## Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

## Hendrah, Nila Sastrawati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Hendlaw36@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  1)  Bagaimana  latar  belakang  perubahan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1  Tahun 1974  menjadi  Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019, 2) bagaimana tinjauan Maqashid  al-Syari’ah  terhadap  perubahan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  peneliti menggunakan  metode  normatif  syar’i.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan  (library research).  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  yaitu  kutifan  langsung  yakni peneliti  mengutif  secara  langsung  pendapat  atau  tulisan  seseorang  sesuai  dengan  aslinya  tanpa merubahnya dan kutipan tidak langsung yaitu mengutip tulisan, data dan pendapat orang lain dengan cara memformulasikan  dengan  susunan  yang  baru,  tetapi  dengan  maksud  yang  sama.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa batas minimal usia perkawinan dalam Pasal  7 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan  yang  cukup  baik  yang  dimana  pada  UU  No.  1  Tahun  1974  meletakkan  batas  minimal  usia pekawinan  yaitu  16  tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki-laki,  sedang  dalam  perubahan  pada Pasal  7  ayat  1  tersebut  yang  dimana  usia  minimal  perkawinan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  setingkat yaitu  sama-sama  minimal  berusia  19  tahun  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Dalam  tinjauan maqashid  al-syariah  tentang  batas  minimal  dalam  perkawinan  tidak  diatur  secara  ekplisit  namun sepanjang  itu  menyangkut  kemaslahatan  ummat  maka  dapat  digunakan  dalam  penyelengaraan perkawinan.  Adapun  implikasi  Penelitian  tersebut  mengenai  perubahan  batas  minimal  usia  perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan diharpakan mampu di implementasikan dengan baik oleh para pihak baik penyenggara, orang tua serta kepada  laki-laki dan perempuan  hendaknya  memperhatikan  berbagai aspek  sebelum  melaksanakan  suatu  perkawinan  agar  pernikahan  yang  di  impikan  dapat  terwujud  dan tidak berakhir dengan perceraian yang tidak di inginkan.
Kata Kunci: Undang-Undang, Perkawinan, Maqashid Al-Syari’ah

## Abstract
The objectives of this study are to: 1)What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article  7  paragraph  (1)  of  Law  Number  1  Year  1974  became  Law  Number  16  of  2019.  In  answering these  problems,  the  researchers  used  the  syar'i  normative  method.  This  study  uses  a  library  research method.  Furthermore,  the  data  collection  method  that  the  writer  uses  is  direct  cutifan,  namely  the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations,  namely  quoting  other  people's  writings,  data  and  opinions  by  formulating  with  a  new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974  put  a  minimum  age  of  marriage,  namely  16  years  for  women  and  19  years  for  men,  is  currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum  limit  in  marriage  is  not  explicitly  regulated,  but  as  long  as  it  concerns  the  benefit  of  the ummah,  it  can  be  used  in  the  administration  of  marriage.  The  implications  of  this  study  regarding changes  in  the  minimum  age  limit  for  marriage  in  Article  7  paragraph  1  of  the  Marriage  Law  are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects  before carrying out a marriage so that the  marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.
KeyWords: Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari’ah

## Pendahuluan
Manusia sebagai mahluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu  pergaulan  hidup. 1 Hidup  bersama  antar  manusia  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Indonesia merupakan merupakan suatu masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku,ras agama, golongan dan kepercayaan. Ini tergambarkan  pada  sembohyang  bangsa  Indonesia  yaitu    Bhineka  Tunggal  Ika . Dalam kondisi  yang  beragam  seperti  ini,  bisa  saja  terjadi  interaksi  sosial  di  dalam  pergaulan masyarakat yang berbeda. Interaksi manusia didalam masyarakat melahirkan suatu hubungan, baik  yang  bersifat  perseorangan  maupun  yang  bersifat  universal.  Salah  satu  hubungan manusia  yang  perseorangan  adalah  hubungan  antar  seorang  laki-laki  dan  dengan  seorang perempuan dalam ikatan pernikahan. tokoh teladan mereka untuk melaksanakan pernikahan. 2 Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rad/13:38.
دَقَلَو ۡ رَأ ۡ لَس ۡ لُسُر اَن ۡ ا نِّم بَق ۡ َكِل لَعَجَو ۡ اَن مَُلَ ۡ زَأ ۡ جََٰو ۡ ا ةَّيِّرُذَو ۡ ۡ اَمَو َناَك لوُسَرِل نَأ أَي ۡ َِت ِب َ ةَيا َّلِّإ ذِإِب ۡ ِن ِهَّللٱ ۡ لَجَأ ِّلُكِل ۡ باَتِك ۡ ٨٣
Terjemahnya:
―Dan  sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  beberapa  Rasul  sebelum  kamu  dan  Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul  mendatangkan  sesuatu  ayat  (mukjizat)  melainkan  dengan  izin  Allah.  Bagi  tiap- tiap masa ada Kitab (yang tertentu).‖ 3
Kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  memberikan  pengertian  perkawinan  yang      terdapat pada pasal 2, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati  perintah  Allah  dan  melakukannya  merupakan  ibadah.  Apabila  pengertian  tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI  maka  pada  dasarnya  antara  pengertian  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  menurut Undang-Undang  Perkawinan  tidak  terdapat  perbedaan  prinsipil,  karena  pengertian perkawinan  menurut  UU  perkawinan  ialah:  ―ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‖ 4 .  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  perkawinan  berasal  dari  kata  ―kawin‖  yang  menurut  bahasa  artinya  membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 5
Sejak 30 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian  pembaharuan  yang  terjadi  adalah  fiqh  yang  bergeser  pada  niai-nilai  baru  yang tersebut dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama. 6
Perkawinan  muda  di  Indonesia  ini  sudah  menjadi  fenomena  nasional,  faktor  yang mempengaruhinya  adalah  budaya,  karena  memiliki  pengaruh  besar  dalam  pola  kehidupan didalam  masyarakat,  termasuk  perkawinan  dibawah  umur.  Perkawinan  usia  dini  adalah perkawinan  yang  dilakukan  secra  resmi  atau  tidak  resmi  yang  dilakukan  sebelum  usia  18 tahun.  Perkawinan  muda  atau  perkawinan  dini  menjadi  salah  satu  praktik  tradisional  yang
1 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
2 Putri  Ayu    Winasari, “Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campur  Dari  UU  No.  12  Tahun 2006 , Jurnal Juristek, Vol 2 No 2, 2013, h. 1.
3 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, (Halim: Surabaya, 2013), h. 254.
4 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 16.
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 654.
6 Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonedia (Cet. I; Depo: Kecana, 2017), h. 195.
sudah  lama  dikenal  dan  tersebar  luas  di  berbagai  negara.  Secara  defenisi  perkawinan  muda sebagai  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  pasangan  suami istri  pada usia muda atau remaja. 7
Dalam ketentuan Pasal 28B Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  dicantumkan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  membentuk  keluarga  serta melanjutkan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah serta Negara menjamin-hak-hak anak  atas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  juga  berhak  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 8
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  hanya boleh diizinkan apabila pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun,  ketentuan  tersebut  memungkinkan  terjadinya perkawinan  usia  anak  pada  wanita,  karena  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak didefenisikan  bahwa  anak  ialah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih da;am kandungan. 9
Perubahan  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan  perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau dengan  menaikkan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita.  Dalam  hal  ini  yaitu  batas minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita  sama  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi pria,  yaitu  19  (sembilan  belas  tahun)  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai  sudah  matang  jiwa raganya  untuk  melangsungkan  suatu  pernikahan agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan itu secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.  Diharapkan  juga  dengan  adanya  kenaikan  batas  umur  yang  lebih  tinggi  dari minimal  usia  perkawinan  yaitu  16  (enam  belas)  tahun  menjadi  19  (sembilan  belas  tahun) tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan serta akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan tingkat resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak,  sehingga  dapat  mengoptimalkan  tumbuh  kembang anak  termasuk  pendampingan  orang  tua  serta  dapat  memberikan  akses  terhadap  pendidikan setinggi mungkin. 10
Penafsiran  Ayat  maupun  hadis  juga  dilakukan  oleh  lembaga    BKKBN  (Badan` Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional),  ―sesuai  dengan  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  usia  yang kurang dari 18 tahun masih tergolong usia anak-anak. Untuk itu BKKBN merekomendasikan usia pernikahan ideal yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis serta psikologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia  tersebut  sudah  cukup  dianggap  masa  yang  baik  untuk  berumah  tangga  dikarenakan sudah matang dan bertindak berpikir dewasa secara rata-rata. 11
Pernikahan  dibawah  umur memiliki  banyak  dampak  negatif,  mulai  dari  terampasnya pendidikan anak, eksploitasi anak, serta perceraian. 12 Buka hanya itu perempuan yang masih berusia  dibawah  umur  dinilai  belum  siap  alat  reproduksinya  untuk  hamil  dan  melahirkan.
7 Jamaluddin dan  Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan , h. 17.
8 Presiden  Republik  Indonesia, “Undang-Undang-  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”,  Official  Website  Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id .  (16 September 2020).
9 Presiden  Republik  Indonesia. “Undang-Undang-  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”,  Official  Website  Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id . 16 September 2020.
10 Presiden  Republik  Indonesia. “Undang-Undang-  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”,  Official  Website  Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id . 16 September 2020.
11 Winda Destiana Putri, BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun, https://nasional.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn- usiapernikahan-ideal-berkisar-21-25-tahun di akses pada (27/12/2017).
12 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
Akibatnya sangat rentan ibu muda mengalami keguguran serta berdampak kepada kematian. Sangat  penting  diketahui  bahwa  kehamilan  pada  usia  kurang  dari  20  tahun  dapat meningkatkan komplikasi medis, baik pada ibu maupun kepada sang anak. Kehamilan di usia sangat  muda  ini  ternyata  berkorlasi  dengan  angka  kematian  ibu.  Disebutkan  bahwa  anak perempuan  berusia  10-14  tahun  beresiko  lima  kali  lipat  meninggal  saat  hamil  maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko meningkat dua kali lipat pada  kelompok  usia  15-19  tahun.  Sebaliknya  pria  yang  kawin  dibawah  umur  mempunyai akibat  yang  sama  dengan  perempuan,  terlebih  lagi  kesiapan  secara  fisik,  materi  serta  atau yang  lebih  penting  adalah  secara  psikologi  untuk  mendayung  bahtera  keluarga  yang  sangat sarat dengan kesabaran, ketulusan, dan keuletan. 13
Ketentuan  batas  usia  dalam  pernikahan  jika  didasarkan  dalam  ketentuan  maqasid al- syariah  dalam  membangun  rumah  tangga  harus  terpenuhi  prinsip  bahwa  calon  suami  istri telah  mantap  jiwa  raganya,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir  pada  perceraian  serta  mendapatkan  keturunan  yang  baik  sehat,  maka  dari itu  harus dicegah adanya pernikahan dibawah umur. 14

## Metode Peneltian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  agar  dapat  memecahkan masalah. 15 Metode  penelitian  secara  umum  dimengerti  sebagai  suatu  kegiatan  secara  umum dimengerti  sebagai  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  bertahap  yang  dimulai  dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalis data sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman dan pengertian atas suatu topik,gejala dan atau isu-isu tertentu. 16 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research). Jenis  penelitian  ini bertujuan  agar  diperolehnya  informasi  dan  data-data  tentang maqashid  al-syari’ah dan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan bantuan yang bermacam sumber data yang terdapat di perpustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah skripsi ini. 17

## b. Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  Syar’i.  Syar’i  adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  jalan  mempelajari  dan  menelaah  ayat  Al-Qur’an  dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 18

## c. Sumber Data
Data-data  yang  diambil  dalam  penlitian  ini  bersifat  primer,  sekunder  dan  tersier sebagai berikut:
a. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Alquran dan  Hadist, Undang-undang. 19
b. Data  sekunder  adalah  data  yang  mencakup  buku-buku,  hasil  penelitian  yang berbentuk laporan, pendapat pakar dan sebagainya. 20
c. Data  tersier  adalah  data  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  data primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 21
13 Eddy  Faldyana  dan  Shinta  Larasaty,  ―Pernikahan  diusia  dini  dan  Permasalahannya‖, Jurnal:  Sari  Pediatri , Vol. 11 No. 2, 2009, h. 138.
14 Elkhaerati, “Pembatasan  Usia  Perkawina    Tinjauan  Undang-undang  dan  Maqasid  asy-syariah” ,  Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 99.
15 Junaedi  Effendi  dan  Johanny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Cet.II;  Jakarta: Kencana,2018),h.3.
16 J.R. Raco, Metode Peneltian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo , 2010), h. . 2. 17 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),H .56.
18 Wahyuni, ―Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Oleh Guru Dikabupaten Bantaeng‖, Skripsi (Makassar:  Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 12-13.
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.199.
20 Amiruudin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.31.
21 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.199.
d. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kutipan lansung dan kutipan tidak lansung.
a. Kutipan lansung adalah metode pengutipan secara lansung suatu pendapat atau tulisan tanpa atau tulisan tanpa merubah, sama persis dengan aslinya.
b. Kutipan  tidak  lansung  adalah  metode  pengutipan  dimana  dimana  penulis  mengutip suatu  tulisan  atau  pendapat  yang  telah  kita  formulasikan  dalam  susunan  kata  yang baru, namun dengan maksud yang sama.

## e. Pengolahan Data dan Analisi Data
Pengolahan  data  merupakan  salah  satu  bagian  yang  amat  penting  dalam  metode ilmiah. Setelah data-data yang diperoleh dikelola, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis  data  agar  dapat  menghasilkan  data  yang  sempurna  guna  membantu  dalam menemukan suatu informasi. Data yang di peroleh dalam penelitian ini diolah dalam metode komparatif  atau  metode  penelitian  perbandingan.  Metode  komparatif  adalah  metode  yang bersifat  membandingkan  antara  dua  atau  lebih  objek  atau  fakta  yang  diteliti,  baik  itu persmaan dan perbedaanya guna memperoleh kesimpulan akhir yang jelas.

## f. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:
a. Mengetahui  latar  belakang  perubahan  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
b. Mengetahui tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap perubahan perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 .
Pembahasan
Pengertian Maqashid Al-Syari’ah
Sebagai sumber utama ajaran agama Islam, ada ulama yang membagi kandungan al- Qur’an  dalam  tiga  kelompok  besar,  yaitu; aqidah,  khuluqiyya ,  dan amaliyah . Akidah berkaitan erat dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau ahlak, sedangkan  amaliyah  berkaitan  dengan  aspek-aspek  hukum  yang  timbul  dari  ungkapan- ungkapan  ( aqwai )  dan  perbuatan  ( af’al )  manusia.  Kelompok  ketiga  ini,  didalam  sitematika hukum Ilsam terbagi kedalam dua bagian besar, pertama, ibadah yang didalamnya diatur pola hubungan  manusia  dengan  dengan  Tuhan, kedua ,  muamalah  yang  didalamnya  diatur  pola hubungan antar sesama manusia. 22 Secara lughawi maqashid al syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah .  Maqashid  adalah  bentuk  jama’  dari  maqsud  yang  berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan secara bahasa  bahasa berarti yang berarti jalan menuju mata air. Ini dapat dikatakan sebagaimana jalan arah sumber pokok kehidupan. 23
Pakar  maqashid  al-syariah  Jasse  Auda  menawarkan  beberapa  konsep  figh  modern berlandaskan maqashid  al-syari’ah .  Agama  Islam  menjunjung  tinggi  nilai  kemanusian  dan memberikan sebuah solusi untuk kehidupan manusia dunia dan akhirat agar seimbang. Model inilah yang akan ditawarkan oleh Jasse Auda, sehingga muncul suatu teori tentang bagaimana lahirnya  sebuah  konsep  sistem  hukum  yang  dapat  mengatur  kehidupan  umat  Islam  supaya berjalan  sesuai  dengan  aturan  Tuhan  serta  lebih  bermanfaat  bagi  manusia.  Kitab Maqashid al-syari’ah as  Philosophy  of  Law:  A  syistem  Approach  karangan  Jasse  Auda, mendefenesikan Maqashid pada empat karakter, sebagai berikut:
1. Hikmah dibalik suatu hukum
2. Tujuan ahkir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum
3. Kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral menjadi basis hukum
22 Ashi Nabila, “ Makalah Maqashid Syariah” (makalah yang disajikan pada academia.edu) , t.d. 3.
23 Andi Achruh AB. Pasiringi, Ilmu Figh , h. 108.
4. Mashalih atau masalahah. 24
Dalam  kitab Al-  muwafaqat Imam  al-Syatibi  berkata  bahwa  ―tidaklah  syariat  itu dibuat  kecuali  agar  merealisasikan  manusia  baik  didunia  maupun  diakhirat  dan  agar mencegah  kemafsadatan  yang  akan  menimpa  mereka.  Hukum  syariah  bertujuan  untuk merealisasikan  kemaslahatan  hidup  manusia  dengan  manfaat  dan  menghindari  mudharat. Kemaslahatan  yang  hakiki  memiliki  tujuan  kepada  terpeliharnyapat    lima  perkara  yakni, 25 Agama,  jiwa,  harta,  akal,  serta  keturunan  dengan  adanya  kelima  perkara  tersebut  manusia dapat  menjalankan  kehidupan  yang  mulia. 26 Sapiudin  shidiq  dalam  bukunya  yang  berjudul ushul fiqh  menjelaskan tentang lima perkara tersebut yakni sebagai berikut:
1. Memelihara Agama ( Hifz al-Din )
Memelihara  Agama  serta  menjaganya  dibedakan  menjadi  tiga  tingkat  berdasarkan kepentingannya  sebagai berikut:
a. Tingkat  pertama dharuriyat (pokok),  yakni  memelihara  serta  melaksanakan kewajiban Agama yang termasuk tingkat primer seperti sholat lima waktu. Jikalau sholat yang terabaikan maka terancamlah keutuhan Agama.
b. Tingkat  kedua hajiyyat ,  yakni  melaksanakan  ketentuan  Agama  dengan  maksud menghidarkan  kesulitan  seperti  menjama’  sholat  dan  qashar  bagi  orang  yang hendak  berpergian.  Kalo  ketentuan  tersebut  tidak  terlaksanaka  maka  akan mengancam ekstitensi Agama akan menjama’ sholat ( men g qasar) bagi orang yang hendak  berpergian.  Kalo  ketentuan  tersebut  tidak  terlaksanaka  maka  akan mengancam  ekstitensi  Agama  akan  tetapi  akan  kan  mempersulit  orang  yang hendak berpergian tersebut.
c. Tingkat  ketiga, tahsiniyat, yakni  mengikuti  mengikuti  petunjuk  Agama  serta menjunjung  tinggi  martabak  manusia  sekaligus  melengkapi  pelaksanaan kewajibannya  kepada  Tuhan.  Dalam  hal ini  diambil  contoh  yakni  menutup aurat baik  dalam  sholat  maupun  diluar  sholat,  membersihkan  pakaian  dan  badan.  Hal tersebut erat hubungannya dengan akhlak terpuji . jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhun Agama dan tidak juga mempersulit orang yang melakukannya. 27
2. Memelihara jiwa ( Hifz an-Nafs )
Berdasarkan  peringkat  kepentingannya  memelihara  jiwa  dibedakan  menjadi  tiga peringkat sebagai berikut:
a. Memelihara  jiwa  pada  tingkat  pertama  yakni  daruriyyat  seperti  memenuhi kebutuhan  pokok  berupa  makanan  agar  dapat  mempertahankan  hidup.  Jika kebutuhan  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  akan  mengakibatkan  terancamnya  jiwa manusia.
b. Yang  kedua  tingkat  hajiyyah,  sebagai  contoh  di  perbolehkannya  berburu  dan menikmati  makanan  dan  minuman  yang  lezat.  Jika  kegiatan  tersebut  terabaikan. Maka  tidak  akan  mengancam  jiwa  seseorang  melainkan  hanya  mempersulit hidupnya saja.
c. Ketiga tingkat tahsiniyyah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini  hanya  berdasarkan  dengan  masalah  kesopanan  dan  sama  sekali  tidak mengancam jiwa manusia ataupun mempersulit. 28
3. Memelihara akal ( Hifz al-Aql )
Memelihara  akal  dari  segi  kepentingannya  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  tingkatan sebagai berikut:
a. Memelihara  akal  dalam  tingkat dharuriyyah seperti  diharamkannya  minuman keras. Jika hal tersebut tidak dijauhkan maka akan mengakibatan rusaknya akal.
24 Nurhadi, “ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid al-Syari’ah” , UIR Law Review 02, No. 02 (2018): h. 5
25 Zulhasari Mustafa, “PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
26 Windia  Indri  Virsada,  ―Penerapan  Maqasid  Al-  Syariah  Dalam  Pernikahan  Dini‖, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negri, 2019), h. 29.
27 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Cet I; Jakarta: kencana, 2011), h. 227.
28 Windia Indri Virsada, ―Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dini‖,  h. 31.
b. Memelihara  akal  dalam  tingkat hajiyyat, seperti  anjuran  menuntut  ilmu pengetahuan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak merusak akal, akan ttapi mempersulit hidup seseorang.
c. Memelihara  akan  dalam  tingkat  tahsinyyah,  seperti  menghindarkan  diri  dari mengkhayal  atau  mendengarkan  sesuatu  yang  tidak  berfaedah.  Hal  tersebut berkaitan  erat  dengan  etika  dan  tidak  akan  mengancam  eksistensi  akal  secara langsung. 29
4. Memelihara keturunan ( Hifz al-Nasl )
Memelihara  keturunan  dapat  dilihat  dari  segi  tingkat  kebutuhannya  dapat  dibedakan menjadi tiga bagian yakni:
a. Yang  pertama  tingkat dharuriyyat ,  hal  ini  disyariatkan  agar  menikah  serta larangan  berbuat  zina.  Jika  hal  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  akan  mengancam keutuhan keturunan.
b. Tingkat  kedua  yakni hajiyyat ,  seperti  ditetapkan  penyebutan  mahar  bagi  suami pada  saat  waktu  akad  serta  memberikan  hak  talak  kepada  sang  suami.  Jika  hal tersebut  tidak  dilakukan  maka  menyulitkan  suami  untuk  membayar  mah missil.litan  Adpun  dalam  masalah  talak  suami  akan  mengalami  kesulitan  jika  ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
c. Tingkat ketiga tahsiniyyat, tingkat ini seperti disyariatkan khitbah atau meminang dalam  suatu  pernikahan.  Jika  hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka  tidak  akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.
5. Memelihara harta ( Hifz al-mal )
Yang  terakhir  memelihara  harta,  dilihat  dari  tingkatannya  memelihara  harta  dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni:
a. Memelihara  harta  dalam  tingkat dharuriyyah seperti,  telah  diisyaratkan  tata  cara kepemilikan  harta  serta  melarang  mengambil  harta  orang  dengan  cara  tidak  sah. Jika aturan tersebut dilanggarkan maka akan mengancam keutuhan harta.
b. Memlihara  harta  dalam  tingkat hajiyyah ,  seperti  telah  disyariatkan  agar melakukan jual beli dengan cara salam. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak  akan  mengancam  eksistensi  harta  melainkan  akan  mempersulit  orang  yang membutuhkan modal.
c. Memelihara  harta  dalam  tingkat tahsiniyyah ,  seperti  adanya  ketentuan  agar menghindarkan  diri  dari  usaha  penipuan.  Hal  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan etika bermuamalah. 30
Tujuan dari kemaslahatan yakni agar tercapainya manfaat serta menolak bahaya dan kerusakan  bagi  umat  manusia  didunia  maupun  akhirat.  Dengan  maksud  agar  kehidupan manusia penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan pada kehidupan akhirat  nanti  mencapai  kebahagiaan  yangt  abadi  di  surga    dengan  berbagai  kenikmatan dengan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaaraan akhirat. 31
Dasar Hukum Maqashid Al- Syari’ah
Dasar  hukum maqashid  al-syariah telah  tercatum  dalam  nash  Al-quran  dan  juga sunnah  nabi  SAW.  Dan  Allah  telah  mengutus  secara  keseluruhan  kepada  para  rasul  agar mencapai  syariat  sebagai  pedoman  manusia  agar  dapat  diamalkan. 32 Sebagaimana  firman Allah SWT. Dalam  Q.S An-nisa/4:165.
لُطُّر ىَهَع ِصباىهِن  َنوُكَي  الَئِن  َهيِرِذىُمَو  َهيِزِّشَبُّم ِاللّٱ َد  عَب  ُُۢتاجُح ِمُطُّزنٱ َنبَكَو ُاللّٱ ب  ميِكَح اًشيِشَع ٔ٦١
Terjemahnya:
29 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, h. 229.
30 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, h. 230-331.
31 Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, (Cet II; Jakarta; Pt Nimas Multima, 1997), h. 170.
32 Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, h. 171.
―Mereka  Kami  utus)  selaku  rasul-rasul  pembawa  berita  gembira  dan  pemberi peringatan  agar  supaya  tidak  ada  alasan  bagi  manusia  membantah  Allah  sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana‖. 33
Ayat  diatas  tersebut  mengandung  arti  bahwa  Allah  SWT  dalam  menentukan  suatu hukum-hukumnya senantiasa menghendaki kemaslahatan agar manusia terhindar dari hal-hal yang  mudharat  serta  merugikan. 34 Kemudian  ini  di  pertegas  dengan  pelaksanaan  syariat secara umum oleh firman Allah dalam Q.S Az-zariyat/51:56.
بَمَو ُج  قَهَخ اه ِج نٱ َو َضوِ  لۡٱ ِنوُدُب  عَيِن  الَِّإ ١٦
Terjemahnya:
―Dan  aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  supaya  mereka  mengabdi kepadaku‖ 35

## Kedudukan Masqashid Al-Syariah
Untuk  mengetahui  kedudukan al-mashalih  al-mursalah dalam  pandangan  ulama, harus  dikaitkan  dengan  analisis maqashid  syariah. Dapat  disimpulkan,  bahwa  ada  dua dampak positif dari hubungan al-mashalih al-mursalah dengan maqashid syariah. Pertama, dapat  menempatkan  titik  temu  perbedaan  pendapat  antara  ulama  yang  menggunakan al- mashalih  al-mursalah dan  ulama  yang  tidak  menggunakannya.  Seperti  yang  ditekankan  al- Ghazali  (salah  satu  pengikut  Syafi’i  tentang  kehujahan  al-mashalih  al-mursalah),  apabila yang  dimaksud  dengan  maslahah  adalah dalam  rangka  memelihara  dan  mewujudkan  tujuan syara’,  maka  tidak  perlu  diperselisihkan  lagi,  bahkan  harus  diikuti  karena  ia  merupakan hujah.  Oleh  karena  itu,  Abu  Zahra  langsung  mengaitkan maqashid  syariah dengan batasan al-mashalih al-mursalah-nya, yaitu suatu kemaslahatan harus sesuai dengan maksud-maksud pembuat  hukum  secara  umum,  kedua  analisis  hubungan  ini  dapat  menunjukkan  bahwa pentingnya maqashid  syariah dalam  rangka  penajaman  analisis  metode al-mashalih  al- mursalah sebagai  corak  penalaran  istislahi  untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan hukum Islam. 36
Konsep Maqashid Al-Syari’ah
Maqashid al-syari’ah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari’ ( pembuat jukum ) pada setiap hukum syari’ah. Menurut  Alal al-Fasi, maqashid syari’ah adalah tujuan akhir  yang  ingin  dicapai  oleh  syariah.  Abdul  wahaf  khalaf  menyimpulkan  bahwa  tujuan syariah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Konsep maqashid  syari’ah merupakan  lanjutan  dari  konsep  maslaha.  Masalaha  menurut  syara’ terbagi menjadi tiga (3)  yaitu, pertama, maslahah mu’tabarah didukung oleh syara’. Kedua, maslahah mulghah yang ditolak oleh syara’. Ketiga, maslahah mursalah tidak didukung tidak pula  ditolak  oleh  syara’,  namun  didukung  oleh  sekumpulan  makna  nash  al-Qur’an  dan Hadist. 37

## Maqashid Syari’ah Sebagai Landasan dan Metodologi
Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang jelas, yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini disebut maqashid syariah
33 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, (Halim: Surabaya, 2013), h. 104.
34 Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, h. 171.
35 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, h. 520.
36 Muhammad  Syukri    Albani    Nasution  dan  Rahmat  Hidayat  Nasution ,  Filsafat  Hukum  Islam  &  Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), h. 69-70.
37 Fauzi Aji Apriadi, ―Analisis Pencapaian Maqashid Syriah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadilla Sukarame Bandar Lampung‖, Skripsi (Bandar Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 26 .
(tujuan hukum). Maqashid adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ushul  fiqh. Maqashid  syariah dalam  penerapannya  memiliki  hal  pokok  yang  wajib diprioritaskan  pemeliharaanya.  Prof  Yudian  Wahyudi  menyebutkan  bahwa Maqashid Syrai’ah adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah dewasa ini,  masalah  yang  membutuhkan  kajian  yang  mendalam  baik  secara  teknis  maupun  konsep yang  status  hukumnya  tidak  dibahas  didalam  Al-Qur’an  dan  Hadis. Maqashid  Syari’ah membagi  skala  perioritas  yang  saling  melengkapi. Pertama ,  Daruriat  (al-daruriyat; keharusan-keharusan  atau  keniscayaan-keniscayaan). Kedua ,  Hajiat  (al-hajiyyat;  kebutuhan- kebutuhan). Ketiga , Tasniat (al-tahsiniyyat; proses-proses dekoatif ornamental. 38 Tingkat  keniscayaan  (Daruriyat)  terbagi  menjadi  lima  bagian. 39 Pertama, perlindungan  agam  (hifz  al-din).  Kedua,  perlindungan  jiwa  raga  (hifz  al-anfs).  Ketiga, perlindungan  harta  (hifz  al-mal).  Keempat,  perlindungan  akal  (hofz  al  aql).  Kelima, perlindungan  keturunan  (hifz  al  nasl).  Pada  tingkatan  daruriyat  ini Maqashid  syariah klasik berpandangan paling esensial bagi kehidupan. Ada konsensus bersama, bahwa perlindungan keniscayaan  adalah  sasaran  di  balik  setiap  huku  Allah,  adapun  maqashid  syariah  pada tingkatan  kebutuhan  dan  kelengkapan  untuk  memperindah  maqashid  syariah  yang  berada pada tingkatan sebelumnya. 40
Maksud dan Tujuan Maqashid Al-Syar’ah
Secara global tujuan syara’ dalam menetapkan sautu hukum ialah untuk kemaslahatan manusia keseluruhan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. am-Anbiya: 21/107.
بَمَو َكََٰى  هَط  رَأ َهيِمَه ََٰع هِّن  تَم  حَر  الَِّإ ٔٓ١
Terjemahnya:
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 41
Para  ulama  salaf,  dan  khalaf  telah  bersepakat  bahwa  setiap  hukum  syariah  pasti melikiki alasan (illat ) dan juga tujuan ( maqashid ), pemberlakuannya. Tujuan  serta  alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. 42
Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak hukum yang berlaku di negara ini, ada yang bersifat tertulis ada juga yang tidak tertulis serta tidak terlepas dari pengaruh kerajaan- kerajaan  bercorak  Hindu,  Budha,  dan  yang  terakhir  masa  kejayaan  kerajaan-kerajaan  Islam yang telah mengupayakan menyusun konsep hukum Islam yang dapat dipakai secara kolektif. Akan  tetapi  pada  masa  dulu  masih  sangat  kuat  pengaruh  adat  terhadap  suatu  hal  apalagi dalam hal perkawinan, sehingga banyak yang telah menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perkawinan. Masuknya ajara Agama Islam pada masa abad ke-7 masehi tentu memberikan warna baru didalam tatanan hukum yang ada, akan tetapi belumlah secara keseluruhan mampu menorehkan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya dalam perkawinan, para pemabawa ajaran agama Islam terdahulu tidak mampu secara keseluruhan mengatur  terkait  masalah  perkawinan  yang  banyak  terjadi  persoalan.  Dalam  hal  batas
38 Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Hardvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Newesea Press, 2014), h. 12.
39 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
40 Yudian Wahyudi, Maqashid Syaria’ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga , h. 34.
41 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, h. 331.
42 Pandji Adam, Hukum Islam ( Konsep, Filosofi dan metodologi ) (Cet. I; Jakarta: Bumi Akasara, 1992), h. 113.
minimal usia perkawinan misalnya, tidak ada ketentuan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan, karena dalam sejarah ajaran agama Islam tidak ada secara eksplisit memberikan ketentuan  batasan  usia  perkawinan  sesuai  syariat  Islam.  Akan  tetapi  sebelumnya  sudah  ada hukum  tertulis  tentang  perkawinan  bagi  golongan  tertentu.    Yang  menjadi  persoalan  waktu itu  adalah  bagi  warga  pribumi  yang  beragama  Islam,  bagi  mereka  tidak  ada  aturan  sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada Undang-Undang tersendiri yang bisa dijadikan tolok  ukur  dalam  pelaksanaan  akan  nikah  perkawinan.  Bagi  mereka,  selama  itu  berlaku hukum  Islam  yang  telah  diadopsi  didalam  hukum  adat  berdasarkan  teroi receptie yang dikemukakan  oleh  Hurgonye,  Van  Volven,  Ter  Haar,  serta  murid-muridnya.  Tuntutan beberapa  organisasi  wanita  pada  masa  itu  telah  cukup  memberikan  gambaran  bahwa  dalam memiliki  Undang-Undang  Perkawinan  sudah  di  usahakan  sejak  Indonesia  belum  merdeka. Hal ini juga dapat dibutikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi pada masa itu. 43
Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami perubahan pada Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia  minimal  bagi  wanita  untuk  melangsungkan  perkawinan  adalah  16  (enam  belas)  tahun kemudian  di  ubah  dengan  menaikkannya  menjadi  19  (sembilan  belas)  tahun,  setara  dengan laki-laki.  Perubahan  ini  mengakomodir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 atas permohonan Judicial Review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena telah dianggap telah tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut telah secara resmi dituangkan didalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. 44
Hal  yang  mendorong  diubahnya  UU  Perkawinan  karena  Mahkamah  Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia telah berada dalam fase darurat pernikahan dini. Data penelitian UNICEF pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 di  dunia  yang  memiliki  tingkat  perkawinan  dini  tertinggi,  dan  peringkat  ke-2  se-ASEAN setelah Kamboja. Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi  tumbuh  kembang  mereka  serta menghilangkan  hak-hak  dasar  mereka  yang  seharusnya mereka  peroleh  seperti  hak  mendapatkan  pendidikan,  kesehatan,  sipil  politik,  dan  terbebas dari  diskriminasi,  kekerasan  serta  hak-hak  lainnya.  Negara  harus  mampu  menjamin  upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan disini. Padahal secara lus contitutum , sebenarnya pemerintah  melalui  UU  Perlindungan  anak  telah  mengatur  bahwa  setiap  oang  tua bertanggungjawab  serta  berkewajiban  dalam  mencegah  terjadinya  praktik  perkawinan  pada usia dini. 45
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berubahnya bunyi Pasal  tersebut  menimbulkan  ekspektasi  akan  terjadinya  penurunan  angka  pernikahan  dini yang sebelumnya masih masif dilakukan. Akan tetapi,  Pasal 7 ayat (2) menyatakan, apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal umur tersebut maka orang tua dari pihak  laki-laki  maupun  perempuan  diperkenankan  untuk  mengajukan  dispensasi  di pengadilan  karena  alasan  yang  sangat  mendesak  dan  disertai  dengan  bukti-bukti. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). 46 Dalam  pertimbangan  yang  sama  juga  disebutkan  pengaturan  mengenai  batas  usia minimal  perkawinan  yang  berbeda  antara  pria  dan  wanita  tidak  saja  menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk suatu keluarga, sebagaimana dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melaingkan  juga  telah  menimbulkan diskriminasi  terhadap  perlindungan  hak  anak  sebagaimana  telah  dijamin  dalam  Pasal  28B
43 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan‖, Skripsi (Sumatera Utara: Fak Syari’ah dan Hukum UIN sumatera Utara, 2019), h. 44-46.
44 Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” , Al-Manhaj 2, no 2 (2020): h.134-135.
45 Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” , h. 135-136.
46 Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” , h. 136-137.
ayat  (2)  UUD  1945.  Dalam  hal  ini  ketika  batas  usia  minimal  perkawinan  bagi  wanita lebih rendah  dibanding  dengan  pria,  maka  secara  hukum  wanita  lebih  cepat  dalam  membentuk keluarga.  Oleh  karena  itu,  dalam  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  memrintahkan pembentukan  Undang-Undang  dalam  Jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  untuk  melakukan perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang menjangkau  batas  usia  untuk  melaksanakan  perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia  prkawinan  disamakan  dengan  batas  usia  pria  dan  wanita  yaitu  19  (sembilan  belas) tahun. 47
Dasar  Yuridis  dan  Sosiologis  Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Bagi Laki-Laki dan Perempuan a. Dasar  yuridis  terhadap  perkawinan  dibawah  usia  dari  sudut  pandang  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019
Didalam penjelasan revisi Undang-Undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia  minimal  perkawinan  yang  berbeda  antara  pria  dan  wanita  tidak  saja  menimbulkan diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak  dalam  membentuk  keluarga,  sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang  isinya  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah  dan  negara  menjamin  hak  asasi  atas  kelangsunagn  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  seksual  dan diskriminasi. 48
Untuk  itu  dengan  disahkannya  Undang-Undang  perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019 oleh  DPR  atas  perintah  dari  MK  dapat  meminimalisir  perkawinan  usia  dini  di  Indonesia. Karena  didalam  Undang-Undang  perkawinan  yang  telah  direvisi  mentakan  bahwa perkawinan  hanya  dizinkan  apabila  pihak  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  telah  berusia 19  tahun.  Terbentuknya  batasan  usia  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  sangatlah penting,  karena  dalam  melangsungkan  perkawinan  menghendaki  satu  hubungan  biologis yang berakibat pada kesehatan, seperti didalam penjelasan Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan  perkawinan  untuk  dapat  mewujudkan  perkawinan  yang  baik  tanpa  berakhir pada  perceraian,  agar  senantiasa  mendapat  keturunan  yang  baik.  Maka  dari  itu,  harus  ada pencegahan perkawinan pada usia dini. 49
Terkait  perubahan  batasan  minimal  usia  perkawinan  tersebut,  jika  melihat  usia  bagi seseorang  yang  layak  untik  melangsungkan  perkawinan  menurut  Boque  terbagi  menjadi empat klasisfikasi  pola perkawinan yaitu: (1), perkawinan anak-anak adalah bagi perkawinan dibawah  18  (delapan  belas)  tahun,  (2),  perkawinan  umur  muda  adalah  perkawinan  antara umur 18-19 tahun, (3), perkawinan umur dewasa ialah perkawinan umur 20-21 tahun. 50

## b. Tinjauan Sosiologis Perkawinan dibawah Usia Dini
Perubahan  perilaku  remaja  yang  makin  dapat  menerima  hubungan  seksual  pranikah sebagai  cerminan  fungsi  rekreasi  ketika  hubungan  seksual  telah  menghasilkan  janin  yang dapat  mempengaruhi  psikologis  dan  fisik.  Pernikahan  dibawah  usia  dini  pada  remaja dasarnya  berdampak  pada  segi  fisik  maupun  biologis  remaja.  Dampak  remaja  yang  yang melakukan  pernikahan  dibawah  usia  dini  yang  hamil  akan  lebih  muda  terkena  anemia  dan mengakibatkan  tingginya  kematian  ibu  dan  anak.  Para  remaja  kehilangan  kesempatan mengecap pendidikan tinggi. 51
47 Hotmartua  Nasution,  ―Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  di  Indonesia:  Studi Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan‖, Skripsi, h. 74-75.
48 Wahyudi setiawan, dkk, “ Dasar Yuridis dan Sosiologi Pengesahan Ruu No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan, t.t. h. 4.
49 Heriwanto ,  “Inferfeith  Marriages  Based  On  Positif  Law  In  Indonesia  And  Private  Internasional  Law Princple”, Jurnal Hukum (2019), t.t. h. 4.
50 Salma, “Pernikahan  Dini  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Sosial  Dan  Pendidikan”, Jurnal  Ilmu  Dan  Teknik Dakwah (2016), t.t. h.4.
51 Wahyudi setiawan, dkk, “ Dasar Yuridis dan Sosiologi Pengesahan Ruu No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan” , Jurnal Keluarga Islam  2, no. 3 (2020), t.t. h. 6.
Pernikahan  dini  dan  berbagai  kondisi  yang  melatarinya  telah  menjadi  sebuah  opini masyarakat dimana dilakukannya usia pernikahan pada usia dini yang dinilai belum matang baik secara biologis maupun psikologis. Menurut WHO batas usia remaja adalah 12-sampai 24  tahun.  Sedang  menurut  departemen  kesehatan  rentang  usia  remaja  yaitu  10-19  tahun dengan  catatan  belum  menikah,  dan  menurut  perlindungan  hak  reproduksi  (BKKBN) batasanya ialah 10-21 tahun. 52 .
Dengan  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pernikahan  dini  merupakan  sebuah hal  yang  lazim  di  tengah  masyarakat  Indonesia.  Bahkan  dengan  semakin  meningkatnya pengguna  gedjet  yang  mengakibatkan  mudahnya  mengakses  berbagai  informasi  apapun dikehendaki  tanpa  pengawasan  dari  orang  dewasa.  Tidak  tertutup  kemungkinan  akan mengantarkan anak pada kondisi merasa siap menikah dengan lawan jenis. 53

## Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 Dalam Penetapan Batas Usia Nikah
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  22/PUU-XV/2017  yang  mengabulkan permohonan pemohon ( Yudicial Revew ) Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 pada frase 16 (enam  belas)  tahun.  Sebelum  putusan  ini  dikabulkan  pada tahun  2018,  permohonan  tentang yudicial  revew Pasal  7  ayat  1  UU  No.  1  Tahun  1974  pernah  dimohonkan  di  tahun  2014 namun  ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena  dianggap  tidak  berkekuatan  hukum  tetap. Pada  tahun  2017  kembali  dimohonkan  dengan  pengujian  yang  berbeda,  Hakim  MK menerima  permohonan  sebagian  termasuk  rekomendasi  revisi  usia  nikah  bagi  perempuan dengan alasan persamaan hak dan dengan alasan kemaslahatan dan pendidikan. 54
Sebelum  menganalisis  Putusan  MK  tentang  batas  usia  nikah.  Maka  terlebih  dahulu menampilkan pokok pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemohon medalilkan norma pokok sebagai berikut:
a) Perbedaan  usia  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  merupakan  wujud  nyata  tercapainya  persamaan kedudukan  didalam  hukum  yang  dilindungi  oleh  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945. Penetapan  usia  perkawinan  16  tahun  bagi  anak  perempuan  berada  dibawah  ambang batas  usia  anak  berdasarkan  konvensi  hak  anak,  yang  dimana  jika  seorang  anak perempuan  telah  dinikahkan  dibawah  18  tahun  secara  otomatis  kehilangan  hak- haknya  sebagai  seorang  anak.  Penetapan  usia  perkawinan  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974, menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
b) Perbedaan ketentuan pada usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU  No.  1  Tahun  1974  yang  semata-mata  didasari  oleh  alasan  jenis  kelamin, merupakan salah satu bentuk diskriminasi nyata. Perbedaan perlakuan atas batas usia perkawinan  ini  justru  semakin  memperbesar  jarak  ketertinggalan  kaum  perempuan karena telah terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
c) Penetapan  batas  minimal  usia  perkawinan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan didalam  penjelasan  Pasal  7 ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974,  semata-mata  didasarkan pada  aspek  kesehatan,  namun  perkembangan  dalam  dunia  kesehatan  (medis) perempuan  yang  telah  dinikahkan  pada  saat  usia  16  tahun  yang  sangat  rentang  atas gangguan  kesehatan,  khususnya  kesehatan  reproduki  yang  salah  satunya  kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15- 19 tahun beresiko mengalami  kematian  lebih  besar  dibandingkan  dengan  perempuan  yang  melahirkan pada  usia  di  atas  20  tahun.  Berbeda  hanlnya  dengan  laji-laki  dimana  batas  minimal usia  perkawinannya  telah  melwati  batas  usia  anak-anak,  sehingga  hal  ini  telah menimbulkan diskriminasi, dimana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;
d) Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974  merupakan  diskriminasi  negara  dalam  mendapatkan  hak  yang  lebih  besar. Perkawinan  yang  dilakukan  terhadap  anak  perempuan  yang  masih  dalam  usia  anak dan  usia  sekolah  seringkali  menyebabkan  anak  kehilangan  haknya  tas  pendidikan sebagaimana yang diamanatkan didalam UUD 1945 Pasal 28C;
52 Muhyi, j.a, Jangan Sembarang Menikah Mudah (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), h. 12.
53 Ali Akbar, Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019 , t.d. h. 15.
54 Hamzah, “Telaah  Maqashid  Syari’ah  Terhadap  Putusan  MK  No.  22/PUU-XV/2017  Tentang  Batas  Usia Nikah ‖, Al-Syakhiyyah 1, no 1 (2019): h. 71.
e) Menurut  survei  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  pada tahun  2015  hanya  sebanya  8,88%  anak  perempuan  Indonesia  yang  dapat meyelesaikan  pendidikan  hingga  SMA,  sedangkan  91,12%  anak  perempuan  yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan  yang  menikah  dibawah  18  tahun  memiliki  korelasi  dengan  pendidikan tinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah yang menikah sebelum usia 18 tahun  cenderung  memiliki  pendidikan  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  mereka yang  menikah  setelah  usia  18  tahun.  Batas  usia  kawin  bagi  perempuan  dan  laki-laki jelas  telah  mengakibatkan  perbedaan  kedudukan  hukum  antara  laki-laki  dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan;
f) Faktor  utama  terjadinya  pernikahan  pada  usia  anak  bagi  perempuan  adalah  faktor ekonomi  keluarga,  posisi  anak  saat  itu  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mempertahankan hanknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Pasal 6 ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua  calon  mempelai” sehingga  dari  ketentuan  ini  seharusnya  calon  mempelai termasuk  mempelai  wanita  memiliki  hak  untuk  menyetujui  pernikahannya  tanpa adanya  tekanan  dari  pihak-pihak  lain.  Hal  ini  mengarah  kepada  eksploitasi  anak terutama eksploitasi  seksual anak  dan  hal  ini  juga  bertentangan  dalam  Pasal  27  ayat (1) UUD 1945;
g) Ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1  Tahun  1974  membuka  potensi  seorang  anak  perempuan  untuk  dinikahkan dengan  laki-laki  yang  lebih  tua,  perkawinan  dengan  laki-laki  yang  lebih  tua  tentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
h) Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan  perkawinan,  yaitu  bagi  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  berusia 19 tahun. 55
Penjelasan  Undang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  hanya boleh diizinkan apabila pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun,  ketentuan  tersebut  memungkinkan  terjadinya perkawinan  usia  anak  pada  wanita,  karena  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak didefenisikan  bahwa  anak  ialah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih da;am kandungan. 56
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  telah  mengeluarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017,  yang  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusan  itu  ―namun  takkala  pembedaan  perlakuan  antara  pria  dan  wanita  itu  akan berdampak  pada  atau  menghalagi  pemenuhan  hak-hak  dasar  hak-hak  konstitusional  warga negara,  baik  yang  termasuk  dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak dibedakan hanya karena semata-mata  berdansarkan  alasan  jenis  kelamin,  maka  pembedaan  itu  demikian  jelas merupakan diskriminasi‖. Dalam pertimbangan yang sama juga telah disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita, tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana yang  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  juga  telah  menimbulkan diskriminasi  terhadap  perlindungan  serta  pemenuhan  hak-hak  sebagaimana  dijamin  dalam Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945.  Dalam  hal  ini,  ketika  usia  minimal  perkawinan  bagi  wanita lebih  rendah  dari  pria,  maka  secara  hukum  wanita  lebih  cepat  dalam  membentuk  keluarga. Oleh  karena  itu,  dalam  amar  putusannya  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  kepada
55 Hamzah, “Telaah  Maqashid  Syari’ah  Terhadap  Putusan  MK  No.  22/PUU-XV/2017  Tentang  Batas  Usia Nikah ‖, h. 71-73.
56 www.hukumonline.com/pusatdata , t.d. h. 4
pembentuk  undang-undang  untuk  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 57
Perubahan  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan  perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau dengan  menaikkan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita.  Dalam  hal  ini  yaitu  batas minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita  sama  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi pria,  yaitu  19  (sembilan  belas  tahun)  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai  sudah  matang  jiwa raganya  untuk  melangsungkan  suatu  pernikahan agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan itu secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.  Diharapkan  juga  dengan  adanya  kenaikan  batas  umur  yang  lebih  tinggi  dari minimal  usia  perkawinan  yaitu  16  (enam  belas)  tahun  menjadi  19  (sembilan  belas  tahun) tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan serta akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan tingkat resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak,  sehingga  dapat  mengoptimalkan  tumbuh  kembang anak  termasuk  pendampingan  orang  tua  serta  dapat  memberikan  akses  terhadap  pendidikan setinggi mungkin. 58

## Tinjaun Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perubahanan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Islam
Pada  dasarnya,  dalam  fikih  konvensional  tidaklah  ditemukan  penetapan  batasan  usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak  adanya  ayat-ayat  Al-Qur’an  ataupun  Hadis  yang  secara  jelas  dan  tegas  menyebutkan batas usia perkawinan tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam memperbolehkan perkaninan pada  semua  tingkat  usia  termasuk  dalam  usia  anak, 59 dasarnya  adalah  tindakan  Rasulullah yang  menikahi  Aisyah  pada  umur  enam  tahun,  selain  itu  Rasulullah  juga  menikahkan putrinya  Ummu  Kalsum  dengan  Ali  pada  umur  belia,  demikian  juga  Abdullah  bin  Umar yang menikahkan putrinya ketikah masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya. 60
Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer jutru melihat kebolehan menikahi anak dibawah umur yang didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigit dalam menafsirkan  ayat-ayat  al-qur’an  dan  tindakan  Rasulullah,  yang  seharusnya  dipahami  lebih fleksibel.  Para  ulama  kontemporer  berpendapat  perkawinan  Rasulullah  dengan  Aisyah tidaklah bisa dijadikan patokan umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan sebuah perintah  Allah,  serta  Rasulullah  sendiri  tidak  mempunyai  niat  untuk  berumah  tangga  lagi setelah  wafatnya    Khadijah.  Selain  itu  perkawinan  tersebut  mempunyai  hikmah  penting dalam  dakwah  serta  pengembangan  ajaran  Islam  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia khusunya  yang  berkaitan  dengan  masalah  kewanitaan.  Sehingga  Islam  pada  dasarnya  tidak melarang  secara  tegas  perkawinan  dibawah  umur  namun  juga  tidak  menganjurkan,  terlebih jika  dilaksanakan  tanpa  mengindahkan  dimensi-dimensi  fisik,  mental  dan  hak-hak  anak. Pernikahan  Rasulullah  dengan  Aisyah  lebih  diposisikan  sebagai  suatu  pengecualian  serta hikmah tertentu dibaliknya. 61
Mengenai  syarat  kedewasaan  ini  terdapat  hadis  yang  diriwayatkan  Abdullah  bin Mas’ud sebagai berikut:
جْ واسَ ثَ يَ لْ ف ةَ ءَ ببَ لْ ا وِ كوْ و عَ بطَ ثَ صْ ا نّ و ةّ بحَ شانا رَ شَ عْ و Artinya:
“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah" (HR. Bukhori)
57 www.hukumonline.com/pusatdata , t.d. h. 4
58 www.hukumonline.com/pusatdata , t.d. h. 4
59 Yusuf  Hanafi, Kontroversi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur :  Child  Maerriage  (Bandung:Mandar  Maju, 2011), h. 58.
60 Khaeruddin Nasution, Hukum Perdata  (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta:Academia Tazzafa, 2013), h. 371-372.
61 Yusuf Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur ( Child Marriage ), h. 65-67.
Hadis  tersebut  menyebutkan  persyaratan  untuk  menikah,  mana  kedua  hal  ini  hanya dapat  dipenuhi  oleh  orang  dewasa.  Sebab  sebuah  perkawinan  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara suami istri, yang mengandung arti bhawa pemegang tanggungjawab untuk memenuhi  hak  dan  kewajiban  tersebut  sudah  harus  dewasa.  Maka  ditegakan  bahwa perkawinan  haruslah  dilakukan  oleh  pasangan  yang  sudah  dewasa,  akan  tetapi  kedewasaan itu sendiri memiliki akselerasi pencapaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan yang  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya,  lingungan,  tingkat  kecerdasan  suatu  komunitas,  dan lain sebagainya. Sehingga menentukan batasannnya dirasa cukup sulit. 62
Tinjauan  Maqashid  Syriah  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017
Maqashid  syariah terdiri  dari  dua  kata  yaitu  maqashid  dan  syariah.  Kata  maqashid merupakan  bentuk  jama’  dari  maqshad  yang  berarti  maksud  dan  tujuan  sedangkan  syariah mempunyai  pengertian  hukum-hukum  Allah  SWT  yang  ditetapkan  oleh  manusia  agar dipedomani  dalam  mencapai  kebahagiaan  hidu  dunia  dan  akhirat.  Atau  dengan  bahasa sederhananya  tujuan  dari  penyariatan  hukum,  yang  berarti  penyariatan  hukum  tersebut memiliki  kemaslahatan  bagi  setiap  manusia  untuk  mendapatkan  manfaat  yang  baik,  karena tujuan  syara  dalam  menetapkan  hukum  adalah  untuk  kemaslahatan  dunia  dan  menolak terjadinya mafsadah bagi manusia untuk kemaslahatan akhirta. 63
Maqashid syariah tentu juga tidak mengatur usia perkwinan tersebut, terlebih didalam soal  persamaan  batas  minimal  usia  perkawinan  dalam  sebuah  perundang-undangan  negara tententu. Namun demikian, maqashid syariah dapat melegitimasi ketentuan penyamaan batas minimal  usia  perkawinan  melalui  terwujudnya  atau  tidak  terwujudnya  tujuan  dari  syariah perkawinan.  Ringkasnya  jika  tujuana  perkawinan  dapat  terwujud,  baik  maksimal  maupun minimal  melalui  adanya  aturan  yang  mengatur  penyamaan  batas  minimal  usia  perkawinan, maka  peraturan  tersebut  dapat  atau  berpotensi  menghilangkan  tujuan  perkawinan,  maka aturan  tersebut  patut  untuk  ditolak.  Sehingga  adanya  titik  tolak  benar  atau  tidaknya  suatu peraturan,  dalam  pandangan  maqashid  syariah  dikembalikan  pada  terwujud  dan  tidaknya suatu tujuan adanya peraturan. 64
Perubahan  pada  batas  minimal  usia  perkawinan  yang  terdapat  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  bentuk  dalam  pembaharuan  hukum  Islam  untuk menjawab  berbagai  tantangan  zaman  dan  kebutuhan  masyarakat,  sejalan  dengan  tujuan hukum  Islam  itu  sendiri,  untuk  mewujudkan  kemaslahatan.  Tujuan  kemaslahatan  tersebut terdapat didalam kandungam maqashid syariah . Didalam maqashid syariah ada lima betuk atau yang disebut al-kulliyat al-khamzah (lima prinsip umum) yaitu; hifdzu din (melindungi agama),  hifdzun  nafs  (melidungi  jiwa),  hifdzu  aql  (melindungi  pikiran),  hifdzu  nasab (melindungi keturunan), hifdzu mal (melindungi harta). Sudut pandang kulliyat al-akhamzsah (lima prinsi umum maqashid syariah ) pembatasan minimal usia perkawinan di atas usia anak dengan memelihara jiwa, akan dan keturunan. 65
Perubahan batas minimal usia perkawinan yang terdapat didalam putusan  Mahkamah Konstitusi  adalah  salah  satu  wujud  pembaharuan  hukum  Islam  guna  menjawab  tantangan zaman,  kebutuhan  masyarakat,  sejalan  dengan  hukum  Islam  itu  sendiri  untuk  mewujudkan kemaslahatan.  Dalam  hal  ini  maka  memelihara  jiwa,  maka  dengan  prinsip  yang  diletakkan pada Undang-Undang Perkawinan khusunya pada Pasal 7 ayat (1).  Bahwa calon suami istri harus  matang  jiwa  raganya  agar  tujuan  perkawinan  dapat  terwujud  secara  baik  dan  tidak berakhir  dengan  perceraian  serta  mendapatkan  keturunan  yang  baik  bagi  kedua  orang  tua, masyarakat sekitarnya, serta bangsa dan negaranya. 66
62 Amir Syafiruddin, Hukum Islam di Indonesia, h. 67-68.
63 Burhanuddin  ABD.  Gani,‖ Perubahan  Batas  Usia  Kawin:  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari’ah”, LKKI Publisher  (2020): h.  69.
64 Burhanuddin  ABD.  Gani,‖ Perubahan  Batas  Usia  Kawin:  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari’ah”, h.  69-70.
65 Amrullah dan Ahmad Rizki, ― Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Minimal Usia Kawin ‖, h. 8.
66 Burhanuddin  ABD.  Gani,‖ Perubahan  Batas  Usia  Kawin:  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari’ah”, h. 70-71.
Maqashid syariah telah memberikan pemahaman tentang kemaslahatan adalah bagian terpenting  dalam  Islam,  maka  dari  itu  semua  untuk  mencapai  kemaslahatan  itu  sendiri membutuhkan berbagai aspek terutama dalam membentuk keluarga. Faktor ekonomi, sisosial, intelektual dan psikologi yang matang dibutuhkan setiap suami istri untuk mejalankan rumah tangganya.
Pada  era  modern  ini  pendidikan  salah  satu  hal  yang  paling  esensial  karena berhubungan  dengan  tingkat  kesejahteraan  keluarga  selain  hak  setiap  warga  negara  untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
Penulis menilai tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang baru, penulis berharap bahwa pemerintah masih perluh mengkaji lebih dalam menganai batas minimal usia perkawinan  yang  ideal,  yang  sesuai  dengan  perkembangan  global  dan  melihat  lebih  dalam lagi  berbagai  persoalan  di  tengah  masyarakat.  Penulis  berharap  bahwa  usia  minimal  untuk melangsungkan  perkawinan  itu  dinaikkan  menjadi  21  tahun  bagi  perempuan  dan  25  tahun bagi lak-laki.

## Kesimpulan
Proses  perubahan  batas  minimal  usia  perkawinan  mengalami  proses  yang  begitu panjang 45 tahun setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dimana hal ini mengalami perubahan  yaitu  Pasal  7  ayat  1.  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  menjadi nafas  baru bagi  kelangsungan  peratutan  perkawinan di  Indonesia.  Dilihari  dari  sudut  pandang maqshid syariah terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  dinilai  sudah  sesuai  dengan  tujuan  maqashid syariah  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menghilangkan  kemudaratan.  Didalam maqashid syariah ada lima hal pokok yang harus dipenuhi agar tercapainya kemaslahatan itu sendiri.  yaitu;  hifs  al-din  (melindungi  agama),  hifs  al-nafs  (melidungi  jiwa),  hifs  al-aql (melindungi pikiran), hifdzu nasab (melindungi keturunan), hifdzu mal (melindungi harta).

## Daftar Pustaka
Abdul Syatar. ―TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.‖ Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Agama Kementrian. Al-Quran dan Terjemanya. Halim: Surabaya, 2013.
Apriliani,  Farah  Tri  dan  Nunun  Nurwati.―Pengaruh  Perkawinan  Muda  Terhadap  Ketahanan Kelurga‖. Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : Vol. 7. No. 1, 2020.
Apriadi,  Fauzi  Aji.  ―Analisis  Pencapaian  Maqashid  Syriah  Terhadap  Produk  Simpanan Pendidikan  Pada  BMT  Al  Fadilla  Sukarame  Bandar  Lampung‖, Skripsi .  Bandar Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.
Adam Pandji. Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan metodolog , Cet. I; Jakarta: Bumi Akasara, 1992.
Akbar Ali. Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019 , t.d.
Amrullah  dan  Ahmad  Rizki.  ― Tinjauan  Maqashid  Syariah  Terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/Puu-Xv/2017  Tentang  Permohonan  Batas  Minimal  Usia Kawin ‖, El-Usrah 3, no. 1 (2020.
Aibak Kutbuddin. Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008. Bakry, Muammar Muhammad. ―Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.‖ AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
———. ―Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.‖ JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21. Mustafa, Zulhasari. ―PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN
DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN.‖ Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
Darwis  Rizal. “Pemikiran  Ibnu  Qayyum    Al-Jauziyah  Terhadap  Paradigma  Perubahan Hukum” , Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syari’ah 5, no. 1.  t. th. Effendi  Junaedi  dan  Johanny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cet.II; Jakarta: Kencana,2018.
Elkhaerati. “Pembatasan  Usia  Perkawina    Tinjauan  Undang-undang  dan  Maqasid  asy- syariah” , Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, 2018.
Faldyana Eddy dan Shinta Larasaty. ―Pernikahan diusia dini dan Permasalahannya‖, Jurnal: Sari Pediatri , Vol. 11 No. 2, 2009. Gani,  Burhanuddin  ABD.‖ Perubahan  Batas  Usia  Kawin:  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi    Nomor  22/PUU-XV/2017  Dilihat  dari  Penerapan  Maqashid  Asy- Syari’ah”, LKKI Publisher  (2020): h.  69. Heriwanto .  “Inferfeith  Marriages  Based  On  Positif  Law  In  Indonesia  And  Private Internasional Law  Princple”, Jurnal Hukum, 2019, t.t.
Hamzah. “Telaah Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah ‖, Al-Syakhiyyah 1, no 1, 2019. Hanafi  Yusuf. Kontroversi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur :  Child  Maerriage, Bandung:Mandar Maju, 2011.
Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan”,  Official  Website  Kementrian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,
https://www.setneg.go.id ., 16 September 2020.
Ilma  Mughniatul. “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” , Al-Manhaj 2, no 2, 2020. Jamaluddin  dan  Nanda  Amalia. Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan ,  Kampus  Bukit  Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
J.a, Muhyi. Jangan Sembarang Menikah Mudah , Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006. Masud, Muhammad Kalid. Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi , Cet, I; Bandung: Pustaka, 1996.
Mu’Allim Amir dan Yusdani . Kingfigurasi Pemikiran Islam , Yogyakarta: UII Press, 1999. Manan. Pembaharuan Hukum Islam di Indonedia , Cet. I; Depo: Kecana, 2017. Nasution Khaeruddin. Hukum Perdata  keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , Yogyakarta:Academia Tazzafa, 2013.
Nasution  Hotmartua.  ―Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  di Indonesia:  Studi  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan‖, Skripsi. Nasution, Muhammad Syukri  Albani  dan Rahmat Hidayat Nasution . Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah, Jakarta: Kencana, 2020. Nasional  Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
Nabila Ashi. “ Makalah Maqashid Syariah” makalah yang disajikan pada academia.edu, t.d. Nurhadi. “ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid al-Syari’ah” , UIR Law Review 02, No. 02, 2018. Putri,  Winda  Destiana.  BKKBN: Usia  Pernikahan  Ideal  Berkisar  21-25  Tahun, https://nasional.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omdu ca359-bkkbn-usiapernikahan-ideal-berkisar-21-25-tahun di akses pada (27/12/2017).
Pasiringi, Andi Achruh AB. Ilmu Figh , Cet. I; Watampone: Syahada, 2017. Perkawinan Defenisi.  ‖, http://id.m .  Wikipedia.org/defenisi  perkawinan‖  (di  akses  15 Oktober 2020).
Qorib Ahmad. Ushul Fiqh 2 , Cet II; Jakarta; Pt Nimas Multima, 1997.
Raco  J.R. Metode  Peneltian  Kualitatif;  Jenis,  Karakteristik,  Dan  Keunggulannya, Jakarta: Grasindo , 2010.
Setiawan Wahyudi, dkk. “ Dasar Yuridis dan Sosiologi Pengesahan Ruu No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan” , Jurnal Keluarga Islam 2, no. 3, 2020, t.t.
Salma. “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, 2016., t.t.
Shidiq Sapiudin. Ushul Fiqh, Cet I; Jakarta: kencana, 2011. Syafiruddin Amir. Ushul Fiqh I , Jakarta: Kencana. 2011. Syafruddin Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2007. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan‖, Skripsi ,  Sumatera  Utara:  Fak Syari’ah dan Hukum UIN sumatera Utara, 2019.
Undang-undang.‖  the  free  Encyclopedia. http://id.m .  Wikipedia.org/pengertian  undang- undang‖ (15 Oktober 2020).
Virsada,  Windia  Indri.  ―Penerapan  Maqasid  Al-  Syariah  Dalam  Pernikahan  Dini‖, Skripsi , Jakarta: Universitas Islam Negri, 2019.
Winasari,  Putri  Ayu. “Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campur Dari  UU No. 12 Tahun 2006 , Jurnal Juristek, Vol 2 No 2, 2013, h. 1.
Wahyudi Yudian. Maqashid  Syari’ah  Dalam  Pergumulan  Politik:  Berfilsafat  Hukum  Islam dari Hardvard ke Sunan Kalijaga , Yogyakarta: Newesea Press, 2014. www.hukumonline.com/pusatdata . t.d. di akases 29 November 2020.