Vol. 8 No.2 Oktober, 2019

## JURNAL KEPERAWATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT CENDEKIA UTAMA
Editor In Chief Ns.Sri Hartini, S.Kep, M.Kes , STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## Editor Board
Eko Prasetyo, S.KM, M.Kes, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia David Laksamana Caesar, S.KM., M.Kes, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia Ns. Heriyanti Widyaningsih, M.Kep, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia Ns.Anita Dyah Listyarini, M.Kep,Sp.Kep.Kom,STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## Reviewer
Dr. Sri Rejeki, M.Kep, Sp.Kep. Mat , Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes., Universitas Negeri Semarang, Indonesia Ns.Wahyu Hidayati, M.Kep, Sp.K.M.B, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

## English Language Editor
Ns.Sri Hindriyastuti, M.N, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## IT Support
Susilo Restu Wahyuno, S.Kom, STIKES Cendekia Utama Kudus, Indonesia

## Penerbit

## STIKES Cendekia Utama Kudus

## Alamat
Jalan Lingkar Raya Kudus - Pati KM.5 Jepang Mejobo Kudus 59381 Telp. (0291) 4248655, 4248656 Fax. (0291) 4248651 Website : http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes Email :jurnal@stikescendekiautamakudus.ac.id
Jurn al Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat “Cendekia Utama” merupakan Jurnal Ilmiah dalam bidang Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan oleh STIKES Cendekia Utama Kudus secara berkala dua kali dalam satu tahun.
Vol. 8 No.2 Oktober, 2019

## DAFTAR ISI
Halaman Judul ..............................................................................................................  i Susunan Dewan Redaksi .............................................................................................. ii Kata Pengantar ........................................................................................................... iii Daftar Isi..................................................................................................................... iv
Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Melalui Pendidikan Kesehatan Berupa Aplikasi Layanan Keperawatan Kesehatan Reproduksi Remaja  (Lawan  Roma)  di  SMP  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Bawen  Kabupaten Semarang ............................................................................................................................. 99
Pengaruh  Terapi  Senam  Kaki  terhadap  Sensitivitas  dan  Perfusi  Jaringan  Perifer Pasien  Diabetes  Melitus  di  Ruangan  Instalasi  Rawat  Inap  RSUD  Prof.  Dr.  W.  Z.
Johannes Kupang .................................................................................................... 111
Gambaran Caring Perawat  dalam  Memberikan  Asuhan  Keperawatan  di  Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD RAA Soewondo Pati ............................................  120 Inkontinensia Urin pada Lansia Perempuan ...........................................................  127
Pengaruh  Relaksasi  Otot  Progresif  terhadap  Kualitas  Tidur  pada  Perempuan Menopause ..............................................................................................................  133 Pengaruh  Akupresur  dan Shaker  Exercise terhadap  Kemampuan  Menelan  Pasien Stroke Akut dengan Disfagia ..................................................................................  142
Kajian  Komitmen  dan  Struktur  Birokrasi  pada  Implementasi  Kebijakan  Kapitasi Berbasis  Komitmen  Pelayanan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan (KBK-BPJS) Kesehatan  di Kota Semarang ...........................................................  151
Studi Kasus Interaksi Sosial Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Terhadap
Stigma .....................................................................................................................  162 Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien disebuah Rumah Sakit Swasta di Kudus ......................................................................................................................  169 Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu K119 (SPGDT K119) Di Kabupaten Kudus ...............................................................................................  181 Pedoman Penulisan Naskah ....................................................................................  194

## KAJIAN KOMITMEN DAN STRUKTUR BIROKRASI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPITASI BERBASIS KOMITMEN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN ( KBK-BPJS ) KESEHATAN DI KOTA SEMARANG
Arif Sofyandi,Chriswardani Suryawati,Hardi Warsono. Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email : sofyandiarif63@yahoo.com

## ABSTRAK
Penerapan (KBK-BPJS) Kesehatan adalah merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali  mutu  pelayanan  yang  bertujuan  untuk  meingkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.Pola komitmen pelayanan seperti ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayan kesehatan kepada peserta jaminan  kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen  pelayanan  badan  penyelenggara  jaminan  sosial kesehatan  di  kota  semarang  serta  kendala-kendala  yang  di  hadapi  dalam  menerapkan kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jumlah informan utama  4  orang  yaitu  2  orang  pimpinan  dinas  kesehatan  dan  2  orang  pimpinan  BPJS Kesehatan.  Informan  Triangulasi  yaitu  10  orang.  2  orang  Kepala  Puskesmas,  4  orang Kepala  Klinik  Pratama  dan  4  orang  Kepala  Dokter  Praktek  Mandiri.  Data  dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam (indepth interview), observasi. (Observation), dan dokumentasi (documentation) . Wawancara mendalam dilakukan dikantor masing-masing pembuat dan pelaksana kebijakan. Dan untuk menjaga keterbukaan informasi, wawancara mendalam  dilakukan  secara  tertutup  yakni person  to  person tanpa  didampingi  oleh petugas  lain.  Hasil  Wawancara  mendalam  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif,  terdiri atas  data  reduction,  data  display  dan  conclision  drawing/verification  yang  dilakukan secara  interaktif  dan  mendalam  secara  langsung  dan  berulang-ulang  sampai  datanya mencapai titik jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen sudah cukup tinggi dan kerjasama struktur birokrasi belum optimal.
Kata Kunci: Komitmen, Struktur Birokrasi, KBK, BPJS, FKTP.

## ABSTRACT
Implementation (KBK-BPJS) health is part of developing a service quality control system that  aims  to  improve  the  efficiency  and  effectiveness  of  health  service  implementation. The  service  commitment  pattern  was  proven  to  improve  the  performance  of  FKTP  in providing  health  care    for  health  insurance  participants. This  study  aims  to  analyze  the implementation of capitation Policy based on fulfillment of service commitment of health social  security  organizing  Agency  (BPJS)  in  Semarang  city  and  problems  faced  in implementing the policy. The research method used qualitative. The number of the main informants  was  4  people,  namely  2  leaders  of  the  health  department  and  2  leaders  of BPJS  health.  Triangulation  informants  were  10  people.  2  head  of  community  health center, 4 primary clinic heads and 4 head of independent practice Doctors. The data was collected  by  in-depth  interviews  observation,  and  documentation.  The  types  of  data collected  in  this  study  are  primary  data  and  secondary  data. Processing  and  analyzing data  used  content.  Then  the  validity  test  of  the  data  in  this  study  is  the  credibility  test,

## CENDEKIA UTAMA
Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus P-ISSN  2252-8865 E-ISSN  2598 – 4217 Vol. 8, No. 2 Oktober, 2019 Tersedia Online:
htpp://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id
(internal  validity),  transferability  (external  validity)  dependability  (reliability)  and conformability (Objectivity). The results showed that the commitment was quite high and the bureaucracy structure cooperation was not optimal.
Key word : Commitment, Bureaucracy Structure,KBK, BPJS, FKTP.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat  Pertama  pada  penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional salah  satunya  dilakukan  penerapan  pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen  pelayanan.  Pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen  pada FKTP  telah  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2016  dengan  mengacu  pada  Surat Edaran  Bersama  Kementrian  Kesehatan  dan  BPJS  Kesehatan  Nomor HK.03.03/IV/053/2016  dan  Nomor  01  Tahun  2016  tetang  pelaksanaan  dan pemantauan Penerapan  Kapitasi  Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  dan  Peraturan  Bersama  Sekretaris  Jenderal Kementrian  Kesehatan  dan  Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan  Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016  dan  nomor  3  tahun  2016  tentang  petunjuk  tekhnis pelaksanaan  Pembayaran  Kapitasi  Berbasis  Pemenuhan  Komitmen  Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  dan  pelaksanaan  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen  pelayanan  tahun  2016,  terdapat  adanya  tantangan  dan  masukan  yang didapatkan  untuk  perbaikan  pelaksanaan  kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen pelayanan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dilakukan  pengembangan pelaksanaan  kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen  pelayanan  tahun  2017  yang akan  diberlakukan  bagi  seluruh  Pusat  Kesehatan  Masyarakat,  Klinik  Pratama, Praktek  Mandiri  Dokter,  dan  Rumah  Sakit  Kelas  D  Pratama,  sehingga  sehingga pelaksanaan dan penerapan kapitasi  berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  berjalan  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu penulis  ingin  melakukan  penelitian  bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Semarang. (BPJS, 2016)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Observasional  yang  di  lakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara mendalam  pada  informan  dan  studi  literatur  dan  pendekatan  masalah  secara deskriptif  analisis.  Tekhnik  pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  adalah wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  dan  observasi.  Jenis  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  kepada informan  penelitian  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  terbuka  dan observasi menggunakan checklist dan data sekunder adalah data diperoleh melalui tela’ah  data -data  wawancara,  tertulis/dokumen  terkait  dengan  Implementasi Kebijakan  Kapitasi  Berbasis  Pemenuhan  Komitmen  Pelayanan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Kota  Semarang  bertujuan  untuk melengkapi informasi yang tidak didapatkan ketika wawancara mendalam. dalam penelitian kualitatif populasi penelitian disebut sebagai subyek penelitian. Secara spesifik,  subyek penelitian disebut sebagai  informan.  Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian.  Subyek  dalam  penelitian  ini  diambil  secara  purposif,  untuk mendapatkan informan sesuai dengan tujuan penelitian.
Pengumpulan  data  dilakukan  pada  BPJS  Kota  Semarang,  Dinas  Kesehatan Kota Semarang dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Semarang pada
bulan  Mei  hingga  Juni  2019.  Data  dikumpulkan  dengan  metode  wawancara mendalam  (indepth  interview),  observasi. (Observation), dan  dokumentasi (documentation) . Kepada 2 orang pimpinan Badan Penyeenggara Jaminan Sosial Kesehatan,  2  orang  Pimpinan  dinas  kesehatan  kota  semarang  dan  10  orang pimpinan  FKTP  Kota  Semarang.  Informan  dipilih  secara  purposive  berdasarkan kriteria  inklusi  sebagai  pembuat  kebijakan  dan  eksklusi  sebagai  pelaksana kebijakan  KBK-BPJS  Kesehatan.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dikantor masing-masing  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan.  Dan  untuk  menjaga keterbukaan  informasi,  wawancara  mendalam  dilakukan  secara  tertutup  yakni person to person tanpa didampingi oleh petugas lain. Hasil Wawancara mendalam kemudian dianalisis secara deskriptif, terdiri atas data reduction, data display dan conclision  drawing/verification  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  mendalam secara langsung dan berulang-ulang sampai datanya mencapai titik jenuh.(Sugiyono, 2015) (Notoatmodjo, 2012) (Edward, 1980)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  selama  2  bulan  yakni  diantara  bulan  April  hingga Juni  2019.    Instrumen  pendukung  penelitian  ini  adalah  pedoman  wawancara, instrumen observasi lapangan, alat perekam berupa audio recorder untuk merekam pelaksanaan  wawancara  dengan  informan  yang  hasilnya  menjadi  transkip  data dalam penelitian ini.
1. Informan Utama
IU  Pada  penelitian  ini  berjumlah  4  orang.  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial 2 orang dan Dinas Kesehatan 2 orang.
Tabel 1  : Karakteristik Informan Penelitian
BPJS No Kode Informan Usia (Thn) Pendidikan Lama Tugas Jabatan 1 IU 1 38 S2 7 Pimpinan BPJS 2 IU 2 39 S1 12 Pimpinan BPJS 3 IU 3 35 S1 8 Pimpinan Dikes 4 IU 4 40 S1 13 Pimpinan Dikes
Informan  utama  merupakan  pembuat  kebijakan  dan  mitra  kerja  BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan Kebijakan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK-BPJS)  Kesehatan.  Yakni  memiliki  tingkat  pendidikan  S2  Sebanyak  satu orang dan yang berpendidikan S1 Sebanyak 3 orang dengan memiliki masa kerja 7  tahun  sampai  13  tahun.  Usia  Informan  Utama  dapat  menunjukkan  bahwa banyakya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.

## 2. Informan Triangulasi
Tabel 2   : Informan Triangulasi pada penelitian ini berjumlah 10 orang.
No Kode Informan Usia (Tahun) Pendidikan Terakhir Lama Tugas (Tahun) Keterangan 1 IT 1 39 S1 Profesi 10 Ka. Puskesmas 2 IT 2 42 S1 Profesi 14 Pimpinan PKM
3 IT 3 27 S1 Profesi 5 Ka. Klinik 4 IT 4 66 S2 30 Ka. Klinik 5 IT 5 28 S1 4 Pimpinan Klinik 6 IT 6 32 S1 Profesi 3 Pimpinan Klinik 7 IT 7 66 S2 15 Dokter Keluarga 8 IT 8 40 S1 Profesi 15 Dokter Keluarga 9 IT 9 55 S1 Profesi 12 Dokter Keluarga 10 IT 10 42 S1 Profesi 18 Dokter Keluarga
Informan Triangulasi  (IT) terdiri dari Kepala Puskesmas, Pimpinan Klinik, dan  Dokter  Praktek  Mandiri  (Dokter  Keluarga).  Yang  berumur  28  tahun  sampai 66  tahun.  Usia  IT  menunjukkan  bahwa  pengalaman  dan  pengetahuan  yang diperoleh  sehingga  memungkinkan  memiliki  lebih  banyak  pengalaman  dan pengetahuan yang diperoleh. Pendidikan IU menunjukkan bahwa pelaksana sudah memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Masa kerja IT bervariasi,  dan  masa  kerja  berkaitan  erat  dengan  pengalaman-pengalaman  yang diperoleh  selama  menjalankan  tugas  sehingga  mereka  berpengalaman  dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugasnya.

## Kepesertaan KBK-BPJS Kesehatan Kota Semarang
Kepesertaan  dalam  KBK-BPJS  Kesehatan  Kota  Semarang  adalah puskesmas,  klinik  pratama  dan  klinik  praktek  dokter  yang  bekerjasama  dengan BPJS  Kesehatan  dalam  rangka  untuk  mensukseskan  kebijakan.  Dan  fokus penelitian  ini  adalah  :  Puskesmas  sebanyak  37  Kota  Semarang,  Klinik  Pratama sebanyak 58 Kota Semarang dan Klinik dokter praktek mandiri sebanyak 80 Kota Semarang.

## Disposisi Dalam Implementasi  KBK-BPJS Kesehatan
1) Komitmen
Dalam  implementasi  kebijakan,  sikap  dan  tanggapan  implementator terhadap  kebijakan  memiliki  dampak  terhadap  penerapan  kebijakan.  Demikian ketaatan  dan  komitmen  implementator  terhadap  penerapan  kebijakan.  Salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan  adalah  sikap implementator dan komitmen. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi pandangan mereka  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan  maka  proses  implementasi  akan mengalami  masalah.  (Creswell, 2015)  Hal  ini sesuai  dengan pernyataan  IU  yang di bawah ini :
‘’Petugas harus tetap melayani peserta dengan BPJS Keseha tan tanpa harus membedakan  dengan  pasien  yang  bukan  BPJS  karena  memang  sudah  ada surat  dari  dinas  kesehatan  bahwa  setiap  pasien  yang  ber  KTP  semarang bisa berobat secara gratis..…’’ ( IU 3, 4 ) ‘’Petugas  tetap  memberikan  pelayanan  terhadap  peserta  dan  tida k membedakan antara yang satu dengan yang lain…..’’ ( IU 1, 2  ) ‘’Sudah ada kerjasama dengan BPJS. FKTP melayani semua peserta BPJS termasuk peserta KBK- BPJS…’’. ( IU 1, 2, 3, 4 ).
Bahwa  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  sangat  dibutuhkan  komitmen dari pelaksana yang kuat merupakan bagian penting untuk mencapai keberhasilan suatu  kebijakan.  Penerimaan  terhadap  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan kebijakan  oleh  implementator  kebijakan  yang  berhasil.    Implementasi  menuntut kesadaran terhadap kebijakan dapat diandalkan. Hal ini sesuai  dengan pernyataan IT yang di ungkapkan di bawah ini adalah :
‘’Menurut saya petugas semua sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangannya..…’’ ( IT 3, 4, 5 )
‘’Pelaksanaan  KBK  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  m asing- masing  sesuai  dengan  komitmennya,  tetapi  terkadang  ada  pasien  yang menginginkan  untuk  rujukan  kerumah  sakit  sesuai  dengan  yang diinginkannya, tetapi tetap saya berikan..…’’ ( IT 7, 9, 10 ) ‘’Menurut  kami  selama  KBK  Berjalan.  Kami  sudah  melaksanakan  s esuai dengan kewenangan dan tugas masing- masing….’ ( IT 6 ) ‘’Petugas  yang  memberikan  pelayan  kepada  peserta  sudah  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  kewenangannya,  dan  bisa  melaporkan  hasil  kerja tersebut setiap bulannya…..’’ ( IT 4, 8 ) ‘’Pada FKTP sem ua peserta KBK-BPJS   akan diberikan pelayanan dengan baik.  Baik  peserta  yang  emergency  ataupun  tidak.  Dan  yang  diajukan  ke BPJS tidak di temukan kasus fraud atau penyelewengan karena ada proses verifikasi…’’( IT 1, 2 )
Berdasarkan  hasil  observasi  sikap  para  pelaksana  terlihat  bahwa  tidak membedakan  pasien  yang  menggunakan  BPJS  Kesehatan.  Salah  satu  informan triangulasi  menyatakan  pernah  ada  masalah  petugas  yang  diminta  oleh  pasien untuk  merujuk  ke  rumah  sakit  sesuai  dengan  yang  diinginkan  olehnya,  padahal rujukan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prosedur.  Dimana  menandakan  petugas memiliki  komitmen  yang  rendah  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Disposisi  atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi  kebijakan.  Apabila  ada  personil  yang  tidak  melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
Dalam  bukunya  Nawawi  2009,  Edward  III  menjelaskan  bahwa  suatu disposisi  dalam  implementasi  dan  karakteristik,  sikap  yang  dimiliki  oleh implementator  kebijakan  seperti  komitmen,  kejujuran,  komunikatif,  cerdik  dan bersifat  demokratis.  Sedangkan  menurut  van  metter  dan  Vanhorn  2009  dalam buku  yang  sama  bahwa  disposisi  implementator  dibedakan  menjadi  3  hal  yakni respons  Implementor  terhadap  kebijakan  dan  intensitas  disposisi  implementor. (Hasibuan, 2002) (Edward, 1980).

## Struktur Birokrasi Implementasi KBK-BPJS Kesehatan
1) Struktur Birokrasi Implementasi KBK-BPJS Kesehatan
Struktur  birokrasi  merupakan  faktor  yang  fundamental  untuk  mengkaji implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan  kesesuaian organisasi  birokrasi  yang menjadi  penyelenggara implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil deep interview dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Koordinasi Berjenjang
Dalam  suatu  kebijakan  proses  dan  atau  koordinasi  berjenjang  penting dilakukan  sebagai  alur  pasti  pengajuan  klaim,  ada  perbedaan  antara  Dokter
Praktek Keluarga, Klinik Pratama dan Puskesmas dalam pengajuan Klaim KBK- BPJS  Kesehatan.  Setelah  melakukan  pelayanan  KBK-BPJS  Kesehatan  mereka melakukan  Klaim  Ke  BPJS  Kesehatan  sedangkan  untuk  Klinik  Pratama  dan Dokter Praktek Keluarga, mereka melakukan pengajuan Klaim secara kolektif ke jejaring  dalam  hal  ini  adalah  setelah  semua  FKTP  melengkapi  seluruh  berkas Klaim.  Setelah  itu  menunggu  proses  verifikasi  dan  tim  BPJS  Kesehatan,  apabila sudah  melengkapi  semua  maka  jasa  KBK-BPJS  akan  turun  untuk  semua  FKTP, Baik  puskesmas,  Klinik  Pratama  dan  Dokter  Praktek  Swasta.  Hal  ini  sesuai dengan pernyataan di bawah ini adalah :
‘’Alur.  Puskesmas  lintas  koordinasi  nya  adalah  dengan  Dinas  Kesehatan, yang selanjutnya di teruskan ke BPJS Kesehatan. Sementara Klinik Pratama dan Dokter Praktek Mandiri lintas koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan. Apabila ada persyaratan yang kurang maka Puskesmas, Klinik Pratama dan Klinik  Dokter  Praktek  Mandiri  akan  menghubungi  BPJS  untuk  melengkapi persyaratan  tersebut.  Dan  jasa  pelayanan  akan  turun  dari  BPJS  kepada FKTP….. ( IU 1, 2 ) ‘’Monitoring dan  evaluasi dilakukan  verifikasi  kelengkapan data..…’’  ( IU
3, 4 )
‘’Alur.  Petugas  yang  melakukan  pelayanan  pada  pasien  BPJS  Kesehatan bertanggung  jawab  mengumpulkan  persyaratan  untuk  melengkapi pengajuan Klaim. Klaim diajukan oleh pimpinan karena sekaligus mengurus klaim yang lain juga.....’’ ( IU 3, 4 )
‘’Monitoring  dan  evaluasi  Petugas  pemberi  pelayanan  tidak  tahu  karena berhubungan dengan Klaim bukan urusan petugas.....’’ (IU 3, 4)
Dalam  hal  ini  adalah  peran  para  verifikator  sangat  penting  dalam  proses Klaim. Baik yang dari Puskesmas, Klinik Pratama maupun Klinik Dokter Praktek Mandiri  (Keluarga)  untuk  menghindari  adanya  petugas  yang  tidak  jujur  atau membuat klaim fiktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan di bawah ini adalah :
‘’Pernah ada FKTP yang melakukan pelaporan secara fiktif…..’’ ( IU 1, 3 ) ‘’Secara  manusiawi  tetap  ada  petugas  yang  seperti  itu,  (membuat  klaim fiktif)  tetapi  kami  akan  tetap  memberikan  penjelasan,  peringatan,  teguran keras bagi petugas yang melanggar…’’ ( IT 1, 3,  5 ) ‘’Menuru t  saya  tidak  ada  karena  ada  verifikator  yang  bertugas  untuk  cek data  dari  FKTP  dan  dari  hasil  audit  dapat  di  hubungi  pasien  yang bersangkutan dengan menggunakan HP tidak ada yang melakukan kegiatan- kegiatan fiktif…’’ ( IT 4, 8, 9).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut memang tetap ada dan bahkan pernah di  dapatkan  FKTP  yang  melakukan  pelaporan  secara  fiktif.  Petugas  yang melakukan  tindakan  fiktif  seperti  mengisi  data  p-care  yang  tidak  sesuai  dengan faktanya.  dibutuhkan pusihment yang  diberikan.  Apabila  ada  petugas  yang melanggar dan atau melakukan klaim fiktif. Pemimpin puskesmas dalam masalah yang  terjadi  hanya  memberikan  motivasi  bagi  petugas  yang  bersangkutan  agar tidak kembali melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dibawah ini :
’Kami memberikan motivasi secara terus menerus agar pelaksana tersebut mengerti  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  petugas  tanpa melakukan kegiatan fiktif yang akan merugikan dirinya sendiri…’’ ( IT 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 )
Dalam  buku  Nawawi  2009,  Edward  III  berpendapat  bahwa  salah  satu  cara untuk  memotivasi  para  pelaksana  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  adalah dengan  memberikan  perhatian,  insentif,  baik  keuntungan  maupun  biaya  tertentu. Sementara  menurut  pandangan  Subarsono  mengatakan  bahwa  dalam  proses implementasi  sering  ada  mekanisme  intensif  dan  sangsi  agar  implementasi  suatu kebijakan berjalan dengan baik. (Dunn, 2003) (Kemenkes, 2013)
Proses  selanjutnya adalah verifikasi lengkap  BPJS akan mengeluarkan jasa Pelayanan KBK kepada FKTP. Sesuai dengan panduan praktis administrasi klaim fasilitas  kesehatan  BPJS  Kesehatan  bahwa  BPJS  Kesehatan  wajib  membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari  kerja  sejak  dokumen  klaim  diterima  lengkap  di  Kantor  Cabang/Kantor operasional  Kabupaten/Kota  BPJS  Kesehatan.  Ketetapan  ini  berlaku  untuk Puskesmas,  Klinik  Pratama  dan  Dokter  Praktek  Mandiri  (Keluarga)  jika  klaim lengkap dana dapat langsung diterima. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dibawah ini adalah :
‘’Dana  turun  langsung  dari  BPJS  ke  Puskesmas  ‘’ada  yang  sudah  keluar, ada  yang  belum’’  Dana  masuk  ke  Puskesmas  kemudian  masuk  ke  KASPU (Khas  Puskesmas)  terlebih  dahulu  dari  proses  itu  lumayan  lama.  Setelah dana turun ke KASPU (Khas Puskesmas) baru di cairkan ke sesuai dengan ketentuan penggunaan pelayanan KBK- BPJS Kesehatan…..’’( IT 1, 2 ) ‘’Untuk  dana,  kami  langsung  mendapatkan  dari  BPJS  tanpa  perantara, tetapi  setelah  syarat-syarat  dapat  terpenuhi  seperti  yang  di  tetapkan  oleh BPJS Kesehatan..…’’ ( IT 3, 4, 5 ) ‘’Kalau dana, biasanya kami langsung diberikan oleh BPJS Sesuai dengan tanggal  yang  di  tentukan  tetapi  juga  kadang  BPJS  Terlambat menyalurkannya…’’ ( IT 1, 2,  5, 7, 10 )
‘’Alur system pelaporan kami dari FKTP ke BPJS kemudian BPJS Verifikasi.
Apabila lengkap jasa pelayanan bisa di terima paling lambat 15 hari kerja, cepat  dan  lambatnya  dana  tersebut  turun  tergantung  dari  keaktifan  FKTP tersebut.....’’ ( IT 2, 4, 6 )
Untuk  penyaluran  dana  bahwa  dari  setelah  melengkapi  syarat  dan  lain sebagainya maka puskesmas akan mendapatkan saluran dana dari BPJS Kesehatan dan akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan klinik  Pratama  dan  Dokter  Praktek  Mandiri  (Dokter  Keluarga)  setelah mendapatkan saluran dana dari BPJS Kesehatan maka akan di kelola oleh Klinik sendiri  dan  untuk  di  Puskesmas  ada  pembagian  jasa  pelayanan  berdasarkan persentasi sebagaimana di jelaskan bahwa :
‘’Ketika  jasa  pelayanan  sudah  turun,  maka  kami  langsung  memberikan pelayanan  KBK-BPJS  baik  Angka  Kontak,  Rujukan  Non  Spesialis  maupun Prolanis Sesuai dengan petunjuk tekhnis yang diberikan…..’’ ( IT 1, 2 ) ‘’Jasa  pelayanan  KBK -BPJS  Kesehatan  sudah  masuk  kedalam  gaji pelaksana masing- masing setiap bulannya….’’ ( IT 3,  5, 7, 10 )
‘’Jasa  pelayanan  yang  diberikan terkadang  terlambat  dan  kami  harus menggunakan  dahulu  uang  khas  PKM  untuk  melaksanakan  KBK-BPJS, tetapi bisa kami tangani….’’ ( IT 1, 2 )
‘’Jika  jasa  pelayanan  sudah  turun,  maka  kami  akan  melakukan  pelayanan sesuai dengan protap atau SOP yang berlaku..…’’ ( IT 1, 3, 5, 9 ) Dalam penyaluran dana tidak ada masalah  yang terlalu berarti tetapi BPJS Sedikit  terlambat  dalam  menyalurkan  jasa  pelayanan.  Dalam  hal  ini  menurut Winarno,  Birokrasi  secara  sadar  atau  tidak  memilih  bentuk-bentuk  organisasi untuk  kesepakatan  bersama  dalam  rangka  memecahkan  masalah-masalah  sosial kehidupan  modern.  Implementasi  kebijakan  struktur  organisasi  mempunyai peranan  penting.  Aspek-aspek  dalam  struktur  organisasi  adalah  prosedur pelaksanaan  yang standard atau tata laksana kebijakan  yang jelas dan koordinasi antara  instansi  yang  baik,  sehingga  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  benar. Menurut  nawawi  2009  bahwa  Struktur  birokrasi  yang  panjang  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape yakni  prosedur  birokrasi yang rumit dan kompleks.(Subarno, 2008)
Dalam suatu  program  kegiatan monitoring dan evaluasi penting di  lakukan sebagai  bahan  evaluasi  apakah  kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  dengan  baik sesuai  dan  terarah.  Begitu  juga  pelaksanaan  kebijakan  KBK-BPJS  Kesehatan  di FKTP  Kota  Semarang  kordinasi  berjenjang  di  lakukan  dalam  proses  monitoring. Monitoring selalu dilakukan sebagaimana pernyataan di bawah ini adalah :
‘’Monitoring Evaluasi melalui verifikasi dari BPJS Kesehatan …..’’ (IU 1, 2) ‘’Monitoring Evaluasi dilakukan satu kali dalam tiga bulan…’’ ( IU 3, 4 ) ‘’Monitoring  melalui  verifikasi,  terkadang  jika  ada  pemberitahuan  bisa melalui Email…..’’ ( IT 1, 3, 5, 8 )
“Monitoring  Evaluasi  dengan  Verifikasi    melihat  kelengkapan  data  Klaim KBK- BPJS Kesehatan …..”( IU 1, 2, 3, 4 )
‘’Tidak ada Rytme sesuai kebutuhan jika ada yang perlu di kordinasikan dan kadang mengadakan pertemuan dengan FKTP yang bekerja sama…..’’ ( IT 2, 5, 6, 7, 10 )
Monitoring  bertujuan  mendapatkan  umpan  balik  dari  kebutuhan  kebijakan yang  sedang  berjalan  untuk  mengetahui  terjadinya  ke  tidak  sesuaian  antara planing dan  target  dengan  mengetahui  kebutuhan  pelaksanaan  kebijakan  dapat membuat  penyesuaian  dengan  manfaat fead  back tersebut.  Kesenjangan  yang menjadi  kebutuhan  itu  boleh  jadi  mencakup  faktor  biaya,  waktu,  alat  dan  lain sebagainya.
b) SOP
Berdasarkan hasil wawancara tata laksana kebijakan KBK-BPJS Kesehatan di FKTP sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan di bawah ini :
‘ ’Ada SOP dalam melaksanakan kebjakan KBK - BPJS Kesehatan …..’’ ( IU 1, 2, 3, 4 ) ‘’Kami sudah melaksanakan kebijakan KBK -BPJS Kesehatan sesuai dengan SOP…’’ ( IT 1, 2, 4 )
‘’sampai sejauh ini, Alhamdulillah sudah berjalan susuai dengan SOP KBK- BPJS Kesehatan …..” ( IT 3, 5, 8, 10 )
Dalam  buku  Agustino  2006,  Edward  III  menyatakan  bahwa  dalam pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan pembagian tanggung jawab kegiata kepada masing-masing pihak dan juga ketersedian SOP ( Standard Operating Procedurs ). Dalam tata laksana Pemerintahan yang baik merupakan proses yang di berlakukan dalam  Organisasi  Pemerintah  dalam  mengaktualisasikan  kebijakan.  Tata  laksana pemerintah  yang  baik  ini  walaupun  tidak  mampu  menjamin  pelaksanaan kebijakan  berjalan  menjadi  tepat  tetapi  apabila  dipatuhi  maka  akan  dapat mengurangi penyalah gunaan kekuasaan. (Anonim, 2014)

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Komitmen  pelaksana  Kebijakan  KBK-BPJS  Kesehatan  dari  pemegang kebijakan  sudah  cukuptinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  yang telah  dilaksanakan  bahwa  dengan  lamanya  jasa  pelayanan  yang  turun  tidak menyurutkan  para  pelaksana  untuk  mensukseskan  kebijakan  tersebut.Struktur birokrasi,  Klinik  Pratama  dan  Klinik  Dokter  Praktek  Mandiri  sudah  baik. Sementara  di  Puskesmas  Birokrasinya    terlalu  panjang  harus  melewati  Dinas Kesehatan  dahulu.  Konsistensi  antara  Petunjuk  Tekhnis  dan  peraturan-peraturan lain  belum  terlalu  berjalan  dengan  optimal.  Setiap  kendala,  BPJS  Kesehatan melakukan supervise langsung kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

## Saran
Sosialisasi kepada FKTP secara berkala khususnya jika terjadi perubahan isi kebijakan  daru  dan  untuk  etos  kerja  yang  tinggi  dalam  mengimplementasikan KBK-BPJS  Kesehatan.BPJS  Kesehatan  juga  sebagai  pembuat  kebijakan diharapkan dapat menambah tenaga di Puskesmas dalam pelaksanaan KBK-BPJS sebab  terlalu  banyak  pekerjaan  yang  menjadi  tagging  jawab  yang  terkadang membuat beberapa pekerjaan petugas terbengkalai selain daripada itu,mengefektifkan  FKTP  untuk  selalu  senantiasa  memberikan  pelayanan  KBK- BPJS Kesehatan sesuai dengan SOP.

## DAFTAR PUSTAKA
_____, Petunjuk Tekhnis Verifikasi Klaim Tahun 2014https://www.academia.edu/14636940/Petunjuk_Teknis_Verifikasi_Kla im_REV.
Agustino,  Leo. Dasar-dasar  kebijakan  publik ,  Bandung  CV  Alfabeta  Bandung  ; 2008.
Creswell,  Jhon  W.  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar; 2015.
Dunn  WN.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.; 2003.
Edward  III  GC.  Implementing  Public  Policy,.  Congressional  Quarterly  Press, Washington.; 1980
Hasibuan  P. Managemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta  ;  Edisi  Revisi  Bumi Aksara; 2002.
Kementrian  Kesehatan.  Laporan  hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  (RISKESDAS) Indonesia, Jakarta;2013.
Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
Subarno, AG Analisis Kebijakan publik. Edisi ketiga. Yogyakarta Pustaka Pelajar; 2008.
Sugiyono.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  dan  Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2015.
Surat  Edaran  Bersama  Kementrian  Kesehatan  dan  BPJS  Kesehatan.  Pelaksanaan dan  Pemantauan  Penerapan  Kapitasi  Berbasis  Komitmen  Pelayanan  pada FKTP. 2016.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL KEPERAWATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
“CENDEKIA UTAMA”

## TUJUAN PENULISAN NASKAH
Penerbitan  Jurnal  Ilmiah  “Cendekia  Utama”  ditujukan  untuk  memberikan informasi  hasil-  hasil  penelitian  dalam  bidang  keperawatan  dan  kesehatan masyarakat.

## JENIS NASKAH
Naskah  yang diajukan untuk  diterbitkan dapat  berupa:  penelitian, tinjauan kasus, dan  tinjauan  pustaka/literatur.  Naskah  merupakan  karya  ilmiah  asli  dalam  lima tahun terakhir dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS  Word) dan  gaya  bahasa  ilmiah,  tidak  kurang  dari  20  halaman,  tulisan times new roman ukuran 12 font, ketikan1spasi,jaraktepi3cm,danukurankertasA4.Naskahmenggunakanbahasa Indonesia  baku,  setiap  kata  asing  diusahakan  dicari  padanannya  dalam  bahasa Indonesia  baku,  kecuali  jika  tidak  ada,  tetap  dituliskan  dalam  bahasa  aslinya dengan ditulis italic .
Naskahyangtelahditerbitkanmenjadihakmilikredaksidannaskahtidakbolehditerbitk an  dalam  bentuk  apapun  tanpa  persetujuan  redaksi.  Pernyataan  dalam  naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## FORMAT PENULISAN NASKAH
Naskah  diserahkan  dalam  bentuk softfile dan print – out 2  eksemplar.  Naskah disusun sesuaiformatbakuterdiridari: JudulNaskah,NamaPenulis,Abstrak,LatarBelakan g, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, DaftarPustaka.

## Judul Naskah
Judul  ditulis  secara  jelas  dan  singkat  dalam  bahasa  Indonesia  yang menggambarkan  isi  pokok/variabel,  maksimum  20  kata.  Judul  diketik  dengan huruf Book Antique , ukuran font 13, bold UPPERCASE, center , jarak 1spasi. Nama Penulis
Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan no telp. Data Penulis diketik dengan huruf Times New Roman , ukuran font 11, center , jarak 1spasi Abstrak
Ditulis  dalam  bahasa  inggris  dan  bahasa  Indonesia,  dibatasi  250-300  kata  dalam satu paragraf, bersifat utuh dan mandiri.Tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri dari:  latar  belakang,  tujuan,  metode,  hasil  analisa  statistik,  dan  kesimpulan. Disertai kata kunci/ keywords.
Abstrak dalam Bahasa Indonesia diketik dengan huruf Times New Roman , ukuran font 11,
jarak1spasi.AbstrakBahasaInggrisdiketikdenganhuruf TimesNewRoman ,ukuran font 11, italic , jarak1spasi.

## Latar Belakang
Berisi informasi secara sistematis/urut tentang: masalah penelitian, skala masalah, kronologis masalah, dan konsep solusiyang disajikan secara ringkas dan jelas.

## Bahan dan Metode Penelitian
Berisi tentang: jenis penelitian, desain, populasi, jumlah sampel, teknik sampling , karakteristik responden, waktu dan tempat penelitian, instrumen yang digunakan, serta uji analisis statistik yang digunakan disajikan dengan jelas.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  hendaknya  disajikan  secara  berkesinambungan  dari  mulai  hasil penelitian utamahinggahasilpenunjangyangdilangkapidenganpembahasan.Hasildanpembahas an  dapat  dibuat  dalam  suatu  bagian  yang  sama  atau  terpisah.  Jika  ada penemuanbaru,  hendaknya  tegas  dikemukakan  dalam  pembahasan.  Nama tabel/diagram/gambar/skema,
isibesertaketerangannyaditulisdalambahasaIndonesiadandiberinomorsesuaidengan urutan  penyebutan  teks.  Satuan  pengukuran  yang  digunakan  dalam  naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku.

## Simpulan dan Saran
Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan setelah kesimpulan  yang  disajikan  secara  teoritis  dan  secara  praktis  yang  dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih (apabila ada)
Apabila  penelitian  ini  disponsori  oleh  pihak  penyandang  dana  tertentu,  misalnya hasil penelitian yang disponsori oleh DP2M DIKTI, DINKES, dsb.

## Daftar Pustaka
Sumber pustaka  yang dikutip meliputi: jurnal  ilmiah, skripsi, tesis,  disertasi, dan sumber  pustaka  lain  yang  harus  dicantumkan  dalam  daftar  pustaka.  Sumber pustaka  disusun  berdasarkan  sistem  Harvard.  Jumlah  acuan  minimal  10  pustaka (diutamakan  sumber  pustaka  dari  jurnal  ilmiah  yang  uptodate  10  tahun sebelumnya). Nama pengarang diawali dengan nama belakang dan diikuti dengan singkatan  nama  di  depannya.  Tanda  “&”  dapat  digunakan  d alam  menuliskan nama-nama  pengarang,  selama  penggunaannya  bersifat  konsisten.  Cantumkan semua penulis bila tidak lebih dari 6 orang. Bila lebih dari 6 orang, tulis nama 6 penulis pertama dan selanjutnya dkk.
Daftar Pustaka diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran font 12, jarak 1 spasi.

## TATA CARA PENULISAN NASKAH
Anak Judul : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, Bold UPPERCASE Sub Judul : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, Bold, Italic Kutipan : Jenis huruf Times New Roman, ukuran font 10, italic Tabel : Setiap tabel harus diketik dengan spasi 1, font11  atau disesuaikan. Nomor tabel  diurutkan  sesuai  dengan  urutan  penyebutan  dalam  teks  (penulisan  nomor
tidak  memakai tanda  baca  titik  “.”).  Tabel  diberi  judul  dan  subjudul  secara singkat.  Judul  tabel  ditulis  diatas  tabel.  Judul  tabel  ditulis  dengan  huruf  Times New Roman dengan font 11, bold (awal kalimat huruf besar) dengan jarak 1 spasi, center. Antara judul tabel dan tabel diberi jarak 1 spasi. Bila terdapat keterangan tabel,  ditulis  dengan  font  10,  spasi  1,  dengan  jarak  antara  tabel  dan  keterangan tabel  1  spasi.  Kolom  didalam  tabel  tanpa  garis  vertical.  Penjelasan  semua singkatan tidak baku pada tabel ditempatkan pada catatan kaki.
Gambar : Judul gambar diletakkan di bawah gambar. Gambar harus diberi nomor urut  sesuai  dengan  pemunculan  dalam  teks.  Grafik  maupun  diagram  dianggap sebagai  gambar.  Latar  belakang  grafik  maupun  diagram  polos.  Gambar ditampilkan  dalam  bentuk  2  dimensi.  Judul  gambar  ditulis  dengan  huruf  Times New Roman dengan fon t 11, bold (pada tulisan “gambar 1”), awal kalimat huruf besar,  dengan  jarak  1  spasi,  center  Bila  terdapat  keterangan  gambar,  dituliskan setelah judul gambar.
Rumus : ditulis menggunakan Mathematical Equation, center Perujukan : pada teks menggunakan aturan (penulis, tahun)
Contoh Penulisan Daftar Pustaka :
1. Bersumber dari buku atau monograf lainnya
i. Penulisan Pustaka Jika ada Satu penulis, dua penulis atau lebih : Sciortino,  R.  (2007)  Menuju  Kesehatan  Madani.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Shortell,  S.  M.  &  Kaluzny  A.  D.  (1997)  Essential  of  health  care management. New York: Delmar Publishers.
Cheek,  J.,  Doskatsch,  I.,  Hill,  P.  &  Walsh,  L.  (1995)  Finding  out: information  literacy  for  the  21st  century.  South  Melbourne: MacMillan Education Ausralia.
ii. Editor atau penyusun sebagai penulis:
Spence,  B.  Ed.  (1993)  Secondary  school  management  in  the  1990s: challengeand  change.  Aspects  of  education  series,  48.  London: Independent Publishers.
Robinson, W.F.&Huxtable,C.R.R. eds.(1998) Clinicopathologic principles for veterinary medicine. Cambridge: Cambridge University Press.
iii. Penulis dan editor:
Breedlove, G.K.&Schorfeide, A.M.(2001)Adolescent pregnancy.2nded.
Wiecrozek,  R.R.ed.White  Plains  (NY):  March  of  Dimes  Education Services.
iv. Institusi, perusahaan, atau organisasi sebagai penulis: Depkes  Republik  Indonesia  (2004)  Sistem  kesehatan  nasional.  Jakarta: Depkes.
2. Salah  satu tulisan  yang  dikutip  berada  dalam  buku  yang  berisi  kumpulan berbagai tulisan.
Porter, M.A. (1993) The modification of method in researching postgraduate education.  In:  Burgess,  R.G.ed.  The  research  process  in  educational settings: ten case studies. London: Falmer Press, pp.35-47.
3. Referensi kedua yaitu buku yang dikutip atau disitasi berada di dalam buku yang lain
Confederation  of  British  Industry  (1989)  Towards    a    skills  revolution:  a youth charter. London: CBI. Quoted in: Bluck, R., Hilton, A., & Noon, P. (1994)  Information  skills  in  academic  libraries:  a  teaching  and  learning role  i  higher  education.  SEDA  Paper  82.  Birmingham:  Staff  and Educational Development Association, p.39.
4. Prosiding Seminar atau Pertemuan
ERGOB   Conference   on   Sugar   Substitutes,   1978.    Geneva,  (1979). Health and Sugar Substitutes: proceedings of the ERGOB conference on sugar substitutes, Guggenheim, B. Ed. London: Basel.
5. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis
Yen,  G.G  (Oklahoma  State  University,  School  of  Electrical  and  Computer Engineering,  Stillwater,  OK).  (2002,  Feb).  Health  monitoring  on vibration  signatures.  Final  Report.  Arlington  (VA):  Air  Force  Office  of AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049
6. Karya Ilmiah, Skripsi, Thesis, atau Desertasi
Martoni  (2007)  Fungsi  Manajemen  Puskesmas  dan  Partisipasi  Masyarakat DalamKegiatan  Posyandu  di  Kota  Jambi.  Tesis,  Universitas  Gadjah Mada.
7. Artikel jurnal
a. Artikel jurnal standard
Sopacua,  E.  &Handayani,L.(2008)  Potret  Pelaksanaan  Revitalisasi Puskesmas. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 11: 27-31.
b. Artikel yang tidak ada nama penulis How  dangerous  is  obesity?  (1977)  British  Medical  Journal,  No.  6069,  28 April, p. 1115.
c. Organisasi sebagai penulis Diabetes Prevention Program Research Group. (2002) Hypertension,  insulin,      and      proinsulin      in      participants  with impaired glucose tolerance. Hypertension, 40 (5), pp. 679-86
d. Artikel Koran
Sadli,M.(2005)  Akan  timbul  krisis  atau  resesi?.  Kompas,  9  November, hal.6.

## 8. Naskah yang tidak di publikasi
Tian,D.,Araki,H.,  Stahl,  E.,  Bergelson,  J.,  &  Kreitman,  M.  (2002)  Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. In Press.
9. Buku-buku elektronik (e-book)
Dronke,  P.  (1968)  Medieval  Latin  and  the  rise  of  European  love-  lyric [Internet].Oxford: Oxford University Press. Available from:
netLibraryhttp://www.netlibrary.com/ urlapi.asp?action=summary &v=1&bookid=22981 [Accessed 6 March 2001]
10. Artikel jurnal elektronik
Cotter, J. (1999) Asset  revelations and debt  contracting. Abacus [Internet], October, 35 (5) pp. 268-285. Available from: http://www.ingenta.com [Accessed 19 November 2001].
11. Web pages
Rowett, S.(1998)Higher Education for capability: automous learning for life and work[Internet],Higher Education for capability.Available from:http://www.lle. mdx.ac.uk[Accessed10September2001]
12. Websites
Program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat  UGM.  (2005) Program studi
S2  Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM [Internet]. Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam: http://ph-ugm.org [Accessed 16 September2009].
13. Email
Brack, E.V. (1996) Computing and short  courses.  LIS-LINK  2 May 1996 [Internetdiscussionlist].Availablefrommailbase@mailbase.ac.uk[Acc essed 15 April1997].