AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam _ Volume  : 18 Nomor : 2 Tahun : 2020
Merdeka Belajar Menapaki Syara’
(Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Islam)
Jamiluddin

## ABSTRACT
The history of life records that: “A big change actually happened because of  the  revolution.  Indonesia  proves  this  historical  record.  In  its  dynamics, Indonesia has gone through several processes of social, economic, political and  power  revolution.  Like  the  saying  goes,  "every  era  has  its  paradigm, and  every  paradigm  has  its  era".  Indonesia  with  all  the  consequences, guarding  the  revolution  experienced  by  changing  the  state  paradigm.  This revolution then naturally triggered a paradigm shift, including in the order of Indonesia's national education system.This "Freedom of Learning" policy is very good, however, its historical and philosophical foundations are not yet grounded. As a result, the policy of "Freedom of Learning" has not been able  to  fully  motivate  education  providers  to  implement  it.  The  author captures that "Freedom of Learning" is widely discussed in the Qur'an and the  Sunnah  of  the  Prophet  Muhammad  as  a  source  of  inspiration  and  a grand theory of Islamic education. For this reason, the writer is interested in  discussing "Freedom  of  Learning  to Walk  in  Syara'"  using  a  qualitative method  with  a  phenomenological  approach  and  design.  The  results  of  the research  show  that  freedom  of learning is actually a demand of Islam and with this clarity, educators and related parties are highly motivated to make it a success.
Keywords: independence, learning, treading syara'
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## ABSTRAK
Perjalanan  sejarah  kehidupan  mencatat  bahwa:  “Sebuah  perubahan  besar sesungguhnya terjadi karena revolusi. Indonesia mebuktikan catatan sejarah ini.  Dalam  dinamikanya,  Indonesia  telah  melalui  beberapa  proses  revolusi social, ekonomi, politik, dan kekuasaan. Bak pepatah menyatakan, “ setiap zaman ada paradigmanya, dan setiap paradigma ada zamannya”. Indonesia dengan  segala  konsekuensi,  mengawal  revolusi  yang  dialami  dengan perubahan  paradigma  kenegaraan.  Revolusi  ini  kemudian  secara  alamiah men-trigger  pergeseran  paradigma,  termasuk  dalam  tatanan  system pendidikan nasional Indonesia. Kebijakan “Merdeka Belajar”  ini sangatlah baik,  namun  demikian  dasar-dasar  historis  dan  filosofisnya  belum membumi.  Akibatnya,  kebijakan  “Merdeka  Belajar”    belum  sepenuhnya mampu memotivasi
penyelenggara
pendidikan untuk mengimplementasikannya.  Penulis  menangkap  bahwa  “Merdeka  Belajar” ini  banyak  dibahas  dalam  Al-qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  SAW  sebagai sumber  insfirasi  dan  grand  theory  penyelenggaraan  pendidikan  Islam.  Atas alasan  inilah  kemudian  penulis  tertarik  membahas  tentang “Merdeka Belajar  Menapaki  Syara’ ”  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan  dan  desain  fenomenologi.  Hasil  research  menunjukkan  bahwa merdeka  belajar  ternyata  benar  merupakan  tuntutanan  Islam  dan  dengan kejelasan ini, tenaga  pendidik  dan  pihak terkait menjadi  sangat  termotivasi menyukseskannya.
Kata Kunci: merdeka, belajar, menapak syara’

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 secara  umum  memberikan  arah  yang  cukup  jelas  terkait  penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia. 1 Beberapa arah dimaksud, antara lain: (1).
1 Presiden  RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Sekretaiat Negara, 2003), 3.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Pendidikan  bersifat  demokratis,  berkeadilan,dan  tidak  diskriminatif,  (2). Pendidikan  dilakukan  secara  integrative-interkonektif  dengan  system terbuka  dan  multimakna,  (3).  Pendidikan  diselenggarakan  untuk pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik  sepanjang  hayat,  (4). Pendidikan adalah proses memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan  kreatifitas  peserta  didik.  (5).  Pendidikan  merupakan pengembangan  budaya  membaca,  menulis,  dan  berhitung  bagi  segenap warga  Negara,  (6).  Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberdayakan elemen  masyarakat  melalui  penguatan  keterlibatan  mereka  dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 2
Secara  umum  dapat  ditegaskan  bahwa  prinsip  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia  menunjukkan  Negara  hadir  memosisikan pendidikan sebagai sebuah jalur paling strategis untuk memberi penjaminan terpenuhinya  persyaratan  pelaksanaan  hakekat  fungsi  manusia  sebagai khalifah.Dengan demikian, maka fungsi rububbiyyah yang menyertai fungsi kekhalifahan manusia dipastikan dapat terlaksana.
Kehadiran  pendidikan  dalam  format  di  atas,  mendorong  melajunya Angka Partisipasi, baik Murni atau pun kasar. Angka Partisipasi Murni atau pun  Kasar  menunjukkan  bahwa  secara  kuantitatif,  jumlah  peserta  didik, khususnya  di  jenjang  pendidikan  dasar  telah  cukup  memuaskan.  Pada angka-angka  yang  dipaparkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  terlihat  bahwa dari 10 anak terdapat 8-9 orang telah menjadi peserta didik SD/MI maupun SMP/M.Ts. Di jenjang pendidikan menegah terdapat 6-8 orang dari sepuluh orang  yang  masuk  SMA/sederajat.  Namun  di  perguruan  tinggi  hanya  3 orang dari 10 orang  yang masuk sebagai  mahasiswa.Maknanya, kita masih harus  bahu-membahu  mendorong  semangat  sekolah  generasi  muda, terutama di jenjang pendidikan menengah, terlebih di perguruan tinggi.
Data-data, baik Angka Partisipasi maupun Angka Melek Huruf, dan lain-lain,  yang  secara  umum  cukup  membanggakan  itu,  ternyata  tidak diiringi oleh tingkat mutu pendidikan. Merujuk pada standar PISA (Program for  International  Student  Assessment),    Indonesia  berada  di  urutan  72  dari
2 Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia, 3-4.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
77  negara.  Berdasarkan  data  ini,  kualitas  pendidikan  Indonesia  masih  jauh di bawah Negara ASEAN, seperti Brunai Darussalam maupun Malaysia. 3
Khususnya  dalam  hal  literasi,  Indonesia  masih  jauh  tertinggal. Dengan  standar  PISA  ((Program  for  International  Student  Assessment), Indonesia  pada  membaca  mencapai  skor  371,  menghitung  dapat memperoleh  skor  379,  dan  sains  mendapatkan  skor  396.  Dibandingkan dengan  Malaysia,  Indonesia  tertinggal  jauh.Malaysia  pada  membaca mencapai  skor  415,  menghitung  dapat  memperoleh  skor  440,  dan  sains mendapatkan skor 438. 4
(Sense  of  academic  crisis) atau  kegalauan  akademik  pun  kemudian mengemuka akibat kesenjangan angka-angka statistic yang menggembirakan  dengan  fakta  angka  capaian  mutu  pendidikan Indonesia.Kegalauan atau kegelisahan akademik tersebut kemudian menjadi mesin  pendorong  untuk  memahami  perbedaan  mencolok  tersebut.  Sejalan dengan  pernyataan  Imanuel  Khan  yang  ditulis  Ritzer,  menegaskan:  “ Kehidupan  ini  tersusun  dari  kejadian-kejadian  yang  membingungkan  dan tidak  dapat  dipahami  secara  langsung.  Jika  ingin  memahaminya,  maka kejadian  tersebut  harus  dipilih,  disaring  dan  digolong-golongkan  (diteliti secara seksama),” 5 akhirnya kesenjangan itu kemudian ditelah.
Salah  satu  hasil  penelaahan  terhadap  kesenjangan  tersebut  adalah: bahwa Kondisi mutu pendidikan Indonesia yang sedemikian rupa itu banyak dihubungkan  dengan  sistem  pendidikan  nasional  yang  berlaku.  Misalnya saja yang terkait dengan kurikulum, kualifikasi guru beserta beban kerjanya, dan  sarana-prasarana  yang  tersedia.Kurikulum  yang  berlaku  saat  ini  masih dipandang kurang efektif dan harus dibina maupun dikembangkan sehingga memperkuat  usaha  mengkonstruk  kapasitas  literasi  peserta  didik.Pada masalah  kualifikasi  dan  beban  kerja  guru  masih  membutuhkan  peninjauan kembali.Misal beban kerja administrative guru, sangatlah menguras energy dan  waktu  sehingga  tugas  operasional  mendidik  dan  mengajar  kurang
3 BPS, Potret Pendidikan Indonesia,
4 Picture-alliance/dpa/M.Irham Ad diakses 5 Desember 2019
5 Alimandan, Terj,Teori Sosiologi Moden, (Jakarta, Prenada Media, 2004), 37
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
optimal.Demikian  pula  dengan  pemerataan  sarana-prasarana  pendidikan, terutama terkait dengan teknologi untuk akses ilmu pengetahuan yang masih perlu diperhatikan.
Menteri  pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nadhiem Makarim  ternyata  menyahuti  hal  serupa.  Nadhiem  Makarim  memiliki  arah pemikiran  yang  sama  dengan  beberapa  pendapat  yang  berkembang sebagaimana  dipaparkan  di  atas.  Hal  ini  dilihat  dari  muatan  kebijakan “Merdeka  Belajar”  yang  disampaikannya.  Nadhiem  dalam  kebijakan tersebut  menegaskan  4  hal,  yaitu:  Peniadaan  UN  pada  tahun  2021, Pelaksanaan
UNBK oleh masing-masing satuan pendidikan, penyederhanaan  administrasi  mengajar  guru,  dan  penertiban  system  zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. 6
Muatan-muatan “Kebijakan  Merdeka  Belajar”  sebagaimana diuraikan  di  atas,  secara  umum  merupakan  hal  yang  baik  dan beralasan.Namun  demikian,  sesuatu  yang  baik  dan  beralasan  tidak  secara otomatis  dapat  diterima  apalagi  dapat  mengkonstruksi  sebuah  komitmen pelaksanaannya  secara  massif.  Butuh  waktu  dan  strategi  untuk mensosialisasi  “Kebijakan  Merdeka  Belajar”  ini  sebagaimana  kebijakan- kebijakan yang lain.
“Kebijakan  Merdeka  Belajar”  ini  bukanlah  berdasar  pada  konsep- konsep sederhana.Menurut hemat penulis, “Kebijakan Merdeka Belajar” ini sangat  komprehensif.Selain  menyikapi  masalah  carut-marut  mutu pendidikan, juga  menyahuti  era  industry  4.0  atau  5.0  yang  serba  terdigital.
Penulis  juga  ingin  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  “Kebijakan  Merdeka Belajar”  ini  berakar  pada  ayat-ayat  Tuhan  tentang  penugasan  manusia sebagai  khalifah.Aspek-aspek  kajian  seperti  ini  masih  relative  sangat terbatas  untuk  memperkuat  “Kebijakan  Merdeka  Belajar”.Oleh  sebab  itu, kesemuanya ini harus didiskrepsi dengan jelas dan terang.Ada pun harapan yang  diusung  adalah  untuk  mengkonstruk  pemahaman  yang  mantap sekaligus  komitmen  pelaksanaannya  secara  menyeluruh  dan  merata.
6 SCTV, Dokumen  Pidato  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Mendikbud  Nadhim Makarim, 11 Desember 2019.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## 254 Merdeka Belajar Menapaki Syara’
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  kemudian  memandang  perlu  untuk meneliti  beberapa  hal  terkait  insfirasi  dan grandtheory tema  “Kebijakan Merdeka  Belajar  Menapak  Syara’,yang  digelindingkan  Nadiem  Makarim selaku  Mendikbud, dengan  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan  dan  desain  fenomenologi.penelitian  ini  dilaksankan  untuk menjawab  permasalahan  dan  mencapai  tujuan  mengetahui  a).  Bagaimana hakekat kebijakan medeka belajar? b). Bagaimana pandangan Islam tehadap kebijakan  medeka  belajar?  c).  Bagaimana  pean  pemahaman  insane pendidikan  tehadap  penguatan  komitmen  pelaksanaan  “Merdeka  Belajar” sebagai ajaran Tuhan.

## PEMBAHASAN

## A. Fenomena Dunia Pendidikan di Tanah Air
Rujukan  Sistem  Pendidikan  Nasional  Indonesia  secara  umum memberikan  arah  yang  cukup  jelas  terkait  penyelenggaraan  program pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  Bab  II  Pasal  2  menyatakan  bahwa:  “ Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  1).  Mengembangkan kemampuan, 2).Membentuk watak, dan 3).Penguatan peradaban bangsa.jawab.” 7 Fungsi-fungsi  ini  dihajatkan  dapat  bermartabat  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  berkualitas,  baik  dalam ukuran  spiritual  maupun  material.Mencermati  rujukan  Sistem  Pendidikan Nasional  Indonesia,  maka  itu,  dapat  dinyatakan  bahwa    Negara sesungguhnya memiliki i’tikad dalam memfasilitasi tiap-tiap warga Negara untuk  mendapatkan  hak-hak  pemuliaannya  melalui  pendidikan.  Artinya bahwa  Negara  telah  hadir  dengan  perencanaan  maupun  strategi  untuk mempersiapkan  warganya  agar  dapat  berkembang  secara  optimal  dalam status  sebagai  hamba  Alloh,  warga  Negara,  masyarakat,  dan  bagian  dari perawat sekaligus pemanfaat alam dan isinya.
7 Presiden  RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Sekretaiat Negara, 2003), 3.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Kehadiran  pendidikan  dalam  format  di  atas,  mendorong  melajunya Angka Partisipasi, baik Murni atau pun kasar, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun  sebelumnya.  Di  akhir  tahun  2019,  APM  (  Angka  Partisipasi Murni  )  menunjukkan:  “  SD/MI  97.64,  SMP/M.Ts.  79.40,  SMA/Sederajat 60.84  dan  PT  18.25.  Sementara  itu  Total  Angka  Patisipasi  Kasar  (APK)= SD/MI  107.46,  SMP/M.Ts.  90.57,  SMA/Sederajat  83.98  dan  PT  (19-23th) 30.28 danPT (19-24th) 25.13. 8
Selain  menndongkrak  angka  partisipasi,  ternyata  kehadiran  Negara dalam  pembangunan  bangsa  melalui  pendidikan  dapat juga  memacu angka melek huruf. Perlakuan wajib belajar  9 tahun, baik melalui jalur formal atau pun  non  formal  ternyata  mendongkrak grow  up (pertumbuhan)  Angka Melek  Huruf  (AMH)  Indonesia.  Fakta  ini  disebabkan  karena  adanya interkoneksi antara perlakuan wajib belajar 9 th dengan Angka Melek Huruf (AMH)  Indonesia.  Interkoneksi  tersebut  teletak  pada  kriteria  sasaran  dan atau  target  perlakuan  wajib  belajar  9  tahun.  Ada  pun    sasaran  dan  target wajib  belajar  9  tahun  adalah  anak  usia  6-7  th  –  12-15  th  (usia  SD/MI  – SMP/M.Ts)  dan  melibatkan  setiap  Warga  negara  yang  buta  aksara  di  atas kelompok usia SD/MI – SMP/M.Ts.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Angka  Melek  Huruf (AMH) Indonesia hampir 100 %, dengan rincian, sebagai berikut: pada usia a. 15 – 24 th berkisar pada 99.76, b. 15 – 59 th berkisar pada 98.22, dan c. 15  –    59  th  ke  atas  berkisar  pada  95.90.  Data  ini  berarti  bahwa  pada kelompok  usia  15  –  24  th  terdapat  hamper  10  dari  10  orang  yang  melek huruf. Demikian pula pada kelompok usia 15 – 59 th, dan 15 –  59 th. 9
Angka  Melek  Huruf  (AMH)  Indonesia  yang  membanggakan  ini ternyata  disahuti  dengan  industry  kreatif,  seperti  layanan  internet  atau on- line ,  termasuk  untuk  kebutuhan  belajar.Data  menunjukkan  bahwa  peserta didik pada semua jenjang secara berangsur-angsur memberdayakan industry kreatif  ini.  Data  terakhir  menunjukkan  bahwa  peserta  didik  pengguna
8 BPS, Potret  Pendidikan  Indonesia  (Statistik  pendidikan), (Jakarta,  BPS.  2019), 43-48 9 BPS, Potret Pendidikan Indonesia, 24.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
layanan  internet  untuk  memenuhi  kebutuhan  belajar  adalah:  SD/MI mencapai  31.35%,  SMP/M.Ts  mencapai 78.21%,  SMA/sederajat  mencapai 92. 99%, dan PT mencapai 97.27%. 10
Mencermati  data di atas, ada perbedaan mencolok pada APM/APK, terutama  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dengan  pendidikan  menegah, apalagi  pendidikan  tinggi.Demikian  pula  pada  penggunaan  internet  secara kualitatif  maupun  kuantitatif.Dapat  pula  dinyatakan  bahwa  data  di  atas menunjukkan jenjang pendidikan berbanding se  - arah dengan peserta didik pengguna internet, khususnya untuk kebutuhan belajar.Artinya makin tinggi jenjang  pendidikan  semakin  tinggi  pula  persentase  penggunaan  internet dalam  belajar.Fakta  ini  sangat  rasional  dengan  argumentasi  terbatasnya ketersediaan  layanan  dan  kapasitas  penggunaan  internet  peserta  didik  pada jenjang yang lebih rendah.Selain problema ini, data-data statistic pendidikan di  atas  ternyata  tidak  memberikan  penjaminan  pada  kualitas  pendidikan secara  akademik.Misalnya  saja  dengan  standar  PISA  ((Program  for International Student Assessment), dan lain-lain.

## Merdeka Belajar
a. Sejarah Merdeka Belajar Di Indonesia
Gagasan “merdeka Belajar” telah menggelinding cukup lama. Tidak hanya  itu,  tetapi  gagasan  tersebut  berproses  dalam  formulasi  kebijakan nasional.  Gagasan  atau  pemikiran  ini  mengemuka  bersamaan  dengan penetapan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebagai  landasan konstitusional  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  adanya  integrasi  dan interkoneksi  antar  keduanya  da[at  dilihat  dari  makna  inplisist  pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia pertama. ”. 11
Secara  kontektual–subtansialis,  pernyataan  dalam  konstitusi  Negara tersebut  merupakan  pengukuhan  mutlak  tentang  hak  warga  bangsa Indonesia.  Pengukuhan  pengakuan  hak  asasi  itu  tentu  niscaya  menuntut kewajiban  Negara  untuk  mengimplementasi  penyelenggaraannya  secara
10 BPS, Potret Pendidikan Indonesia, 163. 11 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 .
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
menyeluruh  dan  berkeadilan,  tidak  terkecuali  dalam  pencerdasan  dan pencerahan bangsa melalui pendidikan.
Pengukuhan pada landasan konstitusional sebagaimana uraian di atas semakin  kuat  dengan  adanya  penegasan  dalam  Preambul  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945,  tepatnya  pada  alenia keempat. 12 Demikian  pula  adanya ketika  alenia  keempat  ini  kemudian  ditandaskan  dalam  batang  tubuh konstitusi Negara pada pasal 31 ayat 1. Rumusan-rumusan ini menunjukkan adanya  kebaruan  perlakuan  dalam  proses  pencerdasan  dan  pencerahan bangsa.  Sementara  itu  kebaruan  atau jadid ini  dipastikan  sebagai konsekuensi  logis  pergeseran  system  politik  ketatanegaraan,  dari  politik imprealisme  ke  system  politik  bangsa  yang  merdeka.  Bagi  sebagaian  ahli, seperti  Thomas  Khun  dan  Lakatos  memandang  perubahan  paradigm  ini sebagai effect revolusi poitik dalam fungsi alternasi dan solusi. 13
Ahli  lain  ternyata  membenarkan  pendapat  di  atas  dengan menegaskan  eratnya  hubungan  antara  pendidikan  dan  politik.  Albernethy dan  Coombe  yang  dimuat  pada  buku    Allan  Bloom ”  Closing  of  the American  mind New  York,  dan  ditulis  oleh  Simon  and  Schuster,  tepatnya pada  halaman  380,  menyatakan: Éducationand  politics  are  inectricably lingked” . 14
Tidak  sedikit  contoh-contoh  yang  dapat  diajukan.  Misalnya  saja gerakan  pendidikan  ummat  dan  bangsa  sebelum  kemerdekaan  yang dilaksanakan  para  tokoh  bangsa,  seperti  KH.  Hasyim  As’ary,  KH.  Ahmad Dahlan,  TGH.  Muhmmad  Zainuddin  AM,  Ki  Hajar  Dewantara,  dan  lain- lain.  Gerakan-gerakan  tersebut  pasti  diposisikan  sebagai  gerakan  resistensi oleh  bangsa  penjajah.  Sementara  itu,  pasca  kemerdekaan  RI,  aktivitas pendidikan  bangsa  mendapat  ruang  yang  lapang  dan  berangsung-ansur menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Peluang  yang  lapang  dan  lebih  akomodatif  bagi  upaya penyelenggaraan  pendidikan  pasca  terlepasnya  Indonesia  dari  pasungan
12 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 13 Muhammad Amin Abdullah, Islamic Study,
14 Sunarso,  “Pendidikan  Politik  dan  Politik  Pendidikan , ” Civik Vol  4  No  2, (Desember, 2007): 29.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
penjajah,  ternyata  semakin  terpacu  bersamaan  dengan  adanya  trend  baru berupa  bermunculannya  institusi  public  yang  mendapat  rekomendai pemerintah, termasuk organisasi–organisasi penyelenggara pendidikan sejak tahun 1950. 15
Fakta  menggembirakan  di  atas,  bukan  berarti  penyelenggaraan pendidikan luput dari tantangan yang hebat.  Tantangan itu tidak hanya haus disiasati,  tetapi  juga  ada  yang  wajib  ditundukkan.  Salah  satunya  adalah kenyataan  menguatnya  pertarungan  politik  dan  berkembangnya  faham ekstrim,  seperti  bentuk  tatanan  kenegaraan  yang  berubah  menjadi  RIS, model  demokrasi  yang  bermetamorfosis  menjadi  “terpimpin.”  komunisme, dan  lain-lain.  Semuanya  memengaruhi  penyelenggaraan  pendidikan  yang notebene berusaha mencerdaskan dan mencerahkan bangsa Indonesia. Lebih lagi  Partai  Komunis  Indonesia.  Mereka  dengan  gencar  membangun pengaruh di dunia pendidikan. 16
Ketika  Partai  Komunis  Indonesia  berhasil  memporak-poandakan Indonesia pada tahun 1960 sampai akhir  1965, pendidikan di Indonesia pun mengalami  hambatan  yang  signifikan.  Partai  Komunis  Indonesia  tidak segan-sega  menggeret  pendidikan  ke  dalam  ranah  politik  praktis  sehingga pendidikan  menjadi  tidak  focus,  bahkan  mengalami  kelambanan  dalam gerakan pencerdasan dan pencerahan bangsa.
Pasca Gerakan Tiga-Puluh September, maksud jahat Partai Komunis Indonesia  akhirnya  terbongkar. 17 Aktifitas  Partai  Komunis  Indonesia kemudian dihentikan dan institusi partai tersebut dibubarkan setelah telebih dahulu  SUPERSEMAR  (  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  1966)  sebagai landasn  yuridis  pemulihan  keadaan  negara  pasca  Gerakan  Tiga-Puluh September  PKI  diterima  oleh  Pangkostrad  Kolonel  Soeharto.  Restorasi berhasil  diselenggarakan  dan  berujung  dengan  keluarnya  TAP  MPRS
15 Jessica  Mackenzie  dan  Rebecca  Gordon, Studi  Pengembangan  Organisai(PO), (Jakarta; Australian AID, 2016), 2.
16 Tim, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia “Latar Belakang,  aksi,  dan  Penumpasannya”, (Jakarta,  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, 1994),  46 17 Tim, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai, 93-116
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Nomor:  XXXIII/MPRS/1967  Tentang  Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintah Negara  Dari  Presiden  Soekarno,  sekaligus  pengangkatan  Jenderal  Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan Tap MPRS itu secara otomatis lahir era baru yang disebut dengan Era Orde Baru. 18
Lahirnya  era  Orde  Baru  memperkuat  keyakinan  terhadap  faham Dialektika  Heagel.  Peristiwa  hebat  seperti  Gerakan  Tiga-Puluh  September PKI  sangat  potensial  memicu  perubahan. 19 Restorasi  yang  dilancarkan ORBA  mewarnai  hampir  seluruh  aspek  kehidupan,  tidak  terkecuali pendidikan.  Dalam  dunia  pendidikan,  bahaya  laten  komunisme  dikikis secara  seksama.  Seiring  dengan  ikhtiyar  mengantisipasi  bahaya  laten komunisme, syistem pendidikan-pun diformat sedemikian rupa untuk men- support kelansungan  kehidupan  bangsa  dan  Negara  Indonesia  yang  ber- Pancasila.
Bangunan  system  pendidikan  sebagaimana  uraian  di  atas  kemudian menghadirkan  paradigma  dan atau  model  implementasi  standar  pendidikan nasional. Salah satu yang paling mencolok adalah praktek penyelenggaraan pendidikan yang terpusat, seragam, dan kurang  memperhatikan local genius yang variatif diseluruh wilayah tanah air. Demikian pula adanya pada aspek kurikulum.  Orientasi  dan  komptensinya  bersifat  general  dengan mengasumsikan  kondisi  wilayah  di  Republik  Indonesia  cenderung homogen.  Praktek  system  pendidikan  seperti  ini  terus  berlanjut  dalam beberapa dekade. Keberlanjutan penyelenggaran system pendidikan terpusat ini  ternyata  tidak  sekedar  kebijakan  pendidikan  murni,  tetapi  juga  sebuah tindakan  politis  sebagai protective  belt yang  memberikan  penjaminan kontinuitas kejayaan ORBA.” 20
Pengkondisian  system  pendidikan  sebagai  salah  satu protective  belt (lingkar  pengaman)  rezim  ORBA  ternyata  membuahkan  hasil  yang menggembirakan  bagi  penguasa  birokrasi.  Sukses  ini  semakin  meyakinkan para penguasa ORBA sehingga mendorong mereka mempertahankan status
18 Tim, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai, (lampiran, 20 dan 25).
19 Alimandan, Teori Sosial Modern terj. ( 20 Darmaningtiyas, Pendidikan Yang Memiskinkan, (Tanggerang, Galang Press,2004), 9
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## 260 Merdeka Belajar Menapaki Syara’
quo .  Upaya  ini  semakin  memperkuat  posisi  ORBA  sehingga  mengemuka persoalan baru yang riskan. Persoalan dimaksud adalah massif-nya perilaku birokrat  Orde  Baru  yang  tidak  terkontol.  Hal  ini  karena  kekuatan penyeimbang  ORBA  (luar  ABRI  dan  Golkar)  sangat  lemah.  Salah  satu akibat buruknya adalah maraknya  KKN (Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme), termasuk di lingkungan pendidikan.
Konsekuensi  yang  muncul  akibat  perilaku  penguasa  ORBA  yang sedemikian rupa nyaris mengubah Indonesia sebagai Negara fasis. Fakta ini kemudian menekan perasaan rakyat sehingga seperti “api dalam sekam.”” 21
Akhinya,  setelah  lebih  kurang  30    tahunan  rakyat  dan  kekuatan penyeimbang  melakukan  resistensi  dengan  gerakan  reformasi  yang mengakibatkan ORBA tumbang pada tahun 1998. 22 .
Reformasi  mewarnai  perubahan  dibidang  pendidikan.  Atas  gagasan Forum  Rektor  pada  tanggal  11  November  1998,  reformasi  pendidikan menjadi  menguat.  Reformasi  pendidikan tersebut  pada intinya  mengrahkan pendidikan  yang  lebih  demokratis,  sistemik,  dan  terbuka,  serta  multi makna. 23 Tampaknya,  gagasan  Forum  rector  ini  menjadi  salah  satu formulasi  kebijakan  yang  berpengaruh  sehingga  menjadi  muatan  pada landasan  yuridis  system  pendidikan  nasional  pada  UU  SPN  Nomor  20 Tahun 2003.
Tentu  munajat  dan  hajat  refomasi  pendidikan  ini  haus  diikhtiyakan dengan  sangat  serius.  Ini  bukan  hal  mudah.  Butuh  waktu  dan  komitmen serta  kopetensi  yang  memedai.  Lain  dari  pada  itu,  support  impastruktur pendidikan  sangat  dibutuhkan.  Demikian  pula  halnya  dengan  tuntutan  era disrupsi atau era industry 4.0 dan 5.0 wajib disebangunkan dengan arah dan strategi reformasi pendidikan. Atas beberapa tuntutan ini maka selama lebih kurang  2  dekade,  reformasi  pendidikan  diisi  secara  cermat  sampai  dengan Negara-bangsa siap mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut “Merdeka Belajar” dengan sebuah Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020.
21 Anwar  Arifin, Memahami  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  dan  Undang- Undang Sisdiknas, (Jakarta, Sekretarist kementerian Agama Ri, 2003),2.
22 Ibid, 1-2- 23 Ibid, 1-2-
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Kebijakan  di  atas  sesungguhnya  akan  diselenggarakan  pada  tahun 2021.  Ternyata  karena  wabah  Covid  19,  kebijakan  Merdeka  Belajar  dalam beberapa  aspek,  seperti  optimalisasi  pemberdayaan  IT  diberlakukan  lebih dulu satu tahun dari ketentuan.
b. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020
Kebijakan  Medeka  Belajar  merupakan  langkah  realistis  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  demokratis,  sistimatis, terbuka,  dan  multimakna.  Kebijakan  Merdeka  Belajar  menyahuti kepentingan  setiap  peserta  didik  untuk  berkembang  menjadi  manusia seutuhnya. Dengan kata lain, Medeka Belajar sebagai kebijakan baru dalam dunia pendidikan dipandang dapat memberi ruang yang lapang bagi peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan diri merek melalui jalur pendidikan.
Surat Edaran sebagai landasan operasional pendidikan di era disrupsi tersebut  di  atas,  pun  memayungi  ikhtiyar  pemberdayaan  seluruh  potensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik atau guru yang selama ini dijejali dengan tugas-tugas administrative yang cukup mengecoh bahkan sampai memperkecil ruang waktu menunaikan inti subtansi tupoksi mereka, kembali  akan  diberdayakan  dengan  menyeimbangkan  beban  kerja administrative dengan tupoksi yang semestinya.
Kebijakan  Medeka  Belajar  berusaha  untuk  memberdayakan imprastruktur  dengan  sebaik-baiknya.  Merdeka  Belajar  juga  akan memberdayakan  kultur  IT  yang  semakin  berpengaruh  hebat  dan menawarkan  multi-manfaat.  Hajat  ini  mengusung maqoshidi pemerataan kesempatan mendapatkan akses pendidikan bagi warga bangsa di mana dan kapan saja.
Medeka  Belajar  merupakan effort (usaha)  memenuhi  rasa  keadilan yang dibutuhkan oleh warga bangsa tanpa diskriminasi. Selain itu, kebijakan ini  juga  memuat  ikhtiyar  mengatur  kesempatan  memilih  dan  memasuki lembaga pendidikan yang layak secara berkeadilan dan proporsional dengan penertiban pola zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Secara  rinci  dan  jelas  Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan Medeka Belaja meliputi:
USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) dan Penghapusan UN (Ujian Nasional)
Dalam Permendikbud (Perautan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan)  Nomor  43  Tahun  2019  yang  dijadikan  dasar  pertimbangan penetapan    Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun  2020  menegaskan  bahwa  Ujian yang diselenggarakan sekolah, maupun Ujian Nasional, merupakan sesuatu yang  diselenggarakan  dengan  usaha  optimal menumbuhkan  daya  nalar  dan karakter peserta didik secara utuh.
Secara  subtansial,  esensi  pertimbangan  penyelenggaraan  USBN  ( Ujian  Sekolah  Bestandar  Nasional)  dalam  Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun 2020  berorientasi  pada  usaha  mengumpulkan  informasi  kemajuan  peserta didik dengan standarsasi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, khususnya yang  tertuang  dalam  setiap  kompetensi,  baik  secara  kualitatif  maupun kuantitatif.
Kompetensi,  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif  ini  meliputi kapasitas narasi normative, material, dan social.Kapasitas normative sendiri meliputi keimanan dan ketaqwaan, akhlak, budi pekerti, moralitas.Sedangkan  kapasitas  material,  meliputi  penguasaan  sisi  kognisi atau  kecakapan  pengetahuan.Sementara  kapasitas  social  mencakup  seluruh kecakapan hidup yang mendukung peserta didik menjalankan fungsi dirinya sebagai makhluk social.
Dalam  tradisi    USBN  (  Ujian  Sekolah  Bestandar  Nasional),  usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh ini belum  dapat  diejawantahkan.  Tradisi    USBN  (  Ujian  Sekolah  Bestandar Nasional)  untuk  setiap  mata  pelajaran  masih  pada  tingkat  uji  kapasitas idealisme-teoritis  dan  menggunakan  paradigm sampling dalam  penentuan aspek-aspek indicator kompetensi yang diujikan. Hal ini tentu karena durasi waktu  yang  sangat  pendek  dalam  USBN  (  Ujian  Sekolah  Bestandar Nasional).
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Fakta-fakta tradisi  USBN ( Ujian Sekolah Bestandar Nasional) yang belum  dapat  menyelenggarakan  usaha  optimal  menumbuhkan  daya  nalar dan  karakter  peserta  didik  secara  utuh  ini  mendorong  pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mereformasi teknis penyelenggaraan USBN (  Ujian  Sekolah  Bestandar  Nasional).  Reformasi  yang  diajukan  dalam konteks  ini  adalah  memberikan  hak  dan kewenangan  penuh  kepada  satuan pendidikan  untuk  melaksanakan  USBN  (  Ujian  Sekolah  Bestandar Nasional)  dengan  perangkat  dan  alat  penyelenggaraan  ujian  yang memungkinkan terlaksananya usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. 24
Ujian yang memungkinkan terlaksananya usaha optimal menumbuhkan  daya  nalar  dan  karakter  peserta  didik  secara  utuh  tersebut sangat mungkin dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Misalnya saja dengan penyelenggaraan  USBN  (  Ujian  Sekolah  Bestandar  Nasional)  di  awal semester  ganjil  pada  kelas  terakhir  dari  sebuah  jenjang  pendidikan. Misalnya di SD/MI dilaksanakan pada Semester ganjil kelas VI.SMP/M.Ts, dilaksanakan pada Semester ganjil kelas IX. Sedangkan di SMA,MA,SMK, dilaksanakan  pada  Semester  ganjil  kelas  XII.    Dengan  durasi  waktu  yang cukup USBN ( Ujian Sekolah Bestandar Nasional) dapat menawarkan ujian komprehensif,  selain  porto  folio  yang  meliputi  teori-praktek  pada  setiap mata pelajaran atau dengan pola integrasi ilmu pengetahuan.
Sisa waktu USBN ( Ujian Sekolah Bestandar Nasional) pada setiap Semester  ganjil  sampai  semester  genap  kelas  terakhir  pada  setiap  jenjang pendidikan,  dapat  digunakan  untuk  remedial  atau  pun  pengayaan  hingga kemudian mastery  learning dapat  terejawantahkan.  Jika expectation terlaksana  maka  ujian  apalagi  yang  harus  dilakukan?  Pertanyaan  retoris
24 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020. Angka 1 bagian a dan b menyatakan:  Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselepggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru,  Bahan ujian sekolah untuk keiteria kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio,  penugasan,  dan  penilaiau  bentuk  kegiatan  lain)  dibuat oleh  guru  pada  masing- masing satuan pendidikan.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## 264 Merdeka Belajar Menapaki Syara’
inilah  yang  mengemuka  sebagai  alasan  rasional  penghapusan  UN  (Ujian Nasional) dalam  Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020.

## Penyederhanaan Administasi Mengajar Tenaga Pendidik
Adminstrasi  dalam  setiap  agenda  kegiatan  tentu  sangat  penting.Tidak terkecuali  dalam  Kegiatan  Belajar  Mengajar,  kegiatan  administrasi  ini sangat  membantu,  utamanya  dalam  pelaksanaan  prinsip  efisensi  dan efektifitas.  Albert H. Shuster dan Wilson F. Wetzler berpendapat bahwa: “ Administration of school may be defined as the art and science of creatively integrating  ideas,  materials,  and  person  into  an  organic,  harmonious, working unit for achievement of a desired goal.” 25
Hadari  Nawawi  juga  mengemukakan  bahwa  administrasi  pendidikan adalah Cara bekerja bersama para pihak atau orang dalam rangka mencapai tujuan  dalam  pendidikan  yang  efektif  atau  mendatangkan  hasil  yang  baik, tepat, benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan. 26
Pada  bagian  yang  lain  pada  buku  Administrasi  Pendidikan  Dalam Pembelajaran  diperjelas  bahwa  fungsi  administrasi  pendidikan  meliputi kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  mobilisasi  atau  pelaksanaan,  dan evaluasi.Jadi,  secara  umum,  administrasi  pendidikan  yang  secara  khusus dalam  hubungannya  dengan  pembelajaran  adalah  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran yang meliputi materi, metode, dan penilaian. 27
Beberapa  tahun  terakhir,  problem  administrasi  pendidikan  dalam pembelajaran ini mengemuka.Problem pokoknya adalah prinsip aplikasinya yang dipandang tidak efisien.Secara material, cukup banyak menghabiskan sarana,  seperti  kertas  dan  bahan  cetak.Dalam  perspektif  psikologis,  tentu membosankan  bagi  tenaga  pendidik  sehingga  memicu  tradisi  plagiasi  atau copas  ( copy  and  paste ).  Tradisi  ini  tergolong  buruk  dan  dipastikan  akan membawa pendidikan dalam kondisi yang “memalukan” ( shame).
25 Edeng  Suryana, Administrasi  Pendidikan  Dalam  Pembelajaran, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019), 6 26 Edeng Suryana, Administrasi Pendidikan Dalam, 7 27 Edeng Suryana, Administrasi Pendidikan Dalam, 8-9
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Memandang  dan  mempertimbangkan  kondisi  objektiv  sebagaimana uraian  di  atas,  akhirnya  dalam  Surat  Edaran  Mendikbud  Nomor  1  Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Merdeka  Belajar,  ditetapkan  administrasi pendidikan  dalam  pembelajaran,  khususnya  RPP  (Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran)  cukup  satu  lembar  saja  dan  dalam  format  yang  dapat disesuaikan dengan kebutuhan mengajar tenaga pendidik.

## Masa PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru )
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020–2021 menjadi bagaian  yang  diatur  Merdeka  Belajar.  Dalam  kebijakan  tersebut  terdapat bebeapa ketentuan dalam surat edaran tersebut, di antaranya:
1). Penyusun petunjuk teknis di tingkat pemerintah daerah .
Penyusun  petunjuk  teknis  di  tingkat  pemerintah  daerah  tentang pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),meliputi  penetapan wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Peranturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44  Tahun  2019  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Taman  Kanak- Kanak,  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Fungsi  ini  dilaksanakan  melalui koordinasi langsung dengan Kepala LPMP.
2). Distribusi Dokumen :
a) SOP pelaksanaan PPDB daerah,
b) Ketetntuan  zonasi  kepada  [ihak  terkat,  terutama LPMP pada waktu yang ditetapkan.
3). Penyelenggaraan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi oleh Pemda .
a) Pemda  dapat  melaksanakan  tes  seleksi  yang  bersifat sukarela.
b) Jika  Pemda  melaksanakan  tes    seleksi  masuk  jalur prestasi,  utamanya  pada  jenjang    pendidikan  dasar (SMP/M.Ts)  Kementerian  Dikbud  berkewajiban menyediakan  contoh  praktik  pada  laman  yang  telah ditentukan.
c) Sosialisasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## 266 Merdeka Belajar Menapaki Syara’
d) Pelaporan Pelaksanaan. kepada Kementerian Pdikbud melalui LPMP sesuai SOP yang telah ditetapkan
Mempersiapkan posko pelayanan informasi secara resmi. Memperhatikan  Surat Edaran  di atas,  tampaknya  Negara  ingin  benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada setiap warga Negara dalam  memenuhi  kebutuhan  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Negara menunjukkan bahwa dia memberikan penjaminan terselenggaranya layanan bidang  pendidikan  yang  berkeadilan  dengan  mmberikan  kesempatan  yang sama  bagi  setiap  warga  Negara  memperoleh  satuan  pendidikan  sebagai tempat  belajar  dengan  sebuah  regulasi  yang  disebut  zonasi.  Regulasi  ini mempertimbangkan  keterjangkauan  satuan  pendidikan  oleh  setiap  warga Negara  sehingga  beban  material  yang  ditimbulkan  akibat  jarak  yang  jauh antara  satuan  pendidikan  dan  peserta  didik  dapat  diatasi.  Lain  dari  itu, dengan  zonasi,  sebuah  satuan  pendidikan  tidak  hanya  akan  ditempati  oleh peserta  didik  yang  memiliki  persyaratan  khusus,  terutama  kemampuan material.
Keinginan  Negara  untuk  hadir  dalam  memberikan  rasa  keadilan yang  merata  dalam  memenuhi  kebutuhan  mendapatkan  pendidikan  yang layak,  dipastikan  lebih  meyakinkan  lagi  dalam  penegasan  system  zonasi pada  penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  “Kebijakan Medeka  Belajar”  yang  memuat  regulasi  formasi,  antara  lain  50%  zonasi,
15% jalur afirmatif, 5% jalur perpindahan, dan 0-30%  jalur prestasi, 28
Dalam  penegasan  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut di atas, kita pastikan bahwa warga negera  atau  calon  peserta  didik  dengan  pertimbangan  keterjangkauan  jarak dapat  mengisi  farmasi  minimal  70%  dari  daya  tampaung  maksimal  sebuah satuan  pendidikan.  Ada  pun  jalur-jalur  yang  dapat  ditempuh  hingga mencapai  70%  itu  adalah:  jalur  zonasi,  afirmatif,  dan  perpibdahan.  Untuk memaksimalkan  kesempatan,    warga  negera  atau  calon  peserta  didik  di zonasi tetentu dapat menempuh jalur prestasi.
28 SCTV, Dokumen  Pidato  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Mendikbud  Nadhim Makarim, 11 Desember 2019.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## B. Medeka Belajar Dalam Pandangan Islam
Islam  adalah  ajaran  yang  menghendaki  para  pemeluknya  harus, bahkan  wajib    cerdas  dan  tercerahkan.  Islam  berkeyakinan  bahwa  tanpa kecerdasan  dan  ketercerahan,  manusia  tidak  mengenal  Tuhannya.Jika manusia  tidak  mengenal  Tuhannya,  bagaimana  dia  memiliki  iman  yang kuat?Kecerdasan dan ketercerahan sendiri hanya dapat terbengun di atas al- aqlus-salim (akal yang sehat). 29 Itulah sebabnya Alloh menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. 30
Selain  tidak  akan  beriman,  manusia  tanpa  kecerdasan  dan ketercerahan  tidak  memiliki  rasa  takut  kepada  Pencipta.  Secara  otomatis, manusia yang tidak takut kepada-Nya karena tak dilengkapi kecerdasan dan ketercerahan,  tidak  akan  melaksanakan  kepatuhan  sesuai  tuntunan  syar’i.
Alloh  SWT  dengan  sangat  terang  dan  tegas  memperingatkan  bahwa “Sesungguhnya  orang-orang  yang  bertaqwa  adalah  mereka  dari  golongan cerdik-pandai atau para ulama.” 31
Muatan  wahyu  di  atas  tentu  akan  menjadi sense  of  academic  crisis bagi  setiap  orang-orang  beriman. Reason yang  meniscayakan  adanya “kegalauan”  ini  adalah  fakta  yang  menunjukkan  tidak  sedikitnya  individu dan  komunitas  yang  masih  dalam  posisi underdevelopment. Sebagai  sebuah ilustrasi yang dapat dicermati adalah: bahwa di Indonesia masih focus pada penuntasan  wajib  belajar  9  tahun.  Artinya:  masalah  esensi  penguatan kecerdasan  dan  ketercerahan  SDM  melalui  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi, terutama perguruan tinggi masih jauh dari expectation (harapan).
Menawarkan  kegalauan  akademik  ( sense  of  academic  crisis ) sebagaimana  yang  diterangkan  secara  inplisit  di  atas,  tentu  harus  dengan melaksanakan effort (ikhtiyar)yanglebih  serius  dalam  program  konsolidasi pendidikan.  Salah  satu  indicator  keseriusan  dalam  konsolidasi  pendidikan adalah  melaksanakan  pendidikan  dengan  system  terbuka  dan  multi- makna.Sementara  itu,  ciri  konsolidasi  pendidikan  yang  terbuka  dan  multi-
29 QS. At-Thuur Ayat 35
30 QS. At-Tien Ayat 4
31 QS. Al-Fathir Ayat 28
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## 268 Merdeka Belajar Menapaki Syara’
makna  adalah  berusaha  menghilangan  hambatan  untuk  memperoleh pendidikan  yang  layak  dan  memperkaya  jalur  memperoleh  kesempatan belajar bagi setiap warga Negara.
Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan multi-makna senafas dengan kebijakan “medeka Belajar.”Kebjakan ini sesungguhnya berbanding lurus dan searah dengan pandangan Islam.Penegasan-penegasan tentang hal- hal  terkait  dengan  kebijakan  “Merdeka  Belajar,”  khususnya  mengenai kewajiban  membuka  akses  seluas-luasnya  bagi  setiap  individu,  sangat banyak dimuat dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.
Alloh  SWT  berfirman  dalam  QS.Al-Ma’idah  Ayat  67,  “Wahai Rasululullah SAW, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu.Jika kamu tidak  melaksanakannya,  berarti  kamu  telah  berhianat  atau  tidak amanah.Alloh  memelihara  kamu  dari  gangguan  manusia.Alloh  pun  tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir.
Ayat  di  atas  sangat  jelas  menguraikan  tentang  larangan menyembunyikan  sebuah  risalah  yang  datang  dari  Alloh  SWT.Semua  isi ajaran  harus  dan  wajib  disampaikan  kepada  ummat  oleh  Rasul  sebagai penyampai  yang  dipilih  Alloh.Menyembunyikan  atau  tidak  menyampaikan risalah  dipandang  setara  dengan  menghalangi  ummat  mendapatkan  akses memperoleh  kesempatan  belajar.Dalam  ayat  di  atas  juga  terdapat penjaminan  yang  sangat  khusus  untuk  Rasululloh  SAW.Jaminan  tersebut adalah  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  Rasul  SAW  dalam  menyampaikan risalah.  Aloh  SWT  juga  meyakinkan  Rasul  SAW  bahwa  Dia  tidak  akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang ingkar atau kafir.
Firman  Alloh  SWT  dalam  ayat  yang  lain  lebih  tegas  menguraikan ancaman  bagi  siapa  saja  yang  menyembunyikan  ajaran  Islam  dengan maksud  secara  sengaja  atau  tidak  menutup  akses  memperoleh  kesempatan belajar  bagi  ummat.  Firman  tersebut  menyatakan:  “Sesungguhnya  orang- orang  yang  menyembunyikan  apa  yang  telah  kami  turunkan,  utamanya terkait dengan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya  kepada  manusia  dalam  al-Kitab,  akan  dilaknat  Alloh  dan oleh  mereka  yang  melaknat.  Hanya  orang-orang  yang  bertaubat,
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
memperbaiki  diri,  serta  menyampaikan  kebenaran  yang  terbebas  dari laknat.Merekalah orang-orang yang diterima taubatnya dan Alloh-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 32
Dalam  tafsir  Ibnu  Katsir,  firman  Alloh  di  atas  secara  khusus mengancam ahlul kitab yang berusaha menyembunyikan sifat-sifat kenabian dan kerasulan Muhammad SAW.Tentu hal ini sangat menyentuh persoalan keimanan  ummat.  Akibat  fatal  dari  sikap  buruk  ahlul  kitab  di  atas  adalah membungkam  petunjuk  Alloh  dengan  cara  menyembunyikannya  sehingga ummat  tidak  mengenal  Rasul  Alloh.  Dengan  dalih  apa  pun,  tidak  bisa ditolak bahwa perbuatan ahlul kitab ini menutup peluang bagi ummat untuk beriman kepada nabi utusan Alloh SWT.  Maka oleh sebab itulah ahlul kitab diancam  Alloh  SWT  dengan  laknat-Nya  dan  laknat  seluruh  makhluk  di muka bumi.Ancaman yang sedemikian hebat ini tentu menjadi pembelajaran bagi  kita  ummat  Rasululloh  SAW.Kalau  ahlul  kitab  saja  diancam  keras dengn  sikapnya  tersebut,  lalu  bagaimana  kiranya  kita  sebagai  ummat Muhammad  SAW  jika  menyembunyikan  atau  tidak  menyampaikan  risalah Islam?  Jika  saja  ada  laknat  yang  jauh  lebih  hebat,  maka  itukah    ancaman yang  sangat  adil  bagi  muslim  yang  dengan  segaja  atau  tidak menyembunyikan atau tidak menyampaikan risalah Islam.
Tafsir ini senada dengan hadits Rasululloh SAW yang menegaskan: “  Dari  Abu  Hurairah  RA  berkata,  Rasululloh  SAW  menyatakan  “Barang siapa  ditanya  tentang  sesuatu  ilmu,  kemudian  dia  menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan ikatan dari api neraka.” 33
Dari  sisi  penerima  petunjuk  atau  ummat,  Alloh  dengan  sangat bijaksana  memberikan  peringatan  yang  senada  dengan  para  penyampai, termasuk  kehadiran  penguasa.Ummat  yang  mengabaikan  risalah,  termasuk golongan orang-orang yang dicatat untuk mendapatkan sanksi sebagaimana sikap  abainya  terhadap  usaha  pencerdasan  dan  pencerahan.  Alloh  SWT dalam QS al-Ahzab ayat 34 mengatakan: “ Dan ingatlah apa yang dibacakan
32 QS. Al-Baqarah Ayat 159-160
33 HR. Juz 2 Nomor 263/ HR. Abu Daud at-Tirmizi dan al-Hakim
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
di  rumahmu,  baik  ayat-ayat  maupun  sunnah  Rasulullah  SAW. Sesungguhnya Alloh Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

## PENUTUP
Hakekat kebijakan medeka belajar adalah sebuah bentuk manifestasi komitmen  dan  kehadiran  Negara  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dengan memberikan layanan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal melalui system pendidikan nasional yang demokratis, sistemik, dan terbuka  serta  multi  makana,  dalam  arti  tidak  diskriminatif,  manusiawi, integrative, dan memobilisasi suprastruktur Negara bangsa untuk percepatan peolehan  capaian  pendidikan  yang  bermutu,  berkeadilan,  dan  bermoral, serta  berakhlak  mulia  dalam  bingkai  pancasila  yang  berketuhanan  Yang Maha Esa.
Kebijakan  Medeka  Belajar  dalam  pandangan  Islam  ternyata  telah dimuat  secara  khusus  dan  tegas  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah SAW,  sehingga  kebijakan  medeka  belajar  ini  benar-benar  senilai  dengan melaksanakan ibadah sesuai syara’ atau ketentuan hokum Islam.
Pemahaman insane pendidikan terhadap “Merdeka Belajar” sebagai ajaan  Tuhan  ternyata  berperan  dalam  penguatan  komitmen  mereka  dalam menyukseskannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan, Zaini. Ahmad Nurkholis al-Adib, Mohammad Bahauddin Nursalim, Qur’an Karim dan Terjemahan ; Yogyakarta: UII, 2006.
Soenarjo,  R.A.H. Qur’an  Karim  dan  Terjemahan ,  (Madinah:  Al-Malik
Fahd  li  thiba’at  al-mush-haf  asy  Syarif  (Lembaga  Percetakan  Al-
Qur’an Raja Fahd, 1971.
Sekretaris  Jenderal  MPR  RI. Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat    Republik  Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Arifin,  Anwar. Memahami  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Dalam Undang-Undang  SISDIKANAS, Jakarta:  Departemen  Agama  RI,
2002.
Mackenzie,  Jessica,  dan  Gordon,  Rebecca  Gordon. Studi  Pengembangan Organisai(PO), Jakarta: Australian AID, 2016.
Abdullah, Amin. Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  1996.
Natsir,  Ridwan. Mencari  Tipologi:  Format  Pendidikan  Ideal, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.
Syam, Nur. Islam Pesisir. Yogyakarta:LKIS, 2005.
Alimandan, terj, teori Sosiologi Modern, Jakarta, Perenada Media, 2005
Shihab,    M.  Quraish, Tafsir  Al-Misbah;  Pesan,  Kesan,  dan  keserasian  Al-
Qur’an, Ciputat: Lentera hati, 2000.
Echols  ,  Jhon  M  dan  Hasan  Shadly, Kamus  Indonesia  Inggris  (  an Indonesian-English  Dictionary  Edisi  KetigaYang  diperbaharu),
Jakarta: PT Gramedia,2002.
Poerwadarminta,  WJS, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), Jakarta:
Balai Pustaka, 2003.
Purwadarminto , WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus dalam versi online Dalam jaringan (Daring) , ...goegle….
Puspa, Yan Pramudya, KamusLengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris,
Semarang: Aneka Ilmu, 2005.
Lazuardi  ,  Ahmad  Lintang.  terj. Penelitian  Kualitatif  dan  Desaian  Riset , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
Bawani, Imam. Metodologi Penelitian Pendidikan Islam. Surabaya Sidoarjo,
Khazanah Ilmu, 2016.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449

## 272 Merdeka Belajar Menapaki Syara’
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta,Pt Raja Grafindo,
2011, 155,
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantiatif dan Kualitatif, Jakarta,
Rajawali Pers, 2014
Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Analisis  Data), jakarta,  Rajawali
Pers, 2010
Agusyana,Yus. Olah Data Skripsi dan Penelitian dengan SPSS 19. Jakarta: Elex Media Komputindo,2011.
Santoso, Singgih. Mastering SPSS 19. Jakarta: Elex Media Komputindo,2011.
Arikunto,  Suharsimi,  Suharjono,  dan  Supardi. Penelitian  Tindakan  Kelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research 3, Yogyakarta, Amdi, 2004.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research 4, Yogyakarta, Amdi, 2004.
Faisal,  Sanafiah. Kumpulan  Materi  Metode  Penelitian  Kualitatif,  BMPTSI
Wilyah VII Jatim, 1998 .
Mukhtar, Bimbingan  Skripsi,  Tesis  Dan  Artikel  Ilmiah .Jakarta;  Gaung Persada Press, 2009.
Patton,  Michael  Quinn. Metode  Evaluasi  Kualitatif ,  Yogyakarta;  Pustaka
Pelajar, 2009.
BPS, Potret  Pendidikan  Indonesia  (Statistik  pendidikan), Jakarta,  BPS. 2019
M. Irham Ad, Picture-alliance/dpa/ diakses 5 Desember 2019
SCTV, Dokumen  Pidato  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Mendikbud  Nadhim Makarim, 11 Desember 2019.
MPR  RI,  Amandemen Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia 1945 .
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2020 P-ISSN : 2685-6581; E-ISSN : 1693-7449
Sunarso,  “Pendidikan  Politik  dan  Politik  Pendidikan , ” Civik Vol  4  No  2,
(Desember, 2007): 29.
Tim, Gerakan  30  September,  Pemberontakan  Partai  Komunis  Indonesia “Latar  Belakang,  aksi,  dan Penumpasannya”, Jakarta,  Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 1994
Darmaningtiyas, Pendidikan  Yang  Memiskinkan, Tanggerang,  Galang Press,2004
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun 2020  Tentang  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Dalam  Penentuan Kelulusan  dan  Pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru TahunAjaran 2020-2021, Jakarta, Sekretariat Jenderal Kemendikbud. 2020 Edeng Suryana, Administrasi Pendidikan Dalam Pembelajaran,
Yogyakarta, Budi Utama, 2019
SCTV, Dokumen  Pidato  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Mendikbud  Nadhim Makarim, 11 Desember 2019.