tidak  salah  sasaran.  Subsidi  dalam  jasa pelayanan  hanya  dan  harus  diberlakukan kepada golongan dengan kemampuan membayar  yang  rendah.  Satu  contoh  yang menarik  diambil  dari  konsep  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Desa  Rato, dimana  para  agen  pelaksana  dikompetisikan untuk  mendapatkan  dana  subsidi  yang dibayarkan  oleh  Pemerintah  sehingga  subsidi tersebut  menjadi  bagian  dari  insentif  yang diberikan  kepada  agen  pelaksana.  Seperti terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan  Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Pemerintah harus didorong untuk meningkatkan pemulihan biaya dari pengelolaan  persampahan  agar  subsidi  dari pelayanan  publik  ini  dapat  dibatasi  dan mengupayakan semaksimal mungkin pendanaan  dari  masyarakat.  Rencana  tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman dan  aturan  untuk  memudahkan  Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pemulihan biaya pengelolaan  persampahan.  Pedoman  dan aturan  tersebut  akan  meliputi  pedoman penyusunan rencana biaya, pedoman pengelolaan  keuangan,  pedoman  penyusunan tarif  retribusi  yang  akan  menjadi  acuan  yang memudahkan  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan  upaya-upaya  pemulihan  biaya (Wawancara  dengan  Bapak  Ansari,  tanggal 21 Desember 2018).
g. truktur Birokrasi
Struktur  organisasi  merupakan  wadah bagi  sekelompok  orang  yang  bekerja  sama dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang  jabatan  tertentu  dimana  masing- masing  diberi  tugas  wewenang  dan  tanggung jawab  sesuai  jabatannya.  Hubungan  kerja
dalam  organisasi  dituangkan  dalam  struktur dimana  merupakan  gambaran  sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan. Seperti  terlihat  pada  hasil  wawancara  dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.
Struktur  birokrasi  diharapkan  akan dapat  memberikan  gambaran  tentang pembagian  tugas,  wewenang,  tanggung jawab  serta  hubungan  antar  bagian berdasarkan  susunan  tingkat  hierarki. Struktur  organisasi  juga  diharapkan dapat  menetapkan  sistem  hubungan dalam  organisasi  yang  menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi  secara  efisien  dan  efektif  dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertical maupun horizontal .  Sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat  tercapai  dengan  hasil  yang maksimal  (Wawancara  dengan  Bapak Ansari, tanggal 21 Desember 2018). Implementasi  kebijakan  memerlukan suatu  organisasi  pelaksana  yang  dapat menjalankan  dan  mengontrol  pelaksana kebijakan  tersebut.  Para  pelaksana  kebijakan mungkin  tahu  apa  yang  harus  dikerjakan  dan memiliki  keinginan  dan  sumber  daya  yang cukup untuk melaksanakannya, namun aparatur  masih  dirintangi  oleh  struktur birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasi  kebijakan.  Seperti  terlihat  pada hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat Desa Rato berikut.
Struktur  birokrasi  sering  merintangi berbagai  perubahan  dalam  kebijakan, memboroskan sumber daya, memunculkan  tindakan-tindakan  yang tidak dikehendaki, merintangi koordinasi  dan  sebagainya.  Struktur birokrasi  merupakan  faktor  keempat yang  harus  dipernuhi  agar  pelaksanaan suatu  kebijakan  berjalan  dengan  lancar, dua  karakter  yang  menonjol  dari struktur  birokrasi  ini  adalah  prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang (Wawancara  dengan  Bapak  Ansari, tanggal 21 Desember 2018).
Berkaitan  dengan  struktur  birokrasi sebagai  norma-norma  dan  pola  hubungan yang  terjadi  dalam  badan-badan  eksekutif. Merupakan  karakteristik  pelaksanaan,  artinya karakteristik  organisasi  yang  merupakan faktor  krusial  yang  menentukan  berhasil tidaknya  suatu  program.  Berdasarkan  hasil pengamatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima hal tersebut dirasakan sudah cukup  baik.  Seperti  terlihat  pada  hasil wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  Desa Rato berikut.
Hal ini terlihat dari pola kerjasama antar badan  eksekutif  termasuk  Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebagai perangkat daerah untuk dapat menciptakan Desa Rato yang bersih dan asri  serta  terbebas  dari  sampah  terjalin dengan  baik  dan  hal  tersebut  jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku para pegawainya.
Perkuatan
kapasitas kelembagaan juga akan sangat dipengaruhi  oleh  pola-pola  kerjasama horizontal  maupun  vertikal  termasuk kerjasama  antar  kota  dalam  penerapan pola pengelolaan sampah secara regional.  Kerjasama  antar  instansi dubuthkan  berbagai  hal  yang  berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti pengelolaan  sampah  pasar,  draine/ sungai, pihak produsen/ industri/ perdagangan (penanganan sampah kemasan  B3  rumah  tangga  dan  bahan- bahan  daur  ulang),  pertanian/kehutanan (pemasaran kompos),
bidang pendidikan  dan  lain-lain  (Wawancara dengan  Bapak  Ansari,  tanggal  21
Desember 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Standard Operational Procedures (SOP)
Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran  yang  menjelaskan  rincian  tujuan keputusan  kebijakan  secara  menyeluruh. Indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan pengelolaan  sampah  telah  direalisasikana. Wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap informan  yang  diteliti,  Didalam  pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan, diperlukan  rincian  kerja  yang  jelas,  rincian kerja  untuk  pengelolaan  kebersihan  dapat
dilihat  dari Standar  Operational  Procedures (SOP)  yang  dibuat  oleh  pihak  Desa  Rato, namun adanya Standar Operational Procedures (SOP)  yang  dibuat,  dari  tahun ketahun  tidak  ada  perubahan  atau  revisi sehingga  standar  yang  ingin  dicapai  tidak jelas
Standar  Operational  Procedures (SOP) yang  dianggap  hanya  sebagai  formalitas saja, untuk  jadwal  bagi  petugas  kebersihan  serta tempat dalam pengangkutan dan pembuangan sampah  semua  jelas  dan  bisa  dikatakan  baik. Tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak petugas  kebersihan  tidak  disiplin  dan  bekerja tidak  maksimal,  upaya  Pemerintah  Daerah Desa  Rato  dalam  rangka  menjaga  kebersihan dan keindahan antara lain:
a) Membuat Standard Operational Procedure (SOP) mengenai teknis menjaga kebersihan Desa Rato terhadap pemanfaatan sampah organik. SOP tersebut  memuat  langkah  langkah  yang harus dilakukan oleh setiap UPT yaitu: 1. Membuat
kantongisasi untuk penampungan  sampah  pada  setiap pedagang baik sampah organik maupun sampah non-organik.
2. Menjaga  kebersihan  lingkungan  pasar dengan  cara:  melaksanakan  Jumat bersih pada tiap hari Jumat, menempatkan  tong-tong  sampah  secara proporsional sesuai dengan luas wilayah UPT  pasar,  memberdayakan  seluruh personil yang ada di UPT pasar masing- masing  termasuk  mendorong  partisifasi aktif  para  pedagang  dan stakeholder , menjaga  kebersihan  kamar  mandi/WC termasuk  saluran  drainase  dalam  pasar, menjaga  kebersihan  TPS  pasar  dengan cara  sampah  diangkut  secara  terus  dan tidak  terjadi  penumpukan  sampah  TPS, melaksanakan RTH/penghijauan di lingkungan  pasar,  dan  memelihara taman pasar.
b) Pemilahan  dan  pengolahan  sampah  upaya pemilahan  khususnya  sampah  organik dilakukan  di  TPS  oleh  petugas  kebersihan pasar. Sampah organik  yang sudah dipilah kemudian  dicacah  baik  menggunakan mesin  atau  secara  konvensional  bagi  UPT yang  belum  memiliki  mesin.  Pencacahan dilakukan  oleh  petugas  kebersihan  yang
ditunjuk  oleh  UPT.  Hasil  pencacahan merupakan  media  kompos  kemudian dimasukkan  ke  dalam  drum  pengomposan untuk  difermentasi  kurang  lebih  7  hari, selanjutnya setelah jadi kompos didistribusikan  kepada  para  pihak  atau konsumen  yang  membutuhkan  termasuk karyawan  UPT.  Sedangkan  sampah  non- organik masih dibuang ke TPA
(Wawancara  dengan  Bapak  Ilham,  tanggal 21 Desember 2018).
h. Rendahnya Implementasi Kebijakan Struktur  organisasi  merupakan  salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi  dialokasikan  dalam  organisasi.  Hal  ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara  setiap  individu  melaksanakan  tugasnya dalam organisasi. Arah dan strategi organisasi secara  keseluruhan  telah  ditetapkan  serta struktur organisasi tersebut melakukan kegiatan  atau  menjalankannya  tugas  dan fungsinya. Seperti terlihat pada hasil wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  Desa Rato berikut.
Struktur  organisasi  merupakan  suatu gambaran yang menggambarkan tentang  jenis  atau  tipe  organisasi, pembagian  bidang-bidang,  kedudukan dan  jenis  wewenang  aparatur,  bidang dan  hubungan  perkerjaan  yang  terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang  kendali  dan  sistem  pimpinan organisasi  (Wawancara  dengan  Bapak Ilham, tanggal 21 Desember 2018) Pada beberapa kota umumnya pengelolaan  persampahan  dilakukan  oleh Dinas
Kebersihan Kota. Keterlibatan masyarakat  maupun  pihak  swasta  dalam menangani  persampahan  pada  beberapa  kota sudah  dilakukan  untuk  beberapa  jenis kegiatan.  Masyarakat  banyak  yang  terlibat pada  sektor  pengumpulan  sampah  di  sumber timbulan  sampah,  sedangkan  pihak  swasta umumnya  mengelola  persampahan  pada kawasan  elit  dimana  kemampuan  membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.
Umumnya  Pemerintah  Daerah  selain berfungsi  sebagai  pengelola  persampahan kota,  juga  berfungsi  sebagai  pengatur,
pengawas, dan pembina pengelola persampahan.  Sebagai  pengatur,  Pemerintah Daerah bertugas membuat peraturan- peraturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh operator  pengelola  persampahan.  Sebagai pengawas,  fungsi  Pemerintah  Daerah  adalah mengawasi  pelaksanaan  peraturan-peraturan yang  telah  dibuat  dan  memberikan  sangsi kepada  operator  bila  dalam  pelaksanaan tugasnya  tidak  mencapai  kinerja  yang  telah ditetapkan, fungsi Pemerintah Daerah sebagai pembina  pengelolaan  persampahan,  adalah melakukan  peningkatan  kemampuan  dari operator. Seperti terlihat pada hasil wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  Desa Rato berikut.
Pembinaan  tersebut  dapat  dilakukan melalui pelatihan-pelatihan  maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang  melibatkan  masyarakat  untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan.Tumpang tindihnya fungsi-fungsi tersebut menjadikan pengelolaan persampahan menjadi tidak efektif,  karena  sebagai  pihak  pengatur yang  seharusnya  mengukur  kinerja keberhasilan  pengelolaan  sampah  dan akan  menerapkan  sangsi  bila  pihak operator  tidak  dapat  dilakukan  karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja  operator  sulit  diukur  dan pelayanan cenderung menurun (Wawancara  dengan  Bapak  Ilham, tanggal 22 Desember 2018) Penanggung Jawab pengelolaan
persampahan  dilaksankan  oleh  Dinas-dinas terkait seperti Dinas Pernukiman dan
Perumahan dalam Pemerintah Daerah. Pengelolaan  oleh  Dinas-dinas  terkait  ini dimulai  dari  pertanggung  jawaban  terhadap pengangkutan  sampah  sampai  pemrosesan akhir  sampah.  Untuk  sumber  sampah  dan pengumpulan  di  sumber  sampah  adalah menjadi tanggung jawab pengelola.
Keterbatasan  lahan  TPA  (tempat  pengolahan akhir) sampah dikawasan perkotaan, memerlukan  solusi  penanganan  bersama secara regional agar lebih efisien. Pengelolaan regional
dikembangkan dengan memperhatikan  azas  manfaat  bagi  setiap
Pemerintah  Daerah  yang  terlibat.  Model pengelola  kolektif  untuk  2  kota  atau  lebih perlu  diterapkan  secara  lebih  memadai,  dan rencan  tindak  yang  diperlukan  adalah penyusunan  pedoman  organisai  pengelola fasilitas regional.
4.2 Pembahasan
Konsep  rencana  pengelolaan  sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan  suatu  sistem  pengelolaan sampah  yang  modern,  dapat  diandalkan  dan efisien dengan tehnologi yang ramah lingkungan.  Dalam  sistem  tersebut  harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan  standar  kesehatan  masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam konsep  rencana  pengelolaan  sampah  ini adalah  “meningkatkan  sistem  pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam paradigma  baru  pengelolaan  sampah”.  Untuk itu  perlu  dilakukan  usaha  untuk  mengubah cara  pandang  “sampah  dari  bencana  menjadi berkah”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan  limbah  pasar  di  Desa  Rato Kecamatan  Bolo  Kabupaten  Bima,  meliputi comunication
(Komunikasi) dalam pengelolaan limbah pasar, transmission (penyampaian)  informasi  dalam  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  limbah  pasar, clarity (kejelasan) mengenai implementasi  kebijakan pengelolaan limbah pasar, consistensy (konsistensi)  informasi, resources (sumber daya) dalam pelaksanaan
kebijakan pengelolaan  limbah  pasar,  dan staff (staf) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi.
Hal  ini  penting  karena  pada  hakikatnya pada  timbunan  sampah  itu  kadang-kadang masih  mengandung  komponen-komponen yang  sangat  bermanfaat  dan  memiliki  nilai ekonomi  tinggi  namun  karena  tercampur secara  acak  maka  nilai  ekonominya  hilang dan  bahkan  sebaliknya  malah  menimbulkan bencana yang dapat membahayakan lingkungan hidup.
Dalam  rencana  pengelolaan  sampah perlu  adanya  metode  pengolahan  sampah yang  lebih  baik,  peningkatan  peran  serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi  beban  pendanaan  pemerintah serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.
Sistem  pengelolaan  persampahan  yang dikembangkan harus merupakan sistem pengelolaan  yang  berbasis  pada  masyarakat yang  dimulai  dari  pengelolaan  sampah  di tingkat  rumah  tangga  (Hadiwiardjo,  1997). Para pemulung dapat ditingkatkan harkat dan martabatnya menjadi mitra tetap pada industri kecil  pengolah  bahan  sampah  menjadi  bahan baku.  Dana  untuk  membayar  imbalan  dari para  pegawai/petugas  yang  terlibat  dalam kebersihan  kota  dapat  diperoleh  dari  iuran warga  (retribusi  tetap  dilakukan)  ditambah dari  hasil  keuntungan  dari  pemrosesan  bahan sampah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh bahwa  kendala-kendala  Pemerintah  Desa Dalam  Pengelolaan  Limbah  Pasar  di  Desa Rato  Kecamatan  Bolo  Kabupaten  Bima, meliputi  minimnya information (informasi), kewenangan pemrintah daerah kurang optimal,  kurangnya  fasilitas,  sikap  pelaksana yang kurang, kurangnya komitmen pengelolaan  limbah  pasar,  tidak  adanya kebijakan  dari  pemerintah  daerah,  struktur birokrasi, Standard  Operational  Procedures (SOP), dan rendahnya implementasi kebijakan.
BAB V

## PENUTUP

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  uraian yang  panjang  dalam  bab-bab  sebelumnya, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah  pasar  di  Desa  Rato  Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, meliputi comunication (Komunikasi) dalam pengelolaan  limbah  pasar, transmission (penyampaian) informasi dalam pelaksanaan kebijakan
pengelolaan limbah pasar, clarity (kejelasan) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah  pasar, consistensy (konsistensi) informasi, resources (sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah  pasar,  dan staff (staf)  pelaksanaan perencanaan dan evaluasi.
2. Kendala-kendala  Pemerintah  Desa  Dalam Pengelolaan  Limbah  Pasar  di  Desa  Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, meliputi minimnya information
(informasi), kewenangan pemrintah
daerah kurang optimal, kurangnya fasilitas,  sikap  pelaksana  yang  kurang, kurangnya  komitmen  pengelolaan  limbah pasar,  tidak  adanya  kebijakan  dari pemerintah  daerah,  struktur  birokrasi,
Standard  Operational  Procedures (SOP), dan rendahnya implementasi kebijakan.
5.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka dapat disarakan sebagai berikut:
1. Bagi  Pemerintah,  untuk  turut  serta  dalam menciptakan  lingkungan  bersih  dan  sehat terutama  dalam  hal  pengelolaan  sampah agar berdaya guna dan bermanfaat.
2. Bagi  Masyarakat,  memberikan  gambaran bagi  masyarakat  tentang  pentingnya tingkat  kesadaran  masyarakat  tentang kebersihan lingkungan.
3. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan masukan  bagi  peneliti  lain  dalam  hal pengelolaan limbah pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur,  Rozaki.  2003. Promosi  Otonomi Desa . Yogyakarta: IRE Press.
Aidit  Alwi,  Zainal  ASKP  dan  Irwan  Saragih. 2006. Pembangunan Politik: Beberapa  Aspek  Perubahan  Sosial dan Ekonomi . Yogyakarta: Liberty Ali.  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Anwar,  A.  2004. Pengantar  Ilmu  Kesehatan Lingkungan .  Jakarta  Sumber Wijaya.
Ari,  Dwipayana.  2003. Pembaharuan  Desa
Secara Partisipasif . Pustaka Pelajar. Arikunto, 2008. Pengantar Penelitian Kualitatif . Surakarta. UNS Press Arief,  Budiman.  2005. Teori  Pembangunan Dunia  Ketiga .  Jakarta.  Gramedia
Pustaka Utama.
Artiningsih.  2008.  dengan  judul  Peran  Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Jurnal
Jurusan  Ilmu  Hukum  Universitas Brawijaya, Juni,h. 4-9.
Bayu  Surianingrat . 2005. Pemerintahan Administrasi  Desa  dan  Kelurahan . Jakarta: Aksara Baru. Dimedjo, S.S.  2005. Pengantar Studi Pengelolaan Air Kotor. Jakarta:
Pusdiknakes.
Gafur  ,YR.,  2014,  „Implementasi  Pasal  25
Peraturan  Daerah  Kota  Malang Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan  Dan  Pertamanan  Kota Malang)‟, Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Juni,h. 2-3. Ginting,  P.  2002. Teknologi  Pengolahan
Limbah .  Jakarta:  Penerbit  Pustaka Sinar Harapan.
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.
51/MENLH/10/1995  tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri
Keputusan  Menteri  Negara  KLH  No.  37
Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Baku  Mutu  Lingkungan, Jakarta: Kementrian KLH Kristianto,    P.    2002. Ekologi    Industri. Surabaya: LPPM
Universitas
Kristen Petra.
Mahida,  U.N.  2004. Pencemaran  Air  dan Pemanfaatan limbah Industri .
Jakarta: Rajawali.
Moleong Lexy J. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya Mutoif,  D.  2008. Pemanfaatan  Limbah  Cair Industri Tahu.
http://dmutoif.blogspot. com/2008/05/pemanfaatan-limbah- cair-industri-tahu.html.  Diakses  12 Januari 2014 Nazir.  2005. Metode  Penelitian .  Bogor:
Ghalia Indonesia
Noviana,  L  dan  Ahmad  S.  2008.  Efektivitas EM4  dalam  Menurunkan  BOD  & COD  Limbah  Cair  Tahu. Jurnal Fakultas  Teknik  Lingkungan  FT-

## Usahid
Sagita,  RA.,  Hayu,  I  dan  Djumiarti,  T  2013,
„Analisis  Peran  Aktor  Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah  Di  Kota  Semarang‟, Jurnal Administrasi Publik UNDIP Semarang, Vol. 2, Nomor 4, September, hal. 1-10. Saidi, Z. 2009. Paradigma  Produksi  Bersih: Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan . Bandung: Penerbit Nuansa Salmin.  2005.  Oksigen  Terlarut  (DO)  dan Kebutuhan  Oksigen  Biologi  (BOD) Sebagai  Salah  Satu  Indikator  Untuk Menentukan Kualitas Perairan.
Jurnal Oseana, Volume XXX, Nomor
3, 2005 : 21 - 26 ISSN 0216-1877
Setiani,  O.  2000.  Pengolahan  Limbah Organik  dengan  EM  Sebagai  Bahan
Bakar  Alternatif  yang  Ekonomi.
Jurnal  Program  Studi  Magister Kesehatan Lingkungan  Universitas Diponegoro Semarang Siregar,  SA.  2005. Instalasi  Pengolahan  Air
Limbah . Yogyakarta: Kanisius Soemirat,  2004. Kesehatan  Lingkungan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Sudarmadji,  2007. Jurnal  Pembangunan Berkelanjutan,  Lingkungan  Hidup dan Otonomi Daerah. Jakarta:
Kementrian KLH.
Sugiharto.  2007. Dasar-dasar  Pengolahan
Air  Limbah .  Jakarta  :  Universitas
Indonesia Press. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta