## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KETERANGAN PALSU DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG
S. Endang Prasetyawati Universitas Bandar Lampung Email : s.endang@ubl.ac.id
Zainudin Hasan Universitas Bandar Lampung Email : zainudihasan@ubl.ac.id
Michael Yericho Saragi Universitas Bandar Lampung michaelyericho@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  the  research  is  to  discuss  and  analyze  criminal  responsibility  and  the  judge's consideration of perpetrators of criminal acts who deliberately gave false information, falsifying reports using alibis as victims of violent theft at the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Bandar Lampung City Police Office. This research uses a normative and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing sources. Viewed from the point of view of the occurrence of prohibited actions, a person will be held responsible for these actions, if the action is against the law and there is no justification or elimination of the unlawful nature of the crime committed. Truth applies legal provisions honestly and precisely with the aim of investigating and finding perpetrators who can be charged with committing a legal violation. Criminal liability and the judge's consideration of the perpetrator of the criminal act is based on the legal facts revealed, taking  into  account  the  elements  of  Article  374  of  the  Criminal  Code  where  the  defendant committed embezzlement in his work relationship which became the basis for the defendant to report to the SPKT. That the defendant had embezzled money from the company the defendant worked for, and then the defendant had an alibi that made a false report to the Bandar Lampung SPKT office because he was the victim of theft. In this case the panel of judges imposed a sentence in accordance with the defendant's actions, namely Article 374 of the Criminal Code regarding embezzlement in employment relations.
Keywords: Crime; False Information; Theft.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Tujuan  penelitian  membahas  serta  menganalisis  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  dan pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu pemalsuan  laporan  dengan  alibi  korban  pencurian  dengan  kekerasan  di  Sentra  Pelayanan Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  Kantor    Kepolisian  Resor  Kota  Bandar  Lampung.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan  mempelajari  norma  atau  kaidah,  sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  dengan wawancara terhadap narasumber. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.  Kebenaran  menerapkan  ketentuan  hukum  secara  jujur  dan  tepat  dengan  tujuan untuk mengusut dan menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.  Pertanggungjawaban  pidana  dan  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap memperhatikan dari unsur-unsur Pasal 374 KUHP  dimana  terdakwa  melakukan  penggelapan  dalam  hubungan  kerja  yang  menjadi  dasar terdakwa melakukan laporan ke SPKT. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari perusahaan terdakwa bekerja, dan kemudian terdakwa beralibi yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhi hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  yaitu  pada  Pasal  374  KUHP  mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.
Kata kunci : Tindak Pidana; Keterangan Palsu; Pencurian.

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum yang erdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun  1945  Pasal  1  ayat  3.  Artinya,  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  1  yang  menyebutkan  "Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan  tidak  ada  kecualinya".  Maknanya,  setiap  warga  negara  yang  ada  di  wilayah  negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi. Manusia adalah makhluk sosial ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh tuhan memiliki akal dan pemikiran yang dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu dengan  kehendak  dan  kesadaran  diri.  Selain  akal,  manusia  juga  diberi  nafsu.  Nafsu  diciptakan sebab manusia tidak dapat hidup apabila tidak memiliki nafsu untuk makan, nafsu untuk mencari harta  dan  keinginan  lainnya.  Akan  tetapi  jika  nafsu  tidak  bisa  dikendalikan  dengan  akal  sehat,

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
maka  akan  terus  meledak  dan  oleh  sebab  itu  banyak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  segelintir manusia sebab tidak mampunya mereka dalam mengendalikan nafsu.
Keberagaman  suku,  kepercayaan,  dan  berbagai  macam  golongan  memicu  Indonesia dipenuhi  akan  banyaknya  perbedaan.  Di  dalam  masyarakat  yang  tercipta  dari  berbagai  macam perbedaan ini, pasti akan terjadinya hubungan sosial satu sama lain. Namun dalam kehidupan nyata di  dalam  pelaksanaan  hubungan  sosial  tersebut  tidak  selalu  berjalan  dengan  harmonis,  tetapi terkadang juga akan menimbulkan pertikaian antar golongan. Pertikaian ini dapat terjadi apabila adanya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu hukum memiliki peranan untuk mengendalikan dan menjaga    keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. 1
Untuk  mewujudkan  keseimbangan  di  dalam  masyarakat  itu  maka  diperlukan  keterlibatan semua elemen yang berpengaruh di dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan  diatas,  maka  diperlukan  Hukum  Acara  Pidana.  Hukum  acara  pidana  merupakan keseluruhan aturaran hukum yang mengatur bagaimana cara negara melakukan penegakan hukum pidana  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  maupun  kejahatan. 2 Secara  sosiologis  kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga–warga masyarakat, yang mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang.  Ini  berarti  bahwa  kejahatan  merupakan  suatu  cap  yang diberikan terhadap perilaku–perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk. 3 Kejahatan sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah–kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat. Kejahatan  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  merupakan  gejala  sosial  yang  akan  selalu dihadapi  oleh  setiap  manusia,  masyarakat  dan  bahkan  Negara.  Masalah  kejahatan  bukanlah masalah  yang  baru  meskipun  tempat  dan  waktunya  berbeda  tetapi  modus  operandinya  dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang
1 Umbu  Lily  Pekuwali.  2008. Memposisikan  Hukum  Sebagai  Penyeimbang  Kepentingan Masyarakat .  Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.1No.2, hlm. 7.
2 Andi Hamzah. 2019. Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2, cet. 13 . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4
3 Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Pustaka Prima, Medan, hlm 44.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.
Hal  ini  menjadi  masalah  sebab  tidak  berarti  sebuah  aturan  hukum  jika  kejahatan  yang dilakukan  masyarakat  tidak  dapat  diikuti  oleh  aturan  hukum  itu  sendiri. 4 Menurut  Bambang Poernomo,  hukum  acara  pidana  sebagai  salah  satu  alat  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang memiliki fungsi utama yaitu:
1. Mengusut dan menemukan kebenaran berdasarkan fakta;
2. Memperaktikan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Mewujudkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. 5
Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, suatu kebenaran yang murni dengan menerapkan  ketentuan  hukum  acara  secara  jujur  dan  tepat  dengan  tujuan  untuk  mengusut  dan menemukan  pelaku  yang  dapat  didakwakan  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum,  tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dan putusan pengadilan dengan harapan untuk menemukan apakah pelaku  Tindak  Pidana  terbukti  melakukan  kesalahan  dan  apakah  pelaku  dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Di dalam menegakan suatu kebenaran tidak boleh jika hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja akan tetapi harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada  dalam  persidangan.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  ketentuan  bahwa  hakim  tidak  boleh memutus suatu perkara apabila tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang- Undang. Mengenai alat bukti yang sah ini telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dilihat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara pidana.
Keterangan  dari  saksi  yang  dimaksud  adalah  mengenai  suatu  peristiwa  yang  memenuhi unsur pidana yang saksi itu alami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri dengan menyebut argumen dan pengetahuannya. Hal ini termaktub didalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Saksi harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di  persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Hal ini menunjukan bahwa pengambilan sumpah bagi seorang  saksi  itu  merupakan  suatu  syarat    mutlak  yang  harus  dipenuhi  sebelum  saksi  tersebut
4 Farid,  R.  N.,  &  Zainudin  Hasan.  2022. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk) . Innovative: Journal Of Social Science Research , Vo.2 No.1, hlm. 319
5 Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Kencana, Jakarta, hlm. 08.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menyampaikan keterangannya dipersidangan. Adapun tujuan utama dari sumpah tersebut adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya.
Dalam proses menilai keterangan saksi memang tidak mudah. Oleh karena itu, hakim harus teliti dalam mengamati keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dengan mencermati:
a. Apakah  ada  koherensi  antara  keterangan  saksi  1  (satu)  dengan  saksi yang lain;
b. Mencermati argumen yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangannya;
c. Mencermati  bagaimana  kehidupan  sehari-hari  saksi  dan  semua  hal  yang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu dipercaya
Akan tetapi apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu di atas sumpah maka akan dikenakan hukuman pidana. Suatu keterangan yang diberikan secara sendiri atau melalui kuasanya baik berbentuk tulisan ataupun lisan yang diketahui oleh pemberi keterangan bahwa keterangan itu mengandung unsur kebohongan, disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan merupakan pengertian dari keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, apabila sebagian dari keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan yang di kukuhkan dengan sumpah mengandung unsur-unsur kebohongan maka sudah cukup untuk dapat di kategorikan sebagai delik keterangan palsu di atas sumpah. 6 Di  dalam  proses  pembuktian  dakwaan  terdakwa  di  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk  diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit. Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan,
6 Leni Marwanti. 2015. Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Dipersidangan . Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 11.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam  hal  memeriksa  seseorang  di  dalam  suatu  persidangan,  Hakim  tidak  hanya mendengarkan  kesaksian  tersebut,  tetapi  juga  selalu  memperhatikan  saksi  yang  memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya. ujuan dari hal tersebut adalah agar dalam menilai  keterangan  kesaksian  tersebut  Hakim  dapat  terpengaruh  oleh  sikap  batinnya  sendiri misalnya  rasa  tidak  percaya  akan  keterangan  si  saksi,  atau  mungkin  sebaliknya  timbullah  rasa hormat  dan  menghargai  atas  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  tersebut.  Namun  dalam praktiknya seringkali terjadi pemberian keterangan palsu dari saksi-saksi yang ada dan pemberian keterangan palsu ini sering terjadi di dalam proses penyelidikan, pemeriksaan bahkan di dalam persidangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan jejak dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.  Seperti  pada  Putusan  Nomor  :    53/Pid.B/2022/Pn.Tjk  yang  terjadi  diwilayah  hukum pengadilan negeri tanjung karang  terdakwa dengan sengaja memberi keterangan palsu “pemalsuan laporan”  dengan  beralibi  sebagai  korban  pencurian  dengan  kekerasan  di  Sentra  Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Polresta Bandar Lampung. Terdakwa melaporkan kejadian di SPKT Polresta Bandar Lampung sebagai korban pencurian, tetapi setelah dilakukan penyelidikan pelaku  ternyata  memalsukan  laporan  yang  sebenarnya  pelaku  adalah  pencuri  itu  sendiri. Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  penjelasan  kasus  diatas,  penulis  tertarik  melakukan penelitian dengan membahas serta menganalisis mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Dengan  Sengaja  Memberi  Keterangan  Palsu  Dengan  Alibi  Korban  Pencurian Dengan Kekerasan Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor  Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor :  268/PID.B/2022/PN.TJK)”.

## B. METODE
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  dan  empiris.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Analisis  data  yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dengan  Sengaja Memberi Keterangan Palsu Pemalsuan Laporan Dengan Alibi Korban Pencurian Dengan  Kekerasan  Di  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan  pidana  seperti  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Menurut Toni Suherman Wakasat  Kepolisian  Resor  Kota  Bandar  Lampung  pertanggungjawaban  pidana  yang  harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu pemalsuan laporan berdasarkan Toni  Suherman  Wakasat  Kepolisian  Resor  Kota  Bandar  Lampung  Terdakwa  ditangkap  sejak tanggal  20  Januari  2022  sampai  dengan  tanggal  8  Februari  2022.  Kemudian  Penyidik Perpanjangan  Oleh  Penuntut  Umum  sejak  tanggal  9  Februari  2022  sampai  dengan  tanggal  20 Maret 2022. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 antara pukul 18.30 Wib hingga pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Polsek Kedaton Jl. Soekarno Hatta No. 14, Kedaton, Bandar Lampung telah melakukan tindak  pidana  memberi  keterangan  palsu  pemalsuan  laporan.  Setelah  proses  penyidikan  pelaku menjadi tersangka dengan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.
Analisa  penulis  berdasarkan  penjelasan  diatas  salah  satu  unsur  dalam  perbuatan  pidana adalah unsur melawan hukum. Suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. KUHP Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Menurut Moch Rifani Agustam Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, jika tindak pidana  telah  selesai  disidik  oleh  penyidik  maka  hasil  penyidikan  diserahkan  kepada  penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan  dinyatakan  lengkap  (P21).  Tahapan  selanjutnya  adalah  penuntutan.  Tahapan  ini  menjadi

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah  menerima  hasil  penyidikan  yang  telah  dinyatakan  lengkap  dan  memenuhi  syarat  untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa dalam tuntutan JPU terkait perkara ini JPU menuntut sebagai berikut :
1. Menyatakan  FIRDAUS  AHAPRIYANDA  Bin  SUDARMI  M.  NOER  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FIRDAUS
AHAPRIYANDA Bin SUDARMI
M.  NOER  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dikurangi  selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa
- 1  (satu)  lembar  Laporan  Polisi  Model  B  berikut  surat  tanda  bukti laporan;
- 1 (satu) rangkap BAI Saksi Korban atas nama FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER - 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan. - 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER. 4. Menetapkan agar
terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu rupiah)
Kemudian berdasarkan tuntutan diatas JPU memberikan dakwaannya kepada Majelis Hakim dalam proses peradilan dengan dakwaan pertama  melanggar Pasal Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, ketiga Pasal 242 ayat (1) KUHP, keempat Pasal 220 KUHP.  Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur  Dengan  Sengaja  dan  Melawan  Hukum  Memiliki  barang  sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena mendapat upah untuk itu
Dengan  tuntutan  terdakwa  pidana  penjara  selama    2  tahun  dikurangi  selama  dalam  masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menurut Moch Rifani Agustam JPU menghadirkan  Saksi-Saksi  selama  persidangan  yang  menjadi  kuat  dalam  dugaan  tindak  pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum menahan terdakwa sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022. Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari  hasil  penyidikan  kepolisian.  Terdakwa  juga  diberi  hak  untuk  membela  diri.  Usai  tahap pemeriksaan,  hakim  akan  memberikan  putusan  atau  vonis  atas  perkara  tersebut.  Berikut  masa tahanan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dengan
Penahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan
tanggal 26 April 2022, Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.
Tahap  pelaksanaan  putusan  pengadilan  Hakim  memutus  perkara  sebagai  berikut  : Memperhatikan,
Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain yang bersangkutan;
MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOERterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOERoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1  (satu)  lembar  Laporan  Polisi  Model  B  berikut  surat  tanda  bukti laporan;
- 1 (satu) rangkap BAI Saksi Korban atas nama Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer;
- 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam Dikembalikan  kepada  darimana  benda  tersebut  disita  yaitu  Terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer; 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)
Tahap  eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Dengan hal ini maka proses pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana memiliki satwa lindung harus dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan.
Menurut  Achmad  Rifai  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  dalam  pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Dapat diartikan jika seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana,  melainkan  terdapat  unsur  kesalahan  dalam  perbuatannya  serta  seseorang  tersebut  telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila  memenuhi  syarat-syarat  dalam  pertanggung  jawaban  pidana.  Analisa  berdasarkan wawancara diatas, disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Pasal 1 ayat (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan.  Dari  pasal  tersebut  dapat diartikan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  apabila  telah  ada  peraturan  yang  mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan  perbuatan  pidana,  maka  ia  hanya  dapat  diadili  berdasarkan  peraturan  perundang-

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
undangan  pidana  yang  berlaku  pada  saat  perbuatan  dilakukan.  Sehingga  perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan tersebut bisa ada di penguasaaan Terdakwa. Terdakwa kepikiran karena uang hasil penagihan dan penjualan barang yang ada sama sebesar Rp Rp.2.732.000 (dua juta tujuh ratus  tiga  puluh  dua  ribu  rupiah)  habis  terpakai  sama  Terdakwa  untuk  membayar  hutang  dan
bermain judi
online, sehingga Terdakwa takut kalau Terdakwa ditanya bos Terdakwa, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengelabui  bos  Terdakwa  dan  timbul  niat  Terdakwa  membuat  laporan  ke polsek  Kedaton  kalau  Terdakwa  telah  di  rampok  dan  uang  milik  Terdakwa sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  dan  termasuk  uang  milik  kantor  PT. Anugerah  Karya  Prima  sebesar  Rp.2.732.000  (dua  juta  tujuh  ratus  tiga  puluh dua  ribu  rupiah)  yang  ada  sama  Terdakwa  telah  di  rampas  oleh  pelaku perampokan  tersebut.  Bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  374  KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  Pertama.  Seseorang  akan  diadili  sebagai  pelaku  utama apabila dia melakukan pelanggaran, memerintahkan dilakukannya suatu tindak pidana, atau ikut serta  dalam  suatu  tindak  pidana  atau  jika  dia  sengaja  mendorong  dilakukannya  pelanggaran melalui paksaan, memfasilitasi (yaitu, menyediakan materi, informasi, atau peluang), atau dengan menawarkan  secara  tidak  sah  atau  menjanjikan  sesuatu  sebagai  imbalan  atas  dilakukannya pelanggaran. Dalam kasus seperti itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang ia sengaja lakukan didorong, dan terdapat konsekuensi dari tindakan tersebut.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dengan  Sengaja Memberi  Keterangan  Palsu  Pemalsuan  Laporan  Dengan  Alibi  Korban  Pencurian

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Dengan  Kekerasan  Di  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
Penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan  mekanisme  bekerjanya  aparat  penegak hukum  pidana  mulai  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  penangkapan,  penahanan, penuntutan  sampai  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  atau  dengan  kata  lain  bekerjanya  Polisi, Jaksa,  Hakim  dan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  yang  berarti  pula  berprosesnya  atau bekerjanya hukum acara pidana. Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pertimbangan  hakim  sebenarnya  tidak  kalah  pentingnya  dibandingkan  dengan  bagian  amar putusan  hakim  dan  justru  bagian  pertimbangan  itulah  yang  menjadi  roh  dari  seluruh  materi  isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan,  pengalaman,  dan  kebijaksanaan.  Proses  penjatuhan  putusan  tersebut,  seorang  hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku  pidana.  Setelah  menerima  dan  memeriksa  suatu  perkara,  selanjutnya  hakim  akan menjatuhkan  keputusan,  yang  dinamakan  dengan  putusan  hakim,  pernyataan  hakim  yang merupakan  sebagai  pernyataan  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  putusan  itu.  Jadi putusan  hakim  bukanlah  semata-mata  didasarkan  pada  ketentuan  yuridis  saja,  melainkan  juga didasarkan pada hati nurani.
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif  dan  objektif  seseorang  dapat  di  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur  merata  materiil  dan  spirituil.  Hukum  pidana  tersebut  digunakan  untuk  mencegah  atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hakim,  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
Menurut  Achmad  Rifai  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang,  Penuntut  Umum  pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan merupakan  bahan  utama  untuk  menjadikan  pertimbangan  dalam  suatu  putusan.Sehingga ketelitian,  kejelian  dan  kecerdasan  dalam  mengemukakan/menentukan  fakta  suatu  kasus merupakan  faktor  penting  dan  menentukan  terhadap  hasil  putusan.  Seorang  Hakim  dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan Hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat.
Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadapat perkara tersebut:
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah  dibebani  pula  untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain yang bersangkutan;
MENGADILI :

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOERterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOERoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1  (satu)  lembar  Laporan  Polisi  Model  B  berikut  surat  tanda  bukti laporan;
- 1  (satu)  rangkap  BAI  Saksi  Korban  atas  nama  Firdaus  Ahapriyanda  Bin Sudarmi M. Noer;
- 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer; 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
Menurut  Moch  Rifani  Agustam  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung,  bahwa Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar  putusannya.  Dalam  sanksi  pidana,  Hakim  harus  mempunyai  pertimbangan  Yuridis  yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah  Hakim  haruslah  meyakini  apakah  terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana  atau  tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Pengambilan keputusan sangat dipertukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab,  keadilan,  kebijaksanaan,  dan  profesionalisme.  Dalam  menganalisis  dasar  Pertimbangan hakim maka peneliti menggunakan teori pertimbangan filosofis dan sosiologi maksudnya hakim mempertimbangkan  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  merupakan  upaya  untuk

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memperbaiki  perilaku  terdakwa  melalui  proses  pemidanaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setalah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu  pemalsuan  laporan  dengan  alibi  korban  pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor  Kepolisian Resor Kota Bandar  Lampung.  majelis  hakim  memperhatikan  dari  unsur-unsur  Pasal  yang  diajukan  oleh penuntut  umum  dalam  dakwaannya,  hanya  pasal  374  KUHP  yang  akan  digunakan  dalam penjatuhan  putusan.  Dimana  terdakwa  melakukan  penggelapan  dalam  hubungan  kerja  yang menjadi  dasar  terdakwa  melakukan  laporan  ke  SPKT.  Bahwa  terdakwa  telah  melakukan penggelapan  uang  dari  perusahaan  terdakwa  bekerja,  dan  kemudian  terdakwa  beralibi  yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.

## D. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu pemalsuan laporan dengan alibi korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor  Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung telah diperoleh fakta  hukum bahwa uang perusahaan tersebut ada di  penguasaan  Terdakwa  kemudian  timbul  niat  Terdakwa  untuk  mengelabui  dan  timbul  niat Terdakwa  membuat  laporan  ke  polsek  Kedaton  kalau  Terdakwa  telah  di  rampok.  Bahwa perbuatasn terdakwa melanggar Pasal 374
KUHP maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif Pertama. Dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan. Pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu pemalsuan  laporan  dengan  alibi  korban  pencurian  dengan  kekerasan  di  Sentra  Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor  Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung berdasarkan fakta-

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa  serta  barang  bukti  yang  dihadirkan  ke  muka persidangan,majelis  hakim  memperhatikan  dari  unsur-unsur  Pasal  yang  diajukan  oleh  penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu pasal 374 KUHP yang akan digunakan dalam penjatuhan putusan. Dimana terdakwa melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang menjadi dasar terdakwa melakukan laporan ke SPKT. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari perusahaan terdakwa bekerja, dan kemudian terdakwa beralibi yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhi hukuman yang sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  yaitu  pada  Pasal  374  KUHP  mengenai  penggelapan  dalam hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Andi Hamzah. 2019. Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2, cet. 13 . Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Kencana, Jakarta.
Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Pustaka Prima, Medan.
Leni  Marwanti.  2015. Tindakan  Hakim  Dalam  Menilai  Kekuatan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Dipersidangan . Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

## Jurnal
Farid,  R.  N.,  &  Zainudin  Hasan.  2022. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini  Bandar  Lampung  (Studi  Putusan  Nomor  569/Pid.  B/2021/Pn  Tjk) . Innovative:
Journal Of Social Science Research , Vo.2 No.1.
Umbu  Lily  Pekuwali.  2008. Memposisikan  Hukum  Sebagai  Penyeimbang  Kepentingan Masyarakat .  Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.1No.2.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu