## INOVASI PENERAPAN SISTEM E-TILANG DI INDONESIA
Ambar Suci Wulandari 1 ambarswulandari@gmail.com

## Abstract
One  of  the  innovation  steps  in  the  reforms  and  changes  taken  by  the  Indonesian government to improve the public service system in traffic violations is by applying a ticketing system. The existence of e-ticketing in Indonesia is very necessary because it is related to a number of considerations of the many problems that occur starting from the existence of extortion (extortion), the term peace in place to the accountability of fines which in this case is often carried out by the police. Through the e-ticketing system, it is expected that the public services provided can be more transparent, accountable, effective and efficient to realize good governance. An important issue in this regard relates to the innovation of the application of the e-ticketing system and the urgency of the existing e-ticketing seen from its benefits. To analyze the problem, legal research is carried out with the black-letter law paradigm. The data collection technique of this research legal material uses library research. Legal materials are analyzed deductively and utilize interpretation methods (hermeneutics). The results of this study show that the innovation of the application of e-ticketing is a good decision made and in the urgency of e-ticketing today is the realization of transparency between the police and the community in order to avoid extortion (extortion).
Keywords: Implementation, E-ticketing, Police

## Abstrak
Salah satu langkah inovasi dalam pembaruan dan perubahan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dalam pelanggaran berlalu lintas adalah dengan cara penerapan sisteme-tilang. Keberadaan e-tilang di Indonesia sangat diperlukan karena terkait sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari adanya pungutan liar (pungli), istilah damai ditempat hingga akuntabilitas uang denda yang dalam hal ini sering dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Melalui  sistem  e-tilang  diharapkan  pelayanan publik yang diberikan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Isu penting dalam hal ini berkaitan dengan inovasi  penerapan  sistem  e-tilang  serta  urgensi  e-tilang  yang  ada  saat  ini  dilihat dari manfaatnya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan penelitian
1 Mahasiswa Pascasarjana Universeitas Muhammadiyah Surakarta.
hukum  (legal  research)  dengan  paradigma  black-letter  law. Teknik  pengumpulan data bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Bahan  hukum  dianalisis  secara  deduktif  dan  memanfaatkan  metode  interpretasi (hermeneutika). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi e-tilang saat ini  adalah  dapat  terwujudnya  transparasi  antara  kepolisian  dengan  masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli).
Kata kunci: Penerapan, E-Tilang, Kepolisian.

## A.  PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  tugasnya,  kepolisian  dituntut  untuk  dapat  memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Polri  bersama  dan  menyatu  dengan  seluruh  masyarakat.  Dengan  demikian  wajar  jika dalam evaluasi terhadap kinerja Polri diberikan langsung oleh masyarakat. Evaluasi kinerja yang diberikan langsung oleh masyarakat kepada Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. 2 Seperti yang kita ketahui citra Polri saat ini dinilai mengalami kemerosotan. Dimata masyarakat kemerosotan citra Polri merupakan sebuah persoalan yang penting sehingga saat ini terus membelenggu pihak Polri untuk menjalankan tugas serta wewenangnya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan melakukan  perlindungan,  pengayoman  serta  menciptakan  keamanan,  kelancaran  dan ketertiban lalu lintas dalam upaya melayani masyarakat. 3
Sistem informasi setiap pelanggaran  oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi  dasar  penindakan  pelanggaran  dalam  tahapan  selanjutnya,  artinya  informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota  polisi  yang  melakukan  tilang. 4 Tidak  menjadi  rahasia  publik  lagi,  jika  dalam praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem e-tilang. Sistem e-tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktek pungutan liar  atau  disebut  dengan  pungli.  Sistem  e-tilang  sendiri  diberlakukan  mulai  tanggal  6 Desember 2017 lalu. Dasar e-tilang sendiri yaitu berupa peraturan dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.
Dalam  Pasal  272  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dapat menggunakan  peralatan  elektronik.  Dari  penggunaan  elektronik  itu  nantinya  bisa digunakan untuk alat bukti di Pengadilan. Peralatan Elektronik adalah alat yang digunakan sebagai perekam suatu kejadian untuk kemudian informasi yang di peroleh dari rekaman tersebut bisa disimpan.
2 Indarti, Erlyn, 2014, Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah, Mmh Jilid 43 No. 3, hlm. 349.
3 Sona  Seki  Halawa,  2015, Penerapan  Sanksi  Denda Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Folume 1 No. 1, hlm. 2.
4 Rahardian  IB,  Dian  AK,  2011, Program  Aplikasi  Berbasis Wap  Untuk  Meningkatkan  Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, hlm 43.
Vol. 14, No. 1, Maret 2020

## Ambar Suci Wulandari
Mengenai hal yang ada di Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 PP 80 Tahun 2012, bahwa dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat didasarkan atas hasil: 1.  Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
2.  Laporan; dan/atau
3.  Rekaman peralatan elektronik.
Sistem tilang manual akan digantikan oleh sistem e-tilang, dimana dalam sistem ini pengendara yang melakukan pelanggaran akan dicatat kedalam aplikasi oleh personel polisi. Dengan ini sistem e-tilang tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam hal membayar denda melalui bank yang sudah bekerjasama. Dalam hal ini masyarakat tidak semua dapat mengikuti prosedur e-tilang yang telah diberikan. Terutama untuk masyarakat yang masih awam  dan kurang adanya pengetahuan mengenai teknologi yang baru.
Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai inovasi penerapan e-tilang di Indonesia serta urgensi e-tilang saati ni.

## B.  METODE PENELITIAN
Artikel ini di susun dari hasil penelitian hukum (penelitian doktrinal). Dalam sifat penelitian  yang  digunakan  penulis  yaitu  penelitianpreskriptif.  Pendekatan  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  berupa bahan  pustaka  dalam  bidang  hukum  yaitu  bahan  hukum  primair,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik    pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  inventarisasi  bahan-bahan  hukum  melalui  studi  kepustakaan(library research). Bahan hukum dianalisis secara deduktif dan memanfaatkan metode interpretasi (hermeneutika).

## C. PEMBAHASAN

## 1.  Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia
E-tilang  yang  biasa  juga  disebut  sebagai  tilang  elektronik  ini  merupakan digilitalisasi dalam proses tilang, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses tilang dapat lebih efektif dan efisien serta dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. 5 Aplikasi e-tilang ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam hal biaya yang dibebankan sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan. Pelanggar bisa memilih menggunakan e-tilang di aplikasi atau manual setelah semuanya tercatat di aplikasi.
Aplikasi e-tilang dikategorikan dalam dua user, yang pertama adalah pihak dari kepolisian dan kedua pihak dari kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem nantinya akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi android, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan pada bentuk website sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. 6 Aplikasi e-tilang ini tidak menerapkan sebagai fungsi pengantar dalam membayar denda melalui Bank karena mekanisme melibatkan kertas tilang atau form, pada sistem e-tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak akan digunakan, aplikasi e-tilang  ini  hanya  mengirim  reminder  berupa  ID  tilang  yang  menyimpan  seluruh data atau catatan kepolisian mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan  atau  kejaksaan  yang  memiliki  website  dengan  integrasi  database  yang
5 Sona Seki Halawa, Op.Cit., hlm. 6.
6 MuharJunef, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 201, hlm. 58.
sama. 7 Aplikasi  e-tilang  terintegrasi  dengan  pengadilan  dan  kejaksaan.  Hakim  akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu. 8
Dalam  pemberlakuan  sistem  e-tilang  atau  tilang  elektronik,  korlantaspolri meminta untuk seluruh masyarakat pertama mengunduh aplikasi e-tilang dari ponsel berbasis  android.  Setelah  aplikasi  di  download  akan  memberikan  nomor  ID  tilang kepada pengendara yang telah terkena tilang. Bagi masyarakat yang belum atau tidak memiliki ponsel berbasis android, juga dapat membayar secara manual. 9
E-tilang  memberikan  pelanggar  kesempatan  untuk  dendanya  langsung    bisa dititipkan  ke  bank  dengan  beberapa  fasilitas  yang  dimiliki,  mungkin  bisa  dengan e-bangking, ATM, atau langsung datang ke teller bank. Pengendara yang melanggar untuk  diwajibkan  membayar  denda  maksimal  sesuai  dengan  Pasal  yang  sudah dilanggar, denda dapat diketahui dari smsyang telah dikirimkan.Pada dasarnya denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal. 10 Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. 11
Sesudah pembayaran diselesaikan, petugas yang sebelumnya menilang kemudian akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar juga bisa menebus suratnya yang disita  langsung  dengan  membawa  serta  menyerahkan  bukti  tanda  bayar  dari  bank, pengambilan tersebut yaitu ditempat yang sudah disebut pada notifikasi seperti halnya kejaksaan. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggagarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya adalah sama.
Proses yang sama dilakukan saat pelaksanaan operasi ketertiban lalu lintas, dimana jika  terjadi  pelanggaran  maka  petugas  dapat  mencatat  pelanggaran  melalui  aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan e-tilang ini lalu dapat mengeluarkan Pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran. Biasanya pelanggar akan memperoleh sms mengenai berapa maksimal denda yang harus dibayar. setelah angka keluar, si pengendara bisa langsung membayar melalui teller, ATM Bersama, ATM BRI, ataupun SMS/Internet Bangking. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengendara menunjukan kepada polisi bukti pembayarannya kemudian dapat mengambil kembali STNK atau SIM yang disita oleh petugas.
Penerapan e-Tilang memiliki landasan hukum kuat yaitu berupa tiga peraturan yakniUndang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  Tentang  Transaksi  Elektronik  dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kapolri berusaha untuk mengembangkan layanan publik berbasis IT. Diantaranya
7 SubhaveSandhy, Suwarto H, Arie Q, 2016, Aplikasi Tilang Berbasis Android , Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, hlm 7.
8 Nibras  Nada  Nailufar, Mulai  Besok  Polisi  berlakunya  E-tilang,  Apa  Itu?, Kompas  Online,  April  05 2018. 9 Setiyanto, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  (Studi di Polres Rembang) , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm.760-761.
10 Dikutip  dari  www.pengertianmenurutparaahli.net,  diakses  pada  tanggal  16  Desember  2019  Pukul 10:00 WIB.
11 Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org di akses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 10:20 WIB.
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
e-Tilang ini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui biaya yang harus mereka bayar ketika telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tilang online ini dengan tilang bayar di tempat. Pelanggar bisa memilih untuk memakai e-tilang di aplikasi berbasis android atau memilih secara manual setelah pelanggarannya tercatat di aplikasi.
Sistem aplikasi e-tilang ini dalam penerapannya cukup berhasil dan dapat efektif mengurangi  pelanggaran  lalu  lintas.  Namun,  tetap  harus  diiringi  dengan  kesadaran pengendara  untuk  bertindak  tertip.  Kenapa  bisa  dikatakan  berhasil,  karena  setelah adanya  penerapan  e-tilang  jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat cenderung  lebih  menurun.  Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  oleh  penulis  dari wilayah  Surakarta,  bahwa  perkara  tilang  dari  bulan  Februari  2019  sampai  dengan bulan Juni 2019 mencapai total 4.481 perkara tilang, dimulai dengan bulan Februari 760 perkara, bulan Maret 935 perkara, bulan Juni mencapai 755 perkara. Total dari perkara tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan total perkara tilang tahun lalu yang mencapai total hingga puluhan ribu perkara tilang. Aplikasi e-Tilang ini pelayanannya juga lebih cepat daripada tilang konvensional. Kelebihan yang terdapat jika menggunakan e-tilang sangat praktis dan cepat. Semua sudah dihitung termasuk untuk securedan server. Penerapan pada sistem e-tilang atau tilang elektronik untuk dapat memfasilitasi kemudahan dan kecepatan serta adanya keterbukaan dalam pelaksanaan proses tilang atau bisa juga sebagai pengganti dalam proses tilang ditempat. Khususnya di pihak kepolisian yang merupakan salah satu dari program Kapolri menuju polisi yang dapat dipercaya, profesional dan modern, serta jujur. Program aplikasi e-Tilang dianggap dapat mampu menjawab berbagai pemberitaan yang dimuat di media elektronik maupun media sosial tentang adanya perilaku yang menyimpang pada oknum anggota kepolisian dalam melakukan pungutan liar atau bisa disebut pungli yang dilakukan kepada pelanggar. Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia dalam artikel ini akan dibahas dalam empat poin yaitu:
a.  Partisipasi masyarakat
Partisipasi  masyarakat  sering  disebut  juga  ikut  serta  atau  peran  serta masyarakat  yang  secara  aktif  dan  terorganisasi  dalam  semua  tahapan  kebijakan, tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi. Dalam penerapan e-tilang  partisipasi  masyarakat  dapat  dikatakan  cukup  baik,  hal  ini  dilihat  dari indikator yang meliputi:
1)   Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama; Pengambilan keputusan kebijakan e-tilang didasarkan atas kesepakatan bersama,  karena  ini  tidak  hanya  melibatkan  satu  institusi  yakni  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.
2)   Meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran); Pada  saat  program  dikeluarkan  banyak  masukan  yang  dilontarkan oleh masyarakat Indonesia, banyak dari mereka menyambut baik penerapan program e-tilang dan banyak dari masyarakat juga yang berharap sistem ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit-belit lagi.
3)   Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli; Dalam  layanan  e-tilang,  penegakan  hukum  pada  setiap  pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan pelanggaran yang dilakukan tersebut sama, maka akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya
Inovasi Penerapan Sistem e-Tilang di Indonesia
pandang  bulu,  sehingga  penerapan  e-tilang  dapat  meningkatkan  kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas dijalandiharapkan dapat berkurang.
b.  Transparansi
Trasparasi  merupakan  prinsip  menjamin  kebebasan  serta  akses  bagi  setiap orang  untuk  dapat  memperoleh  suatu  informasi  mengenai  pelanggaran  yang dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum, yaitu berupa informasi mengenai kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaanya,  serta  hasil  yang  telah  dicapai. Prinsip transparasi pemerintahan dapat diukur dengan memalui indikator-indikator sebagai berikut:
1)   Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu;
Dalam penerapan e-tilang akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin karena segala informasi tentang tindakan berupa pelanggaran lalu lintas nantinya akan di informasikan serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. 2)   Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
Dengan  diterapkannya  progam  e-tilang  pengetahuan  dan  wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah mengenai pelanggaran lalu lintas  dapat  bertambah.  Masyarakat  mudah  mengetahui  tentang  jenis-jenis pelanggaran,  jumlah  yang  akan  dikenakan  serta  hasil  dari  proses  putusan persidangan.
3)   Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan; Dengan kemudahan informasi yang di dapat oleh masyarakat nantinya, maka  kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah  akan  meningkat,  didukung pula dengan adanya keterbukaan informasi sangat terjamin.
c.  Akuntabilitas
Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki setiap pelaksanaan serta hasil yang  diperoleh  dari  kegiataan  pemerintahan  dan  pembangunan  ini  harus  wajib dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan. Perlu kita ketahui terlebuh dahulu, bahwa dalam sistem e-tilang ini pihak kepolisian yang masih melakukan tilang manual juga masih diperbolehkan dan tidak ada sanksi bagi pihak kepolisian yang menjalankan tilang manual, karena dalam hal ini polisi menyediakan dua alternatif yaitu tilang manual dan melalui e-tilang. Bagi masyarakat yang tidak setuju dan tidak memiliki uang di bank atau tidak memiliki ATM bisa memilih tilang manual. Alurnya sama yaitu harus mengikuti proses sidang di pengadilan. Slip tilang manual adalah slip bewarna merah.Indikator dalam akuntabilitas meliputi:
1)   Adanya kesesuaian antara prosedur pelaksanan dengan pelaksana; Dalam penerapan e-tilang pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai  dengan  prosedur  yang  ada,  hanya  saja  masih  banyak  dari  masyarakat yang  belum  mengetahui  mengenai  mekanisme  dari  pelaksanaanya.  Karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
mengenai mekanisme dari e-tilang secara benar.
2)   Adanya  sanksi  yang  ditetapkan  pada  setiap  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelaksanaan kegiatan;
Dalam aplikasi e-tilang denda yang nantinya dikenakan sudah pasti tidak akan  ada  tawar  menawar  dengan  para  oknum  polisi  yang  menilang,  karena denda  ini  telah  ditetapkan  sesuai  kriteria  besaran  dendadengan  pelanggaran yang  dilakukan.  Fondasi  dasar  e-tilang  dengan  menitipkan  denda  tilang  di bank  pada  dasarnya  bermaksud  untuk  menyadarkan  kepada  pelanggar  atau masyarakat jika saat melakukan pelanggaran menitipkan denda tilang hanya di bank bukan kepada siapapun. Hal ini nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggungjawab.
3)   Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4)   Berkurangnya kasus-kasus KKN. Penerapan  e-tilang  setidaknya  dapat  meminimalisir  terjadinya penyimpangan petugas kepolisian yaitu berupa adanya pungutan liar (Pungli).
d.  Efektif dan efisien Efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian pilihan atau alternatif cara dalam menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Mahmudi menyebutkan efektifitas merupakan hubungan  antar  output  dengan  tujuan,  semakin  besar  kontribusi  (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atankegiatan. 12 Penerapan  tilang  elektronik  ini  merupakan  pilihan  efektif  yang dapat mencapai sasaran dalam melakukan pelaksanaan tilang terhadap pelanggar peraturan lalu lintas. Tetapi, semua masyarakan di Indonesia belum melek terhadap teknologi. Banyak dari masyarakat yang belum mengetahi adanya sistem e-tilang ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih lagi terhadap masyarakat. Sedangakan  dari  segi  efisiensi,  sistem  e-tilang  ini  sangat  efisien  karena merupakan  langkahyang  tepat  yang  bisa  mengurangi  biaya  oprasional.  Tindak pelanggaran lalu lintas semua akan dicatat oleh sistem digital.

## 2.  Urgensi e-tilang saat ini
Adanya  E-tilang  tentu  juga  akan  dapat  menunjang  suatu  akuntabilitas  dari pihak  kepolisian  yang  memiliki  wewenang  dalam  menangani  masalah  pelanggaran peraturan dalam lalu lintas. Semua pelanggaran akan tercatat secara rigit oleh sistem aplikasi dari input hingga outputnya. Sehingga tidak akan ada data yang terlewatkan dari penanganan pelanggaran. Pastinya jika ada suatu hal yang mengganjal mengenai data  tersebut  dapat  dilacak  secara  lebih  mudah.  Melalui  sistem  e-tilang  masyarakat dapat  mengetahui  semua  informasi  tindakan  yang  dikategorikan  sebagai  tindakan pelanggaran lalu lintas serta masyarakat dapat mengetahui hukuman yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat sadar hukum dan dikemusian tidak melakukan pelanggaran yang serupa.
Sejak sistem e-tilang ini diujicobakan pada bulan November 2018 lalu, tingkat pelanggaran di ibu kota berkurang signifikan. Bukan hanya di ibu kota saja, kota yang sudah  menguji  cobakan  sistem  e-tilang  antara  lain  Surabaya,  Bandung, Yogyakarta, Semarang,  Bekasi,  Banyumas,  Batam,  Bandar  Lampung,  Solo,  dan  Makassar.
12 Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 92.

## Inovasi Penerapan Sistem e-Tilang di Indonesia
Seperti contoh data yang penulis dapatkan dari Satlantas Surakarta/Solo yang telah memberlakukan pada penindakan hukum menggunakan sistem e-tilang sejak bulan Februari 2019 seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa perkara tilang dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 mencapai total 4.481 perkara tilang, dimulai dengan bulan Februari 760 perkara, bulan Maret 935 perkara, bulan Juni mencapai 755 perkara. Total dari perkara tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan total perkara tilang tahun lalu yang mencapai total hingga puluhan ribu perkara tilang. Total jumlah perkara tilang tahun 2019 yang didapatkan hingga bulan Juni merupakan akumulasi perkara tilang baik yang dilakukan secara manual maupun melalui e-tilang dengan menggunakan sarana CCTV di wilayah Surakarta. Sistem e-tilang ini bertujuan mempermudah pihak kepolisian dan pelanggar serta dapat mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota satlantas berupa pungutan liar atau disebut juga dengan pungli. E-tilang ini penerapannya juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, juga sebagai bentuk transparasi dan profesionalitas petugas dalam penegakan hukum.
Menurut penulis, untuk mekanisme tilang dengan menggunakan sistem e-tilang sangat bagus dalam hal pemanfaatanya teknologi yang ada, hal ini bisa sebagai alat pemaksa bagi pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Ada tida hal yang ingin dicapai dari segi kemanfaatanya, yaitu dari segi keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang diperoleh nantinya, mengingat akhir-akhir ini situasi lalu lintas terutama di kota- kota  besar  tenggang  rasa  oleh  pengguna  jalan  cenderung  tidak  saling  menghormati dan pelanggar berupa marka jalan tidak bisa dihitung lagi karena terlalu banyak dan sering terlihat, maka dengan itu sistem e-tiang ini dirasa dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada sekarang setidaknya mengurangi.
Beberapa manfaat untuk pelanggar lalu lintas adanya sistem e-tilang adalah: 13 a.  Transparency Dengan  adanya  aplikasi  berbasis  android  ini  dapat  memudahkan  pihak masyarakat  mengetahui  proses  dan  regulasi  tentang  lalu  lintas,  dapat  dikatakan sistem e-tilang memberikan mekanisme yang dapat memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan terlihat lebih baik dan tidak akan ada praktek pungli yang dilakukan oleh aparat yang bertugas karena prosesnya telah jelas dan cenderung transparan.
b.  Empowerment
Pemberdayaan  bagi  masyarakat  melalui  informasi  yang  mudah  diperoleh dengan  melalui  sistem  e-tilang  ini  maka  masyarakat  dapat  mengetahui  semua informasi tindakan yang bisa dikategorikan kedalam pelanggaran lalu lintas serta juga  hukuman  yang  diakibatkan  dari  tindakan  tersebut.  Dengan  ini  diharapkan setelah  mengetahui  peraturan  serta  hukuman  yang  telah  ada,  masyarakat  dapat menularkan  sikap  tertib  berlalu  lintas  kepada  orang  sekelilingnya  agar  tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.
c.  Responsif (Responsiveness)
Responsivitas  pihak  berwenang  akan  lebih  tinggi  dalam  menangani pelanggaran tersebutdengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik, maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsif terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
13 Setiyanto, Op.Cit . hlm. 763.
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
d.  Keadilan (Equity) Dalam layanan e-tilang setiap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang  sama  kemudian  akan  mendapatkan  hukuman  serta  denda  yang  sama  pula tanpa adanya pandang bulu. Karena dalam hal ini telah diatur dalam sistem yang ditentukan pihak yang memiliki wewenang. Tidak adanya tawar menawar antara pelanggar  yang  terkena  tilang  dengan  pihak  kepolisian  walaupun  orang  yang terkena tilang tersebut pejabat sekalipun, tentu dalam sistem e-tilang ini tetap akan mencatat  pelanggaran  secara  otomatis  pihak  yang  melakukan  suatu  pelanggaran akan terkena tilang.
Dengan paparan yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas bahwa dengan adanya e-tilang  sangat  penting  dan  diperlukan  dengan  alasan  semakin  berkembangnya  jaman maka  teknologi  akan  semakin  canggih  dan  paling  terpenting  dengan  adanya  e-tilang maka masyarakat tidak akan merasa susah atau bahkan ribet lagi jika saat terkena tilang. Dari segi manfaat, kepastian hukum serta keadilan juga telah jelas dengan sistem e-tilang saat  ini  selain  mendapat  manfaat  kemudahan  juga  bisa  sebagai  bentuktransparasi  dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum, berkurangnya pemberitaan mengenai  Pungutan  Liar  (Pungli)  yang  dikenakan  kepada  pelanggar  lalu  lintas  untuk masuk  kantong  para  oknum  kepolisian  pada  bidang  lalu  lintas,  karena  sering  terjadi jika  tilang  yang  dilakukan  sebelum  adanya  e-tilang  banyak  kepolisian  yang  menerima pungutan liar untuk kemudian STNK atau SIM nya tidak jadi di tahan dan kemudian diberikan kembali setelah denda yang disepakati diberikan.

## D. KESIMPULAN
Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik. Melalui 4 point yang  pertama,  partisipasi  masyarakat,  dalam  penerapan  e-tilang  partisipasi  masyarakat dapat  dinilai  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengambilan  keputusan  yang  didasarkan konsensus bersama yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bank tempat penitipan  denda  tilang.  Kedua,  transparasi,  dengan  menerapkan  e-tilang  pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditunjukan dengan adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau. Ketiga, akuntabilitas, dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaanya  meskipun  belum  banyak  masyarakat  yang  mengetahui  mekanisme  dari e-tilang karena kurangnya sosialisasi. Keempat, efektif dan efisien, penerapan e-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa informasi dan komunikasi serta dalam efisiensi, e-tilang juga sangatlah efisien karena merupakan suatu langkah tepat yang bisa mengurangi biaya oprasional.
Urgensi  e-tilang  saat  ini  dapat  dilihat  dari  segi  manfaat,  yaitu  Transparency, Empowerment, Responsif (Responsiveness), dan Keadilan (Equity). Dari segi kepastian hukum sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggar yaitu mengenai berapa denda dan apa yang telah dilanggar yang telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, bagi  semua  pelanggar  yang  telah  melakukan  pelanggaran  yang  sama  kemudian  akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula. Karena dalam hal ini oleh sistem telah diatur dan ditentukan oleh pihak yang berwenang.Maka telah jelas dengan sistem e-tilang saat ini selain mendapat manfaat kemudahan juga sebagai bentuk transparasi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum.

## Inovasi Penerapan Sistem e-Tilang di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Halawa,  Sona  Seki,  2015,  Penerapan  Sanksi  Denda  Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru.  JOM  Fakultas  Hukum Volume 1 No. 1.
Indarti, Erlyn, 2014, Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah, Mmh Jilid 43 No. 3.
IB,  Rahardian,  Dian  AK,  2011,  Program  Aplikasi  Berbasis  Wap  Untuk  Meningkatkan Akuntabilitas  Sistem  Tilang  Pelanggaran  Tata  Tertib  Lalu  Lintas  Di  Wilayah  Polres Majalengka, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011.
Junef, Muhar, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 201.
Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
Nailufar, Nibras Nada, Mulai Besok Polisi berlakunya E-tilang, Apa Itu?, Kompas Online,
April 05 2018.
Setiyanto,  2017, Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No.
4 Desember 2017.
Sandhy, Subhave,Suwarto H, Arie Q, 2016, Aplikasi Tilang Berbasis Android, Universitas IlmuPakuwan Bogor.
Dikutip dari www.pengertianmenurutparaahli.net, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 10:00 WIB.
Dikutip  dari  https://id.m.wikipedia.org  di  akses  pada  tanggal  16  Desember  2019  Pukul 10:20 WIB.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.