History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 323 - 331 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.3981

## PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL

## Venia  Utami Keliat 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Prima Indonesia,  Medan,  Indonesia 1)
Corresponding Author: veniakeliat17@gmail.com 1)

## Abstrak
Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap industri perbankan, memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum yang dihadapi oleh perbankan di era  digital.    Artikel  ini  akan  mempelajari  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  perbankan  dalam mengelola  keamanan  data,  perlindungan  konsumen,  dan  integritas  transaksi  keuangan  dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Tantangan ini meliputi risiko keamanan siber, pelanggaran privasi, penipuan elektronik, dan kompleksitas regulasi yang beragam di berbagai yurisdiksi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan perbankan, laporan riset, studi kasus, dan panduan pr a kt ik terbaik  yang  diterbitkan  oleh  otorit as  terkait.  Data  ini  akan  dianalisis  secara  komprehensif  untuk mengidentifikasi  kelemahan  dan  kekurangan  dalam  regulasi  yang  ada,  serta  mengusulkan  langkah - langkah perbaikan yang dapat diambil. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam  mengembangkan  regulasi  perbankan  yang  lebih  baik  di  era  digital.  Selain  itu,  artikel  ini  juga memberikan  wawasan  kepada  praktisi  perbankan,  otoritas  pengawas,  dan  peneliti  hukum  untuk memahami tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan dan  merancang solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

## Kata Kunci: Regulasi, Perbankan, Hukum, Era Digital

## Abstract
The  rapid  development  of  digital  technology  has  changed  the  landscape  of  the  banking  industry,  providing significant  benefits,  but  also  creating  complex  legal  challenges.  This  article  aims  to  analyze  the  role  of  current regulations  in  overcoming  the  legal  challenges  faced  by  banks  in  the  digital  era.  This  article  will  examine  the  main challenges  faced  by  banks  in  managing  data  security,  consumer  protection,  and  the  integrity  of  financial transactions  in  an  ever-evolving  digital  environment.  These  challenges  include  cybersecurity  risks,  privacy breaches,  e-fraud,  and  regulatory  complexities  that  vary  across  jurisdictions.  The  methodology  used  in  this  article  is descriptive  and  qualitative  analysis,  which  involves  collecting  data  from  various  sources,  such  as  banking regulations,  research  reports,  case  studies,  and  best  practice  guides  published  by  relevant  authorities.  This  data  will be  analyzed  comprehensively  to  identify  weaknesses  and  deficiencies  in  existing  regulations,  as  well  as  to  propose corrective  steps  that  can  be  taken.  The  results  of  this  article  are  expected  to  contribute  to  developing  better  banking regulations  in  the  digital  era.  In  addition,  this  article  also  provides  insight  to  banking  practitioners,  supervisory
authorities,  and  legal  researchers  to  understand  the  legal  challenges  faced  by  the  banking  industry  and  design effective  solutions  to overcome  these problems..
Keywords:  Regulation,  Banking,  Law, Digital  Age

## PENDAHULUAN
Industri  perbankan  merupakan  salah  satu  sektor  ekonomi  yang  memiliki  peran  vital dalam  perekonomian  suatu  negara  (Arafah,  2019).  Perbankan  berperan  sebagai perantara  keuangan  yang  menyediakan  layanan  keuangan  kepada  masyarakat, termasuk  pemberian  pinjaman,  penawaran  rekening  giro,  tabungan,  investasi,  dan berbagai  produk  dan  layanan  keuangan  lainnya.  Namun,  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat,  industri  perbankan  menghadapi berbagai  tantangan  baru  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya.  Era  digital  telah membawa  transformasi  signifikan  dalam  cara  manusia  berinteraksi  dan  bertransaksi secara  finansial.  Layanan  perbankan  digital,  seperti  internet  banking,  mobile  banking, dan  transaksi  elektronik,  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sehari- hari  masyarakat.  Keberadaan  teknologi  ini  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan bagi  nasabah  perbankan,  memungkinkan  mereka  untuk  mengakses  layanan  perbankan kapan  saja  dan  di  mana  saja ( Fariana  &  Safii,  2018).  Namun,  di  balik  manfaat  yang ditawarkan  oleh  perbankan  digital,  terdapat  tantangan  dan  risiko  hukum  yang  perlu diatasi.  Keamanan  data  dan  privasi  nasabah  menjadi  perhatian  utama,  mengingat adanya  ancaman  cybercrime  dan  pelanggaran  keamanan  informasi.  Selain  itu, penipuan  elektronik,  pencucian  uang,  dan  praktik  perbankan  yang  tidak  etis  juga merupakan  masalah  serius  yang  perlu  ditangani.  Dalam  konteks  ini,  regulasi perbankan  memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Regulasi  tersebut  bertujuan  untuk melindungi  kepentingan  nasabah,  menjaga  integritas  sistem  keuangan,  serta menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  terpercaya  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  industri  perbankan.  Regulasi  perbankan  mengatur  berbagai  aspek,  seperti kepatuhan  terhadap  standar  keuangan,  transparansi  pelaporan,  manajemen  risiko, perlindungan  konsumen,  dan kebijakan anti-pencucian  uang.
Dalam  era  digital,  regulasi  perbankan  perlu  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan mengantisipasi  tantangan  yang  muncul  (Ardianto  et  al.,  2024).  Pengaturan  yang  efektif dan  adaptif  menjadi  kunci  untuk  menjaga  stabilitas  sektor  perbankan,  mengurangi risiko  hukum,  dan  meningkatkan  kepercayaan  nasabah.  Perbankan  merupakan  salah satu  sektor  yang  sangat  vital  dalam  perekonomian  suatu  negara.  Dalam  era  digital  yang semakin  berkembang,  industri  perbankan  menghadapi  berbagai  tantangan  hukum yang  unik  dan  kompleks.  Regulasi  perbankan  yang  efektif  dan  adaptif  menjadi  sangat penting  untuk  menjaga  keamanan,  transparansi,  dan  kepercayaan  dalam  sistem perbankan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  regulasi terkini  dalam mengatasi  tantangan hukum  perbankan  di era digital.
Masalah  yang  akan  diteliti  yaitu  apa  saja  tantangan  hukum  yang  dihadapi  oleh industri  perbankan  di  era  digital,  bagaimana  regulasi  terkini  telah  beradaptasi  untuk mengatasi  tantangan  tersebut  dan  bagaimana  dampak  perubahan  regulasi  terhadap aktivitas  perbankan  di era digital.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang menggabungkan  analisis  literatur,  studi  dokumen  hukum,  dan  tinjauan  regulasi perbankan  terkini.  Data  dan  informasi  yang  relevan  akan  dikumpulkan  dari  sumber- sumber  yang  diverifikasi,  seperti  jurnal  ilmiah,  laporan  riset,  peraturan  perundang- undangan,  dan  publikasi  terkait  hukum  perbankan.  Analisis  komprehensif  akan dilakukan  untuk  menggambarkan  peran  regulasi  terkini  dalam  mengatasi  tantangan hukum  perbankan  di era digital.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Tantangan Hukum
Tantangan  hukum  yang  dihadapi  oleh  industri  perbankan  di  era  digital  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  kegiatan  bisnis  dan  kepercayaan  nasabah.  Untuk mengatasi  tantangan  ini,  regulasi  perbankan  harus  mampu  mengikuti  perkembangan teknologi  dan  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  semua  pihak  yang terlibat  dalam  industri  perbankan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  keamanan  data dan  privasi  nasabah.  Dalam  era  digital  yang  semakin  terhubung,  risiko  keamanan  siber meningkat.  Pelanggaran  data  dan  serangan  hacking  dapat  menyebabkan  kerugian finansial  yang  besar  bagi  nasabah  dan  lembaga  keuangan.  Oleh  karena  itu,  regulasi perbankan  perlu  memastikan  bahwa  lembaga  keuangan  menjalankan  langkah-langkah keamanan  yang  memadai,  termasuk  enkripsi  data,  otentikasi  yang  kuat,  dan perlindungan  terhadap  serangan  siber.
Penipuan  elektronik  juga  menjadi  tantangan  serius  yang  dihadapi  oleh  industri perbankan.  Perkembangan  teknologi  memberikan  peluang  bagi  penjahat  siber  untuk melakukan  penipuan,  seperti  phishing  dan  skimming.  Regulasi  perbankan  harus mengatur  tindakan  pencegahan,  pendidikan  kepada  nasabah,  serta  memperkuat kerjasama  antarlembaga  untuk  melawan  penipuan  elektronik  ini.  Selain  itu,  kepatuhan terhadap  aturan  anti-pencucian  uang  juga  menjadi  tantangan  penting.  Perbankan digital  memungkinkan  transaksi  yang  cepat  dan  global,  sehingga  membutuhkan langkah-langkah  pencegahan  yang  lebih  efektif  dalam  mendeteksi  dan  mencegah aktivitas  pencucian  uang.  Regulasi  perbankan  perlu  memberikan  pedoman  yang  jelas tentang  bagaimana  lembaga  keuangan  harus  mengidentifikasi  dan  melaporkan transaksi  yang  mencurigakan,  serta  menjalin  kerja  sama  dengan  otoritas  terkait  dalam upaya pencegahan  dan penanganan  pencucian  uang.
Perlindungan  konsumen  juga  merupakan  aspek  penting  yang  harus  diatasi.  Praktik perbankan  yang  tidak  etis,  biaya  tersembunyi,  atau  ketidakjelasan  dalam  ketentuan kontrak dapat  merugikan  nasabah.  Regulasi  perbankan  perlu  memperkuat perlindungan  konsumen,  menetapkan  standar  etika  yang  tinggi  dalam  pelayanan perbankan,  serta  menyediakan  mekanisme  yang  efektif  untuk  penyelesaian  sengketa. Perkembangan  industri  fintech  juga  menciptakan  tantangan  baru  bagi  regulasi perbankan.  Fintech  menyediakan  layanan  keuangan  alternatif  yang  dapat  mengganggu model  bisnis  tradisional  perbankan.  Regulasi  perbankan  perlu  mampu  mengakomodasi perkembangan  ini  dengan  menjaga  keseimbangan  antara  perlindungan  konsumen, inovasi,  dan  stabilitas  sistem  keuangan.  Kerjasama  antara  regulator  dan  pelaku  industri perbankan  perlu  ditingkatkan  untuk  memastikan  adanya  regulasi  yang  sesuai  dengan perkembangan  fintech  (Tambunan  & Anwar,  2019).
Keberagaman  regulasi  di  berbagai  yurisdiksi  juga  menjadi  tantangan  tersendiri. Industri  perbankan  digital  beroperasi  secara  lintas  batas,  sehingga  perlu  mematuhi regulasi  yang  berlaku  di  masing-masing  negara.  Keberagaman  regulasi  ini  dapat mempersulit  implementasi  layanan  perbankan  digital  yang  efisien  dan  menyebabkan ketidakpastian  hukum.  Oleh  karena  itu,  regulasi  perbankan  perlu  mengembangkan kerangka  kerja  yang  memungkinkan  kerja  sama  antarlembaga  dan  harmonisasi  regulasi di  tingkat  internasional.  Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  regulasi perbankan  harus  memiliki  karakteristik  yang  adaptif  dan  responsif  terhadap  perubahan teknologi  dan  kebutuhan  industri.  Regulasi  perbankan  yang  efektif  harus  mampu melindungi  kepentingan  nasabah,  memastikan  keamanan  dan  kestabilan  sistem keuangan,  serta  merangsang  inovasi  dalam  industri  perbankan.

## B. Regulasi Terkini Untuk Menghadapi Tantangan
Regulasi  terkini  dalam  industri  perbankan  telah  beradaptasi  untuk  mengatasi tantangan  yang  dihadapi  di  era  digital.  Perubahan  ini  mencakup  berbagai  aspek,  mulai dari  keamanan  data,  penipuan  elektronik,  kepatuhan  terhadap  aturan  anti-pencucian uang,  perlindungan  konsumen,  hingga  perkembangan  fintech.  Berikut  adalah  deskripsi dan  analisis  mengenai  bagaimana  regulasi  terkini  telah  beradaptasi  untuk  mengatasi tantangan tersebut:
1. Keamanan  Data  dan  Privasi  Nasabah:  Regulasi  terkini  telah  memberikan perhatian  yang  lebih  besar  terhadap  keamanan  data  dan  privasi  nasabah.  Undang- undang  dan  peraturan  baru  telah  diperkenalkan  untuk  memastikan  bahwa lembaga  keuangan  melindungi  data  nasabah  dengan  cara  yang  efektif.  Misalnya, undang-undang  perlindungan  data  pribadi  atau  peraturan  tentang  keamanan siber  mengatur  standar  keamanan  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan perbankan.  Regulasi  ini  mewajibkan  penggunaan  enkripsi  yang  kuat,  pengelolaan akses  data  yang  ketat,  dan  pelaporan  kejadian  pelanggaran  data.  Selain  itu, regulasi  juga  mendorong  perusahaan  perbankan  untuk  meningkatkan  kesadaran
nasabah  tentang  praktik  keamanan  digital.  Kampanye  edukasi  dan  panduan penggunaan  layanan  perbankan  yang  aman  menjadi  bagian  dari  regulasi  ini. Dengan  demikian,  regulasi  terkini  telah  beradaptasi  dengan  mengintegrasikan keamanan  data  dan  privasi  nasabah  sebagai  bagian  penting  dalam  operasional perbankan.
2. Penipuan  Elektronik:  Regulasi  terkini  juga  telah  berusaha  mengatasi  penipuan elektronik  dengan  memberikan  pedoman  dan  persyaratan  yang  lebih  ketat  bagi lembaga  keuangan.  Regulasi  ini  mendorong  penggunaan  metode  keamanan  yang lebih  kuat,  seperti  otentikasi  ganda,  serta  memperkuat  perlindungan  konsumen terhadap  penipuan  elektronik.  Selain  itu,  regulasi  juga  mewajibkan  lembaga keuangan  untuk  melaporkan  kasus  penipuan  elektronik  dan  bekerja  sama  dengan pihak  berwenang  dalam  penindakan  hukum  terhadap  pelaku  penipuan  (Fais, 2021).  Regulasi  terkini  juga  telah  mendorong  pengembangan  teknologi  dan  solusi kecerdasan  buatan  (artificial  intelligence)  dalam  mendeteksi  pola  penipuan elektronik.  Dengan  adanya  regulasi  yang  adaptif,  lembaga  keuangan  dapat memanfaatkan  teknologi  canggih  untuk  mengidentifikasi  dan  mencegah penipuan  dengan  lebih  efektif  (Njatrijani,  2019)
3. Kepatuhan  Terhadap  Aturan  Anti-Pencucian  Uang:  Regulasi  terkini  juga  berfokus pada  kepatuhan  terhadap  aturan  anti-pencucian  uang  (AML)  di  era  digital. Peraturan  terbaru  menuntut  lembaga  keuangan  untuk  meningkatkan  sistem pemantauan  transaksi  dan  pelaporan  kegiatan  yang  mencurigakan.  Regulasi  ini mendorong  penerapan  teknologi  analitik  dan  kecerdasan  buatan  dalam memeriksa  dan  menganalisis  transaksi  yang  berpotensi  mencurigakan.  Selain  itu, regulasi  terkini  juga  memperkuat  kerjasama  antar  lembaga  dan  lintas  batas  dalam melawan  pencucian  uang.  Pertukaran  informasi  dan  koordinasi  antara  lembaga keuangan,  otoritas  pengawas,  dan  penegak  hukum  menjadi  bagian  penting  dari regulasi  ini.  Dengan  demikian, regulasi  terkini  beradaptasi  dengan  menekankan pada  kerjasama  dan  koordinasi  lintas  sektor  dan  lintas  negara  untuk  mengatasi tantangan pencucian  uang di era digital.   (Abubakar  & Handayani,  2022)
4. Perlindungan  Konsumen:  Regulasi  terkini  telah  meningkatkan  perlindungan konsumen  dalam  layanan  perbankan  digital.  Persyaratan  yang  lebih  ketat diterapkan  untuk  mengatur  transparansi  informasi  dan  ketentuan  kontrak,  serta menetapkan  standar  etika  yang  tinggi  bagi  lembaga  keuangan.  Regulasi  ini mewajibkan  lembaga  keuangan  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan mudah  dimengerti  kepada  nasabah  mengenai  biaya,  risiko,  dan  hak-hak  mereka. Selain  itu,  regulasi  terkini  juga  memberikan  peran  yang  lebih  besar  kepada otoritas  pengawas  dalam  menangani  keluhan  nasabah  dan  menyelesaikan sengketa.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  dan  aksesibilitas  yang lebih  baik  bagi  nasabah  menjadi  bagian  dari  regulasi  ini.  Dengan  demikian, regulasi  terkini  beradaptasi  dengan  memperkuat  perlindungan  konsumen  dan
memberikan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang efektif  (Adrian,  2023).
5. Fintech:  Regulasi  terkini  juga  telah mengakomodasi  perkembangan  industri fintech.  Dalam  beberapa  kasus,  regulasi  yang  baru  diperkenalkan  untuk memastikan  perlindungan  konsumen,  kepatuhan  terhadap  aturan  keuangan,  dan stabilitas  sistem  keuangan.  Namun,  regulasi  juga  memberikan  ruang  bagi  inovasi dan  perkembangan  fintech  dengan  mendorong  kerja  sama  antara  lembaga keuangan  tradisional  dan  pelaku  fintech.  Regulasi  terkini  berusaha  untuk menemukan  keseimbangan  antara  memfasilitasi  pertumbuhan  fintech  dan melindungi  nasabah  serta  stabilitas  sistem  keuangan.  Pendekatan  yang  adaptif  ini mencerminkan  perubahan  paradigma  dalam  regulasi  perbankan  yang  lebih inklusif  dan berorientasi  pada  inovasi.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  baru  saja  menerbitkan  aturan  yang  menjadi  payung hukum  bagi  perbankan  digital.  Era  bank  digital  merupakan  bagian  dari  revolusi industri  4.0  dan  5.0,  aturan  yang  baru  saja  diterbitkan  OJK  tersebut  adalah  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  12/POJK.03/2021  tentang  Bank  Umum. Selanjutnya  guna  melengkapi  ketentuan  bank  digital,  OJK  berturut-turut  juga menerbitkan  POJK  Nomor  13/POJK.03/2021  tentang  Penyelenggaraan  Produk  Bank Umum  serta  POJK  Nomor  14/POJK.03/2021  sebagai  Perubahan  POJK  Nomor 34/POJK.03/2018 tentang  Penilaian  Kembali  Pihak Utama Lembaga Jasa  Keuangan.
Pasal  23  POJK  Nomor  12/POJK.03/2021  menguraikan  bank  digital sebagai bank yang menjalankan  kegiatan  usaha  terutama  melalui  saluran  elektronik  yang  dalam menyelenggarakan  operasionalnya  berbentuk  badan  hukum  Indonesia  (baru)  maupun hasil  transformasi  bank  badan  hukum  Indonesia  menjadi  bank  digital.  Definisi  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  fungsi  perbankan  tidak  berbeda  daripada  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  sebagaimana  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan.  Tantangan  hukum  bagi penyelenggaraan  bank  digital  nampak  jelas  terlihat  dalam  pengaturan  Pasal  24  POJK Nomor  12/POJK.03/2021.  Dalam  rumusan  Pasal  24  peraturan  itu  menyebutkan, setidaknya  terdapat  enam  tantangan  hukum  dan  regulasi  bagi  penyelenggaraan  bank digital.

## C. Dampak Perubahan Regulasi
Perubahan  regulasi  dalam  industri  perbankan  di  era  digital  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  aktivitas  perbankan.  Regulasi  yang  berkaitan  dengan  keamanan data,  perlindungan  konsumen,  penipuan  elektronik,  kepatuhan  terhadap  aturan  anti- pencucian  uang,  serta  perkembangan  fintech  telah  mengubah  cara  lembaga  keuangan beroperasi  dan  berinteraksi  dengan  nasabah.  Berikut  adalah  deskripsi  dan  analisis mengenai  dampak perubahan  regulasi  terhadap  aktivitas  perbankan  di era digital:
1. Keamanan  Data  dan  Privasi  Nasabah:  Perubahan  regulasi  terkait  keamanan  data dan  privasi  nasabah  telah  mendorong  lembaga  keuangan  untuk  meningkatkan
langkah-langkah  keamanan  mereka.  Ini  termasuk  menerapkan  enkripsi  data  yang lebih  kuat,  sistem  otentikasi  yang  lebih  canggih,  serta  perlindungan  terhadap serangan  siber.  Dampaknya  adalah  adanya  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi data  dan  informasi  nasabah.  Namun,  dampak  ini  juga  mengharuskan  lembaga keuangan  untuk  mengeluarkan  investasi  yang  lebih  besar  dalam  teknologi  dan infrastruktur  keamanan.  Mereka  perlu  memastikan  bahwa  sistem  keamanan mereka  terus  ditingkatkan  sesuai  dengan  perkembangan  ancaman  siber  yang terus  berubah.  Selain  itu,  kepatuhan  terhadap  regulasi  keamanan  data  juga membutuhkan  perubahan  dalam kebijakan dan prosedur  internal  perbankan.
2. Perlindungan Konsumen: Perubahan  regulasi  yang  lebih  ketat  terkait perlindungan  konsumen  telah  mengubah  cara  lembaga  keuangan  berinteraksi dengan  nasabah.  Regulasi  ini  memastikan  bahwa  informasi  yang  diberikan kepada  nasabah  lebih  transparan  dan  jelas,  termasuk  mengenai  biaya,  risiko,  dan hak-hak  mereka.  Dampaknya  adalah  adanya  peningkatan  kesadaran  nasabah tentang  hak-hak  mereka  dan  penggunaan  layanan  perbankan  yang  lebih  aman. Lembaga  keuangan  juga  perlu  melakukan  penyesuaian  dalam  proses  internal mereka,  termasuk  penyediaan  informasi  yang  mudah  diakses  oleh  nasabah  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  efektif.  Dampaknya  adalah  adanya perubahan  dalam  budaya  perbankan,  dengan  penekanan  yang  lebih  besar  pada kepuasan  dan kepercayaan  nasabah.
3. Penipuan  Elektronik:  Perubahan  regulasi  terkait  penipuan  elektronik  telah mendorong  lembaga  keuangan  untuk  mengadopsi  langkah-langkah  pencegahan yang  lebih  kuat.  Regulasi  ini  mewajibkan  penggunaan  metode  keamanan  yang lebih  canggih,  seperti  otentikasi  ganda,  serta  melibatkan  lembaga  keuangan  dalam pelaporan  dan  penindakan  penipuan  elektronik.  Dampaknya  adalah  adanya penurunan  risiko  penipuan  bagi  nasabah.  Namun,  perubahan  regulasi  ini  juga memerlukan  investasi  yang  lebih  besar  dalam  sistem  keamanan  dan  teknologi yang  lebih  maju.  Lembaga  keuangan  perlu  melatih  karyawan  mereka  dan meningkatkan  kesadaran  tentang  penipuan  elektronik  serta  memperbarui kebijakan dan prosedur  untuk  mengakomodasi  perubahan  ini ( Muchlis  ,2018).
4. Kepatuhan  Terhadap  Aturan  Anti-Pencucian  Uang:  Perubahan  regulasi  terkait kepatuhan  terhadap  aturan  anti-pencucian  uang  (AML)  mempengaruhi  aktivitas perbankan  di  era  digital. Lembaga  keuangan  harus  meningkatkan  sistem pemantauan  transaksi  dan  pelaporan  kegiatan  yang  mencurigakan.  Dampaknya adalah  adanya  peningkatan  kualitas  pelaporan  kegiatan  transaksi  yang mencurigakan  dan  peningkatan  efektivitas  pencegahan  pencucian  uang. Meningkatnya  persyaratan  kepatuhan  juga  membutuhkan  sumber  daya  yang lebih  besar  dari  lembaga  keuangan.  Mereka  perlu  menginvestasikan  waktu  dan tenaga  untuk  memastikan  kepatuhan  dengan  regulasi  AML  yang  ketat. Dampaknya  adalah  adanya  perubahan  dalam  proses  dan  sistem  internal
perbankan  untuk  memenuhi  tuntutan  regulasi  ini.
5. Perkembangan  Fintech:  Perubahan  regulasi  juga  berdampak  pada  perkembangan fintech  dalam  industri  perbankan.  Regulasi  terkini  memberikan  ruang  bagi inovasi  dan  perkembangan  fintech,  dengan  mendorong  kerja  sama  antara lembaga  keuangan  tradisional  dan  pelaku  fintech.  Dampaknya  adalah  adanya peningkatan  jumlah  dan  variasi  layanan  perbankan  digital  yang  ditawarkan kepada  nasabah.  Namun,  regulasi  juga  perlu  memastikan  bahwa  perkembangan fintech  tetap  mematuhi  prinsip-prinsip  keuangan  yang  aman  dan  terpercaya. Dampaknya  adalah  adanya  peningkatan  persyaratan  kepatuhan  dan  pengawasan terhadap  pelaku  fintech,  sehingga  mempengaruhi  model  bisnis  dan  operasional mereka.  Perubahan  regulasi  dalam  industri  perbankan  di  era  digital  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  aktivitas  perbankan.  Regulasi  ini  melibatkan perlindungan  data  dan  privasi  nasabah,  perlindungan  konsumen,  pencegahan penipuan,  kepatuhan  terhadap  aturan  anti-pencucian  uang,  serta  perkembangan fintech.  Dampaknya  mencakup  perubahan  dalam  sistem  keamanan,  prosedur internal,  kebijakan,  budaya  perbankan,  serta  mempengaruhi  investasi,  waktu,  dan sumber  daya yang diperlukan  oleh  lembaga keuangan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  peran  regulasi  terkini  dalam  mengatasi  tantangan  hukum perbankan  di era digital  adalah  sebagai  berikut:
1. Perlunya  regulasi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi:  Era  digital membawa  perubahan  besar  dalam  industri  perbankan,  termasuk  adanya  transaksi online,  keamanan  data,  dan  perkembangan  fintech.  Regulasi  yang  terkini  harus dapat  menanggapi  tantangan-tantangan  ini  dengan  mengadopsi  prinsip-prinsip yang  relevan  dengan  perkembangan  teknologi,  seperti  perlindungan  data, keamanan siber,  dan pengawasan  terhadap  inovasi  fintech.
2. Meningkatkan  keamanan  transaksi  dan  perlindungan  konsumen:  Regulasi  terkini harus  fokus  pada  perlindungan  konsumen  dan  keamanan  transaksi  di  era  digital. Hal  ini  termasuk  mengatur  persyaratan  keamanan  teknologi  perbankan, perlindungan  data  pribadi,  dan  penanganan  penipuan  serta  kejahatan  siber. Regulasi  yang  kuat  dapat  membantu  membangun  kepercayaan  publik  terhadap perbankan  digital  dan  memberikan  jaminan  bahwa  konsumen  dilindungi  dengan baik.
3. Menyediakan  kerangka  kerja  untuk  inovasi  fintech  yang  berkelanjutan:  Era  digital juga  menandai  perkembangan  pesat  inovasi  fintech,  seperti  platform  pembayaran digital  dan  layanan  keuangan  berbasis  teknologi.  Regulasi  yang  terkini  harus menciptakan  kerangka  kerja  yang  memungkinkan  inovasi  fintech  berkembang secara  berkelanjutan,  sambil  memastikan  bahwa  risiko  dan  kepentingan konsumen  dilindungi.  Regulasi  yang  fleksibel  dan  responsif  dapat  mendorong
pertumbuhan  fintech  yang sehat  tanpa mengorbankan  stabilitas  sistem  keuangan.
4. Penegakan  hukum  yang  efektif:  Regulasi  tanpa  penegakan  hukum  yang  efektif memiliki  sedikit  manfaat.  Oleh  karena  itu,  kesimpulan  terakhir  adalah  pentingnya penegakan  hukum  yang  kuat  terhadap  pelanggaran  regulasi  perbankan  di  era digital.  Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  efisien  dapat  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  kejahatan  keuangan,  serta  memastikan  bahwa  regulasi  terkini  benar-benar diterapkan  dan diikuti  dengan  baik.
Dalam  kesimpulannya,  peran  regulasi  terkini  sangat  penting  dalam  mengatasi tantangan  hukum  perbankan  di  era  digital.  Regulasi  yang  relevan  dengan perkembangan  teknologi,  perlindungan  konsumen,  inovasi  fintech,  dan  penegakan hukum  yang  efektif  akan  membantu  membangun  ekosistem  perbankan  digital  yang aman, efisien,  dan dapat dipercaya  oleh     masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2022).  Penguatan  Regulasi:  Upaya  Percepatan Transformasi  Digital  Perbankan  Di  Era  Ekonomi  Digital.  Masalah-Masalah Hukum,  51(3), 259-270.
Adrian  Sutedi,  S.  H.  (2023).  Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang, Merger,  Likuidasi,  dan Kepailitan.  Sinar Grafika.
Arafah,  M.  (2019).  Sistem  keuangan  Islam:  Sebuah  telaah  teoritis.  Al-Kharaj:  Journal  of Islamic Economic and Business, 1(1).
Ardianto,  R.,  Ramdhani,  R.  F.,  Dewi,  L.  O.  A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., &  Hadi,  N.  (2024).  Transformasi  Digital  dan  Antisipasi  Perubahan  Ekonomi  Global dalam  Dunia  Perbankan. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 80–88.
Fais,  K.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Tegnologi  Informasi.  Al-Adl:  Jurnal  Hukum, 13(1), 70-90.
Fariana,  A.,  &  Safii,  A.  (2018).  Sinergi  Fintech  Dengan  Perbankan  Syariah  Dalam Perspektif  Hukum.  Istinbáth:  Jurnal  Hukum dan Ekonomi  Islam,  17(2), 417-430.
Muchlis,  R.  (2018).  Analisis  SWOT  Financial  Technology  (Fintech)  Pembiayaan Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  4  Bank  Syariah  Di  Kota  Medan). AT- TAWASSUTH:  Jurnal  Ekonomi  Islam,  1(1), 335-357.
Tambunan,  M.  R.,  &  Anwar,  R.  (2019).  Transformasi  budaya  organisasi  otoritas perpajakan  indonesia  menghadapi  era  ekonomi  digital.  Jurnal  Aplikasi  Bisnis  Dan Manajemen  (JABM),  5(2), 253-253
Njatrijani,  R.  (2019).  Perkembangan  Regulasi  Dan  Pengawasan  Financial  Technologydi Indonesia.  Diponegoro  Private  Law Review,  4(1).