Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 9 September 2017

## TINJAUAN  POLITIK  HUKUM  ATAS  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

## Harmono
Universitas Swadaya Gunung Jati Mashar.crb@yahoo.com

## Abstrak
Usaha  menyejahterakan  masyarakat  desa  sebagai  pemilik  otonomi  desa  terus dilaksanakan  melalui  program  yang  bersifat  sektoral  melalui  kementrian,  sampai pada  upaya  pembentukan  kelembagaan  yang  memperoleh  legitimasi  dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah diberinya ruang yang cukup strategi  bagi  pembentukan  Bumdes––Badan  Usaha  Milik  Desa––yakni  suatu lembaga  yang  bergelut  di  ranah  sosial  dan  ekonomi  serta  sebagai  layanan  atas masyarakat  desa  terkait  badan  usaha.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan guna  memperoleh  gambaran  realita  dari  pembentukan  dan  keberadaan  BumDes. Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui  pendekatan  deskriptif,  penulis mencoba menemukan jawaban dengan memfokuskan  penelitian pada:  (1) Analisis terhadap pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (2) Kontribusi keberadaan badan terkait  dalam  penguatan  ekonomi  desa  dan  (3)  Faktor-faktor  penghambat  bagi berfungsinya  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Dari  penelitian  yang  dilakukan mendapatkan  kenyataan  bahwa  keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa Gintung  Kidul  Kecamatan  Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon  baik  dari  tata  cara pembentukan  sampai  pada  keberadannya  belum  selaras  dengan  perundang- undangan  sehingga  belum  terlalu  efektif  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat . Pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa  di  desa  ini  lebih  pada tuntutan  formalitas    dan keberadannya  hanya sebatas  pada  papan  nama  belaka, hal ini disebabkan karena terlalu dominannya peran kepala  desa serta rendahnya kesadaran/budaya hukum dari masyarakat desa sendiri.
Kata Kunci: Otonomi Desa, Badan Usaha Milik Desa, Kepatuhan Pada Regulas i

## Pendahuluan
Pelaksaan  otonomi  daerah  selain  berdasarkan  pada  acuan  hukum,  juga  sebagai tuntutan  dunia  global,  dimana  pemberdayaan  dan  pembukaan  daerah  otonomi  menjadi lebih  luas,  lebih  nyata  dan  bertangung  jawab,  khususnya  mengenai  pengaturan  dan pengelolaan  sumber  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  daerah.  Salah  satu bentuk  implementasi  dari  otonomi  daerah  atau  lebih  tepatnya  otonomi  desa  adalah dibuatnya regulasi tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa,  selanjutnya  disebut  BUMDesa  merupakan  badan usaha,  dimana  badan  yang  dimaksud,  merupakan  badan  dengan  modal  yang  seluruh maupun  sebagiannya  milik  desa.  Pada  pelaksanaannya  badan  yang  dimaksud merupakan  badan  dengan  pengadaan  pengelolaan  asset,  jasa  pelayanan,  serta  badan usaha  lain,  yang  dimana,  segala  hal  yang  dimaksud  di  atas  bertujuan  untuk kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dalam  Permendagri  No.  39  tahun  2010  mengenai BUMDes, tujuan berdirinya Bumdes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dan pendapatan masyarakat.
BUMDesa  ini  sebenarnya  telah  lama  digaungkan  oleh  pemerintah,  namun kiprahnya  sedikit  kurang  efektif.  Jauh  sebelum  terbentuknya  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  pemerintah  telah  mengamanatkan pembentukan BUMDesa dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi;  “Desa  dapat  memiliki  badan  usaha  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”  Kemudian  pemerintah  mengamanatkan  lagi  dalam  pasal  213  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  berbunyi:  (1)  Desa  mampu  membentuk  BUMDes dengan  berorientasi  pada  kebutuhan  desa.  (2)  BUMDes  sebagaimana  ayat  (1) berorientasi  pada  perundang-undangan.  (3)  BUMDes  sebagaimana  ayat  (1) dipersilahkan melakukan proses peminjaman sebagaimana perundang-undangan.
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  semakin  mendapatkan  legitimasinya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa, dimana Undang-Undang  ini  memberikan  kewenangan  bagi  pemerintah  desa  untuk menggunakan  sebagian  dana  alokasi  desa  sebagai  modal  awal  bagi  berdiri  dan beroperasinya  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Kontan  saja  semua  desa  berlomba- lomba membentuk  lembaga  ini dengan tujuan  mengelola dana desa.  Hal  ini kemudia  menarik perhatian banyak peneliti  agar peluang  mendirikan  lembaga baru tersebut tidak  menjadi beban baru untuk pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  mencoba  mengungkap  fakta  pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Gintung  Kidul  Kecamatan  Ciwaringin  Kabupaten Cirebon dengan  harapan  kedepannya  BUMDesa dapat berjalan sebagaimana  mestinya sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Desa  yang  menegaskan komitmen  politik  dan  konstitusional  bahwa  Negara  melindungi  dan  memberdayakan desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan
landasan  yang  kokoh  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif.  Secara  umum  kulitatif  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran,  dan  analisis  tertulis  terkait  fenomena,  peristiwa, kegiatan  sosial,  persepsi,  sikap  kepercayaan,  serta  pemikiran  orang  –baik  secara individu  maupun kelompok (Syaodih Nana: 2007).  Adapun objek dalam penelitian  ini adalah  implementasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan  subjek penelitian adalah aktor yang mendukung  kebijakan pembentukan BUMDes.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Gintung  Kidul  Kecamatan  Ciwaringin Kabupaten  Cirebon.  Penulis  memilih  lokasi  tersebut  adalah  karena  adanya penyimpangan dalam pembentukan BUMdes Gindung Kidul.

## Hasil dan Pe mbahasan
Gerakan  membangun  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  disebut  juga  dengan BUMDesa, atau  nama  lain, sebenarnya bukan  hal baru  meskipun  nomenklatur  itu baru diperkenalkan  oleh  pemerintah  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Menurut  Sutoro  Eko (2014:  248-257)  dari  dulu  kita  telah  mengenal  berbagai  institusi  sosial  dan  institusi keuangan  mikro  yang  dibentuk  pemerintah:  BKD,  BINMAS,  KUPEDES,  KIK,  KCK, BUUD, KUD,  UEDSP,  LPD di Bali  sejak 1985.  Belakangan juga  hadir berbagai  nama dana  bergulir  yang  dikelola  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  diarahkan  pada beberapa  proyek  sektoral  kementerian  sebagaimana    UPK  dan  Simpan  Pinjam  untuk Perempuan  (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Semua  ini adalah  LKM korparatis atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah. Berbagai LKM ini  dibentuk  oleh  pemerintah  karena  komitmen  pemerintah  menolong  rakyat  desa  – termasuk didalamnya rakyat miskin– dari jeratan rentenir dan sekaligus membuka akses kredit bagi rakyat desa mengingat bank-bank komersial tidak begitu pro poor.
BUM Desa lahir dari kebijakan di satu sisi dan gerakan lokal di sisi lain. Dimulai dari  lahirnya  UU  No.  32/2004  beserta  PP  No.  72/2005  dan  Permendagri  No.  39/2010 merupakan  kebijakan  yang  telah  memberikan  kesempatan/ruang (enabling), petunjuk
maupun  “payung  hukum”  terhadap kehadiran BUM Desa. Selanjutnya UU No. 6/2014 juga  melembagakan  dan  memperkuat  BUM  Desa,  baik  BUM  Desa  dalam  satu  desa maupun  BUMDes  antardesa.  Dalam  UU  mengenai  Desa,  BUMDes  merupakan  badan kegiatan  usaha  yang  seluruh  dan/atau  mayoritas  modalnya  dimiliki  desa.  Pada pelaksanaanya  modal  yang  dimaksud  bersumber  dari  kekayaan  desa,  yang  pada prosesnya,  kekayaan-kekayaan  yang  dimaksud  dipisahkan  dengan  tujuan  pengelolaan aset, jasa pelayanan, serta usaha- usaha lain untuk kemaslahatan masyarakat desa.
Implementasi  kebijakan,  menurut  Grindle  (1980)  hasil  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  konten  dan  konteks  kebijakan.  Pembahasan  mengenai  konten kebijakan  yang  pertama  adalah  kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi kebijakan. Guna menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang berujung pada  kerugian,  maka  di  dalam  pembentukan  BUMDes  harus  dilakukan  berdasarkan Musyawarah  Desa  yang  dihadiri  masyarakat  dan  juga  pemerintah  desa.  Melalui kegiatan  tersebut,  perumusan  dan  pembentukan  BUMDes  akan  lebih  terbuka, demokratif,  dan  berorientasi  pada  aspirasi  warga.  Konten  yang  kedua,  Manfaat Kebijakan.  BUMDes,  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Perda  nomor  9  tahun  2010, memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  sumber  Pendapatan  Asli  Desa,  meningkatkan pengelolaan  potensi  desa,  dimana  pengelolaan  yang  dimaksud  disini  merupakan pengelolaan  yang  berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat  desa.  Di  sisi  lain,  hal  yang sebagaimana  disampaikan  di  atas,  juga  memiliki  peran  sebagai  pembuka––bahkan penambah––  lapangan- lapangan kerja  masyarakat. Sehingga, tahap akhir dari proses  ini adalah,  masyarakat  desa  mampu  diberdayakan  dan  dimaksimalkan––baik  tenaga maupun potensi––untuk mengolah dan mengelola potensi desa.
Manfaat kebijakan sebagaimana di atas bersinggungan  dengan konten kebijakan yang  ketiga,  yakni  skala  perubahan  yang  hendak  dituju.  Perubahan  yang  ingin  dicapai dengan adanya kebijakan  BUMDes  ini adalah  untuk  mendorong pemerintah desa  untuk sama-sama  menggali  dan  mengolah  potensi  desa,  yang  mana  hal  ini  akan  berdampak kepada  pemasukan  PADes  serta  ekonomi  masyarakat.  Adanya  pemasukan  untuk pendapatan  asli  desa  tersebut  akan  menghindari  ketergantungan  pemerintah  desa terhadap  dana  bantuan  dari  pemerintah  guna  melaksanakan  program  pembangunan. Kemandirian  desa  dalam  mencari  sumber  pemasukan  merupakan  perubahan  yang hendak digapai sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan desa.
BUMDes  merupakan  lembaga  ekonomi  yang  berdirinya  harus  didasari  oleh adanya  potensi  ekonomi,  sehingga  sumber  daya  menjadi  penting  dalam  mendorong pelaksanaan  kebijakan.  Hal  tersebut  juga  telah  tercantum  pada  Perda  bahwa  syarat pendirian  BUMDes  harus  berdasarkan  adanya  sumber  daya  atau  potensi  yang  belum dikelola  secara  maksimal  oleh  desa.  Terkait  dengan  fokus  pembahasan  ini  akan  lebih mengarah  kepada  dimensi  konteks  kebijakan,  karena  dalam  pelaksanaan  kebijakan BUMDes  tersebut  telah  diatur  dalam  Perda  nomor  34  tahun  2010  telah  mencangkup dimensi  konten  kebijakan.  Kekuasaan  dan  Kepentingan  Aktor  Pendorong  BUMDes Konteks kebijakan  yang pertama berkaitan dengan kepentingan, kekuasaan dan strategi aktor  dalam  kebijakan.  Implementasi    kebijakan  senantiasa  bersentuhan  aktor,  yang mana  intensitas  keterlibatan  tersebut  tergantung  dari  seberapa  besar  kepentingan  aktor tersebut  di  dalam  kebijakan.  Penggerak  atau  pendorong  pendirian  Badan  Usaha  Milik Desa  di  Desa    Gintung  Kidul  adalah  Kepala  Desa.  Proses  pendirian  BUMDes    tidak melalu  musyawarah desa sebagai  mana diatur dalam Permendagri  maupun Permendesa tapi  hanya dengan  cara penununjukan dimana  yang ditunjuk  sudah barang  tentu  adalah kerabatnya sendiri.   Dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes,  faktor  yang  menghambat hasil  implementasi  adalah  adanya  benturan  kepentingan  pelaksana  kebijakan,  karena setiap  implementasi  kebijakan  senantiasa  menggandeng  aktor.  Sehingga,  pada pelaksanaannya, kebijakan akan cenderung bergelut dengan kepentingan aktor tersebut. Hal sebagaimana demikian terjadi pada BUMDes Desa Gintung Kidul.
BUMDes  di  desa  tersebut  berdiri  mulai  tahun  2004  sebagai  respon  adanya kebijakan  Perda  BUMDes  di    Kabupaten  Cirebon.  Sedang  jenis  usaha  yang  digeluti merupakan  usaha  simpa  pinjam.  Namun,  sejak  berdiri  sampai  dengan  tahun  2017, berdasarkan  hasil observasi dan wawancara yang penulis  lakukan keberadaan  BUMDes pemasukan  kepada  KAS  desa.  Keuangan  BUMDes  Desa  Gintung  Kidul  pada  awal berdiri  disuntik  permodalan  yang  diambil  dari  Dana  Alokasi  Desa  sejumlah Rp.100.000.000,-  dan  kemudian  pada  tahun  2015  ditambah  kembali  sebesar  Rp. 100.000,- dalam pembukuan  yang  ada saat  ini  hanya tersisa  uang  sebesar 27.000.000.- saja.  Penyebab  BUMDes  tidak  memberikan  pemasukan  pada  pendapatan  asli  desa dikarenakan  adanya  kepentingan  individu  terkait  dengan  pengelolaan  potensi  ekonomi yang terjadi di Desa Gintung Kidul  membuat implementasi Badan Usaha Milik Desa di desa tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya.
Seperti  yang  dialami  oleh  Desa  Gintung  Kidul,  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini awalnya dapat  meminjamkan biaya kepada  masyarakat desanya  yang  ingin  mempunyai usaha.  Karena  memang  awal  berdirinya  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini  mendapatkan sumbangan  dari  pemerintah  daerah  yaitu  Kabupaten  Cirebon.  Akan  tetapi,  dari berjalanannya  waktu,  modal  BUMDes  kemudian  merosot.  Bahkan,  pada  kondisi  yang paling parah, antusias masyarakat dalam meminjam dana semakin berkurang.
Sebagaimana  diketahui  memang  desa  sangatlah  minim  anggaran.  Keberadaan BUMDes Desa  Gintung Kidul pada awalnya diharapkan dapat  mendukung  munculnya kembali  demokrasi  sosial  di  desa  melalui  peningkatan  kapasitas  masyarakat  desa mengenai  tata  kelola  BUMDes  secara  keseluruhan.  Pada  kondisi  yang  berlainan, pemerindah desa diharapkan mampu mendominasi, berpikir kreatif serta inovatif, dalam kegiatan  ekonomi  desa,  yang  dimana,  setiap  kegiatan  yang  disebut  di  atas  ditata  dan dilaksanakan dengan  BUMDes sebagai alatnya. Kemudian, pada kondisi  ini,  BUMDes diharapkan  dapat mengangkat  perekonomian  daerah––khususnya  desa––yang kemudian,  pengangkatan  perekonomian  tersebut  dapat  mengarah  pada  pembukaan lapangan  kerja  untuk  warga,  mulainya  desa  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa berkualitas,  serta  memunculkan  perdagangan  di  tingkat  daerah.  Selanjutnya,  BUMDes kemudian  dapat  muncul  sebagai  agen  pembangunan  daerah  dan  desa,  yang  menjadi motor  penggerak  di  sektor  koperasi,  namun  tidak  melibatkan  pihak  lain  dalam  proses pembiayaan.  Sebab,  sebagaimana  pemaparan  di  atas,  pembentukkan,  pengelolaan,  dan setiap  proses  yang  melibatkan  keuangan  dilaksanakan  dengan  mandiri.  Sehingga, hingga  tahap  ini,  BUMDes  seyogyanya  mampu  merencanakan  biaya  dengan  lebih efisien, namun dengan keuntungan yang lebih optimal

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  peneliti  mendapat  beberapa  kesimpulan  yang dipaparkan melalui uraian berikut:
1. Dalam  proses  pembentukan  BUMDes  Gintung  Kidul  terdapat  ketidaksesuaian dengan  regulasi  terkait.  Pembentukan  BUMDes  tidak  melalui  musyawarah, melainkan penunjukkan sepihak;
2. Dalam  konteks  kebijakan,  BUMDes  Gintung  Kidul  masih  melibatkan  aktor, dimana aktor yang terlibat disini adalah  mereka  yang  memiliki kepentingan atas setiap kebijakan yang ada;
3. Karena baik proses pembentukan  maupun kapasitas pengurus  yang tidak  selaras dengan  garis dasar  yuridis  pembentukan  BUMDes,  maka keberadaan BUMDes Gintung Kidul jauh dari harapan;
4. BUMDes  Gintung  Kidul  tidak  dapat  menjadi  pendapatan  asli  desa  akibat pelaksanaan BUMDes yang tidak sesuai dengan regulasi dan dasar yuridis;

## BIBLIOGRAFI
Eko,  Sutoro.  2014. Desa  Membangun  Indonesia. Yogyakarta:  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCES.
Grindle, Merille S. 1980. Politics and Policy  Implementation  in  the  Third World. New jersey: Princeton University Press
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembara  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  1999.  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
________________. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
________________. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  158  Tahun  2005.  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
________________.  2010. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa. Berita  Negara  Nomor  316  Tahun  2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
________________.  2014. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.