E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022
ANALISIS  KESIAPAN  IMPLEMENTASI  KELAS  RAWAT  INAP  STANDAR: STUDI  KASUS  DI  RS  WILAYAH  KABUPATEN  TANGERANG  (PP  NO  47 TAHUN 2021)

## Devi Afni, Adang Bachtiar
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Indonesia Email: deviafni@gmail.com, adang@jhu.edu

## Abstrak
Salah satu amanah UU No. 40 Tahun  2004  yaitu masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan  kesehatan  serta  perlindungan  terpenuhinya  Kebutuhan  Dasar Kesehatan  (KDK)    dan      jika  masyarakat  membutuhkan  rawat  inap  di  RS  maka dilayani  di  kelas  standar.  Hal  ini  dituangkan  dalam  peta  jalan  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019  yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi  peserta  JKN  di  RS  pada tahun  2019,  namun  sampai  saat ini  belum  terwujud. Terbitnya  PP  47  tahun  2021  mengatur  kelas  standar  yang  akan  diberlakukan tanggal  1  Januari  2023  dan  juga  mengatur  ruang  intensif,  ruang  isolasi  dan ketentuan  SDM  purna  waktu.  Penelitian  dilakukan  untuk  menganalisis  kesiapan implementasi  KRIS  JKN,  ruang  intensif, ruang  isolasi  dan    ketentuan  SDM  purna waktu  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  (kuesioner  rancangan  12 konsep  kriteria  KRIS  JKN  bulan  November  2021)    dan  kualitatif  (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan  ruangan  (luas  ruangan  per  TT,  jarak  antar  TT  minimal  1,5m2,  jumlah maksimal  TT  per  ruangan);  untuk  ruang  intensif  terpenuhi  23%  RS;  untuk  ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS  swasta  dan  100%  di  RS  pemerintah  (secara  kuantitas  bukan  kualitas).  Saran penelitian  ini:  RS  melakukan  mapping  ketersediaan  ruang  rawat  inap  saat  ini  dan penyesuaian  dilakukan  setelah  kriteria  KRIS  JKN  ditetapkan  pemerintah; pemerintah  segera  membuat  peraturan  pelaksana  termasuk  ketegasan  jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya  dengan  tepat  ,  melakukan  harmonisasi  regulasi,  memberikan keringanan  pajak  alat-alat  kesehatan,  mengalokasikan  dana  khusus  bagi  RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga  dokter  kemudian  bekerjasama  dengan  institusi  pendidikan  yang memproduksi  tenaga  dokter  spesialistik;  RS  swasta  juga  mempersiapkan  dana khusus  secara  mandiri  untuk  persiapan  KRIS  JKN;  penerapan  KRIS  JKN,  ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan.
Kata kunci : kelas rawat inap standar, kesiapan implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn

## Abstract
One  of  the  mandates  of  Law  Number  40  Year  2004  that  the  community  gets  the benefits  of  health  care  and  protection  for  Basic  Health  Needs  (KDK),  and  if  the community  requires  hospitalization  then  it  is  served  according  to  standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap  2012- 2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47  Yearf  2021  regulates  standard  classes  that  will  be  implemented  on  January  1, 2023  and  also  regulates  intensive  rooms,  isolation  rooms  and  provisions  for  full- time human resources. The study aims to analyze the readiness of  implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of  full-time  human  resources  using  a  quantitative  approach  (a  questionnaire designed  12  concepts  of  KRIS  JKN  criteria  in  November  2021)  and  qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the  readiness  of  hospitals  at  the  end  of  year  2021  to  implement  KRIS  is  still  less than 60% of hospitals fulfill  the criteria for density room (area for bed, minimum distance  between  beds  are  1.5m2,  maximum  number  of  bed  in  KRIS);  hospitals fulfilled    23%  for  intensive  care  criteria,  36%  for  isolation  room;  and  15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN  criteria  are  set  by  the  government;  the  government  immediately  make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide  tax  breaks  for  medical  devices,  allocate  special  funds  for  government hospitals,  massive  socialization  to  hospitals  or  the  wider  community,  conduct mapping  doctors  then  collaborate  with  educational  institutions  that  produce specialist  doctors;  Private  hospitals  also  prepare  special  funds  independently  for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2-4 years.

## Keywords: standard inpatient room, the readiness of  implementation, Van Meter and Van Horn

## Pendahuluan
Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H(1) dan pasal 34(3) diatur  bahwa  “hak  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan, dimana  tanggung  jawab  ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan umum  yang  layak  merupakan  tanggung  jawab  negara”.  Dalam  pelaksanannya, pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN),  dan  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit.
Di  dalam  UU  No.  40  Tahun    2004    pasal  19  dan  pasal  23,  ditetapkan  bahwa jaminan  kesehatan  diselenggarakan  secara  nasional  sesuai  prinsip  asuransi  sosial  dan prinsip ekuitas, tujuannya supaya peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) , dan   jika peserta membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di RS sesuai dengan kelas standar.
Pemerintah  membuat peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu sasaran pokoknya adalah keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pada tahun 2019  (Mundiharno et al., 2012).  Namun  hal  tersebut,  sampai  saat  ini  belum  terimplementasi,  dimana  sampai dengan saat ini masih dibedakan manfaat nomedis pada saat rawat inap, sesuai dengan besarnya iuran yang dibayarkan peserta.
Pada  bulan  Mei  2020,  diterbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2020 tentang  Jaminan  Kesehatan,  yang  merupakan  perubahan  kedua  atas  Perpres  No.  82 Tahun  2018.  Hal  ini  merupakan  upaya  sungguh-sungguh  dari  pemerintah  dalam  hal meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  keberlangsungan  dana  jaminan  kesehatan. Diantaranya, pasal 54 mengatur bahwa paling lambat Desember 2020, menteri bersama kementerian,  lembaga,  organisasi  profesi,  dan  asosiasi  lembaga  kesehatan  terkait  telah menyelesaikan  peninjauan  manfaat  jaminan  kesehatan  berdasarkan  KDK  dan  Kelas Rawat  Inap  Standar  (KRIS)    yang  akan  diterapkan  berangsur-angsur  sampai  dengan Desember  2022  .  Sehingga  pada  1  Januari  2023,  semua  RS  sudah  menerapkan  KRIS sesuai KDK.
Pada  bulan  November  tahun  2020,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Republik Indonesia mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 61 memuat beberapa perubahan dari UU No. 44 Tahun 2009  tentang RS. Dari UU Cipta Kerja itu pula, dilahirkan peraturan pelaksana yakni 45 PP dan 4 Perpres (Badan Pengembangan Infrastruktur  Wilayah  (BPIW)  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR),  2021).  Salah  satu  peraturan  pelaksananya  adalah  PP  No.  47  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan.  PP  ini  mengatur  hal-hal  terkait: “klasifikasi RS, kewajiban RS, akreditasi RS, pembinaan dan pengawasan RS, dan tata cara  pengenaan  sanksi  administratif”.  PP  ini  sejalan  dengan  kebijakan  yang  terbit sebelumnya  dalam  hal  perumahsakitan,  dengan  beberapa  penyesuaian.  Ditegaskan kembali di dalam PP tersebut, pada pasal 84  bahwa pelayanan KRIS diterapkan pada 1 Januari  2023,  dengan  jumlah  proporsi  tempat  tidur  (selanjutnya  disingkat  TT)  untuk KRIS    dan  proporsi  TT  perawatan  intensif  sesuai  pasal  18,  serta  proporsi  TT  ruang isolasi sesuai pasal 19. Dengan adanya KRIS ini, maka amanah UU SJSN bahwa JKN diselenggarakan  sesuai  prinsip  ekuitas,  yaitu  kesamaan  dalam  memperoleh  pelayanan sesuai  dengan  kebutuhan  medisnya  yang  tidak  terkait  dengan  besaran  iuran  yang dibayarkan, dapat diwujudkan.
Adapun  beberapa  kebijakan  yang  sudah  ada  terkait    bangunan,  sarana,  dan prasarana di RS, yaitu:
1. Pedoman teknis bangunan RS ruang rawat inap (Kemenkes RI, 2012)
2. Pedoman teknis bangunan RS ruang perawatan intensif (Kemenkes RI, 2012a)
3. Pedoman  teknis  prasaranan  sistem  tata  udara  pada  bangunan  Rumah  Sakit (Kemenkes
RI, 2012c) 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di RS
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 604/Menkes/SK/VII/ 2008 tentang  Pedoman  Pelayanan  Maternal  Perinatal  pada  RSU  Kelas  B,  Kelas  C,  dan Kelas D.
Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional  (DJSN)  berfungsi  merumuskan  kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaran SJSN,  melakukan tugasnya dalam hal mengkaji dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan KRIS dalam beberapa tahapan. DJSN telah melakukan  pertemuan virtual antara dengan 504 RS di wilayah Jawa Barat dan wilayah Jakarat Bogor Depok Tangerang Bekasi, pada tanggal 9 Februari 2021, yaitu sosialisasi KRIS JKN yang akan dimplementasikan  pada tahun 2022. Pada saat itu ditetapkan  11 rancangan  konsep  KRIS  JKN,  dengan  membagi  2  jenis  KRIS  yaitu  KRIS  A  untuk segmen    kepesertaan  Penerima  Batuan  Iuran  (PBI)  dan  KRIS  B  untuk  segmen kepesertaan  non  PBI.    Rancangan  konsep  kriteria  KRIS  JKN  ini,  disusun  berdasarkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya di Kementrian Kesehatan (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021b).
Kebijakan yang dimaksud adalah:
• Pedoman teknis bangunan  RS ruang rawat inap (Kemenkes RI, 2012)
• Permenkes  24  Tahun  2016  tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan  dan    Prasarana Rumah Sakit
• Draft  konsep  kelas  standar  Direktorat  Jendral  Pelayanan  Kesehatan  Kemenkes (dipresentasikan  pada  rapat    dengan  Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional    pada  tanggal 11  Februari 2020)
• Masukan  dari  Perhimpunan  Rumah  Sakit  Seluruh  Indonesia  (PERSI)    dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) dalam rapat penyusunan kriteria Kelas Standar JKN
Pada  pertemuan virtual tersebut,  RS  melakukan self  assesment terkait  kesiapan menerapkan  KRI  JKN  berdasarkan  kondisi  masing-masing  RS  saat  ini.  Dari  hasil assesment diperoleh  bahwa  428  RS  memerlukan  penyesuaian  kecil,  62  RS  yang memerlukan  penyesuaian  sedang-besar,  dan  baru  14  RS  yang  sudah  siap mengaplikasikan KRIS (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021b).
Dalam  perjalanannya  yaitu  di  bulan  November  2021,  11  rancangan    konsep KRIS  JKN berkembang menjadi   konsensus rancangan  12 kriteria KRIS JKN, dimana terdapat  penambahan  kriteria  ruang  rawat  inap  telah  terbagi  atas  jenis  kelamin,  usia, jenis  penyakit  (infeksi,  non  infeksi,  bersalin).  Konsep  penerapan  KRIS  ini  adalah mengutamakan  keselamatan  pasien,  letak  ruang  rawat  inap  berada  di  lokasi  yang tenang,  aman,  dan  nyaman,  ruang  rawat  inap  harus  memiliki  akses  yang  mudah  ke ruang penunjang layanan lainnya, ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021a).
Pada  tahun  2021  terdapat  22  RS  di  kabupaten  Tangerang  yang  bekerjasama dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  cabang  Tigaraksa  untuk melayani  peserta  JKN.  Sebelum  dilakukan  perpanjangan  kerjasama  dengan  RS,  BPJS Kesehatan cabang Tigaraksa melakukan rekredensialing sebagai salah satu persyaratan kerjasama  di  tahun  2021.  Rekredensialing    merupakan  proses  evaluasi  fasilitas kesehatan  yang  menjadi provider BPJS  Kesehatan  untuk  kepentingan  perpanjangan kerjasama  tahun  berikutnya,  dengan  menggunakan  kriteria  teknis  yang  meliputi:  a. sumber daya manusia; b. kelengkapan sarana dan prasarana; c. lingkup pelayanan; dan d.  komitmen  pelayanan  (Permenkes  no  99  ,  2015)  berpedoman  pada  regulasi  yang berlaku saat ini.  Dalam melakukan rekredensialing, BPJS Kesehatan cabang Tigaraksa didampingi  oleh  perwakilan  dari  Dinas  Kesehatan  kabupaten  Tangerang  dan  PERSI provinsi  Banten.  Dari  hasil  rekredensialing yang  dilakukan,  masih  ditemukan  18  RS yang  belum  memenuhi  persyaratan  ketentuan  teknis  bangunan  RS  untuk  ruang  rawat inap  dan ketentuan ruang rawat intensif. Sehingga dalam perjalanan kerjasama di tahun 2021,  BPJS  Kesehatan  cabang  Tigaraksa  meminta  komitmen  pihak  RS  untuk melakukan perbaikan secara bertahap (BPJS Kesehatan cabang Tigaraksa, 2021).

## Rumusan Masalah
Analisis  kesiapan  implementasi  suatu  kebijakan  adalah  tahap  penting  untuk menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan.  PP  No.  47 Tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah dalam hal peningkatan kualitas layanan, keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, dan prinsip ekuitas untuk mewujudkan keadilan  sosial  bagi  masyarakat  Indonesia,  yang  dilakukan  bertahap  dalam  hal pelayanan  KRIS  yang  akan  diterapkan  paling  lambat  1  Januari  2023  dan  hal  lainnya yang diatur dalam PP ini berlaku pertanggal diundangkan.
Jika  dilihat  dari  hasil  rekredensialing  pada  RS  di  kabupaten  Tangerang  untuk perpanjangan  kerjasama  di  tahun  2021,  terlihat  ada  potensi  permasalahan  pada  81,8% RS  di  kabupaten  Tangerang  sebagai provider layanan  peserta  JKN  dalam mengimplementasikan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  hal  ruang  rawat  inap    sesuai Permenkes 24 tahun 2021 (salah sumber kebijakan penetapan kriteria KRIS)  yang saat itu  berlaku,  sehingga  memungkinkan  timbulnya  kendala  dalam  penerapan  KRIS kedepannya.  Peneliti  merasa  perlu  melakukan    penelitian  lebih  lanjut  untuk mengantisipasi  kendala  tersebut  jika  kebijakan  ini    sudah  harus  dilaksanakan  pada  1 Januari  2023.  Jika  pada  tanggal  1  Januari  2023  belum  dapat  diimplementasikan, dikhawatirkan    dapat  menghambat  pelayanan  kepada  peserta  JKN  untuk  mendapat pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi dari RS.
Penelitian  ini  menganalisis  kesiapan  implementasi  KRIS,  sekaligus  dengan ketentuan  lainnya  yang  ada  di  PP  No.  47  Tahun  2021  yaitu  tentang  kesiapan  ruang intensif,  ruang  isolasi,  dan  sumber  daya  manusia  yaitu  tenaga  tetap  purnawaktu, menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pendekatan  kuantitatif  untuk memberikan  gambaran  kesiapan  RS  di  wilayah  kabupaten  Tangerang  menggunakan kuesioner sesuai konsensus rancangan 12 kriteria KRIS  JKN di bulan November 2021
yaitu  dibedakan  antara  KRIS  A  dan  KRIS  B,  dan  pendekatan  kualitatif  menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn  karena kebijakan ini bersifat top down dan comprehensive

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Pengumpulan dan analisis data terdiri dari 2 tahap, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif.
Adapun tahapan yang dimaksud adalah:
1. Tahap  pertama  menggunakan  kuesioner  sesuai  konsensus  rancangan  12  konsep kriteria  KRIS  JKN.  Topik  selanjutnya  mengenai  kesiapan  RS  dalam  memenuhi SDM,  sarana,  dan  prasarana  di  ruang  ICU.  Topik  terakhir  mengenai  kesiapan  RS dalam memenuhi sarana ruang isolasi. Harapannya akan didapatkan gambaran umum kesiapan RS di wilayah kabupaten Tangerang pada saat penelitian berlangsung.
2. Tahap  kedua  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  informan  terpilih  untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap hasil pengumpulan data yang didapatkan  melalui  kuesioner,  menggunakan  kerangka  konsep  sesuai  teori implementasi kebijakan menurut Donald van Meter dan Carl van Horn (1975).
Penelitian ini dilakukan pada November 2021 sampai dengan Februari 2022, di wilayah  kabupaten  Tangerang  dimana  informan  berada.  Populasi  target  untuk pendekatan kuantitatif yaitu melalui kuesioner adalah direktur RS di wilayah kabupaten Tangerang, berjumlah 25 RS.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil survey kesiapan KRIS konsensus 12 kriteria
Dari  hasil  survey,  didapatkan  bahwa  variabel  yang  total  nilai  kriteria  variabel sedang disiapkan 75% dan sudah siap, nilainya dibawah 60%, adalah  kepadatan ruang rawat dan kualitas TT bagi KRIS JKN.
Adapun kepadatan ruang rawat yang dimaksud adalah variabel luas ruangan per TT yang baru dapat dipenuhi oleh  50% RS, jarak antar  tepi TT minimal 1,5 m 2 hanya 59%  dan  jumlah  maksimal  TT  per  ruangan  hanya  55%.  Sebenarnya  ketentuan kepadatan  ruang  rawat  bukanlah  sesuatu  yang  baru,  namun  merupakan  adopsi  dari pedoman teknis  bangunan  RS  ruang  rawat  inap  tahun  2012  sesuai  kriteria  kelas  2  dan kelas  3,  yang  nampaknya  belum  diimplementasikan  oleh  RS.  Penyesuaian  ini  akan berdampak  pada  pengurangan  jumlah  TT  di  ruangan  tersebut  jika  menggunakan ruangan  yang  ada  saat  ini.    Strategi  RS  adalah  melakukan  penyesuaian  untuk mempertahankan  jumlah  TT  sehingga  RS  tidak  turun  kelas,  yaitu  dengan  menambah kamar  dengan  memanfaatkan  ruangan  yang  telah  ada,  misal  ruangan  managemen  RS dirubah menjadi ruang rawat ataupun RS membangun gedung yang baru, yang pastinya membutuhkan  biaya  renovasi  yang  tidak kecil.  Kesiapan  kualitas  TT  bagi  KRIS  JKN, yaitu TT semielektrik, baru terpenuhi 45%. Kebanyakan TT yang ada di RS adalah TT jenis yang lama, sehingga RS perlu mengganti jenis TT yang sudah ada.
Adapun  variabel  yang  total  nilai  kriteria  variabel  sedang  disiapkan  75%  dan sudah siap, nilainya diantara 60% - 70%, adalah variabel bangunan yang tidak memiliki porositas yang tinggi, 1 (satu) nakas per TT, dan tirai/partisi antar TT, rel dibenamkan di  plafon  dan  bahan  tidak  berpori.  Hal  ini  disebabkan  masih  ada  beberapa  RS  yang bahan dinding  dan plafonnya memiliki standar yang berpori seperti dinding dan langit- langit dari bahan gypsum yang akan menyulitkan RS memenuhi 100% bahan bangunan tidak berpori. Terkait perlengkapan nakas dan tirai partisi, merupakan hal yang mudah yang dapat ditambahkan oleh RS dan tidak mengeluarkan dana yang besar.
Variabel lain yang total nilai kriteria variabel sedang disiapkan 75% dan sudah siap,  nilainya  diantara  70%  -  80%,  adalah  variabel  kamar  mandi  di  dalam  ruangan sesuai  5  standar  yang  ditetapkan,  kelengkapan  setiap  TT  sesuai  3  standar  yang ditetapkan,  dan  ventilasi  udara.  Sudah  semua  RS  memiliki  kamar  mandi  di  dalam ruangan,  hanya  saja  perlu  penyesuaian  di  beberapa  RS  agar  sesuai  dengan  5  standar yang  ditetapkan.  Kelengkapan  TT  yaitu  kontak  arus  listrik,  outlet  oksigen  dan nurse call , masih perlu penambahan karena disesuaikan dengan posisi TT. Beberapa RS masih menggunakan  kipas  angin  (sumber  hasil  rekredentialing  BPJS  Kesehatan  Cabang) sebagai  ventilasi  mekanik  dan  masih  ada  ruangan  dengan  jendela  kamar  yang  tidak terhubung dengan luar ruangan.
Variabel  yang  total  kriteria  variabel  sedang  disiapkan  75%  dan  sudah  siap, nilainya  diatas  90%,  adalah  dan  variabel suhu  ruangan  20-26℃,  variabel  pencahayaan ruangan,  dan  pembagian  ruangan  atas  jenis  kelamin,  usia,  jenis  penyakit  (infeksi,  non infeksi,  bersalin).  Hal  ini  dikarenakan  ketentuan  ini  sudah  diterapkan  di  seluruh  RS, hanya masih ada beberapa ruang rawat saja yang perlu dilakukan penyesuaian.
Tabel 1 Rangkuman hasil survey kesiapan KRIS sesuai rancangan konsensus 12 kriteria KRIS JKN bulan November tahun 2021 Total kriteria sedang disiapkan 75%
sampai dengan sudah siap
Variabel < 60% Luas ruangan per TT  (50% ) Jarak antar tepi TT minimal 1,5 m2  (59%) Jumlah maksimal TT per ruangan  (55%) 60-70% Bangunan yang tidak memiliki porositas yang tinggi (64%) 1 (satu) nakas per TT (68%) Tirai/partisi antar TT, rel dibenamkan di plafon dan bahan tidak berpori (68%) 70-80% Kamar mandi di dalam ruangan sesuai 5 standar yang ditetapkan (77%) Kelengkapan setiap TT sesuai 3 standar yang ditetapkan (77%) Ventilasi udara (73%) > 90% Suhu ruangan 20-26℃ (95%) Pencahayaan ruangan (91%) Pembagian ruangan atas jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, non infeksi, bersalin) (95%)

## Kesiapan  Ruang Intensif
Dari hasil survey diketahui RS masih terkendala dalam menyiapkan TT intensif yaitu sebesar 10% dari total seluruh TT. Baru 23% RS yang dapat memenuhi 10% total TT  intensif,  sisanya  sebagian  besar  masih  sedang  disiapkan.  Hasil  wawancara mendalam  diperoleh  informasi  kendala  yang  dihadapi  RS  yaitu  terutama  dari  segi pembiayaan  untuk  pemenuhan  sarana  ICU  dan  SDM  yang  kompeten.  Untuk menyediakan  ventilator  dan  alat  monitoring  biaya  cukup  mahal,  untuk  melatih  SDM menjadi kompeten juga dibutuhkan biaya pendidikan, belum lagi terkendala terbatasnya penyelenggaraan  pelatihan  di  masa  pandemi  Covid.  Dukungan  yang  diharapkan  RS adalah  keringanan  pajak  dari  pemerintah  untuk  alat-alat  kesehatan  yang  mahal  seperti ventilator.

## Kesiapan Ruang Isolasi
Dari hasil survey, RS dapat memenuhi ruang isolasi yaitu sebesar 10% dari total seluruh  TT  hanya  36%  RS.  Sisanya,  sebagian  besar  masih  sedang  disiapkan.  Kendala yang  dihadapi  beragam,  didominasi  oleh  keterbatasan  ruangan  yang  ada  dan ketersediaan ruang isolasi yang sesuai standar.

## Analisis Kesiapan Implementasi KRIS, Ruang Intensif, dan Ruang Isolasi

## Standar dan Sasaran/Tujuan Kebijakan
Standar  dan  sasaran/tujuan  kebijakan  sangat  menentukan  keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan sasaran/tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil  bisa  jadi  gagal  ( frustated) ketika  para  pelaksana,  tidak  sepenuhnya  menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.
Menurut  peneliti,  pemahaman  pelaksana  di  lapangan  mengenai  standar kebijakan,  sudah  cukup,  terbukti  dengan  adanya  renovasi  ataupun  pembangunan ruangan sesuai kriteria KRIS, ruang intensif dan ruang isolasi, baik dari segi kuantitas maupun  kualitas  yang  dilakukan  oleh  RS.  Pemahaman  informan  mengenai  tujuan kebijakan bermacam-macam, sesuai informasi informan sebagai berikut:
1. Kesetaraan dalam hal fasilitas
2. Kenyamanan
3. Simplifikasi jenis iuran (PBI dan non PBI saja)
4. Memudahkan  masyarakat  mendapatkan  pelayanan,  dikarenakan  telah  ditentukan proporsi KRIS, intensif dan isolasi  dibanding total TT yang tersedia di RS.

## Sumber Daya
Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  PP  No. 47  Tahun  2021.  Sumber  daya  disini  berkaitan  dengan  segala  sumber  yang  digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tsb. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, dan waktu.
Sumber  daya  manusia  dalam  implementasi  kebijakan  PP  No.  47  Tahun  2021 salah satunya adalah pemenuhan tenaga medis  khususnya dokter spesialis dan perawat dengan kompetensi tertentu, pihak RS masih mengalami kesulitan memenuhi ketentuan
ini. Sesuai Permenkes No. 14 Tahun 2021, RS harus memiliki sumber daya tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total SDM.  Tenaga  tetap  tersebut  diangkat  dan  ditetapkan  oleh  pimpinan  Rumah  Sakit. Informasi yang disampaikan informan, RS mengalami kesulitan memenuhi :
1. Tenaga  purnawaktu  80%  terutama  dokter  spesialis  dikarenakan  ketersediaan  tenaga spesialis yang terbatas
2. Perawat ICU yang kompeten (bersertifikat ICU)
Beberapa pernyataan informan terkait keterbatasan tenaga spesialis purna waktu dan didukung dari hasil penelusuran data sesuai hasil rekredentialing yang dilakukan di akhir  tahun  2021,  ketersediaan  dokter  spesialis  purna  waktu  di  RS  swasta  sekitar  15- 20%  dari  total  spesialis  yang  berpraktek  di  RS  tsb.  Untuk  RS  Pemerintah,  sudah terpenuhi  jumlah  dokter  spesialis  purna  waktu  80%  secara  kuantitas,  namun  secara kualitas dokter spesialis tidak dapat berpraktek 8 jam di RS.
Perawat  ICU  yang  kompeten  (bersertifikat  ICU)  sulit  dipenuhi  saat  ini dikarenakan  pusat-pusat  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pelatihan  terbatas  karena adanya  pandemi  Covid.  Beberapa  RS  melakukan  pelatihan  internal  saja,  sambil menunggu pelatihan di pusat pendidikan yang resmi.
Menurut  peneliti,  ketentuan tentang  SDM  pada  Permenkes  No.  14  Tahun  2021 dimana  disebutkan  RS  harus  memiliki  sumber  daya  tenaga  tetap  yang  bekerja  purna waktuminimal  80%  dari  total  SDM  di  RS,  akan  sulit  dipenuhi  saat  ini  jika  yang dimaksud  Permenkes  tsb  adalah  80%  dari  masing-masing  14  jenis  tenaga  tetap  di  RS umum dan 6 jenis tenaga tetap pada RS khusus yaitu pada point tenaga medis.
Lahan  yang  terbatas  pada  membuat  RS melakukan  beberapa  strategi  dalam  hal pemenuhan KRIS dengan memanfaatkan ruang yang ada, diubah menjadi KRIS. Untuk RS yang masih memiliki lahan maka RS akan membangun gedung baru.
Sumber  pembiayaan  untuk  melengkapi  sarana  dan  prasarana  di  RS  non pemerintah  bersumber  secara  mandiri  tanpa  bantuan  dari  pemerintah.  Untuk  RS  non pemerintah  yang  kepemilikannya  merupakan  grup  besar,  dukungan  dana  cukup  kuat untuk mengimplementasikan KRIS, ruang intensif dan ruang isolasi.  Sedangkan untuk RS non pemerintah kepemilikan pribadi, dana yang digunakan berasal dari income RS terutama dari pelayanan kepada peserta JKN, dimana selama aliran dana lancar dengan jumlah  pemasukan  yang  tidak  mengalami  penurunan  yang  signifikan  akan  dirasakan cukup.  Untuk  tahun  2022  DAK  bagi  RS  Pemerintah  ditiadakan  sehingga  cukup dirasakan berat oleh RSUD. DAK ini dibutuhkan terutama untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang belum ada ataupun yang membutuhkan pembaruan.
Menurut  informan  waktu  yang  ideal  untuk  memenuhi  semua  ketentuan  KRIS, ruang  intensif  dan  ruang  isolasi  adalah  2  sd  4  tahun  kedepan.  Hal  ini  dikarenakan  PP tersebut  dikeluarkan  tahun  2021,  berbarengan  dengan  adanya  pandemi  Covid  yang memperlambat pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana di RS.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Dalam  penelitian  ini  organisasi  pelaksana  kebijakan  adalah  RS.  Untuk mengimplementasi  ketentuan  KRIS,  ruang  intensif,  dan  ruang  isolasi  ini,  RS  sudah memiliki  SOP  di  masing-masing  ruangan.  Pembuatan  SOP  melibatkan  seluruh  bidang pelayanan sampai dengan mangemen RS. Dalam pelaksanaanya diperlukan monitoring terhadap jalannya SOP dikarenakan masih ada beberapa pegawai yg belum melakukan SOP dengan sempurna, sehingga beberapa RS melakukan inovasi untuk memantau agar semua mematuhi SOP yang telah ditetapkan.

## Sikap para pelaksana
Seluruh  informan  menerima  dan  mendukung  dengan  secara  bertahap  sudah melakukan penyesuaian.

## Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan Pelaksana
Dari  informasi  yang  didapat  peneliti,  RS  mendapat  informasi  mengenai ketentuan KRIS, ruang intensif, dan ruang isolasi berasal dari sosialisai yang dilakukan baik oleh Kemenkes, DJSN, PERSI, maupun BPJS Kesehatan melalui webinar-webinar. Penjelasan  yang  disampaikan  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  RS,  sehingga  RS memiliki  gambaran  yang  semakin  jelas tentang  standardisasi  ataupun  ketentuan  KRIS, ruang intensif, dan ruang isolasi.
Pada  awal  terbitnya  PP  No.  47  Tahun  2021  ini,  masih  banyak  persepsi  dari masing-masing organisasi yang terlibat, namun semakin sering dilakukan diskusi antar organisasi  dan  RS,  serta  simulasi  yang  dilakukan  oleh  DJSN,  membuat  pemahaman mengenai standardisasi ini semakin mengeruct menuju pemahaman yang sama.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik
Pembagian ruang rawat yang ada saat ini adalah kelas rawat 1,2, dan 3. Dengan adanya kebijakan ini, maka RS mulai memappingkan kamar rawat inap yang ada untuk disesuaikan  dengan  pedoman  teknis  bangunan  RS  ruang  rawat  inap  tahun  2012  yang diperkuat dengan Permenkes 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit dalam hal kebutuhan minimal luas ruangan rawat inap per kelas perawatan.  Hal  ini  dikarenakan  rancangan  konsensus  KRIS  dibuat  dengan mempedomani  ketentuan  tersebut.  Penyesuaian  yang  dilakukan  di  beberapa  RS  yang luas kamarnya tidak sesuai rancangan konsensus KRIS akan menyebabkan pengurangan TT,  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  ketidaksesuain  jumlah  TT  dengan  tipe  kelas RS,  sesuai  SIO  yang  berlaku  saat  ini.  Sehingga  beberapa  RS  melakukan  penyesuaian dengan  mengubah  fungsi  beberapa  ruangan  yang  ada  untuk  managemen  RS  menjadi ruang rawat inap atau dengan membangun gedung baru. Untuk preferensi KRIS kelas A atau  kelas  B  yang  disiapkan  RS,  disesuaikan  dengan  segmen  peserta  yang  banyak berobat  ke  RS  tersebut.  Untuk  RS  pemerintah,  akan  menyiapkan  lebih  banyak  KRIS kelas A dan untuk RS swasta akan lebih banyak menyiapkan KRIS kelas B. Beberapa RS menyiapkan KRIS A dan KRIS B dengan jumalah TT tidak maksimal, misal kelas A disiapkan  maksimal  hanya  3  TT/kamar  dan  kelas  B  maksimal  hanya  5  TT/kamar sebagai competitif value .
Salah  satu  informan  menyampaikan  bahwa  kriteria  KRIS  yang  akan  ditetapkan dalam rangka mewujudkan keadilan, bukan berarti menyamaratakan antara peserta JKN yang preminya dibayarkan pemerintah dengan peserta yang membayar sendiri dalam hal pelayanan  non  medis.  Harapan  informan    tetap  ada  KRIS  PBI  dan  non  PBI  namun sesuai  standar  yang  ditetapkan,  tanpa  membedakan  dalam  hal  pelayanan  medis  yang diberikan kepada peserta JKN.
Terkait  dana  yang  dibutuhkan  RS  swasta  untuk  melakukan  penyesuaian  KRIS, ruang  intensif  dan  ruang  isolasi  tidak  ada  bantuan  dana  dari  pemerintah.  Dari  hasil wawancara dengan informan, RS yakin mampu untuk melakukan penyesuaian KRIS ini. Dukungan  yang  diharapkan  dari  pemerintah  bagi  RS  swsta  adalah  keringanan  pajak untuk  alat  kesehatan  yang  mahal  seperti  ventilator    yang  memang  dibutuhkan  untuk memenuhi ketentuan ruang intensif. Tahun ini RSUD tidak mendapat DAK dan hal ini cukup  disayangkan  oleh  RS.  Adapun  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu,  RSUD masih mengharapkan adanya Jamkesda, karena belum semua masyarakat memiliki JKN dan  juga  bagi  peserta  JKN  kelas  3  yang  nonaktif  karena  tunggakan  ataupun  segmen kelas  2  yang  tiba-tiba  menjadi  miskin  karena  tidak  lagi  bekerja  di  perusahaan,  maka dapat dijaminkan oleh Jamkesda.
Harapan  lain  dari  organisasi  RS  adalah  agar  pemerintah  segera  menetapkan kriteria kelas rawat apa yang akan dianut di tahun 2023, apakah KRIS saja atau masih ada  perbedaan  kelas  rawat  sesuai  segmen  kepesertaan  saat  ini  yaitu  kelas  1,2,  dan  3. Mengingat  perarturan  sebelumnya  belum  dicabut,  dan  peraturan  pelaksana  PP  No.  47 Tahun 2021 belum ada, sehingga perlu adanya harmonisasi regulasi. Disamping itu RS membutuhkan waktu untuk menyiapkan sesuai kriteria kelas rawat yang nantinya akan ditetapkan pemerintah.
Rangkuman hasil wawancara mendalam setiap variabel
Tabel 2

## Rangkuman Hasil Penelitian
No Variabel Hal-Hal yang mendukung Hal-hal yang menghambat Kesetaraan dalam hal fasilitas ruang rawat Belum ada ketentuan tambahan KRIS selain 12 kriteria sesuai draft yang diajukan DJSN (tekait amenities lainnya, misal: adanya tv di kamar, tersedianya handuk dan perlengkapan mandi, dst) Kenyamanan, simplifikasi jenis iuran (PBI dan non PBI saja)
Memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dikarenakan telah ditentuka proporsi KRIS,
intensif dan isolasi  dibanding total TT yang tersedia di RS PP 47 tahun 2021 Belum ada peraturan pelaksana dari PP 47 tahun 2021 PP 47 tahun 2021 Belum ada peraturan pelaksana dari PP 47 tahun 2021 Draft konsep kelas standar Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes (dipresentasikan pada rapat  dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 11  Februari 2020)
Belum ada ketentuan yang jelas sampai dengan saat ini terkait segmen kepesertaan setelah diterapkan KRIS nantinya (kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas non PBI dan kelas PBI). Terutama untuk RS swasta yang harus merencanakan bisnis kedepannya
1 Standar dan sasaran/tujuan kebijakan Sudah ada yang menjadi standar kebijakan yaitu: Tujuan kebijakan
RS belum memenuhi semua ketentuan ruang isolasi yang standar, hanya mengubah peruntukan ruang rawat saja.
No Variabel Hal-Hal yang mendukung Hal-hal yang menghambat Permenkes No 14 tahun 2021 Harus ada harmonisasi regulasi dengan kebijakan yang ada sebelumnya Pedoman teknis bangunan  RS ruang rawat inap (Kemenkes RI, 2012) Belum ada ketentuan perubahan tarif INACBGs (terakhir dilakukan penyesuaian tahun 2016) Pedoman teknis bangunan  RS ruang perawatan intensif (Kemenkes RI, 2012) Pemahaman yang berbeda mengenai ketentuan tenaga purna waktu pada Permenkes 14 tahun 2021, apakah proporsi dari total jenis ketenagaan atau proporsi dari masing2 jenis ketenagaan
Pedoman teknis prasarana pada sistem tata udara pada bangunan RS (Kemenkes RI, 2012) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di RS Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 604/Menkes/SK/VII/ 2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada RSU Kelas B, Kelas
C, dan Kelas D. Ketersediaan ruang rawat yang ada disesuaikan dengan standar KRIS, ruang intensif dan ruang isolasi Variabel yang pemenuhannya masih dibawah 60%, yaitu hanya 50%an adalah kepadatan ruang rawat RS melakukan penyesuaian KRIS dengan berusaha mempertahankan tipe kelas RS saat ini, dengan tidak mengurangi jumlah TT yang ada. Variabel lain yang penuhannya masih dibawah 60%, yaitu hanya 45% adalah  kualitas TT bagi KRIS JKN, yaitu ketersediaan TT semielektrik Strategi yang dilakukan RS adalah dengan melakukan penyesuai kamar yang ada sesuai standar KRIS kelas A dan kelas B Pemenuhan  TT ruang isolasi, secara kualitas belum menyesuaikan dengan standar yang ada Ruang managemen RS dirubah menjadi ruang rawat inap dikarenakan terjadi pengurangan jumlah TT saat dilakukan penyesuaian kepadatan ruang rawat inap RS swasta sulit memenuhi tenaga purnawaktu 80% dari masing-masing  jenis ketenagaan, dalam hali ini tenaga medis yaitu dokter spesialis sulit dipenuhi RS RS membangun gedung baru untuk mempertahankan jumlah TT yang ada RS pemerintah dapat memenuhi tenaga purnawaktu 80% secara kuantitas, namun kurang dari segi kulitas dikarenakan  tidak penuh bekerja di RS dikarenakan berpraktek di RS lain juga (SIP berlaku di 3 tempat)
Beberapa RS swasta yang tergabung dalam grup, telah bekerjsama dengan institusi pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter spesialis yang nantinya dapat bekerja di RS tsb dan menjadi tenaga purna waktu dengan kompensasi penggantian biaya pendidikan dan salary yang memadai ataupun dengan memberikan program beasiswa kepada dokter umum sesuai tenaga spesialistik yang dibutuhkan RS
Pemenuhan perawat ICU yang kompeten (bersertifikat pelatihan ICU)  memerlukan biaya dan terkendala mencari pusat penyelenggara pelatihan dikarenakan
terkendala pandemi Covid Standar dan sasaran/tujuan kebijakan Sudah ada yang menjadi standar kebijakan yaitu: 1
Sumber daya 2
No Variabel Hal-Hal yang mendukung Hal-hal yang menghambat Sumber pembiayaan RS swasta secara mandiri, masih dapat dipenuhi oleh RS. Keterbatasan ketersedian dokter Spesialis Waktu yang diperlukan untukpemenuhan KRIS, ruang intensif dan ruang isolasi belum dirasakan cukup, terutama dalam pemenuhan SDM dikarenakan terkendala pandemi Covid 3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan- kegiatan pelaksana Penjelasan diberikan oleh Kemenkes, DJSN, dan PERSI dirasakan semakin lama semakin jelas bagi RS Tidak semua pemilik RS memahami kebijakan ini, dan masih ada owne r atau corporate pemilik RS apriori dengan kebijaka KRIS ini sehingga penyesuaian yang dilakukan hanya sampai dengan seminiminal yang diwajibkan . Semua RS telah memiliki SOP di masing-masing bidang SOP yang dibuat terkadang masih belum disiplin dilaksanakan oleh semua yang terlibat SOP di RS  disusun bottom up , mulai dari level pelaksana sd level managemen Penyebabnya pergantian petugas, belum dilakukan survey akreditasi RS membuat innovasi sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan SOP dan masukan untuk membuat SOP yang belum ada
PERSI telah melakukan sosialisasi perkembangan terakhir ARSADA mulai menginventarisir
ketersiapan sarana prasarana Diinas Kesehatan kabupaten Tangerang akan membentuk tim pembinaan cluster RS di tahun ini Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinkes Kab Tangerang belum maksimal Menerima dan mendukung kebijakan Mendukung kebijakan dan
mengharapkan ketegasan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini RS dan non RS mendukung kebijakan Kesiapan masyarakat menerima perubahan KRIS agar
tidak dipandang negatif menurunkan mutu layanan
Jamkesda tidak dihapuskan terutama untuk mensupport masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, bagi peserta mandiri kelas  3 yang non aktif karena premi, peserta PBI APBN yan non aktif, maupun peserta JKN diatas kelas 3 yang menunggak dikarenakan menjadi pengangguran (kasuistik)
Ketegasan pemerintah menjalankan kebijakan ini Sumber daya 2 Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 6 4. Karakteristik organisasi pelaksana 5. Sikap para pelaksana RS Non RS RS Non RS
No Variabel Hal-Hal yang mendukung Hal-hal yang menghambat Preferensi KRIS yang akan diterapkan di RS adalah sesuai dengan segmen pasien yang selama ini berkunjung ke RS. Beberapa RS akan memperbanyak KRIS B dikarenakan kebanyakan pasien yang berkunjung ke RS adalah segmen peserta non PBI, dan ada RS lain akan memperbanyak KRIS A karena pasien yang berkunjung lebih banyak peserta PBI
Belum adanya peraturan pelaksana dan harmonisasi regulasi-regulasi yang ada sebelumnya, yang bersinggungan dengan kebijakan ini, termasuk tarif INACBGs yang baru
RS yang akan mengurangi jumlah TT sesuai standar minimal yang ditetapkan, sebagai salah satu strategi RS untuk menarik peserta
berobat ke RSnya.
DAK bagi RSUD tahun ini ditiadakan cukup memberatkan RS terutama untuk penyediaan dan pembaruan alkes
Alat kesehatan untuk melengkapi fasilitas di RS cukup mahal, RS swasta yang tidak ada bantuan dana dari pemerintah, mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk keringanan pajak alat kesehatan
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 6

## Kaitan antar Variabel
Sesuai dengan Teori Van Meter dan Van Horn bahwa antar variabel dapat saling mempengaruhi  pada  kinerja  Implementasi  kasiapan  KRIS,  ruang  intensif,  dan  ruang isolasi, dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:
1. Variabel  standar  dan  sasaran/  tujuan  kebijakan  dapat  mempengaruhi  komunikasi antar  organisasi,  yaitu  penjelasan  yang  diberikan  pembuat  regulasi  yaitu  Kemenkes bersama dengan DJSN, dapat dipahami dengan jelas oleh RS dan non RS. Pada awal PP 47 tahun 2021 terbit, masing-masing organisasi pelaksana mempersepsikan sesuai dengan  kepentingannya.  Namun  dengan  berjalannya  waktu,  dan  gencarnya sosialisasi  yang  diberikan,  apalagi  ketika  DJSN  melakukan self  assesment terkait kesiapan  RS  melaksanakan  KRIS,  maka  pemahaman  makin  mengerucut  menuju kesamaan bagi masing-masing organisasi pelaksana. RS kemudian mulai melakukan penyesuaian sesuai dengan penjelasan yang diberikan.
2. Variabel sumber daya mempengaruhi komunikasi antar organisasi. Ini dapat terlihat sesuai  sumber  daya  yang  ada  yaitu  SDM,  sarana  dan  prasarana,  dana,  dan  waktu, maka RS melakukan penyesuaian sesuai penjelasan yang disampaikan dan dipahami RS. Untuk organisasi non RS mulai bergerak dalam hal melakukan pembinaan yaitu melalui sosialisasi dan memapping kesiapan RS untuk menerapkan kebijakan tsb.
3. Variabel  standar  dan  sasaran/  tujuan  kebijakan  dapat  mempengaruhi  sikap  para pelaksana.  Dimana  dengan  memahami  tujuan  dari  kebijakan  tersebut,  menuju kesetaraan  dan equitas dalam  hal  pelayanan  dan  pada  akhirnya akan  menjaga  mutu layanan. Baik RS dan non RS menerima dan mendukung kebijakan ini.
4. Variabel  standar  dan  sasaran/  tujuan  kebijakan  dapat  mempengaruhi  lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Dapat dilihat bahwa dengan adanya kebijakan ini, maka peran  pemerintah  untuk  mensukseskan  kebijakan  ini  masih  banyak  yang  perlu
dilakukan.  Dalam  hal  membuat  peraturan  pelaksana,  harmonisasi  regulasi  dengan peraturan-peraturan  sebelumnya  yang  bersinggungan,  serta  ketegasan  menjalankan kebijakan  ini.  Masyarakat  juga  harus  disiapkan  untuk  menerima  kebijakan  KRIS yang  bukan  menurunkan  mutu  layanan,  namun  justru  menjaga  kualitas  layanan. Pemerintah  daerah  juga  masih  mempertahankan  dana  Jamkesda  bagi  masyarakat yang  belum  menjadi  peserta  JKN  ataupun  yang  terkendala  dalam  hal  kepesertaan JKN yang tidak aktif.
5. Variabel komunikasi antar organisasi mempengaruhi sikap pelaksana. Hal ini terlihat dengan  komunikasi  yang  jelas  mengenai  kebijakan  tersebut,  baik  RS  dan  non  RS menerima  dan  mendukukung  kebijakan  ini  dan  melakukan  penyesuaian  sesuai standar kebijakan.
6. Variabel  komunikasi  antar  organisasi  mempengaruhi  karakteristik  organisasi pelaksana. Dengan komunikasi yang terus menerus, jelas, dan konsisten, maka baik RS  maupun  non  RS  mulai  menjalankan  perannya  masing-masing.  RS mempersiapkan  SOP  di  masing-masing  bidang  pelayanan,  sedangkan  non  RS melakukan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan.
7. Variabel  lingkungan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  mempengaruhi  sikap  para pelaksana.  RS  swasta  yang  tidak  mendapat  dukungan  dana  dari  pemerintah mengharapkan adanya kebijakan keringanan pajak alat kesehatan yang mahal dalam hal  pemenuhan  sarana.  RS  pemerintah  mengharapkan  agar  DAK  tahun  2022,  tidak dihilangkan  terutama  untuk  pemenuhan  sarana  alat  kesehatan  yang  baru  ataupun yang  perlu  pembaharuan.  Terkait  penerapan  KRIS  ini,  RS  dan  non  RS  mendukung kebijakan  tsb  dan  mengharapkan  adanya  sosialisasi  juga  ke  masyarakat  bahwa kebijakan  KRIS  ini  dalam  rangka  menjaga  mutu  layanan  dan  bukan  menurunkan kualitas layanan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah:  Secara  umum gambaran  kesiapan  RS  di  wilayah  kabupaten  Tangerang  untuk  mengimplementasikan KRIS  sesuai  rancangan  konsensus  12  kriteria  KRIS  JKN,  sampai  dengan  akhir  tahun 2021, yaitu sedang disiapkan 75% sd sudah siap adalah sbb:
✓ Kurang  dari  60%  RS  memenuhi  kriteria  kepadatan  ruangan  (luas  ruangan  per  TT, jarak antar TT minimal 1,5m 2 , jumlah maksimal TT per ruangan)
✓ 60%  -  70%  RS  memenuhi  kriteria  bangunan  yang  tidak  memiliki  porositas  yang tinggi, 1 (satu) nakas per TT, tirai/partisi antar TT (rel dibenamkan di plafon dengan bahan tidak berpori).
✓ 70-80% RS memenuhi kriteria kamar mandi di dalam ruangan sesuai 5 standar yang ditetapkan, kelengkapan TT sesuai 3 standar yang ditetapkan, dan ventilasi udara.
✓ Lebih  dari  90%  RS  memenuhi  kriteria  suhu  ruangan,  pencahayaan  ruangan  dan pembagian  ruangan  antar  jenis  kelamin,  usia,  jenis  penyakit  (infeksi,  non  infeksi, bersalin).
Kesiapan  RS  wilayah  kabupaten  Tangerang  mengimplemetasikan  ruang  intensif 10%  dari  total  TT  di  RS  sampai  dengan  akhir  tahun  2021  yaitu  sudah  siap,  baru terpenuhi 23% dari seluruh RS. Butuh waktu yang lebih lama untuk menyiapkan ruang intensif  dibadingkan  KRIS,  terutama  terkendala  alat  kesehatan  dan  SDM  yang kompeten.
Kesiapan  RS  wilayah  kabupaten  Tangerang  mengimplemetasikan  ruang  isolasi 10%  dari  total  TT  di  RS  sampai  dengan  akhir  tahun  2021  yaitu  sudah  siap,  baru terpenuhi 36% dari seluruh RS. RS saat ini masih belum fokus pada standar ideal ruang isolasi, baru memenuhi kewajiban dalam hal ketersediaan ruangan saja.

## Standar dan sasaran/tujuan kebijakan
Standar kebijakan telah dipahami oleh semua RS dan orgnisasi pelaksana non RS. Sasaran/tujuan kebiajakan yaitu keseragaman paket manfaat medis dan non medis untuk mewujudkan  keadilan  sosial,  dipahami  oleh  informan  secara  luas  sebagai  kesetaraan dalam  hal  fasilitas,  kenyamanan,  simplifikasi  jenis  iuran  (PBI  dan  non  PBI  saja),  dan memudahkan  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  dikarenakan  telah  ditentukan proporsi KRIS, intensif dan isolasi  dibanding total TT yang tersedia di RS.

## Sumber daya
RS  masih  mengalami  kesulitan  memenuhi  ketentuan  80%  tenaga  purna  waktu, jika  yang  dimaksud  Permenkes  14  tahun 2021  tsb  adalah  80%  dari  masing-masing  14 jenis tenaga tetap di RS umum dan 6 jenis tenaga tetap pada RS khusus yaitu pada point tenaga  medis.  Ketersediaan  dokter  spesialis  masih  terbatas.  RS  juga  menemukan kesulitan  dalam  pemenuhan  alat  kesehatan  di  ruang  intensif.  Untuk  dana,  walaupun cukup besar, RS menyanggupi menyediakan dana untuk melakukan penyesuaian KRIS. Waktu yang ideal untuk menyelesaikan KRIS, ruang intensif, dan ruang isolasi menurut informan adalah 2 sampai 4 tahun kedepan.

## Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana
Sosialisasi  terkait  KRIS  sudah  cukup  banyak  dan  jelas  dan  semakin  mengerucut menuju pemahaman yang sama.

## Karakteristik organisasi pelaksana
RS sudah memiliki SOP di masing-masing ruangan. Pembuatan SOP bottom up , yaitu  mulai  dari  melibatkan  seluruh  bidang  pelayanan  sampai  ke  managemen  RS. Kemudian dilakukan monitoring terhadap jalannya SOP

## Sikap para pelaksana
RS  dan  organisasi  pelaksana  lainnya,  menerima  dan  mendukung  kebijkan  yang telah  dikeluarkan.    RS  saat  ini  secara  bertahap  sudah  melakukan  penyesuaian  dengan kebijakan.

## Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
RS memappingkan kamar rawat inap yang ada untuk disesuaikan pedoman teknis bangunan  RS  ruang  rawat  inap  tahun  2012  sehingga  ketika  kriteria  KRIS  nantinya sudah ditetapkan, maka RS akan lebih mudah dalam melakukan penyetaraan kelas rawat inap.  Penyesuaian  yang  dilakukan  RS  adalah  dengan  mengubah  fungsi  beberapa ruangan seperti ruangan managemen RS menjadi ruang rawat, atau dengan membangun
gedung baru. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan jumlah total TT sehingga tidak terjadi penurunan  kelas RS. RS pemerintah, akan menyiapkan lebih banyak KRIS kelas A dan RS swasta akan lebih banyak menyiapkan KRIS kelas B, sesuai dengan dominasi segmen peserta yang berobat ke RS. Ada pula RS yang menyiapkan KRIS A maksimal 5  TT/kamar  dan  dan  KRIS  kelas  B  maksimal  3  TT/kamar  sebagai competitif  value . Untuk  penyesuaian  kebijakan  ini,  RS  swasta  menyatakan  siap  dalam  hal  pendanaan walaupun  tidak  dibantu  pemerintah,  selama  klaim  JKN  yang  saat  ini  berjalan pembayarannya  tetap  lancar.  Dari  hasil  wawancara  dengan  RSUD,  pada  tahun  ini RSUD  tidak  mendapat  DAK  dan  hal  ini  cukup  disayangkan  dikarenakan  sangat dibutuhkan  untuk  penyediaan  dan  pembaharuan  alat  kesehatan  yang  sudah  tidak  dapat digunakan lagi.
Dana  Jamkesda  sampai  saat  ini  masih  tersedia  dari  pemerintah  daerah  dan dirasakan  membantu  RS  dalam  hal  pembiayaan  bagi  masyarakat  tidak  mampu  namun belum  terdaftar  sebagai  peserta  JKN,  peserta  JKN  kelas  3  yang  nonaktif  karena tunggakan,  ataupun  segmen  kelas  2  yang  menunggak  karena  kehilangan  pekerjaan ( casuistik ) sehingga menjadi tidak mampu.
Hambatan  utama  yang  dihadapi  dalam  megimplementasikan  KRIS  sesuai rancangan  konsensus  12  kriteria  KRIS  JKN  adalah  bangunan  eksisting  yang  luasnya belum sesuai standar kepadatan ruangan untuk KRIS, sehingga perlu dilakukan renovasi yang  membutuhkan  dana  dan  waktu  penyelesaian  yang  akan  mengganggu  pelayanan saat ini.
Hambatan  untuk  mengimplementasikan  ruang  intensif  10%  dari  TT  di  RS, adalah ketersediaan alat kesehatan canggih seperti ventilator dan SDM yang kompeten seperti perawat ICU yang bersertifikasi. Pada masa pandemi ini, RS kesulitan mengirim perawatnya  untuk  mengikuti  pendidikan  karena  keterbatasan  penyelengaraan pendidikan.
Hambatan  untuk  mengimplementasikan  ruang  isolasi  10%  dari  TT  di  RS terutama adalah keterbatasan ruangan di RS dan saat ini RS belum terlalu fokus untuk menyiapkan ruang isolasi yang sesuai standar.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dalam  pelaksanaan  implementasi  berdasarkan penelitian ini adalah:
RS  mengidentifikasi  ketersediaan  ruang  rawat  inap  terlebih  dahulu  terkait keesuaian luas ruangan yang ada dengan pedoman yang berlaku saat ini yaitu pedoman teknis  ruang  bangunan  RS  ruang  rawat  inap  tahun  2012.  Kondisi  kamar  rawat  inap  di RS  saat  ini,  belum  semuanya  memenuhi  ketentuan  tersebut.  Ketika  konsensus  KRIS telah  ditetapkan  pemerintah  maka  RS  dapat  langsung  melakukan  penyesuaian  sesuai ketentuan  yang ditetapkan. Untuk mempertahankan kelas RS, sesuai SIO yang berlaku saat  ini,  kekuragan  TT  dapat  disiasati  dengan  memanfaatkan  ruangan  yang  sudah  ada, jika  belum  memungkinkan  bagi  RS  untuk  membangun  gedung  baru.  Ketika  ruangan
sudah  dimappingkan,  RS  dapat  melakukan  penyesuaian  dengan  12  kriteria  lainnya secara bertahap sampai dengan tahun 2023.
Pemerintah segera membuat peraturan pelaksana agar RS dapat mempersiapkan dengan  tepat  sesuai  standar  yang  ditetapkan  dan  tidak  menimbulkan  persepsi  yang berbeda-beda  antar  masing-masing  organisasi  pelaksana.  Peraturan  pelaksana  yang dimaksud  termasuk  juga  dengan  ketegasan  pemerintah  dalam  hal  segmen  kepesertaan yang akan diterapkan (kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas non PBI dan kelas PBI) yang pastinya akan mempengaruhi premi dan tarif INACBGs yang akan diberlakukan.
Pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan implementasi KRIS, ruang intensif, dan ruang isolasi.
PERSI,  ARSADA,  dan  Dinas  Kesehatan  memaksimalkan  fungsinya  dalam  hal pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Sosialisasi  yang masif kepada RS atau masyarakat luas bahwa kebijakan KRIS adalah dalam rangka melakukan standardisasi dalam hal fasilitas ruang rawat inap untuk menjaga mutu layanan , bukan menurunkan mutu layanan.
Pemerintah  mempermudah  RS  untuk  memenuhi  alat  kesehatan  dengan memberikan  keringanan  pajak  alat-alat  kesehatan  yang  pada  akhirnya  untuk kepentingan masyarakat juga.
Adapun  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  ketersediaan tenaga  spesialistik  di  wilayah  kabupaten adalah  dengan  mendorong  pemerintah  daerah melakukan  mapping  tenaga  dokter  yang  dibutuhkan  di  wilayahnya  kemudian bekerjasama  dengan  institusi  pendidikan  yang  memproduksi  tenaga  dokter  spesialistik sehingga  informasi  kebutuhan  tenaga  dokter  spesialistik  di  wilayah  tersebut  dapat ditangkap  oleh  institusi  pendidikan  tersebut  dan  disampaikan  kepada  calon  dokter spesialistik  yang  sedang  menyelesaikan  pendidikan.  Informasi  kebutuhan  tenaga spesialistik  dari  masing-masing  daerah,  juga  dapat  dijadikan  acuan  bagi  pemerintah pusat  dalam  hal  pengembangan  pendidikan  dokter  spesialistik  dan  kebijakan pemerataan distribusi dokter spesialis.
Terkait  waktu  yang  ditetapkan  implementasi  PP  47  pada  1  Januari  2023,  agar kiranya dapat dilakukan pentahapan terlebih dahulu dalam 2-4 tahun kedepan, terutama dalam  hal  kesiapan  ruang  intensif  dan  ruang  isolasi  yaitu  pemenuhan  sarana  dan prasarana sesuai standar.

## BIBLIOGRAFI
Badan  Pengembangan  Infrastruktur Wilayah  (Bpiw)  Kementrian  Pupr.  (2021). Sinergi Peraturan  Pelaksana  Undang  Undang  Cipta  Kerja  Perkuat  Landasan Perencanaan Infrastruktur Pupr .
Bpjs  Kesehatan  Cabang  Tigaraksa.  (2021). Evaluasi  Hasil  Rekredensialing  Rs  Tahun 2020 . Kab. Tangerang.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2021a). Apakah Dampak Pp 47 Tahun 2021 Terhadap Jkn? Begini Penjelasannya.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2021b). Self Assesment Kri Jkn V.3 .
Kementrian  Kesehatan  Ri. Keputusan  Mentri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 604/Menkes/Sk/Vii/2008  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Maternal  Perinatal  Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, Dan Kelas D . , (2008).
Kementrian  Kesehatan  Ri. Keputusan  Mentri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 1778/Menkes/Sk/Xii/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Intensive Care Unit (Icu) Di Rumah Sakit . , (2010).
Kementrian  Kesehatan  Ri.  (2012a). Pedoman  Teknis  Bangunan  Rumah  Sakit  Ruang Perawatan Intensif .
Kementrian  Kesehatan  Ri.  (2012b). Pedoman  Teknis  Bangunan  Rumah  Sakit  Ruang Rawat Inap . Indonesia.
Kementrian  Kesehatan  Ri.  (2012c). Pedoman  Teknis  Prasarana  Sistem  Tata  Udara Pada Bangunan Rumah Sakit .
Kementrian Kesehatan Ri. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 . , (2015).
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 . , (1945).
Mundiharno,  Hasbullah  Thabrany,  Kementrian  Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kesehatan, Kementrian, & Nasional, Kementrian Perencanaan  Pembangunan.  (2012). Peta  Jalan  Menuju  Jaminan  Kesehatan  N Asional 2012-2019 .
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional . , (2004).
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit . , (2009).
Pemerintah  Republik  Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  Tentang Jaminan Kesehatan . , (2018).
Pemerintah  Republik  Indonesia. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan . , (2020).
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . , (2020).
Pemerintah  Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan . , (2021).
Copyright holder:
Devi Afni, Adang Bachtiar (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: