Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BUAH LOKAL BALI (STUDI KASUS PADA BUAH SALAK BALI)

## David Harysusanto, A. A. Gde Putra Pemayun
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar – Bali
Corresponding Author, email: dhsagronomi@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  Bali  Governor  Regulation  number  99  of  2018  concerning  the Marketing and Utilization of Balinese Local Agricultural Products, with a case study on Balinese zalacca fruit. This study used qualitative research methods. The use of descriptive qualitative research is to examine the implementation process of a public policy by describing four variable factors ranging from communication, resources, disposition and bureaucratic  structure.  Data  were  collected  by  conducting  interviews  with  informants  who  were  determined  by purposive sampling technique of 9 people from business actors (supermarkets), competent government officials and zalacca farmers. Data analysis by triangulating the results of interviews, field observations and documentation. The results  of  the  study  show  that  the  implementation  process  of  Bali  Governor  Regulation  Number  99,  2018  cannot implemented, with the first indicator of policy implementation regarding poor communication, with data that only 1 in 9 respondents (only 11%) received socialization from competent parties.So that it also results in resource factors, dispositions and what the author concluded were not working as well. Problems that hinder the implementation of local fruit protection of  Balinese zalacca fruit are technical plant science, where the nature of fertilization and the harvest period of salak bali and barking sugar is not sustainable throughout the year.
Keywords: Local fruit, Balinese Zalacca Fruit, Implementation, Communication, Policy.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertaniani Lokal Bali, dengan studi kasus pada buah salak. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Pemanfaatn  penelitian  kualitatif  deskriptif adalah  untuk  meneliti  proses  implementasi  dari  suatu  kebijakan  publik  dengan  cara  mendeskripsikan empat faktor variabel mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling  sejumlah  9  orang  yang  berasal  dari  dari  kalangan  pelaku  usaha  (supermarket),  pejabat pemerintahan  yang  berkompeten  dan  petani  salak.  Analisis  data  dengan  triangulasi  hasil  wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi dari Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  99,  Tahun  2018  tidak  dapat  berjalan,  dengan  indikator  pertama  dari implementasi  kebijakan  tentang  buruknya  komunikasi,  dengan  data  bahwa  hanya  1  dari  9  responden (hanya  11%)  yang  memperoleh  sosialisasi  dari  pihak  yang  berkompeten,  sehingga  beruntut  pula  pada faktor sumber daya, disposisi dan yang disimpulkan oleh Penulis menjadi tidak berjalan pula. Masalah yang  menghambat  untuk  implementasi  perlindungan  buah  lokal  salak  Bali  adalah  pada  teknikal  ilmu tanaman,  di  mana  sifat  pembuahan  dan  periode  panen  dari  salak  bali  dan  salak  gula  pasir  tidak berkelanjutan di sepanjang tahun.
Kata Kunci: Buah lokal, Salak Bali, Implementasi, komunikasi, Kebijakan.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali

## PENDAHULUAN
Bahan  pangan  berupa  buah- buahan merupakan unsur dalam kebutuhan  pangan  manusia  dalam konsep  4  sehat  5  sempurna.  Buah merupakan  makanan  selingan  sebagai pelengkap dalam menu makanan harian (Deviana,  2016).  Porsi  nilai  pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk komoditi buah mencapai 5% dari total pengeluaran bahan  pangan  (Kariyasa,  2019).  Variasi buah-buahan yang dikonsumsi di Provinsi  Bali  beraneka  ragam.  Adapun jumlah  produksi  buah  di  Bali  mencapai 398.532  ton  per  tahun,  sedangkan konsumsi  mencapai  639.647  ton  yang berarti terdapat defisit sebesar 37% yang tersebar  di  beberapa  jenis  dan  varian buah (Sridewi, 2019). Hal tersebut sesuai dengan  pendapat  dari  (Satyawira,  2020) dan  (Ramantha,  2017)  bahwa  jumlah kebutuhan  buah-buahan  di  Bali  jauh melebihi  dari  kemampuan  produksi petani di Bali.
Ketersediaan produk buah- buahan  dan  fluktuasi  harga  sangat dinamis,  yang  membuat  ketersediaan dan  kontinyunitas  menjadi  sangat  labil, sehingga diperlukan aktivitas pertukaran (perdagangan)  antar  daerah,  pulau bahkan  negara,  ditambah  lagi  bahwa beberapa  jenis  buah  tertentu  memiliki sifat  musiman  (seasonally)  (Rai, et,  al,. 2018).  Keadaan  yang  berkebalikan, bahwa  untuk  suatu  daerah  maka  akan berusaha swasembada dengan menyediakan  kebutuhan  bahan  pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal masing-masing  (Risyaart  dan  Saleh,
2016).  Konsep  swasembada  bertujuan agar menekan terjadi kebocoran ekonomi (economy  leakage),  dengan  tujuan  agar perputaran  uang  di  wilayah  masing- masing  dalam  kondisi  surplus.  Provinsi Bali, sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadi primadona  pada  sektor  pariwisata  di Indonesia  dan  dunia,,  dengan  jumlah kunjungan  wisatawan  dari  nusantara dan mancanegara yang mencapai jutaaan jiwa,  yang  tentu  membutuhkan  aneka ragam  bahan  pangan,  termasuk  untuk komoditi  buah.  Buah  salak  (Salacca zalacca  Gaertner  Voss  yang  sering disebut  dengan  SnakeFruit  (buah  ular) merupakan  jenis  buah  yang  popular  di Indonesia (Rukmana, 2011).
Buah  salak  menjadi  buah  favorit ke 5, setelah buah jeruk, pisang, papaya dan  mangga  di  Bali,  walaupun  pada beberapa  tahun  belakangan  kejayaan salak  Bali  sudah  meredup  dan  tinggal nama saja karena kalah bersaing dengan jenis  salak-salak  lainnya  (Kresna,  2020). Masyarakat  yang  tinggal  di  Bali  secara umum  mengenal  3  jenis  salak,  yaitu; salak  Bali,  salak  Gula  pasir  dan  salak Pondoh  (Tantra, et,  al .,  2019),  walaupun sebenarnya salak Gula pasir merupakan kultivar  internal  dari  salak  Bali  sendiri. Jenis  salak  Bali  dan  salak  Pondoh  yang beredar  luas  di  pasaran  Bali  memiliki posisi  yang  saling  kanibal  dan  saling mempengaruhi  serta  berebutan  pangsa pasar.  Kondisi  di  mana  salak  Pondoh banyak  beredar  dan  dijual  bebas  akan secara  langsung  menggeser  posisi  salak Bali,  yang  berikutnya  akan  menjadikan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali
kerugian buat petani salak di Bali. Salak Pondoh  merupakan  jenis  yang  telah popular  dengan  telah  memasyarakat  di seluruh Indonesia (Filorenchi, 2018).
Kalender dan jadwal panen untuk salak Bali dan Pondoh akan berbentrokan ketika  memasuki  musim  panen  raya, sekitar  bulan  Januari  tengah  sampai Maret  awal,  sehingga  menyebabkan persaingan  yang  kompetitif.  Untuk jadwal panen di luar musim panen raya, maka  salak  Pondoh  memiliki  jadwal yang  lebih  merata  sepanjang  tahun, sedangkan  salak  Bali  dan  salak  Gula pasir  memiliki  pola  musim  lebih terkonsentrasi  di  beberapa  bulan  saja pada permulaaan tahun (Rai., et, al,. 2018). Salak Bali telah didaftarkan di
Departemen Pertanian RI, dengan nomor;  585  /  Kpts  /  TP.240  /  7  /  1994, untuk  salak  Pondoh  dan  nomor;  272  / Kpts  /  LB.240  /  1988  untuk  Salak  Gula Pasir.  Kasus  perlindungan  pada  buah lokal,  terjadi  di  berbagai  negara,  seperti pada Jepang periode tahun 2014 sampai 2019  yang  bertujuan  untuk  melindungi buah  anggur  jenis  Muschat  Shinen terutama  dari  serangan  kiriman  anggur dari  negara  China  dan  Korea  Selatan. Pelaksanaan  perlindungan  buah  lokal menggunakan isu tentang sistem infomrasi  geografis  melalui  berbagai aturan  kepabeanan  yang  menghasilkan penghematan sampai nilai $ 9,2 juta per tahun  setelah  5  tahun  pelaksanaan  dan mengurangi  pasokan  anggur  Muschat Shinnen  import  sampai  48%.  Berangkat dari  latar  belakang  tersebut,  maka pemerintah provinsi Bali membuat suatu
kebijakan  publik  tentang  perlindungan terhadap  hasil  produksi  pertanian  / peternakan  / perikanan dan UMKM asli lokal  Bali,  termasuk  untuk  komoditi buah  salak  Bali,  yang  tertuang  dalam Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  99, Tahun 2018.
Kebijakan publik Pemerintah
Provinsi  Bali  pada  sektor  pertanian merupakan  bagian  integral  dan  tak terpisahkan
dari kebijakan pembangunan  nasiona  di  Indonesia (Widodo,  2017).  Kebijakan  publik  pada pertanian  Indonesia  adalah  keputusan dan  tundakan  dari  pihak  pemerintah untuk mengatur pembangunan pertanian  (dalam  skala  luas)  guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama pada kalangan petani Indonesia  (Saragih,  2021).  Perwujudan dan  implementasi  kebijakan  dalam pertanian  merupakan  masalah  yang kompleks  dan  multi  dimensi,  yang melibatkan  berbagai  pihak  yang  saling berkaitan (departemen dan dinas) dengan  spesifik  pada  Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian dan pemerintah  pusat  dan/atau  daerah.
Adapun
kriteria dalam
memformulasikan kebijakan publik terdiri  dari:  teknis,  ekonomis,  sosial, lingkungan,  administratif,  hukum  dan politis.  Karakteristik  masalah  yang mempengaruhi  proses  implementasi adalah: teknis, keragaman perilaku target sasaran,  proporsi  jumlah  kelompok sasaran  terhadap  total  populasi  dan cakupan  perubahan  perilaku  yang diharapkan. Sifat dari kenbijakan publik
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali
terdiri dari: 1. Topdown , di mana berasal dari pola piker dari atas ke bawah. Sering disebut dengan pendekatan command and control . 2. Bottomup , merupakan kebijakan  yang  berasal  dari  bawah  ke atas  dan  juga  sebagai  perbaikan  dari model  top  down.  Edward  III  dalam (Junef,  2019)  menyatakan  terdapat  4 faktor  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan  publik,  yang  terdiri  dari Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi dan Struktur Birokrasi.
Pencapaian pembangunan bidang pertanian  yang  maju  dan  unggul, menuntut  terdapat  keterkaitan  dan integrasi antara sector pertanian dengan sektor  yang  lain,  berupa  regulasi  dan peraturan  pemerintah  yang  memihak kepada  petani  lokal  (Antara,  2018). Pelaksanaan untuk penerapan perlindungan  buah  lokal  ditujukan kepada sasaran pihak supermarket (asas pemasaran)  dan  pihak  horeka  (asas pemanfaatan),  di  mana  untuk  pihak supermarket mewajibkan untuk
minimum menjual dan
memperdagangkan 60% buah salak lokal Bali.  Supermarket  menjadi  pilihan berbelanja masyarakat, terutama di kota- kota besar, dengan perimbangan keunggulan dalam perihal kenyamanan, kemanan, kebersihan, kerapian, kualitas barang  dan  faktor  gengsi.  Adanya fenomena kesenjangan antara pelaksanaan  di  lapangan  mengenai implementasi  dari  Peraturan  Gubernur Bali  Nomor  99,  Tahun  2018  tentang perlindungan  terhadap  komoditi  buah lokal  salak  Bali  menekankan  proses
implementasi yang tidak sesuai untuk itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi  Peraturan Gubernur  Bali  nomor  99  Tahun  2018 mengenai  Pemasaran  dan  Pemanfaatan Produk  Pertaniani  Lokal  Bali,  dengan studi  kasus  pada  buah  salak  Bali. Penerapan  perlindungan terhadap buah lokal asli Bali, pada komoditi buah salak menjadi  fenomena  yang  terjadi  di kalangan khalayak masyarakat umum di Provinsi Bali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  bentuk penelitian  deskriptif  analitik  yang mempunyai  sifat  eksploratif  kualitatif, yang  bertujuan  untuk  mengeksplorasi serta  menggambarkan  keadaaan  atau status  fenomena  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  isi  kebijakan  dari Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Bali yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 99, tahun 2018  dalam  ruang  lingkup  buah  lokal salak. Adapun informan dalam penelitian diambil dengan teknik purposive  sampling  dengan  total  9 informan  yang  terdiri  dari  dari  pihak supermarket, pihak pejabat pemerintah, pihak  pers,  pihak  produsen  atau  petani dan pihak pedagang. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi  pada  lokasi  dan  dokumentasi dalam mencari informasi kepada narasumber atau informan. Analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan traingulasi dengan model Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  komunikasi,  seperti  yang terdapat  pada  Teori  Edward  III,  tidak dapat  berjalan  dengan  baik,  dengan indikator  bahwa  dari  9  responden  dari pihak  supermarket,  hanya  1  pihak  saja yang  telah  menerima  sosialisasi  dari pihak pejabat yang berkompeten, sedangkan  8  pihak  lainnya  sama  sekali tidak  pernah  diberi  pemberitahuan mengenai  perlindnungan  produk  hasil pertanian  (buah)  lokal  Bali,  termasuk untuk  komoditi  salak  Bali.  Komunikasi merupakan  faktor  penting  dan  faktor yang  pertama  dalam  suatu  proses implementasi kebijakan publik (Nugroho,  2011).  Pihak  yang  telah menerima  kounikasi  dan  sosialisasi  dari pihak  yang  berkompeten  adalah  hanya Tiara  Dewata,  di  mana  telah  menerima pembertitahuan mengenai perlindungan buah  lokal  Bali,  termasuk  untuk  buah salak  Bali  pada  periode  bulan  Januari, Februari  dan  Juni  Tahun  2019.  Pihak- pihak  supermarket  yang  lain  tidak pernah  menerima  sosialisasi  tentang kebijakan  public  tentang  perlindungan buah  local,  termasuk  untuk  salak  lokal Bali. Akibat selanjutnya untuk indikator- indikator berikutnya yaitu sumber daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  tidak berjalan  pula  untuk  8  responden  target yang merupakan dampak langsung dari tidak berjalannya komunikasi.
Kesemua responden yang diwawancarai  menyatakan  bahwa  tidak setuju  dan  tidak  sependapat  mengenai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  99,
Tahun  2018,  pada  ketentuan  yang mewajibkan pihak pasar swalayan untuk minimum
menjual dan memperdagangkan buah lokal salak Bali sebanyak  60%.  Adapun  penyebab  dari ketidaksetujuan  adalah  karena  bahwa sifat  pola  panen  dan  ketersediaan  salak Bali  dan  salak  Gula  pasir  adalah  tidak merata  sepanjang  tahun,  sehingga  akan mengalami masa paceklik panen selama periode  8  sampai  9  bulan  dan  akan mengalami masa melimpah pada 3 bulan yang lain.
Secara  operasional  dan  ilmu tanaman  (agronomi)  memang  tidak dapat  dijalankan,  mengingat  bahwa musim  panen  dari  salak  Bali  dan  Gula pasir  tidak  merata  sepanjang  tahun, dengan ritme pada bulan Januari sampai Maret dengan kontribusi 70% dan musim panen  gadu  pada  bulan  Agustus mencapai  20%  (Rai,  et.,  al,  2018). Kenyataan lain bahwa musim panen raya dari  salak  Pondoh  yang  berasal  dari daerah Sleman dan sekitar juga jauh pada bulan-bulan  Desember  sampai  dengan Februari,  sehingga  terjadi  irisan  yang tebal  untuk  ketersediaan  jumlah  buah yang  beredar  di  masyarakat.  Tanaman salak tergolng dalam tanaman buah yang bersifat  seasonal  perenneal  (musiman tahunan)  (Ashari,  2006).  Hal  tersebut didukung oleh pernyataan (Wijana, 1997) bahwa  secara  kodrat  alamiah,  memang ritme  pembuahan  dan  ritme  musim panen  salak  Bali  dan  salak  Gula  pasir adalah musiman (seasonal fruit), di mana pada musim panen raya yang jatuh pada awal  tahun  yang  sangat  melimpah,
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali
sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya akan sangat sedikit. Perlindungan terhadap  buah  lokal  salak  Bali  seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur  Bali  Nomor  99,  Tahun  2018 bisa  dibilang  tidak applicable untuk dilakukan,  karena  secara  teknikal  dan teoritis  memang  tidak  bisa  akibat  dari pola musim panen salak Bali yang tidak merata pada sepanjang tahun.
Rangkuman  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  9  pihak  responden, diperoleh  data  bahwa  jumlah  salak  Bali dan  salak  Gula  pasir  (secara  kumulatif) yang  terjual  di  pasar  swalayan  hanya sebanyak  sepertiganya  saja  dari  total keseluruhan atau berarti sekitar di angka 33%, yang berarti sangat jauh dibandingkan ketentuan
dalam Peraturan  Gubernur  Nomor  99,  Tahun 2018 tersebut, yang mencapai angka 60%.
Jenis  buah  salak  yang  beredar  di daerah  Provinsi  Bali  adalah  salak Pondoh, salak Bali dan salak Gula pasir, di  mana  salak  Gula  pasir  merupakan kultivar internal dari salak Bali. Pengertian  dari  salak  lokal  asli  Bali adalah  salak  Bali  dan  salak  Gula  pasir (telah tersendiri), di mana secara rincian bahwa  salak  Bali  terdiri  dari  3  kultivar utama  yaitu  salak  Nenas,  salak  Gondoh dan  salak  Nangka  yang  dianggap menjadi  satu  kesatuan  dalam  dunia perdagangan salak yang disebut dengan Salak Bali saja (Darmadi, 2001).
Ketersediaan  salak  Pondoh  yang  lebih merata  sepanjang  tahun  menjadikan untuk salak Bali pilihan nomor dua bagi pihak pasar swalayan dalam
memperdagangkan  buah-buah  salak berdasarkan susut
pandang ketersediaaan barang. Kedatangan aneka ragam buah-buahan dari luar daerah ke Bali  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dihindari,  karena  petani  di  Bali  sebagai produsen tidak mampu untuk memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinyunitas,  sedangkan  di  lain  pihak bahwa pihak konsumen akan meninginkan  dan  membutuhkannya, kemudian  pihak  dari  supermarket hanyalah  sebagai  pedagang  perantara saja.
Visi dari fase kepemimpinan dari pasangan  Gubernur  Bali  Wayan  Koster dan  Wakil  Gubernur  Cok  Ace  masa periode  2018 – 2023  yang  berbunyi; Nangun  Sat  Kerthi  Loka  Bali,  dengan pengertian  Melalui  Pola  Pembangunan Semesta  Berencana  yang  mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan  Alam  Bali  beserta  isinya, untuk  Mewujudkan  Kehidupan  Krama dan  Gumi  Bali  yang  Sejahtera  dan Bahagia;  Sakala  Niskala  Sesuai  dengan Prinsip  trisakti  Bung  Karno,  Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui  Pembangunan  Secara  Terpola, Menyeluruh,  Terencana,  Terarah  dan Terintegrasi  dalam  Bingkai  Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila. Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah provinsi Bali mengenai kebijakan perlindungan buah lokal termasuk pada salak Bali adalah terjemahan secara tidak langsung  dari  visi  dan  misi  yang  telah
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali
ditetapkan  oleh  pemerintahan  Bali (gubernur dan wakil gubernur) mengenai  pemberdayaan  produk  lokal Bali  sendiri.  Kebijakan  publik  yang dibuat  oleh  suatu  pemerintah  daerah (pemerintah provinsi / pemprov) bertujuan  untuk  mengatur  kehidupan bersama  guna  mencapai  visi  dan  misi yang  telah  ditetapkan.  Sudut  pandang suatu  kebijakan  publik  dari  dimensi bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum  di  daerah  (Yuwono,  2015),  di mana  pada  kasus  perlindungan  buah lokal  berlangsung  di  daerah  Bali  yang bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan  umum  bagi  masyarakat petani salak Bali.
Manfaat  utama  yang  diharapkan dari  pihak  Pemerintah  Provinsi  Bali sebagai pembuat dari Peraturan Gubernur  Bali  Nomor  99,  Tahun  2018 tentang  perlindungan  buah  lokal  Bali, termasuk  untuk  buah  salak  Bali  adalah untuk  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  petani  lokal salak Bali. Disebutkan bahwa pemanfaat produk  lokal  suatu  daerah,  akan memiliki  berbagai  jenis  manfaat,  seperti menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah, membuka peluang usaha bagi masyarakat,  memperluas  kesempatan kerja serta secara makro dapat mencegah kebocoran  ekonomi  daerah  (economy leakage).
Untuk pengetahuan akan produk mengenai salak Bali, salak Gula pasir dan salak  Pondoh,  didapatkan  data  bahwa salak Pondoh dianggap lebih berkualitas
dengan harga yang lebih murah. Kualitas yang  menjadi  indikator  utama  adalah tentang  rasa  kemanisan  buah  yang diwakili oleh kadar gula (sugar content), di  mana  salak  Gula  pasir  memiliki  rasa yang sangat manis namun dengan harga yang mahal, kemudian diikuti oleh salak Pondoh  yang  dianggap  manis  dengan harga  yang  jauh  lebih  murah  dan  salak Bali  yang  memiliki  rasa  campuran (manis,  kecut  dan  sepet)  dengan  harga yang  lumayan  mahal.  Akibat  langsung adalah  bahwa  yang  menjadi  primadona dengan  total  penjualan  terbanyak  buah salak  di  Bali  adalah  salak  Pondoh, dengan  pangsa  pasar  mencapai  55% sampai  60%,  diikuti  oleh  salak  Bali dengan  pangsa  pasar  mencapai  30% sampai 35% dan terakhir yaitu salak Gula pasir dengan pangsa pasar mencapai 5% sampai 10%
Harga  rataan  sepanjang  tahun untuk  salak  Pondoh  selalu  lebih  rendah (lebih  murah)  dibandingkan  dengan harga  salak  Bali,  apalagi  dengan  salak Gula pasir, sehingga membuat preferensi konsumen  memilih  salak  Pondoh  yang berharga  lebih  murah,  apalagi  bilamana dikaitkan  dengan  situasi  kondisi  sejak bulan  Maret  Tahun  2020  saat  pandemi Covid  19  melanda.  Harga  biaya  pokok produksi yang menjadi acuan dari pihak pemerintah  provinsi  Bali  senilai  Rp. 4.424,- tidak dapat diterapkan dalam tata niaga salak Bali, namun dapat diterapkan untuk salak Gula pasir. Harga salak Bali biasa akan jatuh dan turun, bahkan jauh di  bawah  biaya  impas  ketika  memasuki periode  panen  raya  yang  jatuh  pada
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali
bulan Januari sampai bulan Maret setiap tahunnya. Untuk mengenai penghargaan dan  hukuman  kepada  target  pihak supermarket  yang  konsisten  untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Noimer 99, Tahun 2018, sampai penelitian  ini  selesai  dilakukan  (bulan Mei  2021)  tidak  ada  aksi  apapun  dari pihak  pemerintah  provinsi  Bali  baik berupa penghargaan dan/atau hukuman kepada pihak-pihak pelaksana.

## PENUTUP
Mengacu  pada  hasil  penelitian dan  pembahasan  mengenai  kebijakan perlindungan  buah  lokal  salak  Bali berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor  99,  Tahun  2018,  maka  dapat dismpulkan bahwa proses implementasi dari perlindungan buah lokal Bali (studi kasus  pada  buah  salak)  mengalami kegagalan,  di  mana  proses  komunikasi tidak  berjalan  sehingga  hanya  1  pihak saja  (11%)  yang  telah  mendapatkan sosialisasi.,  yang  berdampak  berunut pada  unsur  implementasi  sumber  daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  serta secara  faktor  ilmu  agronomis  bahwa memang  sifat  pembuahan  dan  waktu panen dari salak Bali dan salak Gula pasir adalah bersifat musiman, sehingga tidak dapat  kontinyu  sepanjang  tahun.  Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian  ini  adalah  untuk  lebih mengoptimalkan  peranan  dari  petugas pejabat terkait
untuk lebih
mensosialisasikan tentang kebijakan
perlindungan untuk buah lokal Bali dan mecoba  untuk  mengedukasi  kepada
masyarakat  umum  agar  lebih  mencintai produk lokal buah Bali.

## REFREENSI
Antara, M. (2013). Pengembangan Usaha Hortikultura  Petani  Kecil. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 5(2), 43928 Ashari,  S.  (2006). Hortikultura  Aspek Budidaya Edisi Revisi . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Darmadi,  A.A.K.  2001. Kajian  Taksonomi Kultivar  Salak  Bali  [Salacca  zalacca varietas  amboinensis  (Becc.)  Mogea] .
Tesis.  Program  Pasca  Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Deviana, D.P., Suprapti S. dan Marwanti, S  .  (2016).    Analisis  Preferensi Konsumen  dan Strategi Pemasaran Buah  Jeruk  Keprok  di  Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jurnal Sepa 12 ( 2 ). Surakarta.
Filorenchi, L. E P. (2018). Pengaruh Hot
Water Treatment (HWT) Pada Buah Salak Pondoh Selama Penyimpanan.  Skripsi.  Universitas Lampung (UNILA). Bandar Lampung. Junef,  M.  (2019).  Implementasi  Poros Maritim dalam Prespektif
Kebijakan. Jurnal  Penelitian  Hukum De Jure , 19 (3), 303-322.
Kariyasa, K., Hakim, M.L., Sumantri, A., Sabarella, Komalasari,
W.B.,
Wahyuningsih  S.,  Naruri,  M.D., Megawati, M., Sehusman, Rinawati dan  Supriyati,  Y.  (2019). Buletin Konsumsi  Pangan 10  (1).  Sekretariat Jendera  Kementerian  Pertanian.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali
Jakarta. Kresna,  A.  (2020). Bisnis  Pertanian  Bali,
Opini . Koran Bali Post. Denpasar Nugroho,  R.  (2011). Kebijakan  publik untuk negara-negara berkembang . Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.
Rai, N., Semarajaya, C.G.A., Astawa, G. dan  Wijana,  G.  (2018). Laporan penelitian  Tanaman  Buah  Tropis . Fakultas  Pertanian – Universitas Udayana. Denpasar.
Ramantha,  W.,  Suparyana,  P.K.  dan
Budiasa, W, (2017). Analisis
Permintaan  Buah  Pisang  di  Kodya
Denpasar. Jurnal Manajemen Agribisnis 5 (1). Denpasar.
Risyaart,  A.F.F.  dan  Saleh  A.  (2016).
Komunikasi Politik Pangan Lokal di Propinsi  Maluku. Jurnal  Komunikasi Pembangunan 14 ( 1).
Rukmana,  R.  (2010). Bercocok  Tanam
Buah-buahan Tropis . Kanisisus. Yogyakarta.
Saragih,  B.  (2021).  Petani  Agribisnis Perlu  Kebijakan  Nasional  Yang Bersahabat.  Koran  Suara  Karya. Yogyakarta. Tanggal 20 April 2021.
Satyawira,  P.S.  (2020).  Virus  Corona
Ungkap  Fakta  Kue  Pariwisata  Tak Sepenuhnya Dinikmati Bali . Koran Jawa Post Radar Bali. Denpasar. Sridewi,  (2019). Analisis  Rantai  Pasok Buah  Naga  pada  Pasar  Swalayan  di Denpasar . Tesis – Tidak Dipublikasikan Magister  Agribisnis Program  Pasca  Sarjana  Universitas
Udayana. Denpasar
Tantra, N.  Daryasa, A.A.K, Laksmi, K.,
Senjanya, M., Mayun, A.A.I.  dan G. Sucita.  (2019). Perilaku  Konsumsi Buah-buahan  Asli  Indonesia  (Kajian Survei Lapangan). Karya Tulis Ilmiah pada  LKTI  Universitas  Udayana. Denpasar.
Widodo,S.  (2019).  Dilema  Petani  Salak Pondoh Menanti Panen Raya. Koran Suara Jogja. Yogyakarta. Tanggal 17 Oktober 2019.
Wijana,  G.  1997. Telaah  Sifat  Buah  Salak Kultivar  Gulapasir  Sebagai  Dasar Penggunannnya .  Tesis – Tidak Dipublikasikan. Fakultas Pasca Sarjana,  Institut  Pertanian  Bogor. Bogor. Yuwono, K. (2015). Nilai Gizi BuahnTropikal Indonesia. Jakarta:
Gramedia Press. Jakarta.