Vol. 7 No. 2 (2023)
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .

## KEBIJAKAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Adecananda Agneta 1 , Levina Yustitianingtyas 2 1 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: 1 adecaananda@gmail.com , 2 levinayustitianingtyas@um-surabaya.ac.id

## Abstract
The use of tear gas must be used in accordance with the rules that apply in Indonesia. If you do not follow the rules,  violations will occur,  such as the Kanjuruhan case, resulting in human rights violations committed by police officers, human rights which are regulated in Law No. . 39 of 1999. The aim of this research is to determine the use of tear gas by the police from a human  rights  perspective  and  the  legal  basis  for  the  use  of  tear  gas,  as  well  as  the  form  of supervision carried out. This research uses normative juridical which is used to analyze and interpret  the  laws  and  regulations  that  apply  in  a  particular  context,  and  uses  a  statutory approach. From the results of this research, police officers are prohibited from using tear gas when providing security as regulated in National Police Chief Regulation No. 10 of 2022 in article  31  In  contingency  situations  there  is  an  increase  in  the  situation  which  changes  very quickly into an emergency and requires anticipation/quick or extraordinary action, then riot action is taken, except for contingencies that occur in zone I and zone II (ringroad area) The perimeter of the stadium is limited by a minimum fence with a height of 2.5 meters and it is prohibited to fire tear gas, smoke grenades and firearms.
Keywords: Human Rights People, Policy, Tear Gas.
Vol. 7 No. 2 (2023)
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .

## Abstrak
Penggunaan  Gas  Air  Mata  ini  harus  digunakan  dengan  aturan  yang  berlaku  di Indonesia seperti halnya kasus Kanjuruhan yang menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Hak Asasi Manusia yang sudah  diatur  di  dalam  Undang-undang  No.  39  Tahun  1999.    Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan Gas Air Mata oleh kepolisian dalam perspektif  HAM  dan  Dasar  Hukum  Penggunaan  Gas  Air  Mata,  serta  bentuk pengawasan  yang  dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  yang  digunakan  untuk  menganalisis dan  menginterpretasikan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  dalam  suatu konteks  tertentu.  Dari  hasil  penelitian  ini  anggota  kepolisian  sudah  dilarang untuk  menggunakan  Gas  Air  Mata  saat  pengamanan  yang  sudah  diatur  di Perkapolri No. 10 Tahun 2022 dalam pasal 31 Dalam situasi kontigensi terjadi peningkatan  ekalasi situasi yang berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan  memerlukan  antisipasi/tindakan  cepat  atau  luar  biasa  maka  dilakukan penindakan  huru-hara,  kecuali  kontingensi  yang  terjadi  di  zona  I  dan  zona  II (area  ringroad)  yang  sekeliling  stadionnya  dibatasi  pagar  minimal  dengan ketinggian 2,5 meter dilarang melakukan penembakan gas air mata, granat asap, dan senjata api.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebijakan, Gas Air Mata
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .
A. Pendahuluan Indonesia mempunyai peraturan  perundang-undangan  yang menjamin  perkembangan  kehidupan masyarakat  yang  tertib,  aman,  damai dan seimbang. Memperkuat ketertiban  sosial,  dengan  tujuan menjaga  ketertiban  dan  keamanan dalam  kehidupan  sosial  masyarakat Indonesia. 1 Menurut  teks  Pasal  1 Ayat  3  UUD 1945,  Indonesia  adalah negara  hukum.  “Indonesia  adalah negara  hukum.”  Gagasan  tentang negara  hukum  muncul  melalui pengembangan  instrumen-instrumen hukum  itu  sendiri  sebagai    sistem yang  fungsional  dan  adil,  serta  dapat dikembangkan melalui penataan suprastruktur dan infrastruktur lembaga-lembaga  politik,  ekonomi, dan  sosial  yang  tertib. 2 Secara  teori, hal ini disebut supremasi konstitusional  dan  merupakan  salah satu prinsip utama dalam menegakkan  supremasi  hukum  yang demokratis. Pengakuan  dan  perlindungan
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  salah satu ciri  negara hukum. 3 Pengakuan
1 Dinda Lestari Bunga and Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya,” Widya Yuridika 5, no. 1 (2022): 127, https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3587. 2 M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya,” Jurnal Hukum Unsulbar 15, no. 2 (2022): 1–20, https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j- law/article/view/1854.
3 Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil
dan Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan  upaya  untuk  melindungi hak-hak  dasar  dan  kebebasan  yang melekat  pada  setiap  individu  sebagai manusia.  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  bertujuan  untuk  mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang dapat membahayakan kebebasan dan martabat  individu. 4 Hak  Asasi
Manusia  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana  Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  dimiliki  setiap individu  sebagai  makhluk  Tuhan
Yang Maha Esa serta dijunjung tinggi dan  dihormati  oleh negara, hukum, dan pemerintah yang wajib dilindungi. 5
Beberapa  jurnal  terkait  dengan Gas  Air  Mata  Kanjuruhan  yang berjudul  Analisis  Tindakan  Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan  Massa:  Studi  Kasus Tragedi  Kanjuruhan,  dari  jurnal tersebut  membahas  tentang  tindakan represif oleh kepolisian atas kelalaian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tragedi Kanjuruhan pada saat itu. Jurnal yang berjudul Analisis Peristiwa Kanjuruhan    Ditinjau  Dari  Aspek Hukum  Dan  Masyarakat  Indonesia, dari  jurnal  tersebut  membahas
Dan Beradab,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): 12, https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497.
4 Kurniawan Kunto Yuliarso, Pengadilan H ak Asasi Manusia Indonesia , Ilmu Sosial Dan Politik , vol. 8, 2005.
5 Kepala Kepolisian and Negara Republik, “Republik Indonesia Nomor 4168);,” 2022.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
penyebab  terjadinya  kasus  tersebut karena  apa  hingga  memakan  korban jiwa  ratusan  dan  kurang  maksimal panitia  pelaksana  mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksana pertandingan hingga sistem kesalamatan  yang  belum  matang. 6 Perbedaan  dari  jurnal  saya  akan membahas tentang kebijakan penggunaan nya terkait Gas Air Mata dalam perspektif Hak Asasi Manusia,
lalu  bagaimana  pertanggungjawaban pihak kepolisian kepada korban yang terkena tembakkan Gas Air Mata dan tindakan  seperti  apa  yang  akan dilakukan  jika  ada  tragedi  seperti  itu lagi,  namun  tidak  lepas  dari  aturan- aturan yang berlaku yang sudah diatur didalam  undang-undang  yang  sah sehingga tidak terjadi pelanggaran. Tanggal  1  Oktober  2022 terjadinya  tragedi  Kanjuruhan  seperti yang  telah  diketahui,  tragedi  tersebut telah benar-benar mengejutkan masyarakat dunia dikarenakan kerusuhan  pada  Kompetisi  Liga  1 tersebut telah menewaskan sedikitnya 134  orang  usai  pertandingan  Arema
Malang  melawan  Persebaya  FC. 7 Kejadian memilukan ini juga merenggut  korban  jiwa  terbanyak
6 Mulyadi Mulyadi et al., “Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia” 1, no. 3 (2023): 210–28, https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php /ALADALAH/article/view/349/361.
7 Din Eri Pratama and Rani Apriani, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan,” Supremasi Hukum 19, no. 1 (2023): 1–15, https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921.
kedua  dalam  sejarah  sepak  bola dunia.  Kejadian  ini  disebabkan dengan  adanyan  fans  dari  tim AremaFC tidak terima atas kekalahannya  saat  lawan  Persebaya, maka    Aremania  turun  ke  bawah lapangan untuk protes atas kekalahan tersebut  sehingga  aparat  keamanan langsung  menembakkan  Gas  Air Mata  tersebut  ke  seluruh  stadiun Kanjuruhan sehingga semua penonton panik untuk menyelamatkan  diri  masing-masing dari  tembakan  tersebut.  Aparat keamanan  pun  menembakkan  Gas
Air  Mata  tersebut  ke  atas  tribun sehingga  penonton  yang  tidak  ikut melakukan  kerusuhan  ikut  panik, namun tidak hanya tembakan Gas Air Mata aparat keamanan pun melakukan tindakan kekerasan kepada Aremania. 8 Negara  mempunyai  tanggung jawab  untuk  menjamin  Hak  Asasi Manusia bagi seluruh warga negaranya,  dan  Pasal  8  Undang- Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan  bahwa  ``perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perwujudan  Hak  Asasi  Manusia merupakan  tanggung  jawab  pertama pemerintah.  ''  Kepolisian  sendiri melakukan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  yang  terjadi  di  Kanjuruhan pada  saat  pertandingan  sepakbola. 9
8 Firdani Alifia Salsabil, “Peristiwa Stadiun Kanjuruhan Malang Perspektif Pelanggaran HAM” 2, no. 2 (2023): 10–19.
9 Belinda Gunawan, “Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
Kepolisian  melakukan  pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diamanatkan oleh  negara    untuk  menjamin perlindungan  masyarakat.  Pasal  31 PerkaPolri  Nomor  10  Tahun  2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga menjelaskan pola pengamanan tertentu  dalam  situasi  bertahap. Kepolisian tetap dilarang menggunakan  peralatan  berbahaya seperti  Gas  Air  Mata,  granat  asap, dan  amunisi  dalam  segala  situasi, termasuk keadaan darurat.
Aparat  kepolisian  sering  kali menghadapi  situasi  dan  keadaan  di mana  mereka  harus  mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan  atau peralatan. Masyarakat  ingin    polisi    melakukan tugasnya tanpa menggunakan kekerasan  atau  peralatan  untuk menjaga  rasa aman di masyarakat. 10 Menggunakan  tindakan  kekerasan harus  sesuai  dengan  Pasal  Undang- Undangan  yang  sah,  ketentuan mengenai penggunaan kekerasan oleh aparat
kepolisian dalam melaksanakan  tugas  kepolisian  diatur 19 Di Indonesia,” Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 387, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387- 404.
10 L E Y D E Adquisiciones et al., “KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN ANARKI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/20101,” Duke Law Journal 1, no. 1 (2019): 53–60.
dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  1 Kombes  Polri  Tahun  2009  tentang
Penggunaan Kekerasan dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan  latar  belakang permasalahan  diatas,  maka  fokus penulisan hukum ini terkait beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

## B. Rumusan Masalah
1. Penggunaan  Gas  Air  Mata  oleh kepolisian dalam perspektif HAM
2. Bentuk  Pengawasan  Penggunaan Gas Air Mata
C. Metode Penelitian Penelitian menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif, penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  yang  digunakan  untuk menganalisis dan menginterpretasikan  hukum  dan peraturan  yang  berlaku  dalam  suatu konteks tertentu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan kasus (case aproach)  yang  digunakan  untuk memahami  kerangka  hukum  yang mengatur penggunaan dan pengendalian  serta  akan  meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu penelitian terkait kebijakan pengunaan  Gas  Air  Mata  dalam persepktif Hak Asasi Manusia. 11 Yang
11 Levina Yustitianingtyas, “Pengamanan Dan Penengakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” Pandecta: Research Law Journal 10, no. 2 (2015): 143,
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
digunakan  didalam  penelitian  ini bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  bahan  hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang  –  undangan  yang  berlaku dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  di peroleh  dari  literatur,  buku  –  buku atau  jurnal  yang  berkaitan  dengan kebijakan penggunaan Gas Air Mata.
12 Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk  uraian  yang  tersusun  secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh  akan  dihubungkan  satu dengan  yang  lain  disesuaikan  dengan permasalahan  yang  teliti,  sehingga secara  keseluruhan  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh  sesuai  dengan kebutuhan penelitian.
D. Hasil danPembahasan 1. Pengguunaan  Gas  Air  Mata oleh kepolisian dalam perspektif HAM 1.1 Hak Asasi Manusia Hak  Asasi  Manusia  adalah hak-hak  yang  dimiliki  seseorang sejak  lahir  hingga  meninggal dunia. Hak Asasi Manusia adalah hak  yang  melekat  pada  diri manusia  dan  wajib  dijunjung tinggi  serta  dilindungi  oleh
https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.49 49. 12 R J Puspitasari and A Q P Sulistyo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 1–8, http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksami nasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal.um pwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/dow nload/2088/1213.
negara,  pemerintah,  dan  seluruh individu demi perlindungan kehormatan dan martabat manusia. 13 Di  Indonesia, terdapat  banyak  insiden  di  mana aparat  keamanan  menggunakan Gas  Air  Mata  untuk  menindak pelaku  tindakan.  Hak  Asasi Manusia  adalah  Hak  Asasi Manusia  yang  mendasar. 14 Hak Asasi  Manusia  juga  merupakan seperangkat prinsip yang dihasilkan  dari  nilai-nilai  yang menjadi  aturan  dan  mengatur perilaku manusia dalam hubungannya  dengan  orang  lain. Masyarakat tidak dapat menggunakan  kekerasan  untuk menuntut  sesuatu  yang  sepadan dengan kondisi kehidupan mereka  dari  orang  lain.  Hak-hak tersebut  secara  alami  terjadi dalam  situasi  timbal  balik. Manusia  mempunyai  hak  yang harus  diakui  dan  dihormati  oleh orang lain. Pengadilan Hak Asasi Manusia  sudah  selayaknya  dan sangat  tepat  didirikan  di  Negara
Indonesia.  Perlindungan  Hak Asasi  Manusia  sudah  saatnya
13 Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID- 19,” Jurnal Citizenship Virtues 1, no. 1 (2021):
1–6, https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902.
14 Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, “Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Media of Law and Sharia 4, no. 2
(2023): 115–29, https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
untuk  masuk  kedalam  proses peradilan  pidana  yang  mulai  dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan  dan  penyidangan  di pengadilan,  dan  berlaku  terhadap narapidana. 15 Pengadilan  Hak Asasi  Manusia  ini  dimunculkan pada  tanggal  14  maret  2002  dan pertama  kali  menggadili  kasus yang  ada  di  Timor-Timur  pasca jajak pendapat dan itulah termasuk  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia yang berat, dan ada juga kasus  Hak  Asasi  Manusia  yang berat  di  Tanjung  Priok,  dan  ada juga  yang  akhir  –  akhir  ini menjadi  trending  Topic  di  tahun 2022 yaitu Tragedi Kanjuruhan. 16 Tragedi tersebut memakan banyak  korban  jiwa  dan  korban luka  ringan  dan  luka  berat,  pada tragedi  tersebut  adalah  dengan mudahnya aparat kepolisian menembakkan  Gas  Air  Mata kepada penonton untuk meredahkan kericuhan yang terjadi  saat  itu  namun  ternyata penonton  semua  panik  hingga berlari  –  lari  untuk  keluar  dari stadion  hingga  berdesak  –  desak maka dari itu ada yang meninggal karena  sesak  nafas  dan  ada  juga yang terinjak. Ada juga viral video dari aparat keamanan menendang
15 Dr. Sunarso, Buku Pendidikan Hak Asasi
Manusia , n.d.
16 Satria Unggul Wicaksana2 Tiara Yahya Deramayati1 and 2 1, “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2 (2021): 387–402.
penonton  agar  tidak  rusuh,  dari situ sudah jelas adanya pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia antara  polisi  kepada  penonton sepak bola. Tuntutan penyelesaian kasus  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  berujung  pada  lahirnya Undang  –  Undang  Nomor  39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  yang  kemudian  disusul dengan  Undang  –  Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang
Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia yang  bertujuan  untuk  menjawab berbagai  pertanyaan  mengenai Hak Asasi Manusia. 17 Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia, Hak  Asasi  Manusia  ,  khususnya pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia berat. Proses penyelesaian pelanggaran  peristiwa  Hak  Asasi Manusia  berat  masih  mengalami kendala dengan bentuknya pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,
18 pelanggaran Hak Asasi Manusia berat  ini  menimbulkan  korban berupa  hilangnya  nyawa,  luka fisik  dan  mental,  kerugian  sosial dan  ekonomi,  harta  benda, perlakuan diskriminatif dan
17 Setiyani and Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2022): 1–14.
18 Satria Unggul Wicaksana Prakasa,
“Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development,” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 1 (2018): 36, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a922 4.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
stigmatisasi,  hilangnya  hak-hak sipil,  dan  hilangnya  Hak  Asasi Manusia  lainnya  ini  menjadi perhatian  Komnas  HAM  RI. Yang  telah  dijelaskan,  Indonesia adalah  negara  yang  berlandaskan atas  hukum.  Indonesia  harus memberikan perlindungan Hukum  terhadap  Hak  Asasi Manusia kepada setiap masyarakat,  hal  itu  termasuk konsekuensi  dari  negara  hukum.
19
Istilah  “pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  yang  berat” diciptakan untuk menggambarkan dampak  serius  yang  ditimbulkan oleh  tindak  pidana  terhadap tubuh, jiwa, harkat dan martabat, peradaban,  dan  sumber  daya kehidupan  manusia. 20 Kejahatan ini  mempunyai  akibat  atau dampak yang luas karena dilakukan  oleh  pelaku  dengan maksud yang jelas untuk menyerang  dan  menghancurkan individu  atau  kelompok  tertentu. Dalam peristiwa Kanjurhan, banyak  korban  ditemukan  tewas dan luka berat. Akibat
19 Dedy Stansyah Rangga Dwi Saputra, L.ya Estyy Pratiwi, Eric, “Mekanisme Penegakan Hukum Ham Asean: Studi Perbandingan Mekanisme Hak Asasi Manusia Asean Dan Ue,” Jurnal Komunikasi Hukum 7 (2021): 387– 402.
20 Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 1–17, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28.
pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang  dilakukan  aparat  kepolisian, kerusuhan  dapat  dipadamkan dengan  penggunaan  Gas  Air Mata yang langsung ditembakkan tanpa  menggunakan  cara  lain terlebih dahulu dan tidak membahayakan  nyawa  penonton Sepak Bola. 1.2 Peraturan Kepolisian Terhadap Gas Air Mata dalam perspektif HAM Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah pegawai  Kepolisian  Republik Indonesia  dan  melaksanakan tugas kepolisian di wilayah negara kesatuan  Republik  Indonesia. Kepolisian Negara dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 21 Kepolisian  adalah segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  berfungsinya  lembaga kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan ketaatan  terhadap  hukum,  serta memberikan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002,
21 Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana,” Jurnal
Ilmiah Ilmu Sosial 7, no. 2 (2021): 135, https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
dibentuk  lembaga  baru  di lingkungan  Polri  yang  disebut Komisi  Kepolisian  Nasional (Kompolnas). Kompornas bertugas  memantau  kinerja  Polri agar dapat dievaluasi dan ditingkatkan. Fungsi  utama  Kepolisian adalah  menghentikan  sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong  seseorang  untuk berbuat  lebih  baik  dari  sekarang. Dalam  artian  bahwa  fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan  dan  beriringan dengan  fungsi  perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat. 22 Berbagai kasus  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  dalam  proses  tragedi Kanjuruhan pada saat pertandingan  liga  Sepak  Bola AremaFC  melawan  Persebaya dengan  tidak  terimanya  fans  dari AremaFC akhirnya buatlah kerusuhan  dan  aparat  kepolisian langsung  saja  mengondusifkan keadaan dengan cara menembakkan  Gas  Air  Mata  ke seluruh tribun sehingga penonton yang tidak ikut membuat kerusuhan  ini  kena  dampak  dari Gas  Air  Mata  tersebut. 23 Aparat
22 Riska Agustina et al., “Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan Hak Asasi Manusia,” Indonesia Law Reform Journal 1, no. 3 (2021): 384–98, https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244.
23 Syahrul Ferdian, Lina Wati, and Alamsyah Alamsyah, “Analisis Framing Penulisan Pemberitaan Tragedi Kerusuhan Stadion
kepolisian menembakkan Gas Air Mata  itu  ke  seluruh  stadion sehingga  penonton  lari  untuk menyelamatkan diri sendiri hingga ada yang sesak dan keinjak orang  lain.  Sangat  disayangkan sekali  mengapa  kepolisian  tidak mengambil  cara  yang  lain  dulu untuk  mengondusifkan  keadaan agar  tidak  sampai  memakan korban  jiwa  hingga  ratusan korban  jiwa  yang  bisa  sampai melanggar  aturan  –  aturan  Hak Asasi Manusia. Penggunaan kekerasan dalam  bertugas  kepolisian  sering kali  mempunyai  dampak  buruk terhadap  masyarakat.  Bahkan dalam beberapa kasus, penggunaan  kekerasan  dapat mengakibatkan  luka  ringan,  luka berat,  kerusakan  organ  tubuh, bahkan  kematian.  Hal  tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan bahkan kebencian  terhadap  personel polisi  di  kalangan  masyarakat. Kepolisian menggunakan kekerasan  semata-mata  untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, muncul berbagai opini negatif di masyarakat bahwa polisi menyalahgunakan kewenangannya dalam
Kanjuruhan Malang Di Kompas.Id,” Social Science Academic 1, no. 2 (2023): 549–60, https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4006.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
menjalankan tugasnya. 24 Masyarakat seringkali kebingungan mengenai penggunaan kekuatan yang digunakan polisi dalam 6 menjalankan  tugas  kepolisian, apakah  sudah  sesuai  prosedur, apakah berdampak pada masyarakat, siapa yang bertanggung  jawab,  dan  apa tanggung jawab tersebut, lalu dari kasus  kanjuruhan  bagaimana pertanggungjawaban  kepolisian terhadap penonton Sepak Bola. Penggunaan  Gas  Air  Mata tidak hanya menyebabkan kebakaran  dan  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  namun  harus digunakan  secara  hati-hati  dan sesuai  dengan  undang-undang dan pedoman Hak Asasi
Manusia. 25 Penggunaan Gas Air
Mata, harus dipastikan kepatuhan hukum  sesuai  peraturan  yang berlaku di Indonesia. Penggunaan Gas Air Mata harus proporsional, jika  tindakan  ringan  tidak  dapat mengendalikan  situasi  secara efektif,  petugas  polisi  yang bertugas akan
mengambil tindakan  yang  sesuai  tergantung
24 Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, “PERTANGGUNGJAWABAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS,” Journal of Engineering Research 2, no. 1 (2023): 61–74. 25 Mirza Hilmi Fahlevi et al., “Vol. 5 No. 1 Juni 2021 42 ANALISIS TERHADAP HILANGNYA HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA” 5, no. 1 (2021).
pada  tingkat  ancaman.  Polisi harus  mewaspadai  siapa  yang terkena  Gas  Air  Mata  dan  tidak menembak  sembarangan.  Setelah Gas  Air  Mata  ditembakkan, dampaknya  harus  dilacak  untuk menentukan  apa  yang  terkena. 26 Polisi  yang  menembakkan  Gas Air Mata harus menjalani pelatihan khusus untuk mengetahui cara menembakkannya  dengan  baik dan  benar.  Penting  untuk  diingat bahwa penggunaan Gas Air Mata harus selalu sesuai dengan prinsip Hak  Asasi  Manusia  dan  tidak boleh digunakan secara sembarangan  atau  berlebihan. Keamanan publik dan Hak Asasi
Manusia  harus  selalu  seimbang dan dihormati. 27
Umumnya penggunaan Gas Air Mata oleh polisi diatur dalam Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  keamanan  saat  terjadi kerusuhan.  SOP  ini  tertuang dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam Operasi Kepolisian. Gas Air Mata pertama  kali  digunakan  pada Perang  Dunia  I. 28 Namun,  efek
26 Astika Ummy Athahira Nurliah Nurdin, HAM, Gender, Dan Demokrasi , Hak Asasi Manusia Gander Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis) , 2016, eprints2.ipdn.ac.id.
27 Marzuki Dr. Suparman, “Tragedi Politik Hukum Dan Ham,” 2011.
28 Nurul Mutiani SukContoh BIssa JTabarearno et al., “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .
Gas  Air  Mata  hanya  bersifat jangka  pendek  dan  jarang melumpuhkan,  sehingga  senjata tersebut  digunakan  kembali  oleh petugas polisi. Meskipun Gas Air
Mata  biasanya  digunakan  untuk membubarkan massa atau membubarkan  perusuh,  Gas  Air Mata  tidak  digunakan  sampai tingkat  yang  mematikan.  Pasal 5(1)  menjelaskan  bahwa  ada enam tingkatan penggunaan kekuatan dalam operasi kepolisian. Tahap pertama adalah kekerasan pencegah atau preventif,  tahap  kedua  adalah intervensi  polisi  melalui  perintah lisan, tahap ketiga adalah pengendalian tangan lunak, tahap keempat  adalah  pengendalian tangan  keras,  dan  tahap  kelima adalah  kekerasan.  Pengelolaan senjata tumpul, senjata kimia, dan lain-lain,  tidak  termasuk  gas  air mata, semprotan merica, dan alat lainnya,  sesuai  dengan  standar kepolisian  nasional. 29 Langkah terakhir adalah penggunaan senjata api dan alat lainnya untuk mencegah  pelaku  kejahatan  dan tersangka  melakukan  perbuatan dan  perbuatan  yang  dapat melukai atau membunuh personel
AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG,” Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab 1, no. 1 (2019): 2019. 29 Doni Agustinus, “Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Dalam Pengontrolan Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan,” Hukum Dan Dinamika Masyarakat 21, no. 1 (2023): 105, https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.3529.
Polri  atau  anggota  masyarakat secara serius.
Negara  telah  melimpahkan beberapa  kewenangan  kepada kepolisian. Kekuasaannya meliputi penangkapan, penyidikan,  dan  penyidikan. 30 Diperlukan aparat kepolisian yang menjalankan  tugasnya  secara profesional. Mengingat sifat pekerjaan seorang polisi, mungkin ada yang bertanya-tanya seperti  apa  peran  mulia  seorang polisi.  Salah  satu  tindakan  yang diperlukan polisi untuk memenuhi  misi  mulianya  adalah keputusan untuk segera memecat setelah  ditangkap.  Keputusan untuk  melepaskan  tembakan  di suatu  lokasi  biasanya  harus mendapat  justifikasi  dari  pihak kepolisian yang mengambil keputusan  tersebut.  Ketentuan tersebut  tertuang  dalam  Pasal  13 ayat  (1)  Perkap  Nomor  1  Tahun 2009. Individu bertanggung jawab  atas  penggunaan  senjata oleh  polisi,  jadi  jika  Anda  gagal mengikuti prosedur dan menggunakan senjata untuk melukai orang lain, Anda mungkin bertanggung jawab. Pertanggung jawaban kepolisian  atas  pelanggaran  Hak Asasi Manusia
merupakan
30 Tuğba Kutlu, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SAAT PENANGANAN DEMONSTRASI ANARKIS,”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 4, no. 1 (2023): 88–100.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
integral dari prinsip-prinsip hukum dan tata kelola demokratis.  Pertanggungjawaban ini mencakup sejumlah 7 langkah dan mekanisme untuk memastikan bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab atas tindakan  mereka,  terutama  jika tindakan  tersebut  melibatkan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia. Ada berbagai cara untuk pertanggungjawaban  kepolisian yang  diimplementasikan  sebagai berikut;  Banyak  negara  terdapat hukum nasional yang menetapkan norma-norma dan standar perlindungan Hak Asasi Manusia.
31 Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh  aparat  kepolisian  dapat mengakibatkan  tuntutan  hukum di  tingkat  nasional  sesuai  dengan undang undang  yang  berlaku. Banyak  negara  memiliki  lembaga ombudsman  yang  bertanggung jawab untuk menanggapi keluhan pelayanan  publik  terkait  tindakan pemerintah,  termasuk  aparat kepolisian.
Salah  satu  lembaga  negara melakukan  kerjasama  dengan instansi  antara  lain,  Ombudsman dapat  melakukan  penyelidikan independen  terhadap  pelayanan publik  dalam  kasus  Hak  Asasi
31 Amalia Yunia Rahmawati, “TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” III, no. July (2020): 1–23.
Manusia. 32 Komisi  Hak  Asasi Manusia yang memiliki kewenangan  untuk  menyelidiki, memantau,  dan  memberikan rekomendasi  terkait  pelanggaran
Hak  Asasi  Manusia.    Keputusan dan  rekomendasi  dari  Komisi Hak Asasi Manusia dapat menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut.
Departemen kepolisian umumnya memiliki  unit  disiplin  internal yang  bertanggung  jawab  untuk menyelidiki keluhan atau pelanggaran  etika  oleh  anggota kepolisian.  Proses  ini  dapat mengakibatkan  sanksi  internal, termasuk pemecatan atau penurunan  pangkat,  bahwa  itu bentuk pertanggungjawaban kepolisian  atas  pelanggaran  yang sudah dilakukan. 2. Bentuk Pengawasan Penggunaan Gas Air Mata Gas Air Mata sejatinya bukanlah  gas,  melainkan  bubuk bertekanan yang dapat memunculkan kabut seolah seperti gas. Gas air mata merupakan  kumpulan  senyawa  kimia yang  dapat  menimbulkan  beberapa efek bagi kesehatan, tujuannya untuk pelumpuhan  sementara. 33 Untuk
32 Muhammad Rus’an Yasin et al., “Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik Ombudsman’s Authority in Handling Reports Public Service,” Jurnal Kolaboratif Sains 4, no. 5 (2021): 241–46. 33 Rayhan Bima Sakti and Kukuh Sinduwiatmo, “Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Di Media Pemberitaan Online (Studi Analisis Framing William a. Gamson),” Metacommunication;
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
kandungan senyawa kimia umumnya,
Gas  Air  Mata  mengandung  2- chlorobenzalmalononitrile atau dikenal  juga  sebagai  gas  CS.  Selain itu,  ada  juga  kandungan  berupa oleoresin capsicum (semprotan merica),  dibenzoxazepine  (gas  CR), dan  kloroasetofenon  (gas  CN). Kumpulan  senyawa  kimia  tersebut disimpan  dalam  tabung  atau  granat, kemudian disemprotkan atau ditembakkan  melalui  pistol  pelontar. Muncul  asap  tebal  atau  kabut berwarna putih yang mengembang di udara.  Secara  cepat  kandungan senyawa  dalam  Gas  Air  Mata menimbulkan  iritasi  pada  mata, pernapasan,  kulit,maupun  paru  – paru sehingga memberi dampak yang kurang baik bagi kesehatan.
Efek  samping  kegunaan  Gas Air  Mata  dari  segi  kesehatan,  ketika terkena  Gas  Air  Mata,  maka  mata, pernafasan  dan  kulit  dan  kulit  akan bereaksi  langsung.  Umumnya  iritasi seperti merasa perih dan sakit. Hal ini senyawa  kimia  dalam  Gas  Air  Mata mengikat salah satu dari dua reseptor rasa  sakit  dalam  tubuh  yang  disebut sebagai  TRPA1  dan  TRPV1. 34 Lalu ini  macam  –  macam  efek  samping
Journal of Communication Studies 8, no. 1 (2023): 104, https://doi.org/10.20527/mc.v8i1.15766. 34 Y Z Sulu, J W Londa, and ..., “Analisis Framing Pemberitaan Aksi Menolak Ruu Cipta Kerja Di Media Online Tirto Dan Cnn Indonesia,” Acta Diurna … , 2022, 1–9, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/ actadiurnakomunikasi/article/view/38135% 0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.ph p/actadiurnakomunikasi/article/view/38135 /34851.
dari  Gas  Air  Mata,  mata  terasa  gatal dan  panas  seperti  terbakar,  mata sobek  dan  kelopak  mata  menutup tidak  sengaja,  mata  mengalami kebutaan sementara atau pengelihatan seperti  kabur,  mata  mengalami pendarahan  dan  kerusakan  dalam jangka panjang, erosi kornea, katarak, iritasi hidung, tenggorokan dan paru- paru,  kesulitan  pernafasan  hingga gagal  bernafas,  denyut  jantung  dan tekanan  darah  meningkat,  kematian, keguguran  dan  kelainan  janin  pada ibu hamil. Pengawasan yang efektif terhadap  penggunaan  Gas  Air  Mata merupakan  elemen  penting  untuk memastikan  senjata  ini  digunakan sesuai  dengan  prinsip  Hak  Asasi Manusia yang berlaku. 35 Hal ini juga membantu  mencegah  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  yang  serius. Penggunaan  Gas  Air  Mata  yang signifikan  atau  akibat  yang  serius harus  dilaporkan  kepada  penegak hukum  yang  8  lebih  tinggi.  Hal  ini memungkinkan  pemerintah  atau pasukan  komando  untuk  memantau penggunaan  senjata-senjata  ini  dan memastikan  penghormatan  terhadap prinsip-prinsip  Hak  Asasi  Manusia.
Pelaporan yang cermat dapat membantu  mengungkap  pelanggaran
35 Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2, “PENGGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” Jendela Hukum 9, no. 1
(2022) (2022): 217–29,
https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH /article/view/1956.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
Hak  Asasi  Manusia  dan  menekan pihak  berwenang  untuk  mengambil tindakan.
Penggunaan  Gas  Air  Mata, meskipun  dapat  menjadi  alat  yang efektif  dalam  situasi  pengendalian kerumunan  atau  penegakan  hukum tertentu,  dapat  menghadapi  sejumlah hambatan  dan  masalah. 36 Meskipun Gas  Air  Mata  dirancang  untuk mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan  daripada  cedera serius,  penggunaan  yang  tidak  tepat atau  berlebihan  dapat  menyebabkan cedera  mata,  kulit,  atau  saluran pernapasan individu yang terkena gas tersebut.  Dan  mungkin  memiliki reaksi  tubuh  yang  aneh  atau  tak terduga  terhadap  Gas  Air  Mata, seperti alergi atau intoleransi terhadap bahan  kimia  yang  digunakan  dalam gas  tersebut.  Saat  Gas  Air  Mata dilepaskan,  angin  atau  arus  udara dapat membawa gas tersebut menjauh  dari  target  awal  dan mengenai  orang-orang  yang  tidak terlibat dalam situasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan  dan  reaksi  yang tidak  diinginkan  pada  individu  yang tidak bersalah.
Penggunaan  Gas  Air  Mata dapat  memiliki  dampak  negatif terhadap  lingkungan,  terutama  jika
36 Fazdlan Abshar Fazdlan and Dian Alan Setiawan, S.H., M.H., “Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian Di Stadion Kanjuruhan Dihubungkan Dengan Prinsip Dan Standar Ham.,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 2 (2023): 917–22, https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7254.
bahan  kimia  dalam  gas  tersebut mencemari  udara  atau  sumber  air, penggunaan Gas Air Mata yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia,  terutama  jika  digunakan dengan  cara  yang  melanggar  prinsip- prinsip proporsionalitas dan perlindungan  individu  yang  tidak bersalah. 37 Penting  untuk  selalu menggunakan  gas  air  mata  dengan bijak  dan  sesuai  dengan  pedoman yang  ditetapkan  dalam  hukum  dan kebijakan  yang  berlaku.  Pelatihan yang  baik,  pengawasan  yang  ketat, dan  akuntabilitas  yang  tinggi  adalah kunci  untuk  mengurangi  hambatan dan  masalah  yang  mungkin  timbul saat penggunaan Gas Air Mata. Menurut  saya  dalam  perspektif Hak  Asasi  Manusia,  pemantauan penggunaan  Gas  Air  Mata  sangatlah penting  untuk  memastikan  bahwa penggunaan tersebut konsisten dengan  aturan  yang  ada  dan menghormati  martabat  dan  hak-hak dasar individu. Melindungi Hak Asasi Manusia  memerlukan  transparansi, akuntabilitas,  dan  pengawasan  ketat terhadap  penggunaan  senjata  tidak mematikan  seperti  Gas  Air  Mata.
Tujuannya  adalah  untuk  mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mungkin diakibatkan  oleh  penggunaan  yang
37 Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?,” Jurnal
HAM 12, no. 3 (2021): 521,
https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-
532.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
tidak  terkendali. 38 Pengawasan  yang efektif  tidak  hanya  menciptakan keselamatan  masyarakat  tetapi  juga menjamin  perlindungan  hak-hak dasar setiap individu ketika menghadapi situasi di mana penggunaan Gas Air Mata diperlukan untuk pengendalian massa.

## E. Kesimpulan dan Saran
Penggunaan  Gas  Air  Mata yang berlebihan atau tidak masuk akal dapat  merupakan  pelanggaran  Hak Asasi Manusia, dan ketika menggunakan  Gas  Air  Mata,  polisi harus  menjamin  perlindungan  hak asasi  individu,  seperti  hak  untuk hidup,  kebebasan  dan  keamanan seseorang.  Membutuhkan  pelatihan yang  memadai  bagi  personel  polisi mengenai penggunaan Gas Air Mata, sejalan  dengan  standar  internasional yang  mengakui  Hak  Asasi  Manusia, dan  mendorong  eksplorasi  alternatif pengelolaan  konflik  yang  lebih  aman dan  konsisten  dengan  Hak  Asasi Manusia, seperti pendekatan negosiasi dan pencegahan. Kita harus menyadari  bahwa  penggunaan  Gas Air Mata dapat memberikan dampak yang  signifikan  terhadap  kelompok rentan  seperti  anak-anak,  lansia,  dan orang-orang dengan kondisi kesehatan. Pengawasan  penggunaan  Gas Air  Mata  oleh  polisi  sangat  penting untuk memastikan kepatuhan
terhadap  standar  hukum,  Hak  Asasi Manusia,  dan  etika  dalam  penegakan
38 Sunarso, Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia .
hukum.  Pengawasan  harus  bertujuan untuk melindungi Hak Asasi
Manusia,  termasuk  hak  untuk  hidup, kebebasan  dan  kebebasan  dari perlakuan  tidak  manusiawi  atau merendahkan  martabat  manusia. Mekanisme  pengawasan  yang  kuat memungkinkan  polisi  memastikan penggunaan  Gas  Air  Mata  dilakukan secara  bertanggung  jawab  dan  sesuai dengan  prinsip  Hak  Asasi  Manusia, sehingga  tercipta  keamanan  dan ketertiban  tanpa  melanggar  hak individu.
Daftar Pustaka Adnyani, Ni Ketut Sari. “Kewenangan Diskresi Kepolisian  Republik  Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana.” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 7, no. 2 (2021): 135. https://doi.org/10.23887/jiis.v7 i2.37389. Adquisiciones,  L  E  Y  D  E,  Texto Vigente, Peter Frampton, Stewart  Azar,  Samuel  Jacobson, Thomas  J  Perrelli,  Block  L  L  P Washington, et al. “KEWENANGAN  APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN ANARKI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/20101.” Duke  Law  Journal
1, no. 1 (2019): 53–60.
Agustina,  Riska,  Grace  Sharon,
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .
Levina  Yustitianingtyas,  and Hartono  Widodo.  “Kebijakan Wajib  Vaksinansi  Covid-19 Ditinjau  Dari  Asas  Manfaat, Kepentingan  Umum  Dan  Hak Asasi  Manusia.” Indonesia  Law Reform  Journal 1,  no.  3  (2021): 384–98. https://doi.org/10.22219/ilrej.v
1i3.18244.
Agustinus,  Doni.  “Analisis  Tindakan Represif  Aparat  Kepolisian Dalam  Pengontrolan  Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan.” Hukum Dan Dinamika  Masyarakat 21,  no.  1 (2023): 105. https://doi.org/10.56444/hdm. v21i1.3529. Amalia Yunia Rahmawati. “TINDAKAN  TEMBAK  DI TEMPAT  OLEH  APARAT KEPOLISIAN  TERHADAP
TERSANGKA BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG  NO.  2  TAHUN 2002  DALAM  PERSPEKTIF HAK  ASASI  MANUSIA”  III, no. July (2020): 1–23.
Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. “Penegakan  Dan  Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi  Sila  Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH) 5,  no. 2 (2019): 12. https://doi.org/10.23887/jkh.v 5i2.16497. Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan,  Ahmad  AA Bakar, Iskandar Yahya. “PERTANGGUNGJAWABA N POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS.” Journal of Engineering  Research 2,  no.  1 (2023): 61–74. Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. “Sistem  Hukum  Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional.” SIGn Jurnal Hukum 1,  no.  1  (2019):  1–17. https://doi.org/10.37276/sjh.v 1i1.28. Bunga,  Dinda  Lestari,  and  Muridah Isnawati.  “Pertanggungjawaban Pidana  TNI  Dalam  Tindak Pidana Penganiaya.” Widya Yuridika 5,  no.  1  (2022):  127. https://doi.org/10.31328/wy.v 5i1.3587. Fahlevi, Mirza Hilmi, Achmad Hariri, Universitas Muhammadiyah Surabaya, and Universitas Muhammadiyah Surabaya. “Vol. 5  No.  1  Juni  2021  42 ANALISIS TERHADAP HILANGNYA HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI  DITINJAU  DARI HAK  ASASI  MANUSIA”  5,
no. 1 (2021).
Fazdlan,  Fazdlan  Abshar,  and  Dian
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .
Alan  Setiawan,  S.H.,  M.H. “Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Oleh Aparat  Kepolisian  Di  Stadion Kanjuruhan Dihubungkan Dengan  Prinsip  Dan  Standar Ham.” Bandung  Conference  Series:
Law Studies 3, no. 2 (2023): 917– 22. https://doi.org/10.29313/bcsls. v3i2.7254.
Ferdian,  Syahrul,  Lina  Wati,  and
Alamsyah  Alamsyah.  “Analisis Framing  Penulisan  Pemberitaan Tragedi  Kerusuhan  Stadion Kanjuruhan Malang Di Kompas.Id.” Social Science Academic 1, no. 2 (2023): 549–60. https://doi.org/10.37680/ssa.v 1i2.4006.
Gunawan,  Belinda.  “Analisis  Yuridis Pendidikan  Jarak  Jauh  Dalam
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Dalam  Undang-Undang  Dasar
NRI  1945  Pada  Masa  Pandemi Covid-19  Di  Indonesia.” Jurnal HAM 11,  no.  3  (2020):  387. https://doi.org/10.30641/ham. 2020.11.387-404.
Irawan,  Anang  Dony,  Kaharudin Putra  Samudra,  and  Aldiansah Pratama.  “Perlindungan  Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada  Masa  Pandemi  COVID- 19.” Jurnal  Citizenship  Virtues 1, no. 1 (2021): 1–6. https://doi.org/10.37640/jcv.v 1i1.902. Kepolisian,  Kepala,  and  Negara
Republik.  “Republik  Indonesia Nomor 4168);,” 2022.
Kusmaryanto,  Carolus  Boromeus. “Hak  Asasi  Manusia  Atau  Hak Manusiawi?” Jurnal  HAM 12, no. 3 (2021): 521. https://doi.org/10.30641/ham. 2021.12.521-532. Kutlu, Tuğba. “HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN  KEPOLISIAN SAAT PENANGANAN DEMONSTRASI  ANARKIS.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 4, no. 1 (2023): 88– 100. Mulyadi  Mulyadi,  Alma  Felicia Togatorop, Putri Sarah, Nathasya  Irish  Rachelninta, Nasya  Zulaekha  Algamar,  and Dias  Prima  LaurenzaProgram.
“Analisis  Peristiwa  Kanjuruhan Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum
Dan  Masyarakat  Indonesia”  1, no. 3 (2023): 210–28. https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.i d/index.php/ALADALAH/arti cle/view/349/361. Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan  HAM:  Relasinya  Dengan Sustainable Development.” Jurnal  Hukum  Novelty 9,  no.  1 (2018): 36. https://doi.org/10.26555/novel ty.v9i1.a9224.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
Pratama,  Din  Eri,  and  Rani  Apriani. “Analisis  Perlindungan  Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam  Tragedi  Di  Stadion Kanjuruhan.” Supremasi  Hukum 19,  no.  1  (2023):  1–15. https://doi.org/10.33592/jsh.v
19i1.2921.
Puspitasari, R J, and A Q P Sulistyo. “Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Penipuan  Online  Shop Dengan Merujuk Pada Undang- Undang  Nomor  19  Tahun 2016.” Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 1–8. http://jurnal.umpwr.ac.id/index .php/eksaminasi/article/view/2 088%0Ahttp://jurnal.umpwr.ac. id/index.php/eksaminasi/article /download/2088/1213. Rais,  M.  Tasbir.  “Negara  Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” Jurnal  Hukum Unsulbar 15, no. 2 (2022): 1–20. https://ojs.unsulbar.ac.id/index .php/j-law/article/view/1854.
Rangga  Dwi  Saputra,  L.ya  Estyy Pratiwi,  Eric,  Dedy  Stansyah.
“Mekanisme Penegakan Hukum Ham Asean: Studi Perbandingan Mekanisme  Hak  Asasi  Manusia Asean Dan Ue.” Jurnal Komunikasi  Hukum 7  (2021):
387–402.
Rosida, Ida Ayu, and Achmad Hariri. “Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun  Jinayat  Di  Aceh  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.”
Media of Law and Sharia 4, no. 2 (2023): 115–29. https://doi.org/10.18196/mls.v 4i2.6. Rus’an Yasin, Muhammad, Muhammad  Akbar,  Moh  Yusuf Hasmin,  and  Bagian  Ilmu Hukum. “Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan  Laporan  Pelayanan Publik Ombudsman’s Authority in  Handling  Reports  Public
Service.” Jurnal  Kolaboratif  Sains
4, no. 5 (2021): 241–46. Sakti,  Rayhan  Bima,  and  Kukuh Sinduwiatmo. “Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Di Media Pemberitaan Online (Studi Analisis  Framing  William  a. Gamson).” Metacommunication; Journal of Communication Studies 8, no. 1 (2023): 104. https://doi.org/10.20527/mc.v 8i1.15766. Salsabil,  Firdani  Alifia.  “Peristiwa Stadiun  Kanjuruhan  Malang Perspektif  Pelanggaran  HAM” 2, no. 2 (2023): 10–19. Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap  Kasus  Pelanggaran HAM.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2022): 1–14.
SukContoh BIssa JTabarearno, Nurul Mutiani,  Panji  Wisnu  Wirawan, Satriyo  Adhy,  Sukses  Andi,
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . . .
Hafid  Mukhlasin,  Muhaemin Muhaemin,  Sri  Nurhayati,  et  al. “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI  AKSI  UNJUK RASA  ANARKIS  DI  KOTA PADANG.” Rabit : Jurnal Teknologi  Dan  Sistem  Informasi
Univrab 1, no. 1 (2019): 2019.
Sulu,  Y  Z,  J  W  Londa,  and  ... “Analisis  Framing  Pemberitaan Aksi  Menolak  Ruu  Cipta  Kerja Di Media Online Tirto Dan Cnn
Indonesia.” Acta  Diurna  … , 2022, 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3 /index.php/actadiurnakomunik asi/article/view/38135%0Ahttp s://ejournal.unsrat.ac.id/v3/ind ex.php/actadiurnakomunikasi/a rticle/view/38135/34851.
Tiara  Yahya  Deramayati1,  Satria
Unggul  Wicaksana2,  and  2  1. “Peradilan  In  Absentia  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam  Perspektif  HAM.” Jurnal Komunikasi  Hukum 7,  no.  2
(2021): 387–402. Yoga  Pratama  Widiyanto  (1)  Zainuri (2.  “PENGGUNAAN  GAS AIR MATA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  DI  INDONESIA.” Jendela  Hukum 9,  no.  1  (2022) (2022): 217–29. https://ejournalwiraraja.com/in dex.php/FH/article/view/1956. Yustitianingtyas, Levina. “Pengamanan  Dan  Penengakan Hukum  Di  Perairan  Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan
Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia (ALKI).” Pandecta:  Research  Law Journal 10,  no.  2  (2015):  143. https://doi.org/10.15294/pand ecta.v10i2.4949.

## BUKU
Adi, Rianto. 2012. Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis. Jakarta : Yayasan
Dr.  Suparman,  M.  (2011).  Tragedi Politik  Hukum  dan  Ham:  Vol. Cetakan Pertama (pp. 36–37).
Kurniawan  Kunto  Yuliarso.  (2005). Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia Indonesia.  In  Ilmu  Sosial  dan Politik.
N.S,  Sherly  Ayu  Diah,  dkk.  2022.
Millennials  :  Perspective  Of Human Rights. Surakarta :
Nisa, Pia Khoirotun, dkk. 2023. Aksi Komunikasi  Dalam  Teori  Dan Praktik.  Jakarta  :  PT  Mahakarya Citra Utama Group.
Nugroho,  Sigit  Sapto,  Anik  Tri Haryani,  Krista  Yitawati.  2019. Etika  Profesi  Hukum.  Klaten: Lakeisha.
FH UM Cirebon
Adecananda Agneta, Levina Yustitianingtyas . Kebijakan Penggunaan . .
.
Nurliah Nurdin, A. U. A. (2016). HAM, Gender, dan Demokrasi. In Hak Asasi Manusia Gander dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis). eprints2.ipdn.ac.id
Pandjaitan, Hinca IP., XIII. 2013. Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam
Kompetisi Sepakbola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama
Revida, Erika, dkk. 2022. Manajemen Pariwisata. Medan : Yayasan Kita Menulis.
Sunarso, D. (n.d.). Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia.