• KGPH.  Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang",  "Penjahat Perang" dan Penanganan "Penjahat Perang"
• Fadillah Agus Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi Militer
• Bhatara lbnu Reza Analisis terhadap  Kejahatan
di Aceh
(Kasus Penyilangan Rumah
• Rudi M . Rizki
Beberapa Catalan tentang  Pengadilan  Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan  Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran  Berat HAM
• Konven � tentang Larangan atau  Pembatasan
PenQgunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Memmbulkan Luka yang  Berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta (10 Oktober 1980) dan Amandemen Pasal 1 (21 Desember 2001)
• Sekilas  Darfur
• Kasus Darfur
• Mahkamah  Pidana  lnternasional (International Criminal Court)
oleh:
s  u UKUM HUMANITER DAN HAM (terlSJ
UM UNIVERSIIJ>.S TRISA�T.
Diterbitkan atas kerja sama dengan:
ICRC Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby  Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy  L.  H.  McCormack Prof  Dr. F. Sugeng Istanto,  S.H.
Prof  Dr. Andi  Hamzah,  S. H. Michael  Cottier,  LL.M. Brigjen.  TNI (Purn)  PL T.  Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.
Pemimpin Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E.

## Alamat Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) FH-USAKTI
JI.  Kyai  Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta
11440
Tlp./Faks.: (021) 563-7747
E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal  Hukum  Humaniter terbit setiap enam  bulan  pada  bulan  April dan  Oktober

## EDITORIAL

## Para  pembaca yang terhormat,
Segala  puji  hanya  ditujukan  kepada Allah  Subhanahu  Wata'ala yang selalu memberikan  rahmatNya  sehingga JURNAL HUKUM HUMANITER ini  pada akhirnya dapat diterbitkan.
Pada edisi ini, topik utama masih membahas mengenai kejahatan perang sebagai  bagian  dari  praktek  negara,  khususnya  di  mana  mahkamah m i l iter  i nternasional  pernah  d ig e l a r.  Melengkapi  h a l   tersebut, dikemukakan aturan mengenai kejahatan perang di dalam tiga ordonansi pada zaman Hindia Belanda sebagai suatu perbandingan. Adapun, pada tataran  implementasi  di  Indonesia,  dikemukakan  mengenai  integrasi hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh jajaran  TNI,  serta  prakteknya ketika  terjadi  konflik di  Nanggroe Aceh  Darrussalam.
Pada  bagian  "Kolom"  dikemukakan  terjemahan  Konvensi  mengenai Senjata-senjata Konvensional Tertentu ( 1980) beserta amandemennya (200 1) yang  kedudukannya  cukup penting sebagai salah  satu  sumber hukum humaniter. Di samping itu, telah menjadi komitmen redaksi pula bahwa,  mulai  edisi  ini,  akan  dipaparkan  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional (International Criminal Court). Kali ini memuat mengenai struktur organisasi,  kronologis  perjalanan dan  kasus  Darfur yang  kini sedang diperiksa  oleh  Mahkamah tersebut.
Sebagai  informasi,  perlu  kami  sampaikan  bahwa  JU RNAL  HUKUM HUMANITER akan terbit setiap bulan April dan Oktober. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada International Committee of the Red Cross ( ICRC)  ya ng  tetap  berkom itmen  penuh  untu k  mendukung penerbitan  edisi  ke  dua  ini.  Akhirnya,  kami  mengharapkan  masukan dari  segenap  pembaca,  ba ik  berupa  naskah,  kritik  maupun  sara n konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTARISI

## ARTIKEL
1 .   KGPH  .  Haryomataram Masa l a h   " Keja hata n  Pera ng",  " Penjahat  Perang"  d a n
Penanganan "Penjahat Perang" . ...... . . ........ . . .............. . ..............  212
2.  Fadillah Agus
Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi  Mi liter .. .... .. .. .. .. ....  241

## 3.  Bhatara  Ibnu Reza
Analisis terhadap Kejahatan  Perang di Aceh (Kasus Penyi­ langan Rumah Warga) ..... . . . . ... . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . .   264
4.  Rudi M. Rizki Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana  Internasional
Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM . . . . . .   277

## KOLOM
1 .   Konvensi  tentang  Larangan  atau  Pembatasan  penggunaan
Senjata  Konvensional  yang  Dianggap  Dapat  Menimbulkan
Luka  ya ng  Berlebihan  ata u  Menimbulkan  Akibat  ya ng Membabi-buta  (20 Oktober  1980) dan Amandemen  Pasal  1 (21 Desember 2001) . ...... ........... ............. . . . . . . ........... . . ....... . . . . . .   285 2.  Seki las Darfur . .. . . ... .. .... . . .... .............. .  ..... .... ... ... ..... .  .. ... . .. . . .. .. . . ...  306 3.  Kasus Darfur . . ....... .......... ... . .......... . ... . . . . . . ........ ............ . . ... . . .....  317 4.  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) 369

## ANAUSJS TERHADAP  KEJAHATAN  PERANG  DI ACEH
(KASUS  PENYILANGAN  RUMAH WARGA)1

## Bhatara lbnu  Reza2
Apabila dicermati, Keppres tentang Darurat Militer tidak menyebutkan institusi komando operasi (koops).  Namun,  kenyataannya insitusi ini menjadi  pelaksana  operasi  d i   lapangan  termasuk  menempatkan pasukan  BKO ke  komando teritorial  seperti  Korern  dan  Kodim.  Para komandan teritorial memiliki dua komandan sekaligus. Koops memiliki jalur  ke  Mabes  TNI  dalam  hal  ini  kepada  Panglima  TNI  yang juga merupakan  a nggota  Badan  Harian  POMP.  Hal  tersebut  tentunya menyalahi  Undang-undang  Pertahanan,  karena  secara  tersembunyi Panglima TNI  dapat  mengerahkan  pasukan  -dalam  hal  ini  pasukan BKO- tanpa  persetujuan  otoritas  sipil.  POMO  memiliki  hubungan langsung  kepada  POMP c.q. Badan Harian  dan  tidak  memiliki jalur komando  dengan  Mabes  TNI.  Oalam  keppres,  fungsi  POMO  yang juga Pangdam sebenamya hanya untuk menjala.nkan fungsi tatapraja. Oalam tulisan  ini akan dijelaskan  siapa  pemegang  komando secara de jure dan . de facto. Singkatnya,  terdapat  kelemahan - kelemahan dalam  kebljaka n   pertahanan  .kita  yang  terkait  dengan  semangat supremasi sipil terhadap militer.

## A.  Masa Darurat Mlliter di  Aceh
Dua tahun masa darurat di Aceh, khususnya semasa darurat militer, telah  memberikan  banyak  pelajaran  bagi  kita  sebagai  bangsa  dalam melaksanakan penghormatan terhadap hak asasi  manusia  (HAM) dan implementasi  hukum  humaniter.  Sejak  diberlakukannya  Keputusan
1 Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: �Palang Rumah Warga  adalah Kejahatan  Perang" dalam situs Acehkita.com (9/8/2004) dan Majalah Acehkita.  Penulis hendak berterima kasih kepada saudara Fakhrurradzie (radzie@acehkita.com), Pemimpin Redaksi Acehkita.com yang telah mengizinkan penulis untuk memuat kembali artikel  ini  dalam Jurnal Hukum Humaniter yang  diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  dan  HAM  (terAs)  Fakultas  Hukum Universitas  Trisakti.  Beberapa  bagian  dalam  artikel  tersebut  telah  mengalami  perubahan dalam tulisan  ini.
2 Peneliti IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor.
265 Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rurnah Warga)
Presiden No. 28 tahun 2003 tentang Pernyataan Seluruh Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam dalam Keadaan Bahaya  dengan Tingkatan Darurat  Militer  hingga  diperpanjang  dengan  Keputusan  Presiden  No. 97 Tahun 2003, kedua belah pihak yang bertikai sama-sama melakukan pelanggaran terhadap  hukum  humaniter dan  HAM .
Namun masing-masing pihak tidak mengakui dan bertangung jawab atas  pelanggaran tersebut  dan  yang  terjadi  kedua  belah  pihak saling justru  melempar  kesalahan  dan  mengklaim  bahwa  mereka  tida k melakukan  pelanggaran.  Fakta  di  lapangan  menunjukan  bagaimana kedua belah pihak mengabaikan penduduk sipil yangg seharusnya tidak menjadi  korban dalam konflik bersenjata.
Semasa keadaan darurat, penangkapan oleh aparat keamanan baik oleh polisi maupun TNI adalah pemandangan sehari-hari di Aceh. Akan teta pi  pena ngkapan  oleh  a pa rat  kepolisian  terhada p  dua  a ktivis Perhimpunan  Relawan  Kemanusiaan Aceh  ( Pemraka) di Jalan Tongkol di  wilayah  La ksana,  Banda  Aceh  pada  7  Agustus  sangat  menarik perhatian. Selain menangkap, aparat kemudian memberikan tanda silang dan menuliskan  kata "GAM" di pintu  rumah yang mereka gerebek itu .3 Pemberian  tanda  silang atau  palang  di  muka  pintu  rumah  orang yang  di duga  GAM  bukan hal  baru  di Aceh.  Sejak pernyataan darurat militer oleh pemerintah, marak teror dengan menggunakan tanda silang di rumah-rumah warga Aceh. Praktik penyilangan rumah-rumah warga tersebut ditemukan dari Sabang  hingga Aceh Selatan. Seringkali aparat militer  yang  beroperasi  di  desa-desa  memberikan  tanda  silang  dan seringkali  membubuhkan  nama  pem iliknya  d i   rumah-rumah  ya ng diindikasikan  sebagai  rumah anggota  GAM atau  rumah yang anggota keluarganya  adalah  GAM .  Aparat  militer juga  memaksa  warga  untuk merusak rumah yang anggota  keluarganya  bergabung dengan GAM .
Ketika  hal  ini  dikonfirmasikan  kepada  pihak  TNI,  Dansatgaspen Kolonel  Ditya  Soedarsono  membantah  ada  peri ntah  resmi  ya ng dikeluarkan oleh TNI. Benarkah tidak ada perintah resmi? Dalam harian Waspada, Mayor  Jendera l   Endang  Suwarya  mengakui  bahwa  saat m e nj a b a t   Pe n g u a sa  D a r u rat  M i l iter  D a e ra h  ( P O M O )   p e r n a h memerintahkan seluruh rumah keluarga GAM harus dipalang dan bukan
3 Lihat, "Komnas HAM diminta  Bantu  Bebaskan Dua Aktivis dan Delapan Warga AcehH,
(23/01/2006).
Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)  266
dirusak.4 Selaku Pangkoopslihkam pasca penerapan darurat sipil, Endang Suwarya  menegaskan  akan  menindak  oknum  TNI  yang  mengancam akan merusak rumah anggota  keluarga GAM. 5
Tulisan  ini akan  memberikan  gambaran  bagaimana  praktik silang rumah  warga  adalah  pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter  dan hukum  HAM sebagaimana  pernah  dipraktikan  oleh  rezim  otoriter dan militer di dunia  dalam  konflik bersenjata  non-internasional. Tulisan  ini akan mengungkap pula dari segi  pertanggungjawaban  komando bagi otoritas  militer terhadap  pelanggaran yang  terjadi,  khususnya  praktik palangisasi yang dilakukan oleh  bawahannya  di lapangan.

## B.  Dari Nazi Jennan Hingga Pasukan Maut El Salvador
Sejarah  mencatat  bahwa  praktik  palangisasi  yang  dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Aceh adalah bukanlah hal baru. Praktik serupa pernah dilakukan  oleh  rezim  otoriter seperti  di  Jerman  masa  Nazi  dan  rezim militer  di  Amerika  Latin .   Para  pendukung  Nazi  yang  dimotori  oleh anggota sturmabteilung (SA)  pernah  melakukan  praktik  pemberian tanda "Bintang David" pada setiap rumah atau toko milik warga Yahudi.
Gerakan itu dikenal sebagai kristalnacht yang menandai dimulainya perang  terhadap  warga  Yahudi  oleh  Nazi.  Pemberian  tanda  tersebut juga merupakan peringatan bagi warga Jerman untuk tidak berhubungan dengan warga etnis Yahudi karena telah dilakukan kriminalisasi melalui Undang-undang Anti Yahudi yang dikeluarkan di Nuremberg pada tahun 1935.6 Tindakan-tindakan  ini  kemudian menjadi  lebih  brutal dan sadis hingga  berujung  pada genocide kaum  Yahudi  dan  minoritas  lainnya setelah Hitler mengeluarkan kebijakan final terhadap warga Yahudi (final solution  on Jewish  questions).
Di Guatemala, Amerika Tengah, dalam membasmi gerilyawan anti­ pemerinta h,  tindakan  pemberian  tanda  dilakukan  oleh  a pa  yang dinamakan  sebagai  pasukan  maut ( esquadrones  de  la  muerte) yang dunia  mengenalnya  sebagai death  squad. Tulisan  Jean-Marie  Simon tentang death  squad dalam Crimes  of War:  What  the  Public  Should
• lihat Waspada, �Jika  Terbukti,  Pangkoopslihkam  Akan  Pecat  Oknum  TNI  Ancam  Warga Rusak Rumah Keluarga GAM",  Medan, 23 Juli 2004.
5 Ibid.  Waspada, 23 Juli 2004.
6 Hugh Purcell, Fasisme  (People  and Politics  Fascism) diterjemahkan oleh Faisol Reza  dkk., Yogyakarta:  Insist Press, 2000, him. 74.
Know,7 rakyat Guatemala  menyebutnya  sebagai judiciales disebabkan tindakan  mereka yang  mengangkangi  hukum.
Judicialesterdiri dari berbagai kalangan selain militer sebagai intinya. Sebagian  lagi  merupakan  pensiunan  tentara,  polisi, bodyguard dan pengangguran yang bersedia untuk melakukan pekerjaan kotor tentara. Selain  itu  mereka  merekrut  pula  para  petani  sebagai  anggota  untuk melaksakan  patroli  sipil dengan imbalan senjata,  sebidang  tanah dan pembebasan  untuk direkrut sebagai tentara.8
Dalam  praktiknya, judiciales tidak hanya  melakukan  pembunuhan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai musuh pemerintah, namun juga penghilangan paksa.  Kebijakan ini sebagaimana dinyatakan oleh  Direktur  Humas  Angkatan  Bersenjata  Guatemala,  Kolonel  Edgar D'jalma Domingguez, pada 1984 yang mengatakan: "Kami bukan orang Argentina,  kami tak pernah  meninggalkan korban hidup".
Hal yang sama juga terjadi  di  El Salvador semasa  perang saudara di mana pasukan maut juga melakukan teror terhadap penduduk desa . U ntu k  memuda hkan  pekerjaan  mereka,  terlebih  dahulu  mereka memberikan tanda pada  pintu sasaran mereka dengan gambar telapak tangan berwarna putih atau yang dikenal sebagai mano blanca. Karban dala m  beberapa  hari  kemudian  a ka n   d item uka n  tewas  dan  bila ditemukan  saksi  yang  melihatnya  akan  menemui  nasib  yang  sama dengan korban tersebut.

## C.  Hukum Humaniter dan  Hukum  HAM sebagai Acuan dalam Konflik Bersenjata  Non-Intemasional
Suda h  seringkali  kita  mendengar  peti ngg i  mi liter  memberikan pernyataan  ba hwa  dalam  melaksa naka n   tugas  di  Aceh  mereka berpedoman pada prinsip-prinsip hukum humaniter. Adapun instrumen hukum humaniter yang menjadi pedoman dalam konflik bersenjata non internasional adalah  Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.
Indonesia  send iri  telah  lama  menjadi  peserta  dalam  Konvensi Jenewa 1949 sejak diterbitkannya  UU  No. 59 Tahun 1958 pada tanggal 30 September 1958. Sesuai  dengan  Pasal 3 Konvensi  Jenewa 1949
7 Lihat 8 Ibid.
Analisis terhadap Kejahatan Per.mg di Aatl (Kasus Fenyilangan Rumah Warga) 268
warga  sipil  harus  diperlakukan  dengan  perikemanusiaan  oleh  para kombatan, oleh karena itu dilarang melakukan:
1 . Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga;
2.  Penyanderaan;
3.  Perkosaan atas kehormatan  pribadi;
4. Menghukum  dan  menjalankan  hukuman  mati  tanpa  di  didahului oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.
Dalam Protokol Tambahan II 1977 tentang Konflik Bersenjata Non­ Internasional diatur juga objek-objek yang tidak dapat dijadikan sasaran militer.  Protokol  ini  menjamin perlindungan terhadap:
1 . Objek yang sangat perlu bagi kelangsungan hidup penduduk;
2.  Bangunan  dan  instalasi  yang  mengandung  kekuatan/daya  yang berbahaya/yang dapat menimbulkan bahaya;
3.  Objek kebudayaan dan tempat beribadah;
Selain ketentuan yang termaktub dalam hukum humaniter, hukum HAM juga menjadi  acuan  pokok agar tidak terjadi  pelanggaran  HAM dalam sebuah operasi  militer.  Untuk itu terdapat beberapa ketentuan yang  harus  diperhatikan  terutama  penghormatan  atas  HAM  yang termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non  derogable  rights), yaitu:  hak untuk  hidup (right to  life); hak  untuk  tidak  disiksa ( right  not  to  be  tortured); hak  untuk mendapatkan kebebasan dan rasa aman (right to  liberty and security) termasuk  di  dalamnya  hak  untuk tidak  ditangkap  secara  sewenang­ wenang (arbitrary detention); hak mendapatkan perlakuan yang sama di  depan  hukum (right  to  be  treated  equal  before  the  law); hak kebebasan  berpikir ( right  to  freedoms  of  thought) ; hak  untuk berpendapat tanpa campur tangan pihak apapun (right to hold opinions without interference); dan yang terakhir hak untuk memiliki kebebasan mengeluarkan  pendapat (right  to  freedom  of  expression) . Hukum nasional sendiri secara umum telah mengatur ketentuan-ketentuan di atas, yaitu Amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keadaan darurat tidak dapat menjadi dasar atas suatu penangkapan dan/atau  penahanan  tanpa  surat  penangkapan  untuk  menganggap
9 Lihat Pasal 32 ayat (4) UU No.  23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  1, No. 2
269  Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)
tindakan tersebut sudah sah. Undang-undang tentang Keadaan Bahaya memberikan jaminan kepastian hukum dengan diakuinya  proses legal dalam penangkapan maupun penahanan.9 Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi POMO saat itu, sebagai pelaksana tugas darurat militer untuk menjamin  hak-hak yang  tidak dapat dikurangi dalam  keadaan apapun (non-derogable  rights) termasuk darurat militer. Tindakan penangkapan tanpa melalui proses hukum yang sah, dalam arti  tanpa  surat  perintah  penangkapan  dan/atau  penahanan  (dalam kasus  penangkapan  terencana,  bukan  tertangkap  tangan)  dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 9 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan  Politik (International  Covenant of Civil and Political Rights) yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Hak-hak tersangka haruslah dijamin dengan alasan penangkapan  serta  didasarkan  pada adanya surat penangkapan.
Berangkat dari ketentuan-ketentuan itu dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh militer dan  polisi saat itu telah  melanggar hukum humaniter dan hukum HAM.  Sekalipun  keadaan  darurat  militer telah dicabut, namun tidak ada alasan bagi militer untuk tidak menghormati hukum  humaniter  dalam setiap operasi  mereka.  Demikian  pula teror dengan  membiarkan  tanda  silang  pada  rumah  warga  sehingga menimbulkan rasa takut dari penduduk sipil yang seharusnya mereka linclungi.
Tindakan tersebut menjadikan tercerabutnya beberapa hak sekaligus seperti hak  untuk  mendapatkan  kebebasan dan  rasa  aman (right  to liberty  and  security) termasuk  di  dalamnya  tidak ditangkap  secara sewenang-wenang (arbitrary  detention) serta  hak  mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (right to be treated equal before the  law) bila memang benar penegakan hukum juga dilakukan dalam operasi di Aceh.
Tidak hanya itu, tindakan tersebut merupakan stigamtisasi terhadap keluarga yang menjadi korban yang berakibat pada  kehidupan sosial. Dampak  tersebut  adalah  terisolasinya  mereka  dalam  kehidupan masyarakat.
·
10 Lihat  Bhatara  lbnu  Reza,"Kodam  Legal,  Koops  Ilegal:  carut  Marut  Struktur  Komando  di Aceh",  dlmuat  dalam  situs  Acehklta.com  dan  Majalah  Acehkita.  Llhat  acehkita.com/ content.php?op=modload& name=reportase&file=lndex&page=3 l&lang=. ( 4/10/  2004).
JURNAI.. HUKUM HUMANITER. Vol. 1, No.  2

## D.  Perta nggungjawaban  Komando  sebagai  Bentuk Akuntabilitas dalam Militer
Dari  segi  pertanggungjawaban  komando,  selama  darurat  militer, terlepas dari dualisme komando antara PDMD dengan Komando Operasi (koops). 10  PDMD sebagai  wakil  pemerintah dalam membentuk sebuah pemerintahan mi liter di Aceh serta memegang komando secara de jure, ya itu  sebagai  pihak  ya ng  berta nggu ngjawab  dalam  menjaga  dan memperbaiki (restoring) keadaan  di  Aceh.  Pelanggaran  HAM  selama darurat  militer  merupakan  kegagalan  pemerintah  untuk  menja min keselamatan  warga  sipil ( civilian) . Hal  ini  terlihat  dalam  keputusan tersebut  tidak  memasukan  kebijakan  pemerintah  berkaitan  dengan penghormatan terhadap HAM dengan tidak mencantumkan ketentuan­ ketentuan dalam UU No.  39 Tahun  1999 tentang  HAM dan UU No.  26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan HAM .
Skema Pertanggungjawaban  Komando Darurat Militer  Di  Aceh ( 19 Mei 2003-18 Mei 2004):
Presiden  RI/POMP
l Menteri-menteri l Menkopolkam/Pejabat Setingkat l Ketua  BPHPDMP Menteri l Panglima TNI l PDMD  KOOPS TNI l Komando Teritorial  Pasukan BKO l
Korem,  Kodim, dll.
271 Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)
Keputusan  presiden  tersebut juga  tidak  mengakomodasi  adanya aturan, norma serta etika yang disepakati di antara otoritas politik sipil dan TNI dalam  hal  penggunaan kekuatan  bersenjata  di Aceh,  adalah bukti  bahwa otoritas politik sipil tidak dapat menjamin bahwa operasi itu  dapat dilakukan dengan memastikan keselamatan warga sipil. Praktik hukum internasional dalam mengadili pemegang komando secara de jure terlihat  dari  kasus Jean  Paul  Akayesu  yang  diadili  di Mahkamah  Kejahatan  Internasional  untuk  Rwanda ( International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR). Akayesu adalah seorang walikota ketika genocide terhadap suku Tutsi berlangsung di wilayah di mana ia menjabat  .  ICTR  berpendapat  bahwa  berdasarkan  hukum  nasional Rwanda,  jabatan  Akayesu  sebagai  walikota  menempatkar,i  dirinya sebagai:  1 .  kepala administrasi  masyarakat setempat (communal); 2. pejabat negara; 3. orang yang bertanggung jawab dalam menjaga serta memperbaiki perdamaian.11 Koops TNI memiliki komando secara de facto sekaligus merupakan pemegang  komando  taktis  di  lapangan.  Panglima  Komando  Operasi (pangkoops)  memenuhi  unsur dalam  pertanggungjawaban  komando secara de  facto, yaitu  memiliki  kemampuan  kontrol  efektif ( duty  to control) terhadap  pasukan  yang  di-BKO-kan  kepadanya;  ia  wajib mengetahui setiap  kejadian yang dilakukan  oleh anak buahnya (had reason  to know) serta  memiliki  kewajiban  untuk  mencegah ( duty to prevent) terjadinya pelanggaran dan menghukum ( duty to punish) anak buah yang melanggar. Pasal 87 Protokol Tambahan I 1977 memperluas tanggungjawab  hukum  para  pemegang  komando  atas  pasukannya, termasuk di dalamnya personil-personil lain yang berada di bawah kontrol mereka (other persons under their control). Tanggung jawab ini dapat digunakan (applicable) di  semua tingkatan  komando. Baik POMO maupun Pangkoops, saat itu tidak dapat berkilah bahwa dirinya  tidak tahu-menahu  tentang  suatu  kejadian.  Yang  seharusnya dilakukan adalah  melakukan  konfirmasi  kepada  perwira  di  bawahnya tentang  kejadian  sebenarnya  dan  bila  pelanggaran  terjadi,  harus diberikan hukuman. Kealpaan terhadap pengetahuan atas suatu kejadian tidak dapat menjadi dasar  pembelaan jika  para  pemegang  komando
11 Lihat  Brenda  Sue Thornton, "The  International  Criminal Tribunal for  Rwanda:  A  Report from the Fieldn, Journal of International Affairs, Vol. 52, No. 2, (Spring: 1999).  him. 641-642. Prosecutor v. Jean  Paul Akayesu, Case No.  ICTR-96-4-S (2  September  1998),  lihat httQ.;J.l www.un.org/jctr
Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga) 272
tidak melakukan langkah-langkah penghukuman dan bila tidak dilakukan maka yang terjadi adalah pembiaran. Standar tentang keharusan untuk mengetahui suatu kejadian telah diatur dalam instrumen internasional, yaitu pada Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan 1977 dan Pasal 28 ayat (1)  (a)  Statuta  Mahkamah  Kejahatan  Internasional ( International Criminal Court/ICC) 1998. Bagi setiap orang yang memiliki kewenangan memegang komando, kemudian  gagal  untuk  mencegah  atau  memberikan  hukuman  atas tindaka n   i lega l   bawahan nya  da pat ( are  liable) d i m i ntai pertangungjawabannya  sesuai  rantai  komando.  Demikian  sekilas mengenai gambaran dari doktrin pertanggungjawaban  komando.
Dalam  berbagai  instrumen  hukum  internasional,  pertanggung­ jawaban komando dapat ditemukan, antara lain: dalam Pasal 86 Protokol Tambahan  I  1977,  Pasal 6 Draft  Code  of Crimes  Against  Peace  and Security of Mankind yang disusun oleh Internatonal Law Commission, Pasal  7 ayat (3) Statuta ICTY,  Pasal  6 ayat (3)  Statuta  ICTR dan Pasal 28  ayat  (2)  Statuta  ICC.  Instrumen  hukum  nasional juga  mengatur tentang pertanggungjawaban komando dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan "jiplakan" dari isi Statuta icc.12 Kesemua instrumen tersebut memberikan para pemegang komando untuk bertanggung jawab untuk mencegah anak buahnya  melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter, serta bertanggung jawab untuk menghukum anak buahnya jika terjadi pelanggaran tersebut.  Dengan demikian dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban komando menjerat dua tindakan yang dilakukan para pemegang komando, yaitu pembiaran ( ommision) dan tindakan pelanggaran hukum positif ( commision). Pernyataan  Pangkoopslihkam,  Mayjen.  Endang  Suwarya  di  mana ia selaku  PDMD saat itu mengakui  telah  memberikan  perintah  untuk melakukan penyilangan terhadap rumah keluarga GAM dapat dijadikan
12 Lihat pula bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terutama dalam  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  komando.  Pembuat undang-undang  secara fatal  melakukan  penerjemahan yang  berakibat pada  perbedaan  interpretasi dengan praktik intemasional. Terlihat dalam penerjemahan pada tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di mana dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 dinyatakan :  " ... serangan  tersebut ditujukan secara langsung terlladap penduduk sipil . .. ". Bandingkan dengan Pasal 7 Statuta ICC: " ... attack directed against any civilian population . . . ".  Hal ini berimplikasi pertanggungjawaban terhenti pada pelaku lapangan clan  bukan  pada pemberl  perintah  atau  pembuat kebijakan.
273 Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)
dasar sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat commision. Mengapa? Karena  pelanggara n   itu  muncul  dari  perintah  yang  jelas-jelas bertentangan dengan hukum humaniter di mana kemudian perintah ini diimplementasikan  oleh  bawahannya.  Terhadap  kepatuhan  mutlak ( absolut obedience) dari perintah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembelaan  di  muka  pengadilan.  Pertanggungjawaban  komando juga berlaku di lingkungan kepolisian mengingat Polri juga memiliki struktur rantai  komando  sekalipun  terdapat  perbedaan  dalam  peran  dan fungsinya.

## E.  Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa, pertama, apa  yang  dipraktikan  oleh  aparat  militer  dan  kepolisian  di  Aceh merupakan sebagai bagian dari strategi militer. Ketidakmampuan militer untuk  menguasai  wilayah  dalam  taktik  perang  gerilya  menjadikan penduduk  sipil  turut  serta  dalam  konflik.  Penduduk  dipaksa  oleh komandan satuan militer setempat untuk menjadi kaki tangan mereka dalam  membasmi  GAM.  Mereka  mengetahui  dan  memanfaatkan ketakutan penduduk sipil tidak akan mampu berkata tidak atas kehendak mereka  itu.
Para  pelaku (perpetrators) dapat dikategorikan  telah  melakukan pelanggaran hukum humaniter dan HAM, oleh karena itu mereka dapat didakwa telah melakukan kejahatan perang. Untuk itu, pemerintah juga bertanggung jawab  terhadap  semua  dampak  yang  diakibatkan  oleh tindakan-tindakan dari anggota TNI di lapangan, sekalipun pemerintah "tidak  ikut"  menentukan  strategi  dan  teknis  operasional  dari  operasi militer  di  Aceh.  Terbukti  bahwa  darurat  militer  dengan  memberikan mandat kosong (blank cheque) kepada militer mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak dipertanggungjawabkan.
Kedua, tidak ada perbedaan dalam konflik bersenjata internasional dan  non-internasional  dalam  penerapan  kejahatan  perang.  Bila  kita menelisik apa yang terjadi dalam masa keadaan darurat militer di Aceh, sebagian besar pakar hukum humaniter Indonesia masih  berpendapat bahwa  Indonesia  hanya  berpegang  pada  Konvensi  Jenewa 1949. Sekalipun  Indonesia  belu m   menjadi  pihak  pada  kedua  Protokol Tambahan 1977, namun dalam praktiknya masyarakat internasional telah banyak meratifikasi  kedua  protokol tersebut serta  ketentuan tersebut telah  banyak dipakai dalam setiap kali konflik bersenjata yang terjadi, baik yang bersifat non-internasional maupun internasional.
Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah warga) 274
Perkembangan  terkin i   dalam  hukum  humaniter  i nternasional menunjukan  pada  dasarnya  perbedaan  antara  konflik  bersenjata internasional  terutama saat  dikodifikasikan  dalam  Statuta  ICC 1998. Status Protokol Tambahan 1977, khususnya Protokol Tambahan II, kini telah menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international Jaw).
Dalam persidangan di !CTR, majelis hakim yang mengadili Akayesu menyatakan Common Article  3 of Geneva  Conventions adalah  hukum kebiasaan,  begitupula  Protokol Tambahan II yang telah diakui  secara universal  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional.  Dengan  demikian, Indonesia tidak dapat melepaskan diri untuk tetap memperhatikannya, karena kedua protokol tersebut memiliki status sebagai hukum kebiasaan internasional.13
Selain  itu,  perbedaan yang  terkait antara  rezim "grave  breaches" dengan "violations" yang  membedakan jenis konflik bersenjata yang dalam praktiknya tidak memiliki  perbedaan besar antara  keduanya. Menurut  M.  Cherif Bassiouni, keduanya memiliki  hak dan tanggung jawab yang sama.  Kewajiban-kewajiban tersebut,  antara  lain,  untuk melakukan:14
1. Penyelidikan ( to investigate).
2.  Penuntutan (to prosecute).
3. Ekstradisi ( to extradite).
Bantuan melalui kerjasama yudisial dalam proses penyelidikan (to assist  through judicial cooperation  of investigations). Sedangkan hak­ hak  berupa : 15
1. Hak setiap negara  untuk melaksanakan  yuridiksi  universal  dalam melakukan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman ( the right to any state to rely on universal jurisdiction to investigate,  prosecute and punish);
2.  Tidak berlakunya pembatasan undang-undang (the non-applicability in  national and international processes of statutes  limitations)
13 Lihat  Prosecutor  v.  Jean  Paul  Akayes\J,  Case  No.  ICTR-96-4-S,  para  608-609,  616  (2 September  1998).
" M. Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International Humanitarian Law: Overlaps,
Gaps  and  Ambiguities,  Transnational Law and  Contemporary  Problems, (Fall: 1998). him. 8. 15 Ibid. him.a.
275 Analisis terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)
3. Tidak berlakunya pembelaan dengan alasan "perintah atasan" ( the non-applicability of the defense of "obedience to superior orders'');
4. Tidak berlakunya kekebalan termasuk terhadap status kepala negara (the non-applicability of immunities including that of head of state).
Pada  dasarnya,  perbedaan-perbedaan  muncul  ketika  negara menerapkan hukum humaniter di  dalam pengadilan mereka.  Sebagian besar mengatur kejahatan  perang  dalam pengadilan  militer,  sebagian lainnya mengatur dalam pengadilan biasa. Fakta yang sering ditemukan, penjatuhan  hukuman  yang  dilakukan  oleh  militer  melalui  mekanisme penga d i l a n   m i l iter  tidak  mencitra ka n   penegakan  hukum  ya ng sebenarnya.  Seringkali  pengadilan  militer  dijadikan  wahana  untuk implementasi  sempit  dari  semangat  korps ( /'esprit  de  coprs) yang be rtuj u a n memberikan pe r l i n d u n g a n kepada pe l a ku ketimbang penegakan hukum dan keadilan  bagi  korban.
Ini mengulangi kembali praktik impunity yang dilakukan ditengah­ tengah  arus  keinginan  rakyat  u ntuk  melihat  tegaknya  hukum  dan keadilan.  Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memutus rantai impunitas (cycle of impunity) dalam penegakan justice  and  accountability khusunya  dalam  menera pkan  hukum humaniter.
JURNAL HUKUM HUMANITER, VOi.  1, No. 2

## DAFTAR PUSTAKA
Bassiouni, M .  Cherif, The Normative Framework of International Humanitarian Law  :  Overlaps,  Gaps,  and  Ambiguities,  Transnational  Law  and Contemporary Problems, (Fall  :  1998).
Purcel,  Hugh, Facisme  (People and Politic Facism), diterjemahkan oleh  Fasid Reza dkk., Yogyakarta  :  Insist  Press, 2000.
Thornton,  Sue, "The  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda  :  A  Report from  the  Field", Journal of International Affairs, Vol . 52, No. 2, (Spring  : 1999)
Surat Kabar Waspada, Jika  terbukti,  Pangkoopslihkam akan  Pecat Oknum  TNI Ancam  Warga  Rusak Rumah Keluarga  GAM, Medan, 23 Juli 2004.
Undang-undang  Nomor 23 Tahun  1959 tentang  Keadaan  Bahaya.
http://www.acehkita .com http://www.detiknet.com http://www. pjtv.or.id/crimesofwar-book
http://www.un .org/ictr
JURNAL HUKUM  HUMANITER,  Vol.  1,  No.  2