## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 70 − 73 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1298

## Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia
Nirmadarningsih Hiya*, Saparuddin Siregar, Sanusi Gazali Pane
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia Email: nirmadarningsih.hiya@gmail.com Email Penulis Korespondensi: nirmadarningsih.hiya@gmail.com Submitted: 05/02/2022 ; Accepted: 11/07/2022 ; Published: 29/08/2022
Abstrak −Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah pada KPR Syariah dan kesesuaian PSAK No. 102 Revisi 2019 tentang akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan beberapa data sekunder berupa dokumen dam laporan keuangan yang didapat dari Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. Hasil penelitian penerapan akad murabahah pada KPR Syariah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan penerapan pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 Revisi 2019 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan seperti bank hanya menerapkan pembiayaan murabahah hanya berdasarkan pesanan saja artinya, pada PSAK 102 dinyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, kenyataanya Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja.
Kata Kunci: Murabahah; KPR Syariah; PSAK No. 102
Abstract −This  study  aims  to  analyze  the  application of  murabahah  contracts  in  Sharia  mortgages  and  adjust  PSAK  No.  102 Revision 2019 regarding murabahah accounting at the Medan Islamic Bank Branch. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique in this study was in the form of interviews and some secondary data in the form of financial statement documents obtained from the Medan Islamic Bank Branch. The results of the research on the application of the murabahah contract on  Sharia  mortgages  have  been  in  accordance  with  what  has  been  determined.  Meanwhile,  the  implementation  of  murabahah financing is not fully in accordance with PSAK No. 102 Revision 2019 at Bank Syariah Indonesia Medan Branch such as banks only apply murabahah financing based on orders only, meaning that, in PSAK 102 it is stated that murabahah can be carried out based on orders or without orders, in fact the Bank Syariah Indonesia Medan Branch only applies murabahah based on orders.
Keywords : Murabaha; Sharia Mortgages; PSAK Number 102

## 1. PENDAHULUAN
PT.  Bank  Syariah  Indonesia  telah  diresmikan  pada  tanggal  1  Februari  2020.  Kehadiran  Bank  Syariah  Indonesia bertujuan  untuk  mengembangkan  ekonomi  syariah,  termasuk  memberikan  dukungan  terhadap  UMKM  di  dalam negeri. Nama bank syariah Indonesia dipilih karena ingin bank syariah ini dapat menjadi representasi Indonesia, baik ditingkat  nasional  maupun  di  tingkat  global.  Sebagai  bank  hasil  penggabungan,  pada  bulan  Desember  2020  Bank Syariah Indonesia memiliki total asset sebesar Rp 240 triliun rupiah, dengan total pembiayaan sebesar Rp 157 Triliun, total dana pihak ketiga mencapai Rp. 210 triliun, serta total modal inti sebesar Rp 22,6 Triliun. Hal ini membuat bank syariah  Indonesia  menjadi  bank  peringkat  ke  7  di  Indonesia  berdasarkan  total  aset.  Sebagai  bank  yang  beroperasi berlandaskan  prinsip  syariah,  Bank  Syariah  Indonesia  menyediakan  berbagai  jenis  layanan  produk  dan  jasa,  salah satunya yaitu produk pembiayaan KPR Syariah.
Produk  KPR  merupakan  produk  yang  dikeluarkan  oleh  kalangan  perbankan  dalam  rangka  membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka (Sholikah & Astuti, 2020) (Sumber..?). ~Keikutsertaan kalangan perbankan dalam membantu  pengadaan perumahan bagi  masyarakat  sangat  penting karena merupakan bagian dari program  pemerintah  untuk  membantu  pengadaan  perumahan  bagi  masyarakat.  Sedemikian  pentingnya  masalah perumahan tersebut membuat pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan UU No 4 tahun 1992 yang menegaskan dalam  Bab  1  Pasal  1:  ”rumah  adalah  bangunan  yang  berrfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana pembinaan keluarga.
Produk  KPR  di  perbankan  syariah  secara  fundamental  berbeda  dengan  produk  KPR  di  bank  konvensional (Febrina, 2013). Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan perbedaan dan prinsip antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, konsep berdasarkan bagi hasil adalah hal yang biasa seperti halnya transaksi. Sementara itu, bank konvensional memiliki sistem suku bunga. Dalam produk yang biasa dikenal dengan nama KPR syariah ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda, di antaranya adalah tidak adanya pemberlakuan sistem kredit yang ada pada perbankan konvensional. Sementara pada perbankan syariah dikenal sistem murabahah yang berbasis margin,  musyarakah  mutanaqisah  yang  memiliki  ciri  khas  partisipasi  kepemilikan.  KPR  syariah  dapat  juga menggunakan akad murabahah yang berbasis jual beli. Dalam kebiasaan yang ada pada perbankan syariah konsep murabahah merupakan konsep perdagangan berbasis jual beli yang pembayarannnya dilakukan secara tangguh atau cicilan  (Nurlatifah,  2015).  Dalam  akad  ini  pihak  bank  syariah  bertindak  sebagai  penjual  yang  akan  melakukan penjualan aset  kepada nasabahnya secara tangguh atau dengan cicilan. Dalam akad murabahah pihak bank syariah akan melakukan penjualan barang dagangan kepada para nasabahnya dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua  belah  pihak.  Akad  KPR  syariah  yang  menggunakan  sistem  murabahah  membuat  pihak  bank  syariah  harus

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 70 − 73 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1298
memberitahukan kepada pihak nasabahnya berkaitan dengan harga perolehan rumah yang diperoleh bank syariah dari pihak developer. Kemudian bank syariah dengan harga tersebut lalu menetapkan keuntungan yang akan diambilnya di mana margin keuntungan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.
Di  dalam  PSAK  No.  102  mengatakan,  murabahah  adalah  menjual  barang  dengan  harga  jual  sebesar  harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Singkatnya akad murabahah merupakan perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah.  Bank  syariah  membeli  barang  yang  diperlukan  sesuai  kebutuhan  nasabah  kemudian  menjualnya  kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah (Kariyono, 2018).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  Undang-undang  nomor  7  tahun  1992 tentang perbankan, tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip  syariah.  Kredit  didefinisikan  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  didefinisikan  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.
Murabahah adalah transaksi  penjualan barang dengan menyataan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Dwi et al., 2020). Hal ini membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan scara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa  besar  keuntungan  yang  diinginkannya.  Pembeli  dan  penjual  dapat  melakukan  tawar  menawar  atas  besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Nurhayati & Wasilah, 2015).
Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang  disepakati  antara  penjual  dan  pembeli,  dan  dalam  penjualan  penjual  harus  mengungkapkan  harga  perolehan barang  tersebut  kepada  pembeli  (Kurniawan  &  Inayah,  2013).  Salam  merupakan  akad  jual  beli  barang  pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Marliza & Firdaus, 2019). Sedangkan istishna‟ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang  disepakati  antara  pemesan  (pembeli,  mustashni')  dan  penjual  (pembuat,  shani').  Dalam  dunia  dagang  di Indonesia, akad murabahah merupakan akad perniagaan yang paling sering dipakai, jika dibandingkan dengan akad- akad perniagaan yang lain. Perbedaan (Prabowo, 2014).
Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi  Murabahah (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI)  pada  27  Juni  2007.  PSAK  102 menggantikan  pengaturan  mengenai  akuntansi  murabahah  dalam  PSAK  59:  Akuntansi  Perbankan  Syariah  yang dikeluarkan  pada  1  Mei  2002.  Berdasarkan  surat  Dewan  Pengurus  Nasional  (DPN)  IAI  No.  0823-  B/DPN/IAI/ XI/2013  maka  seluruh  produk  akuntansi  syariah  yang  sebelumnya  dikeluarkan  oleh  DSAK  IAI  dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencataan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah.
Dengan keadaan lahan yang  sangat  terbatas yang  menyebabkan semakin tingginya harga jual dari  tahun ke tahun di sektor properti terutama properti residensial.  Dengan meningkatnya prospek bisnis properti tentu saja peran perbankan menjadi  sangat penting dalam segi  pembiayaan, sehingga Bank Syariah Indonesia Cabang Medan perlu memandang  secara  strategis  dari  kondisi  tersebut.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk  menganalisis penerapan  akad  murabahah  pada  KPR  Syariah  dan  kesesuaian  PSAK  No.  102  Revisi  2019  tentang  akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  dan  memahami  mengenai  mekanisme  pelaksanaan  akad  murabahah  serta  memberikan  penjelasan mengenai  perlakuan  akuntansi  murabahah  terhadap  pembiayaan  KPR  Syariah  berdasarkan  PSAK No.  102  tentang akuntansi  murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Jl. Jend. Ahmad Yani No.100. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Medan yaitu  divisi  KPR,  divisi  manajemen  dan  divisi  keuangan.  Penelitian  dilakukan  pada  kurun  waktu  Februari  sampai dengan  April  202.  Adapun  data  sekunder  bersumber  dari  dokumen-dokumen  perusahaan  yang  relevan  dengan penelitian  ini  seperti  laporan  tahunan,  notulen  rapat  dan  laporan  keuangan.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif.  Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  data-data  tersebut  dianalisa

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 70 − 73 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1298
kemudian  mangambil  kesimpulan  dari  hasil  perbandingan.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  setelah  memperoleh data-data dari Bank Syariah Indonesia Cabang Medan adalah sebagai berikut:
1. Menggambarkan prosedur pengajuan pembiayaan akad murabahah dalam pembiayaan KPR Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan
2. Menggambarkan penerapan sistem akuntansi pembiayaan akad murabahah dalam pembiayaan KPR Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan
3. Menggambarkan  apakah  terdapat  kesesuaian  antara  perlakuan  akuntansi  pembiayaan  murabahah  pada  Bank Syariah Indonesia Cabang Medan dengan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi tahun 2019.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  pembiayaan  Murabahah  merupakan  suatu  kerangka  dari  prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan  yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Untuk menghasilkan informasi pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah dengan cepat, tepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan yang disetiap unit  yang  berhubungan  dengan  pembiayaan  umumnya  dan  pembiayaan  murabahah  khususnya.  Bank  Syariah Indonesia Cabang Medan menyediakan fasilitas murabahah berupa pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif kepada  nasabah.  Jenis  pembiayaan  produktif  yang  diberikan  untuk  menambah  modal  usaha/modal  kerja  misalnya Agrobisnis,  dan  Property.  Sedangkan  pembiayaan  konsumtif  yang  dapat  diberikan  adalah  untuk  membeli  rumah, kendaraan, kepemilikan ruko, pembelian alat-alat industri dan lain-lain.
Pembiayaan  KPR  Syariah  merupakan  fasilitas  likuiditas  pembiayaan  perumahaan  (FLPP)  dari  Syariah Indonesia.  Akad  yang  digunakan  pada  produk  pembiayaan  KPR  Syariah  diantaranya  adalah  akad  murabahah. Murabahah pada produk pembiayaan KPR Syariah Bank Syariah Indonesia adalah mengharuskan adanya penjual dan pembeli serta barang yang akan dijual. Seperti yang kita ketahui penerapan murabahah ini adalah jual beli barang pada harga  asal/harga  pokok  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati  antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Yulianto, 2107).
Gambar 1 . Ilustrasi Penerapan Murabahah Bank Syariah Indonesia
Pada prakteknya ketika nasabah datang ke bank akan terjadi negosisasi mengenai besarnya plafond pembiayaan yang  akan  disetujui  oleh  pihak  bank  sesuai  permintaan  nasabah  akan  tetapi  dalam  penentuan  margin  keuntungan nasabah tidak diberikan kesempatan untuk menetukan besarnya presentase margin yang diinginkan. Setelah itu setelah terjadi  kesepakatan  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  selanjutnya  pihak  bank  tidak  menyediakan  barang  sesuai permintaan nasabah melainkan hanya menyediakan dana.
Dalam hal ini pihak bank menyertakan wakalah yaitu memberikan kuasa kepada nasabah dalam melakukan pembelian barang. Nasabah membeli barang secara langsung kepada supplier dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pihak bank. Sebagaimana  telah dijelaskan pada  bagian pendahuluan  sebelumnya bahwa penelitian ini akan menganalisis transaksi murabahah dengan mengacu kepada PSAK 102 Revisi 2019 tentang akuntansi murabahah.
Penerapan akad murabahah pada KPR Syariah BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Cabang Medan dimulai  dari  nasabah  mendatangi  pihak  bank  dengan  dokumen  yang  diperlukan.  Lalu,  pihak  bank  yaitu  bagian Consumer  Syariah  Executive  atau  bagian  CSE  mengajukan  beberapa  pertayaan  kepada  nasabah.  Setelah  itu,  bank melakukan survey untuk memverifikasi apakah data-data yang diberikan kepada nabasah tersebut benar. Lalu bank melengkapi  semua  dokumen  yang  dibutuhkan,  pihak  retail  banking  relationship  manager  melakukan  analisis kemapuan financial nasabah. Setelah itu, pihak bank melakukan pengolahan data untuk menentukan apakah pengajuan kredit nasabah tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak, maka semua dokumen akan dikembalikan kepada nasabah dan tidak terjadi akad antara nasabah dengan bank. Jika disetujui, maka pihak bank melakukan akad, dan terjadi realisasi. Setelah  itu,  nasabah  melakukan  pembayaran  angsuran  untuk  setiap  bulannya  sebelum  jatuh  tempo  selama  jangka waktu yang telah ditentukan.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 70 − 73 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1298
Berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Medan bagian pembiayaan dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia Cabang Medan sebagai penjual di dalam akad murabahah menerapkan metode  pesanan  mengikat,  artinya  bank  akan  melakukan  perannya  sebagai  penjual  apabila  nasabah  menginginkan suatu  barang.  Bank  Syariah  Indonesia  Cabang  Medan  menggunakan  metode  pesanan  mengikat  karena  bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan barang. Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Medan terlebih dahulu mengomunikasikan data diri dan data barang kepada bank. Bank Syariah Indonesia Cabang Medan yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia Cabang Medan menjual  barang  dengan  menegaskan  harga  perolehan  barang  kepada  nasabah  dengan  jujur  dan  nasabah  akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (margin) bagi Bank Syariah Indonesia Cabang Medan selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Telah sesuai dengan yang telah di tetapkan dengan penerapan akad murabahah seperti yang dijelaskan dalam rukun dan syarat akad murabahah.

## Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Sesuai dengan PSAK No. 102 Revisi 2019
Dapat dikatakan bahwa transaksi murabahah saat ini yang melibatkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam penerapan murabahah Bank Syariah Indonesia Cabang Medan, sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan meningkatkan keuntungan yang disepakati. Hal ini sesuai dengan PSAK. 102 dapat dilakukan dengan Akad murabahah murni, di mana bank membeli barang langsung dari pemasok sesuai pesanan nasabah. Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah, dengan memperhitungkan diskon harga pembelian aset murabahah, Bank Syariah Indonesia Cabang Medan tidak mendapatkan diskon atas pembelian rumah nasabah yang diterima dari pihak developer sebagai pengembang perumahan, dimana harga yang telah ditetapkan oleh pihak developer adalah harga tetap dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan kata lain, Bank Syariah Indonesia Cabang Medan  tidak  melakukan  pencatatan  diskon  pembelian  secara  murabahah.  Pernyataan  ini  tidak  sesuai  dengan  teori yang digariskan dalam PSAK 102 tentang murabahah. Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan, jika keuntungan murabahah termasuk sebagai berikut, margin keuntungan murabahah akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan Bank Syariah Indonesia Cabang Medan dalam hal pengakuan keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Astika (2017) sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menjelaskan PSAK 102 yang digunakan sebagi standar telah diikuti secara baik oleh pihak perbankan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil  dari penelitian ini yaitu secara  keseluruhan  penerapan  akad  murabahah  pada  produk  pembiayaan  KPR  Syariah  di  Bank  Syariah  Indonesia Cabang Medan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perlakuan akuntansi murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Medan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 seperti bank menerapkan pembiayaan murabahah hanya berdasarkan pesanan saja artinya, pada PSAK 102 dinyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan,  kenyataanya  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Medan  hanya  menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pihak BSI Cabang  Medan  untuk  mempertahankan pencatatan yang telah sesuai  dengan dengan PSAK 102 dan meninjau ulang  pengakuan  dan  pengukuran  yang  belum  sesuai  dengan  PSAK  102  tentang  pembiayaan  murabahah  sehingga akuntansi  pada  Bank  Syariah Indonesia  Cabang Medan  murni  telah  sesuai  tanpa  ada  keraguan  terhadap  perlakuan akuntansi yang diterapkan.

## REFERENCES
Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Makassar. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam
Dwi, Y., Anugrah, Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Jurnal Perbankan Syariah , 2 (December), 1–15.
Febrina,  T.  D.  N.  (2013).  ANALISIS  PERLAKUAN  AKUNTANSI  TERHADAP  PEMBIAYAAN  KREDIT  PEMILIKAN RUMAH iB PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG SURABAYA. Jurnal Mahasiswa Unnesa , 1 (3).
Kariyono. (2018). IMPLEMENTASI JUAL BELI MURABAHAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Takhim , 6 (2). Kurniawan,  A.,  &  Inayah,  N.  (2013).  TINJAUAN  KEPEMILIKAN  DALAM  KPR  SYARIAH:  ANTARA  MURABAHAH, IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK, DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH. Equilibrium , 1 (2), 279–301. Marliza,  Y.,  &  Firdaus.  (2019).  Analisis  Pembiayaan Murabahah  Berdasarkan  Psak  102  Syariah  Pada  PT  Bank  Sumsel  Babel Syariah Cabang Lubuklinggau Yayuk Marliza 1 , Firdaus 2 1. Jurnal Mediasi , 2 (1), 94–109.
Nurlatifah, A. (2015). PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAHDALAM PEMBIAYAAN KPR (KREDIT PERUMAHAN RAKYAT) SYARIAH DITINJAU DARI PSAK NO.102 PADA BANK BTN SYARIAH SURABAYA. Jurnall Mahasiswa UNS , 5 (2), 1–25. Sholikah, M., & Astuti, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Skema Jual Beli KPR Syariah . 3 (2), 70–79. Yulianto, E. R. (2107). ANALISA PEMBIAYAAN PROPERTI MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). El Arbah , 4 (2).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.