Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Analisis  Kebijakan  Pelayanan  Tenaga  Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat
Suminah 1 , Wetmen Sinaga 2
1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Indonesia. E-mail: leciputri@gmail.com
2 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
Abstract: Acupuncture traditional health workers provide health services to the community, in a service facility called healthy griya.  Health services provided to the community in the form of promotive, curative, preventive and rehabilitative. Traditional acupuncture treatment is a treatment that is still an option in healling diseases in  society. Traditional health services, become one of breakthroughs in strengthening and accelerating the improvement of health status maintenance through alternative and complementary efforts. In implementation, it is hoped that traditional health services and modern health services, will run parallel and complement each other. The choice of treatment at traditional acupuncture health services is a right for the community, especially in developing country, in treating health problems, according to the beliefs and abilities possessed by the community. In the implementation of traditional acupuncture health services that are safe, quality and effective, it is necessary to have rules that can provide references and legal certainty, for traditional acupuncture health workers. Regulation made by the government in terms of  planning,  procurement,  utilization,  coaching,  and  quality  control  of  traditional  acupuncture  health workers.
Keywords: servives; health worker; policy.
How to Site: Suminah, Wetmen Sinaga (2023). Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 1-9. DOI. 10.55809/tora.v9i1.187

## Introduction
Kesehatan merupakan  salah  satu  Hak  Asasi  Manusia,  seperti  yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dinyatakan dalam  Pasal  34  ayat  (3)  bahwa  “Negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 1
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada konsiderans huruf a ditegaskan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia,  dan  salah  satu  unsur
1 Ida  Rochmawati  dan  Ade  Risna  Sari, Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan  di  Perbatasan ,  NEM, Pekalongan, 2022, hlm. 4.
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9
kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36 Tahun 2009 Huruf b menuliskan bahwa setiap kegiatan yang dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan  prinsip  non  diskriminatif,  partisipatif,  dan  berkelanjutan  dalam  rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. 2
Manusia sebagai makhluk yang selalu berkembang dan salah satunya perkembangan di bidang kesehatan, dimana perkembangan yang terjadi sangat pesat. Seperti yang telah diketahui, pelayanan kesehatan bisa dengan berbagai cara, baik pelayanan kesehatan tradisional maupun pelayanan kesehatan modern, keduanya merupakan dua hal yang mempunyai cara penyembuhan berbeda, namun tujuan pelayanan ini menyembuhkan orang sakit. Perkembangan dunia informasi yang pesat dan akses yang mudah di dapat lewat  berbagai  media,  telah  membuat  masyarakat  semakin  pintar  dalam  mencari informasi mengenai Kesehatan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah dalam bidang pelayanan  kesehatan.  Pemerintah  telah  membuat  standar  pelayanan  dalam  bidang pelayanan  kesehatan.  Standar  yang  telah  ditetapkan  dan  dijadikan  pedoman  dalam pelayanan  kesehatan  ini  mempunyai  kepastian  hukum  dalam  kemanfaatan  yaitu berguna  bagi  masyarakat,  mempunyai  kepastian  hukum  dalam  keadilan  yaitu memberikan pelayanan yang merata pada seluruh pasien. Tujuan pembuatan peraturan untuk  menjamin  kelangsungan  keseimbangan  dalam  hubungan  antara  anggota masyarakat.  Demikian  pula  dalam  peraturan  kesehatan,  peraturan  kesehatan merupakan  standar  pelayanan  kesehatan  agar  kelangsungan  keseimbangan  antara tenaga  kesehatan  dan  penerima  pelayanan  kesehatan  terjamin.  Maka  dapat  tercipta masyarakat  yang  sehat demi  tercapainya  cita-cita  bangsa  yaitu  masyarakat  Indonesia yang  sehat  dan  memiliki  kepastian  hukum  yang  berkeadilan,  sesuai  dengan  amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945. 3
Pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.  Standar Pelayanan Minimal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yaitu:
2 Muhamad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 13.
3 Suharmiati, (et.al), “ Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Di Rumah Sakit Pemerintah, (Studi Di 5 Provinsi) ”, 23:2, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, hlm. 127 -128 (2020).
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9
Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan  Dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berpedoman  pada  standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat,  pelayanan  kesehatan  tradisional menjadi salah satu terobosan pemantapan dan percepatan peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan melalui upaya alternatif dan komplementer. Dalam pelaksanaannya diharapkan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan modern berjalan sejajar dan saling melengkapi. Pilihan pengobatan pada pelayanan kesehatan tradisional menjadi  hak  bagi  masyarakat,  terutama  di  negara  sedang  berkembang  dalam penyembuhan  masalah  kesehatan  yang  dihadapi,  sesuai  keyakinan  yang  dimiliki  oleh masyarakat.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer telah diatur dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2018  Tentang  Izin  dan Penyelenggaraan  Praktik  Akupunktur  Terapis.  Disini  dibahas  mengenai  kualifikasi akupunktur  terapis,  Surat  Izin  Praktik  Akupunktur  Terapis,  Surat  Tanda  Registrasi Akupunktur Terapis dan hal-hal yang berhubungan dengan Praktik akupunktur. Dalam penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  aman,  bermutu  dan  efektif, diperlukan adanya aturan-aturan yang dapat memberikan acuan dan kepastian hukum bagi  tenaga  kesehatan  tradisional.  Aturan-aturan  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  hal perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.  Adanya  perbedaan  acuan  dalam  tiap  peraturan,  membuat  ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan tradisional. 4
Sebagai salah satu bagian dari upaya kesehatan, maka pelayanan kesehatan tradisional bersama  dengan  pelayanan  kesehatan  modern,  bekerjasama  demi  terciptanya masyarakat  yang  sehat, mandiri  dan berkeadilan.  Hal  ini dinyatakan dalam  Peraturan Presiden  Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem  Kesehatan  Nasional,  bahwa  sistem ketahanan nasional dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam bentuk pelayanan pada fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang menyelenggarakan  perawatan  atau  pengobatan  tradisional  dan  komplementer  oleh tenaga kesehatan tradisional dinamakan griya sehat. Griya Sehat diatur pada Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  disini disebutkan  bahwa  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tradisional  termasuk  dalam  fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, maka fokus permasalahan yang akan
4 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 40.
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9
dikaji  oleh  penulis  yaitu  mengenai  analisis  kebijakan  pelayanan  tenaga  kesehatan akupunktur di grya sehat.
Berdasarkan  penjelasan  uraian  diatas,  diambil  kajian  permasalahan  pada  bagaimana analisis kebijakan pelayanan tenaga kesehatan tradisional akupunktur di grya sehat.

## Discussion
Tenaga  kesehatan  akupunktur  sesuai  Pasal  11  ayat  (10)  Undang-Undang  Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, termasuk dalam keterapian fisik, yang kedudukannya sama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan kelompok rehabilitasi medik dalam memberikan  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  tenaga kesehatan tradisional akupunktur diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang  dinamakan  griya  sehat  sesuai  Pasal  1  Nomor  7  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Komplementer  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional akupunktur diselenggarakan dengan adanya  Surat  Tanda  Registrasi  Akupunktur  Terapis  (STRAT)  yang  dikeluarkan  oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Surat Izin Akupunktur Terapis (SIPAT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2018  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan,  telah  mengatur  mengenai  Standar  yang  harus  dijadikan acuan  dalam  pelayanan  kesehatan,  agar  pelayanan  yang  didapatkan  sesuai  dengan kebutuhan  pasien  dan  tercapainya  sasaran  pembangunan  nasional  bidang  kesehatan yang maksimal.
Dalam bidang kesehatan ada beberapa prinsip dasar yang dimiliki, diantaranya:
1. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia;
2. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  dapat  dipenuhi  sendiri  oleh  awrga negara, atau oleh pemerintah daerah;
3. Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
4. Merupakan  kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasranya; dan
5. Berlaku secara nasional.
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9
Di  dalam  Undang-undang  Tenaga  Kesehatan,  jenis  Tenaga  Kesehatan  yang  termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan Tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Tenaga kesehatan akupunktur merupakan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan tradisional akupunktur berupa jarum halus, yang ditusukkan pada titik-titik akupunktur yang terdapat pada tubuh.
Pada  Pasal  1  Nomor  7  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Konplementer, dikatakan:
Grya sehat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menyelenggarakan perawatan/pengobatan tradisional dan komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional.
Tenaga  kesehatan  tradisional  akupunktur  memberikan  pelayanan  kesehatan  dengan orientasi pada pelayanan promotive maupun preventif dilakukan di fasilitas kesehatan yang  dinamakan  Grya  sehat.  Kualitas  pelayanan  kesehatan  di  masyarakat  ditentukan oleh  peran  Tenaga  Kesehatan  sebagai  penyelenggara  upaya  kesehatan.  Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Tenaga kesehatan profesional memiliki organisasi profesi yang memiliki Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional, yang mengatur tenaga kesehatan dalam bekerja. Untuk melakukan  pekerjaannya  keprofesiannya,  tenaga  kesehatan  akupunktur  harus mengurus  ijin  tertulis  berupa  STRAT  (Surat  Tanda  Registrasi  Akupunktur  Terapis)  dan SIPAT (Surat Izin Akupunktur Terapis).
Pada  Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, dikatakan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pada Pasal 11 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dikatakan bahwa Tenaga Kesehatan terdiri dari:
a. Tenaga medis;
b. Tenaga psikologis;
c. Tenaga keperawatan;
d. Tenaga kebidanan;
e. Tenaga kefarmasian;
f. Tenaga kesehatan masyarakat;
g. Tenaga kesehatan lingkungan;
h. Tenaga gizi;
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9
i. Tenaga keterapian fisik;
j. Tenaga kateknisian medis;
k. Tenaga teknik biomedika;
l. Tenaga kesehatan tradisional; dan
m. Tenaga kesehatan lain.
Akupunktur  sebagai  pengobatan  tradisional  yang  berasal  dari  China,  dikenal  sebagai pengobatan  yang  menggunakan  jarum  halus  melalui  perangsangan  pada  titik-titik tertentu sesuai jalur yang dinamakan meridian pada organ-organ tubuh. Sebagai terapi yang alami, aman dan legal, akupunktur bekerja melancarkan aliran darah pada otot- otot.  Akupunktur  sebagai  terapi  nonfarmakologis,  dikenal  sebagai  terapi  yang  efektif dalam  menghilangkan  nyeri  dan  memiliki  efek  samping  yang  minimal. 5 Telah  banyak kasus penyakit yang dapat disembuhkan oleh pengobatan akupunktur. Maka peraturan bagi  tenaga  kesehatan  akupunktur  diharapkan  dapat  membuat  tenaga  kesehatan akupunktur  bekerja  dengan  aman  tanpa  adanya  rasa  khawatir,  karena  peraturan tersebut menjadi payung hukum yang menaungi tenaga kesehatan akupunktur dalam bekerja. 6
Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 19 Permenkes Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Akupunktur  Terapis.  Diatur  juga  kewenangan  yang dimiliki oleh Tenaga Kesehatan Akupunktur pada pasal 16 Permenkes Nomor 34 Tahun 2018.  Peraturan  dikeluarkan  untuk  pelaksanaan  pemeliharaan  kesehatan  dan memberikan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur dan penerima pelayanan kesehatan tradisional akupunktur. Teori yang  berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  Tenaga Kesehatan Akupunktur adalah teori perlindungan hukum, karena kepentingan manusia dalam hal pelayanan kesehatan, adalah tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam  bidang  hukum,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Roscou  Pound,  bahwa  hukum merupakan alat rekayasa sosial ( law as tool of sosial engginering ). Pelayanan kesehatan sebagai  kepentingan  masyarakat  bagi  keselamatan  umum  merupakan  salah  satu kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.
Bentuk perlindungan hukum pada Tenaga Kesehatan Akupunktur dan klien, secara teori dapat  berupa  perlindungan  preventif  yang  bersifat  pencegahan,  dimana  masyarakat dapat  mengajukan  keberatan  atas  pendapatnya,  dengan  tujuan  mencegah  terjadinya sengketa  dan  pada  tenaga  kesehatan  tradisional  akupunktur  didasarkan  pada kebebasan untuk melakukan tindakan dalam pelayanannya. Dengan mendorong Tenaga Kesehatan dalam pelayanannya untuk berhati-hati sesuai dengan asas freies ermesen
5 Koosnadi Saputra, Akupunktur Dasar , Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 6.
6 M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , EGC, Jakarta, 2008, hlm. 149.
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9
(diskresionare), yaitu salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau  badan  administrasi  negara  untuk  melakukan  tindakan  tanpa  harus  terikat sepenuhnya  kepada  undang-undang,  dan  klien  dapat  mengajukan  keberatan  jika dilakukan  tindakan  dari  Tenaga  Kesehatan  Akupunktur  dan  dapat  memberikan pendapatnya atas persetujuan dari tindakan yang akan diberikan. perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif diterapkan dalam pelayanan kesehatan untuk menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa,  dan  penyelesaian  sengketa  dapat  melalui instansi pemerintah yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum maupun instansi yang berwenang yang mengatur Tenaga Kesehatan.
Peraturan  yang  dianggap  adil  berdasarkan  pada  nilai-nilai  yang  terkandung  pada Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum.  Pancasila  yang  menjadi doktrin ketuhanan,  kesatuan,  kerakyatan  dan  keadilan  senantiasa  mengajarkan  bagaimana bersikap  dan  berperilaku,  beragama  dan  bernegara  dalam  membuat  suatu  peraturan bagi  masyarakat.  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dan  negara  Indonesia  untuk mencapai  tujuannya  melalui  realisasi  pembangunan,  telah  membimbing  bangsa  dan negara  melalui  sistem  hukum  yang  berkarakter  Pancasila.  Dalam  pembentukan peraturan kesehatan, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dengan dasar hak asasi manusia, dimana partisipasi publik menjadi salah satu indikator. 7
7 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Peradilan Usaha Negara, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 13.
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9

## Conclusion
Pelayanan kesehatan tradisional akupunktur melakukan upaya kesehatan dalam bentuk promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  secara  terpadu,  menyeluruh  dan berkesinambungan.  Pelayanan  kesehatan  tradisional  akupunktur  dilakukan  kepada masyarakat, di sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dinamakan grya sehat.
Tenaga  Kesehatan  dan  klien  mempunyai  hak  yang  patut  dihargai  dan  memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas di griya sehat, sesuai kemampuan yang dimiliki. Adanya kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan bagi tenaga kesehatan dan  klien  sebagai  penerima  pelayanan  kesehatan,  seperti  yang  telah  di  atur  dalam hukum  kesehatan.  Telah  diatur  tentang  adanya  hak  dan  kewajiban  pada  tenaga kesehatan akupunktur dan klien yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan.

## Acknowledgments
Pelayanan  kesehatan  tradisional  akupunktur  yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan akupunktur  di  grya  sehat  kepada  masyarakat,  dapat  sejajar  dengan  pelayanan kesehatan  konvensional  atau  modern,  demi  terwujudnya  keadilan  yang  berkepastian hukum, sesuai Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena pada dasarnya proses penyembuhan dapat ditempuh lewat berbagai cara pengobatan, sesuai keyakinan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemilihan cara pengobatan baik tradisional maupun modern oleh masyarakat merupakan hak yang harus, dihormati sesuai hak asasi manusia.
Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat Jurnal Hukum tora: 9 (1): 1-9

## Daftar Pustaka

## Buku
Ida  Rochmawati  dan  Ade  Risna  Sari,  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal Kesehatan di Perbatasan, NEM, Pekalongan, 2022.
Koosnadi Saputra, Akupunktur Dasar, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 2008.
Muhamad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
Titik  Triwulan  dan  Ismu  Gunadi  Widodo,  Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum Acara Tata Peradilan Usaha Negara, Kencana, Jakarta, 2011.
Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016.

## Jurnal, Media Sosial, dan Putusan Pengadilan
Suharmiati,  (et.al),  “Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Integrasi  Di Rumah Sakit Pemerintah (Studi Di 5 Provinsi Indonesia)”, 23:2 Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, hlm. 127-128 (2020).