## PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Gialdah Tapiansari Batubara 1 , Barda Nawawi Arief 2

## ABSTRAK
Ketidakadilan  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  pidana  seolah  tak  pernah  berhenti. Kondisi  ini  berakibat  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  penegak  hukum  dan hukum.  Solusi  utama  bagi  hilangnya  keadilan  adalah  ilmu  Ke-Tuhanan.  Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan  merupakan  hukum  asli  dengan  nilai  alami  yang  memang  sudah  seharusnya ada,  tidak  memerlukan  landasan  yuridis  dalam  sistem  hukum  (pidana)  di  Indonesia. Sehingga  apa  yang  selama  ini  ditemukan  dalam  ketentuan  undang-undang  terkait ilmu  Ke-Tuhanan  bukanlah  merupakan  landasan  yuridis  melainkan  merupakan ketentuan  undang-undang  yang  memberikan  penekanan  mengingatkan  akan  arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.
Kata kunci : Ilmu Ke-Tuhanan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Pidana

## ABSTRACT
Injustice in solving criminal cases as if never stopped. This condition results distrust to the law and law enforcement. The main solution for the loss of justice is a science to the deity. Law enforcement with the bases on the principles to the deity is the key to uphold the justice. The science to the deity contains the value of God and it is the original  law  of  the  natural  values  that  are  supposed  to  exist,  it  does  not  require  the juridical basis of the (Criminal) law system in Indonesia. So, what has been found in the  provisions  of  law  related  to  the  science  of  the  deity  is  not  a  legal  basis  but  is  a statutory provision that gives emphasis to the importance of Sciences to deity.
Keywords : Sciences to deity, Law enforcement, Criminal law system
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN
Ketidakadilan  yang  dirasakan oleh masyarakat, dalam penyelesaian  kasus-kasus  pidana seolah tak pernah berhenti dan akan bergulir terus. Peristiwa demi peristiwa yang merupakan peristiwa hukum  terus  menjadi  warna  bagi proses  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia.  Sebut  saja  misalnya kasus  Udin Bernas,  Kasus Andi M.
Galib,  Kasus  Lakoro,  Kasus  salah tangkap dalam peristiwa pembunuhan Asrori, kasus kematian  anak  dari  Indra  Azwan, sampai  kasus  pencurian  yang  nilai
kerugiannya sangat kecil.
Contoh-contoh
tersebut merupakan  kasus  kecil,  dikatakan sebagai  kasus  kecil  karena  ada
kecenderungan  kasus-kasus  lain yang  serupa  tapi  tak  terungkap,
yang  disebabkan  kasus  tersebut tidak  melibatkan  para  tokoh  atau pejabat  penting  sebuah  instansi penegak  hukum.  Padahal  siapa  pun subyek hukumnya seharusnya bukan  sebuah  persoalan,  karena dalam  sistem  hukum  kita  telah menganut  persamaan  di  hadapan hukum.
Kondisi  demikian  tidak  hanya merugikan para aktor yang dijadikan  korban  keganasan  dalam penegakan  hukum,  tapi  juga  dapat melukai  setiap  anak  bangsa  yang mencintai  negeri  ini.  Terlebih  lagi negeri ini telah mendasarkan sebagai  negara  berdasarkan  hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  R.I. Tahun  1945.  Jika  kondisi  ini  terus menerus  dibiarkan  maka  akan
terjadi ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap penegak
hukum  dan  hukum  itu  sendiri dihadapan masyarakat.
Tepatlah  apa  yang  dikatakan oleh Barda  Nawawi  Arief bahwa, betapa kacau dan tidak tenteramnya kehidupan masyarakat apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka pada penegak hukum. 3 Bahkan menurutnya sistem peradilan pidana
yang  ada  dalam  hal-hal  tertentu
dapat dilihat sebagai faktor
kriminogen dan viktimogen. 4
Negara  membuat  aturan  apa  dan melindungi  siapa.  Seterusnya  jika masyarakat terus dihinggapi
3 Barda  Nawawi  Arief,  2005, Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 6. 4 Barda  Nawawi  Arief  dalam  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief,  1998, Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 196.
penyakit  tidak  percaya  atau  curiga , maka main hakim sendiri merupakan  bagian  yang  paling dekat dengan penyakit tersebut
Berkaitan  dengan  persoalan- persoalan  di  atas,  perlu  dicarikan solusi yang tepat guna menciptakan penegakan  hukum  pidana  yang baik,  sehingga  keadilan  merupakan hal  yang  diutamakan  dalam  setiap penyelesaian perkara yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga peradilan, mulai dari tingkat penyelidikan  sampai  pada  tingkat putusan di pengadilan.
Salah  satu  hal  yang  utama bahkan  cenderung  serius  sebagai bentuk solusi bagi hilangnya keadilan  dalam  penegakan  hukum pidana  adalah  pemahaman  yang baik mengenai hukum Ke-Tuhanan, dalam  hal  ini Moeljatno pernah
menyatakan bahwa ilmu pengetahuan (termasuk
ilmu
hukum,  pen.)  yang  tidak  dibarengi dengan  ilmu  Ke-Tuhanan  adalah tidak lengkap. 5 Jika ilmu Ke-Tuhanan demikian penting, sebagaimana yang  tercermin  dari  pernyataan Moeljatno tersebut,  maka  hal  yang cukup  mendasar  adalah  di  mana letak  pentingnya  ilmu  Ke-Tuhanan dalam  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia?,  dan  apakah  ilmu  Ke- Tuhanan  tersebut  memiliki  dasar legitimasi  yang  kuat  dalam  sistem hukum (pidana) di Indonesia?

## B. PEMBAHASAN
5 Moeljatno,  1985, Membangun  Hukum  Pidana,
Jakarta, Penerbit  Bumi Aksara, hlm. 23.
1.  Peran  Penting  Ilmu  Ke- Tuhanan bagi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
Ilmu Ke-Tuhanan pada hakikatnya merupakan ilmu yang memiliki  peran  sangat  strategis dalam  meletakkan  dasar  hukum bagi  sebuah  perkara  pidana, sehingga dengan demikian sebuah  putusan  yang  merupakan proses  akhir  dari  penyelesaian perkara pidana menemukan wujud  keadilan,  yakni  suatu keadilan  yang  dapat  dirasakan oleh semua pihak yang berperkara,  sehingga Bismar Siregar pernah menyatakan dalam  sebuah  stasiun  televisi bahwa “dalam memutuskan suatu  perkara  saya  bertanya
dalam  hati  apakah  Alloh  dan Rosulnya ridho atau tidak?”.
Pernyataan Bismar  Siregar tersebut  tentu  dengan  alasan
yang sangat kuat, karena menurutnya  “dalam  peradilan  di Indonesia, dengan tegas disebutkan  bahwa  dasar  seorang hakim dalam mengambil
keputusan  adalah  demi  keadilan berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha Esa”. 6 Bahkan menurutnya seorang hakim hendaknya mengingat pesan Rosulullah
“wahai  abu  Hurairah,  keadilan satu  jam  lebih  utama  dari ibadahmu  puluhan  tahun,  sholat, zakat  dan  puasa.  Wahai  Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu  jam  lebih  pedih  dan  lebih besar  pada  pandangan  Alloh
6 Bismar  Siregar,  1995, Hukum,  Hakim  dan  Keadilan Tuhan  (Kumpulan  Catatan  Hukum  dan  Peradilan  di Indonesia ,  Jakarta,  Penerbit  Gema  Insani  Press. hlm.19.
daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. 7
Apa  yang  dikatakan  oleh
Bismar
Siregar tersebut
merupakan petunjuk bahwa
betapa  pentingnya  ilmu  Ke- Tuhanan dalam meletakkan hukum  sehingga  putusan  hukum yang  dilakukan  oleh  hakim betul-betul  dapat  mewujudkan keadilan,  salah  satu  tuntunan Tuhan  dalam  penyelenggaraan
hukum (pidana) yang berkeadilan adalah “apabila menetapkan  hukum  di  antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. 8
Pemahaman ilmu Ke-
Tuhanan yang baik akan menciptakan  kultur  hukum  yang
7 Ibid hlm. 19.
8 Q.S. An-Nisa ayat 58.
baik pula, menurut Barda
Nawawi  Arief termasuk  kultur hukum adalah Ilmu pengetahuan/ pendidikan  hukum, 9 di  mana kualitas  keilmuan  dari  orang- orang  yang terlibat dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada kualitas proses
peradilan dan kualitas keadilan. 10
Bahkan  lebih  jauh  lagi,  akan menciptakan  penegak  hukum yang bersih dan berwibawa, jujur dan  bermoral,  tidak  korup  dan dapat  dipercaya  menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, akan menciptakan penegak-penegak  hukum  yang
al-amin (dapat dipercaya),
karena  tidak  hanya  sekedar
9 Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan, Jakarta,  Penerbit Kencana. hlm. 5.
10 Ibid. hlm. 7.
memahami hukum ( homo juridicus )  tetapi  juga  memiliki etika/moral  atau  yang  disebut dengan  “ homo  etichus ”. 11 Oleh karena itu menurutnya
menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. 12 Peningkatan pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM penegak hukum
sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Bismar Siregar dan Barda
Nawawi
Arief tersebut menunjukkan  kaitan  yang  erat antara  ilmu  pengetahuan  hukum dan ilmu Ke-Tuhanan. Mengenai keterkaitan antara ilmu pengetahuan  hukum  dan  ilmu
11 Ibid hlm. 24.
12 Ibid. hlm. 23.
Ke-Tuhanan Satjipto  Rahardjo mengungkapkannya dengan
sangat  indah  sekali  bahwa,  ilmu adalah  forum  untuk  berburu
kebenaran  yang  tidak  akan  bisa digenggamnya  secara  sempurna. Otak  kecil  manusia  hanya  bisa menemukan
keping-keping
kebenaran, sedangkan kebenaran sejati adalah milik Alloh. Di sini ilmu  pengetahuan  dan  religi bertemu. 13 Untuk  itulah  dalam penegakan  hukum  pidana  di masa  yang  akan  datang,  perlu adanya sinergi antara pengetahuan ilmu hukum (pidana)  dan  pengetahuan  ilmu
Ke-Tuhanan.
13 Satjipto  Rahardjo  dalam  Ahmad  Gunawan,  BS  & Mu’ammar  Ramadhan,  2006, Menggagas  Hukum
Progresif  Indonesia, Semarang,  Penerbit  Pustaka Pelajar,  IAIN  Walisongo  &  Program  Doktor  Ilmu Hkum Undip, hlm. 6.
Melalui  konsep  penegakan hukum  yang  memadukan  ilmu pengetahuan  hukum  dan  ilmu Ke-Tuhanan  inilah  efektivitas penegakan hukum akan terwujud.  Efektivitas  di  sini dapat berarti efek keberhasilan. 14
Berhasil menegakan wibawa
hukum sekaligus menegakan kepercayaan
masyarakat terhadap  penegak  hukum  dan hukum itu sendiri. Karena peningkatan keilmuan yang integral akan meningkatkan pemahamam  terhadap  hukum secara utuh bahwa hukum bukan semata-mata  hanya  sebuah  teks undang-undang yang sangat
kaku dan hanya bekerja berlandaskan  kepastian  undang-
14 Barda  Nawawi  Arief,  2003, Kapita  Selekta  Hukum Pidana, Bandung,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,  hlm.
85.
undang semata, akan menghindarkan  para  penegak hukum  bertindak  dan  berbuat  di luar  kendali  hukum,  sehingga
keadilan  tidak  lagi  menjadi barang langka di negeri
Indonesia tercinta ini.
Terlebih lagi penegakan hukum  yang  memadukan  ilmu pengetahuan hukum dengan ilmu Ke-Tuhanan  juga  diharapkan akan  dapat  mengurangi  tingkat pertumbuhan kejahatan di Indonesia, yang merupakan
imbas  dari  ketidakadilan  yang dirasakan oleh masyarakat,
terhadap  penyelesaian  perkara- perkara  pidana  melalui  lembaga peradilan, yang dalam penyelenggaraannya  jauh  dari tuntunan  Tuhan,  sebagaimana
yang  dirisaukan  oleh Habib-ur-
Rahman Khan bahwa  dunia modern  sepenuhnya  menyadari akan  problema  yang  akut  ini. Orang demikian sibuk melakukan  penelitian,  seminar- seminar, konferensi-konferensi internasional  dan  menulis  buku- buku  untuk  mencoba  memahami masalah  kejahatan  dan  sebab- sebabnya agar dapat mengendalikannya.  Tetapi  hasil bersih  dari  semua  usaha  ini adalah  sebaliknya.  Kejahatan bergerak terus. 15
Sehingga dengan
berkurangnya pertumbuhan
kejahatan,  kesejahteraan  atau kebahagiaan  masyarakat  akan terwujud,  hal  mana  tercermin dari  apa  yang  dikatakan  oleh Barda  Nawawi  Arief bahwa
15 Ibid. hlm. 17.
salah satu bentuk dari
perencanaan  perlindungan  sosial ialah  usaha  yang  rasional  untuk
menanggulangi  kejahatan 16 yang
biasa  disebut  dengan  politik kriminal  yang  tujuan  akhirnya adalah kebahagiaan masyarakat. 17 2.  Landasan Yuridis bagi Penerapan  Ilmu  Ke-Tuhanan dalam  Penegakkan  Hukum
Pidana di Indonesia
Dikemukakan  oleh Sudarto bahwa berlakunya hukum pidana adat sebenarnya tidak diperlukan
dasar  hukum  yang  diambil  dari ketentuan undang-undang 16 Barda  Nawawi  Arief,  2005, Pembaharuan  Hukum Pidana  dalam  Perspektif    kajian  Perbandingan, Bandung,  Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 3.
17 Barda  Nawawi  Arief,  2000, Kebijakan  Legislatif dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Undip, hlm. 31.
(landasan  yuridis,  pen.),  sebab hukum  adat  itu  hukum  yang  asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan  sendirinya,  kecuali  jika ada  hal-hal  yang  menghalangi berlakunya. 18 Jika  berlakunya hukum  pidana  adat  sebenarnya tidak  diperlukan  dasar  hukum yang  diambil  dari  ketentuan undang-undang,  sebab  hukum adat merupakan hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan  sendirinya,  sebagaimana pernyataan Sudarto tersebut, maka  Ilmu  Ke-Tuhanan  yang  di dalamnya  terkandung  nilai-nilai kearifan Tuhan yang juga merupakan  hukum  yang  asli dengan nilai alami yang memang seharusnya  ada,  sebenarnya  juga
18 Sudarto,  1990, Hukum  Pidana  I ,  Cetakan  ke  II, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm.17.
tidak  diperlukan  dasar  hukum yang  diambil  dari  ketentuan undang-undang. Sehingga berlakunya  ilmu  Ke-Tuhanan serta penerapan ilmu Ke- Tuhanan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia tidak memerlukan  landasan  yuridis. Apa  yang  selama  ini  kita temukan dalam ketentuan undang-undang  terkait  ilmu  Ke- Tuhanan bukanlah landasan yuridis  melainkan  merupakan ketentuan  undang-undang  yang mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan. Ketentuan yang memberikan penekanan  mengingatkan  akan arti pentingnya Ilmu Ke- Tuhanan dalam sistem hukum di Indonesia  yang  bersumber  dari Pancasila terdapat
dalam
rumusan  Pembukaan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yakni pada  alinea  ke  empat  yang redaksional  lengkapnya  sebagai berikut:
“Kemudian  daripada  itu
untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia  yang  melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi  dan  keadilan  sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan  Kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan  Negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, Persatuan Indonesia  dan  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / Perwakilan serta dengan mewujudkan  suatu  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.” Melindungi  segenap  bangsa dan seluruh tumpah darah
menurut M.  Solly  Lubis berarti,
melindungi dengan alat-alat
hukum  dan  alat  kekuasaan  yang ada,  sehingga  di  negara  ini terdapat  orde  atau  tata  tertib yang  menjamin  kesejahteraan moril  dan  materiil,  fisik  dan mental,  melalui  hukum  yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 19 Perlindungan hukum
tersebut tentu tidak boleh bertentangan  dengan  Pancasila,
yang menurut Suparman Usman Pancasila dalam pengertian dasar negara
merupakan sumber kaidah hukum  konstitusional  tertinggi yang  mengatur  dan  menjadi pedoman  bagi  negara  Indonesia dan mengikat secara umum. 20 Ini berarti setiap elemen bangsa baik
19 M.  Solly  Lubis,  1985, Pembahasan  UUD  45,
Bandung, Penebit Alumni,  hlm. 24.
20 Suparman  Usman,  2002, Filsafat  Hukum  dan  Etika Profesi, Serang, Suhud Sentrautama, hlm. 94.
rakyat maupun penguasa (penegak hukum) dalam melakukan  setiap  tindakan  yang dilakukannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Sila  yang  pertama  Pancasila menurut A.Gunawan  Stiardja merupakan  sila  yang  mendasari sila  sila  yang  lainnya,  karena  ia merupakan causa prima (realitas pertama) 21 sehingga  Pancasila merupakan asas-asas moral bangsa Indonesia. 22 bahkan
menurut Zainuddin  Ali ,  dengan susunan sila-sila dalam Pancasila tersebut  menunjukkan  Pancasila sebagai  dasar  kerohanian  negara Republik Indonesia. 23 Pandangan
bahwa Pancasila merupakan
21 A.  Gunawan  Stiardja,  2007, Filsafat  Pancasila Bagian I (buku ajar), Cetakan XV, Semarang, hlm.13
22 A.  Gunawan  Setiardja,  2007, Filsafat  Pancasila Bagian II (buku ajar), Cetakan X, Semarang, hlm.34. 23 Zainudin Ali, 2008, Filsafat Hukum, Jakarta, Penerbit Sinar Grafik, hlm. 105.
dasar kerohanian bangsa
Indonesia  seharusnya  menjelma pada  setiap  tindakan  penegak hukum dalam menegakkan
hukum  pidana,  sehingga  di dalam penegakan hukum tersebut  tidak  dilandasi  oleh sikap-sikap  munafik,  represif dan sikap tercela lainnya, termasuk  di  dalamnya  adalah penegakan hukum dengan menggunakan  timbal  balik  yang dianggap  saling  menguntungkan yaitu jual beli perkara, yang pada prinsip merupakan prilaku pemerkosaan  terhadap  nilai-nilai keadilan  dan  kejujuran  yang harus diemban oleh setiap penegak hukum.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa menurut Muhammad Hatta memimpin  cita-cita  kenegaraan
kita yang menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, 24 sehingga  dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa  menjiwai  cita-cita  hukum Indonesia, 25 yang  dalam  konsep penerapannya harus
termanifestasikan  dalam  setiap tindakan-tindakan  hukum  yang dilakukan  oleh  para  penegak
hukum.
Penekanan-penekanan dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mengingatkan akan arti pentingnya  Ilmu  Ke-Tuhanan dalam sistem hukum di Indonesia  bagi  penegak  hukum dalam menerapkan hukum 24 Andi Hamzah & A. Sumangelipu, 1984, Pidana Mati di  Indonesia,  di  Masa  Lalu,  Kini  dan  di  Masa  yang Akan  Datang, Jakarta,  Penerbit  Ghalia  Indonesia, hlm. 70.
25 Ibid.
pidana  juga  terdapat  antara  lain dalam:
1. Pasal  197  ayat  (1)  huruf  a
Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Pasal  8  ayat  (2)  Undang-
Undang  Nomor  16  Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;
3. Pasal  2  ayat  (1)  Undang-
Undang  Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bismar Siregar pernah
menyatakan  bahwa  penegakan hukum  (peradilan)  dilaksanakan dengan demi
keadilan
berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga para penegak hukum termasuk pengacara
dapat  menegakkan  hukum  dan
keadilan itu. 26 Pandangan Bismar  Siregar tersebut  bukan sekedar sebuah wacana melainkan ditunjukkannya dalam sebuah praktik penegakan hukum,  misalnya  dalam  putusan No.  20/1967  Pidana  Tolakan 27 ,
di mana ketentuan-ketentuan
Tuhan sesuai dengan jiwa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum tertulis dalam menyelesaikan  perkara  hukum pidana khusus mengenai
subversi.
Mendasarkan pada penekanan-penekanan tersebut di
atas,  pada  inti  hakikatnya  tidak ada  ruang  yang  cukup  bagi
26 Bismar  Siregar,  1993, Etika  Profesi  Pengacara Indonesia  dalam  Pembangunan  Hukum”  artikel Lokakarya  Praktek  Hukum  dan  Kepengacaraan ,
Bandung, FH Unpad, hlm. 2
27 Wahyu Efendi (editor), 1984, Aneka Putusan Hakim Bismar Siregar, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 86.
penegak  hukum  untuk  tidak melakukan tindakan hukum sesuai  dengan  tuntunan  Tuhan, bahkan  etika  seorang  penegak hukum  selalu  di  dasarkan  atas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa,  ini  menunjukkan bahwa  seorang  penegak  hukum memiliki  tanggung  jawab  yang sangat  tinggi  terhadap  apa  yang ia  putuskan,  baik  tanggung jawab  terhadap  manusia  dan tanggung  jawab  di  hadapan Tuhan.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Ilmu Ke-Tuhanan dalam penegakan  hukum  pidana,  pada inti  hakikatnya  memiliki  tempat yang sangat penting dan strategis dalam meletakkan landasan hukum pidana pada setiap
penyelesaian  perkara  pidana.
Penerapan  hukum  pidana  oleh penegak hukum dengan melandaskan pada prinsip- prinsip  Ke-Tuhanan  merupakan kunci utama mewujudkan keadilan, sehingga konsep “Keadilan berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” dapat diwujudkan secara nyata. 2. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya  terkandung  nilai-nilai kearifan Tuhan yang juga merupakan  hukum  yang  asli dengan nilai alami yang memang sudah  seharusnya  ada,  tidak memerlukan  dasar  hukum  yang diambil  dari  ketentuan  undang-
undang.  Sehingga  berlakunya ilmu Ke-Tuhanan serta penerapan ilmu Ke-Tuhanan dalam penegakkan hukum
pidana di Indonesia tidak memerlukan  landasan  yuridis. Apa  yang  selama  ini  ditemukan dalam  ketentuan  undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah landasan yuridis melainkan  merupakan  ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya  Ilmu  Ke-Tuhanan
dalam sistem hukum di Indonesia  yang  bersumber  dari
Pancasila sebagaimana telah
digariskan dalam rumusan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke empat  maupun  dalam  undang-
undang organik lainnya, sehingga  dengan  demikian  tidak ada  alasan  bagi  penegak  hukum
untuk  melepaspisahkan  antara hukum agama dan hukum pidana dalam  penegakan  hukum  pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Al – Qur’an Ali,  Zainudin,  2008, Filsafat  Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik.
Efendi,  Wahyu  (editor),  1984, Aneka Putusan  Hakim  Bismar  Siregar,
Bandung: Penerbit Alumni.
Gunawan,  Ahmad,  BS  &  Mu’ammar Ramadhan, 2006, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: Penerbit Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & Program Doktor
Ilmu Hukum Undip.
Hamzah,  Andi  &  A.  Sumangelipu, 1984, Pidana  Mati  di  Indonesia,  di Masa  Lalu,  Kini  dan  di  Masa  yang Akan  Datang, Jakarta:  Penerbit Ghalia Indonesia.
Lubis,  M.  Solly,  1985, Pembahasan UUD 45, Bandung: Penebit Alumni.
Moeljatno,  1985, Membangun  Hukum Pidana, Jakarta:  Penerbit    Bumi
Aksara.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1998, Teori-teori  dan  Kebijakan
Pidana, Bandung: Penerbit Alumni.
Nawawi Arief, Barda, 2000, Kebijakan
Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, Semarang:  Penerbit  Badan  Penerbit Undip.
Nawawi  Arief,  Barda,  2003, Kapita
Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Nawawi Arief, Barda, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan, Bandung:    Penerbit
Citra Aditya Bakti.
Nawawi Arief,  Barda, 2005, Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan  Hukum  Pidana, Bandung:  Penerbit  Citra  Aditya Bakti.
Nawawi  Arief,  Barda,  2008, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Penerbit Kencana. Setiardja,  A.  Gunawan,  2007, Filsafat Pancasila  Bagian  I  (buku  ajar), Cetakan XV, Semarang.
Setiardja,  A.  Gunawan,  2007, Filsafat Pancasila  Bagian  II  (buku  ajar),
Cetakan X, Semarang.
Siregar,  Bismar,  1993, Etika  Profesi Pengacara Indonesia dalam Pembangunan Hukum” artikel
Lokakarya  Praktek  Hukum  dan Kepengacaraan , Bandung: FH Unpad.
Siregar,  Bismar,  1995, Hukum,  Hakim dan  Keadilan  Tuhan  (Kumpulan Catatan  Hukum  dan  Peradilan  di Indonesia ,  Jakarta:  Penerbit  Gema
Insani Press.
Sudarto,  1990, Hukum  Pidana  I , Cetakan  ke  II,  Semarang:  Yayasan Sudarto.
Usman,  Suparman,  2002, Filsafat
Hukum  dan  Etika  Profesi, Serang:
Suhud Sentrautama.
Undang-undang:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Unang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang
Kekuasaan
Kehakiman