Hegemoni dalam Emansipatory : Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia

## Hartanto Universitas Respati Yogyakarta

## Abstract
The emergence of polemics in terms of advocating the legalization of LGBT in Indonesia is a domestic phenomenon related to the international politics. LGBT already exist in Indonesia for a long time, and the number is growing, and needs concern. Legalization by 22 countries around the world encourage the LGBT community in Indonesia demands the government acknowledged of the existence in line with the globalization of communication which facilitates freely information flow crossing boundaries of the country. The support the United Nations, United States with a diplomatic device, and funding by UNDP lead LGBT issues become more complex. The phenomenon can be defined as an act of western cultural hegemony attempts to veil emasnsipatory spirit that does not comply with the norms and values of Indonesia. Indonesia needs to counter the hegemony with organic intellectuals to achieve a catharsis conditions, so that Indonesia is able to preserve its norms and values.
Keywords: LGBT, hegemony, organic intellectuals, catharsis

## Abstrak
Munculnya polemik tentang dukungan terhadap legalisasi LGBT di Indonesia merupakan fenomena  domestik  yang  berkaitan  dengan  politik  internasional.  LGBT  sudah  ada  di  Indonesia sejak lama, dan jumlahnya terus meningkat, serta membutuhkan perhatian. Legalisasi 22 negara di seluruh dunia dalam mendukung komunitas LGBT di Indonesia menuntut pemerintah mengakui keberadaannya sejalan dengan globalisasi komunikasi yang memungkinkan informasi mengalir bebas menembus batas-batas negara. Dukungan PBB, Amerika Serikat dengan perangkat diplomasinya, serta dana dari UNDP membuat isu LGBT menjadi kian rumit. Fenomena tersebut dapat dipandang sebagai hegemoni budaya Barat yang berupaya mengkampanyekan semangat emansipatoris yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di Indonesia. Indonesia harus membendung hegemoni tersebut melalui kalangan intelektual organik untuk menciptakan katarsis supaya Indonesia mampu menjaga nilai dan norma yang dianutnya.
Kata-kata kunci: LGBT, hegemoni, intelektual organis, katarsis
Pendahuluan Isu dan kegiatan advokasi untuk melakukan legalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mengemuka dalam pemberitaan di media-media. Reaksi terhadap pemberitaan tersebut beragam, ada yang mendukung dan menolak. Pernyataan yang paling menarik menurut penulis adalah yang diutarakan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu yang menilai fenomena kemunculan LGBT di Indonesia adalah bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. Pernyataan tersebut mengusik penulis untuk mencoba menganalisis fenomena LGBT dari sudut pandang teori atau perspektif studi Hubungan Internasional. Meskipun penulis tidak ingin mengulas polemik LGBT dari tinjauan studi keamanan non-tradisional sebagai turunan dari persepektif neorealisme, tetapi penulis kira pernyataan tersebut sangat menarik dan menunjukkan bahwa polemik LGBT sebagai persoalan yang serius untuk disikapi. Polemik LGBT terkait dengan ide-ide atau nilai-nilai persamaan hak asasi manusia yang bersumber dari luar Indonesia yang menyebar serta masuk dan mengemuka dengan adanya globalisasi, tentunya akan disikapi oleh negara sebagai otoritas pembuat kebijakan. Sampai saat ini, terdapat 22 negara di dunia yang telah melegalkan LGBT dalam bentuk legalisasi pernikahan sesama jenis termasuk Amerika Serikat yang melegalkannya tahun 2015 silam.
Fenomena ini semakin menarik ketika pada bulan Oktober 2015, Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-Moon mengaku akan menggencarkan perjuangan persamaan hak-hak LGBT. Namun, upaya tersebut memang masih belum sepenuhnya berhasil lantaran beberapa negara anggota PBB justru menentang langkah tersebut. United States Agency for International Development (USAID) melalui United Nations Development Program (UNDP) pun turut mendukung hak asasi kaum LGBT yang menurut lembaga tersebut sering mendapatkan diskriminasi, penganiayaan, hingga kekerasan di lingkungan masyarakat. USAID melalui UNDP bahkan membangun kemitraan untuk mengadvokasi hak asasi, akuntabilitas, pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan perlindungan bagi kaum LGBT di seluruh dunia. Pernyataan sekjen PBB dan dukungan USAID tersebut mencerminkan adanya sebuah keinginan untuk mendorong dan menjadikan persamaan hak-hak LGBT sebagai sebuah pengetahuan dan menjadi nilai-nilai yang harus diterima negara-negara di dunia.
Penulis melihat bahwa usaha-usaha untuk mendorong persamaan hak bagi kaum LGBT merupakan representasi dari ideologi liberal yang menurut subjektivitas penulis ingin dipaksakan untuk diterima secara menyeluruh sebagai sebuah ide, pengetahuan, ataupun nilai. Padahal menurut Cox (1981: 128) teori yang mencerminkan sebuah pengetahuan selalu bagi seseorang dan untuk tujuan serta kepentingan tertentu untuk
melawan pihak lain. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Habermas (dalam Hardiman, 2009) bahwa sebuah pengetahuan tidak bebas nilai dan selalu terkait dengan praksis, dimana praksis tidak hanya bersifat material seperti asumsi Marx tetapi juga pemikiran. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk mengupas penyebab maraknya advokasi LGBT di Indonesia dan mengkaji advokasi legalisasi LGBT di Indonesia dari tinjauan teori kritis serta bagaimana cara untuk melakukan perlawanan emansipatoris terhadap keinginan untuk mendorong dan menjadikan persamaan hak-hak LGBT sebagai sebuah pengetahuan dan menjadi nilai- nilai bersama.

## Teori Kritis: Sebuah Kerangka Analisis
Melihat fenomena advokasi legalisasi LGBT di Indonesia dari sudut pandang teoritis tentunya akan sangat menarik, mengingat sebuah fenomena tentunya dapat ditarik sebuah abstraksi untuk memperoleh sebuah makna yang akan membuat kita belajar memahami dunia. Advokasi legalisasi LGBT akan penulis lihat dengan kacamata Teori Kritis. Teori Kritis adalah termasuk teori-teori pospositivisme . Dalam studi HI, Teori Kritis dikembangkan oleh dua kelompok utama. Pertama adalah Teori Kritis Frankfurt School dengan tokoh-tokohnya yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal, dan Jurgen Habermas. Kelompok kedua adalah Teori Kritis yang dipengaruhi oleh karya dan pemikiran Antonio Gramsci. Salah satu tokohnya adalah Robert W. Cox (Burchill et al, 2005).
Secara umum, pemikiran-pemikiran Teori Kritis berakar dari karya-karya Kant, Hegel, dan Marx. Misalnya, pemikiran Kant tentang keterbatasan pengetahuan bahwa manusia tidak bisa memahami dunia secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja (parsial). Sedangkan pemikiran Hegel dan Marx yang memengaruhi Teori Kritis adalah bahwa teori dan pembentukan teori tidak dapat dipisahkan dari obyek yang diteliti (dalam hal ini masyarakat). Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, ilmuwan harus melakukan kajian mendalam terhadap teori ataupun proses pembentukan teori tersebut (Burchill et al, 2005).
Salah satu tokoh Teori Kritis, Cox (1981) membedakan teori ke dalam dua kategori, yakni tradisional dan kritis. Teori tradisional adalah teori yang memisahkan subyek dan obyek kajiannya. Jadi, teori tradisional berangkat dari asumsi bahwa realitas berada di luar pengamat, sementara Teori Kritis menolak asumsi pemisahan antara subjek-objek, melainkan teori akan selalu memiliki dan melayani tujuan tertentu. Maka untuk memahami sebuah teori, seseorang harus tahu siapa, apa latar belakang, dan kapan teori itu lahir . Esensi dan karakter Teori Kritis bisa dilihat dan dipahami dari dua bentuknya, yaitu metateori dan semangat emansipasi. Secara sederhana, metateori adalah teori tentang teori. Maka yang dilakukan oleh Teori
Kritis adalah kritik ideologi dalam teori-teori terdahulu, bahwa teori-teori tersebut sebenarnya lebih dari sekedar teori karena teori sangat terkait dengan kepentingan, ideologi, dan power . Menurut Ashley (1981), teori dan pengetahuan selalu merupakan refleksi dari kepentingan orang yang membangun teori tersebut. Singkatnya, ada unsur kepentingan ( interest ), ideologi, dan power dalam teori-teori yang ada. Menurut para teoritisi kritis, ilmuwan harus melakukan kajian-kajian kritis terhadap teori-teori tersebut untuk membongkar “ what beyond the theories .” Maka dari itu metode yang digunakan  adalah  metode  reflektif  yang  berangkat  dari  tradisi  metode hermeneutik. Bahwa teks atau sebuah teori tidak akan terlepas dari konteks sejarah dan waktu ketika teori tersebut terbangun.
Karena terbentuknya sebuah teori tidak terlepas dari interest , ideologi dan power , maka ada yang diuntungkan dari teori tersebut. Logikanya, jika ada yang diuntungkan, tentu ada yang dirugikan di sana. Misalnya, teori liberal- kapitalis yang melahirkan berbagai institusi internasional. Secara langsung atau tidak langsung teori tersebut didesain untuk menguntungkan negara-negara maju. Sebagai akibatnya, muncul berbagai bentuk relasi kekuasaan , seperti ketidakadilan, kesenjangan, represi, dominasi dan hegemoni. Sementara bentuk yang kedua, semangat emansipasi adalah karakter dari Teori Kritis yang berupaya untuk mendobrak tatanan politik dunia saat ini yang penuh dengan ketimpangan, ketidakadilan, dan ketertindasan.

## LGBT: konsep dan gerakan
Menurut persepsi penulis, LGBT merupakan sebuah istilah yang merujuk pada sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual dan kondisi gender yang tidak konvensional atau tidak seperti orang lain pada umumnya. Menurut Sinyo (2014) LGBT berawal dari perkembangan dunia homoseksual yang berkembang pada abad-11.  Sedangkan istilah LGBT mulai muncul sekitar tahun 1990-an. Sebelum masa “Revolusi Seksual” pada tahun 1960-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah “third gender” sekitar tahun 1860-an. Revolusi Seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik mengenai seks pada tahun 1960-1970. Dimulai dengan kebudayaan freelove , yaitu jutaan kaum muda menganut gaya hidup sebagai hippie. Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para hippie percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan. Singkatan dari homoseksual dikenal dengan istilah LGB (lesbian, gay, dan biseksual). Kata gay dan lesbian berkembang secara luas menggantikan istilah homoseksual sebagai identitas sosial dalam masyarakat. Kata gay dan lesbian ini lebih disukai dan dipilih oleh banyak orang karena sederhana dan tidak membawa kata seks. Istilah biseksual muncul belakangan setelah
diketahui bahwa ada orang yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan psikologi muncul istilah baru yang tidak termasuk gay, lesbian, dan biseksual, yaitu transgender sehingga muncul singkatan baru, LGBT. Istilah ini dipakai untuk menerangkan orientasi seksual non-heteroseksual. Istilah LGBT sudah dikenal dan atau diakui oleh banyak negara. Sebagian besar gerakan mereka mengatasnamakan HAM (Sinyo, 2014).
Cikal bakal advokasi LGBT di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Ali Sadikin. Istilah wadam (wanita Adam) diperkenalkan sebagai pengganti kata ‘banci’ atau ‘bencong’  yang  berkonotasi  menghina.  Istilah  ini  kemudian  pada  tahun 1978 diganti dengan ‘waria’ (wanita pria) karena Majelis Ulama Indonesia menilai tidak patut nama seorang nabi (Adam) dijadikan bagian pada istilah untuk kaum laki-laki yang mengekspresikan jenis kelaminnya dengan cara yang lebih menyerupai perempuan. Organisasi yang berfungsi sebagai ruang sosial budaya yang aman ini dengan cepat disusul oleh organisasi serupa di kota-kota besar lain. Beberapa di antaranya masih eksis hingga sekarang. Banyak yang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat melalui Dinas Sosial berdasarkan pemahaman bahwa kaum waria merupakan golongan yang kurang mampu atau cacat psikologis. Berbagai organisasi ini berusaha mendukung moral dan mata pencaharian kaum waria dengan menunjukkan bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima mereka dan memperlakukan secara manusiawi (Laporan LGBT Nasional Indonesia UNDP, 2014).
Gerakan LGBT global mendapat angin segar setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang melegalkan perkawinan sesama jenis di seluruh negara bagian pada 27 Juni 2015. Kemudian menyusul Prancis, Jerman, Vietnam, dan Israel yang telah lebih dahulu mengakui LGBT. Kontroversi kemudian menyebar di berbagai penjuru dunia. Para pendukung LGBT merayakannya dengan suka cita. Bahkan Marck Zuckenberg, sang pemilik Facebook memfasilitasi  pengguna  situs  itu  dengan  fitur  foto  profil berwarna pelangi sebagai simbol kemenangan komunitas LGBT. Sebelumnya, dunia baru saja digemparkan dengan kabar hasil referendum di Irlandia. Negara dengan mayoritas penduduk Katolik memutuskan untuk melegalkan perkawinan sejenis.
Dalam konteks Indonesia, isu LGBT kembali mengemuka diawali oleh adanya sebuah poster berisi penawaran jasa konseling untuk kaum LGBT yang mengatasnamakan Support  Group  and  Resource  Center  on Sexuality  Studies  Universitas  Indonesia (SGRC UI) beredar secara viral di dunia maya. Tidak lama kemudian, pengguna media sosial juga dihebohkan dengan akun Twitter yang memuat propaganda LGBT di kalangan anak
dan remaja. Meski kini Twitter telah menutup (suspend) akun tersebut, kekhawatiran tetap menghantui para orangtua. Apalagi akun media sosial lain yang menyuarakan kemerdekaan bagi kaum LGBT itu masih aktif dan mempunyai ribuan pengikut.
Dari segi kuantitas, kaum LGBT semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap jumlah lelaki berhubungan seks dengan lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180 orang) mengidap HIV. Sementara, PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011. Padahal, pada 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Tentunya kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan perlu untuk mendapat reaksi serta penanganan dari pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat.

## Faktor LGBT: Liberalisme, Globalisasi, dan HAM
Liberalisme  merupakan  salah  satu  produk  filsafat  dari  masa Pencerahan di Eropa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kehidupan masyarakat industri saat ini. Liberalisme percaya bahwa legitimasi politik dipengaruhi oleh penghormatan negara kepada HAM warga negaranya (Burchill et al, 2005). Liberalisme juga merupakan ideologi yang bertumpu kepada filosofi individualisme, pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Dengan demikian, individu dengan segala kebebasannya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal (Effendi dan Evandri, 2007: 10). Paham liberalisme yang menjunjung kebebasan individu menjadi pemicu munculnya kaum LGBT yang meskipun menurut kita tidak normal, tapi menurut mereka normal dan bebas dilakukan sepanjang tidak merugikan orang lain. Hak-hak individu memang patut untuk dilindungi tetapi hak individu juga dibatasi oleh hak individu lainnya.
Keterkaitan yang erat antara liberalisme dan LGBT dapat kita lihat dengan adanya peristiwa 26 Juni 2015, yang menjadi hari bersejarah buat kaum LGBT. Pada hari itu, putusan Mahkamah Agung AS diyakini dapat mempengaruhi keputusan banyak negara untuk ikut membuat keputusan serupa. Di samping itu, sudah terdapat 22 negara dari 204 negara yang telah diakui secara de facto oleh PBB yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara penuh di seluruh wilayah negaranya (Freedom to Marry Organization, 2014). Degara-negara tersebut hampir sebagian besar adalah negara dengan ideologi liberal.
Tabel 1. Negara yang Melegalisasi LGBT dalam Bentuk Pernikahan Sesama Jenis Negara Tahun Norwegia 1993 Belanda 1996 Belgia 2003 Spanyol, Kanda 2005 Afrika Selatan 2006 Swedia 2008 Portugal, Meksiko 2009 Islandia, Argentina, Uruguay 2010 Selandia Baru, Prancis, Denmark, Brazil, Inggris dan Wales 2013 Luksemburg, Finlandia 2014 Irlandia, Amerika Serikat 2015

## Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber
Globalisasi dapat menghubungkan orang di mana saja tanpa  terhalang batas negara yang kemudian memunculkan saling  ketergantungan di seluruh dunia. Globalisasi ditandai dengan pergerakan orang, benda, dan ide-ide secara cepat dan dalam skala besar melintasi batas-batas kedaulatan. Held (dalam Williams et al, 2006: 548) mendefinisikan globalisasi sebagai perluasan, pendalaman, dan percepatan saling keterkaitan semua aspek kehidupan sosial kontemporer seluruh dunia mulai dari budaya, kriminal, keuangan hingga spiritual. Dalam sebuah dunia  global, hubungan yang terjadi antarorang dan antaride muncul dan tumbuh sebagai akibat dari kemajuan komunikasi, perjalanan, maupun perdagangan yang menimbulkan kesadaran bersama di antara individu-individu. Pada kondisi ini, banyak para ahli dan pengamat percaya negara semakin kehilangan kontrol atas nasib mereka dan diserang oleh kekuatan di luar perbatasan dan di luar kendali negara.
Menurut  Mansbach  dan  Rafferty  (2012:  888)  globalisasi  memiliki ciri-ciri antara lain: (1) penyebaran komunikasi global, (2) meningkatnya kompetensi manusia dan partisipasinya dalam politik global, (3) munculnya pasar global, (4) penyebaran budaya sekuler dan konsumerisme di seluruh dunia, (5) munculnya Bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi, (6) meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi, dan (7) jaringan antarkelompok yang menjadi cikal-bakal masyarakat sipil global. Dengan adanya globalisasi, kelompok LGBT memiliki peluang untuk melakukan propaganda secara masif melalui saluran-saluran komunikasi global untuk mempromosikan eksistensinya. Baik itu melalui media sosial mapun
media-media mainstream. Facebook dan Twitter merupakan dua media sosial yang sering digunakan untuk kampanye LGBT dan sifatnya global, sehingga memungkinkan komunitas LGBT di seluruh dunia untuk terkoneksi (Salzburg Academy, 2016). Hal senada juga diungkapkan oleh Munzir Hitami, bahwa merebaknya prilaku LGBT merupakan akibat makin terbukanya informasi yang berkembang yang sangat liberal itu dan media justru mengeksposnya secara besar-besaran.
Sedangkan HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Semua manusia berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak tersebut saling bergantung, saling terkait, dan tak terpisahkan (UNHR, 2016). HAM secara universal seringkali dinyatakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional. HAM dalam hukum internasional meletakkan kewajiban Pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu dalam rangka untuk melindungi HAM sebagai kebebasan dasar individu atau kelompok. Konsepsi HAM dari perspektif liberalisme secara formal dapat dibaca dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara-negara Amerika 1776. Selanjutnya Lafayette,  orang  Prancis  yang  aktif  dalam  perang  kemerdekaan  Amerika mengembangkan lebih lanjut Deklarasi Amerika ke dalam Declaration de l’Homme et du Citoyen pada tahun 1989 di Paris. Dari dua deklarasi tersebut menyebutkan bahwa makhluk dilahirkan merdeka dan tetap merdeka, manusia mempunyai hak yang sama, manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain, warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan umum, manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang, manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan, dan manusia merdeka mengeluarkan pikiran (Cranston, 1983).
HAM menjadi dasar bagi pendukung komunitas LGBT. Salah satu hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah kebebasan untuk mencintai individu lain dan melakukan legalisasi hubungan percintaan mereka dalam lembaga sosial berupa pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama, atau kelompok sosial yang melatarbelakangi keduanya (Tahmindjis, 2014: 121). Presiden Barack Obama memberikan pernyataan bahwa LGBT merupakan bagian dari HAM, untuk merayakan martabat setiap manusia, dan untuk menggarisbawahi bahwa setiap manusia berhak untuk hidup yang bebas dari ketakutan, kekerasan, dan diskriminasi terlepas dari siapa mereka dan siapa yang mereka cintai. Pernyataan tersebut di sampaikan pada perayaan Hari Internasional Melawan Homofibia dan Transfobia (IDAHOT) yang dirayakan setiap tahun sejak 17 Mei 1990, tanggal dihapuskannya homoseksual dari kategori penyakit mental oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO (IDAHOT, 2015).
Dari uraian tersebut maka dapat kita maknai bahwa munculnya LGBT tidak bisa dipungkiri ada kontribusi dan kolaborasi yang kompleks antara penyebaran ideologi liberalisme, globalisasi yang mempermudah akses antarmanusia, dan nilai-nilai HAM.

## Hegemoni Berselimutkan Emansipatory
Advokasi legalisasi LGBT di Indonesia jika ditinjau dari Teori Kritis memiliki dua makna. Makna pertama adalah bahwa advokasi  legalisasi LGBT merupakan sebuah gerakan sosial baru yang bersifat emansipatoris bertujuan untuk meruntuhkan hegemoni negara Indonesia terhadap rakyatnya khususnya nilai-nilai budaya Timur dengan melakukan penerimaan terhadap kaum LGBT. Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan istilah yang dikembangkan oleh tokoh sosiologi Prancis Alain Touraine pada tahun 1975 dan sosiolog Italia Alberto Melucci pada tahun 1980. Gerakan sosial baru mengklaim sebagai gerakan sosial yang berbeda dari paradigma  gerakan sosial konvensional. Hal yang baru dari gerakan ini adalah isu yang mereka perjuangkan tidak hanya terpaku pada redistribusi ekonomi atau gerakan kelas sosial. Berbagai isu yang diperjuangkan gerakan sosial ini misalnya: perjuangan untuk HAM, perjuangan hak-hak kelompok gay, hak-hak  perempuan, dampak globalisasi, dan sebagainya. Agenda yang diperjuangkan gerakan sosial baru mencakup kepentingan yang lebih luas dan mereka beraksi di luar mainstream politik (Singh, 2002: 16).
Namun jika kemudian kita menelaah lebih jauh, advokasi legalisasi LGBT di Indonesia merupakan sebuah gerakan untuk melanggengkan hegemoni Barat dalam konteks sosial budaya di Indonesia setelah dalam bidang ekonomi pun kita terhegemoni. Menurut Gramsci (dalam Fontana 1993), hegemoni merupakan sebuah moral intelektual serta kepemimpinan yang merupakan elemen penyusun utama sebuah persetujuan dan persuasi. Sebuah kelompok sosial dan kelas dapat dikatakan bisa mengambil peran hegemoni dilihat dari kemampuan mereka untuk mengartikulasi dan menjadikan seluruh sistem kepercayaan budaya masyarakat dan ideologi yang ajaran-ajarannya diterima sebagai hal yang berlaku universal dan diterima oleh masyarakat umum.
Bentuk artikulasi dan proliferasi nilai-nilai LGBT sebagai bagian dari budaya Barat agar bisa diterima dan berlaku universal adalah dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mempromosikan bahwa LGBT merupakan bagian dari HAM dan berupaya untuk menentang usaha-usaha untuk mendiskriminasikan, mengkriminalisasi, dan menghukum anggota- anggota komunitas LGBT. AS mengakui usaha-usaha dan keberanian para aktivis dan organisasi yang berjuang untuk menjunjung kesamarataan dan keadilan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dimana hal ini dapat mengancam jiwa mereka dan keluarga mereka. Kepemimpinan AS dalam
Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 31-47
memajukan HAM bagi kaum LGBT konsisten dengan kebijakan Obama untuk membuka hubungan-hubungan mendasar dengan seluruh dunia serta komitmen untuk menjunjung standar-standar universal yang dimiliki oleh semua orang. Dengan mendukung hak martabat yang dimiliki oleh setiap orang, AS berusaha untuk membangun sebuah dunia yang adil untuk semua orang. AS akan memimpin lewat bukti-bukti nyata dengan cara menyatukan hal ini sebagai salah satu dari kepentingan-kepentingan strategis seraya AS terus mengembangkan nilai-nilai yang dijunjungnya (US Embassy Jakarta 2016).
Gramsci (dalam Widjadjanto, 2007) menekankan bahwa sebuah he- gemoni berawal dari sebuah kondisi dimana satu kelas dan anggotanya men- jalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekeras- an dan konsensus. Gramsci cenderung untuk mengatakan bahwa hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan secara politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam rangka mencapai persetujuan untuk mendapatkan hegemoni, Program Pembangu- nan PBB (UNDP), memiliki strategi jangka panjang terkait isu LGBT melalui program bernama The Being LGBT in Asia Phase 2  Initiative (BLIA-2). Program ini juga didukung Kedutaan Besar Swedia di  Bangkok, Thailand, dan lemba- ga pendanaan AS, USAID. Tujuan program tersebut adalah memperjuangkan HAM untuk LGBT. Negara sasaran proyek tersebut adalah Tiongkok, Indone- sia, Filipina, dan Thailand. Jangka waktu kerja proyek dengan dana senilai 8 juta dolar AS tersebut berlangsung dari 2014 hingga 2017 (UNDP, 2016). Cox (1981: 128) seperti telah disampaikan di bagian awal tulisan ini menyebutkan “teori selalu untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan”. Dari pernyataan tersebut, ada benang merah dengan Gramsci, hegemoni yang dibawa melalui dominasi intelektual dan budaya politik merupakan sebuah pembungkus yang dibawa oleh pihak hegemon dalam proses merebut kekuasaan tertinggi sehingga terbentuknya sebuah hegemoni yang berjalan dengan stabil.
Ide kebebasan dan penghormatan terhadap legalisasi LGBT di dalam- nya terdapat sebuah kepentingan dalam rangka memenangkan  peperangan antara kekuatan agama dan moralitas yang berada di Timur dengan kekuatan sekuler dan antiagama yang berada di Barat ( A war of secular and anti religious forces against religious and moral forces). Sekjen PBB berencana untuk memben- tuk “religious advisory council” setelah sekian lama ada Economic Social Coun- cil (Ecosoc). Bahkan di masa pemerintahan Bush, AS membentuk apa yang disebut “Religious  Initiative” untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden dalam mengambil keputusan  publiknya (Ali, 2016). Kenyataan ini menjadikan kekuatan sekuler dan antiagama semakin agresif. Ide kebebasan dihembuskan sebetulnya untuk memenangkan perang ide antara Barat dan Timur.
Bagi Gramsci dan Cox, hegemoni pada level global bukan untuk disamakan dengan dominasi militer semata (realisme), juga bukan dianggap sebagai suatu kebaikan yang paling diinginkan oleh banyak orang seperti (neoliberal institusional). Bagi Gramsci, hegemoni adalah suatu kesatuan dari dan suprastruktur dimana kekuasaan berdasarkan pada penguasaan terhadap produksi dirasionalkan melalui ideologi yang menggabungkan kompromi dan konsensus antara kelompok yang berkuasa dan yang subordinat (Cox, 1977: 387 dalam Beyer, 2012).
Proses hegemoni menyangkut perebutan pengaruh konsep realitas, dari pandangan mereka yang mendominasi berhasil diambil oleh mereka yang didominasi. Sehingga akibatnya proses hegemoni akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pribadi mereka yang dihegemoni, bahkan berpengaruh pada cita rasa, moralitas, prinsip  keagamaan,  dan intelektual mereka (Simon, 1999: 24). Mekanisme hegemoni dunia menurut Gramsci bisa melalui lembaga internasional. Di dalam lembaga  tersebut terdapat norma-norma dan mekanisme bersifat universal yang akan mengatur dan mempengaruhi tindakan negara-negara anggotanya (Cox dan Sinclair, 1983: 137).
Hal tersebut terbukti dengan adanya dukungan PBB melalui UNDP dalam mendanai kampanye LGBT seperti yang telah disinggung di bagian awal tulisan ini. Di samping itu, usaha-usaha untuk melakukan hegemoni melalui lembaga internasional adalah dengan melalui Deklarasi Montreal 2005 tentang Kesehatan Seksual untuk Millennium Development Goals (MDGs) yang salah satu hasilnya adalah penghapusan homoseksualitas dari daftar resmi penyakit-penyakit jiwa (Deklarasi Montreal, 2005). Hasil tersebut kemudian disetujui oleh World Health Organization (WHO) dengan mengahapus homoseksualitas dari kategori gangguan jiwa. Gangguan jiwa secara keseluruhan dikelompokkan oleh WHO dalam buku International  Classification  of  Diseases edisi 10 (ICD-10) Bab F, yang oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia diterjemahkan dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) (WHO, 2005).
Di samping itu, dukungan PBB terhadap LGBT semakin terlihat saat Administrasi Pos PBB (The United Nations Postal Administration) mengeluarkan perangko bertemakan kesetaraan bagi LGBT pada Februari 2016. Perangko berwarna-warni itu dibuat oleh seniman, termasuk direktur UNPA Sergio Baradat. Perangko tersebut juga menandai pertama kalinya kantor pos dunia mengeluarkan perangko dengan tema LGBT. Pesan yang ingin disampaikan dengan adanya perangko tersebut adalah untuk mempromosikan perlakuan yang adil dari komunitas LGBT (Republika, 2016).

## Rangkaian seri koleksi prangko LGBT keluaran PBB

## Sumber: UNPA
Dari uraian di atas advokasi legalisasi LGBT di Indonesia menurut hemat penulis merupakan sebuah upaya hegemoni berbalut gerakan emasipatori dengan melakukan berbagai macam gerakan penyebaran ide melalui instrumen diplomatik resmi AS dan pendanaan melalui lembaga internasional serta dukungan PBB melalui Deklarasi Montreal terkait penghapusan homoseksualitas dari daftar gangguan kejiwaan WHO. Dengan  adanya  identifikasi  tersebut,  Indonesia  perlu  melakukan counter hegemony untuk mencegah legalisasi LGBT yang tidak sesuai dengan nilai- nilai sosial dan budayanya.

## Melawan Hegemoni Barat dalam Advokasi LGBT di Indonesia
Untuk membahas mengenai cara Indonesia untuk melawan advokasi LGBT, penulis akan menggunakan konsep kontra hegemoni. Konsep kontra hegemoni merupakan salah satu konsep tentang kritik rakyat atas penguasa yang dimotori oleh ilmuwan asal Italia, Antonio Gramsci sebagai jawaban atas proses hegemoni kelompok dominan. Bagi Gramsci (2001: 44- 45), realitas sosial yang ditunjukkan dengan adanya karakter kapitalistik yang eksploitatif, demikian juga dengan otoritaritarianisme rezim politik Bennito Mussolini, ternyata tidak kunjung memunculkan revolusi sosial, seperti yang dianggarkan oleh Marxisme Klasik. Bahkan justru yang muncul adalah gejala go to silent para revolusioner.
Menurut Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 2003) menyebutkan bahwa intelektual organis merupakan salah satu instrumen untuk melawan hegemoni, yaitu suatu institusi/kelompok/kelas yang langsung bersentuhan dengan kelas yang terdominasi dan bisa memberikan edukasi kesadaran terhadap apa yang sedang dialami oleh kelompok yang terdominasi untuk melawan suatu hegemoni demi tercapainya kepentingan kelompok masyarakat/kelas tersebut.
Pandangan Gramsci tentang kaum intelektual dikemukakan dalam dua catatan yang diletakkan pada bagian awal Prison Notebooks . Gramsci menolak pandangan tradisional dan vulgar terhadap intelektual yang hanya terdiri dari ahli sastra, filosof, dan seniman (termasuk jurnalis, yang mengaku  sebagai  sastrawan  dan  filosof,  dan  menganggap  diri  mereka sebagai intelektual sejati). Intelektual bukan dicirikan oleh aktifitas berpikir intrinsik yang dimiliki semua orang, namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual (Simon, 1999: 26) Dalam konteks Indonesia, upaya untuk melawan advokasi LGBT adalah dengan melawan kampanye-kampanye LGBT dengan kampanye- kampenye, sedangkan media dilawan dengan media secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai contoh perlu adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti LGBT, wartawan yang memberitakan tentang perlawanan LGBT, penulis yang menulis tentang bahaya LGBT, dan cendekiawan baik itu ilmuwan maupun tokoh agama yang melakukan diskusi publik tentang anti LGBT sehingga mampu mempengaruhi opini publik. Melalui bidangnya masing-masing, kaum intelektual organis bisa langsung menyentuh masyarakat/kelas yang terdominasi untuk memberikan edukasi kesadaran terhadap sesuatu yang sedang dialami dan melawan suatu hegemoni demi tercapainya kepentingan kelompok masyarakat/kelas tersebut.
Contoh nyata yang telah dilakukan sebagai contoh penulis Indonesia Tere Liye. Tere Liye menegaskan akan tetap kritis terkait LGBT di media sosial. Pernyataan tersebut menyusul kali kedua pemblokiran sementara akunnya oleh administrator Facebook, karena melakukan kritik terhadap LGBT di Indonesia (Republika, 2016). Hal senada disampaikan Munzir Hitami yang menyerukan perlu adanya gerakan sosial untuk melawan perilaku menyimpan LGBT. Gerakan sosial dinilai ampuh untuk menekan LGBT jika seluruh lapisan masyarakat melakukan upaya sinergis mulai dari keluarga, rumah tangga, organisasi masyarakat, pemerintah, Muhammadiyah dan NU, dan elemen masyarakat lainnya (Mandiri, 2016). Advokasi legalisasi LGBT pun mendapat reaksi dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu yang menegaskan bahwa perilaku menyimpang LGBT perlu adanya pertahanan terhadap
propaganda perubahan pola pikir. Hal itu akan lebih berbahaya lagi apabila propoganda yang semakin gencar dilakukan kelompok tersebut sudah menyebar luas dan menjangkiti anak bangsa (Dalimunthe, 2016).
Instrumen lainnya adalah catharsis yang dalam pemikiran Gramsci merupakan suatu transformasi kesadaran yang pada awalnya didasari oleh kepentingan suatu kelompok menjadi kepentingan global dengan cara menghentikan struktur sebagai kekuatan eksternal yang menghancurkan manusia, mengasimilasi struktur tersebut untuk dirinya sendiri dan membuatnya pasif; serta merubah struktur menjadi sarana kebebasan, instrumen untuk menciptakan bentuk ethico-politik baru, dan sumber inisiatif baru (Gramsci, 1971: 367)
Dalam konteks ini pemerintah termasuk pemerintah daerah perlu menyediakan sarana-sarana yang menjadi tempat bagi para penderita LGBT ini untuk berkonsultasi dan mendapat bimbingan untuk bisa kembali normal oleh kaum intelektual organis (misal: pemerintah, LSM, atau kelompok yang concern terhadap anti LGBT) untuk menyadari bahwa LGBT merupakan hal yang keliru sampai kemudian menjalar ke kelompok-kelompok LGBT lainnya sehingga memunculkan gerakan anti LGBT. Pemerintah perlu melakukan kerjasama sinergis dengan LSM, ormas, dan pihak-pihak lain yang juga memiliki perhatian untuk menolong para penderita LGBT ini untuk kembali pada kehidupan normal. Penderita LGBT membutuhkan dukungan semua pihak dalam proses penyadarannya dan penyembuhannya. Merekrut penderita LGBT yang sudah sembuh dan kembali hidup normal untuk menjadi agen penyembuh dan melakukan konseling, dapat menjadi alternatif untuk mengajak mereka yang berperilaku LGBT untuk kembali ke kehidupan normal. Pola transformasi seperti itu lahyang disebut oleh Gramsci sebagai catharsis dalam hegemoni.
Dari bagian ini kita dapat menarik sebuah bahwa perlu adanya upaya untuk melawan hegemoni advokasi legalisasi LGBT di Indo- nesia yang merupakan agenda internasional. Pertama, memunculkan intelektual organis yang mempu memberikan penolakan dan sangga- han terhadap argumen yang diberikan oleh LGBT. Kedua, menyadarkan dan mengedukasi orang-orang yang berorientasi LGBT dan mengem- balikan mereka ke kehidupan normal melalui intelektual organis terse- but  sehingga muncul catharsis terhadap hegemoni. Namun, hal tersebut perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkannya karena sebuah teori kadang indah pada tataran konseputal tetapi bisa menjadi utopia dalam tataran realitas. Melalui tulisan ini setidaknya penulis memberi- kan sumbangan pemikiran terhadap usaha hegemoni legalisasi LGBT dan upaya untuk melakukan kontra hegemonik terhadap isu tersebut di Indonesia.
Kesimpulan Mengemukanya polemik advokasi legalisasi LGBT merupakan sebuah fenomena domestik yang terkait dengan dunia internasional. LGBT memang sudah ada di Indonesia sejak lama, namun dengan adanya legalisasi oleh negara-negara di luar negeri mendorong komunitas LGBT di Indonesia untuk menuntut eksistensinya diakui pemerintah. Hal tersebut didorong pula oleh adanya globalisasi dalam komunikasi yang memudahkan informasi masuk dengan bebas tanpa dapat dibendung oleh sekat-sekat negara. Di samping itu, dengan adanya dukungan PBB, AS dengan perangkat diplomatiknya, dan pendanaan LGBT oleh UNDP yang sangat besar menyebabkan isu LGBT semakin kompleks. Penulis melihat fenomena tersebut merupakan sebuah aksi upaya hegemoni budaya Barat dengan selubung semangat emasnsipatory yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai Timur yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu perlu kiranya Indonesia melakukan kontra hegemoni dengan intelektual organis untuk mencapai sebuah kondisi catharsis, sehingga Indonesia mampu mempertahankan eksistensi norma dan nilai-nilai yang dianut.
Daftar Pustaka Ali, I. S. (2016) LGBT Sebuah Isu untuk Kepentingan Besar (online). ICMI. Tersedia  dalam:  <http://www.icmi.or.id/blog/2016/02/lgbt-sebuah- isu-untuk-tujuan-besar> [diakses 27 Februari 2016]
Ashley, R. K. (1981) Political Realism and Human Interests. International Studies Quarterly , 25(2), 204-236. BBC. (2015) Idahot 2015: Hak LGBT adalah HAM (online). BBC. Tersedia dalam: <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/05/150517_ idahot_2015> [diakses 28 Februari 2016] Beyer, A., C. (2012) Hegemony and Power in the Global War on Terrorism.
In Power in the 21st Century (pp. 29-41). Springer Berlin Heidelberg. Burchill, S., (2005) et.al. Theories of International Relations 3rd Edition. New York: Palgrave Macmillan.
Cox, R., W., and Sinclair T., J. (1983) Approaches  to  World  Order:  Gramsci, Hegemony and International Relation: an Essay in Method. Cambridge: Cambridge University Press.
Cox, R. W., and Sinclair, T. J. (1996) Approaches  to  World  Order  (No.  40). Cambridge: Cambridge University Press.
Cox, R. W. (1981) Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. Millennium: Journal of International Studies, 10 (2), 126.
Cranston, M. (1983) Are There Any Human Rights? Daedalus, Vol. 112, No.
4, 1-18.
Dalimunthe, I. (2016) Manteri Ryamizard serukan perang melawan LGBT
(online).  Republika  online.  Tersedia  dalam:  <http://www.rmol.
co/read/2016/02/23/236846/Menteri-Ryamizard-Serukan-Perang- Melawan-LGBT-> [diakses 27 Februari 2016] Deklarasi Montreal (n.a) <http://www.declarationofmontreal.org/ DeclarationofMontreal_Bahasa.pdf> [diakses 27 Februari 2005]
Effendi, A., Mansyur., Evandri, T., Sulimana. (2007) HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Fontana, B. (1993) Hegemony and Power, on the Relation between Gramsci and Machiavelli. London: Regents Frislidia. (2016) Gerakan Sosial Perlu Dibentuk Hapus LGBT (online). Antara. Tersedia dalam: <http://www.antaranews.com/berita/546699/ gerakan-sosial-perlu-dibentuk-hapus-lgbt> [diakses 27 Februari 2015]
Goldstein,  D.,  Shafritz,  J.,  and  Williams,  P.  (2006) Classic  Readings  and Contemporary  Debates  in  International  Relations. Belmont California: Thomson/Wadsworh. Gramsci, A. 1971. S election  from  the  Prison  Notebooks. Amerika Serikat: International Publisher Gramsci, A. (2001) Catatan-Catatan Politik. Surabaya: Pustaka Promethea. Hardiman, F., B. (2009) Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. Indrawan, A. (2016) Tere Liye tetap gunakan Media Sosial sebagai senjata untuk Melawan LGBT (online). Republika online. Tersedia dalam: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/23/ o2zkiw365-tere-liye-tetap-gunakan-media-sosial-sebagai-senjata- melawan-lgbt> [diakses 27 Februari 2016] Mandiri, A. (2016) Akademisi: Perlu Gerakan Sosial Untuk Melawan Lgbt Melalui  [http://www.suara.com/news/2016/02/24/064100/akademisi- perlu-gerakan-sosial-untuk-melawan-lgbt] <27/02/2016> Patria, N. dan Arief, A. (2003) Antonio  Gramsci:  Negara  dan  Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rafferty, L. K., dan Mansbach, W. (2012) Pengantar Politik Global. Bandung: Nusa Media.
Rezkisari, I. (2016) PBB keluarkan prangko LGBT pertama (online). Republika  online.  Tersedia  dalam:  <http://internasional.republika. co.id/berita/internasional/global/16/02/12/o2f5h9328-pbb-keluarkan- prangko-lgbt-pertama> [diakses 28 Februari 2016] Salzburg Academy. (2016) Social Media and LGBT Community (online). Tersedia  dalam:  <http://www.salzburg.umd.edu/unesco/social- media-and-lgbt-community> [diakses 28 Februari 2016] Simon, R. (1999) Gramsci’s Political Thought, an Introduction Atonio Gramsci. London: The Electric Book Company Ltd. Sindonews. (2016) Daftar Negara yang melegalkan LGBT (online).
Sindo  News.  Tersedia  dalam:  <http://lifestyle.sindonews.com/ read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan- sejenis-dan-lgbt-1454594358> [diakses 28 Februari 2016] Singh, R. (2002) Teori-Teori  Sosial  Gerakan  Baru,  Wacana  Jurnal  Ilmu  Sosial Transformatif Menuju Gerakan Sosial Baru, edisi 11 tahun III. Yogyakarta: INSIST Press. Sinyo. (2014) Anakku  Bertanya  Tentang  LGBT . Jakarta: Elex Media Computindo.
Syalaby, A. (2016) Berapa sebenarnya jumlah Gay di Seluruh Indonesia (online).  Tersedia  dalam:  <http://nasional.republika.co.id/berita/ nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay- di-seluruh-indonesia> [diakses 27 Februari 2016] Tahmindjis, P. (2014) Sexuality and Human Rights: A Global Overview. London: Routledge.
UNDP. (2014) Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup sebagai LGBT di Asia. UNDP Asia Pasifik.
United Nations Human Rights. (n.a) What is Human Rights. (online) Terse- dia dalam: <http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHuman - Rights.aspx> [diakses 27 Februari 2016] US Embassy Jakarta. (2016) Amerika Serikat Mendukung Perlindungan Hak Kaum Lesbian, Gay, Transeksual dan Biseksual (online).
Tersedia  dalam:  <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/ embnews_15052012.html> [ diakses 27 Februari 2016] WHO. (2005) ICD-10 Classification of Mental and Behavioural. Geneva: WHO Widjajanto, A. (2007) Transnasionalisasi Masyarakat Sipil. Yogyakarta: LKIS dan Pelangis Aksara.