## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BARANG KOMODITAS CRUDE
PALM OIL (CPO) MELALUI  PENGANGKUTAN LAUT DI PAPUA
Oleh
M. Husni Ingratubun Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Wihelmus Renyaan willyrenyaan@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Surono Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Indonesia  merupakan  penghasil  CPO  terbesar  di  dunia,  dimana  produk  ini  memiliki nilai  ekonomis  yang  tinggi  dan  sangat  dibutuhkan  di  pasaran  nasional  maupun internasional,  maka  tentunya  ini  merupakan  potensi  yang  besar  sebagai  pendapatan Negara.  Distribusi  perdagangan  CPO  dapat  menggunakan  jalur  udara,  darat,  sungai,  dan laut.  Melihat  kondisi  geografis  Indonesia  yang  merupakan  Negara  kepulauan  maka  secara umum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efesien menggunakan jalur laut. Akan tetapi  masih  banyak  permasalahan  dari  distribusi  CPO  seperti  pencurian,  penggelapan, penyelundupan  dan  indikasi  tidak  taat  pajak  Negara  hal  ini  sungguh  memprihatinkan. Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk menjelaskan menjelaskan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik  Barang  Komoditas  Crude  Palm  Oil  (CPO)  Melalui  Pengangkutan  Laut  Di  Papua. Meode  penelitian  yang  digunakan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Hasil  dalam  penelitian  ini  Kebijakan  dan  Regulasi  pemerintah  tentang  distribusi  CPO melalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki, batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang.
Kata kunci: Crude Palm Oil , Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang,  Investasi

## Abstract
Indonesia is the largest producer of CPO in the world, where this product has a high economic  value  and  is  very  much  needed  in  the  national  and  international  markets,  so  of course this is a great potential as state income. Distribution of CPO trade can use air, land, river  and  sea  routes.  Looking  at  the  geographical  conditions  of  Indonesia  which  is  an archipelagic country, in general the distribution/transportation of CPO is more effective and efficient using the sea route. However, there are still many problems with the distribution of CPO  such  as  theft,  embezzlement,  smuggling  and  indications  of  non-compliance  with  state taxes.  The  purpose  of  this  paper  is  to  explain  the  legal  protection for  owners  of  commodity goods for crude palm oil (CPO) through sea transportation  in  Papua. The research method used  is  a  normative  juridical  approach  and  an  empirical  juridical  approach.  The  results  in this  study  Government  policies  and  regulations  regarding  the  distribution  of  CPO  via  ships are still not maximized and there are many weaknesses that must be corrected, the tolerance limit for non-conformities that are too high must be reviewed immediately.
Keywords:  Crude  Palm    Oil,    Legal    Protection    for    Property    Owners,    Investment

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  bentuk perubahan  perbaikan  dan  peningkatan dalam  berbagai  bidang  untuk  mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  Indonesia  merupakan  negara yang  sedang  membangun,  untuk  itu diperlukan  modal  /  investasi  yang  besar, dasar  hukum  penanaman  modal  adalah Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penamanan Modal, Undang- Undang Nomor 1/1967
tentang Penamanan  Modal  Asing  dan  Undang- Undang  Nomor  6/1968  tentang  Penaman Modal  Dalam  Negeri,  keberadaan  ketiga instrumen  hukum  itu,  diharapkan  agar investor  (Asing  dan  domestik)  dapat menanamkan  investasinya  di  Indonesia. Selain  itu  juga  banyak  kemudahan  yang diberikan kepada investor.Pemerintah terus  mendorong  minat  investor  untuk berinvestasi  dengan  berbagai  fasilitas kemudahan  baik  secara  regulasi  maupun teknis, karena investasi diharapkan mampu  menggerakan  roda  perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja, meningkatkan  ketrampilan,  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  di  daerah investasi dan lain-lain.
Tanaman  perkebunan  yang  paling diminati  oleh  Investor  adalah  tanaman kelapa  sawit.  Sehingga  saat  ini  Indonesia telah  menjadi  penghasil  produk  minyak sawit  terbesar  di  dunia.  Sebagaimana  data dari dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit
menunjukan  angka  dari  enam  negara penghasil  Crude  Palm  Oil  (CPO)  terbesar di  dunia,  ternyata  Indonesia  berada  di posisi  pertama.  Untuk  saat  ini  CPO  yang dihasilkan  Indonesia  sebanyak  32  juta metric ton (MT), Malaysia (17,7 juta MT), Thailand (2,1 juta MT), Colombia (1,2 juta
MT), Nigeria (970 ribu MT ) dan beberapa negara penghasil CPO rata-rata memberikan  kontribusi  4,7  juta  MT (Palembang  News,  2017).  Investasi  di sektor  tanaman  pangan  dan  perkebunan  di Papua  saat  ini  juga  mulai  meningkat, dalam berita online PresidenRI.go.id memberitakan bahwa, Papua barat, Investasi domestik memperlihatkan peningkatan  terutama  di  sektor  tanaman pangan  dan  perkebunan  (naik  95,3% menjadi  Rp  50,4  miliar)  dan  industri  kayu (menjadi  Rp  8,6  miliar  dari  tahun sebelumnya  tidak  ada)  (Presiden  RI, 2018).
Investasi  dalam  sektor  perkebunan kelapa  sawit  di  Papua  sangat  menjanjikan dan  merupakan  sarana  untuk  mendorong peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan  dan  peningkatan  penghidupan lewat  pekerjaan-pekerjaan  yang  terkait, serta  meningkatkan  pendapatan  Negara dari sektor tanaman pangan dan perkebunan.  Investasi  dalam  Industri perkebunan  Kelapa  sawit  di  Papua  sudah ada  beberapa  perusahaan  yang  telah membangun pabrik dan berproduksi menghasilkan  CPO  serta  telah  melakukan distribusi.
Mengingat  Indonesia  merupakan penghasil  CPO  terbesar  di  dunia,  dimana produk  ini  memiliki  nilai  ekonomis  yang tinggi  dan  sangat  dibutuhkan  di  pasaran nasional  maupun  internasional,  maka tentunya  ini  merupakan  potensi  yang besar  sebagai  pendapatan  Negara.  Sudah semestinya pemerintah wajib mempersiapkan  segala  perencanaan  yang baik  dan  terintegrasi  dengan  kebijakan yang  tepat  dalam  sektor  ini  dan  dasar hukum  perdagangannya  adalah  undang- undang  No.  7  tahun  2014  tentang perdagangan.
Distribusi  perdagangan  CPO  dapat menggunakan  jalur  udara,  darat,  sungai, dan  laut.  Melihat  kondisi  geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan  maka  secara  umum  distribusi  / pengangkutan  CPO  lebih  efektif  dan efesien menggunakan jalur laut sebagaimana pendapat R.Soekardono dimana dari ketiga  macam  moda angkutan tersebut  diatas,  pengangkutan  melalui  laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan
bagi
Indonesia.
Pengangkutan laut paling banyak digunakan  karena  dapat  memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :
1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan  dengan  alat  angkut lainnya.
2. Sanggup  membawa  penumpang sekaligus mengangkut barang- barang  dengan  berat  ratusan  atau bahkan  ribuan  ton  (Soekardono, 1969).
Terkait jalur distribusi barang terbesar  adalah  melalui  laut  untuk  itu sebagimana  kebijakan  pemerintah  dalam upaya  meningkatkan  kestabilan  ekonomi maka  salah  satunya  adalah  mengeluarkan kebijakan  program  pembagunan  Tol  Laut yang  merupakan  salah  satu  solusi  untuk menekan  biaya  transportasi  yang  menjadi permasalahan utama di Indonesia, sehingga pemerintah berkeinginan menurunkan  biaya  transportasi,  dimana jika biaya transportasi murah maka produk juga  akan  murah  dengan  begitu  kompetisi dengan  negara  lain  akan  bersaing  dan masyarakat diharapkan akan lebih sejahtera.  Kebijakan  pemerintah  tentunya telah  melalui  berbagai  kajian  sehingga pemerintah memutuskan untuk melaksanakan kebijakan Program Tol Laut tersebut. Melihat  fenomena  yang terjadi
dalam  transportasi  angkutan  laut  dari wilayah  barat  ke  Papua  banyak  kapal membawa barang kebutuhan ke Papua dan kembali  ke  wilayah  barat  kurang  muatan atau  bahkan  tanpa  muatan  atau      kosong, hal ini menyebabkan biaya semakin tinggi. Program  Tol  Laut  yang  berjalan  saat  ini masih  melayani  pengangkutan  barang kebutuhan mendasar masyarakat. Sebagaimana diketahui salah satu pendukung untuk peningkatan minat investasi  adalah  diperlukan  pembangunan infrastruktur  yang  memadahi.  Pemerintah sadar  akan  hal  itu  sehingga  akhir-akhir  ini pembangunan  infrastruktur  di Papua seperti jalan, pelabuhan, bandara dan pasar hampir  di  seluruh  kabupaten  di  Papua dilakukan  besar-besaran  dan  di  rasakan perubahannya  oleh  masyarakat  Papua. Herma Juniati dalam penelitiannya menyatakan  bahwa  Propinsi  Papua  Barat merupakan propinsi yang sangat kaya akan sumber  daya  alam  berupa  hutan,  mineral, minyak  dan  gas  bumi,  pariwisata  maupun kelautan.  Ketersediaan  sumberdaya  alam tersebut tidak mampu meningkatkan perekonomian Papua Barat dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara  merata karena kurangnya dukungan oleh  ketersediaan  transportasi  yang  efektif danefisien.  Kawasan  Timur  Indonesia yang merupakan daerah kepulauan memiliki  permasalahan  aspek  distribusi barang.  Harga  barang  lebih  mahal  karena melibatkan  berbagai  moda  seperti  moda darat,  laut  dan  udara,  yang  berdampak pada  adanya  disparitas  harga  antara kawasan  Indonesia  bagian  barat  dan kawasan  Indonesia  bagian  timur  sehingga dilakukan peningkatan kualitas akses jalan, sungai  dan  laut  yang  menghubungkan sumber  produksi  dengan  pelabuhan  serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan  tokoh  adat  dalam  proses
pembangunan jalan, pelabuhan dan bandara; Papua Barat seharusnya memiliki kawasan  industri  arar;  meningkatkan komoditas  unggulan  ikan  segar  yang diolah  lebih  lanjut  agar  bernilai  tambah dan  menumbuhkan  lapangan  pekerjaan baru. Hal ini memerlukan adanya coldstorage yang  terintegrasi  dengan karantina  dan  bea  cukai.  Konsep  ini dikenal dengan logistics center ; Kementerian PU membangun 11 ruas jalan strategis  bagi  percepatan  pembangunan Papua  Barat  yang  menghubungkan  daerah potensial  dengan  pintu  keluar  seperti pelabuhan  dan  bandar  udara;  program percepatan  pembangunan  bandar  udara dan  pelabuhan  di  seluruh  wilayah  Papua Barat (Herma, 2017).
Meskipun demikian,
terdapat hambatan  dalam  hal  ini  seperti  dalam
Media Indonesia.com mewawancara nahkoda kapal tanker yang biasa menyelundupkan  minyak  CPO  ke  negara tetangga Singapura seperti ini penuturannya  faktanya  kegiatan  ilegal  di perairan  Selat  Malaka  bukan  hanya dilakukan belasan kapal tanker, setiap hari kapal-kapal  tanker  CPO  berlalu  lalang menyelundupkan  muatan  ke  negeri  jiran. Seharusnya CPO yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi atas perintah  pemilik  barang,  CPO dapat melaju  ke  Singapura.  Kapal-kapal  yang sebagian  besar  berlayar  dari  pelabuhan Belawan  dan  Dumai  itu  mendatangkan keuntungan  berlipat  bagi  pemiliknya, minyak  kelapa  sawit  diekspor  secara ilegal. Setelah itu, pemilik CPO merekayasa  penerbitan  faktur  pajak  fiktif tujuannya untuk mengklaim restitusi pajak ke negara (Media Indonesia, 2015).
Melihat  fenomena  ini  tentunya  akan mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak
terkait, baik bagi keberlangsungan perusahaan yang  berivestasi maupun pemerintah, yang pada akhirnya masyarakat  akan  menerima  dampaknya jika  perusahaan  menutup  usahanya  karena merugi dan atau sering terganggu usahanya maka tenaga kerja akan kehilangan  mata  pencariannya  dan  lain- lain.  Untuk  itu  demi  keberlangsungan perusahaan  yang  menanamkan  modalnya di  Indonesia  maka  pemilik  perusahaan  di Papua  harus  diberi  perlindungan  hukum yang  dapat  menjamin  keberlangsungan usahanya sehingga tidak menderita kerugian. Fenomena kecurangan seperti pencurian,  penggelapan,  penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh  memprihatinkan  dimana  bangsa dan  Negara  kita  yang  kaya  raya  ini  harus rela hasil kekayaannya di pencundangi dan dirampok oleh mafia-mafia jahat.
Hambatan  dan  tantangan  industri  kelapa sawit di Papua memiliki karakteristik yang menarik,  dari  permasalahan  sisi  sosial, budaya, politik hingga hukum. Berdasarkan  uraian  diatas  hal  yang  sesuai dengan  bidang  peneliti  yaitu  penelitian hukum maka yang menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan  dengan  aspek  hukumnya,  untuk itu tulisan ini akan menjelaskan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua

## METODE
Pendekatan terutama ditempuh  lewat pendekatan  normatif  yang  bertumpu  pada data  sekunder  dan  ditunjang  dengan pendekatan  serta  kepustakaan.  Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh  mana  asas-asas  hukum, sinkronisasi  vertical  maupun  horizontal, dan sistemik  hukum diterapkan,  yang
bertumpu  pada  data  sekunder.  Data sekunder  dalam  bidang  hukum  dapat dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan  bahan  hukum  tersier.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menggunakan  yuridis empiris  yakni  dilakukan  dengan  melihat kenyataan yang  ada  dalam  praktek dilapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  pula dengan  pendekatan  secara  sosiologis  yang dilakukan secara langsung ke lapangan.
Kemudian,
Pengumpulan data dilakukan  untuk  memperoleh  informasi yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mencapai tujuan  penelitian.  Sementara  itu  instrumen pengumpulan  data  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data. Karena  berupa  alat,  maka  instrumen pengumpulan data dapat  berupa check list , kuesioner,  pedoman  wawancara,  hingga kamera  untuk  foto  atau  untuk  merekam gambar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Pencegahan pelanggaran Hukum Terhadap Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit.
Industri  kelapa  sawit  di  Indonesia berkembang  dengan  pesat  dengan  pusat utama  perkebunannya  ada  di  Sumatera dan  Kalimantan,  Industri  kelapa  sawit  di sumatera  ada  sejak  jaman  Belanda  hingga sekarang,  mengingat  cerahnya  industri  ini membuat para investor di bidang perkebunan  kelapa  sawit  mulai  merambah Indonesia  Timur  terutama  di  Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dengan  semakin  pesatnya  Industri kelapa  sawit  ini  maka  berbagai  kebijakan dan  regulasi  dikeluarkan  oleh  pemerintah selain  undang-undang  tentang  penanaman modal  dan  undang-undang  perdagangan
khususnya  dalam  Industri  kelapa  sawit antara lain adalah :
a. Undang-undang  No.  18/2004 tentang Perkebunan poinnya adalah  tidak  ada  pembatasan penguasaan  lahan  oleh  badan usaha.
b. Peraturan Pemerintah No.
55/2008  tentang  pengenalan  bea keluar  terhadap  Barang  Ekspor poinnya  menjamin  terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi  kelestarian  sumber daya alam dan menjaga stabilitas harga.
c. Permentan  No.  19/2011  tentang pedoman perkebunan kelapa sawit  berkelanjutan  Indonesia, poinnya  kewajiban  badan  usaha memiliki  sertifikasi Indonesia Sustainnable  Palm  Oil (ISPO) yaitu upaya pemerintah menciptakan  standar  nasional dalam rangka  menjadikan sektor minyak  kelapa  sawit  Indonesia lebih  berkelanjutan  dan  ramah lingkungan.
d. Permentan  No.  98/2013  tentang pedoman Perijinan Usaha perkebunan  poinnya  pengaturan mekanisme perijinan, pembatasan  penguasaan  lahan oleh badan usaha.
e. Peraturan  Menteri Keuangan No.  75/2012  tentang  penetapan barang  eksport  yang  dikenakan bea  keluar  dan  tarif  bea  keluar poinnya  pengenaan  tarif  bea keluar terhadap ekspor komoditas kelapa sawit.
f. Perpres  No.  61/2015  tentang Penghimpunan  dan  Pengelolaan Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit poinnya pengaturan teknis
penghimpunan  dana  perkebunan sawit.
g. Undang-Undang  No.  39/2014
tentang Perkebunan yang poinnya adalah pembatasan penguasaan  lahan  oleh  badan usaha  dan  penghimpunan  dana publik untuk pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu  pengetahuan  normatif  dan  bukan ilmu  alam  (Hans  Kelsen,  2009).  Lebih lanjut  Hans  Kelsen  menjelaskan  bahwa hukum  merupakan  teknik  sosial  untuk mengatur  perilaku  mutual  masyarakat. Menurut  R.  La  Porta  dalam Journal  of Financial Economics , bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  suatu  negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan  ( prohibited) dan  bersifat hukuman ( sanction ) (Rafael, 1999).
Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut maka  semua  kebijakan  dan  regulasi  diatas merupakan  bentuk  perlindungan  Negara kepada industri kelapa sawit Indonesia.
Untuk melihat transparasi dan bagaimana kepatuhan pelaku usaha terhadap  semua  kebijakan  dan  regulasi yang  ada  maka  peneliti  lebih  jauh  akan melihat langsung ke lapangan.
Kebijakan  dan  regulasi  yang  sudah ada  semua  dimaksudkan  adalah  untuk mengatur dan mencegah adanya penyimpangan  dan  pelanggaran  hukum sehingga  perlu  ada  tata  laksana  dan mekanisme  kepemilikan  ijin  perkebunan kelapa  sawit,  kepemilikan  ijin  perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :
a. Ijin  Lokasi,  dimana  ijin  lokasi diterbitkan oleh bupati atau
walikota, berdasarkan tata ruang
atau  kesesuaian  peruntukannya penggunaan  lahan  dalam  RTRW kabupaten/kota.
b. Ijin  Lingkungan,  dikeluarkan  oleh pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah provinsi atau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan  sesuai  dengan  lingkup ijinnya.
c. Ijin  Usaha  Perkebunan  (IUP) diterbitkan oleh bupati atau walikota  jika  lahannya  ada  dalam satu di kabupaten/kota, diterbitkan oleh  gubernur  jika lahannya berada lintas kabupaten/kota, diterbitkan  oleh  menteri  pertanian jika  lahan  berada  di lintas
provinsi.
d. Surat keputusan pelepasan kawasan  hutan  oleh  kementerian lingkungan  hidup  dan  kehutanan jika  lahan  tersebut  masuk  dalam kawasan hutan.
e. Hak Guna Usaha, diterbitkan oleh kanwil  pertanahan  atau  badan pertanahan nasional.
Penegakan  hukum  merupakan  usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep- konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan banyak  hal  (Fellyana,  1988).  Menurut Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum adalah  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah/pandangan  nilai  yang  mantap  dan mengejewantah  dan  sikap tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir untuk menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup.
Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Terhadap Ilegal Distribusi
a. Peraturan Menteri Perdagangan No.
: 11/M-DAG/PER/4/2008. Kondisi  geografis  Indonesia  sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung  dengan  Negara  lain,  berpotensi terjadi  penyelundupan,  dengan  modus distribusi  antar  pulau  sehingga  berdampak pada  tidak  optimalnya  pungutan  pajak sektor kelapa sawit oleh direktorat jenderal pajak.  Selain  itu  juga  untuk  memenuhi pasokan kelapa sawit dan produk turunannya di dalam negeri serta meningkatkan  kesadaran  pelaku  usaha akan  pentingnya  verifikasi  pengangkutan antar pulau untuk kepatian usaha perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dan turunannya.
Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan  peraturan  yang  mewajibkan verifikasi pengangkutan antar pulau produk  komoditas  kelapa  sawit  dan turunannya.  Peraturan  tersebut  tertuang dalam Permendag
No. : 11/M- DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan  Antar  Komoditas  Kelapa Sawit  dan  Produk  Turunannya,  tertanggal
11  April  2008.  Berdasarkan  aturan  dalam
Permendag tersebut, permintaan pemeriksaan  verifikasi  komoditas  sawit dan turunanannya dilakukan oleh surveyor pada  saat  pemuatan  dan  pembongkaran yang  meliputi  jenis  dan  jumlah  barang yang  diantarapulaukan. Komoditas  kelapa sawit  dan  produk  turunannya adalah produk  yang  berasal  dari  pohon  kelapa sawit  berupa  Tandan  Buah  Segar  (TBS), Kernel  Kelapa  Sawit, Crude  Palm  Oil ( CPO), Refined  Bleached Deodorized Palm  Oil (RBD  PO), Crude  Palm  Olein (CP  Olein), Refined  Bleached  Deodorized Palm  Olein (RBD  P  Olein), Crude  Palm
Kernel  Oil (CPKO), Crude  Palm  Kernel
Olein  ( CPK  Olein ),  Refined  Bleached Deodorized Palm Kernel  Oil (RBD PKO), Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein (RBD  PK  Olein), Crude  Palm
Stearin (CPS), Refined Bleached
Deodorized  Palm  Stearin (RBD  PS), Crude  Palm  Kernel  Stearin (CPKS), Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin  ( RBD  PKS), Biodiesel berbahan baku  kelapa  sawit , dan  produk  campuran dari produk-produk di atas.
b. Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 5/M-DAG/PER/1/2014. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  :  5/M-DAG/PER/1/2014,  tanggal 11 Januari 2014 ini adalah Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  : 11/M-DAG/PER/4/2008 Verifikasi
Pengangkutan  Antar  Pulau  Komoditas Kelapa  Sawit  dan  Produk  Turunannya. Perubahan  dalam  pertaruran  tersebut  yaitu sebagai berikut :
i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG/PER/4/2008 : a) Surveyor ditunjuk oleh Pemerintah  melalui  mekanisme tender.
b) Biaya  verifikasi  ditanggung  oleh Pemerintah (APBN).
c) Surveyor tidak  harus terakreditasi oleh KAN.
d) Pelaku usaha menyampaikan
PVMB kepada Surveyor.
ii. Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 5/M-DAG/PER/1/2014 :
a) Surveyor  ditunjuk  oleh  Pelaku Usaha
b) Biaya  verifikasi  ditanggung  oleh Pelaku Usaha
c) Penambahan syarat Surveyor yaitu  harus  terakreditasi oleh
KAN sebagai Lembaga Inspeksi.
d) Pelaku Usaha menyampaikan
PVMB  kepada  Surveyor,  Pelaku  Usaha menyampaikan Surat Pemberitahuan
kepada Pemerintah, Pelaku Usaha menyampaikan Laporan Realisasi Pengangkutan Antar Pulau kepada Pemerintah. Kelemahan Regulasi Verifikasi
Pengakutan  Antar  Pulau  Komoditas CPO.
Verifikasi  pengangkutan  antar pulau  kelapa  sawit  dan  turunannya khususnya  CPO  telah  dilaksanakan  sejak bulan April tahun 2008 oleh surveyor yang ditunjuk  oleh  Pemerintah.  Sejak  adanya perubahan  peraturan  menteri  tahun  2014 surveyor  ditunjuk  oleh  pelaku  usaha pemilik  komoditas.  Verifikasi  pemuatan dan  pembongkaran  adalah  suatu  kegiatan yang  sangat  penting  dalam  memonitoring, pengawasan dan mengontrol serta pelaporan peredaran distribusi  CPO secara langsung  dan  merupakan  data  aktual dilapangan  yang di  lakukan oleh surveyor. Kegiatan  Verifikasi  nasional  ini  sangat penting  karena  data  ini  merupakan  data aktual  yang  menggambarkan  berapa  besar produk  CPO  di  tiap  daerah  yang  telah didistribusikan  dan  pemerintah  juga  dapat mengetahui  posisi  stock  CPO  secara nasional  serta  di  daerah  mana  CPO tersebut berada sehingga pemerintah dapat dengan  mudah  menentukan  titik  pasokan CPO di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini  tentunya  pemerintah  berharap  agar industrI  kelapa  sawit  dapat  dilindungi  dan di  awasi  dengan  baik.  Namun  demikian dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan  dan  temuan  kelemahan dalam kegiatan verifikasi ini
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Komoditas CPO.
1.  Regulasi  Harus  ada  Sanksi  Jelas  dan
Mudah  Sesuai  Dengan  Kondisi  di lapangan Dalam Rangka
Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakannya. Berdasarkan pengamatan
dilapangan  dan  paparan  diatas  Industri kelapa  sawit  tentunya  memiliki  kontribusi yang  besar  dalam  pembangunan  di  Papua dan  Papua  Barat,  keberadaan  perusahaan- perusahaan ini memberikan manfaat bukan saja  pada  pemerintah,  perusahaan  dan karyawannya  akan  tetapi  juga  kepada masyarakat  sekitar  perusahaan,  hal  ini dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain :
a. Masyarakat  sekitar  perusahaan  saat ini  rata-rata  memiliki  sepeda  motor bahkan  mobil,  rumah-rumah  mereka rata-rata  bangunan  permanen  dan memiliki sandang pangan yang lebih baik.
b. Rumah  makan  dan  restoran  usaha kelontong  masyarakat  tumbuh  dan berkembang.
c. Kepadatan penduduk meningkat pesat.
d. Sarana  jalan  dan  jembatan  dibangun dan  ditata  serta  dipelihara  secara berkelanjutan semakin baik.
e. Pasar  dan  tempat  hiburan  semakin ramai.
Indikasi-indikasi  positif  diatas  ini tercipta  karena  perputaran  uang dari adanya perusahaan industry sawit berdampak  positif  terhadap  pembangunan di  daerah  perusahaan-perusahaan  tersebut berada.  Selain  dampak  ikutan  yang otomatis diatas yang paling penting adalah tujuan  dari  penanaman  modal  ini  harus dicapai yaitu antara lain :
a. Membuka  kesempatan  /  lapangan kerja  baik  kepada  masyarakat  asli Papua  maupun  Non  Papua.  Dari sample 5 perusahaan industry sawit ini  mampu  menyerap  tenaga  kerja sebanyak  10.691  orang  asli  Papua dan non Papua.
b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menambah pendapatan  petani  selain dari tenaga kerja yang diserap perusahaan. Koperasi-koperasi masyarakat  dibina  dan  dibantu dalam  rangka  untuk  menciptakan kondisi saling menguntungkan
antara  masyarakat  dan  perusahaan dan  saling  membutuhkan.  Hal  ini tampak  jelas  bahwa  masyarakat mulai meningkat ekonominya,
buktinya seperti daerah Asiki kabupaten  Boven  Digoel  areal perusahaan  yang  dulunya  ditengah hutan  belantara  kita  telah  menjadi sebuah  kota  distrik  yang  sangat ramai yang merupakan hasil
kontribusi adnya perusahaan dimana  perusahaan  membangun fasilitas  umum  pasar,  rumah  sakit, taman-taman  bermain  anak-anak, sekolah, dan bantuan-bantuan lainnya  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
c. Saat  ini  perusahaan  menggandeng pihak  perbankan  masuk  di  daerah- daerah  perusahaan  yang  kantornya disediakan oleh perusahaan, manfaatnya  antara  lain  adalah masyarakat dapat memperoleh pinjaman  modal  dari  bank  dengan mudah  dan  jaminannya  adalah pekerjaan  dan  pendapatan  yang tetap  dari  perusahaan  sehingga keluarga  dan  masyarakat  sekitar merasakan perbaikan ekonomi dengan  berbagai  usaha  lainnya selain dari perusahaan, sehingga ini menumbuhkan  iklim  usaha  baru  di dalam masyarakat.
d. Tujuan  utama  lainnya  tentunya adalah  menambah  devisa  negara dimana para investor berlomba-
lomba menanamkan modalnya yang membantu pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah. CPO  merupakan  bahan  produk kebutuhan  pokok  penduduk  dunia sehingga  dapat  diperdagangkan  ke seluruh  dunia  sehingga  merupakan sumber devisa bagi Negara.
Selain kondisi diatas tentunya industry  ini  juga  menghadapi  berbagai permasalahan yang tentunya harus diselesaikan  dengan  baik  dan  tidak menimbulkan konflik
yang berkepanjangan.  Kegiatan  positif  yang telah  dilakukan  perusahaan  sawit  tersebut tentunya  merupkan  suatu  nilai  positif  bagi masyarakat  dan  membantu  pemerintah dalam  pembangunan.  Akan  tetapi  semua tetap terjadi permasalahan dengan berbagai pihak  hal  ini sejalan dengan  teori konflik  dimana  teori  ini  bertujuan  untuk menganalisis  asal  usulnya  suatu  kejadian terjadinya  sebuah  pelanggaran  peraturan atau  latar  belakang  seseorang  yang berperilaku  menyimpang.  Konflik  disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi  kekuasaan  yang  terjadi  di  antara berbagai  kelompok,  karena  kekuasaan yang  dimiliki  kelompok-kelompok  elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki  kekuasaan  untuk  menciptakan peraturan,  khususnya  hukum  yang  bisa melayani kepentingan-kepentingan
mereka.  “Konflik  berasal  dari  kata  kerja latin  “ Configere ”  yang  berarti  ”saling memukul”.  Secara  sosiologis,  konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak  berusaha  menyingkirkan  pihak  lain dengan  cara  menghancurkannya  atau membuatnya  tidak  berdaya” (Danny,
2011).  Contoh  lain  kegiatan  kampanye negatif dan konflik  yang  dilakukan
sejumlah  aktitifis  lingkungan  dan  LSM yang  kontra  terhadap  perusahaan  kelapa sawit  dengan  menggunakan  berbagai  cara merupakan salah satu usaha untuk menyingkirkan  pihak  lain  sebagaiman teori yang ada.
Permasalahan  yang  sering  timbul  di perusahaan  sawit  di  Papua  dan  Papua Barat pada prinsipnya adalah sama temuan dalam penelitian ini antara lain adalah :
a. Adanya  pengklaiman  tanah  areal perusahaan oleh masyarakat, penyelesaiannya seringkali tidak tuntas  dimana  para  pihak  saat melakukan  interaksi  atas  tuntutan masyarakat  selalu  berakhir  dengan pemberian sejumlah uang oleh perusahaan  dan  janji-janji  tertentu misalnya  akan  memberikan  bantuan kemudahan  kepada  keluarga  kepala suku untuk biaya pendidikan anaknya,  memberikan  bantuan  jika ada  kegiatan  adat,  konflik  ini biasanya selalu timbul saat
masyarakat  menagih  janji  dan  pihak perusahaan tidak memberikan segera tuntutan atau permintaan  masyarakat tersebut, yang pada akhirnya pemalangan areal perusahaan
dilakukan  oleh  masyarakat  yang merasa tidak puas.
b. Banyaknya pihak-pihak tertentu atau misalnya  LSM  baik  lokal  dan internasional yang melakukan kampanye  negatif  khususnya  kepada perusahaan modal asing.
c. Kekurangan  tenaga  pemanen  kelapa sawit sehingga  membuat hasil panen tidak maksimal.
d. Transportasi untuk perdagangan CPO  di  Papua  dan  Papua  Barat masih  berbiaya  mahal  karena  kapal yang dibutuhkan adalah kapal tanker
bukan  kapal  cargo,  dimana  kapal tersebut  harus  menempuh  perjalanan dari  wilayah  barat  ke  timur  dalam kondisi kosong tanpa muatan dan ini merupakan  biaya  yang  juga  harus diperhitungkan  dan  ditanggung  oleh pencarter kapal tersebut.
e. Keterlambatan  kedatangan  kapal  ke lokasi loading karena berbagai kendala  misalnya  susahnya  mencari kapal  yang  sesuai  kuota  muatan mengakibatkan perubahan mutu pada CPO  yang pada akhirnya dapat menimbulkan  penurunan  harga  atau klaim  mutu  yang  sangat  merugikan penjual.
f. Terjadinya kehilangan atau kesusutan
CPO disebabkan perbedaan  perhitungan  teknis  saat distribusi  dari  tangki  darat  (penjual) ke tangki  kapal  (pengangkut),  dalam perjalanan  kapal,  dari  tangki  kapal (pengangkut) ke tangki darat
(pembeli) atau dari kapal (pengangkut) ke kapal pembeli ( ship to ship) .
g. Perijinan dan pelaporan yang tumpang  tindih  antara  daerah  dan pusat serta tidak terstruktur membuat perusahaan melaporkan sesuai keinginan  instansi  terkait  tanpa melihat  realisasi  dilapangan  hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan kelancaran
perusahaan semata dan tanpa verifikasi  yang  akurat  dilapangan oleh petugas yang profesional.
h. Adanya tarif  yang tidak  jelas kepada perusahaan  terkait  pungutan  daerah untuk  distribusi  hasil  CPO  dan Kernel  atas  produk  kelapa  sawit, perusahaan  membayar  ke  daerah tidak  jelas  tergantung  petugas  yang menerima pembayaran saat itu,
transaksi ini jelas merugikan perusahaan,  dan  lebih  parahnya  lagi setoran  yang  seharusnya  ke  bank tertentu  namun  diminta  disetor tunai kepada  petugas,  pengusaha  menjadi tidak  berdaya  karena barangnya harus  segera  di  distribusikan  jika tidak atau ditahan karena
kuranglengkapnya  dokumen  maka akan  lebih  besar  lagi  kerugian  yang terjadi.  Timbulnya  permasalahan diatas  maka  ini  juga  menjadi tanggung  jawab  pemerintah,  dimana pemerintah  telah  mengkampanyekan menarik investor untuk menanamkan modalnya  dengan  jaminan  berbagai kemudahan maka menjadi tanggungjawab  pemerintah  untuk membantu menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  ketika investor
menghadapi masalah sebagimana teori tanggungjawab hukum,  pendapat  Titik  Triwulan yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban
harus mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang menyebabkan  timbulnya  hak  hukum bagi  seorang  untuk  menuntut  orang lain  sekaligus  berupa  hal  yang melahirkan  kewajiban  hukum  orang lain untuk
memberi
pertanggungjawabannya (Titik et al., 2010). Revitalisasi  Kebijakan  dan  Regulasi
Pengangkutan  Antar  Pulau  Komoditas Kelapa.
Penyegaran atau pembaharuan regulasi  sangat  diperlukan  mengingat sektor  ini  merupakan  asset  Negara  yang sangat  potensial,  revitalisasi  hukum  sektor industry  perkebunan  kelapa  sawit  perlu dilakukan dalam rangka untuk mendukung tercapainya  sasaran  penciptaan  lapangan kerja,  mengentaskan kemiskinan dan
mendukung pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi  ini  dimaksudkan  agar  semua pihak  menyadari  betapa  penting  untuk menenempatkan sektor ini sebagai unggulan  dalam  membantu  percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara proposional dan konstektual.
Menyadari  bahwa  hukum  nasional yang diberlakukan lewat proses transplantasi  kepada  pelaku  usaha  tertentu yang  berbeda  namun  mengedepankan keuntungan  semata  akan  menghilangkan kebermaknaan  dari  kebijakan  dan  regulasi itu  sendiri.  Apa  yang  terjadi  di  sini  selalu saja  terjadinya  apa  yang  disebut legal gaps .  Ialah  lebar  jurang  perbedaan  antara apa  yang  dipreskripsikan  oleh  undang- undang  dan  apa  yang  ada  di  lapangan tentang  mana  yang hukum dan  mana  yang bukan.
Tanpa  bisa  dielakkan,  penegakan hukum  nasional  bermula  dari  pembuatan sampai  ke  eksekusinya  akan  berbiaya mahal,  dan  sekalipun  demikian  toh  tak selamanya  mampu  menegakkan  hukum nasional secara mutlak, dalam arti berhasil merealisasi  ketaatan  yang  mutlak  tanpa reserve (obedience) ; sejauh-jauhnya hanya berhasil  sebatas  merealisasi  ketaatan  yang bersifat lahiriah saja ( compliance ).
Mengapa  hukum  tak  kunjung  bisa tegak  dan  tak  bisa  ditegakkan  secara mudah dengan hasil yang baik, masalahnya sebenarnya bukan pada masalah  penegakannya  semata.  Kesulitan utama  ialah  pada  kenyataan  yang  harus diakui,  baik  oleh  para  teoritisi  pengkaji maupun  oleh  para  praktisi  pelaksana, bahwa  hukum  undang-undang  yang  harus ditegakkan  itu  dibentuk  dan  dibuat berdasarkan  realitas  normatif  –preskriptif
yang berada di alam kesadaran rasionalitas para  elit  pembuatnya.  Ada  celah  selisih yang  menganga  besar  antara  intensi  para penguasa  pembuat  kebijakan  itu  dengan realitas  yang  ada  di  lapangan.  tentang  apa yang  harus  disebut  hukum  yang  adil  dan apa  yang  bukan  hukum  menurut  persepsi dan  konsepsi.  Intinya  hukum  harus  dibuat berdasarkan  realita  di  lapangan  dan dilakukan  kontrol  dan  sistem  pengawasan yang baik.

## KESIMPULAN
Kebijakan
dan Regulasi pemerintah  tentang  distribusi  CPO melalui kapal laut masih belum maksimal  dan  banyak  kelemahannya yang  harus  diperbaiki,  batas  toleransi ketidaksesuaian  yang  terlalu tinggi harus  segera  di  kaji  ulang  karena  ada indikasi  memberikan  kesempatan  pihak tertentu  berbuat  kecurangan  terhadap muatan  CPO  pada  saat  pengakutan bahkan  yang  paling  parah  adalah  masih dapat  terjadi  illegal  ekspor  jika  kurang adanya  pengawasan  yang  tepat  dan efektif.  Transparasi  pelaku  usaha  dalam tata  kelola  perkebunan  kelapa  sawit kepada publik masih kurang,
transparansi  tata  kelola  ini  penting dalam  rangka  mencegah  terjadinya pelanggaran hukum. Pengawasan, control,  monitoring  dan  verifikasi  dari pihak  yang  berwenang  adalah  wajib, dan pengawasan dari  masyarakat terkait transparasi perijinan juga sangat membantu  pemerintah  dalam  rangka mengawasi  perkembangan  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  di  Papua  dan Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dany   Haryanto,  S.S   and  G.  Edwi Nugroho,  S.S.,  M.A., Pengantar
Sosiologi Dasar , PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011 hlm 113. Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty,  Yogyakarta,  1988
hlm 37. Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), Hlm. 343. Herma Juniati. Analisis Pengaruh Transportasi  Multimoda  Terhadap Disparitas Harga di  Propinsi  Papua
Barat. Jakarta. 2017, hlm 39
Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum, (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 12.
Media Indonesia, 2015. Diakses dalam http://www.mediaindonesia.com/ne ws/read/8251/kapal-tanker- pengangkut-cpo-berbelok-di-selat- malaka/2015-10-19 diakses pada 28 Pebruari 2018 23.00 Wit. Palembang News, 2017. Diakses dalam http://palembang.tribunnews.com/20 17/12/07/indonesia-ranking-satu- dunia-penghasil-crude-palm- oildiakses  pada  28  Pebruari 2018, 22.20 Wit.
Presiden RI, 2018. Diakses dalam http://presidenri.go.id/program- prioritas-2/menengok-realisasi-
investasi-di-papua.htmldiakses pada 28 Pebruari 2018, 22.20 Wit.
R.Soekardono,
Hukum Perkapalan Indonesia , (Jakarta : Dian
Rakyat,1969),hlm 12.
Rafael  La  Porta,  “Investor  Protection  and Corporate  Governance”,  Journal  of
Financial Economics, no. 58,
(Oktober 1999): hlm. 9
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien, Prestasi  Pustaka,  Jakarta,  2010,  hlm 48.