Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## ANALISIS INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

## DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN
Sri Fitria Jayusman 1 , Munawaroh 2 , Ratna Sari Dewi 3 , Toni Hidayat 4 , Horia Siregar 5 , Wilda Sri Munawaroh 6 . 1,2,3,4,5,6 Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan srifitriajayusman@umnaw.ac.id 1 , munawaroh@umnaw.ac.id 2 , rsdewilubis@umnaw.ac.id 3 , tonihidayat@umnaw.ac.id 4 horiasiregar@umnaw.ac.id 5 , wildasri@umnaw.ac.id 6

## ABSTRACT
This study seeks to ascertain the perception of Individual Taxpayers on the interpretation of Income Tax, as well as the extent of understanding among Taxpayers at the Faculty of Economics and Business, Al- Washliyah  Muslim  University,  Medan.  This  study  employs  descriptive  qualitative  methodologies, specifically  case  studies,  to  gain  a  comprehensive  and  in-depth  understanding  of  a  specific  case.  The researcher aims to investigate how Individual Taxpayers at the Faculty of Economics and Business, Al- Washliyah Muslim University Medan interpret taxes and the resulting implications. This research was conducted  in  the  Faculty  of  Economics  and  Business,  Al-Washliyah  Muslim  Nusantara  University, located in Medan. The number of informants to be interviewed in this research cannot be determined as the  sample  collection  employs  a  judgment  procedure.  The  data  collection  methods  employed  in  this research encompass a preliminary survey, a literature review, and field data collection. Qualitative data analysis is conducted through an interactive process that involves data reduction, data presentation, and generating conclusions. The findings of this study indicate that Individual Taxpayers in the Faculty of Economics  and  Business,  Al-Washliyah  Muslim  Nusantara  University,  Medan  possess  a  favorable understanding of their responsibility to fulfill their income tax obligations. The comprehension of income tax  imposition  among  individual  taxpayers  is  generally  satisfactory,  yet  there  are  also  persons  who express dissent when a portion of their assets is allocated towards tax” payment.
Keywords : Tax interpretation, tax implications, individual taxpayers.
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
PENDAHULUAN Suatu negara memerlukan sumberdaya  keuangan  yang  besar  untuk menutupi pengeluarannya, mengelola pemerintahannya, dan meningkatkan kesejahteraan  warganya.  Uang  tersebut berasal  dari  seluruh  sumberdaya  yang tersedia  di  suatu  negara,  termasuk kekayaan  alam  dan  kontribusi  masyarakat (Trihadi,  2020a).  Salah  satu  bentuk partisipasi  masyarakat  adalah  melalui perpajakan.  Pajak  menyumbang  sebagian besar  pendapatan  negara,  nomor  dua setelah devisa.
Pajak memegang peranan penting  dalam  menyediakan  sumber keuangan  dan  penyaluran  uang  bagi kemajuan  negara  (Mardiasmo,  2018). Mengingat besarnya kontribusi pajak, maka penting  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  mengenai  perannya  sebagai wajib  pajak  dan  kewajiban  membayar pajak  kepada  negara.  Saat  ini,  Pemerintah sedang menginisiasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP), (Sivathanu, 2019)sebuah
program  reformasi  perpajakan  yang dirancang  untuk  meningkatkan  rasio  pajak dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban perpajakannya.  Disahkannya  UU  HPP memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain peralihan dari NIK ke  NPWP,  perubahan  tariff  PPh,  dan penyesuaian  tarif  PPN.  Banyak  orang masih  kurang  memahami  perubahan  ini. Undang-undang  ini  bertujuan  untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar  pajak  dan  menghalangi  segala upaya penghindaran kewajiban perpajakan. Dalam  hal  terjadi  penghindaran  wajib pajak,  pihak  yang  berwenang  berwenang menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. UU  HPP  mempunyai  pengaruh langsung  terhadap  ketentuan  mengenai UMKM,(Trihadi,  2020b)  sedangkan  pasal-
pasal tertentu tidak secara tegas fokus pada UMKM.  Tujuan  perubahan  tarif  Pajak
Penghasilan (PPh) adalah untuk meningkatkan pemerataan dan mendahulukan bantuan pemerintah terhadap masyarakat berpendapatan
menengah/bawah. Batas bawah penghasilan kena  pajak  yang  semula  dalam  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  adalah  sebesar Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah). Namun  sejak  berlakunya  UU  UUHPP, batasan tersebut dinaikkan menjadi Rp60.000.000  (enam  puluh  juta  rupiah). Sebelumnya tariff pajak maksimal ditetapkan  sebesar  30%,  namun  kini dinaikkan  menjadi  35%  untuk  penghasilan di  atas  Rp  5  miliar.  Berdasarkanan  alisis situasi,  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang kurang  memahami  perubahan  undang- undang ini, termasuk salah satu Guru Besar Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UMN  Al- Washliyah Medan. Dosen Fakultas
Ekonomi  UMN  Al-Washliyah  Medan  yang terdiri dari 18 dosen akuntansi dan 20 dosen manajemen  belum  sepenuhnya  memahami perubahan UU Harmonisasi Perpajakan.
Tidak jelas apakah Direktorat Jenderal Pajak telah secara efektif
mengkomunikasikan  informasi  tersebut melalui  situs  web  atausaluran  media  massa mereka.(Ligon et al., 2019) Selain itu, wajib pajak  sering  kali  kesulitan  memahami informasi yang berkaitan dengan perubahan undang-undang perpajakan, sehingga mengakibatkan  kegagalan  mereka  untuk memasukkan  perubahan  tersebut  saat menghitung kewajiban perpajakannya.(Azam, 2015) Untuk
menjamin  kepatuhan  perpajakan  bagi pengajar  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, perlu mempelajari secara mendalam Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.

## Theory of Planned Behaviour
Theory  of  Planned  Behaviour telah menjadi  kerangka  kerja  dan  gagasan  yang sangat  penting  yang  banyak  digunakan
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
dalam studi humaniora. Menurut
pandangan  ini,  (Rahayu,  2017a)  perilaku manusia  dipengaruhi  oleh  tiga  kategori pertimbangan.:
a. Keyakinan mengenai hasil potensial atau  reaksi  lain  terhadap  tindakan seseorang (trust behaviour).
b. Keyakinan terhadap ekspektasi standar  orang  lain  dan  kebutuhan untuk  menyesuaikan  diri  dengan ekspektasi  tersebut  berdasarkan keyakinan normatif
c.Keyakinan  mengenai  adanya  keadaan yang  mungkin  memiliki  jarak  yang lebih  jauh  dari  perilaku (Trust Control).
Dengan  demikian, Theory  of Planned  Behaviour merupakan  hipotesis penyempurnaan  dari Theory  of  Reasoned Action .  Sejalan  dengan  itu,  East,  (1997) mengutarakan  bahwa Theory  of  Planned Behaviour yang  Diatur  diperoleh  dari
Theory  of  Reasoned  Action ,  dengan perbedaan pada perluasan variabel
Perceived  Behaviour  Control .  (Widowati & Khusaeni, 2022)

## Pajak Penghasilan menurut UUHPP
Menilai  indikator  penerimaan  pajak ialah  jumlah  penerimaan  pajak,  yang meliputi, pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah,  dan  retribusi  daerah  (Rahayu, 2017b).      Sesuai  uraian  diatas  maka  yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.
Pajak  Penghasilan  berdasarkan  UU
HPP
disambungkan dengan
Pajak
Penghasilan (PPh). (Najib & Fahma, 2020) UU  HPP  merupakan  salah  satu  komponen reformasi  struktural  yang  diterapkan  di industri  perpajakan.  Reorganisasi  Pajak Penghasilan  ini  berlaku  bagi  Wajib  Pajak orang  pribadi  dan  badan  usaha,  terhitung mulai  tahun  pajak  2022.(Al-Ghazali  et  al., 2015)  Selain  itu,  struktur  tarif  pajak penghasilan  progresif  bagi  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  semula  hanya  terdiri  dari empat  tingkatan,  dengan  tariff  tertinggi ditetapkan sebesar 30%. Pasca
pemberlakuan  UU  HPP,(Sarathi  et  al.,
2022)  struktur  tariff  PPh  bagi  Wajib  Pajak
Orang Pribadi kini terdiri dari lima lapisan, dengan  tariff  tertinggi  ditetapkan  sebesar 35%(Rahi  &  Ghani,  2019).  Selain mengenakan  tarif  tambahan  hingga  lima lapisan,  UU  HPP  menaikkan  ambang  batas pendapatan  menjadi  Rp60.000.000  untuk lapisan pertama yang dikenakan bea masuk sebesar  5%.  Sebelum  berlakunya  UU  HPP, dikenakan  tarif  sebesar  5%  terhadap pendapatan sampai dengan Rp50.000.000.

## Pendekatan pemecahan masalah
Tingkat  literasi  UU  harmonisasi peraturan  perpajakan  diIndonesia  belum menunjukkan angka yang signifikan apabila dibandingkan  dengan  tingkat  persentase jumlah  ketaatan  wajib  pajak.(Ouedraogo, 2012)  Model  pemecahan  permasalahan tersebut dapat digambarkan dibawah ini:
Gambar 1. Model Penelitian
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Roadmap Penelitian

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metodologi penelitian  kualitatif,  yang  secara  khusus berfokus  pada  perolehan  pemahaman  yang mendalam dan rinci tentang suatu fenomena dan  memahami  manusia  sebagai  makhluk yang rumit dan informatif. (Siyoto & Sodik,
2015) Penelitian ini menggunakan metodologi fenomenologi
untuk menganalisis data.
Informan Partisipan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi.(K. E. E. Goo & L.L.P., 2021)  Peneliti  memilih  Wajib  Pajak  orang pribadi berdasarkan keahlian dan pengetahuannya  mengenai  SPT  Tahunan, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pajak. Informan  pajak  yang  dilibatkan  dalam penelitian  ini  hanyalah  wajib  pajak  orang pribadi  di  FEB  Universitas  Muslim Nusantara  Al-Washliyah  Medan.  Sebanyak dua orang dipilih sebagai responden.
2. Sifat Penelitian Hakikat  penelitian  ada  pada  aspek penjelasannya.  Menurut  (Sugiyono,  2013), penelitian  eksplanatori  bertujuan  untuk menjelaskan  kedudukan  variabel-variabel
yang  diteliti  dan  keterkaitan  antara  satu variable  dengan  faktor-faktor  lainnya.
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian  lapangan,  yang  mencakup prosedur  seperti  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi  untuk  memperoleh data.  Data  tersebut  diperoleh  melalui penelitian yang dilakukan pada wilayah penelitian tertentu.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi  penelitian  ini  adalah Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  dengan waktu penelitian selama 6 bulan.

## Teknik Analisis Data
Tata  cara  melakukan  analisis data  dengan  pendekatan  fenomenologis sebagaimana  diuraikan  oleh  Creswell
(2016) meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Peneliti memulai proses pengorganisasian semua data untuk menciptakan  gambaran  menyeluruh  tentang fenomena yang diamati. Pahami keseluruhan data dan beri anotasi pada informasi penting apa  pun.  Identifikasi  dan  kategorikan  makna pernyataan  dengan  menyelaraskannya  secara horizontal,  dengan  asumsi  bahwa  setiap pernyataan pada awalnya memiliki signifikansi yang sama.(G. k E. & Lamawita,
2021)  Selain  itu,  pernyataan  apa  pun  yang tidak  ada  hubungannya  dengan  tema pertanyaan atau diulang-ulang akan dihilangkan,  sehingga  hanya  menyisakan bagian-bagian  penting  yang  menyusun fenomena  tersebut  tanpa  variasi  apa  pun. Pernyataan-pernyataan  tersebut  selanjutnya dikumpulkan  menjadi  komponen-komponen bermakna,  yang  kemudian  digunakan  untuk menyusun deskripsi pengalaman. Selanjutnya peneliti  merumuskan  gambaran  fenomena secara  komprehensif  untuk  mengetahui  sifat fundamentalnya.
Taat Pajak Dosen FE UMN •Luaran AW Medan •jurnal nasional • jurnal internasional 2025-2026 •buku • HKI Utilization research •paten Penerapan pajak penghasilan •Luaran UUHPP •jurnal nasional • jurnal internasional 2024-2025 •buku ProcessingResearch •HKI • Luaran Literasi UUHPP2023-2024 •jurnal nasional ResearchActivity •jurnal internasional • Buku
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Definisi  Pajak  menurut  Perspektif Wajib Pajak Berdasarkan wawancara,
peneliti memperoleh  perspektif  informan  mengenai perpajakan.  Pengertian  pajak  menurut informan adalah sebagai berikut:
Menurut informan WSM :
“Kalo  yang  saya  tau  ya  yang  pasti  kita ada  kewajiban  untuk  membayar  pajak  kalo penghasilan  kita  sudah  memenuhi  sesuai sama  standar-standar  yang  ada  apa  piye gitu mbak”
Berdasarkan  komentar  di  atas,  terlihat jelas  bahwa  informan  WSM  memandang pajak  sebagai  suatu  tugas  atau  tanggung jawab.  Informan  WSM  mengakui  bahwa sebagai wajib pajak, WSM wajib membayar pajak dan pajak tersebut dihitung berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan. Istilah yang diberikan sangat relevan dengan konsep  perpajakan,  padahal  informan bergelar  Magister  Akuntansi.(Simanjuntak et al., 2023) Sedangkan pernyataan informan kedua yaitu JH adalah sebagai berikut:
Menurut informan JH:
”Kalau kita bicara soal retribusi, kalau kita punya usaha harus bayar ke negara, betul? Beberapa  persen  dari  konsekuensi  bisnis Anda, bukan? Itu sih yang saya tahu.”
Berdasarkan  catatan  sumber  JH,  rupanya informan  JH  mempunyai  pemahaman  yang masuk  akal  tentang  pentingnya  biaya. Menurut  informan  JH,  sebaiknya  sebagian keuntungan  usahanya  diberikan  kepada instansi  pemerintah.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  No.  28  Tahun  2007  yang menyatakan  bahwa  bea  adalah  angsuran wajib  kepada  badan  publik  yang  menurut peraturan  harus  dilakukan  oleh  orang  atau benda,  tanpa  mendapat  bayaran  segera. Aset-aset  ini  digunakan  untuk  memenuhi berbagai  kebutuhan  Negara  semaksimal mungkin, demi keberhasilan individu.

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak OP
Penelitian  ini  mengumpulkan  data  dari  para informan  yang  mengevaluasi  kesadaran  dan pemahaman  mereka  tentang  hak  dan tanggung jawab perpajakan.
Menurut Informan WSM:
“Ya tau itu aja kalo kewajiban kalo kita  punya usaha  gini harusnya  bayar  pajak gitu mbak. Lalu haknya ya ada lah harusnya timbal  baliknya  ke  kita,  kayak  pelayanan mereka ya yang bagus gitu”
Berdasarkan  komentar  tersebut,  terlihat bahwa  informan  WSM  mengakui  tanggung jawabnya  sebagai  wajib  pajak,  khususnya kewajiban  membayar  pajak.  Meski  singkat, hal  ini  menunjukkan  bahwa  informan  WSM sudah  menyadari  salah  satu  tanggung jawabnya  sebagai  wajib  pajak.(Mansour, 2020)  Terkait  pemahaman  akan  hak-haknya sebagai  Wajib  Pajak,  informan  WSM menyampaikan bahwa sebagai Wajib Pajak ia meyakini  sudah  selayaknya  mendapat perlakuan  timbal  balik  berupa  pelayanan yang  memuaskan.  Menurut  (Mardiasmo, 2018),  wajib  pajak  berhak  mendapatkan pelayanan  perpajakan  tanpa  dikenakan  biaya apapun.
Menurut Informan JH:
“Kewajiban  ya,  ya  itu  bayar  pajak kan  tapi  saya  masih  kurang  paham  jadiya gitu. Dulu juga waktu pertama masuk kantor pernah  sih  disuruh  buat  NPWPitu  masuk kewajiban juga kan ya. Kalau haknya itu aku kurang  jelas  juga,  tapisetau  aku  hak  tuh kayak sesuatu yang harus kita dapatkan kan. Berati balasanke kami harus ada ya”.
Berdasarkan  keterangan  informan JH,  beliau  mengetahui  bahwa  sebagai  wajib pajak wajib membayar pajak dan memperoleh  NPWP,  seperti  yang  dijelaskan oleh  (Nurhalima  &  Hadisaputro,  2022). Kewajiban Wajib Pajak antara lain mendaftar untuk  memperoleh  NPWP,  melaporkan kegiatan  usaha  untuk  verifikasi,  menghitung dan membayar pajak sendiri, serta memotong,  memungut,  dan  menyetorkan pajak  bagi  Wajib  Pajak  yang  bertindak sebagai  pemotong/pemungut  pajak.  Namun,
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
informan  kurang  memahami  secara  jelas hak-haknya  sebagai  wajib  pajak.  Meski demikian,  ia  berharap  mendapat  balasan setelah  ia  melaksanakan  kewajibannya. Pernyataan  tersebut  mengandung  makna bahwa informan mengetahui dan memahami bahwa  sebagai  wajib  pajak,  ia  mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi.(E. E. K. Goo et al., 2023)
Motif yang Mendorong Wajib Pajak OP untuk Membayar Pajak
Dalam  bukunya  “Problem  in Social Psychology,” Herbert Kelman (1996),
seorang sarjana psikologi sosial terkenal,(Alkhowaiter, 2020)
mengidentifikasi  tiga  perilaku  berbeda dalam  pembayaran  pajak.  (1) Compliance attitude ,  yang  dikenal  dengan  sikap kepatuhan, mengacu pada kesediaan individu untuk membayar pajak karena takut akan  potensi  hukuman  karena  melakukan penggelapan atau tidak membayar pajak.(Purba  et  al.,  2023)  (2) Identification attitude mengacu  pada  keadaan  emosi  yang ditandai  dengan  rasa  puas  dan  kekaguman terhadap  aparatur  pemerintah,  khususnya yang terlibat dalam administrasi perpajakan.
(3) Internalization  attitude mengacu  pada keadaan dimana individu bersedia membayar  pajak  karena  pemahamannya terhadap  manfaat  yang  diberikan  pajak tersebut  baik  bagi  dirinya  sendiri  maupun masyarakat luas.(Tam & Oliveira, 2017)
Menurut Informan WSM: “Ya  eh  karena  apa  ini  kita  juga  kan punya kewajiban buat mengembangkan apa sih  infrastruktur  ya  yang  bangun-bangun jalan itu lho,karena kita juga di Kalimantan ini pemerataan gitu-gitu banyak kurang rata gitumbak kayae. Karena saya juga dulu pas awal-awal pindah ke sini dan punya rumah sendiri,  itu  belum  ada  listrik  dan  jalan  ke rumah itu juga jelek”.
Berdasarkan kesaksian informan WSM,  terlihat  bahwa  tujuan  mereka membayar  pajak  didorong  oleh  sikap internalization . Artinya,
informan menyadari  bahwa  pendapatan  pajak  yang
mereka  sumbangkan  akan  digunakan  untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat.
Menurut informan JH:
“Nah masala h pajak ya gitu, belum aku pajakin sih.”
Berdasarkan komentar tersebut,
informan  JH  mengakui  bahwa  ia  belum memenuhi tanggung jawabnya.
Harapan  Wajib  Pajak  OP  terhadap Pengelolaan Pajak di Indonesia
Wajib  pajak  yang  mengalokasikan sebagian  penghasilannya  untuk  pembayaran pajak  tentu  mempunyai  ekspektasi.  Harapan yang  diungkapkan  para  informan  adalah sebagai berikut.:
Menurut informan WSM: “Yang  pasti  kalau  harapannya  tuh yang terbaik, terus kalo bisa apanamanya ya ya sesuai lah dengan apa yang rakyat-rakyat ini  mau  masyarakatmau  gitu  kalau  memang apa  namanya  pajak  itu  buat  pembangunan jalanataupun buat buat apa yang penting ini lho mbak sama banjir”.
Informan WSM mengantisipasi pemanfaatan sumber daya secara optimal dan sesuai  untuk  kemajuan  masyarakat  dan kemajuan infrastruktur daerah.
Menurut informan JH:
“Ya  itu  aja  digunakan  yang  benar jangan  disalah  gunakan  gitu  aja.Supaya yang  membayar  pajak  juga  ikhlas  gitu mbak”.
Informan  JH  berharap  pajak  dapat dimanfaatkan  dengan  baik  dan  tidak diselewengkan,  guna  menjamin  wajib  pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan,  cenderung  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Informan  dalam  penelitian  ini  sangat siap  untuk  memahami  pentingnya pajak.
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
2. Pelapor  mengetahui  cukup  banyak tentang  hak  dan  kewajiban  dalam wajib pajak.
3. Informan mempunyai perhatian untuk  membayar  pajak,  namun karena  tidak  adanya  informasi tentang  pajak,  salah  satu  sumber tidak  mempunyai  pilihan  untuk memenuhi komitmen untuk membayar pajak. 4. Konsekuensi  dari  wajib  pajak umumnya  mempunyai  konsekuensi negatif.
Wajib  Pajak  OP  tampaknya  belum memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Peraturan dan Pedoman Perpajakan.(Tam  &  Oliveira  Tiago,  2016) Hasil  yang  diharapkan  dari  administrasi perpajakan adalah memastikan bahwa pajak dimanfaatkan  dengan  cara  yang  paling bermanfaat bagi masyarakat dan transparan.

## Saran
Berikut saran yang dapat peneliti berikan: 1.  Untuk  menyempurnakan  penelitian  di masa  depan,  sebaiknya  menggunakan pendekatan etnomenologis untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.  Selain  itu,  perlu  melibatkan aparat  pajak  sebagai  informan  untuk mendapatkan  wawasan  dari  sudut  pandang fiskus.
2.  Penelitian  tambahan  diharapkan  dapat memperluas pemahaman perpajakan, mencakup sudut pandang wajib pajak orang pribadi,  korporasi,  dan  entitas  terkait lainnya.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian tambahan tidak hanya pada sektor industri pengolahan makanan,  namun  juga  pada  sektor  usaha lainnya untuk memastikan temuan penelitian lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali,  B.  M.,  Rasli,  A.  M.,  Yusoff,  R. M.,  &  Mutahar,  A.  yahya.  (2015). Antecedents  of  Continuous  Usage Intention  of  Mobile  Banking  Services from  the  Perspective  of  DeLone  and McLean  Model  of  Information  System Success. International  Journal  of Economics  and  Financial  Issues , 5 (1), 13 – 21.
Alkhowaiter, W. A. (2020). Digital payment and  banking  adoption  research  in  Gulf countries:  A  systematic  literature review. International Journal of Information  Management , 53 (4),  102. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/ j.ijinfomgt.2020.102102
Azam,  M.  S.  (2015).  Diffusion  of  ICT  and
SME performance. Advances in Business  Marketing  and  Purchasing , 23 (A), 7 – 290. https://doi.org/10.1108/S1069- 096420150000023005 G. k E., & Lamawita, L. P. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Sikka. Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi (JENSI) , 5 (2), 98 – 110. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/j ensi.v5i2.4440
Goo,  E.  E.  K.,  Herdi,  henrikus,  & Rusmawati,  L.  (2023).  Analysis  of Implementation  of  SAK  ETAP  in Presentation  of  Financial  Reports  KSP KOPDIT  Tuke  Jung  Head  Office. International  Journal  of  Economics, Management,  Business,  and  Social Science  (IJEMBIS) , 3 (2),  129 – 139. https://doi.org/https://doi.org/10.59889/i jembis.v3i2.120 Goo,  K.  E.  E.,  &  L.L.P.  (2021).  Pengaruh
Fraud  Diamond  Theory  Terhadap Kecurangan  (Fraud)  Pada  Koperasi
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Kredit  Pintu  Air. Jurnal  Penelitian Ekonomi  Akuntansi  (JENSI) , 5 (1),  56 – 67. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/ jensi.v5i1.3620 Ligon,  E.,  Malick,  B.,  Sheth,  K.,  & Trachtman,  C.  (2019).  What  explains low  adoption  of  digital  payment technologies?  Evidence  from  small- scale  merchants  in  Jaipur,  India. PLoS
ONE , 14 (7). https://doi.org/https://doi.org/10.1371/j ournal.pone.0219450
Mansour,  M.  M.  O.  (2020).  Acceptance  Of
Mobile  Banking  In  Islamic  Banks: Integration  Of  Delone  And  Mclean  IS Model  And  Unified  Theory  Of Acceptance  And  Use  Of  Technology.
Int.  J.  Bus.  Excell , 21 (4),  564 – 584. https://doi.org/10.1504/IJBEX.2020.10 8552. Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi Terbaru . CV. Andi Offset. Najib,  M.,  &  Fahma,  F.  (2020). Investigating  the  Adoption  of  Digital Payment  System  through  an  Extended Technology  Acceptance  Model:  an
Insight  from  the  Indonesian  Small  and Medium  Enterprises. International Journal on Advanced Science Engineering  and  Information , 10 (4),
1702 – 1708. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1851 7/ijaseit.10.4.11616
Nurhalima,  &  Hadisaputro,  E.  L.  (2022).
Analisis Kepuasan  Pengguna Terhadap Aplikasi Traveloka dengan Menerapkan  Metode  TAM. Journal  of Information  System  Research  (JOSH) , 3 (4), 466 – 471. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4706 5/josh.v3i4.1778 Ouedraogo, A. (2012). IT, SME’s
performance and regional development:
an  empirical  study  of  insular  firms. Problems and Perspectives in Management , 10 (4), 38 – 48.
Purba,  R.,  Ginting,  R.  M.  H.,  &  Harefa,  H.
S.  (2023).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Sosialisasi  Pajak  Dan  Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Di  Kota  Medan. JURNAL MUTIARA  AKUNTANSI , 8 (2),  73 – 85. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5154 4/jma.v8i2.4735 Rahayu,  S.  K.  (2017a). Perpajakan  (Konsep dan Aspek Formal) . Rekayasa Sains. Rahayu,  S.  K.  (2017b). Perpajakan  (Konsep dan Aspek Formal) . Rekayasa Sains.
Rahi, S., & Ghani, M. A. (2019). Integration of  DeLone  and  McLean  and  self- determination theory in internet banking continuance intention context. International Journal of Accounting and Information  Management , 27 (3),  512 – 528. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/ IJAIM-07-2018-0077 Sarathi, M. S. P., Nalla, B., & Kalyan, N. B. (2022).  A  Study  on  Digital  Financial Literacy  of  Households  of  Kadapa, Andhra  Pradesh. International  Journal of  Advances  in  Engineering  and Management  (IJAEM) , 4 (2),  1230 – 1238. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3562
9/5252-040212301238
Simanjuntak,  O.  D.  P.,  Syahputra,  H.  E., Idahwati,  &  Gaho  Feberman.  (2023). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan,  Dan  Biaya  Kepatuhan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Di Kota Medan. Jurnal Mutiara Akuntansi , 8 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.51544/j ma.v8i2
Sivathanu,  B.  (2019).  Adoption  of  Digital Payment  Systems  in  The  Era  of Demonetization  in  India :  An  Empirical Study. Journal  of  Science  and Technology  Policy  Management , 10 (1),
143 – 171.
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JS TPM-07-2017-0033 Siyoto,  S.,  &  Sodik.  (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media.
Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 9 No. 1 (Juni 2024) 1-9 ISSN: 2579-7611(Online) | https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1487663646
© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D . Alfabeta. Tam,  C.,  &  Oliveira,  T.  (2017).
Understanding mobile
banking
individual performance: The DeLone & McLean  model  and  the  moderating effects  of  individual  culture. Internet Research , 27 (3), 538 – 562.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108 /IntR-05-2016-0117 Tam,  C.,  &  Oliveira  Tiago.  (2016). Understanding the impact of m-banking on  individual  performance:  DeLone  & McLean
and TTF
perspective.
Computers  in  Human  Behavior , 61 (4), 233 – 244. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016
/j.chb.2016.03.016 Trihadi, W. (2020a). Pemeriksaan  Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan  SPT,  Ketentuan  dan Pemilihannya  sesuai  SE-15/PJ/2018. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 677.
Trihadi, W. (2020b). Pemeriksaan  Terhadap
Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan  SPT,  Ketentuan  dan Pemilihannya  sesuai  SE-15/PJ/2018. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 677.
Widowati,  N.,  &  Khusaeni,  M.  (2022).
Adopsi  Pembayaran  Digital  Qris  Pada UMKM Berdasarkan Technology Acceptance Model. Journal Of Development  Economic  And  Social Studies , 1 (2), 325 – 347.