JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
1 Novia Suhastini 2 Herlina Fitriana
Universitas Islam Negeri Mataram Email: Noviasuhastini@uinmataram.ac.id , herlina0492@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  tentang  stigma  masyarakat  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukummenggunakan  pendekatan  kualitatif,  teknik purposive  sampling, teknik  pengumpulan  data yaitu observasi non partisipan , wawancara, menggunakan teori stigma Erving Goffman yang kedua yaitu  buruknya  perilaku  (anak  yang  berhadapan  dengan  hukum). Terdapat  26  jenis,  definisi  dan kriteria  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS)  dan  potensi  dan  sumber  kesejahteraan sosial (PSKS) dan salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana. Stigma adalah penamaan  yang  sangat  negatif  kepada  seseorang/kelompok  sehingga  mampu  mengubah  secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka. Faktor-faktor yang membentuk stigma terhadap anak yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu  pelabelan,  media  penggambaran,  faktor  demografi,  latar belakang kehidupan anak, bentuk kejahatan yang dilakukan. Stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan  hukum  negatif,  akan  diterima  di  lingkungan  masyarakat  dengan  syarat  adanya rehabilitasi, pengawasan, pembatasan lingkungan, jika tetap melakukan kejahatan anak tidak dapat diterima oleh masyarakat.
Kata Kunci: Stigma Masyarakat, anak, Berhadapan Dengan Hukum

## PENDAHULUAN
Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial  yang  selanjutnya  disebut  PMKS menurut pasal 1 ayat 3 peraturan menteri sosial Republik  Indonesia  nomor  08  tahun  2012 tentang  pedoman  pendataan  dan  pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan  potensi  dan  sumber  kesejahteraan  sosial adalah  perseorangan,  keluarga,  kelompok, dan/atau  masyarakat  yang  karena  suatu hambatan,  kesulitan,  atau  gangguan,  tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga  tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis, definisi  dan  kriteria  penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.
Esensi  anak  bagi  suatu  bangsa  adalah sebagai generasi penerus, sampai saatnya nanti
akan  menggantikan  generasi  tua  dalam melanjutkan  roda  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  dengan  demikian anak  perlu  dibina  dengan  baik  agar  mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Akan tetapi tidak  semua  anak  mendapatkan  kehidupan yang baik dan mendapatkan jaminan pendidikan yang baik pula.
Salah  satunya  anak  yang  berhadapan dengan hukum, seperti yang di jelaskan dalam peraturan  menteri  sosial  Republik  Indonesia nomor  08  tahun  2012  tentang  pedoman pendataan  dan  pengelolaan  data  penyandang masalah  kesejahteraan  sosial  dan  potensi  dan sumber kesejahteraan sosial, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana  dan  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Dengan kriteria    disangka,  didakwa  atau  dijatuhi pidana.
Hal  ini  sesuai  dengan  dalam  pasal  1 angka 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang  peradilan  pidana  anak  adalah  anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Berdasarkapn pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana  anak  yang  berbunyi:  “Anak  yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”
Anak yang berhadapan hukum dengan kategori  dipidana  berdasarkan  data  direktori putusan  mahkamah  agung  republik  Indonesia berjumlah  16.088  kasus  anak.  Dengan berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkotika, kekerasan dan sisanya pelanggaran lalu lintas (Direktori putusan hakim: 2021).
Adapun tentang stigma sosial terbentuk  dari  adanya  prasangka  masyarakat terhadap  individu  yang  mengandung  suatu identitas.  (Firginia  Elviera,  Putra  Pratama Saputra, Amir Dedoe: 2021) selain itu stigma sosial  menurut  Erving  Goffman  (Santoso, 2016)  berpendapat  bahwa  stigma  adalah penamaan  yang  sangat  negatif  kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah  secara  radikal  konsep  diri  dan identitas  sosial  mereka.  Menurut  KBBI  2021 stigma  adalah  tanda  atau  ciri  negatif  yang menempel  pada  pribadi  seseorang  karena pengaruh lingkungannya.
Stigma Arboleda-Flórez, (2002) dalam dipahami  sebagai  konstruksi  sosial  di  mana tanda  membedakan  aib  sosial  melekat  pada orang  lain  untuk  mengidentifikasi  dan mendevaluasi  mereka(Leon  A.  Abdillah: 2020).
Penilaian negatif atau stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum muncul karena adanya perbuatan yang dapat mengancam keadaan masyarakat yang awalnya  berjalan  normal  menjadi  terganggu atau  disebut  dengan  disfungsional.  Seorang
anak yang melanggar hukum terjadi karena ada sebab  atau  sesuatu  hal  yang  melatar belakanginya. Pertama, anak dapat melakukan tindak kejahatan karena adanya faktor internal yang  meliputi  kontrol  diri  yang  lemah.  Anak yang  sudah  dapat  membedakan  perbuatan benar  atau  salah  banyak  melanggar  hukum akan  tetapi  tetap  melakukan  kejahatan, walaupun  sudah  mengetahui  perbedaan  dua tingkah  laku  tersebut,  namun  hal  itu  terjadi karena  anak  tidak  bisa  mengembangkan kontrol  diri  untuk  bertingkah  laku  sesuai dengan  pengetahuannya.  Kedua,  yaitu  krisis identitas,  yaitu  perubahan  biologis  dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi  dalam  kehidupannya.  Kedua, tercapainya identitas peran. perilaku kejahatan terjadi  karena  remaja  gagal  mencapai  masa integrasi  kedua  (Dadan  Sumara  &  Sahadi Humaedi    &  Meilanny  Budiarti  Santoso  : 2017)
Faktor  penyebab  kenakalan  anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua,  keadaan  yang  mengharuskan  anak memenuhi  kebutuhan  hidup,  atau  bahkan pencarian jati diri (Doni Pribadi: 2018).
Alasan-alasan  tersebut  memuculkan tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian ini, yaitu untuk mengetahui secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terbentuknya  stigma,  dan  gambaran  stigma sosial  pada  masyaraka  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Manfaat penelitian ini  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  untuk mengetahui
faktor-faktor penyebab
terbentuknya  stigma,  dan  gambaran  stigma sosial  pada  masyaraka  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kasus.  Subyek  penelitian  dipilih  berdasarkan kriteria tertentu menggunakan teknik purposive  sampling ,  yakni  subyek  penelitian adalah  orang-orang  yang  berada  di  sekitar tempat  tinggal  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Dengan menggunakan teknik
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
pengumpulan  data  yaitu observasi  non partisipan ,  wawancara  ( in  depth  interview ) dengan  pertanyaan  terbuka,  dan  dokumentasi pada  objek  penelitian  yaitu  pihak  yang menetahui atau pihak yang dirugikan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

## KAJIAN TEORI Teori
Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori stigma Erving Goffman, dalam tulisan  (Anis  Ardianti  ;2017)  stigma menurut Erving  Gorman  adalah  “tanda”,  tanda  yang dibuat oleh tubuh seseorang untuk ditunjukan/ menginformasikan  kepada  masyarakat  bahwa orang yang bersangkutan mempunyai “tanda” atas  ketidak  wajaran  dan  keburukan  status moral yang dimilikinya, disebut sebagai atribut yang  memperburuk  citra  seseorang.  Erving Goffman  mengaitkan  antara self dan identity yang dimulai dari atas diri sendiri pada konsep self .
a. Self Goffman mendefinisikan self berhubungan sebagai  diri  individu,  bagaimana  individu memaknai  dan  memahami  dirinya  sendiri dan  terbentuk  bagaimana  orang  lain memandang diri kita sendiri yang terbentuk  oleh  proses  intraksi  yang dilakukan  individu  dalam  kehidupan sosialnya.
b. Identity Terbagi  dalam  2  bentuk  oleh  Goffman, virtual social identity yang disebut sebagai identitas  yang  terbentuk  berdasarkan karakter-karakter  yang  diasumsikan  dan actual  social  identity disebut  sebagai identitas  yang  terbentuk  berdasarkan karakter-karakter yang telah terbukti.
Selain  itu,  (Ritzer  ;2012)  juga menyebutkan,  menurut  Erving  Goffman stigma  terbagi  menjadi  3  yaitu,  pertama stigma  terhadap  kecacatan  tubuh  karena adanya  kecacatan  fisik,  kedua  stigma terhadap  buruknya  perilaku  seseorang, ketiga  tribal  stigma  dikarenakan  adanya kelompok tertentu yang di anggap berbeda dari kelompok lainnya.
Dalam penulisan ini menggunakan teori  stigma  Erving  Goffman  dengan
melihat  unsur self dan identity dan pembagian  stigma  yang  ke-dua  yaitu buruknya perilaku (anak yang berhadapan dengan hukum) dengan melakukan wawancara dan questioner terhadap beberapa  kalangan  khusunya  masyarakat umum, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

## HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor  yang  membentuk  stigma masyarakat  terhadap  anak  berhadapan dengan hukum
Proses  terbentuknya  stigma  merupakan suatu  proses  yang  panjang  dan  berkembang mengikuti seberapa banyak wawasan pengetahuan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum dan objek stigma yang dimulai dari  dikenalnya  isyarat-isyarat  pada  objek stigma, berkembangnya stereotif di masyarakat,  sikap  setuju  pada  stereotif  yang memunculkan  prasangka,  hingga  manifestasi prasangka melalui
perilaku diskriminasi(Aditya Pratama: 2018).
Stigma merupakan pemberian cap terhadap sesuatu  hal  yang  biasanya  bersifat  tidak  baik atau  negatif.  Sebelum  berbicara  tentang masalah stigma yang diberikan pada terdakwa tindak pidana korupsi, hal yang paling umum terjadi  adalah  stigma  yang  diberikan  pada hampir  semua  kejahatan.  Ketika  suatu kejahatan  terjadi,  maka  akan  menimbulkan dampak-dampak  yang  mengikuti  peristiwa kejahatan tersebut, antara lain
Proses  stigma  (Sukmawati  Varamitha  & Sukma  Noor  Akbar,  Neka  Erlyani  ;2014) terjadi  karena  adanya  beberapa  proses  yang saling berkaitan yaitu syarat ( cues ), pelabelan ( stereotype ), prasangka ( prejudice ), diskriminasi ( discrimination ). Keempat proses tersebut membentuk stigma masyarakat Seperti yang sudah diketahui bahwa stigma merupakan penilaian negatif terhadap seseorang  atau  kelompok  tertentu  terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Stigma muncul  pada  kasus  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  tidak  berdasarkan  fisik melainkan perbuatan yang sudah dilakukannya artinya  ada  syarat  ( cues )  sehingga  anak  di berikan stigma buruk.
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Anak  di  cap  sebagai  anak  berhadapan hukum  sebagaimana  peraturan  Menteri  sosial Republik  Indonesia  nomor  08  tahun  2012 adalah mereka  yang  di  sangka,  di  dakwa  dan dipidana. Maksdunya jika anak tidak melakukan  kejahatan  maka  anak  tidak  di  cap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak  yang  di  cap  sebagai  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  berdasarkan perbuatan yang telah selesai dilakukannya.
Penilaian  masyarakat  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  di  lihat  dari kejahatan  mana  yang  dilakukan.  Misalnya dalam  pelanggaran  lalu  lintas,  masyarakat tertentu sangat mudah menerima kembali anak tersebut  ke  dalam  lingkungan  masyarakat. Karena  masyarakat  dewasa  ini  menilai  dari seberapa  buruk  atau  jahat  perbuatan  anak tersebut  sehingga  dibutuhkan  pencegahan melakukan kejahatan dan rehabilitasi sehingga anak tidak melakukan perbuatan jahat kembali.
Selain  itu  stigma  terhadap  anak  yang berhdapan dengan hukum juga dapat terbentuk berdasarkan beberapa aspek, yaitu:
a. Pelabelan
Masyarakat menilai bahwa perbuatan jahat  adalah  perbuatan  yang  sangat menakutkan,  juga  dapat  merugikan  dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan  dari  dulu  sudah  di  anggap buruk, dapat dilihat bahwa perbuatan jahat adalah  perbuatan  yang  melekat  dan  tidak dapat  diperbaiki  seperti  pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain- lainnya  yang  dilakukan  oleh  manusia (Mega Arif : 2014).
Pelabelan  terhadap  perbuatan  jahat tidak melihat  siapa  pelakunya.  Melainkan masyarakat  menilai  perbuatan  “jahat”  itu sendiri.  Terlepas  dari  anak-anak  ataupun orang  dewasa  bahkan  orang  tua  renta, selama orang tersebut melakukan perbuatan  jahat  maka  masyarakat  menilai bahwa  perbuatan  tersebut  mengganggu, merugikan,  menakutkan  dan  moral  yang buruk.
b. Media Penggambaran  bahwa  anak  yang melakukan  kejahatan  adalah  perbuatan jahat yang
dilakukan oleh anak
digambarkan  sebagai  perbuatan  yang memprihatinkan, disayangkan karena masyarakat  beranggapan  bahwa  anak adalah  generasi  bangsa  yang  akan membawa  perubahan  yang  lebih  baik. Masyarakat juga menilai bahwa anak tidak akan  serta  merta  melakukan  kejahatan melainkan  anak  mencotohkan  pada  orang dewasa  maupun  media  sosial  yang semakin  canggih.  Masyarakat  menilai orangtua  si  anaklah  yang  memiliki  peran penting  dalam  mendidik  anak  agar  tidak melakukan  kejahatan.  Sehingga  anak dianggap orang yang berbahaya, merugikan dan dapat mengulangi perbuatannya merupakan kegagalan orangtua dalam mendidik anaknya.
c. Faktor demografi Demografi pada masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh terhadap pemberian stigma. Pengaruh agama dan moral dalam masyarakat sangat erat kaitannya. Masyarakat menghubungkan patokan moral  sangat  dekat  dengan  aturan-aturan yang ada dalam agama, seperti:
• Tempat anak melakukan kejahatan, tempat anak melakukan kejahatan menjadi faktor penting dalam membangun stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti tempat- tempat  yang  sakral  seperti  tempat ibadah. Dalam hal ini narasumber YA memberikan penilaian  tentang  kasus  pencurian  kotak amal di masjid oleh anak.
“saya  sangat  menyayangkan  kejadian pencurian kotak amal masjid dilingkungan saya,  ini  tempat  ibadah  dan  tanpa  rasa bersalah  pelaku  mengambil  kotak  amal, menurut  saya  perbuatan  tersebut  sangat tercela dan tidak pantas dilakukan karena masjid adalah tempat beribadah”
Tempat-tempat  tertentu  yang  dianggap sakral  khusunya  tempat  ibadah  bagi masyarakat  Indonesia  yang  beragama. Memiliki penilaian bahwa apapun identitas yang melekat pada diri seseorang terlepas dia sebagai anak jika melakukan kejahatan di tempat ibadah disebut sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan buruk.
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
• Latar belakang kehidupan anak, dalam hal ini  latar  belakang  kehidupan  anak  yang berhadapan  hukum  memiliki  pengaruh besar  terhadap  stigma  masyarakat,  dalam hal ini narasumber DY menyampaikan: “sangat buruk sekali yang dilakukan oleh anak yang mencuri kotak masjid, padahal dia adalah siswa anak Madrasah Tsanawiyah, harusnya dia paham perbuatannya  tidak  baik  karena  dia belajar agama”
Latar  belakang  kehidupan  anak  sangat memiliki  peran  dalam  stigma  masyarakat terhadapnya.  Anak  yang  mempunyai keluarga  yang  lengkap,  orang  tua  yang berpendidikan  dan  anak  sedang  belajar agama.  Khususnya  anak  yang  sedang belajar  agama  dan  melakukan  kejahatan, masyarakat  menganggap  perbuatan    anak tersebut  sangat  buruk  dan  tidak  bermoral karena anak dinilai telah mengerti tentang baik buruk suatu perbuatan.
d. Bentuk  kejahatan  yang  dilakukan,  bentuk kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  yang berhadapan dengan hukum sangat berpengaruh  terhadap  stigma  masyarakat, tentu  saja  ini  dilihat  dari  akibat  kejahatan tersebut, narasumber IM menyatakan: “Bagi  saya  perbuatan  kejahatan  yg dilakukan  anak  tidak  dibenarkan  apalagi sampai  merugikan  org  lain,  apalagi sampai  membunuh  dan  apalagi  jika korban  adalah  keluarga  saya,  saya  tidak anak memafkan pelaku”
Bentuk  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak memiliki pengaruh yang besar dalam penerimaan di dalam masyarakat.
Kejahatan  yang  dilakukan  dalam  keadaan terpaksa  dan  kejahatan  ringan  biasanya mudah diterima oleh masyarakat misalnya pencurian  makanan  karena  kelaparan. Akan tetapi jika kejahatan yang dilakukan kejam  dan  sadis  seperti  pembunuhan, pemerkosaan  akan  sulit  diterima  oleh masyarakat  tanpa  adanya  pengupayaan penormalan perilaku anak tersebut.
Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh  terhadap  bagaimana  stigma terbentuk di dalam masyarakat. Khususnya faktor  demografi  dan  latar  belakang,
beberpa  narasumber  beranggapan  bahwa anak yang melakukan kejahatan di tempat ibadah merupakan perbuatan yang negatif, selain itu jika latar belakang seorang anak merupakan  anak  pesantrenan,  atau  anak yang menerima pendidikan agama melakukan  kejahatan,  masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut sangat buruk dan tidak dapat diterima.
Menurut  pendapat  Nanang  Pramono, Anak  yang  sudah  dapat  membedakan perbuatan  benar  atau  salah  banyak melanggar  hukum  akan  tetapi  tetap melakukan  kejahatan,  walaupun  sudah mengetahui  perbedaan  dua  tingkah  laku tersebut, namun hal itu terjadi karena anak tidak  bisa  mengembangkan  kontrol  diri untuk  bertingkah  laku  sesuai  dengan pengetahuannya.  Kedua,  yaitu  krisis identitas,  yaitu  perubahan  biologis  dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan  terjadinya  dua  bentuk integrasi.  Pertama,  terbentuknya  perasaan akan  konsistensi  dalam  kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. perilaku  kejahatan  terjadi  karena  remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
Stigma masyarakat terhadap anak berhadapan  dengan  hukum  menggunakan teori Erving Goffman
Stigmatisasi yang banyak diberikan kepada terdakwa, sesuai dengan teori yang dikemukakan  oleh  Becker  yaitu  “Kelompok- kelompok  sosial  menciptakan  penyimpangan dengan  membuat  aturan-aturan.  Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan.  Aturan-aturan  itu  diterapkan pada  orang-orang  tertentu,  dengan  mencap mereka  sebagai  orang-orang  yang  berada  di luar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan  lebih  merupakan  akibat  penerapan aturanaturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap  anak  yang  melanggar  (Aditya Pratama: 2018).
Masyarakat  dewasa  ini,  sudah  mulai berpikir  kedepan  khususnya  terhadap  kasus anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Pemikiran-pemikiran masyarakat agar
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
memberikan  ruang  terhadap  anak  untuk menata  kehidupannya  menjadi  lebih  baik mulai terbuka.  Terlihat dari yang disampaikan oleh narasumber AS, yaitu:
“saya  akan  tetap  menerima  anak  yang melakukan  kejahatan,  tapi  sebelum  itu  harus melalui tahapan baik itu rehabilitasi ataupun bimbingan lain”
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di beri  tempat  untuk  direhabilitasi,  artinya diberikan  kesempatan  untuk  memperbaiki segala  bentuk  perbuatan  yang  berkonotasi negatif menjadi perbuatan  baik yang dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat.
Tentu  saja  stigma  masyarakat  terhadap kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  tetap memberikan jarak penerimaan terhadap masyarakat  khususnya  kelompok  anak  yang berhadapan dengan hukum karena melakukan kejahatan  membunuh,  pelecehan  seksual  dan kekerasan,  karena  akibat  yang  timbul  adalah adanya pihak lain yang dirugikan dan di sakiti sehingga    masyarakat  memandang  hal  itu merupakan perbuatan jahat dan kejam. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa perbuatan tersebut  merupakan  status  moral  yang  buruk yang  dimiliki  oleh  anak.  Akan  tetapi  dari beberapa  narasumber  memberikan  tanggapan bahwa  mereka  dapat  menerima  kembali anak yang berhadapan dengan hukum dengan syarat harus  menerima  rehabilitasi,  pengawasan orangtua,  tentu  juga  dengan  memberikan batasan pergaulannya.
Masyarakat  tetap  memberikan  stigma negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena adanya atribut yang tidak biasa didalam  diri  mereka.  Dalam  hal  ini, masyarakat  yang  berperan  dan  bertindak sebagai the normals yaitu orang yang normal yang  ditujukan  pada  orang-orang  yang  tidak terkena  stigma.  Menurut  Goffman,  orang- orang  normal  atau the  normals akan menganggap bahwa orang-orang yang terkena stigma  bukan  bagian  dari  orang  normal. Namun, the stigmatized atau orang-orang yang terkena stigma akan menganggap diri mereka orang  normal  sama  dengan  orang  lainnya dengan tetap beraktivitas seperti biasanya ( Tri Paryati  &  Ardini  S.  Raksanagara  &  Irvan Afriandi:2013) .  Walaupun  masyarakat  sudah
mulai menerima kembali anak yang berhadapan  dengan  hukum,  akan  tetapi  harus ada syarat yang harus di penuhi, misalnya anak tersebut sudah melakukan rehabilitasi, adanya pengawasan dari orangtua, adanya pembatasan lingkungan  bermain  untuk  mecegah  adanya korban kembali. Jika anak dapat memperbaiki prilakunya  maka  masyarakat  dapat  menerima akan tetapi berbeda jika anak tetap melakukan kejahatan  maka  dia  akan  di  cap  sebagai pembuat  onar  dan  tidak  akan  diterima  dalam lingkungan  masyarakat,  ini  sesuai  dengan disampaikan  oleh  narasumber  WY  yang mengatakan:
“saya akan menerima anak yang memperbaiki perbuatannya  dan  sudah  di  rehabilitasi,  jika anak  masih  melakukan  kejahatan  maka  dia harus di keluarkan dari lingkungan masyarakat yang saya tinggali”
Selain  itu,  reaksi  masyarakat  cenderung marah  ketika  anak  melakukan  kejahatan,  dan biasanya  masyarakat  menyalahkan  orangtua, keluarga  atau  lingkungan  sekitarnya  yang tidak mampu mendidik anak tersebut. Seperti yang disampaikan oleh YR yaitu :
“anak  tidak  akan  melakukan  kejahatan kecuali  dia  melihat  dari  keluarganya  sendiri atau  orang  sekitarnya,  atau  biasanya  terjadi karena  kurangnya  pengawasan,  pendidikan yang diberikan oleh orangtuanya”
Dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat  dapat  menerima  anak  yang berhadapan dengan hukum, kecuali dilakukan upaya-upaya  persiapan  untuk  memperbaiki perilaku  jahat terhadap  anak  tersebut.  Karena anak memiliki masa depan yang Panjang dan mempunyai kesempatan untuk memiliki masa depan yang cerah.
Selain  itu  salah  satu  tokoh  masyarakat  SI mengatakan bahwa anak akan sulit diterima di dalam masyarakat secara lapangdada akan ada perasaan  waswas  yang  timbul,  seperti  dalam pernyataanya:
“anak  yang  melakukan  kejahatan  merupakan moral  yang  buruk,  akan  tetapi  anak  pada dasarnya tidak akan melakukan kejahatan jika tidak mencontoh dari orangtua atau lingkungannya, misalnya orangtua yang biasa mencuri  secara  langsung  akan  melahirkan anak  yang  akan  mencuri.  Dalam  penerima
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Kembali anak di dalam masyarakat akan terus dipantau  dan  harus  tetap  mawas  diri  karena karakter  tidak  dapat  diubah  kecuali  adanya pendekatan agama”.
Berdasarkan teori stigma Erving Goffman, stigma muncul terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  ada  2  aspek  yaitu self dan identity . Self yang  berhubungan  sebagai  diri individu,  bahwa  stigma  muncul  berdasarkan dari diri anak tersebut, anak dianggap suci dan tidak  berdosa.  Sedangkan  kejahatan  yang dilakukan oleh anak tetap menjadi aspek utama dalam memunculkan stigma bahwa anak yang melakukan  kejahatan  merupakan  bentuk ketidak  wajaran  dan  keburukan  status  moral. Sedangkan aspek identity berhubungan dengan identitas yang terbentuk berdasarkan karakter- karakter  yang  di  asumsikan  atau  yang  sudah terbukti.  Misalnya  perbuatan  jahat  yang dilakukan  oleh  anak  karena  adanya  keadaan yang  memaksa  sehingga  anak  melakukan kejahatan.  Seperti  pembelaan  dalam  keadaan bahaya,  mencuri  karena  kelaparan  atau kebutuhan yang mendesak. Sangat diperlukan penelusuran  mengenai  alasan-alasan  anak melakukan  kejahatan.  Alasan-alasan  aspek identity memberikan  dampak  masyarakat dewasa  ini  mulai  menerima  perbuatan  anak yang melakukan kejahatan dengan syarat telah dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap diri anak tersebut. Akan tetapi sebagian kecil tidak menerima jika perbuatan jahat yang dilakukam anak jika perbuatan anak tersebut sangat jahat dan melibatkan keluarga dari masyarakat yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum menurut  Peraturan  menteri  sosial  Republik Indonesia  nomor  08  tahun  2012  tentang pedoman  pendataan  dan  pengelolaan  data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosialadalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan belas)  tahun,  meliputi  anak  yang  disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana. stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum muncul karena adanya perbuatan yang dapat mengancam keadaan masyarakat yang
awalnya  berjalan  normal  menjadi  terganggu atau  disebut  dengan  disfungsional.  Stigma adalah  penamaan  yang  sangat  negatif  kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah  secara  radikal  konsep  diri  dan identitas  sosial  mereka.  Faktor-faktor  yang membentuk  stigma  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yaitu  pelabelan, media  penggambaran,  faktor  demografi,  latar belakang  kehidupan  anak,  bentuk  kejahatan yang  dilakukan.  Stigma  masyarakat  terhadap anak  yang  berhadapan  hukum  negatif,  akan diterima  di  lingkungan  masyarakat  dengan syarat adanya rehabilitasi, pengawasan, pembatasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Aditya Pratama, Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap  Anak  Yang  Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang
Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan  Undang-Undang  No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ,
Anis Ardianti, 2017, Stigma Pada Masyarakat “Kampung Gila” Di Desa Paringan Kecamatan  Jenangan  Kabupaten Ponorogo , https://repository.unair.ac.id .
Dadan  Sumara,  Sahadi  Humaedi  ,  Meilanny Budiarti  Santoso ,    Kenakalan Remaja  Dan  Penanganannya ,  Vol
4, No: 2 Hal: 129 - 389 Juli 2017 Doni  Pribadi, Perlindungan  Terhadap  Anak Berhadapan Dengan Hukum , Volume 3 Nomor 1 Desember 2018 Firginia Elviera, Putra Pratama Saputra, Amir Dedoe , Stigma Sosial Pada Keluarga Pasien Coronavirus Disease 2019 Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka , Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial : vol. 5 (1) 2021 Internet Website
Leon  A.  Abdillah,  Stigma  Terhadap  Orang
Positif COVID-19,
http://eprints.binadarma.ac.id/id/
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 3 September 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Mega  Arif, Tinjauan  Kriminologis  Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak
(Studi Di Wilayah Kota Palu) , Edisi
5, Volume 2, Tahun 2014
Sukmawati  Varamitha,  Sukma  Noor  Akbar,
Neka  Erlyani, Stigma  Sosial  Pada Keluarga  Miskin  Dari  Pasien Gangguan  Jiwa  Social  Stigma Attached To Poor Family Of Patient
With Mental Illness ,
Tri  Paryati  &  Ardini  S.  Raksanagara  &  Irvan Afriandi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stigma dan Diskriminasi  kepada  ODHA(Orang dengan HIV/AIDS) oleh petugas kesehatan : kajian literatur , http://pustaka.unpad.ac.id/
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Peraturan  menteri  sosial  Republik  Indonesia
nomor  08  tahun  2012  tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang
masalah  kesejahteraan  sosial  dan potensi  dan  sumber  kesejahteraan sosial
Direktori  putusan  mahkamah  agung  republik Indonesia 2021