## Mitigasi Kegagalan Guna Mewujudkan Keberlanjutan E- Government
Dian Ayu Puspitasari, Teguh Kurniawan Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia puspitasari.dianayu@gmail.com
Received: 10th December 2020; Revised: 7th March 2021; Accepted: 8th March 2021;

## ABSTRACT
This  study  will  discuss  the  government's  effort  to  mitigate  the failure  in  realizing  e- government  sustainability.  E-government  sustainability  is  essential  to  be  reviewed  to ensure  the  system's  long-term  provision  of  benefits  to  the  public.  This  study  used qualitative  research  methods  through  literature  studies.  The  result  of  this  study  showed that  the  e-government  sustainability  discusses  the  length  of  implementation  and  the outcomes of e-government to stakeholders. The failure of e-government is still a challenge in realizing  e-government  sustainability  by  the  government.  For  this  reason,  the  government needs to mitigate the risk of failure. Some actions that can be taken by the government to realize e-government sustainability include: 1. Ensure that e-government is future-oriented; 2. Analyze the factors that will support the success and sustainability of e-government from the  beginning  and  incorporate  them  into  planning;  3.  Ensure  the  availability  of  resources and  support  from  stakeholders;  4.  Evaluate  by  looking  at  the  reality  that  is  currently happening; and 5. Develop e-government according to public needs.
Keywords: e-government; e-government failure; e-government sustainability

## ABSTRAK
Studi ini  akan menguraikan  upaya  pemerintah  dalam memitigasi  kegagalan guna mewujudkan  keberlanjutan  e-government.  Keberlanjutan  e-government  merupakan suatu  hal  yang  penting  untuk  dikaji  guna  memastikan  pemberian  manfaat  oleh  sistem dalam  jangka  waktu  yang  panjang  kepada  publik.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam studi adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil studi  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan  e-government  tidak  hanya  membahas mengenai  waktu  implementasi  saja,  tetapi  juga  dampak  dari  e-government  kepada stakeholder .  Kegagalan  e-government  masih  menjadi  tantangan  dalam  mewujudkan keberlanjutan  e-government  oleh  pemerintah.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu  untuk melakukan mitigasi munculnya risiko kegagalan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh  pemerintah  guna  mewujudkan  keberlanjutan  e-government,  antara  lain:  1. Memastikan  bahwa  e-government  berorientasi  kedepan;  2.  Menganalisis  faktor-faktor yang  akan  mendukung  kesuksesan  dan  keberlanjutan  e-government  sedari  awal  dan memasukkan hal-hal tersebut dalam perencanaan; 3. Memastikan adanya ketersediaan sumber  daya  dan  dukungan  dari  stakeholder;  4.  Melakukan  evaluasi  dengan  melihat realitas  yang  saat  ini  sedang  terjadi;  serta  5.  Mengembangkan  e-government  sesuai dengan kebutuhan publik.
Kata kunci: e-government; keberlanjutan e-government; kegagalan e-government

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 4 -  NO. 1 – April 2021
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah  menjadi  perhatian  oleh banyak pihak tidak terkecuali oleh pemerintah dikarenakan  dapat menjadi alat untuk  mendukung  aktivitas  maupun  tata  kelola  pemerintahan.  Melalui pemanfaatan TIK oleh pemerintah atau disebut dengan e-government, Mahmoodi and  Nojedeh  (2016)  mengungkapkan  bahwa  inovasi  pemerintah  dalam memberikan  layanan  publik  akan  meningkat,  begitu  pula  dengan  kecepatan pemberian  layanan.  Akses  warga  terhadap  informasi  dan  layanan  publik  akan semakin  lebih  mudah.  Sebelum  diterapkannya  e-government,  warga  harus mendatangi  kantor  pemerintah  guna  mendapatkan  layanan sedangkan saat  ini dapat  dilakukan  secara  online.  Selanjutnya,  e-government  dapat  dijadikan sebagai  sarana  pemerintah  untuk  berinteraksi  dengan  stakeholder  (Reddick  & Roy,  2013),  baik  warga  negara,  sektor  privat,  NGO/LSM,  maupun  dengan pegawai  pemerintah  itu  sendiri.  Pemerintah  dapat  menyebarkan  informasi kepada  warga  (Zhang,  Xu,  Zhang,  &  Chen,  2016),  menjadikan  sarana  untuk berkolaborasi  (Weerakkody,  Irani,  Lee,  Osman,  &  Hindi,  2013),  hingga menjadikan wadah  bagi  warga  untuk  berpartisipasi secara  online  (Toots,  2019; Wirtz,  Daiser,  &  Binkowska,  2018)  dalam  suatu  pengambilan  keputusan maupun  sebagai  pengawas  eksternal  pemerintah.  Tidak  hanya  sampai  di  situ saja,  dengan  menerapkan  e-government  pemerintah  berpeluang  untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasinya (Santa, MacDonald, & Ferrer, 2019). Berbagai nilai publik dapat diberikan kepada stakeholder , baik dari segi pelayanan  publik,  administrasi  maupun  peningkatan  kesejahteraan  warga (Twizeyimana  &  Andersson,  2019).  Di  dasarkan  pada  berbagai  hal  tersebut,  e- government berperan besar bagi pemerintah. Untuk itu, tidak sedikit pemerintah dari  berbagai  negara  baik  maju  maupun  berkembang  untuk  menerapkan  e- government.
Guna  memberikan  manfaat  kepada stakeholder secara  berkelanjutan,  e- government  hendaknya  dapat  diterapkan  dalam  waktu  yang  lama.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Dzhusupova,  Janowski,  Ojo,  and  Estevez  (2011) mengungkapkan bahwa pemerintah harus menginstitusionalisasikan program e- government  miliknya  serta  membangun  kapasitas  pemerintahannya  untuk menjamin  e-government  tetap  berlanjut.  Selain  itu,  keberlanjutan  memerlukan evaluasi  serta  pengembangan  e-government  supaya  keberadaannya  sesuai dengan  kebutuhan stakeholder .  Hal  tersebut  dilakukan  karena  konsep keberlanjutan e-government sendiri tidak hanya berkaitan dengan waktu, tetapi juga  hasil  yang  diberikan  oleh stakeholder (Larsson  & Grönlund,  2014).  Di  sisi lain, Lessa (2019) memandang bahwa manfaat jangka panjang merupakan suatu kebutuhan sebagai pengganti dari investasi yang diberikan untuk e-government oleh  suatu  negara.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu  untuk  memikirkan  tentang keberlanjutan mulai dari tahap awal pembangunan e-government. Namun  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  hingga  saat  ini penerapan e-government banyak mengalami hambatan, bahkan berbagai negara mengalami  suatu  kegagalan.  Heeks  (2003)  mengungkapkan  bahwa  dari  40 laporan  mengenai  e-government  pada  negara  berkembang  yang  dianalisis olehnya,  hanya  15%  yang  sukses  untuk  mencapai  tujuan,  50%  mengalami kegagalan  parsial,  dan  35%  mengalami  kegagalan  total.  Beberapa  pemerintah pada  negara  maju  maupun  berkembang  mengalami  kegagalan  e-government. Pertama, Cyber  Policy  Forum di  Korea  Selatan  mengalami  kegagalan  dimana
terdapat  penurunan  angka  partisipasi  dari  warga  karena  tidak  adanya kerjasama secara menyeluruh dengan pemerintah kota, sedangkan masyarakat ingin  opini  yang  mereka  berikan  dalam  sistem  berguna  dalam  pembuatan kebijakan  (Chun  &  Cho,  2012).  Kedua, Thailand  Smart  ID  Card  Project mengalami kegagalan dikarenakan tidak bisa membangun dan menjaga jaringan aktor  yang  terlibat  di  dalamnya  (Gunawong  &  Gao,  2017),  Ketiga,  Osale.ee sebagai  sistem  e-partisipasi  di  Estonia  juga  mengalami  kegagalan  dimana keterikatan dengan masyarakat dan jumlah pengunjung mengalami penurunan dan  bahkan  pengembangan  sistem  dihentikan  (Toots,  2019).  Didasarkan pengalaman  kegagalan  e-government  pada  ketiga  negara  tersebut,  faktor  yang berkontribusi  dalam  adanya  suatu  kegagalan  mungkin  berbeda-beda  sesuai dengan  konteks  e-government  maupun  negaranya,  baik  dari  sisi  teknologi, manusia, maupun organisasi.
Terdapat  konsekuensi  yang  dialami  oleh  suatu  negara  dari  adanya kegagalan e-government. Bagi negara yang memiliki sumber daya finansial yang terbatas, adanya kegagalan merupakan suatu harga yang mahal karena mereka akan  kehilangan  berbagai  biaya  potensial  yang  diantaranya  adalah  biaya langsung,  biaya  tidak  langsung,  biaya  peluang,  biaya  politik,  biaya  manfaat, biaya  kedepan  (Heeks,  2003).  Selanjutnya,  adanya  kegagalan  membawa kemungkinan  pengembangan  sistem  tidak  dilakukan,  bahkan  operasionalisasi sistem bisa saja dihentikan seperti yang terjadi pada Osale.ee, sehingga manfaat dari  e-government  tidak  bisa  dirasakan  oleh stakeholder. Ditambah  lagi kegagalan  keberlanjutan  juga  merupakan  bentuk  dari  kegagalan  e-government yang terjadi setelah adanya implementasi sistem (Heeks & Mundy, 2001).
Studi  mengenai  keberlanjutan  tergolong  baru  pada  topik  bahasan  e- government dan meningkat tajam pada tahun 2008 (Larsson & Grönlund, 2014). Beberapa  penelitian  sebelumnya  membahas  mengenai  faktor-faktor  yang berkontribusi  dalam  keberlanjutan  inovasi  e-government  (Schlæger  &  Stepan, 2017),  peran  aktor  dalam  keberlanjutan  (Nurdin.  Nurdin,  Stockdale,  & Scheepers,  2014),  karakteristik  e-government  berkelanjutan  (Aljarallah  &  Lock, 2018),  hingga  kerangka  kerja  yang  menghubungkan  antara  kesuksesan  dan keberlanjutan  e-government  (Lessa,  2019).  Namun,  studi  terdahulu  kurang mengaitkan  secara  langsung  antara  kegagalan  dengan  keberlanjutan  e- government.  Untuk  itu,  studi  ini  akan  mengaitkan  antara  keduanya  dan membahas  upaya  untuk  memitigasi  kegagalan  sebagai  tantangan  dari keberlanjutan.
Bayang-bayang  akan  terjadinya  kegagalan  keberlanjutan  pada  e- government  terus  terjadi.  Hal  tersebut  dikarenakan  e-government  dapat  gagal seiring  waktu  setelah  sistem  diterapkan  (Heeks  &  Mundy,  2001)  atau  disebut kegagalan  keberlanjutan.  Pemerintah  diharapkan  bisa  melihat  hambatan  yang saat  ini  dialami  dan  kemungkinan  yang  terjadi  kedepan,  membangun  e- government sesuai dengan kebutuhan stakeholder , sembari memitigasi semakin besarnya  risiko  kegagalan.  Untuk  itu,  tujuan  dari  studi  ini  adalah  ingin membahas  mengenai  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memitigasi  adanya  kegagalan  sehingga  dapat  mewujudkan  keberlanjutan  e- government.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran dalam  ilmu  administrasi  publik  dan  dapat  dijadikan  acuan  bagi  administrator publik dalam membangun dan mengembangkan e-government.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  kualitatif  dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui  kajian pustaka (literature review). Creswell and Creswell (2018) mengungkapkan bahwa kajian pustaka merupakan ringkasan mengenai suatu topik tertentu yang didapatkan dari  artikel maupun buku.  Peneliti  mengumpulkan  data  melalui  berbagai  literatur  seperti  jurnal, artikel hasil konferensi, buku, laporan, dan berita terkait dengan kegagalan dan keberlanjutan e-government, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk  memitigasi  kegagalan  guna  mewujudkan  keberlanjutan  e-government. Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  hasil  kajian  pustaka  selanjutnya  dipelajari untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.
Selanjutnya,  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  mengacu  pada  tiga aktivitas yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, and Saldana (2014), yaitu: 1. Kondensasi  data  dimana  melakukan  proses  penyeleksian,  pemfokusan, penyederhanaan, pengabstarkan, dan transformasi dari data yang dikumpulkan; 2.  Penyajian  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk  mengetahui  apa  yang  terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan; dan 3. Penarikan kesimpulan sebagai hasil dari interpretasi, penggambaran dan pemaknaan data dalam bentuk hasil analisis.  Ketiga  aktivitas  tersebut  dilakukan  untuk  mengetahui  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  memitigasi  kegagalan  guna mewujudkan keberlanjutan e-government.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Keberlanjutan E-Government
Pada  era  digitalisasi  seperti  saat  ini,  pemanfaatan  TIK  banyak  dilakukan oleh  berbagai  pihak.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  digitalisasi  telah  menjadi bagian  dari  seluruh  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Pemanfaatan  TIK saat ini telah masuk ke ranah pemerintahan, dimana TIK dijadikan alat untuk menunjang  berbagai  aktivitas  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya.  Nam (2014)  mengidentifikasi  beberapa  aktivitas  pemerintah  dengan  memanfaatkan TIK, antara lain: 1. Layanan transaksional; 2. Pemberian informasi; 3. Pencarian informasi  mengenai  kebijakan  pemerintah;  4.  Ikut  serta  dalam  pengambilan keputusan;  dan  5.  Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pembuatan kebijakan, informasi dan layanan.
Definisi e-government dikemukakan oleh OECD (2003) sebagai penggunaan TIK,  khususnya  internet  sebagai  alat  untuk  menuju  pemerintahan  yang  lebih baik.  Maksud  dari  pemerintahan  yang  lebih  baik  tersebut  adalah  adanya peningkatan  seperti  pada  hasil  kebijakan,  kualitas  pelayanan,  dan  partisipasi warga  negara  dalam  pemerintahan.  Di  sisi  lain,  Gadriot-Renard,  dan  Vergez (2003)  dalam  Twizeyimana  and  Andersson  (2019)  mengungkapkan  definisi  e- government  dalam  cakupan  yang  lebih  luas,  dimana  e-government dikonseptualisasikan  sebagai  pemanfaatan  TIK  yang  diikuti  dengan  perubahan organisasi  untuk  memperbaiki  struktur  dan  proses  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Didasarkan pada kedua definisi tersebut, e-government tidak hanya dilihat  sebagai  penggunaan  atau  pemanfaatan  TIK  semata,  tetapi  juga  adanya transformasi  proses  bisnis  yang  ada  di  dalam  pemerintah,  seperti  proses pemberian layanan publik bagi masyarakat ataupun pengambilan kebijakan.
E-government sendiri dapat dikatakan sebagai suatu sistem informasi. Hal tersebut  dikemukakan  oleh  Heeks  (2006)  didasarkan  pada  fungsi  utama  dari
suatu teknologi informasi itu sendiri, dimana digunakan untuk menangani data dan  menghasilkan  informasi.  Data  yang  dimasukkan  dalam  sistem  akan diproses  guna  menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  penggunanya. Pengguna tersebut adalah stakeholder dalam penerapan e-government. Cakupan  pembahasan  e-government  berkaitan  juga  dengan  hubungan antara  pemerintah  dengan stakeholder ,  baik  warga  negara,  sektor  privat, maupun  pemerintah  sendiri.  Literatur  menyebutkan  bahwa  e-government merupakan  pemanfaatan  TIK  oleh  pemerintah  yang  dapat  meningkatkan  akses dan  penyampaian  informasi  maupun  layanan  bagi stakeholder dan  dirinya sendiri (Mahmoodi & Nojedeh, 2016; Weerakkody et al., 2013). Hal tersebut juga diperkuat  oleh  United  Nation  (2018)  yang  mengungkapkan  bahwa  dengan menggunakan media online dapat mempermudah aksesibilitas pelayanan publik dan informasi serta memperkenalkan adanya pengambilan kebijakan yang lebih baik.  Tidak  hanya  sampai  di  situ  saja,  dengan  memanfaatkan  internet pemerintah  memiliki  peluang  untuk  melibatkan  stakeholder  yang  lebih  luas (Evans-Cowley & Hollander, 2010; Seltzer & Mahmoudi, 2013). Selain  menjadi  jembatan  dalam  menghubungkan  pemerintah  dengan s takeholder, studi  terdahulu  membahas  mengenai  manfaat  e-government  bagi pemerintah.  E-government  berkontribusi  dalam  perubahan  tata  kelola pemerintah.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Mehdi  Khosrow-Pour  (2005) menyebutkan bahwa terdapat 3 cara dalam merubah tata kelola, antara lain 1. Menghubungkan  berbagai  institusi  pemerintah  melalui  teknologi  dan  aplikasi secara online; 2. Meningkatkan koordinasi pemerintah baik dalam level daerah, nasional maupun internasional untuk menghadapi tantangan yang berasal dari kebijakan  publik;  dan  3.  Jaringan  yang  terbangun  dalam  pemerintah  dapat meningkatkan  kinerja  dalam  sektor  publik.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa dengan  diterapkannya  e-government,  institusi  pemerintah  akan  lebih  mudah untuk  membuat  jaringan  antara  satu  intitusi  dengan  yang  lainnya  melalui koordinasi  maupun  kerjasama.  Pembentukan  jaringan  diharapkan  dapat mendukung  pelaksanaan  program  dan kegiatan  dalam  pemerintahan,  sehingga pencapaian tujuan dapat diwujudkan.
Selanjutnya,  OECD  (2005)  menyebutkan  beberapa  urgensi  penerapan  e- government  bagi  pemerintah,  meliputi:  1.  Membantu  pemerintah  untuk menyelesaikan  pekerjaannya  dan  melaksanakan  administrasi  publik;  2. Meningkatkan  pelayanan  publik;  3.  Membantu  untuk  mencapai outcome suatu kebijakan dengan membantu stakeholder untuk berbagi informasi dan gagasan terkait  dengan  kebijakan  tertentu;  4.  Mengurangi  korupsi,  meningkatkan keterbukaan  pemerintah,  meningkatkan  kepercayaan  warga,  mengurangi pengeluaran pemerintah dengan adanya program yang lebih efektif dan efisien, serta  meningkatkan  produktivitas;  5.  Berkontribusi  dalam  reformasi  birokrasi; dan  6.  Membantu  membangun  kepercayaan  antara  warga  negara  dengan pemerintah  dengan  melibatkan  mereka  dalam  proses  pengambilan  kebijkan, memperkenalkan  pemerintahan  yang  terbuka  serta  mencegah  korupsi.  Sejalan dengan hal tersebut, Twizeyimana and Andersson (2019) mengungkapkan bahwa e-government  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik,  administrasi  dalam pemerintahan,  serta  nilai  sosial  seperti  kepercayaan  dan  kesejahteraan  warga negara.
Berbagai  manfaat  dapat  dirasakan  oleh stakeholder ketika  e-government diterapkan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  para  peneliti  dalam  ranah  ilmu
administrasi  publik sedang hangat  membicarakan  keberlanjutan  e-government. Keberlanjutan  sendiri  merupakan  suatu  konsep  yang  berhubungan  dengan waktu  (Larsson  &  Grönlund,  2014).  Sejauh  mana  inovasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah terus efektif dari waktu ke waktu sejak pertama kali inovasi tersebut diterapkan maka Schlæger and Stepan (2017) melihatnya sebagai keberlanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, pada studi yang dilakukan oleh  Nurdin. Nurdin et al.  (2014)  keberlanjutan  dipahami  sebagai  kemampuan  pemerintah  dalam mengoperasikan  dan  menggunakan  sistem  e-government  dalam  jangka  waktu yang  cukup  lama  guna  memberikan  manfaat  yang  berkelanjutan  bagi stakeholder maupun  pemerintah  itu  sendiri.  Keberlanjutan  dapat  dilihat  dari prespektif  yang  lebih  luas,  dimana  tidak  hanya  berkaitan  dengan  lamanya implementasi  saja  tetapi  juga  melihat  hasil/dampak  yang  diberikan  oleh  e- government pada kehidupan masyarakat (Larsson & Grönlund, 2014). Selain itu, Khamis  and  Weide  (2016)  memandang  bahwa  keberlanjutan  merupakan integrasi  praktik  baru  dengan  yang  telah  ada  guna  meningkatkan  dan memperluas  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Didasarkan  pada  hal  tersebut,  keberlanjutan  e-government  dapat  didefiniskan sebagai  kemampuan  pemerintah  untuk  menjalankan,  menggunakan  dan memperluas  penggunaan  e-government  dari  waktu  ke  waktu  sehingga  dapat memberikan manfaat bagi stakeholder.
Keberlanjutan  dinilai  sangat  urgen  dalam  pembahasan  e-government.  Hal tersebut dikarenakan ketika e-government berjalan cukup lama, maka manfaat yang akan diterima oleh masyarakat juga terus berlanjut. Hal tersebut diperkuat oleh  Lessa,  Anteneh,  Klischewski,  and  Belachew  (2015)  yang  menyebutkan bahwa  inisiasi  e-government  akan  membawa  peluang  untuk  memberikan manfaat multidimensional bagi warga ketika berjalan dalam jangka waktu yang lama.  Di  sisi  lain,  keberlanjutan  e-government  juga  memberikan  manfaat  bagi pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Lessa et al. (2015) terkait dengan proyek WoredaNet  mengemukakan  bahwa  terjadi  perubahan  sifat  kelembagaan  yang mengarahkan pegawai untuk mengikuti prosedur kerja yang baru serta merubah pola  pikir  mereka  dalam  menyelesaikan  tugasnya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, sebenarnya manfaat dari keberlanjutan e-government akan dirasakan oleh seluruh stakeholder .
Twizeyimana  and  Andersson  (2019)  mengungkapkan  bahwa  teknologi merupakan  bebas  nilai,  sehingga  dalam  penerapan  e-government  pemerintah tidak  hanya  berfikir  mengenai  anggaran  yang  diperlukan  untuk  keberlanjutan sistem  saja,  tetapi  juga  nilai  publik  apa  yang  diberikan  kepada stakeholder . Pemberian  nilai  publik  pada stakeholder merupakan  tujuan  dari  suatu pemerintahan.  Adanya  hal  tersebut  membuat  pemerintah  dapat  memberikan kebutuhan dan keinginan dari publik. Selanjutnya, keberlanjutan e-government merupakan  aspek  yang  fundamental  guna  mendukung  kesuksesan  e- government  (Aljarallah  &  Lock,  2020;  Lessa,  2019).  Untuk  itu,  keberlanjutan merupakan  hal  yang  penting  untuk  dibahas  karena  ketidakberlanjutan  sendiri merupakan suatu bentuk dari kegagalan e-government (Lessa, 2019).

## 3.2. Kegagalan E-Government Sebagai Tantangan Keberlanjutan
E-government  telah  diterapkan  pada  berbagai  negara.  Akan  tetapi,  tidak sedikit  e-government  yang  mengalami  suatu  kegagalan,  terutama  pada  negara berkembang.  Dada  (2006)  mendefinisikan  kegagalan  sebagai  ketidakmampuan
sistem  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  serta  adanya  suatu  hal yang  tidak  terduga.  Sedangkan  menurut  Sauer  (1993)  dalam  Beynon-Davies (1999)  berhentinya  pengembangan  dan  operasionalisasi  sistem  sehingga  terjadi ketidakpuasan  yang  dirasakan  oleh  pengguna  maka  dapat  dikatakan  sistem tersebut  mengalami  suatu  kegagalan.  Definisi  kegagalan  dapat  berbeda-beda dimana  didasarkan  pada  prespektif  tertentu  yang  diadopsi  dimana  kegagalan menyampaikan sekumpulan makna (Lyytinen & Hirschheim, 1987). Didasarkan pada  definisi  kegagalan  yang  telah  diungkapkan,  dapat  disimpulkan  bahwa sistem dapat dianggap gagal ketika stakeholder bersepakat untuk menghentikan proyek sistem informasi. Pada studi yang dilakukan oleh Lyytinen and Hirschheim (1987) mengenai kegagalan  sistem  informasi,  terdapat  empat  kategori  kegagalan.  Pertama, correspondence failure terjadi ketika tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kedua, process  failure terjadi  ketika  dalam  praktiknya  sistem  tidak dikembangkan  secara  baik  sesuai  dengan  tujuan.  Berdasarkan  hal  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  tidak  memiliki  kemampuan  untuk melakukan prediksi terhadap alokasi sumber daya, seperti pembiayaan maupun memprediksi hambatan dalam implementasi teknologi. Ketiga, interaction failure terjadi  ketika  sistem  telah  dikembangkan  dan  diselesaikan,  tetapi  pengguna yang dijadikan target tidak menggunakan sistem tersebut. Richard  Heeks  (2002)  membagi  kegagalan  dalam  dua  kategori.  Pertama, total  failure yang  terjadi  ketika  proyek  belum  diimplementasikan  tetapi  telah terdapat  resistensi.  Kedua ,  partial  failure dimana  proyek  e-government  telah diimplementasikan tetapi tidak dapat mencapai tujuan atau terdapat hasil yang tidak  diinginkan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Heeks  and  Mundy  (2001) menyebutkan  bahwa  sistem  informasi  juga  dapat  mengalami sustainability failure dan replication failure. Sustainability failure terjadi ketika sistem informasi diterapkan  tetapi  mengalami  kegagalan  seiring  dengan  berjalannya  waktu. Selanjutnya, replication failure terjadi ketika suatu proyek tidak dapat direplikasi pada tempat lain.
Seringkali  tantangan  terkait  dengan  teknologi  (seperti  tidak  adanya infrastuktur teknologi yang menunjang) dijadikan masalah utama dari kegagalan suatu  proyek  e-government.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  e-government merupakan sistem socio-technical dimana tidak hanya melibatkan teknologi saja sebagai  elemen  teknis,  tetapi  juga  perlu  melihat  elemen  sosial  sebagai  faktor yang dapat berkontribusi dalam kegagalan e-government. Faktor sosial tersebut antara  lain  berkaitan  dengan  manusia,  manajemen,  kelembagaan  maupun sumber  daya  lainnya.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  pada  tabel  1  terdapat beberapa studi terdahulu yang menunjukkan bahwa faktor sosial berkontribusi dalam kegagalan e-government.
Tabel 1. Faktor-Faktor Kegagalan E-Government Pada Berbagai Negara No. Negara Faktor Kegagalan E-Government Sumber 1 India Adanya  resistensi,  kurangnya  pelatihan, pindahnya pemimpin yang memiliki komitmen dalam implementasi e- government,  kurangnya  pemantauan  dan evaluasi secara konsisten, dan tidak adanya partisipasi dari stakeholder Kumar and Best (2006) 2 Amerika Serikat Kelembagaan,  berkaitan  dengan  keuangan, ketidakstabilan  organisasi,  tidak  adanya dukungan  dari  politisi,  adanya  pergeseran kebijakan,  serta  permasalahan  terkait perbedaan budaya antara pemerintah dengan pegawai outsourcing Chadwick (2011) 3 Malaysia  Kesalahan manusia, proses dan prosedur Abdullah, Mohd Noor, and Mior Ibrahim (2016) 4 Thailand  Tujuan  yang  tidak  rasional,  aktor  kurang mumpuni  dalam  mengelola  e-government, dan  adanya  kepentingan  yang  bertentangan antar aktor Gunawong and Gao (2017) 5 Estonia Ketidakjelasan prosedur kerja e-government, ketidak jelasan pembagian kerja, manajemen yang pasif, integrasi yang buruk antara e-government dengan proses pembuatan  kebijakan,  tidak  ada  dukungan politis, dan budaya yang kurang mendukung Toots (2019) Sumber: Olahan penulis (2020)
Kegagalan  e-government  menjadi  suatu  tantangan  tersendiri  bagi keberlanjutan e-government. Seperti yang diungkapkan oleh  Heeks  and  Mundy (2001)  dimana sustainability  failure dapat  terjadi  pada  masa  depan  setelah  e- government  diterapkan.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  studi  yang  dilakukan oleh  Kumar  and  Best  (2006)  yang  membahas  megenai  e-government  pada Pemerintah Tamil Nadu di India dimana semula dapat dikatakan sukses karena telah  mendukung  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  menghemat waktu,  biaya  dan  tenaga  oleh  masyarakat  guna  mengakses  pelayanan  publik serta  mendukung  pengurangan  korupsi,  tetapi  satu  tahun  kemudian  terjadi kegagalan dikarenakan faktor politik dan kelembagaan.
Keberlanjutan  e-government  berkaitan  dengan  waktu  dan  pemberian manfaat  secara  berkelanjutan.  Apabila  terjadi  kegagalan  keberlanjutan  e- government,  maka  dapat  memunculkan  berbagai  konsekuensi.  Dampak  yang dapat dilihat secara langsung dari adanya suatu kegagalan adalah berkurangnya pengguna  e-government.  Hal  tersebut  terjadi  pada  proyek  e-government  di Bangkok yaitu Intelligent Taxi Stands, dimana kehilangan 2,7% pengguna pada tahun 2008 ke 2009 (Rugchatjaroen, 2015). Kejadian yang sama dirasakan pula pada Cyber  Policy  Forum di  Korea  (Chun  &  Cho,  2012)  dan  sistem  partisipasi online di Estonia (Toots, 2019). Ketika e-government terus kehilangan pengguna,
maka  kemungkinan  tidak  digunakannya  kembali  akan  lebih  besar.  Akibatnya, tujuan  awal  yang  telah  ditetapkan  dalam  perencanaan  e-government  maupun nilai publik yang diberikan bagi stakeholder juga tidak akan dirasakan lagi oleh pengguna.  Selain  itu  untuk  membangun  dan  mengembangkan  e-government, pemerintah  menggelontorkan  anggaran  yang  mungkin  tidak  sedikit.  Adanya kegagalan  keberlanjutan  e-government  membuat  pemerintah  kehilangan  biaya potensial,  salah  satunya  adalah  anggaran  yang  telah  diinvestasikan  dalam proyek e-government (Heeks, 2003).
3.3. Upaya Pemerintah Guna Mewujudkan Keberlanjutan E-Government
Telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  kegagalan  dapat  menjadi tantangan  bagi  keberlanjutan  e-government.  Salah  satu  hal  yang  penting dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  melakukan  mitigasi  kegagalan  guna mewujudkan  keberlanjutan  e-government.  Fakta  menarik  dikemukakan  oleh Kappelman,  McKeeman,  and  Zhang  (2006)  bahwa  terdapat  peringatan  dini adanya  kegagalan  pada  20%  masa  awal  proyek.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu untuk  mengetahui  adanya  risiko  kegagalan  e-government  sedari  awal  sehingga dapat menanggulangi risiko kedepan muncul.
Berkaitan  dengan  mitigasi  kegagalan  e-government,  Heeks  (2003) mengungkapkan  bahwa  kesuksesan  dan  kegagalan  e-government  bergantung pada  besarnya  kesenjangan  yang  terjadi  antara ‘current  realities’ (realitas  saat ini)  dengan ‘design  of  the  e-government  project’ (rancangan  e-government), dimana semakin besar kesenjangan maka semakin besar pula risiko kegagalan yang  muncul  dan  sebaliknya.  Model design-reality  gap atau  juga  biasa  disebut ITPOSMO  berusaha  melihat  kesenjangan  dari  beberapa  dimensi,  antara  lain: information,  technology,  processes,  objectives  and  values,  staffing  and  skills, management  system  and  structures, serta other  resources:  time  and  money. Didasarkan  pada  hal  tersebut,  penilaian  kesenjangan  dengan  model  ini  dilihat dari  aspek  teknologi,  manusia  dan  organisasi.  Apabila  terdapat  kesenjangan yang  besar,  maka  hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengurangi  kesenjangan tersebut.  Terdapat  dua  jalan  keluar  yang  diberikan  oleh  Heeks  (2006)  yaitu dengan merubah rancangan e-government sesuai dengan realitas atau merubah realitas  berdasarkan  rancangan.  Ketika  pemerintah  melakukan  pengukuran kesenjangan  menggunakan design-reality  gap ,  sebenarnya  mereka  juga  akan mengetahui  risiko  kedepan,  dimensi  apa  yang  berkontribusi  dalam  kegagalan dan  kesuksesan  e-government  yang  dikelola,  dan  tindakan  yang  harus dilakukan untuk mengurangi risiko kegagalan kedepan.
Keberlanjutan  e-government  pada  sektor  publik  dapat  dicapai  ketika berorientasi  pada  masa  depan  (Larsson  &  Grönlund,  2014).  Hooda  and  Singla (2020)  mendefinisikan  orientasi  masa  depan  yaitu  sejauh  mana  masalah  yang muncul  pada  masa  depan  dapat  diantisipasi  dan  rencana  kedepan dikembangkan  sebelum  melakukan  suatu  tindakan.  Pemikiran  mengenai orientasi  kedepan  dapat  dilakukan  pada  saat  perancangan  e-government, dimana  pemerintah  melakukan  peramalan  berbagai  tantangan  dan kemungkinan yang dihadapi pada masa depan, serta menetapkan tujuan dari e- government.  Keadaan  lingkungan  yang  berubah  dari  waktu  ke  waktu  serta adanya  berbagai  tuntutan  dari stakeholder membuat  e-government  harus dikembangkan sesuai dengan keadaan yang ada. Di sisi lain, karakteristik yang harus  dimiliki  oleh  e-government  yang  berkelanjutan  antara  lain  berkaitan
dengan  kepercayaan  untuk  menggunakan  sistem,  keamanan,  penggunaan sistem,  serta  fleksibilitas  sistem  untuk  menyesuaikan  kebutuhan  (Aljarallah  & Lock,  2020).  Untuk  itu,  penting  untuk  melakukan  evaluasi  dengan  melihat realitas yang saat ini terjadi (Heeks, 2006), sehingga e-government tetap relevan dengan kebutuhan stakeholder .
Mkude  and  Wimmer  (2015)  melakukan  studi  mengenai  perbandingan desain  e-government  dan  pendekatan  implementasi  pada  negara  maju  dan berkembang.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan  e-government merupakan  bagian  penting  dalam  seluruh  penerapan  proyek  e-government. Terdapat 24 faktor yang berkontribusi pada keberlanjutan e-government berhasil diidentifikasi pada studi ini, beberapa diantaranya berkaitan dengan komitmen pemerintah  dan  dukungan  politik,  pendanaan  yang  berkelanjutan,  evaluasi, kontrol  dan  pemeliharaan  yang  berkelanjutan,  penggunaan  standar,  adanya regulasi dalam implementasi e-government, strategi e-government, infrastruktur, kapasitas  sumber  daya  manusia,  kerjasama  antar  instansi  pemerintah, menghubungkan  pengetahuan  antara  akademisi  dengan  praktisi  di  sektor publik,  serta  keinginan  warga  akan  ketersediaan  layanan  elektronik  oleh pemerintah. Ketika membahas mengenai e-government, pemerintah perlu untuk memasukkan  aspek  keberlanjutan  dalam  tingkatan  strategi,  program  maupun proyek. Selain itu, dalam merancang dan mempertahankan sistem e-government pemerintah  perlu  untuk  mempertimbangkan  aspek  politik,  elonomi,  teknologi, sosial, budaya dan status hukum negara (Mkude & Wimmer, 2013). Selanjutnya,  pemerintah  perlu  untuk  mempertimbangkan  pembangunan kompetensi  inti  untuk  mendukung  keberlanjutan  e-government.  Hal  tersebut tercermin dari studi yang dilakukan oleh Hooda and Singla (2020) menunjukkan bahwa  pemerintah  perlu  untuk  membangun  kompetensi  inti  yang  terdiri  dari kualitas  pelayanan  baik  dari  sisi  internal  dan  eksternal,  keterlibatan  pegawai, kepuasan  warga,  manajemen  proses,  budaya,  dan  teknologi.  Adanya pembangunan kompetensi inti membuat keberlanjutan e-governance dapat terus berjalan  dengan  efektif,  efisien  serta  berkelanjutan.  Guna  mengoptimalisasi pengembangan  kompetensi  inti,  maka  diperlukan  rekayasa  ulang  proses pemerintahan tidak hanya melakukan proses otomatisasi. Adanya pembangunan  dan  pengembangan  kompetensi inti  dalam  pemerintahan  berarti mereka  mempersiapkan  diri  terkait  adanya  berbagai  kemungkinan  yang  terjadi kedepan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  berfokus  pada  perencanaan  dan implementasi guna memastikan kesuksesan e-governance yang berkelanjutan. Keberlanjutan  e-government  sendiri  membutuhkan  dukungan  dari stakeholder untuk  mewujudkan  keberlanjutan . Dukungan  dari stakeholder dibutuhkan  mulai  dari  tahap  perencanaan,  penerapan,  pemantauan,  evaluasi, hingga pengembangan e-government. Setiap stakeholder memiliki peran masing- masing.  Contohnya  pemimpin  yang  berperan  untuk  memobilisasi  sumber  daya dan  menghilangkan  hambatan  implementasi  e-government,  pegawai  yang melakukan  operasionalisasi  dan  pengembangan  e-government,  hingga masyarakat yang memberikan masukan pada pemerintah untuk mengembangkan e-government yang dikelola sesuai dengan kebutuhan mereka. Studi dilakukan oleh Nurdin. Nurdin et al. (2014) bertujuan untuk melihat peran aktor  internal  maupun  eksternal  pemerintah  daerah  dalam  keberlanjutan  e- government di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor sosial yang terdiri  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  lainnya,  pemangku
kepentingan  di  daerah  seperti  warga  dan  sektor  privat,  politisi  dan  pegawai pemerintah  memiliki  peran  penting  guna  mendukung  keberlanjutan  e- government.  Keberlanjutan  e-government  diwujudkan  oleh  pemerintah  daerah dengan  membangun  interaksi  dengan  berbagai  aktor.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  mereka  melakukan  koordinasi  dan  kooperasi  untuk  menyelaraskan tugas  dan  mendapatkan  dukungan  sumber  daya  (seperti  pengetahuan, anggaran, dan pembagian tanggung jawab) dengan berbagai aktor lainnya. Tidak  hanya  aktor,  sumber  daya  juga  penting  dalam  keberlanjutan  e- government.  Bahkan  tidak  jarang  sumber  daya  ini  menjadi  tantangan  dalam implementasi e-government. Sehubungan dengan hal tersebut, N. Nurdin (2018) melakukan  studi  mengenai  strategi  sumber  daya  guna  mendukung keberlanjutan  e-government.  Pengetahuan  mengenai  pengembangan  teknologi dan  keterampilan,  mekanisme  penganggaran,  dan  kompetensi  sumber  daya manusia  dibutuhkan sebagai  sumber  daya guna  mewujudkan  keberlanjutan e- government.  Selain  itu,  regulasi  juga  dapat  dikatakan  sebagai  sumber  daya karena  seringkali  penerapan  e-government  didasarkan  pada  regulasi  tertentu. Hasil  dari  studi  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  dapat memperoleh  berbagai  sumber  daya  guna  mendukung  keberlanjutan  e- government  dengan  cara  membangun  jaringan.  Pemerintah  melakukan kolaborasi dengan institusi lainnya, seperti pemerintah pusat, antarpemerintah daerah,  sektor  privat  maupun  institusi  pada  satu  wilayah.  Di  sisi  lain, koordinasi  dan  kerjasama  dalam  internal  instansi  pemerintah  dapat berkontribusi dalam membangun sumber daya internal.
Keberlanjutan  merupakan  aspek  penting  dalam  kesuksesan  e-government (Aljarallah & Lock, 2020). Kerangka kerja yang mengaitkan antara keberlanjutan dan  kesuksesan  e-government  diajukan  oleh  Lessa  et  al.  (2015)  yaitu Sustainability  Framework  for  e-Government  Success .  Kerangkan  kerja  tersebut merupakan hasil studi yang dilakukan pada proyek WoredaNet di Ethiopia. Pada tahun  2019,  kerangka  kerja  tersebut  diperbaiki  untuk  menambahkan  variabel pendorong  kesuksesan  e-government  sesuai  dengan  hasil  studi  terbarunya (Lessa,  2019).  Menurut  prespektif  dari  Lessa  et  al.  (2015)  suatu  keberlanjutan dapat dicapai apabila pemerintah dapat menjaga hubungan antara variabel yang menjadi  pendorong  keberhasilan  dan  keberlanjutan  e-government.  Untuk  itu ketika  mengelola  e-government,  pemerintah  tidak  hanya  memikirkan  aspek terkait dengan  kesuksesan e-government semata, tetapi juga keberlanjutannya. Hal  tersebut  dikarenakan  keduanya  saling  berhubungan  antara  satu  dengan lainnya.

## 4. PENUTUP
Studi  ini  membahas  mengenai  upaya  memitigasi  kegagalan  guna mewujudkan  keberlanjutan  e-government.  Berdasarkan  berbagai  uraian  yang telah  dikemukakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  keberlanjutan  tidak  hanya berkaitan  dengan  lamanya  waktu  implementasi  e-government,  tetapi  juga adanya manfaat yang diterima oleh stakeholder sebagai pengguna. Hingga saat ini  kegagalan  e-government  masih  menjadi  tantangan  untuk  mencapai  suatu keberlanjutan.  Berbagai  faktor  dapat  berkontribusi  dalam  kegagalan  e- government  sesuai  dengan  konteks  negara  maupun  e-government  itu  sendiri. Dikarenakan  e-government  merupakan  sistem socio-technical ,  maka  faktor
kegagalan tidak hanya berkaitan dengan teknologi saja tetapi juga faktor sosial seperti manusia maupun organisasi.
Mitigasi  kegagalan  e-government  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  sedari dini  untuk  menanggulangi  resiko  kegagalan  yang  lebih  besar  muncul.  E- government  yang  berkelanjutan  dapat  dicapai  apabila  berorientasi  pada  masa depan.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  pemerintah  perlu  untuk memasukkan  faktor-faktor  yang  mendukung  keberlanjutan  dan  kesuksesan e- government  mulai  dari  tahap  perencanaan.  Selanjutnya,  pada  tahap implementasi e-government pemerintah harus memastikan adanya ketersediaan sumber  daya  serta  dukungan  dari stakeholder .  Tidak  lupa,  pemerintah  perlu untuk  melakukan  evaluasi  dan  mengembangkan  e-government  untuk  melihat realitas  yang  saat  ini  terjadi  dan  memastikan  relevansi  dengan  kebutuhan stakeholder .  Kerangka  kerja  terkait  dengan  kegagalan,  kesuksesan  serta keberlanjutan e-government dapat digunakan untuk melakukan evaluasi. Adanya studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi  publik  terutama  mengenai  keberlanjutan  e-government. Kedepannya  perlu  adanya  studi  yang  mengkaji  secara  empiris  terkait  dengan rekomendasi  yang  diberikan.  Penelitian  mengenai  keberlanjutan  e-government saat  ini  masih  terbuka  lebar.  Salah  satunya  adalah  peneliti  dalam  ilmu administrasi publik dapat melihat mengenai keberlanjutan e-government mulai dari  fase  perencanaan  guna  memastikan  karakteristik  e-government  yang berkelanjutan atau berorientasi kedepan muncul pada fase tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, N. A. S., Mohd Noor, N. L., & Mior Ibrahim, E. N. (2016). Contributing factors  to  E-government  service  disruptions. Transforming  Government: People, Process and Policy, 10 (1), 120-138. Aljarallah, S., & Lock, R. (2018). An Empirical Study of Sustainable e-Government Characteristics  in  Saudi  Arabia. Paper  presented  at  the  18th  European Conference on Digital Government, Spain.
Aljarallah, S., & Lock, R. (2020). An Investigation into Sustainable e-Government in Saudi Arabia. The Electronic Journal of e-Government, 18 (1), 1-16. Beynon-Davies, P. (1999). Human error and information systems failure: the case of the London ambulance service computer-aided despatch system project. Interacting with Computers, 11 (6), 699-720. Chadwick,  A.  (2011).  Explaining  the  Failure  of  an  Online  Citizen  Engagement Initiative:  The  Role  of  Internal  Institutional  Variables. Journal  of Information Technology & Politics, 8 (1), 21-40.
Chun, S. A., & Cho, J.-S. (2012). E-participation and transparent policy decision making. Info. Pol., 17 (2), 129 – 145. Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design  Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches (Fifth  Edition  ed.).  Los Angles: SAGE Publications.
Dada,  D.  (2006).  The  Failure  of  E-Government  in  Developing  Countries:  A Literature  Review. The  Electronic  Journal  of  Information  Systems  in Developing Countries, 26 (1), 1-10.
Dzhusupova, Z., Janowski, T., Ojo, A., & Estevez, E. (2011). Sustaining Electronic Governance Programs in Developing Countries. Paper presented at the 11th European Conference on e-Government, Slovenia.
Evans-Cowley,  J.,  &  Hollander,  J.  (2010).  The  New  Generation  of  Public Participation:  Internet-based  Participation  Tools. Planning  Practice  & Research, 25 (3), 397-408.
Gunawong,  P.,  &  Gao,  P.  (2017).  Understanding  e-government  failure  in  the developing  country  context:  a  process-oriented  study. Information technology for development, 23 (1), 153-178. Heeks,  R.  (2002).  Information  Systems  and  Developing  Countries:  Failure, Success,  and  Local  Improvisations. The  Information  Society,  18 (2),  101- 112.
Heeks, R. (2003). Most eGovernment-for-development Projects Fail: How Can Risks be  Reduced? i-Government  Working  Paper  Series  No.  14:  information, systems,  technology,  and  the  public  sector  working  papers.  Institute  for Development Policy and Management.
Heeks,  R.  (2006). Implementing  and  Managing  EGovernment:  An  International Text . New Delhi: SAGE Publications. Heeks, R., & Mundy, D. (2001). The Internationalization of Public Management: Reinventing  the  Third  World  State.  In Information  systems  and  public sector reform in the Third World (pp. 196-219): Edward Elgar Publishing. Hooda,  A.,  &  Singla,  M.  L.  (2020).  Core – competencies – a  key  to  future – oriented  and  sustainable  e-governance  implementation:  a  mixed  method research. Transforming Government: People, Process and Policy . Kappelman, L. A., McKeeman, R., & Zhang, L. (2006). Early Warning Signs of it Project  Failure:  The  Dominant  Dozen. Information  Systems  Management, 23 (4), 31-36. Khamis, M., & Weide, T. V. D. (2016). Conceptual Framework for Sustainable e- Government Implementation in low Infrastructure Situation. Paper presented at the 16th European Conference on e-Government, Slovenia.
Kumar,  R.,  &  Best,  M.  L.  (2006).  Impact  and  Sustainability  of  E-Government Services  in  Developing  Countries:  Lessons  Learned  from  Tamil  Nadu, India. The Information Society, 22 (1), 1-12.
Larsson,  H.,  &  Grönlund,  Å.  (2014).  Future-oriented  eGovernance:  The sustainability  concept  in  eGov  research,  and  ways  forward. Government Information Quarterly, 31 (1), 137-149. Lessa, L. (2019). Sustainability Framework for E-Government Success: Feasibility Assessment .  Paper  presented  at  the  12th  International  Conference  on Theory and Practice of Electronic Governance, Melbourne, VIC, Australia. Lessa, L., Anteneh, S., Klischewski, R., & Belachew, M. (2015, 14-17 Sept. 2015).
Towards  a  Conceptual  Framework  for  Pledging  Sustainable  E-Government Success:  The  Case  of  G2G  in  Ethiopia. Paper  presented  at  the  AFRICON 2015, Addis Ababa, Ethiopia.
Lyytinen, K., & Hirschheim, R. (1987). Information Systems Failures – a Survey and  Classification  of  the  Empirical  Literature. Oxford  Surveys  in Information Technology, 4 , 257-309. Mahmoodi,  R.  K.,  &  Nojedeh,  S.  H.  (2016).  Investigating  the  Effectiveness of  E- government Establishment in Government Organizations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230 , 136-141.
Mehdi  Khosrow-Pour,  D.  B.  A.  (Ed.)  (2005). Practicing  E-Government:  A  Global Perspective . Hershey, PA, USA: IGI Global. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3 . United States: SAGE Publication. Mkude,  C.  G.,  &  Wimmer,  M.  A.  (2013). Strategic  Framework  for  Designing  E- Government  in  Developing  Countries. Paper  presented  at  the  12th International  Conference  on  Electronic  Government  (EGOV),  Koblenz. Germany.
Mkude,  C.  G.,  &  Wimmer,  M.  A.  (2015). E-government  Systems  Design  and Implementation  in  Developed  and  Developing  Countries:  Results  from  a Qualitative Analysis. Paper presented at the 14th International Conference on Electronic Government (EGOV), Thessaloniki, Greece.
Nam,  T.  (2014).  Determining  the  type  of  e-government  use. Government Information Quarterly, 31 (2), 211-220. Nurdin, N. (2018). Resource Endowments Strategy for Sustainable E-Government. Paper  presented  at  the  4th  International  Conference  on  Science  and Technology (ICST) 2018, Yogyakarta, Indonesia.
Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). The Role of Social Actors in the Sustainability  of  E-Government  Implementation  and  Use:  Experience  from Indonesian  Regencies. Paper  presented  at  the  2014  47th  Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa, HI, USA. OECD. (2003). The e-Government Imperative . Prancis: OECD Publications. OECD. (2005). E-Government for Better Government . Prancis: OECD Publications. Reddick,  C. G.,  &  Roy,  J.  (2013).  Business perceptions  and  satisfaction with e- government:  Findings  from  a  Canadian  survey. Government  Information Quarterly, 30 (1), 1-9. Rugchatjaroen, K. (2015). Success of Electronic Government Project in Bangkok Metropolis: An ITPOSMO Approach. International Journal of Social Science and Humanity, 5 , 783-787. Santa,  R.,  MacDonald,  J.  B.,  &  Ferrer,  M.  (2019).  The  role  of  trust  in  e- Government effectiveness, operational effectiveness and user satisfaction: Lessons  from  Saudi  Arabia  in  e-G2B. Government  Information  Quarterly, 36 (1), 39-50. Retrieved from Schlæger, J., & Stepan, M. (2017). Exploring the Sustainability of E-government Innovation  in  China:  a  Comparative  Case  Study  on  22  Prefectural-level Cities’ Websites. Journal of Chinese Political Science, 22 (4), 625-649. Seltzer, E., & Mahmoudi, D. (2013). Citizen Participation, Open Innovation, and Crowdsourcing:Challenges  and  Opportunities  for  Planning. Journal  of Planning Literature, 28 (1), 3-18.
Toots,  M.  (2019).  Why  E-participation  systems  fail:  The  case  of  Estonia's Osale.ee. Government Information Quarterly, 36 (3), 546-559. Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. Government Information Quarterly, 36 (2), 167-178. United  Nation.  (2018). United  Nations  E-Government  Survey  2018:  Gearing  E- Government  to  Support  Transformation  Toward  Suistainable  and  Resilient Societies . New York: United Nation.
Weerakkody, V., Irani, Z., Lee, H., Osman, I., & Hindi, N. (2013). E-government implementation: A bird’s eye view of issues relating to costs, opportunities, benefits and risks. Information Systems Frontiers, 17 (4), 889-915.
Wirtz,  B.  W.,  Daiser,  P.,  &  Binkowska,  B.  (2018).  E-participation:  A  Strategic Framework. International Journal of Public Administration, 41 (1), 1-12. Zhang, W., Xu, X., Zhang, H., & Chen, Q. (2016). Online Participation Chaos: A Case Study of Chinese Government-Initiated E-Polity Square. International Journal of Public Administration, 39 (14), 1195-1202.