Online Dispute Resolution (ODR)

## Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia
Ariella Gitta Sari, Hery Lilik Sudarmanto, Divi Kusumaningrum Fakultas Hukum Universitas Kadiri
ariellagitta@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Proses  kegiatan  transaksi  bisnis Fintech berjalan  selaras  dengan  adanya  sengketa eletronik  yang  semakin  kompleks.  Hadirnya Online  Dispute  Resolution (ODR)  yang merupakan  turunan  dari Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  menjadi  inovasi  terbaru untuk  menyikapi  perkembangan  dunia  informasi  digital  dalam  penyelesaian  sengketa Fintech sehingga  para  pihak  yang  terlibat  sengketa  bisnis Fintech dapat  menyelesaikan sengketa tanpa batas jarak, ruang dan waktu serta lebih efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan statue  aproach ,  menganalisis  peraturan perundang-undangan.  Penyelesaian  sengketa Fintech secara Online  Dispute  Resolution (ODR) dapat diterapkan di Indonesia dan telah diatur dalam POJK No. 61/POJK.07/2020 dibawah kewenangan LAPS SJK  serta diawasi oleh OJK sebagai lembaga yang terintegrasi di industri jasa keuangan.
Kata kunci : Fintech , ODR, LAPS SJK

## ABSTRACT
The process of Fintech business transactions goes hand in hand with the existence of electronic  disputes  that  are  increasing  it’s  complexity.  The  presence  of  Online  Dispute Resolution (ODR), which is a derivative of Alternative Dispute Resolution (ADR), is the latest  innovation  to  address  the development  of the digital information  in Fintech dispute resolution so that the parties involved in the dispute Fintech will be able to resolve disputes without limiting the distance, space, wich are going to be more effective. This research uses normative juridical research with the statue aproach, analyzing legislation method. Fintech dispute resolution with Online Dispute Resolution (ODR) can be applied in Indonesia and has been regulated in POJK No. 61/POJK.07/2020 under the authority of LAPS SJK and supervised by OJK as an integrated institution in the financial services industry.
Key words : Fintech , ODR, LAPS SJK

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  teknologi  digital  membawa  pengaruh  secara  signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat setiap tahunnya. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II 2020 menunjukan bahwa 73,7% atau setara  dengan  196,71  juta  jiwa  dari  total  populasi  266,91  juta  jiwa  penduduk  Indonesia merupakan  pengguna  internet. 1 Perubahan  era  globalisasi  ini  turut  mentranformasi  dunia bidang  jasa  keuangan  dari  model  bisnis  konvensional  menjadi  bisnis  keuangan  modern dengan sentuhan teknologi informasi atau dapat disebut sebagai bisnis Fintech (Financial Technology) .  Jenis  kategori  bisnis Fintech yang  tengah  berkembang  di  Indonesia  saat  ini meliputi Payment  Gateway , Agregator , Crowdfunding ,  dan Peer  to  Peer  Lending (P2P Lending).  Dengan  menggunakan  media  elektronik  dan  sistem  digital,  para  pelaku  bisnis Fintech dapat melakukan kegiatan transaksi secara cepat, mudah, nyaman, dan efisien tanpa perlu  bertatap  muka  ( face  to  face )  sehingga  menciptakan  kegiatan  bisnis  keuangan  tanpa batas ruang, jarak dan waktu (borderless) . Sebagai salah satu bentuk dari bisnis Fintech , per 31 Desember 2020 terdapat 149 perusahaan Peer to Peer Lending di Indonesia yang terdaftar dan  berizin  di  Direktori  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  akumulasi  penyaluran pinjaman  nasional  sebesar  Rp.  155,90  triliun  dimana  akumulasi  tersebut  naik  sebesar 91,30% yoy dari  tahun  2019  yang  hanya  Rp.  81,50  triliun. 2 Selain  adanya  kehadiran teknologi  informasi  yang  kini  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat,  kebutuhan  akan kegiatan transaksi yang serba praktis menjadi faktor pendukung lahirnya bisnis Fintech di Indonesia.
Tingginya angka pertumbuhan bisnis Fintech di  Indonesia tidak lepas dari adanya beragam sengketa yang terjadi akibat adanya kerugian atau wanprestasi yang dialami oleh pihak  yang  merasa  dirugikan.  Sengketa  bisnis  yang  timbul  berjalan  beriringan  dengan banyaknya  jumlah  transaksi  bisnis  yang  terjadi. 3 Pada  dasarnya  sengketa  bisnis  dapat diselesaikan secara litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Proses litigasi  membutuhkan waktu  yang cukup lama,  mahal,  dan tidak adanya win-win  solution
1 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)” , diakses dari http://apjii.or.id/survei , pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 16:45 WIB
2 OJK, “Perkembangan Fintech Lending Desember 2020”, diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode- Desember-2020.aspx , pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 18:58 WIB
3 Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014). Hlm.
bagi para pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa bisnis yang terbengkalai serta  proses  penyelesaian  sengketa  yang  membutuhkan  waktu  lama  memicu  biaya penyelesaian  yang  tinggi  dan  dapat  menurunkan  kualitas  sumber  daya  perusahaan  yang sedang bersengketa. 4 Proses litigasi menjadi langkah terakhir (ultimum remidium) apabila alternatif penyelesaian sengketa lain tidak dapat membuahkan hasil dalam menyelesaikan kasus  sengketa  bisnis. 5 ADR (Alternative  Dispute  Resolution) sebagai  bagian  dari  sistem non-litigasi  menjadi  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  disukai  oleh  para  pelaku bisnis  karena  dinilai  lebih  tepat,  efektif,  efisien,  dan  fleksibel.  ADR  merupakan  lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dan didasarkan pada  itikad  baik. 6 Penyelesaian  sengketa  dengan  sistem  ADR  memungkinkan  para  pihak untuk memilih dan menunjuk sendiri pihak ketiga yang netral yakni madiator atau arbiter apabila  negoisasi  tidak  berjalan  dengan  baik  sesuai  perjanjian  yang  telah  disepakati sebelumnya. 7
Banyaknya  sengketa  elektronik  yang  terjadi  dalam  kegiatan  bisnis Fintech dirasa kurang  sejalan  apabila  diselesaikan  menggunakan  sistem  penyelesaian  sengketa  secara konvensional.  Hal  ini  didasari  atas  jarak  geografis  pihak  yang  bersengketa  dalam  bisnis Fintech tidak dapat terjangkau dan dibutuhkannya penyelesaian sengketa secara cepat serta mudah dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian secara online diharapkan dapat menjadi salah  satu  cara  prefentif  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis Fintech .  Untuk  memenuhi kebutuhan pelaku bisnis Fintech tersebut, Online Dispute Resolution (ODR) dapat menjadi tawaran yang menjanjikan sebagai bentuk alternatif dalam menangani penyelesaian sengketa bisnis Fintech .  ODR  merupakan  bentuk  implementasi  dari  ADR (Alternatif  Dispute Resolution) dengan  memanfaatkan  perkembangan  dunia  informasi.  Pada  dasarnya  sistem ODR  sama  dengan  ADR  dimana  ADR  memiliki  3  (tiga)  metode  penyelesaian  sengketa, yakni  negoisasi,  mediasi  dan  arbitrase,  yang  menjadi  pembeda  antara  ODR  dengan  ADR terletak pada sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan ODR dilakukan secara online menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang terhubung dengan jaringan internet sehingga  tidak  diperlukannya  pertemuan  penyelesaian  sengketa  bisnis  secara  tatap  muka.
4 Mahkamah  Agung,  “ Laporan  Penelitian  Alternative  Despute  Resolution  (Penyelesaian  Sengketa Alternatif)  dan  Court  Connected  Dispute  Resolution  (Penyelesaian  Sengketa  Yang  Terkait  Dengan Pengadilan)”. Hlm. 31
5 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 1-2
6 Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
7 Moch.  Basarah, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Tradisional  dan  Modern  (Online) (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). Hlm 2
Kehadiran sistem ODR dianggap menjadi solusi alternatif yang baik bagi para pelaku usaha bisnis Fintech dalam  menyelesaikan  sengketanya.  Biaya  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara ODR terbilang cukup terjangkau, hal ini didasari akan  adanya  pemangkasan  biaya  terhadap  biaya  akomodasi,  biaya  administrasi  serta konsultasi  yang  mewajibkan  para  pihak  untuk  bertatap  muka  dengan  hakim,  arbiter,  atau dengan  mediator.  Beberapa  negara  maju  di  dunia  telah  menerapkan  ODR  untuk menyelesaikan  suatu  kasus  sengketa  bisnis  elektronik,  misalnya  European  Union  (EU), American  Arbitration  Association  (AAA),  dan  China  International  Economic  and  Trade Arbitration  Commission  (CIETAC)  dimana  dalam  pelaksanaan  ODR  di  negara  maju tersebut meniliki tujuan yang sama yakni membantu menyelesaikan sengketa bisnis online . 8
Konsep  ODR  dapat  menjadi  pertimbangan  atas  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  bisnis Fintech , mengingat  adanya jejak digital yang telah terekam  saat  berlangsungnya kegiatan transaksi  bisnis Fintech yang  dilakukan  secara online dan  informasi  dan/atau  dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa bisnis Fintech . 9
Penulisan  karya  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  ODR, regulasi yang mengatur tentang penerapan ODR di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa secara ODR melalui LAPS SJK.

## RUMUSAN MASALAH
Merujuk  pada  persoalan-persoalan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  tulisan ini akan meneliti dengan rumusan masalah :
1. Bagaimanakah konsep Online Dispute Resolution (ODR) secara umum?
2. Bagaimanakah  regulasi  terkait  pelaksanaan Online  Dispute  Resolution (ODR)  di Indonesia?
3. Bagaimanakah  alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis Fintech secara Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia?
8 Wahyu Beny Mukti S, Efendi Churniawan dan Rudatyo, “Online Dispute Resolution Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis” . RechtIdee, Vol. 15 No. 1, Juni 2020. Hlm. 117
9 Pasal 5 ayat (1) UU ITE

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan berfokus pada analisa bahan hukum berupa buku, majalah, undang- undang dan peraturan-peraturan 10 yang memiliki keterkaitan terhadap pembahasan Online Dispute  Resolution (ODR).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan statue  aproach yang merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  undang-undang  dan  peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum pada penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Penulisan  karya  ilmiah  ini bersifat  deskriptif  analitis,  yakni  menerangkan  sesuatu  hal  tentang Online  Dispute Resolution (ODR) untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai wujud penyelesaian sengketa Fintech melalui sistem ODR.

## PEMBAHASAN

## 1. Online Dispute Resolution (ODR) Secara Umum
Semakin  tinggi  kegiatan  bisnis  secara  elektronik  maka  semakin  tinggi  pula kemungkinan-kemungkinan  adanya  potensi  sengketa  elektronik  yang  akan  timbul. 11 Sengketa elektronik terjadi sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum dalam perjanjian elektronik.  Secara  umum  penyelesaian  sengketa  bisnis  dapat  diselesaikan  melalui  litigasi dan non-litigasi, namun dengan adanya tuntutan kebutuhan para pelaku bisnis Fintech akan adanya penyelesaian sengketa yang lebih praktis, efisien dan efektif ketika para pihak berada dalam  kondisi  geografis  yang  jauh serta  perkembangan  dunia  teknologi  informasi  yang begitu  cepat,  maka  lahirlah  suatu  mekanisme  baru  dan  inovatif  dalam  menyelesaikan sengketa  bisnis Fintech yakni Online  Dispute  Resolution (ODR).  ODR  merupakan perpaduan antara Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang timbul secara online . 12 National Center for State Courts
10 Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 15
11 United Nations Conference on Trade and Development, “E-Commerce and Development Report 2003” , Hlm. 177 diakses melalui https://unctad.org/system/files/official-document/ecdr2003ch7_en.pdf , pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 18:00 WIB
12 Pablo Cortes, Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union (Oxon: Routledge, 2011). Hlm. 53
mendefinisikan  ODR  sebagai  ruang  publik  berbasis  digital  tempat  para  pihak  dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan. 13
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  sistem  ODR  saling berkomunikasi menggunakan sistem elektronik, misalnya penggunaan video conference atau melalui web  conference yang  terfasilitasi  dengan  beberapa  fitur  digital  seperti e-mail , listserv 14 , chat rooms , dan instan messaging untuk mempermudah proses ODR. Selain itu, arbiter dan mediator dalam menjalankan penyelesaian sengketa secara ODR akan dibantu dengan  fitur bulletin  board berbasis real  time  audio  visual  streaming dan content management 15 dalam  mengunduh  dan  mengolah  data  data  informasi  para  pihak  yang bersengketa. Internet Neutral, SquareTrade dan WebMediate merupakan salah satu contoh media  layanan  penyelesaian  sengketa  dimana  dalam  metode  penyelesaiannya  salah  satu pihak  akan  mengisi e-form untuk  mengidentifikasi  masalah online dan  menawarkan beberapa solusi untuk kemudian mediator meninjau e-form yang telah masuk dalam sistem elektronik. 16 Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional, yakni para pihak dan pihak ketiga yang bersifat netral. Namun, lain halnya dengan metode ODR yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang terdapat empat pihak yakni adanya para pihak yang bersengketa, mediator atau arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan media teknologi informasi yang dipergunakan dalam sistem ODR berperan sebagai  “ fourth  party ”  dalam  penyelesaian  sengketa.  Adanya fourth  party dalam  sistem ODR  memungkinkan  pengorganisasian  akan  kegiatan  penyelesaian  sengketa  dan pengelolaan  informasi  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efisien. Fourth  party memberikan fasilitas berupa pemberian kategori terhadap jenis sengketa sebelum dilaksanakannya sesi tatap muka melalui video conference dan meningkatkan proses identifikasi para pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa melalui meeting online . 17 Randall Butler yang seorang pengacara di AS berpendapat bahwa semakin kompleks bentuk sengketa yang terjadi, maka semakin  besar  pula  kebutuhan  akan fourth  party .  Sebagai  contoh,  SmartSettle  yang
13 NCSC, “ What is ODR?” , diakses dari https://www.ncsc.org/odr/guidance-and-tools , pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 20:10 WIB
14 Listserv merupakan sistem yang berfungsi mengirimkan pesan e-mail secara otomatis
15 Bambang  Sutiyoso, “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Online  Dispute  Resolution  dan Pemberlakuannya di Indonesia” . Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 2, Juni 2008. Hlm. 235
16 Joseph W. Goodman, “ The Pros and Cons of Online Dispute Resolution: An Assessment of Cyber- Mediation Website ”. Duke Law & Technology Review, Vol. 2, No. 1, 2003. Hlm. 4
17 Adel Chandra, “ Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (Odr)  Kaitan  Dengan  Uu  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  No.11  Tahun  2008 ”. Jurnal Ilmu Komputer, Vol. 10 No. 2, Sepember 2014. Hlm. 82
merupakan  salah  satu  platform  mediasi online menggunakan fourth  party untuk pengambilan data informasi, menggunakan sistem algoritme untuk kemudian mengevaluasi sengketa dan memberikan tanggapan solusi penyelesaian terhadap pihak yang bersengketa.
Saat ini ada 4 (empat) jenis sistem ODR, yaitu: 18
a. Online settlement : menggunakan sistem khusus untuk secara otomatis menyelesaikan klaim keuangan;
b. Online arbitration : menggunakan situs website untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan arbiter yang berkompeten;
c. Online resolution of consumer complaints : menggunakan email untuk menangani jenis pengaduan-pengaduan tertentu dari konsumen;
d. Online mediation
Beberapa  keunggulan  yang  ditawarkan  dengan  adanya  kehadiran  ODR  adalah sebagai berikut, 19

## 1. Efisien Waktu
Penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  fasilitas  internet  dapat  mempersingkat prosedur  penyelesaian.  Agenda  penyelesaian  sengketa  melalui  sistem  ODR  dapat disesuaikan dengan kepentingan para pihak yang bersengketa. Namun demikian, proses ODR tetap diawasi untuk dapat menghasilkan keputusan dalam penyelesaian sengketa
2. Hemat Biaya
ODR  menawarkan  penyelesaian  sengketa  bisnis  dengan  biaya  yang  lebih  murah dibandingkan  prosedur  ADR.  Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  secara online akan  memangkas  biaya  akomodasi  yang  acapkali  memiliki  nilai  cukup  tinggi dibandingkan nilai perselisihan yang terjadi.
3. Litigasi
Ada perbedaan yang cukup signifikan antara penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi dengan  ADR  melalui  sistem  ODR.  Penyelesaian  sengketa  bisnis  secara  ODR memungkinkan para pihak yang terlibat sengketa bisnis untuk memegang kendali atas proses  dan  pengambilan  keputusan.  Para  pihak  dapat  membuat  perjanjian  mereka
18 Sree  Krishna  Bharadwaj  Hotur, “A  Comparative  Analysis  of  Dispute  Resolution  Platforms” . American Journal of Operations Management and Information Systems, Vol. 2, No. 3, 2017. Hlm. 84
19 Pablo, loc.cit.
sendiri  tanpa  adanya  pihak  ketiga.  Kebutuhan  akan  pengacara  dan  saksi  ahli  dapat dikesampingkan karena dalam pelaksanaan ODR para pihak dapat menentukan pihak ketiga yang netral sesuai keahlian pada bidang tertentu dalam suatu sengketa.
4. Prosedur
Upaya  penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  ODR  memungkinkan  para  pihak  untuk dapat mengolah respon sehingga ancaman intimidasi secara verbal yang sering dijumpai dalam  proses  hukum  litigasi  dapat  dihindarkan.  Penyelesaian  sengketa  bisnis  secara ODR bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan perusahaan yang menjadi hal utama dalam kegiatan bisnis dapat terjaga dengan aman.
Sistem  elektronik  ODR memfasilitasi  prosedur keseluruhan penyelesaian  sengketa sejak diajukannya permohonan penyelesaian sengketa, pemanggilan para pihak, persidangan sengketa, pembuktian, putusan sengketa, dan eksekusi putusan sengketa.

## 2. Regulasi Terkait Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia
Ada  ruang  yang  dapat  memberikan  celah  dalam  penerapan  ODR  di  Indonesia, dimana hal ini didasarkan atas klausal yang tertera di Pasal 4 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya  disebut  UU  AAPS) yaitu: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran  surat,  maka  pengiriman  teleks,  telegram,  faksimili, e-mail atau  dalam  bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU AAPS, Indonesia sangat memungkinkan untuk menerapkan sistem ODR dalam penyelesaian sengketa bisnis asal hal tersebut telah disepakati para pihak dan  tertuang  dalam  sebuah  perjanjian  penyelesaian  sengketa.  Terdapat  peran  pemerintah dalam menyikapi akan kehadiran ODR sebagai bentuk penyelesaian sengketa di Indonesia yang  termaktub  di  pasal  40  ayat  (2)  UU  No.  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyatakan Pemerintah turut andil dalam melindungi kepentingan publik  dari  gangguan  akibat  adanya  penyalahgunaan  informasi  elektronik  dan  transaksi elektronik sehingga mengganggu ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari ODR yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa online atas kegiatan bisnis Fintech yang merugikan salah satu pihak. Penerapan ODR juga didukung pada pasal 41 ayat (1) UU ITE bahwa:  “Masyarakat  dapat  berperan  meningkatkan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi melalui  penggunaan  dan  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik
sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini”  dan  di  ayat  (2)  yang  menerangkan  “Peran masyarakat yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang  dibentuk  oleh  masyarakat”.  Peran  masyarakat  tersebut  merupakan  lembaga  yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik serta dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. 20
Pelaksanaan ODR di Indonesia sebagai sistem penyelesaian sengketa bisnis Fintech semakin  diperkuat  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut POJK  LAPS  SJK)  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  regulator  dan  pengawas terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan Industri Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa bisnis Fintech dengan sistem ODR tertuang dalam pasal 33 ayat (1) huruf b POJK LAPS SJK, dimana dalam proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Sektor Jasa Keuangan (LAPS  SJK)  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  media  elektronik.  Media  elektronik tersebut  merupakan  media  komunikasi  jarak  jauh  yang  memungkinkan  para  pihak  yang terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis Fintech dapat  mendengar  atau  melihat  dan mendengar 21 , seperti penggunaan web conference , video conference , dan audio converence . Dari  peraturan  tersebut  jelas  diketahui  bahwa  penyelesaian  sengketa  secara  ODR  di Indonesia  sudah  dapat  dilaksanakan  untuk  menangani  sengketa  di  industri  jasa  keuangan mengingat kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan di masa  akan  datang  akan  semakin  meningkat  dan  adanya  keuntungan  yang  akan mempermudah  para  pihak  dalam  menggunakan  sistem  ODR  dibandingkan  dengan penyelesaian sengketa biasa.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Secara ODR di Indonesia
a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki  fungsi  mengatur  dan  mengawasi  terhadap seluruh kegiatan di dalam industri jasa keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa secara non-litigasi, OJK telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pada tanggal 18 Desember 2017 OJK menerbitkan  Pengumuman  No.  PENG-1/D.07/2017  tentang  Daftar  Lembaga  Alternatif
21 Pasal 33 ayat (2) POJK LAPS SJK
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK tersebut antara lain: 22 No. Nama LAPS Alamat Sektor 1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Gedung Menara Duta Lt. 7, Wing A Jl. HR. Rasuna Said Kav, B-9 Jakarta 12910 Perasuransian 2. Badan  Arbitrase  Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Pasar Modal 3. Badan  Mediasi  Dana Pensiun (BMDP) Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Dana Pensiun 4. Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Griya Perbanas Lt. 1 Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Perbankan 5. Badan  Arbitrase  dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Penjaminan 6 6. Badan Mediasi Pembiayaan  Pegadaian dan  Ventura  Indonesia (BMPPVI) Gedung Yarnati Lt. 2 Ruang 206 Jl. Proklamasi No. 44 Pegangsaan Menteng, Jakarta Pembiayaan, Pergadaian  dan Modal Ventura

## Tabel 1 Daftar LAPS Terdaftar dan Diawasi OJK
Namun  6  (enam)  lembaga  LAPS  yang  ada  memiliki  beberapa  kelemahan,  yakni masing-masing LAPS dalam memberikan pelayanan dan kualitas penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tidak memiliki standarisasi, selain itu terjadinya ketidakpastian  bagi konsumen saat penyelesaian sengketa sebagai akibat pemanfaaatan produk dan/atau layanan lintas  sektoral  dan  bagi  industri  keuangan  yang  belum  memiliki  LAPS  sesuai  industri keuangan terkait. 23 Sebagai bentuk dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan berkembangnya  jenis  produk  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  para  pelaku  usaha  jasa
22 OJK, “Daftar lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” , diakses dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/pengumuman/Documents/Daftar%20Lembaga%20Alternatif%20Penyelesaian%20Sengketa.pdf , pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 6:40 WIB
23 OJK, “Summary POJK 61–07–2020” ,
diakses dari https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa- Keuangan.aspx , pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 8:57 WIB
keuangan semakin kompleks serta lintas setor jasa keuangan, maka kini LAPS yang telah ada  disatukan  menjadi  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan (LAPS SJK) untuk mewujudkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang lebih efektif  dan  efisien. 24 Dengan  adanya  kehadiran  LAPS  SJK  diharapkan  sengketa  di  sektor jasa  keuangan  dapat  diselesaikan  dengan  efektif  dan  efisien  karena  telah  tersentralisasi. 25 Mulai  tanggal  1  Januari  2021  LAPS  SJK  resmi  beroperasi  dalam  melayani  penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Secara khusus LAPS SJK telah diatur dalam POJK LAPS SJK  sebagai  bentuk  penyempurnaan  dari  POJK  No.  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (1) POJK LAPS SJK menerangkan bahwa LAPS SJK merupakan lembaga alternatif yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa  keuangan  secara  non-litigasi.  Fungsi  dari  LAPS  SJK  adalah  sebagai  lembaga penyelenggaraan layanan penyelesaian sengketa yang terintegral di sektor jasa keuangan. Pembentukan LAPS SJK didasari atas penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang independen,  adil,  efektif  dan  efisien,  serta  mudah  diakses  sehingga  dapat  memperkuat kepercayaan konsumen dan PUJK dalam kontribusi kemajuan negara di industri keuangan. 26 LAPS  SJK  wajib  mempunyai  minimal  2  (dua)  fasilitas  penyelesaian  berupa  mediasi  dan arbitrase  serta  didukung  dengan  SDM  yang  berkompeten  dalam  pelayanan  penyelesaian sengketa. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjadi  anggota dari LAPS SJK. 27 LAPS  SJK  dipergunakan  apabila  dalam Internal  Dispute  Resolution (IDR)  PUJK  tidak didapati adanya kesepakatan penyelesaian pengaduan sehingga terjadinya sengketa. Selain pertemuan langsung dihadapan mediator atau arbiter, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan secara ODR dengan menggunakan media elektronik. Penerapan ODR merupakan implementasi dari sistem ADR di lintas sektor jasa keuangan dan sebagai bentuk tugas  OJK  dalam  menyikapi  era  teknologi  serta  produk  dan  layanan  jasa  keuangan  yang semakin hybrid .  Proses  penyelesaian  sengketa  dengan  sistem  LAPS  SJK  secara  ODR bersifat tertutup dan hasil dari putusan tidak diumumkan serta adanya win-win solution bagi para pihak, sehingga  para pihak yang bersengketa merasa lebih nyaman  dan kepercayaan Konsumen terhadap layanan di sektor jasa keuangan dapat terjaga. Adapun sengketa yang
24 OJK, “Satu  Pintu  LAPS  SJK  Segera  Beroperasi  Tahun  2021” ,  diakses  dari https://www.ojk.go.id/id/media/ojk-tv/detail-video.aspx?id=657 ,  pada  tanggal  5  Februari  2021  pukul  19:08 WIB
25 OJK, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan” , diakses  dari https://twitter.com/ojkindonesia/status/1332221762067525637 , pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 9:24 WIB
26 Pasal 2 POJK LAPS SJK
27 Pasal 11 huruf a POJK LAPS SJK
dapat  diajukan  ke  LAPS  SJK  adalah  sengketa  yang  terjadi  atas  produk  dan  layanan  dari industri  jasa  keuangan  yang  telah  terdaftar  dan  berizin  di  OJK,  baik  secara  konvensional maupun  syariah  seperti  Perbankan,  Pasar  Modal,  Modal  Ventura,  Dana  Pensiun, Perasuransian, Penjaminan, Pembiayaan, dan Financial Technology ( Fintech ).
Sebagaimana diatur dalam pasal 4 POJK LAPS SJK, LAPS SJK memiliki beberapa tugas dan wewenang, yaitu:
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
b. Memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di Sektor jasa keuangan;
c. Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
d. Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
e. Melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
f. Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.
Berdasarkan  Bab  IV  POJK  LAPS  SJK,  LAPS  SJK  diselenggarakan  atas  dasar  4 prinsip, yaitu:
1. Prinsip Aksesibilitas
Layanan  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa  mudah  diakses  oleh  konsumen  dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
2. Prinsip Independensi
LAPS  SJK  memiliki  organ  pengawas  untuk  memastikan  LAPS  SJK  telah  memenuhi persyaratan dan memiliki SDM yang berkompeten untuk menjalankan fungsinya.
3. Prinsip Keadilan
LAPS  SJK  memiliki  peraturan  dalam  pengambilan  kesepakatan  dan/atau  putusan penyelesaian  sengketa  yang  memiliki  materi  muatan  berupa  mediator  yang  bertindak sebagai  fasilitator  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  sehinga  tercapainya kesepakatan  penyelesaian.  Arbiter  wajib  memberikan  alasan  tertulis  terkait  putusan penyelesaian  sengketa.  Apabila  ada  penolakan  permohonan  penyelesaian  sengketa, maka LAPS wajib memberikan alasan tertulis.

## 4. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas
LAPS  SJK  memiliki  peraturan  terkait  jangka  waktu  yang  dibutuhkan  dalam penyelesaian  sengketa,  mengenakan  biaya  yang  terjangkau  kepada  konsumen,  serta melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  kesepakatan  atau  putusan  penyelesaian sengketa.
Putusan sengketa yang dihasilkan oleh LAPS SJK bersifat obyektif dan relevan, hal ini dikarenakan pada pelaksanaan proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh SDM yang berkompeten sesuai dengan jenis sengketa. 28 Pasal 32 ayat (1) POJK LAPS SJK menetapkan beberapa  ketentuan  terkait  kriteria  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  LAPS  SJK, yakni:
a. Tidak dicapainya kesepakatan penyelesaian sengketa secara IDR atau konsumen belum menerima tanggapan dari PUJK terkait pengaduan yang telah diajukan;
b. Sengketa yang diajukan oleh konsumen merupakan sengketa yang tidak dalam proses atau belum diambil keputusan dari lembaga litigasi, arbitrase, atau LAPS lainnya; dan
c. Sengketa  bersifat  perdata  dimana  sengketa  tersebut  berkaitan  dengan  transaksi  dana konsumen  yang  ditempatkan  pada  PUJK  serta  pemanfaatan  pelayanan  atau  produk keuangan PUJK.

## b. Mekanisme Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Secara

## Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia
Faktor  yang  menjadi  pemicu  timbulnya  sengketa  elektronik  adalah  adanya  gap pendapat antara konsumen dengan PUJK Fintech . Selain itu, adanya kealpaan yang terjadi saat  PUJK Fintech melakukan  kewajiban  dalam e-contract 29 hingga  mengakibatkan konsumen  mengalami  kerugian  dan/atau  potensi  kerugian  materiil  dapat  menjadi  alasan hadirnya  sengketa  elektronik  dalam  bisnis Fintech .  Upaya  penyelesaian  sengketa  secara litigasi atau non-litigasi dapat dilakukan apabila dalam hal penyelesaian pengaduan secara IDR  PUJK  tidak ditemukan adanya kesepakatan  hingga akhirnya menimbulkan sengketa. Penyelesaian  sengketa  non-litigasi  dapat  dilakukan  melalui  LAPS  SJK.  Penyelesaian sengketa Fintech melalui  LAPS  SJK  secara  ODR  wajib  didahului  perjanjian  antara  para
28 OJK, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa” , diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif- Penyelesaian-Sengketa.aspx , pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 16:22 WIB
29 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) UU ITE yang dimkasud E-contract adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik
pihak  bahwa  sengketa  akan  diselesaikan  dengan  sistem  ODR  melalui  LAPS  SJK  apabila dalam  musyawarah  tidak  menghasilkan  jalan  keluar.  Klausul  tersebut  tertuang  dalam e- contract yang dibuat oleh konsumen dan PUJK melalui sistem elektronik.
Tidak ada pembeda dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK secara tatap muka langsung di hadapan mediator atau arbiter dengan ODR, perbedaan mendasar hanya terletak di media elektronik yang digunakan dalam mekanisme ODR. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa bisnis Fintech melalui LAPS SJK dengan cara ODR dapat dilakukan sebagai berikut: 30
1. Konsumen  dapat  melakukan  pengaduan  terkait  produk  layanan Fintech di  PUJK Fintech terkait sebagai langkah awal. Penyelesaian pengaduan tersebut dilakukan secara internal  (IDR).  PUJK Fintech diharuskan  untuk  memiliki  unit  kerja  dan/atau  fungsi dalam  menangani  dan  melakukan  penyelesaian  pengaduan  yang  diajukan  oleh konsumen. 31 Pasal  38  POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa PUJK wajib untuk memeriksa secara internal terkait aduan konsumen dengan kompeten, benar, dan obyektif serta PUJK wajib untuk menganalisis setiap kebenaran pengaduan. Apabila benar terjadi gap, maka PUJK wajib untuk menyampaikan permohonan maaf dan menawarkan ganti rugi ( redress/remedy ) kepada konsumen atau melakukan pembaharuan produk dan/atau layanan;
2. Apabila  dalam  proses  penyelesaian  pengaduan  secara  IDR  tidak  ditemukannya kesepakatan  atau  belum  diterimanya  tanggapan  pengaduan  oleh  konsumen,  maka konsumen  dapat  menyelesaikan  sengketa  bisnis Fintech melalui  litigasi  atau  non- litigasi.  Dalam  hal  konsumen  ingin  menyelesaikan  sengketa  secara  non-litigasi, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dapat menggunakan mekanisme tatap muka secara  langsung  dihadapan  mediator  atau  arbiter,  ODR,  dan/atau  pemeriksaan dokumen. 32 Setiap dokumen yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa dengan metode ODR diserahkan melalui sistem elektronik yang digunakan oleh LAPS SJK;
3. LAPS  SJK  akan  memverifikasi  dokumen  elektronik  permohonan  dan  melakukan konfirmasi penerimaan penyelesaian sengketa yang telah diajukan;
30 Sikapi Uangmu OJK, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS” , diakses dari https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/337 , pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 19:21 WIB
31 Pasal 36 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
32 Pasal 33 ayat (1) POJK LAPS SJK
4. Para pihak akan melakukan pemilihan atau penunjukan mediator atau  arbiter sebagai pihak ketiga yang berkompeten dalam suatu penyelesaian sengketa tertentu;
5. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase dengan media elektronik. Penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  terlebih  dahulu,  namun apabila  tidak  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan secara arbitrase. Media elektronik yang dipergunakan dalam mekanisme  ODR  dapat  melalui web  conference , audio  conference ,  dan video conference ;
6. Tercapai kesepakatan para pihak;
7. LAPS  SJK  akan  memonitoring  terhadap  pelaksanaan  kesepakatan  yang  telah diputuskan melalui ODR.
Sesuai  pasal  11  huruf  c  POJK  LAPS  SJK,  PUJK Fintech yang  terlibat  sengketa terhadap konsumen wajib untuk melaksanakan hasil kesepakatan dan putusan LAPS SJK. Apabila  dikemudian  hari  PUJK  terkait  terdapat  melanggar  ketentuan  tersebut,  maka  OJK melalui  laporan  yang  disampaikan  oleh  LAPS  SJK  berwenang  untuk  mengenakan  sanksi administratif kepada PUJK Fintech , yakni berupa: 33
a. Peringatan tertulis;
b. Denda pembayaran dengan jumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
d. Pembekuan kegiatan usaha PUJK.
Informasi  dan  data  elektronik  yang  disampaikan  melalui  sistem  ODR  memiliki keabsahan  hukum,  begitu  pula  dengan  hasil  putusan  dari  ODR. 34 Hasil  putusan  ODR dianggap  sah  sepanjang  isi  dari  hasil  putusan  tersebut  memiliki  autentikasi  dan  dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.
Pelaksanaan ODR mengesampingkan akan keharusan para pihak untuk face to  face dalam melaksanakan penyelesaian sengketa karena segala aktifitas dijalankan melalui sistem elektronik  yang  telah  dikelola  oleh  penyedia  ODR.  Maka  dibutuhkan  sebuah  platform dengan fungsi mengolah, mengirim, menerima, menyimpan, dan memproses data informasi yang telah terenkripsi data untuk melindungi informasi dan data elektronik yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa secara ODR sehingga aman dari adanya peretasan data.
34 Pasal 5 ayat (1) UU ITE
Pengendalian  pengamanan  informasi  dan/atau  dokumen  yang  digunakan  dalam  layanan sengketa wajib diterapkan oleh LAPS SJK pada setiap sistem elektronik yang digunakan, 35 yakni meliputi:
a) Kerahasiaan;
b) Integritas;
c) Ketersediaan
d) Keaslian
e) Tidak dapat diingkari
f) Pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi;
g) Pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan
h) Pemeliharaan jejak audit.
Sesuai pasal 41 ayat (1) POJK LAPS SJK yang menyatakan bahwa LAPS SJK yang tidak memenuhi  ketentuan pengendalian pengamanan informasi  dan/atau  dokumen dalam sistem elektronik yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penggantian pengurus dan/atau pengawas LAPS SJK. OJK akan melakukan peninjauan terhadap pengawas dan/atau pengurus LAPS SJK atas kapasitas dan kelayakan sebelum pengenaan sanksi terhadap LAPS SJK.
Aspek keamanan sistem elektronik dalam ODR wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan  penyelesaian  sengketa  bisnis Fintech .  Salah  satu  upaya  yang  dapat ditempuh  dalam  meningkatkan  pengamanan  layanan  ODR  adalah  dengan  dimilikinya sertifikasi  Sistem  Manajemen  Pengamanan  Informasi  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga Sertifikasi  sebagaimana  termaktub  pada  pasal  10  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Penyedia layanan penyelesaian sengketa secara ODR harus didukung dengan penempatan data pada sistem  elektronik data  center (pusat  data)  dan disaster  recovery  center (pusat  pemulihan bencana) guna menguatkan pengawasan dalam penggunaan data pada sistem elektronik yang digunakan pada layanan ODR sebagai bentuk dari manajemen risiko secara terintegral.

## KESIMPULAN
Fintech menjadi salah satu produk di industri jasa keuangan yang lahir sebagai akibat perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat. Tingginya angka transaksi Fintech tidak terlepas  dari  timbulnya  sengketa  elektronik  yang  semakin  kompleks  pula  karena  segala kegiatan Fintech dilakukan  di  dunia  maya. Online  Dispute  Resolution (ODR)  menjadi alternatif penyelesaian sengketa Fintech karena penyelesaian sengketa secara konvensional dirasa tidak sejalan dengan sistem Fintech yang dipisahkan dengan kondisi geografis. ODR merupakan  implementasi  dari Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  dimana  proses penyelesaiannya  menggunakan  internet  sehingga  para  pihak  yang  terlibat  sengketa  tidak diperlukan lagi berhadapan muka di depan mediator atau arbiter. Pelaksanaan ODR sebagai penyelesaian sengketa di bidang bisnis Fintech menjadi  kewenangan dari  LAPS SJK dan diawasi  oleh  OJK  yang  diatur  dalam  pasal  33  ayat  (1)  huruf  b  POJK  LAPS  SJK. Penyelesaian sengketa Fintech melalui ODR wajib disepakati para pihak dan tertuang dalam e-contract apabila  dalam  hal  pengaduan  secara  IDR  PUJK  tidak  dapat  ditemukan kesepakatan.  Pada  dasarnya  pelaksanaan  ODR  tidak  jauh  berbeda  dengan  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  melalui  ADR,  perbedaan  hanya  terletak  di  sistem  elektronik  yang dipergunakan  pada  ODR.  Namun  demikian,  perlu  pengendalian  pengamanan  yang  harus diterapkan  di  layanan  ODR  untuk  menjaga  informasi  data  para  pihak  yang  terlibat  dari peretasan data.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Basarah, Moch. 2011. Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) . Yogyakarta: genta Publishing
Cortes,  Pablo.  2011. Online  Dispute  Resolution  for  Consumers  in  the  European  Union . Oxon: Routledge
Jamilah, Fitrotin. 2014. Strategi Sengketa Bisnis . Yogyakarta: Medpress Digital
Soekanto, Sarjono. 1998. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press
Winarta, Frans Hendra. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Sinar Grafika
II. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungann Konsumen Sektor Jasa Keuangan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Sistem Manajemen Pengamanan Informasi . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551

## III. Jurnal
Chandra,  A.  (2014).  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Melalui  Online  Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Jurnal Ilmu Komputer , 10 (2).
Goodman, J. W. (2003). The pros and cons of online dispute resolution: an assessment of cyber-mediation websites. Duke Law & Technology Review , 2 (1), 1-16.
Hotur, S. K. B. (2017). A Comparative Analysis of Dispute Resolution Platforms. American Journal of Operations Management and Information Systems , 2(3), 84
Setiyawan,  W.  B.  M.,  Churniawan,  E.,  &  Rudatyo,  R.  (2020).  ONLINE  DISPUTE RESOLUTION  SEBAGAI  MODEL  PERLINDUNGAN  HUKUM  PELAKU BISNIS. Rechtidee , 15 (1), 114-132.
Sutiyoso, B. (2008). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya  di  Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 20 (2), 229-250.

## IV. Laporan Penelitian
Mahkamah Agung. 2000. Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa  Alternatif)  dan  Court  Connected  Dispute  Resolution  (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan). Hlm. 31

## V. Internet
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. 2020. Laporan Survei Internet APJII 2009-2020 (Q2) dari http://apjii.or.id/survei (diakses 1 Februari 2021)
OJK. 2020. Perkembangan Fintech
Lending Desember 2020 dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-
Fintech-Lending-Periode-Desember-2020.aspx (diakses 1 Februari 2021)
United  nations  Conference  on  Trade  and  Development.  2003.  E-Commerce  and Development Report 2003 dari https://unctad.org/system/files/official- document/ecdr2003ch7_en.pdf (diakses 4 Februari 2021)
NCSC. What is ODR? dari https://www.ncsc.org/odr/guidance-and-tools (diakses 4 Februari 2021)
OJK. 2017. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-
kegiatan/pengumuman/Documents/Daftar%20Lembaga%20Alternatif%20Penyele saian%20Sengketa.pdf (diakses 5 Februari 2021) OJK. 2020. Summary POJK 61-07-2020 dari
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-
Sengketa-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx (diakses 5 Februari 2021) OJK.  2020.  Satu  Pintu  LAPS  SJK  Segera  Beroperasi  Tahun  2021  dari https://www.ojk.go.id/id/media/ojk-tv/detail-video.aspx?id=657 (diakses 5
Februari 2021)
OJK. 2020. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan dari https://twitter.com/ojkindonesia/status/1332221762067525637 (diakses 6 Februari 2021)
OJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-
konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx
(diakses 8
Februari 2021)
Sikapi  Uangmu  OJK.  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  LAPS  dari https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/337 (diakses  8  Februari 2021)