## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR PENGADILAN NEGERI MEDAN
Implementation Of Medan City Regional Regulation No. 3 of 2014 Concerning Non-Smoking Areas at Medan District Court Office
Nurfitri Ramadhani Lubis 1(k) , Mappeaty Nyorong 2 Nur Aini 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan
1 Email Penulis Korespondensi ( K ): nurfitriramadhanilubis@gmail.com (No telepon korespondensi : 085288251613)

## Abstrak
Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mewajibkan  fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat  ibadah,  angkutan  umum,  tempat  kerja,  dan  tempat  umum  yang  ditetapkan  menerapkan kawasan  tanpa  rokok.  Kantor  Pengadilan  Negeri  Medan  adalah  salah  satu  tempat  kerja  yang menerapkan  kawasan  tanpa  rokok.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Medan  No  3  Tahun  2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  diKantor Pengadilan  Negeri  Medan.Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan rancangan  fenomenologi.  Teknik  pengambilan  informan  menggunakan  purposive  sampling  dan diperoleh  informan  sebanyak  11  orang.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi di Kantor Pengadilan Negeri  medan  belum  berjalan  dengan  efektif  dalam  hal  sosialisasi  serta  tidak  adanya  penyeruan secara  langsung  dari  pemerintah  kota  Medan,  tidak  ada  staf  pelaksana  untuk  mengawasi Implementasi  KTR  dan  pedoman  khusus  sebagai  informasi  bagi  pelaksana  kebijakan  KTR  di Kantor Pengadilan Negeri Medan, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran KTR, dan belum  ada  dibentuk  komite  atau  kelompok  kerja  KTR  di  Kantor  Pengadilan  Negeri Medan.Penelitian ini menyarankan kepada Pihak pimpinan Kantor Pengadilan Negeri Medan agar melakukan  sosialisasi  penerapan  KTR  sebagai  pemberitahuan  secara  jelas  dan  konsisten  kepada pelaksana  kebijakan  agar  implementasi  KTR  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  yang  tertuang dalam PERDA KTR.
Kata Kunci :  Implementasi, Peraturan Daerah Kota Medan, Kawasan Tanpa Rokok
Abstract
requires  health  service  facilities,  places  for  teaching  and  learning  processes,  places  for children to play, places of worship, public transportation, workplaces, and public places that are determined to apply No-Smoking Areas. Medan District Court Office is one of the workplaces that apply  a  non-smoking  area.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  Medan  city regulation no. 3 of 2014 concerning no-smoking areas at Medan District Court Office.
This study used qualitative research methods with a phenomenological design. Technique of  collecting  data  used  purposive  sampling  and  11  informants  were  obtained.  Data  collection methods  were  done  by  in-depth  interviews  and  observations.  The  results  showed  that communication at the Medan District Court Office had not been effective in terms of outreach and there  was  no  direct  appeal  from  Medan  city  government,  there  were  no  implementing  staff  to oversee the implementation of the Non-Smoking Areas and specific guidelines as information for Non-Smoking  Areas  policy  implementers  at  Medan  District  Court  Office,  there  was  no  strict sanctions  against  Non-Smoking  Areas  violations,  and  no  Non-Smoking  Area  committees  or working groups have been formed at the Medan District Court Office.
This research suggest that the leadership of the Medan District Court Office disseminates the  application  of  the  Non-Smoking  Areas  as  a  clear  and  consistent  notification  to  the  policy implementers so that the implementation of the Non-Smoking Areas can run well as stipulated in the Non-Smoking Areas Local Regulation.
Keywords: Implementation, Regional Regulations of Medan City, Non-Smoking Areas

## PENDAHULUAN
Merokok merupakan suatu masalah di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan banyak  kerugian  baik  dari  segi  social  ekonomi  maupun  kesehatan  bahkan kematian(1).Kawasan  tanpa  rokok  merupakan  sebuah  kebijakan  yang  membutuhkan pengimplementasian dari setiap pemangku  kebijakan agar tujuannya dapat terwujud dan salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  orang  yang  tidak  merokok  dari  paparan asap rokok(2).
Badan  kesehatan  dunia,  WHO  ( World  Health  Organization )  menyatakan  bahwa penyakit  yang  berkaitan  dengan  rokok  akan  menjadi  masalah  kesehatan  didunia.  Setiap 10 orang dewasa meninggal, 1 orang diantaranya akan meninggal karena disebabkan asap rokok.  WHO  juga  memperkirakan  bahwa  pada  tahun  2030,  dari  70%    kematian  yang disebabkan  oleh  rokok  akan  terjadi  di  negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia (2).Di  seluruh  dunia,  kebiasaan  merokok  memnyebabkan  kematian  pada  2,5  juta  orang setahunnya, artinya satu kematian setiap 13 detik(3).
Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan pengguna tembakau terbesar ketiga di dunia, sertamenempati peringkat pertama di Asia Tenggara.Jumlah perokok di Indonesia mencapai  62.800.000  jiwa,  saat  ini  lebih  dari  sepertiga  (36,3%)  masyarakat  Indonesia merupakan perokok aktif(4).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2009  menggolongkan  zat adiktif yaitu terdiri dari tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau  masyarakat  disekelilingnya(5).Rokok  merupakan  gabungan  dari  bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang dibakarakan mengeluarkan 4000 bahan kimia(6).Selain tar dan  nikotin,  ada  gas  karbonmonoksida  (gas  yang  biasa  terdapat  di  asap  knalpot), ammonia (biasa terdapat di pembersih lantai) dan arsen (terdapat di racuntikus)(7).
Penanggulangan masalah rokok di Indonesia memang sangat dilematis. Di satusisi, industri  rokok  dianggap  sebagai  penghasil  pajak  paling  besar  dibanding  sektor  lain. Misalnya  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pemasukan  keuangan  negara  berupa pembayaran cukai(8).Dalam rangka mengendalikan penyakit akibat merokok dan paparan asap  rokok,  pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan. Peraturan  itu  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan dalam  pasal  113-115  yang  mengatur  tentang  kawasan  tanpa rokok,akan  tetapi  peraturan tersebut  belum  mampu  menekan  laju  perokokaktif.  Maka  Pemerintah  Kota  Medan
mengeluarkan  kebijakan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  kawasan  tanpa  rokok  bahwa  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  Kota Medan,  diperlukan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  masyarakat  untuk  senantiasa membiasakan hidup sehat (5).
Salah satu cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertera dalam perda KTR adalah tempat kerja(9).Kantor Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan  Kehakiman  di  lingkungan  peradilan  umum  dan  telah  memiliki  peraturan kawasan  tanpa  rokok  yang  tertuang  dalam  peraturan daerah  kota  Medan  nomor  3  tahun 2014. Implementasi KTR di Kota Medan belum dapat dilakukan dengan baik karena tidak adanya  sanksi  yang  tegas  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  pemerintah  daerah  Kota Medan. (9).
Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan penulis di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah belum optimalnya pelaksanaan KTR di Kantor Pengadilan Negeri Medan tersebut  saya  asumsikan  karena  kurangnya  komunikasi,  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  bapak  Jamaluddin  selaku  bagian  Humas  di  Kantor  Pengadilan  Negeri  Medan kurangnya komunikasi dalam hal ini dimana hanya orang-orang yang terpenting saja yang pernah  mendapatkan  sosialisasi  mengenai  KTR  yang  pernah  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Medan pada awal penerapan KTR, namun untuk sosialisasi  terhadap  lingkungan  Kantor  Pengadilan  itu  sendiri  belum  ada  yang  dapat dilihat  dari  kurangnya  pemahaman  pelanggar    KTR.  Sumber  daya  manusia  atau  staf pelaksana pemantau KTR di Kantor Pengadilan Negeri Medan ini saya asumsikan belum terbentuk  karena  berdasarkan  hasil  wawancara  singkat  dengan  salah  satu  petugas (Satpam)  Pengadilan  ini  yang  mengatakan  untuk  penerapan  KTR  di  Pengadilan  ini berdasarkan  kesadaran  masing-masing  individu  saja,  sedangkan  Sumber  daya  peralatan yang  dimiliki  Pengadilan  ini  untuk  KTR  belum  memadai,  dimana  penerapan  KTR  di Pengadilan ini sudah di tetapkan sejak tahun 2014, tetapi pemasangan spanduk KTR  dan himbauan dilarang merokok tidak banyak memberikan efek positif karena masih banyak juga yang melakukan pelanggaran dilingkunganKantor Pengadilan Negeri Medan.
Berdasarkan  uraian  diatas, bahwasanya  implementasi  kawasan  tanpa  rokok  masih belum  optimal  dilaksanakan  di  Kantor  Pengadilan  Negeri  Medan,  meskipun  sudah terteranya kawasan tanpa rokok namun pandangan setiap hari masih terdapat orang yang merokok.  Sehingga  membuat  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis. Informan  dipilih  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling. Kriteria  informan kunci adalah mereka yang dianggap paling tahu tentang informasi pokok yang diperlukan dalam  hal  ini  adalah  Hakim/Humas  Pengedalian  Negeri  Medan.  Informan  utama  yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial, yaitu skretaris, hakim, pegawai/staf, petugas kebersihan dan tamu/pengujung Pengadilan Negeri Medan. Proses pengumpulan data  dilakukand  engan  mempersiapkan  peralatan,  seperti  pedoman  wawancara, alat tulis menulis,  Mp3  player  dan  handphone  untuk  merekam  semua  informasi  dari  informan. Pengambilan data menggunakan metode indepth interview hingga data mencapai saturasi.
Teknik pengolahan data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil  rekaman  wawancara  dituliskan  kedalam  transkrip  secara  lengkap.  Analisis data  dilakukan  melalui  3  tahap.  Pertama  mereduksi  data  atau  menyederhanakan  hasil transkrip  dengan  mencari  data  kunci,  kategori  dan  tema.  Kedua  menyajikan  data  yaitu tema  ditampilkan  berupa  teks  yang  bersifat  naratif.  Ketiga  menyimpulkan  hasil  analisa data.
Validitas  data  menggunakan  triangulasi  dengan  penggunaan  sumber  yakni membandingkan dan mengaitkan data wawancara, obersvasi dan dokumentasi. Tringulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju dengan cara pengecekan yang dilakukan untuk memeriksa data dari beberapa sumberlain dengan menanyakan hal yang sama pada sumber yang berbeda.

## HASIL

## Komunikasi
Dalam faktor kominikasi ini dibahas bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah  Kota  Medan  terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  No  3  tahun  2014  di lingkungan  Kantor  Pengadilan  Negeri  Medan,  sumber  informasi  yang  mempengaruhi pengetahuan informan terhadap adanya Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2014 tentang  kawasan  tanpa  rokok,  dan  penyeruan  pemerintah  kota  medan  terhadap implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  tentang  Kawasan  tanparokok  di  Kantor Pengadilan Negeri Medan.
Pernyataan  informan  sebagai  informan  kunci  terkait  Apakah  Kantor  Pengadilan Negeri  Medan  ini  telah  mendapatkan  sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah  tentang  Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
“Sosialisasi  mengenai  adanya  perdatentang  KTR  ini  memang  secara  langsung belum  ada  pada  Kantor  Pengadilan  Negeri  ini  akan  tetapisosialsasinya  sudah pernah dilakukan pada awal penerapan KTR di kota Medan…” (Informan 1)
Komunikasi merupakan unsur penting bagi implementasi sebuah kebijakan publik yang  efektif,  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  kebijakan  tujuan dari implementasi.Setiap keputusan dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan menjalankan kebijakan tersebut.(10).
Penelitian ini  sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh  Saifullah  tentang  Implementasi Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di Rumah  Sakit  Arifin  Nu’mang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penyebab  utama  rendahnya  implementasi  peraturan  daerah  ini adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  merokok  dan  faktor  yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi (11).
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa soaialisasi Peraturan Daerah Kota  Medan  No  3  Tahun  2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kantor  Pengadilan Negeri  Medan  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  hasil wawancara  mendalam  yang  dilakukan  kepada  informan  yang  hasilnya  sebagian  besar informan  mengatakan  bahwa  tidak  pernah  menerima  sosialisasi  secara  langsung  dari Kantor Pengadilan Negeri Medan terkait adanya perda kawasan tanpa rokok.

## Sumber Daya Implementasi Kawasan Tanpa Rokok
Sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  Kantor Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan pelaksana, kewenangan, sarana dan prasarana serta informasi.
“…tempat  khusus  merokok  yang  kurang  besar  dan  untuk  kedepan  sudah  kita pikirkan  untuk  hal  itu,  apakah  memang  akan  diperbesar  atau  tambahkan  lagi tempat khusus untuk merokok.” (Informan I) “Mengenai kesiapan sumberdaya manusia saya rasa untuk sepenuhnya dikatakan 100%  itu  belum.  Karena memang  pada kantor pengadilan  ini belum  ada  petugas yang  dikhususkan  untuk  mengawasi  penerapan  kawasan  tanpa  rokok,  kita  hanya member tugas sepenuhnya kepada petugas keamanan.…” (Informan I)
“Sudah  ada  tempat  khusus  untuk  merokok  tetapi  saya  lihat  masih  kurang  efektif karena  saya  rasa  tempat  kusus  merokok  ini  terlalu  kecil  dibanding  orang  yang merokok sangat banyak,…”(Informan 3 dan 4)
Jika  para  personil  yang  mengimplementasikan  kebijakan  kurang  bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif(10).
Hasil  dari  penelitian  ini  yang  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  kepada informan,  tentang  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Pengadilan Negeri  Medan  adalah  bahwa  masih  akan  dibentuk  tim  khusus  untuk  mengawasi penerapan  kawasan  tanpa  rokok  karena  memang  belum  ada  tim  pengawas  penerapan kawasan  tanpa  rokok  pada  kantor  pengadilan  hanya  kepada  petugas  keamanan  atau security yang masih diberi tugas. Mengenai ruangan khusus merokok yang dirasa sempit, kedepannya akan dilakukan peluasan atau penambahan ruangan.
Sikap
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  secara  efektif  dan  efisien  tidak  hanya ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan para implementor, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (10).
Hasil  wawancara  mendalam  tentang  tanggapan  adanya  penerapan  kawasan  tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :
“Menurut saya itu sangat bagus adanya perda tentang KTR…” (informan I)
Dukungan  positif  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  di  Kantor  Pengadilan  Negeri Medanadalah sebagai berikut :
“Saya sangat mendukung sekali adanya penerapan kawasan tanpa rokok di kantor pengadilan ini,…” (Informan I)
Hasil  wawancara  mendalam  tentang  pelanggaran  dan  sanksi  mengenai implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  no  3  tahun  2014  tentang  kawasan  tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan sebagaiberikut :
“…kita  lihat  orang  yang  merokok  tapi  tidak  langsung  memberikan  sanksi  hanya sebatas teguran saja dan memberitahukan bahwa tempat ini dilarang merokok,…” (Informan I)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada  Kantor Pengadilan  Negeri  Medan  masih  ada  orang  yang  melakukan  pelanggaran  dan  bagi pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  belum  di  berlakukan  sanksi  yang  tegasbagi yang melanggar. Seharusnya Pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) memang harus di tindak  lanjuti  dengan  penerapan  sanksi  yang  tepat  dan  tegas  terhadap  pelanggaran- pelanggaran  KTR  tersebut  agar  hal  tersebut  tidak  terulang  lagi,  tidak  hanya  pada pengunjung pada pengadilan namun juga pada staf/pegawai atau warga peangadilan yang merokok  di  lingkungan  Kantor  Pengadilan  Negeri  Medan.  Sebagai  mana  disebutkan
dalam  pedoman  pengembagan  kawasan  tanpa  rokok  (KTR)  yaitu  menerapkan  sanksi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran KTR.

## Struktur Birokrasi
Hasil  wawancara  mendalam  tentang  komite  dan  kelompok  kerja  penyusunan kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  dan  pengawas  khusus  KTR  mengenai  implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :
“Seperti  yang  sudah  saya  sebutkan  diawal  tadi  memang  belum  ada  komite  atau pengawas khusus mengenai implementasi penerapan KTR pada pengadilan ini …” (Informan 1)
“Setau  saya  memang  belum  ada  pembentukan  komite  kerja  ataupun  tim  khusus untuk pengawasan kawasan tanpa rokok di kantor pengadilan ini”. (Informan 2)
Efektifitas  implementasi  suatu  kebijakan  juga  ditentukan  oleh  faktor  birokrasi, terdapat  dua  karakteristik  yang  dapat  mendongkrak  kinjera  struktur  birokrasi  kekearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operasional (SOP) dan melaksanakan fragmentasi (10).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  informan  sebagian  besar informan  mengungkapkan  bahwa  belum  ada  dibentuk  komite  atau  kelompok  kerja penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok.

## Hasil ObservasiLapangan
1. Ruangan Pada Kantor Pengadilan Negeri Medan
Hasil  observasi  peneliti  sudah  tidak  ada  lagi  yang  merokok  di  ruangan  terutama ruangan yang  menggunakan AC. Sedangkan obervasi yang  dilakukan oleh peneliti pada ruangan  terbuka  seperti  depan  ruang  sidang  atau  sekitarnya,  dekat  musholla  dan  pintu masuk  kantor  pengadilan  serta  tempat  lainnya,  peneliti  menekan  masih  banyak  orang yang merokok di ruangan terbuka yang sudah menjadi kawasan tanpa rokok.
2. Peringatan Larangan Merokok Di Kantor Pengadilan Negeri Medan
Berdasarkan  hasil  obervasi  langsung  oleh  peneliti  diketahui  sarana  dan  prasarana kawasan  tanpa  rokok  pada  Kantor  Pengadilan  Negeri  sudah  terdapat  poster/pamphlet berupa larangan untuk merokok, tetapi poster seperti bahaya merokok atau iklan masalah rokok belum ada. Walaupun ada poster/pamphlet larangan merokok, tetapi masih banyak saja  pengunjung  yang  melakukan  pelanggaran  di  kawasan  tanpa  rokok  di  Kantor Pengadilan Negeri Medan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  dan  temuan  peneliti  di  lokasi  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  sosialisasi  implementasi  peraturan  daerah  kota  medan  tentang  kawasan  tanpa rokok  di  kantor  pengadilan  ngeri  medan  belum  berjalan  dengan  efektif,  staf  yang mengawasi  kawasan  tanpa rokok  di  Kantor  Pengadilan  Negeri  Medan  Belum  ada,  tidak adanya  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  kawasan  tanpa  rokok  dan  komite  atau kelompok kerja belum terbentuk di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitimengucapkanterimakasihkepada  pihak  Pengadilan  Negeri  Medan  yang banyakmemberikanbantuandandukungansertatelahmemberikanizinsebagaitempatpelaksan aanpenelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Bustan  Nadjib.  Manajemen  Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular.  Jakarta: Rineka Cipta; 2015.
2. Kemenkes. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanapa Rokok. Jakarta; 2011.
3. Aditama  YG.  Rokok  dan  Kesehatan.  Edisi  III.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia; 2018.
4. Istiqomah  DR,  Cahyo  K,  Indraswari  R.  Gaya  Hidup  Kominitas  Rokok  Elektrik Semarang Vaper Corner. J Kesehat Masy. 2016;Vol 4(No 2):203–12.
5. Kemenkes. Undang-Undang Kesehatan No 39 Tahun 2009. Cetakan II. Bandung: Penerbit Citra Umbara; 2017.
6. Aditama YG. Tuberkulosis, Rokok dan Perempuan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia; 2017.
7. Sumartono  Wasis.  Stop  Merokok  Sebab  Anda  Bisa.  Jakarta:  CV  Sagung  Seto; 2012.
8. TCSC-IAKMI.  Fakta  Tembakau  Permasalahannya  di  Indonesia.  Jakarta:  TCSC IAKMI; 2012.
9. PERDA. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Medan; 2014.
10. Winarno  B.  Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus.  Edisi  Revi. Yogyakarta: CAPS; 2012.
11. Arifin  S,  Mang  NU,  Sidenreng  K.  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Rumah  Sakit  Arifin Nu’mang Kabupaten Sidenreng Rappang. J Moderat. 2019;Vol 5(No 1):44–55.