PELAKSANAAN   KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA   DALAM  MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEGAKAN HUKUM

## DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh: Gede Budiarta 1 , I Nyoman Lemes 2 , Saptala Mandala 3
(gede.budiarta@gmail.com) (nyoman.lemes@unipas.ic.id) (saptala.mandala@unipas.ac.id)
Abstrak: Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  mengandung  jabaran  pedoman  perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat. Penelitian ini meneliti  pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  anggota  Kepolisisan Negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Kepolisian  Resor  Buleleng  dan    kendala-kendala  yang  dihadapi.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  dalam  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dalam  proses penegakan  hukum  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dapat  berjalan  dengan  baik. Kendala-kendala yang dihadapi di antaranya pengetahuan dan ketrampilan, serta kepribadian  Petugas  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  ada  yang  belum  sesuai dengan  Kode  Etik  Profesi  Polri  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya, kesadaran  masayarakat  untuk  membantu  penegakan  Kode  Etik  Profesi  Polri terhadap  Anggota  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  dalam  mencegah  penyalahgunaan  wewenang dalam proses penegakkan hukum masih rendah. Hal ini tampak antara lain dengan tidak  adanya  keberanian  masyarakat  untuk  melaporkan  dugaan  penyalahgunaan wewenang oleh petugas, dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri.
Kata  Kunci:  Kode  Etik  Kepolisian,  Penyalahgunaan  Wewenang,  Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Kepolisian  merupakan  salah  satu  institusi  negara  yang  menjadi  garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga dengan demikian  dapat  dipahami  jika  tugasnya  cukup  berat  dan  harus  dilaksanakan dengan  penuh  tanggung  jawab.  Tugas-tugas  yang  harus  dilakukan  di  lapangan secara terorganisasi maupun individual sering menuntut anggota Kepolisian untuk mengambil  suatu  keputusan  secara  perorangan  untuk  menghadapi  situasi  yang nyata.  Dalam  keadaan  seperti    ini  berbagai  hal  harus  dipertimbangkan  seperti aspek ketertiban dan keamanan, kemanfaatannya bagi masayarakat, dan nilai-nilai keadilan.
Organisasi  Kepolisian,  sebagaimana  organisasi  lain  pada  umumnya, memiliki  norma-norma  yang  harus  diikuti,  antara  lain  norma  yang  berkaitan dengan  etika  yang  menunjukkan  perlunya  bertingkah  laku  sesuai  dengan peraturan-peraturan  dan  harapan  yang  memerlukan  kedisiplinan  dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  misi  yang  dijalani,  selalu  mematuhi  aturan  intern dalam  rangka  meningkatkan  kinerja,  profesionalisme,  budaya  organisasi  serta untuk  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan  pelaksanaan  tugas  sesuai  tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab di tempat tugas.  Semua itu demi perlindungan kepentingan masyarkat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepolisian harus senantiasa melihat kepentingan umum.
Tugas  Kepolisian  yang  sering  mendapat  sorotan  masyarakat  adalah berkaitan  dengan  penegakan  hukum.  Kepolisian  telah  berupaya  keras  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat,  namun  tentu  ada  yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Kepolisian belum cukup. Pada hari ulang tahun Bayangkara ke-74, Tahun 2020, Kepala Kepolisian meminta maaf kepada masyarakat apabila ada kinerja Kepolisian belum sesuai dengan ekspektasi. Cyrus Network merilis  hasil  survei  pada  Bulan  Maret  2020  terhadap  1.230  responden yang   tersebar  di  123  kelurahan  atau  desa  di  34  provinsi  di  Tanah  Air.  Jumlah responden di tiap provinsi proporsional sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di  masing-masing  provinsi.  Hasil  survey  menunjukan  Kepolisian  Republik
Indonesia dianggap makin kuat 71%, makin solid 68%, dan makin bisa dipercaya 62%  (“Cyrus  Network:  Kepercayaan  Publik  terhadap  Polri  Meningkat”,  melalui https://www.gatra.com, diakses tanggal 15 April 2021).
Poengky  Indarti,  salah  satu  Komisioner  Komisi  Kepolisian  Nasional,  pada hari  ulang  tahun  Bayangkara  ke-74  menyoroti  beberapa  tindakan  Polri  yang dinilainya  melewati  batas.  Polri  diminta  memperbaiki  hal  itu  ke  depannya. Dikemukakan bahwa ada tindakan-tindakan oknum anggota Polri yang melakukan kekerasan  berlebihan  ( excessive  use  of  force ),  misalnya  ada  kasus  di  mana tersangka melarikan diri, kemudian ditembak oleh anggota Kepolisian. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Seharusnya, jika tersangka lari, harus dikejar, tetapi jika tersangka teroris membawa senjata api dan bom melakukan perlawanan, dengan menembaki anggota, maka sah bagi anggota untuk menembak yang bersangkutan. Anggota  Komisi  Kepolisian  Nasional  lainnya,  Bekto  Suprapto,  juga mengingatkan  agar  Polri  ke  depannya  terus  memelihara  keamanan  dan melindungi rakyat.  Bekto meminta Polri tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam  bertugas.  Polri  harus  mau  menerima  persepsi  masyarakat  terkait  masih adanya  keluhan  masyarakat  dalam  penyalahgunaan  wewenang  dan  tindakan Kepolisian yang berlebihan. Polri harus menyadari bahwa reformasi kultural Polri masih  belum  selesai  terkait  dengan  s ubculture masalah  transparansi, penghormatan  hak  asasi  manusia,  dan  rasa  keadilan  masyarakat  (“HUT  Ke-74
Bhayangkara, Ini Catatan Kompolnas untuk Polri”, melalui
https://news.detik.com., diakses pada tanggal 15 April 2021).
Sehubungan  dengan  hasil  survey  tentang  persepsi  masyarakat  maupun catatan  Komisi  Kepolisian  Nasional  tersebut,  setiap  anggota  Kepolisian  dituntut selalu  meningkatkan  kemampuan  agar  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik, sejalan  dengan  perubahan  masyarakat.  Menurut  Banurusman,  hal  ini  disebabkan karena:
1. Tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan  kecerdasan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  memerlukan
pelayanan  yang  lebih  cepat,  mudah,  dan  menjamin  perlindungan  bagi  diri dan harta bendanya.
2. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sehingga  lebih  menunjukan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
3. Meningkatnya kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
4. Masalah-masalah  yang  dihadapi  kepolisian  cenderung  berkaitan  dengan seluruh  aspek  kehidupan  nasional  sehingga  modus  kriminalitas kemungkinan  berlatar  belakang  dalam  aspek-aspek  kehidupan  baik  politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi.(Banurusman, 1995: 19).
Kepolisian  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia.  Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  penegak  hukum merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  penting  terhadap  penegakan hukum.  Menurutnya  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  aturan hukum ( law enforcement), yaitu:
1. Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  didalam  hal  ini  mengenai  Undang- Undang saja.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  (Soerjono Soekanto. 2004: 3), 1995: 19).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  lebih  menitikberatkan  pada  fungsi  pelayanan  masyarakat  sesuai dengan  Konvensi  Internasional  yang  menyangkut  fungsi-fungsi  Kepolisian  di seluruh  dunia,  menyatakan  bahwa  fungsi  kepolisian  ialah  bagian  dari  fungsi
pemerintahan  yang  bertugas  menyelenggarakan  dan  menciptakan  keamanan  di dalam negeri. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002  menyatakan:
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum
c. memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Institusi  kepolisian  untuk  melaksanakan  tugas  pokok,  dari  tinjauan  aspek organisasi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Memiliki  kekuasaan  kepolisian  ( police  power )  yang  bersumber  pada pemberian  wewenang  kepolisian  berdasarkan  undang-undang  yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak konstitusional masyarakat. Kekuasaan kepolisian  meliputi  kewenangan  untuk  menggunakan  senjata  api  serta kewenangan-kewenangan  lain  yang  pada  umumnya  membatasi  hak-hak konstitusional warga masyarakat.
2. Pelaksanaan  tugas  kepolisian  dengan  mengutamakan  pendekatan operasional,  yang  melibatkan  semua  anggota  dalam  kegiatan  operasional (Aryanto Sutadi, 2013: 45).
Kekuasaan kepolisian termasuk kewenangan menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan  lain  yang  membatasi  hak-hak  konstitusional  warga masyarakat  harus  digunakan  secara  cermat  dan  penuh  kehati-hatian.  Jika  tidak, dapat  terjadi  sesuatu  yang  berlawanan,  di  mana  tugas  Kepolisian  untuk melindungi  hak-hak  warga  negara,  justru  mengancam  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak warga negara.
Organisasi  kepolisian  lebih  banyak  berada  di  dalam  unsur  operasional  dari pada  non-opresional.  Sebagai  konsekwensinya,  agar  dapat  melaksanakan tugasnya,  setiap  anggota  diberikan  kewenangan  umum  kepolisian  berdasarkan undang-undang  (Aryanto  Sutadi,  2013:  45).  berdasarkan  kewenangan  umum inilah seorang anggota Kepolisian secara organisasi maupun secara personal dapat
melakukan  tindakan-tindakan  yang  tidak  bioleh  dilakukan  oleh  mas    yarakat kebanyakan.
Pada  saat  menghadapi  situasi  nyata  di  lapangan,  terkadang  polisi  dituntut untuk melakukan tindakan menurut penilaian dan keyakinannya agar kepentingan umum terlindungi. Tindakan ini dikenal dengan istilah diskresi Kepolisian. Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  yang  menyatakan  bahwa  untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.  Tindakan berdasarkan  diskresi  ini  jika  tidak  dibatasi  akan  berpotensi  untuk  terjadinya penyalahgunaan  wewenang.  Jika  demikian  yang  terjadi,  tindakan  yang  semula dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  umum  yang  terjadi  malah sebaliknya, merugikan kepentingan umum.
Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  angka  4  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga sering disebut menjadi dasar hukum dilakukannya diskresi oleh polisi. Pasal 5 (1) tersebut menyatakan:
Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh  berhenti  seorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
Pembatasan  terhadap  yang  dimaksud  dengan  “mengadakan  tindakan  lain menurut hukum yang bertanggungjawab terdapat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yang menyatakan:
Dimaksud  dengan  "tindakan  lain"  adalah  tindakan  dari  penyelidik  untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b) selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya tindakan jabatan;
c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e) menghormati hak asasi manusia.
Pemberian  diskresi  kepada  polisi  pada  hakekatnya  bertentangan  dengan negara  yang  didasarkan  pada  hukum.  Diskresi  ini  menghilangkan  kepastian terhadap apa yang akan terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang  jelas  dan  tegas,  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat  dicapai  (Sajipto  Raharjo, 1999: 111).
Diskresi  kepolisian  merupakan  realisasi  dari  asas  kewajiban  ( plicht matigheid )  dan  dilaksanakan  oleh  petugas  polisi  sejak  dari  awal/permulaan menghadapi  suatu  peristiwa  pidana,  misalnya:  anggota  polantas  menghadapi pengemudi  mobil  yang  SIM-nya  habis  masa  berlakunya,  sedangkan  pengemudi tersebut  lama  bertugas  di  luar  kota  dan  baru  hari  itu  pulang  dari  dinasnya. Tindakan  anggota  polantas  tidak  menggunakan  wewenangnya  untuk  menilang pengemudi,  dan  diganti  dengan  tindakan  menasihati  dan  memberi  petunjuk,  hal itu merupakan diskresi” (DPM. Sitompul, 2017: 367).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diskresi  dalam  tugas  polisi adalah:
2. Faktor pendidikan petugas.
3. Faktor pengalaman petugas.
4. Faktor mental petugas.
5. Faktor kelelahan fisik petugas.
6. Faktor sikap perilaku dari pelanggar hukum” (DPM. Sitompul, 2017: 368)..
Diskresi  kepolisian  terletak  di  antara  garis  batas  moral  dan  hukum,  maka untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  perlu dibatasi  pelaksanaannya  dengan  asas  kewajiban.  “Asas  kewajiban  terdiri  dari  4 (empat) sub asas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi, yaitu: asas  keperluan,  asas  masalah,  asas  tujuan,  dan  asas  keseimbangan”  (DPM. Sitompul, 2017: 367).
Adam  Chazawi  menyatakan:  “Menyalahgunakan  kewenangan  merupakan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  sebenarnya  berhak  untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan  bertentangan  dengan  hukum  atau  kebiasaan”  (Adam  Chazawi,  2002:  66). Menyalahgunakan  wewenang  sebagaimana  dikatakan  Adam  Chazawi  tidak  lain, orang  yang  sebenarnya  memeiliki  hak  untuk  mengambil  kebijakan,  tetapi mengambil  kebijakan  tidak  sesuai  dengan  asas  tujuan  yang  menjadi  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.
Perbuatan  “menyalahgunakan  kewenangan”  hanya  mungkin  terjadi  apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:
a. pembuat  yang  menyalahgunakan  kewenangan  berdasarkan  kedudukan atau  jabatan  tertentu  memang  mempunyai  kewenangan  yang dimaksudkan;
b. kedudukan  atau  jabatan  yang  mempunyai  kewenangan  tersebut  masih (sedang) dipangku ataudimilikinya (Adam Chazawi, 2002: 66).
Penyalahgunaan wewenang oleh Kepolisian dalam penegakan hukum dapat dihindari  dengan  menegakkan  aturan-aturan    yang  mengikat  anggota  Kepolisian secara  organisasi  maupun  pribadi.  Aturan  organisasi  Kepolisian  antara  lain berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan disipilin ditujukan  untuk  membentuk  disiplin  anggota  Kepolisian.  Disiplin  adalah kehormatan,  dan  kehormatan  sangat  erat  kaitannya  dengan  kredibilitas  dan komitmen.  Dalam  hal  ini  kredibilitas  dan  komitmen  anggota  Kepolisian  sebagai aparatur negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom,
dan  pelayan  masyarakat,  penegak  hukum  dan  pemelihara  keamanan.  Komitmen berbeda  dengan  loyalitas,  loyalitas  cendrung  mengarah  ke  loyalitas  mutlak  dan berujung  pada  kecendrungan  penguasa/  pimpinan  untuk  menyalahgunakan loyalitas tersebut ( abuse of power ). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/ kesadaran, bukan dari rasa takut (Muhammad  Nuh, 2011: 144).
Tata  kehidupan  anggota  Kepolisian  selaku  pribadi  dalam  kehidupan bermasyarakat perlu diatur. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  membina  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  suasana  kerja  yang  penuh  dengan  konflik, ketegangan  dan  ketidakpastian,  serta  membina  pula  karakter  dan  kultur  baru sesuai  tuntutan  perkembangan  jaman.  Sehubungan  dengan  pelanggaran  disiplin perlu  diatur  dan  dilaksanakan  tata  cara  pemeriksaan,  tata  cara  penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan  kepadanya.  Setiap  atasan  yang  berhak  menghukum  wajib  memeriksa lebih  dahulu  dengan  seksama  Anggota  Kepolisian  yang  melakukan  pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin  yang  dilakukan,  sehingga  hukuman  disiplin  itu  sesuai  dengan    rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin. Suatu organisasi selalu mempunyai aturan  intern  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja,  profesionalisme,  budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta  untuk  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan  pelaksanaan  tugas  sesuai tujuan,  peranan,  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab  institusi  tersebut (Muhammad  Nuh,  2011: 144)..
Sebagai manusia biasa, setiap anggota Kepolisian hidup bermasyarakat dan saling  melakukan  interaksi  antar  individu.  Hal  ini  merupakan  sesuatu  yang alamiah,  dan  menjadi  kebutuhan  sosial.  Namun,  sebagai  aparatur  negara  yang
memiliki  kedudukan  khusus,  setiap  anggota  Kepolisian  harus  memiliki  standar perilaku dalam melakukan hubungan sosial. Menurut Sadjijono, dalam hal inilah kode  etik  menjadi  penting.  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  mengandung  jabaran pedoman  perilaku  setiap  anggota  Kepolisian  dalam  berhubungan  dengan masyarakat  ketika  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maupun  ketika  tidak sedang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  ditengah-tengah  masyarakat (Sadjijono, 2008: 87). Kode Etik Kepolisian sangat penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai pedoman ketika berhubungan dengan masayarakat .
Parsudi  Suparlan  menegaskan  bahwa  etika  dalam  organisasi  profesional dirumuskan  dan  dibakukan  oleh  organisasi  sebagai  kode  etik  atau  aturan-aturan etika  yang  diberlakukan  bagi  anggota-anggota  organisasi  dalam  tugas-tugasnya. Kode  etik  dibuat  agar  tugas-tugas  dari  anggota-anggota  organisasi  tersebut dijamin  profesionalismenya.  Acuan  bagi  pembuatan  kode  etik  sebuah  organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut (Parsudi Suparlan,  2007: 9). Mengingat pentingnya Kode Etik sebagai  tolok  ukur  perilaku  dari  setiap  anggota  Kepolisian  dalam  berhubungan dengan  masyarakat  ketika  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maka  peneliti tertarik  untuk  meneliti  hal  ini  dengan  judul  ”Pelaksanaan    Kode  Etik  Profesi Terhadap  Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian    Negara  Republik  Indonesia      dalam Mencegah  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Penegakan  Hukum  Di  Kepolisian Resor Buleleng”.
Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah  yang  menurut  peneliti  penting  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dalam penelitian ini. Adapun Masalah-masalah tersebut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  anggota Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  dalam  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dalam proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi Polri terhadap anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  dalam  mencegah  penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  meneliti  pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan  hukum  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  kendala-kendala  dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  menggambarkan  pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri terhadap  anggota  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses  penegakkan  hukum  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  anggota Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  dalam  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dalam  proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  antara  lain  kesesuaian dengan masalah penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi penelitan juga dilakukan dengan  pertimbangan  subyektif  peneliti,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah kemungkinan  peneliti  untuk  dapat  mencari  data,  melakukan  pencarian  data tambahan,  maupun  untuk  melakukan  konfirmasi  terhadap  data  yang  telah diperoleh.  Dihubungkan  dengan  tempat  domisi  peneliti,  Kepolisian  Resor Buleleng adalah tempat penelitian yang paling mendukung proses pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan.
Data  yang  digunakan  bersumber  dari  kepustakaan  dan  data  lapangan.  Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan  Lemabaran  Negara  Nomor  4168)  (selanjutnya  dalam  penelitian ini  disebut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002);  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang  apa  yang  telah  secara  nyata  terjadi  di  masyarakat,  dalam  hal  ini  di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai  dengan  suatu  daftar  pertanyaan,  serta  tidak  menutup  kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan jawaban sesuai masalah penelitian. Dalam penelitian tertentu, data dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberi gambaran terhadap masalah yang diteliti. Pengolahan ini data harus tetap memberikan gambaran secara obyektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  Anggota  Kepolisisan Negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  dalam  Mencegah  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam Proses Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng
Kepolisian Resor Buleleng (selanjutnya disebut Polres Buleleng) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan pada Kepolisian Daerah Bali yang berada di bawah Kapolda.  Polres Buleleng mengemban tugas untuk  melaksanakan:
1. tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk  menyelenggarakan    tugas  tersebut,  Polsek  Buleleng  melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat,  dalam  bentuk  penerimaan  dan penanganan  laporan/pengaduan,  pemberian  bantuan  dan  pertolongan termasuk  pengamanan  kegiatan  masyarakat  dan  instansi  pemerintah,  dan pelayanan  surat  izin/keterangan,  serta  pelayanan  pengaduan  atas  tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
c. penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana,  fungsi  identifikasi  dan  fungsi laboratorium  forensik  lapangan  dalam  rangka  penegakan  hukum,  serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan  keamanan  swakarsa,  koordinasi  dan  pengawasan  kepolisian khusus  dan  satuan  pengamanan,  pemolisian  masyarakat,  serta  pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
e. pelaksanaan  fungsi  Samapta  Kepolisian,  meliputi  kegiatan  pengaturan, penjagaan,  pengawalan,  patroli  serta  pengamanan  kegiatan  masyarakat  dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
f. pelaksanaan  fungsi  lalu  lintas,  meliputi  kegiatan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan  dan  patroli  lalu  lintas,  termasuk  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  pembinaan  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan,  penanganan  pertama  terhadap  tindak  pidana  perairan,  pencarian dan  penyelamatan  kecelakaan  di  wilayah  perairan,  pembinaan  masyarakat perairan  dalam  rangka  pencegahan  kejahatan,  dan  pemeliharaan  keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
h. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Ditinjau dari bidang tugas unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan yang  paling  berhubungan  dengan  pelaksanaan  Kode  Etik  adalah  Sipropam. Sipropam  adalah  unsur  pelaksana  staf  khusus  Polres  yang  bertanggung  jawab kepada  Kepala  Kepolisian  Resor  (selanjutnya  disebut  Kapolres)  dan  sehari-hari berada  di  bawah  kendali  Wakil  Kepala  Kepolisian  Resor  (selanjutnya  di  sebut Wakapolres)  dan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sipropam  (selanjutnya  disebut
Kasipropam). Sipropam bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan  pemeliharaan  disiplin,  pengamanan  internal,  pertanggungjawaban  profesi, pelayanan  pengaduan  masyarakat  mengenai  dugaan  adanya  penyimpangan tindakan  pegawai  negeri  pada  Polri,  penelitian  dan  rehabilitasi  personel  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasipropam Polres Buleleng menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Sipropam Polres Buleleng melaksanakan fungsi:
a. pelayanan,  pengendalian  dan  pemantauan  terhadap  pengaduan  masyarakat tentang  penyimpangan  sikap  dan  tindakan  pegawai  negeri  pada  Polri  yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
b. pembinaan  dan  pengamanan  internal  yang  meliputi  personel,  materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
c. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
d. pembinaan profesi yang meliputi pembinaan etika profesi, audit investigasi kasus baik eksternal maupun internal dan penegakan etika profesi Polri. Kode Etik Kepolisian sangat perlu untuk memuliakan profesi Polri dengan menerapkan  Standar  Profesi  Polri    dalam  melaksankan  tugas  sehingga terwujududnya  Polri  yang  Promoter  (profesional,  modern  dan  terpercaya). Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
1. Unit  Provos,  yang  bertugas  menyelenggarakan  penegakan  disiplin, pemeliharaan  tata  tertib,  melaksanakan  pemeriksaan,  pemberkasan  dan sidang  disiplin,  pengamanan  dan  pengawalan  pelaksanaan  sidang  disiplin, mengawasi  pelaksanaan  putusan  hukum  disiplin,  pengamanan  terbuka kegiatan  personel  serta  melaksanakan  pembinaan  etika  profesi  kepolisian, penegakan etika, melaksanakan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, penuntutan dan sidang Kode Etik Profesi Polri.
2. Unit  Pengamanan  Internal  (Unitpaminal),  yang  bertugas  melakukan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan,  penyelidikan  terhadap  dugaan  pelanggaran  disiplin  dan/atau
kode  etik  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  pada  Polri,  penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
3. Urusan Administrasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel,  logistik  dan  administrasi  umum  serta  pelayanan  penerimaan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri  pada  Polri  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  dan/atau kode etik profesi Polri.
Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002    menyetakan  secara  tegas bahwa      menegakkan  hukum  merupakan  tugas  Kepolisian  selain  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk  melaksanakan  tugasnya Kepolisian memeiliki kekuasaan kepolisian ( police power ) yang bersumber pada pemberian  wewenang  kepolisian  berdasarkan  undang-undang  yang  lingkupnya dapat  membatasi  hak-hak  konstitusional  masyarakat.  Kekuasaan  kepolisian meliputi  kewenangan  untuk  menggunakan  senjata  api  serta  kewenangan- kewenangan  lain  yang  pada  umumnya  membatasi  hak-hak  konstitusional  warga masyarakat.
Sebagai  penegak  hukum,  tugas  Kepolisian  di  antaranya  bertindak  sebagai penyelidik  dan  penyidik.  Sebagai  penyelidik  petugas  Kepolisian  melakukan tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  sesuatu  peristiwa  yang  dianggap  atau diduga  sebagai  tindak  pidana.  Sebagai  penyidik  petugas  Kepolisian  melakukan tindakan  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  supaya  tindak  pidana  yang ditemukan  menjadi  terang,  serta  agar  dapat  menemukan  dan  menentukan pelakunya. Dalam pelaksanaan tugas inilah petugas Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa:
1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).
2. Penahanan,  yaitu  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP).
3. Penggeledahan,  yang  dibedakan  antara  penggeledahan  rumah  dan penggeledahan  badan.  Penggeledahan  rumah  adalah  tindakan  penyidik untuk  memasuki  rumah  tempat  tinggal  dan  tempat  tertutup  lainnya  untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang,  sedangkan .penggeledahan  badan  adalah  tindakan  penyidik  untuk  mengadakan pemeriksaan  badan  dan  atau  pakaian  tersangka  untuk  mencari  benda  yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) KUHAP).
4. Penyitaan,  yaitu  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  dan  atau menyimpan  di  bawah  penguasaanya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyidikan, penutupan dan peradilan.
Petugas  Kepolisian  yang  bertugas  sebagai  penyidik,  dalam  melaksanakan tugasnya  sebagaii  penegak  hukum,  dapat  melakukan  tindakan-tindadakan  yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan, tidakan seperti inilah yang sering disebut dengan istilah diskresi Kepolisian. Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menyatakan kewenangan penyidik meliputi:
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka.
4. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil  seseorang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi.
8. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pelaksanaan  diskresi  Kepolisian  dibatasi  oleh  undang-undang,  antara  lain dalam  Penjelasan  Pasal  17  ayat  1  huruf  j    KUHAP  dinyatakan  bahwa  tindakan lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  dilakukan  penyidik  untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b. Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya tindakan jabatan.
c. Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya.
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
e. Menghormati hak asasi manusia.
Meskipun  pelaksanaan  diskresi  Kepolisian  dibatasi  oleh  undang-undang, dalam kenyataannya, berpotensi untuk memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.  Hal  demikian  diakui  oleh  Made  Merta  Wijana,  Baur  7  Provos Sipropam  Polres  Buleleng,  dalam  wawancara  tanggal  19  Maret  2021.  Meskipun telah  ada  Peraturan  Kapolri  maupun  Standar  Operasional  Prosedur,  ada kemungkinan dalam prakteknya petugas lalai dan mengunakan kekerasan dengan menyalahi  wewenang  yang  dimiliki.  Dalam  hal  inilah  Kode  Etik  Profesi  Polri memiliki  peran  sebagai  norma-norma  atau  aturan-aturan  yang  merupakan kesatuan  landasan  etik  atau  filosofis  yang  berkaitan  dengan  perilaku  maupun
ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  patut,  atau  tidak  patut dilakukan oleh Anggota Polri.
Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan:
Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:
a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam  perkara  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
b. menempatkan  tersangka  di  tempat  bukan  rumah  tahanan  negara/Polri dan  tidak  memberitahukan  kepada  keluarga  atau  kuasa  hukum tersangka;
c. merekayasa  dan  memanipulasi  perkara  yang  menjadi  tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
e. melakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  dengan  cara  memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
f. melakukan  penyidikan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
g. menghambat  kepentingan  pelapor,  terlapor,  dan  pihak  terkait  lainnya yang  sedang  berperkara  untuk  memperoleh  haknya  dan/atau melaksanakan kewajibannya;
h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita  kepada  pihak  yang  berhak  sebagai  akibat  dihentikannya penyidikan tindak pidana;
j. melakukan  penghentian  atau  membuka  kembali  penyidikan  tindak pidana  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
k. melakukan  hubungan  atau  pertemuan  secara  langsung  atau  tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan..
Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  yang  terjadi  di  Polres  Buleleng dalam kurun waktu 2017 sampai Maret 2021 adalah sebagai berikut:
No Tahun Jumlah Personil dan Bentuk Pelanggaran KEPP 1 2017 1 orang, kasus penyalah gunaan narkoba, dengan penjatuhan hukuman rekomendasi PTDH 2 2018 2 orang, kasus penggelapan/  penipuan 2 orang, kasus melakukan penyalahgunaan narkoba 1 orang, kasus pendirian usaha tanpa ijin 3 2019 Nihil 4 2020 3 orang, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural 5 Maret 2021 1 orang, tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
Sumber: Sipropam Polres Buleleng
Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di lingkup Polres Buleleng tahun 2020 adalah adanya anggota Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik, yang kurang profesional,  proporsional,  dan  prosedural  dalam  pelaksanaan  tugas  di  mana terjadi  penyalahgunaan  wewenang  dengan  melakukan  intimidasi  kepada masyarakat,  dan  melakukan  diskresi  Kepolisian  dalam  mengambil  keputusan proses  penyidikan  atau  penegakan  hukum,  sehingga  masyarakat  tidak  puas  dan melaporkan ke Bidpropam Polda Bali.
Proses  penyelesaian  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  di  Kepolisian Resor Buleleng dilakukan sebagai berikut:
1. Bersumber  dari  pengaduan  masyarakat.    Setelah  laporan  di  terima selanjutkan  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.    Berdasarkan  hasil penyelidikan dan penyidikan di lakukan gelar perkara, dan apabila anggota yang  diduga  melakukan  pelanggaran  Kode  etik  Kepolisian  tersebut  cukup bukti  melakukan  suatu  pelanggaran  kode  etik,  maka  akan  di  proses  sesuai dengan ketentuan, yaitu dilakukan sidang KKEP. Namun, jika tidak cukup
bukti  akan  di  hentikan  dan  dikeluarkan  SKTT  (Surat  Keterangan  Tidak Terbukti) dari Kasi Propam.
2. Bersumber  dari  investigasi.  Langkah  pertama  laporan  diterima  dan selanjutkan  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  selanjutnya  dilakukan gelar  perkara  dan  apabila  anggota  tersebut  cukup  bukti  melakukan  suatu pelanggaran  Kode  Etik  maka  akan  di  lakukan  sidang  KKEP,  namun  jika tidak  cukup  bukti  akan  di  hentikan  dengan  mengeluarkan  SKTT  (Surat Keterangan Tidak Terbukti) dari Kasipropam.
3. Jika  yang  bersangkutan  melakukan  tindak  pidana,  akan  di  proses  melalui peradilan  umum  terlebih  dahulu,  setelah  itu  baru  akan  di  lakukan  proses sidang KKEP.
4. Jika  yang  bersangkutan  melakukan  banding  atas  keputusan  sidang  KKEP, diberikan  hak  untuk  melakukan  banding    ke  tingkat  Polda  yang  di  tujukan kepada Kapolda.
Jika  sidang  KKEP  memutuskan  pelanggar  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  pelanggaran,  putusan  sidang  KKEP  berisi  sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:
1. Sanksi etika dengan putusan yang bersifat mengikat:
a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela (sesuai Pasal 21  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
b. kewajiban  Pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  lisan  dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang  dirugikan  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (sesuai Pasal 21 ayat (1)
huruf  c  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/ atau
2. sanksi administratif, dengan putusan yang bersifat rekomendasi:
a. dipindahtugaskan  ke  jabatan  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya  1  (satu)  tahun  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  d  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011);
b. dipindahtugaskan  ke  fungsi  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya  1  (satu)  tahun  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011);
c. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang- kurangnya  1  (satu)  tahun  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  f  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011); dan/atau
d. PTDH  sebagai  anggota  Polri  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  g Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2011).
Sebagai suatu bentuk pengadilan, sidang KKEP harus menjunjung keadilan, tidak hanya bagi masyarakat, atau korban, tetapi juga bagi anggota yang sedang diperiksa,  sejalan  dengan  apa  yang  dinyatakan  I  Nyoman  Gede  Remaja  bahwa pengadilan  sebagai  salah  satu  tempat  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menegakkan  hukum,  merupakan  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara, sehingga  ditempat  inilah  orang  bisa  mencari  keadilan  untuk  menyelesaikan masalahnya (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 11).
2.      Kendala-kendala  yang  Dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi Polri  Terhadap  Anggota  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  dalam  Mencegah Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  proses  Penegakkan  Hukum  Di Kepolisian Resor Buleleng
Secara umum, tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri terhadap  anggota  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses  penegakkan  hukum  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  namun  demikian  ada beberapa  hal  yang  menurutnya  perlu  mendapat  perhatian  karena  berpotensi menjadi kendala.
1. Pemahaman  petugas  mengenai  wewenang  dan  pembatasan  dalam pelaksanaannya  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  penting  agar  petugas  penegak hukum,  benar-benar  paham  apa  yang  menjadi  wewenang  sehingga  wajib dilakukan,  dan  apa  yang  dilarang  sehingga  tidak  boleh  dilakukan. Pemahaman  yang  kurang  akan  menyebabkan  terjadi  pelanggaran  secara tidak sengaja.
2. Upaya pembinaan kepribadian petugas harus dilakukan secara terus-menerus agar  setiap  petugas  penegak  hukum,  khususnya  petugas  Kepolisian, memiliki kepribadian yang taat pada ajaran agama, : patuh dan taat terhadap hukum  dan  sopan  santun  dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Kepribadian  yang  kurang  baik,  akan menyebabkan  petugas  penegak  hukum,  akan  berperilaku  mengutamakan kepentingan  pribadi,  meskipun  untuk  itu  harus  melakukan  penyalahgunaan wewenang.  Dalam  hal  ini  petugas  melakukan  penyalahgunaan  wewenang secara sadar.
Dari  aspek  regulasi,  aspek  sarana-prasarana,  maupun  dari  aspek  sumber daya  petugas  hampir  tidak  ada  kendala  yang  menghambat,  Hal  yang  menjadi kendala  adalah  dukungan  masyarakat  berkaitan  dengan  penegakan  KEPP. Dukungan  yang  dirasakan  sangat  kurang  ada  dalam  2  hal.  Pertama  masyarakat sangat  jarang  memiliki  keberanian  untuk  melaporkan  adanya  petugas  penegak
hukum  yang  diduga  telah  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  dalam penegakan hukum. Kedua, dalam hal ada bukti-bukti yang cukup kuat telah terjadi penyalahgunaan  wewenang,  sangat  sulit  mencari  masyarakat  yang  bersedia menjadi saksi atas penyalahgunaan wewenang tersebut.
Peran  serta  masyarakat  dalam  bentuk  penyampaian  pengaduan  merupakan hal  yang  penting,  sesuai  prinsip  keterbukaan  untuk  ditangani  secara  baik,  cepat, tepat,  dan  dapat  dipertangungjawabkan,  dan    penting  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  serta  meningkatkan  pelayanan  Kepolisian  Negara  yang  profesional, modern, dan terpercaya.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  Anggota  Kepolisisan  Negara Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng dapat berjalan dengan baik. Pada kenyataannya ada  potensi  petugas  lalai  dan  mengunakan  kekerasan  dengan  menyalahi wewenang yang dimiliki pada penegakan hukum, dalam hal inilah Kode Etik Profesi  Polri  memiliki  peran  sebagai  norma-norma  atau  aturan-aturan  yang merupakan  kesatuan  landasan  etik  atau  filosofis  yang  berkaitan  dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Kode  Etik  Profesi  Polri terhadap  Anggota  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  dalam  mencegah  penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum di Kepolisian Resor Buleleng di antaranya:
a. Pengetahuan  dan  ketrampilan,  serta  kepribadian  Petugas  Kepolisian
sebagai  penegak  hukum  ada  yang  belum  sesuai  dengan  Kode  Etik Profesi Polri dan peraturan perundang-undangan lainnya.
b. Dukungan  masyarakat  untuk  untuk  membantu  penegakan  Kode  Etik Profesi Polri terhadap Anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  dalam  mencegah penyalahgunaan  wewenang  dalam  proses  penegakkan  hukum  masih rendah.  Hal  ini  tampak  antara  lain  dengan  tidak  adanya  keberanian masyarakat  untuk  melaporkan  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  oleh petugas, dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Chazawi.  2002. Pelajaran  Hukum  Pidana.  Bagian I .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Aryanto  Sutadi.  2013. Diskresi  Kepolisian:  dalam  Tinjauan  Hukum  dan Implementasinya di Lapangan. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.
Banurusman.  1995. Polisi  Masyarakat  dan  Negara ,  Yogyakarta:  Genta Publishing.
DPM.  Sitompul.  2017.  “Polisi  dan  Diskresi:,  melalui http://jhp.ui.ac.id ,  diakses tanggal 26 November 2020.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  2018.  “Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian dari  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  Harus  Dijamin  oleh  Negara”. Kertha Widya . Jurnal Hukum. Vol. 6. No. 1. Agustus 2018.
Muhammad  Nuh.  2011. Etika Profesi Hukum . Bandung: Pusaka Setia.
Parsudi  Suparlan.    2007.  “Kode  Etik  Polri  Guna  Menunjang  Profesionalisme Kepolisian”. Jurnal Polisi Indonesia . Edisi x Bulan September 2007.
Sadjijono.  2008. Etika  Profesi  Hukum  :Suatu  Telah  Filosofis  terhadap  Konsep dan  Implementasi  Kode  Etik  Profesi  POLRI .  Yogyakarta  :  Laksbang Mediatama .
Sajipto Raharjo. 1999. Ilmu Hukum . Jakarta:  PT. Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta:  CV. Rajawali.