Indonesia, 6 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

## ASET DAERAH
DENGAN

## MENGGUNAKAN  SISTEM  APLIKASI  (STUDI  KASUS  APLIKASI  SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BMD)

## Andhika Ramanda, Safuan, Musa Alkadhim Alhabshy
Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia Email: andhikaramanda@gmail.com, safuan@jayabaya.ac.id, musa.dosen@pascajayaba ya.ac.id

## Abstrak
Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai dengan di terbitkannya laporan keuangan  yang  baik,  yang  berarti  memiliki  relevansi,  bisa  dimengerti,  bisa dibandingkan  serta  bisa  diuji,  netral,  penyusunan  laporan  keuangan  yang  tepat waktu, dan lengkap. Untuk mencapai kriteria diatas dibutuhkan tools yang tepat, antara  lain  SDM  yang  berkompetensi,  pemantauan  berkesinambungan  selama setahun  penuh,  dan  juga  untuk  melengkapi  dibutuhkan  juga  program  aplikasi pengelolaan  keuangan  daerah.  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) adalah  salah  satu  program  komputer  yang  banyak  digunakan  Pemerintah, khususnya  Pemerintah  Daerah,  aplikasi  ini  mencakup  penganggaran,  yang merupakan  awal  dari  pengelolaan  keuangan  daerah,  penatausahaan,  yang merupakan  alat  kontrol  pengeluaran  daerah  selama  setahun  penuh,  dan  juga output  berupa  laporan-laporan  yang  berguna  untuk  kepentingan  keuangan pemerintah  daerah  seperti  Buku  Besar,  serta  laporan  keuangan  diantaranya Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Arus  Kas.  Metode  yang  dipakai adalah penelitian kualitatif serta pendekatan studi kasus. Subjek dalam jurnal ini adalah narasumber, dengan objeknya yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan SIMDA BMD.  Narasumber dalam penelitian ini yaitu unsur  pemakai  aplikasi.  SIMDA  Keuangan  dan  SIMDA  BMD  dibuat  dengan harapan  agar  Pemerintah  Daerah  dapat  terbantu  dalam  menyusun  Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses otomatisasi  yang  terdapat  dalam  aplikasi  SIMDA  Keuangan  yang  dimulai  dari perencanaan  yaitu  dengan  dibuatnya  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  lalu dilanjutkan  dengan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran,  lalu  Penatausahaan Keuangan    ddengan  dibuatnya  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD)  yang  dilanjutkan dengan  pembuatan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kemudian  Surat Perintah  Membayar  (SPM)  dengan  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  yang diakhiri dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan berakhir pada proses akuntansi dengan melakukan  posting terhadap jurnal-jurnal yang timbul karena proses  penatausahaan  serta  proses  yang  ada  pada  SIMDA  BMD  dapat  dilihat pada  proses  Perencanaan  aset,  Pengadaan  aset,  Penatausahaan  aset  dan Penghapusan  aset  lalu  ditunjang  dengan  pengendalian  aplikasi  yang  baik sehingga  kesalahan  dalam  pembuatan  Laporan  Keuangan  dan  Laporan  aset
dapat  diminimalisir,  pada  akhirnya  akan  menciptakan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah yang andal, transparan dan akuntabel.
Kata  Kunci :  aplikasi  sistem  informasi  manajemen  daerah;  pengelolaan  keuangan daerah

## Abstract
Good  local  government  financial  governance  can  be  seen  with  the  good published financial statement, which is relevant, understandable, can be tested, punctual, comparable and complete. To achieve that we need the right tools that is the competence human resources, a whole year of continuous monitoring and an  application  to  govern  the  local  government  financial.  Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) is an application used by many local government, this  application  covers  budgeting,  which  is  the  beginning  of  the  local government  financial  governance,  administration,  which  is  the  controlling  the expense in a year and other output like reports for the financial statement such as  ledger  and  part  of  financial  statement  like  cash  flow  statement  and  balance sheet.  The  method  in  this  paper  is  qualitative  research  method  and  case  study approach.  Subject  in  this  research  is  called  the  source  of  information  and  the object  in  this  research  is  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Keuangan and SIMDA BMD. One source of information in this research is the user  of  the  application.  SIMDA  Keuangan  and  SIMDA  BMD  is  made  to  help local  government  create  financial  statement  and  asset  statement  through information  technology  as  the  media,  with  the  automatical  process  in  SIMDA Keuangan  which  started  with  planning  that  is  Budget  Work  Plan  and  Budget Execution  Document  then  in  administration  financial  process  which  is  started with  Letter  of  Provision  of  Funds,  Payment  Order,  Accountability  Letter, Disbursement Order and ended in the Accounting process which is posting the journals  that  appear  because  of  the  administration  process,  in  SIMDA  BMD process that happen are asset planning, asset procurement, asset administration and  asset  deletion,  with  the  support  of  good  application  control  so  that  local government  can  reduce  the  mistake  made  in  creating  financial  statement  and asset  statement,  so  finally,  the  local  goverment  can  create  the  best  financial statement that is reliable, transparant and accountable.
Keywords: regional  management  information  system  application;  regional  financial management
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Di era globalisasi seperti sekarang ini, komputer telah menjadi alat yang umum di pakai  untuk  melakukan  pekerjaan  sehari-hari  seperti  membuat  presentasi,  membuat laporan  atau  melakukan  pendataan  statistik,  tak  terkecuali  juga  dalam  pembuatan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah.
Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  atas  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  yang

## Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
digunakan  oleh  pemerintah  selama  satu  periode. Laporan  keuangan  pemerintah  daerah wajib mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Ariska, Masniadi, & Rachman, 2019) .
Pembuatan laporan keuangan baik di sektor publik maupun swasta, telah lazim dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi  komputer,  pembuat  software  aplikasi  untuk akuntansi  dan  laporan  keuangan  di  Indonesia  pun  telah  banyak  dan  berkembang sehingga  perusahaan  tinggal  memilih  software  aplikasi  yang  paling  compatible  dan paling efektif baik dari segi penginputan maupun pengoperasian software tersebut untuk mereka untuk menghasilkan laporan keuangan.
Efektifitas  pengelolaan  melalui  perencanaan,  proses  sampai  dengan  pelaporan data-data  keuangan  juga  akan  terwujud  melalui  aspek  sumber  daya  manusia  yang handal dan mengerti dengan apa yang akan dikerjakan dan digunakan, penerapan SIM butuh  aspek  SDM  yang  berkualitas  guna  mencapai  efektifitas  kinerja  pelaporan anggaran  di  tiap  OPD.  Sistem  informasi manajemen  (SIM)  akan  memberikan  manfaat yang besar bagi suatu entitas organisasi, dalam hal ini adalah unit OPD. Dengan SIM, tata pengelolaan data keuangan akan terkoordinasi dan tersistemisasi satu dengan yang lainnya,  sehingga  kecil  kemungkinan  untuk  data  bermasalah  atau  data  error.  Hal  ini tentu  akan  mempermudah  sistem  pelaporan  keuangan  di  birokrasi,  utamanya  sistem birokrasi di daerah (Yanto & Afkir, 2020) .
Kajian  ini  mengkaji  salah  satu  software  aplikasi  untuk  standar  akuntansi  dan laporan  keuangan  pada  pemerintah  daerah.  Software  aplikasi  diperuntukkan  untuk kebutuhan  pemerintah  daerah  juga  telah  banyak  diperkenalkan,  namun  pada  studi  kali ini  akan  dibahas  mengenai  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) yang  dibuat  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Hal  ini relevan  dengan  bidang  akuntansi  karena  aplikasi  Simda  Informasi  Manajemen  Daerah ini  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  penyusunan  laporan  keuangan  yang merupakan hasil akhir dari Pengelolaan Keuangan.
Menurut (BPKP,  2011) dalam  modulnya  Modul  Bimbingan  Teknis  Pedoman Pengoperasian  Simda  Keuangan,  pengoperasian  SIMDA  Keuangan  dan  SIMDA  BMD yaitu melalui menu-menu yang terbagi sebagai berikut:
1. Perencanaan  yaitu  dengan  dibuatnya  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
2. Penatausahaan  Keuangan  yang  ditandai  dengan  dibuatnya  Surat  Penyediaan Dana  (SPD),  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat  Perintah  Membayar (SPM),  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  serta  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D), dan
3. Akuntansi dengan melakukan posting terhadap jurnal-jurnal yang timbul karena proses penatausahaan.
Sedangkan pada SIMDA BMD proses yang ada yaitu sebagai berikut:
1. Perencanaan aset,
2. Pengadaan aset,
3. Penatausahaan aset dan
4. Penghapusan aset.
Menurut (Watulingas  &  Tangkuman,  2018) manfaat  aplikasi  SIMDA  yaitu efisiensi  untuk  biaya  perjalanan  dinas,  karena  penginputan  dapat  dilakukan  kapan saja dimana  saja  secara  online.  SIMDA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah)  keuangan merupakan  sistem  yang  digunakan  untuk  menyusun,  memproses,  mendapatkan, mengolah data dan menyimpan untuk menghasilkan informasi yang strategis.
Tujuan  pengembangan  Program  Aplikasi  SIMDA  menurut (Hardjanto,  2019) adalah:
a) Menyediakan Database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan,  aset  daerah,  kepegawaian/aparatur  daerah  maupun  pelayanan  publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
b) Menghasilkan  informasi  yang  komprehensif,  tepat  dan  akurat  kepada manajemen  pemerintah  daerah.  Informasi  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan untuk mengambil keputusan.
c) Mempersiapkan  aparat  daerah  untuk  mencapai  tingkat  penguasaan  dan pendayagunaan  teknologi  informasi  yang  lebih  baik.Memperkuat  basis pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah.  Untuk  perencanaan dan pelaporan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang relevan, akurat, dan  tepat  BPKP  mengembangkan  program  aplikasi  berbasis  dekstop  dan  web- based  sebagai  aplikasi  keuangan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  rencana kerja  dan  anggaran  pada  pemerintah  daerah.  Aplikasi  SIMDA  digunakan  pada organisasi pemerintah daerah secara terintegrasi satu dengan yang lain.
SIMDA yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut merupakan produk BPKP yang diciptakan  guna  memfasilitasi  Pemerintah  Daerah  untuk  menciptakan  output  berupa laporan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel. SIMDA ini dibagi menjadi empat jenis  antara  lain  SIMDA  Keuangan,  SIMDA  Barang  Milik  Daerah  (BMD),  SIMDA Gaji  dan  SIMDA  Pendapatan  dan  telah  diimplementasikan  di  banyak  pemerintah daerah.  Pada  Penelitian  ini  akan  difokuskan  kepada  SIMDA  Keuangan  dan  SIMDA BMD dimana kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi utama dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemda.
Namun  aplikasi  yang  bagus  saja  tidaklah  cukup,  diperlukan  juga  pengendalian aplikasi agar input dan output yang masuk dan keluar dari aplikasi tidaklah Garbage In Garbage  Out.  Dalam  pengendalian  aplikasi  dibutuhkan  SDM  yang  berwenang dibidangnya agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penginputan.
Menurut  Penelitian (Polii  &  Pontoh,  2018) ,  unsur  pengendalian  aplikasi  antara lain:
a) Pengendalian  Batasan,  yang  fungsinya  menjaga  agar  data  yang  diinput  di aplikasi telah sesuai dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan,
Diperlukan  untuk  membatasi  siapa  saja  pengguna  (user)  yang  dapat dipercaya untuk menggunakan aplikasi tersebut.
b) Pengendalian Masukan,

## Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
Data  yang  akan  diinput  ke  aplikasi  harus  dipastikan  sudah  benar  sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendeteksi sekaligus mencegah jika terdapat kesalahan  ketika  pemasukan  data.  Pengelolaan  data  keuangan  menggunakan SIMDA  Keuangan  memiliki  prosedur  yang  sudah  ditetapkan,  mulai  dari pengguna (user) yang dapat menggunakannya sampai dengan data apa saja yang diperlukan oleh aplikasi dalam proses pembuatan suatu dokumen.
c) Pengendalian Proses
Untuk memastikan pengeloaan data dalam suatu aplikasi telah dilakukan secara  benar.  Pengendalian  ini  sebenarnya  sudah  dilaksanakan  dalam pemrogaman  aplikasi  SIMDA  Keuangan  dengan  adanya  program  untuk melakukan  penolakan  otomatis  ketika  data  yang  diinput  tidak  sesuai  dengan yang diminta oleh aplikasi dan peringatan untuk mengoreksi bila ada kesalahan ketika  penginputan,  sehingga  ketepatan  data  dapat  terjaga  selama  proses pengolahan  sampai  dengan  output  dihasilkan.  Pengendalian  proses  juga ditunjang oleh koordinasi yang dilakukan.
Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

## Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dengan menggunakan  studi  terhadap  kasus.  Menurut (Sugiyono,  2010) Metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  aplikasi  yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data.
Narasuber  merupakan  subjek  dalam  penelitian  ini,  dengan  objeknya  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  dan  BMD.  Ada  satu  narasumber dalam penelitian ini yaitu unsur pemakai aplikasi.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  analisis  data  kualitatif  dan  dilaksanakan  pada bulan  November  2021.  Data  yang  dikumpulkan  akan  menghasilkan  data  primer  yaitu Data aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD serta data sekunder yaitu data dari penelitian terdahulu.
Berikut penelitian terdahulu sebagai data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini:
Tabel 1 Penelitian Terdahulu Penulis Identitas Jurnal Judul (Ariska et al., 2019) Vol, Hal & Tahun: Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan Vol.  2  Issue  1  2018  Hal 15-23 Penerapan  SIMDA  terhadaP Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten SUMBAWA (Yanto  &  Afkir, 2020) Vol, Hal & Tahun: Indonesian  Journal  of ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
Penulis Identitas Jurnal Judul Strategic Management Vol. 3 Issue 1 2019 DOI: https://doi.org/10.25134/i jsm.v3i1.2819 MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) (Watulingas & Tangkuman, 2018) Vol, Hal & Tahun: Jurnal  Ipteks  Akuntansi bagi Masyarakat Vol. 2 No .2, 2018, Hal : 434-436 DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018. 21797 IPTEKS  APLIKASI  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN  PADA  BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (Hardjanto, 2019) JURNAL TEKNIK INFORMATIKA Vol  12  No.1,  2019,  Hal 11-20 DOI: https://doi.org/10.15408/j ti.v12i1.6263 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PERTANIAN  DAN  PANGAN KOTA MAGELANG (Polii  &  Pontoh, 2018) Jurnal  Ipteks  Akuntansi bagi Masyarakat Vol.  2  No.  2,  2018,  Hal: 246-250 DOI: https://doi.org/10.32400/j iam.2.02.2018.21743 IPTEKS PENGENDALIAN INTERN SIMDA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA  KEUANGAN  PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI UTARA (Ananda  &  Sari, 2020) Jurnal Pundi Vol. 4, No.02, 2020, Hal: 241-250 DOI:10.31575/jp.v4i2.21 4 Pengaruh  Implementasi  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)  Keuangan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan  Kabupaten  Padang Pariaman) (Darea  &  Elim, 2015) Jurnal EMBA Vol. 3 No.2 2015 https://doi.org/10.35794/ emba.3.2.2015.8361 EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)  KEUANGAN  PADA DPPKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. (Sultan & Fatimah, 2016) Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.  5  No.1  2016  Hal 118-129 EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMAN BARANG  MILIK  DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM
Penulis Identitas Jurnal Judul https://doi.org/10.31947/ kjik.v5i1.1888 MENDUKUNG INVENTARISASI ASET DAERAH  DI  KABUPATEN MAJENE (Utami & Sari, 2017) Jurnal MONEX Vol  6  No.1  2017  Hal 224-229 http://dx.doi.org/10.3059 1/monex.v6i1.454 ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) – BARANG  MILIK  DAERAH (BMD) PADA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG (Nugraha, 2013) Jurnal Akuntansi Akrual, Vol  2,  No.1.  2013  Hal 25-33 ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA ORGANISASI  PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA  DINAS  KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK) (Inayah,  Hakiki,  & Relasari, 2016) Akuntabilitas:Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol.10  No.2.  2016  Hal 167-176. DOI: https://doi.org/10.29259/j a.v10i2.8892 ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN  PADA  DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) KABUPATEN LAHAT

## Hasil dan Pembahasan
A. Aplikasi SIMDA
1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan
Aplikasi  ini  dipakai  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  sarana  untuk  mengelola keuangan  daerah  dengan  ruang  lingkup:  Pengelolaan  Anggaran,  Pengelolaan Penatausahaan, Pelaksanaan akuntansi dan pelaporannya dengan Output:
a) Penganggaran
- Rencana Kerja Anggaran (RKA),
- RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD,
- APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, dan \
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pengendalian  intern  ditandai  dengan  adanya  pencocokan  data  antara  pembuat DPA  sampai  akhirnya  di  buat  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD)  yang  nantinya  akan digunakan pada saat melakukan Penatausahaan.
b) Penatausahaan, meliputi:
- Surat Penyediaan Dana (SPD),
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- Surat Perintah Membayar (SPM),
- SPJ,
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
- Surat  Tanda  Setoran  (STS),  beserta  register-register,  dan  formulir-formulir pengendalian anggaran lainya.
Pengendalian  intern  ditandai  ketika  akan  membuat  SPM  dimana  dibutuhkan verifikasi pada SPP-nya, ketika verifikasi tidak dilakukan maka SPM tidak dapat dibuat. Begitu pula dengan SP2D, SP2D baru dapat dibuat ketika SPM di-Final-kan.
c) Akuntansi dan Pelaporan, meliputi:
- Proses penjurnalan,
- Buku Besar,
- Buku Pembantu,
- Laporan Realisasi Anggaran,
- Laporan Arus Kas,
- Neraca, dan
- Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

## Gambar 1 Tampilan Login SIMDA Keuangan
Laporan-laporan  diatas  baru  dapat  dibuat  ketika  Jurnal  yang  dihasilkan  dari proses  penatausahaan  selesai  di-posting.  Sehingga  dibutuhkan  komunikasi  sebagai

## Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
pengendalian  intern  antara  bagian  yang  melakukan  bagian  penatausahaan  dan  bagian akuntansi.
2. Program Aplikasi SIMDA BMD

## Gambar 2 Tampilan Login SIMDA BMD
Aplikasi  SIMDA  BMD  berfokus  pada  pengelolaan  barang/aset  daerah  meliputi perencanaan  aset,  pengadaan  aset,  penatausahaan  aset,  penghapusan  aset  dan  proses akuntansinya, dengan Output:
a) Perencanaan , antara lain:
- Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan,
- Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah, dan
- Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

## Gambar 3 Tata cara input Perencanaan
b) Pengadaan, meliputi:
- Daftar Hasil Pengadaan,
- Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan
- Daftar Kontrak Pengadaan.

## Gambar 4 Tata cara input pengadaan
Salah  satu  pengendalian  pada  tahapan  pengadaan  adalah  pemilihan  Nomor  dan Tanggal Kontrak yang dapat langsung dipilih apabila Kontrak telah diinput sebelumnya pada menu dan aplikasi yang berbeda.
c) Penatausahaan, meliputi:
- Kartu Inventaris Barang (KIB),
- Kartu Barang,
- Kartu Inventaris ruangan (KIR),
- Buku Inventaris ,
- Daftar Mutasi Barang Daerah, dan
- Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

## Gambar 5 Tata cara input penatausahaan
d) Penghapusan, meliputi:
- SK Penghapusan,
- Lampiran SK Penghapusan, dan
- Daftar Barang yang dihapus.

## Gambar 6 Tata Cara Input Penghapusan
Penghapusan  baru  dapat  diinput  ketika  telah  muncul  SK  Penghapusan  yang dikeluarkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  sehingga  dibutuhkan  pengendalian  berupa konfirmasi  antara  barang  yang  tercantum  pada  SK  Penghapusan  dengan  aset  yang dihapus pada aplikasi.
e) Akuntansi pada aset, meliputi:
- Barang Intracomptable,
- Barang extracomptable,
- Lampiran Neraca,
- Daftar Penyusutan Aset Tetap,
- dan Daftar Aset Lainnya, serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
Agar didapatkan data akurat untuk diinput pada aplikasi dibutuhkan pengendalian berupa  rekonsiliasi  data  yaitu  proses  pencocokan  data  antara  Perangkat  Daerah  yang bertugas  melakukan  pencatatan  aset  dan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang melakukan pengadaan aset.

## B. Alur Penginputan SIMDA Keuangan

## 1. Penganggaran
Hal  Pertama  yang  menjadi  dasar  dari  semua  Pengeluaran  dan  Pendapatan  dari pemerintah  daerah  adalah  Penganggaran  karena  apabila  tidak  ada  penganggaran  yang dalam  hal  ini  di  tandai  dengan  terbitnya  Dokumen  Pelaksaan  Anggaran,  maka pengeluaran  pemerintah  daerah  tidak  akan  ada  dasar  pengeluarannya.  Dalam  SIMDA, Penganggaran  ditandai  dengan  diisinya  RKA,  Rencana  Kerja  (Renja)  serta  Rencana Strategis (Renstra).
Dalam  Pengisian  RKA,  terlebih  dahulu  diisi  Program  Kegiatan  untuk  masing- masing  SKPD  yang  bersangkutan,  setelah  Program  Kegiatan  diisi  penginputan  beralih ke Renstra yang berisi:
- Data umum,
- Alamat,
- Nama dan jabatan pimpinan,
- Data jabatan unit organisasi,
- Tupoksi SKPD
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dan
- Program, Kegiatan beserta Indikator
Dalam  masing-masing  belanja  SKPD  terdapat  batas  penggunaan  dana  yang dinamakan  pagu,  pagu  ini  diisi  didalam  Renja  yang  nantinya  belanja  dari  perangkat daerah  tidak  boleh  lebih  dari  pagu,  Setelah  pagu  masing-masing  belanja  diisi,  maka RKA yang merupakan inti dari penggangaran dapat diisi.
RKA  adalah  dokumen  yang  memuat  perencanaan  dan  penganggaran  dari perangkat  daerah  yang akan  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  APBD,  RKA antara lain memuat:
- Rencana pendapatan,
- Rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta
- Rencana pembiayaan
Dokumen tersebut digunakan untuk tahun yang direncanakan, penginputan dalam SIMDA  dilakukan  sampai  dengan  rincian  obyek  baik  untuk  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan,  dengan  keterangan  nilai  anggaran  pada tahun  sebelumnya  serta  prakiraan anggaran  maju  untuk  tahun  berikutnya,  jadi  jelas  disini  bahwa  RKA  diinput  untuk masing-masing  belanja  dengan  memperhatikan  detail  belanja  dan  nilai  satuan. Keuntungan dalam memakai aplikasi adalah setelah penginputan angka masing-masing kegiatan telah otomatis terakumulasi serta tidak mungkin melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Setelah Penginputan RKA selesai, maka DPA dapat dicetak pada menu laporan di aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk penerbitan SPD.
Surat Penyediaan Dana (SPD) pada SIMDA digunakan sebagai dasar penerbitan SPP, apabila SPD belum diinput atau dana pada SPD tidak mencukupi, maka SPP tidak dapat dibuat. Didalam aplikasi, SPD adalah hal pertama yang diinput setelah keluarnya DPA. SPD merupakan batas belanja suatu kegiatan jadi apabila melebihi batas belanja tersebut maka aplikasi akan otomatis menolak untuk diinput.

## Gambar 7 Cara input RKA

## 2. Penatausahaan
Setelah  Penganggaran  selesai  diinput  maka  tongkat  estafet  di  berikan  pada bagian penatausahaan, ini merupakan bagian paling panjang dalam bagian pengelolaan keuangan daerah karena penatausahaan ini secara berkesinambungan dilakukan selama setahun penuh.
Dimulainya penatausahaan ditandai dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai awal untuk meminta dana yang digunakan membiayai kegiatan. Menurut Permendagri 21 Tahun 2011, SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  kegiatan  atau  bendahara  pengeluaran  yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP dibagi menjadi 4, yaitu:
➢ SPP-Uang  Persediaan  (UP)  adalah  dokumen  bendahara  pengeluaran  ketika  akan meminta uang muka kerja.
➢ SPP-Ganti  Uang  Persediaan  (GU)  adalah  dokumen  bendahara  pengeluaran  Ketika akan mengajukan permintaan penggantian uang persediaan (UP).
➢ SPP-Tambahan  Uang  Persediaan  (TU)  adalah  dokumen  bendahara  pengeluaran ketika  akan  meminta  tambahan  uang  persediaan  (UP),  SPP-TU  digunakan  untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang mendesak.
➢ SPP  Langsung  (LS)  adalah  dokumen  bendahara  pengeluaran  ketika  akan  meminta pembayaran yang langsung, baik kepada pihak ketiga dan pembayaran gaji.
Dalam  penginputan  di  aplikasi  harus  jelas  terlebih  dahulu  apakah  kita  akan menginput  SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU  atau  SPP-LS  karena  output  yang  dikeluarkan oleh  aplikasi  akan  berbeda.  SPP  diinput  secara  rinci  dengan  memperhatikan  nomor rekening  yang  ada  serta  dibatasi  dengan adanya  SPD.  Setelah  SPP  selesai  diinput  lalu diverifikasi dan hasilnya menjadi bahan untuk membuat SPM.

## Gambar 8 Tata cara input SPP
Menurut Permendagri 21 Tahun 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen  yang  digunakan/diterbitkan  oleh  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna anggaran  untuk  penerbitan  SP2D  atas  beban  pengeluaran  DPA-SKPD,  di  SIMDA penginputan  SPM  dilakukan  setelah  SPP  selesai  diinput,  nilai  yang  ada  di  SPM merupakan  nilai  yang  mengacu  dari  SPP,  yang  harus  diperhatikan  pada  saat penginputan adalah tanggal SPM tidak boleh lebih rendah dari tanggal SPP atau sistem akan  menolak  nantinya.  Di  SPM  ini  juga  nantinya  akan  diinput  pajak  dan  potongan lainnya.  Setelah  SPM  selesai  diinput  maka  SKPD  akan  menyerahkan  data  berupa dokumen  dan  juga  hasil  ekspor  data  SPP  dan  SPM  kepada  dinas  pengelola  keuangan daerah dimana dinas tersebut akan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
Menurut Permendagri 21 tahun 2011, SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai  dasar  pencairan  dana  yang  diterbitkan  oleh  BUD  berdasarkan  SPM, penginputan SP2D dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil impor  data  SPP  dan  SPM  dari  SKPD,  penginputan  SP2D  terbilang  cukup  sederhana karena  nilai  rincian  kegiatan  tidak  usah  diinput  kembali,  sehingga  yang  diinput  cukup nomor  dan  tanggal  SP2D  saja,  untuk  mendukung  kesesuaian  data  antara  dinas pengelolaan keuangan daerah dan SKPD  maka diharapkan setelah selesai menerbitkan SP2D,  dinas  tersebut  harus  menyerahkan  data  ekspor  SP2D  untuk  nantinya  diimpor oleh SKPD di server masing-masing.
Untuk SP2D UP, apabila telah diterbitkan maka diwajibkan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban  (SPJ)  GU  di  aplikasi  dengan  mengisi  nomor,  tanggal  dan  nilai yang  disetujui  untuk  SPJ  GU  tersebut  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  membuat SPP GU. Untuk SP2D TU, apabila telah di terbitkan maka harus membuat SPJ TU yang nantinya digunakan untuk mengisi SPP-Nihil.

## Gambar 10 Tata cara input SP2D
3. Pelaporan
Seperti yang dijelaskan diawal bahwa dalam program aplikasi SIMDA Keuangan ini output yang akan dihasilkan yaitu :
- Buku Besar,
- Buku Pembantu,
- Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran,
- Laporan Arus Kas, dan
- Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya,
namun  sebelum  dapat  dihasilkan  laporan  tersebut  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan, antara lain :
a) Pendapatan
Aplikasi  SIMDA  Keuangan  bukanlah  aplikasi  pendapatan,  namun  untuk mendapat data laporan keuangan yang komprehensif maka diharapkan pendapatan juga di  input.  Penginputan  pendapatan  di  SIMDA  Keuangan  dibagi  menjadi  Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) dimana Bukti Penerimaan diisi berdasarkan setoran  oleh  wajib  pajak  dengan  mengisi  nomor,  tanggal,  nilai  serta  nomor  rekening pendapatan  yang  ada  di  aplikasi  dan  STS  diisi  berdasarkan  Tanda  Bukti  Penerimaan yang  telah  dibuat  sebelumnya,  STS  merupakan  perwujudan  dari  bukti  setor  ke  Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.
b) Jurnal
Pada  menu  jurnal  di  aplikasi  SIMDA  digunakan  untuk  melakukan  penyesuaian ataupun  koreksi.  Menu  koreksi  pada  SIMDA  Keuangan  digunakan  pada  proses akuntansi  sebagai  sarana  agar  pos-pos  dalam  laporan  keuangan  sesuai  dengan  yang keadaan seharusnya. Koreksi ini dilakukan sepanjang tahun.
Pada  akhir  tahun  juga  dilakukan  penyesuaian  sebagai  sarana  pembetulan  secara akuntansi,  agar  pos-pos  di  laporan  keuangan  menunjukkan  kondisi  yang  sebenarnya. Penyesuaian  dilakukan  dengan  cara  menginput  jurnal  penyesuaian,  antara  lain :  Jurnal Penyesuaian  pada  saldo  kas,  Jurnal  Penyesuaian  pada  persediaan,  Jurnal  Penyesuaian pada aktiva dalam pengerjaan,  piutang serta utang.
c) Saldo awal
Saldo awal digunakan agar laporan keuangan yang tampil di laporan menyajikan laporan  yang  komparatif,  data  yang  diinput  merupakan  data  dari  laporan  keuangan tahun lalu  meliputi neraca, LRA dan LAK tahun sebelumnya.
Dengan menggunakan diagram alur, proses penginputan Simda Keuangan adalah sebagai berikut :
Penganggaran:                     Belanja :                               Pelaporan :
Gambar 11 Diagram Alur Proses Simda Keuangan Nilai RKA Renja Renstra DPA SPD SPD SPP UP/TU/LS SPM UP/TU/LS SP2D SP2D Pendapatan Jurnal Saldo awal Laporan Terkait

## Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
Penggunaan  Sistem  Aplikasi  SIMDA  ini  memiliki  tujuan  untuk mempermudah Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga tercapainya  pelaporan  keuangan  yang  andal,  transparan  dan  akuntabel  karena  dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan menggunakan sistem maka risiko- risiko  kesalahan  dalam  proses  penatausahaan  baik  dari  Keuangan  maupun  Aset  dapat diminimalisir  karena  adanya  proses  automatisasi  sehingga  kesalahan-kesalahan mendasar yang biasa dilakukan oleh manusia dapat dihindari.
Hal  yang  senada  juga  diungkapkan  pada  penelitian (Ananda  &  Sari,  2020) , bahwa  SIMDA  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Padang  Pariaman,  dimana  responden berkeyakinan  dengan  menggunakan  SIMDA  dalam  mengelola  keuangan  daerah  dapat membantu  meningkatkan  kinerja  dan  individu  yakin  dalam  menggunakan  sistem  akan membantu mencapai keuntungan dalam pekerjaan.
Sependapat  dengan  hal  tersebut,  penelitian  oleh (Darea  &  Elim,  2015) , menyatakan bahwa dengan diterapkannya SIMDA Keuangan, proses penyajian laporan keuangan  menjadi  lebih  cepat  dan  akurat.  Hal  ini  berbeda  dengan  sebelum diterapkannya SIMDA Keuangan dimana penyajian laporan keuangannya membutuhkan  proses  yang  lama  dan  menguras  tenaga  pembuat  laporan  keuangan. Perbandingannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Perbandingan Penggunaan SIMDA Sebelum Menggunakan SIMDA Keuangan Setelah Menggunakan SIMDA Keuangan Waktu  yang  dibutuhkan  lebih  banyak dalam penyajian Laporan Keuangan Dengan menggunakan program komputerisasi  yang  bekerja  secara otomatis  sehingga  memiliki  kecepatan waktu  dalam  penyusunan  laporan keuangan. Tidak  memiliki  program  rumus  yang baku  sehingga  sering  terjadi  kesalahan dalam  perhitungan  Laporan  Keuangan
Hal ini berakibat dapat terjadi keterlambatan jadwal dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Memiliki  rumus-rumus  yang  telah diprogram  otomatis  sehingga  dapat meminimalisir  terjadinya  kesalahan dalam perhitungan Laporan Keuangan.
Sumber tabel : Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh (Darea & Elim, 2015)
Selain  itu,  penerapan  SIMDA  BMD  pada  Pemerintah  Daerah  juga  sangat bermanfaat dalam pengelolaan aset didaerah tersebut, seperti yang diketahui bahwa aset adalah bagian yang sangat sering muncul pada temuan BPK, hal ini dikarenakan jumlah aset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sangat banyak dan seharusnya pengelolaan
aset di Pemerintah Daerah membutuhkan perhatian khusus dari masing-masing Kepala Dinas  pada  Pemerintah  Daerah  sehingga diperlukan  Tools agar  pencatatan aset  daerah dapat lebih akuntabel serta dapat menghasilkan informasi yang akurat, tepat dan akurat.
Sejalan  dengan  kajian (Sultan  &  Fatimah,  2016) bahwa  secara  teknis, operasional dan ekonomis penggunaan SIMDA BMD di kabupaten Majene memberikan dampak  yang  cukup  signifikan  dari  segi  efektif,  efisiensi  secara  waktu  dan  efisiensi secara  dana.  Informasi  yang  dihasilkan  dari  SIMDA  BMD  digunakan  sebagai  sumber informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi khususnya terkait pengelolaan BMD.
Kesimpulan yang senada juga diungkapkan dalam kajian (Utami & Sari, 2017) bahwa  efektifitas  penggunaan  SIMDA  BMD  pada  DPPKAD  Kabupaten  Pemalang dapat  dikatakan  Efektif  dengan  persentase  yang  dihasilkan  dari  perhitungan  sebesar 80%.  Dengan  demikian  usaha  Pemerintah  Daerah  dalam  memecahkan  masalah  pada pengelolaan  Aset  Daerah  dengan  menggunakan  SIMDA  BMD  dapat  dikatakan  cukup berhasil,
Dalam  hal  pengendalian  aplikasi,  SIMDA  telah  menerapkan  pengendalian aplikasi, (Nugraha,  2013) menyebutkan  pengendalian-pengendalian  yang  digunakan pada SIMDA Keuangan diantaranya:
a) Pengendalian atas akses dan wewenang pemakai, dengan dipakainya akun serta password serta adanya pembagian kewenangan seperti administrator, supervisor dan operator.
b) Pengendalian  keamanan  dengan  menggunakan uninterruptible  power  supply (UPS) sebagai pengaman daya.
c) Pengendalian pada fungsi menu untuk menjamin validitas masukan data.
d) Pengendalian  pada  aplikasi  yang  terdiri  dari  pengendalian  masukan  yang digunakan  untuk  mengetahui  kesalahan  dalam  memasukkan  data,  pengendalian proses yang berfungsi untuk memastikan pemrosesan data telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan
e) Pengendalian  keluaran  yang  memiliki  tujuan  untuk  menjamin  output  yang dihasilkan akurat dan benar.
Dalam  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Inayah  et  al.,  2016) ,  pengendalian  intern yang  telah  dilakukan  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Lahat antara lain:
a) Pembangian kewenangan user:
Untuk  menjamin  bahwa  seluruh  transaksi  terotorisasi,  valid,  dicatat  secara  akurat, benar dan lengkap.
Pengendalian  internal  dalam  aplikasi  SIMDA  Keuangan  yaitu  dengan  adanya pembagian  tingkat  kewenangan,  yang  meliputi:  administrator,  supervisor,  dan operator.
Administrator memiliki  kewenangan  untuk  membuat  user  dan  melakukan  setting pada  otoritas  user,  melaukukan  setting  pada  aplikasi  (parameter),  melakukan posting anggaran, dan melakukan unposting pada jurnal.

## Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
Supervisor memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi pada penginputan data serta melakukan koreksi dan penyesuaian.
Operator hanya  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  input  data  serta  melihat laporan.
b) Pengendalian  menu  berdasarkan  Fungsi  bertujuan  untuk  menjamin  validitas  input atas  data  aplikasi  SIMDA  Keuangan  yang  mengatur  pengendalian  berdasarkan fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan, dan fungsi pembukuan.

## Kesimpulan
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  hal  vital  untuk  mewujudkan  pemerintahan daerah  yang  bersih  dan  akuntabel,  tanpa  adanya  SDM  yang  berkompetensi  dan pemantauan  berkelanjutan  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  bisa  dilakukan  dengan baik.  Dengan  berkembangnya  teknologi  dan  informasi,  manusia  terus  berupaya  untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah termasuk juga dalam pengelolaan keuangan, maka  dibuatlah  aplikasi  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  memudahkan  dan  juga mengontrol  pengeluaran  daerah  selama  setahun  penuh.  Banyak  aplikasi  pengelolaan keuangan daerah yang beredar di Indonesia, namun yang dijadikan studi adalah aplikasi SIMDA.  Penginputan  dan  alur  pada  SIMDA  mengacu  pada  Permendagri  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  alur  yang  dipakai  yaitu  dari  penganggaran  yakni penginputan Renstra dan RKA sampai jadi DPA, lalu ke Penatausahaan yang mengatur pengeluaran  keuangan  daerah  dengan  penerbitan  SPP,  SPM  dan  SP2D,  dan  yang terakhir  untuk  menghasilkan  pelaporan  yang  komprehensif  dan  terintegrasi  dilakukan penginputan  jurnal,  saldo  awal  serta  pendapatan  sehingga  tercipta  laporan  keuangan yang  lengkap  dan  dapat  di  komparasi.  Untuk  SIMDA  BMD  berpedoman  pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana sudah mengakomodir Perencanaan Aset, Pengadaan Aset, Penatausahaan Aset, Penghapusan Aset dan Akuntansi.
Aplikasi SIMDA Keuangan dan BMD membantu Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses otomatisasi yang terdapat dalam aplikasi serta dengan pengendalian aplikasi yang baik sehingga  kesalahan  dalam  pembuatan  Laporan  Keuangan  dan  Laporan  aset  dapat diminimalisir, pada akhirnya akan menciptakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang andal, transparan dan akuntabel.
Sebaik  apapun  aplikasi  tentunya  tergantung  pula  pada  SDM  yang mengoperasikannya,  sehingga  diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  melatih  SDM-nya agar  menjadi  SDM  yang  unggul  serta  diharapkan  juga  kedepannya  agar  aplikasi pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  terus  berkembang  secara  dinamis  sesuai  dengan Undang-Undang dan peraturan baru yang nantinya akan muncul.

## BIBLIOGRAFI
Ananda, Febryandhie, & Sari, Mustika Permata. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Pundi , 4 (2). Google Scholar
Ariska,  Cici,  Masniadi,  Rudi,  &  Rachman,  Rosyidah.  (2019).  Penerapan  Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di  Kabupaten  Sumbawa. Jurnal  Riset  Kajian  Teknologi  Dan  Lingkungan , 2 (1), 15–23. Google Scholar
BPKP.  (2011). Modul  Bimbingan  Teknis  Pedoman  Pengoperasian  Simda  Keuangan . Jakarta:  Deputi  Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah. Google Scholar
Darea,  Devita  Wulandari,  &  Elim,  Inggriani.  (2015).  Evaluasi  Penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  pada  DPPKA  Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (2), 114–122. Google Scholar
Hardjanto, Kurnia. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan  Berbasis  Akrual  Pada  Dinas  Pertanian  Dan  Pangan  Kota  Magelang. Jurnal Teknik Informatika , 12 (1), 11–20. Google Scholar
Inayah,  Restu,  Hakiki,  Arista,  &  Relasari,  Relasari.  (2016).  Analisis  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (Simda)  Keuangan  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (Ppkad)  Kabupaten  Lahat. Akuntabilitas , 10 (2),  167– 176. Google Scholar
Nugraha,  Harmadhani  Adi.  (2013).  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Keuangan  Daerah  (SIMDA  Keuangan)  Dalam  Pengolahan  Data  Keuangan  Pada Organisasi  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nganjuk. SKRIPSI Jurusan Akutansi-Fakultas Ekonomi UM , 2 (1), 23–33. Google Scholar
Polii, Imanuel Ronaldo Angelo, & Pontoh, Winston. (2018). Ipteks pengendalian intern SIMDA keuangan dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat , 2 (2). Google Scholar
Sugiyono,  Sugiyono.  (2010).  Metode  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  dan  R&D. Alfabeta Bandung . Google Scholar
Sultan,  Mahayuddin,  &  Fatimah,  Jenny  Maria.  (2016).  Evaluasi  Sistem  Informasi Manajeman  Barang  Milik  Daerah  (Simda-bmd)  dalam  Mendukung  Inventarisasi Aset  Daerah  di  Kabupaten  Majene. KAREBA:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,  118–129.
Google Scholar
Utami, Annafia, & Sari, Yeni Priatna. (2017). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)–Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Dppkad Kabupaten  Pemalang. Monex:  Journal  of  Accounting  Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal , 6 (1). Google Scholar
Watulingas,  Patricia,  &  Tangkuman,  Steven.  (2018).  Ipteks  Aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (Simda)  Keuangan  Pada  Badan  Perencanaan  Dan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Ipteks  Akuntansi  Bagi Masyarakat , 2 (2). Google Scholar
Yanto,  Edi,  &  Afkir,  Mr.  (2020).  ANALISIS  PENERAPAN  SISTEM  INFORMASI MANAJEMEN  KEUANGAN  DAERAH  (SIMDA  KEUANGAN)  DALAM PENGOLAHAN  DATA  KEUANGAN  PADA  ORGANISASI  PEMERINTAH DAERAH  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Tolitoli). Indonesian Journal of Strategic Management , 3 (1). Google Scholar

## Copyright holder:
Andhika Ramanda, Safuan, Musa Alkadhim Alhabshy (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: