## Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah

## Dedy Kurniawan
Dedyk800@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.
Corporate social responsibility merupakan salah satu materi yang diatur dalam peraturan daerah di berbagai daerah di Indonesia, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak berwenang untuk membentuk peraturan daerah Corporate social responsibility. dalam membuat peraturan daerah, pemerintah harus memperhatikan syarat - syarat yaitu wewenang, subtansi, dan prosedur. Apabila syarat - syarat tersebut yang dimaksud tidak dipenuhi maka berakibat peraturan daerah yang dibuat tidak sah. Ketika peraturan daerah yang dibentuk tidsak sah maka dapat diajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung (jucial review). Sehingga ketika terjadi pembatalan peraturan daerah maka berakibat bahwa peraturan daerah tersebut tidak mengikat lagi. Kata Kunci :  Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Corporate Social Responsibility.

## Pendahuluan
Corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan  dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan”. 1 Corporate social responsibility ada karena pemikiran bahwa perusahaan adalah industri yang melakukan aktifitas usaha
1 Hendrik budi untung , corporate social responsibility (sinar grafika 2008).[1].
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020 879

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Dedy Kurniawan, ‘Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i3.18628

## 880 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
di dalam lingkungan masyarakat, dan harus turut serta bertanggung jawab jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar. “Landasan pandangan corporate social responsibility bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup ditengah – tengah kehidupan masyarakat”. 2
Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan hal yang sering dikesampingkan oleh perusahaan. Padahal dengan berdirinya perusahaan setidaknya harus sama-sama saling menguntungkan perusahaan dan masayarakat di sekitar perusahaan tersebut. Peraturaturan perundang - undangang di Indonesia yang masih sektoral dan rinci tentang corporate social responsibility yang membuat terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga dalam perkembangannya Corporate social responsibility menimbulkan konflik mengenai konsep pertanggung jawaban sosial oleh perusahaan di indonesia.
“Pada umumnya corporate social responsibility bersifat voluntary (sukarela).
Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan”. 3 Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, corporate social responsibility menjadi bersifat mandatory (kewajiban). Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan corporate social responsibility , pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan serta berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksaan corporate social responsibility agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan.
2 M. yahya harahap , hukum perseroan terbatas (sinar grafika 2016).[298].
3 Yusuf wibisono, membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility) (fascho publishing 2007).[153].
Pengaturan tentang corporate social responsibility di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas bahwa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan adalah tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dianggarkan dari biaya perseroan.
Kewajiban untuk melaksanakan corporate social responsibility bagi perusahaan juga diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara lain :
1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 15 huruf b berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Penjelasan Pasal 15 huruf b menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
2.  Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi, “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan - ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.
3.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi

## 882 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
menggunakan istilah program pengembangan dan pemerdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat”. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  mendefinisikan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  “usaha  untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya”.
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 108, yaitu : “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.”
5.  Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menyebutkan istilah tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan masyarakat  sekaligus,  yaitu  Pasal  65  ayat  (2)  huruf  b  berbunyi:  “Dalam pelaksanaan pelenyelenggaraaan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar”.
Tanggung jawab lingkungan perusahaan pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkunga (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Program Bina Lingkungan dan upaya untuk menjaga lingkungan lainnya. Sedangkan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility pada umumnya di implementasikan dengan charity atau dana sosial baik dalam bentuk beasiswa pendidikan, hibah,
Program Pengembangan Masyarakat dan bantuan sosial kemanusiaan lainnya.
Namun pada praktiknya, pelaksanaan corporate social responsibility oleh perusahaan tidak maksimal karena peraturan perundang - undangan yang ada masih belum mengatur permasalahan corporate social responsibility dengan rinci dan jelas, terutama pada masalah corporate social responsibility yang bersinggungan dengan kepentingan daerah dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Ketidak jelasan mengenai pengaturan tentang corporate social responsibility membuat beberapa daerah membentuk peraturan daerah (perda) tentang tanggung jawan sosial dan lingkungan. Pemerintah daerah beranggapan membuat peraturan daerah tentang corporate social responsibility merupakan kewenangannya sebagai daerah otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Pemerintah daerah berwenang membuat peraturan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” selanjutnya  dalam  Pasal  236  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda.
2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah.
3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a)  penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b)  penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4)  Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai beberapa contoh daerah yang sudah membuat dan mengesahkan peraturan daerah tentang corporate social responsibility adalah Provinsi Jawa Timur, Kota Bekasi, Provinsi Kalimantan Timur dan daerah lainnya. Berlakunya peraturan daerah tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu baik dari segi peraturan perundang-undangan mana yang secara jelas menjadi landasan dasar mengamanatkan pembentukan peraturan daerah tentag corporate social responsibility . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkannya pada peraturan pemerintah dan belum ada undang -undang yang mengamanatkan penjabaran pengaturan corporate social responsibility pada peraturan daerah dan sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- IV/2008 yaitu “ Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

## 884 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin mempertegas bahwa pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengatur corporate social responsibility.
Latar belakang dan tujuan pembentukan peraturan daerah corporate social responsibility bervariasi seperti pada Peraturan Daearah Provinsi Jawa Timur yaitu memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur, dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Semarang yaitu Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan PKBL BUMN, BUMD dan Perusahaan sebagai salah satu kewajiban BUMN, BUMD dan perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat ketidak jelasan landasan hukum yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang corporate social responsibility . Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaturan corporate social responsibility oleh pemerintah daerah”.

## Prinsip-Prinsip Dalam Otonomi Daerah
Dasar bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang membagi Negara menjadi daerah – daerah dan membentuk pemerintahan daerah terletak dalam konstitusi Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yaitu:
1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7) Susunan  dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Menurut Siswanto Sunarno, bahwa Sistem pemerintahan daerah di Indonesia,
menurut Konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. 4 Menurut G. pringgodigdo “negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa)”. 5 “Menurut Jimly Asshiddiqie, Negara kesatuan adalah negara dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas”. 6 Sehingga konsep negara adalah organisasi kekuasaan dan Indonesia merupakan negara kesatuan yang membagi daerahnya menjadi daerah - daerah dan membagi kekuasaan terhadap pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan otonomi daerah.
Roda pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah.
“Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah , yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi
4 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesi (Sinar Grafika 2012).[1].
5 Amzulian Rifai, Teori Sifat Hakikat Negara (Tunggal Mandiri Publishing 2010).[12].
6 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Kelom- pok Gramedia 2007).[282].

## 886 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
masyarakat dalam sistem NKRI”. 7 Sedangkan otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sehingga otonomi daerah merupakan dasar yang menjadi landasan pemerintahan daerah otonom.
Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa sistem yang dianut dalam pemerintahan daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dalam menjalankan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki beberapa asas-asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
“Menurut Joeniarto, Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri”. 8 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa “desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Asas desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asas dekonsentrasi menurut Joeniarto adalah “pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat – alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah”. 9
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan yang
7 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesi (Sinar Grafika 2012).[6].
8 Joeniarto dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia ( PT. Raja Grafindo Persada 2006).[307].
9 ibid .[310].
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
“Asas tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya”. 10 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi”.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat, diwujudkan dalam asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
a.  Kepastian hukum;
b.  Tertib penyelenggara Negara;
c.  Kepentingan umum;
d.  Keterbukaan;
e.  Proporsionalitas;
f.  Profesionalitas;
g.  Akuntabilitas;
h. Efisiensi;
i. Efektifitas;
j.  Keadilan.

## Kewenangan Pemerintah Daerah
Selain menyelenggarakan pemerintahan dengan asas – asas pemerintahan yang ada dalam pasal 58 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya setiap pemerintahan dalam otonomi daerah menjalankan

## 888 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
roda pemerintahan atas dasar pembagian urusan pemerintahan. “Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota”. 11 Selanjutnya klasifikasi  urusan  pemerintahan  ada  tiga  macam  yaitu  urusan  pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut berdasarkan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “meliputi politik luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiscal  nasional,  dan agama.” Urusan pemerintahan yang bersifat umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren adalah urursan pemerintahan yang dibagi secara vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren merupakan dasar bagi daerah otonom untuk melaksanakan otonomi daerah.
Pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 13 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional”. Prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Prinsip efisiensi adalah prinsip penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang didasarkan pada tingkat daya guna yang tertinggi yang bisa didapat.
11 Siswanto Sunarno , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesi (Sinar Grafika 2012).[34].
Prinsip eksternalitas adalah prinsip dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren yang yang didasarkan pada luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat urusan pemerintahan tersebut. Terahir, Prinsip kepentingan strategis nasional adalah prinsip yang mendasarkan pada menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, dan pencapaian program strategis nasional dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren.
Sedangkan berdasarkan kriterianya, pembagian Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dilandasi unsur-unsur sebagai berikut :
1) Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas provinsi atau lintas Negara, penggunaanya lintas daerah provinsi atau Negara, manfaat atau dampak negatifnya lintas provinsi atau Negara,  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila  dilaksanakan pemerintah pusat, dan urusan yang strategis bagi kepentingan nasional.
2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas kabupaten/kota, penggunaanya lintas kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota, dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilaksanakan pemerintah provinsi.
3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya di dalam wilayah kabupaten/kota, penggunaanya di dalam kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya hanya di dalam wilayah kabupaten/kota, dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.
Adanya kriteria dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah untuk menghindadri adanya sengketa kewenangan antara daerah-daerah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang bersifat konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan. “Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan

## 890 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah”. 12 Dalam urusan pemerintahan konkuren yang berifat wajib dibagi menjadi yang berkitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :
a)  Pendidikan;
b) Kesehatan;
c)  Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
e)  Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
f)  Sosial.
Sedangkan urusan pemerintahan konkuran yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:
a)  Tenaga kerja;
b) Pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c)  Pangan;
d) Pertanahan;
e)  Lingkungan hidup;
f)  Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) Pemberdayaan masyarakat desa;
h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i)  Perhubungan;
j)  Komunikasi dan informatika;
k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
l)  Penanaman modal;
m) Kepemudaan dan olahraga;
n) Statistik;
o) Persandian; p) Kebudayaan; q) Perpustakaan;
r)  Kearsipan.
Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:
a)  Kelautan dan perikanan; b) Pariwisata;
c)  Pertanian; d) Kehutanan;
e)  Energi dan sumberdaya mineral;
f)  Perdagangan;
g) Perindustrian; h) Transmigrasi.
Dari beberapa bidang urusan pemerintahan konkuren yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka yang berkaitan dengan corporate social responsibility adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang sosial, urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang penanaman modal, urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan dalam bidang perindustrian. Lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Membentuk Peraturan Daerah.
Sebagai pejabat pemerintahan maka segala sesuatu tindakan hukum baik publik atau privat yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus bersumber dari wewenang (bevoegdheid). “ Sebagai konsep hukum publik wewenang sekurang- kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum”. 13 Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus selalu ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”. 14
Penerapan wewenang dibatasi oleh wilayah/ruang (locus), waktu (tempus) dan materi (subtansi ). Jika wewenang dilaksanakan melebihi batas – batas yang telah ditentukan maka dianggap tanpa wewenang (onbevoegdheid) . Akibat dari melebihi
13 Philipus M Hadjon , Tentang  Wewenang , Jurnal Yuridika.[1].
14 ibid .[1].

## 892 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
dari batas-batas wewenang adalah onbevoegdheid ratione temporis (waktu), onbevoegdheid ratione materiae (materi) dan onbevoegdheid ratione loci (wilayah).
Wewenang dalam membentuk peraturan daerah dapat diperoleh melalui pemeberian wewenang secara Atribusi dan Delegasi. “Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan”. 15 Lebih lanjut bahwa atribusi merupakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Khusunya dalam kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Sedangkan “Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang sudah ada sebelumnya oleh lembaga Negara atau pemerintah secara atributif kepada lembaga Negara atau jabatan lainnya”. 16 Jadi wewenang yang di peroleh secara delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi kepada pemeberi delegasi.
Kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang melekat pada pemerintah daerah merupakan kewenangan secara Atribusi, karena diamanahkan langsung oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 263 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “dalam menyelenggkan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
Daerah membentuk perda.” Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”.

## Muatan Materi Dalam Peraturan Daerah
Sebagai suatu wujud harmonisasi dalam hirarki antara peraturan perundang- undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka setiap peraturan perundang-undangan harus diatur muatan materinya agar tidak terjadi antinomi
15 Philipus M Hadjon, pengantar hukum administrasi Indonesia (gadjah mada university press 2015).[130].
16 Ridwan HR, hukum administrasi Negara (PT. Raja grafindo 2013).[104].

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. “materi muatan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan peundang -undangan sesuai jenis, fungsi, dan hirarki perundang-undangan yang lebih tinggi”. 17
Khususnya materi muatan dalam peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “materi muatan peraturan daerah memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan bahwa “materi muatan peraturan daerah provinsi peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Dari ketentuan tersebut maka muatan peraturan daerah yaitu:
a)  Penyelenggaraan otonomi daerah, dalam hal ini didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren;
b)  Tugas pembantuan;
c)  Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d)  Menampung kondisi khusus di daerah, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jika peraturan daerah tidak sesuai dengan apa yang menjadi muatannya maka peraturan daerah tersebut melebihi batasan dari wewenang pada materinya (onbevoegdheid ratione materiae). Ketentuan materi inilah yang mencerminkan fungsi dari peraturan perundang – undangan. “fungsi peraturan daerah yaitu pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan kedua menampung
17 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( sinar grafika 2018).[98].

## 894 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
kondisi khusus daerah serta ketiga instrument penjabaran peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi”. 18

## Landasan Hukum Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah Tentang
Corporate Social Responsibility (CSR)
Untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah daerah dan penyelundupan hukum yang merugikan masyarakat maka setiap peraturan daerah yang dibuat harus memiliki landasan dasar hukum. Terutama untuk menjamin kepastian hukum dan tercapainya keadilan. Khususnya dalam masalah peraturan daerah yang mengatur Corporate Social Responsibility yang menuai problematika hukum. Jika dilihat pada segi urusan pemerintahan maka Corporate Social Responsibility termasuk dalam urusan pemerintahan di bidang sosial, perindustrian dan penanaman modal. karakteristik Corporate Social Responsibility berhubungan dalam bidang perindustrian dan penanaman modal adalah terlihat dari pengertian dan subjek yang melaksanakan Corporate Social Responsibility yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal dan industri.  Sedangkan  dalam  bidang  sosial  sesuai  definisi  dari Corporate Social Responsibility dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Jika dari segi muatan atau materi dalam peraturan daerah yang mengatur yaitu:
a)  Penyelenggaaraan Otonomi Daerah
Bahwa Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang
– Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
maupun masyarakat pada umumnya.” Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dalam urusan konkuren pada lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bidang industri dan penanaman modal tidak mengatur tentang wewenang pemerintah daerah untuk mengatur corporate social responsibility. Namun dalam urusan pemerintahan konkuren bidang Sosial pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial dimana corporate social responsibility merupakan salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial.
Ketentuan tentang kesejahteraan sosial yang mengatur hubungan corporate social responsibility dengan pemerintah daerah lebih khusus diatur dalam Pasal 36 huruf d dan Pasal 40 Undang - Undang  No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 36 huruf d mengatur bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk kesejahteraan sosial adalah dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian Pasal 40 mengatur bahwa “Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Selanjutnya wewenang pemerintah Provinsi untuk mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang  No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu “penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial.” Sedagkan wewenang pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 30 Undang - Undang  No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu “penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial”.
b)  Tugas Pembantuan
Peraturan daerah tentang corporate social responsibility merupakan implementasi dari tugas pembantuan. Berdasarkan pasal 19 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “ penugasan

## 896 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementrian.” Dasar hukum yang menjadikan corporate social responsibility diatur  dalam  Pasal  16  Peraturan    Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu “Pembentukan organ dan penetapan kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha untuk pertama kali dilakukan oleh: a. Menteri Sosial untuk tingkat nasional; dan b. gubernur untuk tingkat provinsi”. Selanjutnya Pasal 20 Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu :
1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha tingkat nasional maupun provinsi bertanggung jawab kepada anggota Forum Tanggung Jawab sosial dunia Usaha yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha tingkat nasional dilaporkan kepada Menteri Sosial dan anggota.
3) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha tingkat provinsi dilaporkan kepada gubernur dan anggota.
Berdasarkan Pasal 16 dan 20 Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memberikan wewenang kepada gubernur untuk membuat forum tanggung jawab dunia usaha dan memberikan laporan kepada gubernur. Maka corporate social responsibility merupakan bagian dari tugas pembantuan yang dimaksudkan dalam materi muatan peraturan daerah provinsi.
c)  Penjabaran dari Peraturan Perundang – Undangan yang Lebih Tinggi
Penjabaran dari peraturan perundang – undangan bisa merupakan wewenang yang diberikan secara Atribusi atau Delegasi . corporate social responsibility diatur dalam Pasal 74  ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
corporate social responsibility diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.” Mengatur secara implisit bahwa pemerintah diberikan wewenang secara Atribusi oleh Pasal 74 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lebih tepatnya pemerintah menggunakan wewenangnya yang diperoleh secara Atribusi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak memuat ketentuan yang mengatur bahwa akan dijabarkan atau diamanatkan secara Delegasi ke dalam peraturan daerah. Sampai saat ini Tidak ada peraturan perundang – undangan diatas peraturan daerah yang mengamanatkan corporate social responsibility untuk dijabarkan pada peraturan daerah.
Menurut Bagir Manan, “mengingat bahwa Perda dibuat oleh satuan Pemerintahan yang mendiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “Pertingkatan” melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang -undangan ke tingkat lebih tinggi (kecuali UUD 1945) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang- undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD 1945 atau UU Pemerintah Daerah”. 19
Menurut Maria Farida Indrati S, “Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota tetap memiliki hierarkis, kalau ada tugas pembantuan dari pusat, Perda Kabupaten/ Kota harus tunduk kepada Perda Provinsi”. 20 Jika ditelaah maka yang relevan dengan kondisi hukum saat ini adalah bahwa peraturan perundang – undangan harus memiliki hirarki. Berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (1)  Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yaitu:
19 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (FH Ull Press 2004).[142].
20 Maria Farida Indrati Soeprapto, Masalah-masalah yang terkait dengan Peraturan Perun- dang-undangan Indonesia setelah Amandemen UUD, Makalah  FH UII,( 2003).[15].

## 898 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social
a.  UUD NRI 1945;
b.  TAP MPR;
c.  Undang-Undang/perpu;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan daerah provinsi;
g.  peraturan daerah kabupaten/kota.
Lebih lanjut dalam ayat (2) mengatur bahwa “kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagimana dimaksud dalam ayat (1).” Sehingga  bahwa dalam peraturan perundang – undangan terdapat hirarki yang mengakibatkan adanya norma berjenjang dan setiap peraturan perundang – undangan yang lebih rendah kedudukan hirarkinya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka peraturan daerah yang mengatur tentang corporate social responsibility bukan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena Undang-Undang dan peraturan pemerintah tidak ada yang mengatur secara tegas (eksplisit).
d)  Kondisi Khusus di Daerah
Jika di interpretasikan secara gramatikal dalam kamus besar bahasa Indonesia maka kata ”kondisi” berarti keadaan dan kata “khusus” beraarti khas, istimewa atau tidak umum. Sehingga kondisi khusus adalah keadaan yang khas atau tidak umum yang ada pada suatu daerah. Muatan materi berdasarkan kondisi khusus daerah sangat erat hubungannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah karena otonomi daerah yang menjadi dasar untuk mengatur mengurus pemerintahan daerahnya sendiri. Dasar dari wewenang penyesuaian corporate social responsibility pada kondisi khusus daerah adalah Pasal 30 huruf a Undang - Undang  No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu : “penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan social”.

## Kesimpulan
Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk membentuk peraturan daerah tentang corporate social responsibility berdasarkan mutan materi

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
penjabaran peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, namun pemerintah daerah memiliki wewenang berdasarkan muatan materi peraturan daerah yaitu Penyelenggaran otonomi daerah yaitu dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib pada bidang Sosial yaitu pengembangan sumber potensi  kesejahteraan sosial yang diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang  No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Tugas pembantuan yang diatur dalam Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan berdasarkan kondisi khusus daerah dalam menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk corporate social responsibility.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang – undanga n  (sinar grafika 2018).
Amzulian Rifai, Teori Sifat Hakikat Negara (Tunggal Mandiri Publishing 2010).
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (FH Ull Press 2004).
Hendrik budi untung , corporate social responsibility (sinar grafika 2008).
M. yahya  Harahap , hukum perseroan terbatas ( sinar grafika 2016).
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan) (Kanisius 2007).
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (PT. Raja Grafindo Persada 2006).
Philipus M Hadjon, pengantar hukum administrasi Indonesia (gadjah mada university press 2015).
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Sinar  Grafika 2012).
Yusuf wibisono, membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility) ( fascho publishing 2007).

## 900 Dedy Kurniawan: Pengaturan Corporate Social

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

## Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136;  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67;  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5235).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

## Undang-Undang No. 11 Tahun 2009  tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang   Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--