## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN
FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Gradiana Tefa 1 , Alpius Natanael Jhonhannes Hasibuan 2
1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri
gradiana_tefa@ipdn.ac.id
2) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

## ABSTRACT
The implementation of the regional government is the implementation of all the main tasks and functions of the regional government. In carrying out the main tasks and functions of the regional government, supervision is needed. Supervision is carried out so that the administration of government functions is in accordance with what has been planned and runs according to the established path. This supervision needs to be done by competent people in their ϔ ield in accordance with the ones being supervised so that the administration of regional government runs as expected.
The theory or concept used in this study is a theory according to Robbins regarding the development of apparatus resources which are limited by education and training and also according to Makmur about internal supervision. Internal supervision is seen from repressive supervision and preventive supervision
The research results of the authors in the ϔ ield are that the state civil apparatus in the Manggarai Regency Inspectorate is still very poor in terms of the quantity and quality of the apparatus. The resources of the apparatus at the Inspectorate are still very much needed to be developed so that the implementation of the function of overseeing the implementation of regional government in the Manggarai Regency can be carried out properly and in accordance with what is expected. Even so, the implementation of supervision has been carried out maximally and has good results. This good supervision can be seen from the predicate obtained by Manggarai Regency, namely reasonable exceptions (WDP). This predicate is very good because if you look at the comparison between the apparatus resources the Inspectorate and the objects examined are very striking inequality.
Keywords: development, apparatus resource, internal oversight function.

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  merupakan  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  pemerintahan  daerah.  Dalam  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintahan  daerah  diperlukan  pengawasan.  Pengawasan  dilaksanakan  agar penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan
dan  berjalan  sesuai  jalur  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan yang diawasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Teori  atau  konsep  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  menurut Robbins mengenai pengembangan sumber daya aparatur yang dibatasi pendidikan dan  pelatihan  dan  juga  teori  pengawasan  internal.  pengawasan  internal  dari pengawasan represif dan pengawasan prefentif
Hasil penelitian penulis adalah Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Manggarai masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas dari aparatur tersebut. Sumber daya aparatur yang ada di Inspektorat masih sangat perlu untuk dikembangkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah  di  Kabupaten  Manggarai  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun begitu pelaksaan pengawasan selama ini sudah dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang baik. Pengawasan yang sudah baik ini dapat dilihat dari predikat yang didapat Kabupaten Manggarai yaitu Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP).  Predikat  ini  sangat  bagus  karena  jika  dilihat perbandingan  antara  sumber  daya  aparatur  Inspektorat  dan  objek  yang  diperiksa terjadi ketimpangan yang sangat mencolok.
Kata kunci: pengembangan, sumber daya aparatur, fungsi pengawasan internal.
PENDAHULUAN D aIam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  Pasal  1  disebutkan bahwa “Sistem Pengendalian Intern  adalah  proses  yang  integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang diakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  e isien”, seIanjutnya pengertian SPIP itu sendiri adalah  “Sistem  Pengendalian  lnternal Pemerintah”  yang  diseIenggarakan secara  menyeIuruh  di  lingkungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah”.  Kegiatan  harus  leksibeI  dan dapat  berubah  sesuai  kebutuhan  dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesionaI.
DaIam pencapaian kegiatan pengendaIian tersebut maka pentingnya aparat-aparat yang melakukan pengawasan. DaIam fungsi pengawasan, Bupati  maupun  Walikota  dibantu  oleh aparat  pengawas  internal  pemerintah daerah, instansi yang ditunjuk tersebut meIaksanakan fungsinya
sebagai pengawas  intern  daIam  peIaksanaan pemerintahan daerah, Instansi tersebut adalah inspektorat kabupaten atau kota yang  dikepalai  oleh  seorang  inspektur yang daIampeIaksanaan tugasnya bertanggung  jawab  secara  lansung kepada  kepala  daerah  dan  secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris  daerah.  Inspektorat  daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,  perumusan  kebijakam dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,  pengujian  dan  penilaian tugas  pengawasan,  pemeriksaan  serta peIaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh bupati di bidang pengawasan.
DaIam  peIaksanaan  pemerintah- annya  Kabupaten  Manggarai  dilaku- kan  28  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah daIam OPD Kabupaten Mangarai. DaIam peIaksanaan fungsi satuan pengawasan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dilaksanakan  inspektorat  mempunyai sumber daya aparatur yang mempunyai kinerja yang tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas  yang  baik  dan  sesuai  tar- get  yang  ditetapkan  dan  transparansi daIam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Pengawasan pemerintahan yang optimal  dan  efektif  terwujud  apabila jumlah  pengawasan  satuan  organisasi dalam  lingkungan  pemerintahan  yang diawasi sebanding dengan jumlah yang mengawasi.  Pada  instansi  Inspektorat Kabupaten  Manggarai  sendiri  terjadi ketidaksesuaian  antara  jumlah  objek satuan pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur yang diawasi dan dengan jum- lah pengawas dengan jumlah auditor.
Jumlah  jabatan  fungsional  auditor berjumlah  11  orang  yang  terdiri  dari auditor  yang  berjumlah  7  (tujuh) orang  dan  pengawas  pemerintahan yang  berjumlah  4  (empat)  orang. Jumlah  objek  yang  menjadi  wilayah pemeriksaan  Inspektorat  Kabupaten Manggarai  yaitu  berjumlah  150  objek pengawasan reguler yang terdiri dari 4 Dinas, Bagian Umum Sekretaris Daerah dan  145  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Manggarai.
Berdasarkan data dipaparkan di  atas,  bahwa  jumlah  auditor  dan pengawas  pada  Inspektorat  Kabupaten Manggarai  sangatlah  kurang  jika dibandingkan  objek  yang  diperiksa. Beban  kerja  yang  lumayan  besar  ini dirasa  sangat  menyulitkan  Inspektorat Kabupaten Manggarai daIam peIaksanaan  kegiatannya  dan  daIam pencapaian targetnya setiap tahun. Hal  ini  membuat  penuIis  merasa tertarik  untuk  meneliti  tentang  fungsi pengendalian  internal  pemerintahan
daerah yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah kabupaten Manggarai dan  upaya  inspektorat  kabupaten Manggarai  daIam  peningkatan  sumber daya  aparatur  inspektorat  daerah kabupaten  Manggarai  guna  menunjang fungsi pengawasan itu sendiri.
Dalam  ruang  lingkup  penulisan analisis masalah, penulis menggunakan teori  dari  Jeffrey  yaitu  pelatihan  dan Bambang  yaitu  Evaluasi  Kinerja. Pelatihan  menurut  Jefrey  Menurut Jeffrey  dalam  Wibowo  (2014:370) menerangkan  bahwa  pelatihan  dan pengembangan sumber daya meningkat menjadi masalah strategis utama karena beberapa alasan:
1.  Perubahan  yang  cepat  dalam teknologi  berlanjut  menyebabkan meningkatnya  tingkat  keausan ketrampilan.  Agar  tetapkompetitif, organisasi perlu melanjutkan pelatihan  bagi  sumber  daya manusianya  dalam  menggunakan teknologi  terbaik  dan  mutakhir yang tersedia.
2.  Desain  ulang  pekerjaan  dalam pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab lebih luas memerlukan sumber daya manusia memperkirakan lebih banyak tanggung jawab, melakukan inisiatif, dan  pengembangan  lebih  lanjut keterampilan  interpesonal  untuk menjamin kinerja dan keberhasilan mereka.
3.  Merger dan akuisisi telah meningkat pesat.
4.  Sumber daya manusia bergerak dari satu  pemberi  kerja  (employeer) ke  pemberi  kerja  lainnya  dengan frekuensi  lebih  besar  daripada periode sebelumnya.
5.  Globalisasi operasi bisnis memerlukan manajer mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang berhubungan  dengan  perbedaan bahasa dan budaya.
Evaluasi  Kinerja  atau  Kinerja SDM  merupakan  istilah  yang  berasal dari  kata job performance atau actual performance (prestasi  kerja  atau prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai seseorang).  Bambang  dalam  Aprianto dan  Arisandy  (2014:320)  menyatakan bahwa perbandingan hasil yang dicapai dengan  peran  serta  tenaga  kerja  per satuan waktu (lazimmnya per jam).
Tujuan dari penelitian penulis adalah Untuk mengetahui kegiatan pengawasan internal  yang  dilakukan  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Manggarai  dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.  Dan  untuk  mengetahui  dan menganalisis upaya inspektorat dalam usaha peningkatan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah melalui pengembangan sumber daya aparatur.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  penulis dalam  melakukan  penelitian  adalah metode  deskriptif  dengan  pendekatan induktif.  Metode  penelitian  deskriptif kualitatif  yang  digunakan  dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek  yang  diteliti  sesuai  dengan informan dengan memperhatikan fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan. Pengumpulan  data  adalah  secara sistematik  agar  kita  mendapat  data yang  diperlukan  dalam  penelitian  dan mempunyai  keterkaitan  antara  metode pengumpulan  data  dengan  masalah penelitian  yang  terjadi  di  lapangan. Penulis  mengklasi ikasikan  sumber-
sumber  data  yang  terdiri  dari  sumber data primer dan sumber data sekunder untuk  mengetahui  informasi  langsung dari informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah merupakan hal  yang  sangat  penting,  karena aparatur  merupakan  alat  pemerintah daerah  untuk  mengatur  jalannya roda  pemerintahan.  Pengembangan dimaksud untuk membentuk aparatur-aparatur  yang  berkompeten dalam menunjang penyelenggaran pemerintahan. Pelaksanaan roda pemerintahan  perlu  didukung  dengan aparatur  yang  ahli  di  dalam  bidangnya sehingga visi dari daerah dapat tercapai. Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh Makmur, bahwa untuk mengembangkan potensi  dari  aparatur  dapat  melalui kegiatan  di  antaranya:  (1)  Pendidikan dan Pelatihan; (2) Evaluasi Kinerja

## Uraian Tugas dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Manggarai ditetapkan dengan  Peraturan  Bupati  Manggarai Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Inspektur mempunyai tugas membantu  Bupati  untuk  membina dan  mengawasi  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan  pembinaan  administrasi
yang  meliputi  urusan  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, urusan Umum  dan  Kepegawaian  serta  urusan
Keuangan.  Dalam  melaksanakan  Tugas Pokok  tersebut  Sekretaris  mempunyai fungsi sebagai berikut.
a. Penyusunan  rencana,  evaluasi  dan pelaporan;
b. Pelaksanaan  urusan  umum  dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan  tugas  dinas  lainnya yang diberikan atasan.
Inspekur  pembantu  wilayah  dalam melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi:
a.  Menyiapkan  bahan  dan  menyusun rencana  kerja  pengawasan  di wilayah kerjanya; b.  Menyiapkan bahan dan merumuskan  kebijakan  umum dan  teknis  operasional  pengawsan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya; c.  Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan
d.  Mengendalikan,  mengevaluasi  dan melaporkan  pelaksanaan  tugas Inspektur Pembantu;dan e.  Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang Politik, Ekonomi dan
Sosial Budaya.
Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai fungsi:
a. Pengidenti ikasian  masalah  aktual di  bidang  Politik,  Ekonomi,  Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
b. Penanganan  masalah  aktual  di bidang  Politik,  Ekonomi,  Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
c. Pelaksanaan  tugas  dinas  lainnya yang diberikan atasan.
Auditor Madya mempunyai tugas: a.  Menyusun program kerja pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  sebagai  pedoman pengawasan.
b.  Mengumpulkan dokumen-dokumen objek audit dengan kriteria tertentu sebagai bahan kerja audit;
c.  Menguji dan menilai dokumen( desk audit )  sesuai  dengan  prosedur audit  yang  ada  untuk  mengetahui kesesuaian  atau  penyimpangan yang ada;
d.  Melakukan  klari ikasi  terhadap hasil  pengujian  dan  penilaian dokumen  sesuai  dengan  hasil pengujian  dan  penilaian  dokumen untuk menyamakan pesepsi.
e.  Melakukan  kajian-kajian  lanjutan terhadap  objek  pengawasan  sesuai dengan  ketentuan  dan  peraturan yang  berlaku  untuk  merumuskan pokok-pokok temuan f.  Meminta tanggapan auditan terhadap  pokok-pokok  temuan sesuai  hasil  temuan  sebagai bahan  penyusunan  laporan  hasil pengawasan;
g.  Melaksanakan  ekspose  internal terhadap hasil pengawasan kecuali pengawasan  khusus  dan  kasus sesuai pokok-pokok temuan untuk  penyusunan  laporan  hasil pengawasan, h.  Menyusun laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan yang  berlaku  untuk  disampaikan kepada Bupati dan auditan.
i.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang  diperintahkan  atasan  baik secara lisan maupun tulisan. Auditor Muda mempunyai tugas: a.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; b.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan  audit  atas  aspek  ke- wenangan tertentu; c.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan  audit  untuk  tujuan  ter- tentu; d.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan  audit  khusus/investi- gasi/berindikasi  tindak  pidana  ko- rupsi;
e.  M e n d a m p i n g i / m e m b e r i k a n keterangan  ahli  dalam  proses penyidikan  dan/atau  peradilan kasus hasil pengawasan;
f.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; g.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu; h.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; i.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan; lain; j.  Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka memban- tu melaksanakan kegiatan perenca- naan, pengorganisasian, pengenda-
lian dan evaluasi pengawasan;
Pengawas Pemerintah Muda mempunyai  tugas  menyusun  program kerja  pengawasan  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sebagai  pedoman  pengawasan
dan mengumpulkan dokumen-dokumen pengawasan  pemerintahan  dengan kriteria  tertentu  sebagai  bahan  kerja pengawasan, meliputi:
a.  Menguji  dan  menilai  dokumen
( desk audit ) sesuai dengan prosedur  pengawasan  yang  ada untuk  mengetahui  kesesuaian  atau penyimpangan yang ada;
b.  Melakukan  klari ikasi  terhadap hasil  pengujian  dan  penilaian dokumen  sesuai  dengan  hasil pengujian  dan  penilaian  dokumen untuk menyamakan presepsi.
c.  Melakukan  kajian-kajian  lanjutan terhadap  objek  pengawasan  sesuai dengan  ketentuan  dan  peraturan yang  berlaku  untuk  merumuskan pokok-pokok temuan
d.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang  diperintahkan  atasan  baik secara lisan maupun tulisan.
e.  Melaksanakan  ekspose  internal terhadap hasil pengawasan kecuali pengawasan  khusus  dan  kasus sesuai pokok-pokok temuan untuk  penyusunan  laporan  hasil pengawasan, f.  Menyusun laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  untuk  disampaikan kepada Bupati dan auditan. g.  Meminta tanggapan auditan terhadap  pokok-pokok  temuan sesuai  hasil  temuan  sebagai bahan  penyusunan  laporan  hasil pengawasan;
Auditor Pertama mempunyai tugas: a.  Melaksanakan  tugas-tugas  penga- wasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
b.  Melaksanakan  tugas-tugas  penga- wasan dengan kompleksitas sedang dalam  audit  atas  aspek  keuangan tertentu;
c.  Melaksanakan  tugas-tugas  penga- wasan dengan kompleksitas sedang dalam audit tujuan tertentu;
d.  Melaksanakan  tugas-tugas  penga- wasan dengan kompleksitas sedang dalam  audit  untuk  khusus/investi- gasi/berindikasi  tindak  pidana  ko- rupsi;
e.  Melaksanakan  tugas-tugas  penga- wasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
f.  Melaksanakan  tugas-tugas  penga- wasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan.
Aparatur merupakan hal terpenting dalam  roda  pemerintahan  baik  pusat maupun  daerah.  Aparatur  merupakan bagian  penting  dari  penyelenggaraan pemerintahan.  Tumar  (2014)  dalam bukunya  mengatakan  bahwa  pegawai aparatur  sipil  negara  yang  selanjutnya disebut  Pegawai  ASN  adalah  pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan  perjanjian  kerja  yang  diangkat oleh  pejabat  pembina  kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan  atau  diserahi  tugas negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Suatu  sistem  atau  subsistem pemerintahan,  terutama  pemerintahan yang  memiliki  tugas  pokok  dalam menjalankan fungsi
pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah harus  memiliki  kompetensi  yang  baik, meliputi  kemampuan,  keahlian  dan sikap.  Kompetensi  yang  baik  akan mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya  masing-masing  sehingga
pencapaian tujuan akan tercapai dengan baik.
Faktor-Faktor Penghambat Pengem  bangan Sumber Daya Aparatur Banyak  hal  yang  menjadi  faktor penghambat dari pengembangan sumber  daya  aparatur  dan  menjadi perhatian khusus untuk dihindari guna pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, berikut  beberapa   faktor  penghambat terlaksananya  pengembangan  sumber daya aparatur:
a.  Sumber  daya  manusia:  meliputi pegawai  atau  karyawan  yang bekerja  dalam  suatu  organisasi, atau  sebagai  tim  pelaksana  dari setiap kegiatan b.  Berdasarkan anggaran yang dialokasikan terhadap peningkatan kapasitas pegawai yang dianggarkan oleh Inspektorat dan  besarnya  anggaran  yang dialokasikan  Untuk  Inspektorat daerah Kabupaten Manggarai dalam  satu  tahun  anggaran  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD).
Faktor-faktor  di  atas  merupakan faktor  penghambat  dalam  melakukan suatu  kegiatan  pengembangan  sumber daya  aparatur  dalam  inspektorat, untuk  itu  perlu  adanya  pengkajian  dan solusi  serta  upaya  yang  tepat  untuk menyelesaikannya.

## Pendidikan dan Pelatihan
Kemajuan  teknologi  yang  saat  ini menuntut  perlu  adanya  penyesuaian oleh aparat untuk mampu meningkatkan kualitasnya.  Aparatur  dituntut  untuk dapat  mengembangkan  kemampuan
Jurnal MSDA Vol. 7, No. 2/ Desember 2019    91 – 101
yang  ada  pada  dirinya  agar  kapasitas dari  pegawai  tersebut  baik  dari  segi kualitasnya.  Untuk  mencapai  hal tersebut  perlu  dilakukan  pendidikan dan  pelatihan.  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Manggarai  juga  berupaya meningkatkan kualitas aparatanya untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ibu Elisabeth  Paulina  Sripurwati  Leok sebagai  Inspektur  dalam  wawancara yang  dilaksanakan  pada  Kamis,  10 Januari  2019  menerangkan  bahwa pola  pendidikan  dan  pelatihan  yang dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten Manggarai dilakukan dengan  cara  menyiapkan  anggaran dalam  rangka  pembiayaan  kegiatan pendidikan  dan  pelatihan,  selanjutnya mengirimkan nama–nama pejabat fungsional untuk diikutsertakan sebagai peserta  DIKLAT  pada  lembaga  DIKLAT terkait.  Khusus  untuk  DIKLAT  internal lingkup  Inspektorat  daerah  Kabupaten Manggarai  dilakukan  dalam  rangka penguatan  kapasitas  para  pejabat fungsional  yang  disebut  Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
Selanjutnya jadwal dari pendidikan dan  pelatihan  itu  sendiri  disesuaikan dengan kalender pelatihan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup Inspektorat Kabupaten Manggarai adalah  sebagai  berikut.  (a)  Standar pendidikan;  (b)  Syarat  Kepangkatan; (c)  Pengukuran  Kinerja;  (d)  Tingkat kepatuhan dan loyalitas.

## Evaluasi Kinerja
Agar mengetahui tingkat kesuksesan aparatur Inspektorat dalam pelaksanaan
tugas  pokok  dan  fungsinya  terlebih dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  maka dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja serta capaian dari tiap-tiap bagian. Hal ini bertujuan agar di tahun selanjutnya kinerja  Inspektorat  dapat  meningkat dan target kerja dapat tercapai. Menurut Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai Ibu  Elisabeth  Paulina  Sripurwati  Leok dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis, 10 Januari 2019 mengungkapkan bahwa  evaluasi  dilaksanakan  setiap akhir tahun anggaran dan dilaksanakan pada  rapat  yang  dilaksanakan  secara internal Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Kegiatan evaluasi dilaksanakan  dengan  melihat  hasil audit dari para auditor dan pelaksanaan pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh pengawas pemerintahan.
Kinerja aparatur Inspektorat diukur dari pemeriksaan objek yang  diperiksa  sejumlah  150  objek pemeriksaan dan hasil audit dokumen- dokumen pemerintahan.
Evaluasi kinerja  dilaksanakan  dengan  tujuan memberikan evaluasi secara berjenjang terhadap  pelaksanaan  kinerja  pegawai, disisi  lain  pelaksanaan  evaluasi  juga bertujuan untuk mengoptimalkan kedisiplinan pegawai. “ B e r d a s a r k a n hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan terhadap informan di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa  kegiatan  evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupetan Manggarai yang mana dalam hal ini dijalankan oleh Inspektur dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana  keberhasilan  dari  pelaksananan tugas  pokok  dan  fungsi  serta  capaian kerja  dari  pegawai  Inspektorat  Daerah baik  secara  individu  maupun  secara kelompok kerja.
Faktor Penghambat Pengem- bangan Sumber Daya
Banyak  hal  yang  menjadi  faktor penghambat dari
pengembangan sumber  daya  aparatur  dan  menjadi perhatian  khusus  untuk  dihindari guna  pencapaian  tujuan  organisasi.
Untuk  itu,  berikut  adalah  beberapa faktor penghambat terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur: a.  Sumber  daya  manusia:  meliputi pegawai  atau  karyawan  yang bekerja  dalam  suatu  organisasi, atau  sebagai  tim  pelaksana  dari setiap kegiatan b.  Berdasarkan anggaran yang dialokasikan terhadap peningkatan kapasitas pegawai yang dianggarkan oleh Inspektorat dan  besarnya  anggaran  yang dialokasikan  Untuk  Inspektorat daerah Kabupaten Manggarai dalam  satu  tahun  anggaran  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD).

## Upaya Mengatasi Faktor Peng- hambat
Berdasarkan  hambatan-hambatan yang terjadi di atas, maka akan dijelaskan mengenai upaya dalam penyelesaiannya.
Antara lain dengan melakukan peningkatan  terhadap  sumber  daya manusia, kemudian meningkatkan sumber  daya  pendukung  seperti  alat- alat  atau  sarana  dan  prasarana  kerja sebagai penunjang kegiatan, melakukan upaya  penanaman  kesadaran  untuk bekerja  secara  efektif  dan  e isiensi serta  meningkatkan  profesionalisme kerja  bagi  pegawai.  Hal  ini  merupakan realisasi dari faktor-faktor penghambat di  atas  dan  merupakan  hal  yang
harus  diperhatikan  sebagai  bentuk implementasi peningkatan sumber daya aparatur.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pada hasil pelaksanaan  magang  dan  penelitian yang  dilakukan,  penulis  dapat  menarik simpulan  terhadap  pelaksanaan  fungsi pengawasan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten sebagai berikut.
1.  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan pemerintahan  daerah  yang  telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh Inspektorat  Kabupaten  Manggarai sudah  berjalan  baik  dan  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  tercapainya pemeriksaan terhadap semua objek  yang  harus  diperiksa  setiap tahunnya  yang  dilaksanakan  oleh Inspektorat walaupun masih mendapatkan predikat Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP)  yang didapat oleh Kabupaten Manggarai. 2.  Sesuai dengan fakta dan kenyataan yang  telah  dijelaskan  melalui pengamatan  dan  hasil  wawancara yang  dilakukan  penulis,  yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat, hambatan  yang  timbul  dari sumber daya manusia yang masih sangat  terbatas  baik  dari  segi jumlah  maupun  kompetensinya, keterbatasan
sarana dan prasarana  serta  tingkat  respons yang  masih  tergolong  rendah
dari  OPD  dan  objek  pemeriksaan lainnya.  Oleh  karena  itu  sangat dibutuhkannya peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Inspektorat  baik  dari  segi  jumlah maupun  segi  kompetensimya. Peningkatan  jumlah  auditor  dan pengawas  pemerintahan  sangat dibutuhkan  guna  meningkatkan fungsi  pengawasan.  Selain  itu juga, evaluasi kinerja harus selalu dilaksanakan  guna  memperbaiki kinerja pengawasan Inspektorat. 3.  Fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sudah  berjalan  dengan  baik,  ini dapat  dilihat  dari  pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu:  (a)  Pengawasan  Internal; (b)  Pengawasan  Preventif;  (c)
Pengawasan  Represif.  Pengawasan secara menyeluruh, dilakukan dengan memperhatikan hasil pengawasan  sebelumnya  untuk meminimalisir kesalahan dan menyusun  perencanaan  yang  akan dilaksanakan  dan  pengawasan dilaksanakan  diluar  PKPT  maupun atas  dasar  disposisi  Bupati  selaku Kepala Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Manajemen Pemerinyah Daerah. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Bandung: alfabeta
Creswell,  John.  2013. Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Handoko. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.Jakarta: Publica Institute
Junni  Priansa,  Donni.  2016. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
Kasmir.  2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: CV. RAJAWALI.
Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelem- bagaan Pengawasan. Bandung: Re i- ka Aditama
Moleong,  Lexy.  2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT
Mulyadi,  Moh.  2014. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif.
Murhaini,  Suriansyah.  2015. Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Nazir, 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia Praktik. Jakarta:  Rineka cipta
Rivai, Veithzal. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Robbins,  Stephen.P.,  dan  Timothy.  Judge.A.
2016. Perilaku Organisasi. Jakarta:
Salemba Empat
Rochmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia .  Yogyakarta:
ANDI.
Sedarmayanti.  2014. Manajemen Sumber Daya Manusia .  Bandung:  PT.  Re ika Aditama.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantita- tif, Kualitatif dan R&B .
Sulistyani,  Ambar  teguh  Rosidah.  2009.
Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Pengembangan Sumber Daya Aparatur ... [ Gradiana Tefa,  Alpius Natanael J. Hasibuan ]
Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:  Prenadamedia Group.
Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Gra indo.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014
tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemeritahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2017  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun
2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun
2008  tentang  Sistem  Pengendalian
Internal Pemerintah
Jurnal MSDA Vol. 7 [2019]