*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id

## The Role of Corporate Governance Structures and Financial Performance on Tunneling Phenomenon in Indonesia
Moh. Ubaidillah 1 *,
Ahmad Nur Azis 2 *,
M. Agus Sudrajat 3 *, 1 Department of Economics and Business, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
2 Department of Economics and Business, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
3 Department of Economics and Business, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  perbedaan  perusahaan melakukan tunneling dan  perusahaan  tidak  melakukan  tunneling terhadap  struktur corporate  governance dan  kinerja  keuangan. Pengambilan  sampel  dalama  penelitian  ini  perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Metode analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  logistik dengan  alat  analisis  SPSS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa struktur corporate governance dengan variabel single shareholder dan multiple  shareholder  terdapat  perbedaan  signifikan  terhadap ternneling  dan  tidak  pengaruh  terhadap  perusahaan  yang  tidak melakukan tunneling . Independent  board,  audit  commite,  managerial ownership,  foreign  institutional , domestic  institutional dan state ownership tidak  berpengaruh  terhadap  perusahaan  melakukan tunneling  dan  tidak.  Terdapat  perbedaan  tapi  tidak  signifikan terhadap  perusahaan  melakukan  tunneling  dan  tidak  melakukan tunneling.  Variabel  kinerja keuangan dengan indikator ROA, PM,
Size  dan  leverage  hasil  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan  pengaruh  terhadap  perusahaan  melakukan  tunneling dan tidak melakukan tunneling.
ISSN: 2774-4256
Keywords:
Struktur corporate governance, Kinerja Keuangan, Tunneling.

## Introduction
Karakteristik utama perusahaan di negara-negara Asia Timur adalah struktur kepemilikannya  yang  terkonsentrasi.  Sebagai  salah  satu  negara  di  asia  Timur, Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  dimana  struktur  kepemilikan  perusahaan publiknya terkonsentrasi pada segelintir orang tertentu atau keluarga tertentu. Agency problem dari perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi adalah conflict
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
of interest antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pemegang  saham  pengendali  dapat  mengendalikan  manajemen  atau  bahkan merupakan bagian dari manajemen itu sendiri sehingga dapat melakukan tindakan ekspropriasi (Claessens et al ., 1999).
Ekspropriasi  umumnya  dilakukan  melalui  transaksi  pihak  berelasi  ( Related Party Transaction ). Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2018, transaksi pihak  berelasi  adalah  pengalihan  sumber  daya,  jasa  atau  kewajiban  antara  entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas adanya harga yang dibebankan. Pihak- pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan  keuangan  (entitas  pelapor).  Dengan  demikian  pihak  berelasi  merupakan orang atau entitas yang memiliki pengaruh dan pengendalian yang signifikan.
Masalah  Transaksi  pihak  berelasi  merupakan  masalah  krusial  di  negara berkembang yang memiliki karakteristik struktur kepemilikan terkonsentrasi, dimana perlindungan investor rendah dan penegakkan hukum yang rendah juga. Kurangnya pengungkapan Transaksi pihak berelasi dan perlindungan investor yang rendah telah menyulitkan  pengguna  laporan  keuangan  untuk  menilai  apakah  transaksi  tertentu dilakukan  untuk  tujuan  ekonomi,  manajemen  laba,  atau tunneling .  Transaksi  pihak berelasi di beberapa Negara berkembang dilakukan untuk tujuan opportunis, yaitu berupa  pemindahan  sumber  daya  keluar  dari  perusahaan  untuk  kepentingan pemegang saham pengendali dengan mengorbankan pemegang saham minoritas atau tunneling (Sari,  Fatimah,  &  Djajadikerta,  2016)  (Johnson,  Porta,  Lopez-de-Silanes,  & Shleifer, 2000).
Tunneling didefinisikan  pula  sebagai  suatu  praktik  pencurian  langsung  atau penipuan dan pembagian dilutive yang mendiskriminasi pemegang saham minoritas (Bae et al., 2002). Dari beberapa penelitian, menghasilkan bahwa tunneling merupakan tindakan  yang  merugikan  pemegang  saham  minoritas.  Beberapa  bukti  empiris perusahaan yang melakukan tunneling melalui transaksi pihak berelasi diantaranya Juliarto, Tower, Zahn, & Rusmin (2013), Peng, Wei, & Yang (2011), Yeh, Shu, & Su, (2012), Juliarto et al., (2013). Praktik tunneling yang dilakukan melalui transaksi pihak berelasi disebabkan karena lemahnya mekanisme corporate governance.
Sampai  dengan  saat  ini,  studi  tentang  efektivitas corporate  governance yang dikaitkan dengan tunneling masih terbatas. Beberapa diantaranya telah dilakukan oleh Juliarto  et  al.  (2013)  yang  menemukan  bahwa  variabel  struktur  kepemilikan  tidak dapat  menjelaskan perilaku perusahaan dalam melakukan transaksi pihak berelasi.
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Yeh  et  al.  (2012)  yang  memberikan  bukti  empiris bahwa corporate  governance dapat  mencegah  tindakan tunneling .  Penelitian  lainnya dilakukan  oleh  Shan  (2013)  yang  menemukan  bahwa  variabel corporate  governance secara  keseluruhan  tidak  dapat  menjelaskan  perilaku  perusahaan  terkait  dengan praktik tunneling .
Penelitian mengenai aktivitas tunneling dan corporate governance di Indonesia ditemukan  adanya  indikasi  bahwa  beberapa  perusahaan  di  Indonesia  melakukan tunneling karena lemahnya corporate governance (Sari et al., 2016), (Juliarto et al., 2013). Penelitian  lainnya  terkait  dengan  konglomerasi  yang  melakukan    transaksi  pihak berelasi  asset  dan  liabilitas    menunjukkan  hasil  bahwa corporate  governance tidak berpengaruh  terhadap  transaksi  pihak  berelasi  (Utama,  2015).  Dari  beberapa  hasil penelitian tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas corporate governance di Indonesia dalam  mencegah tunneling yang  cenderung mengorbankan pemegang saham non pengendali.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  Sari  et.  al  (2016). Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sari  et.  al  (2016)  adalah  sample  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efeek Indonesia  mulai  tahun  2012-2017.  Periodesasi  tersebut  atas  dasar  pertimbangan bahwa pada tahun 2011 terjadi reformasi pada sector keuangan. Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2012. Oleh karena itu peneliti akan menginvestigasi peran corporate governance di Indonesia dalam  mencegah tunneling dengan  kondisi  setelah  adanya  reformasi  pada  sector keuangan. Perbedaan lainnya dengan penelitian Sari et. al (2016) adalah penelitian ini memasukkan semua factor corporate governance dalam pengujian dan menambahkan variabel ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol, sehingga temuan penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  tentang  peran corporate governance di  Indonesia  dalam  mencegah  terjadinya tunneling setelah  adanya reformasi  di  sector  keuangan  serta  bermanfaat  bagi  regulator  dalam  membuat kebijakan  corporate  governance  dan  perlindungan  hukum  yang  berorientasi  pada stakeholder  khususnya  pemegang  saham  non  pengendali  yang  cenderung  menjadi korban ekspropriasi.

## Literature Review
Agency Theory
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal berarti  pemilik atau pemegang saham,  sedangkan  agen  adalah  orang  yang  diberi  wewenang  oleh  prinsipal  yaitu manajemen perusahaan. Pemisahan kepemilikan prinsipal dan agen dalam organisasi seringkali menimbulkan konflik keagenan (Triyuwono, 2018). Ketika satu orang atau lebih (prinsipal) dan orang lain (agen) memberikan jasa untuk kepentingan prinsipal termasuk  pendelegasian  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen,  hal  itu disebut  dengan  hubungan  keagenan.  Baik  prinsipal  dan  agen  diasumsikan  hanya didorong  oleh  kepentingan  mereka  sendiri,  yaitu  untuk  memaksimalkan  utilitas subjek mereka dan mewujudkan kepentingan bersama mereka (Godfrey, 1997).
Ketika  rasio  kepemilikan  saham  agen  tidak  100%  (menyebar  ke  pihak  luar) maka  akan  terjadi  konflik  antara  prinsipal  dan  agen,  sehingga  pekerjaan  tidak  lagi dinikmati sepenuhnya, tetapi dibagikan kepada pihak luar. Hal ini mendorong agen untuk  melakukan  tindakan  yang  berorientasi  pada  pemaksimalan  kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan prinsipal. Situasi ini dapat meningkatkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Rahmawati, 2016). Konflik dalam teori keagenan disebabkan oleh asimetri informasi. Manajer sebagai pihak yang berwenang untuk  mengelola  perusahaan  dan  berkewajiban  memberikan  laporan  keuangan cenderung melaporkan hal-hal yang memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan pemegang saham. Untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan, teori keagenan menekankan pentingnya suatu mekanisme untuk memantau perilaku manajemen  perusahaan.  Salah  satu  bentuk  utama  dari  pemantauan  adalah  adanya transparansi yang dapat dilakukan dengan adanya pengungkapan sukarela (Shehata, 2014).
Mc Colgan (2001) menyebutkan empat faktor yang bisa menimbulkan masalah keagenan, yaitu:

## 1. Mozal Hazard
Modal  hazard biasanya  terjadi  pada  perusahaan  besar  dengan  kompleksitas  yang tinggi.  Agen  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sepenuhnya  dipahami  oleh  prinsipal atau kreditur, dan kegiatan ini tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan tidak sesuai dengan etika atau norma.

## 2. Penahanan Laba (Earnings Retention)
Agen sering berinvestasi berlebihan untuk meningkatkan kekuasaan, gengsi atau harga diri, tetapi mereka dapat mengorbankan kesejahteraan prinsipal.
3. Horizon Waktu (Time Horizon)
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Prinsipal seringkali peduli dengan arus kas masa depan dalam kondisi yang tidak pasti dan agen lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas agen.

## 4. Penghindaran Risiko Manajerial (Managerial Risk Aversion)
Saat  terdapat  batasan  diversifikasi  portofolio  yang  berpengaruh  terhadap  bonus agen berdasarkan pencapaian kinerjanya, agen berupaya meminimalisir risiko saham perusahaan atas keputusan investasi yang berisiko.

## Transaksi Pihak Berelasi dan Tunneling
Transaksi pihak berelasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu transaksi berelaasi yang merupakan bagian dari aktivitas utama perusahaan ( continuing transaction ) dan di luar aktivitas utama ( non-recurring transaction ) (Sari et al., 2016). Pendapat lainnya menyatakan  bahwa  transaksi  pihak  berelasi  dibagi    menjadi  tiga  kategori  yaitu: transaksi yang merupakan ekspropriasi, transaksi yang menguntungkan perusahaan public dan transaksi karena alasan strategis (Y. L. Cheung, Rau, & Stouraitis, 2006).
Tiga  alasan  perusahaan  melakukan  transaksi  pihak  berelasi  adalah  :  pertama transaksi  pihak  berelasi  bertujuan  untuk  minimalisasi  biaya  transaksi  (Cook, 1977),(Fisman,  2004),  kedua  transaksi  pihak  berelasi  memiliki  motif  opportunistic yang  bertujuan  memanipulasi  pendapatan  (Aharony,  Wang,  &  Yuan,  2010);  dan alasan ketiga adalah motif opportunistic penggunaan transaksi pihak berelasi untuk tujuan tunneling (Y. Cheung, Jing, Lu, Rau, & Stouraitis, 2009)(Berkman, Cole, & Fu, 2009).
Dalam  kasus  memanfaatkan  transaksi  pihak  berelasi  untuk  tujuan tunneling , beberapa  penelitian  menemukan  cara-cara  yang  digunakan  untuk  melakukan tunneling diantaranya : penggunaan piutang kepada pihak berelasi sebagai tunneling untuk  mentransfer  sumber  daya  keluar  dari  perusahaan  (Aharony  et  al.,  2010), jaminan  pinjaman  yang  dikeluarkan  perusahaan  untuk  tujuan  pengambilalihan kekayaan dari pemegang saham minoritas (Jia, Shi, & Wang, 2013),(Berkman et al., 2009), penjualan dan pembelian asset kepada pihak berelasi yang digunakan untuk melakukan tunneling assets (Y. Cheung et al., 2009).
Tunneling sulit untuk dideteksi karena seolah-olah dibuat dalam transaksi yang legal, oleh karena itu perlu adanya beberapa indicator yang relevan untuk mendeteksi tunneling . Penelitian sebelumnya telah membuat model deteksi tunneling , namun tidak memasukkan semua unsur corporate governance (Sari et al., 2016). Penelitian lainnya membuat  model  untuk  mengukur tunneling dalam  proses  pembelian  maupun penjualan  antar  pihak  berelasi  (Mironov  &  Zhuravskaya,  2016),  (Chang,  2016).
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengembangkan model deteksi tunneling yang  telah dibuat oleh sari et.al (2016) dengan memasukkan semua factor corporate governance dan  menambahkan  variabel  size  dan  leverage  sebagai  variabel  kontrol dalam mendeteksi tunneling setelah adanya reformasi di sector keuangan.
Corporate Governance dan Tunneling
International  Finance  Corporation (IFC)  mendefinisikan corporate  governance sebagai "struktur dan proses untuk arah dan kontrol perusahaan". Oraganisation for Economic  Co-operation  and  Developmet (OECD)  mendefinisikan corporate  governance sebagai  sarana  internal  dalam  mengoperasikan  dan  mengendalikan  hubungan manajemen dan perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate  governance menyediakan  struktur  dalam  mencapai  tujuan perusahaan agar tercapai efisiensi dan efektivitas (IFC Advisory Services in Indonesia, 2014).  Sebagai  suatu  struktur  ,  proses  dan  control  perusahaan, Corporate  governance meliputi  organ  perusahaan  (dewan  komisaris,  dewan  direksi,  komite  audit), pemegang  saham  (pengendali  dam  minoritas)  dan  pemangku  kepentingan  lainnya seperti karyawan, mitra bisnis dan masyarakat (KNKG, 2006). Implementasi corporate governance akan baik jika berorientasi pada stakeholders dan dikelola secara efektif sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan (Bottenberg, Tuschke, & Flickinger, 2016), namun hal ini sulit dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi.
Salah  satu  organ corporate  Governance adalah  dewan  direksi.  Hasil  penelitian telah memberikan bukti empiris bahwa proporsi dewan direksi lebih rendah untuk perusahaan  yang  mengalami  kecurangan  laporan  keuangan  dibandingkan  dengan yang  tidak  mengalami  kecurangan.  Adanya  anggota  eksternal  pada  dewan  direksi akan  meningkatkan  efektivitas  dewan  komisaris  independen  dalam  memantau manajemen  sehingga terhindar dari tindak kecurangan laporan keuangan  (Beasley, 1996). Hasil penelitian Beasley (1996) menunjukkan bahwa peran dewan direksi lebih penting dibandingkan komite audit.
Hasil  penelitian  Beasley  (1996)  menunjukkan  bahwa  kehadiran  komite  audit tidak  secara  signifikan  mempengaruhi  kemungkinan  penipuan  laporan  keuangan. Penelitian  lainnya  memberikan  hasil  bahwa  komite  audit  yang  memiliki  keahlian, pengalaman,  dan  pemantauan  lebih  efektif  dapat  meningkatkan  ketepatan  waktu laporan keuangan. Hal ini menyiratkan akan pentingnya peran dan keahlian komite audit  dalam  mengarahkan  sekelompok  orang  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan (Ghafran & Yasmin, 2017).
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Terkait dengan struktur kepemilikan, perlu adanya pengembangan mekanisme tata  kelola  yang  lebih  baik.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  China,  adanya  reformasi struktur  kepemilikan  berpengaruh  pada  meningkatnya  kualitas  laba  pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di China (Ji, X., Ahmed, K., & Lu, 2015). Tetapi tantangan di negara yang sedang berkembang adalah adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi  yang  seringkali  mengalami  kendala  berupa  benturan  kepentingan (Aguilera & Crespi-Cladera, 2016). Kepemilikan kunci dan kepemilikan manajemen dianggap sebagai factor yang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Jensen & Mecling, 1976). Namun beberapa pertentangan argument  menunjukkan  bahwa  peningkatan  kepemilikan  manajemen  tidak  selalu dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham secara keseluruhan. Manajemen dapat  meningkatkan  prosentase  kepemilikan  sehingga  dapat  mendominasi  dewan direksi.
Berkaitan  dengan  struktur  pengendalian,  penelitian  sebelumnya  telah menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris independen berkorelasi negative dengan  manipulasi  harga  transfer  (Shan,  2013)  dan  berdampak  negative  pada kecurangan  laporan  keuangan  (Beasley,  1996).  Temuan  ini  dapat  diartikan  bahwa dewan  komisaris  independen  dapat  berperan  sebagai counterbalance yang  memiliki pengaruh terhadap pemegang saham pengendali, sehingga mengarah pada corporate governance  yang  lebih  baik.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Hipotesis  1  :  Terdapat  perbedaan  struktur corporate  governance perusahaan  yang melakukan tunneling dengan yang tidak melakukan tunneling.
Transaksi pihak  berelasi merupakan  masalah nyata, karena seringkali melalui transaksi  pihak  berelasi,  pemegang  saham  pengendali  mengambil  kekayaan  dari perusahaan (Enriques, 2015).  Transaksi pihak berelasi memicu tindakan ekspropriasi yang  salah  satunya  berupa tunneling .  Aktivitas tunneling bisa  dilakukan  melalui transaksi perdagangan, transaksi piutang dengan pihak berelasi, pembayaran tunai dan transaksi ekuitas dengan pihak berelasi (Y. Cheung et al., 2009), (Y. L. Cheung et al., 2006). Piutang yang diberikan kepada pihak berelasi dapat diperlakukan sebagai put  option di  mana  pihak  berelasi  dapat  menggunakan  opsi  tersebut  dengan  tidak membayar piutang dalam situasi yang buruk (Atanassov & Mandell, 2018). Pemberian dan  penghapusan  pinjaman  pihak  berelasi  pada  dasarnya  akan  menurunkan  laba bersih perusahaan.
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Tunneling juga dapat dilakukan melalui transaksi penetapan harga transfer yang tidak adil, di mana perusahaan menjual aset kepada pihak terkait dengan harga lebih rendah dari harga transaksi pihak independen normal atau membeli aset dari pihak terkait  dengan  harga  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  transaksi  independen  (Y. Cheung  et  al.,  2009).  Penjualan  atau  pembelian  barang  melalui  RPT  memiliki hubungan  negatif  yang  signifikan  dengan  nilai  perusahaan.  Begitu  pun  dengan tindakan tunneling, studi lain menemukan bahwa tunneling melalui penetapan harga transfer yang tidak adil menurunkan laba perusahaan yang ditunnel (Bertrand, Mehta, & Mullainathan, 2002). Cheung et al. (2006) dalam studi mereka menemukan bahwa perusahaan  yang  melakukan  tunneling  mengalami  penurunan  kinerja,  sedangkan perusahaan  tunneling  mengalami  peningkatan  kinerja  (Aguilera  &  Crespi-Cladera, 2016). Oleh karena itu, pengembangan hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Hipotesis  2:  Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  yang  signifikan  antara perusahaan yang melakukan tunneling dengan yang tidak melakukan tunneling.

## Method
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan antara struktur corporate governance dari  perusahaan  yang  melakukan tunneling dan  yang  tidak  melakukan tunneling dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan proses  dua  langkah  untuk  memungkinkan  sampel  yang  representatif  untuk perusahaan yang ditunnel dan yang tidak.
Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun  2015-2019. Periodesasi tersebut atas dasar pertimbangan bahwa pada tahun 2011 terjadi reformasi pada sector keuangan. Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada  tanggal  22  November  2012.  Oleh  karena  itu  peneliti  ingin  mengevaluasi perbedaan struktur corporate governance perusahaan yang melakukan  tunneling dan yang tidak melakukan tunneling setelah adanya reformasi sector keuangan, apakah corporate  governance  dapat  mencegah  terjadinya  tunneling  atau  tidak,  mengingat beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  corporate  governance  belum mampu mencegah terjadinya tunneling (Sari et al., 2016), (Shan, 2013), (Utama, 2015).
Data perusahaan tahun 2016-2019 diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id .  Terdapat  sembilan  klasifikasi  industry  perusahaan  industry perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam studi ini perusahaan klasifikasi keuangan yang terdaftar di BEI selama 2016-2019 dikeluarkan dari sample
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
karena perusahaan tersebut harus  taat pada peraturan sektor keuangan tertentu, dan tidak selaras dengan delapan perusahaan lainnya (Pertanian; Penambangan; Industri Dasar dan Bahan Kimia; Industri Lain-Lain; Industri Barang Konsumsi; Properti, Real Estat  dan  Konstruksi  Bangunan;  Infrastruktur,  Utilitas,  dan  Transportasi; Perdagangan, layanan dan investasi).

## Pengumpulan Data: Tunneling Detection Criteria
Langkah  pengumpulan  data  pertama  diterapkan  dalam  penelitian  ini  untuk mengumpulkan  sampel  perusahaan  yang  melakukan  tunneling.  Untuk  tujuan  ini, peneliti akan meninjau pengumuman yang dibuat oleh perusahaan yang terdaftar di situs web BEI dan atau di situs web perusahaan mereka, termasuk informasi mengenai afiliasi dan transaksi yang mengindikasikan conflict of interest . Untuk setiap transaksi, informasi terperincinya dievaluasi, termasuk objek transaksi, nilai transaksi, tanggal transaksi,  tanggal  pengumuman,  deskripsi  hubungan  dengan  pihak  afiliasi,  dan laporan  dari  kantor  penilai  tentang  kewajaran  dari  transaksi  itu.  Untuk mengidentifikasi abnormal  return di  sekitar  pengumuman  transaksi  pihak  berelasi, penelitian ini menggunakan return saham harian.
Untuk menentukan apakah transaksi pihak berelasi tertentu dapat digolongkan sebagai  tunneling,  peneliti  mengacu  pada  hasil  penelitian  Sari  et.  al  (2016)  sebagai dasar  untuk  mengembangkan  kriteria  deteksi.  Tabel  1  di  bawah  ini  menjelaskan kriteria  dan  sumber  literatur.  Transaksi  dengan  pihak  berelasi  dapat  digolongkan sebagai tunneling, jika memenuhi keempat kriteria di bawah ini.

## Table 1
Tunneling Detection Criteria Criteria Literature background Criteria Literature background Terdapat abnormal return  negative  di  sekitar pengumuman transaksi pihak berelasi Telah ditemukan bahwa pelaku pasar bereaksi  negatif  terhadap  pengumuman transaksi  pihak  berelasi  yang  memiliki indikasi tunneling .Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan beberapa bukti  bahwa  pemegang  saham  minoritas mengalami  kerugian  besar  setelah pengumuman  transaksi  pihak  berelasi tersebut  oleh  perusahaan  publik,  yang mengarah  pada  saran  pengambil-alihan pemegang  saham  minoritas  (Faccio  & Stolin,  2006),  (Peng  et  al.,  2011),(Y.  L.
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Cheung  et  al.,  2006),  (Y.  Cheung  et  al., 2009).
Terdapat indikasi bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan untuk tujuan tunneling Cheung, Rau dan Stouraitis (2006) dan Cheung  et  al.  (2009)  menemukan  bahwa transaksi aset, pembayaran tunai, transaksi piutang, jaminan pinjaman, dan transaksi  perdagangan  kepada  pihak berelasi  memiliki  kecenderungan  yang tinggi terhadap kegiatan tunneling karena mereka dapat digunakan oleh perusahaan untuk  menggali  sumber  daya  ke  pihak berelasi melalui harga yang tidak adil, dan sehingga  menurunkan  nilai  perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Terdapat overlapping ownwrship anatar perusahaan  dengan  pihak berelasi Overlapping  ownership  mengacu pada  kesamaan  controlling  ownership perusahaan dan pihak berelasi. Overlapping omnership dapat menyebabkan tindakan oportunistik dalam  mentransfer  sumber  daya  dari perusahaan  ke  pihak  berelasi.  Dengan demikian, overlapping ownnership antara pemegang saham pengendali perusahaan dan pihak berelasi memiliki kecenderungan  yang  tinggi  terhadap aktivitas tunneling (Goranova, 2007) Ada perbedaan cash flow right  dari  pemegang  saham pengendali  di  perusahaan dan pihak berelasi. Penghasilan  yang  mengalir  dari sebuah  perusahaan  yang  pemegang saham  pengendalinya  memiliki  hak  arus kas  yang  rendah,  kepada  pihak  berelasi yang  memiliki  hak  arus  kas  yang  tinggi,
memiliki  kecenderungan  tinggi  terhadap kegiatan tunneling (Bertrand et al., 2002)

## Pengumpulan Data
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah  ada  perbedaan  yang signifikan antara struktur tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang sedang ditunnel dan yang tidak. Oleh karena itu, langkah pengumpulan data kedua  diterapkan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  sampel  perusahaan yang tidak ditunnel.
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Dalam  langkah  pengumpulan  data  kedua  ini,  selain  perusahaan-perusahaan yang  diklasifikasikan  dalam  Keuangan,  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan tunneling yang ditemukan pada langkah pengumpulan data pertama juga dikeluarkan dari  daftar  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  selama  2015-2019. Selanjutnya,  kriteria  berikut  digunakan  untuk  mendapatkan  sampel  untuk perusahaan  yang  tidak  di  tunneled.  Suatu  perusahaan  dapat  digolongkan  tidak ditunnel jika memenuhi kriteria berikut:
1. Rasio trading dengan pihak berelasi yang dibuat oleh perusahaan kurang dari rasio  rata-rata  semua  perdagangan  pihak  berelasi  yang  dibuat  oleh  semua perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Rasio  transaksi  piutang  pihak  berelasi  yang  dibuat  oleh  perusahaan  publik kurang  dari  rata-rata  transaksi  piutang  pihak  berelasi  yang  dilakukan  oleh semua perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Perusahaan memeiliki laba bersih positif.

## Model dan Analisis Data
Model awal yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Model  pengujian  penelitian  ini  ada  dua  model  yaitu  dipisah  antara  data perusahaan  yang  melakukan tunneling dengan  katergori  model  1 dan  tidak Melakukan tunneling dengan  kateogri  model  2 . Berikut  model  pengujian  struktur corporate governance.
Tunneling = β 0 + β 1 single shareholder + β 2 multiple shareholder + β 3 Independen board + β 4 Audit Committee + β 5 Managerial Ownership + β 6 Foreign Institustional Ownership  +  β 7 Domestic  Institutional  Ownership  +  β 8 State  Ownership  + ɛ i…………….. (1)
Selanjutnya, model pengujian kinerja keuangan sebagai berikut. Tunneling = β 0 + β 1 ROA + β 2 PM + β 3 Size + β 4 Leverage + ɛ i…………….. (1) Nama Variabel, type, measurement dan deskripsi masing-masing sebagai berikut:
Tabel 2 Pengukuran Variabel Variabel Type Measurement Descripsi Tunneling Dummy 1  untuk  perusahaan yang  ditunnel,  yang merupakan perusahaan terdaftar di  BEI  yang  telah diidentifikasi memiliki indikasi Sesuai kriteria perusahaan yang ditunnel  dan  yang tidak
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
melakukan  kegiatan tunneling;  0  untuk perusahaan yang tidak-ditunnel,  yang merupakan perusahaan  terbuka yang  memiliki  rasio transaksi pihak berelasi yang kurang dari  rasio  rata-rata transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh semua  perusahaan yang terdaftar di BEI. Single Shareholder Dummy 1 jika satu pemegang saham mengendalikan setidaknya  50%  dari total  ekuitas  ATAU jika  satu  pemegang saham mengendalikan antara  40%  hingga 50% dari total ekuitas dan persentase kepemilikan ini lebih tinggi  dari  jumlah persentase kepemilikan yang dimiliki  oleh  yang kedua hingga kelima. pemegang saham  terbesar;  0 ditetapkan jika struktur kepemilikan berbeda  dari  yang untuk skala 1. Untuk menentukan konsentrasi kepemilikan, yaitu pemegang saham tunggal  atau  banyak pemegang saham, penelitian ini mengikuti  pendekatan (Gao & Kling, 2008) Multiple Shareholders Dummy 1  ditugaskan  jika pemegang saham terbesar  memegang antara 10 hingga 50%
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
dari  total  ekuitas, pemegang saham terbesar kedua memegang setidaknya  10%  dari ekuitas, dan persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar  lebih  kecil dari jumlah persentase kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar kedua hingga  kelima;  0 ditetapkan jika struktur kepemilikan berbeda  dari  yang untuk skala 1. Independent Board Dummy 1 jika proporsi anggota dewan independen setidaknya  30%  dari total jumlah anggota dewan; 0 jika sebaliknya. BEI merekomendasikan bahwa proporsi anggota dewan independen setidaknya 30%  dari  total  anggota dewan. Indonesia mengadopsi sistem two tier  borad  system,  di mana perusahaan diharuskan  memiliki dewan  pengawas  dan dewan operasional. Studi  ini  menekankan pada  peran  pengawas dewan Audit Committee Dummy 1  jika  komposisi komite  audit  sesuai dengan  peraturan;  0 ditugaskan sebaliknya. Perusahaan yang terdaftar di BEI diharuskan  memiliki komite  audit  dengan setidaknya  tiga  orang,
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
di mana salah satu dari mereka  harus  menjadi komisaris  independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit. Managerial Ownership Continuous  Persentase kepemilikan  saham oleh  semua  anggota Direksi. Kepemilikan manajerial menunjukkan  bagian dari ekuitas perusahaan yang dimiliki  oleh  dewan manajemennya. Foreign Institutional Ownership Continuous  Persentase kepemilikan  saham oleh investor institusi asing. Kepemilikan institusional didefinisikan  sebagai proporsi  saham  yang dipegang oleh investor institusi  (asing  dan domestik), yang meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, bank,  reksadana,  dan bank investasi (Jennings, 2005). Domestic Institutional Ownership Continuous  Persentase kepemilikan saham oleh investor institusi domestik. State Ownership Dummy 1  jika  perusahaan dimiliki oleh negara; 0 sebaliknya. Kepemilikan negara menunjukkan kepemilikan perusahaan oleh pemerintah Indonesia. ROA Continuous  Net income to total Asset Return on Assets PM Continuous  Net income to sales Profit Margin Size Continuous  Ln Total Asset Size Lev Continuous  Total Debt To Equity Ratio Leverage
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Logistik dan data dianalisis menggunakan paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS) perangkat lunak. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis dataset di mana ada satu atau lebih variabel independen yang menentukan hasil. Hasilnya diukur dengan variabel
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
damy yang hanya dua hasil yang mungkin. Dalam regresi logistik, variabel dependen adalah damy karena hanya berisi data yang dikodekan sebagai 1 (iya) atau 0 (tidak).
Dasar  pengambilan  keputusan  Pengujian  hepotesis  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Jika nilai Sig. < 0,05, maka terdapat pengaruh variable independen terhadap variable dependen
2. Jika  nilai  Sig.  >  0,05,  maka  tidak  terdapat  pengaruh  variable  independen terhadap variable dependen.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini adalah hasil olah dari SPSS regresi logistik untuk menguji struktur Corporate  Governance dan  Kinerja  Keuangan  terhadap  perusahaan.yang melakukan tunneling dan perusahaan melakukan tunneling terdahap
Struktur Corporate Governance
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Logistik Variabel Struktur Corporate Governance Model 1 Model 2 Single Shareholder .194 .037 Multiple Shareholder .194 .026 Independent Board .921 .355 Audit Committee .733 .634 Managerial Ownership .533 .408 Foreign Institutional .280 .818 Domestic Institutional  .194 .751 State Ownership .194 .668 Sumber: Data sekunder yang di olah
Pada tabel 4 hasil uji regresi logistik, dapat dilihat variabel Single Shareholder dan Multiple  Shareholder pada  model  2  berpengaruh  signifikan  dengan  nilai  signifikasi sebesar 0,037 dan 0,026 < 0,05 dan model 1 tidak berpengaruh karena lebih dari > 0.05. penjelasan rincian nilai signifikansi dari variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu variabel Independen Board lebih tinggi nilai signifikansi dari model 1 dengan nilai sebesar 0,355 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,799. Audit Committee lebih tinggi nilai signifikasi dari model 1 dengan nilai sebesar 0,634 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada  0,733. Managerial  Ownership lebih  tinggi  nilai  signifikasi  dari  model  1  dengan
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
nilai sebesar 0,408 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,533. Foreign Institutional lebih tinggi nilai signifikasi dari model 2 dengan nilai sebesar 0,280 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,818. Domestic Institutional lebih tinggi nilai signifikasi dari model 2 dengan nilai sebesar 0,194 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,751. State Ownership lebih  tinggi  nilai  signifikasi  dari  model  2  dengan  nilai  sebesar  0,194  atau  lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,668.

## Kinerja Keuangan
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Logistik Variabel Kinerja Keuangan Model 1 Model 2 ROA .799 .679 PM .366 .121 Size .984 .762 Leverage .432 .991
Sumber: Data sekunder yang di olah
Pada  tabel  5  hasil  uji  regresi  logistic  dapat  dilihat  kinerja  keuangan  dengan variabel ROA, PM, Size dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tunneling . Penjelasan  rincian  nilai  signifikan  masing-masing  indikaor  yaitu  ROA  lebih  tinggi nilai signifikasi dari model 1 dengan nilai sebesar 0,679 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,799.  Variabel PM lebih tinggi nilai signifikasi dari model 1 dengan nilai sebesar 0,121  atau  lebih  mendekatai  0,05  dari  pada  0,366.  Variabel  Size  lebih  tinggi  nilai signifikasi  dari model 1 dengan  nilai  sebesar 0,762 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada  0,432.  Sedangkan  variabel  Leverage  lebih  tinggi  nilai  signifikasi  dari  model  2 dengan nilai sebesar 0,121 atau lebih mendekatai 0,05 dari pada 0,991.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  variabel single  shareholder berpengaruh signifikan terhadap tunneling pada model 2 hal ini menunukkan bahwa kepemilikan  tunggal  terkonsentrasi  untuk  melakukan  transaksi  tunneling  untuk kepentingan  pribadi  disbanding  perusahaan  yang  tidak  melakukan  tunneling. Variabel multiple shareholder berpengaruh signifikan terhadap tunneling pada model 2. Hal ini tergantung kesepatan beberapa kepemilikan sepakat terhadap pemegang saham mayoritas.
Variabel Independent Board dan Audit Committee tidak ditemukan sebagai faktor yang tidak signifikan untuk memprediksi perilaku tunneling. Temuan ini konsisten
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
dengan yang dilaporkan oleh Juliarto et al. (2013) dalam studi mereka tentang perilaku tunneling di negara-negara Asia Tenggara. Bisa jadi tersirat bahwa keefektifan kedua elemen tata kelola perusahaan ini dalam mencegah kegiatan tunneling di perusahaan- perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  dipertanyakan.  Indeks  klasifikasi  kepemilikan, dalam penelitian ini, ditemukan menjadi faktor yang tidak signifikan untuk perilaku tunneling.  Ini  dapat  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  tidak  ada  perbedaan dalam variabel Managerial  Ownership , Foreign Institutional,  Domestic  Institutional dan State Institutional antara perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tunneling.
Temuan ini konsisten dengan penelitian Cheung et al (2009a) pada perusahaan publik di Hong Kong yang menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan tidak dapat  menjelaskan  kemungkinan  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  nilai  yang menghancurkan  nilai  Transaksi  Pihak  Terkait.  Demikian  pula,  indeks  tata  kelola perusahaan ditemukan tidak signifikan, dan dapat menyiratkan bahwa struktur tata kelola perusahaan secara keseluruhan dalam perusahaan yang terdaftar di BEI belum efektif dalam mencegah perilaku tunneling.
Hasil  pada  tabel  5  menunjukkan  bahwa  ROA,  PM,  Size  dan  Leverage  tidak berpengaruh terhadap tunneling pada model 1 dan 2. Ini konsisten dengan studi oleh Bertrand et al. (2002) dan Cheung et al. (2006), yang menemukan bahwa perusahaan mengalami penurunan profitabilitas ketika mereka melakukan transaksi tunneling.

## Conclusion
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur corporate governance variabel single  shareholder berpengaruh  signifikan  terhadap tunneling pada  model  2 dan tidak berpengaruh pada model 2. Sedangkan variabel Variabel Independent Board, Audit Committee Managerial Ownership , Foreign Institutional, Domestic Institutional dan State  Institutional tidak  berpengaruh  perusahaan  yang  melakukan  tunneling  tidak melakukan tunneling. Kinerja keuangan dengan variabel ROA, PM, Size dan Leverage tidak  terdapat  perbedaan  Antara  perusahaan  melakukan tunneling dan  perusahaan tidak melakukan tunneling.

## Keterbatasan dan Saran Penelitian
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Keterbatasan penelitian ini adalah data penelitian masih menggunakan tahun 2016- 2019 sehingga data yang digunanakan bukan data terbaru yaitu tahu 2020 dan 2021. Karena  tahun  tersebut  ada  hal  yang  menarik  untuk  diteliti  yaitu  adanya  pendemi Covid-19. Saran penelitian selanjutnya untuk uji beda sebelum dan selama pandemi Covid-19, karena perusahaan banyak mengluarkan kebijakan untuk keberlangsungan perusahaannya yang terdampak dari pandemi Covid-19.

## References
Aguilera,  R.  V.,  &  Crespi-Cladera,  R.  (2016).  Global  corporate  governance:  On  the relevance of firms’ ownership structure. Journal of World Business , 51 (1), 50 – 57. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.10.003
Aharony, J., Wang, J., & Yuan, H. (2010). J . Account . Public Policy Tunneling as an incentive  for  earnings  management  during  the  IPO  process  in  China  q  ,  qq.
Journal of Accounting and
Public Policy , 29 (1), 1 – 26. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.003
Atanassov,  J.,  &  Mandell,  A.  J.  (2018).  Corporate  governance  and  dividend  policy: Evidence  of  tunneling  from  master  limited  partnerships. Journal  of  Corporate Finance , 53 , 106 – 132. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.10.004 Bae, A. K., Kang, J., Kim, J., Bae, K., Kang,  J., &  Kim, J. (2002). Tunneling or Value Added ? Evidence from Mergers by Korean Business Groups. American Finance Association , 57 (6), 2695 – 2740.
Beasley,  M.  S.  (1996).  An  Empirical  Analysis  of  the  Relation  between  the  Board  of Director  Composition  and  Financial  Statement  Fraud  Linked  references  are available  on  JSTOR  for  this  article :  An  Empirical  Analysis  of  the  Relation Between the Board of Director Composition and F. The Accounting Review , 71 (4),
443 – 465.
Berkman, H., Cole, R. A., & Fu, L. J. (2009). Expropriation through loan guarantees to related parties: Evidence from China. Journal of Banking and Finance , 33 (1), 141 – 156. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.11.001
Bertrand,  M.,  Mehta,  P.,  &  Mullainathan,  S.  (2002).  Farreting  Out  Tunneling :  An Application to Indian Business Group. The Quarterly Journal of Economics . Bottenberg, K., Tuschke, A., & Flickinger, M. (2016). Corporate Governance Between Shareholder and Stakeholder Orientation. Journal of Management Inquiry , 26 (2), 165 – 180. https://doi.org/10.1177/1056492616672942
Chang, S. C. & C. I.-F. (2016). Value added or tunneling? Evidence from new product announcements  by  Taiwanese  business  groups. Journal  of  Management  &
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Organization, 22:5 (2016), Pp. 623 – 641 ,
5 (2016), 623 – 641. https://doi.org/10.1017/jmo.2015.60
Cheung, Y., Jing, L., Lu, T., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Tunneling and propping up :  An  analysis  of  related  party  transactions  by  Chinese  listed  companies ☆ .
Pacific-Basin Finance Journal , 17 (3), 372 – 393. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2008.10.001
Cheung,  Y.  L.,  Rau,  P.  R.,  &  Stouraitis,  A.  (2006).  Tunneling,  propping,  and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong. Journal of Financial Economics , 82 (2), 343 – 386. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.012
Cook, K. S. (1977). Exchange and Power in Networks of Interorganizational Relations *. The Sociological Quarterly , 18 (Winter), 62 – 82.
Enriques,  L.  (2015).  Related  Party  Transactions:  Policy  Options  and  Real-World Challenges  (with  a  Critique  of  the  European  Commission  Proposal). European Business Organization Law Review , 16 (1), 1 – 37. https://doi.org/10.1007/s40804- 015-0001-3
Faccio, M., & Stolin, D. (2006). Expropriation vs. Proportional Sharing in Corporate Acquisitions Expropriation vs. Proportional Sharing in Corporate Acquisitions*. The Journal of BusinessJ , 79 (3), 1413 – 1444. https://doi.org/10.1086/500680 Fisman,  R.  (2004).  Facilitating  Development :  The  Role  of  Business  Groups. World Development , 32 (4), 609 – 628. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.08.012 Gao, L., & Kling, G. (2008). Corporate governance and tunneling: Empirical evidence from China. Pacific Basin Finance Journal , 16 (5), 591 – 605. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.09.001
Ghafran,  C.,  &  Yasmin,  S.  (2017).  Audit  committee  chair  and  financial  reporting timeliness :  A  focus  on  financial  ,  experiential  and  monitoring  expertise. Int  J Audit. , (November 2016), 1 – 12. https://doi.org/10.1111/ijau.12101
Claessens,  S.,  S.  Djankov,  dan  L.  H.  P.  Lang.  1999.  Who  Controls  East  Asian Corporations? Dalam Policy Research Working Paper 2054 . Washington DC: The World Bank
Godfrey, J., Hodgson, A., and Holmes, S. (1997). Accounting Theory , Queensland:John Wiley & Sons.
Goranova, M. (2007). On Both Sides of The Deal: How Does Overlapping Institutional Ownership Affect Mergers and Acquisitions. Working Paper Disertation . IFC  Advisory  Services  in  Indonesia.  (2014).  The  Indonesia  Corporate  Governance Manual - First Edition. IFC Indonesia , 1 , 1 – 533. https://doi.org/10.2307/796256
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2018).  Pernyataan  Standar  akuntansi  Keuangan.  PSAK Nomor 7 Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
Jennings, W. W. (2005). Further Evidence on Institutional Ownership and Corporate
Value. Advances in Financial Economics , 11 , 167 – 207. https://doi.org/10.1016/S1569-3732(04)11008-6
Jensen, M. C., & Mecling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 , 305 – 360. Ji, X., Ahmed, K., & Lu, W. (2015). Corporate Governance and Ownership Structure Reforms  and  Earnings  Quality  in  China. International  Journal  of  Accounting  & Information Management , 23 (Iss 2 pp.).
Jia, N., Shi, J., & Wang, Y. (2013). Coinsurance within Business Groups: Evidence from Related Party Transactions in an Emerging Market. Management Science , 59 (10),
2295 – 2313. https://doi.org/10.2139/ssrn.1985174
Johnson,  S.,  Porta,  R.  La,  Lopez-de-Silanes,  F.,  &  Shleifer,  A.  (2000).  Tunneling. American Economic Review .
Juliarto, A., Tower, G., Zahn, M. V. D., & Rusmin, R. (2013). Managerial Ownership Influencing  Tunnelling  Behaviour. Australian  Accounting,  Business  and  Finance Journal , 7 (2), 25 – 46. https://doi.org/10.14453/aabfj.v7i2.3 KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Rahmawati,  F.  F.  (2016). Statistika,  Edisi  3. Yogyakarta:  Program  Studi  Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
McColgan, Patrick. 2001, “ Agency theory and corporate governance: a review of the literature from  a  UK  perspective” ,  Department  of  Accounting  &  Finance  University  of Strathclyde
Mironov, M., & Zhuravskaya, E. (2016). Corruption in Procurement and the Political Cycle  in  Tunneling:  Evidence  from  Financial  Transactions  Data. American Economic Journal: Economic Policy 2016, 8(2): 287 – 321 Http://Dx.Doi.Org/10.1257/Pol.20140188 , 8 (2), 287 – 321.
Peng, W. Q., Wei, K. C. J., & Yang, Z. (2011). Tunneling or propping: Evidence from connected  transactions  in  China. Journal  of  Corporate  Finance , 17 (2),  306 – 325. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.002
Sari,  R.,  Fatimah,  P.  R.,  &  Djajadikerta,  H.  G.  (2016).  Development  of  Tunneling Detection  Model :  A  New  Corporate  Performance  Improvement. Jurnal Pengurusan 48(2016) 33 – 46 , 48 (2016), 33 – 46.
Shan, Y. G. (2013). Can internal governance mechanisms prevent asset appropriation? Examination of type I tunneling in China. Corporate Governance: An International Review , 21 (3), 225 – 241. https://doi.org/10.1111/corg.12022
*Corresponding Author Email address: mohubaidillah@unipma.ac.id
Triyuwono,  Edwin.  2018. Proses  Kontrak,  Teori  Agensi,  dan  Corporate  Governance. Universitas Atma Jaya, Makasar.
Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan,  Dan  Struktur  Kepemilikan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 11 (1), 37 – 54. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03
Yeh, Y. H., Shu, P. G., & Su, Y. H. (2012). Related-party transactions and corporate governance: The evidence from the Taiwan  stock market. Pacific  Basin Finance Journal , 20 (5), 755 – 776. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2012.02.003