## PERSENGKETAAN-PERSENGKETAAN TANAH DI INDONESIA
Hartana, Marta Cristina Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com , marta.cristina@undiksha.ac.id ,

## ABSTRAK
Negara memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam perekonomian Membangun masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  Cita-cita  pembangunan  nasional  karena mencakup berbagai aspek kehidupan dan rezeki manusia sehingga setiap aktivitas manusia dapat terpenuhi  Kebutuhan  hidup  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bumi.  Ini  diperlukan  Perawatan  dan pengaturan  tanah  dapat  mewujudkan  cita-cita  pembangunan  nasional  yaitu  membangun masyarakat yang adil dan makmur. Multiplisitas realitas dalam menciptakan kondisi di lapangan kaya dan kaya dapat menyebabkan begitu banyak bentrokan atau Konflik menyebabkan masalah pembebasan lahan akibat perkembangan pesat. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa Penyelesaian  Sengketa  Tanah  berdasarkan  UU  No.  30  Tahun  1999  Menyelesaikan  perselisihan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memihak. Dalam hal ini, mediasi dapat mengarah pada para pihak lambang perjanjian perdamaian yang langgeng dan  langgeng,  dengan  memperhatikan  penyelesaian  perselisihan  Mediasi  menempatkan  kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak menang atau kalah (win-win solution). Sebagai gantinya, titik Para pihak yang bersengketa bersifat proaktif dan memiliki otoritas pengambilan keputusan  penuh  Keputusan.  Mediator  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  mengambil  keputusan, tetapi dia memilikinya hanya untuk membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi untuk melaksanakan kesepakatan Perdamaian.

## Kata Kunci : Sengketa, Mediasi,adil

## ABSTRACT
The state has a very important task and role in the economy Building a just and prosperous society based on Pancasila The ideals of national development because it covers various aspects of life and human sustenance so that every human activity can be fulfilled The necessities of life cannot  be  separated  from  the  earth.  This  is  necessary.  Land  maintenance  and  regulation  can realize  the  ideals  of  national  development,  namely  building  a  just  and  prosperous  society.  The multiplicity of reality in creating conditions on the field of rich and rich can cause so many clashes or  conflicts  causing  land  acquisition  problems  due  to  rapid  development.  Mediation  as  an alternative  to  dispute  settlement  Settlement  of  Land  Disputes  based  on  Law  no.  30  of  1999 Resolving  disputes  between  parties  by  involving  an  impartial  and impartial  third  party.  In  this case, mediation can lead the parties to a symbol of a lasting and lasting peace agreement, taking into account the settlement of disputes. Mediation places both parties in the same position, neither party wins or loses (win-win solution). Instead, the parties to the dispute are proactive and have full decision-making authority. The Mediator does not have the power to make decisions, but he only  has  it  to  assist  the  parties  in  maintaining  the  mediation  process  to  carry  out  the  Peace agreement.
Keywords : Dispute, Mediation, fair

## PENDAHULUAN
Sederhananya, sengketa  tanah  adalah  tanah  yang  disengketakan  oleh  kedua belah  pihak.  Para  pihak  mempersengketakan  kepemilikan  properti.  Di  Indonesia juga sering terjadi sengketa tanah. Menurut Kementerian Perencanaan Daerah untuk Pertanian/Badan Pertanahan (ART/BPNK), ada 185 kasus terkait pengelolaan lahan dan terdapat bukti keterlibatan mafia lahan dalam sengketa lahan. Jenis kasus yang terkait  dengan  daerah  kontroversial  juga  berbeda.  Contohnya  termasuk  kasus pemalsuan dokumen, perubahan perbatasan ilegal dan masalah lainnya.
Pengertian  sengketa  pertanahan  terdapat  dalam  Undang-Undang  Sengketa Pertanahan yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Tertulis bahwa sengketa pertanahan atau sengketa pertanahan adalah  sengketa  pertanahan  yang  melibatkan  badan  hukum,  lembaga  atau perorangan dan masyarakat sosial tidak ada pengaruh politik yang meluas.
Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik  atas  tanah  tersebut.  Sengketa  tanah  merupakan  kasus  yang  dapat  dikatakan sering terjadi di Indonesia.
Di Indonesia, pengertian mediasi ditemukan secara khusus dalam peraturan perundang-undanganMahkamah  Agung  No.  02  Tahun  2003  tentang  Tata  Cara Arbitrase di Pengadilan. Disebutkan bahwa  mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui  proses  perundingan  para  pihak  dengan  bantuan  perantara  (Pasal  1(6)). Mediator  adalah  pihak  yang  netral  tidak  memihak,  yang  membantu  para  pihak mengeksplorasi  pilihan  yang  berbeda  penyelesaian  sengketa  (Pasal  1  Ayat  5) Mediasi  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  damai  yang nyaman,  efisien  dan  memberikan  pendekatan  yang  lebih  luas  kepada  para  pihak untuk  mendapatkan  solusi  yang  memuaskan  dan  adil.  Definisi  mediasi  ini  dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian yang saling penting saling berhubungan, yaitu:
a) Karakteristik mediasi
Karakteristik  mediasi  menjelaskan  bahwa  mediasi  berbeda  dalam  bentuk  yang berbeda penyelesaian sengketa lainnya, khususnya penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan

## b) Peran perantara
Dalam  mediasi,  peran  mediator  adalah  membantu  para  pihak  Litigasi  dengan mengidentifikasi isu-isu kontroversial,Kembangkan alternatif dan periksa alternatif yang mungkin ditawarkanpara pihak untuk mencapai kesepakatan.

## c) Kewenangan mediator
Mediator  hanya  berwenang  untuk  melakukan  tugasnya  menyarankan  atau mengarahkan  proses  mencari  mediasi  penyelesaian  sengketa  Mediator  tidak
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memiliki  otoritas  dalam  peran  tersebut  Mediator  hanya  mengurusi  sengketa bagaimana proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan para pihak (perjanjian).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  Normatif  “Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder”.  “Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas”.  Sengketa  tanah adalah  sengketa  yang  sudah  ada  sejak  zaman  ksatria  orde  lama,  orde  baru,  masa reformasi dan sampai sekarang. sengketa kualitas dan kuantitas merupakan masalah yang  selalu  ada  dalam  tatanan  kehidupan  Publisitas.  Sengketa  atau  konflik  tanah telah menjadi masalah yang kronis klasik dan berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tahun dan selalu ada. Sengketa tanah dan konflik muncul masalah yang kompleks dan multidimensi. Ini adalah fenomena alam dalam sejarah budaya dan peradaban manusia, terutama dari era pertanian ketika sumber daya ada Tanah  mulai  memainkan  peran  penting  sebagai  faktor  produksi  yang  diperlukan kebutuhan rakyat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian/Kepala BPN No.1 Tahun 1999 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah, Pasal 1(1):
Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak,  pemberian  hak  atas  tanah,  dan  pendaftaran  hak  atas  tanah  termasuk peralihannya serta  penerbitan  bukti  haknya,  anatara  pihak  yang  berkepentingan  maupun  antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kehidupan manusia, bumi ini tidak terpisah dari segala sesuatu perilaku manusia  itu  sendiri,  karena  bumi  adalah  tempat  manusia  hidup  dan  terus  hidup. 1 Oleh karena itu lantai yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering timbul perselisihan satu sama lain, terutama dalam kaitannya dengan tanah. Konflik  tanah  berakar  dari  zaman  dulu  sampai  sekarang,  akar  konflik  tanah merupakan  faktor  fundamental  yang  menyebabkan  konflik  tanah.  Penting  untuk mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  akar  penyebab  konflik  tanah  untuk menemukan solusi atau solusinya. Ada dua istilah untuk memahami sengketa tanah: sengketa tanah terkait dan sengketa tanah. Meskipun kedua istilah tersebut adalah
1 Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kasus negara, tetapi dalam skema utama Sengketa tanah dijelaskan secara singkat Sengketa  adalah  perselisihan  tentang  hukum  properti  antara  perseorangan,  badan hukum,  atau  institusi  tanpa  pengaruh  sosial-politik  yang  luas.  selama  konflik Sengketa  tanah  yang  disingkat  konflik  adalah  sengketa  tanah  antara  orang-orang perorangan,  kelompok,  kelompok,  organisasi,  badan  hukum  atau  lembaga  yang mereka  cenderung  memiliki  atau  memiliki  dampak  sosial-politik  yang  luas. Informasi lebih lanjut pada Petunjuk Teknis No. 01/JUKNIS/D.V/2007 Mengenai pemetaan  masalah  dan  akar  masalah  pertanahan,  dikemukakan  hal-hal  sebagai berikut:
Perselisihan  adalah  perbedaan  antara  nilai,  kepentingan,  pendapat  dan/atau persepsi perorangan dan/atau badan hukum (swasta atau umum) sehubungan dengan statusnya  Ruang  administrasi  dan/atau  properti  dan/atau  ruang  yang  berguna  atau tentang  penggunaan  properti  tertentu  oleh  badan  tertentu  atau  status  keputusan Pemerintah dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan. 2 Meskipun konfliknya adalah tentang nilai, kepentingan, pendapat dan/atau persepsi antara penduduk atau kelompok  masyarakat  dan/atau  penduduk  atau  kelompok  Asosiasi  dengan  badan hukum  (swasta  atau publik), asosiasi  dan  asosiasi  yang  berkaitan  dengan  properti dan/atau kepemilikan dan/atau status penggunaan atau pendudukan properti tertentu oleh  para  pihak  blok  tertentu  atau  status  akses  atau  penggunaan  blok  tertentu meliputi  aspek  politik, ekonomi  dan  sosial  budaya. Konflik  tanah  telah  mengakar sejak  zaman  dahulu  hingga  sekarang.  Penyebab  konflik  tanah  merupakan  faktor fundamental yang menyebabkannya munculnya konflik tanah.
Akar  penyebab  konflik  tanah  adalah  penting  mengidentifikasi  dan inventarisasi untuk menemukan solusi atau bentuk membuat solusi. UndangUndang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agragia,  yang  lebih dikenal dengan singkatan UUPA 43 . Hak-hak atas tanah tersebut disebutkan dalam Bab II Bagian Umum Pasal 16 ayat (1) UUPA, 3 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lainnya yang  tidak termasuk dalam  hak-hak tersebut di  atas  yang  akan ditetapkan dengan undang-undang  serta  hak-hak  yang  bersifat  sementara  sebagai  yang  disebutkan dalam  Pasal  53  UUPA  yaitu  seperti  :  Hak  Gadai,  Hak  Usaha  Bagi  Hasil,  Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Konflik tanah telah mengakar sejak zaman  dahulu  hingga  sekarang.  Penyebab  konflik  tanah  merupakan  faktor fundamental  yang  menyebabkannya  munculnya  konflik  tanah.  Akar  penyebab konflik tanah adalah penting mengidentifikasi dan inventarisasi untuk menemukan
2 Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013  http://www.bpn.go.id/Program- Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan.
3 Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010. Hal 167. Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 23-34.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
solusi atau bentuk membuat solusi. Pembentukan kepemilikan diatur dalam, yang menyatakan Properti dapat timbul dalam dua cara, yaitu poin 1  menurut common law  diatur  dengan  peraturan  pemerintah  dan  merupakan  ketentuan  dalam  ayat  2 dengan  cara  dan  syarat-syarat  yang  ditentukan  dengan  peraturan  pemerintah berdasarkan  pemerintah  dan  hukum.  Soal  eksploitasi  hak  milik,  begitu  pula  Urip Santoso berpendapat bahwa hak milik dapat terwujud dalam dua cara, yaitu:
pertama, dilakukan secara organisatoris, yaitu pertama kali sampai lahirnya kepemilikan karena hukum umum, peraturan pemerintah dan hukum.
Kedua, munculnya hak milik turunan, yaitu hak milik atas tanah itu diterima dari orang lain yang semula memiliki hak milik, misalnya melalui jual beli, barter, hadiah dan  warisan. Ketika  Pasal 27  diminta, hak  milik dapat dicabut  karena dua alasan  hal  yaitu:  Pertama,  tanah  milik  negara,  seperti:  Pelepasan  Hak  untuk kepentingan bersama, kepentingan dan kepentingan bangsa dan negara orang-orang yang  secara  sukarela  ditinggalkan  oleh  pemiliknya,  mobile  citizen,  ada  jual  beli, barter, hibah dan hadiah Jika merujuk pada Pasal 27 Hak Milik dapat hapus karena disebabkan  dua  hal  yaitu  :  Pertama,  Tanahnya  jatuh  kepada  Negara  seperti  : Pencabutan hak karena kepentingan umum, kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  penyerahan  dengan  sukarela  oleh  pemiliknya, diterlantarkan, pindah Warga Negara, adanya jual-beli, penukaran, penghibahan dan pemberian.  Dengan  berbagai  penjelasan  di  atas  Hak  Milik  mempunyai  ciri-ciri tersendiri seperti yang disebutkan :
1. Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.
2. Hak atas tanah yang turun menurun dan dapat beralih dan dialihkan
3. Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak lainnya seperti Hak Gadai, Hak Sewa, Hak Menumpang, dan
4.  Dapat  dijadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  hipotik,  serta  dapat diwakafkan.
Menurut Pasal 28 ayat (1) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara,  dalam  jangka  waktu  tertentu  guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Dalam pasal 28 ayat (2) Hak guna usaha  dapat  diberikan  dengan  luas  paling  sedikit  5  (lima)  hektar,  jika  luasnya  25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam  Pasal  29  diuraikan  bahwa  Hak  Guna  Usaha  dapat  diberikan  untuk waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, jika suatu perusahaan hak memerlukan waktu yang lebih lama maka haknya dapat diperpanjang lagi dalam jangka waktu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. 4 Dan kemudian, atas dasar permintaan dari pihak pemegang Hak Guna Usaha tersebut maka haknya dapat diperpanjang kembali selama  25  (dua  puluh  lima)  tahun.  Permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  atau pembaharuan  Hak  Guna  usaha  diajukan  selambat-lambatnya  dua  tahun  sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, yang kemudian dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan setampat. Suatu hal yang paling penting pada saat perpanjangan hak yaitu tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan  pemberian  hak. 5 Pihak-pihak  yang  dapat  mempunyai  Hak  Guna  Usaha menurut Pasal 30 ayat (1) yaitu :
Warga  Negara  Indonesia,  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Dalam ayat (2) dijelaskan jika orang pindah warga Negara atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai badan hukum menurut hukum dan tidak lagi berkedudukan di Indonesia maka Hak Guna Usahanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan haknya itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Namun, jika Hak Gunas Usaha tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka hak tersebut hapus  dengan  sendirinya  karena  hukum.  Dalam  Pasal  34  disebutkan  bahwa  Hak Guna Usaha juga bisa hapus karena : jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka  waktunya  berakhir  karena  sesuatu  syarat  tidak  dipenuhi,  dilepaskan  oleh pemegang  haknya  sebelum  jangka  waktu  Menurut  Pasal  35  ayat  (1)  Hak  Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Menurut Pasal 37 Hak Guna Bangunan ini dapat terjadi karena dua hal yaitu : adanya penetapan Pemerintah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan  adanya  perjanjian  yang  dibuat  secara  autentik  antara  pemilik  tanah  yang bersangkutan  dengan  pihak  yang  ingin  memperoleh  Hak  Gunan  Bangunan.  Hak Guna  Bangunan  juga  bisa  hapus sebagai mana  halnya  Hak  Guna  Usaha, menurut Pasal  40  hak  tersebut  akan  hapus  karena  :  jangka  waktunya  berakhir,  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan
4 Syaiful Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas Hukum USU
5 Sebagai contoh : adanya ketidak sesuai antara UUPA dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam hal mengatur jangka waktu berlaku Hak Gunan Usaha dan Hak Guna Bangunan. Dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPA Hak Guna Usaha diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjangkan lagi paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun serta dapat perpanjang lagi paling lama 25 (dua puluh lima) tahun lagi., sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disebutkan Hak Guna Guna Usaha mempunyai jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharuhi kembali selama 50 (lima puluh) tahun. Begitu juga dengan Hak Guna Bangunan, dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan mempunyai jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan menurut Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal disebutkan bahwa hak Guna Bangunan dapat diberikan selama 80 (delapan puluh) tahun, dapat diperbaharuhi kembali selama 50 (lima puluh) tahun, dan dapat diperbaharuhi yang ketiga kali selama 30 (tiga puluh) tahun.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, dicabut karena kepentingan umum,  diterlantarkan  dan  tanahnya  musnah.  Jika  merujuk  pada  Pasal  41  ayat  (1) maka akan memperoleh pengertian Hak Pakai sebagai berikut : Hak Pakai  adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikannya  atau  dalam  perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya,  yang  bukan perjanjian  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengelolaan  tanah,  segala  sesuatu  asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang- undang pokok agraria. 6 Dalam Pasal 41 ayat (2) Hak Pakai dapat diberikan dalam jangka  waktu  tertentu  atau  selama  tanahnya  digunakan  untuk  keperluan  yang tertentu,  dengan  cuma-cuma,  dengan  pembayaran  atau  pemberian  jasa  berupa apapun. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa pemberian Hak Pakai menurut ayat (3) tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang didalamnya mengandung unsur- unsur pemerasan. Menurut Pasal 43 Hak Pakai tidak mudah dialihkan sebagaimana Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan karena kadang kala jika tanah yang dipunyai Hak Pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka Hak  Pakai  harus  mendapatkan  izin  pejabat  yang  berwenang  terlebih  dahulu, kemudian baru bisa dialihkan. Dan Hak Pakai atas tanah milik baru dapat dialihkan kepada  pihak  lain,  apabila  hal  tersebut  dimungkinkan  dalam  perjanjian  yang bersangkutan..  Sedangkan  Hak  Pakai  selain  bisa  dipunyai  oleh  Warga  Negara Indonesia  dan  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan di Indonesia, bisa juga dipunyai oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

## PENUTUP Kesimpulan
Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa  setiap  sengketa  pertahanan  dapat  memiliki jalan keluarnya yakni dengan mengajukan mediasi dan sebagainya. Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena semua orang memerlukan tanah  semasa  hidup  sampai  dengan  meninggal  dunia.  Dalam  kehidupan  manusia yang bermasyarakat dan dalam masyarakat itu diikuti bermacam-macam usaha dan kegiatan  yang  pada  dasarnya  semua  itu  tidak  terlepas  dari  masalah  pertanahan. Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan  kewenangan  pemerintahan dari  Bupati/Walikota.  Dalam  hal  ini  menangani  sebagian  urusan  otonomi  daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6 Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya” Jakarta : Djambatan, 1995. Lihat Juga A.P.Parlindungan – II Hlm 49-50.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014. Hadi Setia Tunggal, Peraturan Perumahan dan Pertanahan , Harvarindo, Jakarta, 2011. Dr. Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, M.H , Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Harsono B. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan; 2007.
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Ilmu Hukum . Penerbit Lakeisha.
Muchsin, Konflik  Sumber  Daya  Agraria  dan  Upaya  Penegakan  Hukumnya ,  Makalah,  Seminar Pertahanan Nasional 2002, Pembaruan Agraria STPN, Yogyakarta 2002 Notonagoro , Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1984. Soeprapto,  Undang-undang  pokok  Agraria  Dalam  Praktek,  Universitas  indonesia  Perss,  Jakarta 1986.
Soetiknyo I. Proses Terjadinya UUPA. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1987. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta, Bina Aksara, 1989. Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah , PT Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2009.
Widhi  Handoko ,  Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum  Progresif, Thafa  Media,  Jogjakarta,  2014.  antoso  U.  Hukum  Agraria.  Jakarta:  Kharisma  Puta Utama; 2012.