## Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Putu Sekarwangi Saraswati 1 , I Nengah Susrama 2
12 Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia E-mail: 1 seka rwa ngisa ra swa ti@gma il.com , 2 inenga hsusra ma@unmas.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-01 Diterima:  2023-04-20 Terbit:  2023-04-25
Keywords: Domestic  Violence;  Evidence; Witnesses  and Victims. Violence  that occurs  in the family is often referred to as Domestic Violence  (KDRT).  Domestic  Violence  (KDRT)  can  manifest  in various  forms;  both  physical  violence  or  abuse,  exploitation, neglect, threats, to  sexual  violence  experienced  by wives/husbands, children or domestic workers  (PRT). Many cases of domestic violence, both reported and not, are often encountered in everyday life. Implementation  of the 1945 Constitution  related to forming a harmonious family is outlined in Law  Number  23 of 2004 concerning  the  Elimination  of Domestic  Violence.  What  is unique  in Law  Number  23 of 2004 concerning  the Elimination of Domestic Violence is that Article 55 stipulates evidence of witness testimony  where  only  1  witness  is  sufficient  as  evidence  for witness  testimony.  In  general,  at  least  2  witnesses  provide evidence  for  trials,  although  there  are  exceptions  stipulated  in Article  185  paragraph  3  of  the  Criminal  Procedure  Code. According  to  the researcher,  the implementation  of the  exception regulated  in  Article  185 paragraph 3  of the  Criminal Procedure Code is in Article  55 of Law  Number  23 of 2004 concerning  the Elimination of Domestic  Violence. The problem lies in how strong is the position of the victim-witness  who does not have other legal evidence  related  to  psychological violence,  which  incidentally  is violence that cannot  be seen directly.

## Abstrak
Kata  kunci: KDRT; Alat bukti; Saksi dan Korban.
Corresponding  Author: Putu  Sekarwangi Saraswati
E-mail: sekarwangisaraswati@gmail.co m
DOI: 10.38043/jah.v6i1.4197 Kekerasan  yang  terjadi  dalam  keluarga  sering  disebut  dengan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT)  dapat terwujud  dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman,  hingga  kekerasan  seksual  yang  dialami  istri/suami, anak-anak  atau  pekerja  rumah  tangga  (PRT).  Banyaknya  kasus KDRT  baik  yang  dilaporkan  maupun  tidak  sebenarnya  sering ditemui  dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan  UUD  Tahun 1945  terkait  dengan  membentuk  keluarga  yang  harmonis dituangkan  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.  Hal  yang unik dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi.
Secara  umum  keterangan  saksi  yang  menjadi  alat  bukti persidangan  paling  tidak  minimal  2  orang,  meskipun  ada pengecualian  yang  diatur  dalam  Pasal  185  ayat  3  KUHAP. Pengecualian  yang  diatur  dalam  Pasal  185  ayat  3  KUHAP implementasinya  menurut  peneliti  terletak  dalam  Pasal  55
Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004 Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa  kuat  kedudukan  saksi  korban  yang  tidak  memiliki  alat bukti  sah  lainnya  terkait  dengan  kekerasan  secara  psikis  yang notabenenya  kekerasan yang tidak dapat dilihat secara  langsung.
.

## I. Pendahuluan
Keluarga merupakan suatu  dambaan dan impian  bagi  setiap  orang didunia. Keluarga memberikan suatu kebahagiaan bagi setiap orang secara umum disamping dalam  kasus  tertentu  beberapa  orang  memang  ada  yang  ingin  hidup  menyendiri. Kebahagian yang dimaksud tidak terlepas dengan eksistensi  dari manusia itu sendiri yaitu makhluk sosial. Makhluk sosial merupakan suatu sebutan yang diberikan oleh ahli filsuf  Aristoteles  yang  menggambarkan  bahwa  manusia  cenderung  bersosialisasi dengan manusia  lainnya, dan  manusia cenderung tidak  dapat hidup  sendiri  tanpa bantuan manusia lainnya.
Menurut peneliti  sebutan manusia sebagai  makhluk sosial  atau yang disebut Zoon  Politicon tidak  hanya  sebatas  mahkluk  sosial,  dikarenakan  selain  manusia, beberapa  hewan juga  cenderung  hidup  berkelompok  seperti  semut,  lebah,  lumba- lumba. Hal yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki kecerdasan  yang  mampu  merekayasa  pandangan  hidup,  aturan  hidup  dalam kelompoknya yang berbeda dengan hewan. Contoh sederhananya adalah koloni lebah, koloni lebah apapun jenis lebahnya dimanapun mereka hidup akan memiliki suatu pola hidup yang sama seperti dalam koloni hanya boleh 1 ratu, pembagian pekerjaan lebah sudah dari lahir ditentukan berbeda dengan manusia yang didaerah satu dengan daerah lainnya bisa berbeda meskipun secara prinsip tujuan bisa sama. Hal ini menurut peneliti dikarenakan  selain  manusia,  hewan  hanya  terikat  dengan  hukum  alam  (kodrat), sedangkan manusia selain hukum kodrat manusia juga memiliki hukum buatan secara sadar (rasio) yang dibentuk dengan motif politik, ekonomi, sosial, budaya. Penggunaan rasio secara sadar untuk merekayasa tingkah laku yang membuat manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.
Sebagai makhluk yang dapat secara sadar menggunakan akal/ratio, tentu tidak dapat dipungkiri  kebutuhan/ kepentingan  manusia antara satu  dan  lainnya  dapat bertentangan.  Pertentangan  tersebut  dapat  mengakibatkan  perselisihan  diantara masyarakat maupun dalam keluarga. Perselisihan dapat berupa pertengkaran argumen, hingga kekerasan fisik.  Kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
dapat  terwujud  dalam  berbagai  bentuk;  baik  kekerasan  fisik  atau  penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak  atau  pekerja  rumah  tangga  (PRT).  Banyaknya  kasus  KDRT  baik  yang dilaporkan  maupun tidak  sebenarnya sering  ditemui  dalam  kehidupan  sehari-hari. Adanya kekerasan yang terjadi tentu akan menghambat tujuan eksistensi/ hakikat dari keluarga itu sendiri yang tidak lain adalah kebahagian bagi para pihak.
Berbicara mengenai kebahagian dalam keluarga, tentu tidak hanya tujuan dari perorangan, melainkan termasuk tujuan negara yang telah tercantum dalam konstitusi UUD Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh. Pelaksanaan terhadap  UUD  Tahun  1945  terkait  dengan  membentuk  keluarga  yang  harmonis dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal yang unik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi.
Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan keke rasan penelantaran rumah tangga”, kekerasan  ini  merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang  di  bawah kekuasaannya, serta  berhak  atas rasa  aman dan  perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat  atau tidak  berbuat sesuatu  yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam untuk yaitu:
a) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
b)  Menyelenggarakan komunikasi,  informasi dan edukasi  tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
c)  Menyelenggarakan  sosialisasi  dan  advokasi  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga; dan
d)  Menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  jender,  dan  isu  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  serta  menetapkan  standard dan  akreditasi  pelayanan yang sensitif Gender. 1
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu  hal  yang  kompleks,  tidak seperti  halnya  kejahatan yang  lainnya,  dimana  korban  dan  pelaku  berada  dalam hubungan  personal,  legal,  institusional,  serta  berimplikasi  sosial.  Perempuan  yang dipukul  oleh  suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan
1 Aria nus Ha refa , Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jurna l Pa na h Kea dila n, ISSN: 2775-3166, Vol.1 No.1, Februa ri-Juli  2021, hlm. 19.
dalam  rumah,  membesarkan  keluarga,  menghasilkan  uang  serta  terikat  secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut. 2
Menurut data Sistem Informasi Online PPPA (Simfoni-PPPA) sampai dengan 17 Juni 2020, terdapat 4.321 korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan5 . Pada 2019 lalu,  Komnas  Perempuan  mencatat setidaknya  11.105 kasus  KDRT  terjadi  di Indonesia.  Pembatasan sosial  yang  mulai  diberlakukan  sejak  awal Maret  2020 lalu membuat kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data lengkap dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) selama 16 Maret  hingga  30 Maret  2020 terdapat 59  kasus  kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual,  dan online pornografi yang terjadi. Diantara kasus tersebut, 17 diantaranya adalah kasus KDRT. Menurut LBH Apik, jumlah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum  diberlakukannya  imbauan  pembatasan  sosial.  Angka  tersebut  merupakan jumlah kasus tertinggi yang pernah dicatata oleh LBH Apik dalam kurun waktu dua pekan. 3
Berdasarkan ketentuan dari Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai  satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti  namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang  disumpah  maka  dapat dipergunakan sebagai  tambahan alat bukti  yang  lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 4
Berdasarkan syarat yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya. Dimana hal ini juga sejalan dengan teori pembuktian yang diterapkan di Indonesia yakni teori pembuktian menurut undangundang secara negatif. Adapun alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal  184  KUHAP  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan terdakwa. 5
Secara umum keterangan saksi yang menjadi alat bukti persidangan paling tidak minimal  2  orang,  meskipun  ada  pengecualian yang  diatur  dalam  Pasal  185 ayat  3 KUHAP. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP implementasinya menurut  peneliti  terletak  dalam  Pasal  55  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004
2 Kumla   Muha ja rah, Kekerasan terhadap Perempuan  Dalam  rumah  Tangga:  Perspektif  Sosio -Budaya, Hukum  dan Agama, Wa lisongo,  Universita s  Isla m Negeri  (UIN)  Wa lisongo  Sema ra ng, Vol:  11,  No.  2, April  2016, ISSN: 0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online), ha l. 128.
3 Sa ra swa ti, PS, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam  Ru mah Tangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi, Jurna l Ra a d Kertha , Fa kulta s Hukum Ma hendradatta, Vol. 04, No. 01 Pebrua ri– Juli  2021, ISSN 2620-6595 (Media  Ceta k) 2723-5564 (Media  Online),  hlm. 22.
4 Nur Fitria ni, Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurna l Lega lita s, Fa kulta s Hukum Universita s Negeri Goronta lo, P-ISSN.  1979 5955, Vol. 12 No.1 Ta hun 2021, hlm. 15.
5 Ana ng Priya nto, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia , Yogya ka rta : Penerbit Omba k, hlm . 88-89.
Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis  yang notabenenya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung.

## II. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ( normative legal research ) adalah  suatu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  cara  menganalisa  suatu produk hukum positif sebagai objek kajian terkait dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif berusaha membedah hukum dari sisi internal yakni  norma  hukum  itu  sendiri..  Penelitian  hukum  normatif  juga  disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi  untuk  memberi  argumentasi  yuridis  ketika  terjadi  kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis  dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu  normatif. 6 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statute  approach ) dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).
Menggunakan  pendekatan  tentu  tidak  terlepas  dari  Teknik  analisa  yang dilakukan oleh peneliti yang dimana peneliti menggunakan Teknik analisa yang diawali dengan Teknik  detesis  yang berusaha mengindentifikasi permasalahan yang ada dan berusaha mereduksikan ke proses logika untuk memberikan suatu pemahaman apakah layak  untuk  dilakukan  penelitian  atau  tidak,  kemudian dilanjutkan dengan analisis yang diawali evaluasi, kemudian argumentasi serta memberikan konklusi sekaligus kontruksi yuridis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari pokok permasalahan peneliti yaitu KUHAP serta UU PKDRT.

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Pengaturan Ketentuan Terkait Kekerasan Psikis Serta Kedudukan Pembuktian Korban Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang PKDRT
Sebagai bagian keluarga hukum civil law yang mana sumber hukum utama di Indonesia  adalah  Undang-Undang  (dalam  arti  luas),  meskipun  menurut  peneliti karakteristik  hukum  di  Indonesia  tidak  hanya  semata-mata  Civil  law  melainkan campuran antara Civil law, religius  law, serta hukum adat. Menurut Rene David dan Brierly,  bahwa  untuk  menklasifikasikan  karakteristik  hukum  suatu  negara  dan
6 I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum  Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Group,  Jakarta, hlm.38.
ISSN: 1978-1520
menentukan secara kelompok berdasarkan variabel tertentu tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan masih sulitnya menentukan parameter yang harus digunakan mengingat terkendala konsep dasar dari suatu negara dan Bahasa yang dipergunakan oleh masing- masing negara. Peneliti memiliki suatu pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah negara hanya mengandalkan Undang-Undang sebagai bahan hukum utama melainkan adanya hukum tak tertulis yang tetap diperhatikan, terlebih hal inipun makin menguat argumentasi peneliti  mengingat dalam RKUHP kita  dalam Pasal 1 ayat 3 mengakui hukum kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang sesuai dengan perkembangan jaman dan nilai-nilai Pancasila.
Terkait  dengan  pengaturan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  secara eksplisit  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khusus pengaturan dalam kekerasan psikis  terkait actor reus yaitu pada Pasal 5 huruf b yang berbunyi, “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara : b. kekerasan psikis,  pemaparan lebih lanjut terkait unsur-unsur secara materil diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi, “ Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,  hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak  berdaya, dan/atau penderitaan psikis bera t pada seseorang.”. Untuk tindak pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta ayat 2 yang berbunyi, “(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ketentuan terkait saksi korban diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti  yang sah, keterangan seorang saksi  korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.
Permasalahan yang  muncul  setelah  peneliti  melakukan  pendekatan  secara perundangan-undangan dan  konseptual,  terdapat suatu  kekosongan  norma  terkait kedudukan saksi korban kekerasan psikis  dalam rumah tangga. Hal ini secara logika, diketahui dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, jika keterangan saksi korban diterima maka setidaknya memerlukan suatu alat bukti sah lainnya. Alat bukti lainnya menurut peneliti  yang paling  masuk  akal  adalah keterangan saksi  ahli  yang  medeskripsikan keadaan  korban  dan  hakim  akan  menilai  apakah  benar  dari  serangkaian  facta dilapangan dan teori yang diberikan saksi ahli memang ada kekerasan secara psikis atau tidak.  Permasalahan  yang  muncul  adalah  seberapa  jauh  parameter  yang  dapat digunakan  untuk  menyimpulkan  bahwa  benar  keadaan  korban  secara  psikologis
merupakan dampak dari kekerasan psikis, serta bagaimana kekuatan pembuktian yang hanya berdasarkan keterangan saksi korban. Contoh sederhananya, jika seorang suami yang memarahi istrinya untuk tidak belanja berlebihan dengan membentak istri, apakah termasuk kategori  kekerasan psikis  yaitu  rasa takut, atau saat istri  memarahi suami karena  mabuk-mabukan  dengan  membentak  suami  apakah  termasuk  kategori kekerasan psikis. Hal ini perlu dikaji lebih dalam dan tidak hanya mengandalkan pada sisi perundang-undangan dan konseptual, melainkan perlu pendekatan secara historis dan komparatif.
Berdasarkan hasil analisa awal terkait pengaturan yang menyangkut kedudukan saksi  korban kekerasan psikis,  peneliti  mencoba mengindentifikasi secara sistematis dengan  menggunakan  logika  hukum.  Analisa  peneliti  pertama yakni  menyangkut dengan konsep negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Jimly serta teori tangga dari  hans  kelsen,  yang  mana dalam  menganalisa suatu  regulasi/peraturan terlebih dahulu melihat secara procedural, apakah regulasi ini sudah sesuai secara prosedur dan substansi berdasarkan prinsip-prinsip diaturan diatasnya. Melihat UU PKDRT dalam hal mengingat, peneliti  melihat bahwa UU PKDRT secara procedural dibentuk oleh presiden  dan  DPR  yang  mana  pengajuan rancangan UU  ini  dilakukan  oleh  DPR, kemudian disahkan menjadi UU. Secara substansi, peneliti melihat bahwa mengenai “mengingat” dalam UU PKDRT dipaparkan merupakan pelaksana dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dapat disimpulkan merupakan implementasi dari aturan yang diatasnya yang tidak lain norma dasarnya. Konsep kedua peneliti menggunakan konsep kepastian hukum, dijelaskan bahwa dalam Pasal 55 untuk saksi korban dapat diterima dengan disertai  alat bukti  sah lainnya. Secara normative alat bukti sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Kepastian hukum yang peneliti tidak dapatkan dari Pasal 55 adalah bagaimana jika  saksi  korban merupakan korban  dari  kekerasan psikis  yang secara fisik tidak dapat dilihat secara langsung. Bersandar kepada keterangan ahli untuk menunjukan  adanya  keadaan  psikologis  korban,  hal  itu  hanya  mendeskripsikan keadaan korban saja apakah memang secara psikologi korban mengalami ganggguan, namun tidak  memutuskan bahwa hal  tersebut  merupakan tindak  pidana. menurut peneliti  masih  belum  ada suatu  kepastian terkait  domain  psikologis  yang  memang menjadi suatu tolak ukur yang jelas apakah kondisi psikologis korban tersebut memang termasuk kekerasan psikis atau hal yang merupakan suatu yang wajar dari reaksi pihak lain yang memberikan suatu pengaruh kepadanya. Bagaimana menjustifikasi adanya suatu kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah. Analisis psikologi  belum  menjadi  alat  bukti  hukum  yang  sah.  pembuktian  yang  dilakukan berdasarkan UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang diharapkan dapat lebih menjamin kepastian  hukum  bagi  korban  KDRT,  namun  kurang  matangnya dalam perumusan  pasal  terkait  pembuktian  tersebut  perlu  dikaji  lebih  dala  lagi.  Hal  ini
membuat kekuatan pembuktian keterangan saksi korban kekerasan psikis masih belum kuat.
Terminologi kata Pembuktian merupakan suatu rangkaian yang  menggunakan atau menunjukan alat-alat bukti yang sah didepan pengadilan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. 7 Pembuktian di dalam perkara-perkara yang  menyangkut  kejahatan (tindak pidana)  dalam  rumah  tangga kadang-kadang sangat sulit dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau kejahatan tersebut telah  diketahui  oleh  orang  banyak  diluar  dari  pihak  keluarga  tersebut.  Hal  ini dimungkinkan karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban baik karena merasa diancam maupun ketidaktahuan hukum, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain. 8 Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah tangga, apabila tidak  berakibat  fatal  terhadap  korban,  pada  umumnya  diselesaikan  secara kekeluargaan, namun  kadang-kadang juga  diselesaikan  melalui  jalur  hukum.  Jalur hukum yang ditempuh biasanya sangat sulit bagi penyidik  untuk melengkapi berkas perkara KDRT, khususnya terkait  dengan kekerasan psikis  korban yang  belum  ada parameter yang jelas. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan  adanya  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah.  Agar  hakim memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah keterangan saksi, akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau isteri. Melihat dalam  Pasal  168  KUHAP  orang-orang  tersebut,  tidak  dapat  didengar  dan  dapat mengundurkan diri. Pembuktian dalam kasus KDRT yang merupakan permasalahan domestic  violence terjadi  dalam  ruang privat  sehingga  tidak  ada  yang  mengetahui peristiwa KDRT kecuali saksi korban dan pelaku. Sangat sulit bagi penyidik memenuhi permintaan jaksa untuk melengkapi berkas perkara dengan keterangan saksi lain 6 yang mengetahui  peristiwa  KDRT  tersebut.  Selain  itu,  dalam  beberapa  pasal  dalam  UU PKDRT merupakan delik aduan, seperti pada Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46, dimana delik  tersebut merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh  pihak  tertentu  yang  menjadi  korban  peristiwa  pidana,  barulah  pihak  yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan. 9
Pembuktian menurut M. Yahya Harahap ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  Undang-Undang membuktikan  kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Suatu alat  bukti  yang dipergunakan  di  pengadilan  perlu  memenuhi  beberapa  syarat,  diantaranya:  a.
7 Alvi  Sya hrin, Bebera pa  Isu Hukum Lingkunga n Kepida na naan, Ceta kan Revisi, PT. Sofmedia , Ja ka rta , Mei 2009, ha l.13.
8 Moerti Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT ),  Ceta ka n Perta ma, Sina r Gra fika , Ja ka rta , ha l.97
9 Ha ra ha p, Ya hya . 2000. Pemba hasan permasala han da n penera pan KUHAP: Pemerika sa a n sida ng Penga dila n, Ba nding, Ka sa si, da n Peninja ua n Kemba li, Sina r Gra fika , Ja ka rta . Hlm. 118
Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti; b. Reability, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya; c. Necessity, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; d. Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. 10
Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus  relevan  dengan  yang  akan  dibuktikan.  Alat  bukti  yang  tidak  relevan  akan membawa risiko  dalam proses  pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga mebuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil  atau  mengecilkan  masalah  yang  sebenarnya  besar,  di  mana  hal  ini  akan menyebabkan proses  peradilan menjadi tidak sesuai lagi  dengan asas peradilan yang dilakukan  dengan  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan  serta  bebas,  jujur  dan  tidak memihak. 11 Terkait  dengan  alat  bukti  keterangan  saksi  korban  kekerasan  psikis, menurut peneliti harus lebih dipahami konsep dari kekerasan psikis itu sendiri dalam rangka dapat memberikan  justifikasi  secara rasional  yang dapat memberikan  suatu penerangan terkait dengan kedudukan keterangan saksi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
Konsep kekerasan dalam rumah tangga sebelum dibentuknya dalam UU PKDRT telah diatur dalam KUHP. Penerapan konsep kekerasan dalam rumah tangga penegak hukum bertumpu terhadap KUHP sebagai dasar hukum dalam menegakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan umum. Beberapa pasal dalam KUHP yang sering digunakan untuk menangani kasus-kasus KDRT diantaranya adalah : 1. Apabila terjadi kekerasan fisik, maka  digunakan  beberapa  pasal,  yaitu:  a)  Penganiayaan Pasal  351  s/d  Pasal  358 Undang-undang  tidak  memberikan  ketentuan  apa  yang  dimaksud  dengan penganiayaan. Menurut R. Soesilo  maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. 12 b) Pembunuhan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 341, Aborsi, Pasal 299, Pasal 347 c) Penculikan Pasal 330 s/d Pasal 332 2. Selanjutnya jika  terjadi kekerasan psikis, maka digunakan beberapa pasal, yaitu: a) Penghinaan Pasal 310 dan Pasal 311 b) Ancaman Pasal 336 3. Dalam hal terjadi kekerasan seksual, maka digunakan beberapa pasal, yaitu: a) Merusak kesusilaan di depan umum Pasal 281, Pasal 283, Pasal 286 bis b) Perzinahan Pasal 284 c) Perkosaan Pasal 285 d) Pencabulan Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat 1, Pasal 294, Pasal 295 Ayat (1). Menurut peneliti  setelaqh  memahami makna yang terdapat dalam pasal-pasal dalam KUHP, meamng masih belum  secara eksplisit  dan spesifik mengakui istilah KDRT, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan. Pasal-pasal dalam KUHP tidak  memberikan  penjelasan secara komprehensif  terkait dengan  kekerasan
10 Alvi  Sya hrin, 2009, Op.Cit , ha l.14
11 Ibid, ha l. 15.
12 Soesilo.  1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):Serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politea , Bogor. Hlm. 224
ISSN: 1978-1520
psikis,  sehingga peneliti mencoba mengutip dari Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang dipergunakan sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya kekerasan baik fisik/psikis  adalah kekerasan yang  bertentangan dengan hukum. Dengan pola  pikir tersebut  maka  pengertian  kekerasan  (violence)  menunjuk  pada  tingkah  laku  yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang baik berupa ancaman saja maupun  sudah  merupakan  tindakan  nyata  dan  memiliki  akibat-akibat  kerusakan terhadap benda, fisik, mengakibatkan kepada seseorang. 13
Penjelasan  dalam  pasal-pasal  KUHP  ditambah  dengan  keterangan  dari R.Soesilo,  Romli  Atmasasmita maka  konsep  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga menurut peneliti adalah suatu perbuatan yang secara verbal memungkinkan terjadinya penderitaan yang diderita oleh  korba, secara psikis  baik ancaman maupun Tindakan nyata.  Melalui  konsep  tersebut  dimana  peneliti  mencoba  menganalisis  dengan mengaitkan dalam Pasal 7 UU PKDRT yang mana kekerasan psikis yang menyebabkan korban  ketakutan,  tak  berdaya,  hilang  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan bertindak. Teori yang dikemukakan Romli dengan  Pasal 7 UU PKDRT memiliki suatu relasi yang mana implikasi dari kekerasan psikis tersebut yaitu rasa takut, tak berdaya, hilang rasa percaya diri,  hilangnya kemampuan bertindak. Permasalahannya adalah saat pembuktian dengan menggunakan hanya sebuah alat bukti berupa saksi korban kekerasan psikis,  apakah penyidik dapat melanjutkan ke  tingkat penuntutan dan ke pengadilan. Hal tersebut diatas mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa, “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seorang  kecuali  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”, yang dimaksud  dua alat bukti  yang sah, yaitu dua  diantara alat bukti  yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Permasalahan yang menurut peneltii muncul dalam pembuktian kasus-kasus KDRT, yaitu adanya keterangan saksi korban sebagai alat bukti  yang dijelaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT yang berbunyi, “Sebagai salah satu  alat bukti  yang sah, keterangan seorang saksi  korban saja sudah cukup  untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Melihat dalam lembaran negara nomor 95 Tahun 2004 Pasal 55, yaitu “Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah  pengakuan  terdakwa”. Kesimpulannya,  dalam  UU  PKDRT  tersebut  hanya mengakui “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah lainnya, selain keterangan seorang  saksi  korban.  Hal  ini  sangat  merugikan  korban,  karena  kalau  tidak  ada pengakuan terdakwa, kasus tidak bisa dilanjutkan ke persidangan, padahal jarang sekali terdakwa mau  mengakui  perbuatannya, ditambah parameter kekerasan psikis  yang memang menjelaskan terjadinya kekerasan psikis terhadap korban.
13 Atma sa smita , Romli. 2010. Teori da n Ka pita  Selekta  Kriminologi,  PT. Refika  Adita ma , Ba ndung. Hlm.
Secara histori, melihat awal mula terbentuknya UU PKDRT inilah adalah suatu upaya yang dilakukan kaum perempuan untuk bisa memberikan keadilan bagi setiap perempuan yang  mendapatkan kekerasan baik  dalam  lingkungan internal  maupun lingkungan  eksternal,  sehingga  pembentukan UU  PKDRT  tidak  hanya berorientasi kepada tindak pidana, penindakan kepada pelaku, tetapi juga mengatur bagaimana penanganan terhadap korban yang melibatkan seluruh pihak (Pemerintah, masyarakat, Lembaga sosial, tenaga Kesehatan, tenaga rohani, aparat penegak hukum). Penjelasan secara historis menandakan bahwa UU PKDRT ingin memberikan suatu perlindungan ekstra  terhadap  korban  yang  rentan  dengan  kekerasan  yaitu  wanita,  demi penghormatan Hak Asasi Manusia.

## 3.2 Solusi Permasalahan Terkait Kedudukan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pembuktian
Setelah  melakukan  pendekatan  secara  perundang-undangan,  konseptual, komparatif, historis  maka sampailan dimana peneliti  ingin  memberikan  kesimpulan serta konstruksi yuridis yang menurut peneliti dapat setidaknya memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian saksi korban kekerasan psikis.
Kedudukan keterangan saksi  korban kekerasan psikis  dalam lingkup  rumah tangga masih tergolong  lemah, hal ini  dikarenakan masalah perbedaan interpretasi/ penafsiran penegak  hukum  dalam  penerapan aturan formil/beracara Hukum  acara mengenai  alat bukti.  Pengaturan terkait  pembuktian  dalam  UU No  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu  saksi  dan  satu alat  bukti  lainnya masih  kurang, ditambah korban  juga selalu  kesulitan  ketika  diminta membuktikan  adanya kekerasan  psikis. Pendefinisian terkait psikologis  masih belum jelas, sedangkan analisis psikologi belum menjadi  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Serta  UU  PKDRT  sebagai  lex  spesialis  tidak mengatur secara lengkap mengenai pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga dalam hal penelantaran rumah tangga.
Solusi  yang  bisa  diberikan  peneliti  berdasarkan Thought  of  concept yaitu mebentuk konsep baru didalam pasal 7 dan pasal 55 UU PKDRT. Pasal 7 Kekerasan psikis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang. Ditambahkan  satu  ayat  yang  berbunyi,  “ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya kemampuan untuk  bertindak,  rasa tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang dapat menentukan bahwa benar terjadinya kekerasan psikis  atau tidak ditentukan oleh pihak yang berkompeten paling tidak 3 orang ahli”. Penambahan ayat dalam Pasal 7 ditunjukan untuk dapat memberikan suatu parameter yang jelas, objektif terkait kondisi psikologis korban apakah termasuk kekerasan psikis atau tidak. Konsep  3 orang menjadi ide  peneliti  mengingat dalam peradilan umum terdapat 3 hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus yang harapannya dapat
memberikan  keputusan yang  adil  dan  objektif.  Sehingga  dalam  rangka  memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi  dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, agar majelis hakim yang menangani perkara  yang  melibatkan  saksi  didalamnya  kedepannya  dapat  menilai  bahwa keterangan saksi  ini  dapat memiliki  kekuatan pembuktian, sehingga  putusan yang nantinya  diberikan  oleh  majelis  hakim  dapat  bermanfaat bagi  setiap  orang  yang berperkara dan  tidak menimbulkan  konflik  baru bagi  para pihak bersangkutan dan masyarakat. 14
Menge nai Pasal 55 ditambahkan redaksi yang sebelumnya berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”  Menjadi “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban menjadi sah, apabila disertai dengan keterangan ahli yang menunjukan bahwa benar terdapat kekerasan psikis terhadap korban”. Pasal 55 diubah redaksi oleh peneliti karena peneliti menganggap bahwa dalam hukum pidana kita terdapat suatu asas Unus testis nullus  testis , yaitu  satu saksi  bukan saksi  berlaku. Orientasi peneliti  ingin  agar keterangan saksi  korban  dapat mengesampingkan asas Unus  testis nullus  testis agar dapat memberikan kedudukan pembuktian saksi korban menjadi lebih kuat mengingat UU PKDRT aturan khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, serta mendoktrin mengatakan hanya  keterangan saksi  korban  yang  didukung  oleh  saksi  ahli  dapat menyimpulkan secara mutlak terdakwa bersalah, tetap mempergunakan Pasal 184 dan Pasal 183 KUHAP untuk memutus perkara kekerasan KDRT namun kedudukan saksi korban dapat memiliki posisi yang proposional.

## IV. Kesimpulan
Berdasarskan hasil pembahasan dan analisa yang telah peneliti uraikan di  atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terkait  dengan  pengaturan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  secara eksplisit  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khusus pengaturan dalam kekerasan psikis terkait  actor reus  yaitu  pada Pasal 5  huruf  b  yang  berbunyi,  “  Setiap orang dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : b. kekerasan psikis, pemaparan lebih lanjut terkait unsur-unsur secara materil diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi, “ Kekerasan  psikis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau p enderitaan psikis berat pada seseorang.”. Ketentuan terkait kedudukan saksi korban dalam pembuktian diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi, “Sebagai salah
14 Fence M. Wa ntu, 2011, Idee des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan) , Yogya ka rta : Pusta ka Pela ja r, hlm. 146.
satu alat bukti  yang sah, keterangan seorang  saksi  korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.
2. Solusi  yang  bisa  diberikan  peneliti  berdasarkan  Thought  of  concept  yaitu membentuk  konsep  baru  didalam pasal  7 dan  pasal 55 UU  PKDRT. Pasal  7 Kekerasan  psikis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ditambahkan satu ayat yang berbunyi, “ketakutan,  hila ngnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang dapat menentukan bahwa benar terjadinya kekerasan psikis  atau tidak ditentukan oleh pihak yang berkompeten paling tidak 3 orang ahli”. Mengenai Pasal 55 ditambahkan redaksi yang sebelumnya berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yan g sah lainnya.”  Menjadi “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban menjadi sah, apabila disertai dengan keterangan ahli yang menunjukan bahwa benar terdapat kekerasan psikis terhadap korban”

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Terimakasih  penulis  ucapkan  kepada  para  pihak  yang  telah  banyak membantu dalam pembuatan dan  penulisan penelitian ini. Terimakasih kepada rekan-rekan yang ikut  membantu dalam pembuatan penelitian ini,  terimakasih kepada  Universitas  Mahasaraswati  Denpasar  dan  Universitas  Pendidikan Nasional yang  telat memberikan  kesempatan penulis  untuk  mempublikasikan hasil  penelitian  ini,  Terimakasih  Kepada  Bapak  Krisna,  salah  satu  dosen  di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional dan juga kepada Chief Editor Jurnal  Analisis  Hukum  Undiknas  sehingga  hasil  penelitian  ini  dapat dipublikasikan teapat waktu.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Alvi  Syahrin,  2009, Beberapa  Isu  Hukum  Lingkungan  Kepidananaan ,  Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta.
Anang  Priyanto,  2012, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Yogyakarta:  Penerbit Ombak.
Atmasasmita,  Romli.  2010, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi ,  PT.  Refika Aditama, Bandung.
Fence  M.  Wantu,  2011, Idee  des  Recht  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan  (Implementasinya  dalam  proses  Peradilan) ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap,  Yahya.  2000, Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP: Pemerikasaan  sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta. Moerti  Soeroso,  2010, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) ,  Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Pasek  Diantha,  I  Made,  2017,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi Teori  Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
Soesilo.  1996, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP):Serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politea, Bogor.

## Jurnal
Arianus  Harefa,  2021, Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga , Jurnal  Panah  Keadilan, ISSN:  2775- 3166, Vol.1 No.1, Februari-Juli  2021.
Kumla  Muhajarah, Kekerasan  terhadap  Perempuan  Dalam  rumah  Tangga: Perspektif  Sosio-Budaya,  Hukum  dan  Agama, Walisongo,  Universitas Islam  Negeri  (UIN) Walisongo  Semarang,  Vol:  11,  No.  2,  April  2016, ISSN: 0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online).
Nur  Fitriani, Tinjauan  Yuridis  Kekuatan  Pembuktian  Keterangan  Saksi  Anak Dalam Persidangan  Perkara  Pidana, Jurnal  Legalitas,  Fakultas  Hukum Universitas  Negeri  Gorontalo, P-ISSN. 1979  5955,  Vol. 12  No.1 Tahun 2021.
Saraswati,  PS, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Yang  Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi, Jurnal Raad Kertha, Fakultas  Hukum Mahendradatta, Vol.  04, No.  01  Pebruari–  Juli 2021, ISSN 2620-6595 (Media Cetak) 2723-5564 (Media Online).