## OLIGARK SEBAGAI RENT SEEKER: HARUSKAH?
Vellayati Hajad Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar vellayati.hajad@gmail.com

## Abstract
This article talks about the emergence of oligarchs in West Aceh district. Oligarch is referred to here  are  those  who  dominate  limited  resources.  Furthermore,  this  paper  aims  to  examine  the practice of rent seeking that  played by businessmen after the local election process. Based on the study it can be concluded that; First, there is a strong connection between businessmen and candidates; clientelistic both emerging  businessman who work on the basis of patronage; and third the practice of rent seeking in the distribution of government projects.
Keyword: oligarch, rent seeker, local election, democracy.

## PENDAHULUAN
Penelitian ini akan membahas tentang peran pengusaha terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Aceh Barat. Pengusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku usaha  yang  bergerak  di  bidang  konstruksi  dan  menggantungkan  hidupnya  pada proyek-proyek pembangunan  dari  pemerintah.  Pengusaha jenis  ini semakin  marak  ditemukan  di  Aceh  setelah masa perdamaian antara NKRI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak terkecuali pengusaha di Kabupaten Aceh Barat.
Pengusaha  adalah  oligarch  yaitu  orang  yang  selalu  berusaha  mempertahankan  kekayaan yang  dimiliki  dengan  berbagai  cara.  Mereka  akan  menguasai  dan  mengendalikan  berbagai sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi  dan  posisi  sosial  yang  dimilikinya  (Winters,  2014).  Meskipun  demikian,  oligark biasanya hanya segelintir orang atau elit saja dan para oligark ini akan bertindak secara politis hanya  jika  kekayaan  yang  dimiliki  diganggu  oleh  pihak  lain  dan  oligark  berusaha mempertahankan dan mengingkatkan kekayaan yang dimilikinya (Winters, 2011)
Pengusaha  di  Kabupaten  Aceh  Barat  khususnya  pengusaha  di  bidang  konstruksi seringkali  mendekati  pemerintah  yang  berkuasa  untuk  mendapatkan  “bagi-bagi  proyek”  yang kerap dilakukan. Pengusaha bertindak sebagai pemburu rente atau pemburu proyek pemerintah, baik itu proyek kecil atau pun besar. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk memenangkan tender  yang  telah  dilelang  oleh  pemerintah.  Namun  untuk  beberapa  kasus,  apabila  pendekatan yang dilakukan tidak berbuah hasil maka mereka sendiri yang terjun dalam dunia politik dengan menjadi politisi (Sarangi, 2016). Masuknya para oligark dalam ranah politik dipandang Winters sebagai  kegagalan  negara  dalam  menjaga  kekayaan  mereka  sehingga  para  pengusaha  merasa terancam dan beralih posisi untuk terjun dalam pemerintahan. Secara sederhana dapat dikatakan pengusaha  sebagai  oligark  adalah  para  individu  pemilik  kekayaan  yang  berupaya mempertahankan kekayaan yang mereka miliki (Carsodo, 1993; Morck, 2004).
Oligarki  dapat  dipandang  dari  dua  sisi.  Pertama,  dari  sisi  politik,  oligarki  merupakan pemusatan  kekuasaan  pada  segelintir  elit  yang  menjalankan  urusan  publik  dengan  mekanisme mereka.  Kedua,  dari  sisi  ekonomi-politik,  oligarki  merupakan  relasi  kekuasaan  yang memusatkan  sumber  daya  ekonomi  pada  segelintir  pihak,  dalam  konteks  ini  relasi  antara pengusaha  dan  elit  politik  yang  saling  menguntungkan  secara  timbal-balik.  Dengan  kata  lain, oligarki didefinisikan sebagai politik mempertahankan kekayaan (wealth defense). Baik terlibat secara langsung dalam kekuasaan atau pun tidak. Dalam penelitian ini fokus pengamatan adalah terhadap oligark yang terlibat langsung dalam kekuasaan atau oligark yang terjun dalam politik terutama sebagai kepala daerah (Bartels, 2003).
Pengusaha terlibat aktif dalam pilkada Aceh Barat yang berlangsung bulan Februari 2017 lalu. Kehadiran pengusaha saat ini sangat berbeda dengan pengusaha pada masa Orde Baru yang hanya bertindak sebagai supporting system atau mendukung pemerintah yang sudah ada dalam berbagai bentuk kerjasama . Pengusaha yang muncul sebatas kapitalis semu (Kunio, 1990). Para pengusaha  besar  (kapitalis)  di  Indonesia  tidak  mampu  berdiri  sendiri  dan  bersaing  dengan kompetitornya  tanpa  bantuan  pemerintah.  Kebanyakan  dari  mereka,  kata  Kunio,  adalah  para pemburu  rente  ( rent  seekers )  yang  mencoba  mencari  keuntungan  melalui  jalinan  koneksi dengan  pemerintah.  Mereka  mencari  peluang  menerima  rente  dengan  memanfaatkan  proteksi, lisensi  bisnis,  atau  monopoli  kegiatan  bisnis  tertentu  dari  pemerintah.  Pengusaha-pengusaha jenis ini memperoleh dukungan dan perlindungan dari patronnya di dalam pemerintahan (Scott, 1972).
Meskipun  demikian  keterlibatan  pengusaha  atau  oligark  dalam  politik  praktis  di Kabupaten  Aceh  Barat  melalui  pilkada  bukan  hanya  sebatas  sebagai  calon  bupati.  Pengusaha justru  memainkan  peran  vital  sebagai  pendukung  calon  bupati  dalam  pilkada.  Di  tengah biaya pilkada yang mahal, kehadiran pengusaha dalam politik sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.

## KAJIAN LITERATURE
Secara  teoritis  kegiatan  mencari  rente  dianggap  sebagai  pengeluaran  sumber  daya  untuk mengubah  kebijakan  ekonomi  atau  menelikung  kebijakan  tersebut  agar  dapat  menguntungkan pihak  pencari  rente.  Dengan  bahsa  sederhana,  kegiatan  mencari  rente  (rent-seeking)  bisa didefinisikan  sebagai  upaya  individu  atau  kelompok  untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui pemanfaatan  regulasi  pemerintah  (Bhagwati,  1982;  Krueger,  2000).  Penggunaan  kata rente merujuk  pada  sifat  pelaku  bisnis  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  memperoleh  keuntungan dengan  menggunakan  modal  orang  lain  atau  modal  publik  untuk  keuntungan  sendiri  (rent seeking behaviour).
Mereka  menggunakan  kekuasaan  pemerintah  untuk  menghambat  penawaran  atau permintaan  sumberdaya  yang  dimiliki  (Clark,  1998).  Sedangkan  Prasad  mendefiniskan  rent seeking  sebagai  proses  di  mana  individu  memperoleh  pendapatan  tanpa  secara  aktual meningkatkan  produktivitas,  atau  malah  mengurangi  produktivitas  tersebut  (Prasad,  2003). Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  besar  kuasa  pemerintah  untuk  menentukan alokasi  kesejahteraan  (allocation  of  wealth)  maka  akan  semakin  besar  kesempatan  bagi munculnya pencari rente (Little, 2002).
Secara teoritis kegiatan mencari rente (rent-seeking) harus dimaknai secara netral, karena individu(kelompok)  bisa  memperoleh  keuntungan  dari  aktivitas  ekonomi  yang  legal  (sah) seperti  menyewakan  tanah,  modal  dan  lain-lain.  Meskipun  demikian  dalam  literatur  ekonomi politik,  konsep  rent-seeking  tidak  dimaknai  secara  netral.  Kecenderungannya  melihat  perilaku pencari rente dari kacamata negatif. Asumsi awalnya adalah, setiap kelompok kepentingan (self- interest)  selalu  berupaya  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  yang  sebesar-besarnya dengan upaya (effort) sekecil-kecilnya. Pada saat ini seluruh sumberdaya ekonomi politik yang dimiliki akan dikerahkan, misalnya lobi untuk melancarkan tujuan tersebut. Persoalannya, jika produk  lobi  tersebut  adalah  terkait  kebijakan  maka  akan  berdampak  sangat  besar  bagi masyarakat (Yustika, 2014).
Berbagai penelitian empiris di Korea Selatan, Filipina, dan Amerika mengurai hubungan mesra  penguasa  dan  pengusaha  dalam  mengejar  rente  ekonomi  untuk  membangun  kelompok business-politic.  Para  chaebol  di  Korea  Selatan  membangun  perusahaan  multinasional  mereka dengan  sokongan  penuh  dari  rezim  yang  berkuasa  saat  itu  (Kang,  2002).  Mereka  menjalin hubungan mesra (cozy relationship) dengan penguasa untuk memperoleh konsesi dan lisensi. Di Filipina,  pengusaha  menguasai  ranah  politik  dan  bisnis  yang  dibangun  dengan  dengan memusatkan  perhatian  kepada  presiden  sebagai  patron  pengusaha.  Kemudian  memunculkan apparatus  negara  yang  terbuka  untuk  dijarah  oleh  kekuatan-kekuatan  sektor  privat  yang  kuat atau disebut booty capitalism.
Sedangkan  Yoshihara  Kunio  menyebut  kapitalis  yang  berkembang  di  Asia  Tenggara  ini sebagai  kapitalis  semu  (ersatz  capitalist),  yaitu  pengusaha  yang  tumbuh  karena  bergandeng mesra dengan rezim (Kunio, 1990). Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan  atau  privilage  dan  proteksi  politik.  Sedang  di  Indonesia  studi  tentang  oligark dilakukan  oleh  Robinson  dan  Hadiz  yang  mengkonfirmasi  bahwa  pengusaha  adalah  pemburu rente dari hasil selingkuh kepentingan dengan penguasa (Hadiz, 2014).
Istilah  rent-seeking  behavior  dikembangkan  dalam  literatur  ekonomi.  Rente  atau  sewa ekonomi  atas  faktor  produksi  tertentu  disebut  sebagai  kelebihan  pembayaran  atas  biaya minimum  yang  diperlukan  untuk  tetap  mengkonsumsi  faktor  produksi  tersebut  (Deliarnov, 2006). Contoh rente adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopolis dalam jangka panjang.  Laba  ini  tercipta  karena  adanya  kekuatan  monopoli  atas  faktor  produksi  tertentu sehingga  menyebabkan  tingginya  pembayaran  atas  faktor  produksi  tersebut  dari  jumlah  yang mungkin  diterima  seandainya  faktor  tersebut  juga  dimiliki  oleh  perusahaan  lain.  Sejak  itu, segala  bentuk  keuntungan  eksesif  (super  normal)  yang  berhubungan  dengan  struktur  pasar monopolistis disebut rente.
Perusahaan  yang  bisa  menciptakan  halangan  masuk  pasar  (barrier  to  entry)  denan  cara menguasai  sumber  daya  strategis  atau  mengupayakan  agar  tidak  ada  barang  pengganti (subtitusi),  akan  dapat  menikmati  laba  super  normal  atau  rente  yang  lebih  tinggi.  Untuk memperoleh rente yang lebih tinggi, kadang-kadang pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  menguntungkan  pengusaha.  Sebagai  balasannya, pengusaha  memberikan  imbalan,  baik  berupauang  tunai  maupun  ”hadiah”.  Dalam  literatur ekonomi  politik,  imbalan  yang  diterima  penguasa  melalui  kekuasaan  yang  dimilikinya  dan digunakan  untuk  mengejar  kepentingan  pribadinya  juga  disebut  rente.  Sedangkan  perilaku aparat  pemerintah  atau  penguasa  yang  mengharapkan  ”imbalan”  atas  kebijakan  yang dikeluarkannya disebut perilaku perburuan rente (rent seeking behaviour).
Mengenai  “rent  seeking  behaviour”,  Gordon  Tullock  mendefinisikannya  sebagai ”Collusive  pursuit  by  producers  of  restriction  on  competition  that  transfer  consumer  surplus into producers surplus” (Deliarnov, 2006). Dalam konteks Indonesia, perspektif patrimonialism dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ”rent seeking behaviour” yang terjadi di antara birokrasi pemerintah dan dunia bisnis di masa lalu. Patrimonialism merujuk pada sistem politik di  mana  para  penguasa  mencari  dukungan  yang  dibangun  berdasarkan pertukaran  kepentingan materi, sebagai imbal jasa bagi penghormatan dan loyalitas bawahan kepada atasannya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang- orang  tertentu  dalam  situasi  tertentu  secara  holistik  dalam  realitas  sosial  empirik.  Dengan menggunakan  logika  fenomenologi,  penelitian  ini  berusaha  untuk  melihat  keterlibatan pengusaha dalam pilkada Aceh Barat serta perilaku pengusaha setelahnya. Melihat aktor-aktor pengusaha  tentunya  tidak  bisa  secara  parsial,  namun  harus  dengan  pendekatan  holistik (Muhadjir, 1988).
Penelusuran informan  penelitian  dilakukan  dengan  cara  snowball  sampling,  yaitu  proses penelusuran informan yang berpijak pada logika efek bola salju. Artinya daftar nama informan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan sebelumnya. Untuk  memperkuat validitas data  penelitian  juga  didukung  dengan  dokumentasi  dan  data  sekunder  melalui  media  massa lokal untuk mengimbangi temuan di lapangan.
Langkah-langkah  dalam  pencarian  data  untuk  penelitian  ini  meliputi  data  lapangan  dan data  pustaka.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  manusia,  peristiwa,  tingkah  laku,  benda, arsip,  dan  dokumen.  Strategi  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dua  cara.  Pertama,  melalui field  study  (studi  lapangan),  yaitu  peneliti  berinteraksi  langsung  dengan  realita  yang  sedang diteliti  sehingga  akhirnya  dapat  diperoleh  data  primer,  yaitu  data  yang  berasal  langsung  dari informan.  Data  yang  diperoleh  berupa  hasil  pengamatan  berperan  serta  (observasi  partisipatif) maupun  berupa  hasil  wawancara  mendalam  (indepth  interview).  Penggunaan  teknik  observasi partisipatif  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjaring  informasi  atau  data  mengenai konteks  penelitian  yang  meliputi:  manusianya;  kondisi  sosial  budaya,  politik,  dan  lingkungan; kegiatan program dan aktor yang terlibat.
Dalam hal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam konsolidasi politik yang dilakukan oleh  pengusaha  dengan  kandidat  yang  didukung.  Adapun  informan  dari  studi  ini  adalah  para pengusaha di Kabupaten Aceh Barat. Pengusaha yang dimaksud adalah individu-individu yang berusaha  dan  berniaga  di  lingkungan  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  diutamakan  pengusaha  yang terlibat dalam kehidupan politik Aceh Barat.
Tahap selanjutnya adalah proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data (flow  model  of  analysis) atau  model  analisis  interaktif.  Dalam  melakukan  pengumpulan data,  peneliti  membuat  catatan  singkat  dengan  kata-kata  kunci.  Selanjutnya  dari  deskripsi singkat tersebut dikembangkan menjadi deskripsi lengkap, dilanjutkan dengan refleksi (metode,
teori, analisis). Deskripsi data dengan refleksinya tersebut disusun dalam fieldnote. Setelah unit data  lengkap,  dilanjutkan  dengan  tiga  komponen  analisis  yaitu:  (1)  reduksi  data,  yang  isinya rumusan  singkat  dari  setiap  jenis  temuan  fieldnote;  (2)  sajian  data,  yang  berawal  dari  pokok- pokok  temuan  dalam  reduksi  data,  penulisan  mengenai  kondisi  sesuai  dengan  konteks  yang diteliti; (3) penarikan kesimpulan, dilakukan berdasarkan uraian yang telah dibuat dalam sajian data.  Dari  hasil  ini  selanjutnya  meneruskan  dan  melakukan  pemantapan  dengan  verifikasi. Artinya,  guna  meningkatkan  validitas  data  yang  diperoleh  dan  demi  kemantapan  kesimpulan dan  tafsir  makna  penelitian,  maka  penelitian  ini  menggunakan  pengolahan  data  yang  bersifat triangulasi.  Metode  triangulasi  dipakai  guna  memperoleh  validitas  data  yakni  menggunakan sumber  data  yang  berbeda  untuk  mengumpulkan  data  yang  sejenis  atau  sama  serta  digunakan untuk mengorganisir informasi yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Memahami Konsep Oligarki Politik
Oligarki  dipahami  secara  berbeda  oleh  para  ahli  dan  hingga  saat  ini  belum  ada  definisi baku yang dapat dijadikan pegangan. Hal tersebut karena perbedaan persepsi atas oligarki dan munculnya anggapan bahwa oligarki merupakan sebuah konsep seperti diungkapkan oleh James Payne  maupun  Leach.  Oligarki  menurut  Aristoteles  adalah  sebuah  bentuk  pemerintahan. Oligarki sendiri memiliki sebutan yang berbeda di tiap negara diantaranya Grao Fino di Brazil, Rosca  di  Bolivia,  dan  Oligarquia  di  Peru  dan  mayoritas  sumberdaya  kekuasaan  material  yang dimiliki  oleh  oligark  berasal  dari  kepemilikan  atas  tanah  atau  dengan  bahasa  lain  mereka bertindak sebagai tuan tanah.
Posisi  berbeda  dikemukakan  oleh  Jeffrey  Winters  (2011).  Oligarki  politik  menurut Winters  adalah  sistem  pemerintahan  yang  kekuasaan  politiknya  dipegang  oleh  sejumlah  kecil elit yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya secara finansial. Jeffrey Winters  dalam  bukunya  yang  berjudul  Oligarki  mengatakan  bahwa  motif  dari  oligarki  politik adalah untuk  mengejar kekayaan pribadi. Lebih lanjut Winters mengatakan bahwa orang yang melakukan  oligarki  atau  disebut  oligark  adalah  mereka  yang  menggunakan  harta  untuk mempertahankan  kekayaannya.  Sehingga  secara  sederhana  oligarki  dapat  dikatakan  sebagai politik  untuk  mempertahankan  kekayaan  oleh  mereka  yang  kaya  meskipun  tidak  selalu bertujuan  politik.  Oligarki  politik  dalam  pandangan  yang  sedikit  berbeda  dikemukakan  oleh Richard Robison dan Vedi Hadiz.
Dalam  buku  Reorganizing  Power  In  Indonesia:  The  Politics  of  Oligarchy  in  Age  of Markets (2004) Hadiz dan Robison mendefinisikan oligarki sebagai sistem yang dibangun oleh aliansi yang lebih cair di mana motif politik dan bisnis berbaur dan saling menunjang satu sama lain. Seorang oligark yang terjun dalam dunia politik dalam pandangan Hadiz dan Robison pasti bertujuan  untuk  menunjang  kepentingan  ekonomi  dan  di  saat  yang  sama  dapat  pula menggunakan  kekayaan  yang  dimiliki  untuk  kepentingan  politis.  Pemahaman  tersebut,  untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:
Bagan 1: Proses Pertahanan Kekayaan Oligark
Sumber: Diadaptasi dari Jeffrey A. Winters

## B. Oligark dalam Ruang Demokrasi
Demokrasi hari ini adalah hasil dari penumbangan masyarakat feodal di bawah kekuasaan kebangsawanan  dan  monarki  absolut.  Kelas  borjuis  (pengusaha)  memainkan  peran  yang progresif,  mereka  berjuang  untuk  menghapuskan  feodalisme  dan  mewujudkan  lahirnya kebebasan, terutama kebebasan untuk mengakumulasi modal dan kekayaan yang mereka miliki (Moore,  1966).  Sehingga  dapat  dikatakan  pengusaha  adalah  bidan  bagi  kelahiran  demokrasi. Logika ini menggiring banyak  kalangan  -termasuk pengusaha- percaya bahwa demokrasi akan tumbuh  dan  berkembang  hanya  jika  kelas  borjuis  menjadi  kuat  dan  aktif  dalam  proses demokratisasi,  termasuk  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada).  Banyak  pengusaha berbondong-bondong terjun dalam dunia politik dan berusaha untuk menduduki jabatan publik (Sorensen, 2014).
Keterlibatan oligark dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal Aceh Barat sangat unik, karena  pada  dasarnya  tidak  semua  pengusaha  atau  oligark  mau  untuk  terjun  langsung  dalam persebutan  kekuasaan  (Hadiz,  2014). Jika  akhirnya  oligark  terlibat  dalam  politik  praktis  maka itu  artinya  telah  terjadi  ancaman  yang  besar  terhadap  kekayaan  yang  mereka  miliki.Karena semakin  besar  ancaman  maka  oligark  akan  semakin  terlibat  secara  aktif  dalam  politik  yaitu dengan ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah seperti yang berlangsung di Aceh Barat (Mietzer, 2002).
Tingginya  keterlibatan  oligark  dalam  ranah  politik  lokal  Aceh  politik  praktis  pada beberapa  daerah  seperti  kabupaten  Aceh  Barat  melalui  pilkada  sangat  dimungkinkan  karena besarnya  kekuasaan  material  atau  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  sang  calon  yang  berasal  dari kalangan  pengusaha  atau  oligark.  Faktor  kekayaan  sebagai  modal  untuk  ikut  bertarung  dalam pemilukada  sangat  penting  .  Tingginya  biaya  politik  dalam  Pilkada  menjadikan  kemunculan oligark bagai sebuah keniscayaan. Richard Robison dalam bukunya The Rise of Capital (2009) melihat aspek ekonomi-politik sebagai jantung kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia. Dengan  kata  lain,  Robison  berusaha  melihat  hubungan  antara  bisnis  dan  negara  yang  sangat penting dalam dinamika politik saat ini yang mengharuskan adanya pemilihan secara langsung yang  otomatis  menjadikan  biaya  politik  semakin  membengkak  sehingga  hanya  kalangan “berduit”  atau  yang  memiliki  kekayaan  saja  yang  akan  mampu  bersaing  dan  bertarung  dalam sebuah  pemilihan  umum  atau  pilihan  terakhir  adalah  didukung  dan  dibiayai  oleh  kalangan berduit dengan konsekuensi memberikan loyalitas kepada mereka ketika sudah terpilih sebagai bupati nantinya (Robison, 2009).
Pengusaha  dalam  pandangan  Winters  adalah  oligark  yang  menekankan  pada  kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan  material  tersebut  kemudian  menghasilkan  adanya  ketidaksetaraan  kekuasan politik. Istilah oligark sendiri berasal dari oligarki yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit (berasal  dari  bahasa  Yunani).  Setelah  reformasi  ternyata  peluang  untuk  mendekati  inti kekuasaan  semakin  terbuka  lebar.  Pengusaha  membutuhkan  proteksi  dan  peluang  bisnis  dan pejabat terpilih membuka pintu untuk itu. Banyak cara yang digunakan untuk mendekati pusat kekuasaan salah satunya dengan mengorbitkan kandidat kepala daerah yang baru yaitu dengan membiayai  proses  kampanye  seorang  kandidat  dalam  pilkada  dan  mengharapkan  balasan kemudahan transaksi bisnis setelah kandidat tersebut terpilih (Winters, 2011).
Seperti  yang  terjadi  di  pilkada  Aceh  Barat,  setiap  pengusaha  terlibat  aktif  mendukung salah  satu  dari  tiga  kandidat  yang  maju  dalam  pemilihan  bupati  Aceh  Barat.  Pengusaha memberikan  dukungan  finansial  dan  non-finansial  kepada  kandidat  yang  didukung.  Dukungan finansial  berupa  dana  kampanye  dalam  pilkada  sedangkan  dukungan  non-finansial  berupa bantuan pemberian fasilitas untuk menggunakan mobil dan rumah sebagai posko kemenangan. Pengusaha yang bergantung pada proyek dari pemerintah melihat pilkada sebagai pintu menuju kesuksesan ekonomi.
Para  pengusaha  muncul  bukan  sebagai  masyarakat  biasa,  mereka  hadir  dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam politik. Dewasa ini kebanyakan anggota dan  pimpinan  partai  berasal  dari  kalangan  pengusaha.  Relasi  ini  menghasilkan  suatu  sistem yang saling menguntungkan, partai tumbuh dan berkembang berkat dukungan kelas pengusaha. Sehingga  bukan  hal  yang  aaneh  ketika  partai  politik  saat  ini  berubah  menjadi  ladang  bisnis. Setiap kandidat yang mencalonkan diri akan melalui partai politik akan dimintai ‘uang perahu’ atau ‘mahar’. Secara sederhana dapat dikatakan terjadi hubungan yang saling menguntungkan disini.  Pengusaha  memerlukan  partai  politik  sebagai  sarana  bisnis  untuk  kepentingannya  dan bagi  pengurus  partai  politik,  pengusaha  dipandang  dapat  mendorong  kemandirian  partai. Sehingga  partai  politik  tidak  perlu  melirik  anggaran  publik  atau  menyalahgunakan  kekuasaan yang  dimilikinya  di  parlemen  atau  birokrasi  untuk  mengeruk  keuntungan  demi  kas  partai politik.
Sehingga  tidak  heran  pada  saat  perekrutan  kandidat,  sistem  yang  berjalan  adalah mekanisme demokrasi yang semu (pseudo democracy) dan tidak transparan  (Volpi, 2004). Hal ini  disebabkan  mekanisme  itu  terdistorsi  oleh  kepentingan-kepentingan  pragmatik  elit  partai politik.  Maka  jangan  bertanya  soal  kualitas  kandidat  yang  diusung,  yang  terjadi  adalah kualifikasi  kandidat  baik  itu  kompetensi,  kredibilitas,  dan  akuntabilitas  calon  akan  tenggelam oleh  kepenting-kepentingan  jangka  pendek  elit  partai  politik.  Di  sinilah  terjadi  negosiasi menyangkut  kontribusi calon  terhadap  partai.  Akibatnya  calon  yang  dimunculkan  adalah  yang berhasil memenangkan negosiasi itu, dengan tolok ukur utamanya berupa materi atau kekayaan.
Fenomena  di  atas  dapat  menjadi  ilustrasi  bagaimana  karakteristik  bisnis  yang  murni pencari  laba  bertemu  dengan  kepentingan  kekuasaan.  Besarnya  komposisi  sumbangan pengusaha  dapat  dipandang  sebagai  besarnya  kepentingan  bisnis  dalam  mempengaruhi kebijakan parpol. Transaksi ini terjadi biasa pada saat proses untuk mencapai kekuasaan lewat pemilu dan berlanjut ketika kekuasaan didapat dan diimplementasikan. Hal ini berdampak pada otoritas  penguasa  partai  politik  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  dapat  mudah dipengaruhi kepentingan pengusaha sebagai pamrih dukungan saat pemilu. Disinilah kemudian terjadi  distorsi  yang  seharusnya  posisi  bisnis  sebenarnya  berada  di  luar  lingkup  kekuasaan namun  ternyata  dapat  membalikan  kenyataan.  Akibatnya,  peran  kekuasaan  berubah  yang seharusnya  berwatak  pelayanan  menjadi  berorientasi  keuntungan.  Hal  ini  menjadi  pertanda lonceng  kematian  demokrasi.  Hal  itu terkait  dengan  terjadinya  komplikasi  karena  menyatunya tiga karakter sumber daya politik yakni pada diri pengusaha, bisnis, dan partai politik. Bila hal ini  terjadi  maka  partai  politik  akan  berkarakter  oligarkis  yang  memusatkan  kekuasaan  pada kekuatan pengusaha. Pusat kekuasaan tumbuh di sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai.  Kepentingan  dan  kenikmatan  partai  pun  tidak  terdistribusikan  ke  luar  lingkaran  elite utama itu.

## C. Kemunculan Pengusaha di Pilkada Aceh Barat
Kemunculan  pengusaha  di  Aceh  Barat  dalam  pilkada  tidak  terlepas  dari  konsep kemunculan  oligarki  dan  bangkitnya  kapitalisme  global.  Dalam  pilkada  Aceh  Barat  muncul nama  tiga  calon  yaitu  H.T  Alaidinsyah,  H.  Ramli,  MS,  dan  Fuad  Hadi,  SH,.MH.  Ketiganya memiliki  latar  belakang  profesi  yang  berbeda,  namun  ketiganya  didukung  oleh  kalangan pengusaha untuk memenangkan pemilihan bupati Aceh Barat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 1 Nama dan Profesi Calon Bupati Aceh Barat No. Nama Calon Bupati Profesi 1. H.T Alaidinsyah Pengusaha 2. H. Ramli, MS Politisi 3. Fuad Hadi, SH,.MH Akademisi Sumber : KIP Aceh Barat
Dari  tabel  1  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ketiga  calon  bupati  memiliki  latar  belakang profesi yang berbeda. H.T Alaidinsyah berprofesi sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan alat  berat.  Hampir  semua  proyek  pembuatan  jalan  dan  jembatan  di  wilayah  barat  dan  selatan Aceh dikerjakan oleh perusahaan konstruksi PT. Wiratako Mitra Mulia milik H.T Alaidinsyah atau Haji Tito. Selain itu, Haji Tito juga merupakan bupati terpilih di periode sebelumnya dan kembali  mencalonkan  diri dalam  pilkada  2017  sebagai  petahana/incumbentdan  diusung  oleh  8 partai politik antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PDIP, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan PKB dan dua partai pendukung yaitu PKPI dan Perindo.
H. Ramli, MS adalah seorang politisi yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRK Aceh Barat melalui Partai Aceh. Sebelumnya H. Ramli, MS adalah bupati Aceh Barat periode 2007-2012 dan kemudian mencalonkan diri kembali pada pilkada 2012 namun kalah suara dari H.T  Alaidinsyah.  Pada  pilkada  2017  H.  Ramli,  MS  kembali  mencalonkan  diri  menjadi  bupati melalui  Partai  Aceh  (PA).  Karir  H.  Ramli,  MS  sebelum  menjadi  politisi  adalah  seorang  guru PNS  dan  kemudian  bergabung  dalam  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  ketika  konflik berlangsung  di  Aceh.  Oleh  karena  itu  bukan  hal  yang  aneh  ketika  mencalonkan  diri  menjadi bupati Aceh Barat H. Ramli, MS didukung oleh Partai Aceh (PA).
Fuad  Hadi,  SH,.MH adalah  seorang  dosen  di  Universitas Teuku  Umar  dan juga  seorang advokat lulusan Universitas Indonesia, Jakarta dan memiliki kedekatannya dengan tokoh-tokoh nasional  terutama  tokoh  dari  HMI  (Himpunan  Mahasiswa  Islam).  Fuad  Hadi,  SH,.MH  maju sebagai  calon  bupati  melalui  jalur  independen  dengan  mengumpulkan  KTP  milik  masyarakat Aceh  Barat.  Setidaknya  terkumpul  7480  lembar  KTP  dukungan  untuk  Fuad  Hadi,  SH,.MH mencalonkan  diri  dalam  pilkada  2017.  Fuad  Hadi  dianggap  mewakili  kalangan  muda  untuk memimpin Aceh Barat  untuk menggantikan kalangan tua yang sudah memimpin Aceh Barat di periode sebelumnya.
Berbicara  mengenai  dukungan  dari  kalangan  pengusaha  terhadap  ketiga  pasang  calon adalah hal yang menarik. Meskipun tidak semua pengusaha menunjukkan diri atau memberikan dukungan  secara  terang-terangan,  namun  faktor  kedekatan  personal  calon  bupati  dengan kelompok atau pihak pengusaha tertentu dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita terkait konfigurasi  dukungan  yang  terjadi  ketika  pilkada.  Sebagai  ilustrasi,  H.T  Alaidinsyah  yang memiliki  latar  belakang  profesi  sebagai  pengusaha  konstruksi  memiliki  hubungan  yang  baik dengan  para  kontraktor.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  melimpahnya  alat  peraga  kampanye seperti  spanduk,  baliho,  dan  poster  yang  disediakan  dan  dipasang  oleh  pendukung  H.T Alaidinsyah secara mandiri.  Sedangkan H. Ramli, MS memiliki kedekatan dengan pengusaha keturunan Cina dan kontraktor pemenang tender ketika H. Ramli, MS menjadi bupati yang kini tidak  memperoleh peluang  bisnis  ketika  masa pemerintahan  H.T  Alaidinsyah.  Lama  berkiprah di  Jakarta  menjadikan  kandidat  ketiga  yaitu  Fuad  Hadi,  SH,.MH  memiliki  kedekatan  dengan banyak  tokoh  nasional,  tidak  terkecuali  dari  kalangan  pengusaha.  Salah  satunya  adalah  adik Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Djojohadikusumo. Fuad Hadi, SH,.MH tercatat pernah bekerja di  PT  Potensi  Bumi  Sakti  (PBS)  yang  bergerak  di  bidang  perkebunan  karet  dan  menjabat sebagai Humas Perusahaan.
Relasi  calon  bupati  ke  pengusaha  adalah  sebuah  keniscayaan.  Apabila  melihat  dari  sisi positif  keterlibatan  pengusaha  adalah  hal  yang  baik  karena  sudah  sukses  dan  kaya  raya  tidak akan  terlalu  rakus  mengejar  harta  dan  terdorong  melakukan  perilaku  koruptif.  Tetapi  dari  sisi negatif  kita  tentu  khawatir  bahwa  uang  yang  habis  sebagai  modal  kampanye  pastilah  harus dikembalikan. Dari mana kalau tidak dari hasil korupsi atau kolusi. Karena politik memerlukan uang  sebagai  kekuatan  sekaligus  pelicin  jalannya  organisasi  partai  politik  dengan  segala aktivitasnya.  Boleh  dikatakan  semua  serba  uang  atau  pasti  harus  ada  uang  agar  kegiatan  bisa berjalan. Dengan kata lain biaya politik itu besar. Dengan menggunakan pendekatan pengusaha dalam  melihat  perilaku  pengusaha  dalam  politik  ketika  pilkada  Aceh  Barat,  maka  dapat dibentuk pola sederhana sebagai berikut.

## Ramli, MS
(Pengusaha Cina+Kontrak tor Lama) Fuad Hadi,

## SH,.MH
(Pengusaha Jakarta) H.T

## Alaidinsyah
(Kontraktor)

## Diagram 1 Hubungan Calon Bupati-Pengusaha
Perolehan suara calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Aceh Barat 2017 dapat dilihat di tabel berikut.
Tabel 2 Perolehan Suara Calon Bupati Aceh Barat No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1. H.T. Alaidinsyah dan H. Kamarudin, SE 48.201 (45,93%) 2. H. Ramli. MS dan H. Banta Puteh Syam 52.538 (50,06%) 3. Fuad Hadi, SH., MH dan Drh. M. Arif 4.215  (4,01%)
Sumber : KIP Aceh Barat
Apabila  melihat  dari  sisi  pengusaha  sebagai  kelompok  oligark  setidaknya  ada  empat kecenderungan  oligarki  ini  dalam  konteks  pemusatan  kekuasaan  kepada  pengusaha,  pertama, oligarki  dari  segi  organisasi,  partai  politik  untuk  mewadahi  kepentingan  dan  mencapai  tujuan bersama,  tetapi  para  aktor  yang  membentuk  dan  menjadi  anggota  partai  mau  tidak  mau  harus meningalkan  atribut  kepartaian  apabila  kepentingan  organisasi  sudah  mengemuka.  Misalnya keinginan  partai  berbisnis  dengan  alasan  agar  partai  politik  berbisnis  oleh  mereka  yang menganjurkan dipandang dapat mendorong kemandirian partai. Jika dibiarkan berbisnis, partai politik tidak perlu melirik anggaran publik atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya di parlemen atau birokrasi untuk mengeruk keuntungan demi kas partai.
Kedua,  oligarki  dalam  kepemimpinan  partai.  Partai  selalu  membutuhkan  pemimpin, partai-partai berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai pemimpin. Hasrat inilah yang menjadi  penyebab  utama  berlakunya  hukum  besi  oligarki  (Michels,  1984).  Pemimpin  partai selalu  mengendalikan  keputusan  partai  maupun  anggotanya,  termasuk  mengendalikan  atau menyeleksi kandidat yang akan dipromosikan. Dalam kaitannya dengan keinginan partai politik berbisnis peluang masuknya pengusaha, hampir bisa dipastikan ia akan menggegam kekuasaan yang luar biasa di dalam partai sekaligus dengan kemampuan modalnya yang besar.
Ketiga,  oligarki  dalam  konteks  hubungan  partai  dengan  massa.  Partai  tidak  pernah menempatkan warga negara sebagai entitas yang beradab dan mempunyai hak-hak politis yang dijunjung  tinggi.  Seperti  halnya  kaum  kapitalis  yang  menempatkan  warga  masyarakat  sebagai konsumen  demi  keuntungan  mereka.  Bagi  para  politisi  partai  yang  berasal  dari pengusaha  hal
ini  menjadi  ladang  empuk  untuk  memanipulasi  massa  dengan  politik  uang  demi  kepentingan mereka yaitu meraih kekuasaan lewat pembelian suara.
Keempat,  oligarki  dalam  kekuasaan.  Pemilihan  umum  adalah  “pesta”  yang  untuk sementara  melibatkan  massa-rakyat.  Namun  setelah  pesta  bersama  rakyat  usai,  para  politisi yang  telah  meraih  kekuasaan  menggelar  pesta  kekuasaan  dan  kekayaan  secara  oligarkis,  tidak lagi bersama rakyat. Sejalan dengan perilaku pengusaha sebaia pemburu rente dalam kekuasaan, para  pengusaha  yang  telah  berkusa  ini  melupakan  janji-janji  yang  telah  mereka  obral  pada rakyat  menjelang  pemilihan  umum.  Mereka  tidak  lagi  berfikir  tentang  rakyat,  tetapi  berpikir bagaimana kekuasaan, kursi jabatan, proyek, dan fasilitas negara diperoleh. Dan ketika jabatan hampir berakhir mereka akan berjuang memperoleh pesangon. Mereka tidak lagi dekat dengan massa yang menjadikan mereka punya kekuasaan.

## SIMPULAN
Tulisan ini berbicara  tentang kemunculan oligark di Kabupaten Aceh Barat. Oligark yang dimaksud  di  sini  adalah  pengusaha  yang  menguasai  sumber  daya  yang  terbatas.  Oligark  yang mencoba  menjalin  hubungan  dengan  birokrasi  dalam  rangka  untuk  memperoleh  keuntungan bisnis dapat disebut sebagai pemburu rente (rent-seeker).  Pada dasarnya pemburu rente adalah mencari dan mendapatkan peluang untuk menjadi penerima rente  yang diberikan oleh birokrasi dengan  cara  menyerahkan  sumberdayanya,  menawarkan  proteksi  atau  memberikan  wewenang tertentu  yang  diaturnya.  Koneksi  kuat  antara  pengusaha  dan  calon  bupati  memberikan keleluasaan  kepada  pengusaha  atau  oligark  untuk  bermain  dan  mencari  kesempatan  rente setelah proses pemilihan bupati. Pengusaha mengharapkan selisih antara nilai pasar dari suatu “kebaikan  hati”  dari  birokrasi  atau  pemerintah  daerah  dengan  jumlah  yang  dibayar  oleh pengusaha kepada bupati ketika masa pemilihan.
Sehingga  pada  akhirnya,  pelaku  bisnis  yang  lain  tidak  bisa  masuk  pasar  karena  lisensi khusus  yag  dimiliki  oleh  pengusaha.  Kekuasaan  dipakai  untuk  memengaruhi  pasar  sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Dalam praktiknya perburuan rente ekonomi, pelaku usaha  mengundang  kekuasaan  atau  memengaruhi  kekuasaan  untuk  mengambil  dari suatu  nilai yang tidak dikompensasi, baik itu berupa kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan bupati yang menguntungkan  pengusaha  pendukung.  Termasuk  membentuk  hubungan  patron-klien  dengan penguasa. Hubungan balas jasa ini terus berlanjut hingga periode kepemimpinan bupati berakhir dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
Kandidat-kandidat yang  memenangkan pilkada melalui politik uang dan hubungan balas jasa  ini  bisa  dipastikan  akan  bekerja  hanya  semata-mata  untuk  mengembalikan  modal  yang dikeluarkan,  adanya  loyalitas  penguasa  kepada  penyumbang  dana  dengan  pembagian  rente pembagian proyek-proyek pemerintah adalah hal yang marak terjadi setelah pilkada, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepentingan rakyat banyak. Tradisi demokrasi dan pembaharuan tatanan pemerintahan akan terabaikan, semangat yang tumbuh hanya terfokus pada bagaimana mengakumulasi keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari posisi yang telah diraih.
Fenomena  ini  menunjukka  bahwa  kemajuan  demokrasi  berada  pada  dititik  balik kemunduran.  Pada  sisi  lain  kita  melihat,  bisa  jadi  masuknya  pengusaha  dalam  kancah  politik dan  pemerintahan  karena  macetnya  proses  kaderisasi  di  lingkungan  partai  politik  maupun pemerintahan.  Tetapi  kemungkinan  yang  lebih  besar  adalah  karena  faktor  kedekatan  antara politik,  kekuasaan,  dengan  uang.  Untuk  berkarier  di  politik  dan  memenangi  pemilihan  ketua umum  sebuah  partai  politik,  berapa  banyak  dana  yang  harus  disiapkan.  Meskipun  demikian, demokrasi  membutuhkan  elite  partai  politik,  dari  kalangan  manapun. Terutama kalangan  yang tidak  sekadar  memanfaatkan  momentum  pemilu  untuk  meraih  kekuasaan  dan  kepentingan sesaat,  juga  melainkan  mengakomodasi  aspirasi  rakyat,  dan  menjalankan  kekuasaan  demi kepentingan rakyat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  pemberi  beasiswa  BUDI  DN-LPDP  yang  telah mendanai  penelitian  ini  dan  pihak  terkait  yang  telah  membantu  berjalannya  proses  penelitian dan terima kasih untuk pengelola Jurnal Public Policy (JPP).

## REFERENSI
Bartels, L. and B. 2003. Economic Behavior in Political Context. American Economic Review , 2 , 156–610.
Bhagwati, J. N. 1982. The welfare consequences of directly-unproductive profit-seeking (DUP) lobbying activities: Price versus quantity distortions. Journal of International Economics , 13 (1–2), 33–44.
Carsodo,  F.  H.  1993. Pengusaha  dan  Proses  Transisi :  Kasus  Brazil”.  Transisi  Menuju Demokrasi :  Tinjauan  Berbagai  Perspektif .  (P.  C.  S.  &  L.  O’Donnell,  Ed.).  Jakarta: LP3ES.
Clark,  D.  J.  and  C.  R.  1998.  Competition  over  More  than  One  Prize. American  Economic Association , 88 (1), 276–289. Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik . Jakarta: Erlangga.
Hadiz, V. R. and R. 2014. Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. Prisma , 33 (1), 35–56. Kang,  D.  C.  2002. Crony  Capitalism:  Corruption  and  the  Development  in  South  Korea  and Philipines . UK: Camridge University Press. Krueger,  A.  2000.  Goverment  Failure  in  Development.  In  Frieden  (Ed.), Modern  Political Economy an Latin Amerika: Theory and Policy . USA: Westview Press.
Kunio, Y. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES. Little,  I.  M.  2002. Ethics,  Economics  and  Politics:  Principles  of  Public  Policy .  New  York: Oxford University Press.
Michels,  R.  1984. Partai  Politik:  Kecenderungan  Oligarkis  dalam  Birokrasi .  Jakarta:  CV Rajawali.
Mietzer,  M.  2002.  Indonesia’s  direct  elections:  Empowering  the  electorate  or  entrenching  the New Order oligarchy. In Soeharto’s New Order and its Legacy. ANU Press. Moore, B. 1966. Social Origin of Dictatorship and Democracy . Buston: Beacon Press. Morck, R. and Y. 2004. Family Control and the Rent-Seeking Society. Entrepreneurship Theory and Practice , 28 (4), 391–409. Muhadjir, N. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin.
Prasad,  B.  C.  2003.  Institutional  Economics  and  Economic  Development:  The  Theory  of Property  Rights,  Economic  Development,  Good  Governance  and  the  Environment. International Journal of Social Economics , 30 (6), 741–762. Robison, R. 2009. Indonesia: The Rise of Capital . Singapore: Equinox Publishing.
Sarangi,  P.  2016.  Politics  as  Business:  An  Analysis  of  the  Political  Parties  in  Contemporary India. Studies in Indian Politics , 4 (1), 37–48.
Scott,  J.  C.  1972.  Patron-Client  Politics  and  Political  Change  in  Southeast  Asia. American Political Science Association , 66 (1), 91–113.
Sorensen,  G.  2014. Demokrasi  dan  Demokratisasi .  (T.  N.  Effendi,  Ed.).  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Volpi, F. 2004. Pseudo ‐ democracy in the Muslim world. Third World Quarterly , 25 (6), 1061– 1078.
Winters. 2011. Oligarki . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Winters. 2014. Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. Prisma , 33 (1), 11–34.
Yustika,  A.  E.  2014. Ekonomi  Politik:  Kajian  Teoritis  dan  Analisis  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.