## ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCACERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

## Dinda Berliana Kusumawardani
E-mail: Dindaberlianaa@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto E-mail: Maspran7@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The writing of this law aims to examine the responsibility of the husband towards his wife and children after divorce divorce. Divorce does not mean the release of the husband’s responsibility to give responsibility to the ex-wife whether iddah, mut’ah, and child income, with conditions according to the ability of the husband. This legal research uses prescriptive empirical legal research. The approach taken with the statutory  approach,  primary  legal  materials  used  in  primary  law  in  the  form  of legislation relating to the husband’s responsibility between divorce divorce and divorce and secondary legal materials used in the form of legal books and legal research are relevant. The legal material collection techniques used include documentary studies and direct interviews with Religious Court Judges in Klaten. Legal material analysis technique uses analytical techniques that are educational by the method of sociology.
Keywords: Talak Divorce; Husband’s Responsibility; Wife and Child Income

## Abstrak
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung  jawab  kepada  mantan  istri  baik itu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang bersifat preskriptif.  Pendekatan  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami antara cerai talak dan cerai gugat serta  bahan  hukum  sekunder yang  digunakan  berupa  buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan  hukum yang digunakan meliputi studi dokumenter dan  wawancara  secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Kata  Kunci: Cerai-Talak; Tanggung Jawab Suami; Nafkah Istri dan Anak

## A.   Pendahuluan
Manusia adalah pada hakikatnya sebagai makhluk sosial. Allah   SWT menciptakan  manusia untuk  hidup  berpasang-pasangan  dan  Allah  mengkaruniai manusia  dengan  perasaan  cinta kasih,  hawa  nafsu,  serta  akal  pikiran.  Disamping itu fitr ah  manusia  adalah  sebagai  makhluk sosial membuatnya tidak mampu untuk hidup sendiri, oleh Karena itu Allah menetapkan dengan suatu ikatan suci yang disebut pernikahan. Adapun masalah perceraian dalam Hukum Indonesia diatur dalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan,  yaitu  pada  pasal 38 yang berbunyi : perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Di  Indonesia    kasus  perceraian mulai  meningkat  setiap tahunnya. Dalam  empat  tahun terakhir perceraian di Indonesia meningkat tajam, dari  rata-rata  20.000  kasus  pada  tahun  2004  menjadi 200.000  kasus  perceraian pada tahun 2008 dari 2 juta pernikahan yang ada. Angka perceraiaan di  setiap daerahpun  tiap  tahunnya juga mengalami  peningkatan,  di Pengadilan  Agama Klaten
ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online)
dari  bulan  Januari  - Juli  2019  sudah  tercatat  ada sebanyak  1.169  gugatan perceraian.  Jumlah perceraian yang meningkat ini memiliki beberapa faktor penyebab. Menurut Nasrudin Umar, dari hasil penelitian Departemen Agama terdapat 14 faktor yang menjadi penyebab perceraian, yakni: faktor  suami  atau istri tidak bertanggung jawab, ekonomi, imigrasi, KDRT, selingkuh, cacat, sakit, jarak,  ketidakcocokan,  perkawinan  di bawah  umur,  perbedaan  intelektual, dan faktor politik. (http://m.solopos.com/2-hal-ini-jadi-penyebab-utama-perceraian-pasutri-di-klaten-1010444). diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.
Dari beberapa faktor perceraian tersebut, yang paling sering menjadi pemicu perceraian yaitu faktor ekonomi. Ekonomi keluarga yang rendah dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti perselisihan dalam rumah tangga, KDRT, perselingkuhan, dan suami melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas seorang suami dalam keluarga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak.  Suami  adalah  seorang  pemimpin  bagi  keluarganya,  sehingga  suami memiliki tanggung jawab yang penuh pada keluarganya. Menurut, (Dinata, 2016: 18), seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya serta menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kadar kesanggupannya. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, maka hal itu akan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Menurut  Ramulyo,  jatuhnya  talak,  baik  cerai  talak  maupun cerai  gugat dianggap terjadi  sejak   jatuhnya   putusan   pengadilan   agama   yang   telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jatuhnya putusan pengadilan menyangkut tentang tanggung jawab suami terhadap istri dan anak setelah terjadi perceraian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 berisi tentang perkawinan, mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam bukunya (Ahmad Azhar, 2014:112) yaitu :
“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Sedangkan ayat (2) yaitu:
“kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajibannya berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”.
Menurut ketentuan dua ayat itu dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak, berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun bapak ibu yang bersangkutan mengalami perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 bahwa jika selama berlangsungnya gugatan perceraian suami harus memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan pengadilan, menjamin pemeliharan dan pendidikan anak, menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang- barang yang menjadi hak suami atau barang- barang yang menjadi hak istri. (Latif, 1982:111) Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini akan membahas tentang analisis tanggung jawab suami  terhadap  istri  dan  anak  pascacerai  talak  di Pengadilan Agama Klaten.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk perlindungan hukum tentang tanggung jawab suami terhadap istri dan anak antara talak cerai dan talak gugat yang ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat (Abdul kadir, 2004:155). Atau dengan kata lain  menurut (Bambang Waluyo, 2002:16) yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian masalah.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.    Data cerai talak di Pengadilan Agama Klaten
a.    Permohonan  cerai  talak  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, dengan Nomor Register 0535/Pdt.G/PA.Klt,  tanggal  01 April  2019.  Pengajuan  cerai  talak di atas disebabkan karena:
1)  Termohon mudah marah-marah  hanya karena masalah sepele dan sering membesar- besarkan masalah kecil;
2)  Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
3)  Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, anak Termohon dari pernikahan Termohon dahulu sering ikut campur  bahkan  pernah mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam;
4)  Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan  tidak  ada  lagi  kecocokan  untuk  hidup  bersama dalam rumah tangga; Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Permohonan Permohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hakim maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu hakim memutuskan:
1.    Mengabulkan Permohonan Pemohon, hal ini didasarkan karena fakta- fakta  hukum bahwa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI.
2.   Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 jo Pasal  118 dan Pasal 131 ayat (2) KHI.
3.    Menghukum Pemohon  memberikan  kepada  Termohon  setelah  ikrar Talak diucapkan berupa:
1)  Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
2)  Nafkah selama masa iddah sejumlah  Rp.  1.500.000,-  (Satu  juta lima ratus ribu rupiah)
3)  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  456.000,-  (Empat  ratus  lima  puluh  enam  ribu rupiah). Dikarenakan hal ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
b.    Pengajuan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan    Pengadilan Agama  Klaten, dengan Nomor Register 1496/Pdt.G/2018/PA.Klt,  tanggal  25  September 2018.  Pengajuan  cerai talak diatas disebabkan karena:
1)  Mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni Termohon susah diatur oleh   pemohon   dalam   segala   hal,  salah  satunya disebabkan  karena  dahulu Pemohon  menganjurkan  kepada Termohon untuk keluar dari tempat kerja Termohon yang masih berkaitan  dengan  riba  namun  hal  tersebut  ditolak  oleh  Termohon tanpa alasan yang jelas.
2)  Termohon  selalu  menolak  ajakan  Pemohon  untuk  hidup  bersama dengan pemohon dan malah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lgi dalam rumah tangga.
3)  Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan dan selama itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Permohonan Permohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hakim maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu hakim memutuskan:
1.    Dalam Konvensi:
a)  Mengabulkan   permohonan   Pemohon,   hal   ini   didasarkan   karena fakta- fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon  sudah  tidak harmonis  lagi,  sehingga  telah  memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 jo Pasal  116 huruf f KHI.
b)  Memberikan  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan gama Klaten, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) KHI.
2.    Dalam Rekonvensi:
a)    Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian:
b)  Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  memberikan  kepada  Penggugat  Rekonvensi setelah ikrar Talak diucapkan berupa:
c) Mut’ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
d)  Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah);
e)  Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan/hak hadhonah Penggugat Rekonvensi selaku  ibu kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu atau  berkunjung  dan  mencurahkan  kasih sayang  kepada  kedua anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak;
f) Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  memberikan  biaya  pemeliharaan  anak tersebut   pada dictum angka   3   setiap   bulan   minimal   Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak kawin atau berusia 21 tahun, atau dapat berdiri  sendiri,  dibiarkan  melalui  Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung.
g)    Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
h) Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Dikarenakan hal ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2.    Analisis Tanggung jawab suami terhadap Istri dan anak pascacerai talak di Pengadilan Agama Klaten.
Cerai  talak  dibagi  menjadi  tiga  menurut  (Ahmad  Zacky,113-114), yaitu  talak  wajib, haram dan sunnah. Talak  wajib  merupakan  talak  yang dijatuhkan  oleh  dua  orang  hakam (penengah),  karena  terjadinya  pertikaian dan perpecahan di antara suami dan istri yang
sudah tidak dapat disatukan kembali. Talak haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga merugikan salah satu pihak. Talak sunnah adalah talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istri ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan kembali, yang diakibatkan karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti halnya pada Pengadilan Agama Klaten menyebutkan bahwa Termohon mudah marah hanya karena masalah kecil dan sering membesar-besarkan masalah kecil; Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon; Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada lagi kecocokan untuk hidup bersama dalam rumah tangga; Termohon susah diatur oleh Pemohon dalam segala hal; Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon
Pada data penelitian di Pengadilan Agama Klaten disebutkan bahwa jika seorang istri tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya menjadi seorang istri maka suami berhak mengajukan permohonan cerai talak dapat terjadi apabila suami mengajukan permohonan. Dasar hukum cerai talak pada  Pengadilan Agama  Klaten  merujuk  pada  Pasal 121  HIR.   Penggunaan pasal 121 HIR sebagai dasar hukum cerai talak dikarenakan dengan adanya penetapan biaya perkara sesudah surat permohonan dibuat dan didaftarkan oleh panitera  di dalam  daftar  yang  telah  disediakan,  untuk  itu  maka  ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka Pengadilan. (Teuku Abdul Manan, 2018:51). Penetapan biaya yang dilakukan oleh  pengadilan  agama  merupakan  cara  mengadili perkara  pada  tingkat pertama  dalam  Sidang  Majelis  dalam  menjatuhkan  putusan  perkara Cerai Talak. Jatuhnya putusan Cerai Talak yang diberikan oleh Mjaelis Hakim didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi alasan perceraian menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) KHI, bahwa petitum permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan  talak  terhadap Termohon  dapat  dikabulkan,  dengan  biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar Talak. Pembacaan ikrar Talak dilakukan  setelah hakim membacakan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, setelah ikrar talak dibacakan mantan istri berhak mendapatkan nafkah sesuai yang diminta sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.
Mut’ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena suami berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya, Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab walaupun belum cukup sebagai pengobat kecewa, akan tetapi mut’ah dan nafkah iddah bisa meringankan beban mantan istri. Mantan istri bisa mendapatkan nafkah iddah selama tidak nusyuz , istri yang tergolong nusyuz dan yang qabla dakhul tidak dapat mendapatkan nafkah iddah.
3.    Dasar Hukum  pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Talak Cerai Talak dapat terjadi apabila suami mengajukan permohonan. Suami yang merasa haknya dilanggar dia yang berhak mengajukan gugatan. Apabila suami haknya dilanggar dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, maka suami diperbolehkan mengajukan permohonan cerai. hal ini dipertegas dengan pendapat Majelis Hakim Ahmad Wahib bahwa Dasar hukum  cerai talak pada Pengadilan Agama Klaten Pasal 121 HIR.
Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Bapak Ahmad Wahib mengatakan bahwa pemberian nafkah iddah diberikan setelah penyaksian  ikrar  talak  yang dilakukan  oleh  suami  karena  pada  dasarnya massa iddah jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak. Sedangkan mut’ah adalah pemberian
suami kepada mantan istri yang sudah dijatuhi talak baik berupa uang atau benda.  Alasan Majelis  Hakim  memerintahkan  mantan  suami  memberikan nafkah baik iddah ataupun mut’ah karena sebagai langkah untuk menegakkan hukum  dan  memperjuangkan  hak istri  yang  harus  dipenuhi  oleh  mantan suami. Majelis Hakim juga mengatakan bahwa kewajiban suami setelah perceraian dengan  anak istri  nafkah lampau atau nafkah madyah juga perlu dibayarkan. Apabila saat proses perceraian istri menyampaikan bahwa istri tidak diberikan nafkah dan telah pisah rumah, berhak mengajukan tuntutan. Besarnya nafkah pasca perceraian ditentukan oleh hakim dan biasanya besarnya nafkah adalah separuh dari nafkah yang diberikan ketika menjadi istri sah. Untuk Hak anak atau nafkah anak Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pada masa yang akan datang, dan sistem penuntutannya setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa. kemudian beliau juga mengatakan bahwa Proses dan syarat-syarat Untuk mengajukan perceraian lebih rumit cerai talak dibandingkan dengan cerai gugat dan biaya lebih mahal.

## D. Simpulan
Analisis tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pascacerai talak di Pengadilan Agama Klaten mantan istri menerima nafkah berupa mut’ah , nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan untuk hak anak atau nafkah anak Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pada masa yang akan datang, dan sistem penuntutannya setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa. kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

## E.   Saran
1.    Hendaknya hakim memerintahkan suami  yang  menceraikan  istrinya hendaknya memberikan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah meskipun istri tidak mengajukan rekonvensi. Nafkah tersebut digunakan untuk biaya hidup istri dan anaknya, terlebih jika istri tidak mempunyai biaya.
2.  Hendaknya Pemerintah bersama DPR membuat  suatu peraturan perundang-undangan mengenai batasan waktu pembayaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah serta peraturan sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya, agar dapat memberikan keadilan dan jaminan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku:
Abdul  Kadir    Muhamad  .2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Arda dinata 2016. Pernikahan berkalung pahala . Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Azizah,dan  kawan-kawan.  2018. Ketahanan  Keluarga  dalam  Perspektif Islam . Jakarta: Pustaka cendekiawan muda
Bambang   Waluyo.2002. Penelitian   Hukum   dalam   Praktek . Jakarta :   SinarGrafika.
Endra  Muhadi. 2019. Aspek-Aspek  Maqasid  Asy-Syari’ah  dalam  Penetapan Alasan-Alasan Perceraian. Yogyakarta. Stiletto inde book
H.M Djamil Latif. 1982. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Ghalia Indonesia . Jakarta.
KH.  Ahmad  Azhar  Basyir.  2014. Hukum  Perkawinan  Islam. UII  Pres Yogyakarta. Yogyakarta.
Muh. Idris Ramulyo.1999. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta : Bumi Aksara
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017. Dualisme  Penelitian   Hukum Normatif dan Empiris , Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## Jurnal
Syaiful Annas. 2017.”Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama) Syaiful Annas Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.” Al- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 10, Nomor 1. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Oyoh Bariah. 2018. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang Cerai   Gugat   karena Pelanggaran   Taklik   Talak   (studi   perkara   No 0554/Pdt  G.2015/PA.Krw)”. Journal  for  Islamic Studies. Volume  1 Nomor 1. Bandung: Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Muchammad Hammad. 2016.” Hak-hak perempuan pascaperceraian: nafkah iddah talak dalam hukum keluarga muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania ”. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 7 Nomor. Yogyakrta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Internet:
(http://m.solopos.com/2-hal-ini-jadi-penyebab-utama-perceraian-pasutri-di-klaten-1010444).

## Wawancara:
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Klaten Bapak Drs. Ahmad Wahib S.H., M.H
Panitera Muda di Pengadilan Agama Klaten Ibu Uswatun Hasanah S.H