JURNAL ILMU HUKUM DAN PEMIKIRAN
Volome 17, Nomor 1, Januari - Juni 2017
Table of Contents Articles

## HAK DAN STATUS ANAK SYUBHAT DALAM PENIKAHAN
Fahmi Al Amruzi
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Rina Septiani

## RELASI SETARA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM ( FARAIDH) Wahidah

## JURNAL ILMU HUKUM DAN PEMIKIRAN

## JURNAL ILMU HUKUM DAN PEMIKIRAN
ISSN : 1412-6303 E-ISSN: 2549-001X Volome 17, Nomor 1, Januari - Juni 2017

## Editor-In-Chief
Anwar  Hafidzi, (orcid/0000-0002-8259-0512)  Antasari  State  Islamic  University  of Banjarmasin, Indonesia

## Managing Editor
Fajrul Ilmi , Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia
Editorial Board
Euis Nurlaelawati , (SCOPUS ID: 56247081700; h-index: 1); Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) of Yogyakarta, Indonesia, Indonesia
Mukhammad Zamzami , Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia
Muhammad  Fahmi  Al-Amruzi ,  Antasari  State  Islamic  University  of  Banjarmasin, Indonesia
Kasjim Salenda , Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Ratno Lukito, (SCOPUS Author ID: 56053499700) State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Indonesia
Dian Indriyani, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah, Manokwari, Indonesia
Ridwan Khairandy , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia Mohd Mufid, Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Al Makin , Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, Indonesia

## Editors
Aik  Ihsan  Anshori, Sekolah  Tinggi  Islam  Nahdhatul  Ulama  (STISNU)  Tangerang, Indonesia, Indonesia
Rina Septiani , Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, Indonesia
Edi Gunawan , Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Rif'atul Hidayat , Universitas Nahdhatul Ulama, Kabupaten Banjar, Indonesia
Miftah Faridh , Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia
Nuril Khasyi'in , Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia
Assistant to the Editors Tuti Hasanah, Fakultas Syariah , Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia Arabic Language Advisor
Muhammad Hikam , Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia
English Language Advisor
Martina Purnanisa , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia
Fawait Afnani , Antasari State Islamic University of Banjarmasin, Indonesia
© Copyright Reserved Editorial O ﬃ ce : Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Jl. Jend. Ahmad  Yani Km 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Phone : (0511) 252829 Fax : (0511) 254344
Email : syariah@uin-antasari.ac.id
Website : http://jurnal.uin-
antasari.ac.id/index.php/syariah/index

## Hak dan Status Anak Syubhat dalam Penikahan
Oleh:

## Fahmi Al Amruzi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin e-mail: fahmialamruzi@yahoo.co.id
Abstract : Allah has clearly established all good things that are lawful ( halal ) or forbidden ( haram ), and between them there is something called syubhat , where most people fall into it and they do not know whether it is halal or haram . If you do not know whether it is halal or haram will a thing, then will arise a phenomenon called as syubhat. A relationship that was made because there is an element of syubhat, whether that happens to a marriage, called syubhat and then to be fasakh , or occurs in watha' which is also called watha' syubhat and consequently bear a child, the child is then called also with “a syubhat child.” Nasab (bloodline or lineage) of a syubhat child, whether resulting from a watha 'syubhat or a syubhat marriage,  is  set  to  his  father,  or  a  person  who  has  become  his/  her watha' ,  because  a marriage whether it is shahih or fasid ,  the nasab (lineage) of a child will remains to his/ her watha ', not to his mother, because the Islamic law for a syubhat child is different from that of the illegitimate child.
Keywords: Syubhat Marriage, Watha' Syubhat , Syubhat Child, Illegitimate Child.
Abstrak :  Allah  sudah  menetapkan  semua  perkara baik  yang  halal  atau  haram  jelas  dan diantara  keduanya  ada  sesuatu  yang  disebut  syubhat,  dimana  kebanyakan  manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Apabila tidak tahu  halal  dan  haram  suatu  hal,  maka akan  timbul  suatu  penyakit  yaitu syubhat .  Sebuah hubungan yang dilakukan karena ada sebuah unsur syubhat, baik yang terjadi pada sebuah pernikahan yang disebut syubhat dan kemudian difasakh,  atau terjadi pada watha’ yang disebut juga watha’ syubhat dan akibatnya melahirkan seorang anak, anak tersebut pun kemudian disebut pula dengan anak syubhat. Nasab anak syubhat baik yang dihasilkan dari watha’ yang syubhat atau pernikahan Syubhat  tetap kepada bapaknya, atau seorang yang telah mewatha’nya. Karena baik nikah shahih atau fasid nasab anak tetap kepada seorang yang mewatha’nya bukan kepada ibunya, karena anak syubhat hukumnya berbeda dengan anak zina.
Kata kunci : Nikah syubhat, Watha’ syubhat, Anak syubhat, Anak zina

## Pendahuluan
Perkawinan  dikatakan  sah  apabila memenuhi  segala  ketentuan  yang  sudah ditetapkan  dalam  Islam.  Ketentuan tersebut meliputi syarat-syarat dan rukun- rukun tertentu sesuai dengan syariat agama
Islam  sebagaimana  diterangkan  secara tegas pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu”. 1
Dapat  dipahami  bahwa  hukum agama  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  menentukan  keabsahan suatu perkawinan, dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Islam adalah bahwa  setiap  anak  akibat  perkawinan tersebut  berstatus  sebagai  anak  yang  sah bagi kedua orang tua yang melahirkannya, sebagaimana  diterangkan  pada  pasal  42 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  yang  berbunyi    “Anak  yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.” 2
Oleh  karena  itu,  orang  tua  memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik jasmani maupun rohani kepada isteri dan anaknya.
Sebaliknya  anak  yang  lahir  diluar perkawinan yang sah maka bukanlah anak yang  sah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
Pasal 42: Anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah.
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Bandung: Citra Umbara, 2008, hal. 2.
2 Ibid, h. 17.
3 Ibid., h. 17.
4 Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1998, hal. 263

## Pasal 43:
Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 3
Kedua  pasal  di  atas  memberikan pernjelasan  bahwa  anak  yang  sah  hanya didapat  jika  terlahir  melalui  perkawinan yang  sah.  Demikian  juga  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pasal  99  yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang  lahir  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami  istri  yang  sah  di  luar  rahim  dan dilahirkan oleh istri tersebut. 4
Sementara  anak  yang  lahir  akibat bukan  dari  zina  tetapi  dari  kekeliruan; apakah kekeliruan saat bersetubuh dengan isteri/suami padahal bukan isteri/suaminya  atau  kekeliruan  akibat salah  wali  atau  nikah  dengan  perempuan yang  haram  untuk  dinikahi  apakah termasuk anak yang sah atau tidak, ataukah termasuk anak syubhat; akibat pernikahan atau  persetubuhan  yang  terjadi  akibat pelaku  benar-benar  tidak  tahu  bahwa wanita  itu  haram  untuk  dinikahi  atau disetubuhi karena bukan isterinya. 5
5 Muhammad  Jawad  Mughniyah, al-Fiqh  ‘ala  al- Madzahib  al-Khamsah, diterjemahkan  oleh Masykur A.B., Afif  Muhammad, dan Idrus al- Kaff dengan judul: Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta:, 2010, hal. 389.
Tulisan ini akan mencoba menganalisa  dan  menjelaskan  tentang persoalan anak syubhat  yang lahir akibat dari nikah atau persetubuhan yang syubhat.

## Pengertian
1. Nikah Kata nikah berasal dari bahasa Arab
nikaahan yang merupakan masdar atau kata asal  dari  kata  kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian  diterjemahkan  ke
dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 6 Menurut  bahasa,  nikah berarti  penggabungan  dan  percampuran. 7
Kata  nikah  juga  berarti  menyatu  dan bersetubuh. 8
Perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah. 9
Menurut  istilah  syariat  Islam,  Beni Ahmad  Saebani  memberikan  pengertian bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad  yang  menghalalkan  pergaulan  dan membatasi  hak  dan  kewajiban  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  yang  bukan  mahram. 10 Syekh
6 Rahmat  Hakim, Hukum  Perkawinan  Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000,  hal. 11.
7 Syekh Hasan Ayyub, Op cit , hal. 29 8 Segaf  Hasan  Baharun, Bagaimanakah  Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah, 2005), h. 1.
9 Departemen Agama RI.  Op cit, hal. 14.
Hasan  Ayyub  pun  menyatakan  bahwa pernikahan  merupakan  akad  antara  pihak laki-laki  dan  pihak  perempuan  yang karenanya  hubungan  badan  menjadi halal. 11 Lebih  lanjut,  Rahmat  Hakim memberikan  pengertian  mengenai  nikah dengan  suatu  akad  (perjanjian)  yang mengandung kebolehan melakukan hubungan  seksual  dengan  memakai  kata- kata (lafaz) nikah atau tazwij. 12

## 2. Syubhat
- Syubhat  secara  bahasa  berasal  dari kata  yang  artinya  sesuatu  yang menyerupai sesuatu, yaitu menyerupai dalam  sifatnya.  Sedangkan  syubhat artinya  samar  atau  tidak  jelas.  Suatu perkara  yang  samar  yang  hampir serupa.  Atau  sesuatu  yang  serupa antara satu dengan yang lainnya. 13
- Syubhat  secara  istilah  adalah  segala sesuatu  yang  belum  ada  keyakinan halal  atau  haram  didalamnya.  Atau sesuatu  yang  belum  diketahui  halal dan haram secara hakiki. Atau sesutau yang  masih  samar  apakah  telah menjadi ketetapan atau belum. 14
3. Watha’  atau Wath’ secara  bahasa berjalan  atau  melalui.  Sedangkan al
10 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  1,
Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hal. 9.
11 Syekh Hasan Ayyub, op cit. Hal. 29 12 Rahmat Hakim, op. Cit., h. 12.
13 Ibnu  Mandur, Lisanul  Arab ,  Darul  Ma’arif, Kairo, hal. 2190
14 Kementerian  Agama  Kuwait,  Al  Mausu’ah  Al Fiqhiyah  Al  Kuwaitiyah,  Juz  25,  Cet  1,  Darus Sahofwah, 1992, hal. 338
wath’u artinya setubuh, yang memiliki arti sama dengan jima’ . 15
4. Jima’  Secara  bahasa  berasal  dari  kata jama’a yang  artinya  mengumpulkan sesuatu  yang  terpisah  sehingga menjadi terkumpul. Sedangkan mujama’ah atau jima’ adalah  sebuah kiasan yang digunakan untuk menunjukkan pernikahan. 16
5. Nikah Syubhat
Syaikh Sholeh al-Azhari mendefinisikan nikah syubhat sebagai berikut:
،هداسف ىلع اعمجم ادساف احاكن حكني نأ ةهبشلا حاكن وأ ةسماخ وأ ةدتعمب جوزتي نأك دحلا أردي نكل تاذ
هتجوز اهنظي ةأرما أطي وأ اهب ذذلتيو ملاع ريغ مرحم اهعرفو نهنم ةدحاو لك لصأ هيلع مرحيف 17
Artinya:
“Nikah Syubhat adalah ia menikah dengan pernikahan  yang  fasad/rusak/  tidak  sah, yang telah disepakati/ijmak akan fasidnya, akan  tetapi  hukum  had  ditolak  (tidak ditegakkan,  seperti  ia  menikah  dengan seorang  wanita  yang  masih  dalam  masa 'iddah, atau dengan istri yang kelima, atau dengan  wanita  yang  masih  merupakan mahramnya,  dalam  kondisi  ia  tidak mengetahui  hal  tersebut  dan  ia  telah berledzat-ledzat  dengannya,  atau  ia
15 Mm  AW  Munawwir,  Al  Munawwir  Kamus Arab-Indonesia, Pustaka
Progressif,
Yogyakarta, 1984, hal. 1566
16 Ibnu Mandur, Op cit, hal. 681 17 Sholeh bin Abids Samii' Al-Aaabi Al-Azhari Al Aabi Al Azhari, Ats-Tsamr Ad-Daani fi Tqriib al-Ma'aani,  syarh  Risaalah  Ibni  Abi  Zaid  Al-
menjimak  seorang  wanita  yang  ia  sangka adalah istrinya. Maka diharamkan baginya asal dan furu' dari setiap wanita tersebut” 6. Anak Syubhat
Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki  dengan  seorang  perempuan  atas dasar kekeliruan 18
Kesyubhatan terjadi dimungkin oleh dua hal: syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan (perbuatan).
a. Syubhat dalam akad, adalah manakala seorang  laki-laki  melaksanakan  akad nikah  dengan  seorang  wanita  seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasid karena  satu  dan  lain alasan.
b. Syubhat  dalam  tindakan  (perbuatan), yakni  manakala  seorang  laki-laki mencampuri  seorang  wanita  tanpa adanya  akad  antara  mereka  berdua, baik  sah  maupun  fasid,  semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya,  atau  dia  meyakini bahwa  wanita  tersebut  adalah  halal untuk  dicampuri,  tapi  kemudian ternyata  bahwa  wanita  itu  adalah wanita  yang  haram  dicampuri.
Qoyrowaani,  Mushthofa  Al-Baabiy  Al-Halabi, tahun 1338 H hal. 352
18 D.Y.  Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan Kedudukan  Anak  Luar  kawin ,    Jakarta:  Prestasi Pustaka Publisher, 2012, h. 47-48
Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah hubungan  seksual  yang  dilakukan orang  gila,  orang  mabuk  dan  orang mengigau,  serta  orang  yang  yakin bahwa  orang  yang  dia  campuri  itu adalah  isterinya,  tapi  kemudian ternyata wanita itu bukan isterinya. 19

## Status Anak Syubhat
Setiap anak yang lahir adalah suci, Nabi SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
ملس و هيلع الله ىلص يبنلا لاق : ىلع دلوي دولوم لك
هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا
Artinya:  Setiap  anak  dilahirkan  dlm keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah  yg  menjadikannya  Yahudi, Nashrani atau Majusi.
Seorang  anak  yang  lahir  tidak dibebani  dosa  orang  tuanya,  Allah berfirman dalam surah al An’am ayat 164:
َر ْزِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت  َلََو ۚ اَهْيَلَع  الَِإ ٍسْفَن ُّلُك  ُبِسْكَت  َلََو
ۚ  ٰىَر ْخُأ
Artinya:  Dan  tidaklah  seorang  membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada  dirinya  sendiri;  dan  seorang  yang
19 Muhammad  Jawad  Mughniyah, al-Fiqh  ‘ala  al- Madzahib  al-Khamsah, diterjemahkan  oleh Masykur A.B., Afif  Muhammad, dan Idrus al-
berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang lain.
Anak yang lahir diluar nikah atau yan g  lahir  dari  persetubuhan  syubhat  adalah anak  yang  tidak  berdosa  karena  itu  tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia berstatus haram,  seorang  anak  tidak  dibebani  dosa atau  kesalahan  orang  tuanya,  dosa  dan kesalahan orang tuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya.
Ada  kesalahan  yang  terjadi  karena kekeliruan; baik kekeliruan pada pernikahan maupun keliru pada persetubuhan yang juga berakibat lahirnya seoran  anak.  Anak  yang  lahir  akibat  dari perkawinan yang difasakh akibat kekeliruan  dalam  pernikahan;  baik kekeliruan tersebut terjadi pada wali yang menikahkannya  atau  pada  suami/isteri yang sesungguhnya haram untuk menikah, baik karena semahram maupun sepesusuan.
Demikian  juga  dengan  anak  yang lahir  karena  keliru  bersetubuh  dengan pasangan yang ternyata bukan suami atau isterinya yang sah. Anak yang lahir akibat kekeliruan-kekeliruan  itu  disebut  dengan anak  syubhat.  Bagaimana  dengan  anak syubhat, siapa yang bertanggungjawab atas anak  tersebut  dan  bagaimana  statusnya? Itulah  diantara  pertanyaan  yang  harus dicarikan jawabannya.
Kaff dengan judul: Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2010, hal. 389.
Muhammad  Jawad  Mughniyah menjelaskan  bahwa  menurut  kalangan Sunni,  orang  yang  dilahirkan  melalui hubungan  syubhat,  dia  merupakan  anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir  melalui  perkawinan  yang  sah,  tanpa ada  perbedaan  sedikit  pun,  baik  syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat  tindakan.  Jadi,  barangsiapa  yang mencampuri  seorang  wanita  dalam keadaan  mabuk,  mengigau,  gila,  dipaksa, atau  melakukannya  sebelum  usia  baligh, atau  mengira  bahwa  wanita  itu  isterinya tapi  ternyata  bukan,  lalu  wanita  itu melahirkan  seorang  anak,  maka  anak  itu dikaitkan dengannya. 20
Menurut  Imamiah,  nasab  yang  sah ditetapkan  untuk  anak  tersebut  berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan  tersebut.  Kalau  orang  yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu  sama  sekali  tidak  ternafikan,  bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya. 21
Dalam  kitab al-Ahwal  Syakhsiyyah karangan  Muhyidin  sebagaimana  yang dikutip oleh Muhammad Jawad
Mughniyah  dijelaskan  bahwa  nasab  tidak dapat  ditetapkan  dengan  syubhat  macam apapun,  kecuali  orang  yang  melakukan syubhat itu  mengakuinya,  karena  ia
sebenarnya  lebih  mengetahui  tentang dirinya.  Tentang  hal  yang  terakhir  ini disepakati  oleh  para  ahli  hukum  di kalangan sunny dan syiah . 22
Ulama  Sunni  dan  Syi’i  sependapat bahwa,  manakala  kesyubhatan  dengan salah  satu  pengertiannya  di  atas  telah terjadi,  maka  si  wanita  harus  menjalani iddah  sebagaimana  layaknya  wanita  yang dicerai,  sebagaimana  halnya  dengan kewajiban membayar mahar secara penuh kepadanya.  Wanita  tersebut  dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang isteri (yang  sah)  dalam  hal  iddah,  mahar  dan penentuan nasab.
Selanjutnya,  menurut  Muhammad Jawad Mughniyah, syubhat itu bisa terjadi pada  pihak  laki-laki  dan  wanita,  yaitu keduanya tidak tahu dan tidak sadar. Tetapi bisa  juga  terjadi  pada  salah  satu  pihak, misalnya  si  wanitanya  tahu  bahwa  dia punya  suami yang  sah  (dan  dia  tahu  pula bahwa  laki-laki  yang  mencampurinya  itu bukan suaminya), tapi dia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut. Atau, si laki- lakinya waras, sedangkan si wanitanya gila atau  dalam  keadaan  mabuk.  Kalau kesyubhatan  tersebut  terjadi  pada  kedua belah  pihak,  maka  anak  yang  dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan (nasabnya) pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salah satu pihak, maka
22 Ibid., h. 388.
anak  tersebut  dikaitkan  nasabnya  hanya pada orang yang mengalami kesyubhatan, dan  ditiadakan  dari  orang  yang  tidak mengalaminya. 23
Betapapun  sesungguhnya  prinsip- prinsip  syariat,  baik  di  kalangan  Sunni maupun  Syi’i,  sama-sama  menganjurkan tidak  diperkenankannya  menjatuhkan keputusan  terhadap  anak  manusia  yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram) sepanjang terbuka kemungkinan  untuk  menempatkannya sebagai  anak  syubhat.  Kalau  hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan  seorang  anak  sebagai  anak zina, dan satu indikator yang menetapkan sebagai  anak  syubhat,  maka  dia  harus memberlakukan  indikator  yang  disebut terkemudian,  dan  mencampakkan  99 indikator  lainnya  itu,  dalam  rangka merajihkan  (mengutamakan)  yang  halal atas yang haram, yang sah atas yang fasid. 24
Anak  syubhat  tetap  memiliki hubungan  nasab  dengan  ayahnya  jika dalam  kasus  syubhat  pada  akad,  yakni percampuran  antara  suami  isteri  yang ternyata  ada  hubungan  saudara  atau susuan.  Namun,  jika  hal  tersebut  terjadi pada kasus syubhat pada perbuatan, yakni percampuran  (watha)  yang  terjadi  antara
23 Ibid ., h. 391.
24 Ibid. , h. 389-391.
25 Ibnu Qudamah, Al Mugni, Jilid 9, cet. 1, Darul ‘Alamil Kutub, Riyadh, 1986, hal. 528
laki-laki  dan  perempuan  karena  salah sangka,  maka  anak  itu  punya  hubungan nasab  dengan  ayahnya  jika  sudah  diakui sebagai  anaknya 25 .  Anak  syubhat  berbeda dengan  anak  yang  dihasilkan  karena zina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.
Mawardi didalam kitabnya Al-Hawa Al-Kabir  mengatakan  bahwasanya  anak syubhat  nasabnya  tetap  pada  orang  yang menjima’nya,  begitu  juga  warisan,  dan menjadi  haram  dinikahi,  yang  hukumnya berbeda dengan anak hasil zina. 26
Apabila watha’ syubhat terjadi pada perempuan  yang  sudah  menikah,  maka nasab  anak  yang  dilahirkan  dilihat  dari waktu kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut  lahir  berjarak  enam  bulan  atau lebih dari saat terjadinya wtha’ syubhat itu, maka nasab anak tersebut kepada laki-laki yang  melakukan  watha’  syubhat  tersebut, dan  sebaliknya  apabila  kelahiran  anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat terjadi  watha’  tersebut,  maka  nasab  anak tersebut tetap kepada suaminya. 27

## Hak Anak Syubhat
Memperhatikan  bunyi  Pasal  43 ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang
26 Abi  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  Al Mawardi,  Al  Hawi  Al  Kabir,  Juz  9,  Cet.  1, Daarul Kutubil Ilmiyah, Libanon, 1994, hal. 219
27 Wahbah Zuhaili, Al Fiqhu Islami Eaadillatuhu, Jilid 9 Cet. 1, Daarul fikr, Damaskus, 1997, hal. 7264
rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah :
“anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”
Oleh karenanya anak yang lahir di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya saja.
Berdasarkan  Pasal  43  ayat  (1) maupun  Pasal  100  KHI  diatas,  ada beberapa kemungkinan tentang anak dapat dikemukakan  sebagai berikut:
1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak  mempunyai  ikatan  perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li’an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka)  disangka  suaminya  ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya  akibat  pernikahan  yang diharamkan  seperti  menikah  dengan saudara kandung atau sepersusuan.
Kemungkinan  anak  yang  tergolong kelompok  nomor  4  dan  nomor  5  diatas
dalam hukum Islam disebut anak Syubhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, dan nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.
Anak syubhat sesungguhnya adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita  yang  kehamilannya  akibat  salah orang  (salah  sangka)  disangka  suaminya ternyata bukan, atau anak yang dilahirkan oleh  wanita  yang  kehamilannya  akibat perkawinan yang difasakh karena sebelumnya tidak diketahui kalau perkawinan  tersebut  ternyata  perkawinan yang  diharamkan  seperti  kawin  dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.
Anak tersebut sesungguhnya adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah.  Menurut Hukum Perdata: anak yang lahir  diluar perkawinan adalah anak yang lahir apabila orang tua anak tersebut tidak terikat  perkawinan  lain  (jejaka,  perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual  dan  melahirkan  anak,  maka  anak tersebut  adalah anak  luar  kawin. Dan apabila orang tua anak tersebut salah satu atau  keduanya  masih  terikat  dengan perkawinan  lain,  kemudian  mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan  anak,  maka  anak  tersebut adalah anak zina.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam anak  syubhat,  dinyatakan  sebagai  anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas, karenanya anak tersebut
hanya  dihubungkan  nasabnya  kepada ibunya  atau  keluarga  ibunya  saja,  kecuali jika  ayahnya  mengakui  sebagai  anaknya, maka  dapat  dihubungkan  nasabnya kepadanya.
Status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang  wajib  memberikan  nafkah  anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.  Sedangkan  bagi  ayah/bapak  alami, meskipun  anak  tersebut  secara  biologis merupakan  anak  yang  berasal  dari spermanya,  namun  secara  yuridis  formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum  Islam  di  atas,  tidak  mempunyai kewajiban    hukum  memberikan  nafkah kepada  anak  tersebut.  Hal  ini  berakibat pula  pada  hilangnya  kewajiban  tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.
Dalam  kitab “Kanzu  al  Raghibin”,
Imam  Jalaludin  Muhammad  al  Mahalli memberikan  pernyataan  bahwa,  menurut Syafi’i, istri yang hamil dari  persetubuhan (watha’)  syubhat,  tidak  berkewajiban  bagi suami  untuk  memberikan  nafkah  kepada anak  yang  lahir  dari  hubungan  syubhat tersebut,  sebab  ia  tidak  ada  hubungan nasab  dengan  ayah  yang  menghamili ibunya.  Sedangkan  bagi  Hanafi,  anak tersebut  tetap  wajib  diberi  nafkah
28 Imam  Jalaludin  al  Mahalli, Kanzu  al  Raghibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006), h. 126.
kepadanya, sebab anak itu walaupun lahir dari  hasil  watha  syubhat,  ia  tetap  berasal dari benih ayahnya sehingga nasabnya pun tetap dihubungkan kepadanya. 28
Dari  keterangan  ini,  ada  dua perbedaan  yang  mendasar  terkait  status anak persetubuhan (watha’) syubhat.
- Pertama, anak akibat persetubuh- an
(watha”)  syubhat  yang  nasabnya hanya  dihubungkan  kepada  ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak ini  hanya  wajib  diberikan  nafkah oleh  ibunya  dan  keluarga  ibunya, sebab  yang  dipandang  adalah hubungan  syubhat  yang  terjadi antara  ibunya  dan  laki-laki  yang menggaulinya,  kecuali  jika  laki-laki tersebut mengakuinya.
- Kedua, anak  watha  syubhat  yang nasabnya tetap dihubungkan kepada kedua  orang  tuanya.  Maka  anak  ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya sebab yang dipandang adalah  bahwa  ia  dilahirkan  dalam status  perkawinan  terdahulu  orang tuanya sebelum difasakh bukan pada hubungan syubhatnya.
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan  oleh  Muhammad  Jawad Mughniyah  dapat  diketahui  bahwa  anak yang  lahir  dari  persetubuhan  (watha’)
syubhat  itu  terbagi  kepada  dua  macam, yaitu:
1. Jika  kesyubhatan  itu  terjadi  pada kedua  belah  pihak,  maka  anak  yang hasil  dari  hubungan  mereka  adalah statusnya  dihukumkan  sebagai  anak keduanya, sebagaimana pada perkawinan yang sah.
2. Jika kesyubhatan itu terjadi pada salah satu pihak saja, maka anak yang hasil dari  hubungan  tersebut  dikaitkan nasabnya kepada orang yang mengalami  kesyubhatan  sedangkan pihak yang lain tidak ada kaitan nasab dengannya.
Anak  yang  lahir  dari    kesyubhatan yang  terjadi  dari  kedua  belah  pihak  maka akibat  hukum  yang  didapat  anak  tersebut adalah  tetap  nasabnya  dikaitkan  dengan kedua  orang  tuanya,  dan  ia  berhak mendapatkan  nafkah  dari  keduanya,  serta saling  waris-mewaris  di  antara  mereka. Sebab pada hakikatnya, ia dilahirkan sama seperti  dalam  perkawinan  yang  sah  dan tidak  termasuk  anak  zina.  Misalnya,  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  kedua orang  tua  yang  ternyata  memiliki hubungan  darah  sebab  sekandung  atau sesusuan  tanpa  diketahui  terlebih  dahulu. Maka  anak  ini  tetap  wajib  diberi  nafkah oleh kedua orang tuanya tersebut.
Terhadap  nikah  syubhat  dan kemudian  difasakh,  menurut  Undang- undang  Perkawinan  dan  Kompilasi
Hukum  Islam:  seorang  anak  yang dilahirkan  dari  suatu  perkawinan,  maka status  anak  itu  tetap  bernasab  atau mempunyai  hubungan  perdata  pada  ayah dan  ibunya  walaupun  perkawinan  antara ayah  dan  ibunya  tidak  sah  menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 75 Undang-undanh Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku  surut  terdap  anak-anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut” demikian  juga  dalam  Pasal  28  ayat  (2) “Keputusan  tidak  berlaku  surut  kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”  Pasal  76  menyebutkan  bahwa “Batalnya  suatu  perkawinan  tidak  akan memutuskan  hubungan  hukum  antara anak dengan orang tuanya”
Akan  tetapi,  jika  anak  yang  lahir akibat persetubuhan (watha’) syubhat yang terjadi  kesyubhatannya  pada  salah  satu pihak  saja,  maka  akibat  hukum  yang didapat  anak  itu  adalah  nasab  hanya dikaitkan  kepada  orang  yang  mengalami kesyubhatan  itu  saja,  yakni  ibu  yang melahirkannya  dan  ia  berkewajiban memberikan  nafkah kepada  anaknya,  dan tidak  ada  kaitan  nasab  bagi  orang  yang tidak  mengalaminya  (pihak  laki-laki) sehingga ia pun tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut. Kecuali  pihak  laki-laki  tersebut  mengakui
sebagai  anaknya,  maka  berakibat  hukum kepada  status  nasab  anak  itu  dan nafkahnya dihubungkan kepada ayahnya.

## Akibat Hukum Anak Syubhat
Adalah  sebuah  keniscayaan  ketika terjadi nikah syubhat akan melahirkan anak yang  disebut  dengan  anak  syubhat  pula. Jika  anak syubhat lahir akibat kesyubhatan pada  kedua  belah  pihak  statusnya dihukumkan  sebagai  anak  keduanya, sebagaimana pada perkawinan yang sah.
Akan  tetapi  jika  anak  syubhat  lahir akibat  kesyubhatan  pada  salah  satu pihaknya  saja  maka  anak  tersebut dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan.  terdapat  beberapa  akibat hukum terhadap anak tersebut.
a. Nasab
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa  anak  yang  lahir  diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  saja.  Hal  demikian secara  hukum  anak  tersebut  saama sekali  tidak  dapat  dinisbahkan  kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata  ayah/bapak  alami  (genetik) tersebut  merupakan  laki-laki  yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.
b. Nafkah
Anak syubhat secara hukum tergolong anak yang lahir diluar perkawinan maka status  anak  tersebut  menurut  hukum hanya  mempunyai  hubungan  nasab dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya semata,  oleh  karenanya  yang  wajib memberikan  nafkah  anak  tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan  bapak  alami  (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan  anak  yang  berasal  dari spermanya,  namun  secara  yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi  Hukum  Islam  diatas,  tidak mempunyai  kewajiban    hukum memberikan  nafkah  kepada  anak tersebut.
Berbeda  dengan  anak  sah,  bapak  dari anak  tersebut  berkewajiban  memberi nafkah  dan  penghidupan  yang  layak berupa  nafkah,  kesehatan,  pendidikan dan lainnya kepada anak tersebut sesuai kemampuannya, sebagaimana dijelaskan  dalam  pasal  80  ayat  (4) Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam  hal ayah  dan  ibunya  masih  terikat  tali perkawinan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan  memberi  nafkah  kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya,  sebagaimana  maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
c. Waris
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 186  Kompilasi  Hukum  Islam  :    “anak yang  lahir  diluar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  saling  mewarisi dengan  ibunya  dan  keluarganya  dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak  tersebut  secara  hukum  tidak mempunyai  hubungan  hukum  saling mewarisi  dengan  ayah/bapak  alami (genetiknya).  Anak  tersebut  hanya mempunyai  hubungan  waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
d. Wali
Apabila  anak  syubhat  yang  lahir  akibat watha’  syubhat  berjenis  kelamin  wanita, dan  setelah  dewasa  anak  tersebut  akan menikah, maka ayah/bapak alami
(genetiknya)  tidak  berhak  atau  tidak  sah menjadi wali nikahnya, sebab anak syubhat tersebut  hanya  memiliki  nasab  dengan ibunya  saja  dan  tidak  memiliki  nasab dengan bapak genetiknya,  oleh karenanya yang  berhak  menjadi  wali  terhadap  anak tersebut  adalah  hakim.    Berbeda  dengan anak  syubhat  akibat  dari  perkawinan syubhat,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan syubhat  dapat  dinisbahkan  kepada bapaknya  sebab  anak  tersebut  terlahir dalam pernikahan yang sah, baru kemudian perkawinan  orang  tuanya  difasakh  karena diketahui  terjadi  kesyubhatan  pada perkawinan  tersebut,  sebagaimana  telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Tentang
wali  nikah  dijelaskan  dalam  Pasal  19,  20 dan 23 Kompilasi hukum Islam.
Pasal 19:
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya”.
Pasal 20:
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum  Islam  yakni  muslim,  aqil  dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :
a. Wali nasab;
b. Wali hakim Pasal 23
(1) Wali  hakim  baru  dapat  bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

## Penutup
Dari Uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  ada  dua  perbedaan mendasar terkait status anak syubhat.
1. Anak  syubhat  akibat  perbuatan, nasabnya  hanya  dihubungkan  kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak ini hanya wajib diberikan nafkah oleh ibunya dan keluarga ibunya, sebab yang  dipandang  adalah  hubungan
syubhat yang terjadi antara ibunya dan laki-laki  yang  menggaulinya,  kecuali jika laki-laki tersebut mengakuinya.
2. Anak syubhat karena hukum, nasabnya tetap  dihubungkan  kepada  kedua orang  tuanya.  Maka  anak  ini  tetap wajib  diberi  nafkah  oleh kedua  orang tuanya  sebab  yang  dipandang  adalah bahwa  ia  dilahirkan  dalam  status perkawinan  terdahulu  orang  tuanya sebelum difasakh bukan pada
hubungan syubhatnya

## Daftar Pustaka
Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir , Juz 9, Cet. 1, Daarul Kutubil Ilmiyah,
Libanon, 1994
AW Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-
Indonesia , Pustaka Progressif,
Yogyakarta, 1984
Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  1,
CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001 Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum
Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan  Kelembagaan  Agama
Islam, Jakarta, 1998
D.Y.  Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan
Kedudukan  Anak  Luar  kawin ,
Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012
Huzaemah  Tahido  Yanggo, Fiqih  Anak;
Metode  Islam  dalam  Mengasuh  dan
Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang  Berkaitan  dengan  Aktivitas Anak, Jakarta:  PT.  Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2005
Ibnu  Qudamah, Al  Mugni ,  Jilid  9,  cet.  1, Darul ‘Alamil Kutub, Riyadh, 1986 Ibnu Mandur, Lisanul arab , Darul Ma’arif,
Kairo
Imam  Jalaludin  al  Mahalli, Kanzu  al Raghibin, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2006
Kementerian Agama Kuwait, Al Mausu’ah Al  Fiqhiyah  Al  Kuwaitiyah ,  Juz  25, Cet 1, Darus Sahofwah, 1992 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif  Muhammad,  dan  Idrus  al- Kaff  dengan  judul: Fiqih  Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2010 Rahmat  Hakim, Hukum  Perkawinan  Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung 2000 Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menikah dan
Mengatasi Permasalahannya, Yayasan  Pondok Pesantren Darullughah
Wadda’wah, Pasuruan, 2005
Sholeh  bin  Abids  Samii'  Al-Aaabi  Al- Azhari  Al  Aabi  Al  Azhari, Ats- Tsamr Ad-Daani fi Tqriib al-Ma'aani, syarh  Risaalah  Ibni  Abi  Zaid  Al- Qoyrowaani ,  Mushthofa  Al-Baabiy Al-Halabi, 1338 h
Syekh  Hasan  Ayyub, Fiqh  al  Usrah  al Muslimah, diterjemahkan  oleh
Abdul  Ghofar  EM  dengan  judul;
Fikih Keluarga, Pustaka Al Kautsar,
Jakarta, 1999
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Citra Umbara, Bandung, 2008
Wahbah  Zuhaili,  Al  Fiqhu  Islami Eaadillatuhu, Jilid 9 Cet. 1, Daarul fikr, Damaskus, 1997