## Membangun Semangat Anti Korupsi Melalui Ajaran Trilogi Karmaphala
(Analisis Fenomena Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia)

## Anak Agung Gde Oka Widana
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali agungwidana@stikeswiramedika.ac.id

## Abstract
The phenomenon of corruption cases is not a foreign phenomenon in Indonesia. Its existence seems to have become ingrained in the daily routine of the world of work which is increasingly being suppressed by the increasing pace of development of the necessities of life, as well as the temptation of the development of new technological innovations that are  increasingly  tempting.  There  have  been  many  cases  of  corruption  that  have  been revealed, but the emergence of corruptors is actually getting more and more caught. Of course,  it  is  interesting  to  study  when  considering  the  fact  that  criminal  and  civil  law verdicts  have not  provided a deterrent  effect.  There is  a need for  the presence of  other sanctions that accompany so that corruptors are more aware of, which in this case is the cultivation of an understanding of religious sanctions. The purpose of this research is to stimulate the anti-corruption spirit of the community through understanding the teachings of Hinduism, especially through the concept of the Karmaphala Trilogy. Three issues are raised in this study: the existence of corruption, efforts to eradicate corruption and efforts to build an anti-corruption spirit through the Karmaphala Trilogy. As a type of qualitative research, the data obtained in this study were collected through library techniques and document recording. The data that has been collected is then analyzed using a qualitative descriptive technique. The results of the analysis show that corruption is a product of the life attitude of a group of people who glorify the existence of nominal finance (money) as a standard of truth. Recognizing the increasingly worrying level of extremity of corruption cases,  efforts  to  eradicate  them  can  no  longer  be  carried  out  with  ordinary  steps,  but extraordinary methods are needed in the form of a combination of socialization of criminal law,  civil  law  and  religious  law.  Building  the  Anti-Corruption  spirit  through  the Karmaphala  Trilogy  is  one  alternative  that  can  be  done,  through  inculcating  an understanding of the concept of Sancita Karmaphala, instilling an understanding of the concept  of  Prarabdha  Karmaphala  and  inculcating  an  understanding  of  the  concept  of kryamana karmaphala to the public.
Keywords: Anti-Corruption; Karmaphala Trilogy; Spirit

## Abstrak
Fenomena  kasus  korupsi  bukanlah  fenomena  yang  asing  di  Indonesia. Keberadaannya seakan telah mandarah daging dalam keseharian rutinitas dunia kerja yang semakin ditekan oleh laju perkembangan kebutuhan hidup yang juga semakin meningkat, disamping  dikarenakan  godaan  perkembangan  kebaharuan  teknologi  yang  semakin menggiurkan.  Telah  banyak  kasus  korupsi  yang  terungkap,  namun  kemunculan  oknum koruptor  justru  semakin  banyak  yang  tertangkap.  Tentu  menarik  untuk  dikaji  manakala melihat kenyataan bahwa vonis hukum pidana dan perdata masih belum memberikan efek jera. Perlu adanya kehadiran sanksi lain yang mendampingi agar para koruptor semakin
tersadarkan,  yang  dalam  hal  ini  penanaman  pemahaman  sanksi  agama.  Tujuan  dari penelitian  ini  guna  menstimulus  semangat  anti  korupsi  masyarakat  melalui  pemahaman ajaran  agama  Hindu  khususnya  melalui  konsep  trilogi karmaphala .  Tiga  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: eksistensi korupsi, upaya pemberantasan korupsi serta upaya  membangun  semangat  anti-korupsi  melalui  trilogi karmaphala .  Sebagai  jenis penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik kepustakaan  serta  pencatatan  dokumen.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi merupakan produk  dari  sikap  hidup  suatu  kelompok  masyarakat  yang  mengagungkan  eksistensi nominal finansial (uang) sebagai standar kebenaran. Menyadari tingkat ekstremitas kasus korupsi yang semakin mengkhawatirkan, maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan  dengan  langkah  biasa,  namun  dibutuhkan  cara-cara  yang  luar  biasa  berupa kombinasi  sosialisasi  hukum  pidana, perdata dan hukum  agama. Membangun semangat anti  korupsi  melalui  trilogi karmaphala merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat dilakukan,  melalui  penanaman  pemahaman  konsep sancita  karmaphala, penanaman pemahaman  konsep prarabdha  karmaphala dan  penanaman  pemahaman  konsep k ryamana karmaphala kepada khalayak publik.
Kata Kunci: Anti Korupsi; Trilogi Karmaphala ; Semangat

## Pendahuluan
Bangsa Indonesia bahkan dunia sudah tidak asing lagi dengan istilah korupsi yang demikian melegenda. Bahkan dalam realitanya, kasus korupsi seolah telah masuk hingga ke tulang rusuk para oknumnya. Boleh dikatakan bahwa, tindak pidana korupsi tidak lagi sekedar isu, namun sudah menjadi suatu penyakit ganas berskala global atau mendunia, bahkan telah menjadi pandemi yang harus segera diatasi dan dicarikan solusi terbaik agar tidak  kambuh  kembali.  Mengapa  korupsi  dapat  diasosiasikan  sebagai  sebuah  Pandemi, sebab sebagaimana sifat dari pandemi itu sendiri yang penyebarannya bersifat meluas dan masuk ke setiap pelosok negeri di dunia ini. Apabila dikomparatifkan secara definisional menurut Morens (2009), Pandemi adalah epidemi (penyakit) di area dalam katagori sangat luas  dan  umumnya  mempengaruhi  mayoritas  penduduk.  Pandemi  juga  adalah  penyakit terdistribusikan  atau  terjadi  secara  global  (meluas)  di  seluruh  wilayah,  negara,  ataupun benua. Sama halnya dengan pandemi korupsi, yang merupakan penyakit yang (dominan) mempengaruhi  dan  menjangkiti  oknum  publik  (khususnya  oknum  pejabat)  dalam  skala yang meluas serta dalam skala nominal yang tidak sedikit.
Argumen dari Lord Acton (1999) yang menyatakan bahwa power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely , tampaknya memang benar adanya. Melalui kuantitas kekuasaan yang dimiliki, maka para aktor negara atau oknum pejabat berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya tersebut demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya (Oktavianto & Abheseka, 2019). Terdapat beberapa kasus kenakalan oknum koruptor yang cukup  menghebohkan  di  Indonesia  diantaranya;  kasus  pengadaan  E-KTP  yang  telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian yang dialami negara mencapai Rp 2,3 triliun; kasus  proyek  pengadaan  pusat  pendidikan,  pelatihan  serta  sarana  olahraga  nasional (P3SON) di Hambalang yang angka kerugiannya mencapai Rp 706 miliar; dugaan kasus korupsi  yang  menjerat  PT  Asuransi  Jiwasraya  (Persero),  yang  mengakibatkan  negara mengalami kerugian terakumulasi lebih dari Rp 13,7 triliun; kasus korupsi berikutnya yang memiliki angka fantastis adalah kasus Bank Century, dimana kerugian negara mencapai nominal Rp 7 triliun; dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo II yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun;  selanjutnya kasus yang menghebohkan di tahun 2004  terkait  surat  keterangan  bantuan  likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  yang
memunculkan  angka  kerugian  bagi  keuangan  negara  hingga  mencapai  Rp  4,58  triliun; serta kasus-kasus korupsi lainnya yang jumlah kejadiannya cukup banyak di Indonesia.
Meskipun sudah sekian banyak fenomena korupsi yang terjadi di masyarakat dan juga  sudah  banyak  oknum  pejabat  yang  terjerat  ke  terali  besi  yang  berkarat,  namun anehnya tindak pidana korupsi yang dimaksud justru makin tumbuh subur dan selayaknya noda  keberadaannya  terkesan  sulit  untuk  luntur.  Namun,  tidak  mengherankan  juga mengingat keberadaan kasus korupsi justru diwarnai pula oleh kelincahan dari para pelaku yang  suka  kabur.  Hal  yang  unik  adalah,  tindak  pidana  korupsi  seakan  telah  dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah. Para pelaku yang dalam hal ini para koruptor seolah sudah  tidak  memiliki  rasa  malu  dan  rasa  takut  sedikitpun,  meskipun  dalam penyelidikannya aparat penegak hukum telah menemukan bukti kuat di lapangan. Menurut Djaja  (2010),  partai  politik  saat  ini  sudah  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  kendaraan  untuk memperjuangkan  kepentingan  rakyat  luas,  melainkan  politik  justru  menjadi  ajang kompetisi  untuk  memonopoli  harta  dan  memenuhi  ambisi  pribadi.  Padahal  perilaku korupsi  juga  merupakan  penyakit  yang  sangat  kronis,  karena  dapat  membahayakan stabilitas  serta  keamanan  negara  dan  masyarakat,  juga  membahayakan  pembangunan ekonomi masyarakat, sosial, dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta  moralitas  bangsa  karena  dapat  berdampak  pada  membudayanya  perilaku  korupsi tersebut.  Karenanya  mutlak  untuk  disadari  bahwa  meningkatnya  temuan  kasus  korupsi yang  tidak  terkendali  akan  membawa  efek  yang  sangat  signifikan,  tidak  hanya  sebatas merugikan  negara  dan  perekonomian  nasional  namun  juga  berpengaruh  pada keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara.
Hal  yang  cenderung  terlupakan  adalah  bahwa  aktifitas  korupsi  yang  sangat bertentangan  dengan  ajaran  agama  sejatinya  memiliki  konsekuensi  yang  sangat  berat, terlebih jika dianalisa melalui evaluasi nilai-nilai keagamaan. Secara fundamental, tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan korupsi, terlebih bagi ajaran Veda (Hindu). Korupsi tiada bedanya dengan tindakan perampokan yang terstruktur, terencana dan  masif.  Korupsi  tiada  bedanya  dengan  kelicikan  pola  pikir  yang  membudaya  serta melahirkan  kecurangan.  Korupsi  tiada  bedanya  dengan  tindakan  pemerasan  yang  tidak berperasaan. Korupsi tiada bedanya dengan sikap penghianatan terhadap negara melalui manipulasi  kekuasaan  yang  sewenang-wenang.  Masih  banyak  lagi  kesepadanan  dari tindak pidana korupsi yang kesemuanya telah nyata keluar dari koridor ajaran kepatutan, dan kesemua tindakan yang tergolong kriminal tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi berupa  buah  hukuman  yang  dalam Veda dikenal  dengan  istilah  pahala karma atau k armaphala . Karenanya sangat perlu diadakan suatu penelitian yang berkelanjutan guna menemukan langkah terbaik serta menciptakan alat preventif bagi perkembangan tindakan korupsi agar bisa semakin ditekan dan bahkan dihapuskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa embel-embel rasa pesimisme.

## Metode
Metode dalam suatu  penelitian ilmiah dapat  dikatakan  sebagai  identitas penegas yang mampu menampilkan corak dari sebuah penelitian. Metode secara  umum dikenali sebagai  suatu  cara  ataupun  prosedur  yang  diimplementasikan  guna  mempelajari, mengetahui,  serta  memecahkan  atau  membedah  suatu  masalah  dengan  menggunakan langkah-langkah  yang  terstruktur,  dinamis  dan  sistematik.  Penelitian  mengenai  upaya membangun  semangat  anti  korupsi  melalui  trilogi karmaphala ini  merupakan  jenis penelitian  kualitatif,  dengan  pola  kajian  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam.  Data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  beberapa  teknik,  diantaranya teknik  kepustakaan  serta  pencatatan  dokumen.  Teknik  kepustakaan  kaitannya  dengan penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  referensi,  mencermati,  menelaah
referensi, menganalisis serta mengidentifikasikan segala pengetahuan dan informasi yang termuat  dalam  kepustakaan  tersebut,  diantaranya  dalam  hasil  penelitian  sejenis,  sumber bacaan atau buku-buku refrensi guna menunjang proses penelitian. Terkait asal data yang dikumpulkan  melalui  pencatatan  dokumen  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  benda- benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, artikel jurnal, majalah, surat kabar serta media sosial  atau platform digital.  Pengumpulan  data  melalui  pencatatan  dokumen  dilakukan dengan  cara  membaca  semua  data  dokumen  tersebut,  dimana  peneliti  memperoleh  data dalam bentuk  kata  atau  kalimat,  inspirasi, pesan, ide,  opini, bahkan  ideologi,  atau yang sejenis dengan itu.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Eksistensi Korupsi Menurut Pandangan Agama Hindu
Fenomena korupsi sejatinya sudah lama ada ditengah-tengah masyarakat terutama sejak manusia pertama kali mengenal manajemen penatakelolaan administrasi. Karenanya tidak mengherankan apabila masalah korupsi diyakini bukanlah suatu perkara yang baru dalam bidang hukum  serta ekonomi suatu  negara,  karena  secara fundamental  eksistensi fenomena korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang (Yunara, 2005). Apabila dikomparatifkan dalam perspektif modern, sejarah korupsi  mungkin  tidak  setua  kejahatan  lainnya  seperti  perampokan,  pencurian  ataupun pembunuhan.  Namun,  bila  dicermati  dari  berbagai  definisi  serta  batasan  yang  pernah dirumuskan, sejatinya korupsi merupakan derivasi ataupun turunan dari berbagai bentuk kejahatan  lainnya  seperti  perampokan,  pencurian  serta  penyalahgunaan  kekuasaan  dan kepercayaan  masyarakat  atau abuse  of  power (Sudjana,  2008).  Berdasarkan  definisi tersebut dapat diketahui dan dianalisa bahwa usia dari fenomena korupsi itu sendiri sudah tergolong sangat tua.
Apabila  ditelisik  dari  unsur  katanya,  istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin corruptio vatau corruptus .  Selanjutnya  dikatakan  bahwa corruption berasal  dari  kata corrumpere yang tergolong bahasa latin yang lebih kuno. Dari kata yang tergolong klasik tersebut  selanjutnya  mulai  dikenal  istilah corruption ,  c orrupt (Inggris), corruptive atau korruptie (Belanda)  dan corruption (Perancis).  Secara  harfiah,  istilah  korupsi  diartikan sebagai  kebusukan,  ketidak  jujuran,  amoralitas,  dapat  disuap,  keburukan,  kebejatan, penyimpangan  dari  kesucian.  Di  negara  Malaysia  lebih  populer  menggunakan  isilah resuah yang berasal dari bahasa Arab risywah , yang dalam kamus umum Arab-Indonesia artinya  senada  dengan  korupsi  (Puspito,  Nanang  T,  Marcella  Elwina  S  et  al.,  2011). Dengan demikian  dapat  dipahami bahwa  arti kata korupsi  mengarah pada sesuatu  yang busuk,  jahat  serta  merusak,  dan  berdasarkan  realita  definitif  tersebut  perbuatan  korupsi mengarah  pada  sesuatu  yang  bersifat  amoral,  sifat  serta  keadaan  yang  penuh  dengan kebusukan  (kecurangan),  menyangkut  kedudukan,  jabatan  instansi  ataupun  aparatur pemerintah,  anomali  kekuasaan  dalam  jabatan  karena  pemberian,  penempatan  keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kewenangan jabatan, serta menyangkut faktor ekonomi juga politik.
Khusus di Indonesia, kasus korupsi seakan sudah mentradisi sejak dulu, baik itu sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, juga pada orde baru, bahkan berlanjut hingga  masa  reformasi.  Beragam  cara  telah  diupayakan  oleh  lembaga  terkait  guna memberantas  kasus  korupsi,  namun  realitanya  masih  jauh  panggang  dari  api.  Secara umum,  periodisasi  korupsi  di  Indonesia  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  periode  pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada periode pra kemerdekaan terjadi pada masa otoritas kerajaan hingga masa kolonial Belanda. Sedangkan pada masa pasca kemerdekaan terjadi pada masa orde lama, orde baru, hingga ke era reformasi. Mengacu pada buku saku yang telah dikeluarkan oleh lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
dapat diketahui bahwa korupsi itu sendiri terdiri dari beragam bentuk, diantaranya; suap- menyuap,  penggelapan,  pemerasan,  kerugian  uang  negara,  tindakan  curang,  benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi (Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S et al., 2011).
Secara  umum,  adapun    faktor  pemicu  munculnya  fenomena  korupsi  dominan terjadi  karena  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  ekonomi,  politik,  dan  hukum, sebagaimana halnya dalam buku Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW, 2000) yang  secara  detail  menglasifikasikan  4  (empat)  faktor  penyebab  korupsi  diantaranya; faktor ekonomi, faktor politik, faktor birokrasi dan hukum, juga faktor transnasional. Teori yang dengan baik turut mengkaji mengenai prilaku korupsi dihadirkan oleh Jack Bologna dan  Tommie  Singleton,  yang  dikenal  sebagai  teori  gone.  Penggambaran  gone theory terkait  dengan  faktor-faktor  yang  menjadi  pemicu  munculnya  korupsi  atau  kecurangan yang meliputi greeds (keserakahan), opportunities (kesempatan), needs (kebutuhan) dan exposure (pengungkapan). Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi, dimana  sejatinya  para  Koruptor  adalah  sosok  yang  tidak  puas  akan  keadaan  dirinya. Opportuniy merupakan sistem yang memberi peluang atau celah untuk melakukan korupsi atau melakukan tindak kecurangan. Needs yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup,  tidak  pernah  merasa  puas,  berada  pada  lingkaran  ketamakan  yang  tidak  pernah selesai. Exposure ialah  sanksi  yang  diberikan  kepada  para  pelaku  korupsi  yang  tidak berefek jera pada para pelaku (Bologna & Singleton, 2006).
Perilaku  korupsi  sangat  ditabukan  oleh  ajaran  agama  Hindu  karena  tergolong dalam  perbuatan adharma yang  bertentangan  dengan  nilai  kebenaran  dan  kebajikan. Tindakan  korupsi  dalam  pandangan  agama  Hindu  merupakan  perilaku  yang  tergolong a subhakarma . Secara umum, asubhakarma dikenal sebagai segala bentuk perilaku (sikap, pola pikir) yang bertentangan dan menyimpang dari hal-hal yang baik tadi dan sangat jauh berbeda atau bertolak belakang dengan rivalnya yaitu subhakarma yang dimaknai sebagai segala bentuk perilaku yang dibenarkan oleh ajaran d harma (ajaran kebaikan) yang dapat membimbing  personal  ke  arah  kehidupan  yang  sempurna,  bahagia  lahir  bathin,  serta menuju kepada persatuan atman dengan brahman ( Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa). Apabila dilihat dari konteks pahala, baik subhakarma dan asubhakarma tentu  memiliki  hasil  yang  berbeda  pula.  Siapa  pun  yang  bertindak  di  jalan  dharma ( subhakarma )  sudah  pasti  menerima  pahala  yang  baik  dan  mulia.  Demikian  pula,  bagi siapa pun yang menyimpang dari jalan Dharma melakukan tindakan asubhakarma maka akan  menerima  pahala  buruk  dalam  bentuk  kekalahan,  kematian,  dan  sebagainya, demikian pula bagi para koruptor. Oleh karena itu, segala tidakan asubhakarma khususnya perilaku  korupsi  harus  dihindari  karena  merupakan  perbuatan adharma yang  akan bermuara pada penderitaan (KPK, 2020).
Apabila dikaji secara lebih spesifik dari konsep sad ripu atau enam jenis musuh yang  timbul  dari  dalam  diri  manusia  menurut  ajaran  Hindu,  keberadaan  kasus  korupsi sebagai perbuatan asubhakarma merupakan bentuk dari konsep kama (nafsu indria yang berlebih)  dan lobha (rakus,  serakah,  tidak  pernah  puas  atau  selalu  merasa  butuh). Selanjutnya  apabila  dianalisis  dari  konsep sapta  timira (tujuh  macam  kemabukan  atau kegelapan  pikiran)  maka  fenomena  korupsi  merupakan  realita  dari  konsep dhana yaitu mabuk atau kegelapan karena kekayaan. Dalam konsep panca bahya tusti (lima kepuasan yang  bersifat  duniawi),  kasus  korupsi  yang  marak  terjadi  merupakan  wujud  nyata  dari aryana (senang  mengumpulkan  kekayaan  tanpa  mempertimbangkan  baik-buruk  serta dosa), raksasa (fanatik  berlebihan  terhadap  kekayaan),  dan ksaya (takut  berkurang hartanya  sehingga  melakukan  tindakan  curang).  Apabila  dicermati,  analisa  beberapa konsep asubhakarma tersebut bersesuaian dengan theory gone dari Bologna & Singleton (2006)  yang  mengilustrasikan  penyebab  terjadinya  kasus  korupsi  dikarenakan Greeds
(keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan)  serta  e xposure (pengungkapan). Jadi berdasarkan analisa beberapa konsep Asubhakarma tersebut  yang dikomparatifkan juga dengan theory gone maka dapat diketahui bahwa tindakan korupsi memiliki  tingkat  keburukan  dan  tanggungan  dosa  yang  demikian  besar,  sehingga  wajib dipahami bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa digunakan sebagai pembenar dalam melakukan tindakan korupsi.

## 2. Upaya Pemberantasan Korupsi Menurut Ajaran Hindu
Terdapat  opini  yang  menyatakan  bahwa  langkah  yang  paling  tepat  guna memberantas korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi. Dengan demikian, tentunya bidang hukum (hukum pidana) akan dianggap sebagai solusi yang paling tepat dalam memberantas korupsi. Perlu diakui bahwa Indonesia bahkan dunia  telah  memiliki  beragam  perangkat  hukum  guna  memberantas  korupsi  yaitu peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi justru korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang  dengan  demikian  pesatnya.  ironisnya  lagi,  departemen  hukum  yang  telah ditugaskan untuk  memberantas korupsi  tersebut  dalam beberapa kasus  justru  turut serta dalam menumbuhsuburkan korupsi di Indonesia. Terdapat pula persepsi yang mengatakan bahwa  pendidikan  agama  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mencegah korupsi. Namun yang cukup mengejutkan adalah negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat dalam beragama (Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S et al., 2011). Tentu fenomena tersebut  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam,  karena  bagaimanapun  juga eksistensi  dari  agama  sejatinya  dihadirkan  untuk  membina,  mengarahkan  bahkan membentuk karakter ataupun perilaku personal agar menghindari segala perbuatan yang buruk.
Hal yang menarik datang dari analisa Fijnaut & Huberts (2002) yang mewacanakan bahwa; It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors  involved  (and  the  environment  they  operate  in).  There  is  no  single  concept  and program  of  good  governance  for  all  countries  and  organizations,  there  is  no  one  right way. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. Societies and organizations  will  have  to  seek  their  own  solutions .  Artinya  strategi  antikorupsi  harus selalu  dikaitkan  dengan  karakteristik  dari  aktor  terlibat  (dan  lingkungan  tempat beroperasi). Tidak ada konsep dan program tunggal pemerintahan yang baik untuk semua negara dan organisasi, tidak ada satu cara yang benar. Ada banyak inisiatif dan sebagian besar  disesuaikan  dengan  konteks  spesifik.  Masyarakat  dan  organisasi  harus  mencari solusi sendiri.
Maknanya  bahwa,  demikian  penting  untuk  mengkaitkan  antara  upaya pemberantasan  korupsi  itu  sendiri  dengan  melihat  karakteristik  dari  oknum  atau  pihak yang  terlibat  serta  melihat  karakteristik  lingkungan  dimana  pihak  atau  oknum  tersebut berada, bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep, cara, bahkan program tunggal bagi  setiap  negara  ataupun  organisasi  dalam  memberantas  perilaku  korupsi.  Terdapat demikian banyak strategi, upaya ataupun cara yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi diharapkan mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi terbaiknya. Di  Indonesia  sendiri,  salah  satu  upaya  yang  paling  terlihat  adalah  melalui  peraturan perundang-undangan, berupa hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  undang- undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.
Apabila  dikontemplasikan,  sejatinya  hingga  era  milenial  ini  telah  banyak  upaya lainnya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi fenomena korupsi tersebut, mulai dari; membentuk lembaga anti-rasuah, yang dalam hal ini KPK; mencegah korupsi pada sektor publik; pengawasan serta evaluasi; pengembangan dan penyusunan beragam instrumen hukum yang mendukung pencegahan juga pemberantasan korupsi; pencegahan sosial  serta  pemberdayaan  masyarakat;  hingga  membangun  kerjasama  berskala internasional.  Namun,  usaha  tersebut  seakan  belum  mampu  mengendalikan  ganasnya perilaku korupsi yang sangat sering terjadi di nusantara.
Telah banyak pula para peneliti dan pakar hukum yang mencoba mengkaji serta membangun  sebuah  solusi  yang  terbaik  dalam  memberantas  korupsi.  Dalam  artikel penelitian Dewi (2014) bahkan telah disimpulkan bahwa saat ini tindak penanggulangan kasus  korupsi  melalui  jalur  hukum  yang  ketat  terlihat  masih  membutuhkan  perjuangan yang  panjang  dan  berat.  Karena  tindak  pidana  korupsi  dikategorikan  sebagai  kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime , sehingga upaya yang mutlak dilakukan tentu membutuhkan sistem yang juga luar biasa adanya. Yani (2019) dalam analisanya bahkan menawarkan  cara  alternatif  berupa  pemiskinan  para  koruptor.  Penggunaan  upaya pemiskinan  koruptor  tersebut  dinilai  mampu  memberikan  efek  jera  sekaligus  sebagai alternatif  dalam  mengurangi  tindak  kejahatan  korupsi.  Pemiskinan  koruptor  dapat diupayakan  dengan  cara  menyita  atau  merampas  seluruh  benda-benda  yang  merupakan hasil dari kejahatan korupsi dan/atau dengan pembayaran denda sebagai uang pengganti dengan nominal yang disesuaikan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diambil serta yang timbul dari perilaku rasuah tersebut. Namun apabila dikomparatifkan dengan data  dari  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  yang  disajikan  oleh  Javier  (2021),  justru kasus  korupsi  semakin  meningkat  tajam.  Pada  semester  1  tahun  2019  tercatat  ada  122 kasus,  lalu  pada  semester  1  tahun  2020  naik  menjadi  169  kasus,  dan  pada  tahun  2021 meningkat  menjadi  209  kasus.  Jadi  kemungkinannya  adalah  antara  metode  pemiskinan koruptor belum terimplementasi maksimal (belum dilirik oleh lembaga terkait), atau sudah terimplementasi namun masih belum menunjukkan efek yang menggembirakan.
Apabila dicermati, tindak pidana korupsi  juga  adalah pelanggaran terhadap hak- hak  ekonomi  masyarakat  serta  hak-hak  sosial.  Karenanya  sangat  pantas  apabila  kasus korupsi  tidak  lagi  digolongkan  sebagai  bentuk  kejahatan  ringan  atau ordinary  crimes, namun justru harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crimes . Sehingga upaya pemberantasannyapun tidak lagi bisa dilakukan dengan cara biasa, namun membutuhkan  cara-cara  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crimes ).  Sebagaimana  yang diketahui bahwa cara-cara biasa (umum) seperti sosialisasi mengenai sanksi hukum dari perilaku  korupsi  seakan  sudah  tidak  berpengaruh,  karenanya  perlu  ada  upaya  melalui ruang yang lebih dekat lagi dengan sisi internal individu, yang dalam hal ini hanya dapat dicapai melalui ruang agama. Selama ini, pembentukan pola karakter dan perilaku yang benar dan selaras cenderung ditanamkan melalui Pendidikan agama, baik oleh Lembaga non-formal  (masyarakat),  in-formal  (keluarga)  maupun  lembaga  formal  (sekolah). Karenanya, bukan tidak mungkin penanaman semangat juang anti-korupsi kepada individu juga ditanamkan melalui ruang pendidikan agama. Hanya saja, yang wajib diperhatikan adalah  cara  atau  sistematika  penanamannya.  Dalam  konteks  pandangan  agama  Hindu, terdapat  upaya  awal  yang  dapat  diambil  sebagai  langkah  umum  dalam  mengantisipasi kemunculan perilaku korupsi, diantaranya:
a. Penanaman Nilai-Nilai Budi Pekerti
Nilai-nilai budi pekerti bertalian erat dengan nilai moralitas yang berperan dalam menentukan  karakter  personal.  Budi  pekerti  memuat  nilai-nilai  perilaku  manusia  yang ditimbang  berdasarkan  kebaikan  serta  keburukannya  melalui  norma  kesusilaan,  norma agama,  tata  krama  dan  sopan  santun  serta  norma  budaya  (adat  istiadat),  bahkan  norma
hukum.  Perilaku-perilaku  positif  akan  diidentifikasi  oleh  budi  pekerti  yang  diharapkan dapat  terealisasi  dalam  perilaku  ( kayika ),  perkataan  ( wacika ),  dan  pikiran  ( manacika ). Sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya perilaku korupsi maka budi pekerti dapat ditanamkan melalui upaya bina cipta, rasa dan karsa personal yang diwujudnyatakan ke dalam  pola  pikir,  sikap,  serta  kata-kata  berdasarkan  nilai-nilai  luhur  ajaran  agama. Kaitannya  dengan  fenomena  korupsi,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menyampaikan  bahwa  dalam  perjalanan  suatu  kehidupan,  setiap  orang  tidak  boleh berpaling  dari  jalan  kebaikan  (dharma).  Ada  9  (sembilan)  nilai  integritas  Antikorupsi dalam perspektif  Hindu  yang patut  dipahami diantaranya;  kejujuran  ( satya ), kepedulian ( anrisangsya ),  kemandirian  ( dharaka ),  tanggungjawab  ( dhira ),  disiplin  ( dhritih ),  kerja keras  ( karma-adhikara ),  kesederhanaan  ( arjawa ),  berani  ( sura ),  dan  adil  ( samah, vijnanam ) (KPK, 2020). b. Mengoptimalkan Peran Keluarga
Keluarga merupakan ruang pertama dalam tri pusat pendidikan yang berperan awal dalam  menempa  karakter  generasi  penerus,  karenanya  upaya  awal  yang  dapat  diambil dalam memberantas korupsi menurut pandangan Hindu dapat dimulai dari ruang keluarga terlebih  dahulu  dengan  jalan  membangun  generasi  berintegritas.  Menurut  Komisi Pemberantasan Korupsi (2020), proses membangun generasi berintegritas sebagai upaya awal  dalam  menjauhi  tindakan  korupsi,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peranan  keluarga dalam  menanamkan  nilai-nilai  dharma,  dengan  tujuan  agar  tercipta  kesadaran, keharmonisan dan kesejahteraan. Keluarga sejahtera sering diidentikkan dengan keluarga yang cukup sandang, pangan, serta papan. Keadaan cukup dalam realitanya tentu bersifat relatif,  namun  didalamnya  terkandung  makna  mampu  memenuhi  kebutuhan  minimal, sehingga  keadaan  seperti  itu  dapat  menciptakan  suasana  batin  yang  tenteram,  merasa cukup, bahagia dan sejahtera, yang di dalam masyarakat agama Hindu disebut keluarga sukhinah sehingga bibit-bibit korupsi dapat diantisipasi dari awal. Untuk mewujudkannya tidak bisa hanya dibebankan kepada suami atau istri semata, melainkan wajib diupayakan bersama-sama, bahkan oleh lingkungan keluarga dekatnya.
c. Membudayakan Etos Kerja
Etos  kerja  diyakini  sebagai  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  dapat  menggapai sesuatu tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh seseorang  untuk  menggapainya.  Menurut  Sinamo  (2011),  etos  kerja  merupakan seperangkat  perilaku  positif  yang  berakar  pada  keyakinan  mendasar  serta  disertai komitmen  total  pada  paradigma  kerja  yang  integral.  Sedangkan  etos  kerja  profesional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada keyakinan yang fundamental, kesadaran yang kental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Setiap lembaga atau organisasi yang senantiasa berkeinginan untuk maju akan melibatkan anggota  guna  meningkatkan  mutu  kerja,  diantaranya  setiap  organisasi  mutlak  memiliki etos  kerja.  Kehadiran  etos  kerja  dari  sudut  pandang  ajaran  Hindu  dalam  konteks mengantisipasi  kemunculan  perilaku  korupsi  menurut  analisa  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (2020),  mengarahkan  pada  beberapa  prinsip  kerja  yang  wajib  dipedomani diantaranya;  (1)  Bekerja  sebagai svadharma ,  (2)  Bekerja  tanpa  keterikatan,  (3)  Bekerja mengutamakan kepentingan umum, dan (4) Bekerja keras sampai tuntas.

## 3. Membangun Semangat Anti-Korupsi Melalui Trilogi Karmaphala
Secara  fundamental,  apapun  yang  diperbuat  oleh  diri  personal  (manusia)  akan membawa akibat. Akibat yang dimaksud ada yang baik serta ada pula akibat yang buruk, dimana  akibat  yang  baik  niscaya  memberikan  kesenangan  dan  sebaliknya  akibat  yang buruk  niscaya  menghasilkan  penderitaan.  Karenanya,  setiap  diri  personal  sudah seyogyanya  harus  berbuat  baik  guna  memperoleh  kebahagiaan  dan  ketentraman  dalam
menjalani  hidup.  Adapun  buah  dari  perbuatan  ( karma )  itu  sendiri  disebut  pahala.  Hasil atau  buah  dari  perbuatan  tersebut  tentu  tidak  selalu  langsung  dapat  dirasakan  atau dinikmati. Setiap perbuatan meninggalkan bekas, baik itu bekas yang nyata serta ada bekas yang  tidak  nyata  (dalam  angan  dan  abstrak),  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan karmavasana .  Sebagai  penegas,  dalam  sastra  suci wrhaspati  tattwa sloka  3  disebutkan bahwa:
Wasana  naranya  karma  ginawe  nin  janma  iratra,  nya  ta  bhinukti  phalanya  rin paratra ri janmanya muwah, yan ahala, yan ahayu, asin phalanya, kadi anganin dyun  wawadah  in  hingu  huwus  hilan  hingunya  ikan  dyun  inasahan  pinahalilan, kawkas,  taya  ambonnya,  gandhannya  rumaketirikan  dyun,  ndan  yatika  wasana naranya samankana tekan karma wasana naranya, yatika umuparenga irikan atma ya  ta  raga  naranya,  ikang  wasana  pwa  dumadyaken  ikan  raga  wa  ta  matanyan mahyu  rin  karma,  harsa  salwirikan  karma  wasana  ikan  wasana  pwa  ya  duweg uparenga irikan atma.
Terjemahannya: Wasana artinya semua perbuatan yang telah dilakukanya di dunia ini orang akan mengecap akibat perbuatanya di alam lainya, pada kelahiran nanti, apakah akibat itu akibat yang baik atau yang buruk, apa saja perbuatan yang dilakukannya pada akhirnya  akan  semua  itu  menghasilkan  buah,  hal  ini  adalah  seperti  periuk  yang diisikan  kemenyan  walaupun  kemenyannya  sudah  habis  dan  periuknya  di  suci bersih-bersih namun tetap saja masih ada bau kemenyan yang melekat pada periuk itu. Inilah yang disebut wasana seperti itu juga halnya dengan karma vasana . Ia ada pada atma . Ia melekat padanya, ia mewarnai atma .
Nilai-nilai  ajaran karmaphala pada  dasarnya  telah  diajarkan  ketika  seseorang berada dalam lingkup keluarga ( kulawarga ) kemudian saat menjalankan masa brahmacari (masa  menuntut  ilmu),  serta  saat  terjun  ke  masyarakat.  Ajaran karmaphala selanjutnya menjadi pijakan dalam menuntun sikap batin umat Hindu, dimana umat Hindu meyakini bahwa setiap aktifitas dalam kehidupan, baik dalam pemikiran dan perencanaan, kata-kata serta pelaksanaan jika dibarengi oleh sikap batin yang amoral atau adharma (tidak baik) meskipun  masih  dalam  format  konsep,  maka  sudah  bisa  dipastikan  akan  membawa dampak buruk, diminta atau tidak, cepat atau lambat serta dirasa atau tidak, akan muncul dengan  sendirinya. Karmaphala sebagai  konsep  dasar  dalam  mengendalikan  diri merupakan ajaran pokok dalam memperbaiki moral serta etika personal dalam kehidupan bermasyarakat.  Dengan  memahami  hakekat  mengenai karmaphala ,  maka  kecil kemungkinannya manusia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercela yang jelas-jelas keluar dari norma agama dan menyebabkan kehancuran bahkan kerugian bagi orang lain (Munidewi, 2017).
Karmaphala berasal dari dua kata bahasa Sansekerta, yaitu karma dan phala. Istilah karma bermakna tindakan atau perbuatan yang baik atau buruk yang mengakibatkan hasil yang tidak dapat dielakkan di masa yang akan datang, sedangkan istilah phala diartikan sebagai  buah  hasil  akibat  dari  balas  jasa  (Zoetmulder,  1997).  Dengan  demikian karmaphala dapat  definisikan  sebagai  hasil  dari  segala  tindakan  atau  perbuatan  yang pernah  dilakukan.  Perilaku  baik  tentunya  akan  memberi  akibat  atau  hasil  yang  baik, demikian sebaliknya perbuatan yang tidak baik juga akan membawa hasil yang tidak baik pula, karena itu dinamakan hukum karmaphala .  Dalam hal ini, istilah karma tidak saja dimaknai sebagai perbuatan, namun juga sebagai hasil dari perbuatan. Karena, akibat atau pahala dari perbuatan tidak dapat dipisahkan dengan karma itu sendiri. Antara perbuatan dan pahalanya, antara perbuatan serta hasilnya hanya bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan (Jendra, 2004).
Umat memang sudah sepatutnya memahami bahwa semua perbuatan manusia tentu mewariskan akibat. Manusia tidak akan bisa lari dari hukum karmapahala tersebut dengan dalil apapun. Sistematikanya sudah jelas, yaitu apa yang akan ditanam maka itulah yang akan  dipetik.  Jika  diri  senantiasa  menanam  kebaikan,  maka  kebaikan  pulalah  hasilnya. Namun apabila diri menanam kejahatan, maka niscaya siksaan atau penderitaanlah yang akan  dipetik.  Demikian  pula  dengan  tindak  pidana  korupsi,  yang  mana  eksistensi  dari pelakunya tidak akan bisa luput dari hukum karma . Mungkin tidak saat itu juga diperoleh karma -nya  (buah  perbuatannya),  namun  tidak  menutup  kemungkinan karma -nya  akan diterima di hari esok.
Secara  umum,  hakekat karmaphala lebih  familiar  dengan  tiga  jenis karma yang dikenal  dengan  sebutan  trilogy  k armaphala ,  diantaranya;  (1) Karma yang  memberikan akibat  langsung;  (2) Karma yang  mempunyai  akibat  tidak  langsung  dimana  pahalanya baru  dinikmati  setelah  meninggal  dunia;  dan  (3) Karma yang  dinikmati  kelak  sebagai akibat  perbuatan  dalam  masa  hidup  sebelumnya.  Namun  apabila  ditelaah  kembali  serta mengacu  pada  kajian  ilmiah  kesusastraan  Hindu  klasik,  ditemukan  beragam  jenis k armaphala yang lebih lengkap dan didasarkan pada beberapa indikator, diantaranya (1) Karmapahala berdasarkan  masa  kehidupan  ( sancita,  prarabda,  kriyamana );  (2) Karmaphala berdasar unsur t riguna ( sattwam, rajas, tamas ); (3) armaphala berdasarkan sifat baik dan tidak baik; (4) Karmaphala berdasarkan ajaran kebenaran; (5) Karmaphala berdasarkan Tri  Sarira ;  (6) Karmaphala berdasarkan  kadar  keterikataanya;  (7) Karmaphala berdasarkan  frekwensinya;  dan  (8) Karmaphala berdasarkan  sasaranya. Mengacu  pada  beberapa  indikator  tersebut  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  hakekat karmaphala yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  lebih  terfokus  pada  k armaphala berdasarkan masa kehidupan, yaitu sancita , prarabda , kriyamana .
Hal  yang  tentu  saja  mengagetkan  manakala  menganalisa  lebih  spesifik  dalam konteks  pelaku  korupsi  tersebut  adalah  dimana  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi merupakan golongan intelektual yang sedari awal telah memperoleh asahan pengetahuan yang  mumpuni,  termasuk  dalam  hal  pengetahuan  agama.  Para  koruptor  tersebut  seolah tidak  merasa  takut  terhadap  efek  timbal  balik  (sebab-akibat)  kedepannya  apabila melakukan  tindak  kejahatan  semacam  tindak  pidana  korupsi.  Jika  dikaji  dari  sudut pandang agama, merebaknya para koruptor hingga di era milenial seperti saat ini adalah karena  sisi  moralitas  personal  yang  cenderung  sakit  secara  psikologis.  Karenanya,  agar tidak  semakin  kronis,  maka  perlu  dilakukan  suatu  tindakan  nyata  dari  segala  sisi  guna menekan  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  salah  satunya  dengan jalan menanamkan semangat anti korupsi dalam setiap sanubari personal. Karena korupsi tergolong  penyakit  psikologis,  maka  upaya  penanaman  semangat  inilah  yang  wajib dilaksanakan  melalui  jalan  motivasi,  salah  satunya  melalui  motivasi  ajaran  kebenaran dalam  agama  guna  membangun  semangat  antikorupsi.  Secara  teori  memang  terdengar mudah,  namun  implementasinya  harus  dipandang  sebagai  salah  satu  bentuk  perjuangan dengan  keyakinan  yang  tinggi.  Karena  apabila  diri  terlalu  pesimis,  sampai  kapanpun tindak pidana korupsi tidak akan pernah bisa hilang.
Motivasi merupakan hal yang penting di dalam menumbuhkan semangat  pribadi personal.  Motivasi  merupakan  daya  dorong  yang  memiliki  pengaruh  yang  sangat signifikan  terhadap  suatu  pencapaian,  demikian  pula  dalam  hal  motivasi  dalam berperilaku. Mangkunegara (2009) mengkonsepsikan bahwa motivasi yang dimiliki oleh setiap  orang  akan  banyak  menentukan  kualitas  perilaku  yang  muncul  pada  dirinya. Motivasi  merupakan  suatu  kebutuhan-kebutuhan  yang  menstimulus  personal  untuk melakukan  serangkaian  aktifitas  yang  mengarah  pada  tercapainya  suatu  tujuan  tertentu. Motivasi  juga  adalah  hal  yang  menyebabkan,  menyalurkan  serta  mendukung  perilaku manusia, agar manusia bersedia giat bekerja guna mencapai hasil yang optimal.
Karenanya  merupakan  hal  yang  mutlak  dalam  menumbuhkan  semangat antikorupsi  melalui  motivasi-motivasi  yang  mumpuni,  salah  satunya  melalui  ajaran agama,  sebagaimana  halnya  dengan  motivasi  ajaran  trilogi karmaphala yang  secara fundamental menuntun kehidupan manusia agar tidak terjerumus ke dalam perilaku atau perbuatan  yang  menyimpang,  karena  pada  dasarnya  seberapa  cerdas  pun  manusia bersembunyi dan secepat apapun manusia mampu berlari, pahala dari segala perbuatannya akan  senantiasa  mengikuti,  terlebih  pahala  dari  perbuatan  curang  seperti  halnya  tindak pidana korupsi. Hal serupa tertuang dalam adagium sederhana yang menyatakan bahwa secepat  apapun  diri  mampu  berlari,  bayangan  akan  terus  mengikuti.  Jika  diri  bersedia berpikir normal, tentu saja tidak ada personal manapun yang mau dikejar-kejar oleh pahala buruk. Karenanya, sudah menjadi ketentuan mutlak agar diri senantiasa diarahkan kepada jalan yang patut.
a. Membangun  Semangat  Anti-Korupsi  Melalui  Pemahaman  Konsep Sancita Karmaphala Pada Kasus Korupsi di Indonesia
Sancita  karmaphala merupakan  bagian  hukum karmaphala yang  pertama,  yang dimaknai  sebagai phala (hasil  perbuatan)  terdahulu  yang  belum  habis  dinikmati  dan menjadi benih yang menentukan situasional kehidupan sekarang (sederhananya, dahulu- sekarang).  Seluruh  makhluk  hidup,  terlebih  manusia  lahir  ke  dunia  dengan  membawa phala dari karma di  masa  lampau.  Agama  Hindu  meyakini  bahwa  sebelum  manusia menjelma pada kehidupan sekarang, manusia pernah menjalani proses kehidupan di masa lalu.  Namun,  dikarenakan  keterbatasan  yang  dimiliki,  seringkali  manusia  tidak  mampu mengetahui  ataupun  menyadari  eksistensi  kehidupannya  di  masa  lampau.  Hal  tersebut bersesuaian dengan yang  suratkan dalam  sastra  Bhagawadgita,  IV.5,  yang menyuratkan bahwa  Sri  Krisna  mampu  mengetahui  kehidupan  lampaunya,  namun  Arjuna  (dengan keterbatasannya) tidak mampu menyadarinya. Berikut sloka yang dimaksud:

## Bahuni vyantitani, janmani tava’rjuna
Tanyaham veda sarvani, na tvam vttha paramtapa Terjemahannya:
Banyak kehidupan yang telah aku jalani, demikian juga engkau, Oh Arjuna. Semua kelahiran  itu  aku  ketahui,  tetapi  engkau  tidak  mengetahui  Oh  Arjuna  (Mantra, 2002).
Sejatinya keberadaan dari diri manusia telah mengalami kelahiran serta kematian yang berulang-ulang ( punarbhawa ), namun manusia itu sendiri tidak menyadarinya. Hal tersebut dikarenakan sang atma yang dibungkus oleh sukma sarira atau yang lebih dikenal sebagai  Badan  Astral  belum  atau  bahkan  tidak  menyadari  dirinya  sendiri.  Karenanya, segala perbuatan yang dilakukan pada akhirnya akan melekat pada badan astral atau sukma sarira . Manakala raga atau badan seseorang telah meninggal, maka sukma sarira (badan astral) pun meninggalkan raga (badan) yang lama dan masuk ke raga yang baru dengan membawa karma yang  telah  dilakukan  ( karma  wasana )  selama  hidupnya  (Gunadha, 2013).
Kaitannya dengan membangun semangat Anti-Korupsi kepada masyarakat melalui pemahaman  konsep sancita  karmaphala dapat  dilakukan  secara  verbal  dengan menampilkan  contoh  pengungkapan  kasus  korupsi  yang  telah  lama  ditutup,  namun kembali diusut sehingga para pelaku korupsi tersebut pada akhirnya tertangkap meskipun dalam tempo waktu yang relatif lama. Artinya adalah, masyarakat ditanamkan pemahaman jika  perilaku  korupsi  yang  pernah  dilakukan  terdahulu  oleh  beberapa  oknum  dapat diterima akibatnya saat ini melalui pengusutan. Contohnya adalah kasus tipikor mangkrak (tindak pidana korupsi yang tertunda), yang di era (periode) terdahulu belum terselesaikan karena  bukti  yang  kurang  kuat,  namun  pasti  bisa  terungkap  di  era  (periode)  berikutnya setelah bukti-bukti terkumpul secara lengkap.
Kasus  yang  paling  menghebohkan  jika  ditinjau  dari  masa  korupsi  dan  waktu pengungkapannya adalah kasus Jiwasraya, yang oleh media Kompas (2021) memberitakan bahwa  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  serta  korupsi  yang  merugikan keuangan  negara  dan  pencucian  uang  dalam  pengelolaan  keuangan  serta  dana  investasi pada  reksa  dana  milik  PT.  AJS  terjadi  selama  periode  2008-2018.  Pengadilan  Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pun pada  hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 akhirnya menetapkan 13 (tiga belas) tersangka korporasi kasus tindak pidana pencucian uang  (TPPU)  serta  korupsi  kepada  PT  Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  (AJS).  Akibat  dari tindak pidana tersebut, jaksa menyampaikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 triliun yang berasal dari perbuatan masing-masing terdakwa. Karenanya, jaksa akhirnya mendakwa para korporasi  manajer investasi  dengan pasal Pasal  2 Ayat  (1) jo.  Pasal  18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP; dengan  sanksi  pidana  paling  ringan  4  tahun  serta  paling  lama  20  tahun,  dengan  denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah),  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Kasus  tersebut  diatas  adalah  salah  satu  contoh  dari  realita  atau  bukti  nyata  dari konsep sancita  karmaphala ,  dimana  tindakan  korupsi  tersebut  telah  terjadi  sangat  lama dan dimasa yang dulu (lebih dari 10 tahun yang lalu), namun pada akhirnya akan terungkap pula  di  masa  sekarang.  Sejatinya  masih  banyak  lagi  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi (tipikor)  lainnya  yang  telah  terjadi  lama,  namun  saat  ini  baru  terungkap  dan  diberikan sanksi.  Kaitannya  dengan  semangat  antikorupsi,  melalui  bukti  nyata  konsep sancita karmaphala dalam kasus  tersebut  sejatinya diri harus dan pasti bisa belajar untuk  tidak menyembunyikan  segala  perilaku  buruk,  yang  salah  satunya  berkaitan  dengan penggelapan  dana  (korupsi)  yang  bukan  haknya,  karena  bagaimanapun  juga  suatu  saat nanti  perilaku  buruk  tersebut  akan  diungkap  juga  oleh  pihak  berwajib.  Sepintar  apapun diri  menyembunyikan  bangkai,  pada  akhirnya  akan  terendus  juga.  Karenanya,  marilah belajar mengevaluasi diri dan berhenti menyembunyikan segala tindakan buruk ( adharma ) di  masa  lalu,  serta  jadikan  kekeliruan  yang  pernah  diperbuat  sebagai  cermin  agar  tidak melakukan kesalahan yang serupa dikemudian hari.
Berdasarkan  analisis  yang  mendalam  terhadap  beberapa  kasus  korupsi  yang diperoleh,  maka  dapat  diketahui  bahwa  konsep sancita  karmaphala dapat  digunakan sebagai stimulus untuk masyarakat pada umumnya serta bagi para pelaku tindak kejahatan Korupsi  pada  khususnya  yang  bersifat  terencana  dan  berlangsung  dalam  jangka  waktu yang  lama  guna  merangsang  pelaku  agar  berkenan  mengakui  tindak  kejahatan  korupsi yang telah lama dilakukan.
b. Membangun  Semangat  Anti-Korupsi  Melalui  Pemahaman  Konsep Prarabda Karmaphala Pada Kasus Korupsi di Indonesia Secara definitif, istilah dari prarabda  karmaphala diartikan sebagai karma yang dilakukan  pada  kehidupan  sekarang  dan  pahala-nya  juga  habis  dinikmati  sekarang (sederhananya,  sekarang  melakukan-sekarang  merasakan  hasilnya).  Secara  jasmani, hukum prarabda karmaphala mudah diamati pada aktifitas manusia sehari-hari, misalnya seorang makan berakibat perut menjadi kenyang atau rasa mengantuk akan hilang pada seseorang setelah tidur pulas. Seorang penjahat yang tertangkap tangan mencuri kemudian dihajar  masa  dan  akhirnya  dipenjara,  juga  menunjukan  karma  yang  langsung  dinikmati pahalanya  (Gunadha,  2013).  Realita  dari prarabda  karmaphala sejatinya  sering  terjadi dalam  kehidupan  sehari-hari,  hanya  saja  seringkali  pula  manusia  tidak  menyadarinya. Memukul seseorang karena emosi dan seketika itu pula tangan terasa sakit juga merupakan
contoh paling sederhana dari bukti nyata konsep prarabda karmaphala . Sangat sederhana konsepnya, namun manusia enggan menyadarinya.
Pada kasus tipikor atau tindak pidana korupsi, bukti nyata dari konsep prarabda karmaphala pun sangat sering terjadi dan yang paling sering terdengar diantaranya adalah kasus operasi tangkap tangan (OTT). Berbagai pengungkapan kasus tangkap tangan (OTT) oleh instansi kepolisian maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para oknum  pejabat  melalui  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  merupakan  bukti  nyata  bahwa konsep prarabda  karmaphala memang  hidup  dan  nyata,  bahkan  ilmiah.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Oktavianto  &  Abheseka  (2019),  operasi  tangkap  tangan atau hand  arrest  operation yang  berhasil  dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia atau silent operation , serta terstruktur dengan tujuan untuk menangkap basah pelaku saat itu  juga,  disaat  pelaku  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu,  diketahui  bahwa kebijakan  pemberantasan  korupsi  melalui  metode  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  yang gencar  dilakukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  selama  periode  2015-2018 ternyata cukup efektif dan efisien dalam meringkus para pelaku korupsi (koruptor), serta meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Contoh  kasus  Tipikor  yang  tertangkap  tangan  menerima  sejumlah  uang  berupa suap  adalah  kasus  pejabat  penandatanganan  surat  perintah  membayar  (PP-SPM)  satuan kerja non vertikal tertentu (SNVT) Direktorat Jendral Penyedia Perumahan, Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  (PUPR)  wilayah  NTB,  yang  terjerat  operasi  tangkap tangan  (OTT)  pada  rabu  sore,  tanggal  25  september  2019,  oleh  satuan  reserse  kriminal tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Kota Mataram. Pejabat tersebut tertangkap tangan tengah menerima uang suap sebesar Rp. 100 juta. Polres Kota Mataram melakukan operasi tangkap tangan tersebut sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu, rekanan memberikan uang suap sejumlah  Rp.  100  juta  di  ruangan  kasatker  yang  langsung  diamankan  oleh  tim  tindak pidana korupsi dari Polres Mataram (Rachmawati, 2019).
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terbaru dapat dilihat pada kasus OTT Bupati Langkat yang cukup menghebohkan. Tepat pada malam Selasa, 18 Januari 2021, satuan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menciduk Bupati  Langkat  terbit  rencana perangin angin dalam operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  Nurul  Ghufron  mengungkapkan  bahwa  dalam  penangkapan  tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti sejumlah uang (Kamil, 2022). Tim komisi antirasuah tersebut mendapatkan barang bukti dengan nominal yang tidak sedikit berupa uang sejumlah Rp 786 juta, dimana  Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil saja dari penerimaan terbit rencana perangin.
Kasus tersebut diatas telah secara jelas menampilkan realita dari konsep prarabda karmaphala , dimana pelaku tipikor yang melakukan tindak pidana korupsi pada akhirnya menerima  hasil  dari  perbuatannya  pada  saat  itu  juga.  Sejatinya  masih  banyak  kasus tangkap  tangan  dengan  nominal  suap  yang  sangat  fantastis,  mencapai  miliaran  rupiah. Namun satu contoh kasus tersebut diatas telah mewakili dari sekian kasus lainnya yang membuktikan  bahwa  konsep Karmaphala (khususnya prarabda  karmaphala )  bukanlah hanya  teori  statis  ataupun  teori  mitologi  semata,  namun  justru  nyata  dan  sangat  ilmiah untuk diterapkan di masyarakat. Jadi berkaca dari realita ilmiah tersebut sudah seyogyanya oknum pejabat ataupun oknum masyarakat lainnya dapat berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), karena hasil (phala) dari perbuatan buruknya akan dapat diterima saat itu juga, disaat diri sedang melakukan transaksi tindakan kejahatan.
Masyarakat harus mampu membangun dan dibangunkan semangat antikorupsinya melalui penanaman pemahaman bahwa prarabda karmaphala tersebut nyata adanya, dan dapat  terjadi  kepada  siapapun  seketika  itu  pula,  terutama  bagi  yang  memang  berlaku
curang seperti halnya dalam kasus korupsi. Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap beberapa kasus korupsi yang dikaji, dapat diketahui bahwa konsep prarabdha karmaphala dapat  digunakan  sebagai  stimulus  dan  cermin  kontemplasi  bagi  para  pelaku  tindak kejahatan Korupsi yang bersifat spontanitas dan tidak terencana dikarenakan kebutuhan mendesak serta karena godaan keuntungan yang ditawarkan saat proses transaksi sedang berlangsung.  Karenanya  adalah  langkah  yang  tepat  bagi  masyarakat  untuk  senantiasa mengasah kemampuan pengendalian dirinya terhadap godaan ataupun desakan material. c. Membangun  Semangat  Anti-Korupsi  Melalui  Pemahaman  Konsep Kryamana Karmaphala Pada Kasus Korupsi di Indonesia
Kriyamana  karmaphala secara  konseptual  dipahami  sebagai  perbuatan  yang hasilnya  belum  sempat  dinikmati  di  masa  sekarang,  tnamun  akan  dinikmati  pada kehidupan  berikutnya  (Gunadha,  2013).  Sederhananya,  segala  perilaku  buruk  yang dilakukan saat ini, pasti akan dinikmati hasilnya di masa nanti (dimasa yang akan datang). Salah satu prinsip keliru (prinsip negatif) yang membudaya di masyarakat terkait tindakan dan perilaku adalah kemunculan wacana yang menyebutkan bahwa tidak usah memikirkan akibat yang  akan diperoleh nanti, yang terpenting nikmat  diri hari ini. Wacana tersebut serupa dengan prinsip anarkisme yang menyebutkan pukul dulu, urusan belakang. Apabila dikaji  secara  spesifik,  wacana-wacana  negatif  tersebut  seakan  mengarahkan  persepsi personal kepada sebuah pembenaran bahwa tidak perlu memikirkan hasil dari perbuatan (negatif)  yang  akan  diperoleh  nanti.  Padahal  persepsi  negatif  tersebutlah  yang  juga menjadi  pemicu  terhadap  tindakan  kejahatan  yang  tidak  kunjung  selesai.  Dari  realita tersebut, maka perlu ditanamkan pemahaman guna meluruskan persepsi masyarakat agar tidak semakin terjerumus ke dalam pola pikir yang keliru, ekstrim, bahkan anarkis.
Eksistensi konsep kriyamana karmaphala dalam kasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Nusantara sejatinya bisa dilihat pula pada kasus-kasus korupsi mangkrak dan  kasus  korupsi  yang  masih  dalam  tahap  penyelidikan.  Dalam  hal  ini, eksistensi  dari konsep kriyamana karmaphala tidak dalam konteks untuk menuduh, namun justru untuk mengingatkan  bahwa  segala  tindakan  korupsi  yang  memang  nyata  atau  terbukti  terjadi, pada  waktunya  akan  terendus  para  pelakunya,  tentunya  setelah  cukup  bukti  dan  hasil penyelidikan  telah  rampung.  Artinya  bahwa,  meskipun  para  koruptor  belum  tertangkap terhadap kasus korupsi yang kerugiannya nyata terjadi, namun pada waktunya nanti para pelaku  pasti  akan  tertangkap.  Secara  umum,  konsep kriyamana  karmaphala juga  dapat dilihat dengan jelas pada kasus-kasus tindak kejahatan yang memunculkan tersangka DPO (daftar pencarian orang), yang pada akhirnya pasti akan tertangkap.
Kasus  nyata  yang  dapat  digunakan  sebagai  contoh  salah  satunya  adalah  kasus korupsi dana anggaran DPRD Balikpapan dengan tersangka Dila Ermono Wibowo yang saat  ini  berstatus  sebagai  DPO  (daftar  pencarian  orang).  Kerugian  yang  dialami  terkait kasus  tersebut  ditaksir  mencapai  Rp.  2  Miliar.  Dila  Ermono  Wibowo  yang  merupakan tersangka korupsi pada anggaran DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada periode tahun  2014-2017  hingga  saat  ini  masih  diburu  oleh  pihak  Kejaksaan  Negeri  (Kejari) Balikpapan. Sejak terungkapnya kasus korupsinya tersebut, Dila Ermono Wibowo selaku mantan bendahara di  Sekretariat DPRD Balikpapan menghilang  tanpa jejak. Karenanya yang  bersangkutan  pun  masuk  dalam  daftar  pencarian  orang  (DPO)  Kejaksaan  Negeri (Kejari) Balikpapan. Meskipun masih DPO, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) tetap optimis jika pelaku pasti tertangkap seiring berjalannya waktu (Fauzi, 2021). Mengkaji dari kasus tersebut  dapat  dilihat  semangat  dari  aparat  untuk  menangkap  pelaku  korupsi,  meskipun masih dalam proses pencarian, seiring dengan waktu tentunya cepat atau lambat niscaya pelaku  tersebut  dapat  segera  ditangkap.  Realita  tersebut  sejatinya  menggambarkan semangat keyakinan bahwa pelaku nantinya pasti akan tertangkap.
Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kasus korupsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa konsep kiyamana karmaphala dapat digunakan sebagai langkah stimulus upaya  preventif  atau  dorongan  langkah  pencegahan  guna  membangun  semangat masyarakat  pada  umumnya  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  serta  khusus bagi  para  pelaku  tindak  kejahatan  korupsi  yang  masih  berstatus  DPO  (daftar  pencarian orang)  justru  fungsionalisasi  konsep kriyamana  karmaphala dapat  digunakan  sebagai langkah untuk memberikan efek takut guna menyerang sisi mental dari para koruptor yang masih  belum  tertangkap.  Metode  menakut-nakuti  dalam  konteks  tindak  kriminal  tentu berbeda  dengan  metode  menakut-nakuti  pada  konsep  bina  anak  dan  remaja,  meskipun sama-sama  menargetkan  sisi  psikologis  personal.  Yang  membedakan  tentu  saja  adalah bobot  kuantitasnya.  Menanamkan  rasa  takut  dan  segan  dalam  konteks  tindak  pidana korupsi  kuantitasnya  tentu  lebih  berat  dan  ekstrim.  Metode  tersebut  dapat diimplementasikan dengan cara lebih intensif melakukan sosialisasi tentang aturan hukum pidana  dan  sanksi  hukum  agama  ke  masyarakat,  khususnya  hukum  pidana  dan  hukum agama  bagi  para  pelaku  korupsi,  sehingga  dapat  berefek  pada  mental  personal  untuk berpikir ulang dalam melakukan tindak pidana kriminal, khususnya tindak pidana korupsi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  yang  mendalam  terkait  upaya  membangun  semangat antikorupsi  melalui  trilogi karmaphala ,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana korupsi  yang  menggunakan  nominal  finansial  (uang)  sebagai  standar  kebenaran  serta sebagai  takaran  kekuasaaan  mutlak  merupakan  perilaku  yang  tergolong asubhakarma (bentuk tingkah laku, sikap, pola pikir yang menyimpang dan bertentangan dengan jalan dharma)  menurut  pandangan  Agama  Hindu.  Terdapat  upaya  awal  yang  dapat  diambil sebagai  langkah  umum  dalam  mengantisipasi  kemunculan  perilaku  korupsi  dimaksud menurut  pandangan  Agama  Hindu,  diantaranya;  penanaman  nilai-nilai  budi  pekerti, mengoptimalkan  peran  keluarga,  dan  membudayakan  etos  kerja.  Guna  membangun semangat  anti  korupsi  melalui  trilogi karmaphala dapat  dilakukan  melalui  penanaman pemahaman  konsep sancita  karmaphala, penanaman  pemahaman  konsep prarabdha karmaphala dan penanaman pemahaman konsep kryamana karmaphala kepada khalayak publik .

## Daftar Pustaka
Azwar,  S.  (2006). Sikap  Manusia :  Teori  dan  Pengukurannya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Bologna,  J.,  &  Singleton,  T.  (2006). Fraud  Auditing  And  Forensic  Accounting .  John Wiliey & Sons Ink.
Dewi,  P.  M.  (2014).  Upaya  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Pro . https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/78/0.
Djaja,  E.  (2010). Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK (2nd  ed.).  Jakarta  Timur:  Sinar Grafika.
Fauzi. (2021). Dila Ermono, DPO Kasus Korupsi Anggaran DPRD Balikpapan Diburu Kejaksaan .  Suaraindonesia-News.Com.  https://suaraindonesia-news.com/dila- ermono-dpo-kasus-korupsi-anggaran-dprd-balikpapan-diburu-kejaksaan/.
Fijnaut,  C.,  &  Huberts,  L.  (2002). Corruption,  Integrity  and  Law  Enforcement .  Kluwer Law International.
Gunadha,  I.  B.  (2013). Panca  Sradha  Lima  Prinsip  Keimanan  Hindu  Indonesia . Pontianak: Widya Dharma.
Watch,  I.  C.  (2000). Peran  parlemen  dalam  membasmi  korupsi .  Indonesia  Corruption Watch (ICW).
Javier,  F.  (2021). ICW:  Angka  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  1  2021  Naik  Jika Dibandingkan  Tahun  Sebelumnya .  Tempo.  https://data.tempo.co/data/1208/icw- angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun- sebelumnya.
Jendra, I. W. (2004). Karmaphala . Denpasar: Paramita. Kamil, I. (2022). KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/13193031/kpk- tangkap-tangan-bupati-langkat-terbit-rencana-perangin-angin?page=all#page2. Kompas. (2021). Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus- jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all.
KPK. (2020). Pendidikan Antikorupsi Untuk pemeluk Agama Hindu . https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan- antikorupsi-untuk-pemeluk-agama-hindu.
Mangkunegara,  A.  A.  A.  P.  (2009). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Mantra, I. B. (2002). Ciwa-Buddha Puja di Indonesia . Denpasar. Yayasan Dharma Sastra. Morens, David M., G. K. F. S. F. (2009). What Is a Pandemic ? The Journal of Infectious Diseases , 200 , 1018–1021.
Munidewi, I. A. B. (2017). Akuntabilitas Dalam Perpsektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman  Untuk  Membangun  Karakter  Auditor. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Bisnis , 12 , 54–64.
Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. Jurnal Antikorupsi Integritas , 5 .
Puspito,  Nanang  T,  Marcella  Elwina  S,  Indah  Sri  Utari,  Yusuf  Kurniadi,  Asriana  Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksamana B, Romie O Boura, & Aryo P Wibowo. (2011). Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Rachmawati,  F.  (2019). Seorang  Pejabat  PUPR  Tertangkap  Tangan  Terima  Suap  100 Juta . Kompas.Com.
https://regional.kompas.com/read/2019/09/26/08372511/seorang-pejabat-pupr- tertangkap-tangan-terima-suap-100-juta.
Sinamo, J. (2011). Delapan Etos Kerja Profesional . Bandung: Institut Mahardika.
Sudjana, E. (2008). Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati . Surabaya. JP Books.
Wade, C., & Tavris, C. (2007). Psikologi (Edisi 9 Jilid 2) . Jakarta Timur. Erlangga.
Yani,  A.  (2019).  Pemiskinan  Korupsi  Sebagai  Salah  Satu  Hukuman  Alternatif  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi. Sol  Justica:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu  Hukum , 2 . http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/51/41.
Yunara, E. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Zoetmulder, P. J. (1997). Kamus Jawa Kuno Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.