Konsep Kapal Pengumpan Reguler untuk Mendukung Angkutan Laut Perintis di Wilayah Pulau-Pulau Terpencil
Dany H. Priatno 1 , Samudro 1

## Abstrak
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  transportasi  di  wilayah  pulau-pulau  terpencil  masih  menjadi kendala  dalam  mengembangkan  sektor  transportasi  di  wilayah  tersebut. Di  sisi  lain,  wilayah  ini diharapkan  dapat  menjadi  faktor  pemicu  dalam  peningkatan  perekonomian,  membuka  keterisolasian, dan  menjaga  stabilitas  dan  keamanan  wilayah. Pola  penerapan  jaringan  transportasi angkutan  laut dengan sistem subsidi (angkutan laut perintis)    dari pemerintah sudah berjalan meski dengan berbagai kendala yang memerlukan pemikiran dan solusi tepat dalam mendukung program transportasi angkutan laut bersubsidi tersebut dalam hal efektifitas angkutan, efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Keterbatasan  pelayanan  pada  rute  operasional  angkutan  laut  perintis  dapat  dijembatani  dengan menerapkan  konsep  pengumpan  (feeder)  regular  pada  titik – titik  singgah  kapal  perintis,  sehingga dengan  demikian  rute  eksisting  angkutan  laut  perintis  dapat  tetap  dioptimalkan,  tanpa  menambah jumlah  titik  singgah  (yang  berarti  menambah  time  voyage), bahkan hal  ini dapat  mengurangi  jumlah titik  singgah  kapal  perintis  laut.  Simulasi  penerapan  konsep  feeder  pada  jalur  angkutan  laut  perintis dilakukan  dan    dilengkapi  dengan  kajian  kebutuhan  desain  sarana  kapal  feeder  perintis  yang  tepat untuk mendukung konsep sistem feeder tersebut.

## Kata kunci : pengumpan perintis, simulasi operasional, desain kapal feeder

## Abstract
Limitation  of  transportation  facilities  in  the  isolated  islands is  still  a  constraint  in  developing transport  sector  in  these  areas. In  the  other  side, these  areas are  expected  to  be  a  triggering  factor  in improving the economy, opening the isolation, and maintaining stability and security in the region. The pattern  of  application  of  maritime  transportation  network  with  a  system  of  subsidies  (sea  transport pioneers) from the government has been running even with the various constraints that require thought and the right solutions in support of maritime transportation program subsidized transportation in terms of  effectiveness,  efficiency  and  equity  in  utilization. Service limitation  of  the operational route of the pioneers sea transport can be bridged by adopting the concept of feeder regular at the point - the pioneer ship  stopover  point,  and  thus  the  route  of  the  existing  marine  transportation  pioneer  can  still  be optimized, without increasing the number of stopover point (and thus increasing the time voyage), even it can reduce the number of stopover point of the pioneering vessels. Simulation of the application of the feeder  concept on the  pioneering sea  transportation  routes is  made  and equipped  with  a proper need assessment tool for designing pioneer feeder vessels to support the concept of the feeder system.

## Keywords : feeders pioneer, operational simulation, design feeder vessel

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari  17.000  pulau  besar  dan  kecil,  terbagi  dalam  33 provinsi,  secara  geografis  masing-masing  wilayah memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda.  Demikian pula  dengan  infrastruktur  sarana  dan  prasarana
transportasi  yang  tersedia.  Khususnya  untuk  wilayah dengan  karakteristik  geografis  kepulauan  seperti sebagian besar wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur, masyarakat pada wilayah pulau-pulau ini belum banyak  merasakan  pelayanan  transportasi  laut  sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini tergambar pada data rendahnya  tingkat  mobilitas,  pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat, dan tingkat pendidikan
1 Dit. P3TIST, TIRBR – BPPT, Jakarta
masyarakatnya masih rendah. Secara nasional keberhasilan  pembangunan  sangat  dipengaruhi  oleh peran  sektor  transportasi  sebagai  penggerak  utama aspek  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan pertahanan  keamanan.  Terutama  untuk  wilayah kepulauan,  transportasi  laut  merupakan  urat  nadi pertumbuhan yang sangat berpengaruh dalam peningkatan  kondisi  perekonomian  wilayah  tersebut. Meningkatnya  kualitas  pelayanan  transportasi  baik penyediaan  sarana  maupun  prasana  di  suatu  wilayah akan berpotensi berkembangnya  wilayah tersebut baik secara ekonomi, pendidikan maupun sosial kebudayaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  faktor transportasi  dapat  menjembatani  kesenjangan  dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan.
Untuk  mengatasi  masalah  transportasi  laut  di wilayah kepulauan, sejak tahun 1974 pemerintah telah mengupayakan  adanya program  transportasi  laut perintis  yang  di  implementasikan  pada  proyek angkutan  pelayaran perintis  laut.  Program  ini memanfaatkan 99 unit kapal, untuk melayani 11 trayek dan  menyinggahi  79  pelabuhan,  Sejak  1987  sampai saat  ini  program  armada  perintis  masih  terus dikembangkan, di bawah kordinasi Ditjen
Perhubungan Laut cq.Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut.  Proyek  pengembangan  Armada  Perintis  Laut tidak  lagi  dilaksanakan  secara  terpusat  namun ditempatkan  pada  masing-masing  daerah  sesuai dengan home base kapal.

## PERMASALAHAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS EKSISTING
Disamping  manfaatnya  yang  cukup  besar bagi masyarakat  daerah  terpencil,  ternyata  masih  banyak permasalahan yang muncul dalam pengoperasian kapal perintis tersebut, diantaranya adalah :
a. Belum  tersedia  prasarana  yang  memadai  untuk menunjang  persinggahan  kapal  perintis  di  suatu pulau, seperti dermaga.
b. Kurangnya  sarana  kapal  perintis  yang  layak untuk angkutan penumpang dan barang.
c. Belum meratanya titik – titik persinggahan kapal perintis,  sehingga  cukup  banyak  masyarakat pulau di sekitar titik singgah kapal perintis yang tidak  dapat  menikmati  kehadiran  kapal  perintis diwilayah mereka.
d. Terbatasnya  waktu  singgah  kapal  perintis  pada satu titik singgah (rata – rata maksimum 4 jam)
e. Kondisi  fisik  kapal  perintis  yang  tidak manusiawi untuk angkutan penumpang manusia, karena sebagian besar kapal perintis adalah kapal barang  (general  cargo)  yang  dipakai  untuk mengangkut penumpang sehingga ruang akomodasi untuk penumpang asal-asalan demikian pula untuk ruang MCK sangat terbatas.
f. Minimnya  alat – alat  keselamatan  pada  kapal perintis,  seperti  life  raft,  jaket  pelampung, pemadam  kebakaran,  peralatan  medis  darurat, dan sebagainya.
g. Waktu tempuh kapal perintis 1 trip relatif lama.

## Gbr. 1 Potret Angkutan kapal perintis
Pada studi  ini  ditentukan  salah  satu  wilayah dimana  masyarakatnya  sangat  tergantung  pada angkutan  laut  perintis  untuk  mobilitas  mereka  ke wilayah  lain,  yaitu  di  wilayah  Provinsi  Maluku khususnya  di  gugus  pulau  XII  Kabupaten  Maluku Barat Daya (MTB) yang memiliki pusat pemerintahan di Saumlaki yang berada di pulau Wetar.

## KONSEP SISTEM PENGUMPAN PERINTIS
Penerapan  sistem  pengumpan  kapal  perintis  untuk mengakomodasi  wilayah  terpencil  yang  belum/sudah disinggahi  oleh  kapal  perintis  memiliki  keuntungan sebagai  berikut,  yaitu  :  (1)  dapat  memangkas  titik singgah  dari  kapal  perintis  dalam  satu  wilayah kepulauan, (2) menjadi sarana transportasi barang dan penumpang  di  daerah  terpencil  menuju  pusat – pusat kegiatan  ekonomi  di  wilayah  operasionalnya,  (3) menjadi solusi transportasi antar pusat kegiatan dalam satu wilayah pulau yang belum terhubung dengan jalan darat,  sehingga  konsep  kapal  pengumpan  perintis dapat  menjadi  solusi    yang  tepat  dalam  membuka keterisolasian  wilayah  terpencil  dengan  syarat  bahwa sarana kapal yang dioperasionalkan haruslah memiliki
karakteristik  sedemikian  rupa  dapat  melayani  wilayah kepulauan  dan  pesisir  serta  daerah – daerah  pusat kegiatan  terutama  yang  belum  memiliki  prasarana dermaga.

## Konsep Sistem Feeder
Struktur  jaringan  pelayanan  transportasi  laut  di Maluku dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Jaringan  Pelayaran  Internasional,  merupakan layanan  angkutan  laut  antar  negara  dan  hanya menyinggahi pelabuhan dengan status internasional saja.
b. Jaringan  Pelayaran  Nasional,  merupakan  layanan angkutan  laut  antar  provinsi,  dimana  pelabuhan yang  disinggahi  hanya  pelabuhan  dengan  status nasional dan internasional saja. Jaringan Pelayaran
Nasional ini diharapkan dapat dilayani oleh PELNI dan perusahaan pelayaran swasta nasional lainnya.
c. Jaringan  Pelayaran  Regional,  merupakan  layanan angkutan  laut  antar  kabupaten  dan  antar  gugus pulau, dimana pelabuhan yang disinggahi merupakan  pelabuhan  regional  dan  nasional  saja. Jaringan pelayanan ini diharapkan dapat menghubungkan  ke  12  gugus  pulau  di  Provinsi Maluku. Jaringan pelayaran regional ini dipelopori oleh  pelayaran  perintis  yang  disubsidi  oleh pemerintah,  yang  diharapkan  dapat  diikuti  oleh pelayaran-pelayaran  komersial  lainnya  seiring dengan  pertumbuhan  wilayah  Provinsi  Maluku. Pelayaran  regional  ini  merupakan  feeder  bagi pelayaran nasional.
d. Jaringan  Pelayaran  Lokal / rakyat,  merupakan layanan angkutan laut yang melayani pelabuhan-pelabuhan  lokal  dan  regional  dan merupakan  feeder  bagi  pelayanan  regional. Jaringan  pelayaran  lokal  ini  dilaksanakan  oleh Pelayaran Rakyat.
Dalam  kajian  ini  yang  dimaksud  dengan  sistem feeder  adalah  sistem  pengumpan  yang  beroperasi secara  reguler  untuk  mengumpan  muatan  penumpang maupun barang pada titik singgah kapal perintis dalam satu wilayah operasional tertentu.
Gbr. 2. Sistem pengumpan perintis pada 1 gugus pulau
Tinjauan Wilayah Penentuan Rute Kriteria wilayah tertinggal Titik pel. singgah Home Base Analisis Kapasitas Kapal Analisis Operasional Kapal Design Requirement & Objectives Kapal Preliminary Design Basic Design Kapasitas PAX Kapasitas Muatan Barang Operasional / tahun Simulasi Subsidi Analisis Kunjungan Kapal Perintis Simulasi Rute

## Gbr. 3 Skema konsep desain kapal pengumpan
Meskipun  jaringan  pelayaran  lokal/rakyat  selama ini  dapat  dikatakan  menjadi  fedeer  bagi  jaringan pelayaran  perintis maupun  pelayaran  nasional,  namun jaringan  tersebut  masih  bersifat  temporer  dan non-regular  sehingga  kepastian  jadwal  dan  rute-nya hampir tidak pasti.
Skema  konsep  pengumpan  perintis  reguler  atau dapat  juga  diistilahkan  dengan perintis  lokal  disajikan pada Gbr. 2 .
Gbr.2  menyajikan  skema  sistem  pengumpan perintis  dalam  1  gugus  pulau,  dari  skema  tersebut terlihat  peran  dari  kapal  pengumpan  (feeder)  yang melayari  dan  melayani  pusat – pusat  kegiatan  yang tersebar  dalam  gugus  pulau  tersebut,  dimana  pada pulau  1  kondisi  prasana  jalan  darat  masih  belum terkoneksi.  Dalam  lintasan  pelayarannya,  kapal pengumpan melayari pesisir pulau utama (pulau 1) dan pulau  disekitarnya  (2  dan  3)  untuk  menuju  pelabuhan singgah  utama  yang  disinggahi  oleh  kapal  perintis nasional  untuk menuju  daerah – daerah  yang  lebih jauh.  Simpul – simpul  pelabuhan  singgah  dalam wilayah  operasional  kapal  pengumpan  ini  sebagian (mungkin)  masih  belum  memiliki  dermaga  permanen sehingga  diperlukan  pemikiran  dalam  requirement desain kapal pengumpan yang akan dioperasikan.
Gbr. 3  menyajikan  skema/langkah  kerja  dalam mensimulasikan implementasi konsep kapal pengumpan  reguler  perintis.  Langkah  awal  adalah menentukan  wilayah  operasional  kapal  pengumpan dengan  melakukan  tinjauan  wilayah  yang  didalamnya
terdapat  batasan – batasan  (kriteria)  wilayah/daerah tertinggal dan/atau terpencil terkait dengan Kep.Menteri Percepatan  Daerah  Tertinggal  No  : 001/KEP/M-PDT/I/2005,  tentang  Strategi  Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal di Indonesia, tentang kriteria daerah terpencil/tertinggal.
Kriteria  yang  terkait  dengan  aspek  daerah tertinggal    antara lain :

## 1. Aspek Kondisi Geografis
Kondisi  geografis  suatu  daerah/wilayah  yang didefinisikan sebagai daerah tertinggal/terpencil adalah daerah tersebut secara geografis sulit dijangkau karena letaknya  yang  jauh  di  pedalaman,  perbukitan, kepulauan,  pesisir,  dan  pulau-pulau  terpencil  atau karena  faktor  geomorfologis  lainnya  sehingga  sulit dijangkau  oleh  jaringan  baik  transportasi  maupun media komunikasi.
Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain: a. Daerah  yang  terletak  di  wilayah  pedalaman,  tepi hutan, dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau  belum  memiliki  akses  ke  daerah  lain  yang relatif lebih maju;
b. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau  yang  berpenduduk  dan  memiliki  kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
c. Daerah  yang  secara  administratif  sebagian  atau seluruhnya  terletak  di  perbatasan  antarnegara  baik batas darat maupun laut;
d. Daerah  yang  terletak  di  wilayah rawan  bencana alam  baik  gempa,  longsor,  gunung  api,  maupun banjir;
e. Daerah  yang  sebagian  besar  wilayahnya  berupa pesisir.
2. Aspek Kondisi Kependudukan (SDM dan kepadatan penduduk)
Pada  umumnya  masyarakat  di  daerah  tertinggal mempunyai  tingkat  pendidikan,  pengetahuan,  dan keterampilan  yang  relatif  rendah  serta  kelembagaan adat yang belum berkembang.
Tingkat  kepadatan  penduduk  di daerah  terpencil relatif masih rendah.
3. Aspek Kondisi Perekonomian Masyarakat    Lokal Pada umumnya  kondisi  perekonomian  masyarakat di wilayah  terpencil/tertinggal  memiliki  PDRB  jauh dibawah  PDBR  wilayah  sekitarnya,  menyebabkan daya  beli  masyarakat  yang  rendah  serta  tingkat pendidikan  masyarakat  di  daerah  tersebut  sangat
kurang.
4. Aspek  Kondisi  Prasarana  Transportasi  (jalan, pelabuhan, jembatan, dll)
Wilayah  tertinggal  belum  memiliki  prasarana transportasi  yang  memadai  baik  prasarana  jalan, jembatan,  terminal,  bandar udara,  pelabuhan/dermaga, dan sebagainya.
5. Aspek  Kondisi  Sarana  Transportasi  (darat,  laut, udara)
Secara  umum  wilayah  tertinggal  belum  memiliki sarana  transportasi  yang  memadai,  seperti  kondisi angkutan  umum  (darat)  yang  masih  sangat  jarang bahkan belum ada karena jalan darat belum terkoneksi, kondisi  angkutan  perairan  belum  memadai,  sebagian besar merupakan armada pelayaran rakyat yang sangat terbatas  dari  sisi  kemampuan  jelajah  maupun kapasitasnya.
6. Aspek Kondisi Potensi Daerah (SDA) Daerah tertinggal/terpencil sebagian masih berpotensi  memiliki  sumber  daya  alam  yang  cukup potensial  untuk  dieksploitasi  dan/atau  kembangkan, namun  di  beberapa  daerah  tertinggal  tidak  memiliki potensi  sumberdaya  alam,  daerah  yang  memiliki sumberdaya  alam  yang  besar  namun  lingkungan sekitarnya  merupakan  daerah  yang  dilindungi  atau tidak  dapat  dieksploitasi,  dan  daerah  tertinggal  akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan. 7. Aspek Kondisi Stabilitas Daerah (daerah
perbatasan, rawan konflik, bencana alam)

## Konsep Sarana Kapal Feeder
Untuk  mendukung  konsep  sistem  pengumpan angkutan  laut  perintis,  perlu  ditentukan  pula  konsep sarana kapal yang akan digunakan untuk melayari rute operasional jalur pengumpan perintis tersebut.
Pada  dasarnya  dalam  mendesain  kapal,  hal – hal yang  perlu  ditetapkan  agar  desain  tersebut  dapat berfungsi optimal dalam operasionalnya, antara lain : a. Kebutuhan  kapasitas  kapal  (ukuran  utama  kapal), harus  sesuai  dengan  pemanfaatannya  dan  jalur yang akan dilayari,
b. Fungsi kapal, angkutan barang    dan penumpang,
c. Tipe lambung kapal, single hull atau multi hull,
d. Sistem  bongkar  muat,  dapat  merapat  di  dermaga, beaching, dll.
e. Kemampuan  stabilitas  kapal,  harus  disesuaikan dengan fungsi dan lingkungan operasionalnya,
f. Rasional  dalam  pengadaan,  operasional  dan perawatannya.
Negara Timor Leste Negara Australia

## SIMULASI OPERASIONAL
Simulasi  konsep  kapal  pengumpan  reguler  dapat dilakukan  pada  suatu  wilayah  dengan  memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :
a. Wilayah  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai daerah  tertinggal/terpencil,    daerah  terpencil dan/atau  tertinggal  adalah  daerah/wilayah  yang relatif  kurang  berkembang  dibandingkan  daerah lain  dalam  skala  nasional,  dan  berpenduduk  yang relatif tertinggal. Kriteria daerah terpencil dan/atau belum  berkembang  dalam  hubungannya  dengan pelayanan  transportasi  adalah  :  (1)  daerah  yang belum  dilayani  oleh  perusahaan  angkutan  di perairan  yang  beroperasi  secara  tetap  dan  teratur; atau  (2)  daerah  tersebut  secara  komersial  belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan,
b. Wilayah  tersebut  dapat  berupa  daerah  kepulauan (berupa gugus pulau),
c. Wilayah tersebut sudah berpenduduk yang tersebar di  beberapa  titik  pusat  pemukiman/kegiatan  yang berbeda lokasinya,
d. Wilayah tersebut mempunyai sedikitnya 1 pelabuhan singgah kapal perintis,
e. Wilayah  tersebut  belum  memiliki  prasarana  jalan darat  yang  memadai  dan  terkoneksi,  dan  jalur transportasi darat belum optimal,
f. Wilayah tersebut diasumsikan dapat dilayari dalam waktu  5 - 10  hari  (  +  500  nm  dengan  speed  10 knot)  dari  pelabuhan  singgah  kapal  perintis berkeliling dan kembali ke pelabuhan tersebut,
g. Wilayah  pada  pusat – pusat  pemukiman  meski belum  memiliki  dermaga  permanen  namun memiliki kontur pesisir pantai yang landai berpasir, untuk pendaratan kapal pengumpan.
h. Simulasi penetapan rute kapal pengumpan perintis reguler.
i. Komponen biaya pengoperasian kapal pengumpan perintis reguler dan kelayakan investasi.

## Wilayah Studi
Dalam  simulasi  operasional  sistem    kapal pengumpan untuk  mendukung  angkutan  laut  perintis sesuai  dengan  kriteria  wilayah  seperti  telah  diuraikan sebelumnya  ditetapkan  simulasi  operasional  kapal pengumpan  angkutan  laut    perintis  di  wilayah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  merupakan kabupaten  termuda  dalam wilayah  Provinsi  Maluku,  yaitu  dibentuk  berdasarkan UU nomor    31 tahun 2008.
Gbr. 4 Kabupaten di wilayah provinsi Maluku
Gbr. 5. Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  memiliki  kriteria khusus sebagai wilayah studi, antara lain :
a. Merupakan wilayah kepulauan (gugus pulau XII di
Provinsi Maluku), lihat gambar 4 berikut.
b. Terletak  di  daerah  perbatasan  (dengan  Negara Australia dan Negara Timor Leste), lihat gambar 5 berikut.
c. Masih tergolong daerah tertinggal
d. Akses  transportasi  udara  sangat  terbatas  (tercatat wilayah  MBD  hanya  dilayani  oleh  1  unit  pesawat CASA 212).
e. Dilalui  oleh  jaringan  angkutan  laut  (Pelni,  KM. Bukit  Siguntang,  KM.  Dorolonda)  dan  angkutan laut  perintis  nasional  (R-25,  R-26,  R-27,  R-28, R-29).
f. Akses  dan  prasarana  jalur  darat  di  pulau – pulau besar belum optimal/terhubung.
Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memiliki batas wilayah antara lain :
a. Batas  utara,  di  laut  Banda  dengan  Kabupaten Maluku Tengah.
b. Batas  Timur,  Kepulauan  Tanimbar  dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
c. Batas  Selatan,  di  laut  Timor  dan  Selat  Wetar dengan Negara Timor Leste dan Australia.
d. Batas  Barat,  di  Kepulauan  Alor  dengan  Provinsi NTT.
Luas  wilayah  Kabupaten  MBD  adalah  72.447,4 km2,  terdiri  atas  luas  lautan  63.779,2    km2  (sekitar 88,9%) dan luas daratan 8.684,2    km2 (sekitar 11,1%). Dengan  pulau  terbesar  adalah  pulau  Wetar,  pulau Babar dan pulau Romang. Potensi ekonomi di wilayah MBD antara lain : a. Pertanian, jeruk, jagung, cengkeh, dan pala.
b. Peternakan, kerbau, kambing, domba, sapi, dll.
c. Perikanan, rumput laut, batu laga, ikan pelagis, dll. d. Pertambangan,  minyak  dan  gas,  tembaga,  pasir, emas, nikel, mangan, dan belerang.
e. Pariwisata, budaya, pantai, sejarah, dan agrowisata.
f. Industri,  minyak  kayu  putih,  etanol,  kerajinan tangan, anyaman, dll.
Sampai saat ini kondisi jalan darat di pulau – pulau besar  dalam  wilayah  MBD  masih  belum  terhubung antara pusat – pusat pemukiman, sehingga masyarakat masih  mengandalkan  jalur  laut  dalam  mobilitasnya. Terutama  di  pulau  Romang,  Moa  dan  Pulau  Kisar, sementara  di  pulau  Wetar,  jalan  darat  sudah menghubungkan  pusat – pusat  pemukiman  penduduk di pesisir selatan (Limar – Ilwaki – Arwala), di pesisir utara  pusat  pemukiman  penduduk  belum  terhubung oleh jalur darat.
Gbr. 6  menyajikan  kondisi  jalur  jalan  darat  yang menghubungkan  pusat pemukiman  penduduk  di pulau Romang, Kisar, dan Wetar.
Kondisi trasnportasi darat yang belum berkembang di  daerah  MBD  menjadikan  jalur  transportasi  laut lebih  disukai  oleh  masyarakant  dalam  bepergian, selama ini untuk mobilitas  masyarakat dari satu pulau ke  pulau  lain  ataupun  antar  pusat  pemukiman  dalam satu  pulau  memanfaatkan  sarana  kapal  rakyat/ pelayaran  rakyat  yang  tentunya  masih  banyak memiliki  kelemahan  dari  sisi  teknis  sarana  maupun kepastian  jadwal  perjalananya.  Tercatat  di  Kabupaten MBD  terdapat  sekitar  600  unit  kapal  rakyat  dari berbagai jenis, seperti sampan, speed boat, kapal ikan, kapal  kayu  dengan  kapasitas  yang  bervariasi  sampai dengan 100 GT.
Sementara  dalam  kurun  waktu  2005 – 2009, potensi  angkutan  penumpang  dan  angkutan  barang  di wilayah  MBD  dapat  dilihat  dari  load  factor  kapal perintis  yang  menyinggahi  wilayah  di  MBD,  rata –
rata  per  tahun  lebih  dari  50%  dihitung  pada penumpang  asal  MBD  dan  penumpang  datang  ke MBD.

## Gbr. 6 Jalur darat di MBD

## Operasional Rute
Penentuan  rute  operasional  kapal  pengumpan perintis  reguler  setidaknya  harus    memenuhi  kriteria sebagai    berikut :
a. Menjangkau  setidaknya  80%  wilayah  pada  titik titik  pemukiman  penduduk  di  pesisir  pantai  yang belum  terhubung  dengan pusat  kegiatan  ekonomi (prasarana jalan belum terhubung).
b. Ditentukan  terlebih  dahulu  homebase  kapal pengumpan  reguler,  yaitu  di  pusat  pemukiman yang telah memiliki    prasarana pendukung seperti dermaga, pengisian BBM, air tawar, logistik, dll.
c. Sebagai  kapal  pengumpan  setidaknya  memiliki titik  singgah  yang  bersinggungan/sama  dengan titik singgah kapal perintis pada wilayah tersebut.
Pada Gbr. 7  berikut  disajikan  perencanaan  titik singgah kapal perintis yang di wilayah MBD.
Gbr. 7.    Titik singgah kapal perintis di MBD
Terdapat  6  kapal  perintis  yang  melayani    titik singgah  di  wilayah  MBD,  yaitu  R-25,  26,  27,  28,  29,
Arah Kupang, Surabaya, Makassar Arah  Ambon,  Fak  Fak, Sorong 1 3 2 4 5 6 7 8 9
dan  30,  dengan  titik  singgah  masing-masing  rute antara lain :
a. Titik singgah rute R-25 (Ilwaki, Kisar, Serwaru), b. Titik singgah rute R-26 (Ilwaki, Kisar, Serwaru),
c. Titik  singgah  rute  R-27  (Upisera,  Naugeru,
Lerokis, Kisar, dan Romang), d. Titik singgah rute R-28 (Kisar, Serwaru),
e. Titik  singgah  rute  R-29  (Upisera,  Naugeru, Lerokis, Kisar, Serwaru, dan Bebar/Wulur),
f. Titik  singgah  rute  R-30  (Ilwaki,  Kisar,  Serwaru, Romang, dan Bebar).
Menurut  data  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Maluku, rata-rata kunjungan kapal perintis di titik singgah yang berada  di  wilayah  MBD  adalah  12  s/d  15  kunjungan per  tahun  atau  hampir  sebulan  sekali,  hal  tersebut disebabkan  karena  rute  berlayar  kapal  perintis  cukup besar  yaitu  antara  2000  s/d  3000  nmile.  Sementara dengan kondisi lingkungan laut yang cukup ekstrim di wilayah  Maluku  pada  periode  tertentu  semakin memperlama waktu layar dari kapal perintis.
Dari 9 titik singgah kapal perintis di wilayah MBD terdapat  beberapa  titik  singgah  yang  merupakan  pusat kegiatan baik sebagai ibukota kabupaten,    PKSN dan PKL-1, yaitu : a. Ilwaki sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional,
b. Serwaru dan Wonreli sebagai PKL-1.
c. Tiakur,  sebagai  ibukota  dan  pusat  pemerintahan Kabupaten MBD.
Dengan  kenyataan  kondisi  pusat  pemukiman  dan aktifitas  ekonomi  diatas  dapat  ditentukan  beberapa alternatif  homebase  dari  kapal  pengumpan  perintis regular adalah Ilwaki di pulau Wetar, Wonreli di pulau Kisar, dan Tiakur.
Berikut  disajikan  simulasi  rute  terpilih  kapal pengumpan  perintis  reguler di  wilayah  MBD.  Tabel  1 menyajikan  rincian  sampai  dengan  total  waktu berlayar (time voyage).
Dari Tabel 1. tersebut  didapatkan  total  time voyage dalam 1 trip adalah 153,2 jam atau sekitar 6,5 hari  pelayaran. Besaran  waktu  berlayar  (time  voyage) hasil  simulasi  tersebut  akan  mempengaruhi  desain sarana  kapal  pengumpan  reguler  agar  didesain  dapat beroperasi  selama  minimal  6.5  hari  pelayaran,  hal tersebut berpengaruh pada pemilihan mesin penggerak utama  kapal,  kapasitas  tangki  bahan  bakar,  dan akomodasi kapal
Tabel 1. Perencanaan rute di pulau Wetar
Gbr. 8    Trayek Kapal pengumpan perintis reguler di pulau Wetar - MBD
Setelah  penetapan  titik – titik  singgah  pada wilayah  tersebut,  perlu  dilakukan  kajian  dan  analisa terhadap  peramalan  jumlah  penumpang  dan  barang antar titik singgah yang telah ditentukan.

## Biaya Pengoperasian Kapal
Biaya-biaya  yang  muncul selama kapal beroperasi sebagai  alat  transportasi  laut  dapat  dikategorikan sebagai berikut (Stoppord, 1988): a. Biaya Modal (Capital Cost) b. Biaya Operasional (Operational Cost) c. Biaya Perjalanan (Voyage Cost) d. Biaya Bongkar/Muat (Cargo Handling Cost)
Biaya  Modal  (Capital  Cost)  merupakan  Biaya yang  timbul  sebagai  investasi  awal  yang  akan ditanamkan  untuk  kepentingan-kepentingan  dalam penggadaan jasa transportasi. Biaya modal mempunyai 2  komponen,  yaitu  (1)  komponen  pembiayaan
sehubungan dengan menyusutnya nilai ekonomis kapal, (2) komponen pembiayaan sehubungan dengan adanya perbedaan  nilai  investasi  sekarang  dengan  yang  akan datang.
Biaya  Operasional  (Operational  Cost),  biaya ini tediri  atas  komponen  biaya  tetap  (Fixed  Cost)  yang digunakan  untuk  operasional  kapal,  baik  kapal  dalam keadaan berlayar atau tidak berlayar. Komponen biaya ini  dikeluarkan  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  tidak berpengaruh  terhadap  fungsi  output  yang  dihasilkan kapal. Biaya-biaya yang termasuk kategori ini adalah: a. Biaya Administrasi (Administration Cost) b. Biaya ABK (Crew Cost)
c. Biaya Perawatan dan Perbaikan (Maintenance and Repair Cost)
d. Biaya Asuransi (Insurance Cost) e. Biaya Perbekalan (Provision Cost)
Biaya  Perjalanan  (Voyage  Cost),  merupakan komponen  biaya  Variabel  (Variable  Cost)  yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kapal berproduksi atau  berlayar.  Sehingga  biaya  variable  sering  disebut juga  sebagai  biaya  perjalanan  (voyage  Cost). Komponen  biaya  perjalanan/biaya  variable  antara lain : a. Biaya Bahan Bakar (Fuel Cost)
b. Biaya Minyak Pelumas (Lubricating Oil Cost) c. Biaya Air Tawar (Fresh Water Cost)
d. Biaya Jasa Pelabuhan (Port Charges)
Biaya  Bongkar/Muat  (Cargo  Handling  Cost), Biaya  ini  dikenakan  selama  proses  bongkar  muat dilakukan sampai selesai dipelabuhan. Biaya ini terdiri dari  biaya  bongkar,  biaya  muat  dan  biaya  atas  klaim angkutan yang dimuat.
Dalam  analisis  biaya  pengoperasian  kapal pengumpan  perintis  regular,  perlu  dilakukan analisis  terhadap  required freight  rates  (RFR) sebagai  satu  masukan  penting  terhadap operator.  Dimana  RFR  adalah  biaya  rata-rata yang  harus  ditanggung  oleh  pihak  penyedia jasa layanan transportasi laut atau perusahaan  pelayaran  dalam  usahanya  untuk memberikan  jasa  layanan    transportasi dengan  menggunakan  kapal  penumpang barang  untuk  1  kali  trip  bagi  1  orang penumpang. Besarnya RFR ini tergantung dari beberapa  faktor,  yaitu  (1)  Biaya  transportasi (TrC) yang dipengaruhi oleh radius pelayaran,
(2)  kecepatan  dinas  kapal,  lama  load/unload penumpang  di  pelabuhan  dan  jumlah  hari efektif  operasi  kapal,  (3)  Investasi  awal  atau initial  investment  (P),  yaitu  biaya  yang dikeluarkan  untuk  pengadaan  kapal.  (4) Faktor  pengembalian  modal  (CFR).  (5) Kapasitas  angkut  kapal  atau  Capacity. Formulasi  perhitungan  RFR  adalah  sebagai berikut :
Dalam  menanamkan  investasi  perlu  melakukan analisis  dan  menguji  kelayakan  dari  investasi  tersebut (Pujawan,1989).  Perhitungan  biaya – biaya  pada pengoperasian  kapal  tersebut  akan  memberikan inputan  yang  optimal  pada saat  perhitungan/analisa kelayakan  investasi  pengoperasian  kapal  pengumpan perintis  regular  tersebut.  Analisis  kelayakan  investasi dilakukan  dengan  menggunakan  kriteria  investasi,  (1) Net  Present  Value  (NPV)  dan  (2)  Internal  Rate  of Return (IRR).

## DESAIN KAPAL PENGUMPAN PERINTIS REGULER
Desain kapal pengumpan perintis reguler direncanakan  dengan  kebutuhan  desain  sebagai berikut :
a. Tidak  lebih  besar  dari  kapal  perintis  reguler  yang beroperasi di wilayah MBD yaitu < 750 GT.
b. Kemampuan kapal dalam melayani pusat pemukiman  yang  minim  infrastruktur,  sehingga kapal direncanakan memiliki kemampuan beaching  dengan  ramp  door  di  haluan. (landing craft)
c. Lambung  kapal  direncanakan  mampu  melakukan beaching, yaitu dengan dasar rata (flat bottom),
d. Untuk  menjaga  stabilitas kapal  perbandingan  B/T relatif besar,
e. Lebar  lambung  kapal  diusahakan  sekecil  mungkin karena  tipikal  pantai  di  wilayah  MBD  landai berpasir namun terdapat batu karang di bawah air,
f. Sarat kapal relatif rendah, karena dibutuhkan pada saat beroperasi di perairan dangkal wilayah pesisir pantai,
g. Kapal dapat mengangkut penumpang dan barang.
h. Karena  melayani  wilayah – wilayah  pemukiman di  pesisir  pantai,  maka  kapal  ini  didesain merupakan tipe coastal,
i. Kapal  dirancang  memiliki  crane  sendiri  untuk kebutuhan  bongkar/muat  (cargo  handling)  barang di dermaga yang tidak memiliki fasilitas tersebut,
Berdasarkan  kriteria  dan  data  hasil  analisis  pra perancangan, ditetapkan ukuran utama kapal
pengumpan perintis reguler sebagai berikut : Tipe    kapal :    Landing Craft Tipe Lambung :    Flat bottom catamaran Tipe Angkutan :    Penumpang – Barang Panjang Kapal :    < 40 meter (over all) Lebar Kapal :    9 meter (over all) Tinggi Kapal :    3,35 meter Sarat Kapal :    1 meter Kecepatan :    12 knots Mesin Utama :    2 Unit (@ 450 HP) PAX :    50 Penumpang Barang
:    50 Ton
Desain  rencana  umum  kapal  pengumpan  perintis reguler disajikan pada gbr. 9 berikut.
AP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 AP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Fuel Oil Tank F.W. Tank VOID 4 Coff'dam VOID 3 VOID 2 VOID 1 L A N D IN G   C R A F T C A T A MA R A N main deck bridge deck navigation deck top deck AP 5 10 15 20 25 30 35 main deck bridge deck ruang penumpang 2.25 CARGO HOLD 1 P/S CARGO HOLD 2 P/S CARGO HOLD 3 P/S CARGO HOLD 4 P/S CARGO HOLD 5 P/S CARGO HOLD 6 P/S CARGO HOLD 7 P/S ROPE STORE BPPT 10.80 2.25 1.75 Toilet / KM Laundry 15 20 25 30 35 navigation deck Ruang Radio Toilet Masinis 1 Ruang Kapten Masinis 3 & Ruang Peta Masinis 2 Juru Mudi 1/2 Pramugara Juru Masak KM / WC KM / WC Pantry Ruang Kemudi Toilet Kmr Mandi Dapur Toilet Kmr Mandi Laundry Gudang Kelasi & Serang Mushola Kantin Juru Minyak up d o w n d o w n Ruang Mesin Toilet Kmr Mandi RUANG MESIN u p u p d o w n d o w n Mast Head Light  225° Stern Light  135° ruang penumpang ruang penumpang up 56 57 21 Person CHAIN STORE 5 Ton CARGO HOLD 8 P/S 3.00 Toilet / KM Toilet / KM
Gbr. 9    Desain rencana umum kapal pengumpan perintis reguler

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  pembahasan penerapan  konsep  pengumpan  perintis  reguler  dan desain  kapal  pengumpan  perintis  reguler  dalam mendukung  angkutan  laut  perintis  di  wilayah pulau-pulau terpencil, adalah : a. Diperlukan pemetaan dan penataan sistem transportasi  di  wilayah  kepulauan  terpencil  yang bernilai strategis.
b. Sarana  dan  prasarana  transportasi  antar  pulau  di wilayah  terpencil  menjadi  suatu  prioritas  dalam pembangunan agar dicapai pemerataan infrastruktur transportasi di wilayah terpencil.
c. Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya
merupakan  salah  satu  wilayah  yang  memerlukan perhatian  lebih  dalam  bidang  transportasi  laut sebagai  katalisator  pertumbuhan  ekonomi,  social, budaya, pendidikan dan pemerintahan di kabupaten pemekaran tersebut. Karena transportasi laut  merupakan  faktor  penting  dimana  jalur  darat dalam suatu wilayah pulau/kepulauan belum dapat diandalkan,  sehingga  diperlukan  kebijakan  khusus seperti  pemberian  subsidi/insentif  khusus  pada transportasi  laut  (lokal)  di  suatu  wilayah  (gugus) kepulauan.
d. Sistem  pengumpan  perintis  reguler  dapat  menjadi satu  solusi  dalam mengembangkan  transportasi laut di wilayah kepulauan dengan didukung sarana, prasarana,  dan  kebijakan  subsidi  dari  pusat maupun daerah setempat.
e. Diperlukan  analisa  kelayakan  terhadap  investasi pengoperasian  kapal  pengumpan  perintis  reguler pada  suatu  wilayah  terpencil  untuk  memberikan masukan  terhadap  perusahaan  operator,  sehingga penentuan subsidi dapat dilakukan secara optimal.
f. Tipikal kapal landing craft dengan lambung ganda (katamaran)  menjadi  salah  satu  solusi  dalam desain  kapal  pengumpan  perintis  reguler  yang memiliki  kelebihan  dalam  kemampuan  stabilitas yang  baik,  kemampuan  beaching  di  pesisir  pantai wilayah terpencil dan minim infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto (19..), ”Teori Bangunan Kapal I (Tonnage)”, FTK – ITS, Surabaya.
Biro  Pusat  Statistik, ”Maluku  Dalam  Angka,  Tahun 2009”.
De  Haan,  Ing  J.P. (1957), ” Practical  Shipbuilding  B ” , Company H Stam NV, Holland. Lewis, E.V. (1989), ”Principles of Naval Architecture”,
Volume III, SNAME, Jersey City.
Parsons,  M.  G.  (2001), ” Parametric  Design,  Chapter 11 ” , Department of Naval Architecture and Marine Engineering, University of Michigan, USA.
Pemerintah  Provinsi  Maluku, ” Dokumen  Tatrawil Provinsi Maluku 2008 ” . Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluk u,  ”Dokumen RTRW Provinsi Maluku 2008 ” . Santosa,  IGM.  (1999), ” Perencanaan  Kapal ” ,  FTK – ITS, Surabaya.
Taggart, Robert. (1980), ” Ship Design and
Construction ” , SNAME.