## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI PADA
PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN DI PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA
Oleh: Dr. Putu Sekarwangi Saraswati, SH, MH I Wayan Wisadnya, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan kamboja Nomor 11A Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12, Denpasar ( Email. Sekarwangi@gmail.com, wisadnyarena@gmail.com)
Abstract, This study aims to determine the legal protection of insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia and the legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made in the health insurance  agreement  at  PT  Asuransi  Reliance  Indonesia  between  the  company  and  the insurance  customer.  Legal  protection  for  insurance  customers  in  the  health  insurance agreement  at  PT  Asuransi  Reliance  Indonesia  is  based  on  the  rights  of  the  insured  as stipulated  in  the  insurance  agreement  to  provide  compensation  to  the  insured,  if  the insurance company defaults, the judiciary can provide legal protection in the form of a fair decision for  the  insured  who  harmed  by  the  insurance  company  if  proven  in  court.  The legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made, there will be sanctions for non-compliance with registration obligations, providing compensation to insurance customers, the imposition of administrative sanctions is carried out after a written warning is given, given a maximum of 2 (two) times each. for a maximum period of 10 (ten) working days, returning the rights of the insured to the premium that has been deposited, criminal sanctions, based on the provisions of Article 55 of Law Number 24 of 2011, Companies that do not carry out their obligations as referred to in Article 19 of  Law  Number  24  of  2011  paragraphs  1  and  2,  shall  be  sentenced  to  a  maximum imprisonment of 8 (eight) years or a  maximum fine of Rp. 1,000,000,000, - (One Billion Rupiah).
Keywords: Legal Protection, Health Insurance Agreement.
Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi pada perjanjian asuransi kesehatan di PT Asuransi Reliance Indonesia sertaakibat hukum  apabila  perusahaan  asuransi  melakukan  wanprestasi  atas  perjanjian  asuransi kesehatan  yang  dibuatdalam  perjanjian  asuransi  kesehatan  di  PT  Asuransi  Reliance Indonesia  antara  perusahaan  dengan  nasabah  asuransi.  Perlindungan  hukum  terhadap nasabah  asuransi  pada  perjanjian  asuransi  kesehatan  di  PT  Asuransi  Reliance  Indonesia yaitu  berdasarkan  pada  hak-hak  tertanggung  yang  diatur  dalam  perjanjian  asuransi memberikan  penggantian  kepada  tertanggung,  jika  perusahaan  asuransi  melakukan wanprestasi  maka  badan  peradilan  dapat  memberi  perlindungan  hukum  berupa  putusan yamg  adil  bagi  tertanggung  yang  dirugikan  oleh  perusahaan  asuransi  jika  terbukti dipengadilan.  Akibat  hukum  apabila  perusahaan  asuransi  melakukan  wanprestasi  atas perjanjian  asuransi  kesehatan  yang  dibuat  maka  timbulnya  sanksi  atas  ketidak  patuhan dalam kewajiban pendaftaran, memberikan ganti rugi kepada nasabah asuransi, pengenaan sanksi  administratif  dilakukan  setelah  dilaksanakan  teguran  tertulis,  diberikan  paling banyak 2 (dua) kali masing  – masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja,  mengembalikan  hak-hak  tertanggung  atas  premi  yang  sudah  disetorkan,  sanksi pidana,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  Undang  –  Undang  Nomor  24  Tahun  2011, Perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  pasal  19  Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 ayat 1 dan 2, dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Asuransi Kesehatan.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kehadiran  institusi  hukum  akan membawa  masyarakat  dalam  suatu keteraturan  yang  mantap  bagi  usaha manusia  untuk  memperoleh  keadilan ekonomi,  sosial,  politik  dan  lain-lain. Dengan  adanya  norma  hukum  itulah, yang  akan  menuntut  para  anggota masyarakat  untuk  bertingkah  laku  yang baik dalam hubungan hidup bermasyarakat, ketertiban dan ketentraman  yang  terjadi  di  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berarti  para anggota  masyarakat  dapat  memahami kehadiran hukum di tengah masyarakat.
Fungsi  hukum  secara  konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan hidup manusia agar menjadi teratur  dan  lancar,  hal  ini  perlu dipertahankan  secara  terus  menerus dalam  waktu  yang  lama.  Di  dalam masyarakat  yang  maju  dan  kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya akan menjadi sarana untuk mengarahkan pengaturan masyarakat ( Social Engineering ) atau tata hidup bermasyarakat.  Fungsi  hukum  berkaitan dengan suatu perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu  perbuatan  hukum  mengenai  harga benda  kekayaan  antara  dua  belah pihak,dimana  satu  pihak  berjanji  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu hal,  sedangkan  pihak  lain  menurut pelaksanaan janji itu. 1 Perlindungan hukum bagi tertanggung  dalam  perjanjian  asuransi, dalam  hal  ini  menimbulkan  hubungan dimana orang yang satu berhak dan yang lain  berkewajiban  untuk  memenuhi prestasi.  Berdasarkan  latar  belakang masalah di atas maka peneliti mengambil
1 Wirjono  Prodjodikoro,  2011, Hukum
Perdata Tentang
Persetujuan-persetujuan
Tertentu , Sumur Bandung. h. 6.
inisiatif  untuk  menganalisa  lebih  dalam terkait  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah  Asuransi  Pada  Perjanjian Asuransi  Kesehatan  di  PT  Asuransi Reliance Indonesia.

## 1.2  Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  uraiian  latar belakang permasalah diatas dalam hal ini dapat  dikemukakan  permasalahannya yaitu:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi pada perjanjian asuransi kesehatan di PT Asuransi Reliance Indonesia? 2. Bagaimanakah  akibat  hukum apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi atas perjanjian  asuransi  kesehatan yang  dibuat  dalam  perjanjian asuransi kesehatan di PT Asuransi  Reliance  Indonesia antara perusahaan dengan nasabah asuransi? 1.3  Ruang Lingkup Masalah Dalam ruang lingkup masalah ini akan diuraikan pokok-pokok permasalahan secara garis besarnya yang menggambarkan materi pembahasan dari skripsi  ini.  Dengan  adanya  penegasan mengenai  ruang  lingkup  masalah  ini diharapkan dapat mencegah pembahasan yang terlalu luas serta dapat memberikan pedoman dalam pembahasan atau pokok permasalahan.  Terhadap  permasalahan yang pertama akan penulis bahas tentang perlindungan  hukum  terhadap  nasabah asuransi pada perjanjian asuransi kesehatan  di  PT.Asuransi  Reliance Indonesia. Dan yang kedua akibat hukum apabila  perusahaan  asuransi  melakukan wanprestasi  atas  perjanjian  asuransi kesehatan  yang  dibuat  dalam  perjanjian asuransi  kesehatan  di  PT  Asuransi
Reliance  Indonesia  antara  perusahaan dengan nasabah asuransi.
1.4  Tujuan Penelitian
Ada 2 tujuan dalam penelitian ini
: 1.4.1  Tujuan Umum Adapun tujuan umumnya adalah :
a. Untuk  memperoleh  gelar sarjana hukum. b. Untuk  melaksanakan  Tri
Dharma  Perguruan  Tinggi khususnya  pada      bidang penelitian  yang  dilakukan oleh mahasiswa. c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum. 1.4.2  Tujuan Khusus Adapun  tujuan  khusunya  adalah : a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap  nasabah  asuransi pada  perjanjian  asuransi kesehatan  di  PT  Asuransi Reliance Indonesia. b. Untuk  mengetahui  akibat hukum  apabila  perusahaan asuransi melakukan wanprestasi  atas  perjanjian asuransi  kesehatan  yang dibuat  di  PT  Asuransi Reliance Indonesia. 1.5  Kerangka Teoristis dan Hipotesis 1.5.1 Teori Negara Hukum Negara  berdasarkan  atas  hukum ditandai  oleh  beberapa  unsur  antara  lain semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada  ketentuan  hukum  yang  sudah  ada sebelum  perbuatan  atau  tindakan  itu dilakukan. 2 Negara  Indonesia  adalah negara  hukum  ( Rechtstaat ),  hal  ini sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-
2 Sugiyanto  dan  Bambang  Giyanto,
2008, Hukum  Administrasi  Negara ,  Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, h. 11.
3 Ahmad ali, 2012, Menguak teori hukum dan teori peradilan , Kharisma Putra Utama, h. 40.
4 Md  Dharma  Weda,  2008, Teori Konstitusi  dan  Negara  Hukum ,  Program  Pasca
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Para  pakar  ilmu  sosial  yang mempunyai  suatu  minat  berprofesional terhadap kata hukum tersebut mendapati kesukaran  untuk  menangkap  esensi hukum  dalam  suatu  bahasa  yang sederhana.  Menurut  Emanuel  Kant bahwa  tidak  ada  seorang  yuris  pun mampu  membuat  suatu  definisi  hukum yang tepat. 3
Pada  konstitusi  suatu  negara memnggambarkan secara jelas dalam isi konstitusi itu menurut MR. JG Steenbeek, bahwa isi konstitusi itu pada dasarnya adalah :
a.  Adanya  jaminan  terhadap  hak-hak suatu manusia dan warga negaranya. b.  Ditetapkan  susunan  ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
c.  Adanya  pembagian  dan  pembatasan tugas  ketatanegaraan  yang  juga bersifat fundamental. 4 Negara  Hukum  adalah  negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan  bagi  warganya.  Maksudnya adalah  segala  kewenangan  dan  tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.  Hal  yang  demiikian  akan mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan hidup warganya. 5
Perlindungan  hukum  terhadap tertanggung  dalam  suatu  perjanjian asuransi merupakan suatu hal yang patut. Kepatutan  perusahaan  asuransi  dalam meberikan  perlindungan  merupakan  hal yang  wajib.  Perlindungan  hukum  bagi tertanggung  dalam  perjanjian  asuransi, dalam  hal  ini  menimbulkan  hubungan dimana orang yang satu berhak dan yang lain  berkewajiban  untuk  memenuhi prestasi.  Sebagai  pihak  dalam  suatu perjanjian  maka  kedudukan  tertanggung
Sarjana, Universitas Mahendradatta, Denpasar, h. 11
5 Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro,
1993, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara ,  Ghoila Indonesia,
Jakarta, h. 111\
dan penanggung dalam perjanjian asuransi  harus  memiliki  posisi  yang setara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen (UUPK), juga diatur hak dan kewajiban  dari  pelaku  usaha,  dalam  hal ini  adalah  penanggung  dalam  asuransi, sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal 6, yaitu hak pelaku usaha adalah:
1. Hak  untuk  menerima  pembayaran yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak  untuk  mendapat  perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik apabila  terbukti  secara  hukum bahwa  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan; 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Demikian halnya dalam perlindungan  hukum  bagi  tertanggung dalam  perjanjian  asuransi, dalam  hal ini hak-hak  tertanggung  yang  diatur  dalam perjanjian asuransi ditinjau dari undang- undang  tentang  asuransi  yakni  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian. Maka dasar hukum dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHper), Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD),  dan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian  dapat  dijadikan  landasan yuridis dalam memberikan perlindungan’\hukum  bagi  tertanggung dalam  perjanjian  asuransi  dan  memberi sanksi bagi yang melakukan wanprestasi. 1.5.2. Teori Perlindungan Hukum
6 Satjipto  Raharjo,2000, Ilmu  Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53.
7 Dyah  Ochtorina  Susanti,  2011, Teori Perlindungan  Hukum,  Bahan  ajar  mata  kuliah
Fitzgerald  menjelaskan  teori pelindungan hukum yaitu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan  hukum  harus  melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan  kesepakakat  tersebut  untuk mengatur  hubungan  prilaku  antara anggota-anggota masyarakat. 6
Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi  hukum,  agar  hak  mereka terpenuhi. 7
Hukum  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia  berbeda  dengan norma-norma  yang  lain.  Karena  hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi  hak  dan  kewajiban.  Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang  fungsi  hukum  dan  perlindungan hukum.  Ia  berpendapat  bahwa:  “dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak  dicapai  adapun  tujuan  pokok hukum  adalah  menciptakan  ketertiban dan  keseimbangan.  Dengan  tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan  kepentingan  manusia  akan terlindung.  Dalam  mencapai  tujuannya itu  hukum  bertugas  membagi  hak  dan kewajiban  antar  perorangan  di  dalam masyarakat,  membagi  wewenang  dan mengatur  cara  memecahkan  masalah
Teori  Hukum ,disampaikan  di  Program  Pasca Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam  Kadiri (UNISKA), Kediri, h. 4.
hukum  serta  memelihara  kepastian hukum.” 8 Roscoe  Pound  dikutip  oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam  melaksanakan  kontrol  sosial  dan atau rekayasa sosial. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah  sebagai  sarana  untuk  melakukan rekayasa  sosial  ( social  engineering ).  Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai  tujuan  ketertiban  hukum dengan mengakui kepentingan- kepentingan itu,dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan  tersebut  dan aturan  hukum  yang  dikembangkan  serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta
dilaksanakan  melalui  prosedur  yang berwibawa,  juga  berusaha  menghormati berbagai  kepentingan  sesuai  dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. 9 Perlindungan hukum merupakan tindakan  Negara  untuk  melakukan sesuatu  dengan  (memberlakukan  hukum negara  secara  esklusif)  tujuan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hak-hak seseorang atau kelompok orang. 10 Dalam perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Pada Perjanjian  Asuransi  Kesehatan  jika perusahaan asuransi melakukan wanprestasi  maka  peran  dan  atau tindakan  Negara  yakni  pemerintah melalui  badan  peradilan  dapat  memberi perlindungan  hukum  berupa  putusan yamg  adil  bagi  tertanggung  yang dirugikan  oleh  perusahaan  asuransi  jika terbukti dipengadilan.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis mempergunakan  jenis  penelitian  hukum normatif dan didukung dengan penelitian
8 Sudikno Mertokusumo,1999,
Mengenal  hukum  Suatu  Pengantar ,  Liberty,
Yogyakarta, h. 71.
9 Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi,2002, Pengantar  Filsafat  Hukum ,    Mandar  Maju, Bandung, h. 74.
10 Satjipto  Raharja,  2002, Ilmu  Hukum , PT Citra Aditia Bakti, Bandung, h. 54.
hukum  empiris.  Menurut  Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip- prinsip  dan tata cara  memecahkan  suatu masalah,  sedangkan  penelitian  adalah pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan tuntas  terhadap  suatu  gejala  untuk menambah  pengetahuan  manusia,  maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi  dalam  melakukan  penelitian. Penelitian hukum secara normatif adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  baku  utama,  menelah  hal  yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas- asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data skunder,  diantaranya  norma,  kaidah  dan aturan  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan,  dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain yang berhubungan erat dengan penelitian.  Penelitian  hukum  empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung  ke  lapangan  untuk  melihat secara  langsung  penerapan  perundang- undangan  atau  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum, serta  melakukan  wawancara  dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 11 2.2 Jenis Pendekatan Secara garis besar dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari jenis pendekatan, ada 2 jenis pendekatan yang digunakan diantaranya: 1. Pendekatan Perundang-undangan adalah  pendekatan  yang  dilakukan secara yuridis yang maksdunya adalah pendekatan terhadap materinya didasarkan  atas  hal-hal  yang  telah
11 Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 6.
22 Soerjono  Soekanto,  1997, Tata  Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bi d ang Hukum, Galia Indonesia, Jakarta, h. 7.
diatur  dalam  norma-norma  hukum atau perundang-undangan.
2.  Pendekatan  Konsep  adalah  bahwa setiap  perjanjian  yang  dibuat  harus ada  dua  pihak  atau  lebih  diawali dengan adanya kata sepakat dari para pihak.  Kesepakatan  adalah  syarat utama  adanya  perjanjian  disamping syarat yang lainnya ada subyek (para pihak)  ada  obyek  atau  bendabarang yang  diperjanjikan,  lama  waktu  dan kesepakatan  besarnya  uang  dan kecakapan  bertindak  dalam  hukum atau sudah dewasa. 22

## 2.3 Sumber Bahan Hukum
Dalam  penyusunan  penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi  3  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  skunder,  bahan  hukum tersier.
a) Bahan  Hukum  Primer  merupakan bahan  hukum  yang  mengikat  atau yang  membuat  orang  taat  pada hukum seperti peraturan perundang- undangan.  Bahan  hukum  yang penulis  gunakan  sepertiUndang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen sebagai landasan hukum dari penelitian ini.
b) Bahan  Hukum  Skunder  diartikan sebagai  bahan  hukum  yang  tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan  hasil  olahan  pendapat atau  pikiran  para  pakar  ahli  yang mempelajari  suatu  bidang  tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti  akan  mengarah.  Penulis disini menggunakan buku-buku yang  berkaitan  dengan  perjanjian asuransi  seperti  buku  Pengantar
Penelitian Hukum, Hukum Asuransi Indonesia,  Managemen  Asuransi, Kedudukan  Hukum,  Dasar-Dasar Asuransi, jurnal hukum dan internet
23 Peter  Mahmud  Marzuki  Op.Cit. , h.
93.
yang merupakan landasan teori dari penelitian ini.
c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum  yang  mendukung  bahan hukum  primer  dan  skunder  dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. 23 Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni Kamus Hukum dan wawancara  langsung  dengan  pihak asuransi  di  PT  Asuransi  Reliance
Indonesia  yang  merupakan  data pelengkap  dari  data  primer  dan skunder penelitian ini. 12
2.4  Teknik  Pengumpulan  Bahan

## Hukum
Untuk memperoleh bahan hukum  yang diperlukan dalam penelitian ini  digunakan  beberapa  teknik  dan  alat pengumpulan  bahan  hukum  yakni  Studi pustaka dan dokumentasi, dalam studi ini dilakukan pengumpulan,
menginventarisir dan mempelajari bahan hukum  baik  bahan  hukum  skunder maupun  primer  dan  tersier  atau  bahan- bahan  non  hukum  atau  bahan-bahan dokumen penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni perlindungan hukum    perjanjian  asuransi  pada tertanggung  jika  perusahaan  asuransi melakukan wanprestasi.

## 2.5  Teknik  Pengolahan  dan  Analisa Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  metode  kuantitatif  dan metode  kualitatif.  Metode  kuantitatif yakni  pendekatan  pengolahan  bahan hukum  melalui  metode  statistik  yang terkumpul dari data skunder. Sedangkan metode kualitatif yaitu pengolahan bahan hukum secara mendalam melalui pengamatan,wawancara, dan literatur.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah Asuransi Berdasarkan Perjanjian  Asuransi  Kesehatan  di  PT Asuransi Reliance Indonesia
Perlindungan  terhadap  nasabah asuransi  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  menempatkan tertanggung  dalam  posisi  tawar  yang cukup  kuat  dan  dalam  Pasal  4  undang- undang ini memberikan hak-hak tertanggung sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; c. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
d. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
e. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
f. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
g. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan; Sedangkan kewajiban tertanggung  menurut  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen adalah :
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dasar  hukum  dan  perlindungan hukum  bagi  nasabah  asuransi  adalah dengan  melihat  bentuk  dari  perjanjian asuransi  yang  merupakan  perjanjian konsesnsual. Perjanjian konsensual adalah  suatu  perjanjian  yang  sudah terbentuk sejak adanya katasepakat. Asas konsenseualisme  ini  dalam  hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata sifat konsensual dari perjanjian konsensual dalam perjanjian  asuransi  terdapat  dalam  Pasal 257  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  (KUHD)  yang  menentukan bahwa “perjanjian pertanggungan
diterbitkan  seketika  setelah  ia  ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal  balik  dari  penanggung  dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.  Sebagai  pihak  dalam suatu perjanjian maka kedudukan tertanggung  dan  penanggung  dalam perjanjian asuransi harus memiliki posisi yang setara. 3.2 Akibat  Hukum  Perusahaan Asuransi  Melakukan  Wanprestasi Menurut Perjanjian Asuransi Kesehatan  Di  PT  Asuransi  Reliance Indonesia. Pada dasarnya perjanjian menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPer) dalam pasal 1233
menegaskan  bahwa  setiap  perjanjian dilahirkan  baik  karena  persetujuan,  baik karena undang-undang ditegaskan bahwa setiap  kewajiban  perdata  dapatterjadi karena  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yang secara sengaja  dibuat  oleh  mereka,  ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Dari penegasan  tersebut  dapat  dianalisis bahwa  perjanjian  terdiri  dari  dua  pihak yakni pihak pertama dan pihak kedua.
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak  harus  dijadikan  sebagai undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya,  sebagaimana  salah  satu asas  dalam  perjanjian  ada  yang  disebut dengan asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu perjanjian  dibuat  secara  sah  oleh  para pihak    mengikat  para  pihak  tersebut secara  penuh  sesuai  isi  perjanjian
tersebut. Termasuk juga perjanjian yang dikaji  dalam  penelitian  ini  yakni Perjanjian  Asuransi  Kesehatan  Di  PT Asuransi Reliance Indonesia.
Perjanjian  asuransi  kesehatan merupakan  perjanjian  yang  mengikat pihak  pertama  dan  pihak  kedua  yakni pihak  perusahaan  asuransi  dan  nasabah.
Adapun  hak  dan  kewajiban  masing- masing dalam perjanjian asuransi kesehatan  di  PT  Asuransi  Reliance Indonesia  berdasarkan  perjanjian  nomor 01174181100144700 adalah sebagai berikut : 1. Hak Nasabah a. Mendapatkan kartu identitas peserta sebagai  identitas  peserta  Asuransi Reliance untuk memperoleh pelayanan kesehatan. b. Memperoleh manfaat dan informasi tentang  hak  dan  kewajiban  serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
c. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan di  fasilitas  kesehatan  yang  bekerja sama  dengan  Asuransi  Reliance Kesehatan.
d. Menyampaikan  pengaduan,  kritik dan  saran  secara  lisan  maupun tertulis  kepada  Asuransi  Reliance Kesehatan.
2.   Kewajiban Nasabah
a.      Mendaftarkan  diri  sebagai  peserta Asuransi RelianceKesehatan kepada Asuransi Reliance Indonesia. b.  Membayar  iuran  secara  rutin  setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
a. Memberikan  data  dirinya  dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
b. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan  golongan,  pangkat  atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat/domisili dan pindah fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  serta perubahan alamat  email  dan  nomor handphone
c. Menjaga  kartu  peserta  agar  tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
d. Mentaati  semua  ketentuan  dan  tata cara pelayanan kesehatan.
1. Hak Perusahaan
a. Menerima premi asuransi
b. Menerima  data  lengkap  dan  benar dari nasabah
2. Kewajiban Perusahaan
a. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah asuransi. b. Mendaftarkan calon nasabahasuransi  sebagai  Peserta Jaminan  Kesehatan  kepada  PT Asuransi Reliance Indonesia.
c. Menandatangani  dan  memberikan polis kepada pihak tertanggung.
d. Menghitung  dan  memungut  iuran dari nasabah.
e. Memberikan  ganti  rugi  kepada tertanggung apabila peristiwa diperjanjikan  terjadi,  kecuali  jika terdapat  hal  yang  dapat  menjadi alasan  untuk  membebaskan  dari kewajiban  tersebut.  Apabila  dari pihak tertanggung melakukan sebuah kelalaian, seperti lupa membayar  premi,  hal  ini  dapat menyebabkan batalnya polis tersebut. Sehingga penanggung asuransi  bebas  dari  tanggungjawab menanggung  ganti  rugi,  apabila pada  saat  itu  juga  tertanggung mengalami kerugian.
Kadang  kala  dalam  pemenuhan hak  dan  kewajiban  sebagaimana  yang dibuat di awal tidak selalu berjalan lancar dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana perjanjian
asuransi kesehatan  yang  dibuat.  Pada  saat  tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing- masing  pihak,  inilah  yang  disebut wanprestasi.  Setiap  wanprestasi  yang dilakukan  tentu  menimbulkan  akibat hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dalam  perjanjian  asuransi  kesehatan nomor 01174181100144700 adapun akibat  hukum  perusahaan  melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :
1. Sanksi  atas  ketidakpatuhan  dalam Kewajiban Pendaftaran.
2. Memberikan ganti rugi kepada nasabah asuransi
3. Pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah dilaksanakan teguran  tertulis,  diberikan  paling banyak 2 (dua) kali masing – masing untuk  jangka  waktu  paling  lama  10
(sepuluh) hari kerja.
4. Mengembalikan hak-hak tertanggung atas premi yang sudah disetorkan
3. Sanksi Pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang nomor 24 Tahun  2011,  Perusahaan  yang  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana  pasal  19  Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 ayat 1 dan 2, dipidana dengan penjara paling lama  8  (delapan)  tahun  atau  pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

## PENUTUP Kesimpulan
1.  Perlindungan  mengandung  makna adanya  perlindungan  seperangkat  hak terkait  perlindungan  nasabah  asuransi dalam  perjanjian  asuransi  kesehatan antara  perusahaan  dan  nasabah  di  PT Asuransi  Reliance  Indonesia.  Adapun perlindungan  terhadap  nasabah  adalah sebagai  berikut  hak  atas  kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut,  hak  untuk  mendapat  pembinaan dan  pendidikan  konsumen,  hak  untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif,  hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tsb sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta  jaminan  yang  dijanjikan,  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa,  hak  untuk  didengar pendapat  dan  keluhannya  atas  barang dan/atau jasa yang digunakan. Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah asuransi pada perjanjian asuransi kesehatan di PTAsuransi Reliance Indonesia  yaitu  berdasarkan  pada  hak- hak  tertanggung  yang  diatur  dalam perjanjian asuransi memberikan penggantian  kepada  tertanggung  atau pemegang  polis  karena  kerugian  , kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukumkepada pihak ketiga yang mungkin dideritatertanggung atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung dengan  manfaat  yang  besarnya  telah ditetapkan dan atau didasrkan pada hasil pengelolaan  dana.  Perlindungan  hukum merupakan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan  hukum  negara  secara esklusif tujuan untuk memberikan jaminan  kepastian  hak-hak  seseorang atau  kelompok  orang.Pada  perspektif perlindungan  hukum  terhadap  nasabah asuransi pada perjanjian asuransi kesehatan  jika  perusahaan  asuransi melakukan  wanprestasi  maka  peran  dan atau  tindakan  negara  yakni  pemerintah melalui  badan  peradilan  dapat  memberi perlindungan  hukum  berupa  putusan yamg  adil  bagi  tertanggung  yang dirugikan  oleh  perusahaan  asuransi  jika terbukti dipengadilan.
2.  Akibat  hukum  apabila  perusahaan asuransi  melakukan  wanprestasi  atas perjanjian asuransi kesehatan yang dibuat di  PT  Asuransi  Reliance  Indonesia adalah  sebagai  berikut  :  sanksi  atas ketidakpatuhan dalam kewajiban pendaftaran,  memberikan  ganti  rugi kepada  nasabah  asuransi,  pengenaan sanksi  administratif  dilakukan  setelah dilaksanakan  teguran  tertulis,  diberikan paling  banyak  2  (dua)  kali  masing  – masing untuk jangka waktu paling lama 10  (sepuluh)  hari  kerja,  mengembalikan hak-hak  tertanggung  atas  premi  yang sudah disetorkan, sanksi pidana, berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  Undang –  Undang  Nomor  24  Tahun  2011, Perusahaan  yang  tidak  melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 19
Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011 ayat  1  dan  2,  dipidana  dengan  penjara
paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
Saran 1.  Disarankan  pelaksanaan  perjanjian oleh para pihak harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa baik  atau  sesuai  dengan  yang  patut dalam masyarakat yakni adanya itikad
baik.  Hak-hak  tertanggung  yang diatur  dalam  perjanjian  asuransi ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dalam hal ini sebaiknya  diterapkan  secara  efektif atas  peran  pemerintah  sebagai  pihak pengontrol  dan  pihak  swasta  dan masyarakat  sebagai  pelaku  usaha asuransi. 2.  Disarankan  masing-masing  pihak dalam suatu perjanjian asuransi  yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut, pihak yang mempunyai hak- hak  untuk  menuntut  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati. Peran  aparat  penegak  hukum  sangat penting dalam memberi perlindungan hukum  bagi  tertanggung  apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi,  adanya  control  dan pengawasanan kerjasama antara pemerintah  dan  aparat  penegak hukum. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdulkadir,Muhammad,  1980, Hukum
Perjanjian , Penerbit Alumni, Bandung. Budiarto,Agus, 2002, Kedudukan Hukum , Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta. Cammack,Mehr,  2001, Dasar-Dasar Asuransi , disadur oleh A. Hasymi, Cet.
I, Balai Aksara.
Daud  Busrodan,Abu,  1993, Asas-asas
Hukum  Tata  Negara ,  Ghoila Indonesia, Jakarta. Dharma,WedaMd, 2008, Teori Konstitusidan  Negara  Hukum , Program Pasca Sarjana, Universitas Mahendradatta, Denpasar. Hadisoeprapto,Haryono,1984, Pokok- Pokok  Hukum  Perikatan  Dan Hukum  Jaminan ,  Seri  Hukum Perdata, Cet. I, Liberty, Yogyakarta. Ichsan,Achmad,  2009, Hukum  Perdata IB , Cetakan II, Penerbit Pembimbing Masa, Jakarta. Kartini,Muljadi,  2003, Perikatan  Yang Lahir dari Perjanjian , PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta. Kasil,  C.S.T.,2007, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,  Cetakan  V,N,  Balai ustaka, Jakarta. Marzuki, PeterMahmud, 2011, Penelitian  hukum ,  Prenada  Media,
Jakarta.
Murtika, I Ketut, 2007, Hukum Asuransi Indonesia , Cetakan I, PT. Bina Aksara, Jakarta.
Purwosutjipto, 2006, Pengertian Hukum Dagang Indonesia , Pokok Pertanggungan,  Jilid Vi,  Cet.  II, Jambatan,Surabaya.
Prodjodikoro,Wirjono,  2001, Hukum Asuransi Di Indonesia , Cet. IV, PT. Intermasa, Jakarta.
Setiawan,  R,2007, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Penerbit Binacipta, Bandung.
Subekti,  1996, Hukum  Perjanjian. Intermasa , Cetakan Keenambelas. Jakarta.
Sudarma,SumadiPutu, 2007, Rancangan Undang-Undang Tentang Peraturan  Hukum  Perjanjian , Penerbit Senat Mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, Denpasar. Widjaya,Rai,  2002, Merancang  Suatu Kontrak  Teori  dan  Praktek ,  Kesain Blance. Jakarta.
Yahya,HarahapM, 2012, Segi-segi Hukum Perjanjian , Penerbit Alumni Bandung.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD NRI 1945)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-UndangNomor  8  Tahun  1999 Tentang PerlindunganKonsumen,
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  337 Tahun 2014, TambahanLembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5618.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun 1992TentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian

## C. Sumberlainnya
Wawancara  dengan  I  Putu  Gede  Harta Bawa, SE, Finance Manager Asuransi
di PT Asuransi Reliance
Indonesia, Tanggal 2 Mei 2020
Wawancara  dengan  Firman  Soleh, S.I.Kom, HRD Manager Asuransi di PT Asuransi Reliance Indonesia, Tanggal 7Mei 2020
Wawancara  dengan  Pandu  Prasetyo, General Affair Manager Asuransi di PT Asuransi Reliance Indonesia, Tanggal 7 Mei 2020