Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota

## Cimahi
Raisa Rafifiti Choerunnisa * , Rosinta
Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Indonesia Email: 1,* raisachoerunnisa@gmail.com, 2 rosinta18@gmail.com Email Penulis Korespondensi : raisachoerunnisa@gmail.com Submitted 12-12-2021 ; Accepted 28-12-2021 ; Published 30-12-2021

## Abstrak
Hasil studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia mencatat ada 40 juta anak Indonesia yang lahir  tanpa  catatan  sipil,  sehingga  mereka  tidak  memiliki  identitas  hukum  dan  kesulitan  mengakses  layanan  dasar.  Pemerintah  dalam melindungi dan mensejahterakan anak mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi  program  Kartu  Identitas  Anak  melalui  penggunaan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.  Sejak adanya program Kartu Identitas  Anak,  Kota  Cimahi  ditunjuk  sebagai  salah  satu  dari  lima  puluh  Kabupaten/Kota  pertama  yang  melaksanakan  program  KIA. Hingga saat ini implementasi program Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun dalam  implementasinya masih ditemukan kendala-kendala. Kendala-kendala itu adalah: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya memiliki KIA, 2) Kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIAK oleh operator saat akan melakukan pencetakan KIA, 3) Kurangnya pemahanan masyarakat tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang sudah beralih kepada pelayanan berbasis online dengan menggunakan website dan aplikasi Sipade dan Sibenar Kota Cimahi. Setelah dilakukan penelitian maka upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepemilkan KIA di Kota Cimahi adalah:  1) Kegiatan percepatan penerbitan KIA, 2) Pengecekan ulang NIK yang telah diinput, 3) Memberikan pemahaman kepada warga tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang sudah berbasis digital.
Kata Kunci: Implementasi; Anak; Digital; Kota; Pencetakan; Kepemilikan

## Abstract
The results of a study conducted by the Center for the Study of Child Protection (PUSKAPA) at the University of Indonesia noted that 40 million Indonesian children were born without a civil registration, so they do not have a legal identity and have difficulty accessing basic services. The government in protecting and prospering children issued Ministerial Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA). The purpose of this study was to determine the implementation of the Child Identity Card program through the use of the Population  Administration  Information  System  (SIAK)  in  the  Cimahi  City  Government  and  the  obstacles  encountered  in  its implementation. Since the existence of the Child Identity Card program, the City of Cimahi has been appointed as one of the first fifty regencies/cities to implement the program. Until now, the implementation of the Child Identity Card program carried out at the Population and Civil Registration Office of Cimahi City has been carried out well. Although in its implementation there are still obstacles. These obstacles are: 1) Lack of public awareness of the City of Cimahi on the importance of having a KIA, 2) Errors in inputting NIK in the SIAK application by operators when printing KIA, 3) Lack of public understanding of service procedures at the Disdukcapil Cimahi City which has switched to online-based services using the website and application of Sipade and Sibenda Cimahi City. After the research has been carried out, the efforts that can be made in order to increase the ownership of KIA in Cimahi City are: 1) Activities to accelerate the issuance of KIA, 2) Re-checking the NIK that has been inputted, 3) Providing understanding to residents about service procedures at the Cimahi City Disdukcapil which has been based on digital.
Keywords : Implementation; Child; Digital; City; Printing; Possession

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Hutasoit (2017)[1], menyatakan bahwa jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun hampir pada setiap wilayah.  Keadaan  tersebut  membuat  pemerintah  perlu  melakukan  pendataan  agar  diketahui  perkembangan  penduduk. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan tidak merata pada setiap wilayahnya juga memerlukan pendataan penduduk agar diketahui perubahan data yang terjadi.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia pada bulan September 2020 adalah sebesar 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk tahun 2010. Berdasarkan data BPS, selama  2010-2020  rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  sebesar  1,25  persen  per  tahun,  yang  dipengaruhi  oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Sementara, berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki- laki adalah sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika  dibandingkan  dengan  sensus-sensus  penduduk  sebelumnya,  rasio  jenis  kelamin  penduduk  Indonesia  cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Hasil  Sensus  Penduduk  2020[2]  juga  mencatat  mayoritas  penduduk  Indonesia  didominasi  oleh  Generasi  Z  dan Generasi  Milenial.  Generasi Z  adalah  penduduk  yang  lahir  tahun 1997-2012  dengan perkiraan  usia  sekarang 8-23  tahun. Sedangkan generasi milenial adalah penduduk yang lahir pada tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia saat ini adalah 24-39 tahun. Komposisi penduduk menurut generasi digambarkan dalam diagram lingkaran berikut ini:

## Gambar 1. Komposisi Penduduk Menurut Generasi
Berdasarkan  diagram  lingkaran  di  atas  diketahui  bahwa  Proporsi  Generasi  Z  adalah  sebanyak  27,94  persen  dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi. Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif [3].
Besarnya  jumlah  penduduk  Indonesia  menyebabkan  permasalahan  di  berbagai  bidang  sering  terjadi  sehingga menuntut pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak nya sebagai warga negara.  Dari jumlah 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia,  62.551.312  jiwa  adalah  penduduk  usia  10-14  tahun  dan  23.122.993  jiwa  adalah  penduduk  dengan  usia  15-19 tahun.  Artinya  ada  lebih  dari  62.551.312  jiwa  yang  merupakan  usia  anak-anak  yaitu  usia  0-17  tahun.  Besarnya  jumlah penduduk usia anak ini menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak anak serta membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan bagi anak-anak Indonesia. Besarnya jumlah penduduk usia anak- anak ini juga menyebabkan permasalahan berkenaan dengan pemenuhan hak, kebutuhan, perlindungan terhadap anak serta pelayanan publik sering terjadi. Oleh karena itu, dalam memenuhi hak-hak, jaminan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan bagi  anak,  serta  berbagai  kebijakan-kebijakan yang  akan  membantu  anak-anak  Indonesia  untuk  tumbuh dan  berkembang dengan penuh rasa aman dan hak-hak nya sebagai bagian dari warga negara Indonesia dapat terpenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa  anak  merupakan  aset  yang  menentukan  kehidupan  bangsa  di  masa  depan.  Sumber  daya  manusia  unggul  harus  di siapkan sejak dini, sebab itu pelindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Menurut studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA)[4] Universitas Indonesia mencatat ada 40  juta  anak  Indonesia  yang  lahir  tanpa  catatan  sipil.  Sehingga  mereka  tidak  memiliki  identitas  hukum  dan  kesulitan mengakses layanan dasar. Kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status  sipil  dan  hubugan  keluarga.  Namun,  juga  untuk  melindungi  berbagai  hak  sebagai  manusia,  mempermudah  akses terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak dan perdagangan manusia.
Salah  satu  wujud  kebijakan  pemerintah  dalam  melindungi  dan  mensejahterakan  anak  serta  memantau  penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu identitas bagi anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak. Adanya Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran, Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  terkhusus  dalam  hal  ini  adalah  KIA,  maka  hak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu  bentuk  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  anak.  Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  yang  dibuat  pemerintah merupakan  kebijakan  yang  diterbitkan  sebagai  bentuk  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  identitas  kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena  beberapa  fasilitas  yang  dapat  diperoleh  dari  kepemilikan  KIA,  seperti  tanda  pengenal/bukti  diri,  persyaratan pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di perbankan, pelayanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.
Sejak  diluncurkan  pada  tahun  2016,  program  Kartu  Identitas  Anak  dilaksanakan  pemerintah  dengan  diawali  oleh sebanyak  50  Kabupaten  dan  Kota  di  Indonesia  sebagai  percontohan.  Kota  Cimahi  termasuk  kedalam  salah  satu  dari  50 Kabupaten/Kota pertama yang melaksanakan program KIA. Hal ini karena mengingat banyak nya jumlah anak-anak yang termasuk kedalam usia wajib KIA di Kota Cimahi, sehingga menyebabkan Kota Cimahi terpilih dan sudah menjadi salah satu kota percontohan untuk implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, wajib KIA di Kota Cimahi sampai dengan bulan desember tahun 2017 mencapai 144.784 jiwa. Jumlah tesebut dapat dikatakan cukup besar dan setiap tahunnya jumlah tersebut selalu bertambah. Dari jumlah wajib KIA di Kota Cimahi tahun 2017 tersebut, penerbitan atau pemegang KIA di Kota Cimahi sampai dengan desember tahun 2017 adalah sebesar 37.516 jiwa [5]. Artinya pada tahun 2017 ada 107.268 jiwa yang termasuk kedalam wajib KIA yang belum memiliki Kartu Identitas Anak.  Jika melihat dari program Kartu Identitas
Anak  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah,  rendahnya  kepemilikan  KIA  tersebut  adalah  karena  partisipasi  dan  kesadaran masyarakat Kota Cimahi yang masih belum mengerti akan pentingnya dokumen Kartu Identitas Anak tersebut bagi anak- anak  mereka  kedepannya.  Masyarakat  masih  belum  menganggap  KIA  sebagai  Dokumen  Kependudukan  yang  penting. Meskipun sebenarnya program ini sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan pencetakan KIA bagi anak-anak di Kota Cimahi, mengingat besarnya manfaat yang diberikan dari adanya Program Kartu Identitas Anak ini. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi terus berupaya untuk memberikan Kartu Identitas Anak kepada setiap anak yang ada di Kota Cimahi.  Salah  satunya melalui  program three  in one (3  in 1). Program  yang  digagas  sejak  dua  tahun  lalu  itu  merupakan pengurusan satu Dokumen Kependudukan untuk mendapat tiga Dokumen Kependudukan yaitu jika mengurus akta kelahiran maka  akan  mendapatkan  akta  kelahiran,  kartu  keluarga  dan  KIA  dan  jika  mengurus  pindah  datang,  akan  mendapat  surat pindah datang, kartu keluarga dan KIA.
Untuk  membantu  berbagai  pekerjaan  mengenai  pendaftaran  kependudukan  maka  pemerintah  merumuskan  sebuah kebijakan  baru  yaitu  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  SIAK  merupakan  suatu  sistem  informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi  dibidang  kependudukan  sehingga  tercapai  tertib  administrasi  dan  juga  membantu  bagi  petugas  dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan  Pencatatan  Sipil.  Pedoman  utama  penerapan  SIAK  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, SIAK juga diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  Administrasi  Kependudukan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi program  Kartu  Identitas  Anak  melalui  penggunaan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  di  Pemerintah Kota Cimahi beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Landasan Teori

## 2.1.1 Implementasi Kebijakan
Mazmanian dan Paul Sabatier implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan badan penelitian [6]. Sedangkan menurut Jones implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan- hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan [7].
Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut: [8]
1) Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
2) Interpretasi: manafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan diterima serta dilaksanakan.
3) Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

## 2.1.2 Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen bertugas mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data untuk akhirnya menyajikan informasi kepada semua tingkatan manajemen berkaitan dengan fungsi manajemen dalam pengelolaan sumber daya. Sistem informasi manajemen  bertujuan  menunjang  proses  pengambilan  keputusan  dalam  melaksanakan  fungsi  manajemen  pada  berbagai tingkatan  manajemen,  dengan  mewujudkan  hubungan  timbal  balik  dan  keterkaitan  informasi  antar  bagian  organisasi sehingga sinergi organisasi dapat tercapai. Sedangkan menurut George M.Scott[9], yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu  yang  mampu  mentransformasi  data  sehingga  menjadi  informasi  lewat  serangkaian  cara  guna  meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan [10]. Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi.

## 2.1.3 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Definisi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi  Kependudukan  adalah  sistem  informasi  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu  kesatuan.  Dalam  SIAK, database antara  kecamatan,  kabupaten-kota,  provinsi  dan  Kementerian  Dalam  Negri  akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor  Identitas Kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke database kependudukan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengelolaan SIAK bertujuan:
1) meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
3) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan antara lain:
1) Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2) Penerbitan NIK Nasional.
3) Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan publik lainnya.
4) Penyajian  data  dan  informasi  yang  mutakhir  bagi  instansi  terkait  dalam  rangka  perencanaan  pembangunan  dan pelaksanaan program pemerintah.

## 2.2 Metode Penelitian

## a) Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  terapan.  Penelitian  terapan  merupakan  penelitian  yang dilaksanakan dengan tujuan untuk diterapkan, dikaji dan dievaluasinya kemampuan suatu teori yang diterapkan pada suatu pemecahan masalah secara praktis pada suatu lembaga dalam kegiatan sehari-hari.

## b) Sifat Penelitian
Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian. Dalam penelitian ini akan tergambarkan kendala dalam implementasi program  Kartu Identitas Anak melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi  serta upaya yang dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  tesebut.  Penelitian  deskriptif  yang  dijalankan  tidak  hanya  mencakup permasalahan namun juga pada variabel-variabel yang terkait pada masalah tersebut.

## c) Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu studi literatur. Data yang disajikan dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu uraian mengenai masalah yang benar-benar terjadi  di  lapangan  dalam  bentuk  narasi  bukan  disajikan  dalam  bentuk  angka-angka.  Menurut  (Muhadjir,  1992:24)[11] penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati berdasarkan fenomena pendekatan holistik (utuh). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan data sekunder yakni data atau informasi yang diambil dari buku, internet, jurnal, arsip dan lain-lain yang dapat menunjang penelitian ini [12].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam melindungi dan mensejahterakan anak serta memantau penduduk usia anak, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak  sebagai kartu identitas diri bagi anak. Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).
Percepatan KIA adalah kegiatan yang digagas oleh Disdukcapil Kota Cimahi dalam rangka mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Melalui percepatan KIA warga yang merupakan anak-anak wajib KIA akan mendapatkan KIA tanpa harus melakukan pengajuan permohonan pencetakan KIA kepada Disdukcapil Kota Cimahi. Artinya Disdukcapil Kota Cimahi akan secara otomatis mencetak KIA dari warga tersebut berdasarkan data yang telah dimiliki Disdukcapil Kota Cimahi melalui aplikasi SIAK. Setelah KIA dicetak, Disdukcapil Kota Cimahi akan memberikan KIA tersebut kepada warga yang  bersangkutan  dengan  mengirimkan  nya  melalui  jasa  kirim  PT.  POS  Indonesia  atau  melalui  kelurahan  nya  masing- masing  sesuai  dengan  domisili  warga  tersebut.  kelurahan  kemudian  akan  menyerahkan  KIA  tersebut  kepada  kepala  RW masing-masing yang kemudian akan diberikan kepada warga tersebut oleh RW nya masing-masing.
Percepatan KIA dilakukan dengan mengambil data pada anak yang merupakan wajib KIA melalui aplikasi SIAK, kemudian data di sortir berdasarkan tempat tinggal. Data tersebut kemudian akan dipakai untuk melakukan pencetakan KIA. Pencetakan KIA untuk percepatan tidak setiap hari dilakukan. Pencetakan dilakukan untuk setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Dalam mencetak KIA untuk percepatan ini jumlahnya sangat banyak. Untuk satu kelurahan saja jumlah KIA yang dicetak mencapai ribuan keping KIA.
Pencetakan KIA untuk warga yang mengajukan permohonan secara langsung melalui aplikasi Sibenar Disdukcapil Kota Cimahi. Pengajuan warga melalui aplikasi tersebut merupakan upaya dari Disdukcapil Kota Cimahi untuk memberikan kemudahan kepada warga untuk mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anak-naka mereka. Warga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sibenar dengan mendaftar dan membuat akun pada aplikasi tersebut menggunakan NIK kepala keluarga. Setelah memiliki akun warga dapat mengajukan permohonan pencetakan KIA dengan melampirkan persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan seperti KK, foto anak yang akan dibuatkan KIA, dan Akta Kelahiran dalam bentuk soft copy. Petugas di Disdukcapil akan mengkonfirmasi pengajuan tersebut. Setelah pengajuan berhasil dan dikonfirmasi oleh petugas maka  warga  akan  mendapat notifikasi  untuk  waktu  pengambilan  KIA  nya  di  kantor  Disdukcapil  Kota  Cimahi.  Biasanya rentang waktu dari pengajuan ke pengambilan adalah dua hari. Warga bisa datang langsung dengan menunjukan notifikasi tersebut  kepada  petugas  pelayanan.  Setelah  itu  petugas  akan  memberikan  notifikasi  ke  bagian  pencetakan  KIA  untuk dilakukan pencetakan KIA.
Dalam melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak, harus dipahami alur serta tahapan-tahapan nya. Tahapan-tahapan dalam pencetakan KIA perlu dilakukan dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Cara mencetak KIA adalah sebagai berikut :[13]
1) Operator Login ke  aplikasi  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  menggunakan ussername dan password operator tersebut 2) Klik menu Relasi 3) Klik KIA
4) Klik Pendaftaran
5) Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon pada pilihan kolom NIK dan enter
6) Data pemohon sesuai NIK akan muncul lalu pilih dan klik registrasi
7) Klik cetak KIA
8) Input kembali nomor NIK pada kolom yang tersedia dan enter
9) Pilih dan klik data pemohon
10) Klik cetak dan Print
Gambar 3. Halaman Pencetakan KIA Melalui Aplikasi SIAK
Operator harus teliti dalam melakukan penginputan data anak yang merupakan pemohon penerbitan KIA. Misalnya saat menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dilakukan dengan benar dan dipastikan NIK tersebut sesuai dengan NIK pemohon. Hal ini karena apabila NIK yang diinput salah, maka data yang ditampilkan akan berbeda.

## 3.1 Kendala yang Ditemui
Dalam  pelaksanaan  suatu  program,  tidak  terlepas  dari  kesulitan-kesulitan  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaannya. Begitupun  dalam  implementasi  program  KIA  ini,  ada  beberapa  kendala  yang  ditemui.  Kendala  yang  ditemui  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam melaksanakan program KIA adalah sebagai berikut:

## 3.1.1 Masih Rendahnya Kepemilikan KIA di Kota Cimahi
Program  Kartu  Identitas  Anak  yang  telah  dilaksanakan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Cimahi  pada dasarnya  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  meskipun  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaannya. Perencanaan  pelaksanaan  program  dan  sumber  pendanaan  untuk  penerbitan  KIA  di  Disdukcapil  Kota  Cimahi  telah  di rencanakan  dalam  penyusunan  Rencana  strategis  (Renstra)  Disdukcapil  Kota  Cimahi.  Dalam  Renstra  Disdukcapil  Kota Cimahi,  adanya  pendanaan  biaya  penyelenggaraan  program  dan  kegiatan  administrasi  kependudukan  akan  dianggarkan dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  berupa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Sehingga  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dapat  meningkatkan  percepatan  pelayanan  administrasi  kependudukan  dengan  tetap menganggarkan  dana  penyelenggaraan  program  dan  kegiatan  yang  dibutuhkan  saat  ini.  Anggaran  untuk  implementasi program  KIA  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Cimahi  digunakan  untuk  mendanai  segala  penyediaan kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi program KIA misalnya untuk penyediaan blanko KIA, Printer KIA, Ribbon, dan pembayaran biaya jasa kirim KIA yang bekerja sama dengan PT. POS Indonesia.
Dengan  adanya  anggaran  yang  dikeluarkan  tersebut,  diharapkan  implementasi  program  KIA  di  Disdukcapil  Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Saat ini, Kepemilikan KIA di Kota Cimahi masih dikatakan rendah. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan kepemilikan KIA di Kota Cimahi berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi:
Tabel 1. Jumlah Kepemilikan KIA Di Kota Cimahi Dari Tahun 2017-2020[5]
Tahun Jumlah Anak Wajib KIA Jumlah Pencetakan KIA (yang memiliki KIA) Porsentase Cakupan KIA (%) 2017 144.784 37.516 26 2018 153.590 59.953 39 2019 151.407 78.120 52 2020 152.466 90.497 59
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase kepemilikan KIA di Kota Cimahi dari tahun 2017-2020 masih rendah. Sejak tahun 2017-2020 presentase kepemilikan KIA di Kota Cimahi hanya sebesar 59%. Artinya ada 41% anak-anak di Kota Cimahi yang masih belum memiliki KIA. Meskipun begitu, dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa kepemilikan KIA di Kota Cimahi setiap tahun nya mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah anak yang telah memiliki KIA berjumlah 90.497 orang. Artinya di tahun 2020 jumlah anak yang belum memiliki KIA adalah sebanyak 61.969 orang dari total jumlah anak wajib KIA berjumlah 152.466 orang di tahun 2020.
Rendahnya  kepemilikan  KIA  ini  disebabkan  karena  adanya  kendala  dalam  implementasi  program  KIA  di  Kota Cimahi. Kendala tersebut karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak bagi anak-anak mereka. Masyarakat yang kurang paham dengan manfaat-manfaat yang dapat diterima anak-anak mereka apabila memiliki KIA.  Selain  itu  masyarakat  juga  masih  menganggap  Kartu  Identitas  Anak  sebagai  dokumen  yang  tidak  begitu  penting. Mereka masih menganggap bahwa kepemilikan dokumen akta kelahiran bagi anak-anak mereka saja sudah cukup sehingga mereka tidak mengajukan permohonan kepemilikan KIA untuk anak-anak mereka.

## 3.1.2 Kesalahan Penginputan NIK Pada Aplikasi SIAK
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 37 menyebutkan bahwa NIK terdiri dari 16 digit dan kode penyusunannya terdiri dari 6 digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
Kesalahan  yang  sering  terjadi  dilakukan  adalah  kesalahan  penginputan  NIK  pada  aplikasi  SIAK  terutama  untuk pencetakan KIA yang menggunakan aplikasi SIAK dan diharuskan menginput NIK warga pemohon pencetakan KIA. Angka yang  berbeda-beda  dalam  NIK  membuat  kesalahan  dalam  penginputan  NIK  sering  terjadi.  NIK  dalam  Dokumen Kependudukan adalah hal yang sangat penting. Hampir semua Dokumen Kependudukan didalamnya terdapat NIK. Apabila salah  dalam  melakukan  penginputan  NIK,  maka  data  warga  akan  salah  atau  data  tersebut  tidak  akan  ditemukan.  Hal  ini karena setiap orang memiliki NIK yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan pencetakan KIA membutuhkan NIK untuk mencari data dari warga/pemohon penerbitan KIA.  Data warga  akan dicari berdasarkan NIK yang dimilikinya. Jika tidak ada NIK nya, maka data tersebut tidak akan ditemukan dan KIA pun tidak  dapat dicetak. Begitupun jika salah menginput NIK dari warga, maka dapat memunculkan data warga lain sehingga KIA yang dicetak bisa salah.

## 3.1.3 Warga yang Tidak Paham dengan Prosedur Pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi
Ditemukan warga yang masih belum paham ataupun masih belum mengetahui prosedur pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi. Warga  yang  datang  untuk  meminta  permohonan  pelayanan  Administrasi  Kependudukan  sering  kali  tidak  bisa  langsung mendapatkan pelayanan tersebut. Hal ini karena warga tersebut tidak memahami alur prosedur pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi.  Prosedur  pelayanan  Disdukcapil  Kota  Cimahi  saat  ini  menyesuaikan  dengan  peraturan  pemerintah  yang mengharuskan pelayanan publik dilakukan secara online.
Sejak  adanya  pandemi  covid  19  yang  melanda  Indonesia,  hampir  semua  tempat  pelayanan  publik  beralih  kepada pelayanan berbasis online. Begitupun dengan pelayanan yang ada di Disdukcapil Kota Cimahi juga dilakukan secara online. Warga  tidak  diperkenanakan  untuk  datang  langsung  ke  kantor  Disdukcapil  Kota  Cimahi  untuk  mendapatkan  pelayanan Administrasi  Kependudukan.  Warga  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  Administrasi  Kependudukan  harus  mengajukan permohonan pelayanan secara online menggunakan whatsapp center, aplikasi Sipade dan Sibenar Disdukcapil Kota Cimahi. Hal  ini  adalah  upaya  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  covid  19  di  lingkungan  Disdukcapil  Kota  Cimahi,  serta  untuk mempermudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan.  Sehingga  masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  ke  kantor Disdukcapil  Kota  Cimahi  untuk  mendapatkan  pelayanan  Administrasi  Kependudukan.  Masyarakat  cukup  mengajukan pelayanan di rumah saja serta dapat di akses kapan saja.
Untuk  mendapatkan  Kartu  Identitas  Anak,  warga  juga  dapat  mengajukan  permohonan  penerbitan  melalui  aplikasi Sibenar.  Karena  aplikasi  ini  merupakan  sebuah  inovasi  baru  warga  juga  sering  mendapatkan  kendala  untuk  permohonan penerbitan KIA. Warga sering kali tidak mengetahui bagaimana proses permohonan penerbitan KIA melalui aplikasi Sibenar. Misalkan  saja  warga  yang  kesulitan  mengunggah  berkas  persyaratan  untuk  penerbitan  KIA  melalui  aplikasi  Sibenar. Sehingga warga tersebut tidak dapat melakukan permohonan penerbitan KIA melalui aplikasi Sibenar.
Pelayanan berbasis online ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah baru yang dapat menjadi kendala dalam  implementasi  pelayanan  kepada  warga.  Warga  yang  tidak  mengetahui  dan  tidak  paham  dengan  sistem  pelayanan berbasis online ini merasa pelayanan menjadi lebih sulit. Tidak semua warga paham dan bisa menggunakan aplikasi Sipade dan Sibenar. Warga banyak yang kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga hal ini juga berdampak kepada petugas pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang bertugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan juga harus memberikan penjelasan  dan  pemahaman  kepada  warga  yang  tidak  bisa  menggunakan  aplikasi  tersebut.  Petugas  harus  berulang  kali menjelaskan kepada setiap warga yang datang bagaimana prosedur pelayanan berbasis online ini yang harus menggunakan aplikasi Sipade dan Sibenar.

## 3.2 Upaya Mengatasi Kendala
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  disebutkan  sebelumnya,  diperlukan  suatu  pemecahan  masalah  yang  dapat memberikan solusi dalam mengatasi kendala. Oleh karena itu dibutuhkan analisa yang tepat dan akurat dalam mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Untuk  menganalisis  kebijakan  program  Kartu  Indonesia  Anak,  Konsep  implementasi  kebijakan  yang  digunakan adalah model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hal ini karena model implementasi kebijakan Donald  Van  Meter  dan  Carl  Van  Horn  memiliki  variabel-variabel  yang  cocok  apabila  di  kaitkan  dengan  implementasi program Kartu Idenitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Dimana model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1) Standar dan Sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.
Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi memiliki ukuran dan tujuan yang jelas. Dilihat dari standar/ukuran yang menjadi patokan nya adalah jumlah anak di Kota Cimahi yang memiliki Kartu Identitas Anak sebagai identitas bagi anak yang memiliki banyak kegunaan bagi anak yang memilikinya. Standar tersebut merupakan suatu ukuran keberhasilan dari kebijakan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kota Cimahi. Disdukcapil  Kota  Cimahi  ingin  setiap  anak  yang  berada  di  lingkungan  Kota  Cimahi  memiliki  kartu  Identitas  Anak. Disdukcapil Kota Cimahi berharap kepemilikan KIA dapat merata kesetiap anak yang tinggal di Kota Cimahi.  Jika setiap anak di Kota Cimahi 100 persen sudah memiliki KIA maka Disdukcapil Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan ini akan  dianggap  berhasil  karena  mampu  melaksanakan  atau  mengimplementasikan  kebijakan  yang  merupakan  amanat pemerintah pusat ini dengan baik.
2) Sumber daya
Keberhasilan  implementasi  Kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi memiliki sumberdaya yang memadai dalam mendukung tercapai nya keberhasilan kebijakan tersebut. Sumberdaya yang dimiliki Disdukcapil Kota Cimahi misalnya dalam sumber daya manusia yaitu para pegawai di Disdukcapil Kota Cimahi yang terdiri dari 35 orang  Pegawai Negeri Sipil dan 21 Tenaga Harian Lepas. Sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam penerbitan dokumen  kependudukan  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  sudah  cukup  untuk  memenuhi  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khusus nya penerbitan Kartu Identitas Anak.
3) Karakteristik Organisasi Pelaksana
Kinerja  implementasi  kebijakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  agen  pelaksananya. Dalam  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Cimahi  adalah  organisasi pelaksana yang tepat. Hal ini karena penerbitan KIA sejalan dengan tugas Disdukcapil sebagai organisasi publik yang membidangi urusan Dokumen Kependudukan.
4) Komunkasi antarorganisasi terkait dan kegiatan pelaksana
Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif, standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para  pelaksana  kebijakan.  Dalam  hal  ini  harus  ditekankan  bagaimana  para  pelaksana  kebijakan  dapat  berkomunikasi dengan baik untuk mendukung pengimplementasian kebijakan. Dalam kebijakan penerbitan KIA oleh Disdukcapil Kota Cimahi,  pelaksana  kebijakan  terus  berupaya  berkomunikasi  terutama  dengan  petugas  pelayanan  penerbitan  KIA. Penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dari  kebijakan penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi terus dilakukan. Hal ini agar terus mengingatkan dan menginformasikan kepada para pelaksana tentang tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam penerbitan KIA. Dengan begitu, sasaran dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan secepat mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan seefektif mungkin. Sehingga impementasi kebijakan penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi dapat memiliki nilai yang baik.
5) Disposisi atau sikap para pelaksana
Para  pelaksana  kebijakan  dalam  penerbitan  KIA  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut. Kurangnya atau terbatasnya intensitas para pelaksana dalam penerbitan KIA akan menyebabkan program tersebut gagal dalam  pengimplementasianya.  Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  pemangku  kebijakan  sangat  mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implmentasi kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan harus tahu betul tentang tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan Kartu Identitas Anak.
6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik.
Aspek ekonomi, sosial dan politik adalah aspek yang penting dalam sebuah pembuatan kebijakan. Hal ini karena dapat menunjukan  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  dapat  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik.  Lingkungan  sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam penerbitan KIA lingkungan sosial sangat berpengaruh. Hal ini karena dalam kebijakan Kartu Identitas Anak dapat membantu kehidupan sosial setiap anak yang memiliki kartu tersebut seperti pendataan penduduk serta memberikan hak kepada  anak  agar  mendapatkan  beberapa  fasilitas  yang  diperoleh  melalui  KIA,  seperti  tanda  pengenal/bukti  diri, persyaratan  pendaftaran  sekolah,  transaksi  keuangan  di  perbankan,  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas/rumah  sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.
Berikut ini adalah alternatif yang dapat dipakai sebagai solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi diatas:

## A. Upaya Disdukcapil Meningkatkan Kepemilikan KIA
Sejak program Kartu Identitas Anak dilaksanakan di Kota Cimahi, Disdukcapil Kota Cimahi telah melaksanakannya dengan sebaik  mungkin.  Disdukcapil  Kota  Cimahi  terus  berupaya  untuk  menjalankan  program  ini  dengan  baik.  Keseriusan Disdukcapil Kota Cimahi dalam menjalankan program ini dapat terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Cimahi dalam mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi terus berupaya untuk  meningkatkan  kepemilikan  KIA  di  Kota  Cimahi  dengan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Kegiatan tersebut adalah seperti adanya kegiatan three in one (3 in 1), bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi, kegiatan percepatan penerbitan KIA, dan pengajuan penerbitan KIA melalui website Disdukcapil Kota Cimahi.
Upaya  Disdukcapil  Kota  Cimahi  dalam  rangka  meningkatkan  kepemilikan  KIA  di  Kota  Cimahi  juga  dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi. Sekolah sekolah seperti sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi berupaya bekerja sama dengan sekolah-sekolah tersebut untuk memberikan KIA kepada setiap siswa yang ada disekolah tersebut yang merupakan anak wajib KIA. Pihak sekolah akan menyerahkan data anak-anak yang merupakan wajib KIA kepada Disdukcapil Kota Cimahi kemudian Disdukcapil Kota Cimahi akan menginput data tersebut pada aplikasi SIAK untuk kemudian dilakukan pencetakan KIA nya. Setelah KIA tersebut dicetak, Disdukcapil Kota Cimahi akan memberikan KIA tersebut kepada anak-anak yang ada di sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak sekolah. Melalui  kerjasama  ini,  akan  dapat  meningkatkan  capaian  kepemilikan  KIA  di  Kota  Cimahi  selain  itu  juga  akan  lebih memudahkan bagi Disdukcapil Kota Cimahi untuk mendistribusikan KIA kepada anak pemilik KIA.
Selain  itu,  Disdukcapil  Kota  Cimahi  juga  berupaya  meningkatkan kepemilikan  KIA di  Kota  Cimahi  dengan  terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak mereka. Salah satu bentuk sosialisasi  yang  dilakukan  Disdukcapil  Kota  Cimahi  adalah  dengan  melaksanakan  kegiatan  Disdukcapil  Menyapa Masyarakat (DMM). Kegiatan ini sangat sering dilakukan oleh Disdukcapil Kota Cimahi. Dalam kegiatan ini Disdukcapil Kota  Cimahi  mengundang  masyarakat  Kota  Cimahi,  RT,  RW,  Lurah,  Camat  dan  LSM  lainnya  untuk  ikut  serta  dalam kegiatan  ini.  Dalam  kegiatan  DMM  ini  Disdukcapil  Kota  Cimahi  meberikan  informasi-informasi  seputar  pelayanan Disdukcapil  Kota  Cimahi.  Selain  itu,  masyarakat  juga  diperbolehkan  untuk  bertanya  mengenai  pelayanan  yang  ada  di Disdukcapil  Kota  Cimahi,  serta  mengemukakan  kendala-kendala  yang  dihadapi  nya  dalam  memperoleh  dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Cimahi.
Upaya  Disdukcapil  untuk  meningkatkan  kepemilikan  KIA  juga  dapat  dilihat  dari  jumlah  penyediaan  blanko  KIA untuk pencetakan  KIA  di  Disdukcapil  Kota  Cimahi.  Jumlah  penyediaan blanko  ditentukan  berdasarkan  target  penerbitan KIA Disdukcapil Kota Cimahi yang disesuaikan dengan standar target capaian sesuai dengan database kependudukan yang merupakan penduduk berusia 0-17 tahun kurang sehari. Untuk pemenuhan kepemilikan KIA bagi penduduk berusia 0-17 tahun pada tahun 2021, blanko yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Cimahi adalah sebanyak 68.000 keping blanko KIA. Jumlah  penyediaan  blanko  ini  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Di  tahun-tahun  sebelumnya, penyediaan blanko KIA untuk satu tahun hanya sebanyak 30.000 keping blanko KIA dan pada tahun 2021 jumlah penyediaan blanko  KIA  mencapai  lebih  dari  dua  kali  lipat.  Alasan  nya  adalah  karena  adanya  target  dari  pusat  yang  mengharuskan cakupan kepemilikan KIA di Kota Cimahi yang mencapai 100%. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi menyediakan blanko KIA dengan jumlah 68.000 keping guna memenuhi target yang diberikan. Dengan adanya target ini, diharapkan seluruh masyarakat Kota Cimahi khususnya anak-anak wajib KIA dapat memiliki KIA sebagai kartu identitas diri bagi mereka mengingat kegunaan KIA bagi anak-anak sangat lah banyak.

## B. Pengecekan Ulang NIK yang Telah Diinput
Untuk mengatasi masalah kesalahan dalam penginputan Nomor Induk Kependudukan pada aplikasi SIAK khususnya untuk pencetakan  KIA,  dibutuhkan  ketelitian  dan  kehati-hatian  dari  operator  yang  melakukan  penginputan  NIK  pada  aplikasi SIAK.  Operator  dituntut  untuk  melakukan  penginputan  dengan  benar.  Kesalahan  penginputan  NIK  pada  aplikasi  SIAK biasanya  terjadi karena faktor  sumberdaya  manusia  atau  operator  itu  sendiri.  Kurangnya ketelitian  dan kehati-hatian  dari operator dapat menyebabkan operator salah dalam melakukan penginputan. Selain itu, terkadang operator juga terburu-buru dan terkesan ingin cepat dalam menginput NIK kedalam aplikasi SIAK.
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan arahan kepada operator untuk hati-hati dalam penginputan  NIK  tersebut.  Saat  operator  akan  mencetak  KIA,  operator  diharuskan  menginput  NIK  pada  aplikasi  SIAK dengan benar dan teliti.  Selain itu juga memberitahu operator untuk mengecek kembali kebenaran NIK yang diinput pada
aplikasi SIAK. Operator disarankan untuk memeriksa kembali NIK yang diinput sebelum diproses. Hal ini agar operator tidak perlu lagi mengulangi penginputan NIK pada aplikasi SIAK. Dimana pengulanagan penginputan NIK pada SIAK akan menghambat  pekerjaan  karena  membutuhkan  waktu  lebih  untuk  menginput  NIK  kembali.  Operator  harus  terus  diberi masukan  dan  arahan  serta  terus  diberikan  latihan  agar  terbiasa  dalam  melakukan  penginputan  NIK.  Jika  operator  sudah terbiasa, maka akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penginputan NIK pada SIAK.

## C. Memberikan Pemahaman Kepada Warga Tentang Prosedur Pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi
Untuk mengatasi kendala adanya warga yang kurang paham dengan prosedur pelayanan dari Disdukcapil Kota Cimahi yang telah beralih ke sistem pelayanan berbasis online , Disdukcapil telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Cimahi mengenai  inovasi  dan  prosedur  pelayanannya  yang  beralih  ke  pelayanan online. Disdukcapil  Kota  Cimahi  telah mensosialisasikannya  kepada  warga.  Salah  satunya  melalui  kegiatan  Disdukcapil  Menyapa  Masyarakat  (DMM)  yang  di adakan oleh Disdukcapil Kota Cimahi dengan mengundang pihak kecamatan, kelurahan, RW, RT, organisasi masyarakat dan warga Kota Cimahi untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Di dalam acara tersebut, pihak Disdukcapil Kota  Cimahi telah menginformasikan mengenai inovasi pelayanannya dan mengajak masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk beralih ke pelayanan  berbasis online tersebut.  Melalui  kegiatan  DMM  ini,  informasi-imformasi  mengenai  permohonan  penerbitan dokumen kependudukan seperti e-KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya dijelaskan secara lengkap.
Selain itu, agar warga dapat mengetahui tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi. Disdukcapil Kota Cimahi juga memanfaatkan media sosial seperti instagram, youtube, facebook dan website dari Disdukcapil Kota Cimahi untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang telah beralih ke pelayanan berbasis online.
Untuk  masyarakat  yang  juga  masih  belum  mengetahui  tentang  pelayanan  berbasis online ini  dan  tetap  datang  ke kantor  Disdukcapil  Kota  Cimahi  untuk  mendapatkan  pelayanan  Administrasi  Kependudukan,  Disdukcapil  dapat menyediakan  atau  menempatkan  petugas  khusus  yang  merupakan  pegawai  Disdukcapil  Kota  Cimahi  yang  akan mengarahkan  dan  menginformasikan  kepada  warga  tentang  pelayanan  berbasis online menggunakan  aplikasi  Sipade  dan Sibenar  Disdukcapil  Kota  Cimahi.  Selain  itu  petugas  ini  juga  diharapkan  dapat  membantu  warga  yang  kesulitan menggunakan aplikasi tersebut karena adanya keterbatasan. Misalkan saja warga yang merupakan lansia yang mengalami kesulitan dalam hal penggunaan teknologi sehingga tidak dapat mengkses atau menjalankan aplikasi tersebut, pegawai atau petugas  Disdukcapil  diharapkan  dapat  membantu  lansia  tersebut  sehingga  kebutuhan  nya  untuk  mendapatkan  pelayanan Administrasi Kependudukan guna mendapatkan Dokumen Kependudukan dapat terpenuhi.

## 4. KESIMPULAN
Sejak  adanya  program  Kartu  Identitas  Anak,  Kota  Cimahi  ditunjuk  sebagai  salah  satu  dari  lima  puluh  Kabupaten/Kota pertama  yang  melaksaksanakan  program  KIA.  Hingga  saat  ini  implementasi  program  Kartu  Identitas  Anak  yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut karena adanya  keseriusan  dari  Disdukcapil  Kota  Cimahi  dalam  melaksanakan  program  KIA.  Meskipun  dalam  pelaksanaan  nya masih ada nya kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Katu Identitas Anak di Kota Cimahi yaitu yang pertama kurang nya kesadaran masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya memiliki KIA bagi anak-anak mereka menjadi alasan mengapa kepemilikan KIA di Kota Cimahi masih rendah. Disdukcapil Kota Cimahi mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya kepemilikan KIA. Dengan adanya kesadaran masyarakat  Kota  Cimahi  tersebut  dapat  membantu  Disdukcapil  Kota  Cimahi  meningkatkan  kepemilikan  KIA  di  Kota Cimahi. Yang kedua Kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIAK oleh operator saat akan melakukan pencetakan KIA, dan  yang  ketiga  adalah  kurangnya pemahanan  masyarakat tentang prosedur  pelayanan  di  Disdukcapil  Kota  Cimahi  yang sudah beralih kepada pelayanan berbasis online dengan menggunakan website dan aplikasi Sipade dan Sibenar Kota Cimahi. Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kepemilkan KIA di Kota Cimahi adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Disdukcapil Kota Cimahi yang membantu  implementasi program KIA di Kota Cimahi berjalan dengan baik. Adanya kegiatan three in one (3 in 1 ), kegiatan percepatan penerbitan KIA, pengajuan penerbitan KIA melalui website Disdukcapil Kota Cimahi, dan sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Cimahi serta bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini tentunya akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan pembuatan KIA di Disdukcapil Kota Cimahi sehingga jumlah kepemilikan KIA di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Meskipun presentase kepemilikan KIA di kota Cimahi masih rendah namun, jumlah kepemilikan KIA di Kota Cimahi  dari  tahun  ketahun  terus  mengalami  peningkatan.  Hingga  tahun  2020  jumlah  anak  yang  belum  memiliki  KIA sebanyak 61.949 orang. Jumlah ini lebih baik apabila dibandingkan dengan jumlah kepemilikan KIA di tahun 2017 yang berjumlah 107.268 orang.

## REFERENCES
[1]  I. Hutasoit, Pengantar Ilmu Kependudukan . Bandung: Alfabeta, 2017.
[2]  Badan Pusat Statistik, “Hasil Sensus Penduduk 2020,” Jakarta, 2020.
[3]  Badan Pusat Statistik, “Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045 Hasil SUPAS 2015 (Pertengahan tahun/Juni),” Jakarta, 2016.
[4]  Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Profil Anak Indonesia,” Jakarta, 2020.
[5]  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, “Jumlah Kepemilikan KIA di Kota Cimahi,” Cimahi, 2021.
[6]  D. H. Mazmanian and Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy . New York: Harper Collins, 1983.
[7]  C. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
[8]  I. Nawawi, Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek . Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
[9]  G. M. Scott, Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
[10] G. B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1985.
[11] N. Muhadjir, Metodologi Penelitian kualitatif : Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Metaphisik . Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
[12] Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan . Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
[13] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, “Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tahun 2017-2022,” Cimahi, 2017.