## Dinamika  Penanaman Modal Asing  (PMA) Bidang Pertambangan Umum  di  Indonesia
1

## UKAR W.SOELISTIJO
2 Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung

## Abstract
During  1967  –  1988,  seven  generations  of  Contract  of  Work  (COW)  were  in  lieu  with foreign    capital    investment  in  the  area  of  non-coal  general  mining,    followed  by  three generations  of Coal  Contract (CCOW)  in Indonesia.   An  analysis toward  details of  COW showed that the contract requirements were transformed from time to time. At the first phase, tax holiday was offered. Meanwhile, the later generations reduced such facilities as complained by mining companies.  This research suggests the importance of regulation to manage  Indonesia’s income resulted from windfall profit of oil prices increase.
Sepanjang  periode  1967  –  1988,  Indonesia  telah  menghasilkan    tujuh  generasi  Kontrak Kerja dalam investasi modal asing untuk bidang pertambangan umum non batubara, diikuti oleh  tiga  generasi  Kontrak  Batubara.  Analisis  terhadap  rincian  Kontrak  Kerja  tersebut memperlihatkan perubahan  persyaratan kontrak  dari waktu ke waktu. Pada fase pertama, Kontrak Kerja menawarkan fasilitas bebas pajak (tax holiday). Hal ini tidak berlaku lagi pada Kontrak Kerja selanjutnya, sebagaimana dikeluhkan perusahaan-perusahaan tambang. Riset ini merekomendasikan pentingnya regulasi untuk mengelola pendapatan Indonesia yang bisa diperoleh dari keuntungan tambahan (windfall profit) akibat kenaikan harga minyak.
Kata Kunci:  mineral foreign capital investment, benefit, policy reform.

## I. PENDAHULUAN
Pada zaman pasca Orde Lama dan awal Orde Baru, bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah bagaimana keluar dari alam kemiskinan. Pemerintah memikirkan  berbagai  upaya  untuk  memulai  era pembangunan bangsa pada tahun 1969, baik pada skala nasional, sektoral, maupun skala kewilayahan (daerah), dengan acuan trilogi pembangunan.
Di s am ping pengusa ha an bidang pe rtam ba ngan  umum  de ngan  K P  (K ua sa Pertambangan,  yang  dalam  UU  No.4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara disebut IUP atau Izin Usaha  Pertambangan), juga dilakukan melalui KK (Kontrak Karya) untuk mineral nonbatubara  dan  PKP2B  (Perjanjian  Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) . Pada tahun 1967  telah  keluar  Undang-Undang  No  1  tentang Pe na na man  M odal  As ing  (PM A).  Di  bida ng pertambangan,  sejak  1967,  PMA  memasuki  era generasi  I-KK  (1967-1968)  dan  masuklah  PT Freeport  Indonesia  dalam  pengusahaan  tambang
tembaga  di  Tembagapura    dengan  lokasi  bijih  di Gunung Bijih Timur, di Papua.
Sampai sekarang,  di bidang pertambangan mineral  (selain  batubara),  yang  dikenal  dengan kontrak karya (KK), telah ada tujuh generasi, yaitu generasi  I-KK  (1967-1968),  generasi  II-KK  1968- 1976,  generasi  III-KK 1976-1985,  generasi  IV-KK 1985-1986 termasuk generasi IV plus, generasi V- KK  1986-1996,  generasi  VI-KK  1996-1997,  dan generasi  VII-KK  1997.  Di  bidang    pertambangan batubara,    dikenal    dengan      perjanjian    karya pengusahaan.
pertambangan  batubara  (PKP2B)  telah  ada tiga  generasi.  yaitu  generasi  I-PKP2B  1981-1993, generasi  II-PKP2B  1993-1996,  dan  generasi  III- PKP2B 1996-1997. Dengan demikian, sekarang ini memasuki generasi IV-PKP2B, walapun belum ada pemohon PKP2B dari  PMA  yang  masuk. Demikian pula  kontrak  karya  (KK)  pada    pasca  1998  atau disebut generasi VIII-KK sampai sekarang dengan adanya UU Pertambangan yang baru, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, baru ada satu pemohon PMA yang
1 Artikel ini merupakan modifikasi dari hasil penelitian dengan judul “Kondisi Mutakhir Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia.
2 Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Pascasarjana Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (ITB).  Email: ukar@tekmira.esdm.go.id atau  ukarws@yahoo.com
UKAR W. SOELISTIJO. Dinamika Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia
masuk,  yaitu  PT Yogya  Mangasa Iron  perusahaan kerja sama PT Yogya Mangasa Mining dengan Indo Mines  Ltd.,  yang  akan  menambang  pasir  besi  di pesisir Kulon Progo DIY. Calon PMA ini bermasalah dengan  adanya  perlawanan  dari  masyarakat setempat (Anonim [c], 2010).
Pada kurun waktu 1997-2001 dikenal sebagai kurun waktu instabilitas bidang politik, keamanan, dan  ekonomi,  di  samping  dirasakan  oleh  para pengusaha  bahwa  Undang-Undang  yang  ada  di bidang  pertambangan  dan  investasi  sudah  tidak kompetitif lagi dengan rezim investasi internasional pada waktu itu dan sekarang ini. Dengan perkataan lain, peraturan perundangan yang ada memerlukan perubahan  mendasar.  Di  samping  itu,  juga  sudah mulai habisnya daerah yang potensial karena sudah dikapling (occupied), belum  didukung  kegiatan eksplorasi  intensif  secara grass  root terutama  di daerah-daerah green  fields.
Regulasi  bidang  pertambangan  dirasakan kurang ramah terhadap FDI disebabkan, antara lain, adanya pajak/ royalty yang tinggi, adanya masalah tumpang tindih dengan kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999),  desentralisasi,  dan  masalah  lingkungan hidup.
Pada  dasarnya  prioritas  dalam  kegiatan eksplorasi  secara grass  root (daerah greenfield exploration) di semua daerah potensial sumberdaya mineral  termasuk  hutan  lindung  dapat  dilakukan untuk  me ngadak an  inv etaris as i  ke ka ya an sumberdaya  alam  mineral  dan  batubara  secara kuantitatip  sebagai  bahan bargaining dalam mengundang investasi di Indonesia.
Tujuan  tulisan  ini  adalah  sebagai  upaya pemikiran penelaahan berdasarkan hasil penelitian terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  dunia pertambangan  di  Indonesia  untuk  mulai  maju  ke depan dengan  paradigma baru. Untuk itu diperlukan perubahan  dan  pembaharuan  di  berbagai  segi kebijakan,  termasuk  peraturan perundangannya.
Dengan  berlakunya  UU  No.25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  masih  belum  mampu menarik  investor  di  bidang  pertambangan,  yang tampaknya  justru  jiwa  dari  UU  tersebut  memang bertumpu pada BUMN. Namun, daya saing dan daya usaha BUMN kurang kompetitif disebabkan adanya ke la mbanan  birok ra si  dalam   m enangk ap kesempatan bisnis. Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasipun, BUMN kurang memiliki kemampuan memadai, karena biaya untuk eksplorasi  memang diperlukan cukup besar.
PMA  sektor  mineral  dan  batubara  telah memberikan  kontribusi  di  tingkat  sektoral  dan  di tingkat  kewilayahan  (regional/daerah).  Di  tingkat sektoral, pada sisi ekonomi (PDB nasional sekitar 0,5% dan  daerah  dengan  pengembangan wilayah  daerah frontier yang  mencakup  CSR  serta  pembangunan parasarana  dan  sarana),  dan  di  sisi  nonekonomi (modernisasi  daerah,  alih  ilmu  pengetahuan  dan teknologi), walaupun masih perlu ditingkatkan kualitas dan volumenya pada masa mendatang.
Di  dalam  pelaksanaan  CSR,  PMA  belum terlihat  memadai  sesuai  dengan  kemampuannya, karena  kebijakan  CSR  memang  masih  tergantung pada kebijakan perusahaan itu sendiri, yang pada umumnya masih cukup rendah dengan NGC masih di  bawah  3%  dari revenue perusahaan  besar.  Di sisi lain, BUMN telak melaksanakan CSR dengan NGC di  atas  3%.  Sebagai  contoh,  Unit  Produksi Pertambangan  Pasir  Besi  di  Cilacap  dan  Kutoarjo Ja wa   Tengah,  ya ng  telah  ditutup  k arena cadangannya telah habis, telah melaksanakan CSR dengan NGC sebesar 17-22% dari revenue -nya. PT Pertambangan Batubara Bukit Asam (PT BA) telah melaksanakan  CSR  dengan  NGC  di  atas  7% (Soelistijo,  1987,  2001).

## II. PEMBAHASAN

## A. Data dan Model Analisis
Data dan informasi diperoleh dari perusahaan pertambangan umum, baik swasta nasional, BUMN dan  swasta  asing  (kontrak  karya),  Departemen Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  serta  berbagai peraturan perundangan  yang terkait.
Model  analisis  yang  digunakan,  antara  lain model kelangkaan sumber daya alam mineral, for- mula-formula tentang perpajakan dan royalty , serta manfaat sosial neto (net social gain)( Soelistijo, et al., 2001; 1987).
Royalty  (P  )dapat  dihitung  berdasarkan perumusan: angka tertentu (Z) per satuan keluaran (output)  akhir:  P  =(P-Z)g  X-CX/(1+r) t .  Angka tertentu  (h) per  satuan  bijih  yang diekstraksi  (X): P= Pg X – CX – hX / (1+ r) t . Suatu persentase (B) terhadap harga jual (P): P = (1-B) Pg X – CX / (1+ r) t . Dalam  hal ini: P=  harga jual per  satuan berat komoditas  mineral  inti;  g=  kadar  mineral/metal utama  dalam bijih; X=  jumlah produksi (ton); C= biaya  produksi  per  satuan  berat  bijih;  r=  bunga bank;  t=  kurun    waktu.  Penerapan  model  ini tergantung  pada  tujuan  pembebanan royalty dan jenis mineral yang dibebani.
Untuk  mengukur  CSR,  digunakan  model manfaat sosial neto ( net social gain ) (NSG)j = S aij - S fsj  vs ±  Ej. Net Gain Coefficient (NGC) = NSG/ R. Dalam hal ini: R= revenue ; C= cost ; aij = jumlah produksi  kali  harga  jual  komoditas  sektor  j;  vs= shadow  price ;  fsj= commodity  price ;  Ej= net ex- ternal effects = backward linkages (BL) + forward linkages (FL) + fiscal Linkages + final demand  link- ages + technological  linkages .

## B.
Ketentuan  Perpajakan/Keuangan dan Lain-lain Nonperpajakan Dalam Kontrak Karya dan PKP2B
1. Kontrak Karya
a. Perpajakan
Te rda pat  2 3  f aktor  ketentua n  bida ng perpajakan  dalam  kontrak  karya,  yaitu:  dasar
hukum,  kredit  pajak  investasi  atau  pengeluaran investasi,  bunga  maksimum,  masa  operasi  yang diperhitungkan, depresiasi per tahun, amortisasi per tahun, bebas pajak, bebas bea masuk, iuran tetap per  hektar,  pengeluaran  minimum, royalty ,  pajak daerah/PBB, pajak atas bunga, dividen dan royalty , pajak ekspor, pajak pendapatan perusahaan, pajak pe ngha sila n  is time wa ,  pa ja k  pe ngha sila n perseorangan  asing,  pembukuan  dalam  AS$  dan dalam bahasa Inggris, bea-bea,   pajak-pajak  dan pungutan
Pe mda,  bea   m eterai,  biay a- biay a administrasi dan pungutan-pungutan  oleh Pemda, pajak  pengalihan  kepemilikan,  dan  penghasilan karyawan serta orang asing, PPN dan PPnBM.
b. Lain-lain/Nonperpajakan
Terdapat 6 faktor ketentuan non-per pajakan, ya itu pe milika n  sa ha m/pe na wa ra n  sa ha m, pe rs etujua n  DP R  RI ,  pe rs etujua n  BK PM , penandatanganan KK, daftar perusahaan, dan batas luas  wilayah.
Pada dasarnya,  perkembangan  KK  di Indo- nesia sejak generasi I-KK sampai dengan generasi VI I- KK   dapa t  diliha t dengan  po ko k- po ko k perkembangan tonggak    perubahan  mendasar sebagai  berikut:  pada  enerasi  I-KK  yang  bersifat window shopping sehingga isi KK amat longgar bagi perusahaan dengan adanya tax holiday . Pada generasi II-KK mulai adanya divestasi saham perusahaan  terutama perusahaan  nasional dalam PMA, dan mulai dihilangkannya tax holiday . Pada generasi III-KK mulai diizinkannya joint ven- ture. generasi IV-KK adanya keringanan perpajakan, khususnya  pajak  badan,  di  samping  adanya percepatan  dalam  depresiasi/amortisasi.
Generasi V-VII-KK adanya kelonggaran dalam divestasi atau PMA  dapat menanamkan modalnya 100%,  sesuai  dengan  PP  Nomor  20/1994,  dan berlanjut  pada  generasi  VI-KK  dan  VII-KK. Sejak generasi V-KK mulai dikembangkan program fron- tier development /pengembangan wilayah termasuk community development dan pengembangan sektor hilir (smelter) untuk  meningkatkan  perolehan nilai tambah  di dalam  negeri.
Khusus  tentang  divestasi  pada  generasi  II- KK maksimum 45 %, selanjutnya berkembang sejak generasi III-KK sampai yang terakhir pada KK antara pemerintah  RI  dan  PT  Newmont  Nusa  Tenggara (generasi  IV)  pada  pasal  24  ayat  (2)    tentang penawaran saham perusahaan kepada pihak Indo- nesia pada tahap operasi produksi akhir tahun ke- 5 paling sedikit 15%; akhir tahun ke-6 paling sedikit 23%; akhir  tahun ke-7  paling sedikit  30%;   akhir tahun  ke-8  paling  sedikit  37%;  akhir  tahun  ke-9 paling  sedikit  44%;  dan  pada  akhir  tahun  ke-10 paling  sedikit  51%.  Sedangkan  sejak  generasi  V- KK  mengacu  pada  PP  No.  20  Tahun  1994  yang mengizinkan 100% PMA.
Dari  tujuh  generasi  tersebut,  dihasilkan sekitar  137  buah  kontrak  karya.  Ada  yang  dalam
tahap eksplorasi,  yang sedang dan mulai, bahkan meningkatkan  produksinya  atau  memperpanjang KK-nya dan  meningkatkan produksi, dan juga ada yang telah tutup.

## 2. PKP2B
Faktor-faktor  ketentuan  dalam  PKP2B  pada generasi I-PKP2B sampai dengan generasi III-PKP2B meliputi    dasar  hukum,  status  KP,  manajemen operasi, prinsipal, bagi hasil, sarana dan prasarana, pajak  perusahaan,  divestasi,  Indonesianisasi (tenaga  kerja),  pungutan  daerah, initial  cost,  ad- vance payment. Generasi I dan II disebut kontrak kerjasama  (KKS, coal  cooperation  contract )  dan generasi III disebut PKP2B atau coal contract of work (CCOW) .  Kebijakan  divestasi  pada  PKP2B  pada dasarnya  sama  dengan  pada  KK.  Namun, royalty sebesar  13,5%,  ternyata  memang  mendatangkan pendapatan  negara  yang  cukup  besar  dan  yang terbesar apabila dibandingkan terhadap sistem roy- alty di  negara-negara  lain  di  dunia.  Hal  ini kemungkinan yang menyebabkan menurunnya minat para kontraktor ke Indonesia.
Pe rbedaa n  anta rgeneras i,  terutam a didasarkan  atas  dasar  Kepres  N o.  49/1981 (Generasi I-PKP2B), Kepres No. 21/1993 (generasi II-PKP2B), dan Kepres No. 75/1996 (generasi III- PKP2B).  Pada  dasarnya  kontraktor  mempunyai kewajiban  keuangan  dan  wajib  membayar  secara langsung  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku mengenai 13,5% hasil produksinya kepada prinsipal, iuran  tetap  pertambangan,  pajak  perseroan  atas laba  usaha,  berbagai  pajak  dan  pungutan  daerah yang  telah  disetujui  Menteri  Keuangan,  menyetor witholding tax atas bunga, dividen dan royalty atas jasa pihak ketiga serta pajak penghasilan karyawan perusahaan,  pajak  penjualan,  bea  meterai  dan cukai atas tembakau dan minuman keras. Kontraktor mendapat berbagai fasilitas, antara lain, kontraktor dibebaskan  dari  kewajiban  membayar royalty , karena iuran tersebut telah termasuk dalam 13,5% hasil produksi yang  diserahkan kepada prinsipal.
Sebagai  catatan,  pada  generasi  II-PKP2B memang  ditutup  untuk  PMA  dan  hanya  khusus diperuntukkan  bagi  PMDN  karena  pertimbangan sesaat. Dari tiga generasi PKP2B tersebut, terdapat 17 PMA, delapan dari generasi I-PKP2B dalam tahap produksi, dan sembilan dari generasi III-PKP2B yang dalam  tahap  eksplorasi,  dari  114  kontraktor  yang ada.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  dari  8 kontraktor PKP2B tersebut memroduksi sekitar 70- 80% adri produksi nasional (Tirtosoekotjo, 2007).

## 3. Perbedaan antara KK dan PKP2B
Sebagai perbandingan, perbedaan antara KK dan PKP2B, sekaligus terhadap KP, pada prinsipnya didasarkan  dari  segi  dasar  hukum,  luas  wilayah, pemrosesan dan pengesahan, kegiatan perusahaan sebelum  izinnya  disahkan,  tahapan  dan  jangka waktu  kegiatan,  serta  iuran  dan  pajak  yang dipungut.
UKAR W. SOELISTIJO. Dinamika Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia
4. Daya tarik utama investasi pertambangan Hasil survei yang pernah dilakukan terhadap perusahaan  pertambangan  internasional  di  Indo- nesia mengungkapkan pada awalnya adanya faktor- faktor yang menjadi daya tarik utama bagi investasi pertambangan,  yaitu  oleh  adanya Right  to  mine adalah  kepastian  bahwa  investor  yang  telah melakukan eksplorasi diberi hak untuk menambang. (berdasarkan pasal 8 ayat (10) UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing). Right to expatri- ate  profit adalah  hak  untuk  membawa  pulang keuntungan  (mengacu  pasal  19  dan  pasal  20  UU No.  1  Tahun  1967). Management  control yakni dihormatinya hak untuk  pengendalian manajemen dalam  usaha  (mengacu  pasal  9  dan  pasal  26  UU No.  1  Tahun  1967). Equity  control, yakni  adanya kepastian bahwa  hak  pemegang saham dihormati dalam  pengambilan  keputusan  (didasarkan  pada pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 dan pasal 12 PP No. 20  Tahun  1994).  Ketentuan  perpajakan yang ditetapkan  sejak  semula  (didasarkan  pasal  1  dan pasal 2 UU No 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No. 1 Tahun 1967).

## C. Manfaat Ekonomi Pengusahaan Modal Asing bidang Pertambangan Umum
1. Manfaat ekonomi finansial
a. Kontrak karya
Manfaat finansial pengusahaan modal asing di  bidang  pertambangan  umum  telah  dapat dirasakan,  walaupun  masih  harus  ditingkatkan secara  terus-menerus  atas  dasar  rambu-rambu peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Sebagai contoh, manfaat finansial sebagai national gain dari PT Newmont Nusa Tenggara secara berjumlah akan mencapai sekitar 55% dari seluruh perolehan (gross revenue) selama umur tambang sebesar US$ 15,5 miliar (Total  projected  mine  life  revenues,  PT Newmont Nusa Tenggara, 1997) atau sebesar US$ 8,6  miliar. National  gain tersebut  sudah  termasuk upah  gaji  pe ke rja/pe ga wa i  lo ka l/na sional pe rusa ha an,  pe ngem ba ngan  w ilay ah,  da n semacamnya sebagai retained benefit nasional. Dari national  gain tersebut  11%  jatuh  ke tangan pemerintah. Contoh lain adalah PT Freeport Indonesia.  Data  1992-2010  menunjukkan  bahwa partisipasi  PT  FIC  dalam  pembangunan  nasional sebesar  US$  28,7  miliar  terbagi  sebagai  manfaat langsung  (dividen, royalty ,    pajak  penghasilan badan, pajak-pajak dan pungutan lain) sebesar US$ 11,4 miliar dan manfaat tidak langsung  (gaji dan upah,  pembelian  barang  dan  jasa  dalam  negeri, pembangunan daerah dan donasi, serta re-investasi dan  pengalihan)  sebesar  US$  17,3  miliar  (Sirait, 2001;  Anonim  [e],  2011).  Diperkirakan  manfaat finansial sebagai national gain bagi Indonesia dari PT  Freeport  Indonesia    adalah  sekitar  55%  dari perolehannya.
b. PKP2B Manfaat  finansial  PKP2B  terdiri  atas  pajak
langsung,  pajak  tak  langsung,  dan      pendapatan negara bukan pajak. Pajak langsung mencakup  PPH pasal-pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan 29, PDBR, PBB (lumpsum). Pajak  tidak  langsung  meliput  PPnBM, PPN  dan  bea  meterai.  Pendapatan  negara  bukan pajak termasuk dividen, bea cukai, dead rent atau iuran tetap, royalty , BBN SWP 30 (lumpsum), dan kontribusi pada Pemda.
Dalam  hal national  gain dari  PKP2B  sudah barang tentu termasuk upah gaji pekerja/pegawai lokal/nasional dan program pengembangan wilayah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, belum semua perusahaan PKP2B melaksanakan program pengembangan  wilayah  dalam  arti  yang  luas (Tirtosoekotjo,  2007). National  gain dari  PKP2B berkisar sekitar 69% pada generasi III-PKP2B dan 53% pada generasi I-PKP2B atau rata-rata sekitar 60% yang lebih  tinggi (sebesar  5%) daripada na- tional gain pada KK.
c. Manfaat sosial neto
Manfaat  sosial  neto  dari  beberapa  usaha pertambangan KK tersebut  (PT INCO dan PT FIC) dibandingkan dengan BUMN (PT BA, PT Antam dan PT Semen Padang)  baru berkisar antara 1% sampai 8% dari perolehan, sehingga tingkat manfaat sosial tersebut  masih  dapat  ditingkatkan  bagi  sebesar- besar  kesejahteraan  masyarakat  setempat  sesuai dengan aspirasi otonomi daerah.
d. Kontribusi dalam  nilai ekspor dan PDB (Produk Domestik Bruto) Nilai ekspor mineral keras Pertambangan umum pada 90-an meningkat dengan  kontribusi  sebesar  2,5%  dalam  ekspor nasional pada tahun 1990, dan mencapai puncaknya pada tahun 1996 sebesar 6,1%. Namun, kemudian nampak mulai melorot  menjadi 6,0% pada tahun 1997  dan dapat  bertahan  5,5%  pada tahun  1998 walaupun  pada  kurun  waktu  krisis  ekonomi.  Nilai nominal  pada  tahun  1996  dan  1997  mencapai sekitar  US$  3  miliar  setahun,  walaupun  sebelum 1992 berada di bawah US$ 1 miliar. Kontribusi min- eral  keras  pada  PDB  meningkat  dari  sejak  tahun 70-an hanya sebesar sekitar 1%, menjadi 1 – 2 % pada tahun 80-an  dan naik di atas 3% sejak tahun 1995, seterusnya meningkat ke puncaknya menjadi 4,75%  pada  tahun  1998  yang  seolah-olah  tidak terpengaruh kondisi  krisis.
Na mun,  penga ruhnya   dalam   k urun pascakrisis  ekonomi, mulai  terlihat menurun  yaitu menjadi  3,43%  pada  1999,    3,34%  pada  2000, dan sekitar 1,26 % pada 2008 (Badan Pusat Statistik, 2009; PT Freeport Indonesia Company, 1997). Dari angka  kontribusi  tersebut  sekitar  50%-65%  dari kontraktor  PMA,  dan  pada    2008  mempunyai kontribusi sekitar 0,5% dalam PDB.
Menurunnya  kontribusi  pada  PDB  tersebut, disamping  disebabkan  oleh  menurunnya  harga komoditas  mineral  di  pasar  dunia,  walaupun beberapa  tahun  terakhir  harga  komoditi  mineral telah meningkat 3-4, kali namun jumlah produksinya
Indonesia kurang dari 1,5%
Afrika 16,1% Kanada 19,6% Bagian dunia lainnya 15,4% Australia 14,7% Amerika Serikat 8%
Pasifik dan Asia Tenggara  4,4%
Amerika Latin 21,9%
tetap sehingga nilai nominalnya  relatif meningkat tidak terlalu besar dalam PDB, juga lesunya investasi yang enggan masuk ke  Indonesia.

## 2. Manfaat Ekonomi Nonfinansial.
Manfaat  nonfinansial  dari  perusahaan  PMA bagi  kepentingan  nasional,  antara  lain,  adalah pengembangan  wilayah  baik  fisik  (prasarana  dan sarana) maupun nonfisik (sosio-kulktural) termasuk pengembangan masyarakat; dan budaya wirausaha (bisnis),  di  mana  masyarakat  setempat  melayani kebutuhan  akhir  ( final  demand  linkages) dari perusahaan.

## D. Manfaat  Nonekonomi
1. Produk Reklamasi Lahan  reklamasi  pascatambang  merupakan lahan  hutan  di  darat  ataupun  di  laut  yang  harus dikembalikan  kepada  pemerintah  cq.  Departemen Ke huta nan  a ta u  Departe men  K elautan  dan Perikanan,  atau  lahan  yang  lain  untuk  tetap difungsikan bagi kesejahteraan rakyat.
2. Alih Pengetahuan dan Teknologi
Para  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja pada  perusahaan  PMA  dari  tingkatan  manajer sampai dengan  pekerja memeroleh manfaat berupa alih  pengetahuan  dan  teknologi  melalui  berbagai pendidikan dan pelatihan serta pengalaman selama mereka  bekerja  pada  perusahaan,  dibandingkan apabila andai kata tidak ada kegiatan perusahaan pertambangan tersebut. Juga telah mulai terciptanya prasarana dan modernisasi daerah.

## E. Permasalahan dalam PMA
Permasalahan yang perlu diperhatikan ke depan dalam    kontrak    karya  generasi  VIII    dan    PKP2B generasi IV serta perubahan UU Pertambangan adalah 1. Kepastian Hukum.
Walaupun pada dasarnya kontrak karya harus dihormati,  namun  dalam  suasana  reformasi  dan otonomi  daerah  sekarang  ini  aspirasi  masyarakat tentang  perlu  adanya  perubahan  isi  kontrak  karya. Bahkan, UU  di bidang energi dan sumber daya min- eral  perlu  pula  mendapat  perhatian.  Kesemua    hal tersebut dapat diwacanakan melalui koridor yang benar dan komunikasi intensif dari para stakeholders. Dengan demikian,  permasalahan  tersebut  dapat  dipecahkan berdasarkan makna kepastian hukum secara adil, baik, dan  benar.  Termasuk  dalam  kontek  ini  adalah pemecahan masalah pertambangan tanpa izin (PETI), baik secara hukum maupun sosial-ekonomi.
2. Keamanan.
Be rbagai  gejolak   di  wila ya h- wila ya h pertambangan  dan  energi  yang  dilatarbelakangi ma salah  politik  dan  so sia l,  mem buat  iklim pertambangan dan energi kurang aman. Hal ini perlu dipecahkan  bersama  sejauh  demi  kepentingan nasional  maupun  masyarakat  di  daerah.  Apapun alasannya, gejolak tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam operasi pertambangan dan energi, yang
jelas timbul kerugian yang diderita, oleh negara dan perusahaan, bahkan masyarakat setempat sendiri. Walaupun situasi keamanan nasional terakhir telah banyak membaik dan stabil.
3. Tumpang  Tindih.
Sumber  perma sa la ha n  utam a  adalah terjadinya  tumpang  tindih,  antara  lain  UU  No  41 tahun  1999  tentang  kehutanan.  Sekarang  sudah saatnya  untuk  dipecahkan secara  mendasar.  Pada dasarnya, kegiatan inventarisasi kekayaan nasional, baik yang tidak terbarui maupun yang terbarui tetap perlu  dilakukan.  Persoalan  tahap  eksploitasinya ditentukan oleh kebijakan pembangunan. Pintu ini perlu dibuka secara nasional.
4. Nilai Tambah Mineral. Nilai tambah mineral secara grass root perlu diperoleh sejak masih sebagai sumberdaya in situ, disamping        yang  dapat  dihasilkan    melalui keterkaitan  dengan  sektor  hilir  dengan  menyerap kandungan  lokal (local  content) yang  sebesar- besarnya sehingga diperoleh efek ganda secara op- timal (Scouller,  2001).
5. Inventarisasi, Pemanfaatan & Konservasi.
Mata rantai dalam inventarisasi, pemanfaatan, dan konservasi, perlu dikemas secara utuh. Dengan demikian, pemberdayaan sumber daya mineral dan energi  dapat  memenuhi  bagi  sebanyak-banyak kepentingan manusia dan dalam sepanjang-panjang masa atau antargenerasi.
Inventarisasi  melalui  eksplorasi  diperlukan secara grass  root atau green  field  exploration bagi daerah-daerah  baru  memerlukan  bagian  dari  awal investasi (hulu) menuju hilir. Investasi dalam eksplorasi di Indonesia (1,5% atau sekitar US$ 57 juta) adalah relatif kecil dibandingkan dengan skala eksplorasi glo- bal  tahun 2004 sebesar US$ 3,8 miliar (Gambar 1). Misalnya,  Amerika  Latin  (21,9%),  Canada  (19,6%), Afrika  (16,1%),  dan  Australia  (14,7%).  Pada  2006, investasi di Indonesia telah meningkat menjadi US$ 157 juta dari rata-rata dalam kurun tahun 1996-2000 sebesar US$ 109 juta dan tahun 2001-2005 sebesar US$ 57 juta per tahun.

## Gambar 1
Pengeluaran Eksplorasi Dunia tahun  2004
UKAR W. SOELISTIJO. Dinamika Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia
6. Tranformasi  Struktural.
Sumber daya mineral adalah tidak terbarukan, sehingga setiap pengusahaan terhadap sumber daya mineral  perlu  dipikirkan  secara  integral  dengan proses  transformasi  struktural  bagi  keberlanjutan ek ono mi  pe nduduk   se tem pat  da ri  ek ono mi pertambangan ke arah ekonomi nonpertambangan. Transformasi struktural juga merupakan salah satu konsep pemecahan bagi masalah PETI.
7. Lingkungan  Hidup
Dengan  terbitnya  PP  No.82  tahun  2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran  air  yang  dirasakan  sangat  berat pelaksanaannya bagi sektor pertambangan. Hal ini perlu mendapat perhatian.
8. Otonomi  Daerah.
Desentralisasi  merupakan  salah  satu  tren abad  21.  Mengacu  pada  UUD  1945,  UU  nomor  5 tahun 1974, UU nomor 22 tahun 1999 (atau UU No. 32 Tahun 2004) tentang Otonomi Daerah, meniatkan untuk melaksanakan desentralisasi untuk sebesar- besar  kesejahteraan  di  daerah.  Konvergenisasi ekonomi  antar  daerah  (Soelistijo,  2001)  telah menunjukkan indikator  tren keberhasilan Indone- sia akan hal itu. Hal ini perlu diterjemahkan ke dalam bidang pertambangan umum sehingga peran sektor ini  dapat  lebih  riel  dinikmati  oleh  masyarakat  di daerah, tanpa melupakan beban nasional yang harus dipikul  pemerintah.

## 9.
Bisnis data Contohnya adalah harga saham PT Freeport Indonesia  telah  didukung  oleh  jumlah  cadangan deposit  emasnya  di  Papua,  antara  lain  Grasberg sejumlah lebih dari 2 miliar ton, walaupun cadangan tersebut secara in-situ berdasarkan UUD 1945 pasal 33 adalah masih sepenuhnya milik bangsa Indone- sia (Anonim (b), 1997; Anonim (a), 1998).
10.    Penilaian Kembali Masalah Peraturan perundangan (regulating assessment)
Dalam perjalanan waktu, diharapkan undang- undang  yang  baru    tentang  pertambangan  dapat me ndorong  inve stas i  ya ng  k om pe titif  da n ak om odatif   denga n  aturan  a ta u  re zim pertambangan dan investasi internasional, misalnya dalam  hal:
a. Diperlukan  kejelasan  dalam  kekuasaan  atau kewenangan, hak dan tanggung jawab di setiap tingkatan  pemerintahan  (pusat,  propinsi,  dan kabupaten/kota).
b. Rezim pajak/fiskal  di Indonesia adalah  paling tinggi  di  dunia,  dan  hal  ini  merupakan  salah satu  faktor  yang  menghambat  investasi sekarang  ini.  Peralatan  kebijakan  merupakan peralatan  pemerintah  dalam  mengendalikan- nya sebagai “transfer of payment” dan sebagai “balance wheel” penyerap ketidakseimbangan ekonomi. Di samping itu dapat juga digunakan sebagai  alat  insentip  yang  diberikan  oleh
Presiden RI DPR
BKPM
(Badan Koordinasi Penanaman Modal) Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bank (BUMN) Pemohon Dirjen GSM (Geologi dan Sumbar Daya Mineral) Dit. Pembinaan Pengusahaan Mineral
Dan Batubara
UPIPWP (Unit Pelayanan Informas Pencadangan Wilayah Pertambangani Tim Perundin (Ketua /Dir. Teknik  Perambangan Mineral dan Batubara)
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2000
Gambar 2
Skema Permohonan KK (Kontrak Karya) Pertambangan Mineral dan  PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara.
pemerintah  kepada  pengusaha.  Peralatan kebijakan  dapat  meliputi  antara  lain,  beban kelangkaan (“depletion allowance”), severance tax,  royalties (iuran), effluent  charge,  capital gains tax, value added tax, profit tax atau rent tax, export tax, impor tax (Otto, 1997) .
Tarif royalty membuat investasi di Indonesia tidak kompetitif lagi. Dari segi nilai nominalnya juga tidak terlalu besar hasilnya. Sesuai dengan keluhan para pengusaha, tarif royalty membuat investasi di Indonesia  tidak  kompetitif  lagi. Royalty yang sekarang berlaku berdasarkan persentase terhadap harga jual. Angka persentase tarif royalty sekarang ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2000, tergantung mineralnya berkisar antara 2,00% dan 6,50%, yang dirasakan berat oleh perusahaan, dan berakibat  pula  kurang  kompetitip  dengan  negara lain. Dengan demikian, melalui kajian, tarif royalty tersebut dapat dikurangi, karena royalty merupakan salah  satu  mata  pungutan/iuran,  kalau  memang akan dapat membuat rezim perpajakan di Indone- sia  menjadi  kompetitif.    Negara  yang  tidak mengenakan royalty misalnya  Afrika  Selatan  dan Meksiko  (Pricewaterhouse  Coopers,  2008).
Sk em a  pe rm ohonan  K K  da n  PK P2 B berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  1967  pada  tingkat Kementerian  ESDM,  dapat  dilihat  pada  Gambar  2 dengan  penjelasan  sebagai  berikut.  Pemohon menyiapkan  data  untuk  permohonan  dengan UPIPWP.  Kemudian,  mengajukan  permohonan kepada  Dirjen  GSM  dan  membayar  uang  jaminan kesungguhan ke bank pemerintah. Proses terhadap permohonan KK/PKP2B berlangsung di dalam Ditjen. GSM  da lam  hal  ini  dengan  Direk tur  Teknik Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (TPMB). Interaksi antara pemohon dan Dit. GSM dimediasi ole h  Tim   Perunding  yang  dike tuai  Direk tur TP MB .Direk tur  TP MB   m enya mpaika n  ha sil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan/ penolakan  DJ  GSM.  Selanjutnya,  persetujuan prinsip  atau  penolakan  DJGSM  kepada  pemohon. DJ GSM  me nuga sk an  tim   perunding  untuk mengadakan perundingan naskah KK/PKP2B dengan pemohon. Ketua tim perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah diparaf  bersama pemohon kepada  DJGSM.  Menteri  ESDM  menyampaikan na sk ah K K/PK P2 B ke pa da DPR untuk dikonsultasikan, juga kepada  BKPM untuk mendapat rekomendai. BKPM selanjutnya rekomendasi kepada Menteri  ESDM.
Penandatanganan naskah  KK/PKP2B antara Pemerintah  dan  pemohon.  DPR  menyampaikan tanggapan  terhadap  naskah  KK/PKP2B.  BKPM menyampaikan  rekomendasi  kepada  Presiden. Menteri  ESDM  mengajukan  permohonan  kepada presiden  untuk  mendapat  persetujuan.  Presiden memberikan  persetujuan  sekaligus  memberikan wewenang  kepada  menteri  untuk  dan  atas  nama pe me rintah m enanda ta ngani KK /P KP 2B . Penandatangan  KK/PKP2B  antara  pemerintah
dengan pemohon seperti terlihat pada gambar 2.
Pada  era  reformasi  dalam  era  otonomi daerah,  pemohon  harus  berkomunikasi  intensif dengan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat se te mpat  terka it  di  ma na   lok as i  re ncana penambangan.  Dalam UU No. 4 Tahun 2009,  sambil menunggu  kelengkapan  PP  yang  baru,  sistem  KK atau PKP2B secara tersirat akan ditangani dengan peraturan yang sedang disusun Kementerian ESDM dengan  pola  pikir  adanya  desentralisasi.  IUP tergantung  pada  cakupan  wilayahnya  (lokal,  re- gional,  nasional)  menjadi  wewenang  bupati, gubernur,  dan  atau  pemerintah  (pusat).  Dari  segi balancing  of  power ,  berubahnya  hubungan  dan peran  dari  aktor  di  sekitar  dunia usaha.  Pada  Era Orde  Baru,  investor  hanya  menghadapi  satu lembaga,  yaitu  Departemen/Kementerian  ESDM. Pada Eera Reformasi , tambahan pula oleh adanya euforia  otonomi  daerah  (otda) , investor  harus berkonsultasi dengan tidak kurang dari  13 lembaga di pusat dan di daerah (Arif, 2007; Siregar, 2007) .

## F. Peringkat  Potensi  dan  Kebijakan versus Penanaman Modal
Berdasarkan parameter potensi mineral, In- donesia  dikategorikan  berpotensi  tinggi  karena secara  geologis  merupakan  daerah  mineralisasi yang  prospektif.  Namun,  dari  segi  parameter kebijakan  mineral  tidak  menarik  bagi  investor, misalnya tentang regulasi, adanya desentralisasi dan lain-lain.
Beberapa jenis  insentif  pertambangan umum yang  dapat  digunakan  sebagai  masukan  dalam perbaikan  kebijakan  dan  regulasi  bidang  mineral adalah:
1.      Insentif Perpajakan Kemudahan kemungkinan pengurangan dan atau  pembebasan  terhadap  iuran  tetap; royalty (iuran eksploitasi/produksi); PPH Badan (corporate tax); PPH karyawan (pasal 21, 26 UU  No 7 tahun 1983); PPH bunga, dividen, sewa, jasa (PPH 1984); PPN (UU No. 8 tahun 1983); bea meterai (UU No. 13 tahun 1985).
2.      Insentif Nonpajak Ketersediaan/kemudahan  fasilitas  faktor produksi, misalnya tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas  yang  dibutuhkan,  terutama  TK  setempat sekaligus dalam upaya pemenuhan pengembangan masyarakat setempat (CD); modal/kapital tanpa ada diskriminasi perbankan dalam perolehannya; tanah dengan  kurun  sewa  tanah  minimum  100  tahun (sementara  ini  hanya  30  tahun);  eksplorasi cadangan mineral dengan penghapusan sistem ring fencing ;  sarana  dan  prasarana  transportasi  darat, laut dan udara untuk barang kapital, komoditas, dan lain-lain; informasi untuk berbagai  faktor produksi dan  pemasaran;  teknologi,  adanya  insentif  bagi penerapan teknologi nilai tambah di dalam negeri, sehingga  makin  banyak  dihasilkan  komoditas  hilir atau komoditas guna akhir dengan kandungan nilai tambah  setinggi  mungkin.  Ketersediaan  dan
UKAR W. SOELISTIJO. Dinamika Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia
komitmen  tentang    faktor  penunjang  yang  lain adanya litbang, diklat, Amdal dan kajian lingkungan strategis  (KLS),  dan  fasilitas  konsultansi  di  dalam negeri  untuk  kajian  yang  perlu  dilakukan  oleh perusahaan.

## 3. Perihal lain yang Berhubungan dengan Fasilitasi.
Kejelasan  kewenangan    antara  pusat  dan daerah  dalam  hubungan  dengan  pengelolaan kegiatan  pertambangan,  LH  dan  CD  yang  harus dilakukan  oleh  perusahaan,  dan    adanya  tim penilaian pemberian KP/IUP di daerah.

## G. Indikator keberhasilan usaha pertambangan
Be be ra pa   bahan  m as uk an  indik ator keberhasilan  perusahaan  pertambangan (Accred- ited  mining  enterprise) dapat  diutarakan  untuk kemudahan dalam menilai tingkat akreditasi suatu perusahaan  ke  depan  bagi  kepentingan  nasional. Beberapa indikator tersebut menyangkut indikator keberhasilan  manajemen  keuangan  dan  indikator keberhasilan  manajemen  usaha  pertambangan.

## III. PENUTUP
Tidak dapat dipungkiri bahwa  sumber daya mineral merupakan salah satu modal dasar nasional yang  perlu  dimanfaatkan  bagi  sebesar-besarnya ke ma km uran  rak ya t.  K alau  k ita  ma sih mengharapkan  kontribusi  sektor  pertambangan dalam pendapatan negara  pada masa mendatang berbagai  permasalahan  tersebut  di  atas  perlu dipecahkan  secara  mendasar,  dalam  rangka perebutan foreign direct investment , yang pada saat ini Indonesia dinilai mempunyai tingkat country risk yang cukup tinggi. Hal-hal yang muskil yang segera me me rluk an  pem ecahan  a da la h  te ntang kemungkinan diberlakukannya kembali tax holiday serta  pengurangan royalty.
Walaupun dengan telah adanya UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru No.4 Tahun  2009,  baru  ada  satu  calon  PMA.  Peran penanaman  modal  di  bidang  pertambangan  min- eral dan batubara, baik PMA maupun PMDN sejauh po te ns i  sumber  day anya   m as ih  m em adai, diharapkan  masih  handal  baik  dari  segi  ekonomi maupun  segi  nonekonomi.  Sementara  ini,  peran tersebut telah dirasakan walaupun belum signifikan. Namun,  capaian  tersebut  perlu  ditingkatkan  pada masa  mendatang  bagi  kepentingan  nasional  dan masyarakat.
Perlu  dipikirkan  untuk  penciptaan  regulasi yang mengatur perolehan negara dari adanya wind- fall  profit dari  PMS  oleh  adanya  kenaikan  harga komoditas mineral/batubara dunia sampai 3-4 kali, sehingga perusahaan memeroleh keuntungan yang berlipat  ganda.  Namun,  negara  kurang  ikut me nikm atinya .  As pira si  para    pem angk u kepentingan (stakeholder) bidang  pertambangan umum  utamanya, antara lain, adalah kesejahteraan
masyarakat  dalam  negara  yang  aman  damai sentosa.  Dengan demikian,  muara resource  rev- enue dan resource  rent ,    kedua focal  point itu merupakan sasaran yang  perlu diupayakan dalam setiap  kebijakan  dan  instrumennya,  termasuk regulasi yang disusun.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim  (a),(1998). Buku  Tahunan  Pertambangan dan  Energi  Indonesia  1998 .  Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta.
Anonim (b),(1997). Contract of Work between the Government of Indonesia and PT Freeport In- donesia Company.
Anonim   (c),  (2 01 0). Seminar  Is u  Sentral Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Tahun 2010. Puslitbang  tekM IRA,  Bandung  29 Nopember.
Anonim (d), (2009). Statistical Year Book of Indo- nesia, 2009. Badan Pusat Statistik , Jakarta – Indonesia.
Anonim(e),  (2011).  “Peningkatan  Kualitas  dan Kapasitas  SDM  Papua .” PT  Freeport  Indone- sia, Seminar  Nasional Pertambangan  dan Pendidikan Dini Unisba, 6 Meo 2011.
Arif,I .,  (20 07 ). Sek ilas   tentang  Tam bang. Perhimpunan  Ahli  Pertambangan  Indonesia. Disajikan di Universitas Islam Bandung. Otto, J.M., Byrne, P., September (1997). Global Min- ing  Taxation  Comparative  Study. Institute  for Global Resources Policy and Management, Colo- rado School of Mines, Golden, Colo. USA 80401.
Scouller,  B,  (2001). Pertambangan  dan  Peluang  - Suatu  Permulaan  yang  Diperlukan. Perhapi- Pertemuan  Tahunan Ke  Sepuluh, Bank  Dunia, Jakarta.
Siregar,  A.,  (2007). “Industri  Pertambangan  dan Pembangunan  di  Indonesia.” Indonesian  Min- ing  Association, disajikan  di Universitas  Islam Bandung.
Sirait, S., (2001). “Industri Pertambangan  Indone- sia, Papua dan PT Freeport Indonesia.” Kolokium Pertambangan  2001,  6  November  2001, Bandung.
Soelistijo,  UW,  (2001).  “Konvergenisasi  Ekonomi Antar  Daerah  dalam  Era  Otonomi  Daerah  di Indonesia.” Prosiding Temu Profesi Tahunan X Perhapi 2001. Soelistijo,UW, (1987). Ungkapan penerapan beberapa model  ekonomi  mineral  di  Indonesia. Pusat Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung. Tirtosoekotjo,S.,  (2007). “Peran  Pertambangan Batubara  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi: Peluang dan Tantangan.” As os ias i Pertambangan  Batubara  Indonesia  –  IMA, Lomba Debat Pertambangan AntarSMU/SMK se Jawa Barat, disajikan di Unisba Bandung.
Pricewaterhouse  Coopers,  (2008). Mineral  Indo- nesia 2007.