## ANALISIS HUKUM PERBANKAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIKAN GURU PNS

## Multahibun*

## Abstract
Credit for banks is the main activity, because the largest income from banks comes from the credit sector that is almost 95% of the sector either in the form of interest, provision, or other income. The amount of credit disbursed will determine the profitability and business continuity of a bank. Therefore, lending should be done well, starting from the planning of the credit, the determination of interest rates, crediting procedures, credit analysis, to the return on credit jams. While the importance of lending activities is a strategic function of the bank and this function is also often the cause bankrutnya a bank.
This study aims to find out about: 1) What is the legal basis that allows Decree (SK) Civil Servants can be used as collateral by the debtor to the creditor. 2) How the settlement process will be taken by the creditor (bank) in case of legal conflict (Bad Credit). 3) What is the juridical liability of the banker against customer bad debts. The approach method used in this research is juridical-empirical. The juridical-empirical approach method, which is an approach that examines secondary data first and then proceed with conducting primary data research in the field. Or in other words, this research is carried  out  by  conducting  assessment  and  processing  of  research  data  with  the  starting  point  on  the  legal  aspects  of normative accompanied by theoretical legal studies, supported by empirical facts in the field.
The  results  showed  that  the  PNS  Teacher  Educator  Certificate  requirement  for  civil  servant  teachers  get  professional allowance  so  that  teachers  can  be  a  legal  guarantee  in  banking  law  and  credit  law  principles.  In  the  event  of  a  non- performing loan, the bank shall have the right to settle both peacefully and through due process of law. In addition, since PD  BPR  Astanajapura  is  a  Rural  Bank  which  is  a  Regional  Enterprise  (BUMD),  then  bankers  have  juridical responsibility for customer bad debts because it is detrimental to the state's wealth.
Keywords: Agreement, Credit with Guarantee, Education Certificate, Civil Servant Teacher

## Abstrak
Kredit  bagi  bank  merupakan  kegiatan  yang  utama,  karena  pendapatan  terbesar  dari  bank  berasal  dari sektor  Kredit  yaitu  hampir  95%  dari  sektor  tersebut  baik  dalam  bentuk  bunga,  provisi,  ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha  dari  sebuah  bank.  Oleh  karena  itu,  pemberian  kredit  harus  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya, mulai  dari  perencanaan  besarnya  kredit,  penentuan  suku  bunga,  prosedur  pemberian  kredit,  analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian  kredit  merupakan  fungsi  strategis  yang  dimiliki  bank  dan  fungsi  ini  pula  yang  seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang:  1)  Apa  dasar  hukum  yang  memungkinkan  Surat Keputusan  (SK)  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  dijadikan  jaminan  oleh  debitur  kepada  kreditur.  2) Bagaimana  proses  penyelesaian  yang  akan  diambil  oleh  pihak  kreditur  (bank)  apabila  terjadi  konflik hukum  (Kredit  Macet).  3)  Bagaimana  tanggung  jawab  yuridis  bankir  terhadap  kredit  macet  nasabah. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis-empiris.  Metode  pendekatan yuridis-empiris,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  dan  kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan  dengan  melakukan  pengkajian  dan  pengolahan  terhadap  data  penelitian  dengan  bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta- fakta empiris di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Pendidik Guru PNS syarat untuk Guru PNS mendapat tunjangan profesi Guru jadi  bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik  secara  damai  maupun  melalui  proses  hukum  yang  berlaku.  Disamping  itu,  berhubung  PD  BPR Astanajapura  adalah    Bank  Perkreditan  Rakyat    yang  merupakan  Perusahaan  Daerah  (BUMD),  maka bankir  memiliki  tanggung  jawab  secara  yuridis  atas  kredit  macet  nasabah  karena  sudah  merugikan kekayaan negara.
Kata Kunci : Perjanjian, Kredit dengan Jaminan, Sertifikat Pendidikan, Guru PNS
*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

## A. Pendahuluan
Kegiatan  pinjam  meminjam  uang telah  dilakukan  sejak  lama  dalam kehidupan  masyrakat  yang  telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.  Dapat  diketahui  bahwa hampir  semua  masyarakat  telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang  sebagai  sesuatu  yang  sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Berbagai lembaga keuangan, terutama  bank  konvensional,  telah membantu  pemenuhan  kebutuhan dana  bagi  kegiatan  perekonomian dengan  memberikan  pinjaman  uang antara  lain  dalam  bentuk  kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan  salah  satu  usaha  bank konvensional  yang  telah  banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang  memerlukan  dana,ternasuk  juga anggota  pegawai  negeri  sipil.  Menurut ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10 tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalamPasal  1  ayat  (11)  yang  dimaksud dengan  kredit:  ”Adalah  penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak
lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.” (Hermansyah,  2011:  36).  Unsur  yang terpenting  dalam  kredit  adalah  adanya kepercayaan”.  Dilihat  dari  pihak kreditor,  maka  unsur  yang  paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan  dari  modalnya  dengan mengharapkan  pengembalian  prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya  berupa  prestasi  yang diberikan  kreditor.  Hanya  saja  antara prestasi  dengan  pengembalian  prestasi tersebut  ada  suatu  masa  yang memisahkannya,  sehingga  terdapat tenggang  waktu  tertentu.  Kondisi  ini mengakibatkan  adanya  risiko,  berupa ketidaktentuan  pengembalian  prestasi yang  telah  diberikan,  oleh  karena  itu diperlukan  suatu  jaminan  dalam pemberian  kredit  tersebut.  Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang  terjadi  di  masyarakat  dapat diperhatikan  bahwa  umumnya  sering dipersyaratkan  adanya  penyerahan jaminan  utang  oleh  pihak  peminjam kepada  pihak  pemberi  pinjaman. Jaminan  utang  dapat  berupa  barang atau  benda  sehingga  merupakan jaminan  kebendaan  dan  atau  berupa janji  penanggungan  utang  sehingga merupakan jaminan perorangan.
Dalam  jurnal  ini  akan  dibahas  lebih jauh lagi mengenai jaminan utang yaitu Sertifikat Pendidik Guru PNS. Dalam  konteks  perkreditan,  istilah jaminan  sering  bertukar  dengan  istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana,  apabila  yang  dimaksud jaminan  itu  adalah  sebagaimana ditegaskan  dalam  pemberian  kredit menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor23/69/KEP/DIR  tanggal  28 Februari  1991  tentang  Jaminan
Pemberian  Kredit,  maka  jaminan  itu adalah  suatu  keyakinan  bank  atas kesanggupan  debitor  untuk  melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.  Menurut  UU  NO.  42 Tahun  1999  adalah  tentang  lembaga jaminan  yang  disebut  jaminan  fidusia (M. Bahsan, 2007: 50).
Jaminan  fidusia  adalah  lembaga jaminan  yang  dapat  digunakan  untuk mengikat  objek  jaminan  yang  berupa barang  bergerak  dan  barang  tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan. Objek  jaminan  fidusia  tetap  dalam penguasaan pemiliknya. Dengan berlakunya  UU  No.  42  Tahun  1999 tersebut,  pengikatan  jaminan  utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib  mematuhi  ketentuan  undang- undang.  Dalam  undang-undang  ini barang  sebagai  objek  jaminan  fidusia disebut benda. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya  adalah  memberikan  hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk menguasai objek jaminan  utang,  memberikan  kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.Menurut  Djumhana  (2000: 77)  yang  tepat  sebenarnya  harus memakai  istilah  agunan.  3  Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari : 1. Dapat secara mudah membantu  perolehan  kredit oleh pihak yang memerlukannya ; 2. Tidak  melemahkan  potensi (kekuatan)  si  penerima  kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
3. Memberikan  kepastian  kepada kreditor  dalam  arti  bahwa mudah diuangkan untuk
melunasi  hutangnya  si  debitor (Soebekti, 1986: 29).
Selanjutnya  mengenai  jaminan  kredit dilihat  dari  fungsinya  dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Jaminan  yang  didasarkan  atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah  /  debitor  untuk membayar  kembali  kreditnya, dengan  dana  yang  berasal  dari usaha  yanng  dibiayai  kredit, yang  tercermin  dalam  Cash Flow  nasabah  /  debitor  atau yang  lebih  dikenal  dengan  first way  out .  Untuk  memperoleh keyakinan  tersebut,  bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor.
2. Jaminan  yang  didasarkan  atas likuiditas  agunan  / second  way out apabila dikemudian hari first way  out tidak  dapat  digunakan sebagai alat pembayaran kembali  kredit  jadi  sebagai cadangan  dalam  penerapan prinsip kehati-hatian (Soedarto, 2007: 333). Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang  kedudukan  harta  pihak peminjam  yaitu  bahwa  harta  pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan  jaminan  atau  tanggungan atas  utangnya.  Lebih  lanjut  lagi  Pasal
1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa  harta  bergerak  maupun  tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang  akan  ada  dikemudian  hari merupakan  jaminan  atas  perikatan utang  pihak  peminjam  (M.  Bahsan, 2007:  50).  Sedangkan  berdasarkan
sumber  pendanaannya,  agunan  kredit dibedakan  menjadi  agunan  pokok  dan agunan tambahan, yaitu :
1. Agunan Pokok Sesuai  penjelasan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998,  tersirat  bahwa agunan  pokok  adalah  agunan yang  pengadaannya  bersumber /  dibiayai  dari  dana  kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang,  proyek  (tanah  dan bangunan,
mesin-mesin, persediaan  dagang  /  hak  tagih, dan  lain-lain).  Agunan  kredit dapat  hanya  berupa  agunan pokok tersebut apabila berdasarkan  aspek-aspek  lain dalam  jaminan  utama  (watak, kemampuan, modal dan prospek),  diperoleh  keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.
2. Agunan Tambahan Adalah  agunan  yang  tidak termasuk  di  dalam  batasan agunan  pokok  tersebut  di  atas. Misalnya  surat  berharga,  surat rekta,  garansi  risiko,  jaminan pemerintah,  lembaga  penjamin dan  lain-lain  (Penjelasan  Pasal 11  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999
Tentang Bank Indonesia). Peraturan perundang-undangan yang  berlaku  seperti  dalam  Undang- Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan  dengan  agunan  yang ideal,  yaitu  agunan  yang  berkualitas tinggi  serta  mudah  dicairkan,  meliputi surat  berharga  dan  atau  tagihan  yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat
tinggi,  berdasarkan  hasil  penilaian lembaga  pemerintahan  yang  kompeten dan  sewaktu-waktu  dapat  dengan mudah  dapat  dijual  kepasar.  Agunan perkreditan,  memiliki  fungsi  untuk menjamin  pembayaran  kredit  yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan,  bertujuan  pula  untuk mengamankan  dana  pihak  ketiga  yang dikelola  pihak  bank  bersangkutan, selain  itu  juga  untuk  memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan Bank Sentral.
Bank  dengan  demikian  dituntut untuk setiap waktu memastikan, bahwa agunan  yang  diterima  telah  memenuhi persyaratan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang  berkaitan  dengan  pengikatan agunan  kredit  telah  disediakan  dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank bersangkutan. Pemberian  kredit  oleh  bank  harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitor untuk  melunasi  hutangnya  dan  wajib dilakukan  atas  dasar  asas  pemberian kredit  yang  sehat  dan  prinsip  kehati- hatian  agar  pemberian  kredit  tersebut tidak  merugikan  kepentingan  bank, nasabah  debitor  dan  masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian  kredit  harus  dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  kredit. Perjanjian kredit, merupakan salah satu bagian  yang  sangat  strategis  dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara  pihak  dalam  keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak – pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Kenyataan yang nyata perjanjian kredit merupakan pelayanan bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.
Praktek perbankan pada umumnya, perjanjian  kredit  sudah  dibuat  dalam perjanjian  yang  berbentuk  baku  atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko  atau  formulir.  Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon  kredit,  yang  isinya  tidak diperbincangkan  melainkan  setelah dibaca  oleh  pemohon  kredit,  pihak bank  hanya  meminta  pendapat  dari nasabah  apakah  dapat  menerima syarat-syarat  yang  ada  dalam  formulir atau  tidak,  sedangkan  hal-hal  yang kosong  dalam  perjanjian  kredit  seperi besarnya  pinjaman,  besarnya  bunga, jangka  waktu  kredit,  dan  tujuan pemakaian  kredit  adalah  hal-hal  yang tidak  mungkin  diisi  sebelum  ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian  kredit  yang  telah  ditentukan terlebih  dahulu  dalam  bentuk  tertentu yang  telah  dibakukan  menunjuk  pada kita  bahwa  perjanjian  kredit  dalam praktek  perbankan  adalah  perjanjian yang  standar.  Perjanjian  standar  ini oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman (1994: 35) diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku. Menghadapi  praktek  perkreditan yang  demikian  calon  nasabah  pada umumnya  tidak  dapat  berbuat  lain selain  menyetujuinya,  sebab  bila  ia tidak  menyetujui  berarti  permohonan kreditnya  gagal  atau  kredit  ditolak, sedangkan  ia  sangat  membutukan kredit tersebut. Agunan ini menunjukkan  adanya  perubahan  pasar produktif  (sektor  riil)  ke  pasar konsumtif. Perubahan tersebut dengan di  latar  belakangi  oleh  kondisi  dalam sektor  riil  masih  belum  mampu beroperasi  secara  normal.  Jadi  Bank menganggap sektor riil masih memiliki risiko,  apalagi  dalam  sektor  ini digerakkan oleh perusahaan- perusahaan  besar.  Oleh  karena  itu, pihak  perbankan  menilai  kredit komsumtif dengan tanpa mensyaratkan
agunan  sebagai  jaminan  kreditnya tersebut  layak  dikucurkan  dan  salah satunya  dikhususkan  pada  segmen tertentu  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil dalam lingkup pemerintahan daerah. Dalam  perjalanan  waktu,  fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur  kepada  nasabah  sebagai debitur termasuk dalam skim transaksi perdata  sebagaimana  yang  disebutkan di  atas,  sangat  potensial    menghadapi goncangan-goncangan  yang  dapat mengarah pada kegagalan pengembalian  kredit.  Ditinjau  dari sudut  hukum,  ada  tidaknya  kredit macet  yang  menimpah  sebuah  bank tidak  mengakibatkan  pergeseran  atau perubahan  hubungan  hukum  antara bank  sebagai  kreditur  dan  nasabah sebagai  debitur  yang  mengalami  kredit macet.  Pada  kejadian  seperti  ini,  yang dialami  hanyalah  sebuah  keadaan wanprestasi,  debitur  menjadi  tidak mampu  lagi  untuk  menunaikan kewajiban-kewajibannya  sebagaimana yang pernah diperjanjikan. Oleh karena itu,  ditinjau  dari  sudut  hukum perjanjian  yang  melandasi  keberadaan dari  sebuah  perjanjian  kredit  antara bank  dengan  nasabahnya,  masalah kredit  macet  perbankan  berada  pada wilayah  perdata.  Dengan  melihat bahwa  perjanjian  kredit  perbankan merupakan  sebuah  transaksi  perdata, penyelesaiannya  seyogianya  ditempuh dengan  cara-cara  dan  dalam  wilayah perdata pula.
Dewasa  ini  berkembang  pemikiran yang berbeda dalam memandang posisi kredit  macet,  terutama  dikaitkan dengan peranan bankir yang sebelumnya telah mengucurkan fasilitas kredit yang menjadi tersebut.
Suasananya  kelihatan  lebih  mendapat sorotan  publik  apabila  kredit  macet tersebut terjadi pada bank-bank umum yang  saham-sahamnya  dimiliki  oleh pemerintah  (Bank  BUMN/BUMD).
Penganut  paham  ini  berpendapat bahwa  karena  modal  dari  bank BUMN/BUMD  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan,  berarti  kredit macet  yang  terjadi  pada  bank BUMN/BUMD  telah  mengurangi kekayaan  negara,  tegasnya  hal  tersebut telah  mengakibatkan  kerugian  negara. Sebagai  konsekuensi  dari  pendapat bahwa  telah  terjadi  kerugian  negara apabila  kredit  yang  diberikan  bank BUMN  mengalami  kemacetan,  bankir BUMN/BUMD    yang  turut  terlibat dalam  proses  pemberian  kredit  yang menjadi macet tersebut harus mempertanggung  jawabkan  kerugian negara  yang  ditimbulkannya.  Bankir
BUMN  dewasa  ini  sangat  potensial menghadapi tuduhan perbuatan tindak pidana  korupsi  dalam  penyaluran kredit.
Melihat bahwa kemungkinan untuk timbulnya kredit bermasalah, merupakan  hal  yang  tidak  dapat dielakkan  sepenuhnya  dan  melekat pada  kegiatan  pemberian kredit,  untuk itu  dipandang  perlu  mengkaji  dan menganalisis  lebih  mendalam  sejauh mana  dapat  dilihat  keterkaitan  dan tanggung  jawab  yuridis  seorang  bankir dalam  hal  terjadi  kredit  macet.  Hal  ini penting  demi  meletakkan  kegiatan pemberian  kredit  pada  proporsi  yang sebenarnya,  karena  pemberian  kredit perbankan merupakan perjanjian pinjam  –  meminjam  uang  antara debitur dan kreditur. Apabila transaksi perdata  seperti  ini  tercampur  ke wilayah  pidana,  para  bankir  akan dibayang-banyangi  oleh  ketakutan dalam  memutuskan  pemberian  kredit, yang pada akhirnya akan mengakibatkan  para  bankir  bertindak menjadi  lebih  difensif.  Bankir  yang difensif  akan  merugikan  kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan,  karena  mereka  tidak mempunyai keberanian untuk
106
melaksanakan kegiatannya secara maksimal. Padahal kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat merupakan  fungsi  utama  dari  sebuah bank  komersil    baik  bank  umum maupun  BPR  .  Hal  ini  menjadi dilematis  bagi  negara  kita  yang  sedang giat-giatnya melakukan akselerasi pembangunan  di  segala  bidang,  dan memerlukan  partisipasi  pembiayaan dari  seluruh  lapisan  masyarakat terutama  dari  sektor  perbankan. Memang,  sangat  ironis  melihat  data- data  perbankan  yang  dipublikasikan oleh  Bank  Indonesia  dan  dirilis  oleh media  masa  akhir-akhir  ini,  bahwa perbankan nasional di Indonesia makin giat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya  dan  ditumpukkan  pada instrumen  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI)  yang  resikonya  dipandang  tidak ada,  sementara  Loan  to  Deposit  Ratio (LDR) perbankan sangat rendah. Dipihak  lain,  banyak  nasabah maupun  proyek  yang  kesulitan  untuk mendapatkan bantuan kredit perbankan.  Jika  pun  akhirnya  mereka mendapatkan  bantuan  kredit  yang dimaksud, mereka harus sabar menunggu  dengan  proses  pemutusan kredit  yang  sangat  panjang  dan melelahkan,  dan  tidak  jarang  terjadi kesempatan bisnis menjadi hilang, serta mengakibatkan biaya untuk memperoleh  fasilitas  kredit  perbankan menjadi  lebih  mahal.  Sebagian  dari mereka  terpaksa  harus  mengajukan fasilitas  kredit  yang  mereka  butuhkan ke  bank-bank  swasta  nasional  ataupun ke bank swasta asing.
Di  era  Globalisasi  dewasa  ini, dengan tantangan untuk menyukseskan pembangunan  nasional  di  masa-masa mendatang yang semakin lama semakin besar,  keberanian  para  bankir  nasional terutama  bankir  Bank  BUMN  perlu segera  dibangkitkan  kembali.  Hal  ini
harus  dilaksanakan  dengan  berbagai upaya,  dan  sebagai  sebuah  negara kesejahteraan tugas dimaksud berada di pundak pemerintah. Kita harus melihat bahwa  meletakkan  posisi  bankir  yang memberikan  fasilitas  kredit  yang kemudian bermasalah pada posisi yang proporsional  dan  benar,  menjadi  salah satu  upaya  yang  diperlukan  untuk mencapai tujuan dimaksud.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Apa dasar hukum yang memungkinkan  Sertifikat  Pendidik Guru  PNS    dapat  dijadikan jaminan  oleh  debitur  kepada kreditur?
2. Bagaimana  proses  penyelesaian yang  akan  diambil  oleh  pihak kreditur  (bank)  apabila  terjadi konflik hukum (Kredit Macet)?
3. Bagaimana  tanggung  jawab  yuridis bankir  terhadap  kredit  macet nasabah?

## C. Metodologi Penelitian
Metodologi  dalam  suatu  penelitian berfungsi  sebagai  sarana  berbentuk tertulis  yang  berisi  tentang  cara bagaimana  pendekatan  masalah  yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait,  metode  penggumpulan  data serta  teknik  analisa  data.  Berdasarkan pendapat Bambang Sunggono terhadap penelitian  pada  dasarnya  merupakan suatu  upaya  pencarian  dan  bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap  suatu  obyek  yang  mudah terpegang,  di  tangan  (Bambang  2009: 27).
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  Hukum  Normatif  Empiris. Penelitian  Hukum  Normatif  adalah metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka (Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, 2001: 13).
D. Pembahasan 1. Dasar hukum yang memungkinkan Sertifikat Pendidik  Guru Pegawai Negeri Sipil  dapat  dijadikan  jaminan oleh debitur kepada kreditur
Dalam  perkembangan  perbankan modern,  kredit  tidak  terbatas  pada peminjaman  atau  pembiayaan  melalui mekanisme  yang  lebih  sederhana berupa transaksi penyerahan uang tunai secara  langsung  kepada  debitur. Sekarang  ini  transaksi  di  bidang  kredit menggunakan  prosedur,  mekanisme, dan  instrumen  yang  lebih  kompleks, namun  memudahkan  kreditor  dan debitur  bertransaksi.  Keadaan  seperti itu  dapat  terjadi  karena  adanya dukungan teknologi komunikasi, telematika, dan informasi yang semakin canggih  sehingga  saat  ini  kebanyakan kredit  perbankan  diciptakan  dan disalurkan  lewat  komputer  sehingga sudah  tidak  banyak  lagi  melibatkan transfer  uang  tunai  secara  nyata,  oleh karenanya dalam suatu negara semakin berkurang kemungkinan adanya pembatasan wilayah secara kaku dalam perkreditan ini. Dengan memerhatikan kompleksitas  prosedur,  mekanisme, instrumen,  juga  permasalahannya, maka sangat wajar dan tidak berlebihan apabila pengertian kredit yang diberikan  oleh  Bank  Indonesia  juga begitu  luas  sebagaimana  tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), yaitu: “Pengertian kredit yang dimaksudkan dalam Kebijaksanaan Perkreditan  Bank  (KPB)  tidak terbatas  hanya  pada  pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan  dalam  pos  kredit  pada aktiva  dalam  neraca  bank,  namun termasuk  pula  pembelian  surat berharga  lain  yang  diterbitkan nasabah,  pengambilan  tagihan dalam  rangka  anjak  piutang,  dan pemberian  jaminan  bank  yang  di antaranya,  meliputi  aksePDasi, endosemen,  dan  aval  surat-surat berharga.”
Pengertian  kredit  yang  begitu  luas menggambarkan  cakupan  transaksi ekonomi  dan  keuangan  di  mana kreditor  menyerahkan  suatu  nilai kepada debitur dan  sebaliknya, debitur berjanji  akan  mengembalikannya  pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan.  Adapun  nilai  yang  diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau  klaim  keuangan,  seperti  obligasi atau comercial  paper .  Sekarang  ini  begitu kompleksnya kegiatan yang menyangkut  kredit  tersebut  berbeda sekali dengan saat awal berkembangnya kredit. Kredit pada awal perkembangannya adalah suatu kegiatan  pinjam-meminjam  bermula karena  adanya  kepercayaan  di  antara mereka,  yaitu  si  pemberi  pinjaman percaya  bahwa  si  peminjam  akan mengembalikan  pinjamannya  (baik dengan  disertai  bunga  maupun  tidak disertai  bunga)  pada  saat  yang  telah dijanjikan.  Dengan  dasar  adanya kepercayaan  inilah  pinjam-meminjam berlangsung  dan  dikenal  dengan sebutan kredit.
Unsur  utama  dan  pertama  dari kredit  yaitu  unsur  kepercayaan.Unsur yang lainnya bersifat sebagai penunjang dari unsur pertama dan utama tersebut, dalam  arti  unsur  tersebut  berguna dalam  rangka  pertimbangan  yang menyeluruh  dalam  mendapatkan  atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan  untuk  terjadinya  suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang  perkreditan  tersebut.  Dalam penelitian  ini,  yang  menjadi  jaminan penunjang  yaitu  Sertifikat  Pendidik Guru  PNS.  Bank  dalam  memberikan kredit  dengan  jaminan  Sertifikat Pendidik    Guru  PNS  percaya  bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan  kemampuan  nasabah dalam  melunasi  kredit  yang  diberikan. Seperti  kita  ketahui  bersama,  bahwa Bank  BPR  Astanajapura  merupakan Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Dalam  pengertian  yang  lebih  sempit lagi, Bank BPR Astanajapura sepenuhnya  berada  dalam  pengawasan pemerintah  secara  khusus.  Begitu  juga dengan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Menurut Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian adalah:
“Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga  negara  Republik  Indonesia yang  telah  memenuhi  syarat  yang ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat yang  berwenang  dan  diserahi  tugas negara lainny, dan digaji berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku” Jadi  pada  saat  nasabah  yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan permohonan kredit kepada  pihak  BPR  Astanajapura, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun
kepercayaan kepada
debitur  yang  merupakan  PNS,  karena baik  pihak  Bank  sebagai  kreditur  dan pihak  PNS  sebagai  debitur  sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang  sama  yaitu  pemerintah  Republik Indonesia.  Sehingga  dengan  jaminan Sertifikat  Pendidik  Guru  PNS  sudah cukup  bagi  pihak  bank  untuk memberikan  kredit.  Terlebih  lagi sebagian besar PNS Guru mendapatkan  Tunjangan  Profesi    dari pemerintah melalui Bank Jabar Banten sebagai perantara. Sehingga mempermudah pihak BPR Astanajapura  untuk  melakukan  kerja sama  dengan  bank  BJB  banten  dalam hal  pendebetan  tunjangan  Profesi sertifikasi  guru    PNS  yang  memiliki kredit  di  BPR  Astanajapura.  Dengan kondisi  seperti  ini,  sangat  kecil kemungkinan  terjadinya  kredit  macet, karena  pembayaran  kredit  bisa  secara langsung  dipotong  /  didebet    dari rekening  tunjangan  yang  diterima  oleh PNS  yang  bersangkutan.  Seperti sebutan  dari  pihak  BPR  terhadap debitur  PNS  yaitu  Kredit  Serifikasi Guru  /  Gobeltap  (  golongan berpenghasilan  tetap).  Di  mana jaminan pokok / Sumber Pengembalian  Kredit  yaitu  dari penghasilan  gaji  /  Tunjangan  PNS setiap  bulan  dengan  menyerahkan
Surat    Kuasa  kepada  bank  untuk memotong gaji/pensiun atau mendebet rekening  tabungan  untuk  angsuran kredit.
Untuk semakin meningkatkan tingkat  kepercayaan  bank  sebagai kreditur terhadap PNS sebagai debitur, maka  debitur  berkewajiban  untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit  yang  dikeluarkan  pihak  bank secara  sepihak  dengan  memperhatikan hukum  yang  berlaku  dalam  bidang perbankan.
109
Selain  itu  juga  dalam  Pasal  7  Surat
Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh BPR  Astanajapura  menyatakan  bahwa untuk  menjamin  pelunasan  kredit sebagaimana  mestinya  maka  peminjam menyerahkan kepada BPR Astanajapura berupa : a. Surat  kuasa  untuk  mendebet rekening  tabungan  pada  Bank BJB  Cabang  Sumber,  sejumlah uang  sebesar  angsuran  kredit dari  gaji  /  penghasilan  pensiun yang  diterima  oleh  peminjam setiap bulan
b. FC Kartu Taspen
c. FC kartu Pegawai
d. FC  SK  Menteri  Pendidikan tentang  Penerima  Tunjangan Profesi
e. FC SK Pangkat terakhir
f. Buku  tabungan  Bank  BJB banten
g. Kartu ATM bank BJB Banten ( kalau diperlukan) Terhadap  perjanjian  yang  sudah disepakati  kedua  pihak  berlaku  pula ketentuan  pasal  1131  dan  1132 KUHPerdata  yakni  harta  benda peminjam  baik  yang  bergerak  maupun tidak  bergerak;  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada dikemudian  hari  menjadi  tanggungan untuk segala kewajiban hutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini. Atas perjanjian  ini  berlaku  pula  ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
a. Peminjam dengan ini menyatakan tidak akan melakukan penarikan atas tabungan  yang  diblokir  dengan alasan apapun selama kredit ini belum  lunas  dan  dengan  ini memberi  kuasa  penuh  kepada
Bank  untuk  setiap  saat  dapat
memperhitungkan saldo tabungan  dengan  angsuran kredit  jika  kredit  terdapat tunggakan. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank maka peminjam tidak akan mengajukan  pensiun  muda kecuali  karena  suatu  hal  yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja.  Untuk  itu  maka peminjam akan memberitahukan  secara  tertulis kepada bank dan akan menunjuk PD.BPR Astanajapura  sebagai  tempat pembayaran  pensiun  atau  BPR Astanajapura diberi kuasa untuk  mendebet  /  memotong gaji pensiun .
2. Proses  penyelesaian  yang  akan diambil  oleh  pihak  kreditur (bank)  apabila  terjadi  konflik hukum (Kredit Macet)
Kredit  bermasalah  adalah  semua kredit  yang  memiliki  risiko  tinggi karena debitur telah gagal/menghadapi masalah  dalam  memenuhi  kewajiban yang telah ditentukan. Kredit Bermasalah adalah kredit non performing  loan  dengan  kolektibilitas kurang  lancar,  diragukan  dan  macet. Kemacetan  kredit  pada  umumnya disebabkan  oleh  kesulitan–kesulitan keuangan,  baik  yang  disebabkan  oleh faktor  intern  (manajemen)  maupun faktor  ekstern  .  Adapun  faktor penyebab  kredit  bermasalah  dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor kelemahan yaitu:
110
Ditinjau dari Sisi Debitur:
a. Itikad  tidak  baik  dari debitur
b. Menurunnya  usaha  debitur yang  akan  mengakibatkan turunnya kemampuan debitur  untuk  membayar angsuran c. Pengelolaan  usaha  debitur tidak berjalan baik
d. Penggunaan  kredit  tidak sesuai dengan tujuan semulaf. Ditinjau  dari  Sisi  Intern  BPR
Astanajapura :
a. Itikad  tidak  baik  dari petugas BPR Astanajapura b. Kekurang mampuan petugas  BPR  Astanajapura dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai  kredit  dicairkan  ( permohonan, analisis, keputusan,  adm  kredit, monitoring, penanganan) c. Kelemahan  dan  kurang efektifnya  petugas  BPR Astanajapura dalam membina  dan  monitoring terhadap debitur Sisi Ekstern BPR Astanajapura
a. Keadaan force  majeur antara lain  banjir,  kebakaran  dan lain sebagainya
Akibat
perubahan-perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan,  kenaikan  harga/biaya- biaya,  dan  lain  sebagainya  yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung  terhadap  usaha  debitur.
Dalam  hal  kredit  macet  pihak  bank perlu melakukan penyelamatan sehingga  tidak  akan  menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan  (  restruturisasi  kredit) berupa  jangka  waktu  atau  angsuran terutama  bagi  kredit  terkena  musibah atau  melakukan  penanganan  baik secara hukum bagi debitor yang sengaja lalai untuk membayar.
Terhadap  kredit  yang  mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan  sehingga  bank  tidak mengalami  kerugian.  (Kasmir,  2003: 129). Seperti yang telah diuraikan pada bagian  terdahulu,  peranan  bank  dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan  nasional  sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah sangat penting. Hal tersebut telah menempatkan  bank  untuk  senantiasa mendapatkan  pengawasan  yang  efektif dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (  OJK  ) sebagai  institusi  pengawas  kegiatan perbankan. Sebagaimana telah diketahui, sektor perbankan mempunyai  posisi  yang  strategis sebagai  lembaga  intermediasi  dan penunjang sistem pembayaran, sehingga  perlu  memelihara  agar perbankan nasional tetap berada dalam kondisi  yang  sehat  baik  secara individual  maupun  secara  nasional. Perbankan  yang  sehat  harus  ditunjang oleh  bankir  yang  handal,  profesional, dan  yang  integritasnya  terjaga  dengan baik. Prudential  Banking  Practices yang terdapat  di  masing-masing  bank  tidak dapat dipisahkan dari kepribadian para bankirnya.
111
UU perbankan memberikan penekanan  agar  dalam  memberikan fasilitas  kredit  kepada  debitur,  para bankir  mempunyai  keyakinan  atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan  debitur  untuk  melunasi utang-utangnya.  Hal  ini  mengandung makna  bahwa  secara  yuridis  bankir bertanggung  jawab  untuk  melakukan analisis yang mendalam atas
kemampuan  dan  kemauan  nasabah untuk  melunasi  fasilitas  kredit  yang diperjanjikan.  Dari  analisis  tersebut bankir  harus  mendapatkan  keyakinan bahwa  usaha  atau  kegiatan  nasabah layak  untuk  dibiayai  dengan  fasilitas kredit. Untuk sampai kepada keyakinan tersebut,  tentunya  analisis  perlu dilaksanakan dalam tenggat waktu yang memadai,  tetapi  tidak  sampai  berlarut- larut.  Apabila  tenggang  waktu  antara pencairan  fasilitas  kredit  dengan  saat kredit  menjadi  bermasalah  terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat, hal  tersebut  dapat  menjadi  indikasi bahwa  penilaian  atas  kemampuan  dan kemauan dari debitur untuk membayar kembali  fasilitas  kreditnya  tidak dianalisis oleh bankir secara mendalam.
3. Tanggung  jawab  yuridis  bankir terhadap kredit macet nasabah Tanggung  jawab  yuridis  bankir mencakup baik bidang pidana, perdata, maupun administrasi. Melihat sedemikian  luasnya  cakupan  tanggung jawab  yuridis  yang  diemban  oleh seorang bankir, amanat yang diberikan oleh  undang-undang  kepada  para bankir adalah agar senantiasa melaksanakan  tugas  dengan  penuh tanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian  dan  hal  ini  harus  lebih mendapatkan  perhatian  yang  lebih
serius  lagi  dimasa-masa  yang  akan datang.  Tantangan  untuk  memajukan kinerja bank di tengah-tengah persaingan di era globalisasi dewasa ini dapat  memicu  bankir  untuk  melihat kedepan  demi  kemajuan  bank  yang dipimpinnya.  Namun,  adanya  godaan untuk  merebut  peluang  bisnis  yang harus  segera  diambil  agar  tidak dimanfaatkan  oleh  pesaing  dan  agar tidak  tergilas  dalam  persaingan  bebas, dapat  menjadi  salah  satu  batu  pemicu bagi  para  bankir  sehingga  lupa  akan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan  kegiatan  bank  yang dipimpinnya.
Agar terhindar dari kewajiban untuk mempertanggung  jawabkan  fasilitas kredit  yang  dalam  perjalanan  waktu dikemudian  hari  dapat  saja  menjadi macet, bankir perlu menghindarkan diri dari  pemberian  kredit  kepada  usaha yang  mengandung  resiko  yang  besar terutama  resiko  yang  tidak  dapat dikendalikan.  Hal  ini  disebabkan terhadap  setiap  pemberian  kredit  yang kemudian  menjadi  gagal  bayar  dengan alasan  apapun,  baik  secara  faktor internal maupun karena faktor eksternal, pada akhirnya dapat mengakibatkan bankir yang memberikan  persetujuan  kredit  harus mempertanggung  jawabkannya  secara yuridis  di  depan  institusi  penegak hukum.  Hal  ini  perlu  dicermati  dan direnungkan terutama oleh para bankir yang bekerja di bank-bank BUMN.

## E. Penutup
Apabila  dalam  proses  penyelesaian kredit debitur tidak dapat melunasinya, maka  Bank  memiliki  hak  sepenuhnya untuk  menyelesaikan  kredit  macet tersebut  baik  secara  damai  maupun melalui  proses  hukum  yang  berlaku.
Bankir memiliki tanggung jawab penuh apabila terjadi kredit macet yang sudah merugikan  kekayaan  negara.  Yang dapat  diberikan  berdasarkan  hasil pengamatan  dan  pembahasan  adalah sebagai berikut:
1.  Apabila  Sertifikat  Pendidik  Guru Pegawai  Negeri  Sipil  dapat dijadikan jaminan kredit di Bank, maka sebaiknya proses permohonan kredit yang diajukan  dapat  diproses  lebih cepat  sehingga  memberikan kepuasan  kepada  nasabah  /
calon debitor.
2.  Bagi pihak bankir, harus menganalisa kemampuan melunasi  kredit  dari  calon nasabah  dengan  sebaik-baiknya. Alangkah  lebih  baik  lagi  apabila bankir  memperlengkapi  diri menjadi  bankir  yang  profesional dan memiliki integritas yang baik atas  semua  prosedur  pemberian kredit yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit  Bank ,  Alumni,  Bandung, 1978.
, Perjanjian  Baku Standart  dan  Perkembangannya  di Indonesia , Alumni, Bandung, 1981.
Bako,  Ronny  Soetma, Hubungan  Bank dan  Nasabah  Terhadap  Produk Tabungan  dan  Deposito ,  PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
,  Aneka  Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
Djumhana,
Muhamad, Hukum Perbankan  di  Indonesia, PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
Guza,  A, Himpunan  Undang-undang Perbankan  Republik  Indonesia ,  Asa Mandiri, Jakarta, 2008. Hay, Marhainis Abdul, Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta, 2005.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Daftar Peraturan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Atas  Perubahan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Atas  Perubahan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1974  Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan,  Pemindahan,  Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
113
Peraturan  Direksi  PD  BPR  Astanajapura
No.
003/PP/BPR-AJP/2009 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PD BPR Astanajapura . Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 Tentang Bank Perkreditan Rakyat