## Volume 29 Nomor 2, Juli 2024 JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia
ANALISIS PENGUNGKAPAN INFORMASI BERBASIS WEB PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA (SEBUAH STUDI ANALISIS KONTEN ATAS IMPLEMENTASI POJK NO. 8 TAHUN 2015)
Liza Alvia 1a , Retno Yuni Nur Susilowati 2b , R. Weddie Andriyanto 3c 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung liza.alvia@feb.unila.ac.id a , retnoyunins@gmail.com b ,  r_weddie@yahoo.com c

## INFO ARTIKEL
Dikumpulkan: 26 Maret 2024;
Diterima: 10 Juli 2024;
Terbit: 30 Juli 2024;

## ABSTRACT
This research aims to explore the interplay between digital literacy, accounting skills, and the employability readiness of prospective accountants in the era of Industry 4.0.
By delving into the aspects of digital skills and accounting competencies, the study not only contributes to understanding the dynamics of the accounting profession in the face  of  technological  changes  but  also  adds  value  to  the  development  of  relevant education  and  training  strategies.  The  data  collection  method  employed  in  this research involves the use of a questionnaire, with 92 respondents as the sample. The analysis tools utilized include Smart PLS 4.0 and MiniTab 19. The research findings indicate that, partially, accounting skills have a positive and significant influence on employability  readiness.  Similarly,  digital  literacy  has  a  positive  relationship  with employability readiness. Simultaneously, accounting skills and digital literacy jointly influence the employability readiness of prospective accountants.
Keywords: coercive  institutional  theory,  content  analysis,  corporate  disclosure, disclosure indexes, web-based reporting
Volume 29 Nomor 2, Juli 2024, pp. 116-125 http://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2577

## Corresponding author:

## Retno Yuni Nur Susilowati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung e-mail: retnoyunins@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pesatnya perkembangan teknologi  digital dan sosial  media  yang  berimplikasi  pada  perubahan  lingkungan  pengungkapan konvensional (paper based) ke pengungkapan digital (internet of things) (Miller &
Skinner,  2015).  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  (OJK-RI)  merespon pesatnya perubahan teknologi tersebut dengan menerbitkan POJK No. 8 Tahun 2015 tentang  kewajiban  emiten  mengungkapkan  informasi  melalui  situs  web  emiten  di laman web perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengonfirmasi compliance theory atas implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 terhadap kinerja pengungkapan informasi korporasi berbasis web. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi ketaatan  perusahaan  publik  di  Bursa  Efek  Indonesia  dalam  mengungkapkan  (1) informasi umum emiten atau perusahaan publik; (2) informasi bagi pemodal atau investor; (3) informasi tata kelola perusahaan; dan (4) informasi tanggung jawab sosial pada laman website perusahaan pasca 5 (lima) tahun implementasi POJK No. 8  Tahun  2015.  Penelitian  ini  mengembangkan  Indeks  Pengungkapan  Informasi Korporasi  (IPIK)  berbasis  website  melalui  pendekatan  analisis  konten  (content analysis) sesuai item pengungkapan POJK No. 8 Tahun 2015 pada 649 perusahaan go publik  di  Indonesia.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  secara  umum  kinerja  IPIK perusahaan  masih  relatif  rendah,  yaitu  52%.  Fenomena  rendahnya  kinerja  IPIK menunjukkan bahwa respon managerial terhadap regulasi pengungkapan informasi korporasi  berbasis  web  masih  rendah.  Lemahnya  penegakan  hukum  (law enforcement) dari pihak regulator menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja IPIK. Studi ini mengonfirmasi compliance theory atas respon managerial terhadap implementasikan POJK No. 8 Tahun 2015.
Kata Kunci: teori institusional koersif, analisis konten,  pengungkapan perusahaan, indeks pengungkapan, pelaporan berbasis web

## A. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengonfirmasi  regulasi  POJK  No.  8  Tahun  2015  terhadap  kinerja pengungkapan  informasi  korporasi  berbasis  web  menurut  perspektif  compliance  theory.  Penelitian  ini mengivestigasi  respon  managerial  terhadap  regulasi  pengungkapan  informasi  korporasi  berbasis  website.  Isu utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketaatan managerial dalam mengungkapkan informasi korporasi
sesuai POJK No. 8 Tahun 2015 di laman website perusahaan sebagaimana dijelaskan dan diprediksi oleh coercive intstitutional theory.
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  perubahan  lingkungan  pengungkapan  informasi  dari  konvensional menjadi  digital.  Perubahan  tersebut  semakin  menempatkan  riset  pengungkapan  informasi  akuntansi  menjadi penting  dan  menjanjikan  dalam  literatur  akuntansi  (Blankespoor,  2018a;  Cade,  2018a;  Miller  &  Skinner,  2015). Informasi akuntansi yang diungkapkan melalui berbagai media pengungkapan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, pelaporan keuangan berbasis web, analisis diskusi manajemen, surat direktur, dan media pengungkapan lainnya   merupakan informasi penting  yang perlu  dikomunikasikan  secara efektif  oleh manajer kepada investor (Merkl-davies & Brennan, 2017; De Souza, Antônio, Rissatti, & Rover, 2019). Studi terkini (Miller & Skinner, 2015) menunjukkan  bahwa  perubahan  teknologi  informasi  digital  berdampak  pada  pengguna  (investor)  dalam mengakuisisi  dan  memeroses  informasi  untuk  membuat  keputusan  investasi.  Dalam kondisi  tersebut, pengguna perlu  lebih  cermat  dalam  menilai  informasi  yang  relevan,  kredibel,  dan  readable  sebelum  membuat  keputusan investasi.    Ketidakcermatan  investor  dalam mencari,  mengakuisisi,  dan  memeroses  informasi  dapat  berdampak negatif dalam pembuatan keputusan investasi.
Karakteristik  lingkungan  pengungkapan  digital  ditandai  oleh  ketersediaan  variasi  informasi  (informasi korporasi dan non korporasi), kecepatan akses informasi yang tinggi (real time access), dan ketersediaan ragam platform  digital  (website,  facebook,  twitter,  instagram,  youtube,  dan  lainnya)  sebagai  media  pengungkapan informasi. Dalam penelitian ini, platform lingkungan digital difokuskan pada pengungkapan informasi berbasis web. Penggunaan platform pengungkapan informasi berbasis web didasarkan pada 4 (empat) pertimbangan yaitu: (1) di Indonesia, laporan keuangan berbasis web saat ini merupakan pengungkapan mandatori sesuai POJK No. 8 Tahun 2015;  dan  (2)  studi  empiris    (Duo  &  Wei,  2015)  menunjukkan  bahwa  penggunaan  media  sosial,  termasuk pengungkapan informasi berbasis web, merupakan platform pengungkapan perusahaan yang paling diminati oleh pengguna  yaitu  72%-89%;    (3)  masih  sedikit  riset  (10%)  yang  mengangkat  issue  pengungkapan  berbasis  web (Sheng et al., 2017); dan (4) akses pengguna terhadap situs web perusahaan di Indonesia menduduki peringkat 9 tertinggi di
dunia menurut hasil survei Google Trend 2018
(https://trends.google.com/trends/explore?cat=12&q=corporate%20web).
Praktek pengungkapan informasi berbasis web di Indonesia telah menjadi sebuah mandatori melalui POJK No.  8  Tahun  2015  sejak  1  Januari  2016.  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  (OJK  RI)  mewajibkan  para emiten untuk menyajikan informasi pada laman web perusahaan.  Informasi minimal yang harus diungkapkan oleh emiten meliputi 4 (empat) hal utama, yaitu: (1) informasi umum emiten, (2) informasi untuk pemodal atau investor, (3) informasi tata kelola, dan (4) informasi tanggung jawab sosial perusahaan.
Emiten lalu merespon POJK No. 8 Tahun 2015 dengan mengembangkan website Perusahaan sebagai media pengungkapan informasi korporasi. Data 7 (tujuh) tahun terakhir, yaitu 2015-2022 menunjukkan bahwa jumlah website perusahaan go public meningkat tajam dari 401 website pada tahun 2015 menjadi 803 pada tahun 2022. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan memanfaatkan website untuk mengungkapkan  informasi  perusahaan  secara  transparan.  Pada  tahun  2022,  masih  terdapat  22  perusahaan  go public belum memiliki website.
Gambar 1 Jumlah Perusahaan yang Memiliki Website Tahun 2015-2022
Lima  tahun  pasca  regulasi  tersebut,  belum ada  penelitian  yang  mengevaluasi  ketaatan  managerial  dalam mengungkapkan  empat  jenis  informasi  korporasi  tersebut  di  laman website perusahaan.    Berdasarkan  uraian tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
497 513 548 605 660 711 767 824 401 414 483 567 610 671 732 803 96 99
64 37
49 39 34 20 0 500 1000 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 Jumlah Perusahaan JumlahPerusahaan Yang Memiliki Website
Jumlah Perusahaan yang Tidak Memiliki Website
1) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi umum emiten pada laman website perusahaan?
2) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi untuk pemodal atau investor pada laman website perusahaan?
3) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi tata kelola pada laman website perusahaan?
4) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi tanggung jawab sosial pada laman website perusahaan?
Studi  ini  memberikan  kontribusi  signifikan,  yaitu: pertama mengonfirmasi compliance  theory dalam menganalisis  respon  managerial  terhadap  implementasikan  POJK  No.  8  Tahun  2015, kedua memperkaya  bukti empiris  sebagai  pionir  riset  yang  mengembangkan  indeks  pengungkapan  informasi  korporasi  berbasis website , ketiga kontribusi praktis bagi OJK RI dalam meningkatkan efektivitas POJK No. 8 Tahun 2015 dalam meningkatkan transparasi  informasi  korporasi  di  Indonesia  dengan  merumuskan  pedoman  teknis  pengungkapan  informasi berbasis website .

## B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN LANDASAN TEORITIS

## Compliance Theory
Compliance theory atau teori kepatuhan merupakan teori yang menggambarkan ketaatan individu/intitusi dalam  mematuhi  peraturan  atau  perintah  dari  atasan  atau  lembaga  berwenang.  Compliance  dicirikan  sebagai ketaatan  yang  digerakkan  oleh  keinginan  untuk  mendapatkan  imbalan  dan  keinginan  untuk  tidak  menerima hukuman (Kelman, 1956). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis perlu mengelola berbagai risiko secara andal, terutama risiko kepatuhan. Risiko yang diakibatkan oleh kegagalan perusahaan untuk mengikuti peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dikenal sebagai risiko kepatuhan. Jika perusahaan tidak taat, maka bisnis tersebut akan mendapat hukuman karena melanggar hukum yang dapat merusak reputasi perusahaan, jadi perusahaan harus menangani resiko kepatuhan.
Menurut Tyler dalam (Saleh & Susilowati, 2004) terdapat 2 (dua) pendekatan dasar tentang kepatuhan pada hukum,  yaitu  (1)  pendekatan  instrumental  dan  (2)  pendekatan  normatif.  Menurut  pendekatan  instrumental, motivasi  individu  mentaati  aturan  lebih  didasarkan  pada  kepentingan  pribadi  dan  reaksi  terhadap  pemberian reward/punishment.  Pendekatan  normatif  lebih  berfokus  pada  apa  yang  orang  anggap  bermoral  dan  kontra produktif dengan kepentingan mereka sendiri. Dalam hal pengungkapan informasi melalui situs web, pendekatan instrumental menggambarkan bahwa insentif/reward yang diperoleh perusahaan bila mengungkapkan informasi perusahaan ke situs web  yaitu  terhindar  dari sanksi/denda  serta  respon  baik  dari  publik  kepada  perusaaan  itu sendiri  dan  penalti/punishment  yang  didapatkan  perusahaan.  Sedangkan  menurut  perspektif  kedua,  seorang individu/intitusi  cenderung  untuk  mematuhi  ketentuan  peraturan  dalam  hal  ini  adalah  pengungkapan  item informasi korporasi  berbasis  website  merupakan peraturan yang  bersifat  mandatori melalui  POJK NO.  8  Tahun 2015. Sebagai regulator, OJK bertugas mengawasi perilaku manager dalam merespon POJK tersebut. Kewenangan yang dimiliki OJK juga meliputi pemberian sanksi terhadap perilaku ketidaktaatan manager dalam mengungkapkan informasi korporasi.
Teori kepatuhan dapat memotivasi individu atau lembaga untuk mematuhi peraturan yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi korporasi berbasis website sesuai POJK No. 8 Tahun 2015. Kejelasan aturan dan ketegasan sanksi pada POJK tersebut dapat memberikan level enforcement yang lebih kuat  sehingga memaksa emiten  untuk mengungkapkan  informasi korporasi  di  laman website perusahaan. Lima tahun setelah POJK No. 8 Tahun 2015 ditetapkan, belum ditemukan penelitian yang mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Ketidaktaatan perusahaan dalam mengungkapkan infromasi tersebut dapat berdampak pada adanya penalti/punishment yang dapat membuat citra buruk kepada perusahaan.

## Respon Managerial terhadap Regulasi POJK No. 8 Tahun 2015
Tujuan pertama studi ini adalah untuk mengonfirmasi compliance theory terhadap implementasi POJK No. 8 Tahun  2015  terhadap  kinerja  pengungkapan  ketenagakerjaan.  Menurut  compliance  theory  bahwa  level enforcement yang kuat, yaitu melalui implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengungkapan informasi korporasi. POJK No. 8 Tahun 2015 dikeluarkan sebagai respon atas kemajuan teknologi yang semakin pesat untuk meningkatkan transparansi informasi korporasi kepada publik.  Ashbaugh et al. (1999) menunjukkan bahwa penggunaan website sebagai media pelaporan dapat menjangkau pengguna lebih banyak dan menyajikan  informasi  secara  lebih  rinci  dibandingkan  pelaporan  konvensional  berbasis  paper  based.    Hal  ini berimplikasi pada kemudahan akses oleh pengguna dalam mengawasi praktek pengungkapan informasi korporasi.
Penerbitan  POJK  No.  8  Tahun  2015  ditujukan  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akses  pemangku kepentingan atas informasi korporasi yang aktual dan terkini. POJK ini ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2015 dan
baru diberlakukan per tanggal 2 Januari 2016. POJK No. 8 Tahun 2015 terdiri dari 16 (enam belas) pasal. Secara umum,  struktur  pasal  pada  POJK  No.  8  Tahun  2015  mengatur  4  (empat)  hal,  yaitu:  (1)  ketentuan  umum,  (2) informasi  yang  dimuat  dalam  situs  web  perusahaan,  (3)  ketentuan  sanksi,  dan  (4)  ketentuan  peralihan.  Fokus penelitian ini adalah menginvestigasi ketaatan managerial dalam mengungkapn informasi yang dimuat dalam situs web perusahaan.
POJK No. 8 Tahun 2015 mewajibkan 4 (empat) jenis informasi korporasi yang wajib diungkapkan dalam situs web perusahaan, yaitu: informasi umum emiten, informasi untuk pemodal atau investor, informasi tata kelola, dan informasi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Pertama,  informasi  umum  emiten  meliputi:  (a)  nama  dan  kontak emiten, (b) riwayat singkat emiten, struktur organisasi emiten, (c) struktur kepemilikan emiten, (d) struktur grup emiten, (e) profil (direksi, dewan komisaris, dan komite), dan (f) dokumen anggaran dasar. Kedua, informasi untuk pemodal atau investor, meliputi: (a) prospektus, (b) laporan tahunan, (c) informasi keuangan, (d) informasi RUPS, (e) informasi saham, (f) informasi obligasi, (g) informasi dividen, (h) informasi aksi korporasi, dan (i) informasi fakta material lainnya. Ketiga, informasi tata kelola, meliputi: (a) pedoman kerja direksi dan dewan komisaris, (b) pengangkatan, pemberhentian, dan /atau kekosongan sekretaris perusahaan, (c) piagam unit audit internal, (f) kode etik,  (g) pedoman kerja  komite,  (h)pengangkatan  dan  pemberhentian komite audit,  (i) porosedur  nominasi  dan remunerasi, (j) kebijakan manajemen risiko, (k) kebijakan mekanisme pelaporan pelanggaran, (l) kebijakan anti korupsi,  (m) kebijakan terkait seleksi pemasok  dan  hak kreditur,  (n) kebijakan  dalam peningkatan  kemampuan vendor. Keempat, informasi tanggung jawab sosial perusahaan, meliputi: (a) kebijakan, (b) jenis program, dan biaya, terkait aspek lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk atau jasa.
Studi  terdahulu  cukup  banyak  menunjukkan  bahwa  pengungkapan  informasi  berbasis  website  telah memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Menurut Hodge et al. (2004), secara konseptual, penggunaan teknologi  XBRL  pada  web  site  dipandang  sebagai  alat  yang  efektif  untuk  meningkatkan performance pengguna dalam  menganalisis  tugas  keuangan,  dan  secara  khusus,  penggunaan search-facilitating  technology dapat memudahkan  user  dalam  memperoleh  dan mengintegrasikan  informasi. Wagenhofer  (2003)  menyatakan  ketika perusahaan  menyajikan  informasi  keuangan  melalui  website,  maka  pengguna  dapat  mencari,  menyaring, mengambil, mengunggah, dan bahkan merekonfigurasi informasi dengan biaya dan waktu yang lebih efisien dan efektif.  Selain itu pengguna pelaporan berbasis internet pengguna dapat memilih untuk mengakses informasi yang memenuhi  kebutuhan  spesifik  mereka  karena  Internet  memungkinkan  akses  informasi  yang  tidak  berurutan melalui penggunaan hyperlink, interaktivitas dan fasilitas pencarian (Basuony dan Mohamed (2014))  Beberapa peneliti  lain  mengkonfirmasi  hal  yang  sama  bahwa  pengungkapan  berbasis  teknologi  dapat  bermanfaat  bagi relevansi pelaporan keuangan Ashbaugh et al. (1999); meningkatkan kepercayaan diri dan akurasi keputusan (Tang et al. (2014); dan mengurangi asimetri informasi (Miller & Skinner (2015), dan Dai et al. (2015).

## C. METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  analisis  konten  (content  analysis)  untuk  mengidentifikasi  item-item pengungkapan  informasi  korporasi  pada  laman  website  perusahaan.  Selanjutnya,  hasil  analisis  konten  tersebut dikembangkan untuk menyusun Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) di laman website perusahaan. Daftar item pengungkapan informasi dikembangkan dari POJK No. 8 dan No. 31 Tahun 2015. Periode analisis konten dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 16 Juni 2022.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  analisis  konten  yang  dilakukan  pada  seluruh  perusahaan  go  publik  di Indonesia sebagai populasi dan sampel penelitian dengan total perusahaan sebanyak 649 perusahaan yang terdiri dari subsector pertanian (6 subsektor), pertambangan (5 subsektor), industri dasar dan kimia (9 subsektor), aneka industri (7 subsektor), industri barang konsumsi (5 subsektor), properti, real estate dan konstruksi bangunan (3 subsektor), infrastruktur, utilitas, dan transportasi (6 subsektor), keuangan (5 subsektor), perdagangan, jasa, dan investai (9 subsektor).

## Variabel Penelitian dan Pengukuran
Variabel  penelitian  ini  adalah  item  pengungkapan  informasi  sesuai  POJK  No.  8  Tahun  2015.  Terdapat  4 (empat) jenis informasi korporasi yang wajib diungkapkan dalam laman website perusahaan, yaitu: informasi umum
emiten,  informasi  untuk  pemodal  atau  investor,  informasi  tata  kelola,  dan  informasi  tanggung  jawab  sosial perusahaan. Secara rinci, sub item pengungkapan informasi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Item Pengungkapan Informasi Korporasi No Item/Sub Item Pengungkapan No Item/Sub Item Pengungkapan A Informasi umum emiten C Informasi tata kelola 1 Nama dan kontak emiten 16 Pedoman kerja direksi dan dewan komisaris 2 Riwayat singkat emiten, struktur organisasi emiten 17 Pengangkatan, pemberhentian, dan /atau kekosongan sekretaris perusahaan 3 Struktur kepemilikan emiten 18 Piagam unit audit internal 4 Struktur grup emiten 19 Kode etik 5 Profil (direksi, dewan komisaris, dan komite) 20 Pedoman kerja komite 6 Dokumen anggaran dasar 21 Pengangkatan dan pemberhentian komite audit B Informasi untuk pemodal atau investor 22 Prosedur nominasi dan remunerasi 7 Prospektus 23 Kebijakan manajemen risiko 8 Laporan tahunan 24 Kebijakan mekanisme pelaporan pelanggaran 9 Informasi keuangan 25 Kebijakan anti korupsi 10 Informasi RUPS 26 Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur 11 Informasi saham 27 Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor 12 Informasi obligasi, D Informasi tanggung jawab sosial perusahaan 13 Informasi dividen, 28 Kebijakan,  jenis  program,  dan  biaya  terkait  aspek lingkungan hidup 14 Informasi aksi korporasi 29 Kebijakan,  jenis  program,  dan  biaya  terkait  aspek ketenagakerjaan 15 Informasi fakta material lainnya 30 Kebijakan,  jenis  program,  dan  biaya  terkait  aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan 31 Kebijakan, Jenis program, dan Biaya terkait aspek tanggung jawab produk atau jasa.
Sumber: POJK No. 8 Tahun 2015

## Teknik Analisis Data
Indeks  Pengungkapan  Informasi  Korporasi  (IPIK)  diukur  berdasarkan  kelengkapan  pada  setiap  item pengungkapan. Setiap ketersediaan item pengungkapan yang tersedia di laman website perusahaan akan diberi skor 1 (satu), dan sebaliknya jika item pengungkapan tidak tersedia di laman website perusahaan maka diberi skor 0 (nol).  Skor indeks  dihitung  menggunakan  formula indeks wallace , yaitu  membagi skor  keseluruhan  dengan  skor tertinggi.

## 𝐼𝑃𝐼𝐾 = ∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 ∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Demografi dan Statistika Deskriptif Sampel
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis konten pada 649 website perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia (periode akses 17 Juli sampai dengan 16 Juni 2022) dengan sebaran data sebagai berikut.
Tabel 2. Demografi Sampel No Sektor Sub-Sektor Jumlah Perusahaan No Sektor Sub-Sektor Jumlah Perusahaan 1 Pertanian Tanaman Pangan 1 27 6 PPE & Konstruksi Bangunan PPE & Real Estate 63 81 Perkebunan 21 Konstruksi Bangunan 18 Peternakan 1 7 Infrastruktu, Utilitas, & Transportasi Energi 8 58 Perikanan 3 Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya 6 Kehutanan 0 Telekomunikasi 6 Lainnya 1 Transportasi 24 2 Pertambangan Batubara 22 43 Konstruksi Non Bangunan 14 Minyak & Gas Bumi 8 8 Keuangan Perbankan 47 95 Logam & Mineral Lainnya 11 Lembaga Keuangan Lainnya 17
No Sektor Sub-Sektor Jumlah Perusahaan No Sektor Sub-Sektor Jumlah Perusahaan Batu2an 2 Perusahaan Sekuritas 6 3 Industri Dasar & Kimia Semen 6 77 Asuransi 16 Keramik, Porselin, & Kaca 8 Lainnya 9 Logam & Sejenisnya 17 9 Perdaganga, Jasa, dan Investasi Perdagangan Besar Barang Produksi 47 165 Kimia 12 Perdagangan Eceran 27 Plastik & Kemasan 15 Restoran, Hotel, & Pariwisata 36 Pakan Ternak 4 Advertising, Printing, & Perangkatnya 19 Kayu & Pengolahannya 4 Kesehatan 7 Pulp & Kertas 9 Jasa Komputer & Perangkat Lainnya 10 Lainnya 2 Perusahaan Investasi 9 4 Aneka Industri Mesin & Alat Berat 5 51 Perdagangan Lainnya 10 Otomotif & Komponennya 13 Tekstil & Garmen 21 Alas Kaki 2 Kabel 7 Elektronika 3

## Statistika Deskriptif
Hasil  uji  statistika  deskriptif pada  649  sampel  perusahaan  go  publik  di  Indonesia  disajikan pada  Tabel  3. sebagai berikut.
Tabel 3. Statistika Deskriptif Sampel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Info Umum 649 ,00 6,00 4,2111 1,69698 Info Investor 649 ,00 9,00 5,1294 2,28087 GCG 649 ,00 12,00 4,6795 3,46484 CSR 649 ,00 4,00 2,4715 1,81205 Total 649 ,00 31,00 16,4915 7,72524 IPIK (%) 649 ,00 100,00 52,9569 24,74808 Valid N (listwise) 649
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  rerata  Indeks  Pengungkapan  Informasi  Korporasi  (IPIK)  di laman website 649  perusahaan  adalah:  52,96%  dengan  rerata  jumlah  pengungkapan  intem  informasi  korporasi adalah 4,2  (dari  6  item pengungkapan)  untuk  pengungkapan  informasi  umum; 5,1  (dari  9  item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi kepada investor; 4,6 (dari 12 item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi tata kelola perusahaaan (GCG); dan 2,4 (dari 4 item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi tanggung jawab sosial  perusahaan  (CSR).  Adapaun  rerata  total  item  pengungkapan  adalah  16,49  dari  31  item  yang  wajib diungkapkan. Nilai minimum item pengungkapan untuk 4 jenis pengungkapan informasi korporasi di laman website adalah 0 (nol), artinya terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi korporasi tersebut di laman website perusahaan. Sedangkan nilai maksimum pengungkapan informasi berhasil mencapai nilai maksimal total pengungkapan  untuk  4  jenis  informasi  yaitu:  6,  9,  12,  dan  4  dengan  total  pengungkapan  yaitu  31 berhasil diungkapkan oleh PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) dari Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sub Sektor Keramik, Porselin, & Kaca. Adapun standar deviasi atas kinerja IPIK perusahaan go publik adalah 24,74.

## Hasil Analisis Konten
Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengivestigasi respon manajerial terhadap pengungkapan informasi  korporasi  di  laman website perusahaan  (periode  akses  17  Juli  sampai  dengan  16  Juni  2022),  maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi kelengkapan item pengungkapan sesuai POJK No. 8 Tahun 2015. Hasil akhir dari analisis konten adalah terbentuknya Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) berbasis website perusahaan. Secara umum, hasil analisis konten terhadap kinerja pengungkapan korporasi di laman website 649 perusahaan di Bursa Efek Indonesia disajikan pada Tabel 4.
Berdasarkan data hasil analisis konten pada Tabel 4 diketahui bahwa rerata kinerja pengungkapan informasi korporasi (IPIK) di laman website perusahaan adalah 53%. Kinerja ini dapat dikatakan rendah dari total nilai IPIK
No Sektor Sub-Sektor Jumlah Perusahaan Item Pengungkapan Informasi Korporasi berbasis Website-(31) Informasi Umum (6) % Informasi untuk Investor (9) % CG (12) % CSR (4) % Total Skor (31) IPIK 1 Pertanian Tanaman Pangan 1 6,00 100% 7,00 78% 7,00 58% 0,00 0% 20,00 65% Perkebunan 21 4,55 76% 5,40 60% 4,95 41% 4,95 124% 19,85 64% Peternakan 1 2,00 33% 3,00 33% 0,00 0% 1,00 25% 6,00 19% Perikanan 3 3,33 56% 3,00 33% 2,33 19% 0,67 17% 9,33 30% Kehutanan 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Lainnya 1 4,00 67% 3,00 33% 1,00 8% 0,00 0% 8,00 26% Rerata IPIK 27 3,31 55% 3,57 40% 2,55 21% 1,10 28% 10,53 34% 2 Pertambangan Batubara 22 4,41 73% 5,86 65% 5,18 43% 2,50 63% 17,95 58% Minyak & Gas Bumi 8 3,88 65% 5,50 61% 3,13 26% 2,50 63% 15,00 48% Logam & Mineral Lainnya 11 3,45 58% 4,45 49% 4,00 33% 2,27 57% 14,18 46% Batu2an 2 4,00 67% 4,00 44% 6,00 50% 1,50 38% 15,50 50% Rerata IPIK 43 3,93 66% 4,95 55% 4,58 38% 2,19 55% 15,66 51% 3 Industri  Dasar & Kimia Semen 6 5,00 83% 7,00 78% 9,50 79% 3,83 96% 25,33 82% Keramik, Porselin, & Kaca 8 4,63 77% 5,63 63% 5,50 46% 3,25 81% 19,00 61% Logam & Sejenisnya 17 3,53 59% 4,24 47% 5,00 42% 2,71 68% 15,47 50% Kimia 12 5,33 89% 5,17 57% 7,58 63% 3,25 81% 21,33 69% Plastik & Kemasan 15 3,80 63% 3,87 43% 4,00 33% 1,53 38% 13,20 43% Pakan Ternak 4 5,00 83% 5,25 58% 5,75 48% 4,00 100% 20,00 65% Kayu & Pengolahannya 4 5,25 88% 4,75 53% 4,75 40% 3,50 88% 18,25 59% Pulp & Kertas 9 3,33 56% 3,44 38% 3,22 27% 2,33 58% 12,33 40% Lainnya 2 5,50 92% 5,00 56% 6,50 54% 4,00 100% 21,00 68% Rerata IPIK 77 4,60 77% 4,93 55% 5,76 48% 3,16 79% 18,44 59% 4 Aneka Industri Mesin & Alat Berat 5 1,40 23% 2,80 31% 1,60 13% 1,60 40% 7,40 24% Otomotif & Komponennya 13 4,46 74% 5,54 62% 4,54 38% 2,54 63% 17,08 55% Tekstil & Garmen 21 4,29 71% 4,05 45% 2,76 23% 2,43 61% 13,52 44% Alas Kaki 2 4,00 67% 6,00 67% 1,50 13% 2,00 50% 13,50 44% Kabel 7 4,71 79% 6,14 68% 6,43 54% 3,86 96% 21,14 68% Elektronika 3 4,00 67% 4,00 44% 5,33 44% 1,33 22% 14,67 47% Rerata IPIK 51 3,81 64% 4,75 53% 3,69 31% 2,29 55% 14,55 47% 5 Industri Barang Konsumsi Makanan & Minuman 26 4,38 73% 5,08 56% 4,15 35% 2,77 69% 16,38 53% Rokok 5 5,40 90% 5,20 58% 6,20 52% 4,00 100% 20,80 67% Farmasi 10 5,40 90% 6,40 71% 6,30 53% 3,90 98% 22,00 71% Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga 7 4,86 81% 5,86 65% 4,86 40% 3,43 86% 19,00 61% Peralatan Rumah Tangga 4 4,50 75% 5,00 56% 5,75 48% 2,50 63% 17,75 57% Lainnya 1 6,00 100% 7,00 78% 7,00 58% 3,00 75% 23,00 74% Rerata IPIK 53 5,09 85% 5,76 64% 5,71 48% 3,27 82% 19,82 64% 6 PPE & Konstruksi Bangunan PPE & Real Estate 63 3,67 61% 5,10 57% 5,14 43% 2,67 67% 16,57 53% Konstruksi Bangunan 18 3,56 59% 5,78 64% 5,39 45% 2,89 72% 17,61 57% Rerata IPIK 81 3,61 60% 5,44 60% 5,27 44% 2,78 69% 17,09 55% 7 Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi Energi 8 5,00 83% 7,00 78% 5,88 49% 2,00 50% 19,88 64% Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya 6 4,83 81% 7,83 87% 6,33 53% 3,67 92% 22,67 73% Telekomunikasi 6 4,33 72% 6,67 74% 3,50 29% 2,17 54% 16,67 54% Transportasi 24 3,92 65% 5,33 59% 4,75 40% 2,71 68% 16,71 54% Konstruksi Non Bangunan 14 4,79 80% 6,43 71% 5,21 87% 1,86 31% 18,29 59% Rerata IPIK 58 4,57 76% 6,65 74% 5,13 51% 2,48 59% 18,84 61% 8 Keuangan Perbankan 47 5,28 88% 6,62 74% 9,26 77% 2,45 61% 23,60 76% Lembaga Keuangan Lainnya 17 5,00 83% 5,47 61% 6,65 55% 2,71 68% 19,82 64% Perusahaan Sekuritas 6 4,67 78% 4,50 50% 6,00 50% 2,67 67% 17,83 58% Asuransi 16 5,00 83% 4,31 48% 6,50 54% 2,13 53% 17,94 58% Lainnya 9 5,11 85% 4,89 54% 6,22 52% 2,78 69% 19,00 61% Rerata IPIK 95 5,01 84% 5,16 57% 6,92 58% 2,54 64% 19,64 63% 9 Perdagangan, Jasa, dan Investasi Perdagangan  Besar  Barang Produksi 47 3,72 62% 4,79 53% 2,45 20% 1,55 39% 12,51 40% Perdagangan Eceran 27 3,48 58% 4,63 51% 2,52 21% 2,15 54% 12,78 41% Restoran, Hotel, & Pariwisata 36 3,61 60% 4,22 47% 2,08 17% 2,08 52% 12,00 39% Advertising, Printing, & Perangkatnya 19 4,21 70% 4,47 50% 2,79 23% 1,74 43% 13,21 43% Kesehatan 7 3,86 64% 5,86 98% 3,14 52% 1,57 26% 14,43 47% Jasa  Komputer  &  Perangkat Lainnya 10 3,00 50% 4,00 67% 2,20 37% 1,30 22% 10,50 34% Perusahaan Investasi 9 5,11 85% 4,89 81% 2,44 41% 1,44 24% 13,89 45% Perdagangan Lainnya 10 3,50 58% 3,90 65% 1,70 28% 1,40 23% 10,50 34% Rerata IPIK 165 3,81 64% 4,59 64% 2,42 30% 1,65 35% 12,48 40% Rerata Kinerja IPIK (seluruh perusahaan) 649 4,24 71% 5,01 58% 4,55 40% 2,37 58% 16,16 53%
100%. Secara spesifik, rerata pengungkapan untuk 4 jenis item pengungkapan infromasi korporasi adalah sebagai berikut:  (1)  pengungkapan  informasi  umum  (71%),  informasi  untuk  investor  (58%),  informasi  tata  kelola perusahaan (CG) (40%), dan informasi tanggung jawab sosial (CSR) (58%).
Dari 9 (sembilan) dan 50 (lima puluh) sub sektor yang diinvestigasi, terdapat 5 (lima) sektor dan sub sektor dengan kinerja IPIK tertinggi dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Peringkat 5 (Lima) Kinerja IPIK Terbaik (Sektor-Sub Sektor) Ranking Sektor Sub-sektor IPIK 1 Industri Dasar & Kimia Semen 82% 2 Keuangan Perbankan 76% 3 Industri Barang Konsumsi Lainnya 74% 4 Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya 73% 5 Industri Barang Konsumsi Farmasi 71%
Dari 649 perusahaan yang diinvestigasi, terdapat 5 (lima) perusahaan dengan  kinerja IPIK tertinggi dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Peringkat 5 (Lima) Kinerja IPIK Terbaik (Perusahaan) Ranking Sektor Sub-sektor Nama Perusahaan IPIK 1 Pertanian Perkebunan PT Austindo Nusantara Jaya Agri  Tbk (ANJT) 77% 2 Pertambangan Batubara PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) 84% 3 Industri Dasar & Kimia Keramik, Porselin, & Kaca PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) 100% 4 Aneka Industri Otomotif & Komponennya PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 97% 5 Industri Barang Konsumsi Makanan & Minuman PT Mayora Indah Tbk (MYOR) 94% 6 PPE & Konstruksi Bangunan Konstruksi Bangunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE) 81% 7 Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya PT XL AXIATA Tbk (EXCL) 84% 8 Keuangan Perbankan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) 97% 9 Perdagangan, Jasa, dan Investasi Restoran, Hotel, & Pariwisata PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) 97%

## Diskusi dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis konten yang sudah diiuraikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa setelah lima  tahun  implementasiPOJK  No.  8  Tahun  2015  ditetapkan,  rerata  kinerja  Indeks  Pengungkapan  Informasi Korporasi  (IPIK)  di  laman website perusahaan  go publik  Indonesia  masih  rendah yaitu  53%  dari  100%  kinerja maksimum. Rendahnya tingkat pengungkapan ini menunjukkan bahwa ketaatan manajer dalam mengungkapkan informasi  di  laman website perusahaan  masih  rendah.  Menurut  pendekatan compliance  theory bahwa  sebuah organisasi dapat menyesuaikan diri dengan praktik tertentu karena tekanan  institusional (DiMaggio dan Powell, 1983).  Kinerja  IPIK  yang  rendah  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  seharusnya diperankan  oleh  OJK  RI  masih  lemah,  meskipun  secara  tersurat  OJK  melalui  POJK  No.  8  Tahun  2015  telah menyebutkan  adanya  sanksi  atas  ketidaktaatan  emiten  dalam  mengungkapkan  informasi  korporasi  di  laman website perusahaan. Namun demikian, pernyataan dan aturan sanksi tidak cukup tanpa diiringi dengan monitoring dan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh OJK minimal setiap 1 (satu) semester. Dengan kejelasan aturan dan ketegasan sanksi pada akan memberikan level enforcement yang lebih kuat sehingga memaksa emiten untuk mengungkapkan informasi korporasi di laman website perusahaan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menginvestigasi ketaatan managerial dalam mengungkapkan informasi korporasi di laman website perusahaan diperoleh hasil dan simpulan sebagai berikut:
1) Studi  ini  berhasil  mengembangkan  Indeks  Pengungkapan  Informasi  Korporasi  (IPIK)  di  laman website perusahaan melalui pendekatan analisis konten terhadap 31 item pengungkapan informasi korporasi sesuai
POJK No. 8 Tahun 2015;
2) Hasil  analisis  konten  pada  649  perusahaan  go publik  dari  50  sub  sektor  industri  di  Indonesia,  diketahui bahwa rerata IPIK masih rendah yaitu 53% dari kinerja maksimum 100%;
3) Secara  khusus,  kinerja  IPIK  untuk  setiap  jenis  informasi  yang  wajib  diungkapkan  di  laman website perusahaan adalah: pengungkapan informasi umum (71%), informasi untuk investor (58%), informasi tata kelola perusahaan (CG) (40%), dan informasi tanggung jawab sosial (CSR) (58%).

## Implikasi
Studi ini memberikan implikasi baik secara teoritis, empiris, dan praktis.
1. Implikasi teoritis, studi ini mengonfirmasi coerchive theory bahwa tekanan regulasi mampu menggerakkan perusahaan untuk beradaptasi dengan sebuah regulasi. Sebaliknya, jika penegakan hukum lemah, tekanan regulasi tidak signifikan, maka perusahaan cenderung mengabaikan regulasi tersebut.
2. Implikasi  empiris,  studi  ini  berhasil  mengembangkan  IPIK  yang  dapat  digunakan  pada  pengembangan penelitian di masa mendatang dengan mengaitkan kinerja IPIK dengan berbagai variabel independen atau dependen lainnya.
3. Implikasi praktis, studi ini untuk pertama kalinya mengevaluais hasil implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 dan  merekomendasikan  kepada  OJK  RI  untuk  melaksanakan  upaya  monitoring  dan  pengawasan  melekat terhadap ketaatan manajerial atas POJK No. 8 Tahun 2015.

## Keterbatasan
Studi  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  mengukur  kinerja  pengungkapan  informasi  korporasi  perusahaan karena  IPIK  berfokus  mengukur  ketaatan  manajerial  dalam  mengungkapkan  item  informasi  korporasi  di  laman website perusahaan secara matematis berbasis indeks, namun demikian belum dapat mengukur kualitas IPIK yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini daapat dikembangkan pada masa mendatang dengan mengukur kualitas pengungkapan informasi korporasi di laman website perusahaan.

## REFERENSI
Ashbaugh, H, K. Johnstone, dan Warfield T. 1999. Reporting on the Internet. Accounting Horizons . Alvia, Liza., Hartono, Jogiyanto., Ali, Syaiful., dan Nurhayati, Ratna. (2019a). Internet Financial Reporting Readability and Outside Information Credibility: Investors Valuation Judgment on Digital Disclosure Environment. SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research at Osaka Japan . Proceeding Volume (8).
Alvia, Liza., Hartono, Jogiyanto., Ali, Syaiful., dan Nurhayati, Ratna. (2019b). Information Disclosure Readability, Cognitive Style, And Investment Decision Making:
A Web Experimental Study . 3 rd AICMBS International Conference, University of Brawijaya, Malang . Proceeding. Alvia, Liza., Hartono, Jogiyanto., Ali, Syaiful., dan Nurhayati, Ratna. (2019c). Do investor assessments agree with academic judgment  on  information  readability  and  credibility  towards  investment  valuation?30th  EBES  International Conference, University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia. Proceeding. Alvia,  Liza.,  dan  Hartono,  Jogiyanto  (2020). Analysis  of  the  Quality  of  Corporate Information  Disclosure:  Relevance, Credibility, and Readability in the Digital Disclosure Environment . (A Critical Study on the Implementation of POJK No. 8 and 31 of 2015). 4 rd ICEBE, University of Lampung, Malang . Proceeding. Alsohagy,  M.  H.  (2013).  Credibility  of  Financial  Reporting  Communication  Between  Investors  and  Management:  An Exploratory Study. International Journal on Business Review , 2 (3), 61 – 69.
Asay,  H.  S.,  Elliott,  W.  B.,  &  Rennekamp,  K.  (2017).  Disclosure  Readability  and  The  Sensitivity  of  Investors’  Valuation Judgments to Outside Information. Accounting Review , 92 (4), 1 – 25. https://doi.org/10.2308/accr-51570
Basuony, Mohamed A. K. Mohamed, Ehab K. A. 2014. Determinants of Internet Financial Disclosure in GCC
Countries. Asian Journal of Finance and Accounting . Blankespoor, E. (2018). Firm Communication and Investor Response: A Framework and Discussion Integrating Social Media. Accounting, Organizations and Society , 68 – 69 , 80 – 87. https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.03.009 Brown, N., & Deegan, C. (1998). The Public Disclosure of Environmental Performance Information — a Dual Test of Media Agenda  Setting  Theory  and  Legitimacy  Theory. Accounting  and  Business  Research , 29 (1),  21 – 41. https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564 Dai et al. 2015. The Governance Effect of the Media’s News Dissemination Role: Evidence from
Insider
Trading.
Journal of Accounting Research . Du, Hui & Jiang, Wei. 2015. Do Social Media Matter? Initial Empirical Evidence. Journal of Information Systems.
Helfaya,  A.,  Whittington,  M.,  &  Alawattage,  C.  (2019).  Exploring  the  Quality  of  Corporate  Environmental  Reporting.
Accounting Auditing & Accountability Journal , 32 (1), 163 – 193. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2023 Hodge et al. 2004. Do search-facilitating technology improve the transparency of financial   reporting? The  Accounting Review.
Kelman, H. C. (1956). Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change . Harvard University , 52-60.
Merkl-davies, D. M., & Brennan, N. M. (2017). A Theoretical Framework of External Accounting Communication Research Perspectives,  Traditions,  and  Theories. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journa , 30 (2),  433 – 469. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2039 Miller, G. S., & Skinner, D. J. (2015). The evolving disclosure landscape: How changes in technology, the media, and capital markets are affecting disclosure. Journal of Accounting Research , 53 (2), 221 – 239. https://doi.org/10.1111/1475- 679X.12075 Nekhili, Mehdi., Nagati, Haithem., Chtioui, Tawhid., Robolledo, Claudia.  2017. Corporate Social Responsibility
Disclosure and Market Value: Family Versus Nonfamily Firms.
Journal of Business Research . Otoritas Jasa Keuangan.(2015). POJK No. 8 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Indonesia Rennekamp,  K.  (2012).  Processing  Fluency  and  Investors’  Reactions  to  Disclosure  Readability. Journal  of  Accounting Research , 50 (5), 1319 – 1354. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00460.x Saleh, R., & Susilowati, I. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Menufaktur Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis Strategi , 67-77.
Stone, G. W., & Lodhia, S. (2019). Readability of Integrated Reports: An Exploratory Global Study. Accounting Auditing & Accountability Journal , 32 (5), 1532 – 1557. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2275 Tan, H. T., Wang, E. Y., & Zhou, B. (2015). How does readability influence investors’ judgments? Consistency of benchmark performance matters. Accounting Review , 90 (1), 371 – 393. https://doi.org/10.2308/accr-50857 Tang et al. (2014). The Effects of Visualization and Interactivity on Calibration in Financial Decision-Making . Behavioral Research in Accounting.
Wagenhofer, A. (2003). Economic Consequences of Internet Financial Reporting. Schmalenbach  Business Review .