## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK ( E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Yanuar Siswo Nugroho
Alumni Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha, email: janumilan83@gmail.com
Zulkifli
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha, email: zulstieww@gmail.com

## Abstract
E-Procurement has animportant role in the implementation of development. Although the  e-Procurement  in the regional government of the special region of Yogyakarta has been done, however, it is often an instrument that is theoretically good, but in its implementation still has weaknesses and obstacles.The aim of this research is to analyze public accountability of e-Procurement. The instrument that used in this study is accountability dimensions of Koppell and the principles of procurement of goods or services are based on Presidential Regulation Number 16 of 2018. The object of this research is the e-Procurement in the LPSE and ULP Units in the regional government of the special region of Yogyakarta. This study uses a qualitative approach. The research data was obtained through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta has implemented the principle of effective efficiency and open competition and non-discriminatory. The achievement of public accountability in the implementation of e-Procurement  in the regional government of the special region of Yogyakarta in general has also been going well.
Keywords: Public Accountability, E-Procurement

## PENDAHULUAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena
banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Praktik-praktik seperti mark-up , kolusi dan manipulasi pengadaan seolah menjadi sesuatu yang wajar dan dapat ditemui di hampir setiap level pemerintahan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa
yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif adalah diperkenalkannya sistem pengadaan barang secara elektronik atau sering dikenal dengan istilah e- Procurement.
Pengadaan secara elektronik atau e- Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan e- Procurement, belanja pengadaan barang/jasa diyakini dapat berjalan lebih efisien,  efektif, transparan  dan  akuntabel

## JURNAL RISET MANAJEMEN
VOL. 6, No. 2, Juli 2019, 173 - 184

## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
sesuai  dengan  prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan e- Procurement, sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2008. Walaupun e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilakukan namun demikian seringkali instrumen yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Pada kenyataannya e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih  memiliki  kelemahan- kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaannya.
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diduga belum tercipta akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ( e-Procurement ) kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ( e-Procurement ) di Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk menganalisis penerapan prinsip- prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ( e-Procurement ) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

## LANDASAN TEORI
1. Akuntabilitas
Mardiasmo (dalam Andriani, et. al., 2015) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Koppell (dalam Wicaksono, 2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, diantaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah mutually exclusive, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.
Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Kedua, pertanggungjawaban atau  liabilitas yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.
Pengendalian yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Responsibilitas adalah tanggungjawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan

## 2. e-Procurement
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik  atau e-Procurement adalah
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan  secara elektronik  menggunakan sistem  informasi  yang  terdiri  atas  Sistem

## YANUAR SISWO NUGROHO & ZULKIFLI
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang/Jasa  secara  elektronik  dengan memanfaatkan e-Marketplace . E- Marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan  Penyedia  berupa:  katalog  elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia.
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun
2018 menegaskan prinsip- prinsip
Pengadaan barang/jasa adalah :
a.  Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
b.  Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya.
c.  Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. d.  Terbuka, berarti Pengadaan
Barang/Jasa  dapat  diikuti  oleh  semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
e.  Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada
intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
f.  Adil,  berarti  memberikan  perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada  pihak tertentu,  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan nasional.
g.  Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Kerangka Penelitian
Akuntabilitas publik di dalam penerapan e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dianalisis dengan melihat pada dua  hal yakni:  Pertama,  Penerapan  prinsip-prinsip e-Procurement ;  dan Kedua,  Akuntabilitas Publik. Aspek analisis di dalam penerapan prinsip-  prinsip e-Procurement , antara lain adalah efisien, efektif dan terbuka, adil dan bersaing (memperluas akses pasar dan persaingan usaha yang sehat). Sedangkan untuk menganalisis akuntabilitas publik, peneliti menggunakan indikator akuntabilitas yang dikemukan oleh Koppell (2005), dimana terdapat lima dimensi untuk memahami akuntabilitas dengan baik, yaitu: transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010), menjelaskan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata  tertulis maupun lisan  dari  orang-orang  maupun perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang akan diwawancarai  adalah aparat pemerintah dan pihak swasta yang terlibat langsung

## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dengan objek penelitian ini, yakni berkaitan dengan pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta dengan menggunakan sampel yang telah ditentukan ( purposive sampling ). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan untuk saling melengkapi di dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada tahun 2008 dengan diterbitkannya  Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2009 untuk mendukung pelaksanaan
e-Procurement
Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 tahun 2009 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk saat ini Gugus Tugas LPSE berada di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, setelah pada tahun 2012 berpindah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. LPSE Propinsi atau sekarang disebut LPSE DIY saat ini masih berupa lembaga ad-hoc gugus tugas dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Hal ini sesuai dengan regulasi terakhir yaitu Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Namun proses pelelangannya dilaksanakan di SKPD masing-masing karena pada saat itu
anggota pokja pengadaan masih tersebar di SKPD, belum ada lembaga ULP.
Tahun 2015, ULP atau Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah DIY dibentuk sesuai amanat Perdais No 3 Tahun 2015. Dasar hukum pembentukan lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogykarta mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Perdais Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta serta diperkuat dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  48 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan, sesuai amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Unit Layanan Pengadaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk Bagian Layanan Pengadaan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY, dengan Kepala ULP adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
Berdasarkan analisis peneliti terkait regulasi e-Procurement , masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak sedikit menganggu proses percepatan penerapan e-Procurement . Regulasi saat ini khususnya  Peraturan Gubernur  masih  mengacu  pada  regulasi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta turunannya sehingga perlu penyesuaian dengan peraturan yang terbaru mengenai pengadaan barang/jasa peemerintah yaitu Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018.  Kemudian kelembagaan unit LPSE dan ULP yang masih terpisah membuat pelaksanaan e-Procurement kurang maksimal. Hal inilah yang menyebabkan para pelaksana seringkali kurang fokus dalam menekuni pekerjaannya.
Saat ini sudah direncanakan
bagaimana  kelembagaan  dapat  menjadi satu. Kelembagaan dimaksud adalah pergeseran unit LPSE dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY ke Biro

## YANUAR SISWO NUGROHO & ZULKIFLI
Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sehingga ULP bisa menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) seutuhnya seperti harapan semua pihak. Pembentukan UKPBJ sesuai dengan amanat Permendagri No 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota pasal 23 memang mengharuskan terlaksana paling lambat Desember 2018. Walaupun di peraturan yang  lain,  yaitu  Peraturan  LKPP  No  14 tahun  2018  tentang  Unit  Kerja Pengadaan Barang/Jasa pasal 28 berbunyi Penyesuaian Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember e-Procurement , namun Pemerintah Daerah DIY tahun ini merencanakan pembentukan UKPBJ DIY bisa terlaksana.
1.  Penerapan
Prinsip-prinsip e- Procurement di  Pemerintah  Daerah
Daerah  Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentunya secara otomatis memiliki prinsip-prinsip yang sama. Prinsip-prinsip tersebut termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, berikut peneliti akan menganilisis sejauhmana pencapaian penerapan prinsip-prinsip e-Procurement di
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
a.  Efisien dan Efektif
Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik (Dewi, et. al.,2018).  Salim dan Woodward mengartikan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan. Baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah selaku entitas dalam melaksanakan seluruh proses  pengadaan,  dimulai  dari perencanaan  kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, diharapkan memberikan hasil maksimal. Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan proses yang berlaku.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa  Yogyakarta  dalam  hal efisiensi waktu dapat lebih menghemat semua proses-proses yang terjadi di setiap tahapan pelelangan/tender. Publik dapat secara langsung mengawasi setiap tahapan pelelangan/tender. Efisiensi  waktu  ini  diakibatkan  oleh penyedia barang/jasa/rekanan tidak perlu lagi bertemu langsung dengan panitia pengadaan. Dengan cara e- Procurement proses dilakukan secara virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan efisiensi waktu juga berdampak kepada efisiensi biaya yang dikeluarkan.
b.  Terbuka, Bersaing dan Adil/Tidak diskriminatif
Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip terbuka, bersaing dan adil. Artinya pengadaan barang/jasa  harus  terbuka  bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan  melalui persaingan yang sehat di antara penyedia

## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan berlandaskan  persaingan yang  sehat.  Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan  yang  sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan  yang  sehat  dan  tidak mengarah untuk memberikan
keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa secara sistem di SPSE ketika penyedia barang/jasa (rekanan) yang ingin berpartisipasi dalam tender elektronik, harus mempersiapkan dokumen-dokumen perusahan terlebih dahulu, seperti akta notaris, susunan pengurus, NPWP, SITU/SIUP, dan dokumen pendirian perusahan lainnya, kemudian  mendaftar  melalui LPSE terdekat dan akan dibuatkan username  dan  password,  yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah dapat mengikuti proses pengadaan. Perusahan tersebut secara agregasi (menjadi satu bagian) dapat mengikuti semua paket pengadaan di seluruh Indonesia. Pengadaan barang/jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta. Kondisi yang
memungkinkan
masing-masing calon  peserta  mempu melakukan evaluasi  diri  berkaitan  dengan tingkat  kompetitifnya  serta  peluang untuk memenangkan persaingan. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus  secara  aktif  menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Dihindarkan terjadinya conflict of interest dan ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.
Sistem e-Procurement telah membawa perubahan besar pada sistem kerja dan mekanisme pelelangan. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka e-Procurement juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi UKM dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup. Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pemenang lelang/tender semakin beragam. Banyak paket-paket pekerjaan kualifikasi kecil yang dilelang dan memberikan peluang lebih besar pada perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut dan memenangi lelang/tender.
2.  Analisis  Akuntabilitas  Publik  di  dalam
Penerapan e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Sistem e-Procurement ini seyogyanya merupakan suatu gagasan, pemikiran atau pandangan tentang praktik pengadaan barang/jasa yang baik, yang didasari pada nilai-nilai demokrasi seperti: keadilan, transparansi,
akuntabilitas dan bebas KKN. Sebagai sebuah gagasan yang baru (inovasi)
maka tentu sistem e-Procurement tidak akan mudah dapat diterima dan dipraktikkan. Bahkan ironisnya justru kenyataanya KKN semakin subur, berbagai peraturan dengan mudahnya dicari celah untuk dilanggar, mental ‘korupsi baru’ semakin membudaya. Berdasarkan hal tersebut, berikut akan dianalisis sejauhmana akuntabilitas publik, yakni transparansi, liabilitas,

## YANUAR SISWO NUGROHO & ZULKIFLI
kontrol, responsibilitas, dan responsivitas,  di  dalam  penerapan  e- Procurement di Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
a.  Transparansi
Sistem e- Procurement  merupakan salah satu aplikasi pemerintahan yang juga memiliki fungsi sebagai media transparansi pemerintahan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada masyarakat (publik), terutama untuk kalangan dunia usaha. Pengadaan yang transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia (rekanan) yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement dapat mewujudkan transparansi dikalangan masyarakat dan pelaku usaha. Pengadaan sistem e- Procurement tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit panjang karena akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Proses transparansi akan menciptakan kompetitif dikalangan rekanan semakin memunculkan tawaran-tawaran yang lebih banyak. Publik  lebih mudah mendapatkan informasi lelang  tanpa harus bersusah-susah melewati  birokrasi pemerintahan hanya untuk mendapatkan informasi lelang/tender dan kadang membutuhkan cukup banyak waktu untuk  bertemu  dengan  pihak-pihak yang  berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bentuk dukungan prinsip transparansi di dalam sistem e-Procurement yang tertuang pada aplikasi SPSE.
Pemerintah Daerah DIY telah mampu memberikan informasi
pengadaan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara terbuka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukan oleh  Finner  (Kumorotomo,  2002), bahwa masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan akuntabilitas atau tidaknya sebuah birokrasi salah satu cirinya adalah pemerintah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemeritahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
b.  Liabilitas
Konsep liabilitas mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerja. Untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan dan berkualitas baik, maka diperlukan punishment dan reward bagi para aktor yang terlibat dalam proses e-Procurement . Berdasarkan wawancara dapat diartikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah DIY telah menerapkan salah satu dimensi dalam akuntabilitas yaitu liabilitas. Penerapan liabilitas dalam pelaksanaan e-Procurement sangat diperlukan karena tingkat resiko tinggi yang dihadapi oleh para pelaksana pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Saat  ini pemberian reward kepada para pelaksana pengadaan juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Tidak semua penghargaan diberikan dalam bentuk  uang  tetapi  juga  bentuk promosi jabatan yang sudah dilaksanakan. Tentunya tetap melalui proses fit  and  proper test yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan. Punishment yang sudah pernah  diberikan  pun

## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
cukup membuat efek jera bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa. Mulai dari diberhentikan sebagai pokja sampai dengan mutasi jabatan. c.  Kontrol
Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan kontrol (pengendalian) yang dilakukan oleh organisasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, pimpinan (top management) memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap standar-standar tertentu. Mekanisme kontrol yang sangat ditekankan oleh LPSE dan ULP di Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan sistem e-Procurement adalah dengan membuat suatu acuan atau pegangan kerja di dalam menjalankan tupoksi bagi para pegawai hingga kepada pimpinan. Acuan kerja tersebut berupa
Standar Operational Prosedur (SOP). Standart Operating Prosedure (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, suatu panduan yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan dan serangkaian instruksi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. d.  Responsibilitas
Responsibilitas merupakan konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hukum, aturan dan norma.
Tanggungjawab dapat  mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berperilaku. Melalui standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada.
Aturan pengadaan barang/jasa mensyaratkan panitia pengadaan wajib memiliki sertifikasi kompetensi atau keterampilan teknis, dan pengujian serta penerbitan sertifikasi ini menjadi tanggungjawab LKPP. Makna sertifikasi menekankan pada dua hal, yaitu kompetensi dan kemampuan profesi. Diharapkan dengan adanya sertifikasi panitia pengadaan mempunyai keterampilan mulai dari menguasai manajemen, metoda, strategi pengadaan dan rantai suplai, menguasai  tujuan  institusi  dan bisnis perusahaan, memiliki integritas dan standar etika yang tinggi, serta mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
Pelaku  pengadaan  juga  harus memiliki pengetahuan teknis tentang barang dan jasa, pemahaman tentang kontrak dan hukum perdagangan, dan kemampuan teknis analisis harga dan biaya. Pengetahuan tentang operasional  semua sektor dalam mata rantai suplai serta selalu mengikuti dan up-date terhadap perkembangan dunia bisnis juga merupakan prasyarat bagi seorang ahli pengadaan.
e.  Resposivitas Esensi responsivitas dalam pengadaan barang/jasa adalah

## YANUAR SISWO NUGROHO & ZULKIFLI
bagaimana kemampuan dan keterlibatan organisasi pengadaan barang/jasa (LPSE dan ULP) di dalam mengenali masyarakat (publik), menyusun program dan kegiatan dan mengembangkan prioritas pengadaan barang/jasa sesuai  dengan kebutuhan  dan aspirasi masyarakat (publik),
sehingga terwujudnya daya tanggap organisasi terhadap harapan, maupun tuntutan masyarakat dan penyedia barang/jasa (rekanan). Penyampaian informasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Saat ini LPSE DIY  sudah  mendapatkan akreditasi ISO: 9001, artinya apabila suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak  lain  yang independen)  ISO  tersebut,  dapat dikatakan telah memenuhi
persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.
Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya sendiri, seperti: memenuhi persyaratan kualitas pelanggan, sesuai dengan peraturan, atau tujuan perusahaan atau organisasi serta sasaran mutu. Berdasarkan uraian di atas menurut analisis peneliti, hasil pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan oleh LPSE dan ULP DIY secara garis  besar  sudah memenuhi keinginan masyarakat. Keinginan  publik yang terangkum dalam RPJMD DIY dapat diimplementasikan SPKD/OPD dalam bentuk
perencanaan pengadaan  barang/jasa  kemudian
dilaksanakan proses pengadaannya oleh lembaga yang berwenang yaitu LPSE dan ULP. Para pelaku usaha pun  mengapresiasi kinerja LPSE dan ULP  DIY dalam rangka pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa  Yogyakarta.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  tingkat aduan mengenai proses pengadaan barang/jasa yang sangat rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan e-Procurement di dalam pencapaian penerapan prinsip-  prinsip e- Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerapkan prinsip efisien dan efektif serta terbuka bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Efisien dan efektif, bahwa dengan e-Procurement dapat menghemat anggaran dan waktu pelaksanaan pengadaan serta hasil pengadaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Terbuka, bersaing dan adil, bahwa dengan e- Procurement publik dapat secara mudah mengetahui informasi pengadaan, membuka seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mengikuti proses lelang/tender, serta memperlakukan sama semua pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang/tender.
Pencapaian akuntabilitas publik di dalam penerapan e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari dimensi transparansi, bahwa dengan e-Procurement telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses data/informasi pengadaan barang/jasa. Pada dimensi liabilitas, bahwa dengan e- Procurement proses pemberian reward dan punishment untuk kinerja pelaksana pengadaan barang/jasa sudah dilakukan. Pada dimensi kontrol, bahwa dengan e- Procurement telah memberikan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang cukup

## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
baik dari pimpinan kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada dimensi responsibilitas, bahwa panitia/pejabat pengadaan sudah memiliki standar profesionalisme dan kompetensi yang cukup baik. Pada dimensi responsivitas, bahwa dengan e-Procurement telah mampu mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat/publik di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam rangka kesinambungan dan mengoptimalkan penerapan e- Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Pertama, meningkatkan komitmen pimpinan daerah agar penerapan e- Procurement dapat berjalan dengan baik. Komitmen pimpinan merupakan faktor kunci sebab sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan kebijakan e- Procurement. Salah satu komitmen yang perlu dilakukan adalah penggabungan LPSE dan ULP. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik serta menerapkan kode etik  terkait pengadaan agar lebih tercipta akuntabilitas publik dikalangan pelaksana e-Procurement (ULP dan LPSE) terhadap tuntutan dan keinginan masyarakat (publik) agar tercipta pengadaan yang akuntabel di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, W., et. al. (2015), “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang”, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol 10. No. 2 Desember 2015.
Dewi, K., D., et. al. (2018), “Efektivitas Dan Efisiensi E-Procurement Dalam Proses
Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang”, Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 02 No. 01, Mei 2018.
Keputusan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Nomor  83  tahun  2009 tentang  Pembentukan Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kumorotomo, W. (2005), Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Moeloeng Lexy J. (2010), Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Peraturan  Daerah  Istimewa,  Nomor  3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 27 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Nomor  49  Tahun  2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Nomor  48  Tahun  2016 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Peraturan Presiden, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## YANUAR SISWO NUGROHO & ZULKIFLI
Peraturan Presiden, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Wicaksono, K. W. (2015), “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, JKAP, 19(1) :3-12.

## .

## AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA