Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Dalam Perspektif Ibnu Khaldun

## Redha Maulana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga redasicucoenek@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  Qanun  Shari'a  Financial  Institutions  (LKS)  is  intended  to strengthen the implementation of shari'a economic development in Aceh. The regulation applies  to  all  Acehnese  people,  both  Muslims  and  non-Muslims,  and  all  agencies  or legal entities that conduct financial transactions in Aceh. The pros and cons continue to be highlighted in the implementation of Qanun LKS from various aspects, both services and products that have not been able to replace the role of conventional banks among the  people  of  Aceh.  This  has  an  impact  on  Aceh's  economy  and  the  loss  of  economic justice to the community, both business actors and the lower middle class. Therefore, a research question arises about how is economic justice according to Ibn Khaldun in the implementation of Qanun LKS?. This research is a juridical normative research with an empiric  approach  and  uses  secondary  data  as  material  for  comparing  the implementation of Qanun as the primary material. Thus, the results of this study reveal the  fact  that  the  implementation  of  Qanun  LKS  in  Aceh  from  the  perspective  of  Ibn Khaldun's  economic  justice  is  still  not  well  implemented.  This  sees  how  difficult  the community is in carrying out various economic transactions and some business actors in carrying out economic activities with outsiders in their business.

## Keywords: Economic Justice, Qanun, Sharia Financial Institution

## 1. PENDAHULUAN
Qanun  Aceh  merupakan  pengganti  dari  istilah  peraturan  daerah  yang dikhususkan  untuk  Provinsi  Aceh  sebagai  salah  satu  bentuk  otonomi  khusus  (Otsus) dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  Aceh,  pemerintahan  kabupaten/kota, dan penyelenggaraan  tugas  pembantuan  yang  tertulis  dalam  Pasal  233  Ayat  1  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 233, Ayat 1, 2006).
Pembentukan  Qanun  di  Aceh  melibatkan  beberapa  instansi  dari  pemerintahan, baik  legislatif  maupun  eksekutif,  dan  beberapa  lembaga  yang  berkaitan  langsung dengan  rancangan  Qanun  tersebut.  Dalam  pembuatan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari‟ah, Bank Indonesia (BI), Dinas Syari‟at Islam (DSI) Aceh,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  dan  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) merupakan beberapa instansi yang ada di Aceh terlibat secara langsung.
Penerapan  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS)  di  Aceh  merupakan penjabaran dari Qanun sebelumnya  yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok  Syari‟at  Islam.  Pembentukan  Qanun  LKS  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang  Lembaga Keuangan  Syari‟ah Pasal 5 bertujuan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
untuk  mewujudkan  perekonomian  Aceh  yang  Islami.  Selain  itu,  Qanun  tersebut diharapkan  mampu  menjadi  penggerak  dan  pendorong  pertumbuhan  perekonomian Aceh.
Penerapan  Qanun  tersebut  dalam  menghimpun  dan  memberikan  dukungan pendanaan  serta  menjalankan  fungsi  lembaga  keuangan  berdasarkan  prinsip  syari‟ah. Menjalankan  fungsi  sosial  dalam  hal  memanfaatkan  harta  agama  untuk  kemaslahatan umat  berdasarkan  prinsip  syari‟ah.  Mendorong  peningkatan  pendapatan  asli  Aceh, meningkatkan  akses  pendanaan  dan  usaha  bagi  masyarakat,  dalam  hal  ini  pendanaan UMKM. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan  membantu  peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Qanun  Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari‟ah, Pasal 5, 2018).
Sampai  saat  ini,  pemerintah  Aceh  terus  berupaya  mensosialisasikan  Qanun Nomor  11  Tahun  2018  tersebut  kepada  masyarakat.  Begitupun  para  nasabah  bersiap- siap  untuk  mengkonversi  simpanannya  dari  konvensional  menjadi  syari‟ah  selambat- lambatnya  pada  tahun  2021.  Selain  Bank  Aceh  yang  sudah  lebih  dulu  mengkonversi akunnya  menjadi  syari‟ah,  terdapat  beberapa  lembaga  keuangan  bank  yang  mulai melakukan  hal  yang  sama,  seperti  Bank  BNI,  BRI,  Bank  Mandiri,  Bank  BTPN,  dan sejumlah bank swasta terus mengupayakan pembentukan bank berbasis syari‟ah secara berskala.
Oleh karena itu, perlu dianalisa apakah implementasi Qanun ini berdampak pada ekonomi  di  Aceh.  Melihat,  sebelum  Qanun  tersebut  disahkan,  Aceh  masih  berstatus sebagai  Provinsi  kedua  termiskin  di  Sumatra  setelah  Bengkulu  dan  menduduki peringkat ketujuh secara nasional. Kemudian, melihat implementasi dari Qanun tersebut sehingga  bisa  diterima  oleh  masyarakat  luas  dengan  mengandalkan single  banking system ,  dan  apakah  keberadaan  Qanun  tersebut  mampu  memprioritaskan  ekonomi masyarakat  menengah  ke  bawah,  sehingga  keadilan  ekonomi  dapat  terealisasikan dengan baik.
Selain  itu,  pelaksanaan  Qanun  LKS  diharapkan  mampu  memberikan  keadilan ekonomi terhadap para pelaku usaha di Aceh, apalagi lembaga yang beroperasi di Aceh semakin  sedikit  dengan  hanya  mengandalkan  bank  syariah  sebagai  alat  transaksi keuangan. Dalam perspektif Ibnu  Khaldun, keadilan ekonomi akan tercipta jika rakyat diberikan  kebebasan  dalam  melakukan  berbagai  transaksi  ekonomi.  Sebagai  khalifah dimuka bumi, manusia mempunyai peranan penting dalam memperoleh kehidupan yang lebih  baik  dalam  menjalani  kehidupan.  Namun,  apa  yang  diperoleh,  tidak  boleh seorangpun mengambilnya tanpa ada pertukaran yang senilai.
Adapun  pertanyaan  yang  muncul  mengenai  Qanun  tersebut  apakah  regulasi Qanun  LKS  mampu  menggantikan  peran  bank  konvensional  di  Aceh  yang  selama  ini telah mendarah daging dalam berbagai transaksi masyarakat baik di sector riil maupun UMKM.  Masyarakat  Aceh  selama  ini  melakukan  seluruh  akses  keuangan  dengan berbagai pilihan, namun dengan adanya regulasi  yang mengatur bahwa hanya ada satu sistem keuangan di Aceh menjadikan masyarakat tidak punya banyak pilihan terhadap
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
akses  ekonomi.  Salah  satu  dampak  tersebut  dirasakan  langsung  oleh  pelaku  usaha UMKM dengan terbatasnya akses dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  bagian  ini,  penulis  akan  sedikit  mengemukakan  beberapa  penelitian terdahulu  yang  memiliki  sedikit  keterkaitan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  yang mengkhususkan pada kajian terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syari‟ah pada setiap lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di Aceh.  Akan  tetapi  penelitian  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  telah  menjadi  kajian beberapa  peneliti  sebelumnya,  berikut  ini  paparan  tentang  penelitian  yang  dipaparkan oleh peneliti-peneliti lainnya.
Salah  satu  Tesis  yang  dibahas  oleh  Muhammad  Iqbal  mengenai “Kinerja Keuangan Bank Umum Syari’ah dan bank Umum Konvensional Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan” memiliki keterkaitan dari segi konsep bank umum syari‟ah dan bank umum konvensional. Namun dalam tesis tersebut terfokuskan pada penelaahan dari segi pandangan sebelum  dan sesudah krisis keuangan pada tahun 2008. Permasalahan yang timbul  pada  keuangan  bank  umum  syari‟ah  sebelum  dan  sesudah  krisis  dengan menggunakan  lima  rasio  keuangan  yaitu,  CAR,  ROA,  ROE,  FDR,  dan  NPF.  Dari  ke lima rasio tersebut, hanya ROA dan FDR yang menunjukkan adanya perbedaan. Selain itu,  melihat bagaimana kinerja bank umum syari‟ah dalam mengatasi krisis keuangan (Muhammad Iqbal, 2012).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Rahmawati  dan  Khairul  Putriana  dengan  judul “Tantangan Konvensi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari’ah di Aceh berdasarkan Qanun  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  No.  11  Tahun  2018” .  Dalam  jurnal  tersebut dijelaskan bahwa untuk menjelaskan prosedur percepatan konversi bank inkonvensional menjadi  bank  syariah  diAceh  dan  menjelaskan  tantangan  lembaga  perbankan  dengan kewajiban mengkonversi lembaga keuangan di Aceh (Rahmawati, 2020).
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Early Ridho Kismawadi yang berjudul “Persepsi  Masyarakat  tentang  Akan  Dikonversikannya  Bank  Konvensional  ke  Bank Syari’ah  di  Aceh  Studi  Kasus  di  Kota  Langsa” .  Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk mengetahui  persepsi  masyarakat  tentang  Qanun  Aceh  yang  berkaitan  dengan  Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari‟at Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi  di  Aceh  harus  berlandaskan  prinsip  syari‟ah  (Early  Ridho  Kismawadi  dan Uun Dwi Al Muddatsir, 2018).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Abdul  Salam  dengan  judul “Interrelasi  Antara  Etika dan  Sistem  Ekonomi  (Studi  Pemikiran  Ekonomi  Ibnu  Khaldun)” dikatakan  bahwa konsep  ekonomi  terdiri  dari  pemikiran  sosio-ekonomi  dimana  cara  masyarakat  dalam memperoleh  kehidupan.  Ibnu  Khaldun  menjelaskan  bahwa  manusia  membutuhkan segala sesuatu dalam memnuhi kebutuhan hidupnya atas apa yang telah diciptakan oleh
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Allah  SWT.  Dalam  hal  ini  Ibnu  Khaldun  sangat  menekankan  arti  penting  usaha  yang dilakukan manusia dalam memperoleh keuntungan.
Selain  itu,  berjalannya  aktivitas  ekonomi  rakyat  harus  diberi  ruang  pasar  yang luasn dan kondusif dalam setiap usahanya. Oleh sebab itu, penguasa memiliki peranan penting  sebagai  penegak  keadilan  yang  harus  mengatur  dan  menjamin  roda perekonomian  masyarakat  yang  baik.  Untuk  itu,  Ibnu  Khaldun  menjadikan  syari‟at sebagai  dasar  penegakan  keadilan  dan  penguasa  adalah  pengawas  demi  berjalannya keadilan bagi setiap masyarakat (Abdul Salam, 2011).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  tulisan  ini  menggunakan library  research .  Dengan mengumpulkan  beberapa  peristiwa  yang  telah  terjadi  untuk  dianalisa  kembali  dan memberikan  narasi  sesuai  dengan  peristiwa  yang  telah  penulis  temukan.  Kemudian penulis  menelaah  peristiwa  tersebut  dengan  aturan  didalam  Qanun  Nomor  11  Tahun 2018  serta  melihat  dampak  terhadap  masyarakat  dengan  konsep  keadilan  ekonomi perspektif Ibnu Khaldun.
Ketertarikan  penulis  dalam  mengaitkan  keadilan  ekonomi  dalam  pandangan Ibnu  Khaldun  dengan  Qanun  LKS  secara  jelas  bahwa  Ibnu  Khaldun  memandang ekonomi  akan  terbentuk  dengan  adanya  mekanisme  pasar.  Dalam  hal  ini,  mekanisme pasar yang diinginkan oleh Ibnu Khaldun bahwa masyarakat perlu diberikan kebebasan dalam melakukkan segala bentuk transaksi ekonomi dan pemerintah harus mewujudkan hal tersebut.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## a. Keadilan Ekonomi
Keadilan  secara  literal  dimaknai  dengan  sama  atau  lawan  kata  dari  dzalim. Sedangkan dalam terminologi, keadilan memiliki arti menyamakan sesuatu dengan yang lain,  baik  dari  segi  nilai  maupun  ukuran,  sehingga  sesuatu  itu  tidak  memihak  dan berbeda antara satu sama yang lain. Dzalim  menurut Imam al-Thabari yaitu melakukan sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  perintah  dan  anjuran  Allah  SWT.  Syafi‟i  Antonio mengartikan  kata  adil  sebagai  suatu  persamaan  hak,  adil  dalam  arti  kesesuaian  antara satu  dengan  lainnya,  dan  adil  dalam  hal  pemberian  hak  pada  setiap  individu  sesuai dengan haknya (Muhammad Syafi‟I Antonio, 2013).
Dalam ilmu hadits, keadilan merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang dalam ketaqwaan  dan  mampu  menjaga  harga  diri  baik  itu  dari  dosa  besar,  serta  menjauhi perkara  mubah  yang  dinilai  mengurangi  harga  dari  suatu  barang/produk  (H.  M.  Nur Ahmad  Musyaffiq,  2007).  Lebih  jelasnya  tertulis  didalam  al-Qur‟an  yang  membahas tentang keadilan, dimana terlihat banyaknya kata „ adl ( justice ,  keadilan)  dan  kata-kata seperti al-qist , al-wazn , al-wast yang terdapat dalam al-Qur‟an. Dalam al-Qur‟an sangat ditekankan  persamaan  manusia  dan  menghindarkan  segala  bentuk  kepincangan  sosial yang  berpangkal  dari  kepincangan  ekonomi,  seperti  eksploitasi,  keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang di sekitarnya (Mawardi, 2007).
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Keadilan  di  dalam  al-Qur‟an  memiliki  makna  sesuatu  yang  benar,  sikap  yang tidak memihak serta penjagaan terhadap hak-hak seseorang dengan cara yang tepat, dan mengambil  keputusan  atas  dasar  keadilan.  Keseimbangan  dalam  keadilan  dapat memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  sesuai  kedudukan  dan  fungsinya  dibanding dengan  individu  yang  lain.  Substansi  nilai  kesimbangan  tidak  menuntut  kesamaan sesuatu  yang diperoleh, namun arahnya lebih kepada proporsionalitas (Afifa Rangkuti, 2017).  Keadilan  terhadap  individu  memiliki  arti  terhadap  perlakuan  seseorang  dengan memberikan  hak  sesuai  dengan  apa  yang  selayaknya  diterima  (Hafidz  Taqiyuddin, 2019).
Nilai-nilai  keadilan  yang  harus  diwujudkan  dalam  kenegaraan  yaitu kesejahteraan  seluruh  masyarakat  dan  daerah.  Skala  sebuah  keadilan  sangat  bervariasi dari  satu  daerah  ke  daerah  yang  lain  sesuai  dengan  kebijakan  tempat  tersebut,  namun sepenuhnya  harus  ditentukan  oleh  keadaan  masyarakat  tersebut  tanpa  mencederai ketertiban  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  tersebut  (M.  Agus  Santoso,  2014). Keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, tetapi juga kepada individu  yang  terlepas  dari  konteks  sosial  budaya  dan  berhubungan  dengan  individu lainnya.  Nilai  sebuah  keadilan  akan  tercapai  apabila  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya dan  ideologi  dalam  masyarakat  mampu  menghasilkan  kesejahteraan  dan  menjamin setiap warga memperoleh haknya (Hyronimus Rhiti, 2015).
Keadilan memiliki makna yang begitu luas baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik  dan  hukum.  Dalam  hal  keadilan  sosio-ekonomi  dianggap  saling  berkaitan dimana  distribusi  pada  hasil  produksi  dibagi  secara  adil  dan  merata  sehingga  menjadi nilai  pada  keadilan  sosial,  sedangkan  nilai  ekonomi  dilihat  pada  kesempatan  yang diberikan  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  segala  bentuk  kegiatan  ekonomi  (M. Roem Syibly, 2014).
Keadilan  bagi  masyarakat  bukan  hanya  yang  bersifat  hukum  formal  prosedural dimana  berdasarkan  aturan-aturan  normatif  dan  jauh  dari  moralitas  dan  nilai-nilai kemanusiaan. Namun, harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan kuantitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan serta mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Revi Fitriani, 2019).

## b. Konsep Keadilan Ekonomi Pandangan Ibnu Khaldun
Salah  satu  ulama  yang  membahas  ekonomi  yaitu  Ibnu  Khaldun.  Dari  konteks besar  pemikirannya  banyak  teori-teori  ekonomi  yang  dapat  digali  terhadap  perilaku ekonomi  masyarakat.  Secara  garis  besar,  teori  ekonomi  Ibnu  Khaldun  masuk  kedalam kategori  ilmu  ekonomi  positif  dengan  pendekatan  sosiologis.  Interelasi  masalah ekonomi  dengan  beberapa  komponen  seperti,  syari‟at,  pemerintah,  rakyat,  kondisi ekonomi, aktifitas ekonomi, dan keadilan (Umar Sholehuddin, 2011).
Ibnu  Khaldun  merupakan  seorang  perintis  dan  penggagas  dalam  bidang ekonomi,  begitupun  pendapat-pendapatnya  dalam  ekonomi  sosial  serta  dampak  yang ditimbulkan  terhadap  kehidupan  sosial  dan  politik.  Gagasan  ide  yang  diciptakan  oleh
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Ibnu  Khaldun  melalui  komponen-komponen  yang  terdiri  dari  syari‟at,  kedaulatan, rakyat, dan harta, usaha/aktivitas ekonomi, dan keadilan.
Komponen-komponen  tersebut  dikaji  oleh  Ibnu  Khaldun  tentang  keberadaan suatu  organisasi  masyarakat  sebagai  sebuah  keharusan  bagi  manusia.  Munculnya organisasi  masyarakat  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan  sasaran  ekonomi  dengan melakukan  aktivitas  ekonomi  yang  mensyaratkan  kerjasama  antara  satu  dengan  yang lain.
Salah  satu  konsep  yang  dibahas  dalam  teori  Ibnu  Khaldun  yaitu  formulasi gabungan  dan  hubungan  variabel  antara  negara  (G),  syari‟ah  (S)  masyarakat  (N), kekayaan  (W),  pembangunan  (D),  dan  keadilan  (J).  Variabel  tersebut  menentukan kemajuan  suatu  peradaban  atau  kemunduran  bahkan  keruntuhan.  Semua  variabel tersebut  bekerja  dan  saling  mempengaruhi  dalam  menentukan  arah  sebuah  negara. Variabel  pembangunan  (D)  dan  keadilan  (J)  merupakan  unsur  penting  dalam masyarakat,  tanpa  pembangunan  masyarakat  tidak akan  maju  dan  berkembang.  Begitu juga sebaliknya jika pembangunan tanpa disertai keadilan.
Secara  sederhana  penguasa  (G)  bertanggung  jawab  dalam  penerapan  syari‟ah serta  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  (N)  melalui  pembangunan  yang adil.  Begitu  juga  sebaliknya  jika  negara  tidak  mampu  memberikan  keadilan  dan kemakmuran  bagi  masyarakat  maka  pemerintah  akan  runtuh  serta  hilangnya kepercayaan masyrakat.
Variabel  yang  diterapkan  dalam  konsep  Ibnu  Khaldun  dapat  dimuat  dari pemahaman  ekonomi  syari‟ah  (S),  pengembangan  kajian,  sosialisasi  dan mempraktekkannya  dalam  ekonomi  masyarakat  (N).  Upaya  tersebut  dapat meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  serta  mampu merealisasikan  penerapan  syari‟ah  seperti  membayar  zakat,  infaq,  sedeqah  dan  waqaf sebagai upaya mewujudkan keadilan.
Konsep Ibnu Khaldun memiliki kemiripan dengan ekonomi Adam Smith dengan teori  mekanisme  pasar  bahwa  rakyat  harus  dibebaskan  dari  kekangan  dan  kezaliman penguasa dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan lemahnya kondisi ekonomi. Bahkan  Ibnu  Khaldun  mengatakan  bahwa  jika  perdagangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  akan  membahayakan  rakyat  sehingga  dapat  merusak  pasar.  Namun  Ibnu Khaldun  tetap  memandang  perlunya  pemerintah  dalam  menjamin  berlangsungnya kegiatan ekonomi dengan baik (Abdul Salam, 2011).
Pandangan Ibnu Khaldun dengan mengaitkan berbagai variabel di atas memiliki hubungan  antara  Qanun  LKS  di  Aceh.  Keterkaitan  keduanya  dimana  regulasi  yang diberlakukan dalam Qanun LKS mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh hanya menggunakan  bank  syari‟ah  tanpa  terkecuali.  Hal  ini  mengharuskan  masyarakat  Aceh merubah  seluruh  aktivitas  perekonomian  dimana  sebelumnya  menggunakan  bank konvensional beralih ke syari‟ah.
Namun, konsep yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun belum terealisasikan dengan baik  dalam  penerapan  Qanun  LKS.  Hal  tersebut  secara  jelas  tidak  sedikit  masyarakat
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
yang  mengeluhkan  segala  bentuk  transaksi  keuangan  tersendat  dan  pemerintah  belum mampu  mengatasi  keluhan  tersebut  secara  menyeluruh.  Sehingga  keadilan  belum terwujud secara menyeluruh dalam penerapan Qanun LKS sesuai teori yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun.

## c. Pelaksanaan  Qanun  LKS  di  Aceh  dalam  Menggantikan  Peran  Bank Konvensional
Pelaksanaan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  LKS  menjadikan  provinsi Aceh  sebagai  satu-satunya  daerah  yang  menerapkan single  banking  system dalam operasional  bank.  Secara  yuridis  formal  Qanun  LKS  telah  memenuhi  syarat  dan ketentuan  sebagai  salah  satu  sistem  hukum  yang  dapat  diberlakukan  terhadap masyarakat  Aceh  yang  secara  legal  formal  telah  menjadikan  Qanun  sebagai  salah  satu bentuk ketentuan hukum dalam hierarki hukum positif.
Pembentukan  dan  pemberlakuan  Qanun  LKS  sebagai  wujud  komitmen  dan istiqamahnya  masyarakat  dan  pemerintah  Aceh  terhadap  pelaksanaan  syari‟at  Islam karena  Qanun  LKS  itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  konsistensi  tersebut  karena prinsip dasar dan tujuan penerapan Qanun LKS adalah untuk membebaskan masyarakat Aceh  dari  segala  bentuk  transaksi  keuangan  yang  mengandung  riba  dan tadlis .  Oleh karena  itu,  upaya  pembentukan  dan  pemberlakuan  Qanun  LKS  tersebut  bukan  sebagai aksi  untuk  sekedar  berbeda  dengan  daerah  lain.  Namun,  penerapan  Qanun  LKS  ini dilandasi  olek  ketaqwaan  dan  kepatuhan  terhadap  syari‟at  Allah.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Aceh  bersinergi  untuk  melaksanakan  sistem  hukum  yang  dimuat  dalam Qanun LKS tersebut dengan ketulusan dan kepatuhan dengan mengharapkan keridhaan Allah dan kesuksesan dari struktur ekonomi dan finansial yang dibangun dalam prinsip- prinsip dasar syari‟at Islam.
Upaya  pembentukan  Qanun  LKS  ini  tidak  mudah  karena  secara  hierarki  dalam hukum  perbankan  baik  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan bahwa  sistem  hukum  perbankan  manusia  menganut dual  banking  system .  Dualisme tersebut  tidak  hanya  dilaksanakan  secara  serentak  pada  satu  manajemen  bank  dengan dua  sistem  hukum  yang  berbeda,  Namun  juga  dapat  dilaksanakan  secara  terpisah  atau menggunakan  sistem window demi  untuk  memberikan  keadilan  bagi  konsumen  untuk memilih sistem perbankan yang sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan pelaksanaan dalam agama.
Hal  ini  dapat  dipahami  karena  sistem  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia  baru dimulai  secara  yuridis  formal  pada  tahun  1991.  Sedangkan  sistem  perbankan konvensional telah dimulai sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini tentu saja sulit untuk menghapuskan secara keseluruhan sistem perbankan konvensional yang telah berurat dan berakar dalam seluruh nadi kehidupan masyarakat Indonesia.
Hal  ini  juga  berdampak  signifikan  pada  pembentukan  Qanun  LKS  dan pemberlakuannya di Aceh, meskipun secara yuridis formal Aceh memiliki otoritas dan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
otonomi untuk melaksanakan syari‟at Islam dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat baik  dari  sisi  pengamalan  agama,  sistem  hukum,  ekonomi,  pendidikan  dan  sosial, namun  tetap  terjadi  berbagai  reaksi  di  kalangan  masyarakat  baik  pro  maupun  kontra terhadap pemberlakuan Qanun LKS ini.
Reaksi  dalam  pro  dan  kontra  tersebut  bukan  hanya  di blow  up melalui  media sosial  dan  media online namun  juga  berbagai  upaya  hukum  baik  dalam  bentuk  lobi terhadap  pihak  pemerintah  sebagai  eksekutif  maupun  lobi  kepada  lembaga-lembaga terkait  seperti  DPRA  dan  Kemendagri  atau  upaya  hukum  lain  yang  lebih  dinamis dengan upaya pembatalan terhadap penerapan Qanun LKS ini dan juga langkah yudisial review yang langsung dilakukan ke Mahkamah Konstitusi.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap penerapan Qanun  LKS  yang  dinilai  tanpa  memperhatikan  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat Aceh  khususnya  sektor  keuangan.  Selain  itu,  pelaku  usaha  sebagai  salah  satu  sektor penggerak  roda  perekonomian  di  Aceh  yang  selama  ini  dapat  memilih  transaksi keuangan  menggunakan dual  sistem  banking harus  beralih  saat  seluruh  aktifitas ekonomi menggunakan single finansial . Sehingga seluruh bentuk aktifitas keuangan di Aceh  harus  menggunakan  prinsip  syari‟ah  tanpa  adanya  pilihan  yang  diberikan  dalam regulasi Qanun LKS kepada para pelaku usaha di Aceh baik yang berbentuk perorangan maupun berbadan hukum.
Proses peralihan bank konvensional ke bank syari‟ah mulai tahun 2018 sampai Juli tahun 2022. Dalam Qanun LKS secara tegas dicantumkan bahwa pihak manajemen bank  diberikan  dua  opsi,  yaitu  merubah  sistem  menjadi  syari‟ah  atau  menghentikan operasional  keuangan  di  Aceh.  Hal  tersebut  mengharuskan  pihak  manajemen  bank untuk mematuhi sepenuhnya ketentuan tersebut, karena ketentuan hukum ini mengikat seluruh  lembaga  bank  yang  beroperasi  di  Aceh  secara  mutlak.  Meskipun  reaksi  dari berbagai kalangan terhadap ketentuan tersebut secara terus menerus sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
Momen  pemberlakuan  Qanun  LKS  secara  khusus  pada  tahun  2022  semakin menyulitkan masyarakat Aceh dimana  pemerintah pusat melakukan merger terhadap 3 perbankan  syari‟ah  milik  BUMN.  Proses  merger  tersebut  membutuhkan  tenaga  yang lebih  besar  sehingga  seluruh  aset  dari  tiga  perbankan  tersebut  digabungkan  menjadi satu. Akses masyarakat Aceh pun semakin sempit dalam melakukan transaksi keuangan dengan hanya mengandalkan satu sistem lembaga keuangan.
Dalam masa transisi lembaga keuangan syari‟ah di Aceh yang dibarengi dengan merger  tiga  bank  syari‟ah  milik  BUMN,  pemerintah  Aceh  harus  bekerja  keras  dalam menyukseskan pelaksanaan Qanun LKS dengan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar  bank  syari‟ah,  sehingga  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan ekonomi.  Sebagaimana  secara  jelas  tertulis  dalam  bab  III  Qanun  LKS  bahwa  dengan adanya  bank  syari‟ah  sebagai single  banking  system di  Aceh  mampu  memberikan pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat  yang  selama  ini  bertransaksi  dengan  bank konvensional dengan cara memberikan edukasi, penelitian serta pengembangan produk
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sehingga mampu bersaing dengan produk bank konvensional yang selama ini dijalankan oleh masyarakat.
Sebelum  Qanun  LKS  diberlakukan  di  Aceh,  bank  konvensional  di  Aceh berperan  secara  luas  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  dengan menerapkan  sistem  seperti  tabungan  nasabah  akan  dikelola  oleh  pihak  bank  serta memberikan keuntungan atas dana yang disimpan berupa bunga yang tidak berpengaruh bagaimana  kondisi  bank.  Sedangkan  pada  saat single  banking  sistem ,  bank  syari‟ah tidak bisa mengelola dana nasabah sesuai akad yang diinginkan oleh nasabah sejak awal serta  tidak  menerapkan  bunga  melainkan  bagi  hasil.  Namun,  pada  pelaksanaannya perbankan  syari‟ah  yang  sebelumnya  diharapkan  mampu  menggantikan  peran  bank konvensional  di  Aceh  belum  mampu  menjalankan  dan  memberikan  kepuasan  kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.
Penolakan publik atas Qanun disebabkan kurang puasnya keinginan masyarakat dalam pelaksanaan Qanun LKS di Aceh. Masyarakat sebelumnya terbiasa menggunakan bank  konvensional  diwajibkan  beralih  menjadi  syari‟ah  secara  menyeluruh  tanpa adanya  pilihan  bagi  masyarakat  dalam  menentukan  transaksi  keuangan.  Kesulitan tersebut berdampak terhadap keadilan ekonomi bagi masyarakat belum terwujud sesuai teori Ibnu Khaldun.
Ibnu  Khaldun  menekankan  kebebasan  masyarakat  dalam  menentukan  segala bentuk transaksi keuangan  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada kekangan dan  kezaliman,  dan  pemerintah  berperan  penting  menjamin  keadilan  tersebut  secara menyeluruh.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan terkait dengan masalah yang diangkat dalam pentanyaan penelitian  ini,  penulis  menyimpulkan  bahwa,  pemberlakuan  Qanun  LKS  di  Aceh dengan menerapkan single banking system belum mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat baik di sector riil maupun UMKM.  Keresahan tersebut melihat bagaimana peran  bank  konvensional  sudah  mendarah  daging  dalam  berbagai  transaksi  keuangan masyarakat  Aceh.  Sehingga  penerapan  Qanun  No.  11  Tahun  2018  dianggap  belum mampu  menggantikan  peran  bank  konvensional  di  Aceh  baik  dari  segi  pelayanan maupun berbagai kendala teknis lainnya yang dialami oleh masyarakat.
Pengaruh  dari  pemberlakuan  Qanun  LKS  menimbulkan  kesenjangan  dalam masyarakat sehingga hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan ekonomi dalam Islam  menekankan  kepada  persamaan  hak  dan  menghindari  kesenjangan  sosial  yang disebabkan  oleh  ketimpangan  ekonomi,  agar  tercapainya  keadilan  ekonomi,  dalam Islam terdapat dua prinsip umum yaitu kesetaraan dan keadilan.
Dalam  hal  ini,  Ibnu  Khaldun  menekankan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak terhadap  apa  yang  ada  di  bumi  ini  yang  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  hidup secara  bersama-sama  dengan  mengedepankan  kebaikan  dan  menjauhi mafsadat . Perlunya kesepadanan dan kesetaraan sebagai unsur keadilan pada objek tanpa menekan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dan  mendhalimi  pihak  lain  sehingga  untuk  tiap  transaksi  harus  dilakukan  untuk  nilai yang setara tanpa memudharatkan dan mengeskploitasi pihak lain, karena prinsip utama dalam transaksi adalah kebutuhan dan kerelaan yang diwujudkan dalam akad.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Salam. (2011). “Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun". Jurnal JESI , Vol. 1 , 31–44.
Afifa  Rangkuti.  (2017).  “Konsep  Keadilan  dalam  Perspektif  Islam.” Jurnal  Tazkiya , Vol. 6 (1–21).
Early  Ridho  Kismawadi  dan  Uun  Dwi  Al  Muddatsir.  (2018).  “Persepsi  Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari‟ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa.” Jurnal Ihtiyath , Vol. 2 , 136–148.
H. M. Nur Ahmad Musyaffiq. (2007). “Ushul Al-Hadits.” Gaya Media Pratama.
Hafidz Taqiyuddin. (2019). “Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner).”
Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam , Vol. 10 , 155–166.
Hyronimus  Rhiti.  (2015). “Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  (Dari  Klasik  ke Postmodernisme)” (Cet. V). Universitas Atma Jaya.
M.  Agus  Santoso.  (2014). “Hukum,  Moral  dan  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat Hukum” (Cet. II). Kencana.
M. Roem Syibly. (2014). “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syari‟ah.” Jurnal Millah , 15 , 73–100.
Mawardi.  (2007).  “Konsep  Al-Adalah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” Jurnal Hukum Islam , Vol. 7 , 547–551.
Muhammad Iqbal. (2012). “Kinerja Keuangan Bank Umum Syari’ah Dan Bank Umum Konvensional Sebelum Dan Sesudah Krisis Keuangan Tahun 2008.” UIN Sunan Kalijaga.
Muhammad  Syafi‟I  Antonio.  (2013). “Ensiklopedia  Prophetic  and  Management Wisdom Nabi Muhammad.” Tazkia Publishing.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh,  Pasal  233, Ayat 1, (2006).
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari‟ah, Pasal 5, (2018).
Rahmawati,  K.  P.  (2020).  “Tantangan  Konversi  Bank  Konvensional  Menjadi  Bank Syari‟ah  di  Aceh  Berdasarkan  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  No.  11 Tahun 2018.” Tawazun , Vol. 3 , 229–236.
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Revi Fitriani. (2019). “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun.” Jurnal Mara , Vol. 2 ,
128–142.
Umar Sholehuddin. (2011). “Hukum dan Keadilan Masyarakat.” Setara Press.