## Abdimas Galuh

## SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK KM ALUMUNIUM
SOCIALIZATION , TRAINING, AND CORPORATE INCOME TAX ASSISTANCE FOR KM ALUMUNIUM
Riris Ade Listiani * , Amir Hidayatulloh
Universitas Ahmad Dahlan *Email: riris1900012235@webmail.uad.ac.id (Diterima 10-02-2023; Disetujui 06-03-2023)

## ABSTRAK
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah pelaku UMKM. Akan tetapi, kontribusi UMKM dalam total penerimaan pajak masih dapat dikategorikan rendah. Hal ini disebabkan karena  pelaku  UMKM  masih  merasa  kesulitan  dalam  memenuhi  kewajibannya,  misalnya  menghitung  atau membuat SPT. Dengan demikian, pengabdi merasa perlu untuk melakukan pengabdian terkait dengan pajak. Kegiatan  pengabdian  ini  ditujukan  untuk  salah  satu  UMKM  di  daerah  Sorosutan  yaitu,  KM  Alumunium. Pengabdian  dilakukan  dengan menggunakan  metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan terkait  dengan pajak  penghasilan  badan.  Adanya  pengabdian  ini  dapat  meningkatkan  pemahaman  maupun  keterampilan pengelola  keuangan  KM  Alumunium  terkait  dengan  penghitungan,  pencatatan,  dan  pelaporan  pajak penghasilan badan setiap tahunnya. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan baik, tanpa kendala, serta mendapatkan positif dan antusiasme dari pihak KM Alumunium.
Kata kunci: Pajak; UMKM, Pajak Penghasilan; KM Alumunium

## ABSTRACT
Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive by law, by not receiving direct compensation and are used for the prosperity of the people. One that has the obligation to pay taxes is MSME actors. However, the contribution of MSMEs to total tax revenues can still be categorized as low. This is because MSME actors still find it difficult to fulfill their obligations, for example calculating or making tax returns. Thus, servants feel the need to perform services related to taxes. This service activity is shown for one of the MSMEs in the Sorosutan area, namely, KM Aluminum. The service is carried out using lecture, training, and mentoring methods related to corporate income tax. The existence of this service can increase  the  understanding  and  skills  of  KM  Aluminum  financial  managers  related  to  the  calculation, recording and reporting of corporate income tax every year. This service activity was carried out well, without problems, and received positive and enthusiasm from KM Aluminum.
Keywords: tax, MSMEs, Income Tax, KM Alumunium

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  maupun  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Menurut ( Mariana  et  al.,  2022), pembayaran pajak adalah wujud dari merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai undang-undang  perpajakan,  membayar  pajak  bukan  hanya  kewajiban,  namun  juga
merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan dalam pembangunan nasional,  yaitu  penyerapan  tenaga  kerja,  pemerataan  pendapatan,  pembangunan  ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Fidela et al., 2020). UMKM diharapakan dapat menguasai pangsa pasar nasional maupun internasional,  melalui  menyediakan  produk-produk  yang  berkualitas  dan  terpercaya  agar dapat  meningkatkan  perekonomian  negara.  Saat  ini,  pertumbuhan  UMKM  berkembang dengan pesat dan tidak terlepas dari pembebanan pajak yang disetorkan oleh pelaku UMKM (Damayanti et al., 2021). Oleh karena itu, pelaku UMKM berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang ditulis dalam Pasal 2 BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak orang pribadi dan wajib  pajak  sebagai  pengusaha  wajib  mendaftarkan  diri  pada  kantor  Direktorat  Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (WP) dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sri Mulyani menyatakan pada tahun 2018, kontribusi UMKM sebesar Rp 5,8 triliun dari total penerimaan pajak  sebesar Rp 1.315,9 triliun (Yohana Artha Uly, 2019). Angka tersebut masih terhitung rendah untuk kontribusi UMKM, hal ini terjadi karena wajib pajak masih  merasa  kesulitan  dalam  kewajiban  perpajakannya.  Menurut  (Sandra  et  al.,  2019) dalam  Handayani  et  al.,  n.d.  pelaku  UMKM  tidak  mengetahui  apabila  sudah  memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, melaporkan SPT, dan pemahaman mengenai berbagai aturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan bagi UMKM.
Industri  Kecil  Menengah  Alumunium  atau  yang  dikenal  dengan  IKM  Alumuinum merupakan  salah  satu  UMKM  yang  berada  di  Dusun  Kranon,  Desa  Nitikan,  Kelurahan Sorosutan,  Kecamatan  Umbulharjo,  Kota  Yogyakarta.  Salah  satu  IKM  yang  berada  di Daerah Sorosutan yaitu, KM Alumunium yang merupakan IKM yang bergerak di bidang kerajinan dan cor alumunium yang pembuatannya masih menggunakan metode tradisional, namun pengiriman produknya sudah sampai ke luar negeri. Permasalahan yang dihadapi KM Alumunium adalah masih melakukan pembayaran pajak menggunakan NPWP pribadi, hal ini  dapat  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  pengelola  keuangan  dalam  pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

## Abdimas Galuh
KM  Alumunium  membutuhkan  pelatihan  dan  pendampingan  untuk  mendapatkan pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan serta meningkatnya kesadaran pajak. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pelaku KM Alumunium mengenai peraturan perpajakan, perhitungan PPh badan, dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  November  sampai  dengan  bulan Desember 2022 yang berada di KM Alumunium  di Dusun Kranon, Desa Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Sasaran pelatihan ini yaitu Ibu Dewi selaku  pengelola  keuangan  KM  Alumununium.  Dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini menggunakan  metode  wawancara  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  terjadi  di  KM Alumunium sebagai bahan materi pengabdian.
Pelaksanaan  pengabdian  ini  dengan  menggunakan  teknik  sosialisasi,  pelatihan,  dan pendampingan. Teknik sosialisasi merupakan proses membantu pembelajaran antar individu maupun kelompok. Teknik pelatihan yaitu melaksanakan tugas tertentu menurut cara yang ditentukan  oleh  pengajar  dan  hasilnya  sudah  ditentukan  (Endah,  2018).  Teknik pendampingan  adalah  proses  pemberian  kepada  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan dan  memecahkan  masalah  sehingga  dapat  mendorong  tumbuhnya  proses  pengambilan keputusan.
Kegiatan sosialisasi meliputi pemaparan materi dan sesi tanya jawab mengenai Pajak Penghasilan Badan yang berisikan undang-undang yang mengatur PPh, pengertian, subjek dan objek, rumus, dan tarif. Pelatihan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilaksanakan dengan contoh-contoh sederhana dan soal-soal yang sederhana agar dapat mudah dipahami oleh pemula. Kemudian kegiatan pendampingan dilakuakan dengan melakukan pengisian SPT PPh Badan yang telah dipelajari dan dihitung sebelumnya.
Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan Metode yang Dilaksanakan 10 Oktober 2022 - Observasi - Identifikasi Masalah - Wawancara - Diskusi - Tanya jawab 9 November 2022 Sosialisasi Pajak Penghasilan Badan   - Sosialisasi - Ceramah - Diskusi 9 Desember 2022 Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan - Ceramah - Tutorial 12 Desember 2022 Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan - Ceramah - Tutorial 14 Desember 2022 Pendampingan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan - Tutorial

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  yang  difokuskan  di  KM  Alumunium memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perhitungan PPh Badan dan melaporkan SPT Tahunan PPh  Badan agar pelaku KM Alumunium  dapat melaporkan dan membayar pajak  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Pelaksanaan  pengabdian  dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap sosialisai, tahap pelatihan, dan tahap pendampingan.
Tahap  pertama  merupakan  tahap  awal  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian masyarakat yaitu sosialisai mengenai Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Riris Ade  Listiani  selaku  mahasiswa  KKN  Universitas  Ahmad  Dahlan  di  KM  Alumunium.
Kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada Ibu Dewi selaku penanggung jawab pengelola keuangan  KM  Alumunium.  Kegiatan  sosialisasi  berlangsung  selama  45  menit  dengan diawali  sesi  pemaparan  materi,  dan  diakhiri  dengan  sesi  tanya  jawab.  Dalam  pemaparan materi diberikan materi mengenai pentingnya membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang karena pajak merupakan salah satu kontirbusi wajib masyarakat Indonesia untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat.  Pajak Penghasilan Badan ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan.
Dalam pelaksanaan sosialisasi ini diberikan materi mengenai PPh Badan seperti, PPh Pasal  21  membahas  pajak  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada  orang  pribadi  yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, dan jasa. Kemudian Pasal 22 membahas mengenai pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang maupun kegiatan impor  dan  usaha  di  bidang  lain  atau  penjualan  barang  mewah.  Pasal  23  yaitu  pajak penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong pada  PPh  Pasal  21,  Pasal  25  mengatur  atas  angsuran  pajak  setiap  bulannya  untuk meringankan  beban  wajib  pajak.  Pasal  26  adalah  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT)  di  Indoensia.  Pasal  4  Ayat  2  adalah  PPh  final  atau  pemotongan  atas  hasil  yang dibayarkan  sehubungan  jasa  tertentu  dan  sumber  tertentu.  Pasal  29  merupakan  pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayarkan wajib pajak yang sudah tertulis dalam SPT Tahunan.
Gambar 1. Jenis-Jenis PPh Badan

## Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Mengenai Pajak Penghasilan Badan
Tahap  kedua  yaitu  tahap  pelatihan  dimana  pada  tahap  ini  menggunakan  metode tutorial.  Menurut  (Astuty  2021),  metode  tutorial  dilakukan  dengan  memberikan  sedikit review mengenai  materi  Pajak  Penghasilan  Badan  kepada  Ibu  Dewi  selaku  pengelola keuangan KM Alumunium. Setelah review , pendamping menjelaskan mengenai contoh soal perhitungan pada Pajak Penghasilan Badan contohnya pada Pasal 21 mengenai pemotongan atas  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada  orang  pribadi.  Pada  perhitungan  pajak  ini pendamping menjelaskan secara rinci proses perhitungan dari awal hingga akhir, terdapat Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto, Penghasilan Kena Pajak, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.  Pendamping  juga  menjelaskan  setiap  item  tersebut  diperoleh  darimana,  pada Penghasilan Bruto diperoleh dari jumlah seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, THR, bonus, tunjangan pajak, hingga pendapatan lainnya. Penghasilan Neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangkan dengan komponen pengurang  seperti  biaya  jabatan,  iuran  pensiun,  iuran  JHT,  dan  iuran  BPJS.  Penghasilan Kena  Pajak  merupakan  jumlah  upah  kerja  yang  dikenakan  potongannya  setelah  dihitung dengan  tunjangan  karyawan,  iuran  BPJS,  dan  lainnya.  Berikut  ini  tarif  progresif  sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan pasal 21.
Tabel 2. Tarif Penghasilan Kena Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Penghasilan sampai  Rp 60.000.000 5% Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 15% Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 25% Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 30% Di atas Rp 5.000.000.000 5%
Selanjutnya  perhitungan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak,  penetapan  tarif  PTKP  ini sesuai  dengan  PMK  No,  101/PMK.010/2016  yang  diterbitkan  oleh  Menteri  Keuangan.
Berikut besaran tarif PTKP:
 Wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000
 Wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp 4.500.000
 PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp 54.000.000
 Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggunagan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, smeenda, atau anak angkat sebesar Rp 4.500.000.
Setelah penjelasan mengenai komponen-komponen perhitungan PPh  Pasal  21 maka dilakukan perhitungan melalui contoh soal yang telah diberikan sebelumnya. Contoh soal dan review materi yang diberikan sesuai dengan materi pada tahap sosialisasi sebelumnya, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2.
Gambar 3. Tahap Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Tahap terakhir yaitu pendampingan, pada tahap ini yaitu proses pengisian SPT PPh Badan yang dilakukan oleh Ibu Dewi. SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  melaporkan  perhitungan  dan/atau  pembayaran  pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

## Abdimas Galuh
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Pengisian  SPT  ini  dilakukan menggunakan latihan soal pada tahap pelatihan sebelumnya bertujuan untuk Ibu Dewi dapat lebih memahami proses dari perhitungan hingga pelaporan melalui contoh soal yang telah diberikan sebelumnya.
Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian ini dilihat dari tingkat pemahaman pelaku usaha  terhadap  perhitungan  Pajak  Penghassilan  Badan  dan  melaporkan  di  SPT  Pajak Penghasilan Badan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar,  begitu  pula  dengan  perkembangan  Ibu  Dewi  selaku  pengelola  keuangan  KM Alumunium. Sebelum adanya pengabdian ini, pelaku usaha tidak memahami bagaimana cara menghitung  Pajak  Penghasilan  Badan  dan  pelaporan  SPT  PPh  Badan.  Namun,  setelah diberikan sosialisasi, pemahaman Ibu Dewi semakin meningkat seperti dapat menghitung Pajak  Penghasilan  Badan.  Selain  itu,  perkembangan  yang  terlihat  begitu  pesat  yaitu  Ibu Dewi dapat mencatat dan menuliskan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan ke dalam SPT PPh Badan.
Dengan  demikian,  Ibu  Dewi  selaku  pengelola  keuangan  KM  Alumunium  dapat memahami  cara  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain manfaat yang diberikan, terdapat kendala dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini dikarenakan tingkat pengetahuan perpajakan masih  dasar  sehingga  membutuhkan  waktu  lebih  untuk  menjelaskan  materi  tersebut  dan waktu yang disediakan untuk pelatihan dan pendampingan ini masih terbatas.
Gambar 4. Tahap Pendampingan Proses Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  telah  dilaksanakan  di  KM  Alumunium  yang merupakan  salah  satu  Industri  Kecil  Menengah  di  Desa  Nitikan,  Kelurahan  Sorosutan,
Kecamatan  Umbulharjo,  Kota  Yogyakarta.  Kegiatan  pengabdian  ini  sudah  terlaksana dengan  baik  dan  lancar.  Pengabdian  ini  difokuskan  untuk  pengelola  keuangan  KM Alumunium  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  perhitungan  Pajak  Penghasilan Badan dan pelaporan SPT PPh Badan. Hal ini dapat dilihat dari antusias pengelola keuangan dalam  menerima  pemaparan  materi,  mengikuti  pelatihan  perhitungan  Pajak  Penghasilan Badan, dan pencatatan pelaporan SPT PPh Badan. Berdasarkan dari hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, pengelola keuangan menjadi paham mengenai perhitungan yang dibuktikan dengan hasil perhitungan dan cara pelaporan SPT PPh Badan yang dapat dilihat dari hasil pengisian SPT PPh Badan oleh pengelola keungan.
Dengan adanya kegiatan pengabdian ini pelaku usaha KM Alumunium menjadi paham mengenai pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hal  ini  dapat  menjadikan  motivasi  bagi  pengelola  keuangan  untuk  mencatat penghasilan  secara  rinci,  meningkatkan  kredibilitas  usaha,  profesionalitas  usaha,  dan rencana  keuangan  menjadi  tertata.  Adapun  saran  untuk  kegiatan  pengabdian  selanjutnya yaitu  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan  secara  periodik  dan  dilaksanakan  dalam waktu yang berdekatan, sehingga pemahaman yang diberikan tidak akan lupa  dan proses pelatihannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuty,  I.  (2021).  Peningkatan  Manajemen  UMKM  Melalui  Pelatihan  Akuntansi Pembukuan. Jurnal Masyarakat Mandiri , 5 (2), 775–783. Damayanti, A., Susilawati, & Aslamy, A. A. A. (2021). Pelatihan Penyusunan Pelaporan PPh Badan Bagi UMKM Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin . Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. In Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Mei (Vol. 2020, Issue 3). Handayani,  N.,  Amanah,  L.,  Fuadati,  S.  R.,  &  Susanti.  (n.d.). PElatihan  MEnghitung, Membayar,  Dan  Melaporkan  Pajak  Bagi  UMKM  Pakem  Happy  Kelurahan  Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya .
Mariana,  C.,  Mulyati,  Y.,  Andri,  D.,  Purnamasari,  D.,  Halim,  R.  A.,  Bagja,  H.  N.,  & Rachamn,  Y.  T.  (2022).  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Pelatihan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Pada Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (3).
Undang-Undang  No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan . (n.d.). Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketigas  atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . (n.d.). Yohana  Artha  Uly.  (2019). Sri  Mulyani  Minta  Kontribusi  UMKM  ke  Penerimaan  Pajak Makin BesarSri Mulyani Minta Kontribusi UMKM ke Penerimaan Pajak Makin Besar . Okezone.  https://economy.okezone.com/read/2019/04/30/20/2049962/sri-mulyani- minta-kontribusi-umkm-ke-penerimaan-pajak-makin-besar.