## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata
Oktaviana Maharani a,1 , Meilan Arsanti b,1 a Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia b Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Indonesia
1 oktavianam060@gmail.com ; 2 meilanarsanti@unissula.ac.id * korespodensi penulis: oktavianam060@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem  dan  perkembangan  sebuah  peraturan  perbankan  regional  dan  juga  global mempengaruhi  kegiatan  perbankan  itu  sediri.  Akses  untuk  pasar  nasional  terbuka  lebar  jika pasar  regional  yang  sedang  menghadapi  Asean  Banking  Integration  Framework  (ABIF)  ingin masuk ke dalam kedalam pasar nasional tetapi harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai Qualified  Asean  Bank  (QAB),  mengingat  sebagai  Negara  anggota  ASEAN  dan  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Modal yang cukup merupakan ketentuan dari QAB yang harus terpenuhi jika pasar regional ingin tetap masuk ke pasar nasional. Jumlah modal yang harus dikeluarkan pasar  regional  tidak  disebutkan  dalam  ketentuan  tadi.  Menurut  penelitian,  dalam  hasil kesepatakan  birateral  anatara  Indonesia  dengan  Negara  anggota  ASEAN  bahwa  QAB  tadi  ini adalah bank nasional yang telah masuk keloompok Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4.  Jumlah  modal  sebesar Rp.  5  Triliun  sampai  kurang  dariRp.  30  Triliun  merupakan  BUKU  3, sedangkan modal sebesar Rp. 30 ketas lagi meruapakan BUKU 4. 1
1 Malik Adam, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’Ah Prespektif Hukum Islam”, , Jurnal Al Mukaromah, 11, 2019.’

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A C T

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2023-01-09
Diterima 2023-04-28 Dipublikasikan 2023-04-30 The increasingly rapid development of technology will later replace traditional procedures, and standard agreements used by banks or other  financial  sectors  in  utilizing  information  technology  in  the development of banking practices, this utilization is in  the form of digital  banking.  This  has  implications  for  the  development  of transactions  and  banking  transaction  objects,  which  adapt  many types of transactions and transaction objects from the common law system.  The  approach  method  used  in  this  study  is  normative juridical,  analyzed  qualitatively  and  analytically  descriptive  in nature. The results of  this study  are the contribution made by  the development  of  transactions  and  object  transactions  that  have  a positive  impact  on  the  development  of  civil  law  in  Indonesia,  in particular, Book 2 and also Book 3 of the Civil Code.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords:
Banking;
Civil Law; Technology;

## D
Perkembangan teknologi yang semakin pesat nantinya akan menggantikan prosedur tradisional atau yang sudah ketinggalan zaman jika seluruh aktivitas dari transaksi perbankan yang makin beragam ini memanfaatkan sesuai dengan perkembangannya. Untuk membawa perubahan yang drastis  Bank  dalam  pelayanan  kebutuhan  masyarakat  maka  Bank  memanfaatkan  teknologi informasi  yang  saat  ini  sering  dikenal  dengan  istilah  digital  banking.  Dengan  adanya  digital banking ini nasabah bisa melakukan segala bentuk aktivitas  transfer, tarik dana, setor uang dan lainnya bebas selama 24 jam, tidak seperti yang dulu nasabah harus datang langsung ke kantor Bank.  Digital  banking  ini  dikenal  dalam  masyarakat  adalah  praktik  mobile  banking  yang didalamnya terdapat internet banking atau electronic banking. Hanya melalui Handphone yang kita miliki mobile banking dapat nasabah  akses dengan sangat mudah.
Untuk pelayanan yang baik kepada nasabah, perjanjian baku yang digunakan bank atau sektor keuangan  lainnya  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  berkembangnya  praktik perbankan.  Perjanjian  baku  kadang  kala  bisa  juga  merugikan  nasabah  jika  sudah  masuk  ke kalusul  eksonerasi  karena  perjanjian  baku  ini  hanya  ditentukan  oleh  satu  pihak  saja.  Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas,hukum perjanjian merupakan regulasi yang mendukung sektor  perbankan  yang  akan  terimplikasi  dari  perkembangan  transaksi  perbankan  seperti keterlibatan  dari jenis perjanjian, bentuk dari perjanjian dan juga klausul perjanjian. 2

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana perkembangan transaksi perbakan di Indonesia?
2. Bagaimana  model  Pembaruan  Hukum  Perdata  Indonesia  yang  dapat  mengakomodasi perkembangan aktivitas perbankan?

## 1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  perkembangan  transaksi  perbakan  terhadap  hukum Perdata Indonesia?
2. Untuk  mengetahui  model  Pembaruan  Hukum  Perdata  Indonesia  yang  dapat mengakomodasi perkembangan aktivitas perbankan?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  dengan menekankan  pada  kajian  peraturan  perundang-undangan,  jurnal  maupun  hasil  penelitian sebelumnya.  Data  yang  diperoleh  merukapan  data  skunder  dan  dianalisis  secara  yuridis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan membuat gambaran yang sistematis, factual dan juga akurat dalam mengkaji dan memaparkan perkembangan transaksi perbankan dan bagaimana implikasinya terhadap hukum perjanjian Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perkembangan Transaksi Perbakan Terhadap Hukum Perdata Indonesia
Perkembangan  layanan  dan  jenis  produk  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  menimbulkan perkembangan  transaksi  perbankan  pula.  Usaha  perbankan  dan  perbankan  syariah  sifatnya numeratif yaitu berarti layanan perbankan yang baru maupun layanan perbankan yang sudah sebelumnya akan tetap bisa terus dikembangkan hal ini mengacu pada Pasal 6 sampai 12 A UU Perbankan  dan  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  UU  Perbankan  Syariah.  Sebagai  sektor  jasa keuangan dan otoritas berbankan maka seluruh perkembangan yang dilakukan oleh perbankan
2 Sotanto Ahmad. (2018) “Pembaharuan Hukum Perikatan Terkait Pemenuhan Perjanjian.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Vol 1, Hal 17.

## D
tertuang  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK). Karena  sudah  dibawah  awasan  OJK  maka  seluruh  perkembangan  perbankan  tidak  akan  bisa untuk  lepas  dan  keluar  dari  kontrak  karena  sudah  dalam  Hukum  Perjanjian.  Perjanjian  yang sudah diberikan nama maupun perjanjian tanpa nama harus tetap patuh dan tunduk terhadap ketentuan BUKU III KUHPerdata, hal ini disimpulkan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata. Jika segala perjanjian yang telah dibuat sudah sah nantinya akan berlaku sebgai undang-undang hal ini mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.

## 3.1 Perkembangan Transaksi Perbakan Terhadap Hukum Perdata Indonesia
Perkembangan  layanan  dan  jenis  produk  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  menimbulkan perkembangan  transaksi  perbankan  pula.  Usaha  perbankan  dan  perbankan  syariah  sifatnya numeratif yaitu berarti layanan perbankan yang baru maupun layanan perbankan yang sudah sebelumnya akan tetap bisa terus dikembangkan hal ini mengacu pada Pasal 6 sampai 12 A UU Perbankan  dan  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  UU  Perbankan  Syariah.  Sebagai  sektor  jasa keuangan dan otoritas berbankan maka seluruh perkembangan yang dilakukan oleh perbankan tertuang  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK). Karena  sudah  dibawah  awasan  OJK  maka  seluruh  perkembangan  perbankan  tidak  akan  bisa untuk  lepas  dan  keluar  dari  kontrak  karena  sudah  dalam  Hukum  Perjanjian.  Perjanjian  yang sudah diberikan nama maupun perjanjian tanpa nama harus tetap patuh dan tunduk terhadap ketentuan BUKU III KUHPerdata, hal ini disimpulkan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata. Jika segala perjanjian yang telah dibuat sudah sah nantinya akan berlaku sebgai undang-undang hal ini mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. 3 Syarat sah sebuah perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1230 KUHPerdata maka jika ingin membuat semua pihak terikat pada perjanjian tersebut  maka  seluruh  perkembangan  perbankan  harus  memenuhi  syarat  sahnya  hal  ini mengacu  pada  Pasal  1338  KUHPerdata.  Ketika  OJK  dan  BI  akan  menerbitkan  Aturan  yang berkaitan  dengan  perbankan  syariah  maka  yang  menjadi  dasar  atau  landasannya  yaitu  UU Perbankan  Syariah  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  serta  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). DSN-MUI saat ini sudah menerbitkan 27 Fatwa pada bidang perbankan  dan juga ada 9 Fatwa  yang  terbaru  sedang  disosialisasikan  dan  5  diantaranya  bisa  dipergunakan  sebagai landasan dalam pengembangan layanan dan juga peoduk perbankan syariah. 4
Terjadinya  dualisme  sistem  hukum,  dalam  aktivitas  yang  dilakukan  Perbankan  Syariah diberlakukannya  sistem  sukum  islam  yang  mengakibatkan  tatanan  sistem  hukum  perbankan nasional berubah. Sistem hukum perbankan serta hukum perjanjian yang berdasar pada prinsip syariah berjalan beriringan dengan  sistem hukum perbankan dan hukum perjanjian nasional. Berdasarkan perkembangan bentuk perjanjian , bentuk perjanjian tertulis sebagian besar telah berubah menjadi perjanjian elektronis. Dikaatakan bahwa baru sebagain saja bentuk perjanjian yang berubah ke elektronis karena mengingat bahwa bentuk perjanjian tetap harus dan wajib ada  yang  tertulis.  Dengan  diberlakukannya  UU  No  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  atau  biasanya  sering  dikenal  dengan  UU  ITE  yang  kemudian  dibubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 telah menjadi fondasi yang kuat dasar hukum dalam transaksi berbasis elektronis. 5
Yang terkangdung dalam UU ITD ini meliputi dua istilah, pada Pasal 1 angka 2 yang mengatur Transaksi  Elektronik  yaitu  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  computer,  jaringan computer  dan  media  elektronik  lainnya  sedangakan  untuk  yang  kedua  yaitu  perjanjian  yang dibuat oleh para pihak melalui Sistem Elektronik terkandung dalam Pasal 1 Angkat 17 tentang
3 Anton, hadikusumo. (2019) “Perlindungan Nasabah Pengguna CRM.” Jurnal Justicia , Vol 2 (2019), Hal 9.
4 Hadikusuma, Mochtar, (2018), Konsepkonsep Hukum Dalam Pembangunan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 21.
5 Ilham, Muhammad, (2020), Analisa Kesepakatan Integration Framework Terkait Perkembangan Hukum, Jurnal Justisia, Vol.2, Nomor 1, Hal 9.

## D
Kontrak  Elektronik.  Bagian  dari  transaksi  elektronik  adalah  perjanjian  elektronik,  ini  yang ditafsirkan  oleh  UU  ITE.  Pada  sektor  perbankan  perjanjian  baku  lazim  dibutuhkan  karena berhadapan dengan nasabah yang jumlahnya cukup besar. Perjanjian baku tidak diatur secara khusus  dalam  KUHPerdata  maka  dari  itu  menurut  Pasal  1318  Ayat  (1)  KUHPerdata diberlakukannya  kebebasan  untuk  memilih  bentuk  perjanjian. Dalam  praktiknya  pada  bidang perbankan  nasabah  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  antara  akan  mengikat  diri  dalam sebuah perjanjian atau tidak karena prinsip dari perjanjian baku “ take it or leave it ”. 6 Pendapat dari penulis agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum dan terjadinya keseimbangan harus mematuhi asas hukum dalam perjanjian seperti halnya asas keseimbangan, asas iktikad baik  dan  asas  kepatutan.  Pembebasan  salah  satu  pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  dan membebankan  kerugian  bagi  pihak  lainnya  yang  tercantum  dalam  klausula  baku  meupakan kesalahan  dalam  implementasi  perjanjian  baku.  Maka  dari  itu,  ada    larangan  pencantuman  8 jenis klausula baku  yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana sudah ada aturan untuk melarang pencantuman klausula baru tentang peralihan tanggung jawab pelaku usaha  diatur dalam pasal 18  ayat (1). Jika ketentuan UU Perlindungan Konsumen  yang  ada  pada  pasal  18  ayat  (1)  dan  (2)  dilanggar  oleh  perjanjian  baku,  maka klausula yang dilanggar tersebut tidak eksis sejak pembuatan perjanjian. 7
System common law merupakan jenis perjanjian yang digunakan atas muculnya isu akibat dari perkembangan  perjanjian  dalam  praktik  perbankan  tetapi  jenis  perjanjian  ini  tidak  dikenal didalam sistem perjanjian di Indonesia. Dalam substansi  KUHPerdata  tepatnya merujuk pada Buku  2  tercantum  didalamnya  mengenai  berkembangnya  pendenifisian  dari  benda,  hal  ini selaras  dengan  perkembangan  suatu  objek  perjanjian.  Perjanjian  yang  melandasi  sebuah aktivitas  penitipan  dan  pengelolaan  (trust)  mengadaptasi  konsep  dari  triust  itusendiri  dalam common law . Dalam konsep trust ini terdapat 3 pihal, yang pertama yang  menjadi pemilik harta trust  yaitu  Settlor,pihak  penerima  serta  yang  mengeharta  dari  trust  yaitu  Trustee  ,  serta penerima manfaat dari  aksi-aksi trust yaitu Beneficiary. 8

## 3.2  Model  Pembaruan  Hukum  Perdata  Indonesia  Yang  Dapat  Mengakomodasi Perkembangan Aktivitas Perbankan
Dalam mengatasi permasalahan di sektor keuangan yaitu perbankan, definisi dari sebuah benda sebagai  objek  transaksi  tidak  tepat  digunakan  dalam  bisnis  dan  juga  kebutuhan  melihat perkembangannya  dalam  kegiatan  perbankan.  Agar  kebutuhan  bisa  diakomodasi  maka  harus diperbaharuinya hukum Perdata di Indonesia agar pelaku bisnis tetap bisa bersaing dan tidak terhambatnya aktivitas bisnis. Jika Indonesia ingin melakukan perubahan hukum Perdata maka bisa mencari referensi dari peraturan di Negara lain. Reference yang ingin dicari dari Negara lain  tersebut  sebaiknya  pada  sistem  hukumnya  mirip  dengan  Indonesia,  agar  nantinya pembaharuan yang dilakukan bisa tepat. System common law suatu Negara hanya bisa diberikan saran oleh yurisprudensi, karena pembaharuannya akan berbeda. 9
Setelah  peneliti  menagkaji  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  definisi  dari  sebuah  benda kemudian  membandingkannya  menggunakan  beberapa  pertimbangan  dengan Niuewe Burgerlijk  Wetboek (NBW)  Belanda.  Yang  pertama  yaitu  berlakunya  asas  konkordasi  yang diterapkan pada KUHPerdata, asas ini asalnya dari BBuegerlijk Wetboek Belanda. Untuk yang
6 Lastuti Abubakar and Tri Handayani, TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI- HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA (Open Science Framework, 22 October 2017) <https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu>.
7 Herdina, Ari. (2021), “Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Di Indonesia.”Jurnal Justisia,Hal 11.
8 Tyas, Anindya, ‘Tyas, Anindya. (2020) “Transaksi Perbankan Syariah Terkait Hukum Perikatan.”  Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 2, Hal 16’, Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol 2 (2020), Hal 16.
9 Lastuti Abubakar and Tri Handayani, ‘PERKEMBANGAN TRANSAKSI PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA’, 1 (2017).

## D
kedua civil law merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan sistem ini sama dengan sistem hukum yang diberlakukan di Belanda, dalam hal ini Indonesia dapat menetapkan agar sistem hukum belanda dijadikan sebagai referensi  dalam pembaharuan karena sumber utama hukum di Belanda adalah perundang-undangan. 10
Pendapat dari penulis mendefinisikan benda merupakan suatu hal yang memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga memiliki nilai ekonomi. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi definisi benda harus sesuai dengan ada tujuan dari pembangunan nasional, disini  definisi  benda  menjadi  sarana  eksploitasi  dan  munculah  kehancuran  mulai  dari  alam hingga manusianya juga secara terus menerus, ini tidak boleh dibiarkan. Maka hukum berperan untuk  melakukan  pembaharuan  tapi juga  tetap memperhatikan  kamanan dan  juga  ketertiban tanpa  membuat  kasus  baru.  Model  kodifikasi  parsial  merupada  model  yang  memungkinkan terlihat sebagai model  yang cocok untuk pembaharuan hukum yang ada di Indonesia. Seperti pembaharuan yang sudah terjadi pada Buku 2 Tentang Benda, perhatian yang khusus terhadap hak  kebendaan  seperti  memberikan  jaminan  yang  kuat  contohnya  pada  UU  Fidusia,  UU  Resi Gudang dan juga UU Hak Tanggungan. 11
Dalam  bidang  hukum  yang  mengatur  atas  jaminan  dibutuhkannya  pelengkap  yaitu  kodifikasi parsial  yang  didalamnya  terkandung  bisang  hukum  jaminan. Lex  generale memnag  belum dimiliki  oleh  jaminan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Bukan  hanya  pada  jaminan  nasional melainkan  pada  bidang  hukum  lainnya  juga  harus  diperhatikan  juga  pembaharuannya  yaitu contohnya sebagai berikut : 12
a. Hukum perdata adalah komponen dari sistem hukum nasional, sumbernya hukumnya yaitu harus  tetap  pada  UUD  195  dan  Pancasila,  kemudian  peraturan  perundang-undangan, sebagai sumber hukum lainnya adalah Hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Maka dari itu, perubahan  kebiasaan  didalam  praktik  bisnis,  dan  juga  sektor  jasa  keuangan,  dapat membantu  dalam  kebaharuan  hukum  benda  dan  juga  hukum  perikatan  untuk  menjadi kelompok dalam hukum pertada di Indonesia.
b. Pendefinisian dari hukum perdata nasional, tak hanya pada kaidah dan norma saja tertapi pada proses dalah mewujudkannya juga. Integrasi diantara pembentuk hukum, badan dan juga warganya dalam dunia usaha merupakan topic pembicaraan pada perbaharuan  hukum perdata.
c. Pendekatan  multidisipliner  yang  bersifat  transnasional  merupakan  pendekatan  yang digunakan  untuk  membantu  perubahan  hukum  perdata  dikhususkan  pada  Buku  2 TendangBenda kemudian Buku 3 Tentang Perikatan. Pendekatan pada bidang lain seperti bidang ekonomi perlu dipertimbangkan untuk membantu permbaharuan perdata nasional agar  kegiatan  yang  dilakukan  menjadi  lebih  efisien  ,  dan  teratur.  Sumber  dari pemebentukan  hukum  perdata  nasional  bisa  berasal  dari  organisasi  dunia  yang menciptakan dasar hukum yang harus dipatuhi yang diikuti oleh Indonesia. 13
d. Pembentukan  hukum  perdata  nasional  dengan  digunakannya  prinsip  syariah  dalam berbagai  kegiatan  bisnis  yaitu  dualisme  hukum  ekonomi  dan  hukum  adat  meruapakan bagiannya  juga.    Karena  berbagai  kegiatan  yang  menegdepankan  prinsip  syariah  yang menyebabkan  adanya  perbedaan  arti,  maka  penggunaan  akad  dan  juga  objek  akad  harus segera dipisahkan saja dalam pembentukan  hukum. Prinsip syariah memang terpisah dari
10 Safitri, Hasna,. (2019)  “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam.” Jurnal Justicia Vol 1, Hal 6.
11 Hapsari Dewi. (2020) “Perlindungan Nasabah Perbankan.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Vol 3 ,Hal 20.
12 Dr Budiman Ginting, ‘Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia’.
13 Umar, Jaedi. (2021) “Inovasi Produk Transaksi Perbankan Di Indonesia.”, Jurnal Pembaharuan Hukum Islam , Vol 2  Hal 8.

## D

## KUHPerdata dan mengacu pada aturan dibidang perbankan, menyebabkan terpisahnya UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

## 4. KESIMPULAN
Kontribusi  yang  diberikan  adanya  perkembangan  transaksi  dan  transaksi  objek  berdampak positif  terhadap  pengembangan  hukum  perdata,  pada  khususnya  Buku  2  dan  juga  Buku  3 KUHPerdata.  Agar kegiatan ekonomi dan bisnis dapat berdiri kokoh harus ada  landasan yang kuat , maka dari itu harus adanya perbaharuan hukum perdata untuk memberikan ;kebutuhan perkembangan transaksi dan objek transaksi.
Tumpuan utama ialah Pancasila dan UUD 1945 tetapi bagi perkembangan transaksi dan objek transaksi  tetap  harus  dilakukan  pembaharuan  hukum  perdata  nasional  yang  biasanya mengadopsi  aturan  regional  dan  global.  Agar  dapat  mrmbuat  regulasi  khusus  pada  hukum benda  dan  hukum  Perikatan  Nasional  maka  dilakukannya  pembaharuan  hukum  perdata Indonesia yang mendapat referensi dari sitem hukum Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani, ‘PERKEMBANGAN TRANSAKSI PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA’, 1 (2017)
———, TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA (Open Science Framework, 22 October 2017) <https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu>
Anton, hadikusumo, ‘Anton, Hadikusumo. (2019) “Perlindungan Nasabah Pengguna CRM.” Jurnal Justicia   Vol 2, Hal 9’, Jurnal Justicia , Vol 2 (2019), Hal 9
Ginting, Dr Budiman, ‘Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia’
Hadikusuma, Mochtar, ‘Hadikusuma, Mochtar, (2018), Konsepkonsep Hukum Dalam Pembangunan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 21’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2018, Hal 21
Hapsari Dewi, ‘Hapsari Dewi. (2020) “Perlindungan Nasabah Perbankan.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam  Indonesia Vol 3, Hal 20’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam  Indonesia , Vol 3 (2020), Hal 20
Herdina, Ari, ‘Herdina, Ari. (2021), “Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Di Indonesia.”Jurnal Justisia,Hal 11’, Jurnal Justisia , 2021, Hal 11
Ilham, Muhammad, ‘Ilham, Muhammad, (2020), IAnalisa Kesepakatan Integration Framework Terkait Perkembangan Hukum, Jurnal Justisia, Vol.2, Nomor 1, Hal 9’, Jurnal Justisia , Nomor 1, Vol.2 (2020), Hal 9
Malik Adam, ‘Malik Adam, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’Ah Prespektif Hukum Islam”, , Jurnal Al Mukaromah, 11, 2019.’, Jurnal Al Mukaromah , 11 (2019)
Safitri, Hasna, ‘Safitri, Hasna. (2019)  “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam.” Jurnal Justicia Vol 1, Hal 6’, Jurnal Justicia , Vol 1 (2019), Hal 6

## D
Sotanto Ahmad, ‘Sotanto, Ahmad. (2018) “Pembaharuan Hukum Perikatan Terkait Pemenuhan Perjanjian.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  Vol 1, Hal 17’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Vol 1 (2018), Hal 17
Tyas, Anindya, ‘Tyas, Anindya. (2020) “Transaksi Perbankan Syariah Terkait Hukum Perikatan.” Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 2, Hal 16’, Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol 2 (2020), Hal 16
Umar, Jaedi, ‘Umar, Jaedi. (2021) “Inovasi Produk Transaksi Perbankan Di Indonesia.” Jurnal Pembaharuan Hukum Islam Vol 2, Hal 8’, Jurnal Pembaharuan Hukum Islam , Vol 2 (2021), Hal 8