DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1266
Vol. 5, No. 1, April 2024, pp. 23-35

## KAJIAN EMPIRIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PENULIS 1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso,
4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi  umum,  dan  belanja  modal  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2019-2022.  Populasi  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus atau total sampling yang artinya seluruh populasi dijadikan sampel penelitian yaitu 29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama empat tahun, yaitu pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja  modal  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara parsial dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kata Kunci Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal,  Kemandirian Keuangan Daerah

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1,2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi
3) Manajemen, Fakultas Ekonomi
4) Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Nama Institusi 1,2,3) Universitas Semarang
4) Universitas Stikubank
5) Universidade da Paz
Alamat Institusi 1,2,3) Jl. Seokarno Hatta Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
4) Jl. Trilomba Juang No. 1 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
5) CGPW+4J6 Rua. Osindo 1, Manleuana, Timor-Leste

## KORESPONDENSI
Penulis Ardiani Ika Sulistyawati Email ardiani@usm.ac.id LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .
1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso, 4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao

## I. PENDAHULUAN
Sejak reformasi pada 1 Januari 2001, Indonesia beralih dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, dengan tujuan menciptakan daerah otonom di mana pemerintah lokal memiliki kewenangan penuh. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap  tahun,  pemerintah  daerah  menyusun  APBD  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  negara, dengan  memperhitungkan  kebutuhan  dan  sumber  pendapatan  lokal.  Penilaian  terhadap  kondisi keuangan  daerah,  termasuk  kemandirian  keuangan,  menjadi  penting  menurut  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020.
Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengurus semua keuangan yang diperlukan untuk aktivitas, pembangunan, dan layanan kepada warga setempat secara  independen.  Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  konteks  otonomi  daerah  dapat dinilai  dari  seberapa  besar  kapasitas  sumber  daya  keuangan  daerah  tersebut  untuk  memajukan pembangunan wilayahnya (Kamaroellah, 2017).
Kemandirian keuangan daerah memiliki arti bahwa pemerintah daerah bisa mengelola seluruh pembiayaan kegiatannya sendiri, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut. Gambaran kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar  kemampuan  sumber  daya  keuangan  daerah  tersebut  agar  mampu  membangun  daerahnya (Kamaroellah, 2017).

## Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Antar Provinsi di Pulau Jawa
Provinsi TKKD (%) Rata-rata (%) 2018 2019 2020 2021 2022 Banten 94,97 97,09 84,95 93,96 119,72 98,14 DKI Jakarta 242,66 314,11 220,57 183,50 266,23 245,41 Jawa Barat 62,22 64,19 59,43 65,03 82,14 66,60 Jawa Tengah 42,20 42,41 43,17 47,97 51,73 45,50 DIY 46,37 46,09 43,46 42,33 53,05 46,26 Jawa Timur 49,80 50,60 50,52 52,47 58,83 52,45

## Sumber: Data diolah dari DJPK Kemenkeu (2023)
Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran untuk menilai seberapa tergantungnya suatu daerah  pada  sumber  dana  dari  luar.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  rendah  tingkat ketergantungan daerah tersebut. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan tingkat ketergantungan yang  tinggi.  Contohnya,  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Pulau  Jawa  dari  tahun  2018  hingga  2022.  Ini  berarti kemandirian  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  hanya  sekitar  45,50%  selama  lima  tahun terakhir, sementara sisanya masih bergantung pada pemerintah pusat.
Pendapatan  asli  daerah,  terutama  dari  pajak  dan  retribusi  daerah,  adalah  indikator  utama kemandirian  keuangan  daerah.  Realisasi  yang  tinggi  menandakan  bahwa  daerah  tersebut  lebih mandiri  secara  keuangan.  Pajak  daerah  adalah  sumbangan  wajib  dari  individu  atau  badan  kepada pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pendapatan pajak yang tinggi, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  memiliki  lebih  banyak  kendali  atas  pengelolaannya sesuai kebutuhan dan prioritas lokal.
Retribusi daerah adalah biaya yang dibayarkan kepada pemerintah daerah untuk jasa atau izin tertentu  yang  disediakan  oleh  pemerintah  setempat  (Kartika  dkk.,  2021).  Kontribusi  retribusi  ini terasa saat pembayaran dilakukan, dan semakin banyak fasilitas publik yang tersedia, semakin besar kontribusi  terhadap  pembangunan  daerah,  mengurangi  ketergantungan  pada  dana  dari  pemerintah pusat.
Untuk mencegah ketimpangan antar daerah akibat variasi kemampuan keuangan, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan seperti dana alokasi umum yang berasal dari APBN. Meskipun
dana ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah, ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi kemandirian keuangan daerah (Riyadi, 2022).
Belanja  modal  adalah  pengeluaran  untuk  aset  tetap  yang  memberi  manfaat  dalam  beberapa periode. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dalam konteks kemandirian, daerah memiliki  kewenangan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  keuangannya  sendiri,  termasuk  untuk belanja modal. Peningkatan belanja modal menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi karena lebih banyak didanai oleh pendapatan asli daerah (Defitri, 2020).
Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa retribusi daerah, dana alokasi umum, atau belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian  keuangan  daerah,  sementara  penelitian  lain  menunjukkan  hasil  yang  berbeda. Sundjotodkk.  (2023)  Sundjotodkk.  (2023)  menyatakan  bahwa  retribusi  daerah  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Penelitian  oleh  Nindita&  Rahayu  (2018) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh dari dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.  Handayani  &  Erinos  (2020)  mengatakan  bahwa  belanja  modal  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? (2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? (3) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah?  dan  (4) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Teori Keagenan
Teori  keagenan  menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara  prinsipal  dan  agen  yang  salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi yang di mana pihak prinsipal berharap pihak agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah pusat memiliki  peran sebagai prinsipal atau entitas yang memberikan wewenang, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen atau pelaksana tugas dan wewenang.
Dalam  konsep  desentralisasi,  pemerintah  pusat  melimpahkan  kesempatan  yang  lebih  luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur segala aktivitas pemerintahannya sendiri, tetapi pemerintah pusat tidak serta-merta lepas tangan. Salah satu contoh pemerintah pusat masih memiliki campur tangan terhadap kegiatan daerah adalah dengan memberi dana perimbangan dengan  tujuan  untuk  mendukung  kebutuhan  daerah  dan  memungkinkan  daerah  tersebut  menjadi mandiri  secara  finansial.  Dengan  tujuan  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat  mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.
Namun,  teori  ini  menyiratkan  ketidakpercayaan  terhadap  kemampuan  pihak  daerah  sebagai agen  untuk  bertindak  sepenuhnya  sesuai  dengan  kepentingan  pemerintah  pusat  yang  bertindak sebagai  prinsipal.  Pihak  daerah  masih  bergantung  pada  bantuan  dana  perimbangan  tersebut  yang diberikan oleh pusat, hal ini yang menjadi hambatan untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi dasar bagi teori ini. Artinya, dalam konteks kemandirian keuangan daerah, pemerintah pusat mengharapkan bahwa setiap daerah untuk mampu mengelola sumber daya keuangan masing-masing secara efektif dan efisien.
1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso, 4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao

## 2.2  Kemandirian Keuangan Daerah
Halim  (2004)  kemandirian  keuangan  daerah  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar  pajak  serta  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Adanya kemandirian  keuangan  daerah  ini  berguna  untuk  mengetahui  bahwa  apakah  suatu  daerah  dapat mengelola  keuangan  dengan  baik  atau  tidak.  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  juga  menjadi sebuah gambaran terkait sejauh mana suatu daerah mengandalkan sumber dana eksternal, dalam hal ini adalah sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dilihat  dari  besarnya  realisasi  pendapatan  asli  daerah. Semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerah tersebut, dan sebaliknya. Jika pendapatan asli daerah lebih rendah dibandingkan dana bantuan dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut tidak bisa dikatakan mandiri secara keuangan. Partisipasi masyarakat juga ikut campur langsung terhadap mandirinya  keuangan  suatu  daerah.  Semakin  besar  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  dimana  merupakan  komponen  utama  dalam  pendapatan  asli  daerah, menjadikan tingginya kemandirian keuangan daerah.
Dalam  implementasi  otonomi  daerah,  penting  bagi  setiap  daerah-daerah  untuk  fokus  pada kemampuan masing-masing dalam mendanai segala kegiatan di wilayah sendiri, yang mana sumber pendanaan utama berasal dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, tugas yang sangat krusial bagi pemerintah  setiap  kabupaten/kota  untuk  mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan,  sehingga pemerintah dapat mengatasi semua aktivitas dan proyek di wilayah sendiri tanpa bergantung terlalu banyak  pada  dana  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Dengan  mengurangi  tingkat  ketergantungan  ini, suatu daerah dapat dianggap sebagai daerah yang mandiri.

## 2.3  Pajak Daerah
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  pajak  daerah adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  daerah tersampaikan pada pos pendapatan asli daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah mempunyai peran ganda seperti pajak pada umumnya, antara lain: (1) Sebagai  sumber  pendapatan  daerah  ( budgetary ),  pajak  daerah  memiliki  peran  anggaran  atau budgetary ,  dapat  diartikan  sebagai  alat  yang  digunakan  pemerintah  daerah  untuk  menghimpun pungutan  pajak  dari  masyarakat  untuk  berbagai  keperluan  pembiayaan  pembangunan  di  wilayah tersebut. (2) Sebagai alat pengatur ( regulatory ), pajak daerah memiliki peran sebagai regulator atau pengatur, dapat diartikan sebagai instrumen yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan khususnya.  Sebagai  contoh,  penerapan  pajak  daerah  bisa  dimanfaatkan  untuk  mengatur  tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu.
Tujuan pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak daerah kepada masyarakat antara lain digunakan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  proyek  pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.

## 2.4  Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Dari  pengertian  di  atas  bisa ditarik  kesimpulan  bahwa  retribusi  daerah  merupakan  pembayaran  wajib  oleh  masyarakat  kepada daerah atas jasa atau pelayanan yang secara langsung diterima atau suatu perolehan izin. Perbedaan dengan pajak daerah, retribusi ini dipungut apabila pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah merasakan langsung manfaatnya, sedangkan pajak daerah pungutan yang tidak mendapatkan
imbalan  secara  langsung.  Retribusi  nantinya  akan  menambah  penerimaan  pendapatan  asli  daerah yang masuk di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Retribusi  dibedakan  menjadi  tiga  golongan,  antara  lain:  (1)  Retribusi  jasa  umum  adalah pungutan  atas  pelayanan  yang  disiapkan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan secara individual maupun kelompok serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disiapkan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip komersial. (3) Retribusi perizinan tertentu  merupakan  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  pelayanan  perizinan  khusus  oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan dengan tujuan mengatur dan mengawasi penggunaan ruang,  sumber  daya  alam,  barang,  infrastruktur,  atau  fasilitas  tertentu,  dengan  tujuan  melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

## 2.5  Belanja Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang  manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau  kekayaan  daerah  dan  selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  operasional.  Pemerintah  daerah  menggunakan  belanja modal  untuk  memperoleh  asset  tetap,  seperti  peralatan,  infrastruktur,  dan  asset  tetap  lainnya. Klasifikasi jenis belanja modal (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran), antara lain: (1) Belanja Modal Tanah. (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin. (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan. (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. (5) Belanja Modal  Fisik  Lainnya.  (6)  Belanja  Modal  Badan  Layanan  Umum  (BLU).  Pemerintah  daerah mengeluarkan untuk alokasi belanja modal dengan tujuan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  akan  memberikan  manfaat  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Dalam pengelolaan belanja modal ini, pemerintah daerah harus mematuhi prinsip-prinsip efektivitas,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas,  serta  mempertimbangkan  skala  prioritas pembangunan daerah.

## 2.6  Hipotesis
H1:  Pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah.
H2:  Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
H3:  Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
H4:  Belanja  modal  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah.

## 2.7  Kerangka Pemikiran Teoritis
1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso, 4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil objek penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2022., Laporan Realisasi Anggaran dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi  unit  sampel  dengan  rentang  tahun  2019  -  2022.  Dalam  penelitian  ini,  sampel  ditentukan menggunakan  teknik non-probability  sampling, yaitu sensus  atau  sampling  total,  terdiri  atas  29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data  kuantitatif  berupa  Laporan  Realisasi  APBD  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan situs https://djpk.kemenkeu.go.id. Analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1  Analisis Deskriptif

## Tabel 3. Statistik Deskriptif

## Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.
Tabel  3,  sudah  dilakukan  transformasi  data  dan  membuang  data outlier sebanyak  tiga  data, sehingga data sampel yang ada saat ini sebanyak 137. Pada variabel pertama yaitu pajak daerah nilai terendah sebesar 1,51 dan tertinggi sebesar 6,27. Nilai rata-rata pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 2,4703 dan standar deviasi sebesar 0,81981.Variabel kedua, retribusi daerah dengan nilai terendah sebesar 0,60 dan tertinggi sebesar 1,73. Nilai rata-rata retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 0,9693 dan nilai  standar  deviasi  sebesar  0,23799.  Variabel  ketiga,  dana  alokasi  umum  dengan  nilai  terendah sebesar 4,85 dan tertinggi sebesar 7,12. Nilai rata-rata dana alokasi umum pada kabupaten/kota di Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2019-2022  sebesar  6,4468  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,33789. Variabel keempat, belanja modal dengan nilai terendah sebesar 2,30 dan tertinggi sebesar 5,23. Nilai rata-rata  belanja  modal  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2019-2022  sebesar 3,6597  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,57039.Terakhir,  variabel  kemandirian  keuangan  daerah dengan nilai terendah sebesar 3,71 dan tertinggi sebesar 11,75. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 5,2401. Dengan nilai standar deviasi sebesar 1,31937.

## 4.1.2  Uji Normalitas
Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data mempunyai distribusi tidak normal.

## Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

## Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023
Tabel  4,  pada  variabel  independen  dan  variabel  dependen  dalam  model  penelitian  ini  sudah terdistribusi  normal  dengan  nilai  probabilitas  signifikasinya  sebesar  0,115  di  atas  5%  atau  0,05, dengan begitu sudah memenuhi syarat dan lolos uji normalitas.

## 4.1.3  Uji Multikolinearitas

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023
Tabel 5, nilai Tolerance pada pajak daerah sebesar 0,317, retribusi daerah sebesar 0,475, pada dana alokasi umum sebesar 0,568, dan belanja modal sebesar 0,922. Hasil perhitungan nilai Tolerance tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.
Sementara  nilai  VIF  ( Variance  Inflation  Factor ),  pada  pajak  daerah  sebesar  3,157,  retribusi sebesar 2,106, dana alokasi umum sebesar 1,760, dan belanja modal sebesar 1,085. Hasil perhitungan ini  juga  menunjukkan  hal  yang  sama tidak  ada  satu  variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

## 4.1.4  Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Tidak terjadi heteroskedastisitas terlihat pada probabilitas signifikansinya di atas 5% atau 0,05.
1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso, 4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao

## Tabel 6. Hasil Uji Glejser

## Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.
Tabel 6, nilai signifikasi pada pajak daerah sebesar 0,235, retribusi daerah sebesar 0,101, dana alokasi umum sebesar 0,401, dan belanja modal sebesar 0,183. Semua variabel independen memiliki probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

## 4.1.5  Uji Autokorelasi

## Tabel 7. Hasil Uji Runs Test
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.
Hasil output pada  tabel  7 runs  test, nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0,669  dimana  nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, Sehingga, tidak adanya masalah autokorelasi pada model regresi penelitian.

## 4.1.6  Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.
Model  persamaan  yang  dapat  dituliskan dari  hasil  tersebut  dalam  bentuk  persamaan  sebagai berikut:
𝒀 =  𝟔, 𝟐𝟔𝟓 + 𝟏, 𝟏𝟐𝟗𝑿 𝟏 + 𝟎, 𝟓𝟔𝟓𝑿 𝟐 − 𝟎, 𝟕𝟕𝟖𝑿 𝟑 +  𝟎, 𝟏𝟕𝟗𝑿 𝟒 +  𝜺
1. Konstanta  (a)  =  6,265  menunjukkan  konstanta,  dimana  jika  nilai  variabel  independen  sama dengan nol, maka variabel dependen penyusun kemandirian keuangan daerah (Y) sama dengan 6,265.
2. Koefisien X 1 = 1,129, menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki arah hubungan yang positif  atau  searah  dengan  kemandirian  keuangan  daerah  (Y).  Hal  ini  berarti  bahwa,  jika variabel pajak daerah ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 1,129.
3. Koefisien X 2 = 0,565, menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki arah hubungan yang positif atau searah dengan kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini berarti bahwa, jika variabel  retribusi  daerah  ditingkatkan  1%  maka  akan  meningkatkan  kemandirian  keuangan daerah sebesar 0,565.
4. Koefisien  X 3 =  -0,778,  menunjukkan  bahwa  variabel  dana  alokasi  umum  memiliki  arah hubungan  yang  negatif atau  berkebalikan  dengan  kemandirian  keuangan  daerah  (Y).  Hal  ini berarti  bahwa,  jika  variabel  dana  alokasi  umum  ditingkatkan  1%  maka  akan  menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar -0,778.
5. Koefisien  X 4 =  0,179,  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja  modal  memiliki  arah  hubungan yang positif atau searah dengan kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini berarti bahwa, jika variabel  belanja  modal  ditingkatkan  1%  maka  akan  meningkatkan  kemandirian  keuangan daerah sebesar 0,179.
6. Standar eror ( 𝜀 ) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

## 4.1.7  Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)
Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.
Tabel 9, output uji t yang menunjukkan hasil:
1. Uji  pengaruh  pajak  daerah  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Berdasarkan  tabel  hasil pengujian  pengaruh  pajak  daerah  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  diperoleh  nilai koefisien  regresi  memiliki  arah  positif.  Diperoleh  nilai  t  sebesar  11,515  dengan  signifikansi sebesar 0,000 < 05, artinya H1 diterima . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Uji pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian  pengaruh  retribusi  daerah  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  diperoleh  nilai koefisien  regresi  memiliki  arah  positif.  Diperoleh  nilai  t  sebesar  2,048  dengan  signifikansi sebesar 0,043 < 0,05, artinya H2 diterima . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  dari  retribusi  daerah  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.
1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso, 4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao
3. Uji pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh nilai  koefisien  regresi  memiliki  arah  negatif.  Diperoleh  nilai  t  sebesar  -4,379  dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya H3 diterima . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif  dari  dana  alokasi  umum  terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Uji pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian  pengaruh  belanja  modal  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  diperoleh  nilai koefisien  regresi  memiliki  arah  positif.  Diperoleh  nilai  t  sebesar  2,163  dengan  signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, artinya H4 diterima . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  dari  belanja  modal  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.

## 4.1.8  Uji F

## Tabel 10. Hasil Uji F
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023.
Tabel 10, nilai uji F hitung sebesar 179,552 > F tabel 2,44 dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, disimpulkan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

## 4.1.9  Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.
Tabel 11, nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,840. Ini berarti bahwa variasi dari keempat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal mampu menjelaskan variasi variabel dependennya itu kemandirian keuangan daerah sebesar 84%.  Sisanya  16%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  atau  variabel  lain  yang  tidak  termasuk  ke  dalam model penelitian.

## 4.2  Pembahasan

## 4.2.1  Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan  positif  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada output perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar 11,515 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Bisa dikatakan pajak daerah yang besar akan memiliki kemandirian keuangan yang baik.
Pajak  daerah  merupakan  peran  penting  dalam  menggerakkan  penerimaan  pendapatan  asli daerah  di  setiap  pemerintahan  kabupaten/kota  pada  Provinsi  Jawa  Tengah.  Bisa  dikatakan, sumbangan pajak terhadap penerimaan daerah tidak dapat diabaikan bahkan pajak daerah  menjadi salah satu andalan dalam penerimaan pendapatan daerah. Ketika penerimaan pajak daerah meningkat, pendapatan asli daerah juga meningkat. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi, setiap daerah di Provinsi  Jawa  Tengah  dapat  membiayai pembangunan  dan  kegiatan  pemerintahan  dengan  sumber daya sendiri dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah  yang  dimiliki.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah  dan  mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewantoro  (2022)  dan  Sundjoto,  dkk.  (2023),  pajak  daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

## 4.2.2  Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan  positif  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada output perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar 2,048 dengan signifikansi sebesar 0,043 < 0,05, sehingga H2 diterima. Bisa dikatakan retribusi daerah yang tinggi maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.
Retribusi  daerah  menjadi  salah  satu  dari  empat  sumber  pendanaan  pendapatan  asli  daerah sebuah kabupaten/kota, meskipun tidak sedominan pajak daerah dan tiga komponen lainnya. Meski demikian, retribusi daerah juga mempunyai porsi yang cukup penting dalam mendorong kemandirian keuangan  suatu  daerah,  jumlah  retribusi  yang  diperoleh  suatu  daerah  sangat  bergantung  pada kemampuan  daerah,  terutama  dalam  memastikan  penyediaan  fasilitas  publik  yang  bermanfaat sehingga retribusi yang diterima dapat mencapai tingkat optimal. Dengan kata lain, retribusi daerah mencerminkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada masyarakat.  Jika  pelayanan  publik  yang  diberikan  berkualitas  dan  memuaskan,  maka  masyarakat akan  lebih  bersedia  membayar  retribusi  daerah.  Sebaliknya,  jika  pelayanan  publik  yang  diberikan buruk dan tidak memadai, maka masyarakat enggan membayar retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung Dewantoro (2022) yang menyatakan hasil bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## 4.2.3  Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  umum  memiliki  pengaruh  yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada output perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar -4,379 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H3 diterima. Bisa dikatakan bahwa daerah dengan dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki kemandirian keuangan yang kurang baik, dan  sebaliknya.  Jika  daerah  memiliki  dana  alokasi  umum  yang  rendah  maka  akan  berdampak meningkatnya kemandirian keuangan daerah tersebut.
Sesuai dengan tujuan dana alokasi umumnya itu untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah  satu  dan  daerah  yang  lain  guna  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  upaya  meminimalkan ketimpangan antar daerah, dan telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, serta mempertimbangkan prinsip keadilan. Pemerintah daerah diharap dapat mengelola dan mengalokasikan  dana  alokasi  umum  dengan  efektif  dan  efisien.  Contohnya,  dengan  membangun sarana  prasarana  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  masyarakat  setempat  yang  nantinya masyarakat juga dapat berkontribusi kepada daerah melalui pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya.  Walaupun  pemerintah  daerah  hanya  mendapatkan  dana  alokasi  yang  sedikit,  tetapi  bisa mengelola  dengan  bijak,  akan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  dapat  mengurangi ketergantungan terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung hasil
1) Ardiani Ika Sulistyawati, 2) Nizar Illyasa, 3) Aprih Santoso, 4) Arief Himmawan Dwi Nugroho, 5) Cristino Gusmao
dari penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Haryanto (2019) dan Fitriyani &Suwarno (2021) yang menyatakan  hasil  bahwa  dana  alokasi  umum  berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap kemandirian keuangan daerah.

## 4.2.4  Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil output penelitian  ini  mendapatkan  bahwa  belanja  modal  memiliki  pengaruh  yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada output perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar 2,163 dengan signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, sehingga H4 diterima. Artinya, dapat disimpulkan bahwa semakin  besar  belanja  modal  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  maka  semakin  tinggi  juga kemandirian keuangan daerah yang dicapai daerah tersebut.
Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran daerah yang berfungsi untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  pelayanan  publik.  Belanja  modal  yang  mencakup pengeluaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas  publik,  dapat  berdampak  signifikan terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Pengeluaran  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan infrastruktur  seperti  jalan  dan  pasar  dapat  meningkatkan  mobilitas  barang  dan  jasa,  yang  pada gilirannya  dapat  meningkatkan  volume  transaksi  ekonomi  dan  potensi  pajak  daerah.  Aktivitas ekonomi tersebut tentu menjadi langkah yang efektif untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, di  mana  pendapatan  yang  dihasilkan  sendiri  oleh  daerah  merupakan  komponen  penting  dalam mengukur kemandirian keuangan daerah serta menjadikan daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riyadi  (2022),  belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

## V. KESIMPULAN
1. Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Retribusi  daerah  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kemandirian  keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Beberapa  keterbatasan  penelitian  ini,  antara  lain:  (1)  Dalam  model  penelitian  ini  hanya menganalisis  kondisi  setelah  adanya  desentralisasi  saja,  sehingga  tidak  dapat  diketahui  apakah sebelum pelaksanaan desentralisasi suatu daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, (2) Ketersediaan data Laporan APBD dari situs resmi DJPK Kemenkeu cukup terbatas. Situs tersebut hanya  menampilkan  angka  realisasi  yang  kurang  rinci  yang  terbatas  dalam  Miliar  rupiah  saja, sehingga  akurasi  data  penelitian  menjadi  kurang  tepat,  (3)  Koefisien  determinasi  sebesar  84%, sedangkan  sisanya  sebesar  16%  tidak  meneliti  kondisi  faktual  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Jawa Tengah.
Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan agar hasil yang didapat menjadi lebih baik  lagi,  dengan  melakukan  sebagai  berikut:  (1)  Membandingkan  kondisi  kemandirian  keuangan suatu daerah pada saat desentralisasi belum diterapkan di Indonesia, (2) Mencari sumber data Laporan Realisasi APBD yang baru selain dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan, misalnya pada situs resmi BPS atau menghubungi langsung instansi terkait sehingga data penelitian yang didapat lebih akurat, dan (3) Meneliti kondisi  faktual yang ada di lapangan atau dengan menambahkan variabel lain seperti dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

## REFERENSI
Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. FokusBisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , 19 (2), 107-119.
Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadapKemandirian Keuangan Daerah. Journal of Innovation in Management, Accounting and Business , 1 (2), 38-47.
Fauziah, Amalia N, A., & Haryanto. (2019). AnalisisPengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (2). 17-30
Fitriyani, E. N. I., &Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. In Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper. 1(1), 61-69). Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 21 (7 ed.) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah .Jakarta: LPKPAP-BPPK
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Handayani, T. U., &Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating. JurnalEksplorasiAkuntansi , 2 (1), 2348-2361.
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 14(1), 123-138.
Kartika, S. E., Sutianingsih, S., &Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 9 (1), 1-12
Kementerian Dalam Negeri. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementerian  Keuangan.  2018.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nasution, S. 2007. Metode Research . Jakarta: BumiAksara.
Nggilu, F. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4).
Nindita, N. L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat. JAF (Journal of Accounting and Finance) , 2 (1), 12-19.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-UndangNomor  33  Tahun  2004  tentangPerimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2009. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. 2014. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.
Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana AlokasiKhusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi , 3 (1), 298-314.
Sugiyono. 2017. Metode PenelitianBisnis . Bandung: Alfabeta.
Sundjoto, S., Rahayu, S., Fitrianty, R., &Hariawan, D. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi  Hasil  Pajak  dan  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah. CakrawalaRepositori IMWI , 6 (5), 1563-1579.