## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DESA BOJONG DALAM MEWUJUDKAN  DESA LAYAK ANAK DI KABUPATEN PANDEGLANG
Listyaningsih 1 , Ismanto 2
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: listyaningsih@untirta.ac.id 1 ;gandung@untirta.ac.id 2

## ABSTRAK
Tingginya  angka  kekerasan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pandeglang  tidak  berbanding  lurus  dengan  peningkatan capaian  kategori  Pandeglang  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  tingkat  Madya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  bagaimana  implementasi  pemenuhan  hak  anak  di  Desa  Bojong  Kabupaten  Pandeglang. Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dan    kemudian  menganalisisnya.  Populasi  dalam penelitain ini adalah anak-anak yang berusia 7 – 17 tahun, di mana mereka adalah warga negara yang menjadi sasaran dari kebijakan Desa Layak Anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan G. Edward III dan juga indikator Desa Layak Anak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hak anak Desa Bojong belum terpenhui secara optimal karena terdapat beberapa indikator yang masih mengkhawatirkan diantaranya adalah pemenuhan hak sipil  yang belum optimal, minimnya  fasilitas untuk  tumbuh kembang  anak serta  rendahnya  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan.  Sehingga  dibutuhkan  komunikasi  yang  efektif diantara stakeholders, peningkatan sumber daya aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Desa Bojong untuk mewujudkan Desa Layak Anak.
Kata Kunci: Implementasi; Desa Layak Anak; Hak Anak, Desa Bojong

## ABSTRACT
The high number of violence that occurred in Pandeglang Regency is not directly proportional to the increase in the achievement of the Pandeglang category as an Intermediate Level Child Friendly Regency. This study aims to  describe  how  the  implementation  of  the  fulfillment  of  children's  rights  in  Bojong  Village,  Pandeglang Regency. A quantitative approach is used to collect data and then analyze it. The population in this study are children aged 7-17 years, where they are citizens who are the targets of the Child Friendly Village policy. The theory  used  in  this  study  is  the  theory  of  G.  Edward  III's  Policy  Implementation  and  also  the  Child  Friendly Village indicator. The results of the study indicate that the rights of children in Bojong Village have not been fulfilled optimally because there are several indicators that are still worrying, including the fulfillment of civil rights that have not been optimal, the lack of facilities for child growth and development and the low protection of  children  from  acts of  violence.  So  that  effective  communication between  stakeholders  is  needed,  increasing apparatus  resources  and  community  participation  in  fulfilling  children's  rights  in  Bojong  Village  to  realize Child Friendly Village.
Keywords: Implementation; Child Friendly Village; Children's Rights, Bojong Village

## PENDAHULUAN
Pembangunan manusia Indonesia telah menjadi  salah  satu  tujuan  pembangunan bangsa  Indonesia  sebagaimana  tertuang dalam  RPJMN  2019-2024.  Terdapat  5  isu prioritas Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia  periode  ini,  meliputi  peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan,  peningkatan  peran  orangtua dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  penurunan pekerja  anak  dan  pencegahan  perkawinan usia  anak.  Dari  5  isu  prioritas  tersebut
kemudian  pemerintah  menyusun  berbagai program
yang bertujuan untuk memberdayakan  perempuan  dan  upaya perlindungan  anak.  Meski  telah  menjadi  isu priortas,  namun  sampai  saat  ini,  kasus kekerasan  anak  banyak  mewarnai  berita  di media  masa.  Sampai  bulan  Juli  tahun  2021, jumlah kasus kekerasan anak sebanyak 6.096 kasus,  dengan  korban  anak  sebayak  6.651 orang (Simfoni KPPA RI, 2021).
Tingginya  angka  kasus  kekerasan anak tidak berbanding lurus dengan berbagai upaya  pemerintah  dalam  menurunkan  angka kekerasan  dimaksud.  Padahal  pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor 36  Tahun  1990  pada  tanggal  25  Agustus 1990  tentang  pengesahan Convention  on the  Rights  of  the  Child (Konvesi  tentang Hak-hak  Anak).  Pemerintah    juga  telah mengesahkan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan  telah  diperbarui  dengan  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014,  yang mengatur bagaimana anak Indonesia dapat dilindungi  dan  mendapatkan  hak  haknya sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia.  Sebagaimana  pada  pasal  4 dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan  dan  diskriminasi.  (UU  No.  23 tahun 2002)
Berdasarkan dua hal tersebut kemudian pemerintah berkomitmen mengupayakan terwujudnya Indonesia layak  anak  melalui  pengembangan  Kota Layak  Anak  di  semua  Kabupaten/Kota  di seluruh  Indonesia  melalui    Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011  tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak  Anak.  Lahirnya  kebijakan  Kota Layak Anak diharapkan dapat menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan nyaman  bagi  anak-anak  sebagai  prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan  fisik  dan  psikologisnya  (Saldi, 2019).
Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota  yang  mempunyai  sistem pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya  pemerintah,  masyarakat  dan dunia  usaha yang  terencana  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Erdanti, 2019).
Berdasarkan Konvensi Hak, pengertian    anak  adalah  setiap  manusia  di
bawah  umur  delapan  belas  tahun  kecuali menurut  undang-undang  yang  berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Kemudian  anak  menurut  Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan. Berdasarkan dua definisi  tersebut,  maka  negara    memiliki kewajiban  melakukan  berbagai  upaya untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak anak sampai usia 18 tahun.
Tahun 2021, Banten telah
mendapatkan penghargaan sebagai Pelopor
Provinsi  Layak  Anak    dari    Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan
Anak (PPPA) dalam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak
tingkat  Nasional  tahun 2021.  Daerah  yang mendapatkan penghargaan Kategori Nindya  adalah    Kota  Tangerang  Selatan dan
Kota Tangerang. Sementara,
Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan  Kota  Layak  Anak  tingkat Nasional Kategori Madya adalah Kabupaten  Tangerang,  Kota  Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.  Kemudian  pada  kategori pratama  diperoleh  Kota  Serang  dan Kabupaten
Serang.
(Sumber: https://bantenprov.go.id/pressrealease/prov insi-banten-menjadi-pelopor-provinsi-
layak-anak-provila,    diakses    tanggal  8 Agustus 2021).
Dalam  mewujudkan  Kabupaten/ Kota  Layak  Anak  maka  tidak  bisa dipisahkan  dari  peran  serta  dan  partisipasi dari  masing-masing  desa  yang  berada  di wilayah  kabupaten/kota  tersebut.  Dengan demikian  perlu  kiranya  tercipta  Desa Layak  Anak  yang  akan  mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Desa Layak  anak  (DLA)  adalah  pembangunan desa  yang  menyatukan  komitmen  dan sumberdaya  pemerintah  desa,  masyarakat dan dunia usaha dalam rangka:  memenuhi hak hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; yang laksanakan  secara  sadar  dan  terencana, menyeluruh  dan  berkelanjutan  sehingga terwujudnya  sebuah  desa  yang  ramah anak.
Kabupaten  Pandeglang  merupakan salah satu kabupaten yang telah mendapatkan predikat madya untuk Kabupaten  Layak  Anak,  seiring  dengan itu,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan anak setempat terus berupaya  untuk  mewujudkan  Desa  Layak Anak, dalam rangka menunjang
Kabupaten Layak Anak. (Sumber:
https://www.bantennews.co.id/kabupaten- pandeglang-raih-penghargaan-kla-tingkat- madya/.  Diakses  pada  tanggal  8  Agustus 2021.
Indikator  yang  digunakan  dalam mengimplementasikan  Desa  Layak  Anak sesuai  dengan  indikator  KLA  yang diterbitkan  oleh  KPPA  RI.  Implementasi kebijakan (Agustino, 2020) secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan.  Pengukurun  keberhasilan  suatu implementasi  dapat  dilihat  dari  prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang telah ditentukan. Beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah implementasi  kebijakan  model  Donal  Van Matter  dan  Cart  Van  Horn  (Nugroho, 2016). Bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja implementasi kebijakan publik. Van Metter dan Van Horn menyebutkan bahwa terdapat  6  variabel    yang  mempengaruhi kinerja  implementasi  kebijakan  publik, yaitu  1)  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  2) sumber  daya,  3)  karakteristik  agen pelaksana,  4)  sikap  atau  kecenderungan para  pelaksana,  5)  komunikasi  antar organisasi  dan  aktivis  pelaksana,  dan  6) lingkungan sosial ekonomi dan politik.
Model  implementasi  berikutnya adalah  Implementasi  kebijakan  model George  C.  Edward  III  (Edward  III,  1980) yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  4
variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan diantaranya  adalah  1)  komunikasi,  2) sumber  daya,  3)  disposisi,  dan  4)  struktur birokrasi.  Dalam  penelitian  ini  teori  yang digunakan sebagai alat analisa data adalam model  implementasi  kebijakan  George  C. Edward  III,  karena  disesuaikan  dengan fokus  penelitian,  rumusan  masalah  dan lokasi penelitian.
Seperti  halnya  penelitian  yang pernah  dilakukan  oleh  yaitu  pertama, Erdianti  &  S.  Al-  Fatih.  (2019)  tentang bagaimana mewujudkan Desa Layak Anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap  anak  Indonesia.  Kedua,    oleh Nurhayati, 2016 tentang bagaimana implementasi  program  Desa  Layak  Anak di Kabupaten Banyumas dan ketiga adalah penelitian dari Kamilia, Indah and Tresiana,  Novita  and  Hutagalung,  Simon (2020)  tentang  evaluasi  Desa  Layak  Anak di  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Ketiga penelitian  tersebut  di  atas  membahas bagaimana mewujudkan Desa Layak Anak dari  berbagai  perspektif  baik  dari  aspek perlindungan hukum, implementasi maupun evaluasinya.
Berbeda      dengan  penelitian terdahulu,  maka  dalam  penelitian  ini  akan di  deskripsikan  bagaimana    implementasi kebijakan  pemenuhan  hak  anak  dari  sisi indikator  Kabupaten  Layak  Anak.  Hal  ini penting mengingat Pandeglang merupakan
salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Banten yang sebagian penduduknya bekerja disektor  agraris  dan  masih  terbatas  dalam pemahamannya  tentang  pemenuhan  hak anak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan penelitiannya  yaitu  untuk  mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi pemenuhan hak  anak  di  Desa  Bojong  Kabupaten Pandeglang.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  semua  anak  di  Desa  Bojong  berusia antara  10-17  tahun    yang  berjumlah  695 orang. Kemudian untuk pengambilan sampling size digunakan rumus Taro Yamane dengan  taraf    kepercayaan  90%  didapat sampel  sebesar  87  responden.  Sementara instrumen  yang  digunakan  adalah  kuesioner dengan  menggunakan  google  form.  Metode utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskripsi, namun demikian dalam penggalian datanya peneliti juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan  yang  bersifat  terbuka, sehingga  informasi  yang  didapat  menjadi lebih komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Bojong merupakan salah satu desa  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten
Pandeglang  Provinsi  Banten.  Jumlah penduduk  Desa  Bojong  sebanyak  8.118 jiwa  dengan  komposisi  laki-laki  sebanyak 4.089  dan  perempuan  sebanyak  4.029 orang.  Sementara  itu  jumlah  kepala keluarga  sebanyak  2.564  KK  dengan rumah tangga miskin sebanyak 826. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat  Desa  Bojong  mengandalkan hasil  pertanian  dan  hasil  ladangnya. Dimana  sebanyak  60%  warga  desanya bekerja  sebagai  petani,  30%  sebagai pedagang  dan  10%  sebagai  PNS  dan Swasta.  (Profil  Desa  Bojong,  2021). Secara  administratif,  Desa  Bojong  terbagi kedalam  4  dusun,  9  Rukun  Warga  dan  33 Rukun Tetangga. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, Desa Bojong memiliki seorang  kepala  desa,  seorang  sekretaris desa,  6  orang  kepala  urusan,  4  orang sebagaikepala dusun dan 1 orang pembantu kepala urusan. Lembaga kemasyarakatan  yang  terdapat  di  Desa Bojong diantaranya adalah Bada Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  PKK, Karang  Taruna,  Rukun  Tetangga  (RT), Rukun Warga (RW) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
Dalam  penelitian  ini,  indikator
yang digunakan untuk mengukur bagaimana pelaksanaan kebijakan pemenuhan  hak  anak  adalah  indikator yang  digunakan  oleh  KPPA  dalam
mewujudkan  Desa  Layak  Anak,  dimana desa dituntut untuk melaksanakan pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten  /  Kota  Layak  Anak.  Lima indikator yang dimaksud dalam penjelasan di atas  adalah sebagai berikut: 1. Hak Sipil dan Kebebasan
Hak sipil dan kebebasan mencerminkan  upaya  pemerintah  dalam pemenuhan hak anak sebagai warga negara yang berhak memiliki identitas, kemudahan  akses  informasi,    bebas mengeluarkan  pendapat  dan  memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
Berdasarkan jawaban responden yang telah diolah,  maka  di  dapat  informasi  bahwa jumlah kepemilikan akte kelahiran di Desa Bojong  belum  mencapai  100%.  Terbukti bahwa  masih  ada  14,71%  responden menjawab  belum  semua  anak  di  Desa Bojong  telah  memiliki  akte  kelahiran.
Demikian juga tentang indikator kemudahan  mendapatkan  akses  informasi. Bahwa    masih  terdapat  sebanyak  17,65% responden  yang  masih  kesulitan  untuk mendapatkan  akses  informasi.  Hal  ini dikarenakan  keterbatasan  fasilitas  untuk mendapatkan  informasi  misalnya  televisi, gadget, koran dan sebagainya.
Selama  kurun  waktu  1,5  tahun lamanya,  tepatnya  sejak  berlangsungnya pandemi  covid  19,  pemerintah  pusat menetapkan  kebijakan  sekolah  jarak  jauh atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sekolah daring,  maka  menuntut  para  orang  tua menyediakan  fasilitas  gadget  atau  laptop untuk pembelajaran daring. Dengan demikian memang sebagaian besar masyarakat  sudah  tidak  lagi  kesulitan mengakses  informasi  apapun  dari  gadget tersebut.  Sehingga  sebanyak  82,35% responden  menjawab  bahwa  mereka  tidak kesulitan  mengakses  Informasi,  karena mereka  sudah  memiliki  gadget,  namun 50%  mengaku  bahwa  mereka  tidak  aman dari tayangan pornografi  yang sering tiba- tiba muncul di layar gadgetnya.
Grafik 1. Hak Sipil dan Kebebasan
Indikator  partisipasi  anak  dalam pembangunan  juga  dapat  dilihat  pada grafik  di  atas.  Bahwa  sebanyak  52,94% responden  tidak  berani  mengeluarkan pendapat baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Bahkan mayoritas  anak  tidak  dilibatkan  dalam perencanaan kegiatan di tingkat keluarganya. Apalagi di tingkat musyawarah  perencanaan  pembangunan desa (musrenbangdes) mereka tidak dilibatkan secara nyata. Hal ini menunjukkan  bahwa  anak  belum  cukup mendapatkan kebebasan dalam berpartisipasi  baik  dilingkungan  keluarga, masyarakat bahkan pembangunan desanya. Anak  masih  dianggap  sebagai  obyek  di dalam  keluarga  dan  pembangunan  di desanya.
2.  Lingkungan

## Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Indikator  kedua  pada  pemenuhan hak  anak  adalah  lingkungan  keluarga  dan pengasuhan  alternatif  dimana  anah  berhak mendapatkan  pola  asuh  yang  tepat, lembaga  konsultasi,  menikmati  sarana bermain  yang  layak,  tersedianya  lapangan olah  raga,  keamanan  dan  kenyamanan fasilitas umum.
Desa  Bojong  merupakan  salah  satu desa  yang  memiliki  adat  istiadat  kuat  dan berkarakter perdesaan. Sehingga pemahaman masyarakat tentang
pemenuhan  hak  anak  pun  masih  sangat terbatas.
Berdasarkan  pengolahan  data  yang dilakukan didapat informasi bahwa terdapat 20,59% responden yang menjawab  masih  terdapat  pernikahan  usia anak  di  desanya.  Pernikahan  usia  anak yang dimaksudkan adalah pernikahan yang dilangsungkan  oleh  anak  yang  belum mencapai  usia  18  tahun.  Tingginya pernikahan  usia  anak  yang  terjadi  di  desa Bojong  disebabkan  oleh  masih  dianutnya pemahaman  orang  tua,  bahwa  menjadi prestasi jika anak gadisnya sudah dipinang oleh  keluarga  lain.  Kemudian  terkait dengan  pengasuhan  alternatif,  di  desa sebetulnya sudah terdapat lembaga konsultasi  keluarga  yang  disebut  dengan BKB  (Bina  Keluarga  Balita).  Namun keberadaannya  belum  banyak  diketahui oleh  masyarakat  secara  luas  sehingga kebermanfaatannya belum dapat dirasakan.
Sebagaimana  dapat  dilihat  pada Grafik  2,  Ketersediaan  lapangan  sebagai sarana  olah  raga  bagi  anak-anak  belum dimanfaatkan oleh anak-anak secara optimal. Hal ini disebabkan posisi lapangan  untuk  olah  raga  hanya  berada  di satu  wilayah  RW  saja,  sehingga  hanya anak-anak  yang  berada  dilingkungan lapangan  saja  yang  dapat  dengan  mudah mengaksesnya.    Selain  itu,  kenyamanan dan  keamanan  fasilitas  publik  termasuk diantaranya  zebra  cross  maupun  ZOSS
(Zona  Selamat  Sekolah)  yang  berada  di depan  sekolahh.  Mayoritas  responden menjawab bahwa fasilitas publik yang ada di Desa Bojong belum dirasakan aman dan nyaman oleh anak-anak.
Grafik 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Sumber: Data penelitian diolah, 2021

## 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Indikator  ketiga  dalam  pemenuhan hak  anak  adalah  kesehatan  dasar  dan kesejahteraan,  yang  bisa  dilihat  dari berbagai aspek diantaranya adalah puskesmas  yang  ramah  anak,  kemudahan akses  terhadap  air  bersih,  kepemilikan jamban,  juga  dari  ketersediaan  tempat bebas asap rokok.
Seluruh  responden  sepakat  bahwa puskesmas  yang  melayani  masyarakat  di wilayah  Desa  Bojong  tidak  menyediakan ruang  bermain  untuk  anak,  sehingga  ini
menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  bagi penyedia  layanan  kesehatan.  Di  sisi  lain saat  ditanya  tentang  kemudahan  akses  air bersih  responden  mengaku  bahwa  mereka merasa  sangat  mudah  mendapatkan  air bersih.  Hal  ini  sangat  mudah  dipahami, dimana  Desa  Bojong  merupakan  wilayah pegunungan  yang  memiliki  sumber  air melimpah.  Meskipun  demikian  masih terdapat responden mengaku belum memiliki  jamban  keluarga,  yaitu  sebesar 8,82%.  Anak-anak  dan  keluarganya  yang belum memiliki jamban masih menggunakan  pekarangan  maupun  sungai yang  berada  di  sekitar  rumahnya.  Hal  ini disebabkan  oleh  belum  terinternalisasinya pola hidup  bersih dan sehat  di  masyarakat Desa  Bojong.  Deskripsi  tentang  kluster ketiga ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Kebersihan udara menjadi salah satu indikator  kesehatan  dasar  anak-anak  dan keluarga. Namun sayangnya masyarakat di Desa  Bojong  masih    memiliki  perilaku merokok  yang  tinggi,  terutama  warga dewasa  dengan  jenis  kelamin  laki-laki. Setiap  orang  bebas  merokok  dimana  saja baik di dalam maupun di luar rumah.

## 4.  Pendidikan  dan  Pemanfaatan  Waktu

## Luang
Terdapat  dua  aspek  yang  dapat menggambarkan persepsi anak-anak terkait dengan pendidikan dan
pemanfaatan  waktu  luang.  Dua  aspel dimaksud  adalah  Sekolah  Ramah  Anak dan  ketersediaan  tempat  untuk  berkreasi. Lebih  dari  setengah  responden  mengaku bahwa sekolahnya sudah termasuk kategori  Sekolah  Ramah  Anak,  karena guru-gurunya  berperilaku  baik  dan  tidak menghukum  mereka  dengan  kekerasan. Namun  masih  terdapat  47,06%  responden mengaku  sekolahnya  belum  menjadi sekolah  yang  ramah  anak,  hal  ini ditunjukkan  dengan  fasilitas  sekolah  yang tidak  lengkap  dan  juga  tidak  ada  arena bermain di sekolah mereka.
Deskripsi tentang bagaimana tanggapan responden terkait tentang Sekolah  Ramah  Anak  dan  ketersediaan tempat  untuk  berkreasi  dapat  dilihat  pada grafik berikut ini:
Grafik 4.
Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
Sumber: Data penelitian diolah, 2021
Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden  mengaku  bahwa  di  desanya tidak  ada  fasilitas  umum  yang  digunakan sebagai  tempat  untuk  berkreasi  untuk anak-anak. Sehingga mereka menggunakan  tanah  lapang  atau    tanah kosong  yang  berada  disekitar  rumah mereka masing-masing.

## 5. Perlindungan  Khusus Anak
Indikator  kelima  dalam  pemenuhan hak  anak  berdasarkan  Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan  Kabupaten  /  Kota  Layak Anak  yaitu  perlindungan  khusus  anak. Pada klaster ini pemerintah daerah dituntut untuk  memenuhi  kebutuhan  anak  yang
meliputi  perlindungan  kepada  anak  dari kekerasan,  bencana  dan  stigma  negatif bagi  anak.  namun  pada  penelitian  ini memfokuskan  pada  perlindungan  khusus dari tindakan kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan pengolahan data didapat informasi bahwa sebanyak 67% anak-anak Desa Bojong pernah mendapatkan kekerasan,  dan  sisanya  sebanyak  33% belum  pernah  mendapatkan  kekerasan. Informasi  mengenai  jumlah  anak  yang mendapatkan  kekerasan  dapat  dilihat  pada grafik berikut ini:
Grafik 5. Pernah mendapatkan Kekerasan
Sumber: Data penelitian diolah, 2021
Kekerasan  terhadap  anak  dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya, diantaranya  adalah  kekerasan  Psikis,  fisik, kekerasan seksual, eksploitasi dan penelantaran.  Kemudian,  bila  dilihat  dari jenis  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak-
anak  (responden)  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 1. Jenis Kekerasan Terhadap
Anak di Desa Bojong Jenis Kekerasan Ya Tidak Kekerasan Fisik 52,94 47,06 Kekerasan Psikis 61,76 38,24 Kekerasan Seksual 0,00 100,00 Eksploitasi 0,00 100,00 Penelantaran 0,00 100,00

## Sumber: Data penelitian diolah, 2021
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa responden  mengaku  pernah  mendapat kekerasan  fisik  sebanyak  52,94%  dan 61,76%  pernah  mendapatkan  kekerasan Psikis.  Sementara  mereka  belum  pernah mendapatkan kekerasan seksual, eksploitasi  dan  penelantaran.  Hal  ini didukung  oleh  catatan  instansi  terkait bahwa  memang  di  Desa  Bojong  belum pernah  terdapat  kasus  kekerasan  seksual, eksploitasi dan penelantaran.
Kemudian,  pada  klaster  ini  juga dibahas  mengenai  bagaimana  anak-anak dapat  terlindungi  dari  konten  pornografi, upaya  apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  melindungi anak-anak dari pornografi. Pandemi Covid 19  yang  melanda  di  seluruh  dunia termasuk  Indonesia  dan  khususnya  desa Bojong,  menyebabkan  anak  terpaksa melakukan  pembelajaran  melalui  daring dengan  memanfaatkan  teknologi  dan
media  gadget.  Hal  ini  berdampak  pada merebaknya kasus anak terpapar pornografi. Berikut ini gambaran bagaimana anak berhadapan dengan pornografi.
Grafik 6. Konten Pornografi
Sumber: Data penelitian diolah, 2021
Tidak bisa dipungkiri bahwa  konten pornografi  sangat  mudah  menghampiri anak-anak  yang  sedang  bermain  gadget, baik yang disengaja maupun tanpa sengaja berupa  iklan  atau  yang  lainnya.    Bahkan sebanyak  32,35%  responden  mengaku bahwa  mereka  pernah  dikirim  konten porno oleh temannya melalui aplikasi WA. Kemudian  14,71%  merasa  penasaran untuk  membuka  konten  pornografi  dan kemudian mengulangnya untuk melihat.
Pertanyaan dilanjutkan pada bagaimana  pemahaman  responden  tentang bahaya  pornografi.  Ternyata  sebagaian besar  responden  yaitu  sebesar  55,88% mengaku  belum  paham  mengenai  dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan menonton  konten  pornografi.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  orang  tua,  guru  dan orang-orang  dewasa  disekitarkan  belum bersungguh-sungguh memberikan engetahuan  dan  pemahaman  kepada  anak tentang  bahaya  pornografi,  atau  dampak yang  muncul  dari  kebiasaannya  menonton tanyangan pornografi.
Melihat beberapa faktor yang mempengaruhi  berhasil  atau  tidaknya sebuah implementasi kebijakan berdasarkan pandangan dari George Edward  II  (1980)    bahwa  di  sana  terdapat komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi,  maka  dapat  pula dideskripsikan  bahwa  pemenuhan  hak anak di Desa Bojong berdasarkan persepsi responden adalah sebagai berikut:
Pertama, aspek komunikasi,
Pemerintah  daerah  melalui  aparatur  Desa Bojong belum banyak memberikan penyuluhan  kepada  orang  tua  mereka tentang  bagaimana  mendidik  anak  di jaman  digital,  sehingga  orang  tua  mere memiliki kecenderungan untuk abai terhadap  konten  yang  dibuka  oleh  anak- anaknya  melalui  media  gadget.  Hal  ini dibuktikan bahwa sebanyak 95% responden  menjawab  bahwa  orangtua mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan  maupun  sosialisasi  mengenai pola asuh.
Kedua,    aspek  sumber  daya,  bahwa ketiadaan  penyuluhan  tentang  pola  asuh tersebut  diatas  di  sebabkan  sumber  daya
yang  lemah  terkait  dengan  kapasitas aparatur  desa  tentang  pola  asuh  anak. Informasi  ini  di  dapat  dari  keluhan  salah satu  aparatur  desa  saat  disampaikan  hasil penelitian  ini  pada  kegiatan  seminar  desa di Desa Bojong Pandeglang.
Ketiga,  aspek  disposisi,    bahwa implementasi  kebijakan  sangat  ditentukan oleh  karakter  dan  kepatuhan  pelaksana kebijakan.  Dalam  hal  ini  sebetulnya aparatur  desa  beserta  para  kader  sudah memiliki  karakter  dan  kepatuhan  yang baik.  Namun  dari  sisi  intruksi  dan  arahan program dari pemerintah kabupaten belum berjalan sesuai dengan program pemerintah pusat.
Keempat,  aspek  struktur  birokrasi, bahwa  setiap  implementasi  kebijakan selalu  dipengaruhi  oleh  struktur  birokrasi yang  berupa  norma  dan  pola  hubungan antar  pelaksana  kebijakan.  Meski  di  Desa Bojong  telah  memiliki  aturan  yang  jelas dengan  struktur  birokrasinya,  namun ketika  komunikasi  dan  pola  hubungannya belum  jelas  maka  pemenuhan  hak  anak  di desa  pun  belum  berjalan  secara  optimal. Hal ini  berdampak  pada  lemahnya pemahaman baik aparatur maupun masyarakat  dalam  mewujudkan  Desa Layak anak.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan
bahwa  pemenuhan  hak  anak  dalam mewujudkan  Desa  Layak  Anak  di  Desa Bojong belum dilaksanakan secara optimal. Sehingga perlu pembenahan pada peningkatan kesempatan anak berpartisipasi  dalam  program  baik  di tingkat keluarga maupun di desa (masyarakat),  menyediakan  fasilitas  untuk mengembangkan  bakat,  berkreasi  dan berolah raga. Meingkatkan kapasitas orang tua  dan  masyarakat  dalam  pola  asuh  yang tepat,  dan  juga  memberikan  pengawasan dan  pemahaman  kepada  anak  tentang bahaya  pornografi.  Sehingga  dibutuhkan komunikasi yang efektif diantara stakeholders,  peningkatan  sumber  daya aparatur  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pemenuhan  hak  anak  di  Desa  Bojong untuk  mewujudkan  Desa  Layak  Anak. Salah  satu  upaya  peningkatan  partisipasi anak  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan menerapkan  pola  asuh  orang  tua  dan masyarakat yang membiasakan anak untuk turut serta dalam Musrenbangdes, mengajak  anak  untuk  membahas  hal  hal yang  berhubungan  dengan  hak-hak  anak, dan  juga  memberikan  edukasi  kepada orangtua tentang pola asuh partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku  Agustino,  Leo  2020.  Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Alamsyah,  K.  2016.  Kebijakan  Publik Konsep  dan  Aplikasi.  Kebijakan
Publik  Konsep  Dan  Aplikasi,  5–10. http://repository.unpas.ac.id/42249/3/ Buku  Kebijakan  Publik  REV  15 nov.pdf
Dunn,  William.  2020.  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan. Yogyakarta:  Gajah  Mada  Univercity Press. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Washington: Congresional Quarterly Press. Jones,  Charles O.  1996.  Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
Nugroho,  Riant:  2016.  Public  Policy:
Teori, Manajemen,
Dinamika,
Analisis,  Konvergensi  dan  Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo Jurnal
Erdianti & S. Al- Fatih. (2019).
Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Indonesia.  Justisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Muhammadiyah  Surabaya.  Volume  3, No.2  Oktober  2019  ISSN  Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 305-318
__________,  (2019),  Fostering  as  an Alternative  Sanction  for  Juvenile  in the  Perspective  of  Child  Protection  in Indonesia,  Journal  of  Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Vol 4 No 1. Hlm 119-128
Putri,  Andini.  &    Akmal.  2019.  “Sekolah
Ramah Anak: Tantangan dan
Implikasinya  Terhadap  Pemenuhan Hak  Anak”.    Journal  of  Civic
Education  volume  2  No.  3  eISSN: 2622-237X    page  228  –  235 https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190
Nurhayati,  et.al.  2016.  “Implementasi program Desa Layak Anak di Kabupaten  Banyumas”.  Prosiding Pengembangan  Sumberdaya  Pedesaan dan Kearifan  Lokal  Berkelanjutan VI.
Universitas Jenderal Soedirman.
Kamilia,  Indah  and  Tresiana,  Novita  and
Hutagalung,  Simon  (2020)  Evaluasi Desa  Layak  Anak  di  Kabupaten
Lampung  Selatan  (Studi  Pada  Desa Natar dan Desa Kali Sari). Administrativa: Jurnal Birokrasi,
Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik,  2 (2).  pp.  259-267.  ISSN  2714-7673
http://administrativa.fisip.unila.ac.id/i ndex.php/1/article/view/38
Dian,  Waa  Rahmah.  (2018)  Implementasi
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan  Kota  Layak  Anak (Studi di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu). ["eprint_fieldopt_thesis_type_undergr aduate"  not  defined]  thesis,  Ilmu Pemerintahan.
Saldi. Pradita & Listyaningsih. 2019. Penguatan Kelembagaan Kota  Layak Anak di Kota Serang. Jurnal Administrasi Publik Volume 10 nomor 2 tahun 2019. Halaman 175- 192. ISSN 2087-8923 | e-ISSN 2549- 9319
Peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011
Tentang  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.

## Berita online
https://bantenprov.go.id/pressrealease/prov insi-banten-menjadi-pelopor-provinsi- layak-anak-provila
https://www.bantennews.co.id/kabupaten- pandeglang-raih-penghargaan-kla- tingkat-madya/.