## URGENSI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Mubaidi Sulaeman *
*Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang-Indonesia, email:abid3011@gmail.com

## Abstract:
MBS  is  born  with  several  different  names:  school-based  governance,  school self-management,  and  even  school-based  management.  These  terms  do  have an understanding with a slightly different emphasis. However, the names have the same spirit, ie the school is expected to  become more autonomous in the implementation  of  school  management,  especially  in  the  use  of  3M  its  man, money,  and  material.  The  main  objective  is  to  develop  school  policy procedures, solve common problems, and utilize all potential individuals who are  members  of  the  team.  So  the  school  can  only  print  people  who  are intelligent  and  emotionally  high,  but  also  can  prepare  the  development workers. Therefore the Islamic education institution is very necessary to apply MPMBS to make the school as an integral part of society, it is not a separate institution of society, the right to life and the survival of the school depends on the community, the school is a social institution that serves to serve members of the community in education, school and community progress are mutually exclusive, both need each other.
Keywords: Management, School, Islamic Educational Institution

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  membawa  perubahan dihampir  semua  aspek  kehidupan  manusia  dimana  berbagai  permasalahan  hanya dapat  dipecahkan  kecuali  dengan  upaya  penguasaan  dan  peningkatan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Selain  manfaat  bagi  kehidupan  manusia  di  satu  sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia kedalam era persaingan global yang
semakin ketat. 1 Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita  terus  mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusianya. Oleh  karena  itu,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan  kenyataan yang  harus  dilakukan  secara  terencana,  terarah,  intensif,  efektif  dan  efisien  dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. 2
Umaidi  berpendapat  bahwa  terdapat  dua  faktor  yang  dapat  menjelaskan mengapa  upaya  perbaikan  mutu  pendidikan  selama  ini  kurang  atau  tidak  berhasil. Pertama strategi  pembangunan  pendidikan  selama  ini  lebih  bersifat input  oriented. Strategi  yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan  telah  dipenuhi,  seperti  penyediaan  buku-buku  (materi  ajar)  dan  alat belajar  lainnya,  penyediaan  sarana  pendidikan,  pelatihan  guru  dan  tenaga kependidikan  lainnya,  maka  secara  otomatis  lembaga  pendidikan  (sekolah)  akan dapat menghasilkan output (keluaran)  yang bermutu sebagai mana  yang diharapkan. Ternyata  strategi  input-output  yang  diperkenalkan  oleh  teori education  production function tidak  berfungsi  sepenuhnya  di  lembaga  pendidikan  (sekolah),  melainkan hanya  terjadi  dalam  institusi  ekonomi  dan  industri. Kedua ,  pengelolaan  pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.
Akibatnya,  banyak  faktor  yang  diproyeksikan  di  tingkat  makro  (pusat)  tidak  terjadi atau  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  di  tingkat  mikro  (sekolah).  Atau  dengan singkat  dapat  dikatakan  bahwa  kompleksitasnya  cakupan  permasalahan  pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 3
Memang  sebagai  suatu  sistem  yang  dinamis,  pendidikan  terus  menerus mendapat sorotan dari masyarakat, pemerintah dan para stake holders disertai dengan munculnya    masalah-masalah  pendidikan  yang  semakin  kompleks.  Silang  pendapat mengenai  sistem  pendidikan  merupakan  hal  yang  biasa,  oleh  karena  proses pendidikan  itu  sendiri  akan  terus  menerus  berkembang    sejalan  dengan  perubahan- perubahan  yang  terjadi  di  sekitarnya,  maupun  perubahan-perubahan  konsep pendidikan karena peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi.
1 Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi, (Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya, 2003), 67.
2 H.A.R.  Tilaar  berpandangan    bahwa  peranan  pendidikan  di  dalam  pembangunan  nasional  abad  21 dengan kondisi masyarakat serba terbuka, akan menimbulkan masalah penting yang ditonjolkan, antara lain : 1) pentingnya reformasi pendidikan, 2) pentingnya manajemen pendidikan agar dapat dibangun sistem pendidikan  yang kuat dan dinamis menuju kualitas out put yang tinggi mutunya,  3)  kemajuan teknologi  informasi  yang  mempengaruhi  proses  pendidikan  di  dalam  masyarakat  ilmu  (knowledge society),  4)  otonomi  daerah  yang  menuntut  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang  memenuhi kebutuhan  pembangunan  daerah  sebagai  dasar  pembangunan  nasional  dan  regional.  H.A.R.  Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: Rosdakarya, 2001), 2.
3 Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (Jakarta: CEQM, 2004), 12-14.
Melihat  besarnya  kemungkinan  permasalahan  akibat  perubahan-perubahan besar, maka proses globalisasi tidak dapat diabaikan lagi oleh setiap masyarakat dan bangsa di dunia, dan untuk mengantisipasi hal tersebut misi pendidikan nasional yang akan  datang  diharapkan  mewujudkan  sistem  dan  iklim  pendidikan  nasional  yang demokratis  dan  bermutu.  Hal  ini  ditujukan  agar  peserta  didik  memiliki  akhlak  yang mulia,  bersikap  kreatif  dan  inovatif,  berwawasan  kebangsaan,  cerdas  dan  sehat, berdisiplin  dan  bertanggung  jawab,  memilki  keterampilan  serta  meguasai  ilmu pengetahuan  dan    teknologi.    Bertitik  tolak  dari  amanat  konstitusi  negara  yang ditunjang  oleh  Ketetapan  MPR  RI  sebagaimana  disebut  di  atas,  maka  cukup  jelas bagi kita sebagai warga negara dituntut untuk secara bersama-sama bersikap proaktif dalam rangka menyelenggarakan dan memajukan sistim pendidikan nasional. 4
Manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  merupakan  salah  satu  isu  yang  kuat didorong  kepermukaan  dalam  konteks  implementasi  gagasan  reformasi  pendidikan yang  direfleksasikan  dalam  UU  N0.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Sebagai  kebijakan  alternatif  terhadap  UU  No.  22  tahun  1999  yang mengotomisasikan sektor pendidikan pada daerah. Akan tetapi, setelah sampai daerah tingkat II, kewenangan tersebut menjadi wacana, apakah akan memberi kewenangan terbesar  pada  sekolah,  atau  daerah  akan  menjadi  subtitusi  pemerintah  pusat,  dan menjadi  penguasa  sektor  pendidikan  secara  sentralistik  di  daerah.  Akan  tetapi tampaknya,  pemerintah  mendorong  otonomi  itu  untuk  diimplementasikan  pada tingkat  sekolah,  dan  pemeintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  memfasilitasi berbagai program perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang  ada  di  daerahnya  itu.  Untuk  itulah,  berbagai  wacana  kini  terus  dikembangkan, dari mulai Community based education, sampai pada school based management. 5
Uji coba manajemen berbasis sekolah di beberapa sekolah di Amerika pada tahun 1987, memperlihatkan bahwa rata-rata hasil belajar sekolah uji coba lebih baik dari  pada  sekolah  non-ujicoba.  Demikian  pula  dengan  rata-rata  kehadiran  siswanya lebih baik dari pada sekolah non-ujicoba, serta berbagai variabel pengamatan lainnya. Oleh sebab itu, kemudian kebijakan school  based management (SMB) berpenatrasi kehampir  seluruh  Negara  bagian  Amerika  serikat.  Pada  saat  yang  sama  Negara  lain juga mengembangkan kebijakan yang sama, seperti Canada, Australia, New Zealand dan bahkan Hongkong yang memulai SBM pada awal decade 1990-an. 6
Keberhasilan school  based  management di  beberapa  Negara  tersebut  kini didorong  pula  untuk  Negara-negara  berkembang,  bahkan  Indonesia.  Di  Indonesia, gagasan  penerapan  pendekatan  ini  muncul  belakangan  sejalan  dengan  pelaksanaan
4 Henyat Soetopo, Manajemen Pendidikan (Malang, UNM:2001),  75.
5 Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah (Jakarta,  PT.  Bumi  Aksara: 2005), 118-119.
6 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Kencana, 2007),266.
otonomi daerah, berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Th 1999 yang salah satunya menjelaskan  tentang desentralisasi pendidikan. maka MBS dapat dikatakan  sebagai paradigma  baru  dalam  pengoperasian  sekolah.  Sebab  selama  ini,  sekolah  hanyalah kepanjangan  tangan  birokrasi  pemerintah  pusat  untuk  menyelenggarakan  urusan politik  pendidikan.  Para  pengelola  sekolah  sama  sekali  tidak  memiliki  banyak kelonggaran  untuk  mengoperasikan  sekolahnya  secara  mandiri.  Semua  kebijakan tentang  penyelenggaran  pendidikan  di  sekolah  umumnya  diadakan  di  tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya.  Apa  saja  muatan  kurikulum  pendidikan  di  sekolah  adalah  urusan  pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan  petunjuk  teknisnya.  Anggaran  pendidikan  mengalir  dari  pusat  ke  daerah menelusuri  saluran  birokrasi  dengan  begitu  banyak  simpul  yang  masing-masing menginginkan  bagian.  Tidak  heran  jika  nilai  akhir  yang  diterima  di  tingkat  paling operasional telah menyusut lebih dari separuhnya. 7
Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  atau  yang  lebih  dikenal Manajemen  Berbasis  Sekolah  dimasyarakat  adalah  upaya  serius  dan  rumit,  yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam pengambilan  keputusan  serta  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  atas  konsekuensi keputusan  yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak  yang terlibat perlu memahami benar  pengertian  MBS,  manfaat,  masalah-masalah  dalam  penerapannya,  dan  yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid. 8
Saat ini Manajemen Berbasis Sekolah dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoprasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan  daerah.  Selain  itu  Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan  strategi  untuk meningkatkan pendidikan dengan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan penting  dari  pusat  dan  daerah  ke  tingkat  sekolah.  Dengan  demikian  MBS  pada dasarnya  merupakan  sistem  manajemen  dimana  sekolah  merupakan  unit  pengambil keputusan  penting  tentang  penyelenggaraan  pendidikan  secara  mandiri.  MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. 9
Berkaitan  dengan  mulai  diterapkannya  MBS  yang  berarti  masing-masing sekolah  diberi  otonomi,  maka  tidak  ada  lagi  status  "terdaftar",  "diakui",  dan "disamakan"  bagi  sekolah  swasta.  Status  seperti  itu  telah  membuat  rancu,  karena dalam kenyataannya banyak sekolah swasta yang kualitasnya lebih baik dari sekolah negeri.  Kini,  sebuah  sekolah  hanya  akan  mendapatkan  status  "terakreditasi"  atau "tidak  terakreditasi".  Bila  terakreditasi  maka  terdapat  tiga  peringkat,  yaitu  "amat
7 M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2003), 15.
8 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi., 76.
9 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003),60.
baik"  mendapat  nilai  A  (91-100),  "baik"  dengan  nilai  B  (71-90),  dan  "cukup" mendapatkan nilai C (55-70).
Dengan model penilaian baru tersebut ada kemungkinan sekolah negeri tidak terakreditasi dan sebaliknya sekolah swasta bisa mendapatkan peringkat lebih  tinggi dari sekolah negeri. Sebagai konsekuensi dari sistem akreditasi sekolah ini, sekolah- sekolah  yang  tidak  terakreditasi  akan  berguguran  karena  tidak  mendapatkan  murid baru,  sebaliknya  sekolah-sekolah  dengan  peringkat  "amat  baik"  akan  kebanjiran murid baru.
Berpandang  dari  uraian  diatas  maka  sangat  diharapkan  adanya  peningkatan mutu bagi lembaga pendidikan (khususnya lembaga pendidikan Islam). Apalagi kita mengetahui  lembaga  pendidikan  Islam  secara  dominan  masih  dibawah  standart lembaga-lembaga  pendidikan  lainnya,  hanya  sebagian  kecil  saja  jumlah  lembaga Islam yang dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Dalam  beberapa  literatur,  istilah  manajemen  berbasis  sekolah  sangat beragam,  seperti: school  based  management  atau  school  decision  making  and management,  self  managing  school,  Collaborative  school  management  atau cominity based school management . Sebagaimana keanekaragam istilah tersebut, maka MBS juga didefinisikan beragam oleh ahli pendidikan.
Mallen,  Ogawa,  dan  Kranz  memandang  MBS  sebagai  suatu  bentuk desentralisasi  yang  memandang  sekolah  sebagi  suatu  unit  dasar  pengembangan dan  bergantung  pada  redistribusi  otoritas  pengambilan  keputusan.  Candoli memandang  MBS  sebagai  alat  untuk  “menekan”  sekolah  mengambl  tanggung jawab  apa  yang  terjadi  terhadap  anak  didiknya.  Dengan  kata  lain  sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik di sekolah tersebut. 10
Dalam  pandangan  Myers  dan  Stonehill  manajemen  berbasis  sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas  pengambilan  keputusan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  dan  masing- masing  sekolah,  sehingga  kepala  sekolah,  guru,  peserta  didik,  dan  orang  tua peserta  didik  mempunyai  kontrol  yang  lebih  besar  terhadap  proses  pendidikan, dan  juga  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengambil  keputusan  yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah. 11
10 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2002), 223.
11 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi., 16.
Etheridge  berpendapat School  Based  Managemen adalah  sebuah  proses formal  yang  melibatkan  kepala  sekolah,  guru,  orang  tua  siswa,  siswa  dan masyarakat  yang  berada  dekat  dengan  sekolah,  dalam  proses  pengambilan berbagai  keputusan.  Sementara  Short  and  Greer  mendefinisikan,  bahwa School Based  Managemen (SBM)  adalah  sebuah  strategi  yang  mengangkat  konsep tentang pemberdayaan dan memberdayakan semua individu di sekolah. 12
Joseph  Murphy  mengemukakan  dua  dari  sekian  definisi  SBM  adalah bahwa  ( School  Based  Management) yang  terkadang  juga  dipanjangkan  menjadi site- Based managemen , pada intinya memberikan otonomi yang sangat luas pada sekolah  untuk  membuat  perencanaan,  budgeting,  dan  implementasi  berbagai programnya,  dengan  memberdayakan  unsur-unsur  yang  terlibat  disekolah tersebut,  yakni  kepala  sekolah,  guru,  karyawan,  orang  tua  siswa,  siswa  dan bahkan  masyarakat  yang  mendukung  pengembangan  sekolah  tersebut.  Dengan demikian,  dalam  konteks  perencanaan  serta  pengembangan  sekolah,  titik  sentral berada  di  sekolah  itu  sendiri  dan  semaksimal  mungkin  mengembangkan networking  horizontal dengan stakeholder dan school  community yang  peduli terhadap pengembangan sekolahnya. 13
Menurut  Mulyasa  Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan  paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah  (pelibatan masyarakat)  dalam  kerangka  kebijakan  pendidikan  Nasional.  Otonomi  ini diberikan  agar  sekolah  leluasa  mengelola  sumberdaya  dan  sumberdana  dengan mengalokasikannya  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan,  serta  lebih  tanggap terhadap  kebutuhan  setempat.  Pelibatan  masyarakat  dimaksudkan  agar  mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. 14
Selain  itu  bila  dijabarkan  dari  masing-masing  kata  dari  Manajemen Berbasis  Sekolah,  maka  akan  didapatkan  makna  sebagai  berikut:  pengertian manajemen, Istilah manajemen  memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang mengartikannya.  Secara  umum  menurut  Terry  dalam  Winardi  manajemen merupakan  sebuah  proses  yang  khas,  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan perencanaan,  pengorganisasian,  penggiatan  dan  pengawasan,  yang  dilakukan untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 15
12 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis., 267. 13 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan (Bandung, Falah Production, 2004), 130-131. 14 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi., 24.
15 Menurut  kamus The  Random  House  Dictionary  of  English  Langguage,  College  Education , perkataan  manage  berasal  dari  bahas  Italia “manegg  (iare)” yang  bersumber  pada  perkataan latin “manus” yang  berarti  tangan,  secara  harfiah  managg  (iare)  berarti  “menangani”.  Tetapi  secara maknawiah  berarti  “memimpin,  membimbing,  atau  mengatur”.    Selain  itu  Effendy    juga  pendapat seperti  yang  dikutip  Mulyono  kata  manajemen  berasal  dari  kata  kerja  bahasa  Inggris “to  manage”
Dalam  konteks  pendidikan  atau  sekolah  istilah  manajemen  acapkali disandingkan  dengan  istilah  administrasi  sekolah.  Berkaitan  dengan  itu,  terdapat tiga  pandangan  berbeda  1)  mengartikan  administrasi  lebih  luas  dari  pada manajemen  (  manajemen  merupakan  inti  sari  dari  administrasi),    2)  melihat manajemen  lebih  luas  dari  administrasi  dan  3)  pandangan  yang  menganggap bahwa  manajemen  identik  dengan  administrasi.  Dalam  hal  ini  mulyasa mengartikan  kata  manajemen  sama  dengan  kata  administrasi  atau  pengelolaan, meskipun  kedua  istilah  tersebut  sering  diartikkan  berbeda,  namun  berdasarkan fungsi  pokoknya  istilah  tersebut  mempunyai  fungsi  yang  sama.  Karena  itu, perbedaan kedua istilah tersebut tidak konsisten dan tidak signifikan. 16
Gaffar juga berpendapat seperti yang dikutip Mulyasa, ia mengemukakan bahwa  manajemen pendidikan  mengandung  arti sebagai suatu proses  kerja sama yang  sistematik,  sistemik,  dan  konprehensif  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan pendidikan nasioana. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang  berkenaan  dengan  pengeloaan  proses  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan,  baik  jangka  pendek,  menengah,  maupun  tujuan  jangka panjang (Mulyasa, 2004:19).
Pengertian  peningkatan  mutu  dalam  rangka  umum  mengandung  makna meningkatnya  derajat  atau  keunggulan  suatu  prodak  (hasil  kerja/  upaya)  baik berupa  barang  maupun  jasa,  baik  yang tangible maupun intangible .  Dalam konteks  pendidikan  pengertian  peningkatan  mutu,  dalam  hal  ini  mengacu  pada proses  pendidikan  dan  hasil  pendidikan.  Peningkatan  mutu  dalam  “proses pendidikan”  melibat  berbagi  input,  seperti  bahan  ajar  (kognitif,  efektif,  atau psikomotorik),  metodelogi  (berfariasi  sesuai  dengan  kemampuan  guru), administrasi, sarana prasarana sekolah dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. 17
Pengertian berbasis sekolah berarti “berdasarkan pada atau berfokus pada sekolah”.  Sekolah  adalah  suatu  organisasi  terbawah  pada  jajaran  Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada
yang sinonimnya to hand berarti mengurus, to control berarti memeriksa, to guide berarti memimpin, mengurus,  pengendalian,  memimpin  atau  membimbing  Longenecker,  J.  G.  &  Pringle,  C.  D, Management (Columbus, Ohio: Merril Publishing Company, 1991), 110 16 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 135.
17 Dalam “hasil pendidikan ” , peningkatan mutu mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap  kurun  waktu  tertentu  (apakah  pada  tiap  akhir  cawu,  akhir  tahun,  dua  tahun  atau  lima  tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan ( student achievement ) dapat berupa kemampuan akademis (misalnya  ulangan  umum,  Ebta,  atau  Ebtanas).  Dapat  pula  prestasi  dibidang  lain  seperti  prestasi  di suatu  cabang  olah  raga,  seni,  atau  keterampilan  tambahan  seperti  computer,  jasa  dan  sebaginya. Bahkan prestasi sekolah dapat  berupa kondisi  yang tidak dapat  dipegang  ( intangible ) seperti suasana disiplin,  keakraban,  saling  menghormati,  kebersihan  dan  lain  sebagainya.  Soetopo, Manajemen Pendidikan., 75.
peserta  didik  atas  dasr  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  legalisti  (makro,  mesa, mikro) dan professionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk barang/ jasa, dan prosedur-prosdur kerja).
Dari  berbagai  macam  istilah  dan  definisi  diatas  itu,  maka  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  atau manajemen  berbasis  sekolah  adalah  pengkoordinasian  dan  penyerasian  sumber daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah  melalui  sejumlah  input manajemen  untuk  mencapai  tujuan  sekolah  dalam  kepentingan  pendidikan nasional,  dengan  melibatkan  semua  kelompok  kepentingan  yang  terkait  dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Dan yang  menjadi  kelompok  kepentingan  terkait  dengan  sekolah  meliputi:  kepala sekolah,  wakil-wakilnya,  guru,  konselor,  tenaga  administratif,  siswa,  orang  tua/ wali  siswa,  intansi  terkait  dan  masyarakat  baik  yang  terorganisir  maupun  yang tidak terorganisir.
Untuk  mencapai  otonomi  (kemandirian)  sekolah, 18 diperlukan  suatau proses  yang  disebut  “desentralisasi”.  Sebab  desentralisasi  adalah  penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, daerah kepada sekolah,  bahkan dari sekolah ke guru. Tetapi harus tetap dalam kerangka pendidikan nasioanal. Selama ini dalam manajemen  pendidikan  kita  dikenal  dua  mekanisme  pengaturan,  yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi .  Dalam  sistem sentralisasi ,  segala  sesuatu  yang berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat,  sehingga  terkesan  lamban  dalam  melakukan  perubahan,  bersifat  kaku, normatif  sekali  orientasinya  kerena  terlalu  banyaknya  lapisan  birokrasi,  tidak jarang birorasi mengendalikan fungsi dan bukan sebaliknya. Sedang dalam sistem desentralisasi,  wewenang  pengaturan  tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah daerah. 19
Menurut Bailey organisasi  yang cukupan, pemerintahan, manajemen, dan ukurannya  kecil,  mudah  beradaptasi.  Karena  itu  desentralisasi  bukan  lagi merupakan  hal  penting  untuk  diterapkan,  tetapi  sudah  merupakan  keharusan.
18 Otonomi  dapat  diartikan  kewenangan/  kemandirian  yaitu  kemandirian  dalam  mengatur  dan mengurus dirinya sendiri, dan tidak tergantung (Undang-Undang No. 22 Th 1999 tentang Pemerintah Daerah). Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swakelola, swadaya dan  swa  lainnya.  Jadi  otonomi  sekolah  adalah  kewenangan  sekolah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung  oleh  sejumlah  kemampuan,  yaitu  kemampuan  mengambil  keputusan  yang  terbaik, kemampuan berdemokrasi/ menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemempuan  memilih  cara  pelaksanaan  yang  terbaik,  kemampuan  berkomunikasi  yang  efektif, kemampuan  memecahkan  persoalan-persoalan  sekolah,  kemampuan  adaptif  dan  antisipatif, kemampuan  bersinergi  dan  berkolaborasi,  dan  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  sendiri.  Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan , (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), 290-291.
19 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia., 136.
Sebab dengan desentralisasi, maka (1) fleksibelitas pengambilan keputusan dapat dibuat  “sedekat”  mungkin  dengan  kebutuhan  sekolah,  (2)  akuntabilitas/ pertanggung jawaban terhadap masyrakat (majlis sekolah, orang tua peserta didik ,  public)  dan  pemerintah  meningkat,  (3)  dengan  begitu  kinerja  sekolah  akan meningkat  (efektivitas,  kualitas,  efesiensinya  produktivitas,  inovasinya, provibilitasnya, kualitas kinerjanya dan moralnya). 20
Pengambilan  keputusan  partisipatif  adalah  suatu  cara  untuk  mengambil keputusan  melalui  penciptaan  lingkungan  yang  terbuka  dan  demokratik,  dimana warga  sekolah  (guru,  siswa,  karyawan,  orang  tua  siswa,  tkoh  masyarakat) didorong  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  proses  pengambilan  keputusan yang  akan  dapat  berkontribusi  terhadap  pencapaian  tujuan  sekolah.  Hal  ini dilansdasi  oleh  keyakinan  bahya  jika  seseorang  dilibatkan  (berpartisipasi)  dalam pengambilan  keputusan,  maka  yang  bersangkutan  akan  mempunyai  “rasa memiliki”  terhadap  keputusan  tersebut,  sehingga  yang  bersangkutan  juga  akan bertanggung  jawab  dan  berdedikasi  sepenuhnya  untuk  mencapai  tujuan  sekolah. Singkatnya:  semakin  besar  tingkat  partisipasi,  maka  makin  besar  pula  rasa tanggungjawab,  makin  besar  besar  pula  dedidakasinya.  Tentu  saja  pelibatan warga  sekolah  dalam  pengambilan  keputusan  harus  dipertimbangkan  keahlian, yuridiksi, dan relevansinya dengan tujuan pengambilan keputusan sekolah. 21

## B. Urgensi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
MBS  di  Indonesia  yang  menggunakan  model  MPMBS  muncul  karena beberapa  alasan,  antara  lain: pertama, sekolah  lebih  mengetahui  kekuatan, peluang,  dan  ancaman  bagi  dirinya  sehingga  sekolah  dapat  mengoptimalkan pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  memajukkan  sekolahnya. Kedua , sekolah  lebih  mengetahui  kebutuhannya. Ketiga, keterlibatan  warga  sekolah  dan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dapat  menciptakan  transparansi  dan demokrasi yang sehat. 22
Menurut  Bank  Dunia  dalam      terdapat  beberapa  alasan  diterapkannya MBS  antara  lain  alasan  ekonomis,  politis,  professional,  efesiensi  administrasi, financial, prestasi  siswa, akuntabilitas dan efektivitas sekolah.
Alasan  ekonomis  seperti  dijelaskan  oleh  King  dan  Ozler  masih  dalam buku  yang  sama,  bahwa  manajemen  lokal  dirasakan  lebih  efektif.  Menurut mereka, para actor yang akan paling dirugikan atau paling diuntungkan dan paling memiliki informasi terbaik tentang apa  yang akan terjadi di sekolah adalah yang paling  baik  untuk  membuat  keputusan  yang  sesuai.  Pada  actor  seperti  itu  juga
20 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi., 30. 21 Ibid., 42.
22 Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. , 13.
paling  tahu  penggunaan  sumber  daya  yang  paling  sesuai  dan  bagaimana  siswa harus    diajar.  Semakin  ketingkat  lokal  suatu  keputusan  diambil,  maka  semakin besar kedekatan mereka dengan para pelanggan. 23
Secara  politis,  MBS  sebagai  bentuk  reformasi  desentralisasi  yang mendorong  adanya  partisipasi  demokratis  dan  kestabilan  politik.  Alasan  ini  juga terkait  dengan  struktur  pemerintahan  secara  luas,  di  mana  pemerintah memberikan kesempatan untuk mendesentralisasikan beberapa aspek pengambilan  keputusan di bidang pendidikan. 24
Alasan professional bahwa tenaga kerja sekolah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah  terutama  untuk  para  siswa.  Tenaga  kerja  yang  professional  juga  dapat memberi  sumbangan  pengetahuan  kependidikannya  yang  berkaitan  dengan kurikulum, pedagogi, pembelajaran dan proses manajemen sekolah. Mereka juga mampu  memberi  motivasi  dan  komitmen  yang  lebih  baik  untuk  pengajaran  di sekolanya. 25
Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  memungkinkan terjadinya  efesiensi  adminstrasi  karena  pengalokasian  sumber  daya  dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sekolah merupakan posisi terbaik untuk mengalokasikan sumber  daya  secara  efisien  dalam  memenuhi  kebutuhan  siswa.  Efesiensi administrasi  tingkat  sekolah  juga  didapat  apabila  partisipan  lokal  membuat keputusan sendiri 26 .
Penerapan  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  juga  memiliki alasan  financial  karena  MBS  dapat  dijadikan  alat  untuk  meningkatkan  sumber pendanaan  lokal.  Asumsinya,  dengan  mendorong  dan  menerima  keterlibatan orang  tua  siswa  di  dalam  pengambilan  keputusan  di  tingkat  sekolah,  orang  tua akan termotivasi untuk mmeningkatkan komitmennya pada sekolah. Selanjutnya, orang  tua  siswa  akan  lebih  memiliki  keinginan  untuk  menyumbangkan  uang, tenaga, dan sumber daya lainkepada sekolah. 27 Peningkatan prestasi belajar siswa terjadi apabila orang tua siswa dan guru diberi otoritas dari  sekolah, maka iklim sekolah  akan  berubah  dalam  mendukung  pencapaian  prestasi  siswa.  Namun, beberapa bukti empiris yang mendukung alasan ini tidaklah kuat. 28
Akuntabilitas  sekolah  akan  terjadi  apabila  ada  keterlibatan  aktor-aktor sekola  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaporannya.  MBS  dapat meningkatkan  akuntabilitas  karena  meningkatkan  hak  bersuara  dan  peran  serta
23 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi., 127. 24 Ibid., 129. 25 Soetopo, Manajemen Pendidikan. , 78. 26 Ibid., 79. 27 Ibid., 81.
28 Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. , 183.
para  pihak  yang  pada  pengelolaan  sekolah  tradisional  sangat  lemah  atau  hampir tak  terdengar.  Penerapan  manajemen  peningkatan  mutu    berbasis  sekolah  juga untuk mewujudkan sekolah efektif. Winkler dan Gershberg mengajukan hipotesis bahwa  beberapa  hipotesis  komponen  kunci  sekolah  efektif  dipengaruhi  oleh implementasi  MBS.  Mereka  mengeksplorasi  bagaimana  MBS  memperngaruhi pada peningkatan karakteristik kunci sekolah efektif yang meliputi kepemimpinan yang kuat, guru-guru yang terampil dan memiliki komitmen, meningkatkan focus pada pembelajaran, dan rasa tanggung jawab terhadap hasil. 29

## C. Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  atau  yang  lebih  dikenal MPBS  merupakan  alternatif  baru  dalam  pengelolaan  pendidikan  yang  lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh  teori effective  school yang  lebih  memfokuskan  diri  pada  perbaikan  proses pendidikan. 30 Sebenarnya  Model  ini  sudah  diterapkan  dibanyak  Negara  maju mulai  tahun  1970-an  dan  1980-an,  namun  baru  diadaptasi  di  Indonesia  sekitar tahun  1999  oleh  Depdiknas  dengan  proyek  perintisan  Manajemen  Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. 31
Bedjo  Sujanto  berpendapat  Konsep  dasar  dari  manajemen  berbasis sekolah  adalah pengambilan keputusan dari pusat/ Kanwil/ Kandep dinas ke level sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah,  maka  sekolah  diharapkan  lebih  mandiri  dan  mampu  menentukan  arah pengembangan  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  tuntutan  lingkungan masyarakatnya. 32
Menurut Osborn & Gaebler bahwa dalam SMB peran birokrasi pendidikan lebih  banyak  bersifat guiding dan  bukan rowing .  Kita  tetap  menyadari  bahwa pendidikan  merupakan  tangga  mobilitas  vertikal  yang  sangat  efektif  bagi  anak dan sekolah merupakan jendela era global. Sedangkan perkembangan menuju era global tersebut tetap harus bertumpu pada jatidiri lokal dan nasional. 33
Dengan  adanya  program  sekolah  yang  relevan,  maka  diharapkan  akan mampu menggali partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam pengembangan sekolah, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah.  Untuk  selanjutnya,  pengembangan  konsep  BP3  amat  diperlukan  baik dalam  arti  keanggotaan  maupun  perannya.  Keanggotaan  BP3  hendaknya
29 Ibid., 184.
30 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi., 17.
31 Depdiknas, Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan  Mutu Berbasis Sekolah (Jakarta: Dikmenum, 2001), 29. 32 Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta: Sagung Seto, 2007), 205.
33 Suprihatin, dkk. Manajemen Sekolah (Semarang: UPT UNNES Press, 2004), 91.
mencangkup masyarakat diluar orang tua peseta didik. Mungkin saja untuk masa akan  datang  diprediksi  banyak  orang  tua  yang  sudah  tidak  memiliki  anak  di sekolah,  tetapi  mereka  memiliki  potensi  dan  kepedulian  terhadap  pendidikan. perbedaan  yang  mendasar  peranan  antara  BP3  yang  ada  sekarang  dengan  BP3 yang  akan  dikembangkan  atau  komite  sekolah  adalah  di  samping  menyumbang dana,  tetapi  sampai  dengan  pemikiran  bahkan  dalam  penyusunan  dalam pelaksanaannya.  Menurut  konsep  manajemen  mutu  terpadu,  BP3  sebagai pelanggan sekunder tentunya memiliki hak tersebut.
Sehubungan  dengan  adanya  gagasan  untuk  menerapkan  MBS  dalam rangka desentralisasi pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:
Fakta menunjukkan bahwa berbagai upaya kebijaksanaan pendidikan yang dirancang  dan  diimplementasikan  dari  pusat,  ternyata  sangat  kecil  dampaknya terhadap  pembelajaran  dikelas. 34 Sekolah  memerlukan  dukungan  yang  memadai secara terus menerus. Akan tetapi, pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota tidak dapat memenuhi  kebutuhan tersebut,  karena keterbatasan  kemampuan  baik tenaga  maupun  dana.  Sementara  dominasi  pemerintah  terhadap  oprasional pendidikan  yang  menyebabkan  pihak  lain  enggan  untuk  berpartisipasi.  Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut diatas, maka dukungan masyarakat dan dunia  usaha  sangat  diperlukan.  Para  dunia  usaha  dan  masyarakat  lainnya  lebih senang bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang relative bebas, dengan alas an  mereka  dapat  memberikan  masukan  yang  signifikan  terhadap  perkembangan pendidikan  di  sekolah  dan  mereka  bukan  sekedar  memberikan  sumbangan bantuan dana. 35
Konsekuensi  logis  sekolah  mendapat  dukungan  dari  masyarakat,  maka sekolah  harus  mampu  menunjukkan  akuntabilitas  kepada  pemerintah,  orang  tua peserta didik, dan masyarakat  sebagai stake-holders . Akuntabilitas akan  menjadi titik  awal  kepercayaan  masyarakat  atau  pihak  lainnya  dan  pada  gilirannya  akan memberikan dukungan terhadap sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa pihak lain  akan  mau  memberi  dukungan  tersebut  akan  digunakan  dengan  baik  dan sipembantu dapat mengetahui pertanggung-jawabannya. 36
34 Misalnya,  banyak  kebijaksanaan  tentang  penataran  guru,  pengadaan  peralatan  dan  buku,  bahkan sampai pada perubahan kurikulum tampaknya sangat kecil dampaknya di dalam proses pembelajaran peserta  didik.  Jika  sekolah  negeri  relative  mendapat  lebih  intensif,  ternyata  justru  sekola  swasta relative  lebih  bebas  mengalami  perkembangan  yang  lebih  baik  dalam  meningkatkan  kualitas. Tampaknya  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  sekolah  swasta  justru  mendorong  suatu  dinamika manajemen sekolah dan akhirnya memberikan hasil yang lebih baik.
35 Suprihatin, Manajemen Sekolah. , 92. 36 Ace Suryadi, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Kerangka Kemandirian (Jakarta: Depdikbud, 1998), 172.
Setiap  sekolah  dioprasikan  dalam  situasi  yang  unik,  karena  memiliki konteks social maupun perkembangan yang unik pula. Meskipun terdapat hal-hal yang  bersifat  umum  ( common  ground ),    tetapi  justru  faktor  yang  spesifik  itulah yang seringkali menentukan dan meminta perhatian khusus dalam oprasi sekolah sehari-hari. Heterogenitas geografis dan mesyarakat Indonesia lebih menumbuhkan  keunikan  tersebut.Sebagai  konsekuensi  logis  dari  setiap  sekolah yang dioperasikan dalam situasi yang unik, maka sekolah beserta lingkungannya harus  dianggap  sebagai  unit  perencanaan,  pengambilan  keputusan,  dan manajemen  yang  mandiri  dan  bukan  sekedar  pelaksanaan  dari  program  yang dirancang dari atas. 37
Dengan pemberian  ruang  gerak  yang luas, diharapkan pada sekolah akan muncul  kreativitas,  tanggung  jawab,  dan  upaya  sungguh-sungguh  untuk mengembangkan  sekolah.  Dalam  jangka  panjang  MBS  akan  mendorong tumbuhnya  ciri-ciri  khusus  sekolah  sesuai  dengan  potensi  daerah  setempat. 38 Misalnya di daerah yang memiliki potensi kesenian sangat mungkin akan muncul sekolah yang memiliki keunggulan dibidang kesenian. Sekolah lain mungkin akan muncul  dengan  ciri  khas  bidang  matematika,  agama,  olah  raga,  dan  sebagainya. Dalam  jangka  panjang  keunggulan  yang  bervariasi  ini  akan  menjadi  awal kebanggaan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.
Oleh  karena  itu,  dalam  MBS  sekolah  harus  diberi  ruang  gerak  yang mencangkup  dalam  menjabarkan  kurikulum.  Dengan  cara  ini,  setiap  sekolah memiliki  peluang  untuk  menjadikan  sekolah  unggul  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya. Oleh karena itu MBS merupakan wahana penumbuhan School based development (SBD), artinya pengembangan sekolah yang didasarkan atas potensi yang  dimiliki.  Dengan  pemikiran  ini  setiap  sekolah  memiliki  potensi  menjadi sekolah unggul, asal mampu  mendayagunakan keunggulan-keunggulan  yang ada dalam  lingkungannya.  Keunggulan  dalam  pengertian  ini  tidak  ditafsirkan  secara tunggal  dengan  NEM  saja.  Dengan  penerapan  MBS,  maka  fungsi  birokrasi pendidikan  lebih  banyak  memandu  dan  bukan  melaksanakan  sendiri  operasional pendidikan. 39
Menurut Umaidi  ada beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep  manajemen  ini,  antara  lain  sebagai  berikut;  (a)  lingkungan  sekolah  yang aman dan tertib, (b) sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (c) sekolah  memiliki  kepemimpinan  yang  kuat,  (d) adanya harapan  yang tinggi dari personel  sekolah  (kepala  sekolah,  guru,  dan  staf  lainnya  termasuk  siswa)  untuk berprestasi,  (e)  adanya  pengembangan  staf  sekolah  yang  terus  menerus  sesuai
37 Suprihatin, Manajemen Sekolah ., 88-89. 38 Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. , 198.
39 Ibid., 200.
tuntutan  IPTEK,  (f)  adanya  pelaksanaan  evaluasi  yang  terus  menerus  terhadap berbagai  aspek  akademik  dan  administratif,  dan  pemanfaatan  hasilnya  untuk penyempurnaan/perbaikan  mutu,  dan  (g)  adanya  komunikasi  dan  dukungan intensif dari orang tua murid/ masyarakat. 40
Pengembangan  konsep  manajemen  ini  didesain  untuk  meningkatkan kemampuan  sekolah  dan  masyarakat  dalam  mengelola  perubahan  pendidikan kaitannya  dengan  tujuan  keseluruhan,  kebijakan,  strategi  perencanaan,  inisiatif kurikulum  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  dan  otoritas  pendidikan. Pendidikan  ini  menuntut  adanya  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  seluruh komponen  sekolah;  kepala  sekolah,  guru  dan  tenaga/staf  administrasi  termasuk orang  tua  dan  masyarakat  dalam  memandang,  memahami,  membantu  sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah  yang  bersangkutan  dengan  didukung  oleh  pengelolaan  sistem  informasi yang  presentatif  dan  valid.  Akhir  dari  semua  itu  ditujukan  kepada  keberhasilan sekolah  untuk  menyiapkan  pendidikan  yang  berkualitas/bermutu  bagi masyarakat. 41
Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk  mengelola  dirinya  berkaitan  dengan  permasalahan  administrasi,  keuangan dan  fungsi  setiap  personel  sekolah  di  dalam  kerangka  arah  dan  kebijakan  yang telah  dirumuskan  oleh  pemerintah.  Bersama-sama  dengan  orang  tua  dan masyarakat,  sekolah  harus  membuat  keputusan,  mengatur  skala  prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  serta  keyakinan  masyarakat tentang  sekolah/  pendidikan.  Kepala  sekolah  harus  tampil  sebagai  koordinator dari  sejumlah  orang  yang  mewakili  berbagai  kelompok  yang  berbeda  di  dalam masyarakat  sekolah  dan  secara  profesional  harus  terlibat  dalam  setiap  proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan  menciptakan  kompetisi  dan  penghargaan  di  dalam  sekolah  itu  sendiri maupun sekolah lain. 42
Ada  empat hal  yang terkait dengan prinsip - prinsip pengelolaan  kualitas total yaitu; (a) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus - menerus mengumandangkan  peningkatan  mutu,  (b)  kualitas/mutu  harus  ditentukan  oleh pengguna  jasa  sekolah,  (c)  prestasi  harus  diperoleh  melalui  pemahaman  visi bukan  dengan  pemaksaan  aturan,  (d)  sekolah  harus  menghasilkan  siswa  yang memiliki  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,  sikap  arief  bijaksana,  karakter,  dan memiliki  kematangan  emosional.  Sistem  kompetisi  tersebut  akan  mendorong
40 Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. , 190. 41 Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. , 210.
42 Suryadi, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Kerangka., 180.
sekolah  untuk  terus  meningkatkan  diri,  sedangkan  penghargaan  akan  dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. 43
Jadi sekolah harus mengontrol semua semberdaya termasuk sumber daya manusia  yang  ada,  dan  lebih  lanjut  harus  menggunakan  secara  lebih  efisien sumber  daya  tersebut  untuk  hal  -  hal  yang  bermanfaat  bagi  peningkatan  mutu khususnya.  Sementara  itu,  kebijakan  makro  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan - tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.

## D. Implementasi  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  di Lembaga Pendidikan Islam
Kaitannya  dalam  implementasi  Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis sekolah,di lembaga pendidikan Islampada dasarnya tidak ada satu strategi khusus yang jitu dan bisa menjamin keberhasilan Implementasi MBS disemua tempat dan kondisi.  Oleh  karena  itu  strategi  Implementasi  MBS  di  suatu  Negara  dengan Negara  lain  bisa  berlainan,  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain  juga  bisa berbeda,  bahkan  antar  sekolah  dalam  daerah  yang  samapun  bisa  berlainan strateginya.
Menurut Nurkolis secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS  akan  berhasil  melalui  strategi-strategi  berikut  ini. 44 Pertama ,  sekolah  harus memiliki  otonomi  terhadap  empat  hal,  yaitu  dimilikinya  otonomi  dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.
Kedua ,  adanya  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  dalam  hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan interuksional serta  non-intruksional.  Sekolah  harus  lebih  banyak  mengajak  lingkungan  dalam mengelola  sekolah  karena  bagaimanapun  sekolah  adalah  bagian  dari  masyarakat secara  luas.  Apalagi  dengan  makin  terbatasnya  keterlibata  masyarakat  dalam pengelolaan pendidikan.
Ketiga ,  adanya  kepemimpinan  sekolah  yang  kuat  sehingga  mampu menggerakkan  dan  mendayagunakan  setiap  sumber  daya  sekolah  secara  efekif terutama  kepala  sekolah  harus  menjadi  sumber  inspirasi  atas  pembangunan  dan pengembangan  sekolah  secara  umum.  Kepala  sekolah  dalam  MBS  berperan sebagai designer, motivator, fasiliator, dan liaison . Bagaimanapun kepala sekolah adalah  pimpinan  yang  memiliki  kekuatan  untuk  itu.  Oleh  karena  itu,
43 Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. , 221.
44 Nurkhoolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek (Jakarta: Rosda, 2005),138-142.
pengangkatan  kepala  sekolah  harus  didasarkan  atas  kemampuan  manajerial  dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan.
Keempat ,  adanya  proses  pengambilan  keputusan  yang  demokatis  dalam kehidupan  dewan  sekolah  yang  aktif.  Dalam  hal  ini  ppengambilan  keputusan kepala  sekolah  harus  mengembangkan  iklim  demokratis  dan  memperhatikan aspirasi  dari  bawah.  Konsumen  yang  harus  dilayani  kepala  sekola  adalah  murid dan orang tuanya, masyarakat dan para guru.
Kelima ,  semua  pihak  memahami  peran  dan  tanggung  jawabnya  secara sungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya  masing- masing  harus  ada  sosialisasi  terhadap  konsep  MBS  itu  sendiri.  siapa  kebagian peran  apa  dan  melakukan  apa,  sampai  batas-batas  nyata  perlu  dijelaskan  secara nyata.
Keenam , adanya guidelines dari Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu  mendorong  proses  pendidikan  di  sekolah  secara  efisien  dan  efektif. Guidelines itu  jangan  sampai  berupa  peraturan-peraturan  yang  mengekang  dan membelenggu  sekolah.  Artinya,  tidak  perlu  lagi  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis  dalam  pelaksanaan  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis sekolah, yang diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing.
Ketujuh ,  sekolah  harus  memiliki  transparansi  dan  akuntabilitas  yang minimal  diwujudkan  dalam  laporan  pertanggung  jawaban  setiap  tahunnya. Akuntabilitas  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  sekolah  terhadap  semua stakeholder .  Untuk  itu,  sekolah  harus  dijalankan  secara  transparan,  demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak yang terkait.
Kedelapan ,  penerapan  manajemen  berbasis  peningkatan  mutu  harus diarahkan  untuk  mencapai  kinerja  sekolah  dan  lebih  khusus  lagi  adalah meningkatkan  pencapaian  belajar  siswa.  Perlu  dikemukakan  lagi  bahwa  MBS tidak  bisa  langsung  meningkatkan  kinerja  belajar  siswa  namun  terfokus  pada pencapaian prestasi belajar siswa.
Kesembilan ,  implementasi  diawali  dengan  sosialisasi  dari  konsep  MBS, identifikasi peran masing-masing, pembangunan kelembagaan ( capacity building ) mengadakan  pelatihan-pelatihan  terhadap  peran  barunya,  implementasi  pada proses  pembelajaran,  evaluasi  atas  pelaksanaan  di  lapangan  dan  dilakukan perbaikan-perbaikan. 45
Dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah juga dihadapi berbagai pihak terkait harus bekerja lebih banyak dari pada sebelumnya, kurang  efisien  (dalam  jangka  pendek  karena  salah  satu  tujuan  MBS  adalah
45 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek., 132-133.
terjadinya efesiensi pendidikan), kinerja sekolah yang tidak merata, meningkatnya kebutuhan pengembangan staf, terjadinya kebingungn karena peran dan tanggung jawab  yang  baru,  kesulitan  dalam  melakukan  koordinasi  dan  masalah akuntabilitas.
Masalah lain  yang  muncul adalah pada otoritas pengambilan keputusan. Sekolah menginginkan dimilikinya otoritas penuh dalam pengambilan keputusan, namun  pemerintah  pusat  atau  daerah  sering  kali  tetap  menginginkan  otoritas keputusan berada dipihaknya. Nurkolis berpendapat penghambat lain yang sering muncul  adalah  kurangnya  pengetahuan  berbagai  pihak  tentang  bagaimana  MBS dapat  bekerja  dengan  baik.  Juga  masalah  kekurangan  keterampilan  untuk mengambil keputusan, ketidakmampuan dalam berkomunikasi, kurang kepercayaan  antar  pihak,  ketidak  jelasan  peraturan  tentang  keterlibatan  masing- masing  pihak,  dan  keengganan  para  administrator  dan  guru  untuk  memberikan kepercayaan kepada pihak lain dalam mengambil keputusan. 46
Selain  itu  kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  seperti  yang  dikemukakan  Bank  Dunia  yang dikutip  oleh  Nurkolis  antara  lain. 47 Pertama ,  demokrasi.  Winkler  dan  Gershberg menyebutkan  bahwa  MBS  akan  berjalan  dengan  baik  pada  kondisi  dimana demokrasi  telah  berjalan  dengan  baik  dan  faktor-faktor  eksternal  lokal  juga mendukung.  Namun,  akan  terjadi  masalah  apabilapengambilan  keputusan  lokal hanya  dipegang  oleh  sebagian  elite  saja  maka  kesejahteraan  social  tidak  akan terjadi.  Resiko  ini  akan  lebih  besar  di  masyarakat  yang  hanya  memiliki  sedikit pengalaman dalam demokrasi partisipatif pada tingkat lokal.
Kedua ,  masalah  keseimbangan  keadilan.  Perlu  disadari  oleh  banyak kementerian  pendidikan  bahwa  masalah  utama  dalam  mengimplementasikan MBS  adalah  menyeimbangkan  dan  meningkatkan  diversifikasi,  fleksibilitas  dan control lokal dengan tanggung jawabnya untuk meyakinkan bahwa (a) penyediaan pendidikan dilakukan secara baik di seluruh negeri, dan (b) kualitas pendidikan di seluruh negeri hampir sama baiknya berdasarkan geografis, social, ekonomi, dan etnik di dalam masyarakatnya.
Ketiga ,  kendala  terakhir  adalah  kurangnya  bukti-bukti.  Fullan  dan Wetson  memberikomentar  bahwa  walaupun  penelitian  terbaik  dalam  MBS mengidentifikasikan  faktor-faktor  dan  kondisi  yang  berkaitan  dengan keberhasilan,  hal  ini  tidak  menunjukkan  kepada  kita  bagaimana  menetapkan kondisi-kondisi  tersebut  ketika  kondisi-kondisi  tersebut  tidak  ada.  penelitian hanya  memotret  kasus-kasus  yang  berhasil  yang  sudah  berjalan  dan  hanya memberi sedikit gambaran bagaimana mencapai kesuksesan tersebut.
46 Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. , 211.
47 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek., 144-145.

## PENUTUP
Penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  ( School  Base  Management )  di lembaga  Pendidikan  Islam  ,  sebenarnya  merupakan  bentuk  riil  keinginan  bangsa Indonesia secara umum  untuk menuju sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik,  demokratis,  dan  manusiawi.  walaupun  penerapan  MBS  ini  memerlukan perjuangan  berat  bagi  bangsa  Indonesia  dan  membutuhkan  waktu  yang  cukup panjang,  namun    MBS  diharapkan  dapat  meningkatkan  prestasi  akademik  peserta didik  ( academic  achievement ),  meningkatkan  pertanggung  jawaban  ( accountability ) diantara  para  pengambil  kebijakan,  meningkatkan  pemberdayaan  ( empowerment ) kearah  perbaikan  budaya  sekolah  ( school  culture ),  dan  untuk  kegunaan  politis ( political  utility )  karena  para  pengambil  kebijakan  di  masyarakat  ( local  players ) benar-benar mengetahui apa yang diperlukan untuk meningkatkan sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto,Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan . Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
Depdiknas. Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan  Mutu Berbasis Sekolah . Jakarta: Dikmenum, 2001.
Hasibuan,  Malayu  S.P. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah. Jakarta,  PT. Bumi Aksara: 2005.
Longenecker, J. G. & Pringle, C. D. Management . Columbus, Ohio: Merril Publishing Company, 1991.
Mulyasa,E. Kurikulum  Berbasis  Kompetensi. Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2003.
---------, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
Nurkhoolis. Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek . Jakarta: Rosda, 2005.
P.  Siagian,Sondang. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta,  PT.  Bumi  Aksara: 2002.
Pidarta, Made. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta, Rineka Cipta: 2004.
Rosyada,Dede. Paradigma Pendidikan Demokratis . Jakarta: Kencana, 2007.
Soetopo, Henyat. Manajemen Pendidikan . Malang, UNM:2001.
Sudjana. Manajemen Program Pendidikan . Bandung, Falah Production, 2004.
Sujanto,Bedjo. Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah .  Jakarta:  Sagung  Seto, 2007.
Suprihatin, dkk. Manajemen Sekolah . Semarang: UPT UNNES Press, 2004.
Suryadi,Ace. Manajemen  Pendidikan  Nasional  Dalam  Kerangka  Kemandirian. Jakarta: Depdikbud, 1998.
Tilaar,H.A.R. Manajemen Pendidikan Nasional , Bandung: Rosdakarya, 2001.
Umaedi. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah . Jakarta: CEQM, 2004.
Usman,M. Uzer. Menjadi Guru Profesional. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2003.