## ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR
Agung Saputra, 1 Khaidir Ali 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: arkapa68@gmail.com
RINGKASAN  - Salah  satu  sektor  unggulan  yang  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  adalah  sektor  pariwisata.  Sektor  ini diharapkan  dapat  menimalisirkan  tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran khususnya  di  daerah.  Salah  satu  daerah  yang  saat  ini  sedang  di  program  untuk percepatan pembangunan pariwisata adalah kawasan Danau Toba yang dikelilingi oleh  8  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kabupaten  Samosir  merupakan salah  satu  daerah  yang  ada  di  kawasan  Danau  Toba  yang  hampir  85%  hasil pendapatan  asli  daerahnya  adalah  di  sektor  pariwisata.  Maka,  diperlukannya program  pengembangan  pariwisata  di  kabupaten  Samosir  dengan  berbagai tindakan , dan  salah  satu upaya  yang dilakukan adalah pengelolaan objek wisata baik  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Untuk mendukung  upaya  tersebut,  maka  pemerintah  Kabupaten  Samosir  telah merumuskan kebijakan pariwisata  yang  menentukan kriteria dan pengelompokan objek  wisata  di  daerahnya  sehingga  diharapkan  dapat  memudahkan  pengelolaan objek  wisata  secara  maksimal.  Kebijakan  pariwisata  ini  juga  bertujuan  untuk mengembangkan  pariwisata  Danau  Toba  melalui  peningkatan  kemampuan  dan kreativitas sumber daya manusianya melalui pengelolaan objek wisata yang benar dan  efektif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan  untuk  mengetahui  analisis  kebijakan  pariwisata  terhadap  pengelolaan objek wisata. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan  pariwisata  yang  berkaitan  pengelolaan  objek  wisata  adalah  Surat Keputusan  Bupati  Samosir  Nomor  474  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, bahwa dengan kebijakan ini bertujuan  untuk  memudahkan  pengelolaan  objek  wisata  dengan  baik.  Namun, kenyataannya banyak unsur yang harus dapat mendukung implementasi kebijakan ini  yaitu  kemampuan  sumber  daya  baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  di objek  wisata.  Tidak  hanya  itu  dalam  pengelolaan  objek  wisata  juga  terkendala oleh  fasilitas  yang  memadai  termasuk  kenyamanan  wisatawan  dalam mendapatkan informasi tentang wisata yang dikunjunginya.
Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata dan Pengelolaan Objek Wisata.
1 Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2 Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Samosir  telah  mengelompokkan  objek pariwisata  yang  harus  dikembangkan,  sebagai  upaya  dan  tindak  lanjut RIPPARNAS  dalam  mewujudkan  Danau  Toba  pariwisata  internasional  atau monaconya  ASIA.  Melalui  pengembangan  kawasan  pariwisata  ini  diharapkan masyarakat  lokal  dapat  menjadi  pelaku  utama  dalam  pariwisata  sehingga mewujudkan pariwisata yang unggul dan berdaya saing.
Pengelompokan objek wisata berdasarkan kawasan yang ada di Kabupaten Samosir  merupakan  salah  satu  kebijakan  dan  program  kerja  yang  harus  segera dilaksanakan  sehingga  tujuan  pembangunan  pariwisata  di  kawasan  Danau  Toba dapat terealisasi  dengan  baik  dan  optimal.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat  beberapa  permasalahan  sehingga  menghambat  implementasi  kebijakan pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir. Kebijakan pariwisata yang dimaksud masih  berupa  surat  keputusan  Bupati  Kabupaten  Samosir  yang  menjelaskan tentang  pengelompokan  objek  pariwisata  di  Kabupaten  Samosir  sesuai  dengan kriteria yang telah ditentukan.
Pengelompokan  objek  wisata  ini  bertujuan  untuk  memudahkan pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Samosir,  namun  kenyataannya  kesiapan sumber  daya  manusianya  belum  memadai  untuk  melaksanakan  kebijakan pengelompokan  objek  wisata.  Kebijakan  ini  juga  bermaksud  memudahkan masyarakat  untuk  mengelola  objek  wisata  dengan  benar  dan  dapat  menciptakan pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir  masih  belum  optimal  terkait  prosedur  dan  manajemennya.  Masyarakat sebagai pengelola masih belum bisa melaksanakan kriterian pengelompokan objek wisata  yang  telah  diatur  dalam  kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Samosir  yaitu rintisan,  unggulan  dan  prioritas.  Mulyana  (2011)  juga  menjelaskan  bahwa pariwisata  sebagai  integral  kegiatan  pembangunan  suatu  daerah  dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.
Dengan  demikian,  diperlukan  kesiapan  sumber  daya  manusia  dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata sehingga harus adanya pengkajian atau analisis terkait  kebijakan  pariwisata  ini  dalam  mendukung  percepatan  pembangunan pariwisata  Danau  Toba  melalui  pengelolaan  objek  wisata  yang  benar  dan  sesuai dengan  kebutuhan  wisatawan.  Maka,  diharapkan  dengan  adanya  analisis
kebijakan  pariwisata  terhadap  pengelolaan  objek  wisata  di  Kabupaten  Samosir dapat  mengoptimalisasi  pengembangan  pariwisata  Danau  Toba  sesuai  dengan pencapaian  tujuan  yang  diharapkan.  Kementerian  Pariwisata  RI  (2016:  18) pengembangan  sumber  daya  manusia  kepariwisataan  dapat  dilakukan  dengan pendekatan  pendidikan  formal  dan  pelatihan.  Pendidikan  dan  pelatihan  formal tersebut  dilakukan  terhadap  aparatur  pemerintah,  pengusaha  industri  pariwisata, karyawan  pada  industri  pariwisata  dan  masyarakat  yang  berada  di  kawasan pariwisata.  Kemudian  Yoeti  (2016)  bahwa  daya  tarik  objek  wisata  didasarkan pada  adanya  sumber  daya  yang  dapat  menimbulkan  rasa  senang,  indah,  nyaman dan bersih; adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya; adanya ciri  khusus/spesifikasi  yang  bersifat  langka;  adanya  sarana/prasarana  penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
Pembangunan  pariwisata  juga  harus  dilihat  dari  segi  kebijakan pengembangan wisata dari segi ekonomi, sehingga pariwisata dapat menciptakan lapangan  pekerjaan  dan  dapat  meningkatkan  perekonomian  dan  pendapatan masyarakat daerah. Maka, dalam pengelolaan objek wisata yang dikelola langsung oleh  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  itu  sendiri  harus  didukung  oleh sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut.  Airey  (2015)  juga  menjelaskan  sebagian  besar  aspek  kebijakan pariwisata  sekarang  juga  tertutup  dalam  literatur,  dan  terutama,  telah  terjadi percepatan  ditandai  laju  studi  selama  dekade  terakhir.  Mempengaruhi  pada kebijakan terdokumentasi dengan baik, seperti peran para pemangku kepentingan yang  berbeda  dalam  proses  kebijakan.  Ini  kontras  dengan  pemahaman  tentang karya  para  pembuat  kebijakan,  yang  kurang  berkembang  dengan  baik,  seperti alam  dan  pengaruh  dari  berbagai  bentuk  output  kebijakan.  Dengan  demikian, dalam  pengelolaan  objek  wisata  di  Kabupaten  Samosir  sangat  membutuhkan kebijakan  pariwisata  yang  tepat  peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia sehingga  dapat  mewujudkan  percepatan  pembangunan  pariwisata  Danau  Toba. Dari  hasi  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memunculkan  penelitian  baru  tentang kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata.

## KAJIAN TEORI

## 1. Kebijakan Pariwisata
Penelitian  ini  tentang  kebijakan  pariwisata  terhadap  pengelolaan  objek wisata  di  Kabupaten  Samosir,  sangatlah  penting  dilakukan  karena  terkait kebijakan pemerintah tentang program pembangunan nasional di Indonesia bahwa pengembangan  pariiwisata  merupakan  sektor  unggulan  dan  menjadi  kunci pembangunan. Kehidupan bernegara di wilayah hukum harus disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kehidupan masyarakat di Negara yang tidak  memiliki  suatu  ketentuan  kebijakan,  maka  hidupnya  tidak  akan  berjalan dengan  baik.  Kebijakan  sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan  bernegara  karena dapat mengatur kerangka kerja secara optimal.
Makmur  dan  Thahier  (2016);  Agustino  (2016),  kebijakan  publik  lahir karena  adanya  tuntutan  dari  fenomena  kehidupan  manusia,  yang  berinteraksi langsung dan  intensif  antara para aktor karena adanya alat pengaturan  yang  jelas dan  tegas  dalam  penciptaan  solusi  terhadap  dinamika  kehidupan.  Kebijakan publik  berfungsi  untuk  mengatur,  mengarahkan  dan  mengembangkan  dinamika interaksi  baik  di  dalam  komunitas  maupun  antara  komunitas  dengan lingkungannya  sehingga  memperoleh  kebaikan  yang  efektif.  Kebijakan  publik yang  dikemukakan  oleh  Nugroho  (2017:  73)  adalah  alat  dari  suatu  komunitas yang melembaga untuk mencapai social beliefs about goodness -nya.
Pemecahan masalah dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn
(2003: 21) terdapat beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu:
a. Penetapan Agenda Kebijakan ( Agenda Setting ) Dalam  tahap  ini  memiliki  4  (empat)  tahapan  yaitu  pencarian  masalah, pendefenisian  masalah,  spesifikasi  masalah  dan  pengenalan  masalah. Sedangkan  teknik  yang  dapat  dilakukan  untuk  merumuskan  masalah adalah  analisis  batasan  masalah,  analisis  klarifikasi,  analisis  hirarki,  dan brainstroming ,  analisis  multi  perspektif,  analisis  asumsional  serta pemetaan argumentasi.
b. Formulasi Kebijakan ( Policy Formulation )
Pada  tahapan  ini  dapat  digunakan  analisis  biaya  manfaat  dan  analisis keputusan  yang  diperoleh  dari  posisi  yang  tidak  dapat  ditentukan  serta informasi  yang  terbatas.  Tahapan  ini  juga  menggunakan  prosedur forecasting untuk  memecahkan  masalah  yang  terkandung  konsekuensi pada setiap kebijakan yang dipilih.
c. Adopsi Kebijakan ( Policy Adoption )
Tahapan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasikan  alternatif  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah untuk  merealisasikan  masa  depan  yang  diinginkan  dan  merupakan langkah  yang  terbaik  dalam  upaya  mencapai  tujuan  tertentu  bagi kemajuan masyarakat luas.
2) Pengidentifikasian  kriteria-kriteria  tertentu  dan  terpilih  untuk  menilai alternatif yang akan direkomendasi.
3) Mengevaluasi  alternatif-alternatif  tersebut  dengan  menggunakan kriteria-kriteria  yang  relevan  (tertentu)  agar  efek  positif  alternatif kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.
d. Isi Kebijakan ( Policy Implementation )
Tahapan  ini  merupakan  tahapan  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  apa yang  terjadi  setelah  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  dengan  memberikan otoritas  pada  suatu  kebijakan  dengan  membentuk  output  yang  jelas  dan dapat diukur.
e. Evaluasi Kebijakan ( Policy Assesment )
Tahapan ini dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan  melalui  proses  implementasi  yang  dinilai  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan  dan  direncanakan  dalam  program  kebijakan  tersebut. Tangkilisan (2003: 26) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seseorang analis atau evaluator kebijakan  yaitu:  (a)  Aspek  perumusan  kebijakan,  dimana  analis  atau evaluator  berupaya  untuk  menemukan  jawaban  bagaimana  kebijakan tersebut  dibuat  dan  dirumuskan.  (b)  Aspek  implementasi  kebijakan, dimana  analisis  atau  evaluator  berupaya  mencari  jawaban  bagaimana kebijakan itu dilakukan. (c) Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha  untuk  mengetahui  apa  dampak  yang  ditimbukan  oleh  suatu tindakan  kebijakan,  baik  dampak  yang  diinginkan  maupun  dampak  yang tidak diinginkan.
Tingkatan  dalam  proses  kebijakan  publik  yang  dapat  mengukur  dan memberikan  penilaian  bahwa  program  yang  dilaksanakan  berhasil  atau  tidak adalah  evaluasi.  Mulyadi  (2016:100)  bahwa  evaluasi  adalah  cara  untuk  menilai apakah  sebuah  kebijakan  atau  program  tersebut  berjalan  dengan  baik  atau  tidak. Evaluasi  memberikan  hasil  yang  valid  tentang  informasi  kebijakan,  salah  satu aktivitas  fungsional  dalam  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu formulasi, implementasi kebijakan tetap  dapat  terjadi  pada  seluruh  aktivitas-aktivitas  fungsional  yang  lain  dalam proses kebijakan.
Agustino  (2016:180-182),  terdapat  lima  kriteria  yang  harus  dipenuhi dalam  melakukan  tahapan  evaluasi  kebijakan,  yaitu  1)  sumber  daya  aparatur;  2) kelembagaan;  3)  Sarana,  prasarana,  dan  teknologi,  4)  finansial;  5)  regulasi (pendukung).

## Gambar Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino
Pertama, SDA  (sumber  daya  aparatur;  bahwa  keberhasilan  suatu pelaksanaan  kebijakan  yang  kemudiannya  dievaluasi  hasilnya  amat ditentukan  oleh  SDA.  Dalam  artian,  aparaturlah  yang  harus  dievaluasi pertama  kali.  Sejauhmana  mereka  mengerti  dan  memahami  apa  yang harus mereka kerjakan; apa yang harus mereka buat; dan lain sebagainya. Jika  para  aparatur  tidak  mengerti  dan  memahami  atas  tugas  dan fungsinya  dalam  melakukan  suatu  tugas,  maka  dapat  dipastikan  hasil evaluasi tidak akan berbuah positif.
Kedua, Kelembagaan; dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang  fleksibel,  sistem  dalam  organisasi,  pola  kepemimpinan,  dan sinergitas  antar  lembaga  menjadi  indikasi  arah  evaluasi  yang  positif. Sinergitas  kelembagaan  dalam  suatu  kebijakan  menjadi  kunci keberhasilan  suatu  kebijakan.  Demikian  pula  halnya  dengan  evaluasi kebijakan,  semakin  koordinasi  tidak  lancar,  diskresi  yang  fleksibel, sistem  organisasi  yang  terlalu  kaku  dan  komando,  pola  kepemimpinan yang  otokratik,  mahalnya  harga  suatu  sinergitas  antar  lembaga  dapat membuat suatu kebijakan tidak berhasil.
Ketiga, Sarana,  Prasarana  dan  Teknologi;  merupakan  kriteria  lain  yang dapat  digunakan  untuk  menilai  suatu  evaluasi  kebijakan.  Misalnya, mengapa  Indonesia  kurang  berhasil  menarik  investor  asing,  untuk
menanamkan  modalnya di  sini;  boleh  jadi ketika  dilakukan evaluasi ada banyak  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  disediakan  oleh  Pemerintah. Contohnya, ketersediaan jalan dan jembatan (infrastruktur), dan lainnya. Keempat, Finansial; dukungan keuangan juga merupakan kriteria paling penting  dalam  menilai  suatu  kebijakan.  Proyek  pembangunan  yang terhenti,  jika  dievaluasi  maka  tertundanya  pembangunan  dikarenakan tidak didukung oleh keuangan yang jelas dari pemerintah ataupun swasta. Kelima, Regulasi:  suatu  kebijakan  terkadang  memerlukan  regulasi pendukung  agar  dapat  dioperasionalkan  lebih  aplikatif.  Karena  itulah, evaluasi  kebijakan  dapat  dinilai  baik  keberhasilannya  maupun kegagalannya melalui regulasi pendukung.
Tahapan  evaluasi  kebijakan  sangat  penting  untuk  menilai  keefektifan pelaksanaan  kebijakan.  Penilaian  ini  untuk  melihat  kesenjangan  antara  harapan dengan  kenyataan  dari  suatu  kebijakan.  Tidak  semua,  kebijakan  dapat  meraih hasil  yang  diharapkan,  maka  pelaksanaan  kebijakan  tidak  dapat  dilepas  namun juga harus diawasi baik setelah dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan.
Paul  S.  Biederman  berpendapat  (Antariksa,  2016:8)  bahwa  kebijakan pariwisata  mendefinisikan  arah  atau  tindakan  yang  harus  dilakukan  negara tertentu,  wilayah,  lokalitas,  atau  rencana  tujuan  individu  saat  mengembangkan atau  mempromosikan  pariwisata.  Prinsip  utama  kebijakan  pariwisata  adalah memastikan  bahwa  negara  (wilayah  atau  wilayah)  dapat  memperoleh  manfaat semaksimal mungkin dari kontribusi ekonomi dan sosial pariwisata. Tujuan akhir dari  kebijakan  pariwisata  adalah  untuk  memperbaiki  kemajuan  bangsa  (wilayah atau  wilayah)  dan  kehidupan  warganya.  Sejalan  dengan  pendapat  Paul  S. Biederman, maka Kettler (2015), menjelaskan bahwa: Kebijakan pariwisata pada dasarnya  adalah  promosi  industri  yang  berkaitan  dengan  sektor  pariwisata  dan didorong oleh permintaan. Ini adalah kebijakan promosi multifaset yang memiliki karakter  kebijakan  ekonomi  secara  keseluruhan  Dasar  pemikirannya  bahwa kebijakan  pariwisata  sebagai  bagian  dari  kebijakan  negara  yang  eksternalitas positifnya terhadap perkembangan perekonomian.
Secara  umum,  kebijakan  kepariwisataan  sebagai  bagian  dari  kebijakan Negara  yang  berpengaruh  positif  terhadap  kondisi  daerah  dan  pertumbuhan
Volume 14, Nomor 4: 564-584          Oktober 2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
ekonomi.Kebijakan pariwisata di Indonesia, di atur dalam Undang-undang Nomor 10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  yang  bertujuan  untuk  melakukan perubahan  di  sektor  pariwisata  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terencana, terpadu,  berkelanjutan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  tetap  memberikan perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama,  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

## 2. Pengelolaan Objek Wisata
Sektor  pariwisata  dinyatakan  sektor  unggulan  dalam  pembangunan nasional  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  melalui  perolehan devisa.  Tidak  hanya  di  Indonesia,  pariwisata  juga  mempunyai  peranan  penting dalam pembangunan ekonomi di  berbagai Negara. Putra dan Pitana (Demolingo, 2015)  berpendapat,  bahwa  parisiwata  juga  memberikan  kontribusi  dalam pengentasan  kemiskinan,  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  pembangunan.  Ratman (2016:4)  mengemukakan  bahwa  pariwisata  sebagai  kunci  pembangunan dilandaskan pada:
a. Meningkatnya  destinasi  dan  investasi  pariwisata,  menjadikan  pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur;
b. Pariwisata  telah  mengalami  ekspansi  dan  diversifikasi  berkelanjutan  dan menjadi  salah  satu  sektor  ekonomi  yang  terbesar  dan  tercepat pertumbuhannya di dunia;
c. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional  tetap  menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif  yaitu  25  juta orang (1950), 278 juta orang (1980), 528 juta orang (1995) dan 1,1 milyar orang (2014).
Maza  (2016)  menjelaskan  bahwa  pariwisata  sebagai  masalah antropologis  yang  berkontribusi  sebagai  bagian  dari  kebijakan  negara  yang berpartisipasi dalam pembangunan etnisitas.  Kemudian  Richard R. Goeldner dan J.R. Brent Ritchie (Antariksa, 2016:16), berpendapat dan mendefenisikan tourism sebagai  Sebagai  sebuah  proses,  aktivitas  dan  segala  hasil  yang  muncul  dari hubungan  antar  pemangku  kepentingan  di  bidang  tersebut,  termasuk  wisatawan itu  sendiri.  Mendefenisikan  konsep  pariwisata,  tergantung  kepada  tujuan  dan perspektif  yang  dilihat  dari  keilmuan  seseorang.  Demikian  halnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pariwisata  adalah  interaksi  banyak  orang  yang  meliputi, pemerintah,  masyarakat,  wisatawan,  kelompok  organisasi  dan  kelompok  bisnis
yang  menjadi  sebuah  sistem  dalam  kegiatan  pembangunan  daerah  dan memberikan kontribusi pada bagian kebijakan.
Pengelolaan objek wisata pada konsep pariwisata di kenal dengan istilah Destination  Management  Organization (DMO),  secara  praktik  bertujuan  untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya  saing  destinasi pariwisata. Konsep  ini juga  dianggap  sebagai  perwujudan  prinsip  tata  kelola  dalam  memecahkan masalah-masalah publik yang berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan. DMO  sangat  penting  dalam  melaksanakan  pengelolaan  objek  wisata  karena konsep  ini  dianggap  instrumen  manajemen  dalam  sistem  pembangunan  destinasi pariwisata.
Rosita  et  al  (2016)  mengartikan  DMO  sebagai  sebuah  konsep pengelolaan dalam sistem pengelolaan kawasan berbasis kewilayahan/daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen secara internal dan  eksternal,  koalisis  dan  kerjasama  (stakeholder)  serta  sistem  pengelolaan pariwisata. DMO merupakan pengelolaan destinasi pariwisata secara terpadu dan terstruktur  yang  mencakup  fungsi  koordinasi,  perencanaan,  implementas, pengendalian  organisasi  serta  memiliki  kemampuan  dalam  membangun komunikasi dan jejaring dalam pengembangan pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif  yaitu  jenis penelitian  yang  berusaha  menggambarkan objek atau subjek yang  diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya  dengan  tujuan  menggambarkan  secara sistematika fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap  konteks  fenomena  secara  keseluruhan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2016), mengemukakan bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengeksploritasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan prosedur-prodeur  mengumpulkan  data  yang  spesifik,  menganalisis  data  secara induktif  mulai  dari  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  yang  umum,  dan
menafsirkan  makna  data.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kawasan  danau  toba khususnya daerah Samosir, yang merupakan daerah yang terletak di tengah danau toba.  Kabupaten  Samosir  merupakan  salah  satu  daerah  yang  berada  di  kawasan Danau  Toba  juga  daerah  yang  menjadi  sasaran  utama  yang  dapat  memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam pengembangan kawasan danau toba.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kabupaten  Samosir  mempunyai  visi  dan  misi  yang dipertimbangkan  dari  kondisi  daerah,  permasalahan  pembangunan,  tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis. Maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2016 – 2021  dapat  dirumuskan,  yaitu: Terwujudnya  Masyarakat  Samosir  yang Sejahtera,  Mandiri  dan  Berdaya  Saing  Berbasis  Pariwisata  dan  Pertanian . Sedangkan  misi  pembangunan  Kabupaten  Samosir  untuk  lima  tahun  ke  depan adalah:  1)  Membangun  sistem  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  (good governance)  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publik;  2)  Peningkatan  kualitas sumber daya manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berkompetisi dan profesional; 3) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka membentuk manusia yang mandiri, berdisiplin, kreatif dan produktif serta berbudi luhur;  4)  Pengembangan  pariwisata  lingkungan  dan  budaya  serta  pemberdayaan masyarkat  sebagai  pelaku  utama  bisnis  pariwisata;  5)  Pengembangan  sektor pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat;  6)  Meningkatkan  pembangunan  sarana  dan  prasarana publik  yang  mendukung  industri  pariwisata,  kelancaran  perekonomian  dan memperlancar  pelayanan  publik;  7)  Memantapkan  kondusifitas  daerah  dengan mendorong  pelaksanaan  demokrasi  dan  penegakan  hukum;  8)  Memperluas jaringan  kerjasama  dalam  pembangunan  dengan  prinsip  saling  menguntungkan, berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Penjabaran  visi  dan  misi  Kabupaten Samosir  2016  –  2021  telah  tertuang  di  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata  sebagai  pelaku  utama  bisnis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Samosir yang memiliki 9 (sembilan) kecamatan, luas daerah ± 1.444,25  km,  dan  jumlah  penduduk  ±  123.789  jiwa  (Kabupaten  Samosir  Dalam Angka  Tahun  2015).  Adapun  9  (Sembilan)  kecamatan  tersebut  yaitu  Sianjur Mula-mula, Harian, Sitio-tio, Onan Runggu, Nainggolan, Palipi, Ronggur Nihuta, Pangururan, Simanindo.
Kabupaten  Samosir  memiliki  obyek-obyek  wisata  yang  sangat  potensial untuk dikembangkan  baik wisata alam  maupun wisata sejarah dan  budaya untuk dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan secara optimal yaitu  kemampuan  dan  tingkat  pendapatan  masyarakat  sekitarnya.  Hal  ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan  dalam  menentukan  tingkat  pemberdayaan  masyarakat  secara tepat. Tidak  hanya  kemampuan  pendapatan  yang  harus  dilihat  tapi  juga  perlu  adanya penerimaan  yang  tepat  bagi  masyarakat  terhadap  kegiatan  pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, yaitu 1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya  masyarakat  setempat,  2)  Pengembangan  fisik  yang  diajukan  untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan  desa,  3)  Memperhatikan  unsur  kelokalan  dan keaslian,  4)  Memberdayakan  masyarakat  desa,  5)  Memperhatikan  daya  dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan. (Ditjenpar, 1999)
Pengembangan  destinasi  wisata  di  Kabupaten  Samosir  masih  mendapat hambatan  dan  permasalahan  terutama  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  sehingga pengelolaan objek wisata juga belum dapat terealisasi dengan baik.  Sejak adanya RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  Kabupaten  Samosir Tahun 2014  belum  ada kebijakan  yang dapat  mendukung pelaksanaan kebijakan secara  optimal  dan  diharapkan  dapat  menjadikan  objek  wisata  di  Kabupaten Samosir  sebagai  tujuan  utama  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara  untuk mengunjungi destinasi tersebut.
Pengembangan  destinasi  pariwisata  di  Kabupaten  Samosir  telah  diatur dalam  Surat  Keputusan  Bupati  Samosir  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  474 Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Kriteria  dan  Klasifikasi  Objek  Wisata  di Kabupaten  Samosir.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  destinasi
pariwisata  yang  ada  di  Kabupaten  Samosir  dengan  melakukan  pengelompokan melalui  penetapan  kriteria  dan  klasifikasi  objek  wisata  yang  telah  ditentukan dalam kebijakan  ini.  Kebijakan  ini  merupakan tindak  lanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun  2010-2025  juga  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Samosir  Nomor  6  Tahun 2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  2016- 2021.  Dengan  demikian,  melalui  kebijakan  inilah  pedoman  dalam  pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir.
Penetapan  kriteria  dan  klasifikasi  objek  wisata  di  Kabupaten  Samosir, didasarkan  pada  yang  Bagian  Kesatu  dalam  Surat  Keputusan  Bupati  Samosir Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, yaitu 1) Ruang Fisik; 2) Jumlah dan Jenis Daya Tarik; 3) Jumlah  dan  Jenis  Fasilitas  Wisata;  4)  Jumlah  dan  Jenis  Fasilitas  Umum;  5) Aksesibilitas; 6)  Kesiapan  Masyarakat; 7) Jumlah Wisatawan. Di Bagian  Kedua, terdapat  3  klasifikasi  pengelompokan  objek  wisata,  yaitu  1)  Objek  Wisata Unggulan; 2) Objek Wisata Prioritas; 3) Objek Wisata Rintisan.
Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir harus dapat melaksanakan kebijakan  pengembangan  destinasi  pariwisata  melalui  SK  Bupati  Kabupaten Samosir  Nomor  474  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Kriteria  dan  Klasifikasi Objek  Wisata  di  Kabupaten  Samosir.  Pelaksanaan  kebijakan  ini  melalui pengelolaan objek wisata masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi yaitu keterlibatan  dan  kesiapan  masyarakat  lokal  sangatlah  minim  dalam  pelaksanaan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir. Ketidaksiapan masyarakat dalam mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah salah satunya disebabkan  oleh  keterikatan  keluarga,  budaya,  dan  adat  istiadat.  Hal  ini  dapat dilihat  melalui  pengelolaan  objek  wisata  oleh  masyarakat  itu  sendiri  yang  tidak dapat  diintervensi  oleh  pihak  lain  atau  pemerintah.  Hal  ini  juga  yang  menjadi penyebab  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Samosir  tidak  berjalan  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Pengelolaan  objek  wisata  yang  dilakukan  pemerintah  belum  mendapat dukungan  penuh  dari  masyarakat  sehingga  tidak  memberikan  keleluasaan  dalam
Volume 14, Nomor 4: 564-584          Oktober 2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
pengelolaan  sesuai  dengan  tuntutan  wisatawan  baik  lokal  maupun  mancanegara. Demolingo  (2015)  menyatakan  strategi  pengembangan  destinasi  wisata membutuhkan  keterlibatan  pemerintah  dalam  membangun  institusi  pariwisata, meningkatkan  sumber  daya  manusia,  membangun  infrastruktur  dari  fasilitas wisata serta kerjasama dengan masyarakat setempat
Pengembangan  pariwisata  Danau  Toba  Kabupaten  Samosir  melalui pelaksanaan  kebijakan  SK  Bupati  Kabupaten  Samosir  Nomor  474  Tahun  2017 Tentang  Penetapan  Kriteria  dan  Klasifikasi  Objek  Wisata  di  Kabupaten  Samosir bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  pariwisata  yang  ada  di  Kabupaten Samosir yang bertujuan menjadikan objek wisata unggulan di Kabupaten Samosir. Kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik, sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Judisseno  (2017:  103-104):  1)  Jika kebijaksanaanya  bersifat cost  centre ,  maka  sebaiknya  kebijakan  tersebut  tidak ditujukan  kepada  pengusaha,  melainkan  harus  ditanggung  oleh  pemerintah;  2) Jika kebijakannya profit centre , maka kebijakan tersebut bisa dibebankan kepada pengusaha. Bersifat cost  centre maksudnya pemerintah  memberikan subsidi  bagi maskapai  penerbangan  atau  hotel  untuk  dapat  menjual  tiket  pesawat  atau  sewa akomodasi  yang  lebih  murah  agar  kunjungan  wisatawan  asing  meningkat. Sedangkan bersifat profit centre , maksudnya adanya keterlibatan pengusaha untuk mempercantik destinasi dengan merawat dan menambah fasilitas hotel agar lebih nyaman sesuai dengan perkembangan zaman.
Penetapan  kriteria  dan  klasifikasi  objek  wisata  di  Kabupaten  Samosir sebagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Samosir  untuk  mengembangkan destinasi  pariwisata  Danau  Toba,  yang  menjadi  prioritas  dan  sektor  unggulan dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  masyarakat  sekitar destinasi  pariwisata.  Pengembangan  destinasi  pariwisata  tidak  hanya  harus memiliki perencanaan, namun juga berkaitan dengan proses pengembangan dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang ideal. Inskeep (1991), menjelaskan bahwa dalam  mengembangkan destinasi pariwisata terdapat beberapa pendekatan dalam sebuah  perencanaan  yaitu  1)  Pendekatan  berkelanjutan  dan  fleksibel;  2) pendekatan sistem; 3) pendekatan menyeluruh; 4) pendekatan yang terintegrasi; 5) pendekatan  pengembangan  berkelanjutan  dan  lingkungan;  6)  pendekatan
masyarakat;  7)  pendekatan  pelaksanaan;  8)  aplikasi  proses  perencanaan sistematis; 9) pendekatan yang mengedepankan kelestarian wawasan budaya.
Pengelolaan  objek  wisata  di  Kabupaten  Samosir  dilakukan  dengan mengimplementasikan  Surat  Keputusan  Bupati  Samosir  Nomor  474  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Kriteria  dan  Klasifikasi  Objek  Wisata  di  Kabupaten  Samosir. Langkah-langkah  pengembangan  dan  pengelolaan  objek  wisata  yang  dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, meliputi:
1. Memanfaatkan posisi strategis dan keunggulan potensi keindahan alam dan kebudayaan setempat.
2. Meningkatkan  penyediaan  prasarana  penunjang  wisata,  baik  berupa jaringan transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, akomodasi dan lainnya  guna  meningkatkan  daya  Tarik  obyek  wisata,  baik  terhadap calon investor pengelola maupun wisatawan.
3. Mengintegrasikan  pola  pengembangan  pariwisata  dengan  cara menciptakan suatu  jaringan rute wisata guna  mengoptimalkan potensi ekowisata  yang  ada sekaligus  memperpanjang  lama tinggal ( length of stay ) para wisatawan.
4. Mengarahkan  masyarakat  setempat  agar  berpartisipasi  aktif  dan  tidak hanya berperan sebagai obyek pengembangan pariwisata.
5. Melakukan  event  dan  promosi  kepariwisataan  untuk  menarik wisatawan datang berkunjung.
6. Mengundang  investor  agar  dapat  menanamkan  modalnya  untuk menumbuh kembangkan industri pariwisata.
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  strategis  dan  andalan  di Kabupaten  Samosir  sebagai  lokomotif  penggerak  peningkatan  perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan  RPJMD  Kabupaten  Samosir,  bahwa  besarnya  kontribusi  sektor  ini sangat  tergantung  pada  jumlah  kunjungan  wisatawan,  ketersediaan  penginapan dan objek wisata di Kabupaten Samosir.
Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Samosir  Nomor  474  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Kriteria  dan  Klasifikasi  Objek  Wisata  di  Kabupaten  Samosir,
Bab  Ketiga,  Keempat  dan  Kelima,  maka  terdapat  pembagian  atau pengelompokkan objek wisata sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu:
a. Objek Wisata Unggulan, meliputi:
1) Makam  Tua  Raja  Sidabutar  di  Desa  Tomok  Parsaoran  Kecamatan Simanindo
2) Kawasan  Tuk-tuk Siadong  di  Kelurahan  Tuk-tuk Siadong  Kecamatan Simanindo
3) Batu  Kursi  Parsidangan  di  Desa  Siallagan  Pindaraya  Kecamatan Simanindo
4) Museum Huta Bolon di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
5) Pantai Pasir Putih Parbaba di Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan
6) Aek  Rangat  Pangururan  di  Kelurahan  Siogung-ogung  Kecamatan Pangururan
7) Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian
8) Aek Sipitu Dai di Desa Aek Sipitu Dai Kecamatan Sianjur Mula-mula
9) Batu Sawan di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sinajur Mula-mula
10) Air Terjun Efrata di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian
11) Air  Terjun  Naisogop  di  Desa  Sianjur  Mula-mula  Kecamatan  Sianjur Mula-mula
b. Objek Wisata Prioritas, meliputi:
1) Batu Hobon di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula-mula
2) Danau Sidihoni di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta
3) Pantai Indah Situngkir di Desa Situngkir Kecamatan Pangururan
4) Pantai Sibolay di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
5) Batu Marhosa di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo
6) Gereja  Katolik  Inkulturatif  Pangururan  di  Desa  Pardomuan  I Kecamatan Pangururan
7) Pondok Remaja Lagundi di Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu
8) Perkampungan  Siraja  Batak  di  Desa  Sianjur  Mula-mula  Kecamatan Sinajur Mula-mula
9) Aek Natonang di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo
c. Objek Wisata Rintisan, meliputi:
1) Pantai Batu Hoda di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo
2) Air  Terjun  Sampuran  Pangribuan  di  Desa  Pardomuan  Nauli Kecamatan Palipi
3) Kuburan di atas Pohon Desa Tomok Kecamatan Simanindo
4) Rumah  Parsaktian  Lumban  Raja  Desa  Harian  Kecamatan  Onan Runggu
5) Mual Boru Saroding di Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio
6) Pendakian Gunung Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mula-mula
7) Pea Porohan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta
8) Pea Roba di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo
9) Bulu Turak di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo
10) Aek  Sipalionggang  di  Desa  Ronggur  Nihuta  Kecamatan  Ronggur NIhuta
11) Harian Maranak di Desa Urat II Kecamatan Palipi
12) Pantai  Pasir  Putih  Sipinggan  di  Desa  Sipinggan  dan  Desa  Sipinggan Lumban Siantar Kecamatan Nainggolan
13) Hariara  Bolon  Sukkean  di  Desa  Tambun  Sukkean  Kecamatan  Onan Runggu
14) Aek Rangat Pitu Batu di Desa Rianiate Kecamatan Pangururan
15) Take of Area Paralayang di Sihulak Hosa Kecamatan Simanindo
16) Pantai Langat di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
17) Tugu Toga Sinaga di Desa Urat II Kecamatan Palipi
18) Dolok Holbung Sipege di Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian
19) Liang Sipagu di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo
20) Menara Doa Sinatapan di Aek Rangat Kecamatan Pangururan
Penetapan  kriteria  objek  wisata  di  Kabupaten  Samosir  bertujuan  untuk memudahkan  pemerintah  Kabupaten  Samosir  dalam  pengembangan  pariwisata khususnya  kawasan  Danau  Toba.  Berdasarkan  kebijakan  penetapan  kriteria  dan klasifikasi  objek  wisata  tersbut  juga  mengatur  bagaimana  strategi  yang  harus dilakukan pemerintah untuk pengembangan objek wisata tersebut.
Sesuai  dengan  Bab  Ketujuh  dalam  kebijakan  tersebut,  bahwa  strategi pembangunan  dalam  pengembangan  objek  wisata  berdasarkan  klasifikasi dilaksanakan dengan mempedomani:
a. Objek Wisata Unggulan
1) Menuntaskan pembangunan fasilitas umum dan aksebilitas
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3) Mempromosikan objek wisata di dalam dan di luar negeri
4) Evaluasi Implementasi Sapta Pesona
b. Objek Wisata Prioritas
1) Membangun fasilitas umum secara bertahap dan berkelanjutan
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat
3) Meningkatkan peran kelompok sadar wisata
4) Meningkatkan SDM pelaku pariwisata
5) Mempromosikan objek wisata
c. Objek Wisata Rintisan
1) Membentuk kelompok sadar wisata
2) Melaksankan penyuluhan
3) Membangun fasilitas umum
4) Sosialisasi sapta pesona
Pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir, telah dilaksanakan  dengan  berbagai  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pariwisata  secara  khusus.  Sesuai  dengan  hasil  yang  diperoleh,  bahwa  perayaan seni  telah  dilaksanakan  setiap  tahun  walaupun  perayaan  ini  merupakan  sebuah penghormatan  kepada  leluhur  dan  doa  keselamatan.  Kegiatan  ini  juga  sebagai salah satu mempromosikan wisata budaya yang ada di Kabupaten Samosir
Pemerintah  Kabupaten  Samosir  khususnya  Dinas  Pariwisata  juga  harus peka  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  dapat  mendukung  pengembangan objek  wisata.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam pengembangan  dan  pengelolaan  objek  wisata  adalah  bahwa  sulitnya  masyarakat untuk  melepaskan  tanahnya  dalam  pengembangan  objek  wisata  karena masyarakat  beranggapan  bahwa  ini  adalah  tanah  adat.  Maka,  pemerintah  harus berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk meyakini masyarakat
bahwa membantu pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Samosir, maka dapat memakmurkannya dan mensejahterakan semua masyarakat Samosir.
Proses  pengembangan  dan  pengelolaan  objek  wisata  di  Kabupaten Samosir  membutuhkan  strategi  yang  tepat  dalam  penyelenggaraannya.  Melalui strategi  ini  dapat  berpeluang  lebih  luas  dan  memberikan  keuntungan  dalam pengembangan  objek  wisata  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Dalam pengembangan  objek  wisata  harus  mengarahkan  seluruh  sumber  daya  yang dimiliki  ke  arah  manajerial,  yang  terkoordinasi  secara  tim,  memiliki  tema  serta mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  dapat  mendukung  prinsip-prinsip  dalam pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien.
Sistem  yang  tepat  dalam  pengelolaan  objek  wisata  adalah  sistem manajemen  strategis  yang  mencakup  proses  dan  rangkaian  kegiatan  dalam pengambilan  keputusan  baik  secara  mendasar  dan  menyeluruh  yang  bertujuan untuk mengembangkan objek wisata secara maksimal. Karena alasan utama dalam pengembangan  pariwisata  secara  menyeluruh,  baik  secara  nasional  maupun internasional  sangat  erat  kaitannya  dengan  pembangunan  perekonomian  daerah yang selalu memperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat.
Pengelolaan objek wisata tidak terlepas dari adanya sebuah pembangunan wilayah  dalam  sektor  sarana  dan  prasarana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor perekonomian yang ada khususnya Kabupaten Samosir. Pengelolaan objek wisata tersebut memiliki berbagai macam bentuk dan hampir  sama,  namun  disesuaikan  dengan  sumber  daya  alam  serta  potensi masyarakat  di  dalamnya.  Pengembangan  sarana  dan  prasarana  pariwisata merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  fasilitas  bagi  wisatawan  yang berkunjung  di  sebuah  objek  wisata.  Fasilitas  yang  nyaman  menjadi  kebutuhan pokok  yang  diperlukan  wisatawan  dalam  mengunjungi  tempat  objek  wisata. Maka,  dalam  pengembangan  objek  wisata  yang  sangat  perlu  dibenahi  adalah sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  unsur  yang  lain  yaitu  promosi, pengembangan  daya  tarik,  pelaksanaan  event  untuk  menarik  minat  dan  antusias masyarakat.  Sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Yoeti  (2008:  82),  bahwa sebelum  suatu  daerah  tujuan  wisata  melakukan  promosi  pariwisata,  maka  yang perlu  dipersiapkan  terlebih  dahulu  adalah  sarana  dan  prasarana  wisata  yang
memadai.  Ini  diperlukan  karena  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menajdi wisatawan  sebelum  melakukan  perjalanan  wisata,  ia  juga  mengetahui  terlebih dahulu  sudah  siapkah  daerah  tujuan  wisata  tersebut  menyediakan  sarana  dan prasana yang memadai.
Sesuai  dengan  implementasi  kebijakan  penetapan  kriteria  dan  klasifikasi objek  wisata  Kabupaten  Samosir,  bahwa  pengembangan  objek  wisata  lebih kepada pemberdayaan masyarakat, karena bertujuan untuk lebih memprioritaskan potensi  yang  strategis dalam  pengembangan  industri pariwisata Samosir. Potensi strategis  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  masyarakat  dalam  mengembangkan hasil lokal untuk meningkatkan ekonomi.

## SIMPULAN
Kebijakan  pemerintah  tentang  program  pembangunan  nasional  di Indonesia  bahwa  pengembangan  pariwisata  merupakan  sektor  unggulan  dan menjadi kunci pembangunan. Pariwisata di Kabupaten Samosir juga berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria  dan  Klasifikasi  Objek  Wisata  di  Kabupaten  Samosir,  dengan  adanya kebijakan  ini  memudahkan  untuk  proses  pengelolaan  objek  wisata  di  Kabupaten Samosir.  Pengelolaan  objek  wisata  ini  dilakukan  dengan  pengelompokan klasifikasi  objek  wisata  yang  telah  ditetapkan  oleh  Surat  Keputusan  Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017.
Proses  implementasi  kebijakan  sangat  penting  didukung  berbagai  unsur yang  dapat  menjalankan  organisasi/lembaga  termasuk  sosialisasi  visi  misi  dan strategi  yang  dirumuskan  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Samosir.  Kebijakan yang terkait pengelolaan obyek wisata bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan  peningkatan  pembangunan  di  sektor  pariwisata.  Maka,  Kabupaten  Samosir mengimplementasikan  Surat  Keputusan  Bupati  Samosir  tentang  Penetapan Kriteria  dan  Klasifikasi  Objek  Wisata  di  Kabupaten  Samosir.  Untuk mengimplementasikan  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  obyek wisata  sumberdaya  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Implementasi  kebijakan  yang maksimal dan efektif serta efisien mengindikasikan bahwa perlunya sumber daya yang  memadai  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  dana.  Komitmen,
loyalitas  dan  profesionalisme  pegawai  Dinas  Pariwisata  serta  instansi  lain  juga perlu ditingkatkan agar mampu mengelola obyek wisata lebih baik.
Adapun rekomendasi dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:
1. Perlunya  peningkatan  kemampuan  sumber  daya  dalam  mengelola  objek wisata baik dari segi keterampilan dan manajemen pengelolaan.
2. Pemerintah  Kabupaten  Samosir  khususnya  Dinas  Pariwisata  agar  dapat memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  khususnya  pengembangan pariwisata  dalam  mengelola  objek  wisata  yang  berinovasi  sesuai  dengan perkembangan zaman.
3. Perlunya  peningkatan  sistem  informasi  di  setiap  lokasi  objek  wisata sehingga  memudahkan  wisatawan  untuk  mengetahui  informasi  tentang keunggulan dari objek wisata yang dikunjungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2016. Dasar-dasar  Kebijakan  Publik  (Edisi  Revisi). Bandung:
Alfabeta.
Airey,  David.  2015. Developments  in  Understanding  Tourism  Policy. Tourism Review Journal Vol. 70, No. 4, pp. 18-44 ISSN: 1660-5373
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Antariksa, Basuki. 2016. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan (Pengembangan Kepariwisataan yang Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual). Malang: Intrans Publishing Creswell,  Jhon  W.  2016. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Demolingo,  Ramang  Husin .  2015. Strategi  Pengembangan  Destinasi  Wisata Desa  Bongo  Kabupaten  Gorontalo . Jurnal  Manajemen  Pariwisata, Volume 1, No. 2, Januari 2015, ISSN: 2406-9116
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik  (Terjemahan).
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Kettler,  Peter.  2015. Tourism  Policy  in  Advanced  Economies:  How  Can  It  Be Effective  and  Efficience. Journal  Tourism  Review:  Volume  70  No.  4 (2015) pp. 264-275 Emerald Group Publishing Limited
Makmur  dan  Thahier,  Rohana.  2016. Konseptual  dan  Kontekstual  Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Bandumh: Refika Aditama Maza,  De  La,  Francisca.  2016. State  Conception  Of  Indigenous  Tourism  In Chile. Annals  of  Tourism  Research  Volume  56  (2016)  pp.  80-95  ISSN 0160-7363 Published by Elsevier
Mulyadi, Deddy. 2016. Studi  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti  dan Untuk Pelayanan Publik) Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
Mulyana, Bedi. 2011. Pengembangan Kota Bogor sebagai  Destinasi Pariwisata Internasiona l . Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol. 2, No. 1, September 2012 Nugroho,  Riant.  2017. Public  policy  (Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis Kebijakan  Publik,  Manajemen  Politik  Kebijakan  Publik,  Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik). Jakarta: Gramedia. Ratman,  Dadang  Rizki.  2016 .  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata  Prioritas 2016-2019. Disampaikan  pada  rapat  koordinasi  nasional  Kementerian
Pariwisata Republik Indonesia; Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan  Dalam  Rangka  Pencapaian  Target  12  Juta  Wisatawan Mancanegara  dan  260  juta  Wisatawan  Nusantara  Tahun  2016 pada tanggal 27 Januari 2016 di Jakarta
RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS 2010 – 2015 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan