## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 1 - 11
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3023

## KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DATA DIRI DALAM SITUS BANTUAN KARTU PRAKERJA
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 E-mail: yulisarikartika@yahoo.com 1, wiwinyulia291@gmail.com 2
History: Received  : 30 Maret 2023 Revised : 8 April 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstract
In  the  era  of  society  5.0  is  currently  supported  by  rapid  technological  advances  related  to database systems so that the emergence of crimes of falsifying  personal data  in the internet world so that a legal basis is needed, where the state must be present in providing protection of  people's  personal  data.  This  study  aims  to  find  out  the  reasons  why  there  are  cases  of buying  and  selling  personal  data  for  Pre-Employment  card  assistance  sites  and  forms  of protection  for  owners  of  personal  data  identity  that  is  forged  in  the  Pre-Employment  card assistance  site contained  in  Indonesian Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 27  of  2022  concerning  Personal  Data  Protection.  This  research  uses  normative  juridical research methods. Data collection is carried out by means of literature and document studies. Data  analysis  was  carried  out  using  analytical  descriptive  methods  and  using  a  qualitative approach. The results showed that the implementation of the form of efforts to protect people's personal data is still far away so that it is prone to leakage of personal data which results in other  interconnected  crimes  such  as  identity  forgery,  identity  abuse,  illegal  identity  buying and  selling  which  results  in  losses  to  the  owner  of  the  personal  data.  So,  in  this  case  the identity is considered a high-value asset to make a profit.
Keywords: Identitiy Forgery Crime, Pre-Employment Assistance Site, Personal Data

## Abstrak
Di  era  society  5.0  saat  ini  didukung  dengan  kemajuan  teknologi  pesat  terkait  sistem database  sehingga  munculnya  tindak  kejahatan  pemalsuan  data  pribadi  pada  dunia internet  sehingga  landasan  hukum  sangat  diperlukan,  dimana  negara  harus  hadir  dalam memberikan  perlindungan  data  pribadi  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  alasan  mengapa  terjadinya  kasus  jual  beli  data  pribadi  untuk  situs  bantuan kartu  Prakerja  dan  bentuk perlindungan  bagi  pemilik  identitas  data  diri  yang  dipalsukan dalam situs bantuan kartu Prakerja yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 entang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  dan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bentuk upaya perlindungan data pribadi masyarakat  masih  jauh  sehingga  rawan  terjadinya  kebocoran  data  pribadi  yang mengakibatkan  tindak  kejahatan  lain  yang  saling  berhubungan  seperti  pemalsuan identitas,  penyalahgunaan  identitas,  jual  beli  identitas  secara  ilegal  yang  mengakibatkan kerugian  terhadap  pemilik  data  pribadi.  Sehingga  dalam hal ini identitas dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan Identitas, Situs Bantuan Prakerja, Data Pribadi

## PENDAHULUAN
Peran  dunia  media  sosial  di  era  teknologi  5.0  telah  membawa
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
dampak besar  bagi  peradaban  manusia  untuk  menjelajahi  dunia  melalui Internet.  Pengguna  media  online  perlu  menjadi orang  yang  sadar  secara teknis  dan antusias karena perhatian orang terfokus pada pengembangan dunia  teknologi  atau  siber  yang  sudah  hidup  berdampingan  dengan manusia.  Perkembangan  dunia  teknologi  informasi  telah  mendukung berbagai  kemajuan  di  berbagai  bidang,  seperti  pendidikan,  pekerjaan, kesehatan,  sarana  dan  prasarana,  yang  dapat  memudahkan  aktivitas sehari-hari  orang  tersebut.  Bahkan,  revolusi  industri  5.0  membuat perubahan dalam mentalitas dalam kehidupan dan  masyarakat, manusia. Ini  akan  mendukung  berbagai  upaya  sosial  di  dunia  saat  ini,  khususnya di sektor  teknologi  (Indrayani,  2019).  Namun selain  itu,  bidang  politik, ekonomi, sosial, dan hukum semuanya dipengaruhi oleh hasilnya.
Untuk  segala  sesuatu  yang  menggunakan  teknologi  sebagai kebutuhan informasi, sebagai data pribadi untuk mengumpulkan data dari arsip publik, dan untuk kebutuhan lain seperti perbankan, tenaga kerja, bisnis,  pendidikan  dan  fasilitas  pemerintah  seperti  transportasi,  yang tentunya  menggunakan  data  pribadi  untuk  pencatatan  sebagai  data pengguna.
Jika  dibandingkan  dengan  ilmu-ilmu  lainnya,  Perkembangan teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  industri  dengan  laju pertumbuhan  tercepat.  Tanpa  disadari  kita  bisa  merasakan  efeknya selama  ini,  dengan  berbagai  fasilitas  yang  dihadirkan  bagi  sebagian orang,  menggunakan  internet  mungkin  masih  terasa  sulit.  Seseorang bebas melakukan sesuatu yang mendukung pengetahuan teknologi, Agar pelanggaran  yang  diakibatkannya  tidak  terjadi,  pemerintah  harus diizinkan masuk ke kerajaan dan memberlakukan peraturan lebih lanjut.
Sebagai  bentuk  inovasi,  teknologi  informasi  kini  telah  mampu mengumpulkan,  menyimpan,  membagikan dan  menganalisis  data  yang sebelumnya tidak dapat terdata, sehingga dikembangkan hak atas privasi untuk  mengartikulasikan  hak  untuk  melindungi data  pribadi.  Konsep perlindungan  data  mensyaratkan  bahwa  individu  memiliki  hak  untuk menentukan  apakah  mereka  akan  membagikan  atau  berbagi  data pribadi  satu  sama  lain,  serta  hak  untuk  menentukan  syarat  apa  yang harus dipenuhi.
Perlindungan  data  adalah  kunci  untuk  masalah  bisnis  dan ekonomi  di  bidang  informasi  di  zaman  modern. Praktik  bisnis  modern saat  ini  sering  melibatkan  pemrosesan  data,  seperti  segmentasi  data pelanggan, termasuk penambangan  dan  pemilihan  data,  pembuatan  profil  pelanggan, standardisasi  pemrosesan  data  global,  dan  proses  bisnis  lainnya.  Dari kemajuan  teknologi informasi,  muncul  tindakan  melawan hukum.  Dalam kasus  kebocoran  data  pribadi,  Indonesia  tidak  memiliki  perlindungan terkait data privasi atau undang-undang yang  mengatur perlindungan data  pribadi,  sehingga  rentan terhadap  kebocoran  data.  Rawan  terjadi penyalahgunaan atas data pribadi tersebut yang seharusnya menjadi hak privasi  setiap  warga  negara  seperti  dalam  kasus  pemalsuan  data  diri dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  541/Pid.Sus/2022/PN  Mdn.  Dalam kasus tersebut, terdapat 4 Terdakwa yang diadili atas dakwaan mengenai penyalahgunaan identitas Data Pribadi dalam situs bantuan Prakerja yang difungsikan  sebagai  warga  negara  yang  kehilangan  pekerjaan  akibat dampak Pandemi Covid – 19 selama 2 tahun terakhir untuk mendapatkan
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
pekerjaan  kembali  melalui  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah pengangguran dan PHK  Massal  serta  memberikan  dana  kepada  mereka  yang  kehilangan pekerjaannya sebagai bentuk bantuan Pemerintah atas kebutuhan pokok yang  harus  tetap  dipenuhi.  Diketahui  sebanyak  1.100  akun  (seribu seratus)  akun /  peserta  terdaftar  dengan  menggunakan identitas hasil kebocoran data NIK yang telah diperjual – belikan dan dipalsukan sebagai data diri milik orang lain untuk mendapat dana dari pemerintah. Tindakan kejahatan dunia maya yang melanggar hukum tidak dapat dengan mudah diatasi  berdasarkan  hukum  positif  saja,  karena  ketika  berbicara  tentang kejahatan,  tidak dapat  dipisahkan  dari  lima  faktor  yang  saling  terkait, yaitu pelaku kejahatan, metode kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial kejahatan  dan  hukum  (Oktiawan,  2021).  Hukum  menjadi  instrumen penting  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan,  di  samping instrumen – instrumen lain yang tidak kalah penting (Maskun & Meilarati, 2017).  Namun,  membuat  ketentuan  hukum  yang  berubah  sangat  cepat tidaklah  mudah,  misalnya  teknologi  informasi.  Di  sinilah  hukum (anggaran  rumah  tangga)  seringkali  dengan  cepat  terlihat  ketinggalan zaman  ketika  mengelola  domain  yang  mengalami  perubahan  cepat, sehingga situasinya menyerupai kekosongan hukum ( Vaccum Rechts ). Kejahatan  di  dunia  cyber  sangat  sulit  untuk  dapat  menjerat pelaku.  Hal  ini  dibuktikan  dari  banyaknya  kasus  cybercrime  yang  tak dapat  dituntaskan  oleh  sistem  peradilan  Indonesia.  Persoalannya terdapat pada sulitnya mencari pasal – pasal yang dapat dipakai sebagai landasan  tuntutan  di  Pengadilan  kepada  pelaku  penyalahgunaan teknologi  (Kusuma  &  SH,  2019).  Dengan  adanya  hal  tersebut, disahkanlah Undang – Undang Nomor 11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah sebagai terobosan untuk dapat menjadi  landasan  dan  perluasan  asas – asas  beserta  sanksi  pidananya yang  saat  ini  telah  mengalami  amandemen  menjadi  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  kajian  yuridis  perbandingan pengaturan hukum positif serta bentuk upaya hukum melaui pendekatan penal  dan  non-penal  pada  korban  tindak  pidana  kejahatan  siber  pada kasus  pemalsuan  identitas  data  pribadi  pada  situs  bantuan  kartu prakerja.

## METODE PENELITIAN
Penulisan artikal ilmiah ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis  Normatif  dengan  tujuan menelusuri,  mempelajari  serta  mengolah bahan  bahan  hukum  yang  di  dapatkan  dengan  tujuan  mendapatkan kesimpulan  dan  menjawab  isu  hukum  yang  sinkron  dengan  kebenaran ilmiah  secara  teoritis  atau  praktis.  Untuk  memperoleh  bahan  hukum yang  diperlukan  dalam  penelitian artikel ilmiah ini diperoleh dengan cara studi  pustaka  atau  dokumen.  Studi  dokumen  bagi  penelitian  hukum yakni meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum  tersier.  Metode analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analitis serta  menggunakan  pendekatan kualitatif  teknik  yang  menggambarkan dan menginterprestasikan  arti  data-data  yang  telah  terkumpul  dengan
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
memberikan  perhatian  dan  merekam  sebanyak  mungkin aspek  situasi yang  diteliti  pada  saat  itu, sehingga  memperoleh  gambaran  secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Penyalahgunaan  data  pribadi  meliputi  perbuatan  yang  memenuhi unsur  tindak  pidana,  seperti  unsur  tindak  pidana  pencurian,  unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana lainnya, baik dari segi unsur objektif  maupun  subjektif.  Dengan  kepatuhan  terhadap  unsur-unsur tersebut, sanksi administratif, hukuman perdata dan sanksi pidana tidak cukup untuk mengakomodasi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang  sebenarnya  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  sempurna. Sempurna  dalam  hal  tersebut  adalah  sifat  dari  kejahatan  ini  sendiri yaitu  anonim  dimana  kejahatan  tersebut  terjadi  dalam  dunia  internet diluar  lingkup  atau  jangkauan  kawasan  yang terpantau  oleh  manusia seperti  pada  kasus  yang  terjadi  pada  Program  Kartu  Prakerja  yang menggunakan  KTP  atau  identitas  palsu  untuk  mendapatkan  dana bantuan program prakerja dari Pemerintah.

## Alasan  Terjadinya  Transaksi  Jual  Beli  Data  Pribadi  Dalam  Tindak Pidana  Pemalsuan  Identitas  Data  Diri  Pada  Situs  Bantuan  Kartu Prakerja
Hak privasi mencakup pilihan apakah akan membagikan  informasi pribadi  atau  tidak,  pengumpulan  dan  distribusi  informasi  pribadi merupakan  pelanggaran  terhadap  privasi  seseorang. Kurangnya pengetahuan  perlindungan  privasi  dan  kesadaran  publik  menyisakan ruang untuk berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang.  Jual  beli  data  warga  yang  selanjutnya  digunakan  untuk menginformasikan  rencana  pemasaran  suatu  produk  merupakan  salah satu  contoh  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  (Panuju,  2019).  Privasi  data adalah  barang  atau  komoditas  dengan  nilai  ekonomi  tinggi  karena termasuk  beberapa  hak  tersebut  (Masnun  et  al.,  2021).  Kegiatan online dan  offline  yang  melibatkan  penggunaan  media  sosial,  direct  selling, teknik  pendataan  berkas  digital,  implementasi  program e-health,  cloud computing , dan teknik pendataan berkas digital berpotensi melanggar hak privasi.
Dalam  kasus  yang  terjadi  pada  program kartu  prakerja  tersebut, terdakwa  telah  melanggar  Pasal  35  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Eelektronik siapa pun yang melakukan sesuatu dengan sadar dan tanpa otorisasi memanipulasi, membuat, memodifikasi, menghilangkan, atau dengan cara lain melawan hukum dengan informasi dan  transaksi  elektronik,  dengan  tujuan  agar  informasi  yang dikandungnya  tampak  asli.  Namun  dalam  hal  ini,  yang  dapat  menjadi tolak  ukur  penyelesaian  masalah  tersebut  mengenai  sistem  teknologi  di Indonesia  pada  program  kartu  Prakerja  tersebut  dapat  di  tembus  oleh oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  menggunakan  KTP  palsu dan  cara  kerja  sistem  untuk  melindungi  data  pribadi  masyarakatnya untuk  menghindari  kebocoran  data.  Terdapat  kelemahan  sistem keamanan  siber  di  Indonesia  sangat  lemah  sehingga  dengan  mudahnya terjadi  penyalahgunaan  data  pribadi  orang  lain  yang  mengakibatkan adanya  korban  yang  digunakan  identitasnya  tanpa  izin  si  pemilik
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
identitas  tersebut  tidak  dapat  mengikuti  program  pemerintah  yang sifatnya sekali seumur hidup.
Menurut  Manajemen  Pelaksana  Program  Kartu  Prakerja  yang merupakan  satuan  kerja  dibawah  koordinasi  Kementrian  Koordinator Bidang  Perekonomian  dalam  keterangannya  pada  putusan  Pengadilan Nomor. 541/Pid.sus/2022/PN.Mdn, bahwa yang menjadi penerima kartu prakerja adalah  mereka  yang  memenuhi  syarat Permenko  11/2020  dan ditetapkan oleh eksekutif manajemen pelaksana program kartu prakerja . Bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, dan/atau yang  perlu  meningkatkan  kompetensinya,  termasuk  UMKM,  program prakerja  merupakan  program  pengembangan  kompetensi  kerja.  Sumber uang program prakerja dari biaya anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum  Negara  (BABUN)  dan  yang  berhak menerima  bantuan  prakerja adalah  mereka  yang  memenuhi  syarat.  Program  kartu  prakerja bersifat on  demand  application yang  artinya  siapa  saja  dapat  mendaftar  dengan membuat  akun  melalui  website  dan setelahnya,  calon  pendaftar  dapat mengikuti  seleksi  gelombang.  Tahapan tersebut  berlanjut  dengan  sistem pengecekan  NIK  pendaftar  dengan  data  yang  dimiliki  dukcapil  dan mengecek  NIK  pendaftar  dengan  data  dari  K/L  sehingga  kelompok masyarakat yang tidak dapat menerima kartu prakerja tersaring. Setelah seleksi dilakukan maka penerima kartu prakerja akan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan  Program Kartu Prakerja. Dari beberapa contoh kasus yang penulis jelaskan diatas, dapat  diketahui  beberapa  alasan  seseorang  melakukan  jual  beli  data pribadi  untuk  dipalsukan  dan  mendapatkan keuntungan  pada  program kartu prakerja, yaitu:
1. Lemahnya Sistem Keamanan Siber di Indonesia
Keamanan  sistem  informasi berbasis  internet  sangat  penting  dan harus  diperhatikan  karena  publik  dapat  mengakses  jaringan  komputer internet dan karena jaringan komputer internasional tidak aman. Sistem keamanan  jaringan  komputer  yang  terhubung  ke  Internet  harus cukup dikembangkan dan dipahami untuk melindungi informasi sensitif dengan baik. Untuk  mengidentifikasi  apa  yang  perlu  dilindungi,  untuk  apa,  dan seberapa bermanfaatnya, jaringan komputer harus diselidiki.
Dalam sistem teknologi informasi dunia Internet yang dikenal sebagai file  digital,  itu  adalah  pengumpulan  informasi  berskala  besar  tentang seseorang yang memanfaatkan Teknologi digital berbasis internet pertama kali  dipraktikkan  melalui  komputer  pada  awal  1970-an  (Dewi,  2016). Penciptaan  teknologi  komputer  yang  dapat  menyimpan  data  dalam jumlah  besar  merupakan  salah  satu  kemajuan  teknologi  informasi disebut  komputasi  awan,  kombinasi  pengembangan  berbasis  internet ( cloud )  dan  penggunaan  teknologi  komputer  atau  "komputasi."  Sebuah sistem yang  dikenal  sebagai  "komputasi  awan"  Untuk  menangani  atau melindungi  data  pelanggan,  Internet  digabungkan  dengan  sistem  pusat yang  jauh.  Menggunakan program tanpa menginstalnya  dan mengaksesnya  menjadi  lebih  mudah  dengan  komputasi  awan  bagi konsumen  dan  pemilik  bisnis  profil  mereka  di  mana  saja  dengan  akses internet.  Selain  memberikan  manfaat,  penggunaan  cloud  computing menyediakan  layanan  penyimpanan  data  yang  menyertakan  informasi tentang  tindakan  konsumen,  penggunaannya  juga  menimbulkan tantangan  hukum  baru,  khususnya  pelanggaran  hak  privasi  pengguna
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
akan  kehilangan  kendali  atas  informasi  pribadi  mereka  yang  sangat sensitif,  khususnya,  pelanggaran  hak  privasi  pelanggan  (aktivitas  akun) yang  memungkinkan  identifikasi  setiap  pelanggan  yang  mengakses informasi  penting  lainnya disalahgunakan  sensitif,  terutama  jika  mereka menyimpannya  dalam  program yang  tersimpan  di  perangkat  orang  lain (Dewi, 2016).
Sebagai hasil dari laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat  ini  populer  digunakan  dikaitkan  dengan  data  besar.  Big  data merupakan  solusi  yang  menjanjikan  dalam  pengolahan  data  karena mampu  mengolah  data  yang  besar  dan  beragam  serta  dapat  membuat lampiran  yang  akurat,  sehingga  big  data  tidak  hanya  digunakan  oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta (Situmeang, 2021). Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rosida  Husniyah,  S.H.,  Jaksa  Penuntut Umum  Pidana  Khusus,  Kejaksaan  Negeri  Sidoarjo,  bahwa  banyaknya tantangan  yang  dihadapi  dalam  dunia  maya  sebagaimana  di  atur  dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, dimana jagat internet lebih luas dan rawan terjadinya beragam tindak  kriminalitas  termasuk  penyalahgunaan  identitas  data  pribadi dimana  kondisi  tersebut  juga  belum  diikuti oleh  kesadaran  masyarakat dan  pemerintah untuk  melindungi  data  pribadi  dan  hal  tersebut  akan menjadi ancaman untuk masyarakat terkait keamanan privasinya.
2. Data  pribadi  dapat  menjadi  suatu aset  yang  bernilai  tinggi  untuk diperjual  belikan  sehingga  dapat  dengan  mudah  menjadi  bahan untuk pemalsuan identitas
Dalam  perkembangan  ekonomi  yang  modern  seperti  sekarang  ini, informasi,  termasuk  juga  data  pribadi,  merupakan  aset  yang  sangat berharga  karena  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi  sehingga  banyak dimanfaatkan  untuk bisnis (Antoni, 2018). Salah satu kasus yang  terjadi dalam  situs  bantuan  Kartu  Prakerja  ini,  seseorang  telah  melakukan lebih dari 1 (satu) kejahatan siber yaitu, transaksi jual beli Nomor Induk Kependudukan  (NIK)  secara  ilegal,  dan  memanipulasi  data  pribadi tersebut  seolah- olah  menjadi  suatu  data  yang  otentik  pada  program prakerja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli  data NIK masyarakat  melalui  aplikasi  Telegram  dan  memalsukan  KTP  tersebut dengan  blangko  KTP  kosong  yang  kemudian  untuk  didaftarkan  pada program  Prakerja.  Para  oknum  tersebut  telah  berhasil  mendaftarkan sebanyak  1.100  akun/peserta  menggunakan  NIK  yang  ia  beli  dan sebanyak  500  akun  diantaranya  telah  menerima  sertifikat  dan  100 diantaranya lagi mereka jual pada aplikasi Telegram dengan harga sebesar Rp. 500.000 untuk 1 akun. Terhitung total keuntungan yang didapatkan hingga  mencapai  lebih  dari  Rp. 253.000.000  (dua  ratus  lima  puluh  tiga juta rupiah).
Dalam  Pasal  2  Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang – Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bahwa  Undang-Undang  ini  berlaku untuk  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah  hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia  dan/atau  di  luar  wilayah  hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia serta pada Pasal 65 Ayat
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
(1)  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi  bahwa  setiap  orang  dilarang  secara melawan  hukum  memperoleh atau  mengumpulkan  data  pribadi  yang  bukan miliknya  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  Subjek  Data  Pribadi  (Anggraeni,  2018).  Hal  ini menjadi  fakta  bahwa  data  pribadi  adalah  suatu  aset  berharga  yang bernilai dan dapat menjadi sumber keuntungan sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik  data pribadi tersebut.

## 3. Belum  adanya  implementasi  pemenuhan  perlindungan  terhadap korban pemalsuan identitas
Perlindungan  privasi  data  sebagai  bagian  dari  penghormatan terhadap  hak  privasi  harus  diawali  dengan  memberikan  kepastian hukum.  Oleh  karena  itu,  jaminan  perlindungan  data  privasi  harus ditempatkan  dalam  instrumen  hukum  dengan  kewenangan  maksimal, yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan instrumen hukum tertinggi dalam  suatu  negara.  Kepastian  hukum  (asas  legalitas)  diperlukan  dan tidak  dapat  dikecualikan  dalam  konteks  penerapan  hukum  oleh semua negara.  Langkah  negara  untuk  memberikan  kepastian  hukum  adalah dengan  menetapkan  dan  menjamin  hak  ini  dalam  konstitusi,  kemudian melalui alat- alat ini Anda dapat melihat  karakter negara pada apa yang ditawarkan,  apa  sistem  hukum  yang  digunakan  dan  bagaimana pemerintah diatur. Dengan  demikian, sudah waktunya negara  Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.
Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terdapat  kelemahan yaitu  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  data  yang digunakan  oleh  pihak  penyelenggara  atau  penyedia  jasa  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan. Undang-Undang  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  hanya  menyinggung  subjek  perlindungan  data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti  pelaksanaan perlindungan  tersebut. Kelemahan  tersebut  merupakan  hal  yang harus diperbaiki  demi  terwujudnya  tujuan  hukum,  yakni  terpelihara  dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan  ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan  reformulasi atas  norma  hukum  yang  ada.  Melalui ketentuan Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  serta  Putusan  Mahkamah  Agung  melalui putusan  No.  6/PUU-VIII/2010  dan  Nomor  006/PUU-I/2003  yang menyatakan  pandangannya  terkait  perlindungan  privasi  wajib  dilindungi oleh  negara.  Namun, dalam  hal  kepentingan  hukum,  hak-hak  tersebut dapat  dikurangi  asalkan  melalui mekanisme  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.

## Bentuk  Perlindungan  Bagi  Pemilik  Identitas  Data  Diri  Yang Dipalsukan Oleh Oknum Tertentu Untuk Kepentingan Pribadi
Perlindungan  data  pribadi  sebagai  bagian  dari  perlindungan  diri pribadi  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  hingga  saat  ini  telah disahkannya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur mengenai Data Pribadi  dimana  didalamnya mencakup  hak  subjek  data  pribadi,  berhak mendapatkan  informasi  tentang  kejelasan  identitas,  dasar  kepentingan
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
hukum,  tujuan  permintaan  dan  penggunaan  data  pribadi,  dan akuntabilitas  pihak  yang  meminta  data  pribadi,  berhak  mengakhiri pemrosesan,  menghapus,  dan/atau  memusnahkan  data pribadi  tentang dirinya,  serta  berhak  menggugat  dan  menerima  ganti  rugi  atas pelanggaran  pemrosesan  data  pribadi  atas  Subjek  Data  Pribadi  tersebut dengan menggunakan metode nonpenal sebagai upaya-upaya pencegahan  terjadinya  kejahatan  dengan  melihat  akar  masalah kejahatan tersebut.
Perlindungan  data  pribadi  berhubungan  dengan  konsep  privasi yaitu  gagasan  untuk  menjaga  integritas  dan  martabat  pribadi  (Niffari, 2020).  Hak  privasi  juga  merupakan  kemampuan  individu  untuk menentukan  siapa  yang  memiliki  informasi  tentang  mereka  dan bagaimana  informasi  itu  digunakan.  Konsep  perlindungan  data  berarti bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  memutuskan  apakah  akan membagikan atau  tidak  data  pribadi  mereka.  Selain  itu,  individu  juga memiliki  hak  untuk  menentukan  kondisi  untuk  transfer  data  pribadi tersebut.  Selain  itu,  perlindungan  data  juga  mengacu  pada  konsep  hak privasi.  Hak  atas  privasi  telah  berkembang  sehingga  dapat  digunakan untuk  merumuskan  hak  atas  perlindungan  data pribadi.  (Nurbaningsih, 2015).
Pengertian  pelindungan  data  pribadi      berdasarkan      Pasal      1 angka      2  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan Data  Pribadi  adalah  keseluruhan  upaya  untuk  melindungi  data  pribadi dalam  rangkaian  pemrosesan  data  pribadi  guna  menjamin  hak konstitusional  subjek  data  pribadi  (Indonesia,  2022).  Maka  bentuk perlindungan  terhadap  data  masyarakat  yaitu  mengenai  hak-hak  subjek data pribadi diatur lebih lanjut di dalam Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  15 Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi berhak,  antara  lain, untuk menerima informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan yang sah, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas data  pribadi  yang  meminta,  hak  untuk  menghentikan  pemrosesan, menghapus dan/atau  menghancurkan  data  pribadi mereka,  hak  untuk mengajukan  klaim  dan  menerima  kompensasi  atas  pelanggaran pemrosesan  data  pribadi  tentang  hal  itu.  Berikut  merupakan  bentuk upaya  perlindungan  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi :
1. Hak Subjek Data Pribadi
Pada kasus situs bantuan program kartu prakerja, seseorang dapat meng-input data pribadi. Dalam hal ini Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  terdapat  2  jenis data  pribadi yaitu Data pribadi bersifat spesifik dan pengolahannya dapat berdampak signifikan  terhadap  subjek  data  pribadi,  seperti  data  dan  informasi kesehatan,  data  biometrik,  data  genetik,  catatan  kejahatan,  data  anak, data  keuangan  pribadi  dan/atau  data  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan hukum dan data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin,  kewarganegaraan,  agama,  status  perkawinan,  dan/atau  data pribadi  yang  dikombinasikan  untuk mengidentifikasi  seseorang.  Pada kasus  tersebut,  data  pribadi  yang  diminta  oleh lembaga  penyelenggara program  kartu  prakerja  yaitu  Kementrian  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia  sebagai  pelaksana  dan  pengendali pemrosesan  data  pribadi  pada  program  kartu  prakerja  merupakan  data
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
pribadi yang  bersifat  umum  atau  disebut  dengan  KTP  atau  Kartu  Tanda Penduduk.
2. Tanggung Jawab Pengelola dan Pengendali Data Pribadi
Mengingat  pengelola  data  pribadi  dalam  kenyataannya  dapat merupakan  badan  hukum,  maka  perlu  ditetapkan  secara  jelas  hak-hak dan  kewajibannya  dalam  undang-undang  tentang  Perlindungan  Data Pribadi.  Pemrosesan  data  pribadi  yang  dilakukan  secara  terbatas  dan spesifik,  sah  secara  hukum,  dan  transparan  sesuai  dengan  tujuannya serta  menjamin  hak  subjek  data  pribadi  secara  akurat,  dengan  program mutakhir  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  maksud  untuk melindungi keamanan data pribadi (Indonesia, 2022). Apabila masa retensi atau masa pelaksanaanya telah berakhir, data pribadi dapat dimusnahkan atau  di  hapus  baik  elektronik  maupun  non- elektronik  dan  dapat  juga berdasarkan permintaan subjek data pribadi kecuali berdasarkan hal lain yang secara khusus mengatur di masing – masing instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.
Upaya  dalam  memaksimalkan bentuk  perlindungan  data  pribadi yaitu adanya alat pemrosesan data  dalam fasilitas publik yang digunakan sebagai  keamanan,  pencegahan  bencana,  penyelenggara  lalu  lintas, pengumpulan analisis lalu lintas harus menampilkan informasi area yang telah  di  pasang  alat  pemroses  atau  pengolah  data  visual.  Manajer  data pribadi,  melalui  asosiasinya,  dapat  menetapkan  kode  etik  dalam pengelolaan data pribadi baik atas inisiatif asosiasi atau atas permintaan lembaga terkait.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  ruang  organisasi tersendiri  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  data  pribadi.  Pemerintah harus  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  penerapan  perlindungan  data pribadi  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  penyedia  layanan perlindungan  data  pribadi.  Dalam  hal  ini,  lembaga  terkait  sebagai pengendali  data  pribadi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  data pribadi  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  perspektif  kebijakan  makro, kebijakan pencegahan kejahatan menggunakan cara- cara di luar lingkup hukum  pidana  atau  kebijakan  non-penal  merupakan  kebijakan pencegahan kejahatan  yang  paling strategis (Situmeang, 2021).
3. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi terhadap Pemilik Data Pribadi
Korban pemilik identitas yang dipalsukan     oleh     orang     lain untuk digunakan mengambil keuntungan dalam kasus program prakerja yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  pemilik  identitas  asli,  dapat melalui  upaya  penyelesaian  sengketa  dilakukan  baik  melalui penyelesaian  di  luar  pengadilan  dan  melalui  pengadilan  dengan mengajukan  gugatan  perdata  atas  terjadinya  kegagalan  perlindungan rahasia data pribadi. Pemberian hak perlindungan kepada korban dapat melalui  penyelesaian  sengketa  dan  hukum  acara  sebagaimana  pada Pasal  64  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan      Data      Pribadi      bahwa

## SIMPULAN
Adanya  beberapa  alasan  terkait  penjual-belian  data  pribadi sehingga terjadinya kasus pemalsuan identitas pada sistem program kartu Prakerja  sehingga  muncul  suatu  tindak  kejahatan  lain  yang  saling berhubungan seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan identitas, jual
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
beli  identitas  yang  dianggap  sebagai  aset  yang  bernilai  tinggi  untuk meraup  keuntungan  yang  tentunya  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik data  pribadi  seperti  yang  terjadi  pada  kasus  pemalsuan  identitas  pada situs  bantuan  program  kartu  Prakerja  serta  adanya  beberapa perbandingan pengaturan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Ataa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  penyelesaian  tentang  perlindungan  data  pribadi diselesaikan  melalui  arbitrase,  pengadilan  atau  lembaga  penyelesaian sengketa  alternatif  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan  dilakukan  secara  tertutup  untuk  melindungi data  pribadi  subjek  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan hanya  dapat  dilakukan  apabila  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  dipilih  diakui  gagal  oleh  salah  satu  pihak  yang bersengketa atau para pihak yang bersengketa.
Transaksi  Elektronik  terdapat  pengakuan  atas  perlindungan  hak privasi  serta  data  pribadi  dalam  informasi  dan  transaksi  elektronik, kewajiban  perlindungan  serta  upaya  perlindungan  yang  seharusnya dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait  seperti  penyelenggara  sistem elektronik  ataupun pemerintah  belum  terdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sedangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan Data  Pribadi  pengaturan  yang  secara  spesifik  mengatur  tentang  tindak pidana  dalam  data  pribadi  seperti, Doxxing atau  penyebarluasan  data pribadi,  pemalsuan,  penyalahgunaan  data  pribadi,  serta  adanya  hak subjek  data  yang  diberikan  kepada  setiap  warga  tak  terkecuali  bagi pelaku  maupun  korban  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  langsung atau  dalam  internet  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  pemilik identitas tersebut.
Bentuk  upaya  perlindungan  data  pribadi  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  Data  Pribadi  dimana didalamnya  mencakup  hak  subjek  data  pribadi,  Hak  untuk  memperoleh informasi  tentang  kejelasan  identitas,  dasar kepentingan  hukum,  tujuan permintaan  dan  penggunaan  data  pribadi,  akuntabilitas  pihak  yang meminta  data  pribadi,  hak  untuk  menghentikan  pemrosesan, penghapusan dan/atau penghancuran data pribadinya, dan berhak untuk mengajukan  klaim  dan  memperoleh  kompensasi  atas  pelanggaran pemrosesan  data  pribadi subjek  data  pribadi  atas  Subjek  Data Pribadi tersebut  dengan  menggunakan  metode  nonpenal  sebagai  upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Indrayani, N. (2019). Sistem Among Ki Hajar Dewantara Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Seminar Nasional Sejarah Ke , 4 , 384 – 400. Kusuma, M. J., & SH, M. H. (2019). Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan . Nusamedia. Maskun,  &  Meilarati,  W.  (2017). Aspek Hukum  Penipuan  Berbasis  Internet . CV. Keni Media.
Yuly Sari Kartika 1, Wiwin Yulianingsih 2, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas…
Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum ,
17 (1), 35 – 47. Raditio,  Resa.  2014. “ Aspek  Hukum  Transaksi  Elektronik ”. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rosadi, Sinta Dewi. 2015. “Cyber Law (Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional)” . Bandung: PT. Refika Aditama. Oktiawan, C. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. Al-Adl: Jurnal Hukum , 13 (1), 168 – 188. Panuju, R. (2019). Komunikasi pemasaran: pemasaran sebagai gejala komunikasi komunikasi sebagai strategi pemasaran . Prenada Media. Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. Sasi , 27 (1), 38 – 52. Suhariyanto, Budi. 2013. “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)” , Jakarta: Rajagrafindo Persada Susanti,  Dyah  Ochtorina  dan  Aan  Efendi.  2015. “Penelitian Hukum:  Legal Research” . Jakarta: Sinar Grafika. Suseno, Sigid. 2012. “Yurisdiksi Tindak Pidana Siber” . Bandung: PT. Refika Aditama
Yanuaria, T., & Rongalaha, J. (2019). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Pengabdian Papua , 2 (3).