Literature Study

## TATACARA PELAKSANAAN ISHLAH DALAM PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.

## Abstract

## Dzin Nun Naachy
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib
Jombang, email: dzinun.nachy@gmail.co m
Background.  The Compilation of Islamic Law in determining the law allows the implementation of the distribution of inheritance in a peaceful manner agreed upon by the family without following the procedures for the distribution of inheritance with the share specified in Islamic law.
Aim. This study aims to discusses the procedure for distributing inheritance in a peaceful manner which is most relevant from the perspective of the Compilation of Islamic Law.
Methods.  This literature research uses the jurisprudence law approach. The research data were taken from the Qur'an and the Compilation of Islamic Law Articles 171-182 and Article 210 as primary data sources. Results. The results of the study show that the implementation of peace in the distribution of inheritance can use the Takharruj method and the Hibah method. The procedure for dividing inheritance by grants is more appropriate in the perspective of the Compilation of Islamic Law.
Keywords: ishlah, inheritance, compilation of Islamic law, takharuj, grant

## PENGANTAR
Pada zaman dahulu, ada tiga cara pembagian waris yang berlaku di Indonesia, yaitu: Pertama, mengikuti aturan waris Islam, yang berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Kedua, mengikuti hukum waris perdata, yang berlaku bagi para warga negara yang berkebangsaan China dan Eropa. Ketiga) mengikuti hukum waris adat, yang berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli dan telah sejak dulu dilakukan dikalangan masyarakat, meskipun tidak tertulis tetapi telah dutetapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1 Adanya tiga cara pembagian tersebut, merupakan hasil dari berkembangnya sejarah serta dipengaruhi oleh keragaman masyarakat Indonesia.
Bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, melakukan proses pembagian waris dengan ketetapan dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam merupakan sebuah keharusan, namun ada di beberapa daerah yang melakukan pembagian waris dengan tatacara adat masing-masing daerah. Dengan tatacara pembagian waris yang seperti itu maka muncullah permasalahan- permasalahan yang timbul akibat adanya pertentangan antara kedua tatacara tersebut.
Melihat permasalahan di atas, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya, pelaksanaan pembagian waris haruslah sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh para ulama’ fikih. Dari pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum fikih, pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1 menuai banyak sekali kritikan, baik dari hukum adat maupun sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan azas  keadilan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat lebih memilih hukum adat dibandingkan hukum Islam itu sendiri.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber acuan dalam hukum Islam, membuat sebuah solusi baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menyatakan bolehnya pembagian waris dengan bagian yang telah disepakati bersama antar ahli waris, namun dengan syarat para ahli waris harus lebih dulu mengetahui bagiannya masing-masing. Dan disini kompilasi hukum Islam menyebutnya dengan istilah perdamaian dalam permbagian waris. Hal ini sesuai dengan aturan KHI yang tertera dalam pasal 183 yang berbunyi: para ahli waris melakukan kesepakatan berdamai dalam membagi harta warisan, setelah mereka menyadari bagian masing- masing.
1 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1995) , h. 10.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam tatacara pembagian waris dengan cara damai ada beberapa cara dalam pembagiannya, seperti takharruj dan hibah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa kajian ini penting dikaji untuk menganalisa dari dua cara pembagian yang dilakukan dalam penyelesaian kewarisan tersebut, mana yang lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

## REVIEW LITERATUR

## Perdamaian dalam waris
Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ishlâh . Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam system ishlâh dan musyawarah tersebut sangat bervariatif, tidak memakai ukuran dan prosentase tertentu. Dengan system tersebut, seringkali terlihat adanya kekhawatiran ahli waris dianggap tidak melaksanakan syari’at agama, sebab rasa keagamaan mereka bisa menjadi taruhan. Akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan perdamaian ( ishlâh ) dan sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena ishlâh juga diajarkan dalam syari’at Islam. 2
Kata ishlah itu sendiri berasal dari fi’il madhi
ﺢﻠﺻأ - ﺢﻠﺼﯾ -
ﺎﺣﻼﺻإ yang berarti memperbaiki, mengembalikan dan mendamaikan. Lebih lanjut lagi Sayyid Sabiq menjelaskan bahwasanya ishlah menurut syari’at adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri sebuah persengketaan yang terjadi diantara dua pihak yang bersengketa, dan dua pihak yang melaksanakan akad tersebut selanjutnya di sebut dengan pendamai ( musholih ), yaitu orang yang melakukan perdamaian. Ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwasanya ishlah adalah sebuah bentuk penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dengan jalan damai, dan bisa berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti permasalahan keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain. 3 Subekti menyebutnya dengan ishlah dengan istilah dading atau compromise , yaitu suatu perjanjian antara dua pihak untuk melakukan perdamaian dengan tujuan mengakhiri suatu perkara dalam perjanjian dimana kedua belah pihak melepaskan hak-hak atau tuntutannya. 4
Dalam hukum Islam pernyataan tentang ishlah bisa ditemukan dalam Qur’an surat al-Hujurat ayat 9-10. Kedua ayat tersebut turun disebabkan adanya kasus perselisihan antara para shahabat dengan pengikut abdullah bin ubay. Perselisihan tersebut terjadi karena suatu ketika Nabi ﷺ yang sedang menaiki keledai bersama para sahabat bertemu dengan abdullah bin ubay kemudian keledai milik Nabi ﷺ kencing pada saat itu. Kemudian salah satu sahabat nabi berkata kepada abdullah bin ubay bahwasanya kencingnya keledai Nabi ﷺ itu lebih wangi dibanding baumu. Melihat pimpinannya diejek, para pengikut abdullah bin ubay pun juga membalah mengejek. Akhirnya terjadilah perselisihan diantara dua kubu tersebut. Tujuan turunnya ayat di atas adalah untuk mendamaikan persselihan diantara dua kubu tersebut. 4F 5
Sedangkan pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 6 ( tirkah) pewaris 7 , menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris 8 dan berapa bagiannya masing-masing”. Semua bagian yang berhak didapatkan oleh ahli waris telah ditetapkan secara jelas oleh KHI yang dinyatakan dalam bab 3 pasal 176-182. Tepatnya pada pasal 176 dalam KHI
2 Siah Khosyi’ah, Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan, (Auliya’ . 2016) h. 3. 3 Hassan Sadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), h. 1496.
4 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa. 1987), h. 172.
5 Jalaluddin al-Mahally & jalaluddin asy-syuyuthy, Tafsir Jalalyn . (surabaya: al-Haramayn, 2008) juz, 2. H, 186.
6 Dalam KHI pasal 171 ayat d dijelaskan bahwasanya harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi milikya maupun hak-haknya
7 Pada pasal 171 ayat b KHI menjelaskan bahwasanya pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
8 Istilah ahli waris dalam KHI terdapat pada pasal 171 ayat c “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
menjelaskan tentang bagian yang harus diterima anak perempuan. Pada pasal 177 KHI menjelaskan bagian milik ayah. Pasal 178 menjelaskan bagian milik ibu. Pasal 179 menjelaskan bagian milik duda atau suami yang ditinggal mati isteri. Pasal 180 menjelaskan bagian janda atau isteri yang ditinggal mati suami. Sedangkan jika pewaris hanya memiliki anak laki-laki, maka bagiannya adalah sisa dari harta tinggalan (‘ashabah) yang ada.
Pembagian seperti itu telah di tetapkan dalam surat an-Nisa’ ayat 11-12 yang menyebutkan bahwasanya setiap ahli waris seperti ayah ( al-abu ), ibu ( al-umm ), suami/istri, anak lelaki ( ibn) dan anak perempuan (bint) memiliki bagian yang berbeda-beda. Dan dari pembagian yang berbeda-beda inilah muncul berbagai persoalan yang sangat banyak terjadi di masyarakat. Perselisihan yang paling sering terjadi dan paling disoroti adalah pembagian antara bintun yang bersama dengan ibn . Dengan perbandingan 2:1, pembagian ini dianggap tidak adil oleh beberapa pihak.
Dengan adanya perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak yang menjadi ahli waris, maka solusi untuk mengakhiri perselisihan terssebut adalah dengan menggunakan akad perdamaian atau ishlah dalam pembagian waris. Dalam al - umm Imam Syafi’i  mengatakan bahwasannya apabila sesseorang meninggal dan ahli warisnya adalah wanita atau anak atau kalalah (tidak meninggalkan ayah dan anak), kemudian para ahli waris mengadakan perdamaian setelah mengetahui bagian masing- masing dan mereka merelakan. Maka perdamaian tersebut boleh dilakukan. 9 Dan disinilah pasal 183 menjadi solusi dari perselisihan tersebut dengan membagi harta peninggalan sesuai kesepakatan ahli waris.
Selain hal tersebut, Ahmad Rofiq berpendapat bahwa upaya untuk menghilangkan ketidakseimbangan ekonomi diantara ahli waris yang satu dengan yang lainnya bisa ditempuh dengan cara damai ( ishlah ), karena ketidakseimbangan ekonomi antara ahi waris, dapat menimbulkan konflik di antara mereka. 10 Didalam membahas permasalahan waris, ada beberapa asas yang ada didalamnya dan perlu dibahas. Nur Atira Ali 11 membahas beberapa asas dalam waris.  Asas Ijbary ,  etimologis dalam kamus diartikan dengan paksaan, yaitu melakukan perbuatan tanpa kehendak dari diri sendiri. Dalam hukum Islam, perpindahan hak harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis, yakni tanpa adanya upaya pemindahan hak, baik melalui perbuatan hukum dari sipewaris atau pernyataan kehendak dalam menerima harta warisan, bahkan si pewarispun tidak berhak mencegah atau menolak terjadinyaperpindahan tersebut tanpa adanya pencegah waris secara syar’i.
Asas bilateral, bahwa seseorang menerima hak dari harta warisan dari kedua garis keturunan, yaitu dari ayah atau ibu yang meninggal, tidak dari salah satu garis keturunan saja seperti patrilineal atau matrilineal.  Asas  individual,  para ahli waris memiliki hak pada bagian yang didapat masing- masing tanpa ada keterikatan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian, bagian yang menjadi hak ahli waris adalah secara penuh, sehingga setiap ahli waris bisa dengan bebas menggunakan bagian yang menjadi haknya.
Asas keadilan berimbang, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hal kewarisan. Laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang seimbang dengan porsi masing-masing.  Asas  akibat kematian,  bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Menurut hukum kewarisan Islam, pengalihan harta pewaris kepada ahli waris terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

## Tatacara Pembagian Waris
Dalam pembahasan tatacara pembagian waris KHI sendiri belum menjelaskan bagaimana tatacara pembagian waris dengan cara perdamaian, maka penulis akan menjadikan tatacara pembagian waris tersebut dengan 2 cara, yaitu pembagian waris dengan cara Takharruj dan dengan cara hibah.
Takhāruj berasal dari kata kharaja, yakhruju, khuruujan ( ِﺎﺟوﺮﺧ-جﺮﺨﯾ-جﺮﺧ ) yang memiliki arti keluar, kemudian diikutkan wazan tafa’ala ( ﻞﻋﺎﻔﺗ) menjadi takhaaraja, yatakhaarju, takhaarujan
9 Muhammad bin idris asy-syafi’I, al-umm , (Beirut: daar al-ma’rifah, tth), h. 77.
10 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris Edisi Revisi ,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 199. 11 Nur Atira Ali, Skripsi: pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj di pengadilan agama makassar kelas I A. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018) h. 27-28.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
dengan makna sama-sama keluar. 12 Dalam istilah sering dimaknai dengan keluarnya satu pihak atau kelompok ahli waris dari pembagian warisan dengan meminta ganti bagiannya dari ahli waris lainnya. Ash-Shabuni berpendapat takhāruj adalah keluarnya satu pihak ahli waris dari pembagian warisan yang menjadi haknya untuk memperoleh bagian tanpa melanggar hukum syari’at. Dalam permasalahan ini, dia hanya meminta imbalan sebagai ganti dari bagian yang ditinggalkan dengan barang atau harta tertentu dari harta warisan ataupun ahli waris lainnya. 13 Dari 4 madzhab fikih, yang melaksanakan metode ini hanyalah madzhab Hanafi.
Ulama Hanafiyah menanggap takhāruj sebagai bentuk jual beli yakni jual beli barang peninggalan. Sehingga menjadikann hal tersebut tidak berlawanan dengan azas  waris dalam Islam. Pada hakikatnya, pelaksanaan pembagian warisan dengan cara takhāruj merupakan cara yang digunakan ahli waris dalam membagi harta peninggalan dengan menjadikan musyawarah sebagai azasnya. Ahli warislah pemilik peran dalam menentukan tatacara pembagian serta jumlah bagian warisan yang akan diterima setiap ahli waris. 14 Menurut Elfia, para ulama’ membenarkan cara takhāruj dengan dasar bahwa pelaksanaan takhāruj atas dasar keridloan dan kesepakatan semua pihak yang memiliki menerima bagian waris. Para ahli warislah yang memiliki hak pada harta warisan, sehingga boleh bertindak atas hak miliknya sesuai dengan kemauannya sendiri. 15
Sedangkan menurut Ahmad Rofiq, cara damai dengan takhāruj sesuai dengan ungkapan Muhammad Salam Madkur, bahwa Umar Bin Khattab memberi nasehat kepada para sahabat agar memilih cara damai diantara pihak yang bersengketa. Umar ra berkata : “perdamaian boleh dilaksanakan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Bahkan shahabat Umar memberi perintah: “kembalikanlah penyelesaian perselisihan diantara saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian di pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”. 16
Selain itu, terdapat atsar sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam menentukan pembagian waris, yaitu dari Ibn ‘Abbas bahwa salah seorang janda Abdu al-Rahman Ibn ‘Auf yang bernama Tumadhir melakukan perdamaian dan persetujuan dengan tiga wanita janda yang lain untuk tidak menerima warisan dari suami mereka dengan meminta ganti pada ahli waris yang lain dengan uang senilai tiga puluh dirham. 17 Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari atsar shahabi dipraktekkan dikalangan ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris.
Menurut Nur Atira Ali, takharuj di bagi dalam tiga bentuk, yaitu: Waktu pelaksanaan, yaitu: sebelum pembagian warisan  dan sesudah pembagian harta warisan;  Kesepakatan ahli waris, yaitu kesepakatan dilakukan oleh ahli waris yang akan keluar dengan seorang atau lebih dari ahli waris lainnya. Kesepakatan dilaksanakan oleh semua ahli waris, baik yang akan keluar maupun yang masih tetap; Imbalan, yaitu imbalan diberikan oleh salah satu ahli waris yang bersepakat dari hartanya, ahli waris memberikan imbalan dari hartanya, memberikan imbalan dengan cara memberi sebagian harta warisan; 18
Kata hibah diambil dari bahassa arab wahaba  -yahabu  –hibatan ( ﺔﺒھ -ﺐﮭﯾ -ﺐھو) yang berarti memberi. 18F 19 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemberian dengan memindahkan hak atas sesuatu secara sukarela kepada orang lain. 19F 20
12 Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 140.
13 Muhammad Ali Ash Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam , (Jakarta: Gema Insani Press 1995), h. 141. 14 M. Yazid Ahmad, Amalan Mufakat dan Aplikasi Takharuj dalam Pengagihan Pusaka Menurut Perspektif Undangundang Pusaka Islam , (Jurnal Islamiyyat; Bangi Vol. 39, 2017. H, 21-28).
15 Elfia, Ishlah dalam takhāruj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam , (Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h.19-33) h.22-23.
16 Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta, Gama Media, 2000) h.15.
17 Muhamad Yusuf Musa, Al-Tirkah wa al-Mirats (Kairo: Dar al-Ma’arif. t.th) hl. 375.
18 Nur Atira Ali, Skripsi: pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj di pengadilan agama makassar kelas I A. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018) hal. 27-28.
19 Louis Ma ‟luf, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam , (Beirut: Dar al-Masyriq, tth)h. 920.
20 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005) h.398.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam istilah, hibah merupakan sebuah barang yang bisa dimiliki melalui transaksi dengan tanpa mengharap imbalan, dan pelaksanaannya adalah ketika orang yang memberi dalam keadaan hidup. Hibah diperbolehkan bagi siapapun yang dianggap telah cakap melakukan perbuatan dengan konsekuensi hukum tanpa pemaksaan dari orang lain. Hibahpun juga diperbolehkan dari ayah atau ibu kepada anak mereka. 21
Para ulama’ fikih memiliki terminologi yang berbeda-beda dalam menjelaskan istilah hibah, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah pemberian sebuah harta, tanpa menjadikan imbalan sebagai perjanjian. Sedangkan pada madzhab Maliki, hibah adalah memberikan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa mengharapkam imbalan, dan biasa dimaksud dengan hadiah. Sedangkan madzhab Syafi’i mengistilahkan bahwa hibah secara umum adalah memberikan hak kepemilikan dengan sadar ketika masih hidup. 22 Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g, Hibah didefinisikan dengan pemberian kepemilikan harta benda secara sukarela dari sesorang kepada orang lain yang masih hidup dan tanpa mengharap imbalan. Dengan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, yang dimaksud hibah adalah transaksi atau akad yang menyatakan berpindahnya kepemilikan harta seseorang tanpa mengharapkan imbalan kepada lainnya di waktu sipemilik masih hidup.
Hibah memiliki 4 rukun, yaitu Wahibun (pemberi hibah), Mauhubun lahu (penerima hibah), Mauhubun (barang yang dihibahkan) dan S highat ( ijab dan qabul ).  Rukun hibah mensyaratkan juga bagi kedua orang yang berakad harus sudah baligh (dewasa), berakal dan sudah cakap dalam melaksanakan hukum, setidaknya berumur minimal 21 tahun. Barang yang dihibahkan harus  benar- benar milik sipemberi hibah.
Persyaratan tersebut, sudah sesuai dengan aturan KHI pasal 210 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:  (1) Orang yang berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tidak dipaksa dapat menghibahkan maksimal 1 / 2 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah.
Setelah melihat penjelsan tentang hibah, kita bisa mengambil kesimpulan tentang tatacara pelaksanaan perdamaian dengan akad ini, yaitu pembagian harta warisan kepada para ahli waris tetap mengikuti pembagian waris yang semestinya, yakni dengan pembagian dengan mengikuti furudh al- muqaddarah atau bagian-bagian pasti yang didapatkan para ahli waris sesuai dengan KHI pasal 176- 182. Dan termasuk dalam tatacara pembagian tersebut adalah bagian waris bagi anak lelaki lebih banyak dibanding perempuan dengan perbandingan 2:1.
Masing-masing ahli waris yang telah mengetahui hak mereka, kemudian berkumpul untuk melakukan musyawarah atas bagian masing-masing dengan sebagian ahli waris yang sebagian memberikan bagian warisannya kepada ahli waris yang lain sesuai kesepakatan dan atas kerelaan dengan tanpa adanya paksaan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode studi pustaka sebagai metodologi penyelesaiannya. Dengan Objek  penelitian kasus waris  berdasar al-Qur’an dan sudut pandang  KHI.

## PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan perdamain dalam pembagian waris sesuai kesepakatan ada dua cara dalam melaksanakannya, yaitu takharuj dan hibah. Namun dalam pelaksanaannya perlu kita pertimbangkan melalui azas-azas yang ada dalam waris. Asas ijbary dalam waris adalah mutlak, maka ahli waris mau maupun tidak harus menerima pemindahan harta waris dengan bagian yang telah ditentukan dalam KHI pasal 176-182. Dalam pelaksanaan takharuj asas ini tidak berlaku, karena dalam takharuj, beralihnya kepemilikan harta terjadi melalui musyawarah dan kesepakatan bersama berdasarkan kehendak para ahli waris, peralihan kepemilikan tidak secara otomatis. Menyebabkan ahli waris bisa
21 Ahmad Rofiq, Hukum Islamdi Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 466.
22 Abdurrahman al Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah jld. 3 , (Kairo: Muassasah al-Mukhtar. 200), h. 208-209.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
saja menolak bagian yang seharusnya menjadi bagian untuknya. Sudah jelas dalam hal ini, azas ijbāri dalam waris dari segi peralihan harta telah dilalaikan. Sedangkan dalam pelaksanaan hibah, harta warisan terlebih dahulu diberikan kepada ahli waris terdahulu, kemudian setelah semua ahli waris mengetahui bagian mereka, bagi mereka yang ingin menghibahkan sebagian warisannya tidak dilarang selama tidak ada unsur paksaan dalam hal tersebut. Hal ini tentu lebih mendekati ketentuan perdamaian yang ditetapkan oleh KHI pasal 183, dimana pembagian harta waris harus di berikan pada ahli waris.
Asas  sebab  kematian, salah satu  azas  dalam hukum kewarisan Islam adalah semata akibat kematian  pewaris.  sedangkan  dalam  pembagian  takhāruj,  pelaksanaan  pembagian  warisan  dengan musyawarah dilihat dari segi waktunya, dilakukan dengan dua bentuk, yaitu setelah adanya kematian dan sebelum adanya kematian pewaris. Jika pelaksanaan takharuj tersebut sebelum adanya kematian sudah jelas itu melanggar masalah kewarisan pada asas ini. Sedangkan dalam hibah, pembagian waris dilaksanakan setelah ahli waris telah melakukan harta waris dibagikan, sedangkan pembagian harta waris baru dilaksanakan setelah meninggalnya sipewaris, hal ini tentu sesuai dengan pasal 183 dalam KHI.
Cara  peralihan  harta warisan, dalam peralihan harta system takharuj, para ahli waris lebih mendahulukan musyawarah dan kesepakatan bersama daripada melakukan pembagian dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam KHI. Menjadikan bagian warisan yang diterima ahli waris tidak selalu sesuai dengan ketentuan itu, bisa lebih atau kurang dari bagian asli yang harus diterima ahli waris, karena hanya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para ahli waris. Sedangkan dalam pelaksanaanya, hibah lebih sesuai dengan KHI, karena sebelum terjadinya pelaksanaan perdamaian, para ahli waris harus mengetahui bagian hak mereka terlebih dahulu.
Akad, takharuj mmenurut ulama’ hanafiyah diperbolehkan karena dianggap sebagai jual beli harta warisan, yaitu sebagian ahli waris yang keluar mendapatkan ganti dari ahli waris yang lain, sebagai imbalan dari harta waris yang seharusnya di bagikan untuknya. Imbalan itulah alasan utama yang menyebabkan ulama’ hanafiyah menganggap jual beli. Namun jika dilihat dari sisi tersebut, jika harta warisan belum dibagi, takaran dalam penjualan tersebut belum bisa dipastikan secara pasti, berapa harga dan imbalan dalam warisan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan akad dalam takharuj tidak sesuai dengan azas  ishlah dalam KHI. Karena dalam KHI adanya pembagian antar ahli waris terjadi setelah saling mengetahui bagian yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan tatacara dalam akad hibah, dimana pihak yang memberi memang sudah memiliki hak penuh terhadap harta yang akan diberikan.
Melihat azas-azas di atas dapat disimpulkan bahwas dalam takharuj terdapat beberapa hal yang dianggap bertentangan dengan KHI, sedangkan hibah dianggap lebih sesuai dengan KHI. Dan yang menjadi poin pokok dalam kesesuaiannya dalam KHI adalah dalam KHI pasal 183 disebutkan bahwasanya dalam perdamaian pembagian waris, kesepakatan harus terjadi setelah ahli waris mengetahui bagian masing-masing.

## KESIMPULAN
Dalam pembagian harta waris, secara rinci hukum Islam telah menetapkan bagian masing- masing, begitupula Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 176-182 secara tertulis telah mengatur bagian-bagian berhak diterima oleh ahli waris. Namun, KHI juga membuka peluang bagi mereka untuk melakukan kesepakatan pada pembagian tersebut. Tatacara yang dilaksanakan dalam pembagian harta waris tersebut ada 2 cara, yaitu takharuj (keluarnya seorang ahli waris atau lebih dari pihak yang berhak mendapatkan warisan, dengan imbalan atau ganti yang diterima dari ahli waris lainnya, baik dengan harta pribadinya sendiri atau dari warisan) dan hibah (memberikan sebagian harta warisan yang telah dibagikan secara sukarela tanpa ada paksaan dan imbal balik).
Setelah menganalisa kedua tatacara tersebut dengan menggunakan 4 prinsip waris, yaitu asas ijbary , asas sebab kematian, cara pembagian dan akad yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwasanya perdamaian dalam pembagian waris dengan menggunakan takharuj kurang sesuai dengan aturan yang tertera dalam KHI. Sedangkan hibah dianggap sesuai dengan KHI. Dan yang menjadi inti dari kesesuaian dalam hibah adalah terjadinya kesepakatan perdamaian setelah ahli waris mengetahui bagian mereka.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an.
Ahmad, M. Yazid. (2017). Amalan Mufakat dan aplikasi takharuj dalam pengagihan pusaka menurut perspektif undang-undang. Pusaka Islam. Jurnal Islamiyyat , 39, 21-28.
Ali, Nur Atira. (2018).  Pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj di pengadilan agama makassar kelas I A. Skripsi . Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. Al-Jaziri, Abdurrahman. (2000). al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah jld. 3. Kairo: Muassasah al- Mukhtar.
Al-Mahally, Jalaluddin., & Jalaluddin Sy-syuyuthy. tth. Tafsir Jalalyn . juz. 2. surabaya: al-Haramayn. Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). Pembagian waris menurut Islam . Jakarta: Gema Insani Press. Asy-Syafi’i, Muhammad bin idris. Tth. al-Umm . Beirut: daar al-ma’rifah. Bisri, Adib dan Munawir A. Fatah. (1999). Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab,  Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progresif.
Elfia. (2018). Ishlah dalam takhāruj menurut Hanafiyah versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam . Jurnal Ilmiah Syari‘ah , 17, 1. 19-33.
Khosyi’ah, Siah. (2016. Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan, Auliya’ , 10. 1, 1-18. Ma’luf, Louis. al-Munjid fi al-Lughah wal-a'lam . Beirut: Dar al-Masyriq. Musa, Muhamad Yusuf. Tth. al-Tirkah wa al-mirats . Kairo: Dar al-Ma’arif. Rofiq, Ahmad. (1998). Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rofiq, Ahmad. (2000). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media. Rofiq, Ahmad (2002). Fiqh mawaris , Edisi revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sadily, Hassan. (1982). Ensiklopedi Indonesia . Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. Subekti, R. (1995). Pokok-pokok hukum perdata . Jakarta: Intermasa.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. ed. ke-3.