DOI: 10.15575/kh.v1i1. 8661
* Copyright (c) 2020 Rahmadi Indra Tektona et.all This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 8 Mei 2020; Direvisi: 16 Agustus 2020; Disetujui: 18 Agustus 2020

## KEDUDUKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTRI  DALAM PERBANKAN : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 222K/PDT/2017
Rahmadi Indra Tektona 1 , Dwi Budi Wasitaresi 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Jember,  Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Email : rahmadiindra@unej.ac.id

## ABSTRACT
The bank in providing financing or credit to the public has confidence in the ability of the debtor to repay the debt according to the contents of the agreed agreement. One of them is the provision of collateral as collateral by the debtor to the bank as the creditor. The authority related to the granting of Mortgage Rights is stated in article 8 paragraph (1) of the Mortgage Rights Law. If the object of guarantee is in a marriage, then the object of guarantee is said to be joint property so that the object of guarantee belongs to the husband and wife. However, a marriage that is broken up due to divorce will result in the authority related to the joint property. This study aims to determine the rules regarding collateral derived from assets obtained during marriage belonging to a divorced / separated husband and wife. The research method used is the juridical normative research method and the qualitative approach so that it focuses on research related to the application of the rules and norms in positive law which results in legal certainty in the provision of collateral that comes from joint assets obtained during the marriage of a married couple which has ended due to unregulated divorce. in Banking Law.
Keywords : Banking Law, Mortgage Guarantee, Marriage Law

## ABSTRAK
Bank  dalam  memberikan  pembiayaan  atau  kredit  kepada  masyarakat    memiliki  keyakinan  atas kesanggupan debitur dalam rangka pengembalian hutang  sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Salah satunya yakni diberikannya jaminan hak tanggungan sebagai agunan oleh debitur kepada pihak bank selaku kreditur. Kewenangan terkait pemberian Hak Tanggungan tercantum pada pasal 8 ayat (1) Undang – Undang  Hak  Tanggungan.  Apabila  objek  jaminan  terdapat  dalam  sebuah  perkawinan,  maka  objek jaminan tersebut dikatakan sebagai harta bersama sehingga objek jaminan itu milik pasangan suami istri tersebut. Namun, perkawinan yang putus karena perceraian akan berakibat pada kewenangan terkait harta bersama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan mengenai benda jaminan yang berasal  dari  harta  yang  diperoleh  semasa  perkawinan  milik  sepasang  suami  istri  yang  sudah bercerai/berpisah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  serta pendekatan kualitative sehingga memfokuskan penelitian terkait penerapan kaidah serta norma dalam hukum positif yang menghasilkan Kepastian hukum dalam pemberian benda jaminan yang berasal dari harta Bersama yang didapat semasa perkawinan pasangan suami istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian tidak diatur dalam Hukum Perbankan.
Kata Kunci: Hukum Perbankan, Jaminan Hak Tanggungan, Hukum Perkawinan

## PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  suatu  lembaga  yang  sakral  dan  memiliki  payung  hukum  yang  jelas  di Indonesia  (Budiawan,  2018),  kedudukan  suami  istri  dalam  perkawinan  yang  sah  telah  dijamin  oleh
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017 Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Budi Wasitaresi
Negara  dan  memiliki  kepastian  hukum  bagi  masing – masing  pihak,  seperti  pendapat  Sudikno Mertokusumo.  Pada  pengertiannya,  kepastian  hukum  itu  sendiri  merupakan  jaminan  bahwasannya hukum itu dilaksanakan, lalu mereka yang memiliki hak menurut ketentuan hukum mendapatkan haknya serta dilaksanakannya putusan tersebut (Mertokusumo, 2010).  Kepastian hukum mendorong dibuatnya aturan hukum dalam bentuk perundang – undangan oleh pihak yang diberi kewenangan atas itu, sehingga aturan  tersebut  mempunyai  aspek  yuridis  dan  dapat  memberikan  jaminan  mengenai  adanya  suatu kepastian bahwasannya hukum telah mejalankan fungsinya sebagai peraturan yang wajib untuk ditaati. Bank berperan mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan yang kemudian didistribusikan  kembali  pada  masyarakat  berupa  kredit  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan kegiatan  usahanya  guna  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat.    Ketika  bank  memberikan pembiayaan  atau  dapat  disebut  dengan  kredit,  diwajibkan  memiliki  keyakinan  terhadap  kemampuan pihak debitur untuk pengembalian hutang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati (Pius, 2013). Pada dasarnya, pengertian mengenai kredit terdapat pada pasal 1  Angka 11 Undang – Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang – Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan) bahwa :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam – meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga.”
Persetujuan  antara  Bank    bersama  debitur  yang  diwujudkan  pada  sebuah  Perjanjian  Kredit menimbulkan adanya perikatan sesuai Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara  lain  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu  sehingga  Kreditur  dan Debitur memiliki prestasi masing – masing yang wajib untuk dipenuhi (Suyandi, 2019).
Pada  praktek  perbankan,  Bank  selalu  berpegang  pada  asas “Commanditerings  verbood” yang artinya Bank tidak mau menanggung risiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan sehingga bank dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya  yaitu memberikan kredit selalu berpegang pada prinsip kehati – hatian (Pius, 2013). Adapun yang disebut sebagai prinsip kehati – hatian pada praktik perbankan untuk  menganalisa  debitor  adalah  prinsip  5C  meliputi Character,  Capacity,  Capital,  Collateral, dan Condition of Economic . Pelaksanaan prinsip kehati – hatian tersebut diwujudkan ke dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yang disebut sebagai Perjanjian Kredit.
Mariam  Darus  Badrulzaman memberikan pendapatnya terkait pengertian mengenai perjanjian kredit bank, bahwa perjanjian kredit  yaitu perjanjian pendahuluan n sebelum diserahkannya uang kepada debitur (Zaman & Darus, 1991). Kesepakatan antara bank dengan debitur pada perjanjian pendahuluan tersebut  melahirkan  ikatan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak  (Zaman  &  Darus,  1991).  Sehingga  yang dimaksud  dengan  perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  yang  memiliki  hubungan  timbal  balik (Obligatoir) baik diantara para pihak yang terikat dengan prestasi masing – masing.
Saat  dihubungkan  dengan  jenis – jenis  perjanjian  maka  Perjanjian  Kredit  dikategorikan  dalam perjanjian  tidak  bernama  (Munif,  2017).  Hal  itu  disebabkan  karena  perjanjian  tersebut  belum  diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Perjanjian ini lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sehingga didasarkan  atas  kesepakatan  antara  kedua  pihak  diperkenankan  membuat  sendiri  ketentuan  yang dikehendakinya sesuai tujuan hubungan bisnis mereka. Meskipun ketentuan yang dimaksud dirumuskan oleh  para  pihak  sebagai  masyarakat  biasa  karena  diwujudkan  dengan  perjanjian,  tetapi  perjanjian tersebut tetap disebut sah jika ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian telah
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Budi Wasitaresi
terpenuhi serta berkekuatan seperti undang – undang terhadap para pihaknya sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata.
Penelitian  yang  lebih  dahulu  membahas  tentang    Kedudukan  Jaminan  Hak  Tanggungan    Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan pernah diteliti oleh Taka  (2015) yang meneliti tentang harta Bersama yang diperjualkan tanpa seizin suami./istri menghasilkan bahwa Harta  tersebut tidak  sah  dan  batal  demi  hukum,  Purwandari  (2018) meneliti  tentang  Kedudukan  Dan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Kreditur  Apabila  Hak  Tanggungan  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum  Di  Pengadilan menghasilkan  bahwa  kreditur pemegang  hak  tanggungan tetap  dapat meminta  haknya  (penyelesaian piutangnya) kepada debitur, meskipun tanpa adanya jaminan dan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, Turatmiyah, & Handayani  (2019) yang mengkaji hak tanggung pada  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301 K/Pdt/2007 menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan lainnya untuk mengambil pelunasan dari piutang kreditur. Pada penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan penelitian ini berfokus pada Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017 yang mempunyai studi kasus dan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
Pada  praktiknya,  kedudukan  Kreditur  yang  hanya  bergantung  pada  perjanjian  pokoknya  saja dirasa kurang kuat dalam menjamin posisi Kreditur dalam memberikan kredit terhadap Debitur. Di sisi lain tindakan penyaluran kredit atau pinjaman bank tersebut membuka peluang terjadinya kemacetan kredit (Khoidin, 2017). Sehingga apabila Debitur wanprestasi, Kreditur akan kesulitan untuk  meminta kembali atas bentuk pelunasan kredit  tersebut. Demi menjamin  kedudukan yang aman bagi Kreditur sebagai  pemberi  kredit  kepada  Debitur,  maka  Kreditur  dapat  membuat  perjanjian accesoir terhadap perjanjian pokok tersebut.
Perjanjian accesoir lahir  sebagai  akibat  dari  perjanjian  pokok  yang  mendahuluinya  (Nurfaizal, 2013).  Perjanjian  tambahan  ini  dapat  berbentuk  perjanjian  jaminan  kebendaan  dari  Debitur  sebagai bentuk pengikatan pelunasan apabila Debitur wanprestasi. Terkait hal ini, pada dasarnya perjanjian kredit yaitu perjanjian pokok yang melandasi perjanjian jaminan (Isnaeni, 2016). Adapun pengertian mengenai jaminan  kebendaan  adalah  benda  yang  memiliki  keterikatan  secara  langsung  terhadap  debitur  yang kemudian dijadikan sebagai jaminan. Kreditur sebagai pemegang jaminan ini mempunyai hak kebendaan (zakenlijk recht) . Adapun karakteristik hak kebendaan yang dimiliki i oleh h pemegang g jaminan ini i yaitu dapat  dipertahankan  dari  siapapun (droit  de  suite,  zaakgevolg) dan  senantiasa  mengikuti  bendanya (Khoidin, 2017).
Hak  Tanggungan  sebagai  salah  satu  lembaga a jaminan n kebendaan n yang  pada  pengertiannya bahwa :
“Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada kreditur tertentu terhadap kreditur – kreditur lain.”
Jaminan  Hak  Tanggungan  pada  prakteknya  di  buat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut dengan APHT) yang di dalamnya berisikan mengenai kebendaan,  baik berupa tanah beserta dengan bangunan diatasnya yang dijadikan jaminan terhadap pelunasan atas utang peminjam atau Debitur kepada pemberi pinjaman atau Kreditur.
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Sehubungan  dengan  hal  diatas,  penulis  mengkaji  Putusan n Mahkamah h Agung  Nomor  222 K/Pdt/2017  tentang g sengketa  Jaminan  berupa  Hak  Tanggungan  gambaran  kasus  secara  garis  besar sebagai berikut :
Permasalahan  berawal  dari  Hj.  Idatul  Ifa selaku  Penggugat telah  menikah  dengan  Zainul  Arifin selaku Tergugat I pada tahun 1993. Selama pernikahan tersebut keduanya telah memperoleh sebidang tanah  pekarangan  yang  diatas  tanah  tersebut  didirikan  bangunan  permanen  atas  nama  Zainul  Arifin. Kemudian, keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 2006. Namun, sampai gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian harta bersama. Lalu pada tanggal 20 April 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Hj. Idatul Ifa, Zainul Arifin meminjam sejumlah dana kepada Bank Danamon selaku Tergugat  II dan menggunakan tanah dan bangunan tersebut  dijadikan jaminan atas perjanjian kredit. Bank Danamon juga menyepakati dan meniadakan dan tidak melakukan survey, klarifikasi, dan verifikasi hak Kepemilikan atas tanah dan bangunan sebagai agunan atau jaminan tersebut kepada Hj. Idatul Ifa, sehingga menurut Hj. Idatul Ifa patut dinyatakan melanggar prinsip kehati – hatian. Bahwa faktanya nilai kredit yang disepakati bank Danamon dengan Zainul Arifin nyata – nyata melebihin plafon kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berakibat macetnya kredit Tergugat I dalam tenggang waktu yang sangat singkat,  bahkan  untuk mengaburkan  tindakan perbuatan  melawan  hukumnya, Bank  Danamon juga memohon dan mengajukan dilaksanakannya lelang terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya atas tanah dan bangunan a quo, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah H. Soelikin selaku Tergugat IV.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  ditarik  suatu  permasalahan  yaitu  Kedudukan    Jaminan  Hak Tanggungan  Yang  Dibuat  Tanpa  Persetujuan  Mantan  Istri  Dalam  Hukum  Perbankan  (Studi  Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017).

## METODOLOGI PENELITIAN
Menggunakan  pendekatan  kualitatif  (Sugiyono,  2013)  Pada  penulisan  karya  ilmiah  ini,  tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, serta menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-  undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus  untuk mengkaji  permasalahan  yang  ada.  Kemudian  bahan  hukum  sekunder  adalah  pendapat,  penjelasan, kesimpulan  dari  para  ahli  hukum  dengan  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan, jurnal,  buku,  bahan  kuliah  umum,  internet.  Langkah  selanjutnya  yang  dipergunakan  dalam  suatu penelitian  hukum  adalah  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  telah  dirumuskan  dalam  rumusan masalah untuk menarik kesimpulan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum yang  sudah  terkumpul  dengan menggunakan metode analisa bahan  hukum  deduktif  yaitu  berpangkal  dari suatu permasalahan yang secara  umum  sampai  dengan  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Sehingga  pada  akhirnya  penulis  dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan untuk mejadikan solusi dalam permasalahan ..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Benda  Jaminan  Berasal  Dari  Harta  Bersama  Pasangan  Suami  Istri  Yang Sudah Bercerai
Pada tanggal 18 September 2013 Hj. Idatul Ifa sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Zainul Arifin Tergugat I, Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat II, Kepala
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Budi Wasitaresi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya sebagai Tergugat III,  H. Soelikin selaku  Tergugat IV selaku pembeli lelang, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Tergugat V dengan duduk perkara sebagai berikut :
Hj. Idatul Ifa dan Zainul Arifin telah menikah pada tahun 1993 dan selama pernikahan tersebut keduanya telah memperoleh sebidang tanah pekarangan yang diatas tanah tersebut didirikan bangunan permanen  atas  nama  Zainul  Arifin.  Kemudian,  keduanya  memutuskan  untuk  bercerai  di  tahun  2006. Namun, sampai gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian harta bersama. Lalu pada tanggal 20 April 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Hj. Idatul Ifa, Zainul Arifin meminjam sejumlah dana kepada Bank Danamon dan menggunakan tanah sekaligus bangunan tersebut sebagai jaminan atas perjanjian kredit.
Bank ketika melaksanakan  kegiatan  usahanya  dalam memberikan pembiayaan (kredit)  kepada pihak debitur dibingkai oleh perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan diiringi dengan perjanjian jaminan  kebendaan  sebagai  perjanjian  tambahan (accecoir) .  Pada  hukum  perbankan,  istilah  Jaminan memiliki perbedaan dengan istilah agunan. Pada pengertiannya, agunan merupakan jaminan tambahan, diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak kreditur dikarenakan diberikannya fasilitas kredit t oleh bank  atas  dasar  Prinsip  Syariah.  Sedangkan  jaminan  dalam  pengertiannya  merupakan  keyakinan terhadap iktikad serta kesanggupan debitur untuk dalam pengembalian kredit itu dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.
Perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis, wujud kesepakatan antara pihak bank dengan debitur termasuk  dalam  karena  belum  diatur  secara  khusus  dalam  KUHPerdata.  Hal  itu  dapat  dilihat  karena perjanjian  ini  lahir  karena  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  sehingga  didasarkan  atas  kesepakatan antara  kedua  pihak  diperkenankan  membuat  sendiri  ketentuan  yang  dikehendakinya  sesuai  tujuan hubungan  bisnis  mereka.  Meskipun  ketentuan  yang  dimaksud  dirumuskan  oleh  para  pihak  sebagai masyarakat biasa karena diwujudkan dengan perjanjian, tetapi perjanjian tersebut tetap disebut sah jika telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata serta berkekuatan seperti undang g – u undang terhadap para pihaknya sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata.
Adapun  keabsahan  sebuah  perjanjian  diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  terdiri  atas  syarat subjektif yaitu sepakat antara para pihak serta  cakap untuk membuat suatu perikatan, dan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal (Santoso & Lestari, 2017). Apabila syarat subjektif dalam  sebuah  perjanjian  tidak  terpenuhi  maka  dapat  dibatalkan.  Hal  itu  berarti  perjanjian  itu  dapat dimintakan pembatalan  ke pengadilan  oleh pihak  yang memiliki kewenangan  atas  itu, namun  selama perjanjian  itu  tidak  dibatalkan  oleh  hakim  akan  tetap  berlaku  bagi  para  pihak.  Adapun  pihak  yang mempunyai kewenangan untuk memintakan pembatalan terkait perjanjian n tersebut merupakan pihak yang tidak cakap atau sepakat tetapi dengan paksaan. Tetapi jika syarat objektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka disebut batal demi hukum. Hal itu berarti dari awal lahirnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Terkait dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibatalkan dapat terjadi jika sebuah perjanjian n tidak memenuhi syarat subyektif sehingga pihak yang memiliki kewenangan dapat mengajukan pembatalan. Sedangkan batal demi hukum dapat terjadi jika tidak memenuhi syarat objektif sehingga dari awal perjanjian tersebut tidak pernah ada.
Perjanjian  tambahan (accesoir) lahir  sebagai  akibat  disepakatinya  perjanjian  pokok  yang mendahuluinya  (Nurfaizal,  2013).  Perjanjian  pokok  yang  dimaksud  yaitu  berupa  perjanjian  kredit sedangkan perjanjian tambahannya berupa perjanjian jamina n kebendaan. Perjanjian jaminan kebendaan yang  berasal  dari  debitur  digunakan  sebagai  bentuk  pengikatan  pelunasan  terhadap  hutang  debitur apabila  Debitur  melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji.  Pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
222K/PDT/2017 objek jaminan yang diberikan oleh Zainul Arifin kepada Bank Danamon adalah sebidang tanah dengan bangunan diatasnya tercatat atas nama Zainul Arifin sesuai sertipikat Hak Milik No. 481 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Surat Ukur No. 52/08.13/2001 tanggal 17 – 10 – 2001 luas 200 m 2 dengan batas – batas :
1. Sebelah Utara : tanah milik H. Ali
2. Sebelah Barat
: tanah milik Mashuri dan Nasibun
3. Sebelah Selatan   : tanah milik Romadhon
4. Sebelah Timur   : Jl. Dewi Sekardadu
Pengaturan  mengenai  pemberian  jaminan  kebendaan  oleh  debitur  kepada  pihak  bank    diatur dalam pasal 8 Undang – Undang Perbankan. Pada praktiknya, pemberian pinjaman berupa pembiayaan oleh  bank  kepada  debitur  memicu  resiko,  sehingga  untuk  meminimalisir  resiko  tersebut  kreditur meminta jaminan kepada debitur sebagai keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu pengembalian kredit tersebut dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.
Terkait dengan hal tersebut, objek jaminan sebagai agunan oleh Zainul Arifin kepada pihak Bank Danamon merupakan jaminan  khusus yakni  jaminan n kebendaan hak atas tanah  berupa jaminan  Hak Tanggungan  sehingga  aturan – aturan  mengenai  agunan  tanah  tersebut  berpedoman  pada  Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Pada dasarnya, hak tanggungan merupakan hak jaminan yang objeknya berupa tanah  beserta  benda  benda  diatasnya  yangdigunakan  untuk  pelunasan  hutang  oleh  debitur  dan memberikan hak untuk didahulukan ( pasal 8 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996).  Jaminan Hak Tanggungan pada prakteknya di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam dalam bentuk APHT yang di dalamnya berisikan mengenai kebendaan,  baik berupa tanah beserta dengan bangunan diatasnya yang dijadikan jaminan terhadap pelunasan atas utang peminjam atau Debitur kepada pemberi pinjaman atau Kreditur. Kewenangan dalam pemberian Hak Tanggungan diatur dalam pasal 8 Undang – Undang Hak Tanggungan bahwa pendaftaran hak tanggungan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan terkait dengan objek yang bersangkutan.
Kemudian, perkawinan pada pengertiannya bahwa :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974).”
Dengan kata lain, perkawinan merupakan hubungan hukum antara 2 orang manusia yaitu seorang laki – laki dan seorang wanita yang telah  mencukupi syarat tertentu, mengikat lahir ataupun batin dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dalam waktu yang lama.
Sebuah  perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  pekawinan  tersebut  dilaksakan  berdasarkan ketentuan hukum agama masing - masing atau kepercayaan mereka serta dicatat  sesuai peraturan yang berlaku  di  Indonesia.  Keabsahan  sebuah  perkawinan  didukung  dengan  syarat – syarat  yang melatarbelakangi untuk sampainya para pihak pada suatu keabsahan tersebut yang mana merujuk pada ketentuan  pasal  6  Undang – Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut Undang – Undang Perkawinan).
Terkait adanya sebuah perkawinan, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu lahirnya hak beserta dengan kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri yang mana telah diatur dalam pasal 30 sampai pasal  34  Undang – Undang  Perkawinan.  Selain  itu,  akibat  hukum  lain  yang  timbul  setelah  terjadinya perkawinan  yaitu  berkaitan  dengan  harta  perkawinan  suami  istri.  Pada  dasarnya,  perolehan  harta didalam sebuah perkawinan  dibagi menjadi  dua antara lain  harta  bersama merupakan  seluruh  harta
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Budi Wasitaresi
benda yang  didapatkan semasa perkawinan  dan  harta bawaan merupakan  seluruh  harta  benda  yang didapatkan oleh masing – masing pihak baik hadiah ataupun warisan (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun  1974).  Sehubungan  dengan  kewenangan  bertindak  terkait  dengan  harta  bersama,  haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kewenangan bertindak terkait dengan  harta bawaan, beradaadi bawah penguasaannmasing – masing pihak (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974).  Pemberian  Hak  Tanggungan  terdapat  di  pasal  8  Undang – Undang  Hak  Tanggungan  yang menyatakan  bahwasannya  dilaksanakan  oleh  subyek  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan perbuatannhukum  terhadap  obyek  Hak  Tanggungan tersebut.  Sedangkan  kewenangan terkait  harta  bersama  tercantum  dalam  pasal  36  Undang – Undang  Perkawinan  yaitu  terkait  dengan kewenangan  bertindak  atas  harta  bersama  membutuhkan  persetujuan  oleh  suami  dan  istri  sebab merupakan  harta  yang  didapatkan  semasa  perkawinan.  Oleh  sebab  itu,  kewenangan  pemberi  Hak Tanggungan terkait harta yang diperoleh semasa perkawinan harus berdasarkan persetujuan keduanya yaitu suami dan istri.
Selain  itu,  terkait  kedudukan  suami  dan  istri  dalam  melaksanakan  perbuatan  hukum  adalah seimbang (pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sehingga seorang suami atau pun seorang istri diperbolehkan untuk membuat perjanjian kredit dengan bank. Terkait dengan hal itu, apabila suami ataupun istri yang telah terikat dalam sebuah perkawinan dan akan melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan  perjanjian  kredit  bersama  pihak  bank  dan  menjadikan  harta  yang  diperoleh  semasa perkawinan  sebagai  jaminan  Hak  Tanggungan  dalam  perjanjian  tambahan  (accesoir)  maka  haruslah dengan  persetujuan  suami  ataupun  istrinya.  Kecuali  sebelum  perkawinan  diadakan,  keduanya  telah mengadakan perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta.
Namun, apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka akan berdampak terhadap pembagian harta  yang diperoleh semasa perkawinan sebab putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan karena perceraian  tidak  serta  merta  mengatur  tentang  hal  yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta  yang didapatkan semasa perkawinan.  Sehingga apabila  sebuah perkawinan telah  berakhir  disebabkan  oleh perceraian namun keduanya sejak awal tidak membuat perjanjian mengani pemisahan harta, maka harus ada putusan terpisah terkait pembagian harta bersama yang mereka miliki.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa apabila sebuah perkawinan putus disebabkan perceraian, maka harta yang diperoleh semasa perkawinan tersebut yang telah dibagikan sesuai dengan hukumnya masing – masing maka bagian - bagian yang diterima oleh para pihak telah menjadi harta masing – masing sehingga ketika salah satu pihak ingin mengalihkan ataupun menjaminkan harta tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain karena harta yang dijaminkan tersebut tidak lagi berstatus menjadi  harta  bersama.    Namun,  apabila  setelah  perceraian  belum  ada  putusan  ataupun  penetapan mengenai pembagian harta bersama maka pihak yang mengalihkan ataupun menjaminkan harta tersebut harus  disertai  dengan  persetujuan  dari  mantan  istri  ataupun  mantan  suami  sekalipun  harta  yang didapatkan semasa perkawinan yang akan dijaminkan atas nama salah satu pihak.
Apabila perkawinan pasangan tersebut telah putus karena perceraian maka juga akan berdampak terhadap  kewenangan  pemberian  hak  tanggungan  (Herlambang,  2019).  Ketika  sebuah  perkawinan berakhir disebabkan perceraian namun keduanya tidak membuat perjanjian mengenai pemisahan harta, maka harus ada putusan terpisah mengenai pembagian harta bersama yang mereka miliki. Terkait dengan hal itu, apabila sampai saat dilakukannya perbuatan hukum yang dilakukan oleh mantan suami ataupun mantan istri untuk menjaminkan harta bersama belum ada putusan terkait pembagian harta bersama , maka apabila akan menjaminkan harta bersama tersebut harus berdasarkan persetujuan mantan suami ataupun mantan istrinya.
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Berdasarkan penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa pada putusan Mahkamah  Agung Nomor 222K/PDT/2017 bahwa Hj. Idatul Ifa telah menikah dengan dengan Zainul Arifin pada tahun 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Kemudian selama pernikahan tersebut yaitu tahun 2001 telah memperoleh sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya yang tercatat atas nama Zainul Arifin. Kemudian pada tahun 2006 Hj. Idatul Ifa dan Zainul Arifin memutuskan untuk bercerai namun sampai dengan gugatan ini diajukan belum  dilakukan  pembagian  mengenai  harta  yang  diperoleh  semasa  perkawinan,  sehingga  sesuai ketentuan pasal 35 Undang – Undang Perkawinan secara hukum tanah dan bangunan tersebut berstatus sebagai harta bersama. Kemudian, belum adanya putusan dari pengadilan mengenai pembagian harta bersama  mengakibatkan  apabila  Zainul  Arifin  menjaminkan  ataupun  mengalihkan  sebidang  tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya tersebut haruslah dengan persetujuan Hj. Idatul Ifa sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan.
Berkaitan  dengan  kewenangan  bertindak  untuk  menjaminkan  atau  mengagunkan  tanah  dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 kepada Bank Danamon selaku Kreditur, dalam hal ini Zainul Arifin tidak memiliki kewenangan berdasarkan:

## Kewenangan  bertindak  untuk  dan  atas  namanya  sendiri,  yang  berkaitan  dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
Zainul  Arifin  tidak  memiliki  kewenangan  bertindak  untuk  dan  atas  namanya  sendiri  karena menurut kasus posisi pada putusan pengadilan tersebut, tidak pernah ada Perjanjian Kawin antara Zainul Arifin  dengan  Mantan  Isteri  yaitu  Hj.  Idatul  Ifa sehingga menurut  hukum harta  tanah  serta bangunan diatasnya tersebut merupakan harta bersama antara Zainul Arifin dengan Hj. Idatul Ifa. Apabila Zainul Arifin  ingin  menjaminkan  atau  mengagunkan  harta  tersebut  maka  haruslah  atau  memerlukan persetujuan dari Hj. Idatul Ifa karena dilihat dari perolehan hartanya yaitu setelah perkawinan.

## Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI BW;
Zainul Arifin tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa pihak lain dalam hal ini adalah Hj. Idatul Ifa, karena Hj. Idatul Ifa sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Zainul Arifin untuk menjaminkan tanah serta bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 kepada Zainul Arifin.
Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain (Widjaja & Muljadi, 2003) .
Zainul Arifin dia tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali.
Terkait  dengan  hal  diatas,  dalam  menjadikan tanah  tersebut sebagai  jaminan  Hak  Tanggungan maka pemberi jaminan Hak Tanggungan tersebut haruslah subyek hukum yang memiliki kewenangan terhadap objek Hak Tanggungan tersebut (Pasal 8 Undang – Undang Hak Tanggungan ), dalam hal ini yaitu Zainul Arifin dan Hj. Idatul Ifa.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  diberikannya  jaminan  kebendaan  yang berasal dari debitur sebagai jaminan kredit kepada pihak Bank sebagai pihak kreditur diatur dalam pasal 8  Undang – Undang  Perbankan.  Pemberian  benda  jaminan  yang  berasal  dari  harta  bersama  yang didapatkan semasa perkawinan pasangan suami dan istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian juga  tidak  diatur  dalam  Peraturan  bank  Indonesia  ataupun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Harta
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Budi Wasitaresi
bersama suami istri diatur oleh peraturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

## SIMPULAN
Kepastian hukum dalam pemberian benda jaminan yang berasal dari harta Bersama yang didapat semasa perkawinan pasangan suami istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian tidak diatur dalam Hukum Perbankan, baik dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  Peraturan  Bank  Indonesia,  maupun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  sehingga  tunduk kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan, dimana masih dirasa kurang kuat, melihat akhir – akhir ini sering terjadi kasus serupa dan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan kepastian hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.
Kepada  pemerintah  diharapkan  untuk  menjamin  kepastian  seluruh  pihak  yaitu  membuat peraturan mengenai unifikasi perkreditan. Hal ini dilakukan sebab mengenai perkreditan dalam dunia perbankan berkaitan dengan peraturan perundang – undangan lainnya seperti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ataupun peraturan perundang – undangan yang lain. Selama ini, peraturan perkreditan yang berlaku merujuk pada berbagai ketentuan seperti buku ketiga KUHPerdata, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan perundang – undangan lain sehingga terjadi pengaplikasian yang tidak tetap serta kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak

## DAFTAR PUSTAKA
Budiawan, A. (2018). MODERNISASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia. Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman ,
7 (2), 211 – 240. Herlambang,  A.  (2019). Implementasi  dan  Efektivitas Mediasi  Perceraian  oleh  Hakim  Mediator  di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 . IBRAHIM,  M.  A.,  Turatmiyah,  S.,  &  Handayani,  S.  (2019). ANALISIS  HAK  TANGGUNGAN  YANG OBJEKNYA DALAM PROSES SENGKETA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2301 K/Pdt/2007) . Sriwijaya University.
Isnaeni, M. (2016). Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media . Khoidin,  M.  (2017).  Hukum  Jaminan  (Hak-Hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan  dan  Eksekusi  Hak Tanggungan). Surabaya: Laksbang Yustisia .
Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta .
Munif, N. A. (2017). Analisis Akad Ijarah Muntahiyabittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (2), 255 – 276. Nurfaizal,  N.  (2013).  Prinsip-Prinsip  Muamalah  Dan  Inplementasinya  Dalam  Hukum  Perbankan Indonesia. Hukum Islam , 13 (2), 170 – 176. Pius,  K.  P.  (2013). Diktat  Perkuliahan  Mata  Kuliah  Hukum  Perbankan :  Hukum  Perja njian  Kredit Bank . Jember: Universitas Jember. PURWANDARI,  H.  (2018). KEDUDUKAN  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KREDITUR APABILA HAK TANGGUNGAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI . Universitas Islam Indonesia.
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan  Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri  Dalam Perbankan :

## Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017
Santoso,  L.,  &  Lestari, T.  W.  S.  (2017).  Konparasi  Syarat  Keabsahan  “Sebab  Yang  Halal”  Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 1 – 16. Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Suyandi, D. (2019). THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING PRODUCTIVITY AND INCREASING THE MEMBER’S CAPITAL BUSINESS ON THE INCOME OF MARDHOTILAH BMT MEMBERS. International Journal of Islamic Khazanah , 9 (1), 23 – 28.
Taka,  A.  J.  (2015).  HARTA  BERSAMA  YANG  DIPERJUALBELIKAN  DAN  DIJAMINKAN  TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTERI. CALYPTRA , 4 (2), 1 – 19. Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Penanggungan utang dan perikatan tanggung menanggung . Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
Zaman, M. D. B., & Darus, M. (1991). Perjanjian kredit bank. PT Citra Aditya Bakti, Bandung .