Warta Pengabdian, Volume 11, No 4 (2017), pp. 186-195 doi: 10.19184/wrtp.v11i4.7264 © University of Jember, 2017 Published online 19 Maret 2018
5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Desa  Kamal  Kecamatan  Arjasa Kabupaten Jember
Rosita Indrayati, Tutik Patmiati, Nurul Laili Fadilah Fakultas Hukum Universitas Jember rosita_indrayati@unej.ac.id

## Abstrak
Pelaporan bentuk tindakana KDRT dimasyarakat Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember  masih  dirasa  belum  perlu  dilaporkan  oleh  masyarakat  sekitar.  Hal  ini  dikarenakan adanya alasan bahwa tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu  ikut  campur  untuk  kemudian  dapat   melerai  atau  bahkan melaporkan  tindakan  KDRT tersebut. Dari kondisi di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat belum banyak yang tahu bahwa siapa saja dapat melaporkan tindakan tersebut bagi siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut.  Hal  ini  sebagai  amanah  dari  adanya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   Sedangkan jika melihat kondisi di masyarakat ternyata  memang  untuk  KDRT  merupakan  hal  yang  tabu  untuk  diketahui  orang  lain  dan  ini merupakan aib bagi kepala keluarga bahwasanya diangap tidak dapat mengurus urusan rumah tangganya dengan baik sampai haru melakukan KDRT kepada anggota keluarganya. Selain itu juga ada perangkat desa yang memang belum tahu bahwa ini juga merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meminimalisir meningkatnya kasus KDRT di Indonesia. Dimana hal ini biasanya berujung pada perceraian pada perkawinan dan psikis anak dari korban KDRT.
Kata Kunci : KDRT, masyarakat, desa.

## I. PENDAHULUAN
Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan 12 tahun lamanya, namun mengenai kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  masih  cukup  signifikan  terjadi  di  sekitar  kita.  Meskipun  sudah banyak dibicarakan dan diseminarkan dalam kegiatan ditingkat lokal, nasional maupun internasional  nampaknya  belum  juga  dapat  terselesaikan  dengan  baik  tanpa  adanya korban, bahkan korban dari adanya kekerasan dalam rumah tangga makin hari makin banyak, apalagi korban banyak diderita oleh anak dari hasil perkawinan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,    bahwa  yang  dimaksud  dengan  kekerasan  dalam rumah tangga  adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup
rumah tangga. 1 Untuk itu korban yang ditimbulkan tidak hanya hanya anak, suami, dan istri  tetapi  juga  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  karena  hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, termasuk juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah  tangga  tersebut  (selama  yang  bekerja  membantu  berada  dalam  rumah  yang bersangkutan).
Pada  kenyataannya  di  lapangan  dalam  perkembangannya  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  sulit  mengajukan  penderitaan  yang  dialaminya  kepada  penegak hukum, karena adanya anggapan bahwa tindakan atas kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan masalah yang privat (haya urusan para pihak yang berada dalam rumah tangga tersebut). Kekhawatiran yang lain juga terjadi jika kemudian korbannya adalah  istri  yang  dianiaya  oleh  suami  dan  melapor  kepada  penegak  hukum.  Dimana akan  dikhawatirkan  adanya  perilaku  yang  semakin  kasar  dari  suami  terhadap  istri. Kekhawatiran  lainnya  juga  jika  si  suami  mendapatkan  hukuman  atas  perilakunya selama  ini  kepada  istri  melalui  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  siapa  yang  akan menafkahi keluarganya nanti? Hal ini lah yang selama ini belum begitu berani diungkap oleh masyarakat korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah pedesaan seperti halnya di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

## II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

## A. Tujuan
Penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pemberian  informasi  tentang pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menjadi sorotan  dan  diperbincangkan    dimana  korbannya  tidak  hanya  suami,  istri  dan  anak tetapi juga orang-orang yang berada di dalam rumah tangga termasuk juga pembantu.

## B. Manfaat
Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  media pendidikan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan    pemahaman  masyarakat terhadap  rentannya  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sehingga  perlu  adanya partisipasi  masyarakat  untuk  dapat  meminimalisir  adanya  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga.

## III. KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH
Pelaporan  bentuk  tindakana  KDRT  dimasyarakat  Desa  Kamal,  Kecamatan Arjasa,  Kabupaten  Jember  masih  dirasa  belum  perlu  dilaporkan  oleh  masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan adanya alasan bahwa tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat  melerai atau  bahkan  melaporkan  tindakan  KDRT  tersebut.  Dari  kondisi  di  atas  maka  dapat
1 Pasal  1  angka  1  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
diketahui  bahwa  masyarakat  belum  banyak  yang  tahu  bahwa  siapa  saja  dapat melaporkan tindakan tersebut bagi siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut. Hal ini  sebagai  amanah  dari  adanya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sedangkan  jika  melihat  kondisi  di masyarakat  ternyata  memang  untuk KDRT merupakan hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ini merupakan aib bagi kepala keluarga bahwasanya diangap tidak dapat mengurus urusan rumah tangganya dengan baik  sampai  haru  melakukan  KDRT  kepada  anggota  keluarganya.  Selain  itu  juga  ada perangkat desa yang memang belum tahu bahwa  ini juga merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meminimalisir meningkatnya kasus KDRT di Indonesia. Dimana hal  ini  biasanya  berujung  pada  perceraian  pada  perkawinan  dan  psikis  anak  dari korban  KDRT.  Karena  adanya  beberapa  penyebab  ini maka  kami  sebagai  narasumber memberikan  penyuluhan  terkait  dengan  adanya  KDRT  yang  makin  marak  terjadi dikalangan  masyarakat  dengan  kemudian  memberikan  solusi  cerdas  bagi  masyarakat untuk menanggulangi adanya tindakan KDRT di lingkungan sekitar masyarakat tinggal dengan menawarkan beberapa konsep penyuluhan sebagai berikut:

## Gambar 1

## Alur Penyuluhan Meminimalisir Tingginya KDRT
3) Penggalian wawasan masyarakat 2) Memberikan informasi /penyluhan serta aturan hukum yang terkait dengan masalah KDRT 1) Masyarakat paham dan dapat menyebarkan info kepada siapa saja yang mengetahui ada tindakan KDRT dan dapat melakukan pelaporan
kepada perangkat desa setempat jika memang dirasa perlu dan tidak dapat di cari solusi yang terbaik

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

## A. Realisasi Pemecahan Masalah
Kegiatan  pengabdian  ini  banyak  membahas  mengenai  KDRT  yang  mana  sebenarnya banyak  diketahui  oleh  masyarakat  hanya  saja  masyarakat  belum  tahu  bagaimana menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini dan bagaimana cara melapor karena selama ini KDRT merupakan suatu hal yang tabu untuk kemudian dilaporkan  kepada pihak yang berwenang atau pihak yang dapat dijadikan sebagai penolong bagi korban KDRT.  Dari  adanya  kondisi  tersebut  maka  kami  selaku  narasumber  memberikan informasi  terkait  kemana  masyarakat  harus  melaporkan  hal-hal  tersebut  jika  ada peristiwa KDRT disekitar masyarakat. Karena selama ini yang takut untuk melaporkan adalah  pihak  korban  yang  mana  banyak  dialami  oleh  kaum  ibu  maupun  anak  dari perkawinan yang saat itu mengalami KDRT.
B. Khalayak sasaran
Kelompok  masyarakat  yang  terdiri  dari  perangkat  desa  serta  beberapa  kelompok masyarakat di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

## C. Jadwal Kegiatan
No.  Uraian Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan (minggu ke) 1. Koordinasi tim X 2. Koordinasi mitra X 3. Persiapan bahan X 4. Pelaksanaan X X
5. Pembuatan laporan X

## IV. HASIL KEGIATAN

## A. Pelaksanaan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  oleh  3  Dosen  yang diutus  secara  langsung  untuk  memberikan  materi  penyuluhan  tentang  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapaun kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Kamal,  Kecamatan  Arjasa,  Kabupaten Jember.
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncakanan pada  hari  Sabtu  tanggal  29  Oktober  2016  pada  pukul  10.00-12.00  WIB. kegiatan  ini dilaksanakan dengan metode ceramah dengan masing-masing alokasi  waktu 90 menit, dimana  60  materi  ceramah  dan  30  menit  tanya  jawab  dengan  ditambahkan  beberapa video terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dimana pada akhir sesi kami nara sumber  memberikan  kesimpulan  serta  anjuran  jika  memang  menemui  hal-hal  yang
berkaitan  dengan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  untuk  segera  melapor  pada tetangga atau perangkat desa terdekat.

## B. Output Kegiatan
Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk  memberikan  wawasan serta pengetahuan  kepada  masyarakat  luas  terutama  masyarakat  Desa  Kamal,  Kecamatan Arjasa  akan  pentingnya  dampak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  korban maupun orang disekitar korban. Dari hal ini maka kemudian kami selaku narasumber memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Jika  memang  ada  kasus  yang  berkaitan dengan masalah KDRT masyarakat dapat langsung melaporkan kejadian tersebut baik kepada tetangga maupun perangkat desa terdekat, karena hal ini merupakan tanggung jawab  bersama  untuk  dapat  mencegah  adanya  tindakan  yang  semakin  merugikan maupun adanya korban yang semakin banyak.
Inti  dari  kegiatan  ini  lebih  pada  sharing-sharing  dan  memberikan  contoh  kasus dan  dampak-dampak  yang  terjadi  dari  akibat  KDRT.  Pada  kegiatan  pengabdian  ini secara  keseluruhan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dengan  dibuktikan  beberapa pertanyaan  yang  diajukan  dari  bapak-bapak  yang  banyak  menanyakan  hal-hal  yang berkaitan dengan KDRT.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  kegiatan  yang  kami  laksanakan,  terdapat  beberapa  kesimpulan diantaranya  Bahwa  masyarakat  ada  yang  mengetahui  namun  belum  berani untuk  melaporkan  kejadian  tersebut  sebaaimana  adanya  anggapan  bahwa KDRT  merupakan  urusan  intern  keluarga  sehingga  tidak  perlu  aib  keluarga orang lain tahu dan bahkan ikut campur untuk mengatasi, apalagi dengan cara melaporkan pelakunya.

## B. Saran
Berdasarkan kegiatan yang telah kami selenggarakan, maka terdapat saran yang harus diperhatikan, diantaranya:
1. Peserta  penyuluhan:  supaya  terus  dilaksankan  kegiatan  ini  dengan  tema ya ng  berbeda,  agar  supaya  masyarakat  dapat  “melek  hukum”  dan  dapat mengatasi masalah hukum dengan bijaksana.
2. Narasumber  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember:  dapat  terus mendorong masyarakat untuk terus meminimalisir adanya bentuk tindakan KDRT  sebagai  bentuk        ikut  rasa  bertanggungjawab  untuk  membentuk suatu  keluarga yang bahagia dan sejahtera.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Buku Pustaka:
Chandra  Dewi  Puspitasari. Perempuan  dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga . Jurnal. Tidak Dipublikasikan.
Veralian  Maya  Bekti. Persepsi  Istri  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga . Hlm. 9 . Skripsi. 2010. Dipublikasikan
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RESUME HASIL KEGIATAN : Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pada  pukul  10.00-12.00  WIB.  Adapun  tempat  pelaksanaannya  berada  di  Balai  Desa Kamal,  Kecamatan  Arjasa,  Kabupaten  Jember.  Dimana  pada  penyuluhan  hukum  ini yang  bertindak  sebagai  penyuluh/narasumber  adalah  Drs.    Supardi,.M.Pd.  dan bertindak  sebagai  moderator  yakni  Nurul  Laili  Fadhilah,S.H.,M.H.  sedangkan  untuk materi Kekerasan dalam Rumah Tangga di moderatori oleh Dra. Tutik Patmiati dengan narasumber  Rosita  Indrayati,S.H.,M.H.  dengan  didampingi  oleh  paralegal  yang sekaligus  melaksanakan  magang  di  Biro  Pelayanan  dan  Bantuan  Hukum  di  Fakultas Hukum Universitas Jember.
Dari  beberapa  dosen  yang  bertugas  sebagai  narasumber  sekaligus  penyuluh memberikan  wawasan  terkait  dengan  masalah  bantuan  hukum  sebagaimana  yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang  Miskin.  Pada  kegiatan  ini  kami  selaku  penyuluh    menjelaskan  hal-hal  yang terkait dengan bantuan hukum diantaranya pengertian  Bantuan Hukum, pihak-pihak yang  berkecimpung  Bantuan  Hukum,  proses  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum, syarat-syarat  dalam  pengajuan  bantuan  hukum  dan  jenis  bantuan  hukum  yang  dapat diberikan oleh pemerintah.
Kemudian  kami  selaku  penyuluh  menjelaskan  pengertian  bantuan  hukum, bahwa  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  organisasi  bantuan hukum  yang  dipercaya  dan  saat  ini  menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah  untuk menjalankan program pemerintah yang mulai digalakkan pada tahun 2011 sesuai tahun berlakunya  Undang-undang  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  bagi Masyarakat Miskin. Pada program ini pemerintah memfokuskan pada mereka-mereka yang  tergolong  pada  masyarakat  miskin,  sehingga  bantuan  hukum  ini  perlu mensyaratkan  adanya  SKTM  (Surat  Keterangan  Tidak  Mampu)  sebagai  syarat-syarat untuk  mendapatkan  bantuan  hukum.  Biro  Pelayanan  dan  Bantuan  Hukum  sebagai salah  satu  Organisasi  Bantuan  Hukum  yang  bernaung  di  bawah  Fakultas  Hukum Universitas  Jember  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk  kemudian  melakukan pendampingan  ataupunbantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  disekitar Kabupaten Jember, namun hal ini tidak terbatas pada  wilayah Kabupaten Jember saja tapi bisa juga untuk kasus di luar Kabupaten Jember.
Penjelasan berikutnya adalah tentang bentuk/jenis bantuan hukum yang dapat diberikan  dan  menjadi  hak  bagi  masyarakat  miskin  diantaranya  ada  kasus  di  ranah
hukum  pidana,  hukum  perdata  sampai  pada  hukum  tata  usaha  negara.  Dari  adanya jenis kasus yang dapat dilakukan adanya pengajuan bantuan hukum ini, tentu terdapat beberapa bentuk penyelesaian diantaranya melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.
Sedangkan  untuk  materi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  diangkat  oleh narasumber banyak membahas mengenai apa dan bagaimana KDRT bisa dapat terjadi di  lingkungan  rumah  tangga,  gejala-gejala  KDRT,  korban  KDRT,  bentuk-bentuk kekerasan  yang  ditimbulkan  akibat  KDRT  serta  penanggulangan  awal  saat  terjadi KDRT.  Menerangkan  perihal  di  atas  rupanya  masih  ada  beberapa  bapak-ibu  yang belum paham bagaimana kemudian bisa melaporkan KDRT sedangkan KDRT banyak diyakini adalah permasalahan intern dalam keluarga dimana orang lain tidak boleh ikut campur dalam peristiwa ini jika memang terjadi dan ada dilingkungan sekitar kita.
Pada  sesi  tanya  jawab/diskusi  terdapat  peserta  yang  mengajukan  pertanyaan diantaranya:
1. Bapak Sahid Umar
- Bagaimana  jika  kemudian  ada  kejadian  tilang  di  tempat  tanpa  harus  ke persidangan?
- Jawaban:  hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan  memberikan  kepastian. Dari  peristiwa  tilang  di  tempat  ini  tentunya  terdapat  kondisi  dimana seseorang  telah  melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  atas  adanya suatu  aturan.  Tidak  mungkin  seorang  polisi  kemudian  menilang  jika pengendara  dalam  keadaan  lengkap  (persuratan  maupun  kelengkapan kendaraan  yang  lain).  Sehingga  wajar  jika  kemudian  polisi  melakukan penilangan  karena  terdapat  adanya  pelanggaran  atas  norma/hukum  yang ada.  Pasti  akan  ada  reaksi  dari  suatu  adanya  pelanggaran  hukum  dengan memberikan sanksi kepada yang melanggar
- Bagaimana  jika  ada  kejadian  main  hakim  sendiri  pada  tindak  pidana pencurian (maling)?
- Jawaban: Indonesia adalah negara hukum. Sudah sewajarnya segala sesuatu yang  dilakukan  harus  berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku.  Mengenai masalah tindak pidana pencurian yang kemudian dilakukan oleh salah satu anggota  masyarakat  yang  kemudian  diketahui  secara  nyata  dilarang  untuk main  hakim  sendiri.  Karena  di  dalam  hukum  terdapat    asas precamption  of innocent bahwa  seseorang  semuanya  dianggap  benar  kecuali  sudah  ada putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Sehingga  perlu ditegaskan bahwa dilarang adanya main hakim sendiri.
2. Bapak Hardi
- Bagaimana  jika  kemudian  ada  peristiwa  hutang  piutang  tapi  salah  satu pihak kemudian ada yang meninggal?
- Jawaban: mengenai  peristiwa  ini,  maka  akan  dijatuhkan  kepada  ahli  waris dari  para  pihak  yang  saat  itu  melakukan  perjanjian  sehingga  dari  adany kondisi di atas tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian,
entah  itu  nantinya  akan  dibayar  lunas  atakan  dengan  cara  mengangsur dengan jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.
- Bagaimana  jika  ada  orang  gila  yang  kemudian  melakukan  tindakan melanggar hukum, apa yang harus kita perbuat?
- Jawaban:  mengenai  orang  gila  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  tidak bisa  kemudian  diberikan  sanksi  karena  sebagaimana  mestinya  orang  yang diberi  sanksi  adalah  orang  yang  berakal  dan  telah  memenuhi  usia  dewasa menurut undang-undang. Sehingga perbuatan dari seseorang yang gila tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bapak Zainul Arifin
- Saat  ini  ada  saudara  saya  yang  sudah  tahap  proses  hukum  di  kejaksaan, apakah masih ada peluang untuk kemudian diberikan bantuan hukum?
- Jawaban:  masih  bisa  dilakukan  suatu  proses  bantuan  hukum  apabil  itu belum sampai pada tahap putusan. Jika sudah sampai pada tahap putusan, kami  akan  kesulitan  karena  tidak  mengikuti  secara  langsung  proses  demi proses dalam penuntutan suatu tersangka. Sehingga kekuatan dari bantuan yang kami lakukan kurang maksimal.
4. Bapak Salamo
- Bagaimana bisa kemudian pemerintah dapat mengeluarkan adanya undang- undang darurat?
- Jawaban: Bahwa pemerintah tidak kemudian bisa serta merta menerbitkan apa  itu  yang  dinamakan  undang-undang  darurat,  terdapat  beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemudian dapat menerbitkan suatu undang-undang  darurat.  Salah  satunya  dengan  mengeluarkan  suatu kebijakan  dengan  mengacu  pada  ada freis  ermesson dimana  terdapat kebebasan  bertindah  dari  pemerintah  untuk  kemudian  melakukan  suatu tindakan yang dapat dibenarkan dengan berdasarkan pada undang-undang yang  berlaku.  Jadi  pemerintah  juga  memiliki  persyaratan  tertentu  untuk membuat  suatu  kebijakan  baru  yang  dianggap  mendesak  dan  dipandang perlu.
5. Bapak Achmad Sakib
- Bagaimana  jika  kemudian  ada  laporan  palsu  yang  kemudian  diajukan  ke perangkat desa?
- Jawaban: mengenai masalah laporan palsu hendaknya perangkat desa harus berhati-hati  dalam  menerima  informasi  sehingga  nantinya  tidak  terjadi kesalahan  dalam memberikan  saran,  konsultasi  ataupun  teguran.  Sehingga harus  ada  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  untuk  benar-benar mendapatkan  data  yang  valid.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  investigasi dan  penelusuran  awal  mengenai  para  pihak  yang  sedang  bersengketa. Sehingga  dari  hal  ini  penelusuran  bisa    dilakukan  melalui  RT  sebagai langkah  awal  penelusuran.  Jangan  sampai  masyarakat  maupun  perangkat salah melangkah dalam melakukan  tindakan. Langkah-langkah non  litigasi
juga  perlu  dilakukan  sebagai  proses  yang  harus  didahului  jika  memang dikemudian  hari  ditemukan  peristiwa  yang  diduga-duga  tersebut.  Dengan mengumpulkan  beberapa  bukti  dan  saksi  sebagai  bukti  kuat  dalam menganalisa  dan  memberikan  suatu  tindakan  bagi  perangkat  kepada  para pihak yang bersengketa.
6. Bapak Haryadi
- Bagaimana proses pelaporan pada kasus KDRT?
- Jawaban  :  Hal  ini  dapat  dilakukan  pelaporan  jika  memang beberapa  dari kita  mendengar    ada  perlakuan  atau  tindakan  KDRT  pada  salah  satu tetangga kia misalkan, yang mana bisa melalui perangkat desa terendah agar dapat  dilakukan  upaya  pencegahan  KDRT  yang  lebih  parah  lagi. Harapannya  hal  ini  dapat  ditanggulangi  meski  hanya  melalui  pelaporan, karena efek dan dampak yang ditimbulkan oleh KDRT itu memang sistemik dimana  korbannya  tidak  hanya  istri/suami,  anak  tetapi  juga  orang  yang berada dalam rumah tangga tersebut.
FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN