Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia

## Sapto Hermawan, Winarno Budyatmojo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
As a contributor to marine pollution, the existence of marine plastic litter can potentially disrupt sustainable marine ecosystems in the long term. This article intends to offer the implementation of environmental democracy ideas to relieve marine plastic itter. Environmental democracy is a system of government with the highest sovereignty on the people and places human interests side by side and in harmony with environmental (sustainability) interests. Environmental democracy’s idea as an effort to reduce marine plastic litter in Indonesia can be implemented through, i.e. providing reliable, up-to-date, and accessible information about marine plastic litter; providing active public participation in policies or regulations formulation; the availability of access to justice; and strengthening society’s rights to reduce marine plastic litter. These four components, even though they are read as procedural, are essential in reducing marine plastic litter because the elements of environmental democracy have not been entirely appropriately implemented at the practical level.
Keywords : environmental democracy; marine litter; sustainable marine ecosystem.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 1 (2022): 181-206, DOI: 10.22437/ujh.5.1.181-206
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## Abstrak
Sebagai salah satu kontributor pencemaran lingkungan laut, keberadaan sampah plastik dalam jangka panjang berpotensi mengganggu ekosistem laut secara berkelanjutan. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia, artikel ini mendorong diadaptasi dan diimple- mentasikannya demokrasi lingkungan hidup. Demokrasi ling kungan hidup sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan dengan kedaulatan ( sovereignty ) tertinggi pada rakyat dan menempatkan kepentingan manusia bersanding dan selaras dengan kepentingan (kelestarian dan keberlanjutan) lingkungan hidup. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia, implementasi DLH dapat dilaksanakan dengan menem- puh empat komponen, yaitu penyediaan akses atas informasi tentang sampah plastik lautan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses; penyediaan ruang partisipasi publik secara aktif dalam perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik di lautan; tersedianya akses pada keadilan ( access to justice ); dan penguatan hak-hak masyarakat dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik di lautan. Keempat komponen ini, sekalipun terbaca sebagai prosedural, penting dalam upaya pengurangan sampah plastik di lautan, disebabkan pada tataran empiris elemen-elemen demokrasi lingkungan hidup tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.
Kata kunci : demokrasi lingkungan hidup; sampah plastik; ekosistem laut berkelanjutan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas persoalan sampah plastik di lautan Indonesia dan bermaksud berkontribusi gagasan dalam upaya menguranginya. Pembahasan ini menjadi penting sebab keberadaan sampah plastik berdampak krusial terhadap kelestarian ekosistem laut secara berke- lanjutan. Dalam upaya demikian, artikel ini mendorong diadaptasi dan diimplementasikannya demokrasi lingkungan hidup sebagai upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia. Di dalamnya dijabarkan tentang konsep demokrasi lingkungan hidup dan ditawarkan langkah strategis sebagai upaya kontekstualisasi dan implementasi guna mengurangi timbulan sampah plastik di lautan.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Eskalasi isu sampah plastik di laut Indonesia saat ini telah menjadi sorotan dalam beberapa artikel. Dilaporkan dan disebutkan di sana, Indonesia menyumbang 0.48-1.29 juta metrik ton sampah laut setiap tahun, sehingga berpredikat sebagai salah satu kontibutor sampah laut terbesar setelah Tiongkok. 1 Kendati sebetulnya belum ada angka pasti jumlah tonase sampah di laut, 2 diperkirakan lebih dari delapan juta ton plastik memasuki lautan tiap tahunnya 3 ; kondisi ini ekuivalen dengan 60 truk bermuatan sampah plastik dalam setiap jamnya. Singkatnya, isu lingkungan lintas negara ( transboundary ) yang berdampak pada isu lingkungan domestik ini perlu mendapatkan porsi kajian yang serius.
Apabila dicermati dari beberapa dokumen kebijakan atau regulasi di tingkat internasional, regional, maupun domestik, 4 sebe- tulnya telah terdapat arahan bagaimana sebuah negara sebaiknya mengurangi persoalan sampah plastik di lautan. Namun demikian, catatan Ferraro dan Failler penting pula diperhatikan, bahwasannya untuk mengatasi isu samplah plastik di lautan dibutuhkan terobosan kebijakan/regulasi domestik yang tegas, inovatif, dan terintegrasi, di mana kebijakan/regulasi tersebut kemudian diharmonisasikan
1  Beatriz Garcia, Mandy Meng Fang, dan Jolene Lin, “Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands on Deck!,” Chinese Journal of  Environmental Law, 3, 1 (2019), hlm. 11; Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, dan Kara Lavender Law, “Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made,” Science Advances, 3, 7
(2017): e1700782; J.R. Jambeck, dkk., “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean,” Science , 347 (2015), hlm. 769.
2  Francois Galgani, dkk., “Are Litter, Plastic and Microplastic Quantities Increasing in the Ocean?,” Microplastics and Nanoplastics, 1, 1 (2021), hlm.
2.
3  Sapto Hermawan dan Wida Astuti, “Analysing Several ASEAN Countries’ Policy for Combating Marine Plastic Litter,” Environmental Law Review, 23,
1 (2021): 13.
4  Beberapa regulasi/kebijakan tersebut terlihat pada Lampiran V dari Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Tahun 1973 sebagaimana telah diubah dengan Protokol Tahun 1978 (MARPOL 73/78), Marine Strategy Framework Directive (MSFD–European Directive 2008/56/EC), The Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region, European Ministerial Statement on Marine Litter and Plastic Pollution, the ASEAN Framework of  Action on Marine Debris.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dengan kondisi, prioritas, dan kebutuhan masing-masing negara. 5
Karena itu, perlu adanya pendekatan multi-strategi guna mengurai problematika sampah plastik di laut Indonesia.
Kebijakan/regulasi domestik sebetulnya telah mengatur persoalan sampah laut ini, yaitu melalui Peraturan Presiden dan Rencana Aksi. 6 Namun demikian, kajian terhadap regulasi domestik ini menyisakan beberapa kritik. 7 Pertama, tidak tersedianya sistem informasi yang sahih dan terintegrasi mengenai total besaran tonase sampah plastik yang bermuara di lautan Indonesia. Kedua, kelemahan atas monitoring pemanfaatan bujet daerah sehubungan dengan upaya pengurangan sampah laut di Indonesia. Ketiga, pemerintah tidak optimal dalam menyusun langkah-langkah terukur dan pemilihan wilayah berbasis sosio-demogra fi sebagai objek sasaran kebijakan yang hendak diimplementasikan. 8 Keempat, belum ada prosedur kontrol dan upaya menegakkan aturan dan hukum yang maksimal terkait dengan upaya menekan angka sampah laut, terutama penyelarasan
5  Gianluca Ferraro dan Pierre Failler, “Governing Plastic Pollution in the Oceans: Institutional Challenges and Areas for Action,” Environmental Science & Policy, 112 (2020): 454.
6  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Derivasi dari norma ini berbentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut 2018-2025, di mana komitmen Pemerintah dalam mengatasi problematika sampah plastik di laut Indonesia kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
7  Sapto Hermawan dan Wida Astuti, “Penggunaan Penta Helix Model sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut Indonesia,” Bina Hukum Lingkungan, 5, 2 (2021), hlm. 238.
8  Meski saat ini tercatat sudah 21 Provinsi dan 353 Kabupaten/Kota memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) terkait tata kelola sampah berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada umumnya kebijakan tersebut belum terintegrasi komprehensif dengan agenda pemerintah dalam upaya menekan angka sampah laut sebesar 70 persen sampai dengan tahun 2025. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah,” http:// ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5294/klhk-indonesia-memasuki- era-baru-pengelolaan-sampah, 21/2/2020, diakses 2/6/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
norma hukum positif yang berjalan saat ini.
Dalam upaya menambal kelemahan regulasi tersebut, pende- katan multi-strategi perlu diupayakan, yang dalam artikel ini dija- barkan dan ditawarkan demokrasi lingkungan hidup. Demokrasi lingkungan hidup (DLH) adalah sebagai sistem pemerintahan yang kedaulatan ( sovereignty ) tertingginya berada di tangan rakyat, di mana rakyat baik secara individu maupun kolektif berpedoman kepada nilai-nilai dari paham non-antroposentrisme sehingga berorientasi kepada kelestarian dan keberlanjutan dari lingkungan hidup.
Di Indonesia, DLH merupakan salah satu landasan operasional yang dipergunakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, sebagaimana tertuang pada angka 8 huruf h Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dengan istilah ‘demokrasi lingkungan’ (tanpa hidup). Disebutkan di sana, penguatan demokrasi lingkungan dapat ditempuh melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena demokrasi merupakan konsep yang terus berkembang, sangat kompleks, dan tidak pernah mencapai titik akhir, 9 maka memahami DLH tentu tidak cukup hanya dengan mengetahui komponen-komponen penyusunnya saja, namun juga segi penafsirannya baik pada tataran teoretis maupun fi loso fi s. Sebagai pondasi dan konsep ideal dalam merumuskan atau menyusun regulasi dan/atau kebijakan yang berorientasi pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, DLH sepatutnya dapat juga diimplementasikan pada sektor riil seperti industri, kelautan, pertanian, atau bidang-bidang terkait sumber daya alam yang lain.
Pembahasan implementasi DLH sebagai upaya mengurangi
9  Juan J. Linz dan Alfred C. Stepan, Problems of  Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), hlm. 7; Robert Morrison MacIver, The Web of  Government (London: Macmillan, 1947), hlm. 175; Giovanni Sartori, The Theory of  Democracy Revisited, Part One , ed. Ricardo Blaug dan John Schwarzmantel (New Jersey: Chatam House, 1987), hlm. xi.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
timbulan sampah plastik di lautan Indonesia dalam artikel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas demokrasi dan DLH. Di dalamnya diuraikan prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait penjelasan ‘the peoples’ yang semula merupakan konsep yang digunakan untuk mewakili entitas manusia dalam sudut pandang antroposentrisme namun kemudian dipakai pula untuk mewadahi entitas non-manusia dalam hal ini lingkungan hidup. Bagian kedua membahas implementasi DLH sebagai upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia. Dalam sub-bahasan ini dijabarkan elemen-elemen DLH, dan selanjutnya dikontekstualisasi dalam upaya-upaya pengurangan timbulan sampah plastik.

## B. Demokrasi Lingkungan Hidup: Penafsiran dan Rasionalisasi Representasi atas Entitas Non-Manusia
Pada tataran teoretis, pengkajian terhadap konsep DLH sangat erat kaitannya dengan penafsiran dari demokrasi itu sendiri. Bertitik tolak dari pengertian har fi ah bahwa demokrasi sebagai ‘ the rule of  the peoples ’, 10 maka DLH akan dihadapkan pada dua pertanyaan krusial yang memerlukan uraian jawaban lebih lanjut. Pertama, apakah ‘ the peoples ’ dapat dimaknai sebagai entitas non-manusia seperti ekosistem laut serta keanekaragaman fl ora/fauna; dan apabila dapat, argumentasi ilmiah apa yang dibutuhkan guna mendukung proposisi tersebut. Kedua, bagaimana dan melalui mekanisme seperti apa entitas non-manusia ( non-human being ) seperti ekosistem laut serta keanekaragaman fl ora/fauna mengambil peran dalam setiap kegiatan perumusan kebijakan/regulasi sebagai bagian dari tafsir ‘ the rule ’ dalam sistem demokrasi.
Mayoritas kajian yang membahas tentang teori demokrasi memberikan penafsiran ‘ the peoples ’ dari sudut pandang antroposentris. Sartori misalnya, mengatakan jika konsep ‘ the peoples ’ sebagai elemen penyusun demokrasi diterjemahkan dengan jumlah suara terbanyak dari agregat total keseluruhan masyarakat yang memiliki
10 Anthony Harold Birch, The Concepts and Theories of  Modern Democracy (London & New York: Routledge, edisi tiga, 2007), hlm. 36.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
hak partisipasi dalam politik ( the right of  political participation ) namun dibatasi oleh prinsip mayoritas terbatas. 11 Demikian juga, dalam diskursus etika, Habermas selaku penggagas teori demokrasi deliberatif menyatakan, demokrasi saat ini diyakini sebagai model demokrasi ideal dengan tegas menjelaskan bahwa manusia tidak dapat merepresentasikan kepentingan entitas non-manusia, sebab entitas non-manusia memiliki bahasa yang berbeda sehingga manusia tidak dapat memahami apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan dari entitas non-manusia tersebut. 12
Namun demikian, menurut Eckersly, apa yang disampaikan Habermas terkait esensi representasi adalah persoalan yang mengarah pada kehadiran secara fi sik (hadir dan tidak hadir dalam bentuk fi sik dan nyata) dalam pencapaian suatu konsensus sebagai hasil kesepakatan bersama. Dalam arti lain, penafsiran representasi dalam pemikiran Habermas hanyalah ‘ political of  presence ’ yang dibatasi dengan suatu kondisi ideal yaitu tersedianya komunikasi aktif secara berkesinambungan yang dijalankan antar individu dengan bebas, merdeka, dan tanpa adanya distorsi dari individu lain. 13 Sementara, apabila mencermati pada perkembangan sistem demokrasi perwakilan, termasuk di dalamnya model demokrasi deliberatif, maka hakikat dari persoalan representasi sejatinya terletak pada bagaimana gagasan atau ide yang dimiliki oleh masing-masing individu atau ‘ political of  ideas ’ dapat terepresentasikan atau terwa kili secara proporsional dan berimbang yang termanifestasikan ke dalam
11 Prinsip di sini secara ringkas diberikan makna bahwa pemegang hak mayoritas tidaklah memiliki kekuasaan yang mutlak atau tidak terbatas, akan tetapi masih memikirkan dan memberi kesempatan kepada para pemegang hak minoritas lihat Giovanni Sartori, “Will Democracy Kill Democracy? Decision - Making by Majorities and by Committees,” Government and Opposition, 10, 2 (1975), hlm. 141; Giovanni Sartori, The Theory of  Democracy Revisited, Part Two , ed. Ricardo Blaug dan John Schwarzmantel (Columbia University Press, 1987), hlm. 124; Sartori, The Theory of  Democracy Revisited,
Part One . 12 Jürgen Habermas, The Theory of  Communicative Action (Boston: Beacon Press, 1984); Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action , Repr (Cambridge: Polity, 2007), hlm. 227.
13  Robyn Eckersley, “The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature,” Environmental Politics, 8, 2 (1999), hlm. 39.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
sebuah konsensus sebagai hasil keputusan bersama secara kolektif. 14
Sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan, merujuk pendapat Birch, hakikat dari tindakan atau kegiatan dalam konteks mewakili anggota masyarakat lain diberikan makna tidak sekadar sebagai kegiatan atau tindakan untuk merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan ( interest ) dan kehendak ( will ) dari anggota masyarakat. Hakikat representasi juga termasuk tindakan dan kegiatan dalam rangka menyuarakan segala sesuatu mengenai gagasan-gagasan ( representing opinions ) dan kepentingan-kepentingan tertentu ( representing special interest ) yang berasal dari setiap anggota masyarakat agar dapat terakomodasi dalam setiap rumusan kebi- jakan/regulasi. 15 Karena itu, menyuarakan kepentingan-kepentingan tertentu dapat dipergunakan sebagai pijakan argumentasi ilmiah dalam rangka menyuarakan kepentingan-kepentingan lingkungan hidup.
Dari argumen yang disampaikan Eckersley dan Birch dapat disimpulkan bahwa manusia dapat merepresentasikan entitas non- manusia, namun perlu digarisbawahi bahwa pemaknaan representasi di sini lebih dititikberatkan pada representasi kepentingan, yaitu dapat terwakili oleh manusia yang berideologikan linier atau sejalan dengan paham non-antroposentrisme, dan bukan pada posisi sebaliknya. Demikian juga tentang persoalan perbedaan bahasa yang dimiliki oleh entitas non-manusia, Eckersly berpendapat bahwa di dalam masyarakat pluralis, mekanisme komunikasi aktif sejatinya adalah usaha untuk menginternalisasi perbedaan preferensi dari tiap individu yang memiliki perbedaan latar belakang baik dari etnis, suku, bahasa, pekerjaan, kapabilitas maupun kelompok ke dalam suatu konsensus yang mere fl eksikan kepentingan seluruh masyarakat secara kolektif. 16 Bertitik tolak dari keragaman pendapat
14 Seyla Benhabib, Democracy and Difference (New Jersey: Princeton University Press, 1996), hlm. 139; Hanna F Pitkin, The Concept of  Representation (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 271.
15  Anthony Harold Birch, Representation (London: Macmillan Education UK,
1971), hlm. 321.
16  Eckersley, “The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature,” hlm. 42.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dan gagasan yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat maje muk, oleh karena itu dari perspektif individu yang memiliki paham non- antroposentrisme melihat bahwa keberadaan entitas manusia dan non-manusia adalah bagian dari tatanan ekosistem yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Lebih lanjut, baik entitas manusia maupun non-manusia juga memiliki seperangkat nilai ( value ) baik nilai instrumental maupun nilai intrinsik yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu representasi kepentingan dari entitas non-manusia berasal dari tanda-tanda atau gejala-gejala yang dapat ditangkap melalui intuisi, logika, dan indera yang dimiliki oleh manusia untuk selanjutnya dapat disuarakan melalui ‘ public discourse ’ sebagai bagian dalam proses perumusan sebuah konsensus.
Berkaitan dengan konsep ‘the rules’ dalam ‘the rules of  the peoples’ , Sartori menerjemahkannya sebagai suatu mekanisme dalam peraihan kesepakatan ( consensus ) guna menyatukan kehendak ( will ) seluruh masyarakat secara berimbang sebagai dasar legitimasi kekuasaan. 17
Bertalian dengan rumusan DLH, maka secara singkat konsep ‘ the rules ’ dapat diberikan pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas dalam setiap perumusan kebijakan/regulasi yang berhubungan dengan agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konsep yang luas, baik pada tingkatan lokal, regional maupun internasional. Tentang bagaimana cara atau jalan yang dapat ditempuh guna menyuarakan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, artikel ini berpandangan terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme politik kelembagaan dan mekanisme non-politik. Mekanisme politik secara kelembagaan ditempuh mela- lui aktor-aktor politik terpilih guna merepresentasikan gagasan atau ide paham non-antroposentrisme untuk kemudian direalisasikan ke dalam suatu kebijakan/regulasi yang berlaku secara nasional. Sedangkan mekanisme non-politik kelembagaan dapat ditempuh melalui penyuaraan gagasan atau ide non-antroposentrisme yang berasal dari individu-individu pemerhati maupun organisasi lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi
17 Sartori, The Theory of  Democracy Revisited, Part Two , hlm. 112.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dan pengetahuan secara objektif, transparan dan memadai akan urgensi lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat umum, serta menyediakan advokasi bidang hukum dan sosial terhadap kepentingan-kepentingan lingkungan hidup secara luas.
DLH sendiri dalam penelusuran literatur diketahui sebagai konsep yang berasal dari negara Barat, dengan istilah berbeda-beda namun sebetulnya serupa: environmental democracy (demokrasi lingkungan hidup), ecological democracy (demokrasi ekologi), dan green democracy (demokrasi hijau). Mason, yang memakai istilah environmental democracy, mengartikannya sebagai bentuk pengambilan keputusan secara kolektif dengan bertumpu pada partisipasi masyarakat dan logika ekologi, bertujuan pada kepentingan jangka panjang, dan didukung dengan prosedur komunikasi politik serta radikalisasi hak liberal. 18 Dengan mengambil sampel negara-negara kapitalis, Mason memandang environmental democracy merupakan salah satu upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kondisi ekologi yang semakin memburuk dewasa ini dengan bersentralkan pada perluasan pemaknaan ‘radikalisasi hak liberal’ yang kemudian dianalogikan dengan prinsip otonomi ( self-determination ) sebagai prinsip dasar yang melekat di dalam teori demokrasi. 19
Mitchell, yang menggunakan istilah ecological democracy, meman dang penerapan sistem demokrasi liberal sangat tidak tepat dalam rangka mengatasi persoalan lingkungan hidup dewasa ini. Hal ini disebabkan keberadaan struktur masyarakat yang heterogen, serta realitas saat ini yang memperhadapkan secara diametral antara perilaku kapitalis yang lebih berorientasi pada peraihan maksimalisasi keuntungan atas pemanfaatan komponen lingkungan hidup dan perilaku atau tindakan manusia yang mere fl eksikan kepentingan bersama ( collective action ). Mitchell kemudian menawarkan jalan keluar melalui pende fi nisian dan penafsrian ulang konsep ecological democracy , yaitu sebagai model alternatif sistem pemerintahan yang disandarkan pada dua komponen fundamental: pertama, upaya
18 Michael Mason, Environmental Democracy: A Contextual Approach (London: Earthscan Publications Ltd, 1999), hlm. 1.
19 Mason, Environmental Democracy , hlm. 6.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup, dan kedua, upaya untuk mengatasi persoalan ketidakadilan sebagai dampak dari aktivitas pemanfaatan lingkungan hidup. 20
Penjelasan DLH lainnya diberikan Faber, yang juga meng- gunakan istilah ecological democracy. Menurutnya, ecological democracy merupakan mekanisme politik yang melibatkan partisipasi masya- rakat secara aktif dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputus an dengan tujuan menciptakan keadilan lingkungan sebagai akibat dari adanya hegemoni ekonomi kapitalis. 21 Dengan mengambil situasi dan latar belakang ekonomi-politik yang relatif sama dengan Mitchell, Faber berpendapat diperlukannya pembaruan sistem demokrasi liberal yang diyakini mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup, di mana secara substansial dititikberatkan pada dekonstruksi ideologi kapitalis yang selama ini menjadi rujukan utama dalam menjalankan sistem pemerintahan di negara Barat, namun juga tidak diartikan sebagai sistem pemerintahan yang anti- liberal. Kebimbangan konsep demokrasi ekologi yang diuraikan oleh Faber menunjukkan bahwa ideologi kapitalis sebagai dasar fundamental sistem pemerintahan negara Barat tidak mudah untuk digantikan dengan ideologi yang sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup.
Dari berbagai penjelasan tentang DLH, maka DLH dapat dide fi nisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan kedaulatan ( sovereignty ) tertinggi pada rakyat dalam upaya mengatasi perso- alan-persoalan lingkungan hidup. Sistem demokrasi semacam ini sesungguhnya menempatkan kepentingan manusia (antroposen- trisme) untuk bersanding dan selaras dengan kepentingan lingkungan (non-antroposentrime). Dengan demikian, sistem demokrasi
20 Ross E. Mitchell, “Ecological Democracy and Forest-Dependent Communities of Oaxaca Mexico” (disertasi, University of Alberta, Canada,
2005), hlm. 40. lihat juga Ross E. Mitchell, “Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy,” Public Understanding of  Science Journal , 15, 4, (2006), hlm. 463. 21  Daniel J. Faber, The Struggle for Ecological Democracy (New York: Guilford Publications, 1998), hlm. 1-2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
diharapkan dapat mendukung sekaligus berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

## C. Implementasi DLH sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia
Merujuk pada perspektif historis, elemen-elemen DLH sesungguhnya telah dituangkan di dalam Prinsip ke-10 Deklarasi Rio de Janeiro yang menyatakan bahwa penanganan masalah lingkungan yang terbaik adalah dengan keterlibatan publik yang peduli pada tingkat yang relevan. Pada level nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan dan kegiatan berbahaya di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses efektif ke proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan juga harus disediakan. Pada perkembangannya, prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam The United Nations Economic Commission for Europe Convention on Access to Information, Public Participation in Decision- making and Access to Justice in Environmental Matters yang selanjutnya dikenal dengan Aarhus Convention 1998 , di mana salah satu substansinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraannya, dan kewajiban, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. 22
Untuk dapat menuntut hak ini dan menjalankan kewajiban ini, setiap warga negara harus memiliki akses terhadap informasi, berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses terhadap keadilan dalam masalah lingkungan, dan dalam hal
22  The 1998 Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making, and Access to Justice in Environmental Matters, diadopsi di Aarhus, Denmark, tanggal 25 Juni 1998, 2161 UNTS 447, 38 ILM 517 (1999) [selanjutnya Konvensi Aarhus 1998], baris ke 20, Pasal 1.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
ini mengakui bahwa warga negara mungkin memerlukan bantuan untuk melaksanakan hak-hak mereka.
Berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka pokok-pokok elemen DLH sebagai upaya mengatasi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia dapat dijabarkan melalui elemen-elemen berikut. Elemen pertama adalah tersedianya hak akses atas informasi lingkungan, terkhusus informasi tentang sampah plastik di Indonesia yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Pada tataran teoretis, hak akses atas informasi tentang sampah plastik sejatinya berakar dari hakikat nilai kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia baik ‘kebebasan untuk’ maupun ‘kebebasan dari’ 23 yang dilekatkan pada hak kebebasan berekspresi. 24 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, bahwa setiap individu melekat atas hak untuk memiliki dan merdeka; termasuk juga dalam konteks ini kemerdekaan mengikuti dan mempercayai gagasan atau preferensi tanpa diganggu oleh siapa pun, dan kemerdekaan untuk menelusur, memperoleh, dan mengekspresikan informasi atau keterangan dan pendapat melalui beragam cara, sarana dan instrumen, serta dengan tidak melihat limitasi yang ada. Merujuk pada Pasal 19 tersebut, hak atas informasi dapat berupa aktivitas atau kegiatan untuk mencari informasi ( to seek information ) maupun menerima informasi ( to receive information ) secara simetris, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses pada informasi merupakan prasyarat atau prakondisi setiap manusia untuk menjalankan hak kebebasan berekspresi yang dimilikinya. 25
Terkait hak atas informasi tentang sampah plastik sebagai elemen DLH yang pertama, maka informasi lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 2 Aarhus Convention 1998 26 dapat diberi
23  Isaiah Berlin, Henry Hardy, dan Ian Harris, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 231.
24 C G Weeramantry, “Access to Information: A New Human Right. The Right to Know’,” dalam Asian Yearbook of  International Law, ed. Ko Swan Sik, dkk. (Great Britain, 1995), hlm. 27.
25  M. McDonagh, “The Right to Information in International Human Rights Law,” Human Rights Law Review, 13, 1 (2013), hlm. 35.
26 Kendati tidak merati fi kasi konvensi ini, Indonesia sejatinya sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip Konvensi Aarhus ke dalam norma hukum positif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
pengertian sebagai informasi tertulis, visual, aural, elektronik atau bentuk material lainnya yang memuat perihal berikut. Pertama, keadaan unsur lingkungan hidup, seperti udara dan atmosfer, air, tanah, tanah, bentang alam dan situs alam, keanekaragaman hayati dan komponennya, termasuk organisme hasil rekayasa genetika, dan interaksi antara unsur-unsur tersebut. Kedua, faktor-faktor, seperti zat, energi, kebisingan dan radiasi, dan kegiatan atau tindakan, termasuk tindakan administratif, kesepakatan lingkungan hidup, kebijakan, undang-undang, rencana, dan program, yang memengaruhi unsur lingkungan hidup, serta analisis biaya, analisis manfaat serta analisis ekonomi lainnya serta asumsi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Ketiga, keadaan kesehatan dan keselamatan manusia, kondisi kehidupan manusia, lokasi budaya, situs budaya dan struktur bangunan, sejauh mungkin dapat dipengaruhi oleh keadaan unsur lingkungan hidup atau dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagaimana disebut sebelumnya.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang bertujuan akhir pada terbentuknya sistem pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel, maka ketersediaan sumber informasi terutama terkait sampah plastik di lautan Indonesia merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk menyediakannya. Kendati tidak semua sumber informasi dapat disampaikan kepada dan diakses oleh publik terutama yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara, hak kekayaan intelektual, dokumen yang dapat memengaruhi hubungan internasional, proses hukum yang sedang berjalan, dan informasi yang berhubungan dengan privasi individu, 27 ketersediaan informasi tentang sampah plastik (di luar jenis informasi-informasi yang dikecualikan) paling tidak memiliki empat fungsi pragmatis. Pertama, ketersediaan informasi ini merupakan salah satu cara untuk menyebarkan wawasan atau pengetahuan terhadap isu-isu atau persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya bagian untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan.
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
27  Maria Gavouneli, “Access to Environmental Information: Delimitation of a
Right,” Tulane Environmental Law Journal, 13, 2 (2000), hlm. 310.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Kedua, ketersediaan informasi ini dapat mendukung kualitas perumusan kebijakan/regulasi, di mana sebagai elemen kedua DLH, hak akses atas informasi tentang sampah plastik merupakan unsur mutlak yang melekat pada elemen partisipasi publik, sebab ketersediaan sumber informasi yang objektif, transparan dan memadai merupakan bahan pengetahuan bagi publik untuk terlibat dalam proses perumusan setiap kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan persoalan sampah plastik di lautan guna menjaga ekosistem laut berkelanjutan. Demikian juga sebaliknya, perumusan kebijakan/ regulasi yang berbasis pada sumber informasi yang objektif, transpa- ran, dan memadai diyakini dapat menghasilkan kebijakan/regulasi yang kompatibel dan efektif dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi. Ketiga, ketersediaan sum- ber informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan/regulasi terkait dengan lingkungan hidup yang dijalankan, sehingga apabila di kemudian hari dievaluasi tidak mampu atau efektif lagi maka dapat diperbaiki sesegera mungkin. Keempat, ketersediaan sumber informasi ini dapat digu- nakan sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup.
Elemen DLH yang kedua adalah penyediaan ruang partisipasi publik secara aktif dalam perumusan kebijakan/regulasi. Istilah lain untuk ‘partisipasi publik’ ( public participation ) yang juga sering digunakan adalah ‘partisipasi warga negara’ ( citizens participation ), ‘keterlibatan publik’ ( public involvement ), dan ‘keterlibatan warga negara’ ( citizen involvement ). Sebagai konsep dinamis yang kerap dipergunakan dalam beragam konteks permasalahan, konsep partisipasi publik yang diuraikan di sini adalah partisipasi publik dalam perumusan setiap kebijakan/regulasi yang berhubungan dengan upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan. Istilah ‘ citizens ’ atau ‘ public ’ dalam konteks partisipasi publik di sini dipahami dalam pengertian yang sama, yaitu sebagai individu selaku pribadi otonom dan masyarakat dalam arti kolektif seperti gerakan masyarakat atau organisasasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang menaruh perhatian dalam isu tertentu. Dalam konteks DLH, keduanya (individu pribadi atau masyarakat dalam arti kolektif ) memiliki tujuan dan kepentingan yang pada dasarnya sama, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan menggunakan analogi dari pengertian umum yang dikemukakan Creighton, 28 maka partisipasi publik dapat diberikan pengertian sebagai sebuah proses komunikasi dan interaksi dua arah, di mana persoalan yang menjadi perhatian, kepentingan serta nilai-nilai dari masyarakat wajib diintegrasikan ke dalam perumusan setiap kebijakan/regulasi terkait lingkungan hidup dengan tujuan mencapai keputusan yang lebih baik serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat.
Dengan demikian, maka pokok pikiran ideal yang dapat diambil dari partisipasi publik dalam DLH adalah, pertama, partisipasi publik berlandaskan pada sebuah keyakinan bahwa siapapun memiliki hak untuk terlibat proses perumusan kebijakan/regulasi yang menyangkut persoalan lingkungan hidup, terutama kepada mereka yang terkena dampak dari kebijakan/regulasi. Kedua, partisipasi publik mencakup sebuah kesanggupan atau janji bahwa kontribusi gagasan dan ide tentang persoalan lingkungan hidup yang berasal dari setiap anggota masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan/ regulasi yang dikeluarkan. Ketiga, partisipasi publik mempromosikan dan mendukung kebijakan/regulasi yang berkelanjutan dengan mengakui dan mengomunikasikan setiap kehendak dan kepentingan semua masyarakat terkait persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya keinginan dan kepentingan dari pengambil keputusan secara berimbang. Keempat, partisipasi publik mencari masukan- masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendesaian atau merancang suatu mekanisme ideal tentang bagaimana setiap masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perumusan setiap kebijakan/regulasi terkait dengan upaya menekan eksistensi sampah plastik di lautan. Kelima, partisipasi publik menyediakan informasi objektif dan/atau pengetahuan yang cukup memadai tentang
28  James L Creighton, The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement (San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc, 2005).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
persoalan lingkungan hidup yang sedang dihadapi kepada seluruh masyarakat supaya keterlibatan masyakarat dapat dilaksanakan dengan berarti dan penuh makna. Keenam, partisipasi publik menyediakan ruang diskusi secara intensif antar anggota masyarakat guna mendiskusikan keinginan dan kepentingan dari seluruh elemen masyarakat supaya kebijakan/regulasi terkait upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan dapat dijalankan dengan baik.
Sebagai salah satu elemen mendasar dalam DLH, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan/regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara luas dan aktif paling tidak memiliki tiga fungsi pragmatis. Pertama, partisipasi publik akan meningkatkan legitimasi kebijakan/regulasi yang sudah diambil sebagai konsensus bersama dan dipercaya mengurangi tingkat kon fl ik yang kemungkinan muncul sehubungan dijalankannya sebuah kebijakan/regulasi. Kedua, partisipasi publik akan memberikan kontribusi pada kualitas perumusan kebijakan/regulasi karena akan memberikan informasi objektif yang diperlukan baik kepada masyarakat maupun pemangku kebijakan ( government ) dalam setiap perumusan kebijakan/regulasi. Selain itu, partisipasi publik juga berkontribusi dalam melakukan identi fi kasi sistematis terhadap masalah dan penyebab persoalan lingkungan hidup, serta pertimbangan ataupun penilaian alternatif pilihan kebijakan/ regulasi strategis yang akan diambil. Ketiga, melalui partisipasi publik, masyarakat akan belajar dari persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi sehingga mampu mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap problematika timbulan sampah plastik di lautan. 29
Pada tataran praksis, pelibatan partisipasi publik secara aktif dalam penyusunan regulasi dan/atau kebijakan terkait pengurangan sampah plastik di lautan tampaknya belum terlihat nyata. Artikel ini mendorong agar pemerintah lebih membuka ruang untuk
29 Frans Coenen, “Introduction,” dalam Public Participation and Better Environmental Decisions: The Promise and Limits of  Participatory Processes for the Quality of  Environmentally Related Decision-Making, ed. Frans H.J.M. Coenen (Dordrecht: Springer, 2009). hlm. 7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
mendapatkan masukan, preferensi, maupun gagasan yang lebih realitis guna merealisasikan sasaran menekan angka sampah laut sejumlah 70 persen sampai tahun 2025. Pemerintah seyogyanya meningkatkan frekuensi pertemuan secara aktif dengan publik, terutama kegiatan atau aktivitas monitoring dan evaluasi ketercapaian regulasi dan/atau kebijakan penurunan sampah laut yang telah dijalankan sampai saat ini. Mengingat luasnya lautan di Indonesia, pemerintah perlu pula melibatkan publik untuk melakukan pemetaan kebijakan strategis dan terukur berbasis sosio-demogra fi terkait prioritas penentuan wilayah atau daerah-daerah yang berbatasan dengan pantai agar segera menerapkan kebijakan dan/atau regulasi yang sejalan dengan komitmen penurunan sampah plastik.
Elemen DLH ketiga adalah tersedianya akses keadilan ( access to justice ). Tinjauan literatur menunjukkan pembahasan terkait akses keadilan selalu mengarah pada suatu proses atau mekanisme yang adil ( fair process ) yang dapat ditempuh oleh publik atau masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk di dalamnya adalah kelompok kelas yang tidak beruntung di dalam masyarakat melalui institusi peradilan dan/atau advokasi hukum. 30 Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konsep atas akses keadilan diberikan penafsiran yang beragam oleh para ahli, di mana masing-masing penafsiran disesuaikan dengan konteks peristiwa dan situasi yang ada. 31 Sebagai konsep yang menjadi fokus utama bagi para pemangku kepentingan yang bekerja pada wilayah hukum dewasa ini baik oleh aparatur pemerintahan, pembuat undang-undang, pendidik, peneliti, maupun pengacara,
30  Trevor C W Farrow, “What is Access to Justice?,” Osgoode Hall Law Journal,
51, 3 (2014), hlm. 961; Yaniv Roznai and Nadiv Mordechay, “Access to Justice
2.0: Access to Legislation and Beyond,” The Theory and Practice of  Legislation,
3, 3 (2015): 333-69; Rebecca L. Sandefur, ed., Access to Justice , Sociology of Crime, Law and Deviance 12 (Bingley: Emerald JAI, 2009); Stephen Stec and Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention (Szentendre, Hungary: Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2003), hlm. 17.
31 Francesco Francioni, Access to Justice as a Human Right (Clarendon: Oxford University Press, 2007), hlm. 37; Deborah L. Rhode, Access to Justice (Oxford; New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 98.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
maka artikel ini secara prinsipil lebih condong pada pengertian yang disampaikan dalam United Nations Development Programme (2005). Merujuk kepada UNDP bahwa dalam memberikan penafsiran akses pada keadilan harus berangkat dari titik tolak pelaku pencari keadilan dan proses yang berlangsung pada saat pelaku pencari keadilan dalam mencari keadilan baik melalui institusi peradilan formal maupun non-formal untuk mendapatkan hasil akhir ( remedy ) sehingga dapat dikatakan bahwa akses pada keadilan merupakan sebuah proses dan sekaligus juga sebagai tujuan. 32
Berdasarkan Pasal 9 Aarhus Convention 1998, pemberian akses keadilan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama, akses keadilan diberikan pada saat terjadinya pelanggaran terhadap pengabaian dan/atau penolakan permintaan atas informasi lingkungan hidup (termasuk informasi tentang hal ikhwal sampah plastik di lautan), baik seluruh maupun sebagian informasi lingkungan hidup yang dimohonkan oleh publik. Apabila permintaan publik atas informasi lingkungan hidup ditolak dan/atau diabaikan oleh pemerintah, maka pemberian akses keadilan juga harus memastikan bahwa prosedur yang ditempuh oleh publik melalui institusi peradilan formal maupun non-formal harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan proses cepat, bebas biaya (jika dimungkinkan dikenakan biaya maka pengenaan biaya yang murah), serta independen atau tidak memihak kepada siapapun kecuali hanya berpihak kepada keadilan.
Kategori kedua, akses keadilan diberikan pada pelanggaran yang terjadi terhadap tidak diberikannya kesempatan atau peluang kepada publik, di mana publik di sini adalah individu maupun masyarakat secara kolektif yang memiliki landasan kepentingan yang memadai, untuk terlibat aktif dalam setiap perumusan kebijakan/regulasi yang berhubungan dengan upaya mengurangi timbulan sampah
32  United Nations Development Programme, Programming for Justice: Access for All (Bangkok: United Nations Development Programme Regional Centre,
2005), hlm. 5. Bandingkan dengan Adriaan Bedner dan Jacqueline A.C. Vel, “An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice,” Law, Social Justice and Global Development Journal , 15, 1 (2010), hlm. 6.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
plastik di lautan. Kategori ketiga, akses keadilan diberikan kepada setiap anggota masyarakat termasuk di dalamnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bidang lingkungan hidup dan Ombudsman, pada saat terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan nasional yang dilakukan oleh setiap orang di luar pemerintah baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, atau justru oleh pemerintah sendiri. Oleh karena akses keadilan merupakan sebuah proses dan sekaligus juga tujuan, maka penafsiran akses keadilan melalui ketiga kategori tersebut di atas juga wajib memperhitungkan adanya upaya pemulihan dan/atau pengenaan biaya-biaya atas kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan sebagai akibat dari sebuah pelanggaran atas aktivitas yang menghambat tercapainya komitmen Pemerintah untuk menurunkan angka sampah laut sejumlah 70 persen sampai 2025. 33
Jika dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah laut sebagaimana disebutkan di atas, maka terlihat bahwa kontekstualisasi akses keadilan belum terlihat tegas. Penggunaan plastik sebagai salah satu sumber pencemaran laut tampaknya sulit untuk diturunkan. Sampai saat ini bahkan belum terlihat penegakan sanksi kepada produsen plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana telah digariskan di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Informasi dari KLHK sebagaimana dilansir CNN Indonesia, estimasi jumlah sampah di Indonesia pada 2021 adalah 68,5 juta ton. Dengan merujuk pada bagan sampah nasional, KLHK justru menyatakan kecondongan adanya eskalasi timbulan sampah plastik dari 11 persen di 2010 menjadi 17 persen pada 2021. 34 Untuk itu, dalam konteks pemenuhan akses keadilan, pemerintah sudah saatnya mendorong swasta untuk berperan aktif merealisasikan komitmen penurunan sampah plastik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan regulasi/
33 Francioni, Access to Justice as a Human Right ; Rhode, Access to Justice .
34 CNN Indonesia, “Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online,” https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116- juta-ton-klhk-sindir-belanja-online, 26/2/2022, diakses 19/4/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
kebijakan yang memuat pengintegrasian ongkos pengelolaan sampah plastik dalam kebijakan internal perusahaan. Pemerintah juga seharusnya mendorong regulasi dan/atau kebijakan terkait pengalokasian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang difokuskan pada kegiatan/aktivitas guna mendukung realisasi komitmen penurunan sampah plastik di laut. Pemerintah juga dipan dang perlu menerbitkan regulasi/kebijakan terkait transfer alih teknologi mutakhir agar produksi plastik yang dihasilkan dapat segera terurai oleh lingkungan, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi pencemaran lingkungan.
Elemen DLH keempat adalah penguatan hak-hak masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional. Esensi penguatan hak-hak masyarakat dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan sebagai salah satu elemen fundamental di dalam DLH dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwasanya setiap anggota masyarakat, termasuk pula masyarakat adat, diberikan seperangkat hak dan kewajiban secara berimbang berdasarkan atas kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai kesetaraan yang dijamin oleh sistem pemerintahan demokrasi maka dapat dikatakan bahwa penguatan hak-hak masyarakat di sini justru memberikan landasan yuridis kepada anggota masyarakat pada saat pengimplementasian elemen-elemen DLH yang sudah disebutkan sebelumnya.
Dalam rangka mendukung komitmen pengurangan sampah plastik di lautan, beberapa kegiatan/aktivitas sebagai upaya penguatan hak masyarakat dalam DLH terlihat sudah dijalankan atau difasilitasi oleh pemerintah. Misal, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan terkait upaya memerangi sampah plastik laut, sehingga Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memberikan dana hibah dan bantuan teknis melalui Municipal Waste Recycling Program (MWRP) senilai Rp18 miliar kepada enam LSM pada 2019. 35 Pemerintah Indonesia juga menggandeng sejumlah
35 VOA, “Bantu Perangi Sampah Plastik di Laut Indonesia, AS Hibahkan Dana Rp18 Miliar ,” https://www.voaindonesia.com/a/bantu-perangi-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
LSM lingkungan guna mencapai target penurunan sampah plastik di laut Indonesia, antara lain melalui kegiatan pembersihan sungai Ciliwung dan sampah laut di Provinsi Bali dengan program Gerakan Cinta Laut “Gita Laut”. 36 Namun demikian, diperlukan adanya langkah dan strategi yang berkesinambungan dalam rangka mecegah dan mengatasi bermuaranya sampah plastik ke lautan. Di antaranya adalah menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih mengurangi penggunaan sampah plastik, di mana kegiatan ini dapat diinisiasi oleh pemerintah dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pemerintah juga diharapkan mendorong penyedia jasa telekomunikasi dan informasi agar lebih pro-aktif memberikan informasi bahaya sampah plastik atau informasi mengenai urgensi menjaga keberlangsungan ekosistem laut melalui aplikasi atau sosial media yang dimiliki. Insentif juga layak diberikan kepada pihak- pihak yang aktif berperan dan berjasa dalam mendorong dan terlibat langsung mengurangi timbulan sampah plastik di lautan.

## D. Kesimpulan
Demokrasi lingkungan hidup (DLH) merupakan suatu sistem pemerintahan dengan kedaulatan ( sovereignty ) tertinggi pada rakyat dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup. Pemahaman DLH semacam ini dalam konteks Indonesia sejalan dengan sistem demokrasi yang dianut dan berlaku, yaitu tidak liberal ataupun kapitalis sepenuhnya. Dengan DLH, maka kepentingan yang
sampah-plastik-di-laut-indonesia-as-hibahkan-dana-rp18-miliar/4850461. html, 27/03/2019, diakses 16/6/2022.
36 Kegiatan ini berjalan atas kerjasama Pemerintah, Ocean Conservancy, Bretling SA, dan Bali Sur fi ng Pro Competition. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Kolaborasi GITA Laut dengan Ocean Conservancy dalam International Coastal Cleanup 2019 ,” https://kkp. go.id/djprl/artikel/10555-kolaborasi-gita-laut-dengan-ocean-conservancy- dalam-international-coastal-cleanup-2019, 10/5/2019, diakses 16/6/2022. Juga Medcom.id, “Pemerintah Gandeng Aktivis Lingkungan Tangani Sampah Laut ,” https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Rb13rRYK- pemerintah-gandeng-aktivis-lingkungan-tangani-sampah-laut, 24/1/2019, 16/6/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
memusatkan pada manusia (antroposentrisme) hendak diselaraskan dengan kepentingan lingkungan (non-antroposentrisme), sehingga sistem demokrasi yang berlangsung dapat mendukung sekaligus berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Dalam upaya mendukung pengurangan timbulan sampah plastik, artikel ini telah pula menawarkan agar gagasan DLH diim- plementasikan. Implementasi tersebut dilakukan melalui adaptasi empat komponen DLH, yaitu penyediaan akses informasi tentang sampah plastik di lautan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses; penyediaan ruang partisipasi publik secara aktif dalam perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik di lautan; penyediaan akses pada keadilan ( access to justice ); dan penguatan hak-hak masyarakat dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik di lautan.

## Daftar Pustaka
Bedner, Adriaan dan Jacqueline A.C. Vel. “An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice.” Law, Social Justice and Global Development Journal , 15, 1 (2010): 1-30.
Benhabib, Seyla. Democracy and Difference . New Jersey: Princeton
University Press, 1996.
Berlin, Isaiah, Henry Hardy, dan Ian Harris. Liberty: Incorporating Four
Essays on Liberty . Oxford: Oxford University Press, 2002.
Birch, Anthony Harold. Representation . London: Macmillan Education UK, 1971. DOI: 10.1007/978-1-349-01044-8.
Birch, Anthony Harold. The Concepts and Theories of  Modern Democracy .
London dan New York: Routledge, edisi ketiga, 2007. Coenen, Frans. “Introduction.” Dalam Public Participation and Better Environmental Decisions: The Promise and Limits of  Participatory Processes for the Quality of  Environmentally Related Decision-Making, diedit oleh Frans H.J.M. Coenen, 1-19. Dordrecht: Springer, 2009. DOI: 10.1007/978-1-4020-9325-8. Creighton, James L. The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement . San Fransisco: John Wiley
& Sons, Inc, 2005.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
CNN Indonesia. “Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online.” https://www.cnnindonesia. com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-
2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online, diakses 19/4/2022.
Eckersley, Robyn. “The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature.” Environmental Politics. 8, 2 (1999): 24–49.
DOI: 10.1080/09644019908414460. Faber, Daniel J. The Struggle for Ecological Democracy . New York:
Guilford Publications, 1998. Farrow, Trevor C W. “What is Access to Justice?” Osgoode Hall Law Journal, 51, 3 (2014): 957-88.
Ferraro, Gianluca dan Pierre Failler. “Governing Plastic Pollution in the Oceans: Institutional Challenges and Areas for Action.”
Environmental Science & Policy, 112 (2020): 453-60. DOI: 10.1016/j. envsci.2020.06.015.
Francioni, Francesco. Access to Justice as a Human Right . Clarendon: Oxford University Press, 2007.
Galgani, Francois, dkk. “Are Litter, Plastic and Microplastic Quantities
Increasing in the Ocean?” Microplastics and Nanoplastics, 1, 1
(2021): 1-4. DOI: 10.1186/s43591-020-00002-8.
Garcia, Beatriz, Mandy Meng Fang, dan Jolene Lin. “Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands on Deck!” Chinese Journal of Environmental Law, 3, 1 (2019): 11-46. DOI: 10.1163/24686042-
12340034.
Gavouneli, Maria. “Access to Environmental Information:
Delimitation of a Right.” Tulane Environmental Law Journal, 13,
2 (2000): 303-27.
Geyer, Roland, Jenna R. Jambeck, dan Kara Lavender Law. “Production,
Use, and Fate of All Plastics Ever Made.” Science Advances, 3, 7
(2017): e1700782: 1-3 DOI: 10.1126/sciadv.1700782.
Habermas, Jürgen. Moral Consciousness and Communicative Action . Repr. Cambridge: Polity, 2007.
Habermas, Jürgen. The Theory of  Communicative Action . Boston: Beacon Press, 1984.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## Hermawan, Sapto dan Wida Astuti. “Analysing Several
ASEAN Countries’ Policy for Combating Marine Plastic Litter.” Environmental Law Review, 23, 1 (2021): 9-22. DOI: 10.1177/1461452921991731.
Hermawan, Sapto dan Wida Astuti. “Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut indonesia.” Bina Hukum Lingkungan, 5, 2 (2021): 237-261. DOI: 10.24970/bhl.v5i2.
Jambeck, Jenna R., dkk. “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean.” Science, 347 (2015) 768-71. DOI: 10.1126/ science.1260352.
Linz, Juan J. dan Alfred C. Stepan. Problems of  Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist
Europe . Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
MacIver, Robert Morrison. The Web of  Government . London:
Macmillan, 1947.
Mason, Michael. Environmental Democracy: A Contextual Approach ,
London:Earthscan Publications Ltd, 1999.
McDonagh, M. “The Right to Information in International Human Rights Law.” Human Rights Law Review, 13, 1 (2013): 25–55. DOI: 10.1093/hrlr/ngs045.
Medcom.id. “Pemerintah Gandeng Aktivis Lingkungan Tangani Sampah Laut.” https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ Rb13rRYK-pemerintah-gandeng-aktivis-lingkungan-tangani- sampah-laut, 24/1/2019. Diakses 16/6/2022.
Mitchell, Ross E. “Ecological Democracy and Forest-Dependent Communities of Oaxaca Mexico.” Disertasi, University of Alberta, Canada, 2005.
Mitchell, Ross E. “Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy.” Public Understanding of  Science Journal ,
15, 4, (2006): 459-480. DOI: 10.1177/0963662506065060.
Pitkin, Hanna F. The Concept of  Representation . Berkeley: University of
California Press, 1972.
Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kolaborasi GITA Laut dengan Ocean Conservancy dalam
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
International Coastal Cleanup 2019.” https://kkp.go.id/djprl/ artikel/10555-kolaborasi-gita-laut-dengan-ocean-conservancy- dalam-international-coastal-cleanup-2019. Diakses 16/6/2022. Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah.” http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5294/klhk- indonesia-memasuki-era-baru-pengelolaan-sampah. Diakses 2/6/2021.
Rhode, Deborah L. Access to Justice . New York: Oxford University Press, 2004.
Roznai, Yaniv dan Nadiv Mordechay. “Access to Justice 2.0: Access to
Legislation and Beyond.” The Theory and Practice of  Legislation,
3, 3 (2015): 333-69. DOI: 10.1080/20508840.2015.1136151.
Sandefur, Rebecca L. (ed). Access to Justice . Sociology of  Crime, Law and Deviance 12. Bingley: Emerald JAI, 2009. Sartori, Giovanni. The Theory of  Democracy Revisited, Part One . Diedit oleh Ricardo Blaug dan John Schwarzmantel. New Jersey: Chatam House, 1987. DOI: 10.7312/blau17412-044. Sartori, Giovanni. The Theory of  Democracy Revisited, Part Two . Diedit oleh Ricardo Blaug dan John Schwarzmantel. Columbia University Press, 1987. DOI: 10.7312/blau17412-044.
Sartori, Giovanni. “Will Democracy Kill Democracy? Decision - Making by Majorities and by Committees.” Government and Opposition, 10, 2 (1975): 131-58. DOI: 10.1111/j.1477-7053.1975.tb00633.x. United Nations Development Programme, Programming for Justice: Access for All ,  Bangkok: United Nations Development Programme
Regional Centre, 2005.
Weeramantry, C G. “Access To Information: A New Human Right. The Right To Know’.” In Asian Yearbook of  International Law, diedit oleh Ko Swan Sik, dkk., 4-27. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
VOA. “Bantu Perangi Sampah Plastik di Laut Indonesia, AS Hibahkan Dana Rp18 Miliar.” https://www.voaindonesia.com/a/bantu- perangi-sampah-plastik-di-laut-indonesia-as-hibahkan-dana- rp18-miliar/4850461.html. Diakses 16/6/2022.