## EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN)
Junimart Girsang, * Ampuan Situmeang, * Dessisuslawati *
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
Legal assistance for civil servants is the government's obligation to provide legal protection for civil servants who are dealing with the law in carrying out the tasks of  administering  the  government  as  mandated  in  Law  Number  5  of  2015 concerning  State  Civil  Apparatus.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and describe  whether  the  legal  assistance  provided  by  the  Government  has  been effective  in  providing  legal  protection  for  civil  servants  of  the  Karimun  Regency Regional Government. This research is a Sociological Law (Empirical) research. The  method  used  in  this  study  is  data  collection  by  conducting  interviews  with civil  servants  of  the  Karimun  District  Government  who  have  dealt  with  legal issues  and  document  studies.  This  study  uses  the  theory  of  legal  protection  and legal effectiveness  as  the basis for  analysis  in  this study.  Based on the results of the research, in general, the legal assistance provided by the government has been effective  in  providing  legal  protection  for  civil  servants  in  handling  civil  and administrative  matters  in  the  country,  while  legal  assistance  in  the  scope  of corruption  has  not  been  effective  in  providing  protection  because  there  are  still obstacles pertaining to legal factors.
Keywords: Legal Aid, Civil Servants, Karimun

## Abstrak
Bantuan  hukum  untuk  pegawai  negeri  adalah  kewajiban  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  negeri  yang  berurusan  dengan hukum  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  administrasi  pemerintah  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan apakah  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  telah  efektif  dalam memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  negeri  sipil  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karimun.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum  Sosiologis (Empiris). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pegawai negeri dari Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah menangani masalah hukum dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan  teori  perlindungan  hukum  dan  efektivitas  hukum  sebagai  dasar analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum, bantuan hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  telah  efektif  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dalam menangani masalah-masalah
* Alamat Korespondensi : jnr@junimart-girsang.com
* Alamat Korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com
* Alamat Korespondensi : dsuslawati@gmail.com
sipil  dan  administrasi  di  negara  ini,  sedangkan  bantuan  hukum  dalam  lingkup korupsi belum efektif dalam memberikan perlindungan karena masih ada kendala yang berkaitan dengan faktor hukum.
Kata kunci: Bantuan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Karimun

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  yang  termaktub  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 1 .  Dalam penjelasan UUD Tahun 1945 mengatakan, antara lain, Negara Indonesia berdasar atas  hukum  (rechsstaat),  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  belaka  (machstaat)”.  Jadi jelas  bahwa  cita-cita  Negara  hukum  yang  terkandung  dalam  UUD  Tahun  1945 bukanlah  sekedar  Negara  yang  berlandaskan  sembarang  hukum.  Hukum  yang didambakan  adalah  bukan  hukum  yang  ditetapkan  semata-mata  atas  dasar kekuasaan yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yang berarti  kemandirian  tersebut  dilihat  dalam  penerapan  konsep  atau  pola  negara hukum  yang  dianutnya.  Konsep  yang  oleh  Indonesia  disesuaikan  dengan  kondisi yang  ada  di  Indonesai  yaitu  Pancasila.  Sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila,  mempunyai  tujuan  tertentu  yakni,  untuk  mewujudkan  tata  kehidupan negara  sebagai  sebuah  negara  yang  aman,  tentram,  aman  sejahtera  dan  tertib dimana  kedudukan  hukum  setiap  warga  negaranya  dijamin  sehingga  tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perorangan maupun  kepentingan  kelompok  (masyarakat).  Konsep  negara  hukum  Pancasila artinya  suatu  system  yang  didirikan  atas  dasar  dasar  asas-asas  dan  kaidah  atau norma-norma  yang  terkandung/tercermin  dari  nilai  yang  ada  dalam  Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.
Negara  menjamin  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  untuk mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  sebagai  sarana  perlindungan  hak  asasi manusia 2 sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  “setiap  warga  Negara  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. 3
Bantuan  hukum 4 yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  ditujukan  kepada  setiap  orang  atau kelompok  orang  miskin  yang  tidak  dapat  memenuhi  hak  dasar 5 secara  layak  dan mandiri 6 .  Dan  bantuan  yang  berikan  secara  gratis  kepada  orang  atau  kelompok orang  miskin  ini  yang  dapat  diberikan  oleh  lembaga  bantuan  hukum  atau
1 Undang – Undang  Dasar RI Tahun 1945
2 Hak asasi manusia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3 UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
5 Hak dasar menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  pada pasal 5 ayat (2)
6 Lihat pasal pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan  bantuan  hukum  yang  telah memenuhi syarat yan telah ditentukan 7 .
Bantuan  hukum  bagi  PNS  juga  telah  diatur  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara 8 .  Bantuan  hukum  yang diberikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara jelas merupakan hal yang berbeda dari segi penerima dan pemberi bantuan hukum sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum, karena PNS tidak termasuk golong orang miskin namun tetap  mendapatkan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan pemberian bantuan hukum terkait penyelenggaraan tugasnya sebagai aparatur sipil negara karena merupakan kewajiban negara. 9
Bantuan  hukum  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  kewajiban  pemerintah  dalam memberikan perlindungan bagi PNS, agar para dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam menjalan tugas pemerintahan dan juga mendapatkan pendampingan/bantuan  dalam  memperoleh  keadilan  jika  berhadapan  dengan permasalahan hukum.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, hingga saat ini  12 orang pegawai negeri sipil yang telah  berhadapan  dengan  permasalahan  hukum  terkait  pelaksanaan  tugas penyelenggaraan pemerintahan dan telah memiliki putusan hukum  yang incracht, dan pegawai yang pernah berhadapan dengan hukum tersebut merupakan pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sedangkan  pegawai  negeri  yang  berhadapan  dengan  aparat  penegak  hukum  yang pernah dipanggil diminta keterangan sebagai saksi tidak pernah terdata.
Pejabat eselon yang mengemban tugas pokok dan fungsi jabatannya masing- masing memiliki peranan yang trastegis dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, mengingat semakin dinamisnya tugas-tugas yang dilaksanakan sehingga  besar  pula  kemungkinan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  berhadapan dengan  hukum  terkait  pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  belum  optimal  diberikan  kepada  pegawai negeri  yang  menghadapi  masalah  hukum,    untuk  itu  fokus  penelitian  ini  adalah bagaimanakah penanganan terhadap PNS yang berhadapan dengan hukum, apakah bantuan  hukum  yang  diberikan  telah  efektif  untuk  memberikan  perlindungan hukum  sebagaimana  yang  diamanatkan  undang-undang  maka  peneliti  tertarik menuangkannya  dalam  bentuk  penelitian  yang  berjudul  “Efektivitas Bantuan Hukum  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun) ”.
7 .Syarat-syarat pemberi bantuan hukum berdasarkan pasal  8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
8 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
9 UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 92 ayat (1) huruf d menyatakan : “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum

## B. Rumusan Masalah
1. Apakah  bantuan  hukum  yang  diberikan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karimun  telah  efektif  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pegawai negeri  sipil  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas penyelenggaraan pemerintahan?
2. Kendala  hukum  apa  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karimun dalam memberikan bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil.
3. Solusi  hukum  apa  yang  diharapkan  agar  dapat  meningkatkan  efektivitas bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum agar  terwujudnya  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  negeri  sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  dirumuskan diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis.  Yuridis Sosiologis  adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai data awalnya  yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti  efektivitas  suatu  Undang-Undang  dan  penelitian  yang  ingin  mencari hubungan  (korelasi)  antara  berbagai  gejala  atau  variable  sebagai  alat  pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen dan wawancara (interview). 10
Pendekatan Yuridus Sosiologis dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan hukum  ( Das  Sein ),  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Aparatur Sipil Negara.  Peneliti memilih jenis penilitian ini karena peneliti melihat masih belum optimalnya bantuan hukum yang diberikan bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Data  primer  dalam  peneltian  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karimun.  Data  sekunder  terdiri  dari pertama ,  bahan  hukum primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yakni,  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1982  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3209),  Undang-Undang  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3886.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3886),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran  Negera  Republik  Indonesia  Nomor  5248),  Undang-Undang  Republik
10 Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2012, Hal. 34
Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  (  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5494). Kedua, bahan  hukum  adalah  bahan-bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder dalam  penelitian  ini  berupa  buku-buku,  makalah,  jurnal,  laporan  hasil  penelitian dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian. Ketiga, bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Ensiklopedi dan lain-lain.
Untuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  maka disesuaikan  dengan  metode  pendekatan  dan  jenis  data  yang  digunakan.  Maka teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dan  studi  dokumen. Di  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  hukum sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji bantuan hukum yang tidak dapat  diberikan  bagi  pegawai  negeri  sipil  melalui  studi  kasus    di  Pemerintah Kabupaten  Karimun.  Metode  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan  dengan  cara  memadukan  antara  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.  Penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  adalah  membandingkan peraturan-peraturan,ketentuan-ketentuan,  dan  buku  referensi,  serta  data  yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh  tentang  aspek  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan diteliti.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Efektifitas  Bantuan  Hukum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karimun  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum .
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  melalui  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai OPD  yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam  memberikan  bantuan  hukum  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  berhadapan dengan  hukum.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Karimun  Nomor  34  Tahun  2016 tentang Susunan Organisasi dan Sekretariat Daerah Type A dan Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Type  B,  pada  pasal  7  ayat  (1),  Uraian  Tugas  Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM, adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan  bahan  dan  pengolahan  data  dalam  rangka  pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi unsur pemerintah daerah;
b. Memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas  masalah  hukum  yang  timbul  dalam  penyelenggaraan  tugas pemerintahan;
c. Mewakili  pemerintah  daerah  dalam  penyelesaisan  perkara  hukum  baik  di dalam maupun di luar pengadilan;
d. Melaksanakan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  aparat  penegak  hukum dan  praktisi  hukum  dalam  rangka  penyelesaian  perkara  hukum  baik didalam maupun diluar pengadilan.
Pemerintah Daerah Karimun juga telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Hukum  Bagi  Pejabat  dan  Apratur Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun,  dan  bantuan  hukum  yang  disediakan telah disebutkan pada pasal 10 :
(1) Bagian  Hukum  melakukan  pendampingan  dalam  proses  penyelidikan  dan penyidikan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  Bupati/Wakil  Bupati,  dan CPNS/PNS.
(2) Pendampingan  hukum  khusus  dalam  lingkup  pengadaan  barang  dan  jasa diberikan hingga tahap penyelidikan.
(3) Pendampingan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berkoordinasi dengan  Biro  Hukum  Provinsi,  SKPD  terkait  dan  Biro  Hukum  Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian pada pasal 11 menyebutkan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan pemahaman hukum antara lain :
(1) Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
(2) Ketentuan hukum acara pidana;
(3) Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
(4) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi. Selain  telah  mengatur  bantuan  hukum  yang  dapat  diberikan  juga  telah  diatur mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana diatur pada pasal 15 berbunyi :
(1) Pejabat  dan  Aparatur  yang  menghadapi  perkara  hukum  mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Permohonan disertai dengan kronologis perkara.
(3) Pejabat  dan  aparatur  yang  menghadapi  perkara  hukum  litigasi  memberikan kuasa khusus kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum da HAM
(4) Selain sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatas kuasa khusus juga dapat diberikan kepada aparatur di SKPD terkait yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
(5) Pejabat  dan  aparatur  yang  menghadapi  perkara  hukum  mempersiapkan  data, alat bukti dan saksi terkait perkara untuk persidangan.
Dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  yang  menjadi  tanggung  jawab  bagian hukum  seharusnya  telah  dapat  diberikan  secara  maksimal  namun  pada kenyataannya  berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  masih  banyak pegawai  negeri  sipil  yang  belum  mendapatkan  bantuan  hukum  yang  seharusnya mereka dapatkan.
Permasalahan  hukum  yang  dihadapi  oleh  pegawai  negeri  sipil  terkait tugasnya  dalam  penyelanggaraan  Negara  dan  merupakan  tindakan  jabatannya yang masuk dalam proses litigasi pada pengadilan perdata dan tata usaha Negara selama  ini  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  telah  memberikan  bantuan hukum secara maksimal.
Dengan  diberikannya  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  negeri  sipil  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  sejalan  dengan  Teori  Perlindungan Hukum  Philipus  M.  Hadjon,  yang  menyatakan  hukum  negara  Indonesia  sebagai negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan  hukum
terhadap  warga  negara  sesuai  dengan  Pancasila.  Oleh  karena  itu  perlindungan hukum  berdasarkan  Pancasila  berarti  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  akan harkat  dan  martabat  manusia  atas  dasar  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan,  persatuan,  permsyawaratan,  serta  keadilan  sosial.  Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada pegawai  negeri  sipil  yang  berkaitan  dengan  berhadapan  dengan  hukum  selain peranan  pemerintah  daerah,  juga  dari  pegawai  negeri  yang  berhadapan  dengan permasalahan hukum  itu sendiri, hal  ini sejalan  dengan  Teori Efektivitas Hukum oleh  Soerjono  Soekanto  yang  menyebutkan  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu hukum  ditentukan  oleh  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu  faktor hukumnya  sendiri  (undang-undang),  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat  dan  faktor kebudayaan
Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  adalah  sebagai  berikut  : Pertama , faktor  hukumnya  sendiri.  Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  pegawai negeri  sipil  yang  berhadapan  dengan  hukum  terkait  tugas  kedinasannya  masih dibatasi  oleh  aturan,  seperti  belum  adanya  Peraturan  Pemerintah  yang  menjadi pedoman pelaksanaan bantuan bagi pegawai negeri sipil, khususnya bagi pegawai negeri  yang  menghadapi  masalah  pidana  korupsi.  dari  aturan  yang  ada  saat  ini hanya memberikan pendampingan dan bantuan hukum dalam lingkup pada pidana terbatas sampai pada penyidikan  saja.
Pegawai  negeri  sipil  yang  melaksanakan  tugas  penyelanggaraan  urusan pemerintahan  diantaranya  melaksanakan  kebijakan  publik,  pelayanan  publik  dan pengelolaan keuangan daerah serta kegiatan pembangunan, semuanya sangat besar kemungkinan  akan  bersinggungan  dengan  masalah  hukum  khususnya  hukum pidana,  sebagaimana  yang  dialami  oleh  Responden.1  yang  pernah  mengalami permasalah  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan,  bahkan  pernah menjalani  hukuman  karena  telah  mendapatkan  vonis  yang  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat namun tidak mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya diterima pada saat penyelidikan dan penyidikan.
Bagi terjaminnya bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil diharapkan agar Pemerintah dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang dapat menjadi pedoman  pemberian  bantuan  hukum  bagi  pegawai  negeri  sipil,  sehingga  dapat meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  berhadapan dengan  hukum  selama  terkait  dengan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan, berdasarkan asas setiap orang berhak mendapat keadilan dan mendapat perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum  serta  azas  praduga  tidak  bersalah  selama  belum
dijatuhi  vonis  bersalah  oleh  pengadilan,  maka  dapat  diberikan  perlindungan  dan bantuan hukum dengan menggunakan keuangan negara.
Kedua, Faktor Pegawai Negeri Sipilnya sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan  peneliti  dengan  melakukan  wawancara    dengan  pegawai  negeri  sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun  Responden. 2 sampai Responden 6 dapat diketahui  bahwa  kendala  bantuan  hukum  tidak  dapat  diberikan  ada  pada  diri pegawai  itu  sendiri  seperti  tidak  mau  mengajukan  permohonan  bantuan  hukum, adanya  rasa  malu  jika  permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapinya  akan diketahui  oleh  orang  lain,  tidak  mengetahui  kemana  harus  mengajukan permohonan bantuan hukum dan lain sebagainya.
Dengan adanya sikap yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil selama ini juga  menjadi  kendala  dalam  memberikan  bantuan  hukum  karena  belum  tentu pihak yang akan memberikan bantuan hukum akan mengetahui atau mendapatkan informasi  terkait  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  oleh  seorang  pegawai negeri sipil.
Ketiga ,  faktor  OPD  yang  berwenang  memberikan  bantuan  hukum, organisasi  perangkat  daerah  yang  berwenang  dalam  melakukan  pemberian bantuan hukum adalah Bagian Hukum, namun dalam implementasinya hingga saat ini Bagian Hukum masih banyak bersifat  pasif,  menunggu  permohonan bantuan hukum  yang  diajukan  pegawai  yang  menghadapi  masalah  hukum,  dan  kurang melakukan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  sehingga  sering  tidak mendapatkan informasi permasalahan hukum yang dihadapi PNS.
Keempat ,  faktor  penegak  hukum,  dalam  penanganan  perkara  hukum  yang ditangani aparat penegak hukum sebagian besar dilakukan pemanggilan langsung kepada  PNS  yang  bsersangkutan  dan  sebagian  kecil  melalui  bagian  hukum. Pemanggilan  yang  dilakukan  secara  langsung  menyebabkan  bagian  hukum  tidak mengetahui adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang PNS.
3. Solusi Agar Bantuan Hukum Dapat Diberikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berhadapan Dengan Hukum
Pertama ,  faktor  Hukum,  bantuan  hukum  bagi  PNS  saat  ini  telah  diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara, namun masih diperlukan Peraturan Pemerintah yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan  perlindungan  dan  bantuan  hukum  bagi  PNS yang  terkait  dengan  tugas  pemerintahan  yang  dilaksanakannya.  Peraturan Pemerintah  yang  akan  dikeluarkan  diharapkan  memberikan  angin  segar  bagi pelaksanaan  bantuan  hukum  PNS  khususnya  dalam  lingkup  perkara  pidana  yang sampai  pada  proses  persidangan  di  pengadilan  yang  membutuhkan  biaya  yang tidak sedikit, hingga dapat mengurangi beban bagi PNS  yang menghadapi proses persidangan di pengadilan, dan betul-betul dapat  merasakan perlindungan hukum dari negara.
Kedua, faktor  Pegawai  Negeri  Sipil,  sgar  bantuan  hukum  dapat  diberikan sebagaimana seharusnya, peran aktif  PNS yang berhadapan dengan permasalahan hukum  dalam  memberikan  informasi  terkait  permasalahan  hukum  yang  sedang dihadapinya  sangat  penting  agar  koordinasi  dapat  dilakukan  dengan  baik  untuk memberikan bantuan hukum yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  melalui  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah perlu memberikan pemahaman kepada PNS agar mau mengikuti prosedur yang  telah  ditentukan  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  agar  mendapatkan pendampingan, apalagi banyak PNS yang tidak berlatar belakang hukum sehingga awam  terhadap  aturan  hukum  terkait  permasalahan  hukum  yang  sedang dihadapinya,  dengan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Ketiga, faktor  OPD  yang  berwenang  dalam  memberikan  bantuan  hukum, Pemberian  bantuan  hukum  bagi  PNS  merupakan  tugas  dari  Bagian  Hukum Sekretariat  Daerah  dan  LKBH  Korpri.  untuk  itu  kedua  OPD  tersebut  harus  pro aktif  apabila  mendengar  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  PNS  tanpa  harus menunggu  permohonan  diajukan  oleh  PNS  yang  bersangkutan  dan  melakukan kerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum  untuk  meningkatkan  koordinasi  dan komunikasi apabila ada PNS yang terkena masalah hukum.
Dan perlu adanya peningkatkan sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun  kuantitas  perlu  dilakukan,  dari  segi  kuantitas  diperlukan  penambahan jumlah personil  pegawai negeri sipil  yang menangani  perkara hukum  pemerintah daerah, dan dari sisi kualitas juga harus meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai  yang menangani perkara hukum dengan mengkuti berbagai diklat teknis yang berkaitan dengan hukum.
Keempat, faktor  Penegak  Hukum,  faktor  penegak  hukum  agar  bantuan hukum dapat diberikan kepada PNS yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebaiknya  dilakukan  melalui  satu  pintu  yakni  melalui  OPD  yang  berwenang memberikan  bantuan  hukum  bagi  PNS,  kerjasama  antar  penegak  hukum  dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun diperlukan agar setiap ada pegawai negeri sipil  Kabupaten  Karimun  yang  menghdapai  permasalahan  dapat  segera  ditangani dengan pemberian pendampingan dan bantuan hukum.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum terkait  dengan  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  berhak  mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bantuan hukum yang diberikan terkait  dalam  proses  peradilan  yang  harus  dijalani  oleh  PNS  merupakan kewajiban  pemerintah  dan  telah  efektif  dalam  memberikan  perlindungan hukum bagi PNS yang menghadapi permasalahan hukum litigasi dalam hal perkara  perdata  dan  tata  usaha  negara,  sedangkan  bantuan  hukum  untuk tindak  pidana  korupsi  masih  belum  efektif  diberikan  karena  masih terbentur dengan peraturan yang berlaku saat ini.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum khususnya dalam lingkup pidana korupsi  belum  dapat    diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karimun  kepada  PNS  yang  menghadapi  permasalahan  hukum  khususnya bagi  PNS  yang  sampai  pada  proses  persidangan  masih  menghadapi
kendala,  hal  ini  dikarenakan  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  melekat kepada  pribadi  dan  juga  belum  ada  dasar  hukum  yang  memperbolehkan diberikannya  bantuan  hukum  untuk  proses  litigasi  tindak  pidana  korupsi yang  dihadapi  seorang  PNS.  Sedangkan  untuk  tindak  pidana  yang  masih dalam  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  telah  dapat  diberikan  namun belum  maksimal  dan  hal  ini  bukan  semata-mata  dikarenakan  kurangnya perhatian  Pemerintah  Daerah  Dalam  menangani  perkara  hukum  yang dihadapi PNS namun juga keengganan dari PNS yang menghadapi perkara hukum  untuk  melaporkan  permasalahan  yang  dihadapinya.  dan  hal  ini turut  memberi  andil  dalam  belum  optimalnya  bantuan  hukum  yang diberikan kepada PNS.
3. Agar bantuan hukum  dapat  efektif memberikan  perlindungan hukum  bagi PNS  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya  bagi  PNS  yang  menghadapi perkara  tindak  pidana  korupsi  diperlukan  dasar  hukum  yang  jelas  untuk dijadikan  pedoman  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  dengan menggunakan keuangan negara, salah satunya dengan segera mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Bantuan  Hukum  sebagai peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara.    Sedangkan  untuk  PNS  yang  masih  dalam  tahap penyelidikan  dan  penyidikan  diperlukan  kepedulian  dari  pimpinan  atau pejabat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karimun  agar  memberikan perhatian  bagi  PNS  yang  tersangkut  masalah  hukum  pidana  korupsi,  dan meningkatkan  sumber  daya  aparatur  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas  OPD  yang  berwenang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum, serta  meningkatkan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  aparat  penegak hukum  agar  penanganan  terhadap  PNS  yang  berhadapan  dengan  hukum dapat segera dilakukan dengan memberikan bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Wijaya, Amin Tunggal, Manajemen suatu Pengantar , Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta. 1993
Lili Rasjidi , Filsafat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas Kasihan , Elex Media Komputindo, Jakarta. 2000
Duswara Machmudin. D, Pengantar Ilmu Hukum , Refika Aditama, 2000.
J.P.H. Bellefroid, Inleiding tot de Rechtsetenschap in Nederland , 1952.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Zulaidi, Manfaat  Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi  Tersangka  dan  Terdakwa Dalam  Usaha  Mencari  Keadilan ,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga, Surabaya 1992.
Bandingkan  dengan  A.  Buyung  Nasution, Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  LP3ES, Jakarta 1988.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Internet http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah  diakses pada Tanggal 12 Januari 2017
http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-perdata-menurut- para-pakar.html diakses pada Tanggal 30 Januari 2017.
http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/ diakses pada Tanggal 30 Januari 2017
http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-hukum-tata-negara- menurut.html dikses pada Tanggal 30 Januari 2017
https://advosolo.wordpress.com/2010/05/10/bantuan-hukum/ diakses pada Tanggal 30 Januari 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.