## Konstruksi Hukum Dalam Rangka Penguatan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Milik Desa Adat di Provinsi Bali
Ida Bagus Alit Yogamaheswara 1 , I Made Dwija Suastana 2 , Ni Luh Made Elida Rani 3 , Agung Rio Swandisara 4 , Kadek Virra Melyana Dewi 5 1-5 Universitas Hindu Indonesia Denpasar
1 mahaswarayoga@gmail.com , 2 suastana@unhi.ac.id , 3 elidarani@unhi.ac.id , 4 arioswandisara@gmail.com 5 viramellyana1122@gmail.com
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Yogamaheswara,  I.B.A.,  Suastana,  I.M.D.,  Rani,  N.L.M.E.,  Swandisara,  A.R.,  Dewi,  K.V.M.  (2023).  Konstruksi  Hukum  Dalam Rangka Penguatan LPD Sebagai  Lembaga  Keuangan  Milik  Desa Adat di Provinsi Bali. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 50-58. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.50-58

## Abstract
LPD as an institution that has the authority to collect public funds for the welfare of traditional villages has many problems today. The root of the problem can be seen from: 1). The void of norms that explains LPD as a legal entity within the framework of legal norms but has operated like other financial institutions; 2). The lack of clarity in the supervision  of  the  LPD  has  resulted  in  many  problems  and  even  cases  of  corruption.  This  void  of  legal  norms creates  doubts  from  the  perspective  of  criminal  law  with  customary  law  because  the  LPD  is  predicted  to  be  an institution  belonging to the traditional village but the traditional village does not  have adequate tools to  solve the problems  that  exist  within  the  LPD,  privately  or  publicly.  Meanwhile,  from  a  criminal  law  perspective,  the Prosecutors and Police consider that the misappropriation of funds by the LPD is a criminal act of corruption and both  cannot  provide a solution  to  the problems desired by the community. This paper  was  written  with the aim of providing a new understanding in legal standing of the LPD using the legal construction reasoning method in order to strengthen the status of the LPD as an institution under the customary village using the main legal sources where the expected result is that armed with an understanding of the legal construction, it can be used as a reference for traditional  practitioners  and  law  enforcers  will  be  able  to  formulate  good  problem  solving  and  fulfill  a  sense  of justice  in  society.  The  method  used  for  this  research  is  normative  legal  research  with  primary,  secondary  and tertiary legal materials where what is being researched is to answer the void of norms in the LPD’s position as legal subjects where with clear LPD legal standing there will be a legal discovery to make it easier for the government to formulate regulations.from the authority, supervision and law that is applied in the event of a legal problem. Keywords: LPD; Strengthening; Legal Construction; Crime; Custom

## I. PENDAHULUAN
Eksistensi  LPD  (Lembaga  Perkreditan  Desa) di  masyarakat  desa  adat  telah  mengalami perkembangan yang pesat namun  sayangnya  juga dibarengi dengan angka pelanggaran hukum yang meningkat pesat diduga karena lemahnya kewenangan  maupun  tindakan  pengawasan  yang dilakukan.  Selain  lemahnya  pengawasan,  faktor lain  yang  diduga  menjadi  penyebab  yaitu kurangnya  pengetahuan  anggota  LPD  dalam membaca  neraca,  kekaburan  atau  kekosongan payung  hukum  yang  mendasari  pendiriannya,
kurangnya  pengetahuan  penegak  hukum  dalam membedakan  ranah  hukum  adat  dengan  nasional serta  kurang  akktifnya  peran  prajuru  adat  dalam menyelesaikan  kasus-  kasus  yang  menimpa  LPD (Norfaidah, 2018) .
Lembaga  keuangan  adalah  “lembaga  perantara antara  pihak  yang  mempunyai  kelebihan  dana (surplus  of  fund)  dengan  pihak-pihak  yang kekurangan  akan  dana  (lack  of  fund)”.    Dengan demikian,  lembaga  keuangan  dibentuk  dengan tujuan  sebagai  perantara  keuangan  masyarakat (financial  intermediary)  yang  kemudian  dapat
E-ISSN: 2621-3737
dibedakan  menjadi  dua  golongan  yaitu  lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non - perbankan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  lembaga keuangan  perbankan  adalah  lembaga  keuangan yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dapat  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk  - bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Lembaga  keuangan  perbankan  ini  sering  disebut dengan depository financial institutions. Sementara  lembaga  keuangan  non  -  perbankan adalah  lembaga  keuangan  selain  dari  bank  yang dalam  kegiatan  usahanya  tidak  diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan.  Lembaga keuangan  non  -  perbankan  ini  sering  disebut dengan  non-depository  financial  institutions (Djatmiko, 2021) .
Keberadaan  LPD  sebagai  lembaga  keuangan diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi Bali  No.  03  Tahun  2017  dimana  dalam  Pasal  1 angka  9  :  “Lembaga  Perkreditan  Desa  yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan  di  wewidangan  Desa  Pakraman.” Latar  belakang  dibentuknya  aturan  ini  adalah mengingat  pesatnya  perkembangan  lembaga keuangan  dimana  dipandang  perlu  untuk  untuk mewadahi  LPD  sebagai  lembaga  keuangan  milik desa agar bisa memberikan kontribusi baik secara ekonomi,  sosial,  dan  budaya  kepada  Krama  Desa Adat/Pakraman  dan  meningkatkan  tata  kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat/Pakraman.  Sampai  saat  ini,  letak  perbedaan yang  dapat  dilihat  antara  Lembaga  keuangan perbankan  dengan  LPD  sebagai  LKBB  adalah bahwa  Lembaga  keuangan  perbankan  diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sesuai dengan peraturan  perundang  –  undangan  sedangkan  LPD sampai  saat  ini  masih  belum  dapat  dikatakan memiliki sistem pengawasan yang baik.
Perda  No.  03  Tahun  2017  tentang  Lembaga Perkreditan  Desa  memang  diperlukan  agar kedudukan  LPD  bisa  menjadi  lebih  jelas  sebagai salah satu lembaga milik desa seperti yang diiatur dalam  Pasal  3  :  “LPD  melaksanakan  kegiatan operasional  usaha  di  lingkungan  Desa  dan  untuk Krama  Desa.”  Dimana  berdasarkan  kalimat  ini,
LPD dapat melakukan kegiatan lembaga keuangan yang  ditujukan  untuk  membantu  krama  desa namun  legitimasi  LPD  untuk  melakukan  kegiatan tersebut  hampir  tidak  ada  karena  LPD  sebagai “lembaga  keuangan”  seperti  yang  disebut  dalam Perda  No.  03  Tahun  2017  tidak  disebutkan  dalam Peraturan perundang – undangan yang lain dimana seharusnya  terdapat  suatu  aturan  induk  yang menyebutkan  LPD  adalah  LKBB  serta  mengatur mengenai  siapa  yang  mengawasi  serta  lingkup tindakan yang dapat dilakukan (Halim, 1985) .
Perda  tersebut  memang  dapat  dikatakan  suatu usaha  untuk  membawa  LPD  ke  ranah  hukum  adat Bali,  dimana  dapat  dilihat  dari  pembentukan, anggota  serta  badan  pengawas  yang  berasal  dari krama  desa,  namun  permasalahan  yang  muncul belakangan  ini  adalah  justru  karena  hukum  adat bersifat dinamis, tidak perlu tertulis dan dipercaya memenuhi rasa keadilan masyarakat adat ditambah dengan sifat kebenaran pragmatis yang sangat kuat maka  beberapa  oknum  anggota  LPD  dan  tidak menutup  kemungkinan  prajuru  dan  pejabat  desa menganggap  enteng  persoalan  –  persoalan  yang terjadi  dalam  ranah  LPD  yang  sebenarnya permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan  harta benda  seseorang  dan  kejahatan.  Tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Hukum Pidana dan Perdata yang sampai saat ini desa adat belum  mempunyai  dasar  yang  kuat  untuk menyelesaikan  maupun  menerapkan  sanksi  yang tepat  terhadap  berbagai  macam  pelanggaran  yang ditimbulkan dalam ranah LPD.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  Penelitian  Hukum Normatif,  dimana  penelitian  dilakukan  terhadap norma  hukum  itu  sendiri. (Moleong,  2000) Menganalisa adanya suatu kekaburan atau kekosongan  norma  dalam  suatu  norma  hukum dalam  peraturan  perundang  –  undangan.  Metode Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  perundang  –  undangan (statue approach), metode perbandingan (comparative  approach)  dan  pendekatan  analisa dan  konsep  hukum  (analytical  and  concept approach). (Amirudin dan Asikim, 2010) . Pendekatan  perundang  –  undangan  digunakan untuk  memahami  secara  luas  dasar  peraturan mengenai  LPD  dan  memahami  konsep  hukum yang  berasal  dari  teori,  asas  dan  pemikiran  untuk
mencari  solusi  yang  terbaik  dalam  penelitian  ini sedangkan metode perbandingan digunakan untuk membandingkan  konsep  pengaturan  Lembaga Keuangan  dalam  hukum  nasional  dengan  konsep pemgaturan  lembaga  keuangan  milik  desa  yaitu LPD.  Sumber  –  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  disini  adalah  sumber  bahan  hukum primer  seperti  peraturan  perundang  –  undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, tesis, desertasi, jurnal dll.

## III. HASIL PENELITIAN
1. Kedudukan LPD sebagai Lembaga Milik Desa Adat
Melihat  suatu  status  subyek  hukum  lembaga negara  atau  swasta  dapat  dengan  menganalisa dasar  hukum  pembentukannya  atau  melakukan perbandingan dengan lembaga lain. Dalam hal ini, LPD  merupakan  suatu  lembaga  unik  yang  tidak berbadan hukum.
Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel penelitian  ini  Pengertian  lembaga  keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan  nasional  adalah  lembaga keuangan  rakyat  dengan  kepemilikan  perorangan atau  sekelompok orang  yang  merupakan  lembaga komersial  yang  sepenuhnya  berorientasi  pada profit. Sesuai dengan pendapat dari Nurjaya  yang menjelaskan  bahwa  LPD  merupakan  Lembaga keuangan  komunitas  desa  adat  yang  bersifat komunal,  sosial,  ekonomi  dan  religius,  berbeda dengan  orientasi  dan  filosofi  LPD  di  daerah  lain atau juga lembaga keuangan yang lain. LPD Desa adat merupakan milik komunal desa adat, wilayah operasinya  sebatas  desa  adat,  dibentuk  dan dikelola  oleh  dan  untuk  krama  desa,  berdasarkan hukum  adat  (awig-awig).  LPD  juga  berorientasi pada  pemenuhan  dan  pelaksanaan  kewajiban krama  desa  dalam  kehidupan  sekala  niskala. Dalam  operasional  kegiatan  usahanya  LPD mengadopsi  administrasi/manajemen  perbankan serta  dibina  oleh  BPD  Bali.  LPD  menghimpun dana  sebatas  di  lingkungan  krama  desa,  bukan dana  publik  diluar  desa  pakraman  seperti  dunia perbankan  pada  umumnya (Sukandia,  2012) . Tidak  semata-mata  berorientasi  profit,  bukan untuk  kepentingan  individual,  kelompok  orang, atau  badan  usaha,  tetapi  untuk  kepentingan  dan kesejahteraan  krama  desa.  Dengan  demikian kedudukan  LPD  adalah  bukan  sebagai  lembaga keuangan namun sebagai lembaga yang
menjalankan  fungsi  keuangan  desa,  yaitu  lembaga kultural dengan sentuhan ekonomi dalam sifat khas dan berorientasi pada pelayanan anggota komunitasnya,  yang  dibentuk  dalam  visi  dan  misi kultural,  dalam  sifat  yang  sangat  khas,  beroperasi di dalam wilayah Desa Adat, dan terbatas melayani warga Desa Adat.

## 2. Struktur Hukum Kedudukan LPD
Dalam  perkembangannya,  banyak  yang  masih memperdebatkan  mengenai  kedudukan  badan hukum LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat.  Ini  disinyalir  sebagai  akar  dari  berbagai permasalahan seperti :
1. Kedudukan  LPD  sebagai  badan  hukum  masih abu – abu karena tidak dijelaskan secara tegas status badan hukumnya di peraturan perundangan manapun;
2. Muncul berbagai macam kasus penyelewengan dana  dimana  hukum  tidak  bisa  memberikan penyelesaian  yang  baik  kepada  para  korban (nasabah);
3. Struktur  organ  yang  lemah  terutama  dari  segi lembaga  pengawas  dan  auditur  yang  ditunjuk karena  belum  ada  dasar  hukum  pembentukan yang jelas.
Permasalahan – permasalahan tersebut muncul karena  penerapan  hukum  yang  dilakukan  dinilai tergesa  –  gesa,  semata  –  mata  untuk  mengejar suatu  penegakan  dimana  ada  pelanggaran  harus ada  tindakan  untuk  menunjang  suatu  kepastian hukum  tapi  tidak  berasaskan  suatu  keadilan  yang baik kepada masyarakat.
Untuk mendalami mengenai konstruksi hukum kedudukan  LPD  dan  memberikan  rekomendasi mengenai  penyelesaian  permasalahan  yang  bisa dilakukan,  penulis  menggunakan  teori  sistem hukum milik (M Friedman, 2018) yang menjabarkan  mengenai  kekonsistenan  korelasi kontinuitas antara:
1).  Strukur  Hukum  (legal  structure);  2).  Subtansi Hukum  (legal  Subtance);  dan  3).  Budaya  Hukum (legal  Culture).  Tentang  struktur  hukum  Friedman menjelaskan:
“To  begin  with,  the  legal  sytem  has  the structure  of  a  legal  system  consist  of  elements  of this  kind:  the  number  and  size  of  courts;  their jurisdiction  …Strukture  also  means  how  the legislature  is  organized  …what  procedures  the police  department  follow,  and  so  on.  Strukture,  in
way,  is  a  kind  of  crosss  section  of  the  legal system…a  kind  of  still  photograph,  with  freezes the action.”
Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri  atas  unsur berikut  ini,  jumlah  dan  ukuran  pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang  mereka  periksa),  dan  tata  cara  upaya hukum  dari  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya. Struktur  juga  berarti  bagaimana  penataan  badan legislatif,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan  oleh  eksekutif,  prosedur  apa  yang diikuti  oleh  kepolisian/kejaksaan  dan  sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga/perangkat hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
Struktur  adalah  pola  yang  menunjukkan tentang  bagaimana  hukum  dijalankan  menurut ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini menunjukkan  bagaimana  pengadilan,  pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan  dijalankan  Di  Indonesia  misalnya  jika  kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia,  maka  termasuk  di  dalamnya  struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan (Ansori, 2017) .  Substansi  hukum  menurut  Friedman adalah :
Another  aspect  of  the  legal  system  is  its substance. By this is meant the actual rules, norm, and  behavioral  patterns  of  people  inside  the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”.
Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan  pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.  Hukum  tidak  bergerak  di  ruang  hampa, melainkan di dalam kehidupan masyarakat. Selain peraturan  perundang  –  undangan  yang  dijadikan pedoman oleh para penegak hukum, ada beberapa nilai/norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum demi mendapatkan  tujuan  keadilan  yang  baik  di masyarakat.
Sedangkan  mengenai  budaya  hukum,  Friedman berpendapat  :  “The  third  component  of  legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes  toward  law  and  legal  system  their  belief …in  other  word,  is  the  climate  of  social  thought and  social  force  which  determines  how  law  is used, avoided, or abused”.
Kultur  hukum  menyangkut  budaya  hukum yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya hukum  aparat  penegak  hukumnya)  terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur  hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa  didukung budaya  hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat dalam  sistem  dan  masyarakat  maka  penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat  atau  rekayasa  sosial  tidak  lain  hanya merupakan  ide-ide  yang  ingin  diwujudkan  oleh hukum  itu.  Untuk  menjamin  tercapainya  fungsi hukum  sebagai  rekayasa  masyarakat  kearah  yang lebih  baik,  maka  bukan  hanya  dibutuhkan ketersediaan  hukum  dalam  arti  kaidah  atau peraturan,  melainkan  juga  adanya  jaminan  atas perwujudan  kaidah  hukum  tersebut  ke  dalam praktek  hukum,  atau  dengan  kata  lain,  jaminan akan  adanya  penegakan  hukum  (law  enforcement) yang baik (Nurhadi, 2007) . Jadi bekerjanya hukum bukan  hanya  merupakan  fungsi  perundang- undangannya  belaka,  melainkan  aktifitas  birokrasi pelaksananya.
Keberadaan LPD, sebagaimana telah disinggung  sebelumnya,  tidak  dapat  dilepaskan dari  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat, yang  pada  masa  kolonial  Belanda  dahulu  dikenal sebagai  adat-rechtsgemeenschap,  dalam  hal  ini Desa  Adat.  Sebab  ia  dibentuk  berdasarkan  hukum adat Bali oleh dan berfungsi “melayani” kebutuhan Desa  Adat/Desa  Pakraman  itu  juga  berdasarkan hukum  adat  Bali.  Oleh  sebab  itu  maka  jawaban terhadap  pertanyaan  tentang  konstitusionalitas LPD  bergantung  pada  konstitusionalitas  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  bernama  Desa  Adat (Desa Pakraman) itu menurut UUD 1945.
Sebelum  dilakukan  perubahan  terhadap  UUD 1945, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tidak dinyatakan secara tegas – tetapi bukan berarti tidak  diakui.  Pasal  18  UUD  1945  sebelum perubahan,  yang  mengatur  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  hanya  terdiri  atas  satu  pasal, menyatakan:
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang- undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan negara,  dan  hak-hak  asal-usul  daerah-daerah  yang
bersifat istimewa.”
Bukti konkrit atas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat  hukum  adat  sebagaimana  ditegaskan dalam  Konstitusi  itu  pada  saat  ini  dapat ditemukan, antara lain, dengan diakuinya kedudukan  hukum  (legal  standing)  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dalam  permohonan pengujian  undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah  Konstitusi.  Artinya,  apabila  suatu kesatuan  masyarakat  hukum  adat  menganggap berlakunya suatu undang-undang telah merugikan hak-hak  konstitusional  kesatuan  masyarakat hukum adat itu, ia dapat mengajukan permohonan ke  Mahkamah  Konstitusi  dan  meminta  agar Mahkamah Konstitusi menyatakan undang- undang  yang  dianggap  merugikan  hak-hak konstitusionalnya tersebut dinyatakan bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  (Palguna, IDG dalam Semiloka tentang Lembaga
Perkreditan  Desa  yang  diselenggarakan  oleh Forum Peduli Ekonomi tahun 2016).
Keberadaan LPD, sebagaimana telah disinggung  sebelumnya,  tidak  dapat  dilepaskan dari keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, yang  pada  masa  kolonial  Belanda  dahulu  dikenal sebagai  adat-rechtsgemeenschap,  dalam  hal  ini Desa  Adat  (Desa  Pakraman).  Sebab  ia  dibentuk berdasarkan  hukum  adat  Bali  oleh  dan  berfungsi “melayani”  kebutuhan  Desa  Adat  itu  juga berdasarkan  hukum  adat  Bali.  Oleh  sebab  itu maka  jawaban  terhadap  pertanyaan  tentang konstitusionalitas LPD bergantung pada konstitusionalitas  kesatuan  masyarakat  hukum adat  yang  bernama  Desa  Adat  (Desa  Pakraman) itu menurut UUD 1945.
Sebelum  dilakukan  perubahan  terhadap  UUD 1945,  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum adat  tidak  dinyatakan  secara  tegas  –  tetapi  bukan berarti tidak diakui. Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan,  yang  mengatur  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  hanya  terdiri  atas  satu  pasal, menyatakan:
“Pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang- undang,  dengan  memandang  dan  mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan  negara,  dan  hak-hak  asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.”
LPD  merupakan  suatu  “badan  hukum”  milik desa  adat  yang  memiliki  keunikan  mulai  dari pembentukan, pengakuan sampai dengan kegiatannya.  Eksistensi  LPD  sebagai  lembaga keuangan daerah tidak dijelaskan secara konkrit di dalam  tatanan  peraturan  perundang  –  undangan nasional.  LPD  hanya  disebutkan  dalam  Pasal  39 (3) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2013 bahwa :
“Lembaga  Perkreditan  Desa  dan  Lumbung Pitih  Nagari  serta  lembaga  sejenis  yang  telah  ada sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku,  dinyatakan diakui  keberadaaannya  berdasarkan  hukum  adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.”
Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Undang –  undang  LKM  tidak  mempunyai  kewenangan untuk mengatur lembaga keuangan yang sudah ada sebelum terbentuknya peraturan ini karena sifatnya tidak  berlaku  surut  demikian  peraturan  ini  hanya dapat  memberikan  pengakuan  terhadap  lembaga keuangan yang sudah ada sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya  adalah,  apa  payung  hukum  yang digunakan untuk menentukan status subyek hukum dan  badan  hukum  dari  LPD  ?  Pertanyaan  ini penting karena ini menjadi dasar penerapan hukum yang  tepat  ditengah  –  tengah  permasalahan diterapkannya  hukum  nasional  terhadap  LPD sebagai lembaga adat di Provinsi Bali (IDG, 2016) 3. Konstruksi  Hukum  Status  LPD  Sebagai Subyek Hukum
1) Konstruksi Hukum Otonomi  Daerah Dalam UUD 1945 Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  maka  untuk menentukan  status  LPD  sebagai  subyek  hukum akan  dilakukan  dengan  menganalisa  urutan peraturan  perundang  –  undangan  dari  yang  paling tinggi  sampai  dengan  yang  paling  rendah  serta norma/kaidah yang berlaku di masyarakat.
Pemberian  kebebasan  yang  berlandaskan semangat otonomi daerah dapat dilihat dalam Pasal 18  dan  Pasal  18b  Undang  –  undang  Dasar  1945. Dalam  Pasal  18b  angka  2  Undang  –  undang  dasar 1945  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  -  kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak  -  hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang  -  undang.  Ini  menunjukkan  bahwa  negara memperbolehkan  norma  –  norma  adat  istiadat
untuk  dijalankan  dan  berkembang  serta  memberi perlindungan  sepanjang  masih  dijalankan  oleh suatu  kelompok  masyarakat  adat  yang  nyata namun  tetap  dalam  koridor  prinsip  –  prinsip Pancasila  dan  Peraturan  perundang  –  undangan (Atmadja, 2010) .
Pencantuman  tentang  Pemerintah  Daerah  di dalam  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dilatarbelakangi oleh  kehendak  untuk  menampung  semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan  pada  era  sebelumnya  yang cenderung  sentralistis,  adanya  penyeragaman sistem  pemerintahan  seperti  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta  mengabaikan  kepentingan  daerah.  Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah  Pusat  menjadi  sangat  dominan  dalam mengatur  dan  mengendalikan  daerah  sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek  yang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.
Perubahan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi dasar  hukum  bagi  pelaksanaan  otonomi  daerah yang  dalam  era  reformasi  menjadi  salah  satu agenda  nasional.  Melalui  penerapan  Bab  tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat  terwujudnya  kemajuan  daerah  dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan  kualitas  demokrasi  di  daerah. Semua  ketentuan  itu  dirumuskan  tetap,  dalam kerangka  menjamin  dan  memperkuat  NKRI, sehingga  dirumuskan  hubungan  kewenangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman  daerah.  Ketentuan  Pasal  18,  Pasal 18A,  dan  Pasal  18B  ini  berkaitan  dengan ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  yang  menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik,  Pasal  4  ayat  (1)  yang  menyatakan Presiden  memegang  kekuasaan  pemerintahan  dan Pasal  25A  mengenai  wilayah  negara,  yang menjadi  wadah  dan  batas  bagi  pelaksanaan  Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. (S. Gazali, 2010) .
2) LPD  Sebagai  Subyek  Hukum  Dalam
Lingkup Keperdataan Subjek  hukum  ialah  segala  sesuatu  yang  pada dasarnya  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  lalu- lintas  hukum.  Yang  termasuk  dalam  pengertian subjek  hukum  ialah:  manusia  (naturlijke  persoon) dan  badan  hukum  (rechtpersoon),  misalnya  PT. (Perseroan  Terbatas),  PN  (Perusahaan  Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya (Djumhana, 1993) .
Disamping  manusia  sebagai  pembawa  hak,  di dalam  hukum  juga  badan -  badan  atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek  hukum  yang  dapat  memiliki  hak-hak  dan melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan- perkumpulan  itu  dapat  memiliki  kekayaan  sendiri, ikut  serta  dalam  lalu-lintas  hukum  dengan perantaraan  pengurusnya,  dapat  digugat  dan menggugat  di  muka  Hakim.  Badan-badan  atau perkumpulan  tersebut  dinamakan  Badan  hukum (rechtspersoon)  yang  berarti  orang  (persoon)  yang diciptakan  oleh  hukum.  Jadi,  ada  suatu  bentuk hukum (rechtsfiguur) yaitu badan hukum (rechtspersoon)  yang  dapat  mempunyai  hak  -  hak, kewajiban  -  kewajiban  hukum  dan  dapat mengadakan hubungan hukum.
Terdapat  beberapa  ciri  suatu  subyek  hukum sebagai  badan  hukum  menurut (Ali,  1991) yaitu: perkumpulan  orang  (organisasi);  dapat  melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan  -  hubungan  hukum  (rechtsbetrekking); mempunyai harta kekayaan tersendiri; mempunyai pengurus;  mempunyai  hak  dan  kewajiban;  dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.
Dalam  ciri  yang  disebutkan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  LPD  yang  dibentuk  oleh beberapa  subyek  hukum  yang  ditunjuk  adalah badan  hukum  yang  dapat  dilihat  secara  jelas  hak dan tanggung jawabnya. Pembentukan LPD sendiri bukan merupakan inisiatif beberapa subyek hukum namun  “ditunjuk”  oleh  kepala  pemerintah  daerah. Dalam  hal  kewenangan  Pemda  dalam  membentuk suatu  organisasi  sudah  diatur  dalam  Pasal  1653 KUHPER  yaitu  :  “Selain  perseroan  perdata  sejati, perhimpunan  orang-orang  sebagai  badan  hukum juga  diakui  undang-undang,  entah  badan  hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai  demikian,  entah  pula  badan  hukum  itu diterima  sebagai  yang  diperkenankan  atau  telah didirikan  untuk  suatu  maksud  tertentu  yang  tidak bertentangan dengan undang-undang atau
kesusilaan.”
Dalam  norma  Pasal  tersebut,  badan  hukum  dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya
Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya,  Bank-bank  yang  didirikan oleh negara dan sebagainya. b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi
keagamaan dan sebagainya.
c. Badan  hukum  yang  didirikan  untuk  suatu maksud  tertentu  yang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  dan  kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.
d. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan dengan  Prof.  Dr.  I  Nyoman  Nurjaya,  S.H., M.S.  pada  tanggal  28  Oktober  2022  pukul 13.00  wita  beliau  menyatakan  bahwa  LPD merupakan bentuk badan hukum yang “tidak sempurna”.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya suatu badan hukum yang proses pembentukannya  melalui  sesuai  peraturan perundang  –  undangan  dan  ada  juga  suatu badan  hukum  yang  proses  pembentukannya tidak  melalui  proses  itu  namun  sudah menjalani  kegiatan  yang  hampir  sama dengan  badan  hukum  yang  lain  dan  melalui pengakuan  dari  pemerintah  dan  masyarakat, selagi badan hukum tersebut mampu mencapai  visi  dan  misi  serta  prinsip  dari pembentukannya.  Ini  menandakan  bahwa tidak setiap badan hukum memperoleh status “badan hukum” yang lahiriah dari Undang  – undang namun ada juga yang sifatnya berasal dari pengakuan dan diadakan oleh penguasa/pemerintah di tingkat manapun dan tidak  mempengaruhi  tinggi  –  rendah/jelas  – kaburnya  status  legalitas  dari  badan  hukum tersebut.
3) Perda Sebagai Payung Hukum LPD
LPD  adalah  lembaga  keuangan  yang  bersifat sui  generis.  Sui  generis  berarti  khusus,  sesuatu yang  bersifat  sangat  khas,  hanya  ada  satu  pada jenisnya  atau  bersifat  sangat  berbeda  dari  yang lainnya  dalam  lingkungan  jenis  itu.  LPD  sebagai suatu  lembaga  yang  didirikan  khusus  untuk
kepentingan  demi  mensejahterakan  masyarakat desa  pakraman,  dalam  kegiatannya  hanya  mela yani  masyarakat  desa  pakraman  saja,  LPD  tidak melayani  masyarakat  diluar  dari  wilayah  desa pakraman tempat dimana LPD tersebut beroperasi. Oleh  karena  itu  LPD  dikatakan  sebagai  lembaga keuangan  yang  memiliki  sifat  khusus.  Sifat kekhasan dari LPD tersebut bukan hanya dari jenis kegiatannya  saja  namun  mulai  dari  sifat  dan  cara pembentukannya  tidak  sama  seperti  badan  hukum lain  karena  LPD  memang  dibentuk  semata  –  mata untuk  mensejahterakan  desa  pekraman  di  tempat LPD tersebut bernaung.
Pembentukan  LPD  diatur  dalam  Perda  No.  3 Tahun  2017  Pasal  5  dimana  diperlukan  awig  – awig  dan  perarem,  memiliki  kajian  sosial  dan ekonomi  mengenai  potensi  Desa  dan  mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota dimana selanjutnya  akan  disahkan  oleh  Gubernur  Provinsi Bali.  Dalam  aturan  tersebut  jika  membandingkan dengan  syarat  pembentukan  badan  hukum  lain, maka  LPD  tidak  dikatakan  sebagai  badan  hukum karena  tidak  mempunyai  suatu  akta  pendirian. Namun,  suatu  badan  hukum  bukan  hanya  dilihat sebatas  dari  syarat  dan  proses  pembentukannya saja  tapi  badan  hukum  dapat  dikatakan  dan  diakui sebagai  badan  hukum  jika  memenuhi  ketentuan yaitu  badan  hukum  tersebut  mendapat  pengakuan dan  pengesahan  secara  hukum,  diyakini  sebagai subyek  hukum  oleh  masyarakat,  memiliki  harta kekayaan,  memiliki  tujuan-tujuan  tertentu  dan memiliki  kehendak  dengan  perantaraan  alat  -alat atau  organ  -organ  badan  tersebut.  Pengakuan  dan pengesahan  hukum  tersebut  muncul  dari  Surat Keputusan  Gubernur  atas  pendirian  suatu  LPD karena sifat dari Surat Keputusan itu sendiri adalah produk  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah/penguasa berisikan  kebijakan  –  kebijakan  yang  dapat mengatur  pola  kehidupan  elemen  –  elemen masyarakat  serta  memberikan  pengakuan  atas  apa yang  ingin  diatur  dalam  kebijakan  tersebut. Sementara  unsur  –  unsur  lainnya  seperti  tujuan  – tujuan  tertentu,  kehendak,  sumber  harta  kekayaan serta organ – organ telah diatur dalam Perda No. 3 tahun 2017.
Dalam  perspektif  konstitusi,  keberadaan  LPD memiliki  landasan  konstitusional  yang  kuat, sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap  UUD  1945  bersamaan  dengan  diakuinya dan dihormatinya keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Bedanya, kalau sebelumnya
pengakuan  itu  diberikan  oleh  Konstitusi  secara implisit, sesudah dilakukannya perubahan terhadap
UUD 1945, pengakuan dan penghormatan itu diberikan secara eksplisit.
Oleh  karena  keberadaan  LPD  diturunkan  dari pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap kesatuan  masyarakat  hukum  adat  maka  sudah tepat  jika  UU  LKM  mengecualikan  keberlakuan UU  LKM  terhadap  LPD.  Pasal  39  ayat  (3)  UU LKM  tidak  dapat  ditafsirkan  lain selain sebagaimana  yang  tertulis  secara  tegas  dalam rumusan  itu.  Setiap  juris  tahu  bahwa  kaidah pertama  dalam  penafsiran  undang-undang  adalah “terhadap  ketentuan  yang  sudah  jelas  tidak  boleh dilakukan  penafsiran”.  Penafsiran  hukum  adalah salah  satu  cara  untuk  menemukan  hukum (rechtsvinding) (Sanusi, 1991) .
Oleh  karena  itu  tidak  ada  kemungkinan kesimpulan lain dalam memahami ketentuan yang tertuang  dalam  Pasal  39  ayat  (3)  UU  tersebut selain hal-hal berikut:
a. UU  LKM  bahwa  LPD,  Lumbung  Pitih Nagari,  dan  lembaga-lembaga  sejenis lainnya  yang  telah  ada  sebelum  lahirnya UU  LKM  tetap  diakui  keberadaannya  dan tetap berlaku;
b. LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga- lembaga  sejenis  lainnya  yang  telah  ada sebelum  lahirnya  UU  LKM  yang  diakui keberadaannya itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum adat;
c. Terhadap  keberadaan  LPD,  Lumbung  Pitih Nagari,  dan  lembaga-lembaga  sejenis lainnya  yang  telah  ada  sebelum  lahirnya UU  LKM  yang  diakui  keberadaannya  itu tunduk pada hukum adat; dan
d. Bahwa  UU  LKM  tidak  berlaku  terhadap LPD, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga- lembaga  sejenis  lainnya  yang  telah  ada sebelum  lahirnya  UU  LKM  yang  diakui keberadaannya itu.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
LPD  adalah  suatu  lembaga  yang  berstatus badan hukum, melakukan kegiatan pengumpulan dana  masyarakat  di  wilayah  tertentu  untuk tujuan memajukan dan mensejahterakan perekonomian di desa  adat tempat  LPD tersebut didirikan.  Legalitas  ini  dapat  dilihat  dari  latar
belakang dapat didirikannya LPD serta kedudukannya  dalam  peraturan  perundang  – undangan  mulai  dari  UUD  1945  sampai  ke Peraturan Daerah Provinsi Bali serta berdasarkan kebudayaan,  adat  istiadat  yang  masih  hidup, diakui dan dilindungi oleh negara.
Penggolongan  klasik  Profesor  Ter  Haar  yang mengelompokkan  hukum  adat  yang  ada  di Indonesia  ke  dalam  sembilan  belas  lingkaran hukum adat (adatrechtskrijngen) tidak serta-merta menyelesaikan  persoalan.  Sebab  masing-masing desa  adat  (desa  pakraman)  yang  ada  di  Bali, tempat  di  mana  LPD  itu  berada,  pada  dasarnya memiliki  hukum  adatnya  sendiri  yang  otonom sesuai  dengan  prinsip  desa  mawa  cara  yang bersumber  pada  atau  diturunkan  dari  kombinasi sastra  dresta,  kuna  dresta,  desa  dresta,  atau bahkan loka dresta.
Hal  ini  justru  positif  sepanjang  prinsip  desa mawa  cara  itu  berpegang  teguh  pada  (dan  tidak bertentangan  dengan)  prinsip  negara  mawa  tata, sebagaimana  tercermin  dalam  syarat  “tidak bertentangan  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”  di  atas.  Artinya,  otonomi desa adat (desa pakraman) dalam “membuat” dan memberlakukan  hukum  adatnya  sendiri  tidak boleh bertentangan undang-undang yang diberlakukan  oleh  negara.  Otonomi  desa  adat (desa  pakraman)  tidak  berarti  bahwa  ia  memiliki kedaulatan. Satu-satunya kedaulatan dalam negara kesatuan ada pada negara.
Masing-masing  desa  adat/pakraman  “pemilik” LPD  itu  berhak  menentukan  aturannya  sendiri berkenaan dengan keberadaan LPD, baik menyangkut  organisasi  maupun  operasionalisasi dan  manajemen  pengelolaannya.  Pembatasannya hanya  satu:  tidak  boleh  bertentangan  dengan hukum  negara.  Misalnya,  dalam  pengenaan sanksi,  ia  tidak  boleh  membuat  aturan  yang memuat  sanksi  yang  bertentangan  undang- undang,  lebih-lebih  dengan  hukum  pidana  yang berlaku secara nasional.
Pemerintah  daerah  provinsi  tetap  dibutuhkan perannya,  misalnya  dengan  membuat  peraturan daerah.  Namun,  peraturan  daerah  itu  lebih bersifat  sebagai  rekognisi  atau  penegasan  akan keberadaan  LPD,  bukan  mengatur  hal-hal  yang bersifat  operasional  yang  berada  dalam  domain hukum adat yang berlaku di masing-masing  desa adat/pakraman itu. Mengapa provinsi karena desa adat/pakraman  itu  wilayahnya  tidak  selalu
dibatasi oleh wilayah administratif satu kabupaten/kota.  Sifat  perda  provinsi  yang  lebih bersifat  rekognisi  itu  dibutuhkan  sebab  berkait dengan  “pembuktian”  syarat  “diatur  dalam undang-undang”  sebagaimana  telah  diuraikan  di atas.
2. Saran Bahwa, kedepannya untuk menjamin kekuatan hukum LPD, instansi pemerintah mulai dari daerah sampai pusat harus dapat memformulasikan aturan hukum yang lebih jelas minimal  tertuang  dalam  Undang  –  undang Provinsi Bali;
Bahwa,  mengingat  LPD  dewasa  ini  banyak tersandung  kasus pidana maka para prajuru adat dan  perangkat  desa  harus  dapat  memberikan perlindungan  dan  pemahaman  kepada  penegak hukum  lain  mengenai  kedudukan  LPD  dalam hukum adat, duduk bersama untuk memformulasikan  penerapan  hukum  yang  tepat agar  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat dapat  terbayarkan  sehingga  dapat  memenuhi aspek keadilan dalam masyarakat yang dirugikan;
Bahwa,  kedepannya  agar  ada  pembaharuan dari  segi  Peraturan  Daerah  yang  memayungi LPD dari segi profesionalitas SDM, transparansi serta lembaga pengawas yang kredibel dan tetap untuk  dapat  mengawasi  dan  melakukan  audit kepada LPD.

## REFERENCES
Ali, C. (1991). Badan Hukum . Bandung: Alumni. Amirudin  dan  Asikim,  Z.  (2010). Pengantar  Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Ansori,  L.  (2017).  Reformasi  Penegakan  Hukum Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal  Yuridis , 4 (2), 148–163. Atmadja,  I.  D.  G.  (2010). Hukum  Konstitusi:
Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah
Perubahan  UUD  1945 .  Malang:  Malang  Setara
Press.
Djatmiko,  W.  P.  (2021). Budaya  Hukum  Dalam Masyarakat Pluralistik . Yogyakarta: Thafa Media. Djumhana, M. (1993). Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Halim,  A.  R.  (1985). Hukum  Perdata  Dalam  Tanya Jawab, Cetakan Kedua . Jakarta: Ghalia Indonesia. IDG, P. (2016). Semiloka tentang Lembaga Perkreditan Desa  yang  diselenggarakan  oleh  Forum  Peduli Ekonomi Adat Bali . Denpasar.
M  Friedman,  L.  (2018). Sistem  Hukum  Dalam Perspektif  Ilmu  Sosial .  Bandung:  Penerbit  Nusa Media.
Moleong, L. J. (2000). Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Karya. Norfaidah,  R.  (2018). Eksistensi  Lembaga  Perkreditan Desa  (Lpd)  Yang  Di  Bentuk  Oleh  Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Perspektif  Hukum .  Malang:
University of Muhammadiyah Malang.
Nurhadi,  M.  F.  (2007). Dinamika  teori  hukum .  Bogor: Ghalia Indonesia.
S.  Gazali,  D.  dan  R.  U.  (2010). Hukum  Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika.
Sanusi,  A.  (1991). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia  (PIH  dan PTHI) . Bandung: Tarsito. Sukandia,  I.  N. (2012). Kedudukan  Hukum  dan  Fungsi Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  sebagai
Lembaga Perekonomian Komunitas dalam Masyarakat  Hukum  Adat  di  Bali. Denpasar: Universitas Brawijaya.