## EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A) KABUPATEN SUBANG

## Dini Rizki Fitriani 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang diniﬁtriani0213@gmail.com
Rizma Olivia 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang rismaolivia0901@gmail.com
Abstrak
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori Brigman dan Davis  (2008)  dalam  Firyal  Akbar  (2019:38)  yaitu,  indikator  masukan  ( input ), indikator  proses  ( process ),  indikator  keluaran  ( output )  dan  indikator  dampak ( outcome ).
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  yaitu penelitian  yang  dilakukan  pada  kondisi  objek  yang  alami,  data  yang  dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengamatan dan  observasi,  wawancara,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi.  Sumber  daya diperoleh  dari  informan  melalui  wawancara  secara  langsung  dan  dokumen diperoleh  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  dan  pengelolaan  data. Penentuan sampel /informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  indikator- indikator evaluasi program, akan tetapi masih belum optimal.
Kata Kunci: Evaluasi, program, Keluarga Berencana

## Abstract
The purpose of the authors of this study was to determine the Evaluation of the Family Planning Program at the Family Planning Population Control Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) Subang Regency. This research and writing discusses matters relating to the Evaluation of the Family Planning  Program  at  the  Subang  Regency  Family  Planning  Population  Control
Service for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in relation to the theory of Brigman and Davis (2008) in Firyal Akbar (2019:38), namely , input  indicators  (input),  process  indicators  (process),  output  indicators  (output) and impact indicators (outcome).
In  this  study  using  a  qualitative  approach  method,  namely  research conducted on natural object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature  studies  and  documentation.  Resources  were  obtained  from  informants through  direct  interviews  and  documents  obtained  in  the  form  of  laws  and regulations and data management. Determination of the sample/informant in this study was carried out using purposive sampling, namely as many as 4 people. The results  showed  that  the  implementation  of  the  Family  Planning  program  at  the Family  Planning  Office  for  Population  Control  for  Women's  Empowerment  and Child  Protection  (DP2KBP3A)  in  Subang  Regency  had  been  carried  out  in accordance with the program evaluation indicators, but it was still not optimal. Keywords: Evaluation, program, Family Planning

## Pendahuluan
Keluarga  Berencana  merupakan  suatu  program  yang  direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,  mengatur  kelahiran,  pembinaan  ketahanan  keluarga,  peningkatan kesejahteraan  keluarga  dengan  tujuan  mewujudkan  keluarga  sejahtera.  Program Keluarga Berencana juga memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga yang berkualitas.
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana,  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 21 Program Keluarga Berencana dilaksanakan agar membantu calon atau pasangan suami istri terkait pengambilan keputusan serta mewujudkan hak repoduksi secara bertanggung jawab.
Dalam  menjalankan  Program  Keluarga  Berencana  ini,  salah  satu  daerah otonom  yang  diberikan  kewenangan  menyelenggarakan  Program  Keluarga Berencana yaitu Kabupaten Subang. Semakin meningkatnya perkembangan serta pertumbuhan  penduduk  mempunyai  pengaruh  ataupun  dampak  negatif  seperti kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  dan kurangnya lapangan pekerjaan.
Program Keluarga Berencana Kabupaten Subang sudah lama dilaksanakan untuk  mengendalikan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  selalu  meningkat. Dalam  penyelenggaraan  Program  Keluarga  Berencana  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang,  juga  bekerjasama  dengan  BKKBN  (Badan Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana  Nasional)  perwakilan  Provinsi  Jawa Barat.  Peningkatan  pertumbuhan  penduduk  salah  satunya  disebabkan  karena meningkatnya angka kelahiran. Hal ini membuat pemerintah harus lebih giat untuk
mensosialisasikan Program Keluarga Berencana agar dapat terlaksana dengan baik. Sasaran  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  yaitu  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) bertujuan menurunkan tingginya angka kelahiran menggunakan Alat Kontrasepsi secara berkelanjutan.
Kabupaten  Subang  terdiri  dari  30  kecamatan,  8  kelurahan  dan  245  desa. Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten Subang,  karena  Kabupaten  Subang  ini  memiliki  jumlah  penduduk  yang  tinggi. Masyarakat yang belum menggunakan Program Keluarga Berencana masih banyak sekali, artinya dari jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Pasangan Usia Subur (PUS) masih  ada  sebagian  besar  yang  tidak  ikut  Program  Keluarga  Berencana.  Untuk dapat  melihat  secara  rinci  jumlah  Pasangan  Usia  Subur  (PUS),  jumlah  peserta Keluarga Berencana aktif serta jumlah PUS bukan peserta KB di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Jumlah Peserta KB Aktif dan Jumlah PUS Bukan Peserta KB di Kabupaten Subang Tahun 2022 No. Kecamatan Pasangan Usia Subur (PUS) Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS Bukan Peserta KB 1 Sagalaherang 5.180 4.015 1.165 2 Serangpanjang 4.430 3.388 1.042 3 Jalancagak 7.831 5.800 2.031 4 Ciater 4.895 3.631 1.264 5 Cisalak 6.971 5.064 1.907 6 Kasomalang 7.387 5.461 1.926 7 Tanjungsiang 7.725 5.935 1.790 8 Cijambe 7.135 5.346 2.667 9 Cibogo 8.157 5.490 2.667 10 Subang 18.973 12.482 6.491 11 Kalijati 10.916 8.001 2.915 12 Dawuan 6.673 4.918 1.755 13 Cipeundeuy 9.527 6.964 2.563 14 Pabuaran 10.470 6.871 3.599 15 Patokbeusi 12.803 8.501 4.302 16 Purwadadi 8.873 5.879 2.994 17 Cikaum 8.134 5.227 2.907 18 Pagaden 8.624 6.119 2.505 19  Pagaden Barat 5.468 4.052 1.416
20 Cipunagara 9.977 7.090 2.887 21 Compreng 6.870 3.926 2.944 22 Binong 9.538 4.808 4.730 23 Tambakdahan 6.657 5.314 1.343 24 Ciasem 13.636 8.956 4.680 25 Pamanukan 8.626 5.189 3.437 26 Sukasari 6.294 4.398 1.896 27 Pusakanagara 6.955 4.258 2.697 28 Pusakajaya 6.285 3.348 2.937 29 Legonkulon 4.506 3.399 1.107 30 Blanakan 7.694 6.052 1.642 Jumlah 247.210 169.882 78.226 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022
Berdasarkan tabel diatas masih banyak PUS yang belum menjadi peserta KB aktif. Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang sebanyak 247.210,  yang  menjadi  peserta  KB  aktif  hanya  sebanyak  169.882.  Hal  ini menunjukan  ada  sebanyak  78.226  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Kabupaten Subang yang bukan peserta KB aktif, masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) di  Kabupaten  Subang  yang  tidak  menjadi  peserta  KB  aktif  menurut  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang.
Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang di miliki oleh  masyarakat  khususnya  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Kabupaten  Subang masih  cukup  rendah. Apalagi  jumlah  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  Program Keluarga Berencana (KB) semakin di dukung dengan angka kelahiran yang tinggi. Karena hal tersebut dari pihak pelaksana Program Keluarga Berencana (KB) untuk lebih giat mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang betapa  bermanfaatnya  mengikuti  program  Keluarga  Berencana  (KB)  dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Beberapa informasi dan beberapa orang di Kabupaten  Subang,  mereka  hanya  mengetahui  manfaat  Program  Keluarga Berencana (KB) itu hanyalah untuk menunda kehamilan selanjutnya, mereka tidak mengetahui  bahwa  selain  manfaaat  itu  ada  manfaat  lain  dari  Program  KB  yaitu bertujuan  pengendalian  pertumbuhan  penduduk,  menekan  angka  kelahiran  yang meningkat tajam setiap tahunnya, dan juga untuk kesehatan ibu dan anak agar tidak melahirkan prematur atau kekurangan gizi.
Berdasarkan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang tahun 2022 terjadi beberapa permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana
(KB)  yaitu  terjadinya  keterlambatan  dalam  pendistribusian  Alokon  dan  masih rendahnya partisipasi Akseptor KB atau Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB. Karena  beberapa  permasalahan  tersebut  waktu  pelaksanaan  Program  Keluarga Berencana (KB) mengalami keterlambatan.
Dengan  adanya  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  ini  pemerintah Kabupaten Subang berharap dapat membatasi kelahiran guna menciptakan keluarga yang  sehat  dan  sejahtera,  Namun  saat  ini  dalam  pelaksanaannya  dapat  diketahui bahwa  perkembangan  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  di  Kabupaten  Subang masih belum optimal terutama pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  yang  disingkat  MKJP  adalah  metode kontrasepsi yang dikenal efektif karena dapat memberikan perlindungan dari risiko kehamilan,  mengatur  interval  kehamilan  dan  tidak  mempengaruhi  hubungan seksual yang dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup yang terdiri dari Metode  Operasi Wanita  (MOW),  Metode  Operasi  Pria  (MOP), Alat  Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD dan implant atau yang dikenal dengan susuk KB. Evaluasi  program  menurut  Ralp  Tyler  (1950:69)  dalam  Farida  Yusuf (2008:3)  adalah  proses  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  program  sudah  dapat terealisasi.  Selain  itu,  menurut  Brigman  dan  Davis  (2008)  dalam  Firyal  Akbar (2019:38)  ada  empat  dimensi  untuk  mengukur  evaluasi  program  yaitu  indikator masukan  ( input ),  proses  ( process ),  keluaran  ( output )  dan  indikator  dampak ( outcome ).

## Kerangka Teoritis

## Evaluasi Program
Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang  telah  dilakukan  dan  yang  akan  digunakan  untuk  meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih  baik.  Evaluasi  lebih  bersifat  melihat  kedepan  dari  pada  melihat  kesalahan- kesalahan di masa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian, misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.
Pengertian di atas menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui
apakah  pelaksanaan  suatu  program  sudah  sesuai  dengan  tujuan  utama,  yang selanjutnya  kegiatan  evaluasi  tersebut  dapat  menjadi  tolak  ukur  apakah  suatu kegiatan  atau  kebijakan  dapat  dikatakan  layak  diteruskan,  perlu  perbaikan  atau dihentikan kegiatannya.
Menurut  Ralph  Tyler  (1950:69)  dalam  Farida  Yusuf  (2008:3)  Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dapat dicapai. Jadi dapat
disimpulkan  bahwa  evaluasi  program  dapat  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  sistematis  dalam  upaya  untuk  mengetahui keberhasilan dan pelaksanaan suatu program.
Tujuan evaluasi program adalah untuk megetahui keefektifan dan efisiensi pelaksanaan  suatu  program,  untuk  mengetahui  ketercapaian  tujuan,  untuk mengetahui relevansi pelaksanaan dari rencana program, untuk mengetahui dampak dari  pelaksanan  program,  untuk  mengidetintifikasi  kekuatan  dan  kelemahan program dan menyediakan informasi untuk membuat keputusan.
Menurut  Brigman  dan  Davis  (2008)  dalam  Firyal  Akbar  (2019:38) menyebutkan bahwa evaluasi program mengacu pada empat dimensi yaitu indikator masukan ( input ), indikator proses ( process ), indikator keluaran ( output ), indikator dampak ( outcome ).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono  (2022:9)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.
Alasan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  penulis  bisa melengkapi  penulisan  karya  ilmiah  ini,  contohnya  mendapatkan  salah  satu  teori yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  dilakukan  untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang akan diteliti, mengidentifikasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif  seperti  wawancara,  catatan  lapangan,  gambar  dan  lain-lain.  Dalam penelitian  kualitatif  ini  perlu  menekankan  pada  pentingnya  kedekatan  dengan orang-orang  dan  situasi  penelitian  agar  peneliti  memperoleh  pemahaman  jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.
Informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling, artinya teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Teknik  ini  digunakan  karena  pemilihan  informan  berdasarkan  tujuan  dari penelitian.  Informan  dengan  sengaja  dipilih  yang  dianggap  dapat  mewakili  dan banyak mengetahui mengenai objek yang akan diteliti.
Hasil dan Pembahasan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang
Kebijakan  publik  dilaksanakan  dengan  maksud  tertentu,  untuk  meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.  Evaluasi  dilakukan  karena  tidak  semua  program  kebijakan  publik meraih  hasil  yang  diinginkan.  Sering  kali  terjadi,  kebijakan  publik  gagal  meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi program kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu program kebijakan  atau  untuk  mengetahui  apakah  program  kebijakan  publik  yang  telah dijalankan  meraih  dampak  yang  diinginkan.  Dengan  kata  lain,  evaluasi  program adalah penilaian dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah program Keluarga Berencana (KB).
Penulis  memperoleh  data  dari  hasil  wawancara  yang  terdiri  dari  beberapa informan  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, yang terdiri dari Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana  dan Peningkatan Kesertaan Ber KB, dan Pasangan Usia Subur (PUS). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Evaluasi Program yang dikemukakan oleh Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2018:38) yang mengemukakan  bahwa  dimensi  evaluasi  program  itu  terdiri  dari  4  (empat) indikator,  diantaranya:  Indikator  Masukan  ( Input ),  Indikator  Proses  ( Process ), Indikator Keluaran ( Output ), dan Indikator Dampak ( Outcome ).
Indikator  Masukan  ( Input )  Evaluasi  Program  Keluarga  Berencana  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang
Menurut Terry dalam Riyadi (2005:3) menjelaskan perencanaan merupakan suatu  proses  mempersiapkan  secara  sistematis  kegiatan-kegiatan  yang  akan dilakukan dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.
Input dalam  pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  merupakan  sumber  daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan program  ini.  Sumber  daya  merupakan  semua  potensi  yang  dimiliki  untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya secara berhasil dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya pendukung dan bahan-bahan
dasar  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  program  Keluarga  Berencana  (KB) yaitu meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran.
Bertepatan  dengan  itu,  penulis  melakukan  wawancara  kepada  Kepala Bidang  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, sebagai berikut : “Untuk tahap masukan ( input ) atau yang lebih sering disebut dengan tahap perencanaan pada program Keluarga Berencana (KB) sudah berjalan dengan optimal, hal ini dilakukan dengan penyesuaian jadwal proses sosialisasi  dan  penyuluhan  di  setiap  kecamatan  guna  untuk  meningkatkan partisipasi akseptor pada tahun 2022 lalu. Sarana dan prasarana yang meliputi mobil unit penerangan, perlengkapan komputer serta alat kontrasepsi sudah lengkap dan memadai, untuk anggaran program Keluarga Berencana (KB) sendiri berasal dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan untuk mengelola  anggaran  agar  terealisasi  dengan  baik  yaitu  dengan  memaksimalkan biaya untuk melaksanakan berbagai sosialisasi dan pendistribusian alat kontrasepsi ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Subang.”
Berkenaan  bagaimana  kesesuaian  perencanaan  program  Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  meliputi penyesuaian  jadwal  serta  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  pada proses sosialisasi dan penyuluhan di setiap kecamatan guna untuk meningkatkan partisipasi akseptor pada tahun 2022. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa indikator masukan ( input ) program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  secara  umum  sudah  optimal.  Selanjutnya melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, sebagai berikut : “Pegawai dalam pelaksanaan program  Keluarga  Berencana  (KB)  sekarang  ini  sudah  optimal  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  sarana  prasarana  dipengaruhi  oleh  jumlah anggaran yang turun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA  SKPD).  Sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  program  tersebut  pada tahun  2022  seperti  mobil  unit  penerangan  dan  beberapa  alat  komputer  untuk melakukan  pelaksanaan  sosialisasi  sudah  lengkap  dan  memadai.  Usaha  yang dilakukan  untuk  mengelola  anggaran  dengan  mengutamakan  berbagai  keperluan untuk sosialisasi dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) ini agar dapat direalisasikan dengan baik.”
Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perencanaan  atau input dalam  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  sudah  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  pegawai dalam  pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana  (KB)  pada  tahun  2022  sudah
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta sarana dan prasarana seperti mobil unit penerangan dan beberapa alat komputer untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi sudah lengkap dan memadai, penulis juga melakukan wawancara kepada Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai  berikut  :  “ Input atau  perencanaan  program  Keluarga  Berencana  sudah optimal  karena  bisa  memberikan  pembelajaran  mengenai  alat  kontasepsi  yang sesuai serta membantu megurangi angka kelahiran, khususnya Kabupaten Subang yang memiliki jumlah penduduk tinggi. Untuk sarana dan prasarana dalam program Keluarga Berencana (KB) sudah lengkap.”
Berdasarkan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Pasangan  Usia  Subur (PUS)  pengguna  program  Keluarga  Berencana  yang  pertama  dapat  disimpulkan bahwa input atau perencanaan program Keluarga Berencana (KB) sudah optimal, petugas  pelaksana  program  sudah  bisa  memberikan  pembelajaran  mengenai  alat kontrasepsi  dengan  baik,  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  program Keluarga  Berencana  (KB)  sudah  memadai.  Penulis  juga  melakukan  wawancara kepada Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua, sebagai berikut : “Perencanaan dalam pelaksanaan program tersebut sudah optimal dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam program Keluarga Berencana  (KB)  sudah  memadai.”  Dari  pernyataan  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang kedua diatas dapat diketahui bahwa input atau perencanaan program Keluarga Berencana (KB) sudah terlaksana dengan optimal dikarenakaan sarana dan prasarananya sudah memadai dan manfaat dari adanya program Keluarga Berencana (KB) juga dirasakan langsung oleh Pasangan Usia Subur (PUS).
Berdasarkan  keterangan  tersebut  penulis  menganalisis  bahwa  masukan ( input ) atau perencanaan pada evaluasi program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang telah tercapai secara optimal. Hal  ini  terlihat  dari  sarana  dan  prasarana  seperti  mobil  unit  penerangan  dan beberapa  alat  komputer  untuk  melakukan  pelaksanaan  sosialisasi  sudah  lengkap dan memadai serta penggunaan alat kontrasepsi gratis yang diberikan oleh Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang.
Indikator Proses ( Process ) Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang
Menurut  Soewarno  Handayaningrat  (2011:20)  mengemukakan  bahwa proses  adalah  serangkaian  tahap  kegiatan  suatu  program  mulai  dari  perencanaan sampai  tercapainya  tujuan.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  maupun  program hendaknya membuat rancangan perencanaan yang dibuat secara maksimal sehingga
proses yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses merupakan sesuatu yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kebijakan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tata laksana kejadian dan aktivitas. Setiap aktivitas dimonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Berkenaan dengan itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten Subang, sebagai berikut : “ Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) telah dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  target  program  meskipun  masih  terdapat beberapa kendala seperti proses sosialisasi terkendala oleh masalah pendistribusian alat  kontrasepsi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  mengalami  keterlambatan  selama kurang lebih 4 bulan sehingga mengakibatkan pencapaian target program Keluarga Berencana (KB) tidak tercapai secara optimal sesuai waktu yang sudah ditetapkan, selain itu masalah kurang pahamnya masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) belum sepenuhnya dipahami.” Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  staf  Bidang  Keluarga Berencana dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) sudah sesuai dengan  SOP  yang  ada  agar  capaian  tujuan  dapat  terealisasi  dengan  apa  yang diharapkan,  namun  dalam  pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana  (KB)  ini mengalami  beberapa  kendala  dalam  proses  pendistribusian  alat  kontrasepsi sehingga  menghambat  proses  sosialisasi  dan  mengakibatkan  pencapaian  target program tersebut tidak tercapai secara optimal sesuai waktu yang sudah ditetapkan, selain  itu  masih  banyak  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  kurang  paham  akan pentingnya  dan  manfaat  program  Keluarga  Berencana  (KB).  Kemudian  penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, sebagai berikut : “Dalam upaya meningkatkan proses keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Subang yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat atau Pasangan Usia  Subur  (PUS)  dalam  hal  pengarahan  dan  memberikan  sosialisasi  edukasi terhadap para PUS, namun kendala di lapangan memang sangat banyak terutama masalah  sumber  daya  manusia  yang  terbatas  menjadi  salah  satu  kendala  dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga sosialisasi yang diberikan cukup menyita waktu yang  lama,  serta  keterlambatan  pendistribusian  alat  kontrasepsi  juga  menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).”
Berdasarkan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Seksi  Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengarahan dan edukasi terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Namun, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat banyak kendala terutama masalah
sumber daya manusia atau penyuluh KB serta keterlambatan pendistribusian alat kontrasepsi  yang  dapat  menghambat  proses  pelaksanaan  program  Keluarga Berencana  (KB).  Selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai berikut : “Dalam melakukan sosialisasi petugas operasional menghimbau kepada  untuk  ikut  program  Keluarga  Berencana  (KB)  dengan  cara  memberikan surat  edaran  dan  himbauan  langsung  melalui  sosialisasi,  dalam  penyuluhan  KB sudah  intensif,  namun  perlu  ditingkatkan  lagi  perihal  penyampaiannya  serta perlunya  ditingkatkan  agar  waktu  pelaksanaan  sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah dibuat dan tidak terlambat seperti tahun lalu. Untuk partisipasi masyarakat lebih banyak wanita yang ikut program Keluarga Berencana (KB) ini.”.
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang belum optimal dikarenakan waktu pelaksanaan tidak  sesuai  dan  mengalami  keterlambatan.  Penulis  juga  melakukan  wawancara kepada  pernyataan  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  pengguna  program  Keluarga Berencana  yang  kedua,  sebagai  berikut  :  “Proses  pelayanan  program  Keluarga Berencana (KB) belum optimal karena terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya tidak  sesuai  waktu  yang  sudah  dijadwalkan  sebelumnya.  Untuk  dukungan masyarakat sebagai sasaran masih kurang apalagi pihak pria yang lebih memilih untuk tidak ikut program tersebut.” Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses pelayanan program Keluarga Berencana (KB) masih belum optimal dikarenakan  terjadi  keterlambatan  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dukungan masyarakat sebagai sasaran program  Keluarga  Berencana  (KB)  masih  kurang  terutama  partisipasi  pria  yang mempunyai  pemikiran  bahwa  penggunaan  alat  kontrasepsi  diperuntukkan  hanya untuk wanita saja.
Berdasarkan  keterangan  tersebut  penulis  menganalisis  bahwa  proses ( process )  pada  evaluasi  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  belum  tercapai  secara  optimal.  Hal  ini  terlihat dari adanya kendala dalam proses pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten Subang.  Beberapa  kendala  tersebut  yaitu  terjadinya  keterlambatan  dalam  proses pendistribusian  alat  kontrasepsi  sehingga  menghambat  proses  sosialisasi  dan mengakibatkan  pencapaian  target  program  tersebut  tidak  tercapai  sesuai  waktu yang sudah ditetapkan, selain itu masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang kurang paham akan pentingnya dan manfaat program Keluarga Berencana (KB). Berikut jadwal pendistribusian alat kontrasepsi tahun 2022:

## Tabel 2
Data Jadwal Pendistribusian Alat Kontrasepsi Tahun 2022 No Nama KKB/Faskes KB Kecamatan Tanggal Distribusi Tanggal Realisasi 1  PKM Tanjungsiang Tanjungsiang Kamis, 06 Januari 2022 Senin, 15 mei 2022 2  PKM Cisalak Cisalak 3  PKM Kasomalang Kasomalang 1  PKM Jalanagak Jalancagak Jumat, 07 Januari 2022 Selasa, 16 Mei 2022 2  PKM Palasari Ciater 3  PKM Sagalaherang Sagalaherang 4  PKM SerangPanjang SerangPanjang 1  PKM Cirangkong Cijambe Senin, 10 Januari 2022 Rabu, 17 Mei 2022 2  PKM Tanjungwangi Cijambe 3  PKM Cibogo Cibogo 1  PKM Cipunagara Cipunagara Selasa, 11 Januari 2022 Kamis, 18 Mei 2022 2  PKM Jatireja Compreng 3  PKM Compreng Compreng 4  PKM Karanganyar Pusakajaya 1 PKM Gunung Sembung Pagaden Rabu, 12 Januari 2022 Jumat, 19 Mei 2022 2  PKM Pagaden Pagaden 3  PKM Pagaden Barat Pagaden Barat 4  PKM Binong Binong 5  PKM Tambakdahan Tambakdahan 6  PKM Mariuk Tambakdahan 1  PKM Kalijati Kalijati Kamis, 13 Januari 2022 Senin, 22 Mei 2022 2  RS Lanud Kalijati 3  PKM Cipeundeuy Cipeundeuy 4  PKM Pabuaran Pabuaran 5  PKM Pringkasap Pabuaran 1  PKM Blanakan Blanakan Jumat, 14 Januari 2022 Selasa, 23 Mei 2022 2  PKM Cilamaya Girang  Blanakan 3  PKM Ciasem Ciasem 4  PKM Jatibaru Ciasem 1  PKM Cikaum Cikaum Senin, 17 Januari 2022 Rabu, 24 Mei 2022 2  PKM Purwadadi Purwadadi 3  PKM Rancabango Patokbeusi 4  PKM Patokbeusi Patokbeusi 1  PKM Pusakanagara Pusakanagara
2  PKM Legonkulon Legonkulon Selasa, 18 Januari 2022 Kamis, 25 Mei 2022 3  PKM Pamanukan Pamanukan 4  PKM Batangsari Sukasari 5  PKM Mandalawangi Sukasari 1  PKM Sukarahayu Subang Rabu, 19 Januari 2022 Jumat, 26 Mei 2022 2  PKM Cikalapa Subang 3  RSUD Ciereng Subang 4  RS PTPN VIII Subang 5 Klinik KB Kesdim 0605 Subang 6  PKM Rawalele Dawuan
Sumber:  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pendistribusian  alat kontrasepsi dilaksanakan ke 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang, pada pelaksanaannya  terjadi  keterlambatan  yang  seharusnya  didistribusikan  bulan Januari  menjadi  bulan  Mei.  Keterlambatan  ini  disebabkan  oleh  keterlambatan turunnya  anggaran  program  Keluarga  Berencana  (KB)  dari  Rencana  Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
Indikator  Keluaran  ( Output )  Evaluasi  Program  Keluarga  Berencana  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang
Tepat  atau  tidaknya  suatu  sasaran  kegiatan  maupun  program  sangat tergantung pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut dan hasil yang diharapkan dari  program  yang  telah  ditentukan.  Berkenaan  dengan  bagaimana  kesesuaian perencanaan  yang  dirancang  oleh  pengelola  kepada  kelompok  sasaran.  Indikator keluaran ( output ) memfokuskan pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari suatu program atau kebijakan publik. Menurut Daniel Stufflebeam dalam Wirawan (2012: 94) fungsi evaluasi output adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.
Berkenaan  dengan  kegiatan  penelitian  tersebut  penulis  melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang,  sebagai  berikut  :  “Hasil  atau output dalam program  Keluarga  Berencana  (KB)  ini  berdasarkan  pada  standar  waktu  hasil capaian  target  dalam  pelaksanaan  program  ini  belum  tersealisasi  secara  optimal dilihat dari target sasaran per Kecamatan yang mana per Kecamatan belum ada yang tersealisasi secara menyeluruh dari total Pasangan Usia Subur (PUS) hanya 68,7%
saja yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dan sisanya 31,6% Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  tidak  mengikuti  program  Keluarga  Berencana  ini terutama dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Hal ini dikarenakan adanya  hambatan  yaitu  kurangnya  pengetahuan  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) tentang  program  Keluarga  Berencana  (KB)  dan  terjadinya  keterlambatan  dalam pendistribusian  alat  kontrasepsi.”  Sejalan  dengan  pernyataan  Kepala  Bidang Keluarga Berencana penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bina Kesertaan  Keluarga  Berencana  dan  Peningkatan  Kesertaan  Ber-KB,  sebagai berikut: “Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Keluarga Berencana pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Subang dilakukan sosialisasi  mengenai  pentingnya  program  Keluarga  Berencana  (KB)  bagi masyarakat  atau  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  ada  di  setiap  Kecamatan  di Kabupaten Subang. Namun, kurangnya sumber daya yang memadai dengan target yang ditentukan membuat kami lalai akan capaian target yang ditentukan terutama pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).”.
Berdasarkan  pernyataan  yang  disampaikan  Kepala  Bidang  Keluarga Berencana dan Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesertaan  Ber-KB  dapat  diketahui  bahwa  waktu  penjadwalan  secara  sistematis mengenai perhitungan capaian target yang dicapai belum menunjukan hasil yang optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya target program Keluarga Berencana yaitu Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  tidak  mengikuti  program  ini  terutama  dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), data menunjukan bahwa dari total Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  hanya  68,7%  saja  yang  sudah  mengikuti  program Keluarga  Berencana  (KB)  dan  sisanya  31,6%  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  tidak mengikuti  program  Keluarga  Berencana  (KB).  Kemudian  penulis  melakukan wawancara  kepada  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  pengguna  program  Keluarga Berencana yang pertama , sebagai berikut : “Masyarakat masih banyak yang belum ikut  serta  dalam  program  Keluarga  Berencana  (KB)  sehingga  harus  dilakukan evaluasi  mengenai  pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana  (KB)  yang dilaksanakan  DP2KBP3A  Kabupaten  Subang,  selain  itu  faktor  penyampaian informasi melalui sosialisasi juga sangat berpengaruh bagi keberhasilan program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya serta dapat meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.” Sejalan dengan pernyataan Pasangan Usia Subur  (PUS)  pengguna  program  Keluarga  Berencana  yang  pertama  penulis  juga melakukan  wawancara  dengan  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  pengguna  program Keluarga Berencana yang kedua, sebagai berikut: “Hasil dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  subang  belum  optimal,  hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya masyarakat yang belum ikut serta dalam program Keluarga Berencana
(KB)  dan  masyarakat  yang  belum  mengerti  akan  manfaat  program  tersebut sehingga  perlunya  peningkatan  dalam  penyampaian  informasi  pada  pelaksanaan sosialisasi serta memperbaiki kendala dalam keterlambatan waktu sosialisasi.”
Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  subang  belum  optimal,  hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya masyarakat yang belum ikut serta dalam program Keluarga Berencana (KB)  dan  masyarakat  yang  belum  mengerti  akan  manfaat  program  tersebut sehingga  perlunya  peningkatan  dalam  penyampaian  informasi  pada  pelaksanaan sosialisasi karena merupakan faktor sangat berpengaruh bagi keberhasilan program serta memperbaiki kendala dalam keterlambatan waktu sosialisasi.
Berdasarkan  keterangan  tersebut  penulis  menganalisis  bahwa  keluaran
( output )  pada  evaluasi  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  belum  tercapai  secara  optimal  dan  belum mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  target  sasaran  program Keluarga Berencana (KB) belum tersealisasi secara menyeluruh dari total Pasangan Usia  Subur  (PUS)  hanya  68,7%  saja  yang  sudah  mengikuti  program  Keluarga Berencana (KB) dan sisanya 31,6% Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti program  Keluarga  Berencana  (KB)  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  sehingga  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  belum mengerti akan kegunaan dan manfaat program Keluarga Berencana (KB) terutama dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta terhambatnya sosialisasi karena terjadi keterlambatan dalam proses pendistribusian alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).
Berikut data jumlah Pasangan Usia Subur  (PUS), jumlah peserta KB aktif dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB di Kabupaten Subang:
Tabel 3 Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Jumlah Peserta KB Aktif  dan Jumlah PUS Bukan Peserta KB di Kabupaten Subang Tahun 2022 No. Kecamatan Pasangan Usia Subur (PUS) Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS Bukan Peserta KB 1 Sagalaherang 5.180 4.015 1.165 2 Serangpanjang 4.430 3.388 1.042 3 Jalancagak 7.831 5.800 2.031
4 Ciater 4.895 3.631 1.264 5 Cisalak 6.971 5.064 1.907 6 Kasomalang 7.387 5.461 1.926 7 Tanjungsiang 7.725 5.935 1.790 8 Cijambe 7.135 5.346 2.667 9 Cibogo 8.157 5.490 2.667 10 Subang 18.973 12.482 6.491 11 Kalijati 10.916 8.001 2.915 12 Dawuan 6.673 4.918 1.755 13 Cipeundeuy 9.527 6.964 2.563 14 Pabuaran 10.470 6.871 3.599 15 Patokbeusi 12.803 8.501 4.302 16 Purwadadi 8.873 5.879 2.994 17 Cikaum 8.134 5.227 2.907 18 Pagaden 8.624 6.119 2.505 19  Pagaden Barat 5.468 4.052 1.416 20 Cipunagara 9.977 7.090 2.887 21 Compreng 6.870 3.926 2.944 22 Binong 9.538 4.808 4.730 23 Tambakdahan 6.657 5.314 1.343 24 Ciasem 13.636 8.956 4.680 25 Pamanukan 8.626 5.189 3.437 26 Sukasari 6.294 4.398 1.896 27 Pusakanagara 6.955 4.258 2.697 28 Pusakajaya 6.285 3.348 2.937 29 Legonkulon 4.506 3.399 1.107 30 Blanakan 7.694 6.052 1.642 Jumlah 247.210 169.882 78.226
Sumber:  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  masih  banyak  Pasangan Usia  Subur  (PUS)  yang  belum  menjadi  peserta  KB  aktif.  Dari  jumlah  Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Subang sebanyak 247.210, yang menjadi peserta KB aktif hanya sebanyak 169.882 atau 68,7% dari jumlah keseluruhan Pasangan Usia  Subur  (PUS)  yang  ada  di  Kabupaten  Subang.  Hal  ini  menunjukan  ada sebanyak  78.226  atau  31,6%  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Kabupaten  Subang yang bukan peserta KB aktif. Kurangnya pasrtisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Data Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Metode Kontrasepsi di Kabupaten Subang Tahun 2022 No Jenis Metode Kontrasepsi Jumlah Peserta Aktif KB Non-MKJP 1  Pil 43.000 2  Suntik 97.679 3  Kondom 776 Jumlah Non-MKJP 141.387 MKJP 1  Implan 11.423 2  IUD 13.323 3  MOW 3.454 4  MOP 277 Jumlah MKJP 28.427 Jumlah Total 169.882
Sumber:  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan  KB  MKJP untuk wilayah Kabupaten Subang masih rendah. Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)  yang  menjadi  peserta  KB  aktif  sebanyak  169.882,  peserta  KB  aktif  yang menggunakan  KB  Non-MKJP  sebanyak  141.387  atau  83,2%  dari  keseluruhan peserta KB aktif di Kabupaten Subang sedangkan peserta KB MKJP aktif hanya 28.427 atau 16,7%.
Indikator  Dampak  ( Outcome )  Evaluasi  Program  Keluarga  Berencana  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang
Indikator  dampak  ( outcome )  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan program  dalam  mencapai  tujuannya.  Dampak  ( outcome )  dapat  didefinisikan sebagai suatu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan, dampak yang terjadi bisa bersifat positif maupun negatif. Menurut Tailor dan Hendircks dalam Winarno (2012) menjelaskan outcome adalah respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Dalam melaksanakan  program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang    tentunya  memiliki  dampak  baik  itu  dampak positif maupun negatif.
Bertepatan  dengan  itu  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Kepala Bidang  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)
Kabupaten  Subang,  sebagai  berikut  :  “Terdapat  dampak  positif  dari  program Keluarga  Berencana  (KB)  yaitu  untuk  penurunan  angka  kepadatan  penduduk dengan  cara  membatasi  jumlah  anak  dalam  suatu  keluarga,  selain  itu  juga mempunyai dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan serta keharmonisan keluarga  karena  dengan  program  Keluarga  Berencana  (KB)  biaya  perekonomian yang  dikeluarkan  keluarga  lebih  ringan  karena  jumlah  anak  dapat  diatur  atau dikendalikan  serta  dampak  positif  lainnya  yaitu  dapat  mengurangi  gangguan kesehatan  reproduksi  pada  ibu.  Selain  mempunyai  dampak  positif,  program Keluarga Berencana (KB) juga memiliki dampak negatif yaitu terjadinya perubahan berat badan terutama untuk penggunaan metode kontrasepsi pil KB dan suntik KB namun  hal  ini  dianggap  wajar  dan  tidak  menyebabkan  masalah  besar  terhadap kesehatan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dampak  positif yang lebih banyak daripada dampak negatif dari program Keluarga Berencana yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk  keluarga  Berencana Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten Subang. Dampak negatif dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu terjadinya perubahan berat badan terutama untuk penggunaan metode kontrasepsi pil KB dan suntik  KB  namun  hal  ini  dianggap  wajar  dan  tidak  menyebabkan  masalah  besar terhadap kesehatan. Sedangkan dampak positif dari program Keluarga Berencana (KB)  yaitu  untuk  penurunan  angka  kepadatan  penduduk  dengan  cara  membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga, selain itu juga mempunyai dampak positif dalam peningkatan  kesejahteraan  serta  keharmonisan  keluarga  karena  dengan  program Keluarga  Berencana  (KB)  biaya  perekonomian  yang  dikeluarkan  keluarga  lebih ringan  karena  jumlah  anak  dapat  diatur  atau  dikendalikan  serta  dampak  positif lainnya  yaitu  dapat  mengurangi  gangguan  kesehatan  reproduksi  pada  ibu. Kemudian  penulis  melakukan  wawancara  kepada  Kepala  Seksi  Bina  Kesertaan Keluarga  Berencana  dan  Peningkatan  Kesertaan  Ber-KB,  sebagai  berikut  : “Dampak positif dari adanya program Keluarga Berencana (KB) yang dirasakan adalah  terjadinya  penurunan  kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Subang  yang dilakukan melalui pembatasan jumlah anak dalam keluarga. Selain itu keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) dapat mengurangi gangguan kesehataan reproduksi pada Pasangan Usia Subur (PUS) terutama pada ibu karena jika sering melahirkan  dan  jarak  kelahiran  tidak  diatur  maka  dikhawatirkan  akan  terjadi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Bina  Kesertaan Keluarga  Berencana  dan  Peningkatan  Kesertaan  Ber-KB  dapat  diketahui  bahwa dampak positif program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten  Subang  yaitu  dengan  adanya penurunan kepadatan penduduk di Kabupaten Subang melalui pembatasan jumlah
anak  dalam  keluarga.  Selain  itu  terdapat  juga  dapat  mengurangi  gangguan kesehataan reproduksi pada Pasangan Usia Subur (PUS) terutama pada ibu karena jika sering melahirkan dan jarak kelahiran tidak diatur maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu. Kemudian melakukan wawancara dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna program Keluarga Berencana yang pertama, sebagai berikut : “Adanya program Keluarga Berencana (KB) ini memiliki dampak  positif  seperti  penurunan  kepadatan  penduduk  juga  meningkatkan kesejahteraan keluarga.” Sejalan dengan pernyataan Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna  program  Keluarga  Berencana  yang  pertama  penulis  juga  melakukan wawancara  dengan  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  pengguna  program  Keluarga Berencana  yang  kedua,  sebagai  berikut:  “program  Keluarga  Berencana  (KB) mempunyai  banyak  dampak  positif  yang  paling  terlihat  yaitu  penurunan  jumlah kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Subang  dan  meningkatkan  kesejahteraan keluarga karena dengan membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga banyaknya pengeluaran juga akan berkurang.”
Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  dampak  positif dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang yaitu terjadinya penurunan kepadatan  penduduk  di  kabupaten  Subang  dan  meningkatkan  kesejahteraan keluarga karena dengan membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga banyaknya pengeluaran juga akan berkurang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  dampak ( outcome )  program  Keluarga  Berencana  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sudah optimal dan dampak positif  dari  adanya  program  Keluarga  Berencana  juga  dirasakan  langsung  oleh masyarakat.

## Kesimpulan
Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendaian Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang diukur menggunakan empat indikator menurut Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) yaitu indikator masukan ( input ),  indikator  proses  ( process ),  indikator  keluaran  ( output )  dan  indikator dampak ( outcome ). Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Evaluasi  Program  Keluarga  Berencana  pada  Dinas  Pengendaian  Penduduk Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang menunjukan bahwa ada dua indikator yang belum optimal diantaranya indikator proses ( process ) dan indikator keluaran ( output ). Dan
ada dua indikator yang sudah  optimal yaitu  yaitu indikator  masukan  ( input ) dan indikator dampak ( outcome ).
Daftar Pustaka
Buku: Abdoellah, Awan. 2016. Teori dan Analisia Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
Akbar, Firyal. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia) . Gorontalo: Ideas Publishing.
Ambiyar. 2019. Metodelogi Penelitian Evaluasi Program . Bandung: Alfabeta.
Amelia, Faramitha. 2021. Buku Ajar Konsep Kependudukan Dan KIE Pelayanan KB . Sidoardjo: Umsida Press.
Anggara, Sahya. 2019. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Arifin,  Zainal.  2019. Evaluasi  Program  (Teori  dan  Praktik  dalam  Konteks Pendidikan dan Nonpendidikan). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Handayaningrat,  Soewarno.  2011. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen . Jakarta: CV. Haji Masagung.
Iriawan,  Beddy.  2017. Dasar-Dasar  Administrasi  Publik  Dari  Klasik  ke Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Moleong,  L.  2019. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi , Jakarta: Elek Media Komputindo.
Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Rahman,  Fauzie.  2017. Program  keluarga  Berencana  &  Metode  Kontrasepsi . Banjarbaru: Zukzez Express.
Rusli,  Budiman.  2015. Kebijakan  Publik  Membangun  Pelayanan  Publik  yang Responsif . Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada  Presiden  Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan .  Jakarta  Pusat:
Universitas Moestopo Beragama Pers.
Tenri, Octamaya. 2021. Sosiologi Keluarga . Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
Winarno,  Budi.  2012. Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus) . Yogyakarta: CAPS.
Wirawan. 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi . Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Yusuf,  Farida.  2008 .  Evaluasi  Program  dan  Instrumen  Evaluasi  untuk  Program Pendidikan dan Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  26  Ayat  (2)  tentang  Warga  Negara Indonesia
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan Pembangunan Keluarga
Peraturan  Pemerintah  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Perkembangan Kependudukan  Dan  Pembangunan  Keluarga,  Keluarga  Berencana,  Dan  Sistem Informasi Keluarga
Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten  Subang  Nomor  24  Tahun  2022  tentang Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang