E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 1, N O . 1, 2017 E-ISSN: 2579-7042 Prodi Ekonomi Syariah
Volume 1, No. 1
Januari-Juni 2017 Halaman: 21-28

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Pengelompokan  Tingkat  Kemiskinan  Berdasarkan  Dana  Otonomi  Khusus dan  Pengeluaran  Perkapita  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2012- 2016

## Cut Dian fitri, Winny Dian Safitri, Muhammad Reza Fahlefi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Submit  4 Januari 2017 Revisi  3  Februari 2017 Diterima  2 April 2017
Kata Kunci:
Poverty,
Principal Component Analysis,
Poverty Levels
A B S T R A C T
The  research  is  conducted  to  find  out  the  change  of  poverty  level  of  group,  the  spread  of  poverty  level,  and  the conception of the correlation between special autonomy fund and expenditure per capita on district/city poverty level in  Aceh  Province  in  2012-2016.  The  data  used  in  this  research  is  the  outsus  fundof  Aceh,  Aceh  per  capita expenditure data and  Aceh poverty  percentage data  from 2012 to 2016  is sourced  fromthe  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  of  Aceh  Province,  BadanPerencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  andother  sources  related  to  the research problem. The method used to analyze poverty level isprincipal component analysis. The results of this study indicate that the poverty level of the group is divided into three categories, namely high, medium and low categories. The regions with high poverty rates from 2012-2016 were Gayo Lues District, while the regions with low poverty levels from 2012-2016 were Banda Aceh City, Langsa City, and Lhokseumawe City. The distribution of the poverty level in Aceh is strongly influenced by neighboring areas. There is a strong relationship between special autonomy funds and expenditure per capita on poverty levels, indicated by the number of districts / cities that are in quadrant I.
A B S T R A K
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan kelompok, persebaran tingkat kemiskinan, dan  gambaran  hubungan  antara  dana  otonomi  khusus  dan  pengeluran  perkapita  terhadap  tingkat  kemiskinan kabupaten/kota  yang ada di  Provinsi  Aceh tahun 2012-2016.  Data yang  digunakan  dalam penelitian  ini yaitu  data dana outsus Aceh, data pengeluaran perkapita Aceh dan data persentase kemiskinan Aceh tahun 2012- 2016 yang berasal Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat  kemiskinan  adalah  metode  analisis  komponen  utama . Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan  yang  rendah  dari  tahun  2012-2016  yaitu  Kota  Banda  Aceh,  Kota  Langsa,  dan  Kota  Lhokseumawe. Persebaran tingkat kemiskinan Aceh sangat dipengaruhi oleh daerah yang berdekatan. Ada hubungan kuat antara dana  otonomi  khusus  dan  pengeluaran  perkapita  terhadap  tingkat  kemiskinan  ditandai  dengan  banyaknya kabupaten/kota yang berada pada kuadran I.

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  salah  satu  persoalan  yang  sangat  penting  serta  menjadi  perhatian  utama  di  berbagai  negara, kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah- tengah masyarakat. Hal ini menjadi tolak ukur bagi pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan baik negara maupun daerah.
Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama periode 1976-1996 (Repelita II - V), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara drastis yaitu dari 40% di awal Repelita II menjadi 11% pada awal Repelita V (Mubyarto, 2003). Catatan gemilang tersebut tidak terlepas dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pembangunan tersebut, ekonomi Indonesia rata- rata tumbuh di atas 7 persen tiap tahunnya. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ini kemudian mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Laporan World Bank (1993) yang bertajuk: "The East  Asian  Miracle" ,  menempatkan  Indonesia  menjadi  salah  satu  macan  Asia  dalam  daftar "The  High  Performing  Asian
Economies  (HPAEs)" sejajar  dengan  Korea  Selatan,  Taiwan,  Thailand,  Malaysia,  dan  Singapura  (Purwanto,  2007).  Sehingga menjadikan nama Indonesia naik pada level dunia, akan tetapi pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami penurunan ditandai krisis moneter.
Provinsi  Aceh  juga  ikut  merasakan  dampak  dari  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  mulai  dari  tahun  1998  dan 2008.  Pada  tahun  2016  persentase  tingkat  kemiskinan  Provinsi  Aceh  sebesar  17,11%.  Dengan  ini  menjadikan  Provinsi  Aceh peringkat  ketujuh  daerah  dengan  persentase  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  setelah  Provinsi  Papua,  Provinsi  Papua  Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Bengkulu. Jika dihitung dari peringkat dengan persentase kemiskinannya di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Bengkulu.
Dana  otonomi  khusus  yang  diterima  oleh  Provinsi  Aceh  tiap  tahunnya  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Masih  banyak  kebijakan  pemerintah  Aceh  dalam  penggunaan  dana  tersebut  lebih mementingkan  pembangunan  kantor  yang  megah  dan  kepentingan  elit  politik  partai  lokal  di  Aceh  sebagai  mayoritas  tunggal. Sedangkan program pembangunan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat masih minim.
Perekonomian di Aceh bisa dilihat dengan besarnya pertumbuhan perkapita melalui pendapatan maupun pengeluaran. Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengukurnya  dengan  menggunakan  pengeluaran  perkapita.  Pengeluaran  perkapita  adalah biaya  yang  dikeluarkan  untuk  konsumsi  semua  anggota  rumah  tangga  baik  makanan  maupun  non-makanan  selama  sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2017).
Dalam jurnal Erwan Agus Purwanto (2007) usaha kecil menengah bisa dijadikan sebagai strategi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di lndonesia, namun karena kurangnya perhatian pemerintah Orde Baru ke sektor ini dan preferensi rezim Orde Baru lebih besar perhatiannya ke perusahaan, sehingga sektor ini telah menjadi keterbelakangan. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang baik dari sektor usaha kecil menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Dalam jurnal Shinta Warouw, Grace Nangoy, dan Treesje Runtu (2016) bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus  dititik  beratkan  kepada  empat  hal  yaitu  kesehatan,  pendidikan,  pemberdayaan  ekonomi,  dan  infrastruktur.  Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan.
Dari  penjelasan  diatas,  penulis  menganggap  adanya  keterkaitan  antara  dana  otonomi  khusus  dan  pengeluaran perkapita  terhadap  tingkat  kemiskinan  sehingga  perlu  adanya  penelitian  khusus  untuk  menganalisis  pengelompokan  tingkat kemiskinan  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  guna  membantu  Pemerintah  Aceh  dalam  proses  pembangunan  untuk mewujudkan  Provinsi  Aceh  agar  sejahtera.  Adapun  yang  ingin  di  teliti  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  perubahan  tingkat kemiskinan kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan dana otsus dan pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016, bagaimana persebaran tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2016, bagaimana gambaran hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Pengertian kemiskinan
Kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018).
Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan
Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan  juga  masyarakat.  Islam  pun  menganggapnya  sebagai  musibah  dan  bencana  yang  seharusnya  memohon  perlindungan kepada  Allah  atas  kejahatan  yang  tersembunyi  di  dalamnya.  Jika  kemiskinan  ini  makin  merajalela,  maka  ini  akan  menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama.  Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikannya seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah maupun
kepada manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia dan zalim kepada dirinya sendiri (Qardhawi, 2005). Landasan Hukum Kemiskinan Dalam Pandangan Islam
ِإ ﱠن َﱠا َﻻ ُـﻳ َﻐ ُِّﲑ َﻣﺎ ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم َﺣ ٰﱠﱴ ُـﻳ َﻐ ُِّﲑاو َﻣﺎ َِ ْـﻧ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
Artinya: “Sesungguhnya  Allah  tidak  merubah  Keadaan  sesuatu  kaum sehingga mereka merubah  keadaan  yang  ada  pada diri mereka sendiri”

## Pengertian Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus
Sesuai  dengan  UUD  Nomor  32  Tahun  2004,  Otonomi  khusus  adalah  kewenangan  khusus  yang  diberikan  kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Sedangkan Dana Otonomi Khusus, yaitu  dana  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  ‘tertentu’  untuk  membangun  sesuai  dengan  hak  dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada daerah tertentu agar dapat menata lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya (UUD, 1945).
Manfaat Dana Otonomi Khusus dengan adanya limpahan dana otonomi khusus seharusnya Provinsi Aceh harus lebih maju  atau  menjadi  pendorong  kuat  untuk  mengejar  ketertinggalan  akibat  konflik  dan  bencana.  Keberhasilan  kinerja  di  Aceh setidaknya  mensyaratkan  pada  akumulasi  dari  produktifitas  setiap  komponen  pembangunan  untuk  menyumbangkan produktifitasnya demi tercapainya percepatan pembangunan dan kemandirian.

## Pengertian Pengeluaran Perkapita
Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua  anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang  pola  konsumsi  rumah  tangga  secara  umum  menggunakan  indikator  proporsi  pengeluaran  untuk  makanan  dan  non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif,  yaitu  penelitian  yang  menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh relasi hubungan antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode analisis komponen utama dengan bantuan software MINITAB 16, Microsoft Excel dan software ArcGIS. Sehingga diperoleh hasil agar dapat ditarik kesimpulan.

## Jenis Data
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder,  meliputi  data  persentase  kemiskinan,  dana  otonomi khusus, dan pengeluaran perkapita tahun 2012 hingga 2016. Adapun data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi  Aceh,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi  Aceh  dan  sumber  lain  yang  berhubungan dengan masalah penelitian.

## Tahapan Analisis Data
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mendapatkan  model  tingkat  kemiskinan  adalah  metode  analisis komponen utama dengan bantuan software MINITAB 16, Microsoft Excel dan software ArcGIS . Sebelum melakukan analisis, data ditransformasi kepeubah baku, hal ini dikarenakan oleh satuan pengukuran untuk peubah dalam penelitian ini tidak sama.
Selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan  data  persentase  tingkat  kemiskinan,  dana  otonomi  khusus  dan  pengeluaran  perkapita  dalam  kurun waktu 2012 sampai dengan 2016.
b. Mencari rata-rata semua peubah dari data tahun 2012 sampai 2016.
c. Melakukan analisis komponen utama terhadap data rata-rata.
d. Menentukan banyaknya k komponen utama (KU) dari data rata-rata.
e. Mencari skor komponen utama (W) dari komponen utama (KU) yang terpilih.
f. Melakukan analisis cluster terhadap data skor komponen utama (W) untuk data rata-rata.
g. Melakukan analisis komponen utama terhadap data pertahun, kemudian menggunakan vektor ciri atau koefisien a ij yang diperoleh melalui Analisis komponen utama untuk memperoleh k skor komponen utama (W) tahun 2012, 2013, 2014,
2015 dan 2016.
h. Mengelompokan kabupaten/kota berdasarkan kategori besar kecilnya perubahan. Kategori kelompok tingkat kesejahteraan rakyat masing-masing kabupaten/kota  ke- h dapat dinotasikan sebagai berikut :
1) Tinggi, jika 𝑦 > 𝑦 + 𝑠
Merupakan  daerah  yang  tergolong  dalam  kategori  tingkat  kemiskinannya  paling  parah  di  bandingkan  dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016.
2) Sedang, jika 𝑦 − 𝑠 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦 + 𝑠
Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya stabil di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016.
3) Rendah, jika 𝑦 < 𝑦 − 𝑠
Merupakan  daerah  yang  tergolong  dalam  kategori  tingkat  kemiskinannya  baik  karena  terjadi  penurunan  di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016 (Vincent, 1992).
i. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari pengelompokan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.
j. Membuat peta pengelompokan tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Perubahan  tingkat  kemiskinan  kelompok  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  berdasarkan  dana  otsus  dan  pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016
Tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang  rendah  dari  tahun  2012-2016  yaitu  Kota  Banda  Aceh,  Kota  Langsa,  dan  Kota  Lhokseumawe,  selebihnya  berada  pada kategori  sedang.  Namun  pada  tahun  2016  Kabupaten  Pidie  Mengalami  perubahan  yang  sebelumnya  berada  pada  kategori sedang masuk dalam kategori tinggi.

## Persebaran tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2016.
Persebaran tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa daerah yang berada  pada tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun daerah yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bireun.
Gambaran Hubungan Antara Dana Otsus dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2012-2016.
Adapun gambaran hubungan antara dana otsus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan menjadi tolak ukur dalam hasil penelitian ini. Besar atau kecilnya hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
a. Hubungan Antara Dana Otsus Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jika  ditinjau  dari  tujuannya,  salah  satu  tujuan  dana  otsus  untuk  pengentasan  kemiskinan  yang  terjadi  di Provinsi Aceh.
Pada  gambar  dibawah  akan  dijelaskan  hasil  dari  penelitian  ini  mengenai  seberapa  besar  hubungan  dana  otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

## Hubungan antara dana otsus terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh
Pada kuadran pertama menjelaskan bahwa dana otsus meningkat tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini memberikan  gambaran  buruk  karena  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Seharusnya  dengan  dana  otsus  yang meningkat tingkat kemiskinannya juga semakin berkurang. Adapun penyebabnya karena korupsi dan tata kelola dana otonomi khusus yang belum baik sehingga terjadi tingginya tingkat kemiskinan. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran pertama yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Pada kuadran kedua menjelaskan bahwa dana otsus sedikit tingkat kemiskinannya tinggi. Hal ini tentu menjadi acuan untuk menambah jumlah dana otsus agar tingkat kemiskinannya menurun. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran  kedua  yaitu  Kabupaten  Aceh  Barat,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  Kabupaten  Pidie  Jaya,  Kabupaten  Bener Meriah,  Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
Pada kuadran ketiga menjelaskan bahwa dana otsus sedikit tingkat kemiskinannya menurun. Dalam kuadran ini dianggap sangat baik, karena dengan dana otsus yang sedikit kemiskinannya juga menurun. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ketiga yaitu Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh.
Pada  kuadran  keempat  menjelaskan  bahwa  dana  otsus  meningkat  tingkat  kemiskinannya  menurun.  Dalam kuadran  keempat  ini sangat  baik,  karena berhasil memanfaatkan  dana  otsus  untuk  mengurangi  tingkatn kemiskinan. Kabupaten/kota  yang termasuk dalam kuadran keempat yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh  Jaya, Kabupaten Aceh  Timur,  Kabupaten  Aceh  Besar,  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  dan  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Kabupaten  Aceh Tamiang berada diantara kuadran ketiga dan kuadran keempat.
b. Hubungan Antara Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Pengeluaran  perkapita  melambangkan  tinggi  atau  rendahnya  tingkat  kemiskinan  disuatu  daerah  dalam memenuhi  kebutuhan  pokok  baik  dari  segi  makanan  maupun  non-makanan.  Pada  gambar  dibawah  akan  dijelaskan hasil  dari  penelitian  ini  mengenai  seberapa  besar  pengaruh  pengeluaran  perkapita  terhadap  tingkat  kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

## Hubungan antara pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh
Pada  kuadran  pertama  menjelaskan  bahwa  pengeluaran  perkapita  meningkat  tingkat  kemiskinannya  juga tinggi. Dalam hal ini memberikan gambaran buruk, seharusnya dengan pengeluaran perkapita yang tinggi kemiskinan juga menurun. Adapun penyebabnya karena daya  beli masyarakat yang berkurang  sehingga terjadi tingginya tingkat kemiskinan  akibat  dari  ketidakmampuan  masyarakat  dalam  membeli  barang.  Kabupaten/kota  yang  termasuk  dalam kuadran  pertama  yaitu  Kabupaten  Pidie  Jaya,  Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Pidie,  Kabupaten  Nagan  Raya, Kabupaten  Simeulue,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Utara,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  dan  Kota Subulussalam.
Pada  kuadran  kedua  menjelaskan  bahwa  pengeluaran  perkapita  sedikit  tingkat  kemiskinannya  meningkat. Dalam  hal  ini  memberi  gambaran  buruk  pula  seharusnya  untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  maka  pengeluaran perkapita juga harus meningkat sehingga terjadi perputaran roda perekonomian yang baik. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran kedua yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, dan Kota Sabang.
Pada kuadran ketiga menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita sedikit tingkat kemiskinannya menurun. Pada kuadran  ini  memberi  gambaran  yang  baik  karena  dengan  pengeluaran  perkapita  yang  sedikit  mampu  menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran perkapita melambangkan kemampuan daya beli masyarakat untuk konsumsi. Alangkah lebih  baiknya  lagi  apabila  pengeluaran  perkapita  tinggi  tingkat  kemiskinannya  rendah.  Adapun  kabupaten/kota  yang termasuk dalam kuadran ketiga yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Banda Aceh.
Pada kuadran keempat menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita meningkat tingkat kemiskinannya rendah. Dalam kuadran ini sangat baik, karena pengeluaran perkapitanya tinggi tingkat kemiskinannya juga rendah. Sehingga terjadi  perputaran  roda  perekonomian  yang  bagus.  Adapun  kabupaten/kota  yang  termasuk  dalam  kuadran  keempat yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Analisa  data  dengan  analisis  komponen  utama  (AKU)  dan  analisis cluster untuk  analisa  data  rata-rata  tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini ialah:
a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang rendah dari tahun 2012-2016 yaitu Kota Banda Aceh, Kota
Langsa, dan Kota Lhokseumawe, selebihnya berada pada kategori sedang. Namun pada tahun 2016 Kabupaten Pidie Mengalami perubahan yang sebelumnya berada pada kategori sedang masuk dalam kategori tinggi.
b. Persebaran tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan daerah yang berada  pada  tingkat  kemiskinan  yang  rendah  yaitu  Kota  Banda  Aceh,  Kota  Lhokseumawe, Kota  Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun daerah yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bireun.
c. Ada  hubungan  kuat  antara  dana  otonomi  khusus  dan  pengeluaran  perkapita  terhadap  tingkat  kemiskinan  ditandai dengan  banyaknya  kabupaten/kota  yang  berada  pada  kuadran  I.  Artinya  semakin  tinggi  dana  otonomi  khusus  dan pengeluaran perkapita, tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena tata kelola dana otonomi khusus kabupaten/kota yang belum tepat sasaran.

## Rekomendasi
Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan pada penelitian ini ialah:
a. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan  perhatian khusus terhadap kabupaten/kota yang berada dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi.
b. Pendistribusian  dana  otonomi  khusus  harus  dapat  dikontrol  dengan  baik,  sehingga  tepat  guna.  Peningkatan  dan penurunan pengeluaran  perkapita menjadi pola penting yang menjadi catatan dalam proses pembangunan yang adil dan merata.
c. Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  mengambil  variabel  yang  lebih  banyak  untuk menggambarkan  tingkat kemiskinan yang ada di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh.
d. Diharapkan untuk pemerintah Aceh kedepannya agar melakukan pembangunan lebih merata.
e. Alangkah baiknya daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo  Lues, Kabupaten Pidie diberi bantuan pupuk, bibit, mesin penggiling dan sebagainya  agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membangun produktifitas sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Farmawi,  Abdul  Hayy.  (1994). Metode  Tafsir  Muwdhu’iy  (Al-Bidayah  fi  at-Tafsir  al-Maudlu’I) .  Suryana  A.  Jamrah  (penj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada. Arif  Mudayat,  Aris.  (1996). Ulama  dan  Uleebalang  di  Aceh:  Konsistensi  Ideologi  Islam.  Dalam  kisah  dari  kampung  halaman, masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan. Jakarta: Interfdei.
Aceh Dalam Angka . (2014). Badan Pusat Statistik. Jakarta.
Haris , Syamsudin. (1999). Indonesia di Ambang Perpecahan . Jakarta: Erlangga. Huda, Nurul. (2015). Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. Iriansyah , Nova. (2016). Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan dan Kemandirian Bagi Kota Otonomi Khusus. Banda Aceh. Kholis, Nur. (2014). “pendidikan islam dalam usaha mengatasi kemiskinan.” Kependidikan 1-14
M. H. A. Laimeheriwa. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal  Dan  Indeks  Pembangunan  Manusia Di  Kota  Dan Kabupaten  Provinsi  Papua  [skripsi].  Salatiga  (ID):  Universitas Kristen Satya Wacana.
Nurhayani. (2012). Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Di Kabupaten Batanghari [jurnal]. Jambi (ID):  Universitas Jambi
Nurwati,  Nunung.  (2008).  Kemiskinan: Model  Pengukuran,  Permasalahan  dan  Alternatif  Kebijakan [jurnal].  Bandung  (ID): Universitas Padjadjaran. Prawoto,  Nano.  (2009). Memahami  Kemiskinan  dan  Strategi  Penanggulangannya [jurnal].  Yogyakarta  (ID):  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Purwanto, E. A. (2007 ) . Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiiakan Anti Kemiskinan di Indonesia [jurnal]. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka. Qardhawi, Yusuf. (2005). Spektrum Zakat. Alih Bahasa Narulita, Sari. Jakarta: Zikrul Hakim.
S.Warouw, G.Nangoy, Treesje. (2016). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi Papua Barat [skripsi]. Manado (ID): Universitas Sam Ratulangi. Syahda Guru LS. (2000). Menimbang otonomi vs federal, PT.Remaja Rosdakarya Bandung. Wargadinata, Wildana. (2011). Islam dan pengentasan kemiskinan. UIN-Maliki Press, Malang.