## EFFECTIVENESS  CIVIC EDUCATION LEARNING BASED ON CONTEXTUAL PROBLEM IN IMPROVING STUDENTS’ CIVIC SKILL IN CONFLICT RESOLUTION

## EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN BERBASIS MASALAH KONTEKSTUAL TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN SISWA DALAM RESOLUSI KONFLIK
Robert 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Cecep Darmawan 3
1 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI
2 Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI
3 Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI Email: robertusat@gmail.com

## ABSTRACT
This article has a purpose to report on whether Civic Education Learning Based on Contextual Problem can  improve  students'  civic  skills  in  conflict  resolution  as  compared  with  conventional  learning.  This study  used  a  quantitative  approach  with  quasi-experimental  methods  and  data  was  got  by  testing  and observation. The results of this study stated that there are significant differences between Civic Education Learning Based on Contextual Problem and Conventional Learning to improve students' skills in conflict resolution  with  an  average  increase  in  the  experimental  class  higher  than  the  control  class.  The implication  of  this  study  is  that  the  method  of  Civic  Education  Learning  Based  on  Contextual  Problem can be used as an alternative to improve the civic skills of students in the resolution.

## Keywords: Civic Education Learning Based on Contextual Problem, Civic Skills, Conflict Resolution

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  melaporkan   apakah  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis Masalah  Kontekstual  dapat  meningkatkan  keterampilan  kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik dibandingkan  dengan  pembelajaran  konvensional.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dengan  metode  eksperimen  kuasi  dan  data  diperoleh  melalui   tes  dan  observasi.  Hasil  penelitian  ini menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan Berbasis  Masalah  Kontekstual  dengan  Pembelajaran  Konvensional  dalam  meningkatkan  keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik  dengan  rata-rata  peningkatan  kelas  eksperimen  lebih tinggi  dari  pada  kelas  kontrol.  Implikasi  dari  penelitian  ini  bahwa  metode  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Berbasis  Masalah  Kontekstual  dapat  dijadikan  sebagai  alternatif  meningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi.
Kata  Kunci:  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis  Masalah  Kontekstual, Keterampilan Kewarganegaraan, Resolusi Konflik.
Masyarakat  Indonesia  yang  majemuk potensial  terjadi  konflik,  karena  masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas-identitasnya masing- masing. Secara tidak sadar masyarakat suatu suku bangsa, agama atau kelompok akan mengembangkan  ikatan-ikatan  yang  bersifat primordial,  yaitu  loyalitas  berlebihan  yang mengutamakan  atau  menonjolkan  kepentingan
suatu kelompok agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu.  Identifikasi  inilah  yang  menentukan individu-individu  yang  termasuk  dalam ingroup dan outgroup yang  sering  menjadi  kekuatan- kekuatan  yang  berkonflik  (Deutsch,  Coleman Marcus,  200  ;  Wiriaatmadja,  2002;  Maftuh, 2008).
Belajar  dari  pengalaman  konflik  yang terjadi di  Indonesia dan terus berulang meskipun
berbagai  upaya  telah  dilakukan,  kita  perlu merujuk  pada  pandangan  teori  konstruksi  sosial dari  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann (1990).  Berger  memandang  masyarakat  sebagai produk  manusia  dan  manusia  sebagai  produk masyarakat, maka untuk melakukan pembenahan kondisi socio-cultural masyarakat  dapat  melalui pendidikan.
Pendidikan  merupakan wahana  yang efektif  untuk  membentuk  generasi  yang  lebih toleran  terhadap  berbagai  kemajemukan  serta dapat  meminimalisasi  potensi  konflik  yang terjadi.  Pendidikan  sekolah  dipandang  strategis sebagai agen peubah masyarakat dalam menumbuhkembangkan  budaya  positif  tertentu maupun  politis  kenegaraan  (Wiriaatmadja,  2002: 220; Atmadja, 2010).
Dalam  konteks  faktual  di  lapangan, sekolah sebagai subsistem sosial tidak bebas dari konflik  yang  terjadi  antarwarganya,  khususnya konflik  yang  dialami  siswa,  namun  pemahaman siswa tentang konflik masih sangat rendah, siswa memahami  konflik  hanya  secara  parsial  tanpa mengetahui  esensi  apa  dan  bagaimana  konflik tersebut  (Maftuh,  2004:  355).  Sehubungan dengan konflik yang pernah dan akan terjadi pada setiap  individu,  ternyata  tidak  semua  individu memiliki  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap menyelesaikan  konflik  secara  positif.  Selama  ini kecenderungan seseorang menggunakan beberapa cara  tertentu  untuk  memecahkan  konflik  seperti; menyerah  begitu  saja  dengan  segala  kerendahan hati,  melarikan  diri  dari  persoalan  yang mengakibatkan konflik, membalas musuh dengan kekuatan dan kekerasan yang jauh lebih dahsyat, menuntut  melalui  jalur  hukum,  dan  sebagainya. Ternyata  cara-cara  tersebut  sering  tidak  efektif dan selalu ada yang menjadi korban.
Kecenderungan  generasi  muda  sekarang ini  adalah  semakin  banyaknya  generasi  muda yang  terlibat  dalam  kekerasan,  bahkan  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan.  Selain  itu, berbagai konflik terwariskan dari satu generasi ke generasi  berikutnya.  Mensikapi  perubahan  ini, kompetensi  siswa  dalam  rolusi  konflik  sangat penting  sebagai  upaya  preventif  bagi  siswa sebagai  generasi  muda  yang  sangat  rentan terhadap konflik (Lickona, 2013; Maftuh, 2004).
Selama  ini  siswa  dibatasi  dari  konflik dalam  dinamika  perkembangan  masyarakat. Dalam  konteks  pendidikan,  konflik-konflik dalam  masyarakat  dianggap  belum  pantas  untuk dipelajari, dikarenakan berbagai faktor
kerawananan  dan  sensitivitas  konflik.  Fakta menunjukkan  bahwa  konflik  berbasis  kekerasan di  sekolah  bisa  menjadi  bencana  kemanusiaan yang  cenderung  berkembang  dan  meluas  baik dari  segi  isu  maupun  para  pelakunya.  Namun, upaya meningkatkan keterampilan resolusi konflik  kepada  siswa  saat  ini  cenderung  bersifat parsial. Hal demikian berdampak pada kompetensi  siswa  atau  warga  negara  tidak mencapai  tujuan  dan  harapan  bangsa.  Dengan kata  lain,  hal  yang  dipahami  siswa  mengenai resolusi  konflik  sebatas  pada knowledge, tidak mencapai  pada  menjadi skill dan  membentuk disposition siswa,  karena  model,  strategi, pendekatan,  dan  metode  pengajaran  yang dilakukan  oleh  guru  terbatas  pada  bentuk konvensional  yang  ragu-ragu  mencerminkan realitas  (Komalasari,  2013;  Sumardianta,  2013). Karena  itu  perlu  pembelajaran  berbasis  masalah kontekstual  untuk  mendorong  aktivitas  siswa kepada upaya memahami konflik, mengidentifikasi  konflik,  dan  menyelesaikan konflik  oleh  siswa  secara  kooperatif  dan komprehensif.
Tindak  kekerasan  merupakan  hal  yang sangat  tidak  inginkan  semua  pihak,  apalagi  di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan  masalah  secara  damai  dan edukatif.  Namun  kenyataannya  masih  banyak, bahkan  hampir  semua  sekolah  belum  dapat memberikan  hak  anak,  bahkan  melakukan kekerasan  terhadap  anak.  Guru  biasa  mencubit, memukul  anak-anak  bahkan  menghina  mereka, baik  di  sekolah-sekolah  negeri  maupun  sekolah yang  berbasis  keagamaan.  Hukuman  secara  fisik dan  emosional  dari  guru  terhadap  murid merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi  di  dalam sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Banyak  guru belum  menyadari  bahwa  hal  ini  sebetulnya berdampak  buruk  pada  psikis  anak  dan  dapat menjadi  pemicu  sikap  anarkis  anak.  Tanpa disadari  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  dan   Deklarasi  PBB  tentang  Hak-Hak Anak.
Urgensi  program  peningkatan  kompetensi siswa  dalam  resolusi  konflik  melalui  pendidikan di  sekolah  tersebut  sejalan  dengan  beberapa pendapat  ahli  dalam  pernyataannya  berikut  ini. Dalam pembahasan peran konselor di abad ke-21, dinyatakan  bahwa  tema-tema  konseling  masa depan yang urgen diantaranya  adalah “konseling
resolusi  konflik”.  Johnson  and  Johnsons  (Erford, 2004:  363),  setelah  lebih  dari  30  tahun melakukan penelitian menyatakan, “Most students  do  not  know  how  to  manage  their conflict constructively”. Demikian halnya dengan The  Centers  for  Disease  Control and  Prevention menyatakan  bahwa  kekerasan  telah  mencapai proporsi  sebagai “epidemic”, oleh  karena  itu semua  siswa  perlu  dilibatkan  dalam  program- program  resolusi  konflik.  Bahkan The  American School  Counselor  Association (ASCA)  telah mendeklarasikan  bahwa, “a  comprehensive conflict  Resolution  Program  promotes  safe school environment that permits optimal personal growth and learning“ (Erford, 2004). Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  sistem pendidikan  di  seluruh  dunia  juga  telah  telah mengembangkan kerangka kerja dengan peningkatan  penekanan  pada  pengembangan pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  yang diperlukan  untuk  sukses  di  abad  ke-21.  Mereka melibatkan  aspek  keterampilan  dan  pemahaman, tapi banyak dari mereka menekankan kecenderungan, seperti rasa ingin tahu, kreativitas,  dan  kolaborasi.  Sebuah  laporan  yang disiapkan  untuk Asia  Society  Global  Cities Education Network Symposium , yang diselenggarakan  di  Hong  Kong  pada  Mei  2012, tentang  definisi  keterampilan  abad  ke-21  dan mengapa  dan  bagaimana  siswa  harus  diajarkan, yang  ditulis  oleh  Saavedra  &  Opfer  2012:  ) mengatakan:
“They need to be able to solve problems so they  can  propose  or  review  policies  to address social challenges. They need to be able  to  work  with  others  if  they  are  to effectively serve as jurors or participate in political  campaigns.  They  need  to  be  able to  communicate  effectively  orally  and  in writing  so  that  they  can  share  their opinions  publicly,  defend  their  rights, propose new policy.”
Selanjutnya, Civic  Education  Policy  Study  CEPS)  sebuah  proyek  penelitian  jaringan internasional  dilakukan  pada  akhir  tahun  1990, dirancang  untuk  menguji  perubahan  karakter kewarganegaraan di atas dua puluh lima tahun ke depan  dan  implikasi  berikutnya  dari  perubahan ini  untuk  kebijakan  pendidikan  di  sembilan masyarakat  peserta:  Jepang,  Thailand,  UK,
Germany,  Greece,  Hungary,  the  Netherlands, Canada,  dan  USA  Karsten,  et  al.,  2002; Budimansyah  &  Suryadi,  2008).  Tim  yang diketuai  John  J.  Cogan  menunjukkan  bahwa warga  negara  harus  terbuka  untuk  bekerja  dan berinteraksi  dengan  orang  lain  dalam  berbagai pengaturan,  harus  mampu  berpikir  secara  lokal, nasional, dan global, dan mampu bekerja dengan orang  yang  beragam.  Rekomendasi  utama  dari CEPS adalah bahwa kebijakan pendidikan, dalam segala  aspeknya,  harus  didasarkan  pada  visi kewarganegaraan multidimensi. Studi ini menemukan  bahwa  tantangan  awal  abad  ke-21, membutuhkan  visi  yang  lebih  komprehensif kewarganegaraan  yang  bersifat  multidimensi. Multidimensional kewarganegaraan dimaksudkan untuk menggambarkan konseptualisasi multifaset kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan  yang  akan  diperlukan  warga untuk  mengatasi  tantangan  dekade  pertama  abad ke-21.
Relevansi kompetensi siswa dalam resolusi konflik untuk meningkatkan keterampilan pribadi sosialnya  dapat  diidentifikasi  dari  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Indonesia. Dalam  pasal  3  dinyatakan  fungsi  pendidikan nasional  adalah  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Demikian  halnya  tujuan pendidikan  nasional  salah  satu  diantaranya adalah,  mengembangkan  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  dan  mandiri. Selanjutnya  pengembangan  Kurikulum  2006 (KTSP)  menjadi  Kurikulum  2013  dengan dilandasi  pemikiran  tantangan  masa  depan  yaitu tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan  abad ilmu  pengetahuan, knowlwdge-based  society dan kompetensi masa depan.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian  integral  dalam  sistem  pendidikan  di Indonesia,  tentu  memiliki  peran  yang  sangat strategis  dalam  rangka  pembinaan  kehidupan multikultural  dan  sekaligus  sebagai  program pendidikan karakter bangsa (nation and character  building). Secara  programatik,  misi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Budimansyah  dan  Suryadi  200  :  8)  “… merupakan  tuntunan  hidup  bagi  warga  negara dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan
bernegara  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari ide,  nilai,  konsep,  dan  moral  Pancasila, kewarganegaraan  yang  demokratis,  dan  bela negara.”
Pembelajaran berbasis masalah kontekstual  Pembelajaran  Berbasis  Masalah)  merupakan pembelajaran atau pendekatan holistik yang perlu dikembangkan  dalam  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik siswa dan memahaminya  secara  kooperatif.  Departemen Pendidikan Nasional (2003: 4) menyatakan:
“Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan strategi pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu  konteks  bagi  siswa  untuk  belajar tentang  berpikir  kritis  dan  keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi  dari  mata  pelajaran.  Dalam  hal  ini siswa  terlibat  dalam  penyelidikan  untuk pemecahan masalah
yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari  berbagai  materi  pelajaran.  Strategi  ini mencakup
pengumpulan informasi berkaitan  dengan  pertanyaan,  menyintesa, dan mempresentasikan penemuannya kepada orang lain.”
Dengan  demikian,  masa  pembelajaran  ini juga  merupakan  wahana  pendewasaan  diri  dan latihan menyelesaikan masalah yang natural.
Dalam sebuah prosiding yang diselenggarakan  oleh  program  studi  Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia  pada  tahun  2009  (Komalasari,  et  al, 2010)  juga  menekankan  bahwa  dalam  era globalisasi
perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan  tidak  bisa  diisolasikan  dari kecenderungan  globalisasi  yang  mempengaruhi kehidupan  manusia  di  manapun  ia  hidup. Prosiding tersebut memfokuskan pada tema-tema yang  sesuai  dengan  kehidupan  sehari-hari  siswa, sebagaimana  hasil  studi  Masyitoh  (2010:  85) yang berjudul “Inovasi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi
Melalui  Penataan  Situasi  Sekolah  sebagai Laboratorium
Demokrasi” yang merekomendasikan  bahwa  “sekolah  harus mampu  menjembatani  di  antara  dua  lingkup pembelajaran yang berbasis rumah dan masyarakat”.
Program Pendidikan
Kewarganegaraan  tersebut  perlu  diwujudkan dalam  bentuk  pembelajaran  berbasis  masalah kontekstual,  yakni  pembelajaran  yang  diarahkan pada pengembangan siswa yang mampu mengolah krisis di sekitarnya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dalam penelitian ini dikaji upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam resolusi konflik, dengan judul  penelitian:  “Efektivitas  Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis  Masalah Kontekstual Terhadap Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan Siswa Dalam Resolusi Konflik.”

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  Negeri  1  Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara.
Pendekatan kuantitatif ini dilakukan melalui  metode  eksperimen,  yaitu  bentuk  yang menggunakan treatment. Bentuk  eksperimen yang  digunakan  adalah  kuasi  eksperimen (quasi exsperiment) ,  yaitu  partisipan  tidak  ditentukan secara  acak (nonrandomly  assignment) ,  berarti partisipan  ditentukan..  Sampel  dalam  penelitian ini  ialah  kelas  X  Administrasi  Perkantoran sebagai  kelas  eksperimen dan  kelas X  Akuntansi sebagai kelas kontrol.
Prosedur  bentuk  penelitian  ini  adalah pretest-posttest design .
Desain yang dimaksudkan dengan pretest dan posttest tersebut terdiri  dari  kelompok  eksperimen  dan  kelompok kontrol.  Penelitian  diawali  dengan pretest sebelum treatment untuk  mengontrol  tingkat kesetaraan  kelompok  eksperimen  dan  kelompok kontrol,  serta  kontrol  untuk  melihat  pengaruh perlakuan  terhadap  pencapaian  skor. Posttest diberikan  setelah  pelaksanaan treatment pada kelompok  kontrol  dan  kelompok  eksperimen untuk melihat efektifitas Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis  Masalah Kontekstual.
Data  penelitian  dikumpulkan  dengan menggunakan  dua  instrument,  yaitu  observasi dan tes.
Pedoman observasi yang terbuka digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  atau data  dari  keterampilan  kewarganegaraan  siswa dalam  resolusi  konflik  selama  penerapan  model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual (kelas
eksperimen) pada kelas eksperimen dan
Pebelajaran  PKn  Konvensional    pada  kelas kontrol.  Pedoman  observasi  juga  digunakan untuk mengamati perilaku siswa dalam menggunakan keterampilan strategi dan keterampilan resolusi konflik.
Aspek-aspek  yang  diobservasi  selama dalam  penelitian  ini  meliputi:  (1)  kemauan  dan kemampuan  bekerja  sama,  (2)  kemamuan  dan kemampuan  saling  memahami  perasaan,  (3) penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  oleh siswa/kelompok,  (4)  konsensus  yang  dilakukan siswa/kelompok,  (5)  komunikasi  aktif  siswa,  (6) partisipasi siswa dalam bernegosiasi dan melakukan  mediasi,  dan  (7)  hal-hal  lain  yang penting yang muncul dalam pengamatan.
Tes  dalam  penelitian  ini  merupakan seperangkat  soal critical  thinking  skill .  Tes digunakan  pada  tahap  tes  awal (pretest) dan  tes akhir  ( posttest). Soal  tes  disusun  dalam  bentuk uraian  (esai)  terbuka  agar  dapat  mengetahui apakah  siswa  dapat  mengungkapkan  pikirannya secara  terbuka.  Dengan  soal  terbuka  kita  akan bisa melihat dengan jelas proses berpikir melalui jawaban-jawaban yang diberikan siswa.
Peneliti  menilai  keterampilan  berpikir, pemahaman,  dan  bagaimana  siswa  menuntun dirinya  untuk  bekerja  dan  keterlibatan  siswa dalam  bekerja  secara  tim.  Jadi  dalam  penelitian ini, peneliti juga menilai sejauh mana pemahaman  siswa  terhadap  masalah  yang disajikan  dan  keterampilan  yang  telah  siswa kuasai.  Pengujian  terhadap  hipotesis  penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  analisis uji-t independent sample test .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Data  penelitian  menunjukkan  bahwa  skor rata-rata  pretes  keterampilan  kewarganegaraan siswa  dalam  resolusi  konflik  pada  kelas eksperimen  sebesar  46,258  dan  skor  rata-rata pretes  kelas  kontrol  sebesar  47,219.  Data  skor rata-rata kedua kelas tersebut menunjukkan tidak menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan.  Hal  ini juga  terlihat  dalam  uji  komparatif  (uji-t)  pretes kelas  eksperimen  dan  pretes  kelas  kontrol  yang menunjukkan  Nilai p-value atau  sig (2-tailed) dari tabel di atas diketahui 0,687 lebih besar dari nilai 0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  hipotesis  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan  antara  rata-rata  awal  keterampilan
kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik pada  kelas  eksperimen  dengan  rata-rata  awal keterampilan kewarganegaraan siswa kelas kontrol,  diterima.  Artinya,  kedua  kelas  memiliki rata-rata  awal  keterampilan  kewarganegaraan siswa  dalam  resolusi  konflik  yang  tidak  berbeda secara signifikan.
Selanjutnya, setelah dilakukan postes pada kedua  kelas  tersebut  ternyata  skor  keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik pada  kelas  eksperimen  meningkat  dari  skor  rata- rata  pretes  sebesar  46,258  menjadi  skor  rata-rata postes sebesar 62, 531 sama dengan N-Gain 0,29. Hal ini berarti peningkatan keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik pada  kelas  eksperimen  masuk  dalam  kategori rendah.  Adapun  pada  kelas  kontrol  juga meningkat tetapi relatif kecil yaitu dari nilai rata- rata skor pretes sebesar 47,219 menjadi skor rata- rata  postes  sebesar  54,687  sama  dengan  N-Gain 0.106 yaitu dalam kategori rendah. Artinya kedua kelas sama-sama mengalami peningkatan keterampilan  kewarganegaraan  siswa  dalam resolusi  konflik  dalam  skala  rendah.  Namun untuk  melihat  apakah  peningkatan  keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik tersebut  berbeda  secara  signifikan,  dilakukan analisis  uji  perbedaan  rata-rata  skor  N-Gain bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  “Peningkatan keterampilan  kewarganegaraan  siswa  dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol”.
Hasil membandingkan N-Gain kelas eksperimen dan Ngain kelas kontrol, menunjukkan  bahwa  nilai p-value atau sig  (2- tailed) sebesar  0,003,  lebih  kecil  dari  nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
peningkatan keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik pada  kelas  eksperimen  dengan  kelas  kontrol. Artinya  kedua  kelas  memiliki  peningkatan  yang berbeda  secara  signifikan.  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik yang  mendapat  Pembelajaran  PKn  Berbasis Masalah  Kontekstual  lebih  baik  dibandingkan siswa yang mendapat Pembelajaran PKn Konvensional.  Hal  ini  disebabkan  karena peningkatan  kerampilan  kewarganegaraan  siswa dalam  resolusi  konflik  pada  kelas  eksperimen lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  peningkatan kerampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas kontrol.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  setelah diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  peningkatan keterampilan  kewarganegaraan  siswa  dalam resolusi  konflik  pada  kelas  eksperimen  lebih tinggi  dari  pada  kelas  kontrol  signifikan,  dengan perbedaan  rata-rata  signifikansi  N-Gain  adalah dalam  kategori  rendah  (kecil)  dengan  selisih 0,185,  dapat  disimpulkan  bahwa  signifikansi tersebut  sangat  berarti,  yaitu  bahwa  sekecil- kecilnya  perbedaan  akan  berdampak  besar  bila dilakukan dalam skala besar.

## Pembahasan
Penelitian  ini  memperkuat  hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hmelo-Silver (2004), Handayani (2009) , Redhana (2012),  dan Komalasari  200  )  yang  melaporkan  bahwa belajar dengan menggunakan metode Pembelajaran  Berbasis  Masalah  Kontekstual mampu  meningkatkan  keterampilan  berpikir kritis dan keterampilan partisipasi siswa.
Gallagher  dan  Klopfer  dalam  laporan Center  for  Teaching  and  Learning  (CTL,  2001: 5) juga mengungkapkan Problem Based Learning (PBL)  merupakan  metode  yang  efektif untuk  meningkatkan  kemampuan  memecahkan masalah siswa. Maksudnya, siswa dapat membuat  koneksi  yang  kuat  antara  konsep- konsep  ketika  mereka  mempelajari  fakta  dan keterampilan  secara  aktif  bekerja  sama  dengan informasi  daripada  secara  pasif  menerima informasi. Dengan penggunaan metode Pembelajaran  Berbasis  Masalah  Kontekstual sangat potensial dalam meningkatkan keterampilan menghubungkan komponen- komponen  pendidikan.  Komponen-komponen tersebut  termasuk  ialah  kurikulum,  media pembelajaran,  materi  bahan  ajar,  pengalaman siswa, dan fakta masalah sosial di sekitar siswa.
Pembelajaran  PKn  Berbasis  Masalah Kontekstual ini juga merupakan pendekatan yang lebih  partisipatif  dengan  menekankan  pada latihan  penggunaan  nalar  dan  logik,  dengan membelajarkan  siswa  agar  memiliki  kepekaan sosial  dan  memahami  permasalahan  yang  terjadi dilingkungan  secara  cerdas.  Serta  adanya tanggung  jawab  pribadi  terhadap  sesama  teman dalam  satu  kelompok  debat  untuk  menggunakan masalah  dunia  nyata  sebagai  suatu  konteks  bagi siswa  untuk  belajar  tentang  berpikir  kritis  dan keterampilan  pemecahan  masalah,  serta  untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi
dari mata pelajaran, keterlibatan dalam penyelidikan  untuk  pemecahan  masalah  yang mengintegrasikan  keterampilan  dan  konsep  dari berbagai materi pelajaran, mencakup pengumpulan informasi berkaitan dengan pertanyaan,  menyintesa,  dan  mempresentasikan penemuannya kepada orang lain inilah yang juga mendorong  siswa  dalam  belajar  PKn.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  para  ahli  (Bern  & Erickson,  2001;  Komalasari,  2013;  2009;  Tan dalam  Rusman,  2010)  yang  menyatakan  bahwa siswa  terdorong  untuk  memahami  lebih  dalam dari  suatu  materi  secara  mandiri  melalui  proses kerja  kelompok  (mengumpulkan,  menyatukan, dan  mempresentasikan  informasi/  penemuan) yang  berorientasi  pada  masalah  nyata  di sekitarnya. Hal tersebut merupakan strategi  yang melibatkan  siswa  dalam  memecahkan  masalah dengan  mengintegrasikan  berbagai  konsep  dan keterampilan  dalam  berbagai  disiplin  ilmu, sehingga  para  siswa  tidak  hanya  memperoleh pengetahuan  dasar,  tetapi  juga  memperoleh pengalaman bagaimana menggunakan pengetahuannya  untuk  menyelesaikan  masalah yang sebenarnya.
Pembelajaran  ini  juga  turut  mendorong motivasi  belajar  siswa  karena  dirasa  menantang. Sejalan  dengan  laporan  yang  diungkapkan Kirtani  (2014:  7)  bahwa  peserta  didik  memiliki sikap  yang  lebih  baik  terhadap  pembelajaran berbasis masalah dimana kebaruan dari pendekatan  seperti  yang  diajukan  oleh  instruktur membuat metode yang lebih menarik.
Diperoleh  dari  penelitian  ini  maupun penelitian-penelitian  terdahulu  tentulah  akan mendukung  tercapainya  tujuan  PKn  yang  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kewarganegaraan  sebagai  berikut  (Wahab  & Sapriya, 2011: 313):
a) Knowledge  and  skills  to  assist  in solving the problem of our times.
b) Awareness  of  the  effects  of  science  on civilization  and  its  use  to  improve  the quality of life.
c) Readiness for effective economic life.
d) Ability  to  make  value  judgement  for effective life in a changing world.
e) Recognition  that  we  live  in  a  open- ended  world  wich  requires  receptivity to  new  facts,  new  ideas,  and  new  ways of life.
f) Participation in the process of decision- making  through  expression  of  views  to representatives, expent, and specialists.
g) Belief  in  both  liberty  for  the  individual and  equality  for  all,  as  guaranteed  by the constitution of the United State.
h) Pride in the achievements of the United State,  appreciation  of  the  contributions of  other  peoples,  and  support  for intenational peace and cooperation.
i) Use  of  the  creative  art  to  sensitize oneself  to  universal  human  experience and to the unigueness of the individual.
j) Compassion  and  sensitivity  for  the needs, feeling, and aspirationship other human beings.
k) Development  of  democratic  principles and application to daily life.
Berdasarkan  bukti  yang  diperoleh  dari penelitian  ini,  maka  peneliti  meyakini  bahwa penelitian  ini  turut  mengokohkan  penemuan- penemuan  terdahulu  yang  melaporkan  bahwa penggunaan  metode  Pembelajaran  PKn  Berbasis Masalah  Kontekstual  sangat  potensial  dalam meningkatkan keterampilan berpikir dan pemecahan  masalah  konflik  melalui  pengalaman langsung  dan  simulasi.  Sebagaimana  yang dilaporkan Atan (2005) dan Murray-Harvey et al (2013)    menunjukkan  bahwa  penerapan  strategi pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan  partisipasi  aktif  mahasiswa  dalam proses  pembelajaran.  Meningkatnya  partisipasi aktif  mahasiswa  dalam  proses  pembelajaran menjadikan proses belajar-mengajar dapat berlangsung  secara  efektif.  Selain  itu,  melalui metode  ini  dapat  meningkatkan  keterampilan kewarganegaraan  siswa (civic  skills) yang dimiliki  mahasiswa.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari meningkatnya  kemampuan  melakukan  analisis terhadap  permasalahan  yang  telah  diidentifikasi oleh masing-masing kelompok penelitian.
Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  siswa untuk  mudah  mengidentifikasi  masalah,  mudah mengingat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan  pengetahuan  yang  relevan  dengan praktif,  kemampuan  kepemimpinan  dan  kerja sama,  keterampilan  belajar,  dan  memiliki motivasi  belajar,  dengan  tujuan  agar  siswa menjadi a  good  and  smart  citizenship yang berkualitas  sebagai  warganegara  yang  cerdas,
kreatif, partisipatif, prospektif dan bertanggungjawab.
Melalui  penelitian  ini,  peneliti  berharap resolusi konflik tercermin melalui PKn memberdayakan  seseorang  untuk  memberikan makna  atau  arti  penting  pada  sesuatu  yang  tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan  tujuan  negara,  hak-hak  mayoritas  dan minoritas, civil society , demokrasi, dan konstitusi.  Kemampuan  untuk  mengidentifikasi bahasa dan  simbol-simbol emosional juga sangat penting bagi seorang warganegara. Mereka harus mampu menangkap dengan jelas maksud-maksud hakiki  dari  bahasa  dan  simbol-simbol  emosional yang digunakan (Maftuh, 2008; Payeye, 2013).
Pada dasarnya, konflik yang dialami siswa di  persekolah  adalah  konflik  yang  berangkat tidak  hanya  dari  konflik  di  sekolah,  tetapi  juga berasal  dari  konflik  di  keluarga,  konflik  di masyarakat,  serta  tantangan  menghadapi  konflik yang turut merekat masalah konflik menjadi lebih perlu  dipecahkan  secara  konstruktif  agar  tidak menjadi konflik yang berlarut-larut dan menyesengsarakan.  Dalam  Pembelajaran  PKn Berbasis  Masalah  Kontekstual  sekolah  perlu memasukan konflik dan pemecahan konflik yang berasal  dari  sumber-sumber  tersebut  ke  dalam kurikulum maupun visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah  agar  sekolah  dapat  menyelenggarakan proses  belajar  yang  damai.  Sejalan  dengan  yang dikemukakan  oleh  Maftuh  (2004)  bahwa  iklim yang  damai  di  sekolah  dapat  menciptakan suasana  yang  kondusif  bagi  siswa  sehingga proses belajar menjadi produktif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis data dan pembahasan hasil penelitian, secara rinci kesimpulan penelitian sebagai berikut:
Pertama, Pembelajaran  PKn  Berbasis Masalah  Kontekstual  mampu  meningkatkan keterampilan  kewarganegaraan (civic skill) siswa dalam  resolusi  konflik  secara  signifikan.  Rata- rata  siswa  mengalami  peningkatan  keterampilan mengumpulkan  informasi  sumber  atau  akar konflik,  keterampilan  menilai  informasi  sumber atau  akar  konflik,  mengidentifikasi  dan  menilai akibat-akibat  negatif  dan  positif  yang  berkaitan dengan sumber konflik, keterampilan menyampaikan  ide,  gagasan,  atau  solusi  dalam upaya  resolusi  konflik,  mau  dan  mampu  bekerja sama (cooperate), membaca  dan  memahami
perasaan orang lain, mengatur atau menyelesaikan  masalah  dengan  tenteram  dan adil, mencapai konsensus yang sama menguntungkan (win-win solution), dan bernegosiasi (negotiate) dan  mediasi.  Aktifitas yang paling menonjol selama proses Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual yaitu  terciptanya  suasana  pembelajaran  yang berpusat  pada  siswa,  siswa  mencari  sumber belajar  melalui  media  massa,  diskusi  atau  siswa aktif  dalam  pembelajaran.  Partisispasi  siswa dalam belajar mencari sumber melalui partisispasi  siswa  dalam  pembelajaran  berbasis Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual meningkat pada akhirnya meningkatkan keterampilan  kewarganegaraan  siswa  dalam resolusi konflik.
Kedua, Pembelajaran  Konvensional  juga mampu meningkatan keterampilan kewarganegaraan  siswa  dalam  resolusi  konflik. Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa  dalam  resolusi  konflik  hanya  meningkat pada critical  thinking  skill siswa.  Sedang  pada participation  skill siswa  dalam  resolusi  konflik siswa  sangat  kurang  mengalami  peningkatan karena  dalam  model  ini  siswa  pasif.  Aktifitas siswa  dalam  pembelajaran  dengan  menggunakan metode konvensional ditemukan bahwa Pembelajaran PKn Konvensional kurang memperhatikan  siswa  sebagai  subyek  dalam pembelajaran  dan  mengandalkan  guru  sebagai satu-satunya  sumber  atau  pusat  pembelajaran dengan  skor  nilai  tertinggi  dari  pengamatan terletak pada perhatian pada ceramah guru.
Ketiga, skor gain kelas eksperimen dengan skor  gain  kelas  kontrol  sama-sama  menunjukkan adanya  peningkatan.  Namun  skor  gain  kelas eksperimen lebih tinggi dari pada skor gain kelas kontrol.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa perbedaan  peningkatan  skor  gain  kedua  kelas berbeda signifikan. Artinya, peningkatan keterampilan  kewarganegaraan  siswa  dalam resolusi  konflik  pada  kelas  eksperimen  lebih tinggi  signifikan  dari  pada  kelas  kontrol.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis  Masalah  Kontekstual  berhasil  beranjak dari tradisi pembelajaran PKn Konvensional yang kurang  bermakna  bagi  siswa  yang  disebabkan oleh  masih  dominannya  guru  memberi  ceramah. Model  Pembelajaran  PKn  Berbasis  Masalah Kontekstual  menempatkan  aktivitas  (partisipasi)
dan  pengalaman  langsung  sebagai  salah  satu bagian penting dalam pengembangan keterampilan  kewarganegaraan.  Oleh  karena itulah Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan  Berbasis  Masalah  Kontekstual yang  menekankan  pada relating,  experiencing, applying, cooperating, self-regulating, dan authentic assessment lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam resolusi konflik.

## DAFTAR RUJUKAN
Atan,  H.,  et  al.  2005.  The  effectiveness  of problem-based  learning  in  the  web-based environment  for  the  delivery  of  an undergraduate  physics  course. Journal  of Education. 6, (4), 2005, 430-437 Atmadja,  N.B.  2010. Ajeg  Bali;  Gerakan Identitas  Kultural  dan  Globalisasi. LKiS: Yogyakarta.
Bern,  R.G.  &  Erickson,  P.M.  2001. Contextual
Teaching and Learning: Preparing Students  for  the  New  Economy. The Highlight  Zone:  Re-Search. NCCTE Budimansyah,  D.,  &  Suryadi,  K.  2008. PKn dan
Masyarakat Multikultural. Bandung. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung.
CTL.  2001. Speaking  Of  Teaching:  Problem- Based  Learning. Journel  of  Teaching. 11,
(1),  Stanford  University  Newsletter  On Teaching
Deutsch,  M.,  Coleman  P.T.,  &  Marcus  E.C. 200  . The Handbook of Conflict Resolution  Theory  and  Practice.  2 nd Ed). San Fransisco: Josey Bass. Erford,  B.  T.  2004. Professional  School Counceling . Texas: CAPS Press.
Handayani, S. 2009. Efektifitas Penerapan Model
Pembelajaran  Berbasis  Masalah  (Problem Based Learning) dan Pembelajaran Kooperatif  (Cooperative  Learning)  Tipe Jigsaw  untuk  Meningkatkan  Aktivitas Belajar,  Hasil  Belajar  Dan  Respon  Belajar Siswa. Journal Pendidikan. 2, (1), 2009 Hmelo-Silver, C.E. 2004. Problem-Based Learning:  What  and  How  Do  Students Learn?. Journal of
Educational Psychology Review. 16, (3), 235-266 Karsten,  S.,  et  al.  2002.  Citizenship  Education and  the  Preparation  of  Future Journal  of
Citizenship Education and the Preparation of Future Teachers. 3,  2), 168-183
Kirtani, S. 2014. Effectiveness Of Problem Based
And  Lecture  Based  Learning  Methods  On Performance  And  Learner  Attitudes  In Undergraduate  Arts  Program. Journal  of Teaching. 4, (5), 1-7, 2014 . Komalasari,  K.  200  “The  Effect  of  Contextual Learning  in  Civic  Education  on  Students' Civic  Competence”. Journal  of  Social Sciences. 5,  (4),  261-270,  2009  ISSN 1549-3652 Komalasari, K. 2013. Pembelajaran Kontekstual. Bandung. Refika Aditama Komalasari,  K., et  al. 2010. Prosiding  Seminar Internasional Pendidikan Kewarganegaraan: Building Civic Competences In Blobal Era Through Civic Education: Problem And Prospect. Bandung. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan  Universitas  Pendidikan
Indonesia Lickona,  T.  2013 .  Educating  for  Character: mendidik  untuk  membentuk  karakter. Bumi Aksara. Jakarta Maftuh, B.  2004). Implementasi Model Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas. Disertasi tidak dipublikasikan.
Bandung. SPs UPI Bandung Maftuh,  B.  2008. Pendidikan  Resolusi  Konflik.
Bandung. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs Univesitasi Pendidikan Indonesia. Masyitoh, I.S. 2010. Inovasi Pendidikan
Kewarganegaraan  sebagai  Pendidikan Demokrasi melalui Penataan Situasi Kelas sebagai  Laboratorium Kelas. Dalam Komalasari,  K., et  al. 2010. Prosiding Seminar Internasional Pendidikan
Kewarganegaraan: Building Civic Competences In Blobal Era Through Civic Education: Problem And Prospect. Bandung. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan  Universitas  Pendidikan Indonesia Murray-Harvey,  R.,  et  al.  2013.  What  Teacher Education Students Learn About Collaboration From Problem-Based Learning. Journal  of  Problem  Based Learning. 1, (1), 2013, 114-134 Payeye,  J.,  et  al.  2013. Conflict  Resolution  and Conflict Transformation: Some Reflections. Jurnal  Kajian  Pendidikan .  3,
(1), 2013
Redhana,  I.W.  2012.  Model  Pembelajaran
Berbasis Masalah Dan Pertanyaan Socratik Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir  Kritis  Siswa. Jurnal  Pendidikan , 10, (3), 351-365 Rusman.  2011. Model  –  Model  Pembelajaran: Mengembangkan  Profesionalisme  Guru. Jakarta. Raja Grafindo Persada Saavedra,  R.S.,  &  Opfer,  V.  D.  2012. Teaching And  Learning  21 st Century  Skills:  Lessons from  the  Learning  Sciences .  Asia  Society. RAND Corporation Sumardianta.  J.  2013. Guru  Gokil  Murid  Unyu. Yogyakarta. Bentang Pustaka Wahab,  A.A.,  &  Sapriya.  2011. Teori  dan Landasan  Pendidikan  Kewarganegaraan. Bandung. Alfabeta Wiriaatmadja,  R.  2002. Pendidikan  Sejarah  di Indonesia. Historia Utama Press. Bandung. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang  - Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional