INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 269-279 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kebijakan Pinjaman Online Ilegal Dan Dampak Terhadap Anak Di Bawah Umur
Lisda Ariany
Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
Email: lisdaariany88@gmail.com

## Abstrak
Pinjaman online adalah proses pemberian pinjaman uang secara daring melalui platform digital atau situs  web.  Dalam  pinjaman  online,  individu  atau  perusahaan  dapat  mengajukan  pinjaman  melalui aplikasi atau situs web yang menyediakan layanan tersebut. Pinjaman ini biasanya lebih mudah dan cepat  prosesnya  dibandingkan  dengan  pinjaman  tradisional  dari  lembaga  keuangan  konvensional seperti  bank.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  kebijakan  pinjaman  online  ilegal  dan dampaknya  terhadap  anak  di  bawah  umur.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kepustakaan  yang mengandalkan  referensi  dari  buku,  undang-undang  dan  artikel  ilmiah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa,  pertama,  regulator  internal  komunikasi  kepada  publik  menggunakan persyaratan pinjaman legal untuk perusahaan pinjaman terdaftar secara resmi. Kedua, saat ini semua pihak  tidak  diperlukan  menghabiskan  terlalu  banyak  energi  dan  memikirkan  persyaratan  pinjaman legal atau ilegal, karena faktanya pelanggaran hukum ditemukan oleh perusahaan pinjaman legal dan perusahaan pinjaman ilegal. Kebijakan mengenai pinjaman di bawah umur bahwa perlu diketahui usia minimal untuk meminjam uang dapat bervariasi antara negara dan tergantung pada peraturan hukum setempat. Anak di bawah umur tidak dianjurkan melakkan pinjaman online karena ada pertimbangan seperti  pertimbangan  hukum,  pertimbangan  keuangan,  perlindungan  konsumen,  dan  potensi penipuan.  Pinjaman  online  memiliki  manfaat  bagi  anak  seperti  memudahkan  Proses  Pendaftaran Sekolah, membantu Biaya SPP, menambah Biaya Operasional Sekolah, membantu Biaya Pendidikan di Luar Negeri dan mempercepat Proses Pendidikan Anak.
Kata  Kunci: Pinjaman Online, Anak Dibawah Umur

## Abstract
Online lending is the process of lending money boldly through a digital platform or website. In online loans, individuals or companies can apply for loans through applications or websites that provide these services. These loans are usually easier and faster to process than traditional loans from conventional financial institutions such as banks. This study aims to analyze illegal online loan policies and their impact on minors. By using a library approach that relies on references from books, laws and scientific articles. The results of this study indicate that, first, the regulator's internal communication to the public uses legal loan requirements for officially registered loan companies. Second, because all parties don't need to spend too much energy and think about the terms of a legal or illegal loan, due to the fact that  violations  of  the  law  are  found  by  legal  loan  companies  and  illegal  loan  companies.  Policies regarding underage loans that require a known minimum age to borrow money can vary between countries and depend on local laws. Minors are not recommended to make online loans because there are considerations such as legal considerations, financial considerations, consumer protection, and potential for fraud. Online loans have benefits for children such as facilitating the school registration process, helping with tuition fees, increasing school operational costs, helping with overseas education costs and speeding up the child's education process.
Keyword: Online Loans, Minors

## PENDAHULUAN
Pinjaman  online  mengacu  pada  praktik  peminjaman  uang  secara  daring  (online) melalui platform atau aplikasi khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan, perusahaan fintech,  atau  penyedia  layanan  pinjaman  lainnya.  Dalam  skenario  ini,  peminjam  dapat mengajukan permohonan pinjaman, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen melalui internet, tanpa harus berkunjung langsung ke kantor fisik lembaga pemberi pinjaman (Rafael & Ishak, 2021).
Pinjaman online telah menjadi semakin populer karena kemudahannya, proses yang cepat, dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman tradisional dari bank  atau  lembaga  keuangan  konvensional.  Beberapa  ciri  umum  dari  pinjaman  online termasuk  aplikasi  daring,  yakni  peminjam  dapat  mengajukan  pinjaman  melalui  situs  web atau aplikasi yang disediakan oleh penyedia pinjaman online. Proses cepat, Verifikasi dan persetujuan dapat dilakukan dengan cepat, beberapa bahkan hanya membutuhkan waktu beberapa  jam  hingga  satu  hari.  Tanpa  jaminan,  beberapa  pinjaman  online  adalah  tanpa jaminan, yang berarti  peminjam tidak perlu  menyediakan aset  atau jaminan  fisik sebagai agunan (Lubis & Permata, 2023).
Meskipun pinjaman online dapat memberikan keuntungan dalam hal kemudahan dan kecepatan, peminjam juga harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam utang berlebihan
atau  pinjaman  dengan  tingkat  bunga  yang  tidak  terjangkau.  Penting  untuk  memahami semua  persyaratan  dan  konsekuensi  sebelum  mengajukan  pinjaman  online  dan  selalu mengutamakan keuangan pribadi dan keselamatan finansial.
Proses peminjaman uang secara digital atau melalui platform online. Ini berarti individu atau perusahaan dapat mengajukan  pinjaman melalui internet tanpa harus mengunjungi fisik lembaga keuangan tradisional seperti bank atau koperasi. Pinjaman online seringkali ditawarkan  oleh  platform  fintech  atau  perusahaan  peminjam  online  yang  menyediakan layanan melalui aplikasi atau situs web mereka. Proses pengajuan pinjaman online biasanya lebih  cepat  dan  lebih  mudah  dibandingkan  dengan  pinjaman  dari  lembaga  keuangan konvensional (Sriyono et al., 2022).
Pada tahun 2021 (batas pengetahuan saya), fenomena pinjaman online di Indonesia telah menjadi topik yang sangat diperbincangkan dan kontroversial. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam uang secara online tanpa perlu melibatkan proses dan persyaratan yang rumit seperti yang umumnya terjadi di lembaga keuangan tradisional. Pada 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia merilis  Peraturan  OJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur perusahaan teknologi finansial  (financial  technology  atau  fintech)  yang  menawarkan  layanan  pinjaman  online. Beberapa poin utama dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:
Batas  Maksimum  Pinjaman:  Terdapat  batasan  jumlah  maksimum  yang  dapat dipinjamkan kepada peminjam yakni batas Maksimum Bunga, perusahaan fintech diwajibkan untuk  menetapkan  batas  maksimum  suku  bunga  yang  dapat  dikenakan  pada  pinjaman. Perlindungan Konsumen, perusahaan fintech diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai biaya, suku bunga, tenor pinjaman, dan ketentuan  lainnya.  Sampai  kepada  regulasi  diberlakukan  untuk  mengurangi  risiko  kredit macet dan melindungi konsumen dari praktik yang tidak etis dalam industri pinjaman online.
Penting untuk diingat bahwa situasi regulasi dapat berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu, selalu pastikan untuk memperbarui informasi terkini dari sumber yang sah atau mengacu  pada  pihak  berwenang  terkait  untuk  mendapatkan  informasi  terbaru  tentang kebijakan pinjaman online di Indonesia. Bulan September 2021, kebijakan pinjaman online untuk anak-anak atau di bawah usia dewasa sangat tidak dianjurkan dan ilegal di banyak negara. Pinjaman online umumnya ditujukan untuk orang dewasa yang telah mencapai usia mayoritas dan memiliki kemampuan hukum untuk menandatangani kontrak (Hamdani et al., 2022).
Penyedia  pinjaman  online  yang  sah  akan  memverifikasi  identitas  dan  usia  calon
peminjam untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan usia. Jika seorang anak di  bawah  usia  dewasa  mencoba  mengajukan  pinjaman  dengan  data  palsu,  itu  dapat dianggap  sebagai  tindakan  ilegal  dan  dapat  mengakibatkan  masalah  hukum  bagi  orang yang terlibat.
Anak-anak dan remaja seharusnya tidak dibiarkan terlibat dalam pinjaman atau utang kecuali dalam situasi khusus yang diawasi oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Pendidikan  keuangan  yang  baik  dan  pengertian  tentang  tanggung  jawab  keuangan seharusnya  ditanamkan  sejak  dini,  sehingga  anak-anak  dapat  memahami  pentingnya mengelola  uang  mereka  dengan  bijaksana.  Jika  ada  perubahan  dalam  peraturan  atau kebijakan terkait pinjaman online untuk anak-anak setelah September 2021, saya sarankan untuk memeriksa sumber terpercaya atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk mendapatkan informasi terbaru (Lubis & Permata, 2023).
Berdasarkan masalah akademik di atas bahwa fenomena pinjaman online terkhusus bagi anak-anak menjadi isu penting untuk dijadikan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelami  lebih  dalam  bagaimana  kebijakan  pinjaman  online  bagi  anak-anak.  Sehingga menjadi informasi baru terhadapat isu pinjaman online dan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan kaian kepustakaan. Pendekatan kepustakaan, juga dikenal sebagai  tinjauan  pustaka  atau  kajian  literatur,  adalah  suatu  metode  penelitian  yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan untuk topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Pendekatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tepat (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mengandalkan buku, undang undang dan artikel ilmiah. Data di analisa dengan pendekatan integratif sehingga mengasilkan hasil penelitian yang detil dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pinjaman Online Ilegal
Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan pada suatu rencana yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Implementasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan  sudah  dianggap  sempurna.  Menurut  Nurdin  Usman,  implementasi  adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan
(Usman, 2012). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter P erspektif KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab al- ‟Alim Wa al - Muta‟allim di pondok pesantren Darusy Syafiiyah bukan sekadar  aktivitas,  tapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  untuk  mencapai  tujuan  kegiatan. sebagaimana yang dijelaskan:
Keberadaan  pinjaman  ilegal  ini  sangat  meresahkan  masyarakat,  masalah  utamanya adalah data menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang tercatat 39,5% pengaduan tentang metode penagihan yang tidak sesuai, salah satunya adalah penggunaan pihak yang ketiga sebagai debt collector. Sebuah survei Bank Indonesia melaporkan hal itu bisnis  Indonesia  pada  Mei  2017,  hanya  37%  penduduk  dewasa  Indonesia  yang  memiliki rekening bank. Sementara itu, 27% penduduk Indonesia memiliki tabungan formal dan 13% memiliki tabungan formal pinjaman resmi. Dapat  dikatakan bahwa 63% orang Indonesia tidak dapat memahaminya fasilitasi kredit termasuk bankanky. Strategi Keuangan Nasional Terpadu (SNKI) Pemerintah.menargetkan peningkatan pangsa masyarakat yang mengakses layanan perbankan menjadi 79% di tahun 2019. Kehadiran perbankan masih relatif rendah pada  akhirnya  hal  tersebut  juga  mempengaruhi  tingginya  akses  masyarakat  Tadang Beramang terhadap jenis layanan perbankan diantaranya layanan pinjaman (Rafael & Ishak, 2021).
Pengetatan  bank  dalam  menyortir  peminjam,  tingkat  literasi  investor  (literasi keuangan) masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Melakukan servicean limangan yang ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua orang masyarakat. Dari sini, sang paman bertekad untuk berinovasi — menyalurkan inovasi salah satu  isu  keuangan  yang  paling  menarik  adalah  kehadiran  fintech  ( Financial  Technology), salah satunya adalah munculnya layanan pinjam meminjam uang dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi atau juga meketup peer to peer landing (P2PL). UUD 1945 baik  dari  segi  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan  negara  maupun  fungsi pengendalian perusahaan (Disemadi & Regent, 2021).
Kebijakan mengenai pinjaman online ilegal bervariasi di setiap negara, dan biasanya diatur oleh lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas regulasi keuangan dan konsumen. Dalam banyak negara, pinjaman online ilegal mengacu pada praktik pemberian pinjaman  tanpa  izin  resmi  atau  melanggar  peraturan  yang  ada.  Kebijakan  mengenai pinjaman  online  ilegal  bervariasi  di  setiap  negara,  dan  biasanya  diatur  oleh  lembaga pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  atas  regulasi  keuangan  dan  konsumen.  Dalam banyak negara, pinjaman online ilegal mengacu pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin resmi atau melanggar peraturan yang ada (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).
Kebijakan terkait pinjaman online ilegal sangat bervariasi di berbagai negara. Pinjaman
online ilegal merujuk pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin yang sah atau melanggar peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Beberapa  masalah  yang  terkait  dengan pinjaman online ilegal antara lain suku bunga yang sangat tinggi, praktik penagihan yang agresif,  kurangnya  transparansi,  dan  potensi  eksploitasi  terhadap  konsumen.  Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat terhadap layanan pinjaman online. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan melindungi kestabilan sektor keuangan.
Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan  pihak  pertama  yang  mengajukan  barang  yang  dapat  diselesaikan  terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah kedua. Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjol Ilegal. Sampai Tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Secara  terminologi  OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut: “Layanan Pinjam Meminja m Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektroni k dengan menggunakan jaringan internet.” (Faisal et al., 2022).
Perusahaan  pinjol  sebagai  penyelenggara  wajib  mengajukan  pendaftaran  dan perizinan  kepada  OJK.  Setelah  terdaftar  di  OJK,  perusahaan  pinjol  wajib  mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.Dalam  POJK  ini  terdapat  beberapa  klausul  yang  membuat  perusahaan  pinjol  dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu: (1) Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  untuk  keperluan  penegakan  hukum,  penyelesaian sengketa, verifikasi; (2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.
Contoh  lain  pinjol  Amartha  yang  juga  terdaftar  di  OJK,  Amartha  fokus  melayani masyarakat yang unbanked, terutama menyasar kelompok ibu-ibu yang memerlukan modal usaha. Di Amartha proses peminjaman sebagai berikut: (1) Peminjam menghubungi petugas layanan  terdekat;  (2)  Petugas  pinjol  amartha  menilai  kelayakan  usaha  peminjam  dengan melakukan survey langsung, mengarahkan peminjam membentuk kelompok, memberikan pelatihan terkait pengelolaan modal dan kedisiplinan pengembalian; (3) Penilaian peminjam
juga  dilakukan  menggunakan  credit  scoring;  (4)  Selama  pembiayaan  peminjam  wajib mengikuti pertemuan mingguan bersama kelompoknya.
Sejak  periode  Agustus  2018  hingga  akhir  2019  tercatat  sudah  ada  4.020  finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Kementerian Kominfo. Meski sudah banyak dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, developer aplikasi pinjol yang telah diblokir, dengan mudahnya dapat mendevelop aplikasi pinjol lagi dengan referensi source code aplikasi yang sama (copy paste), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/brand pinjol online baru. Untuk studi banding,  Data  China  Banking  and  Insurance  Regulatory  Commision  yang  dikutip  dari Reuters, pada bulan Oktober 2019 lalu, jumlah perusahaan pinjol hanya tersisa 247, turun drastis dari tahun 2015 yang menjadi puncaknya dengan jumlah 6000 perusahaan pinjol.23 Penurunan  drastis  tersebut  disebabkan  karena  banyaknya  pinjol  ilegal  yang  beroperasi, melakukan  fraud,  tidak  menerapkan  lending  risk  dan  sebab  lainya  (Pratama  Sinaga  & Alhakim, 2022).
Terkait  keberadaan  pinjol  ilegal  ini,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bersama  dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman modal  (BKPM)  sepakat  memperkuat  kerjasama  dalam  Satuan  Tugas/Satgas  Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk  untuk  menangani  pinjol  ilegal.  Satgas  Waspada  Investasi  memiliki  fungsi pencegahan dan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat  dan  pengelolaan  investasi.  Secara  iumum  kegiatan  pencegahan  dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum.  Untuk  kegiatan  penangan  secara  umum  dilakukan  dengan  inventarisasi,  analisis, menghentikan/menghambat  tindakan  melawan  hukum  di  bidang  penghimpungan  dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan.

## Dampaknya Terhadap Anak Di Bawah Umur
Secara umum, pinjaman online untuk individu di bawah umur tidak dianjurkan atau bahkan ilegal di banyak yurisdiksi. Kebijakan mengenai pinjaman dan usia minimal untuk meminjam  uang  dapat  bervariasi  antara  negara  dan  tergantung  pada  peraturan  hukum setempat  (Firdaus,  2022).  Beberapa  negara  atau  wilayah  mungkin  mengharuskan  calon peminjam untuk mencapai usia mayoritas hukum (biasanya 18 tahun) sebelum memenuhi syarat untuk meminjam uang secara legal. Beberapa alasan mengapa pinjaman online untuk
individu di bawah umur tidak dianjurkan atau diatur ketat adalah:
a. Pertimbangan hukum: Pemberi pinjaman harus memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas hukum untuk mengikat kontrak, dan ini biasanya hanya dimiliki oleh orang- orang yang telah mencapai usia mayoritas hukum.
b. Pertimbangan keuangan: Anak di bawah umur mungkin belum memiliki pendapatan atau stabilitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
c. Perlindungan  konsumen:  Kebijakan  yang  mengatur  pinjaman  di  bawah  umur  juga dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen  muda  dari  potensi  utang  berlebihan  atau penyalahgunaan sistem pinjaman.
d. Potensi penipuan: Anak di bawah umur mungkin lebih rentan terhadap penipuan atau penyalahgunaan data pribadi saat berurusan dengan pinjaman online.
Sebagian  besar  negara  memiliki  batasan  usia  hukum  untuk  mengakses  layanan keuangan seperti pinjaman, kartu kredit, dan produk keuangan lainnya . Batasan usia ini ditetapkan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari beban keuangan yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan  dan tanggung jawab mereka. Mengizinkan pinjaman online kepada individu di bawah umur dapat menyebabkan masalah serius, termasuk:
a. Ketidakmampuan  untuk  membayar:  Anak  di  bawah  umur  tidak  memiliki  sumber pendapatan yang stabil, sehingga mereka tidak dapat membayar pinjaman dengan tepat waktu, mengakibatkan beban hutang yang meningkat.
b. Penyalahgunaan:  Orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dapat  memanfaatkan  anak  di bawah umur untuk mengajukan pinjaman dengan tujuan yang tidak baik.
c. Perundungan finansial: Membebankan tanggung jawab keuangan pada anak di bawah umur  dapat  menyebabkan  perundungan  finansial  dan  memberi  mereka  beban  hidup yang tidak wajar.
d. Jika ada platform atau lembaga keuangan yang mengizinkan pinjaman online kepada individu di bawah umur, hal itu melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.
Penting bagi orang tua dan wali untuk memahami peran mereka dalam membimbing anak-anak  tentang  pengelolaan  keuangan  yang  bertanggung  jawab  dan  menyediakan pengetahuan  tentang  masalah  keuangan  sejak  dini.  Selain  itu,  pemerintah  dan  lembaga keuangan  juga  harus  bekerja  sama  untuk  memperkuat  undang-undang  dan  mengawasi praktik pinjaman online untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan dan penipuan. Pinjaman online kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan gaya hidup, pinjaman online juga bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Ada beberapa  manfaat  yang  bisa  didapatkan  dengan  mengajukan  pinjaman  online  untuk
membiayai pendidikan anak:
a. Memudahkan Proses Pendaftaran Sekolah
Salah satu manfaat dari pinjaman online untuk pendidikan anak adalah  memudahkan proses  pendaftaran  sekolah.  Beberapa  sekolah  atau  perguruan  tinggi  membutuhkan pembayaran  biaya  pendaftaran  sebelum  proses  seleksi  dimulai.  Dengan  menggunakan pinjaman  online,  orang  tua  bisa  mempercepat  proses  pendaftaran  anak  ke  sekolah  atau perguruan tinggi yang diinginkan.

## b. Membantu Biaya SPP
Selain biaya pendaftaran, orang tua juga harus mengeluarkan biaya SPP (Sumbangan Pembinaan  Pendidikan)  setiap  bulannya.  Biaya  SPP  yang  semakin  tinggi  tentu  akan memberatkan keuangan keluarga. Dengan menggunakan pinjaman online, orang tua bisa membantu  membiayai  SPP  anak  setiap  bulannya  tanpa  harus  mengganggu  keuangan bulanan.

## c. Menambah Biaya Operasional Sekolah
Selain  biaya  pendaftaran  dan  SPP,  ada  juga  biaya  operasional  lainnya  yang  harus dikeluarkan ketika anak bersekolah, seperti biaya seragam, buku, dan transportasi. Dengan menggunakan  pinjaman  online,  orang  tua  bisa  membantu  menambah  biaya  operasional sekolah  anak  tanpa  harus  menunda-nunda  pembayaran  atau  mengorbankan  keuangan bulanan.

## d. Membantu Biaya Pendidikan di Luar Negeri
Tidak  hanya  di  dalam  negeri,  banyak  orang  tua  yang  ingin  memberikan  pendidikan terbaik  untuk  anak  mereka  dengan  mengirim  mereka  ke  luar  negeri.  Namun,  biaya pendidikan  di  luar  negeri  tentu  jauh  lebih  mahal  daripada  di  dalam  negeri.  Dengan menggunakan pinjaman online, orang tua bisa membantu membiayai pendidikan anak di luar negeri tanpa harus menunda-nunda rencana tersebut.
e. Mempercepat Proses Pendidikan Anak
Dengan  bantuan  pinjaman  online,  orang  tua  bisa  mempercepat  proses  pendidikan anak. Biaya pendidikan yang terpenuhi akan membantu anak-anak mendapatkan fasilitas yang  lebih  baik  di  sekolah  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  mereka.  Hal  ini  akan membantu anak-anak untuk memperoleh prestasi yang lebih baik dan mempercepat proses pendidikan mereka.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut, pertama, regulator internal  komunikasi  kepada  publik  menggunakan  persyaratan  pinjaman  legal  untuk perusahaan pinjaman terdaftar secara resmi, untuk pinjaman yang tidak terdaftar, regulator
menyebutnya sebagai pinjamanliar. Meskipun disebut pinjaman ilegal, perjanjian pinjaman antara pinjaman ilegal dan pengguna biasa sah, artinya pemakai tidak dapat melepaskan kewajiban membayar utang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjaman ilegal. Kedua,  saat  ini  semua  pihak  tidak  diperlukan  menghabiskan  terlalu  banyak  energi  dan memikirkan  persyaratan  pinjaman  legal  atau  ilegal,  karena  faktanya  pelanggaran  hukum ditemukan  oleh  perusahaan  pinjaman  legal  dan  perusahaan  pinjaman  ilegal.  Kebijakan mengenai pinjaman di bawah umur bahwa perlu diketahui usia minimal untuk meminjam uang  dapat  bervariasi  antara  negara  dan  tergantung  pada  peraturan  hukum  setempat. Beberapa negara atau  wilayah mungkin mengharuskan calon  peminjam untuk mencapai usia mayoritas hukum (biasanya 18 tahun) sebelum memenuhi syarat untuk meminjam uang secara legal. Anak di bawah umur tidak dianjurkan melakkan pinjaman online karena ada pertimbangan  seperti  pertimbangan  hukum,  pertimbangan  keuangan,  perlindungan konsumen, dan potensi penipuan. Penting bagi orang tua dan wali untuk memahami peran mereka dalam membimbing anak-anak tentang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab  dan  menyediakan  pengetahuan  tentang  masalah  keuangan  sejak  dini.  Mespikun bebrapa analisa pinjaman online memiliki manfaat bagi anak seperti memudahkan Proses Pendaftaran  Sekolah,  membantu  Biaya  SPP,  menambah  Biaya  Operasional  Sekolah, membantu Biaya Pendidikan di Luar Negeri dan mempercepat Proses Pendidikan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Disemadi,  H.  S.,  &  Regent.  (2021).  Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang Fintech  Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  di
Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2), 605 – 618. https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Faisal, A. A., Wiradimadja, A., Ajra, D. A., Adhitama, M. D., Ramadhan, R., & S, M. A. (2022). Attack On Pinjol: Siapa Yang Salah Antara Pinjol dan Debitur. Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies, 2(1), 88 – 95.
Firdaus, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(3), 102 – 108.
Hamdani, F., Luh, N., Puja, V., Amru, H., & Fiqri, H. (2022). Reformasi hukum perlindungan data  pribadi  korban  pinjaman  online  (  perbandingan  Uni  Eropa  dan  Malaysia). Indonesia Berdaya, 3(3), 567 – 576.
Lubis, A. P., & Permata, C. (2023). Perlindungan Anak Terhadap Iklan Vulgar Pada Game Online  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Dan  Hukum  Islam. Kabilah: Journal of Social Comunity, 8(1), 698 – 709.
Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. UNES Law Review, 4(3), 283 – 296. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235
Rafael, A., & Ishak, S. (2021). Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait  Pinjaman  Online  dari  Fintech  Ilegal  (Studi  Kasus  Atas  Putusan  Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 939 – 963.
Sriyono, J., Syaufi, A., & Mispansyah. (2022). Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif. Wasaka Hukum, 10(2337), 1 – 19.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan). Alfabeta.