DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 12 Februari 2024, Revised: 30 Maret 2024, Publish: 3 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## INNOVATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi pada Penerapan Aplikasi dan Website
Gigades.id)
Febri Eka Sari 1 , Febri Yuliani 2 , Hasim As’ari 3
1 Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Email: febriekasari@gmail.com 2 Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Email: febri@lecturer.unri.ac.id 3 Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Email: hasimasari@lecturer.unri.ac.id
Corresponding Author: febriekasari17@gmail.com 1
Abstract: This  research  is  motivated  by  the  gap  in  technology,  information  and communication  between  villages  and  cities  which  causes  slow  governance  in  villages.  This condition is a challenge for villages to actively participate in the current era of digitalization. The  aim  of  village  innovation  is  to  encourage  village  development  of  higher  quality, effectiveness  and  efficiency  through  various  activities  in  village  government  administration that  are  more  innovative  and  sensitive  to  the  needs  of  village  communities.  This  effort  can encourage productivity and economic growth in rural communities in a sustainable manner to improve the socio-economic welfare of the community and village independence. However, in  the  development  of  village  innovation,  it  has  not  proceeded  according  to  the  plans  that have been set. This is because the community's digital awareness is still low, as well as the culture  and  organizational  arrangements  of  the  village  government  which  are  not  yet  fully ready to implement digitalization in the administration of village government.
This  research  aims  to  analyze  and  explain  innovative  governance  in  the  implementation  of village  government  in  Kuantan  Singingi  Regency,  as  well  as  identifying  obstacles  to implementing innovation in the form of the Gigades.id application and website. This research uses the Innovative Governance theory of Sangkala Tahun (2014) which explains that there are 6 criteria for best practices in an innovation, namely impact, partnership, sustainability, leadership and community empowerment, gender equality and social exclusion, innovation in the local context and transferability. This research uses an explanatory qualitative research method with a case study approach that uses data collection techniques through interviews, observation and documentation.
The results of this research show that the implementation of village government in Kuantan Singingi  Regency  has  made  a  breakthrough  in  the  form  of  innovative  governance  in  the implementation of village government in the form of innovation in the form of the Gigades.id application and website, but it has not been successfully implemented properly by the village government. Findings in the field show that the implementation of partnerships is still formed between  the  village  government  and  the  private  sector,  the  trilogy  of  good  governance  in
building partnerships has not been implemented well, even though the community has a big role in realizing the implementation of village government. Then the obstacles experienced by this  innovation  are  the  lack  of  socialization  carried  out  by  the  village  government  and  the private sector  to  village  communities, the low quality of  knowledge and innovation  skills  of village government officials, the inadequate quality of the internet network, and a community culture that is difficult to change.
Keyword: Innovative Governance, Government Administration, Applications, Websites.
Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi  oleh kondisi kesenjangan teknologi,  informasi dan komunikasi  antara  desa  dan  kota  yang  menyebabkan  lambatnya  penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi desa untuk berpartisipasi aktif  di  era  digitalisasi  saat  ini.  Tujuan  dari  inovasi  desa  adalah  untuk  mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  lebih  inovatif  dan  peka  terhadap  kebutuhan masyarakat  desa.  Upaya  ini  dapat  mendorong  produktifitas  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  pedesaan  secara  berkelanjutan  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  sosial- ekonomi  masyarakat  dan  kemandirian  desa.    Namun,  dalam  perkembanganya  inovasi  desa tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan hal ini terjadi karena kesadaran digital masyarakat yang masih rendah, serta budaya dan penataan organisasi pemerintah desa yang  belum  sepenuhnya  siap  untuk  menerapkan  digitalisasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengeksplanasi innovative governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi  kendala  pada  penerapan  inovasi  dalam  bentuk  aplikasi  dan website Gigades.id . Penelitian ini menggunakan teori Innovative Governance Sangkala Tahun (2014) yang menjelaskan ada 6 kriteria best practices dalam suatu inovasi, yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan,  kepemimpinan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  kesetaraan  gender  dan pengecualian  sosial,  inovasi  dalam  konteks  lokal  dan  dapat  ditransfer . Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan studi kasus  yang  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaran  pemerintah  desa  di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan terobosan berupa innovative governance dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berupa  inovasi  dalam  bentuk  aplikasi  dan website Gigades.id ,  namun  belum  berhasil  dilaksanakan  secara  baik  oleh  pemerintah  desa,  temuan dilapangan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kemitraan  masih  terbentuk  antara  pemerintah desa  dan privet  sector , trilogi  good  governance dalam  membangun  kemitraan  belum  di jalankan  dengan  baik,  padahal  masyarakat  memiliki  peran  besar  dalam  mewujudkan penyelenggraan  pemerintahan  desa.  Kemudian  kendala  yang  dialami  dari  inovasi  ini  adalah kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa dan  private  sector kepada masyarakat  desa,  rendahnya  kualitas  pengetahuan  dan  keterampilan  inovasi  aparat pemerintah  desa,  kualitas  jaringan  internet  yang  belum  memadai,  dan  budaya  masyarakat yang sulit diubah
Kata Kunci: Innovative Governance, Penyelenggaraan Pemerintahan, Aplikasi, Website

## PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  adalah  struktur  pemerintah  yang  paling  bawah  dalam  tata pemerintahan.  Pemerintah  desa  berperan  penting  dalam  penyelenggaraan  dan  tata  kelola
pemerintah  desa.  Tugas  utama  pemerintah  desa  yaitu  menciptakan  kehidupan  yang demokratis  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik  sehingga  dapat  mencapai  tujuan pemerintah  desa  dalam  mencapai  kesejahteraan,  berkeadilan,  rasa  aman  dan  tentram. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa dalam membangun  pemerintah  desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif  tak  terlepas  dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal.
Dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (pasal  24)  menjelaskan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan  asas,  yaitu  1)  kepastian  hukum,  2)  tertib penyelenggaraan  pemerintahan,  3)  tertib  kepentingan  umum,  4)  keterbukaan,  5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Efektivitas dan Efisien, 9) Kearifan Lokal,  10)  Keberagaman,  11)  Partisipatif.  Berdasarkan  asas  tata  kelola  pemerintahan  desa tersebut, maka dibutuhkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintah yang baik agar dapat mencapai  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat  desa,  mempercepat  peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan sehingga dapat menciptakan daya saing desa yang baik.
Sesuai  dengan  Visi,  Misi  dan  Tujuan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  95  Tahun  2018 tentang Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),  Visi  SPBE  adalah  "Terwujudnya sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  yang  terpadu  dan  menyeluruh  untuk  mencapai birokrasi  dan  pelayanan  publik  yang  berkinerja  tinggi".  Visi  tersebut  menjadi  acuan  dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan  birokrasi  pemerintah  yang  integratif,  dinamis,  transparan,  dan  inovatif,  serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
Teknologi informasi (internet) yang digunakan pemerintah akan sangat besar perannya, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa khususnya penyediaan layanan publik yang  akurat  dan  terpadu  baik  bagi  masyarakat  maupun  pemerintah  itu  sendiri.  Namun, kesenjangan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  antara  desa  dan  kota  menjadi  salah  satu faktor  yang  menyebabkan  lambatnya  penyelenggaraan  pemerintah  desa  pada  pembangunan desa (Alvaro dan Octavia, 2019:8). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi desa untuk berpartisipasi aktif di era digitalisasi saat ini.
Pemerintah  medorong  agar  inovasi  di  berbagai  daerah  dapat  segera  terealisasikan,  hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut adalah agar inovasi dapat berkembang dengan pesat, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah
Pembahasan tentang inovasi desa juga tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, yang mengatakan tujuan dari inovasi desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien  melalui  berbagai  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa.
Pembahasan tentang inovasi desa juga tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa, yang mengatakan tujuan dari inovasi desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas efektif dan efisien  melalui  berbagai  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa .
Pemerintah Desa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu pemerintah daerah yang  ada  di  Provinsi  Riau  yang  menjalankan  wewenang  sebagai  penyelenggara  tata  kelola pemerintah  kepada  masyarakat.  Beberapa  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi sudah menerapkan innovative governance untuk terciptanya kualitas tata kelola yang inovatif dan  terwujudnya  pelayanan  publik  yang  optimal  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa. Dalam  sinergi  penerapan Innovative  Governance Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Kuantan Singingi  ditunjukkan  dengan  berkolaborasi  bersama  perusahaan  anak  bangsa  yaitu  PT.
Phoenix  Creatif  dan  Agency  sebagai private  sector dalam  mewujudkan  tata  kelola  yang inovatif  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Hasil  karya  perusahaan  swasta  tersebut berupa inovasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam bentuk aplikasi dan website bernama Gigades.id.
Gigades.id merupakan  platfrom  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berbasis  digital, yang dapat mempermudah akses masyarakat yang dikelola oleh pihak ketiga ( private sector ) yaitu  PT.  Phoenix  dan  sudah  beroperasi  sejak  bulan  Maret  tahun  2021.  Tujuan Gigades.id adalah  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  inovatif  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis digital di daerah pedesaan terutama di  desa-desa yang ada di  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Penyelenggaraan  pemerintah  tersebut  dijalankan  dalam aplikasi dan website bagi masyarakat dan sistem administrator bagi pemerintah desa. Manfaat dari aplikasi dan webiste ini adalah 1) Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintah desa khususnya  dalam  pelayanan  desa,  2)  Sistem  informasi  desa  yang  mudah  di  akses  oleh masyratakat desa, 3) Sarana pengembangan usaha masyarakat desa.
Aplikasi dan Website Gigades.id sudah menyebar hingga diseluruh desa di Kabupaten Kuantan  Singingi,  tercatat  pada  tahun  awal Gigades.id  lauching terdapat  5  desa  yang bergabung  menjadi  mitra  PT.Phoenix,  pada  tahun  2022  terdapat  sebanyak  45  desa  ikut bergabung  menjadi  mitra.  Jumlah  pemerintah  desa  yang  tertarik  pada  inovasi  desa  di Kabupaten Kuantan Singingi semakin meningkat. Hal ini karena Gigades.id menyediakan 6 fitur kemudahan dalam aplikasi dan website berupa layanan surat online, pengumuman desa, transparansi dana desa, penjualan produk desa, kolom aspirasi desa dan infografik desa.
Aplikasi  dan website  Gigades.id tersebut  merupakan  suatu  gagasan  baru  yang  dapat menciptakan kemajuan dalam pembangunan desa jika dapat digunakan dengan baik dan terus mampu berinovasi bukan hanya sekedar musiman saja untuk mewujudkan pemerintahan desa yang  inovatif.  Dalam  hal  ini  maka  dibutuhkan  konsistensi  pemerintahan  dalam  menerapkan Aplikasi  dan website  Gigades.id .  Bukan  hanya  pemerintah  pusat  yang  harus  berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah serta pemerintah desa agar dapat meningkatkan daya saing serta  kinerja  penyelenggara  pemerintah  sehingga  nantinya  daerah-daerah  khususnya  desa dapat mengalami kemajuan.
Kondisi sosial masyarakat dan rendahnya pendidikan menjadi halangan dan  rintangan pemerintah  desa  dalam  mewujudkan  penyelenggara  pemerintah  yang  prima.  Beberapa permasalahan  sebagai  berikut:  Pertama,  Kesadaran  digital (Digital  awerness) masyarakat yang  masih  rendah.  Hal  ini  diakibatkan  karena  faktor  pendidikan  yang  ada  di  desa,  budaya yang berkembangan dikalangan masyarakat dan faktor usia. Permasalahan kedua, budaya dan penataan  organisasi  yang  belum  sepenuhnya  siap.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat pemahaman  perangkat  desa  yang  masih  belum  mengerti  tentang  sistem  penyelenggaraan pemerintah desa berbasis digital yang diterapkan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah  mengakibatkan  budaya  organisasi  tidak  berkembang  menjadi  budaya  yang  inovasi. Karakteristik  sistem  organisasi  masih  belum  dapat  mengakomodasi  dan  merespon  secara cepat setiap pelayanan dan perubahan inovasi yang terjadi. Permasalahan ketiga, tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa yang di publikasikan di aplikasi dan website Gigades.id. Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa transparansi  dana  desa  bukan  hanya  diketahui  oleh  kelapa  desa  dan  perangkat  desa,  namun masyarakat  juga    memiliki  hak  untuk  mengakses  informasi  tentang  pengelolaan  dana  desa, sehingga pengelolaan dana desa harus transparansi dan akuntabilitas.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  yang  bersifat  eksplanatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan yang bersifat studi kasus dikarenakan penelitian terkait Innovative Governance di bidang ilmu administrasi publik di Indonesia masih minim ditemui. Sehingga
peneliti  menggunakan  penelitian  Sangkala  (2014)  sebagai  acuan  penelitian  dan  peneliti menerapkan teori Innovetive Governance dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada studi kasus aplikasi dan website Gigades.id di beberapa desa Kabupaten Kuantan Singingi. lokasi penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  melaksanakan  penelitian  adalah  di  3  (Tiga) desa,  yaitu  Desa  Pulau  Banjar  Kari  Kecamatan  Kuantan  Tengah,  Desa  Toar  Kecamatan Gunung Toar, Desa Koto Benai Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi. Penentuan informan  dilakukan  secara snowball  sampling adalah  pengambilan  informan  dengan  teknik penentuan  sampel  yang  mula- mula  jumlahnya  kecil,  kemudian  membesar  yang  dipilih memiliki  informasi  dan  memahami  tentang  inovasi  dalam  bentuk  aplikasi  dan  wesbite Gigades.id di Kabupaten Kuantan Singingi.  Jenis dan susmber data dalam penelitian berupa data primer dan data skunder yang diperoleh dari hasil wawancara tentang kondisi innovative governance dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  pada  penerapan  aplikasi  dan wesbite Gigades.id baik  di  lingkungan  pemerintah  maupun  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara observasi wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti kemudian mengajukan pertanyaan- pertanyaan  secara  terstruktur  untuk  memperoleh  data  yang  berasal  dari  catatan  penting lembaga  atau  organisasi  tempat  penelitian.  Teknik  analisa  data  yang  diterapkan  pada penelitian ini merupakan teknik analisis data yang berasal dari Yin (2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hadirnya  aplikasi  dan website  Gigades.id di  lingkungan  pemerintah  desa  Kabupaten Kuantan  Singingi  diharapkan  dapat  mewujudkan  inovasi  desa  sesuai  yang  tertuang  dalam (Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  48  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Umum  Inovasi Desa, 2018) Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi  Desa,  yang  mengatakan  tujuan  dari  inovasi  desa  adalah  untuk  mendorong pembangunan  desa  yang  lebih  berkualitas  efektif  dan  efisien  melalui  berbagai  kegiatan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  lebih  inovatif  dan  peka  terhadap kebutuhan  masyarakat  desa.  Berikut  ini  adalah  penjelasan  terperinci  tentang  temuan penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  pada  penerapan  aplikasi  dan wesbite Gigades.id:

## 5.1 Dampak (Impact)
Dampak  menjelaskan  bahwa  inovasi  dengan  sifat  kebaharuannya  harus  mempunyai nilai  manfaat  pada  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Dampak  dapat  dilihat  dari  Manfaat ( Benefit )  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pada  penerapan  aplikasi  dan website  Gigades.id dan Budaya ( Culture ) sebagai suatu ekosistem yang dapat menerima dan dapat diterapkannya oleh masyarakat setelah penerapan aplikasi dan website Gigades.id .
Masyarakat  merasakan  adanya  manfaat  atau  nilai  lebih  setelah  adanya  aplikasi  dan website  Gigades.id ,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemudahaan  masyarakat  dalam  mendapatkan layanan  administrasi  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Kemudahan  proses  layanan  dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  seperti  pengajuan  layanan  administrasi  masyarakat  tidak lagi  datang  ke  kantor  secara  tatap  muka  tapi  bisa  melalui  satu  aplikasi  dan website Gigades.id .    Selain  itu  masyarakat  juga  menjadi  lebih  mudah  dalam  mendapatkan  layanan informasi baik itu berita desa, pengumuman seputar desa serta informasi lainnya dalam satu genggaman  teknologi.  keuntungan  secara  ekonomi  dapat  dilihat  dengan  adanya  fitur marketplace yang  ada  dalam  aplikasi  dan website  Gigades.id ,  dimana  melalui  fitur  tersebut masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  jual  beli  secara  online  sehingga  dapat  menjangkau pasar  diluar  desa  dengan  begitu  kondisi  ini  dapat  mengubah  perekonomian  masyarakat menjadi lebih maju.
Berikut Data produk jual beli online dalam aplikasi dan website Gigades.id :
Tabel 5.1 Produk Jual Beli online pada Fitur Marketplace dalam aplikasi dan website Gigades.id No Nama Produk Kategori 1. Bumdes Air Galon Unggulan Air Galon 2. Kerupuk Sagu Mentah Kerupuk 3. Kerupuk Sagu Kerupuk 4. Ikan Nila Ikan 5. Ikan Rayo Ikan 6. Kedai Harian Dhuha Kedai 7. Kerbau Peternakan 8. Sapi Peternakan 9. Kambing Peternakan 10. BUMDes Gilingan Padi Keliling BUMDes
(Sumber: Aplikasi dan Website Gigades.id Desa Pulau Banjar Kari 2023)
Sedangkan manfaat  lingkungan yang dirasakan  masyarakat,  masyarakat  lebih mudah mendapatkan  layanan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sehingga  disela  aktivitas masyarakat  menjadi  tidak  terganggu  dan  masyarakat  tetap  bisa  melakukan  pengurusan administrasi  sesuai  yang  dibutuhkan.  Inovasi  juga  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat salam mewujudkan penyelenggraan pemerintahan desa yang berbasis digital secara adil tanpa melihat status sosial, usia serta pendidikan masyarakat desa.

## 5.2 Kemitraan (Partnership)
Kemitraan  diperlukan  untuk  memungkinkan  tata  kelola  pemerintah  menjadi terstruktur  sehingga  efektif  memenuhi  permintaan  publik.  Dalam  paradigma governance terdapat  tiga  aktor  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  dikenal  dengan teori Triple Helix yaitu Pemerintah ( government ), Perusahaan ( Privet Sector ) dan Masyarakat ( civil  society )  yang  memiliki  peran  utama  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintah yang inovatif.
Kemitraan innovative governance pada penerapan aplikasi dan website Gigades.id di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya masih antar aparat pemerintah desa dan private  sector .  Padahal  ketika  mengacu  pada trilogi  good  governance dan innovative governance seharusnya  model  kemitraan  yang  dibangun  dan  berkembangan  yaitu  antar pemerintah, private sector bahkan masyarakat itu sendiri. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang innovative Governance yang diterapkan oleh pemerintah desa membuat perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat desa bergerak lambat. Padahal penduduk atau  masyarakat  merupakan  bagian  penting  atau  titik  sentral  dalam  penyelenggaraan  yang berkelanjutan, karena peran masyarakat adalah sebagai subjek dan objek dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang inovatif.

## 5.3 Keberlanjutan (Sustainability)
Innovative  Governance harus  memiliki  sifat  keberlanjutan  ( sustainability )  dalam memperkenalkan  ide,  program  dan  layanan  baru  yang  menciptakan  nilai  dan  manfaat  bagi pengguna  inovasi,  sehingga  dapat  menciptakan  tata  kelola  yang  inovatif  pada  kinerja pemerintah desa. Menurut Sangkala (2014) mengatakan bahwa keberlanjutan layanan publik sangat tergantung kepada adanya daya dukung dari setiap unsur-unsur yang terkait, baik dari legislasi,  strategi  yang  membuka  peluang  replikasi,  kerangka  institusional  dengan  kejelasan peran, dan sistem manajemen yang efisien di lingkungan pemerintah desa.
Pertama,  Legislasi  yaitu  Legislasi  yaitu  peraturan  oleh  hukum  atau  standar  formal yang  berkaitan  dengan  inovasi  (Sangkala,  2014).  Dari  segi  legislasi  perivate  sector  selaku pihak ketiga dalam inovasi desa di Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Peraturan Presiden  (Perpes)  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan,  2017).  Salah  satu  program  presiden  dalam  pembangunan  berkelanjutan  ini adalah  dengan  cara  membangun  desa  dengan  target  capaian  hingga  tahun  2030  salah  satu cara  pencapainya  adalah  dengan  inovasi  desa.  Pemerintah  desa  di  Kabupaten  Kuantan Singingi juga berpedoman pada kebijakan yaitu pada Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa. Private sector dan pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ingin inovasi menjadi terhambat hanya karena menunggu pembuatan  kebijakan  tentang  inovasi  desa  di  tingkat  daerah  seperti  provinsi,  kabupaten maupun  desa.  Hingga  saat  ini,  baik  pemerintah  provinsi,  kabupaten  maupun  desa  belum memiliki aturan khusus mengatur mengenai desa digital.
Kedua,  Strategi  yang  membuka  peluang  replikasi.  Kata  replikasi  berarti  proses,  cara meniru  atau  penduplikatan.  Maka,  dalam  membangun  strategi,  inovasi  yang  berkembang harus  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  masyarakat  dimana  inovasi  itu  diterapkan.  strategi yang  dibangun  oleh  pemerintah  desa  untuk  mempertahankan  inovasi Gigades.id di lingkungan  pemerintah  desa  Kabupaten  Kuantan  Singingi  adalah  dengan  membuka  studi banding  berupa wisata edukasi  tentang aplikasi  dan wesbite Gigades.id . Bahkan pemerintah desa juga melakukan strategi berupa kolaborasi inovasi antara anjungan desa dan Gigades.id. Strategi  ini  juga  dibuat  untuk  sarana  agar  masyarakat  dapat  mempelajari  inovasi  desa  dan mengenalkan  inovasi  desa  kepada  masyarakat  melalui  mesin  anjungan  desa  (PDP,  2021). Sedangkan private sector menjalankan strategi dalam mempertahankan keberlanjutan inovasi ini dengan beradaptasi dan melakukan percepatan teknologi di Kabupaten Kuantan Singingi, serta menguatkan pondasi aparat pemerintah desa dengan melakukan pelatihan kepada aparat pemerintah  desa.  Strategi  yang  dilakukan  baik  dari  pemerintah  desa  maupun  perusahaan hanya sebatas kepentingan untuk  organisasi  masing-masing. Pemerintah baru berfokus pada pengenalan inovasi desa pada pemerintah desa lainnya dan mahasiswa dengan wisata edukasi digital.  Begitupun  perusahaan,  juga  hanya  berfokus  pada  perluasan  jaringan  mitra  dan peningkatan  kualitas  SDM  aparat  pemerintah  desa.  Pemerintah  dan  private  sector  belum berfokus pada perluasan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap inovasi desa.
Ketiga,  kerangka  institusional  dengan  kejelasan  peran.  Kejelasan  tugas  dalam  suatu organisasi  juga  dapat  menghindari  adanya  rangkap  tugas  pegawai  serta  menghindari penggemukan organisasi. Adanya struktur organisasi yang jelas dalam suatu organisasi dapat memudahkan  aparat  desa  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  dan  mencapai  tujuan  organisasi. Pembagian struktur jabatan juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  penataan  dan  Pemerintah  Desa  (Undang-Undang Republik  Indonesia  No  38  Tahun  2017  Tentang  Inovasi  Daerah,  2017).  Struktur  organisasi serta  tugas  pokok  dan  fungsi  aparat  pemerintah  desa  sudah  menjadi  kewajiban  yang  utama dalam  mengatur  peran  masing-masing  aparat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  RPJMDes  disetiap desa. Sedangkan pembagian tugas antara pemerintah desa dan perusahaan sangat  jelas yang tertuang pada MoU saat desa menjadi mitra pihak private sector. Pihak private sector selaku penyedia jasa inovasi bertugas mendengarkan ide dan aspirasi pemerintah desa, memberikan inovasi  yang  dibutuhkan  pemerintah  desa  dan  masyarakat,  melakukan  pelatihan  untuk menunjang  pengetahuan  pemerintah  dan  masyarakat  mengenai  teknologi,  melakukan perbaikan  terhadap Gigades.id jika  terjadi  kesalahan  atau  sistem  error,  bertanggung  jawab penuh  terhadap  perkembangan  aplikasi  dan website  Gigades.id di  lingkungan  pemerintahan desa.
Keempat,  Sistem  manajemen  yang  efisien,  transparan,  dan  akuntabel  untuk mengefektifkan  penggunaan  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Transparansi  ditandai  dengan  kehadiran  informasi  yang  terbuka  dan  dapat  diakses  secara mudah  oleh  publik.  Adapun  akuntabel  menunjukkan  bahwa  sistem  yang  dibangun  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Maka  dalam  mewujudkan  inovasi  desa  digital  yang efisien,  transparan  dan  akuntabel  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi menggunakan dua sistem yakni dengan memanfaatkan inovasi desa yaitu sistem digital desa
berupa aplikasi dan website Gigades.id dan menggunakan sistem konvensional.

## 5.4  Kepemimpinan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (leadership  and  Community Empowerment)
Pertama,  aspek  kepemimpinan.  kepemimpinan  pemerintahan  adalah  suatu kemampuan  atau  kemahiran  seorang  pemimpin  dalam  mempengaruhi  orang  lain  dalam mencapai  tujuan  pemerintahan.    Pemerintah  desa  telah  diberikan  kewenangan  atas wilayahnya  seperti  yang  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  mengatakan  kewenangan  desa  antara  lain  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kondisi masyarakat desa. Salah satu sifat seorang pemimpin adalah harus dapat menginspirasi  baik  itu  aparat  pemerintah  desa,  masyarakat  maupun  untuk  pemerintah  desa lainnya.
Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kuantan  Singingi  telah  memiliki  sifat  inspiratif,  rasa  tanggung  jawab.  Hal  ini  dapat  dilihat dari salah satu desa yang menjadi pelopor utama digital desa di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Desa Pulau Banjar Kari yang kemudian berkembang dan di  terapkan  oleh  pemerintah  desa  lainnya.  Selain  itu,  pemimpin  atau  kepala  desa  sudah mendapatkan  kepercayaan  ( trust )  dari  masyarakat  desa  terhadap  gagasan,  ide  dan  inspirasi terhadap semangat untuk mengubah penyelenggaraan pemerintahan desa yang konvensional menjadi digital.
Kedua,  pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu  tindakan atau  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  wujud  tanggung  jawab  dari  kerjasama  antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pengembangan dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai sebuah perbaikan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis dan moral baik itu masyarakat desa pada penerapan aplikasi dan website Gigades.id .
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dilapangan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  dan private  sector  memiliki  tanggungjawab  untuk  melakukan  pengembangan  pengetahuan  dan keterampilan pemerintah desa dan masyarakat mengenai teknologi. Private sector melakukan pelatihan  sebanyak  empat  kali  untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis  dan  teoritis  aparat pemerintah desa. Namun tidak sebanding dengan pelatihan kepada masyarakat desa, padahal tujuan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  pemahaman masyarakat  terhadap  inovasi  dan  desa  digital.  Pelatihan  yang  diberikan  oleh private  sector kepada  masyarakat  hanya  dilakukan  satu  kali  selama  desa  menjadi  mitra  dan  bekerjasama dalam  membangun  desa  digital  pada  penerapan  aplikasi  dan website  Gigades.id .  selain  itu pemerintah  tidak  berperan  aktif  dalam  melakukan  sosialisasi  dan  pemberdayaan  pada masyarakat  membuat  masyarkat  tidak  mengetahui  dan  bahkan  tidak  mengerti  tentang  tata cara penggunaan aplikasi dan website Gigades.id .

## 5.5 Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial (Gender Equality dan Sosial Inclusion)
Gender merujuk pada identitas, peran, tanggung jawab yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan secara sosial.  Gender muncul akibat pengaruh sosial  budaya dan kebiasaan- kebiasaan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  setempat.  Kesetaraan  gender  adalah  kondisi dimana  perempuan  dan  laki-laki  dapat  menikmati  pelayanan  yang  sama  dan  memiliki  hak serta  kewajiban  yang  sama  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  dalam  pemerintah  desa. inovasi  haruslah  dapat  diterima  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  merupakan  respon terhadap perbedaan sosial  dan budaya.
(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  2014) disebutkan  bahwa  tugas  pemerintah  desa  adalah  menyelenggarakan  pemerintah  desa, melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  hal  ini  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  desa,  maka  seharusnya
pemerintah  desa  mampu  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  sebaik- baiknya.  Maka  seluruh  masyarakat  desa  berhak  mendapatkan  keadilan  baik  dalam  bidang penyelenggaraan,  pembinaan  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa,  sehingga  terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Kompas, 2023).
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dilapangan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa dan private sector di Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengkelompokkan masyarakat desa sesuai  kategori  tertentu,  dalam  artian  tidak  adanya  diskriminasi  yang  dilakukan  baik pemerintah desa mapun pihak private sector kepada masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dari, penerapan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  bukan  hanya  melalui  sistem  digital  namun juga  secara  konvensional  agar  tidak  terjadi  diskriminasi  sosial  terhadap  masyarakat  yang belum  memahami  aplikasi  dan website  Gigades.id dalam  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintah desa yang optimal. Semua masyarakat desa bisa mengakses aplikasi dan website Gigades.id tanpa  melihat  usia,  pendidikan  dan  status  sosial.  Bahkan  masyarakat  akan mendapatkan  perlakuan  yang  sama  baik  yang  berbasis  digital  maupun  konvensional. Pemerintah  dan  perusahaan  terus  berupaya  mewujudkan innovative  governance dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  tanpa  memandang  status sosial  masyarakat.  Alur  tata  cara  pengaksesan  aplikasi  dan website  Gigades.id dapat  dilihat dari gambar sebagai berikut:
Gambar 5.1Alur Tata Cara Penggunaan Aplikasi dan Website Gigades.id
(Sumber: Data Olahan, 2024)

## 5.6  Inovasi  dan  Konteks  Lokal  dan  Dapat  ditransfer  (Innovation  within  local  content and Transferability)
Sebuah inovasi  akan berjalan dengan baik ketika program tersebut memang menjadi sebuah  kebutuhan  publik  dan  dapat  diimplementasikan  karena  sesuai  dengan  apa  yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal serta mudah untuk di pelajari (Sigik, 2021).
Petama,  inovasi  dalam  konteks  lokal.  Inovasi  harus  dapat  dipelajari  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  desa,  tampilan  dan  menu  yang  ditawarkan  harus  bisa  menjawab kebutuhan  masyarakat  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Akomodasi  terhadap nilai-nilai  lokal  dapat  menjamin  keberlanjutan  proses  inovasi  karena  inovasi  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  maka  masyarakat  memiliki  ketertarikan  dan  rasa  kepemilikan terhadap inovasi yang telah dirumuskan. Sesuainya inovasi dalam konteks lokal, maka akan dapat  dipelajari  oleh  masyarakat  dengan  mudah,  maka  akan  mempercepat  perkembangan inovasi di lingkungan masyarkat desa.
Berdasarkan  temuan  penelitian  menjelaskan  bahwa  tampilan website  Gigades.id sangat  sederhana  dan  mudah  untuk  dipelajarai  dan  sesuai  dengan  konteks  lokal. Gigades.id lebih banyak menawarkan fitur-fitur yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat  desa. Hadirnya aplikasi  dan website  Gigades.id ini  sebagai  wujud  tindakan  pemerintah  untuk  menjawab
tuntutan zaman yang serba digital serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau konteks lokal  yang  berkembang.  Aplikasi  dan wesbite  Gigades.id memiliki  tampilan  yang  lebih sederhana  dari  pada  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat. Penyelenggaraan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan desa bisa di akses dan  didapatkan  oleh  masyarakat  desa  dalam  satu  genggaman  melalui  aplikasi  dan wesbite Gigades.id.
Kedua, pengetahuan dapat dibagi. Inovasi yang berkembang seharusnya dapat juga di diterapkan  oleh  pemerintah  desa  lain  bukan  hanya  untuk  satu  kemajuan  satu  desa  saja. Inovasi  yang  mudah  dibagi  maksutnya  inovasi  yang  tidak  sulit  dalam  penerapanya.  Inovasi yang mudah untuk dibagi pengetahuannya akan makin cepat untuk diterima oleh pemerintah dan masyarakat desa.
Berdasarkan  temuan  penelitian  menjelaskan  bahwa Gigades.id awalnya  berbentuk aplikasi dengan nama masing-masing desa yang menjadi mitra pihak private sector, aplikasi ini  tidak  dapat  dibagi  untuk  desa  lainnya,  desa  yang  ingin  menjadi  mitra  dan  menerapkan digital  desa  harus  di  buatkan  aplikasi  yang  baru  dengan  nama  desa  yang  berbeda.  Kondisi penyimpanan smartphone baik  pemerintah  desa  maupun  masyarakat  juga  tidak  mendukung untuk  pengunduhan  aplikasi  tersebut  karena  membutuhkan  penyimpanan  yang  cukup  besar. Perusahaan  akhirnya  berinovasi  kembali  untuk  membuat  satu website yang  bisa  digunakan oleh  seluruh  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Saat  ini  aplikasi Gigades.id tetap  digunakan  oleh  pemerintah  desa  dan  perusahaan  sebagai  tempat  pengarsipan  data masyakat  dengan  nama  aplikasi  sama  dengan website yaitu Gigades.id ,  sedangkan website Giagdes.id di  gunakan  sebagai  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di  lingkungan  pemerintah desa  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dan  dapat  dibagi  untuk  seluruh  pemerinthan  desa  di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menjadi mitra private sector (Ridho, 2023).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  teori  Innovative  Governance  oleh  Prof  Sangkala  dalam  Absar (2015), penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan terobosan  Innovative  Governance  berupa  inovasi  dalam  bentuk  aplikasi  dan  wesbsite Gigades.id.  Meskipun  Demikian,  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  masih perlu  melakukan  analisis  dan  pembenahan  pada  penerapan  inovasi  digital  desa  untuk mengoptimalkan  penerapan  Gigades.id  terutama  pada  indikator  kemitraan,  keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat.

## REFERENSI
Absar, S. (2015). Innovative Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dokumen Publik Secara Online Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare). 1–93. Ahaddin Fahmi, Yanza. (2018). Innovative Governance dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Social Empowerment  Pada Pemerintahah Kota  Batu. Departement Of Government Studies, Faculty Of Social Political Science Umm.
Alvaro,  R.,  &  Octavia,  E.  (2019). Desa  Digital:  Potensi  dan  Tantangannya  Peningkatan Kredit  UMKM  Melalui  Rasio  Intermediasi  Makroprudensial  Tantangan  Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. Buletin DPR, IV(8), 8–11. Andi  Riyanto.  (2018). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Price  Discount  Terhadap Kepuasan Pelanggan . Kepuasan Pelanggan, 10–27. Dahlia, N. (2023). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa . 5 (1), 61–79 Dwimawanti,  I, H. (2004). Kualitas  Pelayanan Publik (Salah Satu  Parameter Keberhasilan Otonomi  Daerah .  DIALOGUE:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan  Kebijakan  Publik, 1(1).
Dwiyanto,  A.  (2015). Manajemen  Pelayanan  Publik;  Peduli,  Inklusif  dan  Kolaboratif.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Futum  Hubaib,  J.  B.  A.  J.  dan.  (2021). Konsep  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia  (Analisis Literasi  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia). Dedikasi, 22 (2),  105. https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860
Handayani,  Risma. Pembangunan  Masyarakat  Pedesaan .  Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2014
Hutagalung,  S.  S.,  &  Hermawan,  D.  (2018). Membangun  Inovasi  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta: Deepublish Publisher
Ii,  B.  A.  B.,  &  Pustaka,  T.  (n.d.).  Sangkala.  2014. Innovative  Governance :  Konsep  dan aplikasi. Surabaya. Capiya Publishing. Hal 27 20. 20–38. Iskandar,  A.  H.  (2020). Pengembangan  Desa  Digital.  Kementerian  Desa,  Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. https://rtiktuban.or.id/wpcontent/uploads/2020/10/PENGEMB ANGAN-DESA-
DIGITAL.pdf
Jean-philippe, O. E. P., Dewan, P., Deschamps, P. J., & Manajemen, P. (2012). Tata Kelola DEWAN IMD global 9 Model Berbeda yang digunakan untuk Tata Kelola Inovasi . Bagian 2.
Kompas.  (2023). Terapkan  Metode  Kolaborasi,  Desa-desa  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi Kompak Menggunakan Gigades.id . Mahaputra,  O.  rizkya.  (2013). Innovative  Government  Pada  Pdam  Dalam  Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Implementasi Pada PDAM Kabupaten Mojokerto) . Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(5), 918–926.
Nur’aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. INERSIA:  LNformasi  Dan  Ekspose  Hasil  Riset  Teknik  SIpil  Dan Arsitektur , 16 (1), 92–104. https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319 Nurchim,  &  Nofikasari,  I.  (2018). Pemodelan  Adopsi  Teknologi  Digital  Guna  Mewujudkan Desa Pintar. Prosiding Seminar Nasional Geotik 2018, 248–254 Nurcholis,  Hanif.  (2011). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta. Penerbit Erlangga PDP, D. (2021). Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021 . Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan, (2017).
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  48  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Umum  Inovasi Desa, (2018).
Poltak  Sinambela,  Lijan.  (2014). Reformasi  Pelayanan  Publik  teori,  kebijakan,  dan implementasi. Jakarta. Bumi Aksara Putu,  N., Sari, M.,  Supriliyani,  N. W., &  Yudharta,  I. P. D.  (2022). Innovative Governance dalam  Pengelolaan  Desa  Digital  (Studi  Kasus:  Desa  Punggul,  Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). Jurnal Administrasi Publik: Citizen Charter, 2(1), 1–15
Pynnönen, S., Haltia, E., & Hujala, T. (2021). Digital forest information platform as service innovation: Finnish Metsaan.fi service use, users and utilisation. Forest Policy and Economics, 125(April 2019). https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102404 Ridho,  H.  (2023). Pedesaan  di  Kuantan  Singingi  Gencar  Melakukan  Digitalisasi,  Salah Satunya Menjalin Kerjasama dengan Gigades.id . Indonesiana. Sangkala.  (2014). Innovative  Governance :  Konsep  dan  Aplikasi. Surabaya:  Capiya Publishing.
Sigik. (2021). Mewujudkan Desa Digital, 75 Kades di Kuantan Singingi Teken MoU dengan gigades.id . Suaraserumpun.Com. Soleman,  M.,  &  Noer,  M.  (2017). Nawacita  Sebagai  Strategi  Khusus  Jokowi  Periode Oktober  2014-20  Oktober  2015 .  POLITIK:  Jurnal  Kajian  Politik  Dan  Masalah
Pembangunan, 13(1961–1975). Sugiyono.(2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D .Bandung:Alfabeta Suwarno, Yogi. (2008). Inovasi Sektor Publik . Jakarta. STIA-LAN Press.
Sybil  Sorta  Theresia  Syamhadi.  (2019). Universitas  Katolik  Parahyangan  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Publik  Penerapan Innovative Governance ( Studi Kasus Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara) .
Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (2017). Widjaja, HAW. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
Yayat,  R.  (2017). Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan  Di Kecamatan Gamping. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2, 56–65. http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf
Yin,  Robert  K.  2018.  53 Journal  of  Hospitality  &  Tourism  Research  Case  Study  Research and Applications: Design and Methods
Zulkarnain,  Diki.  (2022). Penerapan  Inovasi  Gigades.Id  di  Desa  Teberau  Panjang Kabupaten  Kuantan  Singingi. Jurnal  Magister  Administrasi  Publik  (JMAP) https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmap/article/view/4420