## PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH PADA ERA OTONOMI

## Firmansyah
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
(mr_fmn@yahoo.com)

## ABSTRAK
Pemberian  otonomi  yang  luas  kepada  daerah  adalah  untuk  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  di  samping  mampu  meningkatkan  daya  saing  daerah. Kinerja  perekonomian  Jawa  Tengah  secara  menyeluruh  adalah  baik,  yang  dapat  dilihat  dari  indikator  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  perkapita,  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  serta  peningkatan  angka  Indeks  Pembangunan Manusia.  Meskipun  demikian, dari indikator ketimpangan,  baik  ketimpangan  antar  daerah,  maupun  ketimpangan pendapatan hasil  pembangunan pada  era  otonom., ketimpangan pendapatan  antar  daerah  kabupaten-kota  terjadi  dan ketimbangan pendapatan rumah tangga pada masing-masing kabupaten/kota meningkat. Sebagaimana secara umum daerah tingkat  dua  di  seluruh  Indonesia,  kemadirian  keuangan  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa  Tengah masih  berada di bawah  30  persen  dengan  belanja  modal  di  bawah  25  persen. Meskipun  sebagian  besar  kabupaten/kota  mampu  menutup pengeluaran  dengan  pendapatannya,  namun  kebijakan  anggaran  surplus  belum  tentu  tepat dengan  alasan  penghematan berlebihan, sehingga perhatian terhadap belanja terutama investasi pemerintah menjadi kecil.

## Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kinerja keuangan daerah

## ABSTRACT
The broad distribution of authority from central to local local government, which is known as autonomy, in impelentation of  the  development  and  budget  management,  is  aim  to  accelerate  the  achievement  of  public  welfare  through  service improvement, empower and enhance the participation of community, and in addition to increase regional competitiveness. Overall, the performance of Central Java economy is good, which can be seen in the development of some indicators such as economic growth, the increase of per capita income, a decrease in the number of the poor as well as an increase in the Human  Development  Index.  However,  the  indicators  of  regions  is  exist  and  and  the  income  inequality  of  household  are widened in autonomy era. As the district/city level in Indonesia in general, the financial independence of the districts/cities in  Central  Java  province  are  below  30  per  cent  with  the  capital  expenditure  below  25  per  cent.  Although  most  of  the districts/cities  have  the  ability  to  cover  the  expenditure  with  revenue,  but  the  budget  surplus  policy  is  not  necessarily appropriate  by  the  reason  of  excessive  austerity,  lead  to  lack  of  attention  of  the  government  especially  in  infrastructure investment spending.

## Keywords: Economic growth, inequality, local budget performance

## PENDAHULUAN
Dengan implementasi dari Undang-
Undang  (UU) Nomor 22/1999  yang  diperbarui dengan  UU  Nomor 32/2004 dan  terakhir diperbarui  dengan  UU  Nomor 12/2008 tentang pemerintahan  daerah dan UU  Nomor 25/1999 yang terakhir  diperbarui  dengan  UU  Nomor 33/2004 mengatur tentang perimbangan keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, sejak  tahun  2001,  era  otonomi  daerah  dimulai  di Indonesia.  Dengan  otonomi  daerah  ini, rezim pemerintahan  berubah dari  sentralisasi menjadi desentralisasi.  Sebagian  besar  urusan  yang semula  merupakan  wewenang pemerintah pusat kemudian diserahkan  kepada pemerintah daerah. Demikian  pula  halnya  dengan  sebagian  urusan keuangan.
Berdasarkan Penjelasan UU Nomor
32/2004,  pemberian  otonomi luas  kepada  daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  daya saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman daerah dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dalam implentasinya sepanjang dua belas tahun terakhir, di samping kemajuan  yang sangat besar  bagi  bangsa  Indonesia – terutama  otonomi mampu  menciptakan  stabilitas  politik  dalam bingkai  demokrasi  yang  dinamis  yang  mampu menjadi  pilar  ketahanan  nasional  otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal justru memperburuk ketimpangan (inequality) di
Indonesia (Brodjonegoro  dan  Asanuma,  2000;
Wibowo, 2011; Brodjonegoro, 2013).
Ketimpangan ekonomi  yang semakin melebar ini adalah  akumulasi  dari  berbagai  permasalahan, salah  satunya adalah perbedaan  sumberdaya ekonomi, kapasitas sumberdaya keuangan, sampai kepada governance pengelolaan pembangunan yang berbeda-beda antar daerah.
Paper  ini  menganalisis secara  deskriptif perkembangan beberapa indikator  ekonomi dan kinerja fiskal provinsi  Jawa  Tengah  dan Kabupaten/Kota di Jawa  Tengah pada  era otonomi daerah. Dari berbagai indikator ini dapat diketahui bagaimana performa kabupaten/kota di Jawa Tengah selama otonomi daerah diimplementasikan.

## Perkembangan Perekonomian Jawa Tengah a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan  salah  satu  indikator utama untuk mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu  daerah dalam  suatu  periode  tertentu. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit  usaha  dalam  suatu    daerah  tertentu,  atau merupakan  jumlah  nilai  barang  dan  jasa  akhir
yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi  pada suatu  daerah.  Pertumbuhan  PDRB adalah pertumbuhan  produksi  barang  dan  jasa  daerah yang dikenal juga sebagai pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Nilai  PDRB  provinsi  Jawa  Tengah  pada tahun  2012  adalah  sebesar Rp 210.848.424,05 juta rupiah (atas harga konstan 2000), dibandingkan dengan propvinsi lain, PDRB Jawa Tengah menempati  ranking ke-4 terbesar  dalam kontribusinya  terhadap  total  PDRB  seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB Jawa  Tengah per  tahun sepanjang  2001-2012 terus mengalami  peningkatan  (Tabel 1), dengan rata-rata  pertumbuhan  per  tahun  sebesar  5,21 persen. Tabel
1
juga memperlihatkan pertumbuhan
pada masing-masing sektor
produksi di Jawa Tengah dengan laju yang paling lambat pada sektor pertanian.
Secara
sektoral, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan  PDRB  Jawa  Tengah  sepanjang 2001-2012,  diikuti  oleh  sektor  perdagangan, restoran  dan  hotel,  dan  sektor  pertanian. Sedangkan  dari  sisi  penggunaan,  PDRB  Jawa Tengah  terutama  disumbangkan  oleh  konsumsi (Gambar 1).

## Tabel. 1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2001  2012 (persen)
LAPANGAN USAHA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rata -rata Pertanian 1,12 4,95 -2,05 5,33 4,61 3,60 2,78 3,19 3,71 2,51 1,33 3,71 2,90 Pertambangan & Penggalian 8,18 7,33 1,39 2,73 9,28 15,41 6,23 3,83 5,49 7,09 4,91 7,38 6,60 Industri Pengolahn 4,14 5,46 5,49 6,41 4,80 4,52 5,56 8,80 3,79 6,87 6,74 5,46 5,67 Listrik, Gas & Air Minum 0,55 11,83 0,45 8,65 10,78 6,49 6,72 5,06 5,74 8,41 4,30 6,38 6,28 Bangunan & Konstruksi 5,13 10,56 12,92 7,84 6,88 6,10 7,21 6,54 6,77 6,93 6,34 6,98 7,52 Perdagangan, Restoran & Hotel -0,97 1,85 5,24 2,45 6,05 5,85 6,54 3,92 7,21 6,06 7,53 8,25 5,00 Pengangkutan & Komunikasi 7,63 5,30 5,91 4,67 7,34 6,63 8,07 6,57 7,12 6,66 8,56 7,90 6,86 Keuangan, Persewaan& Jasa Perush 1,84 2,35 2,80 3,78 5,00 6,55 6,81 7,81 7,78 5,02 6,62 9,36 5,48 Jasa-jasa 17,45 -6,05 16,46 5,58 4,75 7,89 6,71 2,38 5,05 7,37 7,54 5,98 6,76 PDRB 3,59 3,60 4,94 5,13 5,35 5,33 5,59 5,61 5,14 5,84 6,01 6,34 5,21
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah
Kinerja  perekonomian  masing-masing kabupaten/kota sepanjang 2001-2011 yang ditunjukkan  oleh  laju  pertumbuhan  PDRB, diperlihatkan pada Gambar 2. Dari data diketahui bahwa  berturut-turut  kota  Surakarta,  kabupaten Karangayar, kota Tegal, Kabupaten Cilacap, kota Semarang, kabupaten Tegal, kabupaten Sragen
dan  kabupaten  Brebes,  memiliki  pertumbuhan rata-rata  tahunan  tertinggi  sepanjang  2001-2011 (di  atas  5  persen),  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  lainnya,  sedangkan  kabupaten Wonosobo merupakan kabaputen dengan pertumbuhan terkecil.
Tabel 2. Kontribusi Sektoral PDRB Jawa Tengah 2001  2012 (persen) LAPANGAN USAHA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rata- rata Pertanian 22,23 22,52 21,03 21,07 20,92 20,57 20,03 19,57 19,30 18,69 20,05 17,41 20,47 Pertambangan & Penggalian 1,00 1,04 1,00 0,98 1,02 1,11 1,12 1,10 1,11 1,12 1,24 1,12 1,07 Industri Pengolahan 31,28 31,84 32,01 32,40 32,23 31,98 31,97 32,94 32,51 32,83 37,09 32,73 32,53 Listrik, Gas & Air Minum 0,73 0,79 0,76 0,78 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,86 0,95 0,86 0,82 Bangunan & Konstruksi 4,66 4,97 5,35 5,49 5,57 5,61 5,69 5,74 5,83 5,89 6,63 5,96 5,54 Perdagangan, Restoran & Hotel 21,73 21,36 21,42 20,87 21,01 21,11 21,30 20,96 21,38 21,42 24,38 22,16 21,68 Pengangkutan & Komunikasi 4,69 4,77 4,82 4,79 4,89 4,95 5,06 5,11 5,20 5,24 6,03 5,45 5,04 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,72 3,68 3,60 3,55 3,54 3,58 3,62 3,70 3,79 3,76 4,25 3,89 3,73 Jasa-jasa 9,95 9,03 10,02 10,06 10,01 10,25 10,36 10,04 10,03 10,18 11,58 10,42 10,05
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah
Gambar 1. PDRB Jawa Tengah Berdasarkan Penggunaan 2001  2012 (persen) Sumber
: BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah Keterangan : *)angka sementara, **)angka sangat sementara -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2 0 0 1
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * * Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba
Konsumsi Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Perubahan Stok
Ekspor netto
Dari perkembangan kontribusi  PDRB (Gambar 3), dapat diketahui bahwa selama 2001- 2011 kabupaten/kota yang  memiliki  kontribusi tinggi  terhadap  PDRB  provinsi  Jawa  Tengah adalah  tidak  berubah  dari  tahun  ke  tahun.  Dari indikator  ini,  diketahui  bahwa  sepanjang  2001- 2011,  masalah  tingkat  ketimpangan  antar kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa  Tengah    adalah
nyata.  Kabupaten  Cilacap,  kota  Semarang,  dan kabupaten  Kudus  adalah  tiga  besar  kontributor terhadap  PDRB  provinsi  Jawa  Tengah.  Jika dibandingkan  dengan  kota  Salatiga,  sebagai kabupaten/kota  yang  memiliki  kontribusi  PDRB terkecil, ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa  Tengah  masih lebar.

## Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2001  2011 (persen)
Sumber: BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Tinjauan PDRB 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diolah
Gambar 3. Kontribusi Rata-Rata PDRB Kabupaten/Kota terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2001  2011 (persen)
Sumber: BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Tinjauan PDRB 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diolah
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 K ab . Ci la cap K ab . Ba n y u m as k ab . P u rb al in g g a K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ke b u m en K ab . P u rw o re jo K ab . W o n o so b o K ab . M a g el an g K ab . Bo y o la li K ab . Kl at en K ab . S u k o h ar jo K ab . W o n o g ir i K ab . Ka ra n g an y ar K ab . S ra g en K ab . G ro b o g an K ab . Bl o ra K ab . Re m b an g K ab . P at i K ab . Ku d u s K ab . Je p ar a K ab . De m ak K ab . S em ar an g K ab . T em an g g u n g
K ab . Ke n d al K ab . Ba ta n g
K ab . P ek al o n g an
K ab . P em al an g K ab . T eg al K ab . Br eb es K o ta M a g el an g
K o ta S u ra k ar ta
K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g
K o ta P ek al o n g an K o ta T eg al 0 2 4 6 8 10 12 14 K ab .C il acap K ab .B an y u m as k ab .P u rb al in g g a K ab .B an ja rn eg ar a K ab .Ke b u m en K ab .P u rw o re jo K ab .W o n o so b o K ab .M a g el an g K ab .B o y o la li K ab .Kl at en K ab .S u k o h ar jo K ab .W o n o g ir i K ab .Ka ra n g an y ar K ab .S ra g en K ab .G ro b o g an K ab .B lo ra K ab .R em b an g K ab .P at i K ab .Ku d u s K ab .Je p ar a K ab .De m ak K ab .S em ar an g K ab .T em an g g u n g K ab .Ke n d al K ab .B at an g K ab .P ek al o n g an K ab .P em al an g K ab .T eg al K ab .B re b es K o ta M a g el an g K o ta S u ra k ar ta K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g K o ta P ek al o n g an K o ta T eg al

## b. Pendapatan Regional Perkapita
Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  adalah pendapatan regional per kapita. Pada tahun 2012, pendapatan  regional  per  kapita  provinsi  Jawa Tengah  yang  diukur atas  dasar harga  konstan 2000 adalah 6.494,36 rupiah (BPS, 2012).
Berdasarkan
kabupaten/kota, semua kabupaten/kota mengalami peningkatan
pendapatan  regional  per  kapita  sepanjang  2001- 2011.  Kabupaten  Kudus, kota  Semarang  dan kabupaten Cilacap adalah kabupaten/kota yang
memiliki  tingkat  pendapatan  regional  perkapita rata-rata tertinggi  dibandingkan  kabupaten/kota lainnya  di  Jawa  Tengah  sepanjang  2001-2011 (Gambar 5). Ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat dari indikator  ini,  yaitu masih cukup  besarnya  gap antara kabupaten Kudus yang memiliki pendapatan regional per kapita tertinggi (rata-rata per  tahun sebesar 14.604.491  rupiah) dengan kabupaten  Kebumen  yang  memiliki  pendapatan regional  per  kapita  terendah (sebesar 2.169.677 rupiah).

## Gambar 4. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000, Angka Rata-Rata Tahun 2001  2011 (rupiah)
Sumber: BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Tinjauan PDRB 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diolah
c. Tipologi Daerah
Kedua indikator yaitu pertumbuhan PDRB  dan  PDRB  perkapita  dapat  digunakan untuk  mengetahui  gambaran  tentang  pola  dan struktur  pertumbuhan  ekonomi  masing-masing daerah, dengan alat  analisis Klassen  typology (tipologi  Klassen). Melalui  analisis  ini  diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi  yang  berbeda,  yaitu: (1) daerah  cepat- maju  dan  cepat-tumbuh, daerah  yang  memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita  yang  lebih  tinggi (high  growth  and  high income) dibanding  rata-rata  Provinsi Jawa Tengah; (2) daerah  maju  tapi  tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi  tingkat  pertumbuhan  ekonominya  lebih rendah (high  income  but  low  growth) dibanding
rata-rata  Provinsi Jawa  Tengah;  (3) daerah berkembang  cepat, daerah  yang  memiliki  tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita  lebih  rendah (high  growth  but  income) dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah; dan (4) daerah  relatif  tertinggal, daerah  yang  memiliki tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapat  per kapita  yang  lebih  rendah (low  growth  and  low income) dibanding  rata-rata  Provinsi Jawa Tengah (Kuncoro, 2013). Gambar 4 memperlihatkan hasil tipologi daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggunakan Tipologi
Klassen, dengan pengelompokan  berdasarkan  4  karakteristik tersebut. PDRB  perkapita  dan  laju  pertumbuhan PDRB menggunakan data rata-rata 2001-2011.
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 K ab . Ci la cap K ab . Ba n y u m as k ab . P u rb al in g g a K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ke b u m en K ab . P u rw o re jo K ab . W o n o so b o K ab . M a g el an g K ab . Bo y o la li K ab . Kl at en K ab . S u k o h ar jo K ab . W o n o g ir i K ab . Ka ra n g an y ar K ab . S ra g en K ab . G ro b o g an K ab . Bl o ra K ab . Re m b an g K ab . P at i K ab . Ku d u s K ab . Je p ar a K ab . De m ak K ab . S em ar an g K ab . T em an g g u n g
K ab . Ke n d al K ab . Ba ta n g
K ab . P ek al o n g an
K ab . P em al an g K ab . T eg al K ab . Br eb es K o ta M a g el an g
K o ta S u ra k ar ta
K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g K o ta P ek al o n g an K o ta T eg al
Dengan
menggunakan
pendapatan
regional  perkapita  dan  pertumbuhan  ekonomi pada  tahun  2011,  daerah  yang  termasuk  daerah relatif  tertinggal  adalah  kabupaten  Wonosobo, kabupaten
Magelang,
kabupaten
Klaten, kabupaten Wonogiri, kabupaten Grobogan,
kabupaten Blora, kabupaten Rembang, kabupaten
Demak,  kabupaten  Temanggung,  kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, dan kabupaten Tegal.  Dari  hasil  tersebut  dapat  diketahui  bahwa dalam era otonomi ini masih cukup banyak terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah.

## Gambar 5. Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2001-2011
PDRB per kapita (y) Laju pertumbuhan (n) yi > y yi< y ni > n Kab. Cilacap Karanganyar Kab. Sukoharjo Kudus Kota Magelang Kab. Semarang Kota Surakarta Kendal Kota Semarang Kota Salatiga Kota Tegal Kota Pekalongan ni < n Kab. Banyumas Kebumen Purbalingga Wonosobo Banjarnegara Klaten Purworejo Rembang Kab. Magelang Demak Boyolali Temanggung Wonogiri Batang Sragen Kab. Pekalongan Grobogan Blora Pati Jepara Pemalang Kab. Tegal
Brebes d. Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota dengan Indeks Williamson
Dari  data  kontribusi  PDRB,  pada  era otonomi daerah ini tampak struktur perekonomian Jawa  Tengah  secara  spasial  masih  didominasi oleh  beberapa  kabupaten/kota  saja. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan kapasitas pembangunan  antar  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah. Begitu juga dengan indikator pendapatan regional  perkapita,  terlihat  bahwa  tingkat kemakmuran antar daerah masih timpang.
Indikator  lain  yang  menggunakan  tingkat pendapatan  perkapita dan  jumlah  penduduk  per kabupaten/kota sebagai variabel, dapat mengukur ketimpangan  pada  suatu  daerah pada  level provinsi, yaitu Indeks Williamson (IW)
(formulasi indeks ini dapat dilihat pada Kuncoro, 2013). Angka  IW  berkisar  antara 0  1,  di  mana semakin  mendekati  nol  artinya  wilayah  provinsi tersebut  merata,  dan  bila  mendekati  satu  maka semakin timpang suatu wilayah.
Perkembangan  IW  provinsi  Jawa  Tengah dapat  dilihat  pada  Gambar 7. Sepanjang  2000- 2011,  IW  Jawa  Tengah  terus  mengalami penurunan, yang  menunjukkan  bahwa  selama otonomi  daerah,  ketimpangan  semakin  menurun di  Jawa  Tengah.  Namun  demikian,  IW  tersebut masih  di  atas  0,5.  Hal  ini merepresentasikan bahwa  tingkat  ketimpangan  antar  kabupaten/kota di  Jawa  Tengah masih  relatif  tinggi  selama 2001  2011.
Daerah cepat  maju dan cepat tumbuh Daerah relatif tertinggal Daerah berkembang cepat Daerah maju tertekan
Gambar 6.  Indeks Williamson Jawa Tengah 2001  2011

## e. Tingkat Inflasi
Salah  satu  variabel yang  penting  sebagai indikator  baik  buruknya  kinerja  perekonomian daerah  adalah  inflasi.  Inflasi adalah  suatu  proses meningkatnya  harga-harga  secara  umum  dan terus-menerus,  yang  berkaitan  berbagai  faktor seperti perubahan konsumsi masyarakat, berlebihnya  likuiditas  di  pasar  yang  memicu konsumsi  atau  bahkan  spekulasi,  hingga  proses distribusi  barang.  Inflasi tidak  selalu  berdampak buruk  bagi  perekonomian.  Inflasi ringan dapat berpengaruh positif, mendorong  perekonomian lebih  baik,  yaitu  meningkatkan  pendapatan nasional  dan  membuat  orang  bergairah  untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.
Gambar 8 memperlihatkan perkembangan inflasi  di  4  kota  utama  (basis  survey  inflasi  oleh BPS) di Jawa Tengah.  Inflasi pada keempat kota sejak  2009  berada  di  bawah  angka  7,5  persen. Tingkat inflasi yang tinggi pada 2005 dan 2008 di semua  kota  terutama  disebabkan  oleh  kenaikan
harga  BBM  pada  2005  dan  kembali  dinaikkan pada 2008.

## f. Investasi  dan Incremental  Output  Ratio (ICOR)
Investasi  adalah  variabel penting  yang menentukan  pertumbuhan  ekonomi.  Penambahan investasi  akan  meningkatkan  kapasitas  produski melalui  penambahan  stok  modal.  Peningkatan kapasitas produksi akan mendorong meningkatnya  aktivitas  ekonomi  yang  kemudian diharapkan  dapat  menciptakan  pertumbuhan ekonomi. Investasi  juga  memiliki  peran  penting dalam  penciptaan  kesempatan  kerja.  Semakin tinggi investasi akan  mendorong  penciptaan kesempatan  kerja yang semakin  tinggi pula.  Hal ini  karena  permintaan  tenaga  kerja  merupakan akibat  turunan  dari  meningkatnya  kapasitas produksi sebagai akibat adanya investasi.

## Gambar 7. Inflasi Tahunan Pada 4 Kota Di Jawa Tengah 2003-2012 (persen)
0,751 0,771 0,743 0,760 0,773 0,749
0,734 0,736
0,724 0,696 0,6965 0,640 0,660 0,680 0,700 0,720 0,740 0,760 0,780 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 5 10 15 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Purwokerto Surakarta Semarang Tegal
ICOR menunjukkan besarnya
penambahan  kapital  (investasi)  yang  diperlukan untuk  menciptakan  tambahan  satu  unit  output (PDRB). Semakin kecil nilai ICOR dalam sebuah perekonomian, maka semakin
efisien
perekonomian tersebut (semakin kecil input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output).
Gambar 9 memperlihatkan  pertumbuhan investasi  (yaitu  komponen  pembentukan  modal tetap  bruto  dan  perubahan  stok  pada  PDRB) provinsi Jawa Tengah sepanjang 2001  2012, dan Gambar 10 memperlihatkan  angka  ICOR  Jawa Tengah untuk periode yang sama.

## Gambar 8. Pertumbuhan Nilai Investasi Provinsi Jawa Tengah 2001  2012 (persen)
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah
Catatan : *)angka sementara, **)angka sangat sementara

## Gambar 9. Perkembangan ICOR Provinsi Jawa Tengah 2001  2012
Dari  Gambar 9 dan 10 terlihat  bahwa pertumbuhan investasi berfluktuasi selama 2001  2012  dan  angka  ICOR  Jawa  Tengah  juga mengalami  naik  dan  turun.  Sejak  tahun  2010, angka  ICOR  Jawa  Tengah  tampak menurun  dan masih cukup kecil, yaitu sekitar 3.

## g. Penduduk, Ketenagakerjaan, Pengangguran
Secara  keseluruhan  jumlah  penduduk Jawa  Tengah  mengalami  kenaikan  sebesar  6,5
persen  dari  jumlah  pada  tahun  2001sebesar  25,4 juta menjadi 27,04 juta pada  tahun 2006. Jumlah penduduk  tersebut  menurun  pada  2011  menjadi 23,9 juta  (-11,6  persen dari  2006).  Jumlah penduduk  terbesar  adalah  Kabupaten  Brebes (yaitu  5,28  persen  dari  keseluruhan  penduduk Jawa  Tengah),  Kota  Semarang  (4,98  persen)  dan Kabupaten  Cilacap  (4,97  persen).  Jumlah penduduk dengan jumlah paling sedikit bertempat tinggal  Kota  Magelang  (0,38  persen),  Kota
-40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012**
Salatiga  (0,55  persen)  dan  Kota  Tegal  (0,74 persen).

## Gambar 10. Jumlah Penduduk Jawa Tengah 2001, 2006, dan 2011 (orang)
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah
Jumlah  penduduk  bekerja  di  Jawa  Tengah  pada tahun 2001 sebesar 15,06 juta menjadi 15,21 juta pada  tahun 2006 (meningkat sebesar 0,95 persen dalam  kurun  waktu  tersebut),  lalu  meningkat menjadi  15,92  juta pada  tahun  2011 (tumbuh sebesar 4,63  persen dalam  periode  2006-2011). Proporsi Jumlah penduduk bekerja terhadap total penduduk  bekerja  di  Jawa  Tengah  terbanyak adalah Kabupaten Brebes (5,15 persen), Kabupaten  Cilacap  (4,57  persen)  dan  Kabupaten Banyumas (4,44 persen). Adapun proporsi jumlah penduduk  bekerja  terhadap  total  penduduk masing-masing  Kabupaten  Kota,  terbesar  adalah Kabupaten Wonosobo (66,86 persen), Kabupaten Boyolali (66,5 persen) dan Kabupaten Temanggung (66,32 persen). Komposisi jumlah penduduk Jawa Tengah,  sebagian  besar,  merupakan  penduduk perdesaan.  Hal  ini  terlihat  dari  angka  urban  ratio
rata-rata  sebesar  43  persen.  Angka  urban  ratio merupakan  rasio  antara  jumlah  penduduk  yang tinggal  di  perkotaan  dan  jumlah  penduduk keseluruhan.  Angka  urban  ratio  tersebut  juga berarti bahwa rata-rata 57 persen penduduk Jawa Tengah tinggal di perdesaan. Apabila dilihat dari tahun  2001  sampai  dengan  2011,  angka  urban ratio  mengalami  kenaikan,  pada  tahun  2001 sebesar  41  persen  dan  pada  2011 menjadi  43 persen.  Hal  ini  menunjukkan  terjadi  peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Kabupaten dengan  tingkat  urban  ratio  terkecil  adalah Kabupaten  Grobogan  (15,25  persen),  Kabupaten Wonogiri (18,41 persen) dan Kabupaten Wonosobo (19,40 persen). Sedangkan
kabupaten/kota dengan urban ratio terbesar ada di Kota  Magelang,  Kota  Surakarta  dan  Kota  Tegal, yaitu dengan angka urban ratio 100 persen.
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 K a b . C ila ca p K a b . B a n yu m a s ka b . P u rb a lin g g a K a b . B a n ja rn e g ar a K a b . K e b u m e n K a b . P u rw o re jo K a b . W o n o so b o K a b . M a g e la n g K a b . B o yo la li K a b . K la te n K a b . S u ko h a rjo K a b . W o n o g iri K a b . K a ra n g a n ya r K a b . S ra g e n K a b . G ro b o g a n K a b . B lo ra K a b . R e m b a n g K a b . P a ti K a b . K u d u s K a b . J e p a ra K a b . D e m a k K a b . S e m a ra n g K a b . T e m a n g g un g K a b . K e n d a l K a b . B a ta n g K a b . P e ka lo n g a n K a b . P e m a la n g K a b . T e g a l K a b . B re b e s K o ta M a g e la n g K o ta S u ra ka rt a K o ta S a la tig a K o ta S e m a ra n g K o ta P e ka lo n g a n K o ta T e g a l 2001 2006 2011

## Gambar 11. Urban Ratio Penduduk Jawa Tengah 2001, 2006, dan 2011 (persen)
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah

## Gambar 12. Jumlah Penduduk Bekerja Jawa Tengah 2001, 2006, dan 2011 (orang)
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah
Angka  pengangguran  di  Jawa  Tengah yang  diproksi  dari  jumlah  penduduk  mencari kerja  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2001, jumlah  penduduk  yang  mencari  pekerjaan sebanyak 0,57 juta orang meningkat menjadi 1,19 juta  pada  tahun  2006  dan  mengalami  penurunan pada tahun 2011 menjadi 1,01 juta orang. Jumlah pengangguran terbanyak berada di Kabupaten
Brebes  (7,23  persen),  Kabupaten  Cilacap  (6,04 persen)  dan  Kota  Semarang  (6,01  persen). Sedangkan  rasio  terhadap  jumlah  penduduk masing-masing
kabupaten/kota, jumlah pengangguran  terbanyak  adalah  Kota  Salatiga (6,08 persen), Kota Magelang (4,98 persen)  dan Kabupaten Brebes (4,93 persen).
- 20 40 60 80 100 120 K a b . C il ac a p K a b . B a n y u m a s k a b . P u rb a li n g g a K a b . B a n ja rn eg a ra K a b . K eb u m en K a b . P u rw or ej o
K a b . W o n o so b o K a b . M a g el an g K a b . B oy o la li K a b . K la te n K a b . S u k o h a rj o K a b . W o n o g ir i K a b . K a ra n g a n y a r K a b . S ra g en K a b . G ro b o g a n K a b . B lo ra K a b . R emb a n g K a b . P a ti K a b . K u d u s K a b . Je p a ra K a b . D ema k K a b . S ema ra n g K a b . T ema n g g u n g K a b . K en d a l K a b . B a ta n g K a b . P ek a lo n g a n K a b . P ema la n g K a b . T eg a l K a b . B re b es K ot a M a g el an g K ot a S u ra k a rt a K ot a S a la ti g a K ot a S ema ra n g K ot a P ek a lo n g a n K ot a T eg a l Ja w a T en g a h 2001 2006 2011 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 K a b . C il ac a p K a b . B a n y u m a s k a b . P u rb a li n g g a K a b . B a n ja rn eg a ra K a b . K eb u m en K a b . P u rw or ej o K a b . W o n o so b o K a b . M a g el an g K a b . B oy o la li K a b . K la te n K a b . S u k o h a rj o K a b . W o n o g ir i K a b . K a ra n g a n y a r K a b . S ra g en K a b . G ro b o g a n K a b . B lo ra K a b . R emb a n g K a b . P a ti K a b . K u d u s K a b . Je p a ra K a b . D ema k K a b . S ema ra n g K a b . T ema n g g u n g K a b . K en d a l K a b . B a ta n g K a b . P ek a lo n g a n K a b . P ema la n g K a b . T eg a l K a b . B re b es K ot a M a g el an g K ot a S u ra k a rt a K ot a S a la ti g a K ot a S ema ra n g K ot a P ek a lo n g a n K ot a T eg a l 2001 2006 2011

## Gambar 13. Jumlah Pengangguran  Jawa Tengah 2001, 2006, dan 2011 (orang)
Sumber : BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka. Diolah

## Gambar 14. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah 2002, 2006 dan 2011

## Sumber: BPS. Beberapa terbitan. Jawa Tengah dalam Angka
Indeks  pembangunan  manusia  Provinsi  Jawa Tengah  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun 2002,  angka  IPM  Provinsi Jawa  Tengah  66,32 meningkat  menjadi  72,94  pada  tahun  2011. Angka  IPM  per  kabupaten  menunjukkan perkembangan  dan  variasi  yang  berbeda  di setiap  kabupaten/kota.  Pada  tahun  2002, kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten  Brebes  dengan  nilai  IPM  sebesar 61.30.  Sedangkan  kabupaten/kota    dengan  nilai IPM  tertinggi  adalah  Kota  Semarang,  yakni 73,60.
Pada  tahun  2006,  Kabupaten  Brebes masih menjadi daerah dengan nilai IPM terendah, yakni  65,90.  Sedangkan  daerah  dengan  IPM tertinggi  adalah  Kota  Surakarta  sebesar 76,58. Pada  tahun  2011,  komposisi  kabupaten  dengan IPM  terendah  dan  tertinggi  sama  dengan  kondisi pada  tahun  2006.  Pada  tahun  2011,  nilai  indeks pembangunan manusia Kabupaten Brebes sebesar 68,61 dan IPM Kota Surakarta sebesar 78,18.
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 K a b . C il ac a p K a b . B a n y u m a s k a b . P u rb a li n g g a K a b . B a n ja rn eg a ra K a b . K eb u m en K a b . P u rw or ej o K a b . W o n o so b o K a b . M a g el an g K a b . B oy o la li K a b . K la te n K a b . S u k o h a rj o K a b . W o n o g ir i K a b . K a ra n g a n y a r K a b . S ra g en K a b . G ro b o g a n K a b . B lo ra K a b . R emb a n g K a b . P a ti K a b . K u d u s K a b . Je p a ra K a b . D ema k K a b . S ema ra n g K a b . T ema n g g u n g K a b . K en d a l K a b . B a ta n g K a b . P ek a lo n g a n K a b . P ema la n g K a b . T eg a l K a b . B re b es K ot a M a g el an g K ot a S u ra k a rt a K ot a S a la ti g a K ot a S ema ra n g K ot a P ek a lo n g a n K ot a T eg a l 2001 2006 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 K a b . C il ac a p K a b . B a n y u m a s k a b . P u rb a li n g g a K a b . B a n ja rn eg a ra
K a b . K eb u m en
K a b . P u rw or ej o
K a b . W o n o so b o
K a b . M a g el an g
K a b . B oy o la li
K a b . K la te n
K a b . S u k o h a rj o
K a b . W o n o g ir i K a b . K a ra n g a n y a r K a b . S ra g en
K a b . G ro b o g a n K a b . B lo ra
K a b . R emb a n g K a b . P a ti
K a b . K u d u s K a b . Je p a ra
K a b . D ema k
K a b . S ema ra n g K a b . T ema n g g u n g K a b . K en d a l K a b . B a ta n g K a b . P ek a lo n g a n K a b . P ema la n g K a b . T eg a l K a b . B re b es K ot a M a g el an g K ot a S u ra k a rt a K ot a S a la ti g a K ot a S ema ra n g K ot a P ek a lo n g a n K ot a T eg a l Ja w a T en g a h 2002 2006 2011
1. Kemiskinan dan Ketimpangan
Pendapatan (Income Inequality)
a. Kemiskinan
Secara  keseluruhan,  jumlah  penduduk miskin  di  Jawa  Tengah  mengalami  penurunan dari  tahun  penurunan  dari  tahun  2006 – 2012. Pada  tahun  2002  jumlah  penduduk  miskin  di Jawa Tengah sebesar 23,06 juta atau sebesar 7,31 persen  dari  total  penduduk  Jawa  Tengah.  Pada tahun  2012,  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa tegah  telah  menurun  menjadi  14,86  juta  atau
sebesar  4,86  persen  dari  jumlah  penduduk  di Jawa Tengah.
Angka  kemiskinan  di  kabupaten/kota  di Jawa  Tengah  juga  menunjukkan  perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2002, kabupaten/  kota  dengan  tingkat  kemiskinan terendah  adalah  Kota  Semarang  (7,1  persen), Kota  Pekalongan  (9,9  persen)  dan  Kabupaten Jepara  (10,56  persen).  Namun  pada  tahun  2011 terjadi  perubahan,  yaitu  kabupaten/kota  dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Semarang  (5,68  persen),  Kota  Salatiga  (7,8 persen) dan Kabupaten Kudus (9,45 persen).

## Gambar 15. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (persen)
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, beberapa edisi, diolah
Demikian pula dengan
data kabupaten/kota  dengan  tingkat  jumlah  penduduk miskin  terbesar  mengalami  perubahan.  Pada tahun  2002, dengan  jumlah  penduduk  miskin terbanyak  adalah  Kabupaten  Wonogiri  (33,75 persen),  Kabupaten  Rembang  (33,38  persen)  dan Kabupaten  Brebes  (33,36  persen).  Pada  tahun 2011 adalah Kabupaten Wonogiri (24,21 persen), Kabupaten Rembang (23,71 persen), dan
Kabupaten Kebumen (24,06 persen)
Secara  keseluruhan  terjadi  penurunan angka  kemiskinan  di  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah  dengan  tingkat  penurunan  rata-rata sebesar -5,89  persen  pada  tahun  2002  ke  tahun 2006 dan pada tahun 2006 ke tahun 2011 rata-rata kabupaten/  kota  mengalami  penurunan -21,83 persen
b. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini
Indeks Gini  atau  koefisien  Gini  adalah salah satu ukuran umum untuk
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan  seberapa  merata  pendapatan  dan kekayaan  didistribusikan  di  antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata  yaitu setiap  orang  memiliki  jumlah penghasilanatau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna.
Gambar 17 memperlihatkan  indeks  Gini pada  masing-masing  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah  2001-2011.  Terlihat  bahwa  sepanjang 2001-2011, indeks Gini di semua kabupaten kota tidak ada yang mencapai 0.5. Artinya pemerataan pendapatan  di  semua  kabupaten/kota  cukup merata.  Sayangnya,  indeks  Gini  tesebut  semakin
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 K a b . C il ac a p K a b . B a n y u m a s k a b . P u rb a li n g g a K a b . B a n ja rn eg a ra K a b . K eb u m en K a b . P u rw or ej o K a b . W o n o so b o K a b . M a g el an g K a b . B oy o la li K a b . K la te n K a b . S u k o h a rj o K a b . W o n o g ir i K a b . K a ra n g a n y a r K a b . S ra g en K a b . G ro b o g a n K a b . B lo ra K a b . R emb a n g K a b . P a ti K a b . K u d u s K a b . Je p a ra K a b . D ema k K a b . S ema ra n g K a b . T ema n g g u n g K a b . K en d a l K a b . B a ta n g K a b . P ek a lo n g a n K a b . P ema la n g K a b . T eg a l K a b . B re b es K ot a M a g el an g K ot a S u ra k a rt a K ot a S a la ti g a K ot a S ema ra n g K ot a P ek a lo n g a n K ot a T eg a l Ja w a T en g a h 2002 2006 2011
meningkat  sejak  dimulainya  era  otonomi  daerah hingga saat ini di sebagian besar kabupaten/kota.
Hal tersebut menunjukkan kecenderungan semakin tidak meratanya distribribusi pendapatan di  sebagian  kabupaten/kota  tersebut  di  sepanjang 2001  2011.  Beberapa  kabupaten/kota yang memiliki  indeks  Gini  menurun  di  2011 dibandingkan  2001  adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

## 2. Perkembangan dan  Kinerja  Fiskal  Jawa Tengah Dan Kabupaten/Kota
Pengukuran kinerja yang bersifat financial biasanya  dilakukan  untuk  memenuhi  3  tujuan, yaitu  (1)  memperbaiki  kinerja  pemerintah;  (2) membantu  mengalokasikan  sumberdaya  yang tepat;  dan  (3)  mewujudkan  pertanggungjawaban publik  (Mardiasmo,  2002).  Untuk  mengukur kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (Halim, 2007).

## Gambar 16. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2001-2011
Sumber: BPS Jawa Tengah. Beberapa terbitan. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2000 sd 2011.
Rasio-rasio tersebut, yang akan dibahas di paper  ini,  di  antaranya  adalah  (1):  rasio kemandirian,  yaitu rasio realisasi pendapatan asli daerah  (PAD)  dan  dana  bagi  hasil  terhadap realisasi total pendapatan; (2) rasio belanja modal terhadap  total  belanja,  realisasi  belanja  modal terhadap  realisasi  total  belanja;  (3)  rasio  belanja pegawai  terhadap  total  belanja,  yaitu  realisasi belanja  pegawai  terhadap  realisasi  total  belanja; dan  (5)  surplus/defisit  yaitu  realisasi  total pendapatan dikurangi realisasi total belanja.

## a. Analisis Kemandirian Daerah
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  daerah, menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  semakin mandiri  dan  tidak  tergantung  kepada  bantuan eksternal  (pemerintah  pusat  atau  provinsi. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian menunjukkan
semakin  tingginya  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah  melalui  pajak  dan  retribusi daerah.
Berdasarkan  rasio  kemandirian  daerah sebagaimana  ditunjukkan  pada  Gambar 18, perkembangan  rasio  kemandirian  daerah  tidak banyak  berubah  secara  umum  di  seluruh kabupaten/kota  pada  tahun  2007-2011.  Beberapa kabupaten/kota  memiliki  rasio  kemandirian  di atas  20  persen  pada  2011,  yaitu  kota  Semarang, kota Surakarta, kota Tegal dan Kabupaten Kudus. Sedangkan
beberapa daerah, memiliki kemandirian  kurang  dari 10 persen,  yaitu Kabupaten Kebumen  dan Kabupaten Klaten. Artinya, kedua kabupaten ini masih tinggi tingkat ketergantungannya  dari  dana  transfer  dari pemerintahan  pada  level  di  atasnya.  Tidak  ada
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 K ab . Ci la cap K ab . Ba n y u m as k ab . P u rb al in g g a K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ke b u m en K ab . P u rw o re jo K ab . W o n o so b o K ab . M a g el an g K ab . Bo y o la li K ab . Kl at en K ab . S u k o h ar jo K ab . W o n o g ir i K ab . Ka ra n g an y ar K ab . S ra g en K ab . G ro b o g an K ab . Bl o ra K ab . Re m b an g K ab . P at i K ab . Ku d u s K ab . Je p ar a K ab . De m ak K ab . S em ar an g K ab . T em an g g u n g
K ab . Ke n d al K ab . Ba ta n g
K ab . P ek al o n g an
K ab . P em al an g K ab . T eg al K ab . Br eb es K o ta M a g el an g
K o ta S u ra k ar ta
K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g K o ta P ek al o n g an K o ta T eg al 2001 2006 2011
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki rasio kemandirian di atas 30 persen.

## Gambar 17. Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2007-2011(persen)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Keuangan Daerah. www.djpk.depkeu.go.id. Diolah
Keterangan: Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data dana bagi hasil pada tahun 2007

## b. Analisis Rasio Belanja Modal
Rasio  ini  mengukur  seberapa  besar pemerintah  daerah mengalokasikan  porsi  dari total  belanjanya  untuk  belanja  modal. Belanja modal sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang dapat
memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Logikanya  adalah  semakin  besar belanja  ini  semakin  banyak  infrastruktur  yang dibangun  oleh  pemerintah  daerah,  pertumbuhan semakin  tinggi  dan  kesejahteraan  semakin meningkat.

## Gambar 18. Rasio Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2011(persen)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Keuangan Daerah. www.djpk.depkeu.go.id. Diolah
Pada  tahun  2011,  dapat  dilihat  bahwa  belanja modal yang dikeluarkan masing-masing kabupaten/kota tidak melebihi 25 persen dari total belanjanya. Beberapa kabupaten yang memiliki
rasio belanja modal terhadap total belanja di atas 20  persen,  hanya  Kabupaten  Demak  dan Kabupaten Rembang (Gambar 19).
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 P ro v . Ja w a T en g ah K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ba n y u m as K ab . Ba ta n g K ab . Bl o ra K ab . Bo y o la li K ab . Br eb es K ab . Ci la cap K ab . De m ak K ab . G ro b o g an K ab . Je p ar a K ab . Ka ra n g an y ar K ab . Ke b u m en K ab . Ke n d al K ab . Kl at en K ab . Ku d u s K ab . M a g el an g K ab . P at i K ab . P ek al o n g an K ab . P em al an g K ab . P u rb al in g g a* K ab . P u rw o re jo K ab . Re m b an g K ab . S em ar an g K ab . S ra g en K ab . S u k o h ar jo K ab . T eg al K ab . T em an g g u n g
K ab . W o n o g ir i K ab . W o n o so b o
K o ta M a g el an g K o ta P ek al o n g an
K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g K o ta S u ra k ar ta
K o ta T eg al 2007 2011
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 P ro v . Ja w a T en g ah K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ba n y u m as K ab . Ba ta n g K ab . Bl o ra K ab . Bo y o la li K ab . Br eb es K ab . Ci la cap K ab . De m ak K ab . G ro b o g an K ab . Je p ar a K ab . Ka ra n g an y ar K ab . Ke b u m en K ab . Ke n d al K ab . Kl at en K ab . Ku d u s K ab . M a g el an g K ab . P at i K ab . P ek al o n g an K ab . P em al an g K ab . P u rb al in g g a K ab . P u rw o re jo K ab . Re m b an g K ab . S em ar an g K ab . S ra g en K ab . S u k o h ar jo K ab . T eg al K ab . T em an g g u n g K ab . W o n o g ir i K ab . W o n o so b o K o ta M a g el an g K o ta P ek al o n g an K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g K o ta S u ra k ar ta K o ta T eg al
c. Analisis Pengeluaran untuk Belanja Pegawai
Rasio  ini  mengukur  seberapa  besar pemerintah kabupaten/kota
membelanjakan dananya  untuk  keperluan  pegawai.  Dari  Gambar 20 diketahui  bahwa  pada  tahun  2011,  semua
kabupaten  kota  membelanjakan  dananya  untuk pegawai  lebih  dari  50  persen  total  belanja. Beberapa kabupaten/kota bahkan membelanjakan di  atas  70  persen  total  belanjanya  untuk  belanja pegawai.

## Gambar 19. Rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2011 (persen)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Keuangan Daerah. www.djpk.depkeu.go.id. Diolah
d. Analisis Surplus/Defisit
Dari  hasil estimasi,  diketahui  bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami surplus,  yang  artinya  bahwa  sebagian  besar kabupaten/kota ini memiliki kemampuan menutup  seluruh  belanjanya  dengan  pendapatan yang  ada (Gambar  21).  Namun,  di  sisi  lain, surplus dapat juga berarti sebagian kabupaten/kota  sedang  mengambil  kebijakan kontraksi  dan  bukan  ekspansif.  Artinya  daerah melakukan  penghematan  anggaran.  Atau  jika diketahui  data  penyerapan  anggaran  kurang  dari 100  persen,  dapat  juga  berarti  bahwa  surplus
terjadi  karena  kurang  optimalnya  penyerapan anggaran.
Daerah  yang  perlu  diwaspadai  adalah daerah yang mempunyai defisit yang besar, tetapi belanja modalnya kecil.
Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah
tersebut membelanjakan  utang  untuk  menutup  defisitnya kepada belanja pegawai atau belanja barang yang dapat  menimbulkan  risiko  kebangkrutan  pada daerah  tersebut,  jika  suatu  saat  tidak  sanggup membayar utang-utangnya.
Gambar 21. Surplus/defisit kabupaten/kota di Jawa Tengah 2011 (juta rupiah)
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 P ro v . Ja w a T en g ah K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ba n y u m as K ab . Ba ta n g K ab . Bl o ra K ab . Bo y o la li K ab . Br eb es K ab . Ci la cap K ab . De m ak K ab . G ro b o g an K ab . Je p ar a K ab . Ka ra n g an y ar K ab . Ke b u m en K ab . Ke n d al K ab . Kl at en K ab . Ku d u s K ab . M a g el an g K ab . P at i K ab . P ek al o n g an K ab . P em al an g K ab . P u rb al in g g a K ab . P u rw o re jo K ab . Re m b an g K ab . S em ar an g K ab . S ra g en K ab . S u k o h ar jo K ab . T eg al K ab . T em an g g u n g
K ab . W o n o g ir i K ab . W o n o so b o
K o ta M a g el an g
K o ta P ek al o n g an
K o ta S al at ig a K o ta S em ar an g
K o ta S u ra k ar ta K o ta T eg al
(200.000,00)
(150.000,00) (100.000,00) (50.000,00) - 50.000,00 100.000,00 150.000,00
P ro v . Ja w a T en g ah K ab . Ba ta n g K ab . Bl o ra K ab . Bo y o la li K ab . Br eb es K ab . De m ak K ab . G ro b o g an K ab . Je p ar a K ab . Ka ra n g an y ar K ab . Ke b u m en K ab . Ke n d al K ab . Kl at en K ab . Ku d u s K ab . M a g el an g K ab . P at i K ab . P ek al o n g an K ab . P u rw o re jo K ab . Re m b an g K ab . S ra g en K ab . S u k o h ar jo K ab . T eg al K ab . W o n o g ir i K ab . W o n o so b o K o ta M a g el an g K o ta P ek al o n g an K o ta S al at ig a K o ta S u ra k ar ta K o ta T eg al K ab . Ba n ja rn eg ar a K ab . Ba n y u m as K ab . Ci la cap K ab . P em al an g K ab . P u rb al in g g a K ab . S em ar an g K ab . T em an g g u n g K o ta S em ar an g

## PENUTUP
Simpulan Beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan  dan  kontribusi  kabupaten/kota terhadap  PDRB dan  pendapatan, menujukkan bahwa  tingkat  ketimpangan  antar  kabupaten/kota di  provinsi  Jawa  Tengah  adalah  nyata. Hal  ini diperkuat  dengan  angka  Indeks  Williamson  yang masih  tinggi,  meskipun  angka  ini  terus  menurun di  sepanjang  2000-2011,  yang  menunjukkan bahwa  ketimpangan  antar  kabupaten/kota  di provinsi Jawa Tengah terus menurun.
Kabupaten  Cilacap,  kota  Semarang,  dan Kabupaten  Kudus  adalah  kontributor  terbesar terhadap  PDRB  provinsi  Jawa  Tengah Dari PDRB sepanjang  2001-2011, tidak  berubah  dari tahun  ke tahun. Selain itu, ketiga  kabupaten  ini juga  merupakan kabupaten/kota  yang  memiliki tingkat  pendapatan  regional  perkapita  rata-rata tertinggi  dibandingkan  kabupaten/kota  lainnya  di Jawa Tengah dalam periode
tersebut. Berdasarkan pengelompokan pada tipologi Klassen,  kota  Semarang  dan Kabupaten Cilacap termasuk  kelompok  daerah  cepat  maju  dan  cepat tumbuh.
Kinerja  perekonomian  secara  menyeluruh adalah  baik,  PDRB  tumbuh  di  atas  5  persen, tingkat  PDRB  perkapita 6,5  juta  rupiah, inflasi relatif  rendah  di  bawah  dua  digit, dengan ICOR yang  cukup  kecil,  yaitu  sekitar 3. Jumlah penduduk miskin terus menurun, Indeks Pembangunan  Manusia  meningkat,  meskipun indikator pengangguran menujukkan peningkatan dari 2001 sampai 2011. Kabupaten Brebes adalah kabupaten  yang  paling rendah  angka  IPM sekaligus  paling  tinggi  tingkat  penganggurannya dibanding  kabupaten/kota  lainnya  di  Jawa Tengah. Sementara  itu,  ketimpangan  pendapatan pada masing-masing kabupaten/kota dari tahun ke tahun  cukup  merata.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh angka  Indeks  Gini  di  bawah  0,5.  Namun sayangnya  angka  ini  cenderung  agak  meningkat dari  tahun  ke  tahun  selama  pelaksanaan  otonomi daerah, yang berarti adalah melebarnya distribusi pendapatan masyarakat.
Dari kinerja keuangan pemerintah, kabupaten/kota  se-Jawa  Tengah tidak  ada  yang memiliki  kemandirian  sampai  30  persen,  rasio
belanja  modal  pemerintah  juga  masih  di  bawah 25 persen, sementara belanja pegawai rata-rata di atas  50  persen,  bahkan  ada  yang  di  atas  70- persen.  Sebagian  besar  kabupaten/kota  mampu menutup  pengeluaran  dengan  pendapatannya, meskipun surplus  belum  tentu merupakan  hal yang baik,  karena dapat  diartikan daerah menerapkan kebijakan  kontraktif,  sementara pembangunan memerlukan anggaran yang tinggi.
Dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  dan lebih dari separuh tinggal di pedesaan, pembangunan  yang  berorientasi  pertanian  dan pedesaan termasuk sektor industri di desa, adalah strategi  pembangunan  yang  tepat  bagi  Jawa Tengah. Hal ini penting terutama untuk mencegah urbanisasi yang  terus  meningkat,  di  samping memeratakan  pembangunan,  fasilitas  pelayanan masyarakat,  sarana  dan  prasana  bagi  pedesaan, dan  menghapuskan  ketimpangan  pandapatan masyarakat. Investasi  swasta  harus  ditingkatkan lebih  tinggi  lagi,  di  samping dapat bermultiplier besar terhadap output perekonomian daerah, juga untuk  menyerap tenaga  kerja  dan  mengurangi pengangguran.
Peran  investasi  pemerintah daerah perlu terus  ditingkatkan,  baik peran pemerintah provinsi maupun pusat, dan tentu saja pemerintah kabupaten/kota  terutama  untuk pembangunan infstruktur,  dan dengan  fokus lebih besar di pedesaan.  Daerah yang  mempunyai  defisit  yang besar perlu  berhati-hati  jika  memiliki belanja modalnya  kecil, karena daerah  tersebut akan membelanjakan  utang  untuk  menutup  defisitnya kepada belanja pegawai atau belanja barang yang dapat  menimbulkan  risiko  kebangkrutan  pada daerah  tersebut,  jika  suatu  saat  tidak  sanggup membayar utang-utangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah,  R.  2013.    Poverty, economic growth and income inequality  in Central Java.
Thesis,  Universitas  Diponegoro,  tidak dipublikasikan
Brodjonegoro,  B.  P.  2013.  Risiko  fiskal  daerah,
menjaga kesehatan fiskal dan kesinambungan  pembangunan:  suatu overview.  Dalam Risiko  fiskal  daerah menjaga kesehatan
fiskal dan

## kesinambungan  pembangunan.  ed.  F.  R.
Saragih,  ix-xvii.  Solo:  Era  Adicitra Intermedia Brodjonegoro,  P.S.,  dan  S.  Asanuma.  2000. Regional autonomy and fiscal
decentralization in democratic Indonesia.
Hitotsubashi  Journal  of  Economics,  41 (2)  111-122 (dikutip  dari  Brodjonegoro,
2013, h.xii)
Oktavilia,  S.  2011.  Pengembangan  potensi ekonomi  lokal  daerah  tertinggal  sebagai upaya  mengatasi  disparitas  pendapatan antar  daerah  di  provinsi  Jawa  Tengah. Proceeding  SNaPP  2011  ISSN:  2089- 3590,    November  2011.  Bandung: Universitas Islam Bandung
Republik Indonesia.  2004. Penjelasan  atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
http://www.dikti.go.id/files/atur/UU32- 2004PemdaPenjelasan.pdf
Sacchi,  A.,  dan  S.  Salotti.  2011.  Income inequality, regional disparities, and fiscal decentralization in industrialized
countries. Workshop  on  Regional  and
Urban Economics: Inequality and Regional Growth and Cohesion. http://www.ub.edu/aqr/workshop2011/d ownloads/Sacchi-Salotti.pdf
Setiawan, H. 2013. Kinerja keuangan daerah pada era otonomi. Dalam Risiko fiskal daerah menjaga kesehatan fiskal
dan kesinambungan  pembangunan.  ed.  F.  R. Saragih,  292-335.  Solo:  Era  Adicitra Intermedia
Wibowo,  H.  2011.  Inequality  and  fiscal decentralization  in  Indonesia:  evidevce from  the  household  expenditure  data.
Unpublished  PhD  thesis.  Perth:  the University of Western Australia (dikutip dari  Bambang  P.S.  Brodjonegoro,  2013, h. xi).
Badan  Pusat  Statistik.  2000-2011. Pemerataan
Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
________.  2001-2012. Jawa  Tengah  dalam
Angka. Semarang: Badan  Pusat  Statistik
Jawa Tengah ________.  2000-2011. Tinjauan  PDRB  35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Semarang: Badan  Pusat  Statistik  Jawa
Tengah
________.  2002-2010. Data  dan  Informasi Kemiskinan  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  2002-2010. Semarang:  Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
________. 2011. Data dan Informasi Kemiskinan 2011, Buku  II  :  Kabupaten.  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  2012. Berita  Resmi Statistik  No.  39/07/33/Th.  VI,  2  Juli 2012. Semarang: Badan Pusat  Statistik Jawa Tengah
Badan Pusat Statistik.  2000-2011. Pemerataan
Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk  Jawa  Tengah. Semarang: Badan Pusat Statistik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Keuangan Daerah. www.djpk.
depkeu.go.id.
Bank Indonesia. Statistik  Ekonomi  Keuangan Daerah. www.bi.go.id