## PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA MANULEA, KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA

## Christa Yunnita Garung
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana christayunnitagarung@gmail.com
Linda Lomi Ga
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana linda.ga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  dan  menginginkan  tata  kelola  yang  baik  di  Desa  Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh  peneliti  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data.  Populasi  penelitian  ini adalah  semua  masyarakat  desa  dan  perangkat  desa  di  Manulea.  Berdasarkan  metode  purposive sampling,  jumlah  sampel  yang  diperoleh  adalah  50  orang.  Data  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi dan  kuesioner  yang  dianggap  instrumen  utama.  Pada  fase  pengujian,  peneliti  menggunakan beberapa  metode  pengujian  yang  dianggap  sangat  penting  untuk  digunakan.  Metode  tersebut adalah:  statistik  deskriptif,  statistik  infrasional,  tes  asumsi  klasik,  pengujian  hipotesis,  dan  uji koefisien  determinasi.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi  dana  desa.  Sedangkan  akuntabilitas  dan  transparansi  secara  simultan  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.
Kata kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi.

## ASTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of accountability and  transparency on the management of village fund allocation and wanting good governance in Manulea Village, Sasitamean  District,  Malaka  Regency.  In  this  study,  the  type  of  research  used  by  researchers  is quantitative  research  using  data.  The  population  of  this  study  was  all  village  communities  and village  officials  in  Manulea.  Based  on  the  purposive  sampling  method,  the  number  of  samples obtained  is 50  people.  The data used  by  researchers  are  primary  data and  secondary  data  with data collection techniques using observations and questionnaires which are considered the main instruments.  In  the  testing  phase,  researchers  use  several  testing  methods  that  are  considered very  important  to  use.  The  methods  are:  descriptive  statistics,  infrational  statistics,  classic assumption tests, hypothesis testing, and test coefficient of determination.Based on the results of the  research  that  has  been  conducted,  it  is  concluded  that  accountability  and  transparency  are partially  have  a  significant,  affect  on  the  management  of  village  fund  allocation.  While accountability  and  transparency  simultaneously  have  a  significant  effect  on  the  management  of village  fund  allocation  in  achieving  good  governance  in  Manulea  Village,  Sasitamean  District, Malaka Regency.
Keywords:  Management  of  Village  Fund  Allocation,  Accountability,  Transparency

## PENDAHULUAN
Dalam sebuah wilayah sangat dibutuhkan  adanya  pembangunan  untuk  suatu proses  perubahan  menuju  ke  arah  yang  lebih baik. Pembangunan terjadi oleh karena sebuah kesadaran  nilai  kemanusiaan  yang  tergerak menuju  kemajuan.  Semua  manusia  mau mengalami kemajuan dalam bidang kehidupan apapun. Dengan adanya pembangunan, manusia  senantiasa  mengalami  proses  yang menjauhkan dari keterbelakangan. Kesejahteraan manusia diperoleh dari pembangunan dalam bidang kehidupan. Tanpa adanya  pembangunan,  masyarakat  tidak  akan mengalami  perubahan  dalam  hidup  (Riyadi dan  Deddy, 2005).Tujuan   pembangunan  desa adalah  untuk  meningkatkan  kesejahtraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup    manusia serta  meningkatkan  daya  saing  melalui pemahaman  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  parsarana  desa,  pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan (Yumaina, 2015).
Adapun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  dan  direvisiUndang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  disebut bahwa  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat, hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut membawah  harapan  baru  bagi  kehidupan masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa  yang berdampak  erat  kepada  keuangan  desa  terkait dengan sistem pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Malaka Nomor  7  Tahun  2018  tentang  tata  cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa  setiap  desa,  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  Kabupaten  Malaka  dalam  rincian dana  setiap  kabupaten  dialokasikan  secara merata  dan  adil.  Asas  merata  yaitu  dengan mengalokasikan  bagian  alokasi  dana  desa sama  besarnya  setiap  desa.  Asas  adil  yaitu dengan  mengalokasikan  bagian  alokasi  dana desa  secara  proporsional  berdasarkan  jumlah penduduk, jumlah penduduk yang miskin, luas wilayah  dan  tingkat  kesulitan  geografis  setiap Desa.
Dari  hasil  penelitian  Romantis  (2015), menunjukan  bahwa  untuk  perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
Dalam
pertanggungjawaban  dilihat  secara  hasil  fisik sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel  dan  transparan,  namun  dari  sisi administrasi  sudah  dijalankan  baik.  Kendala utamanya  adalah  belum  efektifnya  pembinaan aparat  pemerintah  desa  dan  kompetensi sumber  daya  manusia,  sehingga  masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara keberlanjutan.
Namun  kenyataannya  kendala  yang dirasakan  oleh  sebagian  besar  desa  terkait dengan  keterbatasan  dalam  keuangan  desa, seringkali  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) tidak sama, antara penerimaan dengan  pengeluaran.  Selain  itu,  di  Desa Manulea  Kecamatan  Sasitamean  Kabupaten Malaka pada tahun 2017 mengalami restrukturisasi  aparatur.  Oleh  karena  itu, terkait  dengan  kemampuan  yang dimiliki  oleh aparatur  yang  baru,  maka  dalam  pengelolaan alokasi  dana  desa  dituntut  untuk  akuntabilitas dan  transparansi  seorang  aparatur  dalam pengelolaannya.
Menurut  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (PMD)  Kabupaten Malaka  mengatakan  hampir  semua  desa  di Malaka  sering  terlambat  dalam  penyampaian laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa karena  itu  pemerintah  daerah  memberikan konsekuensi  bagi  yang  terlambat  yakni pemotongan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU). Adapun  kasus  yang  saat  ini  terjadi  di  Desa Weulun,  Webriamata,  Halibasar  Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka hasil temuan audit inspektorat  Kabupaten  Malaka    ditemukan adanya  penyalagunaan  dana  desa  di  desa webriamata pada tahun 2016 kurang lebih 100 Juta  yang  disalah  gunakan  oleh  Kades Webriamata. Akibatnya, dana desa tahun 2017 yang  telah  ditransfer  ke  rekening  desa  tidak bisa digunakan karena dibekukan (www.kupang.tribunnews.com).
Dari  uraian  di  atas,  maka  peneliti  ingin meneliti  di  salah  satu  desa  yang  ada  di Kabupaten  Malaka  dengan  tujuan  untuk mengetahui  apakah  ada  kasus  yang  sama berkaitan  dengan  dana  desa  sekaligus  sebagai informasi kepada masyarakat tentang
pentingnya  pengetahuan  akan  dana  desa  serta terfokus pada pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  oleh  tim pelaksanaan  yang  dibentuk.  Dengan  adanya akuntabilitas  diharapkan  dapat  memperbaiki kualitas  serta  kinerja  instansi  pemerintah  agar menjadi  pemerintah  yang  transparan  dan berorientasi  pada  kepentingan  publik  karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat  luas  dengan  menerapkan  prinsip goog governance pemerintah dan masyaraknya  dapat  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. Adanya penerapan akuntabilitas  dan  transparansi  ini  dapat mengurangi fraud dan  tindakan  korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat permasalahan  menjadi  penelitian  dengan mengambil  judul “Pengaruh  Akuntabilitas dan  Transparansi  terhadap  Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian  Good  Governance  pada  Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Good Governance
Good governance adalah proses penyelenggaraan  pemerintah  negara  yang bertanggungjawab  serta  efektif  dan  efesien dengan  menjaga  kesinergian  interaksi  (Halim, 2016).Menurut  Ultafiah  (2017)  mengatakan bahwa good  governance merupakan  tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang  ekonomi,  politik,  dan  administrasi guna  mengelola  urusan-urusan  negara  pada semua  tingkat.  Tata  pemerintahan  tersebut mencakup  seluruh  mekanisme,  proses  dan lembaga-Iembaga  dan  masyarakat  dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani  perbedaan-perbedaan  diantara mereka.

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pengelolaan  keuangan  adalah  proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang
dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok  orang  untuk  tcrcapainya  suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Ultafiah,  2017).  Pengelolaan  keuangan  dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  pengelolaan  keuangan  desa  dalam APBDes.  Oleh  karena  itu  dalam  pengelolaan keuangan  desa  harus  memenuhi  prinsip pengelolaan alokasi dana desa.
Alokasi  dana  desa  menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan,  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## Akuntabilitas
Sabeni  dan  Ghozali  dalam  Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban  merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana)  untuk  menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah  desa  dari  perencanaan  hingga pengawasan  kegiatan  yang  menggunakan anggaran  harus  dapat  dipertanggungjawabkan dan  melaporkan  setiap  pelaksanaan  kegiatan secara  tertib  kepada  masyarakat  maupun kepada  jajaran  pemerintah  diatasnya  sesuai dengan  perundang-undangan.  Akuntabilitas publik  adalah  pemberian  informasi  atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak- pihak  yang  berkepentingan  (Mahmudi  dalam Ultafiah, 2017).
Akuntabilitas  dapat  kontribusi  dan  peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkandilihat  melalui  laporan  tertulis yang  informatif  dan  transparan.    Menurut Sujarweni  (2015)  mengatakan  akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan desa  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada seluruh  lapisan  masyarakat  secara  terbuka. Widiyanti  (2017)  mengatakan  akuntabilitas
merupakan  perwujudan  kewajiban  seseorang untuk atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dari awal  hingga  akhir  dalam  rangka  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban  setiap  kegiatan  oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat.

## Transparansi
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2005  menjelaskan  bahwa  transparansi adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang  dipercaya  kepadanya  dan  ketaatannya pada perundang-undangan.
Menurut  Sujarweni  (2015)  menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan  dan  pelaksanaanya,  serta  hasil- hasil  yang  dicapai.  Tata  pemerintahan  yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan  dan  kemudahan  akses  bagi masyarakat  terhadap  proses  penyelenggaraan pemerintah.  Keterbukaan  dan  kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan  pengaruh  untuk  mewujudkan berbagai indikator lainnya.
Menurut  Hamid  (2016)  transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya  tentang  keuangan  daerah.  Transpransi dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh informasi,  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik  secara  langsung  dapat diperoleh  oleh  mereka  yang  membutuhkan (Mardiasmo,2009  dalam  Ultafiah  2017). Transparansi  adalah  memberikan  informasi yang  terbuka  baik  itu  mengenai  informasi keuangan  maupun  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah  serta  menjamin  akses  bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Umami Risya, 2017).
Dari  uraian  tersebut  dapat  diambil kesimpulan,
transparansi merupakan keterbukaan  pemerintah  desa  bagi  masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan  alokasi  dana  desa  sehingga  dapat diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Perwakilan Daerah.  Transparansi  suatu  negara  dapat tercipta  apabila  sistem  pemerintahan  negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya  untuk  memperoleh  informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

## Kerangka Berpikir
Gambar 1. Bagan kerangka berpikir

## Hipotesis
H 1 =  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good  governance pada  Desa Manulea,  Kecamatan  Sasitamean,  Kabupaten Malaka.
H 2 =  Transparansi  berpengaruh  terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good  governance pada  Desa Manulea,  Kecamatan  Sasitamean,  Kabupaten Malaka.
H 3 =  Akuntabilitas  dan  transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good  governance pada  Desa Manulea,  Kecamatan  Sasitamean,  Kabupaten Malaka.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini,peneliti  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  sifat  penelitian
deskripsi. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan  yang  menggunakan  data  berupa angka pada analisis statistik. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi  dan  sampel  tertentu,  pengumpulan data  menggunakan  instrumen  penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statitik, dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah  ditetapkan  (Sugiyono,  2016).  Pada penelitian ini variabel bebas yaitu
akuntabilitas  dan  transparansi,  variabel  terikat yaitu  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam pencapaian good governance .

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber data  berupa  jawaban  dari  responden  atas kuesioner  yang  sudah  disebarkan.  Kuesioner menggunakan  skala likert lima  poin  sebelum kuisioner  disebarkan  telah  di  uji  validitas  dan realibilitasnya. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung data, informasi data primer berupa dokumen,  buku,  majalah,  media  cetak,  koran dan  catatan  lainnya  berkaitan  dengan  judul skripsi penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dengan melakukan  pengamatan  yang  secara  langsung oleh peneliti terhadap objek yang diteliti.kuesioner  (angket)  digunakan  untuk mengetahui secara pasti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan  analisa  terhadap  datadengan tujuan  untuk  mengolah  suatu  data  menjadi sebuah  informasi  sehingga  datatersebut  dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang  berkaitan  dengankegiatan  penelitian. Dalam  penelitian  ini,  data  yang  diperoleh
dianalisis dengan menggunakan teknik statistik    deskriptif  dan  teknik  statistik inferensial. Adapun pengujian dalam penelitian  ini  yaitu  uji  validitas,  uji  reabilitas, uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda,  uji  t,  uji  f  dan  uji  koefisien determinasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam pencapaian Good Governance.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uji hipotesis  yang  telah  dilakukan  menunjukan bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Didukung dengan pengujian  niliai  regresi  diketahui  nilai t hitung 4,745  >  t tabel 2,01179  dan  tingkat  sig sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti akuntabilitas berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  sehingga  H a dapat  diterima  bahwa akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
Pada  masing-masing  pernyataan  terkait variabel  akuntabilitas  sebagian  responden (62%)  cenderung  memberikan  jawaban  yang sangat  diharapkan  (sangat  setuju)  yang  mana terdapat pada pernyataan kedua yaitu pemerintah desa perlu memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat  untuk  menilai  kinerja  pemerintah desa  dan  menerima  saran  masyarakat  demi kebaikan  kinerja  pemerintah  agar  terhindar dari penyalagunaan jabatan. Alasannya karena dalam  melakukan  pengelolaan  alokasi  dana desa  selain  mengikuti  prosedur  yang  berlaku, keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat  juga  sangat  diperlukan  agar tercipta  pengelolaan  yang  baik  yaitu  praktek yang  sehat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga penyalagunaan jabatan dapat dihindari  dan  dapat  memiliki  kejujuran  dalam melakukan tugasnya masing-masing.
Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari pembuatan  laporan  realisasi  alokasi  dana  desa tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Kepala  Desa  Manulea  bahwa  desa  telah
membuat  laporan  realisasi  alokasi  dana  desa walaupun  sering  terjadi  keterlambatan  dalam pelaporan  dan  terus  mengalami  perbaikan karena  keterbatasan  pengetahuan  aparatur desa. Dilihat dari karakteristik responden pada tingkat akhir pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang/profesi yang dimiliki,  tetapi  dengan  adanya  pelatihan  dan pengelaman  kerja  aparatur  akan  memiliki kemampuan yang lebih, semakin lama bekerja dalam suatu bidang dalam organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengelaman kerja dan semakin memahami apa yang  menjadi  Tupoksi  (Tugas  Pokok  dan Fungsi)  yang  telah  ditentukan.  Penyajian laporan  realisasi  alokasi  dana  desa,  laporan pertanggungjawaban  dan  pelaporan  tepat waktu  merupakan  bukti  pertanggungjawaban pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan yang baik.
Hal  ini  konsisten  dengan  teori  yang dinyatakan  oleh  Wahyono  (2004),  bahwa setiap  bagian  dalam  pemerintahan  harus  diisi oleh  orang  yang  tepat,  yaitu  yang  memiliki kompetensi  yang  sesuai  dengan  Tupoksi (Tugas  Pokok  dan  Fungsi)  yang  telah ditentukan.  Begitupun  bagian  keuangan  yang harus  disi  oleh  sumber  daya  manusia  yang memiiki  kompetensi  akuntansi  dan  ilmu-ilmu keuangan  terkait  lainnya.  Hal  inilah  yang mendorong  instansi  pemerintah  untuk  terus berkembang  dan  meningkatkan  kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan yang diselenggarakan  dan  kebijakan  lainnya  yang mendukung pencapaian tujuan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Tambuwun  dkk  (2018),  Putra dkk  (2017),  Ultafiah  (2017),  Sugastis  (2017), Halim (2016), Romanis (2015) dan Arifiyanto (2014)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana desa.
Pengaruh Transparansi
terhadap Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam pencapaian Good Governance.
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  yang telah dilakukan menunjukan bahwa transparansi
berpengaruh
terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Didukung dengan  pengujian  nilai  regresi  diketahui  nilai t hitung 2,180  >  t tabel 2,01179  dan  tingkat  sig
sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti  transparansi berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  sehingga  H a dapat  diterima  bahwa transparansi  adalah  salah  satu  unsur  utama dalam  pengelolaan  keuangan  yang  baik. Berikut  grafik  pengaruh  transparansi  terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
Pada  masing-masing  pernyataan  terkait variabel  transparansi  sebagian  responden (64%)  cenderung  memberikan  jawaban  yang sangat  diharapkan  (sangat  setuju)  yang  mana terdapat pada pernyataan kedua yaitu masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya  perlu  mengetahui  informasi  mengenai ADD  dengan  mudah  melalui  media  informasi baik itu media elektronik, media cetak maupun media lainnya. Setuju dengan alasan meningkatnya transparansi (keterbukaan) dilihat  dari  berbagai  instansi  yaitu  dengan menyediakan  informasi  yang  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  masyarakat  atau  pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa apabila  pemerintah  desa  terbuka  dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat maka  akan  menciptakan  hubungan  positif antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa  untuk bersama-sama  mengelolaan  keuangan  desa dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian, peneliti  menemukan  bahwa  transparansi  di Desa  Manulea  sudah  diterapkan  dengan  baik dan  benar.  Salah  satunya  ialah  keterbukaan pemerintah desa yang dapat ditunjukan dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musrembangdes.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  pemerintah  desa  sudah sukses memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja karena sudah memperoleh dan  bertukar  informasi  dalam  melakukan aktivitas operasional desa dan pemerintah desa sudah  meningkatkan  kualitas  keberhasilan dalam  akuntabilitas  melalui  pelaksanaan program  sesuai  dengan  sasaran  serta  tujuan yang  ditetapkan  sehingga  mengurangi  risiko yang lebih besar.
Hasil penelitian ini mendukung pernyataan  dari  Ultafiah  (2017)    menyatakan bahwa  salah  satu  unsur  utama  dalam pengelolaan  keuangan  yang  baik  adalah dengan  adanya  transparansi.  Transparansi dapat  terwujud  jika  setiap  pemerintah  desa dapat menciptakan, mengoperasikan yang baik yaitu  dengan  mengawasi  setiap  aktivitas  yang
dikerjakan, sehingga dapat memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  terciptanya tujuan  desa  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Tambuwun  (2019),  Putra  dkk (2017),  Ultafiah  (2017)  dan  Halim  (2016) yang mengatahkan bahwa transparansi berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana desa.
Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa dalam pancapaian Good Governance.
Penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas  dan  transparansi  berpengaruh secara  simultan  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  hasil  perhitungan  dapat  dilihat  dari tabel  ANOVA  yang  menunjukan  pengujian pengaruh  variabel  bebas  secara  simultan terhadap  variabel  terikat  yang  dilakukan dengan  menggunakan  nilai  uji  F.  Hasil perhitungan menunjukan nilai F hitung 27,532 > F tabel 3,20 dan tingkat sig sebesar 0,000 < 0,05. Hal  ini  berarti  akuntabilitas  dan  transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Berdasarkan tabel  output  SPSS  “Model  Summary”, diketahui  nilai  koefisien  determinasi  (R Square)  adalah  0,735  x  0,735  =  0,540  atau sama dengan 54% angka tersebut mengandung arti  bahwa  variabel  akuntabilitas  dan  variabel transparansi  secara  simultan  berpengaruh terhadap  variabel  pengelolaan  alokasi  dana desa  sebesar  54%  sedangkan  sisanya  (100%  - 54%  =  46%)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain atau disebut juga sebagai eror (e).
Pada  masing-masing  pernyataan  terkait variabel  pengelolaan  alokasi  dana  desa sebagian responden (58%) cenderung memberikan  jawaban  yang  sangat  diharapkan (sangat  setuju)  terdapat  pada  pernyataan keempat yaitu dalam pengelolaan alokasi dana desa  pemerintah  desa  perlu  melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran  agar  dapat  terkendali  dengan baik. Menyatakan sangat setuju dengan alasan jika pemerintah desa membuat dan memberikan  laporan  yang  baik,  benar  dan tepat  waktu  atas  semua  aktifitas  pengelolaan anggaran  maka  masyarakat  dapat  melihat dengan  jelas  pergerakan  keuangan  sehingga
tidak  terjadi  pemborosan  anggaran  dengan begitu  akan  membuat  masyarakat  merasakan manfaat  program  yang  didanai  dengan anggaran  dan  dapat  membuat  program  yang lebih banyak lagi.
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  yang dilaksanakan  oleh  Desa  Manulea  sudah menunjukan  pelaksanaan  yang  akuntabel  dan transparan  dilihat  dari  pertanggungjawaban keuangan  desa  kepada  pemerintah  diatasnya dan  kepada  masyarakat  dengan  dibuktikan adanya pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintah desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  dan  upaya  pemberdayaan masyarakat  desa  dengan  demikian  diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan perundang- undangan  akan  pelaksanaan  pengelolaan  yang transparan  dan  akuntabel  dalam  upaya meningkatkan pengelolaan yang baik.
Hal  ini  konsisten  dengan  teori  yang tertuang  dalam    Permendagi  Nomor  113 Tahun 2014 yaitu akuntabilitas dan transparansi, menyebutkan
bahwa akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  yang dihasilkan  dapat  terwujud  jika  aparatur pemerintahan  desa  mempertanggungjawabkan pengelolaan,  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan transparansi  dalam  organisasi  pemerintahan, aparatur pemerintahan desa harus melaksanakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya  tentang  keuangan  desa  dengan  tetap memperhatikan ketentuan perundang- undangan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan  yang  baik.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang telah  dilakukan  Riswantini  (2018)  yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi  berpengaruh  secara  simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan
hasil  penelitian,  maka  secara  umum  dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut: 1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam pencapaian good  governance pada  Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten  Malaka  dibuktikan  dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan bukti-bukti yang mendukung.
2. Transparansi berpengaruh
terhadap
pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam pencapaian good  governance pada  Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan  secara  transparan  terhadap masyarakat  maupun  pihak  lain  yang membutuhkan.
3. Akuntabilitas  dan  transparansi  secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi  dana  desa  dalam  pencapaian good governance pada Desa Manulea Kecamatan  Sasitamean  Kabupaten  Malaka dari  hasil  penelitian  Desa  Manulea  sudah menunjukan  pelaksanaan  yang  akuntabel dan  transparan  dilihat  dari  pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan  alokasi  dana  desa  digunakan untuk meningkatkan pelayanaan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa .

## Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,  maka  saran  yang  dapat  diberikan yaitu: 1. Bagi Objek penelitian khususnya pemerintah Desa Manulea dalam melaksanakan akuntabilitas harus menyajikan  laporan  pertanggungjawaban tepat  waktu  berkaitan  dengan  penggunaan alokasi dana desa dan dana lainnya sehigga perlu  ditingkatkan  lagi  publikasi  dalam hal transparansi  pengelolaan  mengenai  dana yang  diterima  dan  dana  yang  dipakai  agar masyarakat merasa puas terhadap pemerintah  di  desa,  sehingga  tidak  terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan penambahan  variabel  penelitian  untuk menemukan  variabel-variavel  lain  yang berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  misalnya:  Partisipasi,  Aturan Hukum,  Responsif,  Orientasi  Konsensus,
Keadilan,  Efisiensi  dan  Efektivitas,  dan Visi  Strategis,  selain  itu  metode  penelitian yang  dipakai  untuk  penelitian  selanjutnya dapat ditambahkan dengan berbagai macam  metode,  seperti  metode  wawancara langsung,  survei  lapangan,  dan  lain-lain agar  memperkuat  data-data  yang  telah diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman Taufik. 2014. “ Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten Jember .”  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan  Vol.2.  Universitas  Jember. Dipublikasika. Damayanti  Wienda.  2018.  “ Transparansi  dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Studi  kasus:  Desa  Terigi  dan  Desa Sumberagung  Kecamatan  Batuwarno Kabupaten  Wonogiri) .”  Program  Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. Solo. Dipublikasikan.
Halim,  Alfian.  2016.  “ Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam Pencapaian  Good  Governance  (Studi Empiris  di  Kecamatan  Bontomaranu Kabupaten  Gowa) .” Skripsi .  Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar. Dipublikasikan.
I’anatut  Thoifah.  2015. Statistik  Pendidikan dan  Metode  Penelitian  Kuantitatif . Malang. Madani Media. Nahak,  Agustinus.  2017.  “ ADD  2017  Desa Webriamata  Dibekukan .” Tribunnews . Diakses 6 Maret 2019. Dipublikasikan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.
Peraturan  Bupati  Malaka  Nomor  7  Tahun
2018  tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.
Riswantini.  2018. “Pengaruh  Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi  Kasus  di  Desa  Caringin  Wetan, Desa Kulon dan Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi). ” Skripsi .  Program  Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi. Dipublikasikan.
Riyan  dan  Debby  Supriyad  Bratakusuma. 2005. “Pengertian  Pembangunan.”
Dosen  Pendidikan .  Diakses  6  Maret 2019. Dipublikasikan. Romantis Putri Aiurrohman. 2014. “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Dana  Desa  di  Kecamatan  Panarukan Kabupaten  Situbondo .” Artikel  Ilmiah Mahasiswa . Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kalimantan. Dipublikasikan. Rosalinda,  Okto.  2016. “Pengelolaan  Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Menunjang Pembangunan  Pedesaan  (Studi  kasus: Desa  Segodorejo  dan  Desa  Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten  Jombang).” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawikaya. Dipublikasikan. Ruru  Novanti,  Kalangi  Lintje,  Budiarso  Nova S.  2017. “Alokasi  Penerapan  Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  dalam  Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi  Kasus  pada  Desa  Suwaan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara).” Jurnal Riset Akuntansi  Going  Concern  12.  Jurusan Akuntansi  Fakults  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas  Sam  Ratulangi.  Manado. Dipublikasikan.
Sugastis  Rizky  Sugista.  2017. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa  terhadap Pembangunan  Desa  (Studi  Empiris  Di Kabupaten Lampung Selatan).” Skripsi . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar
Lampung. Dipublikasikan. Sugiyono.  2015. Statistik  untuk  Penelitian . Bandung. Alfabeta.
Sujarweni  V  Wiratna.  2015.  “ Akuntansi
Desa .” Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
Tambuwun FernandoVictory, Sabijono Harijanto,  Alexander  Stanly  W.  2018. “ Analisis Transparansi dan
Akuntabilitas  Otonomi  Desa  Dalam Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban
Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Kauneran Satu  Kecamatan  Sonder  Kabupaten Minahasa.” Jurnal  Riset  Akuntansi
Going Concern 13 (4). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Sam  Ratulangi.  Manado. Dipublikasikan. Ultafiah Weny. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good
Governance  pada  Desa  di  Kecamatan Merapi  Barat  Kabupaten  Labat.” Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dipublikasikan. Umami Risya, Nurodin Idang. 2017. “ Pengaru h Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi. Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi. Sukabumi. Dipublikasikan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Alokasi  Dana Desa.
Wahyono,  Teguh.  2004.  “ Sistem  Informasi
Akuntansi: Analisis Desain dan Pemograman  Komputer .”  Yogyakarta: Andi Yulida Medistriara. 2017. “ Indonesia Corruption Watch .” Antikorupsi .
Diakses 6 Maret 2019. Dipublikasikan. Yumaina.  2015.  “ Pembangunan  Masyarakat Pedesaan.” Wordpress .  Diakses  6 Maret 2019. Dipublikasikan.