## HAMBATAN  PENYERAPAN ANGGARAN PADA BALAI BESAR VETERINER WATES

## Eni Fatiyah, Meidi Syaflan dan Mudasetia Hamid
Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha

## Abstrak
Berdasarkan evaluasi capaian serapan anggaran di Balai Besar Veteriner Wates (BBVet  Wates)  tahun  2016  –  2019  capaian  serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  belum optimal,  dan  hal  ini  berdampak  pada  anggaran  yang  tidak  bisa  terserap  dan  harus dikembalikan ke negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada serapan anggaran di BBVet Wates dan mencari upaya yang bisa dilakukan agar serapan anggaran di BBVet Wates bisa memenuhi target.
Lokasi  penelitian  mengambil  tempat  di  BBVet  Wates  Yogyakarta,  terhadap sebelas informan yang terkait langsung dengan pengelola anggaran dan capaian serapan anggaran. Teknik penelitian menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan format wawancara semi terstruktur. Analisis data berupa reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan kesimpulan atau verifikasi ( conclusion drawing/verification ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  berpengaruh  pada capaian  serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  adalah  1)  Tahapan    penyiapan  anggaran: Dokumen pengadaan bahan kimia, peralatan habis pakai, belanja modal dan bangunan, serta b) Kurangnya koordinasi  antara tim Perencana, Tim pengadaan dan PJ kegiatan. 2)  Tahapan  perencanaan:  a)  Dokumen  perencanaan,  b)  Adanya  kegiatan  prioritas nasional  yang  bersifat  top  down  dan  turun  pada  tahun  berjalan.  c)  Pengadaan  bahan kimia  dan  peralatan  habis  pakai  waktu  realisasi  tergantung  kebutuhan,  serta  d) Pendelegasian  tugas  yang  tidak  optimal.  3)  Tahapan    monitoring  dan  evaluasi:  a) Kurangnya  pemantauan  realisasi  kegiatan  regular  b)  Kurangnya  koordinasi  antara  tim perencana dan tim monev.
Kata kunci: Tahapan  penyiapan anggaran, Tahapan perencanaan, Tahapan  monitoring dan evaluasi, penyerapan anggaran.

## Abstract
Based on the evaluation of the achievement of absorption budgeat the  Disease Investigation Centre of  Veterinary Wates (BBVet Wates) in 2016 - 2019 the achievement of absorption budget at BBVet Wates has not been optimal, and this has an impact on the budget that cannot be absorbed and must be returned to the state. The purpose of this study is to identify the factors that influence the absorption budgeat in BBVet Wates and Look for efforts that can be done so that the absorption budget in BBVet Wates can meet the target.
The research locus took place at BBVet Wates Yogyakarta, on eleven informants who were directly related to the budget manager and the budget absorption achievements. The  research  technique  uses  qualitative  descriptive  research  type.  Data  collection

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
Vol.1, No.1, Juli 2021, 23 – 39 ISSN xxxx - xxxx DOI 10.32477/jrabi.v1i1.xxx
methods and instruments used in this study are in the form of semi-structured interviews. Data analysis is in the form of data reduction, data display, and conclusion or verification.
The  results  showed  that  the  factors  influencing  the  achievement  of    absorption budget  at  BBVet  Wates  were  1)  Stages  of  budget  preparation:  Documents  for procurement of chemicals, consumables, capital expenditure and buildings, and b) Lack of coordination between the Planning team, Procurement team and PJ the activities. 2) Planning stages: a) Planning documents, b) There are national priority activities that are top down and down in the current year. c) Procurement of chemicals and consumables consumables depends on the time needed, and d) Delegation of tasks that are not optimal. 3) Stages of monitoring and evaluation: a) Lack of monitoring of the realization of regular activities b) Lack of coordination between the planning team and the monev team.
Keywords: Stages of budget preparation, Stages of planning, Stages of monitoring and evaluation, absorption budget

## Pendahuluan
Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena salah satu penilaian kinerja di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  kementerian  Pertanian  salah  satunya  di  Balai  Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) adalah dari serapan anggaran. Dalam kurun waktu empat tahun ini capaian  serapan    anggaran   BBVet Wates dengan  hasil yang  berbeda-beda. Capaian realisasi serapan anggaran tahun 2016 sebesar 97,15%, tahun  2017 sebesar 95,45  %,  tahun  2018  sebesar  98,18  %  dan  tahun  2019  sebesar  97,57  %.  Capaian serapan anggaran tertinggi dapat diraih pada tahun 2018. Data realisasi anggaran tahun 2016 sampai dengan 2019 secara jelas tercantum pada tabel 1.
Tabel 1. Data realisasi anggaran tahun 2016 sampai dengan 2019 TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE (%) KEMBALI KE NEGARA(Rp) 2016 24.153.828.000 23.465.947.367 97,15% 687.880.633 2017 76.212.603.000 72.747.009.962 95,45 % 3.465.593.038 2018 126.315.289.000  124.013.665.471 98,18 % 2.301.623.529 2019 90.022.219.000 87.831.713.052 97,57 %. 2.190.505.948
Berdasarkan evaluasi capaian serapan anggaran di Balai Besar Veteriner Wates (BBVet  Wates)  tahun  2016  –  2019  capaian  serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  belum optimal,  dan  hal  ini  berdampak  pada  anggaran  yang  tidak  bisa  terserap  dan  harus dikembalikan ke negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada serapan anggaran di BBVet Wates dan mencari upaya yang bisa dilakukan agar serapan anggaran di BBVet Wates bisa memenuhi target.

## Rerangka Teoritis
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang  penyerapan  anggaran adalah Kuswoyo (2011) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN  Kediri.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  faktor  dengan jenis  analisis faktor  eksploratif  ( Exploratory Factor Analysis-EFA ).  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  terkonsentrasinya  penyerapan  anggaran  belanja  di  akhir  tahun  anggaran
disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu : 1) faktor perencanaan anggaran, 2) faktor pelaksanaan anggaran, 3) faktor pengadaan barang/jasa, 4) faktor internal satuan kerja.
Herriyanto  (2012)  melakukan  penelitian  terhadap  faktor-faktor  penyebab terjadinya  keterlambatan  penyerapan  anggaran  belanja  satuan  kerja  di  wilayah  KPPN Jakarta. Dengan menggunakan analisis faktor eksploratif ( Exploratory Factor Analysis- EFA ),  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  keterlambatan  penyerapan  anggaran belanja  pada  satuan  kerja  kementerian/lembaga  disebabkan  oleh  :  1)  faktor perencanaan, 2) faktor administrasi, 3) faktor sumber daya manusia, 4) faktor dokumen pengadaan, 5) faktor ganti uang persediaan.
Sukadi  (2012)  melakukan  penelitian  dengan  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran dengan mengambil studi pada satuan kerja di KPPN Yogyakarta.  Teknik analisis yang digunakan  adalah  model  regresi  berganda.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  terdapat empat faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran, yaitu: 1) faktor perencanaan anggaran, 2) faktor pelaksanaan anggaran,
3) faktor pengadaan barang dan jasa, dan 4) faktor internal satuan kerja.
Seftianova  dan  Adam  (2013)  meneliti  pengaruh  kualitas  DIPA  dan  akurasi perencanaan  kas  terhadap  kualitas  penyerapan  anggaran  pada  satker  wilayah  KPPN Malang.  Dengan  menggunakan  metode  analisis  regresi  linear  berganda  menyimpulkan bahwa dalam manajemen penarikan belanja kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap kualitas  penyerapan  anggaran,  baik  dari  segi  tingkat  penyerapan  anggaran  maupun proporsionalitas  penyerapan  anggaran  antar  periode.  Kualitas  DIPA  yang  baik  akan mendukung  kelancaran  serta  ketepatan  waktu  dalam  pelaksanaan  anggaran  sehingga penyerapan anggaran dapat lebih berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa  akurasi  perencanaan  kas  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  penyerapan anggaran  baik  dari  segi  tingkat  penyerapan  anggaran  maupun  proporsionalitas penyerapan  anggaran  antar  periode.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  oleh  pelaksanaan perencanaan  kas  yang  belum  optimal,  sehingga  kualitas  penyerapan  anggaran  yang diharapkan belum dapat tercapai.
Menurut Carlin Tasya Putri (2014), dalam penelitiannya Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Pemerintah Provinsi Bengkulu menghasilkan tiga factor menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan  anggaran.

## Metode Penelitian
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  diskriptif  kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2001).
Tempat penelitian dilaksanakan di Balai Besar Veternier Wates Yogyakarta dengan mengambil  sumber  informasi  dari  beberapa  Pejabat  struktural  terkait  dan  staf  bagian Keuangan, dan bagian program, dengan mengambil fokus penelitian mengenai capaian serapan anggaran rentang waktu tahun 2016 – 2019. Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Februari -Maret tahun pelajaran 2020.
Informan dalam penelitian ini sebanyak sebelas (11) pegawai yang terkait langsung dengan  penganggaran  dan  penyerapan  anggaran  dari  Satker  Balai  Besar  Veteriner Wates. Sebelas informan tersebut  terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Pelayanan Veteriner, Kepala Bidang Program dan  Evaluasi,  Kasi  evaluasi  dan  Pelaporan,  Pejabat  pengadaan,  staf  penyusunan  R- KAKL,  dan  Staf  Kepala  Seksi  Program.  Beberapa  pegawai  tersebut  ada  kaitannya dengan capaian serapan anggaran di BBVet Wates.
Tabel 3. Informan Penelitian dan informasi yang hendak diperoleh
Informan Penelitian Informasi yang Hendak diperoleh Kusa Pengguna Anggaran (KPA) Kebijakan dan regulasi anggaran Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)  Kebijakan penyerapan anggaran Pejabat  Penguji/Penandatangan SPM (PPSPM) Penerbitan SPM Kasubag Keuangan Kebijakan  dan  strategi  penyerapan anggaran Bendahara Pengeluaran Proses realisasi anggaran/SPJ kegiatan Kabid Program dan Evaluasi Kebijakan perencanaan dan penganggaran Balai Kabid Pelayanan Veterriner Kebijakan  pelaksanaan  kegiatan  untuk penyerapan anggaran Kasi  evaluasi dan Pelaporan Evaluasi  capaian  serapan  anggaran Balai Pejabat Pengadaan Proses realisasi anggaran barjas Staf Penyusunan R-KAKL Proses  penyusunan  R-KAKL  dan kaitannya  dengan  proses  realisasi anggaran Staf kasi Program Dokumen perencanaan
Metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu  pada  pendekatan  umum  yang  paling  sering  digunakan  dalam  penelitian kualitatif yaitu dengan format wawancara semi terstruktur.
Miles  dan  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono  (2010)  mengemukakan  bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif berupa reduksi data (data reduction), penyajian data (data  display),  dan  kesimpulan  atau  verifikasi  (conclusion  drawing/verification).  Secara keseluruhan, aktivitas tersebut saling berhubungan.

## Analisis Data dan Pembahasan
Berdasarkan    hasil  dari  wawancara    diperoleh  beberapa  factor  hambatan  yang menyebabkan  adanya  serapan  anggaran  anggaran  di  BBVet  Wates  tidak  optimal, diantaranya adalah:

## 1.  Dokumen Perencanaan
Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam  ukuran  keuangan.  Penganggaran  memainkan  peran  penting  di  dalam perencanaan, pengendalian,  dan  pembuatan  keputusan,  serta untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan/terlibat dalam pelaksanaan kegiatan nanti (Mardiasmo, 2007).
“Dokumen  yang  berpengaruh  pada  capaian  serapan  anggaran  yaitu  R-KAKL misalnya akun yang tidak tepat atau tidak dirinci per jenis kegiatan oleh PJ kegiatan”. (Hasil Wawancara dengan staf kasi Program)
“Dokumen  Renja,  R-KAKL,  dan  Petikan  DIPA  merupakan  dokumen  yang berpengaruh  pada  capaian  serapan  anggaran”.  (Hasil  wawancara  dengan  staf penyusun R-KAKL).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  bahwa  proses  pencairan  dana  bisa dikatakan  lambat  apabila  lebih  lambat  daripada  rencana  yang  tertuang  dalam dokumen DIPA, dan sebaliknya penyerapan anggaran dikatakan cepat apabila lebih cepat dari perencanaan yang tertuang dalam dokumen DIPA (Nugroho, 2013).
Menurut  Imam  Y.(2011),  Penganggaran  di  negara  kita  menggunakan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  14  (1)  UU  No.  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara: “Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga  selaku  pengguna  anggaran/pengguna  barang  menyusun  RKA-K/L  tahun berikutnya.” Siklus penganggaran dimulai dari penyusunan rencana kerja (Renja) K/L hingga penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau yang dikenal dengan DIPA.
a.  Penyusunan Renja K/L
Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan  kegiatan  pembangunan  beserta  rencana  pembiayaanya  yang  akan dilaksanakan  K/L  pada  tahun  depan.  Renja  K/L  merupakan  himpunan  dari seluruh  Renja  satuan  kerja  (Satker)  yang  menjadi  bagian  K/L.  Penetapan program  dan  kegiatan  dalam  Renja  mengacu  Renstra  K/L  dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.  Sedangkan  dalam  perencanaan  pembiayaannya,  Renja  mengacu pada pagu indikatif, yaitu prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada K/L untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja. Renja-K/L yang disusun melalui mekanisme RKAKL, secara keseluruhan akan dibahas bersama DPR  dengan  agenda  Pokok-Pokok  Kebijakan  Fiskal  &  Rencana  Kerja Pemerintah (RKP). Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan umum dan prioritas anggaran.
b.   Penyusunan RKA-K/L
RKA-K/L  merupakan  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari RKP dan Renja K/L dalam  satu  tahun  anggaran  serta  pembiayaan  yang  diperlukan  untuk menyelesaikannya.    RKA-K/L  awal  disusun  berdasarkan  pagu  indikatif,  yang selanjutnya  disesuaikan  dengan  mengacu  pada  pagu  sementara,  yaitu  pagu anggaran  yang  didasarkan  atas  kebijakan  umum  dan  prioritas  anggaran  hasil pembahasan  pemerintah  pusat  dengan  DPR.  Berdasarkan  pagu  sementara tersebut,  K/L  segera  menyesuaikan  RKA-KL  yang  telah  disusun  sebelumnya serta  menyusun/melengkapi  data  pendukung  yang  dibutuhkan  pada  saat penelaahan  terhadap  RKA-KL  Pagu  Sementara  dengan  Ditjen  Anggaran Kementerian Keuangan.
c.   Penelaahan RKA-K/L
Penalaahan RKA-K/L adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan K/L dan Komisi Mitra Kerja terkait di DPR dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar biaya. Pada tahap
lanjutan penelaahan juga dilakukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu definitif untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam UU APBN.
“Dengan  Ketepatan  dalam  merencanakan  yang  dituangkan  di  R-KAKL  akan memudahkan dalam pencapaian serapan anggaran”. (Hasil wawancara dengan Kabid Program dan Evaluasi).
d.   Penyusunan dan Pembahasan RUU APBN
Pagu  Definitif  Penyusunan  RUU  APBN  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan yang  selanjutnya  disampaikan  kepada  DPR  bersama  dengan  Nota  Keuangan untuk  dibahas.  Pembahasan  dilakukan  dalam  2  tingkat  pembicaraan,  yaitu Tingkat I berupa Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat  Panitia  Anggaran,  atau  Rapat  Panitia  Khusus,  yang  dilanjutkan  dengan pembahasan  tingkat  II  berupa  Rapat  Paripurna  untuk  pengambilan  keputusan. Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II diadakan Rapat Fraksi. Hal  yang  ditelaah  sama  dengan  penelaahan  pada  Pagu  Sementara,  di  mana hasilnya  akan  diterbitkan  SAPSK  (Satuan  Anggaran  Per  Satuan  Kerja),  yang menjadi dasar penyusunan DIPA.
e.   Panyusunan Dokumen Anggaran (DIPA) Penyusunan Konsep DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dilakukan setelah  SAPSK  diterbitkan  oleh  Kementerian  Keuangan  sebagai  hasil  akhir penelaahan  pagu  definitif.  Setelah  konsep  DIPA  tersusun,  akan  dilakukan penelaahan dengan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Kanwil Perbendaharaan.  Adapun  hal-hal  yang  ditelaah  antara  lain:    1)  Kesesuaian konsep  DIPA  dengan  SAPSK;    2)  Rencana  Penarikan  Anggaran  selama  T.A. berkenaan.

## Permasalahan Perencanaan Anggaran yang Berdampak pada Penyerapan
Beberapa  permasalahan  dalam  perencanaan  anggaran  yang  berdampak pada penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: a.  Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan
Salah  satu  prinsip  penganggaran  adalah  berbasis  kinerja,  yaitu penyusunan  anggaran  yang  didasarkan  pada  target  kinerja  yang  ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya, kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik jenis maupun jumlahnya dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi.
“Hambatan penyerapan anggaran biasanya karena adanya perencanaan kegiatan  dari  penanggung  jawab  kegiatan  yang    kurang  detail  mencantumkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, sehingga, Di rkalkl kadang ada akun yag tidak sinkron dengan mata anggaran keuangan (MAK.) di R-KAKL. Hambatan lain adanya program kegiatan yang sifatnya  top down sehingga target, kegiatan , MAK atau akun sudah dicantumkan secara top down dan biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, bahkan tidak sesuai tusi Balai” (Hasil wawancara dengan Kasi Pelaporan dan Evaluasi).
Proses  perencanaan  yang  baik  diharapkan  dapat  meminimalisir  deviasi antara  kebutuhan  dengan  jenis  dan  jumlah  kegiatan  yang  dicantumkan  dalam RKA-K/L.
“Dokumen  yang  berpengaruh  pada  capaian  serapan  anggaran  yaitu  R- KAKL  misalnya akun yang tidak tepat atau tidak dirinci per jenis kegiatan oleh
Penangung Jawab kegiatan sehingga mengakibatkan kesalahan mencatumkan akun di R-KAKL dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut menunggu revisi POK atau DIPA” ( Hasil wawancara dengan staf kasi program).
“Rencana aksi (Renaksi) yang tepat dan sesuai pelaksanaannya sehingga deviasi tidak terlalu besar” (Hasil wawancara dengan Kasubag keuangan).
Dalam  penganggaran  seringkali  menghadapi  kendala  berkaitan  dengan pencantuman biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan Renja. Pada tahap awal K/L c.q. Satker mendasarkan pada pagu indikatif yang sifatnya given. Pada kondisi  ini  bukan  pembiayaan  yang  menyesuaikan  dengan  rencana  kegiatan, namun rencana kegiatan yang menyesuaikan dengan alokasi uang yang ada. Hal ini tentu mengganggu prinsip penganggaran berbasis kinerja, terutama apabila dalam proses pembahasan selanjutnya tidak terjadi perbaikan sesuai kebutuhan pendanaan yang sesungguhnya. Jika hal ini terjadi, dalam pelaksanaan anggaran bisa  menyulitkan  untuk  direalisasi.  Contoh  kecil,  misalnya  dalam  kasus pengadaan alat laboratorium seperti Biosavety cabinet (BSC) yang memerlukan ruang  penyimpanan  termasuk  instalasinya.  Pada  saat  dana  yang  tersedia terbatas, bisa jadi yang muncul dalam DIPA hanya untuk pengadaan BSC nya saja.  Alhasil,  Satker  tidak  berani  merealisasikan  pengadaan  tersebut  karena khawatir, BSC yang tidak ditempatkan pada ruang yang memadai akan menjadi rusak atau memenuhi ruangan dan tidak tepat dalam tujuan penggunaannya.
Menurut  Maier  &  Branzei  (2014)  dalam  Journalnya  “ On time and on budget: Harnessing creativity in large scale projects ”  menyatakan  bahwa penyebab-penyebab terlambatnya penyerapan anggaran adalah :
1.  Anggaran  itu  dipandang  lebih  dari  perkiraan  ketimbang  sebagai  pemandu sebagaimana  itu  dibuat  sebelum  script/kerangka  acuan  kerja  ditulis.  Hal  itu mengakibatkan terus-menerus terjadinya perubahan rincian biaya.
2.  Terjadi  ketidaksinkronan  antara  kebutuhan  tim  pelaksana  kegiatan  dengan anggaran  yang  ditetapkan  sebagai  masalah  birokrasi  antara  pihak  pelaksana dengan pengelola anggaran.
Hasil penelitian  ini sesuai  dengan  teori  menurut  maier  & Branzei (2014) yang  menyatakan  penyebab  keterlambatan  penyerapan  anggaran  karena ketidaksinkronan  antara  kebutuhan  tim  pelaksana  kegiatan  dengan  anggaran yang  ditetapkan  sebagai  masalah  birokrasi  antara  pihak  pelaksana  dengan pengelola anggaran.
b.  Ketidaklengkapan data pendukung penyusunan anggaran
Salah  satu  ketentuan  pada  PMK/2011  mengharuskan  dalam  menyusun RKA-KL  dilampiri  dengan  dokumen  pendukung.  Ketidaklengkapan  data pendukung  sampai  pada  tahap  terakhir  kegiatan  penelaahan  RKAK/L  bisa mengakibatkan anggaran kegiatan diblokir/ dibintang.
“Saat  pengajuan  finalisasi  anggaran  kelengkapan  dokumen  pendukung seperti; Term of referents (TOR), RAB, dan data dukung kegiatan harus lengkap, karena jika tidak lengkap maka usulan kegiatan tidak akan diterima atau dikasih tanda  bintang,  pada  saat  pembahasan  dengan  Derektorat  Jenderal  Anggaran (DJA)  misalnya  kegiatan  pembangunan  gedung  dilengkapi  dengan  RAB  dan gambar  gedung  atau  belanja  modal  dilengkapi  dengan  penawaran”.  (Hasil wawancara dengan staf kasi Program).
c.   Salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen anggaran
Kesalahan penetapan akun belanja pada saat penganggaran berimplikasi pada saat merealisasikan anggaran tersebut. Misal dalam belanja dalam rangka menghasilkan  aset  tetap  dibiayai  dengan  non  belanja  modal,  atau  sebaliknya belanja  yang  tidak  menghasilkan  aset  tetap  dibiayai  dengan  belanja  modal. Apabila  terjadi  akan  menimbulkan  masalah  dalam  pencairan  yang  menuntut adanya revisi terlebih dahulu sebelum bisa dieksekusi. Hal ini tentu memberikan tambahan waktu yang memperlambat penyerapan anggaran.
“Kesalahan yang bisa terjadi contohnya pada kegiatan  renovasi gedung tetapi kegiatannya dengan melelang dan membongkar gedung tersebut terlebih dahulu  sehingga  mengakibatkan  adanya  penambahan  asset  baru.  Di  R-KAKL akun yang dicantumkan adalah akun pemeliharaan gedung dan bangunan pada hal  seharusnya  adalah  akun  belanja  modal,  sehingga  untuk  pelaksanaan pembangunan tersebut  harus merevisi akun terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan staf kasi program.)
Ketidaktepatan  akun  di  R-KAKL  untuk  bisa  tetap  dilaksanakan  kadang harus merevisi di tingkat DJA dan hal tersebut mengakibatkan revisi DIPA yang membutuhkan  waktu  selama  tiga  bulan.  Hal  ini  juga  akan  menghambat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran.
“Jika ada revisi DIPA hal itu yang menjadi kendala yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan di satker”. (Hasil wawancara dengan Kabid Yanvet) d.  Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak sesuai dengan harga pasar)
Pada  saat  penyusunan  anggaran  pengadaan  barang/jasa,  seharusnya didasarkan  pada  survey  pasar/harga  serta  mempertimbangkan  kemungkinan kenaikan  harga  pada  tahun  pelaksanaan.  Apabila  hal  ini  tidak  dipenuhi  bisa mengakibatkan  pagu  anggaran  yang  diperoleh  terlalu  rendah  untuk  bisa dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang bisa menggagalkan pelaksanaan kegiatan (anggaran tidak terealisasi).
“Seringkali  pengajuan  belanja  modal  atau  bahan  kimia  atau  peralatan habis pakai dari PJ kegiatan tidak disertai harga ataupun jika ada dengan copy paste  harga  beberapa  tahun  sebelumnya.  Sehingga  jika  tidak  dilakukan  survei harga  oleh  PPK  akan  mengakibatkan  pencantuman  harga  barang  tidak  pas dengan harga di pasaran atau survei harga dilakukan setelah DIPA turun juga akan  mengakibatkan  hal  yang  sama”.  (Hasil  wawancara  dengan  Pejabat Pengadan dan Staf kasi Program).
Menurut  Maier  &  Branzei  (2014)  dalam  Journalnya  “ On time and on budget: Harnessing creativity in large scale projects” menyatakan  bahwa penyebab-penyebab terlambatnya penyerapan anggaran salah satunya adalah : Anggaran  itu  dipandang  lebih  dari  perkiraan  ketimbang  sebagai  pemandu sebagaimana  itu  dibuat  sebelum  script/kerangka  acuan  kerja  ditulis.  Hal  itu mengakibatkan terus-menerus terjadinya perubahan rincian biaya.
e.  Penyusunan  Rencana  Operasional  kegiatan  (ROK)/Rencana  Operasional Pelaksanaan Kegiatan(ROPAK) hanya bersifat global.
Sebelum  menggunakan  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI)  di  tahun  2020  ROK  dibikin  setiap  bulan  per  kegiatan  secara  global sehingga realisasi kegiatan terkadang menimbulkan deviasi atau kurang sesuai dengan rencana yang dibuat di lembar ke tiga DIPA.
“Rencana penarikan belum dibuat secara detail per kegiatan, baru dibuat secara  global.  Sehingga  sering  membuat  ada  kegiatan  kecil-kecil  yang pelaksanaannya  kurang  adanya  evaluasi“.  (Hasil  wawancara  dengan  staf  kasi Program).
Untuk  mengurangi  deviasi  antara  ROK/ROPAK  dan  realisasi  keagiatan bisa  dilakukan  dengan  cara  membuat  ROPAK    selama  12  bulan  selanjutnya dibagi  per  triwulan,  dibagi  lagi  per  bulan,  dirinci  lagi  menjadi  per  minggu.  dan dibagi lagi secara harian.
“Pembenahan  perencanaan  anggaran  dengan  cara  menyusun  secara komprehensip dengan membagi setahun menjadi 12 bulan, membagi lagi secara mingguan membagi lagi secara harian dengan jadwal yang sudah jadi pada awal tahun”. (Hasil wawancara dengan PPSPM).
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Yustika (2012), bahwa terdapat beberapa  aspek  yang  mengakibatkan  lambatnya  penyerapan  anggaran  pada awal  tahun.  Lambatnya  penyerapan  anggaran  disebabkan  karena  sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan. Selain itu, tidak adanya inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif masih lama.
2.  Dokumen  pengadaan barang dan jasa
1)  Perkiraan harga dan volume barang  belum valid
Untuk  perencanaa  anggaran  PJ  kegiatan  di  tahun  sebelumnya menyerahkan  proposal  kegiatan  yang  didalamnya  terdapat  RAB  belanja  bahan kimia, peralatan habis pakai dan ATK. Berdasarkan data tersebut tim perencana menganggarkan belanja bahan di R-KAKL. Ternyata di akhir tahun menimbulkan sisa  anggaran  atau  kekurangan  anggaran.  Setelah  kita  teliti  penyebanya  PJ kegiatan  dalam  mencantumkan  harga  barang  dan  volume/jumlah  barang  yang dibutuhkan tidak sesuai dengan harga saat tahun berjalan serta volume barang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka ajukan saat mengebon barang. Hal ini yang akhirnya membuat diakhir tahun harus kerja keras untuk menghabiskan barang guna persediaan atau kesulitan mencari anggaran jika kurang anggaran dan berujung ke revisi anggaran. Untuk mensikapi hal tersebut tahun ini diawali dengan  koordinasi  dengan  PJ  kegiatan  dan  pejabat  pengadaan  untuk mengefixkan RAB bahan kimia dan barang habis pakai untuk segera dilaksanakan revisi anggaran diawal tahun.
“Harga dan volume barang untuk  pengadaan barang dan jasa belum valid yang dibuat di tahun sebelumnya untuk perencanaan anggaran, sehingga pada awal tahun masih menunggu revisi untuk dilaksanakan” (Hasil wawancara dengan pejabat pengadaan).
2)  Pengadaan  Bahan  Kimia  dan  Barang  Habis  Pakai  Waktunya  Tergantung Kebutuhan
Selama  ini  pengadaan  bahan  kimia  dan  barang  habis  pakai pelaksanaannya  tergantung  dari  pengajuan  PJ  kegiatan,  dalam  arti  tergantung kebutuhan. Jika tidak ada pengajuan/pengebonan barang maka tidak dibelikan. Dan  ternyata  diakhir  tahun  ada  sisa  anggaran  atau  ada  yang  kekurangan anggaran. Saat ini sudah dilakukan perbaikan dengan mengefixkan RAB bahan kimia dan peralatan habis pakai dan dibelanjakan perpaket sesuai kebutuhan per
jenis kegiatan dan jika bahan tersebut masa kadaluarsanya lama dibelanjakan di awal tahun, tapi jika masa kadaluarsa tidak sampai setahun maka pengadaannya disesuaikan dengan mendekati masa kadaluarsa.
“Pengadaan  bahan  kimia  dan  peralatan  habis  pakai  pelaksanaannya menunggu pengajuan dari PJ kegiatan jadi tergantung kebutuhan dan biasanya diakhir tahun baru ketahuan. Jika sisa anggaran karena permohonan mereka tidak pas dengan RAB dari TOR yang mereka buat”. (Hasil wawancara dengan Pejabat pengadaan).
3)  Pengajuan Belanja Modal, Bahan Kimia dan Peralatan Habis Pakai Kebayakan Belum Mencantumkan Speck atau Jenisnya.
Dalam pengajuan belanja modal , peralatan habis pakai dan bahan kimia PJ  kegiatan  kebanyakan  belum  mencantumkan  spesifikasinya  sehingga  tim perencana  kesulitan  dalam  memperkirakan  harganya  karena  tiap  jenis  barang akan berbeda harganya. Selain itu tim pengadaan juga kesulitan membelanjakan barang karena tidak jelas sepesifikasinya.
“Spek bahan kimia dan habis pakai belum dicantumkan oleh PJ kegiatan saat  pengajuan  kegiatan,  PJ  kegiatan  harus  mencantumkan  spesifikasi  bahan kimia dan habis pakai degan jelas dan segera untuk mengajukan bon pembelian diawal tahun untuk bahan kimia tersebut”.
Menurut  Atkinson  (1999)  dalam  Journalnya  “Project  management:  cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria” menyebutkan bahwa kegagalan dalam mengelola biaya, waktu dan  kualitas  terbagi  menjadi  2  type  :  Kesalahan  tipe  I  dilakukan  ketika  terjadi perencanaan  yang  buruk,  estimasi  yang  kurang  akurat  dan  kurangnya  kontrol. kesalahan  type  II bisa dianggap  ketika  ada  sesuatu  yang  terlupakan  atau  tidak dilakukan  sebaik  mungkin  (terjadi  karena  human  error  atau  sistem  kerja  yang kurang  baik).  Menurut  Yustika  (2012),  terdapat  beberapa  aspek  yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun, yaitu :
1.  Setiap  kementerian/lembaga  terlebih  dahulu  melakukan  penelaahan  atas perencanaan  terkait  dengan  program  dan  kegiatan  yang  terdapat  dalam APBN.
Penelahaan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan- kegiatan  tersebut  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  tahun  anggaran  berjalan. Lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena sebagian proyek/program  sejak  awal  tidak  diikuti  dengan  jadwal  yang  jelas,  ataupun jadwal  tersebut  hanya  sebagai  panduan  bukan  sebagai  target  pelaksanaan. Selain  itu,  tidak  adanya  inisiatif  untuk  melaksanakan  program/proyek  yang sudah  ditetapkan  karena  menganggap  waktu  untuk  pelaksanaan  anggaran relatif masih lama.
2.  Adanya  proses  tender  yang  memakan  waktu  lama  dalam  pelaksanaan program.
Setiap  program  yang  berjalan  dengan  nilai  proyek  yang  besar  dan pengerjaan yang rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaksanaan program tersebut pada awal  tahun belum  dapat  dimulai.  Apabila  jumlah  perusahaan yang  mengikuti
tender kurang dari persyaratan maka harus dilakukan tender ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksaan program.

## 3.  Adanya Kegiatan Prioritas Nasional Yang Bersifat Top Down
Setiap  tahun  tahun  di  kementan  selalu  ada  kegiatan  prioritas  nasional  yang bersifat  top  down,  denga  besaran  anggaran  yang  bisa  2-3  kali  lipat  dari  anggaran regular. Kegiatan tersebut diantaranya adalah kegiatan Penanggulangan gangguan reproduksi, dan kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat sejahtera (#Bekerja). Kegiatan tersebut karena anggarannya besar dan dokumen SPJ sangat rumit sehingga harus belajar hal yang baru diliuar tusi balai, dan membuat dokumen sebagai bukti kegiatan yang  bisa  dipertanggungjawabkan  oleh  pemeriksaan  KPK,  BPK,  dan  inspektorat Kementan. Kegiatan ini ternyata mempunyai beberapa dampak yang ada kaitannya dengan sererapan anggaran diantaranya adalah :
a.  Kurangnya pemantauan realisasi kegiatan regular.
Kegiatan ini karena pagunya besar dengan dokumentasi yang sangat rumit dan  merupakan  kegiatan  baru  sehingga  kesibukan  ini  menyita  waktu,  pikiran, tenaga, membuat hal-hal kecil sedikit terkesampingkan apalagi begitu banyaknya SDM  yang  tersedot  di  kegiatan  tambahan  tersebut  serta  kegiatan  regular  atau rutin. Sehingga mengakibatkan kurangnya pemantauan realisasi kegiatan regular.
“Kurangnya  pemantauan  pelaksanaan  realisasi  anggaran  dikarenakan adanya kegiatan prioritas nasional yang menyita waktu, pikiran dan SDM sehingga mengakibatkan  kurang  kontrolnya  terhadap  kegiatan  yang  kecil-kecil  sehingga ada anggaran yang tersisa dan diketahui saat waktu sudah akhir tahun, karena terfokus  untuk  merealisasikan  anggaran  tambahan  prioritas  nasional  dengan anggaran  yang  lebih  besar  dari  anggaran  reguler.”  (Hasil  wawancara  dengan KPA).
b.  Mundurnya realisasi anggaran karena menunggu DIPA revisi hasil refocusing
Kegiatan  top  down  yaitu  kegiatan  gangrep  dan  bekerja  biasanya  pagu anggaran  belum  final  saat  finalisasi  anggaran,  sehingga  setelah  awal  tahun sampai triwulan ke satu dilaksanakan refocusing anggaran. Dari hasil refocusing tersebut dialokasikan untuk anggaran kegiatan #Bekerja atau ganrep. Revisi DIPA karena refocusing tersebut biasanya baru terbit di truwulan ke dua. Sehingga di triwulan pertama kita harus mempertimbangkan angaran yang terkena refocusing untuk  tidak  dilaksanakan  dulu  dan  menunggu  pelaksanaan  kegiatan  tambahan setelah DIPA refocusing terbit.
“Adanya  kegiatan  prioritas  nasional  yang  anggarannya  top  down  dan berasal dari refocusing angaran sehingga ditahun berjalan menunggu kepastian anggaran  yang  dipotong/direfocusing  serta  menunggu  revisi  DIPA  turun  seperti dalam  posisi  mengambang  dan  belum  bisa  dilaksanakan  kegiatannya”.  (Hasil wawancara dari KPA).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  menurut  Yustika  (2012),  Terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun, diantaranya adalah adanya beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak  bisa  dilaksanakan  pada  awal  tahun.  Dikarenakan  kegiatan  dari  hasil refocusing  dan  menunggu  revisi  DIPA  maka  kegiatan  tersebut  untuk melaksanakan menunggu terbitnya DIPA revisi hasil refocusing anggaran.
4.  Koordinasi  Antara Tim Perencana, Tim Pengadaan dan PJ Kegiatan.
Untuk menghasilkan RAB bahan kimia, bahan habis pakai dan belanja modal yang  valid  diperlukan  koordinasi  antara  tim  perencana,  tim  pengadaan  dan  PJ kegiatan. Sehingga PJ kegiatan tahu perkembangan harga terkini dan sesuai antara volume yang diperlukan dan yang diajukan di proposal, sehingga perencanaan bisa tepat dan diawal tahun bisa langsung direalisasikan. Harga terkini yang diinfokan dari PPK dan tim pengadaan diperoleh dari distributor ditambah keuntungan rekanan dan pajak maksimal 15 %. Komunikasi yang kurang dalam hal ini juga terkait hasil evaluasi dari tim monev terkait kegiatan apa saja yang perlu dipercepat atau sudah kelebihan dari  target,  juga  terkait  Kegiatan  apa  saja  yang  masih  tersisa  anggarannya  atau bahkan yang belum dilaksanakan sama sekali.
“Yang  menjadi  kendala  satker  dalam  proses  penyerapan  anggaran  adalah Komunikasi  antara  Perencana,  tim  pengadaan  dan  PJ  masing-masing  kegiatan”. (Hasil wawancara dengan kabid Program dan Evaluasi).
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pengertian anggaran menurut Welsch (1988)  adalah  suatu  anggaran  dikaitkan  dengan  fungsi  –  fungsi  dasar  manajemen yang  meliputi  fungsi  perencanaan,  koordinasi,  dan  pengawasan  jadi  bila  anggaran dihubungkan dengan seorang manajer di perusahaan maka anggaran meliputi fungsi perencanaan,  mengarahkan,  mengorganisasi  dan  mengawasi  setiap  satuan  dan bidang-bidang organisasional di dalam badan usaha.
5.  Aturan Pencairan Dana yang Harus Tepat Dalam pencairan dana kegiatan ada aturan yang harus memenuhi beberapa hal  antara  lain  rencana  penarikan  anggaran  harus  tepat  besarannya  dan  waktu pelaksanaan juga harus tepat. Karena seiring dengan pelaksanaan kegiatan biasanya ada  sedikit  perubahan  personil  atau  nominal  anggarannya.  Sehingga  dituntut perencanaan kegiatan yang matang.
“Kendala  yang  dihadapi  satker  dalam  proses  pencairan  dana  adalah  ada kendala  dalam  proses  pencairan  dana  sebagai  aturan  dan  semua  aturan  tersebut dilaksanakan dalam pencairan dana harus tepat dan tepat besaran maupun waktu, nah  ini  yang  biasanya  menjadikan  kendala”.(Hasil  wawancara  dengan  bendahara pengeluaran).
Aturan pencairan dana ini sesuai dengan teori bahwa pelaksanaan pekerjaan dapat  dikatakan  berjalan  secara  efektif  apabila  pekerjaan  dilaksanakan  sesuai dengan target atau sasaran dan waktu yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas menurut Musanef (2006), diartikan bahwa pengertian efektivitas atau efektif adalah setiap  pekerjaan  dapat  diselesaikan  tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan  rencana yang telah ditentukan.
6.  Pendelegasian Tugas Tidak Optimal.
Kecenderungan  di  satker  jika  ada  staf  yang  punya  kemampuan,  punya integritas  akan  mendapatkan  kepercayaan  oleh  pimpinan.  Sehingga  akan mendapatkan tugas yang lebih dari satu amanah. Misalnya disini tim pengadaan juga bertugas  memengawal  logistic  dan  distribusi  logistic  ke  daerah  karena  dianggap faham  dengan  seluk  beluk  logistic.  Selain  itu  pejabat  pengadaan  juga  merangkap membuat RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan kimia dan peralatan habis  pakai  yang  seharusnya  dikerjakan  oleh  PPK.  Sehingga  hal  tersebut  akan membuat sedikit mundur dalam penyerapan anggaran. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tiga orang realisasinya dikerjakan satu orang.
“Pendelegasian tugas kurang dioptimalkan karena masih ada beberapa SDM yang  potensial  belum  dikasih  tanggung  jawab,  Contohnya;  RAB,  KAK,  kan sebetulnya  menjadi    tugas  PPK  dan  tim  pengadaan  ikut  mengawal  logistik  dan distribusi. Sehingga yang harusnya bisa cepat jadi mundur-mundur pelaksanaannya karena  harus  membagi  pikiran,  tenaga  dan  waktu”.  (Hasil  wawancara  dengan Pejabat pengadaan).
“Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”  (Mardiasmo,  2009:61).  Terdapat  hubungan  yang  erat  antara  anggaran, perencanaan  dan  pengendalian,  dimana  perencanaan  digunakan  untuk  melihat kedepan  terkait  dengan  tindakan  apa  yang  seharusnya  diambil  untuk  mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih melihat kebelakang, menentukan apa yang  sebenarnya  telah  terjadi  dan  membandingkannya  dengan  perencanaan. Hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian ini bisa untuk menelusuri faktor  apa saja yang bisa menghambat penyerapan anggaran di BBVet Wates.  Mulai  dari  penyiapan  penganggaran,  perencanaan  kedepan  untuk  bisa mencapai target, serta pengendalian untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi atau membandingkan dengan perencanaan. Secara detail hambatan penyerapan  anggaran  di  BBvet  wates  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  tahapan tersebut dan dapat dilihat dalam tabel 6.
Tabel 6. Pengelompokkan jenis hambatan penyerapan anggaran di BBVet Wates
Tahapan Kegiatan Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran Penyiapan Penganggaran 1 Pengajuan  belanja  bahan  kima  dan peralatan  habis  pakai,  harga    dan volume/jumlah barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan 2 Ketidaklengkapan data pendukung penyusunan  anggaran  terkait  pengadaan belanja  modal  dan  bangunan  sehingga perkiraan  pembiayaan  menjadi  kurang sesuai 3 Pengajuan belanja modal, bahan kimia dan peralatan  habis  pakai  kebayakan  belum mencantumkan  speck  atau  jenisnya,  serta perkiraan  harga  dan  volume  barang  belum valid 4 Kurangnya koordinasi antara tim Perencana, Tim pengadaan dan PJ kegiatan Perencanaan 1 Dokumen  perencanaan:  Renja,  R-KAKL, DIPA  (Petikan  DIPA  dan  halaman  ke-3), ROK/ROPAK, Rencana Aksi (Renaksi)
2 Salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen anggaran
3 Penyusunan  pagu  anggaran  terlalu  rendah (tidak sesuai dengan harga pasar) 4 Adanya  Kegiatan  Prioritas  Nasional  Yang Bersifat  Top  Down,  yang  mengakibatkan mundurnya  realisasi  anggaran  karena menunggu DIPA revisi hasil refocusing 5 Pengadaan  bahan  kimia  dan  barang  habis pakai waktunya tergantung kebutuhan 6 Aturan  pencairan  dana  yang  harus  tepat besaran/nominal  dan waktu 7 Pendelegasian tugas tidak optimal Monitoring dan Evaluasi 1 Kurangnya  pemantauan  realisasi  kegiatan regular 2 Kurangnya koordinasi antara tim perencana dan tim monev
Dari  tabel  diatas  yang  memuat  tentang  hasil  penelitian  sebelumnya  ada beberapa faktor yang berpengaruh pada penyerapan anggaran yang sama dengan hasil penelitian yaitu : faktor  perencanaan; di dalam faktor perencanaan ini faktor yang sama adalah karena dokumen belanja barang yang belum lengkap atau valid, sedangkan yang membedakan dari hasil penelitian ini adalah perencanaan kegiatan tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  Ketidaklengkapan  data  pendukung  penyusunan anggaran,  kurangnya  koordinasi  antara  tim  Perencana,  Tim  pengadaan  dan  PJ kegiatan. Persamaan yang lain adalah dalam tahapan perencanaan yaitu dokumen perencanaan antara lain renja, R-KAKL, dan DIPA namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah ROK/ROPAK dan renaksi. Persamaan yang lain adalah salah penentuan  akun  sehingga  perlu  revisi  dokumen  anggaran,  penyusunan  pagu anggaran  terlalu  rendah  (tidak  sesuai  dengan  harga  pasar),  Adanya  Kegiatan Prioritas  Nasional  Yang  Bersifat  Top  Down,  yang  mengakibatkan  mundurnya realisasi anggaran karena menunggu DIPA revisi hasil refocusing, pengadaan bahan kimia  dan  barang  habis  pakai  waktunya  tergantung  kebutuhan,  aturan  pencairan dana  yang  harus  tepat  besaran/nominal    dan  waktu,    pendelegasian  tugas  tidak optimal, yang dari penelitian sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup antara lain faktor administrasi, kebijakan teknis, kultur pengelolaan anggaran disatuan kerja, dan faktor  pelaksanaan  anggaran.  Sedangkan  perbedaan  dari  hasil  penelitian sebelumnya yaitu faktor SDM di BBVet Wates bukan menjadi penyebab karena SDM di  BBVet  Wates  dinilai  sudah  cukup  mempunyai  integritas  dalam  menyelesaikan tugas.  Perbedaan  yang  lain adalah  dalam  tahapan  monitoring  dan  evaluasi  dalam penelitian  ini  juga  membahas  kurangnya  koordinasi  antara  tim  perencana  dan  tim monev, dan kurangnya pemantauan realisasi kegiatan regular.

## Simpulan, Implikasi, Saran dan Keterbatasan
Dari  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  capaian  serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  yang  belum  bisa optimal, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang dapat dibagi berdasarkan tahapan kegiatan antara lain:
1.  Tahapan    penyiapan  anggaran:  Pada  tahapan  ini  faktor  yang  berpengaruh  pada penyerapan anggaran adalah a) Dokumen pengadaan bahan kimia, peralatan habis pakai,  belanja  modal  dan  bangunan,  serta  b)  Kurangnya  koordinasi    antara  tim Perencana, Tim pengadaan dan PJ kegiatan
2.  Tahapan perencanaan: Pada tahapan perencanaan faktor yang berpengaruh adalah a)  Dokumen  perencanaan,  b)  Adanya  kegiatan  prioritas  nasional  yang  bersifat  top down  dan  turun  pada  tahun  berjalan  yang  mengakibatkan  mundurnya  realisasi anggaran karena menunggu DIPA revisi hasil refocusing, c) Pengadaan bahan kimia dan  peralatan  habis  pakai  waktu  realisasi  tergantung  kebutuhan,  serta  d) Pendelegasian tugas yang tidak optimal.
3.  Tahapan  monitoring dan evaluasi: Pada tahapan ini factor yang berpengaruh adalah a)  Kurangnya  pemantauan  realisasi  kegiatan  regular  dan  b)  Kurangnya  koordinasi antara tim perencana dan tim monev.
Upaya  yang  bisa  dilakukan  agar  serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  bisa memenuhi target adalah:
1.  Meningkatkan  koordinasi  antara  tim  perencana,  Tim  Pengadaan  dan  PJ  kegiatan diawal perencanaan anggaran dan pada saat mau revisi anggaran kegiatan.
2.  Dibuat  perencanaan  yang  akurat  dengan  aplikasi  SAKTI  2020  yaitu  pembenahan perencanaan  anggaran  dengan  cara  menyusun  secara  komprehensip  dengan membagi  setahun  menjadi  empat  triwulan,  dibagi  lagi  menjadi  dua  belas    bulan, membagi lagi secara mingguan, dengan jadwal yang sudah jadi pada awal tahun.
3.  Meningkatkan  pemantauan  pelaksanaan  realisasi  kegiatan  untuk  segera dilaksanakan  sesuai  rencana  aksi  (Renaksi)  dan  rencana  penarikan  per  bulan  dan pertriwulan  (ROPAK),  sehingga  ada  sinkronisasi  antara  perencanaan  dan  realisasi kegiatan.
4.  Meningkatkan koordinasi antar pejabat yang tupoksinya terkait penyerapan anggaran, untuk  menentukan  dan  mengefixkan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  di  minggu pertama triwulan baru sebelum tanggal 12 sebagai batas akhir revisi ROK di lembar ke-3 DIPA.
5.  Secepatnya  mendaftarkan  kontrak  di  KPPN  setelah  kontrak  ditandatangani,  dan melihat kartu pengawasan kontrak yang telah didaftarkan di KPPN.
6.  Membuat jadwal penarikan anggaran secara harian dan didaftarkan di KPPN untuk mengatasi penumpukan anggaran di akhir tahun.
7.  Diadakan  pertemuan  rutin  untuk  mengevaluasi  serapan  anggaran    minimal  setiap bulan  setelah  ada  laporan  SMART  bulanan,  hasil  dari  evaluasi  apabila  ada kelambatan  dalam  capaian  serapan  di  masing-masing  kegiatan,  segera  dilakukan koordinasi denga PJ kegiatan dan dilakukan percepatan realisasinya,
8.  Segera dilakukan revisi anggaran jika memang diperlukan perubahan kegiatan baik revisi POK ataupun revisi DIPA agar anggaran bisa direalisasikan dengan tepat dan kegiatan bisa dilaksanakan.
9.   Melakukan  Konsultasi  ke  KPPN/  Kanwil  DJPB  apabila  menemui  kendala  untuk pelaksanaan realisasi anggaran baik dibidang peraturan maupun aplikasi on-line.
10. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan (T-1).
11. Membentuk SDM yang siap melaksanakan tugas dan punya integritas. Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
Agar  capaian  serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  dapat  mencapai  optimal  hendaklah
memperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat  berpengaruh  pada  serapan  anggaran  dan melaksanakan dengan sebaik baiknya pada setiap tahapan antara lain:
1.  Tahapan    penyiapan  anggaran:  Pada  tahapan  ini  faktor  yang  perlu  diperhatikan adalah; a) Dokumen pengadaan bahan kimia, peralatan habis pakai, belanja modal dan  bangunan  hendaknya  harga  yang  diajukan  sudah  berdasarkan  survei  pasar dengan spesifikasi yang sudah jelas, serta perkiraan kebutuhan yang sudah sesuai, RAB  yang  jelas  untuk  bangunan  serta  dokumen  pendukung  yang  lengkap.  b) Meningkatkan  koordinasi  antara tim Perencana, Tim pengadaan dan PJ kegiatan pada saat penyusunan anggaran.
2.  Tahapan  perencanaan:  Pada  tahapan  perencanaan  faktor  yang  perlu  diperhatikan adalah  a)  Dokumen  perencanaan;  dalam  penyusunan  anggaran  hendaklah memperhatikan kesesuaian dengan Renja, Renstra, serta dalam menyusun R-KAKL memperhatikan RAB dan proposal kegiatan yang sudah valid serta akun yang tepat, menyusun  ROK/ROPAK  di  aplikasi  SAKTI  selama  satu  tahun  yang  dibagi  menjadi empat  triwulan  dan  dua  belas  bulan.    b)  Mensikapi  dengan  bijak  dengan  adanya kegiatan  prioritas  nasional  yang  bersifat  top  down  dan  turun  pada  tahun  berjalan dengan  memprioritaskan  kegiatan  lainnya  sambil  menunggu  DIPA  revisi  terbit,  c) Pengadaan  bahan  kimia  dan  peralatan  habis  pakai  direalisasikan  T-1  atau  diawal tahun kecuali yang waktu kadaluarsa pendek bisa dijadwalkan secara periodik. serta d) Pendelegasian tugas hendaknya ditetapkan dengan memperhatikan beban kerja, kemampuan serta integritas semua staf.
3.  Tahapan  monitoring  dan  evaluasi:  Pada  tahapan  ini  faktor  yang  perlu  diperhatikan adalah a) meningkatkan pemantauan realisasi kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan di ROK/ROPAK dan b) Meningkatkan  koordinasi antara tim perencana dan tim monev terkait hasil monitoring dan evaluasi yang perlu ditindak lanjuti. Upaya  agar    serapan  anggaran  di  BBVet  Wates  bisa  memenuhi  target  dapat dilakukan  dengan  membuat  kegiatan  yang  konkret  sebagai  hasil  rumusan  FGD  serta menunjuk penanggung jawabnya.
Penelitian ini masih terdapat keterbatasan baik dari cara penulisan dan keahlian menganalisa  data  serta  perlu  dilakukan  penelitian  dengan  metode  kuantitatif  sehingga bisa dibandingkan hasilnya dengan uji kualitatif.

## Daftar Pustaka
Herriyanto  Hendris  (2012),  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan Penyerapan  Anggaran  Belanja  Pada  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  Di Wilayah Jakarta”. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Lexy  J.  Moleong  (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
_______________(2008), Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Mardiasmo (2009), Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta: Penerbit YKPN Yogyakarta.
Musanef,  D.  (2006), Manajemen Kepegawaian di Indonesia (Vol. 1), Jakarta:  Gunung Agung.
Noeng Muhajir (1996), Metode Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Rak Sarasin. Nugroho, Mashudi Adi (2013), “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN Di Akhir Tahun (Studi Kasus Di KPPN Malang)”, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya
Putri,  C.  T.  dan  Fachruzzaman  (2014),  “Analisis  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi penyerapan  anggaran  pada  satuan  kerja  perangkat  Daerah  di  Pemerintahan Provinsi Bengkulu”.  Skripsi, Universitas Bengkulu.
Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha (2016), “Buku Pedoman Tesis”, Yogyakarta. Sugiyono  (2010), Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : CV. Alfabet. Welsch, G. A. (1988), Budgeting, profit, planing, and control , New Jersey: prentice-hall. Yunarto, Imam (2011), “Penganggaran, sekilas perkembangan terkini”, Paris Review, Vol 6,  hal 13 – 18.
Yustika,  A.  E.  (2012), Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar ,  Malang: Bayumedia Publishing.