## MEMBANGUN KEPEMIMPINAN BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Dodik Kariadi 1 dan Wasis Suprapto 2
STKIP Singkawang 1
Email : dodik_kariadi@yahoo.com 1 ; wasissoeprapto@gmail.com 2 ;
Naskah diterima: 18/08/2017 revisi: 25/09/2017 disetujui: 24/10/2017

## Abstrak
Pemimpin  organisasi  di  Indonesia  apapun  jenisnya  harus  dilandasi  pada  nilai-nilai  pancasila sebagai  landasan  falsafah  negera.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji kepemimpinan  berdasarkan  nilai-nilai  luhur  pancasila.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  studi  literatur  dengan  menganalisis  dan  menggali  data  dari  berbagai sumber  relevan.  Nilai  pancasila  jika  dikaitkan  dengan  organisasi  harus  didasarkan  pada  (1) nilai  dasar,  (2)  nilai  instrumental,  dan  (3)  nilai  praktis.  Nilai  kepemimpinan  juga  dapat dilakukan  pada  lembaga  dengan  mengembangkan  nilai  (1)  transendensi,  (2)  humanisasi,  (3) kebhinekaan,  liberasi,  dan  (5)  keadilan.  Kelima  pilar  nilai  pancasila  tersebut  sejatinya  dapat menjadi ruh kepemimipinan yang ditampilkan oleh ketua suatu organisasi dalam memimpin. Kata Kunci : Kepemimpinan, Nilai, Multikultural

## BUILDING LEADERSHIP BASED ON PANCASILA VALUES IN A MULTICULTURAL COMMUNITY PERSPECTIVE Abstract
Any organization leader in Indonesia of any kind should be based on the values of Pancasila as  the  foundation  of  the  state  philosophy.  The  purpose  of  this  paper  is  to  examine  the leadership based on the noble values of Pancasila. The method used in this paper is the study of  literature  by  analyzing  and  exploring  data  from  various  relevant  sources.  The  value  of Pancasila if associated with the organization should be based on (1) the basic value, (2) the instrumental value, and (3) the practical value. The value of leadership can also be done on institutions  by  developing  values  (1)  transcendence,  (2)  humanization,  (3)  diversity, liberation, and (5) justice. The five pillars of Pancasila value can actually become the spirit of leadership that is displayed by the chairman of an organization in the lead.
Keywords: Leadership, Value, Multicultural

## PENDAHULUAN
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang  mampu  membangun  nilai  dan  norma bersama  kelompok  yang  dia  ayomi  dimana orang  tersebut  berkiprah.  Nilai  penting  ada dalam organisasi sebagai acuan bergeraknya seluruh anggota organisasi kearah pencapaian  tujuan  bersama  dari  kelompok tersebut.Dalam suatu Kehidupan di masyarakat selalu muncul seorang pemimpin  yang  dapat  mempengaruhi  dan mengarahkan  perilaku  anggota  masyarakat ke  arah  tujuan  tertentu  (Wahyudi,  2009). Begitu  juga  dalam  lembaga  pendidikan selalu dimunculkan seorang pemimpin yang mampu  menggerakkan  dan  mempengaruhi anggotanya, sekaligus sebagai wakil sekaligus  panutan  dari  anggota  tersebut dalam  hubungannya  dengan  pihak  luar. Dalam  usaha  untuk  memenuhi  harapan, pemimpin menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan lingkungan  serta  potensi  yang  dimiliki dalam organisasi yang dikelola.
Guna memanjukan serta
memberdayakan  anggota  maka  seorang pemimpin dalam organisasi harus mendasarkan  setiap  langkahnya  pada  nilai serta  memahami  nilai  tersebut  secara mendalam. Pemahaman tentang nilai tersebut  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana pemahaman seorang pemimpin tentang nilai itu terbentuk. Ada nilai yang diinginkan dan sangat  diinginkan,  dan  dalam  konteks interaksi  dalam  kelompok  ada  nilai  yang tidak  diinginkan  karena  tidak  berkesesuaian dengan apa yang diharakan. Jadi nilai adalah prinsip  dasar  yang  menjadi  pegangan  setiap orang  dalam  hidup  dan  kehidupannya. Proses  pembentukan  nilai  terjadi  ketika interaksi antar manusia terjadi, dimana nilai dalam  fungsi  sehari-hari  menjadi  pedoman orang  berperilaku  dan  mengarahkan  orang untuk  berperilaku  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Ketika  organisasi  tanpa bentukan  nilai  yang  menjadi  pedoman  bagi anggotanya,  maka  organisasi  tidak  akan dapat  menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan
apa  yang  diharpkan,  dan  akan  kehilangan makna  atas  apa  yang  menjadi  target utamanya.
Dengan  demikian  menurut  asumsi sementara  penulis,  konsepsi  kepemimpinan berbasis  nilai  pancasila  dalam  masyarakat multikultural  inilah  yang  kemudian  melatar belakangi  penulis  untuk  mengkaji  lebih dalam dan berupaya mengungkapkan makna dibalik  itu.  Atas  dasar  hal  tersebut  penulis anggap  penting  untuk  dapat  dijadikan contoh  atau  model  kepemimpinan  berbasis nilai  pancasila  pada  segala  lini  masyarakat karena  pada  dasarnya  masyarakat  Indonesia merupakan masyarakat yang perlu penanganan  serta  pembinaan  yang  ekstra akan  tetapi  harus  tetap  dilandasi  pada  nilai Pancasila.  Selain  hal  tersebut,  sebagai masayarakat yang taat terhadap idiologi dan dasar  Negara  maka  nilai-nilai  pancasila harus tetap menjadi acuan dalam menjalankan  roda  organisasi  yang  ada  di Indonesia.

## METODE Jenis Penelitian
Artikel  ini  didasarkan  pada  studi kepustakaan  atau  library  research. Library research adalah rentetan aktivitas penelitian yang  berkaitan  dengan  bagaimana  cara  dan metode yang tepat dalam pengumpulan data kajian,  menapsirkan  dan  mendaftar  serta menyiapkan komposisi kajian yang dibahas. Hal  ini  merupakan  suatu  penelitian  yang memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk memperoleh  data  penelitiannya  (Mustika Zed,  2004).  Dalam  artikel  ini,  penulis menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif-kritis.  Penelitian  deskriptif-kritis dengan  lebih  menekankan  pada  kekuatan analisis  sumber-sumber  dan  data-data  yang bergantung  pada  teori-teori  dan  naskah- naskah  yang  ada  untuk  diterjemahkan berlandaskan  tulisan-tulisan  yang  mengarah kepada diskusi utama. Landasan-landasan di atas  didapat  dari  karya  yang  ditulis  oleh intelektual dan ahli yang berkompeten.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Proses  penyusunan  artikel  ini  dimulai dengan  menyusun  anggapan  dasar  dan aturan  berpikir  yang  akan  digunakan  dalam artikel.  Anggapan  dan  aturan  berpikir tersebut  selanjutnya  dilaksanakan  secara teratur dalam pengelompokan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan  dan  uraian  berupa  pengumpulan dan  penyusunan  data,  serta  analisis  dan penafsiran  data  tersebut  untuk  menjelaskan fenomena  dengan  aturan  berpikir  ilmiah yang diterapkan secarateratur tanpa menggunakan model normatif dengan mengadakan pengelompokan, penilaian standar  norma,  hubungan  dan  kedudukan suatu parameter dengan parameter lain.

## Target/Subjek Penelitian
Target/subjek penelitian ini merupakan  data-data  yang  berupa  nota, transkrip,  buku,  dan  sebagainya  yang mempunyai keterkaitan dengan kepemimpinan, pancasila dan multikultural. Prosedur
Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, dan setelah semua data terkumpul  maka  data  tersebut  dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif. Selain itu dilakukan juga analisis isi, dimana analisis isi dengan membandingkan  antara  satu  kajian  dengan kajian  yang  lain  dalam  bidang  yang  sama dengan artikel ini, baik berdasarkan perbedaan  waktu  penulisannya  maupun mengenai kemampuan kajian-kajian tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan  sekelompok  masyarakat  yang menjadi objek dari kajian tersebut.
Data, Intrumen, dan Teknik

## Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penulisan artikel  ini  bersifat  kualitatif  tekstual  dengan menggunakan  pijakan  terhadap  statement dan proporsi-proporsi ilmiah yang dikemukakan  oleh  para  pakar  yang  erat kaitannya dengan pembahasan. Sumber data dalam  artikel  ini  menggunakan  personal
dokumen,  yaitu  dokumen  pribadi  yang berupa  bahan-bahan  tempat  orang  yang mengucapkan  dengan  kata-kata  mereka sendiri  (Furqan,  1992).  Personal  dokumen sebagai  sumber  dasar  atau  data  primernya, dalam  hal  ini  adalah  buku-buku  yang berkaitan dengan artikel ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik dokumentasi, mendata  wacana  dari  buku-buku,  makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, internet, ataupun keterangan lainnya yang berhubungan  dengan  artikel  untuk  mencari data-data yang berupa nota, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan artikel ini.

## Teknik Analisis Data
Hal  ini  dilakukan  dengan  analisis wacana  ( discourse  analysis )  supaya  tidak tumpang  tindih  dalam  melakukan  analisa. Setelah  semua  data  terkumpul  maka  data tersebut  dianalisis  untuk  mendapatkan konklusi,  dimana  teknik  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Selain itu  dilakukan  juga  analisis  isi,  dimana analisis  isi  dengan  membandingkan  antara satu  kajian  dengan  kajian  yang  lain  dalam bidang  yang  sama  dengan  artikel  ini,  baik berdasarkan  perbedaan  waktu  penulisannya maupun  mengenai  kemampuan  kajian- kajian  tersebut  dalam  mencapai  sasaran sebagai  bahan  yang  disajikan  sekelompok masyarakat  yang  menjadi  objek  dari  kajian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kepemimpinan
Kepemimpinan  dalam  kamus  besar bahasa Indonesia (2008), dijelaskan berasala dari kata pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing,  pengurus,  penggerak,  ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya.  Sedangkan  istilah  memimpin digunakan  dalam  konteks  hasil  penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya  mempengaruhi  orang  lain dengan  berbagai  cara.  Istilah  pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada
mulanya  berasal  dari  kata  dasar  yang  sama yakni  kata  pimpin.  Dengan  demikian kepemimpinan disini  secara umum diadopsi dari  kata  pempin  yang  memilki  makna utama sebagai yang terdepan dalam membawa sekelompok orang atau masyarakat dalam mencapai tujuannya.
Wahjosumidjo  (1999)  menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan, pertanggung jawaban, sehat dan memiliki  sifat  sifat  antara  lain  Dewasa, keleluasaan  hubungan  sosial,  motivasi  diri dan  dorongan  prestasi  serta  sikap  hubungan kerja kemanusiaan. Sebaliknya dalam realitas sosial modern, juga dikenal pemimpin karismatik, terutama dalam lingkungan  sosial  dan  politik.  Kemudian Edwin  B  (2000)  menyatakan  bahwa pemimpin kharismatik mempunyai kesetiaan,  tanggung  jawab  dan  dukungan dari  pengikutnya.  Fungsi  pemimpin  lebih banyak  memberikan  konsultasi,  bimbingan, motivasi  dan  memberikan  nasihat  dalam rangka  mencapai  tujuan.  Menurut  Siswanto Sastrohadiwiryo  (2003)  banyak  faktor  yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai antara lain pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, iklim organisasi, sistem jenjang karier, motivasi, dan kepemimpinan.
George R. Terry (Miftah Thoha, 2010) mengartikan  bahwa  Kepemimpinan  adalah aktivitas  untuk  mempengaruhi  orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.  Kepemimpinan  meliputi  proses mempengaruhi  dalam  menentukan  tujuan organisasi,  memotivasi  perilaku  pengikut untuk  mencapai  tujuan,  mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.  Sejalan  dengan  itu,  A.  Dale Timple  (2000)  mengartikan  Kepemimpinan adalah  proses  pengaruh  sosial  dimana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan  dalam  usaha  mencapai  tujuan organisasi.  Dengan  kepemimpinan  yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan  arah  dan  tujuan  yang  akan dicapai  dari  sebuah  organisasi.  Sehingga dapat  dikatakan  kepemimpinan  sangat
berpengaruh  bagi  nama  besar  organisasi. Kemudian Sudarwan Danim (2004)
menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  adalah setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi  dan  memberi  arah  kepada individu  atau  kelompok  yang  tergabung  di dalam  wadah  tertentu  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Martinis  Yamin  dan  Maisah  (2010) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk  strategi  atau  teori  memimpin  yang tentunya  dilakukan  oleh  orang  yang  biasa kita  sebut  sebagai  pemimpin.  Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya  untuk  mengerjakan  sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang  pemimpin  dalam  mempengaruhi bawahan  dengan  karakteristik tertentu sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Faktor  keberhasilan  seorang pemimpin  salah  satunya  tergantung  dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan  situasi  sehingga  menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki.  Dengan  kata  lain,  efektif  atau tidaknya  seorang  pemimpin  tergantung  dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.
Edwin  A.  Locke  (1991)  menyatakan terdapat  empat  kunci  untuk  memimpin dengan  sukses  yang  ditunjukkan  dalam model  kepemimpinan.  Empat  kunci  ini adalah: 1. Alasan dan sifat-sifat pemimpin/Motives dan traits. 2.
Pengetahuan,  keahlian,  dan  kemampuan / Knowledge, Skills, and Ability/KSAs 3. Visi
4. Implementasi dari visi.
Beberapa  orang  berpendapat  bahwa seorang  pemimpin  yang  efektif  dapat menyebabkan  pengikutnya  secara  tidak sadar dengan kemampuan dirinya berkorban demi organisasi (Bass, 1985 dalam Locke, et al,  1991).  Definisi  yang  lebih  baik  dari pemimpin  efektif  mengerjakan  dengan menghargai bawahannya dengan kemampuan  diri  mereka  dalam  mencapai visi  yang  telah  diformulasikan  dan  bekerja untuk  mewujudkannya.  Terdapat  beberapa hal bagaimana pemimpin memotivasi bawahan  yaitu:  1.  Meyakinkan  bawahan bahwa  visi  organisasi  (dan  peran  bawahan dalam hal  ini) penting dan dapat dicapai.  2. Menantang bawahan dengan tujuan, proyek, tugas, dan tanggung jawab dengan memperhitungkan  perasaan  diri  bawahan akan  sukses,  prestasi,  dan  kecakapan.  3. Memberikan  penghargaan  kepada  bawahan yang  berkinerja  baik  dengan  penghargaan, uang, dan promosi.
Fungsi kunci seorang pemimpin adalah  membangun  visi  organisasi  dan mengkomunikasikan kepada bawahan. Terdapat beberapa karakteristik dari pernyataan visi yaitu: ringkas, jelas, abstrak, menantang,  orientasi  ke  depan,  stabilitas, dan disenangi. Kebijakan dan prosedur yang spesifik diperlukan untuk mengimplementasikan  visi  ini  terdiri  dari enam  kategori  yaitu:  1.  Menstrukturisasi  2. Menyeleksi, melatih, dan menyesuaikan diri bawahan  3.  Memotivasi  bawahan  4. Mengelola  informasi  5.  Membangun  tim  6. Perubahan kemajuan.
Masalah kepemimpinan selalu memberi  kan  kesan  menarik  dari  waktu  ke waktu. Kepemimpinan ini memainkan peran penting dalam berbagai  aktivitas  organisasi. Dalam kepemimpinan ini, seorang pemimpin  harus  memberikan  pengarahan- pengarahan  terhadap  usaha-usaha  semua bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Higgs (2003) mengungkapkan bahwa terdapat  empat  hal  yang  sering  menjadi bahasan  dalam  berbagai  literatur  terkait dengan peran pemimpin yaitu: 1. Perubahan
dalam  nilai-nilai  sosial  2.  Perubahan  fokus investor  3.  Tantangan  dalam  melaksanakan perubahan organisasi 4. Kesadaran terhadap dampak stress bagi karyawan.
Terdapat banyak teori maupun pendekatan dalam kepemimpinan. Beberapa ahli  membedakan  kepemimpinan  menjadi dua  yaitu:  kepemimpinan  transformational dan transaksional. Pada dasarnya kepemimpinan
transaksional dan
transformasional  merupakan  dasar  dari sebuah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan  tersebut  pada  beberapa dekade  terakhir  muncul  sebagai  fenomena dan  dirasakan  memiliki  dampak  positif terhadap  beberapa  aspek  yang  dapat meningkatkan efektivitas organisasi.
Kepemimpinan  transaksional  adalah hubungan  antara  pemimpin  dan  bawahan yang  berlandaskan  pada  adanya  pertukaran atau adanya tawar menawar antara pemimpin dan bawahannya. Menurut  Burns (1978)  dalam  Muchji  dan  Priyono  (2004), kepemimpinan transaksional adalah motivasi  pengikut  terutama  melalui  dasar pertukaran  reward.  Reward  tersebut  dapat berupa  bonus  atau  peningkatan  gaji  atau penghargaan  lainnya.  Dalam  kepemimpinan transformasional  pertukaran  yang  terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekedar pertukaran seperti yang terjadi pada kepemimpinan transaksional.
Kepemimpinan transformasional juga melibatkan  pengembangan  hubungan  yang lebih  dekat  antara  pemimpin  dengan pengikut.
Bass dan Avolio (1990) dalam Muchji dan  Priyono  (2004),  ada  4  unsur  yang mendasari  kepemimpinan  transformasional yaitu:  a) Charisma :  kharismatik  pada pemimpin  transformasional  didapatkan  dari pandangan  pengikut,  sehingga  seorang pemimpin yang berkharisma akan mempunyai  banyak  pengaruh  dan  dapat menggerakkan  serta  dapat  mengilhami bawahannya  dengan  suatu  visi  yang  dapat diselesaikan  melalui  usaha  keras.  b) Inspiration:  pemimpin  yang  inspirasional
dapat  mengartikulasikan  tujuan  bersama serta  dapat  menentukan  suatu  pengertian mengenai  apa  yang dirasa penting serta apa yang  dirasakan  benar,  sehingga  pemimpin dapat mempertinggi arti serta meningkatkan harapan  yang  positif  mengenai  apa  yang perlu  dilakukan.  c) Intellectual  stimulation : para  pemimpin  membantu  bawahannya untuk dapat memikirkan mengenai masalah- masalah  lama  dengan  cara  baru.  d) Individualized consideration : seorang pemimpin harus mampu untuk memperlakukan bawahannya secara berbeda-beda  namun  adil,  yaitu  mampu memperhatikan  satu  persatu  bawahannya dan  tidak  hanya  mengenali  kebutuhannya serta  meningkatkan  perspektif  bawahan, namun  juga  memberikan  prasarana  dalam rangka  pencapaian  tujuan  secara  efektif serta  memberi  pekerjaan  yang  memberikan tantangan yang lebih.

## Nilai-Nilai Pancasila
Berbicara  tentang  nilai-nilai  Pancasila tidak  bisa  terlepas  dari  pengertian  dasar Pancasila.  Pancasila  merupakan  kumpulan lima  nilai  unidimensional  yang  dijadikan acuan  tingkah  laku  bangsa  Indonesia. Kelima  nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila  adalah  ketuhanan  pada  sila pertama,  kemanusiaan  pada  sila  kedua, patriotism  pada  sila  ketiga,  demokrasi  pada sila  keempat,  dan  keadilan  sosial  pada  sila kelima.  Sejalan  dengan  itu  Daroeso  (1989) menjelaskan  bahwa  apabila  kita  merujuk pada  sejarah  jauh  sebelum  Soekarno menggali  nilai  Pancasila  yang  dikenal  saat ini,  konsep  Pancasila  sudah  lebih  dahulu terdokumentasidi  kerajaan  Majapahit  yang tetuang dalam kitab gubahan Mpu Sutasoma milik Mpu Tantular. Kitab tersebut merumuskan  lima  karma,  yaitu  yang pertamatidak  boleh  melakukan  kekerasan, keduatidak  boleh  mencuri,  ketiga  tidak boleh  berjiwa  dengki,  dan  keempat  tidak boleh  berbohong,  dan  tidak  boleh  mabuk minuman keras.
Sila pertama dalam Pancasila mencakup  nilai  ketuhanan.  Dimana  sila pertama ini terkait dengan karakter transedensi  yang  merupakan  kekuatan  yang menempa hubungan individu dengan semesta  yang  lebih  luas  serta  menyediakan makna. Dalam transendensi terdapat apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan, rasa syukur (gratitude), harapan,  humor,  dan  religiusitas;  hal-hal yang  merupakan  bagian  dari  sila  pertama. Poin  ketuhanan  ini  mengisyaratkan  harus dijunjungnya  toleransi  antarumat  beragama. Keberadaan  berbagai  penganut agama berbeda  di  Indonesia  bukan  tidak  mungkin dapat  menimbulkan  adanya  konflik.  Oleh sebab  itu,  nilai  ketuhanan  dianggap  penting untuk dijadikan landasan kehidupan bernegara,  yaitu  sebagai  salah  satu  poin yang tercantum dalam Pancasila (Meinarno, 2012).
Nilai  mengenai  kemanusiaan  diangkat menjadi poin yang tercakup pada sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan  yang ini lebih menekankan pada perlakuan seorang individu  terhadap  individu  atau  masyarakat lainnya.  Berdasarkan  sila  ini,  setiap  orang harus  menghormati  dan  menghargai  orang lain  sebagai  sesama  manusia.  Oleh  karena itu,  dituntut  pula  adanya  sikap  adil  dalam memperlakukan  orang  lain,  tanpa  melihat suku,  ras,  ataupun  perbedaan  lainnya  yang dimiliki  orang  lain  tersebut.  Poin  mengenai persatuan  dicantumkan  pada  sila  ketiga Pancasila.  Persatuan  sebagai  nilai  ini berusaha  dicapai dengan  dijadikannya Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi nasional.  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  di berbagai  kegiatan,  misalnya  dalam  kegiatan akademis, perdagangan, pergaulan, diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat  di  Indonesia  meskipun  mereka berasal  dari suku atau  agama  yang berbeda. Dengan  berbahasa  Indonesia  yang  baik  dan benar,  akan  terpupuk  rasa  persatuan  bagi masyarakat Indonesia karena adanya kebakuan  yang  dipahami  secara  bersama- sama (Meinarno, 2012).
Pada  sila  keempat,  tercantum  nilai mengenai  tanggung  jawab  dan  harmoni. Nilai  ini  merupakan  nilai  yang  kental  bagi Indonesia yang menganut budaya demokrasi.  Nilai  sila  keempat  lah  yang mendasari  warga  negara  untuk  dapat memahami keputusan yang diambil pemimpin  (yang  awalnya  dipilih  secara bersama pula) untuk kemaslahatan bersama. Nilai keempat ini juga berhubungan dengan keutamaan  keadilan  dan  transedensi.  Sila terakhir  Pancasila  mengenai  keadilan  sosial yang  harus  diwujudkan  di  Indonesia. Tampakya  hal-hal  di  dalam  nilai  kelima  ini erat  dengan  bagaimana  rasa  adil  tidak semata  untuk  diri,  tapi  untuk  masyarakat tempat individu berada. Pembuatan kategori ini  merupakan  dampak  logis  dari  tidak terbentuknya satu konstruk Pancasila sebagaimana  yang diperkirakan sebelumnya (Suwartono  &  Meinarno,  2011;  2012). Justru  hasil  ini  seakan  menegaskan  bahwa ide dasar yang diajukan oleh Soekarno tepat adanya  yakni  kumpulan  nilai.  Hal  ini  agak berseberangan  dengan  ide  dari  Soeharto yang  lebih  menekankan  bahwa  Pancasila adalah  satu  kesatuan  utuh  yang  masing- masing  sila  saling  menjiwai.  Dengan  cara pandang  itu  maka  Pancasila  sering  disebut sebagai satu konstruk.
Implikasi lainnya adalah bahwa Pancasila  merupakan  sistem  nilai.Susunan nilai  terdiri  dari  gagasan-gagasan  yang tertanam dalam otak sebagian besar masyarakat,  mengenai  hal-hal  yang  harus mereka  anggap  amat  bernilai  dalam  hidup. Dengan demikian suatu sistem nilai biasanya berfungsi sebagai pedoman
tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat,  1974).  Ide  ini  sejalan dengan pernyataan Soekarno saat rapat pada tanggal  1  Juni  1945  yang  menggagas tentang dasar Negara Indonesia.
Pancasila  yang  berisi  seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan,  identitas  bangsa  dan  menjadi dasar pembangunan karakter Keindonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori
fungsionalisme  struktural,  sebuah  negara bangsa  yang  majemuk  seperti  Indonesia membutuhkan  nilai  bersama  yang  dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (integrative  value),  titik  temu  (common denominator),  jati  diri  bangsa  (national identity)  dan  sekaligus  nilai  yang  dianggap baik  untuk  diwujudkan  atau  ideal  value (Winarno Narmoatmojo, 2010).
Sebagai  ideologi  nasional,  nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang  sekaligus menunjukan karakter  bangsa  yang  hendak  dibangun. Karakter,  identitas  atau  jati  diri  sebuah bangsa  bukanlah  sesuatu  yang  telah  jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan melalui pendidikan.Pancasila mendasari dan menjiwai  semua  proses  penyelenggaraan negara  dalamberbagai  bidang  serta  menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari.  Pancasila  memberikan  suatu arah  dan  kriteria  yang  jelas  mengenailayak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Moerdiono (1999) menjelaskan bahwa terdapat  tiga  tataran  nilai  dalam  ideologi Pancasila yaitu nilai dasar, nilai instrumental,  dan  nilai  praksis.Dimana ketiga  nilai  ini  menjadi  suatu  bagian  yang menjadi  penentu  sukses  dan  tidaknya implementasi  dari  pelaksanaan  nilai-nilai yang  tercantuk  dalam  idiologi  pancasila. Ketiga  nilai  ini  terjabar  dalam  uraian  yang antara lain:
Pertama  Nilai  dasar,  yaitu  suatu  nilai yang  bersifat  amat  abstrak  dan  tetap,  yang terlepas  dari  pengaruh  perubahan  waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat  abstrak,  bersifat  amat  umum,  tidak terikat  oleh  waktu  dan  tempat,  dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma.  Dari  segi  kandungan  nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu,  yang  mencakup cita-cita,
tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara.  Nilai  dasar  Pancasila  tumbuh  baik dari  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan  rakyat,  maupun  dari  cita- cita  yang  ditanamkan  dalam  agama  dan tradisi  tentang  suatu  masyarakat  yang  adil dan  makmur  berdasarkan  kebersamaan, persatuan  dan  kesatuan  seluruh  warga masyarakat
Kedua  Nilai  instrumental,  yaitu  suatu nilai  yang  bersifat  kontekstual.  Nilai instrumental  merupakan  penjabaran  dari nilai dasar tersebut,  yang merupakan arahan kinerjanya  untuk  kurun  waktu  tertentu  dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat  dan  bahkan  harus  disesuaikan  dengan tuntutan  zaman.  Namun  nilai  instrumental haruslah  mengacu  pada  nilai  dasar  yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan  secara  kreatif  dan  dinamik  dalam bentuk-bentuk  baru  untuk  mewujudkan semangatyang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan  oleh  nilai  dasar  itu.  Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.
Ketiga  Nilai  praksis,  yaitu  nilai  yang terkandung  dalam  kenyataan  sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan)  nilai  Pancasila.  Nilai praksis  terdapat  pada  demikian  banyak wujud  penerapan  nilai-nilai  Pancasila,  baik secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  baik oleh  cabang  eksekutif,  legislatif,  maupun yudikatif,  oleh  organisasi  kekuatan  sosial politik,  oleh  organisasi  kemasyarakatan, oleh  badan-badan  ekonomi,  oleh  pimpinan kemasyarakatan,  bahkan  oleh  warganegara secara perseorangan.
Jika mengacu pada lima sila Pancasila, maka  menurut  Gunawan  (2012).  Pancasila
sebagai  inti  karakter  bangsa  Indonesia, mengandung  lima  pilar  karakter,  yakni: pertama  transendensi,  menyadari  bahwa manusia  merupakan  ciptaan  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Dari-Nya  akan  memunculkan penghambaan  semata-mata  pada  Tuhan. Kesadaran  ini  juga  berarti  memahami keberadaan  diri  dan  alam  sekitar  sehingga mampu memakmurkannya. Dimana manusia menggunakan  pemikiran  mendalam  untuk mempelajari  sifat  Tuhan  yang  dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia;  keduahumanisasi,  dimana  hal  ini merupakan  proses  menjadikan  manusia sebagai  manusia  sesuai  dengan  kodratnya sebagai manusia.setiap manusia pada hakikatnya setara di  hadapan Tuhan kecuali ketakwaan  dan  ilmu  yang  membedakannya, manusia  diciptakan  sebagai  subyek  yang memiliki potensi; ketiga kebinekaan, kesadaran akan ada sekian banyak perbedaan  di  dunia,  akan  tetapi,  mampu mengambil  kesamaan  untuk  menumbuhkan kekuatan;  keempat  liberasi,  pembebasan atas  penindasan  sesama  manusia,  oleh karena itu tidak dibenarkan adanya penjajahan  manusia  oleh  manusia;  dan kelima keadilan, merupakan kunci kesejahteraan, adil tidak berarti sama, tetapi proporsional.
Berdasarkan  beberapa  pemaparan  di atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pancasila  memiliki  nilai-nilai  yang  dapat dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  seorang yang  menjadi  pimpinan  organisasi.  Apabila pancasila dijadikan sebagai landasan idiologi  maka  harus  memuat  tiga  macam nilai  utama  yaitu  nilai  dasar,  instrumental dan  praksis.  Kemudian  apabila  pancasila dijadikan  sebagai  basis  utama  dalam menjalankan  organisasi  maka  transendensi, humanisasi,  kebinekaan  dan  keadilan  harus menjadi  pegangan  ketua  dalam  organisasi tersebut.
Masyarakat Multikultural
Kelompok masyarakat Indonesia merupakan  masyarakat  dengan  tingkat keanekaragaman  serta  perbedaan  yang
sangat  kompleks  atau  majemuk.  Kelompok masyarakat
dengan
bebagai keanekaragaman dan kemajemukan tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural atau Multicultural society. Jika kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok  masyarakat  yang  telah  cukup lama  hidup  dan  bekerja  sama  sehinga mereka  mampu  mengorganisasikan  dirinya dan  berpikir  tentang  dirinya  sebagai  satu kesatuan  sosial  dengan  batas-batas  tertentu, maka  konsep  masyarakat  tersebut  jika digabungkan  dengan  multicultural  memiliki makna  yang  sangat  luas  dan  diperlukan pemahaman  yang  mendalam  untuk  dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multicultural itu.
Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat  Indonesia  yang  multikultural adalah  multikulturalisme,  yaitu  sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan  dalam  kesederajatan  baik  secara individual  maupun  secara  kebudayaan  (Fay 1996,  Jary  dan  Jary  1991,  Watson  2000). Dalam  model  multikulturalisme  ini,  sebuah masyarakat  (termasuk  juga  masyarakat bangsa  seperti  Indonesia)  dilihat  sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku  umum  dalam  masyarakat  tersebut yang  coraknya  seperti  sebuah  mosaik.  Di dalam  mosaik  tercakup  semua  kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang  membentuk  terwujudnya  masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan  yang  seperti  sebuah  mosaik tersebut (Reed, ed. 1997). Model multikulturalisme  ini  sebenarnya  telah digunakan  sebagai  acuan  oleh  para  pendiri bangsa  Indonesia  dalam  mendesain  apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana  yang terungkap dalam penjelasan  Pasal  32  UUD  1945,  yang berbunyi:  "kebudayaan  bangsa  (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".
Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana  tetapi  sebuah  ideologi  yang  harus diperjuangkan,  karena  dibutuhkan  sebagai
landasan  bagi  tegaknya  demokrasi,  HAM, dan  kesejahteraan  hidup  masyarakatnya. Multikulturalisme  bukan  sebuah  ideologi yang  berdiri  sendiri  terpisah  dari  ideologi- ideologi  lannya,  dan  multikulturalisme membutuhkan  seperangkat  konsep-konsep yang  merupakan  bangunan  konsep-konsep untuk  dijadikan  acuan  bagi  memahaminya dan mengembang-luaskannya dalam kehidupan  bermasyarakat.  Untuk  dapat memahami  multikulturalisme  diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan  konsep-konsep  yang  relevan dengan  dan  mendukung  keberadaan  serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan  manusia.  Bangunan  konsep- konsep  ini  harus  dikomunikasikan  diantara para  ahli  yang  mempunyai  perhatian  ilmiah yang sama tentang multikultutralisme sehinga  terdapat  kesamaan  pemahaman  dan saling  mendukung  dalam  memperjuangkan ideologi  ini.  Berbagai  konsep  yang  relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi,  keadilan  dan  hukum,  nilai-nilai budaya  dan  etos,  kebersamaan  dalam perbedaan  yang  sederajat,  sukubangsa, kesukubangsaan,  kebudayaan  sukubangsa, keyakinan  keagamaan,  ungkapan-ungkapan budaya,  domain  privat  dan  publik,  HAM, hak  budaya  komuniti,  dan  konsepkonsep lainnya  yang  relevan  (Fay  1996,  Rex  1985, Suparlan 2002).
Suparlan  (2005)  menyatakan  bahwa konsep masyarakat multikultural (multicultural  society)  perlu  dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (plural society) yang menunjukkan
keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan  suku  bangsa,  multikulturalisme dikembangkan  dari konsep  pluralisme budayaatau  masayarakat  yang  memiliki budaya beranekaragam  dengan menekankan pada  kesederajatan  kebudayaan  yang  ada dalam suatu  masyarakat. Sejalan dengan itu (Azra, 2006) menjelaskan bahwa multikulturalisme  ini  mengusung  semangat untuk  hidup  berdampingan  secara  damai (peaceful  coexistence)  dalam  perbedaan
budaya  yang  ada  baik  secara  individual maupun secara kelompok dan masyarakat.
Selanjutnya  Koentjaraningrat  (1982) juga  menjelaskan  bahwa  konsep  pluralisme yang  menekankan  keanekaragaman  suku bangsa dan kebudayaannya, sehingga setiap kebudayaan  dipandang  sebagai  entitas  yang destruktif,  maka  multikulturalisme  lebih menekankan  hubungn  antar-kebudayaan dengan  pengertian  bahwa  keberadaan  suatu kebudayaan atau peradaban harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan atau  peradaban  lainnya.  Dari  sini  lahir gagasan  atau  konsep  kesetaraan,  toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Membangun  masyarakat  multikulturalisme Indonesia berarti membangun suatu ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam perbedaan pada posisi sentral.
Namun,  sebagaimana  halnya  setiap konsep dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu  sosial,  konsep  multikulturalisme  tak luput  dari  perbedaan  pengertian.  Mengikuti Bikhu
Parekh (2001)
istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen,  yakni,  pertama,  konsep  ini terkait  dengan  kebudayaan;  kedua,  konsep ini  merujuk  kepada  pluralitas  kebudayaan; dan  ketiga,  konsep  ini  mengandung  cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh sebab itu multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara  pandang  atau  semacam  ideologi  dalam kehidupan  manusia.  Oleh  karena  hampir semua  negara  di  dunia  tersusun  dari anekaragam  kebudayaan  artinya  perbedaan menjadi  asasnya  dan  gerakan  manusia  dari satu  tempat  ke  tempat  lain  di  muka  bumi semakin  intensif,  maka  multikulturalisme sebagai  ideologi  itu  harus  diterjemahkan  ke dalam  kebijakan  multicultural sebagai politik  pengelolaan  perbedaan  kebudayaan warga negara dengan mengutamakan kesetaraan  dan  saling  menghargai.  Tetapi, yang  masih  menjadi  pertanyaan  besar, model  kebijakan  multikultural  seperti  apa yang  dapat  dikembangkan  oleh  suatu negara-bangsa seperti Indonesia.
Kehidupan  masyarakat  multikultural Indonesia yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa atau the founding fatheradalah masyarakat multikultural indonesia yang menjadikan nilai-nilai Pancasila  sebagai  acuan  yang  mengatur kehidupannya  warga  negara.  Sebagai  dasar kehidupan  bernegara,  Pancasila  memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa  dan  bernegara  bagi  setiap  warga negara.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kepemimpinan  berbasis  nilai-nilai Pancasila  merupakan  upaya  membumikan Pancasila  di  pada  semua  ormas  dan lembaga. Kepemimpinan yang menginternalisasikan  nilai-nilai  Pancasila mutlak  harus  diimplementasikan,  di  tengah terbukanya  tatanan  global.  Ormas  dan lembaga  sebagai  tempat  berkumpulnya orang mengemban tugas untuk mengukuhkan, memformulasikan, menyatukan,  dan  menciptakan  masyarakat yangberasaskan  Pancasila  disetiap  sendi- sendi  kehidupan.  Pimpinan  ormas  dan lembaga merupakan keyperson terwujudnya lingkungan  dan  budaya  organisasi  yang Pancasilais. Pimpinan dalam seluruh kegiatan  memiliki  kewajiban  menanamkan nilai-nilai  Pancasila  kepada  anggotanya, dengan  memasukkan  kandungan  nilai-nilai Pancasila  dalam  setiap  kegiatan  dan program  organisasi.  Kalau  mengacu  pada sila-sila Pancasila, maka diperoleh beberapa hal  penting  tekait  dengan  pilar-pilar  nilai kepemimpinan  yang  harus  dilaksanakan oleh  seorang  pemimpin  dalam  setiap lembaga,  antara  lain,  pertama  transendensi, kedua  humanisasi,  ketiga  kebhinekaan, keempat  liberasi,  dan  kelimakeadilan.  Lima pilar  nilai  kepemimpinan  Pancasila  tersebut menjadi ruh kepemimpinanyang ditampilkan oleh pimpinan dalam memimpin  ormas  atau  lembaganya.  Jika pimpinan  menampilkan  sifat  lima  pilar kepemimpinan Pancasila dan juga
menampilkan  keteladanan  yang  menjiwai Pancasila,  maka  anggota  atau  pegawai  pun akan meneladani pimpinan. Sehingga ormas atau  lembaga  menjadi  wahana  yang  efektif dalam  merevitalisasi  dan  membumikan Pancasila.  Ormas  dan  lembaga  menjadi model  penerapan  kepemimpinan  berbasis nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,A.  (2006). Pancasila  dan  identitas
nasional Indonesia: perspektif
multikulturalisme.  Dalam  restorasi Pancasila:  Mendamaikan  Politk identitas  dan  modenitas .  Bogor. Brighten Press
Arif,  M.  (2014).  Model  kerukunan  sosial pada  masyarakat  multikultural  cina benteng (kajian historis dan sosiologis). Sosio  Didaktika :  Vol. 1, No. 1
Faisal,  S.  (1992). Format-format  penelitian sosial  (dasar-dasar  dan  aplikasi ) Jakarta: Rajawali.
Arief F. (1992). Pengantar Metode Penelitian  Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
Danim,  S.  (2004). Motivasi  Kepemimpinan dan  Efektivitas  Kelompok .  Penerbit Rineka Cipta.
Daroeso,  Bambang.  (1989). Dasar  dan
Konsep Pendidikan
Moral Pancasila. Semarang: Aneka Ilmu. Edwin  B.  Flippo.  (2000). Terjemahan Marwansyah dan Mukaram , Manajemen Sumber Daya Manusia.
Penerbit Erlangga.
Gunawan, Heri. (2012). Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta. Koentjaraningrat. (1974). Kebudayaan
Mentalitas dan Pembangunan , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Koentjaraningrat.  (1982). Manusia  dan Kebudayaan  Indonesia .  Jakarta: Djambatan.
Meinarno,  E.  A.  Dkk.  (2011). Manusia Dalam  Kebudayaan  Masyarakat . Jakarta: Salemba Humanika.
Miftah  T.  2010. Kepemimpinan  dan Manejemen. Rajawali Press: Jakarta.
Moerdiono.  (1999). Pancasila  Sebagai
Ideologi , Jakarta: BP-7 Pusat Mustika  Zed.  (2004). Metode  Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan
Obor Nasional
Siswanto S. (2003). Manjemen tenaga kerja, edisi 2. Jakarta: PT. Bumi Aksara Soliha,  Euis  dan  Hersugondo.  2008. Kepemimpinan  yang  Efektif  dan Perubahan Organisasi. Fokus
Ekonomi  (FE), Vol.7,  No.2  Hal.
83-93
Suparlan, Pi, (1999), "Kemajemukan Amerika:    Dari  Monokulturalisme ke  Multikulturalisme". Jurnal Studi  Amerika, vol.5  Agustus,  hal. 35-42.
Timple,  A.D.  (2000). Seri  Manajemen Sumber Daya Manusia Kepemimpinan .Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo. Wahjosumidjo. (1999). Kepemimpinan Kepala  Sekolah, Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Wahyudi.  (2009). Kepemimpinan  Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran ( Learning Organization ). Bandung: Alfabeta. Winarno Narmoatmojo. (2010). Implementasi  Pancasila  Melalui Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education ). Yogyakarta: Ombak
Yamin,  Martinis  dan  Maisah.  (2010).
Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: Persada Press.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama