## WAKAF DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## Oleh:
Mutmainah 1
Email: mutmainah.zainul@yahoo.com
Abstract: Islamic  waqf  system  caused  by  the  economic  system  of  Islam, which considers that the economy is closely linked with theology and Islamic law,  as  well  as  the  balance  between  the  economy  and  the  benefit  of  society. Endowments can be a source pendaaan of the people for the people, either for religious, social, and economic. For the understanding of the function of waqf should be socialized and become a collective movement of the whole society in order  to  improve  the  economy  of  the  people.  Waqf  institutions  become  a financial  source  for  Islamic  educational  institutions.  Optimal  utilization  of endowments to help the government in the welfare of the people because if the endowment  is  managed  properly  it  will  greatly  support  the  development, both in the field of education, economic, religious, social, cultural, political, and defense and security. In the management of waqf, not only to be done in a  professional  manner  but  also  transparent  and  accountable.  Both  of  these factors should be embodied in the management of waqf property because the property  that  have  endowments  will  move  belongs  to  the  people.  Thus professional management, transparency and accountability, the Waqif right to correct information, clearly dn honest about the conditions that have been waqf property.
Keywords: education, endowments,Islam

## A. Pendahuluan
Wakaf, 2 merupakan  pranata  keagamaan  dalam  Islam  hubungan langsung  secara  fungsional  dengan  upaya  pemecahan  masalah-masalah
1 Dosen  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Arab  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil Bangkalan  Madura.
2 Lajnah  Ilmiyyah  bi  Ma‟had  al-Aimmah  wa  al-Khutaba, Al-Fihu  al-Muyyassar, Fiqih  Praktis ,  Nabhani  Idris,  (Jakarta,  WAMY,  1998  )  h.105.  Secara  bahasa,  „waqaf‟ adalah  akar  dari  kata  „ waqafa ‟,  jamaknya  adalah  „ auqaaf .  Maknanya  ialah  menahan . Sedangkan secara syara‟ bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua
sosial  dan  kemanusiaan,  seperti  pengentasan  kemiskinan  dan pemberdayaan  ekonomi  umat.  Wakaf,  disamping  instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti  zakat, bila dikelola secara poduktif dapat dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Itu  berarti wakaf dapat menjadi sumber pendaaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.
Wakaf  termasuk  harta/aset  umat  muslim  yang  harus  dijaga  dan dikembangkan  demi  kepentingan  umat  muslim  itu  sendiri. 3 Dalam perjalanannya,  wakaf  pada  dunia  Islam  mengalami  berbagai  macam kondisi  pasang  surut  yang  terus  mewarnai  perkembangannya  dan tampaknya  hal  seperti  itu  akan  terus  terjadi  sepanjang  masa.  Meski demikian, masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia yang  belum  memahami  makna  wakaf  secara  komprehensif.  Padahal kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi  ideal. 4 Oleh  karena  itu,  optimalisasi  pengumpulan  dan pendayagunaan  wakaf  menjadi  salah  satu  opsi  yang  potensial  dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia.
Wakaf  pada  mulanya  hanyalah  keinginan  seseorang  yang  ingin berbuat  baik  dengan  kekayaan  yang  dimilikinya  dan  dikelola  secara individu  tanpa  ada  aturan  yang  pasti.  Namun  setelah  masyarakat  Islam merasakan  betapa  besar  manfaat  lembaga  wakaf,  maka  timbullah keinginan  untuk  mengatur  perwakafan  dengan  baik.  Maka  dari  itu, penting kiranya mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah perkembangan
tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  wakaf,  dan  juga  karena  manfaat  dan  hasilnya ditahan  dan  dilarang  bagi  siapapun  selain  dari  orang-orang  yang  termasuk  atas  wakaf tersebut.  Lihat dalam  Mundzir  Qahaf,  Al -Waqf  Al-Islami:   Tathawwuruhu  Idaaratuhu  wa Tanmiyyatuhu,  Manajemen  Wakaf  Produktif ,    Muhyidin  Mas  Rido,  (Jakarta,  Khalifa, 2008). h.44
3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf , (Jakarta, 2006), hlm. 3
4 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf Dan Pemberdayaan Umat , (Jakarta;  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 7
wakaf serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

## B.  Sejarah Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam
Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  dikenal  sejak  masa  Rasulullah  SAW karena  wakaf  disyariatkan  setelah  Rasulullah  di  Madinah,  pada  tahun kedua  Hijriyah.  Ada  dua  pendapat  yang  berkembang  di  kalangan  ahli yurisprudensi  Islam  (Fuqaha’)  tentang  siapa  yang  pertama  kali melaksanakan  syari’at  wakaf.  Menurut  sebagian  pendapat  ulama mengatakan  bahwa  yang  pertama  kali  melaksanakan  wakaf  adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Rasulullah SAW untuk dibangun masjid.  Pada  tahun  ketiga  Rasulullah  SAW  mewakafkan  tujuh  kebun kurma  di  Madinah,  di  antaranya  adalah  kebun  A’rof,  Shafiyah,  Dalal, Barqah dan kebun lainnya.
Menurut  sebagian  ulama  lain  bahwa  yang  pertama  kali melaksanakan  syariat  wakaf adalah Umar bin  Khatab. Setelah itu disusul Abu  Thalhah  yang  mewakafkan  kebun  kesayangannya  yaitu  kebun Bairaha.  Selanjutnya  disusul  sahabat-sahabat  Rasulullah  lainnya,  seperti Abu  Bakar  yang  mewakafkan  sebidang  tanahnya  di  Mekkah  yang diperuntukkan  kepada  keturunannya  yang  datang  ke  Mekkah.  Ustman mewakafkan  hartanya  di  Khaibar.  Ali  bin  Abi  Thalib  mewakafkan tanahnya  yang  subur.  Mu’adz  bin  Jabal  mewakafkan  rumahnya,  yang populer dengan sebutan “Dar Al Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul  oleh An  Bias  bin Malik,  Abdullah  bin  Umar,  Zubair  bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah.
Maka  para  ulama  pun  sepakat  untuk  menjadikan wakaf sebagai ibadah  yang  memiliki  nilai  yang  sama  dengan shadaqah  jariyah .  Namun, memiliki  karakteristik  khusus  yaitu  benda  yang  kekal  karena  zatnya. Peranan  wakaf,  berdampak  luar  biasa  terhadap  kelahiran  para  ilmuan handal  di  masa  itu.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  para  penguasa  dan orang-orang  kaya  yang  dermawan,  sehingga  mereka  mewakafkan hartanya  untuk  perkembangan  pendidikan.  Para  pengajar  dan  pelajar, hanya memusatkan perhatiannya untuk belajar saja, sedangkan kebutuhan dan  tempat  tinggalnya  sudah  tersedia,  bahkan  para  pelajar  diberikan
beasiswa  dan  begitu  juga  dengan  pengajar    mendapatkan  gaji  setiap bulannya.  Pada  dasarnya  tujuan  pemberian  wakaf  oleh  wakif  adalah rangka  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT,  sebagai  tanda kesyukuran  atas  limpahan  rezeki  yang  telah  dikaruniakan  Allah  SWT kepadanya. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya niat lain di luar karena  kemurnian  dan    keta’atan  kepada  Allah  SWT,  seperti  keinginan mendapatkan  popularitas,  rasa  penghormatan  yang  berlebihan, melindungi  harta  dari  kecurigaan  dan  penyitaan,  dan  niat-niat  tercela lainnya, yang akan membuat perbuatan baik manusia menjadi sia-sia.
Praktek  wakaf  menjadi  lebih  luas  pada  masa  dinasti  Abbasiyah, semua  orang  berduyun-duyun  untuk  melaksanakan  wakaf,  dan  wakaf tidak  hanya  untuk  fakir  miskin  saja,  tapi  juga  menjadi  modal  untuk membangun  lembaga  pendidikan,  membangun  perpustakaan  dan membayar  gaji  stafnya,  guru  dan  dan  beasiswa  untuk  para  siswa  dan mahasiswa.  Antusiasme  masyarakat  kepada  pelaksanaan  wakaf  telah menarik  perhatian  negara  untuk  mengatur  pengelolaan  wakaf    sebagai sektor untuk membangun sosial dan ekonomi masyarakat. 5
Dalam  sistem  pendidikan  Islam  di  masa  klasik,  tampaknya  antara pendidikan  Islam  dan  wakaf  mempunyai  hubungan  yang  erat.  Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan  Islam  dapat  berlangsung  dengan  baik  dan  lancar.  Rasa  cinta umat  Islam  akan  pengetahuan,  menimbulkan  kebutuhan  untuk mengembangkan  pendidikan  dengan  mendirikan  institusi-institusi  untuk mengajarkan  dan  mengembangkan  ilmu.  Dengan  dipelopori  oleh penguasa-penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun al-Rasyid dan al- Ma’mun,  berdirilah  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk  kegiatan keilmuwan, seperti kegiatan penerjemahan yang didirikan oleh Harun al- Rasyid,  yang  di  zaman  al-Ma’mun kegiatannya lebih  sempurna  sehingga menyebabkan didirikannya Bait al-Hikmah.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  kebutuhan  untuk  mendirikan lembaga-lembaga  pendidikan  melahirkan  ide  tentang  perlunya  lembaga wakaf yang akan menjadi sumber keuangan lembaga-lembaga pendidikan.
5 http://bwi.or.id , Di posting 20 November 205. 15.30
Menurut  Syalabi,  bahwa  khilafah  al-Ma’mun  adalah  orang  yang pertama kali  mengemukakan  pendapat  tentang  pembentukan  badan  wakaf. Selanjutnya, pendapat tersebut mengalami perkembangan yang lebih jauh sehingga muncul wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah  menyediakan  diri  untuk  kesibukan  ilmiah.  Walaupun  bantuan- bantuan ini diserahkan untuk dimanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan, pengelolaan  benda-benda  wakaf  tidak  langsung  ditangani  oleh  lembaga- lembaga yang bersangkutan, tetapi dikelola secara formal oleh orang-orang yang  ditunjuk  untuk  mengurusinya.  Lembaga  wakaf  menjadi  sumber pembiayaan  kegiatan  pendidikan   saat  itu.  Sistem  wakaf  dalam  Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam, yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan  erat  dengan  akidah  dan  syariat  Islam,  serta  adanya keseimbangan  antara  ekonomi  dan  kemaslahatan  masyarakat.  Dengan dipelopori oleh penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun ar Rasyid dan al Ma’mun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan keilmuan, seperti kegiatan  penerjemahan,  yang  di  zaman  al  Ma’mun  kegiatannya  lebih sempurna  sehingga  berdirilah  Baitul  Hikmah.  Pada  perkembangan selanjutnya,  kebutuhan  untuk  mendirikan  lembaga-lembaga  pendidikan maka  lahirlah  ide  tentang  perlunya  lembaga  wakaf  yang  akan  menjadi sumber keuangan. 6
Menurut  Syalabi,  bahwa  khalifah  al  Ma’mun  adalah  orang  yang pertama  kali  mengemukakan  pendapat  tentang  pembentukan  badan wakaf.  Ia  berpendapat  bahwa  kelangsungan  kegiatan  keilmuan  tidak tergantung  pada  subsidi  negara  dan  kedermawanan  penguasa-penguasa, tetapi  juga  membutuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk  bersama-sama negara  menanggung  biaya  pelaksanaan  pendidikan. 7 Pendapat  Khalifah Al-Makmar kemudian meluas sehingga para penggantinya dan pembesar- pembesar  negara  mendirikan  badan  wakaf  yang  permanen  dipandang sebagai  suatu  keharusan  dalam  mendirikan  suatu  lembaga  ilmiah, diperuntukkan  orang-orang  atau  kelompok  studi  untuk  kesibukan- kesibukan ilmiah di berbagai masjid.
6 Abudin  Nata, Metodologi  Studi  Islam ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2003), hlm. 90.
7 Ibid

## Nizham Al Mulk
8 yang mendirikan Madrasah Nizhamiyah memiliki sebuah  perpustakaan  yang  bagus,  masjid  yang  besar,  pegawai  yang banyak, pustakawan,  imam dan tenaga pendaftaran. Pembiyaan lembaga- lembaga ini sebagian kecil dari subsidi negara 9 dan didapat dari penguasa dan  orang-orang kaya yang membantu dalam bentuk wakaf 10 , sedangkan pengelolaan  dari  wakaf  ini  sendiri  diserahkan  pada  ulama’  yang memegang tanggungjawab menangani permasalahan tersebut. Nizham Al Mulk juga menyediakan wakaf untuk biayai seorang mudarris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. 11
Lembaga-lembaga  pendidikan  yang  pembiayaannya  dari  sistem wakaf pada masa Islam klasik sangat banyak seperti Badr Ibnu Hasanawih Al-Kurdi,  seorang  bangsawan  kaya  yang  menjadi  gubernur,  mendirikan 3000  masjid  dengan  akademi  di  dalamnya.  Masing-masing  memiliki asrama,  wakaf  Abdul  Latif  Al-Mansyur  berupa  pondok  dan  toko  untuk lima  anak  yatim  serta  pengajarannya,  mereka  belajar  membaca  dan menghafal Al-Qur’an.

## C.  Wakaf dan Pengembangan Pedidikan Islam di Indonesia
Pembangunan pendidikan Islam tidak dapat terpisahkan dengan hal keuangan, sumber keungan lembaga pendidikan pada dahulu tidak dapat dipisahkan dengan keuangan, sumber keuangan lembaga pendidikan pada dahulu  tidak  selalu  bersumber  dari  pemerintahan,  melainkan  masalah pendaanaan  pendidikan  ini  juga  didukung  dari dana  sumbangan peserta
8 Lembaga  pendidikan  yang  berbentuk  lembaga  pendidikan  islam  dari  tingkat Sekolah  Dasar  sampai  perguruan  tinggi,  yang  dikelola  pemerintah  dan  didirikan  oleh Nizam Al Mulk dari dinasti Saljuk pada tahun 457-459 H/1065-1067 M (abad IV) . 9 Alasan  dari  negara  tidak  memberikan  subsidi  banyak  terhadap  pendidikan dikarenakan pada masa itu Depertemen Pengajaran yang dibentuk Khalifah tidak didukung sepenuhnya  oleh  Departeman  keuangan  Negara,  maka  wakaf  menjadi  alternatif  untuk menyuplai kekurangan finansial pendidikan islam..
10 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Logos, 1999) hlm. 46 . 11 Charles  M.  Stanton,  Pendidikan  Tinggi  dalam  Islam,  Terjemahan  Asyari  dan Afandi. Hlm. 41-43
.
didik  dan  dari  aktifitas  ekonomi  yang  menunjang  terhadap  pendanaan pendidikan  tersebut,  efektifitas  lembaga  donasi  pada  zaman  itu  sangat penting  dan  dapat  memperlancar  pendanaan  lembaga  pendidikan  dalam mengelolah  pendidikan  guna  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan syi’ar  agama,  pada  zaman  sekarang  pun  (modernisme)  lembaga bantuan/donasi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam terutama di Indonesia.
Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga pendidikan Islam. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan  syari`ah  Islam  sehingga  aktifitas  ekonomi mempunyai  tujuan  ibadah dan  kemaslahatan  bersama.  Oleh  karena  itu  di  saat  ekonomi  Islam mencapai  kemajuan,  umat  Islam  tidak  segan-segan  membelanjakan uangnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam seperti halnya untuk pelaksanaan pendidikan Islam.
Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia.  Peranan  wakaf  sangat  besar  dalam  menunjang  pelaksanaan pendidikan.  Dengan  wakaf,  umat  Islam  mendapat  kemudahan  dalam menuntut  ilmu.  Karena  wakaf,  pendidikan  Islam  tidak  terlalu  menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin,  akan  mendapat  fasilitas-fasilitas yang  luar  biasa  dan  tiada putus- putusnya.  Karena  itulah,  pelajar-pelajar  dan  guru-guru  terdorong  untuk melakukan  perjalanan  ilmiah.  Eratnya  hubungan  wakaf  dan  pendidikan Islam  mempengaruhi  kondisi  pendidikan  Islam,  dan  selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam. 12
Pada zaman sekarang ini terutama di Indonesia wakaf tetap menjadi salah  satu  penopang  pendanaan  dari  pendidikan.  Karel  A  Stanbrink menjelaskan bahwa ketika abad 19 wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam pendidikan, para santri tidak membayar uang semacamnya dalam proses  belajar  mengajar  yang  mereka  terima,  karena  guru  memiliki
12 http://djoe-sharing.blogspot.co.id/2011/07/sistem-pendidikan-islam-pada- asa.html .
keyakinan  bahwa  memberi  pengajaran  pada  siswa  merupakan kewajibannya  baginya,  dan  hal  tersebut  memberi  kepuasan  rohani  bagi guru.  Oleh  karena  itu  menurut  Stanbirk  untuk  mensiasati  hal  tersebut maka  lembaga  pendidikan  mensiasati  wakaf,  hal  ini  dilakukan  ketika waktu  panen  pertanian  dan  akhir  puasa  orang  tua  sering  memberi  uang kepada guru. 13
Menurut Mannan menyatakan bahwa sepanjang sejarah wakaf telah memerankan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mengembangkan kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaaan  masyarakat  Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan  mahasiswa  dengan  berbagai  sarana  prasarana  yang  memadai  untuk melakukan  riset  pendidikan,  sehingga  dapat  mengurangi  ketergantungan dana pada pemerintah. 14 Hasil wakaf dalam dunia pendidikan diperlukan untuk membiayai keperluan pengajaran dan untuk memberikan tunjangan kepada  para  pengajar. 15 Menurut  Mannan  sumber-sumber  wakaf  tidak hanya  digunakan  untuk  membangun  perpustakaan,  ruang-ruang  belajar, tetapi juga perumahan siswa, dan  kegiatan-kegiatan  riset, baik riset-riset yang  menggunakan  metode  empiris  maupun  scientific.  Dalam  usahanya untuk memotivasi riset, program penerjemahan juga ditunjang dari hasil- hasil  wakaf.  Banyak  sekali  buku  yang  ditulis  atau  diterjemahkan  oleh sarjana dan ilmuan muslim yang didanai oleh wakaf. 16
Keberadaan  wakaf  terbukti  telah  banyak  membantu  bagi pengembangan ilmu, begitu juga ilmu medis melalui penyediaan fasilitas- fasilitas  publik  seperti  pembanguan  rumah  sakit,  sekolah  medis,  dan pembangunan  industri  di  bidang  obat-obatan  kimia  dan  penghasilan wakaf  digunakan  untuk  mengembangkan  obat-obatan  dan  menjaga kesehatan  manusia.  Pendidikan  rumah  sakit  dibangun  dengan  dari  dana hasil pengelolaan aset wakaf.  Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya
13 Menurut  Stenbrik  tentang  dana  pendidikan  di  Indonesia  sebelum  kemerdekaan, Kerel  A  Steen  Brik, Pesantren,  Madrasah,  sekolah:  pendidikan  Islam  dalam  Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm. 19 14 Ibid, hlm. 124. 15 Dr. Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003) hlm. 123. 16 Ibid,
diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi diberikan pada masjid-masjid  dan  universitas-universitas  seperti  Universitas  Al-Azhar Kairo Mesir yang dibiyai dana hasil pengelolaan aset wakaf.  Bahkan pada abad  ke-4  Hijriah,  rumah  sakit  anak  yang  didirikan  di  Istambul  Turki dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf. 17

## D. Perkembangan  Sejarah Wakaf di Indonesia
Pendayagunaan  wakaf  secara  optimal  dapat membantu  pemerintah dalam  mensejahterakan  rakyat  karena  jika  wakaf  dikelola  dengan  baik maka  akan  sangat menunjang pembangunan,  baik  di  bidang  pendidikan, ekonomi,  agama,  sosial,  budaya,  politik  maupun  pertahanan  keamanan 18
Memang  ditinjau  dari  kekuatan  hukum  yang  dimiliki,  ajaran  wakaf merupakan  ajaran  yang  bersifat  anjuran  (sunnah),  namun  kekuatan  yang dimiliki  sesungguhnya  begitu  besar  sebagai  tonggak  menjalankan  roda kesejahteraan masyarakat banyak. 19
Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia.  Peranan  wakaf  sangat  besar  dalam  menunjang  pelaksanaan pendidikan.  Dengan  wakaf  umat  Islam  mendapat  kemudahan  dalam menuntut  ilmu.  Karena  wakaf,  pendidikan  Islam  tidak  terlalu  menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin,  akan  mendapat  fasilitas-fasilitas yang  luar  biasa  dan  tiada putus- putusnya.  Karena  itulah,  pelajar-pelajar  dan  guru-guru  terdorong  untuk melakukan  perjalanan  ilmiah.  Eratnya  hubungan  wakaf  dan  pendidikan Islam  mempengaruhi  kondisi  pendidikan  Islam,  dan  selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam. 20
17 Ibid, hlm. 124.
18 Abid  Abdullah  al-kabisi, Hukum  wakaf  (kajian  kontemporer  pertama  dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf), (Jakarta; Dompet Dhuafa Republika, 2003), hlm 23
19 Ibid , hlm. 43 20 http://djoe-sharing.blogspot.co.id/2011/07/sistem-pendidikan-islam-pada- asa.ht ml .
Indonesia  pun  dapat  mengoptimalkan  peran  wakaf  sebagai  salah satu  pilar  ekonomi  yang  dapat  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat Indonesia. Selain  itu,  wakaf  sejatinya  merupakan  salah  satu  instrumen penting  dalam  Islam  yang  memiliki  potensi  besar  untuk  mengangkat kesejahteraan  ummat  Islam,  sehingga  wakaf  dapat  dikatakan  mampu mengangkat  kondisi  ummat  Islam  dari  kondisi  terpuruk  menuju  ummat yang terbaik ( khoiru ummah ). 21
Lembaga  wakaf  yang  dipraktekkan  di  berbagai  negara  juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spriritnya  sama  dengan  syari’at  wakaf.  Hal  ini  dapat  dilihat  kenyataan sejarah  yang  sebagian  masih  berlangsung  sampai  sekarang    di  berbagai daerah  di  Indonesia.  Di  Banten  umpamanya,  terdapat  “  Huma  Serang” adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya  dipergunakan  untuk  kepentingan  bersama.  Di  Lombok  terdapat “Tanah  Paremen  “  ialah  tanah  negara  yang  dibebaskan  dari  pajak  untuk kepentingan  bersama.  Di  Jawa  Timur  terdapat  tanah  “Perdikan“  ialah sebagai  tanah  yang  merupakan  pemberian  raja  kepada  seseorang  atau kelompok  yang  berjasa.  Menurut  Rachmat  Djatnika  bahwa,  bentuk  ini hampir menyerupai wakaf keluarga dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak  boleh  diperjualbelikan.  Secara  umum  perkembangan  wakaf  di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu: 22
a. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia
Wakaf  merupakan  suatu  lembaga  ekonomi  Islam  yang eksistensinya  sudah  ada  semenjak  awal  kedatangan  Islam. 23 Wakaf adalah  lembaga  Islam  kedua  tertua  di  Indonesia  setelah  (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid,  dan  wakaf  tanah  pemakaman  di  berbagai  wilayah  Indonesia. Selanjutnya  muncul  wakaf  tanah  untuk  pesantren  dan  madrasah  atau
21 Fiqih Wakaf , (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf,  2006), Hal, 99
22 Direktorat pemberdayaan wakaf, Fiqih Wakaf , (Jakarta ,2006), hlm. 15 23 Ibid
wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf- wakaf lainnya. 24
Pada  mulanya  lembaga  wakaf  di  Indonesia  sering  dilakukan  oleh umat  Islam,  sebagai  konsekuensi  logis  banyaknya  kerajaan-kerajaan Islam  di  Indonesia.  Sekalipun  lembaga  wakaf  merupakan  salah  satu pranata  Islam,  tetapi  seolah-olah  sudah  merupakan  kesepakatan  di antara  para ahli  hukum  bahwa  pewakafan merupakan  masalah  dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan  dalam  pergaulannya.  Sejak  itu  persoalan  wakaf  telah  diatur dalam  Hukum  Adat  yang  sifatnya  tidak  tertulis  dengan  mengambil sumber dari Hukum Islam.
Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia lebih kurang tiga abad yang lalu, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di  berbagai  persada  nusantara  Indonesia.  Pada  masa  pemerintah kolonial Belanda dalam menyikapi pratek dan  banyaknya harta benda wakaf  telah  dikeluarkan  sebagai  aturan  yang  mengatur  tentang persoalan wakaf, antara lain: 25
1.  Surat  edaraan  sekretaris  Convernemen  pertama  tanggal  31  Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht  op Den  Bouw van Muhammadaansch  Bedehuizen. Dalam surat edaran ini meskipun tidak secara khusus tentang wakaf, tetapi  pemerintah  kolonial  tidak  bermaksud  melarang  atau menghalang-halangi praktek wakaf yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
2.  Surat edaran dari sekretaris Convernemen tanggal 4 Jani 1931 nomer 1361/A  tentang  Toezich  van  de  Regeering  op  Muhammadaansche Bedehuizen, Vridagdiensten en Wakafs. Dalam surat edaran ini pada garis  besarnya  memuat  agar  Biblad    tahun  1905  nomor  6169 diperhatikan dengan baik untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin  Bupati,  yang  menilai  permohonan  itu  dari  segi  tempat  harta
24 Ibid , hlm. 18.
25 Farid  Wadjdy, Wakaf  dan  Kesejahteraan  Umat, (Yogyakarta;  Pustaka  Pelajar, 2007), hlm 37.
tetap  itu  dan  masuk  pendirian.  Bupati  memberi  perintah  supaya wakaf  yang  diizinkannya  dimasukkan  ke  dalam  daftar,  yang  di pelihara  oleh  ketua  pengadilan  agama.  Dari  semua  pendaftaran diberitahukan  kepada Asisten  Wedana  untuk  bahan  baginya  dalam pembuatan laporan kepada kantor  Landrente.
3.  Surat  edaran  sekretaris  Governemen  tanggal  24  Desember  1934 Nomor  3088/A  sebagaimana  termuat  di  dalam  Bijblad  tahun  1934 tahun  1934  No.  13390  tentang  Toezicht  van  Regeering  op Muhammadaansche  Bedehuizen,  Vrijdag  Diesten  en  Wakafs.  Surat edaran  ini  sifatnya  hanya  mempertegas  apa  yang  disebutkan  oleh surat  edaran  sebelumnya,  yang  isinya  memberi  wewenang  kepada Bupati  untuk  menyelesaikan  perkara,  jika  terjadi  perselisihan  atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut.
4.  Surat  edaran  sekretaris  Governemen  tanggal  27  May  1935  Nomor 13480.  Surat  edaran  inipun  bersifat  penegasan  terhadap  surat-surat sebelumnya,  yaitu  khusus  mengenai  tata  cara  perwakafan,  sebagai realisasi  dari  ketentuan  Bijblad  Nomor  6169/1905  yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

## b.  Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia
Peraturan-peraturan  tentang  perwakafan  yang  dikeluarkan  pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agusus  1945  masih  tetap  berlaku  berdasarkan  bunyi  pasal  II  Aturan Peralihan  UUD  1945.   Maka  untuk  menyesuaikan  dengan  Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember  1953  tentang  petunjuk-petunjuk  mengenai  wakaf,  menjadi wewenang  Bagian  D  (Ibadaha  Sosial),  Jawatan  Urusan  Agama,  dan pada  tanggal  8  Oktober  1956  telah  dikeluarkan  SE  Nomor  5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. 26
Dalam  rangka  penertiban  dan  pembaharuan  sistem  Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama RI. Selama lebih tiga
26 Ibid , hlm. 41
puluh  tahun  sejak  tahun  1960,  telah  dikeluarkan  berbagai  Undang- undang,  Peraturana  Pemerintah,  Peraturan  Menteri,  Instruksi Mentri/Gebernur dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf.
Dalam  pasal  5  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960,  yang  pada intinya  menyatakan  benda  wakaf  adalah  hukum  agama  yang  diakui oleh  hukum  adat  di  Indonesia,  disamping  kenyataan  bahwa  hukum adat (al-‘uruf) adalah  salah  satu  sumber  komplementer  hukum  Islam. Sehingga dalam pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak  tanah  untuk keperluan  suci  dan  sosial.  Wakaf  adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilingdungi oleh UU ini.

## c.  Era Peraturan Perudang-undangan Republik Indonesia
Sebagaimana  yang  diketahui  peraturan  tentang  perwakafan  tanah di  Indonesia  masih  belum  memenuhi  kebutuhan  maupun  dapat memberikan  kepastian  hukum,  dari  sebab  itulah  seuai  dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya yang bertentangan  dengan  PP  Nomor  28  Tahun  1977  ini  dinyatakan  tidak berlaku.
Dalam  rangka  mengamankan,  mengatur  dan  mengelola  tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur  masalah  wakaf,  sehingga  setelah  munculnya  Inpres  ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa  yang  membolehkan  wakaf  uang (cash wakaf/waqf  al  nuqud) dengan  syarat  nilai  pokok  wakaf  harus  dijamin kelestariannya.  Dan  atas  dukungan political  will pemerintah  secara penuh salah satunya adalah lahirnya  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006
tentang  pelaksanaannya  (UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf). Dalam pasal 43 Undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan  harta  benda  wakaf  oleh  nazir  wakaf  dilakukan  secara produktif. 27
Undang-undang  ini  wakaf  tunai  dan  realitas  respon  dari  berbagai kalangan  menjadi  dasar  pemikiran  pentingnya  penyusunan  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang  di  dalamnya memuat  aturan  tentang  wakaf  tunai.  Karena  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977,  sebagai  satu-satunya  peraturan  perundang- undangan tentang wakaf sama sekali tidak meng cover masalah tersebut, Undang-undang  ini  diharapkan  dapat  memberikan  optimisme  dan keteraturan  dalam  pengelolaan  wakaf  secara  umum  dan  wakaf  tunai secara khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

## F.  Wakaf Tunai dan Managemen Pengelolaannya di Indonesia
Wakaf  tunai  dicanangkan  kembali  oleh  M.A  Mannan  sejak  tahun 1995, banyak harapan-harapan yang muncul pada masa yang akan datang dalam  berbagai  demensi  kehidupan  masyarakat.  Sebagai  salah  satu instrumen  wakaf  produktif,  wakaf  uang  merupkan  hal  yang  baru  di Indonesia.  Wakaf  yang  selama  ini  dipahami  oleh  umat  hanya  berbentuk wakaf  tanah  milik  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  1977  tentang  perwakafan  Tanah  Milik.  Peluang  wakaf  yang  ada setelah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  fatwa  tentang bolehnya wakaf uang Tahun 2002. Peluang yang lebuh besar muncul akhir- akhir  ini  dengan  disahkan  rancangan  Undang-undang  Wakaf  menjadi Undang-undang  Nomor    41  Tahun    2004  tentang  Wakaf.  Kehadiran Undang-undang  Wakaf  itu  memberikan  harapan  kepada  semua  pihak dalam  upaya  pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  disamping  untuk kepentingaan peribadatan dan sarana sosial lainnya. 28
27 Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departemen  Agama  RI, Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004    tentag  wakaf  ( Jakarta:  Direktorat  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 43
28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22 huruf d
Menurut  Mannan,  investasi  wakaf  uang  dapat  dilakukan  dalam berbagai  kegiatan    yang  di  antaranya  berupa  investasi  sosial  yang mempunyai  manfaat  jangka  panjang. 29 Kegiatan  ini  juga  menciptakan modal sosial yang abadi, membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat  nilai-nilai  kekeluargaan,  dan  mendorong  terbentuknya landasan moral dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada zaman modern ini wakaf uang lebih pada mewakafkan benda berharga  yang  dimilikinya  semacam  surat  berharga  terhadap  suatu lembaga  penjamin  keuangan  dan  hasil  dari  jaminan  tersebut  diwakafkan untuk  membantu suplay untuk  pendidikan  sekarang  ini,  modifikasi  dari wakaf  yang  menjadi suplay untuk  pendanaan  biaya  pendidikan  di Indonesia  sekarang  ini  adalah  wakaf  produktif.  Bentuk  wakaf  produktif merupakan  bentuk  wakaf  yang  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulam’  dan cendikia Islam. 30
Belum maksimalnya  wakaf  sebagai  instrumen  pemberdayaan  umat, disebabkan  oleh  banyak  aspek  antara  lain:  aspek  kelembagaan,  aspek hukum  masyarakat,  dan  aspek  manajemen. 31 Agar  wakaf  dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain.
Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut  Hashmi,  managemen  lembaga wakaf  yang  ideal  menyerupai  manegemen  perusahaan  ( coorporate management ).  Dalam  pengelolaan  wakaf,  peran  kunci  terletak  pada eksistensi  nazir  (pengelola  dana  wakaf),  tim  kerja  yang  solid  untuk mamaksimalkan  hasil  wakaf  yang  diharapkan.  Jika  wakaf  dikelola  secara
29 M.  Mannan,  “Mobilitazion  Effors  Cash  Waqf  of  Fund  at Local,  National  and International  Levels  for  Development  of  Sosial  Infrastucture  of  the  Islamic  Ummah  and Estabilishment  of  Word  Social  Bank”  Makalah  disampaikan  dalam International  Seminar on Awqaf 2008: Awqaf: The Social and Economic Emowerrmant of the Ummah Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 7-8 30 Jaih Mubarak, “Mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf produktif adalah  meningkatkan  nilai  tambah  atau  lebih  tepat  disebut wakaf  operatif ,  kata  operatif dalam ilmu manegemen mengandung arti aktifitas yang mentransformasikan input menjadi output yang  bermanfaat  berupa  barang  dan  jasa.  Sedangkan  kata  produktif  hanya mentransmasikan input menjadi output yang bermanfaat berupa barang saja. Jaih Mubarok, Media, 2008) hlm. 16
31 Lawrence  M.  Friedman, American  Law,  (New  York  W.W.  Norton  &  Compan, 1984) hlm. 5-6
profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial. Karena  pengelolaan  wakaf  harus  berdasarkan  standar  operasional perusahaan. 32
Zarqa’  menyatakan  bahwa  manajemen  wakaf    harus  menampilkan performa terbaik. 33 Pernyataan dia tentu menghendaki manajemen wakaf harus  dikelola  secara  profesional  sehingga  dapat  lebih  signifikan memainkan  peranan  sosial  ekonominya.  Kemajuan  atau  kemunduran wakaf ditentukan  oleh pengelola wakaf yang pofesional. Bahkan, menurut guru besar Universitas King Abdul Aziz itu, nazir harus mengelola proyek- proyek  wakaf  pada  sektor  pembiyaan  yang  menguntungkan  dan  harus melihat  investasi  yang  dapat  memberi  keuntungan  yang  tinggi  serta berada dalam bentuk investasi yang di izinkan syari’at. 34
Dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang, good  corporate governance merupakan hal yang mutlak. Harta wakaf yang dikelolah secara produktif merupkan aset publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke  publik.  Untuk  itu  pengelolaannya  tidak  saja  harus  dilakukan  secara profesional  tetapi  juga  transparan  dan  akuntabel.  Kedua  faktor  ini  harus diwujudkan  dalam  pengelolaan  harta  wakaf  karena  harta  yang  telah diwakafkan  akan  berpindah  menjadi  milik  umat.  Dengan  demikian pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas, maka hak waqif  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dn  jujur  mengenai  kondisi  harta yang telah diwakafkan. 35
32 Setiawan, Management  of  Waqf:  Past  and  Present ,  dalam Management  and Development  of  Awqaf  Properties:  Procceding  of  The  Seminar (Jedda;  Islamic  Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank,  1987), Hal, 19
33 Muhammad    Anas    Zarqa‟,    Financing  and  Invesment  in  Awqaf  Projects:  A Non-Technical  Introuction ,  dalam  www.  Islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article, 19 November 2015 . , 13.30 WIB 34 Sherafat Ali Hashmi, Management of Waqf: Past and Present , dalam Management and Development of Awqaf Properties: Procceding of The Seminar (Jedda; Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank,  1987), Hal, 19
35 Setiawan  Budi  Utomo, Managemen  Efektif  Dana  Wakaf  Produktift ,  dalam http://www. Rumahzakat.com, 20 November 2015,  14.00

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Kabisi, Abid Abdullah. 2003. Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan  Terlengkap  Tentang  Fungsi  Dan  Pengelolaan  Wakaf  Serta Penyelesaian  Atas  Sengketa  Wakaf). Jakarta:  Dompet  Dhuafa Republika.
Al-Khutaba,  Lajnah  Ilmiyyah  bi  Ma’had  al-Aimmah  wa.  1998. Al-Fihu  al- Muyyassar, Fiqih Praktis . Nabhani Idris. Jakarta: WAMY.
Asrohah, Hanun. 1999. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Logos.
Brik, Kerel A Steen. 1994. Pesantren, Madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam Kurun Modern . Jakarta: LP3ES.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  2006. Fiqih  Wakaf .  Jakarta:  Departemen Agama.
Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departemen  Agama  RI. 2007. Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004    tentag  Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
Friedman, Lawrence M. 1984. American Law. New York: W.W. Norton  & Company.
Hafidhuddin, Didin. 2003. Islam Aplikatif. Jakarta: Gema Insani Press.
Lubis,  Suhrawardi  K.  2010. Wakaf  Dan  Pemberdayaan  Umat .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Mannan,  M.  2008.  “Mobilitazion  Effors  Cash  Waqf  of  Fund  at  Local, National  and  International  Levels  for  Development  of  Sosial Infrastucture  of  the  Islamic  Ummah and  Estabilishment  of  Word Social Bank” Makalah disampaikan dalam International Seminar on Awqaf  2008:  Awqaf:  The  Social  and  Economic  Emowerrmant  of  the Ummah Malaysia, 11-12 Agustus 2008
Nata, Abudin. 2003. Metodologi Studi Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Qahaf,  Mundzir.  2008.  Al -Waqf  Al-Islami:    Tathawwuruhu  Idaaratuhu  wa Tanmiyyatuhu,  Manajemen  Wakaf  Produktif ,  Muhyidin  Mas  Rido. Jakarta: Khalifa.
Setiawan.  1987. Management  of  Waqf:  Past  and  Present ,  dalam Management and  Development  of  Awqaf  Properties:  Procceding  of  The  Seminar . Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute  Islamic Developmen Bank.
Utomo,  Setiawan  Budi Managemen  Efektif  Dana  Wakaf  Produktift ,  dalam http://www. Rumahzakat.com. 20 November 2016.
Wadjdy,  Farid.  2007. Wakaf  dan  Kesejahteraan  Umat. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Zarqa’, Muhammad  Anas.  Financing and Invesment in Awqaf Projects: A
Non-Technical Introuction , dalam www. Islam.co.za /awqafsa/sorce/library/Article