## MODEL BIROKRASI PARKINSON DALAM PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY)

## Fajar Kuala Nugraha 

## Abstract
This paper explains about huge bureaucracy phenomenon in SBY government era. The huge  bureaucracy  can  be  understood  as  an  ineffective  government.  SBY  policy  with huge  bureaucracy  is  a  form  of  his  political  choice  in  purpose  to  accommodate  his supporters. Parkinson model is usually used in U.S government system. Because of that, when  SBY  adopted  huge  bureaucracy  model,  many  critics  was  pointed  to  him.  Why? Because it is not suitable with spirit of thin structure and rich function.
Key word : bureaucracy, ineffective, huge

## Abstrak
Makalah ini berkisah mengenai gejala birokrasi yang gemuk pada pemerintahan SBY. Birokrasi  yang  tambun  atau  gemuk  bisa  ditafsir  sebagai  pemerintahan  yang  tidak efisien. Kebijakan SBY yang membuat birokrasi tambun merupakan bentuk dari pilihan politiknya  dalam  rangka  mengakomodir  orang-orang  yang  pernah  berjasa  kepada dirinya. Model Parkinson ini biasanya digunakan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.  Karena  itu,  ketika  SBY  mengambil  model  birokrasi  yang  tambun,  maka  kritik pun dialamatkan kepadanya. Mengapa? Karena dinilai tidak sejalan dengan semangat miskin struktur, kaya fungsi.
Kata kunci: birokrasi, tidak efisien, dan tambun
 Peneliti pada Indonesia Indikator-Jakarta

## Pengantar
“Birokrasi adalah “jantung” negara. Sehatnya sebuah birokrasi, sehat  dan  amanlah  suatu  negara.  Dan  busuknya  birokrasi, mengakibatkan  busuknya  negara.  Tentu  saja,  busuknya  negara akan membusukkan masyarakat” 77
Birokrasi  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan masyarakat  saat  ini.  Mengurus  KTP  ke  kelurahan,  mengurus  surat  akte  kelahiran merupakan  beberapa  contoh  hal  kecil  yang  memperlihatkan  bahwa  birokrasi  sudah menjadi  kebutuhan  pokok  yang  selalu  dilakukan  oleh  masyarakat.  Pada  awal kemunculannya birokrasi dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik Vincent  de  Gourney  pada  tahun  1745.  Dalam  pandangannya  Vincent  de  Gourney mengartikan birokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan  yang dijalankan oleh  para pejabat dan kekuasaan yang terlalu besar yang berada di tangan para pejabat. 78
Semakin  banyaknya  urusan  masyarakat  yang  memerlukan  adanya  birokrasi  maka semakin  banyak  pula  lembaga  birokrasi  yang  bermunculan.  Baik  itu  yang  diciptakan oleh  pemerintah  maupun  yang  diciptakan  oleh  swasta.  Munculnya  berbagai  macam lembaga  birokrasi    baru  ini,  tidak  semuanya  memberikan  dampak  positif  terhadap pelayanan  publik  yang  didapatkan  oleh  masyarakat.  Karena  sebagian  besar  lembaga birokrasi baru ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan di antara setiap lembaga.
Munculnya lembaga-lembaga baru ini juga terjadi sampai ke ranah pusat di mana pada saat reshuffle kabinet, dilakukan juga pengangkatan 13 orang wakil menteri yang menyebabkan  penggemukan  daya  sedot  anggaran.  Selain  pengangkatan  wakil  menteri masih ada lagi beberapa lembaga baru yang diciptakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono  yang  dianggap  aneh  oleh  sebagian  besar  masyarakat  dan  tidak  jelas peruntukannya.
Merujuk  pada  terminologi  “parkinsonisasi”  yang  dikemukakan  oleh  Hans-Dieter Ever  dan  Tilmen  Schiel  (1990)  tulisan  ini  berusaha  untuk  melihat  implikasi  yang ditimbulkan  dari  adanya  penambahan  lembaga-lembaga  atau  individu  birokrasi  baru yang  menyebabkan  birokrasi  menjadi  tambun.  Selain  itu  juga  apakah  dengan
77 Dalam catatan sampul buku Jaring Birokrasi
78 Halevy, Eva Etzioni. 2011. Birokrasi & Demokrasi, Sebuah Dilema Politik . Total Media, Yogyakarta. Hlm. 13
tambunnya  struktur  birokasi  saat  ini  akan  melahirkan  efektifitas  kinerja  seperti  yang diharapkan oleh para elite pembuat kebijakan.

## Sindrome Parkinson dan Struktur Birokrasi
Tambunnya  birokrasi  saat  ini  sering  dikaitkan  dengan  suatu  terminologi  yang dikemukakan  oleh  dua  orang  ahli  yakni  Hans-Dieter  Ever  dan  Tilmen  Schiel  yakni “parkinsonisasi”.  Terminologi  “parkinsonisasi”  digunakan  untuk  menggambarkan kecendrungan buruk birokrasi mempertambun diri dengan tujuan politik. Hasil akhirnya adalah birokrasi yang kian menjauhi praktik kerja profesional, efisiensi, dan melayani. 79
Upaya  mempertambun  birokrasi  ini  dilakukan  dengan  menambahkan  struktur  baru dalam organisasi publik.
Parkinson menggambarkan adanya kencendrungan umum yang terjadi dalam suatu organisasi  atau  birokrasi.  Salah  satu  hal  pokok  yang  menjadi  sorotan  adalah  adanya kegiatan  yang  memperbanyak  jumlah  orang  yang  terlibat  di  dalam  birokrasi,  hal  ini dilakukan  bukan  lantaran  kebutuhan  fungsional  dari  birokrasi  tersebut,  melainkan adanya keinginan untuk melipat gandakan jumlah bawahan.
Selain  itu  dalam  melihat  fenomena  parkinson  atau  tambunnya  birokrasi  yang  kita miliki  sekarang  tidak  terlepas  dari  struktur  birokrasi  yang  dianut  saat  ini.  Mengapa struktur  ini  menjadi  salah  satu  acuan  dalam  melihat  tambunnya  birokrasi,  karena strukturalisme  berusaha  menemukan agenda-agenda yang  tersembunyi,  aturan-aturan permainan yang menentukan aksi. 80
Birokrasi  tradisional  masih  menjadi  suatu  bentuk  organisasi  birokrasi  yang  masih dipertahankan  oleh  negara  kita  hingga  saat  ini,  di  mana  terdapat  struktur  yang berjenjang yang pada masing-masing strata tingkat jabatan dijabat oleh seorang pejabat struktural.  Semakin  tinggi  jabatan  struktural  seseorang,  akan  semakin  tinggi  pula kewenangan dan makin besar pula fasilitas dan penghasilan yang dapat diperoleh. 81 Pola kepejabatan  struktural  seperti  ini  akan  menciptakan  suatu  ketidakadilan  di  mana pemberian gaji atau penghargaan diberikan secara tidak fair. Walaupun kinerja seorang
79 Dalam artikel “Kabinet Parkinson” yang diunggah melalui laman web http://nasional.kompas.com
80 Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik . LP3ES, Jakarta. Hlm. 371
81 Setiono, Budi. 2002. Jaring Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik Dan Administrasi. PT. Gugus Press, Bekasi. Hlm. 164

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
staff dianggap bagus, tapi dia tidak akan mungkin memperoleh melibihi yang dimiliki oleh kepala bagian.
Struktur  yang  terdapat  di  dalam  birokrasi  juga  dapat  menimbulkan  budaya primodialisme.  Hal  ini  dikarenakan  gap  yang  sangat  jauh  antara  atasan  dan  bawahan, sehingga  bawahan  menjadi  tergantung  atau  seperti  memberikan  penghormatan  yang berlebihan,  struktur  di  dalam  birokrasi  juga  akan  menimbulkan  eksploitasi  yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Kreatifitas yang hendak dikembangkan oleh para  bawahan  juga  tidak  akan  berpengaruh  banyak  karena  mereka  tidak  dapat melangkahi para atasannya.

## Menjamurnya Lembaga Birokrasi Baru
18 Oktober pemerintahan SBY mengumukan reshuffle kabinet dengan urgensi yang dianggap  tidak  jelas  oleh  kebanyakan  masyarakat.  Yang  menjadi  perhatian  utama adalah selain  adanya reshuffle kabinet presiden juga mengangkat  delapan orang wakil menteri.  Sehingga  pada  Kabinet  Indonesia  Jilid  II  terdapat  34  orang  menteri,  tujuh pejabat  setingkat  menteri,  dan  delapan  wakil  menteri  menjadikannnya  lebih  “tambun” dibanding dengan kabinet sebelumnya yang terdiri atas 34 orang menteri, tujuh pejabat setingkat  menteri,  dan  seorang  wakil  menteri. 82 Dengan  niat  awal  sebagai  perbaikan dalam  hal  perekrutan  di  awal  kabinet,  malah  menciptakan  birokrasi  yang  tambun sehingga jelaslah kekeliruan menghasilkan kekeliruan baru.
Munculnya  kabinet  tambun  ini  dianggap  aneh  karena  adanya  usulan  untuk melakukan  perampingan  kabinet  yang  dikemukakan  setelah  Pemilu  Presiden  2009 silam.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  dengan  semakin  tambunnya  kabinet  saat  ini mencerminkan  bahwa  pemerintah  gagal  untuk  menciptakan  manajeman  efektifitas. Selain itu munculnya kabinet tambun ini juga merupakan implikasi adanya akomodasi politik yang dilakukan oleh Presiden SBY untuk menjaga keutuhan koalisi antara partai- partai pendukung pemerintah.
Tidak  hanya  pengangkatan  wakil  menteri  yang  dapat  dijadikan  sebagai  indikator adanya Sindrom Parkinson dalam birokrasi pemerintah kita saat ini, hal lain yang bisa dijadikan patokan adalah banyaknya lembaga baru bentukan presiden  yang tidak jelas
82 Dalam artikel “Kabinet Parkinson” yang diunggah melalui laman web http://nasional.kompas.com
peruntukannya.  Satuan  Tugas  (Satgas) 83 merupakan  salah  satu  lembaga  baru  yang sering dibentuk presiden, tercatat sejak tahun 2005 sudah dibentuk tidak kurang dari 13 Satgas  yang  muncul  hanya  sesaat  kemudian  hilang  seiring  berjalannya  waktu.  Mulai dari  Satgas  Investasi  Infrastruktur  hingga  yang  terbaru  adalah  Satgas  Anti  Pornografi yang  dipimpin  oleh  Menko  Kesra  Agung  Laksono.  Di  bawah  ini  akan  disajikan beberapa daftar Satgas bentukan Presiden.
Terlalu  seringnya  pemerintah  membentuk  sebuah  lembaga  baru  birokrasi  berupa Satgas  mencerminkan  bahwa  skema  reformasi  birokrasi  yang  beberapa  waktu  ini didengungkan  oleh  pemerintah  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Komponen- komponen  kelembagaan  yang  kita  miliki  tidak  menjalankan  fungsinya  secara  efektif, sehingga  memunculkan  cara  penanganan  masalah  yang  cenderung  bersifat  reaksional. Hal  ini  menunjukkan  Presiden  Yudoyono  tidak  memiliki  paradigma  dan  pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah dan cenderung tambal sulam. 84
Tabel 10 85 Satuan Tugas Bentukan Presiden No. Nama Satgas Tahun Dibentuk Tujuan Pembentukan 1. Satgas Investasi Infrastruktur Januari 2005 Pengembangan infrastruktur 2. Satgas Reformasi Birokrasi Agustus 2005 Pengawasan  pelaksanaan  negara  oleh aparatur  negara  yang  dimulai  dari system perekrutan hingga remunerasi 3. Satgas Penanggulangan Konflik Poso November 2005 Kerjasama  antar  lembaga  dalam menangani konflik Poso 4. Satgas Flu Burung Februari 2007 Mengendalikan virus Flu Burung
83 Dalam  teori  organisasi  pembentukan  satuan  tugas  ( task  force )  merupakan  satu  dari  enam  alat  yang dapat  digunakan  sebagai  penghubung  horizontal.  Satgas  terhitung  merupakan  alat  untuk  melakukan hubungan horizontal dengan kapasitas yang lebih tinggi dan juga tingkat kebutuhan akan koordinasi yang  juga  tinggi.  Satgas  digunakan  apabila  ditemukan  sebuah  hubungan  horizontal  yang  kompleks untuk  menghubungkan  lebih  dari  dua  bagian  sekaligus.  Satgas  juga  bersifat  sementara,  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  horizontal  antarbagian  yang  dapat  mengurangi  beban koordinasi vertical. Satgas ini segera dibubarkan setelah permasalahan terselesaikan (Pengantar Teori Organisasi 2009).
84 Dalam artikel Kompas edisi 3 Mei 2012 yang berjudul “Satgas dan Kerapuhan Pelembagaan”
85 Datar  Satgas  bentukan  Presiden  ini  didapatkan  dari  berbagai  sumber  mulai  dari http://www.mediaindonesia.com,  http://majalah.tempointeraktif.com,  dan  artikel  berjudul  “Satgas Satgas Bentukan SBY” yang diunggah melalui laman web  http://antikorupsijateng.wordpress.com

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
5. Satgas  Anti  Mafia Hukum November 2009 Mengatsi praktik mafia hukum 6. Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REED September 2010 Menurunkan emisi disektor kehutanan dan  lahan  gambut,  sesuai  perijinan dengan Norwegia 7. Satgas TKI Juni 2011 Penanganan  dan  pembelaan  khusus WNI yang terancam hukuman 8. Satgas Anti Pornografi Maret 2012 Pencegahan dan penanganan pornografi
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Lambaga-lembaga birokrasi non struktural seperti Satgas  yang terbentuk sekarang ini  dinilai  merupakan  suatu  pendekatan  yang  tidak  tepat  diterapkan  untuk  mengatasi berbagai persoalan. Karena sebagian besar orang yang duduk di dalam Satgas tersebut merupakan orang yang bisa dibilang memiliki kedekatan dengan presiden. Hal ini juga dapat  dilihat  dari  pernyataan  Uchok  Sky  Khadafi  yang  merupakan  Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum  Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang dimuat dalam Koran Kompas edisi 3 Mei 2012: “Dengan keberadaan orang tersebut, presiden bisa sembunyi dari persoalan masalah yang muncul itu.”
Dilihat  dari  penataan  aspek  organisasi  yang  dijalankan  era  pemerintahan  SBY  , Sindrome  Parkinson  atau  birokrasi  tambun  memang  julukan  tepat  untuk  menjelaskan fenomena  tersebut.  Bagaimana  tidak,  belum  selesai  dengan  lembaga  satu  muncul lembaga  lain,  belum  lagi  sejak  memulai  memerintah,  SBY  banyak  dibantu  oleh  para staffnya , selain itu juga unit kerja hingga dewan pertimbangan preseden (Watimpres). Kemunculan  ini  juga  didasarkan  bukan  sekedar  karena  suatu  kebutuhan  melainkan adanya “sesuatu” dalam pemerintahan kita.

## Implikasi Yang Ditimbulkan
Dengan  munculnya  suatu  terminologi  Sindrome  Parkinson  birokrasi  di  era pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  dapat  dipastikan  bahwa  birokrasi akan menjadi terlampau tambun. Birokrasi  yang tambun ini akan semakin membebani masyarakat,  dan  akan  memberikan  celah  baru  bagi  para  birokrat  untuk  melakukan
korupsi.  Selain  hal  tersebut  ada  beberapa  implikasi  yang  dihasilkan  dari  tambunnya birokrasi saat ini.
Pertama ,  tambunnya  birokrasi  saat  ini  menyebabkan  membengkaknya  Anggaran dan  Belanja  Negara  pada  sektor  belanja  pegawai.  Tinginya  jumlah  pegawai  birokrasi kita  saat  ini  menyebabkan  keuangan  yang  dikelola  pemerintah  menjadi  tidak  sehat. Bayangkan saja belanja pegawai saat ini mencapai angka lebih dari 1500 Triliun, atau dengan  kata  lain  anggaran  belanja  pegawai  Rp.  212  miliar  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara.  Selain  itu  dengan  semakin  banyaknya  lembaga  baru  bentukan presiden secara otomatis memerluakan anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan.
Dengan besarnya angka tersebut jelas terlihat bahwa pemerintah gagal melakukan perampingan birokrasi, apalagi pada tingkat pusat. Padahal birokrasi yang terdapat pada tigkat pusat hanya memiliki porsi tugas dan fungsi yang tidak telalu besar yakni hanya membuat  kebijakan.  Lain  halnya  dengan  para  birokrat  kelas  bawah  atau street  level bureaucracy 86 yang selalu berhadapan dengan masyarakat.
Besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai belanja pegawai tersebut tidak menjamin bahwa orang yang duduk di dalam birokrasi merupakan orang yang  memiliki  kompetensi,  karena  selama  ini  kita  semua  tahu  bahwa  perbandingan tenaga  fungsional  tertentu  dengan  tenaga  fungsional  umum  belum  tentu  pas.  Untuk mengetahui  secara  jelas  proporsi  pengeluaran  pemerintah  dalam  belanja  birokrasi, berikut ini di bawah akan disajikan datanya:
Tabel 11 87 Belanja Pegawai Pemerintahan SBY Tahun 2007-2012
Jenis Pengeluaran Tahun 2007 2008 2009 20010 2011 2012 Belanja pegawai 90,425 112,830 127,670 148,078 182,875 215,725 Gaji dan tunjangan 50,343 67,761 70,654 80,990 89,737 104,936 Honorarium dan vakasi 11,532 7,766 8,496 14,334 31,025 41,615 Kontribusi sosial 28,550 37,303 48,520 52,754 62,113 69,174

## Sumber: Badan Pusat Statistik
86 Menurut Lipsky Street Level Bureaucracy adalah sebuah istilah yang merujuk pada pegawai pelayanan publik  yang  terlibat  secara  langsung  dengan  warga  Negara  dalam  pekerjaannya  dan  memiliki keleluasaan secara substansi untuk mengeksekusi kebijakan.
87 Diunggah melalui laman web http://www.bps.go.id

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
Kedua , tambunnya birokrasi pemerintah saat ini menyebabkan tugas dan fungsi kementrian  antara  lembaga  menjadi  tumpang  tindih. 88 Tumpang  tindihnya  tugas  dan fungsi  birokrasi  ini  menyebabkan  banyak  pegawai  birokrasi  tidak  menjalankan fungsinya  secara  maksimal.  Karena  ada  beberapa  lembaga  yang  terkesan  kekurangan sumberdaya manusia dan lembaga lain terkesan kelebihan sumberdaya manusia.
Salah  satu  contoh  yang  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  adanya  tumpang tindih  tugas  dan  fungsi  kementrian  atau  lembaga  negara  ini  adalah  ketika  presiden membentuk  Satgas  Anti  Mafia  Hukum.  Satuan  tugas  ini  dibentuk  dengan  harapan mampu mengatasi masalah praktik mafia hukum yang merugikan dalam hal penegakan keadilan,  padahal  pemerintah  sudah  memiliki  institusi  penegakan  hukum  seperti Kepolisian,  KPK,  dan  Kehakiman  yang  jelas-jelas  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang sama.  Sehingga  dapat  terlihat  dengan  terbentuknya  Satgas  ini  menimbulkan  tumpang tindih fungsi lembaga tersebut dan membiaskan tugas masing-masing lembaga tersebut.
Ketiga , Sindrome Parkinson yang menyebabkan birokrasi menjadi tambun dapat memberikan  implikasi  buruk  bagi  pelayanan  publik  yang  diterima  oleh  masyarakat, karena  kenyataan  dilapangan  menyebutkan  bahwa  selama  ini  masyarakat  menerima pelayanan  yang  kurang  prima  dan  terkesan  tidak  dihargai.  Secara  logika  jika  pegawai birokrasi  semakin  banyak  maka  semakin  gampang  pula  masyarakat  mendapatkan pelayanan  tapi  hal  tersebut  tidak  terjadi,  birokrasi  terkesan  lambat,  tidak  efisien, berbelit-belit, dan tidak memiliki standar kepastian kerja yang baik.
Pelayanan  yang pro terhadap masyarakat  akan sulit  ditemukan. Birokrasi  yang tercipta  cenderung  untuk  melayani  para  kaum  elit  dan  dirinya  sendiri,  ketimbang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas.  Walaupun  kinerja  birokrasi  sudah membaik,  tetapi  karena  adanya  struktur  yang  tambun  menyebabkan  birokrasi  itu menjadi sulit untuk bergerak secara leluasa.
Keempat ,  tambunnya  birokrasi  pemerintah  kita  akan  menimbulkan  suatu penyakit  yang  paling  ditakuti  masyarakat  kita  saat  ini  yaitu  korupsi.  Korupsi  yang terjadi  disebabkan  karena  tambunnya  birokrasi  menyebabkan  pengawasan  yang dilakukan  menjadi  lemah.  Tingginya  tingkat  korupsi  pegawai  pemerintah  membuat
88 Dalam artikel Kompas edisi 3 Mei 2012 yang berjudul “Birokrasi Terlampau Gemuk”
Indonesia pada tahun 2011 berada pada peringkat ke-100 dari 183 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diukur Transparency International. 89
Dalam  era  pemerintahan  SBY  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pegawai  birokrasi tidak hanya terjadi pada pegawai  yang sudah lama duduk dalam struktur, tetapi sudah menyentuh pegawai birokrat muda. Kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh birokrat muda  yang  terkait  korupsi  adalah  Gayus  Halomon  Tambunan  yang  notabenenya seorang  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak  golongan  III  A  tapi  sudah  memiliki kekayaan mencapai 25 miliar yang sebagian besar didapatkan melalui hasil penggelapan dana pajak masyarakat.
Kasus Gayus yang hanya seorang birokrat muda tetapi sudah mampu melakukan korupsi mempertegas pernyataan bahwa birokrasi menjadi tempat reproduksi koruptor. Para  birokrat  muda  tidak  mungkin  melakukan  praktik  korupsi  sendiri,  apalagi  mereka belum  memiliki  kekuasaan  dan  belum  menjadi  pimpinan  proyek.  Sehingga kemungkinan besar birokrat muda ini hanya dijadikan sebagai alat oleh para atasannya.
Korupsi  birokrat  muda  ini  bagaikan  bentuk  adanya  regenerasi  korupsi  yang tumbuh  dalam  struktur  birokrasi  kita.  Dengan  jumlah  pegawai  birokrat  yang  sangat banyak menyebabkan pengawasan internal menjadi lemah, ditambah lagi dengan tetap bercokolnya  para  senior  yang  korup,  meskipun  dilakukan  perekrutan  birokrat  yang profesional praktek korupsi  ini akan tetap terjadi. Untuk mengetahui  gambaran secara jelas  jumlah  birokrat  (PNS)  kita,  berikut  akan  disajikan  data  yang  menggambarkan peningkatan jumlahnya mulai tahun 2007-2011:
Tabel 12. Jumlah Pegawai  Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007-2011 90 Tahun Jumlah Peningkatan 2007 4. 067.201 9,18% 2008 4. 083.360 0,4% 2009 4.524.205 10,8% 2010 4.598.100 1,63% 2011 4.708.330 26%

## Sumber: Detik Finance
89 Dalam artikel Kompas edisi 9 Maret 2012 yang berjudul “Reformasi Birokrasi: Pemahaman Sempit, Hasil Masih Minim”
90 Dalam artikel “Jumlah PNS Membengkak 30% Dalam Delapan Tahun” diunggah melalui laman web http://finance.detik.com

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
Lingkungan birokrasi juga menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan dalam melihat  fenomena  korupsi  pada  birokrasi  tambun.  Sistem  anggaran  yang  diterapkan pada setiap lembaga pemerintah memang memiliki celah yang dapat menuntun mereka ke  arah  tindak  korupsi.  Jadi  kesalahan  sistem  dirasa  memang  sudah  akut  sehingga sejujur-jujurnya seorang birokrat tetap akan korup jika sudah masuk pada sistem
.

## Evektivitas Kinerja Dalam Birokrasi Tambun
Tambunnya  birokrasi  yang  terjadi  pada  era  pemerintahan  Presiden  Yudoyono sekarang  ini  memang  memiliki  banyak  implikasi,  dan  kebanyakan  implikasi  yang terjadi adalah implikasi yang mengarah pada hal yang berbau negatif. Birokrasi menjadi semakin  lama  semakin  independen  dan  berkuasa,  dan  aturan-aturan  yang mengendalikan  pelaksanaan  kekuasaan  dari  birokrasi  itu  tidak  terdefinisikan  dengan jelas,  sehingga  birokrasi  dapat  memberikan  ancaman  terhadap  struktur  politik demokrasi dan terhadap para politisi yang menjalankan demokrasi. 91
Birokrasi tambun merupakan suatu hal yang memang menjadi kendala beberapa tahun terakhir ini. Menjadi kendala karena birokrasi tambun cenderung mengarah pada tahap hilangnya produktifitas dalam hal pelayanan publik. Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan  pada  tahap  rekruitmen  dan  manajeman  yang  lemah.  Jika  hal  ini  terus dibiarkan maka akan menjadi seperti bom waktu yang dapat membusukan birokrasi.
Seperti yang banyak diberitakan sekarang, pemerintah memang megakui adanya birokrasi yang terlalu tambun dan lamban dalam bekerja. Sehingga kualitas kerja yang dihasilkannnyapun memiliki kualitas yang rendah, penilaian ini didasarkan dari adanya sebuah  surfey  yang  memberikan  adanya  gambaran  mengenai  pelayanan  yang didapatkan oleh masyarakat sekarang ini. 80,7 persen koresponden menyatakan bahwa pemerintah  belum  berhasil  meningktkan  pelayanan  yang  diberikan  aparat  birokrat kepada masyarakat.
Walupun  menyadari  tambunnya  birokrasi  ini  dapat  menurunkan  efektivitas kinerja,  namun  belum  adanya  keseriusan  yang  diperlihatkan  pemerintah  dalam menciptakan suatu model birokrasi ramping dan efisien. Padahal masih banyak terdapat lembaga  pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  sama  seperti  Kementrian
91 Halevy, Eva Etzioni. Ibid hlm. 140
Lingkungan  Hidup  dan  Kementrian  Kehutanan.  Dua  kementrian  seperti  ini  dapat digabung dan jumlah pegawainya bisa diciutkan.
Pemerintah  seakan  mengalami  sebuah  dilema,  di  satu  sisi  pemerintah  ingin melakukan  perampingan  birokrasi  demi  mengejar  efisiensi  dan  efektifitas,  di  sisi  lain pemerintah  dihadapkan  pada  resistensi  karena  banyak  pegawainya  yang  akan kehilangan  posisi  dan  pendapatan.  Karena  banyak  yang  memandang  bahwa  birokrasi merupakan pertarungan antar kelas, dimana kelas bawah dan kelas atas selalu bertarung untuk mendapatkan kekuasaan di dalam birokrasi.
Model-model birokrasi tradisional  yang selama ini diterapkan pada negara kita memang sudah menghambat pembangunan. Hal ini pernah dikemukakan oleh presiden kita  sendiri,  Presiden  Yudoyono  mengeluhkan  bahwa  birokrasi  menjadi  salah  satu faktor  penghambat  dalam  pembangunan,  bahkan  hal  yang  sama  juga  pernah diungkapkan oleh Presiden Megawati. Efektivitas akan tercapai jika pejabat pemerintah mengedepankan  kemampuan  profesi  pegawai,  bukan  menekankan  pada  adanya hierarkhi pegawai.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningatkan  efektivitas  pelayanan  selama  ini hanya  berkutak  pada  reformasi  pegawai,  dan  itu  pun  hanya  sebatas  remunerasi. Sedangkan  reformasi  kelembaga  yang  memberikan  tujuan  untuk  merampingkan  dan meningkatkan  efektivitas  justru  banyak  dilupakan.  Dan  catatan  lain  yang  tidak  dapat dipandang  sebelah  mata  adalah  tata  aturan  kepegawaian  yang  terlalu  memberikan kelonggaran kepada pegawai untuk bekerja.
Seperti  yang  sudah  disebutkan  diatas  tambunnya  birokrasi,  sebagian  besar berdampak  pada  turunnya  tingkat  efektifitas  dalam  pelayanan  yang  dirasakan  oleh masyarakat.  karena  banyaknya  jumlah  pegawai  bukan  menjadi  jaminan  bahwa masyarakat  akan  terlayani  secara  merata.  Sebaliknya  banyaknya  jumlah  pegawai  ini akan  mengaburkan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  di  dalam  suatu  struktur.  Apalagi proporsi orang yang duduk di dalam struktur itu tidak tepat.

## Catatan Akhir
Melihat  banyaknya  permasalah  yang  ditimbulkan  dari  adanya  Sindrome Parkinson  birokrasi  di  era  pemerintahan  Presiden  Yudoyono,  sudah  seharusnya reformasi  yang  selama  ini  dipromosikan  harus  konsisten  untuk  dilakukan.  Perubahan
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
sistem mutlak harus terjadi, diamana sistem tersebut dapat meningkatkan peran publik dalam reformasi birokrasi.
Pengankatan wakil menteri yang baru-baru ini terjadi menjadi cerminan bahwa Presiden Yudoyono  gagal  meyakinkan kinerjanya kepada masyarakat,  selain itu wakil menteri yang diangkat dianggap hanya sebagai pajangan. Sebagian nasib wakil menteri di  sejumlah  kementrian  lebih  mengenaskan.  Ada  beberapa  wakil  menteri  yang  sama sekali  tidak  mendapatkan  staff,  bahkan  untuk  membeli  makan  saja  wakil  menteri  itu pergi  sendiri  ke  warung. 92 Belum  selesai  masalah  pengangkatan  wakil  menteri  timbul lagi satgas yang kemunculannya juga tidak jelas sebagian beranggapan bahwa satgas ini muncul hanya sebagai akal-akalan presiden dalam menutupi suatu kasus.
Sejak dilantik agenda reformasi birokrasi yang dilakuakan untuk meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  ini  seakan  menghilang,  dalam  penyusunan  kabinetpun  dapat terlihat tidak ada niat untuk melakukan reformasi birokrasi. Manajeman kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Presiden Yudoyono sangat buruk dan mekanisme kontrol yang sangat lemah.
Sebenrnya  para  birokrat  yang  duduk  di  dalam  pemerintahan  yang  jumlahnya mencapai  jutaan  orang  saat  ini  merupakan  orang  yang  pintar,  tapi  tidak  adanya  suatu manajemen  pimpinan  yang  bener  menyebabkan  oran-orang  ini  bekerja  seperti  tanpa jalur.  Sehingga  walaupun  birokrasi  tambun  tapi  memiliki  fungsi  yang  sangat  minim. Sekarang bukan saatnya pimpinan hanya berteori melainkan menunjukkannya langsung dengan tindakan.
Selain  itu  tambunnya  birokrasi  ini  juga  diperparah  dengan  struktur  birokrasi tradisional yang masih melekat. Sudah seharunya pemerintah mampu mengembangkan sitem kepejabatan fungsional dimana lebih mendekatkan kinerja birokrasi pada prinsip- prinsip yang lebih profesional, efektif dan akuntabel *** .
92 Dalam majalah Tempo edisi 24-30 Oktober 2011

## Daftar Pustaka

## Buku:
Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. LP3ES, Jakarta.
Halevy,  Eva  Etzioni.  2011.  Birokrasi  &  Demokrasi,  Sebuah  Dilema  Politik.  Total Media, Yogyakarta.
Setiono,  Budi.  2002.  Jaring  Birokrasi  Tinjauan  Dari  Aspek  Politik  Dan  Administrasi.
PT. Gugus Press, Bekasi.

## Koran dan Majalah:
Kompas 3 Mei 2012 yang berjudul “Satgas dan Kerapuhan Pelembagaan”
Kompas edisi 9 Maret 2012 yang berjudul “Reformasi Birokrasi: Pemahaman Sempit,
Hasil Masih Minim”
Majalah Tempo edisi 24-30 Oktober 2011
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017