http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Grooming
Dedi Martua Siregar , Talitha Aisyah Oksahaddini dmsiregar9@gmail.com , talithaisyah535@gmail.com FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## Abstrak
Setiap manusia yang lahir memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, Hak Asasi ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, namun juga pada setiap “Anak”. Seperti sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di Era Digital seperti sekarang ini banyak kejahatan pada anak yang ada di dalam dunia maya. Salah satunya adalah Grooming.
Bukti perlindungan hukum bagi anak yang terkena Grooming ada pada Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE.

## Kata Kunci : Hak Asasi Anak, Grooming, Perlindungan Hukum

## Latar Belakang
Tindakan  kejahatan  selalu  berkembang  secara  sejajar  dengan  perkembangan  zaman. Kejahatan  pun  akan  semakin  canggih  seperti  kecanggihan  perkembangan  zamannya.  Sehingga dengan  berkembangnya  teknologi  saat  ini  membuat  banyak  kejahatan  yang  dilakukan  lewat teknologi. Salah satunya adalah Grooming. Grooming merupakan proses yang dilakukan oleh orang yang  sudah  dewasa  dengan  tujuan  kekerasan  seksual  pada  seorang  anak  untuk  membuat  anak tersebut menjadi lebih cepat proses pendewasaannya dalam hal seksualitas.
Saat ini, dengan lahirnya revolusi industri 4.0 membuat semua manusia menjadi bergantung pada internet, termasuk seorang anak baik untuk kegiatan pembelajaran, mencari informasi, sampai dengan  bersosialisasi.  Proses  grooming  ini  banyak  dilakukan  lewat  jejaring  sosial  dan  internet dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan berperilaku sangat baik dan memberikan banyak perhatian kepada anak agar anak percaya bahwa orang yang baru ia kenal itu merupakan  orang  yang  baik  dan  akhirnya  mempermudah  pelaku  untuk  melakukan  aksinya menyuruh untuk mengirimkan foto dan video vulgar, sampai mengajak bertemu dan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan si korban.(Hadi & Michael, 2021)
Bergantungnya seorang anak terhadap internet serta media sosial ini perlu diiringi dengan adanya  perlindungan  hukum  terhadap  seorang  anak  yang  terbiasa  menggunakan  internet  dan sosial media untuk mencegah adanya tindak kejahatan grooming yang berlebih dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap setiap anak.(Setyorini et al., 2020)

## Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Tindak Kejahatan Grooming?
2. Bagaimanakah pandangan Hak Asasi Anak terhadap anak korban Tindak Kejahatan Grooming?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban Grooming?

## Pembahasan Tindak Kejahatan Grooming
Saat  ini  kita  telah  masuk  kedalam  Era  Revolusi  Industri  4.0,  dengan  adanya  era  ini memberikan efek yang besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu hal yang konkrit dari Era 4.0 ini adalah berkembangnya dan bergantungnya manusia terhadap internet. Penemuan internet dan berkembangnya  teknologi  ini  tidak  dapat  dipungkiri  telah  membawa  kemajuan  bagi  peradaban manusia.  Kehadiran  internet  dan  teknologi  seakan  sudah  menjadi  satu  paket  yang  tidak  bisa
dipisahkan,  dimana  keduanya  telah  memberikan  kemudahan  dalam  setiap  aktivitas  kehidupan manusia.
Manusia  saat  ini  sangat  bergantung  dengan  internet,  baik  itu  untuk  mencari  informasi, sampai dengan berinteraksi serta berkomunikasi yang ini menjadi kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap manusia.
Berinteraksi serta berkomunikasi yang ini menjadi kegiatan rutin manusia pun menjadi sangat mudah  dengan  terciptanya  berbagai  media  bersosialisasi  secara  online.  Dari  mulai  media  sosial dengan pengaturan keamanan yang ketat sampai media sosial yang tanpa pengaturan keamanan, semua orang bisa menggunakan tanpa saling kenal, semua orang bisa menggunakan tanpa identitas aslinya,  dan  semua  orang  bisa  menggunakan  tanpa  mengetahui  latar  belakang  dari  lawan berkomunikasinya.
Kejahatan terjadi karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pergaulan, dan salah satunya juga karena adanya kesempatan. Dengan berkembangnya teknologi ini menjadikan para pelaku  kejahatan  memiliki  tempat  yang memungkinkan  untuk  mengembangkan kejahatan  yang terjadi melalui media teknologi atau melalui sosial media. Semakin berkembang nya media untuk berkomunikasi dengan masyarakat  luas,  maka  semakin  besar  pula kesempatan  seseorang  untuk bisa melakukan tindak kejahatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa internet dan teknologi ini seakan menjadi media perantara antara pelaku kejahatan dengan korbannya.(Afifah, 2014)
Padahal pada realitasnya tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan sosial media, tetapi juga anak-anak. Salah satu kejahatan terhadap anak dengan media komunikasi secara online yaitu adalah tindak kejahatan Grooming. Lantas apakah itu tindak pidana Grooming ?
Grooming merupakan proses yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tujuan kekerasan  seksual  pada  seorang anak  untuk  membuat  anak  tersebut  menjadi  lebih  cepat  proses pendewasaannya  dalam  hal  seksualitas.  Para  pelaku  tindak  kejahatan  Grooming  selalu menggunakan modus dengan cara menjadi teman anak tersebut dengan bersikap sangat baik dan memberi perhatian agar si anak tersebut percaya bahwa pelaku adalah orang yang baik, modus ini terus berlanjut sampai pada tingkat korban menjadi nyaman untuk bercerita atau curhat kepada pelaku dengan leluasa. Anak akan dibuat senyaman mungkin sehingga anak tersebut tidak akan menyadari adanya bahaya, karena sang anak telah hanyut dalam rayuan dan modus-modus yang dilakukan oleh pelaku yang seolah-olang ingin menjadi sahabat anak.
Modus yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan proses grooming terhadap korban,  yaitu  pelaku  akan  mencari  korban,  kemudian  menyatakan  suka  kepada  korban,  dan akhirnya menyatakan cinta pada korban padahal belum pernah bertemu. Karena pada hakikatnya pelaku bukan menyatakan cinta karena suka, tetapi pelaku melakukan itu untuk hubungan jangka pendek dengan tujuan eksploitasi seksual semata. Maka dari itu pembicaraan pelaku lebih banyak mengarah pada hal-hal mengenai seksual. Lama kelamaan korban akan hanyut dan mau mengikuti kata pelaku, termasuk mau untuk bertemu langsung, sehingga materi pembicaraan yang awalnya hanya khayalan menjadi nyata pada saat pertemuan antara korban dan pelaku, disini korban telah masuk ke perangkap pelaku.
Pada saat ini, pelaku mulai melakukan aksinya dengan lihai untuk mengajak korban terlibat dalam  pembicaraan  yang  intim  dan  private  dengan  pelaku,  disini  pelaku  membicarakan  hal-hal berbau pornografi yang ini belum dipahami oleh seorang anak sehingga mereka menjadi ingin tahu, menanyakan hal tersebut, dan kemudian pelaku  akan mengajarkan kepada korban mengenai hal- hal  senonoh  dan  belum  pernah  dilakukan.  Berawal  dari  chatting  media  sosial  akhirnya  bisa
berlanjut pada pertemuan fisik yang mengakibatkan kekerasan seksual pada anak, hal tersebutlah yang  kemudian membuat terjadinya pencabulan dan kekerasan
Maka  internet,  jejaring  sosial  dan  teknologi  informasi  terbukti  menjadi  pemicu  banyaknya kasus kejahatan sesksual terhadap anak.

## Pandangan Hak Asasi Anak terhadap tindak kejahatan Grooming.
Hak Asasi Anak adalah alat untuk melindungi hak seorang anak dari segala penyalahgunaan. Dimana tujuan dari Hak Asasi Anak ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memiliki kesempatan mencapai potensi maksimalnya secara penuh.
Menurut pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam hal kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa mendatang  serta  sebagai  aset  pengembangan  pikiran,  sehingga  setiap  anak  berhak  untuk mendapatkan penjaminan dan perlindungan atas hak-haknya dari mulai hak mulai dan tumbuh berkembang,  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  serta  mendapat perlindungan  dari kekerasan dan  diskriminasi. Sehingga  penjaminan  dan  perlindungan  tersebut salah  satu  upaya  dimana  hak  asasi  seorang  anak  harus  tetap  diperhatikan,  karena  diusia  inilah seorang  anak  sangat  mudah  dan  rentan  menjadi  korban  dari  perbuatan  yang  salah  oleh  orang dewasa, karena mereka belum memahami dan mengerti bahwa perbuatan orang dewasa tersebut telah  merampas  hak  mereka  dengan  menjadikan  meraka  sebagai  korban  dalam  suatu kejahatan.(Hadi, 2017)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak memiliki Hak Asasi yang perlu diwujudkan, yaitu hak anak untuk:
1. Hidup dan berkembang.
2. Berpartisipasi secara optimal.
3. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Bentuk  serta  modus  dari  operasinya  pun  bisa  berbagai  cara.  Berdasarkan  kententuan Konvensi Hak Anak (1989) bentuk kekerasan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :
1. Kekerasan seksual yang meliputi pemanfaatan secara sewenang-wenang dalam hal seksual komersial seperti misalnya pencualan anak dengan tujuan untuk prostitusi dan pornografi
2. Kekerasan seksual atau perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan badan, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperhatikan alat kelamin, pemaksaaan untuk melakukan hubungan badan, sodomi, onani, bahkan perbuatan incest.
Grooming merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dampak dari perbuatan ini pun memiliki  efek  yang  berkepanjangan  untuk  seorang  anak,  Mulyadi  pernah  menyatakan  bahwa perbuatan  ini  rentan  menjadikan  seorang  korban  dendam  terhadap  pelaku,  jika  dendam  maka korban akan menjadi takut untuk menikah, menjadi pribadi yang rendah diri, dan menjadi trauma, meskipun nantinya ia akan dewasa dan memutuskan untuk menikah.
Tindak kejahatan Grooming ini merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas bahkan menghilangkan  hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, kekerasan yang dimaksud disini adalah konkrit pada kekerasan seksual.
Kekerasan pada anak ini jelas-jelas mencoreng Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak seorang anak untuk hidup bebas dari kekerasan ini dilanggar. Seseorang anak yang telah mendapat luka mental ini bisa saja nantinya akan melampiaskan apa yang telah di timpanya dulu kepada anaknya kelak.  Tentu  hal  ini  menjadi  sangat  berbahaya  karena  akan  timbul  generasi  yang  mencintai kekerasan seperti layaknya roda, tidak akan pernah ada ujunya.
Bahkan kekerasan adalah salah satu penyebab hancurnya sebuah negara, karena kekerasan sangat melawan pancasila yang merupakan dasar negara. Maka dari itu kebebasan seorang anak dari  sebuah  kekerasan  perlu  lebih  lagi  untuk  diperhatikan,  karena  anak  merupakan  generasi penerus bangsa.
Aktor atau pemeran utama dalam pelaksaan Hak Asasi Anak berbeda dengan aktor Hak Asasi manusia. Jika, Hak Asasi Manusia aktornya adalah negara, korporasi, dan setiap orang, Hak Asasi Anak aktornya adalah orang tua. Maka, orang tua memiliki peran yang luar biasa untuk membuat tegaknya  Hak  Asasi  Anak.  Dengan  berkembangnya  teknologi,  mudahnya  akses  untuk berhubungan dengan dunia luar, bersosialisasi dengan orang luar membuat berpotensinya seorang anak  untuk  melakukan  hal  tersebut,  maka  sangat  butuh  pengawasan  dari  orang  tua  untuk  bisa membuat anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak adalah tanggungjawab orang tua yang tidak boleh diabaikan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pokok- pokok  perkawinan  yang  menentukan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  untuk  memelihara  serta mendidik anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung.(Michael, 2019)
Hak Asasi Anak sangat perlu untuk diperhatikan, karena ini menyangkut masa depan anak, menyangkut masa depan bangsa.  Sehingga dengan maraknya tindak kejahatan grooming, perlu adanya  pemahaman  yang  lebih  lagi  terhadap  seluruh  masyarakat  bahwa  Hak  Asasi  Anak  ini menjadi sangat mendasar dan penting, dan perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban serta  diperlukan  peraturan  yang  khusus  mengatur  mengenai  kejahatan  seksual  melalui  media berkomunikasi secara online ini, agar ada hukuman yang jelas terhadap pelaku tindak kejahatan ini, karena tindakan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia, lebih konkritnya pada Hak Asasi Anak. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kejahatan Grooming.
Seorang anak yang mengalami tindak kejahatan sendiri disebut dengan Anak Korban, yaitu seorang  anak  yang  umurnya  masih  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun,  dimana  anak  yang mengalami tindak kejahatan ini akan memiliki penderitaan baik secara fisik maupun penderitaan secara mental.
Maka perlu adanya perlindungan sosoial salah satu bentuk upayanya adalah pencegahan atau penanggulangan  Tindak  Pidana  atau  sebuah  Kejahatan  yang  memang  sudah  terjadi  atau  akan berpotensi terjadi nantinya. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan  ini  termasuk  wilayah kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana dan menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana.
Untuk  menanggulangi  semua  bentuk  kejahatan  yang  ada  ini  semua  cara  akan  terus diupayakan, contoh konkritnya adalah dibentuknya Kebijakan Hukum Pidana, dimana kebijakan Hukum  Pidana  ini  adalah  langkah  untuk  menanggulangi  Tindak  Kejahatan  ataupun mengantisipasi hal tersebut secara maksimal segala bentuk kejahatan yang ini terus  berkembang. Menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  perlindungan  kepada  setiap  masyarakat  dari gangguan  ataupun  ancaman  kejahatan  ini  merupakan  usaha  yang  rasional  dalam  proses menanggulangi setiap kejahatan.
Seorang anak perlu untuk mendapatkan pola perlindungan dan perawatan yang khusus, yang ini  berbeda  dengan  orang  dewasa,  karena  memang  seorang  anak  tidak  bisa  diperlakukan  sama seperti orang dewasa, termasuk perlakuan beberda dalam proses perlindungan hukum terhadap korban  yang  masih  anak-anak.  Mengapa?  Karena  seroang  anak  memiliki  mental  yang  belum dewasa.  Maka  butuh  perlindungan  khusus  untuk  anak  yang  dimuat  dalam  suatu  perundang- undangan.
Hak Anak secara universal atau secara internasional sudah dibuat dan disepakati dan termuat di dalam Sidang Umum PBB tanggal 30 November 1989, dimana dalam Sidang ini di proklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan dibuatnya Konvensi ini semua orang berharap agar setiap anak dapat menjalani kehidupannya dengan membahagiakan, dari mulai ia lahir sampai proses menuju remaja, setiap anak dapat menikmati hak-haknya, dan memberikan kebebasam kepada anak baik itu untuk kepentingan diri mereka sendiri atau untuk kepentingan masyarakat.
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasikan Konvensi Hak-Hak Anak ini, jadi Negara Indonesia membuat peraturan Perundang-Undangan sendiri yang ini mengadopsi dari perjanjian  atau  kebijakan  secara  Internasional.  Maka  dengan  meratifikasi  Hak-Hak  anak  ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menghormati,  melindungi, dan memenuhi Hak-Hak Anak di Indonesia sebagai salah satu unsur yang ada dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum.
Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak adalah dengan meletakkan hak yang dimiliki anak kedalam  status  sosial  anak  di  kehidupan  bermasyarakat,  sehingga  hal  ini  adalah  bentuk perlindungan terhadap setiap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.
Sesuai dengan apa yang termuat di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Menurut  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak temuat dalam Pasal 58, yaitu:
1. Bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk kerasan baik kekerasan secara fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan tidak baik, dan pelecehan  seksual  selama  ada  dalam  pengasuhan  orang  tua  atau  walinya, atau  juga  juga pihak manapun yang memiliki tanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam  hal  orang  tua,  wali,  atau  juga  pengasuh  anak  tersebut  melakukan  segala  bentuk penganiayaan  baik  secara  mental  maupun  fisik,  penelantaran,  perlakuan  tidak  baik, pelecehan  seksual  baik  itu  pemerkosaan  dan/atau  pembunuhan  kepada  anak  yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
Hak  Asasi  Anak  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah  dimuat  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikat Bangsa- Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak.  Perlindungan  terhadap  anak  sudah  mulai  diperhatikan  secara khusus dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(Afifah, 2018)
Untuk  tindak  kejahatan  Grooming  yang  ini  menggunakan  modus  melakukan  pendekatan, dengan cara melakukan kebohongan dan tipu muslihat bersikap baik untuk membuat seorang anak masuk dalam perangkapnya agar bisa melalukan perbuatan cabul bisa menggunakan aturan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  pada  pasal  76E  yang  berbunyi  “  Setiap  orang  dilarang  melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan cabul” .
SelainUndang-Undang  No  35  Tahun  2014,  ada  pula  Undang-Undang  ITE  (  Informasi  dan Transaksi Elektronik). Sebenarnya tidak ada kata pornografi di dalam Undang-Undang ITE yang tertulis dengan jelas, namun ada kalimat “muatan yang melanggar kekusilaan” tindakan tersebut telah  diatur dalam  pasal  27 ayat  (1)  Undang-Undang  ITE,  yang  berbunyi  “Setiap  Orang  dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan”.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah peraturan hukum pidana diluar KUHP ( Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang  dapat  digunakan  untuk  menjangkau  tindakan  kejahatan atau tindak pidana pornografi di dunia maya (cyberporn).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  mulai  memberikan  perlindungan  kepada  anak sebagai korban tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik mengatur pada jenis-jenis tindak pidananya. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan yang lebih  spesifik  dalam  membedakan  Hak  Anak  yang  ini  menjadi  korban  Tindak  Kejahatan  atau Tindak Pidana tertentu. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya, maka terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih menyesuaikan diri dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau ekploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
Perkembangan  dari definisi  pornografi  ini  sendiri  menjadi  salah  satu  bentuk  nyata  bahwa adanya perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi dengan bentuk-bentuk baru aktivitas dari pornografi.

## Kesimpulan
Grooming  saat  ini  telah  menjadi  modus  yang  sering  dilakukan  oleh  para  pelaku  tindak kejahatan seksual, banyak anak yang telah menjadi korban dari kejahatan  Grooming ini. Padahal Anak  memiliki  Hak,  yang  sudah  diatur  secara  internasional  dan  nasional  untuk  mendapatkan perlindungan dari kekerasan, sehingga perbuatan Grooming adalah perbuatan yang melanggar Hak Asasi  Manusia  konkrit  kepada  Hak  Anak.  Dengan  marakrnya  kejahatan  ini,  maka  anak  yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE.

## Daftar pustaka
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DiH, Jurnal Ilmu Hukum, 10, 48.
Afifah, W. (2018). eksistensi perlindungan hukum. 14.
Hadi, S. (2017). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 264. Hadi, S., & Michael, T. (2021). Forming a Responsive Local Law in the National Legal Framework.
International Journal of Social Science Research and Review, 4(5), 1–5. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i5.135 Michael, T. (2019). KORELASI HUKUM DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2178
Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255