## Nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 17 No. 2 Juli – Desember 2020

## Pola Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi di SMPN dan SMAN Pamekasan
Saiful Arif Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura saifularif7691@gmail.com

## Abstrak:
Kebijakan  baru  pemerintah  dalam  dunia  pendidikan  dengan  menggunakan  pola  zonasi  pada  penerimaan peserta didik baru di sekolah, menimbulkan banyak reaksi dan penolakan dari masyarakat, bahkan pada tahun ajaran  baru  2019/2020,  ketika  kebijakan  ini  dilaksanakan,  banyak  gejolak    yang  hampir  secara  nasional terdapat unjuk rasa terhadap pola ini. Artikel ini berusaha menyajikan persoalan di sekitar pelaksanaan zonasi yang  menjadi  kebijakan  pemerintah secara  nasional,  dengan  mengambil potret  di Pamekasan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  tentang  respon  masyarakat,  respon  sekolah,  dan  optimalisasi  pemerataan pendidikan  pola  zonasi  pada  peneriman  peserta  didik  baru  pada  sekolah  di  Pamekasan.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan sumber data kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah  sebagian  besar  respon  masyarakat  dan  sekolah  di Pamekasan tidak setuju dengan pola zonasi, diantara alasan yang diberikan adalah menutup peluang anak yang memiliki prestasi tinggi yang berada di luar zona tidak bisa masuk di sekolah yang dipandang favorit yang ada di jantung kota, serta ternyata pola zonasi belum sepenuhnya optimal memeratakan pendidikan kepada semua sekolah.
(The government's new policy in the world of education by appying school zoning policy in the admission of new students in schools causes a lot of reactions and resistance from the community, esspecially, in the new academic  year  2019/2020.  This  policy  raises  many  turmoils  such  as  demonstrations  against  it.  This  article attempts to present the issues surrounding the implementation of school zoning as a national government policy,  by  focusing  its'  implementation  in  Pamekasan.  This  study  aims  to  identify  community  responses, school responses, and optimization of the distribution of zoning pattern education in the admission of new students to schools in Pamekasan. This study used a descriptive qualitative approach with data sources for principals, teachers, students, parents, and the community. Collecting data used are in-depth interviews, direct observation, and documentation analysis. The results of the research obtained that most of the community and school responses in Pamekasan do not agree with the school zoning, among the reasons given is closing the  opportunities  for  children  with  high  achievement  living  outside  the  zone  cannot  enter  the  favorites schools locating in the center of the city. Moreover, the school zoning has not been optimally distributing the quality of education to all schools).

## Kata Kunci:
Penerimaan; Peserta Didik; Zonasi

## Saiful Arif

## Pendahuluan
Pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 31, menyatakan “setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tentunya  berimplikasi kepada  pemerintah untuk  menyelenggarakan pendidikan  dengan sebaik-baiknya  sebagai  perwujudan  adanya  kewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  hak  yang  dimiliki oleh setiap warga negara.  Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pasal  1  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik    aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena  itu,  pembangunan  pendidikan  merupakan  prioritas  utama  dalam  agenda  pembangunan nasional”.
Pendidikan  menjadi  strategis  untuk  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh  dan  dikelola  secara profesional.  Ini  menjadi  keniscayaan  karena  perannya  yang  sangat  signifikan  dalam  mencapai kemajuan  kehidupan  masyarakat  di  berbagai  segmen  kebutuhan.  “Pemerintah  berkewajiban memenuhi  hak  setiap  warga  negara  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan  guna  meningkatkan kualitas  hidup  bangsa  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UU  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan sebagai hak setiap warga negara dalam realitasnya masih banyak persoalan yang dihadapi, diantaranya  adalah  kurang  meratanya  pendidikan  di  Indonesia  menjadi  suatu  masalah  klasik  yang hingga kini masih menyisakan langkah strategis dari pemerintan untuk menanganinya”. 1 Beberapa masalah pendidikan yang masih aktual dan menarik untuk diperbincangkan dewasa ini antara  lain  :  “(1) sebagian  besar  pendirian  lembaga  pendidikan  prasekolah  yang  diprakarsai  oleh masyarakat masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah-wilayah di pedesaan atau daerah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurangnya pemerataan kesempatan  untuk  pendidikan  prasekolah, 2 (2)  masih  terdapat  pendirian/penyelenggaraan pendidikan prasekolah tidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu  dan  profesionalisme  guru, 3 (3)  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  di  pedesaan  dan  daerah terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas  peserta  didik  dalam  bermain  sambil  belajar,  (4)  banyak  penyelenggaraan  pendidikan prasekolah terutama di kota besar, kurang memperhatikan kurikulum dengan mempraktekkan pola pendekatan terhadap anak didik terlalu berorientasi akademik dan memperlakukannya sebagai orang dewasa  kecil  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  proses  pematangan  emosi  anak  menjadi  kurang seimbang, (5) munculnya deskriminasi pendidikan yang diberikan oleh masyarakat dengan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, serta (6) pemerataan kesempatan mendapatkan layanan pendidikan
1 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implementasinya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 57
2 Tilaar , Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 133
3 Aniek Indrawati, “Pengaruh Kualitas Layanan Lembaga Pendidikan terhadap Kepuasan Konsumen” , Jurnal Ekonomi Bisnis, Th. 16 No. 1, (Maret, 2011), 36
berkualitas  terutama  bagi  warga  negara  yang  ada  di  daerah  terpencil,  terdepan,  dan  terbelakang (3T)”. 4
Diantara  upaya  membuka  akses  memperoleh  kesempatan  pendidikan  yang  merata  adalah “kebijakan  terbaru  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  pemerataan  pendidikan  di  sekolah  dengan menggunakan  pola  zonasi  pada  penerimaan  peserta  didik  baru.  Kebijakan  ini  tetuang  dalam Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  tentang  Mekanisme  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  sebagai pengganti  Permendikbud  nomor  17  tahun  2017.  Permendikbud  ini  mengatur  mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan pola zonasi. Pola zonasi dimaksudkan; (1) untuk pemerataan akses pendidikan seluruh  peserta didik secara  adil, tanpa diskriminasi,  sehingga peserta didik  yang berbakat,  baik  secara  kognitif,  afektif,  maupun  psikomotorik  tersebarkan  pada  lembaga  sekolah secara  merata,  (2)  yang  menjadi  dasar  peserta  didik  diterima  adalah  jarak  peserta  didik  dengan sekolah,  (3)  semua  sekolah  harus  memiliki  level  yang  sama,  terutama  dalam  kualitas,  untuk  itu, sekolah harus berusaha meningkatkan kualitas, termasuk sekolah yang dianggap tidak favorit. Label sekolah favorit dan tidak favorit mau dihilangkan. Peserta didik yang pintar tidak menumpuk pada satu sekolah yang berlabel favorit, tidak mau masuk ke sekolah yang tidak favorit. Permendikbud ini hanya diberlakukan di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus Negeri”.
Imp lementasi  Permendikbud  dimaksud,  khususnya  realitas  yang  terjadi  di  Pamekasan,  “ketika penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019, semua sekolah negeri belum memenuhi jumlah pendaftar sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Untuk SMAN hanya SMAN 1 dan SMAN 3 yang memenuhi dari kuota  yang ditetapkan, sedangkan  yang lain jumlah  pendaftar di bawah  pagu yang ditetapkan. Padahal sebelum kebijakan zonasi ini diberlakukan, hampir semua sekolah yang ada di  perkotaan  jumlah  pendaftar  melampaui  pagu  yang  ditetapkan.  Ada  fenomena  yang  menarik dijumpai  terutama  di  kalangan  masyarakat  perkotaan  dari  ekonomi  menengah  ke  atas  untuk memondokkan  anaknya ke pondok pesantren yang memiliki lembaga formal yang berkualitas sebab kebijakan zonasi yang kebetulan zonanya masuk pada sekolah yang menurut masyarakat dipandang tidak  favorit”. 5 Dari  paparan  di  atas,  maka  dapat  ditegaskan  fokus  penelitian  ini  adalah  respon masyarakat, respon sekolah, dan optimalisasi pemerataan pendidikan berbasis zonasi.
Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif (qualitative  approach) dengan  metode deskriptif. Peneliti berusaha mengidentifikasi realitas yang sebenarnya terjadi dengan mendengarkan, mengamati, dan menganalisis dokumentasi yang ada dan kemudian mengolah dan menganalisis data itu sesuai dengan fokus yang peneliti lakukan tanpa ada intervensi terhadap kenyataan yang terjadi.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  koordinasi  dengan  Kepala  Kantor  Cabang  Dinas Pendidikan  Jawa  Timur  di  Pamekasan,  Kepala  kantor  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan, kemudian  beberapa  kepala  sekolah,  beberapa  guru,    beberapa  peserta  didik  dan  beberapa  orang tuanya  di  SMPN  dan  SMAN,  serta  beberapa  anggota  masyarakat  yang  ada  di  kecamatan  kota Pamekasan  guna  memperoleh  informasi.  Kemudian  pengumpulan  data  disesuaikan  dengan  waktu senggang peneliti.
4 Sabar  Budi  Raharjo,  “Evaluasi  Trend  Kualitas  Pendidikan  Di  Indonesia” ,  Jurnal  Penelitian  Dan  Evaluasi  Pendidikan , Tahun 16 Nomor 2, (2012), 517
5 Mochammad Tarsun Kadisdik Kabupaten Pamekasan, wawancara, (1 April 2019)

## Saiful Arif
Data  yang  diperoleh  peneliti,  kemudian  dianalisis  melalui  reduksi  data,    penyajian  data, pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Tahapan  ini  berlangsung  secara interactive  analysis ,  dengan model interaksi siklus, yang dilakukan selama dan sekaligus setelah pengumpulan data.

## Hasil dan Pembahasan
Respon Masyarakat
Respon  sebenarnya  berorientasi  pada  sikap  dan  pandangan.  Respon  masyarakat  Pamekasan adalah sikap dan pandangan mereka terhadap pola penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Sikap dan pandangan mereka cukup beragam. Sangat banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan  zonasi  ini.  Tapi  ada  juga  beberapa  masyarakat  yang  setuju.  Mereka  yang  tidak  setuju berpandangan  bahwa  penerimaan  peserta  didik  baru  pola  zonasi  tidak  memberikan  keleluasaan untuk  memilihkan  sekolah  bagi  anaknya.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  informan,  bahwa zonasi  sebenarnya  membatasi  keinginan  masyarakat  memilih  sekolah  untuk  anaknya,  masyarakat diberi keterbatasan memilih sekolah. Padahal masyarakat menginginkan anaknya dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan yang dianggap unggul. 6
Zonasi  yang  dijadikan  kebijakan  baru  oleh  pemerintah,  kurang  memahami  kemauan masyarakat.  Kemauan  masyarakat  pasti  menginginkan  anaknya  dapat  mengikuti  pendidikan  di sekolah  yang  dianggap  favorit  oleh  masyarakat.  Tetapi  dengan  adanya  kebijakan  zonasi  ini,  ketika anak mereka ternyata di luar zonasi sekolah yang dipandang favorit, maka pupuslah harapan mereka, padahal mereka sudah memiliki keyakinan yang kuat, ketika anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah yang dipandang favorit, pasti ketika melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi kemungkinan besar,  bisa  juga  diterima  di  sekolah  yang  dianggap  favorit  oleh  masyarakat.  Masyarakat  sudah memiliki kepercayaan yang tinggi pada sekolah yang dipandang favorit, sehingga dapat memberikan harapan besar pada masa depan anaknya.
Respon  masyarakat  Pamekasan  yang  menyikapi  kurang  baik  terhadap  pola  zonasi,  mereka berpandangan,  kebijakan  zonasi  ini,  mengabaikan  kompetisi  secara  akademik,  lebih  menekankan hanya pada jarak rumah dengan sekolah, mengabaikan prestasi yang dimiliki oleh calon peserta didik, sehingga mereka yang memiliki prestasi dan berdomisili di daerah pinggiran menjadi tertutup untuk menyekolahkan  anaknya  di  sekolah  yang  dipandang  favorit,  karena  di  luar  zona.  Hal  ini  sejalan dengan pernyataan salah satu informan, bahwa pola zonasi tidak memberikan kesempatan yang sama kepada calon peserta didik untuk berkompetisi secara akademik, walaupun kesempatan ini ada, tapi kuota jalur prestasi sangat sedikit, yaitu hanya 5%, sangat banyak dengan pertimbangan jarak rumah dengan sekolah, sekitar 90%. 7
Masyarakat  beranggapan  kebijakan  zonasi  kurang  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat luas, terutama yang  tidak satu zona  dengan sekolah yang  dipandang favorit, menutup  kesempatan calon  peserta  didik  baru  yang  berprestasi  untuk  berkompetisi,  karena  mereka  pasti  akan  kalah bersaing  dengan  anak  yang  prestasi  rendah,  tapi  lebih  dekat  jarak  rumah  dengan  sekolah  yang dipandang favorit. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu informan, kebijakan zonasi ini, menjadikan keinginan masyarakat menjadi terabaikan, sehingga mereka terpaksa memilih sekolah  yang  menurut  mereka  dipandang  tidak  bagus  yang  ada  pada  zonanya.  Masyarakat  hanya diberi kesempatan memilih sekolah yang ada pada zonanya, padahal menurut mayarakat, sekolah itu bukan  sekolah  yang  diinginkan  oleh  anak-anaknya.  Pola  zonasi  yang  digunakan  ini,  tidak memberikan  keleluasaan  kepada  masyarakat  untuk  memilih  sekolah,  pasti  masyarakat  memilih
6 Yuliana Tri Wulandari anggota masyarakat dari Teja Timur kecamatan Pamekasan, wawancara, (18 April 2019)
7 Hosnul Hotimah anggota masyarakat dari Jalmak kecamatan Pamekasan, wawancara, (20 April 2019)
sekolah bagi anaknya, sekolah yang dipandang bagus dan berkualitas, pola zonasi tidak berkeadilan. Makanya masyarakat kurang setuju dengan pola zonasi ini. 8
Pandangan  masyarakat  Pamekasan  yang  kurang  setuju  dengan  kebijakan  zonasi  ini,  karena mereka memandang kebijakan zonasi tidak menguntungkan kepada anak yang pintar dan memiliki prestasi tinggi untuk melanjutkan pada sekolah yang dianggap berkualitas, karena bisa jadi mereka yang ujian nasional tinggi kalah bersaing dengan anak yang memiliki nilai ujian nasional lebih rendah, tapi  jarak  tempat  tinggal  dengan  sekolah  berkualitas  itu  lebih  dekat.  Sesuai  dengan  apa  yang ditegaskan  oleh  salah  satu  informan,  bahwa  kebijakan  zonasi  ini,  kurang  disosialisasikan  kepada masyarakat, masyarakat menjadi tidak utuh memahami maksud kebijakan ini, ada keterkejutan yang kurang baik dirasakan oleh masyarakat, sehingga tidak terlalu salah bagi masyarakat kalau menyikapi tidak  setuju.  Karena  kurangnya  pemahaman  yang  utuh  tentang  kebijakan  zonasi  ini,  masyarakat hanya merasakan, ada pembatasan, ada keterpaksaan untuk ikut pada kebijakan zonasi itu. Pola  ini tidak  berkeadilan,  ada  diskriminasi,  tidak  memberi  kesempatan  secara  leluasa  memilih  sekolah terutama  yang  dipandang  berkualitas  oleh  masyarakat.  Pola  zonasi  kurang  mendidik  kepada masyarakat, pemerintah terlalu cepat menentukan suatu kebijakan tanpa diiringi waktu yang cukup untuk disosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pemberlakukan zonasi. 9
Kebijakan zonasi kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat ketika akan memilih dan menentukan sekolah bagi anaknya. Kebebasan masyarakat menjadi terbatas. Masyarakat tidak leluasa memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Masyarakat kecewa dengan kebijakan  ini,  karena  membatasi  kemauan  masyarakat.  Hal  ini  nampak  dari  pernyataan  informan, zonasi  sebagai  suatu  kebijakan  baru  pemerintah  dalam  dunia  pendidikan,  kurang  memberikan penghargaan pada masyarakat untuk memilih sekolah yang dipandang unggul, bagaimanapun juga, masyarakat  pasti  menginginkan  anaknya  dapat  melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  pada sekolah  yang  dianggap  unggul  dan  berkualitas.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  kurang  setuju  dengan kebijakan zonasi ini. 10
Masyarakat Pamekasan menganggap, pola zonasi ini, membatasi keinginan masyarakat untuk memilih  sekolah  yang  diinginkan.  Masyarakat  pasti  menginginkan  anaknya  dapat  melanjutkan pendidikan pada sekolah yang baik, yang dipilih masyarakat, sekolah yang berkualitas. Pola zonasi kurang memberikan makna yang berarti bagi masyarakat. Setiap masyarakat pasti punya  keinginan dan  kemauan  menyekolahkan  anaknya  pada  sekolah  yang  berkualitas.  Sekolah  yang  berkualitas umumnya ada di perkotaan, sekolah berkualitas pasti diyakini dan dipandang oleh masyarakat sebagai sekolah favorit. Umumnya sekolah favorit lebih dulu ada dibandingkan sekolah lain yang dianggap tidak  favorit.  Hal  ini,  ditegaskan  oleh  salah  satu  informan,  zonasi  yang  dijadikan  kebijakan  dalam penerimaan  peserta  didik  baru,  kurang  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat  yang  ada  di  pinggiran  kota,  sebab  memang  sekolah  yang  dipandang  favorit  oleh masyarakat, pasti ada di jantung kota, sementara masyarakat yang berdomisili di jantung kota pasti dari ekonomi menengah ke atas, sehingga mereka lebih banyak diuntungkan dengan kebijakan ini. Sementara masyarakat yang ada di pinggiran, bahkan di pelosok yang punya prestasi baik tidak bisa berkompetisi secara akademik karena ada di luar zona. 11
Pandangan  masyarakat,  zonasi  justru  akan  melahirkan  diskriminasi  baru  di  kalangan masyarakat, karena pada kenyataannya, sekolah yang dipandang favorit oleh masyarakat, pasti ada di
8 Moh. Sidi anggota masyarakat dari Kangenan kecamatan Pamekasan, wawancara, (22 April 2019)
9 Mar’atul Mahmudah orang tua siswa di SMAN 1 Pamekasan, wawancara, (23 April 2019)
10 Siti Fadilah orang tua siswa di SMPN 1 Pameakasan, wawancara, (24 April 2019)
11 Hasanuddin anggota masyarakat dari Bettet kecamatan Pamekasan, wawancara, (27 April 2019)

## Saiful Arif
jantung  kota,  dan  masyarakat  yang  tempat  tinggalnya  ada  di  jantung  kota,  pasti  masyarakat  yang tingkat  ekonominya  menengah  ke  atas,  sehingga  sekolah  yang  dipandang  favorit  oleh  masyarakat, didominasi oleh anggota masyarakat yang terdekat di sekitarnya yang pada umumnya dari kalangan masyarakat  yang  tingkat  ekonominya  menengah  ke  atas.  Masyarakat    yang  berdomisili  di  daerah pinggiran  kota,  pasti  tertutup  kesempatan  untuk  melanjutkan  ke  sekolah  yang  dipandang favoritsebab  sekolah  favorit  itu  pasti  ada  di  jantung  kota.  Masyarakat  dari  ekonomi  menengah  ke bawah ada pada zona sekolah pinggiran yang dipandang tidak unggul.
Kebijakan zonasi yang diberlakukan, kurang baik dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, karena zonasi ini hanya menguntungkan masyarakat yang dekat dengan sekolah favorit, walapun  mereka  tidak  memiliki  kemampuan  intelektual  bagus.  Mereka  dengan  mudah  diterima  di sekolah favorit yang dekat dengan rumah tempat tinggalnya. Sekolah favorit didominasi masyarakat kota  yang  karena  domisilinya  lebih  dekat,  bukan  karena  prestasi.  Kebijakan    zonasi  ini  menutup peluang anak untuk melanjutkan ke sekolah favorit yang ada di jantung kota, karena mereka ada di daerah  pinggiran  tidak  masuk  pada  zona  sekolah  favorit,  padahal  andaikata  tidak  diberlakukan zonasi,  mereka  bisa  bersaing  dan  kemungkinan  bisa  diterima  di  sekolah  favorit,  karena  memiliki prestasi di atas rata-rata. Zonasi yang dijadikan pijakan ini, tidak menguntungkan kepada masyarakat yang  bertempat  tinggal  di  luar  perkotaan.    Pasti  zona  yang  terdekat  dari  rumah  mereka  adalah sekolah yang tidak unggul, padahal andaikata tidak ada kebijakan ini, mereka bisa bersaing dengan anak  yang  dekat  dengan  sekolah  unggul  yang  ada  di  jantung  kota,  karena  memiliki  kemampuan intelektual di atas rata-rata.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  terhadap  perkataan  mereka  ketika  diwawancarai,  mimik bicara  mereka  menampakkan  kurang  setuju  dengan  kebijakan  zonasi  ini.  Mimik  bicara  mereka, mengesankan kecewa, tidak suka, dan tidak suka terhadap pola zonasi. Tersirat makna dari mimik bicara  mereka  bahwa  pola  zonasi    menutup  kesempatan  anak-anaknya  melanjutkan  pendidikan  di sekolah  yang  dipandang  favorit  dan  berkualitas.  Mereka  merasa  risau  dan  tidak  puas  dengan kebijakan itu, sebab sebelum zonasi ini diberlakukan, rata-rata anak-anak mereka bisa bersaing dan diterima  di  sekolah  favorit.  Mereka  bangga  dengan  prestasi  itu.  Dan  anggapan  masyarakat,  ketika anaknya  sekolah  pada  lembaga  pendidikan  yang  dipandang  favorit,  untuk  melanjutkan  pada pendidikan  yang  lebih  tinggi,  pasti  juga  lebih  mudah  diraih  dan  diwujudkan  diterima  di  lembaga pendidikan yang juga favorit. Dan dari realitas yang peneliti amati, rata-rata anak mereka yang sudah kuliah di PTN yang dipandang favorit, pada umumnya alumni SMAN 1 Pamekasan dan SMAN 3 Pamekasan, dan SMP nya kalau tidak SMPN 1 Pamekasan atau SMPN 2 Pamekasan. Bahkan ada fenomena menarik di kalangan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, karena di  luar  zona  sekolah  favorit,  mereka  memilih  lembaga  pendidikan  pesantren/lembaga  pendidikan Islam  di  luar  madura  yang  memiliki  lembaga  pendidkan  formal  yang  unggul  dan  berkualitas,  dan dipandang sebagai alternatif pilihan terbaik bagi masa depan anak-anak mereka, termasuk lembaga pendidikan Islam  yang  ada di  Pamekasan,  animo orang  tua  peserta didik  dan  masyarakat  semakin tinggi,  seperti  SMP  Plus  Nurul  Hikmah  kebanjiran  calon  peserta  didik  baru  di  luar  kouta  seperti biasanya sebelum zonasi ini diberlakukan. Dan termasuk MTsN dan MAN yang ada di kecamatan kota Pamekasan  juga  kebanjiran  calon  peserta  didik terutama  pada  penerimaan  peserta  didik  baru kelas unggulan, MTsN dan MAN belum memberlakukan pola zonasi.  Atau ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam di luar Madura yang memiliki sekolah yang sudah diakui unggul dan berkualitas,  seperti  Ponpes  Amanatul  Ummah  Pacet  Mojokerto,  Ponpes  Bumi  Sholawat  Sidoarjo, bahkan ada yang ke Tazkiyah serta Al-Izzah di Malang dan lain sebagainya. 12
12 Observasi terhadap pandangan dan sikap masyarakat, (18 – 30 April 2019)
Di  samping  itu,  ada  juga  beberapa  respon  masyarakat  Pamekasan  yang  menyatakan  setuju terhadap pola penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Mereka berpandangan, dengan zonasi akan  bisa  menghilangkan  dikriminasi  dalam  pendidikan,  yaitu  adanya  sekolah  favorit  dan  tidak favorit. Cuma memang seharusnya pemerintah harus lebih sering mensosialisasikan kebijakan baru ini  kepada  masyarakat,  agar  tidak  ada  keterkejutan  masyarakat.  Semua  sekolah  sudah  terpetakan berdasarkan zona, sehingga anak yang berprestasi menyebar pada semua sekolah, sesuai dengan apa yang  dikatakan  oleh  informan,  kebijakan  zonasi  ini  cukup  bagus  dan  adil.  Ini  sebagai  upaya pemerintah  untuk  memeratakan  pendidikan  kepada  semua  masyarakat,  sekaligus  akan menghilangkan image masyarakat  yang  membedakan  adanya  sekolah  unggul  dan  tidak  unggul. Kebijakan    zonasi  sebagai  suatu  kebijakan  baru  dari  pemerintah  cukup  baik.  Apabila  ini  berjalan lancar  dapat  menghilangkan  pandangan  masyarakat  terhadap  adanya  sekolah  favorit  dan  tidak favorit. Akses pendidikan bisa merata kepada masyarakat. 13
Respon  masyarakat  yang  setuju  pada  zonasi  ini,  karena  mereka  memandang  akan  terjadi pemerataan anak yang berprestasi. Mereka yang berprestasi tidak menyatu di satu sekolah. Dan pada akhirnya akan  menghilangkan  predikat  sekolah  favorit  dan tidak  favorit.  Zonasi  ini  pada  dasarnya ingin  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  untuk  menyekolahkan  anaknya  pada  lembaga pendidikan yang lebih dekat dengan rumahnya. Sehingga orang tua dapat bersinergi dengan sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan perilaku peserta didik.
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan,  pada  umumnya  masyarakat  Pamekasan  kurang  setuju dengan pola zonasi, karena beberapa alasan yaitu; zonasi mengeleminasi dan membatasi kebebasan masyarakat  untuk  memilih  sekolah,  pola  zonasi  mengabaikan  kompetisi  akademik,  zonasi  tidak menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan,  karena  menutup  peluang  calon  peserta  didik  berprestasi  yang dari  pinggiran  bahkan  dari  desa  di  luar  zona  untuk  bersaing  di  sekolah  yang  ada  di  jantung  kota, walaupun  di  Permendikbud  51  tahun  2018  diatur,  kuotanya  sangat  kecil,  yaitu  5%  untuk  jalur prestasi,  zonasi  kurang  sejalan  dengan  keinginan  dan  kemauan  masyarakat,  masyarakat  pasti menginginkan anaknya mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul dan berkualitas, serta zonasi melahirkan  diskriminasi  baru  sebab  sekolah  unggul  dan  berkualitas  ada  di  jantung  kota,  sehingga peserta didiknya didominasi oleh masyarakat kota yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat.
Tetapi  ada  juga  sebagian  kecil  masyarakat  yang  menyatakan  setuju,  dengan  beberapa  alasan, yaitu;  memberi  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan pendidikan yang merata, memeratakan calon peserta didik yang berprestasi kepada semua sekolah, tidak menyatu di satu sekolah yang dipandang favorit oleh masyarakat, sebagai suatu upaya untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, bahkan menjadikan semua sekolah unggul dan berkualitas, dan sebagai suatu proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat  terhadap  pengelolaan  lembaga  pendidikan  untuk  melahirkan  profil  lulusan  yang berkualitas.
Respon  masyarakat  yang  tidak  setuju  terhadap  pola  penerimaan  peserta  didik  baru  berbasis zonasi, mereka kecewa dengan zonasi tersebut, terutama dengan dihilangkannya sekolah favorit yang sebelumnya diperebutkan dengan sistem kompetisi. Mereka merasa tidak rela kalau predikat sekolah favorit  itu  dihilangkan,  karena  memang  pandangan  itu  sudah  mengakar  kuat  di  hati  masyarakat. Memang  ada  kecenderungan  keinginan  masyarakat  menyekolahkan  anaknya  dekat  rumah,  tapi berkualitas.  Pertimbangan  mereka  dekat  rumah  terkait  dengan  alasan  keamanan  dan  kemudahan orang tua mengawasi mereka, dan berkualitas menjamin masa depan anak mereka terutama untuk melanjutkan  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi  yang  juga  berkualitas  lebih  mudah  diterima.Ini  semua
13 Agus Supriyadi anggota masyarakat kota Pamekasan, wawancara, (1 Mei 2019)

## Saiful Arif
realitas  penyelenggaraan  pendidikan  yang  terjadi,  oleh  karena  itu,  pemerintah  berupaya  untuk mengurangi  bahkan  menghilangkan  predikat  sekolah  favorit  dan  tidak  favorit.  Upaya  itu  dengan kebijakan  pola  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru.  Dengan  zonasi  diharapkan  dapat menghilangkan  sekolah  favorit  dan  tidak  favorit  sekaligus  sebagai  upaya  memeratakan  pendidikan itu. Sekolah favorit seharusnya tidak ada. Diharapkan seluruh sekolah favorit. Sekolah di mana pun fasilitas dan kualitas yang didapat sama rata.
Memang  sejatinya  kebijakan  zonasi  ini,  merupakan  upaya  pemerintah  pusat  untuk memeratakan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan. Memenuhi  hak-hak memperoleh pendidikan semua anak usia sekolah. Sudah saatnya mengikis dan menghilangkan dikotomi yang ekstrem. Antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Antara sekolah yang dicitrakan buruk karena raw input peserta didik dari kelompok anak-anak nakal, bodoh, serta tidak berprestasi dan sekolah yang raw input dari anak  yang  pinter,  inovatif,  serta  berprestasi.  Pola  zonasi  diharapkan  dapat  menghilangkan eksklusivisme seperti  itu. Inklusivisme harus  ditumbuhsuburkan.  Orang  tua  tidak  perlu  khawatir  dan ragu  berlebihan,  bahwa  peserta  didik  yang  pintar  bakal  tertular  kenakalan.  Orang  tua  harusnya bersyukur  jika  peserta  didik  yang  pandai  mampu  menjadi  inspirasi  teman-temannya.  Iklim demokratis akan tercipta di lingkungan sekolah. Peserta didik diajak mampu menerima keberagaman latar belakang. Belajar menghargai perbedaan potensi.
Tugas sekolah adalah menciptakan lingkungan dan komunitas yang demokratis. Di dalamnya terkandung  tugas  mulia  guru  sebagai  pendidik.  Guru  adalah  fasilitator,  orang  tua,  bahkan  teman peserta didik. Guru sebagai pembelajar dan peserta didik sebagai pemelajar terdorong untuk berbagi tanggung jawab, tolong menolong, sekaligus saling berempati.
Pola zonasi ini, juga dipandang oleh masyarakat tidak berkeadilan. Zonasi  menutup peluang untuk  berkompetisi  secara  akademik.  Masyarakat  yang  sudah  mulai  lama  mempersiapkan  anaknya agar diterima di sekolah yang berkualitas dan favorit menjadi terabaikan, bahkan ditutup rapat-rapat. Upaya masyarakat dengan tidak mencukupkan proses belajar anaknya hanya di sekolah menjadi tidak dihargai. Masyarakat yang sudah mempersiapkan anak-anaknya dengan diikutkan bimbingan belajar pada lembaga bimbingan belajar yang dipandang berkualitas dengan berani mengeluarkan biaya yang tidak  murah,  dianggap  menjadi  tidak  ada  gunanya.  Semua  upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat menjadi  tidak  penting  dengan  kebijakan  pola  zonasi  ini.  Masyarakat  berpandangan  bahwa  hanya sekolah  yang  berkualitas  yang  dapat  menjanjikan  masa  depan  yang  cemerlang  bagi  anak-anaknya. Masyarakat  berharap  banyak  pada  sekolah  yang  unggul.  Keyakinan  masyarakat  terhadap  sekolah favorit  sudah  mengakar  kuat.  Hal  ini  wajar  karena  banyak  alasan  yang  dijadikan  indikator, diantaranya;  seberapa  besar  sekolah  itu  dapat  mengantarkan  peserta  didiknya  dapat  diterima  di lembaga  pendidikan  yang  lebih  tinggi  yang  dipandang  favorit  dan  berkualitas  oleh  masyarakat, adanya pengakuan sejak lama dari masyarakat karena sekolah itu lebih dulu berdiri, seberapa banyak sekolah  itu  dapat  mengantarkan  peserta  didiknya  diterima  di  program  studi  yang  dianggap  favorit oleh masyarakat, serta seberapa banyak alumni sekolah itu menjadi tokoh penting baik tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.
“Sekolah favorit menjadi tumpuan dan incaran orang tua peserta didik. Mereka beranggapan dengan  bisa  masuk  di  sekolah  favorit,  ke  depan  sang  anak  juga  bisa  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan  favorit  pula.  Jadilah  labelisasi  sekolah  favorit  dan  nonfavorit berkembang.  Ujungnya,  sekolah  favorit  menjadi  rebutan.  Sebaliknya,  sekolah  nonfavorit  kesulitan mendapat peserta didik. Sedikitnya ada tiga hal yang ingin dicapai pemerintah dengan memberikan pelayanan  paripurna  di  bidang  pendidikan.  Yakni,  menyangkut  ketersediaan,  keterjangkauan,  dan kualitas.  Berbagai  kebijakan  selalu  berpijak  kepada  tiga  hal  tersebut  tak  terkecuali  kebijakan peneriman peserta didik baru pola zonasi. Kebijakan zonasi ini, sebenarnya bertujuan memeratakan
kualitas sekolah dan diharapkan bisa menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Pola tersebut menjadi kompleks karena melakukan perubahan fundamental dan mengubah tatanan serta perspektif  para  calon  peserta  didik.  Pemahaman  tentang  konsep  sekolah  favorit  dan  nonfavorit beserta kebanggaan yang menyertainya, menjadi goyah. Sekolah yang sudah terlanjur berlabel favorit harus  siap  berbagi  dengan  sekolah  lain  nonfavorit.  Dan  mungking  orang  tua  peserta  didik  akan berpikir sedikit lebih keras untuk memilih wilayah tempat tinggal yang prospektif untuk pendidikan anaknya. Harus diakui bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas, sudah selayaknya kebijakan zonasi diapresiasi dan diterima. Ke depan kebijakan yang harus mengikuti setelah penerimaan peserta didik baru zonasi ini adalah redistribusi guru,  baik  secara  jumlah  maupun  kualitas  dan  penerapan  kebijakan  terkait  tentang  penataan sekolah”. 14
Memang ada masyarakat yang mendukung kebijakan zonasi ini, tetapi sebagian kecil terutama masyarakat  sekitar  yang  memiliki  anak  yang  secara  akademik  memiliki  prestasi  rendah.  Dengan kebijakan  ini,  mereka  menyikapi  sangat  setuju.  Bagi  mereka  sangat  menguntungkan.  Ketika  pola zonasi  ini  belum  diberlakukan,  mereka  tidak  pernah  punya  kesempatan  sekolah  di  lembaga pendidikan  yang  dipandang  favorit  dan  berkualitas  oleh  masyarakat  yang  berdekatan  dengan rumahnya. Mereka kalah bersaing, kompetisi akademik menjadi penentu, pasti yang lolos kompetisi akademik adalah mereka yang memiliki prestasi bagus dan unggul. Dengan kebijakan pola zonasi ini, calon peserta  didik  yang berprestasi  akademik  bisa dikalahkan  oleh  calon peserta  didik  yang  tidak memiliki prestasi akademik, karena mereka dikalahkan oleh jarak rumah dengan sekolah. Pasti yang lebih  besar  diterima  di  sekolah  adalah  calon  peserta  didik  yang  lebih  dekat  jarak  rumah  dengan sekolah, walaupun prestasi akademik mereka rendah.
Pola  zonasi  yang  mejadi  kebijakan  baru  dari  pemerintah,  seharusnya  diinformasikan  secara memadai dan leluasa kepada masyarakat. Informasi kepada masyarakat bisa dilakukan oleh sekolah. Ketika  informasi  yang  diberikan  sekolah  kepada  masyarakat  secara  detail  dan  apa  tujuan  yang diinginkan,  diharapkan  muncul  respon  positif  terhadap  sekolah,  termasuk  juga  tentang  kebijakan baru dari pemerintah, seperti kebijakan zonasi ini. “Respon positif ini dip andang sebagai suatu citra yang menimbulkan sikap positif yang akan menjelma menjadi dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk kebiajakan baru di sekolah. Atas hubungan yang erat dan komunikatif antara sekolah dengan masyarakat lebih mudah memperbaiki pendidikan, sebab masyarakat sudah mengerti akan kehadiran dan peran sekolah serta memberi dukungan yang diperlukan”. 15 Pemberian informasi secara  memadai  menjadi  penting  terutama  berkaitan  dengan  suatu  kebijakan  baru  yang  akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan baru perlu waktu yang memadai untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terkejut, yang pada akhirnya akan merespon negatif terhadap kebijakan baru itu. 16
“ Sebenarnya  masyarakat  memiliki  harapan  besar  kepada  sekolah.  Sekolah      sebagai  suatu institusi penyelenggara pendidikan haruslah bersenergi dengan keinginan dan kemauan masyarakat. Termasuk kebijakan baru dalam pendidikan, perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat”. 17 Masyarakat perlu diberi pemahaman yang utuh tentang  kebijakan baru dalam dunia pendidikan.  Ketika  masyarakat  dilibatkan  aktif  dalam  pemberlakuan  kebijakan  baru  dalam
14 Sukemi, PPDB: Upaya Pemerataan Pendidikan, (Jawa Pos, Kamis, 20 Juni 2019),  4
15 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),  19
16 Aris  Nurlailiyah, “Analisis  Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa di Yogyakarta”, Jurnal Realita ,  Vol. 17 No.1, (Januari 2019), 20
17 Tiara Anggia Dewi, “Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se Kota Malang” , Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3 No. 1, (2005), 27

## Saiful Arif
pendidikan,  diharapkan  masyarakat  menyikapi  dengan  respon  positif.  Respon  positif  masyarakat melahirkan citra dan sikap positif kepada sekolah, hal ini penting, sebab pada kenyataan bahwa orang tua  dan  masyarakat  pada  umumnya  tidak  mampu  membina  dan  memberikan  pendidikan  kepada anak-anaknya agar berkembang dengan seutuhnya tanpa bantuan dan kehadiran sekolah. Para orang tua  tidak  memiliki  semua  ilmu  pengetahuan  yang  patut  dikuasai  oleh  anak-anaknya  dalam  usaha mengembangkan  diri.  Para  orang  tua  juga  tidak  mempunyai  keterampilan  yang  memadai  untuk membina perkembangan anak-anaknya. Masyarakat memiliki sikap dan pandangan, bahwa sekolah sebenarnya merupakan sarana yang sangat efektif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya, karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di institusi pendidikan.
Tuntutan  dan  penciptaan  respon  baik  masyarakat  ini,  harus  disikapi  positif  dan  serius  oleh sekolah,  karena  itu  seyogianya  sekolah  responsif  dan  merefleksikan  kebutuhan,  kemauan,  dan keinginan  masyarakat.  Sekolah  tidak  mejadi  menara  gading.  Kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat perlu  diakomudasikan  dalam  program  pendidikan  di  sekolah.  Sekolah  menjadi agen  of  social  change . Respon  positif  dari  masyarakat  penting  diperhatikan  oleh  kepala  sekolah  dan  para  guru.  Respon positif  akan  menumbuhkan  dan  mengembangkan  hubungan  mutualistik  antara  sekolah  dengan masyarakat.  Hubungan  baik  ini  akan  mewujudkan  dukungan  kuat  dari  masyarakat,  dan  akan melahirkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sekolah  tersebut  semakin  tinggi.  Ketika  kepercayaan masyarakat  semakin  tinggi,  maka  pasti  sekolah  itu  menjadi  incaran  semua  masyarakat  untuk menyekolahkan  anaknya.  Sudah  tentu,  sekolah  tidak  akan  pernah  kesulitan  mendapatkan  calon peserta  didik  baru,  karena  semua  masyarakat  mengharap  untuk  memiliki  kesempatan  bagi  anak- anaknya mengeyam pendidikan di sekolah yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Pasti sekolah  dengan  dukungan  masyarakat  yang  kuat,  sekolah  itu  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai sekolah  yang  unggul,  favorit,  idola,  dan  berkualitas.  Semua  masyarakat  berkeinginan  untuk  dapat menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah dimaksud. 18
Sudah  tentu  keberadaan  seorang  kepala  sekolah  menjadi  penting  dalam  rangka  memberikan informasi  sedetail-detailnya  terutama  yang  mencakup  kebijakan  baru  dalam  dunia  pendidikan. “Kepala sekolah sebagai pengelola, dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana yang  ditegaskan  dalam  Permendiknas  nomor  13  tahun  2007  tentang  standar  kepala sekolah/madrasah. Dalam Permendiknas itu, ditegaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah  mencakup;  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  manajerial,  kompetensi  kewirausahaan, kompetensi  supervisi,  dan  kompetensi  sosial.  Kepala  sekolah  sebagai  pengelola  pada  lembaga pendidikan  akan  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Dengan  demikian  kepala  sekolah dituntut untuk memiliki kreativitas komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ketika kepala sekolah menjalankan  tugasnya,  dibutuhkan  etika  dengan  harapan  dapat  memiliki  perilaku,  sikap,  dan  sifat yang baik”. 19 Kepala sekolah harus memiliki kompetensi mengelola sekolah yang bagus. Pengelolaan sekolah yang dilakukan secara profesional, akan mewujudkan sekolah berkualitas. Hanya pengelolaan yang profesional yang dapat mewujudkan sekolah unggul dan difavoritkan oleh masyarakat. Sekolah unggul dan berkualitas, diindikasikan; dikelola oleh kepala sekolah yang punya kompetensi akademik dan  manajerial  baik,  proses  pembelajaran  dilakukan  oleh  guru  yang  memiliki  kompetensi  tinggi, didukung  oleh  fasilitas  belajar  yang  memadai,  serta  tercipta  iklim  dan  suasana  lingkungan  belajar yang menarik dan menyenangkan.
18 Bedjo Sujanto, Pengelolaan Sekolah Permasalahan dan Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018),  59
19 Rasdi Ekosiswoyo, “Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan” , Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 14 No. 2, (Juni, 2007), 80

## Respon Sekolah
Sebenarnya  respon  sekolah  terhadap  kebijakan  zonasi  di  Pamekasan  dapat  dikelompokkan menjadi  dua,  ada  yang  setuju  dan  sebagian  besar    tidak  setuju.  Sekolah  yang  memberikan  respon setuju, memiliki pandangan bahwa pola zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah adalah baik, sebab hal ini sebagai suatu upaya untuk memeratakan semua sekolah menjadi unggul dan berkualitas. Anak yang berprestasi tidak berkumpul di satu sekolah yang dipandang favorit oleh masyarakat. Walaupun demikian,  jalur  prestasi  tetap  dipertahankan,  bahkan  prosentasi  perlu  ditambah  tidak  hanya  5%, tetapi  bisa  20%.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  beberapa  informan,  zonasi  yang  menjadi kebijakan pemerintah adalah baik, pola zonasi dilakukan dalam rangka memeratakan kualitas peserta didik dan peningkatan kualitas sekolah. Anak yang berkualitas tidak menumpuk pada satu sekolah. Ada pemerataan anak yang berkualitas menyebar kepada semua sekolah. Pola zonasi yang menjadi kebijakan  pemerintah,  berdampak  baik  terutama  pada  sekolah  yang  sementara  ini  dipandang  oleh masyarakat  tidak  berkualitas.  Akan  ada  pemerataan  kualitas  pendidikan  pada  semua  sekolah. Memang kebijakan ini dalam waktu dekat belum terasa manfaat yang dirasakan, tetapi pada akhirnya akan dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. 20
Beberapa informan lain menyatakan, zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah adalah cukup baik,  sebab  dengan  kebijakan  ini,    dimaksudkan  ingin  memeratakan  calon  peserta  didik  yang berprestasi  tidak  menumpuk  di  satu  sekolah,  tetapi  menyebar  pada  semua  sekolah,  tetapi  perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut, terutama pada kouta jalur prestasi perlu ditambah. 21
Kebijakan  zonasi  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  dimaksudkan  secara  perlahan  dapat mengurangi  tingkat  persaingan  tidak  sehat  antarsekolah.  Saling    berebut  peserta  didik  dengan diimingi  dapat  seragam  dan  buku  gratis,  bahkan  saling  menjelekkan  antarsekolah.  Pola  zonasi mengatur  kedekatan  rumah  dengan  sekolah,  sehingga  di  luar  zona,  calon  peserta  didik  tidak  bisa mendaftar, kecuali menggunakan jalur prestasi yang hanya ditentukan 5%. Zonasi yang diterapkan pemerintah sudah cukup bagus. Pola zonasi ini memberi peluang kepada anak memilih sekolah yang paling dekat dengan rumah. Cuma memang dalam pelaksanaan, perlu ada komitmen yang tinggi di kalangan sekolah, tidak menerima calon peserta didik di luar zona, walaupun kenyataannya anak yang mendaftar masih kurang dari pagu yang sudah ditentukan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh  beberapa  informan,  pola  zonasi  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  dimaksudkan  untuk menghilangkan image masyarakat  terhadap  sekolah  unggul  dan  tidak  unggul.  Walaupun  demikian, upaya ini berat dan butuh waktu agak lama untuk dapat mewujudkan cita-cita ini, karena image itu sudah turun temurun dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. 22 Respon sekolah di Pamekasan yang setuju dengan pola zonasi berpandangan, kebijakan zonasi akan meratakan kualitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Azizah bahwa program zonasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Sekolah dapat  bersaing  untuk  memiliki  kualitas  yang  baik  dan  tidak  kalah    dengan  sekolah  yang  sudah dianggap favorit. Zonasi ini memberikan akses  yang seluas-luasnya bagi sekolah dan peserta  didik untuk mengembangkan kualitasnya. 23
Di samping  itu, respon  sekolah di  Pamekasan banyak  yang menyatakan  tidak setuju  dengan pola zonasi, terutama di kalangan peserta didik, selama peneliti mewawancarai mereka hampir pada umumnya peserta didik yang ada di SMPN dan SMAN di kecamatan kota Pamekasan menyatakan
20 Abd. Aziz kepala SMAN 3 Pamekasan, Kamaruddin kepala SMAN 2 Pamekasan, wawancara, (8 Mei 2019)
21 Eva Yusnita guru SMAN 2 Pamekasan Hidayat Santoso guru SMPN 8 Pamekasan, wawancara, (10 Mei 2019)
22 Jamil kepala SMPN 8 Pamekasan , Abdurrahman kepala SMPN 3 Pamekasan, wawancara, (13 Mei 2019)
23 Azizah  Arifinna  Safarah,  “Program  Zonasi  di  S ekolah  Dasar  sebagai  Upaya  Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  di Indonesia”, Jurnal Lentera Pendidikan , Vol. 21 No. 2, (Desember 2018), 212

## Saiful Arif
tidak  setuju.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  beberapa  informan,  zonasi  yang  dijadikan  acuan  dalam penerimaan  peserta  didik  baru  cukup  membingungkan  dan  kami  kurang  setuju.  Pola  zonasi  ini menutup kesempatan kami memilih sekolah yang  kami inginkan. Sudah pasti, kami  menginginkan sekolah  yang  unggul  dan  berkualitas.  Walaupun  sebenarnya  kami,  alhamdulillah  sudah berkesempatan  sekolah  sesuai  dengan  keinginan  kami. 24 Memang  kalau  diamati  secara  cermat, peserta  didik  baru  yang  berprestasi  yang  ada  di  luar  zona  kalah  bersaing  dengan  yang  tidak berprestasi  di  dalam  zona.  Secara  sikap  dan  perilaku  mereka,  masih  tersirat  ketidakpuasan  karena tidak bisa bersaing secara akademik. Mereka kalah bersaing, hanya karena jarak rumahnya lebih jauh. Mereka  terpaksa  masuk  di  sekolah  yang  dipandang  tidak  favorit  dan  menjadi  zona  mereka.  Di samping itu, ada beberapa sekolah yang dipandang favorit oleh masyarakat masih mempertahankan adanya  kelas  unggulan.  Cuma  karena  memang raw-input sangat  heterogen,  tidak  terisi  oleh  peserta didik  yang  memiliki  kemampuan  mengarah  ke  homogen.  Kemampuan  mereka  sangat  beragam, bahkan  lebih  banyak  diisi  oleh  peserta  didik  yang  memiliki  kemampuan  tidak  unggul,  sehingga suasana kelas unggulan tidak terlalu banyak perbedaan dengan kelas reguler. 25
Pemberlakuan  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  membingungkan  masyarakat. Mereka tidak leluasa dan tidak bebas memilih sekolah. Kebebasan masyarakat sangat dibatasi. Calon peserta  didik  tidak  bisa  berkompetisi  secara  akademik,  padahal  sebenarnya  mereka  cukup  lama mempersiapkan diri termasuk intens mengikuti privat di lembaga bimbingan belajar berkualitas, demi bisa  bersaing  untuk  diterima  di  sekolah  favorit.  Ternyata  persaingan  hanya  didasarkan  pada kedekatan rumah dengan sekolah. Ini sangat merugikan. Hal ini dikatakan oleh beberapa informan, kebijakan    zonasi  sebagai  kebijakan  baru  pemerintah,  sebenarnya  kurang  memberikan  kebebasan bahkan mengabaikan hak warga masyarakat untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas. Semua  masyarakat  menginginkan  sekolah  yang  berkualitas.  Ketika  masyarakat  yang  ada  di  daerah pinggiran dan berprestasi, pasti tidak akan bisa mengakses sekolah yang berkualitas karena di  luar zona, walaupun memang ada jalur prestasi, tapi kuotanya sangat sedikit, hanya 5%. 26
Kebijakan  zonasi  dapat  dipandang  sebagai  kebijakan  penyeragaman  secara  nasional,  dan kebijakan ini sebenarnya kurang selaras dengan semangat reformasi pada tuntutan adanya otonomi pendidikan.  Di  kalangan  guru  banyak  juga  yang  kurang  setuju.  Tetapi  karena  sudah  menjadi kebijakan pemerintah, mau tidak mau, mereka harus mengikuti. Status mereka sebagai aparatur sipil negara  harus  mengamankan  dan  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan. Tetapi harapan mereka, ke depan perlu ada regulasi baru yang memberikan porsi lebih banyak pada jalur  prestasi.  Pola  zonasi  memberikan  kesan  ada  keterbatasan  calon  peserta  didik  untuk  memilih sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Mereka yang kebetulan ada di daerah pinggiran, walaupun punya  prestasi  dengan  nilai  ujian  nasional  tinggi  menjadi  tersisihkan  oleh  kompetitornya  hanya karena lebih dekat jaraknya dengan sekolah yang diinginkan.
Zonasi tidak menjamin kualitas calon peserta didik, sebab jalur zonasi koutanya paling banyak, yaitu 90%, sementara jalur prestasi  hanya 5% dan jalur pindah tugas orang tua juga 5%. Memang ketentuan ini berlaku secara nasional, sebenarnya menurut kami, ketentuan ini kurang sejalan dengan
24 Rifqi Ramzi, Nur Syamsi Maulidi, Reza Murdani, siswa SMAN 1 Pamekasan, Rahmatullah Triyananda, Fidia Azizah, Dradora Giselza, siswa SMPN 2 Pamekasan, Erika Oktaviani, Rossa Indira,  siswa SMPN 1 Pamekasan, wawancara, (13, 14,  dan 15 Mei 2019)
25 Observasi di sekolah, (13, 14,  dan15 Mei 2019)
26 Retno  Widayanti,  Sukirno,  Nur  Suharyati,  guru  di  SMPN  1  Pamekasan,  Suroso,  Mustofa,  Rudy  Djoko  P.,  guru  di SMPN  2  Pamekasan,  Riskiyah,  Abd.  Jamil,  Nikmah,  guru  SMAN  3  Pamekasan,  M.  Syafii,  Siti  Romlah,  Ina  Sulistiani, guru SMAN 4 Pamekasan, Lilik Kusdawarti, Budhi Kuswanto, guru SMAN 2 Pamekasan, wawancara, (13, 18, 20 Mei 2019)
amanat  UU  nomor  20  tahun  2003  yang  menekankan  pada  adanya  keleluasaan  untuk  melakukan pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan. 27
Dari  hasil  pengamatan  peneliti,  memang  cukup  banyak  kepala  sekolah  di  Pamekasan  yang menunjukkan  sikap  kurang  sependapat  dengan  pola  zonasi  ini.  Cuma  memang  mereka  sebagai jajaran  teknis  dan  ujung  tombak  pendidikan  dari  pemerintah,  walaupun  pada  dasarnya  kurang sependapat,  mereka  tetap  harus  melakukan,  karena  ini  juga  sebagai  bentuk  loyalitas  dan  dedikasi mereka  sebagai top  leader pada  satuan  pendidikan  yang  diangkat  oleh  pemerintah.  Kepala  sekolah sebagai  penanggung  jawab  penerimaan  peserta  didik  baru,  tetap  mempersiapkan  dan  menjalankan tugas  dengan  tanggung  jawab.  Aktivitas  kepala  sekolah  nampak  sungguh-sungguh,  ketika mempersiapkan kegiatan dimaksud dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. 28 Dan memang dalam “Undang -Undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 51 ayat 1, menegaskan bahwa pengelolaan satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah  dilaksanakan berdasarkan standar minimal dengan prinsip manajem en berbasis sekolah/madrasah”. Pada dasarnya penerimaan peserta didik baru menjadi bagian dari porsi pengelolaan satuan pendidikan.  Sehingga sebenarnya penerimaan peserta didik baru tidak perlu ada penyeragaman secara nasional.
Dapat ditegaskan respon sekolah di Pamekasan ada dua, sebagian besar tidak setuju, sebagian kecil  menyatakan  setuju.  Sebagian  besar  tidak  setuju,  dengan  beberapa  alasan,  yaitu; zonasi mengeleminasi  dan  membatasi  sekolah  mendapatkan  calon  peserta  didik  baru  yang  berkualitas, zonasi  mengabaikan  prestasi  akademik  calon  peserta  didik  baru,  walaupun  di  Permendikbud  51 tahun  2018  diatur  jalur  prestasi,  koutanya  sangat  kecil,  hanya  5%,  zonasi  tidak  menjunjung  tinggi semangat  reformasi,  yaitu  tuntutan  pada  penguatan  otonomi  pendidikan,  sebab  kebijakan  zonasi diberlakukan secara nasional, tidak sejalan dengan amanat UU nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan pendidikan  menengah  dilaksanakan  dengan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah/madrasah  dan kegiatan  penerimaan  peserta  didik  baru  menjadi  salah  satu  kegiatan  dari  pengelolaan  satuan pendidikan, dan zonasi menciptakan pemetaan dan penentuan kelas semakin heterogen. Keadaan ini akan  sedikit  menyulitkan  kepada  guru  sebagai  ujung  tombak  pembelajaran  untuk  memberikan pelayanan prima kepada semua peserta didiknya.
Tetapi ada beberapa sekolah yang memberikan respon  setuju dengan beberapa alasan, yaitu; zonasi  memberi  akses  yang  sama  kepada  calon  peserta  didik  dalam  zona  untuk  mendapatkan pelayanan  pendidikan  yang  merata,  zonasi  memeratakan  keunggulan  dan  kualitas  pada  semua sekolah, tidak menyatu pada satu sekolah, karena calon peserta didik yang beprestasi tidak menyatu di  satu  sekolah,  tetapi  menyebar  pada  semua  sekolah,  zonasi  sebagai  upaya  untuk  menghilangkan image dikotomis  masyarakat  terhadap  sekolah  unggul  dan  tidak  unggul,  perlu  ada  tambahan  kouta jalur prestasi, minimal 20%, dan zonasi mempercepat tercapainya standar minimal oleh semua satuan pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar nasional pendidikan.
Respon sekolah yang menyikapi positif, berpandangan bahwa pola zonasi bisa memunculkan pemerataan pendidikan dan mengikis persepsi tentang sekolah unggul dan tidak unggul. Pola zonasi akan memeratakan masukan/ input pada sekolah. Anak  yang berprestasi tidak menumpuk pada satu sekolah  yang  dipandang  unggul.  Ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  M.  Alfan  Alfian, “sebenarnya kebijakan zonasi yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki landasan sosiologis. Realitas yang  terjadi,  masih  adanya  ketimpangan/kesenjangan  pendidikan  antardaerah.  Kemudian  belum
27 Mohammad Zaini kepala SMPN 1 Pamekasan, Mustakim kepala SMPN 2 Pamekasan, Sulistiyawati  kepala SMPN 5 Pamekasan, wawancara, (15 dan 21 Mei 2019)
28 Observasi terhadap perilaku kepala sekolah, (15 dan 21 Mei 2019)

## Saiful Arif
meratanya  kualitas  dan  kuantitas  sekolah,  khususnya  dalam  prasarana  dan  sarana  serta  guru.  Juga masih adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses serta layanan pendidkan sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara”. 29
Dengan  kebijakan  zonasi  ini  akan  memberi  tantangan  kepada  sekolah  terutama  guru menghadapi keadaan peserta didik yang semakin heterogen. Kepala sekolah dituntut untuk membuat terobosan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang nampak beragam. Jangan ada kebijakan sekolah yang semakin membuat kondisi anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata- rata menjadi minder. Sebaiknya kebijakan kelas unggulan tidak dilakukan. Kelas unggulan cenderung semakin  menampakkan  adanya  diskrimisi.  Keragaman  peserta  didik  perlu  dipertahankan  dalam pengelompokan kelas secara umum. 30
Keragaman  kelas  terwujud  dari  meleburnya  anak  yang  memiliki  kemampuan  intelektualitas tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Diharapkan  keragaman  ini  menginisiasi  mereka  yang  memiliki kemampuan intelektualitas sedang, bahkan rendah untuk mencontoh dan memotivasi mereka untuk memiliki  semangat  belajar  yang  kuat.  Diharapkan  keragaman  ini  akan  membiasakan  peserta  didik menyikapi dan menyadari bahwa memang kehidupan masyarakat tidak mungkin homogen, tapi pasti beragam.
Dan  tentunya  ini  juga  menjadi  tantangan  sekaligus  uji  nyali  kepada  semua  guru  untuk menciptakan  dan  mendesain  pembelajaran  yang  memberikan  akses  yang  merata  kepada  semua peserta didik yang beragam. Guru dituntut agar keragaman anak memotivasi dirinya untuk semakin profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebagai wujud pelayanan prima kepada mereka. Pembelajaran  yang  dilakukan  guru  harus  memberikan  akses  yang  sama  dan  memberikan  jaminan ramah  lingkungan  kepada  mereka  yang  beragam.  Mereka    merasa  betah  berlama-lama  mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Semua anak merasa tidak dalam kondisi dipaksa, tertekan, apalagi  merasa  diintimidasi.  Pembelajaran  memotivasi  dan  mengembangkan  semua  potensi  yang dimiliki oleh semua anak.
Menurut Akh. Muzakki (Ketua Dewan Pendidikan Jatim dan Guru Besar UINSA Surabaya), “pembelajaran  tidak  perlu  dipisah.  Tidak  perlu  mengelompokkan  peserta  didik  dengan mempertimbangkan kemampuan intelektual yang homogen. Penentuan kelas melebur kemampuan intelektual peserta didik yang beragam. Keragaman peserta didik perlu dipertahankan. Harapannya, sosialisasi peserta didik di sekolah bisa terbangun. Peserta didik juga terbiasa hidup dengan kondisi yang  beragam.  Kebiasaan  peserta  didik  hidup  dalam  suasana  keberagaman,  melahirkan  sikap  dan perilaku  toleran  dan  saling  menghargai.  Meski  begitu,  sekolah  memang  penting  menyediakan pembelajaran tambahan. Terutama kepada peserta didik yang dirasa memiliki kemampuan intelektual kurang.  Proses  pembelajaran  tidak  disendirikan,  sebab  pembelajaran  tidak  sekedar  akademik,  tapi juga sosialisasi diri. Hal  ini menuntut kepada guru untuk benar-benar profesional dalam mengelola proses pembelajaran sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada semua peserta didiknya”. 31 Guru  harus  memiliki  kompetensi  dan  keterampilan  dalam  melakukan  pengelolaan pembelajaran,  mengelola  pembelajaran  pada  dasarnya  melakukan  proses  pendidikan,  ini  berarti bahwa “proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan p roses pembelajaran yang kondusif. Pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil
29 M. Alfan Alfian, “Politik Zonasi dalam Praktek Pendidikan di Indonesia”, Jurna Politicon, Vol. 1 No. 2, (Desember 2019), 131
30 Khairunnisa  Adinda,  Suyoto,  “Dampak  Kebijakan  Zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  SMAN  3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Vol. 8 No. 8, (Tahun 2019), 818
31 Akh. Muzakki, MPLS Ramah Hingga Pemerataan Pembelajaran, (Jawa Pos, Senin, 15 Juli 2019),  8
atau proses belajar yang terjadi pada peserta didik. Dengan demikian dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu diantaranya tidak akan dapat membentuk peserta didik yang berkembang secara utuh”. 32 “Dengan  demikian,  seluruh  sekolah  seharusnya  melaks anakan  proses  pembelajaran  seperti yang  dirumuskan  dalam  standar  proses  pendidikan  ini.  Melakukan  proses  pembelajaran  di kelas  berarti  membelajarkan  para  peserta  didik  secara  terkondisi,  mereka  belajar  dengan mendengar, menyimak, melihat, meniru apa-apa yang diinformasikan oleh guru atau fasilitator di depan kelas, dengan belajar seperti ini mereka memiliki perilaku sesuai dengan tujuan yang telah dirancangkan oleh guru. Tercapainya perilaku yang dikehendaki merupakan keberhasilan pembelajaran, akan tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik akan mencapai perilaku sesuai yang diharapkan”. 33
Me njadi  keharusan  agar  “penciptaan  lingkungan  belajar  yang  kondusif  dan  akademik,  baik secara  fisik  maupun  nonfisik  perlu  diwujudkan.  Lingkungan  fisik  merupakan  kodisi  belajar  yang harus  didukung  oleh  berbagai  sarana,  laboratarium,  dan  media  lain,  serta  lingkungan  nonfisik memiliki  peran  yang  besar  juga  dalam  mempengaruhi  kondisi  belajar,  terutama  pengaturan lingkungan  belajar,  penampilan,  sikap  guru,  hubungan  harmonis  antara  guru  dan  peserta  didik, peserta  didik  dengan  guru,  dan  sesama  peserta  didik  itu  sendiri,  serta  organisasi  dan  bahan pembelajaran secara tepat, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik”. 34
Lingkungan belajar yang kondusif perlu diciptakan oleh guru yang profesional. Tuntutan ini akan  dapat  menciptakan  “proses  pembelajaran  yang  kondusif,  semakin  menyenangkan  tatanan lingkungan  fisik  yang  diciptakan  oleh  guru  profesional,  akan  memberi  dampak  positif  bagi  proses pembelajaran.  Para  pakar  psikolgis  aliran  ekologis  telah  mendapatkan  temuan-temuan  penelitian bahwa  tata  warna  secara  langsung  mempengaruhi  suasana  jiwa  yang  optimistik,  sedangkan penggunaan  warna-warna  suram  akan  memberikan  pengaruh  sebaliknya.  Lingkungan  belajar  yang kondusif  akan  membuat  peserta  didik  merasa  betah  dan  senang  mengikuti  pembelajaran,  tanpa merasa ditekan, terpaksa, apalagi diintimidasi”. 35
“Lingkungan  belajar  harus  mendapatkan  perhatian  yang  besar,  karena  lingkungan  belajar mempengaruhi  situasi  pembelajaran.  Peserta  didik  tidak  akan  merasa  nyaman,  aman,  dan tentram  belajar  manakala  kondisi  lingkungan  yang  tidak  mendukung  suasana  belajar.  Oleh sebab itu hindarilah membangun sekolah di dekat adanya suara bising dari bunyi mesin yang ribut,  pasar,  dan  jalan  raya  yang  sibuk.  Kemudian  memperhatikan  kebersihan  sekolah  dan sekitarnya, serta memperhatikan kenyamanan ruangan dengan menanamkan pohon-pohon di sekitar sekolah, menata ruang belajar yang menarik dan meyenangkan. Tempat duduk peserta didik dapat diubah sesuai dengan tujuan dan metode pembelajaran yang digunakan”. 36
“Lingkungan  belajar  yang  kondusif  menurut  Mulyasa  dapat  dikembangkan  melalui  berbagai layanan sebagai berikut: (1) memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran, (2) memberikan pembelajaran remidial bagi peserta didik yang kurang  berprestasi,  atau  berprestasi  rendah,  (3)  mengembangkan  organisasi  kelas  yang  efektif,
32 Ayu Dwi Kusuma, Nani Imaniyati, “Pe ngembangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru , Jurnal Medtek, Vol. 3 No. 2, (Oktober, 2011),  204 33 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 128
34 Ali  Mudhlofir, Pendidik  Profesional:  Konsep,  Strategi,  dan  Aplikasinya  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di  Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 112
35 Syafrudin Nurdin, Profesi Keguruan, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 91
36 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 157

## Saiful Arif
menarik,  nyaman,  dan  aman  bagi  perkembangan  potensi  seluruh  peserta  didik  secara  optimal. Termasuk dalam hal ini, adalah penyediaan bahan pembelajaran menarik dan menantang bagi peserta didik,  serta  pengelolaan  kelas  yang  tepat,  efektif,  dan  efesien,  (4)  menciptakan  kerjasama  saling menghargai,  baik  antar  peserta  didik  maupun  antara  peserta  didik  dengan  guru  dan  pengelola pembelajaran  lainnya.  (5)  melibatkan  peserta  didik  dalam  proses  perencanaan  belajar  dan pembelajaran.  Dalam  hal  ini,  guru  harus  mampu  memposisikan  diri  sebagai    pembimbing  dan manusia sumber, (6) mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, dan sebagai sumber belajar,  (7)  mengembangkan  sistem  evaluasi  belajar  dan  pembelajaran  yang  menekankan  pada evaluasi  diri sendiri (self evaluation) ”. 37
“Pelayanan  di  atas  diharapkan  mampu  menciptakan  iklim  belajar  yang  kondusif,  menarik, nyaman,  aman,  tenang,  dan  menyenangkan (Joyfull  teaching  and  learning), sehingga  aktivitas pembelajaran  yang dilakukan akan menimbulkan gairah, semangat, dan hasrat belajar peserta didik. Iklim belajar yang kondusif membangkitkan minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik penting mendapat perhatian dari guru, ketika minat belajar mereka menjadi kuat, maka berimplikasi pada keikutsertaan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran”. 38
Optimalisasi Pemerataan Pendidikan Berbasis Zonasi Optimalisasi pemerataan pendidikan berbasis zonasi di Pamekasan belum sepenuhnya optimal, seperti yang dikatakan oleh beberapa informan, zonasi yang menjadi kebijakan baru dari pemerintah, masih  belum  optimal  untuk  memeratakan  pendidikan,  karena  ternyata  beberapa  sekolah  yang biasanya  kebanjiran  calon  peserta  didik  baru,  setelah  pola  zonasi  diberlakukan,  mengalami kekurangan pendaftar, bahkan hampir semua sekolah kekurangan pendaftar, termasuk sekolah yang dipandang  favorit  oleh  masyarakat,  walaupun  memang  di  sekolah  favorit  tidak  terlalu  banyak kurangnya. 39
Kemudian  beberapa  informan  yang  lain  menyatakan,  zonasi  yang  dijadikan  pijakan  dalam penerimaan peserta didik baru oleh pemerintah, belum sepenuhnya memeratakan akses pendidikan pada semua sekolah. Indikasi yang nampak adalah sekolah yang dipandang favorit oleh masyarakat, ternyata  setelah  diberlakukan  kebijakan  zonasi  ini,  kekurangan  pendaftar.  Sekolah  favorit  sudah mengakar  di  hati  masyarakat.  Dan  tidak  dipungkiri  bahwa  memang  masyarakat  tetap  memiliki kepercayaan  yang  kuat  pada  sekolah  yang  dipandang  favorit.  Ketika  masyarakat  ada  pada  zona sekolah yang dipandang tidak favorit, pasti masyarakat menyikapi dengan sikap kecewa. 40
Pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  sikap  dan  perilaku  masyarakat  masih  tetap menginginkan  anaknya  melanjutkan  pada  lembaga  pendidikan  yang  favorit.  Masyarakat  masih berupaya  mencari  kesempatan  untuk  dapat  memasukkan  anaknya  pada  sekolah  yang  dipandang favorit, oleh karena itu, kepada semua sekolah harus transparan dan konsisten melaksanakan zonasi ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada sekolah yang memberikan peluang kepada masyarakat di  luar  zona,  karena  kouta  belum  terpenuhi,  secara  diam-diam  sekolah  memberikan  kesempatan
37 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 16-17
38 Ali  Muhson,  “Meningkatkan  Profesionalisme  Guru  Sebuah  Harapan” ,  Jurnal  Ekonomi  Dan  Pendidikan, Vol.  2  No.  1 (Agustus, 2004), 93
39 Hafiluddin  anggota  masyarakat  dari  Kangenan  kecamatan  Pamekasan,  Aisyah  anggota  masyarakat  dari  Jalmak kecamatan Pamekasan, Hasanuddin anggota masyarakat dari Bettet kecamatan Pamekasan, wawancara,  (20, 22, dan 27 April 2019)
40 Abd. Aziz kepala SMAN 3 Pamekasan, Kamaruddin kepala SMAN 2 Pamekasan, Jamil kepala SMPN 8 Pamekasan, wawancara,  (8, 9, dan 10 April 2019)
kepada  masyarakat  di  luar  zona.  Kalau  itu  terjadi,  maka  semakin  menjerit  dan  sangat  kecewa masyarakat terhadap pemberlakuan zonasi ini. 41
Dari pengamatan peneliti, ada sikap dan perilaku menarik yang ditampilkan oleh masyarakat untuk  mencarikan  sekolah  yang  terbaik  bagi  anak-anaknya.  Masyarakat  yang  tingkat  ekonominya menengah ke bawah, harus mengikuti dan mendaftarkan anaknya ke sekolah sesuai zona, walaupun sebenarnya berat bagi mereka, karena pada dasarnya mereka tetap tidak menerima, cuma tidak ada pilihan  lain,  atau  memilih  madrasah  negeri  yang  ada  di  lingkungan  kota  Pamekasan  yang  belum memberlakukan zonasi dan masih ada kelas unggulan yang seleksinya beda dengan kelas reguler (dua tahun terakhir setelah pemberlakuan zonasi ada peningkatan yang luar biasa calon peserta didik baru yang  mendaftar)  atau  sekolah  swasta  seperti  SMP  Plus  Nurul  Hikmah  Pamekasan  (dua  tahun terakhir  semenjak  zonasi  diberlakukan  mengalami  peningkatan  signifikan  jumlah  pendaftar  calon peserta  didik  baru).  Tetapi  bagi  masyarakat  yang  status  ekonominya  menengah  ke  atas,  pasti berupaya dengan mencari alternatif  ke lembaga pendidikan yang dipandang unggul dan berkualitas yang ada di luar madura. 42
Pola  zoansi  belum  optimal  memeratakan  akses  pendidikan  pada  semua  sekolah.  Pada kenyataan  masyarakat  tetap  ingin  pada  sekolah  yang  unggul  dan  berkualitas.  Sebenarnya  bagi pemerintah harus berupaya pada semua sekolah harus diyakini berkualitas oleh masyarakat. Tentunya untuk mengupayakan agar dipandang berkualitas oleh masyarakat, menjadi penting bagi pemerintah untuk  mengupayakan  agar  semua  sekolah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dikelola  dengan profesional. 43
Dari tabel 1 nampak jelas, satu-satunya sekolah antara pagu dan pendaftar sama adalah hanya SMAN 2 Pamekasan. Padahal sebelum kebijakan zonasi ini diberlakukan, untuk jenjang SMAN yang dipandang favorit oleh masyarakat adalah SMAN 1 dan SMAN 3, sementara untuk jenjang SMPN yang  dipandang  favorit  oleh  masyarakat  adalah  SMPN  1  dan  SMPN  2.  Sekolah  yang  dipandang favorit  oleh  masyarakat,  ketika  kebijakan  zonasi  belum  diberlakukan,  sekolah  itu  kebanjiran pendaftar,  sehingga  pendaftar  berkompetisi  ketat  dan  sehat.  Tetapi  sebaliknya,  ketika  kebijakan zonasi  ini  diberlakukan  kekurangan  pendaftar,  dan  bahkan  hampir  semua  sekolah  kekurangan pendaftar,  kecuali  SMAN  2.  Ini  mengindikasikan  kebijakan  zonasi  belum  optimal  memeratakan pendidikan pada semua sekolah.
41 Observasi terhadap sikap dan perilaku masyarakat,  (18 dan 27 April 2019)
42 Observasi terhadap sikap dan perilaku masyarakat, (8, 9, dan 10 April 2019)
43 Eva Yusnita guru SMAN 2 Pamekasan, Hidayat Santoso guru SMPN 8 Pamekasan, Jundiyatul Karimah guru SMPN 6 Pamekasan, wawancara, (9, 10, dan 11 April 2019)

## Saiful Arif
Tabel 1 PPDB SMAN Dan SMPN Di Kecamatan Kota Pamekasan Tahun Pelajaran 2019/2020 No Sekolah Pagu Terisi Kekurangan 1 SMAN 1 Pamekasan 304 277 27 2 SMAN 2 Pamekasan 319 319 0 3 SMAN 3 Pamekasan 287 214 73 4 SMAN 4 Pamekasan 278 110 168 5 SMAN 5 Pamekasan 189 64 125 6 SMPN 1 Pamekasan 288 202 86 7 SMPN 2 Pamekasan 259 230 29 8 SMPN 3 Pamekasan 172 121 51 9 SMPN 4 Pamekasan 263 113 150 10 SMPN 5 Pamekasan 258 119 139 11 SMPN 6 Pamekasan 173 72 101 12 SMPN 7 Pamekasan 201 91 110 13 SMPN 8 Pamekasan 202 129 73
Zonasi  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah  secara  nasional  belum  optimal  memeratakan kesempatan  mengakses  pendidikan  pada  semua  sekolah.  Sebenarnya  yang  paling  penting  untuk mendapat perhatian semua pihak adalah bagaimana kualitas pendidikan ini merata di semua sekolah, ketika  kualitas  pendidikan  sudah  merata  pada  semua  sekolah,  tanpa  ada  kebijakan  zonasi,  pasti masyarakat  akan  mencari  sekolah  yang  dekat  dan  berkualitas.  Pola  zonasi  yang  diberlakukan  oleh pemerintah belum sepenuhnya meratakan pendidikan pada semua sekolah. Memeratakan anak yang berprestasi  pada  semua  sekolah,  ya,  tapi  memeratakan  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  yang berkualitas belum nampak, karena kualitas sekolah belum merata.
“Pemerataan  pendidikan  merupakan  implementasi  dari  pendidikan  demokrati s  yang mencerminkan adanya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu; equality dan equity . Equality atau  persamaan  mengandung  arti  persamaan  kesempatan  untuk memperoleh  pendidikan,  sedangkan equity bermakna  keadilan  dalam  memperoleh  kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. 44 Akses terhadap pendidikan yang  merata  berarti  semua  penduduk  usia  sekolah  telah  memperoleh  kesempatan  pendidikan, sementara itu akses  terhadap pendidikan  telah adil  jika antarkelompok  bisa menikmati  pendidikan secara sama”. 45
Pemerataan pendidikan harus dapat diakses  sama oleh semua masyarakat, ketika  masyarakat membutuhkan pelayanan jasa pendidikan dari sekolah. Tidak bisa akses pendidikan, hanya dimiliki oleh  pihak-pihak  tertentu,  kesempatan  memperoleh  pendidikan  diatur  dengan  zona,  sementara  di luar  zona,  menjadi  hilang  kesempatan  untuk  memperoleh  akses  pelayanan  pendidikan.  Bila  ada pihak-pihak  tertentu  tidak  leluasa  mendapatkan  akses  pendidikan  secara  merata,  maka  ini  berarti pemerataan  pendidikan  belum  diperoleh  betul  oleh  masyarakat.  Pendidikan  hanya  memberi
44 Mujahidun,  “Pemerataan  Pendidikan  Anak  Bangsa:  Pendidikan  Gratis  Versus  Kapitalisme  Pendidikan”, Jurnal Tarbiyatuna , Vol. 7 No. 1, (Juni 2016), 43
45 Muhammad  Idrus,  “Mutu  Pendidikan  dan  Pemerataan  Pendidikan  di  Daerah”, Jurnal  Psikopedagogia ,  Vol.  1  No.  2, (Desember 2012)
pelayanan pada segelintir masyarakat, tidak pada semua masyarakat. Kunci pendidikan itu Cuma dua; akses  dan  kualitas.  Bisa  diakses  tapi  tidak  berkualitas.  Berkualitas,  tapi  sulit  diakses. 46 Pola  zonasi yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah, baru dua tahun kebijakan zonasi ini diberlakukan, dimaksudkan untuk membuka akses dengan kualitas yang merata pada semua lembaga pendidikan, sehingga pada akhirnya akan menghilangkan adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Memang ini masih perlu dievaluasi terus demi untuk semakin menyempurkan. Di samping juga harus diimbangi dengan  kebijakan  lain,  seperti;  penyebaran  guru  yang  kompeten  pada  semua  sekolah,  kompetensi manajerial kepala  sekolah  yang  mumpuni,  pemerataan  sarana  dan  prasarana,  dan  penciptaan  iklim belajar yang kondusif.
Pola  zonasi  dimaksudkan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  memeratakan  akses  pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Karena memang dirasakan, dewasa ini betapa banyak sekolah  yang  rendah  mutu  bahkan  tidak  bermutu.  Hal  ini  sering  kali  disebabkan  oleh  manajemen sekolah yang carut marut dan kondisi guru yang tidak berkualitas dalam melaksanakan pembelajaran. Kondisi  ini  tidak  boleh  dibiarkan  berkelanjutan.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  kehadiran  kepala sekolah  yang  memiliki  standar  kualifikasi  akademik  memadai  dan  standar  kompetensi  yang  sangat baik,  berdedikasi,  beretos  kerja  tinggi,  disiplin,  berpengalaman,  kreatif,  proaktif,  profesional, bertanggung  jawab  akan  tugas  dan  fungsinya,  mencintai  profesi,  dan  berkomitmen  tinggi  akan mampu  memainkan  perannya  memecahkan  persoalan  kualitas  pendidikan  di  sekolah  dan memperbaiki  manajemen  sekolah,  serta  guru  melakukan  proses  pembelajaran  yang  bermutu, sehingga secara bertahap sekolah ke depan menjadi terangkat mutunya. Hanya lembaga pendidikan yang  berkualitas  yang  menjadi  harapan  semua  orang.  “Kualitas  lembaga  pendidikan  akan mewujudkan profil lulusan yang dicita-citakan bersama, yaitu lulusan yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berkhlaq mulia, sehat, berilmu, mandiri, kreatif, inovatif, demokratis, dan tanggung jawab”. 47
Pemerataan  pendidikan  berbasis  zonasi  belum  sepenuhnya  memeratakan  kesempatan mengakses pendidikan bagi semua orang untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang unggul dan bagus.  Dalam  hal  memeratakan  prestasi  calon  peserta  didik  tidak  pada  satu  sekolah,  tetapi  pada semua sekolah, jawabannya, ya, cuma pemerataan yang perlu dan pasti harus dilakukan adalah pada pemerataan kualitas pendidikan. “Pemerataan kualitas pendidikan tidak bergantung kepada raw-input yang  masuk  ke  sekolah.  Tetapi  yang  paling  strategis  dan urgen adalah  bagaimana  pengelolaan pendidikan dilakukan oleh orang yang memilik i komitmen dan keahlian yang berkualitas”. 48 Sekolah penting  diberi  kebebasan  dan  kewenangan  untuk  berkreasi  dan  berinovasi  dalam  melakukan pengelolaan  pendidikan  di  sekolah.  Kreativitas  dan  inovasi  sekolah  tentunya  berorientasi  pada peningkatan  proses  pendidikan  di  sekolah.  Dan  tuntutan  ini  sebenarnya  sudah  dibuka  oleh pemerintah sebagai implikasi dari tuntutan reformasi pendidikan. “Indikasi ini menjadi kuat dengan dilakukan perubahan undang-undang nomor 2 tahun 1989 menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebab kebebasan mengelola sudah dimiliki oleh sekolah, maka pemerintah pusat perlu menentukan standar pendidikan sebagai standar minimal yang harus
46 Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang pendidikan, Kunci Pendidikan: Akses dan Kualitas, (Jawa Pos, Kamis 20 Juni 2019), 1
47 Marus Suti, “Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan”, Jurnal Medtek, Vol. 3 No. 2, (Oktober, 2011), 199
48 Lukman  Hakim,  “Pemerataan  Akses  Pendidikan  bagi  Rakyat  sesuai  dengan  Amanat  Undang -Undang  Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal Edutech , Vol. 2 No. 1, (Maret 2016), 56

## Saiful Arif
dijadikan  pedoman  oleh  semua  sekolah.  Menurut  Tilaar  standar  pendidikan  mencakup;  1)  standar kurikulum, 2) standar performance , d an 3) kesempatan belajar”. 49
“Standar pemerataan pendidikan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan  pendidikan.  Standar  pemerataan  pendidikan  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan. Standar  nasional  pendidikan  adalah  suatu  kriteria  atau  standar  minimal  terkait  pelaksanaan  sistem pendidikan yang ada  di seluruh  wilayah hukum Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Fungsi  dari standar  nasional  pendidikan  adalah  sebagai  dasar  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Sedangkan tujuan utama standar nasional pendidikan adalah menjamin mutu pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai kebutuhan dan perubahan kehidupan nasional dan global. Standar nasional pendidikan mencakup delapan kriteria yang  wajib  terpenuhi  bagi  semua  satuan  pendidikan  dalam  upaya  menuju  pendidikan  yang berkualitas. Standar nasional pendidikan mencakup; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,  standar  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.” 50
Selanjutnya dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan,  pada  pasal  1  ayat  5  sampai  dengan  ayat  12,  ditegaskan,  standar  kompetensi  lulusan merupakan  kriteria  atau  kualifikasi  yang  menyangkut  kemampuan  lulusan  yang  terbagi  atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi  minimal  untuk  mencapai  kompetensi  lulusan  minimal  untuk  jenis  dan  jenjang pendidikan  tertentu.  Di  dalam  standar  isi  terdapat  kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum,  beban belajar,  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  kalender  pendidikan.  Standar  isi  mencakup penentuan  dan  pelaksanaaan  kurikulum.  Standar  proses  pendidikan  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran,  yang  berarti  dalam  standar  proses  pendidikan  berisi  bagaimana  seharusnya  proses pembelajaran berlangsung. Standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam  pengelolaan  pembelajaran.  Standar  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  berorientasi kepada tenaga pendidik yang  harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,  sehat  rohani  dan  jasmani,  serta  mampu  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional. Standar  sarana  dan  prasarana  mengharuskan  semua  satuan  pendidikan  harus  dilengkapi  dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perabot,  dan  perlengkapan  lainnya.  Standar  pengelolaan  mengharuskan  kepada  semua  satuan pendidikan  dikelola  secara  profesional.  Satuan  pendidikan  sebagai  suatu  institusi/lembaga pendidikan harus ada top leader yang cerdas, cermat, inovasi, dan kreatif guna melakukan pengelolaan profesional.  Standar  pembiayaan  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan pendidikan  secara  efektif  dan  efesien.  Standar  penilaian  ini  berkaitan  dengan  segala  macam meka nisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik.” Delapan  standar  nasional  pendidikan  ini  merupakan  barometer  untuk  mengukur  kualitas pendidikan  secara  nasional.  Pemerataan  pendidikan  seyogianya  menyiapkan  dan  mengharuskan lembaga pendidikan untuk memenuhi pada tuntutan dan standar yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Ketika semua sekolah sudah memenuhi pada delapan standar dimaksud, maka pasti akan terjadi pemerataan pendidikan. Menurut Tilaar “fungsi standar nasional pendidikan adalah pertama untuk pengukuran kualitas pendidikan. Standar pengukuran tidak statis, tetapi semakin lama semakin  ditingkatkan.  Ada  standar  ideal  dan  standar  operasional  temporal.  Standar  ideal  dapat
49 Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 79
50 Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional , 76-77
ditentukan setiap 5 atau 10 tahun, sedangkan standar operasional temporal dapat ditentukan setiap tahun.  Standar  ideal  juga  bertahap  untuk  dicapai  seperti  standar  isi  yaitu  kurikulum  sekolah  perlu direvisi  setiap  sekurang-kurangnya  5 – 10  tahun. Kedua ,  pemetaan  masalah  pendidikan.  Dan ketiga penyusunan strategi dan pengembangan sesudah diperoleh data dari evaluasi belajar secara nasional seperti ujian akhir nasional”. 51

## Penutup
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan: pertama ,  respon  masyarakat    ada  dua,  sebagian  besar tidak  setuju  dan  ada  beberapa  yang  setuju.  Respon  masyarakat  yang  tidak  setuju  beralasan diantaranya;  mengekang  kebebasan,  mengabaikan  kompetisi  akademik,  tidak  menjunjung  tinggi prinsip keadilan, melahirkan diskriminasi baru. Kemudian respon masyarakat yang setuju memiliki beberapa  alasan,  antara  lain;    memberi  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  masyarakat  untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang merata, memeratakan calon peserta didik yang berprestasi kepada semua sekolah, sebagai suatu upaya untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit.
Kedua, respon  sekolah  ada  dua.  Ada  beberapa  memberikan  respon    setuju  dengan  beberapa alasan, antara lain; memberi akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang merata, memeratakan  keunggulan  dan  kualitas  pada  semua  sekolah,  sebagai  upaya  untuk  menghilangkan image masyarakat terhadap sekolah unggul dan tidak unggul. Kemudian pada umumnya memberikan respon tidak setuju, sebab; mengeleminasi dan membatasi sekolah mendapatkan calon peserta didik baru yang berkualitas, mengabaikan prestasi akademik, tidak menjunjung tinggi semangat reformasi.
Ketiga, pemerataan  pendidikan  berbasis  zonasi  masih  belum  optimal,  hal  ini  diindikasikan karena;  belum  sepenuhnya  memeratakan  akses  pendidikan  pada  semua  sekolah,  terbukti  hampir semua  sekolah  kekurangan  jumlah  pendaftar,  kecuali  pada  sekolah  yang  dipandang  favorit  oleh masyarakat,  walaupun  hanya  sekedar  memenuhi  sesuai  dengan  pagu  yang  ditentukan, image masyarakat pada sekolah favorit dan tidak favorit sulit dihilangkan, pemerataan pendidikan dengan pola  zonasi,  harus  di- follow  up- i  dengan  kebijakan  lain  seperti;  penyebaran  guru  berkualitas  pada semua sekolah, peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah, dan penguatan kembali standar nasional  pendidikan  untuk  diimplementasikan  dengan  sunguh-sungguh  oleh  semua  satuan pendidikan sebagai institusi penyelenggara pendidikan, sehingga semua sekolah menjadi unggul dan berkualitas, pasti masyarakat akan menyekolahkan anaknya pada sekolah yang unggul dan berkualitas serta dekat dengan rumah. Wallahu a’lam .

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda, Khairunnisa, Suyoto, “ Dampak Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN  3  Yogyakarta  dan  SMAN  7  Yogyakarta”, Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan Hukum, Vol. 8 No. 8, 2019
Alfian, Alfan, M., “Politik Zonasi Dalam Praktek Pendidikan Di Indonesia”, Jurnal Politicon, Vol. 1 No. 2, Desember 2019
Dewi, Anggia, Tiara, “Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se Kota Malang” , Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3 No. 1, 2005 Ekosiswoyo,  Rasdi,  “ Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Yang  Efektif  Kunci  Pencapaian  Kualitas Pendidikan” , Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 14 No. 2, Juni, 2007 Fattah, Nanang, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
51 Tilaar, Standarisasi Pendidikan ,  108-109

## Saiful Arif
Hakim  Lukman,  “Pemerataan  Akses  Pendidikan  Ba gi  Rakyat  Sesuai  Dengan  Amanat  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal Edutech, Vol. 2 No. 1, Maret 2016
Idrus, Muhammad, “Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah”, Jurnal Psikopedagogia , Vol. 1 No. 2, Desember 2012
Aniek  Indrawati,  “Pengaruh  Kualitas  Layanan  Lembaga  Pendidikan  terhadap  Kepuasan Konsumen” , Jurnal Ekonomi Bisnis, Th. 16 No. 1, Maret, 2011
Kemendikbud, Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah  Kehuruan, Jakarta: Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Kusuma,  Dwi,  Ayu,  Imaniyai,  Nani, “Pengembangan  Profesi  Guru  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Guru , Jurnal Medtek, Vol. 3 No. 2, Oktober, 2011 Listyarti,  Retno,  Komisioner  KPAI  bidang  pendidikan, Kunci  Pendidikan:  Akses  Dan  Kualitas, Jawa Pos, Kamis 20 Juni 2019 Mudhlofir, Ali, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi, Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013 Mulyasa,  E, Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi), Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2003 Mulyasa, E, Menjadi Guru Profesional , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
Mujahidun,  “Pemerataan  Pendidikan  Anak  Bangsa:  Pendidikan  Gratis  Versus  Kapit alisme Pendidikan”, Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 7 No. 1, Juni 2016 Muhson,  Ali,  “Meningkatkan  Profesionalisme  Guru  Sebuah  Harapan” ,  Jurnal  Ekonomi  Dan Pendidikan, Vol. 2 No. 1 Agustus, 2004 Muzakki, Akh., MPLS Ramah Hingga Pemerataan Pembelajaran, Jawa Pos, Senin, 15 Juli 2019 Nurdin, Syafrudin, Profesi Keguruan, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019 Nurlailiyah, Aris, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa Di Yogyakarta”, Jurnal Realita Vol. 17 No. 1, Januari 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tilaar, H.A.R., Manajemen Pendidikan Nasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004 Tilaar, H.A.R., Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Praktis, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 Tim  Pengembang  MKDK  Kurikulum  dan  Pembelajaran, Kurikulum  dan  Pembelajaran, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945
Raharjo,  Budi,  Sabar,  “Evaluasi  Trend  Kualitas  Pendidikan  Di  Indonesia” ,  Jurnal  Penelitian  Dan Evaluasi Pendidikan , Tahun 16 Nomor 2, 2012 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sanjaya, Wina, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
Safarah,  Arifinna,  Azizah,  “Program  Zonasi  di  Sekolah  Dasa r  Sebagai  Upaya  Pemerataan  Kualitas Pendidikan di Indonesia”, Jurnal Lentera Pendidikan , Vol. 21 No. 2, Desember 2018
Sukemi, PPDB: Upaya Pemerataan Pendidikan, Jawa Pos, Kamis, 20 Juni 2019 Sujanto, Bedjo, Pengelolaan Sekolah Permasalahan dan Solusi, Jakarta: Bumi Aksara, 2018 Suti, Marus, “Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan”, Jurnal Medtek, Vol. 3 No. 2, Oktober, 2011