E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PENCEGAHAN  KEBAKARAN  DI  KECAMATAN  PASAR  MINGGU  KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Fauzi Hamdi Abdillah, Azhari Aziz Samudra, Retnowati WD Tuti, Rahmat Salam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Email: oziaja14@gmail.com, prof.samudra@gmail.com, retnowatiwdtuti@umj.ac.id, rahmatsalam610@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan  kebakaran  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman.  Teori  yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Jan Merse  yang  menyatakan  bahwa  keberhasilan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat variabel,  yaitu  informasi,  isi  kebijakan,  dukungan  masyarakat  dan  pembagian potensi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan  partisipasi masyarakat  dalam  pencegahan  kebakaran  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  sudah berjalan  dengan  semestinya  namun  masih  terdapat  beberapa  kekurangan,  yaitu belum  diberikannya  alat  pelindung  diri  kepada  relawan  kebakaran  dan    dukungan masyarakat yang kurang peduli dengan mitigasi bencana kebakaran
Kata Kunci: implementasi, partisipasi masyarakat, pasar minggu, pencegahan kebakaran

## Abstract
This research aims to analyze community participation policies in fire prevention in The Sunday Market District of South Jakarta Administrative City. The research method  used  is  a  qualitative  descriptive  method.  Data  collection  techniques  use interviews,  observations  and  documentation.  Data  analysis  techniques  use  miles and  huberman  models.  The  theory  used  in  this  study  is  a  policy  implementation model  according  to  Jan  Merse  which  states  that  policy  success  is  influenced  by four  variables,  namely  information,  policy  content,  community  support  and potential  sharing.  The  results  showed  that  the  implementation  of  community participation  policies  in  fire  prevention  in  Pasar  Minggu  District  has  been running  properly  but  there  are  still  some  shortcomings,  namely  the  lack  of personal protective equipment to fire volunteers and community support  who are less concerned with fire disaster mitigation
Keywords: implementation, community participation, sunday market, prevention Fire
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-10

## Pendahuluan
Bencana  kebakaran  merupakan  suatu  ancaman  bagi  keselamatan  manusia. Perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan  yang  semakin  pesat,  menyebabkan  resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Penduduk yang semakin padat serta semakin bertambahnya  kawasan  permukiman  juga  merupakan  potensi  ancaman  terjadinya bencana kebakaran.
Kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  bencana  kebakaran  tersebut  bukan  hanya materi  saja  tetapi  seringkali  merenggut  korban  jiwa.  Untuk  itu  upaya  pencegahan kebakaran  di  perkotaan  menjadi  hal  yang  penting,  dimana  keselamatan  masyarakat harus  menjadi  pertimbangan  utama,  agar dapat melakukan  kegiatan  dan meningkatkan produktifitas serta kualitas hidupnya.
Berdasarkan  data  kebakaran  dari  Suku  Dinas  Penanggulangan  Kebakaran  dan Penyelamatan  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan.  Pada  tahun  2020  terjadi  397  kasus kebakaran  di  wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan.  Kerugian  yang  disebabkan oleh  bencana  kebakaran  tersebut  mencapai  Rp.  48.466.620.000,-  dengan  korban terdampak sebanyak 1.138 orang, 16 orang terluka dan 5 orang meninggal dunia.
Kecamatan  Pasar  Minggu  merupakan  wilayah  dengan  jumlah  kasus  kebakaran yang  cukup tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  jumlah  kejadian  kebakaran  di  Kecamatan Pasar  Minggu  sejak  tahun  2017  sampai  2020  sebagaimana  yang  terlihat  dalam  tabel berikut:
Tabel 1 Data Kasus Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu No Tahun Jumlah Kebakaran 1 2017 53 2 2018 80 3 2019 106 4 2020 64 Jumlah 303
Berdasarkan  data  kasus  kebakaran  diatas,  selama  tahun  2017  sampai tahun  2020 telah  terjadi  303  kasus  kebakaran  di  wilayah  Kecamatan  Pasar  Minggu.  Untuk  itulah diperlukan  partisipasi  masyarakat  dengan  membantu  petugas  pemadam  kebakaran dalam melakukan pencegahan kebakaran di wilayahnya masing-masing.
Dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah menetapkan  Peraturan  Gubernur  No.  93  Tahun  2014  tentang  peran  serta  masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peraturan Gubernur ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur  No.  93  Tahun  2014  tentang  peran serta  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  ini  diharapkan dapat  mengurangi  kejadian  kasus  kebakaran.  Namun  berdasarkan  data  Suku  Dinas Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Jakarta  Selatan,  kejadian  kasus kebakaran dalam empat tahun terakhir masih cukup tinggi.
Berdasarkan  paparan  diatas,  perlu  adanya  pengkajian  terhadap  Peraturan Gubernur  No.  93  Tahun  2014  tentang  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  dan penanggulangan  kebakaran  melalui  implementasi  kebijakan  guna  perbaikan  kebijakan kedepan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  terjadi  di  lapangan  sesuai  dengan ketentuan.

## Kebijakan Publik
Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  hukum  suatu  negara  sering terjadi  berbagai  permasalahan.  Negara  yang  memegang  penuh  tanggung  jawab  pada kehidupan  rakyatnya  harus  mampu  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan tersebut.  Kebijakan  publik  yang  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  negara  diharapkan  dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.
Menurut Thomas R. Dye dalam (Subianto, 2020) “kebijakan publik adalah apapun yang  menjadi  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  ataupun  tidak  melakukan.  Hal  ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/instansi pemerintah,  dan  kebijakan  mengandung  alternatif  pilihan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan.
Carl I. Fredrick dalam (Nugroho, 2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu,  dengan  ancaman  dan  peluang  yang  ada,  dimana  kebijakan  yang diusulkan  tersebut  ditujukan  untuk  memanfaatkan  potensi  sekaligus  mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam (Kadji, 2015) juga menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”.  Sesungguhnya  Kebijakan  itu  merupakan  serangkaian  tujuan  dan  sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukakan atau tidak dilakukan.

## Implementasi Kebijakan
Dalam  sistem  politik,  kebijakan  publik  diimplementasikan  oleh  badan-badan pemerintah.  Badan-badan  tersebut  melaksanakan  pekerjaan  pelaksanaan  kebijakan tersebut  hari  demi  hari  sehingga  menuju  kinerja  kebijakan.  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam (Winarno,  2012) membatasi  implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh individu-individu  (atau  kelompok-kelompok)  pemerintah  maupun swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Implementasi  tersebut  dapat  melibatkan banyak  aktor  kebijakan  sehingga  sebuah  kebijakan  bisa  menjadi  rumit.  Kerumitan
dalam  tahap  implementasi  kebijakan  bukan  hanya  ditunjukkan  dari  banyaknya  aktor kebijakan yang terlibat, namun juga faktor-faktor yang terkait di dalamnya.
Menurut  Jan  Merse  dalam (Tahir,  2014) menegaskan  bahwa  Implementasi Kebijakan  dipengaruhi  oleh  faktor  –  faktor  sebagai  berikut:  1)  Informasi,  Informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena kurangnya informasi  yang  dimiliki  dapat  mempengaruhi  kebijakan  itu  sendiri.  Informasi  yang dimaksud  adalah  adanya  keterbukaan  dan  komunikasi  dalam  sebuah  kebijakan.  2)  Isi Kebijakan,  Isi  kebijakan  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  hal  ini berpengaruh pada seberapa besar pada manfaat dan sasaran yang dapat dirasakan pada kebijakan.  3)  Dukungan  Masyarakat,  Dukungan  masyarakat  berkaitan  erat  dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya kebijakan pemerintah,  dengan  demikian  dapat  menentukan  keadaan  hidup  mereka  sendiri  mulai dari  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dalam  suatu  kebijakan.  4) Pembagian  Potensi,  Pembagian  potensi  adalah  pembagian  tugas,  wewenang  dan tanggung  jawab  dalam  implementasi  kebijakan,  sehingga  koordinasi  antar  organisasi sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris  “participation”  yang  berarti pengambilan  bagian,  pengikutsertaan.  Partisipasi  masyarakat  menurut (Adi,  2015) adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Cohen  dan  Uphoff  dalam (Dwiningrum,  2011) membedakan  patisipasi  menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.
Partisipasi  masyarakat  mengacu  kepada  adanya  keikutsertaan  masyarakat  secara nyata  dalam  suatu  kegiatan.  Partisipasi  itu  bisa  berupa  gagasan,kritik  membangun, dukungan  dan  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  sistem  pemerintahan  yang  kebijakannya bersifat top-down ,  partisipasi  masyarakat  dalam  kebijakan  yang  di  buat  dan diimplementasikan  tidak  begitu  dipermasalahkan,  namun  pada  sistem  pemerintahan yang bottom-up ,  tingginya  partisipasi  masyarakat  dapat  dijadikan  tolak  ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

## Pencegahan Kebakaran
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  8  Tahun  2008  definisi Pencegahan  Kebakaran  adalah  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  mencegah terjadinya kebakaran. Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran perlu disediakan
sarana  pengaman/  keselamatan  bahaya  kebakaran  yang  sesuai  dan  cocok  untuk  bahan yang mungkin terbakar di tempat yang bersangkutan.
Pencegahan  kebakaran  pada  dasarnya  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menanggulangi  kebakaran  secara  dini  agar  tidak  meluas.  Untuk  mencegah  dan menanggulangi  kebakaran  perlu  disediakan  sarana  pengaman/  keselamatan  bahaya kebakaran  yang  sesuai  dan  cocok  untuk  bahan  yang  mungkin terbakar  di  tempat yang bersangkutan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif.    Menurut (Sukmadinata,  2011) ,  mengemukakan  pendapatnya  bahwa: “Penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah  maupun  rekayasa  manusia,  yang lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas,  keterkaitan  antar  kegiatan”. Metode  ini  diharapkan  dapat  menjelaskan  dan  menggambarkan  tentang  Implementasi Kebijakan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Kebakaran  di  Kecamatan  Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pemilihan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Menurut (Sugiyono,  2017) Purposive  Sampling adalah teknik  pengambilan  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut  yang ditanggapi  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai penguasa  sehingga  akan memudahkan  penelitian  menjelajahi  obyek/situasi  sosial yang diteliti.  Pihak-pihak  yang  memiliki  informasi  sesuai  kebutuhan  peneliti,  diantaranya Kepala  Seksi  Pencegahan  Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Jakarta Selatan,  Kepala  Sektor  Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Pasar  Minggu dan Kepala Pleton Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu.
Menurut  Lofland  dalam (Moleong,  2019) sumber  data  merupakan  kata-kata  dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang diambil  langsung  melalui  proses  wawancara  dan  observasi  ke  lapangan,  dan dokumentasi.  Teknik  untuk  menguji  keabsahan  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini menggunakan  trianggulasi  sumber,  yakni  mengecek  data  yang  diperoleh  melalui beberapa  sumber.  Kemudian  Teknis  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  data  model  Miles  dan  Huberman  dengan  cara  mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam    Pencegahan  Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu
Implementasi kebijakan dimulai dengan menetapkan tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran  kebijakan  dan  diidentifikasi  oleh  keputusan  –  keputusan  kebijakan. Implementasi  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor
sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  – tujuan dan sasaran – sasaran kebijakan itu sendiri.   Tujuan  dari  kebijakan  partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran ini sesuai isi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI  Jakarta  No.93  Tahun  2014  pasal  3,  yaitu  untuk  memberikan  panduan  baik administratif  maupun  teknis  terkait  dengan  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan dan  penanggulangan  kebakaran.  Adapun  sasaran  kebijakan  partisipasi  masyarakat dalam  pencegahan  kebakaran  sesuai  dengan  isi  dari  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  No.93  Tahun  2014  pasal  6  yaitu  warga  masyarakat  berbasis  pada  lingkungan Rukun Warga dan Kelurahan.
Dalam  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.93  Tahun  2014  pasal  4  disebutkan bahwa  “Ruang  lingkup  peran  serta  masyarakat  dalam  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan  kebakaran  meliputi  Sistem  Keselamatan  Kebakaran  Lingkungan (SKKL), Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK)”.
Sistem  Keselamatan  Kebakaran  Lingkungan  (SKKL)  adalah  suatu  sistem pengelolaan  sumber  daya  lingkungan  dalam  rangka  mewujudkan  keselamatan  dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Tujuan pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran secara dini.
Barisan  Sukarelawan  Kebakaran  (Balakar)  adalah  suatu  kelompok  masyarakat yang  bersifat  nirlaba  yang  secara  sukarela  dibentuk  oleh  masyarakat  sebagai  wujud tanggung  jawab  masyarakat  dalam  berpartisipasi  mencegah  dan  menanggulangi kebakaran di suatu lingkungan masyarakat.
Forum  Komunikasi  Kebakaran  (FKK)  adalah  wadah  bagi  anggota  yang  terdiri dari  orang  per  orang,  tokoh  masyarakat, akademisi,  praktisi,  pemerhati  dan  pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.
Dari hasil wawancara dari informan dikatakan bahwa di Kecamatan Pasar Minggu sudah  dibentuk  Sistem  Keselamatan  Kebakaran  Lingkungan  (SKKL),  Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK). Susunan organisasi  Sistem  Keselamatan  Kebakaran  Lingkungan  (SKKL)  sudah  terbentuk  dari tingkat Kelurahan maupun Rukun Warga. Begitu pula Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar),  di  Kecamatan  Pasar  Minggu  di  Tahun  2021  terdapat  74  orang    yang mendaftar  menjadi  relawan  kebakaran.  Untuk  Forum  Komunikasi  Kebakaran  (FKK) Pada  tanggal  23  Januari  2020  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  menerbitkan  Surat Keputusan  Gubernur  Nomor  1710  Tahun  2019  mengukuhkan  pengurus  Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) Provinsi DKI Jakarta periode 2019 – 2022.
Sesuai  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.  93  Tahun  2014  pasal  12  ayat  1 dituliskan  “Untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas,  Balakar  menggunakan  sarana  dan prasarana”  lalu  ayat  2  “Pengadaan  sarana  dan  sarana  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas  Balakar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pada  lingkungan  tidak  tertata
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.” Berdasarkan data dari Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  bahwa  di  wilayah  Kecamatan  Pasar  Minggu  sudah beberapa  kali  dihibahkan  alat  pemadam  kebakaran  portable  yang  fungsinya  untuk mencegah  terjadinya  kebakaran  dan  pemadaman  kebakaran  dini  yang  dilakukan  oleh masyarakat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pompa Portable, Pawang Geni, Sepeda Pemadam, Fire Motor, Fire Block dan Fire Blanket. Namun untuk keselamatan kerja,  relawan  kebakaran  belum  dilengkapi  Alat  Pelindung  Diri  seperti:  Helm,  Jaket tahan api, dan Sepatu Safety.

## Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan Partisipasi  Masyarakat  Dalam    Pencegahan  Kebakaran  di  Kecamatan  Pasar Minggu
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisis  implementasi Kebijakan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Kebakaran  di  Kecamatan  Pasar Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  adalah  Merujuk  pada  pendapat  Jan  Merse dalam (Tahir, 2014)  yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu
1. Informasi
Informasi  mengenai  kebijakan  publik  perlu  disampaikan  kepada  pelaku kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka persiapkan  dan  lakukan  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan  dan sasaran  kebijakan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  yang  diharapakan.  Dalam implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran, Sektor Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Pasar  Minggu  melakukan  kegiatan berupa  sosialisasi  serta  penyuluhan  kebakaran  kepada  masyarakat,  baik  itu masyarakat di lingkungan kelurahan setempat maupun lingkungan rukun warga.
Kejelasan  informasi  merupakan  hal  yang  penting  karena  dengan  adanya kejelasan  informasi  diharapkan  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  antara  pembuat kebijakan,  pelaksana  dan  masyarakat  Kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  yang dilakukan  Sektor  Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Pasar  Minggu dilakukan  oleh  Petugas-  petugas  yang  sudah  terlatih  dan  profesional  di  bidang Kebakaran.
Konsistensi  diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak  simpang  siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan.  Perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  informasi  harus konsisten  dan  jelas.  Kepala  Sektor  Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan Pasar  Minggu  membagi  setiap  Kepala  Regu  untuk  mempunyai  RW  binaan    dan sesuai  Instruksi  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.65  Tahun  2019  untuk menugaskan  kepada  para  Kepala  Pleton  untuk  melakukan  pembinaan  di  tingkat Kelurahan dan monitoring wilayah maupun koordinasi dengan perangkat lingkungan setempat secara rutin minimal satu kali setiap bulan.
2. Isi Kebijakan
Isi  kebijakan  merupakan  alat  ukur  untuk  mengetahui  ketepatan  atau ketidaktepatan  sebuah  kebijakan  pemerintah  untuk  menjawab  persoalan  yang  ada, setiap  kebijakan  pemerintah  harus  berisi  hal-hal  yang  menjadi  solusi  permasalahan yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Dengan    diterbitkannya  kebijakan  partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran ini semoga tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara dini di Kecamatan Pasar Minggu menjadi meningkat dan menjadi solusi permasalahan tingginya angka kejadian bencana kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu.
3. Dukungan Masyarakat
Dukungan masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Setiap Kebijakan Publik tetap membutuhkan dukungan masyarakat baik  fisik  maupun  non  fisik.  Dukungan masyarakat terhadap  pencegahan  kebakaran ini,  banyak  masyarakat  yang  tidak  peduli  dengan  program  pencegahan  kebakaran. Ditemukan  banyak  prasarana  dan  sarana  yang  sudah  diberikan  oleh  Suku  Dinas Penanggulangan  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan yang  tidak  dirawat  dengan  baik  sehingga  kondisinya  rusak  dan  tidak  dapat difungsikan saat diperlukan untuk operasi pemadaman saat terjadi kebakaran. Begitu pula  kondisi  tempat  tinggal  masyarakat,  banyak  ditemukan  instalasi  kelistrikannya tidak  memenuhi  standar  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  potensi  kejadian kebakaran.  Mengingat  sebagian  besar  kasus  kebakaran  di  Provinsi  DKI  Jakarta disebabkan oleh konsleting listrik.
4. Pembagian Potensi
Pembagian  potensi  berkaitan  dengan  pembagian  wewenang  dan  tanggung jawab.  Pada  Implementasi  Kebijakan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan Kebakaran  ini  menggambarkan  dengan  jelas  pemisahan  kegiatan  pekerjaan  antara yang  satu  dengan  yang  lain  dan  bagaimana  hubungan  aktivitas  dan  fungsi  dibatasi. Dalam  rangka  optimalisasi  Pelaksanaan  kebijakan  partisipasi  masyarakat  dalam pencegahan  kebakaran,  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan  Instruksi Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  65  Tahun  2019  tentang  Gerakan Warga  Cegah Kebakaran  yang  menginstrusikan  Dinas  Penanggulangan  Kebakaran  dan Penyelamatan  1)Mempersiapkan  petugas  dan  sarana  prasarana  penanggulangan kebakaran  dan  penyelamatan  di  setiap  pos  penanggulangan  kebakaran  dan penyelamatan;  2)Melakukan  pemeriksaan  kelayakan  sarana  prasarana  kebakaran  di lingkungan  warga  setiap  1  (satu)  bulan  minimal  sekali;  3)Bersama  perangkat pemerintah  terkait  dan  organisasi/kelompok  masyarakat  (Dasa  Wisma/PKK, Jumantik,  RT/RW,  LMK,  Karang  Taruna  dan  lain-lain)  untuk  mensosialisasikan, mendidik dan melatih warga setempat dalam upaya pencegahan dan pemadaman dini kebakaran;            4)Menyiapkan  format  pendataan  Rumah  Rawan  Kebakaran; 5)Menyiapkan  Stiker  Waspada  Kebakaran  untuk  rumah,  RT,  RW  dan  Kelurahan Rawan  Kebakaran;  6)Melakukan  rapat  koordinasi  dengan  pihak  Kelurahan  pada minggu kedua setiap bulan; 7)Menentukan kriteria Kelurahan Rawan Kebakaran dan
menempelkan stiker Kelurahan  Waspada Kebakaran;               8)Menyiapkan Peta Persebaran  Kelurahan  Rawan  Kebakaran;  9)Menempelkan  Peta  Persebaran Kelurahan Rawan Kebakaran; 10)Memastikan ketersediaan Hidran di wilayah/lingkungan  rawan  kebakaran;  dan  11)Menyediakan  Alat  Pemadam  Api Ringan (APAR) untuk Kelompok Masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan serta temuan-temuan peneliti di lapangan tentang implementasi  kebijakan  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  kebakaran  di Kecamatan  Pasar  Minggu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan,  maka  dapat  diambil kesimpulan  kebijakan  partisipasi  masyarakat  ini  bertujuan  untuk memberikan  panduan baik  administratif  maupun  teknis  terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran.  Adapun  ruang  lingkup  partisipasi masyarakat  dalam  pencegahan  kebakaran  meliputi  Sistem  Keselamatan  Kebakaran Lingkungan  (SKKL),  Barisan  Sukarelawan  Kebakaran  (Balakar)  dan  Forum Komunikasi Kebakaran (FKK).
Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam  Pencegahan Kebakaran di  Kecamatan  Pasar  Minggu  sudah  berjalan  dengan    mestinya  namun  masih  ada beberapa  kekurangan,  yaitu  belum  diberikannya  alat  pelindung  diri  kepada  relawan kebakaran.
Implementasi  Kebijakan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan merujuk pada pendapat Jan  Merse  belum  berjalan  optimal.  Mengingat  masih  adanya  faktor  yang  belum terimplementasi  dengan  baik  seperti  dukungan  masyarakat  yang  kurang  peduli  dengan mitigasi bencana kebakaran

## BIBLIOGRAFI
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2015). Intervensi  Komunitas  &  Pengembangan  Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Google Scholar
Dwiningrum,  Siti  Irene  Astuti.  (2011). Desentralisasi  Dan  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pendidikan . Pustaka Pelajar. Google Scholar
Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan  Perilaku  Birokrasi  Dalam  Fakta  Realitas. Gorontalo:  Ung  Press  Gorontalo .
Google Scholar
Moleong, Lexy J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . Google Scholar
Nugroho,  Riant.  (2018). Kebijakan  Membangun  Karakter  Bangsa .  Elex  Media Komputindo. Google Scholar
Subianto,  Agus.  (2020). Kebijakan  Publik:  Tinjauan  Perencanaan,  Implementasi  Dan Evaluasi . Brilliant. Google Scholar
Sugiyono,  P.  D.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung . Google Scholar
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  (2011).  Metode  Penelitian  Dan  Pendidikan. Bandung:  Pt Remaja Rosdakarya . Google Scholar
Tahir,  Arifin.  (2014). Kebijakan  Publik  Dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Penerbit Alfabeta. Google Scholar
Winarno,  Budi.  (2012).  Kebijakan  Publik  Teori,  Proses  Dan  Studi  Kasus,  Caps. Yogyakarta. Hal , 146 , 148. Google Scholar

## Copyright holder:
Fauzi Hamdi Abdillah, Azhari Aziz Samudra, Retnowati WD Tuti, Rahmat Salam (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: