## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di PA Sidoarjo sebelum dan sesudah Disahkan UU No. 16 Tahun 2019

## Izzal Majdi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta izzalmajdi1@gmail.com

## ABSTRACT
The  main  topic  of  discussion  in  this  research  is  the  age  limit  for  marriage  in  islam which is then analyzed by the views of religious leaders regarding the topic of discussion. This study aims to find out how the age limit for marriage in islam is then analyzed by the islamic scholars. Islam itself does not limit the ideal age for marriage. But in general what is commonly known is that they are mature, have good sense, are able to distinguish between good and bad so that they can give consent to marry, when the time comes for someone to get married. In the corridor  of  law  regulations,  indonesia  provides  rules  for  a  minimum  age  limit  for  marriage where if the bride and groom have not reached the stipulated age, then they must go through the process of requesting dispensation from marriage at the local religious court. The problem is,  the  various  reasons  put  forward  by  the  applicant  for  the  marriage  to  be  carried  out immediately.  In  this  study,  the  author  will  describe  the  dynamics  of  the  issue  of  marriage dispensation at the sidoarjon religious court in the range before and after 2019.
Keywords : dispensation of marriage, early age, child marriage.

## ABSTRAK
Pokok pembahasan penilitian ini adalah batas usia pernikahan dalam islam kemudian di  analsis  oleh  pandangan  tokoh  agama  terkait  topik  pembahasan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  batas  usia  pernikahan  dalam  islam  kemudian  dianalisis  oleh para  ulama  mazhab.  Islam  sendiri  tidak  membatasi  usia  ideal  dalam  pernikahan.  Namun secara  umum  yang  lazim  dikenal  adalah  sudah  baliq,  berakal  sehat,  mampu  membedakan dengan  yang  baik  dengan  yang  buruk  sehingga  dapat  memberikan  persetujuan  untuk menikah,  sampainya  waktu  seseorang  untuk  menikah.  Dalam  koridor  peraturan  undang- undang, indonesia memberikan aturan batas usia minimal perkawinan yang mana jika calon pengantin  belum  mencapai  usia  yang  diatur,  maka  harus  melalui  proses  permohonan dispensasi  kawin  di  pengadilan  agama  setempat.  Persoalannya  adalah,  beragamnya  alasan yang diajukan pemohon untuk segera dilaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis akan  menjabarkan  dinamika  persoalan  dispensasi  kawin  di  pengadilan  agama  sidoarjon dalam rentang sebelum dan sesudah tahun 2019.
kata kunci : dispensasi kawin, usia dini, pekawinan anak.

## PENDAHULUAN
Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang telah diperintahkan guna memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang tentram dan sejahtera. Perintah menikah ini tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :
َىَّه نُكٌَۡيَب َلَعَج َو اَهۡيَلِإ ْا ٓىٌُُك ۡسَتِّل ا ٗج ََٰو ۡزَأ  ۡنُكِسُفًَأ  ۡيِّه نُكَل َقَلَخ  ۡىَأ ٓۦِهِتََٰياَء  ۡيِه َو َىو ُرَّكَفَتَي  ٖم ۡىَقِّل  ٖتََٰيٓ َلَ  َكِلََٰذ يِف َّىِإ ًۚ ةَو ۡح َر َو ٗةَّد
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu supaya kamu tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.
Dari  ayat  tersebut  dapat  dipetik  hikmah  bahwa  terciptanya  keluarga  yang tentram dan baik akan menumbuhkan anak dan penerus yang baik pula, yang mana akan  menjadi  tulang  punggung  terciptanya  pondasi  suatu  negara  yang  baik  pula. Begitu sebaliknya, jika pola tatanan rumah tangga rusak, maka struktur masyarakat juga akan kacau.
Untuk mampu menjalani hubungan  perkawinan  yang  begitu  sakral  dengan baik dan terencana tentu sangat membutuhkan kedewasaan dan kematangan  diri dari  kedua  pasangan  baik  dari  segi  fisik  maupun  mental,  agar  hak  dan  kewajiban kedua    pasangan    bisa    terwujud   secara   harmoni.    Kedewasaan  dan  kematangan tersebut lazimnya diperoleh seseorang pada saat mencapai usia baligh. Perkawinan yang   dilakukan   di   bawah   usia   baligh/dewasa ( nikāh al-shighār) memang dapat menimbulkan  beberapa  dampak  positif,  seperti  terhindar  dari  penyimpangan seksual  atau  zina,  mendapatkan  ketenangan  dan  kasih  sayang  dalam      hubungan yang   legal, cepat   mendapatkan   keturunan   di   mana   Nabi menegaskan bahwa beliau  menginginkan  umatnya  dengan  jumlah  yang  banyak, dan sebagainya.
Konsep  anak  atau  seseorang  dikatakan  dewasa,  sehingga  mampu bertanggung  jawab  sangat  bervariasi.  Undang-undang  R.I.  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  disebutkan  pada  pasal  1  ayat  (1):  “anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun.termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan”. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang  masih  berusia  di  bawah  18  tahun  adalah  tergolong  usia  anak  serta  berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.
Dengan  adanya  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  ini  menjadikan peraturan  Undang-Undang  yang  merevisi  usia  perkawinan  di  Indonesia  dari  yang sebelumnya tercantum pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia  minimal  perkawinan  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi perempuan, berubah menjadi 19 tahun bagi kedua calon pengantin. Maksud revisi Undang-Undang ini tak lain adalah untuk melindungi hak-hak anak agar tetap bisa berkembang hingga matang dan mampu mengemban amanah ketika kelak menikah. Aspek psikologis juga menjadi pertimbangan mengingat maraknya perkawinan usia muda yang melayangkan perceraian sebab dirasa masih belum cukup dewasa untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga.
Dispensasi  kawin  disediakan  oleh  pengadilan  agama  guna  memberikan pertimbangan  terkait  usia  anak  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan.  Atas pertimbangan  apa  mereka  hingga  ingin  segera  melaksanakan  perkawinan,  disana akan  ditelaah  ulang  oleh  hakim  pengadilan  agama.  Dengan  naiknya  batas  usia perkawinan  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019,  apakah  terjadi  perbedaan dari sebelum diundangkannya peraturan baru tersebut terhadap jumlah dispensasi kawin  dengan  sesudah  diundangkan  peraturan  itu?  Dalam  penelitian  ini,  penulis tertarik untuk menganalisanya dengan lebih rinci dalam lingkup pengadilan agama Sidoarjo.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## METODE PENELITIAN
Penelitian  berikut  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  mana melibatkan  hukum  tertulis  yang  sedang  berlaku  pada  sebuah  tatanan  masyarakat. Metode yang digunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif analitik.
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang  terjadi  dalam  kenyataannya  dalam  masyarakat .  yakni  dengan  mengamati penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap jumlah pengajuan dispensasi kawin sebelum dan sesudah tahun 2019.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif  analitik,  yang artinya  dengan  mendeskripsikan  data  yang  telah  dikumpulkan  baik  dari  Undang- Undang maupun data pendukung dari pengadilan agama Sidoarjo lalu akan dianalisa dengan  pandangan  tokoh  terhadap  fenomena  maraknya  pernikahan  usia  dini. Harapannya, penelitian ini akan menghasilkan data dan penadangan dari pengaruh Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  ini  terhadap  jumlah  dispensasi  nikah  di Indonesia khususnya di daerha Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dispensasi Kawin
Undang-undang  Perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  menunjukkan parameter  kedewasaan  adalah  ketika  seseorang  telah  dipandang  mampu  untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki  kemampuan  untuk  memikul  tanggungjawab.Kedewasaan  sebagai paramater cakap menikah tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud  pada  persoalan  perlu  dan  tidaknya  usia  perkawinan  ditentukan.  Secara jelas,  sebagian  isi  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  mengatur  ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;
1. Izin  orang  tua  bagi  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur  minimal  untuk  diizinkan  melangsungkan  perkawinan,  yaitu  pria  19 tahun dan wanita16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah  kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
Bagi  kebanyakan  orang  beranggapan  bahwa  dewasa  itu  adalah  ketika seseorang  menginjak  pada  usia  tertentu  dan  usia  17  tahun  seringkali  dikaitkan dengan  usia  dewasa,  sehingga  ketika  sudah  berusia  17  tahun  diwajibkan  untuk memiliki  kartu  identitas  penduduk.  Pertanyaannya  kemudian,  jika  usia  17  tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Karena banyak dilihat orang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  sudah  berumur  justru  bertingkah  kekanak-kanakan  dan  sebaliknya  seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya  adalah  dewasa  bukan  soal  usia  namun  tentang  bagaimana  cara berpikir dan bersikap.
Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada  tahun  2019,  pada  pasal  7  yang  semula  usia  minimal  untuk  diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita16 tahun kini menjadi 19  tahun  bagi  kedua  belah  pihak.  Menteri  Permberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  saat  itu,  Yohana  Yambise  mengatakan  bahwa  revisi  dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.
Lebih  lanjut  ahli  kedokteran  sekaligus  Konsultan  Keluarga  Berencana  dan
Kesehatan  Reproduksi  Julianto  Witjaksono  mengatakan  bahwa  kehamilan  diusia dini  rentan  dengan  penyakit  dan  kelainan  karena  secara  biologis  perempuan dibawah  usia  20  tahu  belum  siap  sehingga  beresiko  tinggi  bagi  ibu  dan bayi. 6) Sementara  itu  Saparinah,  Guru  Besar  Fakultas  Psikologi  UI  mengemukakan bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang  menikah  diusia  yang  terlalu  muda  belum memiliki  kematangan emosional sehingga percekcokan, perceraian, dan kekerasan dalam  rumah  tangga  rawan  terjadi.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat menimbulkan  trauma  bahkan  kematian  bagi  korban. 7) Sehingga  atas  dasar  itulah kemudian  pemerintah  berupaya  untuk  merevisi  ketentuan  usia  dalam  UU Perkawinan.
Revisi  UU  perkawinan  utamanya  pada  ketentuan  soal  usia,  mulanya ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui Ketua Dewan Pimpinan, Amidhan  Shaberah  meminta  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  mempertahankan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan, ia berpendapat bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan telah mengandung nilai-nilai agama (Islam), sehingga harus dinyatakan tetap  konstitusional  dan  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Amidhan menambahkan, bahwa Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Islam hanya mengatur  baligh  (kedewasaan)  dalam  beberapa  tanda  yaitu  pertama  anak perempuan telah berusia 9 tahu atau lebih dan telah haid (mestruasi). Kedua, laki- laki atau perempuan telah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mimpi basah. Ketiga, laki-laki atau perempuan telah mencapai usia 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi basah. Jadi kedewasaan dalam Islam, adalah rentang usia antara 9 sampai dengan 15 tahun  sehingga  penetapan  batas  minimal  usia  menikah  16  tahun  bagi  perempuan sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.
Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia miminum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah  19  tahun.  Dalam  keterangannya,  Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR,  Totok Daryanto  mengemukakan  bahwa  revisi  UU  Perkawinan  mewajibkan  pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya perkawinan  usia  dini  ditinjau  dari  berbagai  aspek.  Bagi  laki-laki  dan  perempuan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  hendak  menikah  tapi  belum  memenuhi  syarat  umur  minimal  harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dan pengajuannya harus disertai alasan kuat dimana pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.
Undang-undang  Perkawinan  memuat  aturan  dispensasi  perkawinan  yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki”  dan  tidak  ada  pilhan  lain  ( ultimum  remedium ).  Dalam  UU Perkawinan  terbaru  “Penyimpangan”  dapat  dilakukan  melalui  pengajuan permohonan  dispensasi  oleh  orang  tua  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.
Keadaan  “menghendaki”  yang  dimaksud  diatas  adalah  adanya  alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya  pernikahan  tersebut.  Alasan-alasan  tersebut  harus  benar-benar dibuktikan  dan  tidak  sekedar  klaim.  Dalam  UU  Perkawinan  yang  baru,  telah berusaha  mengakomodir  dengan  keharusan  adanya  bukti-bukti  yang  cukup, diantaranya  surat  keterangan  tentang  usia  kedua  mempelai  yang  masih  dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut  mendesak  untuk  dilakukan.  Disamping  itu juga,  perihal  orang  tua  mempelai  jika  sebelumnya  yang  dimintai  keterangan  oleh hakim  hanya  terbatas  pada  pemohon  (yang  mengajukan  dispensasi)  pada  UU Perkawinan  yang  baru  ini  hakim  wajib  mendengar  keterangan  kedua  mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.
Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi ius constitum yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  menghendaki  adanya  pernikahan dibawah  usia  disisi  lain  UU  juga  membuka  peluang  adanya  hal  lain  diluar  itu. Demikian  juga  dengan  Pengadilan  Agama,  lembaga  peradilan  yang  berwenang dalam  perkara  dispensais  nikah  (bagi  pemeluk  agama  Islam)  dalam  mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua  kemudharatan yang ada  yakni  mudharat  akibat  menikah  diusia  dini  dan  mudharat  jika  dispensasinya ditolak.
Dari  dua  pertimbangan  itu,  hakim  lebih  sering  mengabulkan  permohonan dispensasi  nikah  dengan  menimbang  bahwa  kemudharatan  yang  timbul  akibat ditolaknya  permohonan  dispensasi  lebih  besar  dibanding  dengan  kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak,  sangat  memungkinkan  bisa  merusak  keturunan  ( al  nasl )  dan  juga kehormatan ( al irdl ) kedua calon mempelai.
Untuk  itu,  dalam legal  reasoning -nya  hakim  dapat  memberikan  penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan.  Lebih  luas  lagi,  penetapan  hakim  juga  harus  mempertimbangkan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   958-970   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3333
berbagai sudut pandang baik secara syar’i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.
Jika  dikaitkan  dengan maqashidu  al  syariah (tujuan  hukum  Islam),  hemat penulis  sebagaimana  dikemukan  oleh  A.  Khisni  bahwa  paling  tidak  ada  tiga  hal utama yang harus dipertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yakni harus mengacu pada :
1. Keselamatan  jiwa  anak  yang  berkaitan  dengan  tujuan  perlindungan terhadap jiwa ( hifzhun al nafs ).
2. Kelanjutan  pendidikan  anak  yang  berkaitan  dengan  tujuan  perlindungan terhadap akal ( hifzhu al aql ); dan
3. Keselamatan  keturunan  yang  berkaitan  dengan  tujuan  perlindungan terhadap keturunan ( hifzhu al nasl ).
Di Pengadilan Agama Kelas Sidoarjo misalnya, angka peningkatannya cukup signifikan.  Bila  selama  periode  sebelum  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019 (terhitung dua tahun enam bulan) hanya ada 205 pengajuan dispensasi. Sedangkan setelah  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  (terhitung  dua  tahun  enam  bulan) terdapat 754  permohonan.  Angka  yang  sama  fantastisnya  juga  terjadi  di  sejumlah daerah, seperti di Pengadilan Agama Tasikmalaya, Indramayu, Kediri, Gunung Kidul dan Makasar.
Sebagai gambaran dapat kita lihat data permohonan dispensasi nikah di PA Jepara.   Bila selama periode Januari – September 2019 hanya ada 72 permohonan, maka selama Januari-September 2020 terdapat sebanyak 297 permohonan. Alhasil, kebijakan  peningkatan  batasan  usia  minimal  menikah  yang  semula   dimaksudkan menekan  terjadinya  pernikahan  dini,  malah  menyebabkan  meningkatnya permohonan  dispensasi,  sehingga   secara  kuantitatif  jumlah  pernikahan  dini semakin meningkat sebagai akibat  dari dinaikkannya batasan minimal usia nikah.

## Dilematis Dispensasi Kawin Indonesia
Peningkatan angka pernikahan dini yang bersamaan dengan masa Pandemi Covid  19, salah  satunya  ditengarai  karena masalah  ekonomi.  Banyaknya orang  tua yang  kehilangan  mata  pencaharian  berdampak  pada  sulitnya  kondisi  ekonomi keluarga,  sehingga  banyak  yang  mengambil  jalan  pintas  dengan  menikahkan  anak pada usia dini karena dianggap sebagai solusi meringankan beban keluarga.
Selain itu, kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga  ditengarai  menjadi  salah  satu  pemicu  maraknya  pernikahan  dini,  dimana aktivitas belajar anak di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan bergaul dan  terbatasnya  pengawasan  orangtua  sehingga  terjadilah  pergaulan  bebas  yang mengakibatkan  kehamilan  di  luar  nikah.  Anehnya,  perbuatan  terlarang  yang menyebabkan  kehamilan,  itu  justru  mereka  lakukan  di  rumah  sendiri  pada  saat orang tua bekerja di luar rumah.
Selain  itu  praktik  perkawinan  di  bawah  umur   rentan  terjadi  pada perempuan di pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  rendah.  Sejumlah  faktor  yang  memengaruhi  praktik  pernikahan  dini  ini  di antaranya   faktor  geografis,  terjadinya  insiden  hamil  di  luar  nikah,  pengaruh  kuat dari  adat  istiadat  dan  agama,  media  massa  hingga  minimnya  akses  terhadap informasi  kesehatan  reproduksi.  Selain  itu,  adanya  regulasi  dispensasi  yang prosesnya terbilang mudah, dianggap ikut serta  menyuburkan pernikahan dini.
Sejatinya  pengadilan  mempersulit  izin  dispensasi  nikah,  tapi  fakta  di lapangan  lebih  dari  90  persen  permohonan  dispensasi  kawin  dikabulkan  hakim. Dalam hal ini,  hakim idealnya memperketat alasan yang menjadi dasar permohonan dispensasi  dengan  mengacu  kepada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019  yang  menegaskan  bahwa  pemberian  dispensasi  hanya  untuk  alasan  yang mendesak  atau  tidak  dapat  ditunda  serta  mempertimbangkan  perlindungan  dan kepentingan  terbaik  bagi  anak  sesuai  dengan  aturan  perundangan  undangan, norma-norma  hukum  yang  berkembang  dimasyarakat,  kearifan  lokal   dan  rasa keadilan serta  konvensi internasional terkait perlindungan anak.
Anehnya,  di  persidangan  dispensasi  nikah  terungkap  bahwa  yang menginginkan  pernikahan  bukan  wali  atau  orang  tuanya,  tetapi  justru  si  anak sendiri dengan berbagai alasan seperti sudah hamil, sudah berpacaran terlalu dekat, sering nginep dan berhubungan badan. Disinilah dilematisnya. Orang tua tentu tidak akan membiarkan anaknya melakukan dosa berkepanjangan, terlebih apabila sudah hamil karena ada janin yang perlu dilindungi hak hidupnya.

## Makna Upaya dalam Dispensasi Kawin
Dalam  artikelnya,  Saubari  (2020)  menjelaskan  bahwa  upaya  pedewasaan usia  nikah  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  16 pada  tanggal  15  Oktober  2019  yang  merivisi  Pasal  7  Undang  Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, sesungguhnya sangatlah baik dan sejalan dengan tujuan  syariat  Islam  ( maqasid  syariáh )  dalam  mejaga  keselamatan  jiwa  anak ( hifzhun nafs ), kelanjutan pendidikan anak ( hifdhul aql ) dan keselamatan keturunan ( hifdhun nashl ).
Peningkatan  batas  minimal  usia  perkawinan  bagi  wanita  dari  16  tahun menjadi  19  tahun  (disamakan  dengan  laki-laki)  ditetapkan  berdasarkan  ‘urf (kelaziman sosial) di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial  budaya,  tekhnologi  informasi,  tantangan  dunia  kerja  dan  berbagai pertimbangan kemaslahatan lainnya.
Dalam  penjelasan  umum  rivisi  UU  Perkawinan,  disebutkan  bahwa menaikkan  usia  minimal  kawin  bagi  wanita  bertujuan  untuk  mengantisipasi terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak,  karena  definisi  anak  menurut  Undang Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  adalah  seseorang  yang belum mencapai 18 tahun. Selain itu juga untuk menekan angka perceraian, untuk memperoleh  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas,  menekan  risiko  kematian  ibu dan anak serta guna memenuhi hak-hak anak berupa tumbuh kembang yang baik, mendapatkan  pendampingan  orang  tua  serta  mengakses  pendidikan  setinggi mungkin.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dengan  demikian  sangat  bisa  difahami  bahwa  upaya  pendewasaan  usia nikah  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  menaikkan  batas  minimal  usia  nikah, sama sekali tidak bertentangan dengan maksud ajaran Islam. Dalam hal ini, sangat tidak  bijak  bila  ada  pihak  yang  membenturkan  UU  Nomor  16  tahun  2019  dengan ajaran  agama  Islam.  Betul  saja  agama  Islam  tidak  pernah  membuat  batasan  usia minimal untuk menikah, tetapi sifat fiqih yang dinamis dan senantiasa berkembang seiring  dinamika  sosial,  memposisikannya  sebagai  aturan  yang  elastis  dan  selalu sesuai alias up to date dengan dinamika zaman.

## KESIMPULAN
Menyadari  dilematisnya  dispensasi  nikah  ini,  sepatutnya  semua  pihak bersinergi, saling bekerja sama menciptaka kondisi ideal sehingga pernikahan dini dapat  diminimalisir.  Dalam  hal  ini  media  komunikasi,  informasi  dan  hiburan diharapkan  lebih  selektif  dalam  meyajikan  program  tayangannya.   Pihak  Kominfo sebagai  penjaga  gawang  duni  maya,  diharapkan  lebih  lugas  dan  tegas  memainkan peran  dan  fungsinya  dalam  memblokir  masuknya  situs-situs  porno  yang  dapat memicu pergaulan bebas dan merusak tatanan moral generasi muda.
Para  orang  tua,  guru  dan  tokoh  masyarakat  saling  membahu  melakukan pembinaan  moral  dan  pengawasan.  Sanksi  sosial  juga  perlu  dihidupkan  sebagai bentuk kebersamaan dan kearifan lokal mengawal anak bangsa dari keterpurukan dan kekacauan moral. Para pendidik diharapkan perannya untuk lebih memotivasi anak didik akan pentingnya pendidikan bagi masa depan yang lebih baik. Program wajib  belajar  12  tahun  harus  dibarengi  dengan  jaring  pengaman  sosial  bagi  anak tidak mampu, sehingga tidak ada lagi kasus putus sekolah (drop out) karena alasan ketidakmampuan ekonomi.
Mengacu kepada Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 5 tahun 2019, dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah, hakim wajib mempertimbangkan  secara  seksama  kondisi  psikologis,  sosiologis,  budaya, pendidikan, kesehatan dan  ekonomi  anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari  psikolog  atau  dokter/bidan,  pekerja  sosial  professional,  KPAI  dan  P2TP2A. Disamping  itu,  hakim  wajib  memastikan  komitmen  orang  tua  untuk  ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Kata  kunci  dalam  pemberian  dispensasi  nikah  ini,  sekali  lagi  adalah berdasarkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sehingga  dalam  pemeriksaan perkara  tersebut  harus  mendengarkan  keterangan  pemohon,  anak,  calon suami/isteri dan orang tua calon suami/ isteri. Selain itu hakim wajib  memberikan nasehat  kepada  para  pihak  terkait  resiko  perkawinan  anak.  Pengabaian  atas  itu semua dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum dan akhirnya menjadikan dispensasi nikah hanya sebagai regulasi tanpa solusi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rofiq,  (1977),  Penjelasan  Umum  UU  No.  1  tahun  1974  jo.  Peraturan Pemerintah  No.  9  tahun  1975  tentang  Perkawinan,  Jakarta,  Pradnya Paramita
Arif Gosita, (1987), Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, CV Akademika Pressindo.
Fuad  Chalil  Zaki,  (1996),  Tinjauan  Batas  Usia  Minimal  Usia  Kawin:  “Studi
Perbandingan  antara  Kitab-kitabFikih  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Negara-Negara Muslim”, Mimbar HukumVII, No. 26.
Hasan Mustofa, (2011), Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia.
Imam  Syafi’i,  (2009),  Rungkasan  Kitab  al-Umm,  Terj.  Imron  Rosadi,  Amiruddin,
Imam Awaluddin, Jakarta:Pustaka Azzam.
Imam  Syathibi,  Al-Muawaqat,  (Beirut,  Libanon:  Darul  Kutub  Ilmiah).  Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1,  LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
Kamsi,  (2014),  Pergulatan  Hukum  Islam  dan  Politik  dalam  Sorotan,  Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Kompilasi Hukum Islam, (2007), Bandung: Fokus Media.
Kurdi,  “Pernikahan  di  Bawah  Umur  Perspektif  Maqāsid  al-Qur`an”,  Jurnal  Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016.
Muda’imullah  Azza,  (2007),  Dimensi  Doktrinal  Studi  Metodologis  Dinamika Fenomenal, Kediri: Purna Siswa Aliyah.
Muhammad Jawad Muhgniyah, (2004), Fikih Empat Mazhab: Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, Jakarta:Lentera.
Muhammad Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimisyaqi, (2015), Fiqh empat Mazhab,Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi.
Mukhtar  Kamal,  (1974),  Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan,  (Jakarta: Bulan Bintang.
Nabila Saifin, (2018) Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al- Syarī’ah, Malang: UIN.
Nurcholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam, Vol.  8, No, 1, Juni 2017
Ratno Lukito, (2008), Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan
Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Alvabet.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Sebelum Oktober 2019: 205
Sesudah Oktober 2019: 754