Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## E-FISH PAY (ELECTRONIC FISH PAY)
KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU
Asmaul Husna 1 dan Diki 2
1 Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang
2 Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang

## Email: asmaulhusna1771@gmail.com

## ABSTRAK
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kondisi  perekonomian  masyarakat  pesisir? bagaimana  implementasi  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  (GNNT)  terhadap  masyarakat  pesisir? Dan  bagaimana  inovasi E-fish  pay dapat  dikatakan  sebagai  solusi  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  pesisir?  peneliti  berusaha  untuk  menggali  bagaimana  kondisi perekonomian masyarakat di wilayah Kelurahan Sei Enam khususnya perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tangka karena masih rendahnya taraf perekonomian masyarakat sekitar  tersebut,  sementara  hasil  tangkapan  di  wilayah  tersebut  merupakan  hasil  tangkapan terbesar  di  Kabupaten  Bintan.  Melalui  GNNT  diharapkan  dapat  mengakselerasi  penggunaan instrumen  pembayaran  non  tunai  yang  telah  diupayakan  oleh  Bank  Indonesia  dari  beberapa tahun sebelumnya. Dalam konsep E-Fish Pay , cara kerja investment adalah dengan menyisihkan 10%  dari  penghasilan  nelayan  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  sistem E-Fish  Pay. Namun untuk investment ini penghasilan yang telah disisihkan oleh nelayan hanya boleh di tarik atau  digunakan  untuk  kelangsungan  perekonomian  nelayan,  misal  untuk  pembuatan  keramba atau membuka usaha-usaha yang akan dijalankan oleh nelayan selama tidak melaut.
Kata Kunci: Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), e-fish pay

## ABSTRACT
The purpose of this study is how are the economic conditions of coastal communities? How is the implementation of the Less Cash Society (GNNT) for coastal communities? And how can E-fish pay  innovation  to  be  said  as  a  solution  to  improve  the  economy  of  coastal  communities?  The researcher tried to explore how the economic condition of the community in the Sei Enam Village, especially  the  economy  of  the  community  who  worked  as  tangka  fishermen  due  to  the  low economic level of the surrounding community, while the catch in the area was the biggest catch in Bintan  Regency.  Through  GNNT,  it  is  expected  to  accelerate  the  use  of  non-cash  payment instruments that have been attempted by Bank Indonesia from a number of previous years. In the E-Fish  Pay  concept,  the  way  investment  works  is  by  setting  aside  10%  of  the  income  of fishermen who make buying and selling transactions through the E-Fish Pay system. However, for this investment the income that has been set aside by fishermen may only be withdrawn or used  for  the  economic  survival  of  fishermen,  for  example  for  making  cages  or  opening businesses that will be run by fishermen while not fishing.
Keywords: less cash society, gnnt, e-fish pay

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.000 pulau (DKN 2016), perairan laut sebesar 5,9 juta km², perairan darat sebesar 1,9 juta km², dan  panjang  garis  pantai  sebesar  81.000  km.  Wilayah  perairan  Indonesia  memiliki  potensi ekonomi  kelautan  yang  sangat  besar  dan  beragam,  antara  lain  sumber  daya  ikan.  Dengan melimpahnya  sumber  daya  ikan  maka  seharusnya  pendapatan  nelayan  sangatlah  memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam realita tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan.
Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratannya  merupakan  salah  satu  provinsi  wilayah  maritim  yang  memiliki  panjang  garis  pantai 2.367,6 km dengan luas wilayah 251.810 km 2 . Dimana sekitar 96% merupakan lautan dan 4% berupa  daratan  yang  berupa  gugusan  pulau  yang  berjumlah  2.408  buah  pulau  yang  ada  di Indonesia  terdiri  dari  5  Kabupaten  meliputi  Kabupaten  Bintan,  Karimun,  Anambas,  Natuna, Lingga dan 2 Kota yaitu Kota Batam dan Tanjungpinang (Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, 2017). Potensi alam laut ini merupakan  andalan kekayaan yang dimilki Kepri dalam menjawab tantangan perkenomian berbasis maritim dengan potensi ini Provinsi Kepri dapat meningkatkan pertumbuhan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  khususnya  masyarakat pesisir yang termarjinalkan di Indonesia.
Beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan untuk meminimalisasi dampak negatif  pembayaran  non  tunai  antara  lain:  (i)  re-definisi  kembali  besaran  moneter  guna mengakomodasi  perkembangan  alat  pembayaran  non  tunai;  (ii)  peningkatan  kredibilitas  bank sentral yang baik yang didukung dengan struktur neraca yang sehat dan ketersediaan cadangan devisa yang cukup diperlukan agar upaya bank sentral melakukan operasi pengendalian moneter tetap  dapat  dilakukan  secara  optimal  dalam  menjaga  stabilitas  harga;    (iii)  khusus  untuk pengembangan  e-money,  pengenaan  giro  wajib  minimum  bagi  penerbit,  restriksi  dalam pemberian  izin  penerbitan  e-money  dan  penyusunan  dasar  hukum  yang  mengatur  hak  dan kewajiban  para  pihak  yang  terkait  dapat  dipertimbangkan  guna  mengatur  peredaran  dan mengurangi risiko.
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan program BI yang direalisasikan untuk mengefisiensikan  biaya  transaksi,  menghindari  transaksi  ekonomi  yang  tidak  tercatat, mengurangi  risiko  uang  rusak,  dan  mengatasi  peredaran  uang  palsu.  Untuk  meningkatkan efisiensi  dari  GNNT  dan  memfokuskan  kegunaannya  di  bagian  sektor  maritim.  Maka  peneliti menciptakan suatu inovasi bernama E-fish pay (Electronic Fish Pay).

## LANDASAN TEORI

## Hasil Produksi Perikanan Tangkap Indonesia
Pembangunan  sumber  daya  kelautan  pada  saat  ini  menjadi  andalan  bagi  bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis multi dimenasi yang mulai mendera kehidupan berkebangsaan kita. Pada saat ini basis perekonomian Indonesia masih dalam tahap factors driven economy, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada faktor sumber daya alam. Padahal  ketersediaan  sumber  daya  alam,  khususnya  yang  berada  didaratan  yang  semakin menipis,  sehingga  satu  satunya  alternatif  yang  tersedia  untuk  memelihara  keberlangsungan pembangunan,  sebelum  beralih  ke  tahap  innovation  driven  economy,  adalah  pemanfaatan sumber daya dipesisir dan lautan (Fatmasari, 2014).
Produki perikanan Indonesia hingga triwulan III-2015 mencapai 14,79 juta ton. Produksi tersebut  merupakan  kontribusi  dari  produksi  perikanan  tangkap  mencapai  4,72  juta  ton  dan

## Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia
produksi  perikanan  tangkap  di  perairan  umum  mencapai  325  ribu  ton.  Produksi  perikanan Indoneisa  dari  triwulan  I  hingga  triwulan  III  tahun  2015  mengalami  kenaikan  yang  cukup signifikan  dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar  13,26  persen  dengan  rata-rata  produksi sebesar  4,93  juta  ton  dan  standar  deviasi  sebesar  620  ribu  ton.  Hal  ini  menunjukan  bahwa perikanan  Indonesia  secara  total  mengalami  mengalami  peningkatan  dari  triwulan  I  hingga triwulan  III  tahun  2015.  Dengan  perincian  sebagai  berikut:  produksi  perikanan  tangkap  dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukan pertumbuhan sebesar 10,36 persen dengan rata-rata  produksi  sebesar  1,57  juta  ton  dan standar  deviasi  162  ribu  ton,  sedangkan  produksi perikanan  budidaya  dari  triwulan  I  hingga  triwulan  III  tahun  2015  menunjukan  pertumbuhan sebesar 14,69 persen dengan rata-rata produksi sebesar 3,35 juta ton dan standar deviasi 461 ribu ton (KKP, 2015).

## Kehidupan Masyarakat Pesisir
Sebagian  besar  kategori  sosial  nelayan  Indonesia  adalah  nelayan  tradisional  dan nelayan  buruh.  Mereka  adalah  penyumbang  utama  kuantitas  produksi  perikanan  tangkap nasional.  Walaupun  demikian,  posisi  sosial  mereka  tetap  marginal  dalam  proses  transaksi ekonomi  yang  timpang  dan  eksploitatif  sehingga  sebagai  pihak  produsen,  nelayan  tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.
Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan  nelayan sangat dirasakan di desa-desa  pesisir  yang  perairannya  mengalami overfishing (tangkap  lebih)  sehingga  hasil tangkap  atau  pendapatan  yang  di  peroleh  nelayan  bersifat  fluktuatif,  tidak  pasti,  dan  semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan  dengan  tiga  persoalan  yang  sangat  krusial  dalam  kehidupan  mereka,  yaitu  (1) pergulatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  (2)  tersendat-sendatnya  pemenuhan kebutuhan  pendidikan  anak-  anaknya,  dan  (3)  terbatasnya  akses  mereka  terhadap  jaminan kesehatan.
Untuk itu, perlu dipikirkan solusi strategi alternatif untuk mengatasi persoalan kehidupan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Dalam  hal ini, program  jaminan sosial ( sosial  security )  yang  dirancang  secara  formal  merupakan  salah  satu  strategi  yang  patut (Fatmasari, 2014).

## Ketergantungan Masyarakat Pesisir terhadap Tengkulak
Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi oleh nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya  yaitu  menjadi  buruh  nelayan.  Permasalahannya  adalah  selain  minimnya  hasil tangkapan dengan alat tangkap sederhana, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para juragan juga cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh.
Dalam beberapa kasus, dan ini yang paling sering terjadi, bagi hasil itu dilakukan dengan sistem fifty-fifty , yaitu sesudah hasil tangkapan dijual dan dikurangi untuk biaya operasi, sisanya dibagi  dua  antara  buruh  nelayan  dengan  juragannya.  Sistem  bagi  hasil  seperti  itu  sepintas
memang  kelihatan  adil.  Namun  jika  dicermati  lebih  jauh  sistem  bagi  hasil  yang  demikian sebetulnya sangat timpang. Memang benar nelayan buruh dapat bagian setengah seperti yang diperoleh  juragan,  tetapi  pada  nelayan  buruh,  pendapatan  yang  setengah  itu  harus  dibagi  lagi dengan banyaknya anggota yang ada. Jika dalam satu kelompok penangkapan terdiri dari jenam anggota, maka dapat dipastikan bahwa pendapatan buruh hanyalah seperenam dari pendapatan juragan.  Artinya,  semakin  besar  anggota  kelompok  penangkapan  yang  dimiliki,  maka ketimpangan dalam bagi hasil itu semakin besar.
Sistem bagi hasil yang timpang itu pada kasus-kasus tertentu masih diperparah dengan kewajiban nelayan untuk ikut serta menanggung penggantian alat baru, jika terjadi kerusakan. Ini dapat dilihat pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada perahu slerek di Muncar misalnya, jika terjadi kerusakan mesin ataupun jaring, dan ternyata tidak dapat diperbaiki, maka anggota slerek harus  ikut  menanggung  setengah  bagian  dari  harga  pembelian  mesin  atau  jaring  yang  diganti (Imron, 2002:59). Hal yang sama juga terjadi pada nelayan purse seine di Rembang. Lebih dari itu,  para  buruh  purse  seine  di  Rembang  juga  harus  ikut  menanggung  biaya  penyusutan  alat tangkap yang dimiliki oleh juragan (Imron, 2002:80).  Hal itu tentu saja tidak fair, karena alat yang dibeli  itu  sepenuhnya  menjadi  milik  juragan,  dan  para  buruh  tidak  ikut  memilikinya.  Dengan pembebanan  penggantian  alat  baru,  ditambah  dengan  keharusan  untuk  menanggung  biaya penyusutan  yang  tentunya  masuk  ke  kantong  juragan,  maka  pendapatan  para  buruh  akan menjadi  semakin  kecil,  sebaliknya  pendapatan  juragan  akan  semakin  besar.  Itulah  sebabnya kondisi ekonomi antara nelayan juragan dan buruh terdapat kesenjangan yang sangat besar.
Konsekuensi  dari  keadaan  itu,  tidak  ada  posisi  tawar  dari  nelayan  terhadap  apa  yang telah ditentukan oleh pemilik modal, kecuali menjual  hasil tangkapan yang lebih murah bahkan di bawah  harga  pasar.  Keadaan  itu  pula  yang  menyebabkan  pendapatan  nelayan  peminjam  sulit berkembang dengan maksimal (Imron, 2003).

## Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami ketertinggalan diberbagai bidang.  Indonesia  harus  berjuang  melakukan  pembenahan  diberbagai  bidang.  Dibidang keuangan, khususnya dalam hal sistem pembayaran, jika dibandingkan dengan negara-negara sekawasan  (regional),  Indonesia  masih  jauh  tertinggal.  Salah  satu  bentuk  ketertinggalan Indonnesia  dalam  sistem  pembayaran  adalah  rendahnya  tingkat  pemanfaatan  teknologi  yang diindikasikan melalui rendahnya jumlah dan frekuensi transaksi non tunai. Jumlah transaksi non tunai  ritel  Indonesia  baru  mencapai  0,6  %,  padahal  negara  sekawasan  lain  seperti  Thailand sudah mencapai 2,8 %, Malaysia 7,7 % dan Singapura mencapai 44,5.
Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  para  pemangku  kepentingan  untuk  memacu peningkatan transaksi non tunai, yaitu salah satunya oleh Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia. Salah satu program yang telah dijalankan adalah pencanangan Gerakan Nasional Non  Tunai  (GNNT)  pada  tanggal  14  Agustus  2014  oleh  Gubernur  Bank  Indonesia  Agus  D.W. Martowardjoyo. Pencanangan gerakan ini merupakan penyegaran kembali Peraturan Pemerintah no  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Layanan Keuangan Digital.
Melalui  GNNT  diharapkan  dapat  mengakselerasi  penggunaan  instrumen  pembayaran non  tunai  yang  telah  diupayakan  oleh  Bank  Indonesia  dari  beberapa  tahun  sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non  tunai,  antara  lain  kegiatan  fasilitasi  penggunaan  uang  elektronik  pada  sektor  transportasi
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia
publik, seperti TransJogja, TransSolo, dan TransJakarta. Beberapa strategi GNNT yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Kawasan Non Tunai di Lingkungan Kampus. Program ini merupakan program yang tepat untuk perintisan, namun kelemahan program ini baru menyentuh  sedikit  lapisan  masyarakat  karena  kampus  secara  proporsi  tidak  lebih  dari  1  % masyarakat Indonesia. Apalagi dalam program ini baru menyentuh beberapa  universitas negeri, padahal  di  Indonesia  ada  ribuan  perguruan  tinggi  baik  negeri  maupun  swasta.  (2)  Instrumen Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah.
Sebagai  bentuk  komitmen  atas  perluasan  penggunaan  instrumen  non  tunai,  BI  akan menjadikan  GNNT  sebagai  gerakan  tahunan  yang  didukung  dengan  berbagai  kegiatan  untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran (Sutarmin dan Adi Susanto, 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Kualitatif  dengan  format  desain  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat (Bungin, 2009:68).

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Kjang,  dengan  pertimbangan  dipilihnya  lokasi penelitian  karena:  Peneliti  menemukan  potensi  produksi  tangkap  hasil  laut  yang  besar, Merupakan  jalur  keluar-  masuknya  kegiatan  Ekspor  dan  Impor;  Peneliti  masih  menemukan kesenjangan perekonomian nelayan tangkap di wilayah sekitar dan Menemukan ketergantungan nelayan tangkap kepada tengkulak.

## Informan/Narasumber
Informan merupakan orang yang memberikan informasi dan memberikan keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Suharsimi, 2007:146).
Kategori Informan dalam penelitian: 1. Staff yang bekerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.
2. Staff UPT Perikanan di wilayah Kijang.
Jumlah informan yang ingin diteliti:
1. Staff di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan: 1 Orang
2. Staff UPT Perikanan di wilayah Kijang: 1 Orang
3. Nelayan Tangkap: 4 Orang
Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan wawancara tentang kegiatan dan keadaan masyarakat pesisir di Kelurahan Sei Enam.
2. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara namun melalui dokumen- dokumen dan literatur, data dari kelurahaan seperti data kependudukan masyarakat di Ke, serta buku- buku teori dan sebagainya yang menunjang dan berkaitan dengan masalah penelitian.

## Teknik dan Alat Pengumpulan
Untuk menghimpun data yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi/ Pengamatan
Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah informan yang diteliti cukup tepat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  penelitian  ini,  pada  waktu  pengumpulan  data  di lapangan peneliti juga akan ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

## 2. Wawancara
Wawancara  mendalam  adalah  proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancara. (Bungin, 2009; 108).
Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  data  secara  langsung  dari  informan  Kelurahan yakni Staff Kelurahan. Alatnya dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang  disusun  secara  sistematis  yang  berguna  sebagai  pedoman  untuk  melakukan  Tanya jawab secara langsung dengan informan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  empat  langkah  yaitu  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Empat  tahap  dalam proses analisis data ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi,  dan  wawancara  dicatat  dalam  catatan  lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan juga temuan tentang apa saja yang dijumpai selama penelitian (Bungin, 2009: 108).
2. Reduksi Data
Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses  yang  peneliti  melakukan  pemilahan  dan penyerdehanaan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan proses transformasi data, yaitu perubahan  dari  data yang bersifat kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan  menjadi  data  yang  bersifat  halus  dan  siap  pakai  setelah  dilakukan  penyeleksian dengan  membuang  data  yang  tidak  diperlukan.  Data  yang  sudah  direduksi  juga  akan memberikan  gambaran  yang  dapat  mempermudah  penelitian  untuk  mencari  kembali  data yang diperlukan nantinya ( Bungin, 2009: 115).
3. Penyajian Data Penyajian  data  yaitu  sekumpulan  informasi  tersusun  sehingga  memberikan  kemungkinan penasikan  kesimpulan  pengambilan  tindakan.  Penyajian  data  dimaksudkan  untuk mempermudah  penelitian  dalam  melihat  hasil  penelitian.  Banyaknya  data  yang  diperoleh menyulitkan  peneliti  untuk  melihat  hubungan  antara  detail  yang  ada,  sehingga  peneliti mengalami kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan sebab hasil penelitian masih berupa data- data yang berdiri sendiri- sendiri. Agar sajian  data  tidak  menyimpang  dari  pokok  permasalah  maka  penulis  menyajikan  data  yang diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai gambaran dari hasil yang telah penulis lakukan pada saat wawancara, sehingga menjadi paduan informasi tentang apa yang terjadi dan data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti (Bungin, 2009:121).

## Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten  Bintan  terletak  antara  0°6’17”  Lintang  utara - 1°34’52”  Lintang  Utara  dan 104°12’47”  Bujur  Timur  disebelah  barat - 108°2’27”  Bujur  Timur  disebel ah  Timur.  Daerah kabupaten bintan merupakan dari paparan continental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau -pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sia erosi atau pencetusan daerah  daratan  pra  tersier,  wilayahnya  membentang  dari  semenanjung  Malaysia  dibagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:
Utara : Kabupaten Natuna Selatan : Kabupaten Lingga Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam Timur : Provinsi Kalimantan Barat a. Hasil Tangkap Perikanan Di Bintan Timur Volume Produksi  Perikanan  per  kecamatan di  Kabupaten  Bintan 2016 (Ton) No. Kecamatan Penangkapan (2016) 1 Teluk Bintan 2.464,00 2 Seri Kuala Lobam 2.415,69 3 Bintan Utara 1.884,24 4 Teluk Sebong 3.381,97 5 Bintan Timur 13.044,73 6 Bintan Pesisir 7.536,95 7 Mantang 6.957,19 8 Gunung Kijang 7.440,33 9 Toapaya - 10  Tambelan 8.213,35 Total 53.338,45
Sumber:  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan (2014) Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa volume produksi perikanan di Kabupaten Bintan pada tahun 2016, sejumlah 53.338,45 ton yang terbagi atas beberapa kecamatan yang tertera di tabel diatas dengan jumlah terbesar terdapat di wilayah Bintan timur dengan jumlah tangkapan hasil laut sebesar 13.044,73 ton.
Perbandingan volume penangkapan ikan di Kabupaten Bintan periode 2012 – 2016 ( Ton): Tahun Penangkapan 2012 39.937,00 2013 41.238,00 2014 49.339,00 2015 50.287,00 2016 53.338,44
Sumber:  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2014
Berdasarkan hasil tabel diatas juga dapat diketahui bahwa hasil jumlah hasil tangkapan laut dari periode  tahun  2012-  2016  mengalami  peningkatan  berturut  turut.  Hingga  pada  tahun  2016 diketahui bahwa hasil tangkapan yang di peroleh di Kabupaten Bintan sebesar 53.338,44 ton.

## Kabupaten Bintan Kepulauan Riau

## Kondisi Perekonomian Masyarakat Pesisir di Sei Enam
Kondisi perekonomian merupakan keadaan yang memiliki serangkaian sistem yang saling berhubungan dan dapat mempengaruhi antar bagian secara keseluruhan. Lebih tepatnya kondisi yang  bisa  terjadi  apabila  keadaan  perkenomian  masyarakatnya  rendah  maka  akan mempengaruhi  kemakmuran  wilayahnya.  Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas  kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti berusaha untuk menggali bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di wilayah Kelurahan Sei Enam khususnya perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai  nelayan tangkap. Karena  peneliti melihat bahwa masih rendahnya taraf perekonomian masyarakat  sekitar  tersebut,  sementara  hasil  tangkapan  di  wilayah  tersebut  merupakan  hasil tangkapan terbesar di Kabupaten Bintan.
Menurut Bapak SF sebagai kepala UPT Kijang mengatakan bahwa memang benar hasil tangkapan  laut  di  wilayah  Kijang  yang  meliputi  Sei  Enam  dan  sekitarnya  merupakan  wilayah penghasil tangkapan tertinggi di Kabupaten Bintan. Namun, ini tidak hanya hasil tangkap laut dari nelayan mandiri, tetapi juga hasil tangkapan nelayan yang bekerja dengan tengkulak. Hal inilah yang menurut Bapak SF juga sebagai kendala dari rendahnya perekonomian masyarakat sekitar. Menurut Bapak MD sebagai nelayan tangkap di wilayah Sei Enam mengatakan bahwa untuk melaut mereka harus melakukan peminjaman terlebih dahulu untuk membeli bahan bakar dan  makanan  untuk  persediaan  selama  melaut.  Pinjaman  yang  di  pinjam  biasanya  kisaran 1.500.000, setelah mendapatkan peminjaman Bapak MD akan segera turun kelaut bersama ke empat  temannya  dengan  menggunakan  kapal  3  GT.  Biasanya  mereka  melaut  selama  3  hari. Apabila hasil tangkapan laut dirasa cukup banyak maka mereka akan kembali pulang kerumah. Hasil tangkapan ikan yang biasa di peroleh seperti ikan selar, ikan tenggir, ikan selikor. Dan  biasanya  bisa  mendapatkan  kisaran  5000.000  dari  hasil  menjual  tangkapan  laut  tersebut. Namun,  harus  di  bagi  5  dengan  nelayan  yang  ikut  melaut  bersama,  serta  di  potong  untuk pembayaran  hutang  supaya  hutang  pinjaman  tidak  menumpuk.  Sehingga  menurut  Bapak  MD, penghasilan  yang  ia  dapat  hanya  bisa  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-  hari walaupun  terkadang  kurang,  sehingga  ia  tidak  bisa  melakukan saving atau  menabung  dan nelayan  juga  tidak  dapat  menyisihkan  penghasilannya  untuk  modal  melaut  selanjutnya  karena terlalu banyaknya potongan pendapatan yang harus di tanggung oleh nelayan.

## Ketergantungan Masyarakat Sei Enam terhadap Tengkulak
Di  wilayah  Sei  Enam  sebagian  masyarakatnya  sudah  mencari  hasil  tangkapan  secara mandiri  jadi  mengenai  alat  tangkap  dan  sampan  mereka  memanfaatkan  sumbangan  yang  di berikan pemerintah, namun untuk melaut mereka tetap menemukan beberapa kendala. Selama melaut  sekitar  seminggu,  mereka  membutuhkan  biaya  operasional  berupa  konsumsi  selama dilaut  dan  membeli  bahan  bakar  serta  perlengkapan  melaut  lainnya,  karena  ketidakpunyaan biaya, nelayan harus menemui tengkulak untuk melakukan peminjaman uang sekitar 1.000.000,- hingga  2.000.000,-  untuk  modal  melaut  selama  seminggu.  Tengkulak  pun  akan  meminjamkan uang  kepada  nelayan,  sehingga  nelayan  akan  menjual  hasil  tangkapannya  tersebut  kepada tengkulak.
Menurut SA yang kami wawancarai, ia mengatakan bahwa ikan yang dijual ke tengkulan relative  lebih  rendah  daripada  menjual  hasil  tangkapan  ke  pasar,  selisih  harganya  bisa  sekitar 10ribu  perkilo  ikan.  Namun,  karena  rasa  segan  dan  ketergantungan  dari  segi  dana  kepada tengkulak  inilah  menyebabkan  nelayan  tetap  menjual  hasil  tangkapannya  kepada  tengkulak, walaupun  mereka  harus  menerima  pembayaran  yang  lebih  rendah  ketimbang  menjual  hasil tangkapan ke pasar.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
Melalui  GNNT  diharapkan  dapat  mengakselerasi  penggunaan  instrumen pembayaran  non  tunai  yang  telah  diupayakan  oleh  Bank  Indonesia  dari  beberapa  tahun sebelumnya.  Beberapa  kegiatan  yang  telah  dilakukan  untuk  mendorong  penggunaan instrumen  pembayaran  non  tunai,  antara  lain  kegiatan  fasilitasi  penggunaan  uang elektronik  pada  sektor  transportasi  publik,  seperti  TransJogja,  TransSolo,  dan TransJakarta. Beberapa strategi GNNT yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan  Kawasan  Non  Tunai  di  Lingkungan  Kampus.  (2)  Instrumen  Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, BI akan menjadikan  GNNT  sebagai  gerakan  tahunan  yang  didukung  dengan  berbagai  kegiatan untuk  mendorong  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  akan  penggunaan  instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. (Sutarmin dan Adi Susanto, 2017).

## E-Fish Pay
Untuk  mengefektifkan  dan  meningkatkan  keefisienan  dari  GNNT  maka  peneliti membuat  inovasi  yang  tergagas  dalam  bentuk E-Fish  Pay yang  memiliki  manfaat  dan keunggulan  ,  yaitu  menghilangkan  ketergantungan  nelayan  terhadap  tengkulak,  media untuk  menabung  (saving),  untuk  berinvestasi  (investment)  dalam  mengembangkan  hasil tangkapan  demi  keberlanjutan,  kemandirian  dan  peningkatan  perekonomian  nelayan pesisir.
Siklus E-Fish Pay :
a. Nelayan  melakukan  penjualan  hasil  tangkapan  ikan  melalui  pemerintah  kepada  pihak swasta (restaurant, swalayan, dll).
b. Pihak swasta dan pemerintah melakukan pembayaran dari pembelian hasil tangkapan ikan tersebut langsung ke rekening E-Fish Pay milik nelayan.
c. Kemudian dari sistem E-Fish Pay ini, seluruh penghasilan nelayan akan langsung dipotong dengan saving dan investment. Barulah nelayan akan mendapatkan penghasilan bersih.
d. Nelayan dapat menggunakan investment hanya untuk kegiatan perekonomian, contohnya untuk perbaikan kapal. Pembuatan keramba dan lain-lain.
e. Pemerintah  menjalankan  perannya  sebagai controlling .  Pengawasan  yang  dilakukan pemerintah meliputi pengawasan kegiatan antara nelayan dan perbankan, memperhatikan kesejahteraan nelayan, serta pengawasan secara berkala terhadap perkembangan sistem ini.

## Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan yang peneliti analisis di wilayah Kecamatan Gunung Kijang, tepatnya di daerah pesisir dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tangkap. Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :
a. Tingkat perekonomian yang menengah ke bawah.
b. Ketergantungan kepada tengkulak.
c. Minimnya modal.
d. Pemahaman teknologi yang belum memadai.

## Kabupaten Bintan Kepulauan Riau
Dari permasalahan  di atas, adapun rekomendasi yang ingin  peneliti sampaikan  adalah suatu konsep yang memanfaatkan teknologi yang bersumber dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang peneliti namakan dengan E-Fish Pay. E-Fish Pay adalah suatu gagasan tentang bagaimana  sistem  pembayaran  non  tunai  diterapkan  pada  sektor  maritim  yang  pada  hal  ini ditujukan  kepada  masyarakat  pesisir  yang  bekerja  sebagai  nelayan  tangkap.  E-Fish  pay menawarkan keunggulan, yaitu :
1. Saving (Tabungan)
Yaitu  tabungan  yang  merupakan  jenis  simpanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang penarikannya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  tertentu  sesuai  perjanjian  antara  bank  dan pihak  nasabah.  Dalam  konsep E-Fish  Pay ,  cara  kerja  saving  adalah  dengan  menyisihkan sebagian  penghasilan  mereka  minimal  15%  dari  penghasilan  nelayan  yang  melakukan transaksi jual beli melalui sistem E-Fish Pay.
2. Investment (Investasi)
Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003:2). Dalam konsep E-Fish  Pay ,  cara  kerja investment adalah  dengan  menyisihkan  10%  dari  penghasilan nelayan  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  sistem E-Fish  Pay. Namun  untuk investment  ini  penghasilan  yang  telah  disisihkan  oleh  nelayan  hanya  boleh  di  tarik  atau digunakan  untuk  kelangsungan  perekonomian  nelayan,  misal  untuk  pembuatan  keramba atau membuka usaha-usaha yang akan dijalankan oleh nelayan selama tidak melaut.
Langkah-langkah yang harus diambil dalam memperkenalkan E-Fish Pay, sebagai berikut:
1. Merubah Persepsi Nelayan Tangkap
Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai pentingnya peningkatan perekonomian untuk mendukung kesejahteraan nelayan tangkap, juga memberikan sebuah pola  pikir  yang  selama  ini  sudah  tertanam  bahwa  nelayan  cenderung  bergantung  kepada tengkulak, sehingga akibat kebergantungan tersebut menyebabkan para nelayan sulit untuk mandiri,  memiliki  banyak  hutang,  dan  penghasilan  yang  rendah  karena  harga  jual  hasil tangkapan laut di bayar dengan harga yang murah.
2. Sistem Pengelolaan Pendapatan Nelayan Tangkap Sistem  pengelelolaan  yang  dapat  di  aplikasikan  oleh  nelayan  adalah  dengan  menyisihkan sebagian  pendapatannya  untuk  saving  dan  investasi  melalui E-Fish  Pay ,  sehingga masyarakat  pesisir  dapat  mengoptimalkan  pendapatannya  dan  mengelola  keuangannya secara  baik.  Melalui  E-Fish  Pay  masyarakat  pesisir  dapat  menggunakan  dana  investasi tersebut  ke  arah  yang  tepat  seperti  pembuatan  keramba  dan  modal  usaha  yang  berkaitan dengan maritim.

## SIMPULAN
Melalui  penelitian  ini  diketahui  bahwa  masyarakat  pesisir  Kecamatan  Gunung  Kijang yang bekerja sebagai nelayan tangkap pada dasarnya masih berada dalam taraf perekonomian yang  rendah  (tingkat  kemiskinan)  padahal  seharusnya  ketika  musim  tangkap  ikan/  hasil  laut berlimpah  mereka  bisa  mendapatkan  penghasilan  yang  besar,  namun  kenyataannya  tidak demikian. Hal ini dikarena ketergantungan masyarakat pesisir kepada tengkulak sehingga ketika cuaca  dalam  keadaan  buruk  atau  tidak  bisa  melaut  maka  nelayan  akan  kesulitan  untuk memenuhi perekonomian ataupun kebutuhannya sehari-harinya tentu dengan demikian nelayan harus melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya, dan cara yang paling mudah adalah
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia
melakukan  peminjaman  kepada  tengkulak,  sehingga  ini  menjadi  alasan  utama ketergantungan  masyarakat  pesisir  kepada  tengkulak  dan  kurang  mandiri  dalam meningkatkan pendapatan perekonomiannya.
Dengan  adanya  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  di  tujukan  agar  dapat mempermudah masyarakat pesisir yang diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen  pembayaran  non  tunai  yang  telah  diupayakan  oleh  Bank  Indonesia  dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada e-pass masuk-keluarnya pelabuhan.
Untuk  mengembangkan  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  (GNNT)  terhadap masyarakat  di  wilayah  pesisir  khususnya  yang  bekerja  sebagai  nelayan  tangkap  maka peneliti menawarkan sebuah terobosan yang merupakan inovasi dari GNNT yang lebih di fungsikan untuk bertransaksi dalam sektor kemaritiman, dengan tujuan supaya nelayan tangkap  tidak  merasa  kebergantungan  terhadap  para  tengkulak  dan  sekaligus memudahkan  nelayan  untuk  melakukan  transaksi  baik  dalam  jual  ataupun  beli  hasil tangkapan laut, mengajak nelayan untuk menabung sehingga dapat menyisihkan uang dari  penghasilannya  yang  dapat  di  gunakan  sewaktu-  waktu  ketika  di  perlukan,  juga memberikan  investasi  dari  pehasilan  nelayan  yang  nantinya  investasi  yang  terkumpul tersebut juga akan di kelolah dan di gunakan untuk nelayan yang ingin mengembangkan hasil  tangkapnya  dan  menjadi  lebih  mandiri,  yang  dengan  harapan E-  fish  Pay dapat mendukung  masyarakat  pesisir  terutama  para  nelayan  dalam  meningkatkan perekonomiannya dan kesejahteraan hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshoriy  N.  &  amp;  Arbaningsih,  D,  2008.  Negara  Maritim  Nusantara  :  Jejak  yang Terhapus,Yogyakarta: Tiara Wacana.
Bank Indonesia, (2016), Upaya Meningkatkan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money, Working Paper
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  2001.  Pedoman  Umum  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir
Fatmasari, Dewi., (2014), Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir  Desa  Waruduwur,  Kecamatan  Mundu,  Kabupaten  Cirebon,  Jurnal  :  Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 6 No 1. Febranto,  Wiang ga  2008.  “Analisis  Pengaruh  Instrumen  Pembayaran  Non -  Tunai  Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia”. Jurnal . Univers itas Diponegoro. Semarang. Imron. Masyhuri., (2003), Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan, Jurnal :
Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No 1.
Kementrian Kelautan dan Perikanan, (2015) Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2015. [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Buku Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan Perikanan Tahun 2011. Kertas kerja (working papers): Pramono, Bambang, dkk. 2006. Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter. Bank Indonesia Working Paper No. 11 Sukamto,  2017.  “Pengelolaan  Potensi  Laut  Indonesia  Dalam  Spirit  Ekonomi Islam  (Studi Terhadap  Eksplora si  Potensi  Hasil  Laut  Indonesia)”  Jurnal.  Universitas  Yudharta Pasuruan.
Solihin, Akhmad, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Isu, Permasalahan  dan Telaah Kebi- jakan, Bandung: Nuansa Aulia.
Sutarmin,  Susanto.  Adi,  (2017),  Potensi  Pengembangan  Transaksi  Non  Tunai  Di  Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.