p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## POTRET KEADILANDALAM POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA
1 Faisal, 2 Muhammad  Anwar  Tanjung
1 Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung , Bangka
2 Komisi  Pemilihan  Umum, Pangkalpinang progresif_lshp@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitan  ini  adalah  melakukan  kajian  keadilan  dalam  praktek  politik dinasti  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia.  Urgensi  penelitian  ini  lahir  dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia. Politik dinasti tersebut  di  analisis  berdasarkan  putusan  MKNo.33/PUU-XIII/2015.  Tujuan penelitian  untuk  menjelaskan  bahwa  politik  dinasti  sebagai  realitas  empiris  dan yuridis  merupakan konsekwensi  negara  hukumyang  harus  menciptakan keadilan. Realitas  sebagai  sesuatu  yang  bisa  diterima  sekaligus  juga  dapat  dipersoalkan sehingga  perlu  ada  sebuah resultante sebagai  solusi.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  doktrinal  atau  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  kajian  ini menyimpulkan Pertama ,  politik  dinasti  sebagai  realitas  pemilihan  kepala  daerah bersifat  konstitusional. Kedua ,  sebagai novelty ,  keadilan  dalam  sebuah  realitas politik dinasti dilakukan dengan pengawasan bayang dengan prinsip e-information serta penegakan  hukum  melalui  badan peradilan  khusus  pemilu.
Kata kunci:  Keadilan;  Politik  Dinasti;    Pemilihan  Kepala Daerah.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## PORTRAITS OF JUSTICE IN THE POLITICS OF THE ELECTION OF REGIONAL HEAD IN INDONESIA

## Abstract
Purpose of this research is to study justice in the political practice of regional head elections in Indonesia. The urgency of this research was born from the sociological existence of dynastic politics in Indonesian society. The politics of the dynasty was analyzed based on the Constitutional Court decision Number 33 / PUU-XIII / 2015. This  study  aims  to  explain  that  dynastic  politics  as  an  empirical  and  juridical reality  is  a  consequence  of  a  rule  of  law  that  must  create  justice.  Reality  as something  that  can  be  accepted  at the  same  time  can  also  be  questioned  so that there needs to be a resultant as a solution. This research is a doctrinal research or normative legal research. The results of this study conclude first, dynastic politics as  the  reality  of  regional  head  elections  are  constitutional.  Second,  as  novelty, justice in a dynastic political reality is carried out under shadow supervision with the  principle  of  e-information  and  law  enforcement  through  a  special  election judiciary.
Keywords: Justice;    Dynastic Politics; Regional Head Election.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar  Belakang
Politik  berpengaruh  sangat  dominan  dalam  perjalanan  sebuah  bangsa  dan negara 1 .  Politik  dinasti  merupakan  sistem  yang  dibangun  oleh  elit  loka l  dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi melalui pemilihan kepala daerah 2 . Desentralisasi  dalam  hal  politik  dapat  dimaknai  dari  adanya  pengakuan  terhadap hak  mengurus  kepentingan  rumah  tangga  sendiri  pada  lembaga- lembaga  atau badan-badan  politik  di  daerah-daerah  yang  disesuaikan  dengan  nilai- nilai  dan prinsip  moral  yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat 3 .  Demokratisasi  dalam upaya  mewujudkannya  perlu  adanya    aspek  aspirasi  rakyat.  Hal  tersebut dilakukan  dalam  upaya  untuk  mengakomodir  kepentingan  setiap  daerah  agar berjalan  dengan  baik dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan 4 .
Bentuk nyata pelaksanaan pelaksanan otonomi daerah, salah satunya adanya pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  secara  langsung,  sehingga  rakyat  dapat memilih  para  pemimpin  yang  diinginkannya 5 .  Kesempatan  itulah  digunakan keluarga kepala daerah petahana,  istri, suami, anak, dan kerabat  turut serta dalam pemilihan kepala daerah. Sumber daya yang dimiliki menjadi modal untuk  terlibat dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah.  Sumber  daya  modal  dalam  kontestasi pilkada  berupa  kekuatan  finansial  menjadi  penting 6 .  Modal  bisa  berdiri  sendiri tanpa  keterkaitan  dan  bertendensi  ke  figur  atau  saling  terkait  modal  dan  figur 7 . Dinamika politik elit  lokal cenderung  memberikan  sebuah pandangan  yang  lebih
1 Djoni Gunanto, ‗ Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia ‘, Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 8.2 (2020), 177–91.
2 Tri Susilo Wahyu Aji and Suryo Pratolo, ‘Pengaruh Politik Dinasti Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015 ‘, Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2.2 (2018), 153–70.
3 Yusnani Hasyimzoem and others, " Hukum Pemerintahan Daerah" (PT Raja Grafindo Persada, 2017); Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, ‗ Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia  Terhadap Nilai-Nilai  Demokrasi Pancasila ‘, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2.3 (2020), 305–18.
4 Ardika Nurfurqon, ‘Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia’ , Khazanah Hukum , 2.2 (2020), 73–81. 5 Eko Noer Kristiyanto, ‘Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam’ , Jurnal Penelitian  Hukum De Jure , 17.1 (2017), 48–56.
6 Syamsuddin Haris, ' Membangun Format Baru Otonomi Daerah' (Yayasan Obor Indonesia, 2006).
7 Kacung M arijan, ' Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung ' (Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM , 2006).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
mementingkan suksesi pada tujuan 8 . Realitasnya bisa terjadi karena kepala daerah telah  menjabat  2  (dua)  periode  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  kembali mencalonkan diri. Atau  mencalonkan di tingkat berbeda dan atau daerah terdekat. Inilah peluang yang dimanfaatkan oleh keluarga yang dalam penelitian ini disebut lingkar keluarga pejabat (dinasti). Dinastik politik pada praktiknya memperlihatkan  gejala pro liferasi sampai  keluar  area  kekuasaan  legislatif  dan eksekutif 9 .
Putusan  MK  No.  33  /PUU-XIII/2015  yang    memutuskan  bahwa  pasal  7 huruf r beserta penjelasan UU No. 8, 2015 tentang Perubahan ata UU No. 1, 2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No.  1,  2014  menjadi Undang-Undang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Pasal a  quo berbunyi  tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dengan  petahanadibatalkan  sebagai sehingga  lingkar  keluarga  pejabat  yang  notabene  sebagai  bagian  dari  hak konstitusional  warga  negara  dapat  menjadi  calon  gubernur  dan  calon  wakil gubernur,  calon  bupati  dan  calon  wakil  bupati,  serta  calon  walikota  dan  calon wakil  walikota.
Penelitian tentang politik dinasti telah dilakukan oleh Firiyah (2020) dengan judul  ―Partai  Politik,  Rekrutmen  Politik  dan  Pembentukan  Dinasti  Politik  Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)‖ 10 .  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa adanya sentralistis dan informal yang dilakukan oleh partai politik pada rekrutmen politik  untuk  pencalonan  pada  pilkada,  selain  itu  ada  penambahan  syarat  tingkat elektabiltias  calon  dan  kemampuan  finansial  yang  menjadi  pertimbangan pragmatis,  sehingga  kondisi  tersebut  lembih  memberikan  ruang  atau  jalan  bagi calon  berlatar  belakarng  dinasti.  Penelitian  tersebut  mencoba  melihat  latar belakang  calon  kepala  daerah  yang  turut  serta dalam  kontestasi  kepala daerah.
8 M ustafa Kamis Alga Beruh, ‘Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh ‘, Jurnal Al-Harakah , 3.01 (2020). 9 Agus Sutisna, ‗Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah‘, Politik Indonesia: Indonesian Political  Science  Review , 2.2 (2017), 100–120; Robinson Sembiring and Muba Simanihuruk,  ‗Politik Dinasti Dan Desentralisasi‘, in Talenta Conference  Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) , 2018, I , 92–98.
10 Fitriyah Fitriyah, ‗ Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ‘, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 11.1 (2020), 1–17.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Penelitian  lain  dengan  judul  politik  dinasti  pernah  dikaji  oleh  Muhtar Habodin  (2017)  dengan  judul  ―Politik  Keluarga  Dalam  Pilkada  Serentak‖ 11 . Penelitian  ini  mengkaji cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Keberadaan mereka dalam kancah politik lokal tidak lepas dikarenakan memiliki  koneksi,  jaringan  dan  kapital,  dimana  kesemuanya  merupakan  modal politik  yang  digunakan  dalam  kontestasi  meraih  jabatan  politik.  Idealnya demokrasi  itu,  memberikan  ruang  yang  lebih  besar  bagi  rakyat  untuk  terlibat dalam  proses  politik 12 .  Secara  hukum  formal  kehadiran  sejumlah  keluarga  besar dalam pilkada  tidak  melanggar,  namun dilihat dari perspektif demokrasi  tentunya kurang sehat atau  tidak sehat, karena  menutup ruang  untuk  menculnya  figur  lain diluar keluarga mereka. Kerena itu menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal merupakan cara dan tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang  kuat  dan sehat.
Berdasarkan  penelusuran  kepustakaan  yang  dilakukan  dalam    penelitian ―potret  keadilan  dalam  politik  dinasti  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia‖ berbeda  karena  mencoba  penelitian  ini  mencoba  mengkaji  secara  konstitusional latar  belakang  terbitnya  putusan  mahkamah  nomor  33/PUU-XIII/2015    dan bertujuan  menciptakan kompetisi  yang  fair (keadilan)  namun output  hukum  yang dibuat  melanggar  hak  konstitusi  warga  negara  sehingga  diperlukan  resultante pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  33  /PUU-XIII/2015.  Tujuan penelitan  ini  adalah  melakukan  kajian  keadilan  dalam  praktek  politik  dinasti pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia.  Urgensi  penelitian  ini  lahir  dari  eksistensi sosiologis  politik  dinasti  di tengah  masyarakat  Indonesia.

## B. Permasalahan
Realitas  politik  dinasti  dan  adanya  harapan  kompetisi  yang fair (keadilan) dalam  pemilihan  kepala  daerah  harus  dicapai  dalam  bingkai  aturan  yang ideal.Berdasarkan  pendahuluan  dalam  penelitian  ini,  maka  permasalahan  yang
11 M uhtar Haboddin, ‘Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak ‘, Jurnal Transformative , 3.2 (2020), 1–15.
12 Martien Herna Susanti, ‗ Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia ‘, Journal of Government and Civil Society ,  1.2 (2017), 111–19; Joko Suryono and others, ‘Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia ‘, in Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018 , 2018, I .
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
dapat di bahas dalam penelitian  ini  yakni bagaimana  latar belakang  terbitnya dan potret  keadilan  politik  dinasti  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor 33/PUU-XIII/2015?
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa politik dinasti dalam  pemilihan  kepala  daerah  sebagai  realitas  yang  konstitusional  dengan  a menawarkan  sebuah  kompetisi  yang fair (keadailan)  ditengah  realitas  politik dinasti  sebagai  keniscayaan  dalam  pemilihan  kepala  daerah.
C. Metode Penelitian .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal  atau  penelitian  hukum normatif,  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma 13 . Dalam  hal  ini penelitian tentang asas, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 14 Lalu untuk menggambarkan permasalahan dalam penelitian disusun secara  deskriptif  analitis.  Studi  pustaka  dan    studi  dokumen  merupakan  teknik yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data,  dengan  sumber  data  utama  yang digunakan  yaitu  data  sekunder.  Metode  analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif normatif.
Sumber data dalam penelitian  ini  yakni data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan  hukum primer dan sekunder. Bahan  hukum primer berasal dari UUD NKRI 1945, Undang-Undang, Keputusan Menteri, Putusan Pengadilan, sementara bahan hukum sekunder berasala dari literatur terkait seperti halnya buku, hasil-hasil  penelitian  atau  pendapat pakar hukum.
Data  sekunder  yang ada dikumpulkan juga  dianalisis dengan  menggunakan metode induktif. Subtilitas intellegendi atau Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran  terhadap  persoalan (subtilitas  explicandi) terhadap  persoalan  sangat relevan  untuk  menyelesaikan  persoalan  hukum  dalam  penelitian  ini 15 .
13 Zainal Asikin, Amiruddin.  'Pengantar Metode Penelitian  Hukum’, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
14 Fajar Mukti and Achmad Yulianto, ‘Dualisme Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiri s', Yogyakarta, (Pustaka Pelajar,  2013).
15 M ukti and Yulianto.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## II. PEMBAHASAN
A. Latar  Belakang  Te rbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 33/PUU-XIII/2015.
Demokrasi  yang  berkualitas  muncul  dari  proses  pemelihan  kepala  daerah yang  demokratis  dan  berintegritas. 16 Putusan  MK  tentang  uji  materi  pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkenaan dengan realitas politik dinasti dalam UU, yang    mensyaratkan  syarat  calon  kepala  daerah  salah  satu  pada  pasal  7  huruf  r Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  yang  menyebutkan  (r)  ―Tidak  memiliki konflik  kepentingan  dengan  petahana‖.
Petahana  merupakan  warga  negara  yang  sedang  memegang  jabatan  politik atau  berkuasa. 17 Bebas  konflik  kepentingan  dengan  petahana  bermakna  tidak berkedudukan sebagai saudara kandung, suami dan/atau  isteri da n  memiliki  garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping kecuali telah lewat 1 kali  masa jabatan. Hal  ini ditengarai  mengandung potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional  warga  negara.
Dalam  prinsip  negara  hukum,  posisi  hukum  ditempatkan  dalam  posisi tertinggi 18 .    Hal  ini  dimaknai setiap orang  memiliki posis  yang setara dihadapan hukum.  Hal  ini  jelas  dan  tegas  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Kesimpulan  dari  pasal-pasal  tersebut  bahwa  UUD  NKRI  Tahun  1945 melarang  dengan  tegas  adanya  diskriminasi  dalam  bentuk  apapun  tanpa terkecuali.  Karena  diskriminasi  menyangkut  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM). HAM  tidaklah  merupakan  hak  yang  diberikan  melainka n  implementasi  dari penjabaran  harkat dan  martabat  manusia. 19 Hal  ini  mempertegas eksistensi  negara
16 Iqbal Fajar Dwiranda and Syahriza Alkohir Anggoro,  ‗ Kandidat Problematik Dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik ‘, Jurnal Transformative , 6.2 (2020), 224–53.
17 Kemdikbud.go.id,  ‗Pencarian - KBBI Daring‘ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> [accessed 7 April 2021].
18 Jimly Asshiddiqie, ‗Memorabilia: Dewan Pertimbangan  Agung/Prof.  Dr. Jimly Asshiddiqie, SH‘, 2005.
19 Franz M agnis-Suseno and Franz M agnis-Suseno, ' Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern ', (Gramedia, 1987).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Negara  yang  mencerminkan  dan  menjamin nilai  keadilan  dalam  implementasinya. 20
Konsep  kaedilan  merupakan  penghormatan  terhadap  seluruh  hak  yang dimiliki  oleh  manusia  tanpa  ada  yang  dikurangi  dalam  pelaksanaannya. 21 Dalam hal ini tidak boleh sekelompok orang atau negara dengan alasan apapun membatasi bahkan  melanggar  hak seorang  warga negara.  Hak satu orang warga  negara  lebih berharga daripada hak sekelompok orang bahkan negara yang mengorbankan atau melanggar  hak  warga  negara.  Prinsip  ini  dikenal  dengan  prinsip  keadilan distributif.
Prinsip  keadilan  distributif  meliputi 22 :
1. Prinsip  keadilan  asli;
2. Distribusi/pemerataan  ekonomi;
3. Kesempatan  yang  sama
Kebebasan  yang  paling  luas  adalah  kebebasan  hak  asasi  manusia. Kebebasan  asasi  menempati  tempat  yang  tertinggi  sehingga  tidak  bisa  dikurangi melalui  mekanisme apapun. Semua orang  memiliki kebebasan  yang sama berupa jaminan  hak  asasi  manusia  untuk  bisa  dilindungi  dan  dijamin  oleh  konstitusi. Bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sehingga dapat pemerataan sosial dan ekonomi dapat tercipta dalam  masyarakat. Cara yang ditempuh dalam prinsip ini  seharusnya  memberikan  ruang  kebebasan  yang  sama,  bukan  sebaliknya membuat  pembatasan  untuk  dicalonkan/dipilih  dalam  pemilihan  kepala  daerah. Hak  pilih  merupakan  hak  seseorang  untuk  dicalonkan  tanpa  adanya diskriminasi.Perlakuan  diskriminasi  tersebut  berdasarkan  teori  keadilan  Rawls tentu  saja bertolak  belakang.
Diskriminasi  berbeda  dengan  pembatasan.  Diskriminasi  bermakna perbedaan  yang  didasarkan  pada  kriteria  tertentu. 23 Pembatasan  bermakna  proses,
20 E Utrecht, ‗ Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia[Introduction  to Indonesian State Administrative Law]’ , Jakarta: Ichtiar Baru , 1962, 23.
21 Karen Lebacqz, ‗ Teori-Teori Keadilan, Terj ‘, Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media , 1986.
22 Arif Wibowo, ‗ Teori Keadilan John Rawls - Arif Wibowo‘, 2008 <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>  [accessed 7 April 2021].
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
cara, perbuatan membatasi. Dalam hal ini proses, cara, perbuatan membatasi yang dimaksud  berdasarkan  UUD  NKRI  Tahun  1945.  Diskriminasi  menyangkut persoalan  materil  sedangkan  pembatasan  lebih  kepada persoalan  formil.
Pembatasan  yang  dibuat  oleh  pemebntuk  Undang-Undang  bertujuan  untuk menciptakan  keadilan  dalam  konteks  masyarakat  yang  demokratis.  Namun demikian  pembatasan  harus  didasarkan  pada  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Alasan  yang  dikemukakan  pembuat  Undang-Undang adalah untuk  mencipatkan kedailan dan  mencegah berkembangnya politik dinasti. Kekhawatiran  pembentuk  Undang-Undang  petahana  akan  mengunakan  segala usaha dengan wewenang  yang dimiliki agar dirinya dan  atau keluarganya  terpilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah diduga  menjadi dasar diberlakukannya pasal  tersebut 24 .
Seorang  petahana  memiliki  modal  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah. Modal  teritorial  merupakan  modal  yang  sangat  besar  bagi  seorang  petahana ataupun kerabatnya  untuk  memperkenalkan dirinya kepada  masyarakat. Petahana atau  keluarga  petahana  mudah  dalam  melakukan  kegiatan  sosialisasi  ke masyarakat  dikarenakan  modal  teritorial  berupa  cakupan  wilayah  yang  meliputi lingkungan  RT/RW,  desa,  kecamatan  yang  masih  berada  dibawah  administrasi daerahnya.
Kekuasaan  petahana  berupa  kuantitas  jumlah  sumber  daya  manusia  di daerahnya  menjadi penting  untuk diperhatikan. Aparatur sipil  negara  yang berada dibawah  kendali  seorang  petahana  merupakan  modal  untuk  meningkatkan perolehan  suara 25 .  Wewenang  dalam  melakukan  promosi,  mutasi  bahkan  demosi merupakan  modal  untuk  mempengaruhi  netralitas  aparatur  sipil  negara  dalam
23 Kbbi.web.id, ‗Arti Kata Diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online‘ <https://kbbi.web.id/diskriminasi> [accessed 7 April 2021].
24 Mahkamah Konstitusi, ‗Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 - Pusat Data Hukumonline.Com  - Pusat Data Hukumonline.Com‘, 2015 <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d559a36dd95/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-33-puu -xiii-2015/related_regulation>  [accessed 7 April 2021].
25 kompas.com, ‗Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya - Kompas.Com‘ <https://www.kompas.com/> [accessed 7 April 2021].
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
proses  pemilihan  kepala  daerah 26 .  Modal  anggaran  dan  kegiatan  yang  sering disusupi  dengan  kegiatan  kampanye  pemilihan  kepala  daerah  sering  digunakan seorang  petahana  atau kerabat petahana  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah.
Merujuk  kepada  keterangan  presiden  menyatakan  politik  dinasti  tersebut tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  petahana.  Hal  tersebut  disampaikan  dengan alasan, pertama. Petahana  memiliki  ruang  dalam  mengunakan  kebijakan  dan anggaran  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan-kegiatan  nyata  dan  bersentuhan dengan  masyarakat.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  memuncak  jumlahnya  menjelang proses  pemungutan  suara.  Sebagian  besar  anggaran  diwujudkan  dalam  bentuk sumbangan,  hibah, pembangunan  fisik tertentu  yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat  sekitar.  Menjadi  pertanyaan  ketika  dana  tersebut  dukucurkan  atau dilaksanakan  menjelang  pemungutan  suara 27 .
Kedua, petahana memiliki fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya sebagai  kepala  daerah.Hal  ini  menyebabkan  kesulitan  untuk  membedakan  mana kegiatan murni pemerintahan dan kegiatan kepemiluan (pemilihan kepala daerah). Fasilitas  dan  tunjangan  dapat  dengan  mudah  digunakan  dalam  kaitannya  dengan proses  yang  sedang  dilakukan.  Harus  disadari  bahwa  seorang  petahana  memiliki peran ganda yakni di satu sisi merupakan kepala daerah dan dilain sisi merupakan seorang  calon  kepala  daerah  yang  akan  berkompetisi  dalam  proses  pemilihan kepala daerah atau kepala daerah  yang  memiliki wewenang dalam  menggunakan fasilitas  dan  tunjangan  dalam  rangka  memenangkan  kerabatnya  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah 28 .
Ketiga, petahana  memiliki  program  yang  telah  disusun  dalam  kapasitas sebagai kepala daerah sehingga dikhatirkan akan mengambil kesempatan tersebut. Kepala  daerah  ataupun  kerabatnya  sebelum  masa  pemilihan  kepala  daerah  tidak pernah  turun  ke  masyarakat,  berubah  seratus  persen  dengan  selalu  hadir  dalam
26 Asbudi Asbudi, ‗ Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019 ‘, Journal I La Galigo Public  Administration Journal , 3.2 (2020), 9–17.
27 M ahkamah Konstitusi.
28 M ahkamah Konstitusi.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
kegiatan  kemasyarakatan. Keempat, petahana  memiliki  pengaruh  dalam menggerakkan  aparatur  sipil  negara. 29
Atas  dasar  itulah  pemerintah  berpendapat  bahwa  petahana  tidak  dalam posisi  yang sama dengan kepala daerah  non petahana.  Kesempatan tidak dimiliki oleh  calon  yang  bukan  calon  petahana.  Sehingga  dasar  hukum  munculnya  pasal tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan  kondisi  yang  sama  diantara  semua  calon yang  berkompetisi  dalam  pemilihan  kepala  daerah.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  dalam  pemerintahan  daerah  politik dinasti  meningkat  dibeberapa  daerah  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor 33/PUU-XIII/2015).  Analisa  dinasti  politik  dapat  berkembang  karena,  pertama kaderisasi  partai  politik  yang  tidak  berjalan  secara  baik  dan  demokratis  dalam menentukan  calon  kepala  daerah.  Pragmatisme  politik  merupakan  realitas  yang tumbuh  subur  dalam  organisasi  partai  politik  di  Indonesia.  Partai  politik  di Indonesia  belum  menjadi  partai  politik  yang  modern.  Partai  politik  seharusnya memiliki sekolah politik yang dapat menentukan seseorang layak duduk di dewan pimpinan  daerah,  wilayah  provinsi,  pusat  bahkan  duduk  sebagai  kepala  daera h. Rekomendasi tidak bisa diberikan bagi kepala daerah  yang bukan anggota partai politik  tersebut.  Hal  ini  merupakan  konsekwensi  logis  dari  sebuah  aturan  bagi calon  yang diusung oleh partai politik. Pertanggungjawaban politik  menjadi  jelas dan  terang  bahwa  calon  tersebut  merupakan  calon  yang  berproses  di  partai tersebut.  Hal  ini  merupakan  bentuk  nyata  dari  sebuah  demokrasi  rakyat.  Rakyat mengetahui secara terbuka asal  usul dan  latar belakang partai calon kepala daerah yang  akan memimpin.
Kedua, kenyataan empiris dimasyarakat dalam hal menentukan calon kepala daerah  yang  berasal  dari  keluarga  petahana.   Hal  ini  mungkin  terjadi  bilamana pilihan  calon  tidak  banyak.  Adanya  ruang  demokrasi  yang  sengaja  ditutup merupakan sebab yang memunculkan tidak adanya alternatif calon selain petahana atau kerabat petahana. Hakikat demokrasi adalah sejatinya  hakikat  negara  hukum
29 M ahkamah Konstitusi.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
dalam  konteks  demokratis  yang  menciptakan  keterbukaan 30 .  Era  demokrasi modern  seharusnya  memunculkan  banyak  calon  yang  berkualitas  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah.  Keterbatasan  calon  mengindikasikan  sumbatnya  kanal demokrasi  dalam  memastikn  ketersediaan  calon  kepala  daerah  yang  dilakukan oleh  partai  politik.
Namun  dalam  kenyataannya  pembentuk  undang-undang  telah  membuat pembatasan  yang  menutup  ruang  seorang  calon  yang  memiliki  ikatan  dengan petahana  untuk  dapat  dicalonkan  sebagai  kepala  daerah.  Padahal  pembatasan hanya  dapat  dilakukan  dengan  pertimbangan  yang  ketat  dalam  konteks  negara demokratis.  Namun  pembatasaan  tidak  boleh  menutup  ruang  atau  menciptakan diskriminasi  diantara  setiap  warga  negara. 31
Pembatasan hak pilih hanya bisa dilakukan dengan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Adapun  alasan  yang  didasarkan  kerana  alasan dibawah  umur  atau  tidak  cakap  bertindak  dalam  hukum,  dibawah  pengampuan karena  alasan  kejiwaan  dan  adanya  ketidakmungkinan (immposibility) . Pembatasan  tersebut  juga  harus  tertuju  kepada  individu  tidak  secara  bersama (kolektif).
Warga  negara  yang  lahir  dari  keluarga  petahana  tidaklah  sesuatu  hal  yang bisa  dipilih  dan  juga  tidak  mengurangi  kebebasan  warga  negara  lain  untuk dicalonkan  sebagai  kepala  daerah.  Hai  tersebut  juga  tidak  bertentangan  dengan sistem  nilai budaya  yang berlaku di dalam  masyarakat sehingga pembatasan yang dilakukan melalui  peraturan  perundang- undangan merupakan  perbuatan diskrimninasi.  Perbuatan  yang  demikian  tentu  saja  bertentangan  dengan  UUD NKRI tahun  1945. 32
30 Widodo Ekatjahjana, ‘Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ‘, Jakarta: Pustaka Sutra , 2008.
31 mkri.id, ‗Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia‘, 2019 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041> [accessed 7 April 2021].
32 M ahkamah Konstitusi.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Menurut  Arief  Sidharta  dalam  Scheltema,  merumuskan  pandangannya tentang  unsur-unsur dan asas-asas  negara  hukum  itu secara baru,  yaitu  meliputi 5 (lima)  hal  sebagai  berikut 33 :
1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak  Asasi Manusia  yang berakar dalam  penghormatan  atas martabat  manusia (human dignity).
2. Berlakunya  asas kepastian  hukum.
3. Berlakunya  Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum.
4. Asas  demokrasi  dimana  setiap  orang  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama  untuk  turut  serta  dalam  pemerintahan  atau  untuk  mempengaruhi tindakan-tindakan  pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat sesuai dengan  tujuan bernegara yang  bersangkutan.
Kesimpulan  dari  konsep  negara  hukum  berupa  jaminan  perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Negara  hukum  menjamin equality before the law , HAM dan penyelenggarann pemilu  yang jujur dan adil. Inilah  hakikat pemilihan umum bahwa proses pemilihan umum kepala daerah  harus  mencerminkan prinsip keadilan  dalam  hal  ini  adil  untuk  di  pilih  sebagai  calon  kepala  daerah.  Adil bermakna  tidak  memberikan perlakuan  yang berbeda kepada  setiap warga  negara yang  akan  mengabdikan  dirinya  sebagai  pelayan  masyarakat.  Kesediaan  warga negara  memberi  waktu,  tenaga  dan  pikirannya  untuk  membangun  masyarakat daerah harus disambut dengan jaminan kesamaan dalam proses pencalonan kepala daerah.
B. Potret  Keadilan  Politik  Dinasti  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  33/PUU-XIII/2015
Kompetisi yang fair dalam pemilihan kepala daerah merupakan keniscayaan yang  harus  dijaga  dalam  rangka  menjamin  terselengaranya  pilkada  yang
33 B Arief Sidharta, ‘Kajian Kefilsafatan  Tentang Negara Hukum’, Jentera: Jurnal Hukum. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Edisi , 3 (2004).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
demokratis.  Kenyataan  bahwa  petahana  memiliki  berbagai  keuntungan dibandingkan  calon  yang  tidak  terkait  dengan  petahana  merupakan  fenomena yang  harus diterima  sebagai semangat dalam  membangun demokrasi.  Diperlukan kedewasaan  berdemokrasi  yang  melampaui  kepentingan  pribadi  dan  kelompok sehingga  sikap fair (sama)  dapat muncul  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah.
Pasal  28D  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  ―Setiap  warga  negara  berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan‖.  Kesempatan  yang sama  ini  dimaknai  sebagai  perlakuan  yang  sama  dalam  proses  dipilih (dicalonkan). Petahana, kerabat dan  kelompok serta  calon  lain  harus berada pada posisi,  kedudukan  dan  fasilitas  serta  wewenang  yang  sama  dalam  pemilihan kepala daerah. Posisi  ini juga dimaknai setiap  warga  negara  memiliki persamaan aturan  untuk  dapat  dicalonkan  sebagai  kepala  daerah.  Kedudukan  berupa perlakuan  yang  sama  dalam  setiap  tahapan  pemilihan  kepala  daerah.  Kesamaan fasilitas  di  maksud  berupa  bebas  dari  dukungan  anggaran  pendapatan  belanja daerah  (APBD)  dan anggaran  pendapatan  belanja  negara  (APBN).
Pemanfaatan  APBN  dan  APBD  serta  berbagai  fasilitas  negara  yang digunakan  untuk  menguntungkan  salah  satu  pasangan  kandidat  nyata  terjadi 34 . Dana  bantuan  sosial  merupakan  penyimpangan  yang  sering  dilakukan  oleh petahana  dalam  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah. 35 Hal  ini  menunjukkan kuatnya  dugaan  adanya  kepentingan  politik  yang  berada  dibalik  meningkatnya dana bantuan sosial menjelang tahun politik. Namun hal ini sulit untuk dibuktikan namun  data  dan  fakta  menunjukkan  bahwa  peningkatan  cenderung  terjadi menjelang  periodesasi  pemilihan.
Penggunaan  dana  bantuan  sosial  yang  meningkat  dan  peresmian  proyek pada akhir  masa jabatan kepala daerah diduga  merupakan bentuk penyalahgunaan
34 kompas.com, ‗Ini Penyalahgunaan  Kekuasaan Yang  Biasa Dilakukan Petahana Jelang Pilkada‘,
2016 <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/04/17024371/ini.penyalahgunaan.kekuasaan.yang.biasa.dilak ukan.petahana.jelang.pilkada>  [accessed 7 April 2021].
35 Kumparan.com, ‗Enaknya Jadi Kandidat Petahana - Kumparan.Com‘, 2019 <https://kumparan.com/grady -nagara/enaknya-jadi-kandidat-petahana-1qrhZqUYkOY>  [accessed 7 April 2021].
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
wewenang  yang  umumnya  dilakukan  petahana.  Kegiatan  ini  muncul  menjelang pemilihan  kepala  daerah.  Bentuk  halus  dan  cenderung kamuflase (bayang)  dari kegiatan  kampanye.  Kepala  daerah  mulai  bergerak  cepat  layaknya  pahlawan kesiangan  yang  hadir ditengah-tengah  masyarakat. Padahal  sejatinya  hal tersebut merupakan kewajiban seorang kepala daerah  untuk  mewujudkan kesejahteraan di daerahnya.  Hal  tersebut  merupakan  kerja  kolaborasi  antara  berbagai  pihak  baik eksekutif  maupun  legislatif  di  daerah tersebut.
Persoalan  ini  harus  dicermati  dalam  rangka  mewujudkan  sebuah penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  yang  demokratis.  Kepentingan  politik petahana  tidak  harus  memainkan  harapan  dan  perasaan  masyarakat.   Pemilihan yang demokratis  harus berlangsung secara fair dengan  menempatkan posisi  yang sama  sehingga  setiap  calon  memiliki  peluang  yang  sama  dalam  kontestasi penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah.
IDEA  menyatakan  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam penyelenggaran  pilkada  yang  demokratis  yakni  mengatur  penyelenggaran kampanye  berikut  sanksinya  serta  kampanye  yang  bebas  dari  campur  tangan pemerintah. 36 Kerangka  hukum  yang  mengatur  perilaku  petahana  berkenaan dengan pencalonan dirinya, keluarga, kerabat atau kelompoknya. Dalam  UU No. 1  tahun  2015  Kepala  Daerah  tidak  bisa  menggunakan  kekuasaannya  dengan tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah. Aturan  tersebut  sejatinya  hadir  untuk  membatasi  petahana  agar  tidak menyalahgunakan  wewenang  melalui  program  dan  kegiatan  yang  sifatnya ―menguntungkan‖  atau  ―merugikan‖.
―Menguntungkan‖  diukur  bila  kegiatan  tersebut  dilaksanakan  di  luar  dari kelaziman  kegiatan  yang  sama.  Maksudnya  bila  kegiatan  yang  sama  ditahun sebelumnya  pernah  dilaksanakan  namun  tahun  ini  terdapat  perbedaan  yang mencolok  dalam  pelaksanaannya.  Banyak  kegiatan  yang  muncul  secara  tiba-tiba
36 idea.int, ‗International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing  the Legal  Framework of Elections | International IDEA‘, 2002
<https://www.idea.int/publications/catalogue/international-electoral-standards-guidelines-reviewing-legal-fra mework?lang=id>  [accessed 7 April 2021].
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
atau  diluar  dari  rencana  kerja.  Biasanya  bentuk nya  berupa  perubahan  jadwal kegiatan yang bisa dimajukan atau dimundurkan dari kalender kegiatan yang telah disepakati  sebelumnya.
―Merugikan‖  diukur  bila  kegiatan  tersebut  difasilitasi  oleh  anggaran  dan fasilitas fisik yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut  melibatkan  aparatur  pemerintah  daerah  bahkan  melibatkan  forum komunikasi  pimpinan  daerah  secara  tidak  langsung.  Kegiatan  tersebut  selalu membicarakan  prestasi  dan  kegiatan  yang  dilakukan  petahana,  kerabat  atau kelompoknya.  Waktu  dan  tempat  merupakan  ukuran  apakah  kegiatan  murni merupakan program dari pemerintah daerah atau menunjukkan indikasi kampanye terselubung  yang  notabene  merugikan  calon  yang  lain.
Kompetisi  yang  fair  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pengawasan  bayang dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah.  Pengawasan  merupakan  tindakan  yang dilakukan  terhadap  pelaksanan  kegiatan  dengan  tujuan  tercapainya  sasaran  yang diinginkan. Pengawasan  juga  memperhitungkan sumber daya  yang dimiliki  untuk meminimalisi  risiko  yang  muncul  sehingga  dapat  menemukan  solusi  yang  baik dalam  kegiatan  yang  sedang  dilakukan. 37
Pengawasan bayang adalah bentuk pengawasan yang terikat dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Pengawasan bayang berlangsung dalam rentang waktu 6 (enam)  bulan  sebelum  pemungutan  suara.   Pengawas  hadir  sebagai  bagian  dari kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  calon  kepala  daerah  petahana  atau  calon  lain yang turut berkompetisi. Pengawasan ini juga berlaku bagi anggota tim kampanye yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Bilamana terdapat kegiatan yang dilakukan  oleh  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  tim  kampanye  tanpa diberitahukan  dan  dihadiri  oleh  pengawas  maka  diduga  kegiatan  tersebut terindikasi  pelanggaran  kampanye.
Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah dan partai politik pengusung calon kepala daerah  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  kampanye  berupa  kegiatan
37 M akmur, ' Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan ', (Refika Aditama, 2011).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
tanpa pemberitahuan dan kehadiran pengawas pemilihan kepala daerah. Pelaporan berupa  maksud  dan  tujuan  kegiatan,  serta  pendanaan  dalam  kampanye  yang dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah  dan  partai  politik  pengusung.  Pengawas pemilihan kepala daerah  harus  mampu  menganalisis  maksud dan  tujuan kegiatan, sumber  dan  jumlah  dana  yang  digunakan  dalam  suatu  kegiatan  yang  melibatkan calon  dan tim  kampanye  kepala  daerah.
Prinsip e-information merupakan  tindak  lanjut  dari  pengawasan  bayang yang  dilakukan  oleh  pengawas  pemilihan  umum.  Maksud  dan  tujuan  kegiatan, sumber  dan  jumlah  dana  harus  menjadi  perhatian  pengawas  pemilihan  umum yang  akan  diupload  dalam  media  massa,  elektronik  dan  media  sosial.  Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban bertujuan agar semua dapat mengetahui dan mengawasi  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  petahana  atau  calon  kepala  daerah yang  lain.  Hal  ini  bertujuan  meningkatkan  kualitas  demokrasi  melalui  prinsip e-information yang  dilakukan  oleh  pengawas  pemilihan  umum.
Pengawas  pemilu  harus  dapat  mengetahui  kegiatan  petahana  yang menggunakan  anggaran  dan  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  dan  fasilitas negara  atau  murni  aktivitas  pribadi.  Aktivitas  pribadi  berkaitan  dengan pencalonan petahana atau mengkampanyekan keluarga, kerabat atau kelompoknya.  Hal  ini  harus  secara  materil  diatur  oleh  peraturan  Bawaslu  bahwa seorang  petahana  wajib  melaporkan  aktivitasnya  dalam  masa  tahapan  pemilihan kepala  daerah  yakni  6  (enam)  bulan  sebelum  masa  pemungutan  suara. Pemberitahuan  yang dimaksud dilakukan paling  lambat 1  (satu)  minggu sebelum kegiatan  diselenggarakan.  Bilamana  terdapat  kegiatan  yang  dilakukan  petahana dan  calon  lain  tanpa  pemberitahuan  kepada  pengawas  pemilu  maka  pengawas pemilu dapat  memberikan sanksi kepada petahana dan calon kepala daerah  yang lain.  Sanksi  tegas  diperlukan  dalam  rangka  menciptakan  kepatuhan  terhadap peraturan  yang  diberlakukan.  Kepatuhan  terhadap  kerangka  hukum  pemilu menunjukkan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  berlangsung  secara demokratis.
Kemenangan  demokrasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  berupa  sikap  jujur dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Kemenangan  dengan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
menggunakan  fasilitas  negara,  pendanaan  negara,  berlindung  di  kegiatan  daerah sejatinya  hanya  menunjukkan  menurunnya  kualitas  demokrasi.  Demokrasi  harus dibangun  melalui  kerja  bersama  antara  calon  kepala  daerah  petahana  dan  calon kepala  daerah yang  berkompetisi  dalam  pemilihan  kepala  daerah.
Persoalan  memobilisasi  aparatur  sipil  negara  oleh  petahana  atau  keluarga, kerabat  dan  kelompok  dalam  pemilihan  kepala  daerah 38 .  Dalam  aturan perundang-undangan  aparatur  sipil  negara  (ASN)  harus  netral  dalam penyelenggaraan pilkada. Makna  netral  setiap  ASN tidak boleh  memihak kepada calon  yang  berkompetisi  dalam  pilkada  sekalipun  yang  berkompetisi  adalah seorang petahana atau keluarga petahana. Larangan melakukan atau terlibat dalam politik  praktis  menyangkut  etika  terhadap  diri  sendiri.  PNS  wajib  menghindari konflik  kepentingan  pribadi,  kelompok  maupun  golongan‖ . Aturan  mengenai sanksi  pidana  atas  pelanggaran  netralitas  juga  dapat  dilihat  di  Undang-Undang ASN No. 5 tahun  2014 dan UU Pemilu  No. 7 tahun  2017.
Praktik  yang  kerap  muncul  berkenaan  persoalan a quo yakni  memberikan panggung  kepada  petahana  dalam  setiap  kegiatan  daerah.  Mulai  dari  tingkat terkecil sampai tingkat kabupaten dalam  hal  ini dilaksanakan oleh dinas tertentu. Lazimnya  berupa  bantuan  sosial,  sosialisasi,  peresmian,  pembukaan  dan penutupan  acara  tertentu.  Kesan  yang  muncul  berupa  aji  mumpung.  Kegiatan seperti  ini semakin sering  muncul ke permukaan terutama  menjelang pemungutan suara.  Hal  ini  harus  menjadi  perhatian  pengawas  pemilihan  kepala  daerah  agar kegiatan  ini  tidak  ditunggangi  kepentingan  politik  petahana  atau kerabatnya.
Penegakan  hukum  bagi  ASN  harus  dilaksanakan  secara  tegas  kepada mereka  yang  diduga  mendukung  calon  kepala  daerah.  Meskipun  hal  ini  sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) yang memiliki  wewenang  untuk  mengeksekusi  sanksi  dipegang  oleh  kepala  daerah. Banyak ASN yang telah dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah, namun karena
38 jateng.tribunnews.com, ‗Bawaslu Jateng Antisipasi Petahana Mobilisasi ASN Dan Gunakan Fasilitas Negara  Untuk Kampanye - Tribun Jateng‘, 2019 <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/17/bawaslu-jateng-antisipasi-petahana-mobilisasi-asn-dan-gunakan-f asilitas-negara-untuk-kampanye> [accessed 7 April 2021].
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
keberpihakan  PPK  kepada  ASN  yang  mendukungnya  pada  pemilihan  kepala daerah,  sehingga  tidak    dihukum. 39 Hukum  harus predictable dan  preskriftif dalam  rangka  melihat  dan  mengatur  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  kerugian dalam  masyarakat  di  masa  yang  datang.  Hal  ini  diperlukan  dalam  rangka menciptakan  hukum  yang  ideal.  Hukum    yang  sejalan  dengan  tujuan  negara kesatuan  Republik  Indonesia. 40
Solusi  yang dapat dilakukan agar penegakan  hukum bagi pelanggaran  yang dilakukan ASN dapat ditegakkan dan  hasil  pengawasan  yang dilakukan  Bawaslu harus  diselesaikan  di  lembaga  khusus  peradilan  pemilu.  Hal  ini  untuk menghindari  konflik  kepentingan  dalam  lembaga  tersebut.  Konflik  kepentingan tersebut dapat  muncul ketika bawaslu bertindak sebagai pengawas dan di  lain sisi sebagai pemutus (peradilan). Bahwa  Bawaslu seharusnya  fokus pada pengawasan pemilu  sedangkan  peradilan  diputuskan  oleh  lembaga  tersendiri  (independen) yang  memutus  apakah  telah  terjadi  pelanggaran.  Dalam  hal  ini  peneliti berpandangan  bahwa  diperlukan  perluasan  wewenang  dewan  kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam hal ini tidak hanya menyelesaikan persoalan etik  namun  juga  persoalan  pelanggaran  pemilu.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  berfungsi  mengadili pelangaran pidana  pemilu,  administrasi  pemilu  dan  etik  penyelengara  pemilu.  Dalam  hal  ini termasuk  persoalan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  tidak  netral  dalam penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan  pemilu.  Putusan  tersebut  haruslah bersifat  final  dan  mengikat  serta  memiliki  konsekwensi  hukum  bila  tidak dilaksanakan  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  di  daerah  yang  bersangkutan. Melalui  badan  perdilan  khusus  pemilu  maka  diharapkan  penyelesaian  persoalan pemilu  hanya  melalui  satu  pintu  sehingga  dapat  menciptakan  kepastian  hukum dalam  rangka  menghadirkan  sebuah  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah yang  demokratis  di  Indonesia.
39 Rumahpemilu.org,  ‗Refleksi Netralitas ASN Pada Pemilu 2019, Dilema Hak Politik Birokrat – Rumah Pemilu‘, 2019
<http://rumahpemilu.org/refleksi-netralitas-asn-pada-pemilu-2019-dilema-hak-politik-birokrat/>  [accessed 7 April 2021].
40 Rumahpemilu.org.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## III. PENUTUP
Potret  keadilan  politik  dinasti  dalam  pemilihan  kepala  daerah menyimpulkan pertama, putusan  MK  No.  33  /PUU-XIII/2015,  Pasal  7  huruf  r beserta penjelasan Pasal 7  huruf  r  UU No. 8 tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan  UUD NKR Tahun 1945. Sehingga politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah  merupakan  realitas  yang  konstitusional. Kedua potret  keadilan  politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan  MK No. 33/PUU-XIII/2015 dilakukan  dengan  melakukan  pengawasan  bayang  denga n  prinsip e-information dan melaksanakan penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu yang berwenang  menyelesaikan  persoalan  pelanggaran  administrasi  pemilu,  pidana pemilu  dan  etik  penyelenggara  pemilu.

## DAFTAR  PUSTAKA
Buku Asikin,  Zainal, ‗Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum‘, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2004
Asshiddiqie,  Jimly,  ‗Memorabilia:  Dewan  Pertimbangan  Agung/Prof.  Dr.  Jimly Asshiddiqie,  SH‘, 2005
Beruh,  Mustafa  Kamis  Alga,  ‗Fragmentasi  Politik  Masyarakat  Aceh‘, Jurnal Al-Harakah , 3 2020.
Ekatjahjana,  Widodo,  ‗Lembaga  Kepresidenan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia‘, Jakarta: Pustaka Sutra , 2008. Haris, Syamsuddin,  ― Membangun Format Baru Otonomi Daerah”, Yayasan Obor Indonesia,  2006.
Hasyimzoem,  Yusnani,  M  Iwan  Satriawan,  Arif  Firmansyah  Ade,  and  Siti Khoiriah,  ― Hukum  Pemerintahan  Daerah”, PT  Raja  Grafindo  Persada, 2017.
Lebacqz,  Karen,  ‗Teori-Teori  Keadilan,  Terj‘, Yudi  Santoso,  Bandung:  Nusa Media , 1986
Magnis-Suseno, Franz, and Franz Magnis-Suseno,  ― Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern” , Gramedia,  1987. Makmur, Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan ,  Refika  Aditama, 2011.
Marijan,  Kacung, Demokratisasi  Di  Daerah:  Pelajaran  Dari  Pilkada  Secara Langsung (Diterbitkan  bersama  Pustaka  Eureka  [dan]  PusDeHAM,  2006. Mukti, Fajar, and  Achmad Yulianto, ‗Dualisme Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiris,  Yogyakarta‘,  Pustaka Pelajar,  2013.
Utrecht,  E,  ‗Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia[Introduction  to Indonesian  State Administrative  Law‘, Jakarta: Ichtiar Baru , 1962.
Wibowo,  Arif,  ‗Teori  Keadilan  John  Rawls  - Arif  Wibowo‘,  2008.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## Jurnal
Aji,  Tri Susilo Wahyu, and Suryo Pratolo, ‗Pengaruh Politik  Dinasti Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dengan Akuntabilitas  Pelaporan  Sebagai  Variabel  Pemediasi:  Studi  Empiris  Pada Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia  Tahun  2012-2015‘, Reviu Akuntansi Dan Bisnis  Indonesia , 2, 2018. Arief Sidharta, B, ‗Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum‘, Jentera: Jurnal Hukum. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Edisi , 3 .2004. Asbudi,  Asbudi,  ‗Pencegahan  Dan  Penindakan  Pelanggaran  Netralitas  Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019‘, Journal I La Galigo Public Administration Journal , 3, 2020. Dwiranda,  Iqbal  Fajar,  and  Syahriza  Alkohir  Anggoro,  ‗Kandidat  Problematik Dalam  Pilkada  Serentak  2015-2018:  Celah  Hukum  Pilkada  Hingga Pragmatisme  Partai  Politik‘, Jurnal Transformative , 6 2020. Fitriyah,  Fitriyah,  ‗Partai  Politik,  Rekrutmen  Politik  Dan  Pembentukan  Dinasti Politik  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)‘, Politika:  Jurnal  Ilmu Politik , 11, 2020. Gunanto,  Djoni,  ‗Tinjauan  Kritis  Politik  Dinasti  Di  Indonesia‘, Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 8, 2020. Haboddin,  Muhtar,  ‗Politik  Keluarga  Dalam  Pilkada  Serentak‘, Jurnal Transformative , 3, 2020. Kristiyanto,  Eko  Noer,  ‗Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Di Indonesia:  Studi  Di  Batam‘, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17, 2017. Nurfurqon,  Ardika,  ‗Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Studi  Terhadap Desentralisasi  Asimetris  Di  Indonesia‘, Khazanah Hukum , 2, 2020. Sembiring,  Robinson,  and  Muba  Simanihuruk,  ‗Politik  Dinasti  Dan Desentralisasi‘, in Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) , 2018.
Susanti,  Martien  Herna,  ‗Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia‘, Journal of Government and Civil Society , 1, 2017.
Sutisna,  Agus,  ‗Gejala  Proliferasi  Dinasti  Politik  Di  Banten  Era  Kepemimpinan Gubernur  Ratu  Atut  Chosiyah‘, Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review , 2, 2017.
Wardhani,  Lita  Tyesta  Addy  Listiya,  Farid  Ibrahim,  and  Adissya  Mega  Christia, ‗Koherensi  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia  Terhadap Nilai-Nilai  Demokrasi Pancasila‘, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2, 2020.

## Lain-lain
Suryono,  Joko,  Purwani  Indri  Astuti,  Nuryani  Tri  Rahayu,  and  Hariyanto Hariyanto,  ‗Persepsi  Mahasiswa  Terhadap  Politik  Dinasti  Di  Indonesia‘,  in Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018 , 2018.

## Internet
idea.int,  ‗International  Electoral  Standards:  Guidelines  for  Reviewing  the  Legal
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Framework  of Elections  | International  IDEA‘,  2002 <https://www.idea.int/publications/catalogue/international-electoral-standard s-guidelines-reviewing-legal- framework?lang=id>  [accessed 7 April  2021] jateng.tribunnews.com,  ‗Bawaslu  Jateng  Antisipasi  Petahana  Mobilisasi  ASN Dan Gunakan  Fasilitas  Negara Untuk  Kampanye  - Tribun  Jateng‘,  2019 <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/17/bawaslu-jateng-antisipasi-petaha na-mobilisasi-asn-dan- gunakan- fasilitas-negara-untuk-kampanye>  [accessed
7 April  2021]
Kbbi.web.id,  ‗Arti  Kata Diskriminasi  - Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI) Online‘  <https://kbbi.web.id/diskriminasi>  [accessed 7 April  2021]
Kemdikbud.go.id,  ‗Pencarian  - KBBI Daring‘  <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> [accessed 7 April  2021]
kompas.com,  ‗Berita  Terkini  Hari  Ini,  Kabar Akurat  Terpercaya  - Kompas.Com‘
<https://www.kompas.com/>  [accessed 7 April  2021]
———, ‗Ini  Penyalahgunaan  Kekuasaan  Yang  Biasa  Dilakukan  Petahana  Jelang Pilkada‘,  2016
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/04/17024371/ini.penyalahgu naan.kekuasaan.yang.biasa.dilakukan.petahana.jelang.pilkada>  [accessed 7 April  2021]
Kumparan.com,  ‗Enaknya  Jadi  Kandidat  Petahana  - Kumparan.Com‘,  2019 <https://kumparan.com/grady-nagara/enaknya-jadi-kandidat-petahana-1qrhZ qUYkOY> [accessed  7 April  2021]
Mahkamah  Konstitusi,  ‗Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 33/PUU-XIII/2015 - Pusat  Data Hukumonline.Com  - Pusat Data  Hukumonline.Com‘,  2015
<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d559a36dd95/putusan-mah kamah-konstitusi- nomor-33-puu-xiii-2015/related_regulation>  [accessed 7 April  2021] mkri.id,  ‗Arief  Hidayat:  Pembatasan  HAM  Tidak  Boleh  Diskriminatif  | Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia‘,  2019
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>  [accessed 7
April  2021]
Rumahpemilu.org,  ‗Refleksi  Netralitas  ASN Pada Pemilu  2019, Dilema  Hak Politik  Birokrat  – Rumah  Pemilu‘,  2019 <http://rumahpemilu.org/refleksi- netralitas-asn-pada-pemilu-2019-dilema-ha k-politik-birokrat/>  [accessed 7 April  2021] <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> [accessed 7 April  2021]