Volume 4, No 1, Maret 2017 (55-66)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi

## PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS
Sutrisno, Mukhamad Murdiono Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Negeri Yogyakarta sutrisno.afiq@gmail.com, mukhamad_murdiono@uny.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan: (1) Modul pembelajaran pendidikan antikorupsi sebagai  sumber  belajar  yang  layak  untuk  peserta  didik  SMA  kelas  X,  (2)  Modul  pendidikan antikorupsi yang efektif pada hasil belajar peserta didik di SMA, (3) Modul pendidikan antikorupsi yang  efektif  pada  sikap  antikorupsi  peserta  didik  di  kelas  X.  Penelitian  ini  merupakan  model penelitian  dan  pengembangan  ( research  and  development ).  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  dihasilkan  modul  pendidikan  antikorupsi  yang  layak  sebagai  sumber belajar  pada  mata  pelajaran  PPKn  kelas  X;  (2)  modul  pendidikan  antikorupsi  yang  efektif  untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan gain score dan meningkatnya nilai mean ; (3) modul pendidikan antikorupsi yang efektif untuk meningkatkan sikap  antikorupsi  peserta  didik  di  SMA.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  perolehan  gain  score  dan meningkatnya skor mean.
Kata kunci : modul, pendidikan antikorupsi, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

## DEVELOPING ANTI-CORRUPTION EDUCATION MODULE IN THE SUBJECT OF PANCASILA AND CIVICS EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS GRADE X
Sutrisno, Mukhamad Murdiono Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Negeri Yogyakarta sutrisno.afiq@gmail.com, mukhamad_murdiono@uny.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  produce:  (1)  anti-corruption  education  learning  modules  for  high school  students  grade  X,  (2)  anti-corruption  education  modules  that  effectively  improve  the learning  outcomes  of  students  in  high  school,  and  (3)  anti-corruption  education  modules  that effectively  improve  the  anti-corruption  learners  in  grade  X.  This  research  model  is  research  and development  (R&D)  based.  The  following  conclusions  were  drawn  from  the  research  results:  (1) The  development  results  in  anti-corruption  education  modules  in  subjects  Pancasila    and  Civics Education  in  grade  X,  (2)  anti-corruption  education  modules  are  affective  to  improve  learning outcomes of students in high school as evidenced by the acquisition gain score and an increase in the mean value, (3) anti-corruption education modules are affeetive to improve the anti-corruption attitudes of high school students. This is evidenced by the acquisition gain score and an increase in the mean score.
Keywords : module, anti-corruption education, pancasila  and civics education

## 56 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS

## Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia sedang meng- hadapi masalah besar terkait dengan tantangan globalisasi  yang  semakin  meluas  di  segala aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  dunia  pen- didikan. Tantangan globalisasi bukan saja da- pat  menjadi  penyebab  rendahnya  kepemim- pinan  yang  memiliki  karakter  Pancasilais  dan moralitas dalam mengabdikan kepada bangsa. Berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  Indonesia saat ini memang tidak semudah membalikkan telapak  tangan.  Pemerintah  sebagai  elemen penting  dalam  penataan  sistem  hukum  nasio- nal belum dapat mewujudkan perannya secara optimal. Lembaga legislatif sebagai salah satu pembuat  peraturan  perundang-undangan  jus- tru belum dapat menjalankan peran dan fung- sinya dengan baik, sedangkan peran dari lem- baga  yudikatif  hanya  sekedar  penyempurna sistem peradilan saja.
Praktik korupsi menjadi masalah uta- ma  bagi  bangsa  Indonesia,  wujudnya  menye- bar di berbagai elemen kehidupan masyarakat. Tentunya  tidak  heran  bahwa  praktik  korupsi terjadi  dari  hilir  hingga  menjalar  ke  muara  di setiap proyek budgeting. Data Indonesia Cor- ruption  Watch (ICW)  mengambarkan  sepan- jang  semester  satu  tahun  2013,  terdapat  293 khasus  korupsi,  dengan  597  orang  tersangka. Dari  293  khasus,  114  diantaranya  merupakan khasus pengadaan barang dan jasa (PBJ) atau 46,38  persen,  dengan  314  tersangka.  Sedang- kan  untuk  semester  dua  ditemukan  ada  267 kasus korupsi dengan 594 tersangka, dan 42,7 persennya  adalah  PBJ.  Lebih  dari  itu  hingga Desember 2013 sudah 311 kepala daerah yang terkait  masalah-masalah  hukum  (Mukodi  & Buhanuddin,  2014,  p.  25).  Sedangkan  menu- rut  hasil  dari  Transparency  International,  in- stitusi  non-partisan  yang  berbasis  di  Berlin (Jerman) menerbitkan indeks persepsi korupsi tahunan  berdasarkan  polling  yang  menilai sejauh  mana  korupsi  dianggap  terjadi  di kalangan  pejabat  publik  dan  politisi  di  semua negara seluruh dunia.
Indeks  persepsi  korupsi  di  Indonesia pada  Tahun  2015  menunjukkan  hasil  kota yang  memiliki  skor  tertinggi  dalam  Indeks Persepsi  Korupsi  adalah  Kota  Banjarmasin dengan  skor  68,  Kota  Surabaya  dengan  skor 65,  dan  Kota  Semarang  dengan  skor  60.  Se- mentara  itu,  Kota  yang  memiliki  skor  Indeks Persepsi  Korupsi  terendah  adalah  Kota  Ban-
dung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar  skor 48. Dari ha- sil  survei  didapati  bahwa  responden  menilai adanya  perbaikan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  di  lembaga-lembaga  pemerintahan, namun  komposisi  sektor  publik  yang  diper- sepsikan korup masih sama. Responden masih menilai  kepolisian,  legislatif,  dan  peradilan sebagai  sektor  publik  yang  paling  terdampak oleh korupsi
Secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai  kebusukan,  keburukan,  kebejadan, ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral, penyimpangan  dari  kesucian.  Memperkaya diri  sendiri  dengan  cara  yang  tidak  benar merupakan  gambaran  umum  dari  pengertian korupsi.  Banyak  definisi  yang  menjelaskan arti  dan  makna  dari  korupsi,  salah  satunya Klitgaard (Svensson, 2005, p. 29) menyatakan bahwa  “ajakan  dari  seorang  (pejabat)  dengan pertimbangan-pertimbangan  yang  tidak  se- mestinya.  Definisi  yang  luas  ini  menyangkup sebagian  besar  kegiatan  haram  yang  ditemu- kan  oleh  hakim  di  dalam  BIR  (biro  penda- patan dalam negeri).
Ada  beberapa  unsur-unsur  yang  me- latar  belakangi  terjadinya  korupsi.  Menurut (Van  Dyne  &  LePine,  1998)  unsur-unsur tersebut meliputi
(1)a person with the authority (powers) to adopt  decisions  that  are  relevant  to  so- ciety.  (2)  legal  norms  regulating  decision- making  (legislation,  principles,  criteria, procedures.  (3)  a  person  or  persons  seek- ing  a  decision  that  is  favourable  to  them.
(4)  mutually  benefi  cialex change  between adecision-makeran  dapersonor  persons seeking this decision. (5) violated decision- making norms, damage caused to society
Dengan  demikian,  dapat  diartikan bahwa  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan sangat  mudah  untuk  mengambil  keputusan yang terkait dengan rakyat, kemudian berdam- pak  dalam  pengambilan  keputusan  berupa undang-undang  dan  peraturan  hukum  yang meliputi prinsip, kriteria  dan prosedur dalam pengambilan  keputusan  yang  tidak  sesuai  de- ngan  kebutuhan  rakyat  akan  tetapi  dimanfaat demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Pembentukan  dasar  hukum  pembe- rantasan korupsi sudah sangat jelas dan sudah diterbitkan  baik  dari  hukum  meteriil  mapun dari segi hukum formil, antara lain Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 (Republik Indonesia,
1998)  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas Korupsi, kemudian ditegas- kan  kembali  dengan  Undang-Undang  RI  No- mor 8 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1999) tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepo- tisme.  Sedangkan  untuk  menindaklanjuti  ada- nya  undang-undang  tentang  korupsi  maka  di- bentuklah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 30  Tahun  2002  (Republik  Indonesia, 2002)  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Dasar  hukum  tersebut  tentunya  dapat dijadikan  rujukan  atau  acuan  dalam  pembe- rantasan  berbagai  tidak  pidana  korupsi  yang ada  di  Indonesia.  Namun  tidak  sebatas  hanya produk  hukum  semata  yang  harus  diperbaiki tetapi  juga  peran  serta  masyarakat  dalam mengimplementasikan berbagai peraturan tersebut,  baik  dari  lingkungan  keluarga,  pen- didikan,  dan  masyarakat,  khususnya  pada lingkungan  pendidikan.  Hal  inilah  yang  ke- mudian  mendorong  KPK  untuk  menanamkan nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  antikorupsi  se- dari  dini.  Dalam  rencana  KPK  tahun  2008- 2011  tergambar  bahwa  salah  satu sasaran  un- tuk  bidang  pencegahan  adalah  pembentukan budaya  masyarakat  antikorupsi,  melalui  pen- didikan  yang  profesional  baik  sektor  formal maupun informal secara bertahap.
Saat  ini  pendidikan  antikorupsi  pada jenjang  Sekolah  Menengah  pada  kurikulum 2013 sudah diupayakan muatan materi tentang pendidikan  antikorupsi,  akan  tetapi  dalam buku guru dan buku siswa belum ada kompe- tensi  dasar  atau  sumber  belajar  yang  memuat materi pendidikan antikorupsi baik di kelas X maupuan  XI.  Tentu  hal  ini  akan  berdampak pada  rendahnya  sikap,  pengetahuan  dan  kete- rampilan  peserta  didik  tentang  materi  Pendi- dikan Antikorupsi.
Pada dasarnya pendidikan anti korup- si  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  program pendidikan yang  menjelaskan dan menanggu- lagi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat  dengan  upaya  penanaman  sedini mungkin  jiwa  antikorupsi  dengan  tujuan  un- tuk  membangun  dan  meningkatkan  kepeduli- an warga engara terhadapa bahaya dan akibat dari  tindakan  korupsi.  Pendidikan  antikorpusi memiliki  3  tujuan.  Pertama,  membentuk  pe- ngetahuan  dan  pemahaman  bentuk  korupsi dan  aspek-aspeknya.  Kedua,  mengubah  per-
sepsi  dan  sikap  terhadap  korupsi.  Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang  ditujukan  untuk  melawan  korupsi (Hakim, 2012, p. 7).
Pendidikan  antikorupsi  tentu  me- ngembangkan  nilai-nilai  dasar  sikap  antiko- rupsi. secara umum sikap  adalah “an attitude was  defined  as  a  prefence  along  a  dimension of  favorableness  to  unfavorableness  to  a particular  group,  institution,  concept,  or object” (Sax,  1993,  p.  493) . Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  sikap  merupakan  kecende- rungan  dari  berbagi  sikap  yang  disukai  mau- pun  tidak  disukai  pada  kelompok,  konsep, institusi  dan  objek  tertentu.  Sikap  dan  karak- teristik  dari  individu akan  selalu  mengambar- kan  sikap  positif  dan  negatif  terhadap  objek, situasi,  institusi,  atau  ide  tertentu.  Peserta didik  yang  memiliki  sikap  positik  akan  lebih berminat  dalam  proses  pembelajaran  di  kelas lebih mudah diberi motivasi dan lebih mudah menyerap setiap materi yang disampaikan
Sebagai salah satu sarana dalam pene- rapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorup- si  menurut  Nanag  &  Romie  (Mukodi  & Buhanuddin,  2014,  p.  38)  di  jelaskan  bahwa ada  sembilan  nilai-nilai  sikap  antikorupsi yang  harus  dikembangkan  yakni  sikap  keju- juran,  kepedulian,  kemandirian,  kedisiplinan, tanggung  jawab,  kerja  keras,  sederhana,  ke- beranian, dan keadilan. Dari kesembilan sikap tersebut tentu juga dikembangkan di berbagai negara-negara  di  dunia  dengan  konsep  dan sistem  yang  berbeda  akan  tetapi  memiliki  tu- juan yang sama yakni menanamkan jiwa anti- korupsi pada setiap warga negara agar terwu- jud  tatanan  negara  yang  bebas  akan  tindak pidana korupsi.
Banyak  media  pembelajaran  yang dapat di gunakan untuk mengimplementasikan materi  pendidikan  antikorupsi  pada  peserta didik.  Hal  ini  tentu  seperti  yang  dinyatakan Murwantono  &  Sukidjo  (2015,  p.  33)  bahwa media  pembelajaran  sangat  bervariasi,  namun kenyataannya  penggunaan  media  pembelajar- an  membosankan  dan  kurang  variatif.  Dalam pengembangan pembelajaran, salah satu tugas guru adalah memilih media pembelajaran yang digunakan  membantu  siswa  peserta  didik mencapai kompetensi yang dinginkan.
Pendidikan antikorupsi dapat diterap- kan  melalu sumber belajar yakni  modul pem- belajaran.  merupakan satu unit kegiatan pem- belajaran  di  kelas  yang  didalamnya  memuat

## 58 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
berbagai  komponan  baik  itu  tujuan,  topik, pokok-pokok  materi,  peranan  guru,  alat-alat dan  sumber  belajara,  kegiatan  belajar,  lembar kerja  maupun  evaluasi  (Vembriarto,  1985,  p. 29).  Modul  pendidikan  antikorupsi  tersebut tentu  dapat  dikembangkan  dalam  mata  mata pelajaran  PPKn.  Mata  pelajaran  PPKn  me- nurut Mohammad Nuh dalam pengantar buku Guru  PPKn  SMA  (Depdiknas,  2014,  p.  iii), menjelaskan  bahwa  mata  pelajaran  Pendidik- an  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membe- kali  peserta  didik  dengan  keimanan  dan  akh- lak  mulia  sebagaimana  diarahkan  oleh  falsa- fah  hidup  bangsa  Indonesia  yaitu  Pancasila. Melalui  pembelajaran  PPKn,  peserta  didik dipersiapkan  untuk  dapat  berperan  sebagai warga  negara  yang  efektif  dan  bertanggung jawab.  Tinjauan  pedagogik,  Pendidikan  Pan- casila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  merupa- kan  bidang  kajian  keilmuan,  program  kuriku- ler,  dan  aktivitas  sosial-kultural  yang  bersifat multidimensional.  Sifat  multidimensional  ini menyebabkan  Pendidikan  Pancasila  dan  Ke- warganegaraan  dapat  disikapi  sebagai  pendi- dikan  nilai  dan  moral,  pendidikan  kemasya- rakatan,  pendidikan  kebangsaan,pendidikan kewarganegaraan,  pendidikan  politik,  pendi- dikan  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  serta pendidikan demokrasi.
Melihat  adanya  sifat  multidimen- sional  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Pan- casila  dan  Kewarganegaraan,  maka  pelajaran PPKn  merupakan  salah  satu  media  yang efektif dan efisien dalam mentransformasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi pada generasi muda melalui pendidikan antikorupsi di  lingkungan  sekolah  dengan  harapan  materi pendidikan  antikorupsi  mampu  menjadi  tolak ukur untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik  dan  merupakan  wujud  dalam  penang- gulangan korupsi di Indonesia.
Salah  satu  hal  yang  juga  mendasari pembuatan modul pendidikan antikorupsi ada- lah menurunnya sikap, pengetahuan dan kete- rampilan  peserta  didik.  Tentu  hal  ini  dibukti- kan  dengan  rendahnya  sikap  dalam  berperi- laku  yang  mencerminkan  nilai-nilai  dasar antikorupsi. berdasarkan data observasi di Ka- bupaten  Ponorogo  menunjukkan  bahwa  ba- nyak  siswa  yang  berbohong  ketika  sekolah ada  program  kantin  kejujuran.  Serta  banyak- nya  laporan  orang  tua  wali  murid  pada  se- kolah tentang keterlambatan pembayaran uang
sekolah yang faktanya sudah diberikan kepada anak  ternyata  oleh  anak  yang  bersangkutan uang  pemberayaran  tersebut  belum  tersam- paikan  pada  pihak  sekolah,  hal  ini  mayoritas terjadi di Sekolah Menengah Atas di Kabupa- ten  Ponorogo.  Sikap  tersebut  tentu juga  dipe- ngaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keteram- pilan yang diserap oleh peserta didik pada ma- teri pendidikan antikorupsi yang masih rendah. Pengembangan  modul  pendidikan antikorupsi  merupakan  langkah  awal  dalam penyempurnaan  media  pembelajaran  sebagai sumber  belajar  khususnya  dalam  penanaman jiwa  anti  korupsi  pada  generasi  muda  guna meningkatkan  kemampuan  pengetahuan  yang dilihat  dari  hasil  belajar  serta  sikap  dan  ket- erampilan  antikorupsi  peserta  didik.  Modul yang diperlukan dalam pembelajaran pendidik- an antikorupsi berupa kompetensi, materi, stra- tegi,  media,  evaluasi  dan  sumber  belajar.  Pe- nerapan  pendidikan  antikorupsi  bukan  meru- pakan hal yang mudah untuk diterapkan, akan tetapi  membutuhkan  proses  dan  waktu.  De- ngan adanya proses secara sistematis akan me- mudahkan  penanaman  nilai-nilai  antikorupsi pada  peserta  didik  yang  akhirnya  akan  men- jadi budaya antikorupsi pada lingkungan seko- lah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Dari  latar  belakang  tersebut  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  pengem- bangan  pada  peserta  didik  di  SMA  Muham- madiyah 1 Ponorogo untuk menerapkan lang- sung  contoh  modul  pendidikan  antikorupsi pada  mata  pelajaran  PPKn  dalam  upaya  pe- ningkatan hasil belajar dan sikap antikorupsi.
Penelitian pengembangan ini diharap- kan  mampu  menjadi  media  dan  anternatif dalam  penanaman  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  antikorupsi  pada  peserta  didik  yang efektif,  inovatif  dan  mudah  diterapkan  dalam pembelajaran  di  kelas  melalui  modul  pendi- dikan  antikorupsi.  Dengan  demikian  mampu mengendalikan  dan  mengurangi  korupsi  da- lam  upaya  untuk  mendorong  generasi  muda untuk  mengembangkan  sikap  menolak  secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
Berdasarkan  urain  yang  disampaikan tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan: (1)  modul  pembelajaran  pendidikan  anti-ko- rupsi sebagai sumber belajar yang layak untuk peserta didik SMA kelas X, (2) modul pendi- dikan  antikorupsi  yang  efektif  pada  hasil  bel- ajar  peserta  didik  di  SMA,  (3)  modul  pendi-
dikan antikorupsi yang efektif pada sikap anti- korupsi peserta didik di kelas X.

## Metode Penelitian
Model  penelitian  ini  adalah  model penelitian  dan  pengembangan  ( research  and development ).  Adapun  model  pengambangan yang  dilakukan  yakni  menggunkan  model pengembangan perangkat Four-D Model yang disarankan  oleh  Thiagrajan,  Dorthy,    dan Melvyn  (1974.P.4).  Dengan  kata  lain  model tersebut  diadaptasikan  menjadi  4-D  yaitu pendefinisian,  perencangan,  pengembangan, dan penyebaran.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  SMA Muhammadiyah  1  Ponorogo  pada  kelas  X Awas  semester  2.  Desain  uji  coba  penelitian dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah validasi  oleh  subjek  perorangan  ( reviewer internal  dan  eksternal).  Tahap  kedua  adalah uji  coba  pada  kelompok  kecil  dan  uji  lapang- an.  Subjek  penilaian  ini  dibagi  menjadi  tiga kelompok yaitu reviewer internal dan review- er eksternal  dan  peserta  didik  untuk  uji  coba. Subjek penilaian pada kelompok kecil dilaku- kan  terhadap  peserta  didik  yang  mempunyai kualifikasi memiliki nilai rata-rata nilai ulang- an  harian  PPKn  tertinggi,  sedang,  dan  teren- dah  dikelasnya.  Sedangkan  subjek  penilaian pada  uji  coba  lapangan  dilakukan  pada  kelas X IPA 3 yang memiliki rata-rata nilai ulangan harian PPKn tertinggi. Dalam penelitia ini ter- dapat dua jenis data, data primer yang menilai kelayakan modul dan data sekunder yang me- nilai  efektifitas  hasil  belajar  dan  sikap  anti- korupsi peserta didik.
Adapun  instrumen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  angket,  soal  test ( post-test , pre-test ),  dan  lembar  observasi. Teknik  analisis  data  untuk  melihat  kelayakan modul  dilakukan  dengan  langkah-langkah sebagai berikut:  Pertama, tabulasi semua data yang  diperolah  dari  masing-masing  validator dari  masing-masing  komponen,  sub  kompo- nen  dari  butur  penilaian  yang  tersedia  dalam instrumen penelitian. Kedua, menghitung skor total  rata-rata  dari  setiap  komponen  dengan menggunakan rumus:
X =   ΣX/n Keterangan: X     = skor rata-rata ΣX   = jumlah skor n      = jumlah penilai
Ketiga, mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria.
Sedangkan Teknik analisis data untuk mengetahui  efektifitas  hasil  belajar  peserta didik  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tek- nik  normalized  gain  score  atau  normalisasi skor  gain  <g>.  Dengan  mengetahui  rata-rata nila (g) maka dapat diketahui peningkatan ha- sil belajar peserta didik dengan menggunakan modul  pembelajaran  yang  digunakan.  Pada Analisis  sikap  antikorupsi peserta  didik  dapat diperoleh dengan rumusan sebagai berikut: Skor Maksimal = Skor Tertinggi x Banyaknya Aspek = 45
Nilai  =  ((jumlah  skor  yang  diperoleh  tiap peserta didik))/(skor maksimal) x 100

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Modul  pendidikan  anti  korupsi  pada materi  “Sistem  Hukum  dan  Peradilan  di  In- donesia” yang telah dibuat oleh peneliti diva- lidasikan olah dua tipe reviewer , yaitu review- er internal  dan reviewer eksternal. Reviewer internal  terdiri  dari  dosen  ahli  materi,  dosen ahli  media  dan  teman  sejawat.  Sedangkan untuk reviewer eksternal terdiri dari guru mata pelajaran PPKn dan perwakilan perserta didik kelas  X  untuk  mengetahui  respon  peserta didik  dalam  penggunaan  modul.  Hasil  dari review  ini  digunakan  untuk  merevisi  modul pendidikan  anti  korupsi  sebelum  diujicoba- kan. Secara lebih detail dapat dijelaskan seba- gai berikut.
Data Reviewer Ahli Materi
Validasi  ahli  materi  dalam  penelitian ini terdiri dari 3 aspek yaitu aspek komponen kelayakan isi materi, komponen pembelajaran, dan komponen bahasa. Aspek komponen kela- yakan  isi  materi  mengenai  modul  memiliki ketepatan  dalam  materi  dan  modul  memiliki kesesuaian  dengan  penalaran  peserta  didik. Pada  aspek  komponen  pembelajaran  menge- nai  modul  menjelaskan  jenis  pembelajaran. prinsip  pembelajaran,  strategi  pembelajaran dan  evaluasi  pembelajaran.  Sedangkan  pada aspek komponen bahasa mengenai modul me- miliki  ketepatan  dalam  penggunaan  bahasa. Berdasarkan hasil validasi ahli materi menun- jukkan bahwa penilaian mengenai aspek kom- ponen  kelayakan  isi  materi  yang  ada  pada modul  pendidikan  anti  korupsi  memperoleh

## 60 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
jumlah  skor  sebesar  43.  Dengan  demikian penilaian  ahli  materi  mengenai  kelayakan  isi materi  dalam  modul  yang  telah  disusun  ter- masuk  kategori  baik.  Selanjutnya  hasil  vali- dasi  ahli  materi  pada  aspek  komponen  pem- belajaran  8  menunjukkan  bahwa  penilaian mengenai  aspek  komponen  pembelajaran yang ada pada modul pendidikan anti korupsi memperoleh jumlah skor sebesar 75. Penilaian ahli materi mengenai komponen pembelajaran dalam  modul  yang  telah  disusun  termasuk kategori  sangat  baik.  Berdasarkan  hasil  vali- dasi ahli materi menunjukkan bahwa penilaian mengenai  aspek  komponen  bahasa  yang  ada pada modul pendidikan anti korupsi memper- oleh  jumlah  skor  sebesar  23.  Penilaian  ahli materi  mengenai  komponen  bahasa  dalam modul  yang  telah  disusun  termasuk  kategori sangat baik
Data Reviewe r Ahli Media
Berdasarkan hasil validasi ahli media menunjukkan  bahwa  penilaian  ahli  media pada  aspek  komponen  penyajian  media  teks yang ada pada modul pendidikan anti korupsi memperoleh  jumlah  skor  sebesar  40  dalam kategori kurang baik. Selain aspek komponen penyajian  media  teks  juga  terdapat  penilaian validasi  ahli  media  pada  aspek  kegrafikan. Hasil  validasi  ahli  media  aspek  kegrafikan pada  tabel  11  dalam  modul  pendidikan  anti korupsi  memperoleh  skor  45.  Penilaian  ahli media  mengenai  komponen  kegrafikan  dalam modul  yang  telah  disusun  termasuk  kategori cukup baik.
Data Reviewer Guru Mata Pelajaran PPKn
Validasi reviewer guru mata pelajaran PPKn  mencakup  komponen  kelayakan  isi materi,  komponen  pembelajaran,  komponen bahasa,  komponen  penyajian  media  teks,  dan komponen kegrafikan. Berdasarkan hasil vali- dasi  reviewer  guru  mata  pelajaran  PPKn  me- nunjukkan bahwa penilaian reviewer guru ma- ta pelajaran PPKn pada aspek komponen kela- yakan  isi  materi  yang  ada  pada  modul  pen- didikan anti korupsi memperoleh jumlah skor sebesar 42. Penilaian reviewer guru mata pel- ajaran PPKn pada aspek komponen kelayakan isi  materi  yang  ada  pada  modul  pendidikan anti korupsi termasuk kategori baik.
Selain aspek komponen kelayakan isi materi,  juga  terdapat  penilaian  validasi re-
viewer guru  mata  pelajaran  PPKn  pada  aspek komponen  pembelajaran.  Berdasarkan  hasil validasi reviewer guru  mata  pelajaran  PPKn menunjukkan bahwa penilaian mengenai aspek komponen pembelajaran yang ada pada modul pendidikan  antikorupsi  memperoleh  jumlah skor sebesar 69. Penilaian reviewer guru mata pelajaran  PPKn  pada  aspek  komponen  pem- belajaran  yang  ada  pada  modul  pendidikan antikorupsi  termasuk  kategori  baik.  Sedang- kan  aspek  komponen  bahasa  yang  ada  pada modul  pendidikan  antikorupsi  memperoleh jumlah  skor  sebesar  20.  Penilaian reviewer guru mata pelajaran PPKn pada aspek kompo- nen  bahasa  yang  ada  pada  modul  pendidikan anti  korupsi  termasuk  kategori  baik.  Pada aspek  komponen  penyajian  media  teks  yang ada pada modul pendidikan antikorupsi mem- peroleh jumlah skor sebesar 62 dalam kategori baik.  Sedangkan  penilaian  mengenai  aspek kegrafikan  yang  ada  pada  modul  pendidikan antikorupsi  memperoleh  jumlah  skor  sebesar 61 dalam kategori baik
Data Reviewer Teman Sejawat
Berdasarkan  hasil  validasi reviewer teman  sejawat  menunjukkan  bahwa  aspek komponen kelayakan isi materi yang ada pada modul  pendidikan  antikorupsi  memperoleh jumlah skor sebesar 47 dalam kategori sangat baik. sedangkan aspek komponen pembelajar- an  yang  ada  pada  modul  pendidikan  antiko- rupsi memperoleh jumlah skor sebesar  82 da- lam  kategori  sangat  baik.  Pada  aspek  kom- ponen  bahasa  modul  pendidikan  antikorupsi memperoleh  jumlah  skor  sebesar  25  dengan kategori  sangat  baik.  Sedangkan  aspek komponen penyajian media teks mendapatkan skor 30.
Penilaian reviewer teman  sejawat pada  aspek  komponen  penyajian  teks  yang ada  pada  modul  pendidikan  anti  korupsi  ter- masuk  kategori  sangat  baik.  Pada    aspek  ke- grafikan modul pendidikan anti korupsi mem- peroleh  jumlah  skor  sebesar  71.  Penilaian reviewer teman sejawat pada aspek komponen kegrafikan  yang  ada  pada  modul  pendidikan antikorupsi  termasuk  kategori  baik.    dalam kategori  sangat  baik.  Perbandingan  penilaian reviewer modul pendidikan anti korupsi dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Perbandingan Penilaian Reviewer
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  pada aspek  komponen  kelayakan  isi  materi  pada reviewer ahli  media  memperoleh  skor  40, re- viewer guru  mata  pelajaran  PPKn  memper- oleh  skor  42  dan reviewer teman  sejawat memperoleh  skor  47.  Aspek  komponen  pem- belajaran  pada reviewer ahli  materi  memper- oleh  skor  75, reviewer guru  mata  pelajaran PPKn  memperoleh  skor  69, reviewer teman sejawat  sebesar  82.  Aspek  bahasa  pada penilaian  reviewer  ahli  materi  sebesar  23, reviewer  guru  mata  pelajaran  PPKn  sebesar 20  dan reviewer teman  sejawat  sebesar  25. Aspek  penyajian  media  teks  pada  penilaian reviewer ahli media sebesar 40, reviewer guru mata pelajaran PPKn sebesar 62, dan reviewer teman  sejawat  sebesar  70.  Aspek  kegrafikan pada  penilaian  reviewer  ahli  media  sebesar 45, reviewer guru mata pelajaran PPKn sebe- sar  61,  dan reviewer teman  sejawat  sebesar 71.  Dengan  demikian,  seluruh  komponen  pe- nilaian  dalam  modul  pendidikan  antikorupsi memperoleh  skor  tertinggi  oleh reviewer teman sejawat.
Data Uji Coba Kelompok Kecil
Uji coba lapangan skala kecil dilaku- kan  setelah  melalui  proses  validasi  oleh  ahli media,  ahli  materi, reviewer guru  mata  pel- ajaran PPKn dan reviewer teman sejawat. Uji coba  skala  kecil  dilakukan  oleh  7  peserta didik  SMA  Muhammadiyah  I  Ponorogo  per- wakilan masing-masing 1 dari kelas X IPA 1,
X IPA 2, X IPA 4, X IPA 6, X IPS 1, X IPS 2, dan  X  IPS  3.  Uji  coba  skala  kecil  dilakukan untuk  mengetahui  permasalahan  dan  keku- rangan modul, sehingga dapat disempurnakan lagi. Uji coba skala kecil menggunakan angket dengan skala Likert dengan alternatif jawaban “sangat  baik’,  “baik”,”cukup”,  “kurang”,  dan “sangat  kurang”.  Angket  terdiri  dari  27  butir pernyataan.  Aspek  materi  terdiri  dari  10  per- nyataan,  aspek  karakteristik  tampilan  modul terdiri dari 6 pernyataan dan aspek media ter- diri  dari  17  pernataan.  Data  uji  coba  terbatas pada  uji  coba  skala  kecil  perwakilan  peserta didik disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Penilaian Uji Coba
Skala Kecil Peserta didik Skor Kategori X IPA 1 101 Baik X IPA 2 101 Baik X IPA 4 124 Sangat Baik X IPA 6 119 Sangat Baik X IPS 1 119 Sangat Baik X IPS 2 92 Baik X IPA 3 135 Baik Rata-rata 113 Baik
Dari  Tabel  1  menunjukkan  bahwa data  uji  coba  terbatas  memperoleh  skor  rata- rata  sebesar  113.  Dengan  demikian  modul pendidikan  antikorupsi  berdasarkan  penilaian uji  coba  skala  kecil  dalam  kategori  baik.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kelayakan isi materi Pembelajaran Bahasa Penyajian media teks Kegrafikan 43 75 23 0 0 0 0 0 40 45 42 69 20 62 61 47 82 25 70 71 Sko r Komponen Penilaian Perbandingan Penilaian Reviewer Ahli Materi Ahli Media Guru Mata Pelajaran PPKN Teman Sejawat

## 62 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
Perbandingan  skor  uji  coba  kelompok  kecil dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Perbandingan Penilaian Uji Coba Kelompok Kecil
Data Uji Coba Lapangan
Uji  coba  lapangan  untuk  mengetahui keefektifan  modul  pendidikan  anti  korupsi terhadap  hasil  belajar  dan  sikap  anti  korupsi pada  peserta  didik  SMA  Muhammadiyah  I Ponorogo.

## Hasil Belajar
Data hasil belajar dalam penelitian ini menghasilkan  dua  macam  data,  yaitu  data skor  pretest  dan  data  skor  postest  pem-bel- ajaran  PPKn  baik  pada  kelas  kontrol  maupun kelas  eksperimen.  Pada  kelas  eksperimen,  tes tersebut  untuk  membandingkan  hasil  pem- belajaran  PPKn  pada  peserta  didik  kelas  X IPA  3  SMA  Muhammadiyah  Ponorogo  sebe- lum  dan  sesudah  menggunakan  modul  pendi- dikan anti korupsi. Hasil penelitian pada kelas eksperimen  (menggunakan  modul  pendidikan anti  korupsi)  dan  kelas  kontrol  (tidak  meng- gunakan  modul  pendidikan  anti  korupsi)  di- sajikan sebagai berikut.
Data Pre-test Kelas Eksperimen
Kelas  eksperimen  merupakan  kelas yang diajar dengan menggunakan media mau- dul  pendidikan  anti  korupsi.  Sebelum  dilaku- kan  pembelajaran  dengan  menggunakan  mo- dul  pendidikan  anti  korupsi,  terlebih  dahulu dilakukan  pretest,  untuk  mengetahui  kemam- puan  belajar  peserta  didik  sebelum  dilakukan pembelajaran  dengan  menggunakan  media modul  pendidikan  anti  korupsi.  Subjek  pada
pretest  kelas  eksperimen  sebanyak  30  peserta didik.
Adapun  hasil pre-test kelas  eksperi- men nilai terendah adalah 27 dan nilai terting- gi sebesar 73. Nilai mean sebesar 50.47, nilai median sebesar 50.00 dan nilai modus sebesar 47.00.  Berdasarkan  hasil pre-test eksperimen yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  ketun- tasan pembelajaran PPKn yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Persentase Ketuntasan Pembelajaran PPKn Pre-test Eksperimen No  Kriteria  Kategori  Frekuensi  Persentase 1 < 78 Belum Tuntas 30 100,0% 2 ≥ 78 Tuntas 0 0% Jumlah 30 100,0%
Hasil pre-test pada  kelas  eksperimen di  atas  menunjukkan  bahwa  seluruh  peserta didik  (100,0%)  mendapatkan  nilai  di  bawah standar  kriteria  nilai  ketuntasan  minimal (KKM)  yang  ditentukan  oleh  guru,  yaitu  78. Sementara  peserta  didik  yang  dalam  kategori tuntas tidak ada.
Data Post-test Kelas Eksperimen
Subjek  pada post-test kelompok  eks- periemen  sebanyak  30  peserta  didik  dari  tes akhir,  skor  terendah  adalah  53  dan  skor  ter- tinggi  yang  dicapai  peserta  didik  adalah  87. Nilai mean sebesar  73.07,  nilai  median  sebe- sar 73.00 dan nilai modus sebesar 80.00. Ber- dasarkan  hasil post-test yang  telah  dilakukan dapat  diketahui  ketuntasan  pembelajaran PPKn yang disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Persentase ketuntasan pembelajaran PPKn Post-test Eksperimen
No  Kriteria  Kategori  Frekuensi  Persentase
1 < 78 Belum Tuntas 17 56,7% 2 ≥ 78 Tuntas 13 43,3% Jumlah 30 100,0%
Hasil post-test pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa terdapat 17 peserta didik (56,7%)  dalam  kategori  belum  tuntas.  Se- mentara peserta didik yang tuntas sebanyak 13 peserta  didik  (43,3%).  Hal  ini  berarti  terjadi peningkatan  yang  sebelumnya  pada  saat pre-
0 20 40 60 80 100 120 140 X IPA 1 X IPA 2 X IPA 4 X IPA 6 X IPS 1 X IPS 2 X IPA 3 101 101 124 119 119 92 135 Perbandingan Perolehan Skor Uji Coba Kelompok Kecil
test seluruh  peserta  didik  dalam  kategori  be- lum tuntas.
Data Pre-test Kelas Kontrol
Kelas  kontrol  merupakan  kelas  yang diajar  tanpa  menggunakan  modul  pendidikan anti korupsi. Sebelum kelas kontrol diberikan perlakuan,  terlebih  dahulu  dilakukan  pretest hasil belajar PPKn. Subjek pada pre-test kelas kontrol  sebanyak  27  peserta  didik.  Dari  hasil belajar  awal,  skor  tertinggi  yang  dicapai  pe- serta didik  adalah  73  dan skor  terendah  sebe- sar 27. Nilai mean sebesar 53.37, nilai median sebesar 53.00 dan nilai modus sebesar 53.00.
Berdasarkan  hasil pre-test kelas  kon- trol  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  ke- tuntasan  pembelajaran  PPKn  yang  disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Persentase Ketuntasan Pembelajaran
PPKn Pre-test Kontrol
No  Kriteria  Kategori  Frekuensi  Persentase
1 < 78 Belum Tuntas 27 100,0% 2 ≥ 78 Tuntas 0 0% Jumlah 27 100,0%
Hasil pre-test pada  kelas  kontrol  di atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  27  peserta didik  (100%)  dalam  kategori  belum  tuntas atau  nilai  di  bawah  standar  kriteria  nilai  ke- tuntasan  minimal  (KKM)  yang  ditentukan oleh  guru,  yaitu  78.  Sementara  peserta  didik dalam kategori tuntas tidak ada.
Data Post-test Kelas Kontrol
Pemberian post-test hasil  belajar PPKn  kelas  kontrol  dilakukan  untuk  melihat pencapaian  peningkatan  hasil  belajar  PPKn tanpa menggunakan modul pendidikan antiko- rupsi.  Subjek  pada post-test kelas  kontrol sebanyak 27 peserta didik. Dari hasil tes akhir (postest),  skor  tertinggi  yang  dicapai  peserta didik  adalah  80  dan  skor  terendah  adalah  47. Nilai mean sebesar  63,92,  nilai median sebe- sar 60.00 dan nilai modus sebesar 60.00.
Berdasarkan hasil post-test kelas kon- trol  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui ketuntasan pembelajaran PPKn yang disajikan pada Tabel 5.
Hasil post-test pada  kelas  kontrol  di atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  23  peserta
didik  (85,2%)  mendapatkan  nilai  di  bawah standar  kriteria  nilai  ketuntasan  minimal (KKM)  yang  ditentukan  oleh  guru,  yaitu  78. Sementara peserta didik yang tuntas sebanyak 4  peserta  didik  (14,8%).  Perbandingan  nilai pre-test dan post-test kelas  eksperimen  dan kelas kontrol dapat dilihat pada gambar 3
Tabel 5. Persentase Ketuntasan Pembelajaran PPKn Post-test Kontrol
No  Kriteria  Kategori  Frekuensi Persentase 1 < 78 Belum Tuntas 23 85,2% 2 ≥ 78 Tuntas 4 14,8% Jumlah 27 100,0%
Gambar 3. Perbandingan nilai pre-test dan post- test kelas eksperimen dan kelas kontrol
Kelas eksperimen saat pretes seluruh- nya dalam  kategori belum  tuntas (100%). Se- telah menggunakan modul pendidikan anti ko- rupsi  dalam  pembelajaran  PPKn  terdapat  se- banyak  43,3%  peserta  didik  dalam  kategori tuntas.  Sementara  hasil  belajar  peserta  didik pada  kelas  kontrol  saat  pretes  seluruhnya  da- lam  kategori  belum  tuntas  (100%).  Setelah post-test tanpa menggunakan modul pendidik- an  antikorupsi  dalam  pembelajaran  PPKn hanya  14,8%  peserta  didik  dalam  kategori tuntas.

## Sikap Antikorupsi
Data  hasil  sikap  antikorupsi  peserta didik  diperoleh  melalui  lembar  observasi  de- ngan 10 aspek penilaian yang meliputi berdoa dan  memberikan  salam,  kejujuran,  kepeduli-

## 64 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
an,  kemandirian,  kedisiplinan,  tanggung  ja- wab,  kerja  keras,  kesederhanaan,  keberanian, dan keadilan.

## Kelas Eksperimen
Berdasarkan  data  sikap  Antikorupsi menggunakan  modul  pendidikan  anti  korupsi yang  diolah  menggunakan  program  SPSS, maka  diperoleh  skor  tertinggi  sebesar  96.00 dan skor terendah sebesar 66.00. Hasil analisis menunjukkan  rerata  ( mean )  sebesar  79.93, median  79.00,  modus  76.00  dan  standar de- viasi sebesar 7.09.
Kemudian  penentuan  kecenderungan sikap  antikorupsi  peserta  didik,  setelah  nilai minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmax) diketahui  yaitu  0  dan  100,  maka  selanjutnya mencari  nilai  rata-rata  ideal  (Mi)  dengan  ru- mus  Mi  =  ½  (Xmax+Xmin),  mencari  standar deviasi  ideal  (SDi)  dengan  rumus  Sdi  =  1/6 (Xmax-Xmin).  Berdasarkan  acuan  norma    di atas,  mean  ideal  variabel  sikap  anti  korupsi peserta  didik  pada  kelas  eksperimen  adalah 50.  Standar deviasi ideal  adalah  16,67.  Dari perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 5 kelas sebagai berikut.
Sangat Baik  :  X > M + 1,5 SD
Baik
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD Cukup Baik  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD Kurang Baik  : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD
Berdasarkan kategorisasi tersebut dapat  dibuat  tabel distribusi  sikap antikorupsi peserta didik menggunakan modul pendidikan antikorupsi  kelas  eksperimen  yang  disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Sikap Anti korupsi Peserta didik
Menggunakan Modul Pendidikan Anti korupsi Kelas Eksperiemen No  Skor Frekuensi Kategori Frek % 1 ≥ 81 10 33,3%  Sangat Baik 2 61-80 20 66,7%  Baik 3 41-60
0 0% Cukup Baik 4 21-40 0 0% Kurang Baik 5 <20 0 0% Sangat Kurang Baik Total 30 100,0
Berdasarkan  Tabel  6  menunjukkan kecenderungan sikap antikorupsi peserta didik
dengan  modul  pendidikan  antikorupsi  pada kategori  baik  sebesar  66,7%  dan  kategori sangat  baik  sebesar  33,3%.  Dengan  demikian dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dikatakan bahwa  mayoritas  kecenderungan  sikap  anti- korupsi peserta didik dengan modul pendidik- an  anti  korupsi  pada  kategori  baik.  Kecende- rungan  sikap  anti  korupsi  peserta  didik  kelas eksperimen  dapat  dilihat  dalam  pada  Gambar 4.
Gambar 4. Diagram Pie Kecenderungan Sikap Anti korupsi Peserta didik Kelas Eksperieme
Kelas Kontrol
Berdasarkan  data  sikap  antikorupsi peserta didik tanpa menggunakan modul pen- didikan antikorupsi yang diolah menggunakan program  SPSS,  maka  diperoleh  skor  tertinggi sebesar  86.00  dan  skor  terendah  sebesar 62.00.  Hasil  analisis  menunjukkan  rerata (mean)  sebesar  71.00,  median  71.00,  modus 72.00 dan standar deviasi sebesar 6.22. Kemu- dian  penentuan  kecenderungan  sikap  anti korupsi  peserta  didik,  setelah  nilai  minimum (Xmin)  dan  nilai  maksimum  (Xmax)  diketa- hui yaitu 0 dan 100, maka selanjutnya mencari nilai  rata-rata  ideal  (Mi)  dengan  rumus  Mi  = ½  (Xmax+Xmin),  mencari  standar  deviasi ideal  (SDi)  dengan  rumus  Sdi  =  1/6  (Xmax- Xmin).  Berdasarkan  acuan  norma  di  atas, mean ideal variabel sikap anti korupsi peserta didik  pada  kelas  eksperimen  adalah  50.  Stan- dar  deviasi  ideal  adalah  16,67.  Dari  perhi- tungan  di  atas  dapat  dikategorikan  dalam  5 kelas sebagai berikut.
Sangat Baik  :  X > M + 1,5 SD Baik
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD
Cukup Baik  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD Kurang Baik  : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  da- pat  dibuat  tabel  distribusi  sikap  anti  korupsi peserta didik tanpa menggunakan modul pen- didikan anti korupsi kelas kontrol yang disaji- kan pada Tabel 7.
Tabel 7. Kecenderungan Sikap Anti korupsi
Peserta didik Kelas Kontrol No  Skor Frekuensi Kategori Frek % 1 ≥ 81 4 14,8%  Sangat Baik 2 61-80 23 85,2%  Baik 3 41-60 0 0% Cukup Baik 4 21-40 0 0% Kurang Baik 5 <20 0 0% Sangat Kurang Baik Total 27 100,0
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan ke- cenderungan  sikap  anti  korupsi  peserta  didik tanpa  menggunakan  modul  pendidikan  anti korupsi  pada  kategori  baik  sebanyak  23  pe- serta  didik  (85,2%)  dan  kategori  sangat  baik sebanyak 4 peserta didik (14,8%). Dengan de- mikian dari hasil yang diperoleh di atas dapat dikatakan  bahwa  kecenderungan  sikap  anti korupsi peserta didik pada kelas kontrol dalam kategori  baik.  Kecenderungan  sikap  anti  ko- rupsi  peserta  didik  kelas  kontrol  dapat  dilihat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Sikap Antikorupsi Kelas Kontrol

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan  simpulan  sebagai  berikut.  Pe- ngembangan media menghasilkan modul pen- didikan  antikorupsi  yang  layah  pada  mata pelajaran  PPKn.  Penentuan  kelayakan  modul pendidikan  antikorupsi  melalu  beberapa  ta- hapan, meliputi, validasi ahli materi, ahli me-
dia,  guru  PPKn  dan  teman  sejawat  serta  uji kelompok kecil. Pada tahapan ahli materi kom- ponen kelayakan materi mendapatkan kategori baik,  sedangkan  komponen  pembelajaran  dan bahasa dengan kategori sangat baik. Ahli me- dia  dengan  komponen  penyajian  media  teks dengan  kategori  kurang  baik  sedang  pada komponen kegrafikan cukup baik. Pada tahap guru  mata  pelajaran  PPKn  dari  kelima  kom- ponen  penilaian  mendapat  kategori  baik.  Un- tuk  tahap  teman  sejawat  dari  kelima  kompo- nen  dengan  kategori  sangat  baik.  Sedangkan pada tahapan uji kelompok kecil dengan juml- ah  7  peserta  didik  mewakili  dari  tiap  kelas  X menunjukkan  bahwa  sebanyak  42,86%  peser- ta  didik  menyatakan  modul  pendidikan  anti- korupsi  pada  kategori  baik  dan  57,14  %  pe- serta  didik  menyatakan  pada  kategori  sangat baik. Dengan demikian dapat diartikan modul telah  memenuhi  kelayakan  dangan  kategori baik  dan  dapat  digunakan  sebagai  media pembelajaran.
Modul  pendidikan  antikorupsi  efektif pada  hasil  belajar  peserta  didik  di  SMA.  Hal ini  ditunjukkan  dengan  perolehan  gain  score dan peningkatan nilai mean. Peserta didik yang menggunakan  modul  pendidikan  anti-korupsi memperoleh  gain  score  sebesar  0,44  dalam kategori efektivitas sedang. Sementara peserta didik  yang  tanpa  menggunakan  modul  pendi- dikan  antikorupsi  memperoleh  gain  score sebesar 0,20 dalam kategori efektivitas rendah. Nilai  mean  peserta  didik  yang  meng-gunakan modul  meningkat  sebesar 46.00%  yakni  pada saat  pretest  sebesar  50.00  menjadi  73.00  saat postest.
Modul  pendidikan  antikorupsi  efektif pada  sikap  antikorupsi  peserta  didik  di  SMA. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  perolehan  gain score dan peningkatan skor mean. Sikap anti- korupsi pada peserta didik yang menggunakan modul  pendidikan  antikorupsi  memperoleh gain  score  sebesar  0,80  dalam  kategori  efek- tivitas tinggi. Sementara sikap antikorupsi pe- serta  didik  yang  tanpa  menggunakan  modul pendidikan  antikorupsi  memperoleh gain score sebesar  0,70  dalam  kategori  efektivitas sedang.  Skor  mean  peserta  didik  yang  meng- gunakan  modul  pendidikan  antikorupsi  sebe- sar  80,  sedangkan  yang  tanpa  modul  sebesar 70.
Saran  yang  dapat  disampaikan  dari simpulan  penelitian  adalah  sebagai  berikut. Peserta didik dapat memanfaatkan modul pen-

## 66 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
didikan  antikorupsi  sebagai  media  pembel- ajaran  pada  mata  pelajaran  PPKn  khususnya tentang  materi  hukum  dan  peradilan  di  Indo- nesia pada kelas X SMA. Alangkah lebih baik jika  guru  tidak  hanya  memanfaatkan  media modul  tersebut  tetapi  juga  belajar  untuk membuat  media  modul  sendiri  pada  materi yang  lainnya,  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn.
Hendaknya  pihak  sekolah  mengada- kan pelatihan pembuatan media pembelajaran khususnya  media  modul  agar  guru  dalam mengajar  tidak  menggunakan  media  yang monoton.  Lebih  baik  lagi  jika  pihak  sekolah membuat  kebijakan  untuk  memanfaatkan  dan membuat  media  dalam  pembelajaran  sesuai kurikulum  yang  dapat  mendukung  kualitas pembelajaran
Pada  peneliti  selanjutnya  dapat  me- ngembangkan  modul  pendidikan  antikorupsi dengan  melengkapi  keterbatasan  yang  ada dalam  penelitian  ini.  Misalnya  mengembang- kan  komponen  penyajian  media  teks  yang dalam  penelitian  ini  menurut  reviewer  ahli media  masih  dalam  kategori  kurang  baik  dan perlu adanya reviewer ahli bahasa

## Daftar Pustaka
Depdiknas. (2014). Buku guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sekolah menenggah atas . Jakarta: Depdiknas.
Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , 10 (2). Retrieved from http://jurnal.upi.edu/file/04_Model_Integ rasi_Pendidikan_Anti_Korupsi- Lukman_Hakim.pdf
Mukodi, & Buhanuddin, A. (2014). Pendidikan anti korupsi: rekonstruksi interpretatif dan aplikatif di sekolah .
Yogyakarta: Aura Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan.
Murwantono, & Sukidjo. (2015). Peningkatan hasil belajar IPS dengan model problem based learning berbantuan media stimulan gambar. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS , 2 (1). Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/ article/view/4601
Republik Indonesia. MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi (1998).
Republik Indonesia. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (1999).
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang korupsi maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2002).
Sax, G. (1993). Princeples of educational and psychological meansurement and evaluation . Washington: Wadsworth
Publishing Company.
Svensson, J. (2005). Eight Questions about Corruption. Journal of Economic Perspectives , 19 (3), 19–42.
https://doi.org/10.1257/08953300577435 7860
Van Dyne, L., & LePine, J. A. (1998). Helping and Voice Extra-Role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity. The Academy of Management Journal , 41 (1), 108–119. https://doi.org/10.2307/256902
Vembriarto. (1985). Pengantar pengajaran modul . Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita.