## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## YURISDIKSI INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI PROVINSI ACEH

## INDONESIA’S YURISDICTION ON CIVIL MEASURES FOR THE TRADE OF PERSONS CONTAINED WITH HIS SPIRITUAL PEOPLE IN ACEH PROVINCE

## Nunung Rahmania
Universitas Mataram E-mail: nunung_r@unram.ac.id

## Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram E-mail: atikazahra@unram.ac.id

## Abstrak
Kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia semakin meningkat sejak adanya penerimaan oleh masyarakat Aceh sejak tahun 2009. Namun penerimaan tersebut memberikan harapan bagi pengungsi Rohingya lainnya yang berada di Bangladesh untuk ke Indonesia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap etnis Rohingya. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana yurisdiksi Indonesia atas tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian meunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh warga negara asing dengan negara tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang adalah Indonesia, maka berlaku yurisdiksi Indonesia terhadap para tersangka yang merupakan warga negara asing berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, secara konseptual berdasarkan asas teritorial dan teori akibat memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk mengadili kasus perdagangan orang yang dilukukan oleh warga negara asing yang akibat dari perbuatannya atau tujuan dari perbuatannya di wilayah Indonesia. Sedangkan dalam proses penegakan hukum berdasarka kompetensi relatif terhadap 3 (tiga) tersangka perdagangan orang warga negara asing dapat diadili di Indonsia.

## Kata Kunci : Yurisdiksi Indonesia, TPPO, Pengungsi Rohingnya

## Abstract
The arrival of ethnic Rohingya refugees in Indonesia has been on the rise since acceptance by the Aceh community since 2009. But the reception gives hope to other Rohingya refugees in Bangladesh to go to Indonesia in the hope of a better life. However, it was exploited by a few people to commit a criminal human trafficking against the ethnic Rohingya. This urgent writing aims to find out and analyse how Indonesia’s jurisdiction over human trafficking crimes against Rohingya refugees. The type of research in this paper is normative jurisprudence using legislative approaches and conceptual approaches. The results of the research show that the criminal offence of trafficking in persons committed by foreign nationals with the state of purpose and
the consequences arising from the crime of human trade is Indonesia, then the jurisdiction of Indonesia applies against the suspects who are foreign citizens on the basis of the provisions set out in Article 2 of the Covenant and Article 3 of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Criminal Acts of Human Trafficking. Furthermore, conceptually based on the territorial basis and the theory of consequences gives the authority to Indonesia to prosecute the case of the trade of persons convicted by a foreign citizen as a result of his or her acts or purposes of acts in the territory of Indonesia. While in law enforcement proceedings based on jurisdiction relative to 3 (three) suspects of trafficking in foreign nationals can be tried in Indonesia.
Keywords: Indonesian jurisdiction, TPPO, Rohingya refugees

## A. PENDAHULUAN
Konflik Rohingya berawal dari penolakan identitas dan penolakan kewarganegaraan Rohingya 1 yang telah terjadi di Myanmar sejak tahun 1962, ketika negara tersebut diperintah oleh rezim Junta Militer.Pada masa kepemimpinan rezim Junta Militer, etnis Rohingya mengalami penindasan dengan berbagai cara dan tidak adanya pengakuan bahwa etnis Rohingya merupakan komunitas minoritas di Myanmar. 2 Penolakan atu tidak diakuinya masyarakat Rohingya di Myanmar membuat masyarakat Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Bangladesh sebagai tempat pelarian masyarakat Rohingya karena lokasi geografis yang dipisahkan oleh Sungai Naf menjadikan Bangladesh sebagai negara tujuan utama pengungsi Rohingya 3 Namun, Bangladesh bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi Tanpa Kewarganegaraan bahkan tidak ada istrumen khusus yang mengatur adminstrasi urusan pengungsi dan suaka. 4 Akan tetapi, Bangladesh telah meratifikasi istrumen utama tentang hak asasi manusia sehingga setiap negara yang telah meratifikasi istrumen utama hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap pengungsi di dunia berdasarkan hukum internasional dalam bentuk hukum kebiasaan ataupun perjanjian internasional.
Selain itu, di Bangladesh tepatnya di Bhasan Char merupakan tempat pengungsian terluas dan terbesar di dunia atau salah satu negara tuan rumah terbesar bagi populasi pengungsi Rohingya 5 yang terdiri dari 33 kamp pengungsian yang di bangun atas dasar kerjasama antara Pemerintah Bangladesh dan United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR). 6 Dari 33 kamp tersebut, Jumlah populasi pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh hingga tahun 2023 sejumlah 971,904 individu  dan 202,634 berkeluarga. Dari jumlah pengungsi tersebut, terdapat 51 persen anak-anak, 45 persen dewasa, dan 4 persen lanjut usia. 7 Dari  total tersebut, tidak menutup kemungkinan pengunsi Rohingya akan meninggalkan tempat pengusian di Bangladesh dan pergi ke negara lain yang menurut mereka akan memembrikan kehidupan yang lebih baik atau harapan untuk keberlanjutan untuk masa depannya. Artinya, keberadaan kamp- kamp di Bhasa Char, Bangladesh tidak serta merta membuat pengungsi Rohingya
1 Haradhan Kumar Mohajan, History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No.1, July 2018, pp. 19-46.
2 Aris Pramono, 2010, Peran UNHCR dalam Menangani Penguungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (priode 1978-2002), Tesis, Fisip, Universitas Indonesia.
3 Rohmatin Bonasir, Para Pengungsi Rohingya tinggal berjejalan di kamp Bangladesh, https:// www.bbc.com/indonesia/dunia-40271183, 2017.
4 https://data.unhcr.org/en/documents/details/106003 , diakses 2 Februari 2024.
5 Zapan Barua dan Adita Barua, Modeling the predictors of mobile health adoption by Rohingya Refugees in Bangladesh: An extension of UTAUT2 using combined SEM-Neural network approach, Jour- nal of Migration and Health 8 (2023) 100201, https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100201.
6 https://data.unhcr.org/en/documents/details/106003 , diakses 2 Februari 2024.
7 https://data.unhcr.org/en/documents/details/106003 , diakses 2 Februari 2024.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 116~126
merasa aman dan nyaman walaupun di kamp-kamp dilengkapi fasilitas-fasiltas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau layanan dasar para pengungsi Rohingya seperti tempat tinggal, nutrisi, pendidikan, pengobatan, dan layanan kesehatan.
Tempat tinggal sudah disediakan oleh Government of Bangladesh (GoB), namun pemerintah tidak mengijinkan pengungsi Rohingya ke luar dari kamp dan juga tidak berhak memilliki properti sehingga pengungsi di Bangladesh merasa frustasi dan tidak melihat adanya masa depan bagi diri mereka dan anak-anaknya. 8 Hal ini sejalan dengan kerangka kebijakan  Bangladesh yang membuat Rohingya sebagaian besar terisolasi, walaupun kemitraan pemerintah-swasta memperluas ruang gerak mereka. 9 Kebijakan tersebut sama dengan mempersepit ruang gerak pengungsi Rohingya dengan mengisolasi pengungsi di dalam kamp-kamp tanpa diberikan kesempatann untuk mengembangkan sehingga tidak ada harapan untuk masa depannya.
Sementara itu, permasalahan di kamp-kamp yang ada di Bangladesh seperti krisis pendidikan untuk anak-anak Rohingya di Bangladesh. 10 Ketiadaan pendidikan formal dan non-formal bagi anak-anak di Rohingya di kamp-kamp pengungsian memiliki dampak yang terhadap kemampuan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif. 11 Sebagian besar anak-anak Rohingya di lokasi perkemahan di Bangladesh tidak mendapatkan hak untuk bersekolah karena semakin terbatasnya mobilitas, tidak adanya investasi, dan sangat kurangnya layanan sekolah. 12
Permasalahan layanan kesehatan yang diberikan kepada para pengungsi saat ini masih belum memadai, jumlah dokter yang belum memadai, persediaan obat-obatan yang belum konsisten, dan rujukan yang tepat waktu ke organisasi lain masih kurang. Mereka memerlukan persediaan obat-obatan yang memadai, fasilitas dokter dan perawat yang tersedia, informasi kesehatan, dan pengobatan modern, fasilitas penitipan anak dan peningkatan kesadaran akan penyakit yang megancam jiwa. 13 Selain itu, Permasalahan kesehatan juga sangat rentan mengingat akses untuk memperoleh pelayan kesehatan seperti rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai kesuburan bersama pasangannya di kalanga pengungsi Rohingya meningkatkan kelahiran dengan interval pendek dan berdampak buruk pada kesehtan ibu dan anak, termasuk angka kematian. 14
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh seperti masalah tempat tinggal, kebijakan pemerintah Bangladesh yang tidak memihak pengungsi Rohingya, pendidikan, pengobatan dan pelayanan kesehatan yang belum
8 Md. Tarigul Islam,  Sunjit Kumar Sikder, Mark Charlesworth, Atta Rabbi, Spatial Transition dynamics of urbanization and Rohingya refugees’ settlements in Bangladesh, land use policy volume 133, October 2023, 106874, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106874
9 Kendra L. Duran, Robin Al-haddad, Saleh Ahmed, Considering the shrinking physical, social, and psychological spaces of Rohingya refugees in Southeast Asia, Wellbeing, www.sciencedirect.com/ journal/wellbeing-space-and-society, https://doi.org/10.1016/j.wss.2023.100152, Wellbeing, Space and Society 4 (2023) 100152.
10 A. N. M. Zakir Hossain, Educational crisis of Rohingya refugee children in Bangladesh:  Ac- cess, obstacles, and prospects to formal and non-formal education, Heliyon 9 (2023) e18346, https://doi. org/10.1016/j.heliyon.2023.e18346
11 Ibid .
12 Md. Mahbubur Rahman MPhil, Al Jamal Mustafa Shindaini MPhil, Taha Husain, Structural barriers to providing basic education to Rohingya children in the Kutupalong refugee camp, Cox’s Bazar, Bangladesh, International Journal of Educational Research Open Volume 3, 2022, 100159, https://doi. org/10.1016/j.ijedro.2022.100159.
13 Zapan Barua dan Adita Barua,  Modeling the predictors of mobile health adoption by Rohingya Refugees in Bangladesh: An extension of UTAUT2 using combined SEM-Neural network approach, Jour- nal of Migration and Health 8 (2023) 100201, https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100201.
14 Md Nuruzzaman Khana and Shimlin Jahan Khanam, Women’s participation in childbearing decision-making and its effects on short-interval births in Rohingya refugee camps of Bangladesh, www. thelancet.com Vol 15 August, 2023, https://doi.org/10.1016/j.lansea.2023.100250
memadai tersebut, maka pengungsi Rohingya di Bangladesh memilih untuk lari dari tempat pengungsian ke berbagai negara lainnya dan salah satunya adalah Indonesia. 15 Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pengungsi Rohingya karena letak geografis yang memungkinkan dijangkau. 16 Akan tetapi, walaupun Indonesia sebagai salah satu negara tujuan atau transit pengungsi sebelum ke negara lain, Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas tentang penanganan dan penetapan status pengungsi tanpa adanya dokumen yang jelas. Secara terpisah, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 dan protokol terkait status pengungsi tahun 1967. Oleh karena itu, Indonesia tidak mempunyai kewenangan atau kewajiban untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengungsi lintas batas negara, seperti pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G Ayat 2 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. 17 Oleh karena itu, atas dasar hukum tersebut Indonesia melindungi pengungsi Rohingya yang ada di Indoensia, khususya di Provinsi Aceh.
Provinsi Aceh merupakan salah satu tempat tujuan pengungsi Rohiingya yang pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2009. 18 Pada saat itu masyarakt Aceh menyebutnya pengungsi Rohingya sebagai ‘’manusia perahu’’. Sejak adanya penerimaan oleh masyarakat di Aceh terhadap pengungsi Rohingya, maka sejak saat itu hingga sekarang terus berdatangan dan sampai dengan sekarang terdapat 1.684 orang pengungsi Rohingya di Aceh. Adapun persebaran pengungsi Rohingya di Aceh seperti di Kota Sabang, Pidie, Aceh Besar, Bireun, dan Lhoksumawe. 19 Dari jumlah dan persebaran pengugsi Rohingya yang berada di Aceh, pada bulan Desember 2023 terdapat 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh yang mendarat ke pesisir Aceh Besar.
Dari jumlah tersebut, diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden Joko Widodo yang menyatakan ada dugaan kuat tindak pidana perdagangan orang terhadap 137 etnis Rohingya. 20 Hal ini diperkuat dengan penetapan 3 (tiga) tersangka atas dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap 137 orang etnis Rohingya. Lebih lanjut, Kompol Fadillah Aditya Pratama yang merupakan Kasatreskrim Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) tersangka dalam dugaan perdagangan orang terhadap 137 etnis Rohingya yang dilakukan oleh MA yang merupakan tersangka utama dan MH berumur 22 tahun warga Bangladesh dan HB 53 tahun warga Myanmar yang membantu MA. MH dan MA sebagai nahkoda kapal dan HB sebagai teknisi kapal yang di bayar 70 ribu Taka Bangladesh. Dugaan tersebut dibenarkan oleh 12 saksi  yang dimintai keterangan yang menyatakan bahwa MA menerima bayaran dari sekitar 130 orang kisaran 100.000 sampai dengan 150.000 Taka Bangladesh atau sekitar 14-16 juta per orangnya. Sementara itu, dari 137 etnis
15 Maria Elsa Karina,  Perbandinga Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pegungsi Rohing- ya, Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR), e-ISSN: 2684-8082 Volume 2, No. 2, Sep- tember 2020 (158-169) doi: 10.24198/padjir.v2i2.26770.
16 Ibid .
17 Hardi Alunaza S.D dan M. Kholit Juani, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 1-17.
18 Zulkarnaini, Selamatkan Nyawa Rohiingya, https://www.kompas.id/baca/nusan- tara/2023/11/21/selamatkan-nyawa-rohingya, 2023, diakses 2 Ferbruari 2024.
19 Balqis Fallahnda, “ Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia per Awal Desember 2023 ”, https:// tirto.id/gTeB , diakses 2 Februari 2024.
20 https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo , diakses 2 Februari 2024.

## 118~126
Rohingya yang tiba di Aceh Besar, terdapat 2 (dua) orang warga negara Bangladesh bukan etnis  Rohingya menjadi korban perdagangan orang. 21
Berdasarkan uraian kasus etnis Rohingya yang berjumlah 135 orang dan 2 warga negara Bangladesh di atas, diduga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang. Namun, pelaku dan korban perdagangan orang merupakan warga negara asing yakni dari etnis Rohingya dan warga negara Bangladesh (korban), sedangkan pelaku dari Bangldesh dan Myanmar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana yurisdiksi Indonesia dalam penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak perdagangan orang yang merupakan warga negara asing.

## B. METODE PEELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis sumber hukum dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu memaparkan secara jelas dan terperinci berdasarkan bahan hukum dari berbagai literatur. Bahan hukum yang digunakan berupa perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## C. ANALISIS DAN PEMBAASAN
Indonesia adalah negara yang berbatasan darat internasional dengan 3 (tiga)  negara tetangga yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkann perbatasan perairan/laut saat ini berbatasan dengan India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste dan Papua Nugini. 22 Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tersebut baik darat maupun laut sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya transnational crime atau kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan fenomena kriminal tertentu yang melintasi perbatasan suatu negara yang melanggar hukum beberap negara atau di mana kejahatan dimulai di satu negara dan berdampak pada negara lain. 23 Dengan kata lain, kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang terjadi melintasi batas negara dan tunduk pada yurisdiksi nasional atau yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara dan tunduk pada yurisdiksi nasional, bukan intrnasional. 24 Selain itu, kejahatan lintas negara atau disebut juga kejahatan transnasional adalah kejahatan nasional, akan tetapi hal ini juga mencakup aspek transnasional. Sementara itu, berdasarkan United Nations Convetions on Transnational Organized Crime tahun 2000 bahwa untuk dapat dikatakan sebagai transnational crime yaitu: 1) Dilakukan oleh lebih dari satu negara; 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain; 3) Melibatkan kelompok kejahatan teroganisir ketika kejahatan di lakukan oleh lebih dari satu negara; 4) dan memberikan berdampak yang serius terhadap negara lain.
Adapun elemen-elemen kejahatan lintas batas negara yaitu mempengaruhi lebih dari satu negara, termasuk di dalamnya atau mempengaruhi penduduk pada lebih dari satu
21 https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo , diakses 2 Februari 2024.
22 https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri#:~:- text=Indonesia%20memiliki%20perbatasan%20darat%20internasional,Timor%20Leste%20dan%20 Papua%20Nugini , diakses 2 Februari 2024.
23 Dewi Bunga, Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional , Jurnal Aktual Justice. Vol.3, No.1 Juni 2018.
24 Ibid .
negara, dan maksud dan metodenya melampaui batas nasional. 25 Salah satu kejahatan yang melintasi batas negara adalah tindak pidana perdagangan orang. 26 . Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia merupakan fenome gunung es yang terus terjadi. 27 Hal ini dapat dilihat dari data kasus perdagangan orang di Indonesia yang terus terjadi tiap tahunnya yakni sejak 2019-2021 tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi korban perdagangan orang. Pada tahun 2021, Polri melaporkan terdapat 23 kasus pada tahun 2021 dan 159 kasus perdagangan orang lintas negara. 28 Sementara itu, pada tahun 2022 terdapat 57 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 856 kasus perdagangan orang. 29 Dari data kasus, terlihat bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia termasuk tinggi khususnya kasus perdagangan orang lintas batas negara yang terjadi pada tahun 2021. Artinya, tindak pidana perdagangan orang terus terjadi Indonesia bahkan terdapat tindak pidana perdgangan orang  lintas batas negara seperti kasus pengungsi Rohingya yang menjadi korban perdagangan orang di Provinsi Aceh.
Pengungsi Rohingya merupakan etnis yang keberadaanya tidak diakui dan tidak diberikan kewarganegaraan oleh negara Myanmar. 30 Keberadaanya yang tidak diakui membuat pengungsi Rohingya rentan menjadi korban tindak pidana seperti korban perdagangan orang. Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), adalah:
‘’Tindakan perekrutan, pengangkutan, penanmpungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang degan ancaman kkerasan, penggunan kekerasan, penculikan, pe- nyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pen- jeratan utang ataumemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekspolitasi.’’
Lebih lanjut, tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diataur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, berbunyi:
‘’Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tu- juan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ru-
25 Ekho Jamaluddin P. Nalole, Judhariksawan, dan iin Kartika Sakharina, Upaya Pemerintah Indo- nesia dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11, Nomor 1, 2023.
26 Ismah Rustam, Kinanti Rizsa Sabilla, Kairur Rizki, Heavy Nala Estriani, Kejahatan Lintas Neg- ara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Bara t, Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 1 ( Januari-Juni 2022): 102-107, https://ejournal.undip.ac.id 27 Ramhania,Nunung, etal.“ Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Traffick- ing.”Dialogia Iuridica , Vol. 15, No.1, 2023,pp.128-155,
28 Ibid.
29 https://pusiknas.polri.go.id, diakses 2 Februari 2024.
30 Ni Nyoman Sintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra, I Gde Putra Ariana, Perlindungan Hu- kum Warga Rohingya Terkait dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/40642

## 120~126
piah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)’
Dari uraian Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, jika dikaitkan dengan dugaan perdagangan orang terhadap 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh yang dilakukan oleh MA tersangka utama, MH, dan HB bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yakni proses, cara, dan tujuan.
Dari aspek proses, seperti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang.  Perekrutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU TPPO, sebagai berikut:
Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari kelurga atau komunitasnya. Sedangkan pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU TPPO adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
Dari aspek proses tersebut bersifat relatif, jika terpenuhi salah satu unsur, maka dianggap unsur proses telah terpenuhi. Dengan kata lain, terpenuhinya unsur seperti adanya pemindahan dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur proses dalam perdagangan orang. Oleh karena itu, jika merujuk pada kasus dugaan perdagangan orang dari  3 (tiga) tersangka dan 135 etnis Rohingya dan 2 (dua) warga negara Bangladesh yang dilakukan oleh MA yang merupakan tersangka utama dan MAH berumur 22 tahun warga negara Bangladesh dan HB 53 tahun warga negara Myanmar. Kedua warga negara asing trsebut membantu MA. Kedua tersangka yakni MAH dan HB, dari keterangan 12 saksi menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab tersangka untuk mengangkut etnis Rohinga supaya tiba ke Indonesia. Dari hal itu dapat diketahui bahwa perbuatan kedua tersangka telah memenuhi unsur proses dalam perdagangan orang.
Selain itu, dari aspek cara adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang/memberi bayaran/manfaat, sehingga memegang kendali atas orang lain tersebut. Dari unsur cara, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka perdagangan orang terhadap 135 etnis Rohinga dan 2 warga negara Bangladesh yang menyatakan bahwa tersangka MA menerima imbalan dari sekitar 130 orang Rohingya yang setiap orang membayar sekitar 100.000 sampai dengan 150.000 Taka Bangladesh atau sekitar Rp 14.000.000,00 sampai dengan Rp. 16.000.000,00. Adanya pembayaran oleh para korban perdagangan orang terhadap tersangka MA dapat dikatakan bahwa MA telah memperoleh manfaat untuk dirinya sendiri atas tindakannya. Selain itu, MA telah memanfaatkan posisi rentan terhadap 135 korban yang merupakan pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya memiliki kedudukan rentan karena tidak memiliki pilihan kecuali pasrah mengingat status mereka yang tinggal di penampungan pengungsi di Bangladesh karena pengusiran dari negara asalnya Myanmar. Artinya, MA telah menyalahgunakan kedudukan rentan para korban untuk keuntungan diri sendiri.
Sementara itu, dari aspek tujuan yakni eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU TPPO, sebagai berikut:
Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi yang tidak terbatas pada kerja atau pelayanan paksa, pelacuran, penindasan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplatasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaat-

## kan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
Jika dilihat dari modus MA yang menjanjikan pekerjaan kepada para korban dengan mengajak para korban untuk ke Indonesia supaya bisa bekerja dan mendapatkan uang. 31 Artinya, tujuan tersagka MA untuk mengeksploitasi para korban yakni 135 orang etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh telah terpenuhi unsur perdagangan orang karena adanya ekspolitasi di bidang pekerjaan.
Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka yang merupakan warga negara asing tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang seperti pengangkutan, pengiriman, pemindahan, posisi rentan, menerima manfaat dengan tujuan untuk mengeksploitasi 135 etnis Rohingya dan 2 warga Bangladesh dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan individu/perorangan. Seorang individu dapat disebut pelaku buka hanya menjual korban secara langsung kepada pembeli, namun dilihat dari cara, proses, dan tujuannya, bahkan individu yang membantu proses tindak pidana tersebut memperoleh keuntungan, maka dapat disebut sebagai pelaku. Lebih lanjut, orang yang membantu dalam tindak pidana perdagangan orang dipidana yang sama terhadap pelaku utama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPPO, berbunyi:
“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pi- dana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU TPPO.”
Disis lain, tersangka merupakan pelaku individu yang sudah dewasa. Dewasa adalah mereka yang berusia di atas 18 tahun. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU TPPO, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dengan kata lain, jika 18 tahun ke bawah dikategorikan sebagai anak-anak, sedangkan 18 tahun ke atas merupakan orang dewasa. Oleh karena itu, ketiga pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh telah dewasa mengingat usianya di atas 18 tahun sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
Berdasarkan dugaan kasus perdagangan orang terhadap 135 pengungsi Rohingya dan 2 (dua) warga negara Bangladesh yang dilakukan oleh 3 (tiga) tersangka yang merupakan warga negara asing yakni dari Bangladesh dan Myanmar yang telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana perdagangan orang, maka bagaimana yurisdiksi Indonesia dalam penegakkan hukumnya? Yurisdiksi erat kaitannya dengan kedaulatan dan kewenangan negara-negara. 32 Yurisdiksi sebagaimana yang dikemukakan oleh Rebecca M.M Wallace dan dikutip oleh Jan S. Maringka adalah atribut kedaulatan suatu negara. 33 Dalam hal ini, mengacu pada kompetensi negara untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. 34 Kompetensi yang dimaksud termasuk untuk menentukan (larangan), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang. 35 Oleh karena itu,
31 Heru Susetyo, 2023, Rohhingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia , https://nasi- onal.kompas.com, di akses 2 Ferbruari 2023.
32 Leonard Marpaung/Lord Macmillan, 2017, Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional, Jakarta, https://diskumal.tnial.mil.id , diakses 2 Februari 2024.
33 Jan S. Maringka, 2018, Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.
34 Ibid .
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 122~126
dengan adanya kepastian yurisdiksi, maka kewenangan suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai kebijakan secara penuh.
Dalam menentukan yurisdiksi, maka dalam hukum pidana terdapat beberapa asas sebagai dasar suatu negara untuk menerepkan hukum yang berlaku di negaranya. Namun, asas ini dapat saling berkaitan jika persoalan tindak pidana yang melibatkan lintas batas negara, bahkan pelaku tindak pidana merupakan warga negara asing yang menimbulkan akibat di negara tersebut. Adapun salah asas dalam hukum hukum pidana adalah asas territorial. Asas territorial sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. 36 Lebih lanjut, dalam asas territorial terdapat perluasaan yurisdiksi territorial yakni prinsip teritorial objektif yang membenarkan bahwa negara mempunyai kompetentsi mengadili atas tindakan-tindakan yang dilakukan di negara lain namun berdampak pada wilayahnya sendiri. Asas territorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).
Dalam Pasal 2 KUHP merupakan perluasan dari berlakunya hukum pidana dalam hal kewenangan territorial Indonesia termasuk subjek tindak pidana yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Selain itu, pengaturan terkait asas teritorial di masa yang aan datang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c KUHP Nasional yang menyatakan bahwa tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. Artinya, berdasarkan Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 KUHP Nasional, walaupun tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh warga negara Indoensia, orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat diterapkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, sehubungan dengan perdagangan orang merupakan tindak pidana yang melewati lintas batas negara, maka pelaku, korban, serta tempat ( locus delicti ) dilakukan atau akibat dari tindak pidana terjadi di negara yang berbeda-beda. Sehingga menentukan tempat atau locus delicti tindak pidana perdagangan orang lintas batas negara seperti kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh warga negara asing dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia terhadap 3 (tiga) orang tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang dari 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh yang mana pelaku dan korban merupakan warga negara asing. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan di Indonesia. Maka penentuan locus delicti tindak pidana perdaangan orang tersebut mengacu pada teori-teori dalam hukum pidana yakni: 1) Teori perbuatan materiil, yaitu tempat tindak pidana ditantukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana. 2) Teori instrumen ( tool ), yang menyatakan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat tool yang digunakan oleh pembuat. 3) Teori akibat, yaitu teori yang berpatokan berdasarkan tempat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana. 37
Berdasarkan teori-teori hukum pidana, maka jika dikaitkan dengan kasus perdagangan orang terhadap 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh oleh
36 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Erlangga, Yogyakarta, hlm. 37.
37 Rahmawati, Penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam cyber crime , SOL JUSTICIA, VOL. 3, NO. 1 JUNI 2020, PP 94-104.
3 tersangka dugaan perdagangan orang yang merupkan warga negara asing dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, teori akibat memperjelas bahwa yang menajdi locus delicti dalam kasus perdagangan orang adalah tempat terjadinya akibat tindak pidana yakni di Indonesia. Selain itu, dalam penentuan locus delicti menjadi penting karena untuk menetukan pengadilan mana yang berwenang (kompetensi relatif) yakni pengadilan negara mana yang berwenang untuk mengadli tindak pidana yang dlakukan di suatu tempat tertentu. Lebih lanjut, penentuan locus delicti juga membantu menentukan ruang lingkup penerapan ketentuan pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 KUHP untuk saat ini dan Pasal 4 huruf c KUHP Nasional yang akan berlaku di masa yang akan datang.
Sementara itu, dalam Pasal 3 UU TPPO juga telah mengatur terkait penerapan asas territorial, sebagai berikut:
‘’Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.’’
Terdapat perluasaan makna kata “setiap orang” dalam Pasal 3 UU TPPO dimaksud untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memasukkan orang ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi dan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud wilayah Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit perdagangan orang. Maka, jika dikaitkan dengan kasus perdagangan orang tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara tujuan perdagangan orang.
Berdasarkan yurisdiksi territorial, Pasal 2 KUHP, Pasal 4 KUHP Nasional (di masa yang akan datang), Pasal 3 UU TPPO dan teori akibat terkait kasus tersebut merupakan dasar atau hak dasar bagi setiap negara yang berdaulat untuk melindungi kepentingan hukum di wilayahnya (Indonesia). Oleh karena itu, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat berlaku/diterapkan kepada siapa pun, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki yurisdiksi dan kompetensi relatif untuk mengadili 3 (tiga) tersangka terduga tindak pidana perdagangan orang yang merupakan warga negara asing.
Adanya kompetensi relatif tersebut memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk mengadili 3 (tiga) tersangka terduga tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penegakan hukum menggunakan hukum nasional sebagai standar dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam proses penegakan hukum, bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan harus terjamin. 38 Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah yang stabil dan mengejahwantah sikap sebagai tahap akhir dari rangkaian penjabaran nilai, guna menciptakan, memelihara kehidupan bermasyarakat yang damai dalam pergaulan hidup 39 . Penegekan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu selaras 40 untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum, dan tujuan hukum dapat dicapai dengan baik melalui penegkan hukum.
38 Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogakarta.
39 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perliindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.
40 Kusnu Goesniadhie S. Prespektif Moral Penegakn Hukum  yang Baik, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010: 195 - 216.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 124~126
Penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dicapai melalui harmonisasi antara UU TPPO dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 UU TPPO yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Artinya, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasrkan KUHAP yang berlaku secara umumnya dan UU TPPO yang berlaku secara khusus. Hal tersebut merujuk pada asas dalam hukum pidana yakni asas lex specialis derogate legi generalis yang berarti bahwa undang- undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undnang yang bersifat umum. Dengan kata lain, jika terdapat ketentuan lain yang bersifat khusus dalam UU TPPO, maka ketentuan yang ada dalam kUHAP dikesampingkan. Oleh karena itu, jika terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing di wilayah Indonesia maupun lintas negara dapat diproses dalam penegakan hukum berdasarkan KUHAP dan UU TPPO. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tersangka terduga perdagangan orang yang terjadi pada bulan Desember 2023 terhadap 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh dapat dilakukan sesuai KUHAP dan UU TPPO. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tersangka terduga perdagangan orang yang terjadi pada bulan Desember 2023 terhadap 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh di Provinsi Aceh dapat dilakukan sesuai KUHAP dan UU TPPO.

## D. KESIMPULAN
Konflik dan penolakan atas keberadaan etnis Rohingya yang tidak diakui keberadaannya sebagai warga negara Myanmar berdampak pada status kewarganegaraannya sehingga etnis Rohingya mencari tempat perlindungan ke berbagai negara dan salah satu negara tujuannya adalah Indonesia. Ketiadaan status warga negara membuat etnis Rohingya rentan menjadi korban tindak pidana seperti 135 etnis Rohingya dan 2 warga negara Bangladesh sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh  3 (tiga) tersangka warga negara asing yakni dari Myanmar dan Bangladesh dengan negara tujuan Indonesia. Oleh karena negara tujuannya dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang adalah Indonesia, maka berlaku yurisdiksi Indonesia terhadap para tersangka perdagangan orang. Hal ini merujuk pada berbagai peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, Pasal 4 huruf c KUHP Nasional (di masa yang akan datang), Pasal 3 UU TPPO, asas teritorial, dan teori dalam hukum pidana yakni teori akibat. Dari peraturan, asas, dan teori tersebut memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk mengadili kasus perdagangan orang yang dilukukan oleh warga negara asing yang yang melakukan tindak pidana dan akibat dari tindak pidana atau tujuan dari tindak pidana di wilayah Indonesia. Sedangkan dalam proses penegakkan hukum terhadap para pelaku yang merupakan warga negara asing berlaku hukum Indonesia berdasarkan KUHAP (lex generalis) dan UU TPPO (lex specialis).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perliindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Eddy O.S. Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Erlangga, Yogyakarta.
Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogakarta.
Jan S. Maringka, 2018, Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
A. N. M. Zakir Hossain, Educational crisis of Rohingya refugee children in Bangladesh: Access, obstacles, and prospects to formal and non-formal education, Heliyon 9 (2023) e18346, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18346
Aris Pramono, 2010, Peran UNHCR dalam Menangani Penguungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (priode 1978-2002), Tesis, Fisip, Universitas Indonesia.
Dewi Bunga, Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional , Jurnal Aktual Justice. Vol.3, No.1 Juni 2018.
Ekho Jamaluddin P. Nalole, Judhariksawan, dan iin Kartika Sakharina, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11, Nomor 1, 2023.
Haradhan Kumar Mohajan, History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No.1, July 2018, pp. 19-46.
Hardi Alunaza S.D dan M. Kholit Juani, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 1-17.
Ismah Rustam, Kinanti Rizsa Sabilla, Kairur Rizki, Heavy Nala Estriani, Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Bara t, Indonesian Perspective,Vol. 7, No. 1 ( Januari-Juni 2022): 102- 107, https://ejournal.undip.ac.id
Kendra L. Duran, Robin Al-haddad, Saleh Ahmed, Considering the shrinking physical, social, and psychological spaces of Rohingya refugees in Southeast Asia, Wellbeing, www.sciencedirect.com/journal/wellbeing-space-and-society, https://doi.org/10.1016/j.wss.2023.100152, Wellbeing, Space and Society 4 (2023) 100152.
Kusnu Goesniadhie S. Prespektif Moral Penegakn Hukum yang Baik , JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010: 195 - 216.
Maria Elsa Karina,  Perbandinga Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pegungsi Rohingya, Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR), e-ISSN: 2684-8082 Volume 2, No. 2, September 2020 (158-169) doi: 10.24198/padjir. v2i2.26770.
Md Nuruzzaman Khana and Shimlin Jahan Khanam, Women’s participation in childbearing decision-making and its effects on short-interval births in Rohingya refugee camps of Bangladesh, www.thelancet.com Vol 15 August, 2023, https:// doi.org/10.1016/j.lansea.2023.100250
Md. Mahbubur Rahman MPhil, Al Jamal Mustafa Shindaini MPhil, Taha Husain,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 126~126
Structural barriers to providing basic education to Rohingya children in the Kutupalong refugee camp, Cox’s Bazar, Bangladesh, International Journal of Educational Research Open Volume 3, 2022, 100159, https://doi.org/10.1016/j. ijedro.2022.100159.
Md. Tarigul Islam,  Sunjit Kumar Sikder, Mark Charlesworth, Atta Rabbi, Spatial Transition dynamics of urbanization and Rohingya refugees’ settlements in Bangladesh, land use policy volume 133, October 2023, 106874, https://doi. org/10.1016/j.landusepol.2023.106874
Ni Nyoman Sintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra, I Gde Putra Ariana, Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, https://ojs.unud. ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/40642
Ramhania Nunung, etal.“ Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking.”Dialogia Iuridica , Vol. 15, No.1, 2023,pp.128-155,
Rahmawati, Penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam cyber crime , SOL JUSTICIA, VOL. 3, NO. 1 JUNI 2020, PP 94-104.
Zapan Barua dan Adita Barua,  Modeling the predictors of mobile health adoption by Rohingya Refugees in Bangladesh: An extension of UTAUT2 using combined SEM-Neural network approach, Journal of Migration and Health 8 (2023) 100201, https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100201.
Zapan Barua dan Adita Barua, Modeling the predictors of mobile health adoption by Rohingya Refugees in Bangladesh: An extension of UTAUT2 using combined SEM-Neural network approach, Journal of Migration and Health 8 (2023) 100201, https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100201 .

## World Wide Web
Balqis Fallahnda, “ Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia per Awal Desember 2023 ”, https://tirto.id/gTeB , diakses 2 Februari 2024.
https://data.unhcr.org/en/documents/details/106003 , diakses 2 Februari 2024.
https://pusiknas.polri.go.id, diakses 2 Februari 2024.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo , diakses 2 Februari 2024.
https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan- nkri#:~:text=Indonesia%20memiliki%20perbatasan%20darat%20 internasional,Timor%20Leste%20dan%20Papua%20Nugini , diakses 2 Februari 2024.
Leonard Marpaung/Lord Macmillan, 2017, Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional, Jakarta, https://diskumal.tnial.mil.id , diakses 2 Februari 2024.
Rohmatin Bonasir, Para Pengungsi Rohingya tinggal berjejalan di kamp Bangladesh, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40271183, 2017.
Zulkarnaini, Selamatkan Nyawa Rohiingya, https://www.kompas.id/baca/ nusantara/2023/11/21/selamatkan-nyawa-rohingya, 2023, diakses 2 Ferbruari 2024.