## GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

## Sodikin
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kota Tangerang Selatan, Banten sodikinsadali68@gmail.com

## Abstract
The Amendment  to  the 1945 Constitution has contained the notion of new sovereignty, namely environmental  sovereignty.  The  idea  of  environmental  sovereignty  has  given  a  new  thought  in terms  of  sovereignty,  namely  the  highest  power  in  a  country.  The  environment  has  become  a supreme  power  in  the  life  of  Indonesian  constitutional.  The  concept  of  environmental sovereignty  is  implicitly  regulated  in  Article  25A,  Article  28H  paragraph  (1)  and  Article  33 paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution. These articles give a green nuance to the 1945 Constitution,  so  that  the  implementation  of  the  articles  in  the  1945  Constitution  provides  new thinking for the legislators so that the concept of environmental sovereignty can be realized in every  Law  made.  There  are  several  laws  that  have  given  a  green  nuance  such  as  laws  that regulate human rights issues, sustainable economic development and the territory of the country with the concept of archipelago insight.
Keywords: Environmental Sovereignty; Constitution; Human Rights; Sustainable Development; Territory of the Country

## Abstrak
Amandemen  UUD 1945 telah  melahirkan ajaran kedaulatan baru  yaitu kedaulatan lingkungan. Gagasan  kedaulatan  lingkungan  telah  memberikan  pemikiran  baru  dalam  hal  kedaulatan,  yaitu kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara.  Lingkungan  hidup  telah  menjadi  suatu  kekuasaan tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Konsep kedaulatan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 25A, Pasal 28H  ayat  (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal-pasal tersebut memberikan  nuansa  hijau  terhadap  UUD  1945,  sehingga  implementasi  dari  pasal-pasal  dalam UUD  1945  tersebut  memberikan  pemikiran  baru  bagi  pembuat  Undang-Undang  agar  konsep kedaulatan  lingkungan  hidup  dapat  terwujud  dalam  setiap  Undang-undang  yang  dibuat.  Ada beberapa undang-undang telah memberikan nuansa hijau seperti undang-undang yang mengatur masalah  hak  asasi  manusia,  pembangunan  perekonomian  berkelanjutan  dan  wilayah  negara dengan konsep wawasan nusantara.
Kata  Kunci: Kedaulatan  Lingkungan;  Konstitusi;  Hak  Asasi  Manusia;  Pembangunan Berkelanjutan; Wilayah Negara

## A. Pendahuluan
Gagasan  kedaulatan  lingkungan  dalam
UUD  1945  tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses amandemen UUD 1945 itu sendiri. Amandemen  UUD  1945  telah  mengubah system ketatanegaraan Indonesia, yang mencerminkan  pola  kehidupan  masyarakat
yang mengikuti pola perkembangan peradaban dan  globalisasi  dunia  yang  sudah  melanda  ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu,  amandemen  UUD  1945  tersebut  telah memberikan  pemahaman  baru  tentang  konsep kedaulatan lingkungan. Menurut Jimly
Asshidiqie, kedaulatan adalah konsep
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
mengenai  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara (Asshiddiqie, 1994). Kedaulatan merupakan padanan istilah sovereignty (bahasa Inggris), souverainete (bahasa  Perancis), souvereiniteit (bahasa  Belanda), sovranus (bahasa  Italia),  istilah-istilah  asing  ini  berasal dari kata  Latin “ Superanus ”  yang mempunyai arti  tertinggi  (Anwar  C.,  2008).  Konsep kedaulatan  yang  berarti  kekuasaan  yang tertinggi  dalam  suatu  negara  yang  berarti kekuasaan  pemerintahan  dalam  suatu  negara untuk kepentingan warga negaranya.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  kedaulatan, maka  hal  yang  penting  yaitu  mengenai siapakah pemegang dan pelaksana kedaulatan, bagaimana  melaksanakan  kedaulatan  itu  dan siapakah  yang  menjadi  objek  kedaulatan. Menurut  Jack  H.  Nagel,  bahwa  dalam  setiap analisis  mengenai  konsep  kekuasaan  ada  dua hal  yang  terkait  yaitu  lingkup  kekuasaan ( scope  of  power )  dan  jangkauan  kekuasaan ( domain  of  power ).  Lingkup  kekuasaan menunjuk  pada  kegiatan,  tingkah  laku  serta sikap  dan  keputusan-keputusan  yang  menjadi objek  dari  kekuasaan,  sedangkan  jangkauan kekuasaan  berkaitan  dengan  siapa  yang menjadi subjek dan pemegang kekuasaan atau kedaulatan (Budiarjo, 1986).
Menyangkut  siapa  yang  berdaulat  dalam suatu  negara,  UUD  1945  mengenal  beberapa ajaran kedaulatan. Sri Soemantri mengemukakan  4  (empat)  teori  kedaulatan, yaitu  Kedaulatan  Tuhan,  Kedaulatan  Negara, Kedaulatan  Hukum  dan  Kedaulatan  Rakyat (Soemantri, 1984). Pertama , gagasan kedaulatan  Tuhan  dalam  UUD  1945  terdapat kata  Tuhan  yang  disebut  sebanyak  4  (empat) kali  yaitu  kata  “Allah”  disebut  dua  kali  dan kata  “Tuhan”  dan  “Ketuhanan”.  Kata  “Allah” terdapat  dalam  Alinea  Ketiga  Pembukaan UUD  1945,  yaitu,  “ Atas  berkat  rahmat  Allah Yang  Maha  Kuasa  dan  dengan  didorong  oleh keinginan yang luhur ,…”  begitu  juga dalamPasal  9  ayat  (1)  UUD  1945  tentang Sumpah  Jabatan  Presiden/Wakil  Presiden, yaitu,  “ Demi  Allah,  saya  bersumpah  akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)
dengan sebaik-baiknya ….”. Sedangkan  kata  “Tuhan”  terdapat  dalam
rumusan  Alinea  Keempat  Pembukaan  yang dikenal sebagai rumusan sila pertama Pancasila,  dan  kata  “Ketuhanan”  terdapat dalam  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
Kedua ,  kedaulatan  negara  dalam  UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD  1945  yang  menyatakan,  “ Tentara Nasional  Indonesia  terdiri  atas  Angkatan Darat,  Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara sebagai
alat
negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan  dan  kedaulatan  negara ”.  Ketentuan konstitusional ini membebankan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan  negara  yang  berarti  bertugas mempertahankan,  melindungi  dan  memelihara keutuhan  dan  kedaulatan  negara.  Awal  mula adanya  ajaran  kedaulatan  negara  muncul  di Jerman, yaitu untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapat dukungan  dari  tiga  lapisan  masyarakat  yang besar pengaruhnya, yaitu golongan bangsawan ( Jurkertum ), golongan angkatan perang ( Militair ),  dan  golongan  alat-alat  pemerintah (birokrasi)  (Kusnardi  &  Saragih,  1994). Pelopor  utama  teori  kedaulatan  negara  adalah George Jellinek mengemukakan bahwa negara adalah  organisasi  yang  dilengkapi  sesuatu kekuatan  asli,  kekuatan  yang  bukan  didapat dari  sesuatu  kekuatan  yang  lebih  tinggi derajatnya,  hukum  diciptakan  oleh  negara sendiri  dan  setiap  gerak-gerik  manusia  dalam negara  itu  harus  menurut  kehendak  negara, sedangkan negara sendiri tidak perlu takluk di bawah  hukum,  karena  negara  sendiri  yang membuat hukum (Lubis, 1972).
Ketiga ,  kedaulatan  hukum  ini  tercermin dalam  pengertian  Negara  Hukum  yang tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 yang  menyatakan  “ Negara  Indonesia  adalah negara  hukum ”.  Ajaran  kedaulatan  hukum yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) tersebut juga berhubungan dengan Pasal 1 ayat (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa, “ kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”. Maksud Undang-Undang Dasar dalam
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
Pasal  1  ayat  (2)  tersebut  menunjukkan  bahwa Undang-Undang  Dasar  sebagai  Hukum  Dasar Tertulis.
Menurut Jimly Asshiddiqie, paham negara hukum  yang  diutamakan  adalah  hukum sebagai  suatu  kesatuan  sistem  bernegara, sistem  yang  paling  tinggi  kekuasaannya bukanlah  orang  tetapi  sistem  aturan  yang dinamakan hukum. Hukumlah yang sesungguhnya berdaulat, bukan orang, sehingga  pemegang  kekuasaan  yang  tertinggi dalam  suatu  negara  adalah  hukum,  yang pengaturannya  pada  tingkat  puncak  atau tertinggi  tercermin  dalam  konstitusi  negara yaitu the  rule  of  the  constitution .  Di  negara kita,  hukum  yang  mempunyai  kedudukan tertinggi  adalah  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Asshiddiqie,  2009,  p. 108). Oleh karena hukum mempunyai kedudukan  yang  tertinggi,  maka  hukum haruslah  ditegakkan,  sebab  apabila  hukum tidak ditegakkan maka tidak akan ada gunanya hukum  tersebut.  Tegaknya  hukum  akan menjadi  pengatur  dan  pengontrol  semua aktivitas atau kegiatan manusia.
Keempat ,  gagasan  kedaulatan  rakyat terkandung  dalam  UUD  1945  terdapat  dalam Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  1945  dan Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945.  Alinea  Keempat Pembukaan  UUD  1945  menyatakan,  “ …maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasar  kepada…  dan  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan ”.  Pasal  1  ayat (2)  UUD  1945  menyatakan,  “ Kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar ”.  Menurut Jimly  Asshiddiqie,  prinsip  kedaulatan  rakyat tercermin  dalam  keseluruhan  mekanisme  dan prosedur-prosedur  yang  diatur  dalam  UUD 1945,  seperti  prosedur  rekrutmen  politik, mekanisme  penyusunan  kebijakan  atau  fungsi legislasi, prosedur pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kekuasaan dan sebagainya  (Asshiddiqie,  2009,  p.  105). Menurut  ajaran  kedaulatan  rakyat  berarti
rakyat  berdaulat,  berkuasa  untuk  menentukan bagaimana  rakyat  diperintah  dalam  rangka mencapai  tujuan  Negara  (Sodikin,  2014). Tujuan  negara  adalah  sebagaimana  ditentukan dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  rakyat menjadi sejahtera.
Selain keempat gagasan kedaulatan tersebut,  UUD  1945  telah  mengadopsi  ide mengenai pentingnya  lingkungan  hidup  dalam system  kekuasaan  di  negara  Indonesia, sehingga muncullah gagasan kedaulatan lingkungan.  Kedaulatan  lingkungan  yang berarti  kekuasaan  atas  suatu  negara  ada  pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapat  posisi  dan  kedudukan  yang  lebih tinggi  dalam  arti  dalam  setiap  pengelolaan negara  bahwa  lingkungan  hidup  mendapat kedudukan  yang  tinggi.  Hal  inilah  yang menjadi state of the art tulisan ini dari tulisan- tulisan sebelumnya yang pernah ada.
Gagasan  kedaulatan  lingkungan  tersebut ditentukan  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD 1945 tentang hak asasi manusia yaitu hak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  yaitu dinyatakan bahwa, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  bathin,  bertempat  tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”.  Begitu  juga  dalam  Pasal  33  ayat (4)  UUD  1945  mengenai  pentingnya  prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan
( sustainable development ) dan prinsip pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan yaitu  dinyatakan  bahwa,  “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ”.
Selain dua pasal tersebut, masih berkaitan dengan  lingkungan  hidup  dalam  UUD  1945 yaitu  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang menyatakan,  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”, dan juga Pasal 25A  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa, “ Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang- undang ”.
Dengan demikian, penulis mencoba menganalisisnya  dengan  permasalahan  yang muncul  yaitu  mengenai  cakupan  pengertian konseptual  gagasan  kedaulatan  lingkungan yang  dirumuskan  dalam  UUD  1945  dan bagaimana  alam  pikiran  itu  dijabarkan  dalam rumusan kebijakan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945.

## B. Pembahasan
1. Gagasan Konseptual Kedaulatan

## Lingkungan  Dalam  Amandemen  UUD
1945
Amandemen  UUD  1945  telah  melahirkan pemikiran  baru  di  bidang  lingkungan  hidup, pemikiran  baru  tentang  lingkungan  hidup tersebut  telah  mengubah  paradigma  baru dalam  penyelenggaraan  negara  di  Indonesia. Kehidupan kenegaraan Indonesia yang mengharuskan  kembali  kepada  alam  semesta ini  dan  mengembalikan  kepada  kehidupan yang  secara  alamiah  yaitu  sesuai,  selaras  dan seimbang dengan lingkungan hidup.
Amandemen UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup mempunyai makna kekuasaan  yang  sebenarnya  dalam  segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, menurut Sri Soemantri, umumnya UUD 1945 atau konstitusi  berisi  tiga  hal  pokok. Pertama , adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  asasi manusia dan warga negara, kedua , ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan  suatu negara  yang  berisi  fundamental,  dan  yang ketiga ,  adanya  pembagian  dan  pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Soemantri, 2006).
Sifat fundamental ialah yang sangat hakiki, dan sifat hakiki  itulah  yang  sebenarnya  kehidupan manusia  itu  kembali  kepada  alam.  Demikian juga  Pancasila  sebagai  filosofi  bangsa  telah mengajarkan  tentang kehidupan alamiah Indonesia yaitu kembali kepada alam semesta. Selanjutnya juga dikatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa gagasan kedaulatan lingkungan  yang  kemudian  disebut  dengan gagasan  ekokrasi  dalam  konteks  kekuasaan
yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan  antara  Tuhan,  Alam  dan  Manusia. Selama ini, di zaman modern relasi kekuasaan hanya  dipandang  sebagai  persoalan  manusia. Pandangan ini dikenal dengan istilah anthroposentrisme yang menempatkan kehidupan terpusat pada manusia. Dibandingkan pada masa sebelumnya, terutama  di  zaman  pra-modern,  pandangan yang  tersirat  anthroposentris  ini  tentu  dapat dianggap lebih maju dan lebih baik (Asshiddiqie,  2009,  p.  117).  Tuhan  yang menciptakan  alam  beserta  isinya  termasuk manusia,  sehingga  kehidupan  manusia  harus seimbang  dengan  alam  semesta  atau  alam lingkungannya,  dan  alam  harus  dipandang memiliki  hak-hak  dalam  konsteks  kekuasaan. Tidak  hanya  manusia  yang  diberi  status sebagai subyek hukum, tetapi lingkungan juga mempunyai  hak  yang  sama  diberi  status sebagai  subyek  hukum.  Dikatakan  oleh  Jimly Asshiddiqie,  bahwa  alam  dan  manusia dipandang sama-sama merupakan subyek hak- hak yang bersifat asasi. Oleh sebab itu, seperti halnya manusia,  alam juga  memegang kekuasaan  di  bidang  atau  dalam  hal-hal tertentu juga bersifat tertinggi, sehingga hal itu dapat  disebut  sebagai  kedaulatan  lingkungan (Asshiddiqie, 2009, p. 128).
Manusia  yang  merupakan  komponen lingkungan  hidup  yang  paling  sempurna  di antara  komponen  lingkungan  lainnya,  maka menurut  Kusnadi  Hardjasoemantri,  dengan kelebihannya atas populasi-populasi yang lain, manusia  mengemban  tugas  dan  kewajiban untuk  mengatur  adanya  keselarasan  dan keseimbangan  antara  keseluruhan  ekosistem baik  ekosistem  alamiah  maupun  ekosistem buatan  (Hardjasoemantri,  2002).  Demikian yang dimaksudkan dan yang diinginkan dalam filosofi  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yang kemudian  diimplementasi  dalam  hukum  dasar tertulis  yaitu  UUD  1945.  Hal  ini  dikarenakan masyarakat  Indonesia  dalam  kenyataannya lebih  akrab  dengan  lingkungan  alamnya  dari pada  dengan  lingkungan  teknologi.  Keadaan alam  masih  lebih  menentukan  untuk  sebagian besar  masyarakat  Indonesia  daripada  upaya teknologi.  Perkembangan  teknologi  yang mengelola sumber daya alam harus
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya bagi  kesejahteraan  rakyat  dengan  tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga akan tetap bermanfaat bagi  generasi  mendatang  (Soerjani  &  Et.al., 1997).
Dengan  demikian,  UUD  1945  menganut paham  kedaulatan  lingkungan  dengan  konsep kedaulatan  lingkungan  yang  dikaitkan  dengan istilah  ekokrasi  atau  kekuasaan  ekologi, dimana  manusia  sebagai  salah  satu  komponen lingkungan  hidup  yang  mempunyai  peranan yang besar dalam lingkungan, itulah kemudian UUD  1945  menganut  paham  kedaulatan lingkungan.
Ketentuan  mengenai  lingkungan  hidup dirumuskan pada saat amandemen UUD 1945, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Gagasan lingkungan hidup masuk dalam materi muatan hak asasi manusia,  yaitu dimulainya  perubahan  materi  hak  asasi manusia.  Sebenarnya  gagasan  untuk  memuat hak  asasi  manusia  dalam  Undang-Undang Dasar sudah diperdebatkan pada saat founding father merumuskan  UUD  sebagai  dasar negara,  yang  salah  satunya  tentang  perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan  dalam  UUD.  Hal  ini  terlihat perdebatan  antara  Soekarno  dan  Soepomo dengan  M.  Hatta  dan  M.  Yamin  pada  saat Rapat  BPUPKI  yang  diselenggarakan  pada tanggal  15  Juli  1945  (Yamin,  1959).  Pada akhirnya  pada  16  Juli  1945  perdebatan  dalam BPUPKI  menghasilkan  kompromi  sehingga diterima  beberapa  ketentuan  dalam  UUD (Joeniarto,  1984).  Salah  satu  hasil  kompromi adalah  mencatumkan  beberapa  pasal  tentang HAM.
UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal  18  Agustus  1945  yang  memang bersifat  singkat  dan  supel,  sehingga  masalah HAM  yang  ada  di  dalamnya  tidak  banyak, termasuk  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat  tidak  ditemukan  dalam  UUD  1945. Berbeda  halnya  dengan  Konstitusi  RIS  1949 dan  UUDS  1950  yang  memuat  lebih  banyak tentang  HAM,  termasuk  di  dalamnya  memuat juga masalah hak atas lingkungan hidup.
Dalam  perjalanan  sejarah  kehidupan kenegaraan  berikutnya,  yaitu  era  reformasi
dengan  menguatnya  pemenuhan  hak  asasi manusia  dengan  melalui  amandemen  UUD 1945, masalah hak asasi manusia mendapatkan porsi  yang  pertama  selain  demokratisasi. Pembahasan  mengenai  masalah  HAM  sudah disinggung  dalam  Rapat  PAH  PAH  III  BP MPR RI ke-2. Rapat  yang diketuai M. Amien Rais mengusung agenda Pemandangan Umum Fraksi  tentang  materi  Sidang  Umum  MPR sesuai  Bidang  Tugas  PAH  BP  MPR.  Dalam Pemandangan  Umum  Fraksi  tentang  Materi Sidang  Umum,  Vincent  Radja  dari  F-KKI menyinggung  masalah  HAM  agar  dipertegas secara  detail  dalam  UUD  1945  (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010a).
Perubahan  UUD  1945  mengenai  HAM  dalam pembahasan PAH III BPR MPR Tahun 1999.
Fraksi-fraksi yang lain juga sama menyampaikan  pandangan  umum  tentang perubahan  pasal  hak  asasi  manusia,  termasuk perlunya  ketentuan  yang  lebih  rinci  mengenai hak  asasi  manusia.  Begitu  juga  dalam  rapat ketiga  PAH  I  BP  MPR  yang  dilaksanakan pada  6  Desember  1999  yang  diketuai  oleh Jakob  Tobing,  bahwa  tiap-tiap  fraksi  melalui juru  bicaranya  membacakan  kata  pengantar dan  pandangan  umum  yang  terkait  dengan masalah  hak  asasi  manusia.  Pada  umumnya fraksi-fraksi  memberikan  pernyataan  tentang perubahan pasal hak asasi manusia, pemahaman  hak  asasi  manusia  dan  perlunya hak  asasi  manusia  itu  diatur  lebih  rinci  dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pada  masa  sidang  berikutnya,  yaitu  rapat PAH  I  BP  MPR  yang  ke-17  mengundang kelompok  profesional  yaitu  Ikatan  Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan juga diundang Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBI) dan  Pusat  Bantuan  Hukum  dan  HAM Indonesia  (PBHI).  Salah  seorang  perwakilan ISEI,  Ichsan  Tanjung  menjelaskan  pengaruh demokrasi  dan  hak  asasi  terhadap  ekonomi yang  memberi  contoh  isu  lingkungan  yang berkembang di Indonesia.
“Kita  mendengar  bagaimana  hasil-hasil hutan kita juga akan terkena hal semacam itu. Jadi, akan ada ecolabelling di negara- negara  Eropa  semacam  itu.  Dan  jangan kaget kalau produksi kita akan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
dipertanyakan  berdasakan  input-input yang  disampaikan  oleh  LSM  di  sini  ke luar  negeri  bahwa  itu  diproduksi  secara melanggar  HAM  entah  upahnya,  entah fasilitas  ini  itu,  kesehatan,  wanita  hamil masih  dipekerjakan.  Saya  kira  contoh- contohnya akan semakin banyak. Jadi, yang kami mau garis bawahi di sini bahwa  Bapak  Ibu  sekalian  ekonomi  pun tidak bisa lepas dari HAM dan demokrasi. Itu  juga  satu  alasan  mengapa  kita memandang  ada  yang  tidak  benar,  kalau itu  dipercayakan  pada  penyelenggara negara  yang  sangat  berkuasa  dan  bisa memainkan  banyak  hal.  Jadi,  diserahkan kepada  swasta  tetapi  dengan  asumsi dasar  hukum  harus  berlaku,  dan  dalam rangka  memberlakukan  hukum  ini  kita jangan  keder  dengan  LSM,  banyak fungsinya mereka itu” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, p. 205).
Dalam  rapat  PAH  I  BP  MPR-RI  ke-42, tanggal  12  Juni  2000  yang  diketuai  Jakob Tobing,  diagendakan  pembahasan  rumusan Bab  X  mengenai  Warga  Negara.  Pembahasan mengenai  Warga  Negara  banyak  terkait dengan  masalah  hak  asasi  manusia.  Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh fraksi- fraksi  di  MPR  berkaitan  dengan  pasal-pasal hak  asasi  manusia.  Pembahasan  dalam  PAH  I dirumuskan menjadi sebuah naskah rancangan perubahan UUD 1945. Hasil rumusan rancangan dari PAH I diputuskan menjadi usul BP  MPR  yang  diajukan  ke  Sidang  Tahunan MPR  RI  Tahun  2000  yang  kemudian membentuk  alat  kelangkapan  Majelis.  Di antara alat kelengkapan Majelis berupa Komisi Majelis,  terdapat  Komisi  A  yang  khusus bertugas  membahas  rancangan  putusan  dari BP  MPR  tersebut  tentang  perubahan  UUD 1945.
Dalam  rapat  Komisi  A  membahas mengenai  usulan-usulan  yang  berasal  dari naskah  rancangan  perubahan  UUD  mengenai HAM  dari  berbagai  pihak  dalam  PAH  I  BP MPR  untuk  dimasukkan  atau  tidak  dalam rumusan  pasal-pasal  hak  asasi  manusia. Usulan-usulan  yang  dibahas  dalam  rapat  I sampai  V  Komisi  A  kemudian  disimpulkan
pada  Rapat  VI  Komisi.  Pemimpin  Rapat Komisi A yaitu Hamdan Zoelva menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
“...  Baik  Bapak-bapak  dan  Ibu-ibu sekalian, apa perlu saya bacakan.
Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 (A): ...
Pasal 28H ayat (1) ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, pp. 514–517).
Selanjutnya  hasil  pembahasan  Komisi  A dilaporkan ke Rapat Paripurna Sidang Tahunan  MPR  yang  berlangsung  dari  7  –  18 Agustus 2000. Akhirnya rancangan perubahan tersebut disetujui untuk diputuskan pada Rapat Paripurna  Sidang  Tahunan  MPR-RI  ke-9 tanggal  18  Agustus  2000.  Pada  akhirnya rumusan  hak  atas  lingkungan  masuk  dalam Bab  yang  mengatur  hak  asasi  manusia,  yaitu Bab  XA  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari  Pasal  28A  sampai  Pasal  28J.  Adapun pasal  yang  khusus  mengenai  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah Pasal 28H ayat (1).
Hak  atas lingkungan hidup  yang baik  dan sehat  adalah  hak  paling  asasi  dan  hakiki  yang tidak  bisa  dikurangi  dan  manusia  dapat menikmati  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat.  Hal  ini  karena  lingkungan  hidup merupakan  satu  kesatuan  ekologi  yang  juga merupakan  suatu  daur  kehidupan  ( recyling ) atau  suatu  ekosistem  dimana  manusia  ada  di dalamnya.  Ekosistem  yang  merupakan  suatu hubungan  timbal  balik  antara  berbagai komponen  lingkungan  untuk  mendukung keberlanjutan  lingkungan  hidup  atau  ekologi itu sendiri. Dalam hubungan yang timbal balik ini,  diperlukan  adanya  keseimbangan  dan keselarasan  ekologi,  yaitu  suatu  keadaan bahwa  makhluk  hidup  ada  dalam  hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan interaksi antar makhluk hidup dan
lingkungannya.  Dari  semua  makhluk  hidup, manusialah yang paling mampu untuk beradaptasi  dengan  lingkungannya.  Apabila manusia  tidak  mampu  dalam  menjaga  dan melindungi lingkungan, maka terjadilah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan.  Pencemaran  dan  perusakan  itulah yang  menjadi  masalah  bagi  hidup  dan kehidupan  umat  manusia.  Oleh  karena  itu, komponen  lingkungan  hidup  yang  namanya manusia  yang  dapat  melakukan  tindakan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Gagasan mengenai kedaulatan lingkungan juga  ditemukan  dalam  perubahan  Pasal  33 yang sebelumnya tiga ayat kemudian ditambahkan  ayat  lagi  mengenai  konsepsi lingkungan  hidup  yaitu  pada  saat  membahas perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan sosial.  Pada  rapat  Komisi  A  ke-4,  8  Agustus 2002  telah  dihasilkan  Perubahan  Keempat UUD  1945  hasil  pembahasan  di  Komisi  A. Hasil  tersebut  selanjutnya  akan  disampaikan pada  Rapat  Paripurna  Majelis  esok  harinya  9 Agustus  2002.  Namun  terhadap  pasal-pasal yang belum disepakati secara bulat, Komisi A, 8  Agustus  2002  membentuk  Tim  Lobi  dan Tim  Perumus.  Adapun  Rancangan  Perubahan Keempat  UUD  1945  yang  dihasilkan  Komisi A  tentang  Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  adalah  berupa  penambahan  dua ayat  baru  pada  Pasal  33.  Pasal  33  ayat  (4), yaitu
“ Perekonomian Nasional diselenggarakan  atas  demokrasi  ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasinal ”  (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, 2010b). Mengenai  Pasal  33  tentang  Perekonomian Nasional, seluruh fraksi MPR dapat menyepakati  rumusan  Komisi  A  dan  seluruh anggota MPR yang hadir menyetujui pengesahan  rumusan  pasal  tersebutdalam forum  Rapat  Paripurna  ST  MPR  2002  ke-6 yang  diselenggarakan  pada  10  Agustus  2002. Dengan demikian, rumusan tersebut ditetapkan menjadi bagian dari Perubahan Keempat UUD 1945.
Berkaitan  dengan  Pasal  33  ayat  (4),  yaitu ayat (3) nya yang menyatakan, “ Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat ”. Bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  juga meliputi  ruang  angkasa  merupakan  satu kesatuan  lingkungan  hidup  yang  kemudian disebut  sebagai  ekosistem.  Menurut  Boedi Harsono, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung  tenaga  dan  unsur-unsur  yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dan  hal-hal  lainnya yang  bersangkutan  dengan  itu  (Harsono, 1995).  Oleh  karena  itu,  dalam  pengelolaan bumi,  air  dan  kekayaan  alam  memperhatikan ekosistem  yang  menurut  konsep  UUD  1945 bahwa  perekonomian  nasional  berdasar  atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip (i) berkelanjutan, dan (ii) berwawasan lingkungan (Asshiddiqie, 2009, p. 94).
Selanjutnya  masih  berkaitan  dengan kedaulatan lingkungan adalah Pasal 25A UUD 1945  yang  menyatakan,  “ Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya ditetapkan  dengan  undang-undang ”.  Pasal mengenai  wilayah  negara  ini  merupakan ketentuan  baru  dalam  UUD  1945.  Ketentuan ini  menjadi  usulan  beberapa  fraksi  untuk dimasukkan  ke  dalam  UUD  1945.  Hal  ini terlihat  dalam  substansi  perdebatan  dalam rapat-rapat  yang  khusus  membahas  wilayah negara.  Perdebatan  dan  rumusan  akhir  pasal tentang  wilayah  negara  baru  bisa  disepakati dalam  Rapat  Paripurna  Komisi  A,  hari  Senin, 14  Agustus  2000.  Setelah  seluruh  fraksi menerima  rancangan  yang  telah  disampaikan oleh Komisi A melalui tanggapan akhir fraksi- fraksi  pada  Rapat  Paripurna  ke-8,  dan  pada tanggal  18  Agustus  2000  Ketua  MPR  RI  M. Amin  Rais  mengesahkan  BAB  IXA  tentang Wilayah  Negara  yang  terdapat  dalam  Pasal 25A.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
Menurut  ketentuan  Pasal  25A  UUD  1945 tersebut  menunjukkan  bahwa,  pengertian ruang  lingkup  lingkungan  hidup  Indonesia adalah  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dari  Sabang  sampai Merauke  yang  merupakan  suatu  kedaulatan negara.  Ruang  lingkup  lingkungan  hidup Indonesia  meliputi  ruang,  tempat  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ber- Wawasan  Nusantara  dalam  melaksanakan kedaulatan,  hak  berdaulat,  dan  yurisdiksinya (Sodikin,  2018).  Hal  ini  berarti  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  Indonesia menempati  ruang  tempat  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kedaulatan dengan jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.
Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia  meliputi  ruang  tempat  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  melaksanakan kedaulatan  dan  hak-hak  berdaulat  serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia  tidak  lain  adalah  wilayah  yang menempati  posisi  silang  antara  dua  samudera dan  dua  benua  dengan  iklim  tropis  dan  cuaca serta  musim  yang  memberikan  kondisi  alam dan  kedudukan  dengan  peranan  strategis  yang tinggi  nilainya  sebagai  tempat  rakyat  dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara
dan bermasyarakat.  Dengan  demikian,  wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  wawasan  nusantara. Hal  ini  karena  kondisi  obyektif  geografi nusantara  yang  terdiri  atas  ribuan  pulau  yang tersebar  dan  terbentang  di  khatulistiwa  serta terletak  pada  posisi  silang  yang  sangat strategis,  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan negara lain.

## 2. Pelaksanaan  Kedaulatan  Lingkungan Dalam Perundang-undangan
Lazim dipahami bahwa UUD 1945 setelah amandemen  menganut  ajaran  kedaulatan lingkungan  yang  secara  tegas  dirumuskan dalam  pasal-pasal  sebagaimana  dijelaskan  di atas.  Dengan  mendalami  berbagai  perundang- undangan  sebagai  implementasi  ketentuan tentang kedaulatan lingkungan yang memberikan  pemahaman  bagi  pelaksana kedaulatan  dalam  mengambil  kebijakan  untuk
membuat undang-undang sesuai dengan amanat UUD 1945.
Pertama , hak  atas lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  memberikan makna  yang  mendalam  bagi  semua  pihak dalam  rangka  untuk  memenuhi  hak  setiap warga  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup baik  dan  sehat.  Hak  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  menunjukkan  bahwa setiap  orang  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  dan  kehidupan  manusia  diperlukan lingkungan hidup  yang baik dan sehat. Di sini perlunya  pemenuhan  hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diberikan oleh negara.  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945 kemudian  diimplementasi  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  yaitu  dalam  Pasal  9  ayat  (3) yaitu:  ”Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat”  (meskipun Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  lahir sebelum  amandemen  UUD  1945).  Demikian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  terutama dalam  Pasal  65  ayat  (1)  menyatakan:  “setiap orang berhak atas lingkungan hidup  yang baik dan  sehat  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia”.
Adanya  hak  atas  lingkungan  yang  baik dan  sehat  sebagaimana  ditentukan  dalam dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga perlunya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia  di  bidang  lingkungan  hidup yang  juga  berarti  melindungi  hak  asasi manusia  sekaligus  melindungi  lingkungan hidup.  Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  termasuk  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  bersih  ( right  to  a  clean environment )  yang  dapat  dipilah  menjadi  hak untuk  hidup,  hak  mendapat  kehidupan  yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak  untuk  mendapatkan  kebebasan  atas  harta benda,  yang  tidak  boleh  dilupakan  adalah perlindungan  HAM  yang  sangat  berkaitan dengan  lingkungan  hidup  yaitu  perlindungan terhadap indigenous people / local community . Hak  untuk  hidup  ( right  to  life )  dapat terganggu  akibat  kerusakan  atau  tercemarnya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan  manusia,  misalnya  terjadi  ledakan reaktor  nuklir  yang  mengakibatkan  ribuan orang  meninggal  atau  menderita  cacat  seumur hidup  akibat  radiasi.  Hak  atas  Lingkungan yang  sehat  ( the  right  to  healthy  environment ) yang  berarti  setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  sehat.  Hak  atas kesehatan  ( the  right  to  healthy )  yang  berarti hak setiap orang untuk  mendapatkan  fisik  dan mental  sehat.  Kesehatan  manusia  harus  tetap terjaga dari polusi, polusi mempunyai dampak negatif  terhadap  kesehatan  manusia.  Misalnya infeksi  saluran  pernapasan  atas  (ISPA)  yang seringkali  terjadi  di  daerah  berpolusi  karena asap  dari  kebakaran  hutan,  atau  gatal-gatal kulit  yang  diderita  penduduk  yang  hidup  di sekitar sungai yang tercemar. Hak untuk Bebas dari  Segala  Intervensi  atas  Harta  Benda  ( the right  to  be  free  interference  of  One’s  Home and  Property ).  Maksud  hak  ini  adalah  bebas dari  gangguan  lingkungan,  seperti  polusi karena kebisingan, banjir dari sebuah bendungan,  dan  perubahan  iklim  akibat aktivitas pusat tenaga nuklir yang secara nyata akan  mempengaruhi  kehidupan  seseorang. Hak indigenous  people adalah  sekelompok bangsa  yang  berdiam  di  suatu  negara  akan tetapi kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaannya berbeda dengan masyarakat di wilayah lain serta dalam kehidupannya mereka menggunakan  adat  istiadat  mereka  sendiri. Indigenous People seringkali menderita akibat perebutan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di sekitar  tempat  tinggal  mereka,  dan  yang  lebih bahaya,  mereka  sering  dituduh  sebagai penyebab  degradasi  lingkungan  hidup,  seperti peristiwa kebakaran hutan.
Kedua , masalah pembangunan perekonomian  yang  berwawasan  lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal  33 ayat  (4)  dan  juga  berkaitan  dengan  ayat  (3) UUD 1945. Adanya pembangunan berkelanjutan  ini  sebenarnya  dimulai  dari Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  Hidup Manusia  ( United  Nations  Conference  on  the Human Environmental ) tahun 1972 di Stockholm  Swedia.  Hasil-hasil  Konferensi Stockholm mendorong perkembangan pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia.  Prinsip
Eco  Development yang  dihasilkan  dalam Deklarasi  Stockholm  telah  diintegrasikan  ke dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yaitu pengelolaan  lingkungan  hidup  berasakan pelestarian  kemampuan  lingkungan  yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan  yang  beresinambungan  bagi peningkatan  kehidupan  manusia  (Murwaji, 2009). Selanjutnya isu lingkungan internasional terus berkembang yang menghasilkan  beberapa  konferensi  tentang lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  lingkungan  untuk  kehidupan manusia  yaitu  pembangunan  berkelanjutan menghendaki  adanya  pola  pembangunan berwawasan  lingkungan  yang  menghasilkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut telah melahirkan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini memberikan panduan dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan harus selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun  2009  menjelaskan  tentang  asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup,  dan  melalui  asas-asas tersebut  berarti  setiap  aktivitas  pembangunan berasaskan  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009.
Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  sangat  luas  yang mencakup  segi  ruang,  kekayaan  alam  yang meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber alam buatan. Materi yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tidak mungkin  diatur  secara  lengkap,  tentunya  akan memerlukan seperangkat peraturan perundang- undangan  dengan  arah  dan  ciri  yang  serupa. Dengan  demikian,Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 berfungsi sebagai payung (Undang-Undang  Payung  atau umbrella  act ) bagi penyusunan peraturan perundang- undangan  lainnya  tentang  perekonomian  dan pembangunan yang berkaitan dengan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  serta  sebagai  penyesuai  bagi  peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
Hal ini sebagai ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,  yang menyatakan bahwa,  “Setiap  penyusunan peraturan  perundang-undangan  pada  tingkat nasional  dan  daerah  wajib  memperhatikan perlindungan  fungsi  lingkungan  hidup  dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini”. Begitu  juga  dalam  penjelasan  umum  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  angka  5 menjelaskan  bahwa,  “…perlu  dikembangkan satu system hukum perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  jelas, tegas,  dan  menyeluruh  guna  menjamin kepastian  hukum  sebagai  landasan  bagi perlindungan  dan  pengelolaan  sumber  daya alam serta kegiatan pembangunan lain”.
Sebagai upaya dalam menegakkan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  beberapa upaya  penegakan  hukum  dengan  berbagai instrument  penegakan  hukum  yang  dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti melalui instrument hukum administrasi, hukum  perdata  dan  hukum  pidana.  Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan  kesadaran  seluruh  pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  demi  kehidupan  generasi  masa  kini  dan masa depan.
Ketiga ,  masalah  pengelolaan  lingkungan hidup  Indonesia  tidak  terlepas  dari  luas wilayah negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal  25A  UUD  1945,  bahwa  “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan  hak- haknya  ditetapkan  dengan  undang-undang”. Dalam  hal  ini  lingkungan  hidup  Indonesia tidak  lain  adalah  wilayah  yang  menempati posisi  silang  antara  dua  benua  dan  dua samudera  dengan  iklim  tropis  dan  cuaca  serta musim  yang  memberikan  kondisi  alam  dan kedudukan  dengan  peranan  strategis  yang
tinggi  nilainya  sebagai  tempat  rakyat  dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan segala aspeknya. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia  ialah  wilayah  yang  tersedia  dan terbentuk  secara  alamiah  oleh  alam  nyata. Kondisi  obyektif  demikian  merupakan  suatu ruang  gerak  hidup  bangsa  Indonesia  yang  di dalamnya terdapat sumber kekayaan  alam dan penduduk  yang  mempengaruhi  pengambilan keputusan  politik  negara.  Dengan  demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan  lingkungan  hidup  Indonesia  ialah wawasan  nusantara.  Munadjat  Danusaputro menyatakan,  wawasan  nusantara  adalah  cara pandang  bangsa  dan  negara  Indonesia  tentang diri  dan  lingkungannya,  yang  (nyatanya) sarwa-nusantara  (bersifat  serba  nusantara). Wawasan  nusantara  memandang  perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh,  baik  dari  aspek  fisik  alamiah maupun  dari  aspek  social  politik  ialah  citra lingkungan  hidup  nusantara  (Danusaputro, 1985).  Pernyataan  itu  menunjukkan  bahwa lingkungan  hidup  Indonesia  menurut  konsep kewilayahan  nusantara  merupakan  pengertian hukum.
Menurut  Koesnadi,  sebagai  pengertian politik,  Indonesia  dengan  penggambarannya dalam  semboyan  satu  bangsa,  satu  tanah  air, satu  bahasa  dan  satu  bendera,  merupakan sesuatu  yang  lebih  besar  artinya  daripada kumpulan pulau-pulau yang beribu-ribu jumlahnya itu (Hardjasoemantri, 1999). Dengan  demikian,  lahirlah  konsep  negara nusantara  melalui  Deklarasi  Djuanda  pada  13 Desember  1957.  Deklarasi  tersebut  untuk keutuhan  territorial  dan  untuk  melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya,  pulau-pulau  dan  laut-laut  yang  ada di  antaranya  harus  dianggap  sebagai  satu kesatuan  yang  bulat  dan  utuh.  Untuk mengukuhkan  asas  negara  kepulauan  ini ditetapkan  melalui  Undang-undang  Nomor 4/PrpTahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Selanjutnya  konsep  nusantara  sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia ditetapkan  sebagai  wawasan  nusantara  di dalam  Ketetapan  MPR  No.  IV  Tahun  1973.
Dalam pergaulan internasional, melalui konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional  yang  ketiga  tahun  1982,  konsep negara  kepulauan  (nusantara)  diakui  oleh negara-negara  peserta  konvensi  PBB  tersebut. Konvensi  tentang  PBB  tentang  Hukum  Laut 1982  itu  dikenal  dengan United  Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  pada tanggal  31  Desember  1985.  Sebelumnya lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  ini untuk  mendukung  perwujudan  Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati  maupun  non  hayati  yang  terdapat  di zona ekonomi eksklusifnya.
Amandemen  UUD  1945  melalui  Pasal 25A  melahirkan  Undang-undang  Nomor  43 Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  dan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang  Kelautan.  Kedua  undang-undang  ini lahir karena pengelolaan lingkungan mengharuskan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  memiliki sumber  daya  alam  yang  melimpah  yang merupakan  rahmat  dan  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  bagi  seluruh  bangsa  dan  Negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum.  Pengaturan  mengenai  wilayah  negara beserta  lautnya  bertujuan  untuk  menegaskan Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  berciri nusantara  dan  maritime  sehingga  memberikan kepastian  hukum  dan  manfaat  bagi  seluruh masyarakat Indonesia.

## C. Simpulan
Konsep kedaulatan
lingkungan sebagaimana  dirumuskan  dalam  UUD  1945 setelah  amandemen  UUD  1945  memberikan pemikiran baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Gagasan kedaulatan lingkungan  menguat  pada  saat  amandemen karena  kondisi  kehidupan  bangsa  yang  harus kembali  kepada  alam  semesta  sebagai  bagian dari  kehidupannya.  Perlunya  pembangunan yang  dilaksanakan  dengan  segala  aspeknya
harus  selaras,  sesuai  dan  seimbang  secara alamiah  dengan  lingkungannya.  Nuansa  hijau UUD 1945  yang ditegaskan dalam Pasal 25A, Pasal  28H  ayat  (1),  Pasal  33  ayat  (3)  dan  (4) menunjukkan  bahwa  UUD  1945  menganut ajaran kedaulatan lingkungan
Gagasan  kedaulatan  lingkungan  dalam UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa perundang-undangan. Rumusan  kebijakan  perundang-undangan  itu dalam  rangka  pelaksanaan  UUD  1945  untuk memberikan  nuansa  hijau  seperti  dalam pemenuhan  dan  pelindungan  hak  asasi manusia, pembangunan perekonomian melalui pembangunan  berkelanjutan  dan  wawasan nusantara yang merupakan batasan pengelolaan  lingkungan  hidup  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar C. (2008). Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan  UUD  1945,  Implikasi  dan Implementasinya Pada Lembaga Negara . Malang: In-Trans Publishing. Asshiddiqie,  J.  (1994). Gagasan  Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya  di  Indonesia .  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Asshiddiqie,  J.  (2009). Green  Constitution: Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Jakarta: Rajawali Press.
Budiarjo,  M.  (1986).  Aneka  Pemikiran Tentang  Kuasa  dan  Wibawa. Harian Sinar Harapan , p. 14.
Danusaputro,  M.  (1985). Hukum  Lingkungan Buku II: Nasional . Jakarta: Binacipta. Hardjasoemantri,  K.  (1999). Hukum  Tata Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Hardjasoemantri,  K.  (2002). Hukum  Tata Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Harsono, B. (1995). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan. Joeniarto,  J.  (1984). Sejarah  Ketatanegaraan
Republik Indonesia . Jakarta: Bina Aksara. Kusnardi,  M.,  &  Saragih,  B.  R.  (1994). Ilmu Negara . Jakarta: Gaya Media Pratama. Lubis,  S.  (1972). Hukum  Tata  Negara .
Bandung: Mandar Maju.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.
(2010a). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .
Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. (2010b). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Buku VII Keuangan, Perekoomian
Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosial .
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Murwaji, T. (2009). Hukum Ekonomi Lingkungan Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pengelolaan Sumber  Daya  Alam .  Bandung:  Yayasan
Ibnu Syarikah.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  (2008). Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(1999-2002)  Tahun  Sidang  2000  Buku Dua .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR- RI.
Sodikin.  (2014). Hukum  Pemilu:  Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan . Bekasi: Gramata Publishing . Sodikin,  S.  (2018). Penegakan  Hukum Lingkungan  Menurut  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Bogor: In Media. Soemantri, S. (1984). No Title. In P. Wahyono (Ed.), Masalah Ketatanegaraan Indonesia  Dewasa  Ini (p.  67).  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemantri,  S.  (2006). Prosedur  dan  Sistem Perubahan Konstitusi . Bandung: Alumni. Soerjani,  M.,  &  Et.al.  (1997). Lingkungan: Sumber  daya  alam  dan  Kependudukan Dalam Pembangunan . Jakarta: UI Press.
Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama . Jakarta: Yayasan Prapanca.