## OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 1

## Bambang Waluyo
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email: -

## Abstrak
Operasionalisasi  pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  integral,  dan holistik.  Komitmen  penegak  hukum  dalam  menjalankan  penegakan  hukum  dengan  tegas, konsisten,  dan  terpadu  merupakan  langkah  penting  agar  mampu  menghasilkan  penegakan hukum  yang  berkeadilan,  memberikan  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat. Langkah-langkah  tersebut  dapat  ditempuh  melalui  pengenaan  sanksi  yang  yang  terberat  bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik diakumulasikan dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU),  dibarengi  dengan  pemberian  sanksi  sosial.  Hal ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  investor,  harga  diri  bangsa,  serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat serta memberikan dampak positif lainnya.
Kata kunci: Penegakan hukum, Pemberantasan korupsi.

## Abstract
Operationalization  of  fighting  corruption  should  be  done  in  comprehensive,  integral  and holistic  methods.  Commitment  of  law  enforcement  with  firm,  consistent,  and  integrated  is  an important  step  to  be  able  to  produce  a  just  law  enforcement,  providing  legal  certainty,  and benefits to society. These steps can be taken through the imposition of the toughest sanctions for perpetrators of corruption, criminal sanctions, fines, restitution, reversed evidence accumulated with money laundering crime (MLC), accompanied by the provision of social sanction . This is expected to increase public confidence , investors , national pride , as well as a deterrent effect, preventing corrupt candidates, optimize the return on the state or the people's money and other positive impacts.
Keyword: Law enforcement, Corruption

## A. PENDAHULUAN
Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Muak,  jengkel,  gregetan,  putus  asa,  marah,  dan  hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of force ataupun berperilaku sebagai celebrity .
Menjamurnya  tindak  pidana  korupsi  tentu  membuat  segenap  bangsa  Indonesia gundah  gulana.  Ternyata  korupsi  terjadi  pada  pelbagai  sektor  dan  juga  kekuasaan eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  serta  sektor  swasta  ( private  sector ).  Oleh  karena  itu pemberantasan  korupsi  merupakan  salah  satu  fokus  utama  Pemerintah  dan  Bangsa Indonesia.  Upaya-upaya  telah  ditempuh,  baik  untuk  mencegah  maupun  memberantas
1 Makalah  disampaikan  pada  Orasi  Ilmiah  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke-14  Fakultas  Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014.
korupsi  secara  serentak,  mengingat  tindak  pidana  korupsi  sebagai white  collar  crime serta  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ).  Upaya-upaya  itu  sebenarnya telah  dilakukan  dan  diupayakan  agar  membuahkan  hasil  berupa  tumbuhnya  itikad pemberantasan  korupsi  hingga  ke  pelosok  Indonesia.  Pada  masa  reformasi,  selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi  juga  dibentuk,  antara  lain  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  dan  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK),  juga  telah  dibentuk  pengadilan  khusus  tindak  pidana korupsi.  Semua  itu  dilakukan  dalam  rangka  mengoptimalkan  upaya  pemberantasan korupsi.
Pada tahun 2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah  instruksi  dan  arahan  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi.  Instruksi- instruksi  tersebut  misalnya  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Percepatan  Pemberantasan  Korupsi,  Inpres  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Aksi Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2011,  Inpres  Nomor  17  Tahun  2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selain itu,  Presiden  SBY  juga  telah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  55 Tahun 2012 tentang Strategi  Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Berdasar  beberapa  aturan  di  atas,  dirumuskan  pelbagai  langkah  strategis  dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi. Pelbagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi para pihak di pusat dan daerah serta aparatur penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada satu  sisi,  terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan;  dan di  sisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Namun hal  inipun  belum  cukup  karena  pada  kenyataannya  perilaku  korupsi  masih  marak terjadi.  Fakta  demikian  tergambar  bukan  saja  pada  pemberitaan  media  sosial,  media massa,  media  elektronik  maupun  media  cetak.  Dalam  rekapitulasi  data  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  ditangani  Kejaksaan  RI,  Tahun  2013  sebanyak  1.709  kasus (penyelidikan),  1.653  perkara  (penyidikan),  2.023  perkara  (penuntutan;  yang  berasal dari  penyidikan  Kejaksaan  sebanyak  1.249  dan  penyidikan  Polri  sebanyak  774) 2 ,  dan kerugian  negara  yang  berhasil  diselamatkan  sebesar  Rp.    403.102.000.215  dan  USD 500.000. 3 Sedangkan  data  pada  KPK  Tahun  2013 4 sebanyak  81  kasus  (penyelidikan),
2 Penjelasan tertulis Jaksa Agung pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI, tanggal 18 Februari 2014, hlm. 11-12
3 Laporan Kinerja Akhir Tahun 2013 Kejaksaan RI
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013
102  perkara  (penyidikan),  73  perkara  (penuntutan),  dan  kerugian  negara  yang  berhasil diselamatkan sebesar Rp. 1,196 triliun. 5
Dalam  kaitan  itu, Transparancy  International setiap  tahunnya  juga  menjajak pendapat  masyarakat  Indonesia  mengenai  eksistensi  korupsi,  terutama  menyangkut kegiatan  komersial,  dengan  mengukur  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia. Kendati  mengalami  peningkatan,  namun  hingga  tahun  2012  masih  terbilang  rendah yaitu 32 dari nilai maksimal 100. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia menargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK. Pada  saat  penetapan  target  tersebut  skor  IPK  adalah  angka  0  sampai  10.  Sejak  tahun 2012  skor  yang  digunakan  adalah  rentang  angka  0  sampai  100.  Bila  target  5,0  dalam skor 0-10 tersebut dikonversikan ke skor 0-100, maka akan ditemukan angka 50 untuk target IPK tahun 2014.
Optimalisasi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  jawaban  tepat dalam  menyikapi  maraknya  perilaku  korup  dan  korupsi.  Keberhasilan  pemberantasan korupsi  membawa  dampak  positif  yang  meluas  bagi  rakyat,  bangsa  dan  negara. Mengapa  demikian?  Karena  korupsi  menunjukkan  pada  perbuatan  yang  rusak,  busuk, bejat,  tidak  jujur  yang  disangkutpautkan  dengan  keuangan. 6 Korupsi  juga  memberikan ancaman  yang  serius  terhadap  stabilitas  dan  keamanan  yang  dapat  melemahkan lembaga-lembaga  dan  nilai-nilai  demokrasi,  nilai-nilai  etika  dan  keadilan  serta membahayakan  pembangunan  berkelanjutan  ( suistanable  development )  dan  penegakan supremasi hukum. 7

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tipologi Korupsi
Sudah  sangat  dikenal  oleh  awam  bahwa  korupsi  merupakan  kejahatan  yang merugikan  keuangan  negara.  Fakta  senyatanya  lebih  luas,  bahwa  korupsi  merupakan perbuatan  bejat,  busuk,  jahat,  jelek,  tidak  jujur,  dan  konotasi  negatif  lainnya,  bahkan extra  ordinary crime . Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk  korupsi  dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya.
Terkait  hal  itu,  terdapat  banyak  bentuk  dan  perbuatan  ataupun  perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  setidaknya  ada  8  (delapan)  kelompok  delik korupsi, yaitu :
a. Kelompok  delik  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara;
b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan ( knevelarij, extortion );
5 Kompas.com tanggal 30 Desember 2013
6 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1996, hlm. 115
7 Preambule United Nations Convention Against Corruption, 2003
e. Kelompok delik pemalsuan;
f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
g. Kelompok delik gratifikasi;
h. Kelompok  delik  yang  merintangi  dan  menghalang-halangi  penanganan  perkara korupsi.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) maka tindak pidana korupsi dapat dikumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang.
Selanjutnya  bila  berpijak  pada United  Nations  Convention  Againts  Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Againts  Corruption , 2003  (Konvensi  PBB  Anti  Korupsi,  2003),  ruang  lingkup  korupsi  ternyata  lebih  luas yaitu :
a. Penyuapan pejabat publik nasional ( briberry of national publici);
b. Penyuapan  terhadap  pejabat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi  internasional publik  ( briberry  of  foreign  public  official  and  officials  of  public  international organization );
c. Penggelapan,  penyelewengan  atau  pengalihan  kekayaan  lain  oleh  seorang pejabat  publik  ( embezzlement,  misappropriation  or  other  diversion  of  property by a public official );
d. Memperdagangkan pengaruh ( trading in influence );
e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang ( abuse of functions );
f. Memperkaya diri secara tidak sah ( illicit enrichment );
g. Penyuapan pada sektor privat ( briberry in the private sector );
h. Penggelapan  kekayaan  di  sektor  privat  ( embezzlement of  property  in  the  privat sector ).
Kemudian  Muladi 8 yang  mengutip World  Bank menyebutkan  bahwa  korupsi sebagai an abuse of public power for private gains , dengan bentuk antara lain :
a. Political  Corruption ( Grand  Corruption )  yang  terjadi  di  tingkat  tinggi (penguasa,  politisi,  pengambil  keputusan)  dimana  mereka  memiliki  suatu kewenangan  untuk  memformulasikan,  membentuk  dan  melaksanakan  Undang- Undang  atas  nama  rakyat,  dengan  memanipulasi  institusi  politik,  aturan prosedural  dan  distorsi  lembaga  pemerintahan,  dengan  tujuan  meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
b. Bureaucratic  Corruption ( Petty  Corruption ),  yang  biasa  terjadi  dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
8 Muladi, Konsep  Total  Enforcement Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya”, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 4-5.
Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember  2014  : 169 – 182
c. Electoral  Corruption ,  dengan  tujuan untuk memenangkan  suatu  persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
d. Private  or  Individual  Corruption ,  korupsi  yang  bersifat terbatas ,  terjadi  akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
e. Collective or Aggregated Corruption , dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
f. Active  and  Passive  Corruption dalam  bentuk  memberi  dan  menerima  suap ( bribery )  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  atas  dasar  tugas  dan kewajibannya;
g. Corporate  Corruption baik  berupa corporate  criminal yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun corruption for corporation dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.
Mengalir  dari  uraian  di  atas,  bidang-bidang  atau  hal-hal  yang  menjadi  obyek korupsi  adalah  kompleks  bahkan  multikompleks.  Dalam  kesepakatan  bersama  antara Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus,  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri, Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tanggal  29  Maret  2012  tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, telah ditentukan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi yaitu :
a. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
b. Keuangan dan perbankan;
c. Perpajakan;
d. Minyak dan gas;
e. BUMN dan BUMD;
f. Kepabean dan cukai;
g. Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP;
h. Aset negara dan daerah;
i. Pertambangan; dan
j. Pelayanan Umum.
Penggambaran  10  (sepuluh)  area  rawan  korupsi  tersebut,  tentu  bisa  bertambah sesuai dinamika pembangunan dan aktifitas atau dinamika masyarakat, pemerintah dan negara. Misalnya area pemilihan umum (Pemilu) dan bahkan dalam area pendidikan.
Selanjutnya mengapa orang melakukan korupsi,  jawaban dan latar belakangnya juga  multikompleks.  Terdapat  beberapa  pendapat  dan  teori-teori  yang  menjelaskan timbulnya praktik korupsi yaitu : 9
1) Teori Klitgaard
9 Dikutip  dari http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak korupsi , diakses tanggal 11 April 2014.
Optimalisasi Pembrantasan Korupsi Di Indonesia
Menurut  teori  Robert  Klitgaard,  monopoli  kekuatan  oleh  pimpinan ( monopoly  of  power )  ditambah  dengan  besarnya  kekuasaan  yang  dimiliki ( discretion  of  official ) dan  tanpa  adanya  pengawasan  yang  memadai  ( minus accountability ) maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. Perubahan sistem  pemerintahan  dari  sentralistik  menjadi  otonomi  daerah  telah  menggeser praktik  korupsi  yang  dahulu  hanya  didominasi  oleh  pemerintah  pusat  (saat  itu kekuasaan ada pada pemerintah pusat) kini menjadi marak terjadi di daerah (karena otonomi  daerah telah memberikan kekuasaan kepada pimpinan di  daerah). Hal  ini selaras dengan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.
2) Teori Ramirez Torrez
Sementara  itu,  teori  Ramirez  Torrez  menyatakan  bahwa  korupsi  adalah kejahatan  kalkulasi  atau  perhitungan  ( crime  of  calculation )  bukan  hanya  sekedar keinginan ( passion ). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.
3) Teori Jack Bologne (GONE)
Menurut teori Jack Bologne (GONE) akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:
a) Greedy (keserakahan),  berkaitan  dengan  adanya  perilaku  serakah  yang  secara potensial ada pada diri setiap orang.
b) Opportunity (kesempatan),  berkaitan  dengan  keadaan  organisasi  atau  instansi atau  masyarakat  yang  sedemikian  rupa  sehingga  terbuka  kesempatan  bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
c) Need (kebutuhan),  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  dibutuhkan  oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya.
d) Exposures (pengungkapan),  berkaitan  dengan  tindakan-tindakan  atau  hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.
4) Teori Vroom
Teori  Vroom  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  kinerja seseorang  dengan  kemampuan  dan  motivasi  yang  dimiliki.  Berdasarkan  Teori Vroom tersebut, kinerja (performance) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (ability) dan  motivasi (motivation) .  Kemampuan  seseorang ditunjukkan  dengan  tingkat  keahlian (skill) dan  tingkat  pendidikan (know- ledge) yang  dimilikinya.  Jadi,  dengan  tingkat  motivasi  yang  sama  seseorang dengan skill dan knowledge yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (Motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom  juga  membuat  fungsi  tentang  motivasi  yaitu  motivasi  seseorang  akan dipengaruhi  oleh  harapan (expectation) orang  yang  bersangkutan  dan  nilai (value) yang  terkandung  dalam  setiap  pribadi  seseorang.  Jika  harapan  seseorang adalah  ingin  kaya,  maka  ada  dua  kemungkinan  yang  akan  dia  lakukan.  Jika  nilai yang  dimiliki  positif,  maka  dia  akan  melakukan  hal-hal  yang  tidak  melanggar
hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka  dia  akan  berusaha  mencari  segala  cara  untuk  menjadi  kaya  salah  satunya dengan melakukan korupsi.
5) Teori Kebutuhan Maslow
Maslow  menggambarkan  hierarki  kebutuhan  manusia  sebagai  bentuk piramida.  Pada  tingkat  dasar  adalah  kebutuhan  yang  paling  mendasar.  Semakin tinggi  hierarki,  kebutuhan  tersebut  semakin  kecil  keharusan  untuk  dipenuhi.  Teori Kebutuhan  Maslow  tersebut  menggambarkan  hierarki  kebutuhan  dari  paling mendasar  (bawah)  hingga  naik  paling  tinggi  adalah  aktualisasi  diri.  Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (physical needs) . Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial  adalah  berkelompok,  bermasyarakat,  berbangsa.  Ketiga  kebutuhan  paling bawah  adalah  kebutuhan  utama (prime  needs) setiap  orang.  Setelah  kebutuhan utama  terpenuhi,  kebutuhan  seseorang  akan  meningkat  kepada  kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita,  misalnya  kebutuhan  untuk  diakui  sebagai  kepala,  direktur  maupun  walikota yang dipatuhi bawahannya.

## 2. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan  korupsi  merupakan  prioritas  utama  guna  meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam  rangka  pencapaian  tujuan  nasional.  Oleh  karena  itu  kebijakan  optimalisasi pemberantasan  korupsi  harus  ditindaklanjuti  dengan  strategi  yang  komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.
Menyimak  penyebab  terjadinya  korupsi,  dapat  disimpulkan  terkait  aspek-aspek manusia,  regulasi,  birokrasi,  political  will,  komitmen,  dan  konsistensi  penegak  hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.
1) Peningkatan  Integritas  dan  Etika  Penyelenggara  Negara  dalam  Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas
Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab  utama  terjadinya  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  kewenangan  atau kekuasaan.  Aparatur  negara  merupakan  faktor  utama  keberhasilan  pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme  (KKN).  Tanpa  aparatur  yang  berintegritas  dan  beretika  mustahil
program  kerja pemerintah dapat  berjalan dengan  baik.  Untuk itu, salah satu  aspek utama dari program reformasi birokrasi ialah reformasi aspek sumber daya manusia (SDM),  karena  aspek  inilah  yang  nantinya  akan  mengimplementasikan  atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi.
Namun  demikian,  pembangunan  integritas  dan  etika  aparatur  negara  tidak dapat  dilakukan  secara  singkat  hanya  melalui  program  reformasi  birokrasi  belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, perlu  ada  reorientasi  kurikulum  pendidikan  formal  dan  pendidikan  kedinasan dengan  memasukkan  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia,  baik  yang  bersumber  dari agama,  budaya  maupun  ideologi  bangsa  yaitu  Pancasila.  Nilai-nilai  luhur  tersebut harus  diaktualisasikan  dalam  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  negara  agar  upaya membangun  integritas  dan  etika  aparatur  negara  dapat  diwujudkan  secara  konkrit dalam  kehidupan  sehari-hari,  hingga  akhirnya  dapat  membentuk  aparatur  negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.
Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  bebas  KKN.  Di banyak negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara  efektif  untuk  membangun  sikap  dan  kesadaran  dalam  memberantas  atau setidak-tidaknya  mengurangi  korupsi  secara  efektif.  Lebih  jauh  lagi  adanya integritas  dan  etika  tersebut  dapat  memberikan  dukungan  bagi  terwujudnya good governance .  Dengan  demikian,  maka  penguatan  integritas  dan  etika  merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan baik.
2) Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN Reformasi  birokrasi  merupakan  suatu  upaya  untuk  menata  ulang  biorkrasi pemerintahan  agar  mampu  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu : Kelembagaan (organisasi);  Ketatalaksanaan  ( business  process );  dan  sumber  daya  manusia (aparatur).
a) Aspek Kelembagaan
Reformasi  di  bidang  kelembagaan  diperlukan  untuk  menata  ulang  struktur organisasi agar terbentuk organisasi  yang tepat fungsi dan ukuran ( right sizing ) sehingga tercipta organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan  fungsi  secara  efektif,  efisien,  transaparan,  dan  akuntabel  serta  lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
b) Aspek Ketatalaksanaan
Reformasi di bidang tata laksana diperlukan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan  fungsi,  baik  yang  sifanya  teknis  yuridis  maupun  administratif  mempunyai panduan  yang  jelas  sehingga  hasil-hasilnya  dapat  terukur  dengan  jelas. Reformasi  ketatalaksanaan  dilakukan  dengan  membangun  sistem,  proses,  dan
prosedur  kerja  (SOP)  yang  jelas,  tertib,  tidak  tumpang  tindih,  sesuai  dengan prinsip good governance .
c) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Reformasi  di  bidang  SDM,  meliputi  3  (tiga)  hal  yaitu  :  perubahan  pola  pikir ( mindset ),  perubahan  budaya  kerja  ( culture  set ),  dan  perubahan  tata  laku ( behavior ).
(1). Perubahan pola pikir ( mindset )
Perubahan pola pikir harus dilakukan oleh seluruh aparatur negara mulai dari pimpinan  paling  atas  sampai  pegawai  paling  bawah.  Pola  pikir  sebagai penguasa  yang  cenderung  ingin  dilayani  harus  diubah  menjadi  pelayanan masyarakat,  karena  pada  dasarnya  aparatur  negara  merupakan  abdi masyarakat  sehingga  harus  mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dengan  adanya  perubahan  pola  pikir  diharapkan  aparatur  negara  memiliki sense of  belonging , sense of  responsibility , dan sense of  crisis dalam setiap melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.
(2). Perubahan budaya kerja ( culture set )
Perubahan  budaya  kerja  ( culture  set )  sangat  erat  kaitannya  dengan  rasa tanggung  jawab  ( sense  of  responsibility )  terutama  dalam  pelaksanaan  tugas sehari-hari,  khususnya  dalam  hal  waktu,  anggaran,  peralatan  dan  lain sebagainya.  Aparatur  negara  diharapkan  selalu  berusaha  menambah wawasan  dan  meningkatkan  kapabilitas  profesionalnya  dengan  tidak menunda-nunda pekerjaan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan  dengan  tepat  waktu  dan  penggunaan  anggaran  sehemat  dan secermat mungkin.
(3). Perubahan tata laku ( behavior)
Sebagai  abdi  negara/masyarakat,  setiap  aparatur  negara  harus  memiliki perilaku  terpuji,  terutama  pada  saat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Aparatur  negara  harus  mampu  memberi  tauladan  kepada  masyarakat, terutama  dalam  hal  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  norma-norma  hukum yang berlaku. Jangan sampai aparatur negara justru melakukan pelanggaran hukum.  Terlebih  lagi  bila  aparatur  negara  tersebut  adalah  aparatur  penegak hukum.
Adapun  percepatan  reformasi  birokrasi  meliputi  9  (sembilan)  program dimulai  dari  penataan  struktur  birokrasi,  seleksi  penerimaan  CPNS,  pelayanan publik  sampai  dengan  efisiensi  penggunaan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  kerja pegawai negeri. Melalui  reformasi birokrasi  diharapkan dapat  dibangun profil dan perilaku aparatur yang berintegritas tinggi, berprofuktifitas tinggi, dan bertanggung jawab,  serta  mengutamakan  pelayanan  masyarakat  guna  mewujudkan  birokrasi yang  bersih,  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel.  Dengan  adanya  reformasi birokrasi  diharapkan  dapat  terwujud  organisasi  pemerintahan  yang  modern  yang mengutamakan  pelayanan  publik,  „ right  sizing ‟  (tepat  ukuran  dan  tepat  fungsi)
dengan prosedur kerja yang jelas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).
3) Pembangunan Budaya Anti Korupsi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi
Upaya  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya stakeholder kepemerintahan yang baik, bersih, dan  bebas  KKN  itu  ada  3  (tiga),  yaitu  :  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat. Negara  atau  pemerintah,  konsepsi  pemerintahan  pada  dasarnya  adalah  kegiatan kenegaraan,  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  melibatkan  pula  sektor  swasta  dan kelembagaan  masyarakat;  sektor  swasta,  pelaku  sektor  swasta  mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan  perdagangan,  perbankan,  dan  koperasi,  termasuk  kegiatan  sektor informal;  dan  masyarakat,  dalam  konteks  kenegaraan,  kelompok  masyarakat  pada dasarnya berada ditengah-tengah atau diantara pemerintah dan perseorangan,  yang mencakup  baik  perseorangan  maupun  kelompok  masyarakat  yang  berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. 10
Dengan  demikian,  maka  sikap  dan  mental  masyarakat  terhadap  praktik KKN  dalam  penyelenggaraan  negara  juga  sangat  menentukan  upaya  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  bebas  KKN.  Selama  ini  tata  nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian  disumbangkan  ke  masyarakat  untuk  kegiatan  sosial  maupun  keagamaan. Seolah-olah  hal  ini  telah  menghapuskan  dosa-dosa  para  pelaku  korupsi.  Oleh karena  itulah,  maka  perlu  meluruskan  tata  nilai  masyarakat  seperti  ini  karena cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi.
Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan  hukum,  pendidikan  anti  korupsi  yang  sudah  dimulai  sejak  dini  di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye  anti  korupsi  yang  dilakukan  dalam  pelbagai  media  terutama  media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang massif serta penanaman nilai- nilai  anti  korupsi  sejak  dini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain  itu  bagi  pelaku  harus  menyadari  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  dari korupsi  tidak  sebanding  dengan  penderitaan  yang  akan  diterimanya  (menyesal sampai  tujuh  keturunan).  Dengan  tumbuhnya  kesadaran  seperti  itu,  diharapkan mampu  membentuk  sikap  dan  mental  masyarakat  yang  anti  korupsi.  Kondisi
10 Sedarmayanti, Good  Governance  “Kepemimpinan  Yang  Baik” ,  Bagian  Kedua,  (Membangun Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  produktivitas  Menuju  Good  Governance),  Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 4-5.
demikian  idealnya  diperkuat  dengan  pemahaman  dan  pengamalan  nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme Indonesia.
4) Penegakan  Hukum  yang  Tegas,  Konsisten,  dan  Terpadu  Dalam  Rangka Mewujudkan  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan,  Yaitu Timbulnya Efek Jera Bagi Koruptor dan Mencegah Calon Koruptor
Penegakan  hukum  yang  konsisten  dan  terpadu  sangat  penting  bagi terwujudnya  pilar-pilar  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Pilar-pilar  keadilan  dan kepastian  hukum  merupakan  pondasi  utama  berjalannya  proses  demokratisasi. Demokratisasi  merupakan  salah  satu  prinsip  dari  tata  kelola  pemerintahan  yang baik,  sebab  demokratisasi  membuka  ruang  bagi  masyarakat  untuk  turut berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  negara.  Selain  itu,  kepastian  hukum  juga sangat  diperlukan  bagi  kalangan  usaha  dalam  berinvestasi  dalam  suatu  negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga  dapat  menurunkan  iklim  investasi.  Kecilnya  angka  investasi  akan memperkecil  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat,  sehingga  akan  terjadi  banyak pengangguran  yang  berpotensi  menimbulkan  ancaman  dan  gangguan  bagi keamanan.
Selanjutnya,  penegakan  hukum  yang  konsisten  dan  terpadu  juga  akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat  yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah  seseorang  yang  hendak  melakukan  korupsi.  Manfaat  lainnya  ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan  menguat.  Sebaliknya  bila  terjadi  inkonsistensi  dan  ketidakterpaduan  dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi  tarik  menarik  kepentingan,  sehingga  kepercayaan  kepada  penegak  hukum akan  melemah.  Implikasinya,  hal  ini  akan  melemahkan  budaya  hukum  dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.
Dengan  demikian  tidak  seharusnya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi hanya ditumpukan pada satu lembaga saja. Bahkan para penegak hukum sadar akan pentingnya  keterpaduan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dengan dituangkannya  suatu  kesepakatan  bersama  antara  Kejaksaan  RI,  Polri,  dan  KPK Nomor  :  KEP-049/A/JA/03/2012,  B/23/III/2012,  Nomor  :  SPJ-39/01/03/2012, tanggal  29  Maret  2012.  Adapun  ruang  lingkup  kesepakatan  bersama  tersebut meliputi :
a) Pencegahan tindak pidana korupsi;
b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi;
c) Pengembalian kerugian negara perkara tindak pidana korupsi;
d) Perlindungan  hukum  bagi  pelapor  dan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( whistle blower atau justice collaborator ) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi;
e) Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
f) Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

## C. SIMPULAN
Adanya  berbagai  ketentuan,  kemudian  dibuatnya  kesepakatan  bersama memperkokoh  keterpaduan  dan  kebersamaan  dalam  pemberantasan  korupsi,  pada gilirannya  akan  membawa  dampak  positif  dalam  mengoptimalkan  pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Selain  itu,  yang  tidak  kalah  penting  adalah  komitmen  penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu agar mampu  menghasilkan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  memberikan  kepastian hukum,  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Langkah  yang  diambil  melalui  pengenaan sanksi  yang  yang  terberat  bagi  pelaku  korupsi,  baik  sanksi  pidana,  denda,  uang pengganti,  pembuktian  terbalik  dikumulasikan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU),  dibarengi  dengan  pemberian  sanksi  sosial.  Dengan  demikian  operasionalisasi pemberantasan  korupsi  dilakukan  secara  komprehensif,  integral,  dan  holistik.  Hal  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  investor,  harga  diri  bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara/rakyat serta dampak positif lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arief, Basrief. 2013. Perampasan Aset Hasil Kejahatan , Jakarta: Kejaksaan Agung
Jaksa Agung RI, Penjelasan Tertulis Jaksa Agung pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI, 18 Februari 2014
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2013.  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  KPK  Tahun 2013, Jakarta: KPK
Muladi.  2005. Konsep  Total  Enforcement Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Korupsi,  Pencegahan dan  Pemberantasannya”,  Lemhanas  RI  dan  ADEKSI-ADKASI,  Jakarta,  8 Desember 2005
Preambule United Nations Convention Against Corruption, 2003
Sedarmayanti.  2012. Good  Governance  “Kepemimpinan  Yang  Baik” ,  Bagian  Kedua, (Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  produktivitas Menuju Good Governance), Bandung: Mandar Maju
Sudarto. 1996. Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni