Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-

## UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Komang Frisma Indra Prastya 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Si Ngurah Ardhya 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : {frismaindra03@gmail.com , niktsariadnyani@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  bagaimana  bentuk  pengaturan  hukum  terhadap perjanjian  jual  beli online melalui e-commerce ,  (2)  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual  melakukan  wanprestasi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normative,  dengan  menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjukkan bahwa (1) persyaratan perjanjian jual beli online melalui e-commerce masih melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan tentang  syarat  sah  perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  adanya  kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Kata Kunci Perjanjian Jual Beli Online, Pasal 1320 KUHPerdata, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  find  out  how  the  form  of  legal  regulation  ofbuying  and  selling agreements  online  through  e-commerce,  (2)  knowing  how  to  form  legal  protection  against purchases in the implementation ofbuying and selling agreements online through e-commerce if  the  seller  default.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research,  using  a statutoryapproachand  a  conceptualapproach.  The  legal  materials  used  are  primary  legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is a document study technique and analyzed according to the problems studied in a qualitative juridical manner. The results of the study show that (1) the terms of the online sale and purchase agreement through e-commerce are still through the provisions of Article 1320 of the Civil Code which contains the legal terms of the agreement, namely the agreement of  both  parties,  the  ability  to  act,  the  object  of  the  agreement  and  the  existence  of  a  lawful cause, (2 ) a form of legal protection for buyers in the implementation ofbuying and selling agreements   online  through  e-commerce  if  the  seller  defaults,  then  the  form  of  settlement  is
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
regulated  in  Article  38  of  the  ITE  Law  and  Article  45  of  the  Consumer  Protection  Act  is protected by Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection
Keywords: Sales  and  Purchase  Agreement  Online,  Article  1320  of  the  Civil  Code,    Law Number 16 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions

## PENDAHULUAN
Kegiatan  keseharian  manusia  tidak  dapat dilepaskan  dari  kegiatan  ekonomi  yang merupakan  tumpuan  manusia  guna  memperoleh barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan  untuk melangsungkan suatu kehidupan. Salah satu cara memperoleh  barang  dan  jasa  dalam  kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan.  Melalui  perdagangan,  manusia membutuhkan  barang  atau  jasa  untuk  dapat memperoleh  barang  atau  jasa  yang  diperlukan. Di  sisi  lain,  manusia  yang  hendak  menjual barang  dan  jasa  dapat  memperoleh  harga  yang diinginkan melalui perdagangan.
Pada  tahap  peradaban  umat  manusia  yang masih  sederhana,  perdagangan  dilakukan melalui  mekanisme  barter.  Pada  barter,  pihak yang  membutuhkan  barang  dan  jasa  langsung bertemu dan bertatap muka kemudian melakukan  kesepakatan  mengenai  apa  yang dipertukarkan  tanpa  adanya  suatu  perjanjian tertulis.  Akan  tetapi,  system  barter  pada  masa kini telah ditinggalkan.
Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan teknologi  dan  informasi,  eksistensi  dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah  sistem  perdagangan  dunia  yang ditandai  dengan  terjadinya  pergeseran  dalam sistem  perdagangan.    Untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  setiap  orang  mendapatkan suatu  barang  dari  orang  lain  melalui  sebuah mekanisme  yang  dikenal  dengan  istilah transaksi.  Dalam  suatu  transaksi  sebaiknya kedua  belah  pihak  terlebih  dahulu  harus  saling menyepakati  hal-hal  yang  berkenaan  dengan objek transaksinya. Secara konfensional transaksi  dilakukan  secara    langsung  dalam artian  bahwa  para  pihak  akan  bertemu  secara langsung  untuk  menyepakati  hal-hal  tertentu yang  nantinya  akan  dituangkan  secara  tertulis oleh kedua belah pihak. Namun demikian dalam perkembangannya  saat  ini  transaksi  tidak  lagi selalu  dilakukan  secara  konfensional  dengan bertemu  langsung,  melainkan  dapat  dilakukan secara elektronik.
Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),  transaksi  elektronik  didefinisikan  sebagai perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau
media  elektronik  lainya. Electronic  Commerce memberikan  kemudahan  kepada  penjual  dan pembeli  untuk  melakukan  transaksi.  Dari  sisi pembeli,  pembeli  dengan  mudah  mengakses situs  toko online selama  24  jam  setiap  harinya. Sehingga  pembeli  dapat  langsung  mendapatkan barang  atau  jasa  yang  diinginkan  hanya  dengan mengunduh  catalog  barang  yang  ingin  dipesan dan  melakukan  pemesanan  lewat  internet,  yang mana  hal  ini  menguntungkan  penjual  dan memudahkan  para  konsumen  untuk  mengakses toko online tersebut.
Seiring  dengan  kemudahan  bertransaksi secara  elektronik  ternyata  juga  menimbulkan suatu  permasalahan,  misalnya  pembeli  yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah  harga  dari  produk  jasa  yang  dibelinya tapi  tidak  melakukan  pembayaran,  begitu  juga sebaliknya  penjual  yang  bertanggung  jawab memberikan  barang  yang  telah  dibayar  oleh pembeli tetapi penjual tidak memberikan barang tersebut kepada pembeli. Bagi pihak yang tidak melakukan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati  dapat  digugat oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.
Berdasarkan  kajian  tersebut  yang  akan diteliti  adalah  yang  berkaitan  dengan  relevansi peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada dengan  kebutuhan  akan  peraturan  dalam transaksi  jual  beli  melalui  media  elektronik. Untuk  itu  penulis  mengkaji “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  19  TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK”.
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  bentuk  pengaturan  hukum terhadap  perjanjian  jual  beli online melalui e-commerce ?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  pembeli  dalam  pelaksanaan perjanjian  jual  beli online melalui E- Commerce jika  penjual  melakukan wanprestasi?
METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut  Soejono  Soekanto  metode  penelitian hukum  normatif  atau  metode  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  metode  atau  cara  yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang  ada    (Soerjono,  2014).  Penelitian  ini mengacu  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku, dalam  hal  ini  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang syarat sah perjanjian. Kenyataan yang terjadi di masyarakat  saat  ini  masih  ada  ditemukan masyarakat yang melakukan perbuatan wanprestasi  dalam  transaksi  jual  beli  secara online. Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  penulis  memakai  2  (dua) pendekatan  antara  lain,  pendekatan  peraturan perundang-undangan ( stutue approach ), pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini ada 3 (tiga), Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritaif artinya  mempunyai  otoritas,  sumber  bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi atau kejelasan tentang bahan primer, sumber bahan hokum Tersier merupakan Merupakan  bahan  non  hukum  atau  bahan penunjang  yang  digunakan  untuk  menjelaskan dan  memberikan  gambaran  terhadap  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  teknik  studi  dokumen  yaitu  dalam pengumpulan  bahan  hukum  terhadap  sumber kepustakaan  yang  relevan  dengan  permasalahan yang  dibahas  dengan  cara  membaca  dan mencatat untuk memudahkan dalam menganalisis  permasalahan.  Untuk  pengolahan bahan  hukum  teknik  yang  digunakan  adalah teknik  deduktif  yaitu  kesimpulan  diperoleh  dari pendeskripsian  permasalahan  yang  bersifat umum  sampai  pada  permasalahan  khusus  yang lebih mendetail.
Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif  dalam  penelitian  ini,  (Adnyani,  2015: 68-80).  Metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 :  59).  yaitu  memaparkan  hasil  analisis  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani,  2014  :  35),  yang  dideskripsikan
karena  sesuai  dengan  sifat  dari  masalah  serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.
Penelitian  ini  merupakan  deskriptif  maka dalam  memperoleh  bahan  hukum  yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik  yang  disusun  secara  sitematis  untuk mencari  pengumpulan  bahan  hukum  hasil penelitian  yang  sempurna  (Adnyani,  2016  : 223)Setelah  dilakukan  penyajian  bahan  hukum Langkah  selanjutnya  yakni  penarikan  kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).
PEMBAHASAN
Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap
Perjanjian  Jual  Beli  Online  Melalui  E- Commerce
Syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  pasal 1320  KUHPerdata  memiliki  syarat  sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan  Untuk  Membuat  suatu perikatan
3. Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu
4. Suatu Sebab Yang Halal (Causa)
Berdasarkan  hal  diatas  ada  2  (dua) perbedaan  atas  syarat  sahnya  perjanjian  yang terdapat  dalam  pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu syarat  subyektif  yang  terdapat  pada  syarat pertama  dan  syarat  kedua,  sedangkan  syarat obyektif  yang  terdapat  dalam  syarat  ketiga  dan keempat.
Pasal  1338  KUHPerdata  menganut  asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa:
“setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur  dalam  Undang-Undang.  Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang,  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.
Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau  perjanjian:  asas  kebebasan  berkontrak (sistem  terbuka),  asas  konsensualitas,  asas mengikatnya  perjanjian  atau  pacta  sunt servanda, dan asas itikad baik, asas personalitas, asas  force  majeur,  asas  exceptio  non  adimpleti contractus.
Jual  beli  pada  KUHPerdata  diatur  pada Buku III tentang Perikatan ( Van Verbintenissen ) Bab  5,  sehingga  jual  beli  merupakan  suatu perjanjian.  Perjanjian  jual-beli  adalah  suatu
perjanjian  timbal-balik,  dimana  pihak  yang  satu (penjual)  berjanji  akan  menyerahkan  suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga  yang  telah  dijanjikan  (Pasal  1457 KUHPerdata).  Unsur  pokok  perjanjian  jual  beli adalah  “barang  dan  harga”.  Perjanjian  jual  beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458  KUH-Perdata,  yang  berbunyi:  “Jual  beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda  tersebut  belum  diserahkan  dan  harga belum dibayar.”
Definisi  yang  diberikan  Pasal  1457 KUHPerdata  intinya  pada  unsur  esensialia perjanjian  jual  beli,  ini  didasarkan  pada  suatu pemikiran bahwa unsur benda bertkaitan dengan levering  atau  penyerahan,  sedangkan  unsur harga  berkaitan  dengan  pembayaran,  yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak  yang  sama-sama  harus  dipenuhi  supaya hak  masing-masing  pihak  terealisasi  sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.
Karena  perjanjian  jual  beli  tersebut dilakukan  secara  online  maka  aturan  yang  juga digunakan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  tahun  2012  tentang  Penyelenggara system dan Transaksi Elektronik.
Jadi,  kurang  lebih,  dokumen  elektronik adalah  berkas  berkas  elektronik  seperti  file gambar,  file  dokumen,  dan  lain-lain.  Sementara itu,  informasi  elektronik  adalah  kandungan informasi dari dokumen elektronik (pasal 1 Ayat 4) tersebut. Sistem elektronik (PP No 82 Tahun 2012)  adalah  sistem  untuk  mengelola  informasi elektronik  tersebut,  seperti  komputer,  aplikasi, smartphone, dan sebagainya. Secara singkat, jika kita mengakses web atau aplikasi jual beli secara online  dengan  menggunakan smartphone , gambar  barang  dari  web  atau  aplikasi  tersebut adalah  dokumen  elektronik,  informasi  yang terkandung  dalam  gambar  barang  tersebut adalah  informasi  elektronik,  dan  smartphone yang  digunakan  untuk  membuka  web  atau aplikasi tersebut adalah system elektronik.
Jika kita membeli suatu barang yang ada pada  web  atau  aplikasi  tersebut  maka  terjadilah proses transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 Ayat
(2)  UU  ITE  menjelaskan  “Transaksi  Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer, dan/atau  media  elektronik  lainnya”.  Perbuatan hukum  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah perjanjian jual beli.
Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UUITE, khususnya  dalam  Pasal  6  UUITE  yakni “informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  sehingga  menerangkan suatu  keadaan”.  Selain  itu,  terdapat  pula kekhususan  dalam  penyelenggaraan  sertifikasi elektronik  dan  sistem  elektronik  serta  transaksi elektronik  yaitu  salah  satunya  terdapat  pada pasal  46  ayat  (1)  “Transaksi  Elektronik  yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak”.
Pada  Pasal  47  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai Kontrak
Elektronik dianggap sah apabila:
a. Terdapat kesepakatan para pihak
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan
c. Terdapat hal tertentu
d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Transaksi  Jual  beli  yang  dilakukan  melalui alat  elektronik  dalam  transaksi  elektonik,  harus memiliki  hukum  yang  sama  dengan  kontrak konvensional.  Sebagaimana  di  tentukan  pada pasal  18  ayat  (1)  UUITE  yang  berbunyi “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.(Kuswanto:2011:58)  Para  pihak  yang saling  mengikat  diri  berasal  dari  kesepakatan yang  dituju  oleh  masing-masing  pihak,  seperti yang  terdapat  pada  pasal  1320  KUHPerdata mengenai  kesepakatan  para  pihak  yang diutamakan  untuk  melanjutkan  setiap  perbuatan dalam suatu perjanjian.
Pada  pasal  47  ayat  (1)  PP  No.  82  Tahun 2012  dijelaskan  tentang  Transaksi  Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau  bentuk  kontraktual  lainnya  sebagai  bentuk kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak. Yang  mana  Kontrak  Elektronik  dan  bentuk kontraktual  lainnya  yang  ditujukan  kepada penduduk  Indonesia  harus  dibuat  dalam  Bahasa Indonesia (Pasal 48 ayat (1)).
Kontrak  Elektronik  yang  dibuat  dengan klausula  baku  harus  sesuai  dengan  ketentuan mengenai  klausula  baku  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang  –  undangan.  Pasal 48  ayat  (3)  menjelaskan  Kontrak  Elektronik paling sedikit memuat:
a. Data identitas para pihak
b. Objek dan spesifikasi
c. Persyaratan Transaksi Elektronik
d. Harga dan biaya
e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
f. Ketentuan  yang  memberikan  hak  kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan  barang  dan/atau  meminta penggantian  produk  jika  terdapat  cacat tersembunyi
g. Pilihan  hukum  penyelesaian  Transaksi Elektronik.
Nilai  dari  pasal  1320  mengenai  syarat sahnya  perjanjian  tidak  seluruhnya  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  ITE.  Hanya  terdapat  beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan  isi  dari  Undang-Undang  No.11  Tahun 2008 Tentang ITE yaitu:
1. Kesepakatan Para Pihak
Kesepakatan  para  pihak  diperlukan  dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli Online yang  dilakukan  melalui E- Commerce .  Kesepakatan  para  pihak  diatur dalam  pasal  19  tentang  kesepakatan  para  pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem
elektronik yang disepakati.
2. Kecakapan Kecakapan  bertindak  merupakan  kecakapan atau  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan  yang  akan  menimbulkan  akibat hukum.  Kecakapan  dalam  bertindak  sangat diperlukan  dalam  suatu  perjanjian.  Termasuk
dalam transaksi jual beli Online yang dilakukan melalui E-Commerce .  Namun  dalam  Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang  ITE  tidak diatur  mengenai  kecakapan  seseorang  dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik.
Namun  mengenai  kecakapan    para  pihak yang  melakukan  transaksi  melalui  media Android  atau  media  elektronik  lainnya  diatur dalam  Pasal  47  ayat  (2)  berbunyi:  “dilakukan oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang berwenang  mewakili  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang – undangan”.
3. Suatu Hal Tertentu
Suatu  hal  tertentu  merupakan  pokok  dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual  beli  adalah  mengenai  objek  atau  barang yang  akan  diperjual  belikan.  Suatu  hal  tertentu merupakan  suatu  benda  yang  nantinya  akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang ITE  dijelaskan  dalam  pasal  9  bahwa  pelaku usaha  yang  menawarkan  produk  harus menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  jelas mengenai  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk yang ditawarkan.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Dalam  suatu  transaksi  jual  beli,  hal  yang paling perlu diingat adalah barang yang menjadi objek  jual  beli  tidak  boleh  bertentangan  dengan Undang-Undang  yang  berlawanan  dengan ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Undang- Undang    No.11  Tahun  2008  Tentang  ITE menegaskan  bahwa  setiap  perbuatan  yang dilakukan  melalui  media  elektronik  yang  dapat merugikan  orang  lain  baik  mengenai  informasi sampai  kepada  sistem  transaksi  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-Undang  ITE  yang terdapat  dalam  BAB  VII  mengenai  perbuatan yang dilarang.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pembeli  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Jual Beli Online Melalui E-Commerce Jika Penjual Melakukan Wanprestasi
Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  menurut hukum  perjanjian,  dimana  seseorang  tidak melaksanakan  prestasi  sebagaimana  yang  telah diperjanjikan,  (Simanjuntak:2009:339-340)  dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran
terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.
Dalam  wanprestasi  jual  beli  secara elektronik  ( e-commerce )  banyak  bentuknya, antara  lain  adalah  seperti  yang  dipaparkan berikut ini:(Satrio:2012:8)
1) Tidak  melakukan  apa  yang  telah diperjanjikan,
2) Terlambat Dalam Melakukan Pengiriman Barang, 3) Barang  Yang  Diterima  Tidak  Sesuai Dengan Barang Yang Dipesan,
4) Salah Dalam Mengirim Produk Barang.
Berikut  merupakan  bentuk-bentuk  daripada wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha atau  penjual  dalam  transaksi  melalui e- commerce antara lain:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
3. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi terlambat
4. Melaksanakan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat  dilakukan  pembeli  dalam  hal  terjadinya wanprestasi,  upaya  hukum  yang  dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang dialami oleh  pembeli,  upaya  hukum  yang  dilakukan adalah:
1) Meminta  penjual  untuk  melakukan penyerahan barang.
2) Meminta barang pengganti.
3) Meminta kompensasi.
4) Meminta ganti rugi.
5) Meminta pembatalan perjanjian.
6) Meminta penurunan harga.
7) Melaporkan penjual ke polisi.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 49 ayat (3) yang berbunyi:
“pelaku  usaha  wajib  memberikan  batas waktu  kepada  konsumen  untuk  mengembalikan barang  yang  telah  dikirim  apabila  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  terdapat  cacat tersembunyi”
Dalam  Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 38 berbunyi:
“ Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  sistem elektronik  dan/atau  menggunakan  teknologi informasi yang menimbulkan kerugian ” Litigasi  adalah  suatu  istilah  dalam  hukum mengenai  penyelesaian  suatu  sengketa  yang dihadapi  melalui  jalur  pengadilan.  Dalam  kasus ini  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sesuai dengan  pasal  38  Undang  –  Undang    Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelesaikan  sengketa  selain  jalur  peradilan lazim  disebut  dengan  alternatif  penyelesaian sengketa  ( Alternative  Dispute  Resolution ) disingkat  (ADR).  Pasal  1  butir  10  Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif
Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:
“Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  atau  hasil  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya  yang sekaligus  menjawab  atas  permasalahan  yang telah  dikemukakan,  maka  didapatkan  simpulan sebagai berikut:
1. Persyaratan  perjanjian  jual  beli online melalui e-commerce masih  memakai ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang berisi  tentang  syarat  sah  perjanjian  yaitu adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian  dan  adanya  causa  yang  halal. Jadi  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli online melalui e-commerce masih berlaku ketentuan  syarat  sah  perjanjian  dalam KUHPerdata.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pembeli  dalam  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli online melalui e-commerce jika  penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang- Undang  ITE  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor
82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 49 ayat (3).

## SARAN
1. Bagi Pelaku
1) Pelaku  wanprestasi  harus  memahami resiko  yang  harus  diterima  dari tindakan yang mereka lakukan.
2) Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas  barang  dan/atau  jasa  yang diperjual  belikan  kepada  pembeli, karena tanggung jawab hukum merupakan  kewajiban  menanggung sesuatu  akibat  menurut  ketentuan hukum berlaku.
2. Bagi Masyarakat
1) Bagi  pihak  masyarakat  harus  teliti terlebih  dahulu  sebelum  membeli barang dan/atau jasa secara online yang dijual oleh pelaku usaha.
2) Masyarakat  sepatutnya  selalu  ikut berpatisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan perjanjian jual beli online.
3. Bagi Pemerintah Bagi  pihak  pemerintah  harus  membuat Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan  jual  beli online agar  dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Soerjono.  Soekanto.  (2014). Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjuan Singkat. Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada. P.N.H  Simanjuntak.,  2009, Pokok-  pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan J.  Satrio.  (2012). Wanprestasi  Menurut KUHPerdata, Doktrin, Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti JURNAL
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.2013 Tinjauan  Yuridis Sahnya  Jual  Beli  Hak  Milik  Atas  Tanah Menurut  Hukum  Adat  Dan  Undang-
Undang  Pokok  Agraria  (Uupa)  Di
Kabupaten Karangasem,
Volume.12, Nomor. 1 (halaman. 76).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation  Analysis
Between  The  Improvement  Tax  With
Tourism  Development  In  The  Lovina Singaraja  Area  (Case  Study  In  The
Buleleng District). International
Journal  of  Business,  Economics  and Law , 4 (2).
Adnyani, Ni Ketut Sari. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
Adnyani,  Sari  Ketut  Ni.2016. Bentuk  Perkawinan Matriarki  Pada  Masyarakat  Hindu  Bali Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Adat  dan Kesetaraan Gender. vol 5(1):755).diunduh pada tanggal 17 Juli 2021.
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November).
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas Tenganan.  In Seminar  Nasional
Pengabdian  kepada  Masyarakat (Vol.
1).
Adnyani,  N.  K.  S.,  Purnamawati,  I.  G.  A.,  &
Sutrisno,  L.  B.  (2017,  November). Perlindungan Hukum Terhadap
Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif  Pedesaan  Di  Kabupaten Karangasem.  In seminar  Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol.
2, pp. 212-216).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations  of  Heavy  Human  Rights. International Journal of Social Science and Business , 5 (1).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan
Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan  Potensi  Daerah  di  Era New Normal. Target: Jurnal Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66. Kuswanto, Heru, 2011, “Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III
KUHPerdata dan UU No 11 tahun 2008)”, Volume.20 PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.