## Efisiensi  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap  Tingkat  Perekonomian Masyakarat di Desa Tanjung Bugis
Ahmad Yasir Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
yasirahmad200981@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received January 25, 2021 Revised February 13, 2021 February 15, 2021 Abstract Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  hasil  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  atau  program  dari  dana  desa,  serta  Dampak  Dana  Desa terhadap  Perekonomian  Masyarakat  yang  ditinjau  dari  pembangunan sarana  prasarana,     peningkatan  kualitas  SDM  (baik  pendidikan  formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis  Sambas.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tanjung  Bugis  yang memiliki 3 Dusun dan 12 RT sebagai daerah  penelitian.  Jumlah  responden dalam  penelitian  ini  adalah  100  responden  dengan penyebaran  sampel sesuai  dengan  jumlah  12  RT  pada  3  Dusun.  Pada  perangkat  desa  diambil 10  responden.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan metode pengumpulan data  yang di dapat secara langsung  dari  responden melalui  pengisian  kuesioner,  wawancara  mendalam,  melakukan observasi  serta  dari  hasil  diskusi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa  berdasarkan  program      pembangunan      prasarana      dan      SDM yang      telah      direncanakan,      pencapaian  pembangunan  fisik  dalam  3 tahun  terakhir  telah  mencapai  70%  dari  yang  ditargetkan  dan  capaian pembangunan  SDM  telah  direalisasikan  sebesar  40%  dari  yang ditargetkan.  Terjadi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  akibat pembangunan  sarana  prasarana  desa  dan  peningkatan  keterampilan masyarakat. Keywords :  Dana  Desa,  Kesejahteraan  Masyarakat,  Perekonomian Masyarakat Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  wilayah  terpencil, pinggiran dan terluar yang jarang tersentuh dalam  pembangunan  wilayah.  Demikian  tentang    masalah  dari  kualitas  sumber  daya manusianya yang sangat relatif masih rendah dibanding dari wilayah perkotaan. Ada nya ketimpangan pembangunan ini dipengaruhi banyak beberapa faktor sehingga berdampak pada tingginya terhadap tingkat kemiskinan  pada wilayah pinggiran / pedesaan (Sunu & Utama,  2019;  Hidayati,  2018).  Menanggapi  permasalahan  tersebut,  strategi  dari pemerintah  untuk  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  yaitu  dengan  melaksanakan pembangunan nasional yang sangat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di desa.    Dalam  pembangunan  nasional  pemerintah  banyak  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan yang serta aturan untuk menempatkan  desa pada perioritas utama  sehingga terjadi    pemerataan    pembangunan  tersebut  dapat  menyentuh  secara  langsung

## Bulletin of Community Engagement
kepentingan sebagian besar masyarakat  yang     bermukim  di  perdesaan, dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan (Sururi, 2015; Rahayu, 2017; Kirowati, D., & dwi Setia, 2018)). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan tentang susunan dan tata cara  penyelenggaraan,  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Desa.  Dengan  pemberdaya-  an desa  pemerintah  berharap  agar  desa  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokra-  tis sehingga    dapat    menciptakan    landasan    yang  kuat  dalam  melaksanakan  tujuan  dari pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Lahirnya UU 6/2014  dianggap  sangat  fenomenal (Aspal,  2015),  tonggak  baru  bagi sebuah  negara dengan sistem pembangunan bottom-up yang sebelumnya pembangunan menganut sistem up-bottom (Azhar 2015) yang akan menjadikan kedudukan Desa lebih diakui  (Ismadani,2015),  bahkan  seka-  ligus  memberikan      payung  hukum  yang  kuat terhadap eksistensi desa (Risadi, 2015). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan   pembangunan   wilayahnya   (Yansen, 2014) yang  datang  membawa  harapan-  harapan  baru  bagi  kehidupan  kemasyarakat  an  dan Pemerintahan yang ada di Desa (Faozi, 2015). Undang-undang  (UU)  terhadap  desa ini diharapkan  akan  mengangkat  desa  pada  posisi  dari  subjek  yang  terhormat  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  karena  akan  menentukan  format  desa  yang  tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrument untuk mem- bangun visi menuju kehidupan baru desa yang  mandiri,  demokratis  dan  sejahtera. UU desa ini memberikan  kesempatan  bagi  desa  dan  senjata  bagi  rakyat  desa  untuk  melancarkan perubahan.  Desa  akan  layak  sebagai  tempat  hidup  yang  berkecukupan  dan  menjadi fondasi  penting  bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara  dimasa  yang  akan  datang.  Kelahiran Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 dirasa pada saat yang tepat, maka tidak aneh kalau kemudian  disambut  luar  biasa  oleh  masyarakat,  ada  semangat  baru  yang  hidup  akan segera  hadir  di  desa  (Karim  dalam  Eko  2014).  Jika  Undang-  Undang  ini  diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mam- pu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa.
Pembangunan  sarana  prasarana  desa  dan  dusun  tersebut  pada  tahun-tahun  yang akan  datang  meningkat  secara  signifikan,  aparat  desa  akan  mendapat  gaji  dari  Negara (Hoesada  2014).  Desa  segera  mendapatkan  dana  miliaran  rupiah.  Alokasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  untuk  Desa  akan  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun (Brodjonegoro  2014).  Desa  akan  mempun-  yai  sumber  pendapatan  berupa  Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten  atau/Kota, alokasi  anggaran  dari  APBN,  bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan  APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).
Sumber dari pendapatan desa tersebut akan dapat untuk mendorong terlaksananya pembangunan desa, sekaligus sebagai  upa ya pemberdayaan dalam Pemerintah Desa dan Masyarakat  Desa.  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten  sebagai  fasilita-  tor, memfasilitasi  masyarakat  desa  agar  mampu  melaksanakan  roda  pembangunan  desanya. Merealisasikan sesuai tujuan pem bangunan tersebut,  maka segenap potensi alam harus digali,  dikembanngkan  dan  dimanfaatkan  sebaik  mungkin.  Begitu  pula  dengan  potensi manusianya, maka dari itu pengetahuan dan keterampilan harus diting- katkan sehingga mampu menggali, meng- gambarkan serta memanfaatkan potensi me manfaatkan sistem secara maksimal, sehing  ga  pelaksanaan  program pembangunan  tercapai,   seperti    yang telah  direncanakan oleh Pemerintah dapat mempercepat per- kembangan pertumbuhan dan pembangun- an di Desa.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  72  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  berasal  dari alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Pengalokasian  Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengamanatkan, bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDes sebagai perencanaan pembangun an untuk jangkan enam tahunan.
Rencana  dalam  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM-Desa)  merupakan penjabaran  dari  visi  dan  misi  dari  desa  yang  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  dokumen perencanaan  pembangunan  desa.  Dokumen  RPJM-Desa  ini  dipandang  penting  sebagai pedoman  untuk  pemerintah  desa  bersama  masyarakat  untuk  melakukan  upaya-upaya terencana  dalam  rangka  mencapai  kemaju-  an  dan  kesejahteraan  yang  lebih  baik  pada masa  lima  tahun  ke  depan.  Penggunaan  dana  desa  oleh  perangkat  desa  dialokasikan melalui kegiatan atau program-program ya- ng sudah disepakati bersama dalam musya- warah  desa.  Lalu  Program-program  terse-  but  dituangkan  pada  suatu  rencana  pem- bangunan  jangka  menengah  dalam  sebuah  Desa  (RPJMDes)  demi  tercapainya  pem- bangunan  desa.  Pendanaan  merupakan  faktor  vital  dalam  sangat  mendukung penyelenggaraan  pembangunan  desa.  Untuk  mengatur  rumah  tangganya  itu  sendiri  di desa  memerlukan  dana/biaya  memadai  untuk  melaksanakan  semua  kewenangan  yang dimilikinya.  Se-  jak  diterapkanya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun    2014    tentang    Desa dan    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014      tentang      Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (grant) ke desa-desa  melalui  program  kebijakan  penyaluran  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Beberapa kajian terdahulu dari Ridwan Bempah (2013), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk me- ningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di   Kecamatan   Poso   Pesisir   Kabupaten Poso, menunjukan tanggapan penduduk miskin  terhadap  program  Aloksi  Dana Desa  dalam  bentuk  Alokasi Dana  Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional dalam rangka meningkatkan pendapatannya dan kemajuan perekonomian pedesaan positif, sebab program Alokasi Dana Desa sangat membantu  kondisi  penduduk,  khususnya  mereka  yang  tergolong  penduduk  miskin. Hariman Pamuji (2011), melakukan penelitian yang berjudul dampak Alokasi Dana Desa (ADD)  terhadap  pengembangan  bidang  ekonomi  di  kecamatan  kota  pinang  kabupaten labuhan  batu  selatan.  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  program  alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kota  Pinang Kabupaten Labuh- an Batu  Selatan berjalan cukup lancar. hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana  kegiatan  (DURK),  dari  pelaksanaan  setiap  kegiatan,  evaluasi  kegiatan  sampai dengan    tahap  penyusunan  terhadap  pertanggung  jawaban.  Pendapatan  masyarakat kecamat- an kota pinang meningkat setelah adanya program ADD.
Slamet  Hariyanto  (2015)  melakukan  penelitian  yang  berjudul  Dampak  kebijak-  an alokasi  Dana  Desa  (Add)  Terhadap  Pembangunan  Desa  di  Kabupaten  Bulung-  an  Tahun 2011–2014. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa yang memiliki dampak ADD paling  sesuai  dengan  tujuan  ADD  yang  diharapkan  adalah  Desa  Silva  Rahayu  dan  Desa Tanjung  Buka.  Desa  yang  kurang  sesuai  dengan  tujuan  awal  program  ADD  adalah  Desa Bunyu  Selatan.  Hal  ini  disebabkan  Desa  Silva  Rahayu  dan  Desa  Tanjung  Buka  telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan peratur- an yang berlaku. Desa yang  masih  menga-  lami faktor  penghambat  adalah  Desa  Tan-  jung  Buka. Kuantitas  dan kualitas  sumber  daya  manusia  di  Desa  Tajung  Buka  masih  terbilang  minim  dan membutuhkan pelatih an lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu  Selatan  tidak  mengalami  kendala  terkait  dengan  faktor  tersebut  yang  dapat mempengaruhi  implementasi  kebijakan  program  ADD.  Pada  ketiga  desa  tersebut  baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD. Sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.
Tahun 2015 sebagai tahun efektif pelak sanaan penyaluran dana desa sampai saat ini  sudah  hampir  4  tahun  Desa    diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  pembangunan Pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana  dari  Pemerintah  pusat.  Pada  tahun 2015    Pemerintah    menetapkan    dana    Desa  sebesar  Rp.20.766,2  milyar.  Di  provinsi Kalimantan  Barat  pada  tahun  2015  penyaluran  dana  Desa  per  Desa  sebesar  Rp. 537.066.678,-. Di tahun  2019 alokasi dana desa di provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1,99 triliun dan sampai triwulan III di tahun 2019 telah disalurkan ke 2.031 desa sebesar 1,25 triliun. Penyaluran Dana pembangunan desa yang meningkat dari tahun sebelumnya diharapkan  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dalam  pembangunan  pedesaan yang  secara  gotong-royong.  Pembangunan  masyarakat  di  Desa  ini  diarahkan  untuk memanfaatkan  secara  optimal  potensi  sum-  ber  daya  alam  dan  pembangunan  sumber daya  manusia  dengan  meningkatkan  kuali-  tas  hidup  masyarakat  Desa.  Sehubungan dengan hal tersebut apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui:  Hasil    pelaksanaan    dari  program  kegiatan    pembangunan  atau program dari dana desa. dampak   dari   Dana   Desa   terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditin- jau dari pembangunan sarana dan prasa rana, peningkatan kualitas dari SDM (baik  pendidikan  formal  maupun  non  formal)  serta  tingkat  pendapatan  mas-  yarakat  di Desa Tanjung Bugis

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Tanjug  Bugis,  Kecamatan  Sejangkung  Kabupaten Sambas.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  baik  menggunakan  kuesioner, wawancara  ataupun  observasi  langsung  ke  lapangan.  Dalam  pengumpulan  data  primer selain  peneliti,  anggota  juga  melibatkan  mahasiswa  sebagai  tim  surveyor  lapangan. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  Peraturan  dan  Perundang  -  undangan,  BPS, literatur lain baik buku, dokumen, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.    Penentuan  sampel  responden  dalam  penelitian  menggunakan  metode  purposive sampling,  yang  menjadi  respondennya  ada-  lah  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan dana  desa  yaitu  Perangkat  Desa  dan  masyarakat.  Berdasarkan  demografi  jumlah penduduk  desa  Tanjung  Bugis  sebanyak  1.824  Jiwa,  dari  total  penduduk      peneliti mengambil 100 orang penduduk dibagi pada 3 dusun dan 12 RT. Dari setiap dusun yang diambil sampel berdasarkan jumlah RT. Dusun Lubuk memiliki  4 RT dapat mewakili 35 orang responden, Dusun Lubuk Bugis memiliki 4 RT hanya diwa- kili 30 orang responden serta  dusun  Angus  Tanjung  memiliki  4  RT  dapat  mewakili  35  orang  responden  dan  10 perangkat desa untuk dijadikan sampel (yang terdiri dari Perangkat   Desa,   LPM,   BPD, Kepala Dusun, Ketua RT).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif kualitatif,  dari  penelitian yang  mengguna-  kan metode  pengumpulan  data  yang  di  dapat secara  langsung  dari  responden  melalui  pengisian  kuestioner,  wawancara  kepada responden yang mendalam, melaku kan observasi serta dari hasil diskusi. Dari data yang di  dapat,  akan  dikembangkan  menjadi  sebuah  kesimpulan  yang  dapat  merangkum  data tersebut  dengan  kompleks  sehingga  dari  kesimpulan  yang  di  dapat  di  awal  dan  akhir penelitian akan menghasil- kan analisis akhir yang berupa laporan subjektif berdasarkan fakta di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Hasil pelaksanaan kegiatan pembangun-an atau program dari Dana Desa Desa Tanjung Bugis tersebut dapat dikategorikan  desa  berkembang  yang dilihat dari letak geografi dan demografi desa. Dana Desa yang diperoleh sejak tahun 2015 sekitar 700 juta, semakin tahun meningkat alokasi dana desa yang didapat. Tahun  2016  sekitar 900  jt  dan  sekarang tahun 2019 menjadi 1,25 M. Peningkatan dana desa dari tahun ke
tahun  diharapkan  desa  dapat  membangun  desanya  secara  mandiri    baik    itu  dari pembangunan    desa  maupun  pembangunan  sumber  daya  manu-  sianya,  nantinya diharapkan dapat mening- katkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Program dari Pembangunan desa diren canakan yang berdasarkan usulan dari masyarakat yang melalui musyawarah  desa  (musdes).  Musdes  yang  dilaksanakan  untuk  menggali  isu-isu  serta permasalahan strate-  gis pembangunan.   Mencari  jalan  pemecah an  atas suatu  masalah- masalah  yang  dihadapi.  Menemukan  kerangka  pemecah-  an  melalui  rencana  aksi  atau tindakan berupa kegiatan yang dilaksanakan berda- sarkan sumber daya yang ada secara efektif dan  efisien.    Pada  akhirnya  diharapkan yang dapat diperoleh kesepakan prioritas pembangunan  serta  bisa  konsensus  peme-  cahannya.  Musdes  itu  dapat  dijadikan  pe- nanda  diperlakukannya  masyarakat  sebagai  subyek    utama  pembangunan.    Masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil-hasil- nya.
Dari  hasil  musdes  dan  musrenbang  didapatlah  Program  Pembangunan  Desa  yang didasarkan asas pada rencana pem- bangunan jangka menengah desa (RPJM- Des). RPJM Des Desa Tanjung Bugis tahun 2016 sd  2021 memfokuskan  pem- bangunan pada:
1)  Membangun ekonomi desa,
2)  Meningkatkan pendidikan khususnya   bagi   generasi   anak- anak,
3) Kesehatan warga,
4) Meningkatkan hasil perkebunan, 5) Perbaikan sarana transportasi, 1).  Ekonomi Desa
Dalam untuk menunjang peningkatan perekonomian di desa yang mayoritas petani maka  dengan  ini  pemerintahan  desa  selalu  melakukan  program-program  seperti  a) Pelatihan & Penambahan modal dana bergulir, b) pelatihan pengolahan hasil produksi, c) mengembangkan  bank  sampah,  d)  dalam  hal  membentuk  dan  mengembangkan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).Untuk menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat di desa perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga seperti menjahit, membuat  kue,  sedangkan  untuk  pemuda-pemuda  diberikan  pelatihan  seperti  pelatihan las,  pemeliharaan  ternak,  perkebunan,  pembuatan  pupuk,  serta  pelatihan  pengelolaan hasil-hasil  perkebunan  dan  perternakan.  BUMDesa  di  desa  Tanjung  Bugis  dapat mendukung dalam pengembangan ekonomi warga dan melaya ni kebutuhan dasar warga. BUMDesa anta-  ra lain  berpotensi  untuk  mengelola  layanan  air  bersih, untuk  mengelola sanitasi dan persampahan, dalam pengembangan dan penyediaan pupuk organik, sarana transfor  tasi  perkebunan,  dan  lembaga  keuangan  untuk  mendukung  modal  bagi  para usaha di desa tersebut. Dengan demikian BUMDesa akan menciptakan lapangan kerja baru di desa.
2). Pendidikan, Seni, dan Budaya
Untuk  mempersiapkan  generasi  sum-  ber  daya  manusia  anak-anak  usia  dini  dan anak-anak  sekolah  serta  penguatan  seni  dan  budaya  di  Desa  Tanjung  Bugis  perlu didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  pengelola  pendidikan  yang memadai.  Program  yang  akan  dikembang-  kan  meliputi,  a)  pelatihan  tenaga  pendidik PAUD  b)  menambah  gedung  sekolah  PAUD,  c)  membangun  tempat  bermain,  d) mendirikan  perpustakaan  desa,  e)  memelihara  fasilitas  PAUD,    f)  memfasilitasi  kegiatan seni dan budaya, dan g) memfasilitasi kelompok kesenian desa h) lapangan terbuka desa. 3). Kesehatan
Kesehatan  warga  adalah salah  satu  ya-  ng  menjadi  perhatian desa  Sumber Harap- an. Kesehatan warga menjadi modal pen- ting untuk membangun desa secara partisi- patif. Oleh  karena  itu,  kesetaraan  akses  warga  terhadap  suatu  layanan  kesehatan  perlu diperhatikan,  khususnya  bagi  anak-anak  balita,  ibu  hamil  dan  lansia  untuk  warga  pra sejahtera  yang  masih  banyak  di  Desa  Tanjung  Bugis.  Desa  Tanjung  Bugis  perlu  untuk mengintensifkan  pelayanan  ke-  sehatan  yang  diselenggarakan  oleh  posyan  du  maupun PKD  Desa  Tanjung  Bugis.  Untuk  hal  mendukung  upaya  peningkatan  dalam  layanan
kesehatan  dan  kualitas  kesehatan  warga,  desa  Tanjung  Bugis  akan  mengembangkan program meliputi: a) Pendampingan khusus bagi ibu hamil, b) mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga yang berusia lanjut,  c)  memfasilitasi  kegiatan peduli  ASI,  d)  sosialisasi  rumah  sehat  sanitasi  dan  sehat  lingkungan,  e)  pengadaan Ambulan Desa, f) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, g) menambah tenaga medis untuk membantu Bidan Desa, dan h) sosialisasi KB.
4). Pembangunan Perkebunan
Perkebunan merupakan salah satu basis pendapatan penduduk Desa Tanjung Bugis. Lebih  60%  penduduk  yang  ada  desa  Tanjung  Bugis  berkegiatan  sebagai  petani  kebun. Oleh  karena  itu,  pembangunan  desa  Tanjung  Bugis  dalam  bidang  perkebunan  sangatlah penting. Untuk mendukung  peningkatan  perkebunan  yang ada  di Desa Tanjung Bugis, maka  pemerintah  desa  Tanjung  Bugis  akan  mendukung  program  yang  berfokus  pada peningkatan  kualitas  para  petani  kebun  melalui  a)  pelatihan  pembuatan  pupuk  organik cair,  b)  pelatihan  mengelola  peternakan  yang  baik  dan  sehat,  dan)  pelatihan  untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.
5). Pembangunan Sarana Transportasi Desa Sarana    transportasi    desa,    khususnya  untuk  mendukung  kegiatan  perkebunan. Ketertinggalan dalam bidang ini   menjadi   penghambat perkembangan hasil perkebunan dan peternakan. Dalam rangka    mendukung    transportasi    desa, dalam  periode  2016- 2021  desa  Tanjung Bugis  akan  mengembangkan  program antara lain a) pembangunan badan jalan perkebunan, b) pembangunan jalan penghubung dusun c) pembangunan jalan Poros  yang  ada  desa  Desa  Tanjung  Bugis,  d)  pembuatan  jalan  penghubung  batas  Desa Lubuk  Dagang  dan  Desa  Pendawan  e)  betonisasi  jalan/gang  lingkungan,  f)  Untuk mendukung  kegiatan  masyarakat  di  desa  juga  memprogramkan  untuk  membangun Gedung Serba Guna agar dapat digunakan untuk aktivitas warga.
Berdasarkan program yang telah diren- canakan untuk pembagunan di atas penca- paian  pembangunan  fisik  dalam  jangka  3  tahun  terakhir  menurut  Sekretaris  Desa  telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian pembangunan/pengembangan sumber daya  manusia  telah  tercapai  sebesar 40% dari yang ditargetkan.   Penggunaan dana desa dalam 3 tahun pertama memang difokuskan dalam membangun sarana prasarana (fisik) sesuai  dengan  Permen  DPDTT  nomor  5  Tahun  2015,  Nomor  21  dan  22  tahun  2016 Penetapan   Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017. Pembangunan dilakukan merata pada 3 dusun yaitu Dusun Lubuk (4 RT),  Dusun  Lubuk Bugis (4 RT) dan Dusun Angus Tanjung ( 4 RT) Proporsi pembangunan berdasarkan jumlah RT dengan skala  prioritas.  Sosialisasi  program  setelah  program  disetujui  oleh  Pemda,  dilakukan dengan  membuat  suatu  pengumuman  yang  ditempel  pada  papan  pengumuman  kantor desa,  membuat  surat  edaran  penyampaian  program  yang  akan  dilaksanakan  kepada Dusun dan RT, diharapkan pada tingkat Dusun   dan RT dapat mensosialiasasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.
1. Dampak   dari   Dana   Desa   terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana,  peningkatan dalam kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis.
Gambaran  karakteristik  responden  menurut  dari  pendidikan  berdasarkan  hasil pengolahan serta data questioner dari 100 responden paling banyak berpendidikan SMP yaitu 48%, kedua terbanyak berpendidikan SD yaitu 25%, berpendidikan SMA sebanyak 14%    dan    berpendidikan    DIII/S1  13%.  Rata-rata  tingkat  pendapatan  masyarakatnya perbulan  kurang  dari  1.500.000  merupakan  pendapatan  yang  paling  banyak  menurut hasil dari survey yaitu 83% responden berpendapatan dengan dibawah
1.500.000. Berdasarkan dari data mata pencaharian/pekerjaan yang paling banyak adalah pekebun yaitu 50%   responden, sisa nya PNS dan wiraswasta. Hal ini menunjukan sebagian  besar  masyarakat  Tanjung  Bugis  masih  bergantung  pada  perkebunan  dalam mencukupi kebutuhan sehari- hari mereka.
a. Dana Desa dan Program Pembangunan Mayoritas    masyarakat    merasakan  hasil  dana  desa  ini  ditunjukan  dari  81% responden    yang    sudah    merasakan   hasil  dana     desa,      sedangkan      19%      responden masih  belum  merasakan  hasil  dana.  Rata-  rata  masyarakat  mengetahui  fokus  pemba- ngunan    yang    akan    dilakasanakan    sampai  2021  berdasarkan  hasil  dari  survey  hanya 26%  responden  yang  tidak  mengetahui  fo-  kus  pembangunan  sampai  2021,  sedangkan 74% responden mengetahui fokus pembang unan desa.
b. Pembangunan wilayah Masyarakat  dapat  mengetahui  bahwa  pembangunan  lebih  kepada  sektor  fisik/ pembangunan terhadap  infrastruktur desa ini ditunjukan dengan hasil survey seban- yak 86%    responden  mengetahui  pembang  unan  lebih  kepada  sektor  fisik/  pembangun  an infrastruktur desa,  hanya  14  %  respon-  den  yang tidak mengetahui  pembangunan  lebih kepada sektor bidang fisik / pembang unan infrastruktur desa. Begitu halnya juga dalam pembangunan  mencakup  pada  sektor  non  materiil  seperti  peningkatan  kualitas  SDM (pemberian  keterampilan  seperti  peningkatan  SDM)    yang  sudah  diketahui  masyarakat, berdasarkan  hasi  survey  78%  responden  mengetahui  sedangkan  22%  responden  tidak mengetahui.  Keterwakilan  pembangunan  desa  sudah  berpihak  pada  masyarakat  ini ditunjukan pada hasil survey
76%  responden  menjawab  ya,  dengan  hal  ini  karena  proses  pengusulan  sudah melalui musyawarah desa dimana hasil dari musdes merupakan usulan dari masyarakat yang  dipilih  berdasarkan  prioritas  pembangunan  yang  dibuat  dan  sudah dimusyawarahkan.  Sedangkan  24%  responden  masih  merasa  pembangunan  desa  belum berpihak      pada  masyarakat,  ini  karena  kemungkinan  besar  dari  masyarakat    tidak mengetahui  proses  pengusulan  dari  awal,  serta  apa  saja  yang  menjadi  perioritas pembangunan dalam sesuai Permen DPDTT. Masyarakat dengan manyadari bahwa terjadi peningkatan  pembangunan  infrastruktur  secara  bertahap  di  daerah  mereka  dan  sudah merasakan  dampak  dari  pembangunan  desa,  hal  ini  ditunjukan  dari  hasil  survey  yang mengata-  kan  87%  responden  menjawab  setuju  bah-  wa  hal  tersebut  telah  terjadi peningkatan  pembangunan  infrastruktur  secara  bertahap  didaerah  mereka  dan merasakan dampak dari pembangunan yang seperti memudah- kan masyarakat pergi ke perkebunan  karena  jalan-jalan  untuk  setapak  sudah  dibangun,  sedangkan  masih  13% jawaban  responden  tidak  setuju  karena  mereka  masih  belum  merasakan  peningkatan pembangunan dan belum merasakan hasil dari pembangunan tersebut.
Berdasarkan  hasil  survey  88%  responden  menyatakan  dengan  adanya pembangunan di desa bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya  peningkatan  pada  pendapatan  dari  tahun  sebelumnya,  hal  ini  dapat  terlihat dari  hasil  panen  masyarakat  dapat  menjual  secara  langsung  ke  kota  sambas  sehingga harga  jual  lebih  mahal.  Selain  itu  pelatihan-  pelatihan  yang  diberikan  juga  berdampak pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat.  Sedangkan  12%  responden  masih  belum merasakan  dampak  pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik  pada  peningkatan pendapatan mereka.
Pembangunan  daerah  sudah  dirasakan  oleh    masyarakat,    yang    juga    berdampak pada  peningkatan  kesejahteraan  masyara-  katdengan  salah  satu  tolak  ukurnya  terjadi kenaikan  dari  harga  jual  tanah  disekitar  perkebunan  sebesar  40%  akibat  dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju perkebunan.
c. Persepsi Masyarakat terhadap Dana desa Menurut  dari  responden  dana  desa berdampak   positif   bagi   pengembangan masyarakat  desa,  93%  responden  menja- wab setuju, hanya 7% responden yang menyatakan tidak setuju. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Bugis  sudah  merasakan dampak dari dana desa baik itu untuk peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk   dapat   mendorong   percepatan pembangunan di Desa Tanjung Bugis maka perlu  adanya sinergi antar pihak, terutama masyarakat desa dalam
hal  peningkatan  dari  kualitas  SDM.  Desa  Tanjung  Bugis  tersebut  harus  dapat memanfaatkan  perguruan  tinggi  yang  ada  disekitarnya,  misalnya  membuat  MoU  agar mendapatkan  tenaga  ahli  untuk  bisa  mendampingi  warga  /  masya-  rakatnya  dalam meningkatkan keteram- pilan diberbagai bidang.

## KESIMPULAN
Berdasar hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut  :  Hasil  dari  suatu  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  atau  program  dari  Dana Desa adalah sebagai berikut : untuk peningkatan perekonomian desa yang sebagian besar pekebun maka dengan ini pemerintahan desa melakukan program- program a) Pelatihan &  Penambahan  modal  koperasi  pekebun,  b)  pelatihan  pengolahan  hasil  produksi,  c) Pelatihan utak meningkat kan mutu dan kualitas dari hasil perkebunan dan peternakan, d) mengembangkan  bank  sampah,  e)  serta  bisa  membentuk  dan  mengembangkan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa).  Peningkatan  dalam  Pendidikan,  Seni,  dan  budaya  dari program yang telah dilaksanakan adalah a) pelatihan tenaga pendidik PAUD b) menambah ruang  kelas  PAUD,  c)  memelihara  fasilitas  PAUD,    d)  memfasilitasi    kegiatan    seni    dan budaya, dan e) memfasilitasi kelompok kesenian desa. Peningkatan layanan kesehatan dan kualitas  kesehatan  warga,  desa Tanjung  Bugis  telah  melaksanakan  program  meliputi:  a) Pendampingan  khusus  bagi  ibu  hamil,    b)    mengembangkan    posyandu  Lansia  untuk mendukung kesehatan warga di desa yang berusia lanjut, c) memfasilitasi kegiatan peduli ASI,  d)  sosialisasi  rumah  sehat  sanitasi  dan  sehat  lingkungan,e)  pemberian  pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, f) sosialisasi KB. Dalam rangka peningkatan perkebunan  di  Desa  Tanjung  Bugis  Kecamatan  Sambas,  maka  pemerintah  Desa  Tanjung Bugis  melaksanakan  program  yang  berfokus  pada  peningkatan  kualitas  para  pekebun melalui  a)  pelatihan  pembuatan  pupuk  organik  cair,  b)  pelatihan  mengelola  peternakan yang baik dan sehat, dan c) pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.
Sarana  transportasi  desa,  khususnya  untuk  mendukung  kegiatan  perkebunan sangatlah penting. Ketertinggalan di bidang ini bisa menjadi penghambat perkembangan hasil  perkebunan  dan  peternakan  untuk  peningkatan  ekonomi  warga  tersebut.  Dalam rangka  mendukung  transportasi  desa,  program  yang  telah  dilaksanakan  adalah  a) pembangunan jalan perkebunan dan peternakan, b) pembuatan jalan penghubung antar dusun dan batas desa, c) betonisasi jalan/gang lingkungan, e) pembangunan telasah jalan dalam  mendukung  upaya  mempermudah  akses  membawa  hasil  perkebunan  ddan peternakan  yang  diharapkan  dapat  menambah  pendapatan  warga  Desa  Tanjung  Bugis. Berdasarkan  program  yang  telah  dilak  sanakan  di  atas  Pencapaian  pembangunan  fisik dalam 3 tahun terakhir tersebut menu- rut Sekretaris Desa telah mencapai 70% dari yang ditargetkan capaian pembangunan atau pengembangan SDM telah tercapai sebesar 40% dari yang ditargetkan. Dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, dalam  hal  ini masyarakat  Desa Tanjung  Bugis sudah merasakan  dampak  dari  dana  desa baik  itu  untuk  peningkatan  pembangunan  fisik  mau  pun  non  fisik  yang  berimbas  pada pening-  katan  kesejahteraan  masyarakat  terutama  adanya  peningkatan  pendapatan  dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu tolak ukurnya dari suatu peningkatan kesejahteraan terse-  but  adalah  terjadi  kenaikan  harga  jual  tanah  disekitar  perkebunan    sebesar  40% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak me- nuju perkebunan

## DAFTAR PUSTAKA
Aspal,  R.  B.  2015. Telaah  Kritis  Sisi  Probabilitas  Negatif  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Azhar,  A.  2015 .  Euphoria  Undang-Undang  Desa:  Peluang  atau ancaman?.Available at http://www.kompasiana.com.
Brodjonegoro, B. P. S. 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBN- P
2015. Available at http://www.kemenkeu.go.id.
Chandra Kusuma Putra, dkk. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212 Eko,   S.   2014a. Desa   membangun   Indonesia. Yogyakarta:   Forum   Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Faozi,          C.    2015. Harap-harap    cemas    undang-undang    desa .       Available at http://www.kompasiana.com.
Hariman Pamuji. 2011. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi di Kecamatan  Kota  Pinang  Kabupaten  Labuhan  Batu  Selatan.  Thesis.  Sekolah Pascasarjana USU.
Hidayati, N. (2018). Potret Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya melalui Program Perlindungan  Sosial  di  Kawasan  Terpencil  Banyuwangi  Selatan. Jurnal  Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam , 10 (1), 212-231 Kirowati, D., & dwi Setia, L. (2018). Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Kasus:  Desa  temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) ,
3 (1), 15-24.
Ridwan  Bempah.  2013.  Analisis  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan Penduduk  Miskin  di  Kecamatan  Poso  Pesisir  Kabupaten  Poso.  e-Jurnal  Katalogis. ISSN: 2302-2019. Volume I Nomor 2. April 2013. halaman 55-66.
Risadi,    A.    A.    2015. Undang-undang    desa:    Harapan    baru    masyarakat desa. Available at http://www.kompasiana.com . Riyadi,  &  Bratakusumah,  D.  S.  2005.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan daerah. Sekretaris Kabinet. Jakarta
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
Rahayu,  D.  (2017).  Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Desa  Kalikayen  Kabupaten  Semarang. Economics  Development  Analysis Journal , 6 (2), 107-116.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Sekretaris Kabinet. Jakarta. Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 843-872. Sururi,  A.  (2015).  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 3 (2). Tim penyusun RPJM-Des. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Sambas.
Slamet  Hariyanto.  2015.  Dampak  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Terhadap Pembangunan  Desa  di  Kabupaten  Bulungan  Tahun  2011–2014.  Thesis.  Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Yansen. 2014. Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya epenuhnya kepada rakyat) . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Copyright Holder :
© Yasir, A.  (2021).
First Publication Right : © Bulletin of Community  Engagement
This article is under:

## CC BY SA