## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.298 3 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Menabur Benih Active Citizenship di Desa: Studi Aktivisme NGO dalam Pemberdayaan Perempuan
Muhammad Sauki 1 , Rahmad Hidayat 2
1,2 STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 11 Febuari 2022 Publish: 03 Maret 2022 This  article  discusses  the  social  awareness  role  of  an  NGO  oriented  towards strengthening  political  efficacy  and  democratic  control  of  women's  groups  on  the performance of the village government in managing the development process, in terms of  the  concept  of  active  citizenship  as  a  demand  which  requires  the  presence  of  the active  citizens.  Against  the  fact  that  most  of  the  women  in  Bajo  Village,  Soromandi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province have never been involved in the planning-budgeting  forums  organized  by  the  Village  Government  and  the  BPD,
LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  implemented  a  community  empowerment program  in  2017-2018  to  overcome  this  sad  condition.  Through  a  qualitative- descriptive study, the researchers seek to find an actual picture of the implementation dynamics of the NGO's conscientization role and reveal the story of the most significant changes  that  have  arisen  as  the  results  of  its  intervention.  Although  LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima only implemented a program with complete funding from the International Funding Agency, it was able to trace the application of active citizenship as  a  demand  in  which  certain  elements  of  civil  society  was  encouraged  to  dare  to express claims to power holders in the village through alternative channels when faced conditions of limited access to participation in the regular mechanisms.
Keywords:
Democracy, Village, Efficacy,
Conscientization, Women
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 11 Febuari 2022 Terbit: 03 Maret 2022 Tulisan  ini  membahas  peran  penyadaran  sosial  NGO  berorientasi  penguatan  efikasi politik  dan  kontrol  demokratis  kelompok  perempuan  terhadap  kinerja  Pemerintahan
Desa  dalam  pengelolaan  pembangunan,  ditinjau  dari  konsep active  citizenship  as  a demand yang  menghendaki  kehadiran  warga-negara  aktif.  Dilatari  kenyataan  bahwa hampir  sebagian  besar  perempuan  di  Desa  Bajo  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten Bima  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  mutlak  tidak  pernah  dilibatkan  dalam  forum perencanaan-penganggaran yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan
BPD,  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  telah  melaksanakan  sebuah  program pemberdayaan masyarakat di tahun 2017-2018 silam untuk mengatasi kondisi miris ini. Melalui  studi  kualitatif-deskriptif,  peneliti  berupaya  mencari  gambaran  aktual perihal  dinamika  pelaksanaan  peran conscientization NGO  tersebut  sekaligus mengungkap  cerita  perubahan  paling  signifikan  yang  muncul  sebagai  akibat intervensinya.  Meski  hanya  melaksanakan  program  dengan  pendanaan  utuh  dari International  Funding  Agency ,  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  mampu merintis  jejak  penerapan  gagasan active  citizenship  as  a  demand di  mana  unsur masyarakat  sipil  tertentu  didorong  berani  mengekspresikan  klaim  kepada  para pemegang  kuasa  di  desa  melalui  saluran  alternatif  ketika  berhadapan  dengan  kondisi keterbatasan akses partisipasi dalam mekanisme reguler.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rahmad Hidayat STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Email: rahidsmart@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam rubrik demokrasi, konsep “ civil society ” menempati posisi terhormat sebagai salah satu pilar penopangnya, sebab kekokohan dan keruntuhan demokrasi bergantung sungguh pada kualitas  komitmen  masyarakat  sipil,  bersama  masyarakat  politik,  untuk  mempertahankan dan/atau  menghilangkan  eksistensi  demokrasi  sebagai  pilihan  sistem  politik  atau  anutan  pola pengaturan negara. Masyarakat sipil adalah agensi utama penggerak demokrasi (Kusman, 2017: 148).  Ia  kerap  menjadi  subyek  penentu  laju  akselerasi  transisi,  konsolidasi,  sekaligus pendalaman demokrasi yang berlangsung di sebuah negara.
Berpijak  pada  konteks  Indonesia  kontemporer,  aktor  pro  demokrasi  yang  berasal  dari unsur  masyarakat  sipil  telah  membuktikan  kiprah  dan  peran  signifikannya  dalam  mendorong perubahan  pola  pengaturan  negara  dari  otoritarian  menjadi  demokratis.  Pengunduran  diri Presiden Suharto pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa secara otoriter selama 32 tahun merupakan output tuntutan massif berbagai organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang semakin jengah dengan  keterpurukan  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  bangsa  akibat  perilaku  culas  oligark (Suharto  dan  kroninya)  yang  secara  membabi-buta  memanfaatkan  sumberdaya  negara  hanya demi pemenuhan kepentingan personal mereka.
Transisi kepemimpinan yang terjadi di tahun 1998 itu berikut capaian perubahan sistemik lainnya  telah  menjustifikasi  peran  sentral  aktor  masyarakat  sipil  dalam  demokratisasi  di Indonesia.  Namun,  kini  pasca  20  tahun  reformasi,  tren  kegemilangan  kiprah  organisasi masyarakat  sipil  di  aras  demokratisasi  dinilai  justru  sedang  berada  di  titik  nadir. Merujuk  hasil Survei  Perkembangan  Demokrasi  yang  dilakukan  Universitas  Gadjah  Mada  dan  University  of Oslo pada 2013 lalu, kondisi terkini pendemokrasian di Indonesia telah mengalami kemandekan. Hal ini terlepas dari fakta bahwa negara tersebut telah berhasil meliberalisasi kondisi politik dan sosialnya.  Kemajuan  ini  datang  dengan  masalah  yang  menghambat  perbaikan  lebih  lanjut  dari demokrasi Indonesia. Sebagian besar institusi masih sangat lemah. Tanpa menafikan signifikasi kebebasan dan asosiasi sipil yang bergairah, hampir tidak ada perbaikan besar dalam persamaan politik, pemerintahan, dan perwakilan (Savirani & Tornquist, 2015: 16).
Terlepas  dari  konklusi  “tak  menggembirakan”  atas  fungsi  representasi  politik  dan  aksi kolektif CSO tersebut, tulisan ini hendak mengulas peran salah satu varian organisasi masyarakat sipil yakni Non-Government Organization (NGO) dalam memperkuat efikasi politik orang biasa dan  kapasitas  demokrasi  mereka  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  urusan  publik  berbasis kesetaraan  politik,  sebagaimana  semangat  konsepsi  demokrasi  ala  David  Beetham.  Penguatan kapasitas  demokratis  warga  negara  biasa  yang  hidup  di  desa,  terutama  perempuan,  dilakukan NGO  melalui  aktivitas  penyadaran  sosial  yang  Paulo  Freire  istilahkan  sebagai “ conscientization ”.
Penguatan  efikasi  politik  dan  kapasitas  demokratis  kaum  perempuan  di  desa  bersifat urgen  dalam  rangka  mengurangi  kerentanan  mereka  sebagai  obyek  “eksklusi”  dari  ranah pengelolaan pembangunan desa. Pada tahapan perencanaan desa, misalnya, perempuan dan tipe kelompok  rentan  lain  umumnya  tidak  pernah  merasakan  atmosfir  forum  kewarganegaraan reguler  sebagai  ruang  pengambilan  keputusan  yang  sebenarnya  sangat  bersinggungan  dengan kebutuhan kolektif mereka sebagai warga desa. Selain dilatari aspek kepasifan personal, kondisi “keterasingan”  perempuan  dari  forum  kewargaan  reguler  tersebut  semakin  diperparah  oleh kesengajaan  para  pemegang  kuasa  di  desa  (unsur  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyaratan Desa)  membatasi  akses  keterlibatan  warga  di  dalamnya  dan  nampak  lebih  “nyaman” menggunakan  jalur  teknokratis  ketimbang  demokratis-politis  untuk  mencapai  konsensus  atas keputusan-keputusan pengelolaan pembangunan desa.
Tulisan  ini  hendak  menganalisis  peran  penyadaran  sosial  yang  dilakoni  NGO  dalam rangka  penguatan  efikasi  politik  dan  kontrol  demokratis  kelompok  perempuan  pada  ranah pengelolaan  pembangunan  desa,  ditinjau  dari  konsep  kewarganegaraan  aktif  sebagai  sebuah tuntutan  ( active  citizenship  as  a  demand )  lantaran  muncul  atas  prakarsa  masyarakat  sipil sehingga  tidak  hanya  berkutat  pada  makna  konvensionalnya  sebagai  sebuah  praktek  yang distimuli  oleh  lembaga  publik  (Bee,  2017:  60).  Meskipun  demikian,  tulisan  ini  tidak memposisikan terapan “ active citizenship as a demand ” sebagai sesuatu yang murni bersumber dari  inisiatif  kelompok  perempuan  sendiri,  melainkan  dilatari  oleh  intervensi  NGO  yang melibatkan mereka menjadi partisipan kegiatan pengorganisasiannya.
Kontradiktif  dengan  definisi active  citizenship sebagai  partisipasi  publik  dalam pengambilan  keputusan  (kebijakan)  yang  dimungkinkan  karena  adanya  pemerintahan desentralistik,  difasilitasi  oleh transformational  leadership ,  dan  disemai  melalui  pola top-down sebagaimana  mandat  konsep  “ good  governance ”, active  citizenship  as  a  demand justru mencitrakan terapan pola bottom-up di mana publik bertindak proaktif dalam artikulasi tuntutan
kesejahteraan,  pengklaiman  hak  konstitusionalnya  sebagai  warga  negara  formal,  dan  kontrol terhadap  kinerja  pemerintah  dengan  cara  membobol  “pagar  pembatas“  forum-forum pengambilan  keputusan  yang  aksesnya  sengaja  di-eksklusif-kan  alias  terbatas  untuk  umum ( closed spaces ), atau menuntut penyediaan forum khusus  -dari tidak ada menjadi ada- ( claimed spaces ),  atau  bahkan  dengan  menawarkan  varian  ruang  deliberatif  unik  yang  belum  pernah dilakukan  sebelumnya  ( invented  spaces ).  Lembaga-lembaga  pemerintah  bertindak  sebagai fasilitator (stimulan) bagi partisipasi publik menurut pola top-down . Melampaui ini, dalam pola bottom-up yang  menggarisbawahi active  citizenship  as  a  demand ,  publik  mengorganisir  dan memobilisasi diri mereka untuk terlibat dalam forum pengambilan keputusan.
Guna mengarahkan pemahaman kelompok perempuan desa tentang active citizenship as a  demand ,  di  mana  mereka  tidak  harus  menunggu  ketersediaan  ruang  khusus  yang  difasilitasi lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan publik atau untuk melakukan  kontrol  demokratis  terhadap  urusan  kolektif,  NGO  kemudian  menyelenggarakan kegiatan  penyadaran  sosial  ( conscientization )  yang  notabene  merupakan  tipe  pendidikan kewarganegaraan  informal  sebagai  medium  penambah  kadar  efikasi  politik  yang  telah  ada sebelumnya  pada  diri  setiap  partisipan.  Perempuan  desa  yang  aktif  dalam  masyarakat  di  mana mereka  tinggal,  tiada  lain,  merupakan  individu  berefikasi  politik  tinggi  dan  individu  berhasrat politik  tinggi  akan  selalu  merasa  bahwa  mereka  dapat  mempengaruhi  fungsi  pemerintah, mendapat informasi yang baik tentang politik, dan aktif secara politis (Paige, 1971: 810).” Atas dasar  itu,  pertanyaan  yang  akan  memandu  penulis  dalam  mencari  data  penelitian  adalah Bagaimana NGO memperkuat efikasi politik dan kontrol demokratis perempuan di desa?

## 2. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian kualitatif  bertujuan  memahami  berbagai  isu  dan  mencari  jawab  atas  berbagai  pertanyaan dengan menguji berbagai latar sosial dan individu (Creswell, 2007: 4). Orientasi penggunaan pendekatan  deskriptif  adalah  memproduksi  deskripsi  sistematis  tentang  fakta,  sifat,  dan relasi  antar-fenomena.  Melalui  studi  kualitatif-dekriptif  ini,  peneliti  berupaya  mencari gambaran  aktual  perihal  peran  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  untuk  penguatan efikasi  politik  dan  kapasitas  demokratis  perempuan-perempuan  sebagai  kelompok  rentan desa  sekaligus  mengungkap  cerita-cerita  perubahan  paling  signifikan  ( most  significant changes )  yang  muncul  akibat  intervensi  NGO  tersebut  atas  dasar  kesaksian  atau  justifikasi dari  perempuan-perempuan  desa  yang  terlibat  sebagai  subyek  penerima  manfaat  program. Riset  ini  dilaksanakan  selama  tiga  bulan  (September-November  2019)  di  Desa  Bajo Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Informan  dipilih berdasarkan  teknik purposive  sampling dari  unsur  pimpinan  lembaga,  pengelola  program, dan beneficiaries .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
NGO  merupakan  organisasi  sukarela  yang  dibentuk  untuk  mencapai  tujuan  tertentu seperti penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian masyarakat. Ia adalah lembaga non- partisan  berbasis  pada  gerakan  moral  yang  memiliki  peran  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  politik.  Organisasi  jenis  ini  dipandang  mempunyai  sumbangsih signifikan  dalam  proses  demokratisasi  dan  berpredikat  sebagai  organisasi  sosial  yang  dibentuk atas  dasar  kepentingan  bersama  untuk  memperjuangkan  kemanusian,  keadilan,  serta memperbaiki kondisi masyarakat melalui aktivitas pembangunan sosial dan kesejahteraan. NGO memainkan  peran  sangat  penting  dalam  proses  penguatan  gerakan  demokrasi  mengacu  pada kontribusinya  dalam  pemberdayaan civil  society yang  dilakukan  melalui  berbagai  program pendampingan, pembelaan, dan penyadaran sosial .
Aktivisme organisasi non-pemerintah ini seringkali mengarah pada kegiatan berorientasi memperkuat  suara  orang-orang  yang  kurang  beruntung  dalam  pembuatan  keputusan, mempengaruhi media, membangun opini publik, dan melobi pembuat kebijakan (Haynes, dalam
Madon  &  Sahay,  2012:  13).  Dengan  kata  lain,  kegiatan  atau  program  NGO  selalu  menyasar domain penguatan efikasi politik warga sekaligus kontrol demokratis terhadap pemerintah untuk pengembangan active  citizenship .  Konsep  ini  dapat  didefinisikan  sebagai  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  sipil  melalui  partisipasi  dalam  praktek  sosial  berciri  interaksi  komunikatif  yang berlangsung  teratur  (Jansen,  Chioncel  &  Dekkers,  2006:  196).  Bentuk  kewarganegaraan  aktif diekspresikan  di  luar  saluran  formal  partisipasi  politik  seperti  politik  elektoral  (Carpini  dkk., dalam  Bee,  2017:  63)  yang  terjadi  ketika  kebijakan  publik  tidak  efektif-akomodatif  sehingga individu-individu  memobilisasi  diri  mereka  dalam  aksi  kolektif  untuk  memecahkan  masalah tertentu.
Perspektif  ini  mencerminkan  kemampuan  warga-negara  mengatur  diri  mereka  sendiri dengan  cara  yang  beragam,  memobilisasi  sumberdaya,  serta  bertindak  secara  kolektif  untuk melindungi  hak  dan  mengurus  aset  publik  (Moro,  2012:  11),  yang  biasanya  tidak  dimulai  dari intervensi pemerintah melainkan beroperasi secara independen dari otoritas publik. Sebutan lain bagi  konsep  kewarganegaraan  aktif  adalah  sebagai self-organization , self-governance , Do-It- Yourself democracy , atau bottom-up governance (Buijs et al., 2016: 1). Keaktifan warga-negara di  ruang  publik  berbasis  prakarsa  sendiri  diistilahkan  sebagai active  citizenship  as  a  demand , berbanding terbalik dengan karakteristik active citizenship sebagai sebuah praktek yang distimuli lembaga  pemerintah  di  mana  pelibatan  masyarakat  sipil  terjadi  karena  pola  top-down.  Pada konteks ini, organisasi pemerintah memang sengaja  mempromosikan  akses formulasi kebijakan publik bagi aktor non-negara (Bee, 2017).
Melalui intervensi “Pengembangan Akuntabilitas dan Inklusi Sosial dalam Penganggaran Desa Partisipatif” sebagai program derivatif dari “Kolaborasi  Masyarakat untuk  Kesejahteraan (KOMPAK)”  yang  merupakan  kerjasama  Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade  (DFAT) Australia  dengan  Konsorsium  Pemberdayaan  Kelompok  Marjinal  Desa  (KPKMD), LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah melakukan rangkaian fasilitasi dan pendampingan kepada  kelompok  perempuan  tertentu  di Desa  Bajo,  sejak  Juli  2017  hingga  Maret  2018,  untuk mempraktekkan  tindakan active  citizenship di  ranah  pengelolaan  pembangunan  desa.  Rentetan kegiatan NGO ini selama pelaksanaan program tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 1. Jenis Pendampingan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima No  Nama Kegiatan
1 Pengorganisasian Kelompok Rentan (KR) Desa
2 Pelatihan  KR  Menggunakan  Alat  Akuntabilitas  Sosial  untuk  Pengembangan Perencanaan-Penganggaran Partisipatoris
3 Pelatihan Penggunaan Media dan Alat Komunikasi
4 Fasilitasi KR Menyuarakan Kebutuhan Prioritasnya
5 Fasilitasi KR Mengisi Checklist Tingkat Partisipasi dalam  Forum Penyusunan RKPDesa
6 Pendampinan KR Terlibat Langsung dalam Forum Perencanaan Desa
7 Fasilitasi KR Memahami Struktur dan Format APBDesa
8 Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap I)
9 Fasilitasi Audit Sosial dan Penelusuran Pembelanjaan Anggaran Desa
10  Fasilitasi  KR  Menyusun  Dokumen  APBDesa  Tandingan  yang  Memuat Kebutuhan Prioritasnya
11  Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap II)
Mitra dampingan program  LAKPESDAM PCNU  Kabupaten  Bima di Desa  Bajo adalah 25 (dua puluh lima) orang perempuan yang berprofesi sebagai penjual ikan eceran, ibu rumah- tangga,  guru  honorer,  dan  pemudi  tunakarya.  Sebagaimana  kelompok  rentan  pada  umumnya, perempuan-perempuan  tersebut  mutlak  tidak  pernah  dilibatkan  dalam  forum  perencanaan- penganggaran yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau BPD. Mereka selalu luput dari cakupan daftar peserta Musdes dan Musrenbangdes yang diundang secara resmi oleh Pemerintahan Desa. KR ini sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme atau jalur
tidak  resmi  (non-  undangan)  yang  bisa  ditempuh  untuk  menjadi  peserta  dalam  forum perencanaan-penganggaran  desa  sesuai  ketentuan  Permendesa  No.  2  Tahun  2015  (Wawancara dengan Asrul Raman, Ketua LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, pada 15 September 2019).
Mengacu  pada  karakateristik  kewarganegaraan  aktif,  program  NGO  ini  berupaya mengembangkan  kemampuan  sekelompok  individu  bernegosiasi  dan  mempengaruhi  keputusan publik. Mereka diberdayakan untuk bekerjasama serta terlibat aktif dalam aksi kolektif  di level desa.  Pada  cakupan  lebih  luas,  warga  berpartisipasi  dalam  sistem  politik  untuk  membangun negara  yang  efektif  dalam  pengelolaan  urusan  publik  (Green,  2008:  19)  karena  setiap  orang memiliki  hak  menciptakan  kepemerintahan  demokratis.  Penyadaran  sosial  bertema active citizenship selalu  mencari  cara  strategis  bagi  warga,  terutama  kelompok  miskin  dan terpinggirkan, untuk  berkecimpung dalam pelaksanaan  pembangunan dan pengawasan terhadap kinerja aktor-aktor negara (Clarke & Missingham, 2009: 956).
Program  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  berorientasi  mendorong  kelompok rentan  lebih  aktif  berpartisipasi  untuk  mengadvokasi  kebutuhan  prioritasnya,  baik  secara langsung  maupun  melalui  kelompok  perantara,  kepada  Pemerintahan  Desa  melalui  forum kewargaan  reguler  berupa  Musdes  dan  Musrenbabgdes.  Dalam  beberapa  kegiatan,  pelaksana program  sebagai  fasilitator  senantiasa  menjelaskan  secara  berulang  perihal  substansi  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  beserta  aturan  turunannya  seperti Permendesa  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata-tertib  dan  Mekanisme  Pengambilan  Keputusan Musyawarah  Desa  untuk  menegaskan  celah,  akses,  atau  ruang  partisipasi  yang  dapat didayagunakan KR mengartikulasi kepentingan substantifnya kepada Pemerintahan Desa. Selain itu,  mitra  kerap  mendapatkan  penjelasan  mengenai  siklus  pembangunan  desa  seperti  diatur dalam  Permendagri  No.  114  tahun  2014  (Wawancara  dengan  Kadarusman,  Community Organizer, pada 11 Oktober 2019).
Pada taraf sederhana, output kegiatan fasilitasi dan pendampingan NGO ini telah mampu mendorong kian mengemukanya kesadaran kolektif dari  mitra untuk mengambil peran di setiap forum  perencanaan-penganggaran  desa  dan  mendayagunakannya  sebagai  media  penyaluran aspirasi,  kepentingan,  atau  kebutuhan  substantif  kepada  Pemerintah  Desa  dan  BPD.  Selain  itu, ragam usulan yang berkenaan dengan hal itu pun telah dirumuskan bersama yang kemudian akan diutarakan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  BPD  melalui  kegiatan  (1)  Pendampinan  KR  Terlibat Langsung  dalam  Forum  Perencanaan  Desa  di  kedua  desa,  (2)  Fasilitasi  Pertemuan  KR  dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap I), serta (3) Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap II).
Aktivitas  penyadaran  tentang  signifikasi  partisipasi  warga  dalam  setiap  tahapan pengelolaan pembangunan desa akan terus dilakukan hingga kesadaran kritis mereka mewujud. Dengan  begitu,  keterlibatan  mereka  dalam  setiap  kegiatan  kami  tidak  berorientasi  materiil semata, melainkan berganti menjadi semangat tulus memperoleh wawasan demi penguatan desa atau  perbaikan  kualitas  pengelolaan  pembangunan  desa.  Penyediaan  jamban  umum  bagi sejumlah  warga  miskin  yang  mendiami  dusun  tertentu  menjadi  contoh  keberhasilan  artikulasi aspirasi  mitra  dampingan  yang  diakomodir  dalam  dokumen  RKPDesa  dan  APBDesa  di  tahun anggaran  ketika  program  kami  dilaksanakan  di  Desa  Bajo  (Wawancara  dengan  Afdal, Community Organizer, pada 2 November 2019).
Meski  hanya  melaksanakan  program  dengan  sumber  pendanaan  utuh  dari International Funding  Agency ,  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  telah  memainkan  peran  strategis berorientasi  penguatan  efikasi  politik  serta  kontrol  demokratis  kelompok  rentan  terhadap  pola pengaturan  desa  yang  dijalankan  Pemerintah  Desa  dan  BPD.  NGO  ini  mampu  merintis  jejak penerapan  gagasan active  citizenship  as  a  demand di  mana  unsur  masyarakat  sipil  tertentu didorong  berani  mengekspresikan  klaim  kepada  para  pemegang  kuasa  di  desa  melalui  saluran alternatif  ketika  berhadapan  dengan  kondisi  keterbatasan  akses  partisipasi  dalam  mekanisme reguler.

## 4. KESIMPULAN
Hampir  sebagian  besar  Perempuan  Desa  Bajo  yang  mendiami  6  (enam)  Dusun:  Bajo Selatan,  Bajo  Utara,  Nangalere,  Sigi,  Ndanondere,  dan  Rasabou  tidak  pernah  memiliki  akses memadai terhadap informasi apapun yang berhubungan dengan perencanaan-penganggaran desa. Hal  ini  dilatari  oleh  kadar  apatisme  yang  terlampau  tinggi  dari  perempuan  itu  sendiri  untuk memperoleh informasi perihal perencanaan-pembangunan desa. Kondisi semacam ini diperparah lagi  oleh  kesengajaan,  keengganan,  atau  ketidakpedulian  aparatur  Pemerintah  Desa  dan  BPD untuk menyebar informasi tentang hal itu secara terbuka kepada khalayak ramai melalui sarana atau  media  komunikasi  tertentu.  Hanya  perempuan  desa  yang  memiliki  posisi  berpengaruh  di desa  seperti  Pimpinan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  (LKD)  saja  yang  mendapatkan keistimewaan  untuk  mengakses  informasi  berkenaan  dengan  perencanaan-pembangunan  desa, itupun pada cakupan dan taraf yang terbatas.
Sejurus  dengan  keterbatasan  atau  ketidakmemadaian  akses  untuk  mengetahui  informasi perencanaan-pembangunan  desa,  maka  sangat  wajar  jika  partisipasi  perempuan  dalam  forum pengambilan  keputusan  di  tingkat  dusun  dan/atau  desa  terbilang  rendah.  Dampak  ikutan  yang menyertai  keterbatasan  akses  dan  rendahnya  partisipasi  tersebut  adalah  ketiadaan  peran menonjol perempuan dalam domain pengawasan pengelolaan pembangunan desa, terutama pada pelaksanaan ragam program atau kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Desa. Meskipun dalam dokumen  perencanaan-pembangunan  desa  terdapat  program  khusus  yang  berelasi  erat  dengan kepentingan  perempuan,  namun  ia  tidaklah  lahir  atas  dasar  inisiatif,  aspirasi,  atau  usulan perempuan.  Pada  taraf  tertentu,  sejumlah  perempuan  di  Desa  Bajo  memperoleh  manfaat  atas pelaksanaan program pembangunan. Namun manfaat tersebut seringkali tidak relevan atau tidak mampu  memberikan  solusi  utuh  terhadap  kebutuhan  prioritas  mereka.  Terdapat  “missing-link” antara  kepentingan  perempuan  dengan  langkah  pemecahan  yang  ditawarkan  Pemerintah  Desa untuk  itu.  Program  pembangunan  desa  yang  tidak  bersumber  dari  inisiatif  perempuan  menjadi penyebab mendasar ketidaksinkronan kebutuhan mereka dengan cara penyelesaian masalah yang ditempuh Pemerintah Desa.
Dilatari  kondisi  miris  semacam  ini,  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  telah melaksanakan aktivitas penyadaran sosial di tahun 2017-2018 silam dalam rangka menanamkan benih kesadaran perihal signifikasi partisipasi politik dalam pengelolaan pembangunan desa bagi para perempuan di Desa Bajo. Kegiatan NGO ini berorientasi meningkatkan kadar efikasi politik dan  kontrol  demokratis  perempuan  sebagai  kelompok  rentan.  Meski  pada  taraf  terbatas, penyadaran  sosial  yang  dilakukan  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  telah  berhasil mendorong perempuan desa mampu bertindak laiknya warga negara aktif yang selalu termotivasi melakukan  kontrol  terhadap  urusan  publik  pada  level  Pemerintahan  Desa.  Mengacu  pada konteks  desa  locus  program, active  citizenship akan  muncul  dengan  sendirinya  tatkala  warga negara  telah  memiliki  kadar  efikasi  politik  eksternal  yang  memadai.  Peningkatan  kadar  efikasi politik  seseorang  dapat  difasilitasi  melalui  intervensi conscientization oleh  subyek  di  luar individu itu tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bee, C. (2017). Active Citizenship in Europe: Practices and Demands in the EU, Italy, Buijs,  A. E., Mattijssen, T. J., Van der Jagt,  A. P.,  Ambrose-Oji,  B.,  Andersson, E., Elands, B. H.,  &  Steen  Møller,  M.  (2016).  Active  Citizenship  for  Urban  Green  Infrastructure: Fostering  the  Diversity  and  Dynamics  of  Citizen  Contributions  through  Mosaic Governance. Current Opinion in Environmental Sustainability , 22 , 1-6. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.002.
Clarke,  M.,  &  Missingham,  B.  (2009).  Active  Citizenship  and  Social  Accountability. Development in Practice , 19 (8), 955-963. Creswell,  W.,  J.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design  Choosing  Among  Five Approaches . Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Empowerment of Slum Dwellers in Bangalore . The Information Society , 18 , 13-19.
Green,  D.  (2008). From  Poverty  to  Power:  How  Active  Citizens  and  the  Effective  States  Can Change the World . Oxford: Oxfam International.
Jansen,  T.,  Chioncel,  N.,  &  Dekkers,  H.  (2006).  Social  Cohesion  and  Integration:  Learning Active  Citizenship. British  Journal  of  Sociology  of  Education , 27 (2),  189-205. https://doi.org/10.1080/01425690600556305
Kusman, A. P. (2017). Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan. Prisma , 36 (1), 148-160.
Madon, S. & Sahay, S. (2002). An Information-Based Model of NGO Mediation for the
Moro,  G.  (2012). Citizens  in  Europe:  Civic  Activism  and  the  Community  Democratic Experiment . Dordrecht: Springer.
Paige, J. M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. American Sociological Review , 36 , 810-820.
Problems  of  Democracy  in  Post-Soeharto  Indonesia .  Yogyakarta: Penerbit  PolGov,  in cooperation with PCD Press . Savirani, A. & Tornquist, O. (eds.). (2015). Reclaiming the State: Overcoming
Turkey and the UK . London: Palgrave Macmillan.