## PENERAPAN  PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)
PAJAK PENGHASILAN  PASAL  21 DENGAN GROSS UP METHOD

## Ririn  lrmadariyani
Fakultas Ekonomi  Universitas  Jember irmadariyariil{in.@vahoo.co. id
\

## Abstract
Company tax subjects are taxed on  their income and have to pay  to the Tax Office (Kantor Kas  Negara) based on the tax regulation.  Some companies would consider  corporate income  tax as  a burden  so  that they  would try to pay their tax as minimum  as possible  as long as  allowed by  law and tax  regulation,  Therefore,  companies making  tax planning  as a starling point  in tax  management.  One  of methods in corporate income tax planning  afticle 21 is the  gross  up  method. By this method,  income tax afticle  21  paid  by  the permanent ,: employees  will be  the same  amount  as the tax allowance  given  by the employer.  This  tax
., Allowance  could be  considered  as  a company s expense  that could be deducted  from the company's  net  incame  and  at the end it will reduce  the  corporate  income  tax paid by  the company.
Keywords: income tax afiicle  21,  tax planning, the  gross up method.

## Pendahuluan
Pemerintah dan masyarakat harus  saling  bekeqa sama  agar dapai mensukseskan
. pembangunan  nasional dalam  upaya  menciptakan  masyarakat adil dan makmur.  Peranan pemerintah sangat  penting dan  mempunyai kedudukan yang  sangat strategis, karena tidak mungkin  menggerakkan roda  pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan  dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam  negeri Pajak sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  dalam  negeri pada saat ini diharapkan dapat berperan menladi sumber  pembiayaan  pembangunan yang utama Upaya menladrkan  palak  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan yang utama  bukanlah  hal yang mudah Banyak  kenCala  yang  dihadapi  baik yang berasal dan masyarakat  sebagai wajib  palak. pihak otoritas pajak  dan peraturan  perundang-undangan, Oleh karena itu kendala-kendala  tersebut  harus  dapat dikurangi  bahkan harus  dihiiangkan
Pajak menjadi  masalah seluruh  rakyat  karena  pada dasarnya setiap orang yang hidup di dalam suatu negara pasti dan harus berhubungan dengan pajak. 0leh karena itu setiap orang yang menjadi  anggota  masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan palak Dengan  diterapkannya  sistem se/f assessment diharapkan  terjadi  peningkatan  kesadaran  masyarakat untuk  membayar pajak sehingga penerimaan dalam  negeri meningkat.
Pada umumnya  perusahaan  menginginkan  keuntungan dalam usahanya.  namun  di lain  pihak  perusahaan berkewaliban membayar pajak.  Pajak  harus dibayar  baik oleh perusahaan  maupun para karyawan yang bekerja pada  perusahaan tersebut yang semuanya disebut subyek pajak Perusahaan  membayar  pajak  penghasilan  badan  dan para  karyawan membayar pajak penghasilan pasal 21 yang harus disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara sesuai Undang-undang dan peraturan  perpajakan yang  berlaku.
.= ..::::= ,,;:;:t;:;i ""'ili',i,.-?r{ .ffJr.r r  rr "r n;1i!::11: ,rA.::::::::::,iiziriS:,'"n lr .aiji.+r:::= lft.i*aar?ilf .*# :r" ii, a;llilit\:i::i1::= iiiljl  l/:i.li5llri;:l i rr, $i.sin:iii.ti:::::::::::ir Lrr:{$4.:.:;nr;/r,::i. =iii-=,.;f - jr;:;;=i i:i:i:li*r,I 'iTl*, =::::,:iitl'* jc;:....-.
Metode Gross Up adalah suatu cara untuk menentukan tirniangan  pajak  yang akan diberikan kepada karyawan yang nantinya akan sama besarnya dengan jumlah  pajak  penghasilan pasat 21 yang harus  dibayar oleh pegawai tetap, Penerapan
Metode Gross Up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dimaksudkan sebagai upaya perencanaan pajak dalam bentuk penghematan pajak  (tax savrng) serta  untuk  pemberian  tunjangan- tunjangan  termasuk  tunjangan  pajak penghasilan pasal 21 dan  penghasilan  lain ke dalam  gaji  masing- masing  karyawan  yang  akan  menguntungkan  kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan.
Dengan penerapan metode  Gross  Up perusahaan akan  terhindar  dari  koreksi  positif  atas  pembebqnan beban  pajak penghasilan dalam  laporan  laba rugi perusahaan meskipun harus membayar pajak penghasilan pasal 21, sedangkan keuntungan penerapan  metode  Gross  Up bagi  karyawan  adalah dengan  adanya  tunjangan  pajak  akan menambah penghasilan dan  karyawan tidak membayar Pajak penghasilan  pasal 21 terutang karena tunjangan pajak  yang  diberikan  perusahaan besarnya sama dengan  pajak penghasilan pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh karyawan.  Tuniangan dapat diakui  sebagai  biaya oleh  perusahaan  dimana  biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan dan secara  otomatis  pajak  penghasilan badan  yang  ditanggung  perusahaan  menjadi kecil.
Metode  Gross  Up  merupakan  salah  satu  metode yang  digunakan  untuk  meminimalkan  pajak yang akan dibayarkan  oleh karyawan.  Semua  perusahaan harus  membayar pajak penghasilan badan. Pajak
Penghasilan Badan menurut  Mardiasmo (2008) merupakan  pajak yang  dikenakan  pada sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang  melakukan  usaha  atau tidak  melakukan  usaha yang  meliputi PerseroanTerbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara  (BUMN), atau Badan  Usaha Milik
Daerah  (BUMD),  dengan namadan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,  koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasilainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif dan bentuk  usaha  tetap  (BUT). Perusahaan selalu menginginkan  pembayaran pajak seminimal
mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan  perencanaan  pajak (fax Planning)  yang merupakan  langkah awal dari manajemen  paiak.
Pada perencanaan Pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud agar  dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.  Pada  umumnya  penekanan  perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan  pajak  teruiang.
Jadi tujuan perencanaan  pajak  adalah  merekayasa agar beban  pajak  dibayar serendah mungkin dengan memanfaatkan  pengecualian dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan dan pengurangan yang diperkenankan, maka secara hakekat  ekonomis adalah
berusaha
memaksimalkan  penghasilan setelah  palak  (after tax
return).

## Pembahasan
A. Manajemen  Pajak
Manajemen pajak (Iax l,|anagement) adalah sarana  dalam memenuhi  kewajiban perpajakan dengan  benar namun  iumlah pajak yang dibayar dapat  ditekan  seminimal mungkin  dalam rangka memperoleh laba yang diharapkan Secara  umum manajemen palak adalah suatu proses mengorganisir  usaha yang dilakukan oleh wajib pajak  sedemikian  rupa sehingga  hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini diperkenankan atau dirnungkinkan oleh peraturan
perpajakan  yang berlaku
Untuk dapat mencapai  tujuan  manajemen  palak ada dua hal yang  perlu  dipahami  dan dilakukan,
yaitu: '1 [,']emahami  Peraturan  PerPajakan
Dengan  rnempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang Keputusan Presiden,
Keputusan  Menteri  Keuangan,  Keputusan  Dirlen Pajak dan Surat Edaran  Dirjen  Palak kita dapai mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan  untuk menghemat beban pajak.
2. Menyelenggarakan  pembukuan yang memenuhi persyaratan.
Pembukuan  merupakan  sarana  yang  sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan  yang disalikan  dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi  dasar dalam menghitung
64H  ;.,..4 ffi $ - "i + I n * i ii:t;:'{,;t} {*i i}'E I fi i., * * $ * i*,] :: m h * I
l[f,;r:i.i:;j]jj:::.:.:i_:.:.,  s. ..% ';i*' -., ,irdt r +,: ,i. n ....
# i r, 1* : *,i{ ils i-1.=,,i.,.i tl t,ip ri lt  i l, besarnya jumlah pajak terutang, Suandy
(2009:1 1 )
Tujuan  manajemen  pajak  dibagi menjadi dua yaitu: 1. Menerapkan  peraturan perpajakan dengan benar.
2. Usaha efisiensi  untuk mencapai  laba  yang diharapkan,

## B. Pengertian  Perencanaan Pajak
Perencanaan  pajak (Iax Planning)  adalah  suatu kapasitas  yang  dimiliki  oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban)  pajak  yang minimal (Wijaya, 2011), Perencanaan  pajak  dilakukan oleh wajib pajak  baik badan maupun  perorangan dalam  rangka meminimalkan  pajak  terutang  yang  harus dibayar kepada  negara. Di dalam melakukan  perencanaan pajak,  seorang wajib pajak  harus  tetap  berpedoman pada peraturan  perpajakan yang berlaku  atau  wajib pajak berusaha mendapat  penghematan pajak (tax saving)  melalui  prosedur  penghindaran pajak (/ax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan. Secara  umum penghematan pajak menganut prinsip the /easf and latest yaitu membayar  dalam  jumlah seminimal  mungkin dan pada  waktu terakhir yang masih diijinkan oleh
Undang-undang dan peraturan perpajakan.
Meminimalkan  beban  pajak dapat  dilakukan  dengan cara menekan  penghasilan dan  atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari peng hasilan  sehingga penghasilan kena pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal  yang belum diatur dalam  peraturan  perpajakan
Fungsi  perencanaan  pajak  mengestimasi  jumlah pajak yang akan dibayar  dan  hal-hal  yang dapat dilakukan untuk  menghindari  pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal  yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang  atau  Peraturan  Perpajakan  dengan tujuan untuk meminimalkan pajak  terutang. Dalam penyusunan  perencanaan pajak  harus sudah memahami dan mendalami  peraturan perpajakan dan selalu  mengikuti  perkembangan  dan perubahan- perubahan yang teryadi agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dituduh menggelapkan  pajak (Tax Evasion)
Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan karena itu pemahaman terhadap
Ketentuan  Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan  dilakukan dalam tahap ini. Rencana penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengambil  keuntungan  semaksimal  mungkin dari ketentuan  mengenai  pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan menurut Undang-undang dan Peraturan  Perpajakan yang berlaku.
C. Manfaat Perencanaan Pajak Manfaat perencanaan pajak adalah:
1. Penghematan kas keluar, perencanaan dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (cash  flow) perencanaan pajak dapat mengestimasi  kebutuhan kas untuk pajak dan meneq$an saat pembayaran  sehingga perusahaan dapat)nenyusun angaran  kas secara lebih akurai

## D. Tujuan Perencanaan  Pajak
Tujuan perencanaan pajak  adalah merekayasa agar beban  pajak  (fax burden)  serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi hal ini akan berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang yang  pada umumnya mengharapkan penerimaan  palak meningkat Tax Planning  disini  sama  dengan  Tax  Avoidance  karena secara  hakekat ekonomis kedua-duanya  berusaha untuk  memaksimalkan penghasilan  setelah pajak karena  pajak  merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk dirnvestasikan kembali.  Suandy (2009:7)
Ada beberapa  ukuran yang biasa  digunakan  dalam mengukur kepatuhan  kewaliban  perpajakan yaitu:
1. Tax Avoidance adalah  upaya wajib pajak untuk meringankan beban  pajak yang harus dibayar secara legal atau tidak melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan Undang-undang tanpa  melanggar  Undang-undang tersebut.
2. Tax Evasion adalah upaya wajib  pajak untuk meringankan  beban  pajak yang harus  dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan
keadaan  yang  sebenarnya  atau  menggelapkan pajak.

## E.
Langkah-langkahPerencanaanPajak Langkah-langkah yang  dapat dilakukan oleh wajib pajak  sebagai upaya perencanaan pajak
(Djuanda dan  Lubis, 2002',29):
1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah  usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan obiek pajak dengan berdasarkan pada  variabel  penghasilan yang bukan sebagai objek  pajak.
2. Memaksimalkan  biaya  variabel, tindakan ini
dilakukan  dengan  meningkatkan  biaya yang dapat  dikurangkan atau  merGtarr  biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke biaya yang dapat dikurangkan.
3. Meminimalkan tarif pajak, dengan upaya pengenaan pajak  dengan tarif seminimal mungkin.
Menurut  Suandy  (2009,13)  agar perencanaan pajak  dapat  berhasil sesuai  dengan yang diharapkan, maka perencanaan rtu seharusnya dllakukan melalui  urutan berbagai tahap{ahap berikut:
1. Analisis informasi  yang  ada  (analysis of the existing  data  base)
Tahap pertama yaitu menganalisis  komponen yang berbeda  atas pajak yang  terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin  beban pajak yang  harus ditanggung dengan mempertimbangkan masing-masing eiemen dari pajak,  batk secara sendiri-sendiri maupun  secara  total  yang  dirumuskan  sebagai perencanaan  pajak yang paling efisien Hal penting lain  yang perlu diperhatikan yaitu memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang  mungkin terjadi
2. Fakta relevan
Seorang  perencana  pajak dituntut  untuk  benar- benar menguasai situasi  yang dihadapi baik dari segi internal  maupun  eksternal dan selalu dimutakhirkan  dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan  pajak dapat dilakukan  secara tepat dan menyeluruh
terhadap  situasi  maupun transaksi-transaksi yang  berdampak  dalam  perpajakan,
Faktor pajak
Dalam menganalisis  setiap  permasalahan  yang dihadapi  dalam penyusunan perencanaan pajak tidak  terlepas dari dua  hal utama yang berkaitan dengan  faktor-faktor  sebagai berikut:
Sistem perpajakan  nasional yang  dianut oleh suatu Negara.
Sikap  fiskus  dalam menafsirkan peraturan pajak  baik undang-undang domestik maupun perpajakan
Faktor non  pajak lainnya
Faktor-faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam  penyusunan perencanaan pajak,  antara lain:
a. Masalah badan hukum
b. Masalah  mata  uang  dan nilaitukar
c. Masalah pengawasan devisa d. Masalah program insentif investasi
e.
Masalah  faktor  non pajak lainnya
5. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan  besarnya  pajak  (destgn of one or more posstble tax plans)
Model  peqanjian  internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas  tindakan{indakan  berikut:
a. Pemilihan bentuk transaksi  operasi atau hubungan internasional.
b. Pemilihan Negara asing sebagai tempat melakukan  investasi atau menjadi  restden dari
Negara  tersebut c. Penggunaan  satu atau lebih Negara  tambahan.
6. Evaluasr pelaksanaan rencana pajak
(evaluattn,i  a tax  plan)
Dalam perencanaan paiak, perlu dilakukan evaluasi rntuk melihai selauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan palak terhadap  beban palak perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain palak atas berbagai alternative perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung  seakurat mungkin dengan  hipotesis sebagai  berikut:
a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak
dilaksanakan.
b. Bagaimana ltka rencana  tersebut  dilaksanakan
dan berhasil dengan  baik.
c. Bagaimana jika rencana  tersebut  dilaksanakan
tetapi  gagal.
a. b. ffia="; ..{ii#;'i:+H* # f;i"'o"au*t;t z;* t*ui;.;r
:#,ffi t\!::t::!tiia;L:,;::::::a::::::,::
:;:l:::::.::l:-l:iiiii  i;i ;r: iiili.| ]i:;::::::]:::::.]]] ]r]] [t  1.i1,
./.',:1s  "tlieiu  irr.r, - rl:;-:i,i n  t-j.!  ; a,i  ttl  .r  .11#r  jr :/ir{,'i
Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang  berbeda.  Dari hasil tersebut  barulah dapat ditentukan  apakah  perencanaan tersebut layak untuk  dilaksanakan  atau  tidak.
7. Mencari kelemahan dan kemudian
memperbaiki kembali  rencana pajak (debugging the tax plan)
Dalam penyusunan  perencanaan pajak,
hendaknya disertai  dengan  gambaran atau perkiraan mengenai peluang kesuksesan  dan berapa  laba potensial  yang  akan  diperoleh  jika berhasil  maupun  kerugian  potensial jika terjadi kegagalan.
B. Mutakhirkan rencana pa)ak (updating  the tax
plan) Pemutakhiran dari suatu rencana adalah
konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana  dilakukan oleh masyarakat  yang dinamis. Dengan memperhatikan perkembangan yang akan Catang maupun situasi yang terjadi saat ini,  seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari  adanya  perubahan, dan saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial F. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran yang lain dengan  nama apapun sehubungan  dengan  pekerjaan, jasa,  atau kegiatan yang  dilakukan  oleh wajib  pajak orang  pribadt  dalam negeri
[/enurut (Peraturan  Direktur Jenderal Palak
Nomor Per-31/PJ12009 Pasal 5 ayat 1) yang termasuk  Penghasilan yang dipotong Pajak
Penghasilan  Pasal  21  adalah:
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh
pegawai tetap,  baik berupa penghasilan  yang bersifat teratur  maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang  diterima atau diperoleh Penerima  pensiun  secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejentsnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan  sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang
manfaat  pensiun,  tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
4. Penghasilan  pegawai tidak tetap  atau tenaga kerja lepas,  berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah  borongan atau upah  yang dibayarkan secara bulanan;
5. lmbalan  kepada  bukan pegawai,  antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun sebagai imbalan  sehubungan  dengan pekerjaan,  jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. lmbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa  uang saku, uang representasi, uang rapat,  honorarium, hadiah  atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk  apapun,  dan
imbalan sejenis dengan nama  apapun.
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap orang pribadi  atau badan  yang diwaiibkan oleh Undang-undang  Perpajakan untuk memotong
Pajak Penghasilan  Pasal 21. Pihak yang rvajib melakukan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21 adalah (Peraturan Direktur Jenderai  Palak Nomor Per-31/PJ/2009  Pasal 2 ayal 1). 1. Pemberi  kerja  yang  terdiri  dari orang prtbadi dan badan, baik merupakan  pusat maupun cabang, perwakilan atau  unit yung *.rc.yfu gaji, upah, honorarlum, tunlangan, dan pembayaran lain dengan  nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan  sehubungan dengan pekerjaan  atau jasa  yang oilakukan oleh  pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
termasuk  bendahara  atau  pemegang  kas  pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI Pemertntah Daerah  lnstansi atau lembaga pemerintah, lembaga-iembaga negara  lainnya, dan Kedutaan Besar Republik lndonesia di Luar Negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunlangan, dan pembayaran lain dengan  nama dan dalam
bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan atau  jabatan, jasa,  dan kegiatan;
3. Dana  pensiun, badan penyelenggara  jaminan sosial tenaga  kerja, dan badan-badan  lain  yang membayar uang pensiun  dan tunjangan hari tua atau  jaminan  hari tua;
.. ..ili :.:::. ^fi .::
,;:::i.: i i I;i r= iil i.:.,nr,r$ li;ii. :r,!.\ i I  r
4. Orang  pribadi yang  melakukan  kegiatan  usaha atau pekerjaan bebas seda badan yang membayar: a. honorarrum atau pembayaran lain sebagai imbalan  sehubungan  dengan  jasa  dan/atau kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi dengan status  subjek palak dalam negeri, termasuk  iasa  tenaga  ahli yang  melakukan pekerlaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya  sendiri, bukan untuk dan atas nama  persekutuannYa;
b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan  sehubungan  dengan  kegiatan  dan lasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status sublek  pajak  luar negeri;
c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan,  dan magang.
5. Penyelenggaraan  kegiatan,  termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional,  perkumpulan, orang pribadi serta  lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan,  yang  membayar  honorarium,  hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada  wajib  pajak  orang  pribadi dalam  negeri berkenaan dengan suaiu  kegiatan.

## G. Metode Gross Up
Metode Gross Up adalah suatu cara untuk menentukan tunjangan  pajak  yang  akan diberikan kepada karyawan yang naniinya akan sama besarnya  dengan lumlah Pajak  Penghasilan  Pasal 21 yang  dibayar  oleh pegawai tetap.
Dengan metode G.oss Up. paiak atas penghasilan  karyawan  dihitung  berdasarkan gaji bersih karyawan  ditambah  dengan  tunjangan  paiak sebagai  gantinya  karyawan diberi tunlangan pajak yang besarnya  sama dengan pajak  yang sudah dipotongkan.  Tunjangan tersebut  dapat diakui sebagai  biaya  bagi perusahaan. Untuk melakukan perhitungan  menggunakan metode  Gross Up tidak
lepas dari peraturan  perpajakan yang berlaku,
sehingga  dasar  tuniangan  pajak  dengan metode
Gross Up ditentukan dari jumlah Penghasilan  Kena
Pajak (PKP) dan digolongkan  menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah  PKP.
Untuk  memperoleh hasil Pajak Penghasilan
Pasal  21  karyawan,  diperlukan  penghasilan  sebagai obyeknya. Dalam hal ini penghasilan tersebut adalah penghasilan netto yang diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan bruto  dengan potongan- potongan.  Penerapan metode Gross Up ini merupakan  aplikasi dari Keputusan  Dirjen Pajak.
Metode ini akan berimplikasi bagi perusahaan  dan karyawan. Adapun keuntungan dari penerapan metode  Gross Up adalah:
1. Perusahaan terhindar dari koreksi  posltif atas pembebanan beban pajak penghasilan meskipun harus membayar pajak penghasilan pasal 21 lebih besar daripada dengan menerapkan  perhitungan tanpa  metode Gross
Up 2. Penerima penghasilan tidak membayar pajak
penghasilan pasal  21  terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam menetapkan penghasilan kena palak bagi pemberi kerla
atau pemotong pajak.
Sehubungan  peraturan perpajakan yang berlaku maka  batasan yanq perlu diperhitungkan dalam  mencari  rumus perh-itungan menggufikn
metode  Gross Up.
1. Biaya  jabatan 5% dari penghasilan bruto maximal sebesar  Rp  500 000,- /bulan
2. Tarif  pajak untuk PKP adalah:
1) Sampai dengan Rp 50.000 000 - tarif
pajaknya 5%
2) Diatas Rp 50  000 000.- samPai RP
250 000.000 - tarif  paiaknYa '15%.
3) Diatas Rp 250.000 000,- samPai RP 500 000.000,'tarif PajaknYa 25%.
4) Dlatas Rp 500.000.000,- tarif pajaknya
30%
Rumus Tunjangan Pajak karyawan dengan metode  Gross  Up  menurut Dluanda dan Lubis (2002,75),
yaitu: a. Penghasrlan Kena Pajak  sampai dengan  Rp  50.000.000,- Metode  Gross Up lapisan pertama : Penshasilan  I{ena Paiak x Tarif Paiak 0.95
W{,:{:t!ay;E:k;rrll;)=.,=ii$ixts-';irr;:*at*l+''.,'"*r

## Atau
Penghasilan  Kena Pajak x 5%

## 0.95
Metode  Gross Up lapisan pe(ama dimana tarif pajak  penghasilan 5%  dan tidak  memiliki  komponen pengurang,
b. Penghasilan  Kena Pajak Rp 50.000,000,-  sampai  dengan  Rp 250.000.000,-
Metode  Gross  Up  lapisan  kedua,  dimana tarif  PPh 15% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar: '15% x Rp 50.000.000,- = Rp 7.500 000,- 5% x Rp 50.000.000,- = (Rp  2 500.000,-)
Komponen pengurang  lapisan kedua Rp 5.000.000,- Metode Gross Up lapisan kedua: (Penghasilan  I(ena Pajak x 15%) - Komponen Pengurang 0.8s Atan
(Penehasilan  I(ena Pa-iak x 15%) - Rp. 5.000.000
0.85
G. Penghasilan  Kena Pajak Rp 250.000.000,-  sampai  dengan  Rp 500 000 000 - Metode  Gross  Up lapisan ketiga, dimana tarif PPh  250/o,dan akan memiliki  komponen  pengurang sebesar:
25% x Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000 -
15% x Rp 50.000.000,- = (Rp 7.500.000, ) 5% x Rp 50.000.000,- = (Rp 2 500.000,-) Komponen pengurang  lapisan ketiga Rp 52.500.000,- /€
Metocje Gross Up lapisan ketiga
:
(Penshasilan  I(ena Pajak x 259/o') - I(ouponen Perrzurang 0.75 Atau
(Pcnshiasilan l(ena Paiak x 2-i')i,)- Rp. -52.,500.000 0.75
d Penghasilan  Kena  Pajak  diatas  Rp 500 000.000,- IVetode Gross  Up  lapisan  keempat dimana tarif PPn 30%, dan  akan  memiliki  komponen  pengurang sebesar : 30% x Rp 500 000 000,- = Rp 1 50 000 000 -
25% x Rp 250 000 000,- = (Rp 62 500  000,-)
15% x Rp 50  000 000,- = (Rp  7 500  000,-)
5% x Rp 50 000 000,- = (Rp 2.500  000,-)
Komponen pengurang  lapisan keempat Rp 77  500.000,- Metode  Gross Up lapisan keempat:
(Penghasilan  Kena Pajak x 307n) - i(olnponerr  Pengurans
0.70 Atau
(Penghasilan  Kena Pajak x 30?i,) - I(ouponen Pengurang 0.70 .;;il  li;ti ii-+ Ji:i!::ri Litli&.iilllr  ir;.:r:r::;:::::1:* ..: :.::::::.::t::::=l llF;q$l;l  ili t,ilrr4;:i{1j,
. -'.8# 4.,#;',t;t:#. :i-:i .i;:;r-  - -. :ia: ::ii  ::l::::::r::lir::t:!::::i::::::]:::]iiiNi i:1  z:::.:::1::i:::::::li::;lr:
t :i+,,i i i:i f i' iri,ir".,',.{ii iJ il l* i:l $ fr i
H.
1. Rekonsiliasi  (Koreksi)  Fiskal

## Beda  Tetap  dan Beda  Waktu
Rekonsiliasi  (Koreksi) fiskal adalah proses  penyesuaian atas laba  komersial  yang berbeda  dengan  ketentuan fiskal untuk menghasilkan  penghasilan netollaba yang sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan' (Agoes dkk, 2009: 218).  Lebih  laniut disebutkan  bahwa perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal  tersebut  dapat dikelompokkan menjadi beda tetapl permanen  {permanent  differences) dan beda waktuisementara (timing differences).
Perbedaan  tetap  teriadi karena adanya perbedaan  pengakuan  penghasilan dan beban
menurut  akuntansi dan  pajak. Perbedaan  tersebut meliputi : a. Penghasilan yang telah dikenakan Paiak
Penghasilan  bersifat final (Pasal 4 ayat 2 UU
Pajak Penghasilan) b. Penghasilan yang bukan objek pajak  (Pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan)
c. Pengeluaran  yang tidak  berhubungan  langsung dengan  kegiatan  usaha dan pengeluaran  yang
sifatnya  pemakaian  penghasiian atau yang jumlahnya melebihi  kewajaran  (Pasal I ayat 1
UU  Paiak Penghasilan).
Perbedaan waktu terladi karena perbedaan pertakuan akuntansi dan  perpajakan yang berstfat sementara Hal ini biasanya  kai-ena perbeda:n
metode yang digunakan antara akuntansi dan perpajakan  seperti : metode  penyusutan dan metode penilaian  persediaan,
2 Koreksi  Positif  dan Koreksi Negatif
Koreksi fiskal  ada 2 (dua) yartu koreksi  fiskai positif dan  koreksi fiskal negatif Koreks;  fiskal  posiiif
terjadi  apabila laba menurut fiskal menladi lebih besar atau dengan  kata lain menambah  penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif sebaliknya  yaitu laba  menurut fiskal lebih  kecil aiau mengurangi  penghasilan  kena pajak. Menurut Agoes dkk (2009 : 219)  koreksi positif biasanya terjadi akibat adanya : a. Beban yang tidak diakui oleh pajak {non - deductible  expense).
b. Penyusutan  komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
c. Amortisasi  komersial lebih besar dari amortisasi  fiskal.
d. Penyesuaianfiskal  positif lainnya'
Sedangkan koreksi  negatif  biasanya dilakukan akibat adanya : a. Penghasilan  yang tidak termasuk  objek  pajak.
b, Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat  final.
c. Penyusutan  komersial lebih kecil daripada
penyusutan  fiskal.
d. Amorlisasi komersial lebih kecil daripada
amortisasi fiskal.
e. Penghasilan 1lang ditangguhkan
pengakuannYa
f. Penyesuaian  fiskal  negatif lainnya.
L Penerapan Metode Gross UP Dalam
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
1 Unsur-unsur Paiak  Penghasilan Pasal 21 di

## PDAlvl  KabuPaten  XYZ
Unsur-Unsur  pembentuk PPh  Pasal 21 di
PDAM Kabupaten  XYZ adalah  sebagai  berikut:
a. Gaji Pokok
Gaji pokck  ditentukan dari golongan dan masa kerja  setiap masing-masing  karyawan b Tuniangan  beras Pemberian tuniangan beras berdasarkan status karyawan, setiaP karyawan mendapati<an Rp 50 000,-/ orang dalam status  karyawan  tersebut.  Staius tidak kawin mendapatkan Rp50 000,- , status kawin mendapatkan Rp 100 000,- status kawin mempunyat 'l anak mendaPatkan RP
150 000 dan status  kawin  mempunyai 2 anak  menoapaikan  200 000,- c Tunlangan  kesehatan Kebijakan dalam pemberian tunjangan kesehaian di PDAM  Kabupaten  XYZ sebesar
Rp '100.000,- d Tunjangansuami/istri
Pemberian tunjangan  suami/istri  10%  dari gaii pokok  yang  ditentukan dari status  karyawan.
Status tidak kawin  (tidak dapat tunjangan suami/istri) dan kawin (dapat tunjangan sebesar 1 0%  dari gaji ookok)
e. Tunjangan  anak
,;t ",,rr ;i;:;:;i;;,t *?;;)
,41^,r, ll-hi," l+," rd  rr.. .. l-'-:-- : l" Tunjangan anak diberikan  kepada karyawan yang mempunyai status  kawin  punya anak.
Setiap anak memperoleh  tunjangan  sebesar
5% dari gaji pokok, f . Biaya  jabatan
Biaya jabatan menjadi pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21  sebesar 5% dari penghasilan
bruto, abel 'l : Paiak Penghasilan Pasal 21 Metode  Gross No. Nama Stat us Gaji pokok Tunj. Berrs Tunj. Kesehaten Tunj. SuamV Istri Tunj. Anak Biaya.Iabatan PPh  psl 2l setahun PPh Psl 21 Sebulan I w2 2.036.050 200.000 00.000 203.605.0 203.605.0 37.163,00 573.65S,20 17.80:1.85 2. Slxrleh K/2 2_209.6',75 200.000 00.000 220.961  .5 220.967  .5 47.580,50 692.4t ,1,10 57.70t,48 3. Ibrahim K/2 2.012.',725 200.000 00.000 201.2'72.:: )nl  ,?)  ( 3s.763.50 557.70.r.90 46.415.33 4_ Srisilo w t.8'71.2',15 150.000 00.000 t87 .421 5 93.7 t3,7 5 20.270.81 141.08 .1 .26 37.25',7 .27 5. Barnbalg TK 2.155.975 50.000 00.000 5.298,75 522.405,75 ,13.533.8 r 6. .Io r ri NT 1.86',7 .97 s 1 50.000 00.000 186.797.5 93.398.75 19.903.56 142.95 ,- .6t 36.9 I 7. Sigit k2 2.0t2.125 200.000 00.000 201.272.5 201.272.s 135.763.50 557.701 90 46.415,33 8. Yudha Kil 1.990.000 I 50.000 00.000 I 99.000.0 99.500.00 126.925,00 s1) oli no 41.s7s.75 9. Ana w2 2.0t2.125 200.000 00.000 201.212.i 201.272,5 135.763.50 557.701.90 46.415,33 0. D iarta w2 2.036.050 200.000 00.000 203.605.0 203.605,0 137. r63,00 573.65  S.20 47.304.85 Duti w2 t.542. i 0 200.000 00.000 15.1.210.0 s{.2t I 07.526.00 235.196.10 I 9.6,+9.70 2. Jrrko w2 .801..150 200.000 00.000 I 80. I45.0 80.145.0 I 23.087.00 413. l9 l .80 34.4-r2_65 Imarr K/2 .967.800 200.000 00.000 I 96.7ii0 ll 96.780.0 I 33.068.00 43.9  14,60 \\'inarso w2 .990.000 200.000 00.000 I 99  000 r) 99.000.0 i 3,1.400.00 542. I 60.0r1 .15. r 80.00 Erti S TK 582.525 i0.000 00.000 86.626.r5 195.519.25 I (r.294.94 6. \-ud  ianto K/2 2.012.125 200.000 00.000 201.211.5 20t.212.5 l]5.76-3.50 557.70.1.90 16.415.33 FIcruat 1.894.375 200.000 00.000 189.,1-ri.) I 39.437.5 I 28.662.50 476.75r.50 39.729.3 8 8. Taufik Kl2 r.874.275 200.000 00.000 187.,127 5 tEl .42i.5 127..156.50 461.00.1.1 0 _r8.5Ei.68 9. S llr rnet Kr2 1.182 5r5 200.000 u0.00t) 213.2,i1.,i 2 I 8.252.5 145.95 I.50 673.8.17.1 0 56 I5l 93 20. BLrdi K'2 2.0t2.725 200.000 00.000 201.271.i 201 2'/2 s 15.76 1.50 557.7i.1-1.90 4(r..115.i3 2t Sulirna KJz r.990.000 100.0{10 ilo.00t) 199 00{l il l 99.000.0 14.400.00 5,12. I(ri).00 ls t3000 22. fukirro K'2 1.990.000 l0rl.0li0 il,-l . ll(l l) 199.000  0 l 99.000.0 34.400.00 5,12. i(r0.00 45. l3{).00 23. Lafiini K,2 2.0i6.050 200.t100 r'100.000 203.605.0 203.605.0 37. t61.00 573.6-i8.20 16.115.33 24. Yuiia l/J2l L96?.300 li.r,r 000 I 00.oLltl i 9(r.730  {l I 96.780.0 l3.063,00 i26.915 20 ,13.9 11.60 25. \,1 artina K-2 1.012.725 l0rl 000 LUl.l |O(l 20 I.212.5 )0t.212.5 15.763.50 557.101.90 16..11.5.31 26. Suc K,2 r .,000 1 00.000 is0. l.+i {) I 2i.0t7.00 413,r91,80 34.132.65 27. Frrrida K 1.87,1.275
1 u1 ).001) 1 00.000 t8'1 .427.5 1 13.08i. li 431.17  A,42 _li.9i0.81 28. .\r hrla  d w2 2.182.525 100.000 I 00.000 2 I 8.252 I 1E.252.5 1,15.95  1.50 671..\-i  ,r I 0 i6. I i3.93 29. S ukama K2 l.132.525 200.000 00.000 2 18.252_5 2t8.252.5 1.15.95 1.50 673.S.+7.1 0 56. l 51.93 30. SLrt rkrx, K,/ I 2.012.11_5 t i0.000 00.{100 20t.272.5 1 00.636.3 28.23  1.69 5,r7.8.11.27 44.E20 10 il Sairnau'i K2 L990.000 t00.00(i 00.000 i 99.000.0 l 19  (xx)  (l 34.400.00 542. r 60.00 ,15.  I S1l.(){) 32. Li nda w2 1.874.275 100.000 00.{l(r0 I Sl.l2t.5 13 ,1 .121  .s 21.156._i0 l6-l.0ir.{. I  () lfi.53l.6ll 33. Anastasia w2 1.1 32.525 200.000 100.000 I I 8.251.i I I 8.252.5 45.95  1.50 673.847.10 5(r. I 53.93 -14. S ulikar In2 .036.050 200.000 I 00.000 20-l.605 il 201.605.0 .ll. l(rl.()i) 571.658"20 16.1;r.-l.l l5 N'laryaura K,I L990.000 I 50.000 I 00.000 199.000 1l 99.500 01) 26.925.00 522.9-15.00 43.573_75 36. Arclika K/? 2.012.725 200.000 I 00.000 2ot.212 5 24t.272.5 35 163 50 557.7.)1"90 46.,115.33 3',l S:rhrrri K12 I 209  675 200.000 r 00.000 220  96 ,- 5 220.961.5 147.5"q0.50 692.4t.r.7{\ 57 70i.4E 38. \\ iwik K2 2. '725 200.000 r00.000 241.27).5 201.2',12.5 I 35.7(r1.5(l 557.701.90 4(r.475.31 39. Supcno Kt2 ) 125 100.000 i 00.0(r0 201.21).5 2A 1.272,5 l-r5.76i.-i0 557.701.90 46.475.31 :10. Suvalt'r TK 2. ).125 50.000 I 00.000 lOtl Lr6.li 440.753.25 .16.1t9.44 .11 Yatini Ki2 2.0 2.125 200.000 I 00.000 20 L271.5 201.212.i 35.1(r3.50 557.70-i.90 16.,17-5.t1 42. Hrr ivadi Ki2 2. i5i.975 200.000 I 00.000 2r5.59i.5 I i5.59r.5 144.158,50 (,55.6S6.!)0 5.1.610.5E .lumla h 83.620.875 7.600.000 4.200.000 7.786.965 7.1  12.71t0.8r) 5.516.0-1l,,ll 22..r51r.75It.1  t 1.86-1..229.92 abel Pasal 21 an Metode  Gross No. Nnmt Status Penghasilan Netto  Sebulnn Pergiasilan Netto Setrhun P II(P PKP Setrhun PPh Pasxl 2l Sctl  hun Pl'h Pxsal 2l Sel) u ln tr I \ndi K,2 2.606.091.00 3l .27i. t6.l.0u l q.300.0{)0 l..itr. I6.1.00 60-1.3:0.i 1 5(.) -l.l(.).89 2. Sholelr K/2 2. "q04.029.50 33.(r48.35.1.00 1 9. E00.000 l_1.fi+.\.15.1.00 728.860.7.1 60 7iu.-r9 lbrairirn w2 2.579.50(r.50 10.95.1.01t.00 9.30(t.000 I 5.1.073 00 i87.056.14 13.9r r.l9 4. S usikr K/l 2.285.145.,r4 27 .121 .145.28 1.q.1.10.000 E.91  L7,15.28 470.6 I E.  I 392 5. Llar[birn  s TK 2.190.676^25 26.283.1  t5_00 i.8.1()  000 10..1.18.115.00 549.900.19 :1i.32i.07
i{1"; :, i t.:! iili [.k**ilriii :::,ii:: ?j:+::i:'*,ix]s:,ry;*,*t
6 Ioni K/1 I r?\ )r,1 6q
21 .339.152.28 r 8.4E0.000 3.85q.151,1s 166.2',7 t.t1 18.855.93 '7. Yt) s79.506.50 t0.o5  i.078,00 1 9.800.000 I L 1 54.078,00 587.056.74 ,18.921.39 8. Yudha K/1 1.41 I 5ij.00 28.938.900.00 I 8.480.000 I 0.,158.900,00 550.,168.'12 45.E72.31 9. Ana Kt2 2.57.).i06.50 30.954.078.00 1 9.800.000 I 1. I 54.078,00 587.056,74 48.92  1.39 l0 Diana w2 r.606.097,00 1.273.164,00 1 9.800.000 r r.473. t64.00 603.850.74 50.320,89 I Doni Ki2 t.04t q,)1,00 24.5 15.928.00 19.800.000 4.7 I 5.92  8.00 248.206.74 20.683,89 12. Joko w2 2.13E.651,00 28.063.836,00 I 9.800.000 8.263.836,00 434.938,74 16.2,1,+.89 l3 Imam 2 523.291.00 30.339.50,1,00 9.800.000 I 0.5 39.50,1,00 554.7 I 0,74 16.225.89 14. Winarso Kt2 1.55-1.600,00 30.643.200.00 I 9.800.000 10.843.200,00 5',7 0.694.'7 4 17.5 57.8! Edi S TK l.(r,1-s.E98.75 r 9.750.785.00 15.840.000 3.9 t0.785,00 205.830.79 17.t52.51 16. Yudianto w2 2.579.506,50 30.954.078,00 19.800.000 1 1. I54.078,00 587.056,74 4E.92  1.39 Henran w2 2.444.5E7.50 29.335.050,00 19.800.000 9.53 5.050.00 501.8,1,1.74 4 1.820,39 18. Taufik w2 2.42 1.671.50 29.060.082,00 9.260.082.00 I S 7. -171,7,1 40.614,39 19. 20. Slamet w2 l.773.078,50 33.216.942,00 19.800.000 13.116.912.t)O 109.3 t2.14 59.109,39 Budi Kt2 2.579.506,50 30.954.078.00 r 9.800.000 r l.154.078.00 587.056,7,1 48.92  1.39 21. w2 2.553.600,00 30.641.200,00 t9.800.000 1 0.8.13.200.00 5',70.691.14 ,17.557,89 22 Tukimo Kt2 2.5 53.600,00 30.643.200.00 I 9.800.000 10.8'13.200,00 510.691,'14 47.557.89 23. Hartini N/l 2.606.097,00 3t.213.164,00 I 9.800.000 473.164.00 603.850.7,+ 25. 26. Yulia w2 2.52s.292.00 30.339.504.00 I 9.800.000 r 0.539.504.00 554.110,74 46.22s.89 IUaftina 1.s79.506.50 10.e51.078,00 19.800.000 I t.154.07t,00 5s7.056.74 1lt.921.39 Sugiono w2 2.33S.65i.00 28.063.836,00 I 9.800.000 8.263.836.00 434.938.74 36.244.89 27 Farida K 2 r4S.6l7^ll ti.7s3.J08,4-+ 17. I60.000 E.623.,+08.44 451.863,60 37.321,97 28 Achnud Kt2 773.01s.50 33.2',76.942,00 19.800.000 t3.4',76.942.00 7t)9.3t2.14 59.109,39 29. Sukarna K/2 2 ?71.01E.50 l3.276.9.12.00 9.800.000 3.4',76.942.00 709.3 2.11 59. I 09,39 30. Sutikno K,/l 2.436.,102, I 1 29.216.825.32 E.480.000 10,756.825,32 566. r48,70 179.06 31 Sahnarvi w2 51.600.00 30.6.11.200.00 I 9.300.000 10.843.200,00 510.694.11 47.557.8e 32. Lilda w2 1.42r 6ll.i0 29  0(,0.082.00 9.E00.000 9.2(r0.082.00 1t1  .312,74 40.6 1,1,39 33. Anastasia Ki2 2.7',73.018.50 3 3.1i6.942.00 I 9.800.000 r 3.476.942.00 109.312.14 59.109.39 34 Sulikan K,2 I 606.097.Ur) l.l7-r. I64.00 r 9 s00.00i) I 1.,1?3.1(r.1,00 rr03  S50.74 50.320.E9 35. \Iaryama K,1 2.411.575.00 23.9,3.\.900.00 l s..+E0.000 r 0.458.900.00 550.468.42 4s.t72,t1 36 Andika k2 r  5..,  ii  5 jI) 30.954.0?8.00 l 9.800.000 I 1. I 5,t.018.00 587.056"74 48.92 l.3S 3',7 Sahuri w2 l.st)r 019.51,) 3 i.6,13.354.00 I 9.300.000 r 1.E.18.3i.1.00 72E.860.74 60.738.39 38. \Vit ik } /2 2.579.506,50 30.95.1.078.00 19.E00.000 l I I 54.07S.00 5S7.056.7.1 ,ls.921.39 39. Sutreno w2 .  i-(l  i;ra;tr i 0.951.0iE.00 i 9.800.000 1 r. 1 5.1.078.00 5Ei.056,74 +E.92 I,39 40. Su"Yanto TK I05..1.5:S.-j 1.1.6-i5.065.00 1 5. E40.000 8.8 t5.06i.00 :16,r.s50.79 iE.66l.5i 41 Yatini K.i2 1.5-,  jr 5.5a.] 10.954.078.00 1 9.800.000 r 1. 1 54.07E.00 5ri7.056.7,1 4E.92 1.39 42 rivacli K,2 2.741.t r 1.50 12.9i3.138.00 I 9.800.000 r3.1 ii.73t.00 (r90.196.7-1 57.516,39 .Iumlah I 01.801.591.36 r .257.655.168.32 810.480.000 4l'7.115.168,32 ) r  i1a  ili ,7 1.961.291.{6
Laporan  Laba Rugi PDAM Kabupaten XYZ PDAM KabuPaten XYZ memiliki
rincian  laporan laba rugi di tahun 2009, sebagai  berikut :

## Pendapatan  Usaha
Pendapatan  usaha  dibagi  menjadi 2 yaitu: pendapatan air dan pendapatan non air.
Pendapatan air terdirt dari harga air biaya administrasi dan pencjapatan air tanki sedangkan pendapatan non air terdiri dari pendapatan  sambungan  baru dan pendapatan denda,  buka  segel,  balik nama, pendaftaran, penggantian  pipa,  penggantian  wafer meter, penggantian  volting valve.
Biaya  Langsung dan Biaya  Tidak Langsung Usaha C. b. 2. Perusahaan ini mempunyai biaya usaha  yang
terdiri dari biaya langsung  usaha dan biaya tidak langsung. PDAI''4 Kabupaten XYZ memiliki  rincian di dalam  biaya  langsung  usaha terdiri dari biaya sumber/pompa, biaya pengolahan, biaya transmisi/disiribusi dan biaya penyusutan  sedangkan biaya tidak langsung usaha terdti'i dari biaya administrasi umurn  dan biaya penyusutan .
Pendapatan dan biaYa lain-lain
Pendapatan lain-lain dan  biaya Iain-lain yang terdiri dari biaya  bank dan biaya  penghapusan
aktiva  tetap Laba rugi  sebelum  Pajak d. {{.,,-=L,,,L5i Iili, : l il,,;,{rlJ,Fi*'i *Ti,l ftal'l*l;:-i+ffifu;ji
*a l
i.?,l" ,
': i ,t:.::i:::: riri  rt:::::::, ti:l:

## PDAM Kabupaten  XYZ Rekonsiliasi  Perhitungan Laba Rugi
Periode Tahun 2009 Metode Gross Uraian Laba Rugi Komersial Koreksi Fiskal Laba Rugi Fiskal Positif Neeatif 1. Pendapatan  Usaha: 639.306.120 560.955_  l 20 r\.Pendapatan Air 560.270.120 560_235.1  20 Har.sa Air +s0.923.120 450.923.120 Biava Adrainistrasi 109.3 12.000 1 09.31 2.000 Pendapatan Air Tanki 3s.000 (a)3s.000 (PPh Final) B.Pendapatan  Non Air 79.036.000 720.000 Pendapatan  Sar.nbungan Ranr 11 .603.s00 o)77.603.s00 /PPh Final\ Pendapatan Denda '712.500 (c)712.s00 (PPh Final) Buka Sesel 60.000 60.000 Balik Nama 150.000 1 50.000 Pcndaftaran 480.000 480.000 Penqqantian Pinar- Penggantian \\'ater tr1eter 30.000 30.(x)0
Penggantran \-olting \,'alve lI. Bial a Langsung
I Tsehe 372.790.254 353.005.-122 Biaya Sumber  Pompa t24.223.200 { d )600.000 123.623 t00 Biava Penqolahan 33.91 5.8 85 (c)11  002.782
21.9r3.103
Biay'a 'l r-ansnrsi,iDrstribusi 31.255.87  6 (t)6.582.150 )1.613 ,-26 lliava Penvrrsrrtan 119.195.293 179.195.)93 IlI. Biaya Tidak T,anqsnnq 126.247.872,59 r 48.606.571 L3iaya Aihninistrasi clan LJnrurn 113.711 .812,59 (g) 21.-ls8.7s8..ll I36.I06  57I Biava Penvusutan r 2.s0r).000 12.500.{)00 IV. Labl Rrrgi Lls:rh:r r {0.868.0s3.4 r 59.-r{-1.127
V. Pen<l:rpatirn dirn Biar':r Lain-lain 4..199.6114 J.J99.{rtl'{ Penclapatan Lain-lain 4.,199.6[t4 4.49q 6E.1 Biaya  Lain-lain
Vl. Laha ltugi Sehelurn Pr illi
145.367.737.41 63.8.12 e I I
Keteranqan : (a), Pendapatan Air Tanki  sebesar  Rp.  35.000 bukan merupakan  penghasilan fiskal  karena  telah dikenakan  PPh Final.
(b). Pendapatan  Sambungan  Baru  sebesar Rp. 77.603.500  bukan merupakan  penghasilan  menurut fiskal  karena  telah dikenakan  PPh Final.
(c) Pendapatan  Denda  sebesar  Rp.  712.500  bukan merupakan  penghasilan yang tidak dijumlahkan dengan  penghasilan  lainnya  sehingga  dilakukan koreksi fiskal  negatif.
(d). Biaya Sumber/Pompa  Rp. 600.000 dianggap
bukan biaya.
(e). Biaya Pengolahan  Rp. 12 002.782 dianggap bukan biaya.
(f). Biaya  Transmisi/  Distribusi  sebesar Rp
6.582.150  dianggap  bukan biaya.
(g). Biaya  Administrasi  dan Umum sebesar Rp.
22.358.758,41 PPh Pasal 21 boleh dikurangkan sebagai braya karena merupakan tunjangan  pajak.
I , g t t,, -- " I  ?! i . 1:  4z  4 tA N.* " til ',1: ts.  .i
- t  .! ii r.. r
$lxh ; fiit-i:i Ir,,'A#i#rix#fri

## PDAM Kabupaten XYZ
Rekonsiliasi  Perhitungan Laba  Rugi
Periode Tahun 2009
\ Denqan Metode Gross Uraian Laba  Rugi Komersial Koreksi  Fiskal Laba  Rugi  Fiskal Positif Negatif 1. Pendapatan  Usaha: 639.306.120 560.955.120 A.Pendapatan Air s60.27$.120 560.235.120 llarsa Air +51).9)J. t 2\) 450.923.120 Biaya Adrnrnisu:rsr 109.312.000 109.3  12.000 Pendapatan Air Tankr 35.000 (a)3s.000 (PPh Final) B.Pendapatan Non.dr 79.036.000 720.000 B.Pendapatan  Non Air 79.036.000 720.000 Pendapatan SambLmgan Banr 77.603.500 (b)77.603.500 (PPh Final) Pendapatan Denda 't t2.500 (c)7 12.500 (PPh Final) Buka Segel 60.000 6U,UUT Baiik Naura 150.000 150.000 Penclaftaran 480.000 480.000 Pcnguantian  Pipa Penggantian  Water Meter i0.000 30.000 Penggantian Volting
Valve II. Biala Langsung Uslha 372.190.254 353.005.322 Biaya  Surrber,'Pornpa 124.223.700 (d)6(x)  000 123.623.200 Biava  Pengolahan 33.915.885 (e) 12.002.782 2l .913.103 Braya Tr ansrnisilDistribLLsi 14.25s.876 (r)6.5E2 1 50 2't .613.126 Biaya Penvtrsutan t'19.195  293 119.795.293 III. Biaya Tidak Lanssunq 126.247.812,59 149.783.347,86 Biaya Adntinistta'r tlan Iiruunr Ii3 7.17 Sll.5e r,,r )1 i1<  ili  )7 I 37 283.347,86 Braya  Penyusutan i2.500.000 12.500,000 IV. Laba Rugi Usaha 1 40.868,053.,11 58.166.,150.1,1 \,'.  Pendapatirn d:rn llirr l L:rin-l:rin 1.499.684 1.499.684 I)cnclalratan I ain-ilrin .1.-199 634 4."199.(rS4 Brar.a I-ein-lain \4. Laba Rugi Sebelum Pajak 1.15.-r67.737.1l 62.666.734,.14 Keteranqan :
(g)  Tunjangan  Palak  Penghasilan  Pasal  21  sebesar Rp. 23.535.535,27 boleh dikurangkan sebagai biaya
(a), (b), (c), (d), (e), (f), sama  dengan tanpa  metode Gross Up.
3 Penghematan  Pajak  Penghasilan Badan
Dengan  Metode Gross Up Berdasarkan  rekonsiliasi laba rugt komersial ke laba  rugi fiskal  (tanpa metode Gross
Up) diketahui  besarnya  laba fiskal Tahun 2009 sebesar Rp 63.842.91'1 Dengan demikian Paiak
Penghasilan  Badan  terhutang  untuk  Tahun 2009
adalah : 28o/n x Rp. 63.842.000 : RP. t7 .815.160
Sedangkan  rekonsiliasi laba rugr  komersial ke laba rugi  fiskal  (dengan  metode  Gross  Up) besarnya  laba fiskal  adalah Rp. 62.666.'134,14. Dengan demtkian
Palak Penghasilan Badan  yang terhutang  adalah : ,u. k E-,.4 * = .- j t t t a i * i" ;:  r: + ig i'+i i,t; +:,4'*'ua *a'tx j ;;':;:s* *r
'=1,,!rV:1; l!!,i!!!r1!i.i.t;;.,,.
^.a ::Y '9,'A  : ::::::::: ..... *fri, ,1,r ;  '  l"  '1 '
' lYdr.t*! , : i  fl  ,tt;,
t i
28% xRp.62.666.000 - Rp. 11.s46.480
Dari perhitungan di atas dapat dihitung besarnya penghematan pajak  yang  dapat  dilakukan dengan diterapkannya metode Gross Up adalah Rp. 17.875.760 - Rp. 17.546.480  = Rp.329.280.
Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan yang  telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang  dapat diambil adalah sebagai  berikut : a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam  bentuk tunjangan pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang  dapat mengurangi laba bersih usaha. sehingga dapat meminimalkan  beban pajalt Upaya meminimalkan  beban pajak adalah sallh satu upaya yang penting  dilakukan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak (Tax Planning).
b. Perencanaan pajak dengan rnenggunakan metode  Gross Up merupakan suatu  konsep untuk efisiensi dalam menghitung pajak penghasilan, dimana  dengan  metode Gross Up akan dapat menentukan  tunjangan pajak yang dibayar oleh pemberi kerja besarnya sama dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh karyawan c. Konsekuensi  dari metode  Gross Up lumlah  Pajak PenghaSilan Pasal 21  yang terutang  menjadi lebih besar  akibat  ditambahkannya  unsur tunjangan  pajak dalam prosedur  perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.  Penerapan  metode ini akan menguntungkan  karena  perusahaan akan terhindar koreksi positif atas pembebanan pajak penghasilan walaupun harus memberikan tunjangan Pajak
Penghasilan  pasal 21  yang lebih besar.
Ji:, ii  .:'',' i: i\i\S{:ir::r'r:':,ri1  1 .**-.- -

## DAFTAR  PUSTAKA
Agoes.  SLrkrisno dan  Estralita Trisnawati. 2009. Akuntansi Perpajakan. Edisi 2. Jakarta: Penerbit
Salemba Eurpat
Diuanda, Gustian dan hwansyah Lubis, 2002.  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  .Jakarla : PT. Gramedia
Pustaka Utama
Mardiasmo.  2009. Perpaiakan Yogyakarta: Andi Offset.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  28 Tahun  2007 Tentang I(etentuan Umum dan  Tata
Cara Perpajakan.
. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang  Pajak  Penghasilan
. PER-3 1/PJ/2009  Tentang Pedornan  Teknis Tata Cara  Pemotongan,  Penyetoran,
clan Pelaporan PPh  Pasal 21 dan/atau  PPh Pasal 26  sehubungan dengan Pekeriaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang  Pribadi.
Suancly, Erly. 2009. Perencanaan Pajak  edisi  4. Jakarta: PT' Salerlba  Empat
Wijaya, r\dhi. 2011. b4g:t/slatLai&b1q$pq1t:t>mt?{;1!!*4-er4:i;::xl; ?er*1":;itttil:l'!}3t}i:k^i'''l .Ianuari2012)
i' { i;.u  i.r$' ".;"1 *'{,u;,.,,'lii*, r,,; ri:; Jg,li,*
w....i!.-
" i:iiit::::::::::=:l l.tiBn? ."r,.{.#i*, .*.. t  ;.. *"  .  \"j# rytaa:::::a::::  ::  ::::::  ::: I ,H#&'. ^ -, t..,..." . . :  l *dL:,.. .:. . r :rr  rt:::aI ::ttl :: l:-:*l:i rir:.l ... - +1  i,1,;,rl,ir;r;-.