## ARUMBAE: JURNAL ILMIAH TEOLOGI DAN STUDI AGAMA
WEB: http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae ISSN: 2715-775X (online)

## Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi
Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku

## Max Maswekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Maluku Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake, Ambon
E-mail: maswekanMM@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a pluralistic country (diverse) in terms of ethnicity, religion, culture, language and social system. This diversity is a blessing that is given as a potential wealth of the nation. On the one hand, this potential can be managed to strengthen nationality and people’s welfare, on the other hand it can be a potential conflict that can weaken and even might contribute to national disintegration if it is not managed properly. Indonesia has a variety of local wisdom as invaluable social capital. One of them is Pela in the Moluccas which has a value system that is capable of marching strengthening and integration the nationalism. The Pela value system has at least four functions, namely: ablility to integrate (social cohesion) effectively, and strengthening national potential at the local (regional) level, especially in Maluku.
Keywords: Pela, Maluku, social capital, local wisdom, strengthening nationality

## Abstrak
Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beragam etnis, agama, kebudayaan, bahasa, dan sistem sosial. Keberagaman ini merupakan sebuah anugerah yang terberi sebagai kekayaan potensial dari negara ini. Pada satu sisi, potensi ini bisa dikelola untuk memperkuat kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada sisi yang lain bisa menjadi  potensi  konflik  yang  mengancam  dan  menimbulkan  disintegrasi  bangsa  kalau  tidak  dikelola  dengan  baik. Indonesia memiliki beragam hikmat lokal sebagai modal sosial yang tak ternilai. Salah satunya adalah “pela” di Maluku yang mana merupakan sistem nilai yang bisa memperkuat nasionalisme integrasi. Pela sebagai sebuah sistem nilai sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi yang mampu secara efektif mengintegrasi (kohesi sosial) dan memperkuat nasionalisme di tingkat lokal, teristimewa di Maluku.
Kata kunci: Pela, Maluku, modal sosial, hikmat lokal, penguatan kebangsaan
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku

## PENDAHULUAN
Sejak merdeka sebagai sebuah bangsa, Indonesia sedianya adalah negara yang beragam ( multy culture ), baik suku, agama, budaya, bahasa, etnis, dan sistem sosialnya, dengan jumlah penduduk yang besar, yakni ± 254, 9 juta jiwa. Ada ± 1.128 suku dan sub-suku, memiliki lebih dari 746 jumlah bahasa daerah yang digunakan. Keragaman tersebut adalah suatu realitas sosial yang terberi ( given ) yang  tidak  dapat  dinafikan.  Di  satu  sisi,  keragaman  itu  memiliki  potensi  kekayaan  dan  manfaat besar sebagai modal sosial ( social capital ) dalam membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Di  sisi lain, terendap potensi konflik  yang dapat muncul ke permukaan ( manifest conflic ) , jika tidak dikelola dengan baik.
Konflik Ambon-Maluku beberapa tahun silam (1999-2004) misalnya, adalah potret dari sebuah realitas sosial yang memiliki dampak cukup luas karena sifat konflik yang berakar dalam ( deep rooted conflict ) , yang menyisihkan banyak masalah . Masyarakat tercabik-cabik dan tercerabut dari akar sosial-budayanya, masalah pengungsi dan kemiskinan, serta terpolarisasinya masyarakatmenurut kelompok-kelompok yang tersegregasi berdasarkan wilayah tempat tinggal ( zonasy ) .
Untuk memulihkan dampak konflik tersebut, membutuhkan waktu dan proses cukup panjang. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga-lembaga sosial masyarakat non-pemerintah (NGO) dalam dan luar negeri, tidak terkecuali masyarakat Maluku (Kristen maupun Islam) di perantauan. Selain itu, inisiatif muncul dari komunitas masyarakat bawah ( groos root ) , juga lembaga-lembaga sosial adat lokal bangkit dengan peranan yang sangat penting dengan legitimasi dan kharisma yang dimilikinya. Salah satu lembaga sosial adat penting adalah “Pela” yang telah lama dimiliki secara melembaga oleh masyarakat Maluku. Lembaga Pela ini diakui telah berperan penting dalam proses penyelesaian konflik sosial Maluku beberapa tahun lalu itu. Pela telah menunjukkan kekuatannya yang mampu merajut dan merekatkan kembali (reintegrasi) ikatan- ikatan persaudaraan masyarakat yang tercabik-cabik selama konflik. Pela  secara inheren memiliki sistem nilai ( value system ) yang cukup efektif dan fungsional dalam merekonstruksi kerapuhan masyarakat yang tersegmentasi akibat konflik sosial.  Sebelum membahas mengenai konsep Pela dan fungsinya sebagai kekuatan perekat kebangsaan (kekuatan integrasi sosial dan politik), terlebih dulu dibahas mengenai teori konflik dan analisis konflik Ambon-Maluku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Teori Konflik
Konflik telah ada sejak manusia hidup bermasyarakat. Malah secara historis, dalam cerita kitab suci (Alkitab  dan  Al-Quran),  konflik muncul sejak anak-anak Adam, yakni Kain dan Habel (Alkitab), Habil dan Qobil (Al-Quran), di mana kedua manusia bersaudara itu berkonflik dan akhirnya
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
mereka saling membunuh hanya karena cemburu dan iri dalam merebut kelayakan (ridhoh) Allah, yang kemudian menimbulkan dendam karena persembahan saudaranya Kain/Qobil tidak diterima Allah. 1
Arti konflik menurut Webster 2 secara etimologi adalah suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian pengertian konflik ini berkembang dengan mengadopsi kata-kata ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan pengertian  tersebut, makna konflik  menjadi luas bukan saja diartikan secara tunggal sebagai konflik fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek psikologis, budaya, sosial,  politik,    ekonomi,  dsb.    Pruitt  dan  Rubin  mengemukakan,  bahwa  konflik  adalah  persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived divergence of interest ) , atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
Konflik memiliki bentuk laten dan manifest. Konflik laten (terpendam) adalah kondisi sistem sosial yang memiliki potensi konflik. Sedangkan konflik manifest adalah konflik yang muncul ke permukaan karena telah terakumulasi lama dan memiliki akar yang dalam . Konflik dapat berbentuk konflik  antar  pribadi,  antar  kelompok  ( in-group dan out-group ), antar ras dan suku, etnis, kelas, serta antar kelompok  masyarakat yang memiliki kebudayaan dan kepercayaan atau keyakinan yang berbeda. 3 Konflik bisa terjadi secara vertikal dan horizontal.  Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara elit atau pihak pemerintah atau negara  dengan masyarakat atau rakyat, sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Contoh konflik vertikal seperti konflik di Aceh dan Papua, sedangkan konflik di Ambon, Ternate, Poso dan Sambas, dan beberapa tempat lain, adalah konflik horizontal. 4
Konflik  memiliki  beragam  sumber  dan  penyebab.  Dalam    perspektif  sosiologis,  seperti dikemukakan  Marx  misalnya,  konflik  muncul  karena  dipicu  oleh  penguasaan  aset  ekonomi  yang tidak berimbang, mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kemiskinan serta kesengsaraan yang langgeng karena dipelihara oleh kaum pemilik modal (borjuis).  Struktur sosial yang tercipta dari pola penguasaan sumber-sumber ekonomi dan proses produksi itu merupakan pemicu utama konflik yang selalu ada sebagai realitas sosial dalam semua struktur sosial. Sedangkan Weber melihat distribusi kekuasaan yang tidak merata sebagai sumber utama konflik. Kekuasaan dalam masyarakat menjadi pusat perhatian yang penting. Karena itu kekuasaan selalu diperebutkan dan menjadi sumber konflik yang sangat aktual dalam masyarakat kontemporer. Kekuasaan karena itu menjadi sumber konflik abadi. 5
Akan  tetapi,  pada  masyarakat  modern,  Randal  Collins  yang  juga  diilhami  pemikiran Weber melihat sumber konflik tidak saja soal kekuasaan, tetapi juga kekayaan dan prestise. Dalam merebut  sumber-sumber itu para pihak tidak akan secara sukarela tunduk kepada pihak lawan atau
1 Syarifuddin Jurdi. Sosiologi Nusantara : Memahami Sosiologi Integralistik. (Jakarta: Kencanaa, 2013), 215.
2 Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. Teori Konflik Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 9-10.
3 Doyle Paul Johnson. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I.  (Jakarta: Gramedia, 1996), 269-273.Jakarta. Lihat juga Maurice Duverger. Sosiologi Politik. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
4 Maurice Duverger. Sosiologi Politik. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
5 George Ritzer dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Kencana, 2011).
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
kompetitornya, sehingga konflik tidak terhindarkan. Kadang ketiga sumber itu berjalan bersamaan, namun salah satu sumber dapat menjadi batu loncatan untuk memperoleh sumber yang lain. Misalnya untuk memperoleh prestise, maka kekuasaan direbut, dengan kekuasaan akses untuk memperoleh sumber kekayaan menjadi mudah dan terbuka, dan dengan kekayaan prestise diperoleh. Karena itu dalam  pandangan  Weber,  kekuasaan adalah  peluang di mana seseorang berperan di dalam suatu hubungan  sosial akan berada  dalam suatu posisi yang membawa dirinya atau kelompok pada perlawanan, tidak terkecuali basis mana peluang itu berada. 6 Konflik juga dapat terjadi karena perbedaan suku dan ras, dan etnik dari pemeluk agama, serta pemahaman atau penafsiran makna agama yang berbeda dari pemeluk agama yang sama. Akan tetapi acapkali perbedaan suku dan kepercayaan beririsan sangat tipis antar keduanya yang dapat melahirkan konflik, dan hampir sulit membedakan salah satu dari keduanya sebagai sumber konflik. 7
Ada beberapa asumsi dari teori konflik, yakni :
(1) Manusia sebagai makluk sosial memiliki sejumlah kepentingan yang paling dasar yang diinginkan dan berusaha untuk meraihnya;
(2) Kekuasaan mendapatkan tekanan sebagai pusat hubungan sosial. Kekuasaan bukan hanya sesuatu yang langka dan tidak terbagi secara merata, sehingga merupakan sumber konflik, tetapi juga pada hakekatnya kekuasaan itu bersifat koersif;
(3) Ideologi dan nilai-nilai dipandang  sebagai suatu senjata yang digunakan oleh kelompok yang berbeda, dan mungkin bertentangan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Ideologi dan nilai sama sekali  bukan merupakan sarana untuk mencapai integrasi  dan mengembangkan identitas suatu bangsa atau kelompok. 8
Menurut  Marx,  konflik  muncul  karena    faktor  ekonomi  di  mana  kaum  borjuis  menguasai faktor-faktor produksi sedangkan kaum proletar karena tidak memiliki faktor-faktor produksi maka mereka terpaksa menjual jasa dengan bekerja sebagai buruh pada kaum borjuis demi mempertahankan hidup.  Pola produksi dan penguasaan  di bidang ekonomi menentukan struktur sosial dan dominasi pengaruh satu kelompok atas kelompok yang lain. Dalam perspektif  Marxian, proses produksi yang dikuasai kaum borjuis mendeterminasi mereka terhadap kaum proletar yang membuat mereka terus tersubordinasi. Selama tidak ada niat baik dari kaum borjuis, maka kaum proletar tetap di bawah dominasi kaum borjuis yang membuat mereka tertekan dan hidup terus melarat. 9 Untuk mengubah nasib kaum proletar atau kaum “marhein” di Indonesia (istilah Bung Karno),  maka satu-satunya cara, menurut Marx, adalah menciptakan  konflik yang dalam terminologi Marx  disebut  “revolusi”, yang bertujuan untuk mengubah tatanan yang tidak seimbang dan tidak adil menjadi seimbang dan adil, agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bersama, yang oleh Marx bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas.
6 Zamroni. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 33-35.
7 D. Hendropuspito. Sosiologi Agama . (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 156-168.
8 Zamroni. Pengantar Pengembangan Teori Sosial, 30.
9 John Scott. Teori Sosial : Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 128- 136.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
Walaupun Marx bercita-cita menciptakan masyarakat tanpa kelas tidak pernah terbukti secara historis (utopis), namun tesisnya itu secara akademis, selama  masih ada struktur sosial yang tidak seimbang dan tidak adil secara ekonomi, maka sepanjang itu pula konflik akan menjadi faktor  inheren dalam proses-proses sosial dan politik dalam masyarakat secara langgeng. Dalam kaitan itu, Marx mengajukan beberapa proposisi tentang konflik, yaitu :
(1) Semakin  distribusi  pendapatan  tidak  merata,  semakin  besar  konflik  kepentingan  antara kelompok atas dan kelompok bawah;
(2) Semakin sadar kelompok bawah akan kepentingan mereka bersama semakin keras mereka mempertanyakan keabsahan sistem pembagian pendapatan yang ada;
(3) Semakin besar kesadaran akan interes kelompok mereka dan semakin keras pertanyaan mereka terhadap keabsahan sistem pembagian pendapatan, semakin besar kecenderungan mereka    untuk  kerjasama  memunculkan  konflik    menghadapi    kelompok  yang  menguasai sistem yang ada;
(4) Semakin kuat kesatuan ideologi anggota kelompok bawah ( low class ) dan semakin kuat struktur kepemimpinan politik mereka, semakin besar kecenderungan terjadinya polarisasi sistem yang ada;
(5) Semakin meluas polarisasi semakin keras konflik yang terjadi;
(6) Semakin keras konflik yang ada, semakin besar perubahan struktur yang terjadi pada sistem dan semakin luas proses perataan sumber-sumber ekonomi. 10
Proposisi Marx di atas, memberi eksplanasi tentang syarat dan kondisi struktur sosial yang tidak adil dan  menindas. Karena itu proposisi Marx tersebut adalah bentuk instrumen  sosial bagi perubahan sosial untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi tatanan sosial baru yang lebih adil.
Ralf Dahrendorf sebagaimana dikutip oleh Dasmar 11 , yang juga dipengaruhi oleh pemikaran konflik  Marx,  mengemukakan  beberapa  asumsi  dasar  dari  kerangka  struktural  konflik,  sebagai berikut:
(1) Setiap masyarakat, dalam setiap hal, tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terdapat di mana-mana;
(2) Setiap masyarakat, dalam setiap hal, memperlihatkan pertikaian dan konflik, konflik sosial terjadi di mana-mana;
(3) Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan;
(4) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.
Asumsi Dahrendorf di atas menjelaskan bahwa  perubahan sosial adalah syarat dari konflik dalam masyarakat yang selalu terintegrasi dalam setiap masyarakat. Masyarakat identik dengan konflik
10 Zamroni. Pengantar Pengembangan Teori Sosial, 31.
11 Dasmar. Pengantar Sosiologi Politik. (Jakarta: Kencana, 2013), 52-56.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
dan perubahan sosial. Selain Marx, Weber juga dalam mengkonstruksi teori konflik, mengemukakan beberapa proposisi, yaitu :
(1) Semakin besar derajat merosotnya legitimasi politik penguasa, semakin besar kecenderungan timbul konflik antara kelas atas dan kelas bawah;
(2) Semakin karismatik pimpinan kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem regulasi dan sistem administrasi pemerintahan;
(3) Semakin besar sistem regulasi dan administrasi pemerintahan mendorong dan men-ciptakan kondisi terjadinya hubungan antara kelompok-kelompok sosial, kesenjangan hirarki sosial, rendahnya mobilitas vertikal, semakin cepat proses kemerosotan legitimasi politik penguasa dan semakin besar kecenderungan terjadinya konflik antara kelas atas dan kelas bawah. 12
Berbeda dengan Marx,  Lewis Coser memandang konflik muncul karena  interaksi sosial yang terjadi  di dalam sistem sosial. Menurut Coser, konflik memiliki fungsi positif di samping negatif. Fungsi  positif  konflik  adalah  dapat  mempererat  kelompok-dalam  ( in-group ) terhadap kelompok- luar (out-group) dan  mempertebal  solidaritas  masing-masing  kelompok.  Di  samping  itu,  konflik merupakan alternatif dari sistem yang kaku, dan mendorong proses perubahan sosial dalam rangka perbaikan sistem sosial yang lebih baik. 13

## 2. Analisis Konflik Ambon – Maluku
Konflik Ambon-Maluku telah  banyak dikaji dan dianalisis secara akademis dari berbagai perspektif.  Berbagai  perspektif  tersebut    memiliki  argumentasinya  masing-masing.    Hemat  saya, konflik Ambon-Maluku memiliki multifaktor dan multidimensi,  di mana semua faktor penyebab dari  berbagai analisis dan postulat tersebut menjadi multi pengaruh ( independent variable ) , simbol- simbol agama hanya dijadikan kendaraan pemicu. Masalah sosial, politik (kekuasaan),  ekonomi, identitas  kultural  adalah  merupakan  multi  variabel  yang  memiliki  korelasi  signifikan,  dan  bisa dikaji lebih mendalam secara  komprehensif.  Lemahnya penegakan hukum ( law inforcement ) serta indikasi pembiaran aparat keamanan sebagai intervening variable yang memberi ruang berlarut dan langgengnya konflik. 14 Proses transisi dari pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan reformasi dan ketidakstabilan politik dan keamanan nasional (instabilitas politik) turut berkontribusi terhadap luas dan dalamnya konflik Ambon-Maluku.
Maluku, khususnya Kota Ambon,  tahun 1980-an sampai 1990-an telah menjadi Kota yang sangat terbuka ( welcomeded ) karena proses pembangunan yang mendorong akselerasi dan kemajuan cukup  cepat,  di  samping Ambon  dari  segi  geografis  dan  geopolitik  sangat  strategis  sebagai  kota transit dan perdagangan, jasa, serta kota bersejarah. Karena itu, Ambon kemudian memiliki daya tarik yang cukup kuat ( pull factor ) terhadap dunia luar, yang mendorong mobilitas sosial dan migrasi
12 Zamroni. Pengantar Pengembangan Teori Sosial, 31.
13 Doyle Paul Johnson. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II. (Jakarta: Gramedia, 1996), 194-200.
14 Tri Ratnawati. Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
masuk para pendatang (migran) dari berbagai daerah terutama Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa,  Sumatera, dan lain-lain.  Tingkat migrasi masuk yang cukup tinggi membuat masyarakat Ambon tidak lagi homogen, tetapi  menjadi heterogen dengan berbagai latarbelakang suku, agama, budaya, etnis, serta status sosial ekonomi. Masyarakat Ambon-Maluku sekarang telah menjadi masyarakat plural atau heterogen. 15
Tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi itu menjadi faktor pendorong mobilitas sosial ekonomi Kota Ambon berkembang pesat. Seiring dengan itu, dinamika politik dan pemerintahan turut berkembang. Proses perubahan sosial pun mengalami lompatan yang cepat ( rapid social change ) di berbagai sektor kehidupan. Di satu sisi, proses pembangunan yang pesat dan perubahan sosial yang cepat itu  memberi dampak positif bagi masyarakat dari sisi ekonomi, serta peningkatan fungsi-fungsi kelembagaan formal dan pelayanan publik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan Kota Ambon. Namun di sisi lain, seirama dengan itu pembangunan yang pesat itu juga membawa dampak negatif baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, serta masalah tata ruang kota. Dalam perspektif teori demografi, secara khusus aspek migrasi memiliki korelasi erat dengan tingkat perkembangan positif sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi implikasi negatif migrasi tidak terelakkan melahirkan masalah-masalah baru  perkotaan ( urban problems ) , baik masalah sosial, politik, hukum, budaya,  ekonomi, kesehatan, tata ruang, dan lain-lain. 16
Pertambahan penduduk yang meningkat tajam karena migrasi masuk baik dari daerah luar Maluku, maupun urbanisasi dari desa-desa pada wilayah-wilayah di Maluku, membawa efek serius masalah pemukiman penduduk. Kelompok komunitas migran dan urban kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak karena terbatasnya lahan pemukiman, memaksa mereka untuk tinggal di pinggiran kota pada areal perbukitan dan lahan yang tidak layak huni dan rawan longsor, seperti pada lereng bukit  Galunggung dan bentaran sungai Batu Merah, Karang Panjang,  Batu Gajah, Belakang Soya, Batu Gantung Dalam dan Kampung Ganemo,  Waringin, Waihaong, Tanah Lapang Kecil (Talake), Bentas, dan Gunung Nona.  Lagi pula, akibat terbatasnya lahan pemukiman tersebut, kebanyakan para komunitas migran dan urban yang sulit mendapat tempat tinggal di daerah pemukiman, memilih tinggal pada tempat-tempat usaha mereka pada daerah pasar terutama Pasar Mardika. Tempat usaha dijadikan fungsi ganda, sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal keluarga. Sementara sarana dan prasarana usaha bagi pedagang menengah dan kecil maupun informal di Kota Ambon tersedia secara terbatas dibandingkan jumlah pedagang  yang cukup banyak. Dari sisi sektor informal serta pedagang kecil dan menengah, kelompok migran dan urban memiliki peluang cukup besar dan terbuka  mendominasi sektor ini.
Berbarengan dengan itu, heterogenitas akibat migrasi dan urbanisasi itu pula menyertakan nilai-nilai dan norma baru yang asing bagi etnis pribumi yang menimbulkan polarisasi budaya dan sosial. Kadang nilai dan norma baru itu tidak beradaptasi secara sempurna dengan nilai-nilai dan norma lokal yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan.  Sebaliknya, cenderung norma dan nilai baru
15 Lambang Trijono (ed.). The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia Cases and Resolutions. (Yogyakarta: CSPS Book, 2004), 235.
16 Calvin Goldscheider. Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 85-113.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
itu menggeser nilai-nilai dan norma lokal ( local wisdom ) sebagai indigenous pribumi yang dijunjung tinggi. Proses asimilasi  budaya yang kurang adaptif tersebut menciptakan jarak sosial dan  budaya ( socio-cultural gap ) dan eksklusivisme dalam interaksi sosial, yang kadang menghambat proses komunikasi sosial antar budaya. 17 Eksklusivisme itu cenderung melahirkan prejudice dan sterotipe disertai resistensi diam ( sillent resistence ) terhadap out-group dan tidak saling membuka diri terhadap komunikasi dan proses-proses  sosial yang berlangsung. Akibat dari itu, melahirkan perasaan etnisitas dengan simbol-simbol budaya masing-masing kelompok di antara komunitas etnis pribumi vis a vis migran dan urbanis menjadi mengental dan terakumulasi secara internal dan rasa in-group yang semakin kuat serta tidak membuka ruang respek  kepada simbol-simbol budaya out-group . 18
Bersamaan dengan itu pula terjadi proses perubahan yang cukup signifikan pada sektor formal birokratis, dimana tiga dasawarsa lalu (1960-an sampai tahun 1980-an), sektor-sektor strategis (leading sector) yang ditempati oleh etnis pribumi, namun perlahan-lahan tereleminasi  pada dua dekade terakhir (akhir 1980-an sampai 1990-an), di mana sektor-sektor strategis  itu didominasi oleh etnis non-pribumi. Perubahan konfigurasi tatanan  sosial itu, memberi efek terhadap proses marginalisasi etnis pribumi dalam proses-proses dan pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan-kebijakan publik yang kurang menguntungkan etnis pribumi. Dalam perspektif sosiologis, perubahan tatanan sosial politik ini memberi kontribusi terhadap  akumulasikekecewaan dan keresahan sosial yang potensial serta terendap  konflik laten yang rentan terhadap gesekan sosial. 19
Selain aspek politik dan birokrasi, dampak sosial lain dari  pertambahan penduduk akibat migrasi dan urbanisasi terutama di kota Ambon, adalah pada sektor lapangan kerja. Jumlah komunitas migran dan urban yang tinggi tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan kota. Di samping itu menimbulkan pertambahan jumlah pengemis dan anak jalanan, tuna wisma, tuna susila, kriminal, serta gelandangan. 20 Hal ini dialami oleh migran dan urbanis yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan memadai. Belum lagi masalah sampah dan dampak lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi beban sosial pemerintah Kota Ambon dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi kategori komunitas sosial ini seringkali menjadi obyek eksploitasi politik pada momen-momen politik tertentu. 21
Masalah-masalah sosial tersebut  di atas adalah dampak dari proses pembangunan Kota Ambon dan akselerasi yang dicapai dua dasawarsa terakhir (1980-an - 1990-an).  Sementara itu kebijakan- kebijakan pembangunan dalam mengantisipasi ledakan penduduk akibat migrasi dan urbanisasi  tidak memberikan solusi yang responsif dan efektif. Hal ini berkorelasi erat dengan kepemimpinan publik , khususnya eksekutif dan legislatif Kota Ambon.
17 Alo Liliweri. Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya .  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2007).  Juga  Deddy Mulyana dan Jalaluddin, Rakhmat. Komunikasi Antarbudaya . (Bandung: Rosda, 2001).
18 Lambang Trijono (ed.). The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia Cases and Resolutions, 243.
19 Tri Ratnawati. Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
20 Adon Nasrullah Jamaludin. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 299-362.
21 Arsinaldi. Politik Masyarakat Miskin Kota . (Yogyakarta: Gaya Media, 2012), 174-190.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
Dari gambaran di atas, secara akademis, dalam kerangka analisis konflik, dapatlah dipahami bahwa  konflik Ambon-Maluku yang timbul dari perilaku dua pemuda, antara seorang penduduk non- pribumi dengan sopir angkot etnis pribumi, yang nampaknya sepele, namun berdampak luas bagai sumbu api yang menyala dan menjalar begitu cepat menghanguskan lahan kering yang luas di siang hari yang panas. Dari  perspektif sosiologi konflik, pertikaian kedua pemuda tersebut adalah simpul dari sumbu sosial, politik, dan ekonomi  yang memberi legitimasi terhadap tatanan sosial (sistem sosial) masyarakat Kota Ambon yang agak  rapuh, sebagai akibat dari beban-beban sosial yang diakibatkan oleh migrasi dan urbanisasi sebagaimana digambarkan di atas. Karena itu, munculnya konflik dalam perspektif sosiologis, terjadi karena kesadaran kolektif  yang muncul ( collective awareness ) terhadap pengalaman bersama yang dialami terhadap fakta sosial (beban sosial) sebagai manifestasi  konstruksi sosial (kerapuhan sosial) yang dipersepsikan secara kolektif dari subyek konflik (kegelisahan sosial budaya).
John Paul Lederach sebagaimana dikutip oleh Susan , 22 memberi eksplanasi bagaimana konflik sosial  terjadi dalam perspektif konstruksi sosial. Ia menawarkan tujuh asumsi dasar psiko-sosial abstraktif, sebagai berikut :
(1) Konflik  sosial  dipahami  sebagai  hal  alamiah,  suatu  pengalaman-pengalaman  umum  yang hadir di setiap relasi sosial dan budaya;
(2) Konflik dipahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial. Konflik tidak hanya terjadi pada setiap individu,  individu merupakan aktor yang aktif dalam mencip-takan kondisi dan interaksi yang timbul dari pengalaman sebagai konflik;
(3) Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna secara bersama;
(4) Proses interaktif disempurnakan melalui dan berakar pada persepsi, interpretasi, ekspresi, dan niat, yang tumbuh dari dan berputar kembali ke kesadaran umum bersama;
(5) Pemaknaan muncul sebagaimana manusia (individu dan kelompok) meletakkan diri mereka sendiri dan sesuatu yang sosial seperti situasi, kejadian, dan tindakan di dalam pengetahuan kelompok mereka;
(6) Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema, dan digunakan oleh kelompok orang untuk merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespons kenyataan sosial (fakta sosial) di sekitar mereka;
(7) Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya tidak hanya lahir dari satu pertanyaan sensitif dari kesadaran, tetapi lebih jauh petualangan yang dalam dari penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum bersama kelompok  orang.
Asumsi Lederach di atas, menjelaskan tekanan pada konstruksi sosial yang dipersepsikan dan dialami bersama sebagai bentuk kesadaran kolektif yang terakumulasi dari pengalaman bersama
22 Novri Susan. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer . (Jakarta: Kencana, 2010), 73-74 .
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
kelompok  orang  atau  masyarakat.  Dalam  perspektif    analisis    konflik Ambon-Maluku,  kerangka asumsi Lederach itu memiliki korelasi erat dengan pengalaman bersama kelompok etnis asli Pribumi yang terakumulasi dalam kesadaran kolektif mereka, berupa pengalaman “mengenakkan”  di masa lalu pada masa kolonialisme, serta di masa pemerintahan orde lama, sampai tahun 1980-an, setelah itu  perlahan-lahan  hilang.    Di  era  pemerintahan  Orde  Baru,  orang Ambon-Maluku  nyaris    tidak memperoleh peran di pusat. Bahkan di daerah pundengan sistem pemerintahan sentralistik ( sentraliztic government ) jabatan-jabatan strategis kebanyakan “didrop” dari pusat. Hal itu kemudian membuat pengalaman “nostalgia” di masa kolonial dan di masa pemerintahan Orde Lama itu tersimpan dalam memori sosial mereka yang membangkitkan kesadaran kolektif tentang eksistensi mereka sebagai bagian dari negara.
Ketika pengalaman itu tergeserkan dari konstruksi sosial mereka pada masa pemerintahan Orde Baru, kesadaran kolektif itu muncul dari alam bawah sadar dan membentuk persepsi komparatif bersama, seolah-olah “orang Maluku” “dianaktirikan”dan diabaikan dalam proses pembangunan bangsa. Padahal secara historis mereka ikut andil dalam perjuangan kemer-dekaan. Kesadaran historis itu secara gradual berakumulasi bersama variabel lain, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya  membentuk  “sumbu vulkanik”  konflik. Ketika alat pemicu sumbu konflik yang digunakan efektif, maka meletuslah  konflik sosial  Ambon-Maluku tanggal 19 Januari 1999 –25 April 2004 yang berskala besar, berdampak sangat luas dan dalam.
Konflik Ambon-Maluku yang berlangsung kurang lebih empat tahun itu, bila dianatomi dari jenisnya, memiliki dampak sangat luas dan berakar dalam baik dari aspek sosial, budaya, hukum, bahkan psikologis, karena menimbulkan korban harta benda dan jiwa yang tidak terbilang nilainya. Sehingga membutuhkan proses dan waktu panjang, mungkin saja butuh  dua atau tiga generasi untuk pulih seperti sediakala. Walaupun memang pada aspek-aspek tertentu telah terjadi recovery dan  rehabilitasi,  serta  rekonsiliasi  yang    lahir  dari  kesadaran  kolektif  untuk  mengakhiri  konflik, karena dipandang tidak memberikan manfaat apa-apa, malah sebaliknya menyisihkan kepedihan dan kerugian bagi semua pihak, serta mencabik-cabik keutuhan kebangsaan (disintergasi) sosial dan politik bahkan bangsa.

## 3. Teori Modal
Teori modal ( modal theory ) pertama kali dicetuskan oleh Piere Bourdieu. 23 Konsep modal, menurut Bourdieu, tidak terlepas dari aspek-aspek lain yang memiliki kekuatan yang saling berinteraksi dalam masyarakat, seperti kekuasaan ( power ) atau politik yang selalu menjadi incaran dan rebutan sekaligus menjadi sumber pertentangan (konflik), yang menurut Boudieu, disebut sebagai habitus dan ranah. Baik habitus maupun ranah, oleh Bourdieu digunakan untuk menjelaskan berbagai rangkaian tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Antara habitus dan ranah merupakan arena pertempuran dan perjuangan yang selalu terjadi tarik-menarik kekuatan dalam masyarakat dimana aktor mencari dan menentukan posisinya masing-masing dalam ranah.
Konsep modal memang memiliki konteks yang luas, karena itu oleh Bourdieu, modal didefinisikan secara luas pula, baik menyangkut aspek  ekonomi, sosial, budaya (kultural), maupun
23 H. Abd Halim. Politik Lokal . (Yogyakarta: LP2B, 2014), 108.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
simbolik. Berikut ini didefinisikan tiga tipe/jenis modal. 24 Pertama, modal ekonomi; yakni sumber daya  yang  bisa  menjadi  sarana  produksi  dan  sarana  finansial,  namun  modal  ekonomi  ini  bisa dikonversi ke  dalam bentuk  modal-modal lain  yang lebih operasional, seperti alat-alat produksi, yang mencakup mesin, tanah, buruh atau tenaga kerja, serta uang. Rincian modal-modal itu dapat saja digunakan sebagai sarana untuk berbagai tujuan yang diinginkan para aktor serta bisa diwariskan kepada generasi berikutnya.
Kedua, modal budaya (kultural), yaitu keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, dengan sejumlah tanda gelar, di samping itu kemampuan menulis, cara pembawaan, serta cara berelasi dengan sesama. Singkatnya,  modal kultural merupakan representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek logika, etika, maupun estetika yakni jaringan hubungan sebagai sumber daya  untuk menentukan kedudukan sosial. Ketiga, modal simbolik, yaitu modal yang menghasilkan kekuasaan simbolik . Modal simbolik seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. 25 Singkatnya, modal simbolik adalah semua bentuk pengakuan oleh kelompok baik secara institusional maupun non-institusional. Modal simbolik ini memiliki kekuatan dalam merekonstruksi realitas, mempengaruhi pandangan dan image orang  untuk meyakinkan mereka mengikuti apa yang diinginkan aktor.
Modal oleh Bourdieu memiliki fungsi tertentu, yakni sebagai  sarana dalam melakukan relasi sosial dalam sistem pertukaran ( exchange system ) . Jadi, secara singkat, teori modal Bourdieu di atas memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai proses interaksi dan relasi-relasi sosial dan politik serta tarik-menarik kepentingan dalam  masyarakat antara habitus (aktor) dan ranah (lingkungan) dalam mencari dan menentukan posisi mereka masing-masing dengan memanfaatkan dan mengkapitalisasi sumber-sumber modal yang tersedia dan dimiliki, yang terkadang saling berbenturan serta melahirkan pertentangan atau konflik ( interest conlict ) .

## 4. Konsep Teori Powercube
Teori powercube atau teori “kubus kekuasaan”  ini dicetuskan oleh ilmuan politik John Gaventa. 26 Dengan  teori powercube ini, menurut Gaventa, dapat mengkaji dan menjelaskan  relasi-relasi kekuasaan dan perubahan sosial akibat interaksi dan tarik-menarik yang ditimbulkannya pada tiga level atau tingkatan, yakni lokal, nasional maupun global. Kekuasaan menurut teori ini dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok ( ingroup ) terhadap orang atau kelompok lainnya ( outgroup ) . Gaventa  mendefinisikan powercube sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan, yakni dimensi Tingkatan ( level ) , Ruang ( space ) , dan Bentuk ( form ), dan bagaimana relasi internal  antar
24 H. Abd Halim. Politik Lokal , 109-111.
25 Termasuk modal kultural ini adalah modal agama (religius),  yakni tokoh-tokoh/pemuka agama (alim ulama) yang memiliki pengaruh dan  kharisma (penulis).
26 H. Abd Halim. Politik Lokal , 51-52.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
unsur pada tiga level tersebut, bagaimana memetakan hal-hal yang beperan dalam kekuasaan dan latarbelakangnya
Lebih lanjut, Gaventa mengatakan cakupan kekuasaan yang dimilikipada tiga dimensi tersebut, yakni dimensi  Tingkatan , mencakup lokal, nasional, dan global; dimensi ruang , mencakup ruang tertutup ( closed ), ruang yang diperkenankan ( invited ) , dan ruang yang diciptakan atau diklaim ( claimed/created ) . Sedangkan dimensi bentuk , mencakup bentuk yang terlihat ( visible ) , bentuk tersembunyi ( hidden ) , dan bentuk tidak terlihat ( invisible ) . Ketiga cakupan bentuk dimensi tersebut dapat divisualkan dalam bentuk kubus di bawah ini:

## Lavel Forms of Power
Global                                                          Invisible

## National                                                            Hidden

## Local Visible

## Closed Invited Claimed

## Space
Gambar 1.Kubus Kekuasaan (Powercube) Gaventa 27
Menurut Gaventa, ketiga dimensi dalam teori powercube tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi, saling tarik-menarik dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya pada dimensi tingkatan, walaupun politik di tingkat lokal memiliki warna dan ciri tersendiri sesuai kondisi lokal (daerah) masing-masing, tetapi pada kondisi dan aspek tertentu situasi dan konstalasi politik pada tingkat nasional  berdampak kepada kondisi politik di tingkat lokal. Begitupun kondisi politik di tingkat nasional, tidak bisa terelakkan bila situasi dan kondisi politik di tingkat global  lagi tidak stabil atau mengalami goncangan, maka akan berdampak kepada kondisi politik di tingkat nasional. Ambil contoh, jika kondisi politik di Timur Tengah  saat sedang bergejolak, akan terasa pengaruhnya pada kondisi politik nasional, karena segmen masyarakat akan merespon dan bereaksi, terlepas reaksinya rasional atau emosional. Hal yang sama akan terjadi pula pada kondisi politik di tingkat lokal,  bila kondisi politik di tingkat nasional lagi kurang stabil, maka akan berdampak kepada kondisi politik lokal. Misalnya, saat kondisi politik nasional menjelang reformasi tahun 1998/1999 dalam kondisi tidak stabil (instabilitas politik) dimana tumbangnya rezin Orde  Baru, sehingga kondisi politik nasional
27 H. Abd Halim. Politik Lokal , 51-52.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
dalam situasi chaos, maka dampaknya terasa pada kondisi politik di tingkat lokal. Kondisi itu terasa dan berdampak sangat nyata pengaruhnya di Ambon-Maluku pada Tahun 1999, yang mengakibatkan masyarakat terpolarisasi dan tersegmentasi serta menimbulkan dampak psikologis yang dalam, sebagaimana telah dibahas di atas. Kondisi itu kemudian melahirkan transisi dan perubahan sistem politik dan pemerintahan Indonesia secara fundamental dari sistem otoriter-militeristik ke sistem demokratis,dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah).
Menurut Gaventa, kondisi dan konstalasi politik seperti contoh yang  dikemukakan di atas, merupakan cerminan dari dimensi-dimensi kekuasaan dalam kerangka teori powercube , yang tidak saja berinteraksi dan berpengaruh secara internal (interelasi) dalam ruang lingkup dimensi yang sama, tapi juga dapat berinteraksi antar dimensi dan saling beririsan secara timbal-balik, bahkan bisa saling tumpang-tindih dalam ruang lingkup yang sama maupun antar ruang lingkup dari dimensi yang berbeda. Misalnya, dimensi tingkatan atau level berpengaruh terhadap dimensi bentuk dan dimensi ruang, dan sebaliknya, dan pengaruh itu bisa langsung bisa juga tidak langsung tergantung kadar dan resonansi pengaruh masing-masing cakupan dimensi.
Berkaitan dengan teori modal dan teori powerbuce di atas, di bawah ini akan dibahas tentang konsep Pela dan fungsinya secara garis besar sebagai modal sosial yang merupakan salah satu kearifan lokal ( local wisdom ) dalam memperkuat kebangsaan pada basis lokal (daerah) khususnya di Maluku.
5. Konsep Pela dan Penguatan Kebangsaan
Konsep Pela sebagai sistem nilai telah lama ada dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku sejak dulu. Pela secara historis timbul karena beberapa peristiwa tertentu, baik karena perang antar suku, antar negeri/kampung/desa (selanjutnya disebut negeri), atau karena situasi khusus  dan pengalaman yang terjadi terhadap suatu kelompok dari suatu negeri atau suku. Berdasarkan itu beberapa ahli mendefinisikan Pela di bawah ini.
a. Pela menurut Cooley, adalah ikatan persahabatan atau persaudaraan di antara warga pribumi dari dua negeri  atau lebih,  yang ditetapkan oleh nenek-moyang (leluhur) dalam keadaan khusus dengan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. 28
b. Menurut Subyakato, pela adalah persatuan-persatuan persahabatan antara warga-warga dari dua negeri atau lebih berdasarkan perjanjian adat dengan kewajiban untuk saling melindungi dan saling menolong. 29
c. Pela adalah hubungan perjanjian antar dua negeri baik sesama agama atau berbeda agama yang diikat dengan perjanjian adat untuk menjalin persahabatan atau persaudaraan untuk saling membantu dan menolong serta perjanjian-perjanjian tertentu yang disepakati bersama disertai hak dan kewajiban, serta sangsi-sangsi adat dan moral (penulis).
28 Alpha Amirrahman (ed.). Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. (Jakarta: ICIP, 2007), 164-167.
29 Koentjaraningrat (ed.). Masyarakat Desa di Indonesia. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2014).

## Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
Pela memiliki beberapa jenis, yakni : Pela  Keras dan Pela Lunak. Pela Keras adalah Pela Minum Darah, sedangkan Pela Lunak terdiri dari Pela Tampa Sirih,  Pela  Singgah, dan Pela  Bongso.
a. Pela Tampa Siri , adalah Pela yang dikukuhkan oleh suatu peristiwa kehormatan  yang ditempuh dengan suatu upacara adat dimana makan sirih  pinang sebagai tanda persahabatan. Pela Tampa Sirih ini lebih mengutamakan kekeluargaan, seolah-olah kekeluargaan dalam arti biologis.
b. Pela Singgah, adalah Pela yang dikukuhkan dalam suatu peristiwa  tolong-menolong antar sesama. Biasanya terjadi pada suatu peristiwa, misalnya kecelakaan di laut atau suatu musibah atau  bencana, yang membuat kedua negeri mengangkat sumpah atas segala jasa baik  yang telah diberikan oleh negeri penolong kepada negeri yang ditolong.
c. Pela Bongso (Gandong), adalah Pela yang dikukuhkan atas dasar pengakuan kedua negeri karena memiliki tali persaudaraan (berdasarkan  ikatan unsur-unsur  geonologis) sejak dulu warisan nenek-moyang mereka.
Konsep  Pela tersebut merupakan bentuk institusi sosial tradisional,  memiliki paling tidak empat  fungsi dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Maluku, yakni fungsi integratif (kohesif), fungsi solidaritas, fungsi kontrol sosial,  dan  fungsi  identitas kultural.  Keempat fungsi Pela tersebut bila diletakkan dalam perpektif teori struktural fungsional, yang mengisyaratkan masyarakat sebagai suatu sistem terpola yang terdiri dari sub-sistem-sub-sistem atau bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja demi kelangsungan hidup dari sistem tersebut. Fungsi-fungsi itu bekerja menghidupkan dirinya sambil menyumbang kepada kelangsungan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi-fungsi itu ibarat tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ dengan fungsinya masing- masing yang bekerja untuk kebutuhan dari kelangsungan hidup manusia. Fungsi-fungsi dari sistem sosial itu dikenal  sebagai Teori Struktural Fungsional yang merupakan  bagian dalam Teori Sosiologi Talcott Parsons yang dikonstatasi Sanggar Kanto 30 mengemukakan asumsi dasar dari teori struktural fungsional ini, sebagai berikut :
1. Sistem sosial memiliki pola keteraturan dan terdiri dari bagian-bagian yang berfungsi saling tergantung;
2. Sistem sosial cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan dan keseimbangan;
3. Sistem sosial relatif statis atau terjadi perubahan ke arah keseimbangan;
4. Sistem sosial memelihara batas-batas dengan  lingkungannya dan memelihara hubungan antar bagian sub-sistem dan antar bagian dengan keseluruhan sistem;
5. Alokasi dan integrasi merupakan proses pokok yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
Menurut Parsons, setiap sistem sosial untuk bertahan secara berkesinambungan harus memenuhi fungsi keteraturan dan keseimbangan yang disebutnya fungsi imperatif yang mengintegrasikan sistem
30 Sanggar Kanto. Perspektif Modernisasi dan Perubahan Sosial. (Malang: UB Press, 2011), 48-53.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
tersebut tetap langgeng. Fungsi itu disebut sebagai kerangka AGIL, disingkat dari Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latent pattern maintenance.
a) Adaptation,  atau adaptasi, menghendaki sistem harus memiliki kapasitas menyesuikan diri dengan lingkungannya dan mampu  menyesuaikan lingkungannya dengan kebutuhannya;
b) Goal attainment, atau pencapaian tujuan , yakni setiap sistem harus punya tujuan dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
c) Integration,  atau  integrasi, mengisyaratkan sistem harus mampu mengatur hubungan antar bagian atau komponennya. Masing-masing komponen harus dapat melakukan fungsinya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan sistem;
d) Latent pattern maintenance, atau memelihara pola. Sistem harus melengkapi, memelihara pola-pola sosial kultural dan meningkatkan motivasi individu untuk menunjang kinerja sistem secara keseluruhan.
Selain untuk menjaga keempat fungsi sistem itu, sistem sosial juga harus memiliki persyaratan fungsional untuk menjaga kelangsungan dari sistem sosial agar terus berperan sebagai pemelihara nilai dan norma dari sistem sosial. Untuk itu Parsons mengemukakan beberapa persayaratan fungsional, sebagai berikut :
a) Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya;
b) Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial perlu mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain;
c) Sistem sosial harus mampu menciptakan partisipasi yang memadai dari para anggotanya;
d) Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu keutuhan sistem;
e) Bila konflik ternyata akan menimbulkan ketidakstabilan, maka sistem harus mengendalikannya;
f) Untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan sarana komunikasi dan adaptasi.
Asumsi-asumsi dasar teori struktural fungsional yang dikemukakan Parsons di atas, memberi kerangka dasar untuk menjelaskan fungsi Pela sebagai sebuah sistem nilai yang memiliki persyaratan- persyaratan tertentu dalam menjaga dan memelihara kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian yang telah dibangun bersama antar kedua negeri yang ber-Pela. Kesepakatan-kesepakatan dari negeri yang ber-Pela itu merupakan patokan-patokan nilai dan norma yang berfungsi menjaga dan memelihara relasi-relasi bersama yang telah terkonstruksi agar tidak menyimpang. Paling kurang ada empat fungsi mendasar dari Pela sebagai sebuah sistem nilai, yakni : fungsi solidaritas, fungsi kontrol sosial, fungsi identitas kultural, dan fungsi integrasi.
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
1) Fungsi solidaritas sosial (social solidarity function). Pela mewajibkan kedua negeri untuk saling menolong dan membantu. Fungsi ini biasanya nampak baik dalam aktivitas atau hal-hal yang bersifat umum atau khusus. Misalnya, perjanjian atau kesepakatan untuk saling membantu dan menolong secara timbal balik antar kedua negeri Islam dan Kristen yang ber-Pela. Bila desa Islam membangun Masjid, maka menjadi kewajiban desa Kristen untuk membantu baik dengan tenaga maupun material. Begitupun sebaliknya, bila desa Kristen membangun gedung Gereja maka kewajiban desa Islam untuk membantu baik dengan tenaga atau material yang dibutuhkan. Begitupun aktivitas lain atau suatu hajatan dari desa Pela, kewajiban yang sama harus dilakukan terhadap desa Pela yang memiliki aktivitas atau hajatan sebagai bentuk solidaritas timbal balik tanpa pamrih. Bila kewajiban itu sengaja dilanggar atau diabaikan, maka ada sangsi yang harus ditanggung. Sangsi biasanya kebanyakan berupa sangsi moral dan sosial dalam bentuk rasa malu atau rasa bersalah dari negeri atau warga dari negeri yang tidak memenuhi atau mematuhi kewajibannya. Prinsip yang terkandung dalam fungsi ini adalah  nilai-nilai persamaan ( equality ) , keadilan ( justice ) , kerja sama tolong-menolong/masohi (gotong royong) , dan kasih sayang ( lovely ) .
2) Fungsi kontrol sosial (social control function). Di samping memiliki fungsi solidaritas, Pela juga berfungsi sebagai kontrol sosial bagi warga dari kedua negeri yang ber-Pela. Fungsi kontrol sosial biasanya nampak pada pengawasan terhadap perilaku  menyimpang dari nilai-nilai perjanjian yang telah menjadi tradisi bersama dalam relasi-relasi dan interaksi sosial. Misalnya, nilai saling menghargai dan menghormati di antara warga negeri yang ber-Pela. Pola tingkah laku atau kelakuan yang menunjukkan sebaliknya dari nilai-nilai itu dengan sendirinya menjadi standar penilaian atau ukuran terhadap tingkah laku atau kelakuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai itu.
3) Fungsi identitas kultural ( cultural identity funtion ) . Pela di samping dua fungsi tersebut di atas, ia juga memberi lebel kepada sebuah identitas kedua negeri Pela. Rasa kebanggaan sebagai negeri yang ber-Pela memiliki  harga diri yang tinggi. Rasa kebanggaan itu biasanya nampak pada upacara- upacara “panas pela” (penyegaran/revitalisasi) kedua negeri. Ia memberi makna simbolik ( cultural symbolic ) sebagai sebuah sistem simbol. Sebagai sebuah makna simbolik, ia mengkomunikasikan pesan kepada dunia luar  tentang  identitas kedua negeri  yang ber-Pela.
4) Fungsi integratif ( integrative function ) . Ikatan Pela yang mengikat dua negeri mengisyaratkan nilai-nilai tertentu yang menyatukan anggota masyarakat kedua negeri sepakat untuk saling melindungi dan menolong.Nilai-nilai itu mengeleminir perbedaan dan permusuhan di antara warga kedua negeri. Rasa persaudaraan, rasa senasib dan sepenanggungan menjadi unsur perekat (kohesi sosial) di antara mereka. Nilai-nilai itu memiliki fungsi sangat kuat dalam menghindari gesekan dan konflik di antara kedua negeri dan warga kedua negeri. Bahkan nilai-nilai persaudaraan itu mengitegrasikan dan merekatkan mereka dalam perbedaan yang dimiliki. Ia juga  mengandung makna yang dalam dari sebuah konsensus bersama  terhadap unsur-unsur disintegrasi sosial. Ia fungsional terhadap integrasi dan reintegrasi jika terjadi goncangan sistem dari luar. Ia adalah penjaga keserasian sosial dan harmoni sosial dalam masyarakat secara khusus negeri yang ber-Pela
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku

## tapi juga dalam sistem sosial masyarakat yang luas.
Dari  pembahasan  tentang  konsep  pela  di  atas,  beberapa  kesimpulan  dapat  dikemukakan, sebagai berikut:
1) Konflik sosial dan politik merupakan bagian integral dalam kehidupan sebuah masyarakat;
2) Potensi konflik ada di mana-mana, baik laten maupun manifes, baik masyarakat homogen maupun terutama masyarakat heterogen (plural);
3) Namun konflik tidak harus dipertahankan selama-lamanya.  Masyarakat perlu membangun kehidupannya dengan baik dan aman, agar dapat menggali potensi yang dimiliki secara maksimal  untuk kesejahteraanya. Karena itu resolusi dan rekonsiliasi perlu dibangun dan ditumbuhkan secara berkelanjutan;
4) Pela adalah kesepakatan atau perjanjian untuk mengakhiri konflik, atau kesepakatan untuk berdamai dan hidup saling menolong dan membantu berdasarkan prinsip saling menghargai dan menghormati, mengakui, persamaan, solidaritas,  gotong royong, dan keadilan, serta kasih sayang;
5) Pela dapat diterapkan tidak saja dalam lingkup masyarakat asli Maluku, namun dapat pula diperluas (ekspansif) terhadap masyarakat bukan asli Maluku (masyarakat budaya lain);
6) Pela memiliki tidak saja bersifat konservatif (tradisional), tetapi juga berlaku dan relevan dalam masyarakat modern. Karena itu Pela dapat direvitalisasi dan merelevansikannya dengan masyarakat heterogen, serta perkembangan masyarakat kontemporer;
7) Pela  merupakan  subuah  model  resolusi  konflik  yang  efektif  dalam  mengintegrasi  dan mereintegrasi serta memperkuat (merekatkan) masyarakat dalam menciptakan keserasian sosial dan harmoni sosial, demi mewujudkan masyarakat dan damai dan sejahtera di Maluku khususnya, tapi juga masyarakat umumnya;
8) Karena itu,  sistem nilai Pela mungkin dapat dieksplorasi dan  diintrodusir sebagai  salah satu “Model Penguatan” (perekat) kebangsaan berbasis lokal khususnya pada masyarakat Maluku dan masyarakat padaumumnya.

## SIMPULAN
Tulisan  sederhana mengenai  Pela sebagai sistem nilai dari salah satu kearifan lokal dalam rangka penguatan kebangsaan ini masih jauh dari upaya komprehensifdan nilai akademik yang mendalam, namun diharapkan dapat menggugah untuk dieksplorasi lebih mendalam sebagai bagian sistem nilai yang fungsional dan efektif dalam memperkuat Kebangsaan pada aras (level) lokal (daerah), khususnya di Maluku, tetapi juga dapat diintrodusir sebagai model resolusi konflik serta Penguatan Kebangsaan untuk  masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pada asumsi-asumsi dasar
Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial Bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku
teori struktural fungsional yang dikemukakan Parsons di atas, maka paling kurang ada empat fungsi mendasar dari Pela sebagai sebuah sistem nilai, yakni : fungsi solidaritas, fungsi kontrol sosial, fungsi identitas kultural, dan fungsi integrasi

## DAFTAR PUSTAKA
Amirrachman, Alpha, (ed). Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso . Jakarta: ICIP. 2007.
Arsinaldi. Politik Masyarakat Miskin Kota . Yogyakarta: Gaya Media, 2012.
Duverger, Maurice. Sosiologi Politik . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Dasmar. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana, 2013.
Goldscheider, Calvin. Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
Hendropuspito, D . Sosiologi Agama . Yogyakarata: Kanisius, 1990.
Halim, H. Abd. Politik Lokal . Yogyakarta: LP2B, 2014.
Jurdi, Syarifuddin. Sosiologi Nusantara : Memahami Sosiologi Integralistik. Jakarta: Kencana, 2013.
Jamaludin, Adon Nasrullah. Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya.
Bandung: Pustaka Setia, 2014.
J ohnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I dan II . Jakarta: Gramedia, 1996.
Koentjaraningrat (ed). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta, Fakultas Ekonomi UI, 2014.
Kanto, Sanggar. Perspektif Modernisasi Dan Perubahan Sosial . Malang: UB Press, 2011
Liliweri, Alo. Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Mill, Hugh dkk. Resolusi Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
Mulyana, Deddy & Rakhmat, Jalaluddin. Komunikasi Antarbudaya . Bandung: Rosda, 2001.
Pruitt, Dean G & Rubin, Jeffrey Z. Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Ratnawati, Tri. Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Ritzer, George  & Goodman, Douglas J. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana, 2011.
Susan, Novri. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
Scott, John. Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Trijono, Lambang, (ed). The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia Cases and Resolutions. Yogyakarta: CSPS Book,  2004.
Zamroni . Pengantar Pengembangan Teori Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana,  2012.