## ASPEK MASALAH KEPAILITAN DALAM TATARAN TEORI DAN PROBLEMATIKANYA YANG BERLAKU DI INDONESIA 1
Irawan Fakhrudin Mahali Zikri, SE., MM 2
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

## Abstract
Global  Economic  growth influence  on  the  development  of  the  law,  especially commercial law which is the driving wheels of the economy. globalization of law will  lead  to  developing  countries  regulations  on  investment,  trade,  services  and other  economic  sector  approach  developed  countries  (covergency).  In  order  to adapt  to  the  global  economy,  Indonesia  to  revise  the  entire  legal  economy. changes  to  the  law  of  Indonesian  economy  performed  well  due  to  pressure  from world bodies like the WTO, IMF, and the World Bank. Revised legal field include bankruptcy  law,  which  is  a  legacy  of  the  Dutch  colonial  administration Unsurprisingly  patterned  continental  European  legal  systems.  In  Indonesia,  this time in the economic law got a strong influence of the Anglo-Saxon legal system. The problem is when a company as a debtor or a party that has a debt due to the agreement or laws that pelunasanya can be billed in court, was unable to repay the debt from the creditor or debt receivable parties for agreements or laws that can be charged in court repayment. Therefore, to ensure fairness to both parties, the government passed a law on bankruptcy. Bankruptcy arrangement has existed since  the  Dutch  colonial  in  era,  namely  S.1905-217  conjunction  S.1906-348.  To ensure legal certainty more certain then on April 22, 1998 was issued Regulation No. 1 of 1998 which was adopted by Act 1 of 1998. To ensure legal certainty more certain  then  on  April  22,  1998  was  issued  Regulation  No.  1  of  1998  which  was adopted by Act 1 of 1998. Act 1 of 1998 are repaired and replaced by Act No. 37 of  2004  on  Bankruptcy  and  Suspension  of  Payment  of  Debts.  Bankruptcy  is common to all the wealth confiscation Bankrupt Debtor that the maintenance and finalized performed by curators under the supervision of the Supervisory Judge as provided  in  this  Act.  This  legislation  increasingly  answering  share  bad  credit problems that exist in Indonesia at that time. Keywords: Bankruptcy Law, Curator, Supervisory Judge, Act 37 of 2004

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  global  membawa  pengaruh  terhadap perkembangan  hukum  terutama  hukum  dagang  yang  merupakan  roda  penggerak perekonomian. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan  peraturan-peraturan  negara  berkembang  mengenai  investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang perekonomian lainnya mendekati negara maju
1 Disusun untuk dimuat di jurnal
2 Dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Dalam Ekonomi (ASHUDEK)
(covergency). Dalam  rangka  menyesuaikan  dengan  perekonomian  global, indonesia  melakukan  revisi  terhadap  seluruh  hukum  ekonominya.  Namun demikian  tidak  dapat  disangkal  bahwa  perubahan  terhadap  hukum  ekonomi indonesia  dialakukan  juga  karena  tekanan  dari  badan-badan  dunia  seperti  WTO, IMF,  dan  Worl  Bank.  Bidang  hukum  yang  mengalami  revisi  antara  lain  adalah hukum  kepailitan.  Hukum  kepailitan  sendiri  merupakan  warisan  dari pemerintahan kolonial belanda yang notabenennya bercorak sistem hukum eropa kontinental. Di Indonesia saat ini dalam hukum ekonomi mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon 3 .
Utang  bagi  pelaku  usaha  bukan  suatu  proses  yang  menunjukan  bahwa perusahaan  mempunyai  neraca  keuangan  yang  buruk,  utang  dalam  dunia  usaha merupakan  salah  satu  langkah  infentif  untuk  mendapatkan  suntikan  modal  agar dapat melakukan pengembangan usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa  jatuh  tempo  penagihan,perusahaan  tersebut  mampu  mengembalikan  utang tersebut.
Yang  menjadi  permasalahan adalah  ketika  perusahaan  sebagai  debitor atau pihak  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau  undang-undang  yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang- undang  yang  pelunasanya  dapat  ditagih  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  dalam menjamin  keadilan  untuk  masing-masing  pihak,pemerintah  mengeluarkan peraturan  tentang  kepailitan.  Pengaturan  kepailitan  sudah  ada  sejak  zaman penjajahan  Belanda,  yaitu  S.1905-217 juncto S.1906-348.  Untuk  menjamin kepastian  hukum  yang  lebih  pasti  maka  pada  tanggal  22  April  1998 dikeluarkanlah Perpu No. 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang- undang No. 1 Tahun 1998. Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan  diganti  dengan  Undang- undang No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang 4 .  Kepailitan  adalah  sita  umum  atas semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesanya  dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini. Undang-undang ini semakin menjawab berbagi permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu.
Walaupun  demikian  pasal  22  Undang-undang  Kepailitan  mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit.Selain itu,dalam pasal 1131 dan 1132  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  juga  menerangkan  tentang  jaminan pembayaran  harta  seorang  debitor  kepada  kreditor.  Dalam  pasal  1131  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  disebutkan  bahwa  ”Segala  kebendaan  si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,menjadi  tanggungan  perikatan perseorangan”. Hal ini sangat memperjelas tentang obyek dari harta pailit. Namun dalam  perkembanganya,  banyak  debitor  yang  berusaha  menghindari  berlakunya pasal  1131  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tersebut  dengan  melakukan berbagai  perbuatan  hukum  untuk  memindahkan  berbagai  asetnya  sebelum dijatuhkanya  putusan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga.  Misalnya  menjual  barang-
3 Radjagukguk,Erman,  Peranan  Hukm  Dalam  Pembangunan  Pada  Era  Globalisasi,  Jurnal Hukum, Vol.II No.6
4 Undang–undang  No.  37  tahun  2007,  tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang.
barangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat disitajaminkan oleh kreditur. Hal  ini  sangat  merugikan  kreditur  karena  semakin  berkurangnya  harta  yang dipailitkan  maka  pelunasan  utang  kepada  kreditor  menjadi  tidak  maksimal. Undang-Undang  Telah  melakukan  berbagai  cara  untuk  melindungi  kreditor dengan  pasal  1341  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  pasal  41-49 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  dimana  muncul  berbagai  macam permasalahan  utang  piutang  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Begitu  juga  dengan krisis  moneter  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  memberikan  dampak  yang  tidak menguntungkan  terhadap  perekonomian  nasional  sehingga  menimbulkan kesulitan  besar  terhadap  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  utang  piutang  untuk meneruskan kegiatan usahanya.
Mempelajari  perkembangan  hukum  kepailitan  yang  berlaku  diindonesia tidak  terlepas  dari  kondisi  perekonomian  nasional  khususnya  yang  terjadi  pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh  lembaga  konsultan  ( think tank ) econit advisory group ,  yang  menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan tahun ketidak pastian”. Sementara itu, tahun 1998 merupakan  tahun  koreksi.  Pada  pertengahan  tahun  1997  terjadi  depresiasi  secara drastis  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  khususnya  US  $  dari  sekitar Rp.2.300, pada sekitar bulan maret menjadi sekitar Rp.5.000, per US$ pada akhir tahun  1997.  Bahkan  pada  pertengahan  tahun  1998  nilai  tukar  rupiah  sempat menyentuh  Rp.16.000,  per  US$.  Kondisi  perekonomian  ini  mengakibatkan keterpurukan terhadap  pertumbuhan ekonomi  yang  sebelumnya  positif  sekitar  6- 7%  telah  terkontraksi  menjadi  minus  13-14%.  Tingkat  inflasi  meningkat  dari dibawah 10% menjadi sekitar 70%. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (pailit) 5 .

## B. RUMUSAN MASALAH
Bertolak dari kerangka dasar pemikiran sebagaimaan diuraikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Kepailitan
2. Munculnya hukum kepailitan
3. Kepailitan dalam tataran teori dan prolematikanya

## C. PEMBAHASAN
I. Sejarah Munculnya Hukum Kepailitan
I.1 Sejarah Munculnya Hukum Kepailitan Amerika Sarikat The  staatue  bankrupst  of 1570  yang  berlaku  diinggris  merupakan  hukum kepailitan yang berlaku selama masa kolonial di Amerika Sarikat. Undang-undang kepailitan  pertama  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah federal adalah bankruptcy act of 1800. Kesempatan bagi seorang debitor untuk secara sukarela mengajukan
5 Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2009,  Hukum  Kepailitan  Memahammi  Undang-Undang  No.37 Tahun 2004 Tentang kepailitan
permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  dirinya  baru  masuk  kedalam  hukum kepailitan Amerika Sarikat setelah berlakunya bankruptcy act of 1841 6 . The  bankruptcy  act  of 1898,  yang  telah  diubah  beberapa  kali,  adaalah hukum  kepailitan  yang  berlaku  diamerika  sarikat  sampai  tahun  1979  ketika undaang-undang kepailitan yang sekarang, yaitu bankruptcy code, mulai berlaku.
The bankruptcy  act adalah  undang-undang  kepailitan  modern  pertama  Amerika Sarikat dan sebagian besar telah menjadi dasar bagi the bankruptcy code 7 . Dengan kata lain, banyak pasal-pasal dari the bankruptcy code diambil dari the bankruptcy act of 1898 8 .
Bankruptcy  code, adalah  sebutan  bagi bankruptcy  reform  act  of  1978. Perkara-perkara  kepailitan  yang  diajukan  permohonan  sejak  1  Oktober  1979 diatur  bedasarkan bankruptcy  reform  act  of  1978 atau bankruptcy  code itu. Sementara itu perkara-perkara kepailitan yang diajukan sebelum tahun 1979 diatur bedasarkan the bankruptcy act of 1898, yang dikenal dengan sebutan Bankruptcy act.
Bankruptcy  code Amerika  Sarikat  mengatur  kepailitan,  baik  untuk  debitor yang  berbentuk  persekutuan,  perusahaan,  maupun  orang  perorangan. Bankruptcy code bahkan  berlaku  pula  bagi  badan  hukum  kotapraja  yang  diatur  dalam  satu chapter 9. Bankruptcy  code mengecualikan  debitor  yang  berbentuk  perusahaan kereta api, perusahaan asuransi, dan lembaga perbankan 9 .
Pada  saat  ini  mengajukan  permohonan Bankruptcy di  Amerika  Sarikat, merupakan  cara  untuk  memperoleh  pertolongan  paling  penting  bagi  seorang debitor.  Sebagian  besar  dari  kepailitan  pada  saaat  ini  adalah  berkat  tindakan sukarela  dari  pada  debitor  untuk  menyatakan  dirinya  pailit  sebagai  upaya  untuk mencari  jalan  keluar  dari  tuntutan-tuntutan  para  kreditornya.  Diluar Bankruptcy hanya ada sedikit cara bagi seorang debitor untuk dapat keluar dari kesulitannya karena  tidak  dapat  membayar  hutangnya  kepada  paara  kreditor.  Sebagian  besar debitor  yang  bukan  orang  perorangan  tidak  dapat  melindungi  harta  kekayaannya dari  para  kreditornya  dibawah  hukum  non  kepailitan.  Bagi  para  debitor  yang dikepung oleh para kreditornya, melalui cara mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya dapat seketika memperoleh kelegaan secara dramatis.

## I.2 Sejarah Munculnya Hukum Kepailitan Indonesia
Pada  tanggal  22  April  1998  pemerintahan  telah  menetapkan  peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  1  Tahun  1998  tanggal  22  April  1998 tentang  perubahan  atas  undang-undang  tentang  kepailitan  (Lembaran  Negara  RI Tahun  1998  No.  87.  Perpu  tersebut  kemudian  telah  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang, yaitu menjadi UU No. 4 Tahun 1998  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah  No.  1  Tahun  1998  tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 135) 10 .
Segala sesuatu termasuk undang-undang, tentu memiliki sejarah mengingat berlangsungnya  perjalanan  waktu.  Suatu  undang-undang  akan  dapat  dipahami
6 Jordan, et al, 1999:19
7 Jordan, 1999: 19
8 Epstein, et al, 1993:4
9 Abdul Kadir Muhammad. 1993, Hukum Perdata Indonesia ,Bandung: Citra Aditya Bakti
10 Adil Samadani, 2014, Dasar-dasar Hukum Bisnis , Jakarta: Mitra wacana Media
dengan  baik  apabila  diketahui  sejarahnya.  Mengetahui  sejarah  undang-undang, tidak  semata-mata  mengetahui  asal  mula  kejadiannya  dan  perjalanan  waktu keberadaannya, tapi juga untuk mengetahui falsafah yang tekandung didalamnya, sistem,  dan  asas-asasnya.  Dalam  kaitan  itu,  untuk  memahami  undang-undang kepailitan  indonesia  yang  berlaku  sekarang,  perlu  dipelajari  sejarah  perundang- undangan kepailitan sejak pertama kali diadakan hingga sekarang.
Sebagai  bagian  dari  sejarah,  undang-undang  kepailitan  Indonesia mengalami perubahan dan penggantian. Perubahan dan penggantian itu dilakukan untuk  menyesuaikan  kebutuhan  yang  timbul  selama  ruas  waktu  tertentu  demi diciptakan  tujuan  dibuatnya  undang-undang  itu.  Perubahan  itu  antara  lain menyangkut  kepentingan  dari  pihak-pihak  yang  diatur  oleh  pihak-pihak  yang terlibat dalam operasionalisasi undang-undang itu, terjaminya kepastian, keadilan, dan  ketertiban.  Dengan  mengetahui  sejarah  perkembangan  perundang-undangan kepailitan  yang  telah  ada,  maka  apabila  kita  membuat  perubahan  atau  membuat undang-undang  kepailitan  yang  baru,  kita  dapat  lebih  menempatkan  sebagai perangkat  hukum  yang  dapat  dijunjung  dalam  pandangan  hidup  kita  sebagai bangsa.  Dengan  demikian  undang-undang  kepailitan  tersebut  nantinya  benar- benar  memiliki  keperibadian  indonesia  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan bangsa.

## I.3 Undang-Undang Kepailitan Sebelum 1945
Mula-mula  kepailitan  untuk  kasus  perdagangan  atau  pengusaha  Indonesia diatur  dalam wetboek  van  koophandel, buku  ketiga,  yang  berjudul van  de voorzieningen  in  gaval  van  onvermogen  van  kooplieden (peraturan  tentang ketidak  mampuan  pedagang) . Aslinya  peraturan  ini  termuat  dalam  pasal  749 sampai  dengan  pasal  910,  tetapi  kemudian  telah  dicabut  berdasarkan  pasal  2 peraturan  ini  adalah  peraturan  kepailitan  yang  berlaku  hanya  bagi  pedagang. Sementara itu, kepailitaan untuk bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam Rv buku  ketiga,  bab  ketujuh,  yang  berjudul:  tentang  keadaan  nyata-nyataa  tidak mampu, dalam pasal 899 sampai dengan pasaal 915, yang kemudian telah dicabut oleh S.1960-348 10 .
Ada  dua  buah  peraturan  ini  telah  menimbulkan  banyak  kesulitan  dalam pelaksanaannya diantaranya adalah:
1. Banyak formalitas yang harus ditempuh
2. Biaya tinggi
3. Terlalu  sedikit  bagi  kreditor  untuk  dapat  ikut  campur  terhadap  jalannya proses kepailitan
4. Pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.
Oleh  karena  adanya  kesulitan-kesulitan  tersebut,  timbul  keinginan  untuk membuat  peraturan  kepailitan  yang  sederhana  dengan  tidak  menimbulkan  biaya banyak  agar  memudahkan  dalam  pelaksanaannya.  Sehubungan  dengan  maksud tersebut,  pada  tahun  1905  telah  diundangkan faillissementtsverordening. Peraturan  ini  lengkapnya  bernama  peraturan  untuk  orang  kepailitan  dan  untuk penundaan pembayaran orang-orang Eropa.
Faillissementtsverordening ini  hanya  berlaku  bagi  orang  yang  termasuk golongan  Eropa.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  diskriminasi  hukum  yang diberlakukan  oleh  pemerintah  hindia  belanda  pada  waktu  itu  terhadap  penduduk Hindia  Belanda.  Pada  waktu  itu,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  163 indische
staatregeling, penduduk  hindia  belanda  dibagi  atas  beberapa  golongan  sebagai berikut:
1. Golongan Eropa
2. Golongan bumiputra
3. Golongan timur asing yang dibagi lagi kedalam:
a. Golongan timur asing cina
b. Golongan timur asing bukan cina (India, Pakistan, Arab dan lain-lain) Meskipun Faillissementtsverordening hanya  berlaku  bagi  golongan  eropa, namun  golongan  penduduk  Hindia  Belanda  selain  golongan  Eropa,  dapat  pula menggunakan Faillissementtsverordening tersebut.  Golongan  timur  asing  cina dapat  menggunakannya  melalui  lembaga  penerapan  hukum  sebagai  mana  yang diatur  dalam  ketentuan  yang  dimuat  dalam  S.1924  No.  226.  golongan  yang  lain yaitu  golongan  bumiputra  dan  golongan  timur  asing  bukan  cina,  dapat menggunakanya  dengan  menerapkan  lembaga  penundukan  diri  secara  suka  rela terhadap  hukum  perdata  dan  hukum  dagang  barat  sebagaiman  diatur  dalaam S.1917  No.12,  penundukan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  golongan  tersebut terhadap:
1. Keseluruhan hukum perdata barat
2. Sebagian hukum perdata barat
3. Suatu perbuatan hukum tertentu
Disamping melakukan penundukan secara tegas, penundukan itu dapat pula dilakukan  secara  diam-diam  oleh  golongan  bumiputra  dan  golongan  timur  asing bukan cina.
Setelah  bangsa  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  17 Agustus  1945,  ada  beberapa  kurun  sejarah  yang  perlu  dicermati  sehubungan dengan Faillissementtsverordening (peraturan  kepailitan).  Kurun  waktu  sejarah itu ialah tahun periode 1945-1947, tahun 1947-1998 dan tahun 1998-sekarang.
1. Periode tahun 1945-1947 Pasal 2 aturan peliharan UUD 1945 menentukan sebagai berikut:
Segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada  masih  langsung  berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

## 2. Periode tahun 1947
Pada  tahun  1947,  pemerintah  penduduk  belanda  di  Jakarta  menerbitkan peraturan  darurat  kepailitan  1947.  Tujuannya  ialah  untuk  memberikan  dasar hukum  bagi  penghapusan  keputusan  kepailitan  yang  terjadi  sebelum  keruntuhan Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian peraturan darurat kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi.
3. Periode tahun 1947-1998
Faktor  penyebabnya  adalah  karena  sebagian  besar  masyarakat  pedagang atau pengusaha pribumi indonesia dan para pengusaha menengah dan kecil masih belum  banyak  melakukan  transaksi  bisnis  yang  besar.  Pada  umumnya  pula mereka  masih  melakukan  transaksi  dalam  lingkugan  yaang  terbatas.  Sebagian besar  masyarakat  pengusaha  bumiputra  belum  mengenal  sistem  hukum  bisnis barat, antara lain:
a. Melakukaan  kegiatan  usaha  dengan  mendirikan  badan  usaha  berbentuk perseroan terbatas.
b. Menerbitkan dan atau melakukan perdagangan surat-surat berharga.
c. Melakukan  pembukaan  atas  transaksi-transaksi  bisnis  dan  keadaan keuangannya.
d. Melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan
e. Membebankan  tanggung  jawab  atas  utangnya  pada  kekayaan  perusahaan, bukan pada kekayaan pribadi.
4. Periode tahun 1998-2004 Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaiman kemudian telah disahkan menjadi UU
No.  4  Tahun  1998  bukan  merupakan  undang-undang  kepailitan  yang  baru, melainkan  hanya  sekedar  mengubah  dan  menambah Faillissementtsverordening S.1905  No.  217  Jo  S.1906  No.  348. Faillissementtsverordening terdiri  atas  279 pasal,  sedangkan  UU  No.  4 Tahun  1998 mencabut  pasal  6  pasal  (pasal  14A,  19, 218,221, dan 272) dan 1 ayat (pasal 149  ayat 3). Terdapat 93 pasal  yang  diubah dan  menambah  10  pasal  baru.  Dengan  demikian  jumlah  pasal  UU  No.  4  Tahun 1998 adalah pasal 282 pasal.
5. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Sebelum peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998
tentang  perubahan  atas  undang-undang  tentang  kepailitan  diajukan  oleh pemerintah  kepada  DPR,  terlebih  dahulu  telah  diadakan  pertemuan  setengah kamar antar DPR yang diwakili oleh berbagai fraksi DPR dan Menteri Kehakiman mewakili  pemerintah.  Pada  pertemuan  tersebut  terjadi  perbedaan  pendapat diantara  DPR  dan  pemerintah  mengenai  subtansi  perpu  tersebut.  Kalangan  DPR menginginkan agar materi yang diatur dalam perpu itu diubah karena banyak hal yang  tidak  memadai  pengaturannya.  Namun  demikian,  pihak  pemerintah berbendapaat  bahwa  sebaiknya  perpu  itu  diterima  begitu  saja  oleh  DPR  dan disahkan sebagai undang-undang. Alasan pemerintah adalah karena deadline yang ditetapkan  dalam latter  of  intent yang  telah  ditandatangani  antara  IMF  dan pemerintah  mengenai  keharusan  bagi  Indonesia  untuk  segera  mengundangkan undang-undang  kepailitan  telah  melewati  batas  waktu  yang  ditetapkan. Pemenuhan  isi latter  of  intent itu merupakaan  syarat  bagi  Indonesia  untuk  dapat memperoleh  pengucuran  dana  pinjaman  dari  IMF  yang  sangat  dibutuhkan  oleh Indonesia  dalam  rangka  mengatasi  kesulitan  ekonomi  sebagai  akibat  krisis moneter  yang  melanda  Indonesia  mulai  pertengahan  1997.  Jalan  keluar sehubungan  dengan  perbedaan  pendirian  antara  DPR  dan  pemerintah  itu  adalah kompromi, yaitu disepakati bahwa pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun  terhitung  sejak  tanggal  UU  No.  4  Tahun  1998  diundangkan,  yaitu  sejak  9 September  1998,  akan  menyampaikan  RUU  tentang  kepailitan  yang  berlaku kepada DPR RI. 11
11 Pada  waktu  itu  yang  menjadi  menteri  kehakiman  adalah  Prof.Muladi,SH.  Atas permintaan  beberapa  fraksi  DPR  diadakan  pertemuan  setengah  kamar  antara  menteri  kehakiman dengan  DPR.  Penulis  mengetahui  tentang  terjadinya  kompromi  tersebut  karena  penulis,  sepagai anggota tim pakar menteri kehakiman yang ditugasi oleh menteri untuk membantu menteri dalam hal-hal  yang  menyangkut  perbankan  dan  keuangan,  telah  diminta  untuk  mendampingi  menteri kehakiman  menghadaap  dan  berunding  dengan  para  anggota  DPR  yang  hadir  dalaam  pertemuan setengah  kamar  itu.  Selain  didampingi  oelh  penulis,  menteri  kehakiman  juga  didampingi  oleh
Sesuai  dengan  kesepakatan  tersebut  seharusnya  paling  lambat  tanggal  9 September 1999 pemerintah sudah harus menyampaikan RUU tentang kepailitan yang baru sebagai pengganti perpu No.1 tahun 1`998 jo no.4 tahun 1998. Namun karena  berbagai  alasan  dan  hambataan  ternyata  RUU  tersebut  tertunda penyelesaiannya.  Pada  akhirnya  pemerintah  berhasil  menyusun  RUU  yang dimaksud  yaitu  “RUU  tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang” dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundang-undangkan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.

## II. Tataran teori Pengertian Dan Dasar Hukum Kepailitan
Dalam  Undang-undang  Kepailitan  tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau  lebih  kreditur  dan  tidak  membayar  sedikitnya  satu  hutang  yang  telah  jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kepailitan  berarti  suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit  aakan  kehilangan  penguasaan  atas  harta  benda  dan  akan  diserahkan penguasaannya  kepada  kurator  dengan  pengawasan  seorang  hakim  pengaadilan yang ditunjuk.
Para  pihak  yang  dapat  mengajukan  kepailitan  ada  beberapa,  yaitu  sebagai berikut:
1. Atas permohonan debitur sendiri
2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditur
3. Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank indonesia dalam hal debitur merupakan bank
5. Oleh  badan  pengawas  pasar  modal  dalam  hal  debitur  merupakan perusahaan efek.
Masalah  kepailitan  telah  diatur  sejak  tahun  1905  dengan  dikeluarkanya undang-undang  tentang  kepailitan  yaitu staatsblad tahun  1905  No.  217  juncot staatsblad tahun  1906  No.  348.  Namun  dengan  adanya  gejolak  moneter  di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan ekonomi nasional dan menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan kegiatan termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur, maka dikeluarkaan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  No.  1  tahun  1998 tentang  perubahan  atas  undang-undang  kepailitan  (perpu  1  tahun  1998)  yang kemudian  ditetapkan lebih  lanjut  dengan  undang-undang  No.  4  tahun  1998  yang diundangkan pada tanggal 9 September 1998.
Dalam  penjelasan  undang-undang  tersebut  antara  lain  disebutkan  bahwa upaya  penyelesaian  masalah  utang  piutang  duni  usaha  perlu  segera  diberi kerangka  hukumnya  agar  perusahaan-perusahaan  dapat  segera  beroprasi  secara normal.  Dengan  demikian  selain  aspek  ekonomi,  berjalannya  kembali  kegiatan ekonomi akan mengurangi tekana sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.
Prof.Dr.Erman  Rajagukguk,SH,LLM,  yang  pada  waktu  itu  menjabat  sebagai  direktur  jenderal hukum dan perundang-undangan.

## Prosedur Pengajuan Kepailitan
Para  pihak  yang  dapat  mengajukan  kepailitan  sebagaimana  telah  disebut diatas,  satu  diajukan  dipengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah kedudukan hukum debutir. Apabila debutir telah meninggalkan wilayah RI, maka pengadilan  yang  berwenang  adalah  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat  kedudukan  hukum  terakhir  debutir,  sedangkan  dalam  hal  debutir  tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetap menjalankan profesi atau  usahanya dalam wilayah RI, diajukan kepengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
Permohonan  kepailitan  dimaksud  harus  diajukan  oleh  seorang  penasihat hukum  yang  memiliki  izin  praktek  (pasal  5).  Penulis  melihat  ketentuan  yang mengharuskan  memakai  jasa  seorang  penasihat  hukum  yang  tidak  memiliki  izin praktek tampaknya agar proses dapat berjalan lebih baik lancar daan cepat selesai karena  pada  umumnya  dalam  praktek  sehari-hari  yang  terjadi  adalah  pernyataan pailit suatu badan hukum dengan pihak kreditur yang juga badan hukum, misalnya bank atau perusahaan-perusahaan yang cukup besar.
Pengadilan  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  kepailitan  adalah pengadilan  niaga  yang  berada  dilingkungan  peradilan  umum.  Ditegaskan  lagi dalam  pasal  281-nya  bahwa  untuk  pertama  kali  pengadilan  niaga  dibentuk  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selama  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  belum  ditetapkan, kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
1. Meletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
2. Menunjukan kurator sementara untuk:
a. Mengawasi pengelola usaha debitur
b. Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengadilan atau penggunaan kekayaan  debitur  yang  dalam  rangka  kepailitan  memerlukan persetujuan kurator.
Terhadap  pusat  atas  permohonan  pernyataan  pailit  dapat  dilakukan  upaya penegakan hukum kasasi kemahkamah agung. Dengan kata lain terhadap putusan pengadilan  ditingkat  pertama  tidak  diajukan  upaya  hukum  banding,  tetapi langsung upaya kasasi. Putusan atas permohonan kasasi diucapkan dalam sidang yang  terbuka  untuk  umum.  Selanjutnya  terhadap  putusan  atas  permohonan pernyataan  pailit  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dapat  diajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung.
Dalam  putusan  pernyataan  pailit  maka  akan  diangkat  seorang  hakim pengawas  yang  diajukan  dari  hakim  pengadilan  dan  kurator  yang  akan  bertugas untuk  melakukan  pengurus  dan  pemberesan  harta  pailit  meskipun  terhadap putusan  tersebut  diajukan  kasasi  atau  peninjauan  kembali.  Dalam  jangka  waktu lambat  5  tahun  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit,  kurator  akan mengumumkan  dalam  berita  negara  RI  serta  dalam  sekurang-kurangnya  2  surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas hal-hal sebagai berikut:
1. Iktisar putusan pernyataan pailit.
2. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur.
3. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk.
4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.
5. Identitas hakim pengawas.

## Pihak-Pihak Pemohon Pailit
UUK-PKPU  dalam  pasal  2  membedakan  siapa-siapa  saja  yang  dapat mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit    terhadap  debitor  yang  berbeda-beda jenis  itu.  Tergantung  kepada  jenis  usaha  debitor,  yang  dapat  tampil  sebagai pemohon pernyataan pailit adalah:
a. Debitor sendiri
b. Seorang atau lebih kreditor
c. Kejaksaan
d. Bank Indonesia
e. Bapepam
f. Menteri keuangan
Selain pihak-pihak tersebut, didalam pasal 149 ayat 2 UU perseroan terbatas ditentukan likuidator yang melaksanakan likuidasi atas harta kekayaan perseroan terbatas  yang  dibubarkan  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit apabila  saat untuk pengajuan permohonan itu terpenuhi.

## Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Debitor
Menurut pasal 2 ayat 1UUK-PKPU, pemohonan pernyataan pailit terhadap seorang  debitor  dapat  pula  diajukan  oleh  debitor  sendiri.  Dalam  istilah  bahasa inggris voluntary  petition .  Kemungkinan  yang  demikian  itu  menandakan  bahwa menurut  UUK-PKPU  permohonan  pernyataan  pailit  bukan  saja  dapat  diajukan untuk  kepentingan  para  kreditornya,  tetapi  dapat  pula  dianjurkan  untuk kepentingan debitor sendiri.
Menurut  pasal  2  ayat  1  UUK-PKPU  seorang  debitor  dapat  mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  dirinya  hanya  apabila  terpenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
2. Debitor sedikitnya membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

## Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditor
Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU menentukan, disamping debitor sndiri, kreditor dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  seorang  debitor. Seorang  kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu hutang yang telah jatuh waktu dan telah ditagih.
UUK-PKPU  mengambil  sikap  bahwa  hakim  hanya  boleh  mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditor mayoritas. Tanpa adanya ketentuan yang demikian, maka putusan pailit itu hanya akan  merugikan  para  kreditor  lain,  yang  jelas-jelas  tidak  mengalami  kesulitan mengenai kewajiban debitor atas utangnya kepadaa para kreditor mayoritas.

## Syarat-syarat Kepailitan
Menurut  pasal  2  ayat  1  UUK-PKPU:  debitor  yang  mempunyai  dua  atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan  yang berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,  baik  atas  permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.
Dari  ketentuan  pasal  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  permohonan pernyataan  pailit  terhadap  seorang  debitor  hanya  dapat  diajukan  apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Debitor  terhadap  siapa  permohonan  itu  diajukan  harus  paling  sedikit mempunyai lebih dari satu kreditor.
2. Debitor  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  hutang  kepada  salah  satu kreditornya.
3. Utang  yang  tidak  dibayar  itu  harus  telah  jatuh  waktu  dan  telah  dapat ditagih.
Pasal  1  ayat  1 fv sebagai  berikut:  setiap  debitor  yang  tidak  mampu membayar  utangnya  yang  berada  dalam  keadaan  berhenti  membayar  kembali utang  tersebut,  baik atas  permintaannya  sendiri maupun atas  permintaan  seorang kreditor  atau  beberapa  orang  kreditornya,  dapat  diadakan  putusan  oleh  hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

## Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Pada  prinsip  kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan  debitur  pada  saat pernyataan  pailit  itu  dilakukan  beserta  semua  kekayaan  yang  diperoleh  selama kepailitan.  Dengan  pernyataan  pailit,  debitur  pailit  demi  hukum  kehilangan  hak untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang  dimasukan  dalam  kepailitan, terhitung  sejak  tanggal  kepailitan  itu.  Pasal  23  Undang-undang  kepailitan menegaskan  bahwa  semua  perikatan  debitur  pailit  yang  dilakukan  sesudah pernyataan  pailit  tidak  dapat  dibayar  dari  harta  pailit  kecuali  bila  perikatan- perikatan  tersebut  mendatangkan  keuntungan  bagi  harta  kekayaan  itu.  Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan  debitur  pailit  harus  diajukan  terhadap  atau  oleh  kurator.  Begitu  pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama  dalam  kepailitan,  walaupun  diajukan  kepada  debitur  pailit  sendiri,  hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.
Akibat  hukum  lain  yang  juga  amat  dapat  penting  dari  pernyataan  pailit adalah  seperti  yang  ditegaskan  dalam  pasal  41  yaitu  bahwa  untuk  kepentingan harta  pailit  dapat  dimintakan  pembatalan  atas  segala  perbuatan  hukum  debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum  pernyataan  pailit  ditetapkan.  Pembatalan  ini  pun  hanya  dapat  dilakukan apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan debitur  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan  hukum  itu  dilakukan  mengetahui  atau sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  akan  mengakibatkan kerugian  bagi  kreditur.  Kecuali  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  debitur  wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran  pajak.  Bahkan  atas  hibah  yang  dilakukan  debitur  pun  dapat dimintakan  pembatalan  apabila  kurator  dapat  membuktikan  bahwa  pada  saat hibahtersebut  dilakukan  debitur  mengetahui  atau  patut  mengetahui  bahwa tindakaan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (pasal 43).
Khusus  terhadap  kreditur  yang  memegang  hak  tanggungan,  hak  gadai  atau hak  bangunan  atau  kehendak  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang  hipotik  yang  berhak  untuk  segera  mengeksekusi  haknya  sebagaimana diperjanjikan sesuai pasal 1178 KUHPerdata dan berdasarkan pasal 6 dan pasal 20 ayat  1  UU  No.  4  Tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-
benda yang berkaitan dengan tanah. Pemegang hak tersebut diatas tentunya wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang  menjadi  agunan  dan  menyerahkan  kepada  kurator  sisa  hasil  penjualan setelah  dikurangi  jumlah  hutang,  bunga  dan  biaya.  Apabila  hasil  penjualan dimaksud  tidak  cukup  untuk  melunasi  piutang  yang  bersangkutan,  maka pemegang  hak  tersebut  dapat  mengajukan  tagihan  pelunasan  atas  kekurangan tersebut  dari  harta  pailit  sebagai  kreditur,  setelah  mengajukan  permintaan pencocokan utang.
Akibat hukum lainnya adalah adanya hak retensi yang diatur dalam pasal 59 yaitu  hak  kreditur  untuk  menahan  barang-barang  kepunyaan  debitur  hingga dibayarnya  suatu  hutang  tidak  kehilangan  hak  untuk  menahan  barang  dengan diucapkannya  pernyataan  pailit.  Apabila  kurator  bermaksud  untuk  menebus barang-barang tersebut, maka kurator wajib melunasi utang debitur pailit terlebih dahulu.
Namun  demikian  terdapat  pula  harta  benda  yang  dikecualikan  dari kepailitan  sabagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  20  Undang-undang  Kepailitan sebagai berikut:
a. Segala apa yang diperoleh debitur pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggaji untuk suatu jabatan atas jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh hakim pengawas.
b. Segala  uang  yang  diberikan  kepada  debitur  pailit  untuk  memenuhi  suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
c. Suatu  jumlah  yang  ditentukan  oleh  hakim  pengawas  dari  pendapatan  hak nikmat  hasil  sebagaiman  dimaksudkan  dalam  pasal  311  KUHPerdata, untuk  membiayai  beban-beban  yang  disebutkan  dalam  pasal  321 KUHPerdata.
d. Tunjangan  yang  oleh  depitur  pailit,  bedasarkan  pasal  318  KUHPerdata diterima dari pendapatan anak-anaknya.

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  yang  diatur  dalam undang-undang  kepailitan  artinya  adalah  debitur  yang  tidak  dapat  melanjutkan pembayaran  hutang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon penundaan  kewajiban  pembayar  hutang,  dengan  maksud  untuk  mengajukan rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  seluruh  atau  sebagian hutang  kepada  kreditor  konkuren.  Seperti  halnya  permohonan  pernyataan  pailit, permohonan  PKPU  juga  harus  diajukan  oleh  debitur  kepada  pengadilan  dengan ditanda tangani oleh debitur dan oleh penasihat hukumnya.
Jika  dalam  kepailitan  debitur  sudah  tidak  mampu  lagi  untuk  membayar utang-utangnya,maka  dalam  PKPU  si  debitur  masih  sanggup  dan  mampu  untuk membayar utang-utangnya secara penuh, hanya sajaa dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitur atas lembaga PKPU  ini  adalah  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  dapat  memperbaiki kesulitannya  dan  akhirnya  dapat  membayar  utang-utangnya.  Sedangkan  apabila dinyatakan  pailit,  semua  harta  akan  dilelang  dan  bagi  kreditur  belum  tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh. Akibat adanya PKPU adalah:
1. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak  atas  sesuatu  bagian  dari  hartanya,  jika  debitur  melanggar,  pengurus
berhak  melakukan  segala  sesuatu  untuk  memastikan  bahwa  harta  debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut (Pasal 22).
2. Debitur  tidak  dapat  dipaksa  membayar  utang-utangnya  dan  semua tindakan  eksekusi  yang  telah  mulai  guna  mendapatkan  pelunasan  utang, harus ditangguhkan (Pasal 228 Ayat 1)
3. Debitur  berhak  membayar  utangnya  kepadasemua  kreditor  bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing (Pasal 231)
4. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir (Pasal 228 Ayat 2)

## III. Asas Undang-undang Kepailitan
Suatu  perundang-undangan  kepailitan  termasuk  undang-undang  kepailitan yang berlaku di Indonesia, sebagiannya memuat asas-asas baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:
1. Asas “mendorong investasi dan bisnis”.
2. Asas “memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor”.
3. Asas  “putusan  pernyataan  pailit  tidak  dapat  dijatuhkan  terhadap  debitor yang masih solven”.
4. Asas  “persetujuan  putusan  pailit  harus  diseetujui  oleh  para  kreditor mayoritas”.
5. Asas “keadaan diam”.
6. Asas “mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan”.
7. Asas “proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan”.
8. Asas “proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum”.
9. Asas “pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi”.
10. Asas  “memberikan  kesempatan  rektrukturisasi  utang  sebelum  diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif ”.
11. Asas  “perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  harta  pailit  adalah  tindakan pidana”.

## IV. Lembaga Pengadilan Niaga
Sejak  disahkannya  Undang-undang  Kepailitan,  maka  pengadilan  yang berhak  memutus  pernyataan  pailit  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  hutang adalah  pengadilan  niaga  yang  berada  dilingkungan  peradilan  umum.  Untuk pertama  kalinya  pengadilan  niaga  yang  dibentuk  adalah  pengadilan  niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum  acara  yang  terpakai  pada  pengadilan  niaga  ini adalah  hukum  acara perdata  yang  umum  berlaku  pada  pengadilan  umum.  Atas  putusan  pengadilan niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung. Selanjutnya atas  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetaap tersebut  tetap  dapat  diajukan  upaya  hukum  lain  yaitu  peninjauan  kembali kemahkamah agung dengan syarat:
a. Terdapat bukti tertulis baru
b. Pengadilan  niaga  telah  melakukan  kesalahn  berat  dalam  penetapan hukumnya.
Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang harus diputus dalam waktu paling lambat 30hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera mahkamah agung.
Hakim  pengadilan  niaga  diangkat  berdasarkan  surat  keputusan  ketua mahkamah agung dan harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:
1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai  dedikasi  dan  menguasai  pengetahuan  dibidang  masalah- masalah yang mengenai lingkup kewenangan pengadilan niaga.
3. Berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela.
4. Telah  berhasil  menyelesaikan  program  pelatihan  khusus  sebagai  hakim pada pengadilan niaga.

## D. KESIMPULAN
Krisis  moneter  membuat  hutang  menjadi  membengkak  luar  biasa  hingga mengakibatkan  banyak  sekali  debitor  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya. Disamping itu, kredit macet diperbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi  secara  luar  biasasebelum  kerisis  moneter  perbankan  indonesia  memang juga  telah  menghadapi  masalah  kredit  bermasalah  yaitu  sebagai  akibat terpuruknya sektor rill karena krisis moneter.
Dirasakan  bahwa  peraturan  kepailitan  yang  ada,  sangat  tidak  dapat diandalkan. Banyak debitor yang dihubungi oleh para kreditornya karena berusaha mengelak  untuk  tanggung  jawab  atas  penyelesaian  utang-utangnya.  Sedangkan rektrurisasi utang hanyalah mungkin ditempuh apabila debitor bertemu dan duduk berunding dengan para kreditornya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adil Samadani, Dasar-dasar hukum Bisnis , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Abdul R saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan , cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2005)
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993)
Clark,  Robert  Charles, Corporate  Law ,  (Boston  &  toronto:  Little  Brown  and Company, 1986)
Fred  b.G  Tumbuan, Pokok-pokok  penyempurnaan  Aturan  Tentang  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang ,  makalah  disampaikan  dalam  lokakarya Undang-Undang Kepailitan, jakarta 3-14 Agustus 1998
Radjagukguk,  Erman, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Pada  Era Globalisasi , Jurnal Hukum Vol.II No.6.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  2009,  Hukum  Kepailitan  Memahammi  Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan
Undang-undang  No.  37  tahun  2004,  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang