## Research Article
Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi
Umi Rozah 1* , Nashriana 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
* ochadear17@gmail.com

## ABSTRACT
The corruption to be committed to obtain profit such as money or properties, which is useful to improve the social welfare. Almost all corruptors needed measures to hide corruption proceeds by moving it by money laundering measures either domestically or at overseas, so that it can not be traced. it is very urgent  to  apply  Non-Conviction  Based  Forfeiture  of  Stolen  Assets  Recovery  (NCB).  NCB  is  a mechanism  to  deprive  the  corruption  proceeds  from  corruptors  without  criminal  justice  process.  The purpose  of  this  article  is  to  describe  criminal  law  policy  and  its  philosophy  in  application  of  NCB  in Indonesia.  This  article  based  on  research  study,  by  doctrinal  study  which  fully  uses  secondary  data such as literatures and the legislations.  The result of research  are : In the criminal law policy that is urgent  to  apply  NCB  in  recovery  stolen  assets  in  Indonesia,  especially  in  corruption.  Indonesia  had adopted NCB by formulating in the draft of The Law Of Stolen Assets Deprivation As The Proceed Of Criminal Act . In philosophy context, justification of NCB application refers to principle that crime doesn’t pay. This principle considered as an effective measures to prevent corruption by taking the profit from perpretators.  Conclusion  of  this  article  is  NCB  is  an  effective  non  penal  measure  to  deprive  stolen assets. In philosophy context NCB as an effective measure  to prevent corruption.
Keywords : Criminal Policy; Philosophy of Sentencing; Non-Conviction Based; Corruption.

## ABSTRAK
Tindak pidana korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri berupa uang atau harta, yang oleh negara bermanfaat  untuk  memperbaiki  kesejahteraan  rakyatnya.  Hampir  semua  koruptor  membutuhkan sarana  untuk  menyembunyikan  hasil  korupsinya  dengan  cara  mengalihkan  hasil  korupsinya  melalui pencucian uang, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga sulit untuk dilacak. Sangat urgen untuk  menerapkan  Non-Conviction  Based  Forfeiture  of  Stolen  Assets  Recovery  (NCB).  NCB  yang merupakan sebuah mekanisme untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dari para koruptor tanpa melalui  proses  peradilan  pidana.  Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  kebijakan  kriminal dan  filsafat  pemidanaan  dalam  aplikasi  NCB di  Indonesia.  Artikel  ini  berdasarkan  penelitian,  dengan studi  doktrinal  yang  sepenuhnya  menggunakan  data  sekunder  seperti  literature  dan  perundang- undangan. Hasil penelitian  Pertama, pada kebijakan  hukum  pidana adalah urgen untuk menerapkan NCB dalam memulihkan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi NCB dengan merumuskannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Hasil  Tindak  Pidana;  Kedua,  pada  konteks  filsafat  pembenaran  diterapkannya  NCB  mengacu  pada asas crime doesn’t pay (pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan). Asas ini dianggap sebagai sarana  efektif  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi,  dengan  mengambil  keuntungan  dari  para koruptor.  Kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  NCB  merupakan  sarana  non  penal  yang  efektif  untuk merampas  aset  yang  dicuri/dikorupsi,  dan  dalam  konteks  filsafat  NCB  sebagai  sarana  efektif  untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Filsafat Pemidanaan, Non-Conviction Based, Korupsi.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional adalah manifestasi dari  kebijakan  sosial  yang  diambil  oleh  negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya  dalam  segala  bidang  kehidupan, sebagaimana amanat Pembukaan UUD RI 1945, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.
Perwujudan  pembangunan  nasional  di  segala bidang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan  fisik  seperti  pembangunan infrastruktur  jalan,  pembangunan  tempat  ibadah, tempat  rekreasi,  oleh  raga  dan  lainnya, sedangkan  pembangunan  nonfisik  seperti pembangunan  mental,  spiritual,  hukum  dan lainnya.
Dalam  memenuhi  hak  warga  negara  atas kesejahteraan  hidup  melalui  pembangunan  fisik seringkali  diwarnai  dengan  perbuatan-perbuatan curang  yang  ditujukan  untuk  memperkaya  atau menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi,  yang  berakibat  terjadinya  kerugian keuangan  dan/atau  perekonomian  negara,  yang kita  kenal  dengan  tindak  pidana  korupsi,  baik yang  terjadi  di  kalangan  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  maupun  dunia  usaha. Adapun modus tindak pidana korupsi yang sangat popular  dan  berulang  di  Indonesia  menurut  data KPK  1  Mei  2022  adalah  penyuapan  802  kasus, korupsi  melalui  pengadaan  barang  dan  jasa  263 kasus,  perizinan  25  kasus  rata-rata  banyak dilakukan  oleh  swasta.  Sementara  data  ICW mencatat  modus  tindak  pidana  korupsi  paling
popular yang dilakukan  oleh pegawai negeri  dan penyelenggara  negara  adalah  penyalahgunaan anggaran  133  kasus,  proyek  fiktif  109  kasus, penggelapan 79 kasus, mark up 54 kasus, proyek fiktif  109  kasus,  laporan  fiktif  53  kasus, pemotongan anggaran 27 kasus,
penyalahgunaan wewenang 26 kasus (Kurniawan, & Pujiyono, 2018).
Berdasarkan  data  KPK  dan  ICW  tentang modus  tindak  pidana  korupsi  di  atas,  kita  dapat berkesimpulan begitu besarnya kerugian keuangan  atau  perekonomian  negara,  yang seharusnya aset tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tindak  pidana  korupsi  aset  hanya  dinikmati sebagian orang saja secara tidak sah.
Perbuatan-perbuatan  lanjutan  dari  tindak pidana  korupsi  untuk  mengelabuhi  atau mempersulit  penelusuran  hasil  keuntungan  atau kekayaan  yang  diperolehnya,  para  koruptor melakukan  penyembunyian  harta  kekayaannya dengan  berbagai  cara  atau  modus  yang  dikenal dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Kasus tindak  pidana  korupsi  BTS  8  Triliun  yang dilakukan  oleh  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  (Menkominfo)  Johny  G  Plate, merupakan  kasus  yang  sangat  besar,  sehingga diduga  diteruskan  dengan  tindak  pidana pencucian  uang  (Wawan  S,  2023).  Kasus  tindak pidana pencucian uang hasil dari gratifikasi yang cukup  menggemparkan  dilakukan  oleh  Rafael Alun Trisambodo (RAT), Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan, kasus ini menarik karena
terbongkarnya  berawal  dari  perbuatan  flexing oleh  anak  dan  istri  tersangka,  disertai penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak tersangka, di mana media sosial mendesak KPK untuk  menangkap  RAT  dan  akhirnya  ditetapkan sebagai  tersangka  atas  dugaan  menerima gratifikasi  dan  pencucian  uang  (Tim  detikNews, 2023).
Kerugian  keuangan  atau  aset  negara sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  dan tindak  pidana  pencucian  uang  sangat  besar, apalagi  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana pencucian  uang  begitu  menjadi-jadi  saat  ini. Prinsipnya  adalah  para  pelaku  kejahatan diharamkan untuk menikmati hasilnya atau prinsip “ zero  point  in  crime” harus  diterapkan  bagi  para koruptor  dan  pelaku  kejahatan  lainnya. Penyelamatan aset negara merupakan keharusan,  di  samping  dapat  digunakan  untuk memajukan  kesejahteraan  ekonomi,  pendidikan dan  kesehatan  rakyat,  juga  agar  para  koruptor tidak  dapat  menikmati  hasil  korupsinya  di  atas penderitaan  rakyat  sebagai  pemilik  harta kekayaan negara.
Hampir semua tindak pidana korupsi diikuti oleh  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai upaya menyembunyikan hasil korupsinya. Dalam skema  pencucian  uang  ditujukan  untuk menyembunyikan  hasil  kejahatan  sebagaimana dikemukakan oleh Baldwin ” A money laundering scheme is an action aimed at concealing ill gotten gains that are intended for use and making them appeat  to  originate  from  legitimate  source ”
(Baldwin,  2003).  Terdapat  3  (tiga)  cara  pelaku tindak  pidana  korupsi  dalam  melakukan pencucian  uang,  yaitu  :  pertama,  penempatan (placement);  kedua,  membuat  lapisan-lapisan (layering);  ketiga,  penggabungan  (integration), dijelaskan  bahwa in  the  placement  stage,  the perpetrator  introduces  illegal  funds  into  the financial system.This may be done by breaking up large amounts of cash into smaller amounts which may be deposited directly into a bank account, or by using cash to purchase monetary instruments (cashier’s  checks,  travelers  checks,  money orders,  prepaid  cards  and  so  on)  that  are collected and deposited into  accounts at another location . After  the  funds  have  entered  the financial  system,  the  perpetrator  enganges  in  a series of conversions or movements of the funds to distance them from their source, this is layering stage. In this stage the funds might be channeled through  the  purchase  and  sale  investment instruments,  or  be  transfered  through  series  of accounts at various bank across the globe (Singh,
& Best, 2019)
Peliknya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dan  penyelamatan  aset  negara  yang disembunyikan  para  koruptor  melalui  money laundering  dengan  tahapan-tahapan  yang  pelik dan melibatkan lembaga keuangan internasional, maka  masalah  korupsi  dan  pemulihan  aset negara  bukan  hanya  merupakan  masalah nasional  suatu  negara  seperti  Indonesia,  tetapi sudah  menjadi  perhatian  khusus  Internasional. Disertai penuh kesadaran bahwa “ the true cost of
corruption far exceeds the value of assets stolen by  the  leaders  of  countries.  It  leads  to  the degradation  and  distrust  of  public  institutions, especially  those  involved  in  public  financial management and financial sector governance; the weaking  if  not  destruction  of  private  investment climate,  and  the  corruption  of  social  service delivery  mechanisms,  such  as  those  for  basic health and education programs, with a particularly adverse  impact  on  the  poor” (Greenberg  dkk, 2009).
Dalam  rangka  penyelamatan  aset  negara, sejak tahun 2008 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diinisiasi oleh PPATK dan selesai disusun pada tahun 2012, sehingga pada saat peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia Presiden Joko Widodo mendesak  pembentuk  undang-undang  untuk segera  menyelesaikan  pembahasan  RUU Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  tersebut. Pentingnya  pembahasan  RUU  tersebut  karena begitu  banyaknya  asset  negara  yang  dialihkan melalui transaksi keuangan baik di dalam maupun di  luar  negeri,  sehingga  menjadi  sangat  sulit untuk  dirampas  atau  dikembalikan  kepada negara.
Pendekatan follow the money dalam rezim pencucian  uang  untuk  melacak  hasil  tindak pidana  korupsi  guna  memulihkan  asset  negara yang diambil oleh pelaku koruptor menjadi sangat penting,  daripada  penegakan  hukum  hanya difokuskan dengan pendekatan follow the suspect yaitu  hanya  dengan  memidana  para  koruptor,  di mana keluarga terpidana masih dapat menikmati
hasil tindak pidana sedangkan negara mengalami kerugian  baik  dalam  keuangan  maupun perekonomian  negara  yang  berakibat  pada menurunnya kualitas kesejahteraan warga negara (Greenberg dkk, 2009)
Praktik  yang  ada  selama  ini  dalam memulihkan  aset  negara,  perampasan  dilakukan melalui  pemeriksaan  peradilan,  sehingga perampasan  aset  merupakan  bagian  dari  pidana tambahan  yang  dikenakan  kepada  pelaku,  di mana  dalam  praktik  tidak  mudah  dilakukan, terutama  apabila  terpidana  sudah  mengalihkan hasil korupsinya ke luar negeri.
Hal  tersebut  sebagaimana  diungkapkan dalam  Laporan  UNODC  dan  The  World  Bank bahwa  “ Once  the  stolen  funds  have  been transferred  abroad,  recovery  is  extraordinarily difficult.  On  the  one  hand,  developing  countries face serious obstacles as a result of limited legal, investigative,  and  judicial  capacity  ;  inadequate financial  resources;  and  a  lack  of  political  will. This  weakens  countries  abilities  to  successfully conduct their own investigation and prosecutions, and  to  trace,  freeze,  forfeit  and  return  the proceeds of corruption. Furthermore, those same obstacles  reduce  their  capacity  to  submit adequate  international  request  could  enable  the foreign  jurisdictions  to  initiate  proceedings  to restrain the assets or enforced foreign freezing or forfeiture  order.  On  the  other  hand,  jurisdiction where stolen assets are hidden, often developed countries may not responsive to request for legal assistance. Many countries can freeze assets, but
not  return  them.  In  the  other  cases,  the evidentiary and procedural standards required by the  laws  of  the  foreign  jurisdiction  are  high  and therefore difficult or impossible for the requesting jurisdiction  to  meet.  Where  death,  the  fugitive status, or immunity of officials engaged in stealing assets  impedes  a  criminal  investigation  and prosecution, the assets recovery process is made even more difficult or impossible. Assets recovery can  only  work  in  the  presence  of  time  sensitive mutual  collaboration  between  developed  and developing  countries  between  victim  (requesting jurisdiction)  and  foreign  areas  where  stolen assets  are  located  (requested  jurisdiction) (Greenberg,dkk, 2009).
Begitu sulitnya pengembalian asset negara yang  dicuri  oleh  para  koruptor  manakala  telah dialihkan  ke  luar  negeri.  Banyak  rintangan  yang dihadapi dalam memulihkan aset negara, apalagi bagi  negara  berkembang,  kesulitan  ditemui sebagai  akibat  dari  :  tidak  memadainya  aturan hukum  substantif,  kelemahan  penegakan  hukum seperti  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di peradilan,  tidak  memadainya  keuangan  yang diperlukan  dalam  proses  pemulihan  aset,  serta tidak  adanya  kehendak  politik  ( political  will ) negara  (Mahmud,  2018).  Di  lain  pihak  negara berkembang  seringkali  tidak  responsif  untuk meminta  bantuan  negara  lain  di  mana  aset ditempatkan, bahkan banyak negara hanya dapat membekukan aset tetapi tidak dapat mengembalikan  aset  tersebut  ke  negaranya. Kesulitan lain dalam pemulihan aset negara juga
ditemui ketika pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal (death ),  berstatus  buron  ( fugitive status ), mempunyai kekebalan ( immunity ) karena ada  hubungan  dengan  pejabat  penegak  hukum dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan, semua  keadaan  ini  membuat  pemulihan  aset negara  sangat  sulit  atau  bahkan  tidak  mungkin dilakukan.  Mengingat  sangat  sulitnya  pemulihan aset  negara  yang  dicuri  oleh  para  koruptor  dan dipindahkan  ke  negara  lain  atau  pun disembunyikan  di  wilayah  negaranya,  maka UNCAC  menyatakan  bahwa  pengembalian  aset diidentifikasikan  sebagai  sebuah  asas  yang mendasar,  dengan  sebuah  kerangka  kerja  baru, UNCAC  menciptakan  konsep  dan  mekanisme untuk  mempermudah  penelusuran  ( tracing ), pembekuan  (f reezin g),  penyitaan (seizing ), perampasan  ( forfeiture )  dan  pengembalian  aset ( return  of  assets )  yang  dicuri  melalui  praktik- praktik  korupsi  dan  penyembunyian  di  yurisdiksi negara lain.
Penjelasan  dalam  Laporan  UNODC tersebut  memberikan  tanda  (signal)  urgensi diterapkannya Non-Conviction  Based  Forteiture for  Stolen  Assets atas  aset  negara  yang  dicuri melalui  tindak  pidana  korupsi  di  negara-negara anggota PBB. NCB sangat diperlukan dan urgen diterapkan  di  Indonesia  sebagai  negara  anggota PBB  untuk  merampas  aset  hasil  korupsi  yang begitu  banyaknya  yang  dibawa  kabur  ke  luar negeri oleh para koruptor, dan tertahan di negara di mana aset tersebut disimpan. Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di
Indonesia  sangat  tidak  memadahi  untuk  menjadi dasar  perampasan  aset  negara  yang  dikorupsi dialihkan  ke  negara  lain  dan  pelakunya  buron, atau  meninggal  atau  mempunyai  kekebalan hukum.  Hal  ini  karena  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan  uang  pengganti  sebagai  pidana tambahan,  di  mana  uang  pengganti  ini  sebagai wujud  perampasan  aset  negara  yang  dikorupsi hanya  dapat  dijatuhkan  sebagai  pidana,  yang berarti  harus  melalui  proses  peradilan  pidana terlebih dahulu. NCB adalah sarana efektif dalam perampasan  aset  negara  yang  dikorupsi  karena tidak  memerlukan  proses  peradilan  pidana terlebih dahulu.
Indonesia saat ini belum memiliki peraturan tentang  perampasan  aset  hasil  kejahatan termasuk  hasil  tindak  pidana  korupsi,  baik  di dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  maupun di  dalam  Undang-Undang  lainnya.  Di  dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut hanya  merumuskan  pidana  denda  dan  pidana uang  pengganti  sebagai  pidana  tambahan  di dalam Pasal 18 huruf b yang menyatakan ” selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  sebagai  pidana tambahan  adalah  pembayaran  uang  pengganti yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  dengan harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana
korupsi”. Kelemahan yuridis dari Pasal 18 huruf b adalah : 1. Uang pengganti hanya sebagai pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, sehingga hakim diberikan  kewenangan  penuh  untuk  tidak menjatuhkannya  karena  bukan  sebagai  pidana pokok yang sifatnya imperatif. 2. Uang pengganti dijadikan sebagai jenis pidana, sehingga jika ada aset  negara  yang  dikorupsi  perampasannya harus  melalui  proses  peradilan  pidana  yang memerlukan  waktu  yang  lama,  di  mana  dapat digunakan  pelaku  untuk  menyembunyikannya  di dalam  atau  pun  di  luar  negeri,  pun  sebagai pidana tambahan hakim dapat tidak menjatuhkannya.  Pasal  18  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  ini  dapat  menghambat perampasan  aset  negara  yang  dikorupsi  oleh para koruptor.
Hal  inilah  yang  menjadi  urgen  bahwa diperlukan instrumen nasional tentang perampasan  aset  negara  yang  dicuri  ( stolen assets )  tanpa  melalui  peradilan  pidana  sebagai kebijakan  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada pengembalian aset negara yang digunakan untuk menyejahterakan  masyarakat  melalui  perbaikan kesehatan,  pendidikan,  taraf  hidup  masyarakat, dan sebagainya.
Adanya  kesenjangan  tentang  kebijakan hukum  pidana  melalui  aturan  perampasan  aset hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  efektif dalam undang-undang tindak pidana korupsi baik dari  konteks  kebijakan  hukum  pidana  untuk mengembalikan  aset hasil tindak pidana korupsi,
maupun dari perspektif filsafat pemidanaan dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan analisis kebijakan hukum pidana dan analisis filsafat pemidanaan terhadap aplikasi NCB  dalam  pemulihan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan kesenjangan  antara  kebijakan  hukum  pidana dalam  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi  dalam  undang-undang  tindak  pidana korupsi,  maka  terdapat  permasalahan  sebagai berikut  :  Pertama,  bagaimanakah  kebijakan hukum  pidana  dalam  aplikasi Non-Conviction Based  Forfeiture Dalam  Pemulihan  Aset  Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ? dan Kedua, bagaimanakah  perspektif  filsafat  pemidanaan terhadap aplikasi Non-Conviction Based Forfeiture Dalam  Pemulihan  Aset  Hasil  Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?.
Penelitian  ini  dibandingkan  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan dengan Non-Conviction  Based  Forfeiture  For Stolen  Assets dalam  perampasan  aset  negara hasil  tindak  pidana  korupsi,  dapat  ditemukan  di antaranya  pada  penelitian  berjudul Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture Sebagai Formulasi  Baru  Upaya Stolen  Asset  Recovery Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,  ditulis  oleh Xavier  Nugroho  dan  Ave  Maria,  menjelaskan tentang  formulasi  NCB  dalam  RUU  Perampasan Hasil  Tindak  Pidana  sebagai  hal  baru  dalam upaya mengembalikan hasil tindak pidana korupsi dan kelemahan formulasi NCB tersebut sehingga
lebih  efektif  digunakan  mekanisme  gugatan perdata (Nugroho,  & Maria,  2019).  Penelitian lainnya adalah Penerapan Non-Conviction Based (NCB)  Asset  Forfeiture Terhadap  Aset  Yang Diperoleh  Dari  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Sistem  Perampasan  Aset  Di  Indonesia,  ditulis oleh  Asnawi  dan  Marcus  Priyo  Gunarto. Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  penerapan NCB terhadap hasil tindak pidana korupsi  dalam ketentuan hukum positif sistem perampasan aset di Indonesia, hubungan NCB dengan pembuktian terbalik  dan  asas  praduga  tidak  bersalah. Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  ketentuan hukum  positif  dalam  perampasan  aset  saat  ini adalah melalui hukum perdata, karena belum ada dasar  aturan  untuk  merampas  aset  koruptor melalui hukum pidana. Perampasan aset dengan instrumen  hukum  perdata  harus  didasari  pada hasil  peradilan  pidana  sehingga  NCB  sangat diperlukan.  Dalam  hubungannya  dengan pembuktian  terbalik  dijelaskan  bahwa  NCB menggunakan  standar  pembuktian  yang  lebih rendah daripada pembuktian dalam tindak pidana korupsi  yang  sifatnya  beban  pembuktian  terbalik berimbang (Asnawi, & Gunarto, 2020). Penelitian tentang  NCB  lainnya  adalah  Mekanisme Perampasan  Aset  Dengan  Menggunakan  NCB Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Negara Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi,  ditulis  oleh Sudarto, Purwadi, & Hartiwiningsih. Penelitian ini menitikberatkan  pada  mekanisme  bekerjanya NCB sebagai alternatif dalam upaya
mengembalikan  aset  tindak  pidana  korupsi (Sudarto, Purwadi, & Hartiwiningsih, 2017).
Penelitian  sebelumnya  terkait Non- conviction  based  forfeiture dalam  tindak  pidana korupsi yang diterbitkan dalam jurnal internasional  adalah Non-Conviction  Based (NCB)  Asset  Forfeiture  for  Recovering  the Corruption  Proceeds  in  Indonesia ,  yang  ditulis oleh Dwija Priyatno. Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana upaya memulihkan  aset  negara  dalam  tindak  pidana korupsi  yang  bersifat  transnasional,  dan bagaimana  peranan  lembaga  dan  penegak hukum dalam upaya merampas aset negara yang dikorupsi.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa NCB  adalah  sarana  penting  dalam  memulihkan aset  negara  dan  untuk  memberantas  tindak pidana  korupsi  khususnya  dalam  kasus  di  mana hasil  korupsi  dialihkan  keluar  negeri.  Diperlukan perjanjian  internasional  antara  negara  tempat dilakukannya  tindak  pidana  korupsi  dengan negara  di  mana  hasil  tindak  pidana  korupsi ditempatkan.  Diperlukan  harmonisasi  antara undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dengan  aturan  NCB  (Priyatno,  2018). Penelitian  lain  tentang  NCB  diterbitkan  sebagai proceedings  dalam  ICLHR  2021  adalah The Legal  Development  Through  the  Implementation of  Non-Conviction  Based  Concept  in  Money Laundering  Asset  Recovery  Practices  in Indonesia . Penelitian ini menitikberatkan sebagai permasalahan  yaitu  urgensi  penerapan  NCB dalam  praktik  pemulihan  aset  dalam  tindak
pidana  pencucian  uang,  dan  perlindungan  HAM atas penerapan NCB dalam konteks pembaharuan  hukum  pidana.  Hasil  penelitian berkesimpulan: pertama, NCB adalah sebuah ide dalam  pembaharuan  hukum  pidana  dalam penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang. Kedua,  dalam  kaitan  dengan  HAM  pelaku,  NCB tidak  melanggar  HAM  pelaku  dan  asas presumption  of  innocence ,  karena  mekanisme NCB di luar peradilan pidana, yang berfokus pada penentuan  kepemilikan  aset  adalah  legal  dan bagaimana  cara  pelaku  memperoleh  aset tersebut,  pelaku  sebagai  pemilik  aset  diberikan kesempatan  untuk  membuktikan  bahwa  aset  itu miliknya (Fauziah, & Hamdani, 2021)
Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan  pembahasan, yaitu Kebijakan Hukum  Pidana  Dalam  Aplikasi Non-Conviction Based  Forfeiture Dalam  Pemulihan  Aset  Hasil Tindak  Pidana  Korupsi  (Analisis  Kebijakan Hukum Pidana Dan Filsafat Pemidanaan).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan doktrinal  atau  normatif,  di  mana  sepenuhnya memanfaatkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan  melalui  studi  pustaka  terhadap berbagai  bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum primer  berupa  undang-undang,  bahan  hukum sekunder  berupa  literatur  dan  buku-buku  serta jurnal  ilmiah.  Semua  bahan  hukum  tersebut dianalisa dengan metode kualitatif yang berfokus
pada  penjelasan  berupa  kata-kata  atas  berbagai doktrin, teori, dan asas hukum konseptual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Aplikasi
Non-Conviction  Based  Forfeiture Dalam Pemulihan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia
Tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak pidana yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi dengan  cara-cara  yang  berakibat  pada  kerugian keuangan  atau  perekonomian  negara,  sehingga pelakunya  memperoleh  keuntungan  berupa  aset negara  yang  dicurinya.  Aset  yang  dicuri  melalui korupsi  sangat  sulit  untuk  dirampas  atau dikembalikan  kepada  negara,  terkadang  juga tidak  mungkin  dilakukan  perampasan  atau  pun ditelusuri  seketika  aset  tersebut  diambil  oleh koruptor. When  stolen  are  moved  through  the international  financial  system,  they  move  almost instantly  from  jurisdiction  to  jurisdiction,  their provenance fading in maze of electronic transfers, which shift it, hide it, break it up into manageable wads  which  are  withdrawn  and  redeposited elsewhere  obliterating  the  trail (Davies,1995) .
Ketika aset dipindahkan melalui sistem keuangan internasional  mereka  memindahkannya  secara instan  dari  satu  yurisdiksi  ke  yurisdiksi  lain,  di mana  asal  muasal  aset  akan  menjadi  samar dalam  labirin  transfer elektronik,  yang menggesernya,menyembunyikannya,memecahny a  ke  dalam  gumpalan-gumpalan  (bagian-bagian)
yang  dapat  diatur,  ditarik  kembali,  didepositokan kembali di tempat lain untuk menghilangkan jejak.
Upaya  penyembunyian  atau  pengalihan aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  di  atas  lebih dikenal  dengan  nama  money  laudering. Pencucian  uang  atau money  laundering  is  the process  of  converting  or  transferring  an  illicit asset  to  conceal  that  illegal  sources  or  aid  the criminal  involved  in  committing  the  crime.  It typically occurs after other illicit activities such as drug  trafficking,  robberies,  smuggling,  tax evasion,  terrorism,  bootlegging,  art  theft,  vihacle theft, and fraud. Efforts are made to disguise the nature and origin of illicit income and to integrate it  into  the  financial  system  without  drawing attention from tax authorities and law enforcement (Wibowo, 2022).
Tindak  pidana  pencucian  uang  adalah tindak  pidana  lanjutan  ( the  follow  up  crime )  dari kejahatan  sebelumnya,  berupa  penyembunyian atau  pengalihan  hasil  tindak  pidana  yang dilakukan sebelumnya. Adapun tujuannya adalah untuk  mengaburkan  atau  menghilangkan  jejak hasil  kejahatan  sebelumnya  atau  kejahatan  asal ( predicate  crime )  (Jahja,  2012).  Dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Pasal 2 Ayat 1, ditentukan tindak pidana asal yang menjadi sumber hasil kejahatan yang  disembunyikan  atau  dialihkan,  meliputi  : korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika, penyelundupan  tenaga  kerja,  penyelundupan migran,  tindak  pidana  perbankan,  tindak  pidana
pasar  modal,  tindak  pidana  perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, terorisme,  penculikan,  pencurian,  penggelapan, penipuan,  pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi, perpajakan, kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan serta tindak  pidana  lain  yang  diancam  dengan  pidana penjara 4 tahun atau lebih.
Tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai White  Collar  Crimes (WCC)  mempunyai karakteristik, pertama, penyembunyian harta yang diperoleh secara illegal berupa, uang, harta, atau pun  pelayanan.  Kedua,  kejahatan  ini  melibatkan penyalahgunaan kedudukan ( abused of position), kepercayaan  ( trust), dan  kekuasaan (power ) (Wibowo, 2022). Selain itu karakteristik dari tindak pidana  pencucian  uang  adalah  modus  dan tujuannya yang ditujukan untuk menyembunyikan atau  mengaburkan  uang  atau  harta  hasil  tindak pidana sebelumnya, sehingga tidak bisa terlacak untuk  mendapatkan  performa  baru  atau  bentuk sebagai  uang  bersih  ( the  clean  money). Secara umum dikenal modus pencucian uang terdiri atas placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integrating (penggabungan  kembali)  (Putri dkk, 2022).
Perkembangannya  modus  yang  dilakukan dalam  pencucian  uang  semakin  canggih sebagaimana diungkap bahwa money laundering is  the  process  of  converting  or  transferring  an illicit  asset  to  conceal  that  illegal  sources  or  aid the  criminal  involved  in  committing  the  crime.  It typically occurs after other illicit activities such as
drug  trafficking,  robberies,  smuggling,  tax evasion,  terrorism,  bootlegging,  art  theft,  vihacle theft, and fraud. Efforts are made to disguise the nature and origin of illicit income and to integrate it  into  the  financial  system  without  drawing attention  from  tax  authorities  and  law enforcem ent.  Selanjutnya  diungkap  teknik  umum yang  diidentifikasi  dilakukan  dalam  pencucian uang  seperti : transfer  dana  elektronik (the electronic  transfer  of  funds), menggunakan koresponden perbankan (correspondent banking), struktur  keuangan (structuring ), perjudian  kasino (casino ), real  estate , kartu  prabayar (prepaid cards), perbankan  online ( online  banking), perusahaan  anak ( shell  companies),  dan kepercayaan (trusts), penggunaan  teknik-teknik pencucian uang lain sangat bervariasi tergantung pada  perubahan  teknologi  dan  peraturan pemerintah  ( government  regulation )  (Tiwari  dkk, 2023).
Pencucian  uang  hasil  kejahatan,  sektor perbankan diidentifikasi sebagai sarana utama, di mana  perbankan  mempunyai  akses  baik  kepada mekanisme  perbankan  maupun  otoritas  legal untuk  membuat  keputusan.  Para  pencuci  uang lebih  mudah  mengakses  institusi  perbankan  dan mekanismenya, di mana perbankan menyediakan semua  mekanisme  transfer  dana  baik  dalam negeri  maupun internasional.  Kebijakan  hukum pidana  atas  pencucian  uang  dan  hukum perlindungan  data  semakin  ketat  memaksa institusi  keuangan  untuk  menerapkan  proses yang  panjang  dan  proses  yang  mahal  dalam
mematuhi  peraturan.  Prinsip Know  Your Customer seringkali  dilanggar  (Thommandru,  & Chakka, 2023) .
Melalui  berbagai  modus  penyembunyian aset  hasil  kejahatan  terutama  tindak  pidana korupsi  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negeri melalui  jasa-jasa  keuangan  di  dalam  negeri, maupun  dengan  memindahkannya  aset  ke  luar negeri  membuat  pengembalian  aset  negara makin  sulit,  apalagi  jika  diperlukan  proses peradilan  pidana  terlebih  dahulu,  secara tradisional  di  mana  pengembalian  aset  negara yang dicuri merupakan bagian dari sanksi pidana, maka akan sangat sulit menjangkaunya.
Kebijakan  hukum  pidana  ( criminal  policy ) dikatakan  oleh  Marc  Ancel  sebagai the  rational organization  of  the  control  of  crime  by  society (Ancel,  1965). Sebagai  upaya  rasional masyarakat  untuk  mengendalikan  kejahatan maka pendekatan kebijakan hukum pidana  pada dasarnya  merupakan  bagian  integral  upaya perlindungan  masyarakat  terhadap  kejahatan yang  ditempuh  melalui  kebijakan  perlindungan masyarakat  ( social  defence ),  sekaligus  bagian dari kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang ditempuh dalam kebijakan sosial ( social policy ) (Arief, 2014).
Pengefektifan  kebijakan  hukum  pidana atau  kebijakan  kriminal  diperlukan  pendekatan integral, yaitu :
a. Adanya  keterpaduan  antara  politik  kriminal dengan politik sosial;
b. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan  kejahatan  dengan  penal dan upaya non penal (Arief, 2014).
Pentingnya  integralitas  antara  politik kriminal  dengan  politik  sosial  dikemukakan  oleh W. Clifford bahwa ”....on the one hand there is the need  for  a  wider  view  of  criminal  policy  as  an integral  part  of  general  political  and  social  policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and by  product development. From this  wider  viewpoin  criminal  policy  cannot  be something  apart  from  the  more  general  social situation  but  must  be  developed  from  it  and through it ” (Clifford, 1973).
Pendekatan  integral  antara  politik  kriminal dengan  politik  sosial  sangat  diperlukan  karena politik  kriminal  yang  ditempuh  dengan pendekatan  penal  dan non  penal merupakan bagian  dari  upaya  untuk  mencapai  tujuan  utama yaitu  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  politik kriminal  tidak  dapat  dijauhkan  dari  situasi  sosial dan harus dikembangkan dari situasi sosial yang melatar  belakanginya  untuk  menyejahterakan masyarakat.
Sementara  itu  integralitas  antara  upaya penal  dan  upaya non  penal juga  merupakan pendekatan  penting  dalam  mengendalikan kejahatan.  Upaya  penal  melalui penal  policy ,  di mana penal  policy adalah  ilmu  sekaligus  seni yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberikan  pedoman  tidak  hanya  kepada
pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang dan  juga  kepada  para  penyelenggara  atau pelaksana putusan pengadilan (Arief, 2014).
Pendekatan non  penal tidak  kalah pentingnya  dalam  mengendalikan  kejahatan, bahkan  merupakan  upaya  yang  paling  strategis dalam mengendalikan kejahatan karena ditempuh dengan  sarana  preventif.  Pendekatan non  penal harus  diintegralkan  dengan  pendekatan  penal yang  bersifat  represif  dalam  menggunakan hukum  pidana,  sebagaimana  dikatakan  oleh Sudarto bahwa upaya penanggulangan kejahatan ditempuh  lewat  jalur  penal  yang  lebih menitikberatkan  pada  sifat  represif  dan  jalur  non penal  yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat preventif  sebelum  kejahatan  terjadi.  Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  untuk terjadinya  kejahatan  maka  sasaran  utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro  dan  global,  maka  upaya  non  penal menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari keseluruhan  upaya  politik  kriminal  (Sudarto, 1981).
Berbicara  tentang  kebijakan  adalah berbicara tentang bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan  pilihan-pilihan  rasional  untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam masyarakat,  sehingga  kebijakan  hukum  pidana adalah  upaya-upaya  rasional  dari  suatu
masyarakat dalam mengkontrol atau mengendalikan  kejahatan  dengan  menggunakan sarana  pidana.  Kebijakan  hukum  pidana  bersifat holistic,  mulai  dari  tataran  legislatif  dalam pembuatan  aturan  pidana,  tataran  legislative dalam  menerapkan  aturan  pidana  dan  tataran eksekutif dalam mengeksekusi atau melaksanakan  aturan  pidana  yang  diterapkan oleh yudikatif, dalam pengendalian tindak pidana korupsi.
Kebijakan hukum pidana dalam menerapkan instrument Non-Conviction Forfeiture for  Stolen  Assets (NCB)  merupakan  kebijakan strategis  dalam  hukum  pidana  yang  merupakan upaya rasional untuk mengontrol dan memberantas  tindak  pidana  korupsi,  sekaligus merampas  aset  negara  yang  telah  diambil  atau dicuri  atau  disembunyikan  pelaku  tindak  pidana korupsi  baik  disembunyikan  di  dalam  negeri maupun di luar negeri. Mekanisme NCB ditempuh karena  sangat  sulitnya  perampasan  aset  negara yang  telah  dialihkan  ke  lembaga-lembaga keuangan maupun ke tempat-tempat penyembunyian  aset  lain  baik  di  dalam  negeri maupun di luar negeri (Priyatno, 2018) . Berdasarkan catatan Indonesian Corruption  Watch (ICW)  pada  Februari  2019, terdapat  53  tersangka  korupsi  Indonesia  yang kabur  ke  luar  negeri,  kebanyakan  dari  mereka kabur  ke  Singapore,  beberapa  lagi  ke  Amerika, China,  Belanda,  Australia,  dan  Hongkong  ,  10 orang  kabur  tidak  diketahui  ke  negara  mana. Swiss  adalah  salah  satu  negara  yang  paling
aman bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset  curiannya.  Perkiraan  Menteri  Keuangan terdapat  lebih  dari  84  orang  Indonesia  yang mempunyai akun di bank-bank Swiss. Begitu pula dengan  negara  Singapore  menjadi  negara  yang aman bagi koruptor untuk menyembunyikan hasil korupsinya,  bahkan  pada  tahun  2017  publik dikejutkan  dengan  adanya  informasi  adanya transfer  uang  dari  Guernsey  (UK)  ke  Singapore milik WNI dengan total transaksi Rp. 18.9 Triliun, yang diduga sebagai dana illegal (Wibowo, 2022)
NCB diterapkan sejalan  dengan maraknya money  laundering  sebagai  tindak  lanjutan  dari maraknya  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai kerugian  negara  sangat  besar.  Penerapan  NCB dalam  kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia, sejalan  dengan  penerapan  paradigma follow  the money sebagaimana  diterapkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan upaya efektif  untuk  memutus  mata  rantai  tindak  pidana korupsi, sekaligus upaya pemulihan aset negara, dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sebagaimana diidentifikasi dalam Pasal 2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Di  mana  sifat  tindak  pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 tersebut itu  sendiri  mempunyai  karakteristik  berkaitan dengan keuntungan (profit/benefit) yang diperoleh pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sekaligus merugikan  keuangan  dan  atau  perekonomian negara.  Dengan  latar  belakang  tidak  efektifnya paradigma follow  the  suspect yang  hanya
bertujuan  memidana  pelaku,  di  mana  harta  hasil kejahatan  masih  bisa  dinikmati  pelaku  dan keluarganya,  dengan  uang  hasil  tindak  pidana korupsi oleh pelaku masih dapat digunakan untuk membangun bisnis haramnya.
NCB dibuat sebagai upaya dari Badan PBB UNODC  ( UN  Office  of  Drug  and  Crime )  untuk membantu negara-negara dalam mengembalikan aset  negara  yang  dicuri  oleh  para  koruptor, merupakan  bagian  dari  Tema  Besar  The  Stolen Asset Recovery (STAR). NCB merupakan sarana dalam  merampas  aset  hasil  maupun  sarana tindak  pidana  korupsi,  khususnya  untuk  kasus- kasus  di  mana  hasil  tindak  pidana  korupsi dipindahkan  ke  luar  negeri.  Prosedur  NCB memberikan  sarana  penyitaan  dan  perampasan aset  hasil  korupsi  tanpa  memerlukan  adanya proses  peradilan  pidana,  di  mana  NCB  menjadi esensial  dalam  tindak  pidana  korupsi  ketika pelakunya  meninggal  dunia , pelaku da n  aset kabur  ke  luar  negeri  atau  di  luar  yurisdiksi peradilan,  atau  ada  kekebalan  hukum  pada pelaku sehingga tidak dapat dituntut sebagaimana  ditegaskan  di  dalam  Article  54  (1) (c)  UNCAC  yang  mendesak  negara-negara anggota  untuk  memberikan  ijin  diberlakukannya NCB pada aset hasil korupsi di mana  pelakunya tidak dapat dituntut (Greenberg,dkk,2009)
NCB  merupakan  sarana  untuk  merampas hasil  dan  alat  yang  digunakan  dalam  tindak pidana  korupsi,  dengan  mekanisme  legal  yang disediakan  untuk  menahan  ( restraint ),  menyita ( seizure )  dan  merampas  ( forfeiture )  aset  negara
yang  dicuri  tanpa  pemidanaan  terhadap pelakunya,  dalam  hal  pelaku  meninggal  dunia, pelaku  kabur  ke  luar  yurisdiksi,  pelaku  kebal hukum  dari  penyidikan  atau  penuntutan,  atau sangat kuat posisinya jabatannya untuk dilakukan penuntutan,  UNCAC  mendesak  negara-negara anggota  untuk  memberlakukan  NCB  ketika pelaku  tidak  bisa  dituntut.  UNCAC  memberikan kebebasan  kepada  negara  anggota  dalam mengimplementasikan NCB apakah diformulasikan  ke  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  atau  dimasukan  ke  dalam Undang-Undang Pencucian Uang.
Kebijakan  hukum  pidana  yang  strategis, perampasan  aset  negara  yang  dicuri  melalui tindak  pidana  korupsi  melalui  mekanisma  NCB, bukan  sebagai  sanksi  pidana  yang  diputuskan oleh  pengadilan  yang  mengikuti  pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  NCB bukan  pula  pengganti  proses  penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. NCB lebih pada  mekanisme  perampasan  aset  hasil  dan sarana  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak pidana  korupsi  di  mana  tidak  berkaitan  (di  luar) pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.
Penerapan  NCB  sebagai  kebijakan strategis  dalam  mengendalikan  tindak  pidana korupsi,  karena  adanya  kesulitan  yang  sangat besar  terkait  dengan  adanya  rintangan-rintangan dalam  pemulihan  atau  perampasan  aset  negara yang  dikorupsi,  seperti  sarana  yang  kurang memadai, tidak adanya kerja sama antar negara, kedudukan  pelaku  yang  sangat  kuat  dan  kebal
terhadap  penuntutan  khususnya  dalam  kasus tindak  pidana  korupsi  politik,  pelaku  buron  dan membawa  kabur  harta  hasil  korupsi,  pelaku meninggal  dunia  sehingga  proses  peradilan pidana harus dihentikan (Rahman, 2021).
Indonesia  memasukkan  NCB  dalam undang-undang  khusus  yang  dalam  proses Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset Terkait  Dengan  Tindak  Pidana,  di  mana  dalam Pasal  1  dinyatakan  bahwa  perampasan  aset tindak  pidana  atau  perampasan  aset  adalah upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan  aset  tindak  pidana  berdasarkan putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  tanpa  didasarkan  pada penghukuman  pelakunya.  Pasal  2  mempertegas bahwa  perampasan  aset  berdasarkan  undang- undang ini  tidak  didasarkan  pada  penjatuhan pidana  pelaku  tindak  pidana.  Isi  Pasal  1  RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana yang  membutuhkan  adanya  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  tetap,tanpa  didasarkan pada  penghukuman  pelakunya,  di  sini perampasan  aset  bukanlah  sebagai  pidana. Namun  demikian  keharusan  untuk  adanya putusan  pengadilan  berkekuatan  tetap  sebagai dasar  perampasan  aset,menjadi  kontra  produktif karena justru akan menjadi hambatan bekerjanya aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan perampasan  aset  ketika  belum  ada  putusan pengadilan.
Pada  NCB,  perampasan  aset  dalam beberapa  konteks  dilakukan  khususnya  ketika perampasan  aset  dalam  pemidanaan  tidak dimungkinkan  atau  tidak  tersedia,  yaitu  dalam konteks sebagai berikut :
1. Pelaku seorang buronan, di mana pemidanaan pelaku tidak dimungkinkan;
2. Pelaku  meninggal  dunia  atau  meninggal sebelum dilakukan pemidanaan, menyebabkan  pemeriksaan  di  pengadilan dihentikan;
3. Pelaku kebal terhadap tuntutan pidana;
4. Pelaku  sangat  kuat  kedudukannya  sehingga tidak  mungkin  dilakukan  penyidikan  dan penuntutan.
5. Pelaku  tidak  diketahui  posisinya  tetapi  aset ditemukan  (misal  :  aset  ditemukan  di  tangan seorang  kurir  yang  tidak  terlibat  dalam  tindak pidana).  Jika  aset  berasal  dari  kejahatan  dan pelaku sebagai pemilik aset tidak menghendaki  untuk  mempertahankan  proses pemulihan  secara  perdata  karena  takut  akan mengarah  pada  penuntutan  pidana,  maka ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelaku akan sangat sulit.
6. Aset  atau  harta  yang  bersangkutan  dipegang oleh  pihak  ketiga,  yang  belum  dikenakan dakwaan  atas  suatu  tindak  pidana,  atau dengan  sengaja  buta  tentang  fakta  bahwa harta  tercemar  kejahatan,  sementara  itu perampasan  terhadap  harta  tersebut  tidak mungkin tercapai karena dipegang oleh pihak ketiga yang bonafid.
7. Tidak  adanya  cukup  bukti  untuk  melanjutkan penuntutan pidana (Rahman, 2021).
Perampasan aset berdasarkan mekanisme NCB  bukan  merupakan  bagian  dari  pemidanaan pelaku dan bukan sanksi pidana, NCB bukan pula sebagai  pengganti  penuntutan  pidana,  sehingga sangat  dimungkinkan  karena  perampasan  hanya terhadap  harta  atau  aset,  bukan  terhadap  orang sehingga  pemidanaan  terhadap  pelaku  tidak disyaratkan.  NCB  juga  dapat  digunakan  dalam situasi di mana :
1. Pelaku telah dibebaskan ( has been acquitted ) atas tindak pidana karena kurangnya alat bukti atau  gagal  dalam  pembuktian.  Penerapan NCB dalam yurisdiksi ini ditetapkan dalam hal standar  pembuktian  lebih  rendah  daripada standar  pemidanaan  pelaku.  Sementara mungkin  tidak  ada  cukup  bukti  untuk memidana  pelaku  di  luar  keraguan  yang masuk  akal,  tetapi  masih  ada  cukup  bukti untuk menunjukkan bahwa aset diperoleh dari kejahatan atau aktivitas illegal.
2. Perampasan aset tidak terbantahkan ( uncontested ).  Dalam  yurisdiksi  ini  NCB diarahkan  melalui  proses  perdata,  standar pemeriksaan  i n  absentia ( default  proceedings procedures )  digunakan  untuk  merampas  aset sehingga menghemat waktu dan biaya (Lukito, 2020).
Kebijakan  hukum  pidana  yang  strategis, perampasan  aset  koruptor  berdasarkan  NCB bersifat  preventif  terhadap  harta  atau  aset sebagaimana  ditentukan  di  atas,  di  mana  tujuan
kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan korupsi jangka pendek adalah pencegahan tindak pidana korupsi, dengan dirampasnya hasil tindak pidana  korupsi  dapat  tanpa  dikaitkan  dengan pemidanaan pelaku dapat mencegah orang yang berpotensi  melakukan  tindak  pidana  korupsi untuk  berpikir  ulang.  Sementara  dalam  jangka menengah tujuan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  adalah melindungi  masyarakat  dari  kerugian  keuangan atau  perekonomian  sebagai  akibat  dari  tindak pidana  korupsi,  maka  dengan  dilakukannya perampasan  aset  yang  dikorupsi  akan  dapat mengembalikan  aset  tersebut  untuk  kepentingan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai akibat tindak pidana korupsi, seperti  aset  dapat  digunakan  untuk  memajukan pendidikan,  kesehatan,  dan  taraf  hidup masyarakat  serta  kesejahteraan  masyarakat sebagaimana  tujuan  akhir  dari  kebijakan  hukum pidana.

## 2.  Analisis  NCB  Dalam  Perspektif  Filsafat Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
Perspektif  filsafat  pemidanaan  berkisar pada justifikasi dijatuhkannya pidana, bagaimana pidana  dijatuhkan,  mengapa  pidana  harus dijatuhkan  dan  apa  tujuan  dijatuhkannya  pidana. Philosophy  of  punishment  usually  justified  to impose  punishment  on  the  principles  of retribution, incapacitation, detterence, rehabilitation,  and/or  restoration (Miethe,  &  Lu, 2012).  Kebutuhan  sanksi  pidana  dalam menyelesaikan  konflik  di  masyarakat  bertujuan
memulihkan ketertiban yang terganggu, menciptakan ketertiban sosial  dan kesejahteraan masyarakat  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang mengancam  dan  mencederai  kepentingan- kepentingan  dan  benda-benda  hukum  yang dimilikinya.  Casia  Spohn  mengutip  Nigel  Walker memperjelas  bahwa  pidana  selalu  melekat  pada masyarakat, “Punishment  is  an  institution  in almost  every  society.  Only  very  small  and  very isolated communities are at a loss about what to do  with  transgressors,  and  even  they  recognize the  punishment  of  children  by  parents.  It  is  an institution  which  is  exemplified  in  transaction involving  individuals,  transactions  that  are controled by rules, laying down what form it is to take,  who  may  order  it,  and  for  what ”  (Spohn, 2009).
Pidana  sebagai  sanksi  ditujukan  kepada seorang  pelaku  tindak  pidana  secara  personal dan  bersifat  menderitakan,  bertujuan  untuk memberikan  penderitaan  setimpal,  mencegah pengulangan  tindak  pidana  dan  melindungi masyarakat serta mencegah anggota masyarakat melakukan  tindak  pidana.  Barbara  A.  Hudson mengatakan  bahwa  pidana  biasanya  dibedakan dari jenis-jenis penderitaan dan kerugian lainnya, serta  dari  konsep  control  social  yang  lebih  luas. Hudson  memberikan  kriteria  pidana  sebagai berikut :
1. It must be involve an evil, an unpleasantness to the victim (pidana harus melibatkan adanya kejahatan dan ketidaknyamanan bagi korban).;
2. It must be for an offence, actual or supposed
(Pidana  harus  ditujukan  pada  tindak  pidana, baik yang telah dilakukan maupun disangkakan);
3. It must be of an offender, actual, or supposed (pidana  harus  ditujukan  pada  pelaku,  baik yang sebenarnya maupun tersangka).
4. It must be work of personal agencies (Pidana harus bersifat personal)
5. It  must  be  imposed  by  authority  conferred through or by the institutions against the rules of which the offence has been committed. (Pidana  harus  dijatuhkan  oleh otoritas  /  kewenangan  yang  diberikan  melalui atau  oleh  institusi  penegak  hukum  di  mana tindak pidana dilakukan).
6. The  pain  or  unpleasantness  should  be  at  an essential  part  of  what  is  intended  and  not merely a coincidental or accident outcome. (Penderitaan  atau  ketidaknyamanan harus  menjadi  bagian  inti  yang  sengaja dijatuhkan,  bukan  semata-mata  karena  hasil dari ketidaksengajaan) (Hudson,1996).
Kriteria pidana tersebut merupakan pidana yang  ditujukan  pada  pelaku  tindak  pidana  pada umumnya  dengan follow  the  suspect  paradigm , pidana sekedar untuk menderitakan pelaku tindak pidana.  Dalam  tindak  pidana  terkait  dengan keuntungan  (benefit)  diri  sendiri  dan  berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka  pemidanaan  pelaku  saja  tidak  signifikan untuk  memulihkan  keuangan  dan  /  atau perekonomian  negara,  maka  sejalan  dengan
follow  the  money  paradigm di  mana  pemulihan aset  negara  yang  dikorupsi  lebih  dipentingkan daripada  hanya  sekedar  memidana  pelakunya ( follow the suspect ), maka penerapan NCB lebih penting  daripada  sekedar  memidana  pelakunya. Berlakunya  NCB  mempunyai  justifikasi  atau pembenaran  dalam  perampasan  aset  negara yang diambil oleh koruptor.
Perampasan  hasil  tindak  pidana  korupsi dengan  NCB  dilakukan  di  luar  pemidanaan terhadap pelaku, dalam arti sekali pun pelakunya tidak dipidana karena melarikan diri, kebal hukum terhadap  penuntutan  karena  mempunyai  posisi kuat,  meninggal,  pelaku  dijatuhi  putusan  lepas atau  melarikan  diri  ke  luar  negeri  tetapi  terdapat aset atau harta yang diduga kuat atau tidak dapat dibantah  sebagai  hasil  tindak  pidana  korupsi, maka perampasan harta atau aset tersebut dapat dilakukan (Tantimin, 2023). NCB bersifat preventif agar  pelaku  tidak  dapat  menyembunyikan  atau menikmati  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Perampasan  aset  negara  hasil  korupsi berdasarkan  NCB  di  luar  pemidanaan  terhadap pelaku,  bagaimanakah  justifikasi  NCB  dalam konteks  filsafat  pemidanaan,  bukankah  NCB bukan  sanksi  pidana  dan  bukan  pula  pengganti penuntutan  pidana  dan  pemidanaan  terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  mempunyai  unsur terpenting adalah memperkaya atau menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau
korporasi  yang  dapat  berakibat  merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Objek tindak  pidana  korupsi  adalah  uang  atau  harta atau  aset  dalam  jumlah  besar  yang  oleh pelakunya  diambil  untuk  memperkaya  atau menguntungkan  diri  sendiri.  Pemidanaan terhadap para koruptor sebagaimana pendekatan follow the suspect tidak mampu memenuhi tujuan pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan para  koruptor  yaitu  mengembalikan  atau memulihkan keuangan dan perekonomian negara menjadi  sangat  tidak  efektif.  Apalagi  jika  aset yang  diambilnya  mencapai  jumlah  milyaran  atau triliunan rupiah, di mana negara sangat dirugikan dan hak ekonomi masyarakat sudah dilanggarnya,  sehingga  muncul  pendekatan dengan paradigma baru, yaitu follow the money.
Follow the money sebagai paradigma baru bukan  menggantikan  paradigma  follow  the suspect,  akan  tetapi  dapat  dijalankan  bersama paradigma follow the suspect yang menginspirasi PBB  melalui  UNCAC  mendesak  negara  anggota untuk menerapkan NCB. Mekanisme perampasan aset  yang  dicuri  koruptor  melalui  NCB  bukanlah berdasarkan  pada  pemidanaan  pelakunya. Langkah  NCB  hadir  menggantikan  mekanisme perampasan  berdasarkan  peradilan  tradisional akan  sangat  panjang  dan  memerlukan  waktu yang  lama,  NCB  dapat  menghemat  waktu  dan biaya.
Pada prinsipnya terdapat sebuah komponen  keadilan  yang  sederhana  dalam menghapus  keuntungan  atas  harta  yang
dihasilkan dari penyuap atau pejabat yang disuap dalam tindak pidana korupsi, yaitu no one should benefit  from  a  crime (tidak  seorangpun  harus mendapat  keuntungan  atas  kejahatannya). Prinsip  ini  akan  menjadi  pesan  kepada masyarakat  untuk  mematuhi  hukum.  Dengan perampasan  kembali  hasil  kejahatan,  aparat penegak  hukum  dan  otoritas  peradilan menegaskan  prinsip  “ crime  doesn’t  pay ” (kejahatan tidak menguntungkan pelakunya).
Perampasan  aset  juga  menjadi  pencegah masyarakat  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi  ( general  detterrance ),  jika  tanpa  adanya perampasan  aset  dari  koruptor  maka  ancaman pidana  terhadap  pelaku  menjadi  kurang  efektif dalam  mencegah  masyarakat  untuk  melakukan tindak  pidana  korupsi,  pelaku  dipidana  tetapi harta  masih  banyak  dan  dapat  dinikmati keluarganya.
Pidana  akan  bekerja  sebagai  pencegah kejahatan  selama  biaya (cost )  untuk  melakukan kejahatan  diyakini  lebih  besar  oleh  pelakunya daripada keuntungan ( benefits ) yang diperolehnya,  sehingga  jika  pelaku  masih  dapat mempertahankan hasil tindak pidananya (korupsi),  akan  membuat  keputusan  untuk  tetap melakukan  tindak  pidana  atau  perbuatan  illegal lainnya karena keuntungan yang diharapkan ( the expected  benefits) atau  hasil  kejahatannya ( proceeds of crime ) dapat melebihi potensi sanksi pidana  yang  diterimanya  (Trinchera,  2020). Penjelasan  ini  dapat  dianalisis  dengan  teori ekonomi ( economic theory of crime ) sebagaimana
dinyatakan  oleh  Jeremy  Bentham,  bahwa  pada dasarnya  pelaku  tindak  pidana  akan  melakukan penilaian  untung  dan  rugi  sebelum  melakukan kejahatan. Di sini hukum pidana harus menangkal dengan penilaian sebaliknya, yaitu dengan model pencegahan  kejahatan  yaitu  dengan  asumsi bahwa  pertimbangan  pelaku  tindak  pidana  atas biaya  dan  hasil  yang  diharapkan  dari  tindak pidana  yang  dilakukannya,  selanjutnya  dengan pertimbangan  tersebut  membuat  keputusan apakah akan melakukan tindak pidana atau tidak atas  dasar  keseimbangan  antara  biaya  dan hasilnya.  Dalam  teori  ekonomi  kejahatan ( economic  theory  of  crime )  berpegang  pada keyakinan bahwa seseorang melakukan kejahatan  jika  hasil  kejahatannya  melebihi  dari biayanya, dan keyakinan ini akan dihapus secara optimal melalui perampasan harta atau aset hasil kejahatannya.  Faktanya,  pemidanaan  (dengan pidana  penjara  atau  denda)  harus  didasarkan pada  kerugian  pada  pelaku  akibat  tindak  pidana yang  dilakukannya  daripada  keuntungan  yang diperolehnya  dengan  melakukan  tindak  pidana. Perampasan  dan  pemulihan  aset  negara  dalam tindak  pidana  korupsi  harus  melebihi  risiko  atas dijatuhkannya pidana penjara yang terlalu singkat atau  pidana  denda  yang  terlalu  rendah (Trinchera, 2020).
Justifikasi  diterapkannya  NCB  sebagai upaya  memulihkan  aset  negara  akibat  tindak pidana  korupsi  dalam  perspektif  filsafat pemidanaan  berkisar  pada  pembenaran  dengan tujuan  pemulihan  keadaan  semula  pada  aset
negara    ( restoration  of  stolen  assets ).  Dengan follow the money paradigm dalam pemulihan aset negara  maka  negara  dapat  memulihkan perekonomian dan keuangan negara untuk tujuan yang bermanfaat yaitu menyejahterakan masyarakatnya.

## D. SIMPULAN
Kebijakan  hukum  pidana  penerapan perampasan aset berdasarkan NCB sangat urgen dilakukan. Hal tersebut mengingat sangat sulitnya perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi yang dialihkan di luar negeri atau di luar yurisdiksi peradilan.  Perampasan  berdasarkan  NCB dilakukan  terhadap  aset  atau  harta  hasil  tindak pidana korupsi di mana terdapat keadaan : pelaku meninggal  dunia,  pelaku  buron  atau  membawa kabur  aset  ke  luar  negeri,  pelaku  orang  yang sangat  kuat  sehingga  kebal  terhadap  tuntutan pidana,  terdapat  aset  yang  tidak  seimbang dengan  pendapatan,  terdapat  aset  yang  diyakini sebagai  tindak  pidana  meskipun  pelaku  diputus lepas  dari  tuntutan  hukum.  Dalam  analisis kebijakan  hukum  pidana,  maka  sebagai  bagian dari  kebijakan  kriminal  yang  tujuan  utamanya untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat, urgensi  perampasan  aset  koruptor  berdasarkan NCB menjadi penting dalam rangka mengembalikan  atau  memulihkan  perekonomian negara  dan  mengembalikan  aset  koruptor  untuk mesejahterakan masyarakat.
Dilihat  dari  perspektif  filsafat  pemidanaan terhadap perampasan aset koruptor berdasarkan
NCB  dilandasi  dengan  perubahan  paradigma follow  the  suspect daripada  sekedar  memidana pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  paradigm follow the money , perampasan hasil tindak pidana korupsi  tanpa  proses  peradilan  pidana mendapatkan  justifikasi  atau  pembenaran  baik sebagai  sarana  pemulihan  aset  negara  maupun untuk  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana korupsi.  Dengan  analisis  teori  ekonomi  dalam kejahatan  ( economics  theory  of  crime )  bahwa pelaku  kejahatan  selalu  mempertimbangkan biaya dan hasil saat melakukan kejahatan, hukum pidana  harus  menangkal  dengan  merampas hasilnya,  sehingga  perampasan  aset  koruptor berdasarkan NCB dapat menjadi alat pencegahan tindak  pidana  korupsi  bagi  masyarakat  ( general detterance ).

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Baldwin.  G,  (2003),  The  New  Face  of  Money Laundering, Journal of Investment Compliance ,  Vol.  4  ,  Issue  1,Doi  : http//doi.org/10.1108/15285810310812997.
Mahmud,  A.  (2018).  Problematika  Asset Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Yudisial ,  Vol.11,  (No.2),  p.347 DOI:dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
Thommandru,  Abhisek.,  &  Chakka,  Benarji. (2023).  Recalibrating  the  Banking  Sector with  Blockchain  Technology  for  Effective Anti  Money  Laundering  Compliances  by
Banks. Sustaibale  Futures ,  Vol.5,
December  2023.  DOI:  10.1016./j.sftr.2023.
100107.
Wibowo, A. (2022). Barriers and Solution to Cross Border  Asset  Recovery. Journal  of  Money Laundering  Control ,  Vol.  26,  (No.  4), pp.739–750. DOI: 10.1108/JMLC–01-2022- 0022.
Rahman,  Aspalella  A.  (2021).  An  analysis  of  the Forfeiture  Regime  Under  The  Anti-Money Laundering  Law. Journal  of  Money Laundering  Control , Vol.25, (No.1), pp.50- 62 .DOI : 10.1108./JMLC -12-2020-0140.
Singh,  Kishore.,  &  Best,  Peter.  (2019).  Anti Money Laundering:
Using data visualization  to  identify  suspicious  activity.
International  Journal  of  Accounting Information Systems , Vol.34, pp.1-18. DOI: http// doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001. Kurniawan,  Muhammad  Rezza.,  &  Pujiyono.
(2018). Modus Operandi Korupsi
Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Oleh  PNS.
Law  Reform ,  Vol.14,  (No.1),pp.115-131. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241 Lukito,  Anastasia  S.  (2020). Revealing  the Ubexplained  Wealth  in  Indonesian Corporation  :  A  Revolutionary  Pattern  in Non-Conviction  Based  Assets  Forfeiture . Journal of Financial Crime, Vol.27, Issue 1, pp.29-42. DOI: 10.1108/JFC-11-2018-0116
Tiwari, Millind., Ferril, Jammie., Gepp, Adrian., & Kumar, Kuldeep. (2023). Factors
Influencing  The  Choice  of  Technique  to
Launder  Funds:  The  APPT  Framework. Journal  of  Economic  Criminology ,  Vol.1. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.10000
6
Priyatno, D. (2018). Non-Conviction Based (NCB) Asset  Forfeiture  For  Recovering  The Corruption  Proceeds  in  Indonesia. Journal of  Advance  Research  in  Law  dan Economics, Vol.9,  (No.1),  pp.219-233. https://doi.org/10.14505//jarle.v9.1(31).27 Putri, Sylla Fania., Arvianti, Devina., Sari, Farelia
Fidela  WIdya.,  &  Bhitrisyana,  Maylafasya.
(2022).  Perkembangan  Modus  Operandi Money Laundering Sebagai  Transnational Crime  Ditinjau  Dari  Kajian  Kejahatan
Internasional  Modern. Jurnal  Anti  Korupsi ,
Vol.12,(No.2),pp.30-45. https//doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813.
Sudarto., Purwadi, Hari., & Hartiwiningsih. (2017).
Mekanisme  Perampasan  Aset  Dengan Menggunakan  NCB  Asset  Forfeiture Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi.
Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi ,  Vol.5,  (No.1),  pp.109-118. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352
Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui
Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture
Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian Negara. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,Vol.5,(No.1),pp.85-102.  https:// doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102
Trinchera,  T.  (2020).  Confiscation  and  Asset Recovery  :  Better  Tools  To  Fight  Bribery And  Corruption  Crime. Criminal  Law Forum ,Vol.31,(No.1),pp.49–79.
DOI:10.1007/s10609-020-09382-1
Nugraha,  Xavier.,  Katherina,  Ave  Maria  Frisa.,
Agustin,  Windy.,  &  Pamungkas,  Alip. (2019).  Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture  Sebagai  Formulasi  Baru  Upaya Stolen  Asset  Recovery  Tindak  Pidana Korupsi  Indonesia. Majalah  Hukum Nasional; Media Pembinaan dan Pembangunan  Hukum ,  Vol.49,  (No.1), pp.29-59.  https://doi.org/10.33331/mhn.v49 i1.92

## PROSIDING
Fauziah  Ana.,  &  Hamdani  Fathul.  (2021).  Legal Development  Through  the  Implementation of  Non  –  Conviction  Based  Concept  in Money  Laundering  Asset  Recovery Practices  in  Indonesia.    In Proceedings  of the  2 nd International  Conference  on  Law and  Human  Rights  2021  (ICLHR  2021).
Vol. 592. Atlantis Press SARL.

## TESIS
Asnawi.,  &  Gunarto,  Marcus  Priyo.  (2020).
Penerapan  Non-Conviction  Based  (NCB) Asset  Forfeiture  Terhadap  Aset  Yang Diperoleh  Dari  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Sistem  Perampasan  Aset  di Indonesia . Universitas Gadjah Mada.

## BUKU
Ancel,  M.  (1965). Social  Defense,  A  Modern Approach  to  Criminal  Problems .  London:
Roudlegde & Kegan Paul.
Arief, Barda N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana . Jakarta : Kencana
Clifford, W. (1973). Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East . Tokyo: UNAFEI
Hudson,  Barbara  A.  (1996). Understanding Justice  An  introduction  to  Ideas,
Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory . Philadelphia: Open University Press .
Davies,  L. (1995). Nest  of  Vipers.  New  York:
Doubleday.
Jahja,  Juni  Sjafrien.  (2012). Melawan  Money Laundering  :  Mengenal,  Mencegah,  dan Memberantas  Tindak  Pidana  Pencucian Uang . Jakarta: Visi Media.
Miethe,  Terance.,  &    Lu,  Hong.  (2012).
Punishment  Philosophies  and  Types  of
Sanctions. Cambridge: Cambridge
University Press.
Greenberg,  Theodore  S.,  Samuel,  Linda  M.,
Grant,  Wingate.,  &  Gray,  Larissa.    (2009 ).
Stolen Assets Recovery A Good Practices Guide  For  Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture .  Washington  D.C:  The  World
Bank.
Spohn,  C.  (2009). How  Do  Judges  Decide?  The Search  for  Fairness  and  Justice  in Punishment .  California:  Sage  Publications,
Inc.
Sudarto.  (1981). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .
Bandung: Citra Aditya Bakti.

## SUMBER ONLINE
Wawan  S,  Jauh  H.  (2023).  Pukat  UGM  Minta Johny  G  Plate  Dijerat  Pasal  Pencucian Uang,  Ini  Alasannya.  Retrieved  from https://www.detik.com/jateng/hukum-dan- kriminal/d-6725465/pukat-ugm-minta- johnny-g-plate-dijerat-pasal-pencucian- uang-ini-alasannya
Tim  detikNews.  (2023).  Rafael  Alun  Jadi Tersangka  Pencucian  Uang.  Retrieved from  https://www.detik.com/jateng/hukum- dan-kriminal/d-6713086/rafael-alun-jadi- tersangka-pencucian-uang