## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4246/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## SERTIFIKASI BATU MULIA: Kebutuhan Akan Sebuah Regulasi Demi Melindungi Hak Konsumen Batu Mulia Di Indonesia
1 Ronaldo Heinrich Herman, 2 Ratih Lestarini
Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Salemba Raya, 10430, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 15 Januari 2023 Terdapat ketidakpastian hukum  mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan tingkatan kekuatan pembuktian dari kedua jenis sertifikat batu mulia di Indonesia yang melanggar hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih batu mulia yang diperjualbelikan. Sehingga demi menghindari kerugian yang melanggar hak mereka, konsumen  akan  memilih  untuk  tidak  membeli  batu  mulia.  Keputusan  itu  akan menyebabkan  industri  batu  permata  tidak  memperoleh  pendapatan,  pembangunan perekonomian  terhambat,  dan  angka  pengangguran  meningkat.  Demi  mencegah  hal tersebut,  maka  perlu  dilakukan  regulasi  mengenai  kewajiban  untuk  melakukan sertifikasi dan juga tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu permata memo dan bukan memo di Indonesia agar sertifikasi memperoleh legitimasi sebagai kewajiban untuk dilakukan dan konsumen memperoleh kepastian hukum mengenai kedua hal itu. Pada  penelitian  yang  berbentuk socio - legal dengan  pendekatan  sosiologi  hukum ini saya bertujuan untuk membuktikan bahwa sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan yang berupa memo dan benar di Indonesia  perlu  dilakukan  regulasi  mengenai  hal  tersebut  beserta  kewajiban  untuk melakukan  sertifikasi  demi  melindungi  hak  konsumen  dengan  mewawancarai gemolog, pedagang, dan konsumen serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian saya.
Keywords: Batu Mulia; Sertifikasi dan
Sertifikat Batu Mulia; Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan; Alat  Bukti  Surat;  Perlindungan
Konsumen.
Article Info Abstrak Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 15 Januari 2023 There is legal uncertainty regarding the authenticity of the gemstone that being traded and the level of evidentiary powers of two different kind of gemstone certificates in Indonesia  that  violates  the  consumer  rights  of  information  and  right  to  choose  the gemstone that being traded. To avoid losses that violate their rights, consumers will choose not to buy gemstones. This decision will cause the gemstone industry to lose income,  hinder  economic  development,  and  increase  the  unemployment  rates.  To prevent that, it is necessary to regulate the obligation to certify the gemstone and the level of evidentiary powers of gem id card and gem identification report in Indonesia, so  that  certification  obtains  legitimacy  as  an  obligation  to  be  carried  out  and consumers get legal certainty regarding these two matters. In this socio-legal research, the author aims to prove that the gem identification report had stronger evidentiary power than the gem id card and it is true that in Indonesia, the regulations regarding this matter and the obligation to certify gemstone are needed to protect the consumer rights  by  interviewing  gemmologist,  gemstone  traders,  and  consumers  as  well  as analysing various primary, secondary, and tertiary legal materials that related to this research.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ronaldo Heinrich Herman Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail: ronaldo21heinrich@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Terdapat  dua  aspek  penting  dari  industri batu  mulia  yang  tidak  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  Republik  Indonesia.  Kedua  aspek  tersebut  adalah  aspek kewajiban bagi para pihak dalam jual beli untuk melakukan sertifikasi dan aspek tingkat kekuatan pembuktian dari dua jenis sertifikat batu  mulia yang ada di Indonesia. Akibatnya konsumen di Indonesia  tidak  memperoleh  kepastian  mengenai  kedua  hal  tersebut  dan  mereka  lebih  rentan
mengalami  kerugian akibat  tertipu  untuk membeli  batu mulia  palsu  tidak  bersertifikat.  Karena sertifikasi  tidak  wajib  untuk  dilakukan,  maka  tidak  semua  batu  mulia  yang  diperjualbelikan memiliki sertifikat. Selain itu jika konsumen tidak mengetahui secara pasti jenis sertifikat mana yang  kekuatan  pembuktiannya  lebih  kuat,  maka  mereka  tidak  dapat  memilih  dan  memiliki sertifikat sebagai alat bukti surat. Sehingga tanpa sertifikat yang dapat membuktikan keaslian batu mulia melalui informasi yang terkandung di dalamnya, konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai hal tersebut dan tidak bisa melindungi diri mereka dari kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat.
Sebagai  contoh,  konsumen  Bulang  mengalami  kerugian  sebesar  Sepuluh  Juta  Rupiah akibat tertipu untuk membeli batu berlian sintetis tidak bersertifikat yang dijual kepadanya seolah- olah  asli  oleh  Sdr.  Ismail  dan  Sdr.  Junaidin  dalam  kasus  pada  Putusan  Pengadilan  Pengadilan Negeri  Dompu  Nomor  30/Pid.B/2016/PN.Dpu.  Selain  konsumen  Bulang,  masih  ada  sejumlah konsumen batu mulia lainnya yang mengalami kerugian sejenis akibat tertipu untuk membeli batu mulia sintetis atau palsu tidak bersertifikat yang nilainya seharusnya lebih rendah dari harga yang ditawarkan.  Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pengalaman  gemolog  Mohammed  Zafarullah  dari Singapura, bahkan sekitar enam puluh persen batu mulia yang beredar di Indonesia pada tahun 2002 diperkirakan palsu. Sejumlah kasus jual beli batu mulia palsu itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, artikel berita, ataupun pada kasus yang tidak terdaftar di berita  dan laman resmi Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh Sudirman alias Sudir bin Rahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Rgt, kasus jual beli batu mulia palsu di Pontianak yang membuat Zulkarnaen mengalami  kerugian  sebesar  sebesar  Empat  Puluh  Juta  Rupiah,  atau  berbagai  kasus  sejenis lainnya yang terjadi di Indonesia.
Berbagai  kasus  jual  beli  batu  mulia  palsu  sebagaimana  telah  saya  sebutkan  diatas membuktikan bahwa pihak konsumen rentan mengalami kerugian akibat tertipu untuk membeli batu  mulia  palsu  tidak  bersertifikat.  Pengetahuan  konsumen  terkait  keaslian  batu  mulia  lebih sedikit jika dibandingkan dengan pedagang batu mulia dan terutama gemolog, sehingga posisi tawar menawar ( bargaining chip ) mereka dalam jual beli lebih lemah. Tanpa informasi mengenai keaslian batu mulia dalam sertifikat, mereka tidak akan memperoleh kepastian terkait hal tersebut dan tidak dapat menghindari jual beli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang merugikan mereka.
Jumlah kerugian yang  diderita oleh konsumen dapat mencapai  jutaan rupiah atau lebih karena pada umumnya harga  batu mulia di Indonesia tidak memiliki  ukuran yang pasti seperti emas. Contohnya harga batu mulia dengan jenis selain sapphire, ruby, emerald , dan berlian di Indonesia  tidak  dinilai  berdasarkan  ukuran  karatnya,  sehingga  dapat  diperjualbelikan  dengan harga mencapai Dua Miliar Rupiah seperti batu Akik Gambar milik Sam Sianita pada tahun 2013. Harga batu mulia yang tinggi tersebut jelas akan merugikan konsumen yang harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang lebih besar dari seharusnya hanya untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang kualitasnya tidak sebanding dengan harga jualnya.
Kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  batu  mulia  akan  melanggar  hak  mereka  atas informasi  dan  juga  hak  untuk  memilih  batu  mulia  yang  mereka  inginkan  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (B) dan (C) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  kasus  jual  beli  batu  mulia palsu, informasi mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kondisi batu  mulia  itu  sebenarnya  sehingga  konsumen  tidak memperoleh  batu  mulia asli yang  mereka inginkan sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak pedagang. Hak konsumen atas informasi dan hak  untuk  memilih  batu  mulia  yang  diperjualbelikan  harus  dilindungi  oleh  negara.  Hal  ini dikarenakan  hak  konsumen  berhubungan  dengan  martabat  mereka,  sehingga  pelanggaran terhadap kedua hak itu akan merendahkan martabat konsumen. Sebagai pihak yang dirugikan dan dilanggar  haknya,  maka  wajar  jika  konsumen  tidak  berminat  untuk  membeli  batu  mulia  yang tidak  dapat  mereka  pastikan  keasliannya.  Jika  tidak  ada  konsumen  dalam  industri  batu  mulia, maka  industri  tersebut  tidak  memperoleh  pendapatan  dan  negara  akan  kehilangan  keuntungan yang sebelumnya diperoleh dari industri batu mulia.
Keuntungan yang saya maksud terbagi menjadi dua jenis. Pertama, industri batu mulia mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 218.174 orang  sejak  tahun 2013 hingga bulan Maret 2015.  Dengan  menyediakan  lapangan  kerja,  maka industri  tersebut  telah  memenuhi  hak  para  tenaga  kerja  di  bidang  industri  batu  mulia  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, industri batu mulia memberikan sejumlah dana tambahan yang dapat digunakan oleh negara untuk membangun perekonomian. Sumber dana itu adalah  devisa  negara  dari  pendapatan  ekspor  perhiasan,  yang  meningkat  pada  tahun  2015  di Indonesia, serta pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh para tenaga kerja di bidang industri batu  mulia  kepada  negara.  Tidak  diperolehnya  dana  tambahan  itu  akan  menghambat pembangunan perekonomian di Indonesia. Selain menghambat pembangunan ekonomi, sejumlah unit  usaha  di  bidang  industri  batu  mulia dapat  berhenti  beroperasi  jika  industri  itu  kehilangan konsumen. Akibatnya para tenaga kerja di bidang industri batu mulia akan kehilangan pekerjaan sehingga hak mereka atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak terpenuhi.
Demi  mencegah  berbagai  dampak  negatif  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya, maka ketidakpastian dalam bidang industri batu mulia harus diatasi dengan melakukan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi terhadap batu mulia yang diperjualbelikan dan juga  mengenai  tingkatan  kekuatan  pembuktian  sertifikat  batu  mulia  memo  dan  bukan  memo. Regulasi  mengenai  kedua  aspek  itu  akan  menghasilkan  suatu  peraturan  perundang-undangan, yang mengatur mengenai jenis sertifikat mana yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat dan juga menetapkan kaidah hukum berupa sertifikasi sebagai suatu kewajiban atau perintah ( gebod ) untuk dilakukan.  Ketika  telah  diatur  sebagai  kewajiban  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  maka  para  pihak  dalam  jual  beli  batu  mulia  akan  terikat  oleh  norma  hukum  di dalamnya  untuk melaksanakan sertifikasi. Setelah para pihak melakukan sertifikasi  maka akan ada  sertifikat,  yang  berisi  keterangan  mengenai  keaslian  batu mulia  yang  diperjualbelikan  dan karenanya dapat membuktikan hal tersebut untuk mencegah konsumen membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang dapat merugikan mereka.
Selain itu dengan diaturnya perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia  memo  ( gem  id  card )  dan  bukan  memo  ( gem  identification  report )  dalam  peraturan perundang-undangan, maka pihak konsumen akan memperoleh kepastian mengenai hal itu dan mereka dapat memilih serta memiliki alat bukti surat yang lebih kuat dalam jual beli batu mulia. Karena  dapat  mengatasi  ketidakpastian  dalam industri  batu  mulia,  maka  peraturan  perundang- undangan itu akan melindungi konsumen dari kerugian akibat membeli batu  mulia palsu tidak bersertifikat dan memenuhi hak mereka atas atas informasi yang benar mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih batu mulia yang sesuai keinginan mereka.
Oleh  karena  itu,  regulasi  untuk  menghasilkan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga mengenai perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo merupakan sebuah kebutuhan di  Republik  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  kedua  aspek  tersebut  di  Indonesia.  Walaupun  definisi, jenis,  serta  besaran biaya sertifikasi dan sertifikat batu mulia telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah  Kabupaten  Banjar  Nomor  8  Tahun  2009  jo.  Pasal  1 angka  12  dan  Bagian Lampiran  1 angka V Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, kedua peraturan perundang- undangan  itu  tidak  mengatur  baik  mengenai  kewajiban  untuk  melakukan  sertifikasi  ataupun mengenai  jenis  sertifikat  mana  diantara  sertifikat  batu  mulia  memo  dan  bukan  memo  yang memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat. Selain kedua Peraturan Daerah yang hanya berlaku di wilayah  Kabupaten  Banjar  itu,  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  lainnya  di  Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi batu mulia.
Akibatnya  sertifikasi  menjadi  kaidah  hukum  yang  bersifat  sebagai  suatu  pilihan  atau kebolehan ( mogen ) di Indonesia, menurut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan kedua pasal itu maka sertifikasi tidak wajib untuk dilaksanakan, sehingga konsumen yang menginginkan
sertifikat batu mulia dapat membuat perjanjian dengan pihak gemolog. Isi perjanjiannya adalah pihak gemolog akan melakukan sertifikasi dan memberikan sertifikat kepada konsumen, sebagai pihak yang diharuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada gemolog sebagai bayaran atas jasa sertifikasinya.
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai ketidakpastian dalam membuktikan keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan juga ketidakpastian mengenai tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo dan  bukan  memo  sebagai  alat  bukti  surat  karena  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual beli untuk melakukan sertifikasi  dan  juga  mengenai  perbedaan  tingkat  kekuatan  pembuktian  dari  dua  jenis  sertifikat batu mulia di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bagaimana tingkat  kekuatan pembuktian sertifikat  batu mulia memo dan bukan memo  sebagai alat bukti surat di Indonesia dan juga mengenai bagaimana  kebutuhan akan regulasi kewajiban untuk melakukan sertifikasi demi melindungi hak konsumen batu mulia dari ketidakpastian dalam industri batu mulia, terkhususnya pada jual beli batu mulia palsu tidak bersertifikat,  yang dapat merugikan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang sesuai dengan keinginan konsumen sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak pedagang.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum socio - legal dengan pendekatan sosiologi hukum.  Hal  ini  dikarenakan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  kesadaran  hukum masyarakat, terutama  pihak  konsumen  di  Indonesia,  akan  sebuah  regulasi  untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual  beli  batu  mulia  di  Indonesia  untuk  melakukan  sertifikasi  dan  juga  mengenai  perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo. Alat pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara dengan  kelima orang pedagang permata, tiga orang konsumen batu mulia, dan juga dua orang gemolog di Season City Trade Mall dan Pasar Rawa Bening  di  DKI  Jakarta  (untuk  mengumpulkan  data  primer  dari  para  narasumber  yang berhubungan dengan penelitian ini) serta studi pustaka terhadap putusan pengadilan dan artikel berita kasus jual beli batu mulia palsu, peraturan perundang-undangan terkait terutama Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 mengenai sertifikasi dan sertifikat batu mulia di Indonesia, serta beberapa buku dan  kamus  hukum  (sebagai  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier) yang  dapat  memberikan  data  mengenai  kebutuhan  akan  regulasi  kewajiban  sertifikasi  serta perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo dalam jual beli batu mulia di Indonesia.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Sertifikasi dan Sertifikat Batu Mulia: Definisi, Jenis, dan Besaran Biaya Sertifikat batu mulia ( gemstone certificate ) adalah dokumen yang memuat nama dan keterangan  atas  keaslian  serta  mutu  batu  mulia  termasuk  berlian  yang  sudah  dipoles. Sedangkan  sertifikasi  merupakan  proses  untuk  menerbitkan  sertifikat  dengan  melakukan analisa  di  laboratorium  gemologi.  Secara  umum  sertifikat  batu  mulia  atau  permata  terbagi menjadi dua jenis, yaitu sertifikat yang berbentuk memo ( gem id card ) dan bukan memo ( gem report  certificate ).  Keduanya  dibedakan  menurut  harga,  bentuk,  dan  jenis  informasi  yang tersedia di dalamnya.
Pada  dasarnya  kedua  jenis  sertifikat  itu  memuat  informasi  yang  mirip,  seperti keterangan terkait laboratorium gemologi (berupa nama, logo, dan alamatnya), identitas dari sertifikat yaitu barcode dan nomor sertifikat dengan urutan tertentu (contohnya di GRI urutan nomornya adalah Nama Laboratorium – Tahun Sertifikasi – Tujuh Angka Nomor Sertifikat), dan foto beserta informasi dari batu mulia yang disertifikasi. Informasi mengenai batu mulia tersebut pada umumnya disebutkan secara singkat dan mengenai warna, berat (dalam satuan carat ),  ukuran  dimensi  (panjang  dikali  lebar  dan  dikalikan  dengan  tinggi  dari  batu  mulia
dalam  satuan  milimeter),  bentuk  dan  jenis  potongan,  asal  daerah  dari  batu  mulia  (jika konsumen  ingin  informasi  ini  disebutkan),  dan  terutama  komentar  dari  pihak  gemolog mengenai  jenis  tindakan  tertentu  seperti  pemanasan,  pewarnaan,  ataupun  pelapisan  yang dapat berpengaruh terhadap keaslian, warna, dan bentuk batu mulia yang disertifikasi. Akan  tetapi,  terdapat  informasi  tertentu  yang  tidak  disebutkan  dan/  atau  dijelaskan dengan detail dalam sertifikat batu mulia memo sebagaimana dijelaskan pada sertifikat batu mulia bukan memo.  Nama beserta tanda tangan  pihak gemolog yang melakukan sertifikasi hanya dicantumkan dalam sertifikat batu mulia bukan memo. Selain itu, informasi mengenai jenis  potongan  dan  nada  ( tone )  dari  warna  batu  mulia  yang  disertifikasi  tidak  dijelaskan dengan  detail  pada  sertifikat  batu  mulia  memo.  Hal  ini  dikarenakan  sertifikat  batu  mulia memo berbentuk kartu sehingga jumlah informasi yang tercantum di dalamnya tidak sebanyak dan sedetail sertifikat batu mulia bukan memo yang berupa lembaran kertas.
Harga  dari  sertifikat  batu  mulia  bervariasi  karena  mengikuti  keinginan  konsumen mengenai jenis dan jumlah sertifikat yang dipesan, tempat atau daerah sertifikasi dilakukan, dan  kondisi  berupa  jenis,  berat,  dan  bentuk  dari  batu  mulia  yang  diuji.  Jika  sertifikasi dilakukan di wilayah yang tidak mengatur mengenai besaran biaya sertifikat seperti di Jakarta, maka  harga  harga  sertifikasi  batu  permata  ditentukan  oleh  laboratorium  gemologi  yang melakukan  pengujian.  Sedangkan  pada  wilayah  tertentu  seperti  Kabupaten  Banjar  yang mengatur  mengenai  biaya  sertifikasi,  maka  harga  sertifikat  akan  mengikuti  ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut. Contohnya berdasarkan ketentuan bagian Lampiran 1 angka V Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, maka harga sertifikat bukan memo untuk jenis batu mulia selain berlian, dengan berat dibawah sepuluh hingga mencapai lima ratus carat, berkisar antara Dua Ratus Ribu hingga Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah. Harga setiap lembar sertifikat bukan memo untuk berlian adalah sebagai berikut, yaitu: Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (untuk sertifikat Martapura Premier ), Tiga  Ratus  Ribu  hingga  Sembilan  Ratus  Lima  Puluh  Ribu  Rupiah  (untuk  jenis  sertifikat Special Report ), dan Dua Ratus Ribu hingga Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (untuk jenis Custom Report ).
Sedangkan harga untuk sertifikat batu mulia berupa memo dibagi berdasarkan jenis objek  yang  diuji.  Misalnya  harga  sertifikat  berupa Memo  Diamond  Report berkisar  antara Seratus Hingga Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah per lembarnya. Harga untuk setiap lembar sertifikat batu mulia memo untuk Colored Stone adalah Lima Puluh Ribu Rupiah (jika jumlah pesanan  sertifikat  dalam  satu  bulan  mencapai  paling  sedikit  Tiga  Puluh  Lembar)  hingga Seratus Ribu Rupiah (jika jumlah pesanan mencapai satu hingga lima lembar memo). Selain itu,  harga  untuk  sertifikat Memo  Jewellery  Report adalah  Seratus  Ribu  Rupiah  (untuk perhiasan  batu  mulia  bukan  berlian  dan  berlian  yang  beratnya  mencapai  satu carat )  dan Seratus Lima Puluh Ribur Rupiah (untuk perhiasan dengan berlian yang beratnya melebihi satu carat ) per lembarnya.
2. Proses Sertifikasi Untuk Menerbitkan Sertifikat Batu Mulia di Indonesia
Agar proses sertifikasi dapat dilaksanakan maka para pihak dalam jual beli batu mulia baik itu pedagang ataupun konsumen harus membawa batu mulia tersebut untuk diuji oleh gemolog  di  laboratorium  gemologi.  Sebagai  pihak  yang  telah  mempelajari  ilmu  mengenai batu mulia sebagai bahan galian atau mineral sehingga dapat melakukan sertifikasi, gemolog akan menganalisis keaslian batu mulia dengan melakukan berbagai jenis pengujian terhadap berbagai  hal  dari  suatu  batu  mulia.  Pengujian  dapat  dilakukan  terhadap  inklusi  ( inclusion , yaitu substansi yang terkandung dalam suatu mineral yang dapat berbentuk suatu gelembung atau  pola  tertentu  dan  hanya  dapat  terlihat  dengan  bantuan  kaca  pembesar)  untuk  menilai apakah  batu  mulia  tersebut  merupakan  batu  mulia  asli,  sintetis,  dan/  atau  kaca  (yang didalamnya dapat ditemukan pola seperti gelembung udara yang berbeda dengan pola seperti urat atau retakan tertentu yang terdapat pada batu mulia asli).
Selain itu, dengan menganalisis jenis dan kadar mineral yang terkandung dalam batu mulia,  maka  gemolog  dapat  mengetahui  apakah  pernah  dilakukan  suatu  tindakan  tertentu
seperti  pemanasan  ( heat )  sehingga  warna  batu  mulia  berubah  menjadi  lebih  pekat,  atau pelapisan ( doublet ) sehingga suatu batu mulia yang tipis akan lebih tebal seperti pada batu mulia  dengan  jenis emerald atau opal .  Jenis  pengujian  lainnya  yang  akan  dilakukan  oleh gemolog  adalah  terhadap  tingkat  kekerasan  (berdasarkan  skala  Mohs  untuk  menilai  jenis mineral berdasarkan tingkat kekerasannya dari angka satu hingga sepuluh), kejernihan (dari buram  atau opaque hingga  sangat  jernih atau clear ),  berat  dan  ukuran  (berdasarkan  satuan ukuran gram dan carat), bentuk (apakah dalam bentuk potongan berlian yang dikenal sebagai cutting atau  dalam  bentuk  bulat  lonjong  dengan  bagian  bawah  datar  yang  disebut  sebagai cabochon ), dan juga warna batu mulia untuk memastikan bahwa apakah batu mulia tersebut memenuhi  syarat  untuk  digolongkan  sebagai  jenis  batu  mulia  tertentu.  Setelah  analisa  dan pengujian selesai dilakukan, maka semua informasi yang terkait batu mulia yang diuji akan dicantumkan dalam sertifikat batu mulia.
3. Pengaturan  Sertifikasi  dan  Sertifikat  Batu  Mulia  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan yang Berlaku di Republik Indonesia
Ketentuan mengenai sertifikasi dan sertifikat batu permata diatur dalam dua peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009  tentang  Retribusi  Pelayanan  Sertifikasi  Batu  Mulia  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banjar  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Jasa  Usaha.  Kedua  peraturan  perundang- undangan  tersebut  hanya  berlaku  di  wilayah  Kabupaten  Banjar  saja  dan  tidak  di  wilayah lainnya di Indonesia. Selain Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009  dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, tidak ada peraturan perundang- undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi dan sertifikat batu mulia ataupun  mengenai  kewajiban  untuk  melakukan  sertifikasi  dan  juga  perbedaan  tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo di Indonesia.
Definisi  sertifikasi  sebagai  proses  untuk  menerbitkan  sertifikat  batu  mulia  diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. Pengertian sertifikat  batu  mulia  sebagai  dokumen  yang  memuat  keterangan  terkhususnya  mengenai keaslian  batu  mulia  yang  diuji  di  laboratorium  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. Masa keberlakuan sertifikat batu mulia tidak berdasarkan ukuran waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa suatu  sertifikat  akan  tetap  berlaku  selama  batu  mulia  yang  diuji  di  laboratorium  gemologi tidak mengalami perubahan apapun baik yang terjadi akibat ketidaksengajaan ataupun karena sengaja diubah bentuknya oleh pemilik batu mulia.
Jenis dan besaran biaya sertifikat batu mulia itu sendiri diatur dalam ketentuan Bagian Lampiran  1  angka  V  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  Nomor  7  Tahun  2011.  Dalam ketentuan  Peraturan  Daerah  tersebut,  harga  sertifikat  batu  mulia  dibagi  menjadi  beberapa kategori seperti jenis sertifikat batu mulia (yang berupa memo diatur dalam ketentuan Bagian Lampiran  1  Angka  V  Nomor  3  hingga  5  dan  bukan  memo  diatur  dalam  ketentuan  Bagian Lampiran 1 Angka V Nomor 1 dan 2), jenis objek (yang terbagi menjadi berlian, bukan berlian bagi sertifikat bukan memo serta colored stone , berlian, dan perhiasan bagi sertifikat memo), berat  batu  mulia  yang  diuji,  dan  jumlah  lembaran  sertifikat  batu  permata  yang  diinginkan konsumen. Setelah menganalisis  ketentuan Bagian Lampiran 1 angka V nomor 1 sampai 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa semakin berat  batu  mulia  yang  diuji  maka  harga  setiap  lembar  sertifikatnya  akan  semakin  mahal. Sedangkan semakin banyak jumlah sertifikat batu mulia yang dipesan, maka harganya akan semakin murah.
Akan  tetapi,  kedua  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  itu  tidak  mengatur  baik mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual beli batu mulia untuk melakukan sertifikasi ataupun mengenai  perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo dan bukan memo. Walaupun jenis sertifikat batu mulia memo dan bukan memo disebutkan
dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, Bagian Lampiran 1  angka  V  peraturan  daerah  tersebut  tidak  mengatur  yang  manakah  diantara  kedua  jenis sertifikat batu mulia itu yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat. Selain itu, ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan batu mulia dapat memperoleh  sertifikat  batu  mulia  dan  bukan harus memperoleh  sertifikat  batu  permata. Sehingga kaidah hukum mengenai sertifikasi batu mulia di Indonesia masih menjadi suatu pilihan  atau  kebolehan  ( mogen )  yang  dapat  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  dan bukannya sebuah perintah ( gebod ) yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban hukum oleh para pihak dalam jual beli batu mulia di Indonesia.
Pilihan  untuk  melakukan  sertifikasi  di  Indonesia  masih  berdasarkan  asas konsensualisme atau asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, maka pihak konsumen dan gemolog dapat membuat perjanjian untuk melakukan sertifikasi diantara mereka,  dimana  jika  perjanjian  itu  dibuat  secara  sah  maka  akan  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka sebagai pembuatnya. Perjanjian untuk melakukan sertifikasi batu mulia itu sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan juga  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Syarat  tersebut  terdiri  dari  syarat  subjektif (berupa  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  dan  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian)  serta  syarat  objektif  (berupa  mengenai  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang halal).  Sehingga  melalui  perjanjian  itu  akan  terdapat  suatu  perikatan  untuk  memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu, baik bagi gemolog untuk melakukan sertifikasi dan menyerahkan sertifikat batu mulia kepada konsumen yang harus menyerahkan sejumlah uang kepada gemolog sebagai imbalan atas jasa sertifikasinya.
4. Hak Konsumen yang Perlu Dilindungi Dalam Kasus Jual Beli Batu Mulia Palsu Tidak Bersertifikat Menurut Teori Perlindungan Hukum bagi Konsumen Karena  membeli  dan  menggunakan  batu  mulia,  maka  pihak  pembeli  memenuhi kualifikasi sebagai konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara demi melindungi martabat mereka mengingat pelanggaran terhadap hak tersebut akan merendahkan martabat mereka sebagai konsumen. Hak konsumen yang perlu dilindungi dalam kasus jual beli batu mulia palsu ada dua, yaitu hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai  keaslian  batu  mulia  serta  hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  batu  mulia  yang mereka inginkan sesuai dengan kondisi yang dijanjikan oleh pedagang batu mulia.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  yang  melihat  bagaimana perspektif  konsumen  dalam  jual  beli,  maka  konsumen  merupakan  pihak  yang  posisi  tawar menawar  ( bargaining  chip )  nya  lebih  lemah  dalam  suatu  transaksi.  Pihak  pedagang  dan pelaku  usaha  lainnya  lebih  mengenal  barang  dan/  atau  jasa  yang  mereka  tawarkan dibandingkan  dengan  konsumen  sehingga  jelas  posisi  mereka  dalam  transaksi  lebih diuntungkan  dibandingkan  konsumen.  Oleh  karena  itu,  sebagai  pihak  yang  lebih  lemah konsumen perlu dilindungi dari transaksi yang merugikan dan merendahkan martabat mereka.
5. Perbedaan  Tingkat  Kekuatan  Pembuktian  Sertifikat  Batu  Mulia  Memo  dan  Bukan Memo Sebagai Alat Bukti Surat
Pada  dasarnya  baik  sertifikat  batu  mulia  memo  ataupun  bukan  memo  dapat digolongkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan  keduanya  memenuhi  beberapa  syarat  sebagai  alat  bukti  surat.  Sertifikat  batu mulia memuat sejumlah tanda bacaan atau huruf, berupa keterangan mengenai nama, berat, warna,  dan  informasi  lainnya  mengenai  batu  mulia  yang  diuji  di  laboratorium.  Selain  itu sertifikat juga dibuat oleh gemolog sebagai ahli berdasarkan keahliannya, mengenai mineral dan  terkhususnya  batu  mulia,  untuk  menyampaikan  pendapat  atau  pikirannya  mengenai keaslian batu mulia yang diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam sertifikat batu
mulia.  Dengan  tujuan  untuk  membuktikan  dalil  mengenai  keaslian  batu  mulia  yang diperjualbelikan  (dalam  hukum  acara  perdata)  atau  mengenai  kesalahan  terdakwa  ketika terdakwa  melakukan  tindak  pidana  penipuan  dengan  menjual  batu  mulia  palsu  seolah  asli (dalam hukum acara pidana).
Perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo ( gem id card ) dan  bukan  memo  ( gem  report  certificate )  merupakan  hal  yang  penting  untuk  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  konsumen  dapat  mengetahui  dan memperoleh kepastian hukum mengenai hal tersebut untuk memilih jenis sertifikat mana yang memiliki  kekuatan  pembuktiannya  lebih  kuat.  Konsumen  membutuhkan  alat  bukti  surat berupa  sertifikat  untuk  membuktikan  dalil  mengenai  keaslian  batu  mulia  yang diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR. Mereka juga memiliki hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana diatur alam ketentuan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Kedua hak ini dapat dipenuhi  oleh  sertifikat,  yang  berisi  keterangan  mengenai  keaslian  batu  mulia  yang diperjualbelikan sehingga dapat memberi kepastian mengenai hal itu dalam jual beli dan juga dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat melalui  informasi  keaslian  batu  mulia  yang  dapat  mencegah  mereka  untuk  membeli  batu mulia palsu.
Dalam penelitian ini, perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo dan bukan memo diukur berdasarkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan  data  primer  berupa  hasil  wawancara  yang  telah  saya  lakukan  dengan  para konsumen, pedagang batu mulia, serta para gemolog, maka sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan sertifikat berbentuk memo. Hal ini  dikarenakan  sertifikat  bukan  memo  berisi  informasi  yang  lebih  lengkap  dibandingkan sertifikat  berupa  memo  yang  hanya  memuat  informasi  dalam  jumlah  yang  lebih  terbatas. Contohnya sertifikat berupa memo tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis potongan, tingkat  kejernihan,  dan  nada  dari  warna  batu  mulia  yang  disertifikasi  sedangkan  hal  ini dijelaskan dalam sertifikat batu mulia bukan memo.
Berbagai pihak dalam jual beli batu mulia membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan  detail  tersebut  untuk  membuktikannya  baik  dalam  jual  beli  ataupun  dalam  keadaan tertentu.  Contohnya  pihak  pedagang  yang  ingin  meningkatkan  penjualan  mereka  dengan meyakinkan  konsumen,  bahwa  batu  mulia  yang  mereka  tawarkan  asli  dan  memenuhi preferensi konsumen, harus membuktikan keaslian dan karakteristik batu mulia itu melalui sertifikat.  Sedangkan  pihak  konsumen  ataupun  pedagang  yang  mengikuti  lomba  yang diadakan oleh komunitas batu mulia membutuhkan informasi itu untuk membuktikan kepada para juri bahwa batu mulia yang mereka bawa memenuhi persyaratan untuk memenangkan kompetisi.  Para  pihak  dalam  jual  beli  batu  mulia  akan lebih  mempercayai  sertifikat  bukan memo  dibandingkan  yang  berupa  memo  sebagai  alat  bukti  surat  karena  informasi  yang tercantum dalam sertifikat bukan memo lebih lengkap berdasarkan hasil analisis keaslian batu mulia yang lebih teliti dan mendalam di laboratorium gemologi.
Jika ditinjau dari data sekunder berupa  berbagai peraturan perundang-undangan dan buku mengenai sertifikat batu  mulia dan alat bukti surat, maka sertifikat batu mulia bukan memo tetap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan sertifikat batu mulia berupa memo. Hal ini dikarenakan sertifikat batu mulia bukan memo memenuhi syarat formil dan  material  sebagai  akta  dibawah tangan  yang  bersifat  sepihak  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1874  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Sertifikat  batu  mulia  bukan memo  merupakan  sebuah  akta  karena  berisi  nama  dan  tanda  tangan  dari  gemolog  yang melakukan  sertifikasi  beserta  tanggal  penandatanganan  sertifikatnya,  sebagai  dasar  untuk menjelaskan  hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  perikatan  untuk berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu yang berasal dari perjanjian, diantara gemolog dan konsumen  untuk  melakukan  sertifikasi  dan  menyerahkan  sertifikat  (bagi  gemolog)  dan
membayar  sejumlah  uang  kepada  gemolog  sebagai  timbal  balik  dari  jasa  sertifikasi  (bagi konsumen) .
Sertifikat batu mulia bukan memo tergolong sebagai akta dibawah tangan karena tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti akta otentik. Hal  ini  dikarenakan  bentuk  sertifikat  batu  mulia  memang  tidak  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak gemolog juga tidak termasuk sebagai notaris atau pejabat publik Tata Usaha Negara lainnya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta itu bersifat sepihak karena sertifikat batu mulia bukan memo dibuat dan ditandatangani oleh gemolog sebagai pembuatnya, untuk membuktikan dalil mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan.  Oleh  karena  itu,  kekuatan  pembuktian  sertifikat  batu  mulia  bukan  memo lebih  kuat  dibandingkan  dengan  sertifikat  batu  mulia  berupa  memo  (yang  tidak mencantumkan tanda  tangan  dan  hanya  dapat  digolongkan  sebagai  alat  bukti  surat  dengan jenis bukan akta).
6. Regulasi  Mengenai  Kewajiban  Untuk  Melakukan  Sertifikasi  Demi  Melindungi Konsumen dari Ketidakpastian Hukum Dalam Jual Beli Batu Mulia Palsu di Indonesia Di wilayah Republik Indonesia, regulasi mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual  beli  batu  mulia  untuk  melakukan  sertifikasi  merupakan  sebuah  kebutuhan.  Hal  ini dikarenakan terdapat ketidakpastian mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan di Indonesia. Ketidakpastian itu disebabkan oleh tidak adanya sertifikat dalam jual beli sehingga konsumen menjadi rentan untuk mengalami kerugian akibat tertipu untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Demi mengatasi ketidakpastian dalam jual beli batu mulia yang dapat merugikan dan melanggar hak mereka, konsumen membutuhkan informasi mengenai keaslian batu mulia yang tercantum dalam sertifikat.
Pada  berbagai  kasus  berikut  ini,  para  konsumen  telah  mengalami  kerugian  akibat tertipu  membeli  batu  mulia  palsu  tidak  bersertifikat.  Dalam  kasus  jual  beli  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Dompu  Nomor  30/Pid.B/2016/PN.Dpu,  konsumen  Bulang  mengalami kerugian  sebesar  Sepuluh  Juta  Rupiah  akibat  tertipu  membeli  batu  berlian  sintetis  tidak bersertifikat  yang  dijual  kepadanya.  Sedangkan  konsumen  Zulkarnaen  di  Pontianak mengalami  kerugian  sebesar  Empat  Puluh  Juta  Rupiah  akibat  tertipu  untuk  membeli  batu permata blue  sapphire Tanzania  tidak  bersertifikat  yang  dijual  kepadanya  oleh  temannya Suyodi seolah-olah blue sapphire Srilanka asli.
Selain  itu  konsumen  bernama  Pak  Ajit  dari  wilayah  Pluit  Timur  pernah  menderita kerugian  sebesar  Empat  Juta  Lima  Ratus  Ribu  Rupiah  akibat  membeli  tiga  bongkah  batu mulia palsu tidak bersertifikat dengan jenis Bacan di Pasar Rawa Bening pada tahun 2016. Kerugian  sebesar  Satu  Juta  Rupiah  juga  dialami  oleh  seorang  konsumen  dari  Cengkareng Bernama Pak Akhian, karena tertipu membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat dengan jenis Badar  Besi  di  Pasar  Rawa  Bening  yang  terbukti  palsu  setelah  disertifikasi  oleh  beliau  di laboratoratorium gemologi SGI Season City Trade Mall pada tahun 2018. Pak Acun, seorang konsumen  dari  Cengkareng,  juga  pernah  mengalami  kerugian  akibat  membeli  batu  mulia yellow sapphire palsu tidak bersertifikat seharga Sepuluh Juta Rupiah.
Berbagai kasus tersebut membuktikan bahwa konsumen rentan mengalami kerugian akibat  tertipu  membeli  batu  mulia  palsu  tidak  bersertifikat.  Berdasarkan  teori  hukum perlindungan konsumen, posisi tawar menawar ( bargaining chip ) konsumen dalam jual beli memang  lemah  sehingga  mereka  perlu  dilindungi.  Hal  ini  dikarenakan  pengetahuan konsumen  mengenai  keaslian  batu  mulia  yang  diperjualbelikan  lebih  sedikit  dari  pihak pedagang  dan  terutama  gemolog,  yang  mempelajari  ilmu  gemologi  dan  dapat  mengetahui keaslian  suatu  mulia  dengan  akurat.  Tanpa  informasi  mengenai  keaslian  batu  mulia  dalam sertifikat mereka akan lebih mudah untuk tertipu membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat dan mengalami kerugian.
Ketiga narasumber yang saya wawancarai merupakan pihak yang  sudah sejak lama menjadi konsumen batu mulia di Indonesia, seperti Pak Acun yang sudah menjadi konsumen sejak remaja dan Pak Akhian yang sudah menjadi konsumen batu permata selama lebih dari
dua puluh tahun. Pengetahuan mereka yang berasal dari pengalaman sebagai konsumen tidak cukup untuk mencegah mereka tertipu untuk membeli batu mulia palsu. Sebagai konsumen, para  narasumber  saya  mengatakan  bahwa  sertifikat  batu  mulia  (terutama gem  report certificate ) masih dibutuhkan dalam jual beli karena informasi yang tercantum di dalamnya dapat membuktikan keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan memberi mereka kepastian mengenai hal itu. Sehingga pihak konsumen akan lebih berminat untuk membeli  batu mulia yang telah disertifikasi, terutama jika harganya mencapai lima juta rupiah atau lebih.
Kelima  orang  pedagang  batu  mulia  di  Season  City  Trade  Mall  yang  menjadi narasumber  saya  juga  menyetujui  bahwa  regulasi  mengenai  kewajiban  untuk  melakukan sertifikasi merupakan sebuah kebutuhan di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut mereka, informasi  mengenai  keaslian  batu  mulia  dalam  sertifikat  dibutuhkan  dalam  jual  beli  untuk berbagai  kepentingan.  Contohnya  pihak  pedagang  membutuhkan  informasi  tersebut  untuk membuktikan  keaslian  dan  kesesuaian  batu  mulia  yang  diperjualbelikan  dengan  preferensi konsumen,  sehingga  mereka  dapat  meningkatkan  penjualan.  Pihak  peserta  lomba  yang diadakan  komunitas  batu  mulia  juga  membutuhkan  informasi  mengenai  warna,  keaslian, kejernihan, dan bentuk batu mulia untuk membuktikan kepada para juri bahwa berdasarkan informasi  dalam  sertifikat,  batu  mulia  milik  mereka  memang  benar  asli,  berkualitas,  dan memenuhi  kriteria  untuk  menjadi  pemenang  dalam  lomba.  Sehingga  sebagai  pemenang kompetisi, mereka dapat memperoleh hadiah berupa uang, penghargaan, ataupun membuat batu mulia mereka dikenal oleh masyarakat sehingga lebih mudah untuk diperjualbelikan. Pihak gemolog yang saya wawancarai juga menyebutkan bahwa benar sertifikat batu mulia  diperlukan  dalam  jual  beli  sehingga  regulasi  mengenai  kewajiban  untuk  melakukan sertifikasi merupakan suatu kebutuhan di Indonesia. Menurut Ibu Nur Apriyanti dari Dufau Gemological Laboratories di Season City Trade Mall dan juga Gemolog Shin dari My Gems Lab di Pasar Rawa Bening, pihak konsumen dan pedagang batu mulia tetap membutuhkan jasa  sertifikasi.  Walaupun  tren  batu  mulia  di  Indonesia  sempat  mengalami  penuruan  sejak tahun  2016,  sehingga  jumlah  konsumen  berkurang  terutama  semenjak  perekonomian  di Indonesia  mengalami  masalah  akibat  pandemi  Covid-19,  akan  tetapi  masih  tetap  terdapat konsumen  yang  membeli  batu  mulia  dan  membutuhkan  jasa  sertifikasi.  Terutama  para konsumen yang sudah membeli batu mulia sebelum benda tersebut menjadi tren di Indonesia. Mereka bersedia untuk membayar biaya sertifikasi sehingga tidak perlu menderita kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat.
Agar setiap batu mulia yang diperjualbelikan di Indonesia disertai dengan sertifikat, maka  sertifikasi  harus  menjadi  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  menurut  peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi sehingga akan terdapat suatu peraturan perundang-undangan mengenai hal  tersebut.  Dengan  diaturnya  kewajiban  untuk  melakukan  sertifikasi  dalam  peraturan perundang-undangan,  maka  kaidah  hukum  tersebut  akan  memperoleh  suatu  legitimasi. Sehingga  kaidah  hukum  berupa  sertifikasi  batu  mulia  dapat  berlaku  sebagai  perintah  yang bersifat memaksa ( gebod ) dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan itu akan mengikat para pihak dalam jual beli batu mulia untuk mematuhinya.
Setelah kewajiban untuk melakukan sertifikasi telah dilaksanakan, maka pada setiap batu  mulia  yang  diperjualbelikan  akan  terdapat  sertifikat  batu  mulia.  Sertifikat  itu  berisi informasi  mengenai  keaslian  batu  mulia  yang  diuji,  sehingga  dapat  membuktikan  keaslian batu  mulia  yang  diperjualbelikan  dan  memberikan  konsumen  kepastian  mengenai  hal tersebut. Dengan mengetahui apakah batu mulia yang diperjualbelikan asli atau palsu melalui informasi  terkait  dalam  sertifikat,  konsumen  dapat  menghindari  jual  beli  batu  mulia  palsu tidak bersertifikat yang merugikan dan melanggar hak mereka.
Jika  konsumen  tertipu  untuk  membeli  batu  mulia  palsu  tidak  bersertifikat  dan menderita  kerugian  karenanya,  maka  haknya  atas  informasi  yang  benar  mengenai keaslian batu  mulia  akan  terlanggar  karena  mereka  telah  ditipu  dengan informasi  yang  tidak  sesuai kenyataannya.  Hak  konsumen  untuk  memilih  dan  mendapatkan  batu  mulia  yang  sesuai
dengan keinginannya sebagaimana dijanjikan oleh pedagang  juga terlanggar karena mereka tidak  memperoleh  batu  mulia  asli  sebagaimana  dijanjikan  pedagang  melainkan  batu  mulia palsu yang tidak mereka inginkan. Pelanggaran terhadap kedua hak konsumen itu jelas akan merendahkan  martabat  mereka,  sehingga harus  dicegah  agar  hak  konsumen  atas  informasi yang benar dan jujur mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang sesuai dengan keinginan mereka terpenuhi.
Selain  itu  ketidakpastian  terkait  keaslian  batu  mulia  yang  diperjualbelikan  harus diatasi.  Hal  ini  dikarenakan  ketidakpastian  itu  dapat  menyebabkan  konsumen  di  Indonesia tertipu  untuk  membeli  batu  mulia  palsu  tidak  bersertifikat,  yang  kualitasnya  tidak  sesuai dengan harga jualnya, sehingga mengalami kerugian. Konsumen yang mengalami kerugian dan  haknya  terlanggar  akan  menjadi  tidak  berminat  untuk  membeli  batu  mulia,  sehingga mengakibatkan  industri  batu  mulia  tidak  memperoleh  pendapatan  dan  negara  kehilangan keuntungan. Industri tersebut merupakan industri yang menguntungkan di Indonesia karena selain berpotensi meningkatkan investasi dan pendapatan daerah yang mengelola batu mulia, industri tersebut juga memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk lainnya.
Jenis  keuntungan  yang  saya  maksud  dibagi  menjadi  dua.  Pertama  Indonesia memperoleh sejumlah dana untuk pembangunan ekonomi. Sumber dari dana tersebut adalah pendapatan dari ekspor perhiasan dan juga pajak penghasilan dari para tenaga kerja di bidang industri batu mulia. Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,  dapat  dibuktikan  bahwa  industri  batu  mulia  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak 218.174  orang  sejak  tahun 2013 hingga bulan Maret 2015  dan  juga  meningkatkan  ekspor perhiasan di Indonesia sebesar 24,15% sejak bulan Februari 2015 hingga pada tahun itu nilai ekspornya mencapai USD 459, 47. Ekspor tersebut dapat meningkat karena batu mulia dari Indonesia  merupakan  barang  yang  jika  dikelola  secara  profesional  dapat  mendunia. Pendapatan dari ekspor perhiasan akan menambah devisa negara. Selain itu para tenaga kerja di bidang industri batu mulia juga harus membayar pajak penghasilan kepada negara. Devisa dan  pajak  penghasilan  itu  akan  memberikan  dana  tambahan  yang  dapat  digunakan  negara untuk membangun perekonomian Republik Indonesia.
Keuntungan  lainnya  yang  diperoleh  negara  dari  industri  batu  mulia  adalah menurunnya angka pengangguran di Indonesia akibat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah 114.628 orang pada tahun 2013 dan 332.802 orang pada tahun 2015, sehingga hak para tenaga kerja  di  bidang  industri  tersebut  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  terpenuhi. Berbagai keuntungan itu menjadikan industri batu mulia penting di Indonesia. Baik sebagai industri utama di Kabupaten Banjar, ataupun sebagai hal yang penting untuk dibahas dalam Rancangan  Peraturan  Daerah  Rokan  Hulu  tentang  pengembangan  usaha  kerajinan  batu mulia akik pada tahun 2015.
Republik Indonesia tidak akan memperoleh berbagai keuntungan sebagaimana telah saya  jelaskan  sebelumnya  jika  industri  batu  mulia  kehilangan  konsumen  sebagai  sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu, demi melindungi hak konsumen atas informasi keaslian batu  mulia  dan  juga  hak  untuk  memilih batu  mulia  yang  diinginkan  sesuai  janji pedagang sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4  huruf  (B)  dan  (C)  Undang-Undang  Republik Indonesia Tahun 1999 serta untuk mencegah ketidakpastian dalam industri batu mulia yang merugikan Indonesia, maka regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi batu mulia merupakan sebuah kebutuhan. Terutama mengingat ketentuan mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dasar hukum dari definisi, jenis, dan biaya  sertifikasi  dan  sertifikat  batu  mulia  di  Indonesia  dan  selain  kedua  Peraturan  Daerah (yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Banjar saja dan tidak di daerah lainnya) itu,  tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi batu mulia.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap data primer dan sekunder dalam penelitian ini saya menyimpulkan bahwa sebagai akta dibawah tangan yang bersifat secara sepihak, sertifikat batu mulia  bukan  memo  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan sertifikat  batu  mulia  berupa  memo  yang  hanya  tergolong  sebagai  alat  bukti  surat  bukan  akta. Selain  itu,  regulasi  untuk  menghasilkan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga terkait kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan  memo  merupakan  suatu  kebutuhan  di  Indonesia.  Sehingga  pada  setiap  batu mulia  yang diperjualbelikan akan terdapat sertifikat, yang bisa memberikan kepastian mengenai keaslian batu mulia  yang  diperjualbelikan  dan  karenanya  juga  melindungi  konsumen  dari  kerugian  akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Perlindungan itu dimaksudkan untuk memenuhi hak konsumen  atas  informasi  yang  benar  dan  jujur  mengenai  keaslian  batu  mulia  serta  hak  untuk memilih  dan  mendapatkan  batu  mulia  yang  sesuai  dengan  keinginan  mereka  sebagaimana dijanjikan oleh pedagang. Dengan demikian industri batu mulia tidak kehilangan konsumen dan tetap  memperoleh  pendapatan.  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  saran  saya  dalam  penelitian  ini adalah  agar  pihak  pemerintah  Republik  Indonesia,  terkhususnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat, untuk meregulasi ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi batu mulia dan juga mengenai  tingkatan  kekuatan  pembuktian  sertifikat  batu  mulia  memo  dan  bukan  memo  agar terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedua hal itu.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
An, Pouw Kioe. Rahasia Batu Permata . Cet. 14. Semarang: Mandira, 2002. Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. Hukum Perdagangan Internasional . Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria . Bandung: CV Armico, 1987. Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary . 4th Ed. Minnesota: West Publishing Co., 1968.
Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. Mengenal Hukum Perdata . Cet.  1. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
Engel, James F, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard. Perilaku Konsumen [ Consumer Behavior ]. Diterjemahkan oleh F.X. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994. Hamid, Abd. Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Cet. 1. Makassar: Sah Media, 2017.
Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Cet.1. Bandung: Alfabeta, 2017.
Karjadi, M. dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar . Bogor: Politeia, 1997.
Mamudji, Sri, et.al . Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Mertokosumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 1982. Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar .  Cet.  5.  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto . Perihal Kaedah Hukum. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Cet.1. Depok: Kencana, 2018. Rumokoy,  Donald  Albert  dan  Frans  Maramis. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cet.  2.  Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Sano, Jennifer. Gems & Minerals of the Southwest . Arizona: Rio Nuevo Publishers, 2009.
Shipley,  Robert  M.,  et.al. Dictionary  of  Gems  and  Gemology .  4 th Ed.  Lost  Angeles:
Gemological Institute of America, 1948.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . Ed. 1. Cet. 17.  Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cet.  3.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
Soerjono, Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Cet. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1980. Soesilo R. RIB / HIR Dengan Penjelasan . Bogor: Politeia, 1995.
Subekti. Hukum Pembuktian . Cet. 11. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Subekti. Hukum Perjanjian . Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2001.
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar  Oeripkartawinata. Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori dan Praktek . Cet. 11. Bandung: CV Mandar Maju, 2009. Viswandro. Kamus Istilah Hukum . Cet.1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014. Widiarty,  Wiwik  Sri. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan Kadaluwarsa . Cet. 1. Depok: Komodo Books, 2016. Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani. Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen .  Cet.  3. Jakarta: Gramedia, 2003.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Cet.1. Jakarta: Kencana, 2013.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan . UU No. 7 Tahun 1983. LN No. 50 Tahun 1983. TLN No. 3263 Tahun 1983.
Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Konsumen .  UU  No.  8  Tahun  1999.  LN  RI  No.  22 Tahun 1999. TLN No. 3821.
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia . UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . UU No. 15 Tahun 2019. LN No. 183 Tahun 2019. TLN No. 6398.
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan   Kompetensi  Inti Industri Kabupaten Banjar . Permenind Nomor 161/M-IND/PER/12/2012.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  tentang  Retribusi  Pelayanan  Sertifikasi  Batu  Mulia . Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. LD Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. TLD Kabupaten Banjar Nomor 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Jasa Usaha . Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. LD Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. TLD Kabupaten Banjar Nomor 5.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio.
C. PUTUSAN PENGADILAN Pengadilan Negeri Dompu. Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN.Dpu. Bulang melawan Ismail (2016).
Pengadilan Negeri Parepare. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Parepare. PT Rimba Hijau Investasi melawan Syamsu Rijal (2016). Pengadilan Negeri Rengat. Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Rgt. Sudirman melawan Tando (2018).
D. HASIL WAWANCARA
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arie,  seorang  pedagang  batu  mulia  dari  toko  permata  di lantai GF2 Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi,  Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, 11320)  pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 17.34-17.45 WIB.
Hasil wawancara dengan Bapak Faturohman Iman, seorang pedagang batu mulia di Iman FJ Service, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi,  Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, 11320)  pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 15.05-15.16 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hajis  Nur,  seorang  pedagang  batu  mulia  di  Jiilan  Gems,
Season  City  Trade  Mall  (Jl.  Prof.  Dr.  Latumenten  No.  33,  RW.  1,  Jembatan  Besi, Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  11320) pada   hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.15-16.26 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hendra,  seorang  pedagang  batu  mulia  di  CR7  Gemstone,
Season  City  Trade  Mall  (Jl.  Prof.  Dr.  Latumenten  No.  33,  RW.  1,  Jembatan  Besi, Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  11320) pada   hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.31-16.42 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Subahan,  seorang  pedagang  batu  permata  dari  Mandiri  B Gemstone, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi,  Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, 11320)  pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.49-17.12 WIB.
Hasil wawancara dengan Gemolog Shin dari My Gems Lab, Pasar Rawa Bening  – Jakarta Gems Center, Jl. Bekasi Barat No. 4, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13350, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 10.27 – 11. 51 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nur  Apriyanti  sebagai  Asisten  Gemolog  dari  Dufau Gemological   Laboratories (DGL) Gem Lab, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus  Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 13.33-14.39 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Pak  Acun  dari  Cengkareng,  seorang  konsumen  batu  mulia  di Season  City  Trade  Mall,  (Jl.  Prof.  Dr.  Latumenten  No.  33,  RW.  1,  Jembatan  Besi, Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  11320) pada   hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 15.00-15.30 WIB.
Hasil wawancara dengan Pak Ajit dari Jalan Pluit Timur, seorang konsumen batu  mulia di Season  City  Trade  Mall,  (Jl.  Prof.  Dr.  Latumenten  No.  33,  RW.  1,  Jembatan  Besi, Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  11320) pada   hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 16.00-16.45.
Hasil  wawancara  dengan  Pak  Akhian  dari  Cengkareng,  seorang  konsumen  batu  mulia  di Season  City  Trade  Mall,  (Jl.  Prof.  Dr.  Latumenten  No.  33,  RW.  1,  Jembatan  Besi, Kecamatan  Tambora,  Kota  Jakarta  Barat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  11320) pada   hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 15.03-15.36 WIB.
INTERNET Arbar,  Thea  Fathanah.  “Pernah  Cuan  Ratusan  Juta,  Apa  Kabar  Bisnis  Batu  Permata?” CNBC Indonesia, 10 November 2019. Tersedia pada https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191110181848-33-114116/pernah-cuan- ratusan-juta-apa-kabar-bisnis-batu-permata, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Detik News. “Kalau Orang Sudah Naksir Batu Akik, Berapa pun Harganya Pasti Dibayarin.” Detiknews,  5  Agustus  2014.  Tersedia  pada  https://news.detik.com/berita/d- 2653542/kalau-orang-sudah-naksir-batu-akik-berapa-pun-harganya-pasti-dibayarin,
diakses pada tanggal 1 Oktober 2022. Gem Research International (GRI) Lab. “Pricing Table.”
https://grilab.net/index.php/Service/Index/1. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022. Gunawan,  Hendra.  “Demam  Batu  Akik  Semua  Ada,  Dari  Yang  Puluhan  Ribu  Hingga
Miliaran Rupiah.” Tribun News, 26 Februari 2015. Tersedia pada https://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/26/demam-batu-akik-semua-ada-dari-yang- puluhan-ribu-hingga-miliaran-rupiah, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia.  “Database  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.”
Tersedia
pada https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=Sertifikat+batu+mulia, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Industri Pengolahan Batu Mulia Berpeluang
Tarik Investasi.” Kemenperin, 29 Maret 2016. Tersedia pada https://kemenperin.go.id/artikel/14869/Industri-Pengolahan-Batu-  Mulia- Berpeluang-Tarik-Investasi, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Kemenperin Pacu Pengembangan Industri Batu  Mulia  dan  Perhiasan.”  Kemenperin,  20  Juni  2016.  Tersedia  pada https://kemenperin.go.id/artikel/15615/Kemenperin-Pacu-Pengembangan-Industri- Batu-Mulia-dan-Perhiasan, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Nursalikah, Ani. “Industri Batu Akik dari Desa Bisa Mendunia.” Republika.co.id, 17 Februari 2015. Tersedia pada
https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/17/njwnlm-industri-batu-akik- dari-desa-bisa-mendunia, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Redaksi  M1.  “Tergiur  Blue  Safir  Srilangka,  Zulkarnaen  Kehilangan  Rp  40  Juta.” Fajar.co.id.27  Juli  2018.  https://fajar.co.id/2018/07/27/tergiur-blue-safir-srilangka- zulkarnaen-kehilangan-rp40juta/?page=all. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Setiawan, Kodrat. “Rokan Hulu Bahas Rancangan Perda Batu Akik.” Tempo.co, 17 Februari 2015. Tersedia pada https://nasional.tempo.co/read/643115/rokan-hulu-bahas- rancangan-perda-batu-akik, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.