## ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN
Haryani *)
*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen – Aceh
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan    untuk  menganalisis  apakah  terjadi  flypaper  effect  pada pemerintah daerah di Kabupaten Bireuen.Data yang digunakan adalah Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen dari tahun 2011 – 2015 yang diperoleh dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen . Metode analisis data yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen terjadi flypaper effect. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2011 - 2015 mengalami peningkatan, begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah  yang  terus    mengalami  peningkatan.  Realisasi  PAD  lebih kecil  dibandingkan  Dana  Alokasi Umum  (DAU).    Kemampuan  PAD  membiayai  belanja  daerah  belum  cukup.  Ini  berarti  PAD  belum dapat  diandalkan  untuk  membiayai  program  dalam  APBD  yang  terus  meningkat  seiring  tuntutan kebutuhan dan cakupan layanan publik yang harus semakin baik. Sehingga pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja utamanya sehari-hari.
Kata Kunci: Flypaper Effect, Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangaannya.  Hal  ini  menandakan  bahwa daerah  harus  mampu  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  merupakan  tolak  ukur dalam  menyelenggarakan  dan  mewujudkan otonomi  daerah.  Pada  prinsipnya  semakin  besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  akan  menunjukkan semakin  kecil  ketergantungan  daerah  kepada pusat
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan  publik.  Dokumen  anggaran  daerah disebut  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan  kota.  APBD  merupakan  salah  satu  mesin pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya  target  dan  sasaran  makro  ekonomi daerah  diarahkan  untuk  mengatasi  berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan  pengelolaan  APBD  difokuskan  pada optimalisasi  fungsi  dan  manfaat  pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan.
Sumber  pendapatan  daerah  berasal  dari pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan,  dan
lain-lain  pendapatan  daerah  lainnya.  Dana perimbangan  merupakan  komponen  terbesar dalam  pendapatan  daerah.  Dana  alokasi  umum adalah komponen terbesar dalam dana perimbangan.  Peningkatan  dana  perimbangan merupakan  konsekuensi  logis  otonomi  daerah yang  disertai  pendanaannya  dengan  kebijakan desentralisasi  fiskal  melalui  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Belanja  daerah  adalah  belanja  yang  tertuang dalam  APBD  yang  diarahkan  untuk  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, dan  pembinaan  kemasyarakatan.  Secara  umum belanja  daerah  dapat  dikategorikan  ke  dalam belanja  aparatur  dan  belanja  publik.  Belanja publik  merupakan  belanja  yang  penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.  Belanja  daerah  di  masing  daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber- sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa untuk  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah daerah,  pemerintah  pusat  akan  mentransfer  dana perimbangan  yang  terdiri  dari  dana  bagi  hasil, dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan  sendiri  berupa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  pembiayaan,  dan  lain-lain
pendapatan.  Kebijakan  penggunaan  semua  dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah.
Pada  praktiknya,  transfer  dari  pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah  untuk  membiayai  operasi  utamanya sehari-hari,  yang  oleh  pemerintah  daerah dilaporkan  dan  diperhitungan  dalam  APBD. Tujuan  transfer  adalah  mengurangi  (kalau  tidak mungkin  menghilangkan)  kesenjangan  fiskal antar  pemerintahan  dan  menjamin  tercapainya standar  pelayanan  publik  minimum  di  seluruh negeri.
Fenomena flypaper  effect merupakan  suatu kondisi  yang  terjadi  saat  pemerintah  daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan yang diproksikan  dengan  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  untuk  kepentingan  belanja daerah  daripada  menggunakan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Fenomena flypaper  effect membawa  implikasi  lebih  luas  bahwa  transfer akan  meningkatkan  belanja  pemerintah  daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.
Permasalahan yang terjadi saat ini, Pemerintah  Daerah  terlalu  menggantungkan alokasi  DAU  untuk  membiayai  belanja  daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang  dimiliki  daerah.  Disaat  alokasi  DAU  yang diperoleh  besar,  maka  pemerintah  daerah  akan berusaha  agar  pada  periode  berikutnya  dana DAU  yang  diperoleh  tetap.  Menurut  Dadari  dan Adi (2011:43) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan  dengan  penerimaan  daerah  yang lain,  termasuk  PAD.  Kuncoro  (2010:96)  juga menyebutkan  bahwa  PAD  hanya  mampu membiayai  belanja  pemerintah  daerah  paling besar 20%. Kenyataan inilah yang  menimbulkan perilaku  asimetris  pada  pemerintah  daerah. Untuk  melihat  apakah  terjadi  indikasi in  efisien pada  dana  transfer  tersebut,  dapat  dilihat  dari respon  pengeluaran  pemerintah  yang  lebih dikenal  dengan  teori Flypaper  Effect .  Respon disini  merupakan  suatu  tanggapan  langsung  dari Pemda  dalam  menyingkapi  transfer  dana  dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU  yang diwujudkan  pada  anggaran  belanja  daerah. Ketika  respon  (belanja)  daerah  lebih  besar terhadap  transfer,  maka  disebut  dengan flypaper effect .
Kabupaten  Bireuen  merupakan  salah  satu kabupaten yang cukup potensial untuk
berkembang.  Hal  ini  dikarenakan  Kabupaten Bireuen  mempunyai  banyak  sumber  daya  yang bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat dan daerah. Untuk melihat bagaimanakah kondisi yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bireuen dalam  merespon    belanja  daerah,  apakah  lebih banyak  menggunakan  dana  perimbangan  yang diproksikan  dengan  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana Bagi  Hasil  (DBH)    dari  pada  menggunakan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  Analisis Flypaper Effect Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bireuen.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Flypaper Effect
Menurut  Dadari,  (2010:21) menyebutkan bahwa flypaper effect merupakan suatu keganjilan  dimana kecenderungan  dari  dana bantuan  (transfer)  akan  meningkatkan  belanja publik yang besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang  terjadi  pada  saat  pemerintah  daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan  dana  transfer  (DAU)  daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena Flypaper  Effect membawa implikasi lebih  luas  bahwa  transfer  akan  meningkatkan belanja  daerah  yang  lebih besar  daripada penerimaan transfer itu sendiri.

## 2.  Penerimaan Pemerintah Daerah
Menurut  Widjaja  (2010:42)  Pendapatan daerah  merupakan  hak  pemerintah  daerah  yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan  jasa  sebagai  hasil  dari  kegiatan-kegiatan ekonomi  yang  beroperasi  di  wilayah  domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal  dari  atau  dimiliki  oleh  penduduk  daerah tersebut.
Pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  semua penerimaan  kas  daerah  dalam  periode  anggaran menjadi  hak  daerah.  Didalam  hal  ini  kita  dapat melihat  bahwa  pendapatan  daerah  diakui  dan dicatat  berdasarkan  asas  kas  yaitu  diakui  dan dicatat  berdasarkan  jumlah  uang  yang  diterima dan  merupakan  hak  daerah.  Pendapatan  asli daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari sumber  sumber  pendapatan  daerah  dan  dikelola sendiri  oleh  pemerintahan  daerah.  Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang
diperolaeh  dan  digali  dari  potensi  pendapatan yang ada di daerah (Halim, 2011:131).

## 3.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 pasal 285  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, PAD  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Lain- lain  PAD  yang  sah  dapat berupa  hasil  penjualan kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  dan komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan  jasa  oleh  daerah.  Pajak  daerah  dan  retribusi daerah merupakan aspek pendapatan yang paling utama  dalam  PAD  karena  nilai  dan  proporsinya yang cukup dominan.

## 4. Dana Perimbangan
Menurut
Widjaja,
(2010:54) dana perimbangan  merupakan  sumber  pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah  dalam  mencapai  tujuan  pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Menurut  Sidik  (2012:55),  Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dana  perimbangan  bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  dan antar pemerintah daerah.

## 5. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.  Adapun  cara  menghitung  DAU menurut  Prakosa  (2011:67)  adalah  sebagai berikut:
a. Dana  Alokasi  umum  (DAU)  ditetapkan sekurang-kurangnya  25%  dari  penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
b. Dana  Alokasi  umum  (DAU)  untuk  daerah propinsi  dan  untuk  daerah  kabupaten/kota ditetapkan  masing-masing  10%  dan  90% dari  dana  alokasi  umum  sebagaimana ditetapkan diatas.
c. Dana  Alokasi  umum  (DAU)  untuk  suatu daerah  kabupaten/kota  tertentu  ditetapkan berdasarkan  perkalian  jumlah  dana  alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan  APBN  dengan  porsi  daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
d. Porsi  daerah  kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan  nol  menerima  DAU  sebesar  alokasi dasar. Adapun Daerah yang  memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari  alokasi  dasar  menerima  DAU  sebesar alokasi  dasar  setelah  dikurangi  nilai  celah  fiskal dan  Daerah  yang  memiliki  nilai  celah  fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar  dari  alokasi  dasar  tidak  menerima  DAU. Proporsi  DAU  antara  daerah  provinsi  dan kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan imbangan  kewenangan  antara  provinsi  dan kabupaten/kota.  Hasil  penghitungan  DAU  per Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan dengan Keputusan  Presiden.  Berdasarkan  UU  No.  33 tahun  2004  Pasal  36  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah menyatakan bahwa penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12  (satu  perdua  belas)  dari  DAU  Daerah  yang bersangkutan.

## 6. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  Mardiasmo  (2012:83)  Dana  Alokasi Khusus  ditujukan  untuk  daerah  khusus  yang terpilih  untuk  tujuan  khusus,  sehingga  DAK merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat  untuk kebutuhan  khusus  seperti  kebutuhan  sarana  dan prasarana  fisik  di  daerah  terpencil,  daerah penampung transmigran, daerah pesisir/kepulauan,  dan  daerah  yang  mengalami kerusakan lingkungan. Sehingga hanya kebutuhan  yang  tidak  dapat  diperkirakan diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus  DAU  atau  kebutuhan  yang  merupakan komitmen  atau  pekerjaan  nasional  yang  dapat dibiayai DAK.
Pada  hakikatnya  pengertian  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  berasal  dari APBN,  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan  tersedianya  dana  dalam  APBN. DAK  disalurkan  dengan  cara  pemindahbukuan dari  rekening  kas  umum  negara  ke  rekening  kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan
dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai  administrasi  kegiatan,  penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

## 7. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pengertian  lain-lain  pendapatan  daerah  yang sah menurut Hirawan, (2012:96) adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan  dinas,  pajak,  retribusi dan  bagian  laba  perusahaan  daerah.  Penerimaan ini  antara  lain  berasal  dari  sewa  rumah  dinas milik  daerah,  hasil  penjualan  barang-barang (bekas)  milik  daerah,  penerimaan  sewa  kios milik  daerah  dan  penerimaan  uang  langganan majalah  daerah.  Sedangkan  menurut  Halim (2011:69),  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Jenis pendapatan  ini  meliputi  objek  pendapatan  hasil penjualan  aset  daerah  yang  tidak  dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito,  denda  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan,  dan  penerimaan  ganti  rugi  atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

## 8. Pengeluaran Pemerintah Daerah
Menurut  Sukirno,  (2011:84)  Pengeluaran pemerintah  ( goverment  expenditure )  adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan  untuk  nasional  dan  APBD  untuk daerah/regional.  Pengeluaran  pemerintah  berupa pembayaran  subsidi  atau  bantuan  langsung kepada berbagai golongan masyarakat.
Menurut  Suparmoko  (2011:65)  Pengeluaran pemerintah  dapat  dinilai  dari  berbagai  segi sehingga  dapat  dibedakan  menjadi  empat klasifikasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi  untuk  menambah  kekuatan  dan ketahanan  ekonomi  di  masa  yang  akan datang.
b. Pengeluaran pemeritah
langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
c. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
d. Pengeluaran  pemerintah  merupakan  sarana penyedia kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

## 9. Pengertian Belanja Daerah
Menurut  Permendagri  No  21  Tahun  2011 tentang  perubahan  kedua  atas  Permendagri  No
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang  nilai  kekayaan  bersih.  belanja menurut  kelompok  belanja  terdiri  dari  belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Dan  belanja langsung,  merupakan  belanja  yang  dianggarkan terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan.  Dalam  belanja  langsung dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dan ;  belanja  pegawai,  belanja barang  dan jasa  ;  dan belanja modal.
Sedangkan  menurut  Sembiring,  (2010:54) belanja  daerah  adalah  semua  kewajiban  pemda (pemerintah  daerah)  yang  diakui  sebagai pengurang  nilai  kekayaan  bersih  (ekuitas  dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah  daerah  tidak  akan  mendapatkan pembayaran  kembali  atas  pengeluaran  belanja yang  telah  terjadi,  baik  pada  tahun  anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.  Sedangkan  pengeluaran  pembiayaan merupakan  pengeluaran  yang  akan  diterima kembali  pembayarannya  pada  tahun  anggaran berjalan atau pada tahun anggaran.

## 10. Penelitian Sebelumnya
Adventinus, dkk (2013) melakukan penelitian berjudul Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa fenomena flypaper  effect terjadi  diakibatkan  oleh:  1) Tingkat  kemandirian  suatu  daerah  tidak  hanya dilihat  dari  kemampuan  suatu  daerah  dalam menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Namun,  secara  logis  fenomena  ini  menyatakan bahwa  pemerintah  daerah  masih  memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui  dana  transfernya  yakni  Dana  Alokasi Umum (DAU). 2) Peranan Dana Alokasi Umum (DAU)  yang  telah  dialokasikan  ( plot )  untuk belanja operasional berupa gaji/ belanja pegawai. Menyebabkan  pos  belanja  modal  hanya  berasal dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  3)  Adanya sifat  oportunistik  dari  legislatif  dan  eksekutif dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan  dana  bahkan  sejak  perencanaan anggaran  menyebabkan  pemborosan  yang  tidak semestinya.

## METODE PENTLITIAN
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  melalui analisis  deskriptif  dalam  memperoleh  dan menafsirkan  data  yang  telah  diperoleh  dari informan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara  objektif,  Arikunto  (2010:42).  Pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan flypaper effect pada  pemerintah  daerah  di Kabupaten Bireuen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

## 1.  Perkembangan Belanja  Daerah  Kabupaten Bireuen
Belanja  daerah  meliputi  semua  pengeluaran uang  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang mengurangi  ekuitas  dana,  yang  merupakan kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya kembali  oleh  daerah.  Belanja  pemerintah Kabupaten  Bireuen  terus  meningkat  searah dengan  meningkatnya  penerimaan.  Adapun  data belanja  daerah  Kabupaten  Bireuen  dapat  dilihat di bawah ini.
Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 – 2015 Tahun Realisasi  (Rupiah) Perkembangan (%) 2011 744.436.658.094,00 - 2012 847.290.219.042,00 13,81 2013 1.094.817.560.383,00 29,21 2014 1.339.100.488.964,28 22,31 2015 1.429.730.868.690,00 6,76 Sumber: DPKKD Kabupaten Bireuen, 2016.
Berdasarkan  pada Tabel  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  realisasi  belanja  daerah  Kabupaten Bireuen dari periode 2011-2015 terus mengalami peningkatan.  Ini  berarti  pemerintah  Kabupaten Bireuen  memiliki  kegiatan  pembangunan  dan perekonomian  di  daerah  yang  selalu  meningkat tiap tahunnya.

## 2.  Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Bireuen
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  sumber penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber- sumber  dalam  daerah  sendiri,  yang  dipungut berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan  kemampuan  dalam  menggali  dan mengelola  sumber-sumber  penerimaan  daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  mutlak  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya  sendiri,  sehingga  ketergantungan Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat semakin  berkurang  dan  pada  akhirnya  daerah dapat  mandiri.  Berikut  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten  Bireuen  periode  2011  hingga 2015.
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Periode 2011 – 2015 Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Perkembangan (%) 2011 60.535.081.153,00 - 2012 73.276.843.890,00 21,05 2013 115.622.741.557,00 57,79 2014 172.302.227.982,58 49,02 2015 173.972.782.734,16 0,97 Sumber: DPKKD Kabupaten Bireuen, 2016.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dijelaskan bahwa  perkembangan  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Bireuen dari tahun 2011-2015 mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dikarenakan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  bersumber  dari
hasil  pajak,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  mengalami peningkatan jumlah penerimaannya.
3.Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bireuen Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan Pemerintah  Pusat  di  bidang  desentralisasi  fiskal demi  keseimbangan  fiskal  antara  pusat  dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK).  Dana  perimbangan  bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  dan
antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi  lokal.  Namun  selama  ini  sumber  dana pembangunan daerah di
Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan  dan  bantuan  dari  pemerintah  pusat. Ketidakseimbangan  fiskal  ( fiscal  inbalance ) yang  terjadi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah selama  ini  telah  menyebabkan  ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah  pusat  yang  mencapai  lebih  dari  70 persen. Untuk mengetahui rincian dana perimbangan  Kabupaten  Bireuen,  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Rincian Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten BireuenTahun 2011 – 2015 (Dalam
Rupiah) Tahun Dana  Bagi  Hasil Pajak  dan  Dana Bagi  Hasil  Bukan Pajak (Rp) Dana Alokasi Umum (Rp) Dana Alokasi Khusus (Rp) Total Realisasi Dana Perimbangan (Rp) 2011 46.752.004.782 479.211.510.402 45.554.000.000 571.517.515.184 2012 45.356.689.652 612.599.162.000 51.102.390.000 709.058.241.652 2013 43.171.658.109 699.060.589.000 59.183.470.000 801.415.717.109 2014 34.792.301.086 770.780.301.000 61.083.950.000 866.656.552.086 2015 26.200.824.745 780.023.926.000 178.671.764.950 984.896.515.695
Sumber: DPKKD Kabupaten Bireuen, 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dijelaskan bahwa perkembangan realisasi dana perimbangan Kabupaten  Bireuen selama  periode 2011  –  2015  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Hal  ini  dikarenakan  meningkatnya penerimaan  yang  bersumber  dari  dana  alokasi umum  dan  dana  alokasi  khusus  setiap  tahunnya. Ini  berarti  biaya  kebutuhan-kebutuhan  daerah dalam  rangka  pembangunan  daerah  yang dicerminkan  dari  penerimaan  APBD  dan  untuk pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang semakin meningkat.
4.  Analisis Flypaper  Effect Pada  Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bireuen Fenomena flypaper  effect merupakan  suatu kondisi  yang  terjadi  saat  pemerintah  daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) untuk  kepentingan  belanja  daerah  daripada menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).
Fenomena flypaper  effect membawa  implikasi lebih  luas  bahwa  transfer  akan  meningkatkan belanja  pemerintah  daerah  yang  lebih  besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.
Pada  praktiknya,  transfer  dari  pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah  untuk  membiayai  operasi  utamanya sehari-hari,  yang  oleh  pemerintah  daerah dilaporkan  dan  diperhitungan  dalam  APBD. Tujuan  transfer  adalah  mengurangi  (kalau  tidak mungkin  menghilangkan)  kesenjangan  fiskal antar  pemerintahan  dan  menjamin  tercapainya standar  pelayanan  publik  minimum  di  seluruh negeri.  Penerimaan  Kabupaten  Bireuen  terus meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  dana transfer  dari  pemerintah  pusat.  Peningkatan penerimaan terbesar bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Berikut  realisasi Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Kabupaten Bireuen periode 2011 - 2015.
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bireuen Periode
2011 – 2015 Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Perkembangan (%) Realisasi Dana Alokasi Umum (Rp) Perkembangan (%) 2011 60.535.081.153,00 - 480.010.000.000,00 - 2012 73.276.843.890,00 21,05 612.599.162.000,00 27,83 2013 115.622.741.557,00 57,79 699.060.590.000,00 14,11 2014 172.302.227.982,58 49,02 770.780.301.000,00 10,26 2015 173.972.782.734,16 0,97 780.023.926.000,00 1,2
Sumber: DPKKD Kabupaten Bireuen, 2016
Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  dapat  dijelaskan bahwa realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan,  begitu juga  dengan  pendapatan  asli  daerah  yang  terus menerus mengalami peningkatan. Realisasi PAD lebih  kecil  dibandingkan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  selalu  mengalami  peningkatan. Kemampuan  PAD  membiayai  belanja  daerah belum  cukup.  Ini  berarti  PAD  belum  dapat diandalkan  untuk  membiayai  program  dalam APBD  yang  terus  meningkat  seiring  tuntutan kebutuhan  dan  cakupan  layanan  publik  yang harus  semakin  baik.  Sehingga  pada  praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja  utamanya  sehari-hari,  yang  akhirnya terjadi flypaper effect di Kabupaten Bireuen.

## B. Pembahasan
Flypaper  effect yang  terjadi  pada  pemerintah daerah  di  Kabupaten  Bireuen  mengindikasikan adanya suatu pemborosan dimana belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional  dari  pada  belanja  modal.  Dalam pemahaman bahwa dengan meningkatkan belanja  modal  ada  pula  peningkatan  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Namun  yang  terjadi adalah  peningkatan  pada  Dana  Alokasi  Umum justru lebih mempengaruhi jumlah belanja daerah yang semakin tinggi pula.
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sebagian  pos pendapatan  bagi  suatu  daerah  yang  dapat digunakan  secara  lebih  leluasa  bagi  pemerintah daerah untuk digunakan pada belanja operasional maupun modal. Kecenderungan saat ini pemerintah  daerah  masih  menggantungkan pendapatannya pada Dana Alokasi Umum untuk membiayai mayoritas belanja daerah tersebut.
Peran  DAU  sebagai  sumber  dana  untuk belanja  rutin/  operasional  yang  dialokasikan untuk  gaji/  belanja  pegawai.  Dengan  proporsisi
DAU  yang  besar  menyebabkan  dana  transfer pemerintah tersebut terserap hanya untuk belanja operasional.  Dengan  kata  lain,  DAU  belum memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi belanja  modal.  Sedangkan  untuk  PAD  sendiri, digunakan  untuk  belanja  modal  melalui  konsep demokrasi  –  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat. Sehingga  menghasilkan  suatu  pandangan  sempit bahwa  hanya  PAD-lah  yang  berasal  dari  rakyat daerahnya  dan  dikembalikan  untuk  rakyat daerahnya.  Padahal  DAU  berasal  dari  rakyat juga.  Temuan  ini  mendukung  pemikiran  Choi, (2009)  yang  menyatakan  bahwa,  pengambil keputusan  hanya  berdasarkan  pada  satu  pos tertentu  tanpa  mempertimbangkan  pos-pos  lain yang  lebih  bermanfaat.  Dengan  pandangan seperti  itu,  maka    peran  DAU  adalah  untuk belanja  operasional  sedangkan  PAD  untuk belanja  modal  sehingga flypaper effect terjadi. Pemerintah daerah telah menyiapkan atau dengan sengaja  mengalokasi  suatu  jumlah  belanja  yang besar  untuk  belanja  operasional  yang  tidak memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan daerah  sebagaimana  dengan  belanja  modal. Dengan demikian ketika jumlah DAU meningkat maka  belanja  operasional  pun  ikut  meningkat dan  lebih  meningkat  lagi  pada tahun  berikutnya, itulah fenomena flypaper effect.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Bireuen  terjadi flypaper effect . Hal ini dapat dilihat dari realisasi Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dari  tahun  2011- 2015  mengalami  peningkatan,  begitu  juga dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  terus menerus mengalami peningkatan. Realisasi PAD lebih  kecil  dibandingkan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  selalu  mengalami  peningkatan. Kemampuan  PAD  membiayai  belanja  daerah belum  cukup.  Ini  berarti  PAD  belum  dapat
diandalkan  untuk  membiayai  program  dalam APBD  yang  terus  meningkat  seiring  tuntutan kebutuhan  dan  cakupan  layanan  publik  yang harus  semakin  baik.  Sehingga  pada  praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja  utamanya  sehari-hari,  yang  akhirnya terjadi flypaper effect di Kabupaten Bireuen.

## DAFTAR PUSTAKA
Adventinus,  Kristanto,  Lambut  (2013). Analisis
Flypaper  Effect  Pada  Pemerintah  Daerah  Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal riset akuntansi., Volume 4 No. 1 juni 2013. Arikunto, Suharsimi. (2010). Manajemen Penelitian. Jakarta:  Penerbit  PT.  Rieneka Cipta. Dadari,  Wulan  dan  Adi,  Priyo.  (2010). Perilaku Asimetris Pemerintah  Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference  UKWMS  Surabaya,  6  September 2010. Halim,  Abdul.  (2011). Akuntansi  Sektor  Publik-
Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta:
Salemba Empat.
Kuncoro,  Haryo.  (2012). Fenomena  Flypaper Effect  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  dan  Kabupaten  Di  Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar. Mardiasmo.  (2012). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri  No  21  Tahun  2011  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Prakosa,  Bambang  Kesit.  (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah  (Studi  Empirik  di  wilayah  Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8 No. 2. Sidik, Machfud, B. (2012). Dana Alokasi Umum –  Konsep,  Hambatan,  dan  Prospek  di  Era Otonomi  Daerah. Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas. Sembiring.
Ginanjar. (2010). Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Jawa  Timur. Skripsi. Malang: Fakultas
Ekonomi.
Universitas Brawijaya. Malang.
Sukirno,  Sadono.  (2011). Makro  Ekonomi Modern:  Perkembangan  Pemikiran  dari Klasik  hingga  Keynesian  Baru. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Suparmoko . (2011). Pengantar  Ekonomi  Makro.
Yogyakarta: Penerbit UGM.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Daerah
Widjaja,  HAW.  (2010). Titik  Berat  Otonomi pada  Daerah  Tingkat  II. Jakarta. Rajawali Press.