How to cite: Fajrul  Falah  (2022)  Konsep  Fikih  Otoritatif  dalam  Pendekatan  Hermeneutika  Khaled  Abou  El  Fadl, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## KONSEP FIKIH OTORITATIF DALAM PENDEKATAN HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL FADL

## Fajrul Falah
Mahasiswa  Program  Magister  Ilmu  Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: 19203012053@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang pemikiran hermeneutika Khaled Abou El Fadl yang merespon penyebaran fatwa otoritarianisme di Amerika dan Kerajaan Arab Saudi. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  konseptual  dari  pemikiran  Khaled  Abou  El  Fadl  yang  mengkritisi fatwa-fatwa  yang  mendiskreditkan  hak  dan  bias  gender  perempuan  dengan  dalih ungkapan  bahwa  ini  adalah  kehendak Tuhan.  Hasil  penelitian ini menggambarkan bahwa  Hermeneutika  yang  ditawarkan  oleh  Abou  El  Fadl  terdiri  dari  tiga komponen yaitu pengarang, teks dan pembaca. Dalam hal pengarang, Abou El Fadl lebih berfokus pada sunnah dan tidak mengkritik Al-Qur’an karena termasuk dalam ranah  iman.  Adapun  dalam  sebuah  teks  ia  menginginkan  teks  selalu  terbuka  dan dibaca  dengan  kajian  historis  tanpa  menghindari  nilai  normatif  didalamnya. Sedangkan  dalam  hal  pembaca,  menurutnya  pembaca  haruslah  menguasi  kelima persyaratan yang telah ia konsepkan agar ia tidak bersikap sewenang-wenang pada penafsirannya.
Kata kunci : Hermeneutik, Otoritarianisme, Hadits

## Abstract
This article discusses about Abou El Fadls hermeneutic thought which responses to the  spreading  of  otoritarianism  fatwa  in  America  and  Kingdom  of  Saudi Arabia. This research is a normative juridical research using a conceptual approach from the thoughts of Khaled Abou El Fadl who criticizes fatwas that discredit women's gender  rights  and  biases  under  the  pretext  of  saying  that  this  is  God's  will.  The results  of  this  study  illustrate  that  the  Hermeneutics  offered  by  Abou  El  Fadl consists of three components,  the author, the text and the reader. In this case, the author, Abou El Fadl focuses more on the sunnah and does not criticize the Qur'an because  it  is  included  in  the  realm  of  faith.  This  in  the  text  he  wants  the  text  to always  be  open  and  read  with  a  study  of  history  without  avoiding  the  normative values in it. Meanwhile, in terms of the reader, the leader of the reader must master the  five  requirements  that  he  has  conceptualized  so  that  he  is  not  arbitrary  in  his storage.
Keywords: Hermeneutic thought, Otoritarianism, Hadits.

## Pendahuluan
Hermeneutika  berasal  dari  kata  hermeneuin  yaitu  bahasa  Yunani  yang berarti interpretasi.  Khalid  Abou  El  Fadl  merupakan  pemikir  hukum  islam.  Ia berusaha menggabungkan  antara  tradisi  Islam  Klasik  dan  Metode  Hermeneutika yang berkembang  di  Abad  Modern  ini.  Dalam  hal  ini  Abou  Fadl  tidak  serta  merta menggunakan hermeneutika secara radikal dan semena-mena dikarenakan Abou El Fadl ingin  melakukan  pendekatan  yang  berbeda  agar  gagasan  yang  ia  tawarkan dapat diterima oleh kalangan umat Islam.
Abou  El  Fadl  memiliki  pandangan  bahwa  tradisi  Islam  pada  akhir  ini  telah bergeser pada sikap otoritarianisme, hal ini ditandai dengan adanya sikap beberapa ahli hukum  atau  wakil  khusus  yang  mengklaim  bahwa  penafsiran  mereka  atau penentuan makna  dalam  sebuah  teks  adalah  hasil  final  yang  tidak  dapat  digugat  dan menafikan pendapat  yang  berbeda  dari  ahli  hukum  lain.  Hal  ini  berakibat  teks menjadi  tertutup yang  tidak  lagi  menerima  ruang  diskusi  dan  akan  susah  dalam menjawab  berbagai persoalan perkembangan zaman secara pesat.
Gagasan  hermenutika  Abou  El  Fadl  seputar  bentuk  permasalahan otoritas, otoritatif  dan  otoritarianisme  dalam  kajian  Islam  merupakan  suatu  terobosan  baru dimana terdapat negosiasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Sehingga makna dalam sebuah  teks  dapat ditafsirkan  secara  benar  dan  tidak  semena-mena  dengan  hawa  nafsu belakang. Kritik  beliau  banyak  tertuju  kepada  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  CRLO (Council for  Scientific  Research  and  Legal  Opinions)  sebuah  lembaga  fatwa  resmi  di Arab Saudi  yang  diketuai  oleh  ibnu  baz  dan  beranggotakan  ustaimin,  ibn  fawzan  dan ibn jibrin (Fadilah, 2016).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  menggunakan pendekatan  konseptual  mengenai  hermenutika  Abou  El  Fadl.  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif,  yakni  peneliti  menganalisis  serta menginterpretasikan  arti  data-data  yang  telah  terkumpul  dapat  berupa  kata-kata  yang tertulis  maupun  lisan,  gambar  dan  bukan  angka-angka  (Moleong,  2006),  dengan menafsirkan serta menganalisis data-data mengenai konsep hermeneutika Khaled Abou El Fadl.
Peneliti  menganalisis  konsep  hermenutika  Abou  El  Fadl  dengan  cara mengumpulkan  data-data  yang  relevan,  kemudian  disajikan  dengan  konsep  yang  baru sehingga  menghasilkan  banyak  manfaat  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jenis penelitian  yang  peneliti  akan  gunakan  adalah  sebuah  kajian  kepustakaan  ( Library Research ),  yakni  penelitian  yang  mengkaji  serta  menganalisis  dokumentasi  dari  data primer,  sekunder,  serta  tersier  (Soimitio,  n.d.).  Jenis  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengumpulkan  data-data  yang  berkaitan  tentang kitab-kitab  hadis,  ushul  fikih,  buku- buku  karangan  Khaled  Abou  El  Fadl,  artikel,  jurnal  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Biografi Khaled Abou El Fadl
Khaled Medhat Abou El Fadl lahir pada tahun 1963 di Kuwait. Orang tuanya berdarah Mesir. Pendidikan dasar dan menengah ia tamatkan di Kuwait. Kemudian ia melanjutkan  studinya  di  Mesir.  Namun  ada  yang  menyebutkan  jika  sejak  kecil  ia telah menempuh pendidikan di Madrasah Al Azhar Mesir yang mengajarkan paham Wahabi. Maka dari itu, Abou Fadl suka menyebarkan dan membela paham Wahabi ini ketika ia remaja. Akan tetapi kemudian ia mengkritik paham Wahabi ini yang ia nilai  semena-mena  dan  mengekang  kebebasan  berpikir.  Abou  El  Fadl  telah menghafal  Al  Quran  pada  usia  12  tahun.  belajar  tentang  hukum  islam  secara  lebih mendalam.  Saat  liburan  musim  panas,  Abou  el  Fadl  sering  menikuti  halaqah  Al Quran  dan  ilmu-ilmu  syariah  yang  diadakan  di  masjid  Al  Azhar,  khususnya  ketika halaqah  itu  dipimpin  oleh  Shaykh  Muhammad  Al  Ghazali  tokoh  pemikir  Islam moderat dari barisan revivalis yang ia kagumi(Fathony, 2019).
Abou  El  Fadl  tumbuh  dalam  keadaan  sosial  politik  Mesir  yang  masih  belum stabil  dikarenakan  kegagalan  pan  Arabisme  dalam  perang  tahun  1967.  Kemudian Bangsa  Arab  pada  umumnya  dan  Mesir  pada  khususnya  melakukan  “introspeksi sejarah dan kultur”  Arab dengan  meninjau kembali  apa yang  dimaksud turats atau tradisi yang  bertumpu pada al  aslah (otentisitas)  dan berhadapan  dengan  tantangan al-mu’asarah (modernitas).  Kekalahan  tersebut  merupakan  kekalahan  spiritual  dan religius  bagi  bangsa  Arab  muslim.  Bangsa  Mesir  dengan  bantuan  pasukan  Ikhwan Muslimin  mampu  mengusir  tentara  Israel  pada  tahun  1973.  Abou  El  Fadl berpendapat  kemenangan  ini  bukanlah  kemenangan  yang  gemilang,  namun  akan membawa  keuntungan  yang  besar  bagi  bangsa  Arab  penghasil  minyak  pada umumnya dan bagi para elite Mesir pada khususnya. Akan tetapi keuntungan ini juga menyebabkan chaos atau  kekacauan  bagi  bangsa  Arab  dalam  hal  sosial  maupun politik. Kondisi ini juga merambatdalam ruang lingkup keagamaan yang bergeser ke arah tatharruf  al-Dini (ekstremisme  agama),  terutama pusat-pusat  intelektual  Arab. Tidak  terkecuali  adalah  lembaga  Al-Azhar,  yang  telah  dikuasai  mainstream konservatisme Islam.
Abou El Fadl pergi menuju Amerika pada tahun 1982 untuk melanjutkan studi di  bidang  hukum  untuk  tingkat  bachelorius  di  Yale  University.  Ia  lulus  pada  tahun 1985  dengan  predikat  cumlaude.  Kemudian  ia  melanjutkan  studi  untuk  tingkat magister di University of Pennsylvania Law School dan meraih gelar JD pada tahun 1989.  Kemudian  ia  dterima  untuk  mengabdi  di  Upreme  Court  Justice  wilayah Arizona.  Ia  menjadi  pengacara  untuk  bidang  hukum  dagang  dan  hukum  imigrasi. Atas pengabdiannya tersebut ia mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Selain itu ia  juga  dipercaya  untuk  menjadi  staf  pengajar  di  University  of  Texas  di  Austin.  Ia melanjutkan  studi  doktoralnya  di  Universitas  Princeton  dalam  bidang  studi  Islam, dan  secara  bersamaan  Khaled  menempuh  kuliah  studi  hukum  di  Universitas California Los Angeles (UCLA) disinilah ia membangun dan mengembangkan karir
akademiknya. Atas prestasinya ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA)(Ulya, 2015). Ia mengampu  beberapa  mata  kuliah  seperti  hukum  islam,  hukum  keamanan  nasionail dan internasional, imigrasi, HAM. Jabatan yang pernah diduduki Abou El Fadl:
1. Advokat di bidang pembelaan HAM
2. Anggota di Dewan Direksi untuk Human Rights Watch
3. Anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama yang dilantik langsung oleh George W Bush
4. Kepala sebuah lembaga HAM di Amerika
5. Anggota di Dewan Penasehat Watch Timur Tengah
Sedangkan buku-buku yang ditulis oleh Abou El Fadl diantaranya adalah:
1. And  God  Knows  the  Soldiers:  The  Authoritative  and Authoritarian  in  Islamic Discourse
2. Rebellion and Violence in Islamic Law
a. 3 Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Woman
3. The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case study
4. Conference of Books: The Search for Beauty in Islam
5. The Place of Tolerance in Islam
6. Islam and Challenge of Democracy
Buku-bukunya  tersebut  telah  diakui  di  Amerika  maupun  di  dunia  Islam sebagai rujukan untuk blantika diskursus intelektual(Syarifuddin, 2015).
B. Problem Otoritas, Otoritatif dan Otoritarianisme dalam Islam
Dalam  kegelisahan  akademisnya  Abou  El  Fadl  sangat  mengkhawatirkan tentang  sikap  keotoriteran  dalam  kajian  Islam  terutama  terhadap  paham  wahabi dalam permasalahan  misoginis atau  hukum yang  merendahkan wanita.  Maka  Abou El  Fadl  menjelaskan  lebih  rinci  lagi  mengenai  persoalan  tentang  otoritas (wewenang),  otoritarian  (keberwenangan)  dalam  komunitas  Interpretasi  Muslim terhadap  teks  al-Qur’an  dan  Hadis,  serta  sikap  otoritarianisme.  Hannah  Arendt mendefinisikan  otoritas  sebagai  sebuah  kekuatan  agar  seseorang  tunduk  dan  patuh tanpa  harus  dibujuk.  Sedangkan  Friedman  mendefinisikan  otoritas  sebagai kemampuan  untuk  memengaruhi  orang  lain  untuk  mengikuti  bentuk  perbuatan tertentu  dengan  memperlihatkan  manfaat  dari  perbuatan  tersebut.  Kemudian Friedman  memisahkan  antara  memangku  otoritas  dan  memegang  otoritas. Memangku otoritas ialah menduduki jabatan resmi sehingga mempunyai kekuasaan untuk  memerintah.  Sedangkan  mematuhi  pemegang  otoritas  ialah  melepaskan pendapat  pribadi  dan  patuh  kepada  pemegang  otoritas  yang  dianggap  mempunyai kebijaksanaan  dan  pemahaman  yang  lebih  baik.  Jadi  perbedaannya  ialah  jika memangku otoritas, orang lain boleh berbeda pendapat dengan arahannya akan tetapi tetap  harus  menaati.  Sedangkan  memegang  otoritas,  seseorang  harus  tunduk  tanpa diperbolehkan memiliki pendapat yang berbeda(El Fadl, 2004).
Abou El Fadl membagi otoritas menjadi dua, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif.  Otoritas  koersif  adalah  kemampuan  untuk  mengarahkan  perilaku  orang
lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum sehingga orang  yang  berakal  sehat  akan  berkesimpulan bahwa  untuk tujuan  praktis mereka  tidak  punya  pilihan  lain  kecuali  harus  menurutinya.  Adapun  otoritas persuasif  adalah  adanya  kekuatan  atau  kekuasaan  normatif  dan  menggunakan kemampuan  tersebut  untuk  mengarahkan  perilaku  atau  keyakinan  seseorang  atas dasar  kepercayaan  alternatif.  Abou  El  Fadl  lebih  memilih  istilah  otoritas  koersif daripada memangku  otoritas,  karena  Abou  El  Fadl  menilai  jika  jabatan  resmi  yang dimilik  seseorang  tidak  bisa  diketahui  dengan  jelas.  Otoritas  persuasif  tidak  mesti melibatkan  penyerahan  keputusan  secara  total  atau  penyerahan  tanpa  syarat.  Pada kenyataannya,  penyerahan  keputusan  dan  otonom  secara  total  sering  kali  berubah menjadi  bentuk  otoritas  koersif.  Otoritas  persuasif  mempengaruhi  orang  lain  untuk percaya,  bertindak  atau  tidak  bertindak  sesuatu  hal  dengan  cara  membujuk  mereka bahwa  hal  tersebut  sesuatu  yang  sudah  seharusnya.  Ia  mempengarahui  orang  lain untuk  percaya  bahwa  bertindak  sesuai  dengan  arahan  tertentu  sejalan  dengan  rasa tanggung jawab pribadi mereka(El Fadl, 2004).
Hal  ini  apabila  ditarik  pada  diskursus  fatwa-fatwa  Islam,  maka  terdapat berbagai  persoalan  yang  patut  dipertanyakan.  Bagaimana  sikap  seorang  mufti  dan lembaga Fatwa dalam mengeluarkan fatwanya? Apakah fatwa tersebut wajib diikuti oleh  orang  yang  meminta  fatwa  dan  masyarakat  didaerah  tersebut  hingga  dibuat suatu Undang-Undang untuk mematuhinya atau cukup dengan memaparkan landasan hukum  dan  argumennya  atas  fatwa  yang  ia  keluarkan?  Bagaimana  sikap  seorang mufti atau  lembaga  fatwa apabila  banyak  ditemukan produk  fatwa  mereka  berbeda pendapat  dengan  mufti  atau  kelompok  lembaga  lain?  Apakah  ia  harus  menafikan pendapat  yang  berbeda  dalam  produk  fatwanya  dan  mengklaim  bahwa  fatwanya yang  paling  benar  atau  bersikap  lembut  dengan  fatwa  yang  berbeda?  Sebagaimana yang  terjadi  pada  kolompok  interpretasi  CRLO.  CRLO  sangat  berwenang  dalam mengeluarkan  fatwa  tentang  permasalahan-permasalahan  Islam  dengan  kapasitas mereka memiliki ulama’-ulama’ yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Namun CRLO dituntut memberikan ulasan hukum yang tepat dan dapat diterima oleh kaum muslimin,  serta  mereka  tidak  dapat  memaksakan  kehendak  mereka  bahwa  fatwa tersebut  wajib  untuk  diikuti  dan  menafikan  fatwa-fatwa  komunitas  interpretasi  lain yang tidak sependapat dengan fatwa mereka.
Dalam tataran ini mereka seakan akan telah berbicara atas nama Tuhan. Bentuk contoh diatas merupakan otoritarianisme dalam Islam, Abou El Fadl berpendapat jika otoritarianisme merupakan prilaku yang tidak berpegang pada prinsip pengendalian diri  serta  membuat  klaim  palsu  yang  mengakibatkan  penyalahgunaan  terhadap  hak Tuhan. Abou El Fadl menyarankan pada masyarakat agar selektif, cermat dan tidak terjebak pada pembaca tertentu yang memiliki otoritas dalam memahami pesan dan kehendak  Tuhan.  Abou  El  Fadl  menawarkan  dua  prinsip,  yakni  praduga epistemologis dan penggunaan nalar eksklusif. Praduga epistemologis adalah adanya kesamaan  sudut pandang antara orang yang diikuti dan mengikuti,  sedangkan  nalar
eksklusif  merupakan  nalar  yang  dapat  mengambil  keputusan  secara  independen apakah ia harus mengikuti atau tidak(Syarifuddin, 2015).
Mencermati fenomena  pelimpahan otoritas  yang sering  berujung pada  bentuk otoritarianime.  Disini  Abou  Fadl  memberikan  beberpa  definisi  tentang  beberapa bentuk  otoritarianisme  diantaranya.  Pertama,  Abou  El  Fadl  mengatakan  bahwa otoritarianisme  adalah  tindakan  mengunci  dan  mengurung  kehendak  Tuhan  atau kehendak  teks,  dalam  sebuah  penetapan  tertentu,  dan  kemudian  menyajikan penetapan  tersebut  sebagi  sesuatu  yang  pasti,  absolut,  dan  menentukan.  Kedua, otoritarianisme  merupakan  perbuatan  yang  melampaui  batas  wewenang  dari  apa yang  telah  diamanatkan  sedemikian  rupa,  bahkan  dapat  dikatakan  mengambil  alih wewenang  dari  pemberi  mandat.  Ketiga,  otoritarianisme  merupakan  tindakan  dari orang-orang  yang  menggunakan  simbolisme  dari  komunitas  interpretasi  hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka. Keempat, otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambil alihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri(El Fadl, 2004).
Untuk  lebih  mendalami  lagi  pembahasan  terkait  otoritas  yang  dapat menimbulkan  otoritarianisme  atau  sikap  otoriter  seseorang.  Disini  Abou  El  Fadl mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas, hal ini penting  untuk diterapkan demi menjaga dan membatasi sikap otoriter dan otoritarian dalam hukum Islam. Abou El Fadl berpendapat terdapat tiga komponen yaitu: pertama, kompetensi (autentisitas),  kedua,  penetapan  makna,  dan  ketiga  adalah  perwakilan.  Pertama Kompetensi, merupakan pembuktian sejarah dan pengujian autentisitas dari perintah Tuhan  atau  Rasullah.  Maksudnya  agar  kita  dapat  memverifikasi  bahwa  perintah tersebut  benar-benar  datang  dari  Rasullah  atau  Allah swt.  Dengan  ungkapan  yang lebih sederhana, bagaimana  kita mengetahui  bahwa seseorang  tidak berbohong  dan menisbahkan  sesuatu  kepada  Tuhan  atau  Rasullah,  padahal  sebenarnya  Tuhan  atau Rasullah tidak mengatakan hal demikian?(Tilawati, 2019).
Abou Fadl berpendapat apabila menemukan sebuah teks yang mengklaim atas kehendak Tuhan, maka harus dilakukan uji kualifikasi (otoritas teks untuk mewakili atas  nama  atau  tentang  Tuhan).  Apabila  sebuah  teks  terbukti  dari  seorang  sahabat Nabi,  maka  kita  harus  menanyakan  dan  menverifikasi  sejauh  mana  teks  itu  dapat mewakili atas nama Nabi, dan akhirnya atas nama Tuhan. Begitu juga terhadap teks berasal  dari  seorang  yang  cerdas,  berilmu  dan  shaleh  maka  kita  harus mempertanyakan  hal  yang  serupa.  Kedua  penetapan  makna,  menurut  Abou  Fadl penetapan makna merupakan sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks. Selama perintah-perintah Tuhan bersandar pada sebuah teks, maka perintah-perintah teks  tersebut  bersandar  pada  sebuah  bahasa.  Pada  batas  tertentu  bahasa  memiliki sebuah realitas objektif karena maknanya tidak dapat ditentukan secara terpisah oleh pengarang atau pembaca saja. Bahasa mengandung makna dan penggunaan kosa kata yang  telah  disepakati,  namun  penggunaan  makna  dan  kosakata  tersebut  selalu berubah seiring berjalannya waktu. Maka Seorang pengarang biasanya mengerahkan
kemampuan  kreatifitas  yang  maksimal  untuk  memilih  simbol-simbol  bahasa  yang sekiranya dapat memberi gambaran yang ada pada pikirannya, tapi pengarang tidak dapat mengontrol dampak sebuah bahasa pada penggunanya.
Ketiga  perwakilan,  menurut  Abou  Fadl  hanya  manusia  yang  diberikan tanggung  jawab  sebagai  wakil  Tuhan  dimuka  bumi  ini  untuk  melaksanakan kehendak  Tuhan  dengan  penuh  keimanan.  Meskipun  manusia  dipandang  sebagai pelaksana kehendak Tuannya, mereka sebenarnya pelaksana yang tidak sepenuhnya bebas,  karena  terikat  dengan  instruksi  yang  dikeluarkan  Tuannya.  Mereka  tidak boleh bertindak melampaui mandat yang diberikan. Fenomena yang berlaku sampai saat  ini  ialah  sebagian  wakil  menundukkan  kemauannya  dan  menyampaikan beberapa keputusannya  kepada  beberapa kelompok  orang  atau wakil  dari  golongan tertentu  ( ulama’ ).  Mereka  melakukan  hal  tersebut  karena  mereka  beranggapan  jika wakil  dari  golongan  tertentu  memiliki  otoritas.  Kelompok  khusus  ini  menjadi otoritatif  karena  dianggap  mempunyai  kompetensi  dan  pemahaman  yang  khusus terhadap perintah atau kehendak Tuhan(Mubarok, 2017).
Adapun  menurut  Abou  El  Fadl  terdapat  lima  persyaratan  khusus  yang  harus dipenuhi oleh wakil khusus atau seorang mufti dan para ahli hukum terhadap peran mereka  sebagai  pelimpahan  pemegang  otoritas  untuk  menyampaikan  kepada masyarakat  atas  dasar  kepercayaan,  diantaranya  yaitu  sebagai  berikut  Pertama, kejujuran, seorang ahli hukum harus bersikap apa adanya atau jujur terhadap perintah Tuhan,  dengan  tidak  menyembunyikan  sebagian  perintah  Tuhan  ataupun  merubah bunyi perintah Tuhan dengan sengaja. Jadi seorang ahli hukum tidak akan  berpura- pura  memahami  apa  yang  tidak  ia  ketahui  dan  dan  bersikap  jujur  tentang  sejauh mana tentang ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuhannya. Kedua, kesungguhan,  seorang  ahli  hukum  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  dengan mengerahkan  segala  kemampuannya  untuk  menemukan  dan  memahami  petunjuk petunjuk  yang  ada  yang  sesuai  dengan  persoalan  tertentu,  serta  bersedia mempertanggung  jawabkan  tindakannya  di  hadapan  Tuhan  pada  hari  akhir  nanti. Usaha yang harus dilakukan oleh ahli hukum ini ialah dengan menyelidiki, mengkaji dan menganalisis perintah-perintah yang ada.
Di  sini  Abou  El  Fadl  menegaskan  bahwa  dalam  sistem  teologi  Islam, kewajiban  untuk  bersungguh-sungguh  menemukan  dan  memahami  menjadi  lebih besar  ketika  sebuah  hukum  bersentuhan  dengan  hak  orang  lain.  Seseorang bertanggung jawab atas keputusannya yang menyesatkan atau melanggar hak orang lain.  Oleh  karena  itu  bagi  orang-orang  yang  berakal,  semakin  bersentuhan  dengan hak orang lain, semakin besar pula keharusan mereka berhati-hati, dan semakin keras upaya  mereka  dalam  melaksanakan  kewajibannya  terhadap  orang  lain.  Semakin besar  pelanggaran  mereka  terhadap  orang  lain,  semakin  besar  pula  pertanggung jawaban mereka di sisi Tuhan. Ketiga, kemenyeluruhan, dimana seorang ahli hukum diharuskan  untuk  menyelidiki  perintah  Tuhan  secara  menyeluruh  dan  telah mempertimbangkan  semua  perintah  yang  relevan,  membuat  upaya  terus  menerus untuk  menemukan  semua  perintah  yang  relevan,  dan  tidak  melepas  tanggung
jawabnya  untuk  menyelidiki  atau  menemukan  alur  pembuktian  tertentu.  Keempat, rasionalitas,  seorang  ahli  hukum  harus  melakukan  upaya  penafsiran  dengan menganalisis  perintah  perintah  Tuhan  secara  rasional.  Rasional  menurut  Abou  El Fadl  ialah  sesuatu  yang  dalam  kondisi  tertentu  dipandang  kebenarannya  secara umum. Kelima, pengendalian diri, dimana seorang ahli hukum menunjukkan tingkat kerendahan  hati  dan  pengendalian  diri  yang  layak  dalam  menjelaskan  kehendak Tuhan.
Prasyarat ini dalam Islam telah diungkapkan dengan perkataan wa Allah a’lam bi  al-Shawab  (Dan  Tuhan  lebih  tahu  yang  terbaik).  Ungkapan  ini  berperan  sebagai klaim epistemologis dan moral. Gagasan utama ungkapan ini adalah bahwa seorang ahli  hukum  harus  memiliki  kehati-hatian  dan  mampu  mengendalikan  diri  untuk menghindari penyimpangan atau kemungkinan penyimpangan atas peran Tuhannya. Pengendalian  diri  mengandung  arti  bahwa  seorang  ahli  hukum  harus  mengetahui batasan  peran  yang  dimilikinya,  terlebih  ia  harus  mampu  menahan  diri  dan  tidak ceroboh  untuk  tidak  menarik  kesimpulan  terhadap  sebuah  persoalan  apabila  bukti- buktinya  tidak  mencukupi.  Adapun  Implikasi  bagi  seorang  ahli  hukum  jika  tidak memegang  kelima  prinsip  ini,  mereka  akan  bertindak  sewenang-wenang  dalam proses  penafsiran  cenderung  mendukung  ideologi  tertentu  dan  tidak  bersikap toleransi dengan kelompok  interpreter lain  yang  berbeda pendapat.  Bahkan  mereka cenderung  mendiskriditkan  kelompok  tertentu.  Dikarenakan  dalam  proses interpretasinya  mereka  tidak  memaparkan  argumentasi  interpreter  lain  yang  tidak sependapat dengan mereka,  serta mereka mudah  menjustifikasi suatu  permasalahan dengan  membenarkan  pendapat  pribadi  dan  menyalahkan  pendapat  yang  beda dengan mereka.

## C. Sistematika Hermeneutika Khalid Abou El Fadl
Hermeneutika  yang  digunakan  Abou  El  Fadl  tidaklah  sama  dengan hermeneutika pada umumnya. Ia menggabungkan tradisi keilmuan islam klasik yang telah mapan dengan hermeneutika barat. Ia enggan menggunakan hermeneutika barat dengan  semena-mena  karena  ia  menilai  hanya  akan  memperoleh  sedikit  legitimasi dalam  konteks  islam.  Yang  kemudian  tidak  akan  dijadikan  rekomendasi  bagi pendekatan  konservatif  yang  mengakui  gagasan  tentang  hierarki.  Lebih  jauh  lagi Abou Fadl ingin adanya penggabungan antara tradisi keilmuan islam klasik  dengan hermeneutika barat harus dilaksanakan dengan terukur dan rasional sehingga gugus budaya  yang  menerima  proses  pencakokan  itu  tidak  bereaksi  keras.  Abou  El  Fadl mengedepankan proses pencarian makna otentik dengan cara dialog dalam mencari makna  dari  pengarang  teks  dan  pembaca  di  dalam  hermeneutikanya(Suhendra, 2015).
Abou El Fadl menggunakan teori hermeneutika yang bersifat analitisnormatif. Ia  masih  mengkaji  tradisi  islam  klasik  dan  meyakini  otentisitas  Al  Quran  sebagai wahyu  Alquran  dan  Kerasulan  Muhammad(Supriatmoko,  2010).  Abou  el  Fadl melibatkan  beberapa  pendekatan  seperti  linguistik,  literacy  criticsm  dan  juga  ilmu islam klasik seperti mustolahul hadits, ushulul fiqh, tafsir yang kemudian disatukan
dengan humaniora kontemporer. Fiqh memiliki pemahaman secara teks dan konteks.
Seperti  yang  diketahui,  hukum  islam  berupaya  memahami  pesan  tuhan  yang terkandung  di  Al  Qur’an  dan  Hadis.  Jadi  alangkah  baiknya  jika  kedua  dimensi  ini harus  dipertimbangkan,  sehingga  akan  terjalin  hubungan  antara  makna-esoterik batiniah dan makna eksoterik-lahiriah dari teks-teks fiqh. Dalam kajian ini Abou El Fadl  lebih  banyak  mengkritis  seputar  persoalan  teks  dan  sumber  penulisannya seputar  sunnah  nabi  atau  hadis-hadis  nabi.  Sedangkan  dalam  hal  kompetensi  Al- Qur’an Abou Fadl tidak mempermasalahkannya, dikarenakan ini sudah masuk pada ranah iman(Al-Jauhari, 1999).
Namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa  penolakan  Abou  El  Fadl  tidak  termasuk pada  ranah  penetapan  makna  dan  interpretasinya.  Sebagaimana  Abou  El  Fadl mencontohkan  persoalan  Sunnah  tentang  hadis  nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Abou Bakrah  tentang  larangan  bagi  kaum  perempuan  menduduki  jabatan  hakim  atau pemimpin  politik  seperti  khalifah.  Dalam  konteks  ini  terdapat  banyak  kejanggalan dari apa yang diriwayatkan Abu Bakrah tentang sabda nabi yang berbunyi, ”sebuah bangsa  yang  menyerahkan  urusannya  ke  pada perempuan  tidak  akan  sukses”. Sedangkan  Abu  Bakrah  sendiri  baru  masuk  islam  pada  masa-masa  terakhir  Nabi hidup.
Hadits  diatas  dipandang  autentik  (shahih)  termasuk  al-Bukhari.  Nabi meriwayatkan  hadis  tersebut  ketika  mendengar  bahwa  seorang  perempuan  telah menduduki  kursi  kekuasaan  kerajaan  persia  dan  ketika  menerima  berita  tersebut beliau  membuat  pernyataan  diatas.  Dalam  versi  lain  Abu  Bakrah  meriwayatkan bahwa Nabi sedang berbaring di pangkuan Aisyah, ketika seorang yang tidak dikenal menghampiri  beliau  dan  memberitahukan  bahwa  persia  kalah  dalam  sebuah peperangan.  Nabi  segera  bangkit  dan  mengatakan  bahwa,  “sungguh  kaum  laki-laki akan  celaka  bila  mereka  mematuhi  kaum  perempuan”.  Namun  ada  hal  yang menjanggal  dalam  diri  Abu  Bakrah  dan  periwayatannya.  Antara  lain  ialah  ia  telah dituduh  sebagai  seorang  tukang  fitnah. Ketika  khalifah  Umar  bin  Khattab memerintah,  beliau  menolak  kesaksian  hukum  dari  Abu  Bakrah.  Selain  itu  latar belakang  sebelum  Abu  Bakrah  menjadi  muallaf  tidak  terlacak.  Selanjutnya  Abu Bakrah menolak keterlibatannya dalam dunia politik tapi anehnya hadis-hadis yang ia  riwayatkan  syarat  dengan  muatan  politik.  Yang  lebih  mengganjal  lagi  mengapa sayyidatina Aisyah tidak meriwayatkan hadis yang sama sebagaimana diriwayatkan oleh  Abu  Bakrah.  Atas  dasar  persoalan  ini  lah  penting  menggali  lebih  dalam  lagi terkait  dugaan-dugaan  pengarangan  dibalik  hadist,  bagaimana  konteks  perawi meriwayatkan  hadis  tersebut,  dalam  komuitas  interpretasi  manakah  hadis  tersebut cepat populer bahkan memiliki derajat autentik. Maka gagasan Aboul El Fadl terkait hermeneutikanya  dalam  mendisuksiakan  secara  berimbang  antara  pengarang,  teks dan  pembaca  sangat  penting,  sehingga  makna  dari  sebuah  teks  dapat  diterapkan sebaik mungkin.
1. Pengarang
Jika  dilihat  dari  segi  sejarah,  maka  munculnya  sebuah  teks  tidak  mungkin terpisahkan  dari  pengarang.  Madzhab  Romansisme  sangat  memuja  posisi pengarang,  karena  subjek  pengarang  adalah  sebuah  pusat  kerja  inovasi  secara keseluruhan,  kehadirannya  terhadap  teks  ibarat  roh  yang  sangat  dominan.  Akan tetapi, madzab strukturalisme dan teori-teori lain telah membunuh pengarang dan sebalinya,  memeberikan  teks  nilai  yang  sangat  tinggi,  karena  tujuannya  adalah mengungkapkan  sistem  yang  menjadi  fondasi  sebuah  sistem  linguistik.  Adapun E.D.JR  Hirsh  dalam  bukunya  Validity  in  Interpretation  yang  didalamnya  ia mengedepankan  pengarang  dalam  teks  dan  ingin  mengembalikan  maksud pengarang  sebagai  kunci  memaknai  teks,  dengan  kata  lain  seorang  pembaca dituntut  mengembalikan  tujuan  pengarang  dan  niatnya  dari  karya  itu(Salim, 2010).
Namun  penjelasan  diatas  tidak  dapat  serta  merta  diterapkan  dalam  kajian Pengarang  al-Qur’an  dan  Hadis.  Maka  Abou  El  Fadl  memberi  batasan  terkait pengarang  al-Qur’an  dan  Hadis.  al-Qur’an  berasal  dari  Allah  SWT  sedangkan hadist  merupakan  segala  apa  yang  disandarkan  pada  Rasulullah  SAW.  Terlebih dari  segi  mukjizat  al-Quran  mencakup  makna  dan  teks  sehingga  tidak  terjadi perubahan dalam pembukuannya. Adapun hadis hanya dari segi makna sedangkan lafadz tidak, sehingga tidak jarang banyak kita temui hadis yang berbicara sama dalam konteks namun berbeda dari segi redaksi. Ketika membahas tentang author hadis,  kita  tidak  dapat  melepaskannya  dari  proses  kepengarangan  pembentukan hadis. Nabi sebagai pengarang utama dalam proses kepengarangan pembentukan hadis. Tetapi  kita  sangat  sadar  jika  kita tidak  menerima  hadis  dari  Nabi  melalui proses  yang  bersifat  abadi  dan  dijamin  Tuhan.  Hadis  yang  kita  ketahui  saat  ini, sampai  kepada  kita  dari  Nabi  melalui  banyak  media  yang  telah  dinegosiasikan, dipilah, dilindungi sehingga menghasilkan unsur-unsur kebenaran Nabi(Matswah, 2013).
2. Teks
Pada  umumnya  teks  dijadikan  sebuah  hasil  dari  pembacaan-pembacaan yang  menjadikan  ilmu  linguistik  sebagi  titik  awal  serta  menganggap  bahasa sebagai  media  dan  tujuan.  Jadi  teks  syair  pada  umumnya  adalah  struktur  yang linguistik  yang  cukup  dengan  dirinya,  yakni  struktur  yang  tertutup  pada  dirinya sendiri,  untuk  berpindah  teks  tanpa  membutuhkan  sesuatu  yang  diluar  sistem. sehingga teks dapat melampaui dirinya menuju lingkupnya dan faktor-faktor yang berpengaruh  didalamnya.  Teks  menjadi  terbuka  bagi  para  penerimanya,  mereka dapat berbeda-beda pendapat dan kecenderungannya(Hidayat, 1996).
Adapun  jika  sebuah  teks  menjadi  tertutup,  teks  tidak  dapat  berbicara  dan dibungkam  suaranya,  tidak  ada  alasan  untuk  menggeluti  teks,  dan  teks  menjadi beku  dan  tertutup  dari  interpretasi.  Teks  menjadi  tertutup  dikarenakan  ketika pembaca  bersikeras  menganggap  bahwa  teks  mengandung  makna  yang  telah ditentukan,  stabil,  tetap,  dan  tidak  berubah.  Teks  akan  menjadi  sebuah  sumber yang  tertutup  ketika  seorang  pembaca  menutup  proses  interpretasi  serta
menggabungkan  teks  dengan  penetapan  makna  tertentu,  contohnya  jika  terdapat makna dari sebuah hadis tertentu menjadi mapan, makna teks secara efektif telah dinyatakan tertutup(Khadun, 2012).
3. Pembaca
Seorang reader dalam pandangan Abou El Fadl harus memiliki lima syarat utama  yang  harus  dipedomani  sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  diatas, yaitu  Kejujuran,  kesungguhan,  kemenyeluruhan,  rasionalitas  dan  pengendalian diri.  Kelima  syarat  ini  harus  dijalankan  seorang  reader  dalam  menjalankan interpretasinya  terhadap  teks(Mubarok,  2017).  Namun  bagi  Abou  El  Fadl  tidak sampai berhenti pada kelima aspek ini. Ia kemudian menetapkan 4 gagasan dalam hal  landasan  dalam  membangun  analisis  sebuah  hukum  yang  juga  berfungsi sebagai batas luar bagi penentuan hukum. Hal ini dikarenakan dalam kajian Islam, terdapat  berbagai  kalangan  atau  kelompok  interpretatif  yang  memiliki  ciri  dan pedoman  tersendiri  dalam  penetapan  hukum,  sehingga  tidak  heran  antara  satu kelompok interpretatif dengan lainnya memiliki pendapat yang bertenangan.
Maka  dari  itu  Abou  Fadl  menawarkan  ke-empat  gagasannya  terdiri  dari:
Pertama asumsi berbasis nilai, ia harus dilandasi berdasarkan nilai-nilai normatif yang dipandang menjadi dasar oleh sebuah sistem hukum. Pada dasarnya asumsi ini  menjadi  asas  bagi  sebuah  budaya  hukum,  atau  oleh  komunitas  interpretasi hukum  tertentu  dipandang  sebagai  asumsi  yang  secara  normatif  diperlukan. Misalnya  pelestarian  kehidupan,  perlindungan  terhadap  hak  milik,  pentingnya menjaga  kesopanan,  kebebasan  berbicara,  atau  peningkatan  berbagai  bentuk ekspresi  diri  bisa  menjadi  nilai  normatif  yang  mendasar  sebagai  sebuah  sitem hukum. Para ahli hukum Islam sering menyebutkan jika keperluan mendasar dari hukum  Islam  terdiri  dari  al  dharuriyat  al  khomsah  yaitu  menjaga  agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta(Kadi, 2012).
Kedua  asumsi  metodologis.  Menurut  Abou  El  Fadl,  asumsi  metodologis pada sisi-sisi tertentu berbeda dengan asumsi-asumsi berbasis nilai, dan pada sisi yang  lain  asumsi-asumsi  metodologis  cenderung  tumpeng  tindih  dengan  asumsi nilai  dalam  sistem  hukum.  Seperti  persoalan  apakah  konsensus  para  ahli  hukum Madinah bisa menjadi dasar hukum, merupakan persoalan metodologis. Asumsi- asumsi  metodologis  muncul  dari  pendekatan  teoritis  yang  sistematis  terhadap hukum, namun asumsi ini cenderung bertahan dan berkembang melalui kekuatan kebiasaan.  Asumsi-asumsi  ini  menjadi  sebuah  kerangka  yang  sering  digunakan oleh  budaya  hukum  dalam  menghasilkan  hukum.  Yang  perlu  diperhatikan  ialah perdebatan  antara  berbagai  kalangan  madzhab  hukum  merupakan  bersifat metodologis. Maka sering ditemukan persoalan metodologis sangat berhubungan erat  dengan  asumsi-asumsi  berbasis  nilai  yang  menjadikannya  sulit  bagi  kita untuk dapat membedakan antara asumsi-asumsi nilai dan asumsi-asumsi berbasis metodologis.
Ketiga,  asumsi  berbasis  akal.  Menurut  Abou  El  Fadl  asumsi  berbasis  akal ini  berbeda  dengan  dua  asumsi  sebelumnya,  asumsi  berbasis  akal  memperoleh
eksistensinya dari logika atau bukti  hukum pada penetapan hukum yang  bersifat substantif.  Ia  bukanlah  hasil  dari  dinamika  langsung  antara  Muslim  dengan Tuhannya,  tapi  didasarkan  pada  hubungan  antara  seorang  Muslim  dengan  dan berbagai bukti atau perintah Tuhan yang ia temukan. Asumsi ini bersandar pada bagian-bagian bukti yang bersifat kumulatif. Asumi semacam ini merupakan hasil dari  proses  objektif  dalam  mempertimbangkan  dan  menganalisa  berbagai  bukti secara  rasional,  dan  bukan  berasal  dari  hasil  pengalaman  eksistensial,  etis,  atau metafisik  yang  bersifat  pribadi.  Asumsi  berbasis  akal  bersikap  objektif  dan moderat,  serta  tidak  mengakui  adanya  pengaruh  nilai  normatif.  Persoalan  yang bersifat menentukan bagi jenis asumsi ini adalah, sebagaimana pembacaan literal terhadap  hukum,  ia  mengklaim  sebagai  bebas  nilai,  dan  didasarkan  hanya  pada bobot pembuktian.
Keempat, asumsi berbasis iman. Ia muncul diakibatkan hubungan tambahan antara wakil dan Tuannya. Asumsi ini terlahir bukan dari perintah langsung dari Tuannya,  namun  dari  dinamika  interaksi  antara  wakil  dengan  tuannya.  Asumsi berbasis  iman  dibangun  pada  pemahaman  pokok  tentang  karakteristik  pesan Tuhan serta tujuannya. Maka, asumsi-asumsi membentuk sebuah keyakinan yang mendasar yang tidak dapat dibagikan atau dipertanggungjawabkan kepada orang lain.
Keempat  asumsi  diatas  wajib  dikuasai  oleh  komunitas  interpretasi, dikarenakan  dalam  menganalisis  dan  mengkritisi  berbagai  asumsi  komunitas interpretasi akan menambahkan keterpaduan diskursus tersebut. Serta penggunaan keempat  asumsi  diatas  bukanlah  suatu  perbuatan  otoriter.  Yang  menjadi  sebuah permasalahan ialah ketika asumsi-asumsi tersebut menjadi sebuah objek loyalitas yang pada akhirnya menggantikan keberwenangan Tuhan dan perintahnya. Maka asumsi-asumsi tersebut  harus  dijadikan  sebuah  moralitas  proses  bukan  moralitas hasil. Dari sinilah Abou El-Fadl membangun teori hermenuetikanya dalam rangka menyikapi  fenomena  hukum  Islam  yang  cenderung  bersifat  otoriter  menuju hukum Islam yang otoritatif(Raisul, 2015).

## D. Implementasi Hermeneutika Khalid Abou El Fadl
Gagasan  Hermeneutika  Abou  El  Fadl  ditujukan  untuk  mengkritik  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  fatwa  resmi  CRLO  di  Saudi  Arabia  yang  mana  fatwa- fatwa  ini  dikeluarkan  oleh  para  ahli  hukum  yang  menganut  madzhab  Wahabi. Pemilihan  ini  dikarenakan  dua  alasan, Pertama Abou  El  Fadl  berpendapat  produk intelektual  para  ahli  hukum  dari  madzhab  tersebut  melambangkan  bentuk otoritarianisme  interpretatif. Kedua madzab  ini  menjadi  salah  satu  madzhab  yang dominan di dunia Islam dewasa ini. Maka dapat dikatakan  hasil pendekatan hukum kontemporer  yang  dilakukan  Wahabi  hasilnya  bersifat  pasti,  kesimpulannya  tidak bisa  digugat  dan  penetapannya  bersifat  tegas(Islahuddin,  2019).  Berikut  beberapa fatwa yang dikritik oleh Abou El Fadl:

## 1. Fatwa Perempuan Mengenakan Sepatu Bertumit Tinggi
Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  CRLO  dan  juga  Ibn  Baz  dan  Ibn  Jibrin melarang  penggunaan  sepatu  bertumit  tinggi  bagi  wanita  karena  sepatu  tersebut tidak menyehatkan dan berbahaya bagi perempuan. Selain itu sepatu tersebut juga menipu  karena  menjadikan  perempuan  terlihat  lebih  tinggi,  dan  dapat menimbulkan  fitnah  karena  akan  menonjolkan  paha  perempuan.  Aspek  yang paling  mengganggu  dalam  penggunaan  sepatu  bertumit  tinggi  ini  ialah  mereka membentuk kaitan antara pengelabuan sebuah komoditi dan pengelabuan bentuk fisik  perempuan  dengan  maksud  agar  ia  terlihar  tidak  seperti  yang  sebenarnya. Kemudian  muncul  pertanyaan  apakah  perempuan  yang  terlihat  lebih  tinggi  dan dada  menonjol  lebih  mengundang  nafsu,  sehingga  diperlukan  pelarangan  ini? Mungkin  para  ahli  hukum  ini  tidak  mentolerir  segala  jenis  penipuan  atau pengelabuan karena Tuhan tidak memaafkan segala jenis penipuan(El Fadl, 2004).
2. Fatwa Perempuan Bepergian
CRLO mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun seorang  perempuan  tidak  dibenarkan  melakukan  perjalanan  lebih  dari  80  km seorang diri tanpa ada mahram. Fatwa ini diambil dari hadis Nabi yang berbunyi “Tidak dibenarkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan rasul nya untuk bepergian sejauh satu hari perjalanan tanpa ditemani seorang mahram”. disini  ibn  fawzan  menjelaskan  jika  larangan  tersebut  penting  ditegaskan  karena apapun  bentuk  transportasinya  bisa  saja  mengalami  masalah  sehingga  si perempuan  akan  terlantar  tanpa  seorang  pelindung.  akan  tetapi  ulama  klasik seperti  sa’id  ibnu  jubair,  imam  malik  dan  imam  syafi'i  melihat  permasalahan bukan  ada  atau  tidaknya  mahram  akan  tetapi  kepada  permasalahan  keamanan. oleh  karena  itu  jika  keamanan  bisa  dijamin  melalui  berbagai  sarana,  seorang perempuan boleh bepergian sendirian atau bersama perempuan lain. lebih lanjut, perempuan yang  sudah  berusia  lanjut,  ia  lebih  aman  karena  tidak  dikhawatirkan akan  diculik,  berbanding  dengan  perempuan  yang  masih  muda,  maka  kehadiran seorang mahram diperlukan(El Fadl, 2004).

## Kesimpulan
Kegelisahan utama akademik Abou El Fadl ialah keluarnya fatwa-fatwa misoginis pada  lembaga  fatwa  di  Amerika  dan  Arab  Saudi  yang  mendiskriditkan  pada  kaum wanita dan  bersifat otoritarianisme  sehingga menafikan  segala pendapat  yang  berbeda darinya. Abou El  Fadl menginginkan dalam mengeluarkan fatwa tidak terjadi otoriter, namun yang diinginkan ialah otoritas koersif. Untuk menghindari otoritarianisme Abou Fadl memberi lima syarat yang harus dimiliki ahli hukum yaitu kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas dan pengendalian diri. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka ahli hukum telah terhindar dari sikap otoriter. Hermeneutika yang ditawarkan oleh Abou El Fadl terdiri dari tiga komponen yaitu pengarang, teks dan pembaca. Dalam hal pengarang  Abou  El  Fadl  lebih  berfokus  pada  sunnah  dan  tidak  mengkritik  Al  Qur’an karena  termasuk  dalam  ranah  iman.  Adapun  dalam  sebuah  teks  ia  menginginkan  teks selalu  terbuka  dan  dibaca  dengan  kajian  historis  tanpa  menghindari  nilai  normatif
didalamnya.  Sedangkan  dalam  hal  pembaca,  menurutnya  pembaca  haruslah  menguasi kelima  persyaratan  yang  telah  ia  konsepkan  agar  ia  tidak  bersikap  sewenang-wenang pada  penafsirannya.  Dalam  penerapannya  ketiga  komponen  tersebut  harus  saling berinteraksi  dan  berdialog  satu  dengan  yang  lain.  Sehingga  makna  dalam  sebuah  teks tidak bersifat final dan terus mengalir.

## BIBLIOGRAFI
Al-Jauhari, I. H. (1999). Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan Di Pentas
Global . Ittaqa Press.
El Fadl, K. A. (2004). Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif, Terj. R. Cecep Lukman Yasin . Serambi Ilmu Semesta.
Fadilah,  I.  (2016).  Aplikasi  Hermeneutika  Dalam  Fiqh  Perempuan  (Studi  Pemikiran Khaled Abou El Fadl Tentang Fiqh Perempuan Dalam Fatwa Crlo). Iqtisad , 3 (1), 22–51.
Fathony,  A.  (2019).  Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  Abou  El  Fadl:  Menangkal Otoritariani  Smetafsir  Agama  Dalam  Hukum  Islam. At  Turas:  Jurnal  Studi Keislaman , 6 (1), 117.
Hidayat,  K.  (1996). Memahami  Bahasa  Agama:  Sebuah  Kajian  Hermeneutik . Paramadina.
Islahuddin,  M.  (2019).  Hermeneutika  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  Tentang  Konsep Otoritarianisme Dalam Hukum Islam. Jurnal Imtiyaz , 3 (2), 150–162.
Kadi.  (2012).  Menjadi  Wakil  Tuhan  (Memahami  Pemikiran  Khalid  M.  Abou  El  Fadl Tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan). Al-Ihkam , 7 (1), 7.
Khadun,  R.  (2012).  Hermeneutika  Khaled  Abou  El  Fadl:  Sebuah  Upaya  Untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehenda Tuhan Dalam Teks Agama. Edu Islamika , 3 (1), 120.
Matswah,  A.  (2013).  Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  M.  Aboue  El  Fadl  Terhadap Hadis Nabi. Addin , 7 (2), 259.
Moleong, L. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mubarok,  Z.  (2017).  Hermeneutika  Abou  El  Fadl  Tentang  Otoritas  Dalam  Hukum Islam. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah , 5 (2), 338.
Raisul.  (2015).  Pemikiran  Hukum  Islam  Khaled  Abou  El  Fadl. Mazahib:  Jurnal Pemikiran Hukum Hukum Islam , 14 (2), 155.
Salim, F. (2010). Kritik Terhadap Studi Al-Qur’an Kaum Liberal . Perspektif.
Soimitio, R. H. (N.D.). Metode Penelitian Hukum Dan Jurimateri . Ghlmia Indonesia.
Suhendra, A. (2015). Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. Jurnal Mutawatir , 5 (2), 329.
Supriatmoko. (2010). Konstuksi Otoritarianisme Klaled M. Abou El-Fadl . Eisaq Press. Syarifuddin. (2015). Hermeneutika Khalid Abou El Fadl. Substantia , 17 (2), 233.
Tilawati,  A.  (2019).  Mahar  Perkawinan  Dengan  Hafalan  Al-Qur’an:  Analisis
Hermeneutika  Hadis  Khaled  M.  Abou  El  Fadl. Indonesian  Journal  Of  Islamic Literature And Muslim Society , 4 (1), 22.
Ulya.  (2015).  Studi  Kritis  Terhadap  Ide  Khaled  Abou  Al-  Fadl  Dalam  Speaking  In God’s Name. Hermeneutik , 9 (1), 139–161.

## Copyright holder:
Fajrul Falah (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: