## PERLINDUNGAN KONSUMEN: PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKAT MUI PERSPEKTIF MA Ṣ LA Ḥ AH MURSALAH
Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono & Handoyo Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo nurmakhusna@unsiq.ac.id, imamariono@unsiq.ac.id, handoyo@unsiq.ac.id

## Abstrak
Maraknya  kasus  di  masyarakat  tetang  label  halal  pertama,  hasil  survey menunjukkan  masih  banyak produk  yang  mencantumkan label  halal  tapi belum  memiliki  sertifikat  halal  artinya  inisiatif  produsen.  Kedua, Ditemukan  pula  ada  perusahaan  yang  telah  mencantumkan  label  halal pada  kesemua  produknya,  padahal  mereka  baru  mendapatkan  sertifikat halal  hanya  untuk  satu  produk.  Kasus  tersebut  ditemukan  ada  pada pengusaha  kecil  yang  mayoritas  adalah  pengusaha  lokal  dan  sering dijuluki pengusaha golongan ekonomi lemah (PEGEL), dengan kata lain, bargaining  position  golongan  ini  selalu  paling  lemah  dalam  mata  rantai industri  dan  perdagangan.  Memang  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  tidak terdapat baik di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, namun dapat dijadikan sebagai  al-ma ṣ la ḥ ah  al-mursalah,  karena  mengandung  kemaslahatan  (al- ma ṣ la ḥ ah), agar konsumen dapat langsung membuktikan kehalalan produk secara  visible.  Islam  meletakkan  nilai-nilai  dasar  dalam  aspek-aspek ketuhanan  dan  kemanusiaan  melalui  syariat,  guna  menemukan  berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat, karena itu  pula  Islam  mengakomodasi  berbagai  kebutuhan  manusia  berdasarkan ketentuan syara‘, serta tidak memberikan kesulitan bagi ummatnya dengan menciptakan kemaslahatan. Disinilah MUI diuji sebagai otoritas penjamin serta  pengawas  yang  membantu  pemerintah  dalam  memberikan  proteksi konsumen dalam mengurangi keresahan dikalangan konsumen.
Kata Kunci: halal, label, ma ṣ la ḥ ah mursalah, produk.

## A. PENDAHULUAN
Kasus  lemak  babi  pada  tahun  1988,  berawal  dari  publikasi  hasil penelitian  Tri  Susanto  mengenai  beberapa  jenis  produk  makanan  dan minumam  yang  diduga  mengandung  lemak  babi.  Disusul  kemudian beredarnya fotokopi ratusan daftar produk diduga mengandung lemak babi, akibatnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menjadi resah. 1
PT.  Ajinomoto  Indonesia,  Tbk,  misalnya  yang  sebelumnya  telah mendapatkan  Sertifikat  Halal  pada  30  September  1998,  ditemukan Lembaga  Pengkaji  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  (LPPOM  MUI)  dalam  laporan  hasil  audit  perpanjangan sertifikat halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto. MUI  menyebutkan  bahwa  PT.  Ajinomoto  menggunakan  enzim bactosoytone dalam proses pembuatan bumbu masak, sebagai makanan bagi mikroba yang akan dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu, sedangkan proses pembuatan bactosoytone tersebut PT Ajinomoto menggunakan enzim porcine yang diambil dari pancreas babi. Akhirnya MUI menerbitkan fatwa haram  terhadap  produk  penyedap  rasa  (Monosodium  Glutamate  MSG) dari PT Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bactosoytone pada tanggal 16 Desember 2000. 2
Kasus  vaksin  meningitis  yang  ditemukan  dan  diungkap  LPPOM produksi  Glaxo  Smith  Kline  (GSK)  asal  Belgia  yang  terpapar  zat menggandung  babi  dalam  pembuatannya.  Kasus  produk  haram  lainnya sapi  glonggong  di  Kabupaten  Boyolali  Jawa  Tengah,  daging  celeng  yang dikenal sapi – celeng beredar di Jabotabek tahun 2000, dan dendeng abon sapi positif lemak babi.
Bahkan di tahun 2013 sebanyak 66% garam yodium yang beredar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tidak menenuhi syarat konsumsi. Di  tahun  yang  sama  ditemukan  buah  impor  yang  beredar  di  wilayah Kabupaten  Wonosobo,  Jawa  Tengah,  positif  mengadung  residu  pestisida jenis organophospat. 3 Selain itu di tahun 2018 banyak beredar daging ayam yang  tidak  memenuhi  unsur  Aman,  Sehat,  Utuh  dan  Halal  (ASUH) ternyata  masih  dijumpai  di  pasaran.  Hal  itu  dibuktikan  ketika  tim
1 Tri  Susanto,  1988, Ulama  Yang  Mengawinkan  Ilmu  Pangan  dan  Syariah ,  Dosen Teknologi  Pangan  Universitas  Brawijaya  Malang,  dalam  Bulletin  Canopy  Edisi  Januari 1988, hlm. 12.
2 Tempo, 2014, Dari Dapur, Masalah itu Meluas Ke Arena Politik , 21 Januari 2001, hlm. 4.
3 Dinas  Peridustrian  dan  Perdagangan,  2014 Data  Distribusi  dan  Perlindungan Konsumen Dinas Peridustrian dan Perdagangan Wonosobo , Katalog DESPERINDAGKOP Januari 2014, hlm. 23.
monitoring peredaran daging dari Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo. 4
Berbagai  peristiwa  tersebut  meningkatkan  kepedulian  konsumen muslim  terhadap  kehalalan  produk.  Hukum  perlindungan  konsumen dalam  Islam  mengacu  kepada  konsep  halal  dan  haram,  serta  keadilan ekonomi,  berasaskan  nilai-nilai  atau  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. Aktivitas  ekonomi  Islam  dalam  perlindungan  konsumen  meliputi perlindungan  terhadap  zat,  proses  produksi,  distribusi,  tujuan  produksi, hingga  pada  akibat  mengkonsumsi  barang  tersebut.  Hal  tersebut  sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan 5 merupakan kebutuhan dasar manusia yang  paling  utama  dan  pemenuhannya  merupakan  bagian  dari  hak  asasi setiap  rakyat  Indonesia.  Pangan  harus  senantiasa  tersedia  secara  cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 6 Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama  (Islam)  dan/atau  demi  kualitas  hidup  dan  kehidupan,  merupakan hak  warga  Negara  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945, khususnya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999. 7 Dan mengkonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. 8
Ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dinyatakan
Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
4 Sidik  Driyono,  2018,  hasil  wawancara  dengan  Kabid  Dinas  Pangan  Pertanian  dan Peternakan  (Dispaperkan)  Kabupaten  Wonosobo,  di  Pasar  Kaliwiro  pada  tanggal  6  Juni 2018 pukul 09.00 WIB.
5 Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk  pertanian, perkebunan,  kehutanan,  perikanan,  peternakan,  perairan,  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun tidak  diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia, termasuk  bahan  tambahan  Pangan,  bahan  baku  Pangan,  dan  bahan  lain  yang  digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,  dan/atau pembuatan  makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
6 Fathurrahman  Djamil,  2013, Kalau  Banyak  Lembaga  Fatwa,  Umat  Bisa  Bingung , Jurnal Halal, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48-49.
7 Amirsyah  Tambunan,  2013, Hak  Konsumen  dalam  Perspektif  UU  No.  8  Tahun 1999 , Jurnal Halal, No.101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 16.
8 Anton Apriyantono, 2013, LPPOM MUI Harus Diperkuat , Jurnal Halal, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48.
seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  Kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam
Pemusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Maksud  alinea  IV  di  atas  mebutkan  bahwa  Negara  Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Negara  untuk  mewujudkan Negara kesejahteraan (Welfare Staat) sebagai wujud Negara hukum adalah memperhatikan  kepentingan  masyarakat.  Maka  dari  itu,  satu  sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggungjawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk  melindungi  dan  memberikan  rasa  tenang  dan  aman  dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syari’at yakni  halal dan thoyib. 9 Seperti anjuran di dalam Al Qur’an salah satunya Surah Al Maidah ayat 88;
ِهِب ْمُتْنَأ يِذَّلا َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۚ اابِ يَط  الً َلََح ُ َّاللَّ ُمُكَق َز َر اَّمِم اوُلُك َو َنوُنِم ْؤُم
Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan  kepadamu,  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  kamu beriman kepada-Nya. 10
Berdasarkan  payung  hukum  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  hanya umat  Islam,  tetapi  juga  umat-umat  lainnya  harus  mengkonsumsi  pangan yang  halal  lagi  baik.  Setiap  manusia,  apapun  agama  dan  keyakinan  yang dianutnya,  pasti  memerlukan  makanan  untuk  kelang-sungan  hidupnya. Dan  agar  selamat  dalam  kehidupannya  secara  fisik-biologis,  sehat  secara
9 Jazuli  Juwaini,  2012, UU  JPH  Untuk  Melindungi  Umat ,  Jurnal  Halal,  No.  95  Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 30.
10 Departemen  Agama  RI,  2005, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya:  Special  For  Women, Bandung: Syaamil Al-Qur’an, hlm. 303.
fisik-jasmani,  makanan  yang  dikonsumsi  itu  haruslah  yang  halal  dan thoyyib, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. 11
Menyikapi  hal  ini,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi  Fatwa  telah  berikhtiar  untuk  memberikan  jaminan  produk makanan  halal  bagi  konsumen  muslim  melalui  instrumen  sertifikat  halal. Sertifikat  halal  merupakan  fatwa  tertulis  Majelis  Ulama  Indonesia  yang menyatakan  kehalalan  suatu  produk.  Sertifikat  halal  selain  sebagai perlindungan  konsumen  dari  berbagai  macam  makanan  yang  dianggap tidak  layak  sesuai  syari’at  Islam  khusunya  Indonesia  yang  mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan.
Pemerintah  telah  merespon  pentingnya  sertifikasi  halal  dan pencantuman  tanda/label  halal  pada  produk  (labelisasi  halal)  melalui beberapa  regulasi.  Akan  tetapi,  regulasi  ini  masih  terkesan  sektoral  dan parsial, bahkan inkonsistenisi. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang- Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada Pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga  penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; Dan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam  Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada makanan, serta Kesimpulan  Mudzakarah  Nasional  tentang  Alkohol  dalam  Produk Makanan. 12 Terlebih adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH)  yang  disahkan  dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 24 September 2014 seluruh pelaku usaha nantinya harus memiliki label halal resmi.
Akibat  dari  sistem  pengaturan  semacam  ini,  selain  telah  terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Juga  yang  paling  mendasar,  sertifikasi  halal  itu  bukan  merupakan  suatu
11 Sopa,  2008, Sertifikasi  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia:  Studi  atas  Fatwa  Halal MUI  terhadap  Produk  Makanan,  Obat-Obatan,  dan  Kosmetika, Naskah  Disertasi  S3  Pada Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta:  UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 104.
12 LPPOM  MUI,  2013, Hukum  Penggunaan Alkohol ,  Jurnal  Halal, No.103  Th.  XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 34.
kewajiban  (mandatory)  bagi  pelaku  usaha,  akan  tetapi  bersifat  sukarela (voluntary). 13 Tidak  heran  jika  di  Wonosobo,  banyak  produk  yang mencantumkan  label  halal  tapi  belum  mendapatkan  sertifikat  halal. Artinya  pencantuman  label  halal  hanya  berdasarkan  inisiatif  produsen semata.  Padahal  prosedur  yang  berlaku  dalam  pemberian  izin  label  halal ini  berdasarkan  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Kebanyakan adalah produk yang berasal dari industri menengah kecil. 14
Berbicara  industri  menengah  kecil  yang  menerapkan  pelabelan halal tanpa sertifikat halal MUI kebanyakan industri olahan bahan pangan hasil  pertanian.  Banyaknya  industri  di  Wonosobo  hanya  mementingkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Izin Dinas Kesehatan. Sampai saat ini  pencantuman  label  halal  pada  olahan  makanan  yang  dimiliki  home industri  baru  sebatas  ditempeli  tulisan  halal  (dengan  tulisan  arab).  Maka seolah-olah barang tersebut telah halal. Dalam artian mencantumkan label halal  tanpa  adanya  sertifikasi  halal  terlebih  dahulu.  Misalnya  salah  satu produk olahan salak dari Desa Kuripan Watumalang berupa dodol, kripik, stik. 15
Jika  kita  melihat  fenomena  industri  kecil  di  atas  ada  beberapa alasan  enggan  mendaftarkan  sertifikat  halal  diantaranya  pertama,  pihak pelaku  industri  dalam  pembuatan  makanan  menjamin  semua  bahan olahan  didapatkan  dengan  cara  yang  baik,  tidak  tercampur  bahan  yang menggandung  keharaman.  Kedua,  beranggapan  produk  yang  dihasilkan dalam jumlah relatif kecil, percumah jika didaftarkan sertifikat halal MUI. Ketiga,  menilai  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  harus  dengan  biaya mahal, rumit dan tidak mengetahui prosedur aturan pemeriksaan sertifikat halal.  Oleh  sebab  itu,  Industri  kecil  milik  masyarakat  ini  lebih  rela mencantumkan  label  halal  meski  belum  terdaftar  dan  memiliki  sertifikat halal. 16
Secara  ekonomi  pelabelan  halal  bukan  standar  MUI  ataupun  PP dapat  mempengaruhi  minat  konsumen.  Tetapi  dari  sisi  bisnis  Islam menyinggung  terkait  etika  religius  individu.  Sementara  dari  sisi  hukum Islam dilihat dari fenomena sosiologis merupakan gejala perubahan hukum
13 LPPOM MUI, Hukum…, hlm. 35.
14 Cahyo Utomo,  2018,  Hasil Observasi Penelitian  Pendahuluan Di  Kota Wonosobo Jawa Tengah Pada 7 Oktober 2018.
15 Wahyu  Cahya  Agung,  2018,  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kuripan Watumalang pada 17 Oktober 2018 di Balai Desa Kuripan Watumalang, Pukul 10.00 WIB.
16 Maizidah  Salas,  2018,  hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Buruh  Migran  Perempuan Desa Kuripan Watumalang penggiat UMKM Olahan Salak, pada 15 Oktober 2018 di Posko Desmigratif Desa Kuripan Watumalang, Pukul 13.00 WIB.
masyarakat  diakibatkan  anggapan  berbagai  jenis  label  halal  yang  beredar selama  ini  tidak  menjadi  permasalahan.  Kenyataannya  pemerintah  pasif dalam  upaya  perlindungan  konsumen.  Gagasan  fundamental  konsumsi dalam  Islam  bukanlah  menjadikan  konsumsi  sebagai  fokus  seluruh aktivitas,  namum  konsumsi  harus  didapatkan  dan  digunakan  untuk mendapatkan derajat tertinggi dalam kepatuhan kepada Allah.
Dengan demikian Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek- aspek  ketuhanan  dan  kemanusiaan  melalui  syariat,  guna  menemukan berbagai  solusi  dari  beragam  permasalahan  yang  berkembang  di masyarakat,  karena  itu  pula  Islam  mengakomodasi  berbagai  kebutuhan manusia  berdasarkan  ketentuan  syara‘,  serta  tidak  memberikan  kesulitan bagi  ummatnya 17 dengan  menciptakan  kemaslahatan.  Memang  sertifikasi dan  labelisasi  halal  tidak  terdapat  baik  di  dalam  Al-Qur’an  maupun Sunnah,  namun  dapat  dijadikan  sebagai  al-maslahah  al-mursalah,  karena mengandung  kemaslahatan  (al-maslahah),  agar  konsumen  dapat  langsung membuktikan kehalalan produk secara visible.

## B. REVIEW PUSTAKA
Untuk mengetahui sisi mana dari penulisan ini yang telah diungkap dan  sisi  lain  yang  belum  terungkap,  diperlukan  kajian  hasil  penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil tulisan yang dianggap mempunyai relevansi dengan  penelitian  ini,  diantaranya  karya  ilmiah  dengan  judul  Evaluasi Pengetahuan, Kualitas Halal Jaminan Praktek dan Komitmen di antara Industri Makanan  di  Malaysia,  oleh  Baharudin  Othman  Sharifudin  Md  Shaarani Arsiah  Bahron. 18 Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  kurangnya pengetahuan  di  antara  industri  makanan,  komitmen  yang  diberikan  oleh anggota  organisasi,  dan  jaminan  kualitas  halal  yang  dipraktekkan. Sedangkan  Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menilai  tingkat  pengetahuan, makanan halal kualitas praktek jaminan, dan komitmen di antara industri makanan  dalam  pelaksanaan  halal  di  Malaysia.  Metode  untuk  mencapai hasil melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data statistik deskriftip. Untuk  mengukur  signifikansi  antara  variabel  dengan  menggunakan perhitungan  SPSS  21.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  tingkat pengetahuan,  praktik  jaminan  kualitas  halal  dan  komitmen  untuk  berada pada tingkat yang baik. Sedangkan hasil inferensi menunjukkan bahwa ada
17 QS. al-Hajj [22]: 78. 18 Baharudin  Othman  Sharifudin  Md  Shaarani  Arsiah  Bahron,  2016, Evaluasi Pengetahuan,  Kualitas  Halal  Jaminan  Praktek  dan  Komitmen  di  antara  Industri  Makanan di Malaysia , jurnal British Food Journal , Vol. 118 Iss, hlm. 8.
perbedaan  yang  signifikan  untuk  tiga  variabel  yang  diteliti.  Studi  yang dilakukan telah membuktikan bahwa industri halal Malaysia telah melihat perubahan halal demi kemaslahatan ummat di Malaysia.
Selain  itu  karya  ilmiah  milik  Fatmasari  Sukesti  dan  Mamdukh Budiman, 19 Dosen  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Muhammadiyah Semarang  Indonesia  dengan  judul  Pengaruh  Halal  Label  Dan  Religiusitas Personal  Keputusan  Pembelian  Pada  Produk  Makanan  Di  Indonesia. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh label  halal  dan  religiusitas  pribadi  terhadap  keputusan  pembelian konsumen  pada  produk  pangan  di  Indonesia.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  metode  regresi  linier  berganda.  Data  dikumpulkan melalui  kuesioner  kepada  135  konsumen  dengan  secara  acak  sampel. variabel independen label halal dan pribadi religiusitas diuji bersama-sama dan  sebagian  dengan  keputusan  pembelian  variabel  dependen.  Hasil penelitian  menunjukkan  label  halal  dan  religiusitas  pribadi  secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian dengan R Square 0.485.
Karya  ilmiah  yang  telah  dilakukan  oleh  KN.  Sofyan  Hasan, 20 dalam  penelitiannya  berjudul  Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi Halal Produk Pangan ditemukan bahwa proses sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  dan  Komisi Fatwa dan Labelisasi Halal yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM)  sudah  sangat  tepat  dan  memberikan  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  produk  pangan  halal  sebagaimana prosedur yang ada, namun ketika hal tersebut dikaitkan dengan UU RI No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  UU  RI  No.  18  Tahun 2012  tentang  Pangan  dan  PP  RI  No.  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan Iklan  Pangan,  menunjukkan  bahwa  regulasi  yang  ada  masih  bersifat sektoral,  parsial  dan  inkonsistensi  serta  tidak  sistemik.  Karena  Sertifikasi Halal masih bersifat bersifat sukarela (voluntary) bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib (mandatory). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan  belum  mempunyai  legitimasi  hukum  yang  kuat.  untuk memberikan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH yaitu kepastian hukum terhadap kehalalansuatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
19 Fatmasari  Sukesti  dan  Mamdukh  Budiman,  2014, Pengaruh  Halal  Label  Dan Religiusitas  Personal  Keputusan  Pembelian  Pada  Produk  Makanan  Di  Indonesia , International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 1, June 2014, hlm. 34.
20 KN.  Sofyan  Hasan , 2014, Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal Produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei, 2014, hlm. 229.
Dari karya ilmiah terdahulu tersebut, dapat dijelaskan bahwa posisi tulisan ini merupakan pengembangan dan pendalaman dari beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Konsep tulisan ini memiliki persamaan tentang label halal, namun perbedaan yang sangat signifikan  ialah  labelisasi  halal  tanpa  sertifikasi  MUI  (pelabelan  inisiatif). Maka dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

## C. METODOLOGI
Dalam  setiap  kegiatan  penelitian  atau  kajian  ilmiah  dihadapkan pada  sebuah  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  metode  pemilihan penelitian atau kajian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk itu dalam bagian ini akan diuraikan pendekatan dan metode dengan sesuai dengan  metode  penulisan  penelitian.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber Data Sumber  data  yang  dimaksud  dalam  penelitian  adalah  subjek  dari mana  data  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  dua sumber  data.  Pertama,  data  primer  penulis  dapatkan  melalui  wawancara terstruktur (intensive interview) dengan pelaku home industry, Majelis Ulama Indonesia  Wilayah  Wonosobo,  Lembaga  Pemeriksa  Halal  UNSIQ  Halal Center, masyarakat sebagai konsumen. Tujuannya  memperoleh informasi data  dari  responden  secara  detail.  Kedua,  data  sekunder  adalah  buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yang  digunakan oleh  penulis  diantaranya  adalah  dengan  wawancara  terstruktur,  observasi partisipasi di mana lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo  dan dokumentasi,  agar  mampu  mendapatkan  informasi  yang  tepat  didapat dengan  praktek  di  lapangan.  Analisis  data  dilakukan  melalui  proses pengolahan  (reduction),  pendeskripsian  (display)  dan  perangkuman (conclusion)  data  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  dengan  metode deskriptif analitis.

## D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  MUI  Kabupaten  Wonosobo  dalam  Perlindungan

## Konsumen
Keberadaan UMKM di kabupaten  Wonosobo yang jumlahnya terus bertambah dan kini di klim mencapai sekitar 58.142, menjadikan kota dingin ini cukup beralasan mendapat gelar baru sebagai kota seribu
UMKM  di  Jawa  Tengah. 21 Wonosobo  patut  berbangga,  karena mempunyai  produk-produk  unggulan  yang  khas  dari  kabupaten Wonosobo.  Namun,  hasil  survei  di  Wonosobo  menunjukkan  banyak produk  yang  mencantumkan  label  halal  tapi  belum  mendapatkan sertifikat  halal.  Artinya  pencantuman  label  halal  hanya  berdasarkan inisiatif  produsen  semata.  Padahal  prosedur  yang  berlaku  dalam pemberian  izin  label  halal  ini  adalah  berdasarkan  sertifikat  halal  yang dikeluarkan  oleh  MUI.  Para  pengusaha  menengah  kecil  tadi berangggapan untuk memperoleh sertifikat dan label halal harus melalui proses yang rumit dan membutuhkan biaya besar.
Pengusaha kecil yang mayoritas adalah pengusaha pribumi dan sering dijuluki pengusaha golongan  ekonomi lemah (PEGEL), dengan kata  lain,  bargaining  position  golongan  ini  selalu  paling  lemah  dalam mata  rantai  industri  dan  perdagangan.  Apalagi  dalam  mendapatkan label  halal  mereka  masih  merasakan  keberatan.  Dengan  demikian labelisasi  produk  dengan  menggunakan  stiker  halal  merupakan  salah satu  fenomena  penting  yang  tidak  hanya  menandai  bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap  kemaslahatan  konsumen.  Fenomena  halalisasi  produk  ini menjadi  trend  bisnis  baik  dalam  skala  internasional,  nasional  maupun lokal. 22
Tidak heran jika MUI memiliki banyak temuan dilapangan dari hasil  surve  tersebut.  Surve  MUI  di  tahun  2017  sampai  dengan  2018, untuk  produk-produk  olahan  pangan  diantaranya  pertama,  hasil  surve menunjukkan  masih  banyak  produk  yang  mencantumkan  label  halal tapi  belum  memiliki  sertifikat  halal  artinya  inisiatif  produsen.  Kedua, Ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. Kebanyakan produk yang berasal dari industri  menengah  kecil. 23 Terbukti  Di  Kabupaten  Wonosobo  sendiri produk  belum  bersertifikat  MUI  berkisar  25%  sedangkan  yang  sudah bersertifikat  resmi  MUI  75%.  Dengan  demikian  masyarakat  masih terkecoh dengan halalisasi antara label biasa dengan label resmi MUI.
21 Katalog  BPS,  2018, Kabupaten  Wonosobo  Dalam  Angka  (Wonosobo  Regency  In Figures 2018) , Wonosobo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, hlm. 299.
22 Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, Label Halal, Malang: Madani, hlm. 5.
23 Majelis  Ulama  Indonesia,  2018, Data  Surve  Monitoring  UMKN  Kabupaten Wonosobo , Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo, hlm. 11.
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  konsumen  terhadap adannya label halal (illegal/inisiatif sendiri) pada produk-produk pakan yang beredar di pasaran, maka diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam  pelembagaan  sertifikasi  halal  adalah  yang  dilakukan  secara kolektif  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Perlu  adanya koordinasi  lintas  kementerian  dan  lembaga.  Namun  setidaknya, pelaksanaan  perlindungan  dan  penegakan  hukum  perlu  dilakukan upaya pengawasan oleh MUI Wonosobo  dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni:
1. Sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara  dini  terhadap  produk  pangan  halal  (cakupan  produk makanan/minuman  yang  memerlukan  sertifikasi  halal  cukup luas),  antara  lain  berupa  kegiatan  pendaftaran.  Dengan mengoptimalkan  sistem  preventif,  penyelewengan  sertifikasi halal  dapat  diminimalisir  sejak  dini.  Sehingga  harapannya, potensi  lembaga  penegak  hukum  dapat  berjalan  secara maksimal, efektif dan efisien.
2. Sistem  pengawasan  khusus.  Sistem  pengawasan  khusus  ini maksudnya  adalah  pengawasan  aktif  terhadap  kasus  pangan, obatan-obatan  dan  kosmetika  halal  yang  dapat  mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga  dalam  segi  sosial  dan  ekonomi.  Ketika  ditemukan  tanda- tanda yang menunjukkan adanya kasus tertentu penyelewengan sertifikasi dan/atau labelisasi halal di lapangan, maka sistem ini mendorong  penegak  hukum  menanganinya  dengan  tindakan yang  spesifik  berdasar  pada  kekhususan  pelanggaran  yang dilakukan.
3. Sistem  pengawasan  insidental.  Sistem  pengawasan  insidental merupakan  proses  pengawasan  yang  dilakukan  pihak  penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang dilakukan  dengan  cara  inspeksi  mendadak  (sidak).  Memang Pasal  51  UUJPH  telah  mengatur  ketentuan  mengenai pengawasan  ini,  akan  tetapi  masih  memerlukan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  51 Ayat (2).
Ketiga  sistem  di  atas,  selain  dilakukan  oleh  MUI,  perlu  juga melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan  lembaga  yang  berkompeten terutama  mengenai  persoalan  halal-haram,  representasi  mayoritas penduduk  muslim,  dan  sekaligus  lembaga  yang  mendapat  pengakuan
pemerintah  dalam  rangka  menegakkan  hukum  UUJPH,  upaya perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  khususnya  terhadap ketiadaan  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  pada  produk  obat- obatan.  Melalui  amanat  UUJPH  sebenarnya  MUI  telah  bersinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)  UNSIQ Halal Center dalam pencegahan perilaku menyimpang oleh pelaku usaha dilakukan secara proaktif. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian konsumen akibat perilaku produsen.
Selain  itu  langkah  antisipasi  hal  tersebut  MUI  melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggandeng Dinas Koperasi dan  UMKM Kabupaten Wonosobo. Langkah awal MUI dan Dinas yang dilakukan ialah  (1)  menargetkan  50  UMKM  untuk  mendaftarkan  merk  dagang dan  sertifikasi  halal  walaupun  di  bulan  September  2017  baru  38 UMKM  yang  mendaftarkan  usahanya  untuk  memiliki  merk.  (2) Kegiatan festival halal food 2017 dan talkshow, yang di gagas oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Gedung Sasana Adipura Kencana pada  hari  Rabu  tanggal  6  Desember  2017.  Pada  kegiatan  ini  Bupati memberikan  sertifikat  halal  LPPOM  MUI  secara  simbolis  kepada pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  (3)  Sampai Februari  2018  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  besinergi  dengan  MUI menggelar  konsultasi  dan  pemberkasan  sertifikat  hak  cipta  produk KUMKM. Jenis sertifikasi yang diusulkan meliputi Hak Cipta Produk, Sertifikasi Halal, dan Sertifikasi ISO. Terdapat 150 pelaku usaha yang mendapatkan Sertifikasi Pangan Industri rumah Tangga dan Sertifikasi Hak Cipta Produk KUMKM. 24
Tujuan  MUI  sendiri  ialah  memberikan  informasi  secara  tidak langsung  kepada  pelaku  usaha  bahwa  sertifikat  halal  didapat  dengan mudah dan biaya ringan. Mengurangi UKM yang tidak memiliki label resmi,  serta  berharap  UMKM  di  Wonosobo  tertarik  untuk mensertifikatkan  produknya  demi  Gerakan  Bangga  Bela  Beli  Produk Wonosobo.
2. Perlindungan  Konsumen  Pencatuman  Label  Halal  Tanpa  Sertifikat
MUI Perspektif Al-Ma ṣ la ḥ ah Al-Mursalah
Kedudukan sertifikasi dan labelisasi produk halal dengan syarat al-ma ṣ la ḥ ah  al-mursalah  yang  dirumuskan  oleh  para  ulama.  Bahwa  al- ma ṣ la ḥ ah  al-mursalah:  (1)  harus  bersifat  reasonable  (ma‘qul),  relevan (munasib) dan hakiki; (2) harus sejalan dengan syariat; (3) kepentingan
24 Majelis  Ulama  Indonesia,  2018, Gerakan  Masyarakat  Sadar  Halal  (Gemar HALAL) , Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo, hlm. 5.
harus  bersifat  mendesak  dan  esensial  (al-daruriyat);  (4)  penggunaannya untuk  kepentingan  umum;  serta  (5)  tidak  mengorbankan  al-ma ṣ la ḥ ah yang lebih penting. 25
Berdasarkan  penjelasan  sepanjang  penelitian  ini,  tidak  satu syarat  pun  yang  dilanggar  oleh  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal dalam  teori  al-ma ṣ la ḥ ah  al-mursalah.  Bahwa  sertifikasi  dan  labelisasi produk  halal:  (1)  Bersifat  reasonable  (ma‘qul),  relevan  (munasib)  dan hakiki, karena massive and credential products, (2) Sejalan dengan syariat, karena  tujuannya  memberi  informasi  produk  halal/haram,  agar konsumen  Muslim  mengonsumsi  produk  halal,  sebagaimana diperintahkan  syariat;  (3)  Bersifat  mendesak  dan  esensial  (daruriyat), karena  ancaman  market  failure  jika  tidak  diintervensi  oleh  negara;  (4) Untuk kepentingan umum, berdasarkan tujuannya untuk perlindungan konsumen  Muslim;  (5)  Tidak  mengorbankan  al-ma ṣ la ḥ ah  yang  lebih penting,  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  al-ma ṣ la ḥ ah  lain  yang dikorbankan. Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis berpandangan, bahwa  kedudukan  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  sebagai  al- ma ṣ la ḥ ah al-mursalah dalam penelitian ini, sudah kukuh.
Dengan  demikian,  ma ṣ la ḥ ah mengusung  gagasan  kesejahteraan dan  perlindungan  bagi  warga  negaranya.  Ide  kesejahteraan  dan perlindungan  tersebut,  diderivasikan  melalui  berbagai  regulasi  dan intervensi  negara,  untuk  menyejahterakan  dan  melindungi  warganya, tentu  saja  negara  harus  mengantisipasi  dan  mengoreksi  terhadap ancaman  kegagalan  pasar  (market  failure),  karena  dapat  meruntuhkan ekonomi rakyat sekaligus ekonomi negara.
Salah  satu  bentuk  ancaman  market  failure  tersebut,  disebabkan oleh  information  asymmetries. 26 Dari  sejumlah  persoalan  dalam
25 Lihat  Mustafa  Ahmad  al-Zarqa,  2000, Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial , Terjemahan  Ade  Dedi  Rohayana,  Jakarta:  Riora  Cipta,  2000,  hlm.  37-39.  Mohammad Hashim Kamali, 1998, Principles of Islamic jurisprudence , Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn,  hlm.  273-275.  Wael  B.  Hallaq,  1997, A  History  of  lslamic  Legal  Theories,  an Introduction  to  Sunni  Uhul  al-Fiqh ,  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  hlm.  112. Namlati,  1420H, Al-Jami'u  al-Masa'ilu  Usulu  al-Fiqhi  wa  Tatbiqiha  ‘ala  al-Mazhabi  al- Rajih , Riyad: Maktabah rusydi, hlm. 386. Mohammad Hashim Kamali, 2008, Shari'ah Law an Introduction, Oxford: Oneworld Publications, hlm. 34-35. Muhammad Sa'id Ramdân al- Bûtî, 1977, Dawabit al-maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiah , Beirut: Mu'assasah al-Risalah, hlm. 110-118.
26 Sebagaimana Adiwarman Karim menyebutkan, “Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila  penjual  dan  pembeli  mempunyai  informasi  yang  sama  tentang  barang  yang  tikan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh  pihak  lain,  maka  salah  satu  pihak  akan  merasa  dirugikan  dan  terjadi  kecurangan/
information  asymmetries,  salah  satunya  adalah  sertifikasi  dan  labelisasi halal  pada  massive  and  credential  products.  Pada  satu  sisi  konsumen Muslim  diperintahkan  mengonsumsi  makanan  halal,  sedangkan  pada sisi  lain  produk  yang  dipasarkan  berjenis  dan  bersifat  massive  and credence. Tanpa intervensi negara, tentu saja akan terjadi  market failure, karena  konsumen  Muslim  tidak  mendapatkan  informasi  yang  benar tentang  kehalalan  produk  yang  dipasarkan,  sedangkan  mereka  tidak dapat menguji dan memvalidasi kehalalannya secara mandiri. Sehingga sertifikasi  dan  labelisasi  halal  menjadi  al- ma ṣ la ḥ ah al-mursalah,  karena sertifikasi  dan  labelisasi  halal  merupakan  kepentingan  publik  (public interest),  untuk  mengubah  pandangannya  terhadap  credential  products menjadi search characteristic.
Teori  al-ma ṣ la ḥ ah  al-mursalah 27 berakar  dari  teori  al-ma ṣ la ḥ ah, yang diataribusikan dan direfleksikan untuk menyelenggarakan maqasid al-syariah, 28 sedangkan  public  interest  theory  berakar  pada  kepentingan publik,  bukan  lahir  karena  permintaan  khusus  atau  special  interest 29 melainkan  lahir  karena  public  sentiment  serta  dengan  dukungan  public interest  organizations. 30 Antara  al-ma ṣ la ḥ ah  dan  public  interest  memiliki persamaan  makna  yang  bersandar  pada  kesejahteraan  (welfare)  dan kemanfaatan  (utility/benefits)  untuk  kepentingan  publik.  Pandangan tersebut  dibenarkan  oleh  Azhar  dengan  menyebutkan,  “The  word ‘maslahah’ can be translated as public interest, and is a well established term in fiqh denoting the same... and it was on the basis of these  that the maqasid al-
penipuan”.  Adiwarman  Karim,  2002, Ekonomi  Mikro Islam,  Jakarta:  The  International Institute of Islamic Thought Indonesia, hlm. 155.
27 Kemaslahatan,  kemanfaatan, utility ,  atau benefits yang  tidak  ditetapkan  dalam kedua sumber hukum Islam, dan tidak juga bertentangan dengan keduanya seperti sertifikasi atau labelisasi produk halal. Ahmad SaTd Hawa, 2002, Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah  al-Nu‘man ,  Jeddah:  Dar  al-Andalus,  hlm.  220-223.  Muhammad  Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar, 2004, Al-Wadih fi Usuli al-Fiqh , Dar Al-Salam, hlm. 149-150.
28 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt., hlm. 205.
29 Croley menyebutkan special interest dapat bermakna political interest groups yang fokusnya  lebih  sempit.  Lihat  Steven  P.  Croley,  2008, Regulation  and  Public  Interest , the Possibility of Good Regulatory Government , New Jersey: Priceton University Press, hlm. 9. 30 Lihat pernyataan Croley  “ At  the same time, however, citizens' groups and public- interest  organizations  are  often  also  present  in  agency  decision  making  processes,  though substantially  out  numbered...  the  presence  of  public  interest  organizations  in  regulatory decision  making  processes  can  significantly  stymie  the  ability  of  special  interest  to  secure what is for them alone favorable regulation ." Croley, Regulation…, hlm. 132-135.
syariah  were  constructed." 31 Kendatipun  demikian,  keduanya  memiliki perbedaan  berdasarkan  sumbernya,  al-ma ṣ la ḥ ah  bersumber  dari  ajaran agama  yang  berlandaskan  keyakinan  dan  kepercayaan, 32 sedangkan public  interest  bersumber  dari  nilai-nilai  universal  (fitrah)  untuk kesejahteraan manusia seluas-luasnya. 33
Al-ma ṣ la ḥ ah al-mursalah (public interest) menjadi sebab dan alasan (causation) justifikasi intervensi negara untuk social regulation, 34 tentu saja melalui  state  regulation, 35 sebagai  jaminan,  pengakuan  (recognition)  dan perlindungan  (protection) 36 terhadap  konsumen  Muslim  untuk mendapatkan  produk  halal.  Bentuk  jaminan,  pengakuan  dan perlindungan terhadap konsumen Muslim (sebagai warga negara) untuk mendapatkan produk halal, merupakan upaya menyejahterahkan warga negara, dan itu sudah termasuk dalam kerangka al-maslahah al-dauliyyah (state interest).
Jadi,  perspektif  analisis  al-ma ṣ la ḥ ah  al-dauliyyah  (State  interest) terhadap al- ma ṣ la ḥ ah al-mursalah (public interest), membenarkan adanya intervensi dan peran negara untuk mensejahterakan dan melindungi (al- ma ṣ la ḥ ah  al-dauliyyah/State  interest)  terhadap  kepentingan  publik  (al- ma ṣ la ḥ ah  al-mursalah/public  interest).  Perspektif  al-ma ṣ la ḥ ah  al-dauliyyah (State  interest),  adalah  kepentingan  negara  untuk  mengantisipasi  dan mengoreksi  market  failure,  dan  salah  satu  jalannya  melalui  regulasi informasi  (information  regulatiori),  sebagai  upaya  control  of  misleading information. 37 Al-ma ṣ la ḥ ah al-mursalah (public interest), adalah kepentingan
31 Rauf A. Azhar, 2011, Economics of  an Islamic Economy , Leiden: Brill,  hlm. 195. Hallaq juga menyebutkan al-maslahah dengan public interest . Lihat Wael B. Hallaq, 1997, A  History  of  Islamic  Legal  Theories;  An  Inroduction  to  Sunni  Usul  al-Fiqh ,  Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 131.
32 Mohammad Hashim Kamali, Shari'ah Law an Introduction , ..., hlm. 14-18.
33 Bentham  menyebutkan  “the  greatest  happiness  of  the  greatest  number”:  Lihat Jeremy  Bentham,  1988, The  Principles  of  Moral  and  Legislation ,  NewYork:  Prometheus Books, hlm. 5.
34 Ogus  menyebutkan  The public  interest justifications  for  social  regulation,  which deals with  such  matters  as  health  and  safety,  environmental  protection,  and  consumer protection,  tend  to  centre  on  two  types of market  failure .”  Anthony  I.  Ogus,  2004, Regulation legal Form and Economic Theory , Oregon: Hart Publishing, hlm. 4. 35 Hans  Kelsen,  1996, General  Theory  of  Law  and  State ,  New  York:  Russel  & Russel, hlm. 189-190. 36 Bryan  A.  Garner,  2004, Black’s  Law  Dictionary ,  Eight  Edition,  St.  Paul,  Minn: West Publishing, hlm. 1266.
37 Pemberian  kebebasan  sepenuhnya  kepada  mekanisme  pasar,  ternyata  banyak membawa  kemelaratan  bagi  sebagian  warga  masyarakat.  Seperti  disebabkan  oleh  pilihan produksi  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat,  tidak  bisa  diselesaikan  dengan
konsumen  Muslim  untuk  mendapatkan  produk  halal,  dan  jalannya melalui sertifikasi dan labelisasi produk halal.
Dengan  demikian,  sudah  jelas  bahwa  sertifikasi  halal  yang diberikan pemerintah melalui MUI sudah semestinya dijalankan. Tidak ada alasan lagi kurang edukasi, sosialisasi, biaya mahal dan proses yang berbelit.  Melalui  kacamata  ma ṣ la ḥ ah  sudah  semestinya  label  halal tumbuh dalam jiwa pembisnis karena merupakan pertanggungjawaban terhadap manusia maupun kejujuran diri dihadapan Allah. Biarpun itu berlogo  halal  bukan  dari  MUI  alangkah  baiknya  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam  mencantumkan  label  dan  segeralah  untuk mendaftarkan  produk  demi  mendapatkan  kepastian  hukum  dan menjamin  kehalalan  100%.  Makna  genuine  dari  ma ṣ la ḥ ah  adalah menarik  atau  mewujudkan  kemanfaatan  atau  menyingkirkan  atau menghindari  kemudaratan  (jalb  manfa‘ah  atau  daf‘  ma ḍ arrah)  guna memelihara  dan  mewujudkan  tujuan  syara’  yang  berupa  memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. 38

## E. KESIMPULAN
Kedudukan  MUI  Kabupaten  Wonosobo  Dalam  Proteksi Konsumen:  MUI  sendiri  dalam  melaksanakan  strategi  perlindungan konsumen  muslim  untuk  menjawab  permasalahan  tentang  produk  yang mencantumkan  label  halal  tapi  belum  memiliki  sertifikat  halal  artinya inisiatif  produsen.  Serta perusahaan  yang  telah  mencantumkan  label  halal pada  kesemua  produknya,  padahal  mereka  baru  mendapatkan  sertifikat halal  hanya  untuk  satu  produk.  Dengan  cara  pengawasan  diantaranya Sistem  pengawasan  preventif,  Sistem  pengawasan  khusus,  Sistem pengawasan  insidental.  Selain  itu  mengandeng  berbagai  pihak  lembaga terkait seperti LPH UNSIQ Halal Center dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten  Wonosobo.  Tujuan  MUI  sendiri  ialah  memberikan  informasi secara  tidak  langsung  kepada  pelaku  usaha  bahwa  sertifikat  halal  didapat dengan  mudah  dan  biaya  ringan.  Mengurangi  UKM  yang  tidak  memiliki
tepat  oleh  mekanisme  pasar an  sich .  Peran  negara  yang  paling  utama  berkaitan  dengan politik  ekonomi  adalah  pemenuhan  kebutuhan  pokok  masyarakat,  berikut  dengan kemungkinan  pemenuhan  kebutuhan  sekunder  dan  tersier  masyarakat,  sesuai  dengan  kadar kesanggupan. Lihat M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2011, Pengantar Ekonomi Islam , Bogor: al-Azhar Press, hlm. 315-320.
38 Gusti  Hanifa,  Nurma  Khusna  Khanifa,  and  Imam  Ariono  Hanifa, Korelasi  Label Halal  Produk  Kosmetik  Terhadap  Minat  Beli  Konsumen  Perspektif  Maṣlaḥah ’,  Syariati: Jurnal Studi Al Qur’an dan Hukum, 6.2 (2020), 159–70.
label  resmi,  serta  berharap  UMKM  di  Wonosobo  tertarik  untuk mensertifikatkan  produknya  demi  Gerakan  Bangga  Bela  Beli  Produk Wonosobo.
Analisis  Al-Maslahah  Al-Mursalah  Pencatuman  Label  Halal  Tanpa Sertifikat  MUI:  al-maslahah  al-mursalah  (public  interest)  menjadi  sebab  dan alasan  (causation)  justifikasi  intervensi  negara  untuk  social  regulation,  tentu saja  sebagai  jaminan,  pengakuan  (recognition)  dan  perlindungan  (protection) terhadap  konsumen  Muslim  untuk  mendapatkan  produk  halal.  Bentuk jaminan,  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  konsumen  Muslim  untuk mendapatkan  produk  halal,  merupakan  upaya  menyejahterahkan  warga negara,  dan  itu  sudah  termasuk  dalam  kerangka  al-maslahah  al-dauliyyah (state  interest).  Sertifikasi  halal  yang  diberikan  pemerintah  melalui  MUI sudah  semestinya  dijalankan.  Tidak  ada  alasan  lagi  kurang  edukasi, sosialisasi, biaya mahal dan proses yang berbelit.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Wahyu  Cahya,  2018,  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kuripan Watumalang  pada  17  Oktober  2018  di  Balai  Desa  Kuripan Watumalang, Pukul 10.00 WIB.
Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt. Apriyantono, Anton, 2013, LPPOM MUI Harus Diperkuat, Jurnal Halal, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, 2013. Asyqar,  Muhammad  Sulaiman  ‘Abdullah  Al,  2004,  Al-Wadih  fi  Usuli  al-Fiqh, Dar Al-Salam.
Azhar, Rauf A., 2011, Economics of an Islamic Economy, Leiden: Brill. Bahron,  Baharudin  Othman  Sharifudin  Md  Shaarani  Arsiah,  2016,  Evaluasi
Pengetahuan,  Kualitas  Halal  Jaminan  Praktek  dan  Komitmen  di  antara Industri Makanan di Malaysia, jurnal British Food Journal, Vol. 118 Iss.
Bentham,  Jeremy,  1988,  The  Principles  of  Moral  and  Legislation,  NewYork: Prometheus Books.
Croley,  Steven  P.,  2008,  Regulation  and  Public  Interest,  the  Possibility  of  Good Regulatory Government, New Jersey: Priceton University Press.
Departemen  Agama  RI,  2005,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya:  Special  For  Women,
Bandung: Syaamil Al-Qur’an.
Dinas  Peridustrian  dan  Perdagangan,  2014.  Data  Distribusi  dan  Perlindungan
Konsumen  Dinas  Peridustrian  dan  Perdagangan  Wonosobo,  Katalog DESPERINDAGKOP Januari 2014.
Djamil, Fathurrahman, 2013, Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung, Jurnal Halal, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI. Driyono, Sidik, 2018, hasil wawancara dengan Kabid Dinas Pangan Pertanian dan  Peternakan  (Dispaperkan)  Kabupaten  Wonosobo,  di  Pasar Kaliwiro pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 09.00 WIB.
Garner, Bryan A., 2004, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul, Minn:
West Publishing.
Hallaq, Wael B., 1997, A History of Islamic Legal Theories; An Inroduction to Sunni Usul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press.
Hanifah,  Gusti,  Nurma  Khusna  Khanifa,  and  Imam  Ariono,  Korelasi  Label
Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Ma ṣ la ḥ ah,
Syariati:  Jurnal  Studi  Al  Qur’an  dan  Hukum,  6  (2020),  159–70 (https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1543).
Hasan, KN. Sofyan, 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei, 2014.
Hawa,  Ahmad  Satd,  2002,  Al-Madkhal  ila  Mazhab  al-Imam  Abi  Hanifah  al-
Nu‘man, Jeddah: Dar al-Andalus.
Juwaini, Jazuli, 2012, UU JPH Untuk Melindungi Umat, Jurnal Halal, No. 95 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI.
Kamali,  Mohammad  Hashim,  1998,  Principles  of  Islamic  Jurisprudence,  Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn.
Kamali,  Mohammad  Hashim,  2008,  Shari'ah  Law  an  Introduction,  Oxford:
Oneworld Publications.
Karim,  Adiwarman,  2002,  Ekonomi  Mikro  Islam,  Jakarta:  The  International Institute of Islamic Thought Indonesia.
Katalog  BPS,  2018,  Kabupaten  Wonosobo  Dalam  Angka  (Wonosobo  Regency  In
Figures  2018),  Wonosobo:  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Wonosobo.
Kelsen,  Hans,  1996,  General  Theory  of  Law  and  State,  New  York:  Russel  & Russel.
LPPOM MUI, 2013, Hukum Penggunaan Alkohol, Jurnal Halal, No.103 Th. XVI
Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
Majelis  Ulama  Indonesia,  2018,  Data  Surve  Monitoring  UMKN  Kabupaten
Wonosobo, Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo.
Majelis  Ulama  Indonesia,  2018,  Gerakan  Masyarakat  Sadar  Halal  (Gemar HALAL), Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo.
Muhammad  Sa'id  Ramdân  al-Bûtî,  1977,  Dawabit  al-maslahah  fi  al-Syari’ah  al-
Islamiah, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
Namlati, 1420H, Al-Jami'u al-Masa'ilu Usulu al-Fiqhi wa Tatbiqiha ‘ala al-Mazhabi
al-Rajih, Riyad: Maktabah rusydi.
Ogus,  Anthony  I.,  2004,  Regulation  legal  Form  and  Economic  Theory,  Oregon:
Hart Publishing.
Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As, 2009, Label Halal, Malang: Madani.
Salas,  Maizidah,  2018,  hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Buruh  Migran Perempuan  Desa  Kuripan  Watumalang  penggiat  UMKM  Olahan Salak,  pada  15  Oktober  2018  di  Posko  Desmigratif  Desa  Kuripan
Watumalang, Pukul 13.00 WIB.
Sopa, 2008, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika, Naskah Disertasi S3 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Sukesti,  Fatmasari  dan  Mamdukh  Budiman,  2014,  Pengaruh  Halal  Label  Dan Religiusitas  Personal  Keputusan  Pembelian  Pada  Produk  Makanan  Di Indonesia, International Journal of Business, Economics and Law, Vol.
4, Issue 1, June 2014.
Susanto,  Tri,  1988,  Ulama Yang Mengawinkan Ilmu Pangan dan Syariah,  Dosen Teknologi  Pangan  Universitas  Brawijaya  Malang,  dalam  Bulletin Canopy Edisi Januari 1988.
Tambunan,  Amirsyah,  2013,  Hak  Konsumen  dalam  Perspektif  UU  No.  8  Tahun 1999,  Jurnal  Halal,  No.101  Th.  XVI  Tahun  2013,  Jakarta:  LPPOM MUI.
Tempo, 2001, Dari Dapur, Masalah itu Meluas Ke Arena Politik, 21 Januari 2001. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Utomo,  Cahyo,  2018,  Hasil  Observasi  Penelitian  Pendahuluan  Di  Kota Wonosobo Jawa Tengah Pada 7 Oktober 2018.
Wael B. Hallaq, 1997, A History of lslamic Legal Theories, an Introduction to Sunni Uhul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press.
Yusanto, M. Ismail, dan M. Arif Yunus, 2011, Pengantar Ekonomi Islam, Bogor: al-Azhar Press.
Zarqa, Mustafa Ahmad al, 2000, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terjemahan Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta.