## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
I Gede Agus Wibawa*, Lilik Antarini dan Komang Ema Marsitadewi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
*Email Corespondence: wibawa.agus@gmail.com

## Abstract
Regional financial performance is the level of achievement of a work result in regional finance which includes regional  revenues  and  expenditures  using  a  financial  system  determined  through  a  policy  or  statutory provisions during a budget period. Good management of the regional financial system must be in accordance with applicable  laws and regulations, management must be  carried out with the  principles of transparency, accountability, effectiveness and efficiency as well as target and benefit oriented.
This  study  examines  the  level  of  mandatory  disclosure  of  Local  Government  Financial  Statements  (LKPD) from 2018 to 2020 to identify the adequacy of the disclosure of the LKPD. This study aims to analyze problems related to the criteria for fulfilling Unqualified Fair Opinions (WTP) by examiners/auditors.
The findings of the research show that the real condition of LKPD still has a lot to be improved, it should be in giving an opinion by the BPK RI Bali Provincial Representative maximum on the criteria of Reasonable With Exception  (WDP),  so  it  is  very  less  relevant  to  give  a  WTP  opinion.  The  results  of  measuring  the  regional financial  management  index  are  expected  to  spur  and  motivate  local  governments  in  improving  regional financial management performance, including the Tabanan Regency Government.
Keywords: regional financial performance and fair opinion without exception (wtp); Regional Financial Management

## Abstrak
Kinerja  keuangan  daerah  adalah  tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan  daerah  yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran.  Pengelolaan  sistem  keuangan daerah  yang  baik  harus  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku,  pengelolaan  harus  dilakukan dengan  prinsip  transparansi,  akuntabel,  efektif  dan  efesien  serta  berorientasi  sasaran  dan  kemanfaatan. Penelitian  ini  melakukan  pengkajiaan/telaah  tingkat  pengungkapan  wajib  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  tahun  2018  sampai  tahun  2020  untuk  mengidentifikasi  kecukupan  pengungkapan  LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  oleh  pemeriksa/auditor.  Temuan  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi  Bali  maksimal  pada  kriteria  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  sehingga  sangat  kurang  relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah,  termasuk  kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Kata Kunci: kiner ja keuangan daer ah dan opini wajar  tanpa pengecualian (wtp); pengelolaan keuangan daerah
How  to  Cite : Wibawa, I, G, A., Antarini, L., Marsitadewi, K, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di  Kabupaten  Tabanan. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  8  (1):  20-34.  DOI: https:// doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.20-34

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 21

## 1.  Pendahuluan
Pengelolaan  Sistem  Keuangan  Daerah  memegang  peranan  penting  dalam  tata  kelola pemerintahan  daerah.  Ketika  sistem  berjalan  baik  maka  penggunaan  anggaran  akan  lebih efektif  dan  efesien,  sehingga  dapat  memberi  manfaat  maksimal  bagi  upaya  percepatan mensejahterakan  masyarakat.  Tetapi  jika  sistemnya  tidak  baik,  maka  anggaran  kurang efektif  bahkan  pembelanjaan  atau  pembiayaan  terkesan  formalitas  semata  dan  hanya memenuhi  target  serapan  anggaran.  Sehingga  hal  itu  jauh  dari  upaya  memberi  manfaat kepada masyarakat.
Pengelolaan  Sistem  Keuangan  Daerah  yang  baik  harus  sesuai  dengan  ketentuan perundangan  yang  berlaku,  pengelolaan  harus  dilakukan  dengan  prinsip  transparansi, akuntabel,  efektif  dan  efesien  serta  berorientasi  sasaran  dan  kemanfaatan.  Prinsip transparansi merupakan salah satu cara memberikan ruang keterbukaan kepada publik untuk ikut  mengawasi  pengelolaan  anggaran,  mulai  dari  merencanakan  penggunaan  anggaran hingga pertanggung-jawaban anggaran oleh para pejabat publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  kepada  masyarakat.  Prinsip  akuntabel  mensyaratkan  bahwa pengambilan keputusan setiap tindakan atau kebijakan harus sesuai mandat  yang diterima. Keputusan  atau  kebijakan  itu  harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan  secara  vertikal maupun  horizontal  dengan  baik.  Prinsip  efektif  berorientasi  dan  lebih  menekankan  pada konsep value for money , artinya penggunaan anggaran atau dana harus dapat dipertanggung -jawabkan kemanfaatannya, tidak sekedar input tetapi juga pada output dan outcome . Apa manfaat  yang  dapat  diterima  dari  suatu  item  atau  kegiatan  belanja.  Prinsip  efesien menekankan  pada  kecermatan  dalam  memutuskan  pos  kegiatan  mana  yang  menjadi  skala prioritas  untuk  dibiayai  dan  kecermatan  dalam  menentukan  jumlah  anggaran  yang  mesti dibelanjakan,  yang  mengarah  pada  kebutuhan  senyatanya.  Artinya  aspek  efesiensi  ini menekankan perubahan model traditional budge t menjadi model performance budget , yaitu lebih menekankan pada tanggung jawab belanja, manfaat apa yang diperoleh dalam setiap pembelanjaan.
Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah dari model traditional budget ke model performance budget merupakan implikasi dari tuntutan reformasi di Indonesia sejak awal  Era  Reformasi.  Salah  satu  tuntutan  reformasi  pada  masa  itu  adalah  upaya  mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, sehingga salah satu hal yang perlu dibenahi adalah tata  kelola  keuangan  negara  dan  atau  keuangan  daerah.  Perbaikan  tata  kelola  keuangan negara/keuangan  daerah  selain  diarahkan  menuju  konsep performance  budget  model ,  juga diarahkan  menuju  konsep horizontal  accountability ,  lebih  menerapkan  atau  menekankan konsep value  for  money dibanding  konsep  penyerapan  anggaran,  perubahan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  menuju  sistem  akuntansi  berbasis  akrual,  serta  dari  model pengendalian dan audit keuangan ke model audit keuangan  dan kinerja (kinerja keuangan daerah).
Beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  pernah  berhasil  menunjukkan  tata  kelola pemerintahan daerah yang baik, sehingga mampu memberi kepuasan kepada masyarakatnya antara  lain  Kabupaten  Tabanan,  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Karanganyar.  Kabupaten Tabanan  di  Provinsi  Bali  bahkan  pernah  menjadi  pioner  inovasi  pembangunan  daerah  di tanah  air.  Sehingga  Kabupaten  Tabanan  banyak  dikunjungi  oleh  daerah  lain  untuk  belajar tentang  implementasi  tata  kelola  pemerintahan    daerah  dan  inovasi  daerah.  Kabupaten Tabanan  dengan  jumlah  APBD  yang  tergolong  minim  telah  mampu  mengelola  keuangan daerahnya  dengan  baik,  sehingga  mampu  membuat  berbagai  inovasi  daerah  dalam  rangka mensejahterakan  masyarakatnya.  Kemudian,  beberapa  tahun  terakhir  Kabupaten  Tabanan telah mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tentang tata kelola keuangan daerah.
Namun ada hal yang cukup ironis terjadi yaitu masih ada beberapa oknum pejabat di Kabupaten  Tabanan  yang  justru  tersandung  kasus  korupsi,  sehingga  harus  mendekam  di
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 22
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
penjara. Fenomena beruntun memperoleh predikat WTP dari BPK RI, tapi pada saat  yang sama  justru  ada  oknum  pejabat  yang  tersandung  kasus  korupsi  menjadi  salah  satu  alasan rasional  untuk  ingin  mengetahui  bagaimana  sebenarnya  predikat  WTP  tersebut,  utamanya terkait kondisi empriris implementasi tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Tabanan.
Kasus  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  masih  menjadi  masalah  dalam  tata kelola keuangan negara/daerah. Kabupaten Tabanan termasuk salah satu daerah yang pernah menjadi mercusuar atau rujukan pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Namun demikian  ternyata  mantan  Kepala  Daerahnya  (mantan  Bupatinya)  dan  beberapa  mantan pejabat  strukturalnya  tersangkut  kasus  korupsi  hingga  harus  mendekam  di  dalam  penjara. Menjadi salah satu daerah percontohan atau rujukan pembelajaran bagi daerah-daerah lain ternyata tidak serta merta menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerahnya, karena itu menjadi  sangat  menarik  untuk  meneliti  dan  mengetahui  bagaimana  perkembangan pengelolan keuangan daerah di Kabupaten Tabanan.
Selanjutnya dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Tabanan sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terkait dengan predikat WTP yang diraihnya?
Bagaimana Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan sejak Tahun Anggaran  2018  sampai  dengan  Tahun  Anggaran  2020  terkait  dengan  predikat  WTP  yang diraihnya?
Setiap  individu  atau  organisasi  tentu  memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai  dengan menetapkan  target  atau  sasaran.  Keberhasilan  individu  atau  organisasi  dalam  mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai dalam  suatu  periode  tertentu  yang  dibandingkan  dengan  berbagai  kemungkinan,  misalnya standar  target,  sasaran,  atau  kriteria  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Kinerja merupakan  keadaan/tingkat  perilaku  seseorang  yang  harus  dicapai  dengan  persyaratan tertentu. Mahmudi menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan- batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  adalah  hasil kerja  atau  tingkat  perilaku  seseorang  dalam  suatu  periode  tertentu  yang  dibandingkan dengan  standar  target,  sasaran,  dan  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Kriteria  tersebut antara  lain  adalah  pengembangan  diri,  kerja  tim,  komunikasi,  jumlah  produk  yang dihasilkan, dan keputusan  yang dibuat. Kinerja pegawai juga harus dievaluasi terutama yang terkait dengan masalah produktivitas, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan kerja, dan keseluruhan kinerja.
Robbins menjelaskan kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja dikatakan baik  dan sukses jika tujuan  yang diinginkan dapat  dicapai  dengan baik. Kinerja  juga  dipandang  sebagai  fungsi  dari  interaksi  antara  kemampuan,  motivasi  dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang dipengaruhi oleh kepuasan kerja.
Robbins menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  tindakan  yang  menunjukkan  bahwa dia  adalah  anggota  kelompok.  Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kinerja  menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu kelompok/organisasi.
Pengertian  keuangan  daerah  sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  1  diktum  1  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : “ Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ”.
Ruang  lingkup  Keuangan  Daerah  menurut  ketentuan  Pasal  2  PP  Nomor  12  Tahun
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 23
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
2019 meliputi :
hak  Daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  melakukan pinjaman;
kewajiban  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  daerah  dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  dinyatakan  bahwa  kinerja  adalah  keluaran  atau  hasil  dari  kegiatan  atau  program yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “ gambaran mengenai tingkat  pencapaian  pengelolaan  keuangan  atas  pelaksanaan  suatu  kegiatan  program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah ”.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan menggunakan  sistem  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Pengukuran  kinerja  adalah  suatu  proses  mencatat  dan  mengukur  pencapaian pelaksanaan  kegiatan  dalam  arah  pencapaian  visi  dan  misi  organisasi  melalui  hasil-hasil yang  ditampilkan  berupa  produk,  jasa  atau  pun  proses.  Pengukuran  kinerja  organisasi merupakan  komponen  penting  yang  memberikan  motivasi  dan  arah  serta  umpan  balik terhadap keefektifan perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja juga membantu dalam formulasi dan revisi strategi organisasi.
Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu  penilaian  untuk  mengetahui  pencapaian  kinerja  suatu  organisasi.Pengukuran  kinerja diperkuat  dengan  menetapkan  sistem  penghargaan  dan  hukuman.  Pengukuran  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu :
Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Model  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  lebih  khusus  merupakan  penelitian dasar  naturalistik  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  akan  berupaya  menemukan, mengungkap  dan  menjelaskan  kondisi  riil  tata  kelola  keuangan  daerah  pada  tahun  2018 hingga  tahun  2020,  khususnya  perihal  kondisi  kinerja  keuangan  daerah,  yang  meliputi ketaatan  pada  asas-asas  hukum  tata  kelola  keuangan  daerah,  mendeskripsikan  informasi finansial  dan  nonfinansial  terkait  efesiensi,  efektifitas  dan outcome yang  diperoleh  dalam realisasi  anggaran. Selanjutnya  temuan  akan  disandingkan  dengan  konsep  atau  persyarat memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI).  Apakah temuan yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagaimana standar atau indikator-indikator WTP, apakah temuan sebenarnya belum memenuhi syarat WTP, apakah masih ada hal-hal yang belum dipenuhi untuk memeperoleh opini WTP. Apakah terdapat gap atau jarak atau
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 24
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
perbedaan antara temuan dengan syarat opini WTP.

## 2.  Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  lebih  khusus  penelitian  dasar naturalistik  dengan  rancangan  deskriptif.  Bertujuan  untuk  menemukan  kondisi  nyata  tata kelola  keuangan  daerah,  kinerja  keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  sejak Tahun  Anggaran  2018  hingga  APBD  Tahun  2020.  Kondisi  kinerja  keuangan  daerah dimaksud meliputi aspek Pemanfaatan dan Kemanfaatan Anggaran (Value For Money) dan Rasio  Keuangan  Daerah,  serta  untuk  mengetahui  dan  memahami  Indeks  Pengelolaan Keuangan Daerah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
Lokasi  penelitian  di  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan,  di  beberapa  perangkat  daerah yang memiliki hubungan langsung dengan perencanaan keuangan, pelaporan keuangan dan pemeriksaan keuangan. Institusi itu antara lain di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tabanan dan di Insepktorat Kabupaten Tabanan, serta di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Kabupaten Tabanan.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  dan  data kuantitatif yang ada dalam dokumen data sekunder yang dimiliki oleh instansi terkait.
Sumber data dalam penelitian ini antara lain :
Informan Kunci;
Dokumen yang relevan tentang APBD TA 2018 sampai APBD TA 2020 yang ada di beberapa  Perangkat  Daerah  di  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  dan  di  Kantor  BPK  RI Perwakilan Bali serta di Kantor BPKP Perwakilan Bali.
Data primer juga perlukan dalam penelitian ini untuk mengkonfirmasi data sekunder yang  diperoleh  guna  memperoleh  penegasan  terkait  hal-hal  yang  ada  di  dalam  data sekunder.  Termasuk  fenomena-feneomena  alamiah  yang  terjadi  dalam  proses  tata  kelola keuangan daerah, yang tidak dapat dijelaskan dengan data kuantitatif.
Dalam  penelitian  deskriptif  kualitatif  instrument  utama  adalah  peneliti  itu  sendiri, Meleong (2007) mengungkapkan bahwa pada awal penelitian, penelitilah alat satu-satunya untuk  memudahkan  dalam  pengumpulan  data,  maka  peneliti  dapat  menggunakan  alat-alat berupa  catatan  lapangan,  alat  perekam  suara,  alat  foto  maupun  foto  dan  pedoman wawancara.
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :
Wawancara terkait dengan APBD 2018 sampai dengan APBD 2020.
Dokumentasi tentang bukti-bukti terkait APBD 2018 sampai dengan APBD 2020.
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  dan  sepanjang  proses penelitian  berlangsung.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  analisis  data  kualitatif  (Miles  dan Huberman, 1992) dengan prosedur, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.
Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat  gambaran  secara  keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari  penelitian.  Data disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan kutipan ungkapan para informan terkait sustansi rumusan  masalah  penelitian  dengan  berpedoman  pada  pedoman  wawancara  yang  telah disiapkan sebelumnya.

## 3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan TA 2018 - 2020
Dalam  lingkup  mikro  gambaran  keuangan  daerah  meliputi  analisis  pengelolaan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 25
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah.  Berbagai literatur dan best  practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen  kunci  dari  kebijakan  pemerintah  daearah,  karena  itu  disarankan  kepada  otoritas penganggaran  untuk  mencermati  adanya  hubungan  integral  dan  keseimbangan  antara “ revenue dan expenditure ” . Hal ini penting untuk menjaga terciptanya fiscal sustainability daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih.  Sumber  pendapatan  daerah  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD) yang  bersumber  dari  pendapatan  pajak  daerah  dan  pendapatan  retribusi  daerah,  serta  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Secara  umum  kondisi  keuangan  daerah  Pemerintah Kabupaten  Tabanan  sejak  tahun  2018  sampai  tahun  2020  mengalami  penurunan. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Tabanan  secara  kuantitas  mengalami  trend menurun, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 dan pada tahun 2019, sehingga perlu diketahui pos atau sektor mana yang menyebabkan terjadi penuruan PAD pada tahun 2020 itu. Data dapat dibaca pada Tabel 5.6. Rasio Efektifitas PAD TA. 2018-2020.

## NO. TAHUN ANGGARAN REALISASI PAD
TARGET PAD RASIO EFEKTIVI- TAS PAD 1. 2018 363.370.469.708,67 393.549.695.080,00 92,33 % *Cukup Efektif* 2. 2019 354.558.239.084,47 398.220.070.658,99 89,03 % *Kurang Efektif* 3. 2020
313.212.776.619,63 371.275.420.648,44 84,36  % *Kurang Efektif*
Tabel 1. Rasio Efektifitas PAD TA. 2018 – 2020
Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.
Kemudian, pendapatan daerah masih didominasi transfer oleh pemerintah pusat dalam bentuk  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK),  hal  ini  menunjukkan masih sangat besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, komposisi postur APBD  Kabupaten  Tabanan  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2020  sebagaimana  Tabel  5.9. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah TA. 2018 – 2020.
NO. TAHUN ANG- GARAN PENDAPATAN TRANSFER TOTAL PENDAPATAN DAERAH RASIO KETERGAN- TUNGAN KEUDA 1. 2018 1.498.906.734.251,29 80,48 % 2. 2019 1.572.057.743.822,14 1.926.615.982.906,61 81,59 % 3. 2020 1.476.627.399.865,25 1.789.840.176.484,88 82,50 %
Tabel 1. Rasio Efektifitas PAD TA. 2018 – 2020
Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tabanan
Laporan  realisasi  APBD  Kabupaten  Tabanan  sejak  TA.  2018  sampai  TA.  2020 sebagaimana  Tabel  5.1.  Rancangan  Dan  Realisasi  APBD  Kabupaten  Tabanan  TA.2018- TA.2020 menunjukkan kemampuan serapan anggaran yang baik, berada di kisaran rata-rata hampir  88,8%  setiap  tahun  anggaran.  Kondisi  atau  fakta  realisasi  anggaran  di  atas  secara konseptual  mestinya  mampu  menjawab  masalah-masalah  indikatot  makro  ekonomi  di Kabupaten Tabanan yang dihadapi sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 seperti menurunkan angka  kemiskinan,  menurunkan  angka  pengangguran  terbuka,  menekan  angka  inflasi, meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Tabanan,  meningkatkan  PDRB, meningkatkan  pendapatan  perkapita  masyarakat.  Namun  dalam  CalK  data-data  terkait indikator  ekonomi  makro  itu  belum  ditampilkan  sebagaimana  mestinya.  Fakta  tersebut mengindikasikan  bahwa  kegiatan  yang  dilaksanakan  bersumber  APBD  belum  berorietasi

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 26
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
dengan  sungguh-sungguh  untuk  menjawab  masalah-masalah  indikator  makro  ekonomi, seolah-olah  belanja  APBD  seperti  pesawat  auto  pilot  yang  berjalan  sendiri,  terkesan mengabaikan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  menjawab  masalah-masalah  indikator makro ekonomi di Kabupaten Tabanan.
Tabel 3. Rancangan Dan Realisasi APBD TA. 2018 – 2020
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Mei 2022.

## Neraca Keuangan Daerah
Membahas aspek Neraca LKPD Kabupaten Tabanan pada TA. 2018 sampai TA. 2020 sebagai salah satu unsur laporan pokok keuangan daerah, maka secara konseptual apa yang dilaporkan  di  dalam  neraca  TA.  2018  sampai  neraca  TA.  2020  masih  menyisakan permasalahan  yang  sangat  fundamental,  karena  unsur  jumlah  aset  berikut  nilai  dan kewajibannya  belum  memiliki  data  valid.  Hal  itu  didasari  oleh  adanya  aset  yang  dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, salah satunya  aset  tanah belum terdata secara valid, demikian juga aset barang bergeraknya.
Satu fakta tentang kondisi aset berbentuk tanah di atas memberikan gambaran bahwa pemberian  opini  WTP  menjadi  kurang  relevan,  dimana  faktor  biasnya  data  aset  tidak bergerak  berbetuk  tanah  akan  sulit  memberikan  kepastian  berapa  besar  kekayaan  daerah dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan.  Prinsip  dasar  akuntansi  sebenarnya mengarahkan untuk menampilkan nilai-nilai atau angka kuantitatif yang pasti, bukan justru sebaliknya terjadi kekaburan atau belum pastinya nilai aset yang dimiliki.

## Laporan Arus Kas
Mencermati substansi atau isi Laporan Arus Kas yang dibuat sejak TA. 2018 sampai TA. 2020 dan merujuk kegunaan laporan arus kas yang dapat memberikan informasi relevan kepada para pengguna/pemakai data, untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih institusi  publik  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  terkait  struktur  keuangan (termasuk  likuiditas  dan  solvabilitas).  Keraguan  terhadap  kualitas  data  aset  yang  dimiliki akan  berimplikasi  terhadap  arus  kas  masuk  khususnya  pendapatan  asli  daerah  yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan/aset daerah.
Faktor  masih  lemahnya  cara  atau  kualitas  pengelolaan  aset  daerah  merupakan  salah satu  penyebab belum dimilikinya data aset  yang valid, sementara lembaga  atau organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk mengelola aset daerah  belum  juga  melaksanakan  tugas  tersebut,  data  pengelolaan  aset  menjadi  semakin kurang baik.
Fakta  di  atas  tidak  hanya  merupakan  pengabaian  terhadap  asas  hukum  yang  ada, namun  dapat  disimpulkan tidak sesuai  dengan kriteria-kriteria untuk  memperoleh predikat atau  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  terkait  hasil  pemeriksa  terhadap  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten  Tabanan  mulai  TA.  2018  hingga  TA. 2020.  Kondisi  itu secara  hukum  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  standar  hukum  materiil, meskipun  secara  formil  dokumen-dokumen  LKPD  telah  disajikan  sesuai  dengan  format yang diamanatkan oleh perundangan.

## Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan Tahun Anggaran (TA) 2018 sampai  tahun  2020  dijelaskan  Ikhtiar  Realisasi  Pencapaian  Target  Kinerja  Keuangan
NO. TAHUN ANG- GARAN RANCANGAN APBD REALISASI APBD PROSENTASE 1. 2018 2.214.812.691.827,00 1.909.975.375.775,88 86,23 % 2. 2019 2.218.266.435.019,72 1.926.055.005.661,91 86,82 % 3. 2020 1.908.659.349.794,25 1.783.303.581.214,00 93,43 %
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 27

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
Daerah,  dimana  pada  TA  2018  realisasi  sebesar  Rp.  1.909.975.375.775,-  dari  total  APBD TA 2018 sebesar Rp. 2.214.812.691.827,- dengan ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah sebsar 86,23 % mampu menyerap atau merealisasikan anggaran tersebut di atas.
Selanjutnya pada TA 2019 kebijakan umum APBD Kabupaten Tabanan target kinerja APBD  mencapai  sebesar  Rp.  2.218.266.435.019,-.  Lalu  APBD  Tahun  2019  yang  mampu direalisasikan atau diserap adalah sebesar Rp. 1.926.055.005.661,- atau 86,82%. Kemudian pada  TA  2020  target  APBD  sebesar  Rp.  1.894.562.127.094,-  dan  realisasinya  Rp. 1.772.916.984.710,- sebesar 93,57 % dari total APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun anggaran, mulai TA 2018 sampai TA 2020 rata- rata  realisasi  pencapaian  target  kinerja  keuangan  daerah  sebesar  88,87%  sehingga  dapat dikatakan hampir menyentuh angga 90%, kondisi itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah baik dari aspek penyerapan anggaran. Serapan anggaran yang baik secara konseptual mengharapkan  tercapainya  maksud  realisasi  anggaran  dimaksud,  yaitu  dalam  rangka mewujudkan  sasaran  program  kegiatan  dalam  rangka  pencapaian  misi  dan  visi  kepala daerah.  Sehingga  belanja  APBD  diharapkan  dapat  menjawab  aspek-aspek  kebutuhan masyarakat,  mendorong  pemberdayaan  masyarakat,  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten  Tabanan,  memperkecil  indeks  gini  rasio,  mendorong  peningkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Tabanan,  mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Tabanan,  menekan  inflasi,  serta  mendorong  peningkatan  PDRB  di  Kabupaten Tabanan.
Data  yang  tercantum  dalam  Tabel  5.3.    tentang  Isi  CaLK  Terkait  Perkembangan Indikator  Ekonomi  Makro  Di  Kabupaten  Tabanan  TA.  2018  – 2020 menunjukkan  bahwa aspek-aspek  asumsi  ekonomi  makro  yang  menjadi  indikator  kemanfaatan  belanja pemerintah  daerah  belum  mampu  menjawab  hal-hal  tersebut,  aspek-aspek  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  di  Kabupaten  Tabanan  belum  bisa  diberikan  jawaban,  karena beberapa data yang seharusnya tercantum justru tidak dapat ditampilkan atau dicantumkan dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  Tahun  Anggaran  2018,  2019 dan  tahun  2020.  Bahkan  kondisi  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  belum  bisa  memberikan keterangan  yang  pasti,  demikian  pula  perkembangan  tingkat  inflasi  setiap  tahunnya, mengingat  yang  dijadikan  referensi  adalah  tingkat  inflasi  di  Kota  Denpasar  dan  di  Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.
NO. URAIAN
2018 2019 2020 1. Tingkat kemiskinan 4,46% 4,21% 4,27% 2. Tingkat pengangguran terbuka 1,45% 1,29% 4,21% 3. Indeks Gini Rasio 0,324 0,308 0,323 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,45 76,16 76,17 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,71% 5,58% -6,17% 6. Tingkat inflasi 0,94 2,37 0,55 7. PDRB atas dasar harga berlaku 22.127,88 (dlm Milyar Rp) 23.795,93 22.257,58 8. PDRB Pengeluaran Perkapita 11.700.491,43 (dlm Juta Rp) 12 671 617,94 12.658.724,41
Tabel 4. Isi CaLK Terkait Per kembangan Indikator Ekonomi Makr o di Kabupaten Tabanan TA. 2018 – 2020
Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 28
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan

## Laporan Kinerja Keuangan Daerah (LKKD)
Mencermati  isi  dokumen  LKPD  TA  2018  hingga  TA  2020  mulai  dari  format, substansi yang dilaporkan secara umum telah mengikuti kaidah atau norma pelaporan yang diamanatkan  oleh  perundangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan  Keuangan  Dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  juga  sesuai  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Kemudian,  sehubungan  dengan  esensi  dasar  definisi  dan  maksud  diaturnya  tata  cara pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, adalah bahwa  penekanan kinerja dalam  konteks  kinerja  keuangan  daerah  diarahkan  agar penggunaan/pemanfaatan/pembelanjaan  anggaran  daerah  dapat  mewujudkan  tercapainya program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan  visi  yang  telah  ditetapkan  untuk  jangka  1  (satu)  tahun  hingga  waktu  5  (lima)  tahun. Dengan demikian, hal itu berarti bahwa kinerja yang baik akan mampu menjawab masalah- masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, sehingga urusan-urusan pemerintahan  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  dapat  diselesaikan.  Tidak  kurang terdapat sebanyak 30 urusan lebih yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan aspek-aspek pelayanan publik, sehingga hasil penyelesaian urusan-urusan itu yang berupaya menyelesaikan aspek-aspek pelayanan publik dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau indikator kinerja keuangan daerah, seperti misalnya aspek Angka Kemiskinan di daerah,  aspek  Angka  Pengangguran,  Indeks  Gini  Rasio,  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM),  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat  Inflasi,  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB), Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, dll.
Perkembangan  Indikator  Ekonomi  Makro  Di  Kabupaten  Tabanan  TA.  2018  – 2020 menunjukkan  bahwa  aspek-aspek  asumsi  ekonomi  makro  yang  menjadi  indikator kemanfaatan  belanja  pemerintah  daerah  belum  mampu  menjawab  hal-hal  tersebut,  aspek- aspek  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  di  Kabupaten  Tabanan  belum  bisa  diberikan jawaban,  karena  beberapa  data  yang  seharusnya  tercantum  justru  tidak  dapat  ditampilkan atau  dicantumkan  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  Tahun Anggaran  2018,  2019  dan  tahun  2020.  Bahkan  kondisi  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku belum bisa memberikan keterangan yang pasti, demikian pula perkembangan tingkat inflasi setiap tahunnya, mengingat yang dijadikan referensi adalah tingkat inflasi di Kota Denpasar dan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.

## Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Hasil meneliti secara cermat dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten  Tabanan  sejak  TA  2018  hingga  TA  2020  secara  umum  menunjukkan  bahwa format dokumen laporan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tetapi perlu diberikan beberapa catatan atas fakta  yang ada, salah satunya perihal substansi  yang ditulis  atau  dituangkan  di  dalam  laporan  sejak  TA  2018  hingga  TA  2020  yaitu  substansi dalam  dokumen  CalK  sejak  TA  2018  hingga  TA  2020  sepertinya  kurang  lengkap  dan menimbulkan  kesan  atau  persepsi  atau  opini  bahwa  pada  halaman  atau  lembar  pertama hingga lembar kelima atau kesepuluh diketik dengan baik, namun pada bagian atau halaman belakang terkesan penyusun laporan energinya melemah, yang akhirnya bisa menimbulkan kesan bahwa laporan tersebut mungkin tidak lepas dengan istilah copy paste dari dokumen CalK tahun sebelumnya. Jika demikian adanya maka dapat dikatakan bahwa pelaporan itu disusun belum dengan cermat dan baik. Tentu hal itu juga memiliki hubungan kuat dengan kurang lengkapnya indikator ekonomi makro ditampilkan pada CalK TA 2018 hingga TA 2020.

## Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)
Kecukupan  pengungkapan  mengandung  arti  bahwa  laporan  keuangan  beserta catatannya  memberikan  informasi  memadai  yang  dapat  mempengaruhi  penggunaan,
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 29
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
pemahaman, dan penafsirannya. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara cukup yang diharuskan oleh SAP.
Dalam satu dekade terakhir, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan  signifikan.  Terlepas  dari  keberhasilan  pemerintah  daerah  (pemda)  meraih opini  WTP,  sejumlah  penelitian  menemukan  suatu  fenomena  yang  menarik.  Suhardjanto dan  Yulianingtyas  (2011),  Hilmi  dan  Martani  (2012),  Martani  dan  Liestiani  (2012), Setyaningrum  dan  Syafitri  (2012),  Lesmana  (2014),  serta  Khasanah  dan  Rahardjo  (2014) menyatakan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD ternyata masih rendah. Sementara itu,  Arifin  (2014)  menyatakan  bahwa  tingkat  pengungkapan  wajib  LKPD  berada  pada tingkat moderat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa LKPD masih belum memuat pengungkapan yang cukup.
Padahal,  sebagian  LKPD  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian-penelitian  tersebut memperoleh opini WTP. Fenomena ini mengindikasikan bahwa auditor BPK mengabaikan kriteria  kecukupan  pengungkapan  LKPD  dalam  perumusan  opininya.  Pengabaian  tersebut tidak  sesuai  dengan  ketentuan  maupun  standar  audit  seperti  yang  menyatakan  bahwa kecukupan pengungkapan merupakan salah satu kriteria perumusan opini BPK.
Penelitian  ini  merupakan  studi  lebih  mendalam  dari  penelitian-penelitian  lainnya, peneliti mencoba mengkaji lebih komprehensif tingkat pengungkapan wajib LKPD TA 2018 sampai  TA  2020  guna  mengidentifikasi  kecukupan  pengungkapan  LKPD  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  penyebab  diabaikannya  kecukupan  pengungkapan dalam  perumusan  opini  BPK  RI.  Dalam  mengukur  tingkat  pengungkapan  wajib  LKPD, peneliti  menerapkan  teknik  scoring  atas  item-item  pengungkapan  LKPD  berdasarkan kriteria Government Compliance Index (GCI) terkini, sedangkan dalam melakukan analisis studi  kasus,  peneliti  mengaplikasikan  teknik  pencocokan  pola  ( pattern  matching )  untuk menganalisis  secara  mendalam  bukti-bukti  yang  berhasil  dikumpulkan  dalam  rangka menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut.
Gagasan penelitian ini bermula dari keterusikan peneliti atas permasalahan yang terus terjadi pada laporan hasil audit BPK RI, yakni tetap dimuatnya opini WTP walaupun LKPD yang  diaudit  tidak  memenuhi  kecukupan  pengungkapan  laporan  keuangan  sesuai  SAP. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa saran perbaikan bagi praktik  audit  BPK,  terutama  dalam  hal  menilai  kecukupan  pengungkapan  LKPD,  serta menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perumusan opini atas LKPD. Selain  itu,  peneliti  juga  berharap  hasil  studi  ini  mampu  memberikan  kontribusi  secara akademis  berupa  faktor-faktor  kunci  penyebab  pengabaian  kriteria  kecukupan pengungkapan  LKPD  oleh  auditor  BPK  RI  dalam  perumusan  opininya.  Terakhir,  peneliti berharap  hasil  studi  ini  mampu  menjadi  landasan  bagi  penelitian  berikutnya  yang  mampu mengawal proses perumusan opini BPK RI agar kualitasnya terus meningkat.
Mencermati  Dugaan  Masalah  Penggunaan  APBD  TA  2018  sampai  TA  2020  di Kabupaten Tabanan, dimana pada tahun 2018 ada oknum  Pejabat  terlibat  korupsi,  bahkan sudah  ada  yang  diputuskan  ikrah  oleh  Pengadilan  Tipikor  Denpasar.  Ini  menunjukkan bahwa diduga aspek atau kriteria “ kecukupan pengungkapan (disclosures adequacy) ” yang disematkan oleh auditor BPK RI Perwakilan Bali saat itu menjadi kurang relevan. Demikian pula kondisi pada TA 2018 mengingat terdapat satu kasus tipikor yang diseret ke Pengadilan Tipikor  Denpasar,  dan  telah  ditetapkan  oknum  tersangka/terdakwa/terpidana,  yaitu  kasus penyelewengan Dana Instentif Daerah (DED).

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Institusi  publik  sering  digambarkan  tidak  produktif,  tidak  efisien,  rendah  kualitas, kurang  inovasi  dan  kurang  kreativitas  serta  kekurangan  lainnya  (Mahmudi,  2010).  Kritik agar  reformasi  pada sektor publik harus dilakukan karena pengelolaan  yang sangat  buruk. Perubahan ini dikenal dengan gerakan New Public Management. Perubahan ini memberikan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 30
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
dampak  pada  akuntansi  pemerintahan  dan  pelaporan  keuangan,  akuntansi  berbasis  akrual dan pengukuran kinerja berdasarkan dengan Standar Akuntansi  Pemerintahan (SAP). SAP merupakan  acuan  wajib  dalam  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah,  pengguna  laporan keuangan termasuk legislatif dan juga  BPK RI akan menggunakan SAP  untuk  memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Mengkaji  dokumen  LKPD  Kabupaten  Tabanan  sejak  TA.  2018  hingga  TA.  2020 secara  umum  disimpulkan  bahwa  format  dokumen  laporan  telah  memenuhi  standard huukum  formil  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP),  tetapi  masih  sangat  perlu  dilakukan  perbaikan  untuk  dapat  memenuhi  standard hukum  materiil.  Standar  hukum  materiil  menyakut  substansi  yang  dilaporkan  di  dalam setiap  lembar  laporannya,  mengingat  temuan  peneliti  dalam  kelima  buku  besar  LKPD TA.2018-2020 menunjukkan bahwa substansi mulai lemah atau kurang diperhatikan setelah memasuki lembaran kesebelas pada setiap buku atau dokumennya. Dan bahkan sepertinya terkesan  dilakukan  penyusunan  dengan  cara  meng- copy  paste dokumen  tahun  sebelumnya dan hanya mengubah data-data berbentuk angka.
Pengabaian  kriteria “ Kepatuhan  Terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan ” sebagai salah  satu  syarat  memperoleh  Opini  WTP  terlihat  pada  data  Tabel  5.4.  Dugaan  Masalah Penggunaan  Dana  APBD  TA  2018-2020.  Pada  data  terlihat  bahwa  hampir  setiap  tahun anggaran  dilakukan  pembangunan  infra  struktur  namun  tanpa  dasar  studi  kelayakan ( feasibility study) setahun sebelum dibangun. Hal itu menunjukkan ketidak-patuhan terhadap Peraturan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah dan peraturan yang mengatur tentang pedoman pengadaan dan barang jasa pemerintah.
Nilai atau grade kepatuhan semakin kurang baik  ditunjukkan oleh fakta bahwa pada TA  2018  terdapat  satu  kasus  tindak  pidana  korupsi  Dana  Insentif  Daerah  (DID)  yang merugikan  keuangan  daerah.  Fakta  terjadinya  kasus  tindak  korupsi  telah  menjadi  bukti bahwa asas kepatuhan terhadap perundangan belum dilakukan dengan baik dalam tata kelola keuangan  daerah.  Jika  saja  dilakukan  pemeriksaan  lebih  intens,  masih  sangat memungkinkan akan bisa ditemukan kasus-kasus serupa seperti tersebut di atas.

## Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Efektivitas  sistem  pengendalian  internal  diartikan  sebagai  kemampuan  sistem pengendalian  internal  yang  direncanakan  dan  diterapkan  agar  mampu  mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemrintah Nomor 60 Tahun 2008,  Bab I Pasal 1  butir  1  Sistem  Pengendalian  Internal  adalah  Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  di  butir  2  disebutkan  yang  dimaksud dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah  sistem  pengendalian  intern    (SPI) yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
Hasil yang ditunjukkan penelitian ini yang dinyatakan oleh angka-angka sebagai data temuan, secara umum menunjukkan bahwa LKPD TA 2018 hingga TA 2020 masih sebatas memenuhi unsur standar hukum formil, belum sepenuhnya dapat memenuhi standar hukum materiil.  Bahkan  dalam  dokumen  LKPD  TA  2018  hingga  TA  2020  terkesan  energi penyusun laporan melemah pada lembaran-lembaran pertengahan hingga bagian akhir setiap laporan. Fakta ini menguatkan asumsi bahwa Sistem Pengendalian Intern yang ada di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan masih sangat lemah, dan tentunya kondisi ini mesti diperbaiki ke depannya. Sehingga dengan SPIP  yang kuat akan dapat dihindari kesalahan- kesalahan  dalam  menyusun  LKPD,  tentunya  dapat  mengarakan  menjadi  lebih  baik  dan berkualitas serta didukung oleh data valid serta akurat.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 31
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan

## Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tabanan
Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (IPKD),  yakni  terkait  dengan  alat  ukur  yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sebab  dimensi  tersebut  melihat  dari  proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen  yang  ditinjau  yakni  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD),  Kebijakan  Umum  Anggaran Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS),  APBD,  LKPD  sampai  dengan  opini BPK RI atas LKPD.
Secara umum, catatan atas kondisi  LKPD TA. 2018 sampai TA. 2020 menunjukkan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  masih  sangat  tergantung  dari  dana  transfer pemerintah pusat, sehingga aspek kemandirian masih sangat lemah. Kondisi itu disebabkan tingkat/angka  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Tabanan  masih  sangat  minim dibandingkan dengan postur APBD setiap tahun. Sangat perlu dicari peluang sumber PAD baru  dan  atau  melakukan  peningkatan  produksi  sektor  perikanan,  pertanian,  peternakan, perkebunan, dll.
Merujuk  6  (enam)  dimensi  penilaian  IPKD  yakni  (1)  Kesesuaian  dokumen perencanaan  dan  penganggaran,  (2)  Kualitas  anggaran  belanja  dalam  APBD,  (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah,  (6)  Opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD). Dan sebagaimana penjelasan atau paparan tiap sub bab sebelumnya tentang unsur-unsur  LPKD  Kabupaten  Tabanan  TA.  2018  sampai  TA.  2020  secara  komprehensif dapat  disimpulkan  bahwa  arah grade atau  nilainya  cenderung  akan  minim,  mengingat kondisi nyata atau faktual secara umum belum memenuhi standar hukum materiil, meskipun persyaratan formil telah dipenuhi.
Kondisi  IPKD  akan  dikuatkan  dengan  temuan  penelitian  ini  sebagaimana  Tabel  5.5 tentang  Temuan  Hasil  Penelitian,  yang  mencoba  untuk  menjelaskan  secara  rinci  temuan penelitian, aspek-aspek atau persyaratan LKPD dan 4 (empat) kriteria penilaian oleh BPK RI  Perwakilan  Provinsi  Bali  antara  lain  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintah, kecukupan  pengungkapan,  ketaatan  terhadap  perundangan,  efektifitas  sistem  pengendalian internal. Temuan hasil penelitian akan menjelaskan keadaan nyata atau kondisi riil dokumen -dokumen  pendukung  LKPD  TA.  2018  sampai  LKPD  TA.  2020,  kemudian  disandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali lengkap unsur-unsur laporan pokok dan laporan tambahan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten  Tabanan.  Tabel  5.  Temuan Hasil  Penelitian  Dan  Opini  BPK  RI  Perwakilan  Bali  pada  halaman  sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan secara umum sejak TA.  2018  sampai  TA.  2020  diakumulasikan  dengan  kualitas  Cukup  Baik  (CB),  perlu diberikan  catatan  khusus  terkait  Realisasi  Anggaran  Tahun  2018  dan  Tahun  2020,  justru faktanya muncul 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan daerah. Kondisi umum yang masih banyak harus diperbaiki semestinya dalam pemberian opini oleh BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Bali  maksimal  pada  kriteria  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571

## 4.  Simpulan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menilai sejumlah pemerintah daerah sudah serius dalam  mengelola  aset  jika  dilihat  dari  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  tahun  2018  di  Provinsi  Bali.  Kemudian, Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  tersebut  mengungkapkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  sudah mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  BPK Provinsi  Bali  (2020)  memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  kepada  pemerintah  Kabupaten  Tabanan, tetapi  masih  memiliki  kelemahan pada  sistem pengendaliaan intern pemerintah, hal  ini  membuktikan bahwa kurangnya pemahaman tentang sistem pengendaliaan intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. BPK RI Perwakilan Bali menemukan beberapa kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu  pencatatan  belum/tidak  dilakukan  secara  akurat,  proses  penyusunan  laporan  tidak  sesuai  dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan secara umum sejak TA. 2018 sampai TA. 2020 diakumulasikan dengan kualitas Cukup Baik (CB), perlu diberikan catatan khusus terkait Realisasi Anggaran Tahun 2018, justru faktanya  muncul 1 (satu) kasus tindak pidana  korupsi sehingga merugikan keuangan daerah. Kondisi umum yang masih banyak harus diperbaiki semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada  kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP.
Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik. Hasil ini juga bakal memandu Pemerintah Pusat melakukan treatment bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Selama beberapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mampu menorehkan prestasi sebagai juara di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, tentunya hal ini menjadi cambuk penyemangat agar mampu berupaya lebih kuat lagi sehingga indeks pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka
Aisah,  Siti.  2018.  Analisis  Akuntabilitas  Kebijakan  Anggaran  Daerah  Di  Kota  Tangerang  Selatan Provinsi Banten. Program Doktoral IPDN Jakarta.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publ i k, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
B   = baik CB = cukup baik B K K   = kurang K K K K K K CB CB WTP WTP 1.Kesesuaian SAP B B 2.Kecukupan Pengungka- pan B B 3.Ketaatan thd per-UU-an B B 4.Efektifitas SPIP
B B
Tabel 5. Temuan Hasil Penelitian Dan Opini BPK RI Perwakilan Bali
Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 33
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
Andita Cahyasari Pradana Putri & Fajar Syaiful Akbar. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Pada OPD Kota  Surabaya.  JIMEA  :  Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Ekonomi  Dan  Akuntansi.  UPN  Veteran Surabaya. Vol. 6. No. 2. H. 14 – 25.
Creswell,  John  W.  2009.  Research  Design.  Third  Edition.  Sage  Publicatio.  Thousand  Oaks California. Fawaid Ahmad (Penterjemah). 2013. Edisi 3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Didi  Permadi  Syukur,  Jamaluddin  Majid,Suhartono  &  Roby  Aditiya.  2021.  Analisis  Kinerja Keuangan  Sebagai  Barometer  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Maros,  Provinsi  Sulawesi Selatan. ISAFIR : Islamic Accounting and Finance Review . Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. Halaman 152 – 165.
Habsyah Fitri Aryani. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan  Selama  Pandemi  Covid-19.  Mizania  :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Akuntansi,  Volume  2  (1)  : 147 – 156.
Halim,  Abdul  &  Kusufi,  Muh.  Syam.  2014.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Salemba  Empat.  Jakarta  - Indonesia.
Harahap,  Heri  Faisal.  2018.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli Tengah. Jurnal Ekonomi Bisnis LPPM Universitas Batanghari Jambi.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala -daerah-terjerat-korupsi
https://www.balipost.com/news/2020/06/15/129882/Enam-Kali-Beruntun,Pemkab-Tabanan...html https://www.news.beritabali.com/read/2019/05/09/201905090014/hakim-vonis-2-kelian-banjar-di- Tabanan-kasus-korupsi-dana-kematian-4-tahun-penjara/
Hukom, Alexandra. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Perubahan  Struktur  Ekonomi  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Provinsi  Kalimantan Tengah. Program Doktoral Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
Imelda  Sari,  Masagus  Asaari  &  Ika  Sefty  Nurul  Hidayah.  2021.  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah Kota Tangerang  Selatan TA.  2010  – 2019. Fakultas  Ekonom  Bisnis  Universitas Yarsi. Jakarta. H. 408 – 425.
Jusuf,  Al.  Haryono.  2001.  Auditing  (Pengauditan).  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  YKPN. Yogyakarta.
Kristian Buditiawan & Eko Budi Santoso. 2022. Rasio Kinerja Keuangan Daerah Dan Pembiayaan Infrastruktur Di Kabupaten Bondowoso. Inovasi : Jurnal Politik Dan Kebijakan. Vol. 19. No. 1. H. 21 -30.
Lindblom,  Charles  E.  1980. The  Policy  Making  Process .  2 nd Edition.  Prentice-Hall  Inc.  Ardian Syamsudin (Penterjemah). 1990. Proses Penetapan Kebijakan. Erlangga. Jakarta.
Mahmudi, M. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset Yogyakarta.
Margarethy  Rohanie  Mbado  &  Maromi  Merlin  Mbate.  2022.  Pengaruh  Perencanaan  Dan Implementasi Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Kebijakan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jurnal Inspirasi Ekonomi. Vol. 1. No. 1. H. 50 – 62.
Miles, Matthew B. and Huberman A. Micghael (trjh) . 2005. Qualitative Data Analysis. UI Press – Jakarta.
Miles,  MB,  Huberman  AM  Dan  Saldana  J  (trjh).  2014.  Qualitative  Data  Analysis,  A  Methodes Sourcebook. Edition 3. Sage Publication – USA.
Moleong,  Lexy  J.  2013.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi  PT.  Remaja  Rosdakarya.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 34
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan
Bandung.
Mulford, Charles W & Comiskey, Eugene E. 2002. Deteksi Kecurangan Akuntansi. PPM. Jakarta.
Mulia Andirfa. 2018. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi 1. Unimal Press. Lhokseumawe – Aceh.
Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. Cetakan 1. Akuntansi Sektor Publik. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
Nurul  Amin.  2015.  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Tingkat  Kemandirian Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah  :  Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bengkalis.  Jurnal  Iqtishadun (Ekonomi Kita). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis - Riau. Vol. 1. No. 1. H. 80-91.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaaan Keuangan Daerah.
Ristriawan, H & Sugiharti, DK. 2017. Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks And Balances System. Jurnal Jurnal Keuangan Negara BPK RI.
Turley, G.Robbins, G & McNena, S. 2015. A Framework To Measure The Financial Performance Government, Local Government Studies. Vol. 41(3). p. 401-420.
Ulum, Ihyaul MD. 2012. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara Offset. Jakarta.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sawir, Agnes. 2001. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Siswanto & Dita Asri Maylani. 2022. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nominal : Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen. Vol. 11. No. 1. H. 184 – 195.
Sugiono. 2001. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Edisi 14. Alfabeta. Bandung.
Sugiono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Edisi 21. Alfabeta. Bandung.
Syahran.  2022.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Menggunakan  Rasio  Solvabilitas  Dan  Likuiditas  Di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Jurnal Ideaspublising. Volume 8/1. Halaman 43 – 52.
Vici Anjela Keitjem & Sri Murni. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017 – 2019. Jurnal Emba. Vol.10. No. 1. H. 935-962.
Widya Yektining Darmastuti, Endah Susilowati & Oryza Tannar. 2022. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja Modal  Di Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa Timur. Jurnal  Proaksi : Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Vol. 9. No. 1. H. 1-13.