Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 2 (2020): 193-223
Penerapan Prinsip Self Determination terhadap

## Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari
Perspektif Hukum Internasional
Yogi Dwi Saputra*; Ramlan Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: yogidwisaputra06@gmail.com
Submission :   06 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   20 November 2020 DOI :   doi.org/10.36565/up.v1i2.9867

## Abstract
On  February  17,  2008,  the  Kosovo  parliament  proclaimed  Kosovo  an independent state, leaving Serbia at a parliamentary session attended by 109 members. Previously Kosovo was a province under Serbian rule with  an  ethnic  Albanian  majority.  The  purpose  of  this  research  is  to find out how international law is regulated regarding the formation of a  state  using  the  right  to  self-determination  and  what  is  the importance of recognition in the formation of a country. The research method used is a normative juridical research type. The results showed that  the  right  to  self-determination  has  been  recognized  as  a  human right in international law. With this right, every country can determine its  political  status  and  freely  pursue  economic,  social  and  cultural development.  However,  in  international  law,  self-determination  is  a type  of  independence  that  aims  to  free  oneself  from  colonialism  and foreign  powers.  Regarding  the  issue  of  recognition,  it  is  difficult  to separate  clearly  between  political  and  legal  elements  because  the process  of  granting  and  refusing  recognition  by  the  state  is  usually influenced  by  political  factors,  while  the  result  is  legal  binding.  The definition  or  elements  of  the  state  is  contained  in  the  Montevideo Convention 1933, where recognition is a declarative element and if all constitutive  elements  have  been  fulfilled  by  the  political  community,
then automatically it has become a State and must be treated as such by other States.
Keywords: International Law; Kosovo; State.
Abstrak Pada tanggal 17 Februari 2008, parlemen Kosovo
memproklamasikan Kosovo sebagai negara merdeka, yang lepas dari Serbia pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Sebelumnya Kosovo  merupakan  provinsi  dibawah  kekuasaan  Serbia  dengan mayoritas  masyarakat  beretnis  Albania.  Tujuan  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  hukum internasional mengenai pembentukan negara dengan menggunakan hak menentukan nasib sendiri dan apa arti penting pengakuan dalam pembentukan  suatu  negara.  Metode  Penelitian  yang  digunakan adalah tipe penilitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri telah diakui sebagai hak asasi  manusia  dalam  hukum  internasional.  Dengan  hak  tersebut setiap negara dapat menentukan status politiknya dan secara bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.  Namun dalam hukum  internasional,  penentuan  nasib  sendiri  adalah  sejenis kemerdekaan  yang  bertujuan  untuk  membebaskan  diri  dari penjajahan  dan  kekuasaan  asing.  Mengenai    masalah  pengakuan, sulit memisahkan antara unsur-unsur politik dan hukum secara jelas karena  proses  pemberian  dan  penolakan  pengakuan  oleh  negara biasanya  dipengaruhi  oleh  faktor  politik,  sedangkan  akibatnya adalah  keterikatan  hukum.  Definisi  atau  unsur-unsur  negara terdapat  dalam  Konvensi  Montevideo  1933,  dimana  pengakuan merupakan  unsur  deklaratif  dan  apabila  semua  unsur  konstitutif telah  dipenuhi  oleh  masyarakat  politik,  maka  dengan  sendirinya  ia telah  merupakan  sebuah  Negara  dan  harus  diperlakukan  secara demikian oleh Negara-negara lainya.
Kata Kunci: Hukum Internasional; Kosovo; Negara.

## A. Pendahuluan
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak  kodrati,  hak  dasar manusia,  hak  mutlak  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut natural  rights , human  rights dan fundamental  rights .  Dalam
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
bahasa  Belanda  dikenal grond  rechten,  mensen  rechten dan rechten van mens . Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa sebagaimana  disebut  merupakan  bentuk  pengakuan  adanya hak manusia sendiri. 1
Dalam era globaliasi saat ini perdagangan  internasional menjadi  persoalan  yang  sangat  penting,  selain  berpotensi meningkatkan  kemakmuran  nasional  dan  internasional,  juga merupakan  kekuatan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai senjata melebihi kekuatan militer sekalipun. Munculnya blok- blok perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama internasional yang manfaatnya melampaui persaingan militer dan persaingan wilayah.
Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi
keberadaannya dan diakui oleh setiap orang. Karena itu, dalam rangka  menjamin  atau  melaksanakan  hak-hak  dasar  yang sudah terpatri dalam hukum alam, diperlukan adanya hukum positif yang mengatur akan hal ini. 2 Pada Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) yang merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak manusia diakui  dan  dilindungi  keberadaannya  secara  hukum.  HAM adalah  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  semata-mata karenamanusia. 3 Termasuk  dari salah  satu  Hak  Asasi  Manusia yang  tercantum  dalam  deklarasi  ini  adalah  hak  untuk kemerdekaan dan diakui keberadaannya.
Pada  hakikatnya  kemerdekaan  adalah  hak  setiap manusia  dan  menjadi  hal  yang  diperjuangkan  oleh  manusia. Ini  adalah  bagian  dari  kodrat  manusia,  dan  tujuannya  adalah untuk  selalu  dapat  melaksanakan  keinginan  dengan  bebas
1 A.  Masyhur  Effendi. Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan  Proses  Dinamika  Penyusunan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia (HAKHAM) .Bogor:GHALIA Indonesia. 2005. hal. 9. 2 Ibid.. hal.12 3 Retno  Kusniati.  Sejarah  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Kaitannya  dengan  Konsepsi  Negara  Hukum.INOVATIF|  Jurnal  Ilmu Hukum 4.5. 2011. Hal 83.
tanpa harus dipaksa atau ditekan dan diancam oleh pihak lain yang  dianggap  menghalangi  kebebasan  tersebut.  Hal  inilah yang  melatarbelakangi  suatu  bangsa  untuk  memperjuangkan kemerdekaannya.
Kemerdekaan  pada  dasarnya  merupakan  perwujudan dari  hak  suatu  bangsa  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri. Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri (right  to  self- determination )  telah  diakui  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia  (HAM)  dan  berlandaskan  pada  hak  setiap  bangsa (peoples) untuk  mendefinisikan  status  politik  dan  bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
Hak tersebutterdapat pada naskah Deklarasi tentang hak dan  kewajiban  negara-negara  1949yang  dimuat  dan dinyatakan  dalam  Pasal  1:  “ Every  State  has  the  right  to indenpendence and hence to exercise freely, without dictatation by any other State, all its legal power, including the choice of its own form of government ”.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  merupakan  suatu prinsip  hukum  internasional  yang  muncul  sebagai  norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu. Hak ini menjelaskan bahwa semua negaraatau bangsa berhak menjalankan  sistem  politiknya  sendiri  dan  memiliki sistemhukum  internal  sendiri  yang  secara  terbuka  berupaya untuk memajukan  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan  budaya sertamenggunakan sumber daya alam secaraseimbang.
Hak  untukmenentukan  nasib  sendiri  adalah  hak  yang berasal  dari  masyarakat  kolektif.  Tujuannya  adalah  untuk menentukan  masa  depan  politik  dan  ekonomi  suatu  Negara dan harusbertanggungjawabberdasarkan hukum internasional. 4 Prinsip ini  mengupayakan  agarrakyat  di  suatu wilayah  jajahan  bebas  memilih  status  politiknya.  Penentuan
4 Andrey Sujatmoko. Hukum HAM dan Hukum
Humaniter. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2015. hal. 141.
inidapat  menciptakan  kemerdekaan,  mencapai  konsensus dengan  negara  tetangga,  secara  bebas  bekerjasama  dengan negara  merdeka  atau  status  politik  lainnya  yang  ditentukan secara bebas oleh masyarakat yang bersangkutan.
Hak  penentuan  nasib  sendiri  juga  memilikifungsi dalammembentuk sebuah negara, melindungi kedaulatan dan kemerdekaannya,  serta  merumuskan  tolak  ukur  untuk  solusi perselisihan  dan  bidang  kedaulatan  yang  tetap  dari  negara terhadap sumber lain. 5
PBB  mendefinisikan  penentuan  nasib  sendiri  sebagai prinsip  hukumdan  dimuat  dalam  “Deklarasi  mengenai Pemberian  kemerdekaan  bagi  Rakyat  dan  Bangsa  Terjajah 1960”,  “Kovenan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  1966”  hingga “Deklarasi  mengenai  Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional 1970”  yaitu  penentuan  nasib  sendiri  merupakan  hak  dari setiap bangsa. Definisi bangsa atau yang dalam bahasa inggris disebut “ peopl e ” menurut Black’s Law Dictionary, yaitu:
“ A  nation  on  in  its  collective  and  political  capacity.  The aggregate  or  mass  of  the  individuals  who  constitute  the state. In a more restricted sense, and as generally used in constitutional  law,  the  entire  body  of  those  citizens  of  a state or nation who are invested with political power for political purposes. ”
Jika  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  adalah: “Sebuah  negara  dalam  hal  kapasitas  politik  dan  pengambilan keputusan bersama. Kumpulan dari individu atau massa yang merupakan negara. Dalam pengertian yang lebih terbatas, dan umumnya digunakan dalam konstitusi negara, seluruh bagian penduduk  suatu  negara  atau  bangsa  yang  diikuti  dengan kekuatan politik untuk kepentingan politik.”
Mengenai  hak  penentuan  nasib  sendiri  dalam  suatu bangsa,  dapat  dilihat  pada  kasus  deklarasi  kemerdekaan
5 Malcolm  N.Shaw. Hukum  Internasional .Bandung:  Nusa  Media.  2013. Hal 1197.
Negara  Kosovo  secara  unilateral  pada  tanggal  17  Februari 2008.  Sebelum  disintegrasi  Socialist  Federal  Republic  of Yugoslavia,  Kosovo  merupakan  salah  satu  provinsi  di Yugoslavia yang memiliki 2,2 juta penduduk, 90% dari mereka adalah  etnis  Albania.  Selama  dibawah  Rezim  Presiden  Tito mereka memiliki otonomi yang besar. 6
Situasi  berubah  sejak  1989,  otonomi  dicabut  dan  etnis Albania (Kasovar Albanians) menjadi target pembersihan etnis kebijakan Serbia. Situasi di Kosovo menjadi perhatian Dewan Keamanan (DK) yang kemudian mengeluarkan Resolusi 1160 pada tanggal 31 Maret 1998 yang memberikan sanksi embargo senjata  terhadap  pemerintah Federal  Republic  of  Yugoslavia (FRY) . 7 Dewan  Keamanan  PBB  adalah  salah  satu  dari  enam badan  utama  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian  dan  keamanan  internasional. 8 Berkaitan  dengan hal  ini,  Dewan  Keamanan  (DK)  juga  mewajibkan  Federal Republic  of  Yugoslavia  (FRY)  bekerja  sama  dengan  etnis Albania  menghentikan  etnic  cleansing  dan  mencari  solusi bersama.
Di samping itu Dewan Keamanan (DK) juga menegaskan kegagalan mencapai itu semua akan memberikan kewenangan pada  Dewan  Keamanan  (DK)  untuk  mengambil  tindakan- tindakan  tambahan.  Setelah  Resolusi  1160  kekerasan  di Kosovo  semakin  intensif.  April  1998  diberlakukan  sanksi tambahan. Sekjend PBB, Kofi Annan berunding dengan NATO untuk  kemungkinan  dilakukannya  intervensi  militer  di Kosovo. 9
6 Sefriani. Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan  Internasional Kontemporer . Jakarta:Rajawali Pers. 2016. hal. 59.
7 Ibid .. Hal 60. 8 United Nations Security Council
9 Ibid.
Kemerdekaan  negara  Kosovo  ini  mengejutkan  dunia internasional  dikarenakan  Kosovo  menurutwilayahnya menjadi  bagian  dari  negara  Serbia  yang  keberadaanya  dan keabsahannya  telah  diakui  oleh  masyarakat  internasional; kedua, secara teori,  tidak mungkin mendirikan Negara dalam suatu  negara,  karena  melanggar  hukum  internasional. Deklarasi kemerdekaan menimbulkan kontroversi dan bahkan persoalan baru yang samasulitnya. 10
Sebelumnya  pada  tanggal  10  Juni  1999,  Kosovo sendiri berada  dalam  pengawasan  Dewan  Keamanan  PBB  menurut Resolusi DK PBB No.1244 yang berisi ketetapan Kosovo masuk dalam  wilayah  yang  dikontrol  PBB  dan  mendapatkan  status provinsi  otonom.  Hal  tersebut  berlangsung  setelah  pasukan pakta  pertahanan  atlantik  utara  (NATO)  melakukan pengeboman  untuk  menekan  mundur  tentara  Serbia.  NATO mengambil  keputusan,  konflik  hanya  bisa  diredakan  dengan melayangkan  prajuritpenjaga  perdamaian  untuk  menekan kedua pihak dalam mencari solusi damai. 11
Dalam  kaitan  ini,  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) belum  menyatakan sikapnyakarena adanya perbedaan antara negara-negara yang menjadi anggota  tetap Dewan Keamanan PBB.  Amerika,  Inggris  Prancismenyatakan  dukungan, sedangkanCina  dan  Rusia  menentang.  Begitu  pula  sikap berbagai  Negara  di  kawasan  Kosovo  yang  tidak  seragam, Bulgaria,  Kroasia,  Hongaria  mendukung,  sedangkanSlovakia dan Rumania menentang. 12
Pada  kasus  deklarasi  kemerdakaan  negara  Kosovo  ini, tidak  lepas  dari  masalah  politik  dan  etnis,  dan  pembentukan Kosovo  menjadi  sebuah  negara  baru  harus  ditetapkan
10 Andrey Sujatmoko. Op.Cit. hal. 139. 11 https://internasional.kompas.com/read/2018/02/17/22555501/hari-ini- dalam-sejarah-kosovo-deklarasikan-kemerdekaan .  Diakses  pada  28 Januari 2019.
12 Ibid .
berdasarkan  apakah  pengakuan  dari  negara  lain  diperlukan. Meskipun  diakui  oleh  negara  lain  adalah  unsur  deklaratif, artinya ia  bukan  merupakan  unsur mutlak  yang  dimiliki oleh negara  pada  saat  ia  didirikan.  Namun  dalam  proses  Kosovo menjadi  sebuah  negara,  tidak  hanya  bergantung  pada keberadaan  penduduk,  wilayah  dan  pemerintahannya,  tetapi juga membutuhkan bantuan dan dukungan negara lain.
Dari  uraian  permasalahan  diatas,  dan  melihat kompleksitas  dari  permasalahan  ini,  adalah  tujuan  penulis untuk  mengangkat  permasalahan  ini  sebagai  bahan  dalam melakukan  penelitian  atau  kajian  karya  ilmiah  dengan “Penerapan  Prinsip Self  Determination dalam  Pembentukan
Negara Kosovo Ditinjau dsari Perspektif Hukum
Internasional”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ( legal research ).  Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.” 13 Dengan menggunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  historis ( historical  approach ),    pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ). 14
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:CV.Rajawali.  Cetakan  Pertama.1985. Hal 15.
14 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum. Jakarta:Kencana  Prenada Media Grup. 2005. Hal 133.

## C. Pembahasan dan Analisis
1. Penerapan  Prinsip  Self  Determination  Terhadap Pembentukan Negara Kosovo Berdasarkan Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples
Hak  menentukan  nasib  sendiri  harus  prinsip-prinsip hukum  internasional  yang  dapat  ditemukan  dalam  berbagai perjanjian  internasional,  terutama  ketentuan  perjanjian internasional  yang  berkaitan  dengan  HAM  tertentu  yang menyatakan  bahwa  semua  negara  atau  masyarakat  memiliki hak  untuk  membentuk  politiknya  sendiri  serta  secara  bebas merumuskan  peraturan  internalnya  untuk  mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang.
Pada  dasarnya  hak  menentukan  nasib  sendiri menyatakan  bahwa  setiap  negara  atau  bangsa  berhak  atas kepentingan dalam  menjalankan kewajiban-kewajiban menurut  Hukum  Internasional. 15 Internasional  memiliki pembatasan secara hukum ( legal limit ) yaitu hanya ditujukan pada proses dekolonisasi.
Sejak  awal  1917,  konsep  penentuan  nasib  sendiri  telah digunakan  sebagai  dasar  dekolonisasi,  dan  Rusia  mendukung hak  penentuan  nasib  sendiri  semua  negara,  termasuk koloni.Pada  akhir  Perang  Dunia  Kedua,  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  mengambil  kesimpulan  tentang  konsep  penentuan nasib  sendiri  sebagai  bagian  dari  prinsip  meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa.Penentuan nasib sendiri telah  menjadi  dasar  politik  dari  prinsip-prinsip  hukum internasional  yang  ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-
15 Andrey Sujatmoko. Op.Cit .. hal. 141.
Bangsa, dalam prakteknya keinginan untuk menentukan nasib sendiri  adalah  membebaskan  semua  orang  di  bawah penjajahan.
Ideologi  ini  di  adopsi  berdasarkan  resolusi  Majelis Umum  PBB  terhadap  dekolonisasi,  pada  resolusi  1514  (XV) tahun  1960  “ Declaration  on  the  Granting  of  Independence  to Colonial  Countries  and  People” .Hal  ini  diuraikan  menjadi  dua pengaruh  penting.  Pertama,  prinsip  diadopsi  sebagai  hak masyarakat,  dan  kedua,mendeskripsikan  isi  resolusi  yang menekankan bahwa:
“All people have the right to self-determination, by virtue of  that  right  they  freely  determine  their  political  status and  freely  pursue  their  economic,  social  and  cultural development”. 16
Bentuk  penentuan  nasib  sendiri  yang  pertama  adalah the  right  of  internal  self  determination .  Dasar  hukum internasional yang diakui dimuat dalam Covenant on Civil and Political  Rights1966 and Covenant  on  Economic , Social  and Cultural  Rights  1966 melegalkan  bahwa  hak  suatu  bangsa untuk  menentukan  nasib  sendiri  melalui internal  self determination dilakukan  agar  suatu  bangsa  memperoleh pengakuan  status  politik,  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan dalam kerangka negara yang berdaulat.
Aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  dari  hak untuk  menentukan  nasib  sendiri  saling  terkait  dan bergantung.Ketergantungan  setiap  aspek  tersebut  dapat
16 Pasal  1  ayat  (1)  “ International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights”/ICCPR.
dilihat  melalui  pengakuan  penuh  dan  penerapan  dari  setiap aspek tersebut. 17 a. Aspek Politik
Pengertian  hak  menentukan  nasib  sendiri  adalah kemampuan  sekelompok  orang  untuk  secara  kolektif mencerminkan  nasib  politiknya  melaui  cara  yang demokratis. 18 Pengertian  dari  penentuan  nasib  sendiri termasuk  kepada  hak  suatu  bangsa  yang  tersusun  dalam suatu  wilayah  yang  tetap  untuk  menentukan  nasib politiknya  dengan  cara  demokratis,  atau  hak  dari  suatu bangsa  yang  hidup  dalam  negara  yang  merdeka  dan berdaulat  untuk  bebas  memilih  pemerintahannya,  untuk memilih  institusi  perwakilan  dan  untuk  secara  berkala memilih  perwakilan  dengan  prinsip  kebebasan  dan kemerdekaan  dalam  memilih  kandidat  ataupun  partai politik yang ada.
b. Aspek ekonomi
Dari  hak  penentuan  nasib  sendiri  pertama  kali dimanifestasikan  dalam  bentuk  hak  bagi  semua  bangsa untuk  menentukan  sistem  ekonomi  sendiri  dalam  rezim penerintahan yang berkuasa dengan semangat
kemerdekaan  dan  kedaulatan.  Lebih  jauh,  dari  sudut pandang ekonomi, hak tersebut juga termasukpenggunaan secara  permanen  oleh  suatu  bangsa  kedaulatan  atas pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan  melindungi  wilayah mereka dari kegiatan-kegiatan eksploitasi oleh perusahaan multinasional  yang  dapat  merugikan  secara  ekonomis suku  bungsa  asli  yang  mendiami  wilayah  tersebut. Bagaimanapun  juga,  penghormatan  terhadap  prinsip
17 Dajena  Kumbaro.“ The  Kosovo  Crisis  in  a  International  Law Perspectiv:Self  determination,  Territorian  Integrity  and  the  NATO Intervention” .NATO office of International Press. 2001.hal. 22.
18 T.M  Franck,“The  Emerging  Right  to  Democratic  Govermance”.
American Journal International Law . Vol. 86/46 . 1992.Hal. 52.
kedaulatan  harus  tetap  dapat  memberikan  jaminan terhadap investasi asing. 19
c. Aspek sosial
Berarti  semua  bangsa  di  dunia  berhak  memilih  dan menentukan  sistem  sosial  di  wilayah  yang  ditempati. Aspek  ini  berkaitan  dengan  penegakkan  keadilan  sosial, yang  dimiliki  oleh  semua  negara,  termasuk  kepemilikan efektif  atas  hak  sosial  di  setiap  bangsa  tanpa diskriminasi. 20 d. Aspek budaya
Mengenai adat istiadat dan budaya masing-masing negara yang  merupakan  bagian  penting  dari  hak  untuk menentukan nasib sendiri.. Ini adalah pengakuan atas hak untuk memperoleh, menikmati dan mewarisi kebudayaan, serta melindungi hak atas pendidikan. 21
Namun,  secara  normatif  hak  menentukan  nasib  sendiri dimuat  dalam  beberapa  aturan  hukum  internasional diantaranya, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 1 ayat (1)  “ International  Covenant  on  Civil  and  PoliticalRights ”  dan “ International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights ”;  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  1514  (XV)  14 Desember  1960tentang  Deklarasi  Pemberian  Kemerdekaan kepada  Bangsa  dan  Negara  Terjajah;  Resolusi  Majelis  Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang  Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional  tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.
Sementara  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dalam aspek  eksternal  ( the  right  of  external  self-determination )
19 Dajena Kumbaro. Op.Cit ..Hal. 23. 20 United  Nations  Document. Report  of  the  Subcommission  on Prevention  of  Discrimination  and  Protection  of  Minorities  on  its Twenty-sixth Session, E/CN.4/1128. 1973.hal. 13(28). 21 Ibid.
berfokus  kepada  pihak  asing  atau  luar,  sebagai  langkah konkret  yang  paling  jelas  adalah  sistem  pemerintahan kolonial.Dengan  kata  lain,  mengupayakan  penentuan  nasib sendiri  eksternal  di  suatu  negara  agar  dapat  menjalankan kekuasaannya  secara  mandiri  tanpa  campur  tangan( undue interference )  dari negara lain atau pihak asing. 22
a. Piagam PBB
Piagam  PBB  tidak  banyakmenjelaskan  aturan  terkait “ self  determination ”,  tetapi  Piagam  PBB  memberikan beberapan doktrin tentang hak penentuan nasib sendiri.Prinsip-prinsip  ini  dengan  jelas  diatur  pada  Pasal  1 ayat (2) dan kemudian Pasal 55 Piagam PBB. Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan: “ To develop friendly relations among nations based  on  respect  for  the  principle  of  equal  rights  and  self determination  of  people ”.  Pasal  55  yang  menetapkan:  ” to creation  of  stability  and  well  being  which  are  necessary  for peaceful  and  friendly  relation  among  nations  based  on  respect for  the  principle  of  equal  right  and  self  determination  of peoples… ”
Pada Pasal 1 ayat (2) terdapatsalah satu tujuan dari PBB yaitumengembangkan    hubungan  baik  antar  bangsa-bangsa atas dasar penghormatan terhadap persamaan hak dan prinsip penentuan  nasib  sendiri  dari  rakyat.  Dalam  Pasal  55 diupayakan  standar  kehidupan  masyarakat  dunia,  mencari solusi  untuk  masalah  kesehatan  dan  budaya  masyarakat internasional dan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia.
Kemudian,  pengaturan  penentuan  nasib  sendiri  dalam Pasal 1, paragraf 2, dan Pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa  dilengkapi  dengan  Bab  XI  dari  Deklarasi  Wilayah Tanpa  Pemerintahan  Sendiri  dan  Bab  XII  tentang  Sistem
22 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit.. hal. 148.
Perwalian Internasional. Namun, tidak ada satu pun dalam dua bab  ini  yang  memberikan  gambaran  rinci  tentang  penentuan nasib  sendiri.Dalam  Pasal  73  Bab  XI  Piagam  PBB memuatkewajiban  negara  penguasa  terhadap  wilayah  yang belum  memiliki  sistem  pemerintahan  sendiri  dalam memajukan  hak  dari  daerah-daerah  agar  memperoleh pemerintahan sendiri. 23
b. The  United  Nation  Covenants  on  Human  Rights (Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  1966  and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)
Kedua,  kovenan  yang  mengatur  mengenai self determination memiliki kalimat yang sama. Pasal 1 dari kedua kovenan  ini  mengakui  dan  menyetujui  isi  dari  hak  untuk mentukan nasib sendiri (self determination) melalui kebijakan berikut:
“1.  All  people  have  the  right  of  self  determination.  By virtue  of  that  right  they  freely  determine  their  political status  and  freely  pursue  their  economic,  social  and cultural development.
2.  All  people  may,  for  their  own  ends,  freely  dispose  of their  natural  wealth  and resources  without  prejudice  to any obligations arising out of international economic co- operation,  based  upon  the  principle  of  mutual  benefit, and  international  law.  In  no  case  may  a  people  be deprived of its own means of subsistence.
3  The  state  parties  to  the  present  covenant,  including those having responsibility for the administration of Non- Self-Governing  and  Trust  Territories,  shall  promote  the realization of the right of self-detremination, and respect that  right,  in  conformity  with  the  provisions  of  the Charter of the United Nations.”
23 Sefriani .Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.Hal. 116.
Komite HAM pada sesi ke-21 dari General Comment ke- 12  telah  memberikan  penjelasan  terkait. 24 Self  Determination diartikan  sebagai  “ essencial  condition” untuk  perlindungan HAM serta untuk kemajuan dan peningkatan HAM.Hak untuk menentukan  nasib  sendiiri  mempunyai  bagian  yang  terpisah dari  hak-hak  lainnya  dalam  kovenan. Self  determination merupakan  hak  yang  tidak  dapat  ditarik  dari  setiap  bangsa dan  memiliki  kewajiban  timbal  balik  dimana  penerapan  dari hak  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  aturan  hokum internasional lainnya.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  dari  Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  Setiap  orang menikmati  kebebasan  untuk  menentukan  status  politik, perkembangan ekonomi, masyarakat dan budaya. Dengan kata lain,  setiap  negara  bebas  untuk  mendirikan  institusi  politik, mengembangkan sumber daya ekonominya dan menyesuaikan perubahan sosial dan budayanya sendiri tanpa intervensi dari negara  lain.  Namun,  para  sarjana  hukum  internasional  telah banyak  memberikan  saran  bahwa  hak  suatu  negara  dalam menetapkan  status  politiknya  wajib  dicantumkan  pada Covenant on the Civil and Political Rights.
Menurut  Hassan  Wirajuda,  dalam  Resolusi  Majelis Umum  PBB  No.  1514/1960  dan  Kovenan  Hak-hak  Sipil  dan Politik (CCPR) tidak ada pembeda antara “ right to ” dan “ right of  self-determination ”.  Dan  dalam  praktek,  keduanya digunakan  secara  rancu.  Pada  dasarnya  ada  dua  tingkatan penentuan  nasib  sendiri,  diantaranya:  (1) Right  to  self- determination, ini  merupakan  hak  yang  bersifat  sekali  dan tidak terpisahkan untuk membentuk suatu negara; (2) Right of self-determination, ini  adalah  hak  yang  bersumber  dan  juga konsekuensi dari “ right to self-determination ”, yaitu hak untuk
24 United  Nations  Document. Covenants  on  Civil  and  Political  Rights General Comment No. XII . Article. 1(1).
menentukan  bentuk  negara,  sistem  pemerintahan  sistem ekonomi atau sistem budaya tertentu,
yang seluruhnyamerupakan aturan dalam suatu negara.
Oleh karena itu, perwujudan “ right to self-determination ” dicapai melalui  kemerdekaan  dalam  rangka  membentuk  atau mendirikan  negara  (“ state ”)  untuk  membebaskan  diri  dari penjajahan  atau  untukberintegrasi  atau  berasosiasi  dengan negara  yang  lain.  Hal  tersebut  dilakukan  sekali  dan  untuk selamanya.Sedangkan,
perwujudan “ right of self-
dertermination ” dicapai melalui berbagai tindakan negara yang ditujukan otoritas negara berdaulat. 25

## c. Declaration on the Granting of Independence to Colonial

## Countries and Peoples 1960
Perkembangan dari hak penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional mengarah pada dicantumkannya hak ini ke  dalam  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  No.  1514  pada  14 Desember  1960  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama The Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and People . 26 Penentuan  posisi  deklarasi  tersebut  merupakan interpretasi  dari  "Piagam  PBB"  dan  realisasi  hak  untuk menentukan nasib sendiri.Ini adalah dasar untuk memperjuangkan kemerdekaan hanya di wilayah jajahan atau koloni  dan  bukan  di  negara  yang  mencoba  melakukan separatisme. 27 Deklarasi  ini  memuat  prinsip-prinsip  penting dan  mendasar  bagi  pelaksanaan hak  penentuan  nasib  sendiri serta  kondisi-kondisi  yang  harus  segera  dipenuhi  oleh penguasa administrasi:
1. Penguasaan/penaklukan  bangsa  dengan  dominasi, eksploitasi  merupakan  pelanggaran  hak  asasi
25 Andrey Sujatmoko. Op.Cit .. hal. 142.
26 Declaration  on  Granting  Independence  to  Colonial  Countries  and People 1960 (GAR 1514). 27 Kumbaro. Op.Cit .. hal. 16.
manusia  yang  bertentangan  dengan  Piagam  PBB yang  dapat  menganggu  perdamaian  dan  keamanan seluruh dunia.
2. Semua  bangsa  mempunyai  hak  untuk  menentukan nasib sendiri untuk secara bebas menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.
3. Persiapan  yang  tidak  memadai  di  bidang  politik, ekonomi  dan  sosial  bukan  alasan  untuk  menunda kemerdekaan suatu bangsa.
4. Tindakan militer dan penekanan-penekanan lainnya terhadap  bangsa  yang  belum  merdeka  harus dihentikan  untuk  memungkinkan  pelaksanaan kemerdekaandan keutuhan wilayah nasional secara bebas dan damai.
5. Daerah-daerah  perwalian  dan  wilayah  tak berpemerintahan  sendiri  dan  wilayah-wilayah lainnya  yang  belum  memperoleh  kemerdekan  agar segera dilimpahkan kewenangannya kepada rakyat (bangsa)  di  wilayah-wilayah  tersebut  tanpa  syarat apapun.
6. Setiap  usaha  yang  ditujukan  untuk  memecahkan sebagian  atau  seluruh  kesatuan  nasional  atau keutuhan  wilayah  suatu  negara  melanggar  tujuan dan prinsip PBB.
7. Semua  negara  harus  melaksanakan  ketentuan- ketentuan  dalam  Piagam  PBB  secara  sungguh- sungguh.  Deklarasi  hak-hak  asasi  PBB  atas  dasar persamaan  hak,  tidak  mencampuri  urusan  dalam negeri,  menghormati  hak-hak  kedaulatan  semua bangsa serta keutuhan wilayahnya. 28
Declaration on  the  Granting  of  Independence to Colonial Countries  and  Peoples yang  diadopsi  pada  tahun  1960 disetujui  oleh  89  negara,  1  tidak  setuju  dan  9 abstain.Kurangnya  kesiapan  politik,  sosial,  ekonomi  atau
28 Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Op.Cit ..Hal. 117-118.
pendidikan  tidak  bisa  digunakan  sebagai  protes  untuk menunda  kemerdekaan,  sementara  upaya  kemerdekaan melalui  penentuan  nasib  sendiri  yang  dapat  menganggu kesatuan  nasional  dan  integritas  wilayah  suatu  negara dianggap tidak sesuai dengan piagam PBB.
Declaration on  the  Granting  of  Independence to Colonial Countries  and  Peoples mengatur  syarat  penentuan  nasib sendiri  melalu  penekanannya  terhadap  konteks  kolonial  dan menentang  terhadap  segala  upaya  pemisahan  diri  dari  suatu negara,  dan  telah  dianggap  oleh  beberapa  pihak  sebagai interpretasi yang mengikat dari Piagam tersebut. Deklarasi ini diperkuat  dengan  pembentukan  Komite  Khusus  Dekolonisasi ( Special  Committee  in  Decolonization (C24)),  yang  kini mengurusi semua wilayah dependen dan telah terbukti sangat aktif,  dan  dengan  fakta  bahwa  hampir  semua  Resolusi  PBB yang  berhubungan  dengan  penentuan  nasib  sendiri  tegas- tegas menyebutnya. 29
Shaw  juga  menyampaikan  bahwa the  self dalam self determination harus  ditetapkan  dalam  kerangka  pengaruh kolonial, usaha-usaha untuk memperluas hal ini tidaklah akan berhasil  dan  bahwa United  Nations  has  always  strenously opposed  any  attempt  at  the  partial  or  total  disruption  of  the national unity and territorial integrity of a country . 30
Dalam pembahasan deklarasi tersebut, pelaksanaan hak penentuan  nasib  sendiri  hanyalah  dasar  bagi  negara  kolonial untuk  memperjuangkan  kemerdekaan  bukan  upaya  untuk separatism,  secara  bijak  diungkapkan  dengan  kalimat “the necessity  of  bringing  to  a  speedy  and  unconditional  end colonialism in all its forms and manifestations.” 31
Selain  kedaulatan  dan  kemerdekaan,  negara  juga memiliki  yurisdiksi  penuh  atas  seluruh  wilayah  atau  seluruh
29 Malcolm N. Shaw. Op.Cit ..Hal. 230.
30 Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Op.Cit .. Hal. 120. 31 Ibid.
wilayah.Oleh  karena  itu,  negara  memiliki  hak  penuh  untuk menjaga  keutuhan  wilayahnya.  (“ territorial  integrity ”)  dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
Dengan demikian yang dilakukan oleh kekuasaan negara atau yurisdiksinya di berbagai wilayahnya adalah lengkap dan eksklusif.Dikatakan  lengkap  karena  suatu  negara  dapat mengunjungi  seluruh  wilayah  negara,  termasuk  seluruh penduduk  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut,  apapun kebangsaannya.Selain  itu,  yurisdiksi  atas  wilayahnya  bersifat eksklusif,  yang  berarti  bahwa  tidak  ada  pihak,  termasuk negara  lain,  yang  berhak  menjalankan  yurisdiksi  atas wilayahnya.Oleh  karena  itu,  dengan  tidak  mengurangi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, wilayah suatu negara  tidak  dapat  diganggu  gugat  (“ the  inviolability  of territories of states ”). 32
Prinsip  keutuhan  wilayah  ( territorial  integrity ) melindungi  kerangka  wilayah  negara-negara  merdeka  dan menjadi  bagian  dari  konsep  kedaulatan  negara.  Dari  sudut konsep  pembekuan  perbatasan  teritorial  yang  ada  pada  saat kemerdekaan  (kecuali  dengan  kesepakatan  bersama),  norma tersebut  dinamakan  dengan uti  posseditis  juris .  Norma  ini menyatakan  bahwa  batas  yang  sudah  tetap  dan  yang  tengah ada  pada  waktu  kemerdekaan  tidak  bisa  diubah  kecuali dengan persetujuan para pihak terkait. 33
Menurut  hukum  internasional,  Serbia  sebagai  negara yang  berdaulat  berhak  menekan  gerakan  separatis  di Kosovo.Namun,  penindasan  pemerintah  Serbia  terhadap Muslim  Albania  di  Kosovo  menimbulkan  intervensi internasional  (dalam  hal  ini  NATO,  PBB,  dan  Uni  Eropa). Tindakan  represif  yang  melanggar  norma  hukum  hak  asasi
32 Sumaryo Suryokusumo.Hak Negara untuk Mempertahankan
Keutuhan Wilayahnya menurut Hukum Internasional. Jurnal Ketahanan Nasional , Vol X, No I . April 2005. Hal. 40. 33 Malcolm N. Shaw. Op.Cit .. Hal. 275
manusia  internasional  dan  hukum  humaniter  menyebabkan disintegrasi  negara,  yang  berujung  pada  deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia.

## 2. Pengakuan  Dari  Negara  Lain  Dalam  Pembentukan Negara Kosovo
Sebagai  pelaku  utama  hubungan  internasional,  maka yang  menjadi  perhatian  utama  hukum  internasional  adalah hak dan kewajiban serta kepentingan negara.  Negara sebagai subjek  hukum  internasional  yang  pertama  dan  utama  serta terpenting  ( par  excellence )  karena  yang  pertama  menjalan hubungan internasional adalah negara.
Negara  sebagai  kesatuan  politik  dalam  hukum  maka negara  harus  memiliki  unsur-unsur  tertentu  berdasarkan hukum  internasional.  Aturan  hukum  internasional  yang disediakan  oleh  komunitas  internasional  dapat  ditentukan dalam  bentuk  aturan  perilaku,  dan  negara  harus  mematuhi aturan  perilaku  ini  saat  menjalin  hubungan  kerja sama.Diantara banyak definisi, terdapat kesepakatan umum di seluruh  dunia  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan definisi  atau  elemen  suatu  negara.  Media  hukum  yang “mempersatukan”  perbedaan  tersebut  ialah Montevideo  The Convention  on  Rights  and  Duties  of  State  of  1933 (Konvensi Montevideo 1933). Menurut Pasal 1 Konvensi tersebut, negara dapat  dikatakan  utuh  harus  memilikiempat  unsur  konstitutif berikut: 34
1. Adanya penduduk
2. Adanya  wilayah  (tertentu)  atau  lingkungan  kekuasaan ( a definedterritory ).
3. Adanya kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat ( a government ).
4. Kesanggupan  mengadakan  hubungan  dengannegara- negara lainnya.
34 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit ..Hal. 105.
5. Pengakuan(deklaratif).

## 1. Penduduk Tetap
Merupakan dasar pembentukan sebuah
negara.Penduduk  atau  masyarakat  suatu  negara  adalah sekelompok  orang  yang  tinggal  secara  permanen  atau permanen  atau  tinggal  di  suatu  wilayah  dengan  luas tertentu.Boer  Mauna  mendefinisikan  penduduk  sebagai kumpulan individu yang terdiri dari dua jenis kelamin.Ras ini tidak  membedakan  antara  ras,  bahasa,  agama  dan budaya.Mereka hidup dalam masyarakat dan mengedepankan keadilan dan politik
melalui kewarganegaraan mereka.Hubungan terikat dalam suatu negara. 35
Tidak  ada  ketentuan  normatifyang  menetapkan  jumlah penduduk suatu  negara. Selain itu tidak  ada keharusan suatu negara  hanya  terdiri  dari  suatu  bangsa,  suatu  negara  dapat terdiri dari beberapa bangsa selama memiliki
kewarganegaraan yang sama. 36

## 2. WilayahTertentu
Wilayah  tetap  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi keberadaan  suatu  negara.  Namun,  hukum  internasional  tidak mengharuskan semua perbatasan bersifat final, dan tidak ada sengketa  perbatasan  dengan  negara  tetangga  ketika  atau setelah menyatakan diri sebagai negara baru. 37

## 3. Pemerintahan
Sebagai  suatu  person  yuridik,  negara  membutuhkan banyak  institusi  untuk  mewakili  dan  menyampaikan
35 Ibid .. hal. 106. 36 Ibid.
37 Sefrian i . Hukum Internasional Suatu Pengantar . Op.Cit .. hal. 104.
keinginannya.Negara hanya dapat menjalankan kekuasaan ini atas  nama  kekuasaan  melalui  organ-organ  yang  terdiri  dari individu-individu.  Para  pemimpin  organisasi  ini  disebut pemerintah, karena bentuk prasangka ini bervariasi dari satu pemerintah  ke  pemerintah  lainnya.Bagi  hukum internasional, wilayah tanpa pemerintahan bukanlah negara dalam arti yang sebenarnya. 38
Keberadaan  pemerintahan  yang  efektif  sangat  penting dan  merupakan  salah  satu  syarat suatu  entitas  dapat  disebut negara.Efektif  artinya  pemerintah  mempunyai  kemampuan nyata  untuk  menjalankan  semua  fungsi  negara,  termasuk menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dalam  negeri  serta melaksanakan berbagai komitmen di luar negeri. 39

## 4. Kemampuan  Untuk  Mengadakan  Hubungan dengan Negara Lain
Ini merupakan unsur ke-4 yang terdapat pada Konvensi Montevideo  1933.  Pesatnya  perkembangan  hubungan  antar negara,  ketentuan  dalam  Konvensi  Montevideo  yang mengandung  unsure  kapasitas  ( capacity )  tersebut  sudah tertinggal  dan  kedaulatan  ( souvereignty )  sebagai  pengganti unsur  konstitutif  keempat  pembentukan  negara. 40 Menurut konsep  hukum  internasional,  kedaulatan  mempunyai  tiga aspek utama, yaitu: ekstern, intern dan territorial
a. Aspek  ekstern  kedaulatan  adalah  setiap  negara memiliki  hak  untuk  secara  bebas  menentukan hubungannya  dengan  masing-masing  negara  atau kelompok  lain  tanpa  dibatasi,  ditekan  atau  diawasi oleh negara lain.
b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau kewenangan eksklusif  negara  untuk  menentukan  bentuk
38 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit ..Hal. 109.
39 Ibid.
40 Boer Mauna. Op.cit. .Hal. 24.
lembaganya, bagaimana lembaga tersebut beroperasi,  dan  merumuskan  undang-undang  yang diinginkan dan dipatuhi..
c. Aspek territorial kedaulatan berarti Negara memiliki kekuasaan penuh atas individu danbenda yang ada di wilayahtersebut. 41
Secara  umum,  kedaulatan  dapat  diartikan  sebagai to govern  itself (memerintah  dirinya  sendiri).Negara  sebagai entitas  tentu  memiliki  kedaulatan,  artinya  negara  memiliki otoritas  tertinggi  untuk  melakukan  segala  sesuatu  di negaranya.  Boer  Mauna  mengatakan:  “Kedaulatan  adalah kekuatan  tertinggi  negara  selama  tidak  melanggar  hukum internasional,  menjalankan  berbagai  kegiatan  sesuai  dengan kepentingannya sendiri. 42

## 5. Pengakuan
Pengakuan  adalah  cara  mengakui  fakta  dan  kemudian menimbulkan  konsekuensi  hukum.  Peran  dari  pengakuan  ini adalah  untuk  memudahkan  negara-negara  terkait  dalam melakukan  transaksi  internasional  di  masa  depan. Memperoleh  pengakuan  nasional  secara  otomatis  akan menunjukkan  bahwa  negara  menerima  hak  dan  kewajiban hukum  dalam  hukum  internasional.  Selain  itu,  pengakuan diterima  oleh  negara  lain  sebagai  badan  hukum  yang bertindak sebagai badan hukum oleh negara lain. 43 Secara garis besar  ada  2  teori  tentang  pengakuan  dalam  hukum internasional,yaitu:
1. Teori  konstitutif,  yaituteori  yang  menyimpulkan bahwa  pengakuan  negara  lain  berdampak  pada keberadaan atau pembentukan negara baru.
2. Teori  deklaratif  atau evidentiary ,  adalah  teori  yang pengertiannya  pengakuan  negara  lain  hanya  untuk
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit ..Hal. 132.
memperkuat  atau  memperkuat  kondisi  yang menunjukkan  keberadaan  negara  yang  diakui tersebut.  Saat  ini,  dalam  praktiknya,  yang  paling umum  diterima  adalah  teori  ini.  Keberadaan  suatu negara  tetap  akan  sah  secara  konstitusional meskipun tidak diakui oleh negaralain. 44 Ada banyak bentuk pengakuan, diantaranya:
1. Pengakuan defacto
Diberikan kepada negara berdasarkan fakta bahwa pemerintahan  negara  diakuiada.  Pada  pengakuan ini  pihak  pemberi  pengakuan  meragukanakan keberlangsungannya.
2. Pengakuan dejure
Secara  kebiasaan,  pengakuan de  jure adalah kelanjutan  dari  pengakuan  secara de  facto ,  yaitu ketika  suatu  negara  merasa  yakin  bahwa  negara yang  akan  diakui  secara  hukum  tersebut  telah memenuhi kualifikasi hukum internasional..
3. Pengakuan secaradiam-diam
Pengakuan  ini  dilakukan  dengan  caramengirimkan perwakilan  diplomatik,  mengadakan  pembicaraan dengan  pejabat  atau  kepala  negara  setempat,  dan mencapai  kesepakatan  dengan  negara  tersebut untuk  menjalin  hubungan  dengan  pemerintah baru.Contoh  dari  pengakuan  ini  adalah  hubungan antara  Amerika  Serikat  dan  Republik  Rakyat Cina.Meskipun Amerika Serikat belum secara resmi mengakui  Republik  Rakyat  Cina,  negara  tersebut telah  mengadakan  negosiasi  duta  besar  di  Jenewa sejak tahun 1955. 45
Pada  tanggal  17  Februari  2008,  parlemen  Kosovo  telah membuat sejarah dengan menyatakan Kosovo sebagai negara
44 Ibid.. Hal. 133. 45 Ibid.. Hal. 135-136.
merdeka yang merdeka dari Serbia. 46 Perdana Menteri Kosovo, Hashim  Thaci,  menyampaikan  deklarasi  tersebut  pada pertemuan  parlemen  yang  dihadiri  oleh  109  anggota. Sebelumnya,  Kosovo  adalah  sebuah  provinsi  di  bawah pemerintahan  Serbia  dengan  mayoritasetnis  Albania.Kosovo mendeklarasikan  kemerdekaan  pada  1992,  tetapi  hanya Albania yang mengakui kemerdekaan itu.
Dengan  dukungan  Amerika  Serikat,  Kosovo  secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan, dan sehari kemudian diakui  oleh  Norwegia,  Denmark,  Finlandia,  Swedia,  Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Austria, Albania, Turki, dan Afghanistan. Sementara  itu,  negara  yang  menolak  untuk  mengakui  adalah Serbia, Rusia, Spanyol, Rumania, Slowakia, dan Siprus.Bahkan Serbia telah menarik semua diplomat dari negara-negara yang mengakui  kemerdekaan  Kosovo.Pada  beberapa  pertemuan Dewan  Keamanan  PBB,  Rusia  sebagai  anggota  secara konsisten  memveto  untuk  tidak  memberikan  kemerdekaan kepada Kosovo. 47 Dapat dikatakan bahwa pertimbangan politik merupakan  faktor  utama  yang  harus  diperhatikan  suatu negara untukmengakui negara lain. Perlu dicatat, bahwa Mesir merupakan  negara  pertama  yang  secara de  facto mengakui kemerdekaan  Indonesia  (tanggal  23  Maret  1946)  yang selanjutnyapada  tanggal  18 November 1946  bersama  dengan Negara  lain  sepertiLebanon,Yordania,Syria,  Yaman,  danSaudi Arabia  dalam  kerangka  Liga  Arab  mengakui  kemerdekaan Indonesia secara de jure. 48
Namun  dalam  perkembangannya,  masih  terdapat  dua kelompok  ahli  hukum  internasional  yang  memiliki  pendapat
46 http://www.detiknews.com/read/2008/09/20/104308/10093 85/10/pelopor-klaim-sepihak-hak-kemerdekaan .Diakses  pada  tanggal 24 September 2019 pukul 16:20 WIB.
47 Ibid . 48 Boer Mauna. Op.Cit.. Hal. 78.
berbeda  tentang  pengakuan  Negara. 49 Golongan  pertama berpendapat  bahwa  jika  semua  unsur  kenegaraan  (adanya rakyat,  wilayah  dan  pemerintahan  yang  berdaulat  serta kemamapuan melakukan hubungan dengan Negara lain) telah dipenuhi,  maka  secara  otomatis  ia  akan  menjadi  negara  dan harus  diperlakukan  sebagaimana  mestinya  oleh  Negara- negara lain.
Pengakuan hanyalah tindakan formal untuk menegaskan atau menerima fakta yang ada tersebut.Karena itu, pengakuan tidak  menciptakan  negara  baru.Keberadaan  entitas  sebagai negara  baru  disebabkan  oleh  kemampuannya  untuk menjalankan  kontrol  atas  wilayahnya  sendiri,  bukan  karena diakui atau tidak oleh pihak lain. Teori ini sejalan dengan Pasal 3  Konvensi  Montevideo  1933  yang  menyatakan  bahwa eksistensi  politik  suatu  negara  bebas  dari  pengakuan  pihak lain.  Selanjutnya  teori  ini  juga  dikuatkan  oleh  beberapa putusan  pengadilan.  Dalam Deutcsche  Continental  Gas  – Gesellschaft  v  Polish  State  1929 ,  mahkamah  arbitrase menyatakan bahwa: 50
“according  to  the  opinion  rightly  admitted  by  the  great majority of writers on international law, the recognition of  a  state  is  nor constituive  but  merely  declaratory.  The state  exist  by  itself  and  the  recognition  is  nothing  else than  a  declarition  of  existence,  recognised  by  the  state frow which it emanates...” 51
Kelemahan  dari  teori  deklaratif  menurut  Alina Kaczorowska  adalah  menempatkan  pengakuan  pada  titik terendah  atau empty  formality .  Golongan  pertama  ini  disebut sebagai  penganut  teori  deklatoir  ( declaratory  theory ).Bila lahirnya suatu negara hanya merupakan peristiwa fakta, maka
49 J.L.  Brierly. The  Law  Nations .  Clarendon  Press.  Oxford.  1955.Hal. 114.
50 Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Op.Cit ..Hal. 187.
51 Ibid ..Hal. 188.
seharusnya  akibat  yang  ditimbulkannya  adalah  sebagai berikut:
1. Tidak  mungkin  menolak  lahirnya  suatu  negara dengan memakai alasan hukum;
2. Lahirnya  suatu  negara  bebas  dari  pengakuan,  dalam hal  ini  pengakuan  tidak  ikut  campur  dalam pembentukan negara. 52
Golongan  kedua  mengemukakan  bahwa  meskipun masyarakat politik telah menyadari unsur kebangsaan, namun tidak  serta  merta  diterima  sebagai  negara  dalam  masyarakat internasional. Pertama, harus ada pernyataan dari negara lain bahwa  masyarakat  politik  telah  memenuhi  syarat  menjadi negara.  Hanya  dengan  cara  inilah  dia  dapat  menikmati  hak untuk menjadi negara baru. Menurut Lauterpacht, pendukung utama  teori  konstitutif, recognition  is  quasi  judical  duty dan bukan an act of arbutrary discreation or a political consession . Dalam  praktiknya  teori  konstitutif  dilaksanakan berlandaskan  pertimbangan  politik  murni,  seberapa  jauh keuntungan  yang  akan  diperoleh  negara  yang  memberi pengakuan.  Amerika  menolak  mengakui  RRC  sampai  akhir 1978  dengan  pertimbangan  bahwa  pengakuan  terhadap  RRC tidak  akan menguntungkan  Amerika  Serikat dan dunia  bebas secara  keseluruhan  dan  hanya  mendorong  negara  tersebut untuk  meluaskan  dominasi  komunis  ke  seluruh  dunia. 53
Beberapa  kelemahan  dari  penerapan  teori  konstitutif  yaitu sebagai berikut:
1. Negara baru  yang tidak diakui akan menjadi entitas tanpa  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  hukum internasional sampai diakui.
2. Praktik  negara  menunjukkan  bahwa  pemberian pengakuan  hanya  sebuah  tindakan  politik  demi kepentingan negara yang mengakui.
52 Ibid . 53 Ibid ..Hal 189-190.
3. Tidak  ada  aturan  yang  jelas  tentang  berapa  jumlah minimum negara yang diperlukan untuk memberikan pengakuan terhadap entitas baru untuk menjadi negara.
4. Ketidakjelasan  parameter  entitas  baru  untuk menjadi  sebuah  Negara.Penilaian  yang  ada didasarkan  pada  pertimbangan  yang  sangat subyektif  terhadap  kepentingan  politikpihak  yang mengakui saja.
5. Dapat menciptakan instabilitas suatu negara. 54
Untuk  mengakui  suatu  negara  baru  pada  umumnya Negara-negara memakai kriteria, antara lain sebagai berikut;
1. Keyakinan adanya stabilitas di Negara tersebut
2. Dukungan umum dari Masyarakat atau Penduduk
3. Kesanggupan  dan  kemauan  untuk  melaksanakan kewajiban-kewajiban Internasional. 55
Pengakuan  dalam  hukum  internasional  merupakan persoalan  yang  sangat  kompleks  karena  juga  menyangkut persoalan  hukum  dan  politik.Dalam  masalah  pengakuan, memang  sulit  untuk  memisahkan  secara  jelas  unsur  politik dan hukum, karena pengakuan dan penolakan pengakuan oleh suatu negara biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, namun  konsekuensinya  terkait  secara  hukum. 56 Pengakuan internasional  kepada  suatu  Negara,  pemerintah  atau beligerensi  cenderung  menonjolkan  aspek  kepentingan.  Ada atau  tidaknya  suatu  kepentingan  politik  akan  berpengaruh terhadap diberikannya atau tidak suatu  pengakuan. 57
Dalam  kebanyakan  kasus,  mengenai  kelahiran  negara baru,  pengakuan  adalah  kebijakan  politik  suatu  negara  yang mengakui negara tersebut dan mungkin memiliki akibat:
54 Ibid ..Hal. 191. 55 Boer Mauna. Op.Cit ..Hal. 65. 56 Ibid. . Hal. 59. 57 Ramlan. Hukum  Internasional .  Universitas  Jambi.  Jambi.  2005.  hal. 127-128.
1. Pengakuan  adalah  kebijakan  pribadi. Negara  bebas untuk mengakui suatu negara tanpa memperhatikan sikap negara lain. 2. Pengakuan  adalah  suatu discretionary  act yaitu suatu  negara  mengakui  negara  lain  kalau dianggapnya perlu, sebagai contoh;
a. Spanyol  baru  mengakui  Peru  setelah  75  tahun negara tersebut memproklamasikan kemerdekaanya. b. Belanda baru mengakui Belgia pada tahun 1838 setelah  negara  tersebut  merdeka  pada  tahun
1831
c. Amerika  Serikat  mengakui  Israel  hanya beberapa  jam  setelah  negara  tersebut  lahir tanggal 14 Mei 1948
d. Amerika Serikat mengakui RRC setelah 30 tahun terbentuknya negara tersebut.
Perancis  misalnya  yang  dari  tahun  1791  sampai  tahun 1875beberapa  kali  berubah,  dari  kerajaan,  republik, kekaisaran,  kembali  ke  kerajaan  dan  republik  dengan pembentukan Republik III pada tahun 1875, Republik IV tahun 1941, dan semenjak tahun 1958 Republik V tetap merupakan negara  Perancis  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  yang  sama sebagai  subjek  hukum  internasional  dan  yang  tidak memerlukan lagi pengakuan sebagai negara.

## D. Simpulan
1. Sebagai  prinsip  hukum  internasional  hak  menentukan nasib  sendiri  dapat  dijadikan  norma  dalam  berbagai perjanjian  internasional  tentang  hak  asasi  manusia tertentu.Hak  ini  mengatur  bahwa  semua  negara (all states) atau bangsa berhak membentuk sistem dan aturan politiknya sendiri.Mereka bebas mengejar perkembangan
ekonomi,  sosial  dan  budaya  mereka  sendiri,  dan menggunakan  sumber  daya  alam  yang  mereka  anggap tepat.
Prinsip penentuan nasib sendiri memungkinkan rakyat di suatu  wilayah  jajahan  menentukan  status  politiknya. Penentuan  nasib  sendiri  seperti  itu  dapat  menciptakan kemerdekaan,  bergabung  dengan  negara  tetangga, pergaulan  bebas  dengan  negara  merdeka  atau  status politik  lainnya  yang  ditentukan  oleh  rakyat  yang bersangkutan.  Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  juga terkait dengan pembentukkan negara, menjaga
kedaulatan  dan  kemerdekaan  negara,  merumuskan standar penyelesaian sengketa.
Konsep hak menentukan nasib sendiri telah menjadi salah satu  hak  yang  diakui  dalam  hukum  internasional.  Dalam berbagai lingkungan hukum internasional, hak
menentukan  nasib  sendiri  dapat  digunakan  dalam konteks  kolonialisme.  Misalnya,  di  luar  latar  belakang penjajahan, kelompok kecil yang berbeda cita-cita dengan pemerintah  daerah  kemudian  membentuk  gerakan separatis dan menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk  memisahkan  diri,  tidak  dapat  dibenarkan  karena hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan  PBB  yang menekankan  pentingnya  integritas  territorial  suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
Pengakuan  hukum  internasional  merupakan  masalah yang  sangat  rumit,  karena  juga  menyangkut  masalah hukum  dan  politik.  Mengenai  masalah  pengakuan, memang  sulit  untuk  memisahkan  secara  jelas  unsur politik  dan  hukum,  karena  proses  pemberian  dan penolakan  pengakuan  oleh  negara  biasanya  dipengaruhi oleh  faktor  politik,  dan  akibatnya  adalah  keterkaitan hukum.Kesulitan  juga  berasal  dari  fakta  bahwa  hukum internasional  tidak  mengharuskan  suatu  negara  untuk
mengakui  negara  atau  pemerintah  lain,  sama  halnya dengan  suatu  negara  atau  suatu  pemerintah  tidak memiliki  hak  untuk  diakui  oleh  negara  lain.  Tidak  ada keharusan  untuk  mengakui  seperti  juga  tidak  ada kewajiban  untuk  tidak  mengakui.  Seperti  dikemukakan Komisi  Arbitrase,  Konfrensi  Perdamaian  mengenai Yugoslavia, pengakuan merupakan tindakanyang
dilakukan negara dengan hati-hati disaat yang diinginkan dan dalam bentuk yang ditentukannya secara bebas.

## Referensi Instrumen Hukum
International Covenant on Civil and Political Rights Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and People 1960
Report  of  the  Subcommission  on  Prevention  of  Discrimination and  Protection  of  Minorities  on  its  Twenty-sixth  Session , E/CN.4/1128.
Kumbaro,  Dajena.  “The  Kosovo  Crisis  in  a  International  Law Perspectiv:Self  determination,  Territorian  Integrity  and the NATO Intervention ” . NATO office of International Press . 2001
Buku Effendi, A. Masyhur. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)  dan  Proses  Dinamika  Penyusunan  Hukum  Hak Asasi  Manusia  (HAKHAM) .  Bogor:  GHALIA  Indonesia.
2005. Sujatmoko, Andrey. Hukum HAM dan Hukum Humaniter .Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
Shaw, Malcolm N. Hukum Internasional . Bandung: Nusa Media. 2013.
Sefriani. Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan Internasional  Kontemporer .    Jakarta:Rajawali  Pers. 2016.
Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar .Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali. Cetakan Pertama. 1985. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup. 2005. Brierly.J.L. The Law Nations . Clarendon Press. Oxford. 1955. Ramlan. Hukum Internasional. Universitas Jambi.Jambi. 2005. Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer . Bandung: PT. Refika Aditama. 2006. Mauna,  Boer. Hukum  Internasional:  Pengertian  Peranan  dan Fungsi  Dalam  Era  Dinamika  Global .  Bandung:  P.T. Alumni. 2003.

## Artikel/Jurnal
Idris,  WTO  :  Perspective  of  Sustainable  Development  and Ecolabelling .  Jurnal  Hukum  Internasional  Universitas Padjadjaran Bandung, Vol 1, No. 3 .Desember 2002.
Kusniati, Retno. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 4.5 (2011).