Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

## Sugeng Jatmiko
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Sugengjatmiko@gmail.com
Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021

## ABSTRACT
The  corporation  as  an  institution  that  has  a  unique  structure  and  is  equipped  with  a  set  of provisions governing the actions of personnel in it, as a legal institution, an institution whose existence  and  capacity  to  do  something  is  determined  by  law,  often  violates  the  law.  In  its development, it turns out that corporations are not only engaged in economic activities, but now their scope has begun to widen because they can cover the fields of education, health, research, government,  social,  culture,  and  religion.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach accompanied  by  empirical juridical,  namely  research that emphasizes  the  use of  written legal norms  related  to  the  practices  and  perceptions  of  the  informants.  With  the  results  of  the research,  namely that  the criminal  acts  of  corruption  that  can  be  carried  out  by  corporations are  corruption  crimes  as  regulated  in  Article  2  paragraph  (1),  Article  3,  Article  5  paragraph (1), Article 6 paragraph (1), Article 7, Article 13, Article 15, and Article 16 of Law No.  31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, and The existence of a corporation is not formed without  a  purpose  and  the  achievement  of  the  goal  of  the  corporation,  is  always  realized through natural human actions.
Keywords: responsibility, corporation, corruption
Alamat Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: Sugengjatmiko@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Pencantuman  korporasi  sebagai  subyek  hukum  menunjukkan  bahwa  Indonesia  mulai mengadopsi  adanya  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  dan  mengakui  bahwa subjek hukum bukan hanya manusia ( Naturlijk Persoon ). Ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban korporasi  telah  menimbulkan  model-model  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, 1 sehingga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur pertanggungjawabn  pidana  korporasi  di  bagi  empat  jenis,  yaitu  pengurus  korporasi  sebagai pembuat  dan  penguruslah yang bertanggungjawab,  selanjutnya korporasi  sebagai  pembuat  dan pengurus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan korporasilah yang bertanggungjawab.  Adanya  model  pertanggungjawaban  korporasi  tersebut  menunjukan  belum adanya  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  secara  khusus  mengatur  berbagai macam model pertanggungjawaban pidana korporasi. 2
Sejalan  dengan  itu,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengatur  tata  cara penanganan  perkara  tindak  pidana  oleh  korporasi  dengan  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  13  Tahun  2016  yang  semakin  mempertegas  bahwa  korporasi  dapat  diminta pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  tentang  korporasi. Meskipun  Indonesia  telah  menganut  sistem  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi, namun  hingga  saat  ini  masih  sedikit  korporasi  yang  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa  dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi. 3
Perma  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana oleh  Korporasi  belum  mengatur  bagaimana  sistem  dari  model-model  pertanggungjawaban pidana  korporasi  dilakukan, 4 sehingga  belum  tercipta  kepastian  hukum 5 ,  keadilan 6 dan kemanfaatan 7 dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia 8 .
Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi  ini  yang  banyak  terlibat  dalam  kejahatan  bisnis  yang  sangat  berpengaruh  terhadap kehidupan  ekonomi  dan  pembangunan,  yang  menyangkut  aspek-aspek  lingkungan,  sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia  seyogyanya  harus  urun  rembuk  serta  memberi  masukan  dalam  rangka  penyusunan politik  sosial  yang  nyata.  Berbagai  nama,  makna  dan  ruang  lingkup  apa  pun  yang  hendak diberikan  bertalian  dengan  corporate  crime  atau  kejahatan  korporasi  pada  dasar  dan  sifat kejahatan  korporasi  bukanlah  suatu  barang  baru,  yang  baru  adalah  kemasan,  bentuk  serta perwujudannya.  Sifatnya  boleh  dikatakan  secara  mendasar  adalah  sama,  bahkan  dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu.
1 Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016 , Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 93-94.
2 Kristian, Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Buku Satu, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 168-174.
3 Hasbullah F.Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi , Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 8
4 Kristian,  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016 , Op.Cit . hlm. 24.
5 Victorianus  dan  Randa  Puang, Filsafat  Hukum  Sub-Cabang  Filsafat  Umum, Jakarta:PT. Sofmedia, hlm. 198-199.
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014 hlm. 175.
7 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Barkatullah, Filsafat  Teori  dan  Ilmu  Hukum, Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2016 hlm. 341-345.
8 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 319-320.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Korporasi  sebagai sebuah institusi yang  memiliki  struktur  unik  dan  dilengkapi  dengan seperangkat  ketentuan  yang  mengatur  tindakan personalia  di  dalamnya, sebagai  institusi legal, suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali  melanggar  hukum. 9 Dalam  perkembangannya,  korporasi 10 ternyata  tidak  hanya bergerak  di  bidang  kegiatan  ekonomi,  akan  tetapi  sekarang  ini  ruang  lingkupnya  sudah  mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan Agama. Perkembangan itu sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu  sendiri,  dan  perkembangan  korporasi  dimulai  sejak  pertengahan  abad  ke  XVIII,  ditandai terjadinya  perubahan  di  bidang  ekonomi.  Dengan  demikian  sejak  revolusi  industri  di  Inggris, peranan  teknologi  dalam  sejarah  perkembangan  korporasi  merupakan  pengaruh  yang  sangat fundamental  ( fundamental  influence )  dalam  rangka  pertumbuhan  korporasi  itu  sendiri.  Atas dasar  tersebut,  ternyata  peranan  korporasi  semakin  penting  sebagaimana  dalam  Kongres  PBB VII  pada  tahun  1985  telah  dibicarakan  jenis  kejahatan  dalam  tema  “Dimensi  Baru  Kejahatan dalam Konteks Pembangunan’’ dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dan  kegiatan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  dimana  korporasi  banyak  berperan  di  dalamnya, seperti  terjadinya  penipuan  pajak,  kerusakan  lingkungan  hidup,  penipuan  asuransi,  pemalsuan invoice  yang  dampaknya  dapat  merusak  sendi-sendi  perekonomian  suatu  negara.  Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi acapkali lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai subyek  hukum  tidak  hanya  menjalankan  kegiatannya  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  (mencari keuntungan  yang  sebesar-besarnya)  tetapi  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  mematuhi peraturan  hukum  di  bidang  ekonomi  yang  digunakan  pemerintah  guna  mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 11
Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju  maupun  di  negara  berkembang  termasuk  Indonesia.  Bahkan  perkembangan  masalah korupsi  di  Indonesia  saat  ini  sudah  demikian  parahnya  dan  menjadi  masalah  yang  sangat  luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
Banyak  penelitian  tentang  kejahatan  korporasi  mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  kurang  mengenal  kejahatan  korporasi,  sehingga  mereka  kurang  menyadari  bahaya yang  ditimbulkan  kejahatan  korporasi.  Hal  ini  disebabkan  karakteristik  kejahatan  korporasi yang memang sangat kompleks, ditambah dengan lemahnya penegakkan hukum serta lemahnya sanksi  hukum  dan  sosial. 12 Namun  akhir-akhir  ini  ada  perkembangan  perhatian  masyarakat terhadap kejahatan ini, baik secara perorangan maupun kelembagaan, misalnya dari pengamat, masyarakat, birokrat, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan pers.
Oleh  berbagai  pihak,  kejahatan  korporasi  sering  dikacaukan  dengan  berbagai  macam istilah  kejahatan  seperti occupational  crime (kejahatan  jabatan), professional  crime (kejahatan profesi), organized  crime (kejahatan  terorganisir), crime  against  corporation (kejahatan terhadap  korporasi)  dan criminal  corporation (korporasi  sebagai  sarana  untuk  melakukan kejahatan). 13
Kejahatan  korporasi  adalah  kejahatan  yang  bersifat  organisatoris. 14 Begitu  luasnya, penyebaran  tanggungjawab  serta  struktur  hirarkis  dari  korporasi  besar  dapat  membantu
9 Lihat  Muladi  dan  Dwija  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 53.
10 Hasbullah  F.  Sjawie, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015, hlm. 4.
11 Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Op.cit ., hlm. 46-48 12 Kristian, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Tinjauan  Teoritis  Dan  Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara, Buku Dua,Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm 55.
13 Widyo  Pramono, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Hak  Cipta ,  Bandung:  Alumni,  2013, hlm, 107.
14 Kristian, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Ditinjau  Dari  Berbagai  Konvensi Internasional , Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm 25.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
berkembangnya  kondisi-kondisi  yang  kondusif  bagi  kejahatan  korporasi. 15 Anatomi  kejahatan korporasi  yang  sangat  kompleks  dan  penyebaran  tanggungjawab  yang  sangat  luas  demikian bermuara  pada  motif-motif  yang  bersifat  ekonomis  yaitu  tercermin  pada  tujuan  korporasi ( organizational  goal )  dan  kontradiksi  antara  tujuan  korporasi  dengan  kepentingan  berbagai pihak,  seperti  kompetitor  (pesaing),  buruh,  konsumen,  masyarakat  dan  negara.Berdasarkan motif-motif tersebut, korban kejahatan korporasi tersebar pada spektrum yang amat luas. 16
Dalam  literatur  sering  dikatakan  kejahatan  korporasi    merupakan  salah  satu  bentuk white collar crime. 17 Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana  okupasi, sebab  kombinasi antara  keduanya  sering  terjadi.  Bentuk-bentuk kejahatan  dan korban  kejahatan  korporasi  ini  sangat  beraneka  ragam  dan  pada  umumnya  bernilai  ekonomis. Bentuk-bentuk  kejahatan  tersebut  antara  lain,  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen, kejahatan  lingkungan  hidup,  kejahatan  di  bidang  perpajakan  dengan  skala  dan  ruang  lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah Bagaimanakah formulasi  aturan  pemidanaan  (pertanggungjawaban  pidana)  korporasi  dalam  tindak  pidana korupsi  saat  ini?  Bagaimanakah  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dalam  suatu  kejahatan korporasi?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  disertai  yuridis  empiris yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis  yang dikaitkan  dengan  praktik  dan  persepsi  yang  dilakukan  narasumber. 18 Yuridis  normatif  terletak pada kajian Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh  Korporasi.  Dengan demikian dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam tindak pidana korupsi.
Penelitian  ini  bersifat  eksplanatoris 19 yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  untuk menggali lebih dalam tentang sistem pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam tindak  pidana  korupsi.  Penggalian  dilakukan  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder  yang didukung oleh putusan pengadilan.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder  yaitu  data yang  diperoleh melalui penelusuran  kepustakaan  atau  dari  dokumen resmi.  Sementara itu data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui metode wawancara yang  dilakukan  secara  mendalam  bersifat  terbuka  terhadap  nara  sumber  atau  informan.  Jenis Bahan Hukum meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. TAP MPR;
3. KUHP/KUHAP;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
15 Widyo Pramono, Op.cit , 16 Kristian, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Ditinjau  Dari  Berbagai  Konvensi Internasional , Buku Tiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017 hlm 3.
17 Widyo Pramono, Op.cit.
18 Dian Puji Simatupang, Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013, hlm. 5.
19 Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 34-62.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
6. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Pertama  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Praktik  Penyelenggaraan  Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan peraturan pelaksanaan lainnya.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yakni  tulisan-tulisan  ilmiah  bidang  hukum  pidana,  kriminologi,  hukum  acara  pidana yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya : hasil-hasil peneliltian dalam bidang hukum pidana/kriminologi; pembahasan RUU KUHP dan sebagainya;
c. Bahan Hukum  Tertier
Yaitu  tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya  yang  dapat  menambah  kejelasan    terhadap  bahan hukum  primier  dan  sekunder.  Penelitian    bahan-bahan    hukum  tersebut,  difokuskan  pada bidang-bidang :
a. Pendekatan  sejarah  hukum,  yaitu  untuk  mengetahui  perkembangan  Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
b. Pendekatan  norma-norma  (kaedah-kaedah)  hukum,  ini  untuk  mengetahui  norma- norma  (kaedah-kaedah)  atau  asas-asas  hukum  yang  berlaku,  baik  yang  terdapat  di dalam  Undang-Undang  (KUHP,  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi), maupun yang di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana;
c. Pendekatan  kasus  hukum  melalui  adanya  putusan  pengadilan  tipikor  terhadap  badan hukum yang dipidana.
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat  kualitatif  tidak  diperlukan  data  statistik.  Setelah  pengumpulan  data  kemudian  dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 20

## PEMBAHASAN
1. Formulasi  Aturan  Pemidanaan  (Pertanggungjawaban  Pidana)  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini
Dalam  rangka  upaya  penanggulangan  suatu  kejahatan  (tindak  pidana)  dapat  ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  ditempuh  dengan  menggunakan  sarana  penal  yaitu dengan  memperbaharui  undang-undang.  Jadi  terfokus  pada  strategi  “law  reform”  saja.  Upaya penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  penal  operasionalisasinya  melalui beberapa tahap yaitu:
1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undangundang, atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.
Dari  ketiga  tahap  tersebut  di  atas,  tahap  formulasi  merupakan  tahap  yang  paling strategis  dari  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  penal  oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  pada  tahap  aplikasi  dan eksekusi.
20 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2  (dua) masalah  sentral  yaitu masalah  perbuatan  apa yang  seharusnya  dijadikan  tindak  pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 21
Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:
a. Koporasinya;
b. Pengurusnya;
c. Korporasi dan pengurusnya.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas  jelas  bahwa  dalam  UUPTPK,  sistem  pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.
tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang  subjeknya  dirumuskan  dengan  menggunakan  kata:  setiap  orang,  orang  dan  pemborong. Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa  setiap  orang  itu  pengertiannya  luas,  termasuk  dalam  pengertian  setiap  orang  menurut UUPTPK adalah: perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan  kata  “orang”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dapat  ditafsir  bahwa termasuk  dalam  pengertian  pelakunya  adalah  korporasi,  oleh  karena  konsep  tentang  orang, menurut Satjipto Rahardjo,29 dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain,  pada  akhirnya  berpusat  pada  konsep  mengenai  orang.  Orang  inilah  yang  menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.
Hukum  mengakui  bahwa  manusialah  yang  diakui  sebagai  penyandang  hak  dan kewajiban,  namun  sebaliknya  bisa  terjadi  bahwa  untuk  keperluan  hukum,  sesuatu  yang  bukan manusia  diterima  sebagai  orang  dalam  arti  hukum.  Dengan  demikian  di  samping  manusia hukum  masih  membuat  konstruksi  fiktif  yang  kemudian  diperlakukan  dan  dilindungi  seperti halnya  terhadap  manusia,  yang  disebut  dengan  badan  hukum  atau  korporasi.  Oleh  karena  itu menurut  penulis  bahwa  penggunaan  kata  orang  dalam  perumusan  subjek  tindak  pidana  dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi. Demikian pula halnya  dengan  kata  pemborong,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1.a)  UUPTPK,  dapat ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1),Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo  UU  No  20  Tahun  2001.  Tindak  pidana  tersebut  dapat  dikelompokkan  menurut  ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut:
a. Dalam UU No 31 Tahun 1999: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
b. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.
Adapun tindak pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 1 UU No 31  Tahun  1999,  bunyinya:  “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4
(empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)”. Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap
21 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 29
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang, bisa pula korporasi . Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:
a. Melawan hukum;
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
c. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi
Dalam  praktik  ada  kemungkinan  perusahaanlah  yang  melakukan  kejahatan,  baik perusahaan sendiri maupun bersama-sama dengan pengurus, komisaris atau pemilik perusahaan, maka muncullah konsep “perusahaan pemeras” (corporateering). Dalam hal ini perusahaan lebih mengutamakan  tindakannya  yang  melulu  menguntungkan  perusahaannya  sendiri.  Bila  perlu dengan mencuri, merampok, menipu atau memalsukan laporan keuangan, tanpa mempedulikan kepentingan stakeholder-nya, pihak pesaing atau kepentingan masyarakat luas.
Dalam kaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum (korporasi) yaitu pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap  badan  hukum  (korporasi  itu  sendiri)  maka  disimpulkan tentang ketentuan mengenai pemidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan, antara lain:
a. Bahwa  pemidanaan  itu  pada  prinsipnya  bukan  diarah  tujukan  kepada  badan  hukum  atau perserikatan,  tetapi  sebenarnya  kepada  sekelompok  manusia  yang  bekerja  sama  untuk sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk suatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut.
b. Adanya  beberapa  ketentuan  yang  harus  menyimpang  dari  penerapan  hukum  pidana (umum) terhadap  badan-badan tersebut dalam  hal badan-badan  itu  dapat  dipidana,  seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, tutupan, kurungan)  padanya  dan  tidak  mungkinnya  pidana  denda  diganti  dengan  pidana  kurungan dan sebagainya.
Dengan  demikian  sekalipun  hukum  menempati  posisi  strategis  dalam  pengawasan sosial yang akan berdampak positif dan mampu berperan dalam upaya  mewujudkan ketertiban (order),  keadilan  (justice)  dan  perkembangan  sosial  menuju  masyarakat  yang  aman  dan sejahtera  lewat  pembangunan,  namun  dalam  hal  peranan  hukum  pidana  perlu  disadari  bahwa hukum pidana ditandai oleh keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada karakteristiknya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis diatas maka kesimpulannya adalah:
1) Kapan  korporasi  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sudah  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2) UUPTPK,  yaitu  apabila  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  orang-orang  yang berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  hubungan  lain,  bertindak  dalam  korporasi  baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan  “hubungan  lain”.  Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  atas  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi
2) Keberadaan  korporasi  tidaklah  dibentuk  tanpa  suatu  tujuan  dan  pencapaian  tujuan korporasi tersebut, selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan  bertanggungjawab  oleh  orang-orang  berbuat  untuk  dan  atas  nama  korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## REFERENSI BUKU
Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2016.
Bandingkan  dengan  Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung,  Citra  Aditya Bakti, 2002.
Dian Puji Simatupang, Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013.
Hasbullah  F.  Sjawie, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015. Hasbullah  F.Sjawie, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana Korupsi , Prenada Media Group, Jakarta, 2015. Kristian, Kejahatan  Korporasi  di  Era  Modern  &  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi, Buku Satu, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016. Kristian, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi  Pasca  Terbitnya  PERMA  RI  No.  13  Tahun  2016 ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018.
Kristian,  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016.
Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional , Buku Tiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
Kristian, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Tinjauan  Teoritis  Dan Perbandingan  Hukum  Di  Berbagai  Negara, Buku  Dua,Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2016.
Muladi  dan  Dwija  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2010.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014. Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Barkatullah, Filsafat  Teori  dan  Ilmu  Hukum, Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
Victorianus  dan  Randa  Puang, Filsafat  Hukum  Sub-Cabang  Filsafat  Umum, Jakarta:PT. Sofmedia.
Widyo  Pramono, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Hak  Cipta ,  Bandung:  Alumni, 2013.

## Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perma  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata
Cara Penanganan Tindak Pidana