## THAQĀFIYYĀT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam
ISSN (Print):  1411-5727,  ISSN (Online): 2550-0937 http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/index

## Vol 20, No. 1 (2021)

## Research Article
Islam di Purwokerto Awal Abad ke-20 M

## Moch. Dwi Haryanto
UIN Sunan Kalijaga Email: mdwiharyanto27@gmail.com
Abstract: The 20th Century was a new phase of Dutch colonialism in Indonesia. The existence of colonialism in Indonesia brought impacts and changes in several aspects such as economic, politic, social, and culture. Some districts in Java run into a transition from a traditional society into a modern one. To muslims, the changes brought another impact. Muslim in some places in Java comonly thrive into a positive progress. It could be seen in the forming of Islamic organization, Islamic pers growth, and modernization of Islamic education. In Purwokerto, in the early 20th century, it grew and became one of the busiest cities in the district of Banyumas residency as well as one of the most important cities in the southern part of Central Java. That growth made a certain impact to Muslim community in Purwokerto. In the early 20th century, they were divided into 4 religious organizations thus are Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Besides, the growth of Muslim community in Purwokerto in this era was along with the growth of Christianity   and   Chatolic   community   which   was   introduced   by   Dutch   Colony.   Therefore,   this research aims to find out had Muslim community in Purwokerto made progress as were in other common district in Java in that era or vice versa? and why?
Keywords: Islam; Local History; Modernization; Purwokerto
Abstrak: Abad 20 M merupakan babak baru penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Keberadaan kolonialisme di Indonesia membawa dampak dan perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan   budaya.   Beberapa   wilayah   di   Pulau   Jawa   mengalami   transisi   dari   masyarakat   tradisional menjadi masyarakat modern. Bagi umat Islam perubahan tersebut membawa dampak tersendiri. Umat Islam di beberapa tempat di Pulau Jawa umumnya mengalami kemajuan seperti munculnya organisasi Islam, berkembangnya pers Islam, dan modernisasi pendidikan Islam. Adapun kondisi Purwokerto, pada awal abad ke-20 M, mengalami perkembangan dan menjadi salah satu kota tersibuk di wilayah Karesidenan Banyumas serta menjadi salah satu kota terpenting di Jawa Tengah
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 42
bagian Selatan. Perkembangan tersebut membawa dampak perubahan terhadap umat Islam. Umat Islam di Purwokerto sendiri pada awal abad ke-20 M terbagi dalam 4 organisasi keagamaan yaitu Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Selain itu, perkembangan umat Islam di Purwokerto pada masa ini juga bersamaan dengan perkembangan agama Kristen dan Katolik   yang   diperkenalkan   oleh   pihak   kolonial   Belanda.   Maka,   pada   penelitian   ini   peneliti bermaksud   untuk   melihat   apakah   umat   Islam   di   Purwokerto   mengalami   perkembangan   atau kemajuan sebagaimana yang pada umumnya terjadi di wilayah lain di pulau Jawa pada kisaran tahun tersebut atau sebaliknya? Mengapa demikian?
Kata Kunci : Purwokerto; Islam; Modernisasi; Sejarah Lokal

## A. PENDAHULUAN
Awal   abad   ke-20   M   merupakan   babak   baru   dari   penguasaan   Pemerintah   Kolonial Belanda   terhadap   kota-kota   yang   berada   di   wilayah   Nusantara.   Sejak   abad   ke-19   M beberapa   wilayah   di   pulau   Jawa   telah   berada   di   bawah   campur   tangan   Pemerintah Kolonial Belanda hampir dalam berbagai bidang. Keberadaan Belanda di Indonesia tidak lagi hanya sebatas mencari wilayah dagang namun juga membawa dampak pada bidang sosial,   ekonomi,   dan   budaya.   Beberapa   di   antaranya   seperti   memantapkan   birokrasi pemerintahan   model   barat,   memperkenalkan   sistem   pendidikan   barat,   menyebarkan agama Kristen dan Katolik, serta membangun tata kota modern khas dunia barat. 1
Beberapa kota di Jawa khususnya mengalami perkembangan modernisasi yang cukup baik, 2 seperti   pembangunan   infrastruktur   (jalur   transportasi,   jalan,   trem,   dan   lain sebagainya), pengembangan sistem pendidikan modern, serta modernisasi/ industrialisasi pengolahan hasil tani (mengolah tebu menjadi gula). Di balik perkembangan kota ke arah modernisasi tidak jarang justru merugikan masyarakat pribumi, seperti penerapan pajak yang tinggi, penerapan hasil upah yang minim, serta dualisme pendidikan tradisional dan modern. Fenomena tersebut kemudian mendapat respon dari masyarakat pribumi, baik dalam bentuk perang, pemberontakan, maupun gerakan-gerakan sosial. 3
Meskipun   begitu,   kebijakan-kebijakan   Belanda   pada   awal   abad   ke-20   M   tidak selamanya berdampak negatif. Awal tahun 1900-an, Pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengeruk berjuta-juta gulden dari Indonesia dituntut untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tanah jajahannya. Melalui pidatonya pada tahun 1901 M, Ratu   Belanda   menyatakan   bahwa   “negeri   Belanda   mempunyai   kewajiban   untuk mengusahakan   kemakmuran   serta   perkembangan   sosial   dan   otonomi   dari   penduduk Indonesia”. 4 Kebijakan ini disebut dengan etische politiek  (politik etis). Seiring dengan adanya kebijakan Politik Etis tersebut, maka pemerintahan Hindia Belanda diharuskan
1 John. L Esposito, Islam in Asia: Religion, Politics, & Society (New York: Oxford University Press, 1987),  hlm. 206.
2 Sri Margana and M Nursam, Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, Dan Permasalahan Sosial (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 12.
3 Pendahuluan oleh Prof. Dr. Djoko Surjo dalam Taufik Abdullah, Indonesia Dalam Arus Sejarah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 3.
4 Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V: Jaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 34.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 43
untuk   menjalankan   kebijakan   desentralisasi,   perubahan   pemerintahan,   perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi, pertanian dan peternakan, serta pembangunan irigasi dan lalu lintas. 5
Sejak dasawarsa pertama hingga kedua abad ke-20 M, kebijakan tersebut telah mulai diterapkan   di   Purwokerto.   Hal   ini   dapat   dilihat   dengan   munculnya   beberapa   sarana pendidikan, kesehatan, dan irigasi untuk penduduk pribumi. 6 Kebijakan inilah, terutama dalam   bidang   pendidikan,   yang   selanjutnya   memberikan   dampak   positif   terhadap perkembangan intelektual di Purwokerto secara umum dan umat Islam secara khusus. Kebijakan   yang   mengarah   pada   perkembangan   modernisasi   seperti   pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem pendidikan modern memberikan dampak positif. Kebijakan pemikiran dunia modern sedikit banyak mempengaruhi pola pikir umat Islam untuk mengembangkan agamanya melalui sebuah organisasi. Umat Islam di beberapa kota di Pulau Jawa mengalami perubahan tersebut, termasuk di Purwokerto.
Purwokerto merupakan salah satu kota tersibuk di Karesidenan Banyumas. Awalnya hingga pertengahan abad ke-19 M Purwokerto merupakan kota yang sepi sebagaimana sebagian besar kota di Pulau Jawa. Namun dalam beberapa tahun kemudian Purwokerto berkembang menjadi salah satu kota penting di Jawa Tengah bagian selatan. Salah satu faktor pendukung perkembangan dan kemajuan wilayah Purwokerto adalah dibangunnya pabrik gula dan perkebunan tebu pada tahun 1893 M serta pembangunan rel-rel kereta api pada   kisaran   tahun   1890-an   menjadi   jalur   distribusi   perdagangan   yang   cukup   ramai. Purwokerto   memegang   peranan   penting   bagi   pertumbuhan   wilayah-wilayah   lain   di sekitarnya. 7 Hingga permulaan abad ke-20 M, distrik Purwokerto yang merupakan bagian dari Karesidenan Banyumas telah memiliki pabrik gula, areal perkebunan tebu, jalur trem uap,   sistem   penerangan   listrik,   jaringan   air   minum, kantoor  post  dan  telegraaf,  bank, hingga berbagai macam fasilitas pendidikan. 8
Situasi dan kondisi Purwokerto pada masa tersebut yang mengarah pada modernisasi serta   pengaruh   kebijakan-kebijakan   Belanda   menjadi   salah   satu   alasan   untuk   melihat apakah   hal   tersebut   memberikan   dampak   pada   perkembangan   Islam   di   Purwokerto sebagaimana   beberapa   wilayah   lainnya   di   Pulau   Jawa?   Kemudian   penelitian   ini   ingin melihat kondisi umat Islam di Purwokerto di tengah proses modernisasi serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Adapun teori yang akan digunakan untuk membantu menganalisis masalah tersebut adalah   teori   dari   W.F.   Wertheim   yang   menyatakan   bahwa   perubahan   yang   terjadi   di masyarakat Indonesia pada abad ke-20 M tidak dapat dilepaskan dari proses modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perubahan terjadi dikarenakan adanya intensifikasi   politik   kolonial   Belanda   melalui   proses   birokratisasi,   komersialisasi, industrialisasi, edukasi, inovasi, dan renovasi teknologi. Adanya hal tersebut kemudian
5 Ibid., hlm. 40-41.
6 Prima Nurahmi Mulyasari, “Modernisasi Dan Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935,” Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya 15 (2014): hlm. 610.
7 Ibid., hlm. 605.
8 Ibid., hlm. 610.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 44
secara   tidak   langsung   memunculkan   mobilisasi   sosial   yang   lebih   tinggi   dan   golongan intelegensia. 9 Hal   serupa   diungkapkan   juga   oleh   Karel   Steenbrink   bahwa   kebijakan- kebijakan   Pemerintahan   Hindia   Belanda   berdampak   pada   “kebangkitan   Islam”   atau sedikitnya “intensifikasi Islam”. Beberapa di antaranya, liberalisasi perjalanan naik haji, perbaikan pendidikan rakyat ( volkscholen),  penyebaran literatur Islam, dan kemunculan organisasi keagamaan. 10
B. UMAT ISLAM DI PURWOKERTO AWAL ABAD KE-20 M Awal   abad   ke-20   M   merupakan   awal   kebangkitan   pergerakan   nasional   baik   yang berjiwa nasionalis maupun agamis. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan   oleh   Pemerintahan   Hindia   Belanda   sendiri   yang   bermaksud   memberikan penghidupan yang layak pada penduduk pribumi. Salah satu kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mendorong terjadinya kemajuan di kalangan umat Islam adalah kebijakan politik etisnya. Kebijakan ini kemudian menelurkan sekolah-sekolah desa hingga sekolah- sekolah tingkat lanjutan. Kebijakan ini juga menyadarkan masyarakat petani untuk tidak hanya menjadi pion, namun menjalankan pion dan memainkannya. Selain itu pernyataan Snouck   Hurgronje   berkaitan   dengan   tidak   perlu   mengkhawatirkan   kebiasaan   ataupun kegiatan keagamaan umat Islam, 11 memberikan cukup ruang bagi umat Islam untuk lebih memperdalam agamanya. Dengan begitu mereka dapat memahami bahwa agama bukan hanya sebatas rutinitas namun merupakan sebuah identitas.
Selain itu, kondisi memprihatinkan yang dialami masyarakat, menuntut golongan yang lebih   mampu   untuk   tidak   hanya   berdiam   diri.   Rakyat   yang   lebih   beruntung   yang mengenyam   pendidikan   bertugas   untuk   memperbaiki   derita   rakyat.   Perbaikan   jalur transportasi yang terjadi pada awal abad ke-20 M ini juga tidak hanya berguna sebagai sarana   pengangkutan   barang   industri   saja,   namun   turut   memengaruhi   mobilitas masyarakat. Hal ini mempermudah pula penyebaran informasi, pemikiran-pemikiran, dan gagasan baru dari satu daerah ke daerah lainnya.
Bagi   umat   Islam   khususnya   yang   berada   di   Purwokerto,   hal   tersebut   membawa perubahan di beberapa bidang. Berikut ini adalah perubahan yang terjadi pada umat Islam di Purwokerto:
1. Bidang Politik
a. Pengurusan Urusan Keagamaan oleh Dewan Penghulu
9 Siti Maimunah, “Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan),” in Islam Di Tengah Perubahan: Islam Di Surabaya Akhir Abad XIX-Awal Abad XX , by Himayatul Ittihadiyah et al. (Yogyakarta: PKSBi Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 33.
10 Karel Steenbrink, Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia (1596-1942) , trans. Suryan A Jamrah (Bandung: Mizan, 1995), hlm. xxvi.
11 Snouck Hurgronje membagi Islam dalam tiga lapangan aktivitas: keagamaan “murni” atau ibadah, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dalam aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda disarankan untuk bersikap netral atau mungkin membantu untuk kelancarannya aktivitas tersebut, sedangkan dalam aktivitas kenegaraan atau politik pemerintah diharuskan tegas dan keras. Effendi Effendi, “Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje),” TAPIs 8, no. 1 (2012): hlm. 100.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 45
Dalam struktur pemerintahan kegiatan keagamaan di kabupaten Purwokerto diawasi   oleh   penghulu.   Keberadaan   penghulu   sebagai   pengurus   kegiatan keagamaan   sebenarnya   telah   berlangsung   sejak   masa   kerajaan   Islam.   Kealpaan pemerintahan Hindia Belanda tentang masalah agama Islam dan banyaknya jumlah umat Islam menjadi alasan dewan penghulu tetap dilestarikan. Sejak tahun 1882 M, melalui Staatsblaad Nomor 152 keorganisasi penghulu ditarik menjadi bagian dari administrasi kolonial. 12
Adapun   penghulu-penghulu   yang   menjabat   di   Purwokerto   adalah   K. Redjamuhammad, K. Redjasoepana (1900), K.H. Mohammad Dirdja (1931), dan K. Mohammad Sosronarto (1931). Ketiga nama pertama menjabat sebagai penghulu landraad, sedangkan nama yang disebut terakhir merupakan punggawa penghulu. 13 Adapun   tugas   penghulu   menurut   G.F.   Pijper   meliputi   pengurusan   masjid, mengelola kas masjid (zakat, infak, dan sedekah), dewan peradilan agama, NTCR (nikah,  talak,  cerai,  dan  rujuk),  penasehat  masalah keagamaan  bagi  pemerintah, pemberi   penerangan   tentang   hukum   agama,   dan   juga   pengawasan   terhadap pendidikan agama Islam. 14
Di samping hal-hal tersebut, penghulu landraad  Purwokerto juga memiliki peran penting dalam hal penentuan awal bulan Ramadhan khususnya bagi wilayah Banyumas.   Penghulu landraad  Purwokerto  menjadi semacam panitia  penentuan awal Ramadhan bersama beberapa ulama. Hal ini dilakukan dengan cara melihat kemunculan   bulan   sabit   ketika   matahari   terbenam   di   sebelah   barat.   Laporan kemunculan   bulan   sabit   tadi   kemudian   dimusyawarahkan   bersama   para   ulama. Selanjutnya,   awal   waktu   Ramadhan   ditetapkan   oleh   Penghulu landraad  dan diumumkan ke wilayah-wilayah lain di sekitar Purwokerto. 15
Dalam   kaitannya   dengan   pemerintah   Hindia   Belanda,   dewan   penghulu masih mendapatkan campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari adanya surat kiriman penghulu Purwokerto kepada pemerintah Hindia Belanda dan surat-surat yang dikirimkan oleh Snouck Hurgronje terkait dengan masalah kepenghuluan. Dalam surat-surat Snouck Hurgronje, ia menyebut dewan penghulu Banyumas beberapa kali sebagai perbandingan dengan dewan penghulu di wilayah lain. Ia pun beberapa kali mengirim surat yang ditujukan langsung untuk dewan penghulu Banyumas. 16 Adapun salah satu isi surat yang dikirimkan oleh dewan   penghulu   kepada   pemerintah   Hindia   Belanda   adalah   mengenai penyelewengan   yang   terjadi   di   dalam   organisasi   dewan   kepenghuluan Purwokerto. 17
12 Ibnu Qoyim Isma’il, Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 20.
13 Penghulu landraad merupakan penghulu kepala tingkat kabupaten sedangkan punggawa penghulu merupakan pejabat penghulu di bawah penghulu kepala ibid., hlm. 20.
14 G.F. Pijper, Beberapa  Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950 (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 73-82.
15 Saifudin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 31.
16 E Gobee and C Adriaanse, Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936 (Jakarta: Insis, 1991).
17 Isma’il, Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial , hlm. 77-78.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 46
b. Kemunculan Organisasi-Organisasi Keagamaan Di luar administrasi  pemerintahan, umat Islam  di  Purwokerto pada awal abad   ke-20   M  mulai   mengenal   keorganisasian   atau  minimal   perkumpulan   yang berdasarkan pada pemikiran keagamaan yang sama. Sebagaimana yang diketahui bersama   bahwa   memasuki   dasawarsa   pertama   abad   ke-20   M,   perkumpulan- perkumpulan umat Islam mulai berdiri di Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan tersebut selanjutnya mulai menyebarkan visi dan misinya ke wilayah-wilayah lain. Seiring dengan semakin mudahnya mobilisasi masyarakat ke berbagai wilayah yang berbeda,   pemikiran-pemikiran   tersebut   sampai   dan   mulai   berkembang   di Purwokerto.
Di Purwokerto sendiri perkumpulan Sarekat Islam sudah ada sebelum tahun 1920 M. Pada kisaran tahun 1920 M, perkumpulan Sarekat Islam tersebut sudah cukup terlembaga hal ini dapat dilihat dari adanya struktur kepengurusan. Dalam tulisan Hasanmihardja diterangkan bahwa yang menjabat sebagai ketua kala itu adalah   Muhammad   Ma’ruf.   Ia   dibantu   oleh   dua   anggota   lainnya   yaitu   Sarwin sebagai penulis, dan Ardjokembar sebagai bendahara. 18
Beberapa   tahun   selanjutnya,   Perserikatan   Muhammadiyah   berdiri   di Purwokerto. Masuknya perserikatan Muhammadiyah ke Purwokerto tidak terlepas dari peran K.H. Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah Pusat. Pada tahun 1920   M,   K.H.   Ahmad   Dahlan   berkunjung   ke   Purwokerto   untuk   memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitussalam. Pada pengajian tersebut ia mengajak kaum Muslimin untuk membersihkan akidah dari khurafat dan syirik, memurnikan ajaran Islam dari bid’ah melalui ajaran yang bersumber dari al Qur’an dan Sunnah, serta   ajakan   untuk   tekun   dan   rajin   mempelajari   al   Qur’an   dan   Hadis.   Sebelum menutup   pengajiannya,   K.H.   Ahmad   Dahlan   mengajak   para   hadirin   untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ajakan ini mendapatkan reaksi pro dan kontra. 19
Reaksi  pro  pada  ajakan  itu  datang   dari   Kyai  Ma’ruf  dan   Hasanmihardja. Keduanya   menghampiri   K.H.   Ahmad   Dahlan   dan   mengundangnya   untuk bermusyawarah di kediaman K.H. Halimi. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa K.H. Ahmad Dahlan akan berkunjung ke Purwokerto pada tahun 1921 M. Kunjungannya   tersebut   bertujuan   untuk   menjelaskan   tentang   asas   dan   tujuan Muhammadiyah. 20 Kunjungan   yang   kedua   tersebut   dilakukan   di   pendopo kepenghuluan.   Beberapa   tokoh   yang   hadir   dalam   perkumpulan   tersebut   adalah Muh.   Ma’ruf,   M.   Sarwin,   Ardjokembar,   R.   Soemardi,   R.   Tarekat,   R.   Soekardi Achmadirdjo, Muhammad Sajidi, M. Abdulraohiem, M. Chalimi, dan M. Koljubi.
18 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto” (n.d.): hlm. 5-6.
19 Suwarno, ed,, Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945 (Purwokerto: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Lembaga Pustaka dan Dokumentasi, 1 997 .), hlm. 13-14.
20 Ibid., hlm. 15.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 47
Pertemuan tersebut diisi oleh K.H. Ahmad Dahlan sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah sebelumnya. 21
Sebelum   perkumpulan   di   pendopo   kepenghuluan   berakhir,   para   hadirin menyatakan   diri   sebagai   anggota   Muhammadiyah,   kemudian   dibentuklah kepengurusan   Persyarikatan   Muhammadiyah   di   Purwokerto.   Pada   saat   itu Purwokerto belum resmi menjadi Cabang Persyarikatan Muhammadiyah, baru pada tahun 1922 M berdasarkan Surat Ketetapan no. 11/BM tertanggal 15 November 1922, Purwokerto resmi menjadi Cabang Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun susunan pengurus   Muhammadiyah   cabang   Purwokerto   yang   pertama   adalah   sebagai berikut:
Ketua
: K. Ma’ruf Staf Pengurus : Hasanmihardja, H. Abdurochim, Z. Yastrawirya, Mochamad Sayidi, Yasmirdja, Sanasngad, Jarnuji, dan Tarikat Staf Ibu : Ny. Hasanmihardja dan Hj. Abdullah. 22
Organisasi keagamaan lainnya yang juga muncul pada awal abad ke-20 M di Purwokerto adalah Ahmadiyah. Organisasi ini mulai dikenal di Purwokerto sejak tahun   1928   M.   Hal   ini   dikarenakan   R.   Ng.   Djojosugito   selaku   ketua   gerakan Ahmadiyah   dari   Yogyakarta   menjabat   sebagai   guru   di   Purwokerto.   Setelah kelahirannya   di   Yogyakarta,   Ahmadiyah   memindahkan   pusat   kegiatannya   di Purwokerto.   Hal   ini   dikarenakan   banyak   tokohnya   yang  tinggal   di   Purwokerto. Salah satu tokoh Ahmadiyah yang berpengaruh adalah Mirza Wali Ahmad Baig. 23 Ia merupakan utusan Ahmadiyah dari Lahore, India. Sebelumnya Wali Ahmad Baig tinggal di Yogyakarta. Ia harus pindah ke Purwokerto dikarenakan adanya konflik antara organisasi Ahmadiyah dengan organisasi Muhammadiyah Yogyakarta. 24
Kegiatan Ahmadiyah pada masa tersebut memang terfokus di Purwokerto. Muktamar   pertama   Ahmadiyah   pada   tahun   1929   M   berlangsung   di   kota   ini. Berdasarkan muktamar tersebut maka dibentuklah beberapa cabang Ahmadiyah, seperti cabang Purwokerto, cabang Purbalingga, Pliken, Surakarta, dan Yogyakarta. Cabang   Ahmadiyah   Purwokerto   diketuai   oleh   Kiai   Ma’ruf,   mantan   ketua Persyarikatan   Muhammadiyah   Purwokerto   yang   pertama.   Kepengurusan Ahmadiyah   Purwokerto   kemudian   disempurnakan   pada   tahun   1933   M,   dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Sahidan Martojowono
21 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 6.
22 Suwarno, ed., Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945 , hlm. 15-16.
23 Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 235.
24 Awalnya gerakan Ahmadiyah di Yogyakarta diterima dengan baik oleh anggota Muhammadiyah terutama golongan muda dan intelektualnya. Namun setelah kedatangan Abdul Alim seorang ulama dari India, terjadi kerenggangan antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah. Ia menyampaikan perbedaan-perbedaan pandangan yang terdapat pada gerakan Ahmadiyah. Hal ini meyakinkan gerakan Muhammadiyah bahwa pandangan keagamaan Ahmadiyah berbeda dengan Muhammadiyah. Hal inilah yang menyebabkan Wali Ahmad Baig harus pindah ke Purwokerto. Ibid., hlm. 191.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 48
Wakil Ketua : Sumardi Sekretaris : Kusen Wirjodihardjo Wakil Sekretaris : Kiran Bendahara : Mahwari. 25
Selain organisasi dari golongan modern tersebut, golongan tradisional juga mulai   membentuk   keorganisasian.   Berbeda   dengan   golongan   modern   yang mengembangkan   keorganisasiannya   di   wilayah   perkotaan,   golongan   tradisional yang diwakili oleh organisasi Nahdlatul Ulama muncul pertama kali di Sokaraja Kota   Kawedanan   Kecil   yang   berjarak   kurang   lebih   9   km   dari   Purwokerto. Kemunculan organisasi Nahdlatul Ulama di Karesidenan Banyumas dimulai dengan kedatangan Hadlatus Syaikh Hasyim Asyari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Keduanya   meresmikan   Nahdlatul   Ulama   cabang   Sokaraja   pada   tahun   1932   M. Cabang   inilah   yang   kemudian   menjadi   cikal   bakal   Nahdlatul   Ulama   di   daerah Banyumas, termasuk Purwokerto. 26
Kemunculan   organisasi-organisasi   Islam   tersebut   menjadi   cikal   bakal perkembangan umat Islam Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin terorganisir dan terstruktur dengan lebih baik. Organisasi-organisasi inilah yang   selanjutnya   memfokuskan   kegiatannya   pada   kemajuan   umat   Islam   dalam berbagai   bidang.   Namun,   pada   masa   kolonial   gerakan   organisasi   Islam   dalam bidang   politik   masih   dibatasi.   Sebagaimana   yang   telah   dijelaskan   pada   bab sebelumnya bahwa pemerintah Hindia Belanda mendirikan politie inlichting dienst atau   polisi   bagian   penyelidikan   kegiatan-kegiatan   politik.   Hasanmihardja menyebutkan bahwa institusi inilah yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi gerakan   politik   organisasi   Islam.   Beberapa   di   antaranya   membatasi   perizinan mengadakan rapat dan pengintaian kegiatan musyawarah. Kesalahan pembicaraan dalam musyawarah dapat menggiring ketua organisasi ke pengadilan. 27
Kaum   muslim   terpelajar   memiliki   peran   besar   dalam   pendirian   suatu organisasi keagamaan. Dilihat dari tokoh-tokoh yang berperan di setiap organisasi tersebut, kaum muslim terpelajar juga memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan   masyarakat   awam.   Selain   itu   dengan   adanya   organisasi-organisasi keagamaan   tersebut   juga   dapat   menjadi   konter   bagi   gerakan   umat   Kristen   di Purwokerto,   sehingga   umat   Islam   Purwokerto   masih   dapat   menunjukkan eksistensinya hingga saat ini.
2. Bidang Sosial
a. Aliran Baru dan Aliran Kuno
Munculnya organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam menjadi salah satu langkah awal perkembangan umat Islam di suatu wilayah. Di sisi lain kemunculan
25 Ibid., hlm. 238.
26 Zuhri, Berangkat Dari Pesantren , hlm. 114.
27 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 13.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 49
organisasi   Islam   juga   menyebabkan   terbaginya   kaum   muslimin   ke   dalam   dua golongan yang berbeda. Adanya perbedaan pandangan keagamaan dari organisasi keagamaan   yang   berkembang   pada   awal   abad   ke-20   M,   membagi   umat   Islam menjadi golongan tradisionalis dan golongan modernis atau menurut Deliar Noer dalam bukunya Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, umat Islam dapat dibagi menjadi golongan tradisi dan golongan pembaharu. 28
Di Purwokerto pada tahun 1900 – 1920 M, belum terlihat adanya kemunculan kedua golongan tersebut. Baru pada kisaran tahun 1920 M, menurut Hasanmihardja umat   Islam   di   Purwokerto   mulai   terjadi   pengelompokan.   Pengelompokan   ini memang   tidak   serta   merta   mengikrarkan   diri   sebagai   suatu   kelompok,   namun pengelompokan   ini   dapat   dilihat   dari   kesamaan   pemikiran   dan   pemahaman. Pengelompokan   ini   juga   dapat   dilihat   dari   pro   atau   kontranya   suatu   kelompok terhadap hal-hal tertentu.
Di Purwokerto,  pengelompokan umat Islam  mulai  terjadi sejak maraknya pengajian tentang tafsir al Qur’an pada kisaran tahun 1920 M. Dua tokoh yang berperan dalam pengajian tersebut adalah Kyai Haji Chalimi dan Kyai M. Koljubi. Keduanya memberikan pengajaran tafsir al Qur’an yang mulai menghidupkan akal dan fikiran para siswanya. Pengajaran ini bertujuan agar umat Islam tidak hanya pandai   membaca   namun   juga   mengerti   arti   dan   maksud   ayat-ayat   al   Qur’an. Kegiatan pengajian tersebut tidak hanya dilaksanakan di Purwokerto, namun juga di wilayah   sekitarnya   seperti   Ajibarang,   Rawalo,   Sokaraja,   Banyumas,   Jatilawang, Patikraja, Bumiayu, dan lain sebagainya. Menurut Hasanmihardja, Kyai Haji Koljubi mempunyai keistimewaan dalam cara berpidatonya. Ia benar-benar bersemangat ketika berpidato. Ia mampu untuk membakar semangat dalam rangka memberantas kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat. 29
Berdasarkan   alasan   tersebut,   maka   menurut   Hasanmihardja   muncul   dua kelompok Islam di Purwokerto, masyarakat mengenalnya dengan sebutan aliran kuno atau kolot dan aliran baru atau dianggap pula kaum wahabi. Aliran baru menganggap   bahwa   perlu   adanya   penafsiran   al   Qur’an   dan   Hadits,   sedangkan aliran kuno menganggap bahwa hal tersebut tabu. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi   aliran   kuno   terhadap   pengajian   tafsir   al   Qur’an.   Aliran   kuno   juga mengadakan pengajian  di  Masjid  Kota dengan  tema  yang berhubungan  dengan
28 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 320- 322 Menurut Deliar Noer, golongan tradisi lebih menekankan pada soal-soal agama, din atau ibadah. Selain itu kepatuhan atau taklid buta terhadap Kyai atau Syaikh menjadi ciri khas golongan tradisi. Ilmu pengetahuan yang didapatkan merupakan pengalihan atau pewarisan searah, dari Kyai ke santri. Ilmu pengetahuan yang ditekankan lebih pada hafalan daripada pemahaman. Deliar Noer mengelompokkan kyai, pesantren, dan tarekat ke dalam golongan tradisi tersebut. Adapun golongan modern/ pembaharu adalah mereka yang berpandangan pada pemurnian Islam. Umat Islam Indonesia harus kembali kepada Islam yang bebas dari segala macam bentuk takhayul, bid’ah, dan khurafat. Selain itu masih menurut Deliar Noer golongan pembaharu merupakan golongan yang mengembalikan sifat dasar Islam. Islam merupakan agama yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Islam juga dapat berarti kemajuan. Islam mendorong umatnya untuk menggali ilmu pengetahuan, mengembangkan sains, dan memperhatikan kedudukan wanita.
29 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 4-5.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 50
penafsiran al Qur’an. Namun, pembahasan yang disampaikan mengenai hukum menerjemahkan atau menafsirkan al Qur’an. Aliran Kuno bahkan mendatangkan ulama  ternama  dari Kudus,  Kyai  Asnawi,  untuk  memberikan  ceramah  tersebut. Pengajian ini dihadiri oleh banyak kaum muslimin dari wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Hal ini jika dilihat dari tradisi aliran kuno dapat diartikan bahwa aliran kuno   ingin   memberikan   penerangan   perihal   penafsiran   serta   penerjemahan   al Qur’an dan Hadits cukup diserahkan kepada para Kyai atau Syaikh. 30
Kegiatan pengajian tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan lancar. Pada saat sesi tanya jawab terjadi kekacauan. Kekacauan terjadi dikarenakan pertanyaan seorang pendengar yang tidak terjawab dengan baik. Golongan penanya tersebut kemudian pergi meninggalkan majelis. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara bedug ditabuh. Suara bedug tersebut ditabuh sebagaimana suara bedug “titir” yang menandakan suatu hal buruk sedang terjadi, seperti misalnya rumah terbakar atau   perkelahian.   Meskipun   tidak   terjadi   hal-hal   yang   serius   namun   kekacauan tersebut mendapat perhatian polisi penjaga keamanan. 31
Selanjutnya perselisihan lebih banyak terlihat dari golongan Nahdlatul Ulama yang   mewakili   aliran   kuno   dan   Muhammadiyah   yang   mewakili   aliran   baru. Sebagaimana   yang   pada   umumnya   terjadi   di   Indonesia,   pertentangan   antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah lebih menonjol pada perbedaan dalam masalah khilafiyah. Menurut Saifuddin Zuhri dalam bukunya Guruku Orang-Orang dari Pesantren beberapa ulama Nahdlatul Ulama kerap melakukan diskusi dengan orang-orang Muhammadiyah. Kyai Adzkiya dari Kroya merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang cerdas dan pandai berdebat. Ia kerap datang ke kongres Muhammadiyah untuk melakukan diskusi tentang masalah khilafiyah antara kedua organisasi tersebut. Adapun masalah khilafiyah yang banyak diperdebatkan adalah seputar,   pembacaan   niat   shalat “ushalli”, pembacaan  azan dan  doa talqin  pada jenazah, tahlilan, serta beberapa hal lainnya. 32
Di   antara   kedua   golongan   tersebut,   menurut   Hasanmihardja,   pemerintah Hindia   Belanda   lebih   condong   kepada   Muhammadiyah.   Pemerintah   seolah-olah membantu   dan   melindungi   Muhammadiyah,   meskipun   menurutnya   pemerintah sebenarnya  juga  merasa  cemas  dan  terancam  atas  kemajuan  Muhammadiyah  di Purwokerto. 33 Kedekatan Muhammadiyah dengan pemerintah cukup masuk akal karena   secara   pemikiran   Muhammadiyah   lebih   modern   dibandingkan   dengan Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi, pemikiran aliran tradisional yang menganggap bahwa mengikuti gaya hidup Barat merupakan salah satu bentuk kekafiran.
b. Kampung Kauman Lama
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-Orang Dari Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 6-7.
33 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 13.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 51
Meskipun   terdapat   perbedaan   di   antara   kedua   golongan   tersebut,   bukan berarti keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kampung Kauman Lama di Purwokerto. Kampung Kauman Lama terletak di   Purwokerto   Lor,   Kota   Purwokerto   bagian   utara.   Kampung   ini   sebelumnya merupakan   pusat   kota   di   sebelah   selatan   Pasar   Wage   yang   ditinggali   oleh Cakrawedana. Daerah tersebut selanjutnya kosong dan ditinggali oleh pedagang Cina sampai berdiri sebuah Klenteng di wilayah tersebut. 34 Di sebelah barat wilayah tersebut   terdapat   kampung   yang   pada   masa   penyebaran   Islam   di   Purwokerto menjadi persinggahan para pedagang Islam. 35
Selanjutnya kampung ini menjadi salah satu saksi perkembangan organisasi Islam di Purwokerto. Setidaknya terdapat tiga organisasi Islam yang berkembang di Kampung   Kauman   Lama,   yaitu   Nahdlatul   Ulama,   Muhammadiyah,   dan Ahmadiyah. Perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kauman Lama dapat dilihat dari berdirinya masjid di kampung tersebut. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah semata namun juga sebagai tempat pendidikan sekaligus dakwah. Masjid dapat menjadi tempat berkumpulnya jamaah-jamaah dari organisasi-oranisasi tersebut. Bentuk awal bangunan tersebut lebih tepat disebut dengan langgar. 36
Langgar   pertama   yang   dibuat   adalah  langgar  atau   masjid   Kauman   Lama yang diprakarsai oleh Kyai Murmabesari, Murmawitana, Hasan Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dan selesai dibangun pada 22 April 1921. 37 Kini Masjid ini dikenal sebagai Masjid Istiqomah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. 38 Selain itu tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup terkenal sekaligus   guru   dari   Saifuddin   Zuhri,   Kyai   Akhmad   Bunyamin   juga   tinggal   di Kampung Kauman ini. Ia sempat menjadi mursyid Tarekat Syadziliyyah di Sokaraja. Menurut M. Rofiq Widadi yang dikutip oleh Akhmad Saefudin, Kyai A. Bunyamin kerap dikunjungi oleh Jendral Sudirman setiap kali ia akan berangkat berperang untuk meminta restu. 39
Organisasi   selanjutnya   adalah   organisasi   Muhammadiyah.   Eksistensi organisasi Muhammadiyah di kampung ini juga tidak terlepas dari dibangunnya masjid Muhammadiyah. Adapun masjid Muhammadiyah pertama yang dibangun di   Kauman   Lama   adalah langgar   ngandap   asem.  Langgar   ini   dibangun   oleh saudagar batik anggota Muhammadiyah Yastrawireja. Luas masjid tersebut sekitar 6 x 11  meter  persegi. Di  langgar  tersebut  Muhammadiyah mengadakan  pengajian “ gerumbul”.   Hal   ini   dilaksanakan   dengan   tujuan   untuk   memberantas   cara
34 Rachmaningtiyas Wietda Ayu Nirmandini, “Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor” (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), tidak dipublikasikan,  hlm. 30.
35 Ibid.
36 Ibid., hlm. 30.
37 Tertulis dalam monumen peresmian yang terpasang di dalam Masjid al-Istiqomah.
38 Nirmandini, “Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor,” hlm. 31.
39 Akhmad Saefudin, Riwayat Ringkas 17 Ulama Banyumas (Yogyakarta: Titian Wacana, 2012), hlm. 41.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 52
pengajaran Islam yang mengarah pada taklid buta dan mematikan akal serta pikiran umat Islam. 40
Tidak   hanya   organisasi   Nahdlatul   Ulama   dan   Muhammadiyah   yang berkembang   di   kampung   Kauman   Lama,   gerakan   Ahmadiyah   Lahore   juga berkembang di kampung ini sejak tahun 1930 M. Tokoh-tokoh Ahmadiyah awal seperti R. Ng. Djojosugito dan Wali Ahmad Baig bertempat tinggal di kampung ini. 41 Tokoh-tokoh   inilah   yang   kemudian   menyebarkan   dakwah   gerakan   Ahmadiyah Lahore.
Perlu   diketahui   bahwa   sebelumnya   R.   Ng.   Djojosugito   menduduki   posisi penting di keorganisasian Muhammadiyah Pusat sebagai sekretaris. Oleh karena itu kedatangannya di Purwokerto mendapat cukup banyak perhatian dari masyarakat. Djojosugito kemudian menyampaikan pengajaran-pengajaran agama. Hal tersebut dilakukan   sebelum   Djojosugito   diketahui   telah   keluar  dari   Muhammadiyah   dan memilih   bergabung   dengan   Ahmadiyah.   Kabar   bahwa   Djojosugito   merupakan anggota   Ahmadiyah   disampaikan   oleh   utusan hoofdbestuur  Muhammadiyah Yogyakarta. 42
Setelah   Djojosugito   diketahui   sebagai   anggota   Ahmadiyah,   tidak   berarti gerakan   Ahmadiyah   dijauhi.   Pengajaran   Djojosugito   tadi   bahkan   telah   berhasil mengajak beberapa anggota Muhammadiyah Purwokerto untuk masuk ke gerakan Ahmadiyah   Lahore,   seperti   misalnya   Kyai   Ma’ruf   ketua   Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto pertama. 43 Selain Djojosugito, pembawa paham Ahmadiyah   Lahore   pertama   di   Indonesia,   Wali   Ahmad   Baig   yang   tinggal   di kediaman Sanudji di Kauman Lama, berperan besar dalam pengajaran pemikiran- pemikiran di wilayah Kauman Lama khususnya dan Purwokerto pada umumnya. Tinggalnya   pendakwah   Ahmadiyah   dari   India   tersebut   di   Kauman   Lama memberikan semangat terhadap gerakan Ahmadiyah Lahore di Indonesia. 44

## c. Gerakan Pemuda
Pada awal abad ini bermunculan berbagai gerakan pemuda di Indonesia. Gerakan   pemuda   tersebut   biasanya   berbasis   gerakan   kepanduan.   Munculnya organisasi   keagamaan   di   Purwokerto   turut   mendorong   munculnya   gerakan pemuda.   Organisasi   keagamaan   yang   berkembang   di   Purwokerto   tidak   hanya memfokuskan   kegiatan   pada   hal-hal   keagamaan,   namun   juga   membina   para pemudanya   agar   menjadi   lebih   berkualitas.   Setiap   organisasi   memiliki   gerakan pemudanya masing-masing.
40 Ibid.; Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 20-21.
41 Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia , hlm. 236.
42 Suwarno, ed. Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945 , hlm. 26.
43 Ibid., hlm. 27.
44 Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia , hlm. 236.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 53
Gerakan pemuda Islam yang pertama di Purwokerto pada awal abad ke-20 M adalah Jong Islamieten Bond. Berdasarkan salah satu tulisan yang terdapat dalam koran Bendera   Islam,   pada   bulan   September   1926   M   Kasman   mendirikan  Jong Islamieten   Bond  cabang   Purwokerto. 45 Sebelumnya   Kasman   mengadakan perkumpulan   dengan   murid-murid Kweekschool  dan   MULO.   Gerakan  Jong Islamieten   Bond  merupakan   gerakan   intelektual   pemuda   yang   diprakarsai   oleh Sjamsoeridjal pada tahun 1925 M, yang kemudian mendapatkan dukungan dari H. Agus Salim. Perkumpulan ini lebih menekankan pada persatuan pemuda Islam. Jong Islamieten Bond berupaya menjadi wadah untuk mendidik pemuda Islam agar memiliki dasar keagamaan Islam yang kokoh. 46
Beberapa   tahun   kemudian   organisasi   Muhammadiyah   juga   mendirikan sebuah gerakan pemuda. Muhammadiyah menamai gerakan pemudanya dengan sebutan Hizbul Wathon atau biasa di singkat H.W. Di Purwokerto gerakan ini mulai diadakan setelah dibentuknya H.I.S Met den Qur’an pada tahun 1932 M. Beberapa tahun kemudian pada bulan Juli 1939 M, H.W. Karesidenan Banyumas telah dapat menyelenggarakan kegiatan Jambore di lapangan sepakbola Purwokerto. 47 Gerakan ini terdiri dari pemuda-pemuda dengan rentang usia 10-18 tahun. Di akhir pekan kegiatan yang diadakan berupa latihan-latihan ketangkasan dan kepanduan dengan pakaian kuning kunyit, celana biru tua, dan sapu tangan leher berwarna hijau. 48
Gerakan   ini   melatih   pemuda   agar   lebih   disiplin   dan   teratur.   Salah   satu   tokoh kemerdekaan Jenderal Sudirman pernah menjadi pimpinan gerakan Hizbul Wathan Banyumas. 49
Begitupula  dengan Nahdlatul Ulama,  Nahdlatul  Ulama menamai  gerakan pemudanya   dengan   sebutan   Nasyi’in.   Nasyi’in   merupakan   kelompok   mubaligh muda. Tugas mereka adalah untuk membantu juru dakwah yang pada umumnya terdiri dari para kyai. Kelompok Nasyi’in juga mengadakan kursus guna menambah kecakapan anggotanya. Beberapa di antaranya adalah kursus pidato, berdakwah, dan   memperdalam   pengetahuan   agama.   Dalam   perkembangannya   Nasyi’in kemudian   diubah   menjadi  Ansor.   Ansor   biasa   disebut   sebagai   angkatan   muda Nahdlatul Ulama. 50 Tugasnya tidak jauh berbeda dengan Nasyi’in. Ansor bertugas membantu jalannya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama.
Gerakan-gerakan   pemuda   tersebut   menjadi   salah   satu   bukti   adanya perkembangan Islam di Purwokerto. Umat Islam di Purwokerto telah mengenal
45 “Poerwokerto Tamoe Ketinggalan”, dalam Bendera Islam , No. 53, Tahun ke-3, Kamis, 22 Rabiul Awwal 1345 atau 30 September 1926.
46 Ibid., Lihat juga Agustina Dwi Pramuji Astut, “Pergerakan Nasional Pemuda Islam (Studi Tentang Jong Islamieten Bond 1925-1942)” (skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), hlm. 81.
47 Suwarno, ed., Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945 , hlm. 34.
48 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 10.
49 Soemarsono, Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman (Yogyakarta: Corps Cacat Veteran Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tt), hlm. 11.
50 Zuhri, Berangkat Dari Pesantren , hlm. 106-110.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 54
sistem   kaderisasi.   Sistem   kaderisasi   inilah   yang   selanjutnya   dapat   meneruskan perjuangan umat Islam di Purwokerto. Pada masa kemerdekaan gerakan-gerakan pemuda ini bahkan ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

## 3. Bidang Pendidikan
Pada   awal   abad   ke-20   M,   pendidikan   di   Indonesia   diwarnai   oleh   sistem pendidikan   barat.   Sebagaimana   yang   telah   dijelaskan   sebelumnya   bahwa   dunia pendidikan di Purwokerto juga turut berkembang dikarenakan adanya kebijakan pencerdasan  rakyat  pribumi   oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.   Meskipun  begitu, sistem   pendidikan   yang   dijalankan   oleh   Hindia   Belanda   tidak   dapat   dikatakan sempurna.   Belanda   hanya   menekankan   pendidikan   untuk   kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi, 51 pembelajaran agama tidak dimasukkan ke dalam pengajarannya. Hal ini menuntut kalangan umat Islam untuk   mengadopsi  sistem   pendidikan   Barat   dengan  pengajaran  agama   Islam   di dalamnya. Selain itu banyaknya jumlah umat Islam yang pergi haji ke Tanah Suci dan bermukim di sana pada abad sebelumnya, kemudian kembali ke Tanah Air, menurut Mahmud Yunus menjadi salah satu faktor munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. 52
Di Purwokerto pendidikan agama Islam yang berkembang dapat dibagi ke dalam   dua   kategori   yaitu   pendidikan   tradisional   dan   pendidikan   modern. Pendidikan   tradisional   dapat   disamakan   dengan   sistem   pendidikan   informal. Sebagai gambaran, secara sederhana pengajaran dilakukan di surau-surau, langgar, masjid,   atau   serambi   rumah   kyai.   Para   murid   berkumpul   secara   melingkar mendengarkan   pengajaran   dari   kyai.   Adapun   pendidikan   modern   merupakan sistem pendidikan yang diadopsi dari barat. Pengajaran dilakukan di kelas-kelas dengan bangku, meja, dan papan tulis. Terdapat jenjang-jenjang kelas yang dibagi sesuai kemampuan murid. 53
a. Pendidikan Islam Tradisional
Sistem pendidikan tradisional telah berjalan bertahun-tahun sebelum abad ke-20 M. Menurut Hasnida dalam artikelnya yang berjudul “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda,   Jepang,   dan   Sekutu)”,   setidaknya   terdapat   tiga   sistem   pendidikan tradisional Islam di Indonesia. Pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu Islam. Sistem ini mengadopsi kebiasaan pendidikan Hindu Budha yaitu sistem keraton dan sistem   pertapa.   Pada   sistem   keraton   murid-muridnya   terdiri   dari   para   putra bangsawan   dan   kalangan   keraton,   sedangkan   sistem   pertapa   murid-muridnya mendatangi   tempat   pertapaan   atau   kediaman   sang   guru.   Sistem   pendidikan pertapaan tersebut juga dapat ditemukan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
51 Djohan Makmur, Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 75.
52 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992), hlm. 228-229.
53 Ibid., hlm. 34 dan 63; Zuhairini et al., Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 211 dan 217.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 55
Kyai-kyai   pesantren   biasanya   mengadakan   ceramah-ceramah   tertentu   yang kemudian dihadiri oleh umat muslim dari wilayah-wilayah lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saifudin Zuhri dalam bukunya Berangkat dari Pesantren, ia pernah   berjalan   dari   kediamannya   di   Sokaraja   ke   pesantren   Mersi   untuk mendengarkan ceramah dari Kyai Haji Abdul Jamil mengenai teknik pembacaan al Qur’an. 54
Kedua,   sistem   pendidikan   surau   atau langgar.   Sistem   pendidikan   ini menggunakan   metode   ceramah,   membaca,   dan   menghafal.   Para   murid   duduk melingkar sembari menyimak pengajaran dari gurunya. Sistem ini juga biasa disebut dengan istilah halaqah. Ketiga, sistem pendidikan pesantren. Di antara dua sistem pendidikan  tradisional   sebelumnya   sistem   pendidikan   ini   dapat   dikatakan   lebih terlembaga secara institusi. Ada dua metode pendidikan yang digunakan di sini yaitu metode individu atau sorogan dan kolektif atau bandongan. Metode pertama dilakukan secara individu antara kyai dan santri. Kyai bertugas memberikan contoh dan   mengevaluasi   bacaan   kitab   santrinya.   Metode   kedua   dilakukan   secara berkelompok dengan mendengarkan ceramah dari sang kyai. 55
Di   wilayah   Purwokerto   dan   sekitarnya,   hingga   awal   abad   ke-20   M, pendidikan tradisional masih dapat ditemukan bahkan beberapa tetap dilestarikan hingga saat ini. Sistem pendidikan tradisional yang terdapat di wilayah Purwokerto dan   sekitarnya   adalah   sistem   pendidikan   pesantren.   Keberadaan   pesantren   di Purwokerto lebih banyak ditemukan di luar daerah kota. Beberapa di antaranya yang diketahui eksistensinya pada awal abad ke-20 M adalah pesantren Karangsari yang diasuh oleh Kyai Dimyati, pesantren Mersi yang diasuh oleh Kyai Haji Abdul Jamil, dan pesantren Kebumen yang diasuh oleh Kyai Mashuri. 56 Ketiganya berada di   luar   kota   Purwokerto.   Pesantren-pesantren   tersebut   biasanya   mengajarkan pelajaran fikih, akidah, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bacaan al Qur’an.
Selain di pesantren-pesantren, pengajaran agama Islam di Purwokerto juga banyak dilakukan di langgar atau masjid-masjid. Pengajaran agama Islam dilakukan dengan   metode   pengajian   atau   mendengarkan   ceramah   dari   Kyai.   Masjid   Besar Purwokerto   sebagai   salah   satu   masjid   yang   berada   di   pusat   pemerintahan Kabupaten Purwokerto sejak kisaran tahun 1920 M kerap mengadakan pengajian setelah   shalat   Maghrib   hingga   memasuki   waktu   Isya.   Salah   satunya   adalah pengajian   tafsir   al   Qur’an.   Terkadang   mubaligh-mubaligh   dari   luar   kota   juga diundang untuk mengisi pengajian di Masjid Besar. 57 Adapun di langgar-langgar kecil lainnya pengajaran al Qur’an masih tetap berlangsung.
54 Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , hlm. 77.
55 Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, dan Sekutu),” Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16 (2017): hlm. 246-247
56 Zuhri, Berangkat Dari Pesantren , hlm. 43, 44, dan 119.
57 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 4-5.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 56
Organisasi-organisasi   keagamaan   memiliki   andil   cukup   besar   dalam pengadaan pengajian-pengajian di langgar-langgar. Muhammadiyah mengadakan pengajian   “ gerumbul”   di   langgar-langgar   yang   didirikannya.   Dalam   pengajian tersebut diajarkan pengetahuan agama Islam yang sesuai dengan ajaran al Qur’an dan Hadis. 58 Ahmadiyah mengadakan pengajian dengan tema yang berbeda-beda di masjid as-Salam yang terletak di kampung Pejagalan, kelurahan Purwokerto Kidul. Tema-tema   yang   dikaji   adalah   al   Qur’an,   sabda kawasa,  perjuangan  khalifah- khalifah, bahasa Arab, dan sejarah Nabi. 59
b. Pendidikan Islam Modern
Perkembangan   pendidikan   Islam   modern   tidak   terlepas   dari   sistem pendidikan   barat   yang   telah   lebih   dulu   hadir   di   masyarakat.   Sistem   kelas   dan berjenjang menjadi salah satu pembeda antara pendidikan tradisional dan modern. Mata pelajaran umum juga diadopsi untuk melengkapi wawasan murid, meskipun mata   pelajaran   agama   yang   lebih   diutamakan.   Pendidikan   Islam   modern   di Indonesia   umumnya   disebut   madrasah. 60 Lagi-lagi   keberadaan   organisasi keagamaan berperan besar terhadap terbentuknya sekolah-sekolah Islam modern.
Pada awal abad ke-20 M, di Purwokerto telah berdiri beberapa sekolah Islam dengan   sistem   pendidikan   modern.   Muhammadiyah   cabang   Purwokerto mendirikan   sekolah   Islam   modern   yang   pertama   dengan   nama   “H.I.S. met den Qur’an” pada tahun 1926 M. Sekolah ini terdiri dari 7 tingkatan kelas. Pada masa awal   berdirinya   H.I.S.   Muhammadiyah   hanya   memiliki   8   orang   murid.   Hingga tahun 1933 M, siswa yang bertahan hingga duduk di kelas VII berjumlah 6 orang. Beberapa tahun kemudian, pada tahun ajaran 1934/1935 didirikan sekolah Mulo Muhammadiyah   sebagai   kelanjutan   dari   H.I.S.   Muhammadiyah.   Pada   saat   awal pembukaannya sekolah ini memiliki 15 orang murid. Namun sangat disayangkan karena   Mulo   Muhammadiyah   hanya   bertahan   kurang   dari   satu   tahun,   karena sedikitnya murid yang masuk. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibuatlah Madrasah Wustho Mu’alimin pada tahun 1936. Madrasah ini merupakan madrasah diniyah   setingkat   SMP.   Pelajaran   yang   diajarkan   seputar   pelajaran   agama   dan bahasa  Arab.   Waktu   pengajarannya   dilakukan   siang   hari   dari   pukul   14.00-16.00 WIB. 61
Selain Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama juga mendirikan sebuah madrasah di Purwokerto. Madrasah tersebut adalah Madrasah Mamba’ul ‘Ulum. Berdasarkan keterangan yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri, sekolah ini didirikan di belakang   Masjid   Jami’   Purwokerto.   Berdirinya   madrasah   ini   diprakarsai   oleh beberapa   alumni   Mamba’ul   ‘Ulum   Solo.   Mereka   bekerja   sama   dengan   pihak
58 Ibid., hlm. 21.
59 Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia , hlm. 238-239.
60 Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 , hlm. 328.
61 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 9; Suwarno, ed., Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945 , hlm. 30-34.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 57
penghulu Masjid Jami’ Purwokerto. Menurut pemaparannya pula bahwa Madrasah Mamba’ul   ‘Ulum   Purwokerto   telah   mengalami   kemajuan. 62 Jika   dirunut   dengan Madrasah Mamba’ul Ulum Solo sebagai acuannya, maka Madrasah Mamba’ul Ulum Purwokerto memiliki sistem kelas-kelas dari kelas I sampai dengan kelas XI. 63
c. Penggunaan Literatur Islam sebagai Sarana Pendidikan
Di   samping   sistem   pendidikan   Islam,   penggunaan   literatur   Islam   juga merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada perkembangan intelektual umat Islam.   Pada   awal   abad   ke-20   M,   literatur-literatur   Islam   juga   dipelajari   di Purwokerto. Literatur Islam yang banyak ditemukan di wilayah Purwokerto adalah literatur Islam tradisional. Pesantren-pesantren menjadi pusat kajian literatur Islam. Di pesantren literatur Islam biasa disebut dengan kitab kuning. 64 Kitab ini mengkaji berbagai ilmu keislaman, seperti fikih , bahasa arab, ‘aqaid atau ushuluddin, sejarah nabi, tafsir al Qur’an, tajwid, hadis, dan lain-lain.
Berdasarkan   uraian   Saifuddin   Zuhri   dalam   bukunya Berangkat   dari Pesantren, beberapa kitab yang diajarkan di pesantren di wilayah Purwokerto dan sekitarnya yaitu Safinah an-Naja  kitab pedoman pelajaran fikih dan  ushuluddin karangan Syaikh Salim bin Samir al-Hadrami, Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, Fatthulqarib karangan Abi Syuja’, al-Jurumiyah, Imrithi,  Alfiyah,   Fathul-Mu’in,   Bulughul   Maram,   dan   lain   sebagainya.   Selain   di pesantren, lembaga pendidikan model klasikal seperti madrasah Mamba’ul ‘Ulum juga menggunakan beberapa kitab tersebut. 65
Literatur Islam lainnya yang diajarkan di Purwokerto adalah literatur dari Gerakan  Ahmadiyah.   Gerakan  Ahmadiyah   memiliki   literaturnya   sendiri.   Untuk menambah wawasan para pengikutnya diajarkan Tafsir al Qur’an Ahmadiyah dan Wedharing Sabda Kawasa. Selain itu, pengurus besar juga mengirimkan buku-buku dan   majalah   Ahmadiyah   seperti Moeslim,   Correspondentie   Blad,  Risalah Ahmadiyah, dan Wasita Adi (buku berbahasa Jawa untuk anak-anak). 66
Literatur Islam sebenarnya telah tersebar di Purwokerto sejak sebelum abad ke-20 M, terutama untuk kitab-kitab Islam tradisional. Seiring dengan modernisasi yang terjadi di Purwokerto penyebaran literatur Islam semakin banyak digunakan di Purwokerto. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan sistem pendidikan Islam dan masuknya organisasi-organisasi Islam. Keduanya membawa literatur-literatur Islam baru   yang   diperlukan   untuk   mengajarkan   wawasan   keislaman   sesuai   dengan pemahaman kelompok mereka masing-masing. Literatur-literatur tersebut didapat dari   jaringan   organisasi   dan   instansi   pendidikan   di   beberapa   wilayah   lainnya. Masuknya literatur Islam ke Purwokerto juga tidak terlepas dari peran ulama dan
62 Zuhri, Guruku Orang-Orang Dari Pesantren , hlm. 23.
63 Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , hlm. 286-287.
64 Zuhri, Berangkat Dari Pesantren , hlm. 123.
65 Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , hlm. 286-287; Zuhri, Berangkat Dari Pesantren , hlm. 123-124.
66 Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia , hlm. 240.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 58
kaum terpelajar muslim. Mereka mengajarkannya di masjid, langgar, dan lembaga pendidikan Islam sebagai sarana pengajaran agama Islam.
4. Bidang Keagamaan
Sebenarnya sejak abad 19 M, kegiatan keagamaan di wilayah Purwokerto telah  berjalan dengan baik.  Hingga awal  abad  ke-20  M,  kegiatan  keagamaan di Kabupaten Purwokerto lebih banyak dilakukan di desa-desa dengan masing-masing kyai lokalnya. Kegiatan keagamaan masih banyak dipengaruhi oleh gerakan tarekat dan kebudayaan lokal. Selanjutnya pada dasawarsa kedua abad ke-20 M, umat Islam mulai   berkembang   secara   intelektual   hal   ini   turut   memengaruhi   kehidupan keagamaan   umat   Islam   di   Purwokerto.   Berikut   adalah   beberapa   fenomena keagamaan yang terjadi di Purwokerto pada awal abad ke-20 M:
a. Meningkatnya Kesadaran akan Identitas Keislamannya Fenomena   ini   dapat   dilihat   dari   banyaknya   pembangunan   masjid.
Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid merupakan identitas seorang muslim selain sebagai   sarana   peribadatan.   Hal   ini   sejalan   dengan   semakin   maraknya pembangunan gereja-gereja di Purwokerto pada masa tersebut. Salah satu masjid yang berpengaruh di Purwokerto yang dibangun pada dasawarsa awal abad ke-20 M adalah Masjid Jami’ Purwokerto.
Masjid Jami’ Purwokerto dibangun pada tahun 1910 M, yang diprakarsai oleh Bupati Pangeran Arya Mertadireja III, R. Mochamad Dirdjo, K.H. Muslih, dan K.H. Syamsuri Ridwan. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf milik R. Mochamad Dirdjo 67 yang   terletak   di   sebelah   barat   alun-alun   Purwokerto. 68 Masjid   Jami’ Purwokerto   menjadi   salah   satu   pusat   kegiatan   keagamaan   karena   terletak berdampingan dengan kantor penghulu landraad  Purwokerto. Beberapa kegiatan yang diadakan di masjid ini pada kisaran waktu tersebut berupa pengajian kitab kuning, pengadaan kursus dakwah untuk para guru ngaji, pengajian baca al Qur’an, dan lain sebagainya. 69 Masjid ini dapat menjadi salah satu bukti eksistensi Islam di Kabupaten Purwokerto di tengah gencarnya gerakan misionaris Kristen maupun Katolik.
Selain   itu   langgar-langgar,   mushola,   dan   masjid   lain   juga   dibangun   dari kekayaan serta swadaya masyarakat Islam. Organisasi Muhammadiyah misalnya telah   mendirikan   setidaknya   7   musholla   yang   tersebar   di   beberapa   wilayah   di Purwokerto,   seperti   Sawangan,   Purwokerto   Lor,   Kedungwuluh,   Tipar,   dan   lain sebagainya. 70 Masjid Nahdlatul Ulama di Kauman juga didirikan di atas tanah wakaf umat   Islam   dan   dibangun   dengan   biaya   swadaya   masyarakat. 71 Golongan
67 Keterangan wakaf tertulis di bagian depan Masjid Agung Baitussalam.
68 Wawancara dengan bapak H. Safin Santarwi, , S.Pd.I imam Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, pada tanggal 26 April 2018..
69 Ibid.
70 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 21.
71 Nirmandini, “Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor,” hlm. 30.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 59
Ahmadiyyah mendirikan satu langgar di Tipar di atas tanah milik H. Abdurrahim dan satu masjid di Pejagalan pada tahun 1933 M. 72
Selanjutnya untuk jumlah jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, pada kisaran tahun 1930-an M di Purwokerto memang tidak sebanyak wilayah lainnya di sekitarnya. Namun,  berdasarkan  catatan Pemerintah  Hindia Belanda, dari  tahun 1933 – 1937 M jumlah jama’ah haji dari Karesidenan Banyumas yang termasuk di dalamnya Purwokerto mengalami peningkatan.
Jumlah jama’ah Haji dari Karesidenan Banyumas Tahun 1933 1934 1935 1936 1937 Jumlah 14 20 16 33 39
Jumlah tersebut sebenarnya tidak cukup baik, karena wilayah lain di Jawa khususnya, sebagian besar telah mencapai angka 50 jiwa. Seperti misalnya jumlah jama’ah   haji  pada   tahun   1937   M   paling   banyak   berasal   dari  Priangan   350   jiwa, Surabaya 194 jiwa, dan Pekalongan 158 jiwa. 73
b. Pengaruh Gerakan Pembaharuan terhadap Kegiatan Keagamaan Salah   satu  fokus   gerakan   pembaharuan   di   Indonesia   adalah  memurnikan kegiatan keagamaan yang telah berkembang di masyarakat dari bid’ah, tahayul, dan khurafat.   G.J.   Pijper   dalam   bukunya Beberapa   Studi   tentang   Sejarah   Islam   di Indonesia 1900-1950 mengungkapkan,
“sampai dengan tahun-tahun permulaan abad ini (abad ke-20 M), kehidupan keagamaan   di   Indonesia   dapat   diibaratkan   sebagai   sebuah   kolam   yang   tenang, permukaan airnya hanya sekali-sekali saja beriak. Kurang lebih dua puluh tahun kemudian   segalanya   berubah:   yaitu   tidak   lagi   merupakan   kolam   yang   tenang, namun telah berubah menjadi suatu aliran sungai yang sewaktu-waktu meluap.”
Hal   ini   banyak   disebabkan   oleh   aliran   pembaharuan   yang   muncul   dan berkembang   dengan   derasnya   di   Indonesia.   Berbeda   dengan   kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang cenderung dapat berjalan beriringan, aliran pembaharuan dalam   kegiatan   keagamaan   menimbulkan   pertentangan-pertentangan. 74 Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa umat Islam di Purwokerto dalam paham keagamaan terbagi menjadi dua yaitu aliran baru dan aliran kuno. Hal ini kemudian berdampak pada kegiatan keagamaan di Purwokerto. Pemikiran   keagamaan   aliran   baru   mulai   mewarnai   kegiatan   keagamaan   di Purwokerto.
72 Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia , hlm. 236-238.
73 Samangesteld door het Central Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Economische Zaken, Indische Verslag 1938: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over Het Jaar 1937 (Batavia: Landsdrukkerij, 1938), hlm. 136.
74 Pijper, Beberapa  Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950 , hlm. 105-106.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 60
Beberapa kegiatan keagamaan yang berhasil diterapkan oleh aliran baru di Purwokerto adalah khotbah dengan bahasa yang dapat dipahami oleh penduduk, penyelenggaraan shalat hari raya di tanah lapang, dan penghapusan adzan dua kali sebelum   shalat   Jum’at. 75 Ketiga   kegiatan   keagamaan   tersebut   hasilnya   dapat bertahan bahkan hingga saat ini. Selain itu kegiatan seperti penghapusan tradisi suran, nyadran, slametan, meminta syafaat pada kubur, serta hal-hal yang bersifat klenik sedikit berkurang, namun di wilayah luar kota kegiatan-kegiatan tersebut masih kerap dijumpai. 76

## C. PENUTUP
Pada   awal   abad   ke-20   M,   wilayah   Purwokerto   mengalami   perkembangan   yang cukup   berarti.   Pada   bidang   politik   wilayah   Purwokerto   mengalami   perubahan administratif, kebijakan-kebijakan Belanda di Indonesia seperti desentralisasi, politik etis, hingga   politik   asosiasi   juga   diterapkan   di   wilayah   Purwokerto.   Pada   bidang   sosial, masyarakat Purwokerto mulai terlihat polarisasi kelas-kelas sosial mereka yang didasarkan pada   pekerjaanya.   Selanjutnya,   adanya   jalur   transportasi   berupa   kereta   api   cepat berdampak   pada   perkembangan   mobilitas   di   Purwokerto.   Dalam   bidang   pendidikan, hingga   dasawarsa   ketiga   abad   ke-20   M,   di   Purwokerto   telah   berdiri   banyak   lembaga pendidikan.   Hal-hal   tersebut   selanjutnya   mempengaruhi   perkembangan  umat   Islam   di Purwokerto.
Sebelum abad ke-20 M, umat Islam di Purwokerto masih identik dengan gerakan-gerakan tarekat.   Gerakan-gerakan   yang   masih   banyak   diliputi   hal-hal   yang   bersifat   sufistik. Kegiatan keagamaan juga belum dilakukan secara massal dan meluas. Masyarakat muslim di   Purwokerto   belum   pula   mengenal   pengetahun   Islam   yang   lebih   komprehensif. Pengetahuan-pengetahuan mengenai ilmu keislaman masih terbatas pada cara beribadah dan pembacaan al Qur’an. Mereka belum terorganisir secara baik. Mereka hanya terikat secara sosial oleh ritual keagamaannya.
Memasuki awal abad 20 M, perkembangan umat Islam di Purwokerto mulai dapat terlihat. Hal ini diawali dengan berdirinya Masjid Besar di pusat pemerintahan yang dikelola oleh dewan kepenghuluan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan keagamaan mulai marak diadakan melalui pengajian-pengajian bersama di masjid. Pengajian-pengajian tersebut tidak hanya diisi   oleh   kiai-kiai   lokal   namun   juga   dari   kiai   yang   berasal   dari   berbagai   daerah   di sekitarnya.   Hal   tersebut   membawa   pemikiran-pemikiran   baru   kepada   umat   Islam   di Purwokerto.   Sebagai   dampaknya,   muncullah   berbagai   organisasi   keagamaan   di Purwokerto,   yaitu   Serikat   Islam,   Muhammadiyah,  Ahmadiyah,   dan   Nahdlatul   Ulama. Adanya organisasi-organisasi tersebut menjadi roda penggerak perkembangan umat Islam di Purwokerto. Beberapa di antaranya adalah adanya gerakan pemuda, kemajuan sistem pendidikan Islam, pengadaan sarana-sarana peribadatan, dan lain sebagainya.
75 Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto,” hlm. 20.
76 Ibid.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 61
Di samping perkembangan-perkembangan tersebut umat Islam di Purwokerto juga terbagi ke dalam dua golongan. Golongan tersebut adalah aliran kolot atau kuno yang identik dengan golongan tradisi, sementara aliran baru atau kaum wahabi diidentikkan dengan golongan   modern.   Adanya   aliran   tersebut   membawa   pengaruh   terhadap   kegiatan keagamaan di Purwokerto, terutama dari aliran baru. Hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kemurnian Islam dan pemahaman keagamaan mereka (aliran baru), seperti halnya taklid buta, tahayul, bid’ah, dan khurafat, dihapuskan. Beberapa keberhasilan aliran baru dalam  kegiatan  keagamaan  di  Purwokerto  adalah  khotbah  dengan  bahasa  yang  dapat dipahami   oleh   penduduk,   penyelenggaraan   shalat   hari   raya   di   tanah   lapang,   dan penghapusan adzan dua kali sebelum shalat Jum’at.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik. Indonesia Dalam Arus Sejarah . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
Astut, Agustina Dwi Pramuji. “Pergerakan Nasional Pemuda Islam (Studi Tentang Jong Islamieten Bond 1925-1942).” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
Effendi. “Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje).” TAPIs 8, no. 1 (2012).
Esposito, John. L. Islam in Asia: Religion, Politics, & Society . New York: Oxford University Press, 1987.
Gobee, E, and C Adriaanse. Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936 . Jakarta: Insis, 1991.
Hasanmihardja. “Sedjarah Muhammadijah Di Purwokerto” (n.d.).
Hasnida. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, dan Sekutu).” Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16 (2017). Accessed June 17, 2022. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6442.
Isma’il, Ibnu Qoyim. Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial . Jakarta: Gema Insani, 1997.
Maimunah, Siti. “Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan).” In Islam Di Tengah Perubahan: Islam Di Surabaya Akhir Abad XIX-Awal Abad XX , by Himayatul Ittihadiyah, Dudung Abdurahman, Maman A. Malik Sy, Zuhrotul Latifah, Soraya Adnani, Lathiful Khuluq, Herawati, Maharsi, and Imam Muhsin. Yogyakarta: PKSBi Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
Makmur, Djohan. Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 62
Margana, Sri, and M Nursam. Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, Dan Permasalahan Sosial . Yogyakarta: Ombak, 2010.
Mulyasari, Prima Nurahmi. “Modernisasi Dan Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935.” Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya 15 (2014).
Nirmandini, Rachmaningtiyas Wietda Ayu. “Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor.” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.
Pijper, G.F. Beberapa  Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950 . Jakarta: UI Press, 1985. Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia V: Jaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda . Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
Saefudin, Akhmad. Riwayat Ringkas 17 Ulama Banyumas . Yogyakarta: Titian Wacana, 2012.
Samangesteld door het Central Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Economische Zaken. Indische Verslag 1938: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over Het Jaar 1937 . Batavia: Landsdrukkerij, 1938.
Santarwi, H. Safin, n.d.
Soemarsono. Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman . Yogyakarta: Corps Cacat Veteran Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tt.
Steenbrink, Karel. Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia (1596-1942) . Translated by Suryan A Jamrah. Bandung: Mizan, 1995.
Suwarno. Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945 . Purwokerto: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Lembaga Pustaka dan Dokumentasi, 1997.
Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.
Zuhairini, Moh Kasiram, Abdul Ghofir, Tadjab, A. Malik Fadjar, and H. Maksum Umar. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
Zuhri, Saifuddin. Guruku Orang-Orang Dari Pesantren . Yogyakarta: LKiS, 2001.
Zuhri, Saifudin. Berangkat Dari Pesantren . Yogyakarta: LKiS, 2013.
Zulkarnain, Iskandar. Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia . Yogyakarta: LKiS, 2011.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20103 | 63