## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK BAKU PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
Oleh:

## Edi Wahjuningati
Email : ediwahjuningati30@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kekuatan  hukum  kontrak  baku perusahaan  modal  ventura  dalam  menyertakan  modal  bagi  perusahaan  pasangan  usaha. Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang- undangan  dan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kekuatan  hukum  kontrak  baku perusahaan  modal  ventura  dalam  menyertakan  modal  bagi  perusahaan  pasangan  usaha adalah perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, kontrak baku perusahaan modal  ventura  dibuat  secara  sah  (pasal  1320  KUH  Perdata),  sesuai  ketentuan  Perseroan Terbatas dan lembaga pembiayaan sedangkan pada perjanjian penyertaan modal, perjanjian antar  pendiri/pemegang  saham,  perjanjian  pengeluaran  dan  pengambilan  obligasi  konversi memuat  ketentuan  mengenai  perjanjian  (kondisi)  prasarat,  bantuan  teknis,  pemasaran  dan manajemen,  pemutusan  perjanjian  selanjutnya  pada  perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan pola  bagi  hasil  memuat  ketentuan  mengenai  cara  penyaluran  jumlah  bantuan  dana  dan pembatalan perjanjian.
Kata kunci: Kontrak Baku, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pasangan Usaha

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  and  analyze  the  legal  force  of  the  standard contract  for  venture  capital  companies  in  including  capital  for  business  partner  companies. Legal  research  methods  through  normative  legal  research,  with  statutory  and  conceptual approaches.  The results of the study show that the legal force of the standard contract for a venture  capital  company  in  including  capital  for  a  business  partner  company  is  a  business partner  company  in  the  form  of  a  Limited  Liability  Company,  the  standard  contract  for  a venture  capital  company  is  legally  made  (article  1320  of  the  Civil  Code),  according  to  the provisions of  Limited  Liability  Companies  and  financing  institutions  while  in  the  agreement equity participation, agreements between founders/shareholders, agreements for issuing and taking  convertible bonds  contain  provisions  regarding  prerequisite agreements  (conditions), technical  assistance,  marketing  and  management,  termination  of  subsequent  agreements  on limited participation agreements with profit sharing patterns including provisions regarding how the distribution of the amount of assistance  funds and cancellation of the agreement.
Keywords: Standard Contracts, Venture Capital Companies, Business Partner Companies

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai bidang  telah  mendorong  tumbuhnya  sektor jasa  keuangan  yang  pesat.  Pertumbuhan  ini dapat  dilihat  baik  dari  segi  kuantas  pelaku usaha maupun jenis layanan yang ditawarkan. Regulasi dan kebijakan pemerintah  di  bidang  jasa  keuangan  juga berjalan  dinamis  seiring  perubahan  dan perkembangan  yang  ada  di  masyarakat, bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya.  Kondisi  tersebut  pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepenngan konsumen, Disisi lain, fenomena tersebut  dapat  mengakibatkan  kedudukan Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  dan konsumen menjadi tidak seimbang. 1
Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  9 Tahun  2009  menyatakan,  “lembaga  pem- biayaan  meliputi:  Perusahaan  Pembiayaan, Perusahaan Modal  Ventura  dan Perusahaan Pembiayaan  Infrastruktur”, 2 sedangkan Pasal  3  menyatakan,”kegiatan  usaha perusahaan  pembiayaan  meliputi  :  Sewa
1 Agus  Satory,  Perjanjian  Baku  dan  Perlindungan Konsumen  dalam  Transaksi  Bisnis  Sektor  Jasa Keuangan:  Penerapan  dan  Implementasinya  di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2
Tahun 2015, hlm 270, DOI:
https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4 https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330/33 69 2 Pasal  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Guna  Usaha,  Anjak  Piutang,  Usaha  Kartu Kredit, dan/atau Pembiayaan Konsumen” 3
Sunaryo  menyatakan,  ”lingkup  usaha lembaga  pembiayaan  tersebut  disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan  Nomor  468/KMK.017/1995  di mana  bidang  usaha  modal  ventura  menjadi kegiatan  yang  terpisah  dari  perusahaan pembiayaan,  dengan  kata  lain  usaha  modal ventura harus dilakukan dengan mendirikan perusahan  tersendiri  khusus  untuk  kegiatan usaha modal ventura. Dipisahkannya modal ventura dari bidang usaha lembaga pembiayaan  didasarkan  pada  pertimbangan agar bisnis modal ventura dapat berkembang lebih optimal mengingat pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  jenis pembiayaan  lainnya  dalam  lingkup  usaha lembaga pembiayaan. Disamping itu dengan  terpisahnya  modal  ventura  dari lembaga  pembiayaan  menjadi  lembaga keuangan  tersendiri  akan  diharapkan  dapat lebih  berkonsentrasi  dalam  penyaluran pembiayaan  untuk  membantu  usaha  kecil menengah”. 4
Kegiatan-kegiatan usaha modal ventura  menurut  Perpres/9/2009  sama dengan    yang    diatur    di    dalam    Peraturan Menteri    Keuangan    Nomor    18/PMK.010/
3 Pasal  3  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
4 Sunaryo, Hukum  Lembaga  Pembiayaan ,  Ed.1, Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  Juni  2009, h.8
2012  Tentang  Perusahaan    Modal  Ventura.
Penyertaan saham artinya perusahaan modal  ventura    (PMV)  menjadi  pemegang saham di dalam perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dapat mendapatkan keuntungan berupa    dividen.  Obligasi  konversi    adalah dimana    PPU    menerbitkan  surat  utang yang    nantinya  PMV  bertindak  sebagai pemegang    surat    utang    untuk  dialihkan menjadi    saham    pada    PPU,  tentunya  ke- untungan berupa dividen. 5
Pasal  1  ayat  (2)  Keputusan  Presiden Nomor  61  Tahun  1988  menyatakan, “Lembaga  Modal  Ventura,  yaitu  sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal  ke  dalam  suatu  perusahaan  yang menerima  bantuan  pembiayaan  ( investee company )  untuk  jangka  waktu  tertentu”. 6
Selanjutnya  Munir  Fuady  mengatakan, modal  ventura  mempunyai  karakteristik antara lain :
1. Pemberian bantuan finansial tidak hanya menginvestasi  modalnya  dalam  modal ventura, tetapi ikut serta dalam manajemen perusahaan yang dibantunya
2. investasi tidak bersifat permanen melainkan bersifat sementara
5 Ganeta  Prasista  Haspada  dkk.,  Pencantuman Klausul  Jaminan  Dalam  Usaha  Modal  Ventura Ditinjau  Dari  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  35/Pojk.05/2015  Tentang  Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, ACTA DIURNAL  Volume  4,  Nomor  2,  Juni  2021,  hlm.
264, https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559
6 Pasal  1  ayat  (11)  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988
3. motif  dari  modal  ventura  yaitu  motif bisnis yang murni
4. investasi  dalam  bentuk  modal  ventura bukanlah investasi jangka pendek namun  jangka  menengah  atau  jangka panjang
5. investasi  tidak  bersifat  pembiayaan dalam  bentuk  pinjaman,  namun  ber- bentuk partisipasi equity , maupun setidak-tidaknya loan yang dapat dialihkan menjadi equity
6. investasi dalam modal ventura merupakan  investasi  tanpa  jaminan  an collateral sehingga dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian
7. pembiayaan  modal  ventura  ditujukan bagi  perusahaan  kecil  atau  perusahaan baru  namun  menyimpan  potensi  untuk berkembang
8. investasi dalam modal ventura, biasanya dilakukan  bagi  perusahaan  yang  tidak memiliki  akses  untuk  mendapatkan kredit perbankan. 7
Hal  ini  diperkuat  oleh  Sunaryo mengatakan,  karakteristik  yang  melekat pada usaha modal ventura sebagai berikut:
1. bantuan  pembiayaan  kepada  perusahaan pasangan  usaha  tidak  dalam  bentuk pinjaman  melainkan  dalam  bentuk penyertaan modal atau setidaknya
7 Munir  Fuady, Hukum  Tentang  Pembiayaan , Cetakan  Ke  IV,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2006, h. 110-112
merupakan pinjaman yang dapat
dialihkan
2. bantuan pembiayaan yang diberikan ber- sifat sementara, dengan ketentuan waktu tidak boleh melebihi 10 tahun
3. penyertaan modal bersifat jangka panjang, umumnya di atas 3 tahun
4. pembiayaan memiliki resiko yang tinggi karena tidak menggunakan jaminan
5. motif utama dalam hal ini adalah bisnis, dengan  mengharapkan keuntungan  yang tinggi sebagai imbalan
6. pada perusahaan pasangan usaha,
perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha
7. investasi yang diberikan terhadap perusahaan  yang  tidak  memiliki  akses memperoleh kredit bank
8. pada  umumnya  ditujukan  kepada  pe- rusahaan  kecil  atau  baru  yang  memiliki potensi yang besar untuk dapat berkembang
9. pemodal  merupakan  manusia  unggul yang memiliki kemampuan untuk mencari  serta  melihat  peluang  bisnis, profesional,  kreatif,  inovatif,  dan  di- namis,  serta  memiliki  jiwa entre- preneurship . 8
Adapun  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  pembiayaan  modal  ventura  sebagai- mana  dinyatakan  oleh  Miranda  Nasihin,
“yaitu :
8 Sunaryo, op.cit., h. 26
a. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan  Modal  Ventura  merupakan pihak  yang  memberikan  dana  kepada pihak  lainnya,  yaitu  pihak  Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
b. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
Perusahaan  Pasangan  Usaha  ( investee company )  adalah  pihak  yang  mendapat- kan  bantuan  dana  atau  pembiayaan  dari Perusahaan Modal Ventura
c. Notaris
Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk  modal  ventura  inisiatif  untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal  dari  para  pihak  terutama  PPU. Kehendak  para  pihak  tersebut  di- tuangkan  dalam  bentuk  tertulis  berupa rumusan  perjanjian  yang  menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam  hubungan  bisnis  pembiayaan modal ventura. Notaris merupakan salah satu  pihak  utama  yang  terlibat  dalam membuatkan  akta-akta  atau  perjanjian- perjanjian  antara  PMV  dengan  PPU sebagai  alat  bukti  apa  saja  yang diperjanjikan  antara  PMV  dengan  PPU. Notaris  juga  dapat  berperan  untuk memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah  hukum  yang  perlu  di jembatani”. 9
9 Miranda  Nasihin, Segala  Hal  Tentang  Hukum Lembaga  Pembiayaan ,  Cetakan  1,  Buku  Pintar, Yogyakarta, 2012, h. 112-113
Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor
18/PMK.010/2012 menyatakan,  “Perusahaan  Pasangan  Usaha ( investee company ) yang selanjutnya disingkat  PPU  adalah  perusahaan  atau usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  yang menerima  bantuan  pembiayaan  dan/atau penyertaan  dari  PMV”. 10 Pasal  1  angka  2 menyatakan,  "Perusahaan  Modal  Ventura ( venture capital company ) yang selanjutnya disingkat  PMV  adalah  badan  usaha  yang melakukan  usaha  pembiayaan/penyertaan modal  ke  dalam  suatu  perusahaan  yang menerima  bantuan  pembiayaan  ( investee company )  untuk  jangka  waktu  tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”. 11

## 1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana  kekuatan  hukum  kontrak baku  Perusahaan  Modal  Ventura  dalam menyertakan modal bagi Perusahaan Pasangan Usaha ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  melalui penelitian  hukum  normatif  dengan  metode pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang-
10 Pasal1  angka  3  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012
11 Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012
undangan  dan  konseptual.  Sumber  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan  perundang-undnagan  yang  terkait dengan masalah penelitian.
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder terdiri  dari  buku  teks  dan  pendapat  para pakar.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum tersebut diinventarisasi kemudian diklasifikasi  menyesuaikan  masalah  yang dibahas,  teknik  analisa  bahan  hukum  yaitu dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan  untuk  menjawab  rumusan masalah  dengan  analisis  terhadap  bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN
Hubungan  hukum  antara  Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan
Pasangan Usaha dituangkan dalam perjanjian (kontrak) baku yang dibuat secara tertulis  untuk  menjamin  kepastian  hukum. Pasal  1313  KUH  Perdata  menyatakan, “suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih”. 12 Pasal  1320  KUH  Perdata menyatakan, “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan  empat  syarat  :  sepakat  mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk
12 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
membuat suatu perikatan, suatu hal  tertentu dan suatu sebab yang halal”. 13
Persyaratan  tersebut  terkait  dengan subjek  maupun  objek  perjanjian.  Per- syaratan  yang  pertama  dan  kedua  terkait subjek  dai  perjanjian  sedangkan  ketiga  dan keempat  terkait  objek  perjanjian.  Pem- bedaan kedua persyaratan diatas terkait juga dengan permasalahan kebatalan demi hukumnya  ( nieteg,  null  and  void,  void  ab initio ) atau dapat dibatalkannya ( vernietigbaar , voidable ) perjanjian tersebut.  Perjanjian yang batal demi hukum adalah  yang  sejak  awal    sudah    batal, hukum    menganggap    perjanjian    tersebut tidak    pernah    ada.  Sedangkan  untuk perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  adalah sebelum  dibatalkan  pengadilan,  perjanjian tersebut masih berlaku. 14
Meskipun    pada    prinsipnya    kontrak baku  yang  tidak  ditandatangani  oleh  kedua pihak  dianggap sah, banyak  hal  atau  fakta yang  dapat  menyebabkan  kontrak  baku yang  hanya  ditandatangani  oleh  satu  pihak atau     bahkan    tanpa  ditandatangani     sama sekali  tersebut  tidak  sah  atau  diragukan keabsahannya. Hal  yang harus diperhatikan agar kontrak baku yang tidak ditandatangani  atau  ditandatangani  hanya oleh satu  pihak saja  dapat mengikat pihak
13 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
14 R.M.  Panggabean,  Keabsahan  Perjanjian  dengan Klausul  Baku,  Vol.17  No.4  2010,  URNAL HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM,  hlm.654.  DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8
lainnya, adalah: (1). Perumusan   dari   kata- kata  dalam  dokumen  harus  jelas;  (2). Dokumen harus dapat dibaca; (3).
Dokumen    harus    cukup    menarik per- hatian  pihak  tersebut;  (4).  Isi        dokumen tidak    boleh    berat sebelah. 15
Burhanudin  Ali  SDB    Nathaniela  Stg mengatakan,  unsur-unsur  yang  tercantum dalam  hukum  perjanjian  atau  kontrak sebagai berikut :
1. Adanya kaidah hukum
Kaidah  di  dalam  hukum  perjanjian  di bagi  menjadi  dua  yaitu  perjanjian tertulis  dan  tidak  tertulis.  Perjanjian tertulis  adalah  kaidah  yang  terdapat  di dalam  peraturan  perundang-undangan, traktat,  dan  yurisprudensi.  Sedangkan perjanjian  tidak  tertulis  adalah  kaidah yang timbul di masyarakat
2. Subyek hukum
Subyek  hukum  merupakan  pendukung hak  dan  kewajiban.  Dalam  hukum kontrak,  subjek  hukum  tersebut  adalah kreditur dan debitur
3. Adanya prestasi
Prestasi  merupakan  apa  saja  yang menjadi  hak  dan  kewajiban  debitur, suatu  prestasi  terdiri      dari  memberikan sesuatu,  berbuat  sesuatu  dan  tidak berbuat sesuatu.
15 Torang  Panjaitan,  Konsep  Kontrak  Baku  Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Jurnal Gagasan Hukum Vol.  02|  No.02  Desember  2020,  hlm  137,  DOI: https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555
4. Kata sepakat
Berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata, terdapat syarat sahnya perjanjian, dimana  salah  satunya  adalah  kata sepakat
5. Akibat hukum
Di  dalam  KUH  Perdata  memberikan kebebasan  berkontrak  bagi  para  pihak dalam  membuat  kontrak,  baik  secara tertulis  maupun  lisan.  Baik  perjanjian tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan memiliki kekuatan mengikat. 16
Perjanjian yang di  buat  antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan  Pasangan  Usaha  berdasarkan asas  kebebasan  berkontrak  sehingga  pem- buatan perjanjian cenderung tidak seimbang karena  perjanjian  antara  Perusahaan  Modal Ventura  dengan Perusahaan  Pasangan Usaha  klausul-klausulnya  sebagian  besar ditetapkan  secara  baku  oleh  Perusahaan Modal Ventura.
Kontrak    baku    semakin    lazim di- gunakan  dalam  transaksi      dalam  dunia bisnis,  hal  ini  dilakukan  untuk  mem- permudah  sirkulasi  dalam  transaksi  bisnis. Selanjutnya  kontrak  baku  berkembang digunakan    secara    meluas    dalam    dunia bisnis,  kenyataan   ini juga terbentuk  karena
16 Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak) , Cetakan III, HI-Fest Publishing, Jakarta Timur, 2009, h. 14-16
kontrak  baku  tersebut  memang  terlahir karena adanya kebutuhan masyarakat. 17
Kekuatan  Hukum  Kontrak  Baku
Perusahaan Modal Ventura Dalam Menyertakan Modal Bagi Perusahaan
Pasangan  Usaha.  Hubungan  hukum  antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan  Pasangan  Usaha  dituangkan dalam perjanjian (kontrak) baku yang dibuat secara tertulis.
Menurut  Pasal  1233  KUH  Perdata bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena  perjanjian,  baik  karena  undang- undang”, 18 dengan  demikian  kontrak  atau perjanjian  sebagai  salah  satu  dari  dua  dasar hukum  selain  dari  undang-undang  yang menimbulkan perikatan.
Menurut C. Asser sebagaimana dikutip  oleh  Agus  Yudha  Hernoko  bahwa, “ciri  utama  perikatan  adalah  hubungan hukum  antara  para  pihak,  dimana  dengan hubungan  itu  terdapat  hak  (prestasi)  dan kewajiban  (kontra  prestasi)  yang  saling dipertukarkan  oleh  para  pihak”. 19 Agus Yudha  Hernoko  mengatakan,  terdapat empat unsur perikatan yaitu :
17 Ery  Agus  Priyono,  PERANAN  ASAS  ITIKAD BAIK  DALAM  KONTRAK  BAKU  (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), Diponegoro  Private  Law  Review ,  vol.  1,  no.  1, Dec. 2017. Hlm.16, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/ view/1934
18 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 19 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian,  Asas Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial ,  Edisi Pertama,  Cetakan  Ke  2,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, April 2011, h. 20
a. Hubungan  hukum,  merupakan  bentuk suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum
b. Bersifat  harta  kekayaan,  yang  artinya hubungan  hukum  tersebut  antara  para pihak berorientasi pada harta kekayaan
c. Para pihak, artinya dalam suatu hubungan hukum, para pihak merupakan subjek hukum
d. Prestasi,  artinya  dari  adanya  hubungan hukum  melahirkan  adanya  kewajiban- kewajiban  bagi  para  pihak,  yang  sifat- nya  dapat  dipaksakan  pemenuhannya bahkan apabila diperlukan dapat menggunakan alat negara. 20
Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan  tentang,  “kontrak  atau  perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”. 21
Menurut Subekti sebagaimana di kutib oleh Burhanudin  Ali  SDB  &  Nathaniela  Stg bahwa,  “suatu  kontrak  atau  perjanjian adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang berjanji kepada orang lain  atau dimana dua orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksana- kan suatu hal”. 22
Selanjutnya Burhanudin Ali SDB dan Nathaniela Stg menyatakan, “dalam penulisan naskah kontrak disamping diperlukan  kejelian  dalam  menangkap
20 Ibid.,
21 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
22 Burhanudin  Ali  SDB  &  Nathaniela  Stg,  op.cit.,
h.9
berbagai keinginan pihak-pihak, juga memahami  aspek  hukum,  dan  bahasa kontrak. Penulisan Kontrak perlu mempergunakan  bahasa  yang  baik  dan benar  dengan  berpegang  pada  aturan  tata bahasa  yang  berlaku.  Dalam  penggunaan bahasa,  baik  bahasa  Indonesia  maupun bahasa  asing  harus  tepat,  singkat,  jelas  dan sistematis”. 23 Burhanudin  Ali  SDB  & Nathaniela  Stg  menyatakan,  “pada  bagian inti  dari  sebuah  kontrak  diuraikan  panjang lebar  isi  kontrak  yang  dapat  dibuat  dalam bentuk  pasal-pasal,  ayat-ayat,  huruf-huruf, angka-angka  tertentu.  Isi  kontrak  paling banyak  mengatur  secara  detail  hak  dan kewajiban  pihak-pihak,  dan  berbagai  janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama”. 24
Menurut  P.S.  Atiyah  sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, kontrak memiliki tiga tujuan yaitu :
a. Kontrak  bersifat  memaksa  sehingga wajib  untuk  dilaksanakan  sehingga memberikan  perlindungan  bagi  suatu harapan yang wajar
b. Kontrak memiliki upaya untuk mencegah terjadinya penambahan kekayaan secara tidak adil c. Kontrak memiliki tujuan untuk mencegah terjadi kerugian dalam suatu hubungan kontraktual. 25
23 Ibid., h. 18
24 Ibid., h. 20
25 Agus Yudha Hernoko, op.cit., h. 98
Sedangkan  menurut  Agus  Yudha Hernoko, beberapa fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis antara lain: a. Kontrak  merupakan  wadah  untuk menuangkan hak dan kewajiban
masing-masing para pihak
b. Kontrak sebagai aturan main
c. Kontrak sebagai alat bukti dalam suatu hubungan hukum
d. Kontrak menjamin kepastian hukum
e. Kontrak  menunjang  kondusifnya  iklim bisnis. 26
Agus  Yudha  Hernoko  mengatakan, ”terdapat empat asas yang dianggap sebagai saka  guru  hukum  kontrak  yaitu  :  Asas kebebasan berkontrak, Asas konsen- sualisme,  Asas  pacta  sunt  servanda  dan Asas iktikad baik”. 27
Selanjutnya  Agus  Yudha  Hernoko mengatakan,”kebebasan  berkontrak  disini memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak untuk  membuat  perjanjian  dengan  bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, scriptless,  paperless,  autentik,  nonautentik, sepihak/ eenzijdig , adhesi, standar/baku, dan lain-lain),  serta  dengan  isi  atau  substansi sesuai yang diinginkan para pihak”. 28 Agus Yudha  Hernoko  mengatakan,  kebebasan para  pihak  dalam  membuat  kontrak  perlu memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  :  a) Memenuhi  syarat  sahnya  suatu  kontrak;  b)
26 Ibid., h. 100
27 Ibid., h. 107
28 Ibid., h. 110
Guna  mencapai  tujuan  dari  para  pihak, kontrak  harus  memiliki  kausa;  c)  Tidak mengandung kausa palsu; d) Tidak bertentangan  dengan  kebiasaan,  kesusilaan, kepatutan,  dan  ketertiban  umum;  dan  e) Harus didasarkan pada itikad baik. 29
Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan, “untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan empat  syarat:  Sepakat mereka yang mengikatkan  dirinya,  Kecakapan  untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal”. 30
Adapun para pihak di dalam kontrak adalah  Perusahaan  Modal  Ventura  dan Perusahaan Pasangan Usaha. Pasal 1  angka 2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 18/PMK.010/2012  menyatakan,  “Perusaha- an  Modal  Ventura  ( Venture  Capital Company ) yang selanjutnya di singkat PMV adalah  badan  usaha  yang  melakukan  usaha pembiayaan/penyertaan  modal  ke  dalam suatu  perusahaan  yang  menerima  bantuan pembiayaan  ( Investee  Company )  untuk jangka  waktu  tertentu  dalam  bentuk penyertaan  saham,  penyertaan  melalui pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas hasil usaha”. 31 Pasal 1 angka 3 menyatakan, “Perusahaan  Pasangan  Usaha  ( Investee Company ) yang selanjutnya di singkat PPU adalah  perusahaan  atau  usaha  mikro,  kecil,
29 Ibid., h. 118
30 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
31 Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI Nomor 18/PMK.010/2012
dan  menengah  yang  menerima  bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV”. 32 Munir Fuadi menyatakan,
“menurut  Pasal  9  dari  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  1251/KMK.013/1988 maka  Perusahaan  Modal  Ventura  haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sedangkan  Perusahaan  Pasangan  Usaha haruslah  berbentuk  perusahaan,  tentunya termasuk  perusahaan  pribadi  yang  bukan badan  hukum  ( Sole  Proprietorship ),  tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan  harus  dalam  bentuk  PT  atau badan hukum lainnya dan adakalanya dalam suatu  bisnis  modal  ventura  terlibat  juga pihak  penyandang  dana  pihak  ketiga sehingga  Perusahaan  Modal  Ventura  ber- kedudukan  hanya  sebagai fund  mana- gement ,  disamping  kedudukannya  sebagai investee management ”. 33 Perusahaan Modal  Ventura  adalah  Perseroan  Terbatas yang  bergerak  di  bidang  modal  ventura dengan  tujuan  menyertakan  modal  pada perusahaan  kecil  dan  menengah,  kemudian Perusahaan Modal Ventura dengan perseroan menandatangani kesepakatan bersama dalam membuat perjanjian penyertaan  modal.  Pasal  4  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan, “kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi  :  Penyertaan  saham,  Penyertaan
32 Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI Nomor 18/PMK.010/2012
33 Munir Fuady, op.cit., h. 112-113
melalui  pembelian  obligasi  konversi  dan Pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas hasil usaha”. 34
Kondisi tersebut diperkuat oleh Sunaryo  yang  menyatakan,  “Perusahaan Modal Ventura dalam menyalurkan dananya  tidak  hanya  dilakukan  dengan secara  langsung  yaitu  dalam  bentuk penyertaan saham pada Perusahaan Pasangan  Usaha,  tetapi  juga  penyertaan secara  tidak  langsung  yaitu  dengan  men- ggunakan  instrument  pembiayaan  obligasi konversi dan bagi hasil/partisipasi terbatas”. 35
Secara langsung dalam bentuk penyertaan  saham  dengan  cara  penyertaan/ mengambil  sejumlah  saham  dari  Perusaha- an  Pasangan  Usaha  atau  mendirikan  usaha bersama  berbentuk  Perseroan  Terbatas maupun secara tidak langsung dalam bentuk pembelian  obligasi  konversi  atau  pem- bagian atas hasil usaha.
Adapun  penyertaan  saham  dengan cara penyertaan/mengambil sejumlah saham dari  Perusahaan  Pasangan  Usaha,  kontrak bakunya  dinamakan  Perjanjian  Penyertaan Modal PT Ventura Ke Dalam PT sedangkan dengan  cara  mendirikan  usaha  bersama berbentuk  Perseroan  Terbatas,  kontrak bakunya dinamakan Perjanjian Antar
34 Pasal  4  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
35 Sunaryo, op.cit., h. 31
Pendiri/Pemegang  Saham  Dalam  Pendirian PT.
Pembelian  obligasi  konversi,  kontrak bakunya dinamakan Perjanjian Pengeluaran Dan Pengambilan Obligasi Konversi. Pembagian  atas  hasil  usaha,  kontrak bakunya  dinamakan  Perjanjian  Partisipasi Terbatas Dengan Pola Bagi Hasil.
Menurut Sunaryo, pembiayaan dengan  cara  penyertaan/mengambil  se- jumlah  saham  dalam  simpanan  (portofolio) pada Perusahaan Pasangan Usaha mensyaratkan  Perusahaan  Pasangan  Usaha telah  berbentuk  Perseroan  Terbatas  dengan mengubah akta pendirian Perusahaan Pasangan  Usaha,  membeli  sebagian  saham Perusahaan Pasangan Usaha disertai peralihan hak atas saham. 36
Sunaryo mengatakan, penyertaan modal  dengan  cara  mendirikan  usaha bersama  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas dilakukan apabila calon Perusahaan Pasangan Usaha belum berbentuk Perseroan Terbatas dengan didasarkan pada perjanjian (kontrak)  khususnya  kebebasan  berkontrak Pasal  1338  KUH  Perdata  dan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas,  Keputusan  Presiden Nomor  61  Tahun  1988  Tentang  Lembaga Pembiayaan  maupun  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  1251  Tahun  1988
36 Ibid., h. 33
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 37
Selanjutnya  Sunaryo  mengatakan, obligasi konversi dilakukan terhadap Perusahaan  Pasangan  Usaha  berbadan hukum  maupun  Perusahaan  Pasangan Usaha yang masih  proses  pendirian Perseroan  Terbatas.  Perusahaan  Modal Ventura  dan  para  pesero  Perusahaan Pasangan  Usaha  sebagai  pemegang  saham terikat pada ketentuan Perseroan Terbatas. 38
Sunaryo  mengatakan,  pembiayaan  ber- dasarkan  pembagian  atas  hasil  usaha dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha berbadan  hukum  maupun  belum  berbadan hukum  berdasarkan  bagi  hasil  dalam  usaha bersama  antara  Perusahaan  Modal  Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. 39
Pada  kontrak  baku  Perusahaan Modal  Ventura  dalam  penyertaan  secara langsung dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas  atau  akan  berbentuk  Perseroan Terbatas,  dalam  penyertaan  secara  tidak langsung  pada  obligasi  konversi  dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha Perseroan Terbatas  maupun  dalam  proses  pendirian Perseroan Terbatas sedangkan pada pembagian  atas  hasil  usaha  dilakukan  pada Perusahaan Pasangan Usaha baik berbentuk Perseroan  Terbatas  maupun  belum  ber-
37 Ibid., h. 32
38 Ibid., h. 34
39 Ibid., h. 34-35
bentuk  Perseroan  Terbatas.  Kontrak  baku Perusahaan
Modal
Ventura dalam menyertakan modal dibuat secara sah (pasal 1320  KUH  Perdata),  sesuai  ketentuan  yang diatur  dalam  Perseroan  Terbatas  dan Lembaga  Pembiayaan.  Komariah  me- ngatakan,  “perjanjian  (kontrak)  diartikan suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”. 40
Disamping  itu,  terdapat  beberapa ketentuan  dalam  kontrak  baku  Perusahaan Modal  Ventura  dalam  menyertakan  modal yang  dapat  memberikan  kekuatan  hukum bagi Perusahaan Pasangan Usaha antara lain pada :
1. perjanjian penyertaan modal PT ventura ke  dalam  PT  terdapat  ketentuan mengenai :
a. Perjanjian bersyarat. Kewajiban Perusahaan  Modal  Ventura  berlaku apabila  perseroan  dan  para  peme- gang  saham  memenuhi  persyaratan yang ditentukan. Kewajiban
Perusahaan  Modal  Ventura  berupa penyertaan atas sejumlah saham
b. Bantuan pemasaran dan manajemen. Perseroan  mendapat  bantuan  teknis, pemasaran  dan  manajemen  dari Perusahaan Modal Ventura
40 Komariah, Hukum  Perdata ,  Cetakan  Ketujuh, Universitas  Muhammadiyah,  Malang,  Maret  2017, h. 140
c. Pemutusan  perjanjian.  Perusahaan Modal  Ventura  dapat  memutuskan perjanjian apabila perseroan melanggar hal-hal yang sudah ditentukan,  antara  lain  a)  tidak memenuhi  salah-satu  syarat  dari prasyarat  yang  ditetapkan  dalam pasal  3  dan  4  perjanjian  ini,  b) terjadinya  peristiwa  yang  dimaksud dalam  pasal  12,  c)  jika  menurut sepengetahuan  perusahaan  modal ventura  telah  terjadi  pelanggaran atau  tidak  dipenuhinya  atas  suatu pernyataan,  keterangan,  sertifikat, jaminan  dan  dokumen,  perjanjian yang harus diberikan kepada perusahaan  pasangan  usaha,  d) menurut  perusahaan  modal  ventura apabila  terjadi  perubahan  kondisi moneter, ekonomi, politik di Indonesia  sejak  tanggal  kesepakatan sampai  diperolehnya  pengesahan,  e) menurut  perusahaan  modal  ventura apabila terjadi perubahan atas prospek  keuangan  dan  usaha  dari perseroan, f) jika menurut sepengetahuan  perusahaan  modal ventura  telah  terjadi  pelanggaran atau  tidak  dipenuhinya  atas  suatu pernyataan,  keterangan,  sertifikat, jaminan  dan  dokumen,  perjanjian yang  harus  diberikan  oleh  perseroan dan/atau pemegang saham.
2. Perjanjian  antar  pendiri  /  pemegang saham dalam pendirian PT  terdapat ketentuan mengenai :
a. Kondisi prasyarat. Kewajiban
Perusahaan  Modal  Ventura  pada Perusahaan  Pasangan  Usaha  berlaku jika  Perusahaan  Pasangan  Usaha memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan b. Bantuan  teknis,  pemasaran  dan manajemen. Perusahaan Modal Ventura  akan  memberikan  bantuan teknis,  pemasaran  dan  manajemen pada perseroan
c. Pemutusan  perjanjian.  Perusahaan
Modal  Ventura  akan  memutuskan perjanjian  jika  Perusahaan  Pasangan Usaha melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang ada
3. Perjanjian pengeluaran dan pengambilan  obligasi  konversi  terdapat ketentuan mengenai :
a. Kondisi prasyarat. Perusahaan
Modal  Ventura  memiliki  kewajiban pada  Perusahaan  Pasangan  Usaha dan  para  pemegang  saham  yang telah  memenuhi  persyaratan  yang sudah ditentukan
b. Bantuan  teknis,  pemasaran  dan manajemen.
Perusahaan  Modal  Ventura  akan memberikan bantuan teknis, pemasaran  dan  manajemen  pada Perusahaan Pasangan Usaha apabila
obligasi  konversi  telah  di  konversi menjadi saham konversi
c. Pemutusan  perjanjian.  Perusahaan
Modal
Ventura memutuskan perjanjian  obligasi  konversi  jika terjadi antara lain a) tidak dipenuhinya persyaratan dalam pasal  4  perjanjian,  b)  terjadi peristiwa  seperti  dalam  pasal  13 ayat 3 perjanjian, c) terjadi kelalaian,  d)  menurut  perusahaan modal  ventura  terjadi  pelanggaran atau tidak dipenuhi, atau tidak benar akan keterangan, sertifikat, pernyataan,  jaminan  dan  dokumen, perjanjian  yang  harus  diberikan pada perusahaan pasangan usaha, e) menurut  perusahaan  modal  ventura, terjadi  perubahan  atas  prospek keuangan  dan  usaha  perusahaan pasangan  usaha  sejak  perjanjian sampai tanggal investasi
4. Perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan pola  bagi  hasil  terdapat  ketentuan mengenai :
a. Cara  penyaluran  jumlah  bantuan dana.
Perusahaan  Modal  Ventura  akan memberikan  bantuan  dana  pada pasangan usaha dan kelompok usaha b. Pembatalan.
Perusahaan Modal
Ventura membatalkan  perjanjian  apabila  1) pasangan  usaha  dan/atau  kelompok
usaha, tidak memberikan keterangan terkait  segala  hal  tentang  diri pasangan  usaha  dan  para  anggota kelompok usaha, perkembangan proyek, serta hal lain yang seharusnya  diberikan  yang  secara materiil  tidak  benar,  2)  pasangan usaha  lalai  dalam  melaksanakan kewajibannya, pernyataan atau janji, dan/atau melanggar salah-satu syarat dalam perjanjian ini.
Pengaturan tentang klausul baku telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999.Pasal  18  ayat  (1)  menentukan pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/ataujasa  yang  ditujukan  untuk  di- perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkanklausul    baku    di    setiap dokumen  dan/atau  perjanjian  apabila:  a). menyatakanpengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b). menyatakan bahwa pelaku usaha  berhakmenolak  penyerahan  kembali barang  yang  telah  dibeli  konsumen;  c). menyatakanbahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkanatas  barang  dan/atau  jasa  yang dibeli    oleh    konsumen;    d).    menyatakan pemberiankuasa    dari    konsumen    kepada pelaku    usaha    baik    secara    langsung maupun    tidaklangsung  untuk  melakukan segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barangyang  dibeli  oleh  konsumen secara  angsuran;  e).  mengatur  perihal pembuktian atashilangnya kegunaan barang
atau  pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;  f).  memberi    hak    kepada pelaku  usaha  untuk    mengurangi  manfaat jasa    atau    ataumengurangi  harta  kekayaan konsumen  yang  menjadi  yang  menjadi objek jual belijasa; g). menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  peraturan berupa  aturan  baru,tambahan,  lanjutan dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelakuusaha    dalam    masa konsumen    memanfaatkan    jasa    yang dibelinya;    h).    menyatakan  bahwa    konsu- men    memberi    kuasa    kepada    pelaku usaha  untuk  pembebanan  haktanggungan, hak gadai, atau hak jaminan teradap barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran.
Di  dalam    ayat    (2)    kemudian    di- tentukan    pula    bahwa    pelaku    usaha dilarangmencantum klausul baku yang letak atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak dapatdibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Se- dangkan  oleh  ayat  (3)  pasal  tersebut dikaitkan  dengan  kausa  hukumyang  halal dalam  kontrak.  Jika  kontrak  memuat klausul  yang  dilarang  tersebut,    maka konsekuensinya, kontrak yang bersangkutan batal demi hukum.
Sepanjang  suatu  telah  memenuhi persayaratan  yang  dimaksud  Pasal  1320 KUHPerdata, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Yang dipersoalkan bukanlah  sah    tidaknya    kontrak    klausul baku,    tetapi  apakah    isi    kontrak  tersebut
ada  yang  memuat  klausul  yang  dilarang oleh
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen.  Selain  itu  juga  apakah  isi kontrak memuat klausul  yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan. 41

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa kekuatan hukum kontrak  baku  Perusahaan  Modal  Ventura dalam menyertakan modal bagi Perusahaan Pasangan Usaha adalah Perusahaan Pasangan  Usaha  berbentuk  Perseroan Terbatas,  kontrak  baku  Perusahaan  Modal Ventura  dibuat  secara  sah  (pasal  1320 KUH  Perdata),  sesuai  ketentuan  Perseroan Terbatas dan lembaga pembiayaan sedangkan  pada  perjanjian  penyertaan modal,  perjanjian  antar  pendiri/pemegang saham, perjanjian pengeluaran dan pengambilan  obligasi  konversi  memuat ketentuan  mengenai  perjanjian  (kondisi) prasyarat,  bantuan  teknis,  pemasaran  dan manajemen,  pemutusan  perjanjian.  Pada perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan  pola bagi hasil memuat ketentuan mengenai cara penyaluran  jumlah  bantuan  dana  dan pembatalan perjanjian.
41 R.M.  Panggabean,  Keabsahan  Perjanjian  dengan Klausul  Baku,  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 17(4)
hlm.661 https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di  Indonesia, Jurnal Ilmu  Hukum,  Volume  2  Nomor  2 Tahun 2015, hlm 270, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4 https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/
view/7330/3369
Ery  Agus  Priyono,  Peranan  Asas  Itikad Baik  Dalam  Kontrak  Baku  (Upaya Menjaga  Keseimbangan  bagi  Para Pihak), Diponegoro  Private  Law Review , vol. 1, no. 1, Dec. 2017.
Hlm.16, https://ejournal2.undip.ac.id/index.ph p/dplr/article/view/1934 Fuady, Munir, Hukum Tentang
Pembiayaan ,  Cetakan  Ke  IV,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Ganeta
Prasista
Haspada dkk., Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha  Modal  Ventura  Ditinjau  Dari
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang
Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Modal  Ventura,  ACTA  DIURNAL Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 264, https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.55
9 Geneta Prasista Haspada, Lastuti Abubakar,  Nanda  Annisa  Lubis, Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau  Dari  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Modal  Ventura ,  JURNAL  ILMU HUKUM KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNPAD,
ISSN  :  2614-3542  EISSN  :  2614-
3550, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, Artikel  diterbitkan  30  Juni  2021, DOI: https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.55 9 Halaman  Publikasi  : http://jurnal . fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/ar chive
Hernoko, Yudha, Agus, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial ,    Edisi Pertama, Cetakan  Ke  2,  Kencana  Prenada
Media Group, Jakarta, 2011
Komariah, Hukum Perdata , Cetakan
Ketujuh, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017 Nasihin,  Miranda, Segala  Hal  Tentang
Hukum Lembaga Pembiayaan ,
Cetakan  I,  Buku  Pintar,  Yogyakarta, 2012
Nathaniela  Stg,  Ali  SDB,  Burhanudin, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak) , Cetakan  III,  HI-Fest  Publishing,
Jakarta Timur, 2009
R.M.  Panggabean,  Keabsahan  Perjanjian dengan  Klausul  Baku,  Vol.17  No.4 2010,  URNAL  HUKUM  IUS  QUIA IUSTUM, hlm. 654. DOI:
https://doi.org/10.20885/iustum.vol17
.iss4.art8 Rudyanti  Dorotea  Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam  Perjanjian  Modal  Ventura ,

## JURNAL ILMU HUKUM TAMBUN
BUNGAI  Vol.1  No.2,  September 2016, hlm 133-152
Sunaryo, Hukum  Lembaga  Pembiayaan ,
Ed.1,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009
Torang  Panjaitan,  Konsep  Kontrak  Baku
Dalam Kegiatan Lembaga
Pembiayaan  Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan konsumen, Jurnal  Gagasan  Hukum  Vol.  02| No.02  Desember  2020,  hlm  137, DOI:
https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.85 55

## Peraturan Perundang-undangan :

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  Tentang
Perseroan Terbatas
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun  1988  Tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Edi  Wahjuningati  adalah  Dosen  di Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya  Sejak  tahun  2010.  Memperoleh Gelar  Sarjana  Hukum  di  Universitas  17 Agustus  1945  Surabaya  tahun  1993  dan memperoleh Gelar Magister Humaniora di Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta tahun  1998  dan  memperoleh  Gelar Magister  Kenotariatan  di  Universitas Airlangga tahun 2013.