Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 107-122. Copyright © 2022 Halu Oleo Law  Review.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Konsep Pemulihan Keadaan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice

## The Concept of Recovery in Crime Based on the Concept of Restorative Justice
Tri Taruna Fariadi 1 , Toto Harmiko 2 , Chairul Arifin 3 , Herman Hidayat 4
1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: tritarunafariadi@gmail.com
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: totoharmiko@gmail.com
3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: chairularifin@gmail.com
4. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: hermanhidayat@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Dispute resolution; Criminal Justice; restorative justice Settlement  of  a  dispute  or  dispute  can  be  resolved  in  two  ways,  namely through  litigation  and/or  non-litigation.  In  reality,  if  a  problem  occurs, especially those related to criminal law (criminal cases), the problem-solving model is always carried out using litigation. In recent developments, a new concept has emerged, namely the concept of restorative justice. The concept or approach of restorative justice is considered to be able to overcome various problems in the traditional criminal justice system as mentioned above. This study aims to discuss the application of restorative justice in the integrated criminal justice system in Indonesia. This research is normative legal research with analytical descriptive nature. Method The approach used is a statutory approach, a conceptual approach and an approach to legal principles. The results of this study are that the Supreme Court (MA) is the pinnacle so that if the  Supreme  Court  (MA)  adopts  or  adheres  to  and  applies  the  concept  of restorative justice, the judiciary under it will also adopt, adhere to and apply the concept of restorative justice. In this way, it is hoped that the concept of restorative  justice  can  be  applied  to  the  entire  justice  system  in  Indonesia, starting with the District Courts and the High Courts and the Supreme Court itself.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa; Peradilan Pidana;
restorative justice
Penyelesaian  suatu  sengketa  atau  perselisihan  dapat  diselesaikan  melalui dua  cara  yaitu  melalui  jalur  litigasi  dan/atau  non  litigasi.  Dalam kenyataannya,  apabila  terjadi  suatu  permasalahan  khususnya  yang berkaitan  dengan  hukum  pidana  (perkara  pidana),  model  penyelesaian masalah  selalu  dilakukan  dengan  menggunakan  jalur  litigasi.  Dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep restorative justice . Konsep atau pendekatan restorative justice dinilai dapat mengatasi berbagai  permasalahan  dalam  sistem  peradilan  pidana  tradisional sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Penelitian  bertujuan  untuk  membahas mengenai  penerapan restorative  justice dalam  sistem  peradilan  pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas  hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwasanya  Mahkamah  Agung (MA)  merupakan  puncak  sehingga  apabila  Mahkamah  Agung  (MA) mengadopsi  atau  menganut  dan  menerapkan  konsep restorative  justice maka peradilan yang ada di bawahnya pun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep restorative justice . Dengan cara ini, diharapkan konsep restorative  justice dapat  diterapkan  dalam  seluruh  sistem  peradilan  di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.

## 1. Pendahuluan
Dewasa  ini,  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana,  masyarakat  cenderung  menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam  kenyataannya  hal  ini  merupakan  hal  yang  tidak  mudah  untuk  dicapai.  Perlu disadari  bahwa  hasil  yang  akan  dicapai  dari  proses  penyelesaian  perkara  dengan  jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan de ndam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.
Hal-hal ini akan tertanam kuat di benak pihak yang kalah sehingga ia akan berupaya untuk mencari  "keadilan"  ke  tingkat  peradilan  yang  lebih  lanjut  baik  itu  melakukan  banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi. Dengan adanya fenomena ini, tentunya telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui  pengadilan  dalam  tingkat  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  maupun  pada tingkat  Mahkamah  Agung  melaju  dengan  sangat  cepat  sehingga  terjadi  penumpukan perkara.
Melihat  fenomena  tersebut,  benarlah  apa  yang  dikemukakan  oleh  Joni  Emirzon dalam bukunya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, bahwa hal ini pada  umumnya  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  kelemahan  bagi  suatu  lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan. 1
Pernyataan  serupa  dikemukakan  oleh  Satjipto  Raharjo  yang  menyatakan  bahwa penyelesaian  perkara  melalui  sistem  peradilan  yang  berujung  pada  vonis  pengadilan merupakan  suatu  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  ke  arah  jalur  lambat.  Hal  ini karena  penegakan  hukum  itu  melalui  jarak  tempuh  yang  panjang,  melalui  berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. 2 Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal  ternyata  belum  tentu  mencerminkan  rasa  keadilan,  mahal,  berkepanjangan,
1 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 3 – 5.
2 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), 170.
melelahkan  dan  tidak  menyelesaikan  masalah  serta  yang  lebih  parah  lagi  adalah  di dalamnya penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 3
Di  samping  menimbulkan  penumpukan  perkara,  dalam  banyak  kasus  yang  terjadi, khususnya yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp.  2.500,00  yang  menimpa  Aminah,  serta  beberapa  kasus  lainnya  yang  sejenis  tidak seharusnya dituntut dan masuk ke pengadilan. Dikatakan demikian karena putusan hakim dalam kasus-kasus tersebut dan kasus-kasus lain sejenis banyak dikecam publik karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.
Hal ini diperparah dengan peran dan fungsi peradilan tradisional yang dianggap sudah tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Mengutip  pernyataan  dari  Bambang  Sutiyoso dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Solusi  Dan  Antisipasi  Bagi Peminat  Bisnis  Dalam  Menghadapi  Sengke ta  Kini  dan  Mendatang” menyatakan  bahwa: Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dewasa ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat ( overloaded ), lamban dan buang waktu ( waste of time ), biaya mahal ( very expensive ) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum,  atau  dianggap  terlampau  formalistis  ( formalistic )  dan  terlampau  teknis ( technically ),  terlebih  adanya  "mafia  peradilan"  yang  seakan-akan  mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli. 4 Oleh karena itu, menanggapi berbagai persoalan di atas, dalam  perkembangan  terkini  muncul  sebuah  alternatif  yang  ditawarkan  yakni  dengan melaksanakan konsep restorative justice . Konsep restorative justice adalah alternatif yang populer  di  berbagai  belahan  dunia  untuk  penanganan  perbuatan  melawan  hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. 5 Restorative  justice bertujuan  untuk  memberdayakan  para  korban,  pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. 6
3 R. Budi Wicaksono, “Community Policing dan Restorative Justice sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik” (Universitas Indonesia, 2008), 47; Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa pengadilan sebagai tempat masyarakat berharap; tempat di mana keadilan dapat terwujud.Dalam kenyataannya saat ini, pengadilan berubah  menjadi  pasar  yang  memperdagangkan  putusan  pengadilan.Padahal,  tujuan  dari  hukum  itu sendiri adalah untuk keadilan dan menciptakan ketertiban dan juga keseimbangan dalam masyarakat. Lihat  selengkapnya  dalam:  Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar  (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 99 – 100.
4 Bambang  Sutiyoso,  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Solusi  dan  Antisipasi  Bagi  Peminat  Bisnis  dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 30.
5 Gordon Bazemore dan Mara Schiff, Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice (Oregon: Willan Publishing, 2005), 5; Dikutip oleh Dewi D.S. dan A. Syukur Fatahilah, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia (Depok: Indie Publishing, 2011), 4.
6 Geoge Pavlich, “Towards an Ethics of Restorative Justice,” in Restorative Justice a nd The Law, ed. Lode Walgrave (Oregon: Willan Publishing, 2003), 1; Dikutip oleh D.S. dan Fatahilah, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, 4.
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  Penulis  mengidentifikasi  2  (dua) permasalahan,  yaitu  bagaimana  implementasi  konsep restorative  justice dalam  sistem peradilan  pidana  terpadu di  Indonesia,  dan  bagaimana  cara  untuk  mengadopsi  konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia?

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen, “ legal research is the process of finding the law that governs activities in human society ”. Kegiatan penelitian hukum  adalah  untuk  memperoleh  kebenaran  koherensi.  Kegiatan  ini  berpangkal  dari tolok  ukur  yang  berupa  moral.  Norma  yang  berupa  pedoman  tingkah  laku  harus berlandaskan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum. Penelitian hukum untuk karya akademis juga harus menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren dengan prinsip hukum yang merefleksikan moral.

## 3. Definisi Restorative Justice
Konsep restorative  justice merupakan  suatu  model  pendekatan  baru  dalam  upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan restorative justice lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh  karena  itu,  pendekatan  ini  populer  disebut  juga  dengan  istilah  “ non  state  justice system ”  di  mana  peran  Negara  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  menjadi  kecil  atau bahkan  tidak  ada  sama  sekali.  Namun  demikian,  kehadiran  pendekatan  atau  konsep restorative  justice banyak  diwarnai  berbagai  pertanyaan  baik  secara  teoritis  maupun secara praktis. 7
Permasalahan  utama  untuk  memberlakukan  atau  mengimplementasikan  pendekatan restorative justice dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana  pada  khususnya  terletak  pada  mekanisme  penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh konsep restorative justice berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem  peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini  sehingga  masih  sulit  untuk  diterima.  Hal  ini dikarenakan  mekanisme  yang  ditawarkan  oleh  konsep restorative  justice lebih mengedepankan konsep pe rdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku,  korban,  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  luas  berpartisipasi  secara langsung  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  tentunya  berbanding  terbalik  atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.
Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. 8 Pandangan terhadap arti
7 Ev a Achjani Zulfa, “Restorative Justice: Alternatife Hukum,” Evacentre Blog, last modified 2009, diakses Oktober 23, 2021, http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html.
8 Ibid.
dari  suatu  tindak  pidana  dan  pemidanaan  yang  dianut  dalam  sistem  peradilan  pidana tradisional saat ini adalah “ is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty ” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  tradisional  dipahami  sebagai  “terbuktinya dakwaan  dan  penjatuhan  pidana  kepada  pelaku  oleh  Negara  sebagai  pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. 9 Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. 10
Berbeda dengan konsep restorative justice , Tonny Marshall menyatakan sebagai berikut:
“ Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future .” 11
Restorative  justice sebagai  “proses  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  memiliki kepentingan  dalam  masalah  pelanggaran  tertentu  untuk  datang  bersama-sama menyelesaikan  secara  kolektif  bagaimana  menyikapi  dan  menyelesaikan  akibat  dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan) ” . 12
Sedangkan Howard Zehr menyatakan sebagai berikut.
“Viewed  throu gh  a  restorative  justice  lens,  crime  is  a  violation  of  people  and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the  offender, and the  community  in  a  search  for  solutions which promote repair, reconciliation, and r eassurance.” 13
Dilihat  melalui  lensa restorative  justice ,  kejahatan  adalah  pelanggaran  orang  dan hubungan  ini  menciptakan  kewajiban  untuk  melakukan  hal  yang  benar.  Keadilan
9 Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah  Tawaran Mekanisme Baru,” Jurnal Hukum & Pembangunan 45,
No. 1 (Februari 24, 2016): 29,
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/9.
10 Ibid.
11 Tony  Marshall,  Keadilan  Restoratif:  Tinjauan  di  London,  Home  Office  Research  Development  and Statistics Directorate (Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999), 5; Lihat juga di: Kristian Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, No. 2 (Oktober 11, 2017): 460, https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/42.
12 Heru  Susetyo  dan  Tim  Kerja  Pengkajian  Hukum,  Laporan  Tim  Pengkajian  Hukum  Tentang  Sistem Pembinaan  Narapidana  Berdasarkan  Prinsip  Restorative  Justice  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012), 9; Lihat juga di: Kristian dan Tanu wijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” 460.
13 Howard  Zehr,  Changing  Lenses:  A  New  Focus  for  Crime  and  Justice,  Christian  Peace  Shelf  (Scottdale, Pennsylvania and Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990), 181; Lihat juga di: Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Ind onesia,” Jurnal Kriminologi Indonesia 6, No. 2 (2010): 188;  dan  Kristian  dan  Tanuwijaya,  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” 460.
melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan.
Restorative justice diterima sebagai salah satu konsep penyelesaian kasus pidana oleh PBB pada tahun 2000. Setelah pengakuan itu, semakin banyak negara yang menerapkannya dalam menangani perkara pidana. Restorative justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator penyelesaian kasus.
Untuk memaknai restorative justice , berikut ini diberikan beberapa pendapat ahli tentang restorative justice . Agustinus Pohan, misalnya, mengemukakan restorative justice adalah konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistem Hukum  Pidana  Indonesia  yang  bersifat  retributif ,  restorative  justice adalah  sebuah pendekatan  untuk  membuat  pemindahan  dan  pelembagaan  menjadi  sesuai  dengan keadilan. 14
Restorative justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi  yang  dilaksanakan  menghargai  hak  asasi  manusia.  Prinsip-prinsip restorative  justice adalah,  membuat  pelaku  bertanggung  jawab  untuk  memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk  membuktikan  kapasitas  dan  kualitasnya  sebaik  dia  mengatasi  rasa  bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. 15
Selanjutnya  W.  Van  Ness  menyatakan  bahwa restorative  justice hendak  mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik  ( conflict  resolution) yang  mengandung  muatan  pemberian  ganti  kerugian ( recompense ) dan pemulihan nama baik (vindication); dan, kedua, rasa aman ( safety ) yang mengandung muatan perdamaian ( peace ) dan ketertiban ( order ). 16
Charles K.B. Barton 17 membagi restorative justice ke dalam restorative justice meeting dan restorative justice conference sebagai berikut:
A  restorative  justice  meeting  is  a  face-to-face  encounter  between  the  principal stakeholders.  A  restorative  justice  conference,  for  example,  brings  together  the victim, the offender, and their respective communities of support (family member, friends,  coleagues,  neighbours,  teachers,  coach,  etc)  to  discuss  the  wrongful,  or offending behaviour in question. The focus is to address the causes and consequences
14 Edward James Sinaga, “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum
De Jure 19, No. 1 (Maret 27, 2019): 37, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/595.
15 Melani Melani, “Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif,” Jurnal Yudisial 6, No. 3 (2005): 225.
16 Mudzakir Mudzakir, “Viktimologi Studi Kasus Indonesia” (Surabaya, 2005), 26.
17 Charles K.B. Barton, Restorative Justice (The Empowerment Model) (Australia: Hawkins Press, 2003), 4.
and to find a satisfactory resolution to the incident in question through consensus decision making .
Restorative justice yang dikemukakan di atas merupakan sebuah proses mempertemukan para pihak. Para pihak tersebut duduk bersama untuk membicarakan kesalahan ataupun perilaku  yang  telah  ditimbulkan.  Namun  fokus  daripada  pertemuan  itu  adalah  untuk menemukan solusi yang nantinya akan diambil menjadi keputusan.
Selanjutnya Charles 18 juga menyebutkan bahwa:
“in context unrelated to criminal justice, restorative justice processes can be used as an effective conflict resolution and problem solving tool. The principles, facilitation techniques and the democratic nature of these processes can be easily transferred to other areas with appropriate modification. ”
Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian restorative justice sebagai  suatu  proses  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibat di masa yang akan datang. 19
Sebagai  rasa  tanggung  jawab  dari  pelaku  terhadap  korban,  pelaku  didorong  untuk memiliki  rasa  pertanggungjawaban  dengan  menunjukkan  empati  dan  menolong  untuk memperbaiki  kerugian.  Sebagai  akibat  dari  perilaku  menyakitkan  pelaku  bukan  pada masa lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat yang didukung  oleh  penyesalan  pelaku  dan  pemaafan  dari  korban.  Proses  penyelesaian bergantung  pada  keterlibatan  langsung  orang-orang  yang  terpengaruh  oleh  kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi emosional. 20
Restorative justice berbeda dengan keadilan retributif yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu: pertama, melihat tindakan  kriminal  secara  komprehensif. 21 Tidak  saja  mendefinisikan  kejahatan  sebagai pelanggaran  hukum  semata,  namun  juga  memahami  bahwa  pelaku  merugikan  korban, masyarakat  dan  bahkan  dirinya  sendiri.  Kedua,  melibatkan  banyak  pihak  dalam merespons  kejahatan,  tidak  hanya  sebatas  urusan  pemerintah  dan  pelaku  kejahatan, namun  juga  korban  dan  masyarakat.  Ketiga,  mengukur  kesuksesan  dengan  cara  yang berbeda,  tidak hanya  dari  seberapa  besar  hukuman  dijatuhkan,  namun  juga  mengukur seberapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah. 22
Bila  disimak  karakteristik restorative  justice di  atas  dapat  ditegaskan  kembali  bahwa pandangannya lebih dipengaruhi paham Abolisionis yang menganggap sistem peradilan
18 Ibid.
19 Melani, “Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif,” 223.
20 Rena Yulia, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan) (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
21 Setyo  Utomo,  “Sistem  Pemidanaan  dalam  Hukum  Pidana  yang  Berbasis  Restorative  Justice,”  Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 5, No. 1 (2018): 56.
22 Taufik Hidayat, “Restoratif Justice Sebuah Alternatif,” Restorasi IV, No. 1 (2005): 26.
pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. 23
Oleh karena itu, dalam perkara pidana, restorative justice akan lebih efektif sebagai alat untuk penyelesaian konflik. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan restorative justice dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.
Pelaku  direstorasi  melalui  sistem  peradilan  pidana  sehingga  mendorong  terjadinya perdamaian  antara  korban  dan  pelaku.  Perdamaian  itu  dilakukan  melalui  mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. 24
Dengan  demikian,  sistem  peradilan  pidana  diharapkan  dapat  mewujudkan  keinginan masyarakat  untuk  memperoleh  keadilan. 25 Akan  tetapi  pada  kenyataannya  banyak masyarakat  yang  kecewa  dengan  hasil  bekerjanya  sistem  peradilan  pidana.  Hal  itu berkaitan  dengan  terlalu  bergantungnya  sistem  peradilan  terhadap  kekuasaan  dan penguasa,  sehingga  seolah-olah  hukum  hanya  milik  penguasa  bukan  milik  masyarakat. Dengan  kondisi  demikian,  semakin  menjustifikasi  kelemahan  rakyat  kecil  di  hadapan penguasa sehingga sistem peradilan pidana berpihak pada penguasa.
C.  de  Rover  mengatakan  bahwa  para  penegak  hukum  tidak  boleh  hanya  mengetahui kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh hukum, tetapi mereka juga  harus  memahami  potensi  akibat  berbahaya  (akibat  merusak)  dari  kekuasaan  dan kewenangan tersebut. 26 Para penegak hukum harus mengembangkan sikap dan perilaku personal  pada  tingkat  yang  akan  memungkinkan  mereka  untuk  melaksanakan  tugas dengan  cara  yang  benar.  Para  petugas  penegak  hukum  tidak  hanya  harus  memiliki karakteristik tersebut secara perorangan, tetapi juga mereka harus bekerja secara kolektif untuk  memperkuat  dan  memelihara  citra  organisasi  penegak  hukum  sehingga menanamkan kepercayaan dan keyakinan ke dalam masyarakat yang mereka layani dan lindungi. 27
Restorative  justice adalah  respons  yang  sistematis  atas  tindak  penyimpangan  yang ditekankan  pada  pemulihan  atas  kerugian  yang  dialami  korban  dan  atau  masyarakat sebagai  akibat  dari  perbuatan  kriminal. 28 Restorative  justice lebih  menekankan  pada
23 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Double Track System dan Implementasinya) (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 66.
24 Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Lex et Societatis 3, No. 1 (2015): 34.
25 Alvianto Ransun, “Mekanisme Pemberian  Kompensasi  dan Restitusi Bagi Korban  Tindak Pidana,” Lex Crimen 1, No. 1 (2012): 32.
26 An thon F. Susanto, “Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Litigasi 3, No. 1 (2002): 32.
27 Ibid.
28 Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Hukum dan Peradilan 5,  No.  3  (November  30,  2016): 51,  https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/ jurnalhukumperadilan/article/view/25.
upaya  pemulihan  dan  bukan  untuk  menghukum.  Dalam  pelaksanaannya, restorative justice akan merespons tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut: 29
a. Melakukan  identifikasi  dan  mengambil  langkah  untuk  memperbaiki  kerugian  yang diciptakan;
b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait ( stakeholder );
c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

## 4. Tujuan Pemberlakuan Konsep Restorative Justice
Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil- adilnya  terutama  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  dan  tidak  sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut keadilan retributif, sangat berbeda dengan restorative justice . menurut keadilan retributif,  kejahatan  dirumuskan  sebagai  pelanggaran  terhadap  negara,  sedangkan menurut restorative  justice kejahatan  dirumuskan  sebagai  pelanggaran  seseorang terhadap  orang  lain.  Selain  itu,  keadilan  retributif  berpandangan  bahwa pertanggungjawaban  si  pelaku  tindak  pidana  dirumuskan  dalam  rangka  pemidanaan, sedangkan restorative  justice berpandangan  bahwa  pertanggungjawaban  si  pelaku dirumuskan  sebagai  dampak  pemahaman  terhadap  perbuatan  dan  untuk  membantu memutuskan  mana  yang  paling baik.  Dilihat dari  sisi penerapannya, keadilan  retributif lebih  cenderung  menerapkan  penderitaan  penjeraan  dan  pencegahan,  sedangkan restorative justice menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. 30
Jika  hal  tersebut  diterapkan  dalam  putusan  hakim,  maka  hakim  akan  memberikan putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural, melainkan efek dari putusan itu terhadap perbaikan diri terdakwa atau pun terhadap masyarakat.
Pelaksanaan restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 31
a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
b. Siapa  pun  yang  terlibat  dan  terkena  dampak  dari  tindak  pidana  harus  mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.
c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.
Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama, yaitu: 32
29 Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 121.
30 Ibid., 124.
31 Ibid., 125.
32 Ibid.
a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak- pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
b. Amends (perbaikan),  di  mana  sangat  diperlukan  pelaku  mengambil  Langkah  alam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
c. Reintegration (bergabung  kembali  dalam  masyarakat),  yaitu  mencari  Langkah pemulihan  para  pihak  secara  keseluruhan  untuk  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat.
d. Inclusion (terbuka),  di  mana  memberikan  kesempatan  kepada  semua  pihak  yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.
Proses restorative justice dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam restorative justice adalah sebagai berikut: 33
a. Victim offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku);
b. Conferencing (pertemuan atau diskusi);
c. Circles (bernegosiasi);
d. Victim assistance (pendampingan korban);
e. Ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku);
f. Restitution (ganti rugi);
g. Community service (layanan masyarakat).

## 5. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Muladi dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana” mengemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) adalah  suatu jaringan ( network ) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks  sosial. 34 Sifat  yang  terlalu  formal  jika  dilandasi  hanya  untuk  kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. 35
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebenarnya  identik  dengan  penegakan  hukum pidana  yang  merupakan  suatu  sistem  kekuasaan  atau  kewenangan-kewenangan  yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.
33 Ibid., 126.
34 Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, 181; Lihat juga di: Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, ” 188.
35 Muladi Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 1996.
Pengertian sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkret untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. 36
Terkait dengan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ” menegaskan  bahwa  makna  sistem  peradilan  pidana  terpadu  atau integrated  criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini: 37
1) Sinkronisasi  struktural  ( structural  syncronization )  adalah  keserempakan  atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2) Sinkronisasi  substansial  ( substansial  syncronization )  adalah  keserempakan  atau keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan  horizontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum positif; dan
3) Sinkronisasi kultural ( cultural syncronization ) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Menambahkan pendapat dari Muladi di atas, penulis beranggapan bahwa antara sub-sub sistem  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana  harus  memiliki  struktural, substansial  dan  kultural  yang  sama  (struktural,  substansial  dan  kultural  dalam mengaplikasikan konsep atau pendekatan restorative justice ). Singkatnya, apabila salah satu dari sub sistem yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tidak melaksanakan konsep  atau  pendekatan restorative  justice maka  konsep  atau  pendekatan restorative justice tidak dapat berjalan dengan baik.
Dalam sistem peradilan pidana, integrated criminal justice system memiliki dua peranan penting, yakni sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem dimaksudkan bahwa ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian  dalam  rangka  penegakkan  hukum. 38 Sedangkan  sebagai  sebuah  proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku.  Dalam  bagian  ini  akan  dijelaskan  tentang bagaimana integrated  criminal  justice  system dalam  sistem  peradilan  pidana  sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses.
1. Integrated Criminal Justice System sebagai sebuah sistem integrated criminal justice system dalam konteks peradilan di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan  yang  bersifat  fungsional  dan  instansional  yaitu  koordinasi  di  antara  sub
36 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (St. Paul -Minnesota: West Publishing Co., 2004), 901.
37 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1 – 2.
38 Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,”  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi  6,  No.  2  (Febru ari  1,  2018):  14, https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17728.
sistem  satu  dengan  lainnya  menurut  fungsi  dan  kewenangannya  masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, sistem peradilan pidana ( integrated criminal justice system ) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Ada pun sub sistem  yang  terkait  ialah  penyidik,  jaksa/penuntut  umum,  badan  peradilan  di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. 39
2. Integrated  Criminal  Justice  System sebagai  sebuah  Proses  Selain  sebagai  sebuah sistem, integrated  criminal  justice  system juga  berperan  sebagai  sebuah  proses. Maksudnya  hukum  pidana  perikanan  sebagai  sebuah  sistem  yang  di  dalamnya terdapat keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain dan antara satu sub bagian dengan  sub  bagian  lain,  serta  antara  satu  instansi  dengan  instansi  lain, integrated criminal justice system sebagai sebuah proses merupakan kelanjutan dari hubungan antar sistem dalam instansi penegak keadilan tersebut. Jadi prosesnya dimulai dari terjadinya kasus sampai pada proses persidangan merupakan satu kesatuan proses.
Jika  sistem  peradilan  pidana  ( integrated  criminal  justice  system )  meliputi  proses penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan  hingga  pada  pelaksanaan putusan hakim. Sub sistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/penuntut umum, badan peradilan  di  lingkungan  peradilan  umum,  penasihat  hukum,  dan  lembaga pemasyarakatan. Maka proses peradilan menunjuk pada jalannya persidangan mulai dari  fakta  kejadian  terjadinya  pelanggaran  hingga  pada  putusan  pengadilan merupakan satu kesatuan proses.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  penegakan  hukum pidana  melibatkan  badan-badan  yang  masing-masing  memiliki  fungsi  sendiri-sendiri. Penegakkan  hukum  yang  mengandung  prinsip  proporsional  adalah  bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya),  dimana  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  menuju  terwujudnya  penegakkan hukum  secara  proporsional  dimaksud,  sangat  diperlukan  media  dan  perangkat  yang namanya sistem peradilan.
Adapun yang menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  diharapkan  dapat  bekerja  sama  dan  dapat membentuk suatu “ Integreted Criminal Justice System ” apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat 3 kerugian yaitu sebagai berikut:
1. Kesukaran  dalam  menilai  sendiri  keberhasilan  atau  kegagalan  masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok instansi (sebagai sub- sistem peradilan pidana);
39 Bandingkan V.V. Pillai dalam  Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012), 251 – 254.
3. Karena  tanggung  jawab  masing-masing  instansi  sering  kurang  jelas  terbagi  maka setiap  instansi  tidak  terlalu  melihat  efektivitas  menyeluruh  dari  sistem  peradilan pidana.
Komponen  sistem peradilan  pidana  sebagai  salah  satu pendukung  atau  instrumen  dari suatu  kebijakan  kriminal,  termasuk  pembuat  undang-  undang.  Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana baik dalam perspektif pengetahuan mengenai kebijakan kriminal ( criminal policy ) maupun dalam praktik penegakan hukum dalam hukum pidana terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

## 6. Konsep Restorative Justice di Indonesia
Pelaksanaan konsep restorative justice di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA).  Hal  ini  dikarenakan  Mahkamah  Agung  (MA)  merupakan  lembaga  negara  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebagaimana telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Mahkamah  Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  dan  sebagai  puncak  peradilan  maka  sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice . Dalam hal ini, penulis menyoroti Mahkamah Agung  (MA)  karena  Mahkamah  Agung  (MA)  merupakan  puncak  sehingga  apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep restorative justice maka  peradilan  yang  ada  di  bawahnya  pun  akan  mengadopsi,  menganut  dan menerapkan  konsep restorative  justice .  Dengan  cara  ini,  diharapkan  konsep restorative justice dapat  diterapkan  dalam  seluruh  sistem  peradilan  di  Indonesia  dari  mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.
Selain  itu,  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  hakim  wajib  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat ( the living law atau local wisdom ). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus  atau  wajib  menerapkan  pendekatan  atau  konsep restorative  justice dalam menyelesaikan  perkara  karena  pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  sesuai  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia  yakni  Pancasila,  sesuai  dengan  nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.
Perlu pula dikemukakan bahwa konsep restorative justice tidak hanya dapat diterapkan kepada  Mahkamah  Agung  (MA).  Dalam  proses  peradilan  pidana  pada  umumnya  dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses  yang  harus  dilalui  bagi  para  pencari  keadilan  baik  di  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan  hingga  tahap  penjatuhan  putusan
hakim.  Bahkan  pada  tahapan  dimana  para  pencari  keadilan  melakukan  upaya  hukum (baik  upaya  hukum  biasa  maupun  upaya  hukum  luar  biasa).  Dengan  demikian,  penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) dilakukan di berbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan di atas.

## 7. Kesimpulan
Pada  prinsipnya  implementasi restorative  justice dapat  dilakukan  dalam  beberapa mekanisme  tergantung  situasi  dan  kondisi  yang  ada  dan  bahkan  ada  yang mengombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam restorative justice adalah dengan cara victim offender mediation (mediasi  antara  korban  dan  pelaku); conferencing (pertemuan  atau  diskusi); circles (bernegosiasi); victim  assistance (pendampingan  korban); ex-offender  assistance (pendampingan  mantan  pelaku); restitution (ganti  rugi); community  service (layanan masyarakat).  Selain  itu,  Mahkamah  Agung  (MA)  merupakan  lembaga  negara  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dan apabila Mahkamah Agung  (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice . Maka, Mahkamah Agung (MA) sudah seharusnya melakukan adopsi atau menganut dan menerapkan  konsep restorative  justice agar  peradilan  yang  ada  di  bawahnya  pun  akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep restorative justice .

## Daftar Pustaka
Barton,  Charles  K.B. Restorative  Justice  (The  Empowerment  Model) .  Australia:  Hawkins Press, 2003.
Bazemore, Gordon, dan Mara Schiff. Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice . Oregon: Willan Publishing, 2005.
D.S.,  Dewi,  dan  A.  Syukur  Fatahilah. Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative  Justice  di Pengadilan Anak Indonesia . Depok: Indie Publishing, 2011.
Effendy,  Marwan. Sistem  Peradilan  Pidana,  Tinjauan  Terhadap  Beberapa  Perkembangan Hukum Pidana . Jakarta: Referensi, 2012.
Emirzon,  Joni. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary . St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., 2004.
Hidayat, Taufik. “Restoratif Justice Sebuah Alternatif.” Restorasi IV, No. 1 (2005).
Kristian, Kristian, dan Christine Tanuwijaya. “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia 1,  No.  2  (Oktober  11,  2017):  592. https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/42.
Mansyur,  Ridwan. Mediasi  Penal  Terhadap  perkara  KDRT  (Kekerasan  dalam  Rumah Tangga) . Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 45,  No.  1  (Februari  24,  2016):  53. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/9.
Marshall, Tony. Keadilan Restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and  Statistics  Directorate .  Jakarta:  Office  Home  Penelitian  Pengembangan  dan Statistik Direktorat, 1999.
Melani, Melani. “Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif.” Jurnal Yudisial 6, No. 3 (2005).
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
Mudzakir, Mudzakir. “Viktimologi Studi Kasus Indonesia,” 2005.
Muladi, Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
Pangemanan,  Jefferson  B.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia.” Lex et Societatis 3, No. 1 (2015).
Pavlich, Geoge. “Towards an Ethics of Restorative Justice.” In Restorative Justice and The Law , diedit oleh Lode Walgrave. Oregon: Willan Publishing, 2003.
Pradityo, Randy. “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Hukum dan Peradilan
5, No. 3 (November 30, 2016): 319. https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/vi ew/25.
Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas, 2003.
Ransun, Alvianto. “Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.” Lex Crimen 1, No. 1 (2012).
Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  (Ide  Double  Track  System  dan Implementasinya) . Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Sinaga, Edward James. “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  No.  1  (Maret  27,  2019):  85. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/595.
Susanto, Anthon F. “Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Litigasi 3, No. 1 (2002).
Susetyo, Heru, dan Tim Kerja Pengkajian Hukum. Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, 2012.
Sutiyoso, Bambang. Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang . Yogyakarta: Citra Media, 2006.
Utomo,  Setyo.  “Sistem  Pemidanaan  dalam  Hukum  Pidana  yang  Berbasis  Restorative Justice.” Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 5, No. 1 (2018).
Wicaksono, R. Budi. “Community Policing dan Restorative Justice sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik.” Universitas Indonesia, 2008.
Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. ” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 6, No. 2 (Februari 1, 2018). https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17728.
Yulia, Rena. Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan) . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice . Christian Peace Shelf. Scottdale, Pennsylvania and Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.
Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia.” Jurnal Kriminologi Indonesia 6, No. 2 (2010).
———.  “Restorative  Justice:  Alternatife  Hukum.” Evacentre  Blog .  Last  modified  2009. Diakses  Oktober  23,  2021.  http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative- justice.html.