## STRATEGI PENGEMBANGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
MENUJU KEMANDIRIAN UPT (UNIT PELAKSANA TEKNIS) (Studi Kasus UPT-KPH Jeneberang II Meliputi Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai)
Strategy For Development Of Forest Management Units (FMU) Towards Independence Of Technical Implementing Unit (TIU)
(Case Study Of UPT-KPH Jeneberang II Covering  Bantaeng, Bulukumba, and Sinjai Regencies)
Andi Sri Ekawati Syam* 1 , Nuraeni 2 , Iskandar Hasan 2
1) Program Studi Agroteknologi, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
2) Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia e-mail: andisrieka9@gmail.com nuraeni.nuraeni@umi.ac.id iskandar.hasan@umi.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  analyze  internal  and  external  environmental  factors  that  determine  the independence of forest management by UPT-KPH Jeneberang II, (2) formulate a strategy for developing UPT-KPH Jeneberang II towards independence. Data was collected using field survey methods, in-depth interviews and literature  studies. Data were analyzed descriptively and SWOT. The  results showed  that the  internal,  and  external  environmental  factors  that  determine  the  independence  of  UPT-KPH Jeneberang II in forest management are Human Resources (HR) according to the required competencies and forest management planning documents (strengths) and forest restoration (weaknesses). Meanwhile, external environmental factors are determined by FMU business management rules  (opportunities) and the forest area boundary demarcation has not been implemented (threats). Based on these supporting and inhibiting  factors,  the  strategies  needed  in  the  development  of  UPT-KPH  Jeneberang  II  towards independence  are  (1)  Strengthening  the  implementation  of  regulations  that  support  KPH  business management  by  KPH  HR  with  the  availability  of  good  forest  management  planning  documents,  (2) Increasing  involvement  the  parties  in  the  activities  of  sustainable  forest  use,  management  of  social aspects,  and  forest  protection  and  conservation,  (3)  Utilizing  regional  regulations  to  support  forest utilization  cooperation  by  encouraging  the  development  of  superior  and  non-superior  product commodities.
Keywords: Strategy; Development; Descriptive Analysis; SWOT analysis; FMU Independence

## PENDAHULUAN
Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH)  merupakan  wilayah  pengelolaan sesuai  fungsi  pokok  dan  peruntukannya, yang  dapat  dikelola  secara  efisien  dan lestari.    KPH  (Kesatuan  Pengelolaan Hutan)  dianggap  sebagai  solusi  atas semakin  meluasnya  hutan  negara  yang secara  de  facto  menjadi  open  access.    Ini berarti KPH dapat menjadi wujud kelembagaan yang menjadi ajang mobilisasi  sumber  daya  kehutanan  ke lapangan sehingga dapat menahan dinamika  perubahan  tata  ruang  di  daerah. Diharapkan  dengan  keberadaan  KPH, kawasan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan  dengan  baik,  sehingga
tujuan  pengelolaan  hutan  lestari  dapat tercapai.
Melalui  Surat  Keputusan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.665/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017
menetapkan  luas  wilayah  kelola  UPT- KPH  Jeneberang  II  sebesar  ± 30.216  Ha, yang  terdiri  dari Kawasan Hutan  Lindung (HL) seluas ± 18.178 Ha, Kawasan Hutan Produksi  (HP)  seluas  ±  3.237  Ha  dan Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) seluas ± 8.801 Ha.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Selatan Nomor  45  Tahun  2018,  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  ditetapkan  wilayah kelola  untuk  16  (enam  belas)  UPT  KPH
dimana UPT-KPH Jeneberang II memiliki wilayah  kerja  yang  mencakup  3  (tiga) wilayah  administrasi  kabupaten  yaitu: Kabupaten  Bantaeng,  Bulukumba,  dan Sinjai.
Pengelolaan  hutan  oleh  KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) merupakan usaha  untuk  mewujudkan  pengelolaan hutan  lestari  berdasarkan  tata  hutan, rencana  pengelolaan,  pemanfaatan  hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi.    Dalam  hal  ini  seluruh kawasan  hutan  terbagi  ke  dalam  KPH (Kesatuan  Pengelolaan  Hutan)      yang merupakan  wilayah  pengelolaan  hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya  yang dapat  dikelola secara efisien  dan  lestari.  Diharapkan  dengan dibentuknya  KPH  (Kesatuan  Pengelolaan Hutan)    kelestarian  hutan  dapat  tercapai, karena  dalam  kawasan  hutan  tersebut telah  memiliki  ”pengelola”  (KPH)  yang harus  bertanggungjawab  baik  dalam  hal perencanaan pengelolaan hingga implementasi di lapangan. KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)  diharapkan  bisa  menjadi  unit pengelolaan yang mandiri secara finansial (self-financing  management  unit)  yang secara profesional mampu mengakomodisasi  aspek  ekologi,  sosial, serta ekonomi (Suwarno, 2015). Kemandirian KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)      yang  dimaksudkan  adalah mampu  menjalankan  layanan  publik dengan baik mencakup dalam hal pengelolaan  operasi  maupun  pendanaan. Lembaga  KPH  (Kesatuan  Pengelolaan Hutan)  harus  mampu  memberi  respon cepat terhadap kebutuhan lapangan dengan  menekan  proses  yang  terlalu birokratis (Nugroho et al., 2013).
Efektivitas  pengelolaan  KPH  sangat terkait  dengan  tujuan  pembentukan  KPH (produksi, konservasi, lindung) dan proses pengelolaan KPH
(tata hutan, pemanfaatan,  rehabilitasi,  perlindungan,
dan  konservasi)  (Karsudi,  Soekmadi,  dan
Kartodihardjo, 2010). Sedangkan efisiensi  organisasi  KPH  sangat  terkait dengan model kelembagaan yang dibangun  serta  dukungan  sumber  daya yang tersedia (Karsudi et al., 2010). UPT-KPH  Jeneberang  II  memiliki Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang cukup dan kompeten, dokumen perencanaan  pengelolaan  hutan  serta sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Dengan  wilayah  kelola  seluas  ± 30.216 Ha,  UPT-KPH  Jeneberang  II  memiliki potensi  hasil  hutan  bukan  kayu  dan  jasa lingkungan  yang  bisa  dikembangkan sebagai  sumber  pendapatan  bagi  petani dan  KPH  yang  bisa  membiayai  sebagaian tugas  pokokx.    Akan  tetapi,  sampai  saat ini  sampai  saat  ini  operasionalisasi  dan pendanaan  KPH  Jeneberang  II  masih didukung  secara  penuh  oleh  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.    Pembangunan  KPH  (Kesatuan Pengelolaan  Hutan)  tidak  terlepas  dari berbagai tantangan dan kendala, baik yang disebabkan  oleh  faktor  eksternal  maupun faktor  internal.    Ada  tiga  persoalan mendasar  dalam  pembangunan  KPH (Kesatuan  Pengelolaan  Hutan) yaitu kelembagaan,
kewirausahaan, dan pemberdayaan. Dengan demikian, dibutuhkan  sebuah  mekanisme  terstruktur dimana  pembangunan  KPH  tidak  hanya sekedar  memerlukan  peraturan  sebagai pendukungnya, tetapi juga berbagai bentuk  pendekatan  dan  strategi  untuk menggerakkan  semua  komponen  kearah transformasi kelembagaan KPH yaitu dari KPH pelaksana menjadi KPH pengelola.
Guna mendorong kemandirian UPT- KPH  Jeneberang  II,  maka  diperlukan penelitian  untuk  merumuskan  “Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan
Hutan  (KPH)  Menuju  Kemandirian  UPT (Unit  Pelaksana  Teknis)”  yang  dapat mengidentifikasi  dan    mengkaji  faktor internal  dan  faktor  eksternal  sebagai penghambat  dan  pendukung  kemandirian UPT-KPH.
METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian ini menggunakan  metode  observasi  dan survey  untuk  memperoleh  informasi  yang telah  dirumuskan  sesuai  dengan  tujuan dan hipotesis.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan Juli sampai dengan bulan
September  2021.  Penelitian  dilaksanakan pada wilayah kerja UPT-KPH Jeneberang II  yang  meliputi  Kabupaten  Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh  melalui  wawancara  dengan responden dengan menggunakan kuisioner. Sumber data sekunder diperoleh dari Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)  UPT-KPH  Jeneberang  II  dan dokumen terkait. Sampel  penelitian  ini  ditetapkan dengan  metode  purposive  sampling  yaitu dipilih secara sengaja dengan pertimbangan yang bersangkutan dianggap  memahami  dan  mengetahui tentang pengelolaan hutan oleh UPT-KPH Jeneberang  II  dan  diperoleh  24  sampel
yang  menjadi  responden  yaitu  pejabat eselon,  pejabat  fungsional,  staf,  KTH  dan pemegang izin kerjasama. Teknik pengumpulan data menggunakan  kuesioner  dan  wawancara dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan yang  telah  disusun  berdasarkan  variable. Instrumen yang digunakan untuk mengukur  variabel  penelitian  yaitu  skala Likert. Sedangkan  untuk  perumusan strategi menggunakan analisis SWOT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Identifikasi  Faktor  Internal  (IFAS)
dan Faktor Eksternal (EFAS) Sebelum  merumuskan  arah  strategi pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II menuju kemandirian, dilakukan identifikasi faktor internal dengan menggunakan  matriks  faktor  strategis internal (Internal Factors Analysis Strategic/IFAS) dan analisis faktor eksternal  Faktor  internal  terdiri  dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman.  Hasil identifikasi faktor internal dan  eksternal  disajikan  dalam  Tabel  1 berikut.
Tabel 1.  Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal No. Faktor Internal Nilai Rata-rata Keterangan 1. Wilayah kelola 2,92 Kekuatan 2. SDM  sesuai  dengan  standar  kompetensi  yang dibutuhkan 3.08 Kekuatan 3. Standar Operasional Prosedure (SOP) 2.42 Kelemahan 4. Sarana dan prasarana 2,88 Kekuatan 5. Data dan informasi 2,83 Kekuatan 6. Dokumen perencanaan pengelolaan hutan 3,00 Kekuatan 7. Dokumen perencanaan bisnis dan investasi 2,25 Kelemahan 8. Perlindungan hutan dan konservasi 2.71 Kekuatan 9. Penggunaan hutan secara lestari 2,63 Kekuatan 10. Pengelolaan aspek sosial 2,75 Kekuatan 11. Pemulihan hutan 2,21 Kelemahan 12. Kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan 2,33 Kelemahan Faktor Ekstrenal 1. Penataan batas Kawasan hutan 1,50 Ancaman 2. Penataan blok fungsi KPH 1,83 Ancaman 3. Aturan-aturan pengelolaan bisnis KPH 2,96 Peluang 4. Regulasi/kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik 2,42 Ancaman 5. Anggaran (sumber daya keuangan) 2,17 Ancaman 6. Keterlibatan para pihak (legislatif, eksekutif, swasta dan lembaga 2,54 Peluang 7. Dana  dalam  rangka  kerjasama  dan  pengembangan investasi 1,92 Ancaman 8. Perda  tentang  kerjasama  dalam  pemanfaatan  hutan (sebagai sumber pendapatan 2,58 Peluang Sumber: Data Diolah, 2021. 2)  Analisis  Faktor  Strategic  Internal (IFAS)
Analisis  faktor  strategis  internal adalah  pengolahan  faktor-faktor  strategis pada lingkungan internal dengan memberikan  skoring  bobot  dan  rating pada  setiap  faktor  strategis  menggunakan matrik  IFAS.    Matriks  Analisis  Faktor Strategis  Internal  (IFAS)  adalah  alat manajemen  strategis  untuk  mengetahui hasil evaluasi internal terhadap pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang II. Menurut Rangkuti (2006),
berapapun banyaknya faktor yang
dimasukkan  dalam  matriks  IFAS,  total rata-rata  tertimbang  berkisar  antara  1,0
dan  5,0  dengan  rata-rata  skor  2,5.    Jika nilai  di  bawah  skor  2,50  menandakan bahwa  secara  internal  pengembangan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Jeneberang  II  lemah,  sedangkan  jika  nilai berada  di  atas  skor  2,50  menandakan posisi  internal  kuat.    Pembobotan  dan penilaian  untuk  matriks  IFAS  diperoleh dari  hasil  analisis  lingkungan  internal UPT-KPH Jeneberang II yaitu mengidentifikasi  faktor-faktor  internal kemudian  dilakukan  penilaian.    Hasil skoring  masing-masing  faktor  internal diolah  dalam  matriks  IFAS  sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Matriks IFAS Faktor Internal Bobot  Rating Skor Kekuatan (Strenghts) Wilayah kelola 0,08 2,92 0,24 SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan 0,09 3,08 0,27 Sarana dan prasarana 0,08 2,79 0,22 Data dan Informasi 0,08 2,88 0,24 Dokumen perencanaan pengelolaan dan tata hutan 0,08 2,83 0,23 Perlindungan hutan dan konservasi 0,08 3,00 0,26 Penggunaan  hutan secara lestari 0,08 2,71 0,21 Pengelolaan aspek sosial 0,08 2,63 0,20 Sub Total 0,08 2,75 0,22 Kelemahan (Weakness) 0,74 2,10 Standar Operasional Prosedur (SOP Dokumen perencanaan bisnis dan investasi 0,07 2,42 0,17 Pemulihan hutan 0,06 2,25 0,15 Kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan 0,06 2,21 0,14 Sub Total 0,07 2,33 0,16 Total 0,26 0,61 1,00 2.71 Sumber Data: Tabel 1
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa faktor  kunci  internal  yang  mempunyai kekuatan  tertinggi  adalah  ketersediaan SDM  yang  memiliki  skor  3,08.    Hal  ini ditunjukkan  oleh  nilai  bobot  0,09  dengan rating  3,08  dan  skor  sebesar  0,27. Sedangkan kelemahan utama dalam pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II menuju kemandirian adalah penyelenggaraaan  kegiatan  pemulihan hutan.      Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai bobot  yaitu  0,06  dengan  rating  2,21  dan skor sebesar 0,14.
Berdasarkan  hasil  analisis  IFAS  pada Tabel  2,  terlihat  bahwa  faktor  kekuatan (Strenghts) mempunyai  nilai  sebesar  2,10 dan  kelemahan (Weakness) mempunyai nilai sebesar 0,61. Dari nilai tersebut dapat diartikan
bahwa implementasi pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II menuju  kemandirian  memiliki  kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kelemahan.    Mengacu  pada  nilai  total faktor-faktor  strategis  internal  (nilai  rata- rata = 2,50), nilai dari hasil analisis faktor internal pengembangan
UPT-KPH Jeneberang  II  menuju  kemandirian  lebih besar  dari  nilai  rata-rata  yaitu  2,71.
Artinya faktor internal dalam pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II
menuju kemandirian kuat atau mendukung pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II menuju kemandirian.
Berdasarkan hasil perhitungan dari faktor  lingkungan  internal,  yaitu  faktor kekuatan  (strenght)  dikurangi  dengan faktor  kelemahan  (weakness)  diperoleh nilai  X sebagai  sumbu horizontal,  2,10  – 0,61  =  1,48.    Dengan  demikian,  nilai sumbu  X  dalam  diagram  SWOT  adalah 1,48.
3).  Analisis Faktor Strategic Eksternal (EFAS) Matriks analisis faktor strategis eksternal  (EFAS)  adalah  alat  manajemen strategis  untuk  audit  atau  mengevaluasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II menuju  kemandirian.    Menurut  Rangkuti (2006)  berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan  dalam  matriks  IFAS,  total rata-rata  tertimbang  berkisar  antara  1,0 dan 4,0 dengan rata-rata skoring 2,50. Jika nilai  di  bawah  skoring  2,50  menandakan bahwa  secara  eksternal  pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian  lemah,  sedangkan  jika  nilai berada  di  atas  skoring  2,50  menandakan posisi  eksternal  kuat.    Berdasarkan  hasil identifikasi  faktor  eksternal  maka  dibuat
matriks  EFAS.    Matriks  EFAS  diperoleh dari  hasil  analisis  lingkungan  eksternal yaitu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal kemudian dilakukan penilaian. Analisis faktor     strategis   eksternal adalah  pengolahan  faktor-faktor  strategis pada lingkungan eksternal dengan
memberikan  bobot  dan  rating  pada  setiap faktor strategis   menggunakan      matrik EFAS. Hasil skoring         masing-masing faktor      eksternal  diolah  dalam  matriks EFAS sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Matriks EFAS Faktor Eksternal Bobot Rating Skor Peluang (Opportunities) Aturan-aturan pengelolaan bisnis KPH 0,17 2,96 0,49 Keterlibatan para pihak (legislatif, eksekutif, swasta dan lembaga) dalam mendukung operasionalisasi KPH 0,14 2,54 0,36 Perda  tentang    kerjasama  dalam  pemanfaaan  hutan  (sebagai sumber pendapatan) 0,14 2,58 0,37 Sub Total 0,45 1,22 Ancaman (Threats) Penataan batas kawasan hutan 0,08 1,50 0,13 Penataan batas blok fungsi KPH 0,10 1,83 0,19 gulasi/kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik 0,13 2,42 0,33 Anggaran (sumber daya keuangan) 0,12 2,17 0,26 Dana dalam rangka kerjasama dan pengembangan investasi 0,11 1,92 0,21 Sub Total 0,55 1,11 Total 1,00 2,33 Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  Tabel  3,  faktor  kunci eksternal yang mempunyai peluang tertinggi adalah aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis KPH.  Hal ini  ditunjukkan  oleh  nilai  bobot  sebesar 0,17  dengan  rating  2,96  dan  skor  sebesar 0,49.      Aturan-aturan  yang  mendukung pengelolaan bisnis KPH merupakan peluang  utama  dalam  pengembangan UPT-KPH
Jeneberang
II menuju kemandirian.   Sedangkan ancaman utama dari pengembangan UPT-KPH Jeneberang II  menuju  kemandirian  adalah  penataan batas  kawasan  hutan  dimana  dari  hasil penilaian  memiliki  nilai  terendah  dari faktor-faktor  eksternal  lainnya.      Hal  ini ditunjukkan  oleh  nilai  bobot  sebesar  0,08 dengan rating 1,50 dan skor sebesar 0,33. Penataan  batas  kawasan  hutan  akan menjadi ancaman bagi UPT-KPH
Jeneberang II karena tidak ada batas yang jelas  antara  kawasan  hutan  dengan  lahan milik  masyarakat  sebagaimana  yang  telah ditetapkan dalam Surat Keputusan
Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor:  665/MENLHK/SET
JEN/PLA.0/11/2017  dan  hal  inilah  yang memicu konflik kepemilikan lahan.
Mengacu pada nilai total faktor-faktor strategis  eksternal  diperoleh  skoring  dari hasil  analisis  eksternal  pengembangan UPT-KPH Jeneberang
II menuju kemandirian lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu  2,33.    Hal  ini  berarti  bahwa  faktor eksternal masih dalam keadaan lemah atau kurang  mendukung  untuk  pengembangan UPT-KPH
Jeneberang
II menuju kemandirian Berdasarkan hasil analisis EFAS pada
Tabel  3,  terlihat  bahwa  faktor  peluang (Opportunities)  mempunyai  nilai  sebesar 1,22,  dan  ancaman  (Threats)  mempunyai nilai sebesar 1,11. Dari nilai tersebut dapat diartikan  bahwa  peluang  yang  dimiliki sebesar 52,36 % lebih besar dibandingkan dengan  ancaman  sebesar  47,64  %. Adapun  nilai  pada  sumbu  Y  sebagai sumbu vertikal adalah 1,22 – 1,11 = 0,11.
Dengan  demikian,  nilai  sumbu  Y  dalam diagram SWOT adalah 0,11.
Berdasarkan  matriks  SWOT  maka dapat  diperoleh  4  strategi  utama  yaitu strategi strength-opportunities (SO) strategi ini digunakan untuk
mengoptimalkan  kekuatan  yang  dimiliki dengan  memanfaatkan  berbagai  peluang yang ada. Strategi weakness opportunities (WO)  adalah  strategi  yang  digunakan dengan cara menutupi semaksimal mungkin  kekurangan  dan  memanfaatkan peluang yang ada. Strategi strength-threat (ST)  adalah  strategi  yang  digunakan dengan  memanfaatkan  kekuatan  yang dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada  dan  strategi  weakness-threat  (WT) adalah  strategi  untuk  meminimalkan kekurangan dan menghindar dari ancaman yang ada. Alternatif strategi pengembangan  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut:
1. Pemantapan pelaksanaan aturan- aturan  yang  mendukung  pengelolaan bisnis  KPH  oleh  SDM  KPH  sebagai pengelola  KPH  dengan  ketersediaan dokumen  perencanaan  pengelolaan hutan yang baik.
2. Peningkatan  keterlibatan  para  pihak dalam  kegiatan  penggunaan  hutan secara  lestari,  pengelolaan  aspek sosial  serta  perlindungan  hutan  dan konservasi.
3. Memanfaatkan  dukungan  Peraturan Daerah  (Perda)  dalam  kerjasama pemanfaatan hutan dengan mendorong pengembangan komoditas yang    merupakan  produk  unggulan dan bukan unggulan
4. Pemantapan batas kawasan hutan dan batas  blok  fungsi  KPH  dengan melibatkan para pihak.
5. Memanfaatkan  kewajiban  rehabilitasi dan  reklamasi  Daerah  Aliran  Sungai (DAS) bagi pemegang Izin kerjasama pemanfaatan hutan untuk
mempercepat pemulihan hutan.
6. Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan bidang kehutanan di luar kawasan hutan dengan melibatkan para pihak(legislatif, eksekutif, swasta, dan lembaga)
7. Peningkatan dukungan regulasi/ kebijakan dalam penyelesaian konflik.
8. Peningkatan  dukungan  anggaran  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  dalam pelaksanaan  program  dan  dalam rangka  kerjasama  dan  pengembangan investasi.
9. Penyusunan SOP (Standar Operasional  Prosedur)  dalam  rangka transparansi pengelolaan bisnis KPH.

## 4.  Rumusan  Strategi  Pengembangan UPT-KPH  Jeneberang  II  Menuju Kemandirian
Posisi  strategi  pengembangan  UPT- KPH  Jeneberang  II  menuju  kemandirian berdasarkan  evaluasi  faktor  internal  dan faktor  eksternal  dengan  membandingkan kedua  faktor  tersebut  (Rangkuti,  2006), yang  selanjutnya  dianalisis  menggunakan matriks posisi sehingga menghasilkan titik kordinat (x, y).  Nilai x merupakan selisih faktor  internal  (kekuatan-kelemahan)  dan nilai  y  merupakan  selisih  faktor  eksternal (peluang-ancaman).
Berdasarkan skoring pada Tabel 2 dan  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  posisi strategis  pada  nilai  x  adalah  1,48  dan  y adalah  0,11,  mendukung  strategi    agresif (Kuadran-I).      Posisi  strategi  pada kuadran-I  menggambarkan  situasi  yang sangat  menguntungkan  karena  UPT-KPH Jeneberang  II  memiliki  peluang  yang lebih besar dibanding ancamannya, sedangkan  kekuatan  yang  dimiliki  relatif lebih  unggul  dari  kelemahannya.      Posisi koordinat gabungan evaluasi faktor internal  dan  eksternal  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Analisis Strategi Pengembangan UPT-KPH Jeneberang II Menuju Kemandirian
Posisi  strategi  pengembangan  UPT-KPH Jeneberang  II  pada  Gambar  6  menunjukkan nilai x > 0 = 1,48 dan nilai y  > 0 = 0,11.  Hal ini berarti posisi strategi pengembangan UPT- KPH  Jeneberang  II terletak  pada  Kuadran-I yang  dibatasi  oleh  sumbu  x  bertanda  positif dan y bertanda positif.  Strategi alternatif yang dapat dianjurkan  adalah strategi  yang  bersifat agresif  ( aggressive  strategy) yaitu  strategi  S-
O ( Strenghts-Opportunities ) dengan memanfaatkan  seluruh  kekuatan  yang  ada untuk  merebut  dan  memanfaatkan  peluang sebesar-besarnya. Dengan demikian, pengembangan  UPT-KPH    Jeneberang  II memiliki faktor-faktor kekuatan dalam kondisi yang baik, namun belum memanfaatkan  peluang  secara  maksimal sehingga  belum  berkembang  secara  optimal. Untuk  itu,  diperlukan  strategi  agresif  dengan melakukan  ekspansi  secara  maksimal  dengan memanfaatkan  peluang  dan  kekuatan  yang ada  ( strengths-opportunities  strategy )  pada UPT-KPH Jeneberang II.
Posisi  strategi  pengembangan  UPT- KPH Jeneberang II pada Gambar 6
menunjukkan nilai x > 0 = 1,48 dan nilai y  > 0  =  0,11.    Hal  ini  berarti  posisi  strategi pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II terletak  pada  Kuadran-I  yang  dibatasi  oleh sumbu  x  bertanda  positif  dan  y  bertanda positif.    Strategi  alternatif  yang  dapat dianjurkan  adalah  strategi  yang  bersifat agresif  ( aggressive  strategy) yaitu  strategi  S-
O ( Strenghts-Opportunities ) dengan
memanfaatkan  seluruh  kekuatan  yang  ada untuk  merebut  dan  memanfaatkan  peluang sebesar-besarnya. Dengan
demikian, pengembangan  UPT-KPH    Jeneberang  II memiliki faktor-faktor kekuatan dalam
kondisi yang baik, namun belum memanfaatkan  peluang  secara  maksimal sehingga  belum  berkembang  secara  optimal. Untuk  itu,  diperlukan  strategi  agresif  dengan melakukan  ekspansi  secara  maksimal  dengan memanfaatkan  peluang  dan  kekuatan  yang ada  ( strengths-opportunities  strategy )  pada UPT-KPH Jeneberang II.
Pengembangan  UPT-KPH  Jeneberang  II menuju  kemandirian  sebaiknya  melakukan strategi  S-O  dimana  dalam  strategi  S-O penulis  memadukan  berbagai  kekuatan  yang dimiliki oleh UPT-KPH Jeneberang II dengan peluang  yang  ada.    Alternatif  strategi  yang dapat  dilakukan    yaitu  (a)  Pemantapan pelaksanaan    aturan-aturan  yang  mendukung pengelolaan  bisnis  oleh  SDM  KPH  dengan ketersediaan dokumen
perencanaan pengelolaan hutan yang baik; (b) Peningkatan keterlibatan  para  pihak  dalam  kegiatan penggunaan  hutan  secara  lestari  pengelolaan aspek  sosial  dan  perlindungan  hutan  dan konservasi;  dan  (c)  Memanfaatkan  dukungan Perda  dalam  kerjasama  pemanfaatan  hutan dengan mendorong pengembangan komoditas yang merupakan produk unggulan dan  bukan unggulan.

## KESIMPULAN
1. Faktor internal yang menentukan kemandirian  dalam  pengelolaan  hutan oleh UPT-KPH Jeneberang II yaitu SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (skor) 0,27 merupakan kekuatan  dan  kegiatan  pemulihan  hutan (skor 0,14) merupakan kelemahan.
Sedangkan  faktor  eksternal  yaitu  aturan- aturan  pengelolaan  bisnis  KPH  (skor 0,49)  merupakan  peluang  utama  dan
penataan batas kawasan hutan (skor 0,13) merupakan ancaman. 2.   Strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian dirumuskan berdasarkan strategi strength-opportunities  (S-O).  Alternatif strategi  yang  dapat  dilakukan,  yaitu: pemantapan  pelaksanaan    aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis oleh SDM KPH dengan ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan hutan yang  baik,  peningkatan  keterlibatan  para pihak  dalam  kegiatan  penggunaan  hutan secara  lestari  pengelolaan  aspek  sosial dan  perlindungan  hutan  dan  konservasi, dan  memanfaatkan  dukungan  Perda dalam  kerjasama  pemanfaatan  hutan dengan mendorong pengembangan komoditas  yang  merupakan  produk unggulan dan  bukan unggulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Karsudi, Rinekso, S. dan Kartodihardjo, 2010.
Model  Pengembangan  Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan  Hutan  di  Provinsi  Papua.
JMHT  Vol.  XVI,  (2):  92-100,  Agustus 2010.Bogor Nugroho B, Hariadi K dan Soedarso S. 2013. Pola Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian  KPH.  Direktorat  Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan  Kawasan  Hutan  Direktorat Jenderal Planologi. Kementerian Kehutanan. Jakarta. Rangkuti,  F.  2006.  Analisis  SWOT.  Tehnik Membedah  Kasus  Bisnis.  PT.  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Suwarno,  E.  2015.  Apakah  KPH  Dapat Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia? Wahana Forestra:Jurnal Kehutanan Volume 10, No.2. Universitas Lancang Kuning,. Pekan Baru. UPT-KPH  Jeneberang  II.  2018.  Rencana Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang (RPHJP) UPT-KPH Jeneberang II Periode  2019-2028.  Dinas  Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.