## Konversi Lahan Sawah di Kota Bogor dan Strategi Anggaran dalam Mengendalikannya

## Wetland Conversion in Bogor City and Budget Strategies Control
Oni Hidayati 1* , Hermanto Siregar 1 & A. Faroby Falatehan 1
1Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Jl.
Kamper Wing 5 Level 4 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680; *Penulis korespondensi. e-mail: onihidayati74@gmail.com
(Diterima: 4 Juni 2017; Disetujui: 26 Juli 2017)

## ABSTRACT
Conversion of agricultural land in urban areas is most prevalent in wetlands, thus threatening food availability and loss of multifunctional land. In the last five years, the  wetland area in Bogor City has dropped dramatically to 321 ha (BPS of Bogor City, 2016). Control of the rate of conversion of wetland in Bogor City is regulated by Local Regulation number 8 year 2011 concerning Bogor City Spatial Plan (RTRW Kota Bogor) 2011-2031. However, its implementation is less effective so that there is a need for economic instruments to support it. The purpose of this study is to describe the wetland conversion in Bogor City and budgetary strategies in order to control it. Spatial analysis with overlay method was used to and resulted in a land conversion pattern which was dominated by housing area of 1 137.33 ha (47.08%) and garden 254.28 ha (10.53%). The conversion pattern was used as the basis of multiple linear regression analysis of factors affecting wetland area in Bogor City during 2000-2015 which results were: production amount (significant at α 1%); building area (significant at α 5 %); realization of Bogor City Agricultural Service budget (not significant) with R 2 value  =  86.6%.  Wetland  conversion  control  was  conducted  through  budget  strategies  which  are analyzed  with  Analitycal  Hierrachy  Process  (AHP)  calculation,  resulting  as  follows:  (1) socialization  budget;  (2)  budget  for  formulating  local  regulation;  (3)budget  sharing  with  the central/provincial  government;  (4)  streamlining  the  role  of  the  private;  (5)  budget  supervision; (6)budget for (land banking); (7) incentives and disincentives for farmers.
Keywords:  Analitycal Hierrarchy Process (AHP), budget strategy, overlay, wetland protection

## ABSTRAK
Konversi lahan pertanian di perkotaan paling banyak terjadi pada lahan sawah, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan hilangnya multifungsi lahan. Dalam lima tahun terakhir, luas lahan sawah di Kota Bogor menurun drastis hingga menjadi 320 ha (BPS Kota Bogor, 2016). Pengendalian laju konversi  lahan  sawah  di  Kota  Bogor  diatur  oleh  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor.  8  tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Bogor  Tahun  2011-2031.    Namun, implementasinya  kurang  efektif  sehingga  diperlukan  instrumen  ekonomi  untuk  mendukungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konversi lahan sawah di Kota Bogor dan strategi anggaran  dalam  mengendalikannya.  Analisis  spasial  ( ArcGIS 10.2)  dengan  metode overlay menghasilkan  pola  konversi  lahan  sawah  yang  didominasi  oleh  perumahan  seluas  1,137.33  ha (47.08%)  dan  kebun  sebesar  254.28  ha  (10.53%).  Pola  konversi  tersebut  dijadikan  dasar  analisis regresi linier berganda faktor-faktor yang mempengaruhi luas lahan sawah di Kota
Bogor  tahun  2000-2015  yang  hasilnya  adalah:  jumlah  produksi  (signifikan  pada    α  1%);  luas bangunan (signifikan pada α 5%); realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor (tidak signifikan) dengan nilai R 2 = 86.6%. Pengendalian konversi lahan sawah dilakukan melalui pemilihan prioritas strategi anggaran perlindungan lahan sawah yang dihasilkan dari perhitungan Analitycal Hierrachy Process ( AHP ) dengan hasil sebagai berikut: (1) anggaran sosialisasi; (2) anggaran pembuatan Perda; (3)  sharing  anggaran  dengan  Pemerintah  Pusat/Provinsi;  (4)  mengefektifkan  peranan  swasta;  (5) anggaran  pengawasan;  (6)  anggaran  pembelian  lahan  ( land  banking );  (7)  pemberian  insentif  dan disinsentif  kepada petani.
Kata kunci: Analitycal Hierrarchy Process ( AHP ), overlay , perlindungan lahan sawah, strategi anggaran

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Salah  satu  fenomena  yang  cukup  marak terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah konversi lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan  bertambahnya  kebutuhan  dan  permintaan terhadap lahan, baik pertanian maupun nonpertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Pada periode lima tahun setelah otonomi daerah, konversi lahan pertanian yang terjadi di Indonesia lebih besar dibandingkan  dengan  sebelum  otonomi  daerah (Hidayat,  2008).  Jika  dilihat  dari  perbandingan laju  konversi  lahan  sawah  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  antarkota  di  Provinsi Jawa  Barat  pada  tahun  2009-2012,  Kota  Bogor merupakan  kota  yang  memiliki  luas  konversi lahan sawah dan pertumbuhan penduduk paling tinggi  yaitu  sebesar  2.54  ha  dan  2.42%  (BPS Provinsi Jawa Barat, 2013). Alokasi lahan sawah dalam  RTRW  Kota  Bogor  tahun  2011-2031 adalah  600  ha,  sedangkan  sampai  tahun  2014 luas  lahan  sawah  Kota  Bogor  sebesar  750  ha. Kondisi  ini  memberikan  peluang  terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya  terjadi  penurunan  luas  lahan  sawah  di Kota Bogor secara drastis pada tahun 2014-2015 sehingga  luasnya  hanya  sebesar  320  ha  (BPS Kota Bogor, 2016). Penurunan luas lahan sawah berakibat penurunan ketersediaan pangan, yang juga disebabkan penurunan produktivitas padi di Kota  Bogor  pada  tahun  2011-2015  secara berurutan  adalah:  10.4,  8.1,  4.2,  9.1,  3.9 ton/ha/tahun yang mana dari tahun 2014 ke 2015
menunjukkan  penurunan  yang  sangat  drastis (BPS Kota Bogor, 2016).
Secara  kasat  mata,  pola  konversi  lahan pertanian di perkotaan paling banyak terjadi dari lahan sawah menjadi permukiman dan pertokoan.    Akibatnya  terancam  ketersediaan pangan  dan  hilangnya  multifungsi  lahan. Berdasarkan  laporan  evaluasi  RTRW  Kota Bogor  tahun  2016,  luas  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  Kota  Bogor  masih  terpenuhi  sebesar 15%. Sesuai amanah UU Nomor. 41 tahun 2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dan  PP  Nomor.  26  tahun  2007 tentang  RTRW  menjelaskan  bahwa  syarat ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) adalah  sebesar  30%  (20%  publik  dan  10% privat)  dari  total  luas  wilayah,  maka  perlu dilakukan pengendalian konversi lahan sawah di Kota Bogor.
Pengendalian laju konversi lahan pertanian  di  Indonesia  dilakukan  dengan  bebe- rapa instrumen antara lain: instrumen hukum dan ekonomi,  zonasi,  dan  inisiatif  masyarakat. Melalui  instrumen  hukum,  Kota  Bogor  telah memiliki Perda RTRW tahun 2011-2031, namun implementasinya kurang efektif, oleh karena itu perlu  didukung  melalui  instrument  ekonomi dalam  hal  ini  anggaran.  Dana  merupakan  salah satu  faktor  pengendalian  konversi  lahan pertanian  (Nugraharani,  &  Wikarta,  2014). Dana dapat diperoleh melalui anggaran pemerintah  maupun  kerja  sama  dengan  pihak swasta. Hal yang sama telah dilakukan penelitian oleh  Sari  (2016)  yang  mengatakan  bahwa strategi  dalam  meningkatkan  Angka  Harapan Hidup  di  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  melalui
bantuan keuangan pemerintah
ke Kabupaten/ Kota dan kerja sama dengan swasta. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah fenomena konversi lahan sawah di  Kota  Bogor  dan  strategi  anggaran  dalam mengendalikannya?”.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan  fenomena  konversi  lahan sawah di Kota Bogor pada periode tahun 2000- 2005, 2005-2009, dan 2009-2015; (2) menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi luas  lahan  sawah  di  Kota  Bogor  pada  tahun 2000-2015;  (3)  merumuskan  strategi  anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor.
Ruang lingkup penelitian ini  difokuskan pada  analisis  konversi  lahan  sawah  di  Kota Bogor dan strategi anggaran dalam mengendalikannya.  Dalam  penelitian  ini  akan diungkapkan  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  konversi  lahan  sawah,  dilanjutkan dengan perumusan strategi untuk mengendalikannya.  Oleh  karena  itu  penelitian ini  dilakukan  kepada  beberapa  stakeholders dilingkungan  Pemerintah  Kota  Bogor    terkait anggaran pengendalian konversi lahan sawah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konversi Lahan sawah
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009 menyebutkan  bahwa  lahan  pertanian  adalah bidang  lahan  yang  digunakan  untuk  usaha pertanian.  Lebih  lanjut  dijelaskan    dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2011  bahwa  kawasan peruntukan  pertanian  adalah  kawasan  budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi  daya  tanaman  pangan,  hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Lahan pertanian  di  Indonesia  dikelompokkan  menjadi lahan pekarangan, tegalan/ladang, sawah, perkebunan, tanaman kayu-kayuan, kolam/tambak,  padang  rumput,  dan  lahan  yang sementara tidak diupayakan (padang alang-alang dan semak belukar) (BPS Kota Bogor 2016).
Penggunaan  lahan  oleh  manusia  untuk tempat  tinggal,  tempat  melakukan  usaha,
pemenuhan  akses  umum  dan  fasilitas  lain- lainnya  disebut  konversi  lahan.  Faktor-faktor yang  menyebabkan  konversi  lahan  pertanian antara  lain:  lemahnya  kelembagaan  tentang perlindungan  lahan  pertanian  dan  kegiatan pembangunan  yang  berorientasi  pada  tujuan jangka  pendek  yaitu  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memikirkan keberlanjutan  multifungsi  lahan  pertanian  (Isa 2006).
Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi konversi lahan pertanian, seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang. Pengembangan  kawasan  industri  di  Kabupaten Karawang telah menggeser lahan pertanian, hal ini  terbukti  dengan  menurunnya  kontribusi sektor  pertanian  dalam  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  sehingga  sektor industri  menjadi  sektor  produktif.  Sebagai konsekuensinya,  terjadi  pengurangan  lapangan pekerjaan  disektor  pertanian  dan  mengancam kapasitas produksi hasil pertanian terutama padi (Syahruddin 2010). Hal ini bertentangan dengan Keppres  No.  41  tahun  1996  yang  menjelaskan bahwa  pembangunan  kawasan  industri  tidak boleh  mengurangi  tanah  pertanian  terutama untuk  produksi  padi.  Namun  dalam  PP  No.  24 tahun  2009,  pengaturan  alih  fungsi  lahan  tidak disebutkan  secara  tegas,  hanya  diatur  dalam bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian  adalah suatu  tindakan  tertentu  yang  dilakukan  dengan tujuan  agar  proses  output  dan  outcomes  yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Langkah- langkah pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke  non  pertanian  secara  normatif  adalah:  (1) penentuan  cakupan,  tujuan,  dan  sasaran pengendalian lahan yang bertujuan mengamankan  kepentingan  publik,  mengingat pengendalian  lahan  bersifat  spasial  maka  perlu adanya harmonisasi antara wilayah administrasi sehingga pengendalian lahan merupakan kebijakan  lingkup  nasional;  (2)  penentuan pendekatan  dengan  metode,  tergantung  tiga aspek  yaitu  (a)  cakupan,  tujuan  dan  sasaran pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  itu sendiri, (b) permasalahan empiris
yang terkait dengan penyebab, pola, dan dampak alih  fungsi  lahan  pertanian  itu  dan  (c)  sumber daya  yang  dimiliki  yang  diperkirakan  dapat dipergunakan    untuk  mendukung  pendekatan atau metode pengendalian yang akan diterapkan; (3)  Identifikasi  instrumen  kebijakan,    sebagai contoh,  jika  pendekatan  yang  ditempuh  adalah regulasi  dan  metode  yang  akan  diterapkan adalah  zonasi  maka  instrumen  yang  sesuai adalah  peraturan  perundang-undangan,  jika pendekatan  yang  digunakan  berupa incentive and charges dan metode yang diterapkan adalah peningkatan  insentif  pada  petani    untuk mempertahankan  usaha  taninya,  penentuan instrumen  kebijakan  harus  mempertimbangkan kelayakan  teknis,  ekonomis,  sosial  dan  politik; (4)  implementasi  kebijakan,  jika  langkah- langkah  diatas  tidak  dilaksanakan  maka  tahap paling  krusial  tentu  saja  implementasi  dari strategi  kebijakan  yang  telah  ditentukan;  (5) evaluasi,  diperlukan  untuk  mengukur  sejauh mana  strategi  kebijakan    yang  telah  diterapkan tersebut  mencapai  sasarannya  dan  sangat diperlukan  untuk  memperoleh  masukan  yang bermanfaat penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini mempertimbangkan  bahwa  secara  empiris alokasi lahan merupakan hasil interaksi berbagai faktor  yang  sangat  kompleks.  Sejumlah perbaikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan  efektivitasnya  maupun  dalam rangka  mengantisipasi  dinamika  yang  dihadapi di lapangan (Deptan, 2005).

## Strategi
Strategi  merupakan  pola  atau  rencana yang  terintegrasi  dari  tujuan  organisasi, kebijakan-kebijakan  strategi  yang  baik  guna membantu  menyusun  dan  menyalurkan  sumber daya  organisasi  secara  spesifik  dan  tahan  lama berdasarkan  keunggulan  dan  kelemahan,  serta antisipasi  perubahan  lingkungan  dan  gerakan lainnya (Mintzberg, 1995).
Strategi muncul karena adanya persaingan pada aspek ekonomi, aspek teknologi,  aspek  bisnis,  dan  aspek-aspek  lain yang berpotensi untuk menimbulkan persaingan (Porter,  1998).  Daya  saing  merupakan  dasar keunggulan suatu kegiatan yang ditentukan oleh
kemampuan  untuk  berkembang  dan  memahami perubahan pelaku ataupun organisasi atau sistem yang  melibatkan  kombinasi  pemikiran  proses serta  pemanfaatan  efektif  dan  efisien  untuk menghasilkan  sesuatu  yang  berbeda  dan  lebih unggul  daripada  pesaing  yang  lain.  Sehingga strategi merupakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimple-mentasikan, dan mengevaluasi  keputusan  lintas  fungsional  yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya. Elemen-elemen strategi dapat
dibedakan  menjadi  seni  situasi,  tujuan  dan sasaran,  produk  keunggulan  kompetitif,  pola keputusan,  kebijakan  dan  program,  destinasi, sumber daya dan lingkungan, program bertindak, formulasi strategi serta arus keputusan,  alat  yang  paling  bahaya  dan  riskan ( deceptive  device ),  dan  pemimpin  (Salusu, 1996).
Konsep  strategi  sekurang-kurangnya mencakup  5  (lima)  arti  yang  saling  terkait (Mintzberg, 1995), yaitu:
1. Perencanaan  untuk  semakin  memperjelas arah  yang  ditempuh  organisasi  secara rasional  dalam  mewujudkan  tujuan-tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan  yang  berkenaan  dengan  penilaian konsistensi  maupun  inkonsistensi  perilaku serta  tindakan  yang  dilakukan  oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu  perspektif  yang  menyangkut  visi yang  terintegrasi  antara  organisasi  dengan lingkungannya  yang  menjadi  batas  bagi aktivitasnya.

## Anggaran
Kusnadi  (2002)  mengatakan  bahwa anggaran adalah estimasi atas penerimaan yang akan  diterima  dan  pengeluaran  (biaya)  yang akan  dikeluarkan  terhadap  aktivitas  yang  akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi.
Anggaran  sektor  publik  dibuat  untuk membantu  menentukan  tingkat  kebutuhan masyarakat,  seperti  listrik,  air  bersih,  kualitas
kesehatan,  pendidikan  dan  sebagainya  agar terjamin  secara  layak.  Tingkat  kesejahteraan masyarakat  dipengaruhi  oleh  keputusan  yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka  buat.  Peran  anggaran  sektor  publik dalam pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek makro  dan  aspek  mikro.  Aspek  makro  adalah peran  anggaran  dalam  tatanan  makro  ekonomi, sosial,  dan  politik  suatu  daerah.  Sedangkan aspek mikro adalah peran anggaran dalam suatu organisasi  yang  dipandang  dari  sudut  pandang manajerial organisasi (Mahmudi,  2011). 1. Peran anggaran dari aspek makro Anggaran  sektor  publik  dapat  berperan  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah, yaitu melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
a. Anggaran  sebagai  alat  alokasi,  yaitu  alokasi anggaran berdasarkan urusan, alokasi berdasarkan fungsi, alokasi berdasarkan organisasi, dan alokasi berdasarkan program.
1. alokasi  berdasarkan  urusan:  urusan
pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan  yang  menjadi  hak  dan kewajiban  setiap  tingkatan  dan/atau susunan  pemerintahan  untuk  mengatur dan  mengurusi  fungsi-fungsi  yang menjadi  kewenangannya  dalam  rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Alokasi  anggaran  berdasarkan  urusan menetapkan  berapa  anggaran  untuk belanja  pelaksanaan  urusan wajib (seperti
pendidikan, kesehatan, pekerjaan  umum,  dan  sebagainya)  dan berapa  anggaran  untuk  urusan  pilihan
(seperti pertanian, kehutanan,
pariwisata, dan lain-lain).
2. alokasi  berdasarkan  fungsi,  meliputi:
pelayanan umum, ketertiban dan
ketentraman, ekonomi, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya.
3. alokasi berdasarkan organisasi: anggaran  dialokasikan  sesuai  dengan struktur  organisasi  yang  ada.  Unit organisasi  pemerintah  daerah  berupa Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD)
4. alokasi  berdasarkan  program:  dapat berupa  plafon  anggaran  untuk  setiap program kerja.
b. anggaran sebagai alat distribusi, yaitu untuk mendistribusikan  pendapatan  atau  sumber  daya publik  agar  terjadi  pemerataan  dan  keadilan ekonomi. Mekanisme distribusi dilakukan dalam bentuk  pemberian  subsidi  kepada  masyarakat dan melalui program-program pro-rakyat. c. Anggaran sebagai alat stabilisasi, yaitu untuk menciptakan  stabilitas  ekonomi,  sosial,  dan politik.  Stabilisasi  dilakukan  melalui  kebijakan fiskal,  bantuan  sosial,  dana  bencana,  dan  lain- lain.
2. Peran anggaran dari aspek mikro
a. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran  sebagai  alat  perencanaan berisi  estimasi  pendapatan  yang  akan diterima  dan  pengeluaran  yang  akan dilakukan  selama  periode  anggaran. Anggaran berfungsi menyelaraskan perencanaan  jangka  pendek  dengan perencanaan jangka panjang.
b. Anggaran sebagai alat pengendalian Sebagai  alat  pengendalian,  anggaran dapat  digunakan  untuk  memantau tingkat capaian kinerja organisasi.
c. Anggaran  sebagai  alat  koordinasi  dan komunikasi
Anggaran  dapat  berfungsi  sebagai  alat untuk mengkoordinasikan berbagai bagian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Anggaran  juga  dapat  berperan  sebagai alat  komunikasi  antara  atasan  dan bawahan dan antar unit kerja. Komunikasi juga dapat dilakukan antara legislatif dan eksekutif.
d. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Organisasi atau manajer dinilai kinerjanya berdasarkan realisasi dengan target  anggaran.  Penilaian  kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis selisih (varians)
e. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran  dapat  berfungsi  sebagai  alat motivasi  jika  pencapaian  target  tidak sesuai  dengan  perencanaan,  misalnya dengan  adanya  insentif,  bonus,  dan kompensasi  yang  berbentuk  keuangan atau  penghargaan  sosial  dan  psikologis yang bersifat non keuangan atas prestasi yang telah dicapai.
Penganggaran adalah proses atau metode  untuk  mempersiapkan  anggaran  yang merupakan  proses  penentuan  jumlah  alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan  moneter  (Mardiasmo,  2002).  Tujuan perencanaan pengeluaran adalah untuk menjamin bahwa sustu keputusan yang menyangkut  pengalokasian  dana  yang  terbatas, harus  mempertimbangkan  beberapa  hal  antara lain:    prioritas  kebutuhan  dan  akibat  yang  akan timbul  (perekonomian  secara  keseluruhan misalnya inflasi) (Kunarjo, 2002).

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dalam  konteks pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya disingkat  APBD  adalah  rencana  keuangan tahunan pemerintahan daerah  yang dibahas dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berdasarkan rencana pendapatan  dan  rencana  belanja  program  dan kegiatan  dinas/badan/lembaga  sebagai  satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Beberapa fungsi APBD antara lain: fungsi otorisasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi, distribusi,  dan  stabilisasi.  Fungsi  otorisasi mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah menjadi  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan dan  belanja  pada  tahun  yang  bersangkutan. Fungsi  perencanaan  mengandung  arti  bahwa
anggaran  daerah  menjadi  pedoman  bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun  yang  bersangkutan.  Fungsi  pengawasan mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus  diarahkan  untuk  menciptakan  lapangan kerja mengurangi pengangguran dan pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan efisiensi dan efektitivitas perekonomian. Fungsi distribusi  mengandung  arti  bahwa  kebijakan anggaran  daerah  harus  memperhatikan  rasa keadilan  dan  kepatutan.  Fungsi  stabilisasi mengandung  arti  bahwa  anggaran  pemerintah daerah  menjadi  alat  untuk  memelihara  dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan    data  primer  dan  sekunder.  Data primer  berupa  peta landuse Kota  Bogor  tahun 2000, 2005, 2009, dan 2015 dan hasil kuesioner Analytical  Hierrarchy  Process ( AHP ).  Data sekunder  berupa  data  deret  waktu  ( time  series ) tahun  2000-2015.  Data  diperoleh  dari  berbagai sumber  yakni  Badan  Perencanaan  Pembangun- an Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Badan Pusat Statistik  (BPS)  Kota  Bogor,  Dinas  Pertanian (Distani)  Kota  Bogor  dan  Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  kualitatif  (deskriptif)  dan  analisis kuantitatif. Metode analisis kualitatif (deskriptif) yang  digunakan  dalam  penellitian  ini  adalah analisis  spasial  ( ArcGIS 10.2).  Metode  analisis kuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  atas  dua  analisis,  yaitu  analisis  regresi linier berganda dan AHP.
Metode  analisis  spasial  ( ArcGIS )  dengan metode  overlay  peta  landuse  Kota  Bogor  tahun
2000-2005,  2005-2009,  dan  2009-2015  bertu- juan  untuk  memberikan  gambaran    serta menganalisis pola konversi lahan sawah di Kota Bogor.  Metode  analisis  regresi  linier  berganda didasarkan pada metode Ordinary Least Square (OLS),  yang  bertujuan  menganalisis    faktor- faktor yang mempengaruhi luas lahan sawah  di Kota  Bogor  seperti  yang  dilakukan  oleh  Putri (2015). Untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang  akan  digunakan  untuk  analisis  regresi, didasarkan pada pola konversi lahan sawah yang dihasilkan  dari  analisis  GIS  peta land  use Kota Bogor dengan metode overlay.
Adapun model persamaan yang digunakan  adalah  model  logaritma  natural sebagai berikut (Gujarati, 2002):
LnLLS t = β 0 + β 1 LnJP t + β 2 LnRAD t + β 3 LnJPD t + β 3 LnPDRB t + β 3 LnLB t + ε t Keterangan : LnLLS t = Luas Sawah (Ha) LnJP t = Jumlah Produksi (ton) LnRAD t =  Realisasi  Anggaran  Dinas Pertanian Kota Bogor (juta Rp) LnJPD t = Jumlah Penduduk (juta jiwa) LnPDRB t = Jumlah PDRB (juta Rp) LnLB t = Luas Bangunan (Ha) Hipotesis = β 1 dan β 2 > 0 ; β 3, β 4, dan β 5 < 0
Penentuan  alternatif  strategi  anggaran perlindungan lahan sawah  merupakan salah satu langkah  untuk  menentukan  tindakan  atau program  apa  yang  berperan  dalam  mengen- dalikan  konversi  lahan  sawah  di  Kota  Bogor. Alternatif  strategi  anggaran, stakeholder ,  dan kendala  perlindungan    lahan  sawah  ini  dihim- pun  dari  UU  Nomor.  41  tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berke- lanjutan,  PP  Nomor.  1  Tahun  2011  tentang Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan,  PP  Nomor.  12  tahun 2012 tentang Insentif, PP Nomor. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B, Perda Nomor.  8  tahun  2011  tentang  RTRW  Kota Bogor  Tahun  2011-2031,  RPJMD  Kota  Bogor Tahun  2014-2019,  UU  Nomor.  1  tahun  2004 tentang  anggaran,  PP  Nomor.  190  tahun  2012 tentang APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri)  Nomor  21  tahun  2011  tentang APBD,  Peraturan  Walikota  (Perwali)  Kota Bogor tentang penjabaran anggaran, dan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Dinas Pertanian  Kota  Bogor  tahun  2016.  Adapun faktor pertimbangan yang mempengaruhi keberhasilan alternatif strategi dihimpun berdasarkan  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  luas  lahan  sawah  hasil  dari  analisis regresi linier berganda.
Pemilihan  prioritas  strategi  anggaran perlindungan  lahan  sawah  dilakukan  dengan menggunakan metode AHP. Rofiqi et al. (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam memprioritaskan strategi percepatan  pengembangan  industri  turunan minyak  sawit  mentah  (MSM)  di  Indonesia menggunakan metode AHP . Pengisian kuesioner dilakukan  melalui  wawancara  tertutup,  yang digunakan  untuk  memilih  prioritas  strategi anggaran  perlindungan  lahan  sawah  di  Kota Bogor.  Penentuan  responden  dilakukan  metode purposive  sampling sebanyak  10  responden. Dalam metode ini digunakan teknik perbandingan berpasangan dengan nilai komparasi/pembobotan antara 1 sampai 9. Skala perbandingan tersebut adalah: 1 = sama penting; 3 = sedikit penting; 5 = lebih penting; 7 = jauh lebih  penting;  9  =  sangat  lebih  penting;  dan 2,4,6,8 = nilai  antara  (Saaty, 1993). Nilai total diperoleh  melalui  perhitungan  bobot  dari masing-masing  faktor  pada  setiap level dalam hierarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pola Konversi Lahan
Pola konversi lahan menggambarkan per- ubahan  penggunaan  lahan  akibat  pemanfaatan lahan  untuk  kepentingan  manusia.  Luas  lahan sawah  di  Kota  Bogor  pada  tahun  2000  seluas 2,662.61  ha, sedangkan pada tahun 2015 seluas 316.21  ha,  hal  ini  berarti  luas  lahan  sawah tersebut telah terkonversi seluas 2,346.4 ha  atau 88.12%.    Pola  konversi  lahan  sawah  di  Kota Bogor ditunjukkan dalam Tabel 1. Pola konversi lahan  sawah  di  Kota  Bogor  pada  tiga  periode waktu (tahun 2000-2005, 2005-2009, dan 2009-
2015), secara berurutan didominasi oleh ladang dan kebun untuk lahan non bangunan, sedangkan untuk lahan bangunan didominasi oleh permukiman  dan  perumahan.  Jika  dilihat  dari
tahun 2000-2015, pola konversi lahan sawah  di Kota  Bogor  di  dominasi  oleh  kebun  sebesar 47.08%  (lahan  non  bangunan)  dan  perumahan sebesar 10.53% (lahan bangunan).
Tabel 1.  Pola konversi lahan sawah di Kota Bogor
No. Pola Perubahan Tahun Perubahan (Ha) Perubahan 2000-2005 2005-2009 2009-2015 2000-2015 (%) 1 Gardu Listrik 0.00 0.00 0.00 2 Hutan Kota 0.21 0.21 0.01 3 Industri 0.25 0.00 0.25 0.01 4 Kebun 145.48 991.85 1,137.33 47.08 5 Kolam 0.13 23.48 5.69 29.29 1.21 6 Komplek Militer 0.17 0.17 0.01 7 Ladang 0.13 212.97 213.10 8.82 8 Lapangan olahraga 10.20 10.20 0.42 9 Perdagangan dan jasa 0.01 0.03 0.03 0.00 10 Permukiman 2.97 61.76 114.29 179.01 7.41 11 Perumahan 0.26 36.53 217.49 254.28 10.53 12 RTH 8.35 160.95 169.30 7.01 13 Semak 0.87 52.54 66.37 119.79 4.96 14 Situ 1.15 1.15 0.05 15 DAS/Sungai 60.51 4.62 65.13 2.70 16 Taman 0.11 17.95 18.06 0.75 17 Tanah Kosong 0.39 132.79 27.58 160.76 6.65 18 Terminal 0.48 0.48 0.02 19 TPU 2.60 2.60 0.11 20 Jalan 54.67 54.67 2.26 21 Pendidikan 0.01 0.01 0.00 Total 73.62 846.31 1,495.90 2,415.82 100.00 Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Pola  perubahan  ini  sesuai  dengan hasil  kajian  Bappeda  Kota  Bogor  (2015) bahwa  komposisi  permukiman  swadaya
(pemukiman) sebesar 31.83% dan
permukiman terstruktur (perumahan) sebesar 10.13%  dari  total  luas  wilayah  Kota  Bogor. Hal  ini  dapat  disimpulkan  hampir  semua lahan perumahan di Kota Bogor berasal dari lahan  sawah  yang  di  konversi.  Lahan pertanian  terdiri  atas  sawah,  tegal/kebun, ladang,  dan  ladang  yang  sementara  tidak diusahakan  (BPS, 2016). Berdasarkan Tabel 1. kebun  mendominasi  pola  konversi  lahan sawah  non  bangunan  sebesar  1,137.37  ha (47.03%),  hal  ini  sesuai  dengan  data  BPS pada  tahun  2011-2015,  di  mana  luas  kebun semakin  meningkat  sedangkan  luas  sawah, ladang,    ladang  yang  sementara  tidak diusahakan  dan  lainnya  semakin  menurun.
Adapun konversi lahan sawah menjadi kebun di Kota Bogor  pada periode tahun 2005-2012 sebesar  372.8  ha  (Mayasary,  2015).  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 2012-2015  konversi  lahan  sawah  menjadi kebun meningkat tajam sebesar 764.57 ha.

## Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Luas Lahan Sawah di Kota Bogor
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda dari variabel-variabel bebas dan terikat diperoleh  suatu  model  yang  telah  dimodifikasi sedemikian  rupa  sehingga  didapatkan  model terbaik sebagai berikut:
Luas Lahan Pertanian (ha) = 11.3 – 0.395 Jumlah Produksi  (ton)  +  0.0923  Realiasasi  Anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor (Rp)  – 0.228 Luas Bangunan (ha).
Tabel 2. Hasil estimasi model faktor-faktor yang mempengaruhi luas lahan sawah No Variabel Bebas Coef SE Coef T P VIF JP Jumlah Produksi (ton) 0.39520* 0.13430 2,94 0,012 1.136 RAD Realisasi Anggaran Distani (Rp Juta) 0.09231 0.07358 1.25 0.234 2.225 LB Luas Bangunan (ha) -0.22796** 0.03598 -6.34 0.000 2.107 C Konstanta 11.331 1.467 R-Square 86,6% F-statistic 25.94** 0.000 Durbin –Watson 1,32738
Sumber : Hasil Penelitian, 2017 keterangan: **   = signifikan pada α = 1% * = signifikansi pada α = 5%
Tabel  2.  menunjukkan  nilai  koefisien determinasi  atau R-square sebesar  86.6%.  Hal ini  berarti  semua  variabel  bebas  (produksi, anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor, dan luas bangunan)  dapat  menjelaskan  variabel  terikat (luas  lahan  sawah)  sebesar  86.6%.  Sedangkan sisanya  sebesar  13.4% ditentukan  atau  jelaskan oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  model  yang telah  ditetapkan.  Nilai  F  hitung  model  sebesar 25.94  signifikan  pada  taraf  1%  menunjukkan bahwa  variabel  produksi  berpengaruh  secara positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  luas lahan sawah, sedangkan variabel luas bangunan berpengaruh  secara  negatif  dan  signifikan terhadap variabel luas lahan sawah.
Hal ini terjadi juga di Kecamatan Somba Opu  Kabupaten  Gowa  yang  mana  penurunan produksi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap alih fungsi lahan atau dengan kata lain berpengaruh negatif terhadap luas lahan (R 2 =1) (Syaifuddin et al., 2013). Adapun yang terjadi di pinggiran  Kota  Yogyakarta,  luas  bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju konversi  lahan  pertanian    (Sudirman et  al., 2010).
Variabel  anggaran  Dinas  Pertanian berpengaruh  secara  positif  dan  tidak  signifikan terhadap variabel luas lahan sawah. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (DPA) bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian  tahun  2015,  persentase  dari  kegiatan Dinas Pertanian yang digunakan untuk mendukung peningkatan produksi sawah sangat kecil  dan  kurang  tepat  sasaran.  Beberapa
kegiatan  yang  mengarah  ke  pemberian  insentif kepada petani seperti pelatihan, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), pengadaan irigasi dan lain-lain diperkirakan 35% dari anggaran bidang TPH, dan 10% dari Anggaran Dinas Pertanian.
Konstanta  sebesar  11.331  menunjukkan bahwa  jika  tidak  terdapat  kenaikan  atau penurunan dari nilai faktor-faktor yang mempengaruhi  luas  lahan  sawah  maka  luas lahan  berada  pada  angka  11.331.  Luas  lahan akan  meningkat  atau  menurun  jika  terdapat perubahan pada ketiga variabel bebas. Koefisien variabel  jumlah  produksi  sebesar  0.3952, menerangkan  bahwa  peningkatan  produksi sebesar 1% akan meningkatkan luas lahan sawah sebesar  0.3952%  sedangkan  koefisien  variabel luas bangunan sebesar -0.22796, menerangkan bahwa peningkatan luas bangunan  sebesar  1%  akan  menurunkan  luas lahan sawah sebesar 0.22796%.
Berdasarkan  hasil  analisis  spasial  (Tabel 1),  pola  konversi  lahan  sawah  di  Kota  Bogor didominasi oleh perumahan. Ironisnya, berdasarkan analisis backlog (kebutuhan rumah) , pada  tahun  2013  Kota  Bogor  tidak memiliki backlog ,  namun  justru  kelebihan jumlah rumah sebesar 58.280 unit.
Proyeksi kelebihan rumah Kota Bogor berdasarkan  proyeksi  jumlah  kepala  keluarga (KK) pada  tahun  2031  sebesar  15,662  unit (Bappeda, 2015).

## Perumusan Alternatif Strategi Anggaran Perlindungan Lahan Sawah di Kota Bogor dengan Metode AHP
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda  yaitu  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  luas  lahan  sawah,  dapat  disusun
struktur  hirarki  anggaran  perlindungan  lahan sawah  di  Kota  Bogor.  Struktur  hirarki  yang menerangkan  hubungan  antara  tujuan,  faktor pertimbangan, stakeholders, kendala dan alternatif strategi ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur hierarki anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor Sumber: Hasil penelitian, 2017
Dalam  Gambar  1  dijelaskan  bahwa  pada level 1 yaitu faktor pertimbangan, bobot terbesar dimiliki  oleh  produksi.  Produksi  merupakan salah  satu  faktor  pertimbangan  dalam  arahan pengendalian  konversi  lahan  selain  subsidi benih,  pupuk  dan  lainnya,  irigasi,  teknologi kepada  petani,  sebagaimana  dilakukan  di Kabupaten  Gresik  (Firmansyah  &  Purwadio, 2013).
Pada  level  2  yaitu  stakeholders,  bobot terbesar  dimiliki  oleh  Pemerintah.  Dalam kebijakan pengendalian konversi lahan pemerintah  mempunyai  peran  utama  yaitu
sebagai penentu arah kebijakan.
Kebijakan  melalui  instrumen  ekonomi,  fungsi pemerintah  sebagai  fungsi  alokasi  anggaran. Namun demikian kebijakan ini harus terintegrasi dan  terkoordinasi  antar  seluruh  instansi  terkait perlindungan  lahan  pertanian,  swasta  dan masyarakat  sebagaimana  terjadi  di  kabupaten Cianjur  (Muljono et  al., 2016).  Namun, keterlibatan  para  aktor  dalam  pengendalian konversi lahan pertanian di Kabupaten Tabanan, Provinsi  Bali  di  dominasi  oleh  Pemerintah  dan swasta  yang  mana  sangat  bertentangan  dengan pihak masyarakat (Widhianthini et al., 2016).
Strategi Anggaran Pengendalian Konversi Lahan Sawah di
Kota Bogor Focus Tujuan Menentukan Prioritas Strategi Anggaran Perlindungan Lahan Sawah di Kota Bogor Faktor Pertimbang an (Level 1) (Level 1)
A ng g a ra n P em bua ta n P erda P er li ndun g a n
La ha n sawah A ng g a ra n So si a li sa si P er li n d u n gan La h a n sa w a h A ng g a ra n P eng a w a sa n P erl indung a n L a ha n sa w a h Sa w a hS P erta n ia n
Sha ri ng A ng g a ra n
deng a n P em eri nt a h P us a t/ P ro v ins i A ng g a ra n P em be li a n La ha n Sa w a h ca d a ng a n
(l a nd ba nk ing ) (La nd Ba nki ng )
Produksi
Luas Bangunan P em ber ia n In sent if dan di si n senti f Kep a da P eta n i Anggaran Distani Pemerintah Provinsi/Pusat Akademisi (Pakar) KTNA Keterbatasan SDM Petani Perda Perlindungan Lahan Pertani an kurang efektif Keterbatasan Anggaran Keterbatasan SDM dan komitmen Pemerintah Stakeholders (Level 2)
Kendala (Level 3) Pemerintah Daerah M eng efek ti fk a n P era n a n Sw a sta
0.1062 (7)
0.4663 0.2708 0.2629 0.1670 0.1610 0.3829 0.2891 0.2083 0.3637 0.2492 0.1788 0.1832 (1) 0.1264 (4) 0.1489 (3) 0.1208 (6) 0.1237 (5) 0.1819 (2) Alternatif Strategi
(Level  4)
Namun,  keterlibatan  para  aktor  dalam pengendalian  konversi  lahan  pertanian  di Kabupaten  Tabanan,  Provinsi  Bali  di  dominasi oleh  Pemerintah  dan  swasta  yang  mana  sangat bertentangan dengan pihak masyarakat (Widhianthini et al., 2016).
Pada level 3 yaitu kendala, bobot terbesar dimiliki oleh Perda perlindungan lahan pertanian yang  kurang  efektif.  Perlindungan  lahan pertanian  di  Kota  Bogor  diatur  dalam  Perda RTRW  Kota  Bogor  tahun  2011-2031,  tetapi tidak  terlaksana  secara  efektif.  Hal  ini disebabkan  oleh  ketidakjelasan  sangsi  dan  area lahan  sawah  tidak  termasuk  kawasan  lindung dalam  peta  RTRW  Kota  Bogor  tahun  2011- 2031.  Lemahnya  implementasi  Perda  tersebut disebabkan tidak ada komitmen pemerintah yang kuat  dan  kurangnya  peran  masyarakat  dalam mendukung perlindungan lahan pertanian sperti yang  terjadi  di  Kabupaten  Demak  (Widayati, 2015).  Keberpihakan  pemerintah  terhadap masyarakat petani dalam pelaksanaan percepatan  pembangunan  di  suatu  perkotaan terutama  daerah hollowing  village di  Vietnam, dengan mengkonversi lahan pertanian diharapkan  melalui  pendekatan  ekonomi  yaitu pemilihan  sumber  daya  alam  yang  ada  dengan memperhatikan  pendapat  atau  hak-hak  petani (Well-Dangs et al., 2016).
Hasil perhitungan menggambarkan prioritas  alternatif  strategi  anggaran  yang  mana bobot  paling  tinggi  merupakan  prioritas  utama strategi  anggaran  perlindungan  lahan  sawah  di Kota  Bogor.  Berdasarkan  urutan  pembobotan dari  yang  terbesar  sampai  yang  terkecil, dihasilkan  urutan  prioritas  strategi  sebagai berikut  :  (1)  anggaran  sosialisasi  perlindungan lahan  sawah;  (2)  anggaran  pembuatan  perda perlindungan lahan sawah; (3) sharing anggaran dengan  Pemerintah  Pusat/Provinsi;  (4)  meng- efektifkan  peranan  swasta;  (5)  anggaran pengawasan lahan sawah; (6) anggaran pembelian  lahan  sawah    ( land  banking );  (7) pemberian insentif dan disinsentif.
Dinas Pertanian Kota Bogor sudah pernah melakukan  kegiatan  sosialisasi  pada  anggaran tahun 2012, tetapi implementasinya tidak efektif, hal  ini  terbukti  dengan  semakin  berkurangnya
lahan  sawah  di  Kota  Bogor.  Ketidakefektifan sosialisasi disebabkan ketidak-jelasan peraturan daerah  yang  mengatur  tentang  perlindungan lahan  sawah  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten Bojonegoro  (Keiky,  2016).  Sosialisisasi  yang intensif  dan  kontinyu  kepada  masyarakat  serta koordinasi  antar  instansi  merupakan  faktor utama  keberhasilan  implementasi  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan.  Di Provinsi  Riau,  sosialisasi  perlindungan  lahan pertanian dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan,  dan  pelatihan  (Gevisioner  &  Riza, 2014).  Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  rangka meningkatkan  perlindungan  lahan  pertanian dilakukan  sosialisasi  terhadap stakeholder (Irawan, 2014), dalam hal ini termasuk instansi pemerintah  agar  mempunyai  satu  konsep pemikiran tentang pentingnya lahan pertanaian. Dengan  demikian  diperlukan  penganggaran sosialisasi  melalui  program  dan  kegiatan  yang efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah  Kota  Bogor  menunjukkan komitmennya  untuk  ikut  dalam  pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor. 8 tahun 2011 tentang RTRW  Kota  Bogor  tahun  2011-2031  tetapi terasa  tumpul.  Di  dalam  Perda  RTRW  hanya menyebutkan luas lahan sawah  yang dilindungi sebesar 600 m 2 tetapi tidak digambarkan sebagai kawasan  lindung  di  dalam  peta  RTRW.  Pada kenyataannya  luas  lahan  sawah  di  Kota  Bogor pada tahun 2015 berubah menjadi 320 ha (BPS Kota  Bogor,  2016).  Mengenai  aturan  konversi dan sangsi pelanggaran penggunaan lahan sawah tidak  dijelaskan  di  dalam  perda  RTRW.  Dalam rangka  menggambarkan  peta  lahan  sawah  yang dilindungi,  sebaiknya  dituangkan  dalam  peta RTRW atau dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
Aspek  perencanaan  dan  penetapan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dan
Lahan Cadangan
Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seharusnya ditempatkan pada RDTR dan bukan pada RTRW kota/kabupaten  (Bappenas,  2015).  Salah  satu faktor pendorong alih fungsi lahan sawah adalah lemahnya kelembagaan dan lemahnya implementasi RDTR (Dewi & Sarjana, 2015).
Dalam  rangka  melindungi  lahan  pertanian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor. 41 tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk menerbitkan  Perda  LP2B  pemerintah  mem- butuhkan  anggaran  yang  digunakan  untuk membiayai  beberapa  langkah  proses  mulai  dari perencanaan  sampai  ke  sangsi  administrasi. Pada  tahap  perencanaan  dilakukan  melalui kegiatan  pemetaan  lahan  sawah  yang  bertujuan menentukan  lahan  sawah  yang  akan  di  jadikan LP2B dengan  penegakan  sanksi  bagi  pelanggar (Setiawan  &  Purwadio,  2013).  Selanjutnya dilakukan  penelitian  sampai  pelaksanaan  perda perlindungan  LP2B  di  kota/kabupaten  dengan pembiayaan pemerintah.  Salah satu daerah yang sudah memiliki LP2B dan melakukan penelitian bersumber  dari  APBD  adalah  Kabupaten Tabanan,  Bali  (Bappenas,  2015).  Dengan demikian  pemerintah  Kota  Bogor  harus melakukan  penganggaran  pembuatan  Perda LP2B secara bertahap dan terencana.
Keterbatasan  anggaran  merupakan  faktor mutlak  yang  dihadapi  setiap  pemerintah  dalam melaksanakan  program  pembangunan.  Laporan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bogor, selama ini anggaran  bidang  pertanian  berasal  dari  dana dekonsentrasi  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Tugas Pembantuan  (TP)  berupa  alat  dan  mesin pertanian. Berdasarkan Perda Nomor.  41 tahun 2009  tentang  LP2B,  pembiayaan  pengelolaan lahan  bisa  diusahakan  melalui  sharing  dengan Pemerintah Pusat atau Provinsi bahkan bekerjasama  dengan  pihak  swasta.    Karena keterbatasan  anggaran  pemerintah,  Kabupaten Maros dan Garut bekerja  sama dengan investor dalam  pengelolaan  LP2B  (Bappenas,  2015). Seharusnya pemerintah Kota Bogor dapat lebih komitmen  dalam  pemanfaatan  dana  untuk melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang mendukung perlindungan lahan sawah.
Penganggaran  pengawasan lahan pertani- an  di  Kota  Bogor  tercakup  dalam  tugas  pokok dan  fungsi  (tupoksi)  Dinas  Perumahan  dan Pemukiman.  Untuk  mengoptimalkan  peng- awasan  diperlukan  koordinasi  dengan  seluruh instansi  pemerintah  terutama  Dinas  Pertanian Kota  Bogor,  Bidang  Sumberdaya  Air  (SDA)
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota  Bogor dan  Badan  Pelayanan  Perijinan Terpadu  dan  Penanaman  Modal  (BPPTPM) Kota  Bogor.  Pengawasan  dilakukan  melalui kebijakan  pengendalian  konversi  lahan  yang holistik dan komprehensif, salah satunya adalah pengketatan  perizinan.  Intensitas  pengawasan lahan  sawah  yang  mempunyai cost  opportunity tinggi,  memerlukan  pengawasan  yang  ketat karena sangat memungkinkan untuk di konversi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Arahan kegiatan pengawasan terhadap perlindungan  lahan  sawah  dilakukan  melalui penertiban  bangunan  di  atas  lahan  sawah (Pradana & Pamungkas, 2013). Oleh karena itu diperlukan  penganggaran  untuk  pelaksanaan program  dan  kegiatan  peningkatan  kemampuan dan  tanggungjawab  Sumberdaya  manusia (SDM) pengawasan perlindungan lahan sawah. Strategi  yang  keenam  adalah  pembelian lahan  sawah  sebagai  lahan  cadangan  pertanian oleh  pemerintah  ( land banking ),  yaitu  membeli lahan  sawah  masyarakat  untuk  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  (LP2B).  Berdasarkan laporan  hasil  studi  banding  panitia  khusus (pansus)  lahan  pertanian  DPRD  Kota  Bogor ke Kota Malang pada tahun 2017 adalah sebesar 16 ha  sawah  dibeli  oleh  Pemerintah  dan  dijadikan LP2B.    Dalam  hal  ini,  lahan  cadangan  dapat digunakan untuk ditetapkan sebagai lahan LP2B atau  menambah  LP2B. Pemerintah  Kota  Bogor diharapkan  dapat  menganggarkan  dana  setiap tahun  untuk  membeli  lahan  sawah  diluar  lahan yang  ditetapkan  sebagai  LP2B  sehingga  dapat menambah jumlah lahan sawah yang dilindungi.
Pemberian insentif  dan disinsentif kepada petani  merupakan  strategi  anggaran  perlin- dungan lahan pertanian yang terakhir. Salah satu kegiatan  pemberian  insentif  kepada  petani  di Kota  Bogor  adalah  keringanan  pajak  sawah sebesar  75%.  Negara  Cina  dan  Vietnam  telah berhasil dalam pemberian insentif yaitu melalui intervensi  pemerintah  dalam  berinvestasi  pada teknologi  pemuliaan  padi  dan  pembangunan infrastruktur, seperti reformasi sistem pertanian adopsi  padi  hibrida  dan  investasi  irigasi. Sementara  pembebasan  ekspor  beras  premium
dan  penyediaan  kredit  di  tahun  1980-an  telah membantu  Thailand  untuk  menjadi  eksportir beras  terbesar  (Xie  dan  Napasintuwong  2014). Berdasarkan laporan pertanggung-jawaban Dinas Pertanian Kota Bogor, pemberian insentif sebagian  sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian Kota  Bogor  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), APBD Dinas Pertanian Provinsi  Jawa  Barat,  Tugas  Pembantuan  (TP) dari  Kementerian  Pertanian  dan  Bidang  Irigasi Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR)  Kota  Bogor.  Meskipun  pemberian insentif  tersebut  sudah  dilakukan,  berdasarkan Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  Dinas pertanian Kota Bogor, insentif tidak secara rutin diberikan  dan  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan seluruh petani di Kota Bogor. Arahan pemberian  insentif  dan  disinsentif  dapat  lebih difokuskan dan ditingkatkan melalui pengelolaan  anggaran  Dinas  Pertanian  Kota Bogor.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil overlay peta  penggunaan  lahan sawah  pada  tahun  2000-2005,  2005-2009,  dan 2009-2015, secara berurutan jumlah lahan sawah yang  terkonversi  sebesar  2.77%,  31.84%,  dan 82.56%.  Pola  konversi  lahan  sawah  secara berurutan  dari  tiga  periode  tersebut  didominasi oleh  pemukiman  dan  ladang,  perumahan  dan ladang,  dan  perumahan  dan  kebun.    Secara keseluruhan  luas  lahan  sawah  yang  terkonversi dari tahun 2000-2015 yaitu sebesar 88.12% dan pola  konversi  yang  paling  besar  adalah perumahan dan kebun.
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda, faktor-faktor  yang  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  konversi  lahan  sawah  di Kota Bogor adalah jumlah produksi, sedangkan yang berpengaruh negatif dan signifikan adalah luas bangunan. Faktor yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan adalah realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor.
Prioritas strategi anggaran perlindungan lahan  pertanian  sawah  menurut  metode  AHP adalah  sebagai  berikut:  (1)  anggaran  sosialisasi lahan  sawah;  (2)  anggaran  pembuatan  perda
LP2B;  (3)  anggaran  pengawasan;  (4)  anggaran pembelian  lahan  sawah  ( land  banking );  (5) s haring anggaran dengan Pemerintah Pusat/Provinsi;  (6)  mengefektifkan  peranan swasta; (7) pemberian insentif kepada petani.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  sampaikan  terima  kasih  kepada
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan  (BPKP) yang  telah  biaya pendidikan  penulis  selama  mengikuti  Program Studi    Manajemen  Pembangunan  Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota  Bogor.  (2015).  Peraturan  Daerah  Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bogor.  Bogor:
Bappeda Kota Bogor. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).    (2015).  Evaluasi  Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jakarta: Bappenas.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Bogor.  (2016).
Kota  Bogor  Dalam  Angka  Tahun  2016. Bogor: BPS Kota Bogor.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jawa  Barat. (2013). Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2013. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
Dewi, I. A. L., & Sarjana, I. M. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi  Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerudung,  Kecamatan  Denpasar  Selatan).
Jurnal Manajemen Agribisnis, 3, (2).
Firmansyah,  F.,  &  Purwadio  H.  (2013).  Arahan Pengendalian  Konversi  Lahan  Pertanian  ke Non-Pertanian  di  Kabupaten  Gresik. Jurnal Teknik Pomits, 2 (1).
Gevisioner,  &  S.,  Riza,  (2014).  Kegagalan Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  di Provinsi  Riau .  Prosiding  Seminar  Nasional Lahan  Suboptimal  2014,  Palembang  26-27 September 2014. ISBN: 979-587-529-9. Gujarati,  D.  (2002). Ekonometrika  Dasar. Jakarta:
Erlangga.
Hidayat, S. I. (2008). Analisis Konversi lahan sawah di Propinsi Jawa Timur. J-SBP, 2 (3).
Irawan, A. (2014). Implementasi Kebijakan Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  di  Kecamatan  Rimba Melintang  Kabupaten  Rokan  Hilir. JOM FISIP, 1 (2).
Keiky,  Y.  R.  (2016).  Instrumen  Kebijakan  Perlin- dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjut- an  (Studi  Proses  Perumusan  dan  Analisa Karakteristik  Instrumen  Kebijakan  Perlin- dungan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di Kabupaten  Bojonegoro). Kebijakan  dan Manajemen Publik, 4 (2).
Kunarjo.  (2002). Perencanaan  dan  Pengendalian Program  Pembangunan. Jakarta:  Universitas Indonesia..
Kusnadi.  (2002). Akuntansi  Pemerintahan  (Publik) Edisi ketiga. Malang: Unibraw.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mayasary,  D.  S.  (2015). Analisis  Perubahan Penggunaa  Lahan,  Pola  Ruang  dan  Tingkat Perkembangan  Wilayah  di  Kota  Bogor. Skripsi . Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Mintzberg,  H.  (1995). Strategic  Process .  Manila: Printice Hall.
Muljono,  P.,  Bahtiar  R.,  &  Warcito.  (2016). Strengthening  the  Institusional  of  Farmers  to Prevent Land Conversion in Cianjur Regency, West  Java  Province,  Bogor  Indonesia. Reseach Journal of Applied Sciences 11 (10): 1014-1022.
Nugraharani,  D.,  &  Wikarta  E.  K.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mengatasi  Alih  Fungsi  Lahan  (Studi  di Kabupaten  Bandung,  Propinsi  Jawa  Barat). Agric. Sci. J., 1 (4): 122-132.
Pradana,  M.  E.  W.,  &  Pamungkas  A.  (2013). Pengendalian  Konversi  lahan  Peetanian Pangan  Menjadi  Non  Pertanian  Berdasarkan
Preferensi  Petani  di  Kecamatan  Wongsorejo,
Kabupaten  Banyuwangi. Jurnak  Teknik
Pomits, 2 (2). Porter,  M.A.  (1996). What  is  Strategy? New  York:
Havard Business Review. Putri,  Z. R. (2015). Analisis Penyebab  Alih Fungsi Lahan  Pertanian  ke  Lahan  Non-Pertanian Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah
2003-2013. EKO-REGIONAL, 1 (1).
Rofiqi, D. M., Maarif, M. S., & Hermawan A. (2016). Strategi  Percepatan  Pengembangan  Industri Turunan  Minyak  Sawit  Mentah  (MSM)  di Indonesia. Jurnal  Industri  Pangan,  26 (3): 246-254 (2016). Saaty,  T.  L.  (1993). Pengambilan  Keputusan  Bagi
Para pemimpin, Proses hirarki Analitik untuk
Pengambilan  Keputusan  dalam  Situasi  yang Kompleks. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Salusu,  J. (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk  Organisasi  Publik  dan  Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo. Sudirman, S., Irham, S. Hartono, & Maas, A. (2010).
Analisis  Faktor  Penyebab  dan  Dampak Perubahan  Penggunaan  Lahan  Pertanian  di Pinggiran Kota Yogyakarta. J-SEP, 4 (1). Syaifuddin, Hamire, A., & Dahlan, (2013). Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan  di  kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten Gowa. Jurnal Agribisnis, 9 (2). Sari,  U.  (2016). Strategi  Meningkatkan  Angka Harapan  Hidup  Melalui  Alokasi  Anggaran Kesehatan  di  Provinsi  Jawa  Barat. Thesis.
Institut Pertanian Bogor.
Wells-Dang,  A.,  Tu  P.Q.,  &  Burke,  A.  (2016).
Conversion of Land Use in Vietnam Through a  Political  Economy. Journal  of  Social Sciences and Humanities, 2 (2), 131-146. Widayati, W., (2015). Kebijakan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan,  1 (1).
Widhiantini,  Dharmawan,  A.  H.,  Achsani,  N.  A.,  & Hadi,  S.  (2016).  Keterlibatan  Para  Aktor dalam Pengendalian
Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan,
Provinsi  Bali). Jurnal  Sosiologi  Pedesaan. April 2016, 11-22.
Xie,  S.,  &  Napasintuwong,  O.  (2014).    Review  of Rice Policies in China, Thailand and Vietnam. Exchange  Master’s  student,  Chine. ARE
Working Paper No. 2557/1.