## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI KEIMIGRASIAN BERBASIS SMILE
(Immigration Institution Performance Accountability Based on Smile)

## Bobby Briando
Dosen Politeknik Imigrasi
Rasona Sunara Akbar Dosen Politeknik Imigrasi

## Agung Sulistyo Purnomo
Dosen Politeknik Imigrasi

## ABSTRACT
This study aims to develop the concept of immigration performance accountability based on the values of SMILE which is the acronym of “Simpatik, Mumpuni, Integritas, Lugas and Empati”. The study uses a Holistic paradigm, which considers theoretical and spiritual approach. The theoretical approach is carried  out  by  the  study  of  literatures  while  the  spiritual  approach  is  reflected  through  the understanding of the religious doctrine of truth. This paradigm tries to formulate the concept of holistic accountability. The results show that accountability does not only cover routine tasks and functions, but  more  importantly  also  the  process  of  contemplation,  meaning,  and  spirituality.  Holistic accountability  is  the  highest  and  the  most  abstract  form  of  accountability that must  be  upholded  by every public official i.e. a condition of being accountable not only to humans but also to the God
Keywords : Performance Accountability, SMILE, Holistic

## ABSTRAK
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  memformulasikan  konsep  akuntabilitas  kinerja  instansi  keimigrasian berbasis pada tata nilai SMILE yang merupakan akronim dari Simpatik, Mumpini, Intergritas, Lugas dan  Empati.  Penulisan  artikel  ini  menggunakan  paradigma  holistik,  yakni  suatu  paradigma  yang memandang  permasalahan  dengan  pendekatan  teoritis  dan  spiritualis.  Pendekatan  teoritis  dilakukan dengan  studi  literatur  sedangkan  spiritualis  dilakukan  dengan  merefleksikan  pemahaman  terhadap ajaran  kebenaran  agama.  Melalui  pendekatan  paradigma  ini,  penulis  memformulasikan  konsep akuntabilitas  holistik.  Hasil  penulisan  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  tidak  hanya  sekedar menjalankan  tugas  dan  fungsi  rutinitas  belaka  tetapi  merupakan  hasil  dari  proses  perenungan, pemaknaan, dan spiritualitas. Akuntabilitas holistik merupakan bentuk mekanisme akuntabilitas yang paling  tinggi  dan  abstrak  yang  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  birokrasi  yakni  suatu  bentuk pertanggungjawaban  yang  tidak  saja  bertanggungjawab  kepada  manusia  namun  juga  bertanggung jawab kepada Sang Pencipta.
Kata kunci:  Akuntabilitas Kinerja,  SMILE,  Holistik

## PENDAHULUAN
Beberapa waktu belakangan ini sektor publik di  berbagai  belahan  dunia  sedang  gencar- gencarnya  melaksanakan  reformasi.  Reformasi sektor publik tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi  negara-negara  berkembang  termasuk Indonesia  juga  pro  aktif  dalam  melakukan reformasi  pada  lembaga  publiknya 1 .  Salah  satu agenda utama reformasi sektor publik di negara- negara  berkembang  mengarah  pada New  Public Management (NPM) dengan konsep mewirausahakan birokrasi ( reinventing government ), yaitu diadopsinya cara pengelolaan sektor  swasta  ke  dalam  pengelolaan  sektor publik.
Osborne menyatakan bahwa pada umumnya perubahan  tersebut  mengacu  pada  perubahan manajerial yang mengadopsi gaya sektor swasta, hal  tersebut  dilakukan  agar  organisasi  sektor publik  diharapkan  mampu  bersaing  dengan sektor  swasta  yang  dianggap  lebih  baik  dalam berkinerja 2 . Kritikan lain yang sering diamanatkan pada organisasi sektor publik adalah miskin  inovasi  dan  kreativitas,  selalu  dianggap sebagai  organisasi  yang  tidak  produktif,  tidak efektif dan efisien serta memiliki daya saing yang lemah.  Inilah  kemudian  yang  menjadikan  NPM dianggap  sebagai  solusi  baru  dalam  menjawab kritikan-kritikan tersebut 3 .
Menurut konsep NPM, pemerintah dianjurkan  untuk  melepaskan  diri  dari  birokrasi klasik dengan mendorong agar lebih fleksibel dan menetapkan tujuan serta target organisasi secara lebih  jelas  sehingga  memungkinkan  untuk pengukuran hasil yang dicapai. Hal tersebut pada akhirnya  menjadikan  sistem  akuntansi  dan akuntabilitas  memiliki  peranan  penting  dalam
1 Lilik Handajani, ‘Akuntansi Publik Terintegrasi’,
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1.1 (2010),
121–40.
2 Stephen P Osborne, ‘Introduction - The (New)
Public Governance: A Suitable Case for Treatment?’, in The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance , 2010, pp. 1–16
<http://dx.doi.org/10.4324/9780203861684>.
3 Jane Broadbent and Richard Laughlin, ‘Evaluating the “New Public Management” Reforms in the UK: A Constitutional Possibility’, Public
sistem  pengendalian  manajemen  sektor  publik, dimana sistem akuntansi dan akuntabilitas publik menjadi  esensi  utama  dalam  pengelolaan organisasi sektor publik 4 . Connolly & Hyndman 5 menyatakan  bahwa  kerangka  teoritis  dalam memahami  akuntabilitas  adalah  penting  untuk memberikan  prioritas  utama  pada  dimensi historis  agar  dapat  merefleksikan  pemahaman terhadap  institusi  atau  pengaturan  institusi dengan  menggunakan  logika  atau  rasionalitas tertentu.
Akuntabilitas  organisasi  dapat  dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab  dan  untuk  apa  organisasi bertanggungjawab. Dalam arti luas, akuntabilitas dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principa l) 6 . Makna  akuntabilitas  ini  merupakan  konsep filosofis  inti  dalam  menajemen  sektor  publik, dimana  dalam  konteks  organisasi  sektor  publik, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan  kinerja  keuangan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan laporan tersebut 7 . Dalam hal  ini,  organisasi  sektor  publik,  baik  instansi vertikal  maupun  pemerintah  daerah,  harus  bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik 8 .
Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi  dalam  sebuah  rantai  komando  organisasi.
Administration , 75.3 (1997), 487–507
<http://dx.doi.org/10.1111/1467-9299.00071>.
4 Handajani.
5 Connolly & Hyndman (2006)
6 Yosi Dian Endahwati, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)’, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 4.1 (2014), 1356–79.
7 Handajani.
8 Yoyon Bahtiar Irianto, ‘Akuntabilitas Kinerja Manajemen Instansi Pemerintah’, in Seminar Peningkatan Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , 2008, pp. 1–12.
Secara  umum,  akuntabilitas  publik  terdiri  dari dua  macam,  yaitu  akuntabilitas  vertikal  dan akuntabilitas  horizontal.  Akuntabilitas  vertikal adalah  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan sumber  daya  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi, misal  pertanggungjawaban  unit-unit  organisasi perangkat daerah kepada kepala daerah, pertanggungjawaban  unit  pelaksana  teknis kepada  kantor  wilayah,  pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR/MPR. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas 9 . Tuntutan  akuntabilitas  publik  mengharuskan lembaga-lembaga  sektor  publik  untuk  lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal  bukan  hanya  vertikal,  sehingga tuntutan  yang  muncul  adalah  perlunya  dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja organisasi sektor publik.
Secara  teoritis  sesungguhnya  akuntabilitas dan  akuntansi  merupakan  dua  hal  yang  saling terkait.  Dari  sudut  pandang  ekonomi,  akuntansi dapat dijadikan
sebagai media pertanggungjawaban ( accountability ) manajemen, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan  dengan  usaha  untuk  menghasilkan informasi  dalam  rangka  pertanggungjawaban 10 . Menurut  Francis 11 regulasi  yang  berlaku  dalam akuntansi merupakan instrumen dari akuntabilitas  publik.  Dalam  disiplin  ilmu akuntansi,  akuntabilitas  berarti  tugas  untuk menyediakan  informasi  (termasuk  di  dalamnya adalah  informasi  keuangan)  atau  kalkulasi- kalkulasi  yang  diperlukan  dari  sebuah  aktivitas yang  menjadi  tanggung  jawab  dari  sebuah organisasi 12 . Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan  organisasi  sektor  publik  di  era sekarang  ini  adalah  semakin  kuatnya  tuntutan pelaksanaan  akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas publik  dianggap  sebagai  tanda  suatu  negara menuju  modernitas.  Perubahan  peran  negara menekankan  akuntabilitas  organisasi  sektor
9 Handajani.
10 Masiyah Kholmi, ‘Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi Di Kota Malang)’, Jurnal Akuntansi
Multiparadigma , 1.2 (2010), 207–22. 11 Francis (1990)
publik lebih memprioritaskan dan bertanggungjawab  demi  kesejahteraan  publik. Akuntabilitas  menjadi  norma  dan  sistem  nilai yang  diterapkan  negara  atas  dasar  apa  institusi publik menjalankan tugas dan fungsinya 13 .
Mahmudi 14 menjelaskan  bahwa  sedikitnya terdapat  lima  dimensi  akuntabilitas  yang  harus dipenuhi  oleh  organisasi  sektor  publik,  yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program, akuntabilitas  kebijakan,  serta  akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum , terkait dengan penghindaraan penyalahgunaan jabatan ( abuse of power ).  Sedangkan  akuntabilitas  hukum  terkait dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan  lain  diisyaratkan  dalam penggunaan  sumber  dana  publik. Akuntabilitas proses ,  terkait  dengan  apakah  prosedur  yang digunakan  dalam  melaksanakan  tugas  sudah cukup  baik  dalam  hal  kecukupan  sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas  proses  termanifestasikan  melalui pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat, responsif,  dan  berbiaya  murah. Akuntabilitas program ,  terkait  dengan  pertimbangan  apakah tujuan  yang  ditetapkan  dapat  dicapai  atau tidak, dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya  yang  minimal .  Akuntabilitas  kebijakan , terkait  dengan  pertanggungjawaban  pemerintah, baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah, atas  kebijakan  -  kebijakan  yang  diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.  Terakhir  adalah akuntabilitas  keuangan , adalah  pertanggungjawaban  organisasi  sektor publik dalam menggunakan uang publik ( public money )  secara  efektif,  efisien  dan  ekonomis dengan  tidak  ada  pemborosan  dan  kebocoran dana serta korupsi juga menekankan pada ukuran anggaran dan kemampuan finansial.
12 Ali Fikri and others, ‘Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization’,
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1.3 (2010), 409–20.
13 Kholmi.
14 Mahmudi (2007)
Dalam tataran aksiologi, akuntabilitas sebagai suatu konsep ilmu pengetahuan membutuhkan praktik yang nyata. Untuk sampai pada  tataran  aksiologi  tersebut  akuntabilitas kemudian  dibangun  dalam  kerangka  ilmu pengetahuan yaitu akuntansi. Akuntansi menjadi jembatan  faktual  akuntabilitas  yang  dapat dipahami  secara  rasional  guna  menentukan kualitas  akuntabilitas.  Perumusan  akuntabilitas menjadi  suatu  konsep  teori  dalam  bidang akuntansi  dilakukan  lewat  teori stakeholder dan teori agensi. Pemikiran akuntabilitas tidak hanya penting  secara  moral  dan  teoritis  namun  juga secara  praktik 15 .  Teori stakeholder menyatakan bahwa informasi menjadi bagian dari akuntabilitas. Secara teoritis seluruh stakeholder yang  terlibat  memiliki  hak  atas  tanggungjawab aktivitas organisasi. Individu ( stakeholder ) dapat mengklaim  tanggungjawab  organisasi  yang meliputi  tanggungjawab  material,  moral  dan etika.  Individu  dapat  memutuskan  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  lebih  dibandingkan individu  lain  jika  ada  perbedaan  jasa  dan kepuasan yang diberikan atau diterima.
Sedangkan  dalam  Teori  agensi,  perjanjian  akan disepakati dengan pihak lain jika agen bertindak sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  ditetapkan. Komitmen  untuk  menjalankan  perjanjian  yang telah disepakati sering tidak dilakukan sehingga dalam  beberapa  literatur  bidang  akuntansi menyatakan  bahwa  hubungan  kedua  pihak  ini sering  asimteris 16 .  Teori  agensi  dipusatkan  pada pengelolaan principal atas agent agar  akuntabel dalam  memenuhi  tujuan principal .  Asumsi normatif dalam formulasi ini menginginkan agar agen lebih jujur kepada principal . Ancaman yang dihadapi principal adalah adanya ketidakjujuran agen  dan  inefisiensi  sehingga  perlu  ditopang skema  insentif  atau  bonus  untuk  memotivasi agent mencapai tujuan yang diinginkan principal . Kedua  teori  inilah  kemudian  yang  menjadi rujukan mainstream dalam  ranah  penelitian terkait akuntabilitas.
15 Fransiskus Randa and Fransiskus E Daromes, ‘Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5.3 (2014), 477–84.
Yang  menjadi  pertanyaan  kemudian  adalah apakah  akuntabilitas  hanya  terbatas  pada  teori stakeholder dan  agensi  saja?  Ternyata  dalam perkembangannya, penelitian akuntabilitas tidak hanya terbatas pada dua teori tersebut. Penelitian terkait  akuntabilitas  telah  bertransformasi  dan berkembang sedemikian rupa. Menurut Kusdewanti  &  Hatimah 17 pengangkatan  kajian budaya  dan  spiritualitas  merupakan  salah  satu jalan untuk memasukkan “ruh” baru akuntablitias.  Kajian  budaya  dan  spiritualitas merupakan  satu  urgensi  utama  yang  harus dilakukan  untuk  menelusuri  kembali  nilai-nilai yang akan menjadi basis fundamental akuntabilitas    untuk  melepaskan  diri  dari genggaman  materialisme  dan  rasionalisme. Kenapa  nilai  materialisme  dan  rasionalisme begitu  melekat  erat  akuntabilitas?  Hal  ini dikarenakan  konsep  akuntabilitas  sendiri  yang berakar  kuat  pada  teori  agensi  dengan  model principal-agent nya. Teori agensi selalu menekankan  pada  kepentingan principal atau pemegang  saham.  Sebagaimana  kita  ketahui bersama  bahwasannya  para principal hanya berfokus  pada  pengembalian  tingkat  investasi yang notabene berbentuk metarial atau financial . Dalam  teori  agensi,  semakin  tinggi  materi  atau keuntungan  yang  didapatkan,  maka  hal  tersebut merupakan  suatu  kesuksesan  dan  keberhasilan yang  dilakukan  oleh agent terhadap principal- nya. Material atau keuntungan financial menjadi satu-satunya tujuan atau fokus yang ingin dicapai.
Hal  berbeda  kemudian  dilakukan  oleh sebagian  peneliti  yang  ingin  keluar  dari lingkungan materialisme tersebut dengan menggunakan pendekatan baru agar akuntabilitas dapat  menyentuh  aspek  yang  lainnya.  Praktik akuntabilitas pada zaman Bali kuno menunjukkan  adanya  nilai  kepercayaan  dari rakyat pada raja, serta tanggung jawab raja pada
16 M.C Jensen and W.H Meckling, ‘Theory of The Firm: Manager Behavior, Agency Cost and Ownership Structure’, Journal of Financial Economics , 3.4 (1976), 305–60.
17 Kusdewanti & Hatimah (2016)
kesejahteraan  hidup  rakyat 18 .  Upacara  adat pemakaman ‘Aluk Rambu Solo’ juga memunculan  bentuk  akuntabilitas  sosio-kultural sebagai bentuk cinta kasih pada Sang Pencipta 19 . Pemaknaan akuntabilitas pada gereja mengungkapkan  adanya  nilai-nilai  ketundukan, keharmonisan,  serta  dimensi  sosial 20 .  Penelitian mengenai keterkaitan akuntabilitas dan spiritualitas  juga  dilakukan  oleh  Fitria  & Syakur 21 ; Kusdewanti & Hatimah 22 ; Siskawati, Ferdawati, & Surya 23 ; Salle 24 ; Huda, Anggraini, Rini,  &  Mardoni 25 ;  Huda  &  Sawarjuwono 26 . Kesemuanya merupakan usaha untuk membebaskan  diri  melalui  nilai-nilai  yang sesungguhnya  ada  dan  lekat  dengan  kehidupan sehari-hari, namun terabaikan dikarenakan begitu kuatnya cengkraman materialisme dan modernisme.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis tertarik  untuk  meneliti  akuntabilitas  dalam perspektif  lain.  Belum  lama  ini,  tepatnya  pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke 68 yang jatuh pada tanggal 26 Januri 2018. Direktorat Jenderal Imigrasi  memeperkenalkan  slogan  baru  yakni Imigrasi  e-Gov  PASTI  SMILE.  Dalam  slogan tersebut terdapat akronim yang membuat penulis tertarik  “SMILE”  singkatan  dari  Simpatik  – Mumpuni  –  Integritas  –  Lugas  -  Empati. Akronim  tersebut  pada  dasarnya  merupakan sebuah pemantik semangat di jajaran Keimigrasian  dalam  memberikan  pelayanan terbaik  kepada  publik.  Hal  tersebut  dilakukan dalam  rangka  mendukung  program  Nawacita pemerintahan  Presiden  Jokowi.  Slogan  tersebut diharapkan  mampu  menjadi core  value jajaran aparatur  di  lingkungan  keimigrasian  dalam menciptakan  budaya  kerja  yang  kondusif sehingga  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  akronim SMILE  tersebut  yang  akan  penulis  jadikan
18 I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, ‘Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5.3 (2014), 409–20.
19 Selmita Paranoan, ‘Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6.2 (2015), 214–23.
sebagai  basis  dalam  membentuk  akuntabiltas kinerja  instansi  keimigrasian.  Sehingga  judul artikel yang penulis angkat adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Keimigrasian Berbasis SMILE.

## PEMBAHASAN
Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia termasuk didalamnya Direktorat Jenderal  Imigrasi  merupakan  salah  satu  entitas sektor publik yang gencar melakukan perubahan sistem  manajemen  sektor  publik  dengan mereformasi  birokrasi  dilingkungannya.  Hal tersebut  pada  hakikatnya  adalah  suatu  ikhtiar perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan  untuk  menciptakan  birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,  berintegritas,  bersih  dari  perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik  secara  akuntabel,  serta  memegang  teguh kode  etik  perilaku  pegawai  di  lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu  memfokuskan  aksi  secara  sungguh- sungguh dan berkelanjutan. Salah satu fokus area penting  perubahan  tersebut  adalah  perubahan mindset (pola  pokir)  dan culture  set (budaya kerja).  Perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.
Makna  integritas  sendiri  adalah  individu anggota  dalam  suatu  organisasi  yang  selalu mengutamakan  perilaku  terpuji,  tidak  koruptif, disiplin  dan  penuh  pengabdian  sehingga  dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah  yang  bersih  dan  dan  bebas  dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan  makna  kinerja  adalah  individu
20 Agustina Christina Patty and Gugus Irianto, ‘Akuntabilitas Perpuluhan Gereja’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4.2 (2013), 177–87.
21 Fitria & Syakura (2017)
22 Kusdewanti & Hatimah (2016)
23 Siskawati, Ferdawati, & Surya (2016)
24 Salle (2015)
25 Huda, Anggraini, Rini, & Mardoni (2014)
26 Huda & Sawarjuwono (2013)
anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi,  berkerja  secara  profesional  dan  mampu mencapai  target-target  kinerja  organisasi  yang telah  ditetapkan.  Beberapa  poin  penting  yang telah  diutarakan  diatas  sejatinya  merupakan manifestasi  dari  8  area  perubahan  capaian reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  yang  sejalan  dengan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  11  Tahun  2015 tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi  Tahun 2015-2019. Delapan (8) area perubahan tersebut antara  lain:  1.  Pola  pikir  dan  budaya  kerja (manajemen  perubahan);  2.  Penataan  peraturan perundang-undangan; 3. Penataan dan penguatan organisasi; 4. Penataan tata laksana; 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur; 6. Penguatan Pengawasan; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 8.Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
Pelaksanaan  perubahan  capaian  reformasi birokrasi  tentu  saja  tidak  akan  terlaksana  dan berhasil  dengan  baik  jika  tidak  ada  suatu perencanaan  yang  matang.  Untuk  menunjang keberhasilan  reformasi  birokrasi  di  lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, maka  diperlukan  suatu  perencanaan  strategis (Renstra).  Hal  tersebut  merupakan  mandat  dari Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2014  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Menindaklanjuti mandat tersebut maka dikeluarkanlah  PERMENKUMHAM  RI  Nomor 7  Tahun  2015  tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan,  prioritas  nasional,  dan  isu-isu strategis  yang  mencakup  pembangunan  bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu:  1.  Memegang  fungsi  utama  menyusun dokumen  perencanaan  peraturan  perundang- udangan dan melaksanakan penyelarasan Naskah
27 Irianto.
Akademik  RUU;  2.  Penanggung  jawab  dalam perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan;  3.  Penanggung  jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi  teknis  dibidang  pemasyarakatan;  4. Penjaga  pintu  gerbang  terdepan  Negara  melalui fungsi  keimigrasian  (keluar  masuknya  orang  di wilayah  Indonesia)  dan  pengawasan  dalam rangka menjaga kedaulatan Negara; 5. Penanggungjawab  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan  dan  standarisasi  teknis  di  bidang Administrasi Hukum Umum (AHU); 6. Penanggungjawab  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan  dan  standarisasi  teknis  di  bidang kekayaan  intelektual;  7.  Penanggungjawab perumusan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan 8. Penanggungjawab  pelaksanaan  bantuan  hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin. Peran  tersebut  merupakan  suatu  amanah  yang harus dilaksanakan demi tercapainya masyarakat yang  adil  dan  makmur  sebagaimana  telah diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.
Akuntabilitas pada hakekatnya merupakan key  factor dalam  menjawab  segala  tuntutan terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik. Berkenaan dengan istilah akuntabilitas ( accountability ) secara harfiyah berasal dari kata account (rekening,  catatan,  laporan)  dan ability (kemampuan). Dalam tatakelola organisasi sektor publik,  akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai kemampuan  aparatur  sipil  dalam  menunjukkan laporan atau catatan proses dan hasil pekerjaannya yang dapat dipertanggungjawabkan 27 . Akuntabilitas yang menjunjung tinggi prinsip equitable dan responsiveness  to  people’s  needs merupakan  resultan  dari  proses  dan  prinsip- prinsip good  governance (efektivitas,  efisiensi dan  transparansi),  serta  tuntutan  globalisasi  dan digitalisasi.  Kinerja  aparatur  yang  semula bersandar pada prinsip responsibility (tanggungjawab)  dan obligation (kewajiban), kini harus pula berpatokan pada apa yang dikenal sebagai accountability (akuntabilitas).  Dengan demikian, upaya merumuskan standar akuntabilitas  kompetensi  aparatur  diartikan
sebagai  perumusan  norma  yang  dijadikan  tolok ukur  kemampuan  dalam  melaksanakan  tugas pekerjaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Karena  itu,  standar  akuntabilitas  kompetensi harus  dipandang  pula  dalam  kerangka  evaluasi kinerja, yang memerlukan instrumen pengukuran dan  prosedur  pelaksanannya 28 .  Faktor  tersebut yang  kemudian  menjadikan  organisasi  sektor publik  berkewajiban  menyampaikan  laporan akuntabilitas kinerja instansi di setiap entitasnya.
Bersandar  dari key  factor tersebut,  maka pemerintah  merespon  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  serta  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  12  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Evaluasi  atas  Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Tujuan  evaluasi  ini  adalah  untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( outcome ) terhadap  penggunaan  anggaran  dalam  rangka terwujudnya  pemerintahan  yang  berorientasi kepada  hasil  ( result  oriented  government ).
Berdasarkan  surat  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Nomor B/577/M.AA.05/2017 tanggal 16
Februari  2017  tentang  Hasil  Evaluasi  atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016  menunjukkan  bahwa  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  termasuk  didalamnya Direktorat  Jenderal  Imigrasi  memperoleh  nilai 71,59 atau predikat BB.
Hasil  evaluasi  tersebut  menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran maupun kinerja dibandingkan  dengan  capaian  kinerja,  kualitas pembangunan  budaya  kinerja  birokrasi  dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada  hasil  sudah  menunjukkan  hasil  yang memadai.
28 Marita Ahdiyana, Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam
Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2015 2016 a  Perencanaan Kinerja 30 21,42 23,59 b  Pengukuran Kinerja 25 16,90 18,30 c  Pelaporan Kinerja 15 10,65 10,92 d  Evaluasi Kinerja 10 6,72 6,82 e  Capaian Kinerja 20 12,63 11,96 Nilai Hasil Evaluasi 100 68,32  71,59 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B BB Tabel 1.  Penilaian  Kinerja Kementerian  Hukum Dan HAM RI Sumber: Menpan RB (2017) Secara keseluruhan, penilaian kinerja Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia terdapat  kemajuan  yang  signifikan,  hal  tersebut tampak  dari  meningkatnya  tingkat  akuntabilitas kinerja dari semula B pada Tahun 2015 menjadi BB pada Tahun 2016. Hal tersebut tidak terlepas dari  kerja  keras  seluruh  aparatur  dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan yang  telah  disampaikan  oleh  Kemenpan  RB secara cermat dan seksama.
Kementarian  Hukum  Dan  HAM  secara umum  telah  menerapkan  sistem  AKIP  yang terdiri  dari  tahapan  perencanaan  kinerja, pengukuran  kinerja,  pelaporan  kinerja,  dan evaluasi  internal  akuntabilitas  kinerja  unit  kerja di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Keseluruhan  tahapan  Penerapan  Sistem  AKIP tersebut  tercermin  dalam  berbagai  dokumen pendukung  antara  lain:  Rencana  Strategis,
Organisasi Sektor Publik , Universitas Negeri Yogyakarta , 2015.
Rencana  Kerja/Renja,  Perjanjian  Kinerja  (PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja (Lkj), serta laporan  hasil  evaluasi  internal  akuntabilitas kinerja  unit  kerja  yang  dilakukan  oleh  APIP. Namun  daripada  itu,  masih  ada  hal-hal  yang harus  mendapatkan  perhatian  guna  peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di masa yang  akan  datang,  seperti: Renstra  Kementerian dan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  belum dimanfaatkan  secara  optimal,  kualitas  kinerja lembaga  mulai  dari  unit  eselon  1  sampai  pada tingkat Kanwil dan UPT serta Individu Pegawai masih  perlu  ditingkatkan,  kualitas  evaluasi program  masih  fokus  pada  capaian  output  dan penyerapan  anggaran,  kualitas  penerapan  dan pemanfaatan e-performance (e-SAKIP)  yang dibangun  masih  belum  optimal  serta  laporan kinerja  masih  belum  menginformasikan  tentang analisis  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan sumber daya 29 .
Akuntabilitas  kinerja  yang  optimal  dapat tercapai  apabila  dalam  diri  tiap  aparatur khususnya  keimigrasian  tertanam  suatu  spirit yang  dapat  membangkitkan  semangat  dalam berkinerja. Direktorat Jenderal Imigrasi memeperkenalkan  slogan  baru  yakni  Imirasi  e- Gov  PASTI  SMILE.  Nilai-nilai  yang  terdapat dalam  akronim  SMILE  tersebut  yang  akan penulis jadikan sebagai basis dalam membentuk akuntabiltas kinerja instansi keimigrasian. Sebelum  masuk  kedalam  subtansi  pembahasan, perlu  penulis  sampaikan  bahwasannya  contoh kasus yang penulis ambil dalam artikel ini bukan semata-mata  hanya  melihat  dari  sudut  pandang negatif suatu peristiwa tanpa melihat hasil positif yang telah  dicapai  oleh  Dirjen  Imigrasi.  Namun lebih  kepada  upaya  agar  hal-hal  negatif  yang dapat  menimbulkan  batu  sandungan  dalam mencapai  akuntabilitas  publik  sedini  mungkin dapat  untuk  dihindari  dan  dijadikan  evaluasi kedepannya  agar  hal-hal  negatif  tersebut  tidak lagi terjadi.
29 Kemenpan RB, ‘Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016’, 2017.
30 Bobby Briando, ‘Etika Profetik Pengelola Keuangan Negara’ (Universitas Brawijaya, 2017).

## TATA NILAI SMILE
Nilai  merupakan  elemen  kunci  terhadap budaya  etika  dan  organisasi 30 .  Pada  level organisasi  terdapat  kesepakatan  umum  bahwa budaya organisasi melibatkan seperangkat kognisi  yang  dibagikan  kepada  anggotanya. Kognisi tersebut diperoleh melalui pembelajaran sosial  dan  proses  sosialisasi  dan terdiri  dari tata nilai, pemahaman umum, dan pola dari keyakinan dan  harapan 31 .  Nilai  organisasi  merupakan standar  yang  dibuat  sebagai  referensi  untuk menilai perilaku yang relevan dengan organisasi. Perilaku  tersebut  dapat  diterima  oleh  organisasi karena  adanya  interaksi  dengan  sekitar,  baik lingkungan  eksternal  maupun  internal  serta norma  perilaku  individu  dalam  suatu  entitas organisasi 32 .  Sederhananya,  nilai  merupakan kumpulan  kolektif  perilaku  yang  dirasakan  oleh organisasi  yang  memiliki  urgensitas  demi keberhasilan dan kemajuan organisasi itu sendiri.
Nilai merupakan cara berperilaku (mode of conduct )  yang  sangat  spesifik  atau  merupakan pilihan  akhir  dari  keberadaan  ( end-state  of selection  and  existence). Nilai  merupakan  dasar paling  kokoh  dari  suatu budaya  organisasi  yang berdampak pada kinerja pegawai dan organisasi. Nilai  sebagai  karakteristik  fundamental  dimana antara  pegawai  dan  organisasi  saling  berbagi sehingga  nilai  berisi  keyakinan  atau  prinsip  inti organisasi  yang  menjelaskan  kepada  aparatur mengenai  hal-hal  yang  harus  menjadi  perhatian dan  membantu  mengarahkan  perilaku  aparatur demi  keberhasilan  organisasi.  Pendapat  lain menyatakan bahwa nilai dapat memberikan suatu kesamaan pandangan untuk mencapai tujuan dari organisasi dan petunjuk perilaku keseharian bagi semua  yang  terlibat  didalamnya.  Dengan  kata lain, nilai atau budayalah yang membedakan satu organisasi  dengan  organisasi  lainnya.  Hal  ini berarti  kinerja  seorang  aparatur  akan  meningkat apabila  ia  mampu  menginternalkan  nilai organisasi  dan  dapat  mengaplikasikannya  ke dalam  cara  ia  bekerja.  Dengan  demikian, organisasi  harus  menyadari  bahwa  nilai  yang
31 (Noor, 2008)
32 Carol W Lewis and Stewart C Gilman, The Ethics Challenge in Public Service: A Problem Solving Guide (San Fransisco: Jhon Wiley & Sons, 2005).
dianut  berdampak  pada  aparatur,  kinerja,  serta outcomes .
Kinerja organisasi yang kokoh dimulai dari tata  nilai  yang  baik  sehingga  tercipta  budaya kinerja  yang  berdampak  pada  kinerja  aparatur dan  organisasinya.  Nilai  sebagai  karakteristik fundamental  dimana  antara  aparatur  dan organisasi saling berbagi sehingga nilai berisikan keyakinan  atau  prinsip-prinsip  inti  organisasi yang menjelaskan kepada aparatur mengenai hal- hal yang harus menjadi perhatian dan membantu mengarahkan perilaku aparatur terhadap keberhasilan  organisasi.  Dengan  demikian  nilai menjadi  standar  baku  atau  panduan  aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya yang berdampak  langsung  pada  kinerja  pegawai  dan organisasi  tersebut.  Ketika  seorang  pegawai merasa  bahwa  nilai-nilai  organisasi  telah  sesuai dengan  nilai-nilai  pribadinya,  maka  secara langsung  akan  berdampak  pada  pencapaian tujuan  dan  nilai  organisasi  yang  kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Beberapa penelitian  menyebutkan  bahwa  aspek  dari  tata nilai  organisasi  bisa  berdampak  pada  kinerja, produktivitas  dan service  quality .  Nilai  dapat memandu  pencapaian  visi  dan  misi  serta mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  organisasi. Direktorat  Jenderal  Imigrasi memiliki  nilai-nilai yang  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  seluruh insan aparatur didalamnya. Nilai tersebut terdapat dalam  slogan  SMILE  (Simpatik-Mumpuni- Integritas-Lugas-Empati).

## SIMPATIK
Simpatik  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti bersifat membangkitkan rasa simpati; amat menarik hati. Dalam  pengertian  yang  lain,  simpatik  adalah suatu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok orang  karena  sikap,  penampilan,  wibawa,  atau perbuatannya  yang  sedemikian  rupa.  Kata simpati diserap dari bahasa Yunani,
“ sympatheia ” yang memiliki makna mempunyai perasaan  yang  sama.  Simpati  mengandung kemampuan untuk ambil bagian dengan perasaan orang  lain.  Dari  beberapa  definisi  di  atas,  maka
dapat  disimpulkan  bahwa  simpati  adalah  sikap menaruh perhatian, ikut merasakan dan memberi dukungan  emosional  kepada  seseorang  yang sedang  mengalami  kesusahan.  Dalam  simpati, perasaan  memegang  peranan  penting.  Sikap simpati  akan  muncul  dan  berlangsung  apabila terdapat  pengertian  pada  kedua  belah  pihak. Simpati  menyangkut  interaksi  dalam  suatu hubungan,  baik  itu  persahabatan,  keluarga ataupun  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan. Jika  ditarik  dalam  pelayanan  publik  tentu  saja nilai  simpatik  tersebut  erat  kaitannya  dengan perasaan  aparatur  dalam memberikan  pelayanan di  organisasi  sektor  publik,  dalam  hal  ini  tentu saja pelayanan keimigrasian.
Imigrasi  merupakan  entitas  sektor  publik yang memberikan pelayanan dokumen perjalanan (paspor),  visa  dan  fasilitas  keimigrasian  sesuai dengan  kebijakan  teknis  yang  telah  ditetapkan. Pelayanan  yang  diberikan  tersebut  termasuk dalam  pelayanan  administrasi  dan  kebijakan teknis. Imigrasi memiliki fungsi dalam mempersiapkan  rancangan  kebijakan  di  bidang dokumen  perjalanan  (paspor),  visa  dan  fasilitas keimigrasian disamping itu juga memiliki fungsi pembinaan,  bimbingan  dan  pelayanan.  Fungsi keimigrasian  juga  termasuk  dalam  menyusun norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang dokumen  perjalanan  (paspor),  visa  dan  fasilitas keimigrasian lainnya. Sedangkan di bidang teknis antara lain menyiapkan perumusan dan pengkoordinasian serta pelaksanaan kebijakan di bidang  surat  perjalanan  dan  surat  perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia, visa, izin masuk, penyiapan  tempat  pemeriksaan  imigrasi  serta fasilitas  pendukung  teknis  lainnya.  Dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  tentu  saja lumrah  ditemukan  jika  terjadi  benturan  dan konflik  kepentingan  antara  pemberi  pelayanan dalam  hal  ini  kantor  imigrasi  dan  pihak  yang dilayani  yakni  publik.  Hal  tersebut  bisa  saja terjadi dikarenakan adanya oknum aparatur yang kurang  memiliki  rasa  simpati  dalam  melayani. Hal ini sebagaimana ditemui dalam contoh kasus berikut:
TRIBUNTRAVEL.COM-  Aksi  arogan  petugas imigrasi Tanjungperak, Surabaya ramai dibicarakan di media sosial. Seorang Ibu, pemilik akun Facebook bernama Stella Steven mengaku diperlakukan tidak baik dan arogan oleh seorang petugas  Imigrasi.  Dalam  status  yang  di  unggah pada Kamis (6/4/2017) pukul 19.55 WIB, pemilik akun  menjelaskan  kronologi  pengurusan  paspor untuk anaknya di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada hari yang sama. Petugas tersebut melempar berkas pengurusan paspor dihadapannya  karena  ada  persyaratan  yang kurang,  yakni  KTP.  Saat  itu  Stella  sedang mencari-cari  KTP  di  dalam  tas  Bersama suaminya.  “Kemudian  dengan  tiba-tiba  berkas saya dilempar di depan saya dan suami saya. Dan pertugas tersebut dengan arogannya bilang, Anda berdua masih berniat untuk bikin passport tidak? (dengan  nada  tinggi)  kok  malah  asyik  sendiri? Kalau  tidak  niat  silahkan  pulang!  (Nada  suara tinggi  dengan  menyindir+muka  nyinyir),”  tulis Stella. Setelah KTP ditemukan dan diserahkan ke petugas Imigrasi, malah ditolak karena belum e- KTP.  Padahal  sebelumnya,  di front  desk ,  sudah dinyatakan lengkap dan KTP tidak dipersoalkan. Stella  mengaku  kecewa  karena  petugas  tidak memberitahu  sejak  awal  bahwa  KTP  yang diserahkan  harus  e-KTP.  Padahal  Stella  sudah antre dari pukul 04.00 hingga pukul 14.00 WIB. Padahal  Stella  berangkat  dari  rumahnya  di Sidorajo sebelum pukul 04.00 subuh. Saat Stella merasa  kecewa  dan  sempat  menangis,  petugas tersebut  menuduhnya  dengan  kata-kata  “Ibu  ini pintar ya aktingnya”. Bahkan petugas dimaksud tidak  bersedia  melayaninya  dan  memandang Stella  dengan  wajah  meremehkan  dan  tidak sopan”
Sumber:  travel.tribunnews.com/tgl  akses  16-03- 2018
Contoh kasus yang dialami oleh Ibu Stella di atas adalah potret dari tidak adanya rasa simpati oleh  oknum  petugas  Imigrasi.  Oknum  Imigrasi tersebut  cenderung  memiliki  sikap  antipati terhadap pihak yang dilayani. Antipati merupakan  lawan  kata  dari  simpati.  Antipati
33 Aminulloh, Setyawan, & Fauzan (2014)
34 Aminulloh et al (2014)
menurut  KBBI  adalah  penolakan  atau  perasaan tidak suka yang kuat; perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Sikap yang  ditunjukkan  oleh  oknum  aparatur  tersebut menurut Aminulloh, Setyawan, & Fauzan 33 bisa jadi  dikarenakan  karakteristik  aparatur  yang masih arogan dan masih state oriented . Aparatur yang  seperti  ini  biasanya  merasa  harus diperlakukan lebih karena posisi dan jabatannya, bukan sebaliknya bahwa kedudukan dan jabatan sebenarnya adalah sebagai pelayan bagi masyarakat.
Aminullah.  et  al 34 dalam  argumentasinya menyatakan bahwa penyebab dari sikap tersebut bisa  juga  dikarenakan  pertama,  kehidupan birokratis  didasarkan  pada  posisi  dan  jabatan. Dalam  kehidupan  birokratis  setiap  posisi  dan jabatan  acapkali  diberi title atau  nama  seperti Kakanim  (Kepala  Kantor  Imigrasi);  Kedua, bentuk  tugas  dan  kewajiban  yang  dilakukan aparatur pemerintah yang hidup dalam organisasi birokratis bersifat resmi. Definisi resmi menyangkut pangkat dan posisi yang didudukinya,  sehingga  menjadi  corak  yang membuat  aparatur  berorientasi  pada  diri  sendiri ( self ) bukan publik; Ketiga, posisi dan kedudukan tersebut  disusun  secara  hirarkial  yang  dengan demikian  pola  komunikasi  yang  dijalankan bersifat top-down ,  mekanistis  dan  berorientasi pada  instruksi  dan  perintah  atasan.  Ada  pola paternalistic yang  tinggi  terhadap  atasan. Hubungan  antara  atasan  dan  bawahan  sangat terasa  dalam  budaya  organisasi  birokratis; Keempat,  aparatur  yang  hidup  dalam  organisasi birokrasi,  lebih  mengutamakan  prosedur  dan aturan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  bentuk- bentuk komunikasi yang terjadi bersifat prosedural,  hirarkial,  mekanistis  dan  tidak responsif terhadap aspirasi publik 35 .
Lalu  yang  menjadi  pertanyaan  kemudian adalah  bagaimana  solusi  yang  harus  dilakukan agar  sikap-sikap  tersebut  dapat  diminimalisir oleh  aparatur?  Pertanyaan  ini  kemudian  coba untuk  dijawab  oleh  Falah 36 yang  menyatakan bahwa sebagai sebuah negara yang berlandaskan
35 Aminulloh, Setyawan and Fauzan.
36 Falah (2016)
Pancasila, dimana dalam sila pertama menyebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara berketuhanan sesuai kepercayaan masing-masing kelompok. Maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan keyakinan dasar yang berlandaskan  pada  pandangan  spiritual  yakni pertama ,  setiap  manusia  harus  mendapat penghargaan  yang  setinggi-tingginya,  bukan karena  berbagai  prestasi  dan  gelar  melainkan karena  suatu  kesadaran  bahwa  manusia  adalah pribadi  yang  bedaulat  dan  memiliki  hak  asasi. Manusia  adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang bertanggungjawab  penuh  kepada-Nya  dan  tidak diperdaya  oleh  manusia  lain,  yang  sama-sama ciptaan Tuhan.
Keyakinan ini berakar dalam suatu pandangan  religius  tentang  hubungan  manusia dengan  Tuhan  (vertikal)  dan  hubungan  manusia dengan manusia lainnya (horizontal); kedua , cara yang  akhirnya  lebih  dapat  diandalkan  dalam menghadapi  dan  mengatasi  berbagai  persoalan hidup adalah dengan menggunakan daya berpikir yang  telah  dikaruniakan  oleh  Tuhan  Semesta Alam. Keyakinan ini mencerminkan pendekatan ilmiah yang diikuti dalam mengembangkan ilmu- ilmu modern dan berakar dalam suatu pandangan tentang  peranan  manusia  serta  mengakui sepenuhnya  keluhuran  daya  berpikir  manusia yang  mana  merupakan  anugrah  dari  Tuhan semata; ketiga, nilai-nilai  ( values )  memegang peranan  kunci  dalam  kehidupan  manusia,  baik kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  dalam kelompok masyarakat. Misalnya, taraf kehidupan pribadi yang tidak dikuasai oleh dorongan nafsu belaka  dan  bebas  dari  segala  paksaan  yang mencekam  adalah  lebih  baik  dan  bernilai  tinggi daripada corak kehidupan yang hanya mengenal hukum  rimba  dan  berorientasi  duniawi.  Jika  hal tersebut mampu dijalani dalam diri tiap aparatur, maka  rasa  simpati  yang  hakiki  akan  tercermin dalam sikap dan perilakunya.
37 Dorothea Greiling, ‘Performance Measurement in Local Government Concept and Practice’,
International Journal of Productivity and Performance Management , 54.7 (2005), 551–67.

## MUMPUNI
Arti  kata  mumpuni  menurut  KBBI  adalah mampu  melaksanakan  tugas  dengan  baik  (tanpa bantuan  orang  lain);  menguasai  keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi. Dalam organisasi sektor publik, mumpuni erat kaitannya dengan performance atau  kinerja.  Kinerja  pada umumnya  diartikan  sebagai  hasil  kerja  atau prestasi  kerja  atas  tugas  yang  diemban  dengan hasil  yang  baik  dan  memuaskan  sedangkan kinerja  dalam  arti  khusus  adalah  sekumpulan proses yang mendorong seorang pimpinan untuk mengambil  tindakan  yang  tepat  pada  saat  ini sehingga  mampu  menghasilkan  performansi organisasi  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini menandakan  bahwa  kinerja  bukan  kegiatan tunggal,  bukan  pula  hanya  sebagai  akibat. Sebaliknya  kinerja  merupakan  serangkaian tindakan  mulai  dari  rencana  tindakan,  proses melakukan  tindakan  dan  evaluasi  hasil  tindakan yang melibatkan berbagai macam unsur termasuk perilaku manusia dan organisasi serta lingkungan yang mempengaruhi proses tersebut 37 .
Suatu entitas organisasi dikatakan berkinerja jika organisasi tersebut menghasilkan sesuatu di waktu yang akan datang sebagai akibat dari tindakan saat ini. Penjelasan ini menggambarkan  bahwa  adanya  proses  sebab akibat dalam penciptaan kinerja. Tindakan adalah sebab yang menimbulkan kinerja dan hasil adalah akibat  dari  sebuah  tindakan.  Keduanya  terjadi secara  sekuensial  dan  berkesinambungan  secara berulang-ulang.  Indikator  yang  paling  umum untuk mengetahui kinerja sebuah organisasi bisa dilihat  dari  efektifitas  dan  efisiensi  organisasi tersebut.  Efektif  berarti  organisasi  mampu bertindak  dan  menghasilkan  sesuatu  atau  lebih baik dari yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisien adalah penggunaan sumberdaya organisasi sehemat mungkin sepanjang hasil yang diinginkan dapat tercapai 38 .
38 Achmad Sobirin, ‘Konsep Dasar Kinerja Dan Manajemen Kinerja’, 2014, pp. 1–67.
Dalam hal kinerja, imigrasi telah membuktikan diri dengan berbagai inovasi yang semakin mempermudah publik dalam mengakses pelayanan. Tersedianya online services terintegrasi  dalam  mengurus  Layanan  Visa, Layanan  Antrian  Paspor  Online,  Layanan Pembayaran PNBP Online, Layanan Izin Tinggal Orang  Asing  Online,  Anjungan  Paspor  Mandiri (APM),  Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing  serta Layanan Pengaduan Masyarakat secara real time adalah  bukti  nyata  bahwasannya  Imigrasi  telah menunjukkan performance yang mumpuni dalam menghasilkan bussines product yang bermanfaat untuk publik. Namun dibalik itu semua, ternyata masih saja ada segelintir oknum yang melakukan tindakan  menyalahi  prosedur  dan  aturan  yang telah  ditetapkan.  Masih  hangat  diperbincangkan beberapa  waktu  belakangan  kasus  akun  fiktif dalam permohonan pembuatan paspor sebagaimana yang diberitakan berikut ini:
Kriminologi.id-  Penyidik  Direktorat  Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memerika pegawai Imigrasi  dalam  kasus  permohonan  paspor berbasis online dengan akun fiktif. Dari satu akun email yang digunakan untuk permohonan paspor itu  pelaku  bisa mengajukan  permohonan  paspor berkali-kali.  “Kemarin  baru  periksa  dari  pihak Imigrasi  sebagai  saksi  pelapor,  bagian  IT (Information  Technology )”  Kata  Kasubdit  II Direktorat Cybercrime Bareskrim  Polri  Kombes Pol  Asep  Safrudin  di  Jakarta  pada  Jum’at  26 Januari  2018.  Sistem  aplikasi  antrean online paspor  Ditjen  Imigrasi  sempat  terganggu  akibat adanya  pendaftaran  dari  72  ribu  akun  yang belakangan diketahui ternyata fiktif. Puluhan ribu akun fiktif ini mengganggu para pemohon paspor lainnya  karena  mereka  tidak  bisa  mendaftar disebabkan basis dar]ta telah penuh. Sementara di Provinsi  Jawa  Tengah,  sebanyak  1.000  akun pemohon  aktif  disinyalir  ada  keterlibatan pertugas  imigrasi  dalam  kasus  ini.  “  Di  Jawa Tengah  ini  memang  ada  indikasi,  ada  beberapa petugas  yang  terlibat.  Oleh  karena  itu,  sekarang dalam  rangka  proses  pendalaman  dan  untuk dilakukan  pemeriksaan  di  Jakarta”  kata  Kepala Divisi  Keimigrasian  Kemenkum  HAM  Jateng, Ramli  HS  di  Cilacap  ,  Jum’at  26  Januari  2018.
Ramli juga mengatakan bukan hanya orang luar yang  mengganggu  sistem  Keimigrasian,  tetapi juga  orang  dalam,  yakni  petugas  atau  pejabat Keimigrasian.
Sumber:Muhammad Adnan Isnan (kriminologi.id)/tanggal akses 26-01-2018
Kasus  diatas  menunjukkan  bahwasannya kinerja  yang  tidak  dibarengi  oleh  niat  tulus  dan hanya  mengharap materi maka  seorang aparatur akan  mudah  untuk  terjerumus  kedalam  perilaku yang tidak etis, oleh karena itu dalam berkinerja, seorang aparatur sebaiknya memperbaiki niat dan menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah seorang hamba kepada Sang Pencipta, dengan kesadaran demikian maka kecenderungan seorang aparatur untuk  berperilaku  tidak  etis  dengan  sendirinya dapat  terminimalisir.  Agar  kinerja  berkonotasi ibadah maka motivasi dalam berkerja juga harus di re-orientasi, jika sebelumnya orientasi seorang aparatur  hanya  sebatas  memenuhi  kebutuhan material,  maka  aparatur  harus  merubahnya menjadi tidak sebatas hanya mencapai kebutuhan material  akan  tetapi  juga  memenuhi  kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual berkelindan dengan motivasi spiritual.
Motivasi  spiritual  secara  umum  terbagi menjadi  tiga  yaitu  motivasi  akidah,  motivasi ibadah dan motivasi muamalah. Motivasi akidah dapat  ditafsirkan  sebagai  motivasi  dari  dalam yang  muncul  akibat  kekuatan  akidah  tersebut. Motivasi ini merujuk pada seberapa besar tingkat keyakinan seseorang terhadap ajaran-ajaran yang bersifat  fundamental.  Akidah  termanifestasi dalam  ajaran-ajaran  agama  dan  religiusitas. Motivasi ibadah adalah suatu motivasi yang lahir karena niat semata-mata beribadah kepada Sang Maha  Pencipta.  Sedangkan  motivasi  muamalah merupakan  motivasi  yang  mengatur  hubungan antara  manusia  dengan  sesama,  hubungan manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia
dengan  alam  sekitar 39 .  Ketiga  motivasi  inilah yang  pada  akhirnya  akan  menjadikan  kinerja seseorang  mencapai  derajat  mumpuni  yang hakiki.

## INTEGRITAS
Integritas merupakan satu kata yang acapkali terdengar  ditelinga  kita,  seringkali  kata  ini disampaikan dalam rangka merujuk pada makna kejujuran.  Menurut  KBBI,  Integritas  memiliki arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan  yang  utuh  sehingga  memiliki  potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan  kejujuran.  Berbicara  mengenai  integritas, pasti  yang  muncul  dibenak  kita  adalah  seputar hal-hal yang serba positif, hal-hal yang baik dan terpuji.  Integritas  memiliki  konotasi  etis  yang sangat  kental.  Sikap  dan  perilaku  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis langsung  dipandang  sebagai  yang  bertentangan dengan  integritas 40 .  Seseorang  yang  memiliki integritas  selalu  dianggap  sebagai  pribadi  yang baik,  dapat  dijadikan  panutan,  bisa  dipercaya, jujur  serta  pandai  menjaga  amanah.  Integritas pada  umumnya  selalu  terkait  dengan  individu, bukan  kelompok  ataupun  organisasi.  Integritas diri dapat diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk  tidak  tergoda  dengan  berbagai  desakan untuk memikirkan dan mengutamakan kepentingan dan atau keuntungan diri sendiri dan mengabaikan  kepentingan  dan  nasib  orang banyak.  Integritas  diri  tidak  dapat  dilepaskan dengan sikap selalu mengedepankan tanggungjawab,  kepercayaan,  dan  kesetiaan terhadap amanah yang diemban. Integritas dapat menjadi tameng dari berbagai godaan yang akan menghancurkan  harkat  dan  martabat  mulia  diri seseroang.  Seseorang  yang  memiliki  integritas yang  tinggi  adalah  yang  dapat  diandalkan, dipercaya serta diteladani 41 .
Dalam  organisasi  sektor  publik,  kata integritas  bukan  hanya  masalah  kejujuran, masalah etis dan moral. Integritas juga berkaitan
39 Bobby Briando, Iwan Triyuwono and Gugus Irianto, ‘Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8.1
erat dengan kinerja. Suatu pencapaian hasil baik yang  dicapai  dengan  selalu  menjunjung  tinggi kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya. Berbicara mengenai  integritas  di  lingkungan  kerja  tidak dapat  dilepaskan  dari  pembicaraan  tentang kompetensi yang dimiliki seseroang untuk dapat menghasilkan kinerja baik di tempat kerja. Kedua hal tersebut sesungguhnya saling tekait satu sama lain.  Seseorang  dikatakan  memiliki  integritas maka  dia  akan  senantiasa  memerhatikan kompetensinya  juga,  begitupun  sebaliknya, seseorang  yang  memiliki  kompetensi  yang  baik secara tidak langsung ia akan memiliki integritas yang  baik  pula.  Pada  intinya  integritas  harus dapat  menyumbang  pada  perbaikan  kehidupan, dan  dalam  konteks  dunia  kerja  berarti  memiliki misi  dalam  perbaikan  kinerja.  Integritas  sudah selayaknya  dijadikan  pijakan  utama  dalam berkinerja,  namun  masih  saja  ada  oknum  yang tidak menanamkan dalam dirinya sikap integritas tersebut.  Hanya  karena  materi,  seseorang  yang tidak memiliki integritas sanggup menggadaikan dirinya.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diberitakan berikut:
Kriminologi.id- Oknum pegawai Kantor Imigrasi Kelas  II  Sukabumi  terjaring  Operasi  Tangkap Tangan  (OTT)  petugas  Tindak  Pidana  Korupsi Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda  Jabar).  Penangkapan  terhadap  oknum berinisial BP itu terkait dugaan suap pembuatan paspor.  Kepala  Bidang  Hubungan  Masyarakat Polda  Jabar  Komisaris  Besar  Yusri  Yunus mengatakan,  dalam  OTT  tersebut  petugas  turut menggelandang dua orang berinisial RU dan ER terduga  calo  paspor  di  lingkungan  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Sukabumi.  Modus  operandi penyimpangan  BP  yang  menjabat  Kepala  Sub Seksi  Lalu  Lintas  Imigrasi  Kelas  II  Sukabumi memuluskan  pembuatan  paspor  baru  non- elektronik yang tidak lolos verfikasi. Melalui dua orang  calo,  BP  memungut  biaya  Rp  1,1  juta hingga  Rp  5 juta  kepada  pemohon  paspor.  Atas nama  Ajidin,  Taupik  Hilman  dan  Yandi
(2017), 1–17; Briando, ‘Etika Profetik Pengelola Keuangan Negara’.
40 (Gea, 2014)
41 (Gea, 2014; Wiranta, 2015)
Sulaiman.  Petugas  juga  menyita  uang  tunai  Rp 7,2 juta, enam unit telepon seluler dari berbagai merk, dan bukti print out penerbitan paspor satu bulan terakhir. Hingga saat ini, Polda Jabar masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 atas perubahan PP No. 45/2014 yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM, terakit biaya  penerbitan  paspor  sebesar  Rp  355  ribu. Tiga orang yang diamankan dijerat dengan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf b, Pasal 55 atau  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP).
Sumber:  kriminologi.id/tanggal  akses  03-03- 2018
Gea 42 menyatakan  bahwa  pribadi  yang memiliki integritas, dalam dirinya akan terdapat keseimbangan  antara  mental  dan  spiritual, adapun  ciri-cirinya  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  ia  akan  memiliki  fisik  yang  sehat  dan bugar  baik  jasmani  maupun  rohani,  memiliki kemampuan  hidup  sosial  yang  semakin  baik, memiliki  tingkat  religiusitas  yang  semakin mendalam,  dan  memiliki  mental  yang  kuat  dan sehat; Kedua ,  kadar  konflik  dirinya  semakin rendah. Ia tidak akan berperang melawan dirinya sendiri (pribadinya menyatu). Dengan demikian, dia  akan  memiliki  lebih  banyak  energi  untuk tujuan  yang produktif; Ketiga ,  ia  akan memiliki kemampuan  dalam  menata  batinnya  sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan hawa  nafsu; Keempat, ia  tidak  mudah  bingung tentang  mana  yang  benar  atau  salah,  baik  atau buruk, demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar sehingga tidak akan mengalami banyak  keraguan; Keenam ,  seseorang  yang memiliki  kemampuan  melihat  hidup  secara jernih,  mata  batinnya  akan  semakin  tajam  serta memiliki pandangan hidup yang  optimis. Tidak ada  lagi  sikap  emosional,  melainkan  sikap objektif terhadap hasil yang telah dicapai dengan cara  mensyukuri  hasil  tersebut; Ketujuh ,  rasa kebahagian  dapat  dicapai  jika  telah  dapat
42 Gea (2006)
membantu  sesama  dan  bermanfaat  untuk kemaslahatan umat.
Untuk  sampai  pada  tahapan  ini,  maka seseorang harus memiliki Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan emosional (EQ) serta Kecerdasan  spiritual  (SQ).  Langkah  yang  dapat ditempuh  antara  lain  dengan  cara:  menyadari keunggulan integritas diri, menyadari bahwa hal yang kecil itu penting, mampu untuk menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu),  bertanggungjawab,  membudayakan kepercayaan, berusaha untuk senantiasa menepati janji, peduli pada kebaikan yang lebih besar dan peka  terhadap  kepentingan  bersama,  jujur  dan rendah  hati,  bertindak  bagaikan  tengah  diawasi serta  konsisten  untuk  senantiasa  berbuat kebajikan.  Inilah sejatinya sikap integritas yang hakiki. Jika telah sampai pada tahap kesadaran ini tentu  saja  perbuatan  yang  tidak  etis  dapat dihindari 43 .

## LUGAS
Lugas  dalam  KBBI  memiliki  makna mengenai  pokok-pokok  (yang  perlu-perlu)  saja; bersifat seperti apa adanya; lugu; serba bersahaja; serba sederhana. Sedangkan kelugasan memiliki arti  mengenai  yang  pokok  (yang  penting,  yang perlu);  perihal  tidak  berbelit-belit  (tentang bahasa, kalimat); tidak bersifat pendapat pribadi atau  objektif.  Dalam  organisasi  sektor  publik lugas  dapat  diartikan  dengan  kesederhaan prosedur. Dalam PERMENPAN & RB RI Nomor 15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Standar Pelayanan  terdapat  Prinsip  dalam  penyusunan, penetapan,  dan  penerapan  Standar  Pelayanan dengan  memerhatikan  prinsip  sederhana,  yaitu Standar  Pelayanan  yang  mudah  dimengerti, mudah  diikuti,  mudah  dilaksanakan,  mudah diukur  dengan  prosedur  yang  jelas  dan  biaya terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah  sebagai public  servant (pelayan Publik)  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat penjabaran  tujuan  negara,  yaitu  menjamin
43 (Gea, 2006; Gea, 2014)
keamanan negara, memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi  kepentingan  masyarakat 44 .  Secara umum,  fungsi  utama  dari  pemerintah  adalah fungsi  alokatif,  yakni  menyediakan  barang  dan jasa  bagi  publik.  Hal  ini  tentu  saja  memberikan suatu  konsekuensi  bahwasannya  pemerintah wajib  menyediakan  fasilitas  yang  baik  sebagai penunjang  dalam  menyediakan  barang  dan  jasa tersebut. Pemerintah harus mampu
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  salah  satu indikator dari keberhasilan penyelenggara negara 45 .
Pelayanan  Publik  merupakan  segala  bentuk jasa  pelayanan,  baik  pelayanan  dalam  bentuk barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan  oleh  organisasi  sektor  publik. Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa  faktor  atau  unsur  yang  mendukung kegiatan  tersebut.  Menurut  Lewis  &  Gilman 46 unsur-unsur  tersebut  antara  lain:  (a).  Sistem. Prosedur dan Metode, yaitu dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik  perlu adanya sistem informasi yang memadai, prosedur tetap  dan  metode  yang  mendukung  kelancaran dalam  memberikan  pelayanan;  (b).  Personil, Perlu  ditekankan  pada  perilaku  aparatur  dalam melayani  publik  adalah  dengan  memberikan pelayanan  secara  professional,  disipilin,  dan terbuka  terhadap  kritik  dari stakeholder ;  (c).
Sarana  dan  Parasarana,  dalam  memberikan pelayanan  tentu  saja  infrastruktur  pendukung memegang  peranan  penting.  Peralatan,  ruang kerja  serta  fasilitas  pelayanan  publik  harus menjadi perhatian utama. Misalnya kenyamanan ruang  tunggu,  tempat  parkir  yang  memadai, ruangan ramah anak dan sebagainya; (d).Masyarakat sebagai pelanggan, tentu saja hal utama  dari  adanya  suatu  pelayanan  adalah pemakai  layanan  tersebut  yang  tak  lain  adalah
44 Mohamad Thahir Haning and others, ‘Pelayanan Publik Pada Kecamatan Di Kabupaten Pangkep’, Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 2.41 (2016), 73–92.
masyarakat  itu  sendiri.  Untuk  melihat  apakah pelayanan imigrasi sudah sesuai dengan kelugasan berikut potret pelayanannya:

## WARTA ANDALAS, BUKITTINGGI –
Sejumlah warga dari berbagai daerah di Sumatera Barat,  mengeluhkan  pelayanan  yang  diberikan petugas  kantor  imigrasi  kelas  II  Agam,  di Bukittinggi.  Pasalnya,  selain  lambat,  dalam kepengurusan  Paspor  yang  di  butuhkan,  juga terkesan  dipersulit.  Menurut  warga  Aur  Kuning kota  Bukittinggi  yang  tak  mau  menyebutkan namanya, ia sudah tiga kali bolak balik ke kantor itu  untuk  mengurus  paspor,  namun  menurut petugas imigrasi selalu ada saja yang salah atau kurang  lengkap.  “Saya  heran,  sepertinya  saya dipersulit. Sudah tiga kali saya bolak balik ke sini tetapi katanya ada saja yang salah, dan juga ada saja  persyaratan  yang  tidak  lengkap.  Kalau memang tak lengkap, kenapa tidak dari kemarin kemarin  saya  dikasih  tau,”  keluhnya,  saat berbincang  dengan  Warta  Andalas  di  halaman kantor  imigrasi  itu, Senin 27/3)  siang.
Dikatakannya,  di  kantor  tersebut  memang  ada calo  “bermain”,  yang  akan  mempermudah  dan mempercepat  kepengurusan.  “Di  sini,  kalau ngurus  sendiri  pasti  prosesnya  cukup  lama  dan harus  rela  bolak  balik,  mas,”  ujarnya.  Tetapi, lanjut dia, kalau kita mau pakai calo, urusannya nggak ribet dan cepat selesai. “Tapi kalau pakai calo kan biayanya lebih mahal,” sebutnya, sambil meninggalkan Warta Andalas.
Sumber:  www.wartaandalas.com/  tgl  akses  05- 03-2018
Pada  dasarnya,  kelugasan  berawal  dari pikiran.  Kelugasan  sama  artinya  dengan  terus belajar  menjernihkan  pikiran,  kesederhaaan membuat  seseorang  menjadi  lugas  yang  pada akhirnya  akan  menemukan  ketenangan  pikiran. Sikap  lugas  yang  didasari  kesederhanaan  tentu saja  dapat  menjadikan  diri  aparatur  lebih  siap
45 Bobby Briando, ‘Studi Literatur: Desentralisasi Fiskal Desa’, ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 6.2 (2017), 93–106.
46 Lewis & Gilman (2005)
dalam melayani. Bagaimana membentuk pribadi yang lugas tersebut? Menurut Aziz 47 hal pertama dalam  implementasi  nilai  kesederhaan  adalah dengan tidak berlebih-lebihan, bersikap seimbang  tidak  terlalu  kiri  atau  kanan  dalam memandang dunia; kedua , berkaitan dengan cara mengendalikan  hawa  nafsu,  nafsu  selalu identik dengan  materialisme,  sikap  hidup  sederhana dapat  menjadi  filter  sifat  matre  tersebut; ketiga , kesederhanaan  dapat  diwujudkan  dengan  kasih sayang  antar  sesama,  seseorang  yang  sederhana tentu akan menjaga perasaan sahabatnya dengan tidak pamer dan berlebih-lebihan sehingga tidak akan  muncul  sikap  cemburu  antara  satu  dengan lainnya; keempat , selalu mengingat bahwasannya diri pribadi adalah seorang khalifah yang dititipi amanah untuk menjaga dan memakmurkan dunia dengan  selalu  ingat  dan  tunduk  atas  segala perintah  dan  larangan-Nya.  Kesederhanaan dalam  bersikap  dan  bertindak  adalah  bentuk kelugasan  dalam  berkinerja.  Pada  akhirnya pelayanan  yang  diberikanpun  dapat  maksimal sehingga  tidak  lagi  ditemukan  adanya  praktik percaloan  dan tindakan tidak  etis  lainnya  dalam melayani publik sebagaimana kasus diatas.

## EMPATI
Menurut KBBI, empati memiliki arti keadaan mental  yang  membuat  seseorang  merasa  atau mengindentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan  atau  pikiran  yang  sama  dengan  orang atau  kelompok  lain.  Sedangkan  berempati memiliki  arti  melakukan  (mempunyai)  empati. Pendapat lain menyebutkan bahwa empati artinya satu perasaan dimana seseorang benar-benar tahu perasaan  dari  suatu  kejadian  karena  ia  pernah berada  dalam  posisi  itu.  Empati  memiliki  peran penting  sebagai  sistem  pemandu  emosi  yang menuntun  seseorang  ke  tempat  kerja  tetap  baik. Empati  dapat  menghasilkan  kinerja  istimewa dalam  bidang-bidang  perkerjaan  yang  menitik beratkan  pada  peran  sumber  daya  manusia 48 .
Lebih  lanjut  Goleman 49 menyatakan  terdapat  3
47 Aziz (2009)
48 D Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
ciri-ciri  kemampuan  empati  yang  harus  dimiliki sebagai bagian dari kecerdasan emosional, antara lain: (1). Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan  baik,  artinya  seorang  individu  harus mampu memberi perhatian dan menjadi pendengar  yang  baik  bagi  segala  permasalahan yang  diungkapkan  orang  lain  pada  dirinya;  (2). Menerima  sudut  pandang  orang  lain,  artinya individu  mampu  memandang  permasaahan  dari titik  pandang  orang  lain  sehingga  akan menimbulkan  toleransi  dan  kemampuan  dalam menerima segenap perbedaan; (3). Peka terhadap perasaan  orang  lain,  artinya  individu  mampu membaca perasaan orang lain dari isyarat verbal dan  non-verbal  seperti  nada  bicara,  ekspresi wajah, gerak-gerik, dan bahasa tubuh orang lain.
Ada  beberapa  cara  dalam  meningkatkan empati dalam diri aparatur, yaitu Understanding others ,  cepat  menangkap  perasaan  orang  lain ( respect ),  mampu  merasakan  dan  membaca perasaan  orang  lain; Service  orientation ,  yaitu memberikan  pelayanan  yang  dibutuhkan  orang lain,  artinya  mampu  memberikan  tindakan terhadap  permasalahan  yang  sedang  terjadi; Developing  others ,  yaitu  memberikan  masukan positif atau membangun serta mampu memberikan  solusi; Leverage  diversity ,  yaitu mengambil manfaat dari perbedaan bukan malah membuat  konflik  serta  mampu  mengambil hikmah  dari  permasalahan  yang  terjadi.  Selain itu,  manfaat  yang  dapat  ditemukan  dalam kehidupan pribadi dan sosial manakala mempunyai  kemampuan  berempati  antara  lain: (1).  Mampu  menghilangkan  sikap  egois, seseorang  yang  telah  mampu  mengembangkan kemampuan  empati  dapat  menghilangkan  sikap egois (mementingkan diri sendiri); (2).
Menghilangkan  kesombongan,  salah  satu  cara mengembangkan  empati  adalah  membayangkan apa yang terjadi pada diri orang lain akan terjadi pula  pada  diri  kita;  (3).  Mengembangkan kemampuan  evaluasi  dan  kontrol  diri,  pada dasarnya  empati  adalah  satu  cara  untuk
49 Goleman (2007)
melakukan evaluasi diri sekaligus
mengembangkan kontrol diri yang positif 50 .
Suarasurabaya.net-Pelayanan  pembuatan  paspor di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Surabaya  di  Jalan Jenderal  S.Parman  Nomor  58-A  Waru  Sidoarjo masih  menimbulkan  masalah  antrean.  Karena panjangnya  antrean,  para  pemohon  bahkan  ada yang berangkat sejak pukul 00.00 WIB dan pukul 03.00  WIB  dini  hari  agar  mendapatkan  nomor antrean  yang  lebih  kecil.  Budi  Utomo  warga Waru  misalnya,  harus  rela  mendaftar  antrean pukul 03.00 WIB dinihari tadi dan mendapatkan antrean 76. Kedatangan Budi ke kantor Imigrasi Surabaya  Waru  ini  sudah  yang  kedua  kalinya. Pada  Jumat  lalu,  dia  sudah  datang  tapi mendapatkan antrean 160 akhirnya balik pulang. “Saya mau umroh di bulan Mei, akhirnya dapat nomor kecil tadi” ujranya kepada suarasurabaya.net,  Senin  (20/2/2017).  Menurut Ragil Putra Dewa Kepala Seksi Informasi Kantor Imigrasi Surabaya mengatakan, pelayanan antrean  di  imigrasi  ini  memang  bukan berdasarkan  kuota  tapi  berdasarkan  waktu. Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0047 tahun 2016 antrian  layanan  dibuka  mulai  pukul  07.30  WIB sampai 10.00 WIB. Pihaknya tidak bisa melarang jika  ada  warga  masyarakat  yang  datang  sejak malam  dan  dinihari.  Menurut  Ragil  memang kalau ingin bisa terlayani harus datang lebih pagi. “Kalau  memang  sudah  datang  pagi  tidak terlayani,  kan  ada  tempat  pelayanan  paspor  di imigrasi  lain  di  Jatim.  Kalau  di  Waru  memang yang terlayani dalam sehari kerja antara 160-200 orang saja” katanya.
Sumber: kelanakota.suarasurabaya.net/  tgl  akses 15-03-2018.
Dari contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa empati  dari  kedua  belah  pihak,  baik  itu  petugas dan  masyarakat  harus  sama-sama  dilihat  sudut pandangnya. Masyarakat yang notabene berkepentingan  dalam  pembuatan  paspor  secara
50 Yue Maggie Zhou, ‘Synergy, Coordination Costs, and Diversification Choices’, Strategic
suka rela datang lebih awal agar dapat mengambil nomor  antrean  kecil,  sedangkan  dari  pihak imigrasi  tidak  melarang  karena  memang  ada keterbatasan  penerbitan  paspor  perharinya.  Dari segi  moral  seseungguhnya  ada  rasa  iba  jika masyarakat datang di waktu dini hari demi sebuah nomor antrian. Sebaiknya petugas lebih berempati  untuk  mencari  solusi  agar  kejadian sebagaimana tersebut diatas dapat diminimalisir, salah  satunya  dengan  penerapan  antrian online . Disamping  itu,  solusi  yang  dilakukan  bisa  juga dengan  pendekatan  religius,  dalam  hal  ini perspektif Islam.
Empati  sesungguhnya  telah  dibahas  di berbagai  ayat  suci  dalam  al-Qur’an  antara  lain: (1) Aspek “menolong”, sebagaimana disebutkan dalam  surat  Al-Mu’min  51  yang  berbunyi: “sesungguhnya kami menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan  pada  hari  berdirinya  saksi-saksi  (hari kiamat)”;  (2).  Aspek  “merasakan”,  Islam mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  dapat merasakan  penderitaan  orang  lain  sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imron 185; (3). Aspek “mendengar”, seperti termaktub dalam surat Az- Zumar  18:  Manusia  dilarang  mendengar  hal-hal yang  kurang  baik  dan  sangat  dianjurkan  untuk mendengar hal-hal yang baik agar selamat dunia dan  akhirat;  Aspek  “Ikhlas”,  manusia  juga dianjurkan untuk berbuat kebaikan dengan ikhlas atau tidak mengharap imbalan dari apa yang telah dikerjakannya.  Termaktub  dalam  Surat  Al- Maidah  85;  (4)  Aspek  “tulus”,  manusia diharuskan  untuk  mengerjakan  segala perbuatan kebajikan dengan tulus dari hati agar mendapatkan  hasil  yang  baik  dan  memuaskan. Disebut dalam surat An-Nisa146. Inilah kemudian  yang  menjadikan  empati  lebih memiliki makna spiritual dalam
implementasinya.
Management Journal , 32 (2011), 624–39 <http://dx.doi.org/10.1002/smj>; Goleman.

## AKUNTABILITAS HOLISTIK
Selain membuktikan keselarasan antara nilai- nilai yang ada dalam SMILE sebagai asas kinerja organisasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM dengan nilai-nilai spiritual sebagaimana digambarkan  di  atas,  tulisan  ini  juga  akan menekankan  kepada  pembangunan  kesadaran terhadap  realitas  tertinggi  tentang  hubungan seorang  manusia  dengan  Tuhannya  berikut dampak positifnya. Tentunya, ini akan bersinggungan dengan paradigma materialis yang menafikan  campur  tangan  Tuhan  namun  secara tidak  sadar  telah  ‘menuhankan’  entitas  lain seperti  mekanisme  alam  semesta  ( the  power  of nature ). Pemikiran ala post-modernism seperti itu sudah  selayaknya  ditinggalkan  karena  terbukti tidak  cukup  efektif  dan  kontributif  terhadap penyelesaian  masalah  dalam  lingkup  berbangsa dan bernegara.
Ditengah kejenuhan dan kekeringan pemikiran akan simbol-simbol materialsime yang seringkali diartikan dengan nominal atau angka, kesadaran spiritual mengemuka dan menawarkan solusi  yang  nyata  dan  berdampak  positif  secara langsung  apabila  dipraktekan  bersama-sama dengan  komitmen  yang  tinggi  di  dalam  ruang lingkup  organisasi  apapun.  Tak  terkecuali  di ranah  administrasi  publik,  dimana  kebutuhan akan  pelayanan  yang  baik  dan  nyaman  telah menjadi  tuntutan  utama  para  pengguna  layanan publik. Indonesia sebagai negara yang beragama (religius)  seharusnya  lebih  mudah  menerapkan konsep  ini  karena  diberi  kelebihan  dengan pengetahuan  dasar  spiritual  dari  warganya. Berdasarkan  asumsi  ini,  menerapkan  konsep akuntabilitas holistik dalam menjalankan pelayanan publik akan menjadi sangat memungkinkan  dan,  harapannya,  dapat diterima oleh semua kalangan.
Akuntabilitas  selalu  identik  dengan  teori agensi  dan  teori stakeholder yang  lebih mengedepankan  aspek  material  dibandingkan
51 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, Dan Teori , 2nd edn (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015); Briando, Triyuwono and Irianto.
aspek-aspek  lainnya  terlebih  aspek  spiritual. Jauhnya  aspek  spiritual  yang  melatarbelakangi akuntabilitas  menjadikan  akuntablitas  selalu dipandang  sebagai  media  pertanggungjawaban yang  sifatnya financial semata.  Akuntabilitas dalam  teori agency seringkali  mengalami ketidakharmonisan disebabkan perilaku oportunis dari salah satu pihak yang merupakan wujud  dari  sifat  egoistis,  materialistis  dan utilitarianisme 51 .
Akuntabilitas  pada  akhirnya  hanya  sebatas menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dari agen kepada principal . Sedangkan jika dikaitkan pada aspek spiritual, akuntabilitas memiliki makna bahwa individu atau organisasi mempunyai kesadaran untuk menyatakan pertanggungjawabannya  kepada  yang  sifatnya transenden  yaitu  Sang  Pencipta.  Akuntabilitas spiritual  ini  menjiwai  setiap  individu  untuk bertindak  dalam  menghayati  nilai-nilai  spiritual yang  diyakini  dan  diwujudkan  dalam  perilaku setiap individu.  Akuntabilitas juga  berhubungan dengan  konsep  kejujuran  dan  etika  serta  nilai budaya  yang  membentuknya,  termasuk  nilai budaya  kerja  yang  ada  di  lingkungan  kerja. Refleksi  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas juga  menyentuh  aspek-aspek  nurani  yang tergambar dalam nilai SMILE yang telah penulis jabarkan.  Hal  ini  menunjukkan  akuntabilitas tidak  hanya  menjalankan  tugas  dan  fungsi rutinitas  belaka  tetapi  muncul  ke  permukaan sebagai hasil dari proses perenungan, pemaknaan,  dan  spiritualitas.  Akuntabilitas transendental  yang  bertanggung  jawab  kepada Tuhan  adalah  bentuk  mekanisme  akuntabilitas yang  paling  tinggi  dan  abstrak  yang  harus dilakukan oleh penyelenggara birokrasi 52 .
Bentuk  konkret  akuntabilitas  kepada  Tuhan adalah  bahwa  pemikiran,  perkataan,  dan perbuatan yang dilakukan senantiasa berdasarkan nilai-nilai etika ketuhanan. Dalam konteks ajaran Islam hal ini disebut sebagai ‘Ihsan’ yaitu suatu keadaan  tertinggi  dimana  seorang  hamba  dapat
52 Iwan Triyuwono, ‘Akuntansi Syari’ah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti’, Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah , Universita.2 September
(2006), 1–24; Randa and Daromes.
merasakan  kehadiran  Tuhan  dalam  dirinya  dan lingkungan  sekitarnya.  Selain  itu  juga  meyakini bahwa  setiap  gerak-gerik  dan  keputusan  yang akan dibuat selalu diawasi dan tidak pernah luput dari penilaian Tuhan terhadap dirinya.
Dengan  cara  tersebut  di  atas,  seorang penyelenggara  birokrasi  tidak  akan  melakukan eksploitasi,  penipuan,  bersikap  antipati,  dan melakukan  kecurangan  karena  mengerti  bahwa Tuhan  selalu  mengawasinya  setiap  saat  dan dimana  saja.  Akuntabilitas  dalam  bingkai  yang penulis bangun dari nilai SMILE ini lebih bersifat holistik, tidak sebatas pada pertanggungjawaban terhadap principal ataupun horizontal saja  akan tetapi  kepada  Sang  Pemilik  Segalanya  yakni Tuhan  Semesta  Alam.  Terdapat  unsur-unsur material dan spiritual yang lebih holistik sehingga akuntabilitas  yang  dibangun  mengantarkan aparatur  pada  pencapaian  hakikat  kehidupan, yaitu falah (kemenangan) 53 . Falah dapat  juga diartikan  sebagai  keberhasilan  manusia  kembali kepada  Sang  Pencipta  dengan  jiwa  yang  tenang dan suci ( muthmainnah ).
Diskusi  mengenai  pentingnya  spiritualitas dalam  manajemen  kinerja  juga  diperkuat  oleh pendapat  beberapa  filosof  muslim  seperti  Al- Jailani  dan  As-syatibi  yang  menegaskan  bahwa mengenal  Tuhan  merupakan  solusi  paling sederhana  untuk  mencegah  penyelewengan- penyelewengan sebagaimana didemostrasikan di atas 54 . Seorang administrator publik yang berada di  dalam  kesadaran  spiritual,  contohnya,  akan selalu  merasa  terpaut  hatinya  dengan  sang Pencipta  selama  bekerja.  Implikasinya,  akan timbul kebutuhan dalam dirinya untuk mempertanggung jawabkan sebaik-baiknya segala amanah yang diembannya di akhirat kelak. Keadaan inilah yang disebut sebagai
53 Bobby Briando, ‘Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian’, Jurnal Legislasi Indonesia , 14.3 (2017), 313–24.
54 Adriansa, ‘Ma’rifah Dalam Pandangan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani’ (UIN Alaudin Makassar,
2013); Irmansyah, ‘Konsep Ibadah Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Sir Al-Asrar Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah As-Syatibi’ (UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
55 Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, ‘The New Public Service Revisited’, Public
akuntabilitas  holistik  karena  mencakup  semua dimensi kehidupan.
Hal ini diharapkan dapat melengkapi paham sekuler  yang  hanya  fokus  kepada profit,  planet, and  people yang  dikenal  dengan  istilah Tripple Bottom  Line dan  bahkan  paradigma the  New Public  Service (NPS)  dengan  ‘ 360-degree accountability’ nya 55 .  Peneliti  spiritualis  tidak mengenal  pemisahan  antara  dunia  dan  akhirat namun  menyatukannya  dalam  satu  kesatuan dibawah bingkai Ketuhanan 56 . Dengan semangat seperti  itu,  maka  produktifitas  tidak  hanya  akan naik  bahkan  melonjak  apabila  dapat  ditularkan kepada  rekan  sejawatnya.  Di  sinilah  letak pembeda  antara  akuntabilitas  kinerja  aparatur yang  mempunyai  kesadaran  spiritual  dengan penganut paham materialsime semata.

## PENUTUP
Akuntabilitas  Instansi  berbasis  SMILE merupakan suatu ikhtiar yang dilakukan  penulis agar  konsep  akuntabilitas  yang  dibangun  lebih bersifat  holistik  dan  menyeluruh,  tidak  hanya menyangkut  aspek  material  akan  tetapi  juga aspek  spiritual.  Oleh  karena  itu,  konsep akuntabilitas  yang  telah  penulis  paparkan  dapat mendorong penyelenggara birokrasi memperoleh tujuan  akhir  yang  holistik,  yaitu  tercapainya kesuksesan di dunia dan akhirat, memiliki sikap mental  yang  bernurani,  serta  kemampuan spiritual  yang  semakin  meningkat.  Semua  itu bermuara pada suatu penyadaran, yaitu kesadaran Ketuhanan.  Semuanya  di  ikhtiarkan  dalam rangka  kembali  pada  Tuhan  dengan  jiwa  yang suci  dan  tenang, inna  lillaahi  wa  innaa  ilaihi raajiuun. Artikel  ini  masih  jauh  dari  kata sempurna  karena  keterbatasan  sumber-sumber
Administration Review , 75.October (2015), 664– 72 <http://dx.doi.org/10.1111/puar.12347>; Robert Behn, Rethinking Democratic
Accountability (Washington DC: Brookings Institute Press., 2001).
56 Iwan Triyuwono, ‘Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line ( TBL ) to Awake Human ’ s Divine Consciousness’, PERTANIKA , 24.7 (2016), 89– 104.
kajian  yang  subtansial  dalam  membuat  konsep akuntabilitas  kinerja  instansi  berbasis  nilai
SMILE lebih aplikatif dalam pengimplementasiannya. Masih perlu pengkajian dan penelitian lanjutan dalam membuat instrument  pendukung  agar  konsep  ini  dapat diaplikasikan  oleh  penyelenggara  birokrasi. Namun daripada itu, setidaknya dalam artikel ini telah  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan pemahaman  baru,  bahwasannya  akuntabilitas tidak hanya menyangkut persoalan pertanggungjawaban  secara  horizontal  dalam bentuk akuntabilitas keuangan dan kinerja namun juga  telah  masuk  dalam  tataran  transendental, yang  mana  bentuk  pertanggungjawabannya menjadi lebih holistik, tidak hanya pertanggungjawaban  kepada  sesama  manusia namun  juga  pertanggungjawaban  terhadap  Sang Pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansa, ‘Ma’rifah Dalam Pandangan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani’ (UIN Alaudin Makassar, 2013)
Ahdiyana, Marita, Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik , Universitas Negeri Yogyakarta , 2015
Aminulloh, Akhirul, Dodi Setyawan, and Fahmi Fauzan, ‘Model Komunikasi, Sifat Arogansi Dan Etika Komunikasi Pemerintah Menuju Pelayanan Publik Prima’, Jurnal Ilmu Komunikasi , 12 (2014), 98–108
Aziz, Abdul Rahman Abdul, ‘Nilai Mencapai Kehidupan Sejahtera : Pandangan Hamka’,
Malim , 10 (2009), 123–44
Behn, Robert, Rethinking Democratic Accountability (Washington DC:
Brookings Institute Press., 2001)
Briando, Bobby, ‘Etika Profetik Pengelola Keuangan Negara’ (Universitas Brawijaya,
2017)
———, ‘Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian’, Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (2017), 313–24
———, ‘Studi Literatur: Desentralisasi Fiskal Desa’, ASSETS Jurnal Akuntansi Dan
Pendidikan , 6 (2017), 93–106
Briando, Bobby, Iwan Triyuwono, and Gugus Irianto, ‘Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (2017), 1–17
Broadbent, Jane, and Richard Laughlin, ‘Evaluating the “New Public Management” Reforms in the UK: A Constitutional Possibility’, Public Administration , 75
(1997), 487–507
<http://dx.doi.org/10.1111/1467-
9299.00071>
Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman, ‘Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (2014), 409–
20
Connolly, Ciaran, and Noel Hyndman, ‘The Actual Implementation of Accruals Accounting’, Accounting, Auditing & Accountability Journal , 19 (2006), 272–90 <http://dx.doi.org/10.1108/0951357061065 6123>
Denhardt, Janet V., and Robert B. Denhardt, ‘The New Public Service Revisited’,
Public Administration Review , 75 (2015), 664–72 <http://dx.doi.org/10.1111/puar.12347>
Endahwati, Yosi Dian, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)’, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 4 (2014), 1356–79
Falah, Riza Zahriyal, ‘Membentuk Kesalehan Individual Dan Sosial Melalui Konseling Multikultural’, KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam , 7 (2016), 163 <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v7i1.1666>
Fikri, Ali, Made Sudarma, Eko Ganis Sukoharsono, and Bambang Purnomosidhi, ‘Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1 (2010), 409– 20
Fitria, Yuanita, and Muhammad Abadan Syakura, ‘Tabir Akuntabilitas “Keroan” Pada Akuntan’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (2017), 90–105
Francis, Jere R, ‘After Virtue? Accounting as Moral and Discursive Practice’,
Accounting, Auditing and Accountability Journal , 3 (1990), 5–17
Gea, Antonius Atosokhi, ‘Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh’, Character Building Journal , 3 (2006), 16–26
Gea, Antonius Atosökhi, ‘Integritas Personal Dan Kepemimpinan Etis’, Humaniora , 5 (2014), 950–959
Goleman, D, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)
Greiling, Dorothea, ‘Performance Measurement in Local Government Concept and Practice’, International Journal of Productivity and Performance Management , 54 (2005), 551–67
Handajani, Lilik, ‘Akuntansi Publik Terintegrasi’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1 (2010), 121–40
Haning, Mohamad Thahir, La Tamba,
Muhammad Yunus, and Nurdin Nara, ‘Pelayanan Publik Pada Kecamatan Di Kabupaten Pangkep’, Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 2 (2016), 73–92
Huda, Nurul, Desti Anggraini, Nova Rini, and Yosi Mardoni, ‘Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (2014), 485–
97
Huda, Nurul, and Tjiptohadi Sawarjuwono,
‘Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research’,
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4
(2013), 376–88
Irianto, Yoyon Bahtiar, ‘Akuntabilitas Kinerja

## Manajemen Instansi Pemerintah’, in
Seminar Peningkatan Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , 2008, pp. 1–12
Irmansyah, ‘Konsep Ibadah Abdul Qadir Al- Jailani Dalam Kitab Sir Al-Asrar Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah As-Syatibi’ (UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
Jensen, M.C, and W.H Meckling, ‘Theory of The Firm: Manager Behavior, Agency Cost and Ownership Structure’, Journal of Financial Economics , 3 (1976), 305–60
Kemenpan RB, ‘Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016’, 2017
Kholmi, Masiyah, ‘Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi Di Kota Malang)’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1 (2010), 207–
Kusdewanti, Amelia Indah, and Husnul
Hatimah, ‘Membangun Akuntabilitas Profetik’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 7 (2016), 156–323
Lewis, Carol W, and Stewart C Gilman, The Ethics Challenge in Public Service: A Problem Solving Guide (San Fransisco: Jhon Wiley & Sons, 2005)
Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007)
Noor, Abdun, ‘Ethics, Religion and Good Governance’, JOAAG , 3 (2008), 62–77
Osborne, Stephen P, ‘Introduction - The (New) Public Governance: A Suitable Case for Treatment?’, in The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance , 2010, pp. 1–16 <http://dx.doi.org/10.4324/9780203861684 >
Paranoan, Selmita, ‘Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (2015), 214– 23
Patty, Agustina Christina, and Gugus Irianto, ‘Akuntabilitas Perpuluhan Gereja’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4 (2013), 177–
87
Randa, Fransiskus, and Fransiskus E Daromes, ‘Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (2014), 477–84
Salle, Ilham Z, ‘Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (2015), 28–37 <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04. 6004>
Siskawati, Eka, Ferdawati, and Firman Surya, ‘Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 7 (2016), 70–80
<http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1820 2/jamal.2016.04.7006>
Sobirin, Achmad, ‘Konsep Dasar Kinerja Dan Manajemen Kinerja’, 2014, pp. 1–67

## Triyuwono, Iwan, ‘Akuntansi Syari’ah : Menuju
Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti’, Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah , Universita (2006), 1–24
———, Akuntansi Syariah : Perspektif,
Metodologi, Dan Teori , 2nd edn (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
———, ‘Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line ( TBL ) to Awake Human ’ s Divine Consciousness’, PERTANIKA , 24 (2016),
89–104
Wiranta, Dayat N S, ‘Transformasi Birokrasi : Cara Untuk Penguatan Etika Dan Integritas Dalam Pencegahan Korupsi’, Jurnal Lingkar Widyaiswara , 2 (2015), 44–71
Zhou, Yue Maggie, ‘Synergy, Coordination Costs, and Diversification Choices’,
Strategic Management Journal , 32 (2011),
624–39 <http://dx.doi.org/10.1002/smj>