## ANALISIS INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 35 KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2013 – 2017
ANALYSIS INSTRUMENT OF A FISCAL POLICY TO ECONOMIC GROWTH IN 35 CITIES PROVINCE CENTRAL JAVA IN 2013 - 2017

## Fitri Bahari & Nugroho SBM
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro
Corresponding author: Nugroho SBM; Email : nugrohosbm@lecture.undip.ac.id; nugroho.sbm@gmail.com; fitri.bahari17@gmail.com Diterima: 27 Mei 2019, Direvisi: 8 Juli 2019, Disetujui: 12 Juli 2019

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pajak,  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  belanja  tidak  langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  35  Kabupaten/  Kota Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2013-2017,  sebagai  akibat  pengambilan  kebijakan  fiskal.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  panel  (data time  series selama  lima  tahun  dari 2013-2017,  dan  data cross-section sebanyak  35  data  yang  mewakili  Kabupaten/  Kota  Di  Provinsi Jawa  Tengah).  Metode  analisis  penelitian  ini  mengunakan  regresi  data  panel fixed  effect  model . Analisis  regresi  data  panel  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel-variabel  independen terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  estimasi  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  variabel belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pajak,  belanja  pegawai  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan,  sedangkan variabel  belanja  barang  dan  jasa  tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dapat disimpulkan  bahwa  variabel  belanja  lagsung,  pajak,  dan  belanja  pegawai  memiliki  pengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  dampak  pengambilan  kebijakan  fiskal.  Namun  variabel belanja  barang  dan  jasa  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/ Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperlukan  efektifitas  alokasi  anggaran belanja  maupun penerimaan pemerintah, agar lebih  dapat merespon  kebijakan fiskal regional yang diambil pemerintah.
Kata kunci: kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pajak.

## ABSTRACT
This study examines the role of fiscal policy in the economic growth in 35 Cities/Regency in  Central  Java  Province  in  2013  –  2017.  This  study  using  panel  data  with  fixed  effect  model analysis  to  explain  determinants  of  economic  growth.  The  result  of  this  study  show  that determinants of economic growth indicate that tax and personnel expenditure have a negative effect to  economic  growth. While  indirect  expenditure  has  a  positive influence  on  economic  growth.  The results  also  suggest  that  goods  and  services  expenditure  have  an  unsignificant  influence  on economic growth 35 Cities in Province Central Java.
Keywords: fiscal policy, economic growth, government expenditure, tax.

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  eko- nomi  suatu  negara  dapat  dilihat  dari tingkat  taraf  hidup  masyarakat  yang meliputi  pendapatan  perkapita,  pendi- dikan,  inflasi  yang  terkendali,  kesehatan, kesempatan  kerja  dan  lainnya.  Menurut Licolin  (2004)  pembangunan  ekonomi merupakan  proses  yang  berkaitan  antara faktor-faktor  yang  dapat  menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dianalisis  dan  dilihat  baik  secara  nasional maupun  regional.  Pembangunan  ekonomi tidak lepas kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  sendiri juga  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  alat ukur keberhasilan dalam proses pembangunan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat  perkembangan  PDRBdi  negara tersebut.
Selama periode 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami  fluktuasi.  Dari  seluruh  pulau yang  ada  di  Indonesia.  Jika  dilihat  dari data  Badan  Pusat  Statistika  Pulau  Jawa merupakan sumbasi terbesar dalam Distribusi PDRB di Indonesia. Pada tahun 2013  distribusi  PDRB  Di  Pulau  Jawa sebesar 57, pada tahun 2013 sebesar 57,06 persen  meningkat  menjadi  58,33  persen pada  tahun  2015,  dan  meningkat  lagi  di tahun  2017  menjadi  sebesar  58,49  persen. jika  dilihat  dari  distribusi  PDRB  tiap provinsi  yang ada, Jawa Tengah termasuk dalam  daftar  sepuluh  provinsi  yang memiliki  distribusi  yang  besar  terhadap PDRB nasional.. Hal tersebut dapat dilihat dalam  tabel  1  laju  pertumbuhan  ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

## Gambar 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2013-2017
Sumber: BPS 2018, diolah.
Berdasarkan  Gambar  1  dapat dilihat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di Jawa  Tengah  mengalami  fluktuasi,  pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47  persen  turun  menjadi  4,95  persen  di tahun  2015,  dan  meningkat  menjadi sebesar 5.26 persen di tahun 2017.
Salah  satu  upaya  pemerintah dalam  mendorong  peningkatan  partum- buhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  adalah
dengan  pengambilan  kebijakan  fiskal  dan moneter.  Kebijakan  fiskal  pada  dasarnya alat  atau  instrumen  pemerintah  yang sangat  penting  peranannya  dalam  sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  menjaga  stabilitas  harga  atau mengendalikan  inflasi,  memperluas  basis kegiatan  ekonomi  berbagai  sektor,  dan
secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran.
Kebijakan  fiskal  memiliki  dua instrumen dalam kebijakanya yaitu melalui  pos  pendapatan  atau  melalui  pos pengeluaran  (Budiono,  1995).  Jika  dilihat dari sisi pendapatan dapat berupa penerimaan pajak, pinjaman dalam negeri, pinjaman  luar  negeri,  dan  pinjaman  dari Bank  Sentral.  Sedangkan  jika  dilihat  dari pos  pengeluaran  dapat  berupa  pembelian barang  dan  jasa,  belanja  pegawai,  dan transfer payments .
Tujuan  utama  dari  kebijakan fiskal  salah  satunya  adalah  stabilitas ekonomi  baik  jangka  pendek  maupun dalam  jangka  panjang.    Dalam  kebijakan fiskal  stabilisasi  ekonomi  diusahakan dengan  melakukan  penyesuain  baik  dari belanja  negara  ataupun  pajak  yang  meru-
pakan  salah  satu  bentuk  respon  dari adanya output  gap dalam  suatu  perekono- mian.  Apabila  perekonomian  berada  pada posisi  dibawah  tingkat  ekuilibriumnya atau  yang  sering  disebut terjadinya  resesi. Langkah  yang  akan  di  ambil  oleh pemerintah salah satunya dengan menetapkan  kebijakan fiskal  dengan meningkatkan  pengeluaran  atau  menurun- kan  tingkat  penerimaan  pajak.  Sebaliknya apabila  terjadi  ekspansi  ekonomi  atau dimana perekonomian berada dalam posisi diatas  tingkat  ekuilibriumnya,  pemerintah akan mengambil langkah kebijakan dengan  meningkatkan  penerimaan  pajak atau  dengan  mengurangi  pengeluaran belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan  perekonomian  akan  kembali pada tingkat ekuilibriumnya. Tabel 1 Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2012-2017 (Juta Rupiah) Tahun Pajak Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung 2012 5.590597 1.977.572 1.241.601 8.540.013 2013 6.716.170 2.143.192 1.368.517 9.213.697 2014 8.213.118 2.397.686 1.887.758 10.808.021 2015 9.090.677 2.615.823 2.186.704 12.396.064 2016 9.672.518 2.493.432 2.239.684 13.717.073 2017 10.572.698 3.381.260 6.092.077 18.648.854 Sumber: BPS 2018, diolah. Berdasarkan  data  dari  Tabel  1 dapat  dilihat  penerimaan  pajak  daerah Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2012-2017
mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan  pajak  salah  satunya  disebab- kan  oleh  adanya  pencanangan  program pemerintah  yaitu tax  amnesti .  Penerimaan pajak  daerah  meningkat  dari  5.590.597 (juta)  di  tahun  2012,  menjadi  10.572.698 (juta)  di  tahun  2017.  Sedangkan  jika dilihat  dari  total  pengeluaran  pemerintah belanja  barang  dan  jasa  tahun  2012-2017 mengalami  fluktuasi,  dimana  pada  tahun
2014 pengeluaran pemerintah untuk belanja  barang  dan  jasa  tahun  2014 sebesar  2.397.686  (juta),  di  tahun  2015 meningkat  sebesar  2.514.682  (juta),  dan menurun menjadi 2.493.432 (juta) di tahun 2016.
Belanja Pegawai mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  jika  dilihat dari  data  2012-2017.  Peningkatan  belaja pegawai  dari  1.241.601  (juta)  di  tahun 2012,  meningkat  menjadi  2.186.704 (juta) di  tahun  2015,  dan  meningkat  kembali menjadi 6.092.077 (juta) pada tahun 2017.
Sedangkan Belanja tidak Langsung Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2012-2017 juga  terus  mengalami  peningkatan.  Pada tahun  2012  sebesar  8.540.013  (juta), meningkat  menjadi  12.396.064  (juta)  di tahun  2015,  dan  meningkat  kembali  pada tahun 2017 sebesar 18.648.854 (juta).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Mehrotra  (2018),  yang  menekankan tentang  efektifitas  stabilisasi  kebijakan fiskal  melalui  belanja  atau  pemasukan pemerintah dimana diketahui bahwa kebijakan  fiskal  melalui  pemasukan  dan belanja  pemerintah  sama-sama  memberi- kan  dampak,  tetapi  instrumen  belanja pemerintah  lebih  efektif  dalam  merespon kebijakan  fiskal  yang  diambil.  Dengan melihat  gambaran  kondisi  tersebut  setelah pengambilan kebijakan fiskal dapat diketahui  bahwa  daerah  belum  mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara  signifikan  serta  masih  adanya kesenjangan  antar  daerah  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini menganalisis  pengaruh  variabel  pajak, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  pegawai, dan  belanja  tidak  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  35  Kabupaten/ Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun 2013-2017 sebagai akibat kebijakan  fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  35 Kabupaten/  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah dalam  periode  2013  –  2017.  Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan  dan  Badan  Pusat Statistik.  Metode  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  mengunakan  metode panel  data . Teknik  estimasi  mengunakan  unit  data cross section dan time series . Alat analisis yang  digunakan  adalah Microsoft  Excel 2016 software  Eviews 10  untuk  meng- estimasi  faktor-faktor  determinan  partum- buhan ekonomi mengunakan panel data.
Variabel  dependen  penelitian  ini adalah laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  variable  independenden  dalam penelitian  ini  adalah  Pajak,  Belanja Pegawai,  Belanja  Barang  dan  Jasa,  dan Belanja tidak Langsung.
Untuk  mencapai  hasil  penelitian dan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  maka  digunakan  analisis  regresi dengan  metode  GLS  ( Generalized  Least Squares) (Gujarati,  2010) . Penelitian  ini mengunakan  model data panel fixed effect model. Model  ini,  secara  umum  dapat ditunjukkan  dengan  formulasi  sebagai berikut:
Dimana: Y = pertumbuhan ekonomi T = pajak BP = belanja pegawai BTL = belanja tidak langsung εjt = random error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Estimasi
Secara umum penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh pajak,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja pegawai  dan  belaja  tidak  langsung  di  35
Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah sebagai  dampak  pengambilan  kebijakan fiskal.  Hasil  estimasivariabel  independent terhadap  pertumbuhan  ekonomi  terlihat pada Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2 Hasil Estimasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fixed Effect Model Variable Koefisien t-ratio (signif) konstanta 4.884635 3.204211 (0.0017) LnT -0.058455 -2.304153 (0.0227) lnBP -0.173390 -2.096190 (0.0379) lnG -0.024805 -1.139941 (0.2563) lnBTL 0.131435 2.376094 (0.0189) R-square 0.651033 F-ratio (signif) 6.676879 (0.000000) Jumlah variabel signifikan 3 dari 4 variabel (75%) N Dw 2.442727 Sumber: data sekunder 2019, diolah.
Hasil  estimasi  menunjukan  bahwa koefisien determinasi sebesar 65,10 persen variasi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan  oleh  variabel-variabel  indepen- dennya  (pajak,  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  dan  belanja  tidak langsung),  sedangkan  sisanya  dijelaskan oleh  variabel  lain  diluar  model.  Hasil  ini juga  diperkuat  dengan  probabilitas  f- statistik  dengan  signifikasi  5  persen  yaitu sebesar  0,000000.  Artinya  H0  ditolak  dan H1  diterima  menunjukan  bahwa  variabel- variabel  independen  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
Langkah  selanjutnya  melakukan pengujian  deteksi  penyimpangan  asumsi klasik.  Untuk  uji  normalitas  dengan melihat  nilai  jarque  bera  sebesar  4,65279 dengan  probabilitas  0,097647  lebih  besar dari  taraf  nyata  sebesar  5  persen,  maka dapat di simpulkan bahwa data berdistribusi  normal.  Dalam  model  ini diberikan pendekatan General Least Square ( Cross  Section  Weights )  dan diberikan  perlakuan Cross  Section  SUR
(PCSE) dan Standart Errors and
Covariance .  Sehingga  asumsi  heteros- kedastisitas dan autokolerasi dapat diabaikan. Selanjutnya uji  multikolineritas dilakukan  dengan  mengunakan auxiliary regression ,  diketahui  bahwa  nilai R- square untuk  seluruh  estimasi bila dibandingkan  dengan  nilai R-square  fixed effect  model (65,10 persen)  memiliki  nilai lebih kecil, sehingga terjadinya multikolineritas dapat diabaikan.

## Pembahasan
Variabel pajak berpengaruh negatif dan  signifikan  pada  taraf  nyata  sebesar 0,05.  Artinya  penurunan  pajak  akan memingkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di 35  Kabupaten/  Kota  Provinsi  Jawa Tengah. Menurut Boediono (1995) kenaikan pajak akan menyebabkan pendapatan  disposibel menurun,  dan berakibat pada turunya pengeluaran konsumsi, selanjutnya penurunan konsumsi  akan  menyebabkan  turunnya keseimbangan  equilibrilium  perekonomi-
an.  Turunnya  keseimbangan  equilibrium ini  akan  memberikan  dampak  multiplier efek terhadap perekonomian.
Temuan selanjutnya
bahwa variabel  belanja  pegawai  berpengaruh negatif  dan  signifikan  pada  taraf  nyata sebesar  0,05.  Hal  tersebut  menjelaskan bahwa  peningkatan  belanja  pegawai  akan menurukan  pertumbuhan  ekonomi  Di  35 Kabupaten/  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.
Menurut Azwar (2016) pengeluaran pemerintah akan dapat berpengaruh
langsung  maupun tidak  langsung terhadap berbagai sektor perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuh- an ekonomi. Aldof Wagner memperkenal- kan  tentang  teori law  of  increasing  state activity dimana kecenderungan peningkat- an pengeluaran pemerintah akan meningkatkan  aktivitas  pemerintah  dalam perekonomian  (Mangkoesoebroto,  2002). Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah dalam belanja pegawai berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuh- an dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam angaran belanja pegawai untuk  setiap  daerah,  ada  daerah  yang memiliki kecenderungan  meningkat setiap tahun dan ada pula daerah yang mengalami fluktuasi dalam periode penelitian. Belaja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap  taraf  nyata  sebesar  0,05.  Artinya bahwa peningkatan belanja tidak langsung akan  menyebabkan  peningkatan  pertum- buhan  ekonomi  Di  35  Kabupaten/  Kota Provinsi  Jawa  Tengah.  Secara  teori, belanja tidak langsung berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui alokasi  angaran  yang  efisien  guna  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan  ekonomi,  artinya  bahwa meningkatnya kesejahteraan ekonomi
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian variabel belanja barang dan jasa berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Di  35 Kabupaten/  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah. Tidak  signifikannya  variabel  belanja barang  dan  jasa  mengindikasi  bahwa barang  dan  jasa  pada  kenyataannya bukanlah faktor yang berpengaruh terhadap  perubahan  nilai  pertumbuhan ekonomi  di  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan  fiskal  dapat  menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran  pemerintah  memiliki  efek multiplier  dengan  cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Menurut Boediono  (1995)  peningkatan  belanja barang dan jasa pemerintah akan meningkatkan  keseimbangan  equilibrium perekonomian, selanjutnya perubahan keseimbangan ekuilibrium akan
mengalami  proses  multiplier  efek.  Namun dalam  penelitian  ini  belanja  barang  dan jasa  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  35  Kabupaten/ Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Hal  tersebut dimungkinkan  kebijakan fiskal yang diambil  oleh  pemerintah  daerah  belum mampu mendistribusikan pendapatan secara  efisien  sehingga  tidak  berdampak terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ramayandi  (2003)  dimana  adanya hubungan  negative  dan  tidak  signifikan barang  dan  jasa  terhadap  pertumbuhan ekonomi di dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan terkait pengaruh pajak, belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa, dan  belanja  tidak  langsung  terhadap
pertumbuhan  ekonomi  35  Kabupaten/ Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai dampak  kebijakan  fiskal  yang  diambil pemerintah  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  Pajak,  dan  belanja  pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Di  35 Kabupaten  /  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.
Belanja  Tidak  Langsung  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Belanja Barang  dan  Jasa  tidak  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Di  35 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah

## Saran
Berdasarkan dari kesimpulan penelitian yang dihasilkan, terdapat kondisi-kondisi yang belum optimal dalam pertumbuhan  ekonomi  di  35  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah sebagai dampak dari
pengambilan kebijakan  fiskal. Selanjutnya agar  diperoleh  hasil  yang  optimal  guna mendukung perekonomian secara keseluruhan,  maka  ada  upaya-upaya  yang harus  dilakukan  oleh  berbagai  pihak terkait, diantaranya sebagai berikut: Dalam  penelitian  ini,  terdeteksi  faktor- faktor yang berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  35 Kabupaten  /  Kota  di  Jawa  Tengah.  Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 35 Kabupaten  /  Kota  di  Jawa  Tengah  untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran belanja  diperlukan  peran  serta  pemerintah dalam  mengatur,  dan  mengelola  anggaran belanja  agar  dapat  lebih  efisien,  tepat sasaran, sehingga dapat dirasakan dampak dalam  pengambilan  kebijakan  fiskal  yang ada  di  daerah  agar  dapat  mendorong peninkatan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. .2004 . Ekonomi Pembangunan .
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Azwar. 2016. Allocative Role of Government Through Procurement  of  Goods/  Services and  Its  Impact  on  Indonesian Economy . Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Vol. 20 No. 2. Baltagi, B.H. 2005. “Econometric Analysis  of  Panel  Data”. John Wiley & Sons, Ltd, England.
Badan  Pusat  Statistik.  2018.  “Database”.
www.bps.go.id. (1 April 2019). Boediono.  1995.  Seri  Sinopsis  Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro.  Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2019. http://www.djpk.depkeu.go.id.
(1 April 2019).
Gujarati,  Damodar  dan  Dawn  C.  Porter.
2010. Dasar-Daar  Ekonometrika
(Buku 1) . (Terj.) Eugenia Mardanugraha, dkk. Jakarta: Salemba Empat.
Gujarati,  Damodar  dan  Dawn  C.  Porter. 2012. Dasar-Daar  Ekonometrika
(Buku  2) .  (Terj.)  Raden  Carlos Mangunson.  Jakarta:  Salemba Empat.
Gujarati,  Damodar.  2007. Dasar-Daar
Ekonometrika II . (Terj.) Julius A.
Mulyadi, dan Yelvi Andri.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Makrifah, S. A. (2010). Analisis Pengelolaan  Keuangan  Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan  Ekonomi  Provinsi Jawa Timur. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Indonesia. Mangkoesoebroto, Guritno. 2002. Ekonomi  Publik.  Yogyakarta: BPFE. Mehrotra,  Neil  R.  2018. Fiscal  Policy Stabilization: Purchases or Transfers .  International  Journal of Central Banking Vol.14 No.2. Paseki,  Meilen  Greri,  Amaran  Naukoko, Patrick  Wauran.2014.  Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan  Di  Kota  Manado Tahun 2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiens, Volume 14 No.3
Ramayandi,  Arief.  (2003).  Economic Growth  and  Government  Size  in
Indonesia:  Some Lessons  for The Local  Authorities  Department  of Economics.  Working  Paper  in Economics and Development Studies No. 200302. Sodik,  Jamzani  Dan  Didi  Nuryanin.2005. Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi  Regional  (Studi  Kasus Pada  26  Propinsi  Di  Indonesia, Pra  Dan  Pasca  Otonomi).  Jurnal Ekonomi Pembangunan Upn
“Veteran”  Yogyakarta,  Volume
10 Halaman 157-170. Sukirno,  Sadono.  2005.  Makro  Ekonomi
Teori  Pengantar  .Raja  Grafindo Perkasa: Jakarta.
Suryati,  D.  2015.  Pengaruh  Belanja Daerah  Berdasarkan  Klasifikasi Ekonomi  terhadap  Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Tahun  2007-
2012. Media  Bina  Ilmiah,  9 (7),
20-27.