## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG

## Yogie Kusuma Wardhana, Baharudin, Anggalana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: kusumayogie09@gmail.com , baharudin@ubl.ac.id , anggalana@ubl.ac.id

## Abstract
Since  this  country  was  founded,  it  has  been  mandated  to  maintain  the  preservation  and  existence  of culture as well as values and norms that live in society as an inseparable part of the Indonesian nation. This  mandate  is  contained  in  Article  18B  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  which  reads:  The  state  recognizes  and  respects  customary  law  community  units  along  with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the  principles  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia,  which  are  regulated  in  Constitution. Aligning the relationship between customary law communities and the land they own results in the birth of customary rights which are regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, there  are  still  many  conflicts  that  result  in  indigenous  peoples  losing  their  customary  lands  and  the government  failing  to  apply  laws  to  protect  land.  indigenous  peoples  who  are  the  result  of  the government's unprofessionalism in formulating legal norms and managing natural resources.

## Keywords: customary rights, customary law, government efforts

## Abstrak
Sejak  negara  ini  berdiri,  sudah  mengamanatkan  untuk  menjaga  kelestarian  dan  eksistensi  kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.  Amanat  ini  terdapat  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NKRI  Tahun  1945  yang  berbunyi: Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selaras hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka miliki mengakibatkan lahirnya hak-hak ulayat yang dimana diatur dalam Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945. Namun, masih banyaknya konflik yang  mengakibatkan masyarakat  adat kehilangan  tanah  adatnya  dan  pemerintah  gagal  dalam  menerapkan  hukum  untuk  melindungi  tanah masyarakat adat yang merupakan dampak akibat dari ketidak profesionalan pemerintah untuk menyusun norma hukum dan mengelolah sumber daya alam.
Kata Kunci: hak ulayat, hukum adat, upaya pemerintah

## A. PENDAHULUAN
Adat  adalah  kebiasaan  suatu  masyarakat  yang  bersifat  ajeg  (dilakukan  terus- menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya 1 . Kebiasaan adalah suatu cerminan kepribadian dari suatu bangsa, dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang terus berkembang  dari  abad  ke  abad.  Di  dalam  perkembangannya  tidak  serta-merta  terus berjalan dengan cepat, ada kala nya juga berjalan dengan lamban.
Di  Negara  Indonesia  di  kenal  menggunakan  konstitusi  yaitu  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD NRI 1945). Merujuk pasal 18B ayat  (2)  yang  berbunyi:  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-  kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Undang-undang  tersebut  merespon eksistensi  dari  masyarkat  adat  yang  ada  di  Indonesia  untuk  selanjutnya  secara Konstitusional  melindungi  hak-hak  dari  masyarakat  adat  tersebut  yang  berdasarkan dari prinsip-prinsip Indonesia sebagai Negara Kesatuan.
Berdasarkan  pasal  18B  ayat  2  UUD  1945  sesuai  penjabaran  diatas,  terkait pengakuan  terhadap  masyarakat  Hukum  Adat  pada  persfektif  Hak  Asasi  Manusia, terdiri  dari  4  persyaratan  yaitu  (1)  sepanjang  masih  hidup,  (2)  sesuai  dengan perkembangan zaman dan peradaban, (3) sesuai dengan prinsip  NKRI, dan (4) diatur dengan undang-undang 2 .
Dapat  di  tafsirkan  bahwa  bentuk  dari  pengakuan  yang  diterapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  adalah  pengakuan  terbatas,  yang  mana  diperlukan pemenuhan  syarat-syarat  tertentu  agar  di  akui  eksistensi  masyarakat  hukum  adat. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah  tertentu,  berdirinya  tidak  ditetapkan  atau  diperintahkan  oleh  penguasa  yang lebih  tinggi  atau  penguasa  lainnya,  dengan  rasa  solidaritas  sangat  besar  di  antara anggota,  memandang  bukan  anggota  masyarakat  sebagai  orang  dan  menggunakan
1 Lintje Ana Marpaung. 2018. Ilmu Negara, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 40.
2 Anindya Ismi Setiyawati dan Tamsil. 2021. Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 397/PT.DKI Tentang pertambangan di Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Hukum, Jakarta, hlm. 25.
wilayahnya  sebagai  sumber  kekayaan  yang  hanya  dapat  dimanfaatkan  sepenuhnya oleh  anggota 3 .  Istilah  living  law  pertama  kali  diperkenalkan  Eugen  Erlich  dalam bukunya  Grundlegung  der  Soziology  of  law  (1913)  di  dalam  satu  bab  yang  berjudul  The Study of The Living Law 4 .
Hukum  adat  yang  eksistensi  nya  untuk  living  law  Bangsa  Indonesia  malah semakin  hari  semakin  termarginalkan.  Tentu  semua  ini  berdampak  merugikan  bagi masyarakat  hukum  adat  terutama  karena  alam  yang  menjadi  tempat  mereka mengantungkan  hidup  kini  telah  dialihkan  untuk  kebijakan  pemberian  hak  kepada swasta. Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada badan-badan swasta karena negara membutuhkan modal untuk membangun 5 .
Dalam  kenyataan  empiriknya  terkadang  banyak  muncul  berbagai  masalah  yang dihadapi oleh masyarakat adat ketika hukum adat berhadapan dengan hukum posotif. Pasal  lain  dalam  konstitusi  yang  menjamin  soal  perlindungan  terhadap  hak-hak masyarakat hukum adat adalah pasal 28I ayat (3) menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Yang artinya  adalah  di  pasal  ini  juga  memberikan  persyaratan  terkait  keberadaan  dan  hak- hak masyarakat hukum adat selagi sesuai dengan perkembangan zaman. Serta Undang- Undang Sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria; UU Nomor 7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air;  dan  UU  terkait  lainnya)  berupaya  untuk memberikan  pengakuan  serta  penghormatan  terhadap  kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  (MHA).  Inilah  letak  perbedaan  antara  masyarakat  hukum  formal  dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum formal cenderung untuk memikirkan segolongan orang  (bahkan  individu  tertentu),  dan  lebih  memprioritaskan  kepentingan  saat  ini bukan generasi mendatang. 6
Secara  das  sollen  pemerintah  pusat  telah  menjamin  secara  yuridis  untuk menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  mensejahterahkan,  yaitu  dengan  cara memperjuangankan  tercapainya  pemenuhan  hak-hak  konstitusional  dan  hak-hak
3 Ibid, hlm. 44
4 Rosnidar Sembiring. 2021. Hukum Waris Adat, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4.
5 Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Op Cit, hlm. 13.
6 Rianto Adi dkk. Op Cit., hlm. 6.
tradisional.  Maksud  dari  hak-hak  konstitusional  ialah  hak  dasar  dan  hak  kebebasan dasar  dari  setiap  warga  Negara,  mencakup  dari  pendidikan,  pekerjaan,  kesetaraan  di depan  hukum,  hak  sosial  ekonomi,  kebebasan  berpendapat,  hak  untuk  hidup  serta bertempat  tinggal  yang  telah  dijamin  oleh  UUD.  Dan  hak-hak  tradisional  adalah  hak khusus atau istimewa yang telah melekat dan dimiliki suatu komunitas masyarakat atas dasar kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan mereka praktekan dalam masyarakat.
Dari  masyarakat  adat  sendiri  memiliki  cara  dalam  menyelesaikan  konflik  di masyarakat, yaitu mengontrol kehidupan dalam masyarakat serta menjatuhkan sanksi apabila  dilanggar  sehingga  pemulihan  dapat  efektif.  Bedanya,  Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian  sengketa  sebagai  pilihan  dalam  penyelesaian  diluar  pengadilan.  Namun kewajiban  secara  yuridis  konstitusional  terkait  dari  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  MHA  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  dan  daerah  masih  terlihat  berbagai kendala. Kebijakan dari Negara terkait dari pelayanan publik makin menunjukan bukti bahwa keberadaan mereka sebagai contoh dari kelompok minoritas dan diperlakukan secara diskriminatif.
Faktanya  tentang  terjadinya  konflik  disebabkan  oleh  kurang  profesionalnya pemerintah  dalam  menata  norma  hukum  sehingga  menyebabkan  terjadinya  konflik dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  beberapa  kawasan  di  Indonesia. 7 bukti dilapangan  menyatakan  bahwa  ada  ketimpang  antara  das  sollen  dan  das  sein  terkait dari  pengakuan  dan  penghormatan  MHA  serta  hak-hak  tradisional  cukup  nyata. Padahal sudah ada Pasal 18B ayat (2) yang mengatur, namun tentu saja pasal yang lahir setelah  amandemen  mustahil  apabila  dirumuskan  tanpa  kepentingan  politis.  Masih banyak kasus di pengadilan yang menolak legal standing dari MHA.
Salah  satu  pemicu  substansial  konflik  adalah  pengabaian  terhadap  hak-hak masyarakat  adat  terutama  terkait  dengan  pengakuan  terhadap  tanah  ulayat,  masih
7 Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan Masa Mendatang), Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. Vii.
terdapat  kekacauan  regulasi  tentang  pertanahan. 8 Makna  dari  tanah  ulayat  sebagai unsur  utama  kehidupan  adalah  tanah  ulayat  berguna  untuk  menjamin  kesejahteraan bersama. 9 Dalam  pandangan  adat  masyarakat  kita,tanah  mempunyai  makna  yang sangat  penting  yakni  sebagai  tempat  tinggal  dan  mempertahankan  kehidupan,alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan,serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan.Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat 10 .
Peraturan terkait pengakuan dari keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat tercantum  di  dalam  UUPA  yang  merupakan  bentuk  pelaksana  dari  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945 yang meyebutkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Bila  dikaitkan  dengan  UUPA,  maka  akan  ada  penegasan  bahwa  meskipun dalam prinsipnya bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, tetapi keberadaan hak  ulayat  dari  masyarakat  hukum  adat  tetap  harus  di  akui.  UU  Kehutanan  telah menjadi  media  untuk  pengambil  alihan  masyarakat  di  wilayah  hutan,  dengan  akan dijadikan hutan negara, kemudian pemberian dan penyerahan kepemilikan dengan izin eksploitasinya,  perhatian  pada  hal  lokal  dan  kesatuan  wilayah  hukum  adat  tersebut dengan  pengusaha  yang  memanfaatkan  hutan  adat  mereka.  “Bahwa  dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dalam UU Kehutanan justru mengabaikan hak-hak  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adatnya  sering  terabaikan  dan  bahkan terlanggar oleh Pemerintahan sendiri”. 11 Bagi  masyarakat  adat  ini  hutan  merupakan  bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat yang kehidupannya masih tergantung pada hutan,  yaitu  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati
8 Hayatul Ismi. 2012. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, hlm. 3.
9 Muhammad Marizal. 2022. Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Widya Pranata Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm. 192.
10 Arina Novizas Shebubakar. 2019.  Hukum Tanah Adat/Ulayat. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1, hlm. 14.
11 Mega Dwi. 2018. Wewenang Tidak Langsung Negara Terhaap Hutan Adat Psca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jurnal Jurist Diction, Vol 1 No. 1, hlm. 224.
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. 12
Terkait permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat hukum adat yang berkaitan  dengan  hak  atas  sumber  daya  alam  adalah  di  antaranya  pemerintah  gagal atau  enggan  untuk  mengakui  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak  yang dimilikinya  terhadap  tanah,  wilayah,  serta  sumber  daya  alam.  Pemerintah  pun  gagal atau  enggan  dalam  memberikan  batas  untuk  tanah  adat,  dan  pemerintah  gagal  atau enggan  untuk  melaksanakan  atau  menerapkan  hukum  untuk  melindungi  tanah masyarakat  adat.  Beberapa  macam  konflik  yang  terhitung  amat  banyak,  merupakan dampak  akibat  dari  ketidak  profesionalnya  pemerintah  untuk  menyusun  norma hukum, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di beberapa wilayah. Namun, bila dikaitkan dengan UU No.41/1999 tentang kehutanan, lebih tepatnya pasal 38  ayat  (4)  yang  berbunyi  “Pada  kawasan  hutan  lindung  dilarang  melakukan penambangan  dengan  pola  pertambangan  terbuka”  dengan  itu  yang  dimaksud  dari tempat yang dilarang untuk dilakukan pertambangan dalam pasal tersebut.
Hukum menjadi mati jika para subjek hukum tidak mendukung, menentang, dan tidak  menaati  larangan  atau  sanksi-sanksi  yang  dijatuhkan  padanya 13 .  Definisi  dari hukum  yang  mati  adalah  hukum  yang  disfungsi,  tidak  bermanfaat  bagi  masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, ada timbul keiginan dan ketertarikan dikarenakan masih  banyak  kasus-kasus  yang  beredar  di  sekeliling  kita  yang  merugikan  hak-hak tanah masyarakat hukum adat, serta belum terlalu di akui keberadaan mereka sehingga mereka di anggap minoritas.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini  untuk  memecahkan  masalah  guna  memperbaiki  petunjuk  dari permasalahan  yang  akan  dibahas  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenarannya, maka  dalam  penelitian  ini  diperlukan  metode  tertentu.  Metode  penelitian
12 Tesya Veronika. 2021. Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Msyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 11 No. 2, hlm. 307.
13 Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., 2014, Hukum Adat di Indonesia, Laksbang Justitia Surabaya, hlm. 87.
membicarakan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  penelitian,  sedangkan  prosedur penelitian  membicarakan  alat-alat  yang  digunakan  dalam  mengukur  atau mengumpulkan  data  penelitian.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian 14 .
Selain  itu  metode  penelitian  merupakan  suatu  langkah  dan  upaya  guna mendapatkan  data  yang  diperlukan  sehingga  kemudian  diharapkan  dapat  diperoleh data yang objektif dan akurat dalam menyimpulkan atau memecahkan suatu masalah. Adapun  metode  penelitian  yang  penulis  pergunakan  dalam  kerangka  penulisan  ini adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris.
Penelitian  yuridis  normatif  yang  dimana  dilakukan  dengan  cara  melakukan pengkajian  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diterapkan  suatu  permasalahan hukum  tertentu. 15 Sedangkan  pendekatan  empiris  yaitu  meneliti  dan  mengumpulkan data terkait dengan isu hukum yang sedang di tangani. 16

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pengakuan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Tanah  Masyarakat  Adat  di Lampung
Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu  masyarakat  hukum  adat,  yang  berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak  dalam lingkungan  wilayahnya,  guna  kepentingan  persekutuan  hukum  itu  sendiri  dan anggota-anggotanya,  atau  untuk  kepentingan  orang-orang  di  luar  masyarakat  hukum adat (orang asing/ pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar recognitie (pengakuan).
UUD 1945 yang merupakan produk hukum tertinggi di dalam hirarki perundang- undangan  di  Indonesia,  memuat  pasal-pasal  yang  mempunyai  relevansi  terhadap masyarakat hukum adat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat adalah  pasal  18B  ayat  (2)  yang  menyatakan:  Negara  mengakui  dan  menghormati
14 http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html. Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 17.17 WIB
15 Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56. 16 Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 17.
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-undang,  dan  pasal  28I  (3):  Identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  perkembangan  zaman  dan peradaban.
UUPA  yang  merupakan  undang-undang  pokok  dalam  pengaturan  sumber  daya alam mengakui mengenai keberadaan hak ulayat melalui Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  secara  universal  sebagaimana  di  atas menjadi  penguat  keberadaannya  di  tengah  globalisasi  yang  melanda  seluruh  negara. Ditinjau  dari  latar  belakang  sejarah,  masyarakat  hukum  adat  di  Kepulauan  Indonesia mempunyai  latar  belakang  sejarah  serta  kebudayaan  yang  sudah  sangat  tua  dan  jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum  adat  di  Indonesia  serta  etnik  yang  melingkupinya,  sesungguhnya  merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta  hak  kepemilikan  yang  ditata  secara  kolektif,  khususnya  hak  kepemilikan  atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta  wilayahnya,  dan  membentuk  kerajaan-kerajaan  tradisional,  baik  yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional.
Keadaan  yang  demikian  menyebabkan  masyarakat  adat  tidak  hanya  dapat ditemukan di wilayah darat tetapi juga di wilayah pesisir yang secara geografis dekat dengan  sumber  daya  laut.  Begitu  pula  yang  dapat  ditemukan  di  Lampung.  Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Humaidi Elhudri selaku Majelis Penyemimbang Adat Sekertaris Provinsi Lampung bahwa masyarakat hukum adat Lampung dibedakan menjadi  2  (dua)  yaitu  masyarakat  peminggir  (pesisir)  di  Lampung  Selatan  dan
masyarakat  Pepadon  di  Lampung  Tengah  dan  Utara.  Masyarakat  wilayah  peminggri meliputi wilayah Teluk Betung, Kalianda/Katimbang, dan Semangka/Kota Agung.
Di  wilayah  Teluk  Betung  bermukim  berbagai  marga  yaitu  Marga  Teluk  Betung, Marga  Ratai,  Marga  Punduh,  Marga  Pidada,  Marga  Sabumenanga.  Sedangkan  di wilayah Kalianda bermukim 4 marga yaitu Marga Ratu, Marga Pesisir, Marga Legun, Marga Ketibung. Selanjutnya di wilayah Semangka/Kota Agung bermukim 8 (delapan) marga yaitu Marga Belungu, Marga Benawang, Marga Pematang Sawah, Marga Ngarit, Marga Limau, Marga Putih, Marga Pertiwi dan Marga Kalumbayan.
Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah  yang  didudukinya,  terdapat  hubungan  yang  erat  sekali,  hubungan  yang bersumber  pada  pandangan  yang  bersifat  religio-magis.  Hubungan  tersebut menimbulkan hak ulayat terhadap tanah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Yuniar  Hikmat  Ginanjar Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung bahwa pengakuan hukum negara terhadap hak ulayat selanjutnya ditindaklanjuti bukan dengan Peraturan Pemerintah, tetapi hanya melalui peraturan menteri negara agraria, Peraturan Meneteri Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan Hukum Adat. Peraturan Menteri ini menegaskan tentang realitas sosial bahwa banyak pengelolaan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  dilakukan  berdasarkan  pada  hukum adat setempat.
Berbicara  mengenai  keberadaan  hak  ulayat  penting  untuk  membicarakan mengenai  bagaimana  eksistensinya  saat  ini  di  masyarakat  hukum  adat  di  Lampung. Adapun kriteria untuk menentukan eksistensi hak ulayat, antara lain:
a. adanya  masyarakat  hukum  adat  yang  memenuhi  ciri-ciri  tertentu  subyek  hak ulayat;
b. adanya  tanah/wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  lebensraum  yang merupakan obyek hak ulayat; dan
c. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Provinsi Lampung  bahwa mekanisme pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat di Lampung merujuk pada Pasal 5 ayat 3 Peraturan Meneteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Hukum Adat bahwa permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada kepala kantor pertanahan setempat. Dan  nantinya  hal  tersebut  meliputi  beberapa  prosedur  yaitu,  pengukuran,  pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.

## 2. Faktor  Penghambat  Dalam  Pengakuan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yozi Rizal selaku Sekertaris DPRD Provinsi Lampung ada beberapa faktor penghambat pemenuhan hak-hak tanah masyarakat  adat.  Seperti  adanya  beberapa  Undang-Undang  dan/atau  kebijakan  yang masih  mengalami  tumpang  tindih  antara  satu  dengan  yang  lain.  Seperti  PMA/KBPN Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah-masalah  Hak  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat.  Peraturan  Menteri  ini  menegaskan  tentang  realitas  sosial bahwa banyak pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat, namun masih ada masalahmasalah berkaitan dengan hak ulayat  atas  tanah-tanah  tersebut.  Peraturan  Menteri  itu  juga  menegaskan  otoritas pemerintah daerah kabupaten di dalam mengelola masalah pertanahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Di  pihak  lain,  Peraturan Menteri itu membatasi pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah-tanah, tercantum di dalam  pasal  3,  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:
a. telah  dimiliki  oleh  perorangan  atau  badan  hukum  yang  memegang  hak penguasaan tanah berdasarkan UUPA, dan;
b. dimiliki  atau  diserahkan  oleh  suatu  dinas  pemerintah,  badan  hukum  atau perorangan  yang  mengacu  pada  dan  sesuai  dengan  perundang-undangan  dan peraturan yang ada.
Ketentuan  tersebut  mengenai  bidang-bidang  tanah  tertentu  yang  tidak  dapat dilaksanakan hak ulayat masyarakat hukum adat di atasnya tentu saja telah melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat hukum adat.
Menilik  dari  peraturan  yang  ada  di  dalam  konstitusi  dan  UUPA  yang  memuat adanya  ketentuan  yang  sifatnya  affirmatif,  tentu  dapat  dikatakan bahwa  PMA/KBPN Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah-masalah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat bertentangan dengan kedua aturan yang di atasnya tersebut, karena  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  menimbulkan  praktek  dimana  masyarakat adat sering dikorbankan oleh Negara demi kepentingan ekonomi. Padahal, jelas diatur dalam  konstitusi  dan  UUPA  bahwa  tindakan  diskriminasi  boleh  dilakukan  untuk membantu  orang  yang  berada  pada  golongan  sosial  dan  ekonomi  yang  lemah  agar dapat  setara  dengan  golongan  yang  kuat,  tetapi  PMA/KBPN  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini justru bertindak sebaliknya.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari hak ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Pengingkaran  tersebut  dilakukan  dengan  cara mengingkari  eksistensi  tanah  ulayat  yang  dinyatakan  sebagai  tanah  negara.  Dengan dinyatakannya  tanah  ulayat  sebagai  tanah  negara,  menyebabkan  hilangnya  hak-hak masyarakat hukum adat/warga masyarakat hukum adat yang berdasar hak ulayatnya, karena  hak-hak  itu  ada  di  atas  tanah  ulayat.  Oleh  karena  itu,  pengingkaran  terhadap tanah ulayat juga berarti pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengingkari  tanah  ulayat  diantaranya: Undangundang Nomor 5 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan"; Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  "Kehutanan”.  Jika  dicermati  beberapa pasal  dalam  UUK  No.  41  Tahun  1999,  dapat  ditengarai  bahwa  visi  UUK  belum
menegaskan  keberpihakan  pada  kepentingan  dan  perlindungan  hak-hak  masyarakat, terutama masyarakat adat.
Hal  ini  tampak  dalam  dominasi  kekuasaan  negara  yang  tercermin  dalam kewenangan pengelolaan kehutanan yang sentralistik, dan tidak memberi hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengelolaan  sumber daya hutan, serta tidak  mengakui  keberadaan  hutan  yang  dipunyai  oleh  masyarakat  adat.  Akibatnya, dalam  konteks  pertanahan,  kehutanan,  dan  pertambangan,  hak-hak  masyarakat  adat dilanggar  secara  sistematik.  Peran  negara  yang  sentralistik  juga  dimunculkan  dalam wujud  pemerintah  yang  tidak  memberi  tempat  yang  wajar  bagi  masyarakat  untuk bersama-sama dengan pemerintah membuat perencanaan dan melakukan pengawasan terhadap  pemanfaatan  sumber  daya  hutan.  Monopoli  kewenangan  ini  mudah mengaburkan peran negara untuk “menguasai” hutan, seperti yang diamanatkan Pasal 33  ayat  (3)  UUD  1945,  menjadi  “memiliki”  dengan  segala  dampaknya.  Tidak  bisa disangkal bahwa “semangat monopoli” tersebut nyaris menghancurkan hutan adat dan kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  melalui  kebijakan  penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Dalam mengani permasalahan  tersebut  pemerintah  berwacana  membentuk  undang-undang  Omnibus dengan cara merombak pasal-pasal melalui  satu undang-undang  dengan kemampuan daya jangkau yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada di bawah urusan di berbagai  kementerian  dan  badan.  Tujuannya  untuk  mempercepat  konsolidasi  aturan- aturan  yang  bertentangan  secara  bersamaan,  dan  menjadi  rujukan  bagi  semua  aturan untuk sektor terkait.
Namun  hal  tersebut  justru  memprihatinkan,  di  tahun  2019  Presiden  RI  saat pelantikan presiden terpilih mengkonfirmasi rencana dan keperluan pemerintah dalam membuat  UU  Omnibus  Law  atau  UU  Cipta  Kerja.  UU  Omnibus  Law  tersebut mengangkut  sekaligus  79  UU  yang  dibagi  ke  dalam  11  kluster  materi  untuk  dihapus, dipangkas  atau  direvisi.  UU  Omnibus  Law  ini  dianggap  akan  menciptakan  iklim investasi  yang  ramah  melalui  langkah  penyederhanaan  perizinan,  kemudahan persyaratan,  dan  proses  yang  dipercepat  bagi  pelaku  bisnis  (domestik  dan  asing)  di Indonesia.  Dalam  UU  Omnibus  Law  pada  kenyataannya  kesulitan  memperoleh  tanah
yang  digadang-digadang  sebagai  salah  satu  hambatan  berinvestasi  di  Indonesia. Pembangunan berbasis agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan, properti dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran UU  Omnibus  Law.  Dengan  begitu,  UU  Omnibus  Law  tidak  hanya  akan  berdampak buruk pada nasib buruh di Indonesia, juga akan membahayakan bangunan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, jaminan hak atas tanah dan keamanan wilayah hidup dari petani, masyarakat  adat,  buruh  tani/kebun,  nelayan,  perempuan,  masyarakat  miskin  di pedesaan dan perkotaan.
Sebelum  adanya  UU  Omnibus  Law  banyak  terjadi  kasus  pengangkapan  petani, masyarakat adat dan pejuang hak atas tanah. Melalui UU Omnibus Law ini, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat,  karena  pemerintah  hendak  memperkuat  Undang-Undang  No.  41/1999 tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  No.  18/2013  tentang  Pencegahan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (UU  P3H).  Padahal,  dua  UU  ini  terbukti  sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan.
Misalnya  perubahan  atas  UU  P3H  (Pasal  82,  83  dan  84)  soal  ancaman  pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil  hutan  bukan  kayu,  sengaja  atau  tidak  sengaja  membawa  alat-alat  yang  lazim digunakan  untuk  menebang,  memotong  dan  membelah  pohon  tanpa  perijinan  dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau denda sebesar 500 juta - 2,5 miliar. Pasal- pasal tersebut dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat petani, masyarakat adat, dan  masyarakat  desa  yang  masih  berkonflik  dengan  dengan  perusahaan  atau  negara akibat penunjukkan atau penetapan Kawasan hutan secara sepihak.
Kemudian perubahan pasal 15 UU Kehutanan, dalam pasal 37 UU Omnibus Law soal  kemudahan  proses  pengukuhan  kawasan  hutan  yang  dilakukan  hanya  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  koordinat  geografis  atau  satelit.  Ini  akan menambah daftar panjang desa-desa dan kampung yang ditetapkan begitu saja sebagai
Kawasan hutan, tanpa partisipasi masyarakat, sementara masih ada 20 ribu lebih desa diklaim sebagai Kawasan hutan.
Perubahan UU di atas dapat menimbulkan kontradiksi regulasi yang baru dengan prinsip-prinsip  mendasar  dari  Undang-Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Selain itu UUPA 1960 pun menjamin hak dan akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan. UU Omnibus Law  jika disahkan akan meningkatkan praktek-praktek kriminalisasi petani dan masyarakat adat di sektor agraria, utamanya kehutanan.
Kemudian melihat kenyataan mengenai hak ulayat, maka pelaksanaan hak ulayat ini  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  prinsip  penghormatan  hak  asasi  manusia  dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan adanya pengakuan hukum  nasional  terhadap  hukum  adat  dalam  kepemilikan  dan  pengelolaan  tanah, pertanyaan  yang  timbul  adalah  bagaimana  sebenarnya  makna  untuk  kemakmuran rakyat  yang  menjadi  landasan  UUPA,  apakah  sudah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi masyarakat  adat?  Sesuai  dengan  teori  Aristoteles,  bahwa  “distributive  and  corrective justice”. Keadilan harus sifatnya merata (distributive justice), kemudian dikaitkan dengan alokasi hak-hak, kewajiban, dan beban (tanggung jawab). Hal ini melibatkan pelakuan yang  sama  atas  kegiatan-kegiatan  tersebut  yang  sama  sebelum  melalui  hukum. Keadilan  yang  sifatnya  pembenahan  atau  perbaikan  (corrective  or  remedial  justice), mengoreksi  setiap  ketidakseimbangan  dalam  komunitas  dengan  pemulihan  kesamaan dalam  hal  apapun  sebelum  kekeliruan  berlangsung.  Adanya  asas  keadilan  juga  harus diletakkan sebagai dasar dalam kepemilikkan dan pengelolaan tanah adat.

## 3. Upaya  Pemerintah  Dalam  Pemenuhan  hak-hak  Tanah  Masyarakat  Adat Lampung
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Yuniar  Hikmat  Ginanjar Selaku  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Provinsi  Lampung  bahwa  upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat lampung adalah dengan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.
Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi  Lampung  bahwa  Negara  telah  mewujudkan  janji  untuk  masyarakat  hukum
adat  dengan  menerbitkan  Peraturan  Meneteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014 tentang  Pedomana  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Adat.  Hal  tersebut  juga sekaligus menjamin adanya hak-hak masyarakat adat tidak hanya hak atas tanah, tetapi Negara  juga  mencoba  untuk  meberdayakan  masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia terkhususnya  di  Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Lampung  juga  membuat  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang kelembagaan Masayarakat Adat.
Di  dalam  16  kebijakan  paket  ekonomi  jokowi  salah  satu  nya  berbicara  tentang tanah  objek  reforma  agraria  (TORA),  yang  memberikan  distribusi  4,1  Juta  Hectar tanah  kepada  masayarakat  untuk  mengelolanya  tidak  menjawab  persoalan  para petani terkhusunya petani masyarakat adat, karena menurut Konsorsium Pembaruan Agararia  (KPA),  luas  tanah  4,1  Juta  Hectar  yang  di  distribusikan  dalam  program TORA mayoritas yang menikmati adalah korporasi-korporasi perkebunan besar yang ada di di Indonesia.
Hal-hal  diatas  ternyata  belum  mampu  mengakomodir  segala  permasalahan  hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung terbukti masih banyaknya konflik  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Masyarakat  Adat,  salah  satu  contohnya Masayarakat  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  tyang  pernah  menuntut  hak  ulayat berupa  pemanfaatan  lahan  perkebunan  tebu.  Kondisi  ini  tentunya  harus  menjadi evaluasi  Pemerintah  dalam  mengimplemntasikan  segala  hak  Masyarakat  adat  yang telah  dijamin  oleh  Konstitusi  Negara  demi  terciptanya  keadilan  bagi  Masyarakat Adat.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  diambil  simpulan bahwa; Mekanisme pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat hukum adat lampung  telah  diatur  di  dalam  Konstitusi  Negara,  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar 1945,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  Ketetapan  MPR  Nomor  IX  Tahun  2001,  Keputusan  MK  Nomor  35/PUU- X/2012, dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Faktor penghambat dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat  di  Lampung  ialah  masih  banyaknya  Undang-Undang  ataupun  kebijakan  yang mengalami  tumpang  tindih  satu  sama  yang  lain,  yang  menyebabkan  ketidakpastian hukum itu sendiri bagi Masyarakat Hukum Adat.
Upaya  Pemerintah  dalam  pemenuhan  hak-hak  Masyarakat  Adat  Lampung melalui  implementasi  Undang-Undang  maupun  kebijakan  belum  dilakukan  secara maksimal  untuk  mengakomodir  segala  permasalah  Masyarakat  Adat  Lampung, terkhusunya pada pengelolaan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Abdurrahman. 1980. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Alumni, Bandung.
Austin,  dalam  Otje  Salman  Soemadiningrat.  2002.  Rekonseptualisasi  Hukum  Adat Kontemporer, Alumni, Bandung.
Dominikus Rato, 2014, Hukum Adat di Indonesia, Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya. Dr.  Dominikus  Rato,  S.H.,  M.Si.,  2014.  Hukum  Adat  di  Indonesia,  Laksbang  Justitia,
Surabaya.
Hilman Hadikusuma. 1986. Antropologi Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
Husen  Alting.  2010. Dinamika  Hukum  Dalam  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat Hukum  Adat  Atas  Tanah  (Masa  lalu,  kini,  dan  Masa  Mendatang) ,  Laksbang  PRESSindo, Yogyakarta.
Lili Rasjidi dan Ira Tahania. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti., Bandung.
Lintje Anna Marpaung. 2018. Ilmu Negara, CV Andi Offset, Yogjakarta.
Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih. 1989. Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem
Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta.
Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Rikardo  Simarmata.  2006. Pengakuan  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia ,  United Nations Development Programme, Indonesia. Rosnidar Sembiring. 2021. Hukum Waris Adat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  H.  Abdurrahman.  2003.  Metode  penelitian hukum,  Rineka  Cipta, Jakarta
Sumitro. 2001. Konsep Pertanahan Nasional, Alfabeta, Bandung.
Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.
Tim  Pengajar  Hukum  Adat.  2000.  Hukum  Adat  (Hukum  Kebendaan  dan  Perikatan  Adat), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta .
Jurnal:
Anindya  Ismi  Setiyawati  dan  Tamsil.  2021.  Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Pengadilan Tinggi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.  397/PDT/2017/PT.DKI  Tentang Pertambangan  di  Kawasan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kabupaten  Kutai  Barat,  Jurnal Hukum Oktober, 2021.
Arina  Novizas  Shebubakar.  2019.    Hukum  Tanah  Adat/Ulayat.  Jurnal  Magister  Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1.
Erlina  B,  Bambang  Hartono,  Anggalana  dan  Melisa  Safitri.  2018.  Optimalisasi  Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Propinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9 Issue 2.
Hayatul  Ismi.  2012. Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
Lintje  Anna  Marpaung.  2006.  Pemberdayaan  Tokoh  Masyarakat  Sebagai  Cara  Memperkuat Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 43 Issue 4.
Mega  Dwi.  2018.  Wewenang  Tidak  Langsung  Negara  Terhaap  Hutan  Adat  Psca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jurnal Jurist Diction, Vol 1 No. 1.
Muhammad Marizal. 2022. Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Widya Pranata Hukum, Vol. 4 No. 2.
Tesya Veronika. 2021. Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Msyarakat Hukum Adat Ditinjau dari  Konsep  Hak  Menguasai  Oleh  Negara.  Jurnal  Humani  (Hukum  dan  Masyarakat Madani), Vol 11 No. 2.