p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167 DOI: https://doi.org/ 10.24090/mnh.v13i1.2115

## PELATIHAN MANASIK SEBAGAI SYARAT HAJI PERSPEKTIF ULAMA ACEH
Nasrullah, Abdullah, Chalidin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Jalan Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata-Alue
Email: nasrullah_arull@yahoo.com Submit : 18 Januri 2019 Diterima : 29 April 2019 Revisi : 15 Maret 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Penyebutan  kata  manasik  dalam  beberapa  ayat  dan  hadis  menunjukkan  pentingnya kesempurnaan ibadah haji. Ulama klasik tidak membahas secara  khusus tentang manasik, tetapi  zaman  sekarang  pelatihan  manasik  bagi  calon  jama’ah  haji  telah  terkoordinir  oleh pemerintah. Hal ini membutuhkan ijtihad baru untuk legalitas pelatihan manasik terutama dari kalangan ulama Aceh. Riset ini mengkaji bagaimana kedudukan manasik dalam lingkup hukum  haji;  bagaimana  pandangan  dan  pertimbangan  Ulama  Aceh  mengenai  pelatihan manasik sebagai syarat haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kedudukan  pelatihan  manasik  dalam  lingkup  hukum  haji  adalah sebagai ibadah dan ilmu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Mempelajari manasik termasuk ibadah dan wajib ‘ain bagi orang yang belum memahaminya seperti syarat, rukun, dan hal- hal yang tidak dibolehkan ketika berhaji. Ulama Aceh berpandangan bahwa manasik tidak bisa dijadikan sebagai syarat haji, tetapi ada juga yang  berpendapat bahwa dalam kondisi sekarang  ini  pelatihan  manasik  dapat  dijadikan  sebagai  syarat  haji  bahkan  bisa  menjadi wajib.  Adanya  perbedaan  pendapat  dalam  berijtihad  disebabkan  oleh  pertimbangan  dasar hukum dan logika yang digunakan.
Kata kunci : pelatihan, manasik, ijtihad, syarat haji, ulama Aceh

## Abstract
The  word manasik in  several  Qur’anic  verses  and  hadith  shows  the  importance  of  the perfection of the Hajj. Classical Muslim scholars do not discuss specifically about manasik , but  nowadays  the manasik (hajj  rituals)  training  for  prospective  pilgrims  has  been coordinated by government. This requires new ijtihad for the legality of Hajj ritual training, especially among Acehnese scholars. This research examines how the position of manasik is within the scope of the Hajj rules; how the Aceh Ulamas view and consider the manasik training as a requirement of Hajj. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that the position of manasik training within the scope of the Hajj rule is as an observance and knowledge of the procedures for performing the Hajj. Learning Hajj rituals includes  an  observance  and  it  is  obligatory  for  people  who  do  not  understand  it  such  as conditions, requirements and things that are not permitted during Hajj. Acehnese Ulama are of the view that the Hajj manasik training cannot be used as a requirement of Hajj, but there are also those who argue that in the present conditions the manasik training can be used as a requirement of the Hajj and it can even become mandatory. The existence of differences of opinion in carrying out ijtihad is caused by legal basis considerations and the logic used.
Keywords : training, manasik, ijtihad, hajj requirements, acehnese scholars

## A. Pendahuluan
Pelatihan manasik  sudah  menjadi trend  dan  keharusan  untuk  diikuti  oleh calon  jama’ah  haji.  Pemerintah  melalui penyelenggaraan  haji  di  lingkungan Kementerian  Agama  atau  BPH  (Badan Penyelenggaraan  Haji)  telah  menetapkan bahwa calon jama’ah haji wajib mengikuti pelatihan manasik sebelum mereka diberangkatkan  ke  Baitullah  (Makkah). 1 Tujuan  diadakan  pelatihan  manasik bagi calon  jama’ah  haji  adalah  agar  mereka dapat  memahami  secara  benar  tentang ilmu  manasik , sehingga  pelaksanaan ibadah  hajinya  lebih  sempurna.  Kalau tidak  demikian,  maka  haji  mereka  tidak maksimal, dan harus mengulanginya lagi pada  tahun  berikut.  Ini  pun  harus menunggu  sesuai  porsi  yang  diberikan oleh  pemerintah  (masa  tunggu).  Sebab sekarang  ini,  masa  tunggu  bagi  calon jama’ah haji sangat lama, bisa 10 atau 15 tahun  ke  depan.  Oleh  karena  itu, mengikuti  manasik  nilainya  lebih  besar maṣlaḥat dibandingkan mafsadat ,  atau sebaliknya  bahwa  mengulang  hajinya lebih  besar mafsadat nya  dibandingkan maṣlaḥat .
Ulama  fikih  tidak  menyebutkan manasik sebagai yang mesti dilaksanakan oleh  calon  jama’ah  haji  sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. 2 Disini memunculkan pertanyaan, mengapa masalah  manasik tidak  mendapat  porsi hukumnya,  baik  pada  tataran  wajib  haji atau  pun  sebagai  syarat  haji.  Padahal masalah manasik sangat urgen bagi calon jama’ah haji, sebab haji merupakan rukun Islam  yang  kelima  yang  diwajibkan kepada  umat  Islam  dan  sekali  seumur hidup.  Lagi  pula  dalam  ayat  Al-Qur’ān dan  hadis  banyak  menyebutkan  kata manasik .
Meskipun dalam ayat dan beberapa hadits  disebutkan  kata  manasik , namun dalam  berbagai  literatur  fikih  tidak
dijelaskan  secara  detail  kedudukannya dalam  lingkup  hukum  haji,  melainkan hanya disebutkan wajib dan syarat , seperti syarat-syarat  diwajibkan  haji  adalah Islam,  berakal,  baligh  dan  kuasa.  Begitu juga  dengan  syarat  sah  haji,  yaitu  Islam dan baligh. Penafsiran dan rincian tentang kesanggupan  atau  kemampuan  ( istaṭā’a ) masih terjadi perbedaan pendapat, apakah kemampuan  tersebut  harus  dijalankan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain, apabila dirinya sendiri tidak mampu.
Syarat-syarat  haji  yang  sudah  ada sebagaimana termaktub dalam fikih, pada dasarnya adalah penetapan ulama terdahulu. Akan tetapi di zaman sekarang, kedudukan  kompetensi  manasik dalam lingkup hukum haji belum mendapat porsi yang memadai, padahal persoalan kompetensi  manasik sangat  penting  dan memberi manfaat yang paling besar dalam rangka  melaksanakan  ibadah  hajinya secara benar. Untuk memposisikan manasik sebagai  syarat  haji  memerlukan ijtihad  baru  dari  kalangan  ulama  sebagai aktualisasi fiqih atau pembaharuan hukum Islam  tanpa  mengabaikan  syarat-syarat yang telah ditentukan ulama klasik. Sebab itu sangat relevan bahwa fiqih muncul dan berkembang  sesuai  konteks  zaman, seperti  dikatakan  Ibn  Qayyim;  hukum berubah sesuai tempat, waktu, dan masa. 3 Pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jama’ah haji sarat dengan nilai-nilai positif  ( maṣlaḥat ),  sebab  keberadaannya merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan kewajiban ibadah haji sebagai  bentuk ta’abbudī kepada  Allah secara  konkrit  dan  tidak  mengulang- ulang.
Oleh karenanya, dalam menunaikan  ibadah  haji  diperlukan persiapan  yang  matang  dan  bekal  yang cukup, sehingga perintah menunaikannya tidak sia-sia. Kompetensi manasik dalam bingkai  hukum  haji,  yaitu  sebagai  syarat haji  memerlukan  ketegasan  di  zaman sekarang ini, khususnya dari ulama Aceh.
Ijtihad mereka sangat dibutuhkan terhadap  masalah ‘ubudiyah yang  sering dikerjakan  masyarakat. 4 Minimal  ijtihad ulama  Aceh  hanya  memperhatikan naṣ- naṣ legislasi  (seperti  dalam  ayat  dan hadis), mencari ‘illat-‘illat nya, menyesuaikan  uangkapan  yang  pada lahirnya  seolah-olah  berlawanan  paham, dan  mengambil  kesimpulan  hukum. Dalam mencari ‘illat-‘illat hukumnya dan dalam  mentarjihnya  antara  ungkapan- ungkapan yang berlawanan. 5
Mengacu pada permasalahan di atas, penelitian  inisangat  urgen  dan  aktual untuk  diteliti  lebih  mendalam  dan komprehensif. Masalah ini akan terjawab secara  ilmiah  melalui  data-data  yang akurat,  sehingga  kedudukan  kompetensi manasik pra  pelaksanaan  ibadah  haji mempunyai kekuatan hukum yang konkrit, seperti dimaksud dalam kategori hukum waḍ’ī berdasarkan  pemikiran ulama  Aceh  sebagai  sarana  penjelasan ( bayān ) dan menemukan hukum atau fikih baru sesuai konteks zaman.

## B. Hakikat Manasik Haji dalam Islam
Pelatihan  manasik  haji  merupakan kegiatan  untuk  memberikan  pembekalan kepada jamaah tentang konsep pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Disamping menjelaskan  secara  teori  juga  diringi dengan melakukan praktik atau peragaan.
Untuk mempermudah pemahaman jama’ah biasanya latihan itu mempergunakan  alat  peraga  seperti, miniatur  ka’bah,  peragaan wukuf,  sa’ī, taḥalul dan sebagainya.
Semua ibadah yang ingin dilakukan oleh  seorang mukallaf harus  berdasarkan tuntunan  dan  arahan  syariat,  sehingga ibadah tersebut  tidak sia-sia dan lari  dari tujuan  pelaksanaannya. Ibadah  haji merupakan salah satu ibadah yang sangat sakral  dan  rumit,  karena  ibadah  tersebut dilakukan pada waktu dan tempat-tempat kusus  dan tidak boleh digantikan dengan pelaksanaan  yang  lain,  maka  sangat
dianjurkan  bagi  mereka  yang  ingin melaksanakan  ibadah  haji  agar  terlebih dahulu  mengetahui  dan  memahami  tata cara  beribadah  haji  tersebut,  mengetahui tata  cara  dan  hal-hal  yang  berkaitan dengan sah dan tidaknya ibadah haji serta waktu  dan perbuatan pelaksanaan ibadah haji tersebut dikatakan dengan manasik . 6
Dalam Al-Qur’an
manasik disebutkan yang berbunyi:
ْمََُءۤاَبَٰا ْمَُ ِرَِْذََ َِّٰللا او ُرَُْذاَف ْمُكَكِساَنَّم ْمُتْيَضَِ اَذِاَف ىِف اَنِتَٰا ٓاَنَّب َر  ُل ْوُقَّي  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف ۗ ا ًرَِْذ َّدَشَا  ْوَا ٍق َلاَخ  ْنِم ِة َر ِخَٰ ْلاا ىِف َِٗل اَم َو اَيْنُّدلا “Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah  hajimu,  maka  berzikirlah (dengan menyebut)
Allah,
sebagaimana kamu menyebut- nyebut (membangga-banggakan) nenek  moyangmu,  atau  (bahkan) berzikirlah  lebih  banyak  dari  itu. Maka di antara manusia ada orang yang  berdoa:  "Ya  Tuhan  kami, berilah  kami  (kebaikan)  di  dunia", dan  tiadalah  baginya  bahagian (yang  menyenangkan)  di  akhirat.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 200)
Juga  hadis  Nabi  SAW  yang menerangkan  tentang  manasik  sebagai berikut:
مككسانم ينع اوذخ ... 7
“…Ambillah  dariku  tataca  ibadah hajimu.”
Selanjutnya hadis:
يبنلا تيأر :لوقي ًارباج عمس ِنأ ريبزلا يبأ نع - ملسو ِيلع ِللا ىلص - موي ِتلحار ىلع يمري يردأ  لا  ينإف  مككسانم  اوذخأتل  :لوقيو  رحنلا هذه يتجح دعب جحأ لا يلعل 8 “Dari Abī Zubair RA, bahwasanya ia  mendengar  Jabīr  berkata,  saya melihat Nabi SAW melontar jumrah dari atas kenderaannya (unta) pada hari  raya  (nahar),  lalu  Nabi bersabda,  “hendaklah  kamu  turut cara  ibadah  seperti  yang  aku kerjakan  ini  karena  sesungguhnya
aku  tidak  mengetahui,  apakah  aku akan  dapat  mengerjakan  haji  lagi sesudah ini.”
Ayat  dan  hadis  di  atas  merupakan dasar/ dalil hukum mengenai manasik dan menjadi  acuan  atau  pijakan  bagi  ulama dan  orang-orang  pegiat  ilmu  dalam mengaktualkan hukum belajar atau memahami  tentang  haji  yang  biasanya disebut dengan manasik .
Adapun hikmah dan urgen- si  pelatihan  manasik haji  adalah  untuk membekali  setiap  calon  jamaah  haji untuk  menjadi  dan  atau  mendapat pedoman bagi mereka
dalam melaksanakan manasik sesuai dengan alur gerak dan tempat kegiatan ibadah. Dengan mengikuti bimbingan manasik, para calon jamaah  haji  dapat  mengetahui  prosedur dan tata cara kegiatan pelaksanaan ibadah haji  secara  mandiri  selama  berada  di Makkah.  Dalam  pandangan  Latif  Hasan bahwa  bimbingan  manasik haji  memiliki fungsi  dan  tujuan  yang  sangat  bernilai, yaitu:
a. Agar  semua  jama’ah  haji  mampu memahami  semua  informasi  tentang pelaksanaan  ibadah  haji,  tuntunan perjalanan,  petunjuk  kesehatan,  dan mampu mengamnalkannya  pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
b. Agar  jama’ah  haji  dapat  mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok.
c. Memberikan  bekal  dan  kemampuan dalam  melaksanakan  ibadah  haji, sehingga  mempunyai  kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
d. Memberikan  informasi,  gambaran situasi  dan  kondisi  yang  akan  dating serta  kemungkinan  terjadi  baik selama diperjalanan maupun di tanah suci.
e. Para  jama’ah  haji  mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental,  fisik,  kesehatan  maupun petunjuk ibadah haji yang lain. 9
Kapasitas pelatihan
manasik mengandung  kemaslahatan  bagi  manusia
dan senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman, seperti kaidah: tughayyir al-fatwā bi al-tughayyir al-azminah wa al-amkinah wa  al-ahwāl  wa  al-azmān. 10 Ibn  al- Qayyim dengan tegas menyatakan bahwa mustahil  jika  syarī’ah  mendatangkan ketidak-adilan  dan  ketidakrahmatan,  dan jika  ini  terjadi  maka  interpretasi  atau aturan-aturan  positif  yang  memberlaku- kannya yang tidak tepat. 11 Apabila belum mampu  dipahami  dan  ditemukan  prinsip hukum  dalam naṣ ,  maka  interpretasi rasional secara logis dan empirik menjadi alternatif untuk memahami dan
menemukan  maksud  dan  tujuan  hukum syara’  ( maqāṣid  al-syarī‘ah )  melalui pendekatan kontekstual.
Tradisi  pengkajian  hukum  Islam yang sudah berlangsung selama berabad- abad, yaitu sejak periode awal pembentukan ( ijtihād ), pembukuan ( tadwīn )  dan  pengundangan  ( taqnīn ) mengindikasikan  bahwa  hukum  Islam mempunyai  historis  perkembangannya. Persoalan  pertama  yang  banyak  dikaji oleh para sarjana Muslim adalah melacak pengertian  dasar,  sumbernya,  kapan  dan bagaimana  hukum  Islam  dibentuk,  serta untuk  apa  hukum  Islam  diaplikasikan. Dalam ranah kajian filsafat hukum  Islam dikenal;  ontologis,  efistimologis  dan aksiologis. 12 Keunikan  hukum  Islam ternyata  tidak  hanya  dalam  persoalan perumusan definisi, tetapi juga pelacakan pijakan metodologi hukum yang digunakan  para  ulama  mażhab  dalam proses  penetapan  hukum  ( istinbāṭ  al- aḥkām )  hingga  pada  tingkat  aplikasinya ( taṭbīq al-aḥkām ). 13

## C. Pandangan Ulama Aceh Mengenai Pelatihan Manasik Sebagai Syarat
Haji
1. Kedudukan Manasik Dalam Lingkup Hukum Haji
Kata  manasik  yang  diambil  dari fi’il  maḍi ,  yaitu nasaka  –  yansuku  – naskan digunakan  dalam  empat  arti  dan makna.  Empat  makna  ini  dapat  menjadi
representasi pengertian  manasikdalam al- Qur’ān. Pertama , dapat diartikan sebagai peribadatan (ibadah) secara umum, seperti dalam  QS.  al-An’ām:  163:  “Katakanlah; sesungguhnya  salat,  ibadah  ( nusuk ), kematian  dan  kehidupanku  itu  adalah menjadi  otoritas  Allah  yang  menguasi alam  semesta.” Kedua ,  bisa  berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan  diri  ( taqarrub )  pada  Allah dalam  kaitannya  dengan  ibadah  haji. Seperti
QS.
al-Baqarah:
196:
“Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah.  Jika  Anda  terkepung,  maka sembelihlah binatang ternak ( hadyu ) yang mudah  didapat.  Dan  janganlah  Anda memotong  rambut  sehingga  binatang ternak  tersebut  sampai  ke  tempatnya. Barang siapa di antara Anda itu jatuh sakit atau  rambut  kepalanya  itu  gatal  maka  ia wajib membayar denda: berupa puasa atau sedekah atau sembelihan ( nusuk )…” Ketiga ,  bisa  berarti  peribadatan khusus  yang  terkait  dengan  ibadah  haji dan  umrah,  yakni  seluruh  amalan  yang terkait dengan ibadah haji dan umrah baik yang  rukun,  wajib  dan  sunah  itu  dapat disebut sebagai manasik. Pengertian inilah yang  dimaksud  dalam  firman  Allah  QS. al-Baqarah:  200:  “Jika  Anda  telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik,  maka  berzikirlah  pada  Allah seperti  Anda  mengingat  nenek  moyang Anda atau lebih dahsyat dari pengingatan Anda pada nenek moyang itu”. Keempat , manasik atau mansak bisa  berarti  cara beribadah  yang  dilakukan  oleh  semua umat beragama, baik itu Nasrani, Yahudi, Hanifiyah  maupun  Islam.  Pengertian  ini bisa  dipahami  dari  firman  Allah  QS.  al- Ḥajj:  34:  “Setiap  bangsa  (umat)  Kami ciptakan  cara  ibadah  ( mansakan )  agar mereka  dapat  menyebut/  berzikir  asma Allah  bagi  diterimanya  rizki  berupa binatang  ternak  yang  Allah  berikan  pada mereka;  maka  Tuhan  Anda  itu  adalah Tuhan yang Maha Esa”. 14 Makna  manasik yang  terakhir menunjukkan  bahwa  ibadah  haji  dan
umrah  adalah  rangkaian  ibadah  yang sambung-menyambung  pelaksanaannya dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya dalam  sejarah  kehidupan  umat  manusia dalam  kondisi  dan  tempat  yang  sama tanpa adanya perubahan. Dimana pelaksanaannya  dilakukan  di  tanah  suci (Makkah)  dengan  pusat  Ka’bah  sebagai tanah  haram  dan  ‘Arafah  sebagai  pusat tanah  halal.  Jadi,  pelaksanaan  manasik haji dilakukan dengan memadukan antara tanah  haram  dan  tanah  halal.  Tata  cara manasik seperti itu dipersepsikan sebagai kekuatan  ibadah  yang  maha  dahsyat dalam  memaknai  hubungan  manusia dengan Rabb-Nya ( ḥablun min Allāh ). Kedudukan manasik dalam lingkup haji, hanya menguraikan tentang pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal  yang terkait dengan perbuatan dalam haji, mulai dari  musafir  niat  ke  haji  sampai pelaksanaan  syarat,  rukun,  wajib  dan sebagainya. 15 Oleh  karena  itu,  arti  dan makna  manasik yang  dikemukakan  di atas,  ulama  Aceh  menilai  kedudukan manasik dalam lingkup hukum haji adalah sebagai  ibadah  dan  mempelajari  atau belajar manasik termasuk ibadah. Belajar disini  adalah  bagi  orang  yang  belum paham,  maka  hukumnya  wajib  belajar. 16 Hal  ini  menurut  Abu  Matang  Perlak sebagaimana dimaksudkan dalam QS. al- Baqarah: 200 dan ḥadīṡ Nabi Muhammad SAW. 17
Menurut  Abu  Paloh  Gadeng,  ilmu manasik bagi yang belum mengetahui dan memahaminya  adalah  wajib  ‘ain  untuk membenarkan  kerja  dalam  haji. 18 Farḍu ‘ain  disini,  lanjut  Abu  Paloh  Gadeng bermakna  bahwa  ka’bah  tidak  boleh kosong,  sementara  terkait  dengan  farḍu kifayah  adalah  orang-orang  yang  sudah Islam. Dari segi mengetahui ilmu manasik adalah syaratdalam konteks hukum waḍ’ī, sedangkan  dari  segi  menunaikan  dan waktunya  adalah  wajibdalam  konteks hukum taklifī. Terkait  ilmu  manasik dibagi  dua; ilmu  hal, yaitu  waktu  untuk dikerjakan (farḍu ‘ain); dan ilmu mu’ajjal,
yaitu hukum belajar (farḍu kifayah). Oleh karena  itu,  ilmu  manasik yang  masuk ranah  syariah  tetap  harus  belajar, sedangkan  ilmu ladunī tidak,  karena  ia didapatkan  sendiri  dengan  kehendak Allah.
Keberadaan manasik (untuk haji dan umrah) dalam lingkup hukum haji, Waled Sirajuddin  mengemukakan  bahwa  secara umum  menunjukkan  ibadah,  seperti dimaksud  dalam  ayat  dan  hadīṡ  dengan kata nasaka. Beribadah harus dengan ilmu dan itu sudah umum, dan apabila tidak ada ilmu  maka  tidak  bisa  melaksanakan  haji, misalnya  mengetahui  tentang  rukun fi’li; ṭawaf, taḥallul, dan sebagainya, sementara niat tidak masuk dalam rukun. 19 Sementara  ayat  dan ḥadīṡ dalam konteks manasik digunakan  untuk  mengetahui ilmu  manasik (tata  cara  mengerjakan ibadah  haji)  dikerjakan  sesuai  perbuatan Nabi  SAW  sebagaimana  ḥadīṡ  yang artinya: “ambillah dariku tata cara ibadah hajimu”. 20 Ketentuan  ini  relevan  dengan ungkapan  Syeh  Syamaun  dan  Abu Lamkawe  bahwa  manasik dalam  ayat adalah mengenai pelaksanaan ibadah haji, sedangkan  dalam  ḥadiṡ  adalah  belajar untuk istiba’ pada  Nabi  SAW,  yaitu berkenaan  dengan  hukumnya,  seperti sunat, wajib, dan lain-lain. 21
Lebih lanjut Syeh Syamaun
mengemukakan  bahwa  ilmu  manasik dapat  dikatakan  sebagai  ilmu  untuk  haji, sedangkan belajar/ ilmu adalah syarat sah haji.  Sedangkan  manasik di  Indonesia seperti  yang  diadakan  pemerintah  adalah cara mengerjakan haji. 22 Pernyataan yang sangat  berbeda  adalah  Syeh  Zulkarnen, dimana  kedudukan  manasik haji  dalam lingkup  hukum  haji  sangat  penting. Karena dalam Al-Qur’an dan hadis sudah jelas  bahwa  hukum  haji  itu  wajib,  jadi belajar tata cara haji atau manasik haji itu juga hukumnya wajib, karena haji adalah ibadah, semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang  harus  berdasarkan  ilmu  maka belajar  ilmu  manasik atau  mengetahui
ilmu  tata  cara  haji  juga  sebagai  syarat sahnya haji. 23
Ilmu manasik sebagai cara mengerjakan haji, Abu Tanjung Bungong menguatkannya bahwa pelatihan manasik adalah  belajar  tentang  tata  cara  ibadah haji, seperti ṭawāf, sa’ī, taḥallul, dan lain- lain.  Jadi  tambahnya,  dengan  ilmu  dapat mengamalkannya,  misalnya ṭawaf  wada’ adalah  asal ṭawāf ,  kecuali  apabila didahului  dengan  shalat  sunat  ṭawaf. Begitu  pula  halnya  dengan  hal-hal  yang khafi wajib  belajar,  dan  terkait  dengan ḥajad  raḥlah bila  dikerjakan  maka  harus diulang. 24 Bahkan Abu Lamkawe menambahkan bahwa setelah
mengerjakan  ibadah  haji  harus  diiringi dengan  rasa  bersyukur.  Namun  dalam melakukan  semua  kegiatan  harus  dengan berdasarkan  ilmu.  Untuk  mendapatkan ilmu,  maka  wajib  belajar.  Karena  kalau tidak demikian maka tidak paham tentang pelaksanaan haji. 25
Begitu pun dengan Waled Nu bahwa ilmu manasik merupakan ilmu untuk haji dan  umrah.  Sebab  tanpa  ilmu  manasik (haji dan umrah), maka lebih baik jangan berangkat ke haji dan umrah, apalagi ada di  antara  jama’ah  ada  sibuk  dengan  HP (asyik  melakukan  selfi)  adalah  suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermakna haji  dan  umrahnya. 26 Dengan  demikian, sebagai  rukun  kelima,  haji  sama  dengan rukun-rukun lain, Abon Arongan mengemukakan  bahwa  segala  manasik harus  dengan  ilmu  dan  belajar  tentang manasik adalah wajib ( farḍu ‘ain ), supaya bisa dipahami tata pelaksanaannya seperti adanya  denda  ( dam ), taḥallul dan  lain- lain.
Manasik haji lebih berat
dibandingkan shalat, sebab semua menjadi  haram  ketika  dalam  haji.  Selain itu menurutnya, haji merupakan perbuatan yang  sangat  sulit,  mulai ṭawaf sampai selesai.  Maksud  sulit  seperti  berniat mengejar  isteri  ketika ṭawaf ,  maka ṭawaf nya tidak sah atau harus mengulanginya lagi. Ayat dan hadis yang berkenaan  dengan  manasik disarehkan
saja  bahwa  tata  cara  perbuatan  hukum dalam haji harus dipahami. 27
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kedudukan  pelatihan manasik dalam  lingkup  hukum  haji merupakan  ibadah  dan  ilmu  tata  cara pelaksanaan manasik ibadah haji. Sebagai ibadah, termasuk mempelajari atau belajar manasik , belajar tentangnya adalah wajib ‘ain bagi orang yang belum paham tentang itu.  Dikatakan  wajib  ‘ain  adalah  karena setiap calon jama’ah haji harus memahami benar mengenai syarat, rukun, dan hal-hal yang  tidak  dibolehkan  ketika  berhaji. Apabila mengabaikan kewajiban tersebut, maka  akan  berdampak  pada  perbuatan hajinya, seperti tidak sah, wajib mengulanginya  lagi,  membayar  denda, dan sebagainya.
2. Pendapat  Ulama  Aceh  mengenai Pelatihan Manasik Sebagai Syarat Haji Mengenai pelatihan manasik sebagai  syarat  haji,  menurut  pandangan Abu  Matang  Perlak  adalah  itu  urusan pemerintah.  Sebab  berdasarkan  kajian dalam  kitab-kitab  fiqih  tidak  disebutkan bahwa  manasik sebagai  syarat  haji,  dan pun  zaman  dahulu  tidak  ada  manasik kecuali  belajar  dari  kitab. 28 Meskipun pemerintah mewajibkan mengikuti pelatihan  manasik , menurut  pandangan Waled  Sirajuddin  adalah  hal  yang  biasa, sebab  pemerintah  perkara  yang  bukan wajib  menjadi  wajib.  Dalam  hal  ini,  ia lebih  cenderung  bahwa  istilah istaṭā’a yang menjadi wajib, sementara mempersiapkan  ilmu manasik adalah menjadi
syarat.
Sebab dalam
pandangannya,  yang  belajar  saja  masih meraba-raba,  apalagi  yang  belum  paham benar ilmu manasik. 29
Dua  pandangan  di  atas  dikuatkan oleh  Abu  Tanjung  Bungong  bahwa manasik tidak  bisa  dikategorikan  syarat tetapi  kalau istaṭā’a boleh,  karena  untuk berangkat  ke  haji  harus  sanggup.  Akan tetapi  dengan  kondisi  sekarang,  Abu Tanjung  Bungong  berpandangan  bahwa
pelatihan  manasik bisa  masuk  sebagai syarat  haji,  karena  setiap  jama’ah  harus memahami  benar  tentang  ilmu  manasik , misalnya  tentang  hukum qaṣad dalam shalat jama’  qaṣar ,  kapan  niatnya dimulai. 30 Akan  tetapi  Syeh  Zulkarnen berpandangan  hukumnnya  wajib,  karena ibadah  haji  itu  wajib.  Hal  ini  dipahami sebagai wasāil (perantara) untuk sempurnanya  atau  sahnya  ibadah  wajib tersebut,  maka  juga  dihukum  wajib, seperti kaidah fikih: متي لا ام لا او ف ِب لاإ بجو بجاو. 31
Pandangan  yang  lebih  jelas  dan tegas adalah dikemukakan oleh Abu Paloh Gadeng,  dimana manasik bisa  dijadikan syarat  haji  baik  secara waḍ’ī maupun taklifī , seperti ṭawaf, sa’ī, lempar jamarah dan  lain-lain. Waḍ’i adalah  perkara  yang diikat  Allah  SWT  untuk  melakukan kewajiban, sedangkan taklifī adalah benar dalam melakukan syarat dan rukun. Waḍ’ī di  sini  dibagi  kepada  dua  macam,  yaitu; yang ada perbuatan ( fi’lun ) dan yang tidak ada  perbuatan. 32 Pandangan  ini  sama dengan  pandangan  Waled  Nu  bahwa pelatihan manasik bukan hanya syarat haji dan  umrah  (rukun,  ihram,  miqat,  seperti niat ihram di miqad, bila lupa bermasalah),  bahkan  pelatihan  manasik hukumnya wajib (seperti manasik haji dan umrah  yang  diadakan  oleh  pemerintah). Wajib  mengikuti  pelatihan  manasik , menurut  Waled  Nu  sama  seperti  wajib dalam  shalat,  seumpama  wajib  menutup aurat. 33 Begitu  juga  dengan  pandangan Abon  Arongan  bahwa  manasik bisa menjadi  syarat  untuk  mengantarkan  ke perbuatan haji yang sempurna. 34
Jadi  pelatihan  manasik sebagai syarat  haji,  sebagian  kecil  menyatakan tidak  bisa  dijadikan  sebagai  syarat  haji, kecuali istaṭā’a. Namun  sebagian  besar ulama Aceh berpandangan bahwa pelatihan manasik bisa  dijadikan  sebagai syarat haji. Hal ini dengan memperhatikan kondisi dan urgensi pelatihan manasik itu sendiri  yang  memberi  manfaat  paling besar bagi calon jama’ah haji. Tanpa ilmu
manasik yang mapan dan sempurna, maka haji seseorang akan mendapatkan kesalahan dalam menunaikan ibadah haji sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan.  Bahkan  Abu  Paloh  Gadeng dan  Waled  Nu  mengemukakan  bahwa manasik bukan  hanya  pada  kategori hukum waḍ’ī (syarat) saja, melainkan bisa masuk  dalam  kategori  hukum taklifī (wajib), dimana tata cara pelaksanaannya harus benar sesuai syarat dan rukun.
3. Pertimbangan  Ulama  Aceh  Mengenai
Pelatihan Manasik Sebagai Syarat Haji
Mengacu  pada  pandangan  ulama Aceh di atas, terdapat silang pertimbangan,  alasan  atau  argumentasi mengenai manasik sebagai syarat haji atau bukan  syarat  haji.  Abu  Matang  Perlak memberikan  pertimbangan  bahwa  dalam pelaksanaan ibadah haji sudah ada kepala rombangan  (Karom)  yang  menjaga  dan membimbing  para  jama’ah  haji  supaya pelaksanaan  haji  jama’ah  menjadi  benar.
Selanjutnya  ditunjang  pula  dengan  buku panduan  untuk  dibaca-baca  oleh  jama’ah haji.  Ia  memberikan  contoh,  isterinya belajar  darinya  tentang  manasik kecuali dalam  hal  praktek  yang  diadakan  panitia haji. 35 Oleh  karena  itu,  tidak  ada  istilah pelatihan manasik sebagai  syarat  haji, sebab  para  jama’ah  haji  telah  banyak mendapat kemudahan ketika berangkat ke Tanah Suci, seperti bimbingan dan buku- buku panduan pelaksanaan ibadah haji.
Terkait  pelatihan manasik sebagai syarat  haji,  Abu  Lamkawe  memberi pertimbangan  pada  sisi  mencari  ilmu wajib. Ia melandasinya pada ayat: “ fas’alū ‘ala  ahlaz  zikri” dan  ḥadīṡ:  “ al-‘ilmu imāmul  ‘amāl …”. 36 Sementara  Abu Paloh Gadeng, iaberdalil kepada ayat dan ḥadīṡ  sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya.  Menurutnya  nilai  ilmu terpisah  dengan  ilmu,  dan  barangsiapa memiliki  ilmu  syariah,  ia  mendapatkan satu pahala dan bila mengerjakannya akan mendapatsatu  nilai  lagi.  Dari  itu,  ilmu manasik bertujuan  untuk  membereskan kerja  (haji  dan  umrah),  seperti  syarat
ṭawaf,  lempar  jamarah,  dan  sebagainya. Jadi,  dalam  pertimbangan  Abu  Paloh Gadeng,  syarat  haji  adalah  mengetahui tentang  berbuat  ketika  melaksanakan hajinya. 37
Alasan  Abu  Paloh  Gadeng  tersebut dapat  dipahami  bahwa  ilmu  manasik adalah  menjadi  syarat  untuk  melaksana- kan haji secara benar. Tanpa ilmu manasik maka  pelaksanaan  haji  menjadi  tidak benar. Oleh karena itu, para jama’ah haji sudah sepantasnya memiliki ilmu tersebut yang cukup  agar haji menjadi benar. Hal ini  belum  diposisikan  pada  tingkat  haji mabrūr, sebab  untuk  mengapai  tingkat tersebut  tidak  sembarangan  orang. 38 Pertimbangan  yang  senada  dikemukakan oleh Syeh Zulkarnen, yaitu manasik dapat dijadikan  sebagai  syarat  haji , karena memang belajar ilmu itu hukumnya wajib dan  belajar  itu  juga  ibadah. 39 Seiring dengan pertimbangan Syeh Zulkarnen ini, Waled Sirajuddin memberi pertimbangan bahwa bila sudah taklīf , maka hal-hal yang terkait  dengan  kewajiban  sejalan  secara beriringan.  Untuk  menguatkan  pertim- bangannya, ia mengutip pernyataan Abon Tanoh  Mirah  bahwa  kalau  tidak  belajar ilmu manasik jangan berangkat. 40
Belajar ilmu manasik adalah sangat penting bagi  jama’ah haji. Sebab dengan ilmu itu, menurut Abu Tanjung Bungong, mereka  (jama’ah  haji)  dapat  memahami pelaksanaan  haji  yang  sebenarnya.  Ia memberi  contoh,  meskipun  sudah iḥram , maka jama’ah haji tetap harus selesaikan yang  lain  yang  belum  selesai  dikerjakan. Selanjutnya  mengenai  mewakilkan  nikah anaknya  ketika  sedang  berhaji  ( miqat ). Padahal  wakilah  itu  terjadi  apabila walinya tidak sanggup melakukan. Begitu juga dalam hal melempar jamarah adalah setelah  dhuhur  harus  diberi  wakilah. 41 Sementara  Abon  Arongan  memberikan pertimbangan  bahwa  manasik sekarang adalah  sebagai  ilmu  yang  dibarengi dengan praktek. Praktek yang
dimaksudkan  adalah  agar  para  jama’ah lebih  paham  tata  cara  ibadah  haji,  sebab
mengulang haji di tahun depan, maka haji sebelumnya harus diselesaikan dahulu. Ia memberi  contoh,  pada  haji tamatṭu’ ada dām dan  ibu-ibu  sangat  takut  dan  pelit untuk mengeluarkannya. 42 Hal ini apabila dianalisis contoh yang demikian
menunjukan  bahwa  mereka  tidak  paham hakikat peribadatan haji, melainkan lebih mementingan uangnya dari pada menyempurnakan ibadah hajinya. Padahal dalam  ilmu manasik telah  dinyatakan mengenai dām yang  dilaksanakan  oleh jama’ah  haji,  apabila  melanggar  aturan tata pelaksanaan ibadah haji.
Pandangan  Waleh  Nu  di  atas melandasinya  pada  beberapa  kaedah, seperti; mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwā  wājibun ; al-imru  …  wa  sā’ilu ; wasā’ilu  hukmun  al-maqāṣid. Kaedah- kaedah  ini  bukan  hanya  berlaku  pada ibadah  haji  saja,  melainkan  juga  wajib pada ibadah umrah, seperti wajib menjual binatang  untuk  melakukan wasīlatu haji dan umrah. Sementara terkait dengan ayat fa’iżā  qaḍaitum  manāsikakum  … dan ḥadīṡ Nabi SAW. “ khużū’annī manāsikakum” dalam
pertimbangan Waled Nu adalah sama redaksinya dengan “ khużū ‘annī wasāilatu manāsikakum”. 43
Dari  beberapa  pertimbangan  ulama Aceh  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pelatihan  manasik sebagai  syarat  haji adalah untuk membereskan kerja haji dan umrah,  maka  ilmu  manasik dibutuhkan sebagai  syarat  haji  untuk  mengetahui tentang  berbuat,  seperti  syarat ṭawaf , melempar jamarah. Mencari ilmu manasik adalah  wajib sebagai  syarat  sah haji, dan sudah taklīf, maka  hal-hal  yang  terkait dengannya  secara  beriringan  menjadi kewajiban  juga.  Dalam  hal  mencari  ilmu manasik , maka  bertanya  kepada  orang- orang yang mampu, sebab ilmu merupakan  tonggak  amal  (perbuatan). Ada juga ulama Aceh yang menggunakan kaedah uṣūl dalam  pertimbangannya, sementara mengenai ayat dan ḥadīṡ adalah menunjukkan wajib manasik seperti wajib dalam shalat dan syarat manasik
menunjukkan  wajib  manasik.  Artinya belajar  ilmu  manasik wajib  (farḍu  ‘ain) sebagai  syarat  untuk  mengantarkan  ke perbuatan haji.

## D. Penutup
Kedudukan manasik dalam lingkup haji,  dalam  fiqih-fiqih  klasik  tidak mendapat  porsi  atau  penjelasan  ( bayan ) yang memadai, melainkan hanya menguraikan  tentang  pelaksanaan  ibadah haji  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan perbuatan  dalam  haji,  mulai  dari  musafir niat  ke  haji  sampai  pelaksanaan  syarat, rukun, wajib dan sebagainya. Oleh karena itu,  dalam  konteks  sekarang  ini  (masa modern),  persoalan  manasik termasuk masalah  kontemporer  dan  memerlukan ketegasan  hukum.  Melalui  ijtihad  para ulama Aceh menunjukkan bahwa kedudukan manasik dalam lingkup hukum haji adalah sebagai ibadah dan mempelajari atau belajar manasik termasuk  ibadah,  khususnya  bagi  orang yang  belum  paham,  sehingga  hukumnya wajib belajar.
Ulama  Aceh  terjadi  perbedaan pendapat  mengenai  pelatihan  manasik sebagai syarat haji. Sebagian kecil ulama Aceh  menyatakan  tidak  bisa  dijadikan sebagai  syarat  haji,  kecuali istiṭā’ah. Namun  sebagian  besar  ulama  Aceh berpandangan  bahwa  pelatihan  manasik bisa  dijadikan  sebagai  syarat  haji,  sesuai kondisi  dan  urgensi  manasik itu  sendiri yang memberi manfaat ( maṣlaḥah ) paling besar bagi calon jama’ah haji. Tanpa ilmu manasik yang  mapan  dan  sempurna,  haji seseorang  akan  mendapatkan  kesalahan dalam menunaikan ibadah haji, bahkan di kalangan  ulama  Aceh  berpandangan bahwa  manasik bukan  hanya  pada kategori  hukum waḍ’ī (syarat)  saja, melainkan  bisa  dalam  kategori  hukum taklifī (wajib), dimana tata cara pelaksanaannya harus benar sesuai syarat dan rukun.
Pertimbangan yang diberikan ulama Aceh  berbeda-beda,  misalnya  manasik
sebagai  syarat  haji adalah  ilmu  manasik dibutuhkan  sebagai  syarat  haji  untuk mengetahui tentang berbuat, seperti syarat ṭawaf,  melempar  jamarah.  Mencari  ilmu manasik adalah  wajib  sebagai  syarat  sah haji, sebab ilmu merupakan tonggak ‘amāl (perbuatan).  Apabila  sudah taklīf, maka hal-hal  yang  terkait  dengannya  secara beriringan  menjadi  kewajiban  juga.  Ada juga  yang  menggunakan  kaedah uṣūl dalam  pertimbangannya,  seperti mā  lā yatimmu  bihi  wājibun  illā  bihi  fahuwā wājibun dan wasā’ilu hukmun al-maqāṣid.
Misal, wajib jual binatang untuk
1 “UU  RI  No.  17  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji” (1999).
2 Muḥammad  al-Anṣarī  al-Ṭabranī, al- Jāmiʻ  al-Aḥkām  al-Qur’ān  Tafsīr  al-Ṭabranī , Vol.  IV  (Kairo:  Al-Maktabah  al-Tawfiqiyah, 1998), 195.
3 Ibn  Qayyīm  al-Jawziyah, Iʻlām  al- Muwaqqi‘īn , Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). 4 Yūsuf  al-Qarḍāwī, al-Ijtihād  fī  al- Syarīʻah al-Islāmiyyah Maʻa Naẓarat
Tahlīliyyah  fī  al-Ijtihād  al-Muʻāṣirah (Kuwait: Dār al-Qalām, 1985), 101.
5 Abdul  Wahhab  Khallaf, Sejarah Legislasi Islam , (Terj.) A. Sjinqithy Djamaluddin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 133-7.
6 Abi  Zakariya  Yahya  ibn  Syaraf  al- Nawawi, al-Iḍāḥ  fi  Manāqib  al-Ḥāji  wa  al- Umrāh (Makkah:  Maktabah  al-Amdādiyah, 2010), 26.
7 Arentjan  Wensinck, al-Mu’jam  al- Mufahras li al-Fāẓ al-Hadiṣ (Beirut: Dar al-Fikr, 1990),  Arentjan  Wensinck, al-Mu’jam  al- Mufahras li al-Fāẓ al-Hadīṣ (Beirut: Dār al-Fikr,
1990), Ibn Majah No. 1006, Sunan al-Nasa'i No. 310.
8 Arentjan  Wensinck, al-Mu’jam  al- Mufahras li al-Fāẓ al-Hadiṣ (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Muslim Vol. 3, 419, ا حرشب ملسم حيحص يوونل 3 / 914 دوبعملا نوع ِحرش عم دواد يبأ ننس، 5 / 313 ننس، يئاسنلا 5 / 073 ةجام نبا ننس، 0 /
1331 .
9 Latif  &  Nidjam  Ahmad  Hasan, Manajemen  Haji ,  2nd  ed.  (Jakarta:  Dzikrul Hakim, 2003), 17.
10 Ibn  al-Qayyīm  al-Jawziyah, I ‘ lām…, hlm. 14. 11 Ibid, hlm. 3. 12 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung:  LPPM-Universitas  Islam  Bandung, 1995), 19-24.
melakukan wasīlatu haji  dan  umrah. Sementara mengenai ayat faiżā qaḍaitum manāsikakum… dan  ḥadīṡ khużū  ’annī manāsikakum sama  dengan  ḥadīṡ khużū ‘annī  wasāilatu  manāsikakum adalah menunjukan  wajib  manasik seperti  wajib dalam  shalat,  dan syarat manasik menunjukan  wajib  manasik.  Dengan demikian,  belajar  ilmu  manasik adalah wajib  ( farḍu  ‘ain )  sebagai  syarat  untuk mengantarkan kepada perbuatan haji.

## Catatan Akhir:
13 Firdaus, Ushul  Fiqh:  Metode Mengkaji  Dan  Memahami  Hukum  Islam  Secara Komprehensif  Jakarta (Jakarta:  Zikrul  Hakim, 2001), 73-4.
14 https://www.bangsaonline.com/berita/ 3858/apa-arti-kata-manasik
15 Imām  Muhyiddīn  Yahyā  bin  Syarāf al-Nawāwī, Matan al-Iḍāh fī Manāsik al-Ḥajj wa al-'Umrah (Beirūt:  Dar  al-  Kutub  al-‘Ilmiyah, 1985).
16 Hasan,  Tgk.  H.  Abd.  Wahab  Dayah Darussalam  Hasil  Wawancara, Aceh  Timur,  15 November 2018.
17 Tgk.  H.  Abd.  Wahab  Hasan, “Interview” (Aceh, 2018).
18 Tgk. H. Mustafa Ahmad, “Interview” (Aceh, 2018).
19 Tgk.  H.  Sirajuddin,  “Interview” (Aceh, 2018).
20 Sirajuddin.
21 Tgk. H. Syamaun Risyad, “Interview” (Aceh, 2018).
22 Ibid.
23 Tgk. H. Zulkarnen Djuned,
“Interview” (Aceh, 2018).
24 Tgk. H. Abdullah Ibrahim, “Interview” (Aceh, 2018).
25 Tgk.  H.  Ishaq  Ahmad,  “Interview” (Aceh, 2018).
26 Tgk.  H.  Nuruzahri,  “Interview” (Aceh, 2018).
27 Tgk.  H.  Sofyan  Mahdi,  “Interview” (Aceh, 2018).
28 Hasan, “Interview.”
29 Sirajuddin, “Interview.”
30 Ibrahim, “Interview.”
31 Djuned, “Interview.”
32 Ahmad, “Interview,” 2018.
33 Nuruzahri, “Interview.”
34 Mahdi, “Interview.”
35 Hasan, “Interview.”
36 Ahmad, “Interview,” 2018.
37 Ahmad, “Interview,” 2018.
38 Ahmad.
39 Tgk. H. Zulkarnen Djuned,
“Interview” (Aceh, 2018).
40 Sirajuddin, “Interview.”
41 Ibrahim, “Interview.”
42 Mahdi, “Interview.”
43 Nuruzahri, “Interview.”

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Tgk. H. Ishaq. “Interview.” Aceh, 2018. Ahmad,  Tgk.  H.  Mustafa.  “Interview.” Aceh, 2018. al-Jawziyah,  Ibn  Qayyīm. Iʻlām  al- Muwaqqi‘īn .  Vol.  III.  Beirut:  Dar al-Fikr, 1996.
al-Nawāwī,  Imām  Muhyiddīn  Yahyā  bin
Syarāf. Matan  al-Iḍāh  fī  Manasik al-Ḥajj wa al-Umrah . Beirūt: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1985. al-Qarḍāwī,  Yūsuf. Al-Ijtihād  fī  al- Syarīʻah  al-Lslāmiyyah  Maʻa Naẓarat  Tahlīliyyah  fī  Al-Ijtihād al-Mu  ʻaṣirah .  Kuwait:  Dār  al- Qalām, 1985. al-Ṭabranī,  Muḥammad  al-Anṣarī. Al- Jāmiʻ  li  Aḥkām  al-Qur’ān  Tafsīr al-Ṭabranī .  Vol.  IV.  Kairo:  Al-
Maktabah al-Tawfiqiyah, 1998.
Djuned, Tgk. H.  Zulkarnen. “Interview.”
Aceh, 2018. Firdaus. Ushul  Fiqh:  Metode  Mengkaji dan  Memahami  Hukum  Islam Secara  Komprehensif  Jakarta .
Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
Hasan, Latif & Nidjam Ahmad.
Manajemen Haji . 2nd ed. Jakarta:
Dzikrul Hakim, 2003.
Hasan, Tgk. H. Abd. Wahab. “Interview.” Aceh, 2018. Ibrahim,  Tgk.  H.  Abdullah.  “Interview.” Aceh, 2018.
Khallaf, Abdul Wahhab. Sejarah Legislasi
Islam .  Edited  by  A.  Sjinqithy
Djamaluddin. Surabaya: Al- Ikhlas, 1994.
Mahdi,  Tgk.  H.  Sofyan.  “Interview.” Aceh, 2018. Nawawi, Abi Zakariya Yahya ibn al-. Al- Iḍah  fi  Manāqib  al-Ḥāji  wa Umrāh .  Makkah:  Maktabah  al- Amdādiyah, 2010.
Nuruzahri,  Tgk.  H.  “Interview.”  Aceh,
2018.
Praja,  Juhaya  S. Filsafat  Hukum  Islam . Bandung: LPPM-Universitas
Islam Bandung, 1995.
Risyad,  Tgk.  H.  Syamaun.  “Interview.”
Aceh, 2018.
Sirajuddin,  Tgk.  H.  “Interview.”  Aceh,
2018.
UU  RI  No.  17  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (1999).
Wensinck,  Arentjan. Al-Mu’jam  al-
Mufahras  li  al-Fāẓ  al-Hadīṣ . Beirūt: Dār al-Fikr, 1990.