## Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
Menuju Makassar Kota Dunia
Muchlas M. Tahir; Riskasari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar muchlasmtahir7@gmail.com ; saririska7@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dan  penanganannya  oleh Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar sebagai pusat keramaian yang banyak  menarik  perhatian  para  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  mencari  rezeki  dengan  menjual  barang dagangannya karena memudahkan untuk menjumpai konsumen dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang  yang  tetap  seperti  pasar  tradisional  maupun  pasar  modern.  Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  analitis  dimana  penelitian  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  penelitian kualitatif.Penelitian  ini  difokuskan  pada  konflik  yang  terjadi  serta  langkah  penanganan  yang  dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima  (PKL di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.
Kata kunci: PKL, Penertiban PKL ,Makassar Kota Dunia.

## Abstract
This study aimed to analyze the street vendors (PKL ) and its handling by the Government of Makassar . This  research  was  conducted  in  the  city  of  Makassar  as  centers  that  attract  many  street  vendors  in seeking  fortune  by  selling  his  wares  because  it  makes  it  easy  to  meet  consumer  than  those  who  are  on fixed trading locations such as traditional markets and modern markets.
Study is a descriptive analytical research where this research can be classified into qualitative research. This  study  focused  on  the  conflict  as  well  as  the  measures  taken  by  the  government  related  to  hawkers (street vendors in the city of Makassar. The results showed that the Government has not been able to find solutions to produce Street vendors management policy that is humane and also effective .
Keywords : street vendors, street vendors of Control , the World City of Makassar .

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten  merupakan  peluang  dan  sekaligus tantangan.  Peluang  disinibagi    pemerintahan daerah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya alam  yang  memadai  untuk  mengelola  sendiri potensi  tersebut,  sedangkan  bagi  pemerintah daerah  yang  mempunyai  sumber  daya  alam yang  kurang  memadai  justru  merupakan tantangan. Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma  dari  sistem  pemerintahan  yang bercorak sentralisasi mengarah  kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan  memberikan    keleluasaan    kepada daerah  dalam  mewujudkan  daerah  otonom yang  luas  dan  bertanggung  jawab,  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  kondisi  dan potensi  wilayahnya.  Pemberian  otonomi kepada  daerah  pada    dasarnya    bertujuan meningkatkan    daya  guna  dan  hasil    guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama  dalam  pelaksanakan  pembangunan dan  pelayanan  terhadap  masyarakat  serta untuk  meningkatkan  pembinaan  kesatuan politik dan kesatuan bangsa.
Dampak  dari  otonomi  daerah  yang paling  pesat  berkembang  di  Kota  Makassar yaitu dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki  lima  yang  berjualan  dipinggir  jalan dibandingkan  sejak  beberapa    puluh    tahun yang    lalu    dan    jumlah    mereka    terus bertambah    setiap  tahunnya.  Perkembangan pedagang  kali  lima  dari  waktu  kewaktu sangat  pesat  jumlahnya,  karena  pedagang kaki  lima  dapat  lebih  mudah  untuk  dijumpai konsumennnya dari pada mereka yang berada pada  lokasi  berdagang  yang  tetap  seperti pasar tradisional maupun pasar modern.
Situasi  tempat  dan  keramaian  dapat dimanfaatkan  untuk  mencari  rejeki  halal sebagai pedagang kaki lima, dengan memanfaatkan    keterampilan  yang  dimiliki sebagai  salah  satu  modal  untuk    mencari
ataupun  menambah  penghasilan. Dari uraian tersebut    dapat  diketahui  bahwa  sektor informal  pedagang  kaki  lima  mempunyai peranan yang sangat besar untuk
meningkatkan    perekonomian    terutama masyarakat    ekonomi    lemah    dan  sektor  ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian  yang  relatif  minim.  Pedagang  kaki lima  selalu  memanfaatkan  tempat-tempat yang  senantiasa  dipandang  sebagai  profit misalkan  pusat  kota,  tempat  keramaian hingga tempat-tempat  yang  dinilai  berpotensi untuk  menjadi  objek  wisata.  Mereka  hanya berfikir  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan  dampak  aktifitas  mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Di  sisi  lain  keberadaan  pedagang  kaki lima mengganggu
keindahan dan ketertibanserta  keteraturan  tata  ruang  kota. Beberapa  kali  pemerintah  telah  memberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima yang masih  berjualan  di  pusat-pusat  kota  akan dikenakan  denda  namun  masih  tetap  tidak merubah  kondisi  Kota  Makassar.  Untuk mewujudkan  Makassar  sebagai  kota  dunia tentunya  ada  banyak  kriteria  yang  harus dipenuhi  dan  dilakukan  pemerintah  Kota. Salah  satunya  yaitu  kota  yang  tertib  dan bersih dari aktivitas pedagang kaki lima yang dapat  menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas serta  keindahan  kota.  Masalah  terbesar  yang dihadapi  saat  ini  oleh  pemerintah  Kota  yaitu sulitnya  memberikan  pemahaman  kepada pedagangakan  arti  pentingya  kesadaran  dan kerjasama mereka dalam penataan kota.
Kondisi inilah yang menuntut pemerintah kota untuk turuntangan
dalammengatasi  permasalahan  ini.  Seringkali penggusuran dan pemindahan lahan berjualan pedangang kaki lima dilakukan, namun masih banyak  hambatan  yang  ditemui  diantaranya adalah jumlah pedagang kaki lima yang lebih banyak  dibandingkan  aparat  yang  bertugas serta masih banyaknya tempat pedagang kaki lima  yang  membutuhkan  relokasi  untuk mewujudkan Makassar  yang rapih dan tertib. Hal  ini  merupakan  masalah  yang  sangat
kompleks  karena  akan  menghadapi  dua  sisi dilematis.  Pertentangan  antara  kepentingan hidup  dan  kepentingan  pemerintahan  akan berbenturan  kuat  dan  menimbulkan  friksi diantara keduanya.
Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya  tidak  memiliki  keahlian  khusus mengharuskan  mereka  bertahan  dalam  suatu kondisi  yang  memprihatinkan,  dengan  begitu banyak  kendala  yang  harus  di  hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat
berjualan  yang  tidak  menentu,  kemudian ditambah  dengan  berbagai  aturan  seperti adanya Perda yang membatasi lokasi keberadaan  mereka.  Melihat  kondisi  seperti ini,  maka  seharusnya  tindakan  pemerintah menjalankan aturan dalam penertiban Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  tetap  atas pertimbangan  kemanusiaan  yang  mampu memberikan  solusi  bagi  masyarakat  yang berprofesi  sebagai  Pedagang  Kaki  Lima (PKL).
Tahun ini fokus pembangunan Makassar berada pada infrastruktur, transportasi, dan penghijauan dengan melakukan  penataan  pedistrian,  pembenahan sistem  persampahan.  Penataan  infrastruktur yang  saat  ini  sedang  dilakukan  harus didukung dengan tata ruang melalui penertiban PKL guna memudahkan
pemerintah  dalam  menata  Kota  Makassar. Selanjutnya pembenahan sistem persampahan dilakukan  dengan  membangun  TPA  Bintang, dan  kucuran  dana  ke  kelurahan  dilakukan untuk membuat short cut atau tol road dengan mendekatkan anggaran ke masyarakat.
Guna  mewujudkan  makassar  kota dunia  dengan  perencanaan  pembangunan  di Makassar  dilakukan  melalui  pendekatan politik,  teknokratif,  partisipatif,  botton  up,
dan top down, (Makassartoday.com,
10/3/2016).
Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam  tentang  kondisi  dilematis  tersebut dengan  mengangkat  Judul  “Penertiban
Pedagang kaki Lima (PKL)Menuju
MakassarKota  Dunia.  Tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya
pemerintah  dalam  menertibkan  PKL  di  Kota Makassar dalam menuju Kota Dunia.

## II. TINJAUAN TEORI

## Analisis Sosial Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang  memerlukan  modal  relatif  sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok  konsumen  tertentu.  Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang
dianggap  strategis  dalam  lingkungan  yang informal.Pedagang kaki lima menurut An-nat
(2003:30)  bahwa  istilah  pedagang  kaki  lima merupakan peninggalan dari zaman
penjajahan  Inggris.  Istilah  ini  diambil  dari ukuran  lebar    trotoar  yang    waktu    dihitung dengan feet (kaki)  yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu  adalah  lima  kaki  atau  sekitar  1,5  meter lebih  sedikit.    Jadi  orang  berjualan  di  atas trotoar  kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Karafir (2007:4)
mengemukakan  bahwa  pedagang  kaki  lima adalah  pedagang  yang  berjualan  di  suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya  izin  usaha  dari  pemerintah.  Dari kedua pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  pedagang  kaki  lima  adalah  mereka yang  berusaha di  tempat-tempat  umum  tanpa atau adanya izin dari pemerintah.
Secara  garis  besar  karakteristik  PKL (Ismawan:2002), digambarkan sebagai berikut:
1. Informalitas.  Sebagian  besar  PKL  bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada,  maka  keberadaan  mereka  pun  tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas.  Aspek  informalitas  dari  PKL juga  membawa  konsekuensi  tiadanya jaminan  keberlangsungan  aktifitas  yang dijalani,  sehingga  usaha  ini    merupakan sektor  yang  relatif  mudah  dimasuki  dan ditinggalkan.  Apabila  terdapat  peluang maka  dengan  banyak  pelaku  yang  turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang  ke  arah  negatif  pelakunya  akan berkurang.
3. Kemandirian.  Umumnya  para  pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan
bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal dengan berbagai peraturan  dan  prinsip  keberhati-hatian membatasi  kemungkinan  berhubungan dengan  para  PKL,  karena  tiadanya jaminan yang dimiliki mereka.
4. Hubungan dengan sektor formal.
Meskipun  kehadiran  mereka  tidak  diakui, namun  peranan  mereka  dalam  membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam  hal  pendistribusian  barang  kepada konsumen.
Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik(BPS), karakteristik sektor informal sebagai berikut: 1. Mandiri.  Pada  umumnya  usaha  yang dilakukan  tanpa  ada  bantuan  dari pekerja/buruh, artinya dikerjakan langsung oleh pemimpin perusahaan.
2. Modal. Modal yang dikeluarkan dalam melakukan  usaha  berasal  dari  milik sendiri.
3. Waktu.  Rata-rata  waktu  kerja  sektor informal  dalam  sehari,  paling  lama adalah 9 jam.
4. Pinjaman.  Dalam  menjalankan  usaha mayoritas, mereka tidak memanfaatkan bantuan  pinjaman  pemerintah  ataupun bank  lokal.  Tetapi  mencari  pinjaman lainnya,  yang  berasal  dari  keluarga atau kerabat terdekat. Beberapa alasan, mereka yang tidak mendapatkan
bantuan dari pemerintah adalah ketidak tahuan adanya bantuan, ketidak tahuan dalam prosedur pengajuan atau penerimaan  bantuan  dan  penolakan proposal dari lembaga yang bersangkutan. Kegiatan  ekonomi  informal  perkotaan kehadirannya membawa beberapa
permasalahan  bagi  perkotaan  di  antaranya, yaitu (URDI 2005) :
1. Penyalahgunaan  penggunaan  peruntukan ruang publik.
2. Munculnya ancaman keamanan lingkungan. 3. Terabaikannya  kebersihan  lokasi  sektor informal.
4. Adanya eksplotiasi anak-anak usia sekolah.
5. Terjadinya  persaingan  yang  tidak  sehat antara sektor informal dan sektor formal.
6. Rentannya  pemerasan  oleh  pihak-pihak tertentu  karena  ketiadaan  perlindungan hukum.
7. Munculnya  setoran  ilegal  (pungutan  liar) yang  mesti  dibayarkan  kepada  pihak tertentu di luar setoran resmi.
Masalah dan keuntungan yang  muncul dari kehadiran PKL bagi perkotaan (Soegijoko: 2001) : Masalah Keuntungan Mengganggu  kegiatan perkotaan lainnya sehingga menimbulkan kesemrawutan. Mampu menyediakan lapangan kerja sehingga  mampu menyerap  tenaga kerja. Tidak tertatanya dengan baik dikarenakan tidak tersentuh oleh hukum. Menyediakan barang yang murah bagi masyarakat. Sulit diprediksi pertumbuhannya sehingga  sulit  untuk ditata. Bisa menjadi cikal bakal sektor formal. Dewanto  (2004)  dalam  skripsinya menjelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL, yaitu :
1. Menurunkan  Kualitas  fisik  suatu  kawasan tertentu karena tidak tertata,
2. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,
3. Menimbulkan kesan kumuh,
4. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PKL,
5. Penggunaan trotoar sesuai fungsi peruntukannya,
6. Kehadiran  PKL  menimbulkan  sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

## Upaya Relokasi dan Pemberdayaan PKL
Kehadiran  PKL  di  suatu  kota  pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan  permasalahan  bagi  suatu  kota karena  tidak  tertata  dengan  rapi.  Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul
gagasan  relokasi.  Relokasi  yaitu  suatu  upaya menempatkan  kembali    suatu  kegiatan tertentu  ke  lahan  yang  sesuai  dengan peruntukannya (Harianto:2001).
Ramdhani (2005) menerangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu :
1. Kestrategisan  lokasi,  yaitu  konsumen mudah  menjangkau  lokasi  usaha  PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung. 2. Faktor visual, memberikan kesan
harmonis  dan  asri  sehingga  mudah menarik minat konsumen, 3. Hirarki pembangunan,
jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,
4. Sewa  atau  penjualan    tanah/  kios    yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang. Apriyanto (2003) memberikan tambahan bahwa lokasi untuk relokasi PKL : 1. Memperhatikan faktor lokasi dan permintaan barang.
2. Mempunyai  akses  masuk  kedalam  pasar yang  memadai,  minimal  2  jalan  untuk akses masuk dan akses keluar.
3. Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan pergerakan
konsumen dan pedagang.
4. Prasarana  dan  sarana  pendukung  yang memadai  seperti;  drainase,  listrik,  gas,  air bersih  dan  tempat  pembuangan  sampah (TPS).
Dapat  disimpulkan  relokasi  adalah usaha  memindahkan  PKL  dari  lokasi  yang tidak  sesuai  ke  sebuah  lokasi  yang  dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan  semua  aspek.  Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan. Meski kehadirannya dianggap melanggar,  para  PKL  dikenakan  retribusi yang menyebabkan mereka merasa dilegalisasi sehingga pertumbuhan
perdagangan  menjadi  pesat  (Perwira:2004). Umumnya  PKL  tidak  mendapatkan  subsidi apapun dari pemerintah, modal yang dikeluarkan  diperoleh  dari  meminjam  sanak family atau orang-orang terdekat.
Pemerintah memandang
sektor informal  hanya  sebagai  ancaman  yang  harus
ditertibkan  bukan  sebagai  sektor  penggerak ekonomi,  maka  terjadi  kesalahan  presepsi dalam memandang sektor informal (Mubyarto:2004), sehingga pendekatkan yang diterapkan pun tidak  menyentuh akar permasalahan. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam pertumbuhan sektor informal,  dengan  cara  menjamin  serta mengatur  perkembangan  mekanisme  pasar dan  melindungi  dari  ancaman  monopoli perusahaan besar  yang  bersifat  formal.    Oleh karena  itu,  pemerintah  mempertimbangkan lagi keberadaan sektor informal, jika keberadaan sektor informal mampu diberdayakan  dengan  baik,  bisa  menjadi potensi  daerah  dalam  mengurangi  angka pengangguran. Upaya untuk mewujudkan pemberdayaan para PKL di Bandung
(Maulana:2004), yaitu :
1. Memberikan  kebijakan  yang  melindungi keberadaan PKL,
2. Memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lokasi berjualan  PKL,
3. Merelokasi  tempat-tempat  berjualan  para PKL,
4. Melakukan  penyuluhan  dan  pelatihan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  untuk mengembangkan keahlian para PKL.

## Faktor yang Menyebabkan Pedagang Memilih Lokasi untuk Usaha
Tujuan utama dari kegiatan perdagangan  adalah  untuk  menjual  barang dagangan  dengan  mendapatkan  keuntungan. Umumnya  kegiatan  perdagangan  dilakukan ditempat-tempat  yang  mudah  dijangkau  oleh konsumen.  Begitu  pula  dengan  kegiatan perdagangan PKL  yang  menjual  dagangan  di lokasi-lokasi  yang  ramai,  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi.  Sasaran  penjualan produk  PKL  ditujukan  kepada  masyarakat dari  golongan  ekonomi  menengah  ke  bawah, sehingga harga yang ditawarkan relatif murah dibandingkan  dengan  harga  yang  ditawarkan di pertokoan.
Ardhiansyah (2003) menerangkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :
1. Faktor Keramaian Lokasi.
2. Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.
3. Kenyamanan dan keamanan
4. Lokasi  dagang  PKL  yang  dianggap  aman dan  nyaman,  yaitu  lokasi  yang  bebas  dari ancaman  yang  mengganggu.  Seperti penertiban  atau  gangguan  dari  preman- preman.

## Tinjauan Tentang Kebijakan Publik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn
dalam Abdul Wahab (2005, h. 55) implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang  telah  di  tetepkan  dalam  keputusan kebijakan-kebijakan  sebelumnya.  Sementara itu,  dalam  Abdul  Wahab  (2005,  h.  65)
mengikuti pandangan Mazmanian dan Sebatier bahwa proses implementasi kebijaksanaan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dan  menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran,
melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi,  sosial, yang  langsung  atau  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh  kepada  dampak  baik  yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
Terdapat banyak literature ilmiah yang telah  menyajikan  definisi  tentang  kebijakan public  ( public  plicy ).Masing-masing  ahli memberikan  penekanan  yang  berbeda-beda dalam  mendefinisikan  makna  kebijakan public  tersebut.Perbedaan  ini  timbul  karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang  yang  berbeda-beda.Konsekuensi dari  hal  tersebut  adalah  pada  penggunaan pendekatan  dan  model  kebijakan  public  itu sendiri  sehingga  akhirnya  menemukan  juga bagaimana kebijakan publik tersebut didefinisikan.
Namun  demikian,  beberapa  ada  pula yang  memiliki  kesamaan  pendapat  dengan Thomas  R.  dye (Winarno,  2012).  Dye mendefinisikan  kebijakan  public  sebagai
whatever  government  choose  to  do  or  not  to do (apa  pun  yang  dipilih  pemerintah  untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan  bahwa  bila  pemerintah  memilih untuk  melakukan  sesuatu  maka  harus  ada tujuan  dan  kebijaksanaan  Negara  itu  harus meliputi  semua  tindakan  pemerintah,  bukan semata-mata pernyataan
keinginan pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  saja.
Sesuatu  yang  tidak  dilaksanakan  oleh pemerintah  pun  termasuk  kebijaksanaan Negara.  Sebab  hal  tersebut  akan  mempunyai pengaruh  atau  dampak  yang  sama  besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Agustino, 2006). Kebijakan merupakan serangkaian tujuan  dan  sasaran  dari  program-program pemerintah,  yang  menurut  Edward  III  dan Sharkanskydapat  ditetapkan  secara  jelas dalam peraturan-peraturan perundang- undangan  atau  dalam  bentuk  pidato-pidato pejabat  teras  pemerintah  ataupun  berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan  pemerintah.Kebijaksanaa  Negara adalah  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat- pejabat pemerintah (Agustino, 2006).
Menurut David Easton dalam Winanrno  (2012)  mendefinisikan  kebijakan sebagai  akibat  aktifitas  pemerintah  ( the impact  of  government  activity). Menurut  Carl I. Friedrich dalam Agustino (2006) mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok,  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu,  dengan  ancaman  dan peluang  yang  ada.Kebijakan  yang  diusulkan tersebut  ditujukan  untuk  memanfaatkan potensi  sekaligus  mengatasi  hambatan  yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan  kita  harus  merujuk  pada  definisi dari  kebijakan  publik  itu  sendiri  seperti  yang telah  dijelaskan  di  atas.Masalah  kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi  sebuah  kebijakan  di  dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan  merupakan  masalah  dari  kebijakan tersebut.
Maraknya PKL berbuntut pada munculnya  berbagai  persoalan.Ada  aggapan bahwa  keberadaan  PKL  yang  semrawut  dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan  serta  kebersihan  lingkungan. Lokasi  berdagang  yang  sembarangan  bahkan cenderung  memakan  bibir  jalan  sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban.  Belum  lagi  masalah  limbah  atau sampah.  Selama  ini  para  PKL  belum  sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan  juga  harus  diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen. Masalah kemacetan, sejatinya bukanlah permasalahan sektoral lagi,
melainkan  menjadi  bagian  dari  beragam permasalahan  kota  yang  saling  terkait  satu dengan  lainnya.  Banyak  faktor  yang  menjadi penyebab timbulnya kemacetan.Beberapa faktor  penyebab  kemacetan,  di  antaranya pertama  daya  tampung  ruas  jalan  yang overload  dengan  jumlah  kendaraan  yang lewat.Beberapa  jalan  yangsebenarnya  tidak mampu  lagi  menampung  aktivitas  kendaraan pada jam-jam puncak.
Selain  daya  tampung  ruas  jalan, beberapa traffic light yang sudah tidak akurat lagi (kurang berfungsi) turut menjadi penyebab  meningkatnya  angka  kemacetan. Faktor  lainnya  yang  menyumbang  angka kemacetan  terbesar  yaitu  pedagang kaki  lima (PKL).  Tak  bisa  dielakkan  aktivitas  PKL, khususnya  yang  ada  di  sekitar  jalan-jalan  di pusat  kota  yang  menggunakan  badan  jalan ikut  menyumbang  kemacetan.  Kemacetan terjadi  dipenuhi  pedagang  kaki  lima  (PKL), pejalan  kaki,  becak,  dan  sepeda  motor. Kemacetan  tersebut  disebabkan  banyaknya kendaraan  pribadi  yang  terjadi  di  pusat  kota tersebut secara bersamaan.
Pedagang  kaki  lima  merupakan  salah satu usaha di sector informal yang bergerak di daerah perkotaan, yang
memilliki karakteristik  kegiatan  usaha/cara  kerja    pada
umumnya kurang terorganisir, tidak memiliki izin  usaha, tidak tentu  lama  jam  kerja,  masih bergerombol,  modalnya  relative  kecil,  lebih bertumpu  pada  kemampuan  individual.  Jalan kartini  ini  merupakan  salah  satu  sarana  yang penting  bagi PKL  dalam  melakukan aktivitas usahanya
untuk mempertahankan
kelangsungan hidup  yang sejahtera,  baik  dari segi sosial maupun ekonomi. Tata  ruang  kota  yang  menjadi  acuan
untuk pembangunan sistem tranportasi perkotaan  jarang  dijadikan  sebagai  bahan rujukan  bersama.  Penyusunan  rencana  kota cenderung tak banyak melibatkan masyarakat atau kurang aspiratif sehingga kota kehilangan visi pengembangannya.
Kota  Makassar  dibangun  cenderung bagaimana  kepentingan  kepala  daerahnya, baik  Wali  kotanya  maupun  gubernurnya. Akibatnya,  kota  sangat  rentan  terhadap tekanan  kepentingan  modal  (kapital).  Faktor lain  yang  harus  dibenahi  adalah  lemahnya kesiapan kelembagaan dan tumpang tindihnya kepentingan  masing-masing  instansi.  Selain itu,  kepemimpinan  dalam  pengelolaan  sistem transportasi perkotaan menajdi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi.Biaya pembangunan transportasi perkotaan  yang  di  korupsi  sudah  “jamak” dilakukan  di  negeri  ini  sehingga  kualitas  dan kuantitasnya sangat jauh dari yang diharapkan. Kata  kunci  untuk  membangun  sistem transportasi  perkotaan  yang  baik  sehingga tidak menimbulkan masalah kemacetan
adalah apakah pembangunannya akan membantu  memecahkan  persoalan  sosial ekonomi  masyarakat  hingga  masalah  hak asasi  manusianya,  atau  hanya  menambah beban  baru  dengan  cara  meminggirkan mereka.  Harapan  kita  bersama  semoga kelemahan-kelamahan  tersebut  tidak  menjadi celah  untuk  memunculkan  pola  tindak pragmatis  guna  kepentingan  sekelompok orang atau atas nama kepentingan umum.
Masalah  keberadaan  PKL  serta  upaya untuk  menghilangkannya  atau  menggusurnya sesungguhnya  merupakan  fenomena  lama yang  dialami  oleh  pemerintah  di  kota-kota besar.  Sejak  terjadinya  krisis  ekonomi,
pembangunan  perekonomian  daerah  dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah
mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam,  ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Seiring  dengan  perkembangan  Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang  tinggi  dan  kurangnya  ketersediaan lapangan  kerja  dan  sarana  prasarana  dalam jumlah  yang  banyak,  sehingga  banyak masyarakat  bawah  mengambil  alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.
Berkembangnya  PKL  dipicu  oleh gagalnya  pemerintah  membangun  ekonomi yang  terlihat  dari  rendah  dan  lambatnya pertumbuhan  ekonomi,  tidak  berkembangnya usaha–usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengang- guran  yang  sampai  saat  ini diprediksi  kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur.
Yang menjadi
perhatian kita, seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat  dalam  mensejahterakan  masyarakatnya harus  menyiapkan  dana  khusus  sebagai jaminan  PKL  yang  digusur  untuk  memulai usaha  baru  ditempat  lain.  Mengingat  PKL yang  digusur  biasanya  tanpa  ada  ganti  rugi karena  dianggap  illegal.Bagaimanapun  juga PKL  adalah  juga  warga  negara  yang  harus dilindungi  hak-haknya,  hak  untuk  hidup, bebas  berkarya,  berserikat  dan  berkumpul. Jadi  yang  terkena  dampak  dari  adanya  PKL yaitu  para  masyarakat  pengguna  jalan  dan mengurangi keindahan tatanan jalan perkotaan maupun di desa.
Menurut  Wirisardjono  bahwa  PKL adalah  kegiatan  sector  marginal  (kecil- kecilan)  yang  mempunyai  ciri-ciri  sebagai berikut:
a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimanya.
b. Tidak  tersentuh  oleh  peraturan-peraturan atau  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  (sehingga  kegiatannya sering dikatakan”liar”)
c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan
diusahakan dasar hitung harian
d. Pendapatan  mereka  rendah  dan  tak menentu
e. Tidak  mempunyai  tempat  yang  tetap  dan keterkaitan dengan usaha-usaha yang lain
f. Umumnya  dilakukan  untuk  dan  melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Selain  itu  menurut  Suherman  bahwa ciri-ciri PKL sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha tidak terorganisir
b. Tidak memiliki Surat Izin Usaha
c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha. Pemkot sendiri mengaku telah melakukan  pendataan,  penataan,  pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas  Koperasi  dan  Sektor  Informal.Melihat kenyataan  di  lapangan,  upaya  Pemkot  dalam penataan  PKL  ternyata  diangggap  beberapa kalangan  masih  terkesan  setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari  PKL.  Bersama  dengan  komponen masyarakat  lainnya,  tidak  jarang  para  PKL pun  justru  melakukan  unjuk  rasa  menghujat kegagalan  pemerintah  dalam  menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin.

## Penelitian terdahulu
Penelitian  yang  sebelumnya  telah dilakukan  oleh  Muhammmad  Nur,  Abdul Yuli Andi Gani, dan M. Saleh Soeidy dengan judul  implementasi  kebijakan  pemerintah kota  dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima (Studi  Pada  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Makassar). Dimana fokus penelitian  mengacu  pada  masalah  dan  tujuan penelitian  yang  dilakukan.  Adapun  tinjauan analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan model  implementasi  kebijakan A  Framework for  Implementation  Analysis oleh  Daniel Mazmanian  dan  Paul  A.  Sebatier  dengan menganalisis  tiga  kategori  besar  yaitu:
(1)Mudah  tidaknya  masalah  dikendalikan.
(2)Kemampuan  kebijakan  untuk  menstruktur implementasi secara tepat. (3)Variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  deskripsi  dan  analisis  implementasi kebijakan  Pemerintah  Kota  dalam  penertiban
PKL  di  Kota  Makassar  kurang  berjalan dengan baik  sebagaimana tujuan dan maksud implementasi  kebijakan.  Kebijakan  yang  ada belum mampu mengurai persoalan disebabkan  substansi  kebijakan  yang  ada kurang relevan dengan kompleksitas persoalan  penanganan    PKL.  Diperlukan adanya  kebijakan  yang  mampu  memberikan solusi  komprehensif  terhadap  persoalan  PKL terutama  adanya  solusi  terhadap  eksistensi PKL di Kota Makassar.

## Kerangka Pikir
Kehadiran pedagang kaki lima
merupakan  salah  satu  unsur  yang  perlu diperhatikan  dalam  dunia  perdagangan  di Indonesia  dari  masa  ke  masa.  Sebagai  salah satu  sektor  informal,  pedagang  kaki  lima tidak  mungkin  dihindari  atau  ditiadakan, pedagang  kaki  lima  bagi  sebuah  kota  tidak hanya  sebagai  fungsi  ekonomi    fungsi  sosial dan  budaya.Aktivitas  perdagangan  terutama pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  area Kecamatan  Rappocini  berkembang  sangat pesat  kerena  menyerap  tenaga  kerja  yang besar  dan  modal  usaha  yang  tidak  terlalu besar,  sehingga  pedagang  kaki  lima  ini menyebar begitu
cepat. Dengan berkembangnya kawasan Kecamatan Rappocini maka aktivitas di jalan ini semakin tinggi pula. Semakin berkembangnya kawasan pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  kawasan Kecamatan  Rappocini  semakin  banyak  pula permasalahan  yang  timbul.  Permasalahan- permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Rappocini dari hari ke hari adalah kepadatan  lalu  lintas,  tingkat  kesadaran pedagang  kaki  lima  untuk  kebersihan  sekitar lapak dagangannya, pedagang kaki lima yang tidak tertib, masalah parkir yang semakin hari semakin  tidak  tertib,  gangguan  keamanan, gerobak  yang  tidak  dimasukan  ke  gudang pada  malam  hari  sehingga  menganggu  jalur lambat  jalan  Kecamatan  Rappocini  dan  lain- lain  yang  menganggu  penggunjung  yang ingin  berbelanja  di  area  jalan  di  Kecamatan Rappocini.    Dengan  demikian  penertiban pedagang  kaki  lima  di  Kecamatan  Rappocini
memerlukan  penindakan  yang  tentunya  juga harus memikirkan nasib para para PKL.
Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah  dalam  menertibkan  PKL  di  Kota Makassar  dalam  agenda  Makassar  menuju Kota  Dunia  secara  spesifik  upaya  yang dilakukan  pemerintah  berdasarkan  pada Keputusan  Walikota  Nomor  20  Tahun  2004. Implementasi ditelusuri dengan teknik wawancara dan observasi dilapangan
sehingga diperoleh gambaran fenomena  yang nyata  tentang  penertiban  PKL  di  Kota Makassar  ini.Untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat pada bagan kerangka pikir berikut.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitik  yang bertujuan untuk mengambarkan fenomena  social,  praktek,  dan  kebiasaan masyarakat.Penelitian ini berusaha mengidentifikasi  upaya  pemerintah  Kota Makassar  dalam  penertiban  PKL  oleh Pemerintah  untuk  mewujudkan  Makassar sebagai  Kota  Dunia.Tipe  penelitian  termasuk pada  penelititan  kualitatif.Lokasi  penelitian ini di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.Sumber  data  diperoleh  melalui observasi  dan  wawancara  dan  data  sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan,
referensi-referensi, peraturan perundang- undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

## Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, Kepala
Dinas  Perindustrian  Koperasi  dan  UMKM, Kepala  Satpol  PP,  dan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL).Teknik pengumpulan data yang
digunakan  yaitu  wawancara  mendalam  ( In depth  Inteview ).Dalam    hal    ini    dilakukan untuk  mendapatkan  data  dari key  Informant yang    dirasa  perlu yang terdiri  dari  pegawai dibidang  Humas  Dinas  Perdagangan  dan Pasar,  Dinas  Perindustrian  Koperasi  dan UMKM  serta  Satpol  PP.  Penelitian  ini  juga menggunakan  sumber  data  dari  observasi untuk  mengetahui  implementasi  relokasi, respon  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dan kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan relokasi  di  Kota  Makassar  dan  dokumentasi dilakukan  sebagai  pelengkap  penelitian  ini. Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif model  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman (2009:  16-19),  yaitu  reduksi  data,  penyajian datadan menarik kesimpulan.

## IV. HASIL
PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Kebijakan    Pembinaan    Pedagang Kaki    Lima    yang    ada    di    Kota  Makassar berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor 10    Tahun    1990  tentang    Pembinaan Pedagang    Kaki    Lima    dalam    Kotamadya Daerah  Tingkat    II    Ujung  Pandang.  Upaya dilakukan    pemerintah    Kota    Makassar dalam  hal  penataan  pedagang  kaki  lima di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar melibatkan    berbagai    instansi  antara    lain dinas    Perindusttrian,  Perdagangan    dan Penanaman  Modal,  dinas  Pertamanan    dan Kebersihan,    dinas    Tata    Ruang    dan Bangunan  dan  Polisi Pamong  Praja.
Tiap-tiap    instansi    hadir    program dimana    bertujuan    untuk  mengatasi  masalah pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu kebersihan dan penyebab kemacetan.
Program  tersebut  antara  lain  program pembinaan  pedagang    kaki    lima,    program Makassar  Green  and  Clean,  dan  Penertiban pedagang kaki lima.
Hal    ini    dipertegas    pada    Keputusan Walikota    Nomor    20   Tahun    2004    tentang
Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan  dan Pembinaan  Pedagang  Sektor
Informal    (PKL)    dalam    Wilayah    Kota Makassar,    maka    Camat    melakukan pembinaan    kepada    pedagang    kaki  lima  di wilayahnya dengan melakukan :
1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang sektor informal (PKL).
2. Penetapan    lokasi/area    yang    dapat ditolerir    terhadap    aktivitas    bagi pedagang    kaki    lima    di    atas    Daerah Milik  Jalan  (DAMIJA)  dan  atau Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).
3. Larangan mendirikan bangunan permanent  dan  atau  semi  permanent  pada setiap  peruntukan  bangunan  yang  telah ditetapkan    sebagai  tempat  beraktivitas pedagang kaki lima (PKL).
4. Larangan melaksanakan kegiatan berdagang  di  luar  jadwal  yang  telah ditetapkan.
5. Penyuluhan  kepada  pedagang  kaki  lima yang    menempati    tempat  usaha    yang telah    ditetapkan,    harus    menjaga kebersihan,    keindahan,  serta    ketertiban umum sebelum dan setelah
melaksanakan  kegiatan usaha.
6. Menegur,    menertibkan    pedagang    kaki lima    yang    mengganggu  kepentingan umum/tidak sesuai penataan kota.
Adapun  aplikasi  dari  upaya  penertiban
pedagang  kaki  lima  di  Kecamatan  Rappocini Kota  Makassar  dilakukan  secara  bertahap dibeberapa  titik-titik  daerah  di  Kecamatan Rappocini  tempat  pedagang  kaki  lima berjualan yaitu:
1. Kelurahan Buakana
Kelurahan  Buakana  yang  berada  pada daerah  strategis  padat  aktivitas  penduduk tepatnya di Jl. Cilallang Raya yang didukung oleh  kehadiran  kampus  UIT  memberikan peluang  besar  bagi  PKL.Namun  setelah diterapkan  kebijakan  penertiban  PKL,  kini kawasan  Kelurahan  Buakana  terlihat  lebih rapi  dan  bersih.Keberadaan  PKL  kini  telah teratasi  di  Kelurahan  Buakana,  dimana terlihat bahwa aktivtas pedangang yang dapat bertahan di daerah tersebut adalah pedangang yang  benar-benar  memiliki  lokasi  dalam bangunan.Implementasi kebijakan pemerintah pada  penertiban  PKL  pada  poin  (1),  (4),  dan (6)  yang  diberlakukan karena wilayah sekitar
UIT  kebanyak  dikelola  oleh  pengusaha cina.Adapun PKL yang masih berjualan harus mendapat izin dari pemilik ruko berupa sewa lahan yang dapat digunakan pada malam hari saja.
Akses  berjualan  bagi  PKL  sejak ditertibkan  terlihat  cukup  efektif.  Meskipun masih  terdapat  beberapa  titik  di  Kelurahan Buakana  yang  masih  dijadikan  sasaran  PKL yaitu  sekitar  jembatan  dan  depan    ruko kosong  arah  Jln.  Veteran.  Namun  jumlah PKL  yang  berjualan  ditemukan  2-4  orang saja.
2. Kelurahan Banta-Bantaeng
Kelurahan banta-bantaeng yang berada di  arean  Jl.  R.S  Faisalmerupakan  salah  satu kawasan kampus keperawatan banta-bantaeng dan  kawasan  Kampus  Uiversitas  Negeri Makassar. Upaya penertiban  PKL dikawasan tersebut  tergolong  cukup  sulit.  Dimana kawasan  tersebut  mayoritas  masyarakat menengah kebawah.Sehingga masyarakat yang  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  memilih berjualan  dipinggir  jalan,  meskipun  hal tersebut  mengakibatkan  kemacetan  karena ruas jalan diisi oleh aktivitas PKL disepanjang jalan. Pemerintah telah beberapakali
melakukan  upaya  penertiban  seperti  larangan mendidirikan  bangunan  permanen  maupu semi  permanen,  dan  mennegur,  menertibkan PKL  yang  menganggu  kepentingan  umum yakni  sarana  jalan  raya,  namun  hal  tersebut masih  tidak  banyak  membuahkan  hasil.Hal tersebut dikarenakanKelurahan Banta- bantaeng merupakan area kampus yang ramai dengan  usaha  kos-kosan  yang  dijadikan pemukiman  mahasiswa  dan  tidak  merupakan jalan  utama  akses  kendaraan,  sehingga masyarakat tidak begitu menghiraukan
teguran tersebut.
3. Kelurahan Bonto Makkio Kelurahan  bonto  Makkio  taptnya
berada  di  Jl.  Tamalate  I  tidak  jauh  berbeda dengan akses aktivitas penduduk di Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini.Kelurahan Bonto Makkio
merupakan  jalur  kendaraan  umum  jalur Kampus  UNM  Pettarani  sehingga  menjadi
jalur  padat  kendaraan,  selain  itu  merupakan area pemukiman mahasiswa juga.
Penertiban  PKL  di  kawasan  bonto makkio,  beberapa  tahun  terakhir  ini  sudah cukup  teratasi,  dimana  PKL  yang  awalnya membuka  jualan  di  sisi  jalan  raya  setelah ditertibkan  tidak  lagi  terlihat.Adapun  PKL yang  masih  aktif  berjualan  adalah  PKL  yang sudah  menempati  kios-kios  yang  disewakan oleh  masyarakat  setempat.Beberapa  PKL telah mengikuti direlokasi dan menyewa kios dipasar  yang  dibuka  yakni  di  Jln.  Tidung Mariolo.
4. Kelurahan Ballaparang
Kelurahan  Ballaparang  yang  berada  di
Jln.  Timah  Raya.Kondisi  PKL  di  Kelurahan tersebut  tergolong  aman.Dimana  tidak  PKL yang  ditemui  setelah  dilakukan  penertiban oleh Satpol PP.
5. Kelurahan Gunung Sari
Kelurahan  Gunung  Sari  tepatnya berada  di  Jl.  Talasalapang  II.  Wilayah talasalapang  hampir  sama  dengan  wilayah Kelurahan Banta-bantaeng dan Buakan, yakni merupakan area kampus yang pada mahasiswa.  Diarea  Talasalapng  adalah  area kampus  Unismuh  Makassar,  Keperawatan Tidung, dan UNM Tidung.
Jumlah PKL yang beroperasi beberapa tahun  ini  yakni  tahun  2015-2016  terlihat semakin bertambah, padahal proses pembangunan  sarana  berjuala  telah  banyak dibangun.Menyisir sepanjang
jalan Talasalapang  dimulai  dari  titk  lampu  merah kearah talasalang I dan II, akan ditemui PKL yang beroperasi, baik di siang hari maupun di malam hari. Selanjutnya pada area Talasalang kea rah Alauddin perbatasan Makassar-Gowa PKL  akan  terlihat  pada  area  sekitar  depan kampus  sepanjang  jalan  menuju  kerah Kabupaten  Gowa.Beberapa  upaya  telah dilakukan  pemerintah,  termasuk  pimpinan Kampus  Unismuh,  namun  jumlah  PKL  yang beroperasi  hanya  sedikit  yang  pindah  ke lokasi yang telah disediakan.
6. Kelurahan Karunrung
Kelurahan  Karunrung  yang  berada pada wilayah Jln. Minasa Upa dan sekitarnya setelah  dilakukan  penertiban,  terlihat  cukup efektif.PKL  yang  masih  beroperasi  disekitar
jalan raya Talasalapang dan Minasa Upa kini telah  berkurang.Adapun  yang  masih  terlihat adalah  PKL  yang  memiliki  atau  menyewa kios  dan  lokasi  kios  tidak  menganggu  sisi jalan raya.
7. Kelurahan Kassi-Kassi Kelurahan  Kassi-kassi  yang  berada
wilayah sekitaran jalan Tamalate IX, merupakan  jalan  raya  akses  masyarakat ramai,  dimana  diarea  tersebut  terdapat fasilitas  umum  Puskesma,  tempat  Penitipan anak  Inang  Matu’tu,  swalayan,  dan  klinik pengobatan sehingga area ini merupakan titik- titik keramaian.
Setelah  dilakukan  penertiban  dan relokasi  PKL,  kini  kawasan  tersebut  terlihat sedikit  rapi.Kawasan  ini  memang  termasuk kawasan yang sulit ditertibkan dari PKL.Letak  yang  strategis  pusat  akses  jalan raya  penghubung  jalur  kearah  Jl.  Toddopuli dan Jln. Pettarani membuat penertiban kurang efektif.
8. Kelurahan Mappala
Kelurahan MAppala yng berada di area sekitar Jl. Tamalate II, merupakan area cukup ramai, karena terdapat fasilitas Sekolah.Namun  untuk  aktivitas  PKL  cukup sedikit.Adapun PKL yang beroperasi hanyalah  PKL  yang  memiliki  kios  tetap  dan kebanyakan  merupakan  masyarakat  yang bermukim  disana.Sehingga  penertiban  tidak dilakukan secara rutin.
9. Kelurahan Rappocini
Letak  kelurahan  Rappocini  berada disekitar  wilayah  Jl.  Inspeksi  Kanal.Kegiatan PKL  cukup  banyak.Dimana  berada  diarea fasilitas  pemerintah  Kantor  Camat  dan Catatan  Sipil.Aktivitas  PKL  terlihat  banyak mulai  pukul  18.00-21.00.sedangkan  pada siang harinya hanya beberapa yang beraktivitas  sekitar  2  sampai  3  PKL saja.Penertiban  tidak  rutin  dilakukan  diaera tersebut,  karena  berada  fasilitas  pemerintah sehingga  PKL  masih  banyak  yang  takut  dan segan beraktivitas pada jam-jam kantor. 10. Kelurahan Tidung
Kelurahan  tidung  yang  berada  di sekitar  Jl.  Mappala  merupakan  akses  utama ke jalan raya, sehingga aktivitas PKL terlihat cukup  sedikit.Adapun  yang  beraktivitas
dijam-jam  sibuk  hanya  PKL  yang  memiliki atau  yang  menyewa  kios.Sehingga  tidak mengganggu pengguna jalan raya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh bahwa  upaya  pemerintah  dalam  menertibkan PKL di Kecamatan Rappocini Kota Makassar cukup  efektif  walaupun  terdapat  beberapa titik-titik  di  setiap  Kelurahan  yang  memang sulit dihindar dari aktivitas PKL.Seperti yang berada dikawasan ramai penduduk dan tempat fasilitas  masyarakat.  Seperti  yang  diketahui bahwa  penertiban  PKL  bukanlah  tanpa pertimbangan  yang  matang,  dimana  sat dilakukan penertiban tetnunya akan berdampak pada pendapatan masyarakat kecil pelaku  PKL.Berikut  data  Kecamatan  Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar: Tabel  1.  Jumlah  Pedagang  Kaki  Lima  di Kecamatan Rappocini Kota Makassar No Kelurahan 2014 2015 1 Buakana 53 48 2 Banta-bantaeng 59 45 3 Bonto Makkio 51 36 4 Ballaparang 15 9 5 Gunung Sari 67 43 6 Karunrung 29 15 7 Kassi-kassi 58 47 8 Mappala 10 8 9 Rappocini 13 10 10 Tidung 9 7 Sumber: Arsip Kecamatan Rapocini
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 20  Tahun  2004  telah  dilakukan  sepenuhnya, hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  jumlah  PKL yang  telah  direlokasi  sebanyak  96 PKL  yang yang  beraktivitas  dijalan-jalan  raya  telah menempati  lokasi  yang  disediakan,  seperti pasar  dan  lapangan  yang  dapat  digunakan pada  malam  hari  untuk  berjualan.  Adapun PKL  yang  masih  beraktivitas  di  jam  18.00  – 22.00 sebanyak 102 PKL. Sedangkan 70 PKL yang  masih  beraktivtas  di  siang  hari,  namun telah menempati kios tanpa menggangu akses jalan raya.
IV. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  PKL  sendiri  member-kan kontribusi  besar  pada  pertumbuhan  ekonomi daerah  dan  nasional.  Oleh  karenanya  setiap Pemerintah  Kota  termasuk  Kota  Makassar berkewajiban melakukan pembi-naan terhadap  PKL  yang  ada  di  daerah  dalam bentuk pemberian bimbingan untuk peningkatan modal usaha, jaminan perlindungan  usaha  serta  keterampilan  usaha agar pedagang kaki lima bisa terbantukan dan terlindungi  sebagaimana  yang  diatur  juga pada  Kebijakan  Pengembangan  Usaha  Kecil Menengah,  dan  di  samping  itu  diperlukan juga  kebijakan  dalam  melakukan  penataan pedagang kaki lima  agar PKL tertata dengan baik,  tetap  terjaga  eksistensinya  dan  tetap memberikan  kontribusi  bagi  pendapatan ekonomi masyarakat tanpa menyisakan persoalan-persoalan perkotaan
seperti mengganggu  pengguna  jalan,  pemandangan perkotaan yang terlihat kumuh dan jorok.
Kebijakan  tentang  pengaturan  tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah  tertuang  pada  Keputusan  Walikota Nomor  20  Tahun  2004  Tentang  Pembinaan Pedagang  Kaki  Lima  Kota  Makassar  dimana Bab  II  Pasal  2  dijelaskan  tentang  adanya Pengaturan  Tempat  Usaha  disebutkan  bahwa setiap  daerah  milik  jalan  (Damija)  Kota Makassar  tidak  dibolehkan  untuk  ditempati oleh  pedagang  kaki  lima  karena  peruntukan- nya  hanya  untuk  pengguna  jalan.  Dalam perkembangannya,
Pemerintah Kota
Makassar  juga  menerbitkan  peraturan  daerah Kota  Makassar  yang  lebih  spesifik  mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang  tidak  dibolehkan  oleh  pedagang  kaki lima  berdagang.  Adapun  peraturan  tersebut yaitu  tertuang  pada  Peraturan  Walikota Nomor  44  tahun  2002  tentang  Penunjukan Bebarapa  Tempat Pelataran Yang  Dapat Dan Yang  Tidak  Dapat  Dipergunakan  Oleh Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Wilayah  Kota Makassar  dan  juga  Keputusan  Walikota Makassar  Nomor  651  tahun  2007  tentang
Kawasan Segi Empat Jalan Sebagai Percontohan  Kebersihan  dan  Penegakan Peraturan  Daerah  Kota  Makassar.  Selain  itu
Perwali  No.  20  tahun  2004  tentang  Prosedur tetap  (Protap)  penertiban  bangunan  dan Pembinaan  PKL  Kota  Makassar  dimana dijelaskan PKL di Kota Makassar sepenuhnya dibina  oleh  setiap  Pemerintah  Kelurahan  dan Kecamatan yang ada di Kota Makassar.
Dari  adanya  beberapa  Peraturan  yang terkait  tentang  penataan  PKL  di  Kota Makassar  yang  berdampak  pada  penertiban PKL  seyogyanya  Satpol  PP  Kota  Makassar melakukan  pengawasan  pada  tempat-tempat yang  dimaksud  tersebut  sebagaiamana  tugas Satpol  PP  Kota  Makassar  dalam  penegakan setiap  peraturan  daerah  Kota  Makassar. Namun sangat disesalkan
dalam
penerapannya,  jalan-jalan  yang  mestinya tidak  dibolehkan  ditempati  oleh  pedagang kaki  lima  berjualan/berdagang  justru  masih ramai ditempati oleh para pedagang kaki lima Kota Makassar.
Kebijakan  yang  ada  belum  mampu menjadi
solusi komprehensif bagi permasalahan  perkotaan  seperti  ketertiban dan keindahan perkotaan dan bagi keberadaan PKL  itu  sendiri.  Hal  ini  terlihat  dari  upaya yang  dilakukan  pemerintah    bahwa  masih terdapat  PKL  yang  masih  beraktivitas  di  jam 18.00  –  22.00  sebanyak  102  PKL  tanpa menempati kios yang telah disediakan dengan alasan  bahwa  letak  kios  yang  disediakan kuang  strategis  dan  pedangang  kaki  lima harus mengeluarkan biaya sewa kios.
Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan kompleks yang ditimbulkan olehnya  menjamurnya  pedagang  kaki  lima  di Kota  Makassar  tidak  terlepas  dari  faktor ekonomi dan sosial yang begitu kuat. Sulitnya mendapatkan  pekerjaan  yang  dikarenakan persaingan  kerja  yang  semakin  ketat,  hal tersebut  ditandai  dengan  kuatnya  arus transmigrasi  dari  berbagai  daerah  ke  Kota Makassar,  ditambah  persaingan  yang  ketat demi  memperoleh  pekerjaan  yang  layak,  dan adanya kesempatan atau daya tampung dunia kerja yang sangat terbatas.
Olehnya Pemkot Makassar perlu mengupayakan mampu mengakomodir semua pihak.  Kebijakan  penataan  yang  mampu mengatasi pedagang  kaki lima secara komprehensif termasuk keberadaan pedagang
kaki  lima  saat  ini.  Sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Carl  L.  Friedrich  bahwa “ sebagai  rangkaian  tindakan  yang  diusulkan seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah  dalam suatu  lingkungan  tertentu,  dengan  ancaman dan  peluang  yang  ada.Kebijakan  yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan  potensi  sekaligus  mengatasi hambatan  yang  ada  dalam  rangka  mencapai tujuan tertentu. yaitu terpenuhinya
kepentingan  masyarakat (public  interests)”
(Apriyanto, 2003).
Demikian halnya juga yang
disampaikan oleh Abdul Wahab (2005, h. 65) mengikuti pandangan Mazmanian dan Sebatier bahwa “proses implementasi kebijaksanaan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut perilaku
badan-badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dan  menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi,  sosial, yang  langsung  atau  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh  kepada  dampak  baik  yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan”.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pemerintah  menghadapai  suatu  tantangan besar  untuk  mampu  membuat  kebijakan yang  tepat  untuk  menangani  masalah Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Pemerintah dalam  beberapa  hal  ini  belum  mampu menemukan  solusi  untuk  menghasilkan kebijakan  pengelolaan  PKL  yang  bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.
2. Upaya  pemerintah  dalam  penertiban  dan pembinaan  PKL  di  Kecamatan  Rappocini masih  belum  sepenuhnya.  Hal  ini  terlihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan di  emperan  toko  Jalan  Raya  dan  tempat umum yang lainnya.

## Saran
Penulis  menyadari  bahwa  pelaksanaan penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Kota Makassar  merupakan  hal  yang  tidak  mudah
untuk  dilakukan  oleh  karena  itu  diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh aspek yang terkait, bukan hanya  itu  saja  dalam  mewujudkan  makassar sebagai kota dunia maka tindakan tegas  juga perlu  dilakukan  dalam  penataan  kota  yang tentunya  harus  disesuaikan  dengan  peraturan yang  berlaku  serta  kebijakan  yang  inovatif dalam  mencari “win-win  solution” sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab.  2005. Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2006. Dasar - dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
An-nat, B. 2003. Implementasi Kebijakan Penanganan PKL:  Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta.  Beberapa  koleksi    hasil    penelitian    program  Pascasarjana  Magister  Administrasi Publik, UGM.
Apriyanto,  Sarjono  Yetti.  2003. Pergulatana  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkotaan .  Jakarta.
Muhammadiyah University Press.
Ardhiansyah, Juli Soemirat. 2003. Kesehatan Lingkungan . Yogyakarta.Gadjamada.University Press.
Azhary.2005. Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Normatif  Tentang  Unsur-Unsurnya. Jakarta:  UI Press .
Creswell,  W.J. 2010. Reseach  Design Qualitative  and Quantitative  Approach. Penerjemah  Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewanto.2004.  Potret  Kehidupan  Pedagang  Kaki  Limadi  Pantai  Losari,    Makassar:  Universitas Hasanuddin.
Hanitijo, Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ismawan.2002.  Urbanisasi,  Pengangguran,  dan  Sektor  Informal  di  Kota,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Karafir.2007.Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Malano,  Herman.  2011. Selamatkan  Pasar  Tradisional,  Potret  Ekonomi  Rakyat  Kecil ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama .
Maulana.2004. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung:  PT Refika Aditama.
Mubyarto.Abustam,    Muhammad    Idrus2003.Gerak    penduduk    pembangunan    dan    perubahan sosial, Jakarta: UI-Press.
Perwira, Gilang. 2004. Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini ,Jakarta: Yudistira.
Ramdhani.2005. Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima .Yogyakarta.YPAPI.
Soesastro,  Hadi  dkk.  2005. Pemikiran  dan  Permasalahan  Ekonomi  di  Indonesia  dalam  Setengah Abad Terakhir ,Yogyakarta.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.

## Undang-undang
Peraturan  Daerah  Nomor   10  Tahun   1990 Tentang  Pembinaan  Pedagang  Kaki   Lima  dalam Kotamadya  Daerah Tingkat  II  Ujung Pandang.

## Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban
Umum

## Jurnal
Gani,  Abdul  Yuli,  Andi.  2006. Memunculkan  Tindakan  Kolektif  dalam  Proses  Pembuatan Kebijakan Publik (Suatu Studi Tentang Penataan PKL di Kota Malang dengan Melibatkan Stakeholders) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. IV, No. 2, Maret-Agustus 2006, Hal: 371-382.

## Internet
http://makassartoday.com/2016/03/10/begini-konsep-makassar-menuju-kota-dunia-versi-danny/