Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 281-297
AHLI WARIS PENERIMA RADD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

## Lia Murlisa
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: liamurlisa.lm@gmail.com

## Abstrak
Ilmu  kewarisan  Islam  mengenal  adanya  permasalahan radd ,  yaitu  suatu permasalahan dalam pembagian harta warisan yang mengakibatkan adanya sisa harta setelah ahli waris dhawil  fur ud memperoleh hak dan bagiannya masing-masing. Hal yang kemudian muncul adalah kepada siapa sisa harta tersebut diberikan. Tidak ada na ss yang  secara  langsung  menjelaskan  tentang radd .  Sehingga,  menimbulkan perselisihan  di  kalangan  ulama,  demikian  halnya  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Pasal  193.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemahaman  dalil radd oleh  ulama  baik  yang  menolak radd maupun  ulama  yang  menerima radd ,  untuk memahami  penyelesaian radd menurut  jumhur  ulama  dan  KHI,  serta  untuk mengetahui  konsep radd yang  semestinya  dapat  dipraktikkan  dalam  masyarakat  di Indonesia. Untuk memperoleh  jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian  ini, peneliti  mengkombinasikan  antara  hukum  normatif  dan  hukum  empiris  terhadap penetapan  ahli  waris  penerima radd secara    kualitatif  yang  penekanan  analisisnya pada  proses  penyimpulan  komparasi  antara  pendapat  jumhur  ulama  dengan  KHI, serta  menganalisis  dinamika  hubungan  fenomena  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa ulama  yang  menolak radd menggunakan dalil surah al-Nis a ’ ayat 13-14. Sedangkan ulama yang menerima radd menggunakan dalil surah  al-Anf a l  ayat  75.  Adapun  penyelesaian radd menurut jumh u r  ‘ulam a ’ diserahkan  kepada  semua dhawil    fur ud kecuali  suami  isteri,  sedangkan  KHI memberikan sisa harta kepada semua ahli waris tanpa terkecuali. Konsep radd yang semestinya  diterapkan  di  Indonesia  adalah  dengan  mempertimbangkan  sistem kekerabatan  dalam  suatu  keluarga,  karena  di  dalamnya  terkandung  peralihan tanggung  jawab  yang  harus  diemban  setelah  pewaris  meninggal,  tanpa mengesampingkan pendapat ulama dalam pengambilan keputusan.
Kata Kunci: Ahli waris; radd; dhawil  fur ud

## Abstract
Radd is the problem of the heritage distribution which affect the rest of property after the heirs dhawil fur ud acquire his or her rights sharing. This study aims  at knowing the  theorem  by  both  scholars  and  clerics  whether  reject  or  receive radd ,  to understand  the  completion radd according  to  the  Islamic  scholar  council  and  the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to understand the radd concept which is  supposed  to  be  practiced  in  Indonesia.  To  obtain  the  answer  of  the  study,  the researcher combines empirical and normative law approaches in radd determination and  heirs  receiver.  The  research  is  qualitative  which  stressing  its  analysis  on  the combination  of  the  summarizing  process  between  the  Islamic  scholar  council  and KHI, and analyze the relationship dynamics phenomena in the society. The source of the data is collected through library research. The method used in the data analysis is
descriptive by describing the concept of radd. The result of the study shows that the Islamic scholars who rejet radd are those who use the argument based on the  verse of  the  Qur'an  surah  an-Nisa:  13-14,  while  the  Islamic  scholars  who  receive radd based  on  the  verse  of  the  Qur'an  surah  al-Anfal:  75.  The  completion  of radd according  to  the  Islamic  scholars  council  is  to  give  to  all dhawil  fur ud except husband  and  wife,  while  KHI  give  the  rest  of  the  property  to  heirs  without  any exception.  The radd concept  which  is  supposed  to  be  applied  in  Indonesia  is  by considering a kinship system  in a  family as  in within  is the responsibility transition that must be carried out after the death of heirs, without neglecting the opinion of the Islamic scholars in decision making.
Keywords: Heritage; Radd; Dhawil  fur ud
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
نإ ﻛﱰﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲﻫ رﺎﺘﶈا در
ﻢﻬﻗﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ ضوﺮﻔﻟا يوذ ﺔﺛرو لﻮﺼﺣ ﺪﻌﺑ تﺎﻜﻠﺘﻤﳌا ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻋ تﺮﻔﺳأ ﱵﻟا ﺔ ﺎﻬﺘﺼﺣ و .
نﻮﻀﻓﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻳﺪﻟا لﺎﺟرو ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﺎﺘﶈا در حاﱰﻗا ﻢﻬﻓ ﺪﻳﺪﲢ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ فﺪ و ﻊﻴﻤﲡو ءﺎﻤﻠﻌﻟﻻ ﺎﻘﻓو ءﺎﻬﺘﻧﻻا رﺎﺘﶈا در ﻢﻬﻔﻟ ،رﺎﺘﶈا در ﻰﻠﻋ اﻮﻠﺼﺣ ﻦﻳﺬﻟا رﺎﺘﶈا در ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا
ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰲ ﻊﻤﺘ ا ﰲ سرﺎﲤ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﱵﻟا رﺎﺘﶈا در مﻮﻬﻔﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ . ﻩﺬﻫ ﰲ ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﺑﺎﺟإ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ
رﺎﺘﶈا در ﻲﻘﻠﺘﳌا ﺔﺛرﻮﻟا ﺮﺼﺣ نﻮﻧﺎﻗو ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟا ﺔﻴﻌﺿﻮﻟا ﲔﻧاﻮﻘﻟا ﲔﺑ ﻊﻤﳚ ﺞ  لﻼﺧ ﻦﻣ نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا مﺎﻗ ،ﺔﺳارﺪﻟا .
ﺔﻌﻴﺒﻃ
ﻴﻋﻮﻨﻟا ﻲﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﻼﻀﻓ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻊﻴﻤﲡ ﻊﻣ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﱄﻮﻗ ﲔﺑ نرﺎﻘﻣ ﻞﻴﻠﲢ ماﺮﺑإ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻢﺘﻳو ،ﺔ
ﻊﻤﺘ ا ﰲ ثﺪﲢ ﱵﻟا ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا تﺎﻴﻣﺎﻨﻳد ﻞﻴﻠﲢ ﻦﻋ . ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ اﺮﻈﻧ ،ردﺎﺼﳌا ﺮﺸﻧ ﻢﺘﻳ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا رﺪﺼﻣ
بدﻷا ﺔﺳارد ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ
. ﺔﻴﻨﻘﺗ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا
در مﻮﻬﻔﻣ ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ ،ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﻮﻫ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ
رﺎﺘﶈا . ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﺔﺠﺣ ماﺪﺨﺘﺳا رﺎﺘﶈا در نﻮﻀﻓﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا ءﺎﻤﻠﻌﻟا نأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﻬﻇأو
: ﺔﻳﻵا 13 - 14 . ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺔﻳﻵا لﺎﻔﻧﻷا ةرﻮﺳ ﺔﺠﺣ ماﺪﺨﺘﺳا رﺎﺘﶈا در اﻮﻘﻠﺗ ﻦﻳﺬﻟا ءﺎﻤﻠﻌﻟا 75 . ﺎﻤﻠﻌﻟا مﺪﻘﳌ ﺎﻘﻓو ءﺎﻬﺘﻧﻻا رﺎﺘﶈا درو
ﻊﻴﻤﳉ ء نود ﺔﺛرﻮﻟا ﱃإ تﺎﻜﻠﺘﻤﳌا ﺔﻴﻘﺑ ﻲﻄﻌﻳ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻊﻴﻤﲡ نأ ﲔﺣ ﰲ ،ﺔﺟوﺰﻟاو جوﺰﻟا ﻦﻣ ﻻإ ضوﺮﻔﻟا يوذ ءﺎﻨﺜﺘﺳا .
لﺎﻘﺘﻧا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﳛ ﻪﻧﻷ ،ةﺮﺳﻷا ﰲ ﺔﺑاﺮﻘﻟا مﺎﻈﻧ سرﺪﺗ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰲ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﺐﳚ ﱵﻟا رﺎﺘﶈا در مﻮﻬﻔﻣو
نود ،ﻲﺻﻮﳌا ةﺎﻓو ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻠﻤﺤﺘﺗ ﺔﻴﻟوﺆﺴﳌا
راﺮﻘﻟا ﻊﺿو ﰲ ءﺎﻤﻠﻌﻟا لاﻮﻗأ سﺎﺴﳌا . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : ﺔﻛﱰﻟا ; دﺮﻟا ; ضوﺮﻔﻟا يوذ

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  secara  sempurna  mengatur  semua  perilaku  pengikutnya  baik dalam hal hubungan manusia dengan Khaliknya maupun hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan aturan ‘ub u diyyah dan aturan mu’ a malah . Di dalam aturan mu’ a malah disinggung  di  dalamnya  tentang  beberapa  hal,  salah  satunya adalah al-a hwa l al-syakhsiyyah , yang mengatur tentang pernikahan, warisan, wasiat,

## AHLI WARIS PENERIMA RADD
hibah  dan  wakaf.  Keseluruhan  dari  setiap  aturan  dalam  Islam  adalah  menuntut adanya kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam pembagian warisan, yang  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masing-masing  pihak  dan adanya  nilai-nilai  tanggung  jawab  yang  harus  diemban  oleh  mereka.  Maka  untuk mewujudkan  kemaslahatan  tersebut,  setiap  muslim  dituntut  untuk  menjalankan aturan-aturan  tersebut  sesuai  dengan  al-Qur’an  dan  hadis  serta  kesepakatan  ulama. Tidak  terkecuali  dalam  penyelesaian  kasus  waris  yang  dianggap  krusial  karena terkadang  menimbulkan  persengketaan  dan  selisih  paham  dalam  sebuah  keluarga, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan aturan itu sendiri.
Hukum waris Islam meski secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis,  namun  tidak  dapat  disangkal  masih  ada  perbedaan  pandangan  ulama  dalam memaknai  dan  memahami  ayat-ayat  serta  hadis-hadis  tentang  kewarisan  tersebut. Perbedaan  tersebut  juga  mempengaruhi  implementasi  aturan  kewarisan  di  dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulama yang  dianggap  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  beragama  mereka.  Demikian halnya  dengan  pemegang  kekuasaan  hukum  atau  hakim,  yang  merumuskan  setiap peraturan  dalam  suatu  aturan  yang  dianggap  sebagai  aturan  yang  formal  dan  legal sehingga  menerapkannya  dalam  setiap  putusan  pengadilan.  Putusan-putusan  yang dihasilkan tidak serta merta tanpa pertimbangan dan tanpa merujuk kepada al-Qur’an dan  hadis  serta  kesepakatan  ulama.  Mereka  dengan  sangat  hati-hati  dan  penuh pertimbangan dalam memutuskannya, tidak terkecuali dengan salah satu kasus yang dianggap kontroversial semenjak dari masa sahabat, yaitu permasalahan radd .
Radd terjadi apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris dhawil  furu d 1 memperoleh hak dan bagiannya masing-masing. 2 Cara radd ini  ditempuh  untuk  mengembalikan  sisa  harta  tersebut  kepada  ahli  waris dhawil furu d sesuai  dengan  bagian  yang  diterima  masing-masing  secara  proposional.
Caranya  adalah  mengurangi  angka  asal  masalah,  sehingga  sama  besarnya  dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara radd , persoalan selanjutnya akan timbul yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut sedangkan  di  dalam  kasus  ini  tidak  ada ‘a sa bah (penerima  sisa  harta).  Dengan
1 Dhawil furu d adalah ahli waris yang mempunyai bahagian-bahagian yang telah ditentukan pada harta peninggalan dengan na ss atau dengan ijm a ’. Mereka semuanya ada dua belas orang, empat orang  lelaki  dan  delapan  wanita.  Lihat:  Teungku  Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqy, Fiqh  Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 58.
2 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975),  423.
demikian,  masalah radd itu  sendiri  muncul  karena  adanya  harta  yang  lebih  setelah dibagi  dan  tidak  adanya ‘a sa bah . 3 Sehingga  memunculkan  permasalahan  baru, kepada siapa sisa harta itu harus diberikan.
Munculnya permasalahan tersebut dalam teori kewarisan  juga  memunculkan permasalahan baru di kalangan para ulama. Mereka memperselisihkan masalah radd karena  dianggap  tidak  ada na ss yang  secara  langsung  menjelaskan  permasalahan tersebut.  Sehingga  menyebabkan  adanya  penolakan  dan  penerimaan  terhadap radd . Ulama  yang  menolak  memiliki  dalil  tersendiri  yang  dianggap  paling  tepat  dengan pendapatnya.  Demikian  halnya  dengan  ulama  yang  menerima  permasalahan radd .
Adapun ulama yang menolak radd di antaranya adalah Zayd bin Ts a bit, Im a m M a lik dan  Imam  Sy a fi’i.  Mereka  berpendapat  bahwa  sisa  harta  yang  telah  dibagi  untuk dhawil    furu d diberikan  kepada  baitul  mal.  Mereka  memperkuat  dalilnya  dengan surat al-Nisa ayat 13-14, bahwa Allah SWT telah menentukan bahagian para dhawil furu d secara qa t ’i dan  besar  kecilnyapun  secara  pasti,  tidak  perlu  ditambah  apalagi dikurangi. Menambahi bahagian mereka berarti membuat ketentuan yang melampaui batas  ketentuan  syariat.  Tidak  hanya  berlandaskan  al-Qur’an,  para  ulama  tersebut juga  memperkuat  kembali  dengan  hadis  Rasulullah  Saw.  yang  dikeluarkan  setelah turunnya ayat-ayat mawaris, dengan sabdanya:
لﺎﻗ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑ ﺔﺒﻴﺘﻗ ﺎﻧﱪﺧأ : ﻦﻋ ﻢﻨﻏ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟاﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﺐﺷﻮﺣ ﻦﺑ ﺮﻬﺷ ﻦﻋ ةدﺎﺘﻗ ﻦﻋ ﺔﻧاﻮﻋﻮﺑأ ﺎﻨﺛﺪﺣ
لﺎﻗ ﺔﺟرﺎﺧ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ : لﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﺐﻄﺧ :
ﻖﺣ يذ ﻞﻛ ﻰﻄﻋا ﺪﻗ ﷲا نا ثراﻮﻟ ﺔﻴﺻو ﻻو ﻪﻘﺣ ) ءﺎﺴﻨﻟا ﻩاور ( 4
Artinya: “ Qutaybah bin Sa’id telah mengabarkan kepada kami: Abu ‘Aww a nah telah meriwayatkan  hadis  dari  Qut a dah  dari  Syahr  bin Ḥausyab  dari  ‘Abd Ra hma n  bin Ghanam dari ‘Amru bin Kharijah, ia berkata : Rasulullah Saw. pernah berkhutbah, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak – menerima – dan tidak ada wasiat untuk ahli waris .” (HR. al-Nas a ’i). 5
Adapun jumh u r ‘ulam a ’ yang menyetujui dan menerima radd , mereka berbeda pendapat  mengenai  ahli  waris  mana  yang  dapat  menerima radd atau  menghabiskan sisa  harta.  Jumhur  sahabat  berpendapat,  sisa  warisan  itu  dibagikan  kembali  kepada dhawil  furu d sepertalian  darah  yang  ada,  sesuai  dengan  bagiannya  masing-masing. Pendapat  ini  diikuti  oleh  Im a m  Ab u H an i fah,  Im a m  A h mad  dan  ulama-ulama
3 Ibid .
4 An-Nasai, Sunan Nasai Juz V (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), 180.
5 Muhammad  Nashiruddin  al-Albani, Shahih  Sunan  an-Nasai (Jakarta:  Buku  Islam Rahmatan, 2006), 883.

## AHLI WARIS PENERIMA RADD
Zaydiyyah.  Di  antara  ulama  yang  menerima radd memperlihatkan  perbedaan  yang menonjol  dalam  permasalahan  apabila radd ini  terjadi  dalam  kasus  yang  suami  atau isteri  termasuk  di  dalamnya. Jumh u r  ‘ulam a menetapkan  mereka  tidak  berhak menerima  pengembalian.  Hal  ini  disandarkan  kepada  surah  al-Anfal  ayat  75  tentang kekerabatan,  dengan  maksud  kekerabatan  itu  adalah  adanya  hubungan  sepertalian darah. 6 Sedangkan  hubungan  suami  atau  isteri  itu  adalah sababiyyah dengan  adanya perkawinan.  Dalil  selanjutnya  yang  dipegang  jumhur  ulama  adalah  al-A h z a b  ayat  6 yang  menegaskan  bahwa  ayat  tersebut  memberi  petunjuk  bahwa dhawil    ar ha m
(kerabat-kerabat mayit) adalah orang yang lebih berhak mendapatkan tirkah daripada yang lain. Mereka lebih berhak dari baitul mal. Sebab itu untuk seluruh umat muslim, orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  lebih  berhak  daripada  orang-orang  asing berdasarkan al-Qur’an. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling dekat hubungan darah dengan si mayit bukanlah suami atau isteri. 7
Adapun Ibn Mas’ u d mengecualikan pemberian radd kepada suami atau isteri, nenek,  cucu  perempuan  bersama  anak  perempuan.  Menurut  Ibnu  Abbas dikembalikannya sisa harta tersebut kepada semua dhawil  furu d kecuali suami atau isteri,  dan  nenek.  Hanya  Utsman  bin  Affan  yang  tidak  memberikan  pengecualian kepada  ahli  waris  penerima radd .  Utsman  tidak  menyinggung  mengenai  surah  al- Anfal  ayat  75  tersebut,  menurutnya  tidak  ada  perbedaan  antara  suami  atau  isteri dengan ahli waris lainnya. 8
Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 9 , di dalam salah satu pasalnya  yaitu Pasal  193  menjelaskan  bahwa radd itu dibagi dan diserahkan  secara berimbang kepada setiap dhawil  furu d tanpa pengecualian. Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang membahas tentang radd ini, dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa suami/isteri pewaris tidak  tertolak menerima kelebihan sisa harta warisan disebabkan tidak adanya penjelasan lebih jauh tentang itu.  Dengan demikian operasional  metode  perhitungan radd versi  KHI  ini  adalah  sama  ketika menyelesaikan  masalah ‘awl (sebagaimana  ketentuan  yang  terdapat  dalam  kitab- kitab far a ’i d ) . Atau dengan kata lain, tidak perlu memperhatikan ketentuan cara-cara
6 Al-Yasa’ Abubakar, Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan (Banda Aceh: LKAS, 2012), 231.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 106-107.
8 Fatchur Rahman, Ilmu Waris.. , 426.
9 Selanjutnya disingkat menjadi KHI, yang merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam beberapa pasal dan dijadikan pegangan bagi Hakim di Peradilan Agama.
pemecahan radd dalam hal a sha bul fur ud bersama/tidak dengan salah seorang suami atau isteri pewaris.
Adapun isi Pasal 193 tersebut adalah sebagai berikut:
“ Apabila  dalam  pembagian  harta  warisan  di  antara  para  ahli  waris  dhawil furu d menunjukkan  bahwa  angka  pembilang  lebih  kecil  daripada  angka penyebut,  sedangkan  tidak  ada  ahli  waris  asabah,  maka  pembagian  harta warisan  tersebut  dilakukan  secara  radd,  yaitu  sesuai  dengan  hak  masing- masing  ahli  waris,  sedang  sisanya  dibagi  secara  berimbang  di  antara mereka ”. 10
Meskipun  sama-sama  menyetujui  adanya radd ,  namun  mengenai  ahli  waris yang berhak menerima sisa harta, terdapat perbedaan atau kesenjangan antara jumhur ulama dan KHI. Sepertinya KHI tidak mempertimbangkan konsep kekerabatan yang terdapat  dalam na ss .  Sehingga  menjadikannya  tidak  hanya  berbeda  dengan  ahli fara’id  Zayd  bin  Ts a bit  dan  Im a m  Sy a fi’i,  tetapi  juga  berbeda  dengan  pendapat jumhur ulama.
Di dalam KHI masalah radd boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kata-kata, “sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”, maksudnya sisa harta sesudah diberikan hak masing-masing ahli waris, diberikan kepada ahli waris dhawil furu d yang mendapat warisan. Padahal apabila dilihat kepada pendapat Imam Syafi’i, sisa harta tidak boleh diberikan kepada dhawil  furu d bahkan wajib diberikan kepada baitul mal.
Permasalahan radd ini perlu didalami dan diberikan pemahaman lebih lanjut baik  terhadap  akademisi  hukum  maupun  masyarakat.  Mengingat  praktik  dalam masyarakat dalam pembagian warisan yang terkadang kasus warisan dibagi bersama keluarga  tanpa  melimpahkannya  ke  pihak  yang  dianggap  berwenang  di  dalamnya. Sisa  harta  ini  menjadi  suatu  hal  yang  dianggap  sensitif.  Ditakutkan  apabila  terjadi pengkaburan  terhadap  siapa  saja  yang  berhak  menerima  sisa  harta  ini  akan menimbulkan  persengketaan.  Pembagian  warisan  dalam  masyarakat,  yang  dilihat adalah  kekerabatan  dengan  pewaris.  Sedangkan  Islam  dalam  rujukannya  telah mendefinisikan makna kekerabatan itu sendiri. Hal ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan.
Selanjutnya,  perbedaan  dalam  penetapan  ahli  waris  penerima radd ,  berdampak terhadap kekaburan dan ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam.
10 Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, 88.
Hal ini dianggap krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak mana yang akan mendapatkan pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima radd oleh jumhur ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Radd menurut Fikih
Kata radd berarti i’ a dah yang  bermakna  mengembalikan,  sebagaimana kalimat radda  ‘alayh  haqqah yang  berarti  ‘ a dahu  ‘alayh yang  artinya  dia mengembalikan  hak  kepadanya.  Kata radd juga  berarti s arf yaitu  memulangkan kembali.  Sebagaimana  kalimat radda  ‘anhu  kaida  ‘aduwwih, bermakna memulangkan  kembali  tipu  muslihat  musuhnya. 11 Dalam  literatur  lain  disebutkan bahwa radd berarti al-irj a ’ yang bermakna pengembalian. 12 Radd dalam bahasa Arab secara umum berarti adalah kembali/kembalikan atau juga bermakna berpaling/palingkan dan menghalau. 13
Menurut  Wahbah  al-Zuhayli, radd adalah  adanya  harta  yang  tersisa  dalam perhitungan  dan  apa  yang  tersisa  dikembalikan  kepada dhawil    fur u d nasab  (selain suami/isteri)  sesuai  dengan  bagian-bagian  perhitungan  mereka. 14 Wahbah menyangkal adanya pengembalian kepada suami/isteri dengan alasan bahwa, mereka tidak  memiliki  hubungan  nasab tetapi  hanya dibatasi dengan hubungan  sebab,  yaitu hubungan  perkawinan.  Sehingga,  bagian  harta  yang  tersisa  hanya  diberikan  kepada dhawil  fur u d nasab sesuai dengan hak mereka masing-masing ketika tidak dijumpai adanya ‘as a bah . 15 Apabila  dalam  kasus  tersebut  terdapat ‘a sa bah ,  maka  kasus  ini tidak dinamakan dengan radd , karena harta dapat dihabiskan oleh ahli waris ‘as a bah , sehingga tidak ada harta yang tersisa.
Ibnu  Rusyd  mendefinisikan radd adalah  berkurangnya  jumlah siham (pembilang dhawil    furu d )  dari a s l  mas’alah (penyebut/harta  waris)  sehingga
11 Sayyid  S a biq, Fiqih  Sunnah , Jilid  4,  terj.  Nor  Hasanuddin (Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara, 2006), 503.
12 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir  Kamus  Arab-  Indonesia (Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997), 486.
13 Mu h ammad  ‘Ali  al- Sabuni , Pembagian  Waris  menurut  Islam ,  terj.  A.M.  Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 105.
14 Wahbah  al-Zuhayli, Al-Fiqh  al-Isl ami wa  Adillatuh:  Hak-hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf, Warisan , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.
15 Lafadh ‘a sa bah menurut  bahasa  adalah  kerabat  seseorang  dari  jurusan  ayah  dan  mereka menerima  sisa  harta  peninggalan  dari dhawil  furu d ,  baik  itu  seorang  laki-laki  yang  menerima  sisa dengan sendirinya, atau setiap perempuan yang memerlukan orang laki-laki untuk memperoleh sisa, dan  atau  setiap  perempuan  yang  memerlukan  perempuan  lain  untuk  menerima  sisa.  (Lihat:  Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975), 339-349.
menyebabkan  bertambahnya  jatah  bagian dan  masing-masing pewaris. 16 Tidak  jauh berbeda  dengan  ulama  lainnya,  Ibn  Rusyd  memfokuskan  permasalahan radd ini dalam  bentuk  pengembalian  harta  yang  tersisa  karena  berkurangnya  jumlah pembilang pada dhawil  furu d , sehingga mereka memperoleh bagian mereka masing- masing dan memperoleh tambahan dari sisa harta tersebut.
Dengan demikian, radd dapat dipahami sebagai salah  satu kasus waris  yang terjadi  apabila  jumlah  saham-saham  ahli  waris  lebih  kecil  dari  pada  asal  masalah yang  akan  dibagi.  Sehingga  menyebabkan  adanya  sisa  lebih  dari  saham  yang  tidak habis terbagi tersebut dan dikembalikan bagian yang tersisa dari bagian dhawil  furu d nasabiyyah kepada  mereka  sesuai  dengan  besar  kecilnya  bagian,  apabila  tidak  ada orang  lain  yang  berhak  menerimanya.  Saham  yang  tersisa  tersebut  harus dikembalikan  melalui  penyelesaian  yang  tepat  berdasarkan na ss .  Hal  ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perselisihan antar dhawil  furu d .
2. Rukun Radd
Radd terjadi  apabila  terpenuhinya  tiga  rukun  yang  menjadi  penyebab terjadinya masalah waris tersebut, di antaranya: 17
1. Adanya dhawil  furu d
2. Adanya sisa bagian peninggalan
3. Tidak adanya ‘a sa bah .
Rukun  pusaka-mempusakai  salah  satunya  adalah  adanya  ahli  waris  atau dhawil    furu d yang  berhak  menerima  bagian-bagiannya  sesuai  dengan  ketentuan na ss .  Mereka  dapat  menerima  harta  waris  lantaran  mempunyai  sebab-sebab  untuk mempusakai,  seperti  adanya  hubungan  darah,  perkawinan,  dan  hubungan wal a ’ (kekerabatan  menurut  hukum  yang  timbul  karena  membebaskan  budak  ataupun adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan yang lainnya). Hal itu juga menjadi salah satu rukun dari radd , dengan adanya ahli waris dhawil    furu d maka  harta  dapat  dibagikan  sesuai  dengan  bagian  mereka  masing- masing seperti yang terdapat dalam na ss .
Ada  kemungkinan,  masih  ada  sisa  harta  setelah  dilakukan  pembagian  terhadap dhawil  furu d yang  ada.  Jika  harta  tersebut  lebih  setelah  yang  bagian  pokoknya dibagikan, maka rukun dari radd terpenuhi, yang mengakibatkan adanya pengembalian kembali  kepada  mereka  yang  berhak  menerimanya.  Kelebihan  harta  ini  terjadi  karena
16 Ibnu  Rusyd, Bid a yah  al-Mujtahid  Jilid  2 ,  terj.  Abu  Usamah  Fakhtur  Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 704.
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah… , 503.

## AHLI WARIS PENERIMA RADD
jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi. Inti  permasalahannya  adalah  adanya  sisa  harta  yang  kemudian  akan  dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ijtihad para sahabat.
Merupakan  suatu  kemungkinan  akan  terjadi  suatu  kasus  penyelesaian pembagian  harta  peninggalan  tanpa  ada  ahli  waris  yang  berkedudukan  sebagai ‘a sa bah .  Ini  merupakan  rukun  yang  ketiga  dalam  kasus radd ,  yaitu  tidak  adanya ‘a sa bah .  Apabila  terwujudnya ‘a sa bah dalam  pembagian  warisan,  harta  tidak  akan bersisa. Secara otomatis  harta tersebut akan dihabiskan oleh ahli waris  yang  masuk dalam  kategori ‘a sa bah .  Misalnya  adanya  anak  laki-laki,  bapak  atau  kakek.  Ketiga rukun  tersebut  harus  ada  tanpa  terkecuali,  apabila  salah  satu  dari  ketiga  rukun tersebut tidak terpenuhi, maka radd tidak akan terjadi.
Dalam  sebuah  literatur  dijelaskan  bahwa, radd terjadi  jika  orang  yang  ter- radd tersebut  tidak  bersama  dengan  seorang  ‘ as ib pun  atau  orang  yang  memiliki hubungan  kekerabatan. 18 Di  sini  terdapat  perbedaan  pendapat  ahli  fikih,  mengenai radd atas  kaum  kerabat,  mengenai  urutan  antara radd dan  warisan  kaum  kerabat.
Oleh karena itu, yang digunakan di sini adalah kadar yang telah disepakati para ahli fikih,  yaitu  tidak  terdapat ashib dalam  permasalahan radd ini.  Jika  terdapat  ‘ as ib , sisanya diambil sebagai ‘a sa bah , setelah dhawil fur ud mengambil bagiannya masing- masing. Tidak adanya radd , baik ‘ as ib itu adalah ‘a sa bah bi al-nafs maupun ‘a sa bah bi al-ghayr atau ‘a sa bah ma’a al-ghayr .
3. Perbedaan Pendapat Fuqah a ’ tentang Radd
1. Pendapat yang Mengingkari adanya Radd
Sebagian  dari  fuqaha  berpendapat  bahwa  tidak  ada radd dalam  waris mewarisi  dan  harta  yang  tersisa  setelah  bagian dhawil    fur ud dibagikan,  tidak  bisa dikembalikan  kepada  mereka,  tetapi  harus  diserahkan  ke  baitul  mal  (Kas Perbendaharaan  Negara). 19 Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Zayd  bin  Ts a bit  yang berorientasi  dari  suatu  riwayat  dari  Ibn  ‘Abb a s  ra.  Para  imam-imam  fuqaha  seperti Urwah, az-Zuhri, Im a m M a lik, Im a m Sy a fi’i, dan Ibn H azm al-Zahiri pada dasarnya sependirian dengan Zayd bin Ts a bit. 20
18 Muhammad  Thaha  Abul  Ela  Khalifah, Hukum  Waris:  Pembagian  Warisan  Berdasarkan Syari’at Islam , terj. Tim Kuwais Media Kreasindo (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 499.
19 Komite  Fakultas  Syari’ah  Universitas  Al-Azhar  Kairo, Hukum  Waris ,  terj.  Addys  al- Alizar, Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004),  322.
20 Fatchur  Rahman, Ilmu  Waris… ,  424.  Lihat  juga:  A.  Rahman  I  Doi, Hudud  dan Kewarisan… , 178.
Mereka  yang  memungkiri  adanya radd mengemukakan  alasan  bahwa  Allah SWT  telah  menjelaskan  setiap  bagian dhawil    furu d dalam  masalah  warisan.  Zayd bin Tsabit berkata, “Tidak bisa dikembalikan ( radd ) kepada siapa pun di antara ahli waris, sebabnya radd adalah melebihkan  dari ketentuan na ss , kadar bagiannya telah ditetapkan Allah untuk anak perempuan  itu separoh, maka pemberian  lebih separoh kepadanya  bertentangan  dengan na ss ”. 21 Dalil  yang  dijadikan  pegangan  mereka adalah surah al-Nis a ’ ayat 13-14 dan didukung oleh hadis riwayat al-Nas a’i tentang setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak atau memperoleh bagian melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur’an.
2. Pendapat yang Menyetujui adanya Radd
Mayoritas  sahabat  dan  tabi’in  berpendapat  bahwa  sisa  setelah  pembagian dhawil  furu d , jika tidak ada ‘a sa bah dialihkan kembali kepada dhawil  furu d sesuai bagian  yang  telah  ditetapkan  bagi  mereka.  Ini  adalah  pendapat  yang  dianut  oleh ulama  Irak  dari  penduduk  Kufah  dan  Basrah.  Mereka  semua  sepakat  bahwa radd diperuntukkan  bagi  mereka  menurut  kadar  bagiannya  masing-masing,  barangsiapa yang  mendapatkan  jatah  bagian  warisannya  seperdua,  maka  ia  pun  mengambil seperdua  dari  harta  yang  tersisa  itu,  demikianlah  seterusnya  bagian  per  bagian menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan na ss . Mereka yang berpendapat demikian  adalah  ‘Ali  bin  Abi Ta lib,  ‘Umar  bin  Kha tta b,  ‘Utsm a n  bin  ‘Aff a n, ‘Abdull a h ibn Mas’ u d, Im a m Ab u H an i fah, Im a m A h mad bin H anbal, dan kalangan mutãkhirin  dari  golongan H anafiyah, H anabilah,  M a likiyah,  dan  Sy a fi’iyah  serta Zaydiyah. 22 Hanya  saja  mereka  berbeda  pendapat  dalam  menentukan dhawil    furu d yang berhak menerima sisa harta tersebut.
Jumhur  ulama  yang  berpendapat  demikian,  memperkuat  pendapat  mereka dengan dalil dalam al-Qur’an surah al-Anf a l ayat 75. Selain itu pendapat mereka juga didukung  oleh  hadis  Rasulullah  Saw.  yang  disampaikan  oleh  Sa’ad  bin  Abi  Waqa s bahwa  Rasulullah  Saw.  tidak  melarang  Sa’ad  yang  membatasi  warisannya  hanya untuk  anak  perempuannya,  namun  beliau  melarangnya  berlebihan  dalam  memberi sedekah,  sehingga  anaknya  menjadi  kaya  dengan  warisannya.  Jelasnya,  anak perempuan  Sa’ad  tidak  mewarisi  seluruh  harta,  kecuali  jika  ia  mengambil  bagian tetapnya yang setengah dan sisa yang menjadi radd . Sa’ad telah mengira bahwa anak
21 Achmad  Kuzari, Sistem  Asabah:  Dasar  Pemindahan  Hak  Milik  atas  Harta  Tinggalan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 166.
22 Al-Yasa’ Abubakar, Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan (Banda Aceh: LKAS, 2012), 230-231.
perempuan  berhak  memiliki  seluruh  harta  warisan  dan  Rasulullah  Saw.  tidak mengingkari  hal  tersebut.  Jika  anak  perempuan  berhak  memperoleh  setengah  dari harta warisan  berdasarkan  ketentuan furudh ,  lalu  dia  akan  memiliki sisanya dengan cara radd ,  ini adalah satu-satunya  cara agar  harta tersebut habis, tidak  bersisa. Dan juga  hadis  Rasulullah  Saw.  dari  Abdullah  Ibn  Buraidah,  Perintah  Rasulullah Muhammad Saw. kepada perempuan  yang  bertanya untuk  memiliki  budaknya  yang sudah disedekahkan kepada  ibunya dan sudah  menjadi  harta peninggalan  itu adalah suatu  bukti  diperbolehkan  memberikan radd kepada dhawil    furu d ,  dalam  hal  ini adalah anak perempuan. Sebab kalau tidak demikian tentu anak perempuan tersebut hanya  dapat  memiliki  sebesar  bagiannya  saja,  yaitu  separoh  budak.  Ini  berarti  pula bahwa  seluruh  budak  yang  diterimanya  itu  ialah  dengan  jalan  bagiannya  dan  juga radd . 23
Alasan  berikutnya  yang  dijadikan  landasan  berpendapat  oleh  jumhur  ulama untuk membagikan sisa harta kepada dhawil  furu d daripada baitul mal adalah posisi dhawil    furu d lebih  kuat,  karena  dua  hal  yaitu  hubungan  kekerabatan  dan  agama.
Ibnu  Rusyd  berkata,”Dasar  mereka  yang  mengatakan radd adalah  kekerabatan dengan  agama  dan  juga  nasab,  lebih  utama  daripada  kekerabatan  hanya  dengan agama.  Sebab  mereka  yang  terikat  kekerabatan  dengan  agama  dan  nasab  memiliki dua  sebab,  sedangkan  sesama  kaum  muslimin  hanya  memiliki  satu  sebab kekerabatan . 24 Jadi, satu sebab itu mengalahkan dua sebab kekerabatan karena agama dan nasab.
4. Ahli Waris Penerima Radd dalam Hukum Islam
1. ‘Utsm a n bin ‘Aff a n
Utsman  bin  Affan  berpendapat  bahwa  jika  harta  melebihi  saham  dan  tidak ada ‘a sa bah dari  jalur  nasab  dan  juga  dari  jalur  sebab  pewarisan,  maka  harta dibagikan  seluruhnya  kepada dhawil    furu d tanpa  terkecuali  ( radd boleh  diberikan kepada  siapa  saja  tanpa  ada  pengecualian)  sesuai  dengan  bagian  mereka  masing- masing. 25 Menurutnya  lagi, radd juga  dapat  diberikan  kepada  suami  atau  isteri sebagaimana  diberikan  kepada dhawil    furu d lainnya.  ‘Utsm a n  merujuk  pada
23 Fatchur  Rahman, Ilmu Waris… , 428.
24 Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris …, 326. Lihat juga, M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 167.
25 Abdul  Hamid,  Muhammad  Muhyiddin, A hka m  Al-Maw a rits  f i Al-Syar i ’ah  Al-Isl a miyah ‘ala Madh a hib Al-Arba’ah, terj. Wahyudi Abdurrahim ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 239.
permasalahan ‘awl, dimana suami atau isteri menanggung kekurangan ketika ‘awl . 26 Jika  terjadi ‘awl pada  pewarisan,  tentu  akan  ada  pengurangan  bagian  dari  semua dhawil    fur ud ,  tanpa  terkecuali.  Agar  imbang,  mereka  juga  wajib  menerima tambahan ketika ada pengembalian untuk harta yang tersisa.
Adapun ahli waris penerima radd menurut ijtihad ‘Utsm a n bin ‘Aff a n antara lain adalah sebagai berikut 27 :
a. Suami/isteri
b. Ayah
c. Kakek, ke atas
d. Ibu
e. Nenek
f. Anak perempuan
g. Cucu perempuan pancar laki-laki
h. Saudari kandung
i. Saudari seayah
j. Saudari seibu
k. Saudara seibu
2. Ibnu Mas’ud
Ibnu Mas’ u d mengatakan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris dhawil  furu d kecuali tujuh orang, di antaranya  suami/isteri (keduanya secara mutlak),  cucu  perempuan  garis  laki-laki  jika  ada  anak  perempuan,  saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan sekandung, saudara-saudara ibu apabila bersama ibu, nenek jika ada dhawil  fur ud yang lebih berhak. 28 Dalam hal ini Ibnu  Mas’ u d  (yang  diikuti  oleh  ‘Alqamah  dan  Im a m  A h mad  bin H anbal) memprioritaskan  ahli  waris  yang  berhak  menerima radd adalah  ahli  waris  yang terdekat.  Sebagai  contoh  nenek.  Nenek  dekat  dengan  si  mayit  karena  ada  perantara perempuan  lain  yaitu  ibu  sehingga  memperlemah  nenek  untuk  mendapatkan  hak waris,  secara  otomatis  nenek  tidak  dapat  ikut  bergabung  kepada  mereka  yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih kuat.
3. Ibnu ‘Abbas
Ibnu  Abbas  berpendapat  bahwa  pengembalian  terhadap  harta  warisan  yang tersisa itu diserahkan kepada dhawil  fur ud selain suami/isteri, juga selain nenek jika ia  bersama  dengan  seorang dhawil    furu d yang  memiliki  hubungan  kekerabatan
26 Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris …, 327. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 196.
27 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , 431.
28 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003,  434. (Lihat juga: Fatchur Rahman, Ilmu Waris, 431).
karena nasab. Jika tidak ada, maka ia boleh memiliki pengembalian harta tersebut. 29 Adapun  dalil  yang  digunakan  Ibnu  ‘Abb a s  untuk  memperkuat  pengecualiannya terhadap nenek adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:
ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ ،ةﺪﻳﺮﺑ ﻦﺑا ﻦﻋ :
ﻞﻌﺟ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا نأ ] ضﺮﻓ [ مأ ﺎ ود ﻦﻜﺗ ﱂ اذا سﺪﺴﻟا ةﺪﺠﻠﻟ ) ﻮﺑأ ﻩاور دواد .( 30
Artinya: “Dari Ibnu Buraidah r.a. yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad Saw.  menjadikan  bagian  seperenam  untuk  nenek,  bila  tidak  didapati  ibu bersamanya ” (HR. Abu Daud).
Oleh karena  itu,  nenek tidak  boleh  mendapatkan  bagian  lebih dari  apa  yang telah  ditetapkan,  kecuali  jika  tidak  ada dhawil  fur ud yang  memiliki  hubungan kekerabatan  karena  nasab.  Dengan  demikian  menurut  Ibnu  ‘Abb a s, dhawil    fur ud yang berhak menerima radd adalah ayah, kakek ke atas, ibu, anak perempuan, cucu perempuan  dari  anak  laki-laki,  saudari  kandung,  saudari  seayah,  saudari  seibu  dan saudara seibu. 31
4. ‘Ali bin Abi Talib
Ali  bin  Abi  Thalib  berpendapat  bahwa radd bisa  digunakan  untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang tersisa dan hak radd diberikan kepada semua dhawil    fur ud berdasarkan  garis  keturunan,  artinya  suami/isteri  tidak  dapat menerima  hak  tersebut  karena  mereka  saling  pusaka  mempusakai  oleh  sebab perkawinan dan terputus hubungan  mereka karena salah satunya  meninggal dunia. 32 Hubungan kekerabatan karena nasab akan tetap kekal, walaupun ahli warisnya telah meninggal  dunia.  Oleh  sebab  itu,  tidak  ada  alasan  untuk  mencegah dhawil    fur ud yang  memiliki  ikatan  nasab  dengan  ahli  waris  untuk  mewarisi  dengan  cara radd , karena mereka lebih berhak mendapatkan warisan daripada yang lain.
Alasan  ‘Ali  bin  Abi Ta lib  ialah  bahwa na ss yang  mengatur hak suami/isteri mengenai kewarisan telah demikian tegas dan hanya dalam ayat mawaris saja. Tetapi untuk sanak kerabat, kecuali ada pengaturan dalam ayat mawaris masih ada terdapat dalam ayat-ayat lainnya. Di dalam ayat itu terdapat ketentuan yang dapat dipandang sebagai  petunjuk  adanya  hak  kewarisan  untuk  mereka,  di  antaranya  terdapat  dalam
29 Komite Fakultas Syari’ah, Hukum Waris .., 327.
30 Abi Daud, Sunan Abi Daud …, 12-13.
31 Fatchur Rahman, Ilmu Waris …, 431.
32 Akhmad  Kuzari, Sistem  Asabah:  Dasar  Pemindahan  Hak  Milik  atas  Harta  Tinggalan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),  167.
Surah  al-Anf a l  ayat  75.  Sehingga  ‘Ali  bin  Abi Ta lib  (yang  diikuti jumh u r  ‘ulama ) merumuskan dhawil    fur ud yang  berhak  menerima radd di  antaranya  adalah  ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah,  saudari  seibu  dan  saudara  seibu. 33 Ayah  dan  kakek  tidak  menerima radd karena radd itu ada apabila tidak ada ahli waris ‘a sa bah , sedangkan ayah dan kakek termasuk  ahli  waris ‘a sa bah yang  mengambil  sisa  dengan  jalan ta’s i b dan  bukan dengan cara radd . 34
5. Kitab Undang-Undang Hukum Kewarisan Mesir
Undang-undang Mesir (Pasal 30) juga mengatur mengenai radd untuk suami isteri. 35 Undang-undang  ini  mengambil  pendapat  jumhur  dalam  menetapkan  adanya radd kepada dhawil  fur ud selain suami/isteri. Aturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Warisan  Mesir  dalam  Pasal  30  dengan  redaksi  sebagai berikut:
ﺔﺒﺴﻨﺑ ضوﺮﻔﻟا بﺎﺤﺻا ﻦﻣ ﲔﺟوﺰﻟا ﲑﻏ ﻰﻠﻋ ﻰﻗﺎﺒﻟا در ﺐﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺼﻋ ﺪﺟﻮﺗ ﱂو ﺔﻛﱰﻟا ضوﺮﻔﻟا قﺮﻐﺘﺴﺗ ﱂ ذا
ّدرو ،ﻢﻬﺿوﺮﻓ
ﺪﺣا وا ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ضوﺮﻔﻟا بﺎﺤﺻا ﺪﺣا وا ﺐﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺼﻋ ﺪﺟﻮﻳ ﱂ اذا ﲔﺟوﺰﻟا ﺪﺣا ﱃا ﺔﻛﱰﻟا ﰱﺎﺑ مﺎﺣرﻻا ىوذ
“ Apabila  fur ud tidak  dapat  menghabiskan  harta  peninggalan  dan  tidak  terdapat
‘a sa bah  nasab,  sisanya  dikembalikan  kepada  selain  suami/isteri  dari  golongan a sha bul  fur ud ,  menurut  perbandingan  fur ud mereka.  Dan  sisa  harta  peninggalan dikembalikan  kepada  salah  seorang  suami/isteri,  bila  tidak  didapatkan  seorang ‘a sa bah  nasab  atau  salah  seorang  a sha bul  fur ud nasabiyah  atau  seorang  dhawil ar ha m ”. 36
Adanya radd kepada  salah  seorang  suami/isteri  setelah  pemberian  warisan kepada dhawil    arham disebabkan  karena  hubungan  suami/isteri  dalam  kehidupan menghendaki  salah  seorang  dari  keduanya,  mereka  mempunyai  hak  terhadap  harta pasangannya  dari  pada  orang-orang  berhak  lainnya.  Dengan  demikian,  Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat mayoritas ulama dalam masalah radd kepada  selain  suami/isteri.  Namun,  mengecualikan  satu  kasus  yang diambil dengan pendapat Utsm a n bin ‘Aff a n, yaitu untuk salah seorang suami/isteri ketika tidak ada dhawil  ar ha m .
Fatchur Rahman  menyimpulkan  bahwa dhawil fur ud yang berhak  menerima radd menurut Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir, di antaranya adalah ibu,
33 Fatchur Rahman, Ilmu Waris… , 431.
34 Sayyid S a biq, Fiqh Sunnah… , 504.
35 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam …, 437.
36 Fatchur Rahman , Ilmu Waris …, 427.
nenek, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah,  saudari  seibu,  saudara  seibu,  salah  seorang  suami/isteri  dengan  syarat tidak ada ‘a sa bah atau dhawil    arham . 37 Ini  bermakna  bahwa,  suami/isteri  baru  dapat mendapatkan  sisa  harta  apabila  tidak  ada  lagi  ahli  waris  selain  mereka.  Dengan demikian, mereka diakhirkan dalam penerimaan sisa harta.

## C. Penutup
Dari  seluruh  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dapat  dipahami bahwa pemahaman konsep radd dalam pandangan ulama memiliki perbedaan terkait dengan ahli waris penerima radd . Mereka memiliki dalil tersendiri yang memperkuat argumen  mereka.  Dalam radd ulama  terpecah  menjadi  dua,  ada  ulama  yang menerima radd dan  juga  ada  yang  secara  mentah  menolak radd .  Ulama  yang menolak radd adalah Zayd bin Ts a bit, Im a m Sy a fi’i, Im a m M a lik. Menurut mereka radd diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam, adapun dalil yang mereka gunakan adalah surah al-Nis a ’ ayat 13 dan 14, dan juga hadis. Hak-hak secara pasti telah ditetapkan Allah SWT yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi atau  ditambah  kurang  begitu  saja.  Adapun  ulama  yang  menerima  konsep radd memperkuat  argumen  mereka  dengan  dalil  surah  al-Anf a l  ayat  75  dan  juga  hadis. Menurut mereka kekerabatan karena nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan  hubungan agama saja.  Karena kekerabatan  berdasarkan  nasab dipandang lebih maslahah, sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Tidak hanya berhenti sampai perbedaan ini saja, ternyata ulama-ulama yang menerima radd berbeda pula pendapat tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima radd .
Penyelesaian radd yang  dilakukan  oleh  jumhur  ulama  adalah  memberikan radd kepada  semua dhawil    fur ud kecuali  kepada  suami/isteri.  Karena  menurut mereka,  maksud  dari  surah  al-Anf a l  ayat  75,  kekerabatan  nasab  lebih  diutamakan dibandingkan  dengan  hubungan  sebab  seperti  perkawinan.  Namun  KHI  dengan keumumannya,  lebih  condong  mengikuti  pendapat  Utsman  bin  Affan  yang menyatakan bahwa radd diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami/isteri.  Alasan  yang  digunakan  adalah  pada  saat  terjadi  kekurangan  harta ( ‘awl ),  suami/isteri  ikut  menanggungnya.  Demi  adanya  keadilan  hukum  dalam
37 Ibid , 431.
masyarakat,  maka  ketika  ada  harta  yang  tersisa,  suami/isteri  juga  diikut  sertakan sebagaimana keikut sertaan mereka dalam permasalahan ‘awl .
Konsep radd yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah dengan melihat sistem  kekerabatan  yang  terdapat  dalam  satu  keluarga,  karena  di  dalamnya terkandung  peralihan  tanggung  jawab  yang  harus  diemban  setelah  pewaris meninggal.  Indonesia  kaya  akan  adat  dan  beragamnya  kebiasaan  yang  dipraktikkan di  dalamnya.  Sehingga  memunculkan  berbagai  kasus  yang  berbeda,  yang mengharuskan  penyelesaian  permasalahan  tersebut  berdasarkan  kasus  yang  dialami pula.  Namun  demikian,  konsep radd yang  ditawarkan  dalam  masyarakat  juga  tidak boleh  jauh dengan tujuan diciptakan  hukum  yaitu untuk kemaslahatan dan keadilan yang  harus  diwujudkan  dalam  masyarakat.  Pertimbangan-pertimbangan  seperti sistem  kekerabatan,  hak  asuh  dan  pemeliharaan  anak  setelah  salah  seorang suami/isteri  meninggal  serta  perubahan  sosial  tidak  dapat  diabaikan  ketika radd ini akan  diberikan  kepada  siapa.  Jadi,  pembagian radd mengikuti  KHI  (karena  KHI memberikan radd kepada  semua  ahli  waris  tanpa  dijelaskan  siapa  saja  ahli  waris yang dimaksud)  namun dilaksanakan dalam  konstek  yang  berbeda atau disesuaikan dengan  kasus-kasus  yang  ada.  Tanpa  mengesampingkan  pendapat  jumhur  ulama dalam pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Al-Yasa’. Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan , Banda Aceh: LKAS, 2012.
al-Albani,  Muhammad  Nashiruddin. S a hih Sunan  an-Nas a ’i .  Jakarta:  Buku  Islam Rahmatan, 2006.
Hasan,  M.  Ali. Perbandingan  Mazhab  Fikih .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2000.
Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Kairo, Hukum Waris , terj. Addys al- Alizar, Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
Munawir,  Ahmad  Warson. Al-Munawir  Kamus Arab-  Indonesia , Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
An-Nasa’i. Sunan Nasai Juz V . Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995.
Prasetyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris . Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Rusyd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid  Jilid  2 ,  terj.  Abu  Usamah  Fakhtur  Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
S a biq,  Sayyid. Fiqh  Sunnah  Jilid  4 ,  terj.  Nor  Hasanuddin.  Jakarta:  Pena  Pundi Aksara, 2006.
Al- Sabuni , Muhammad Ali. Pembagian Waris menurut Islam , terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani, 1995.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004.
al-Zuhayli,  Wahbah. Fiqh  Islami  wa  Adillatuhu:  Hak-hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf, Warisan , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.