PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI
Jacky Afrinanda 1 ; Lola Yustrisia 2 ; Riki Zulfiko 3 .
Program Studi Strata Satu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586 E-mail : jackyafrinanda12@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com Naskah diterima : 09/03/2023, revisi : 28/04/2023, disetujui 20/06/2023

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjabarkan  bahwa  undang-undang Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan Untuk  melindungi,memelihara  serta  mewujudkan  perlindungan  terhadap masyarakat Indonesia agar terciptanya Masyarakat yang bermoral, beretika,berkepribadian  luhur,menjunjung  tinggi  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa serta  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  dalam  bermasyarakat.  Seiring berkembangnya  zaman,  berbagai  macam  cara  yang  dilakukan  orang  untuk melakukan transaksi Jual Beli yang berbau Pornografi salah satunya Alat Bantu Seks (Sex  toys)  melalui  media  Online.    Penelitian  hukum  normatif  menjadi  fokus penelitian  ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Penulis menemukan bahwa Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan dan menyinggung pada jual beli pornografi Alat bantu (Sex  toys)  melalui  internet.Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kegiatan jual beli Alat bantu Seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online  shop.  Rumusah  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah  kegiatan  Jual Beli alat bantu seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop.
Kata Kunci: Pornografi, Alat bantu Seks ( Sex toys),jual beli, Online Shop.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  explain  that  the  law  on  pornography  issued  by  the Government of Indonesia is Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This law was issued with the aim of protecting, maintaining and realizing protection for the people  of  Indonesia  in  order  to  create  a  society  that  is  moral,  ethical,  has  a  noble personality, uphold the values of Belief in the One and Only God. and uphold the dignity in society. Along with the times, various methods are used by the public to carry out buying  and  selling  transactions  that  smell  pornographic,  one  of  which  is  sex  toys through online media. Normative legal research is the focus of this research. This study uses the context approach as well as the existing legal approach to assess existing legal issues. The author finds that the Pornography Law can be applied and can be applied to  buying  and  selling  pornographic  sex  toys  via  the  internet.  The  purpose  of  this research is to find out whether the buying and selling of sex toys is prohibited by the pornography law and to find out the sanctions. crimes against sellers of sex toys in online stores. The problem in this study is whether the activity of buying and selling sex toys violates the Pornography Law and what are the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops.
Keywords: Pornography, sex toys, buying and selling, online shop.

## A. Pendahuluan
Salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi ialah kebutuhan seks, secara harfiah manusia sangat membutuhkan seks untuk memenuhikebutuhan hidupnya dan kebutuhan itu didapat dari  pasanganmasing-masing  yang  sudah  menikah,  Seks  merupakan  salah  satu  anugerah terindah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, dengan seks manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunannya. Tidak hanya itu manusia juga dapat memperoleh kenikmatan yang luar biasa yang dapat membuat hidup lebih tentram sebagai anugerah seks haruslah  dikendalikan  dengan  benar  agar  tidak  membuat  manusia  terjerembab  dalam kehancuran, akan tetapi dengan berkembangnya zaman yang semakin modern sudah semakin banyak  cara  untuk  memuaskan  kepuasan  birahinya,  salah  satunya  dengan  Alat  Bantu  Seks (Sex toys).
Sex toys merupakan alat bantu seks yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dari sisi biologis, setiap manusia dewasa akan membutuhkan suatu objek untuk menyalurkan hasrat seksualnya  yang bertujuan untuk memperoleh keturunanhingga mencari kesenangan. Tetapi, tidak jarang manusia dewasa laki-laki maupunperempuan yang ingin  menyalurkan  hasrat  seksualnya  bukan  hanya  kepada  sesama  manusianamun  dengan sebuah benda yaitu sex toys.Di Indonesia sendiri banyak beredar penjualan alat bantu seks
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
yang  dijual  melalui  online  shop  yang  mana  seluruhnya  hampir  mudah  untuk  ditemukan, contoho nline shop yang paling banyak dijadikan sebagai tempat penjualan dan penawaran sex toys adalah tokopedia, shoppe dan instagram.
Teknologi  dan  informasi  yang  perkembangannya  semakin  pesat  berimplikasi  terhadap setiap   aspek   kehidupan  manusia,termasukberubahnya  pola  pikir, perilaku   masyarakat, termasuk  kebiasaan  seseorang.  Hal  tersebut  juga terjadi  dalam  melakukan  jual  beli  yang biasanya dilakukan secara kovensional atau secara langsung dengan betatap muka, sehingga secara  langsung terjadi  peralihan  antara  penjual  dan  pembeli  seperti  yang dilaksanakandi pasar, di supermarket, dan di tempat jual beli yang lain. Namun,pada saat ini kegiatan jual beli mamputerjadi walaupun  tanpa  pertemuanatau  bertatap  mukaantara penjual  dan pembeli. Jual  beli  dapat terjadisecaraonline, hanya  dengan memakaiteknologi  internet penjual  dan pembeli  bisa bertransaksi.Melalui marketplace atau  platform  yang  ada  di internet penjual dapat menawarkan banyak jenisproduk mulai dari keperluan rumah tangga, makanan, hingga produk yang bersifat pribadi seperti alat bantu sex (selanjutnya disebut sex toys).
Dalam hukum Indonesia sendiri masih belum mengatur secara khusus mengenai legalitas penjualan dari alat bantu seks tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari pengertian sex toys, sex toys termasuk kedalam pengertian Pornografi.Jika diteliti dalam KUHP dan mengingat bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Disahkanya undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi  sehingga masalah  pornografi  dapat  ditanggulangi dengan  pengertian  pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan.
Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya didalam Pasal 4  ayat  1  menyatakan  bahwa  Pornografi  merupakan  suatu  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka umum, yang memuat kecabulan  atau  eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

## B. MetodePenulisan
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  Normatif  untuk mencapai jawaban yang disusun. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum berupa pengumpulan materi atau bahan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis khususnya terkait kegiatan jual beli alat bantu seks(sex toys) di online shop ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, sehingga membutuhkan data yang menekankan pada studi perpustakaan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## C. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  jual  beli  alat  bantu  seks  (sex  toys)  bertentangan  dengan  Undang-Undang Pornografi
Masalah  pornografi  merupakan  masalah  universal,  dengan  perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Negara-negara barat  seperti  misalnya  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Eropa  pada  umumnya  tidak melarang pornografi kecuali pornografi anak. Pornografi untuk orang dewasa diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa orang dewasa  sudah dibekali pengetahuan tentang itu, sudah mengerti  dampaknya,  dan  dimaklumi  sebagai  bagian  dari  kebutuhan  hidup  mereka. Pornografi  anak  sama  sekali  dilarang  dengan  pertimbangan  bahwa  anak  belum  memiliki kebutuhan khusus dan pengetahuan secara utuh sehingga belum mengerti dampaknya.
Di  Indonesia,  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi, perundang-undangan lain yang terkait dengan pornografi adalah Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 533), UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pers berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Eektronik, UU Kesehatan, UU Pendidikan, UU Pelayaran, dan UU Kepabeanan.
Pembentukan UU pornografi yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan agama sesuai dengan  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dimaksudkan  untuk  mengarahkan  masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan dilandasi dengan nilai-nilai agama, tanpa dengan  mengesampingkan  budaya,  adat  istiadat,  dan  nilai-nilai  yang  telah  hidup  dalam komunitas masyarakat tertentu.
Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi  nilai-nilai  moral,  etika,  akhlak  mulia,  dan  kepribadian  luhur  bangsa,  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menghormati  kebhinekaan  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.
Sering perkembangan Sosial dan teknologi,berbagai macam pula perkembangannya. Salah satunya  dengan  cara  Jual  beli. Memang  Jual  beli  tidak  ada  salahnya  selagi  tidak  melanggar Aturan yang berlaku di Indonesia. Di era Zaman yang modern ini sangat banyak cara untuk mepromosikan atau menjual-belikan sesuatu barang,salah satunya melalui Internet. Di dalam internet ada tempat bahkan Media Online pun bukan saja dijadikan untuk mecari informasi terkini  saja.  Tetapi  juga  bisa  dijadikan  untuk  Jual  beli.  Berbagai  macam  bisnis  jual  beli  di Indonesia  dari  Jual  beli  Benda,Rumah,Hewan,dll.  Di  Indonesia  Jual  beli  memang  sangat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
diperbolehkan  selagi  tidak  menyalahi  atau  melanggar  peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia salah satunya UU Pornografi. Dengan berbagai macam benda dan berkembangnya teknologi,muncul lah Benda dan hal baru yang diciptakan manusia tentunya  yang mempunya dampak Positif dan Negatifnya Bagi manusia salah satunya Alat Bantu Sex (Sex Toys).
Pengertian  alat  bantu  seks(sex  toys)adalah  benda  atau  perangkat  yang  terutama digunakan dalam memfasilitasi kenikmatan seksual seseorang. Menurut Cambrige Advanced Learner’s  Dictionary  &  Thesaurus  pengertian  sex  toys  adalah  an  object  that  people  use  to increase their sexual pleasure, such as dildo or a vibrator yang artinya sex toys adalah sebuah benda yang digunakan orang untuk meningkatkan kenikmatan seksual mereka, seperti dildo atau vibrator.
Mengenai  bisnis  jual  beli  Sex  toys  memang  belum  ada  Undang-Undang  khusus  yang mengaturnya  ,teteapi  kalau  ditelaah  dari  Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa  Pornografi merupakan suatu gambar,  sketsa, ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Didalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi, yang menyatakan:
‘’Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)’’.
Pada  pasal  29  ini  jelas  mengatakan  melarang  jual  beli  dan  beredarnya  sex  toys  di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan sex toys tersebut.
Salah satu pendapat para ahli yaitu,Adami Chazawi menjelaskan bahwa pornos artinya “ suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang  bersifat  tidak  senonoh  atau  cabul,  sedangkan  grafi  adalah  gambar  atau  tulisan,  yang dalam  arti  luas  termasuk  benda-benda  patung,  yang  isi  atau  artinya  menunjukkan  atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat ”. Bagi  setiap  orang  yang  normal  berdasarkan  pengalaman  orang-orang  pada  umumnya,  jika membaca  tulisan  atau  melihat  gambar  atau  benda  patung  atau  boneka  semacam  itu,  akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Pendapat lain menyatakan bahwa Pornografi adalah suatu gambar-gambar dari perilaku pencabulan  yang  di  dalamnya  terdapat  lebih  banyak  menonjolkan  tubuh  dan  alat  kelamin manusia.  Sedangkan  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  atau  KBBI  pornografi  adalah penggambaran  tingkah  laku  secara  erotis  dengan  lukisan  atau  tulisan  yang  dapat membangkitkan  nafsu  birahi;  bahan  bacaan  yang  dibuat  dengan  sengaja  dan  sematamata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks
Dari pengertian tersebut sudah menjelaskan bahwa Sex toys sangat melanggar Undang- Undang  No  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  karena  memuat  kecabulan  atau  ekploitasi seksual yang  sangat melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat karena Sex toys dapat dikategorikan memuat unsur kecabulan didalamnya. Ditambah lagi bisa merusak Nilai-nilai Norma  Kesusilaan  dalam  hidup  bermasyarakat.  Mengingat  sex  toys  ini  dalam    konteks bagaimana  mereka  masuk,  dipublikasikan,  dan  didistribusikan  di  Indonesia  Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan    dan    diperdagangkan    di    lingkungan    sekitar.  Seperti    halnya    Tokopedia terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya sex  toys  yang  peredarannya  tidak  diperbolehkan  oleh  BPOM  dan  dibatasi  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017.Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES  No.  62    Tahun    2017.  Menurut    aturan    Pasal4    PERMENKES  NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur  Alat  Kesehatan  menjelaskan  produk  itu  harus memenuhi  standar,  Pasal  4  angka  2 ketentuan yang ditetapkan standar yang serupa dengan SNI atau diatur Direktur Jenderal.Setiap pelaku  usaha  menggunakan  sistem  elektronik  untuk bertransaksi    dalam    barang    dan/atau    jasa  yang    tidak    sesuai    dengan    data    dan/atau informasi,  dan  penggunaan  tersebut  harus  sejalan dengan ketentuan UU ITE. Kalau lebih di telaah lebih lanjut Sex toys tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi juga bertentangan dengan PERMENKES dan UU ITE.
Menurut  (Sari,  2015)  berpendapat  bahwa  Online  shopping  atau  belanja  online  via internet, adalah suatu proses pembelian  barang atau jasa dari mereka/orang yang menjual melalui internet .  Karena Subjek Hukum Pidana adalah Orang dan Badan Hukum, jadi Online Shop dapat dikorporasikan atau disamakan dengan orang karena Online Shop yang mengakses serta  menjualnya  adalah  perusahaan/orang  dan  dapat  dikenakan  dengan  Pasal  UU  no  44 tahun 2008 tentang Pornografi terutama Pasal 29 ayat 1 .
Sanksi pidana terhadap penjual alat bantu seks (sex toys) di online shop di dalam  KUHP pengertian  pornografi  tidak  dijelaskan  secara  detail dan terperinci, dengan  tidak  adanya penjelasan istilah pornografi dalam KUHP maka menyebabkan banyak permasalahan terkait pornografi  yang  tidak  dapat  dijerat  akibat  pasal  dalam  KUHP  yang  multitafsir  atau  kurang jelas.Di  dalam  Hukum  Indonesia  sampai  saat  ini  memang  masih  belum  jelasnya  Undang Undang  yang  mengatur  tentang  Sex  toys  secara  khusus  tetapi  Sex  toys  bisa  dikaitkan  dan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
menyinggung  dengan  Undang-undang  Pornografi  yaitu  Undang-Undang  No  44  Tahun  2008 tentang Pornografi.
Dari pernyataan tersebut sebenarnya pengertian Pornografi masih bersifat luas namun terdapat  hal  persamaannya  yaitu  suatu  tulisan,    gambar    atau    berbagai    bentuk    media komunikasi,yang  terkait  dengan  seksual  dan  atau    sensualitas  yang  dapat    membuat  yang melihatnya  terangsang  nafsu  birahinya.  Dimana  sangat  bertentangan  dengan  Norma Kesusilaan dan Kesopanan serta dapat merusak moralitas yang ada dalam Masyarakat.
Salah satu permasalahan tentang sex toys ini adalah terkait kegiatan jual beli alat bantu seks(sex  toys),  karena  banyak  pihak  yang  menentang  penjualan  sex  toys  tersebut  dan  juga belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait pengaturan kegiatan jual beli sex toys di online shop. Namun dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) danUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Didalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi, yang menyatakan:
‘’Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)’’.
Pada  pasal  29  ini  jelas  mengatakan  melarang  jual  beli  dan  beredarnya  sex  toys  di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan sex toys tersebut. Serta di dalam Pasal 533 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan terang-terangan atau tidak dengan diminta, menawarkan sesuatu tulisan,  gambar  atau  benda  yang  dapat  menimbulkan  nafsu  birahi  anak-anak  muda,  atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, tidak dengan diminta menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau benda itu dapat diperoleh”
Didalam  Pasal  533  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dikatakan  bahwa melarang  penjualan  serta  beredarnya  alat  bantu  seks  (sex  toys)  di  Indonesia.  Menurut  R. Soesilo  dapat  menimbulkan  nafsu  birahi  anak-anak  muda  adalah  hal  tersebut  dapat membangunkan  atau  membangkitkan  nafsu  birahi  seksual  seseorang  yang  terpendam, sehingga dapat menimbulkan bayangan atau angan-angan perbuatan-perbuatan seksual atau menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan seksual. Dimana batasnya yang disebut “dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda terlalu sukar untuk dapat ditentukan.
Jadi  jika  melihat  dari  keadaan  sekarang  yang  mana  semakin  banyak  dan  semakin mudahnya  sex  toys  dijumpai  dalam  berbagai  online  shop,  baik  melalui  instagram,  shopee,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
tokopedia dan lainnya. Pengaturan sex toys di Indonesia dirasa belum jelas apakah legal atau illegal padahal sex toys termasuk kedalam pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang.
Disisi  lain,  selagi  keputusan  legalitas  dan  surat-suratnya  sudah  dipenuhi  serta  tercatat dengan cara legal di bea cukai dan Lembaga pemerintah lain yang terkait, sehingga ekspor dan impor permainan seksual akan dilakukan. Sebagai badan usaha dagang, Terkadang toko-toko sudah mengantungi surat dari departemen perdagangan. Surat itu menyebut bahwa produk- produk alat bantu seks dapat diimpor dan dipasarkan di Indonesia selagi barangnya baru dan tidak terkena larangan terbatas.
Sementara  itu,  Peredaran  sex  toys  bukan  dalam  wewenang  Kementerian  Kesehatan karena  sex toys tidak dalam kategori sebagai  alat kesehatan. Kementerian  Kesehatanhanya mengurusi  alat  kesehatan  yang  digunakan  untuk  kesehatan,  bukan  sebagai  alat  entertaint. Disisi  lain  ternyata  kementerian  Perdagangan  juga  tidak  mengatur  perizinan  sex  toys. Sehingga dari ketidakjelasan mengenai pengaturan wewenang perizinan alat bantu seks (sex toys)  antara  Kementerian  Perdagangan  dan  Kementrian  Kesehatan  tidak  menutup kemungkinan penjualan alat bantu seks dianggap bebas.
Pengertian  sex  toys  merupakan  alat  yang  bisa  membantu  saat  berhubungan  seksual untuk  mendapatkan  suatu  kesenangan  sendiri.  Banyak  jenis  sex  toys  yang  beredar  di Indonesia bahkan dijual seperti  dildo,  berbentuk  alat  kelamain  pria,  bentuk  setengah  badan wanita,  blindfold,  ring,  dan  lain sebagainya. Keberadaan sex toys bukan menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena  mereka mengetahui bahwa sex toys ini bebas untuk di jual belikan. bahkan sebagian besar penggunanya adalah wanita.
Dalam    hal    ini   perlu   adanya    kepastian    hukum    dari   pemerintah    agar   masyarakat mengetahui tentang aturan yang diterapkan terkait peraturan sex toys di Indonesia, karena jika kita lihat memang untuk pengaturan sex toys di Indonesia belum jelas legalitasnya yang diatur dalam perundang-undangan. Tetapi  jika  kita  lihat  dengan  beredarnya  sex  toys  ini sudah  sangat  banyak  terjual  di pasaran maupun secara langsung maupun online di media sosial.  Peraturan  tentang  sex  toys  ini  banyak  dikomentari  oleh  masyarakat,  ada  yang mengatakan bahwa sex toys sah-sah saja kalau diperjual belikan ada juga yang tidak setuju karena membawa dampak negatif bagi anak dibawah umur.
Memang sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Sex toys ini tetapi kalau dikaji dengan pengertian Pornografi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dapat dikaitkan karena mengandung Unsur kecabulan didalamnya.
Sementara itu dalam UU pornografi pasal 29 ayat 1 Menjelaskan Bahwa :
“Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar  rupiah).  Dalam  pasal  ini  juga menjelaskan  Setiap  Orang(tanpa  terkecuali)  yang  menjual  belikan  barang-barang  yang mengandung unsur Pornografi dikenakan Pidana penjara dan Pidana denda.”
Sejauh ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian untuk mengurangi hingga membatasi terkait Jual beli Sex toys ini salah satunya, Penjual sering menggunakan IP atau Identitas dari Penjual itu tidak jelas bahkan menggunakan identitas Palsu. Namun Ada juga  beberapa  kasus  yang  dapat  terungkap.Seperti  Contoh  kasus  Aparat  Polres  Balikpapan menangkap seorang pria berinisial WP. Pria yang merupakan warga  Jalan  Prapatan Dalam, Balikpapan  Selatan,  itu  dibekuk  lantaran  menjual  sex  toys  atau  alat  bantu  seks  yang dipasarkan lewat media sosial.WP boleh dibilang penjual sex toys rumahan yang cukup besar. Di rumahnya, terdapat puluhan berbagai jenis alat bantu seks. Mulai dari obat kuat, vibrator, pembesar alat kelamin, alat bantu seks pria, dan lain-lain. Perbuatan WP tersebut merupakan kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila.Waka Polres Balikpapan Kompol Andre Anas mengatakan, WP juga tidak  memiliki  perizinan di  bidang  perdagangan.  Pelaku  secara  terang-terangan  atau  tanpa diminta  menawarkan  suatu  tulisan  gambar  atau  barang  yang  dapat  merangsang  maupun membangkitkan nafsu birahi para remaja.Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal  106  UURI  nomor  07  tahun  2014  tentang  perdagangan  dan  atau  Pasal  533  ayat  3 KUHP.Dalam  memasarkan  barangnya,  WP  menggunakan  akun  Facebook  bernama  Angga Prasetya. Di akun itu, pria 40 tahun itu mem-posting dan menawarkan berbagai jenis sex toys. Mengetahui hal itu, anggota Sat Tipidter Polres Balikpapan lalu melakukan patroli cyber.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Sex toys  memang sangat bertentang dengan Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi  karena  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  1  menjelaskan  tentang  Pornografi merupakan  suatu  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang  memuat  kecabulan  atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi Sex Toys sangat bertentang  dengan  Undang-Undang  tersebut  karena  berbentuk  seperti  alat  kelamin Pria/Wanita  dimana  memuat  Unsur  Kecabulan  didalamnya.Tetapi  ada  Sex  toys  yang  tidak bertentangan  dengan  Undang-undang  Pornografi  seperti  Lilin  Pijat(Babeland  Massage Candle),Pelumas(Lubricrant dimana bermanfaat bagi dunia Kesehatan/Medis. Mengingat sex toys ini dalam  konteks  bagaimana  mereka  masuk,  dipublikasikan,  dan  didistribusikan  di Indonesia    Di  Indonesia,  alat-alat  ini  tidak  dapat  dipindahkan  secara  bebas.  Namun,  pada
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
kenyataannya alat ini banyak  disebarluaskan  dan  diperdagangkan  di  lingkungan  sekitar dimana melanggar Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat 1 ini jelas  mengatakan  melarang  jual  beli  dan  beredarnya  sex  toys  di  Indonesia.  Dengan  adanya online  shop  banyak  kemudahan  untuk  memperjualbelikan  sex  toys  tersebut  .  Seperti Tokopedia,Shopee,dan  Online  Shop  lainnya  terdapat  berbagai  jenis  barang  atau  jasa  yang dibatasi  seperti  obat  maupun  zat  salah  satunya  sex  toys  yang  peredarannya  tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena Subjek  Hukum  Pidana  adalah  Orang  dan  Badan  Hukum.  Jadi  Online  Shop  dapat  disamakan dengan  orang  karena  Online  Shop  yang  mengakses  serta  menjualnya  adalah perusahaan/orang  dan  dapat  dikenakan  dengan  Pasal  UU  no  44  tahun  2008  tentang Pornografi  terutama  Pasal  29  ayat  1  dan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 65-75 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## Daftar Pustaka
A. Buku
Tim  Penyusun,  Pedoman  Penulisan  Hukum,  Seminar  Proposal  dan  Ujian  Komprehensif,
Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022 Law  as  a  tool  of  social  engineering,  Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta,  Pokok-pokok  Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, 2006
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 Burhan  Bungin,  Pornomedia:  Konstruksi  Sosial  Teknologi  Telematika  dan  Perayaan  Seks  di Media Massa, Jakarta: Kencana, 2005
Puteri  Hikmawat,  Pengaturan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Perspektif  IusConstitutum dan Ius Constituendum, Jurnal Negara Hukum Vol 12 No 1 2021, hlm 60-61.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
C.  Jurnal
Melkisedek  Marthen  L,  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pronografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Di Kota Samarinda, ejurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 4, 2018
Rhafshanjanie  Prawira  Negara,  Jual  Beli  Sex  Toys  Dalam  Prespektif Hukum  Pidana  Di  Media Sosial, Indonesia Jurnal of Law and Social, Vol 2 No2, 2020
D. Lainnya Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukumnya Jual Beli Sex Toy Di
Indonesia,https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i-di- indonesia,akses 03 Desember 2022 12.04 WIB
Kompas,  Bolehkah  Permainan  Seksual  Dijual  Di  Indonesia?,https://lifestyle.kompas.com/, akses 03 Desember 2022 13.10 WIB
Frida Astuti, Walah, Sex Toys Barang Bebas Edar?,https://megapolitan.okezone.com/, akses 03
Desember 2022 13.30 WIB
Agung Wijaya, Pengertian Online Shop – Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dll. Pengertian Online Shop Adalah : Definisi, Tujuan, Manfaat, Kelebihan, dll.  https://dianisa.com). Akses 15 Desember 2022.