A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 02 (2022) 79-89
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Timur

## (The Implementation of BPJS Health Policy in Improving National Health Insurance in the
East Aceh District)

## Zuhra Juniati
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 11 Aug 2022 Revised: 16 Sept 2022 Accepted: 22 October 2022 Available online: 22 October 2022
To achieve the highest level of public health, the government must continue to implement a variety of policies that promote the prosperity of the populace. Indonesia has thus established a  BPJS  (Social  Security  Administering  Body)  program  in  a number  of  regions,  particularly  in  East  Aceh.  "Health"  is  a condition of complete mental, physical, and social well-being that enables one to lead a socially and economically productive life.  The  implementation  of  a  policy  is  the  most  important aspect  of  an  activity.  Therefore,  not  all  policies  are independently  implemented,  but  policy  implementation  is  a rational  and  emotional  process.  Because  public  policy  is  a decision to act, it is typically a collective effort to address social problems.  According  to  the  findings  of  the  study,  the  Zubir Mahmud  Hospital  has  effectively  administered  the  JKN National  Health  Insurance  service.  However,  administrative issues remain at the heart of the issue. There are still obstacles to  the  implementation  of  BPJS  policies  and  JKN  services between BPJS facilities, services, and contributions.
.

## K EYWORDS
Implementasi Kebijakan; BPJS; Jaminan Kesehatan Nasional; Aceh; Kebijakan Kesehatan
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Juniati, Z. (2022). Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Timur,
Asia-pacific Journal of Public Policy , 8 (2), 79-89.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan  dalam  berbagai  program,  salah  satunya  adalah  program  kesehatan.  Indonesia  membuat program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Aceh  Timur.  Jaminan  Kesehatan  Nasional  merupakan  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia agar dapat hidup sehat,
sejahtera,  dan  makmur. UU no.  24  Tahun  2011  juga  mengatur  bahwa  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Implementasi  kebijakan  merupakan  bagian  terpenting  dari  suatu  kegiatan.  Oleh  karena  itu, tidak semua kebijakan dilaksanakan secara mandiri, tetapi implementasi kebijakan merupakan proses yang rasional dan emosional. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan  masalah  sosial,  karena  kebijakan publik  adalah  keputusan untuk  melakukan  sesuatu. Buruknya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu poin utama yang harus dilakukan birokrasi pemerintah  dalam  melayani  masyarakat.  Peningkatan  pelayanan  publik  pada  masa  reformasi merupakan  harapan  publik,  namun  tidak  terlihat  perubahan  yang  efektif.  Diukur  dengan  daya tampung seluruh penduduk Kabupaten Aceh Timur. Rumah sakit, puskesmas, dokter mata, apotek, klinik,  dan  fasilitas  kesehatan  lainnya  merupakan  salah  satu  penyelenggara  program  jaminan kesehatan nasional yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Masalah administrasi masih menjadi inti masalah. Dari sisi politik, penerbitan program jaminan kesehatan  nasional  bagi  peserta  mandiri,  pekerja  yang  dipekerjakan,  dan  masyarakat  umum  juga harus ikut serta sebagai anggota. Orang perseorangan atau perseorangan yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah masyarakat kurang mampu atau Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah. Adapun hasil Perpres 64 Tahun 2020 Biaya Administrasi sesuai kelasnya masing- masing untuk Kelas I Rp. 150.000, Kelas II Rp.
100.000, Kelas III Rp. 35.000.
Tabel 1 Jumlah Biaya Iuran BPJS Kelas I

## Kelas II Kelas III
Rp 150.000   Rp 100.000   Rp 35.000
Sistem  premi  peserta  BPJS  jaminan  kesehatan  nasional  yang  ada  saat  ini  mengalami ketidakpuasan  terhadap  manfaat  yang  dibayarkan.  Kenaikan  biaya  iuran  berdasarkan  tingkatan menjadi masalah bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Jika sistem ini dilanjutkan secara terus- menerus  setiap  tahun,  maka  akan  selalu  mengalami  defisit  dan  mempengaruhi  kinerja  BPJS Kesehatan.
Sosialisasi  adalah  cara  terbaik  bagaimana  suatu  implementasi  kebijakan  itu  berjalan  sesuai tujuan  dari  program  kebijakan.  Tetapi  kasus  tentang  program  jaminan  kesehatan  nasional  di kabupaten aceh timur peserta BPJS kesehatan belum menyentuh perorangan, tercatat 42.997.000 jiwa pasien pada tahun 2020, yang terdiri dari pemegang BPJS kelas I 14.217.000 kelas II 13.456.000 kelas III 15.324.000.  fasilitas  yang  dimiliki  kabupaten  aceh  timur  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  kesehatan dalam menjalankan program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat diantaranya 3 Rumah sakit, 6 optik, 8 apotik, 10 dokter prakter perorangan, dan 24 puskesmas. Dilihat dari konteks sumber daya manusia yang tersedia di rumah sakit Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur, tersedia 176 Dokter, 400 perawat, 30 petugas JKN, 16 tenaga kerja rekam medic dan 1 direktur.
BPJS Kesehatan menjamin setiap masyarakat memperoleh sistem premi. Sesuai dengan manual pelaksanaan BPJS kesehatan, puskesmas dan klinik juga tergolong kedalam fasilitas kesehatan tingkat satu adalah fasilitas kesehatan pertama yang harus masyarakat gunakan untuk menerima pelayanan kesehatan. Masalah  pelayanan  juga  perlu  mendapat  respon  cepat  dari  pemerintah  karena  program BPJS kesehatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur kurang maksimal dalam pelayanan dilihat dari Kasus Pasien di RSU Zubir Mahmud yang berada di Kabupaten Aceh Timur karena keterlambatan dalam memberikan fasilitas yang sesuai dengan kelas BPJS yang Pasien miliki. Seorang pasien yang baru menjalani operasi dengan menggunakan BPJS kelas I. Setelah operasi pasien di Rawat inap di kamar vip muatan 2 orang. Setelah mendapat ruang inap keluarga pasien memprotes akan fasilitas rumah  sakit,  setelah  keluarga  pasien  memprotes  pihak  rumah  sakit  mengambil  kebijakan  dengan memindahkan pasien ke ruang VIP muatan satu orang sesuai dengan kelas BPJS yang di pegang oleh pasien.
Pelaksanaan  kebijakan  BPJS  di  Kabupaten  Aceh  Timur  kurang  mendapat  perhatian  atau prioritas dalam peningkatan jaminan kesehatan. Apalagi saat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, permasalahan suplai tersebut belum optimal dikarena Program BPJS Kesehatan Kabupaten Aceh Timur belum optimal terlaksanakan, yang ditunjukkan dengan keluhan dari pasien dan individu penerima manfaat jaminan kesehatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat harus segera dijawab oleh pemerintah. Fasilitas yang diterima dari pasien tidak sesuai dengan jumlah biaya yang  dibayarkan.  Dengan  demikian,  kendala  administrasi  menjadi  kendala  operasional  program Jaminan  Kesehatan  Nasional  kurangnya  biaya  bulanan,  karena  masyarakat  tidak  puas  dengan kebijakan yang ditawarkan BPJS Kesehatan. Kurangnya sosialisasi, kurangnya fasilitas, dan sumber daya manusia yang kurang optimal sehingga ketika masyarakat sakit, hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat terjadi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membahas objek yang diteliti secara detail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh wawasan  tentang  hal-hal  yang  kurang  diketahui  dan  membantu  peneliti  memberikan rincian  kompleks  tentang  fenomena  yang  sulit  diungkapkan  dengan  metode  kuantitatif  (Bungin 2010:12). Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Zubir Mahmud di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena memang permasalahan yang terjadi di sebuah Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Aceh Timur dan peneliti sendiri yang merasakan kebijakan yang di berikan oleh BPJS Kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional JKN di rumah sakit zubir mahmud, selain itu peneliti juga merupakan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur tepatnya di Kecamatan Madat. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di rumah sakit zubir mahmud yang berada di Kabupaten Aceh Timur.
Selanjutnya yang menjadi informan penelitian ini meliputi beberapa pihak, antara lain: Ketua JKN  RSU  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh  Timur,  Staf  JKN  RSU  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh Timur,  Staf  Rekam  medik,  Perawat.  Bidan,  dan  Pasien  BPJS.  Sub.  Teknik  pengumpulan  data  pada
penelitian ini menggunakan 3 jenis metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapaun teknik analisis data menggunakan 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.

## PENELITIAN TERKAIT
Penelitian pertama oleh Ridho (2016). Jenis penelitian ini adalah empiris, dan lokasi penelitian adalah  Rumah  Sakit  Waluyo  Jati  Kraksaan,  Probe  Joligency.  Hasil  penelitian  berkaitan  dengan masalah administrasi, pelayanan publik dan sosialisasi, serta kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan manajemen KLO BPJS, 3 Pegawai JKN,  10  masyarakat.  Peneliti  melakukan  penelitian  ini  karena  peneliti  menganggap  implementasi kebijakan  BPJS  tentang  program  jaminan  kesehatan  nasional  masih  ada  persoalan-persoalan  dan pemerintah  harus  tanggap  segera  dengan  persoalan-persoalan  program  BPJS  Kesehatan  agar  bisa dilaksanakan  secara  maksimal  dan  agar  dampak  program  BPJS  kesehatan  bisa  dirasakan  oleh masyarakat.
Penelitian kedua dilakukan oleh Basuki dan Herawati (2016) Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan  di  Kota  Semarang.  Faktor-faktor  dalam  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh  pendidikan, ekonomi  dan  budaya.  Jenis  survei  ini  juga  bersifat  deskriptif  kualitatif,  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan di kota Semarang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Menurut hasil survei, layanan JKN umumnya tidak tersedia di seluruh Indonesia. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan  kesadaran  di  tingkat  pegawai  negeri,  mengingat  tambahan  dana  pemerintah  untuk layanan sedikit banyak menjadi masalah bagi penyedia layanan.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Iva (2015) tentang "Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan  Kota  Makassar".  Hasil  survei menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Makasar sebagai lembaga pelaksana jaminan kesehatan nasional belum menjalankan tugas dan fungsinya secara opstimal. Sosialisasi BPJS Kesehatan masih kurang  sehingga  berdampak  pada  pemahaman  dan  penerimaan  masyarakat  terhadap  kebijakan jaminan  kesehatan  nasional.  Iuran  premi  peserta  masih  seringkali  mengalami  tunggakan  serta ditemukan  kasus  Fraud yang  dilakukan  oleh fasilitas  kesehatan.  Sistem rujukan  berjenjangg  masih belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitiannya, maka disarankan BPJS kesehatan cabang  Makassar  selaku  penyelenggara  jaminan  kesehatan  nasional  perlu  meingkatkan  kinerjanya agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu masyarakat sebagai objek  sasaran  kebijakan  seharusnya  turut  berperan  aktif  dalam  penyelenggaraan  kebijakan pemerintah.
Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sabrina pada tahun 2021. Pengabdian Masyarakat K. R. M.T  Wongsonegoro  Kota  Semarang  dalam  Pengabdian  kepada  Masyarakat  hingga  Pengabdian kepada  Masyarakat.  Hasil  survei  ini  menunjukkan  bahwa  program  BPJS  Kesehatan  masyarakat memberikan  orang  yang  diberkati  di  kota  Semarang.  Uang  jaminan  kesehatan  diberikan  untuk
masyarakat. Orang miskin ditanggung oleh BPJS PBI oleh pemerintah daerah. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Gukguk dan Siregar (2019) tentang Analisis Pelayanan Kesehatan (Jenis Pelayanan) Terhadap Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kebijakan BPJS berdampak besar terhadap  layanan.  Peneliti  menjelaskan  bahwa  pelatihan  dan  pendidikan  diperlukan  untuk meningkatkan  pelayanan,  karena  pasien  merasa  aman  dan  nyaman  selama  perawatan  pasien. Kebijakan  BPJS  Kesehatan  dan  Puskesmas  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  semua  pasien meskipun mereka tidak terampil secara signifikan dalam pelajaran.

## HASIL DAN DISKUSI
Pada  bab  ini  akan  membahas  dan  menyajikan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di lapangan  dengan  metode  deskriptif  dan  analisis  data  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh data menggunakan teori penelitian dengan maksud untuk  menafsirkan  kejadian  yang  terjadi  dengan  cara  wawancara  dan  catatan  dilapangan  untuk mendapatkan  data  kemudian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  diperoleh peneliti  melalui  wawancara  langsung  dengan  beberapa  narasumber.  Dengan  demikian  yang  akan dijawab di bab ini adalah bagaimana implementasi kebijakan BPJS kesehatan dalam meningkatkan jaminan kesehatan di Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  bapak  Muchsin  Muchtar,  S.Ft.Ftr  selaku  ketua  JKN  pada rumah sakit, beliau mengatakan tentang implementasi kebijakan BPJS kesehatan dalam meningkatkan jaminan kesehatan di Kabupaten Aceh Timur, serta bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi dalam  meningkatkan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Rumah  Sakit  Zubir  Mahmud  Kabupaten Aceh  Timur.  “BPJS  Kesehatan  telah  menjalankan  program  JKN  dengan  baik.  akan  tetapi  didalam menjalankan tugas tentunya adanya tantangan dan rintangan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam melaksanakan kebijakan BPJS. Jika dilihat JKN yang tersedia di Rumah Sakit Zubir Mahmud juga sudah berjalan dilihat dari jumlah peserta BPJS yang berobat di rumah sakit ” .
Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai bagian dari pemerintah tentu tidak akan pernah berhenti Menyusun strategi untuk menjaga kesinambungan program  yang  telah  banyak  memberikan  manfaat  jaminan  pembiyaan  kesehatan  bagi  masyarakat. Walaupun  dari  beberapa  strategi  yang  dilakukan  BPJS  masih  menimbulkan  permasalahan.  Oleh karena itu, diperlukan pengembangan yang efektiv untuk mencapai tujuan instansi dan masyarakat. Berdasarkan  data  dari  wawancara  diatas  peneliti  Kembali  memperkuat  terkait  pernyaaaan  diatas, sebagaimana tersajika pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Jumlah Peserta BPJS pada Rumah Sakit Zubir Mahmud Kab. Aceh Timur
No Tahun Jumlah Peserta B PJS Jumlah Total Kelas I Kelas II Kelas III 1 2020 14.217.000 13.456.000 15.324.00 42.997.000 2 2021 10.969.000 12.132.000 11.456.000 34.557.000
Sumber: Rumah Sakit Zubir Mahmud Kab. Aceh Timur
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  angka  peserta  BPJS  yang berobat pada Rumah Sakit Zubir Mahmud pada umumnya semua kelas. Jumlah angka peserta BPJS menurut  tingkatan  kelas  tidak  sama.  Pada  tahun  2020  jumlah  angka  tertinggi  Peserta  BPJS  yang berobat adalah kelas III dan jumlah terendah adalah kelas II. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah angka tertinggi Peserta BPJS yang berobat adalah kelas II dan jumlah angka terendah adalah kelas II. Jika dilihat  pada  tahun  2020  dan  2021  jumlah  keselurahan  yang  tertinggi  berada  pada  tahun  2020  dan terendah pada tahun 2021. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa terjadi penurunan Peserta BPJS yang berobat pada tahun 2021.
Untuk  melihat  jaminan  kesehatan  apa  saja  yang  ditanggung  oleh  program  BPJS  Kesehatan Penulis telah mewawancarai beberapa Narasumber diantaranya Amril Nurman, S.Ft.Ftr selaku Staff bagian  JKN  di  Rumah  Sakit  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh  Timur,  beliau  mengatakan:  “Setiap peserta  bisa  mendapatkan  setidaknya  144  pelayanan  Kesehatan  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar. Daftar penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ada 144 penyakit. Tidak semua layanan Kesehatan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ada pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan seperti fasilitas rumah sakit obat-obatan, dan ada juga pelayanan yang tidak dijamin BPJS Kes ehatan seperti operasi kecantikan, meratakan gigi atau ortodonsi”.
Dari hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung  oleh  BPJS Kesehatan  terdiri  dari beberapa  jaminan  diantara  jaminan  penyakit,  jaminan fasilitas rumah sakit, obat-obatan dan termasuk transfusi darah.
Najlina, S.Kep selaku perawat di Rumah Sakit Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur, beliau mengatakan: “Semua Fasilitas JKN sudah tersedia di RSU Zubir Mahmud mulai dari ambulanc, ruang inap, obat-obatan hingga seluruh peralatan alat Medis. Jika dilihat dari fasilitas yang tersedia di RSU sudah memadai jaminan kesehatan”.   Murnita, S.Kep beliau mengatakan: “Pelayanan yang diberikan oleh tim medis Rumah Sakit Zubir Mahmud dari tahun ke tahun mengalami peningkatan lebih baik ditinjau dari hasil suara pasien yang di peroleh melalui kotak saran yang disediakan di Rumah Sakit ”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  fasilitas  yang  tersedia  di rumah  sakit  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh  Timur  sudah  maksimal  untuk  Jaminan  Kesehatan Nasional. Jika di lihat dari pelayanan juga mengalami peningkatan lebih baik setiap tahunnya, jika pasien  masih  mengalami  ketidakpuasan  dalam  pelayanan  itu  hal  yang  lumrah  selaku  manusia. Selanjutnya bapak Amril Nizan, S.Kom selaku Seksi Pendataan dan Penetapan beliau mengatakan: “Dengan adanya Pelayanan Samsat Online Nasional Masyarakat mudah untuk membayar pajak dan perpanjangan STNK motor melalui aplikasi dengan menggunakan android. Pelayanan ini sangatlah efektif dan efisien dalam melayani masyarakat namun sedikit ada kendala saat mengakses data yang diperlukan untuk membayar pajak”.
Untuk melihat kebijakan pembiayaan BPJS maka peneliti melakukan wawancara dengan peserta BPJS yang juga merupakan Pasien di Rumah Sakit Zubir Mahmud. Menurut Julianty selaku Peserta BPJS  dan  Pasien  Rumah  Sakit  Zubir  Mahmud,  beliau  mengatakan:  “Apabila  biaya  iuran  terus
meningkat setiap tahun untuk semua kelas, maka saya akan memilih kelas terendah untuk jaminan kesehatan saya, dikarenakan untuk apa saya membayar mahal sakit juga jarang dan jika sakit sering berobat ke apotik”. Selanjutnya Nurhasanah, S.H selaku Peserta BPJS dan Pasien di Rumah Sakit Zubir Mahmud  beliau  mengatakan:  “Jika  biaya  iuran  BPJS  terus  menin gkat  tabungan  masyarakat  akan semakin menipis. Jika saya pribadi tidak bisa memilih kelas apa karna saya pegawai negeri sipil kelas saya ditentukan oleh pihak BPJS. Hanya saja harapan saya untuk BPJS Kehatan tidak meningkatkan biaya iuran terhadap jaminan kesehatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  sebaiknya pemerintah tidak meningkatkan biaya iuran jaminan kesehatan, dilihat dari masyakat jika biaya iuran bertambah mereka lebih tidak memprihatinkan atas jaminan kesehatan mereka bisa saja apabila biaya iuran terus meningkat masyarakat bisa saja enggan untuk membayarnya. Harapan masyarakat untuk BPJS  Kesehatan  terhadap  Jaminan  Kesehatan  Sebaiknya  jangan  diadakan  peningkatan  biaya  iuran setiap tahunnya untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat.
Cindy Wulandari, S.ft.Ftr selaku stafbagian rekam medik mengatakan: “BPJS Kesehatan harus selalu mengawasi strategi JKN dan selalu mengembangan sistem jaminan kesehatan, BPJS kesehatan juga  perlu  banyak  menjalin  hubungan  dengan  berbagai  negara  dan  institusi  internasional  untuk perkembangan  JKN”.  Dari  hasil  wawancara  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  BPJS Kesehatan perlu adanya pengawasan, baik itu dilakukan satu bulan sekali ataupun satu tahun sekali. Selain pengawasan BPJS kesehatan juga perlu melakukan perkembangan terhadap progam jaminan kesehatan. Selain itu perlu juga dibenahi dari petugas JKN untuk meningkatkan jaminan kesehatan nasional. Program JKN juga harus mengetahui apa saja keluh kesah yang dihadapi oleh masyarakat melalui petugas JKN yang ada di rumah sakit, oleh karena itu diperlukan komunikasi yang kuat antara program BPJS Kesehatan dengan JKN yang telah ditetapkan di Rumah-Rumah Sakit.
Peneliti  juga  menanyakan  hambatan  apa  saja  yang  dialami  dalam  meningkatkan  Jaminan Kesehatan  Nasional  pada  Rumah  Sakit  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh  Timur  sebagaimana  yang diungkapkan  Amril  Nurman,  S.Ft.Ftr  beliau  mengatakan  bahwa  “Faktor  Penghambat  dalam implementasi  kebijakan  BPJS  Kesehatan  dalam  meningkatkan  jaminan  Kesehatan  nasional  adalah petugas masih salah dalam penerimaan pasien dalam mengindentifikasi jenis kepesertaan pasien JKN, misalnya salah dalam pengindentifikasi jenis BPJS kelas 3 sditempatkan di kelas 1”. Selanjutnya Cindy Wulandary, S.Ft.Ftr selaku staf bagian Rekam Medik RSU Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur. Beliau mengatakan: “Penghambat yang terjadi dalam implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan jaminan Kesehatan diduga karena kesengajaan petugas staf bagian rekam medik dalam penempatan  pasien  BPJS  berdasarkan  jenis  kelas  karena  terkadang  kami  pasien  kelas  3  kami tempatkan di kelas 1 jadi tidak pemisahan pasien kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 di bagian rekam medik semua data pasien BPJS rawat inap dan rawat ja lan kami gabungkan”.
Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa petugas JKN yang ada di RSU  masih  mengalami  kesalahan  di  dalam  penataan  Pasien  BPJS  berdasarkan  jenis  kelasnya. Sedangkan di bagian pertugas rekam medik mereka terkadang menempatkan pasien BPJS rawat inap tidak sesuai kelasnya, dengan alasan mereka tersendiri. Sehingga tidak ada pemisahan kelas dalam penataan bagi pengunjung rawat inap dan rawat jalan di RSU Zubir Mahmud, yang ada pemisahan kelas Pasien BPJS hanya di bagian JKN.
Dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  sering  kali  menghadapi  hambatan-hambatan  yang  dapat menyebabkan  pelaksanaan  suatu  kegiatan  tidak  berjalan  dengan  lancar.  Begitu  juga  dengan pelaksanaan  kebijakan  BPJS  dalam  meningkatkan  jaminan  kesehatan  nasional  JKN.  Untuk  melihat pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Rumah  Sakit  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh  Timur maka  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  Narasumber  yang  ada  di  Rumah  Sakit diantaranya Muchsin Muchtar, S.Ft.Ftr selaku kertua jaminan kesehatan nasional, beliau mengatakan bahwa: “Hambatan JKN terjadi karena peserta JKN belum paham dengan sistem rujukan berjenjang dan prosedur pelayanan JKN”. Selanjutnya Amril Nurman, S.Ft.Ftr selaku staf JKN hasil wawancara menyatakan bahwa: “Hamba tan pelaksanaan JKN di Kabupaten Aceh Timur dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat bagi peserta mandiri untuk membayar biaya iuran yang telah ditetapkan dalam setiap bulan oleh pihak BPJS”.
Dari hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa minat masyarakat Kab. Aceh Timur masih kurang dalam melakukan pembayaran iuran yang telah ditetapkan pemerintah dalam program BPJS Kesehatan.  Dari  kurangnya  minat  pembayaran  iuran  BPJS  dapat  menimbulkan  defisit  terhadap pemasukan program BPJS kesehatan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membayar iuran BPJS dengan tepat waktu. Cindy Wulandari, S.Ft.Ftr selaku staf Rumah  sakit  Zubir  Mahmud  kabupaten  Aceh  Timur  menyatakan:  “Hambatan  pelaksanaan  JKN terjadi karena adanya perubahan kenaikan besaran iuran yang terjadi setiap tahun terhadap semua kelas  sehingga  masyarakat  memilih  kelas  terendah  untuk  mengurangi  besarnya  bayaran  iuran padahal jika dilihat masyarakat mampu membayar kelas 1 akan tetapi lebih memilih kelas 3”.
Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional di pengaruhi berbagai faktor diantaranya kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  iuran  BPJS  kesehatan  dan  ketidak  pedulian masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan. Selain itu hambatan JKN juga dipengaruhi oleh perubahan atau kenaikan harga terhadap iuran BPJS kesehatan setiap tahunnya.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat beberapa aspek atau indikator yang terkait dengan penelitian  ini.  Aspek  yang  pertama  adalah  kondisi  eksternal  dan  internal  yang  dihadapi  Badan Pelaksana  yaitu  BPJS  Kesehatan.  Kondisi  eksternal  yang  ditemukan  adalah  tingkat  pemahaman petugas  dan  kondisi  internal  adalah  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  minim  terhadap  jaminan kesehatan.    Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data  dilokasi  penelitian  yang  berkaitan  dengan implementasi kebijakan jaminan kesehatan JKN, penulis melihat bahwa pihak BPJS sudah melakukan
kebijakan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional walaupun masih terdapat rintangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Atas dasar permasalahan yang terjadi dalam kebijakan tersebut petugas harus selalu mengkoordinasi dan mengavaluasi terhadap semua strategi yang ada dalam program jaminan kesehatan nasional. Untuk meningkatnya jaminan kesehatan nasional masyarakat harus menjalankan pembayaran  iuran  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  BPJS.  Penulis  menemukan  bahwa  kebijakan terhadap biaya iuran BPJS Kesehatan bersifat wajib untuk semua masyarakat. Jika masyarakat tidak membayar biaya iuran ini maka tidak akan memperoleh jaminan kesehatan nasional dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS.  Jumlah peserta BPJS yang sudah terdaftar berobat pada Rumah Sakit  Zubir  Mahmud  sudah  termasuk  semua  kelas,  dalam  angka  tertinggi  dan  terendah  setiap tahunnya.
Aspek  yang  kedua  peniliti  adalah  dilihat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  tim medis terhadap jaminan kesehatan nasional sudah meningkatkan dari tahun ketahun, pada tahun 2021 dan 2022 pelayanan jaminan kesehatan nasional di rumah sakit zubir mahmud dalam kategori baik, dilihat  dari  hasil  suara  kotak  saran  terhadap  layanan  yang  diberikan  oleh  pihak  rumah  sakit. Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  penilitian  penulis  menemukan  bahwa  tidak  semua  layanan kesehatan  ditanggung  oleh  pihak  BPJS  kesehatan,  oleh  karena  itu  kita  selaku  masyarakat  harus menyiapkan  diri  untuk  biaya  apabila  layanan  kesehatan  kita  tidak  diterima  oleh  BPJS  kesehatan. Ketidak  tahuan  masyarakat  terhadap  ini  menimbulkan  permasalahan  terhadap  program  badan penyelenggara jaminan social BPJS karena masyarakat akan mengkritik di luar terhadap layanan yang disediakan oleh pihak BPJS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Aspek  penelitian  ketiga  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  penataan  nama  peserta  BPJS  untuk menjadi Pasien Rawat Inap berdasarkan kelasnya. Atas kesalahan atau kesengajaan terhadap penataan peserta  BPJS  pasien  mendapatkan  jaminan  kesehatan  tidak  sesuai  yang  dibayarkan,  dilihat  dari penempatan pasien, peserta BPJS kelas III ditempatkan dikelas I sehingga jika tiba-tiba ada pasien baru masuk  dengan  BPJS  kelas  I  harus  ditempatkan  di  kelas  II  dikarenakan  ruang  untuk  kelas  I  penuh sehingga dikatakanlah oleh pasien bahwa jaminan kesehatan nasional tidak sesuai dengan biaya iuran yang dibayarkan. Jika dilihat dari proses pelayanan ataupun prosedur yang di sediakan rumah sakit pasien  dan  petugas  sudah  melakukannya  dengan  baik.  Dilihat  dari  pasien  yang  melewati  semua prosedur  untuk  mendapatkan  jaminan  kesehatan  nasional,  mulai  dari  antrian  pendapatan  obat, antrian  pendapatan  no  antri,  antrian  pendapatan  penataan  peserta  kunjungan  hingga  ke  tujuan masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta pendapat informan yang dihadapi Rumah Sakit  Zubir  Mahmud  Kabupaten  Aceh  Timur  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional, antara lain:

## 1. Hambatan Internal
Komunikasi  di  Rumah  Sakit  Zubir  Mahmud  sudah  berjalan  dengan  baik  ditinjau  dari  hasil konsistensi  informasi  yang  diberikan  manyatakan  sudah  konsisten.  Berdasarkan  pernyataan informan kunci BPJS menyatakan bahwa bentuk dari komunikasi dapat dilihat dari isi pertemuan di evaluasi KBK yang dilakukan setiap bulan. Dalam penilaian ini selalu diingatkan Kembali terkait prosedur pelayanan serta membahas masalah-masalah atau kendala yang mereka hadapi dalam system jaminan kesehatan nasional.

## 2. Hambatan Internal
a. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan wawancara kepada informan biasa dan kunci jumlah dokter dan petugas lainnya yang  ada  dirumah  sakit  Zubir  Mahmud  sudah  memadai  secara  keseluruhan  yaitu  terdapat  176 Dokter,  400  perawat,  30  tenaga  kerja  JKN,  16  tenaga  kerja  rekam  medic.  Kurangnya  alat  yang digunakan dalam pemeriksaan di Rumah Sakit Zubir Mahmud berpengaruh terhadap pelayanan jaminan  kesehatan,  oleh  karena  itu  dilakukan  rujukan  terhadap  pasien  untuk  mendapatkan jaminan kesehatan di Rumah Sakit lain.
b. Disposisi
Disposisi berupa komitmen komitmen dokter dan petugas lainnya berkomitmen melaksanan tugas dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan JKN kepada masyarakat. Sejalan dengan hasil  penelitian  bahwa  disposisi  atau  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pihak  pelaksana  program Jaminan Kesehatan Nasional JKN telah berkomitmen melaksanakan program jaminan kesehatan untuk anggota PBI sehingga program dapat berjalan dengan baik.

## c. Struktur Birokrasi
Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Zubir Mahmud menyatakan bahwa  memiliki  SOP  terkait  jaminan  kesehatan  nasional.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan program BPJS di rumah sakit Zubir Mahmud telah di atur sesuai  prosedur-prosedur  dasar  pelaksanaan,  prosedur-prosedur  dasar  kerja  atau  standar operating  prosedur  (SOP)  sangat  dibutuhkan  dalam  suatu  kebijakan.  Prosedur-prosedur  dasar kerja  adalah  prosedur  atau  standar  yang  dijadikan  acuan  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  di  Kantor  Samsat  Lhokseumawe  maka dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  BPJS  yang  ada  di  Rumah  sakit  tersebut  sudah berjalan  dengan  lancar  begitu  juga  dengan  pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  ada dirumah sakit sudah berjalan dengan baik. Walaupun implementasi kebijakan sudah berjalan akan tetapi masih ada masalah dalam kebijakan tersebut terutama dalam biaya iuran BPJS Kesehatan. Selain itu  terdapat  juga  beberapa  kendala  dan  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  BPJS  dalam
meningkatkan jaminan Kesehatan nasional JKN antara lain: 1. Komunikasi; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Disposisi; dan 4. Struktur Birokras

## REFERENSI
Bungin, M. B. (2014). Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmuilmu sosial lainnya.
Basuki, E. W., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Journal of Politics and Government Studies , 5 (04), 221-230.
Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia.
Iva,  M.  I.  N.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Melalui  Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Bpjs)  Kesehatan  Di  Kota  Makassar.  JAKPP  (Jurnal  Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 149157.
Mujiburrahman,  M.,  &  Sofyandi,  A.  (2021).  Analisis  Komunikasi  dan  Sumber  Daya  dalam Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KBK-BPJS). Bima Nursing Journal , 2 (2), 90-103.
Puspitasari,  D.  R.  (2019).  Analisis  Perbandingan  Biaya  Riil  dan  Tarif  Ina-Ebg's  Pada  Pasien  Sectio
Caesarea  Elektif  (Studi  Kasus  Di  Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga  Surabaya)  ( Doctoral Dissertation , Universitas Airlangga).
Rajagukguk,  T.,  &  Siregar,  S.  (2019).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  BPJS  Kesehatan  Terhadap Pelayanan Puskesmas (Type Perawatan) Di Kota Medan. Jurnal Manajemen, 5 (2), 205-214. Ridho, F. (2016). Implementasi Kebijakan BPJS Dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Probolinggo ( Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang ).
Suhaina,  S.,  Alam,  S.,  &  Rahayu,  A.  (2021,  December).  Persepsi  Masyarakat  Dalam  Implementasi Kebijakan  Publik  Tentang  Bpjs  Kesehatan  Mandiri  di  Desa  Segerang  Kecamatan  Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. In Journal Peqguruang: Conference Series (Vol. 3, No. 2, Pp. 634-638).