## THE WAHID INSTITUTE DAN PLURALISME DI INDONESIA
(2004-2008)
Syifa Ainun Lutfiana 1 , Kurniawati 1 , R. Wisnubroto 1 , Reni Wulandari 1 Universitas Negeri Jakarta 1
Email: syfainunn@gmail.com , kurniawati204@gmail.com , rwisnubroto@unj.ac.id , reniwulandari3105@gmail.com
Abstract
This study discusses the birth and development of The Wahid Institute from 2004 to  2008.  The  method  used  in  this  study  is  the  historical  method  and  the presentation of research results is carried out in the form of descriptive narrative. The results of this thesis study explained that the birth of The Wahid Institute in 2004  was  inseparable  from  Abdurrahman  Wahid,  Zannuba  Ariffah  Chafsoh Wahid, Greg Barton, and Ahmad Suaedy who were the initiators of The Wahid Institute. Then there are the founding factors of The Wahid Institute such as social and religious conditions in the post-New Order era, because they were released from  the  New  Order  era.  because  of  differences  in  views,  beliefs,  culture,  and ethnicity. This is due to the lack of pluralism in society, so The Wahid Institute was designed by the initiators to fight for pluralism as expected by Gus Dur.
Keywords : Abdurrahman Wahid, The Wahid Institute, Pluralisme.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  lahir  dan  berkembangnya  The  Wahid Institute dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah dan penyajian hasil penelitiannya dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya The Wahid Institute pada tahun 2004 tidak terlepas dari Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid, Greg Barton, dan Ahmad Suaedy yang menjadi inisiator  The  Wahid  Institute.  Kemudian  ada  faktor  berdirinya  The  Wahid Institute seperti keadaan sosial dan keadaan keagamaan pada saat pasca Orde Baru, karena terbebas dari masa Orde Baru banyak bermunculan gerakan Islam yang  sebagian  menggunakan  kekerasan  dalam  bertindak  biasa  disebut  Islam radikal,  dan  juga  bermunculan  kekerasan  antar  agama  di  Indonesia  yang disebabkan karena perbedaan pandangan, keyakinan, kebudayaan, dan suku. Hal ini dikarenakan kurangnya sikap pluralisme antara masyarakat, karenanya The  Wahid  Institute  dirancang  oleh  para  inisiator  untuk  memperjuangkan pluralisme seperti harapan Gus Dur.
Kata kunci : Abdurrahman Wahid, Wahid Institute, Pluralisme.

## PENDAHULUAN
Indonesia  terdiri  dari  berbagai  macam  suku  dan  budaya, keanekaragaman  suku  dan  budaya  ini  memperkaya  Indonesia  dalam bingkai kebhinnekaan ini merupakan kelebihan dari negara Indonesia karena mampu mewadahi beragam kebudayaan tersebut, serta mampu bersatu dengan adanya perbedaan yang ada. Di Indonesia terdapat 6 agama yang sudah diakui, yakni: (1) Islam, (2) Protestan, (3) Katolik, (4) Hindu, (5) Buddha, (6) Khonghucu.
Dalam  tiap-tiap  agama  yang  diakui  di  Indonesia  ini  memiliki keunikan dan adat istiadat, meskipun keunikan dan keberagaman ini menjadi corak kekayaan dari Indonesia dalam pandangan dunia luar, tetapi  didalam  masyarakat  secara  horizontal  tanpa  disadari bisa  saja menimbulkan  adanya  penilaian  atas  kebudayaan  lain  dengan  nilai dasar dari budaya mereka sendiri (etnosentrisme), dan jika perbedaan ini  dapat  menyebabkan  ketegangan  sosial  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  yang  nantinya  masyarakat  akan  timbul diskriminasi ras, agama, dan juga budaya.
Ketegangan  ini  nantinya  akan  berdampak  buruk  untuk masyarakat  karena  timbulnya  etnosentrisme  tersebut  dan  standar sosial  yang  tidak  sesuai,  akan  ada  gesekan  antara  satu  sama  lain, seperti  munculnya  kekerasan  untuk  membenarkan  salah  satu kebudayaan dan keyakinan saja. Dengan adanya perbedaan keyakinan serta  kebudayaan  tersebut  Indonesia  harus  memiliki  sikap  yang pluralisme dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika yang harus ditanamkan agar  masyarakat  satu  sama  lain  mampu  menerima  perbedaan  untuk menjaga  keutuhan  negara  Indonesia,  dengan  hal  ini  akan  tercipta kedamaian di Indonesia dengan sikap pluralisme, toleransi dan saling menghargai.
Dalam konsep pluralisme bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang  satu  dan  utuh.  Sedangkan  ketika  membicarakan  teologi  hanya menyentuh pada aspek ketuhanan saja, akan banyak sekali tindakan yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi praktek dan dampaknya justru menodai  nilai-nilai  kemanusiaan.  Maka  dari  itu,  Gus  Dur memformulasikan konsep iman tidak hanya dalam domain ketuhanan saja,  tetapi  juga  dalam  domain  kemanusiaan.  Hal  ini  berkaitan  erat dengan  konsep  hak  asasi  manusia  dan  pluralism  sebagai  kenyataan bahwa Indonesia beragam (Syarkun, 2013).
Meskipun di Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang toleran, masih saja ada tindakan diskriminasi terhadap salah satu keyakinan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  adanya  keributan  antara  pemeluk agama,  etnis  dan  lain-lain.  Seperti  yang  tercatat  dalam  laporan kebebasan beragama yang ditulis dan ditebitkan oleh Wahid Institute pada  tahun  2008  adanya  tindak  kekerasan  terhadap  pemeluk  agama Hindu di Lombok, NTB. Perusakan Pure Sangkareang yang telah berdiri puluhan tahun di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB dilakukan oleh  warga  muslim  setempat,  karena  adanya  kecurigaan  dari  warga sekitar  jika  perbaikan  Pure  Sangkareang  ini  bertujuan  untuk menjadikannya  pure  terbesar  di  Lombok  (Institute,  2008).  Hal  ini mengakibatkan  kerugian  bagi  pemeluk  agama  Hindu  di  Lombok.  ini menunjukan  bahwa  Indonesia  masih  kurang  meneladani  sikap pluralisme.  Pluralisme  yang  dimaksud  adalah  gagasan-gagasan  yang dilontarkan  Abdurrahman  Wahid  dalam  upaya  menyikapi  pluralitas masyarakat  dengan  perbedaan  budaya,  agama,  etnik,  bahasa,  warna kulit dan ideologi dari manusia satu dengan yang lainnya.
Lembaga  Wahid  Institute  diresmikan  pada  7  September  2004 dalam  rangka  melaksanakan  gagasan-gagasan  Abdurrahman  Wahid
(Gus  Dur)  mengenai  pluralisme.  Lembaga  ini  didirikan  untuk mempromosikan sikap menerima keberagaman agama, suku, ras, dan sebagainya  yang  ada  di  Indonesia  dan  memperluas  nilai-nilai perdamaian  serta  menanamkan  sikap  anti  kekerasan  di  Indonesia untuk  mencapai  negara  yang  penuh  rasa  damai.  Lembaga  yang diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang akrab dipanggil Yenny Wahid anak dari Gus Dur, Greg Barton  (penulis  buku  Biografi  Abdurrahman  Wahid),  dan  Ahmad Suaedy.
Pendirian lembaga ini diharapkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  dapat  membangun  pemikiran  Islam  moderat  yang  akan mendorong terciptanya pluralisme beragama. Dalam peresmiannya Gus Dur  mengatakan  bahwa  putrinya,  Yenny  Wahid  yang  mendorong terbentuknya lembaga ini. Yenny selaku direktur
utama  The  Wahid  Institute  dalam  acara  peresmian  mengatakan bahwa  “Tujuan  Wahid  Institute  sejalan  dengan  visi  Gus  Dur  yaitu membangun  pemikiran  Islam  moderat  yang  mendorong  terciptanya demokrasi pluralisme agama-agama, multikulturalisme, dan  toleransi dikalangan  kaum  muslim  Indonesia”.  Hal  ini  berkenaan  dengan  data akta  pendirian  lembaga  yang  diterbitkan  tanggal  27  Agustus  2003 di dalamnya tertulis bahwa lembaga ini “Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid” yang sekarang kita kenal Wahid Institute ini memiliki maksud dan tujuan yang tertulis di dalam akta, yaitu:
“(1)  sebagai  wadah  atau  lembaga  yang  dapat  mensosialisasikan, melestarikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Abdurrahman  Wahid  terutama  tentang  Islam,  Demokrasi  dan Pluralisme.  (2)  membangun  dan  memperkuat  jaringan,  baik  nasional maupun internasional untuk Islam, Demokrasi, dan Pluralisme.”
Lembaga  ini  memiliki  fokus  dalam  kegiatan  sosial  untuk terciptanya  visi  Gus  Dur  mengenai  Demokrasi,  Islam  moderat,  dan Pluralisme.  Dalam  tujuannya  Wahid  Institute  pun  menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut seperti yang tertulis di  dalam  akta  pendirian,  (1)  kajian,  (2)  penelitian  (3)  pendidikan  (4) media dan penerbitan (5) pengembangan masyarakat. Fokus lembaga Wahid Institute adalah menyuarakan isu-isu yang terkait dengan ke- Islaman,  demokrasi,  dan  pluralisme  untuk  membawa  Indonesia menjadi negara yang jauh dari sikap diskriminasi, kurangnya menerima perbedaan dan kekerasan atas nama agama. Mengingat Gus Dur pun sudah dikenal dengan perjuangannya terhadap isu-isu keagamaan.
Di  Indonesia  dalam  sejarahnya  memiliki  keterkaitan  dengan budaya,  keyakinan,  dan  keberagam  karena  masyarakat  memiliki kebebasan  untuk  berbudaya  dan  berkeyakinan  hal  ini  dikuatkan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  E  yang  menegaskan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya  serta  jaminan  perlindungan  dari  negara  terhadap  segala bentuk  diskriminasi.    Adanya  kebebasan  memeluk  agama  dan keyakinan  ini  membuka  ruang  perbedaan  di  antara  masyarakat  di Indonesia,  perbedaan  tidak  menjadi  alasan  akan  adanya  konflik horizontal  yang  mengatasnamakan  agama  untuk  menyeragamkan keyakinan  yang  ada.  Pun  dalam  acara  peresmian  Wahid  Institute, Yenny Wahid mengatakan:
“The Wahid Institute meyakini pembelaan terhadap kemanusiaan merupakan esensi tertinggi dari agama. Agama dihadirkan ke dunia ini untuk  membela  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  (agama  apapun tidak  mempunyai  makna  jika  tidak  merefleksikan  pembelaan  atas kemanusiaan).” (Wahidin Institute, n.d.)
Dalam  menyuarakan  pluralisme  dan  mengatasi  konflik  yang terjadi  pada  masyarakat,  Wahid  Institute  mengadakan  berbagai kegiatan.  Kegiatan  yang  dilakukan  meliputi  forum  diskusi,  seminar, dan dialog, kampanye Islam demokrasi dan pluralisme, monitoring isu keagamaan, dan berbagai kegiatan lain untuk mendorong masyarakat untuk  hidup  berdampingan  antaragama.  Gus  Dur  menaruh  harapan untuk  Indonesia  agar  menjaga  sikap  pluralisme,  baginya  pluralisme bersifat  mutlak  untuk  membangun  Indonesia  yang  memiliki  banyak suku  bangsa  dan  agama  (Ubaid  &  Bakir,  2015).  Sikap  pluralisme dianggap  penting  untuk  masa  depan  masyarakat  dalam  hidup berdampingan  agar  tidak  mudah  tersulut  oleh  isu-isu  agama  dan penyeragamaan dalam beragama. Dalam laporan kebebasan beragama di  tahun  2008,  Wahid  Institute  menuliskan  isu-isu  keagamaan  di Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa  kasus  lemahnya  sikap  pluralis juga  terjadi  saat  keyakinan  yang  dianggap  tidak  sama,  seperti  (1) penyesatan terhadap kelompok/individu (2) kekerasan berbasis agama (3) regulasi bernuansa agama (4) konflik tempat ibadah (5) kebebasan berpikir dan berekspresi (6) hubungan antarumat beragama (7) fatwa- fatwa  keagamaan  (8)  moralitas  dan  pornografi.  Adapun  solusi  atau rekomendasi  dari  lembaga  Wahid  Institute  tidak  hanya  melibatkan salah  satu  pihak,  tetapi  semua  pihak  yang  memiliki  peran  dalam meminimalisir konflik dan isu-isu yang ada di masyarakat, seperti (1) pemerintah (2) aparat penegak hukum (3) partai politik (4) masyarakat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perjuangan lembaga  dalam  melanjutkan  perjuangan  dalam  memperluas  gagasan Gus  Dur  tentang  pluralisme  di  Indonesia  serta  mengenai  kejadian- kejadian sesudah terbentuknya Wahid Institute saat situasi sosial, dan politik  mengambil  andil  untuk  berbagai  kejadian  lemahnya  sikap pluralisme yang terjadi di Indonesia.
The Wahid Institute dan Pluralisme di Indonesia (2004-2008) | 215

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  sejarah  dan penyajian hasil penelitiannya dilakukan dalam bentuk desriptif-naratif serta menggunakan metode sejarah lisan. Penelitian deskriptif-naratif yang  lebih  banyak  menguraikan  kejadian-kejadian  dalam  dimensi ruang dan waktu melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode sejarah lisan, catatan interpretasi dari  kesaksian  lisan  mengenai  masa  lampau  baik  individu  maupun lembaga. Yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dan aktifitas pada  masa  lampau  dapat  dilihat  dan  dirasakan  melalui  proses wawancara dengan memunculkan aspek peristiwa sejarah.
Data  dan  informasi  yang  digunakan  pada  peneltian  ini menggunakan data primer dan sekender yang diperoleh dari sumber- sumber tertulis, seperti arsip, majalah, koran, dan buku-buku terkait yang  relevan  dengan  pembahasan  mengenai  The  Wahid  Institute  dan Pluralisme di Indonesia (2004-2008).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Indonesia  terdiri  dari  berbagai  macam  suku  dan  budaya, keanekaragaman  suku  dan  budaya  ini  memperkaya  Indonesia dalam  bingkai  kebinekaan  ini  merupakan  kelebihan  dari  negara Indonesia karena mampu mewadahi beragam kebudayaan tersebut, serta  mampu  bersatu  dengan  adanya  perbedaan  yang  ada.  Di Indonesia terdapat 6 agama yang sudah diakui, antara lain (1) Islam, (2) Protestan, (3) Katolik, (4) Hindu, (5) Buddha, (6) Khonghucu.
Dalam tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia ini memiliki keunikan dan adat istiadat, meskipun keunikan dan keberagaman ini menjadi corak kekayaan dari Indonesia dalam pandangan dunia luar,  tetapi  didalam  masyarakat  secara  horizontal  tanpa  disadari
bisa  saja  menimbulkan  adanya  penilaian  atas  kebudayaan  lain dengan nilai dasar dari budaya mereka sendiri (etnosentrisme), dan jika  perbedaan  ini  dapat  menyebabkan  ketegangan  sosial  dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang nantinya masyarakat akan timbul diskriminasi ras, agama, dan juga budaya.
Ketegangan  ini  nantinya  akan  berdampak  buruk  untuk masyarakat karena timbulnya etnosentrisme tersebut dan standar sosial yang tidak sesuai, akan ada gesekan antara satu sama lain, seperti  munculnya  kekerasan  untuk  membenarkan  salah  satu kebudayaan dan keyakinan saja.
Dengan  adanya  perbedaan  keyakinan  serta  kebudayaan tersebut  Indonesia  harus  memiliki  sikap  yang  pluralisme  dengan dasar  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  harus  ditanamkan  agar masyarakat  satu  sama  lain  mampu  menerima  perbedaan  untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, dengan hal ini akan tercipta kedamaian  di  Indonesia  dengan  sikap  pluralisme,  toleransi  dan saling menghargai.

## Gagasan Pemikiran Gus Dur
Gagasan  pemikiran  mengenai  pluralisme  serta  toleransi dalam  kehidupan  bermasyarakat  dikalangan  Islam  tradisional sudah  dikenalkan  oleh  KH  Hasyim  Asy’ari  yang  memberi  peran penting  dalam  bertumbuhnya  sikap  toleransi  dan  pluralisme  di Indonesia.  KH.  Hasyim  Asy’ari  merupakan  pendiri  organisasi Nahdatul Ulama dan juga kakek dari Gus Dur yang dikenal sebagai seseorang yang memiliki sikap toleransi, hal tersebut dikatakan oleh Gus Dur bahwa KH. Hasyim Asy’ari merupakan pribadi yang selalu toleran  kepada  masyarakat  disekelilingnya.  Sikap  tersebut mempengaruhi kepribadian Gus Dur menjadi toleran dan bersikap pluralis (Daisaku Ikeda, 2013).
Sikap pluralisme di Indonesia tidak hanya untuk menerima perbedaan  antar  ras,  kebudayaan,  keyakinan  dan  lainnya,  tetapi untuk  menanamkan  sikap  menghormati  antara  para  pemeluk agama. Maka, pluralisme tidak bisa disebut sebagai penyeragaman, atau  menyamakan  kedudukan  agama,  yang  harus  ditekankan bahwa semua agama memiliki kebaikannya masing-masing bahwa setiap  agama  harus  saling  menghargai,  menghormati,  memahami akan  perbedaan  yang  ada  pada  masing-masing  keyakinan beragama. Sikap pluralisme yang demikian merupakan dasar untuk mewarnai kehidupan ragam suku, agama, ras, dan antargolongan agar tercipta kehidupan masyarakat yang penuh perdamaian.
Kehidupan  pluralis  yang  berjalan  di  Indonesia  bersanding dengan sikap demokratis, dimana sikap pluralis berperan dalam hal menerima  suatu  perbedaan,  memiliki  sikap  toleransi  ataupun kesetaraan. Pluralisme tidak selalu diterima oleh masyarakat atau kelompok  masyarakat,  maka  dari  itu  nilai-nilai  pluralistik  bukan sesuatu  yang  diberikan  begitu  saja  oleh  agama  dan  negara melainkan  harus  diperjuangkan.  Memperjuangkan  pluralisme diperlukan  sikap  toleransi  yang  ditanamkan  pada  kehidupan bermasyarakat,  toleransi  memiliki  dua  penafsiran  Pertama, penafsiran  negative  menyatakan  bahwa  toleransi  itu  hanya mensyaratkan  cukup  dengan  membiarkan  dan  menyakiti  orang atau  kelompok  lain.  Kedua,  penafsiran  positif  menyatakan  bahwa toleransi  membutuhkan  adanya  bantuan  dan  dukungan terhadapkeberadaan orang atau kelompok lain (Nawawi, 2017).
Keberagaman dalam beragama telah tercantum dalam UUD 1945  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  Pasal  29  ayat  (1)  yang berbunyi:
(1)  “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” selanjutnya  ditegaskan  dalam  UUD  1945  pasal  29  ayat  (2)  yang berbunyi  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.
Kebebasan beragama tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:
(1)  “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah  Negara  dan  meninggalkannya  serta  berhak  kembali”.  (2) “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal tersebut  ditegaskna  lagi  dalam  pasal  29  (1)  “Negara  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  (2)  “Negara  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamya  masing-masing  dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.
Dengan jaminan dari UUD 1945 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 tersebut memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan pada seluruh masyarakat.
Pluralisme  adalah  paham  yang  mengacu  kepada  kenyataan yang  lebih  dari  satu,  dan  secara  mendasar  mencegah  adanya pemutlakan,  baik  dalam  pemikiran  maupun  dalam  sikap.  Maka, dengan  adanya  perbedaan  secara  tidak  disadari  manusia  akan saling  menyalahkan  dan  tidak  akan  tercipta  keharmonisan  dalam bermasyarakat.  Namun,  dengan  adanya  pemahaman  mengenai sikap  yang  pluralis  antara  masyarakat  dan  semua  perbedaannya akan menciptakan sikap pluralis yang mampu menerima satu sama lain (Basuni, 2012).
Sebelum  terbentuknya  lembaga  Wahid  Institute,  Gus  Dur sebagai  presiden  telah  melakukan  berbagai  hal  untuk  mendorong sikap  pluralisme  karena  tampak  jelas  bahwa  salah  satu permasalahan  yang  dihadapinya  adalah  permasalahan  konflik kelompok dan agama. permasalahan antara kelompok masyarakat dan  agama  ini  menyebabkan  konflik  antar  masyarakat  mayoritas dan juga minoritas, seperti pada masa orde baru yang pernah terjadi kepada  masyarakat Tionghoa  yang mengalami  tindakan diskriminasi dari pemerintah maupun
masyarakat dilingkungannya.  Tionghoa  yang  dianggap  bukan  orang  asli Indonesia  terus  mengalami  diskriminasi.  Pada  kepemimpinan Soeharto, ia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat  Cina  dilakukan  secara  tidak  mencolok  didepan  umum, melainkan  dilakukan  dalam  lingkungan  keluarga  (internal).  Bagi Gus Dur, konflik-konflik yang sudah terjadi sudah saatnya dianggap selesai  apapun  alasannya,  karena  bangsa  sudah  kuat  dan  tidak perlu takut pada kelompok manapun. (F.AF., 2012)
Setelah  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  No.  6  Tahun 2000, Gus Dur menindaklanjuti pencabutan Instruksi Presiden No. 14  Tahun  1967  dengan  menerbitkan  Keputusan  Presiden  No.  19 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari  libur  fakultatif  (hanya  berlaku  bagi  mereka  yang merayakannya)  yang  bertujuan  untuk  mengajak  segenap  rakyat Indonesia untuk mau menghargai perbedaan (No, 14AD). Walaupun banyak pihak yang mengecam keputusan yang dibuat Gus Dur, ia sama sekali tidak membatalkan keputusan tersebut.
Keputusan Gus Dur ini disambut gembira oleh etnis Tionghoa atas  kebijakannya  ia  diberikan  sebutan  sebagai  Bapak  Tionghoa
Indonesia.  Keputusan  Gus  Dur  tentang  pencabutan  Instruksi Presiden  No.14  Tahun  1967  yang  berisi  pelarangan  perayaan- perayaan  pesta  agama  dan  adat  istiadat  Cina  dan  hanya membolehkan  perayaan  dilingkungan  keluarga  saja,  dan menerbitkan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001  yang  meresmikan  Imlek  sebagai  hari  libur  fakultatif.  Dinilai berbeda  dari  masyarakat  mayoritas  di  Indonesia  merupakan tindakan  tidak  menghargai  dan  menerima  perbedaan,  dengan  ini inisiator Wahid Institute merancang lembaga sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih menghormati perbedaan dan tidak  melakukan  kekerasan  ataupun  diskriminasi  kepada masyarakat minoritas. Dengan begitu akan tercipta keharmonisan dan sikap pluralisme di Indonesia.
Pluralisme  pada  dasarnya  kelanjutan  dari  sikap  toleransi moral dan koeksistensi. Jika sikap toleransi itu adalah kebiasaan menghargai  perbedaan  sekedarnya  dipermukaan,  sementara koeksistensi  adalah  menerima  eksistensi  pihak  lain,  tetapi  tidak mengekang  munculnya  konflik.  Sementara  pluralisme  ialah, semangat untuk saling melindungi, mengabsahkan kesataraan, dan mengem-bangkan  rasa  persaudaraan  di  antara  sesama  manusia baik  itu  sebagai  pribadi  maupun  kelompok.  Di  samping  itu  pula, semangat pluralisme mengedepankan kerja sama demi membentuk nilai-nilai  kemanusiaan  universal,  dan  memberikan  kesempatan yang  sama  terhadap  pihak  lain  terutama  hak-hak  sipilnya  atas nama warga bangsa, maupun warga dunia (Wibisono, 2016).

## Tokoh Inisiator Wahid Institute
Tokoh  yang  dianggap  mewakili  pemikiran  pluralisme  di Wahid  Institute  yakni  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  yang memperjuangkan berbagai permasalahan dalam konteks pluralisme
hingga  di  tahun  2004  hingga  ia  mendirikan  lembaga  Wahid Insititute  untuk  mengkampanyekan  sikap  pluralisme  dalam kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Dalam  dialognya  Gus  Dur mengatakan ingin semua agama hidup berdampingan. Pada suatu kesempatan  Gus  Dur  menyatakan:  “Saya  mendorong  hidup berdampingan antaragama dan prinsip multi-budaya lewat berbagai kegiatan The Wahid Institute.” (Daisaku Ikeda, 2013).
Selain Gus Dur, Yenny Wahid juga memiliki peranan penting dalam  terbentuknya  lembaga  ini,  Yenny  Wahid  pun  memiliki pandangan  yang  serupa  dengan  ayahnya  mengenai  fenomena- fenomena yang ada mengenai pluralisme, kemanusiaan, kebebasan beragama, toleransi dan lain sebagainya.
Yenny  Wahid  melihat  bahwa  Indonesia  yang  memiliki beragam agama ini harusnya saling mengasihi, menghormati,  dan lain-lain.  Namun,  ia  melihat  adanya  kasus  yang  mencoreng perdamaian Indonesia dengan kekerasan yang menyerang individu maupun  kelompok  dalam  kasus  yang  mengatasnamakan  agama tertentu. Seperti kasus dimana agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia tapi tidak menghormati keberagaman
Selain  Gus  Dur  dan  Yenny  Wahid,  Dr.  Gregorius  James Barton merupakan salah satu inisiator The Wahid Institute, ia akrab disapa Greg Barton, ia merupakan Guru besar studi Indonesia yang berkebangsaan  Australia  yang  melakukan  penelitiannya  di Indonesia, ia menulis buku Biografi Gus Dur, dalam menyelesaikan tulisannya tentang Gus Dur, Greg Barton selalu berpergian bersama Gus  Dur  untuk  menuliskan  keseharian  Gus  Dur.  Lalu,  selain  itu salah  satu  inisiator  lainnya  adalah  Ahmad  Suaedy  yang  dikenal sebagai  aktivis  Islam  progresif  di  Indonesia  yang  sudah  lama
berkecimpung  didalam  dunia  perdamaian,  pluralisme  dan  lain sebagainya.
Wahid  Institute  dirancang  para  inisiator  untuk  menjalani hidup  berdampingan  dengan  keyakinan,  agama,  kebudayaan, maupun  suku  yang  berbeda  dan  untuk  meminimalisir  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  organisasi  masyarakat  seperti  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  dan  Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  tidak jarang  melakukan  tindakan  kekerasan  karena  perbedaan pandangan berpikir. Lalu, Para inisiator The Wahid Institute sadar bahwa  mereka  tidak  bisa  membiarkan  “keyperson”  dalam masyarakat  ikut  masuk  kedalam  Islam  radikal  maupun  golongan anti  demokrasi,  dan  mereka  ingin  pemikiran  Gus  Dur  mengenai pluralis,  demokrasi,  dan  toleransi  tetap  ada  walaupun  Gus  Dur sudah tidak menjadi ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan presiden di tahun 1999 dan maka dari itu The Wahid Institute dirancang  sebagai  sosial  control  untuk  membawa  masyarakat umum  serta  warga  NU  yang  biasa  disebut  Nahdliyin,  anak-anak pesantren  yang  memiliki  paham  yang  sejalan  agar  tidak  terbawa arus Islam radikal dan menghindari masa anti demokrasi.
Pada  tahun  2004  sampai  2005  merupakan  awal  Wahid Institute  berdiri  dan  diresmikan,  pada  saat  itu  Wahid  Institute belum  melakukan  kegiatan  secara  massif,  mereka  masih membangun  jaringan  dibeberapa  daerah  di  Indonesia.  Lembaga hanya mengadakan acara workshop yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat  seperti  Kyai  dan  Nyai  dibeberapa  daerah  serta  turut mengundang aktivis muda lokal yang memahami kejadian-kejadian yang  berhubungan  dengan  kasus  kurangnya  sikap  pluralis, intoleransi, hak asasi manusia, hak perempuan dan lain-lain.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
The Wahid Institute dan Pluralisme di Indonesia (2004-2008) | 223
Setelah diadakannya workshop tersebut
mereka mengeluarkan  tulisan  yang  berkaitan  dengan  kasus  kurangnya sikap  pluralis,  intoleransi,  dan  lain-lain.  Dengan  maksud  untuk mengedukasi  masyarakat  melalui  tulisan  agar  terhindar  dari tindakan tersebut dan mampu hidup rukun dan berdampingan.
Sejak  tahun  2006  lembaga  mengeluarkan  buku  yang berjudul Islamku, Islam anda Islam kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Jakarta: The Wahid Institute, 2006. Pada tahun 2007 Wahid Institute sudah mempublikasikan tulisan mengenai isu-isu dan kasus-kasus mengenai kurangnya sikap pluralis, dan toleransi laporan ini belum ditulis dalam skala tahunan, hanya bulanan saja dan  dimulai  pada  bulan  Juli,  Agustus,  dan  Oktober.  Sejak  tahun 2008  Wahid  Institute  pertama  kali  mengeluarkan  laporannya dengan  judul  Laporan  tahunan  Wahid  Institute  2008  pluralisme beragama/berkeyakinan di Indonesia,
laporan tersebut dipublikasikan dengan format tahunan yang meneliti setiap kasus ataupun isu yang terjadi selama tahun 2008.
Perkembangan  yang  dilakukan  oleh  Wahid  Institute dilakukan  secara  konsisten  dengan  cara  mengeluarkan  tulisan hasil-hasil riset serta menerbitkan buku dan laporan terkait hal-hal mengenai  kurangnya  sikap  pluralisme,  intoleransi,  dan  lain-lain. Hal  ini  merupakan  pencapaian  untuk  Wahid  Institute  dalam mengedukasi  dan  menanamkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  sikap  pluralisme  dan  toleransi  untuk  keharmonisan hidup berdampingan antara masyarakat di Indonesia.

## KESIMPULAN
Para inisiator menyadari bahwa Gus Dur merupakan contoh bagi masyarakat dalam hidup berdampingan dengan sikap pluralisme, hingga
terciptanya Wahid  institute memberikan gambaran bahwa lembaga ini memiliki  peranan  sebagai  penerus  cita-cita  Gus  Dur  mengenai kehidupan  masyarakat  yang  penuh  perdamaian.  Perdamaian  yang dicita-citakan  Gus  Dur  direalisasikan  dalam  bentuk  lembaga  yang dirancang  dinamai  dengan  nama  Wahid  Institute  yang  memiliki penamaan  khas  Wahid  untuk  menunjukan  bahwa  lembaga  tersebut dibuat sebagai untuk mewadahi segala pemikiran serta cita-cita Gus Dur dalam  mencapai  Indonesia  yang  penuh  perdamaian  dengan  sikap pluralisme, toleransi dan demokrasi.
Sebagai  wadah  untuk  masyarakat,  Wahid  Institute  memberi edukasi  untuk  masyarakat  melalui  website  dan  laporan  tahunannya dikatakan  bahwa  Wahid  Institute  akan  terus  berkomitmen  dengan membuat program yang bermanafaat untuk masyarakat seperti seminar, dialog tokoh, monitoring isu keagamaan, membuat perpustakaan umum dan  membuat  laporan  serta  buku  secara  berkala  untuk  lebih mengedukasi  pentingnya  sikap  pluralisme  dalam  berkehidupan  di Indonesia yang kaya akan agama dan kebudayaan serta pandangan dari masyarakat itu sendiri.
Wahid  Insitute  melakukan  riset  untuk  mendalami  kasus-kasus intoleransi  ataupun  kekerasan  yang  terjadi  karena  adanya  perbedaan baik  dari  pandangan  maupun  kebudayaan  dan  keyakinan,  riset  ini dilakukan untuk melihat di daerah mana saja yang masih minim sikap pluralis  dan  yang  masih  banyak  melakukan  kekerasan  atas  alasan perbedaan antara masyarakat. Di Indonesia tercatat ada beberapa kasus yang merupakan konflik horizontal yang terjadi kepada masyarakat, hal- hal yang menjadi pemicu adanya konflik bisa disebabkan oleh masalah perbedaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan. Indonesia yang memiliki keberagaman bisa saja bersinggungan antara satu dan lainnya mengenai isu SARA, ketegangan sosial yang terjadi atas
perbedaan ini bisa menyebabkan pandangan yang menilai bahwa suku atau agama yang mereka yakini bahwa hanya suku dan agamanya saja yang  dianggap  benar,  walaupun  perbedaan  SARA  menjadi  salah  satu pemicu timbulnya konflik ada pula pemicu lain yang bisa menyebabkan konflik  horizontal  semakin  memburuk,  seperti  kesenjangan  ekonomi, ketegangan politik, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuni, A. (2012). Aktualisasi pemikiran pluralisme KH> Abdurrahman Wahid . Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Daisaku Ikeda, K. H. (2013). Dialog peradaban untuk toleransi dan perdamaian . Gramedia Pustaka Utama.
Institute, L. T. T. W. (2008). Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia: Menapaki Bangsa yang Kian Retak .
Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 .
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2001 .
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 .
Nawawi, M. (2017). Pluralisme dalam Bingkai Islam dan Negara. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 3 (2).
No, I. (14AD). tahun 1967 tentang agama. Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina .
Syarkun, M. (2013). Ensiklopedi Abdurrahman Wahid Jilid 1 . Jakarta: PPPKI, Gedung Perintis.
Ubaid, A., & Bakir, M. (2015). Nasionalisme dan Islam Nusantara . Penerbit Buku Kompas.
Wibisono, M. Y. (2016). Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam. Prodi Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 1 (1), 12–24.