## Aktualisasi Welfare State
Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan *

## (ACTUALIZATION WELFARE STATE AGAINST THE LIFE OF STATELESS
IN DIMENSIONS ISLAMIC AND INDONESIAAN)

## Nur Rohim Yunus
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel Email: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id
Abstract: Every state must have the goal the welfare of its citizens, as the slogan of the Welfare State. In the implementation of the Welfare State is based on the principle  of  equality  of  opportunity,  equitable  distribution  of  wealth,  and  the public responsibility against those who are not able to supply its own needs. This means  that  the  state  is  directly  involved  in  the  affairs  of  its  citizens,  so  no experience discrimination in social life. Including the state of Indonesia, making the  welfare state  as  a slogan  in  order  to achieve social  justice  for  all Indonesian people.
Keywords: Welfare State, state, welfare
Abstrak: Setiap  negara  wajib  memiliki  tujuan  menyejahterakan  warganya sebagaimana  slogan  Welfare  State.  Dalam  pelaksanaannya  Welfare  State didasarkan  pada  prinsip  persamaan  kesempatan (equality  of  opportunity), pemerataan  pendapatan (equitable  distribution  of  wealth), dan  tanggung  jawab publik (public  responsibility) terhadap  mereka  yang  tidak  mampu  untuk menyediakan sendiri kebutuhan. Artinya negara terlibat langsung dalam urusan warga  negaranya,  sehingga  tidak  ada  yang  mengalami  diskriminasi  dalam kehidupan  sosialnya.  Termasuk  negara  Indonesia,  menjadikan  welfare  state sebagai  slogan  guna  mencapai  tujuan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Kata Kunci: Welfare State, bernegara, kesejahteraan
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  24  Juni  2015,  direvisi:  11  Agustus  2015,  disetujui untuk terbit: 16 Oktober 2015.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 254

## Pendahuluan
Negara Indonesia seringkali disebut sebagai negara yang mengusung gagasan  Negara  kesejahteraan  (welfare  State).  Hal  ini  karena  di  dalam pembukaan  UUD  NRI  1945  terdapat  salah  satu  tujuan  negara  yang mengekspresikan  gagasan  negara  kesejahteraan.  Dalam  istilah  umum, sejahtera  menunjuk  kepada  keadaan  yang  baik,  pada  kondisi  manusia  di mana  orang-orangnya  dalam  keadaan  makmur,  dalam  keadaan  sehat  dan damai,  dalam  kebijakan  sosial,  kesejahteraan  sosial,  menunjuk  kepada jangkauan  pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Istilah  inilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
Kesejahteraan  berkaitan  erat  pula  dengan  keadilan.  Sedang  keadilan adalah  kata  sifat  yang  artinya  sifat  yang  adil,  tidak  berat  sebelah.  Keadilan berhubungan  erat  dengan  tingkah  laku  yang  dapat  diterima  dalam  sebuah komunitas yang menjamin rasa percaya  antara satu terhadap yang lain, yang tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi dengan nurani yang manusiawi.
Pada  ranah  kenegaraan  yang  perlu  diketahui  adalah  bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur, tanpa melepaskan sendi-sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri. Negara hukum dan pemerintahan yang demokrasi  adalah  persyaratan  yang  urgen  dalam  pembangunan  sebuah negara dan menjadikannya lebih jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata hukum.
Konsep  Negara  Kesejahteraan  yang  lahir  diera  abad  ke-20  sebagai koreksi berkembangnya konsep Negara ‘Penjaga Malam’ (nachtwachtersstaat), muncul  pula  gejala  kapitalisme  di  lapangan  perekonomian  yang  secara perlahan-lahan  menyebabkan  terjadinya  kepincangan  dalam  pembagian sumber-sumber  kemakmuran  bersama.  Akibatnya  timbul  jurang  kemiskinan yang  menunjukan  kecenderungan  semakin  menajam,  yang  sulit  dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal.
Negara  dianggap  tidak  dapat  melepaskan  tanggung  jawabnya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya muncul kesadaran baru mengenai  pentingnya  keterlibatan  negara  dalam  menangani  dan  mengatasi masalah  ketimpangan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Pemerintah  sebagai pihak  yang  memiliki  tanggungjawab  terhadap  keadaan  warga  negaranya termasuk  dalam  kesejahteraan.  Karenanya ciri utama  dari  konsep negara ini adalah  adanya  kewajiban  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum.
Artinya,  negara  berhak  bahkan  wajib  untuk  ikut  campur  dalam  kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 1
Di  sisi  lain,  muncul  pula  aliran  sosialisme  yang  sangat  menentang individualisme  dan  liberalisme  yang  dianggap  sebagai  sebab  munculnya kapitalisme  yang  menindas  rakyat  miskin  bahkan  menciptakan  kemiskinan itu  sendiri.  Karena  itu,  atas  pengaruh  sosialisme  ini,  muncul  konsepsi  baru mengenai  negara  sejak  permulaan  abad  ke-20  ini  sebagai  ganti  dari ‘Nachwachtersfaaf’, yaitu ‘Welvaarstaat’/ ’Welfare State’ (Negara Kesejahteraan). 2
Welfare  state  atau  yang  lazim  disebut  sebagai  negara  sejahtera merupakan  gagasan  ideal  bagaimana  suatu  negara  melaksanakan  tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep walfare  state  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem  politik-ekonomi  yang berkembang  yang  dalam  hal  ini  adalah  sistem  kapitalisme, 3 sosialisme,  dan Islam.
Dalam  konsep  negara  kesejahteraan,  negara  dituntut  untuk memperluas  tanggung  jawabnya  kepada  masalah-masalah  sosial  ekonomi yang  dihadapi  rakyat  banyak.  Perkembangan  inilah  yang  memberikan legalisasi  bagi    ‘negara  intervensionis’  abad  ke-20.  Fungsi  Negara  juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga  dalam  hal-hal  khusus,  seperti ‘social  security’ ,  kesehatan, kesejahteraan-sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.
1 Juniarso  Ridwan  & Ahmad  Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan  Kebijakan Pelayan Publik, (Bandung: Nuansa , 2009) hal: 56 2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 52 3 Kapitalisme sebagai sistem ekonomi modern yang pertama kali diperkenalkan oleh manusia  hadir  dengan  gagasan  welfare  state  yang  menjunjung  kebebasan  individu.  Hal  ini merupakan bentuk manifestasi atau teori Invisible Hand Adam Smith yang menghendaki akan minimnya  peran  serta  negara  dalam  interaksi  ekonomi.  Teori  tersebut  pada  dasarnya menyatakan  jika  setiap  individu  diberikan  kebebasan  untuk  mengembangkan  modal  yang dimilikinnya  tanpa  adanya  campur  tangan  negara,  maka  ia  akan  mampu  mewujudkan kesejahteraan  di  lingkungan  sekitarnya.  [Lihat:  Suherman  Rosydi, Pengantar  Teori  Ekonomi: pendekatan  Kepada  Teori  Ekonomi  Mikro  dan  Teori  Ekonomi  Makro, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1998), h. 16-17].
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 256

## Pengertian Welfare State
Konsep  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State)  tidaklah  asing  di kalangan ahli hukum, ekonomi, dan politik. Namun karena luasnya cakupan maka  kajian  hukum  akan  berbeda  dari  kajian  ekonomi  dan  politik  tentang apa  Welfare  State  itu.  Setidaknya  ada  beberapa  pandangan  yang  berbeda tentang konsep Welfare State sebagaimana yang terjadi di berbagai Negara.

## Definisi Welfare State dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan:
Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahnya menjalankan berbagai  program  asuransi  sosial,  seperti  kompensasi  pengangguran, pensiun,  bantuan  uang  untuk  keluarga,  kupon  makanan,  dan  bantuan  bagi orang buta atau tuli juga pengertian kesejahteraan-negara sebagai pengatur. 4
Definisi  Welfare  State  dalam  “Collin  colbuid  English  Dictionary” sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan:
“Negara Kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal: kesehatan, pendidikan, dan  bantuan  keuangan  bagi  warga  yang  tidak  mampu  bekerja  karena  usia lanjut, pengangguran atau sakit.”
Dari  dua  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  welfare  state adalah  suatu  pemerintahan  negara  yang  mengatur  sekaligus  menjalankan tugas  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  manusia (basic needs), perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial:  santunan  keuangan  bagi  para  pensiun,  orang  tua,  sakit,  serta  orang- orang penyandang penyakit sosial: buta, tuli.
Welfare  state  adalah  tanggung  jawab  negara  terhadap  kesejahteraan warganya, sebagaimana dalam Encyclopedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. 5 Sedangkan the Concise Oxford Dictionary of Politics mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan  jaminan  sosial  dan  ekonomi  bagi  penduduk  melalui  sarana
4 Black’s Law Dictionary Online, diunduh pada  tanggal 26 september 2013 pukul 16.00
5 “Welfare State”, Encyclopedia Britannica , http://www.britannica.com/print/topic/639266 (diakses  22 Sep. 14).
pensiun,  tunjangan  jaminan  sosial,  layanan  kesehatan  gratis  dan semacamnya. 6
Menurut  Paul  Spicker,  Negara  kesejahteraan  adalah  upaya  untuk melepaskan  diri  dari  stigma  undang-undang  Miskin.  Itu  tidak  dirancang untuk  masyarakat  miskin;  itu  seharusnya  menawarkan  perlindungan  sosial bagi semua orang, untuk mencegah orang dari menjadi miskin. 7
Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan  pendidikan  adalah  wilayah  garapan  utama  dari  kebijakan  pemerintah yang menganut welfare state.
Program  pengentasan  kemiskinan  dan  sistem  perpajakan  juga dianggap sebagai aspek dari welfare state. Alasan dimasukkannya perpajakan ke  dalam  kategori  sifat  welfare  state  adalah  jika  penarikan  pajak  bersifat progresif  dan  dananya  digunakan  untuk  mencapai  distribusi  pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara. Di samping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran  asuransi  sosial  dan  manfaat-manfaat  lainnya  yang  belum dicakup  oleh  pembayaran  premi  asuransi  sosial.  Di  negara-negara  sosialis, welfare state juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan  jasa  pada  level  konsumen (consumer  prices). Konsep  Welfare  State biasanya  didasarkan  pada  prinsip  persamaan  kesempatan (equality  of opportunity), pemerataan  pendapatan (equitable  distribution  of  wealth), dan tanggung  jawab  publik (public  responsibility) terhadap  mereka  yang  tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan. 8
Konsep kesejahteraan (welfare) memang sering diartikan berbeda oleh banyak  orang  dan  negara  yang  berbeda.  Merujuk  pada  Spicker  (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan
6 Ed  Iain  McLean  and  Alistair  McMillan.  MC  “welfare  state” The  Concise  Oxford Dictionary of Politics . Oxford University Press 2009. Oxford Reference Online . Oxford University Press. University of Washington,
http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY. html?subview=Main&entry=t86.e1462 (diakses 22 Sep. 14).
7 Paul  Spicker, Poverty  and  the  Welfare  State:  Dispelling  the  Myths ,  (London:  Catalyst, 2002), h. 6
8 Alfitri,  ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  negara  indonesia,  Jurnal  Konstitusi Volume 9 Nomor 3 (jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), h. 454.
Suharto  (2006),  pengertian  kesejahteraan  sedikitnya  mengandung  empat makna.
Pertama; Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk  pada  istilah  kesejahteraan  sosial (social  welfare) sebagai  kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley 9 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera  terjadi  manakala  kehidupan  manusia  aman  dan  bahagia  karena kebutuhan  dasar  akan  gizi,  kesehatan,  pendidikan,  tempat  tinggal,  dan pendapatan  dapat  dipenuhi;  serta  manakala  manusia  memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
Kedua; Sebagai  pelayanan  sosial.  Di  Inggris,  Australia  dan  Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan  dan pelayanan sosial personal (personal social services).
Ketiga; Sebagai  tunjangan  sosial.  Khususnya  di Amerika  Serikat  (AS), diberikan  kepada  orang  miskin.  Karena  sebagian  besar  penerima  welfare adalah  orang-orang  miskin,  cacat,  penganggur,  keadaan  ini  kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “social welfare”.
Keempat; Sebagai proses  atau usaha  terencana.  Hal ini  baik  dilakukan oleh perorangan,  lembaga-lembaga  sosial,  masyarakat  maupun  badan-badan pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  melalui  pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 10
Istilah walfare  state dipersamakan  dengan the  caring  state oleh  van Caenegem.  Sehubungan  dengan  makna welfare  state tersebut  dikatakan  oleh Caenegem:
“The caring state or welfare state does not see its not only role in creation of a legal framework for flouring laissez-faire, but wants to intervene in economic life, create or at least stimulate prosperity, distribute equally and provide for everyone an existence that is not only legally but also economically safe. It is, however,  clear  that  if  the  state  is  supossed  to  look  after  everything    and
9 Midgley, et al (2000), h. xi
10 Edi Suharto, Welfare State, 2006, h. 2-3
everyone,  everybody  will  come  to  depend  on  the  state  and  its  political  and bureaucrati elites. 11
Para ahli yang lain pun menjelaskan mengenai apa itu walfare state:
1. Spicker  menyatakan  bahwa  walfare  state  adalah  “a  state  which benefits  its  citizen  in  accordance  with  certain  set  of  principles,’  from cradle  to  grave’  Fungsi  Negara  semacam  itulah  yang  menjadi keharusan bagi peran kontekstual negara-negara modern.
2. Jimly Assidiqie  menyatakan  bahwa  negara  kesejahteraan  mempunyai konsep  dimana  negara  dituntut  untuk  memperluas  tanggung jawabnya  kepada  masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi rakyat banyak.
3. Pada  saat  perumusan  UUD  1945,  Mohammad  Yamin  mengatakan: ”……Bahwa Negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh  rakyat,  untuk  kepentingan  seluruh  bangsa  yang  akan  berdiri kuat  di  dalam  negara  yang  menjadi  kepunyaannya”,  lebih  lanjut disebutkan:  ”Kesejahteraan  rakyat  yang  menjadi  dasar  dan  tujuan Negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.” 12
4. Utrecht  sejak  negara  turut  serta  secara  aktif  dalam  pergaulan kemasyarakatan,  maka  lapangan  pekerjaan  pemerintah  makin  luas. Administrasi  Negara  diserahi  kewajiban  untuk  menyelenggarakan kesejahteraan umum ( bestuurszorg ).
5. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum)  dalam  suasana  sebesar-besarnya  kemakmuran  menurut  asas keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dimensi  ini  secara spesifik  melahirkan  paham  negara  kesejahteraan  ( verzorgingstaat, welfare state). 13
11 W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Administrasi  Negara, (Yogyakarta:  Penerbit  Universitas Atma Jaya, 2008) h.7-8.
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2011), cetakan ke-7, h.18.
13 Bagir  Manan,  Pemikiran  Negara  Berkonstitusi  di  Indonesia,  makalah  pada  Temu Ilmuah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999, h.2.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 260
Sjachran  Basah  mengatakan  Indonesia  ini  tergolong  sebagai  negara kesejahteraan karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan  saja,  melainkan  harus  juga  melaksanakan  kesejahteraan  sosial dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara  yang  dijalankan  melalui pembangunan nasional. 14
Menurut  Esping-Andersen,  negara  kesejahteraan  bukanlah  satu konsep  dengan  pendekatan  baku.  Negara  kesejahteraan  lebih  sering ditenggarai  dari  atribut-atribut  kebijakan pelayanan  dan  transfer sosial  yang disediakan  oleh  negara  (pemerintah)  kepada  warganya  seperti  pelayanan pendidikan,  transfer  pendapatan,  pengurangan  kemiskinan,  sehingga keduanya  (negara  kesejahteraan  dan  kebijakan  sosial)  sering  diidentikkan. Hal  itu  tidak  tepat  karena  kebijakan  sosial  tidak  mempunyai  hubungan implikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan  negara  kesejahteraan,  tetapi  sebaliknya  negara  seperti  ini  selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya. 15
Pada dasarnya negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif  mengelola  dan  mengorganisasi  perekonomian,  yang  di  dalamnya, mencakup  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  ketersediaan  pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.
Secara  umum  suatu  negara  bisa  digolongkan  sebagai  negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu; 1) social citizenship, 2) full  democracy, 3) modern  industrial  relation  system, dan  4) right  to  education  and the expansion of modern mass education system. 16 Keempatnya ini dimungkinkan dalam  negara  kesejahteraan  karena  negara  memperlakukan  penerapan kebijakan  sosial  sebagai  penganugerahan  hak-hak  sosial  kepada  warganya.
14 Sjachran  Basah,  Eksistensi  dan  Tolak  ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985), h.2-3
15 S. Kuhnle dan SEO Hort, The Developmental Welfare State in Scandinavia; Lesons for the Developing  World (UNRISD),  2004,  hal:  10  atau  lihat  juga  dalam  Darmawan  Triwibowo  dan Sugeng  Bahagijo, Mimpi  Negara  Kesejahteraan, Op.Cit,  hal:  11  dan  Juniarso  Ridwan  &  Ahmad Sodik  Sudrajat,  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayan  Publik,  (Bandung: Nuansa, 2009), h.53
16 Lihat  Qs  Saba:  15  dan    Juniarso  Ridwan  &  Ahmad  Sodik  Sudrajat,  Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, (Bandung: Nuansa, 2009), h.54
Hak  sosial  ini  mendapatkan  jaminan  selayaknya  hak  atas  property  serta diberikan berdasar basis kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. 17
Negara  kesejahteraan  berusaha  membebaskan  rakyatnya  dari ketergantungan  pada  mekanisme  pasar  untuk  mendapatkan  kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara. Dalam rangka kesejahteraan, adanya system kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait yaitu: pertumbuhan ekonomi dan  kesempatan  kerja.  Pada  satu  sisi,  hak  sosial  tidak  seharusnya  menjadi disinsetif bagi warga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga negara harus  menerapkan  kebijakan  ketenagakerjaan  yang  aktif  guna  mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui system perpajakan  yang  kuat,  yang  hanya  dimungkinkan  melalui  pertumbuhan ekonomi  dengan  peran  aktif  pemerintah  pemerintah  didalamnya.  Segi  tiga antara  peran  negara  dalam  pertumbuhan  ekonomi-jaminan  hak  sosial kebijakan  aktif  tenaga  kerja  adalah  karakteristik  kunci  dari  suatu  negara kesejahteraan. 18

## Konsep Welfare State di Indonesia
Para  pendiri  negara  Indonesia  telah  menyepakati  bahwa  salah  satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa  Indonesia  bisa  diwujudkan.  Unsur-unsur welfare  state ini  telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia (Pancasila dan UUD 1945) pada saat  persiapan  rapat  pembahasan  persiapan  dan  paska  kemerdekaan  negara Indonesia.  Pembukaan  UUD  1945  yang  memuat  rumusan  tujuan  negara Indonesia  dan  juga  Pancasila  menyatakan  bahwa  negara Indonesia  dibentuk “...  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  …  dengan berdasar  kepada  Ketuhanan  yang  maha  esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat
17 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 54 18 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 54
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 262
kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 19
Rumusan  dasar ideologi welfare  state tadi  (“memajukan  kesejahteraan umum”    dan  sila  kelima  Pancasila  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”)  kemudian  dimanifestasikan  ke  dalam  batang  tubuh  konstitusi negara  Indonesia  untuk  dijadikan  pedoman  hidup  berbangsa  dan penyelenggaraan  kenegaraan.  Dalam  Pasal  34  UUD  1945  pra  amandemen, negara  menyatakan  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  fakir  miskin  dan anak-anak  terlantar.  Pasca  amandemen  keempat,  tugas  negara  di  bidang kesejahteraan  sosial  ini  diperluas  dengan  tambahan  tanggung  jawab  untuk mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  dan  memberdayakan  kelompok masyarakat  miskin,  serta  memberikan  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya. 20
Menurut  ahli  Pancasila,  sila  kelima  Pancasila  tidak  dimaksudkan untuk  membuat  Indonesia  menjadi  negara  sosialis  ataupun  liberal  dimana eksploitasi  individu  oleh  individu  lain  atau  oleh  negara  boleh  terjadi. 21 Ini sejalan dengan maksud para pendiri Indonesia ketika mengusulkan keadilan sosial  menjadi  salah  satu  dari  lima  sila  Pancasila  yakni  negara  yang  akan berfungsi  di  antara  ideologi  sosialisme  dan  liberalisme/kapitalisme  dalam mencapai  tujuannya.  Konsekuensi  dari  ideologi  “jalan  tengah”  ini  adalah sektor-sektor  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikendalikan oleh negara. Namun, hak-hak kepemilikan secara  tekhnis  dilindungi  oleh  hukum  dan  pengambilan  hak  tersebut  oleh negara  harus  dilakukan  sesuai  dengan  proses  hukum  dengan  pemberian kompensasi  kepada  pemilik.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  telah mengeluarkan  beberapa  putusan  terkait  konstitusional  atau  tidak  privatisasi BUMN  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  22/2001 tentang  Minyak  dan  Gas,  Undang-Undang  No.  20/2002  tentang  Ketenaga Listrikan, dan Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. 22
Keberadaan  elemen welfare  state dalam  dasar  negara  dan  jaminan pemanfaatan  sektor  produksi  vital  untuk  kemakmuran  rakyat  belum  bisa
19 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-IV.
20 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34(1-3).
21 Lihat:  Musthafa  Kamal  Pasha,  et.al., Pancasila  dalam  Tinjauan  Historis,  Yuridis  dan Filosois , 2 nd ed. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h.180-181.
22 Alfitri,  “ Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia”, dalam Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), h.458-459.
dijadikan  landasan  untuk  menyimpulkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara dengan  model institutional  welfare  state .  Sejak  berdirinya  negara  Indonesia, belum  ada  pendekatan  yang  jelas  terhadap  model  kesejahteraan/keadilan sosial  apa  yang  akan  dianut.  Dalam  rapat  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  dua  hari  pasca  proklamasi  kemerdekaan,  para  pendiri  bangsa memaknai konsep kesejahteraan/keadilan sosial antara lain melalui pendirian Departemen  Kemakmuran  yang  salah  satunya  bertugas  untuk  mengurusi makanan  dan  keperluan  rakyat,  dan  Departemen  Sosial  untuk  mengurusi fakir  miskin.  Dalam  risalah  sidang  pada  tanggal  19  Agustus  1945  tersebut tersirat  bahwa  Departemen  Kemakmuran  diperlukan  untuk  mengurusi makanan dan kebutuhan rakyat ( voedsel-voorziening ) di masa peperangan dan paska  peperangan  saat  itu. 23 Karena  sebagian  anggota  sidang  beranggapan bahwa  ruang  lingkup  Departemen  Kemakmuran  sangat  besar  serta  urusan makanan  dan  kebutuhan  rakyat  bersifat  sementara,  ini  kemudian menimbulkan  perdebatan  tentang  perlu  tidaknya  satu  departemen  khusus untuk  mengurusi  kebutuhan  rakyat  di  bawah  Departemen  Sosial  dan  juga kemana  urusan  kesejahteraan  rakyat  lainnya  seperti  kesehatan  akan ditangani. 24
Konsep  Negara  hukum  untuk  mencapai  Negara  kesejahteraan  secara implisit terkandung dalam UUD 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan pembukaan UUD 1945 dalam alinea 4 tercermin tujuan dari Negara Indonesia  adalah  Negara  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdmaian abadi, dan keadilan sosial.
Konstitusional  Negara  Indonesia  menganut  prinsip  Negara  hukum yang  dinamis  atau  “welfare  state”  karenanya  tugas  pemerintah  sangat  luas, pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  di  segala bidang,  karenanya  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  harus melakukan  Freies  Ermessen  yaitu  kewenangan  untuk  turut  serta  dalam kegiatan  bermasyarakat  untuk  mencapai  tujuan  Negara  yaitu  kesejahteraan sosial.  Contohnya:  Melakukan  pengaturan  dalam  kegiatan  masyarakat
23 Lihat: Risalah Sidang UUD 1945.
24 Alfitri, “Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia”, dalam Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), h. 458-459.
dengan memberi izin atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga Negara tertentu karena diperlukan oleh umum. 25
Konsep  Negara  kesejahteraan  merupakan  wujud  dari  Negara hukum yang  mempunyai  ciri:  Asas  Legalitas,  Asas  Persamaan  dalam  Hukum, Peradilan  yang  bebas. 26 Dalam  menjalankan  tugasnya  pemerintah  Indonesia harus  menjaga  segala  tindakannya  agar  berada  dibawah  naungan  ketentuan hukum yang berlaku, karena itu setiap campur tangan penguasa yang diberi izin, hal ini bertujuan untuk:
1. Menjaga ketertiban masyarakat
2. Mengatur kehidupan masyarakat
3. Menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa
4. Menegakkan keamanan dan ketertiban. 27
Adanya campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, mengakibatkan  jangkauan  kerja pemerintah semakin  luas,  terlebih  lagi  tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Itu  artinya,  bagi  negara  yang  dalam  hal  ini  adalah  administrasi  negara, memiliki  suatu  konsekuensi  yang  khusus.  Di  dalam  pembukaan  UUD  1945 untuk  mewujudkan  negara  kesejahteraan  telah  diamanatkan  bahwa: 28 1). Negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  segenap  bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia. 2). Negara berkewajiban  memajukan  kesejahteraan  umum.  3).  Negara  berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan yang merupakan revisi dari konsep negara pasif, Asshiddiqie menguraikan: 29
Dalam  konsep  negara  kesejahteraan  ini,  negara  dituntut  untuk  memperluas tanggung  jawabnya  kepada  masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi
25 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 40-41.
26 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, h. 41. 27 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, h. 42.
28 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 56 29 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,  Pergeseran  Keseimbangan  Antara  Individualisme  dan  Kolektivisme  dalam  Kebijakan Demokrasi  Politik  dan  Demokrasi  Ekonomi  Selama  Tiga  Masa  Demokrasi,  1945-1980an, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, 223). Lihat juga: W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, h.9.
rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi ‘negara intervesionis’  abad  ke-20.Negara  justru  perlu  dan  bahkan  harus  melakukan intervensi  dalam  berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi  untuk  menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Dengan  intervensi  ini,  fungsi  negara  juga  meliputi  kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan  pelayanan  sosial  kepada  individu  dan  keluarga  dalam  hal-hal khusus,  seperti  ‘ social  security’, kesehatan,  kesejahteraan  sosial,  pendidikan dan pelatihan serta perumahan. Di samping itu, kegiatan intervensi negara itu juga meluas sampai pada pengaturan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik  secara individual  maupun  badan-badan  kolektif  ( corporate  bodies) untuk maksud  kondisi  hidup  dan  kehidupan  individu  dan  kelompok  penduduk secara relatif cepat.
Apabila  semula  negara  hanya  dipandang  sebagai instrument  of  power, maka  mulai  timbul  aliran-aliran  yang  menganggap  negara  sebagai agency  of service. Maka  timbullah  konsep welfare  state yang  terutama  memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri. 30
Muchsan meyakini bahwa negara RI berdasarkan UUD 1945 termasuk negara  yang  bertipe welfare. Sesuai  dengan  UUD  1945,  menurut  Muchsan fungsi negara RI dapat dijabarkan sebagai berikut: 31
1. Fungsi  pertama  adalah  tugas  keamanan,  pertahanan,  dan  ketertiban ( defence, security, and protectional function). Penjabaran fungsi ini negara harus  mempertahankan  apabila  ada  serangan  dari  luar  dan rongrongan  atau  pemberontakan  dari  dalam,  pencegahan  terhadap pencurian kekayaan di lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun  di  udara,  pelanggaran  wilayah  oleh  angkatan  perang  asing, dan  sebagainya.  Termasuk  juga  dalam  fungsi  ini  perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
30 Soejono  Soekanto, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  di Indonesia, (Jakarta:  UI  Press,  1983),  h.  68.  Lihat  juga:  W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Administrasi Negara, h.11-12. 31 Muchsan Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha  Negara  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Liberty,  1992),  h.8.  Lihat  juga:  W.  Riawan  Tjandra, Hukum Administrasi Negara, h.17-18
2. Fungsi  kedua  adalah  tugas  kesejahteraan  atau welfare  function. Tugas inipun  dalam  arti  yang  seluas-luasnya,  termasuk social  service dan social welfare, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan,
pengangguran,  penentuan  upah  minimum,  bantuan  kesehatan,  panti asuhan,  dan  lain-lain.  Yang  jelas  seluruh  kegiatan  yang  ditunjukkan terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  serta  keadilan  sosial  bagi seluruh bangsa Indonesia.
3. Fungsi  ketiga  adalah  tugas  pendidikan (educational  function). Inipun harus  ditafsurkan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya.  Termasuk  dalam fungsi  ini  misalnya  tugas  untuk  penerangan  umum, nation  and character building, peningkatan kebudayaan, dan lain-lain.
4. Fungsi  keempat  adalah  tugas  untuk  mewujudkan  ketertiban  serta kesejahteraan  dunia  ( world  peace  and  human  welfare) dalam  arti  yang luas  pula.  Dalam  politik  bebas  aktif,  Negara  RI  ikut  menciptakan kedamaian  yang  kekal  dan  abadi  bagi  kehidupan  manusia  pada umumnya.
Selanjutnya,  Muchsan 32 menguraikan  bahwa  UUD  1945  menciptakan keseimbangan  serta  keterpaduan  antara  fungsi  regular  dan  fungsi pembangunan,  yang  semakin  memperluas  kewajiban  negara.Negara  dengan kewenangannya  mengatur  dan  mengarahkan  segala  aspek  kehidupan masyarakat, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa  kecuali,  sehingga  disebut  sebagai  negara  hukum  sosial  ( sociale rechtsstaat). Terdapat  2  konsekuensilogis  yang  muncul  dalam  kehidupan negara hukum sosial, yaitu: 33
Pertama;  Adanya  intervensi  atau  campur  tangan  negara  yang  cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat. Campur tangan ini dituntut demi terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  yang  merata,  bukan  kesejahteraan menurut  filsafat  liberal.  Dengan  adanya  campur  tangan  ini,  dapat  dihindari adanya free fight liberalism yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja.  Campur  tangan  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  pengaturan-pengaturan serta  pengarahan-pengarahan  dari  pihak  negara  terhadap  kehidupan
32 Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 8-9. 33 Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia, h.9-10.  Lihat  juga:  W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Administrasi Negara, h.18-19.
masyarakat.  Dengan  demikian  gerak  kehidupan  masyarakat  akan  searah dengan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  negara.  Menurut  Irving Swedlow,  campur  tangan  pemerintah  dalam  proses  pembangunan  terhadap perkembangan  kehidupan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  lima  macam cara, yakni:
a).  Operasi  langsung (direct  operation). Dalam  hal  ini  pemerintah langsung  aktif  melakukan  kegiatan  yang  dimaksudkan:  Misalnya  dalam penciptaan  keluarga  kecil  sejahtera,  pemerintah  melaksanakan  KB.  Dalam kehidupan  ekonomi,  pemerintah  langsung  membentuk  dan  mengarahkan bentuk-bnetuk koperasi.
b).  Pengendalian  langsung (direct  control). Langkah  pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan perijinan, lisensi, penjatahan, dan lain sebagainya.Sudah  barang  tentu  lembaga  pemberi  ijin  harus  mendapatkan kewenangan  untuk  itu  terlebih  dahulu  berdasarkan  kaidah  hukum  yang berlaku.Oleh  karenanya  dalam  hal  ini  dituntut  adanya  pembagian kewenanngan  ( distribution  of  authority) yang  jelas  dan  tegas,  demi  adanya kepastian hukum yang tinggi.
c).  Pengendalian  tidak  langsung (indirect  control) . Lewat  peraturan perundang-undangan  yang  ada,  pemerintah  dapat  menetapkan  persyaratan- persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  terlaksananya  kegiatan  tertentu. Misalnya  penggunaan  devisa  tertentu  diperbolehkan  asal  untuk  pembelian barang-barang tertentu.
d). Pemengaruhan  langsung (direct  influence). Intervensi  ini dilakukandengan  cara  persuasi,  pendekatan  ataupun  nasehat,  agar  supaya anggota  masyarakat  tertentu  mau  bertingkah  laku  seperti  yang  dikehendaki oleh  pemerintah.  Misalnya,  dengan pemberian  penyuluhan  agar  masyarakat petani mamu berkoperasi, malakukan transmigrasi, dan sebagainya.
e).  Pemengaruhan  tak  langsung (indirect  influence). Ini  merupakan bentuk involvement yang  paling  ringan,  tetapi  tujuannya  untuk  menggiring masyarakat agar berbuat seperti yang dikehendaki oleh pemerintah.Misalnya, pemberian  informasi,  penjelasan  kebijaksanaan  pemerintah,  pemberian penghargaan  kepada  para  teladan  di  bidangnya  masing-masing,  dan sebagainya.
Kedua; Digunakannya diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan  hukum  administrasi  modern  dalam  apa  yang  oleh  de  Haan,
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 268
dkk disebut sebagai negara hukum sosial ( sociale rechtsstaat) dapat dilukiskan berikut ini:

## Teori Welfare State Dalam Prespektif Islam dan Agama Lain
Welfare  State  dalam  islam  bukan sekedar  dasar hukumnya  berbeda  dari barat yang hanya mengutamakan akal. Justru islam juga mengakui akal tetapi tidak  meninggalkan  wahyu.  Welfare  State  dalam  konsep  islam  dapat dipahami  sebagai  tanggung  jawab  Negara  dalam  kesejahteraan  masyarakat dari  aspek  kebutuhan  dasar  hidup/basic  needs)  maupun  rohaniyah/segi material maupun spiritual.
Secara garis besar pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam islam meliputi kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
a. Meningkatkan  nilai-nilai  spiritual  islam  terhadap  individu  dan  juga masyarakat
b. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs) meliputi 6 hal, yang oleh  Umar  Chapra:  1).  Latihan  dan  pendidikan  sesuai  bakat  yang dimiliki;  2). Tersedianya pekerjaan sesuai dengan bakat, kemampuan dan  ketrampilannya  maupun  kebutuhan  masyarakat;  3).  Cukup makanan  dan  pakaian;  4).  Rumah  yang  nyaman;  5).  Kesehatan lingkungan pada umumnya dikombinaskan dengan fasilitas kesehatan yang cocok dan 6). Pemenuhan fasilitas transport yang memudahkan pekerjaan  ke  tempat  kerja  maupun  mambawa  produk  mereka  ke pasar.
Prinsip  kesejahteraan  dalam  pandangan  negara  hukum  Islam  pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi  masyarakat,  yang  mana  ini  dibebankan  kepada  penyelenggara  negara dan  masyarakat.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  memperhatikan  dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Untuk mewujudkan  prinsip  kesejahteraan  tersebut,  Al-Qur’an  telah  merumuskan dengan  kalimat  “ baldatun  thayibatun  wa  rabbun  ghaffur” 34 ,  yaitu  suatu  negara yang  sejahtera  di  bawah  ridha  Allah.  Negara  berkewajiban  mengatur  dan mengalokasikan  dana  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  keperluan  jaminan sosial  bagi  mereka  yang  memerlukannya.  Dengan  kata  lain,  negara
34 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hal: 107
berkewajiban  pula  menyediakan  sarana  dan  prasarana  sebagai  penunjang terciptanya suatu negara yang sejahtera. 35
Menurut  Tahir  Azhary, 36 prinsip  kesejahteraan  untuk  mewujudkan keadilan sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat.  Keadilan  sosial ini  mencakup pemenuhan  kebutuhan  materil  (kebendaan)  dan  kebutuhan  spiritual  bagi seluruh  rakyat.  Tugas  ini  dibebankan  kepada  penyelenggara  negara  serta masyarakat  dan untuk  mewujudkannya  dituntut  atas  ditegakkannya prinsip lain  sebagai  prasyarat  seperti  prinsip  keadilan,  persamaan,  peradilan  bebas, dan perlindungan hak asasi manusia. 37
Implementasi  prinsip  kesejahteraan  diarahkan  untuk  mencapai  apa yang  disebut  oleh  Musthafa  as-Siba’I  sebagai  system  masyarakat  islam dengan  ciri-ciri  khususnya.  As-Siba’i 38 menyebutkan  beberapa  karakteristik system masyarakat islam: 39
a. System  masyarakat  islam  bukan  berarti  masyarakat  zahid  (menghindari dunia)  dan  darwisy  (sufi  pengembara)  yang  memilih  hidup  melarat menurut  paham  sufi.  System  masyarakat  Islam  adalah  system  kehidupan yang  berdaya  maju,  bergerak,  dan  aktif  untuk  membangun  satu masyarakat modern.
b. System  masyarakat  Islam,  dengan  pengakuannya  atas  5  hak  asasi  dan perundang-undangan  untuk  jaminan  sosial,  memiliki  daya  gerak  untuk membasmi kemelaratan, kebodohan dan perasaan rendah diri.
c. System  masyarakat  Islam  cocok  untuk  kaum  Muslim  dan  non-Muslim, karena dasar dan hak dalam system ini merata ke semua penduduk tanpa terkecuali.
d. System  masyarakat  Islam  mengikutsertakan  rakyat  bersama  dengan pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial.
35 Juniarso  Ridwan  &  Ahmad  Sodik  Sudrajat,  Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 56
36 Musthafa  as-Siba’I, Sistem  Masyarakat  Islam, (Jakarta:  Pustaka  Hidayah,  1987)  hal: 181-182 37 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 57 38 Ridwan  HR, Fiqh  Politik,  Gagasan,  Harapan  dan  Kenyataan, (Yogyakarta:  UII  Press, 2007), hal: 63
39 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 57
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 270
e. System  masyarakat  Islam  mudah  dibentuk,  tidak  kaku,  dan  bisa dipraktikan  setiap  waktu  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kemajuan zaman.
Salah  satu  tugas  pemerintah  adalah  perwujudan  kesejahteraan  bagi masyarakat.  Dalam  perkembangan  tugas  pemerintah,  negara  menempatkan pemerintah selaku pihak yang dilekati dengan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dikenal dengan negara kesejahteraan ( welfare state). Dalam ajaran Islam terdapat norma dan nilai yang mengarahkan terwujudnya kesejahteraan  bagi  masyarakat  seperti  larangan  menumpukkan  kekayaan pada  sekelompok  orang  tertentu,  anjuran  menjadi  seorang  dermawan, pengaturan tentang zakat, infaq dan shadaqah. 40

## Welfare State Dalam Ajaran Agama Lain
Ajaran  agama  juga  memberikan  basis  etnis  yang  kuat  bagi perkembangan  konsep  negara  kesejahteraan.  Seperti  yang  diuraikan  oleh Manou, perbedaan karakter ajaran agama yang dominan di suatu negara juga mempengaruhi format rezim kesejahteraan yang berkembang di suatu negara, khususnya  di  negara  Eropa.  Sebagai  contoh  Esping-Andersen  yang mengungkapkan  tentang  kuatnya  pengaruh  doktrin  sosial  Katolik  dalam rezim kesejahteraan konservatif. 41
Pengaruh  ini  bisa  dilacak  dari  ajaran  sosial  gereja  yang  dikeluarkan sejak  abad  ke-19  di  mana  hal-hal  baru  tentang  keadaan  kaum  buruh,  yang merupakan  teks  Ensiklik  Paus  Leo  XIII  pada  tahun  1891,  merupakan  teks yang dinilai mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan system jaminan sosial  di  Eropa  pada  abad  ke-20.  Secara  umum,  teks  Ensiklik  tersebut merupakan respon gereja terhadap perkembangan sosial yang terjadi setelah Revolusi  Industri,  khususnya  terhadap  manguatnya  sosialisme  dan kecenderungan pertentangan antar kelas sosial. Teks itu secara eksplisit juga
40 Sjahran Basah, Rangkuman Sari prkuliahan Ilmu Negara, (disusun oleh Tatang Basah), Pada Grafika Unit II, Bandung, hal: 99-104
41 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 54
menunjukkan  bagaimana  negara  berperan.  Di  antara  butir-butir  kebijakan tersebut adalah: 42
a. Tugas  utama  dari  penguasa  ialah  mengarahkan  seluruh  system perundangan  dan  lembaga  untuk  memberikan  bantuan  pada  khalayak maupun kepada golongan khas, juga kepemimpinan negara
mengusahakan  agar  struktur  dan  fungsi  administrasi  negara  bisa meningkatkan kesejahteraan umum dan perseorangan (hak negara untuk campur tangan).
b. Tidak masuk akal ketika memperhatikan satu lapisan masyarakat, sedang lapisan yang lain diabaikan. Pemerintah serius menjamin kehidupan dan kesejahteraan  penduduk  yang  miskin,  dan  pengingkaran  kewajiban  itu berarti pelanggaran terhadap keadilan. Yang diutamakan adalah menjaga tegaknya keadilan distributif dengan tanpa memihak (perhatian terhadap kesejahteraan umum).
c. Pemerintah  harus  campur  tangan  ketika  kepentingan  umum  dirugikan atau  terancam  bahaya,  karena  itu  satu-satunya  jalan  untuk  mencegah kejahatan (prinsip campur tangan negara).
Selain  butir-butir  tentang  peran  negara,  teks  Ensiklik  ini  juga menyoroti pentingnya atas pemenuhan hak kesejahteraan kaum buruh seperti misalnya  kondisi  kerja  yang  layak,  hak  menerima  upah  layak,  serta  hak kodrati untuk membentuk serikat. 43

## Relevansi Welfare State dan Hukum Administrasi Negara
Perkembangan  konsep  negara  hukum  di  masa  sekarang  telah membawa  kepada  konsep  negara  kesejahteraan  yang  erat  kaitannya  dengan peranan  hukum  administrasi  negara.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  konsep negara kesejahteraan  peran negara dan pemerintah semakin dominan.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  bagaimana  memberikan kesejahteraan  bagi  warganya.  Agar  tujuan  ini  bisa  dicapai  maka  dalam menggerakkan  roda  penyelenggaraan  pemerintahan  diperlukan  perangkat
42 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 54-55 43 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 55
yang  sesuai  dengan  tujuan  dan  wewenang  masing-masing.  Pemberian wewenang  itu  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  administrasi  negara. Dengan  demikian  secara  akademik  tepat  apa  yang  dikemukakan  oleh  Van Vollenhoven  seperti  yang  dikutip  oleh  Moch  Koesnardi  dan  Hermaily Ibrahim. 44
“Badan-badan  negara  tanpa  tata  negara  itu  lumpuh  bagaikan  sayap, karena  badan-badan  itu  tidak  mempunyai  wewenang  sehingga keadaannya  tidak  menentu.  Sebaliknya  badan-badan  negara  tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, karena mereka dapat berbuat menurut apa yang  mereka inginkan.”
Agar  dapat  menjalankan  tugas-tugas  itu  dengan  baik,  maka  administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama  dalam  penyelesaian  soal-soal  genting  yang  timbul  dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada atau belum dibuat oleh lembaga yang berkompeten. Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada administrasi negara dalam system hukum administrasi negara  sering  dikenal  dengan Freise  Ermessen atau discretionary  power, suatu istilah  yang  mengandung  kewajiban  dan  kekuasaan  yang  luas.  Kewajiban adalah  tindakan  yang  harus  dilakukan,  sedangkan  kekuasaan  yang  luas  itu mengindikasikan  adanya  kebebasan  memilih,  melakukan  atau  tidak melakukan tindakan. 45
Negara hukum adalah suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak  asasi  manusia  dilindungi.  Cara  untuk  melindungi  hak  ini  berarti  pula masyarakat siapakah yang berhak menentukan peraturan itu dan bagaimana peraturan  itu  dilaksanakan.  Yang  berhak  menentukan  peraturan  dan perundang-undangan  itu  adalah  rakyat  karena  mereka  yang  langsung berkepentingan,  sehingga  negara  hukum  menjadi  system  yang  wajar  dalam negara demokrasi. 46
44 Esping-Andersen, dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, (Jakarta,  LP3ES,  2006)  hal  8  dan  Juniarso  Ridwan  &  Ahmad  Sodik  Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 53. 45 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 58 46 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 60.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  negara  hukum  pada  masa  lalu mengikat penguasa untuk tidak bertindak sebelum peraturannya ada. Apabila dikaitkan  dengan  hukum  administrasi,  maka  terlihat  hukum  administrasi negara  kurang  negara  kurang  memiliki  peranan  karena  pejabatnya  hanya pasif  serta  baru  bertindak  jika  baru  ada  perselisihannya  di  masyarakat. Dengan  kata  lain  para  pejabat  hanya  berperan  sebagai  pengemudi  dengan tanpa berwenang untuk membelokkan dan menghentikan kendaraan 47
Bagaimana  dengan  negara  hukum  pada  masa  sekarang  ini?  Di  sini terlihat bahwa hukum administrasi negara dan aparatnya memegang peranan yang besar, karena negara memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menyelenggarakan  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  langsung, sehingga  fungsi  negara  menjadi  aktif.  Dengan  begitu,  negara  kesejahteraan dalam  melaksanakan  tugas  menyejahterakan  warganya  merupakan  sesuatu yang bersifat condition sine qua non. 48
Dilihat  dari  sudut  tertentu,  dalam  negara  kesejahteraan  tugas pemerintah  dalam  menyelenggarakan  kepentingan  umum  menjadi  sangat luas.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  keleluasaan  untuk  bergerak  dalam administrasi negara sesuai kewenangan yang diberikan. Dalam kenyataannya administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya itu terkadang melampaui batas wewenang yang ditetapkan dalam hukum administrasi negara. 49
Uraian di atas memberikan pandangan, bagaimana luasnya fungsi dari administrasi negara dalam negara kesejahteraan, sehingga semakin luas pula bidang  tugas  yang  diemban.  Dalam  kaitan  ini,  Sunaryati  Hartono 50 menyatakan  sukar  untuk  dibayangkan  suatu  negara  modern  saat  ini  tanpa adanya hukum administrasi negara. 51
Dalam konteks Indonesia, pernyataan Sunaryati Hartono ini mendapat tanggapan positif  dari  pemerintah,  yakni  dengan  diundangkannya  UU  No.5
47 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 60 48 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 61 49 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 61 50 Sunaryati Hartono, Beberapa Pikiran Mengenai Suatu Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal: 8 51 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h.  61
Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun tujuannya agar terpelihara rasa keadilan masyarakat  ( public  service terhadap  warganya)  bisa  ditingkatkan  sehingga keseimbangan  antara  kepentingan  umum  dan  kepentingan  individu  dapat terjalin  dengan  sempurna.  Kiranya  perwujudan  peradilan  administrasi tersebut tidak bertentangan dan bahkan tidak akan menghambat lajunya roda pembangunan. 52

## Penutup
Welfare  state  adalah  tanggung  jawab  negara  terhadap  kesejahteraan warganya.  Negara  kesejahteraan  adalah  upaya  untuk  melepaskan  diri  dari stigma  UU  Miskin.  Itu  tidak  dirancang  untuk  masyarakat  miskin;  itu seharusnya  menawarkan  perlindungan  sosial  bagi  semua  orang,  untuk mencegah orang dari menjadi miskin.
Konsep  kesejahteraan  negara  tidak  hanya  mencakup  deskripsi mengenai  sebuah  cara  pengorganisasian  kesejahteraan  (welfare)  atau pelayanan  sosial  (social  services).  Melainkan  juga  sebuah  konsep  normatif atau  sistem  pendekatan  ideal  yang  menekankan  bahwa  setiap  orang  harus memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai  haknya.  Kesejahteraan  negara  juga merupakan  anak  kandung  pergumulan  ideologi  dan  teori,  khususnya  yang bermatra  sayap  kiri (left  wing  view) ,  seperti  Marxisme,  Sosialisme,  dan  Sosial Demokratik.  Namun  demikian,  dan  ini  yang  menarik,  konsep  kesejahteraan negara justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.
Konsep  negara  kesejahteraan  tidak  hanya  mencakup  deskripsi mengenai  sebuah  cara  pengorganisasian  kesejahteraan  (welfare)  atau pelayanan sosial ( socisl service ). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau system  pendekatan  ideal  yang  menekankan  bahwa  setiap  orang  harus memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai  haknya.Negara  kesejahteraan  juga merupakan  anak  kandung  pergumulan  ideologi  dan  teori,  khusunya  yang bermatra  sayap  kiri  ( leftwing  view ),  seperti  Marxisme,  Sosialisme,  dan  Sosial Demokratik.  Namun  demikian,  dan  ini  yang  menarik,  konsep  negara
52 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, h. 61.
kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.
Konsepsi negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung dalam UUD 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan pembukaan UUD 1945 dalam alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia  adalah  Negara  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## Pustaka Acuan
Encyclopedia  Britannica,  http://www.britannica.com/print/topic/639266  (diakses    22 Sep. 14).
The  Concise  Oxford  Dictionary  of  Politics.  Oxford  University  Press  2009.  Oxford Reference  Online.  Oxford  University  Press.  University  of  Washington, http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTR Y. html?subview=Main&entry=t86.e1462 (diakses 22 Sep. 14).
Paul Spicker,  Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths (London: Catalyst, 2002)
Alfitri,    ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  negara  indonesia  ,  Jurnal  Konstitusi Volume 9 Nomor 3 (jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012)
Edi Suharto, Welfare State, 2006,
Pancasila  dalam  Tinjauan  Historis,  Yuridis  dan  Filosois,  2nd  ed.  (Yogyakarta:  Citra Karsa Mandiri, 2002)
Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Basah,  Sjachran,  Eksistensi  dan  Tolak  ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia, Bandung: Alumni, 1985.
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia pustaka utama, Jakarta: 2001.
G. Caroline, Hernandez, Governance, Civil Society, and Democracy, Jakarta: 1999.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
Iskatrinah,  “Pelaksanaan  Fungsi  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  mewujudkan Pemerintahan  yang  Baik”,  http://dinulislam.blogspot.com/pelaksanaan-
fungsi-hukum-administrasi-negara-dalam-mewujudkan-pemerintahan-yang- baik.html, diunduh pada tanggal 21 September 2013.
John,  Harris  (1999),  “State  Social  Work  and  Social  Citizenship  in  Britain:  From Cliettelism  to  Consumerism”  dalam  The  British  Journal  of  Social  Work, Vol:29, No.6.
Jum, Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Manan,  Bagir, Pemikiran  Negara  Berkonstitusi  di  Indonesia, makalah  pada  Temu Ilmuwan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999.
M.  Hadjon,  Philipus,  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  sebagai instrument Hukum untuk Mewujudkan Good Governance, Jakarta: 2008.
Paul, Spicker, Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice hall, 1995.
Soesastro, Hadi, Governance and Indonesia’s Suistainable Development. Jakarta: 1999.
Suharto,  Edi, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial, Bandung:  Refika Aditama, 2005.
Tjandra,  W.  Riawan, Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta:  Penerbit  Universitas Atma Jaya, 2008.
Wasistiono,  Sadu,  Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Bandung: Fokus Media, 2003.