## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN

## LEGAL LIABILITY TO NURSES IN FULFILLING OBLIGATIONS BASED ON NURSING CODE OF ETHICS

## Anwar Anwar
Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan anwar.parojai@gmail.com
Bruce Anzward Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum kepada perawat dalam pemenuhan kewajiban  dan  kode  etik  dalam  pelaksanaan  praktik keperawatan, serta  untuk mengetahui  dan  memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab kepada perawat yang tidak sesuai dengan kewajiban  dan  kode  etik  perawat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif, yaitu penelitian literatur berdasarkan data perpustakaan dan norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan  aturan  dalam  hukum  positif.  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  hal  ini  mengacu  pada  penerapan aturan hukum, yang mencakup hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini deskriptif, yang merupakan studi  yang  berusaha  untuk  menggambarkan  data  yang  dikumpulkan,  dan  akhirnya  untuk  mendapatkan kesimpulan dan saran dari masalah yang dipelajari. Sebagai hasil dari penelitian tersebut, kewenangan perawat adalah  hak  dan  otonomi  untuk  menyelenggarakan  praktik  keperawatan  dalam  melaksanakan  perawatan berdasarkan kemampuan tingkat pendidikan, kemampuan dan posisi. Tugas dan wewenang perawat diatur dan dilindungi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjelasan Undang-Undang nomor  38  tahun  2014,  Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tanggung jawab hukum yang dapat  terjadi  dalam  praktik  keperawatan  meliputi:  Pelanggaran  etika,  pertanggungjawaban  hukum  perdata, pertanggungjawaban  hukum  pidana,  dan  kewajiban  hukum  administratif.  Akuntabilitas  perawat  akan tergantung pada bentuk otoritas yang mereka miliki. Melanggar kewenangan delegasi yang merupakan fungsi saling bergantung yang dilanggar, perawat akan menanggung beban tanggung jawab bersama dengan dokter yang bertanggung jawab dan rumah sakit yang menyediakan tugas.

## Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perawat, Kode Etik Keperawatan

## Abstract
The  purpose of this research is to know is  legal liability to nurses in the fulfillment of obligations and codes of ethics in the implementation of nursing practices, as well as to  know and provide an overview of the factors that affectlegal liability to nurses who are not in accordance with the obligations and codes of ethics of nurses. The  research  method  used  is  a  normative  juridical  research  method,  namely  literature  research  based  on library  data  and  written  legal  norms  by  reviewing  the  application  of  rules  in  positive  law.  The  research conducted in this regard refers to the application of legal rules, which include applicable laws and regulations. This research is  descriptive,  which is  a  study  that seeks to describe  a  collected  data,  and  ultimately to get conclusions and suggestions of the problems studied. As a result of the research, the authority of nurses is the right and autonomy to organize nursing practices in carrying out nursing care based on the ability of education level, ability and position. The duties and authorities of nurses are regulated and protected by the Regulation
of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 of 2019 concerning the Explanation of Law number 38 of 2014, Law Republik  Indonesia  number 36 of 2009 on Health, Law number 36 of 2014 on Health Personnel.  Legal  responsibilities  that  can  occur  in  nursing  practices  include:  Ethical  violations,  civil  law liability, criminal law liability, and administrative law liability. The accountability of nurses will depend on the  form  of  authority  they  have.  In  violation  of  the  authority  of  the  delegation  which  is  an  interdependent function that is violated, the nurse will bear the burden of the responsibility together with the doctor in charge and the hospital that provides the task.
Keywords: Legal Liability, Nurses, Nursing Code of Ethics

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum negara yang berlandaskan pada norm ground atau Norma Umum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia merupakan negara hukum”, dalam hal ini Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum ( Rechstaat ) tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( Machtsstaat ). 1
Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  mengatur  hak-hak pasien antara lain: huruf c setiap pasien memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; huruf (n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah  Sakit;  bahkan  dalam  pasal  yang  sama  juga  disebutkan  bahwa  setiap  pasien  berhak  untuk menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit  apabila  Rumah  Sakit  diduga  memberikan  pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung  baik  kepada  individu,  keluarga  dan  masyarakat.  Sebagai  salah  satu  tenaga  profesional, keperawatan  menjalankan  dan  melaksanakan  kegiatan  praktek  keperawatan  dengan  mengunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dimana ciri sebagai profesi  adalah  mempunyai body  of  knowledge yang  dapat  diuji  kebenarannya  serta  ilmunya  dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung 2
Berdasrakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 16 huruf (e) menyebutkan, dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai pelaksana tugas  berdasarkan  pelimpahan  wewenang.  Pasal  27  menjelaskan  Tugas  sebagai  pelaksana  tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (e) dilaksanakan berdasarkan:  a.  pelimpahan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan  medis  dari  dokter  dan  evaluasi pelaksanaannya;  atau  b.  dalam  rangka  pelaksanaan  program  pemerintah.  Selanjutnya  penjelasan tetang tugas pendelgasian dan mandate ditur dalam pasla 28, 29, 31, dan 31.
Ketika  perawat  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik,  maka  perawat  dapat memperoleh haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang mengemukakan bahwa
"Perawat  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi atau penyakit pasien, agar perawat tidak melakukan
1 Suganda Wahyudin Munanda, 2017, Hukum Kedokteran, Bandung: Alfabet, hlm 3.
2 Amir & Hanafiah, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , edisi ketiga: Jakarta: EGC, hlm.15.
kesalahan/kelalaian dalam menentukan diagnosa penyakit pasien dan tidak salah menentukan obat yang akan diberikan padanaya, menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan serta perawat berhak mendapatkan imbalan jasa dari pasien yang dilayani”.
Berdasarkan penjelasan tersebut, perawat dapat melaksanakan standar pelayanan keperawatan yang apabila terjadi kesalahan dapat dimintai pertanggung jawabannya. Karena itulah, adanya hak dan  kewajiban  perawat  memiliki  hubungan  dengan  masyarakat  dan  dilindungi  oleh  hukum,  dan perawat wajib untuk mentaati hubungan tersebut.
Berdasarkan konteks landasan umum di atas penulis melihat suatu fenomena hukum atau fakta yang yang terjadi pada tahun 2017 dimana terdapat Keluarga pasien menggugat Rumah Sakit Umum Daerah dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapam karena dugaan malpraktek.
Mereka pun menempuh  jalur hukum dan menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan didampingi advokat Jonson Siburian SH dan Rosa SH, dalam sidang putusan perkara nomor 106/PDt G/2017  PN  Bppn  yang  dibacakan  dihadapan  majelis,  majelis  hakim  menerima  gugatan  keluarga pasien atas nama almarhum Uche, warga Km 9, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.
Hakim  mengabulkan  gugatan  di  antaranya,  membayar  ganti  rugi  biaya  pengobatan  yang keseluruhan berjumlah Rp 4.501.700. Majelis hakim juga memutuskan bahwa prosedur penanganan medis terhadap almarhum Uche  termasuk perbuatan melawan hukum (PMH).
Tuntutan hukum ini berawal Ketika keluarga pasien merasa ada kesalahan pemberian obat dari tim medis RSKD.  Berdasarkan kronologis dan hasil investigasi tim medis, kemungkinan kematian bukan  disebabkan  kesalahan  pemberian  obat  namun  kematian  disebabkan  karena  tersedak (tersumbatnya jalan napas oleh makanana yang dimakan pasien).
Kronologis kejadian pasien diberi makan dan minum obat oleh keluarga tanpa sepengetahuan petugas.  Dimana  seharusnya  pasien  masih  menjalani  protokol  puasa  (pemabatasan  intake  lewat mulut). Pasien di infus dan menggunakan selang lewat hidung untuk pemberian makan dan minum,
Tuntutan keluarga terhadap rumah sakit berupa adanya kelalaian rumah sakit yang memberikan obat tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berupa kesalahan pemberian obat yang diresepkan dokter berbeda dengan obat yang diberikan oleh apotik yang kemudian diminumkan oleh keluarga ke pasien.
Dari  kronologis,  kejadian  tidak  diharapkan  (KTD)  berawal  ketika  dokter  penanggung  jawab (DPJP)  menulis  di  rekam  medis  pasien  instruksi  pemberian  suplemen  Albumin  vit,  maksudnya albumin  sachet  namun  tidak  ditulis  lengkap,  Perawat  ruangan  yang  membaca  tulisan  tersebut kemudian  menulis  permintaan  obat  ke  depo  farmasi  dengan  menulis  ulang  sesuai  yang  tertulis  di rekam medis pasien.
Berdasarkan    pemaparan  berbagai  aturan  hukum  dan  fenomena    hukum  diatas  jelas  bahwa sebenarnya peraturan sudah banyak mengatur tentang tugas dan tanggunggung jawab tenaga medis dan tenaga keperawatan sampai ke sangsi hukumnya di Indonesia. Namun meskipun sudah banyak produk hukum yang ada. Masih banyak juga kita temui potensi pelanggaran hukum di lapangan, oleh karena  itu  penelti  mengambil  judul  “Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Perawat  Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan”.

## B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas mengenai Pertanggungjawaban Hukum  terhadap  Perawat  Dalam  Pemenuhan  Kewajiban  dan  Kode  Etik  dalam  Praktik Keperawatan, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  perawat  dalam  pemenuhan  kewajiban  dan kode etik dalam praktik keperawatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap perawat yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kode etik perawat?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis-normatif,  pendekatan  ini digunakan untuk mengungkap apakah tenaga medis yaitu perawat dapat bertanggungjawab penuh atas  terjadinya  pelimpahan  tugas  dan  wewenang  terkait  rekam  medis  dan  sejenisnya  hal  ini nantinya akan diketahui fungsi dan peran dari perawat sehingga tercapai suatu kesadaran dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga medis lainnya.

## D. Tinjauan Pustaka
a. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum
Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum,  maka  dengan  adanya  tanggung  jawab  hukum akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  subyek  hukum.  Oleh  karena  tanggung  jawab hukum  merupakan  suatu  prinsip  yang  ditimbulkan  adanya  hubungan  hukum  yang  harus dilaksanakan.  Berdasarkan  prespektif  hukum,  dalam  kehidupan  sehari-hari  dikenal  istilah pergaulan hukum (rechtsverkeer), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (rechtshandeling)  dan  hubungan  hukum  (rechtbetrekking)  antar  subjek  hukum.  Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum  atau  lebih,  yang  masing-masing  diikat  hak  dan  kewajiban  (rechten  en  plichten). Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  pergaulan  hukum  agar  masing-masing  subjek  hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu,  hukum  juga  difungsikan  sebagai  instrumen  perlindungan  (bescherming)  bagi  subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum.  Ketika  ada  subjek  hukum  yang  melalaikan  kewajiban  hukum  yang  seharusnya dijalankan  atau  melanggar  hak  itu  dibebani  tanggung  jawab  dan  dituntut  memulihkan  atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukan kepada setiap subjek hukum yang mellanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah 3 .
Konsep  tanggung  jawab  hukum  berkaitan  erat  dengan  konsep  hak  dan  kewajiban. Konsep  hak  merupakan  suatu  konsep  yang  menekankan  pada  pengertian  hak  yang berpasangan  dengan  pengertian  kewajiban.  Pendapat  yang  umum  mengatakan  bahwa  hak
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55
pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subjek  berarti  bahwa  dia bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan. 4 Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 5 Sedangkan, menurut  Titik  Triwulan  Pertanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban. 6
b. Tinjauan Tentang Pengertian Perawat
Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku 7 , dalam UU RI No. 23 tahun 1992 tentang  Kesehatan,  perawat  adalah  mereka  yang  memiliki  kemampuan  dan  kewenangan melakukan  tindakan  keperawatan  berdasarkan  ilmu  yang  dimiliki  diperoleh  melalui pendidikan keperawatan, sedangkan Menurut ICN (International Council of Nursing) tahun 1965,  Perawat  adalah  seseorang  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan  keperawatan  yang memenuhi  syarat  serta  berwenang  di  negeri  bersangkutan  untuk  memberikan  pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perawat  adalah  tenaga  profesional  yang  mempunyai  kemampuan,  tanggung  jawab  dan kewenangan dalam melaksanakan dan memberikan perawatan kepada pasien yang mengalami masalah Kesehatan.
c. Tinjauan Tentang Kode Etik Perawat
Masing-masing  profesi  mempunyai  dasar  pemikiran  tentang  etik  yang  berbeda.  Hal  ini disebabkan  oleh  bentuk  intervensi  profesinya  berbeda.  Profesi  keperawatan  bentuk intervensinya  adalah care dan  peduli.  Dengan  demikian  segala  prinsip-prinsip  etik  yang digunakan  oleh  profesi  keperawatan  adalah  dalam  rangka  memenuhi  kepedulian.    Dalam konteks  kepedulian  subjek  yang  berinteraksi  diwujudkan  dalam  bentuk  relasi.  Relasi  ini terjadi  antara  perawat  dengan  pasien,  perawat  dengan  perawat,  perawat  dengan  organisasi tempat ia bekerja dan perawat dengan masyarakat luas. Bila antara subjek yang berelasi saling menghargai dan tidak ada yang mendominasi, maka akan tercapai kebahagiaan, Namun bila ada  subjek  yang  mendominasi,  maka  akan  terjadi  masalah  etik  yang  berarti  syarat-syarat untuk menjadi peduli tidak lagi terpenuhi. Peduli pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 (empat) unsur utama : 8
4 Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum https://id.linkedin.com/ diakses pada tanggal 29 Desember 2021
5 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab
6 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010,Hlm. 48.
7 Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2001
8 Komite Keperawatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kode Etik Keperawatan, Padang, 2017 Hlm. 3-4
a. Respect to others , bertujuan untuk menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi  adalah  perawat  dengan  pasien,  atau  antar  subjek  lainnya.  Contoh  setiap perawat  memulai  tugasnya  hendaklah  mengenalkan  diri  pada  pasien.  Apabila pasien  sudah  kenal  dengan  perawat,  maka  perawat  hendaklah  menyampaikan bahwa ia yang akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Demikian juga saat jam kerja  berakhir,  perawat  berpamitan  pada  pasien.  Inilah  contoh  nyata  bagaimana sikap perawat menghargai pasien.
b. Compassion ,secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  rasa  iba.  Rasa  iba  ini  juga dapat  diartikan sebagai rasa sayang pada pasien. ,p.asa sayang ini dapat dipelajari dengan  cara  melihat  wajah  pasien.  Pada  wajah  pasien  tergambarlah  penderitaan akibat sakit yang dialami. Wajah akan memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kenalilah wajah pasien. Dari wajah ini akan menimbulkan belas kasih dari yang melihatnya.
c. Advocacy ,  berarti  melindungi.  Melindungi  pasien  supaya  selamat  berada  dalam asuhan  keperawatan  pasien.  Advocacy  dapat  dilakukan  dengan  cara  menjamin intervensi  yang  diberikan  perawat  agar  selalu  aman.  Hal  ini  dapat  diperoleh  bila perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat  memiliki  kompetensi,  maka  ia  tidak  layak  diberi  penugasan  untuk intervensi tersebut.
d. Intimacy ,adalah kedekatan, perawat terhadap pasien sangat dekat sekali. Dari mulai pasien  kontak  dengan  perawat,  pasien  akan  selalu  berada  dibawah  pengawasan perawat.  Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal  dunia, Sedemikian dekatnya;  sehingga  dekat  ini  digambarkan  sebagai  ibu  dekat  dengan  anaknya. Keempat unsur inilah diturunkan kode etik keperawatan.
Selain empat unsur utama etik keperawatan yang sudah dijelaskan, ada unsur lain yang menjadi pertimbangan. Unsur lain itu adalah benejicence, non-maleficience , justice yang disampaikan oleh Hippocrates (400-300 SM). Kemudian Beauchamp & Childress (1969) menambahkan dengan autonomy yang banyak terkait dengan Informed Coneen.

## II. PEMBAHASAN
Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini  menunjukan  bahwa  perawat  professional  menampilkan  kinerja  secara  hati-hati,  teliti  dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. Klien merasa yakin bahwa perawat bertanggung jawab dan  memiliki  kemampuan,  pengetahuan  dan  keahlian  yang  relevan  dengan  disiplin  ilmunya. Kepercayaan tumbuh dalam diri klien, karena kecemasan akan muncul bila klien merasa tidak yakin  bahwa  perawat  yang  merawatnya  kurang  terampil,  pendidikannya  tidak  memadai  dan kurang  berpengalaman.  Klien  tidak  yakin  bahwa  perawat  memiliki  integritas  dalam  sikap, keterampilan, pengetahuan ( integrity ) dan kompetensi. 9
Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Sumber daya  di  bidang  kesehatan  adalah  segala  bentuk  dana,  tenaga,  perbekalan  kesehatan,  sediaan
9 Iyus Yosep, 2018, Jurnal “ Tanggung Jawab (Responsibility) Dan Tanggung Gugat (Accountability) Perawat Dalam Sudut Pandang Etik di akses pada tanggal 20 juli 2020 dari https://skripsistikes.files.wordpress.com/2009/08/32.pdf
farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa  “Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan  pasal  11 dikatakan bahwa Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam 12 jenis tenaga Kesehatan dan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam undang-undang tersebeut adalah tenaga Keperawatan. Masih  berdasarkan  undang-undang  tersebut  pada  pasal  58  ayat  (1)  tenaga  perawat  sebagai tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
a) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
b) Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c) Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
d) Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
e) Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya perawat Menurut Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yang dimaksud perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik dalam negeri maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  menjalankan tugas dan wewenang profesi, maka perawat harus berhaluan  pada pasal 29, dinyatakan: Ayat (1)  Dalam  menyelenggarakan  Praktik  Keperawatan,  Perawat  bertugas  sebagai:  pemberi asuhan  keperawatan,  penyuluh  dan  konselor  bagi  klien,  pengelola  pelayanan  keperawatan, peneliti  keperawatan,  pelaksana  tugas  berdasarkan  pelimpahan  wewenang,  dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, serta pada ayat (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri sendiri., ayat (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.
Selanjutnya  Kewenangan  Perawat  dalam  menjalankan  tugas  dan  profesinya  secara prinsip  diatur dalam   Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer  38 tahun 2018 tentang Keperawatan.
Pasal 16 dalam peraturan Menteri tersebut berbunyi Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
a. pemberi Asuhan Keperawatan;
b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
d. peneliti Keperawatan;
e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang;
Selanjutnya  dalam    Pasal  17  Perawat  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pemberi  Asuhan Keperawatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  huruf    (a)  di  bidang  upaya  kesehatan perorangan,  Perawat  berwenang:  (a)  melakukan  pengkajian  Keperawatan  secara  holistik;  (b) menetapkan  diagnosis  Keperawatan;  (c)  merencanakan  tindakan  Keperawatan;  (d)  melaksanakan tindakan  Keperawatan;  (e)  mengevaluasi  hasil  tindakan  Keperawatan;  (f)  melakukan  rujukan;  (g) memberikan  tindakan  pada  keadaan  gawat  darurat  sesuai  dengan  kompetensi;  (h)  memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter; (i) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;  dan  (j)  melakukan  penatalaksanaan  pemberian  obat  kepada  Klien  sesuai  dengan  resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
Pasal  27  dalam  peraturan  tersebut  berbunyi  Tugas  sebagai  pelaksana  tugas  berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan berdasarkan:  (1) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau (2) dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
Secara lengkap terkait pelimpahan wewenang dibahas dalam Pasal 28
1) Pelimpahan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan  medis  dari  dokter  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 huruf (a) dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau mandat.
2) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.
3) Pelimpahan  wewenang  secara  mandat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang.
4) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
5) Pelimpahan  wewenang  secara  delegatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat diberikan kepada Perawat Profesi atau Perawat Vokasi terlatih.
6) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensinya.
7) Jenis  tindakan  medis  dalam  pelimpahan  wewenang  secara  mandat  meliputi  tindakan:  (a) memberikan terapi parenteral; (b) menjahit luka; (c) dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi Perawat
8) Jenis  tindakan  medis  dalam  pelimpahan  wewenang  secara  delegatif  meliputi  tindakan:  (a) memasang  infus;  (b)  menyuntik;  (c)  imunisasi  dasar;  dan  (e)tindakan  medis  lainnya  yang dilakukan sesuai dengan kompetensi Perawat.
9) Jenis  tindakan  medis  lainnya  dalam  pelimpahan  wewenang  secara  mandat  atau  delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf d ditetapkan oleh: (a) pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit atas usulan  komite  medik  dan  komite  keperawatan;  dan  (b)  kepala  dinas  kesehatan  Pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di pusat kesehatan  masyarakat  dan/atau  klinik  atas  usul  kepala  pusat  kesehatan  masyarakat  dan/atau pimpinan klinik.
10) Dalam hal di rumah sakit belum terbentuk komite medik atau komite keperawatan, penetapan jenis tindakan medis lainnya dilakukan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan usulan pejabat yang membidangi Keperawatan dan pejabat yang membidangi pelayanan medik di rumah sakit Sementara itu ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 26 tahun 2019. Perawat  mempunyai  kewajiban  antara  lain  menjaga  kerahasiaan  kesehatan  Klien;  memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; melengkapi sarana dan prasarana  Pelayanan  Keperawatan  sesuai  dengan  standar  Pelayanan  Keperawatan  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  bagi  Perawat  yang  menjalankan  praktik  mandiri;  memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masih dalam peraturan tersebut dikatakan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah.
Dengan  demikian  perawat  melaksanakan  standar  pelayanan  keperawatan,  sehingga  bila terjadi suatu kesalahan/kelalaian, maka perawat dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, lahirnya hak  dan  kewajiban  perawat,  maka  hubungan  anggota  masyarakat  dilindungi  oleh  hukum,  maka mereka harus mentaati hubungan hukum ini. Kehendak untuk mentaati hubungan hukum ini disebut tanggung jawab hukum (legal  liability). Tanggung jawab hukum  dimaksudkan sebagai  ketentuan- ketentuan  hukum.  Seorang  perawat  dalam  memberikan  jasa  pelayanan  asuhan  keperawatn kemungkinan melakukan kesalahan/kelalaian. Hal ini akan menimbulkan tuntutan terhadap perawat oleh pasien maupun keluarganya agar perawat bertanggung jawab .
Apabila  perawat  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik,  maka  perawat  berhak memperoleh haknya sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyatakan bahwa
“Perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi atau penyakit pasien, agar perawat tidak melakukan kesalahan/kelalaian dalam menentukan diagnosa penyakit pasien dan tidak salah menentukan obat yang akan diberikan padanaya, menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan  serta  perawat  berhak  mendapatkan  imbalan  jasa  dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh pasien dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar”

## A. Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Pelanggaran Etik Keperawatan

## 1. Pelanggaran Etik
Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan  benar  dan  baik,  serta  yang  tidak  benar  dan  tidak  baik  bagi  profesi.  Kode  etik perawat adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi  kerangka  kerja  untuk  membuat  keputusan  keperawatan.  Aturan  yang  berlaku  untuk seorang perawat  Indonesia dalam melaksanakan tugas serta fungsi perawat  adalah kode  etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian akan pelanggaran kode etik dapat dihindarkan dan diminimalisasi.
Etik  keperawatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan. Selain bermanfaat  bagi  perawat,  etik  juga bermanfaat  bagi  tim  kesehatan lainnya dan bagi penerima pelayanan kesehatan. Etik keperawatan ini juga bermanfaat bagi rumah sakit terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
Perawat yang berada di samping pasien selama 24 jam memiliki peran penting terhadap segala sesuatu yang terjadi pada pasien. Meskipun perawat sering berada di samping pasien, interaksi antara perawat dengan pasien perlu diperbaiki kembali. Terkadang walaupun perawat berada disamping pasien selama 24 jam, masih ada beberapa perawat yang mengabaikan etik keperawatan terhadap pasien.
Berangkat dari hal semacam inilah menjadi penyebab lahirnya pelanggaran kode etik keperawatan, yaitu perawat sebagai profesi tenaga pelayanan keperawatan kurang memahami apa arti dari kode etik keperawatan, sehingga berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu,  sebagai  perawat  harus  memahami  pentingnya  kode  etik  keperawatan  agar  dapat memberikan pelayanan yang baik kepada klien.
Berdasarkan    Buku  Standar  Kode  Etik  Keperawatan,  disebutkan  beberapa  jenis pelanggaran etik keperawatan, antara lain: 10
a. Pelanggaran ringan
Meliputi  :  melalaikan  tugas;  berperilaku  tidak  menyenangkan  penderita  atau  keluarga; tidak  bersikap  sopan  saat  berada  dalam  ruang  perawatan;  tidak  berpenampilan  rapi; menjawab telepon tanpa menyebutkan  identitas; dan berbicara kasar dan mendiskreditkan teman sejawat dihadapan  umum/forum.
b. Pelanggaran sedang,
Meliputi : meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarganya untuk kepentingan pribadi atau kelompok; memukul pasien dengan sengaja; bagi perawat yang sudah menikah dilarang menjalin cinta dengan pasien dan keluarganya, suami atau teman sejawat;  menyalahgunakan  uang  perawatan  atau  pengobatan  pasien  untuk  kepentingan pribadi  atau  kelompok;  merokok  dan  berjudi  di  lingkungan  rumah  sakit  saat  memakai seragam    perawat;  menceritakan  aib  teman  seprofesi  atau  menjelekkan  profesi  perawat dihadapan profesi lain; dan melakukan pelanggaran etik ringan (minimal 3 kali).
c. Pelanggaran berat,
Meliputi  :  melakukan  tindakan  keperawatan  tanpa  mengikuti  prosedur  sehingga penderitaan pasien bertambah parah bahkan meninggal;  salah memberikan obat sehingga berakibat fatal bagi  pasien;  membiarkan pasien  dalam keadaan sakit parah atau sakratul maut tanpa memberikan pertolongan; berjudi atau meminum minuman beralkohol sampai mabuk  diruangan  perawatan;  menodai  kehormatan  pasien;  memukul  atau  berbuat kekerasan pada pasien dengan sengaja sampai terjadi cacat fisik; menyalahgunakan obat pasien  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok;  dan  menjelekkan  dan/atau  membuat cerita hoax mengenai profesi keperawatan pada profesi lain dalam forum, media cetak. Adapun sanksi untuk pelanggaran etik keperawatan terbagi atas :
a. Sanksi pelanggaran ringan, yaitu dengan :
1) Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2) Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan.
b. Sanksi pelanggaran sedang, yaitu dengan :
1) Harus  mengembalikan  barang  atau  uang  yang  diminta  kepada  pasien  atau keluarganya;
2) Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan;
3) Membuat  surat  pernyataan  diatas  kertas  segel  bermaterai  tidak  akan mengulanginya lagi.
c. Sanksi pelanggaran berat, yaitu dengan :
1) Harus meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan;
2) Membuat  surat  pernyataan  diatas  kertas  segel  bermaterai  tidak  akan mengulanginya lagi;
3) Dilaporkan kepada pihak kepolisian;
4) Diberhentikan dari kedinasan dengan tidak hormat.

## 2. Peratanggungjawaban Hukum Perdata
Selanjutnya, tanggung jawab hukum perawat dapat ditinjau dari pembidangan hukum itu sendiri. Bila ditinjau berdasarkan hukum administrasi negara, maka tanggung jawab hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. Bila tanggung jawab hukum itu  berdasarkan  hukum  perdata,  maka  unsur  terkait  adalah  ada  tidaknya  suatu  perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi  dan  bila  bersumber  pada  hukum  pidana  maka  unsurnya adalah ada tidaknya suatu kesalahan terhadap perbuatan yang harus/tidak seharusnya dilakukan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Tanggung jawab perawat akan bergantung pada bentuk kewenangan yang dimiliki. Pada pelanggaran kewenangan atribusi yang merupakan fungsi independennya perawat, maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul beban  pertanggungjawabannya  sendiri.  Contoh  kasus,  bila  seorang  perawat  melakukan kesalahan  ketika  melakukan  tindakan  pemberian  makan  pasien  tersedak  dan  masuk  saluran napas  yang  kemudian  menyebabkan  pasien  masuk  ICU.  Sementara  apabila  fungsi interdependen  yang  dilanggar  maka  perawat  akan  memikul  beban  tanggungjawab  tersebut bersama-sama  dengan  dokter  penanggungjawab  dan  rumah  sakit  yang  memberikan  tugas tersebut. Contoh kasus, apabila terjadi kesalahan ketika melakukan tindakan pemberian injeksi dan kemudian yang mengakibatkan pasien syok.
Tanggung  jawab  hukum  di  bidang  perdata  akan  bersumber  pada  perbuatan  melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan  fungsi perawat.  Tindakan perawat  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan melawan  hukum  apabila  terpenuhinya  unsur-unsur  yang  tertuang  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata,  yakni  adanya  kerugian  nyata  yang  diderita  sebagai  akibat  langsung  dari  perbuatan tersebut. Sementara tanggung jawab dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
Tanggung jawab perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUH Perdata, maka dapat dikatagorikan ke dalam empat prinsip sebagai berikut 11 :
a. Tanggung jawab langsung berdasarkan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1366 BW Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pasien  maka  ia  wajib  memikul tanggung jawabnya secara langsung;
b. Tanggung jawab dengan asas respondeat superior atau let's the master answer maupun khusus di ruang bedah dengan asas the captain of ship melalui Pasal 1367 BW. Dalam hal ini tanggung jawab akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan fungsi interdependen perawat. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah  dokter/rumah  sakit,  maka  perawat  akan  bersama-sama  bertanggung  gugat kepada kerugian yang menimpa pasien;
c. Tanggung  jawab  dengan  asas zaakwarneming berdasarkan  Pasal  1354  BW Dalam hal ini konsep tanggung jawab terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada dalam kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu. Perlindungan hukum dalam tindakan zaarneming perawat tersebut tertuang dalam Pasal 16, Pasal 30, dan  Pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer  38 tahun 2018 tentang Keperawatan.
Tanggung  jawab  karena  gugatan  wanprestasi  berdasarkan  Pasal  1234  BW  Dalam wanprestasi  seorang  peraawat  akan  dimintai  pertanggungjawaban  apabila  terpenuhi  unsur- unsur wanprestasi, yaitu:
a. Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali
Dalam konteks ini apabila seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi independen, interdependen maupun dependen.
b. Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat
Dalam  hal  ini  apabila  kewajiban  sesuai  fungsi  tersebut  dilakukan  terlambat  yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Contoh kasus seorang perawat yang tidak mengganti balutan luka pasien yang sudah menunjukkan balutan kotor dan mengeluarkan cairan yang banyak  sehingga  Tindakan  tersebut  megakibatkan  pasien  mengalami  infeksi  sekunder akibat penggantian balutan yang terlambat
c. Mengerjakan  kewajiban  tetapi  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya;  suatu  tugas  yang dikerjakan asal-asalan. Sebagai contoh seorang perawat yang melakukan perawatan luka tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) misal luka harusnya dibersihkan dibuang jaringan mati di cuci dengan cairan pembersih luka lalu di tutup kasa. Ini hanya di siram tanpa dibuang jaringan matinya langsung ditutup, mengakibatkan luka infeksi
11 Baiq Setiani, 2018, Jurnal Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal  Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam  Praktik  Keperawatan di  akses  dari  http://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154  pada  tanggal  10 Agustus 20020
d. Mengerjakan  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan;  dalam  hal  ini  apabila  seorang perawat  melakukan  tindakan  medis  yang  tidak  mendapat  delegasi  dari  dokter,  seperti menyuntik pasien tanpa perintah, memberi obat herbal kepada pasien tanpa sepengetahun DPJP.
Penjelasan  di  atas  mengemukakan  bahwa  apabila  perawat  terbukti  memenuhi  unsur wanprestasi, maka tanggung jawab itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan.

## 3. Peratanggungjawaban Hukum Pidana
Sementara  dari  aspek  pertanggungjawaban  hukum  pidana,  seorang  perawat  dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
a. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan  kesehatan  di  luar  kewenangan  yang  tertuang  dalam  Pasal  16  sampai  dengan Pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang  nomer    38  tahun  2014  tentang  Keperawatan  yang  mengatur  tugas  dan kewenangan perawat.
b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang perawat yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan secara kemampuan, telah mendapat pendidikan dan pelatihan  untuk  itu.  Artinya  seorang  perawat  yang  menyadari  bahwa  tindakannya  dapat merugikan pasien
c. Adanya  kesalahan  ( schuld )  berupa  kesengajaan  ( dolus )  atau  karena  kealpaan  ( culpa )  . Kesalahan disini bergantung pada niat (sengaja) atau hanya karena lalai. Apabila tindakan tersebut  dilakukan  karena  niat  dan  ada  unsur  kesengajaan,  maka  perawat  yang bersangkutan akan dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana.
d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar seperti resiko yang melekat dalam tindakan yang dilakukan.
Asuhan  keperawatan  yang  diberikan  kepada  pasien  bertujuan  untuk  meningkatkan kondisi kesehatan, namun demikian adakalanya perawat dalam melaksanakan tugasnya tidak memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi tindakannya justru memperburuk keadaan pasien atau menyebabkan pasien cacat bahkan meninggal dunia.
Aspek hukum pidana dalam upaya pelayanan kesehatan oleh perawat berkaitan dengan tanggung jawab perawat dalam upaya pelayanan kesehatan. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan  erat  dengan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  manusia  yang termasuk dalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
4. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi
Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi penyelenggaraan praktik perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang  nomer    38  tahun  2018  tentang  Keperawatan  telah  memberikan  ketentuan administrasi  yang  wajib  ditaati  perawat  yakni 12 :  Pasal  4  (1)  wajib  memiliki  STRP  dalam melakukan  Praktik,  (2)  Untuk  memperoleh  STRP  tersebut  Perawat  harus  memiliki  sertifikat
12 Penjelasan Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2018
kompetensi  atau  sertifikat  profesi  dan  persyaratan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  (3)  STRP  sebagaimana  dimaksud  berlaku  selama  5  (lima)  tahun.  Pasal Pasal 7 (1)  Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan wajib memiliki SIPP, (2)  SIPP diberikan  kepada  Perawat  yang  telah  memiliki  STRP,  (3)   SIPP  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah kabupaten/kota, (4)  SIPP berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (5)  SIPP sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
Berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan nomer 26  tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  nomer    38  tahun  2018  tentang Keperawatan. Sanksi tidak diatur pada Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019  namun kita bisa berpatokan pada peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-undang nomer  38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
Pada pasal 58 ayat (1) Undang-undang nomer  38 tahun 2014 tentang Keperawatan Setiap orang yang melanggar ketentuan  berupa 13 :  tidak memiliki STR/STRP ,  tidak memasang papan nama  praktek  Mandiri,  tidak  melakukan  evaluasi  kompetensi  maka  akan  dikenai  sanksi administratif. Sanksi administrative berupa: (1) Teguran lisan, (2) Peringatan tertulis, (3) Denda administratif; dan/atau Pencabutan izin.. Hal senada juga diatur pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Menteri dapat mengambil tindakan adminnistratif  terhadap  tenaga  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  kessehatan  yang  melanggar ketentuan sesuai yang diatur dalam undang-undang.

## III.PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,    maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Tanggung jawab perawat sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan  kewajibannya  telah  diatur  dan  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun  2014  Tentang  keperawatan,  dan  Peraturan  Menteri  kesehatan  Republik  Indonesia Nomer  26  tahun  2019.  Pertanggungjawaban  hokum  perawat  dalam  pelayanan  praktik keperawatan di rumah sakit dapat dibagi menjadi 4 (empatt) yaitu:  tanggung jawab sesuai kode  etik  keperawatan,  tanggung  jawab  perdata,  tanggung  jawab  pidana,  dan  tanggung jawab administrative.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  perawat  yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kode etik perawat antara lain:
a. Pelimpahan  Wewenang  berupa  pelimpahan  tugas  yang  diberikan  dokter  ke  perawat berpotensi menimbulkan pekerjaan yang tumpah tindih sehingga perawat justru sibuk mengerjakan atau lebih banyak mengerjakan tugas limpah daripada tugas mandiri dari perawat itu sendiri.
b. Beban kerja yang berlebihan
Beban kerja berlebih ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
1) Pekerjaan non keperawatan
13 Penjelasan Undang-undang nomer  38 tahun 2014 tentang Keperawatan
Hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di RSKD Balikpapan,  masih  banyak  pekerjaan  non  keperawatan  yang  dilaksanakan  oleh perawat yang berkontribusi menambah beban pekerjaan. Perawat terbebani dengan pekerjaan yang bukan menjadi otoritasnya.
2) Jumlah sumber daya manusia (SDM) keperawatan Kondisi  tenaga  Keperawatan  di  RSKD  yang  kurang  dari  jumlah  ideal  perawat dengan jumlah pasien dirawat di RSKD Balikpapan merupakan elemen dari sistem yang  dapat  menghambat  pencapaian  pelaksanaan  wewenang  dan  kewajiban perawat dalam pemenuhan kewajiban dalam kode etik keperawatan
3) Pengetahuan ( knowlogde)
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh perkembangan  ilmu  pengetahuan  tenaga  keperawatan  dalam  rangka  pemberian pelayanan yang bermutu. Salah satu pengetahuan penting yang wajib dimiliki oleh perawat adalah hukum yang mengatur dan melindungi mereka dalam melaksanakan pelayanan keperawatan.
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  Untuk  menghadapi konsekuensi  hukum  sebagai  bentuk  pertanggunjawaban  hukum  dalam  rangka  pemenuhan kewajiban dan kode etik keperawatan  maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :
1. Bidang  Keperawatan  dan  Komite  Keperawatan  bekerjasama  dengan  organisasi  profesi Perawat (PPNI) Perlu melakukan sosialisasi hukum kesehatan bagi tenaga perawat terutama peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perawat  dalam  rangka  mencegah terjadinya  tuntutan  hukum  yang  berpotensi  merugikan  masyarakat,  institusi,  maupun perawat itu sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan.
2. Manajemen  Rumah  Sakit  Umum  dr  Kanujoso  Djatiwibowo  (RSKD)  Balikpapan  perlu membuat  kebijakan  yang  jelas  tentang  batasan  tanggungjawab  dan  wewenang  masing- masing profesi terutama dokter dan perawat agar dalam melakukan tugasnya perawat tidak terbebani oleh tugas limpah yang terlalu banyak.
3. Manajemen  Rumah  Sakit  Umum  dr  Kanujoso  Djatiwibowo  (RSKD)  Perlu  membuat kebijakan  yang  berorientasi  kepada  pemenuhan  sumberdaya  keperawatan  profesional. Program tersebut berupa sistem pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan secara periodic guna  tercapainya  tenaga  perawat  profesional  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan  skill yang mumpuni untuk menciptakan pelayanan keperawatan yang aman bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Suganda Wahyudin Munanda, 2017, Hukum Kedokteran, Bandung: Alfabet, hlm 3. Amir & Hanafiah, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , edisi ketiga: Jakarta: EGC, hlm.15. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55 Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010,Hlm.
48.
Komite Keperawatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kode Etik Keperawatan, Padang, 2017 Hlm. 3-4 Iyus Yosep, 2018, Jurnal “ Tanggung Jawab (Responsibility) Dan Tanggung Gugat (Accountability) Perawat Dalam Sudut Pandang Etik
Baiq Setiani, 2018, Jurnal Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal  Pemenuhan Kewajiban Dan

## A. Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia; Undang-Undang  No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2019 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2001