KEGAGALAN PEMERINTAH SIERRA LEONE MENERAPKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) UNTUK MENGELIMINASI PRAKTIK FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) TAHUN 2008-2018
Sidik Jatmika, Syukriyanti Ghafur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Dr.sidikjatmika@gmail.com, Syukriyantig@gmail.com

## ABSTRACT
This study contains an explanation of the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in an effort to eliminate the practice of Female Genital Mutilation (FGM)  in  Sierra  Leone  in  2008-2018. FGM is  a  procedure  where  the  female  genitals  are  deliberately  cut, injured or changed, but there's no medical reason for this to be done. In this study the author focuses on how the failed efforts made by the Sierra Leone Government in implementing CEDAW to eliminate FGM practices. FGM itself is one form of violation and discrimination against women because it is done on the basis of customary demands by eliminating women's control over their own bodies. This research apply qualitative methods which the authors  obtained  data  through  the  Journals,  Books,  Thesis,  and  Scientific  Reports.  Theories  used  are  regime effectiveness, masculinity and patriarchy. In this study the authors conclude that the implementation of CEDAW by  the  Sierra  Leone  Government  in  an  effort  to  eliminate  FGM  was  not  implemented  properly  due  to  the ineffectiveness of the CEDAW Regime in regulating its member countries, the strength of patriarchal and religious cultures that led to male power higher than women, and the lack of seriousness A government that does not make an anti-FGM law on the grounds will threaten Sierra Leone's national interests.
Keywords: Convention  on  The  Elimination  of  All  form  of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW), female genital mutilation (FGM), Sierra Leone Government Violence Against Women.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjelaskan  kegagalan  Pemerintah  Sierra  Leone  dalam  mengimplementasikan CEDAW untuk mengeliminasi praktik FGM yang dianggap melanggar hak asasi manusia. FGM merupakan  segala  prosedur  atau  tindakan  yang  ditujukan  untuk  menghilangkan  sebagian  atau seluruh  organ  genital luar  dari  wanita  atas  nama  budaya, adat, agama  atau  alasan-alasan  lain  di luar  alasan-alasan  kesehatan  maupun  penyembuhan.  Kajian  dilakukan  secara  kualitatif  dimana pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Jurnal,  Buku,  Tesis,  dan  Laporan  Ilmiah.  Teori  yang digunakan  adalah  Efektivitas  rezim,  Maskulinitas  dan  Patriarki.  Dalam  penelitian  ini  penulis mengambil  kesimpulan  bahwa  implementasi  CEDAW  oleh  Pemerintah  Sierra  Leone  dalam upaya  penghapusan  FGM  tidak  diterapkan  secara  baik  dikarenakan  tidak  efektivnya  Rezim CEDAW dalam mengatur negara anggotanya, Masih kuatnya budaya patriarki dan agama yang menyebabkan  kekuasaan  laki-laki  lebih  tinggi  dibanding  perempuan,  serta  ketidakseriusan Pemerintah  yang  tidak  membuat  UU  anti  FGM  dengan  alasan  akan  mengancam  kepentingan nasional Sierra Leone.
Kata  Kunci: Convention  on  The  Elimination  of  All  form  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW),  female  genital  mutilation  (FGM),  Pemerintah  Sierra  Leone,  Kekerasan  Terhadap Wanita.

## PENDAHULUAN
Republik Sierra Leone adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat, lebih tepatnya di pesisir Samudera Atlantik. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di Tenggara dan Samudera Atlantik di sebelah Barat Daya. Negara ini mempunyai luas total sekitar 71.740 km2 dengan wilayah perairannya hanya sekitar 120 km2. Sierra Leone terbagi  menjadi  12  distrik  dengan  Ibu  kota  Freetown  yang  sekaligus  menjadi  kota  terbesar  di Sierra Leone. Berdasarkan perkiraan bulan Juli tahun 2018, Negara ini berpenduduk 6,3 juta jiwa, dengan  tingkat  pertumbuhan  populasi  sekitar  2,4%,  dan  memiliki  angka  kelahiran  36/1.000 populasi, serta 10,2 angka kematian/1.000 populasi (CIA).
Pertumbuhan  penduduk  Sierra  Leone  dipengaruhi  oleh  tingginya  angka  kematian  ibu, bayi  dan  anak  yang  termasuk  dalam  tertinggi  di  dunia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kemiskinan, kurangnya  sanitasi  dan  air  minum,  gizi  buruk,  keterbatasan  akses  kepada  layanan  perawatan kesehatan, dan tingginya prevalensi Female Genital Mutilations (FGM) .
FGM  dipandang  sebagai    salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terutama terhadap  perempuan  dimana  Hak  Asasi  Perempuan  adalah  suatu  bentuk  jaminan  yang menunjukkan  atau  memperlihatkan  bahwa  seorang  perempuan  dalam  hidupnya  tidak  akan pernah  mengalami  atau  merasakan  tindakan  diskriminasi  atas  dasar  apapun  sebagai  seorang manusia. Namun fakta yang terjadi adalah, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih banyak tindakan  pelanggaran  atau  diskriminasi  terhadap  Hak  Asasi  Perempuan  dalam  berbagai  aspek kehidupan (Sari, 2008).
FGM  merupakan  segala  prosedur  atau  tindakan  yang  ditujukan  untuk  menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan- alasan  lain  di  luar  alasan-alasan  kesehatan  maupun  penyembuhan.    FGM  menjadi  bentuk  dari pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan karena dilakukan atas dasar adanya tuntutan adat kebudayaan atau tradisi masyarakat yang merupakan suatu bentuk praktik penghapusan hak perempuan dengan cara menghilangkan kontrol perempuan terhadap tubuhnya sendiri.
Pada  dasarnya  FGM  bukanlah  hal  yang  bisa  dikesampingkan,  karena  mengingat dampaknya yang sangatlah berbahaya bagi kesehatan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Secara  jangka  panjang  FGM  dapat  menyebabkan  infeksi  saluran  kencing,  saluran  reproduksi akibat dari banyak munculnya bakteri-bakteri dan sisa-sisa sel darah putih, dan bagi vagina yang dipersempit tentu saja akan terjadi gangguan pada saluran menstruasi serta penumpukan residu pada  vagina,  dan  tersumbatnya  tuba  fallopi  juga  akan  mengakibatkan  kemandulan,  kerusakan pada ginjal, dsb. Selain itu, FGM juga berdampak pada kondisi korban, seperti: pembengkakan pada jaringan di sekitar vagina yang akan menghalangi proses pembuangan cairan, infeksi karena alat yang tidak steril, kontaminasi luka karena air seni, pendarahan parah, dan shock.  Beberapa dampak  diatas  terjadi  karena  dipicu  oleh  penggunaan  alat-alat  pemotongan  yang  tidak  higenis atau bahkan bukan alat sunat pada umumnya atau cendrung menggunakan alat-alat yang bersifat tradisional  seperti  pecahan  kaca,  batu  yang  tajam,  bahkan  besi  yang  runcing  dan  sudah dipanaskan (Transafrica).
Berbagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh FGM telah menyebabkan praktik tersebut dipandang  sebagai  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terutama  terhadap perempuan dimana Hak Asasi Perempuan adalah suatu bentuk jaminan yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami atau merasakan tindakan diskriminasi atas dasar apapun sebagai seorang manusia. Namun fakta yang terjadi adalah, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih banyak tindakan pelanggaran atau diskriminasi terhadap Hak Asasi Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Sari, 2008).
Hal tersebut antara lain tercermin pada beberapa kajian sebelumnya yang telah ada. Dari sudut pandang kesehatan, muncul kajian  “ Female genital mutilation/cutting: sharing data and experiences  to  accelerate  eradication  and  improve  care ’  (Abdulkadir  e.a,  2017).      “Effects  of female genitak mutilation / cutting on the sexual function of Sudanese Women:  cross sectional
studies”  (Rouzi  e.a,  2017).  “Female  Genital  Mutilation:  Health  Consequences  and Complications —A Short Literature Review” (Klein e.a, 2018). Beberapa kajian juga muncul dari sudut pandang hak asasi manusia. Misalnya: “Gender equality  and  human  rights  approaches  to  female  genital  mutilation:  a  review  of  international human  rights  norms  and  standards”  (Khosla  e.a.,  2017).        Berbagai  tulisan  tersebut  memiliki benang merah bahwa FGM adalah masalah serius dan perlu dukungan dari semua pihak untuk menghapusnya  ( Female  genital  mutilation:  everyone’s  problem, (Rymer  e.a.,  2015)).  Termasuk didalamanya  adalah  perlunya  pendekatan  /  perubahan  budaya  untuk  menghapusnya  (UNFPA, 2011).
Menurut  catatan  World  Health  Organization  (WHO),  setiap  tahunnya  setidaknya  terdapat  2-3 juta  wanita  yang  terancam  kasus  FGM,  dan  100-132  juta  wanita  telah  menjadi  korban  dengan rata-rata 4 gadis setiap menitnya.  Diperkirakan juga bahwa lebih dari 6000 perempuan menjalani praktik FGM setiap harinya.  Sebagian besar dari praktik FGM di dunia dilakukan di 28 negara Afrika  diantaranya  yang  terbesar  yaitu  Djibouti,  Etrirea,  Sierra  Leone,  Somalia,  dan  Sudan dimana  kurang  lebih  90%  perempuannya  mengalami  praktik  ini.  (OHCHR,  2008)  Praktik  ini telah berlangsung di lebih dari 100 kelompok etnis yang berada di 40 lebih negara di Afrika, Asia dan Timur Tengah. (Ismael Jiménez-Ruiz, 2015) Bahkan, fenomena globalisasi dan perindahan penduduk (migrasi) dari Afrika dan Asia juga telah menyebabkan FGM juga tersebar ke berbagai belahan dunia. Misalnya Eropa (Berggren, 2006),  Amerika(Chalmers. B, 2000), hingga Australia ( Gali, M, 1997).
Pada awal tahun 1970-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai melihat isu kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu prioritas yang harus mendapat perhatian lebih dari komunitas internasional. Salah satu bentuk keseriusan PBB terhadap isu ini adalah dengan mennghasilkan Convention  on  the  Elimination  of  all  Forms  of  Discrimination  against  Women  (CEDAW) melalui resolusi A/RES/34/180 yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengeliminasi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Konvensi yang diadopsi oleh PBB ini dibentuk  pada  18  Desember  1979  dan  memiliki  kekuatan  hukum  pada  03  September  1981 (Division for the acdvencement of women, 2004). Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh 187 negara dan ditandatangani oleh 99 negara sampai dengan tahun 2014. CEDAW hingga saat ini menjadi  salah  satu  instrumen  hukum  internasional  yang  digunakan  negara  maupun  organisasi regional  lain  di  dunia  untuk  membuat  sebuah  kebijakan  yang  mengatur  mengenai  usaha pengeliminasian tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Salah satu negara yang masih tinggi tingkat pelaksanaan praktek FGM di kawasan Afrika Barat  adalah  Sierra  Leone.  Padahal  Sierra  Leone  sudah  menandatangani  CEDAW  pada  21 september 1988 dan diikuti peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988. Budaya yang telah dijalankan  secara  turun  temurun  ini  menjadi  alasan  praktek  FGM  masih  bertahan  di  lapisan masyarakat Shierra Leone(Rigmor C. Berg, 2012).
Berdasarkan  data  yang  diambil  dari United Nations Children’s Fund (UNICEF),  sebanyak 90% wanita usia 15-49 tahun di Sierra Leone telah mengalami praktik FGM . Angka ini membuat Sierra Leone menjadi negara yang masuk kedalam 5 besar negara dengan angka FGM terbesar di dunia. Dimana Sierra Leone hanya berada 1 peringkat diatas Malli yang memiliki presentasi angka FGM sebanyak 89% (UNICEF, 2015).
Di  Sierra  Leone,  pada  umumnya  praktek  FGM  terhadap  wanita  usia  remaja  (15  tahun kebawah)  beberapa  diantaranya  dilakukan  oleh  ibu  kandung  maupun  neneknya  sendiri  dengan alasan hal ini merupakan budaya yang telah turun temurun sehingga jika tidak dilaksanakan maka akan membawa kutukan bagi keluarga remaja wanita tersebut.   jenis FGM Excission adalah yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Sierra Leone dan hampir seluruh kegiatan ini dilakukan oleh pemotong tradisional (soweis). Ironisnya 69,2% wanita dan 46,3% pria berusia 15-49 tahun percaya  bahwa  praktik  ini  harus  dilanjutkan  karena  mereka  menganggap  wanita  yang  telah melakukan FGM memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap suaminya, hidup dengan tekanan yang muncul  dari  segala  arah  terhadap  perempuan  ketika  melakukan  praktik  FGM  memaksa  kaum
mereka  harus  menjalani  praktik  tersebut.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  usaha  mereka  untuk masuk  dan  menjadi  bagian  yang  dapat  diterima  dan  diakui  dalam  susunan  struktur  masyarakat Sierra  Leone.  Diluar  dari  itu,  FGM  juga  dilakukan  secara  kasar  untuk  menghilangkan  klitoris perempuan,  kadang-kadang  dengan  pisau  cukur,  pisau  lipat  dan  bahkan  dengan  pecahan  kaca sebagai bagian penting dari upacara inisiasi yang mempersiapkan anak perempuan untuk menikah dan menjadi ibu.
Pada  bulan  Desember  2018,  seorang  anak  perempuan  berusia  10  tahun  dinyatakan meninggal setelah mengikuti praktik FGM. Marie kamera namanya, Marie merupakan salah satu dari 68 anak perempuan lainnya yang mengikuti proses FGM. Sayangnya, Marie harus merenggut nyawa  karena  kehabisan  darah  setelah  mengalami  komplikasi  akibat  dari  prosedur  FGM  yang jauh  dari  kata  aman  (The  Guardian,  2018).  Marie  hanya  satu  dari  sekian  banyak  korban meninggal  yang  disebabkan  oleh  dampak  dari  praktik  FGM  ini.  dan  dari  sekian  banyak  kasus tidak  ada  satupun  yang  ditangkap  untuk  mempertanggung  jawabkan  hilangnya  nyawa  anak perempuan di Sierra Leone, Masyarakat percaya bahwa ini merupakan gangguan dari roh jahat. Untuk itu, dibutuhkan peran konkrit pemerintah dalam mengeliminasi praktik FGM ini.
Pada  tahun  2007  Pemerintah  Sierra  Leone  memberlakukan  beberapa  UU perlindungan anak  dan  perempuan  diantaranya  Undang-Undang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang melindungi  perempuan  dan  anak-anak  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  didefinisikan dalam  Bagian  (2)(e)  sebagai  perilaku  'yang  dengan  cara  apa  pun  membahayakan  atau  dapat membahayakan orang lain' dan salah satu dari mereka (i) membahayakan keselamatan, kesehatan atau  kesejahteraan  orang  lain  'atau'  (ii)  merusak  privasi,  integritas,  atau  keamanan  orang  lain  '. FGM tidak secara langsung disebutkan dalam UU tersebut.
Sejak dari tanggal peratifikasian CEDAW hingga saat ini pemerintah Sierra Leone belum mengeluarkan  satu  pun  Undang-Undang  nasional  yang  melarang  dengan  tegas  pelaksanaan praktik FGM. Padahal, sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi CEDAW Sierra Leone harus mematuhi pasal 2f dan 5a dimana Negara peserta konvensi harus memasukkan isi konvensi pada peraturan perudang-undang nasionalnya. Berikut bunyi pasal 2f dan 5a: (konvensi cedaw)

## Pasal 2f
Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakasanaan menghapus  diskriminasisi  terhadap  perempuan,  dan  untuk  tujuan  ini  berusaha:  Membuat  peraturan- peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang- undang,  peraturan-peraturan,  kebiasaan-kebiasaan  dan  praktek-praktek  diskriminatif  terhadap perempuan .

## Pasal 5a
Negara-negara  peserta  wajib  membuat  peraturan-peraturan  yang  tepat  untuk  mengubah  pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka,  kebiasaan-kebiasaan,  dan  segala  praktek  lainnya  berdasarkan  atas  inferioritas atau  superioritas  salah  satu  jenis  kelamin  atau  berdasarkan  peranan  stereotip  bagi  laki-laki  dan perempuan.
Pasal  2F  Secara  jelas  menyebutkan  bahwa  negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi CEDAW wajib untuk membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari  tindakan  diskriminasi  seperti  FGM.  sebagai  wujud  pembuktian  terlaksananya  konvensi  ini (Committee Constitutional review, 2014).
Ketidak  tegasan  Pemerintah  Sierra  Leone  dalam  membuat  UU  anti  FGM  setelah meratifikasi CEDAW akan menjadi bahasan penulis di bab selanjutnya. Menggunakan perspektif Efektivitas  Rezim  dan  konsep  Patriarki  serta  Maskulinitas,  penulis  akan  menjelaskan  mengapa negara Sierra Leone yang telah berkomitmen dalam CEDAW gagal dalam mengimplementasikan Konvensi  tersebut  di  Sierra  Leone.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan diatas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Mengapa praktik  FGM  masih  berlangsung  di  Sierra  Leone;  padahal  Pemerintah  Sierra  Leone
sudah meratifikasi CEDAW  sebagai bentuk usaha untuk mengeliminasi  segala bentuk tindakan diskriminasi tehadap perempuan termasuk FGM  ? ”.
METODE
Dalam  sebuah  penelitian,  kerangka  pemikiran  dijadikan  sebagai  alat  analisis  yang dijadikan sebagai fondasi penting untuk membantu dalam melakukan penelitian terhadap suatu isu agar dapat diarahkan dengan baik. Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang  telah  diajukan,  penulis  menggunakan    perspektif  Efektivitas  Rezim  dan  konsep  Patriarki serta Maskulinitas.

## 1. Teori Efektivitas Rezim
Rezim  internasional  dibuat  sebagai  sebuah  alat  untuk  mengkoordinir,  mengatur,  atau menyatukan  kepentingan  umum  yang  didalamnya  dipatuhi  oleh  Negara  anggota  dalam  proses perumusan aturan tersebut. Rezim internasional juga diciptakan untuk membuat suatu peraturan dan  perjanjian  yang  memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  dalam  satu  isu area. Rezim internasional bisa juga dikenal sebagai suatu perjanjian multilateral yang melibatkan banyak  Negara  dan  mampu  saling  mempengaruhi  antar  Negara  anggota  dalam  pembuatan kebijakan  yang  membahas  suatu  isu  permasalahan  tertentu.  Fungsi  utama  dari  adanya  rezim internasional  adalah  agar  adanya  persamaan  dalam  melihat  sebuah  isu  permasalahan  untuk kemudian  pencarian  suatu  solusi  bersama  atas  permasalahan  yang  terjadi.  Chayes  mengatakan bahwa dalam suatu rezim terdapat adanya suatu norma tertentu atau yang biasa dikenal dengan pacta sunt servandai, yang berarti bahwa perjanjian yang berlaku harus ditaati atau dipatuhi (Adi, 2017).
Tercapainya tujuan dari rezim internasional tentu sangat erat kaitannya dengan efektivitas suatu  rezim.  Rezim  dapat  dikatakan  efektif  apabila  dapat  menjadi  sebuah  solusi  atas permasalahan  yang  menjadi  tujuan  dari  pembuatan  rezim  tersebut.  Menurut  Gilligan  ,  untuk mencapai  tujuan  dari  suatu  rezim,  perlu  adanya  kepatuhan  oleh  para  aktor  untuk  mematuhi perjanjian dan peraturan yang ada di dalam rezim. Ada 3 faktor yang menyebabkan aktor dalam suatu  rezim  patuh  terhadap  peraturan  didalamnya,  yaitu  efisiensi,  kepentingan,  dan  norma. Kepatuhan  berbanding  lurus  dengan  keefektivitasan  suatu  rezim.  Jika  tingkat  kepatuhan  para aktor  tinggi,  maka  efektivitas  rezim  juga  akan  tinggi.  ketidakpatuhan  aktor  dalam  rezim  bisa menjadi  pemicu  masalah  dalam  rezim  tersebut.  Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  adanya paksaan dan hukuman untuk para aktor demi menjaga efektivitas suatu rezim.
Dalam fenomena praktik FGM yang terjadi di Sierra Leone terdapat dua dari tiga faktor penentu  efektifnya  suatu  rezim  yaitu  kepentingan  dan  norma  yang  menjadi  penghambat efektifnya  CEDAW  ini.  Hal  ini  karena  masyarakat  Sierra  Leone  percaya  bahwa  praktik  FGM adalah  suatu  hal  yang  penting  dan  harus  dilakukan  oleh  setiap  perempuan  yang  ada  di  Sierra Leone. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Keanggotaan  dalam  masyarakat  ini  menandai transisi  seorang  gadis  menjadi  wanita  dan  menjadi  anggota  komunitas,  Perempuan  dan  anak perempuan  yang  belum melakukan  praktik  FGM dilarang  untuk  ikut serta dalam  fungsi-fungsi komunitas tertentu yang ada di Sierra Leone.  FGM dipandang sebagai tradisi norma sosial yang sangat  ditegakkan  oleh  tekanan  masyarakat.  Sebagai  bagian  dari  pemikiran  norma  sosial  ini, pemotongan dianggap penting dan diperlukan secara anatomis bagi seorang gadis untuk menjadi perempuan yang jelas gendernya. Perempuan yang tidak dipotong juga sering dicap sebagai najis. Lebih jauh lagi ada kepercayaan umum bahwa FGM lebih dapat diterima secara estetika. Alasan lain  FGM  dipraktikkan  termasuk  perlunya  menjaga  keperawanan  seorang  gadis,  dan  minoritas kecil (dari etnis Mende) percaya bahwa praktik ini dijalankan karena tuntutan agama. Oleh sebab itu, masyarakat percaya bahwa FGM mengandung banyak unsur nilai dan norma yang baik bagi masa  depan  perempuan  yang  harus  terus  dilakukan  dan  tidak  boleh  dihentikan.  Karena  jika
dihentikan  akan  memberikan  dampak  buruk  berupa  kesialan  kepada  keluarga  perempuan  yang menolak untuk melakukan praktik ini.
Dalam  hal  ini,  maka  faktor  kepentingan  dan  norma  sangat  mempengaruhi  efektif  atau tidaknya rezim itu dilaksanakan untuk menangani suatu permasalahan termasuk kasus FGM ini. Tidak akan efektif suatu rezim apabila masih ada 2 faktor yang belum bisa dipenuhi atau dicapai dalam pelaksanaan rezim tersebut. Apabila faktor yang terjadi bertolak belakang dengan keadaan sosial maka tujuan dari rezim tersebut akan sangat sulit untuk dicapai termasuk CEDAW ini. Hal ini berkaitan dengan adanya fungsi Organisasi Internasional, menurut Bennet, terdapat sembilan fungsi  OI  diantaranya  Artikulasi  dan  Agregasi,  Norma,  Rekrutmen,  Sosialisasi,  Pembuat Peraturan, Pengesahan peraturan, Informasi, dan Operasional (Nero Ardiaz, 2017). Dari fungsi tersebut  yang  paling  berpengaruh  dalam  terlaksananya  Convensi  ini  adalah  norma.  Dimana norma yang terjadi dalam keadaan sosial bertolak belakang dengan yang diinginkan.
Selain itu, Adanya faktor reward dan punishment juga berpengaruh dalam keefektivan rezim ini  dalam  mengatasi  kasus  yang  ada.  Tidak  adanya  reward  yang  cukup  menjanjikan  bagi  Sierra Leone  membuatnya  tidak  harus  mematuhi  peraturan  dalam  CEDAW  karena  dirasa  tidak memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negaranya, selain itu juga punishment yang tidak menakutkan atau besar juga tidak membuat Sierra Leone berhenti melakukan praktik FGM.
Maka,  tidak  tercapainya  tujuan  dari  CEDAW  dalam  menangani  kasus  praktik  FGM  di Sierra Leone ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. Dimana nilai kebudayaan yang dimaksud  hanya  berdasar  pada  mitos-mitos  yang  dipercaya  secara  turun  menurun  dan  terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya  kebijakan  dalam  CEDAW  yang  telah  diratifikasi  oleh  Sierra  Leone  pada  tanggal  11 November  1988  ternyata  belum  mampu  untuk  mengeliminasi  praktik  FGM  di  negara  Siera Leone.

## 2. Maskulinitas dan Patriarki
Sejauh ini yang diketahui bahwa laki-laki yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan mekanisme  hubungan  internasional  sedangkan  seorang  perempuan  seringkali  hanya  diletakkan pada posisi sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh laki-laki.
Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, namun juga terjadi di dalam  rumah  tangga,  masyarakat  atau  kultur,  dan  bahkan  negara.  Marginalisasi  juga  diperkuat oleh adat istiadat serta keagamaan ( Giladi, A, 1997) setempat (Fakih, 2012).
Penyebab mendasar dari sebuah represi terhadap perempuan adalah karena adanya sistem seks  dan  gender.  Sistem seks  dan  gender  ini  yang  kemudian  menunjukkan bahwa  laki-laki  dan perempuan  memiliki  banyak  perbedaan  dan  tidak  bisa  disamakan.  Dalam  hal  ini  laki-laki  lebih bersifat  superior  hingga  akhirnya  seringkali  terjadi  banyak  kasus  laki-laki  yang  merasa  paling berkuasa terhadap perempuan. Terdapat alasan lain yang mendasar yakni adanya sistem patriarki, dimana laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan (Sari, 2008). Banyak perempuan yang  tertindas  dalam  berbagai  aspek  di  masyarakat.  Sebagian  perempuan  bahkan  mengalami secara langsung diskriminasi dan penindasan terhadap dirinya karena dilakukan oleh tradisi yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.
Maskulinitas  merupakan  suatu  stereotype  tentang  laki-laki  yang  dapat  dipertentangkan dengan  feminimitas  sebagai  stereotype  dari  perempuan.  Dalam  negara  yang  didominasi  oleh maskulinitas,  Seseorang  akan  dianggap  maskulin  apabila  memiliki  kesediaan  dalam mengorbankan  nyawadi  medan  perang.  Dalam  hubungan  internasional,  nilai-nilai  feminitas dianggap sangat rendah, Hal ini seiring dengan mitos yang berkembang bahwa perempuan adalah mahluk  yang  lemah  dam  memerlukan  perlindungan.  Sedangkan  laki-laki  dimitoskan  sebagai sosok pelindung bagi perempuan. Mitos ini kemudian yang menyebabkan terjadinya ketimpangan hubungan  antar  gender.  Hal  ini  tentu  mendorong  dominasi  laki-laki  dalam  sektor  publik  dan
mengakibatkan  perempuan  menjadi  tersubordinat. Sebaliknya,  Laki-laki  menjadi  lebih  berkuasa (Azizah, 2017).
Dalam  melihat  fenomena  praktik  FGM  di  Sierra  Leone,  terdapat  sebuah  gagasan  ideal tentang  perempuan  yang  dibentuk  laki-laki.  Perempuan  akan  menjadi  ideal  ketika  dalam hidupnya telah melakukan praktik FGM. Sebuah penilaian tentang idealnya perempuan melalui praktik FGM adalah salah satu contoh bentuk diskriminasi yang menyerang perempuan. Apabila terdapat perempuan yang menolak melakukan praktik FGM maka perempuan tersebut dianggap tidak layak menjadi pilihan dalam hidup seorang laki-laki, dianggap seperti najis, tidak suci, tidak mencerminkan  perempuan  seutuhnya,  bahkan  tidak  layak  untuk  diterima  di  kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu membuktikan adanya patriarki dalam masyarakat Sierra Leone dan hal tersebut yang menjadi akar yang mendasar dalam permasalahan yang terjadi dan ironisnya hal ini terus berjalan hingga saat ini.
Keterkaitan studi kasus FGM dengan konsep patriarki dan maskulinitas berada pada hal dimana  praktik  FGM  ini  merupakan  suatu  proses  yang  menyakiti  perempuan  dari  segi  fisik maupun psikis. Praktik ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan gender, karena dari praktik FGM ini jelas terlihat bahwa perempuan sangat disakiti dan dirampas kebebasannya serta direnggut hak dirinya atas tubuhnya sendiri. Ketika kita melihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia,  FGM  dalam  bentuk  apapun  itu,  diakui  secara  internasional  sebagai  pelanggaran  Hak Asasi Manusia terhadap kaum perempuan (Oktavia Erwanti, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Female Genital Mutilation di Sierra Leone Sebagai Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan
Female Genital Mutilation di Sierra Leone merupakan salah satu kegiatan upacara inisiasi Perhimpunan Bondo, Bondo sendiri adalah sebuah kelompok masyarakat yang dijalankan oleh sekelompok  wanita  dan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  di  Sierra  Leone.  Inisiasi  yaitu upacara ritual yang menjadi tanda penerimaan seorang gadis ke dalam masyarakat,  inisiasi ini juga  menjadi  penanda  bahwa  gadis  tersebut  sudah  resmi  menjadi  seorang  wanita  seutuhnya. Oleh  karena  itu,  Praktik  FGM  dilakukan  ketika  anak-anak  di  Sierra  Leone  menginjak  usia Pubertas (Owolabi Bjalkander, 2013).
Upacara  inisiasi  dilaksanakan  di  Bondo  Bush,  Bondo  bush  adalah  sebuah  kandang pribadi  yang  terletak  di  Semak-semak  atau  hutan  terpencil  dan  biasanya  didirikan  beberapa kilometer dari desa . Inisiasi ini dijalankan oleh Sowei. Sowei ialah penyebutan untuk pemimpin kelompok  masyarakat  Bondo  yang  juga  menjadi  pelaku  pemotongan  dalam  ritual  FGM. Sebelumnya, waktu yang dihabiskan untuk inisiasi di Bondo Bush bisa memakan waktu hingga satu  bulan.  Namun,  periode  ini  kemudian  dikurangi  menjadi  beberapa  minggu.  Praktik  FGM menjadi  awal  kegiatan  para  gadis  selama  berada  di  Bondo  Bush,  Setelah  melaksanakan  praktik FGM,    para  gadis  ini  akan  diajarkan  tentang  hak-hak  dan  tanggung  jawab  anggota  Masyarakat Bondo, tarian ritual, nyanyian, cara menghadapi gangguan roh jahat, cara menggunakan ramuan herbal  untuk  pengobatan  dan  kesehatan  pribadi,  serta  tugas  dalam  kehidupan  berumah  tangga ketika  menjadi  istri  maupun  ibu  (The  East  African,  2019).  Setelah  itu,  para  gadis  ini  akan dinikahkan,  mau  atau  tidak  mau.  Namun,  mengingat  adanya  pendidikan  formal,  dan  tingginya biaya  pemeliharaan  anak  perempuan  selama  berada  di  Bondo,  maka  proses  inisiasi  mulai dikurangi dan hanya fokus ke proses FGM.
Jenis  FGM  yang  paling  umum  dipraktikkan  adalah  tipe  II,  sementara  hanya  kelompok wanita di wilayah Muslim Krio yang melakukan pemotongan kulit khatan, atau Sunah (Tipe I). Seperti di beberapa wilayah Afrika lainnya, Prosedur ini sering dilakukan oleh praktisi tradisional, termasuk  bidan,  dengan  atau  tanpa  anestesi.  Pemotongan  dilakukan  menggunakan  bermacam instrumen  tradisional  dan  seringkali  tidak  memenuhi  standard  steril.  Mulai  dari  pisau,  pisau cukur,  pecahan  gelas  atau  gunting.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  memotong  saat  proses inisiasi berlangsung biasanya dipakai untuk beberapa perempuan dan tanpa dibersihkan terlebih
dahulu.  Anak  perempuan  atau  perempuan  yang  melakukan  praktik  FGM  akan  ditahan  oleh sejumlah  wanita,  yang  merupakan  kerabatnya  sendiri.  Prosedur  ini  dapat  memakan  waktu  15 hingga  20  menit,  tergantung  pada  keterampilan  inisiator,  tingkat  eksisi  dan  jumlah  perlawanan yang  diberikan  oleh  perempuan  tersebut.  Luka  pada  bagian  genital  itu  kemudian  akan  dibalur dengan  apa  saja  mulai  dari  alkohol  atau  jus  lemon  hingga  abu,  campuran  ramuan,  bubur  atau kotoran sapi.
Dari  perspektif  kesehatan  masyarakat,  sunat  perempuan  jauh  lebih  lebih  merusak daripada sunat laki-laki.  FGM adalah praktik tradisional yang selalu meninggalkan trauma dan konsekuensi kesehatan yang parah bagi anak perempuan dan perempuan itu sendiri. Komplikasi langsung  termasuk  rasa  sakit  luar  biasa,  syok,  retensi  urin,  ulserasi  genital  dan  cedera  pada jaringan  yang  berdekatan.  Komplikasi  lain  termasuk  septikemia  (keracunan  darah),  dan infertilitas.  Pendarahan  dan  infeksi  melalui  sirkumsisi  bahkan  telah  menyebabkan  kematian (Bangura, 2016).

## B. Konvensi CEDAW sebagai Upaya Eliminasi Praktik Female Genital Mutilation
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  Discrimination  Againts  Women (CEDAW) merupakan  instrumen  standar  internasional  yang  menetapkan  prinsip-prinsip  persamaan  hak antara laki-laki dan perempuan secara universal, terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang, baik dibidang politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya ( UN Women, 2016). Konvensi ini  menjadi  instrumen  yang  paling  komprehensif  dan  sangat  penting  karena  telah  menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari CEDAW berakar dalam  tujuan  Piagam  PBB  yaitu  penegasan  kembali  kepercayaan  pada  HAM,  harkat  dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. CEDAW menganggap bahwa  perubahan  peran  tradisional  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  dan  keluarga dirasa  perlu  agar  mencapai  kesetaraan  penuh antara  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu  pengakuan atas hak perempuan secara setara (Rhona KM Smtih, 2008).
CEDAW  dibentuk  dengan  tujuan  sebagai  upaya  penghapusan  segala  bentuk  kekerasan dan  diskriminasi  yang  terjadi  terhadap  perempuan.  Diskriminasi  adalah  tindakan  pembedaan perlakuan  terhadap  sesama  warga  negara  berdasarkan  warna  kulit,  golongan,  suku,  ekonomi, agama,  dan  jenis  kelamin  (  KBBI  Daring).  Sedangkan  CEDAW  mendefenisikan  diskriminasi perempuan sebagai segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis  kelamin  yang  mempunyai  tujuan  atau  berdampak  untuk  mengurangi  atau  meniadakan penikmatan, pengakuan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penjelasan ini  tertera  jelas  di  bagian  1  pasal  1  konvensi  CEDAW.  Sementara  itu,  kekerasan  terhadap perempuan didefenisikan sebagai segala bentuk tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, seperti pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara  sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  maupun  yang  terjadi  di  dalam kehidupan pribadi ( Deklarasi PBB, 1991).
CEDAW  bertujuan  untuk  mendorong  negara-negara  yang  meratifikasi  untuk memberlakukan perundang-undangan nasional untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki- laki dan perempuan, termasuk didalamnya merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan  pada  inferioritas  atau  superioritas  salah  satu  jenis  kelamin  atau  peran  stereotype terhadap laki-laki dan perempuan.
CEDAW  hingga  saat  ini  menjadi  salah  satu  instrumen  hukum  internasional  yang digunakan  negara  maupun  organisasi  regional  lain  di  dunia  untuk  membuat  sebuah  kebijakan yang  mengatur  mengenai  usaha  pengeliminasian  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap perempuan.  Salah  satu  bentuk  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan  yaitu praktik Female Genital Mutilation yang sampai saat ini masih terus jalankan oleh banyak negara
di Afrika.  Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh 187 negara dan ditandatangani oleh 99 negara sampai dengan tahun 2014. Sierra Leone menjadi salah satu negara yang sudah menandatangani CEDAW pada 21 september 1988 dan diikuti peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988 (UN Treaty Collection, 2016).
Sebagai  salah  satu  Negara  yang  telah  meratifikasi  CEDAW,  Sudah  seharusnya pemerintah Sierra Leone mematuhi pasal 2f dan 5a. Pada pasal 2F dengan jelas tertulis bahwa negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi  CEDAW  wajib  membuat  peraturan-peraturan  tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti praktik FGM. sebagai wujud pembuktian  terlaksananya  konvensi  ini  maka  diharapkan  pemerintah  Sierra  Leone  dapat memasukkan  peraturan  ini  kedalam  hukum  nasionalnya  (Committee  Constitutional  review, 2014).
Beberapa  negara  di  Afrika  yang  mengimplementasikan  CEDAW  untuk  mengeliminasi FGM  diantarannya  Burkina  Faso,  Gambia,Guinea,  Guinea  Bissau,  Mauritania,  Nigeria  dan Senegal. Negara-negara tersebut menunjukkan keseriusannya untuk memberantas praktik FGM di  negaranya  dengan  mengkriminalisasi  para  pelaku  FGM  melalui  undang-undang  nasional (UNFPA Report, 2018). Namun dalam prosesnya, tentu upaya  implementasi di berbagai Negara anggota  menghadapi  banyak  tantangan  untuk  mencapai  perlindungan  hak  penuh  terhadap perempuan.  Tantangan  ini  berupa  adanya  praktik  yang  berdasar  agama,  kurangnya  dukungan penuh  dari  masyarakat  terhadap  kaum  perempuan  dalam  bidang  politik  dan  kehidupan  publik lainnya, serta terdapat ketidak mampuan perempuan dalam bersuara untuk membela hak-haknya.

## C. Sierra Leone dan CEDAW
Seperti  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Sierra  Leone  merupakan  satu  dari  sekian banyak negara yang masih menerima praktik FGM secara luas baik sebagai norma sosial maupun norma  budaya.  Meskipun  secara  global,  praktik  FGM  adalah  suatu  tindakan  ekstrim  yang melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan.Berdasarkan survey dari beberapa lembaga, angka prevelensi FGM di Sierra Leone selalu mencapai lebih dari 85%.
Pemerintah Sierra Leone  juga beberapa kali sudah menunjukkan perhatiannya terhadap hak perempuan dan anak perempuan dengan cara ikut berpartisipasi dalam konvensi CEDAW maupun Protocol Maputo yang notabene berisikan aturan tentang perlindungan untuk Hak Asasi Manusia khususnya perempuan dan anak perempuan.
Sejak  meratifikasi  CEDAW  pada  11  November  1988,  Pemerintah  Sierra  Leone  baru mulai berbenah mengenai isu gender di awal tahun 2000an, hal ini karena adanya perang saudara, kerusuhan  sosial  dan  pemerintahan  yang  tidak  stabil  sehingga  menyebabkan  gangguan  dalam bidang  politik,  sosial  dan  ekonomi  di  Sierra  Leone.  Diperkirakan  lebih  dari  20.000  orang kehilangan nyawa dan sekitar dua juta orang mengungsi. Disamping itu, lebih dari setengah juta orang  yang  melarikan  diri  ke  negara-negara  tetangga  untuk  mencari  kehodipan  yang  aman. Akibatnya kegiatan pemerintah tidak bisa sepenuhnya fungsional dan kapasitas untuk memenuhi kewajiban  pelaporan  internasional  seperti  CEDAW  juga  ikut  melemah.  Namun,  karena  sadar akan  komitmen  dan  tanggung  jawab  global,  pemerintah  Sierra  Leone  kemudian  membentuk penggerak fokus jender pada tahun 1996 dan pada tahun 2000 Sierra Leone menyetujui protokol Opsional CEDAW.
Penyusunan Laporan CEDAW dibatasi dan upaya untuk memenuhi kewajiban ini diberi pertimbangan  pada  tahun  2003.  Laporan  Gabungan  awal,  kedua  dan  kelima  berisi  gambaran kapada  Komite  CEDAW  berupa  status  perempuan  di  Sierra  Leone,  kemudian  menguraikan langkah-langkah  progresif  yang  diadopsi  oleh  pemerintah  di  Sierra  Leone  untuk  menegakkan aturan-aturan  konvensi  dengan  mempromosikan  dan  melindungi  hak-hak  perempuan.  Dalam pelaksanaan  aturan-aturan  yang  ada  dalam  konvensi  maka  negara  mencoba  memasukannya kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya (Ayu, 2017).
Meskipun  Sierra  Leone  telah  menandatangani  CEDAW,  ketentuan  Konvensi  ini  tidak secara  otomatis  bisa  dimasukkan  kedalam  UU  nasional  Sierra  Leone..  konvensi  yang  telah
diratifikasi  harus  disahkan  terlebih  dahulu  oleh  parlemen  sebelum  menjadi  bagian  dari  hukum Sierra  Leone.  Pengesahan  dapat  dicapai  apabila  disetujui  oleh  satu  setengah  jumlah  dari keseluruhan parlemen. CEDAW sampai saat ini belum disahkan menjadi UU oleh DPR dan oleh karena itu juga nilai-nilai dalam CEDAW tidak bisa ditegakkan melalui Pengadilan Sierra Leone. terkait dengan praktek FGM, pemerintah berdalih tidak dapat memasukan hukum khusus dalam penanganan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat yang kemudian dapat mengancam keamanan nasionalnya.

## D. Upaya Pemerintah Sierra Leone mengeliminasi FGM
Sierra Leone memiliki sistem hukum campuran yaitu hukum umum Inggris dan hukum adat. Konstitusi Sierra Leone (1991) sangat terbatas dalam komitmennya terhadap kesetaraan dan perlindungan  martabat  manusia;  dalam  konstitusi  Sierra  Leone  juga  tidak  secara  khusus membahas  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan,  seperti  FGM.  Pasal  20  (1) adalah  satu- satunya  bagian  yang  paling  relevan,  pasal  tersebut  berisi  ‘Tidak  seorang  pun  akan dikenakan segala bentuk penyiksaan atau hukuman atau perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.’
Pada  14  Juni  2007,  Parlemen  Sierra  Leone  mengesahkan  tiga  "Aksi  Gender,"  yang mencakup  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pendaftaran  pernikahan  adat  dan  perceraian,  serta undang-undang kekerasan terhadap anak (The Domestic Violence Act, 2007). Sayangnya, sampai saat  ini  tidak  ada  undang-undang  nasional  di  Sierra  Leone  yang  secara  tegas  mengkriminalkan dan menghukum pelaku praktik FGM. Dikarenakan tidak adanya UU nasional Sierra Leone yang secara  eksplisit  melarang  praktik  FGM,  maka  dibawah  ini  penulis  jabarkan  UU  yang  relevan dengan praktik FGM. Beberapa diantaranya yaitu :
1. Undang-Undang Hak Anak 2007 menetapkan kerangka kerja legislatif untuk melindungi perempuan di bawah usia 18 tahun di Sierra Leone ( The Child Right Act, 2007). Pasal 33 (1) Undang-Undang melarang penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang dapat ditafsirkan termasuk FGM. Undang-undang ini hanya  berlaku  untuk  anak  di  bawah  umur,  dan  tidak  ada  sanksi  atau  penalti  yang diberikan.  Di  tahun  2007  selama  adopsi  Undang-Undang  Hak  Anak,  dan  melalui advokasi  oleh  aktivis  anti-FGM,  Kementerian  Kesejahteraan  Sosial,  Urusan  Gender  & Anak  memasukkan  FGM  dalam  Undang-Undang  Hak  Anak.  Namun,  Parlemen menghapus  klausul  yang  melarang  FGM  dari  UU  tersebut  (Lisa  O ‟ Carroll  ,  2015). Konsensus  terakhir  adalah  bahwa  parlemen  tidak  akan  mengkriminalkan  FGM dikarenakan penerimaan budayanya yang kuat dan luas dilapisan masyarakat Sierra Leone.
2. Undang-Undang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  2007  (The  Domestic  Violence  Act, 2007). melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga, yang didefinisikan dalam Bagian 2 (2) (e) sebagai termasuk perilaku 'yang dengan cara apa pun membahayakan  atau  dapat  membahayakan  orang  lain'  dan  salah  satu  dari  mereka  (i) membahayakan keselamatan,  kesehatan  atau  kesejahteraan  orang lain 'atau'  (ii)  merusak privasi,  integritas,  atau  keamanan  orang  lain  '.  FGM  tidak  secara  langsung  disebutkan dalam UU. Undang-undang ini juga mengatur seseorang untuk mengajukan permohonan pencegahan ke pengadilan jika kekerasan dalam rumah tangga diperkirakan terjadi.
3. Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pengendalian  HIV  dan  AIDS  2007  (The  Prevention and  Control  of  HIV and  AIDS,  2007).  di  bawah Bagian  10  (1)  mengkriminalkan siapa pun  yang  ‘dengan  sengaja  atau  tidak  peduli  menyebabkan  orang  lain terinfeksi  HIV melalui  cara  tidak  aman  atau  praktik  atau  prosedur  tidak  bersih  ’.  Ini  mungkin  relevan dalam hal instrumen najis yang digunakan selama prosedur FGM.
4. Pelanggaran terhadap “The Person Act 1861”, (Offences Against the Person Act 1861) UU ini awalnya merupakan aturan Inggris dan sekarang merupakan bagian dari hukum umum  Sierra  Leone,  dilarang  melukai  atau  menyakiti  tubuh  orang  lain  (dari segala  usia atau jenis kelamin).
Namun, sekali lagi, FGM tidak disebutkan secara langsung. Tidak ada bukti sampai saat ini bahwa salah satu hukum yang disebutkan di atas telah, atau sedang digunakan dalam kaitannya dengan tindakan penuntutan FGM di Sierra Leone.
Pada Juli 2013, tinjauan konstitusi diluncurkan, dan total 134 rekomendasi diajukan oleh orang-orang  Sierra  Leone  melalui  komite  peninjau  pada  tahun  2017.  Namun  demikian, dilaporkan  bahwa  lebih  dari  seratus  rekomendasi  ini  kemudian  ditolak  oleh  pemerintah. Meskipun  Pemerintah  setuju  untuk  memasukkan  kewajiban  untuk  mempromosikan  hak  asasi manusia dan memasukkan istilah-istilah seperti 'martabat manusia' dan 'kesetaraan', pemerintah menolak  rekomendasi  untuk  memastikan  kesetaraan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  bidang politik, ekonomi, budaya dan sosial, termasuk hak-hak anak dalam konstitusi (Sonkita Conteh , 2017).
Selain membuat UU kesetaraan gender, Pemerintah Sierra Leone juga terlihat berupaya untuk mengeliminasi FGM sampai di tingkat lokal. Misalnya, beberapa kepala daerah (termasuk di  distrik  Bo,  Bonthe,  Kambia,  Kailahun,  Port  Loko,  Pujehun,  Wilayah  Barat  Pedesaan  dan Wilayah  Barat  Perkotaan),  kepala  tertinggi  dan  praktisi  lokal  (soweis)  telah  menandatangani “Memoranda  of  Understanding” (MOU)  yang  berisi  pelarangan  FGM  untuk  anak  perempuan  di bawah  usia  18  tahun  dan  membutuhkan  persetujuan  perempuan  di  atas  18  tahun  untuk pelaksanaan  FGM.  Namun,  MOU  ini  sepenuhnya  bersifat  sukarela,  dan  meskipun  merupakan langkah positif dalam dialog komunitas, tindakan ini tetaplah tidak memiliki kedudukan hukum (Amnesty International , 2014).
Selain itu, Sierra Leone berencana dalam Aksi Nasional Anti Kekerasan Berbasis Gender (NAP-GBV  2012-2016)  untuk  meminimalkan  dan  memberikan  layanan  berkualitas  kepada korban  kekerasan  berbasis  gender.  Rencana  ini  akan  dilaksanakan  berdasarkan  lima  strategi intervensi tematik yaitu penyediaan, perlindungan, pencegahan, penuntutan dan partisipasi. Agar rencana ini berhasil, para pekerja sosial, tenaga medis, dan polisi sementara dilatih dalam isu-isu kekerasan berbasis gender (Abdullah, 2012).
Yvette  Stevens  sebagai  perwakilan  Sierra  Leone  untuk  PBB  di  Jenewa,  melaporkan kepada  Komite  Hak  Asasi  Manusia  PBB  pada  bulan  Maret  2014.  Bahwa  Pemerintah  Sierra Leone  memerangi  FGM  dari  anak  perempuan  di  bawah  18  tahun  dan  menjadikannya  sebagai prioritas  karena  pelarangan  ini  termasuk  dalam Agenda for Prosperity . Agenda for Prosperity sendiri merupakan sebuah nota kesepahaman yang bertujuan untuk pelarangan FGM dan nita ini juga sudah  ditandatangani  di  tingkat  lokal.  Stevens  juga  menekankan  bahwa  FGM  harus dikontekstualisasikan  dengan  budaya  dan  menyatakan  hal  itu  hanya  bisa  dihilangkan  melalui sensitisasi.  Pemerintah  Sierra  Leone  juga  melakukan  kampanye  di  seluruh  negeri  untuk meningkatkan kesadaran dan membuka dialog dengan berbagai komunitas mengenai masalah ini. Stevens  berpendapat  bahwa  Sierra  Leone  sebagai  bangsa  ingin  memberikan  hak  kepada masyarakatnya untuk memilih apakah harus melakukan praktek tersebut atau tidak.  Pemerintah berkomitmen  untuk  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  para  pemimpin  kelompok perempuan (Komite Hak Asasi Manusia PBB, 2014) (UN Human Rights Committe, 2014).

## E. Implementasi Hukum untuk Mengeliminasi FGM
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan tidak adanya undang-undang nasional yang  melarang  FGM,  maka  tidak  ada  penuntutan  atau  proses  pengadilan  yang  dilaporkan  di Sierra  Leone.  Juga  tidak  ada  bukti  bahwa  undang-undang  nasional  lainnya  telah  digunakan dengan cara apa pun untuk menuntut para pelaku FGM. Selain itu, umumnya ada implementasi dan penegakan yang lemah dari instrumen internasional dan regional yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan. Sejauh ini terdapat beberapa laporan yang terisolasi di media mengenai penangkapan karena melakukan FGM, meskipun informasinya terbatas:
1.   Pada  bulan  September  2016  seorang  sowei  ditangkap  di  distrik  Kenema  timur karena  melanggar  larangan  selama  krisis  Ebola  dan  memaksa  FGM  pada  seorang  wanita
berusia 28 tahun. Terdakwa dibebaskan tanpa tuduhan setelah protes dari sekelompok besar pemotong tradisional.
2.  Pada  Agustus  2016,  tiga  soweis  dan  seorang  perawat  ditangkap  di  kota  utara Makeni  setelah  kematian  seorang  wanita  berusia  19  tahun  setelah  menjalani  FGM  selama pelarangan.  Tidak  ada  rincian  lebih  lanjut  yang  tersedia.  Polisi  juga  melaporkan  bahwa beberapa anak diselamatkan dari rumah yang tidak digunakan di Magburaka, juga di utara, setelah menjalani upacara inisiasi. Juga telah dilaporkan bahwa antara Januari dan Agustus 2016,  dari  enam  kasus  FGM  yang  tercatat  selama  inisiasi  anak  perempuan  di  bawah  18 tahun, empat diselidiki, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan.
Departemen  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  masalah  gender  di  Sierra  Leone, termasuk  pekerjaan  untuk  mengakhiri  FGM  adalah  Kementerian  Kesejahteraan  Sosial,  Urusan Gender  dan  Anak-Anak.  Pemerintah  menetapkan  dalam  'Makalah  Strategi  Pengurangan Kemiskinan  Generasi  Ketiga  (2013-2018)'  di  bawah  Pilar  8  (Kesetaraan  Gender  dan Pemberdayaan Perempuan) tujuannya untuk 'Penetapan undang-undang terhadap ritus peralihan inisiasi di bawah umur untuk anak perempuan' dan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan berbagai  reformasi  legislatif  untuk  mengatasi  kesetaraan  gender,  seperti  yang  disyaratkan  oleh CEDAW  termasuk  UU  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  2007,  Undang-Undang  Hak  Anak 2007 dan Undang-Undang Pelanggaran Seksual 2012 (The Government of Sierra Leone, 2013). Namun,  tidak  satu  pun  dari  ini,  yang  secara  resmi  menentang  FGM.  Bagian  18  dari  laporan berkala  keenam  dari  CEDAW  pada  bulan  Maret  2014  (United  Nations  Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination against Women , 2014) mencatat dengan prihatin:
(b) Berlanjutnya prevalensi FGM dan tidak adanya larangan hukum terhadap praktik berbahaya  ini,  serta  penolakan  terhadap  ketentuan  yang  mengkriminalisasi  praktik  FGM selama  adopsi  Undang-Undang  Hak  Anak.  meskipun  ada  nota  kesepahaman  yang ditandatangani antara 'Soweis', para pemimpin lokal dan organisasi masyarakat sipil tentang pelarangan  FGM  di  seluruh  negeri.  .  .Komite  melanjutkan  dalam  Bagian  19  untuk merekomendasikan kepada Pemerintah agar :
(c)  Secara  eksplisit  melarang  mutilasi  alat  kelamin  perempuan  dan  praktik-praktik berbahaya  lainnya.  Untuk  tujuan  ini,  pemerintah  harus  mengintensifkan  upayanya  dalam mengadakan  konsultasi  dengan  masyarakat  sipil  dan  organisasi-organisasi  perempuan  serta para  pemimpin  tradisional  di  tingkat  provinsi  maupun  lokal.  Dengan  tujuan  untuk mendorong  dialog  tentang  penghapusan  praktik  FGM  dan  praktik-praktik  berbahaya lainnya, perubahan stereotip, sikap dan praktik yang  diskriminatif. . .
Selain  petinggi  CEDAW,  Komite  Hak  Asasi  Manusia  internasional  pada  tahun  2014 beserta  Komite  Hak  Anak  pada  tahun  2016  menegaskan  kembali  keprihatinan  mereka  karena masih  berlangsungnya  praktik  berbahaya  ini  dan  kurangnya  larangan  hukum  terhadap  FGM  di Sierra Leone. Pada tahun 2016 dilaporkan bahwa Kementerian Kesejahteraan Sosial, Gender dan Urusan Anak telah menyusun Strategi Nasional untuk Pengurangan FGM 2016-2020, bersama dengan  mitra  strategis  seperti  organisasi  non-pemerintah  (LSM)  yang  ada  di  Siera  Leone  dan badan-badan  PBB.;  Namun,  kebijakan  ini  nampaknya  belum  terealisasikan  karena  banyaknya kendala untuk mendapatkan persetujuan politik dan menyelesaikan strategi yang tepat (UNFPA, 2018).  Pada  bulan  Februari  2017  PBB  di  Sierra  Leone  akhirnya  mendesak  Pemerintah  untuk memfinalisasi dan mengimplementasikan Strategi Nasional sebagai masalah urgensi.
Dilihat  dari  penjabaran  pada  bab  ini,  menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Sierra Leone dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengeliminasi FGM bisa dikatakan gagal. Hal ini karena sampai saat ini masih banyaknya perempuan dan anak perempuan di Sierra Leone yang terancam menjadi korban FGM ( Mgbako et al, 2010).

## KESIMPULAN
Seperti  yang sudah  diketahui,  Hak  Asasi  Perempuan  adalah suatu  bentuk  jaminan  yang menunjukkan  atau  memperlihatkan  bahwa  seorang  perempuan  dalam  hidupnya  tidak  akan pernah  mengalami  atau  merasakan  tindakan  diskriminasi  atas  dasar  apapun  sebagai  seorang manusia. Namun fakta yang terjadi adalah, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih banyak tindakan  pelanggaran  atau  diskriminasi  terhadap  Hak  Asasi  Perempuan  dalam  berbagai  aspek kehidupan.
Salah satu bentuk dari pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan adalah Female Genital Mutilation (selanjutnya disebut FGM). FGM merupakan segala prosedur atau tindakan yang  ditujukan  untuk  menghilangkan  sebagian  atau  seluruh  organ  genital  luar  dari  wanita  atas nama  budaya,  adat,  agama  atau  alasan-alasan  lain  di  luar  alasan-alasan  kesehatan  maupun penyembuhan.
Praktik  ini  telah  berlangsung  di  lebih  dari  100  kelompok  etnis  yang  berada  di  40  lebih negara di Afrika, Asia, Australia, Amerika bagian selatan dan Timur Tengah. Sebagian besar dari praktik  FGM  di  dunia  dilakukan  di  28  negara  Afrika  diantaranya  yang  terbesar  yaitu  Djibouti, Etrirea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana kurang lebih 90% perempuannya mengalami praktik ini.
Salah satu negara yang masih tinggi tingkat pelaksanaan praktek FGM di kawasan Afrika Barat  adalah  Sierra  Leone.  Padahal  Sierra  Leone  sudah  menandatangani  CEDAW  pada  21 september 1988 dan diikuti peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988. Budaya yang telah dijalankan  secara  turun  temurun  ini  menjadi  alasan  praktek  FGM  masih  bertahan  di  lapisan masyarakat  Sierra  Leone.  Berdasarkan  data  yang  diambil  da ri  United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF),  sebanyak  90%  wanita  usia  15-49  tahun  di  Sierra  Leone  telah  mengalami  praktik FGM.  Angka  ini  membuat  Sierra  Leone  menjadi  negara  yang  masuk  kedalam  5  besar  negara dengan angka FGM terbesar di dunia.
Kajian mengenai kegagalan eliminasi FGM melalui CEDAW di Sierra Leone antara lain dapat  ditinjau  dari  dua  perspektif  teori  yaitu,  Teoori  Efektivitas  Rezim  dan  Teori  Feminisme. Penulis  menggunakan  dua  perspektif  tersebut  guna  menganalsis  dan  menjawab  permasalahan yang  ada.  Berdasarkan  analisa  penulis,  alasan  pertama  terjadinya  kegagalan  implementasi  dari CEDAW di Sierra Leone adalah karena lemahnya CEDAW dalam mengatur Negara anggotanya sehingga  terjadi  ketidakefektivan  CEDAW  dalam  mengeliminasi  praktik  FGM.  Banyak  faktor yang mempengaruhi suatu aktor Negara tidak mematuhi aturan atau perjanjian internasional yang ada.  Faktor  yang  berpengaruh  dalam  kasus  ini  adalah  faktor  dimana  sebenarnya  Sierra  Leone sebagai  aktor  Negara  telah  berusaha  untuk  mengimplementasikan  isi  dari  CEDAW  dengan berbagai  upaya  yang  dilakukan  namun  memang  kenyataannya  tujuan  dari  Protokol  itu  sendiri belum mampu tercapai. Dalam fenomena praktik Female Genital Mutilation yang terjadi di Sierra Leone, terdapat dua faktor dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya CEDAW. Hal ini dikarenakan masyarakat di negara ini  percaya  bahwa  praktik  FGM  adalah  suatu  hal  yang  penting  dan  harus  dilakukan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  FGM  merupakan  suatu  tradisi  yang  dianggap  mampu  menunjukkan identitas  perempuan  sesungguhnya  dalam  kehidupan  masyarakat  Sierra  Leone.  Sebaliknya, Apabila terdapat perempuan yang menolak melakukan praktik FGM maka perempuan tersebut dianggap tidak layak menjadi pilihan dalam hidup seorang laki-laki, dianggap seperti najis, tidak suci, tidak mencerminkan perempuan seutuhnya, bahkan tidak layak untuk diterima di kehidupan bermasyarakat.
Selain  itu,  di  Sierra  Leone  juga  masih  tertanam  nilai  patriarki  yang  sangat  kuat.  Dalam melihat  fenomena  praktik  FGM  di  Sierra  Leone,  terdapat  sebuah  gagasan  ideal  tentang perempuan yang dibentuk oleh laki-laki. Seperti misalnnya, Perempuan akan menjadi ideal ketika dalam  hidupnya  telah  melakukan  praktik  FGM.  Sebuah  penilaian  tentang  idealnya  perempuan melalui praktik FGM adalah salah satu contoh bentuk diskriminasi yang menyerang perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, 2012: Gender Equality in Post-2015 Sierra Leone
Abdulcadir, Jasmine; Sophie Alexander, Elise Dubuc, Christina Pallitto, Patrick Petignat and Lale Say  (Abdulkadir  et  all,  2017);    “ Female  genital  mutilation/cutting:  sharing  data  and experiences to accelerate eradication and improve care ” ; Reproductive Health 2017 14 (Suppl 1) : 96; Published on: 15 September 2017
Adi,  Wahyadyatmika  Permana,  Implementasi  CITES  (Convention  on  International  Trade  in Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora)  dalam  Menangani  Perdagangan  Kukang Ilegal di Indonesia), diakses melalui :  http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi. Pada 12 September 2019 pukul 12.35 Wib.
Amnesty  International  (2014)  Communities  in  Sierra  Leone  turn  their  backs  on  female genital mutilation,
22 july, Diakses melalui : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/communities-sierra-leone-turn- theirbacks-female-genital-mutilation/, Pada 12 Maret 2020, pukul 19.56 Wib.
Ayu, Diah, “Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Praktek FGM di Sierra Leone Tahun 2008”, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017, page 6.
Azizah, Nur, Gender dan Politik, Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, halaman 155.
Bangura,  Elizabeth  tiangay,  GMT  Robert,    July  2016  “FEMALE  GENITAL  MUTILATION (FGM)  IN  SIERRA  LEONE:  FACTORS  INFLUENCING  THE  PRACTICE  IN JAIAMA BONGOR CHIEFDOM IN BO DISTRICT”, IRJSSH, VOL.1 (1) 2016: hal 2.
Berggren, V., Bergström, S. and Edberg, A. 2006. Being different and vulnerable: experiences of immigrant  African  women  who  have  been  circumcised  and  sought  maternity  care  in Sweden. Journal of Transcultural Nursing , 17(1): 50 – 57.
Chalmers, B. and Hashi, K. 2000. 432 Somali women's birth experiences in Canada after earlier female genital mutilation. Birth , 27: 227 – 234.
CIA,  “Country  Profile  Africa  :  Sierra  Leone - The  world  FactBook”,  Diakses  Melalui  : https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world- factbook/geos/print_sl.html, Pada 20 Desember 2019 Pukul 18.31 Wib.
Constitutional  review  Committee  (2014)  “Constitutional  review  Committee  of  Sierra  Leone”, Diakses  melalui  :  http://www.constitutionalreview.gov.sl/site/Home.aspx  -  ,  pada  12 Maret 2020, pukul 19.02 Wib.
Constitutional  review  Committee  (2014)  Constitutional  review  Committee  of  Sierra  Leone Website,  diakses  melalui  :  http://www.constitutionalreview.gov.sl/site/Home.aspx.  pada 13 Oktober 2019 pukul 20.18 Wib.
Deklarasi PBB Tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1/1983.
Division  for  the  acdvencement  of  women.  “  convention on  the  elimination  of  all  forms  of discrimination  against  women”  the  working  paper  of  ECOSOC  (2004).
http//www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.html,  diakses  pada  16 Juli 2019 pukul 21.03 WIT
Fakih,  Mansour,  Analisis  Gender  &  Transformasi  Sosial,  Yogyakarta:INSISTPress,  2012, halaman 15.
Gali, M. 1997. Female circumcision: A transcultural study of attitudes, identity and reproductive health of east African immigrants Ann Arbor, MI (Ph.D. dissertation.) Wright Institute Graduate School of Psychology, University of Michigan
Giladi, A. 1997. Normative  Islam  versus  local  traditions:  Some  observations  on  female circumcision with special reference to Egypt. Arabica , 44: 254 – 267
Ismael  Jiménez-Ruiz   &  Pilar  Almansa  Martínez ,  “ Female  genital  mutilation  and  transcultural nursi ng:  adaptation  of  the  Rising  Sun  Model”, Contemporary  Nurse Vol.53.  2017.  Issue  2. Pages 196-202 | Received 10 Dec 2015, Accepted 08 Nov 2016, Accepted author version posted online: 15 Nov 2016, Published online: 29 Nov 2016
Johansen, R.  E.B. 2007.  “Exper iencing  sex  in  exile:  Can  genitals  change  their  gender?  On conception  and  experiences  related  to  female  genital  cutting  (FGC)  among  Somalis  in Norway”.  In Transcultural  bodies:  Female  genital  cutting  in  global  context ,  Edited by: Hernlund, Yl. and Shell-Duncan, B. 248 – 277. London,  ,  England: Rutgers  University Press
KBBI  Daring,  “Diskriminasi”,  Diakses  melalui  :  https://kbbi.web.id/diskriminasi,  Pada  12 Maret 2020 pukul 21.09 Wib.
Klein, Elliot;  Elizabeth Helzner, 2 Michelle Shayowitz, 1 Stephan Kohlhoff, 1 and Tamar A. Smith- Norowitz (Klein  et.all,  2018).    “  Female  Genital  Mutilation:  Health  Consequences  and Complications —A  Short  Literature  Review”.  Hindawi,  Obstericts  and  Gynecology
International, Volume 2018 |Article ID 7365715 | 7 pages | https://doi.org/10.1155/2018/7365715 Konvensi cedaw diakses melalui : www.unwomeneseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf.  pada  15 oktober 2019 pukul 18.03 Wib
Koshla, Rajat;  Joya Banerjee, Doris Chou, Lale Say & Susana T. Fried  (Khosla, 2017),  Gender equality  and  human  rights  approaches  to  female  genital  mutilation:  a  review  of international  human  rights  norms  and  standards; Reproductive  Health volume 14, Article number: 59 (2017) ; Published: 12 May 2017
Lisa  O’Carroll  (2015)  ‘Sierra  Leone’s  secret  FGM  societies  spread  silent  fear  and sleepless nights’, The Guardian, 24 August. Diakses melalui :
https://www.theguardian.com/global-development/2015/aug/24/sierra-leone- femalegenital-mutilation-soweis-secret-societies-fear,  pada  12  Maret  2020,  pukul  19.02 Wib.
Mgbako et al., 2010. Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for theEradication of Female Genital Mutilation. Harvard Human Rights Journal (23) 1.
Nero  Ardiaz,  Alrescha.,  Apa  saja  fungsi-fungsi  Organisasi  Internasional,  diakses  melalui https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-fungsi-organisasi-internasional/14603.  pada  20 September 2019 pukul 08.10 Wib.
Offences Against the Person Act 1861 (1861), Diakses melalui : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/data.pdf.  Pada  12  Maret  2020, pada 18.54 Wib.
OHCHR, UNAIDS, UNDP, et al. Female genital mutilation: An Interagency Statement 2008.
Oktavia  Erwanti,  Marlinda.,  Rahayu,  Elfia  Farida,  Kajian  Yuridis  Female  Genital  Mutilation (FGM)  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  Terhadap  Praktik  Female  Genital Mutilation  Di  Indonesia),  Diponegoro  Law  Review,  Volume  1,  Nomor  4,  Tahun  2012, diakses  melalui  https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis- female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf, pada 13 September 2019 pukul 08.30 Wib.
on  the  Elimination  of  Discrimination  against  Women:  Concluding  observations  on  the  sixth periodic report of Sierra Leone, 10 March. Diakses Melalui : https://www.ecoi.net/en/file/local/1167301/1930_1398256836_n1400685.pdf.
Owolabi  Bjalkander,  2013,    “ Female  Genital  Mutilation  in  Sierra  Leone:  Forms,  Reliability  of Reported  Status,  and  Accuracy  of  Related  Demographic  and  Health  Survey  Questions”,
NCBI, Diakses melalui : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3800578/#B40,  Pada  11  Maret  2020 pukul 21.39 Wib.
Rhona KM Smtih, Suparman Mariukl Dk~ Hukum hak Asai Manusia. (Yogyakarta Pusat Studi Hak Asasi Manusia Univeristas Islam Indonesia (PUSHAM Ull) 2008, hlm 147.
Rymer, Janice and Norma O’Flynn (Rymer, 2015), “Female genital mutilation: everyone’s problem”,
British Journal of General Practice 2013; 63 (615): 515- 516. DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp13X673586
Rouzi,  Abdulrahum  A;    Rigmor  C.  Berg.  Nora  Sahly.  Susan  Alkafi.  Faten  Alzaban,  Hasan Abduljaber;    “Effects  of  female  genitak mutilation  /  cutting  on  the  sexual  function  of Sudanese  Women  :    cross  sectional  studies”,  American  Journal  of  Obsterics  & Gynecology, volume 2017, issues 1, March 04, 2017   (Rouzi et all, 2017)
Sari,  Dewi  Idam,  Kekuasaan  Negara  atas  Tubuh  Peremouan  :  Studi  Kasus  Female  Genital Mutilation  di  Sierra  Leone,  Jurusan  Hubungan  Internasional,  2008,  diakses  melalui  : https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Pere mpuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone,  pada  13  September 2019 pukul 08.29 Wib.
Sari,  Dewi  Idam,  Kekuasaan  Negara  atas  Tubuh  Perempuan  :  Studi  Kasus  Female  Genital Mutilation di Sierra Leone,
2008, diakses dalam :
https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Pere mpuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 5 April 2019.
Sonkita  Conteh  (2017)  ‘Sierra  Leone:  Constitutional  Review  Goes  Up  in  Smoke  – And  the People Lose Again’, AllAfrica, 14
December, Diakses melalui : http://allafrica.com/stories/201712140081.html. Pada 12 Maret 2020, pukul 19.21 Wib.
The Child Right Act, 2007 (2007) Available at http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-7p.pdf. Pada 12 Maret 2020, pukul 18.28 Wib.
The Domestic Violence Act, (2007) No. 20 tahun 2007, Diakses melalui : http: //www.sierra- leone.org/Laws/2007-20p.pdf;  pada, 12 Maret 2020, pukul 18.09 Wib.
The Domestic Violence Act, 2007 (2007) Available at http://www.sierra-leone.org/Laws/2007- 20p.pdf. Pada 12 Maret 20 20, pukul 18.32 Wib.
The  East  African,  Agustus  2019,  “Sierra  Leone’s  Secret  Societies  Leave  Children  Scarred”, Diakses  melalui  :  https://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/Inside-Sierra-Leone- secret-societies/4552902-5222272-jxj9bj/index.html,  pada  11  Maret  2020  pukul  22.03 Wib.
The Government of Sierra Leone (2013) The Agenda for  Prosperity: Road to  Middle Income Status – Sierra Leone’s Third Generation Poverty Reduction Strategy Paper (2013– 2018), pp.197 & 134, Diakses melalui :
http://theredddesk.org/sites/default/files/undp_sle_the_agenda_for_prosperity_.pdf.
The  Guardian,  Hodal  Kate,  Girl,  10,  “dies  after  female  genital  mutilation  in  Sierra  Leone”, Diakses  melalui  https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/20/girl- 10-dies-after-female-genital-mutilation-in-sierra-leone.  Pada  20  agustus  2019  pukul  19.08 Wib.
The  Prevention  and  Control  of  HIV  and  AIDS  Act,  2007  (2007)  Available  at http://www.sierraleone.org/Laws/2007-8p.pdf. Pada 12 Maret 2020, pukul 18.40 Wib.
TRANSAFRICA,”  Female  Genital  Mutilation  in  Africa”,  http://  www.transafricaforum.or/ reports/ viewpoint041300_fgm.s.html, diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 16.52 WIB.
UN  Human  Rights  Committee,  2014.diakses  melalui  :    http://reliefweb.int/report/sierra- leone/human-rights-comittee-consider-report-sierra-leone,  Pada  12  Maret  2020,  pukul 21.21 Wib.
UN Treaty Collection, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Diakses melalui : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 8&chapter=4&lang=en,  Pada 12 Maret 2020, pukul 20,17 Wib.
UN  Women,  “Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women”,diakses melalui
: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm,  pada  12  Maret 2020 pukul 21.02 Wib.
UNFPA  (2018)  International  Day  of  Zero  Tolerance  to  Female  Genital  Mutilation:  Ending FGM is a Political Decision, 6 February.
Diakses melalui :
http://sierraleone.unfpa.org/en/news/international-day-zero-tolerancefemale-genital- mutilation-ending-fgm-political-decision.
UNFPA Report, Analysis of Legal Frameworks on Female Genital Mutilation, Diakses melalui : https://sierraleone.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-UNFPA-ANALYSIS-ON- FGM_0.pdf, hal13, Pada 12 Maret 2020 pukul 18.09 Wib.
United  Nations  Population  Fund,  ‘Project  Embera -wera:  An  experience  of  culture  change  to eradicate  female  genital  mutilation  in  Colombia – Latin  America’,  UNFPA,  December 2011. http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/proyectoembera.pdf.  Accessed, March 3, 2016.
UNICEF  Data.  2015.  Female  Genital  Mutilation/Cutting:  A  Statistical  Overview  and Exploration of Dynamics of Change. https://data.unicef.org/topic/child- protection/female-genital-mutilation/, Diakses pada 16 juli 2019 Pukul 21.20 Wit.
United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2014)
Committee.