JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9  NO. 2 (September 2021)                                              E-ISSN  : 2746-8178 DOI :  10.47828/jianaasian.v9i2.73

## Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang
Pancawati Sugiharti Multiningsih 1 , Arenawati 2 ,
Rina Yulianti 3
1,2,3 Pascasarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Serang Jakarta Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 11/11/2021 Received in revised form 18/11/2021 Accepted 18/11/2021

## Abstract
This study focuses on the analysis of local tax management strategies in an effort to increase PAD in Serang City. The theory uses SWOT analysis according to Hunger (2017: 23) which includes factors of strength  (strength),  weakness  (weakness),  opportunities  (opportunities)  and  threats  (threats).  The research  method  uses  case  studies.  The  research  approach  uses  a  qualitative  approach  with  a qualitative descriptive design. Research informants from BPKAD elements of Serang City, secretary of Commission  III  DPRD  Serang  City  for  Finance  and  Regional  Assets,  and  hotel,  restaurant  and entertainment  companies.  Data  analysis  using  data  analysis  techniques  Miles  and  Huberman.  The results of the study show that the SO (Strenghs to Opportunity) strategy is by adding local tax services that are carried out online, and adding new local taxpayers through data collection activities or direct surveys  to  the  location  of  business  activities  engaged  in  hotels,  restaurants  and  entertainment,  WO strategy  (Weakness  to  Opportunity)  by  adding  field  officers  to  carry  out  data  collection  and  survey activities  for  business  actors,  especially  small  and  medium-sized  businesses  that  have  not  been registered as local taxpayers, ST Strategy (Strenghs to Threats)  by utilizing the Serang City  BPKAD website to periodic reporting of local taxes to the public, the WT (Weakness to Threats) strategy by means of publicity of local tax information can utilize print media and electronic media.
Keywords: Regional Tax Management Strategy; PAD;  Serang City.

## Abstrak
Penelitian ini berfokus kepada analisis strategi pengelolaan pajak daerah dalam upaya peningkatan PAD di Kota Serang. Teori menggunakan analisis SWOT menurut Hunger (2017:23) yang meliputi faktor  kekuatan  ( strengh ),  kelemahan  ( weakness ),  peluang  ( opportunities )  dan  ancaman  ( threat ). Metode  penelitian  menggunakan  studi  kasus.  Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Informan  penelitian dari unsur BPKAD Kota Serang, sekretaris Komisi III DPRD Kota Serang Bidang Keuangan dan Aset Daerah, dan perusahaan hotel, restoran dan hiburan. Analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian  diketahui  strategi  S-O  ( Strenghs  to  Opportunity )  dengan  cara  penambahan  pelayanan pajak  daerah  yang  dilakukan  secara online ,  dan  penambahan  wajib  pajak  daerah  baru  melalui
kegiatan pendataan atau survei secara langsung ke lokasi kegiatan usaha yang bergerak di bidang hotel,  restoran  dan  hiburan,  strategi  W-O  ( Weakness  to  Opportunity )  dengan  cara  penambahan petugas  lapangan  untuk  melaksanakan  kegiatan  pendataan  dan  survei  pelaku  usaha,  khususnya usaha yang tergolong kecil dan menengah yang belum terdata sebagai wajib pajak daerah, Strategi S-T  ( Strenghs  to  Threats )  dengan  cara  memanfaatkan  situs  website  BPKAD  Kota  Serang  untuk pelaporan pajak daerah kepada publik secara berkala, strategi W-T ( Weakness to Threats ) dengan cara publisitas informasi pajak daerah dapat memanfaatkan media cetak dan media elektronik.
Kata kunci : Strategi Pengelolaan Pajak Daerah; PAD; Kota Serang.
PENDAHULUAN Pajak  berperan  penting  sebagai sumber  pendapatan  negara  yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Kurniawati  &  Toly,  2014).  Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah  tentunya  memerlukan sumber  dana  yang  memadai  dalam membiayai belanja negara, membiayai  program  pembangunan hingga  membiayai  sarana  dan prasarana umum seperti alat transportasi,  stasiun,  dan  jalan  raya dan fasilitas publik lainnya yang salah satunya diperoleh dari hasil penerimaan pajak. Bagi suatu daerah, pajak daerah menjadi  salah  satu unsur  pembentuk Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  salah satunya terhadap PAD pada pemerintah daerah tingkat Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Banten.  Siahaan  (Siahaan,  2017)
menyatakan  PAD  adalah  penerimaan yang  diperoleh  dari  sektor  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan sah.  Menurut  Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah Pasal  1  ayat  18  menyatakan  bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Mardiasmo (Mardiasmo,  2009)  menyatakan  PAD menunjukkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  menggali sumber  daya  dan  potensi  keuangan suatu daerah.
Realisasi  pajak  daerah  pada tingkat  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Banten  pada  tahun  2020 disajikan  lebih  lanjut  pada  tabel sebagai berikut :
*)Pancawati Sugiharti Multiningsih E-mail : panca.sutawijaya@yahoo.com
Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten dan Kota  di Provinsi Banten Tahun 2020 (Milyar Rupiah)
Kabupaten / Kota Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang Rp. 78.631.042.426,00 Lebak Rp. 73.671.154.478,00 Tangerang Rp. 1.836.701.000,000,00 Serang Rp. 337.253.848.564,00 Kota Tangerang Rp. 1.566.739.000.000,00 Cilegon Rp. 455.921.1426.128,00 Serang Rp. 148.393.407.446,00 Tangerang Selatan Rp. 1.330.046.267.606,00 Sumber : Data diolah peneliti, 2021 Berdasarkan  Tabel  1,  diketahui realisasi  penerimaan  pajak  daerah pada  tiap  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Banten memperoleh realisasi  yang  berbeda-beda.  Pada tingkat Kabupaten, Kabupaten Tangerang menempati urutan teratas dengan realisasi pajak daerah terbesar, sedangkan Kabupaten Lebak  menempati  urutan  terbawah dengan realisasi pajak daerah terendah.  Apabila  pada  tingkat  Kota, Kota  Tangerang  menempati  urutan teratas dengan realisasi pajak daerah terbesar, dan Kota Serang menempati urutan  terbawah  dengan  realisasi pajak  daerah  terendah.  Realisasi pajak  daerah  pada  tingkat  Kota Serang  yang  menempati  urutan terbawah  bila  dibandingkan  dengan Kota  lainnya  di  Provinsi  Banten mendasari  untuk  menetapkan  lokasi penelitian di Kota Serang. Jenis  pajak  daerah  Kota  Serang sebanyak  9  jenis  pajak,  diketahui bahwa pajak daerah yang bersinggungan  langsung  dengan  unit usaha, dalam hal ini perusahaan yang bergerak pada bidang pelayanan jasa yang  berdampak  langsung  kepada kegiatan  perekonomian  di  Kota Serang  adalah  pajak  hotel  dengan kontribusi  sebesar  2,71%,  pajak restoran  dengan  kontribusi  sebesar 12,15%,  dan  pajak  hiburan  dengan kontribusi  sebesar  0,86%.  Pajak hotel,  pajak  restoran  dan  pajak hiburan yang dikenakan pada perusahaan bidang jasa tersebut juga dapat menstimulasi pendapatan pajak  daerah  lainnya,  seperti  pajak reklame,  pajak  parkir,  dan  pajak  air tanah  yang  disebabkan  oleh  adanya aktivitas dari perusahaan bidang jasa tersebut. Selain itu, secara kontribusi dari  pajak  hotel,  pajak  restoran  dan pajak hiburan memberikan kontribusi  yang  cukup  signifikan terhadap  penerimaan  pajak  daerah bagi Pemerintah Kota Serang (Sumber: Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan  SKPD  SPJ  Pendapatan Administratif Pemerintah Kota Serang. 2020). Berdasarkan  hasil  observasi, diketahui  terdapat  permasalahan yang  diduga  menjadi  penghambat bagi  BPKAD  Kota  Serang  dalam melaksanakan  tugasnya  mengelola pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak pada tingkat kota  yang  mencakup  pajak  hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Hal ini  mengingat  secara  kontribusi, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan  pajak  daerah  bagi Pemerintah Kota Serang, dimana Kota Serang  sebagai  ibukota  Provinsi Banten  dengan  fokus  pembangunan ekonomi berbasis kepada perdagangan  dan  jasa  (Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  Penerimaan  SKPD  SPJ Pendapatan Administratif Pemerintah  Kota  Serang.  2020). Meski  demikian,  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  jasa  perhotelan, restoran  dan  hiburan  menjadi  salah satu sektor yang terdampak langsung dari  adanya  pandemi  Covid-19  yang melanda  hampir  seluruh  Negara  di dunia,  termasuk  Negara  Indonesia mulai  dari  awal  tahun  2020  sampai dengan  penelitian  ini  berlangsung  di tahun 2021. Lebih lanjut, permasalahan  tersebut  diuraikan lebih lanjut sebagai berikut ini. Pertama ,  tidak  adanya  kegiatan pendataan atau survei secara langsung  dari  petugas  BPKAD  Kota Serang  terhadap  wajib  pajak  di lapangan  sehingga  tidak  diketahui secara  pasti  data  terbaru  ( update ) dari  wajib  pajak  hotel,  restoran  dan hiburan  di  tingkat  Kota  Serang.  Hal disebabkan  tidak  adanya  petugas
khusus  yang  berasal  dari  unsur BPKAD  Kota  Serang  dan  atau  pihak ketiga  yang  ditunjuk  oleh  BPKAD Kota Serang untuk mendata langsung wajib  pajak  di  lapangan  (Sumber: Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Aris selaku  Pegawai  BPKAD  Bidang Pendapatan,  Hari  Senin,  Tanggal  11 Januari 2021).
Pentingnya  petugas  khusus pendataan  menyadari  pada  setiap tahunnya  memungkinkan  adanya penambahan  maupun  pengurangan jumlah wajib pajak yang mempengaruhi  penetapan  pagu  atau target  anggaran  setiap  tahunnya. Selain  itu,  tidak  adanya  pendataaan langsung  kepada  wajib  pajak  di lapangan  menyebabkan  rendahnya kesadaran  wajib  pajak  yang  belum terdata  sebagai  wajib  pajak  untuk segera mengurus kelengkapan dokumen perpajakan atas usaha yang dilaksanakannya guna bisa mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti bahwa mereka telah terdaftar sebagai
Wajib  Pajak  Daerah  dan  memiliki tanggung  jawab  serta  kewajibannya untuk  membayar  sesuai  dengan usaha  yang  dimilikinya.  Hal  ini disebabkan  oleh  kelalaian  dari pejabat  atau  pimpinan  BPKAD  Kota Serang Bidang Pendapatan yang tidak melaksanakan fungsi pendataan secara  faktual  kepada  wajib  pajak  di lapangan  sehingga  masyarakat  tidak mengerti  proses  dan  tata  cara  serta tahapan untuk mendapatkan NPWPD tersebut.
Kedua ,  pelayanan  pajak  masih mengandalkan  kepada  pelayanan secara  langsung  di  kantor  BPKAD Kota  Serang  saja  dinilai  menyulitkan wajib pajak. Pada dasarnya, pelayanan perpajakan secara langsung  di  kantor  BPKAD  Kota Serang didasarkan  kepada  organisasi terkait  sudah  memiliki  bagian  dan
seksi yang memadai dalam pelayanan terkait  pajak  dan  keuangan  daerah, adanya  kecukupan  sumber  daya manusia untuk melayani wajib pajak, ketersediaan  sarana  dan  prasarana kerja,  dan  regulasi  yang  mengatur pelayanan  langsung dalam  Peraturan Walikota  Serang  Nomor  25  Tahun 2017  Tentang  kedudukan,  susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPKAD Kota Serang.
Pelayanan  secara  langsung  di era teknologi berbasis internet dinilai kurang  memberikan  kemudahan kepada  wajib  pajak  untuk  mengurus pembayaran  pajaknya  karena  harus datang  ke  lokasi  kantor  BPKAD  Kota
Serang  sehingga  menyebabkan  wajib pajak akhirnya menunda pembayaran pajaknya walaupun wajib pajak harus membayar denda atas keterlambatannya  (Sumber:  Hasil Wawancara  dengan  Bapak  Ma’ruf selaku  wajib  pajak  hotel,  Hari  Senin, Tanggal 11 Januari 2021). Pembayaran  pajak  hotel,  restoran dan  hiburan  di  Kota  Serang  belum bisa dilakukan secara online , padahal tata kelola pemerintahan daerah saat ini  sudah  mengusung  penerapan E- Governance ( Elektronics  Governance ) yang  mendasari  instansi  pemerintah dalam  pelayanan  publik  dapat memanfaatkan  teknologi  informasi dan  komunikasi  berbasis  internet ( online ), dimana  pada  lingkup Provinsi  Banten  dilandasi  oleh Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Ketiga ,  belum  terintegrasinya tiping  box (alat  perekaman  bukti transaksi pendapatan dari wajib pajak) secara online serta belum seluruhnya wajib  pajak  terpasang tiping  box karena  keterbatasan  alat  tersebut yang  dimiliki  oleh  BPKAD  Kota Serang  yang  saat  ini  berjumlah sebanyak  50 tiping  box ,  dimana
minimnya tiping box tersebut menyulitkan  dalam  verifikasi  data jumlah  pajak  dari  wajib  pajak (Sumber:  Hasil  Wawancara  dengan Ibu  Fatma  selaku  Bendahara  BPKAD Bidang  Pendapatan,  Hari  Selasa, Tanggal  12  Januari  2021).  Hal  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah jumlah  pajak  yang  dilaporkan  sudah sesuai  dengan  jumlah  transaksi pendapatan yang direkam dalam alat tiping box . Selain itu, tidak terintegrasinya tiping  box juga  akan menyulitkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Diskominfo, BPKAD, KPK atau BPK.
Keempat ,  kurangnya  sosialisasi langsung  dan  tidak  langsung  yang dilakukan  oleh  petugas  BPKAD  Kota Serang  terhadap  wajib  pajak  di  Kota Serang.  Dalam  sosialisasi  langsung ditunjukkan  dari  petugas  jarang melakukan  sosialisasi  kepada  wajib pajak  yang  belum  terdata  atau terdaftar untuk melengkapi dokumen persyaratan  pajaknya  agar  dapat mengurus  kewajiban  pajaknya  serta mendapatkan pelayanan publik terkait dengan usahanya dari pemerintah daerah. Sedangkan dalam sosialisasi  secara  tidak  langsung ditunjukkan  dari  tidak  adanya pemasangan  alat  promosi  berupa spanduk  atau  reklame  di  jalan  arteri maupun  di  lokasi  lain  yang  strategis dan  banyak  dilalui  oleh  masyarakat sehingga  masyarakat  mengetahui informasi  perpajakan  (Sumber:  Hasil Wawancara  dengan  Bapak  Yomi selaku  Wajib  Pajak  Restoran,  Hari Selasa, Tanggal 12 Januari 2021).
Kelima ,  rendahnya  kesadaran Wajib  Pajak  membayar  pajak  tepat waktu.  Hal  ini  mengingat  sistem pemungutan  pajak  yang  digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah self assessment  system dengan  prinsip, dimana  pemerintah  memberikan
kepercayaan  penuh  kepada  Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas dasar kesadaran dan tanggung  jawabnya  sebagai  warga negara. Setiawan (2018:174) menyatakan self  assessment  system menekankan  kepada  setiap  Wajib Pajak untuk berperan aktif membayar  pajaknya,  mulai  dari mendaftar  diri  sebagai  Wajib  Pajak, mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak  Daerah),  menghitung  besarnya pajak  terutang  hingga  menyetorkan kewajiban  pajaknya  kepada  instansi terkait.  Kelemahan self  assessment system diantaranya  peluang  Wajib Pajak  untuk  melaporkan  data  pajak yang  fiktif  atau  tidak  sesuai  dengan pajak  yang  sebenarnya,  peluang terjadinya  penggelapan  pajak  hingga menyebabkan  rendahnya  kesadaran Wajib  Pajak  membayar  pajaknya, khususnya  pembayaran  pajak  tepat waktu.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan  metode  studi  kasus. Bogdan (Bogdan, Robet, Biklen, 2007;
Bogdan  &  Knopp,  2003)  menyatakan bahwa  studi  kasus  merupakan pengujian  terhadap  satu  latar  atau satu  orang  subyek  atau  satu  tempat penyimpanan  dokumen  atau  satu peristiwa  tertentu.  Kasus  pada penelitian ini terkait strategi pengelolaan  pajak  daerah  yang diantaranya  bersumber  dari  pajak hotel,  restoran  dan  hiburan  dalam upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kota  Serang  yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kota Serang.
Pendeketan penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  jenis  data  primer dan  sekunder.  Sumber  data  primer
diperoleh dari observasi dan wawancara.  .  Informan  kunci  ( key informan )  yang  peneliti  tetapkan dalam  penelitian  ini  adalah  dari unsur BPKAD Kota Serang dan Komisi III  DPRD  Kota  Serang  Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan informan sekunder ( secondary  informan )  adalah  wajib pajak  badan  yang  terdiri  dari  wajib pajak  usaha  perhotelan,  wajib  pajak usaha restoran dan wajib pajak usaha jasa hiburan di Kota Serang.
Teknik analisis data menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif. Miles dan Huberman dalam (Mafaza & Setyowati, 2020) mengemukakan  aktivitas  analisis dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  terus-menerus  sehingga datanya  jenuh.  Tahapan  kegiatan analisis data diantaranya pengumpulan  data  ( data  collection), reduksi data (data reduction),
penyajian  data (data  display) dan kesimpulan/verifikasi
(conclusions drawing/verification) . Pada penelitian kualitatif, validitas merupakan derajat ketepatan  antara  data  yang  terjadi dengan  data  yang  di  laporkan  oleh peneliti  (Sugiyono,  2016).  Untuk menguji  validitas  data  menggunakan teknik Triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu  yang  lain.  Diluar  data  itu untuk  keperluan  pengecekan  atau sebagai  pembanding  terhadap  data itu.  Untuk  itu  teknik  triangulasi  data menggunakan  teknik  Triangulasi Sumber.

## HASIL DAN ANALISIS
Strategi  yang  diperoleh  dari hasil  inventarisir  faktor  intenal, meliputi  faktor  kekuatan  ( strenght ), kelemahan ( weakness ), peluang ( opportunity ),  dan  ancaman  ( threat )
akan menjadi acuan dibuatnya TOWS Matriks, TOWS Matriks (TOWS hanya kebalikan  atau  kata  lain  dalam ungkapan  SWOT)  mengilustrasikan bagaimana  peluang  dan  ancaman pada  lingkungan  eksternal  dapat dipadukan  dengan  kekuatan  dan kelemahan  dari  organisasi,  sehingga hasil yang diperoleh dapat digambarkan  melalui  empat  sel alternatif  strategi.  Organisasi  dapat melaksanakan  strategi Strenghts  to Opportunity (SO), strategi Strenghts to Threats (ST),  strategi Weakness  to Opportunity (WO),  atapun  strategi Weakness  to  Threats (WT).  (Haerah, 2017;  Hasanusi,  2015;  M,  2019) Organisasi juga harus berani memilih bebeerapa  strategi  yang  kritikal  dan memberikan dampak bagi organisasi, yakni  BPKAD  Kota  Serang  dalam pengelolaan  dan  pelayanan  pajak daerah,  diantaranya  pajak  hotel, restoran  dan  hiburan  sebagai  upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Serang  yang  akan diuraikan pada tabel sebagai berikut :

## Analisis SWOT
Faktor-Faktor Internal dan Faktor- Faktor Eksternal
Strengths (S)
 Pelayanan  pajak  daerah,  yakni hotel,  restoran,  dan  hiburan dilakukan  secara  langsung  di kantor BPKAD Kota Serang sudah dilaksanakan dengan baik
 Ketersediaan  sumber  daya  untuk pelayanan  secara  langsung  pajak sudah memadai
 Prosedur pelayanan mudah dipahami  dan  dapat  dilalui  oleh wajib pajak  Sikap  dari  aparatur  /  petugas sudah menunjukkan profesionalitas dalam bekerja  Masih  adanya  kesadaran  dari wajib  pajak  hotel,  restoran  dan hiburan
Weakness (W)
 Tidak  adanya  petugas  lapangan untuk  melakukan  survei  dan pendataan  pengusaha  yang  belum terdata sebagai wajib pajak daerah
 Pelayanan  pajak  hotel,  restoran dan  hiburan  saat  ini  belum  bisa dilakukan secara online  Minimnya  sosialisasi pajak daerah secara langsung kepada masyarakat  Tidak  adanya  penggunaan  media cetak untuk  menunjang  sosialisasi seperti  spanduk  atau  reklame  di jalan raya dan lokasi strategis  Minimnya  penggunaan  media elektronik sebagai sarana sosialisasi,  seperti  penggunaan videotron, iklan layanan masyarakat  di  televisi  lokal, penggunaan situs resmi pemerintah,  facebook,  instagram atau konten video youtube  Situs  resmi  pemerintah  belum dioptimalkan  dalam  transparansi informasi  publik  dalam  bentuk pelaporan  data  pajak  daerah secara  berkala  maupun  pelaporan wajib  pajak  daerah  yang  sudah dan  yang  belum  membayar  pajak daerah  Belum semua wajib pajak mendapakan tiping box
 Tiping  box belum  terintegrasi secara online ke  dalam  data  base
BPKAD Kota Serang  Seringnya  perusahaan  terlambat membayar pajak dengan mengakumulasikan  atau  merapel pembayaran pajak  Masyarakat  yang  punya  kegiatan usaha  tidak  mau  mendaftar sebagai wajib pajak daerah karena minimnya sosialisasi
Opportunity (O)  Peluang menyelenggarakan pelayanan pajak secara online  Penambahan  wajib  pajak  daerah baru, khususnya untuk usaha yang bergerak  di  bidang  restoran, seperti  warung  tegal,  warung pecel  lele,  seafood,  angkringan yang  memiliki  toko  atau  lokasi usaha yang legal
 Pemberian  informasi  perpajakan kepada wajib pajak daerah dengan cara  memberikan  brosur  atau leaflet  kepada  perusahaan  atau usaha  yang  belum  terdata  sebagai wajib pajak  BPKAD Kota Serang dapat menjalin  koordinasi  dengan  dinas Dinas  Koperasi  dan  UMKM  untuk membantu mempermudah pengurusan  legalitas  usaha  dari kegiatan  usaha  makanan  yang belum  terdaftar  sebagai  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  untuk penambahan objek pajak daerah
 Penyebarluasan  informasi  pajak daerah  kepada  publik  dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan teknologi berbasis internet  Pemerintah  Kota  Serang  telah menetapkan kebijakan penghapusan  denda  untuk  pajak tingkat Kota Serang untuk menstimulasi  pertumbuhan  usaha di  Kota  Serang  di  masa  pandemi
Covid-19
Strategi S-O
 Penambahan  pelayanan  pajak daerah  yang  dilakukan  secara online
 Penambahan  wajib  pajak  daerah baru  melalui  kegiatan  pendataan atau  survei  secara  langsung  ke lokasi kegiatan usaha yang bergerak di bidang hotel, restoran dan hiburan  Membuat leaflet dan brosur terkait informasi  pajak  daerah  yang didistribusikan  kepada  kegiatan usaha  yang  belum  terdaftar sebagai wajib pajak daerah  BPKAD  Kota  Serang  menjalin kerjasama  lintas  instansi  dengan Dinas  Koperasi  dan  UMKM  untuk membantu  melegalkan  kegiatan usaha mikro, diantaranya kegiatan usaha  makanan  yang  berbasis  di toko-toko  di  pinggir  jalan  raya sebagai legalitas formal agar dapat menjadi objek pajak daerah  Pemanfaatan sumber daya instansi yang mendukung publisitas informasi perpajakan kepada publik berbasis elektronik
 Melakukan publisitas kepada wajib pajak daerah tentang adanya penghapusan denda untuk menstimulasi  wajib  pajak  daerah untuk  mau  membayar  pajak daerahnya

## Strategi W-O
 Penambahan  petugas  lapangan untuk  melaksanakan  kegiatan pendataan  dan  survei  pelaku usaha,  khususnya  usaha  yang tergolong  kecil  dan  menengah yang  belum  terdata  sebagai  wajib pajak daerah
 Penambahan  pelayanan  pajak daerah secara online
 Melakukan sosialisasi kepada wajib  pajak  daerah,  baik  secara langsung dan secara tidak langsung
 Publisitas  informasi  pajak  daerah dapat  memanfaatkan  media  cetak, seperti spanduk dan reklame
 Publisitas  informasi  pajak  daerah dapat memanfaatkan media elektronik, seperti videotron, iklan layanan  masyarakat  di  stasiun televisi  lokal,  optimalisasi  situs website instansi, penggunaan
media  sosial  facebook,  instagram hingga membuat konten youtube
 Optimalisasi  distribusi  tiping  box kepada  waijb  pajak  yang  belum mendapatkan  sebagai  penguat pelayanan secara online
 Integrasi  tiping  box  secara  online dengan  data  base  BPKAD  Kota Serang sebagai alat rekam transaksi  dari  kegiatan  usaha wajib pajak daerah guna mencegah kecurangan dalam pelaporan pajaknya  Memberikan tambahan sanksi bagi wajib  pajak  daerah  yang  terbukti telat  bayar  pajak  3  kali  secara berturut-turut maupun yang mengakumulasikan  pembayaran pajaknya, seperti memasang spanduk  di  lokasi  usaha  wajib pajak  daerah  yang  menerangkan kegiatan  usaha  tersebut  telat membayar pajaknya secara berturut-turut guna meningkatkan kesadaran  membayar  pajak  tepat waktu dan memberikan efek jera Threats (T)
 Belum adanya petugas  yang melakukan  survei  menyebabkan penetapan  target  penerimaan pajak menjadi kurang optimal  Belum termanfaatkannya pelayanan  elektronik  membuat masyarakat  dan  pengusaha  selaku wajib  pajak  daerah  tidak  dapat ditingkatkan kesadarannya membayar pajak  Kurangnya sosialisasi, baik langsung  dan  tidak  langsung menyebabkan  masyarakat  dirinya memiliki kewajiban perpajakan
 Tidak  adanya  penghargaan  atau reward dari  BPKAD  Kota  Serang kepada pengusaha yang membayar  pajaknya  tepat  waktu menyebabkan  pengusaha  mudah mengabaikan pembayaran pajak  Minimnya rilis informasi pelaporan perpajakan secara berkala  kepada  publik  membuat ketidakpercayaan publik atas pengelolaan pajak daerah
Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak daerah  untuk  mau  membayar  pajak secara berkala tiap bulan
Strategi  S-T
 Penambahan  petugas  lapangan untuk  melaksanakan  kegiatan pendataan  dan  survei  pelaku usaha  yang  belum  terdata  sebagai wajib pajak daerah  Optimalisasi pelayanan pajak
daerah secara online  Melakukan sosialisasi secara langsung  kepada  wajib  pajak daerah, seperti penyuluhan kepada perhimpunan atau asosiasi pengusaha  hotel,  restoran  dan hiburan untuk meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  atas pemenuhan kewajiban pajak  Memberikan  penghargaan  dalam bentuk  cinderamata  /  suvernir kepada wajib pajak yang membayar  pajak  daerahnya  tepat waktu Memanfaatkan  situs  resmi  BPKAD
Kota  Serang  untuk  pelaporan  pajak daerah  sebagai  bentuk  transparansi informasi publik

## Strategi W-T
 Penambahan  petugas  lapangan untuk  melaksanakan  kegiatan pendataan  dan  survei  pelaku usaha,  khususnya  usaha  yang tergolong  kecil  dan  menengah yang  belum  terdata  sebagai  wajib pajak daerah
 Penambahan  pelayanan  pajak daerah secara online
 Melakukan sosialisasi kepada wajib  pajak  daerah,  baik  secara langsung dan secara tidak langsung
 Publisitas  informasi  pajak  daerah dapat  memanfaatkan  media  cetak dan media elektronik KESIMPULAN Hasil penelitian mengenai strategi  pengelolaan  pajak  daerah, meliputi  pajak  hotel,  restoran  dan hiburan  dalam  upaya  peningkatan PAD di Kota Serang yang dilaksanakan  oleh  BPKAD  Kota Serang dengan menggunakan analisis SWOT  menurut  Hunger  (Hallett, Wheelen, & Hunger, 1990; Suriyankietkaew  &  Petison,  2020) menghasilkan alternatif strategi yang diuraikan sebagai berikut ini :
1. Strategi  S  –  O  ( Strenghs  to
Opportunity ) Strategi  mengutamakan  kekuatan untuk memanfaatkan peluang atau strategi SO meliputi: (1) Penambahan  pelayanan  pajak daerah  yang  dilakukan  secara online ,  (2)  Penambahan  wajib pajak daerah baru melalui kegiatan pendataan  atau  survei  secara langsung  ke  lokasi  kegiatan  usaha yang  bergerak  di  bidang  hotel, restoran dan hiburan, (3) Membuat leaflet dan brosur terkait informasi  pajak  daerah  yang didistribusikan  kepada  kegiatan usaha  yang  belum  terdaftar sebagai  wajib  pajak  daerah,  (4) BPKAD  Kota  Serang  menjalin kerjasama  lintas  instansi  dengan Dinas  Koperasi  dan  UMKM  untuk membantu  melegalkan  kegiatan usaha mikro, diantaranya kegiatan usaha  makanan  yang  berbasis  di toko-toko  di  pinggir  jalan  raya sebagai  legal  formal  agar  dapat menjadi  objek  pajak  daerah,  (5) Pemanfaatan sumber daya instansi yang mendukung publisitas informasi perpajakan kepada publik berbasis elektronik, dan (6) Melakukan publisitas kepada wajib
pajak  daerah  tentang  adanya penghapusan denda untuk menstimulasi  wajib  pajak  daerah untuk  mau  membayar  pajak daerahnya.
2. Strategi  W  –  O  ( Weakness  to Opportunity ) Strategi  meminimalisir  kelemahan untuk memanfaatkan peluang atau strategi WO meliputi: (1) Penambahan  petugas  lapangan untuk  melaksanakan  kegiatan pendataan  dan  survei  pelaku usaha,  khususnya  usaha  yang tergolong  kecil  dan  menengah yang  belum  terdata  sebagai  wajib pajak  daerah,  (2)  Penambahan pelayanan  pajak  daerah  secara online ,  (3)  Melakukan  sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung dan  secara  tidak  langsung,  (4) Publisitas  informasi  pajak  daerah dapat  memanfaatkan  media  cetak, seperti  spanduk  dan  reklame,  (5) Publisitas  informasi  pajak  daerah dapat memanfaatkan media elektronik, seperti videotron, iklan layanan  masyarakat  di  stasiun televisi  lokal,  optimalisasi  situs website instansi, penggunaan media  sosial  facebook,  instagram hingga  membuat  konten  youtube, (6)  Optimalisasi  distribusi tiping box kepada  waijb  pajak  yang belum mendapatkan sebagai penguat  pelayanan  secara online , (7)  Integrasi tiping  box secara online dengan data  base BPKAD Kota  Serang  sebagai  alat  rekam transaksi  dari  kegiatan  usaha wajib pajak daerah guna mencegah kecurangan dalam pelaporan pajak,  dan  (8)  Memberikan tambahan  sanksi  bagi  wajib  pajak daerah  yang  terbukti  telat  bayar pajak  3  kali  secara  berturut-turut maupun  yang  mengakumulasikan pembayaran  pajaknya,  seperti memasang spanduk di lokasi usaha wajib pajak daerah yang
menerangkan  usaha  tersebut  telat membayar pajaknya secara berturut-turut guna meningkatkan kesadaran  membayar  pajak  tepat waktu dan memberikan efek jera.
3. Strategi S – T ( Strenghs to Threats ) Strategi  mengutamakan  kekuatan dalam mengatasi ancaman meliputi: (1) Penambahan petugas lapangan  untuk  melaksanakan kegiatan  pendataan  dan  survei pelaku  usaha  yang  belum  terdata sebagai  wajib  pajak  daerah,  (2) Optimalisasi pelayanan pajak daerah secara online , (3) Melakukan sosialisasi secara langsung  kepada  wajib  pajak daerah, seperti penyuluhan kepada perhimpunan atau asosiasi pengusaha  hotel,  restoran  dan hiburan untuk meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  atas pemenuhan  kewajiban  pajak,  (4) Memberikan  penghargaan  dalam bentuk  cinderamata  /  suvernir kepada wajib pajak yang membayar  pajak  daerah  tepat waktu,  dan  (5)  Memanfaatkan situs  website  BPKAD  Kota  Serang untuk  pelaporan  pajak  daerah kepada publik.
4. Strategi  W  –  T  ( Weakness  to
Threats ) Strategi  menimalisir  kelemahan untuk mengatasi ancaman meliputi: (1) Penambahan petugas lapangan  untuk  melaksanakan kegiatan  pendataan  dan  survei pelaku  usaha,  khususnya  usaha yang tergolong kecil dan menengah  yang  belum  terdata sebagai  wajib  pajak  daerah,  (2) Penambahan  pelayanan  pajak daerah secara online , (3) Melakukan sosialisasi kepada wajib  pajak  daerah,  baik  secara langsung dan secara tidak langsung,  dan  (4)  Publisitas informasi  pajak  daerah  dapat
memanfaatkan  media  cetak  dan media elektronik.

## REFERENSI
Bogdan,  Robet,  Biklen,  K.  S.  (2007). Qualitative research for education :  an  introduction  to theories  and  methods  |  Bogdan,
Robert;  Biklen,  Sari  Knopp  | download . Alien  and  Bacon,  Inc, New York.
Bogdan,  R.,  &  Knopp,  S.  (2003). Qualitative Research for education :  An  Introduction  to Theory and Methods. In Qualitative Research . Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  Dari  Sektor  Pajak  Hotel Dan  Restoran  Di  Kabupaten
Jember. NASPA Journal , 42 (1).
Hallett, D. J., Wheelen, T. L., & Hunger,
J. D. (1990). Strategic Management and Business Policy (3rd  Edition). The  Journal  of  the Operational  Research  Society ,
41 (1). https://doi.org/10.2307/25829 45
Hasanusi.  (2015).  Analisis  Strategi Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Lampung  Barat. Jurnal  Magister Manajemen , 01 (1).
Kurniawati,  M.,  &  Toly,  A.  A.  (2014). Analisis  Keadilan  Pajak,  Biaya Kepatuhan,  dan  Tarif  Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak  di Surabaya Barat. TAX & ACCOUNTING REVIEW , 4 (2).
M, N.
S. (2019). STRATEGI
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  DAERAH  (PAD)  MELALUI INTENSIFIKASI DAN

## EKSTENSIFIKASI  PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI  KABUPATEN  ENREKANG.
JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan
& Pelayanan
Publik) . https://doi.org/10.31947/jakpp. v1i1.6500
Mafaza,  A.,  &  Setyowati,  K.  (2020). COLLABORATIVE  GOVERNANCE DALAM  PENGEMBANGAN  DESA WISATA. Jurnal Kebijakan Publik , 11 (1). https://doi.org/10.31258/jkp.11 .1.p.7-12
Mardiasmo.  (2009). Akutansi  Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Siahaan,  M.  P.  (2017). Pajak  Daerah dan  Retribusi .  Jakarta:  Raja Grafindo  Persada.  Retrieved from https://www.rajagrafindo.co.id/ produk/pajak-daerah-dan- retribusi/
Sugiyono.  (2016).  Sugiyono,  Metode Penelitian. Sugiyono .
Suriyankietkaew,  S.,  &  Petison,  P. (2020).  A  retrospective  and foresight:  Bibliometric  review  of international research on strategic management for sustainability, 1991-2019. Sustainability (Switzerland) .
https://doi.org/10.3390/SU120 10091