## ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK
Tri Widayati
Fakultas Ekonomi Untag Semarang
Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang triwiedy3@yahoo.com

## Abstrak
Kemiskinan di kabupaten Demak ditinjau dari beberapa indikator menunjukkan kondisi yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir (2006-2010) terus menurun, Terjadi ketimpangan antara kota dan desa, dimana Jumlah penduduk miskin di desa sangatlah besar dibanding dengan jumlah penduduk miskin di kota. Persentase Jumlah penduduk miskin di kota hanya sebesar 2% rata-rata pertahun, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di desa rata-rata pertahun sebesar 20%.Indikator lain yang terkait dengan kemiskinan adalah  tingkat  pengangguran,  tingkat  kesehatan  dan  tingkat  pendidikan.  Proses  percepatan penaggulangan kemiskinan selain dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha juga diharapkan untuk  berpartisipasi  melalui  program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR).  Di  samping  itu  kunci keberhasilan PPK  adalah membangun keterpaduan langkah dalam perumusan dan penyelenggaraan program  pembangunan  khususnya  PPK.  PPK  harus  dilaksanakan  secara  sistematis  dari  penetapan sasaran, perumusan bentuk program serta cara melakukan pemantauan dan evaluasi harus dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal.
Kata Kunci  : Tingkat kemiskinan,indikator, program

## Abstract
Demak  district  poverty  in  terms  of  some  indicators  show  conditions  that  require  serious treatment. The number of poor people in Demak regency during the last 5 years (2006-2010) continues to decline, An inequality between urban and rural areas, where the number of poor people in the village is very large compared to the number of poor people in the city. Percentage of poor people in the city by only 2% on average per year, while the percentage of poor people in the rural average of 20% per year. Indicators related to poverty is unemployment, health and education levels. Acceleration of the process in addition to combating poverty by the local government, the business community are also expected to participate through its Corporate Social Responsibility (CSR). In addition, the key to success is to build cohesion PPK step in the formulation and implementation of development programs in particular PPK. KDP should be carried out systematically from goal setting, formulation of program forms and how to perform monitoring and evaluation should be well thought out and carefully formulated and carefully from the beginning.
Keywords : Poverty, indicators, program

## Pendahuluan
Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga sosial, budaya, politik, lingkungan dan
hukum.  Untuk  mengurangi  penduduk  miskin  telah  dilakukan  berbagai  program  penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, swasta, dan LSM. Beragam program penanggulangan kemiskinan itu ada yang bersifat sektoral oleh pemerintah, LSM dengan program pengembangan masyarakat, sementara swasta lebih dikenal dengan program kemitraannya. Sudah pasti setiap instansi atau lembaga memiliki kriteria mengenai kemiskinan dan memiliki pola kerja/pola pengembangan masing-masing.
Sampai  saat  ini  belum  ada  kriteria  yang  baku  dalam  mengidentifikasi  penduduk  miskin, pengertian dan kriteria kemiskinan begitu beragam sesuai badan/instansi/dinas yang menangani masalah kemiskinan. Bagi dinas sosial misalnya mereka yang miskin adalah : mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi  kemanusiaan;  mereka  yang  sudah  mempunyai  mata  pencaharian  tetapi  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang termasuk kelompok marginal yang berada  di  sekitar  garis  kemiskinan.  Disamping  itu  ukuran  kemiskinan  lainnya  dari  BKKBN  yaitu berdasarkan kelompok prasejahtera dan sejahtera 1. Kedua kriteria kemiskinan itu adalah paling banyak digunakan dalam menentukan penduduk miskin.
Dalam  usaha  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Demak,  Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Nyatanya jumlah penduduk miskin tidak  pernah  hilang  sama  sekali,  oleh  karena  itu  perlu  upaya  terobosan  dalam  kerangka  percepatan pengentasan kemiskinan yang diwiujudkan dalam action plan dan implementasi secara terpadu.
Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan  dengan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  (Mikelsen,  2003:194). Kemiskinan  menunjukkan  situasi  serba  kekurangan  yang  terjadi  bukan  karena  dikehendaki  oleh  si miskin,  melainkan  karena  tidak  bisa  dihindari  dengan  kekuatan  yang  dimilikinya (Soegijoko,1997:137).Menurut  Sar A.  Levitan  dalam Ala  (1981:3)    kemiskinan  adalah  kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat  miskin  mempunyai  hak-hak  dasar  yang  sama  dengan  anggota  masyarakat  lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber- sumber  keuangan,  organisasi  dan  jaringan  sosial,  pengetahuan  dan  informasi  untuk  memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam Ridlo (2001:8)).
Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara  sosial  kemiskinan  diartikan  kekurangan  jaringan  sosial  dan  struktur  untuk  mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses  terhadap  kekuasaan  (Effendi,  1993:201-204).  Tinjauan  yang  sama  dengan  dengan  penjelasan berbeda  dikemukakan  Nugroho  dan  Dahuri  (2004:165-166).  Dari  aspek  ekonomi,  kemiskinan merupakan  kesenjangan  antara  lemahnya  daya  pembelian  (positif)  dan  keinginan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  (normatif).  Dari  aspek  sosial,  kemiskinan  mengindikasikan  potensi perkembanganmasyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.
keluarga  sejahtera  I  .  Keluarga  Pra  Sejahtera,  yaitu  keluarga  yang  belum  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  secara  minimal,  seperti  kebutuhan  pengajaran  agama,  pangan,  sandang,  papan  dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara  minimal  tetapi  belum  memenuhi  seluruh  kebutuhan  sosio  psikologinya  seperti  kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.
Menurut  Rusli  dkk  (1995:51-52)  harus  dibedakan  antara  kemiskinan,  ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang  tidak  dapat  memenuhi  standar  kebutuhahan  minimum  tertentu.  Ketidakmerataan  lebih menekankan  pada  standar  hidup  relatif  diantara  anggota  masyarakat.  Keterisolasian  menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya,  sedangkan  keterbelakangan  menyangkut  kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan  mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

## Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi kondisi kemiskinan berdasarkan jenis dan loksinya.
2. Menemukan dan mengenali tipologi latar belakang permasalahan kemiskinan.
3. Melakukan review kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.
4. Menyusun kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan Kabupaten Demak.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini  digunakan  untuk  mengetahui  fenomena  programprogram  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Demak. Peneliti dalam pandangan fenomenologis menurut Moleong (1994:9) berusaha memahami arti peristiwa  dan  kaitan-kaitannya  terhadap  orang-orang  biasa  dalam  situasi  tertentu.  Menurut  Husserl dalam  Muhadjir  (2000:17)  mengemukakan  bahwa  objek  ilmu  itu  tidak  terbatas  pada  yang  empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena berupa persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek tentang  sesuatu  diluar  subyek.  Sedangkan  menurut  Mantra  (2004:25)  fenomenologi  menuntut pendekatan holistik, mendudukkan objek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat objek dalam konteks natural bukan parsial.Alat Analisis yang digunakan adalah dengan SWOT

## Hasil Analisis dan Pembahasan

## 1. Tingkat Kemiskinan
Jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Demak  selama  5  tahun  terakhir  (2006-2010)  terus menurun.  Pada  tahun  2006  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Demak  sebesar  263.500  jiwa kemudian menurun menjadi 238.900 jiwa di tahun 2007. Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Demak juga berhasil menurunnya jumlah penduduk miskin, sehingga pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak menjadi 217.200 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada tahun 2009 dan 2010, yaitu 202.240 jiwa dan 198.800 jiwa. Artinya persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak rata-rata pertahunnya sebesar 22 %.
Terjadi ketimpangan antara kota dan desa, dimana Jumlah penduduk miskin di desa sangatlah besar dibanding dengan jumlah penduduk miskin di kota. Persentase Jumlah penduduk miskin di kota hanya sebesar 2% rata-rata pertahun, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di desa rata-rata pertahun sebesar 20%.
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) rata-rata pertahun selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Demak sebesar 4 dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) rata-rata pertahun selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Demak sebesar 1. Ini berarti, kemiskinan di Kabupaten Demak masih relatif rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.

## Tabel 1
Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010
Sumber : Bappeda Kabupaten Demak, Tahun 2012

## 2. Tingkat Pengangguran
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun masih fluktuatif. Begitu pula dengan Angkatan kerja yang bekerja selama 5 tahun terakhir ini, juga naik-turun dari tahun ke tahun. Untuk  nilai  Upah  Minimum  Kabupaten  Demak  dari  tahun  ke  tahun  terus  menerus  mengalami peningkatan, di tahun 2010 nilai UMR Kabupaten Demak sebesar Rp. 813.400,- Besarnya nilai UMR di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir ini, masih di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), walaupun persentase UMR terhadap KHL di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (lebih dari 90 % di tahun 2009 dan 2010). Akan tetapi hal ini tetap harus menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Daerah,  untuk  meningkatkan  nilai  UMR  diatas  nilai  KHL,  agar kemiskinan di Kabupaten Demak semakin berkurang. Hal-hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2

## Tabel 2
Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010
Sumber : Bappeda Kabupaten Demak Tahun 2012

## 3. Kesehatan
Analisis tingkat kesehatan di Kabupaten Demak, dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka  kematian  bayi,  angka  kematian  balita,  angka  kematian  ibu  melahirkan,  prevalensi  balita kekurangan gizi, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan Ante Natal , pelayanan kesehatan dengan pelayanan  KB  memadai,  Balita  dengan  imunisasi  lengkap,  jaminan  kesehatan  penduduk  miskin, sumberdaya kesehatan,.
• Angka Kematian Bayi
Angka kematian bayi, selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Demak (2006-2010) masih naik- turun. Artinya selama 5 tahun terakhir angka kematian bayi masih fluktuasi. Pada tahun 2007 jumlah angka kematian bayi menurun dari tahun sebelumnya (2006), dimana per 1000 kelahiran hidup hanya 6.05 bayi yang lahir mati. Kemudian tahun 2008 juga mengalami penurunan angka kematian bayi sebesar 0,85. Dimana pada tahun 2008 angka kematian bayi sebesar 5.20 dari 1000  kelahiran  hidup. Akan  tetapi  pada  tahun  2008  dan  2009  jumlah  angka  kematian  bayi mengalami kenaikan. Tahun 2009 terjadi kenaikan angka kematian bayi sebesar 0.40 dan pada tahun 2010 terjadi pertambahan jumlah angka kematian bayi sebesar 0.90, dimana pada tahun 2009  jumlah  angka  kematian  bayi  menjadi  6.50  dari  1000  kelahiran  hidup.  Selama  5  tahun terakhir rata-rata angka kematian bayi pertahun di Kabupaten Demak sebesar 5.94 dari 1000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup bayi di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan. Secara  rata-rata  dilihat  dari  angka  kematian  bayi  yang  terjadi,  Kabupaten  Demak  angka kematian  bayi  tiap  tahun  selama  5  tahun  terakhir  cukup  rendah,  kurang  dari  7%  dari  1000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3

## Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010
Sumber : Bappeda Kabupaten Demak, Tahun 2012

## • Angka Kematian Balita
Angka kematian balita (< 5 tahun) juga masih naik turun dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah angka kematian balita di Kabupaten Demak sebesar 0.56 dari 1000 kelahiran hidup.  Jumlah  ini  mengalami  peningkatan  sebesar  0.31.  Pada  tahun  2009  juga  mengami peningkatan 0.11 angka kematian balita dari 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2009 jumlah angka  kematian  balita  Kabupaten  Demak  sebesar  0.67  dan  pada  tahun  2010  mengalami penurunan 0.43 angka kematian balita, dimana dari 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita di Kabupaten Demak pada tahun 2010 adalah 0.24.
Proporsi jumlah angka kematian balita dari jumlah kelahiran hidup sangat kecil. Dari jumlah kelahiran hidup yang sangat besar, jumlah kematian balita sangatlah rendah. Sebagai contoh
pada  tahun  2009  jumlah  kelahiran  hidup  di  Kabupaten  Demak  sebesar  22,368  dan  angka kematian balita sangat kecil yaitu 15 jiwa. Begitu pula pada tahun 2010 jumlah angka kematian balita adalah 5 jiwa, sedangkan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Demak pada tahun 2010 sebesar 21,216. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, angka kematian balita di Kabupaten Demak  sangatlah  rendah,  karena  tiap  tahunnya  berkisar  kurang  dari  1%  per  1000  kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4. berikut ini.

## Tabel 4

## Angka Kematian Balita Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010
Sumber : Bappeda Kabupaten Demak, Tahun 2012

## Analisis dan Pembahasan

## Analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak
Strategi pengentasan kemiskinan didekati dengan analisis SWOT, dimana identifikasi berbagai faktor secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak Analisis  SWOT  membandingkan  antara  faktor  eksternal  yaiyu  Peluang  ( Opportunities )  dan Ancaman (Threats ) dengan Faktor Internal yaitu Kekuatan ( Strength ) dan kelemahan   ( Weaknesses ).
Dengan memperlihatkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan pada tabel 5 berikut ini:

## Tabel 5
Matriks Analisis SWOT Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Demak
Terhadap Rencana Strategis

## Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan  kemiskinan  adalah  kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.
Berdasarkan  Perpres  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan, maka program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan   ke dalam empat klaster, yaitu :
1.  Klaster 1 berbasis individu, keluarga atau rumah tangga, dengan tujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program nasional tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminas Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas),  Program  Beras  untuk  Keluarga  Miskin  (Raskin),  dan  Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin (BSM).
2.   Klaster  2  berbasis  pemberdayaan  kelompok  masyarakat,  dengan  tujuan  mengembangkan potensi  dan  memperkuat  kapasitas  kelompok  masyarakat  miskin  untuk  terlibat  dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3.  Klaster 3 berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dengan tujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4.    Program-program  lain  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Dari  sisi  kelembagaan,  Perpres  tersebut  juga  mengamanatkan  penguatan  kelembagaan koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  di  tingkat  pusat  maupun  daerah. Yaitu  melalui  rekomendasi pembentukan Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat; danTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan  Kabupaten/Kota.  Lembaga- lembaga ini  diarahkan untuk  dapat bekerjasama satu sama lain dalam meningkatkan kualitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,  untuk lebih menjamin efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu fungsi TKPK dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan  kemiskinan  adalah  mengendalikan  kegiatan  pemantauan  pelaksanaan  program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD  terkait.
Dalam  kendali  TKPK,  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  SKPD  terkait  diharapkan  dapat diperoleh  secara  berkala  informasi  tentang  kinerja  realisasi  pencapaian  target,  penyerapan  dana  dan kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  setiap  program.  Dengan  demikian TKPK  dapat  berperan membantu  perbaikan  proses  pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Di samping itu,  hasil  pemantauan  dapat  berguna  bagi  daerah  yang  bersangkutan  dalam  menentukan  intervensi kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan.
Program penanggulangan kemiskinan klaster pertama adalah satu, Program Keluarga Harapan (PKH), lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  penduduk  miskin  sekaligus  sebagai  upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang  berkaitan  dengan  persyaratan  pendidikan  dan  kesehatan.Tujuan  umum  PKH  adalah  untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs ). Secara khusus, tujuan PKH adalah:
1.  Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH.
2.  Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH.
3.  Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).
Proses percepatan penaggulangan kemiskinan selain dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha juga diharapkan untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Di samping itu kunci keberhasilan PPK   adalah membangun keterpaduan langkah dalam perumusan dan penyelenggaraan program pembangunan khususnya PPK. PPK harus dilaksanakan secara sistematis dari penetapan sasaran, perumusan bentuk program serta cara melakukan pemantauan dan evaluasi harus dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal.

## Program  Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak
Untuk  mewujudkan  visi  yang  tertuang  di  dalam  RPJMD  Kabupaten  Demak,  terkait  dengan penanggulangan kemiskinan, misi yang akan  dilakukan antara lain :
1. Pencegahan pewarisan kemiskinan dan advokasi keluarga miskin
2. Pencegahan munculnya keluarga miskin baru
3. Pengentasan keluarga miskin
4. Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan
5. Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat
6. Mewujudkan  aparatur  pemerintahan  yang  partsisipatif,  transparan,  dan  demokratis  dalam rangka pelayanan prima
7. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah
8. Memacu  investasi  dan  pengembangan  industry  dan  perdagangan  yang  didukung  pertanian, kelautan dan pariwisata
9. Mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat, demokratis, dan sejahtera
10. Membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berorentasi pada mekanisme pasar terDemaki, mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta mengutamakan pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan koperasi.
11. Mewujudkan  sistem  social  politik  yang  demokratis  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  serta pemerintahan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
12. Mewujudkan  kemitraan  yang  sinergis  untuk  menanggulangi  kemiskinan  oleh  seluruh stakeholders yaitu institusi pemerintah (Pusat dan Daerah), Lembaga Legislatif, LSM, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya (termasuk kelompok masyarakat miskin).
13. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat miskin dalam kehidupan social dan ekonomi serta memperoleh kebijakan public yang tidak diskriminatif.
14. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik melalui  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  pemantapan  kelembagaan  sosial, ekonomi dan politik.
15. Meningkatkan kapasitas penduduk miskin melalui peningkatan pelayanan bagi kebutuhan dasar dan peningkatan ketrampilan.
16. Membagun  sistem  perlindungan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  dan  kelompok  masyarakat rentan.
17. Menerapkan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan.
18. Mendukung  tersusunnya  tatanan  penanggulangan  kemiskinan  yang  partisipatif, bertanggungjawab, terukur, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan.
19. Melakukan artikulasi, agregasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ada.
20. Melakukan  usaha  untuk  mensinergikan  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan yang dilakukan oleh stakeholders Kabupaten Demak.
21. Memperkokoh  kemandirian  masyarakat  dengan  melakukan  upaya  pengurangan  belanja  dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## Penutup
Kemiskinan, apapun indikatornya memerlukan penanganan yang terencana, komprehensif dan terkoordinir.  Banyak  program  pengentasan  kemiskinan  yang  tidak  tepat  sasaran  atau  bahkan  hanya bersifat partial dan sementara.

## Daftar Pustaka
Undang-undang No 13 tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin
Peraturan Presiden RI no 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Nomor 1  tahun 2012  tentang RPJMD Kabupaten Demak 2011-2016
Ade Cahyat, Bagaimana Kemiskinan Diukur ?, Center for International Forestry Research, November 2004, Number 2.
Asian Development Bank, Meningkatkan Perjuangan  Melawan Kemiskinan  di Asia Pasifik, Juni 2005
The World Bank, Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, November 2006
Departemen Sosial Republik Indonesia, Kemiskinan dan Efektifitas BLT,2006
Irawan dan Suparmoko.1992. Ekonomika Pembangunan. BPFE Yogyakarta