## ONE-SIDED CONTRACT DAN PENGARUHNYA DALAM HUBUNGAN KERJA DI DUNIA KONSTRUKSI
Niniek Lannyati 1 , Sarwono Hardjomuljadi 2 , dan Mawardi Amin 3
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya, RT.4/RW.1, Meruya Sel., Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650
Email korespondensi: niniekla@yahoo.com
2 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya, RT.4/RW.1, Meruya Sel., Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650
Email: sarwonohm2@yahoo.co.id
3 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya, RT.4/RW.1, Meruya Sel., Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650
Email: mawardi.a@gmail.com

## ABSTRAK
Berkembangnya  pembangunan  gedung  bertingkat  mengakibatkan  berkembangnya  jumlah kontraktor  spesialis,  yang  disebut  juga  subkontraktor  yang  bekerja  di  bidang-bidang  yang memerlukan keahlian khusus. Subkontraktor spesialis digunakan untuk mengurangi risiko dari pekerjaan proyek kontraktor utama dan juga mempercepat durasi kerja. Kontrak yang terjadi antara kontraktor utama dan subkontraktor seringkali dirasa tidak seimbang, atau yang biasa disebut  dengan one-sided  contract ,  baik  dalam  hal  melakukan  klaim  jika  terjadi  ataupun pembayaran  yang  tidak  sesuai  dengan  kontrak.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  menggali pemahaman  subkontraktor  tentang one-sided  contract ,  khususnya  subkontraktor waterproofing di Jakarta, dan juga memberikan informasi mengenai adalanya hak-hak penerima tugas untuk klaim jikan terjadi salah satu dari 29 peristiwa yang ada dalam list JICA ( Japanese International Contract Agency ) dan  juga untuk mengetahui dampak one-sided contract terhadap biaya.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  dan  wawancara  dengan  30  responden  dari  27 perusahaan  subkontraktor waterproofing di  Jakarta dan  menggunakan  studi  kasus  untuk mengetahui dampak one-sided contract terhadap biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para subkontraktor waterproofing tentang one-sided contract masih sangat rendah, demikian  pula  dengan  pemahaman  atas  hak-hak  untuk  klaim,  sedangkan  dampak  terhadap biaya  berpengaruh  cukup  signifikan  dan  meningkatkan  biaya  dari  4.60%  sampai  dengan 39.30%.  Riset  ini  merekomendasikan  agar  para  subkontraktor waterproofing memberikan tambahan    wawasan  tentang one-sided  contract kepada  para  karyawannya,  baik  di  kantor maupun di lapangan, agar mereka lebih percaya diri dalam menghadapi hubungan kerja yang tidak adil dan berimbang.
Kata kunci: Subkontraktor, One-sided contract , Jakarta

## ABSTRACT
The development of high-rise buildings has resulted in a growing number of specialist contractors, also called subcontractors who work in fields that require special skills. Specialist subcontractors are used to reduce the risk of the main contractor's project work and also demand the duration of the  work.  that  occurs  between  the  main  contractor  and  subcontractors  are  often  considered unbalanced, or what is commonly referred to as a unilateral contract, both in terms of claims if the contract  or  payments  that  occur  are  not  in  accordance  with  the  contract.  This  study  tries  to understand  subcontractors'  understanding  of  unilateral  contracts,  especially  waterproofing subcontractors in Jakarta, and provides information about the rights of the assignee to claim if one of  the  29  events  listed  by  JICA  (Japanese  International  Contract  Agency)  occurs  and  also  to determine  the  impact  of  unilateral  contracts  on  costs.  This  study  uses  questionnaires  and interviews with 30 respondents from 27 waterproofing subcontracting companies in Jakarta and
uses case studies to determine the impact of unilateral contracts on costs. The results showed that the understanding of the waterproofing subcontractors about one-sided contracts was still very low, as well as the understanding of the rights to claim, the effect on costs was quite significant and  increased  costs  from  4.60%  to  39.30%.  This  research  recommends  that  waterproofing subcontractors provide additional insight on unilateral contracts to their employees, both in the office and in the field, so that they are more confident in dealing with unfair and balanced working relationships.
Keywords : Subcontractor, One-sided contract, Jakarta

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan kontrak konstruksi kerap diwarnai  ketidakadilan  yang  merugikan berbagai  pihak  yang  terlibat.  Ketidak- setaraan  kontrak  bisa  mengakibatkan pertumbuhan industri jasa konstruksi tidak sustainable .  Kontrak  yang  tidak  memenuhi asas  keseimbangan  dianggap  sebagai kontrak  yang  berat  sebelah  atau one-sided contract [24].
Menurut  data  Arcadis  Global  Construction Disputes  Report  dari  tahun  2015  hingga 2020,  terjadi  kecenderungan  peningkatan jumlah  sengketa  setiap  tahunnya  dalam pelaksanaan  proyek  konstruksi  khususnya di  Asia, seperti terlihat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Penyebab Sengketa Konstruksi 2014 – 2016 di Asia [1]
Penyebab Sengketa Konstruksi 2014 – 2016 di Asia 1  Kegagalan untuk mengelola kontrak dengan benar. 2014, 2015, 2016 2  Draf  yang  buruk  atau  klaim  tidak lengkap dan tidak berdasar. 2014, 2015, 2016 3  Kegagalan  untuk  memberi-kan persetujuan  atas  perpan-jangan waktu dan kompen-sasi. 2014, 2015 4  Ketidakjelasan  proyek  manager atau engineer . 2014 5  Perubahan  yang  dipaksakan  oleh pemilik proyek. 2014 6  Kegagalan  untuk  memberikan pemberitahuan yang sesuai berdasarkan kontrak. 2016
Kesalahan  dan/atau  kelalaian  dalam dokumen  kontrak  yang  terjadi,  tiap  tahun merupakan  salah  satu  penyebab  sengketa. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masalah kontrak adalah hal yang perlu diperhatikan oleh  para  pelaku  konstruksi.  Kontrak  legal yang  dapat  dilakukan  adalah  kontrak  yang terdiri  dari  pihak  yang  memberi  dan menerima. Jadi, untuk menetapkan kontrak yang  sah,  diperlukan  pertukaran  manfaat antara  kedua  belah  pihak.  Ketika  ada ketidakseimbangan  dalam  daya  tawar, karena  ketidakseimbangan  keuangan  atau faktor  lain,  maka  sebuah  kontrak  dapat secara eksklusif menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain [10]. Salah  satu  elemen  dalam  pengerjaan konstruksi bangunan adalah item pekerjaan waterproofing ,  yang  biasanya  dilakukan oleh  subkontraktor  khusus.  Pembuatan rubanah sebagai area parkir menjadi pilihan yang tak terhindarkan seiring bertambahnya  bangunan  bertingkat  tinggi di  Jakarta,  dan  terbatasnya  lahan,  karena jumlah rubanah sudah mencapai kedalaman tujuh  lapis.  Hal  ini  terjadi  pada,  misalnya Sahid  Sudirman  Center  dengan  lima  lantai parkir basement (berdiri pada tahun 2015), Rasuna  Epicentrum  Superblock  dengan empat  lantai  rubanah  (berdiri  pada  tahun 2015), Chitaland Tower dengan tujuh lantai rubanah,  pembangunannya  dimulai  pada tahun 2018 [6], dan beroperasi pada tahun 2020 [6],   Thamrin Nine dengan enam lantai rubanah,  yang  topping  offnya  dilakukan pada tahun 2020, dan akan diselesaikan di tahun
2021 [15]. Badan Geologi Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM)  menyatakan  ketinggian muka air laut Jakarta Utara sudah berada 1,5
meter di atas permukaan tanah [2] sehingga terjadinya  rembesan  air  tanah  tidak  bisa dihindari lagi [21].
Dalam pelaksanaan pekerjaan waterproofing , kesuksesan atau kegagalannya  memerlukan  kerjasama  dan koordinasi  yang  bagus  antara  seluruh pelaku  pekerjaan.  Banyak  pihak  yang  bisa menjadi penyebab  kegagalan dalam pekerjaan  waterproofing,  namun  yang sering  terjadi,  siapa  pun  penyebabnya, pengerjaan  perbaikannya  tetap  akan dibebankan kepada subkontraktor waterproofing .  Ironisnya  subkontraktor tidak bisa melakukan klaim untuk perbaikan tersebut  atau  melanjutkan  ke  jenjang sengketa  karena  biasanya  tidak  tercantum secara  rinci  dalam    kontrak,  atau  dengan kata  lain  kontraknya  tidak  seimbang,  atau one-sided contract.
JICA  ( Japan  International  Cooperation Agency )  memberikan check  list untuk menghindari  terjadinya one-sided  contract yang  digunakan  sebagai  contoh  dokumen penawaran yang digunakan untuk pekerjaan  yang  menggunakan  fasilitas Japanese ODA Loans . Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan Japanese  ODA  Loan Projects memposisikan  hak-hak  dan kewajiban peminjam dan  konsultan dalam kontrak  konsultansi  dan  peminjam  dengan kontraktor  dalam  kontrak  konstruksi, dengan  jelas  dan  baik,  karena one-sided contract memberikan  efek  negatif  pada kelancaran suatu proyek.
JICA  menyadari  bahwa,  meskipun  kondisi kontrak  menjaga  alokasi  risiko  yang seimbang dengan menggunakan Check List , namun  jika  kondisi  ini  tidak  diaplikasi dengan benar maka kelancaran implementasi proyek tidak akan tercapai.
Ada  empat  potensial  faktor  yang  membuat one-sided contract , menurut FIDIC Pink Book MDB  Harmonised  Edition 2010,  sebagai berikut:
1) Hak  kontraktual  kontraktor  dibatasi secara tidak wajar.
2) Tanggung  jawab  kontrak  kontraktor diperluas  secara  tidak  wajar,  atau tanggung jawab pemberi kerja dikurangi
atau dialihkan secara tidak wajar kepada kontraktor.
3) Penentuan engineer berdasarkan  sub- klausul 3.5 sangat dibatasi.
4) Tindakan  pengambilan  keputusan  oleh dewan sengketa dicampuri.
Penelitian  ini  akan  dibatasi  pada  item  1, yaitu  Hak  kontraktual  kontraktor  dibatasi secara tidak wajar. Menurut FIDIC Pink Book MDB  Harmonised  Edition ,  2010,  akses diberikan kepada kontraktor untuk mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan dan konsekuensi penambahan biaya  yang  ditimbulkan,  jika  terjadi  salah satu dari 29 peristiwa yang bisa digunakan untuk pengajuan klaim.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan one-sided  contract yang  sering  merugikan pihak  penerima  tugas,  dalam  hal  ini subkontraktor waterproofing , maka penelitian ini akan membahas:
1) Bagaimana  pemahaman  subkontraktor mengenai one-sided contract?
2) Seberapa  besar  pengaruh one-sided contract dalam  hubungan  kerja  antara kontraktor  utama  dan  subkontaktor (khususnya waterproofing ) dalam kontrak konstruksi, terhadap biaya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
One-sided  contract dinyatakan  sebagai  hal yang harus dihindari oleh JICA, karena bisa mengakibatkan  kerugian  pada  peminjam, antara  lain,  keterlambatan  penyelesaian proyek.  JICA menyiapkan check list for one- sided  contract untuk  digunakan  sebagai “Contoh  Dokumen  Penawaran  d ibawah Pinjaman  JICA  Jepang – untuk  Pengadaan Pekerjaan” berdasarkan ketentuan kontrak diedit  oleh Fédération  Internationale  des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) , dan merekomendasikan kepada semua peminjam loan untuk  menggunakannya, dalam  “Buku  Pegangan  untuk  P engadaan dengan Pinjaman
JICA Jepang.”.
(berdasarkan Check  List  for  One  Sided
Contracts  For  use  with  “Sample  Bidding Documents  under  Japanese  ODA  Loans  - Procurement  of  Works”  June  2009  Edition [21].
Check  list (daftar  yang  harus  diperiksa), terkait one-sided  contract ,  disiapkan  untuk menghilangkan  ketentuan  sepihak  dari kontrak.  Hal  ini  direkomendasikan  untuk badan pelaksana negara penerima pinjaman dan untuk semua pihak terkait penggunaan check  list .  Rekomendasi  ini  digunakan sebagai pedoman penyusunan atau tinjauan dokumen  penawaran  di  bawah  pinjaman ODA  Jepang  untuk  mengalokasikan  risiko dan  kewajiban  secara  adil  antara  pihak kontraktor  serta  untuk  menjaga  keadilan engineer .
Menurut Buku Pink (FIDIC Buku Pink MDB
Harmonised  Edition  2011)  [5]  kontraktor bisa menggunakan haknya untuk
melakukan  klaim  perpanjangan  waktu  dan membuat biaya tambahan akibat terjadinya 29 peristiwa berikut, yaitu:
Tabel 2. Daftar Peristiwa-peristiwa yang bisa di Klaim oleh Kontraktor No Peristiwa Pa sal Jenis Klaim E o T Add Cost Add Ben efit 1  Keterlambatan gam bar  dan  perintah dari engineer 1.9 2  Keterbatasan  hak memasuki lapangan 2.1 3  Penggantian  perwa kilan subkontrak ke orang  yang  kurang sesuai 3.4 - - - 4  Referensi setting out yang  tidak akurat 4.7 5  Kondisi  fisik  yang unforeseeable 4.12 - 6  Adanya  penemuan fosil di lapangan 4.24 - 7 Nominated sub kontraktor yang kurang kompeten 5.2 - - - 8  Perubahan  pengu jian  diinstruksikan oleh engineer 7.4 9  Tidak dapat dilaksanakannya instruksi engineer 8.1
No Peristiwa Pa sal Jenis Klaim E o T Add Cost Add Ben efit tentang dimulainya pekerjaan 10  Perpanjangan  wak tu penyelesaian pekerjaan  disebab kan  oleh  alasan- alasan dalam pasal- pasal 8.4 - - 11 Pengurangan  keter lambatan akibat perpanjangan  wak tu  penyelesaian  di bawah  sub  klausul 8.4 8.6 - - 12 Konsekuensi  atas instruksi penun daan oleh engineer 8.9 - 13 Penundaan berkepanjangan: Kelalaian 8.11 - 14 Penundaan berkepanjangan: Penghentian Kontrak 8.11 - 15 Pengambilalihan sebagian dari peker jaan  oleh  Pemberi Tugas 10.2 - 16 Ikut campurnya Pemberi  Tugas  da lam  penyelesaian test 10.3 - 17 Pencari  penyebab cacat  yang  tidak bertanggung  jawab ke kontraktor 11.8 - 18 Kelalaian membuat variasi  di  bawah Sub klausul 13.1 12.4 - - 19 Value Engineering 13.2 - - - 20  Penyesuaian akibat perubahan masalah legal 13.7 - 21  Suspend  pekerjaan dibawah Sub- klausul 16.1 16.1 22  Penghentian  peker jaan  dibawah  Sub- klausul 16.2 16. 4 23 Kehilangan dan kerusakan  karena 17.4
No Peristiwa Pa sal Jenis Klaim E o T Add Cost Add Ben efit risiko Pemberi Tugas 24 Pelanggaran  atas hak intelektual 17.5 - - - 25 Force Majeure 19.4 - 26 Penundaan    berke- panjangan  dikare nakan  penghentian akibat Force Majeure 19.6 - 27 Peristiwa klaim Kontraktor  untuk Perpanjangan  Wak tu  atau  pemba yaran tambahan 20.1 28 Sengketa yang terkait dengan Tindakan Insinyur 20.4 - - - 29  Sengketa tidak dapat  diselesaikan dengan  keputusan dewan sengketa 20.7 - - -
Sumber: One-sided contract - Japanese ODA Loans
Hardjomuljadi [21], menyatakan, peristiwa- peristiwa dimana kontraktor bisa mengajukan klaim untuk Extension of Time dan  sering  berlanjut  ke  sengketa,  antara lain:
1) Setting Out.
2) Unforeseeable Physical Conditions
3) Fossils
4) Testing
5) Extension of Time for Completion
6) Consequences of Suspension
7) Interference with Tests on Completion
8) Adjustments for Changes in Legislation
9) Contractor’s  Entitlement  to  Suspend Work
10) Consequences of Employer’s Risks
11) Consequences of Force Majeure
Jika  terjadi  peristiwa-peristiwa  seperti diatas,  maka  kontraktor/penerima  tugas berhak  mengajukan  klaim.    Namun  hal  ini seringkali berujung pada sengketa, Hardjomuljadi  [21].  Sehingga,  bisa  terlihat bahwa hampir tidak ada proyek konstruksi yang  bisa diselesaikan tepat waktu. Untuk
menghindari  terjadinya  dampak  negatif, yaitu  sengketa,  maka  dua  hal  yang  harus didalami  oleh  kedua  pihak  adalah: pemahaman  kontrak  secara  utuh  dan  yang kedua  pencatatan  kejadian  yang  rapih, lengkap dan teratur ( contemporary record ). Klaim  perpanjangan  waktu  ( extension  of time ) bilamana disetujui, dalam hal tertentu mempunyai  konsekuensi  tambahan  harga kontrak. Meski hal tersebut tidak dikatakan dalam klausul kontrak, karena perpanjangan  waktu  secara  tidak  langsung membuktikan  atau  merupakan  pengakuan atas  tanggung  jawab  akibat  kesalahan pengguna jasa. Kurangnya kesadaran pihak pengguna  jasa  bahwa  penyelesaian  proyek adalah  tujuan  bersama,  bukannya  kalah menang  pada  sengketa  yang  timbul. Pengguna jasa sering mengabaikan kewajibannya yang tertuang dalam kontrak. Di  samping  itu  selama  ini  perpanjangan waktu dianggap suatu hal yang menguntungkan  kontraktor,  karena  akan terbebas  dari  ganti  rugi  akibat  kelambatan ( liquidated damages) dan dalam hal tertentu memberi peluang tambahan harga kontrak.
Stakeholder dalam  proyek  konstruksi meliputi:  pemilik,  insinyur,  kontraktor utama,  subkontraktor,  pemasok,  dan produsen.
Setiap peserta memiliki kewajibannya sendiri terhadap keberhasilan  pelaksanaan  proyek.  Porsi subkontraktor  dalam  pekerjaan  konstruksi adalah  sekitar  70%  hingga  90%  [16]. Dengan  demikian,  salah  satu  hubungan kontrak  yang  paling  penting  adalah  antara kontraktor  utama  dan  subkontraktornya. Diperkirakan  bahwa  jumlah  pekerjaan subkontrak akan meningkat secara substansial  di  tahun-tahun  mendatang, diperlukan  manajemen  yang  tepat  dari hubungan kontrak antara kontraktor utama dan  subkontraktor  mereka.  Dalam  kontrak standar Amerika Serikat: American Institute of  Architects (AIA), Consensus  Docs ,  dan Engineers  Joint  Contract Komite  Document (EJCDC) ,  panduan  tentang  hubungan kontraktual  antara  kontraktor  utama  dan subkontraktor  adalah  dengan  penekanan pada  ketentuan back-to-back .  Hubungan
back-to-back mengacu  pada  fakta  bahwa bagian dari kewajiban dan tanggung jawab kontrak  kontraktor  diserahkan  kepada subkontraktor mereka [16].
Pembayaran  bersyarat  seperti “ pay  when paid” atau ”pay if paid” dapat menimbulkan efek  berantai  negative  pihak-pihak  dalam proyek  konstruksi,  yang  mengakibatkan keterlambatan  penyelesaian  suatu  proyek, permusuhan  dan  dapat  mempengaruhi reputasi  kontraktor.
Asian  International Arbitration Centre (AIAC) telah meluncurkan bentuk kontrak standar, yaitu Construction Industry Payment
Adjudication  Act  (CIPAA)  dengan  tujuan untuk  mengurangi  masalah  pembayaran. Dengan  renovasi  bentuk  standar  kontrak yang  tersedia  diindustri  konstruksi  harus mematuhi CIPAA ,  diharapkan  langkah  ini dapat  menurunkan  masalah  pembayaran yang  umum  terjadi  di  industri  konstruksi Malaysia  [17].  Pedoman  untuk  hubungan kontraktual back-to-back antara kontraktor dan  subkontraktornya  berdasarkan  tiga aspek  kontrak:  (1)  penundaan,  dan gangguan; (2) change order dan, (3) masalah terkait pembayaran [19].
Sedangkan  menurut  Malak  [11], d alam menyusun persyaratan kontrak konstruksi, pemilik  harus  berhati-hati  ketika  memilih untuk  menyimpang  secara  mendasar  dari apa yang dapat dilihat sebagai persyaratan kontrak  yang  seimbang,  seperti  beberapa bentuk  standar  persyaratan  kontrak  yang diterbitkan oleh banyak organisasi profesional  dan  diterima  secara  luas  oleh anggota  industri  rekayasa  dan  konstruksi. Penyusunan yang cermat dari subkontrak di Yordania,  dengan  dua  artikel  kunci  yang berlaku Kode  Sipil Yordania, bisa bermanfaat  untuk  menciptakan  bentuk subkontrak  yang  adil  dan  seimbang  untuk digunakan  di  Yordania,  menurut  Haloush [7].  Subkontraktor  sebagai  pihak  dengan posisi  bawahan  mengambil  kebijakan internal  untuk  menerima  pembayaran ditetapkan berdasarkan klausul pembayaran bersyarat karena subkontraktor bermaksud
untuk menghindari  perselisihan  dan  menjalin
kerjasama  jangka  panjang,  Rostiyanti  [18]. Pembayaran bersyarat adalah hal yang tidak adil  dan  memberatkan  bagi  subkontraktor dan  pemasok.  Meski  demikian,  industri konstruksi  Indonesia  belum  mengakui dampak  negatif  tersebut.  Pemerintah diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan  mengenalkan  hukum  yang  mem buat praktik pembayaran bersyarat menjadi ilegal [20].
Subkontraktor  sering  kali  'digoda'  dan 'ditindas' dimana mereka biasanya organisasi kecil, sehingga tidak memiliki hak untuk  membantah,  sebagian  besar  proyek manajer  atau  kontraktor  utama  sering membuat permintaan yang tidak masuk akal dan subkontraktor tidak punya pilihan lain tetapi  untuk  mengikutinya  [14].  Penting bagi  para  pihak  untuk  memperjelas persyaratan  kontrak  mereka  berkaitan dengan sertifikasi dan mekanisme pembayaran  [12].        Pengembangan kapasitas  pada  pemahaman  kontrak  dari staf  pemberi  kerja  tindakan  terpenting harus  diambil  oleh  para  pembuat keputusan,  dinyatakan  oleh  Hardjomuljadi [21].  Dalam  kontrak  antara  kontraktor utama  dan  kontraktor  spesialisasi  lebih menekankan sanksi apabila kesalahan yang dilakukan  pihak  subkontraktor  tanpa menyebutkan sanksi apabila pihak kontraktor utama melakukan kesalahan [3]. Posisi  subkontraktor  sangat  lemah  karena tidak  didukung  dengan  pasal-pasal  yang secara  jelas  diatur  dalam    kontrak, subkontraktor harus mempunyai bargaining  position yang  sesuai  sebelum penanda-tanganan kontrak. Ketidak- seimbangan pasar industri konstruksi yang kondusif,  harus  dimulai  untuk  menyadari bahwa  ke  dua  belah  pihak  saling membutuhkan  [25].  Untuk  keberhasilan proyek,
kontraktor utama perlu mempertahankan hubungan kolaboratif/kemitraan  dengan  berbagai subkontraktor  yang  bertanggung  jawab untuk  menyelesaikan  sebagian  besar pekerjaan  konstruksi  di  tempat.  Meskipun masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri dalam suatu proyek,
hubungan harus dibangun berdasarkan rasa saling  percaya  dan  menghormati,  dan  itu akan  menciptakan  keuntungan  bersama [26].  Hubungan  antara  kepercayaan  dan kemitraan  dalam  kontrak,  menunjukkan bahwa  kepercayaan  itu  sederhana  sangat diperlukan untuk hubungan strategis jangka panjang seperti bermitra; namun, kemitraan yang  sukses  dalam  pembuatan  kontrak memiliki  prasyarat  tertentu  yang  harus dipenuhi  sebelum  menerapkan  konsep tersebut [19]. Sifat transaksional yang zero- sum dalam  kontrak  harus  dirubah  menjadi relasional,  para  pihak  berbagi  risiko  dan manfaat  proyek  secara  adil  [9].  Manajer Proyek harus memiliki keterampilan  untuk mendapatkan kinerja terbaik subkontraktor dan  dengan  demikian,  memenuhi  waktu, biaya dan kualitas [13].
Klausul-klausul  kontrak  dalam  proyek konstruksi  yang  dianggap  penting,  Tanggal Mulai  Pekerjaan,  Keterlambatan  dan Penghentian,
Harga Kontrak
dan
Pembayaran,  Ketentuan  Umum  Tanggung Jawab  atas  Cacat  Mutu  ( Defects  Liability ),
[23]. Variation  order akan  menyelesaikan klaim  dan  sengketa  dan  mengurangi panjangnya  proses  perselisihan,  untuk semua  hal  penting  dalam  kontrak konstruksi  yaitu  klaim,  perpanjangan waktu,  biaya  tambahan  dan  kondisi  yang tidak  terduga,  Hardjomuljadi  [22],  penting untuk subkontraktor meminta diterbitkannya Variation  order untuk memudahkan  klaim.  Dokumen  kontrak  itu mencerminkan  persyaratan  proyek  dan kemampuan  serta  keahlian  masing-masing pihak  yang  terlibat  untuk  memenuhi persyaratan dan harapan Para Pihak  secara wajar [4].

## Metodologi
Untuk menjawab rumusan masalah pertama,  digunakan  metode  kuanlitatif, pendekatan  penelitian  kualitatif  digunakan untuk  mendapatkan  gambaran  umum tentang pemahaman responden terkait one- sided  contract . Populasi pada  penelitian  ini yaitu  sejumlah  30  responden  dari
perusahaan  subkontraktor waterproofing yang  berada  di  Jakarta.  Pengambilan  data dilakukan pada tahun 2021.

## Teknik Analisis Data Kualitatif
Tahapan  analisis  data  kualitatif  menurut Miles  dan  Huberman,  secara  umum diuraikan sebagai berikut :
a. Reduksi Data ( Data Reduction ) Ketika  data  sudah  terkumpul,  peneliti memilih  data  yang  relevan,  bermakna, memfokuskan  data  yang  mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan,  pemaknaan  dan  untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Kemudian  peneliti  mencoba  untuk menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal- hal  penting  tentang  hasil  temuan  dan maknanya.  Selanjutnya,  pada  proses reduksi  data,  hanya  temuan  data  atau temuan  yang  berkenaan  dengan permasalahan  penelitian  saja  yang direduksi. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk mempertajam, menggolongkan,  mengarahkan  dan membuang analisis yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga kesimpulan akhirnya dapat dibuat dan diverifikasi.
b. Penyajian Data ( Data Display ) Alur penting kedua dalam analisis data penelitian  kualitatif  adalah  penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan  informasi  yang  disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan  yang diperlukan.  Penyajian  data  dapat berupa  bentuk  tulisan  atau  kata-kata, gambar,  grafik  dan  tabel.  Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan  informasi  sehingga dapat  menggambarkan  keadaan  yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan  dalam  penguasaan  informasi baik  secara  keseluruhan  atau  bagian- bagian  tertentu  dari  hasil  penelitian, maka  peneliti  harus  membuat  naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan  informasi  atau  data
tersebut.  Miles  dan  Huberman  [8] menyatakan  bahwa  suatu  penyajian data  sebagai  sekumpulan  informasi tersusun  yang  memberi  kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan tindakan.
c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) Penarikan  kesimpulan  merupakan proses  perumusan  makna  dari  hasil penelitian  yang  diungkapkan  dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami,  serta  dilakukan  dengan  cara berulangkali  melakukan  peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu,  khususnya  berkaitan  dengan relevansi  dan  konsistensinya  terhadap judul,  tujuan  dan  perumusan  masalah yang  ada.  Penarikan  kesimpulan dilakukan  selama  proses  penelitian berlangsung  seperti  halnya  proses reduksi  data,  setelah  data  terkumpul cukup  memadai  maka  selanjutnya diambil  kesimpulan  sementara,  dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden  pada  penelitian  ini  adalah  30 orang  yang  bekerja  pada  27  perusahaan subkontraktor waterproofing di  Jakarta , dengan data sebagai berikut:
Gambar 1. Pendapatan Per Tahun
Gambar  1  menunjukkan  pendapatan  per tahun dari subkontraktor waterproofing .
Gambar 2. Pengalaman Kerja.
Gambar 3. Posisi Responden
Gambar  2  menunjukkan  pengalaman  kerja perusahaan, yang 60% mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dan gambar 3  menunjukkan  50%  responden  adalah pemilik  perusahaan,  serta  50%  lainnya adalah manager dalam perusahaan.
Gambar 4. Pendidikan Responden
Gambar 4 menunjukkan tingkat pendidikan responden,  sebesar  83%  adalah  Sarjana Strata 1 dan  Strata 2.
52% 48% 0 5 10 15 <10M ≥10M PENGHASILAN PER TAHUN
40% 60% 0 5 10 15 20 <10 tahun ≥10 tahun PENGALAMAN 50% 50% 0 5 10 15 20 Pemilik Manager POSISI RESPONDEN 17% 83% 0 5 10 15 20 25 30 Diploma Sarjana PENDIDIKAN RESPONDEN
Gambar 5. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
Gambar 6. Pengetahuan Responden tentang FIDIC
Gambar 7. Pengetahuan Responden tentang UUJK
Meskipun  83%  responden  menyatakan melaksanakan  pekerjaan  dengan  dasar kontrak seperti dinyatakan dalam gambar 5, namun ternyata hanya 30% responden yang menyatakan  mengetahui  FIDIC  sebagai acuan dasar kontrak (gambar 6) dan hanya 13%  responden  yang  menyatakan  tahu tentang Undang-undang Jasa Konstruksi No.
2  Tahun  2017  yang  berlaku  di  Indonesia (gambar 7).
Gambar 8. Perlakuan Berat Sebelah dalam
Pelaksanaan
Gambar 9. Perlakuan Berat Sebelah dalam
Pembayaran
Gambar  8  menunjukkan  60%  menyatakan mengalami  perlakuan  yang  berat  sebelah dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dan  pada gambar  9  menunjukkan  73%  mengalami perlakuan berat sebelah dalam pembayaran.
Gambar 10. Menerima One-sided Contract
83% 17% 0 10 20 30 Kontrak Lainnya DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 30% 70% 0 5 10 15 20 25 Tahu Tidak tahu TENTANG FIDIC 13% 87% 0 10 20 30 Tahu Tidak tahu TENTANG UNDANG- UNDANG JASA KONSTRUKSI 40% 60% 0 5 10 15 20 Tidak mengalami Mengalami PERLAKUAN BERAT SEBELAH DI PELAKSANAAN 27% 73% 0 10 20 30 Tidak mengalami Mengalami PERLAKUAN BERAT
SEBELAH DALAM PEMBAYARAN
53% 47% 0 5 10 15 20 Menerima Tidak
menerima
MENERIMA ONE-SIDED
CONTRACT
Namun  demikian  pada  gambar  10,  hanya 53% yang menyatakan menerima one-sided contract.
Gambar 11. Hak-hak untuk Klaim
Dari  data-data  diatas  terlihat  bahwa  50% responden  adalah  pemilik  perusahaan  dan 50%  lainnya  adalah  manager  perusahaan, dengan pendidikan Sarjana dan mempunyai otoritas sebagai penentu kebijakan perusahaan.    Walaupun  demikian,  hanya 30%  yang  mengetahui  FIDIC  dan  bahkan hanya  13%  yang  mengetahui  Undang- undang Jasa Konstruksi di Indonesia. Lebih lanjut  hanya  53%  dari  mereka  yang menyatakan  menerima one-sided  contract dan  dari  gambar  11  terlihat  bahwa  hanya 17%  dari  responden  yang  mengetahui adanya hak-hak untuk klaim dari penerima tugas. Hal ini lah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh para stakeholder
subkontraktor waterproofing , agar menambah pengetahuan mengenai kontrak dan hak-hak subkontraktor dalam kontrak, supaya  terhindar  dari one-sided  contract , yang  cenderung  merugikan  subkontraktor sebagai penerima tugas

## Deskripsi Data Terkait Study Kasus.
Data-data  pada  bagian  ini  adalah  yang berhubungan dengan study kasus pada PT. XXX,  sebuah  perusahaan waterproofing dengan turn  over diatas  Rp  20  Milliar  per tahun dan sudah berpengalaman lebih dari 20  tahun,  mengenai  dampak one-sided contract, terhadap  kenaikan  biaya  atau penurunan
keuntungan dari yang
diharapkan. Penambahan biaya diperhitungkan dari: 1) Penambahan  biaya overhead atas penambahan perpanjangan waktu pelaksanaan (Extension if Time) dengan tidak  adanya  tambahan  biaya,  dimana seharusnya  hal  ini  adalah  salah  satu peristiwa  yang  bisa  digunakan  untuk klaim Additional Cost .
2) Penambahan  bunga  bank  akibat pembayaran yang berlarut-larut, dihitung  sebagai  additional  cost  yang seharusnya bisa di klaim jika ada pasal pasal dalam kontrak yang mengakomodir hal ini.
Tinjauan dari masalah waktu pelaksanaan: Penambahan  waktu  pelaksanaan,  akibat sebab-sebab  yang  dari  pemberi  tugas, antara lain:
• Tidak  dapat  dilaksanakannya  instruksi engineer tentang dimulainya pekerjaan.
• Keterbatasan hak memasuki lapangan.
• Keterlambatan  gambar  dan  perintah dari engineer.
Seharusnya penerima tugas bisa melakukan klaim  penambahan  biaya  ( additional  cost ) dan  penambahan  keuntungan  ( additional benefit )  atas  terjadinya  penundaan  yang panjang.  Akibat  tidak  adanya  pasal  dalam kontrak  yang  menyatakan  hak-hak  untuk klaim,  maka  penerima  tugas  tidak  bisa melaukan klaim. Di study kasus ini, PT XXX dan  peneliti  melakukan  perhitungan mengenai  penambahan overhead atas perpanjangan waktu pelaksanaan.
Tabel 3. Surat Perintah Kerja dan Addendum-addendum Proyek PT MYR
Tanggal Pelaksanaan Durasi (hari) Mulai Akhir Surat Perintah Kerja 14-Feb-14 14-Feb-15 365 Addendum ke 1 23-Jun-14 14-Feb-15 Addendum ke 2 3-Feb-15 14-Feb-15
17%
83% 0 5 10 15 20 25 30 Tahu Tidak tahu HAK-HAK UNTUK KLAIM
Addendum ke 3 16-Dec-15 14-Feb-15 Addendum ke 4 2-Feb-17 14-Feb-15 BAST ke 1 5-Okt-17 963 BAST ke 2 5-Okt-18 365 Sumber: Data PT XXX Tabel 4. Surat Perintah Kerja dan

## Addendum-addendum Proyek CCC
Tanggal Pelaksanaan Durasi (hari) Mulai Akhir Surat Perintah Kerja 7-Jan-19 7-Jul-19 150 Addendum ke 1 22-May-19  7-Jul-19 Addendum ke 2 25-May-21  7-Jul-19 BAST ke 1 Belum BAST ke 2 Belum Sumber: PT XXX Tabel 5. Surat Perintah Kerja dan Addendum Proyek MDS Tanggal Pelaksanaan Durasi (hari) Mulai Akhir Surat Perintah Kerja 7-Nov-17 7-Feb-18 120 Addendum ke 1 30-Jun-21 7-Feb-18 BAST ke 1 Belum BAST ke 2 Belum Sumber: Data PT XXX Tabel 6. Surat Perintah Kerja dan Addendum-addendum Proyek CCC2 Tanggal Pelaksanaan Durasi (hari) Mulai Akhir Surat Perintah Kerja 28-May-14  14-Feb-15 365 Addendum ke 1 24-Sep-14 14-Feb-15
Tanggal Pelaksanaan Durasi (hari) Mulai Akhir Addendum ke 2 2-Mar-15 14-Feb-15 Addendum ke 3 13-Sep-16 14-Feb-15 BAST ke 1 20-Okt-17 1049 BAST ke 2 20-Okt-18 Sumber: Data PT XXX Tabel 7. Surat Perintah Kerja dan Addendum Proyek SHRT Belitung Tanggal Pelaksanaan Durasi (hari) Mulai Akhir Surat Perintah Kerja 2-Apr-18  30-Jun-18 57 Addendum ke 1 19-Sep-19 BAST ke 1 19-Nov-19 507 BAST ke 2 27-Jul-21 238 Sumber : Data PT XXX
Dari Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel  7  diatas,  terlihat  bahwa  proyek- proyek  tersebut  mengalami  perpanjangan waktu yang cukup lama.
1) Proyek PT MYR, Serah Terima Pekerjaan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2017, adalah  mundur  2  tahun  8  bulan  dari yang telah direncanakan.
2) Proyek  CCC  sampai  saat  penelitian dibuat,  belum  bisa  dilakukan  serah terima,  mundur 2 tahun lebih dari yang direncanakan.
3) Proyek  MDS,  sampai  saat  penelitian dibuat,  belum  bisa  dilakukan  serah terima, mundur 3 tahun lebih dari yang telah direncanakan.
4) Proyek  CCC2,  Serah  Terima  Pekerjaan dilakukan  pada  tanggal  20  Oktober 2017,  mundur  2  tahun  lebih  dari  yang telah direncanakan.
5) Proyek  SHRT  Belitung,  Serah  Terima Pekerjaan  dilakukan  pada  tanggal  19
November  2019, mundur  507  hari  dari yang telah direncanakan.
Pada  Tabel  8  dan  tabel  9  berikut  adalah perhitungan  penambahan  biaya overhead selama
perpanjangan pelaksanaan pekerjaan.  PT  XXX  menghitung,  bahwa semua pekerjaan yang belum selesai, harus dimonitor  terus  dan  biayanya  dibebankan 30% dari gaji perbulan dari supervisor yang memonitor.
Tabel 8. Penambahan Biaya Overhead akibat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan Proye k Penam bahan Waktu Pelak sanaan (bulan ) Billing Rate Super visor (Rp 000,-) Aloka si per bulan (%) Total (Rp 000,-) MYR 30 8.500,- 30 76.500,- CCC 24 8.500,- 30 61.200,- MDS 40 8.500,- 30 102.000, - CCC-2 24 8.500,- 30 61.200,- SHRT 17 8.500,- 30 43.350,- Sumber: Data olahan PT XXX Tabel 9. Persentase Penambahan Biaya Overhead akibat Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan Proyek  Overhead Staf (Rp. 000,-) Nilai Proyek (Rp. 000,-) Persentase (%) MYR 76.500,-  1.660.134,- 4.61% CCC 61.200,- 314.720,- 19.25% MDS 102.000,- 259.572,- 39.30% CCC2 61.200,- 672.154,- 9.11% SHRT 43.350,- 533.876,- 30.00% Sumber: Data olahan PT XXX Tabel 10. Persentase Penambahan Biaya Bunga Bank akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek  Bunga Pinjaman Bank (Rp) Persentase terhadap nilai tagihan (%) MYR 11,119,122 0.71% CCC 2.733.389 0.93% MDS 1,194,339 0.73% CCC2 11,119,122 0.84%
Proyek  Bunga Pinjaman Bank (Rp) Persentase terhadap nilai tagihan (%) SHRT 0 0.00% Sumber: Data olahan PT XXX Pada  Tabel  10,  diperlihatkan  penambahan bunga bank atas keterlambatan pembayaran yang diterima, dengan memperhitungkan  bunga  pinjaman  pada bank adalah sebesat 12% per tahun
Tabel 11. Persentase Penambahan Pinalty keterlambatan akibat Keterlambatan
Pembayaran Proyek Denda keterlambatan bayar (Rp) Persentase terhadap nilai tagihan (%) MYR 22,608,881 1.43% CCC 5.557.6898 1.89% MDS 2,428,488 1.49% CCC2 22,608,881 1.70% SHRT 0 0.00% Sumber: Data olahan PT XXX
Pada  Tabel  11,  diperlihatkan  perhitungan tambahan penalty sebesar  2%  perbulan, diperhitungkan  dengan  nilai  persentase yang sama dengan yang biasa dibebankan ke penerima tugas jika melakukan keterlambatan. Tabel 12. Persentase Total Penambahan Biaya Proye k Over head Tam bahan (%) Bunga Pinjam an Bank (%) Penalt y (%) Total penam bahan biaya (%) MYR 4.60 0.71 1.43 6.75 CCC 19.25 0.93 1.89 22.07 % MDS 39.30 0.73 1.49 41.52 CCC2 9.11 0.84 1.70 11.65 SHRT 30.00 0.00 0.00 30.00 Sumber: Data olahan PT XXX

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pengolahan  dan  analisis  data, maka  dapat  disimpulkan  bahwa“ One-sided contract dan Pengaruhnya Dalam Hubungan Kerja di Dunia Konstruksi,” adalah:
1) Pemahaman dan penerimaan subkontraktor mengenai one-sided contract kurang,  bahkan  sangat  kurang paham,  dari  hasil  wawancara  dengan para pemilik subkontraktor waterproofing ,  hanya  sedikit  yang  tahu mengenai  masalah one-sided  contract , juga  mengetahui  dasar  kontrak  seperti namun  tidak  terbatas  antara  lain  FIDIC yang  digunakan  dalam  penulisan  ini, bahkan Undang-undang Jasa Konstruksi yang  digunakan  juga  sedikit  yang memahaminya.  Hal  ini  memerlukan edukasi  mengenai  adanya  berbagai macam  kontrak  dan  segala  untung- ruginya  bagi stakeholder dalam  dunia konstruksi,  dan  khususnya  dalam lingkup subkontraktor waterproofing di Jakarta.
2) Pengaruh one-sided  contract terhadap pelaksanaan  pekerjaan waterproofing dalam  segi  biaya,  berpengaruh  cukup signifikan dan meningkatkan biaya dari 4.60% sampai dengan 39.30%, sehingga mengurangi  jumlah  keuntungan  yang sudah  direncanakan.  Jika  biaya  bunga pinjaman  bank  atas  keterlambatan pembayaran diperhitungkan dan denda/penalty atas pembayaran diperhitungkan, maka secara total biaya akan  naik  dari  6,75%  sampai  dengan 41.52%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arcadi s, “Construction disputes rise
in  value  over  60%  to  $51  million.
Global  construction  disputes:  The higher  the  stakes,  the  bigger  the risk,”
2015. https://www.arcadis.com/en/glob al  /our-perspectives/construction- disputes-rise-in-value-over-60- percent -to51million/.
[2] Bisnis  ID,  “Permukaan  Air  Laut
Jakarta  Utara  1,5  Meter  di  Atas Daratan [North Jakarta Sea Level 1.5 Meter s Above the Mainland],” Bisnis ID , 2019.
[3] B.  M.  Siagian,  “Perbandingan  Hak Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Pada Kontrak Kontraktor Spesialis Dengan Standar Fidic,” J. Teknokris , vol. 23, no. 2, 2020.
[4] B.  W.  Merwin,  J.  Linley,  and  T.  L. Steedman,  “Critical Construction  - Contract Clauses: Owner, Contractor, and Subcontrator perpectives,” 2014. [Online]. Available: https://heinonline.org/HOL/Landi ngPage?handle=hein.journals/prob pro28&div=64&id=&page=.
[5] FIDIC, Red  Book  -  Conditions  of Contract for Constrution . 1999.
[6] Freyssinet, “Chitaland Tower,” 2018.
freyssinet.co.id/2018/02/12/chital and-tower. [7] H.  A.  Haloush,  “Subcontracting  in
Construction and Privity of Contract: Defining the Nexus,” J. Leg. Aff. Disput. Resolut. Eng. Constr. , vol. 13,  no.  1,  p.  04520041,  Feb.  2021, doi:
10.1061/(asce)la.1943- 4170.0000445. [8] H. G. Ridder, M. B. Miles, A. Michael Huberman, and J. Saldaña, Qualitative data analysis. A methods sourcebook , vol. 28, no. 4. 2014.
[9] I.  M.  H.  Saad,  “Construction contracts:  From  zero-sum  to  win- win,”  in Proceedings,  Annual Conference  -  Canadian  Society  for Civil Engineering , 2011, vol. 4.
[10] J.  D.  Belle  Wong,  “What  Makes  a Contract U nconscionable?,”
LegalZoom.com , 2019.
[11]  M.-A. U. Abdul-Malak, H. F. Hanano, and H. M. Turman, “Administration Impairments
Resulting from
Imbalanced  Contract  Conditions: Owner Payment Default,” J. Leg. Aff. Disput. Resolut. Eng. Constr. , vol. 11, no. 4, p. 05019003, Nov. 2019, doi:
10.1061/(asce)la.1943- 4170.0000321.
[12] M.  F.  Bader,  “Impact  of  ‘back  to back’payment  clause  on  the  cash flow  of  subcontractor  in  the  UAE,” 2013.
[13]  N.  Chileshe,  R.-M.  Gustavo,  and  C. Nicholas, “Effectiveness of communication between contractors  and  sub-contractors: Practices,  barriers  and  enablers,” 2011. [Online]. Available:
https://www.researchgate.net/pub lication/265685486.
[14]  N. Hidzir, M. Jaafar, and N. Dahalan, “Preface: A theory of subcontractor bullying  in  construction  industry,”
2015.
[15] PT  Acset  Indonusa  Tbk,  “ACSET Lakukan Topping-off Gedung
Tertinggi di Indonesia,” 2020.
[16]  R.  Assaad,  A.  Elsayegh,  G.  Ali,  I.  El- Adaway, and M. A. Nabi, “Understanding the Sub - Contractual Relationship for Proper Management of Construction Projects,”  in Construction  Research Congress 2020: Project Management and Controls, Materials, and Contracts - Selected Papers from the Construction  Research  Congress 2020 ,  2020,  pp.  1119 – 1128,  doi: 10.1061/9780784482889.119.
[17] R. C. Haron and A. L. H. Arazmi, “Late payment issues of subcontractors in Malaysian  construction  industry,” Plan. Malaysia , vol. 18, no. 1, pp. 78 – 91, 2020,
doi: 10.21837/pm.v18i11.711.
[18]  S. F. Rostiyanti, S. Hansen, and T. N. Ponda,  “Cause  and  Effect  of Conditional  Payments  Provision  to Subcontractors,” J.  Leg.  Aff.  Disput.
Resolut. Eng. Constr. , vol. 12, no. 1, p. 04519045, 2020, doi: 10.1061/(asce)la.1943- 4170.0000352.
[19]  Shahnawaz Khan,  “A  review  of literature  on  the  role  of  trust  and partnering in success of construction  projects,” African  J. Bus. Manag. , vol. 5, no. 35, Dec. 2011, doi: 10.5897/ajbmx11.024.
[20]  S.  Hansen,  S.  F.  Rostiyanti,  and Purnomo, “Conditional Payments in the Indonesian Construction Industry,” J. Leg. Aff. Disput. Resolut.
Eng.  Constr. ,  vol.  9,  no.  3,  p. 06517001, 2017, doi: 10.1061/(asce)la.1943- 4170.0000226.
[21] S.  Hardjomuljadi,  “Factor  analysis on causal of construction claims and disputes in Indonesia (with reference  to  the  construction  of hydroelectric  power  project  in Indonesia),” Int.  J.  Appl.  Eng.  Res. , vol.  9,  no.  22,  pp.  12421 – 12446, 2014.
[22] S.  Hardjomuljadi,  “Variation  order, the causal or the resolver of claims and  disputes  in  the  construction projects,” 2016.
[23]  T.  Bryan  and  A.  Sidarta,  Yosua  S, “Pandangan  kontraktor  terhadap klausul-klausul kontrak pada proyek konstruksi,” 2017.
[24] Wibowo,  “Strategi  Pembahasan Klaim  Kontrak  Konstruksi  akibat Extension of Time,” 2020.
[25] W.  Oetomo,  “EXTRA POLASI  Jurnal TeknikSipil  Untag  Surabaya,” Juli , vol. 8, no. 1, pp. 95 – 104, 2015.
[26]  Y.  Tan,  B.  Xue,  and  Y.  T.  Cheung, “Relationships between Main Contractors and Subcontractors and Their  Impacts  on  Main  Contractor Competitiveness:  An  Empirical Study in Hong Kong,” J. Constr. Eng. Manag. , vol. 143, no. 7, p. 05017007,
Jul. 2017,
doi: 10.1061/(asce)co.1943- 7862.0001311.