Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Cirebon
(Analisis Terhadap Konsep Dampak Anak yang Ditinggalkan)
Suryadi suryadie.aj@gmail.com

## ABSTRACK
Migration is a natural process of human population dynamics that move from place to place for a wide variety of orientations. The phenomenon of international migration is often an overview of the economic situation of a  country  in  equality.  Child  is  the  mandate  of  Almighty  God,  in  their houlders the future of the family, the nation and the state will be handled. Therefore the completion of their optimal growth and development is the duty  of  the  parents  and  all  community  elements,  including  the  state  to participate  in  its  favor.  Child  Rights  and  Protection  Act  (UUPA)  is  a manifestation of the seriousness of the state in implementatng the ringhts of  the  children  while  protecting  them  from  potential  violence  that  is always threatening. The phenomenon of migrant workers makes children face  problem  by  lack  of  primary  escort  their  growth  process,  especially the mother. The role of the father or mother became the sole companion of  children  and  family  members  assisted  potentially  unable  to  meet  the data  protection  and  rights  of  children.  Based  on  the  survey  results  in general  the  proportion  of  the  fulfillment  of  4  (four)  children’s fundamental  rights,  namely  the  right  to  life,  growng  rights,  protection rights  and  the  rights  of  the  opinion  can  be  met  by  one  if  his  parents  or both become migrant workers. In the midst of the stuggle to fulfillment of social  and  economic  needs  by  migrant  workers,  beside  economic pressures  and  the  exsistence  of  self  in  community  life,  international migration  is  a  quick  way  to  meet  all  needs,  most  sources  person  said needs  serious  attention  to  the  problems  of  migrant  workers  children,  by optimizing  the  existence  of  regulation  with  the  synegy  and  policies  and programs  by  both  government  and  non-government  organizations  and community.
Keyword: migrant workers, the rights and protection of children .
A. Latar Belakang
Membahas permasalahan buruh migran  Indonesia,  seperti  mencari  jarum dalam  jerami.  Perumpamaan  tersebut untuk  menggambarkan  betapa  rumit permasalahan yang melingkupinya.
Permasalahan  buruh  migran  tidak  hanya berkaitan  dengan  mobilitas  penduduk  ke luar  negeri  untuk  mencari  nilai  lebih  di
negara  tujuan.  Di  balik  proses  mobilitas penduduk,  keadaan  itu  menggambarkan kondisi  negara  yang  belum  mampu menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi warganya  di  dalam  negeri.  Kondisi tersebut sebagai salah satu faktor pendorong  mobilitas  pekerja  ke  luar negeri.  Negara  dapat  dikatakan  gagal dalam  menyediakan  lapangan  pekerjaan
bagi warga negara sehingga menyebabkan banyak  dari  warga  negaranya  terpaksa mengadu nasib ke luar negeri baik dengan cara  legal,  namun  tidak  sedikit  pula karena persyaratan yang rumit dan mahal, para calon TKI memilih jalan yang ilegal. Perlindungan  bagi  sang  devisator  negara pun  terlalaikan,  terlihat  dari  banyaknya kasus  yang  dialami  oleh  Buruh  Migran asal  Indonesia.  Mulai  dari  dipulangkan karena  tertipu  agensi,  disiksa,  diperkosa, diperjualbelikan,  ditembak,  dipancung, dan bahkan dihukum mati.
Di  samping  itu,  risiko  lainnya adalah  potensi  munculnya  permasalahan pada  keluarga  yang  ditinggalkan  oleh TKI,  khususnya  pada  anak-anak.  Karena mereka  secara  psikologis  ada  dalam  fase tumbuh dan berkembang yang membutuhkan  perhatian  dan  bimbingan dari  orang  tua.  Sebagaimana  disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak  dalam pasal  1,  ayat  1,  (a)  Kesejahteraan  Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan  anak  yang  dapat  menjadi pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun  sosial;  (b)  Usaha  Kesejahteraan anak  dalam  usaha  kesejahteraan  sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
Demikian  juga  senada  disampaikan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 yang  berbunyi:  (1)  Anak  adalah  seorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan,  (2)  Perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh BNP2TKI dalam penempatan TKI ke luar negeri  tahun  2014  terdapat  sebanyak 429.872,  dari  jumlah  tersebut  Jawa  Barat sebanyak  105,479  orang.  Sedangkan untuk kabupaten Lombok Timur merupakan  Kabupaten  tertinggi  dari  25 kabupaten terbesar penyumbang
penempatan  TKI,  yaitu  sebanyak  29,510 orang.  Berturut-turut  berikutnya  adalah Kabupaten  Indramayu  25.521,  Cilacap 16.013,  Cirebon  15.786,  dan  Lombok Tengah 14.109.
Kabupaten Cirebon menempati urutan  ke-empat  kota/kabupaten  tertinggi pengirim  buruh  migran  ke  luar  negeri. Mobilitas  buruh  migran  ke  luar  negeri tentu  memiliki  implikasi  yang  cukup penting  berkaitan  dengan  keluarga  yang ditinggalkan  di  daerah  asal.  Anak-anak merupakan  kelompok  paling  rentan  yang akan  menerima  dampak  langsung  dari orang  tua  mereka  sebagai  buruh  migran. Terlebih lagi data BNP2TKI menunjukkan bahwa  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  yang pergi  bekerja  ke  luar  negeri  lebih  besar daripada tenaga kerja laki-laki. Pada tahun 2011  sebanyak  sekitar  377  ribu  (64%) TKW  yang  menjadi  buruh  migran sedangkan  sedangkan  tenaga  kerja  laki- laki  ada  sekitar  210  ribu  (36%)  yang bekerja  ke  luar  negeri.  Nampak  sekali proporsi  TKW  lebih  besar  dibandingkan dengan  tenaga  kerja  laki-laki  mengingat kebutuhan  penempatan  di  negara  tujuan lebih besar tenaga kerja perempuan.
Pada  tahun  2012  proporsi  TKW adalah  57  persen  (279.784)  dan  tenaga kerja  laki-laki  43  persen  (214.825), berikutnya  tahun  2013  proporsi  TKW sebanyak 54 persen dan tenaga kerja laki- laki  sebanyak  46  persen.  Data  tersebut mengungkapkan  fakta  bahwa  proporsi perempuan  yang  masuk  ke  ranah  publik
ke  luar  negeri  lebih  besar  dibandingkan laki-laki.  Akan  tetapi  jika  kembali  dilihat jenis  pekerjaan  yang  paling  banyak diserap di pasar kerja luar negeri kita akan tercengang karena proporsi terbesar mereka  adalah  sebagai  pekerja  rumah tangga  ( domestic  worker ),  kemudian sebagai perawat lansia atau anak (caregiver) dan  disusul  dengan  pekerjaan sebagai  pekerja  perkebunan  ( plantation worker ).
Perginya  orang  tua  ke  luar  negeri, khususnya  ibu  memiliki  pengaruh  dalam banyak dimensi karena mereka dalam fase psikologis  tumbuh  dan  perkembangan yang memerlukan dampingan dari keluarga,  khususnya  orang  tua  yaitu  ibu dan bapak. Rossi (2008) dalam Demurger dan  Xu  (2013)  mengungkapkan  secara serius  potensi  masalah  yang  diakibatkan oleh  orang  tua  yang  meninggalkan  anak sebagai  buruh  migran  potensial  menjadi biaya sosial, di samping yang diperoleh :
“leaving children behind is a source of  a  potentially  high  “social  cost  of migration”, althought migration may also confer  benefits  to  the  left-behind  family through  remittance  transfers  that  relax budget  constraints  and  thereby  increasi health and education opportunities.”

## B. Permasalahan
Berdasarkan permasalahan yang telah  dipaparkan  pada  bagian  terdahulu, perlu  kiranya  diketahui    lebih  mendalam terkait  beberapa  variabel  perlindungan anak buruh migran di Kabupaten Cirebon, meliputi sebagai berikut:
1. Bagaimana karakter demografis, sosial, dan ekonomi keluarga buruh migran di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana  implementasi  hak  anak buruh migran di Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana persepsi masyarakat tentang perlunya regulasi dan
perlindungan  anak  buruh  migran  di Kabupaten Cirebon?

## C. Kajian Teori dan Konsep
1.  Teori  Migrasi  dan  Konsep  Dampak Anak  Yang  Ditinggalkan  (Child  left-

## Behind)
Menurut  Everett  S.  Lee  (1996) dalam  Rozy  Munir  mengatakan  empat faktor yang menyebabkan orang mengambil  keputusan  untuk  melakukan migrasi yaitu:
1. Faktor-faktor  yang  terdapat  di  daerah asal
2. Faktor-faktor  yang  terdapat  di  daerah tujuan
3. Rintangan-rintangan yang menghambat
4. Faktor-faktor pribadi
Teori  tersebut  selalu  beriringan dengan konsep khusus migrasi internasional  yang  saat  ini  telah  menjadi sama penting dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia.  Makin  terbukanya  kesempatan kerja  antarnegara  menyebabkan  tenaga kerja  dapat  dengan  mudah  keluar  masuk di  pasar  tenaga  kerja  internasional. Dengan  bekerja  di  luar  negeri,  secara otomatis  tenaga  kerja  akan  berstatus menjadi  migran  internasional.  Saat  ini, sebanyak  232  juta  atau  2,3%  dari  total populasi dunia berstatus migran internasional ( World Bank, 2013 ). Pengertian  dampak  menurut  Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  benturan, pengaruh  yang  mendatangkan  akibat  baik positif  maupun  negatif.  Pengaruh  adalah daya  yang  ada  dan  timbul  dari  sesuatu (orang,  benda)  yang  ikut  membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di  mana  ada  hubungan  timbal  balik  atau hubungan  sebab  akibat  antara  apa  yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online)
Dampak  secara  sederhana  bisa diartikan  sebagai  pengaruh  atau  akibat. Setiap  keputusan  yang  diambil  oleh seseorang  biasanya  mempunyai  dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak  negatif.  Dampak  juga  bisa merupakan  proses  lanjutan  dari  sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin  yang  handal  sudah  selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi  atas  sebuah  keputusan  yang  akan diambil.
Antman  (2012)  mengungkapkan bahwa  proses  orang  tua  atau  anggota keluarga  menjadi  buruh  migran  memiliki dampak,  baik  positif  dan  atau  negatif. Dampak  positif  lebih  berkonotasi  pada dimensi  ekonomi  karena  orang  tua  dapat mengirimkan  remitan  dari  pendapatannya bekerja  di  luar  negeri.  Remitan  tentu menjadi  salah  satu  alasan  yang  membuat orang  tua  ingin  mendapatkan  selisih  gaji yang  lebih  besar  dengan  bekerja  di  luar negeri.  Di  samping  orientasi  ekonomi, alasan  sosio-kultural  juga  menjadi  faktor pendorong  buruh  melakukan  migrasi internasional.  Prestise  dan  status  sosial akan  terangkat  seiring  dengan  perbaikan ekonomi  rumahtangga  buruh  migran, situasi  ini  saling  berkaitan  satu  sama lainnya.
Tidak dapat dielakan dampak negatif  yang  akan  dihadapi  keluarga dalam  tumbuh  kembang  anak  dari  proses orang  tua  melakuka  migrasi  internasional karena mencari atau bekerja di luar negeri.

## 2.  Konsep Anak Dalam Filosofi Islam
a) Anak merupakan anugerah
Anak  merupakan  anugerah  dari Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  sebagaimana disebutkan  dalam  Alquran  Surat  Al- An’am, ayat  84:
“dan kami telah anugerahkan Ishak dan Ya’qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing  telah  kami  beri  petunjuk;
dan  kepada  Nuh  sebelum  itu  (juga)  telah Kami beri petunjuk  dan kepada sebagian dari  keturunannya  (Nuh),  yaitu  Daud, Sulaiman,  Ayyub,  Yusuf,  Musa,  dan Harun. Demikianlah kami member balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”
Konsep-konsep semakna juga termaktub dalam: Q.Sal-Anbiya: 72, Q.S . al-Ankabut : 27, Q.S Ibrahim: 39, dan Q.S al-Furqon: 74.
Anak  sebagai  anugerah  cenderung menunjukan  aksentuasi  makna  positif (baik) yakni anak-anak (keturunan) adalah sebagai penyejuk hati dan hadiah terindah dari  Allah  Swt  kepada  pasangan  suami isteri.
b) Anak sebagai amanah Kehadiran  anak  di  samping  sebagai anugerah  juga  merupakan  amanah  dari Allah  kepada  orang  tua  dengan  cara membesarkan  dan  mendidik  agar  kelak mereka menjadi generasi yang berkualitas. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Q.S  al- Anfal: 27 :
“hai  orang-orang  yang  berima, janganlah  kami  mengkhianati  Allah  dan Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah kamu  mengkhianati  amanat-amanat  yang dipercayakan  kepadamu,  sedang  kamu mengetahui.”
Diperkuat  dengan  H.R  Al-Bukhori yang menyatakan:
“jika  amanah  itu  disia-siakan, tunggulah saat kehancuran.”
Sehingga dapat disimpulkan
menyia-nyiakan anak seperti tidak memelihara  atau  membesarkan  anak dengan  baik  begitu  juga  tidak  mau mendidik  secara  serius,  sama  artinya dengan  tidak  bertanggung  jawab  terhadap anak  yang  telah  dianugerahkan  kepada orang tua.

## 3. Konsep Hak Anak
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA) perlindungan  terhadap  anak  dalam  empat hak  dasar  anak  yang  sejalan  dengan Konvensi Hak Anak PBB (The Convention On The Rights Of The Child), pasal 1 sebagai berikut:
1) Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
a) Hak  hidup:  terpenuhinya  hak  hidup anak  ditandai  dengan  kepemilikan Akte kelahiran (pasal 5).
b) Hak  tumbuh  dan  kembang:  ditandai dengan anak dapat bersekolah, dapat melakukan  aktivitas  ibadah  dan mendapatkan  pelayanan  kesehatan jika mereka sakit (pasal 6, 8, dan 9).
c) Hak  berpendapat:  ditandai  dengan orang dewasa dapat dan membiasakan menerima dan memberikan  kesempatan  kepada anak  untuk  berpendapat  dan  RT  ( pasal 10)
d) Hak mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan: Dilindungi dari kekerasan  dalam  RT  (pasal  15  dan
16).

## D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis  adalah  lapangan (field  research) dengan  menggunakan  jenis  penelitian campuran (mixed  methodology).  Mixed
method menghasilkan  fakta  yang  lebih komprehensif  dalam  meneliti  masalah penelitian.  Karena  peneliti  memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul  data  sesuai  dengan  jenis  data yang dibutuhkan. Tempat penelitian: Kec. Sususkan,  Kec.  Gebang,  Kec.  Babakan dan Kec. Kapetakan. Pengambilan sampel akan  dilakukan  secara  purposif,  yaitu  25 responden  pada  masing-masing  empat kecamatan  tersebut  di  atas.  Data  primer akan diperoleh dengan wawancara mendalam  dengan  responden  terpilih. Diperkuat dengan catatan lapangan secara observasi,  data  sekunder  akan  diperoleh dari  instansi  yang  relevan  dari  tingkat kabupaten  sampe  RT  berupa  keterangan dan catatan. Unit analisis dalam penelitian ini  adalah  orang  tua  dan  anak  buruh migran (keluarganya) di wilayah administratif Kabupaten Cirebon. Pada hakekatnya teknik
pengambilan  sampel  bertujuan  untuk memperkecil  kekeliruan  generalisasi  dari sampel  ke  populasi  (Mantra,  2001).
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka teknik purposive yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  pada  tahap  awal  dilakukan pengecekan  data  sekunder  di  Dinas Ketenagakerjaan  untuk  penentuan  daerah kantong  pengirim  buruh  migran  di wilayah administratif Kabupaten Cirebon.

## E.  Data dan Sumber Data
Data  kuantitatif  diperoleh  dari sumber  data  dari  hasil  wawancara terstruktur  dan  wawancara  mendalam serta observasi lapangan terhadap responden  dengan  menggunakan  kisi-kisi pertanyaan  (Mantra,  2001).  Analisis  data disesuaikan dengan sifat data, data primer yang  bersifat  kuantitatif  disajikan  dalam bentuk  data  sedangkan  yang  bersifat kualitatif dengan cara analisis isi (Mantra, 2001). Variabel yang akan diteliti meliputi:  karakteristik  buruh  migran,
demografis,  sosial  dan  ekonomi.  Riwayat migrasi,  implementasi  4  (Empat)  hak dasar  anak  buruh  migran  dan  regulasi dengan  hak  dan  perlindungan  anak  buruh migran.
Data  dalam  penelitian  ini  terbagi menjadi  dua  kategori,  pertama  data kuantitatif  yang  diperoleh  dengan  daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan  dan  responden  sebagaimana terdapat  pada  tabel  di  atas.  Sedangkan data kualitatif diperoleh melalui pertanyaan  mendalam  terhadap  jawaban- jawaban responden sehingga akan tergambar  fenomena  di  balik  jawaban kuantitatif yang telah disampaikan.

## F.  Hasil dan Pembahasan
a . Karakteristik Buruh Migran

## 1.  Karakteristik Sosial Dan Demografi
Memahami  karakteristik  sosial  dan demografi para buruh migran penting agar tergambar  latar  pemasalahan,  khususnya berkaitan dengan profil buruh migran dan situasi  yang  melingkupinya.  Fenomena permasalahan  sosial  bukan  merupakan kausalitas  tunggal,  alih-alih  di  dalamnya akan  karakteristik  buruh  migran  dalam penelitian ini, sebagai berikut:
a) Jenis kelamin
Laporan  tentang  proposal  penduduk yang  pergi  ke  luar  negeri  sebagai  buruh migran berdasarkan jenis kelamin menunjukan perempuan lebih besar dibandingkan  dengan  laki-laki,  84  persen dari  daripada  16  persen.  Angka  tersebut menggambarkan  proporsi  nasional  pada tahun  2014  di  mana  perempuan  (57 persen)  lebih  besar  daripada  laki-laki  (43 persen) sebagai buruh migran (Puslitbanginfo BNP2TKI, 2015).
b) Usia
Dari  usia  buruh  migran  di  wilayah penelitian  didapati  proporsi  tersebar  yaitu 47  persen  pada  keompok  30  –  39  tahun. Kondisi  ini  tentu  sangat  lumrah  karena
usia produktif dan matang dalam lapangan kerja.  Meskipun  perlu  diingat  bahwa penggambaran tersebut tidak mempresentasikan kualitas karena umumnya  mereka  terserap  pada  sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di pabrik atau perkebunan.
c) Pendidikan Pendidikan merupakan faktor dominan  kualitas  sumberdaya  manusia. Karena dengan pendidikan daya nalar dan kompetensi personal individu dapat meningkat.  Dengan  pendidikan  daya adaptasi  seseorang  terhadap  lingkungan dan  kondisi  baru  akan  lebih  cepat. Demikian juga kemungkinan dapat memahami  dan  mencari  solusi  suatu permasalahan  dapat  dilakukan  dengan baik. Berdasarkan data lapangan menunjukan kualitas sumberdaya manusia tenaga  kerja  buruh  migran  cukup  rendah sebagai berikut: proporsi terbesar pendidikan buruh migran dalam penelitian ini  adalah  lulusan  Sekolah  Dasar  (SD) yaitu  53%.  Disusul  lulusan  SMP  dengan proporsi 35 persen, lulusan SMA 9 persen dan  1  persen  saja  lulus  pendidikan Diploma.
Hal  ini  tentu  berpotensi  menjadi permasalahan  serius  di  Negara  tujuan karena  posisi  tawar  buruh  migran  kita sangat rendah, bahkan sangat memungkinkan  menjadi  objek  eksploitasi perusahaan  jasa  tenaga  kerja  sebelum mereka  benar-benar  bekerja.  Bahkan terdapat  2  orang  yang  tidak  sekolah. Potensi  yang  mungkin  terjadi  di  lapangan adalah  mereka  bekerja  secara  ilegal  atau menggunakan dokumen palsu. Akan tetapi bukan  pada  tempat  nya  hal  tersebut dibahas oleh peneliti.
d) Status perkawinan
Buruh  migran  dengan  status  nikah mendominasi  hasil  penelitian  ini  dengan proporsi  81  persen  disusul  dengan  status
janda  atau  duda  14  persen  berikutnya status  pisah  5  persen.  Status  perkawinan buruh  migran  akan  berkolerasi  dengan kebutuhan  ekonomi  keluarga  hal  ini menjadi  alasan  perempuan  masuk  ke sektor  publik  meskipun  pada  akhirnya tetap  di  dalam  jenis  atau  karakteristik pekerjaan domestik.
e) Status dalam rumahtangga
Buruh migran dengan status pasangan  Kepala  RT  mendominasi  hasil penelitian  ini,  dengan  proporsi  63  persen disusul  dengan  status  pasangan  sebagai anggota  RT  26  persen  berikutnya  status anggota RT 11 persen. Status  perkawinan akan berkolerasi dengan kebutuhan ekonomi  keluarga  hal  ini  menjadi  alasan perempuan  masuk  ke  sektor  publik meskipun  pada  akhirnya  tetap  di  dalam jenis atau karakteristik pekerjaan domestik.
Data tersebut menggambarkan
beban  dan  tanggung  jawab  buruh  migran dalam  lingkup  keluarga  yang  pada akhirnya akan berpengaruh pada kebutuhan  ekonomi  yang  harus  dipenuhi. Karena data hasil riset ini didominasi oleh buruh  migran  perempuan  tentu  implikasi status pasangan sebagai Kepala Rumahtangga yang dominan.

## 2.   Karakteristik Ekonomi
Penggambaran  karakter  ekonomi buruh  migran  diharapkan  akan  semakin memperjelas  kolerasinya  dengan  tingkat kebutuhan  dan  orientasi  bekerja  ke  luar negeri.  Karakterstik  ekonomi  meliputi data, sebagai berikut :
a) Sumber Pendapatan Rumahtangga Proporsi terbesar sumber
pendapatan  rumahtangga  buruh  migran dalam  penelitian  ini  adalah  gabungan antara remitan (kiriman hasil kerja di Luar Negeri),  pendapatan  dan  sumber  lainnya sebesar  57  persen.  Termasuk  pendapatan gabungan adalah pendapatan dari remitan,
pasangan  dan  lain-lainnya  (bantuan  dari orang  tua,  anak  dan  pendapatan  dari sewa).  Kemudian  sumber  pendapatan utama dari remitan sebesar 34 persen, dan pendapatan utama dari pasangan sebesar 2 persen. Terdapat 7 persen menjawab tidak tahu, hal terjadi karena buruh migran baru bekerja  dan  belum  mendapatkan  kiriman dari  hasil  kerja  di  luar  negeri.  Sebagian yang  mengungkapkan  bahwa  pendapatan dari  kerja  sudah  dipotong  oleh  yayasan pengirim jasa tenaga kerja ke luar negeri.
b) Jumlah remitan
Seberapa besar remitan yang diterima  buruh  migran  menjadi  gambaran betapa  selisih  jumlah  pendapatan  dari hasil  mereka  bekerja  di  luar  negeri menjadi  daya  tarik  tersendiri  sehingga mereka  berduyun-duyun  ingin  mengadu nasib ke luar negeri.
Hasil  pengiriman  uang  kerja  dari luar  negeri  merupakan  daya  tari  para buruh  migran  untuk  mengadu  nasib  ke negeri  orang.  Berdasarkan  data  lapangan proporsi  tersebar  remitan  adalah  pada rentang  1  juta  s.d  2,9  juta  sebesar  43 persen. Berikutnya disusul besaran remintan antara 3 juta s.d 4,9 juta sebesar 34  persen.  Berturut-turut berikutnya besaran  remitan  di  atas  5juta  dengan proporsi  12  persen,  dibawah  9999,999 dengan  proporsi  1  persen  dan  10  persen belum  mendapatkan  remitan  karena  pada sebagian  besar  mereka  baru  menjadi buruh migran di luar negeri.
Selisih besaran upah antara di dalam negeri  dan  di  luar  negeri  nampaknya benar-benar  menadi  faktor  penarik  para buruh migran untuk bekerja di luar negeri dengan  mengesampingkan  potensi  yang akan mereka hadapi kelak.
c) Pendapatan Rumahtangga Permasalahan pendapatan yang rendah  dan  kemiskinan  merupakan  dua terminologi  utama  dalam  pembangunan ekonomi yang saling pengaruh
mempengaruhi.  Karena  pendapatan  yang rendah mengindikasikan kemiskinan dengan  segala  budaya  kemiskinan  yang melingkupinya.
Berikutnya  adalah  berapa  besar pendapatan  RT  buruh  migran  sehingga kerapkali  ekonomi  menjadi  alasan  utama buruh  bekerja  ke  luar  negeri.  Pendapatan di  sini  merupakan  akumulasi  semua masukan finansial yang diperoleh keluarga buruh migran,  baik  dari remitan, pendapatan  dari  pasangan,  dan  sumber pendapatan  lainnya.  Termasuk  ke  dalam sumber pendapatan lainnya adalah: bantuan dari orang  tua,  bantuan dari  anak yang sudah bekerja, pendapatan dari hasil sewa.
Proporsi terbesar jumlah pendapatan rumahtangga buruh migran pada kisaran 1 juta  s.d  2,9  juta  sebesar  34  persen. Berikutnya  adalah  rumahtangga  dengan pendapatan  3  juta  –  4,9  juta  dengan proporsi  33  persen,  rumahtangga  dengan pendapatan  diatas  5  juta  dengan  proporsi 24  persen  dan  terakhir  rumahtangga dengan  pendapatan  kurang  dari  1  juta dengan proporsi 9 persen.
Gambaran dari data tersebut mengindikasikan  bahwa  kondisi  ekonomi para  buruh  migran  dalam  situasi  masih  di bawah  standar  kehidupan  yang  memadai, akan  tetapi  berdasarkan  informasi  dari beberapa keluarga buruh migran mengatakan bahwa pendapatan rumahtangga  akan  meningkat  seiring dengan  semakin  lama  mereka  bekerja  di luar  negeri  dari  besaran  remitan  yang dikirimkan.
d) Pengeluaran Rumahtangga
Pengeluaran rumahtangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaaan
kesejahteraan masyarakat.
Tingkat pengeluaran  terdiri  atas  dua  komponen, yaitu  pengeluaran  untuk  makanan  dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan
terhadap  dua  komponen  tersebut  pada dasarnya  berbeda-beda.  Dalam  kondisi pendapatan  terbatas,  kebutuhan  makanan didahulukan,  sehingga  pada  kelompok masyarakat  berpendapatan  rendah  akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya  digunakan  untuk  membeli makanan.  Seiring  dengan  peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanana dan pengingkatan  porsi  pendapatan  yang dibelanjakan  untuk  komponen  bukan makanan. Sedangkan pengeluaran rumahtangga buruh migran pada penelitian  ini  lebih  dititik  beratkan  pada pengeluaran  pokok,  seperti  makanan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Proporsi  pengeluaran  terbesar  ada pada  kelompok  besaran  antara  1  juta  s.d 2,9  juta  per  bulan  sebesar  65  persen  dan diikuti  besaraan  3  juta  s.d  4,9  juta  per bulan  sebesar  20  persen,  kurang  dari 999,999  sebesar  14  persen  dan  1  persen dengan  pengeluaran  di  atas  5  juta. Meskipun  demikian  ada  catatan  tentang perubahan  pola  pengeluaran  untuk  kasus beberapa  rumah  tangga  yang  cenderung lebih  dominan  untuk  konsumsi  non makanan.
b . Pola Pekerja Migrasi
Memahami  pola  migrasi  terkait permasalahan  ketenagakerjaan  diharapkan akan  tergambar  pola  relasi  antara  kondisi sosial  ekonomi  dan  orientasi  bekerja  ke luar negeri para responden. Di samping itu diharapkan  tergambar  pula  keterkaitan semua latar tersebut  dengan implementasi hak  dan  pelindungan  anak  buruh  migran. Berikut  akan  dipaparkan  pola  migrasi responden  dalam  penelitian  ini,  sebagai berikut:

## 1. Lama bekerja
Lama  bekerja  buruh  migran  adalah lamanya  waktu  (durasi)  saat  ini  (yang sedang  dijalani)  para  responden  di  mana mereka  bekerja  di  luar  negeri.  Sebagai berikut:
Proporsi  terbesar  adalah  buruh migran  sedang  menjalani  masa  kerja antara  1  tahun  s.d.  <3  tahun  sebanyak  47 persen,  kemudian  18  persen  untuk  masa kerja  antara  3  tahun  s.d  <5  tahun.  Dari gambaran  lama  kerja  para  responden untuk masa moderat menunjukan proporsi yang  dominan  hal  ini  mengandung  arti stabilitas  remitan  yang  dikirimkan  para buruh  migran  kepada  keluarganya  di rumah  sudah  cukup  baik.  Terdapat  juga proporsi 21 persen baru  menjalani kurang dari 1 tahun dan 14 persen telah menjalani lebih dari 5 tahun.
2. Negara Tujuan
Lama  bekerja  buruh  migran  adalah lamanya  waktu  (durasi)  saat  ini  (yang sedang  sijalani)  para  responden  di  mana mereka  bekerja  di  luar  negeri.  Taiwan menjadi Negara tujuan para buruh migran dengan  proporsi  tertinggi,  sebanyak  44 persen responden memilih Taiwan sebagai tempat  kerja  mereka.  Ada  yang  unik  atas pilihan  tersebut,  karena  telah  mengubah kebiasaan  negara  tujuan  yang  selama  ini biasa  menjadi  langganan  para  buruh migran.
Data  dari  BNP2TKI  per  2013 menempatkan  Malaysia  menjadi  negara tujuan  para  buruh  migran  besar  150  ribu orang,  disusul  Taiwan  sekitar  84  ribu orang  dan  Saudi  Arabia  sekitar  45  ribu orang.
Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden didapati bahwa besaran  upah  menjadi  alasan  mereka memilih  Taiwan  sebagai  negara  tujuan untuk  bekerja.  Hal  dperkuat  dengan  bukti selebaran  penawaran  kerja  dari  salah  satu perusahan  jasa  TKI  yang  tersebar  di
beberapa  tempat,  seperti  di  angkutan umum,  seperti  gambar  leaflet  di  bawah ini.
Berdasarkan  informasi  yang  tertera dalam  selebaran  tersebut  diungkapkan bahwa  upah  pekerja  di  Taiwan  paling tinggi  8  juta  per  bulan.  Berturut-turut berikutnya  Hongkong  7  juta  rupiah, Singapura  6  juta  rupiah  dan  Malaysia  5 juta  rupiah.  Hal  penting  lainnya  bahwa yang  dicari  atau  yang  ditawarkan  untuk bekerja adalah perempuan bukan laki-laki. Hal  ini  berkaitan  dengan  jenis  pekerjaan yang  terbesar  diserap  di  Negara  tujuan adalah sebagai pembantu rumahtangga.
3. Pengalaman Sebagai Buruh Migran
Data  tentang  pengalaman  sebagai buruh mihran yaitu memprtanyakan tentang  sudah  berapa  kali  buruh  migran atau  bekerja  ke  luar  negeri.  Data pengalaman  berasosiasi  dengan  kontrak kerja sebagai tenaga kerjaa ke luar negeri. Informasi  tentang  pengalaman  sebagai buruh  migran  penting  karena  berkaitan dengan orientasi bekerja ke luar negeri. Antusias  masyarakat  untuk  menjadi buruh migran bekerja ke luar negeri masih cukup  tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan proporsi  36  persen  adalah  buruh  migran baru  (baru  1  kali)  dan  bahkan  36  persen sudah  2  kali  (bisa  pada  tujuan  Negara yang  sama  atau  memperpanjang  kontrak
atau  pindah  ke  Negara  baru).  Buruh migran yang beberapa kali bekerja ke luar negeri sangat potensial merupakan penggambaran  orientasi  bukan  hanya karena  alasan  ekonomi.  Dengan  beberapa kali  atau  terus  memperpanjang  kontrak sebagai  tenaga  kerja  ke  luar  negri  ada asumsi pemenuhan kebutuhan berikutnya. 4. Alasan Bekerja Sebagai Buruh Migran Alasan bekerja sebagai buruh migran  salah  satu  poin  penting  mengapa individu  memutuskan  untuk  melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi, karena hal tersebut  menjadi  faktor  utama  pendorong melakukan migrasi.
Alasan keluarga merupakan proporsi terbesar  para  buruh  harus  bekerja  ke  luar negeri sebesar 50 persen. Alasan keluarga sebenarnya sangat mendekati dan bersentuhan  langsung  dengan  ekonomi, nyaris  sulit  dibedakan,  di  dalamnya meliputi;  untuk  menghidupi  keluarga, untuk  membiayai  pendidikan  anak,  untuk hidup  mandiri,  ingin  seperti  kehidupan tetangga,  ingin  memiliki  rumah  sendiri, dan  sebagai  penanggung  jawab  keluarga. Alasan  keluarga  merupakan  manifestasi budaya atau latar sosial yang menjadi latar belakang  pekerja  bekerja  ke  luar  negeri. Sedangkan responden yang mengungkapkan  secara  gamblang  bekerja ke  luar  negeri  karena  alasan  ekonomi terdapat  proporsi  44  persen.  Terakhir karena alasan kerja sebesar 6 persen yaitu; ingin  cari  pengalaman  kerja,  lebih  besar gajinya,  lebih  mudah  kerjanya  dan  diajak oleh saudara ke luar negeri.

## c.  Implementasi Hak dan Perlindungan Anak Buruh Migran
Pada  tanggal  25  Agustus  1990 Presiden  Suharto  telah  menandatangani Surat  Keputusan  Presiden  Nomor  36
Tahun 1990 Tentang Pengesahan
Convention  On  The  Rights  Of  The  Child (Konvensi  Hak-Hak  Anak  PBB).  Ini
mengandung arti bahwa  pemerintah harus mengakui dan sesegera mungkin mengadopsi  peraturan  yang  ada  dalam konvensi  dan  melaksanakannya  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Keseriusan  negara  Indonesia  diwujudkan dengan  lahirnya  Undang  Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  (UUPA)  dan  diperbaharui  dengan Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Undang  Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
Pada  pasal  1  UUPA  dijelaskan bahwa:
1) Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
2) Perlindungan  anak  adalah  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, da berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Deskripsi  tentang  empat  hak  dasar anak  telah  ditetapkan  dalam  pasal  4 UUPA  meliputi  :  Setiap  anak  berhak untuk  dapt  1)  hidup,  2)  tumbuh, berkembang,  dan  3)  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta 4) mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam  penelitian  ini  representasi darib  imlementasi  hak  dan  perlindungan anak buruh migran, sebagai berikut:
1. Hak Identitas
Pasal  5  UUPA  menyebutkan  bahwa setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.  Akta  kelahiran  adalah manifestasi dari hak hidup anak, pengakuan  sosial  sebagai  warga  negara
dan  warga  masyarakat.  Hasil  survey  atas kepemilikan  akte  kelahiran  anak  buruh migran sebagai berikut.
Proporsi terbesar anak buruh migran telah memiliki akte kelahiran. Sebenarnya angka  tersebut  lebih  baik  dari  angka kepemilikan  akte  kelahiran  tingkat  di Provinsi Jawa Barat sekitar 80 persen.
Hanya  11  persen  saja  yang  tidak memiliki  akte  kelahiran  dengan  alasan biaya yang mahal, jarak yang jauh, merasa sulit  mengurusnya  atau  malas  dan menganggap  tidak  perlu.  Namun  sebagai catatan  dari  proporsi  anak  yang  memiliki akta kelahiran tersebut, terdapat sekitar 15 persen kepemilikannya hanya
disampaikan secara verbal. 2.  Hak Melaksanakan Aktivitas

## Keagamaan (Sholat dan Mengaji)
Dalam  Pasal  6  UUPA  disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Hak tersebut merupakan bagian dari  hak  tumbuh  kembang  anak  secara wajar  dan  tentu  harus  melalui  bimbingan dan  pendampingan  dari  orang  tua  dan orang  dewasa  di  sekitarnya.  Dalam penelitian ini yang dimaksud hak melaksanakan  aktivitas  keagamaan  (yaitu melakukan  sholat  wajib  lima  waktu  dan belajar  mengaji).  Apakah  orang  tua mendukung,  memotivasi  dan  memberikan bimbingan  serta  pendampingan  anak melakukan aktivitas tersebut?
Hasil survey atas hak untuk melaksanakan  aktivitas  keagamaan  pada anak  buruh  migran  adalah  :  terdapat  80 persen anak buruh migran tetap mendapatkan  motivasi,  bimbingan  dan pendampigan untuk menjalankan aktivitas keagamaan,  meskipun  ketiadaan  ibu  atau bapak yang sedang bekerja ke luar negeri. Sedangkan  terdapat  20  persen  keluarga kurang peduli, tidak mampu, dan
menyerah  karena  anak  susah  diatur, disuruh  dan  diajak  untuk  sholat  atau mengaji. Ada juga karena usia anak masih di  bawah  umur  jadi  mereka  mentoleransi anak-anak  untuk  tidak  atau  belum  sholat dan mengaji.
Pada  fase  usia  anak  tumbuh  dan berkembang seharusnya orang tua, keluarga  atau  pihak  yang  memiliki tanggung  jawab  lebih  serius  melakukan proses  parenting  pada  mereka.  Karena situasi  kejiwaan  dan  psikologis  mereka selalu ingin mencoba, ingin tahu dan ingin diperhatikan.  Keberhasilan  orang  tua menenamkan  nilai-nilai  positif  pada  anak menjadikan  mereka  memiliki  pengalaman pembelajaran  yang  berbekas  untuk  proses sosialisasi  mereka  dalam  pergaulan  di dalam masyarakat.
3.  Hak Memperoleh Pelayanan

## Kesehatan
Dalam  Pasal  8  UUPA  disebutkan bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial sesuai  dengan  kebutuhan  fisik,  mental, spiritual dan sosial. Hak tesebut merupakan  bagian  dari  hak  tumbuh kembang anak secara wajar karena makna tumbuh  lebih  ke  kondisi  fisik  atau jasmani.  Dalam  penelitian  ini  yang dimaksud  hak  memperoleh  pelayanan kesehatan  adalah  pilihan  orang  tua  atau keluarga  ketika  anak  buruh  migran menderita  sakit,  pelayanan  kesehatan seperti apa yang diberikan kepada mereka.
Dara  hasil  survey  menggambarkan kesadaran masyarakat  cukup tinggi  dalam penggunaaan  layanan  kesehatan  modern. Layanan  kesehatan  modern  bukan  lagi barang  mewah  bagi  masyarakat  dewasa ini.  sejak  digulirkannya  program  BPJS Kesehatan oleh pemerintah, dengan segala permasalahannnya  masyarakat  didorong untuk dapat memanfaatkan layanan kesehatan  modern,  mulai  dari  tingkat dasar,  puskesmas,  dokter  pribadi  atau
dokter  praktek,  bidan,  rumah  sakit  sesuai tingkatannya.  Terdapat  94  persen  orang tua  atau  keluarga  menggunakan  layanan kesehatan  modern  ketika  anak  buruh migran  sakit.  Puskesmas  menjadi  pilihan utama  mereka,  kemudian  bidan,  dan dokter praktek.
Penggunaan  pengobatan  alternatif oleh  masyarakat  memang  diakui  masih menjadi pilihan ketika anak sakit. Berturut-turut  pilihan  itu  adalah  beli  obat di  warung,  pake  obat  atau  ramuan tradisional,  dan  langsung  beli  obat  di apotek.  Hanya  terdapat  6  persen  keluarga anak buruh migran menggunakan pengobatan  alternatif  ketika  anak-anak sakit.
4. Hak Pendidikan
Dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang Undang  Perlindungan  Anak  disebutkan bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya. Hak tersebut  merupakan bagian dari  hak  tumbung  kembang  anak  secara wajar  terutama  aspek  perkembangan rohani  dan  intelektual  anak.  Dalam penelitian ini yang dimaksud hak memperoleh  pendidikan  adalah  apakah anak di sekolah atau tidak oleh orang, baik pada  pendidikan  forman  ataupun  non formal.  Bagaimana  perhatian  orang  tua dan  keluarga  buruh  migran  terhadap pendidikan anak.
Dewasa  ini  kesadaran  masyarakat terhadap pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Hasil survey menunjukkan 82  persen  anak  buruh  migran  terpenuhi hak  pendidikan  mereka.  Hanya  ada  18 persen  saja  yang  tidak  atau  belum besekolah. Alasan mereka tidak bersekolah  sebagian  besar  karena  mau bekerja  dan  mereka  merasa  sudah  tidak mampu lagi berfikir.
Penelitian  juga  belum  menelaah lebih  lanjut  kualitas  pendidikan  yang dijalani anak-anak buruh migran. Permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi mereka dalam menjalani proses pembelajaran, seperti apa prestasi pendidikan  mereka  dengan  ketiadaan salah  stau  orang  tua  mereka,  khsususnya ibu.  Diperlukan  penelitian  dengan  fokus perkembangan  psikologi  dan  adaptasi sosial  anak  buruh  migran  dengan  tujuan untuk mencari formulasi atas permasalahan  yang  dihadapi  agar  tumbuh kembang  mereka  tertuntaskan  secara optimal.
5. Hak Berpendapat
Dalam  pasal  10  Undang  Undang Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa setiap  anak  berhak  menyatakan  dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya  demi  pengembangan  dirinya sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  dan kepatutan.  Dalam  penelitian  ini  yang dimaksud hak berpendapat adalah sejauhmana  orang  tua  atau  keluarga  anak buruh migran mau mendengarkan, mengajak bicara dan memberikan informasi  tentang  keadaan  orang  tua mereka,  situasi  sosial  di  lingkungan sekitar anak tersebut tinggal.
Bukanlah  hal  yang  mudah  mau mendengarkan anak berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka,
persepsi orang dewasa sangat diskriminatif  terhadap  anak-anak  karena mereka dianggap tidak memiliki kapasitas untuk  berpendapat  dan  menyampaikan idea atau gagasan. Keadaan yang menguntungkan  bagi  anak  buruh  migran di  Kabupaten  Cirebon  karena  dari  hasil survey diperoleh data 84 persen orang tua atau  keluarga  mau  mmendengarkan  suara mereka.  Hanya  16  persen  saja  orang  tua yang  mengungkapkan  bahwa  anak-anak
tidak  perlu  banyak  bertanya,  anak sebaiknya  ikuti  saja  apa  kata  orang  tua. Sedikit  dari  mereka  mengungkapkan bahwa  yang  penting  buat  anak  kebutuhan mereka  dapat  dipenuhi  oleh  orang  tua. Tugas anak adalah belajar yang tekun agar kelak  dapat  bekerja  dan  membantu  orang tua.
6. Hak Perlindungan Pasal 13 Undang Undang Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa
(1)  setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak  mendapatkan  perlindungan  dari perlakuan: a.) diskriminasi, b.) eksploitasi, baik  ekonomi  maupun  seksual,  c.) penelantaran,  d.)  kekejaman,  kekerasan dan  penganiayaan,  e.)  ketidakadilan,  dan f.)  perlakuan  salah  lainnya.  Dalam penelitian ini yang dimaksud hak perlindungan  adalah  orangtua  dan/atau keluarga  anak  buruh  migran,  apakah melakukan kekerasan dalam proses parenting dalam keseharian di rumah?
Kekerasan  anak  banyak  terjadi  dari rumah,  hal  ini  kerapkali  dipicu  oleh kondisi ekonomi rumahtangga yang terlilit belenggu  kemiskinan.  Pada  dasarnya masalah  ekonomi  keluarga  terdiri  atas banyak  jenis,  ada  kekerasan  pada  isteri, perceraian,  perebutan  anak,  kekerasan pada  anak  dan  lain-lain.  Akan  tetapi, sebagaimana kekerasan dalam rumahtangga, kekerasan pada anak merupakan  kasus  terselubung  karena orang  tua  kerap  memandang  kekerasan tersebut  masuk  wilayah  domestik  serta tidak  memerlukan  intervensi  dari  pihak luar  bahkan  intervensi  hukum  sekalipun (Suryadi, 2015).
Data  hasil  survey  menunjukan  80 persen  orang  tua  atau  wali  tidak melakukan kekerasan dalam proses parenting  kepada  anak  buruh  migran. Sebagian besar dari mereka
mengungkapkan  hanya  menasehati  ketika anak-anak  tidak  menurut  atau bandel dalam  kesehariannya.  Sedangkan  20 persen  orang  tua  atau  wali  melakukan kekerasan. Akan tetapi dari hasil wawancara  mendalam  dengan  beberapa orang tua atau wali si anak, mereka hanya melakukan kekerasan ringan seperti mencubit  dan  menjewer.  Mereka  juga sebagian  melakukan  kekerasan  verbal dengan  memarahi  anak  yang  sulit  diatur atau membantah kepada orang tua.
d.  Persepsi Masyarakat tentang
Perlunya Regulasi dan Implementasi Hak  dan  Perlindungan  Anak  Buruh Migran di Kabupaten Cirebon
Berdasarkan pendapatan dan pernyataan  para  tokoh  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  permasalahan  akan buruh migran memang memerlukan perhatian khusus melihat cakupan masalah tersebut  cukup  serius  karena  harus dihadapi  oleh  anak-anak  yang  merupakan generasi  penerus  bangsa.  Menjadi  hal yang  miris  jika  anak  yang  kelak  akan menjadi tulang pungggung bangsa tumbuh dengan  tidak  optimal  karena  ketiadaan pemberi  dampingan utama proses tumbuh kembang  mereka  untuk  mecari  kerja  ke luar negeri. Semua pihak baik pemerintah, non  pemerintah,  masyarakat  dan  keluarga harus  mencurahkan  segenap  potensi  yang dimiliki untuk bersinergi demi kepentingan terbaik anak.
Pemerintah  harus  proaktif  dalam menghadapi  permasalahan  anak  buruh migran karena pada masyarakat umumnya nilai yang tertanam terhadap permasalahan anak atau  masalah keluarga lainnya termasuk kategori kausus domestik  yang  tabu  jika  diungkapkan  di publik. Sehingga strategi model pendekatan  dalam  bentuk  program  atau intervensi lainnya harus bersinergi dengan elemen  yang  ada  dalam  masyarakat.
Sehingga jangan sampai muncul anggapan negatif  yang  menyebabkan  anak  dan keluarga  buruh  migran  enggan  untuk terlibat  dalam  program-program  solutif permasalahan anak buruh migran.
Berkaitan  dengan  regulasi  khusus anak  buruh  migran,  beberapa  pihak nampaknya  memandang  tidak  semestinya ada  regulasi  khusus  karena  Undang Undang  Perlindungan  Anak  dirasakan sudah  cukup  memadai.  Sehingga  yang diperlukan adalah aturan-aturan di bawah- nya  yang  bersifat  teknis  impelementatif terkait langsung permasalahan anak buruh migran.  Sehingga  komitmen  kebijakan yang  ramah  dan  pro  anak  harus  menjadi perhatian bersama.

## G. Simpulan
1.  Secara  umum,  gambaran  karakteristik buruh migran menunjukan latar belakang penduduk dengan karakteristi pergeseran  rural  ke  urban.  Berpikir pragmatis  dan  serba  cepat,  orientasi
ekonomi dengan beberapa target peningkatan  status  sosial  keluarga dalam  masyarakat  menjadikan  buruh migran  pilihan  yang  tepat.  Latar belakang  pendidikan  yang  rendah menjadikan buruh migran terserap pada sektor  pekerjaan  kasar,  seperti  : pembantu rumah tangga, perawat lansia atau  anak  dan  pekerja  perkebunan. Kesadaran  tentang  pendidikan  anak, akses pada pelayanan kesehatan modern,  pola  keluarga  kecil  semakin meyakinkan  para  migran  menyadari betul  pergeseran  nilai  anak  dari investasi menjadi biaya.
2.  Kesadaran  bahwa  anak  merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dengan beberapa  konsekuensi  tanggung  jawab orang  tua  untuk  memenuhinya  sudah terimplementasikan.
Parameter impelementasi  hak  anak  bisa  dilihat dari proporsi yang besar atas
pemenuhan hak dan perlindungan anak oleh  orang  tua  (buruh  migran)  atau keluarganya.  Meskipun  masih  banyak catatan  berkaitan  dengan  kedalaman jawaban baik  oleh orang tua, wali atau beberapa anak yang diwawacara. 3.  Persepsi para tokoh masyarakat sebagian  besar  mengatakan  bahwa perlunya  perhatian  dari  pemerintah, keluarga,  masyarakat  dan  semua  pihak terhadap  permasalahan  dan  hak  dan perlindungan  anak  buruh  migran. Dimulai  dengan  keseriusan  pemerintah dalam  megelola  permasalahan  buruh migran  (Tenaga  Kerja  Indonesia)  itu sendiri.  Sebagian  narasumber,  tokoh masyarakat  berkomentar  tidak  perlu adanya  regulasi  secara  khusus  untuk anak  buruh  migran.  Akan  tetapi  cukup dalam  tataran  kebijakan  dan  program yang bersinergi dari semua stakeholder baik  instansi  maupun  organisasi  non pemerintah.

## H. Saran
Dari  fakta  yang  terkumpul  dalam penelitian  ini  ada  beberapa  saran  yang diajukan,  sebagai  berikut: pertama, perlu keseriusan dari berbagai kalangan khususnya  pemerintah  untuk  membahas kembali  kebijakan  yang  berkaitan  dengan hak  dan  perlindungan  anak  buruh  migran dalam bentuk peraturan pemerintah khususnya  dalam  implementasi  program- program  yang  pro  anak. Kedua, peran semua kalangan termasuk tokoh masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terkait serta  peran  lembaga  tinggi  dalam  bentuk penelitian,  pengadaan database anak buruh  migran  dengan  segala  macam karakter,  permasalahan  dan  potensi  solusi lokal yang ada. Ketiga, penelitian lanjutan berkaitan  dengan  permasalahan  yang fokus  pada  pemenuhan  pertumbuhan  dan perkembangan anak secara kualitatif.

## I. Daftar Pustaka

## Al-QurannulKarim
Abdullah,  Irwan.  2001.  Masalah  Peranan Kaum Perempuan Dalam Pembangunan  Nasional. Reorientasi Kebijakan Kependudukan ,
Faturachman dan Agus Dwiyanto, (ed). Yogyakarta:  PKK-Universitas  Gajah Mada.
Antman,  Francisca  M.  2012. The  Impact of  Migration  on  Family  Left  Behind . IZA  and  Department  of  Economics University  of  Colorado  at  Boulder  256 UCB.
Briyant. John (2005), Chidren of International  Migrants  in  Indonesia, Thailand, and Philippines: A Review of Evidence and Policies . Innocenti Working Paper No. 2005-05. Florence, UNICEF Innocenti Research Centre.
Brettell,  C.  B.  “Theorizing  Migration  in Antropology.  The  Social  Construction of  Networks,  Identities,  Communities, and Globalscapes”, in Brettell, C. (ed.).
Migration  Theory .  London:  Routledge,
2000.
Creswell,  John  W. Research  Design: Qualitative,  quantitave,  and  mixed method  approaches.-2nd  ed .  Thousand Oaks, California 91320 : Sage Publication.
Demurger,  Sylvie  and  Xu,  Hui. Left-
Behind  Children  and  Return  Decision of  Rural  Migrant  in  China .  IZA  DP No. 7727, November 2013
Mantra,  Ida  Bagoes.  2001. Langkah- langkah  Penelitian  Survei,  Usulan
Penelitian  dan  Laporan  Penelitian . Edisi III. Yogyakarta:BPFG UGM.
Mantra, I. B. Dan Kasto. 1989. Penentuan Sampel. Metode  Penelitian  Survei , Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,
(ed). Jakarta: LP3ES.
Mustaqim,  Abdul.  2006.  Kedudukan  Dan Hak-Hak  Anak  Dalam  Perspektif  Al- Quran  (Sebuah  Kajian  dengan  Metode Tafsir  Tematik). Musawa  Jurnal  Studi Gemder dan Islam. Vol. 4 No. 2 Bulan Juli , Halaman : 145-169.
Nainggolan,  Togiaratua. Gender  dan Keluarga  Migran  di  Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Department Sosial  RI.  Diunduh  pada  Minggu,  27- 03-2016 dari website http://puslit.kemesos.go.id/upload/post/ files/e9e220b0cec949dd1d8db20ae145
2b57.pdf
Nasir, Mohammad (1999). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Pitoyo,  Agus  Joko  dan  Kiswanto,  Eddy.
2012. Dampak  Pengiriman  Buruh Migran  Perempuan  ke  Luar  Negeri Terhadap  Penurunan  Fertilitas  Dan Kesehatan Anak . BKKBN Rozy Munir. 1981. Dasar-dasar Demografi . Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Suryadi.  2015.  Pemberdayaan  Fungsi Keluarga  (Tela’ah  Terhadap  Tren Angka  Kekerasan  pada  Anak), Jurnal Orasi IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon– Vol.  6  No.  2  Desember  2015,  ISSN  : 2085-7357, hal. 49 – 62.
Triantoro, Bambang Wicaksono. Populasi 1999 ,  X  (2).  Migrasi  Legal  Dan  Ilegal Ke  Malaysia  Barat:  Kasus  Migrasi Internasional  Di  Pulau  Lombok,  Nusa Tenggara Barat.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Wardi  Bachtiar, Meodologi  Penelitian
Ilmu Dakwah , (Jakarta: Logos, 1997).
World Bank . 2013, Migration and Development Brief 20. www.worldbank.org.id .  Diakses  pada
12 Desember 2016.
www.kbbi.web.id/
www.BNP2TKI.go.id
https://nasional.tempo.co/read/news/2011/ 05/03/173331889/hidup-susah-di- dalam-negeri-warga-terpaksa-migrasi