Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 84-89| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2440.84-89

## PEMBAGIAN HAK ATAS TANAH WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI
I Putu Angga Aptina, Anak Agung Istri Agung  Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia anggahihi14@gmail.com, notistria@yahoo.com, arinidesak@gmail.com

## Abstrak
Persoalan  sengketa  warisan  di  kalangan  masyarakat  desa sangat sering terjadi. Untuk  itu perlu adanya hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  maka  tujuan  penelitian  adalah  untuk  memahami  dan mendeskripsikan proses pembagian hak atas tanah waris dalam hukum adat Bali dan cara penyelesaian masalah atau  sengketa  yang  terjadi.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  Empiris pendekatannya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat  meneliti bagaimana bekerjanya  hukum di  masyarakat. Hasil  penelitian  menunjukkan  Sebagai  perwujudan sikap  saling menghormati  dan  sikap  hidup  rukun  maka  penyelesaian  sengketa  diupayakan  selalu  melalui  musyawarah secara  kekeluargaan.  Penyelesaian  secara  damai  lebih  diutamakan  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam pergaulan  hidup  bermasyarakat.  Penyelesaian  secara  damai  juga  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  rasa dendam  akibat  persengketaan  yang  timbul.  Penyelesaian  secara  damai  dalam  kehidupan  di  desa  dipandang sebagai  hal  yang  perlu  dan  merupakan  keharusan  untuk  menjaga  kerukunan  dalam  penyelesaian  sengketa. Diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara damai dengan cara kekeluargaan.
Kata Kunci: Hak atas tanah; Tanah waris; Hukum adat Bali

## Abstract
The issue of inheritance disputes among the village community is very frequent. For this reason, written and unwritten  laws  are  needed  for  the  implementation  of  a  fair  distribution  of  inheritance  for  each  people.  The research method used is the Empirical research method, the approach is to see the law in a real sense or it can  be  said  to  see  researching  how  the  law  works  in  society.  The  results  showed  that  as  a  manifestation  of mutual  respect  and  an  attitude  of  living  in  harmony,  always  strived  for  dispute  resolution  through  family deliberations. Peaceful settlement is prioritized to maintain balance in social life. Peaceful resolution is also intended to eliminate feelings of resentment resulting from disputes that arise. Peaceful settlement in life in the village  is  seen  as  necessary  and  a  necessity  to  maintain  harmony  in  dispute  resolution.  It  is  hoped  that  the problem can be resolved amicably in a friendly manner.
Keywords: Land rights; Inherited land; Balinese customary law

## I. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan pembagian warisan lain yang sering  menimbulkan  sengketa  dalam  lingkungan  keluarga  mereka  sendiri.  Kekerabatan  dan  suasana hidup  yang  penuh  kekeluargaan  tidak  akan  dapat  memberikan  jaminan  dalam  lingkungan  tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram.
Beragam  permasalahan  yang  timbul  dalam  kehidupan  masyarakat  desa  tersebut  sudah  pasti menghendaki  pemecahan  atau  solusi  yang  secepat  dan  sesegera  mungkin  dalam  rangka  menjaga kenyamanan dan ketentraman keluarga itu sendiri. Tanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang  timbul  menyangkut  kepentingan  masyarakat  desa  tentu  menjadi  tanggungjawab  dari  Kepala Desa.  Dengan  demikian  berbagai  permasalahan  yang  timbul  di  desa  tersebut  idealnya  Kepala  Desa bertindak  terlebih  dahulu  sebagai  penengah  atau  wasit  dalam  menyelesaikan  setiap  sengketa  yang terjadi.
Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah atau permasalahan yang terjadi di desa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis  dan  religius  yang  tinggi. Dengan  kata lain  warisan  dapat  menimbulkan  kebahagian  atau  pihak  dan  di  pihak  lain  dapat  menimbulkan kesengsaraan  apabila  dalam  atau  dan  pembagian  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  seharusnya diikuti bersama.
Penelitian terdahulu juga telah dijelaskan oleh ( Febriawanti & Mansur, 2020; Purnama, 2017 ), yang menyatakan bahwa dalam aturan adat Bali masyarakat menganut asas Kepurusa/Purusa , artinya keseluruhan  tanggungjawab  keluarga  dan  keturunannya  berada  di  pundak  laki-laik  ( purusa ).  Ketika anak  laki-laki  yang  sulung  berumah  tangga  dan  hidup  mandiri  ( menehan ),  ia  memperoleh  sepetak tanah untuk diolah sendiri sebagai bekal kehidupan keluarganya, begitu seterusnya ketika anak laki- laki  yang  lain  berumah  tangga.  Proses  penerusan  harta  warisan  ini  berjalan  ketika  pewaris  masih hidup,  terutama  dalam  harta  warisan  yang  dapat  dibagi-bagi  secara  individual.  Agar  tidak  terjadi perselisihan  antara  ahli  waris,  maka  harus  menjalin  keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  sehingga tidak  terjadi  perebutan  hak  milik  antara  ahli  waris  yang  ingin  mendapatkan  warisan. Adapun tujuan penelitian  ini  yaitu  mengetahui  proses  pembagian  hak  atas  tanah  waris  dalam  hukum  adat  Bali  dan mengetahui penyelesaian  sengketa  terhadap  pembagian  hak  bersama  yang telah disepakati oleh para ahli waris.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode  Hukum  Empiris. Dalam  penelitian  dengan  menggunakan  metode  hukum  empiris,  dilakukan  untuk  melihat  hukum dalam  arti  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan  –bahan  hukum  tertulis  atau  dokumen  yang  memuat  informasi  seperti  buku,  kamus,  laporan penelitian  sehubungan dengan  pewarisan  pada  umumnya  dan  pada  masyarakat adat  Bali  khususnya. Untuk  mendapatkan  data  yang  akurat,  diperlukan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  teknik  wawancara  ( interview )  yang  berpedoman  pada  pedoman  pertanyaan ( interview guide ). Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya adalah tahap pengolahan dan analisis  data.  Dalam  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  metode  yang  bersifat  kualitatif dilengkapi dengan analisis situasional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali
Didalam Pewarisan berhubungan erat dengan hukum waris  Hukum waris adalah kumpulan atau yang atau hukum  mengenai  kekayaan  karena wafatnya  seseorang  yaitu  mengenai  pemindahan  kekayaan yang  ditinggalkan  oleh  si  pewaris  dan  akibat  dari  pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka  dengan  pihak  ketiga.  Adapun  tiga  kunci  yang  menjadi  unsur-unsur  pewarisan  yaitu  pewaris harta warisan dan ahli waris ( Windia, 2006 ).
Hukum  waris  memberikan  atau  tentang  apa  yang  akan  diperbuat  dengan  kekayaan  seseorang bilamana  ia  meninggal  dunia.  Pada  dasarnya  harta  warisan  mulai  terbuka  dan  dapat  dilakukan pembagian warisan oleh masing-masing ahli waris adalah pada saat pewaris meninggal dunia ( Artadi, 2003 ).
Pemberian  dari  orang  tua  kepada  anak  adalah  atau  pembekalan  untuk  membentuk  keluarga sendiri tetapi setelah orang tua (pewaris) meninggal harta yang  telah  diberikan  akan  diperhitungkan kembali  sebagai  harta  peninggalan. Pemberian tanah kepada anak yang akan kawin merupakan atau pengoperan wajar dalam lingkungan kerabat.
Pewarisan  adalah  hubungan  hukum  atau  kaidah  hukum  yang  atau  hubungan hukum antara pewaris dengan  ahli warisnya atas harta warisan yang  ditinggalkan  baik  setelah  pewaris  meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat atau  dan  merupakan  keadaan  hukum  yang mengakibatkan  terjadinya  perubahan  hak  dan  peralihan dari  atau  bentuk  ke  bentuk yang lain dan merupakan atau proses yang harus dilakukan secara tepat dan berurutan. Proses  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  cara  sebagai  atau  upaya  yang  sah dalam
perubahan hak dan kewajiban atau harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum.
Pada  umumnya  hukum  adat  waris  tidak  menentukan  kapan  waktu  diadakan  pembagian Menurut  ada  kebiasaan  waktu  pembagian  setelah  pewaris  wafat  dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari  empat puluh hari  atau  hari  atau  seribu  hari Hal  ini  dimaksudkan para ahli waris berkumpul pada saat itu.
Hukum waris yang atau dalam buku Burgerlijk wetboek/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal  hak  tiap-tiap  ahli  waris  atau  bagian  yang  tertentu  dari  harta  peninggalan  Segala  barang harta  peninggalan  itu  merupakan  atau  atau  abstrak  yang  dapat  dinilai  dengan  sejumlah  uang  yang tertentu  banyaknya  dan  tiap-tiap  waktu  yang  dapat  dibagi-bagi  dalam  pecahan  berdasarkan  ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris.
Perkawinan  harta  benda  perkawinan  pewarisan  dan  bahkan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh ketiga  peristiwa  tersebut yaitu  Sengketa  kerap  kali  menjadi  atau peristiwa yang sulit untuk dihindari atau kadang-kadang merupakan atau peristiwa yang dikehendaki. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh  setiap  insan  manusia  merupakan  langkah  dalam  hidup  untuk  memulai  kehidupan  yang  baru. Adanya  harta  benda  dalam  perkawinan  adalah  sebagai  akibat  dari  adanya  perkawinan  itu  sendiri begitu pula timbulnya pewarisan dan Sengketa dalam pewarisan.
Dalam  masyarakat  Adat  di  Bali  atau  atau  kedudukan  hukum  suami  istri  serta  anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang ditempuh.
Dengan  demikian  keberadaan  keturunan  (anak)  atau  penerus  dalam  perkawinan  adat  Bali adalah sebagai ahli waris yang mewarisi dan melanjutkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tuannya dan leluhurnya secara turun temurun maupun yang ada dan diperoleh dari semenjak perkawinan orangtuanya.
Banyak  barang-barang  yang  diwariskan  oleh  pewaris  yang  akan  menjadi  waris  bagi  para  ahli waris yang meliputi barang-barang yang boleh dibagi-bagi ataupun yang tidak boleh dibagi-bagi  yang penguasaannya  harus  bersama-sama  atau  salah  seorang/beberapa  orang  dari  ahli  waris  sebenarnya bukanlah  perkara  yang  sulit  jika  para  ahli  waris  mau  dan  mampu  berkomunikasi  sebagaimana  asas dari  pada  hukum  adatnya  sendiri  yaitu  penyelesaian  dengan  kekeluargaan  musyawarah  dan menghormati permufakatan yang telah di sepakati  Hak-hak pembagian waris pada zaman Bali Kuno sering  disebut  dalam  prasasti  khususnya  pembagian  harta  waris  dalam  kehidupan  berumah  tangga ( Agung, 2016 ).
Maka proses pembagian hak atas tanah waris dalam Hukum Adat Bali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
1. Proses pembagian hak atas tanah waris dilakukan pada saat pewaris masih hidup dilakukan oleh pewaris  langsung  dengan  membagikan  kepada  para  ahli  warisnya  dengan  pembagian sebagaimana  yang  dianggap  adil  oleh pewaris semasa hidupnya tersebut.
2. Proses pembagian hak atas tanah waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan  oleh para  ahli  waris  dengan  cara  pembagian  yang  sama  antara  para  ahli  waris  atau  berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

## 2. Penyelesaian Sengketa terhadap Pembagian Hak Bersama yang Telah Disepakati oleh Para Ahli Waris
Apabila atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma maupun kaidah- kaidah yang berlaku dalam  masyarakat  itu  apabila  dilanggar  tentu  akan  menimbulkan  konflik  atau  Sengketa.  Menurut ( Samosir,  2013 )  yang  dimaksud  dengan  konflik  adalah  gejala  yang  ada  di  setiap  masyarakat  dan karena  itu  konflik  dapat  dipandang  sebagai  hakikat  perbedaan  dari  kepentingan  yang  berbeda sehingga dalam menciptakan keseimbangan di antara kepentingan yang berbeda-beda merupakan tugas pokok dari hukum itu sendiri.
Setiap  orang  pada  hakikatnya  menginginkan  hidup  yang  damai  dan  selalu  berdamai  dengan setiap  orang.  Namun  demikian  sulit  juga  menghindari  terjadinya  Sengketa di antara orang-orang itu sendiri  Sengketa  terjadi  dikarenakan  konflik  antara  orang  perorangan  atau  perorangan  dengan  dua pihak  atau  lebih  sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan-perbedaan  baik  mengenai  atau  nilai-nilai perbedaan  pendapat maupun  perbedaan  kepentingan Pada  masyarakat  hukum adat  di  Bali. Sengketa yang terjadi dikarenakan adanya persoalan-persoalan atau permasalaan-permasalahan adat yang dapat
dikualifikasikan  sebagai  Sengketa  adat  dan  agama  menjadi  kewenangan  pengurus  Desa  Pakraman (Prajuru Desa Pakraman) untuk menyelesaikannya.
Apabila  terjadi  Sengketa  sebagaimana  tersebut  diatas  biasanya  pertama-tama  diusahakan diselesaikan  melalui  perdamaian  yang  melibatkan  prajuru  adat  seperti  oleh Kelian  Banjar  Adat Bendesa  Adat (kepala  desa  adat)  dengan  melibatkan Perebekel (Kepala  Desa  Dinas)  dan  bahkan apabila  tidak  mampu  diselesaikan  secara  damai  sampai  melibatkan  pejabat  seperti  Camat  Bupati DPRD dan Gubernur untuk memfasilitasi tercapainya perdamaian.
Koesno  (1974 )  mengatakan  bahwa  dalam  praktik  tidak  sedikit  yang  meragukan  kemampuan hukum  adat  dalam  mengenai  persoalan-persoalan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  System  kodifikasi selain dasar-dasarnya mudah diketahui  unsur-unsur dari atau tindakan sudah jelas dalam atau undang- undang. Hakim tinggal menerapkan saja apakah syarat-syarat dari unsur-unsur atau perbuatan itu telah terpenuhi atau tidak.  Dari  situlah dapat dilihat dan menjadi dasar atau putusan apakah perbuatan itu dilarang  oleh  undang-undang  atau  tidak  Lain  halnya  dengan  hukum  adat  sebagaian  besar  tidak tertulis kaidah-kaidah substansinya masih tidak jelas apakah hukum adat mengenal kaedah substantif oleh ilmu pengetahuan sendiri dengan sangan hati-hati masih dipertentangkan ( Koesno, 1974 ). Dalam praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  ternyata  tujuan  hukum tampaknya  hanya  untuk menjadi  kepastian  hukum  belaka  sehingga  kurang  memperhatikan  aspek  keadilan  dan  manfaatnya. Oleh  karena  itu  penerapan  hukum  yang  hanya  menekankan  pada  aspek  kepastian  hukum  belaka menyebabkan  masyarakat  pencari  keadilan  merasa  tidak  puas  sehingga  upaya  penyelesaian  konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak tuntas ( Sirtha, 2004 ).
Lembaga  peradilan  baik  peradilan  di  tingkat  desa  maupun  melalui  peradilan  Negara seharusnya  menjadi  pilihan  terakhir  bagi  setiap  individu  maupun  masyarakat  di  dalam menyelesaikan  sengketa  itu  berarti  di  harapkan  setiap  sengketa  yang  terjadi  diantara  mereka hendaknya selalu dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian dengan musyawarah dan mufakat.  Hal ini  sesuai  dengan  asas  hukum  adat  yaitu  menyelesaikan  setiap  Sengketa  waris  dilakukan  dengan berasakan musyawarah dalam suasana kekeluargaan  kebersamaan  dengan suasana yang rukun  damai dan pembagian warisan yang sesuai dengan rasa atau dan berkeadilan.
Dalam  kehidupan  masyarakat  di  Bali  Sengketa  tentang  warisan  menjadi  hal  yang  sering dijumpai  dalam  kehidupan  di  masyarakat  karena  erat  kaitannya  dengan  proses  warisan Tanggungjawab  dan  hak  waris  pada  setiap  ahli  waris  dalam  hukum  waris  adat  bali  tidak  dapat dilepaskan  begitu  saja.  Dalam  hukum  waris  bagi  masyarakat  adat  di  Bali  pembagian  warisan  lebih mengutamakan  anak  laki-laki Anak  laki-laki  dalam setiap keluarga memiliki tanggungjawab dan hak dalam  perolehan  warisan.  Tanggungjawab  itu  sendiri  berupa  ayahan  yang  harus  dilakukan  seperti berupa  ayahan  desa  ayahan  karang  dan  tanggungjawab  mengurus  dan  melanjutkan  persembahan kepada  leluhur  melalui  upacara  yang  dilakukan  di  merajan  atau  sanggah  masing-  masing  dan  hak yang  diperoleh  berupa  warisan  tanah  yang  diwariskan  oleh  pewaris  dengan  adanya  pewarisan  yang diperoleh untuk menjaga dan meneruskan kelangsungan hidup dalam melaksanakan tanggung jawab dan hak yang melekat pada ahli waris.
Walaupun  pewaris  di  masa  hidupnya  telah  mengadakan  pembagian  waris  untuk  segenap para ahli  waris  namun,  pembagian  yang  telah  disepakati  oleh  pewaris  dan  para  ahli  waris  dapat  juga menimbulkan  sengketa.
Dengan Kelihan Adat Desa Sayan Delodan Werdi Bhuwana Mengwi Badung Dengan Bapak I Ketut  Umara  Sebagaimana  yang  dialami  antara  Made  Sruta  dan  I  Nyoman  Sapta  Mereka  berdua adalah anak-anak dari Ketut Muliana  Pembagian waris yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup (Ketut Muliana) meliputi pula pengalihan  atas  jabatan  adat  atau  harta  kekayaan  kepada  ahli  waris. Pembagian  ini  dilakukan  karena  pewaris  telah  berusia  lanjut  dan  anak  (ahli  waris)  sebagaimana tersebut  telah  mantap  berumah  tangga  sehingga  pewaris  pun  siap  membagikan  warisannya  semasa hidup pewaris. Pewarisan terutama kepada anak laki-laki tertua menurut prinsip patrilineal.  Pewaris melakukan  pembagian  sebesar  60%  kepada  Made  Sruta  dan  sebesar  40%  kepada  I  Nyoman  Sapta terhadap  harta  kekayaan  yang  bersifat  materiil  pembagian  ini  dilakukan  mengingat  pewaris  melihat Made  Sruta  dianggap  mampu  melanjutkan  dan  meneruskan  tanggung  jawab  pewaris  untuk meneruskan  dan  merawat  harta  pusaka  termasuk  mengurus  kewajiban  di  merajan  apabila  pewaris telah meninggal  dunia. Dilihat  dari  lebih  besarnya  warisan  kepada  Made  Sruta  memiliki tanggung jawab  besar  pula  sesuai  dengan  perolehan  yang  diterimanya.  Dari  tanggung  jawab  yang  diberikan pewaris dan telah disepakati dan diterima oleh para ahli waris dan apa yang telah dibagikan tersebut
merupakan atau hal yang adil bagi pewaris dan para ahli waris tidak boleh menolak ataupun keberatan atas apa angah telah dibagikan oleh pewaris.  Hal ini dikarenakan  dalam hukum adat bali  apa yang telah  dikehendaki  oleh  pewaris  haruslah  dihormati  dan  dilaksanakan  sebagai  hukum/ketentuan yang mengikat  bagi  para  ahli  warisnya. Karena  keputusan  pewaris  yang  dilaksanakan  oleh para ahli waris adalah wujud bhakti (penghormatan).
Namun kemudian ketika pewaris meninggal ahli waris yang bernama I Nyoman Sapta  merasa bahwa pembagian waris yang dilakukan si pewaris semasa hidupnya tidak adil. Kemudian I Nyoman Sapta  mempersengketakan  kembali  pembagian  yang  telah  disepakati  semasa  hidup  pewaris  yang dirasa  tidak  adil.  Adapun  yang  Sengketa  adalah  sebidang  tanah  yang  merupakan  pembagian  yang telah diterima oleh Made Sruta Sengketa tersebut berawal dari di atas sebidang tanah yang merupakan bagian  warisan  Made  sruta  tersebut  ingin  dimanfaatkan  dengan  membangun  ruko  oleh  Made  Sruta Atas  hal  tersebut  I  Nyoman  Sapta  keberatan  karena  menurut  I  Nyoman  Sapta  Made  Sruta  telah mendapatkan  bagian  terlalu  banyak  dan  I  Nyoman  Sapta  ingin  tanah  tersebut  menjadi  bagiannya padahal  tanah  tersebut  adalah  bagian  warisan  yang  diterima  Made  Sruta  yang  dibagikan  oleh pewaris  semasa  hidupnya.  Dari  sinilah  bermula  Sengketa  antara  para  ahli  waris  atas  Sengketa sebagaimana  tersebut  di  atas  salah  atau  ahli  waris  yaitu  Made  Sruta  berinisiatif  melalukan musyawarah  dengan  I  Nyoman  Sapta  dengan  bertujuan  untuk  dapat  menyelesaikan  Sengketa  yang dipermasalahkan  oleh  I  Nyoman  Sapta  setelah  musyawarah  dilakukan  dan  tidak  mencapai  kata sepakat  Made  Sruta  meminta  bantuan  dari  Prajuru  desa  sebagai  pengemong  masyarakat desa untuk membantu  memediasi  Sengketa  yang  dihadapi  oleh  ahli  waris  supaya  mencapai  kata  sepakat  dan penyelesaian secara damai Hasil Penelitian cara penyelesaian sengketa dengan kelihan adat Br Sayan Delodan Werdi Bhuwana mengwi ini dilakukan secara musyawarah yang dalam prosesnya.
1. Terjadinya musyawarah secara internal (kekeluargaan) antara para pihak dengan tujuan terjalinya kesepakatan  dalam  penyelesaian  Sengketa  pembagian  hak  bersama  yang  telah  disepakati  oleh para  ahli  waris.  Namun  apabila  tidak  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  para  pihak  bias mendatangkan  prajuru  desa  (klian  desa)  sebagai  mediator  yang  sebagai  penengah  atau  sebagai pemediasi diantara para pihak.
2. Prajuru desa (klian desa) sebagai penengah dalam Sengketa ini atau berperan sebagai  mediator untuk  memediasi para  pihak  agar  dapat  menyelesaikan permasalahan diantara para pihak dan mencapai kesepakatan diantara para pihak untuk tercapainya kedamaian dan ketenteraman antara para  pihak.  Setelah  dilakukan  mediasi  dengan  beberapa  tahapan  dan  proses  maka  kata sepakatpun tercapai yaitu dengan membuat atau kesepakatan damai dan menyepakati bahwa apa yang  telah  dibagikan  oleh  pewaris  semasa  hidupnya  sebagaimana  tersebut  di  atas  akan dilaksanakan oleh pewaris.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Proses  pembagian  hak  atas  tanah  waris  dalam  hukum  adat  bali  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu proses pembagian hak atas tanah waris dilakukan pada saat pewaris masih hidup dilakukan oleh pewaris  langsung  dengan  membagikan  kepada  para  ahli  warisnya  dengan  pembagian  sebagaimana yang  dianggap  adil  oleh  pewaris  semasa  hidupnya  tersebut  dan  proses  pembagian  hak  atas  tanah waris  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal  dunia  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  dengan  cara pembagian yang sama antara para ahli waris atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris.
Penyelesaian Sengketa  terhadap  pembagian  hak  bersama  yang  telah  disepakati oleh  para  ahli waris maka sengketa tersebut akan diselesaikan dengan upaya musyawarah diantara para pihak yang bersengketa  maupun  dengan  melibatkan  prajuru  desa  untuk  turut  serta  membantu  penyelesaian Sengketa tersebut  Namun  demikian  apabila  penyelesaian  tersebut  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana yang diharapkan maka prajuru desa akan menyerahkan Kembali kepada para pihak untuk menempuh jalur  hukum  sebagaimana  yang  dikehendaki  para  pihak  sehingga  pembagian  hak  Bersama  yang telah  disepakati  oleh  para  ahli  waris sebelumnya dapat memperoleh kepastian hukum

## 2. Saran
Hendaknya  proses  pembagian  hak  atas  waris  baik  yang  dilakukan  oleh  pewaris  semasa  hidupnya maupun  pembagian  yang  dilakukan  antara  para  ahli  waris  setelah  pewaris  meninggal  dunia pembagiannya  dilakukan  dengan  membuat  akta  pembagian  hak  waris  dalam  bentuk  akta  otentik
sehingga  terjaminya  kepastian  hokum.  Perlunya  sosialisasi  tentang  hukum  waris  adat  Bali  kepada masyarakat  hukum  adat  Bali  pada  umumnya  oleh  atau  baik  itu  prajuru  desa  pemerintah  (negara) maupun  akademisi  sehingga  dapat  meminimal  atau  menghindari  terjadinya  Sengketa  terhadap pembagian hak waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  A.  A.  I.  (2016). Makna  Purusa  Dan  Pradana  Dalam  Putusan  Hakim  Mengenai  Sengketa Warisan Adat Bali . Udayana University Press. Artadi, I. K. (2003). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya . Pustaka Bali Post.
Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang. Media Iuris , 3 (2), 119.
Koesno,  M.  (1974). Tentang  Tiga  Asas  –  asas  Kerja  untuk Menghadapi  Perkara  –  Perkara  Hukum Adat di Indonesia dalam Lima Puluh Tahun Pendidikan  Hukum di Indonesia . Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Purnama,  N.  M.  N.  I.  (2017).  Pewarisan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  Bali. Jurnal Kertha Wicaksana , 1 (1).
Samosir,  D.  (2013). Hukum  Adat  Indonesia :  Eksistensi  dalam  Dinamika  Perkembangan  Hukum  di Indonesia . Nuansa Aulia. Sirtha, I. N. (2004). Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat Di Bali . Udayana University Press. Wayan  P  Windia, K.  S.  (2006). Pengantar  Hukum  Adat  Bali  Lembaga  Dokumentasi  dan  Publikasi . Fakultas Hukum Universitas Udayana.