Pengalihan  Objek  Jaminan  Fidusia  oleh  Debitur  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen
Ariyanto arijambi3@gmail.com
Raffles
Raffles@unja.ac.id
Rosmidah rosmidah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 20 Juli 2020; Accepted: 05 Desember 2020; Published: 05 Desember 2020

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  transfer  of  fiduciary  security  object arrangements  at  PT.  Astra  Credit  Companies  Jambi  City,  then  to  understand  and  analyze the  legal  protection  of  the  parties  in  the  event  of  a  transfer  of  debt  fiduciary  collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are  transferred  to  third  parties  without  going  through  an  official  system  and  obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal  protection  against  the  parties  in  the  event  of  a  debt  transfer  object  fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results  of  this  study  it  is  expected  that  the  Financing  Company  of  PT.  Astra  Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so  as  to  increase  consumer  awareness  to  comply  with  Law  Number  42  of  1999  and Government  Regulation  Number  21  of  2015  concerning  the  procedures  for  registering Fiduciary guarantees.
Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan  fidusia di  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi,  selanjutnya  untuk  memahami dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  apabila  terjadi  pengalihan utang  objek  jaminan  fidusia  di  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi.  Metode  yang
Volume 1 Nomor  3 Oktober 2020 Halaman 452-473 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang  merupakan  jaminan  fidusia  dialihkan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  melalui  sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di  bawah  tangan)  dipandang  sebagai  bentuk  cidera  janji  debitur  dalam  melaksanakan perjanjian  pembiayaan  konsumen  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi,  kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia  di  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya. Karena  pengalihan  utang  objek  jaminan  fidusia  oleh  debitur  dilakukan  secara  di  bawah tangan.  Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  Perusahaan  Pembiayaan  PT.  Astra  Credit Companies  Kota  Jambi  melakukan  sosialisasi  atas  peraturan  pembiayaan  kredit  dengan jaminan  fidusia,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesadaran  konsumen  untuk  mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen.

## A. Pendahuluan
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu  sumber  dana  pembangunan  di  Indonesia.  Kegiatan  lembaga  pembiayaan  dilakukan dalam  bentuk  penyediaan  dana  dan/atau  barang  modal  serta  barang  kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito, tabungan, giro dan surat sanggup bayar.
Aktivitas  perusahaan  pembiayaan  dibandingkan  dengan  aktivitas  perbankan  sangat berbeda,  walaupun  sama-sama  lembaga  keuangan,  dimana  perbankan  dapat  dana langsung  dari  masyarakat  sedangkan  perusahaan  pembiayaan  tidak  dapat  melakukan penarikan  dana  langsung  dari  masyarakat.  Khusus  untuk  metode  pelemparan dana/pembiayaan  kepada  nasabah  pada  dasarnya  antara  sistem  perbankan  dengan perusahaan  pembiayaan  hampir  sama  tapi  yang  membedakan  adalah  pendekatan  dan kecepatan dalam pelayanan kepada nasabah.
Dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  448/KMK.017/2000,  tentang  Perusahaan Pembiayaan diperincikan bahwa kegiatan lembaga  pembiayaan meliputi:
1. Sewa Guna Usaha,
2. Modal Ventura,
3. Perdagangan Surat Berharga,
4. Anjak Piutang,
5. Usaha Kartu Kredit, dan
6. Pembiayaan Konsumen.
Pembiayaan  Konsumen  ( Consumer  Finance )  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  Peraturan Presiden  Nomor  9  tahun  2009  menyatakan  pembiayaan  konsumen  adalah  kegiatan pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan pembayaran secara angsuran.
Bisnis pembiayaan konsumen menarik minat banyak masyarakat, sebab biasanya para konsumen  akan  sulit  mendapatkan  atau  mempunyai  akses  untuk  mendapatkan  kredit bank. Bisnis pembiayaan konsumen ini diharapkan akan terus berkembang. Ada beberapa alasan debitur mempergunakan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu:
1. Tidak  terlalu  banyak  persyaratan  dibandingkan  dengan  sumber  pembiayaan lainnya
2. Tidak berorientasi pada jaminan ( noncollateral basis )
3. Tidak  mengganggu  keuangan  konsumen  karena  membutuhkan  dana  yang relatif kecil
4. Cepat pemprosesannya
5. Pembayaran  angsuran  dapat  dibayar  melalui  anggaran  rutin  bulanan konsumen dari pendapatan yang diterima
6. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen
7. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima
8. Pembayaran angsurannya tetap sehingga memudahkan pengaturan pengelolaan keuangan debitur 1
Salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  dalam  pemberian  jasa  pelayanan  pembiayaan kepada  para  konsumen  adalah  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang  Jambi,  yang berkantor pusat di Jakarta yang bergerak dalam usaha pembiayaan pembelian kendaraan dan lain-lain.
Astra  Credit  Companies atau  biasa  disingkat  dengan ACC adalah  perusahaan pembiayaan  mobil  dan  alat  berat.  Sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 29/POJK.05/2014  ACC  melakukan  perluasan  usaha  di  bidang  Pembiayaan  Investasi, Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan  Multiguna  dan  Sewa  Operasi  ( Operating  Lease ), baik  dengan  skema  konvensional  maupun  syariah.  PT.  Astra  Sedaya  Finance  yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama PT. Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok Astra.
1 Budi Rachmat, Multi Finance Handbook , Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 188.
Di tahun 1990, PT. Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance. Dalam  perkembangannya,  PT.  Astra  Sedaya  Finance  memiliki  penyertaan  saham  pada perusahaan  asosiasi,  yaitu  PT.  Swadharma  Bhakti  Sedaya  Finance,  PT.  Pratama  Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance dan PT. Astra Auto Finance yang semuanya telah terdaftar  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  serta  mendapatkan  izin  dari Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Lembaga  Keuangan dengan nomor izin usaha sebagai berikut:
1. PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989
2. PT.  Swadharma  Bhakti  Sedaya  Finance  dengan  nomor  izin  usaha 1095/KMK.013/1989
3. PT. Astra Auto Finance dengan nomor izin usaha 437/KMK.017/1995
4. PT. Staco Estika Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 590/KMK.013/1990
5. PT. Pratama Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1258/KMK.013/1989
Sejak  tahun  1994,  PT.  Astra  Sedaya  Finance  dan  perusahaan  asosiasinya mengembangkan  merek  Astra  Credit  Companies  untuk  mendukung  usahanya.  ACC berkomitmen  penuh  untuk  meningkatkan  layanan  pada  masyarakat.  ACC  menyediakan fasilitas  pembiayaan  untuk  pembelian  mobil  dan  alat  berat  dalam  kondisi  baru  ataupun bekas  serta  fasilitas  Pembiayaan  Investasi,  Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan Multiguna  dan  Sewa  Operasi  ( Operating  Lease ).  ACC  juga  mendukung  penjualan  mobil melalui  jaringan dealer , showroom maupun  perseorangan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia, dan akan terus bertambah.
Pelaksanaan  pelayanan  pembiayaan  pada  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang Jambi mengacu pada hukum perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang diberi nama “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dilandaskan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

## Retna Gumanti mengemukakan:
Membuat  perjanjian  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  secara  “sukarela” mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu  guna  kepentingan  terhadap  siapa  ia  telah  berjanji  atau  mengikatkan  diri dengan  jaminan  atau  tanggungan  berupa  harta  kekayaan  yang  dimiliki  dan  akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau telah mengikatkan diri tersebut.
Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat jaminan. 2
Pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara  PT.  Astra  Credit  Companies (ACC)  Cabang  Jambi  dengan  konsumennya,  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan  tidak terlaksana  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Permasalahan tersebut  bisa  saja  timbul  di  antara  para  pihak  baik  itu  kreditur  maupun  debiturnya. Permasalahan  itu  mengacu  pada  tidak  diterimanya  hak  dijalankannya  kewajiban  yang telah  disepakati  dalam  perjanjian.  Dengan  kata  lain  tidak  adanya  pemenuhan  prestasi (wanprestasi). Menurut Subekti yang menyatakan bahwa:
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya 3
Pasal  1238  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  pasal  ini  berbunyi  sebagai  berikut: “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.
Pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC) Cabang Jambi dengan konsumennya telah dinyatakan dalam perjanjian tersebut :
Peristiwa-peristiwa  di  bawah  ini  merupakan  cidera  janji  debitur  dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:
1. Debitur  tidak  membayar  angsuran,  denda  dan  biaya-biaya  lain  atas  suatu jumlah  yang  telah  jatuh  tempo  sesuai  perjanjian,  yang  dalam  hal  lewatnya waktu  saja  telah  memberi  bukti  yang  cukup  bahwa  debitur  telah  melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
2. Barang  dijual,  disewakan,  dipindah  tangankan,  dialihkan  atau  dijaminkan kepada  pihak  ketiga  tanpa  mendapat  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari kreditur.
3. Apabila  suatu  pernyataan,  surat  keterangan  atau  dokumen-dokumen  yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu.
2 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) , Jurnal Pelangi Ilmu , VOL 05, NO 01, 2012, http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840, tanggal akses 12 Oktober 2019.
3 Subekti, Hukum Perjanjian Cet XI , PT. Internusa, Jakarta, 1987, hlm. 45.
4. Debitur  dan/atau  pemilik  jaminan  tidak  melaksanakan  kewajiban  atau  lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. 4
Ketentuan  tersebut  menentukan  bahwa  barang  dipindah  tangankan  kepada  pihak ketiga  tanpa  mendapat  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  kreditur  (pengalihan utang  di  bawah  tangan)  yang  lebih  dikenal  dengan over  kredit/take  over .  Istilah over kredit/take over tidak dikenal dalam bahasa hukum Indonesia. Tetapi over kredit/take over bisa  disinonimkan  dengan  pengalihan  utang.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1381 KUHPerdata  telah  ditegaskan  bahwa  salah  satu  peristiwa  yang  menyebabkan  perikatan- perikatan hapus adalah karena terjadinya Pembaharuan Utang.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  1413  KUH  Perdata  ditegaskan  mengenai  pelaksanaan Pembaharuan Utang (Novasi), yaitu (dikutip):
Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:
1. apabila  seorang  yang  berutang  membuat  suatu  perikatan  utang  baru  guna  orang yang  mengutangkan  kepadanya, yang  menggantikan  utang  yang  lama,  yang dihapuskan karenanya;
2. apabila  seorang  berutang  baru  ditunjuk  untuk  menggantikan  orang  berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. apabila,  sebagai  akibat  suatu  perjanjian  baru,  seorang  berpiutang  baru  ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.
Aktivitas pengalihan  utang  di  bawah  tangan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan debitur dalam usahanya untuk mengalihkan kewajiban pembayaran utang atau kreditnya kepada  pihak  lain,  tetapi  tanpa  sepengetahuan  atau  melibatkan  perusahaan pembiayaan konsumen.  Hal  ini  tentu  saja  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum. Sebab mobil yang digunakan
merupakan jaminan utang debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen.
Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu  “pemberi  fidusia  di  larang  mengalihkan,  menggadaikan  atau  menyewakan  benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai mana di maksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang di lakukan  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia  maka  akan  di pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  dan  denda  paling  banyak RP.50.000.000.00”.
PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang  Jambi  menjalankan  usahanya  dengan memberikan  fasilitas  pembiayaan  konsumen  dalam  hal  pembelian  kendaraan  bermotor,
4 Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen No.  01-022-06-02426,  PT  Astra  Credit  Companies  (ACC) Cabang Jambi, 2006, hlm. 3.
dalam  pelaksanaannya  diketahui  banyak  konsumennya  yang  melakukan  wanprestasi. Salah  satu  bentuknya  adalah  melakukan  pengalihan  utang  di  bawah  tangan  dikarenakan konsumen tersebut melakukan penunggakan.
Konsumen  yang  melakukan  penunggakan  tersebut  cenderung  memanfaatkan  celah pengalihan  utang  di  bawah  tangan  untuk  mengurangi  beban  kerugiannya.  Sehingga  ia tidak  perlu  lagi  untuk  membayar  tunggakan  berikut  bunga/dendanya  yang  dibebankan kepada pihak yang menerima pengalihan utang di bawah tangan tersebut. Padahal ini jelas dilarang selain prosedur pengalihan utang yang tidak dipenuhi.
Prosedur pengalihan utang yang disarankan agar aman dari tuntutan hukum yaitu:
1. Melakukan konfirmasi atau pemberitahuan ke perusahaan pembiayaan konsumen mau pengalihan utang kendaraan, tanya syarat-syaratnya.
2. Mencari orang yang mau beli kendaraan dengan pengalihan utang sampai ketemu.
3. Berterus terang soal kondisi kendaraan.
4. Datang ke perusahaan pembiayaan konsumen bersama yang mau take pengalihan utang bersama syarat yang dibutuhkan.
5. Teken perjanjian oleh tiga pihak: perusahaan lembiayaan konsumen, debitur, dan orang yang mau take over.
Penjualan mobil di bawah tangan/pengalihan utang di bawah tangan oleh debitur yang belum  melunasi  hutangnya,  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  karena  mobil itu  merupakan  benda  jaminan  hutang  debitur  kepada  Bank/perusahaan  pembiayaan konsumen,  sehingga  Bank/perusahaan  pembiayaan  konsumen  dapat  menuntut  debitur untuk  memberikan  ganti  rugi  dan  segera  melunasi  seluruh  sisa  hutangnya.  Penjualan mobil  di  bawah  tangan  oleh  Debitur,  tidak  menghapuskan  kewajiban  Debitur  untuk melunasi hutangnya kepada Bank/perusahaan pembiayaan konsumen.
Walaupun  mobil  kredit  tersebut  telah  berpindah  tangan  kepada  pihak  ketiga,  debitur yang  berutang  kepada  perusahaan  pembiayaan  konsumen  lah  yang  tetap  bertanggung jawab  dalam  pelunasan  utang  tersebut,  karena  pengalihan  utang  tersebut  dilakukan  di bawah  tangan  tanpa  sepengetahuan  pihak  perusahaan  pembiayaan  konsumen,  berbeda halnya  apabila  pengalihan  utangnya  dilakukan  secara  sah,  atau  pembaharuan  perjanjian kredit  antara  pihak  perusahaan  pembiayaan  konsumen  dengan  pihak  ketiga  tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.
Pasal 1365 BW menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian  kepada  orang  lain  menyebabkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian mengganti kerugian tersebut”.  Berdasarkan hal tersebut, maka:
1. Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, pihak leasing dapat melakukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  saudara  yang  diajukan  ke  Pengadilan Negeri  karena  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  sebagaimana  dijelaskan  pada Pasal  1365  BW  di  atas.  Walau  bagaimanapun,  penjualan  mobil  di  bawah tangan/pengalihan utang di bawah tangan tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak leasing.
2. Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya  di  mana,  apabila  memang  merasa  dirugikan  hak  keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Jika  debitur  telah  menunaikan  kewajiban  pembayaran  utang/tunggakan  kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, artinya secara hukum perjanjian kredit antara  kreditur  dan  debitur  telah  berakhir  dengan  lunasnya  utang  tersebut,  dan secara  hukum,  maka  mobil  tersebut  adalah  milik  debitur  (saudara  penanya), walaupun  kenyataannya  mobil  tersebut  masih  dipegang  oleh  pihak  ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga.
Dapat dijerat secara hukum atau tidak dilihat dari letak kesalahannya terlebih dahulu. Misalnya  debitur  bersedia  mengganti/membayar  sejumlah  uang  sebesar  jumlah  uang pengalihan  utang  di  bawah  tangan  (RP.1,600,000,00  misalnya  atau  debitur  bersedia membayar  dengan  jumlah  lebih  besar  sebagai  konpensasi  dari  kesalahannya  karena pengalihan  utang  di  bawah  tangan),  akan  tetapi  pihak  ketiga  tidak  bersedia mengembalikan  mobil  tersebut  dengan  alasan  yang  tidak  dibenarkan  oleh  hukum,  maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:
“pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan,  menggadaikan  atau  menyewakan  kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

## B. Pengaturan Peralihan Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies
Dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang Jambi dengan konsumennya telah dinyatakan dalam perjanjian tersebut:
Peristiwa-peristiwa  di  bawah  ini  merupakan  cidera  janji  debitur  dalam  melaksanakan perjanjian  ini,  tanpa  perlu  didahului  dengan  surat  peringatan  khusus  atau  suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:
1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah  jatuh  tempo  sesuai  perjanjian,  yang  dalam  hal  lewatnya  waktu  saja  telah memberi  bukti  yang  cukup  bahwa  debitur  telah  melalaikan  kewajibannya  menurut perjanjian  ini,  sehingga  peringatan  dengan  juru  sita  atau  surat-surat  lain  serupa  itu tidak diperlukan lagi.
2. Barang  dijual,  disewakan,  dipindah  tangankan,  dialihkan  atau  dijaminkan  kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
3. Apabila  suatu  pernyataan,  surat  keterangan  atau  dokumen-dokumen  yang  diberikan oleh  debitur  dan/atau  pemilik  jaminan  sehubungan  dengan  perjanjian  ini  ternyata tidak benar/palsu.
4. Debitur  dan/atau  pemilik  jaminan  tidak  melaksanakan  kewajiban  atau  lalai  untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. 5
Ketentuan  tersebut  menentukan  bahwa  barang  dipindah  tangankan  kepada  pihak ketiga  tanpa  mendapat  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  kreditur  (pengalihan utang  di  bawah  tangan)  dipandang  sebagai  bentuk  cidera  janji  debitur  dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi.
Pengalihan utang kendaraan yang dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies Kota Jambi atau  mengalihkan  pinjaman  tersebut  kepada  pihak  ketiga,  maka  customer  wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BCA Fin PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Pada proses ini penjual dan pihak pembeli menghubungi PT. Astra Credit Companies Kota Jambi  untuk  melakukan  pengalihan  utang.  Kemudian  pihak  PT.  Astra  Credit  Companies Kota  Jambi  akan  melakukan  analisa  sesuai  SOP  terhadap  kemampuan  finansial  pihak pembeli untuk meneruskan pinjaman tersebut.
Pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  bisa  saja  menerima  atau  menolak permohonan  pengalihan  utang  jika  menurut  analisa  pihak  PT.  Astra  Credit  Companies Kota  Jambi  calon  pembeli  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  meneruskan  angsuran kredit.  Berikut  adalah  tahapan-tahapan  pengalihan  utang  di  PT.  Astra  Credit  Companies Kota Jambi:
1. Konsumen  wajib  mendatangi  kantor  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi berbarengan dengan calon pembeli yang akan mengambil alih kredit.
2. Calon pembeli memberikan data persyaratan kredit PT. Astra Credit Companies Kota Jambi
5 Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen No.  01-022-06-02426,  PT  Astra  Credit  Companies  (ACC) Cabang Jambi, 2006, hlm. 3.
3. Calon pembeli akan di analisa oleh PT. Astra Credit Companies Kota Jambi untuk memastikan dan tidak ada manipulasi data
4. Setelah  disetujui,  calon  pembeli  dan  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi membuat perjanjian  baru  dan  pembayaran  kredit  akan  pindah  kepada  pemilik yang baru. Apabila permohonan pengalihan utang calon pembeli disetujui, pihak PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  akan  mengenakan  biaya  pengalihan utang baik itu biaya notaris ataupun asuransi. Pembeli akan menjadi konsumen baru  menggantikan  posisi  penjual  sebagai  konsumen  lama.  Diteruskan  dengan langkah-langkah  selanjutnya  melakukan  perjanjian  kredit  baru  atas  nama konsumen yang baru. 6
Pelaksanaan  pengalihan  utang  oleh  konsumen  secara  di  bawah  tangan  selalu dilengkapi dengan akta otentik seperti perjanjian pengikatan jual beli. Namun konsumen seringkali  tidak  memahami  dan  mengetahui  bahwa  setiap  tindakan  atas  obyek  jaminan harus  diberitahukan  dan  disetujui  oleh  bank,  dalam  hal  ini  PT.  Astra  Credit  Companies Kota Jambi. Salah satu bentuk perjanjian di bawah tangan seperti perjanjian kredit mobil yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak  kreditur  berhak  menagih  janji  tersebut.  Penjualan  mobil  di  bawah  tangan  dalam pengalihan  utang  oleh  konsumen  yang  belum  melunasi  hutang  nya,  karena  mobil  itu merupakan  benda  jaminan  hutang  konsumen  kepada  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota Jambi, sehingga PT. Astra Credit Companies Kota Jambi berhak atas pembayaran kredit.
Walaupun mobil tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ke tiga, konsumen yang melakukan  perjanjian  kredit  bertanggung  jawab  dalam  pembayaran  kredit  tersebut, karena  pengalihan  utang  tersebut  dilakukan  di  bawah  tangan  tanpa  sepengetahuan  PT. Astra Credit Companies Kota Jambi.
Segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak dapat diakui, sehingga janji-janji (prestasi) antara PT. Astra Credit Companies Kota  Jambi  dan  debitur  tetap  mengacu  pada  perjanjian  kredit  yang  telah  ditandatangani pada  awal  pencairan  dana  kredit.  Sehingga  segala  bentuk  pertanggungjawaban  atas pelunasan kredit pada PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak dapat dialihkan secara di bawah tangan. Apabila pihak ke tiga yang membeli  objek jaminan dari konsumen lalai melakukan  pembayaran  cicilan  fasilitas  kredit,  atau  lalai  dalam  menjaga  objek  jaminan hutang, penagihan dan segala tindakan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tetap dilakukan  kepada  konsumen  yang  melakukan  perjanjian  kredit  dengan  PT.  Astra  Credit Companies Kota Jambi, meskipun konsumen telah menunjukkan bukti-bukti bahwa objek
6 Wawancara dengan  Ade  Novadillan, Account  Relationship  Handling  Officer PT.  Astra  Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  12 Juni 2019.
jaminan  telah  dialihkan,  baik  berdasarkan  perjanjian  dibawah  tangan  hingga  perjanjian notaril (akta otentik) dihadapan notaris. 7
Perkembangan kasus yang pernah terjadi, seperti dikemukakan sebagai berikut:
1. Ronald Siagian, 38 tahun, mengambil mobil merk Toyota Kijang Innova. Angsuran baru  jalan  5  bulan,  mobil  ini  dipengalihan  utangkan  ke  orang  lain  atas  nama Abdullah Saidi. Pengalihan utang ini memang tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Ternyata Abdullah Saidi, adalah mafia leasing, mobil Ronald  Siagian,  Abdullah  Saidi  jual  lagi  ke  orang  lain.  Sampai  sekarang  mobil  itu belum ditemukan. Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi menuntut Ronald Siagian lewat jalur hukum dengan asas fidusia. Semua berkas udah lengkap, status Ronald Siagian nya sudah tersangka. Menurut penyidik Polresta Jambi tuntutannya maksimal  2  tahun  penjara. Tapi,  Abdullah  Saidi  mau  membayar  cicilan  mobil  itu sampai  lunas,  namun  pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  tetap  mau mobil ini dibayar  secara  pelunasan totalnya  sekitar  180  jutaan. Itu  bukan jumlah yang  kecil  bagi  Abdullah  Saidi.  Abdullah  Saidi  tidak  siap.  Dia  hanya  bisa mencicilnya saja sampai hutangnya PT. Astra Credit Companies Kota Jambi lunas.
2. Muchtar  Pakpahan,  43  tahun,  mengambil  mobil  merk  Toyota  Etiosnya.  Beberapa bulan lalu, Muchtar Pakpahan menjual mobil Etiosnya secara overkredit di bawah tangan,  untuk  selanjutnya  beli  LCGC  menggunakan  perusahaan  pembiayaan konsumen yang sama yaitu PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Pembeli Etios tersebut ternyata tidak membayar cicilan, jadilah PT. Astra Credit Companies Kota Jambi  mulai  mendatangi  dan  menagih  pembayaran  angsuran  yang  tertunggak keluarganya. Akhirnya sekarang Etios mau ditarik.
3. Wulandari,  31  tahun,  mengambil  mobil  merk  Daihatsu  Terios.  Wulandari,  tukar mobil Terios dengan Xenia, sama-sama masih kredit. 6 bulan angsuran Wulandari tidak  sanggup  di take over oleh  seseorang  bernama  Kadrianto,  merupakan kakak dari  makelar  yang  menghubungi  Wulandari.  Suami  Wulandari  dibohongi  habis sampai selesai melakukan  transfer kuitansi dibawa, jadilah  tidak ada  bukti selain slip transfer. Selesai transaksi nomor hp masih dihubungi tetapi 2 minggu sesudah itu tidak aktif dan sampai sekarang tidak diketahui lagi mobilnya alias raib, pemilik mobil  kemudian  menuntut  Wulandari  dengan  tuduhan  penggelapan  sementara bukti di Wulandari, hanya slip transfer depe mobil.
7 Wawancara dengan  Ade  Novadillan, Account  Relationship  Handling  Officer PT.  Astra  Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  12 Juni 2019.
4. Juanita Violasari, 28 tahun, mengambil mobil merk Honda Brio. Juni 2019, Juanita Violasari pasang iklan pengalihan utang mobil avanza 2018, tidak lama setelahnya ada  orang  yang  menghubungi  Juanita  Violasari  bernama  Gunawan.  Gunawan menanyakan  beberapa  hal  mengenai  mobil  Juanita  Violasari  seperti  angsuran, kondisi barang dan lain-lain.
Gunawan  memberi  tahu  bahwa  dirinya  bukan  pembeli  melainkan  pelantara. Gunawan pun menyebutkan nama Hermawan yang tertarik  dengan mobil Juanita Violasari. Pembicaraan berlangsung normal dan belum ada indikasi mencurigakan. Dikarenakan  Juanita  Violasari  perlu  sekali  dan  ingin  cepat  laku  mobil  tersebut Juanita  Violasari  pun  tidak  bertele-tele  menanyakan  tentang  siapa  Gunawan  dan siapa Hermawan.  Pembicaraan melalui telepon bersama Gunawanpun selesai.
Keesokan  harinya  Juanita  Violasari  dihubungi  seseorang  bernama  Hermawan, dia  pun  mengenalkan  diri  dan  memberi  tahu  bahwa  Gunawan  yang menginformasikan  mengenai  mobilnya.  Terjadilah  negoisasi  antara  Juanita Violasari  dengan  Hermawan  yang  diputuskan  dengan  harga  Rp.23,500,000. Hermawanpun  berniat  mengecek  dan  melakukan  transaksi  pada  malam  harinya. Malampun  tiba,  Hermawan  menghubungi  saya  untuk  memberi  tahu  bahwa  dia tidak  bisa  datang  dikarenakan  beberapa  alasan  dan  digantikan  sama  orang suruhannya  yang  mengaku  adik  dari  Hermawan,  beliau  bernama  Nugie  Susanto. Nugie  Susantopun  bertemu  Juanita  Violasari  pada  malam  itu.  Semua  berjalan normal sebagaimana proses jual beli. Dengan surat perjanjian dan tanda tangan di atas materai pun saya lakukan. Akhirnya mobil pun diambil Nugie Susanto setelah selesan  transaksi  pembayaran.  Keesokan  harinya  saya  bermaksud  menghubungi Hermawan  untuk  sekedar  menyatakan  apakah  mobil  sudah  di  terima?,  Tapi ternyata  pesan  singkat  Juanita  Violasari  tidak  dibalas,  Juanita  Violasari  coba teleponpun tidak diangkat. Juanita Violasari mulai gelisah. 2 hari setelah kejadian Juanita  Violasaripun  mengecek  alamat  yang  berada  di  KTP  pada  saat  transaksi. Tapi  ternyata  alamat  tersebut  palsu.  Sampai  sekarang  Juanita  Violasari  sudah melaporkan  kejadian  tersebut  ke  pihak  berwajib  dan  lembaga  perlindungan konsumen untuk menelusuri kasus ini.
5. Yoyok  Subandri,  41  tahun,  mengambil  mobil  merk  Daihatsu  Xenia.  Cuma  Yoyok Subandri  karena  hutang  piutang  mobilnya  dipengalihan  utangnya  ke  orang  lain. Tidak tahunya mobilnya dijual ke luar Jambi. Yoyok Subandri dituntut oleh pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi untuk mengembalikan unitnya atau Yoyok Subandri dipidanakan. Sudah di BAP Polresta Jambi bulan Mei 2018, status Yoyok
Subandri tersangka dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan kasusnya dan Yoyok Subandri  tidak  keluar  uang  sepeserpun.  Usut  punya  usut  ternyata  BAP  di kepolisian  sebagai  syarat  pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi mencairkan  klaim  asuransinya.  Pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi bukan pemilik sepenuhnya mobil tersebut. Karena konsumen juga sudah bayar DP dan mengangsur beberapa bulan. Jadi mobil itu juga kepemilikan bersama. Setahu Yoyok Subandri pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi  tidak mau maju ke pengadilan  karena  mereka  tidak  dapat  apa-apa  mereka  lebih  memilih  jalur  lain yang  penting  perusahaan  gak  rugi,  termasuk  salah  satunya  mencairkan  klaim asuransi hilang dengan kerjasama dengan polisi tentunya.
Sebenarnya  mobil  yang  masih  dalam  tahap  angsuran  (masih  berjalan  proses  cicilan) dinamakan  barang  fidusia  yang  artinya  meskipun  secara  pembayaran  dan  kepemilikan legalitas  secara  tertulis  namun  sebetulnya  di  mata  hukum  barang  tersebut  masih  milik perusahaan PT. Astra  Credit Companies  Kota Jambi.  Pendek kata, barang fidusia  (hukum fidusia)  adalah  properti  kepemilikan  seseorang  yang  secara  hukum  masih  dimiliki  oleh perorangan/perusahaan  namun  barang/properti  tersebut  sudah  berada  di  tangan konsumen.
Proses pengalihan utang merupakan tindakan menyalahi hukum perjanjian fidusia itu sendiri yang dalam klausul perjanjian antara pembiayaan konsumen terdapat pasal yang harus  ditaati  dan  salah  satunya tidak  memperjual  belikan  properti  yang  masih  dalam status  cicilan  hingga  lunas.  Awalnya  perjanjian  fidusia  merupakan  perjanjian  antara pembiayaan  konsumen  dengan  konsumen.  Tentu  pembiayaan  konsumen  menilai  secara kemampuan  dan  kecakapan  saudara  anda  sehingga  mereka  memberikan  kepercayaan untuk  memfidusiakan  properti  miliknya  pada  saudara  anda.  Namun  karena  pengalihan utang  (biasanya  tanpa  sepengetahuan  perusahaan  pembiayaan  konsumen)  akhirnya terjadi  perpindahan  konsumen  yang  pihak  pembiayaan  konsumen  sendiri  tidak  tahu kemampuan dan kecakapannya seperti apa hingga pada akhirnya terjadilah kredit macet tersebut.  Hal  tersebutlah  yang  saya  katakan  itu  melanggar  perjanjian  pembiayaan konsumen  itu  sendiri  karena  perjanjian  awalnya  antara  pembiayaan  konsumen  dengan konsumen  namun  pada  akhirnya  dipindahkan  secara  sepihak  oleh  konsumen  demi kepentingan  konsumen  sementara  properti  tersebut  secara  hukum  masih  milik perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Hal inilah yang masuk lingkup perdata yang penyelesaian sengketa tersebut berupa hutang piutang.
Perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  apabila  terjadi  pengalihan  utang  objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, menyangkut 2 (dua) persoalan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut;
1. Keabsahan  penyerahan  kendaraan  bermotor  dalam  jaminan fidusia  yang  telah  terikat dalam perjanjian pembiayaan dari debitur pertama kepada debitur kedua.
Mengenai  keabsahan  penyerahan  kendaraan  dalam  pelaksanaan pengalihan  utang objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi,
a. Dova  Kalanik, Brach  manager PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Finance  Cabang Jambi, mengemukakan:
Penyerahan  tersebut  dalam  peraturan  perusahaan  tidak  diakui,  karena  tidak dilaksanakan  secara  resmi.  Pihak  yang  menerima  pengalihan  utang  tidak  diakui sebagai debitur kami. Sehingga kalau terjadi permasalahan di kemudian hari, kami tidak bertanggungjawab. 8
b. Susanto, Sales  Operation  Head PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Finance  Cabang Jambi
Keabsahan penyerahan kendaraan dalam pelaksanaan pengalihan utang jelas tidak ada.  Hanya  pengakuan  sepihak  dari  pemberi  dan  penerima  pengalihan  utang tersebut.  Prosedur  resmi  tidak  dilaksanakan  sehingga  pengalihan  utangnya  tidak diakui dan  disetujui secara  resmi oleh PT. Astra  Credit  Companies (ACC) Finance Cabang Jambi. 9
c. M.  Amir  Arifin, Account  Relationship  Handling  Head PT.  Astra  Credit  Companies (ACC) Finance Cabang Jambi
Pengalihan utang tersebut jelas tidak diakui. Dalam perjanjian pembiayaan sudah diterangkan secara jelas bagaimana hak dan kewajiban konsumen tersebut. Kalau mau  pengalihan  utang  seharusnya  dilakukan  secara  resmi  dan  disetujui  oleh  PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi. 10
d. Ade Novadillan, Account Relationship Handling Officer PT. Astra Credit Companies
(ACC) Finance Cabang Jambi
8 Wawancara dengan Dova Kalanik , Brach manager PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 11 Juni 2019.
9 Wawancara dengan Susanto, Sales Operation Head PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  11  Juni 2019.
10 Wawancara dengan    M.  Amir  Arifin, Account  Relationship  Handling  Officer PT.  Astra  Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  12 Juni 2019.
Kalau  perjanjian  pembiayaan  sudah  menerapkan  suatu  aturan  seharusnya konsumen  mematuhi  aturan  tersebut.  Kalau  dipatuhi  konsumen  akan  dilindungi dan  mendapatkan  haknya  sebagaimana  mestinya.  Tetapi  apabila  tidak  dipatuhi tentu  ada  konsekuensi  logis  terhadap  tindakan  tersebut.  Khususnya  mengenai pengalihan utang di bawah tangan. Hal ini jelas dilarang. Yang disetujui pengalihan utang  secara  resmi  sesuai  peraturan  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Finance Cabang Jambi. 11
Konsumen  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Finance  Cabang  Jambi  yang  melakukan pengalihan  utang  sebanyak  20  orang  debitur.  Ke-20  orang  tersebut  mengemukakan bahwa  keabsahan  penyerahan  kendaraan  dalam  pelaksanaan pengalihan  utang objek jaminan  fidusia oleh debitur dalam  perjanjian pembiayaan  konsumen di PT.  Astra Credit Companies  Kota  Jambi  memang  tidak  diakui  kalau  dilakukan  secara  di  bawah  tangan. Tetapi  ke-20  orang  tersebut  masih  melakukan  pengalihan  utang  di  bawah  tangan. Urusannya diakui akan menjadi rumit kalau ada permasalahan dikemudian hari. Prosedur yang  panjang  serta  adanya  syarat  administrasi  yang  membuat  mereka  tetap  menjalani pengalihan utang di bawah tangan.
Dalam  perjalanan  perjanjian  jaminan  fidusia  antara  debitur  dan  kreditur  sangat memungkinkan terjadinya perpindahan kredit dari kreditur satu ke kreditur yang lainnya. Hal  ini  dapat  terjadi  dengan  alasan  debitur  sebagai  peminjam  dana  ingin mencari  bunga lebih  rendah  pada  kreditur  yang  lain,  untuk  itulah  pengalihan  jaminan  fidusia  ini  dapat terjadi.
Perbuatan  mengalihkan  barang  jaminan  kepada  pihak  ketiga  tidak  boleh  dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh  kreditur  kepada  debitur.  Tindakan  debitur  tersebut  dapat  dikatakan  penggelapan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  372  KUHPidana  dengan  ancaman  penjara  selama- lamanya  4  tahun.  Berbeda  dengan  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia menyatakan  bahwa  pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan,  menggadaikan  dan menyewakan  objek  yang  menjadi  jamin  kepada  pihak  lain  kecuali  dengan  adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
11 Wawancara dengan  Ade  Novadillan, Account  Relationship  Handling  Officer PT.  Astra  Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  12 Juni 2019.
Apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar,  maka  berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang Jaminan  Fidusia,  pemberi  fidusia  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
Pengalihan  jaminan  fidusia  telah  diatur  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Jaminan Fidusia,  yang  isinya  “pengalihan  hak  atas  piutang  yang  dijamin  dengan  fidusia mengakibatkan  beralihnya  demi  hukum  segala  hak  dan  kewajiban  penerima  fidusia kepada kreditor baru”. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dalam  praktik  di  Kota  Jambi,  peralihan  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh debitur lama kepada debitur baru dilakukan dengan penyerahan nyata barang kendaraan bermotor tersebut dari tangan ke tangan pada saat penandatanganan perjanjian di bawah tangan.  Momentum  tersebut  membuktikan  bahwa  debitur  baru  sudah  menjadi  pemilik atas  fisik  kendaraan  bermotor.  Namun  secara  yuridis,  karena  BPKB  masih  berada  dalam penguasaan  kreditur,  pemilik  kendaraan  tersebut  secara  yuridis  adalah  orang  yang namanya  tercantum  dalam  BPKB  (debitur  pertama).  Debitur  baru  akan  menjadi  pemilik kendaraan  secara  yuridis  apabila  telah  terjadi  pembalikan  nama  pada  BPKB  yang  di proses pada Kantor SAMSAT Kota Jambi.
Dalam peralihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak lain melalui  perjanjian  di  bawah  tangan,  pihak  perusahaan  belum  mengatur  secara  detail tentang cara peralihan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Peralihan hanya dibenarkan secara  sumir dalam arti  pihak debitur  pertama hanya dapat mengalihkan apabila terdapat izin dari pihak perusahaan pembiayaan terlebih dahulu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Astra Credit Companies (ACC). Di Kota Jambi, kendaraan  yang  terjual  melalui  pelelangan  bahwa,  debitur  kedua  yang  telah  menerima peralihan  hak  dari  debitur  pertama  dan  memiliki  itikad  baik  dengan  melakukan pembayaran  angsuran  kepada  perusahaan  pembiayaan  tidak  diberitahukan  oleh  debitur pertama  akibat  dari  pembayaran  tersebut.  Seharusnya  pihak  debitur  pertama memberitahukan lebih awal kepada debitur kedua segala resiko yang akan terjadi apabila angsuran sudah dilunasi oleh debitur kedua. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya bahwa pihak  perusahaan  pembiayaan  memberikan  pernyataan  kepada  debitur  kedua  jika  di kemudian  hari  ada  terdapat  tuntutan  dari  pihak  pertama  mengenai  hak  atas  BPKB  dari kendaraan bermotor tersebut. 12
12 Wawancara dengan  Ade  Novadillan, Account  Relationship  Handling  Officer PT.  Astra  Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  12 Juni 2019.
Perlindungan  hukum  represif  bahwa  pihak  penerima  peralihan  hak  dari  debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang memiliki itikad baik  untuk  menuntut  hak  atas  BPKB  baik  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi. Perlindugnan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada  perusahaan  pembiayaan  merupakan  kewajiban  hukum  untuk  menyerahkan  hak atas  BPKB  kepada  orang  yang  telah  melunasi  pembayaran  dengan  resiko  bahwa  akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan non-litigasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, bahwa:
1. Keabsahan penyerahan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia yang telah terikat dalam  perjanjian  pembiayaan  di  PT.  Astra  Credit Companies  Kota  Jambi  dari  debitur pertama  kepada  debitur  kedua.  Sebagian  memuat  larangan  dalam  pengalihan  dari debitur pertama  kepada debitur kedua,  kecuali dengan  adanya izin dari kreditur  dan sebagian  lagi  tidak  memuat  adanya  larangan  pengalihan  kendaraan  dari  debitur pertama kepada pihak lain. Kenyataan yang tidak ada larangan pihak debitur pertama melakukan  pengalihan  kepada  debitur  kedua  dengan  cara  pengalihan  utang.  Namun akan tetapi, perlu diketahui bahwa objek jaminan tidak diperkenankan di mata hukum untuk  diperjual  belikan  dengan  alasan  apapun  juga.  Akan  tetapi,  seiring  dengan berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan masyarakat di kehidupan, terdapat pergeseran kebudayaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu objek yang  dijaminkan  melalui  pengalihan  utang  dengan  catatan  diketahui  oleh  pihak perusahaan pembiayaan (dalam hal ini kreditur).
2. Perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  atas  terjadinya  pengalihan  utang  objek jaminan  fidusia  oleh  debitur  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  di  PT.  Astra Credit Companies Kota Jambi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  telah  mengatur  mengenai  obyek  jaminan  fidusia,  termasuk  mengenai pengalihannya. Sehingga dalam melaksanakan pengalihan suatu obyek jaminan fidusia harus  menggunakan  perjanjian  otentik,  yaitu  menggunakan  akta  yang  didaftarkan kepihak  notaris,  sehingga  pembuktian  akan  menjadi  sempurna.  Serta  pengalihan tersebut  juga  seharusnya  diberitahukan  ke  lembaga  pembiayaan  selaku  penerima jaminan  fidusia.    Hakim  dalam  mempertimbangkan  putusan  seharusnya  tidak mengesampingkan peraturan yang mengatur tentang perjanjian fidusia, karena mobil
tersebut  merupakan  obyek  jaminan  fidusia,  apabila  dialihkan  harus  diberitahukan kepada pihak lembaga pembiayaan.
3. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  debitur  kedua  yang  telah  melunasi angsuran kendaraan bermotor terhadap kepastian hak milik atas kendaraan bermotor bahwa  debitur  kedua  adalah  pihak  yang  beritikad  baik  untuk  membeli  kendaraan bermotor  dengan  cara  melunasi  sisa  angsuran  pembiayaan  kepada  perusahaan  PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melalui perjanjian di bawah tangan. Pada asasnya hukum  perdata  memberikan  perlindungan  kepada  mereka  yang  beritikad  baik sebagaimana  yang  dicantumkan  pada  Pasal  531  KUHPerdata  dan  Pasal  533 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1875 KUHPerdata.
Perlindungan hukum represif bahwa peralihan objek jaminan fidusia melalui perjanjian di  bawah  tangan  belum  diatur  di  dalam  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia sehingga apabila terjadi wanprestasi debitur pertama maka seharusnya pihak perusahaan dapat menggunakan hak preferensi yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia.  Namun  oleh  karena  debitur  pertama  telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada debitur kedua sehingga sulit bagi perusahaan untuk  mengkontrol  adanya  wanprestasi  dari  debitur  pertama.  Oleh  karena  itu penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  terhadap  kelalaian debitur pertama tidak dapat dituntut melalui proses hukum formal (hukum acara perdata) atau non-litigasi (arbitrase).
Berdasarkan  prakteknya  yang  ada  dilapangan  debitur  melakukan  dengan  sengaja menghilangakan  atau  bahkan  mengalihkan  unit/barang yang  menjadi  objek  jaminan fidusia    agar    tidak    dilakukan    eksekusi,    hal    ini    tentu    melanggar    pada    kententuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan:
“Pemberi    fidusia    yang    mengalihkan    mengadaikan    atau menyewakan    benda    yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  sebgaimana  dimaksud  dalam  pasal  23  ayat  (2) yang dilakukan  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia,  dipidana dengan    pidana    penjara    paling    lama    2    (dua)  tahun    dan    denda    paling  banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah”.
Berdasarkan  yang  terjadi  dilapangan,  selain  dilakukan  penyelesaian  masalah  di  atas dapat diselesaikan secara keperdataan sebagaimana telah diatur pada Pasal 1131 KUHPer “Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk
segala  perikatan  perorangan”.  Tentu  saja  apabila  dilakukan  penyelesaian  menurut  Pasal 1131  BW  kreditur  bukan  lagi  kreditur  preperen  yang  mempunyai  hak  istimewa  yang didahulukan  haknya,    melainkan    akan    menjadi    kreditur    konkuren    yang    tidak memegang  hak  jaminan kebendaan. 13
Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Astra Credit Companies (ACC). Di Kota Jambi, kendaraan  yang  terjual  melalui  pelelangan  bahwa,  debitur  kedua  yang  telah  menerima peralihan  hak  dari  debitur  pertama  dan  memiliki  itikad  baik  dengan  melakukan pembayaran  angsuran  kepada  perusahaan  pembiayaan  tidak  diberitahukan  oleh  debitur pertama  akibat  dari  pembayaran  tersebut.  Seharusnya  pihak  debitur  pertama memberitahukan lebih awal kepada debitur kedua segala resiko yang akan terjadi apabila angsuran sudah dilunasi oleh debitur kedua. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya bahwa pihak  perusahaan  pembiayaan  memberikan  pernyataan  kepada  debitur  kedua  jika  di kemudian  hari  ada  terdapat  tuntutan  dari  pihak  pertama  mengenai  hak  atas  BPKB  dari kendaraan bermotor tersebut. 14
Perlindungan  hukum  represif  bahwa  pihak  penerima  peralihan  hak  dari  debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang memiliki itikad baik  untuk  menuntut  hak  atas  BPKB  baik  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi. Perlindugnan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada  perusahaan  pembiayaan  merupakan  kewajiban  hukum  untuk  menyerahkan  hak atas  BPKB  kepada  orang  yang  telah  melunasi  pembayaran  dengan  resiko  bahwa  akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan non-litigasi.
Perlindungan hukum terhadap debitur ke-2 jika terjadi angsuran macet atas terjadinya pengalihan  utang  objek  jaminan  fidusia  oleh  debitur  dalam  perjanjian  pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi dapat dikemukakan bahwa tidak ada perlindungan  hukum  yang  diterima  oleh  debitur  ke-2  apabila  terjadi  angsuran  macet. Pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  akan  melakukan  sejumlah  tindakan  untuk menarik  unit  yang  telah  dipengalihan  utang  di  bawah  tangan  tersebut.  Pihak  PT.  Astra Credit  Companies  Kota  Jambi  akan  memprioritas  penarikan  unit  tersebut  karena  selain pengalihan  utangnya  dilakukan  secara  tidak  resmi  (di  bawah  tangan),  PT.  Astra  Credit
13 Adisti, Feny, Yetniwati Yetniwati, and Sasmiar Sasmiar. 2020. “Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia”. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 1 (1), 55-72. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8284.
14 Wawancara dengan  Ade  Novadillan, Account  Relationship  Handling  Officer PT.  Astra  Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal  12 Juni 2019.
Companies  Kota  Jambi  tidak  mau  mengambil  resiko  tinggi  apabila  unit  itu  hilang  atau dipindahtangankan lagi ke orang atau pihak lain.

## C. Kesimpulan
Pada  proses  pelaksanaan  penyelesaian  perjanjian  di  bawah  tangan  dalam  pengalihan utang  mobil  di  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi,  apabila  dalam  suatu  perjanjian konsumen  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikan  dapat  dikatakan  konsumen tersebut  telah  melakukan  wanprestasi.  Kesalahan  itu  dapat  berupa  sengaja  dan  tidak berprestasi,  telah  lalai  atau  ingkar  janji  atau  bahkan  melanggar  perjanjian  dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konskuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Prinsip itu secara tegas diatur dalam Pasal 1338  KUHPerdata  yang  menyatakan  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
Perbuatan  yang  sering  dilakukan  oleh  konsumen  adalah  melakukan  tindakan  yang menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukan,  yaitu  dengan  mengalihkan  objek  jaminan fidusia  tanpa  persetujuan  dari  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi.  Proses penyelesaian sengketa perdata dapat melalui jalur pengadilan dan non pengadilan. Pihak PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  dalam  hal  proses  penyelesaian  sengketa  lebih memilih  melaui  jalur  non  pengadilan.  Pada  proses  penyelesaian  perjanjian  di  bawah tangan  dalam  pengalihan  utang  mobil,  Pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi menyelesaikan dengan proses mediasi yang kooperatif antar pihak dengan
Pengaturan pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi    bahwa  barang  dipindah  tangankan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  mendapat persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  kreditur  (pengalihan  utang  di  bawah  tangan) dipandang  sebagai  bentuk  cidera  janji  debitur  dalam  melaksanakan  perjanjian pembiayaan  konsumen  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi.  Perlindungan  hukum terhadap  para  pihak  apabila  terjadi  pengalihan  utang  objek  jaminan  fidusia  di  PT.  Astra Credit  Companies  Kota  Jambi  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Karena  pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir  Muhammad. Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.
Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Budi Rachmat. Multi Finance Handbook. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.
674.
Farid Wijaya. Pengkreditan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita. BPFE, Yogyakarta, 1991.
Fence  M.  Wantu,  Kepastian  Hukum  Keadilan  dan  Kemanfaatan,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis. Refika Aditama, Bandung, 2003.
J. Satrio , Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4.
Hukum  Jaminan  Hak  Kebendaan  Fidusia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, , 2002, hlm, 159.
Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.
Muladi, Kapita Selekta System Peradilan Pidana, B.P Undip, Semarang, 1995, hlm. 66. Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  Kitab-Undang-undang  Hukum  Perdata  Cet.  XXVIII.  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2017.
Subekti. Hukum Perjanjian Cet XI. PT. Internusa, Jakarta, 1987.
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty, Yogyakarta, 1999. Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 201. .O.P. Simorangkir. Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan konsumen.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara

## Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

## Artikel/Jurnal
Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) , Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 01. 2012, diakses pada http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840 ,  tanggal  akses  12 Oktober 2019
Adisti,  Feny,  Yetniwati  Yetniwati,  and  Sasmiar  Sasmiar.  2020.  “Pelaksanaan  Parate
Eksekusi  Pada  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  Menurut  Undang-Undang  Jaminan Fidusia”. Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Bussiness  Law 1  (1),  55-72. https://online- journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8284 .
Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426, PT Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi, 2006, hlm. 3
http://eprints.undip.ac.id/24194/1/.pdf , tanggal akses 7 September 2019.
http://www.datacon.co.id ,  diunduh  tgl  12  Juni  2019,  dikutip  dalam  Kajian  Penyusunan Pembentukan RUU Pembiayaan, Setjen DPR RI.

## Laman
Multifinance  Masih  Andalkan  Joint  Financing ,  dari  Kontan  Online  -  2  Agustus  2010  yang diunduh dari http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2807 , 25 Juni 2019.
Multifinance Gencar Tawarkan Dana Tunai , dari Kontan Online - Kamis, 22 Juli 2010 yang diunduh dari http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2791 , 25 Juni 2019.
Mandiri Salurkan Pembiayaan Mobil Bekas Rp200 Miliar , dari Bisnis Indonesia - Minggu, 04 Juli  2010,  diunduh  dari http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2788 ,  25  Juni 2019.