## PENEGAKAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGELANDANG DAN MENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG
Galih Riana Putra Intaran 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja
e-mail : { galihriana@gmail.com 1 , raiyuliartini@gmail.com 1 , dewamangku.undiksha@gmail.com 2 }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  penghambat  dan  pendukung  penegakan hukum  nasional  terhadap  Gepeng  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  Gepeng  di Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian  langsung  dilapangan  yang  didukung  dengan  bahan  hukum  yang  terdiri  dari,  peraturan perundang-undangan,  jurnal,  artikel,  literatur-literatur  serta  karya  tulis  yang  relevan  dengan  pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat penegakan hukum nasional adalah faktor substansi hukum dimana Gepeng belum disebutkan dalam Perda No.6 tahun 2009  dan  belum  ada  aturan  pidana  bagi  masyarakat  pemberi  Gepeng,  faktor  struktur  hukum  yaitu terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang kurang maksimal, faktor budaya hukum yaitu kurang pedulinya masyarakat Buleleng terkait permasalahan Gepeng dan masih adanya masyarakat pemberi  kepada  Gepeng.  Sedangkan  faktor  pendukung  adalah  faktor  struktur  hukum  yang  berupa sarana/fasilitas  yang  menunjang  dari  aparat  penegak  hukum,  dan  faktor  substansi  hukum  yaitu peraturan  yang  berlaku  baik  KUHP  maupun  Perda  tetap  diperlukan  sebagai  dasar  pelaksanaan penegakan  hukum.  Upaya  yang  dilakukan  guna  menanggulangi  tindak  pidana  menggelandang  dan mengemis  di  Kabupaten  Buleleng  meliputi  upaya penal yaitu  berupa  kegiatan  operasi/razia  guna menertibkan  tempat  kegiatan  Gepeng,  dan  upaya  penampungan  sementara  untuk  sleksi  guna menentukan jenis pembinaan yang akan dilakukan, selanjutnya adalah upaya non-penal yaitu program rumah  tinggal  kreatif  yang  bertujuan  untuk  tempat  rehabilitasi  mental  dan  pembinaan  keterampilan dengan harapan dapat merubah pola pikir dan jalan hidup para Gepeng untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi.
Kata Kunci : Gelandangan dan Pengemis, Faktor Penegakan Hukum, Upaya Penanggulangan

## Abstract
This study aims to determine what are the factors inhibiting and supporting the enforcement of national  law  against  Gepeng  as  well  as  efforts  made  to  tackle  Gepeng  in  Buleleng  regency.  This research is an empirical legal research, which is descriptive. This research was conducted in Buleleng Regency by using data collecting technique such as observation, interview, and document study. This study uses data sources derived from direct field research supported by legal materials consisting of laws,  regulations, journals,  articles, literature  and  papers  relevant  to  the  subject matter  studied. The result of the research shows that the inhibiting factor of national law enforcement is the legal substance factor where Gepeng has not been mentioned in Perda No.6 of 2009 and there is no criminal rule for Gepeng, factors of legal structure that is related to the performance of law enforcement officers who are less than the maximum, legal culture factor that is less care of Buleleng  society  related  to  Gepeng  problem  and  still  existence  of  giving  society  to Gepeng.While  the  supporting  factor  is  a  factor  of  legal  structure  in  the  form  of  facilities  / facilities that support from law enforcement officers, and the legal substance factor that is the regulation  applied  both  Penal  Code  and  Perda  still  needed  as  base  of  law  enforcement implementation.  Efforts  made  to  tackle  criminal  acts  vandalizing  and  begging  in  Buleleng include  penal  efforts  in  the  form  of  operations  /  raids  to  discipline  the  location  of  activities Gepeng, and temporary shelter for slots to determine the type of coaching to be performed, next  is  a  non-penal  effort  that  is  a  creative  home  program  that  aims  to  place  mental rehabilitation and skill coaching in the hope of changing the mind and lifestyle of the Gepeng to get a much better job again.
Keywords : Bum and Beggars, Law Enforcement Factors, Countermeasures.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  (machtsstaat) hal  tersebut  tercantum  dalam  penjelasan atas pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Negara hukum pada dasarnya menempatkan  hukum  pada  posisi  tertinggi dalam  suatu  negara  dimana  kekuasaan haruslah tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan  warga  negaranya,  karena  di dalam hukum terdapat asas equality before the  law (persamaan  dimata  hukum)  yang menyamakan  kedudukan  warga  negara dengan  penguasa  dimata  hukum  (Bakhari, 2014:72). Yang membedakan ialah fungsinya  itu  sendiri,  yaitu  pemerintah berfungsi untuk mengatur dan warga negara yang diatur.
Hukum  itu  dapat  dilihat  sebagai perlengkapan warga negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan warga negara (Masriani,
2008:1).  Negara  Indonesia  sebagai  negara hukum  memberlakukan  hukum  nasional terhadap warga negarannya. Dalam hukum nasional  Indonesia  menerapkan  hukum privat dan hukum publik. Hukum publik yang dimaksud  yaitu  hukum  pidana.  Hukum pidana  adalah  hukum  yang  mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum (Najih, 2014:160).  Bentuk  pelanggaran  hukum khususnya  hukum  pidana  dalam  bidang ketertiban umum adalah mengenai permasalahan  gelandangan  dan  pengemis atau  yang  sering  dikenal  dengan  sebutan “Gepeng”.  Keberadaan  Gepeng  dalam lingkungan masyarakat jelas sangat meresahkan.  Karena  disamping  sebagai pelanggaran hukum, Gepeng juga merupakan salah satu penyakit sosial yang ditakutkan akan menimbulkan tindak pidana baru  lagi  di  masyarakat.  Karena  dalam kenyataannya  kehadiran  Gepeng  dalam masyarakat tidak  dapat dibendung,  bahkan tiap  tahun  jumlahnya  cenderung  semakin banyak dan sulit untuk ditanggulangi secara tuntas.
Faktor  utama  yang  menyebabkan banyaknya  yang  menjadi  Gepeng  adalah faktor tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya  tingkat  pendidikan,  kurangnya keterampilan kerja, dan faktor sosial budaya (Yusrizal, 2012:26). Gepeng jelas merupakan  salah  satu  dampak  negatif pembangunan, khususnya pada Kabupaten Buleleng.  Tentunya  dengan  fenomena hadirnya  Gepeng  yang  cukup  tinggi  di Kabupaten  Buleleng  menjadikan  masalah serius  yang  harus  dihadapi  dari  tahun  ke tahun.  Kondisi  seperti  ini  sangat  jelas memprihatinkan dan meresahkan masyarakat Kabupaten Buleleng. Disamping itu, masalah Gepeng tentu dapat menimbulkan citra buruk atau kesan negatif bagi Kabupaten Buleleng sebagai Kabupaten  dengan  ikon  Kota  Pendidikan, dan salah satu daerah tujuan wisata di bali yang mana seharusnya bisa mensejahterakan  masyarakatnya  dengan pendidikan sejak dini.
Tabel. 1 Jumlah Gepeng yang terjaring razia Tim Yustisi Kabupaten Buleleng
Sumber  data  :  Dinas  Sosial  Kabupaten Buleleng.
Masalah Gepeng  tersebut  merupakan masalah yang bersinggungan dengan aspek hukum.  Selama  ini  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  bersama  dengan  aparat  penegak hukum terkait  permasalahan Gepeng, memang  telah  melakukan  upaya-upaya penanggulangan.
Penegakkan hukum terkait dengan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Gepeng memiliki  beberapa  landasan  hukum  yang dapat  dijadikan  acuan  untuk  menegakkan hukum  sebagai upaya  menanggulangi atau menangani  masalah  Gepeng.  Kegiatan menggelandang  dan  mengemis  tersebut ternyata  dikualifikasikan  sebagai  suatu tindak  pidana  yaitu  sebagai overtredingen (pelanggaran)  di  bidang  ketertiban  umum, sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP. Khususnya untuk Kabupaten  Buleleng  mengenai  larangan kegiatan  menggelandang  dan  mengemis termasuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal  4  ayat  2  Jo  pasal  21  Perda  No.  6 Tahun  2009).  Sanksi  pidana  secara  umum untuk  kegiatan  menggelandangan  dan mengemis  diatur  dalam  KUHP  dan  secara khusus diatur dalam Perda no. 6 tahun 2009. Adanya  ketentuan  hukum  pidana  yang sesuai dengan fungsi hukum tersebut, maka hukum  pidana  dapat  dijadikan  sebagai sarana  untuk  mengarahkan  dan  membina masyarakat (Susanto,2008:35).
Aturan  yang  tegas  dan  sifatnya represif  mengenai  upaya  penanganan Gepeng memang tetap diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat  laju  serta  mempersempit ruang  gerak  Gepeng  itu  sendiri.  Namun dengan demikian tetap pula  harus dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif  dan  persuasif  (Arief,  2010:77). Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan  selama  ini  termasuk  penegakan hukum  nasionalnya  dengan  mengkhusus pada  hukum  pidananya  masih  belum berjalan  dengan  optimal  dan  terdapat beberapa  kelemahan.  Maka  kondisi  seperti ini yang membuat  masalah penanggulangan Gepeng sebagai permasalahan serius, yang harus segera dicarikan
jalan pemecahannya.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan faktor- faktor  yang  menghambat  dan  mendukung penegakan hukum nasional terhadap tindak pidana menggelandang dan mengemis serta upaya- upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Gepeng di  Kabupaten
N o Daer ah Asal Tahun Jum lah 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 L  P  L  P  L  P  L  P  L  P  L  P 1  Peda han 6  4  6  1 2 4  6  8  1 8 1  3  2 5 4 3 2  Munti  1 0 8  1 0 1 4 6  8  1 1 1 6 4  1  4 1 4 7 3  Kamp ung Baru 2  1 2  1 4  Banja r Jawa 1  1 1  1 5  Situb ondo 6  3  6  3

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.1 Tahun 2018)
Buleleng  guna  meningkatkan  peran  dari aparat penegak hukum
serta mengembalikan fungsionalisasi hukum sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan negara hukum dan juga mengoptimalkan
upaya untuk menanggulangi tindak pidana
menggelandang dan mengemis yang dilakukan  gepeng  serta  mengembalikan fungsi  sosial  dari  gepeng  itu  sendiri,  maka dari itu peneliti mengambil judul “Penegakan  Hukum  Nasional  Sebagai Upaya  Menanggulangi  Tindak  Pidana Menggelandang dan Mengemis di Kabupaten Buleleng” .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis  empiris  (Ali,  2016:10).  Penelitian hukum  empiris  ini  merupakan  penelitian yang bersifat deskriptif (Ali, 2012:2). Sumber data yang digunakan terdiri dari Data primer yang  bersumber  dari  penelitian  lapangan. Data skunder yang bersumber dari penelaahan  studi  kepustakaan  berupa literatur,  karya  ilmiah  (hasil  penelitian), peraturan perundang- undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data yang  sudah  didokumenkan,  antara  lain  : Bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  yaitu  UUD NRI 1945, KUHP, PP RI No 31 Tahun 1980, dan  Perda  No.  6  Tahun  2009  Kabupaten Buleleng.  Bahan  hukum  sekunder  yang bersumber  dari  jurnal,  doktrin,  dan  hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, pengamatan  (observasi)  dan  kuisioner (Waluyo,  2008:8.).  Teknik  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah nonprobability sampling berbentuk proposiv  sampling (Waluyo, 2008:46 ) .
PEMBAHASAN 1.  Faktor  Penghambat  dan  Pendukung Penegakan  Hukum  Terhadap  Gepeng  di Kabupaten Buleleng
Proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelaksaaannya  akan  ditemukan  faktor penghambat  dan  juga  faktor  pendukung yang dapat membuat pelaksanaan
penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat  berjalan  lebih  efektif  dan optimal.  Pelaksanaan  penegakan  hukum pidana terhadap Gepeng tidak akan terlepas dari  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi indikator  keberhasilan  maupun  efektivitas suatu penegakan hukum.
Masalah  pokok  penegakan  hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam teorinya tentang penegakan  hukum  yang  mana  telah disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  di Indonesia,  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum tersebut meliputi (Soekanto, 2011:18) : 1.  Faktor Substansi Hukum yang menunjuk  pada  faktor  hukum  atau peraturan itu sendiri.
2.  Faktor  Struktur  Hukum  yang  menunjuk pada  faktor  penegak  hukum  dan  fakor sarana/fasilitas.
3.  Faktor  Budaya  Hukum  yang  menunjuk pada masyarakat dan kebudayaan.
A. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Gepeng di

## Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwasannya mengenai  faktor  penghambat  penegakan hukum  terhadap  Gepeng  di  Kabupaten Buleleng meliputi :
1.  Substansi Hukum
Faktor  substansi  hukum  ini  meliputi tentang  hukum  atau  peraturan  itu  sendiri. Hukum positif Indonesia menegaskan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis  di  tempat  umum  dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran di bidang  ketertiban  umum  sesuai  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukan  hambatan  terhadap penegakan  hukum  yang  berasal  dari  faktor substansi hukum ini adalah dapat disebabkan karena:
a.  Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
b.  Kurang  jelasnya  arti  kata  di  dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
c.  Aturan  yang  ada  masih  belum menyentuh masyarakat pemberi Gepeng.
Secara substansi, dalam Pasal 4  ayat (2)  Perda  No. 6  tahun  2009  kata  ”Gepeng” sama  sekali  belum disebutkan  secara  jelas sebagai  perbuatan  yang  dilarang,  dalam implementasinya  di lapangan  hal ini menimbulkan  penafsiran  yang  kurang  jelas karenanya terhadap ketentuan Pasal 4  ayat (2)  Perda  No.  6  tahun  2009  tersebut  perlu dilakukan revisi dengan menambahkan kata “Gepeng” untuk memperjelas bunyi pasalnya.  Kelemahan-kelemahan  lain  yang terlihat  dalam  pasal  504,  505  dan  pasal  4 ayat  2  Jo.  Pasal  21  ayat  1  dan  2  adalah aturan  tersebut  belum  sampai  menyentuh masyarakat pemberi kepada Gepeng, hal itu dibutuhkan karena faktor adanya masyarakat  pemberi  inilah  yang  menjadi salah  satu  faktor  utama  penyebab  masih banyaknya  jumlah  Gepeng  di  Kabupaten Buleleng  sehingga  diharapkan  dengan adanya aturan pidana bagi masyarakat yang memberikan  uang  atau  sesuatu  kepada Gepeng jelas akan membuat lahan operasi dari  Gepeng  tersebut  menjadi  semakin sempit.  Pemberian  sanksi  pidana  berupa pidana  kurungan  sulit  diterapkan,  karena melihat  kondisi  Lembaga  Permasyarakatan di  Kabupaten  Buleleng  yang  penuh  atau tidak  akan  mencukupi  sehingga  dibutuhkan kebijakan untuk menanganinya yaitu meliputi,  Penjatuhan  sanksi  kurungan  bagi Gepeng  ini  sebaiknya  lebih  diterapkan kepada  para  Gepeng  kambuhan,  Perlu segera dilakukan teroboson hukum dengan melakukan pembaharuan hukum pidana. 2.  Struktur Hukum Faktor struktur hukum ini lebih menekankan  pada  aspek  lembaga/aparat penegak hukum beserta kinerjanya dan juga sarana/fasilitas  pendukung  yang  dalam lingkup ini adalah jelas yang terkait dengan pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana terhadap  Gepeng  di  Kabupaten  Buleleng. Hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan bahwa  selama  ini  aparat  penegak  hukum terkait  yaitu  aparat  Polres  Buleleng,  Dinas Sosial  dan  Satpol  PP  Kabupaten  Buleleng, ternyata belum menunjukkan kinerja maksimal  dalam  proses  penegakan  hukum nasional yang mengacu pada hukum
pidana  sebagai  upaya  menanggulangi permasalahan Gepeng di Kabupaten Buleleng.  Hal  ini  menunjukan  tugas  dan fungsi  sebagai  aparat  penegak  hukum tersebut  belum  dilaksanakan  dengan  baik. Terbukti dari tidak adanya upaya penegakan hukum  terhadap  ketentuan  Pasal  504,  505 KUHP  secara  umum  oleh  aparat  Polres Buleleng  dan  perda  no.  6  tahun  2009  oleh aparat Satpol PP.
Tabel 2 Pelimpahan perkara tindak pidana menggelandang dan mengemis ke
Pengadilan Negeri Buleleng
Sumber Data : berdasarkan hasil penelitian.
Tabel diatas menunjukan bahwasannya  penegakan  hukum  terkait Gepeng  memang  tidak  sampai  ke  proses pelimpahan perkara yang mana menunjukan bahwasannya sikap yang kurang tegas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan   hukum
N o Tahun Perkara Pelanggaran Pasal 504, 505 KUHP Perkara Pelanggaran Pasal   4   ayat (2) Jo. Pasal 21  ayat  1 dan 2 1  2013 0 0 2  2014 0 0 3  2015 0 0 4  2016 0 0 5  2017 0 0 Total 0 0
pidana  terhadap  ketentuan  Pasal  504  dan 505 serta pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 21  ayat 1  dan  2  Perda  No.  6  tahun  2009,  yang selama ini dilakukan oleh aparat Satpol PP Kabupaten Buleleng terbukti belum dilaksanakan  secara  tuntas  dan  maksimal karena  upaya  yang  dilakukan  dari  aparat Satpol  PP  yang  lebih  merujuk  pada  upaya refresiv dengan alasan kemanusiaan. Faktor penghambat  yang  menyebabkan  aparat Kepolisian  Resort  Buleleng  dalam  hal menegakkan hukum nasional kepada Gepeng meliputi :
a.  Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia di Polres Buleleng.
b.  Luasnya ruang lingkup tugas penegakan  hukum  yang  disertai dengan  kompleksnya  permasalahan hukum di Kabupaten Buleleng
c.  Alat bukti dan unsur dari pasal yang disangkakan yaitu Pasal 504 dan 505 KUHP. d.  Permasalahan Gepeng sudah ditangani  oleh  pihak  Satpol  PP Kabupaten Buleleng.
Faktor  inilah  yang  membuat  aparat Kepolisian Resor Buleleng belum maksimal menjangkau  permasalahan  Gepeng  di Kabupaten Buleleng. Mengenai
sarana/fasilitas penunjang penegakan hukum pidana terhadap Gepeng, bahwasannya  masih  terdapat  kekurangan yang  mana  dapat  menghambat  penegakan hukum  terhadap  Gepeng  di  Kabupaten Buleleng.  Faktor  penghambat  dimaksud adalah  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng tidak  mempunyai  panti  rehabilitasi/panti sosial yang representatif bagi Gepeng dan di khawatirkan  tentang  kondisi  Lembaga Pemasyarakatan  (LP)  yang  penuh  apabila nanti  adanya  putusan  terhadap  Gepeng yang  terkena  sanksi  kurungan  bila  saat  di proses  pada  sidang  Tipiring.  Hambatan diatas  adalah  permasalahan  klasik  yang sudah  sejak  lama  berlangsung  yang  perlu dicarikan  solusi/pemecahannya  bersama oleh  semua  pihak  baik  pemerintah,  aparat penegak hukum maupun masyarakat.
3.  Budaya Hukum Faktor budaya hukum ini sangat terkait dengan  faktor  masyarakat  yaitu  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan,  Hasil  yang  ad  dilapangan menunjukan sebagai berikut:
a.  Masih banyaknya masyarakat pemberi kepada Gepeng, hal ini tentu membuat semakin  subur  dan  menjamurnya Gepeng  yang  mendorong  mereka untuk  datang  ke  kabupaten  Buleleng. Memberikan  sesuatu  kepada  Gepeng ini  sangatlah  tidak  mendidik  dan membuat  mental  Gepeng  menjadi semakin malas.
b.  Masih banyaknya anggota masyarakatnya  yang  bersikap  acuh tak  acuh  dan  terkesan  tidak  peduli dengan  kondisi  di  sekitar.  Selain  itu, masyarakat Kabupaten Buleleng cenderung kurang mempunyai inisiatif yang  lebih  untuk  melaporkan  ke aparat/petugas terkait  terhadap
keberadaan  Gepeng  di  lingkungan sekitar mereka.
Faktor  masih  adanya  masyarakat pemberi  dan  sikap  mayarakat  yang  kurang peduli  terhadap  permasalahan  Gepeng inilah yang selama ini juga berkontribusi  ikut menghambat  kinerja  aparat  Satpol  PP  dan aparat  Kepolisian  Resort  Buleleng  untuk menertibkan atau menanggulangi permasalahan Gepeng. Faktor penghambat lainnya dari faktor budaya hukum ini adalah masih  sangat  lunak  dan  kurang  tegasnya sikap  mental  yang  ditunjukkan  oleh  aparat penegak  hukum  terhadap  Gepeng  yang terbukti melakukan kegiatan menggelandang  dan  mengemis  di  tempat umum. Budaya hukum yang kurang baik ini tidak  akan  memberikan  efek  jera  kepada Gepeng sehingga tujuan untuk memperbaiki sikap  mental  dan  membuat  para  Gepeng jera  untuk  menggelandang  dan  mengemis lagi sulit tercapai.
B.  Faktor Pendukung Penegakan Hukum Terhadap Gepeng di Kabupaten Buleleng. Mengenai faktor pendukung
pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana dalam  rangka  menanggulangi  Gepeng  di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
1.  Substansi Hukum
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan, selama ini KUHP maupun Perda Kabupaten Buleleng  diatas  dianggap  bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 UUDNRI 1945, namun menurut peneliti ketentuan Pasal 34 UUDNRI  1945  tersebut  tidaklah  dapat dijadikan  dasar  atau  alasan  hukum  untuk meniadakan  tindakan  tegas  negara  dalam menanggulangi  masalah  Gepeng  demi mewujudkan ketertiban umum, memberikan rasa  aman  dan  tenteram  bagi  masyarakat luas.  maka  sangat  beralasan  apabila diperlukan  upaya  penanggulangan  yang lebih serius terhadap permasalahan Gepeng ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan  upaya-upaya  yang  sifatnya  represif melalui  penegakan  hukum  pidana  yaitu dengan  penegakan  ketentuan  Pasal  504, 505 KUHP dan Pasal 4 ayat (2) Jo.  Pasal  21  ayat  1  dan  2  Perda  No.  6
tahun  2009  tersebut.  Aturan  dan  sanksi pidana  terhadap  Gepeng  sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Perda
Kabupaten
Buleleng tersebut, tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban umum di masyarakat, melihat keberadaan Gepeng di  Kabupaten  Buleleng  ini  dirasa  semakin mengganggu.  Maka  aturan  dan  sanksi pidana tersebut juga memang tetap diperlukan  dan  layak  untuk  dipertahankan mengingat ketentuan tersebut dapat memberikan  efek  jera  dan  memperbaiki sikap mental Gepeng agar dikemudian hari tidak  lagi  melakukan  kegiatan  tersebut. Aturan  pidana  tersebut  diharapkan  dapat bekerja  dengan  baik  dalam  kehidupan masyarakat  Kabupaten  Buleleng  dan  tentu saja  menjadi  faktor  pendukung  dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap Gepeng di Kabupaten Buleleng.
2.  Struktur Hukum Berdasarkan  hasil  penelitian  faktor struktur  hukum  ini  selain  merupakan  faktor penghambat  ternyata  didalamnya  juga terdapat  hal  yang  sifatnya  mendukung pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap Gepeng di Kabupaten Buleleng. Bagian dari faktor  struktur  hukum  yang  merupakan faktor  pendukung  adalah  berkaitan  dengan sarana/fasilitas penunjang penegakan hukum  nasional  terhadap  Gepeng.  Sarana dan fasilitas penegakan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum Satpol PP Kabupaten Buleleng cukup memadai. Sarana  dan  fasilitas  berupa  mobil  patroli, Handy  Talky (HT),  senjata  pengamanan yang  cukup  dan  ditunjang  dengan  jumlah petugas/aparat Satpol PP Kabupaten Buleleng  yang  cukup  pula  dapat  menjadi modal  pendukung  pelaksanaan  penegakan hukum  terhadap  Gepeng  di  Kabupaten Buleleng. Dukungan sarana dan fasilitas ini sejalan atau berbanding lurus dengan hasil penertiban  yang  telah  dilakukan  selama  ini yaitu banyaknya Gepeng yang terjaring razia selama 5 tahun terakhir adalah sejumlah 170 orang.

## 2.  Upaya  Penanggulangan  Gepeng  di Kabupaten Buleleng.
Gepeng merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi akibat kemisinan yang tinggi serta keputusasaan
terhadap  pemerintah  untuk  memberikan kehidupan  yang  layak.  Untuk  memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan  tindak  pidana  atau  kejahatan, maka diperlukan adanya upaya penanggulangan  dari  pemerintah  beserta aparat penegak hukum yang terkait. Upaya penanggulangan  tindak  pidana  kejahatan ataupun pelanggaran hukum di masyarakat, dapat  ditempuh  melalui  dua  cara  yaitu: Melalui  jalur penal (hukum  pidana)  dan Melalui jalur non-penal .
Upaya  yang  telah  dilakukan  untuk menanggulangi tindak pidana
menggelandang dan mengemis ini  meliputi :
1.  Upaya operasi/razia
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan mengkaji  dan  menganalisis  berdasarkan teori upaya penanggulangan tindak pidana, maka  upaya  ini  termasuk  dalam  upaya menanggulangi  tindak  pidana  melalui  jalur penal (hukum pidana).  Upaya operasi/razia ini  merupakan  suatu  bentuk  upaya  nyata yang  dilakukan  oleh  Tim  yustisi,  yang peliputi Dinas Sosial, aparat Satpol PP dan aparat Kepolisian Resort Buleleng. Kegiatan yang didasarkan atas permasalahan Gepeng ini dilakukan kurang lebih sebanyak 3 kali dalam setahun.  Upaya ini kurun waktu 5  tahun  terakhir  (periode tahun 2013-2017) menunjukkan bahwa, aparat penegak hukum  dalam  hal  ini  sudah  gencar melakukan kegiatan operasi/razia serangkaian  penertiban  yang  dilaksanakan dengan cara mendatangi Gepeng di tempat umum.  Upaya  ini  terbukti  telah  dilakukan guna mencoba menertibkan dan menanggulangi  Gepeng  yang  beroperasi diwilayah  Kabupaten  Buleleng  dengan melihat  banyaknya  Gepeng  yang  terjaring razia selama lima tahun terakhir tahun 2013- 2017 adalah sejumlah 170 orang.
Berdasarkan hasil penelitian upaya ini selama kurun waktu 5 tahun (periode tahun 2013-2017)  dirasa  cukup  optimal  untuk menertibkan lokasi kegiatan menggelandang  dan  mengemis  sebagai wujud  awal  upaya  menanggulangi  tindak pidana  menggelandang  dan  mengemis  di wilayah Kabupaten Buleleng, peneliti sependapat  berdasarkan  hasil  penelitian yang didapat bahwasannya upaya ini efektif
dilakukan untuk menertibkan Gepeng sebagai langkah awal menanggulangi tindak pidana yang dilakukan Gepeng, tetapi akan lebih maksimal apabila pelaksanaan kegiatan operasi/razia ini dilakukan dalam 1 bulan sekali.
2. Upaya penampungan sementara untuk dilakukan seleksi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan mengkaji  dan  menganalisis  berdasarkan teori upaya penanggulangan tindak pidana, maka  upaya  ini  termasuk  dalam  upaya menanggulangi  tindak  pidana  melalui  jalur penal (hukum pidana). Upaya penampungan sementara  ini  dilakukan  untuk  proses pendataan dan  proses  seleksi.  Pada  tahap ini  dilakukan  pendekatan  persuasif  yang intensif kepada Gepeng oleh Satpol PP dan Dinas Sosial untuk nantinya dapat ditentukan  mengenai  tindakan  selanjutnya. Dalam  tahap  ini petugas akan  memberikan pengertian, pemahaman dan mengajak para Gepeng
untuk
meninggalkan kegiatan
menggelandang  dan  mengemis  di  tempat umum.  Pendekatan  persuasif  ini  tidak mudah, perlu kesabaran untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran agar mereka mau meninggalkan kegiatan  menggelandang  dan  mengemis  di tempat  umum.  Hasil  seleksi  ini  selanjutnya ditangani  dalam  3  pendekatan,  yaitu pertama melalui Sidang tindak pidana ringan (Tipiring),  kedua  diserahkan  kepada  Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk dibawa ke rumah penampungan untuk diberikan pembinaan, dan yang ketiga dipulangkan ke daerah asal/kampung halaman.
Hasil penelitian yang ada kurun waktu 5  tahun  terakhir  ini  (periode  tahun  2013- 2017) pihak Satpol PP Kabupaten Buleleng lebih memilih untuk menggunakan pendekatan  yang  kedua  dan  ketiga  yaitu diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  untuk  diberikan  pembinaan  yag sifatnya hanya berupa arahan dan dilakukan pemulangan  ke  daerah  asal  yang  menjadi tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pendekatan yang dilakukan ini menimbulkan kembalinya  masyarakat  melakukan  tindak pidana  menggelandang  dan  mengemis khusunya  dilakukan  di  daerah  Kabupaten Buleleng.
3. Rumah tinggal kreatif
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan mengkaji  dan  menganalisis  berdasarkan teori upaya penanggulangan tindak pidana, maka  upaya  ini  termasuk  dalam  upaya menanggulangi  tindak  pidana  melalui  jalur non-penal (diluar hukum pidana). Upaya ini merupakan bentuk program rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Program Rumah Tinggal Kreatif ini berfungsi  untuk  tempat  rehabilitasi  mental dan pembinaan keterampilan yang diharapkan bisa menjadi salah satu alternative
tempat untuk menanggulangipara Gepeng. Rumah tinggal kreatif  ini  dibangun  dengan  pembentukan sebuah manajemen pemberdayaan terhadap  Gepeng  dengan  harapan  setelah keluar dari rumah tinggal kreatif maka telah terjadi perubahan pola pikir dan jalan hidup bagi para Gepeng untuk memiliki hidup dan pekerjaan  yang  lebih  baik  dibandingkan melakukan  kegiatan  menggelandang  dan mengemis di wilayah Kabupaten Buleleng.
Rumah tinggal kreatif ini akan ditangani  oleh  tenaga  ahli  di  bidangnya, sebagai  rehabilitasi  mental  maka  dari  itu akan  diperlukan  tenaga  pendidik  dan psikolog yang akan memberikan pengertian dan  merubah  pola  pikir  (mindset)  dari  para Gepeng untuk bisa meninggalkan kegiatanmenggelandang  dan  mengemis dengan pekerjaan yang lebih layak dan lebih baik.  Setelah  rehabilitasi  mental  tersebut dilakukan dengan baik maka akan diberikan pembinaan  keterampilan  yang  bisa  dipakai dan  difungsikan  untuk  mata  pencaharian dan pekerjaan bagi para Gepeng tersebut,yang  Pada    akhirnya  tujuan  untuk mengurangi  jumlah  Gepeng  ini  diharapkan bisa  berfungsi  dengan  baik.  Rumah  tinggal kreatif ini masih menjadi wacana dari Dinas Sosial  Kabupaten  Buleleng  dikarenakan dalam melaksanakan upaya ini akan sangat membebani APBD daerah Kabupaten Buleleng.

## PENUTUP

## SIMPULAN
1.  Faktor penghambat penegakan hukum nasional terhadap Gepeng di
Kabupaten   Buleleng  adalah  faktor
substansi  hukum  yaitu  Gepeng  belum secara  tegas  disebutkan  dalam  Perda No.  6  tahun  2009,  dan  belum  adanya aturan pidana bagi masyarakat pemberi kepada  Gepeng,  faktor  struktur  hukum yaitu  kinerja  aparat  penegak  hukum yang  belum  maksimal,  serta  faktor budaya  hukum  yaitu  masih  kurang pedulinya masyarakat terhadap permasalahan  Gepeng  dan  masih adanya  masyarakat  pemberi  kepada Gepeng, serta sikap mental dari aparat penegak  hukum  yang  kurang  tegas terhadap  Gepeng.  Sedangkan  faktor pendukung penegakan hukum nasional terhadap Gepeng adalah faktor substansi  hukum  yaitu  KUHP  maupun
Perda  No.  6  tahun  2009  masih diperlukan  dan  dipertahankan  sebagai dasar  pelaksanaan  penegakan  hukum di  Kabupaten  Buleleng,  dan  faktor struktur  hukum  berupa  sarana/fasilitas yang  memadai  dari  aparat  penegak hukum dalam melaksanakan
operasi/razia penertiban.
2.  Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan untuk menanggulangi Gepeng di Kabupaten  Buleleng  yaitu  upaya  jalur penal dan non-penal. Upaya penal meliputi  upaya  operasi/razia  guna menertibkan  Gepeng  yang  beroperasi diwilayah  Kabupaten  Buleleng  dan upaya  penampungan  sementara  untuk di  sleksi  bertujuan  untuk  membedakan jenis pembinaan terhadap Gepeng yang terjaring operasi/razia. Sedangkan upaya non-penal meliputi  program
Rumah  Tinggal  Kreatif  yang  bertujuan untuk  tempat  rehabilitasi  mental  dan pembinaan keterampilan dengan
harapan  dapat  merubah  pola  pikir  dan jalan hidup para Gepeng untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi.

## SARAN
1.  Perlu dilakukannya peningkatan kinerja dari Pemerintah maupun aparat penegak  hukum,  dalam  melakukan koordinasi dan sinergi
dari lembaga/aparat  penegak  hukum  yang terkait  yaitu  dari  Satpol  PP  Kabupaten Buleleng,  Dinas  Sosial  Kabupaten
Buleleng, Polres Buleleng  dan
Pengadilan  Negeri  Buleleng  supaya dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum terhadap Gepeng di Kabupaten Buleleng  dapat  dilakukan  secara  lebih tegas dan konsekuen agar mendapatkan hasil yang diharapkan. 2.  Perlu dilakukannya evaluasi dan perbaikan  secara  menyeluruh  yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan aparat penegak hukum terkait.Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap Gepeng, baik itu  yang terkait  dengan  faktor  struktur  hukum ( legal structure ), faktor substansi hukum ( legal substance ) maupun faktor budaya hukum ( legalculture ).

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU : Ali, H.Z. 2016, Metode Penelitian Hukum , Jakarta :Sinar Grafika Offset. Arief,  B.N.  2010, Masalah  Penegakan Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
Arief,  B.N.  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Prenada Media Group.
Bakhari  Syaifull,  2014. Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Masriani,  Y.T.  2008. Pengantar  Hukum Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika. Najih Mokhammad, 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Malang : Setara Press. Salman  Otje,  dan  Susanto,  A.F.  2008,
Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Ed. Ke-2 Cet ke-1, Alumni, Bandung. Sunggono  Bambang,  2006, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Ed.  1  Cet.  ke-8,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto  Soerjono,  2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta : CV. Rajawali.
Waluyo  Bambang,  2008 Penelitian  Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika . Yusrizal, 2012. Kapita Slekta Hukum Pidana
& Kriminologi. Jakarta : PT. SOFMEDIA.
ARTIKEL :
Anggari,  K.D.A.  dalam  artikel Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis Di Kabupaten Badung. diakses  pada  tanggal  13  September 2017. Sedana Gede, dalam artikel Faktor Penyebab  terjadinya  Gelandangan  dan Pengemis  Kasus  di  Bali. diakses Tanggal 12 September 2017

## UNDANG-UNDANG :
Munthe, C.A. 2014 KUHP & KUHAP CERTE
POSSE
Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang  Penanggulangan  Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.
6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.