ISSN Print: 2774-7840      ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman 46-62 Article History: Received : 5 Januari 2023 Reviewed : 18 Januari 2023 Accepted : 18 Februari 2023 Published : 22 Februari 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.23237

## KEDUDUKAN HUKUM TUKAR MENUKAR TANAH ASET DESA BAGI KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL
Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia wahyudi@email.unikom.ac.id
Abstract
Development  is  one  of  the  foundations  to  improve  the  nation's  economy,  development  of  human resources and also the development of supporting infrastructure. The government has established the National Medium-Term Plan 2020-2024 which contains strategic priority projects to open new industrial area outside Java. Development of new industrial estates is a national strategic interest for  the  equal  distribution  of  development  throughout  Indonesia.  The  availability  of  land  in accordance with the minimum standard is one of the obstacles faced by the government. The method used  in  this  study  is  a  normative  juridical  approach  and  the  research  specifications  used  are analytical descriptive. The results of the study illustrate that the development of industrial area as a national strategic interest must be adjusted to the regional spatial plan and can use village land assets through ruislag or land swapping. The land swapping for village assets with the aim of not being in the public interest is the development of industrial areas. For the national strategic interest in the acquisition of industrial area development through the land swapping or ruislag of village assets,  a  permit  is  needed  from  the  Regent  or  Mayor  and  the  Governor  and  the  approval  of  the Minister of Home Affairs.
Keyword : Land Swappin; Village Asse; National Strategic Interest.

## Abstrak
Pembangunan  merupakan  salah  satu  pondasi  meningkatkan  perekonomian  bangsa, pembangunan  sumber  daya  manusia  dan  juga  pembangunan  infrastruktur  penunjangnya. Pemerintah  telah  menetapkan  Rencana  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024  yang  memuat proyek  prioritas  strategis  untuk  membukan  kawasan  industri  baru  diluar  pulau  jawa. Pembangunan  kawasan  industri  baru  merupakan  kepentingan  strategis  nasional  demi pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan lahan yang sesuai standar minimal menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan bersifat  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pembangunan  kawasan industri  sebagai  kepentingan  strategis  nasional  harus  disesuaikan  berdasarkan  rencana  tata ruang dan wilayah dan dapat menggunakan aset desa berupa tanah melalui ruislag atau tukar menukar. Tukar menukar tanah aset desa dengan tujuan bukan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan  kawsan  industri.  Untuk  kepentingan  strategis  nasional  pengadaan  lahan
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
pembangunan kawasan industri melalui tukar menukar atau ruislag tanah aset desa diperlukan persetujuan  Bupati/Walikota  dan  Gubernur  serta  memperoleh  ijin  tertulis  dari  Kementerian Dalam Negeri.
Kata Kunci : Aset Desa; Kepentingan Strategis Nasional; Tukar Menukar Tanah.

## A. Pendahuluan
Strategi  pembangunan  nasional  telah termuat  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020- 2024  sebagaimana  telah  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024 (Perpres  RPJMN  2020-2024).    RPJMNpada dasarnya meliputi arah kebijakan
pembangunan nasional, pembangunan strategis yang menjdi prioritas, agenda kerja kementerian  atau  lembaga  maupun  lintas organisasi  negara,  program  pembangunan berbasis  wilayah  dan  lintas  wilayah, pembangunan  skala  prioritas,  dan  konsep ekonomi  global  yang  meliputi  pandangan seluruh sektor perekonomian termasuk juga program kebijakan keuangan dalam program  kerja  meliputi  acuan  ketentuan peraturan  dan  acaun  sektor  keuangan berdasarkan  Perpres  RPJMN  2020-2024 Pasal 2 ayat 2.
Pemerintah  telah  menetapkan  5  (lima) kebijakan utama sebagai perencanaan untuk melaksanakan  visi  dan  misi  Nawacita Indonesia  2045.  Sumber  daya  manusia merupakan  hal  utama  yang  harus dibangaun,  pembangunan  infrastruktur,
1 Lampiran  Perpres  Nomor  18  Tahun  2020 Tentang RPJMN 2020-2024, hlm. 5.
yaitu birokrasi dan regulasi yang
disederhanakan,  dan  perubahan  ekonomi mengikuti perkembangan
zaman. 1
Infrastruktur  merupakan  sasaran  utama demi  upaya  peningkatan  perekonomian. Pemerintah  memaksimalkan  pembangunan infrastruktur  untuk  mendorong  sektor produksi, distribusi maupun sektor jasa agar semakin  mudah  dalam  menjalankan akifitasnya.  Kemudahan  akses  menuju tempat  wisata  dapat  mendorong  tumbuh kembangnya  para  pelaku  usaha  baru  yang dapat  mendorong  peningkatan  perekono- mian masyarakat.
Peningkatan  infrastruktur  dimaksudkan agar  menunjang  kegiatan  peningkatan perekonomian  dan  memajukan  pemban- gunan  secara  merata  pad  seluruh  wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi  mendukung  pemerataan  pem- bangunan  yang  terhubung  pada  setiap wilayah  dari  wilayah  pedesaan  sampai dengan  wilayah  perkotaan.      Pemanfaatan teknologi  secara  optimal  dapat  memper- cepat pemerataan pembangunan serta dapat mendorong  pertumbuhan  perekono-mian dari berbagai sektor.
Prioritas pemerintah berdasarkan RPJMN 2020-2024  yaitu  penyusunan  program
pembangunan  berbasis  proyek  yang menjadi  prioritas.  Penyususnan  proyek tersebut  dilakukan  dengan  meli-batkan seluruh  pemangku  kebijakan  dari  pusat maupun  daerah.  Program  pemban-gunan prioritas  dengan  memperhatikan  isu-isu pembangunan  yang  ramah  lingkungan. Pembangunan  ditentukan  agar  dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Prioritas pembangunan yang  dapat  memberikan  manfaat  secara langsung  kepada  masya-rakat  dengan melakukan pembangunan kawasan industri sebagai prioritas pemban-gunan nasional.
Penyediaan lahan sampai saat ini menjadi salah satu faktor penghambat yang memiliki kesulitan  cukup  besar.  Pembebasan  lahan yang  akan  dijadikan  proyek  pembangunan seringkali  terhambat  oleh  berbagai  pihak, dari pihak pemilik lahan sampai dengan para spekulan yang berusaha mengambil keuntungan dari pembebasan lahan tersebut.  Persoalan  pembebasan  lahan proyek  merupakan  faktor  utama  dalam pembangunan  infrastruktur.  Apabila  lahan masih  bersengketa  maka  pembangunan tidak  dapat  dilaksanakan.  Salah  satu permasalahn yang menjadi faktor penghambat  pembebasan  lahan  yaitu anggaran  yang  tidak  sesuai  dan  tidak
cepatnya penyediaan lahan proyek pembangunan. 2 Pengadaan  lahan  untuk
2 https://kppip.go.id/opini/tantangan- pembangunan-infrastruktur-indonesia/, diakses  pada  tanggal  8  April  2020  Jam  21.25 Wib.
kawasan  industri  merupakan  hal  penting yang harus disediakan oleh pemerintah.
Proses penyediaan lahan bagi kepentingan  strategis  nasional  yang  salah satunya  untuk  pembangunan  kawasan industri,  perlu  diperhatikan  terkait  lahan yang akan digunakan harus diawasi karena berkaitan  dengan  lingkungan  hidup.  Lahan pertanian  perlu  diawasi  jika  akan dipergunakan sebagai lahan pembangunan. 3
Proyek  pembangunan  strategis  nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024
memprioritaskan  9  (sembilan)  kawasan industri di luar pulau jawa dengan  maksud dan  tujuan  memperoleh  manfaat  pemban- gunan  yaitu  pemerataan  pembangunan kawasan  industri  yang  berada  diluar  jawa dan  mampu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat diluar jawa. Oleh karena  lokasi pemilihan  pembangunan  industri  diluar pulau  jawa  maka  tahapan  selanjutnya mempersiapkan lahan atau tanah didaerah- daerah. Pemerintah pusat melalui pemerintah  daerah  akan  mempersiapkan lahan  untuk  kepentingan  strategis  nasional dan  akan  melibatkan  pemerintahan  desa sebagai  salah  satu  alternatif  ketersediaan tanah  untuk  pembangunan  kawasan industri.
Pembangunan  proyek  kawaasn  industri dimulai  terpusat  diwilayah  Jakarta  dengan menjalin  kerjasama  antara  pemerintah
3 Syahruddin, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri,” Jurnal Ilmu Administrasi  dan  Organisasi, Volume  17,
Nomor. 1 (2010), hl. 31-42.
pusat dengan pemerintah daerah di kawasan Pulogadung DKI Jakarta. 4 Kemudian setelah pembangunan  kawasan  industri  di  Jakarta lalu  bergeser  ke  wilayah  Jawa  Timur tepatnya  di  Surabaya,  Cilacap  dan  Cirebon. Pembanguna kawasan industri dipulau jawa terasa  pada  masyarakat  sekitar  dan pertumbuhan  ekonomi  meningkat  pesat, oleh  karena  itu  pemerintah  kemudian membangun  kawasan  industri  di  wilayah Sumatera  yaitu  di  Medan,  Lampung  dan selanjutnya di wilayah Sulawesi tepatnya di Makasar.
Pembangunan  nasional  mulai  melambat dengan keterbatasan keuangan negara oleh karena itu pemerintah membuka ruang bagi swasti untuk membangun kawasan industri. 5 Dibukanya  peluang  bagi  sektor swasta untuk membangun kawasan industri, pemerintah  menjamin  kepastian  hukum dengan  mengeluarkan  berbagai  ketentuan yang  mengatur  khusus  kawasan  industri tersebut di wilayah Indonesia. 6
Pertumbuhan  penduduk  semakin  pesat sehingga membutuhkan ruang untuk tempat tinggal,  pada  kawasan  perkotaan  tanah banyak  dipergunakan  untuk  kawasan permukiman sedangkan untuk pembangunan  kawasan  industri  tidak mungkin  lagi  dilakukan  karena  minimnya luas  tanah  tanah  ideal  untuk  kawasan
4 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Menetapkan Bahwa Tanah Untuk Bisnis  Pembangunan  Kawasan  Industri  Hanya Dapat  Diberikan  Kepada  Entitas  Hukum  Yang Seluruh Modalnya Berasal Dari Pemerintah.
industri  sehingga  strategi  pembangunan kawasan  industri  bergeser  pada  wilayah pedesaan.
Pemerintah  Desa  merupakan  sistim pemerintahan terkecil dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa jika berada dalam wilayah  kabupaten  yang  dipilih  langsung oleh masyarakatnya akan tetapi jika berada diwilayah perkotaan sering disebut kelurahan dan dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk oleh walikota. Desa memiliki aset  desa  yang  merupakan  kekayaan  milik desa  berupa  tanah  yang  diperoleh  dari pembelian maupun aset asli milik desa yang diperoleh dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
Pengelolaan aset desa yang dimiliki dikelola oleh pemerintahan desa.
Dalam  perkembangannya  aset  desa mengalami  perubahan  yang  diperoleh melalui ruislag atau  tukar  menukar.  Aset desa  pada  umumnya  yang  dilakukan  tukar menukar  berupa  tanah  yang  akan  menjadi aset  tanah  desa.  Proses ruislag atau  tukar menukar  tanah  aset  desa  tersebut berhubungan  dengan  pihak  lain  yang  pada kenyataannya  dilakukan  secara  adat  atau saling kepercayaan, sedangkan aset pemerintah  desa  merupakan  aset  yang
5 Keputusan  Presiden  Nomor  53  Tahun  1989 Membuka  Bisnis  Pembangunan  Kawasan Industri Untuk Sektor Swasta
6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2009 tentang Kawasan Industri dikeluarkan sebagai Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1984 Tentang Industri.
secara  administratif  harus  dipertanggung- jawabkan secara hukum.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  yang  memiliki  sifat  normatif kualitatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statutory  approach ).
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif melalui asas-asas hukum, sistimatika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan  hukum. 7 Spesifikasi  peneli- tian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan data atau  gambaran  seteliti  mungkin  mengenai objek  permasalahan.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi dokumen  dan  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif analitis.

## C. Kedudukan Hukum Aset Tanah Desa
Aset desa berupa tanah yang dikelola oleh pemerintah  desa  merupakan  salah  satu sumber  pemasukan  desa.  Tanah  aset  des adapt  dikelola  oleh  masyarakat  atas persetujuan dari pemerintah desa yang hasil pengelolaannya  baik  berupa  sewa  maupun pengelolaan bersama sebaai pemasukan kas desa. Pengelolaan tanah aset desa dilakukan secara hati-hati dan dilakukan
7 Ronny  Hanityo  Soemitro, Metode  Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1980).
pertimbangan secara menyeluruh agar tidak timbul sengketa dikemudian hari. 8
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah baik itu oleh  orang  maupun  badan  hukum  harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kepemilikan  tanah  oleh  orang  maupun badan  hukum  haruslah  jelas  dan  tercatat sehingga perbuatan hukum dalam pengelolaan  tanah  tidak  merugikan  pihak lain,  perbuatan  hukum  yang  berhubungan dengan  tanah  yang  paling  dominan  yaitu tentang peralihan ha katas tanah baik itu jual beli  maupun ruislag atau  tukar  menukar.
Tukar  menukar  atau  r uislag merupakan praktek  yang  wajar  dan  sering  dilakukan oleh  instansi  swasta  maupun  pemerintah dalam menangani aset-aset yang sudah tidak sesuai  dengan  rencana  kerja  yang  telah ditetapkan dalam suatu keputusan maupun dalam peraturan.
Tukar menukar yang dilakukan pemerintah  baik  itu  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  bertujuan untuk  kemamkmuran  rakyatnya,  pemerin- tah  pusat  dalam  menjalankan  pemerin- tahannya  tentunya  memiliki  rencana strategis nasional yang mempunyai kepentingan  untuk  memajukan  kesejah- teraan  rakyatnya.  Salah  satu  kepentingan- nya  yaitu  menumbuhkan  perekonomian yang  merata  pada  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8 Harsono  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2008).
Pemerataan  pertumbuhan  perekono- mian  sudah  seharusya  didukung  oleh kemampuan  masyarakat  untuk  meningkat- kan  taraf  hidupnya.  Kemampuan  masya- rakat untuk membangun wilayahnya sangat bergantung pada penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan terutama dalam
menciptakan pembangunan kawasan industri  yang  ramah  lingkungan.  Pengem- bangan  pembangunan  kawasan  industri merupakan salah satu kepentingan strategis nasional yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jumlah ketersediaan lahan perkotaan sanagt terbatas dengan padatnya jumlah penduduk dan pemukiman, oleh karena itu pergesaran ketersediaan  lahan  yang  cukup  memadai hanya wilayah pedesaan yang memilikinya.
Wilayah  pedesaan  di  Indonesia  pertama kali  ditemukan  oleh    Herman  Warner Muntinghe  yang  merupakan  warga  negara Belanda  pembandtu  Gubernur  Jenderal Inggris  pada  saat  penjajahan  kolonial Inggris. Catatan dalam bentuk laporan pada tanggal  14  Juli  1817  menjelaskan  terdapat pemukiman  yang  berpenduduk  diwilayah pesisir  utara  pulau  jawa  dan  terdapat sekelompok  masyarakat  yang  bermukim diluar pulau jawa serta memiliki kultur yang hampir mirip dengan desa di pulau jawa. 9
Pada  masa  setelah  kemerdekaan,  desa belum  memiliki  peraturan  yang  mengatur secara spesifik akan tetapi pada Tahun 2014
9 Soetardjo  Kartohadikoesoemo, Desa (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).
telah diundangkan  Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Penyebutan desa, desa adat atau penyebutan lain diatur secara  spesifik  mulai  dari  definisi  sampai dengan kewenangan pemerintah desa pada undang-undang tersebut.
Pertanian merupakan ciri umum sumber perekonomian  masyarakat  desa,  menjadi petani  merupakan  sumber  penghasilan sehingga pemukiman petani sering dihubungkan  dengan  wilayah  pedesaan. Pada  dasarnya  ciri  umum  dari  desa  bukan dari sumber penghasilannya yaitu pertanian akan  tetapi  desa  merupakan  gabungan tempat  tinggal  dari  suatu  golongan masyarakat  dengan  jumlah  relative  tidak banyak. 10
Penyebaran  desa  atau  desa  adat mendominasi  seluruh  wilayah  akan  tetapi jumlah  penduduk  yang  relatif tidak  merata sedangkan  luas  wilayahnya  sangat  luas. Menghadapi  hal  tersebut  pemerintah mencanangkan program transmigrasi dengan  tujuan  penyebaran  penduduk  dari pulau  jawa  ke  luar  jawa  dengan  tujuan memanfaatkan  aset  tanah  desa  yang terlantar menjadi produktif.
Pemerintah  desa  dalam  menjalankan roda  pemerintahannya  tidak  terlepas  dari pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal  ini  pemerintah  kabupaten  dengan mengeluarkan  kebijakan  terkait  desa. Pengawasan  terhadap  pemerintah  desa
10 Rahardjo, Pengantar  Sosiologi  Pedesaan  Dan Pertanian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999).
melalui  lembaga  kemasyarakatan  desa  dan lembaga adat desa hal tersebut diatur pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Adanya lembaga pengawas tersebut sebagai kontrol terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah desa.  Pemerintah  desa  merupakan  ujung tombak  dari  kebijakan  pemerintah  pusat akan  tetapi  khusus  terhadap  desa  adat diberikan  keleluasaan  pada  pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan. 11
Pemerintah  desa  yang  dipimpin  oleh seorang  kepala  desa,  lurah,  kuwu  ataupun penamaan lain berdasarkan kultur wilayahnya seperti Petinggi yang berada di
Jawa  Tengah  sedangkan  diwilayah  jawa barat  dan  banten  salah  satunya  yaitu
Mandor, Lembur, Kokolot.
Wilayah Sumatera  pada  Propinsi  Aceh  lebih  dikenal Pentua,  Penghulu  Suku  dan  Kejuron. Pemimpin desa adat di Bali dikenal Klian dan di  Gorontalo  disebut  Marsaoleh.  Pemimpin di  Sumatera  Barat  dikenal  Pengulu  Andiko sedangkan  di  wilayah  Sumatera  Selatan disebut  Penyimbang,  Kepala  Marga.  Di Ambon Kepala Desa disebut Orang Kaya. Di Sumatera  Utara  sekitar  danau  toba  disebut Raja Penusunan berbeda dengan Batak Karo disebut Parek dan Kesair Pengulu. 12
Pemerintah  desa  dalam  menjalankan kebijakannya  tidak  bisa  sewenang-wenang karena  memiliki  lembaga  penyeimbang yaitu  Badan  Permusyawaratan  Desa.
11 Sarip  Sarip,  “Produk  Hukum  Pengkebirian Pemerintahan  Desa,” Jurnal  Hukum  &
Pembangunan, Volume  49,  Nomor  1  (2019), hlm. 60.
Lembaga  tersebut  merupakan  wadah  bagi masyarakat desa yang mempunyai wewenang  dalam  hal  mengawasi  kinerja pemerintah  desa.  Anggota  dari  lembaga tersebut    merupakan  perwakilan  dari masyarakat  desa  tersebut.  Kepala  desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dan lembaga  perwakilan  desa  bersinergi  dalam rangka mensejahterakan kepentin-gan masyarakat desa tersebut terutama menyangkut tentang pengelolaan aset tanah desa.
Pengelolalan  aset  desa  sudah  diatur dalam  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2007 yang menguraikan kekayaan desa diantaranya  yaitu  dalam  bentuk  tanah maupun aset lain yang dapat dikategorikan kekayaan  milik  desa  seperti  barang  yang dibeli  dengan  menggunakan  dana  desa ataupun hibah yang diperkenankan menurut peraturan. Aset tanah kas desa oleh sebagian kalangan  dipulau  jawa  disebut  tanah bengkok  yang  hasil  dari  tanah  tersebut sebagai  penghasilan  dari  kepala  desa maupun  perangkatnya.  Selain  itu  juga terdapat  aset  tanah  kas  desa  ditetapkan menjadi bendo desa atau kekayaan desa.
Aset  kekayaan  desa  yang  dipergunakan sebagai bengkok dan bendo desa merupakan tanah  yang  prodiktif  yang  pengelolaannya dapat  dijadikan  pendapatan  bagi  kepala desa.  Akan  tetapi  tidak  semua  aset  tanah
12 Sugiman,  “Pemerintahan  Desa,” Binamulia Hukum , Volume 7, Nomor 1 (2018), hlm. 82 – 95.
desa  tersebut  merupakan  tanah  yang  tidak produktif seingga akan
sangat mempengaruhi  hasil  dari  pengelolaanya tersebut. 13
Tanah  kas  desa  yang  merupakan  aset kekayaan  desa  dapat  dipindahtangankan sebagaimana  Pasal  7  huruf  h  Permendagri Nomor  1  Tahun  2016  bahwa  pemindah- tanganan  pengelolaan  tanah  kas  desa pemindahtanganan  merupakan  bagian  dari pengelolaan aset desa. Pada Pasal 25 ayat 1 Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 menyatakan bahwa bentuk pemindahtanga- nan  aset  desa  meliputi  tukar  menukar , penjualan dan penyertaan modal Pemerintah  Desa.  Pemindahtanganan  aset desa  berupa  tanah  melalui  tukar  menukar atau ruislag berdasarkan  Pasal  32 Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016  terdiri dari  3  (tiga)  kepentingan  yaitu pertama , untuk  kepentingan  umum, kedua ,  bukan untuk kepentingan umum dan ketiga , tanah kas  desa  selain  untuk  kepentingan  umum dan  bukan  untuk  kepentingan  umum. Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 memberikan  dasar  ketentuan  tentang pemindahtanganan tanah aset desa melalui cara tukar menukar.
Pasal  1451  KUHPerdata  memberikan rumusan tentang tukar menukar yaitu suatu persetujuan,  dengan  mana  kedua  belah pihak  mengikatkan  dirinya  untuk  saling
13 Rusliana, Sri  Kusriyah,  “Implementasi Kebijakan Tukar Menukar Aset Desa Berupa Tanah,” Jurnal Hukum Khaira Ummah , Volume 12, Nomor 3, September 2017 , hlm.  661 – 670.
memberikan suatu barang secara bertimbal balik  sebagai  suatu  ganti  barang  lainnya. Dari rumusan itu dapat kita lihat bahwa yang dipertukarkan  adalah  barang  dengan barang,  karena  yang  dipertukarkan  dalam tukar  menukar  adalah  barang  dengan barang,  maka  jelaslah  bahwa  yang  menjadi obyek dalam tukar menukar adalah barang – barang tertentu. 14
Dalam tukar menukar sebagaimana pasal 1451  KUHPerdata  tersebut  barng  yang ditukar  tidak dapat  diganti  dengan  hal  lain selain  barang.  Barang  merupakan  benda yang  berwujud  sedangkan  benda  menurut Pasal 499 KUHPerdata yaitu benda ( zaken) adalah  tiap  barang (goederen) dan  tiap hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak  milik.  Tanah  aset  desa  merupakan barang  tak  bergerak  yang  dapat  dilakukan tukar menukar.
Kegiatan tukar menukar tanah aset desa merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang dapat  menimbulkan  permasalahan  jika dilakukan  menyalahi  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Ruislag atau  tukar  menukar  maupun  jual  beli  dan sewa  menyewa  maupun  perbuatan  hukum lainnya memiliki potensi terjadinya sengketa,  sebagai  contoh  dengan  tidak dipenuhinya  perjanjian  yang  dipersya- ratkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah  pihak.  Berdasarkan  hal  tersebut
14 Parluhutan,  “Implementasi  Tukar  Menukar Dalam  Perjanjian  Menurut  KUHPerdata,” Penegakan  Hukum ,  Volume  1,  Nomor  2 (2014), hlm. 184 – 190.
sengketa yang terjadi termasuk dalam ranah keperdataan. 15

## 1. Ketentuan  Tukar  Menukar  Atau Ruislag Aset  Tanah  Desa  Untuk Kepentingan Umum
Tukar  menukar  aset  tanah  desa dapat  dimungkinkan  demi  kepentin- gan  strategis  nasional,  hal  tersebut telah  diatur  pada  Pasal  18  Undang- Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun  1961.  Ketentuan  tersebut secara  tegas  menyatakan  bahwa negara  demi  kepentingan  umum dengan  mengedepankan  kepentingan bangsa dan rakyat.
Bahwa pemerintah dapat menetapkan  suatu  proyek  pemban-
gunan  sebagai  prioritas  karena menyangkut kepentingan umum dian- taranya  yaitu  keprluan  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal pertama  yang  dapat  dikate-gorikan kepentingan umum yaitu kepentingan pemerintah itu sendiri yang mengatasnamakan kepentingan bangsa  dan  negara  serta  masyarakat luas.
Selanjutnya  kepentingan  umum untuk  keperluan  sektor  swasta  yang
15 Made  Oka Cahyadi  Wiguna,  “Peluang Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Di Dalamnya,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , Volume 48, Nomor 3 (2018), hlm. 506.
mempunyai    tujuan  pembangunan dilaksanakan oleh swasta akan tetapi peruntukannya  bagi  kepentingan umum yang memberikan dapak positif bagi masyarakat.
Pemerintah  maupun  pemerintah daerah bahkan pemerintah desa dapat mengupayakan pengadaan tanah yang diperlukan oleh swasta demi kepentingan umum. Kondisi dilapangan terkadang terdapat
masyarakat  yang  tidak  berkenan tanah  miliknya  diserahkan  kepada pemerintah  walaupun  dengan  jalan jual  beli  melalui  musyawarah  tujuan pengadaan  tanah  tersebut  demi kepentingan  umum  akan  tetapi pemiliknya tetap tidak berkenan.
Pembangunan yang menjadi proyek  strategis  nasional  dapat berupa pembangunan jalan raya atau fasilitas umum, pembangunan dengan kepentingan  militer  sebagai  alat pertahanan  negara,  fasilitas  keseha- tan  maupun  peribadatan,  kawasan industri untuk menyerap infestasi dan membuka  lapangan  kerja  baru  dan lain  sebagainya. 16 Makna  demi kepentingan  umum  tersebut  bertu- juan  untuk  meningkatkan  kesejah- teraan masyarakat dan tidk bertujuan
16 Muwahid, “Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan  Umum  Dalam  Undang-Undang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum,” Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman 5, no. September (2015): 189 – 200.
mensejahterakan  kelompok  terten- tu. 17
Pemerintah bertindak demi kepentingan umum mempunyai wewenang  untuk  melakukan  tukar menukartanah aset desa. Hal tersebut sesuai  dengan  ayat  2  Pasal  33 Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan umum  dapat  dilakukan  dengan  cara tukar menukar aset tanah desa dengan memperhatikan  kesepakatan  besaran nilai  aset  tanah  desa  yang  akan
dlakukan tukar menukar dan kesepakatan penetapan nilai ganti rugi yang wajar dan menguntungkan pihak pemerintah desa. Keuntungan tersebut  masuk  ke  kas  desa  sebagai kekayaan desa.
Selanjutnya  pemerintah  memberi- kan  sejumlah  uang  yang  senilai dengan  kesepakatan  jika  tanah pengganti  belum  tersedia.  Nilai pengganti  uang  tersbut  harus  tetap menguntungkan  pihak  pemerintah desa. Penggantian uang tersebut oleh pemerintah  desa  harus  digunakan untuk  membeli  tanah  lagi  sebagai pengganti  yang  nilainya  tidak  lebih
kurang dari uang pengganti.
Kemudian  tanah  pengganti  tersebut diutamakan yang berlokasi pada desa tersebut.  Apabila  tanah  dalam  satu
17 Harris  Yonatan  Parmahan  Sibuea,  “Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Dan Dasar Penghitungan  Ganti  Rugi  Dalam  Proses
desa  tersebut  tidak  tersedia,  tanah pengganti  dapat  diperoleh  dalam satau  kecamatan  atau  yang  berbata- san langsung dengan wilayah desa.
Pengadaan  tanah  dengan  tujuan kepentingan umum berdasarkan Pasal 33  Permendagri  No.  1  Tahun  2016 kepala  desa  sebagai  pimpinan  dari pemerintah  desa  menyampaikan permohonan  dan/atau  pemberitahu- an secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan  musyarwarah  desa  yang menyetujui tukar menukar aset tanah desa  dengan  tanah  pengganti  yang disebutkan lokasinya berada
diwilayah desa tersebut.
Atas  dasar  permohonan  dari pemerintah  desa  tersebut  maka pemerintah  daerah  kabupaten/kota meneruskan  pemrohonan  tersebut kepada pemerintah propinsi.
Pemerintah  kabupaten/kota  terlebih dahulu  melakukan  survey  lapangan apabila tanah pengganti tersebut tidak beradadidesa  yang  bersangkutan. Setelah  melakukan  survey  lapangan selanjutnya akan memverifikasi dokumen untuk memeriksa
keabsahannya  dan  dituangkan  dalam berita  acara  pemeriksaan.  Setelah melakukan  pemeriksaan  data  dan pemeriksaan  lapangan  selanjutnya
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan,” Negara  Hukum ,  Volume  1,
Nomor 1 (2010), hlm. 23 – 46.
akan  dilaporkan  kepada  pemerintah propinsi sebagai pertimbangan gubernur dalam memeberikan
persetujuan.
Apabila diperlukan gubernur dapat pula melakukan hal yang sama dengan bupati/walikota  untuk  melakukan survey  lapangan  dan  mengecek  juga dokumen  yang  diajukan.  Hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen dianggap gubernur telah sesuai maka gubernur memberikan  persetujuan  tertulis. Setelah gubernur memberikan persetujuan lagkah berikutnya pemerintah  desa  akan  menetapkan
objek  tukar  menukar/ruislag  tanah milik  desa  menjadi  suatu  peraturan desa.
2. Ketentuan Ruislag /Tukar
Menukar Bukan Untuk

## Kepentingan Umum
Pemerintah  mentargetkan  pada Tahun 2025 Indonesia menjadi negara tangguh  industri  yang  tertuang  pada Perpres Nomor 28 Tahun 2008. Target tangguh  industri  tersebut  bertujuan untuk  memper-cepat    peningkatan perekonomian secara nasioanal.
Untuk memenuhi target tersebut yang menjadi  bahan  pertimbangan  utama yaitu  keterse-diaan  lahan  untuk
pembangunan kawasan industri. Adanya  lahan  yang  dapat  dijadikan kawasan    industri  baru  merupakan
dasar dari pelaksanaan target Indonesia tangguh industri.
Kawasan industri merupakan suatu kawasan  yang  dikhususkan  untuk industri  yang  bukan  pemukiman ataupun  perbelanjaan.  Penggunaan tanah  yang  cukup  luas  dan  secara administratif dikendalikan oleh sebuah  institusi  yang  kegiatannya cocok  untuk  industri.  Pembangunan kawasan  industri  harus  terintegrasi dengan  pendistri-busian  barang  hasil produksi  diantaranya  kemudahan transportasi  harus  didukung  dengan infrastruktur  yang  memadai  dan tersedia akses ke jalan utama.
Kawasan industri merupakan wilayah  yang  semua  kegiatannya didominasi  oleh  kegiatan  industri.
Ketersediaan  peralatan  pabrik  yang didominasi oleh mesin-mesin produksi  yang  berukuran  besar  dan juga  fasilitas  pendukungnya  berupa laboratorium pemelitian dan pengembangan sektor industri.
Selainitu  juga  fasilitas  penunjang seperti  perbankan  dan  fasilitas kesehatan  harus  tersedia  pada kawasan  industri.  Kemudahan  akses perbankan dapat mempercepat metode pembayaran dalm penyediaan bahan  produksi  maupun  penjualan hasil produksi.
Fasilitas kesehartan yang memadai yang  tersedia  pada  kawasan  industri dapat menjamin para pekerja maupun
keluarganya untuk memperoleh akses jaminan  kesehatan.  Istilah  kawasan industri  di  Indonesia  masih  terbilang cukup  baru,  bahkan  fasilitas  yang tersedia
masih mengutamakan
infrastruktur jalan raya sebagai akses keluar masuk barang hasil industri. 18 Pengembangan pembangunan kawasan  industri  merupakan  salah satu  cara  menarik  investor  untuk berinvestasi selain itu juga kemudahan  dalam  perizinan,  adanya kepastian  hukum  dan  kemudahan
memperoleh  lahan  tanah  untuk
pembangunan kawasan industri. Lahan  yang  tersedia  dan  mencukupi berdasarkan standar minimal kawasan industri merupakan tanggungjawab  pemerintah  untuk menyediakannya  demi  kepentingan
strategis nasional.
Luas  wilayah  untuk  pembanguna kawasan  indutri  baru  memiliki  luas minimal  50  (lima  puluh)  hektar  yang berada  dalam  satu  hamparan.  Hal tersebut  tertuang  dalam  Perpres Nomor 24 Tahun 2009 ayat 1 Pasal 10. Kawasan  perkotaan  yang  padat pemukiman  akan  sulit  menyediakan tanah  untuk  kepentingan  pemban-
gunan  kawasan  industri  sebagai bagian dari rencana strategis nasional. Berdasarkan RPJMN 2020-2024
18 Lanta  Kautsar  Akromi,  Pengertian  Kawasan Industri  Makalah  (On-Line),  tersedia  di: https://id.scribd.com/document/32669120
dalam proyek prioritas strategis untuk membangun  kawasan  industri  diluar pulau  jawa.  Sebagaimana  diketahui sentra  pembangunan  masih  terpusat dipulau  jawa  sehingga  ketahanan perekonomian  nasional  bertumpu dipulau  jawa,  oleh  karena  itu pemilihan  pembangunan  kawasan industri baru diluar pulau jawa sudah tepat demi pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan perekonomian. Ketersediaan  lahan  untuk  pemban- gunan  kawasan  industri  masih tersedia dilokasi desa-desa.
Aset  tanah  kas  desa  dapat dipergunakan  untuk  pembangunan kawasan  industri  demi  kepentingan strategis  nasional  yang  bukan  demi kepentingan  umum,  hal  tersebut tertuang  sebagaimana  Pasal  38 Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa  tukar  menukar  atau  ruislag tanah  kas  desa  yang  mempunyai tujuan  bukan  demi  kepentingan umum  dapat  dilakukan  dengan catatan  hanya  demi  kepentingan strategis  nasional  yang  lebih  utama yaitu  pembanguna  kawasan  industri maupun  pemukiman  warga  dengan tetap mempertimbangkan rncana tata ruang dan wilayah kapupaten/kota.
1/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah diakses pada tanggal 16 April 2020 Jam 21.05 Wib
Dalam  rangka  pemanfaatan  tanah untuk pembangunan kawasan industri demi  kepentingan  strategis  nasional dengan  menyesuaikan  rencana  tata ruang nasional dan rencata tata ruang wilayah.  Setiap  daerah  mempunyai peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayahnyanya masing-masing,
peng-gunaan  tanah  desa  untuk kawasan  industri  harus  disesuaikan juga  dengan  tata  ruang  wilayah tersebut.
Penyesuaian  pembangunan  kawa-
san  industri  dengan  rencana  tata ruang  wilayah  akan  memudahkan pihak pengembang maupun pemerintah.  Pemerintah  daerah  akan membangun infrastruktur dasar untuk  mendukung  pembangunan kawasan industri. Sinkronisasi
rencana  tata  ruang  wilayah  dengan rencana  tata  ruang  nasional  dapat memudahkan integrasi pembangunan baik  dari  segi  aspek  penyediaan infrastruktur,  pengendalian  pence- maran  lingkungan  hidup,  saluran irigasi  maupun  perlindungan  lahan pertanian masyarakat.
Rencana  tata  ruang  wilayah  yang menyesuaikan  dengan  rencana  tata ruang  nasional  akan  menentukan industri  yang  ideal  dikawasannya, kawasan  industri  di  pulau  jawa
19 Arifin  Imam  Haryono,  Rudiyanto  and  Santi Mungkasa,  Oswar  Muadzin,  Amalia,  Mia, Yulianti, Kajian  Penyusunan  Materi  Teknis
berbasis  teknologi  tinggi,  industri padat  karya  dan  industri  yang berorientasi barang konsumsi sedangkan  kawasan  industri  luar pulau jawa berbasis sumberdaya alam yang terbarukan atau tidak terbarukan dan kawasan industri yang menjadi penggerak utama pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 19
Rencana  strategis  nasional  untuk membuka kawasan industri baru yang berlokasi  di  luar  pulau  jawa sebagaimana proyek prioritas strategis  disusun  dengan  melibatkan pemerintah daerah untuk menyediakan  tanah  yang  sesuai dengan kepentingan strategis nasional.  Pemerintah  daerah  dalam menyediakan  lahan  yang  sesuai kriteria melibatkan desa yang memiliki aset tanah yang sesuai untuk kawasan industri.
Pada dasarnya ruislag/tukar menukar  tanah  desa  untuk  proyek pembangunan strategis nasional bukan  untuk  kepentingan  umum hampir  sama  dengan  pembangunan demi  kepentingan  umum  yakni dengan  memperhatikan  kepentingan desa dan tidak merugikan pemerintah desa  diantaranya  yaitu  bahwa  tukar menukar  atau  ruislag  tanah  kas  desa diutamakan  setelah kesepakatan
Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan , 2015.
terjadi  dang  anti  rugi  diutamakan lebih  menguntungkan  pemerintah desa. Kesepakatan yang terjalin untuk tukar menukar tanah kas desa dengan memperhatikan  nilai  kepentingan desa,  keutungan  yang  diperoleh  desa menjadi  faktor  utama  dalam  tukar menukar tersebut.
Selanjutnya penentuan tanah sebagai  pengganti  yang  ditukar diprioritaskan berada di desa tersebut.  Dalam  tukar  menukar  yang telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak,  tanah  pengganti  yang  menjadi prioritas  berada  diwilayah  desa tersebut mengingat peruntukan tanah
kas  desa  bukan  untuk  kepentingan umum dan kemanfaatannya
diutamakan  untuk  warga  desa tersebut.  Ketiga,  apabila  lokasi  tanah pengganti  tidak  tersedia  di  desa setempat,  tanah  pengganti  dapat
berlokasi  dalam  satu  kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung. Wilayah
perdesaan  ada  yang  padat  dan  ada yang  masih  luas  tanah  kosongnya, dalam  hal  tukar  menukar  tanah  desa yang  tidak  memiliki  lahan  kosong karena padat wilayahnya maka tanah pengganti dapat ditukar dengan tanah yang  berada  didesa  lain  tapi  masih dalam satu kecamatan atau tanah desa dikecamatan  lain  tetapi  lokasinya berbatasan langsung.
Pembangunan  kawasan  industri yang  dengan  tujuan  bukan  untuk kepentingan  umum  dapat  dilakukan tukar  menukar  aset  tanah  milik  desa berdasarkan  Permendagri  Nomor  1 Tahun  2016  Pasal  38,  bahwa  tukar menukar  tanah  milik  desa  terlebih dahulu  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang  tukar-menukar  Tanah  milik desa yang terlebih daulu memperoleh persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi melalui keputusan gubernur Pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu membentuk tim kajian untuk melakukan pengecekan lapangan  dan  dokumen  terkait  aset kas  desa  yang  akan  dilakukan  tukar menukar  unuk  kepentingan  strategis nasional  yang  peruntukannya  bukan kepentingan  umum  yang  ditetapkan melalui  Keputusan  Bupati/Walikota dengan  melibatkan  tim  penilai  untuk menilai  aset  tanah  desa  tersebut. Selain  menilai  aset  dan  memeriksa data  serta  lokasi  tanah  desa  tersebut tim pemerintah daerah kabupaten/kota juga melakukan kajian  terkait  tingkat  ekonomi  dan upaya peningkatannya dengan pertimbangan utama yang menguntungkan  bagi  desa  dalam artian  tidak  merugikan  aset  desa tersebut  yang  akan  dijadikan  bahan
laporan  kepada  pemerintah  propinsi untuk  memebrikan  persetujuan  dari gubernur tentang aset tanah desa yang akan dilakukan tukar menukar.
Pemerintah  propinsi  juga  akan melakukan kajian terhadap permohonan  pemerintah  kabupaten/ kota terkait objek dan data aset tanah desa  yang  akan  dilakukan  tukar menukar/ruislag  oleh  tim  yang dibentuk gubernur.
Memeriksa  dokumen  tanah  desa dan melakukan pengecekan lapangan menjadibagian  dari  kinerja  tim propinsi  tersebut  sebagai  upaya kehati-hatian gubernur dalam memberikan persetujuan tukar
menukar  tanah  aset  desa.  Selain  itu tim  propinsi  juga  meninjau  calon
tanah  pengganti  untuk  memastikan bahwa  tanah  pengganti  tersebut
berada  diwilayah  pemerintah  desa.
Pemerintah propinsi harus memastikan objek yang akan
dilakukan  tukar  menukar  dilihat secara  fisik  dan  kondisinya  dengan turun  langsung  ke  lapangan  dan pemeriksaan  datatanah  aset  desa melibatkan pihak-pihak yang melakukan  tukar  menukar,  kepala desa  beserta  perangkatnya,  unsur masyarakat  melalui  BPD,  pemilik
tanah pengganti, perwakilan
pemerintah  kabupaten/kota  serta pihak-pihak  lain  yang  memiliki
kompetensi  terkait  objek  tanah  aset kas desa.
Tim dari propinsi setelah melakukan pemeriksaan fisik dan data tanah  kas  desa  yang  akan  dilakukan tukar  menukar,  kemudian  membuat berita  acara  yang  dibubuhi  tanda tangan  para  pihak  yang  terkait.  Hasil dari  berita  acara  tersebut  digunakan sebagai  bahan  dasar  pemerintah propinsi untuk melakukan pertimbangan dalam hal memberikan persetujuan/ijin  gubernur  yang  akan disampaikan  kepada  kementerian dalam  negeri  untuk  memperoleh persetujuan.  Hasil  dari  pemeriksaan perijinan gubernur tersebut kemudian diverifikasi  oleh  kementerian  dalam negeri  untuk  selanjutnya  diterbitkan Surat Keputusan Menteri.

## D. Kesimpulan
Kepentingan  strategis  nasional  yang disusun  dalam  Proyek  Prioritas  Strategis ( Major  Project )  sebagaimana  RPJMN  2020-
2024 salah satunya pembangunan kawasan industri  diluar  pulau  jawa.  Pembanguan kawasan industri harus disesuaikan dengan RTRW pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah  pusat  untuk  menjalankan proyek prioritas strategis dapat melibatkan Pemerinta Daerah untuk menyediakan lahan yang  sesuai  dengan  kriteria  pembangunan kawasan  industri.  Penyediaan  lahan  untuk pembangunan  kawasan  industri  oleh Pemerintah  Daerah  dapat  melibatkan  desa
yang  memiliki  aset  tanah  yang  sesuai peruntukan  kawasan  industri.  Dalam menyediakan lahan bukan untuk kepentingan  umum  seperti  pembangunan kawasan  industri  yang  merupakan  proyek strategis pemerintah, desa dapat melakukan ruislag atau tukar menukar tanah aset desa untuk  pembanguna  kawasan  industri. Sebelum  melaukan  tukar  menukar  tanah aset  desa  bukan  untuk  kepentingan  umum diperlukan  ijin  dari  Bupati  atau  Walikota dan Gubernur serta mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

## E. Saran
Proyek  strategis  pembangunan  nasional agar lebih terasa pada masyarakat pedesaan agar  lebih  melibatkan  unsur  organisasi pemerintah  desa  seluruh  Indonesia.  Hal tersebut  dimaksudkan  agar  pemetaan pembangunan  terstruktur  dan  terencana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Jurnal, Karya Tulis
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia . Jakarta: Djambatan, 2008.
Imam Haryono, Rudiyanto, Arifin, and Santi Mungkasa,  Oswar  Muadzin,  Amalia,
Mia, Yulianti. Kajian Penyusunan Materi Teknis  Pedoman  Sinkronisasi  Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan , 2015. Muwahid.  “Implikasi  Yuridis  Kekaburan
Makna  Kepentingan  Umum  Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.” Al-Hikmah  Jurnal  Studi Keislaman .  Volume  5.  September
(2015). Parluhutan.  “Implementasi  Tukar  Menukar Dalam Perjanjian Menurut KUHPerdata.” Penegakan Hukum .
Volume 1. Nomor 2. (2014).
Rahardjo. Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian .  Yogyakarta:  Gajah  Mada Unuversity Press. 1999.

## Rusliana;  Sri  Kusriyah.  “Implementasi
Kebijakan  Tukar  Menukar  Aset  Desa Berupa  Tanah. ” Jurnal  Hukum  Khaira
Ummah. Volume 12.  Nomor  3 September 2017.
S arip,  Sarip.  “Produk  Hukum  Pengkebirian Pemerintahan  Desa.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan. Volume  49.  Nomor  1. (2019).

## Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “Tinjauan
Yuridis  Konsep  Kepentingan  Umum Dan  Dasar  Penghitungan  Ganti  Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  Pembangunan.” Negara Hukum. Volume 1. Nomor 1 (2010).
Soemitro, Ronny Hanityo. Metode Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1980. Soetardjo Kartohadikoesoemo.
Desa . Jakarta: PN Balai Pustaka.
Sugiman.  “Pemerintahan  Desa.” Binamulia
Hukum . Volume 7. Nomor  1 (2018).
Syahruddin. “Evaluasi Implementasi
Kebijakan  Pengembangan  Kawasan Ind ustri.” Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Volume  17.  Nomor  1.
(2010).
Wiguna,  Made  Oka  Cahyadi.  “Peluang
Penyelesaian Sengketa Perdata
Tentang  Tanah  Melalui  Alternative Dispute  Resolution  Dengan  Asas-Asas
Hukum Perjanjian Di Dalamnya.” Jurnal Hukum  &  Pembangunan 48,  no.  3 (2018).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang   Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor    11  Tahun
2019,  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Pemerintah  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24/2009 tentang Kawasan Industri dikeluarkan sebagai  pelaksanaan  UU  No.  5/1984 tentang  Industri  Peraturan  Presiden Nomor  18  Tahun  2020  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2020-2024.
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020- 2024.
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor
1   Tahun  2016   tentang   Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri Nomor  5  Tahun  1974  Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

## Sumber Internet
https://kppip.go.id/opini/tantangan- pembangunan-infrastruktur-indonesia/ , diakses pada tanggal 8 April 2020  Jam 21.25.