INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6965-6972 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Alat-Alat Bukti Dan Perkembangannya Di Indonesia
Renggi Pramita 1 ✉ , Michelle Abigail Suganda 2 , Riska Amelia putri 3 , Naufal Adib Putra 4
Uiversitas Tarumanagara
Email: renggi.205220015@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Alat bukti memiliki kekuatan yang besar dalam mengatasi perkara pidana pada putusan pengadilan. Oleh  karena  itu,  alat  bukti  berperan  penting  bagi  siapapun  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana. Dalam menyelidiki suatu perkara, penyelidik sangat membutuhkan alat bukti, sebab tanpa alat bukti perkara tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan cepat. Tujuan dilasanakan penelitian ini ialah untuk  memahami  bagaimana  implikasi  yuridis  perkembangan  alat  bukti  dalam  KUHAP  dan perundang-undangan  khusus  pada  pembuktian  perkara  serta  bagaimana  aturan  alat  bukti  dalam ketetapan  KUHAP  dan  perundang  undangan  khusus  di  Indonesia.  Alat  bukti  ialah  sesuatu  yang berfungsi  untuk  membuktikan  kebenaran  dari  suatu  dakwaan,  dalil,  dan  pendirian.  Alat  bukti merupakan  usaha  pembuktian  lewat  alat-alat  yang  diperbolehkan  yang  digunakan  untuk membuktikan dakwaan atau dalil-dalil dalam disidang pengadilan, seperti keterangan ahli, keterangan terdakwa, kesaksian, petunjuk, surat, dan persangakaan serta sumpah. Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) dinyatakan bahwa keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat ialah alat bukti yang sah.
Kata kunci : Alat Bukti, Perkembangannya, Di Indonesia.
Evidence has great power in handling criminal cases in court. Therefore, evidence is very important for anyone who resolves criminal cases. Investigators really need evidence to investigate a case so that the case can be resolved quickly. The aim of this research is to find out how evidence is regulated in the  provisions  of  the  Criminal  Procedure  Code  and  special  legislation  in  Indonesia  and  what  the juridical implications are of the development of evidence in the Criminal Procedure Code and special legislation  on  case  evidence.  evidence,  namely  something  to  convince  the  truth  of  a  proposition, position and accusation. Evidence is an effort to provide evidence through means that are permitted to be used to prove arguments or in criminal cases for accusations before the court, for example the defendant's  statement,  expert  testimony,  instructions,  witness  testimony,  letters,  and  including allegations and oaths. According to Law no. 1 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Article 184 (1)  states  that  valid  evidence  is  defendant's  statement,  expert  testimony,  instructions,  witness testimony, letters.
Keywords: Evidence, Development, In Indonesia.

## PENDAHULUAN
Hukum  tidak  bisa  berdiri  sendiri  ditengah  kehidupan  bermasyarakat.  Kehidupan masyarakat  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  hukum.  Pada  faktanya,  kehidupan masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang berlaku. Aturan atau hukum  menjadi  pedoman  hidup  dalam  pergaulan  masyarakat,  hal  tersebut menggambarkan  cita-cita  sistem  nilai  yang  berlaku  umum  di  masyarakat  itu.  Apabila anggota  masyarakat  melanggar  hukum,  maka  akan  diberi  sanksi  hukuman  dan  harus melakukan ganti rugi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
Pada  dunai  peradilan,  pembuktian  merupakan  proses  paling  penting  selama persidangan,  baik  dalam  perkara  perdata  atupun  pidana.  Titik  sentral  dari  pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terletak pada pembuktian. Dalam hal tersebut mengandung ketetapan-ketetapan tentang pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan atau memastikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. UU. No. 1 Tahun  1981 mengenai  Hukum  Acara  Pidana  menetapkan  bahwa  alat  bukti  diakui  dalam undang-undang  dan  diperbolehkan  digunakan  untuk  membuktikan  kesalahan  yang didawakan, sehingga majelis hakim bisa memvonis terdakwa secara objektif.
Pengertian alat bukti adalah hal yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang bisa digunakan sebagai landasan hakim untuk memberikan pidana terhadap pelaku sesuai dengan kepercayaan bahwa terjadi suatu tindak pidana atau tidak.
Pasal 183 KUHAP ialah peraturan dasar tentang sistem pembuktian yang menetapkan bahwa hakim tidak diperkenankan memberikan pidana kepada seseorang, kecuali terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  kami  pakai  dalam  pembahasan  Alat-Alat  Bukti  dan Perkembangannya  di  Indonesia,  kami  menggunakan  penelitian  secara  normatif,  dengan mengumpulkan  bahan-bahan  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  sendiri  ialah bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala kasus resmi yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang  berkaitan.  Pada  penelitian  ini  peraturan  peundang-undangan  yang  kami  gunakan adalah  UU.  No.1  Tahun  1981  mengenai  Hukum  Acara  Pidana.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder ialah bahan hukum untuk menguraikan atau mendukung bahan hukum primer seperti  buku-buku  penilitian  hukum,  jurnal  hukum,  artikel  hukum,  makalah  dan  lain sebagainya  yang  sekiranya    relevan  dan  berbuhubungan  dengan  isu  hukum  yang  kami angkat untuk dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Alat Bukti Dalam Ketentuan KUHAP dan Perundang-Undangan di Indonesia.
Pada KUHAP, pengaturan tentang alat bukti pada hukum pidana dibagi menjadi dua, yakni  pengaturan  umum  dan  perundang-undangan  khusus  sebagai  lex  specialis-nya. Pengaturan  alat  bukti  pada  KUHAP  ataupun  perundang-undangan  khusus  akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya konsep-konsep hukum. Perkembangan itu terjadi karena adanya perkembangan kejahatan dan modus operandi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta masyarakat.
Pengaturan tentang alat bukti pada ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana)  dan  perundang-undangan  di  Indonesia  mencakup  beberapa  aspek  yang penting. Berikut adalah gambaran umum mengenai pengaturan tersebut:
1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
KUHAP artinya undang-undang yang menata proses peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan UU. No.1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) menjelaskan bahwa alat bukti dinyatakan sah apabila:
a) Keterangan Saksi :
Keterangan saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yakni seseorang yang menyampaikan pernyataan  untuk  kepentingan  peradilan,  penydikan,  dan  penuntutan  mengenai  suatu perkara pidana yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri. Pernyataan yang disampaikan saksi dipersedingkan harus sesuai dengan apa yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri bukan berdasarkan dugaan, pendapat, asumsi, atau pemikiran saksi.
Poin penting terkait dengan keterangan saksi dalam alat bukti hukum pidana:
Kesesuaian  dengan  Keterangan  Fakta:  Saksi  diharapkan  memberikan  pernyataan  yang benar sesuai dengan fakta yang mereka saksikan atau alami. Kesesuaian antara pernyataan saksi dengan bukti yang lain menjadi penting untuk membangun kasus yang kuat.
Kewajiban  Memberikan  Keterangan:  Saksi  yang  dipanggil  oleh  pengadilan  memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sejujur mungkin. Tidak menyembunyikan informasi atau memberikan kesaksian palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Perlindungan  Saksi:  Dalam  beberapa  kasus,  saksi  mungkin  memerlukan  perlindungan khusus  karena  takut  akan  balasan  atau  ancaman  dari  pihak-pihak  terkait.  Sistem perlindungan saksi dapat diterapkan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan. Bukti  Pendukung:  Keterangan  saksi  sering  kali  harus  didukung  oleh  bukti  lainnya  untuk memperkuat  kasus  pidana.  Konsistensi  antara  keterangan  saksi  dan  bukti  lainnya  dapat memperkuat kepercayaan pengadilan terhadap kesaksian tersebut.

## b) Keterangan Saksi Ahli :
Saksi Ahli ialah orang yang berilmu dan ahli khusus terhadap suatu hal yang menjadi sangketa  dan  memberikan  keterangan  dan  bahan  baru  bagi  hakim  untuk  memutuskan perkara. Alat bukti dari keterangan ahli terbagi menjadi dua cara, yakni
Pertama,  meminta  penjelasan  pakar  pada  taraf  penyidikan  oleh  aparat  penyidik  sesuai dengan Pasal 133 KUHAP.
Kedua, pernyataan ahli diberikan secara langsung dan lisan di pengadilan sesuai dengan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP.
Pernyataan dari pakar sebagai alat bukti selama pemeriksaan bisa menjadi dua kondisi yakni, sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli.
c) Surat
Berdasarkan  undang-undang,  surat  yang  sah  menjadi  alat  bukti  yakni  surat  yang dibuat dengan sumpah jabatan ataupun sumpah lainnya. Artinya, surat yang berkualitas dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  merupakan  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang ditunjuk atau berwenang untuk membuat surat tersebut. Alat bukti surat bisa dilemahkan oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan dari ahli, saksi, atau terdakwa.
d) Petunjuk
Petunjuk  ialah  keadaan,  kejadiaan,  perbuatan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik antara yang satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya.  Petunjuk  tersebut  didapatkan melalui beberapa cara, yaitu : a. keterangan terdakwa; b. keterangan saksi; c. Surat. Hakim akan  memberikan  penilaian  seberapa  kuat  pembuktian  dari  petunjuk  yang  ada  dengan bijaksana dan arif. Penilaian tersebut dilakukan sesudah hakim mengadakan pemeriksaan dengan  ketelitian  dan  kecermatan  yang  tinggi  sesuai  dengan  hati  nuraninya.  Dari  hal tersebut, disimpulkan bahwa ‘petunjuk’ sebagai  alat bukti  itu seperti usaha  menemukan mata  rantai  yang  hilang  atau  jembatan.  Sifatnya  seperti  penghubung  yang  mengaitkan antara  satu  dengan  lainnya  sehingga  terjadi  kecocokan  yang  sempurna  kemudian menggambarkan suatu peristiwa secara menyeluruh.

## e) Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa’, Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 berbunyi:
“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.
Bunyi dari pasal 189 mengenai “keterangan terdakwa” memiliki makna yang sama dan serupa dengan bunyi Pasal 187 mengenai “keterangan saksi”. Dimana, keterangan terdakwa harus diberikan oleh orang yang mengalami kejadian itu sendiri dan disampaikan secara langsung dipersidangan agar keterangan terdakwa dianggap sah dan dapat diakui sebagai alat bukti.
Selain itu, dalam KUHAP pasal 52 menjelaskan bahwa terdakwa juga  berhak untuk menyampaikan  penjelasan  secara  bebas  kepada  Majelis  Hakim  atau  Penyidik  tanpa  ada tekanan dari siapapun.
“Dalam pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  dan  pengadilan,  tersangka  atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”
KUHAP juga mengatur mengenai tata cara dan syarat-syarat penggunaan alat bukti, termasuk mengenai pemeriksaan alat bukti, pembuktian, dan penolakan alat bukti.
2. Perundang-undangan Lainnya:
Selain KUHAP, pengaturan tentang alat bukti juga terdapat dalam beberapa undang- undang lainnya, terutama yang terkait dengan bidang-bidang spesifik seperti perbankan, keuangan,  atau  bidang  teknologi  informasi.  Contoh  pengaturan  ini  termasuk  UU.  No.  8 Tahun  2010  mengenai  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang yang mengatur penggunaan bukti elektronik dalam kasus pencucian uang.
3. Penerapan Prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam  mengatur  alat  bukti,  perundang-undangan  di  Indonesia  juga  wajib mempertimbangkan  hak  asasi  manusia  dan  prinsip-prinsip  hukum,  termasuk  keabsahan bukti, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan hak atas privasi. Pengaturan tentang alat bukti dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa proses peradilan pidana berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keabsahan, dan kepastian hukum.

## Hukum  dan  Peraturan  Beradaptasi  Dengan  Kemajuan  Perkembangan  Teknologi  Dalam Mengatur Penggunaan Alat Bukti.
Perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni :
a. Teknologi  dan  Ilmu  pengetahuan  yang  berkembang  dapat  secara  langsung mempengaruhi  perkembangan  dari  alat  bukti.  Hal  tersebut  berhubungan  dengan pemakaian teknologi dan ilmu pengetahuan di masyarakat, terlebih oleh pelaku tindak pidana  yang  dapat  menggunakan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  untuk  berbuat kejahatan ataupun mengungkap kejahatan.
b. Kejahatan  dengan  menggunakan  internet/  cyber  crime  didefinisikan  sebagai  usaha menggunakan dan memasuki fasilitas  komputer atau jaringan tanpa memiliki ijin  dan menyimpang  hukum  dengan  ada  atau  tidaknya  kerusakan  dan/atau  perubahan  pada fasilitas komputer atau jaringan yang digunakan atau dimasuki tersebut.
c. Masyarakat termasuk kedalam perkembangan alat bukti kejahatan  karena  merupakan gejala sosiologi. Imitasi atau peniruan merupakan dasar terjadinya perbuatan manusia. Dimana terdapat pepatah mengatakan "crime is product of society itself" yang artinya perkembangan kejahatan terjadi seiring dengan perkembangan masyarakatnya sendiri.
Perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam pengumpulan, presentasi, dan  penerimaan alat-alat  bukti dalam sistem  peradilan. Untuk mengatasi  ini, hukum dan peraturan harus beradaptasi dengan cepat. Berikut adalah beberapa cara di mana hukum dan peraturan beradaptasi dengan kemajuan teknologi:
1. Revisi dan Pembaharuan Hukum: Pemerintah dapat melakukan revisi atau pembaharuan terhadap  undang-undang  yang  ada  untuk  mencakup  penggunaan  teknologi  terkini dalam pengumpulan alat bukti. Contohnya adalah menambahkan ketentuan mengenai penggunaan bukti digital atau rekaman video dalam proses peradilan.
2. Pembentukan Pedoman atau Panduan: Pemerintah atau lembaga terkait dapat membuat pedoman atau panduan teknis tentang penggunaan alat-alat bukti teknologi. Pedoman
ini dapat memberikan petunjuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan tentang cara menggunakan teknologi secara efektif dan sesuai dengan hukum.
3.  Pendidikan  dan  Pelatihan:  Pemerintah  dapat  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan kepada  para  hakim,  jaksa,  pengacara,  dan  petugas  peradilan  lainnya  tentang penggunaan alat-alat bukti teknologi. Ini penting untuk meyakinkan bahwa pihak-pihak yang  terkait  memahami  cara  menggunakan  teknologi  dengan  benar  dan  memahami implikasi hukumnyaa.
4.  Kerjasama  dengan  Industri  Teknologi:  Pemerintah  dapat  menjalin  kerjasama  dengan perusahaan  teknologi  untuk  mengembangkan  solusi  teknologi  yang  sesuai  dengan kebutuhan  sistem  peradilan.  Misalnya,  pengembangan  perangkat  lunak  atau  sistem manajemen bukti digital yang memenuhi standar keamanan dan keabsahan.
5.  Perlindungan  Privasi  dan  Keamanan  Data:  Hukum  dan  peraturan  harus  memastikan bahwa penggunaan alat-alat bukti teknologi tidak melanggar privasi individu dan bahwa data  yang  dikumpulkan  dan  disajikan  melalui  teknologi  tersebut  aman  dari penyalahgunaan atau manipulasi.
6. Pemantauan dan Evaluasi: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi penggunaan alat-alat bukti teknologi dalam sistem peradilan. Ini dapat dilakukan melalui penelitian, kajian,  atau  audit  secara  berkala  untuk  memastikan  bahwa  penggunaan  teknologi tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, hukum dan peraturan dapat tetap relevan dan efektif  dalam  mengatur  penggunaan  alat-alat  bukti  dalam  menghadapi  kemajuan teknologi.

## SIMPULAN
Bisa disimpulkan bahwa Alat-alat bukti memegang peran penting dalam menetapkan keputusan  peradilan  dalam  kasus  pidana.  Mereka  membantu  dalam  membuktikan  atau membantah  fakta-fakta  yang  diajukan  dalam  persidangan.  Perkembangan  teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, telah mengubah lanskap pengumpulan dan presentasi alat-alat bukti dalam sistem peradilan. Bukti digital, rekaman video, dan analisis forensik  digital  adalah  contoh  bagaimana  teknologi  telah  mempengaruhi  alat-alat  bukti pidana. Penggunaan alat-alat bukti teknologi juga menghadirkan tantangan baru terkait privasi individu dan keamanan data. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan bukti digital atau data elektronik dilakukan dengan memperhatikan standar privasi yang ketat dan keamanan  data  yang  memadai.  Hukum  dan  peraturan  perlu  terus  disesuaikan  dengan kemajuan teknologi agar dapat mengakomodasi penggunaan alat-alat bukti baru. Revisi
dan  pembaharuan hukum  dapat  diperlukan untuk mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur  penggunaan  bukti  digital,  rekaman  video,  atau  analisis  forensik  digital.Pihak- pihak yang terkait  dalam proses peradilan, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan petugas peradilan, perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penggunaan alat-alat bukti teknologi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa teknologi digunakan secara  efektif  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum.  Dengan  memperhatikan  hal tersebut, sistem peradilan dapat terus berkembang dan meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan  hukum,  sambil  memastikan  perlindungan  hak-hak  individu  dan  keamanan data yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Latupeirissa, T. G., Hehanussa, D. A., & Latupeirissa, J. E. (2023). Perkara Pidana. Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online.
Nakamnanu, M. J. (2016). Peradilan Pidana. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi.
Natanael  Israel  Kumendong,  W.  J.  (2021). Implikasi  Perkembangan  Alat  Bukti  Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Nitralia Prameswari, S. S. (2015). Hukum Acara Pidana. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana.
Https://Www.Pn-Jantho.Go.Id/Index.Php/2022/07/05/Alat-Bukti-Dalam-Perkara-Pidana- Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap/
Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Alat-Bukti-Sah-Menurut-Pasal-184-Kuhap- Lt657ae25924ac9/
Https://Www.Pn-Jantho.Go.Id/Index.Php/2022/07/05/Alat-Bukti-Dalam-Perkara-Pidana- Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap/