## Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam
Barajo Kota Jambi
Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti Fakultas Hukum Universitas jambi Email: slasmadi@unja.ac.id ; elly_sudarti@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilatarbelakangi  oleh  ketidaktahuan  masyarakat akan hak pendampingan hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada tersangka yang tidak mampu.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk”Memberikan  peningkatan  pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan bantuan hukum dalam  perkara pidana  terutama bagi yang tidak  mampu  pada    setiap  proses  pemeriksaan.  Adapun  permasalahan  mitra  yang  dapat diidentifikasi yaitu: (1) Bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan dan  pemahaman masyarakat tentang  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana? (2)  Bagaimana  prosedur  untuk  mendapatkan bantuan hukum dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan? Metode yang digunakan adalah  ceramah  terkait  dengan  pokok  permasalahan.  Mengadakan  diskusi  dan  tanya  jawab tentang  materi  yang  diberikan.  Kesimpulan  dari  hasil  Pengabdian  Kepada  Masyarakat menunjukkan  bahwa  akseptabilitas  yakni  tingkat  penyerapan  mitra  terhadap  kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan  bantuan  hukum  terutama  bagi  tersangka  yang  tidak  mampu.  Saran:  Kegiatan  ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan berkaitan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan secara terus- menerus dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

## Keywords : bantuan hukum, perkara pidana, tidak mampu

## PENDAHULUAN

## Analisis Sistuasi
Hukum  acara  pidana  menjunjung  tinggi  hak-hak  tersangka,  terdakwa,  bahkan  satu  pasalpun KUHAP tidak mengatur hak korban. Salah satu asas yang dianut dalam hukum acara pidana adalah hak persamaan di muka hukum, bahwa pelaku baik dalam kapasitasnya sebagai t ersangka  maupun  sebagai  terdakwa  tidak  boleh  diperlakukan  secara  diskriminasi  dan  harus diberikan hak yang sama. Pelaku harus diperlakukan secara manusiawi dan belum dianggap bersalah secara hukum sampai dengan adanya putusan hakim yang menyatakan bersalah atau tidaknya pelaku kejahatan tersebut 1 .
Pemberian bantuan hukum adalah hak, artinya bantuan hukum itu sesuatu yang dapat dituntut  oleh  setiap  subyek  hukum  bila  mana  mereka  memerlukannya  dan  pemenuhannya adalah suatu kewajiban 2 . Bantuan hukum adalah hak  yang secara umum telah diatur dalam KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  melakukan  kejahatan yang ancamannya di atas lima tahun, sedangkan tersangka atau terdakwa ini tidak mampu maka wajib didampingi penasehat  hukum  pada setiap tingkat  pemeriksaan. Kata wajib pada  pasal
1 Muhammad Sadli Isra, Kumpulan Hukum Acara di Indonesia , Jakarta, Prenada media Group, 2015, hlm. 79.
2 Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia , Jakarta, Cendana Press,  1983, hlm. 21,
tersebut  menunjukkan  secara  a  priori  pasal  tersebut  harus  ditaati  dan  seharusnya  membawa konsekuensi logis bagi pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan yang tidak melaksanakannya 3 , artinya terdapat keseimbangan hak antara aparat penegak hukum di satu pihak, dan tersangka atau terdakwa di pihak lainnya. Betapa pentingnya bantuan sebagai sub dari peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum.
Bantuan  hukum  diberikan  salah  satunya  kepada  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak mampu,  khususnya  tidak  mampu  dari  segi  hukum  dan  ekonomi,  bantuan  hukum  mana diberikan secara gratis. Cakupan dari bantuan hukum yang diberikan mempunyai cakupan yang lebih luas dan mendasar, yaitu melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan hukum bagi mayoritas rakyat  miskin  dalam  rangka  memperjuangkan  hak-hak  mereka,  menurut  Adnan  Buyung Nasution,  “bantuan  hukum  dimaksudkan  adalah  khusus  bantuan  hukum  bagi  golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam  bahasa populer adalah si miskin” 4 . Bagi mereka yang mampu persoalan hak ini bukan suatu problem, oleh sebab itu dalam pemberikan bantuan hukum seorang Advokat harus memperlakukan masyarakat yang miskin setara dengan yang dilakukan dengan pembayaran honorarium 5 .
Bagi masyarakat umum, kebutuhan akan bantuan hukum masih belum terasa bilamana ia  tidak terlibat  dalam  suatu  perkara. Masyarakat  baru akan  membutuhkan dan  memerlukan penasehat  hukum  manakala  sudah  tidak  mampu  lagi  menyelesaikan  masalahnya.  Untuk merealisasikan hak bantuan hukum tersebut tidaklah mudah karena adanya kendala, baik dalam hal  teknis pelaksanaan  maupun non teknisnya.  Salah satu  kendala teknis yang paling utama adalah  menyangkut  kesadaran  dan  pengetahuan  hukum  dari  pemilik  hak  tersebut.  Hal  ini disebabkan salah satunya karena rendahnya pengetahun dan pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum itu sendiri.
Berdasarkan Hasil Survei Februari 2020. Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota  Jambi  merupakan  mitra  pengusul  dalam  Program  Ipteks  bagi  masyarakat.  Kelurahan Rawasari terdiri atas 32 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk 13.276 jiwa, terdiri atas 439 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3483 jia dan perempuan berjumlah 556 jiwa. Masyarakatnya maupun mata pencaharian penduduk bersifat  heterogen yaitu:  buruh tani (200 jiwa), wiraswasta  (115 jiwa), buruh bangunan  (382 jiwa), pedangang (525 jiwa), pengangkutan (225 jiwa), pertukangan (245 jiwa), pensiunan (376 jiwa), dan PNS yaitu Sipil dan ABRI (486 jiwa). Dari data demografi tersebut diketahui mayoritas penduduk adalah tingkat ekonominya menengah ke bawah, sehingga tim pengusul berpendapat bahwa mitra membutuhkan penyuluhan yang akan diberikan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, kami tim pengusul merasa penting untuk melakukan penyuluhan hukum: “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo K hota Jambi ”.

## Permasalahan Mitra
Salah  satu  permasalahan  dalam  Pemerintahan  Kelurahan  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya adalah belum dapat menjalankan tugas fungsinya secara optimal, dikarenakan adanya kendala yang dihadapi. Guna mengatasi hal tersebut dan merupakan salah satu wujud pengabdian  Perguruan  Tinggi  adalah  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Kelurahan  Rawasari dalam memberikan penyuluhan hukum dengan tema Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Bantuan  Hukum  ditentukan  bahwa  masyarakat  dapat  ikut  berperan  aktif  memberikan pemahaman  tentang  pemberian  bantuan  hukum. Peran  serta  masyarakat  untuk  memberikan
3 Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia , Jakarta, LP3ES, 1981, hlm. 1 .
5 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010
pemahaman  tentang  bantuan  hukum  khususnya  terhadap  masyarakat  tidak  mampu  dalam  perkara pidana  sangat  diperlukan  dalam  membantu  penegakan  hukum.  Permasalahan  yang  dihadapai  oleh masyarakat dapat dirumuskan, yaitu:
1. Bagaimana  upaya  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  bantuan hukum dalam perkara pidana?
2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum  dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan?

## Target Kegiatan
Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bantuan  Hukum  Dalam  Perkara  Pidana  Kepada  Masyarakat  Di  Kelurahan  Rawasari Kecamatan  Alam  Barajo  Kota  Jambi ”,  bahwa dalam  kehidupan  bermasyarakat  siapapun mempunyai  potensi  untuk  menjadi  pelaku  kejahatan,  ketika  seseorang  berhadapan  dengan masalah  hukum,  tentu  membutuhkan  pendampingan  hukum,  tetapi  tidak  semua  orang mengetahui  hak-hak  tersebut.  Sosialisasi  undang-undang  ini  bermaksud  dalam  hal  terjadi masalah  hukum,  masyarakat  mengetahui  dan  memahami  hak-hak  mereka  terkait  dengan bantuan hukum dan ketika seseorang didampingi oleh penasehat hukum sebenarnya juga dapat mencegah dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Tabel 1. Hubungan antara solusi dengan target luaran No S o l u s i Target Output/ Luaran 1. Sosialisasi Undang- Undang  Bantuan  Hukum Minimal  21  orang peserta  mengikuti kegiatan  dan  aktif bertanya. (70 persen dari 30 orang) Minimal  21  orang  peserta mampu  menyerap  informasi yang disampaikan. Meningkatnya pengetahuan mitra Lurah, Perangkat Kelurahan  serta  Masyarakat Tentang Undang-Undang Bantuan  Hukum 2. Penyuluhan  Isi  Undang- Undang  Bantuan Hukum Minimal  21  orang peserta  mengikuti kegiatan  dan  aktif bertanya. (70 persen dari 30 orang). Minimal  21  Orang  Peserta Mampu Memahami Isi Dari Undang-Undang Undang- Undang  Bantuan  Hukum. Meningkatnya Pemahaman Mitra  Terhadap    Isi  dari Undang-Undang Bantuan Hukum

## METODE   PELAKSANAAN
Penyuluhan Hukum tentang “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, dilakukan dengan beberapa tahapan.

## Persiapan
Pertama  penentuan  lokasi  yaitu  Kelurahan  Rawasari  Kecamatan  Alam  Barajo  Kota  Jambi, dipilihnya  lokasi  ini  karena  pada  lokasi  ini  belum  pernah  mendapatkan  penyuluhan  hukum tentang  bantuan  hukum.  Selanjutnya  mengadakan  kunjungan  ke  lokasi  Kelurahan  Rawasari guna meminta persetujuan Lurah sebagai Mitra pengusul.

## Materi kegiatan
Materi kegiatan adalah Penyampaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 Tentang Bantuan Hukum dalam  bentuk  ceramah yang  diikuti  oleh  semua  unsur  masyarakat  di  Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang berjumlah lebih kurang 40 orang. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah.

## Evaluasi
Evaluasi  atas  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  baik  terhadap  proses  maupun  hasil  yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:
- Kehadiran peserta - Keaktifan peserta
- Relevansi
- Akseptabilitas
- Ketepatgunaan
- Dampak jangka panjang.

## Penyusunan Laporan
Penyusunan  laporan  merupakan  salah  bentuk  pertanggungjawaban  tim  atas  kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama  kegiatan  penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung  mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Materi Indikator Evaluasi Persentase Sebelum Sesudah 1. -   Pengaturan Tentang Bantuan Hukum
-   Pengertian Bantuan Hukum,
Pemberi dan
Penerima Bantuan Hukum
- Hak tersangka/
-  Mengetahui
dan memaha- mi materi tentang pengaturan bantuan hukum - Mampu men- jelaskan isi dari materi bantuan hukum Pengetahuan: - -  Mengetahui dan me- mahami materi tentang pengaturan bantuan hukum Mampu menjelaskan
- isi dari materi 60 % 75 %
terdakwa terkait
dengan bantuan hukum
- Syarat-syarat penerima bantuan hukum
- Akibat hukum tidak
diberikannya bantuan hukum terkait Pasal 56 KUHAP -
Bantuan hukum
- Sikap: - Mengajukan bebe-rapa pertanyaan yang relevan dengan materi - Mengikuti kegiatan sampai  dengan selesai  secara tertib dan disiplin berpartisipasi secara aktif. - 80 % 2 - Diskusi dan Evaluasi - Mampu menyampai-kan pemikir-an/ide berkaitan dengan bantuan hukum - Peserta mampu menyampaika n ide kegiatan pemberian bantuan hukum 70 % 75 %

## Evaluasi Penyuluhan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  melalui  kuis  yang  dilakukan  sebelum  maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 75% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi bantuan hukum dan mampu menjelaskan isi dari materi bantuan hukum.
2. 80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi  penyuluhan  serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 70% peserta mengetahui adanya bantuan hukum bagi yang tidak mampu.
4. 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak- hak tersangka maupun terdakwa terkait dengan bantuan hukum.
Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada  Narasumber/instruktur.    Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain sebagai berikut:
1. H. Mansyur  (Ketua Rt 22)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  melakukan:  “Peningkatan  Pemahaman  Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap  kegiatan  mengalami  peningkatan  yang  diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu  peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan  dengan bantuan hukum  terutama bagi  tersangka, terdakwa yang tidak mampu.
Kegiatan  ini  mempunyai  nilai  yang  sangat  positif,  sehingga  kegiatan  penyuluhan hukum berkaitan bantuan hukum bagi masyarakat yang bersentuhan dengan masalah hukum dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus  (berkelanjutan)  dengan  sasaran  dan  lokasi  yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia , Cendana Press, Jakarta. Adnan Buyung Nasution. 1981. Bantuan Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta. Ajie Ramdan. 2014. “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional”. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban  Negara  Untuk  Memenuhi  Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin .  Volume  11 Nomor 2.
Muhammad Sadli Isra. 2015. Kumpulan Hukum Acara di Indonesia . Prenada media Group, Palembang.
Nasution, Adnan Buyung. 1981. Bantuan Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta. Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum . PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  B  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).
Soekanto,  Soejono  Heri  Tjandrasari,  dan  Tien  Handayani.  1983. Bantuan  Hukum  Suatu Tinjauan Sosio Yuridis , Ghalia Indonesia, Jakarta. Sunggono,  Bambang  dan  Aries  Harianto.  1994. Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia , Mandar Maju, Jakarta.
Zulfa, Eva Achjani, Indriyanto Seno Adji. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Lubuk Agung. Bandung.