379

## ANAlISIS Qard } u H } asan dI BPRS ARthA MAS ABAdI MARgoyoSo PAtI
Anis Atun Ni’mah STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: nikmah125678@gmail. com

## abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengalokasian  dana kebajikan (Qard } u H } asan) dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan dana kebajikan (Qard } u H } asan) di BPRS Artha Mas Abadi dengan PSAK 101 tentang dana kebajikan. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Tenik  pengumpulan  data  menggunakan metode  observasi,  interview,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pengalokasian  dana  kebajikan  (Qard } u H } asan) di BPRS Artha Mas Abadi adalah orang-orang yang memiliki  hubungan  istimewa  dengan  BPRS  Artha  Mas  Abadi dan masyarakat disekitar kantor yang memiliki usaha produktif.
Laporan keuangan atau akuntansi dana kebajikan (Qard } u Hasan) di BPRS Artha Mas Abadi yang sesuai dengan PSAK 101.
Kata Kunci: Transaksi, Qard } u, Produktif
abstract
ANALYSIS OF Qard } u H } asan IN BPRS ARTHA MAS ABADI MARGOYOSO  PATI.  This  article  aims  at  understanding  the distribution of charity fund (Qard } u H } asan) and analyzing financial

## anis atun ni’mah
report in accordance with PSAK 101. This is descriptive qualitative research.  Data  are  collected  through  observation,  interview,  and documentation. Result of this study shows that charity fund (Qard } u H } asan) in BPRS Artha Mas Abadi is given to people having good relationship  with  them  and  the  surrounding  community  having productive activities. Financial report of Qard } u H } asan is already in accordance with PSAK 101.
Keywords : Transaction, Qard } u, Productive

## Pendahuluan
A.
Industri  perbankan  syariah  merupakan  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.Sejak  Bank  Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, pertumbuhan  perbankkan  syariah  semakin  meningkat.  Apalagi setelah diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal  mengenai  perbankan  syariah  di  Indonesia,  maka  kecepatan pertumbuhan industri perbankan melaju lebih kencang.
Namun berkembangan perbankan syariah tersebut, ternyata masih  belum  mampu  memberikan  harapan  bagi  semua  lapisan masyarakat  terutama  pengusaha  mikro-kecil,  karena  sebagai lembaga  keuangan,  perbankan  syariah  terikat  pada  peraturan- peraturan  yang  sangat  rigid.  Oleh  karena  itu,  dipandang  perlu mendirikan  lembaga  keuangan  alternatif  untuk  melayani  usaha mikro-kecil,  maka  salah  satu  alternatifnya  adalah  didirikannya lembaga  keuangan  mikro  yaitu  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang operasionalnya  berdasarkan  prinsip  konfeksional.  Dan  sekarang berkembang lagi menjadi Bank Pembiayaaan Rakyat Syariah yang beroperasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
BPRS  tampil  sebagai  ujung  tombak  untuk  memberikam manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Inilah salah satu sebab mengapa BPRS mengalami perkembangan yang
381
signifikan.  Perkembangan  bank  syariah  dari  awal  keberadaannya hingga  November  2001  terdapat  81  BPRS.  BPRS  tersebut distribusi  jaringan  kantor  tersebar  pada  18  provinsi  yang  berada di Indonesia. Selama Tahun 2012 BPRS sekarang mencapai 151 dengan 291 cabang. Perkembangan volume usaha Bank Muamalat Indonesia dan BPRS hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo Umat Islam untuk memanfaatkan layanan jasa perbankkan syariah (Arifin, 1999).
Kegiatan  yang  dilakukan  BPRS  adalah  layaknya  lembaga keuangan yaitu menghimpun dan penyaluran dana pada muqtarid } dalam  bentuk  pinpukulan.  Bedanya,  karena  BPRS  melayani sektor  ekonomi  mikro  kecil  maka  BPRS  menghimpun  dananya dari para muqtarid } untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat khususnya sektor UMKM. Dalam menghimpun  dana,  BPRS  menggunakan  prinsip  wadiah  dan mudharabah, Selain berorientasi pada laba (Profit Oriented) juga berorientasi  pada  sosial  ( Tabarru’ )  atau  disamping  produk  dan layanan yang bersifat komersial, BPRS juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan Bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (Zakat, Infaq, Sadaqah dan  Hibah)  dan  dana  kebajikan  (Qard } u  h } asan)  yaitu  pemberi pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali  atau  dengan  kata  lain  meminjam  tanpa  mengharapkan imbalan ( Rifai, 2002).
Hal  ini  selaras  dengan  salah  satu  langkah  penting  atau pinjaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalnya fungsi sosial BPRS dalam memfasilitasi sektor sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial BPRS melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan dana sosial dengan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat.  BPRS  melalui  jaringan layanan  yang  luas  akan  memberikan  kemudahan  bagi muqtarid } dan muqrid } di  dalam  menyerahkan  dana  tersebut  dan  sekaligus memperlancar distribusi dana tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan.
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014

## anis atun ni’mah
Melihat potensi sumber dan pemanfaatan dana kebajikan (Qard } u h } asan) dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya ternyata cukup besar. Apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu, prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan  keadilan,  dan  kewajiban  menyampaikan  amanah. Tentunya  dengan  maksud  agar  dana-dana  tersebut  tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya atau tepat sasaran.
Produk ini biasa digunakan BPRS untuk masyarakat yang tidak  mampu  yang  memiliki  usaha  seperti  UMKM.  Bahkan  di BPRS Artha Mas Abadi ini penyaluran dana kebajikan (Qard } u h } asan) pada bulan Desember 2013 itu sebesar 34,800 dalam nominal ribuan (Laporan Publikasi Triwulan BPRS ARTHA MAS ABADI, Diakses Pada Tanggal 15 ). Penyaluran dana kebajikan (Qard } u h } asan) ini sangat diminati banyak orang karena persyaratan dalam mengajukannya mudah. Keuntungan yang didapat dari muqtarid } dalam penyaluran dana ini diantaranya muqtarid } bisa menambah jumlah produksinya sehingga usahanya mendapatkan keuntungan dan muqtarid } bisa  mengembalikan  modal  tanpa  memberikan bunga (Imbalan).
Selain itu bila muqtarid } dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan maka pinjaman tersebut direlakan oleh muqrid } artinya bahwa dana kebajikan (Qard } u h } asan) ini merupakan dana pinjaman dari muqrid } untuk muqtarid } yang  membutuhkan  modal  dengan cepat  tanpa  tambahan  pinjaman,  bila muqtarid } tersebut  tidak mampu membayar pinjaman tersebut maka muqrid } merelakannya karena dana kebajikan (Qard } u h } asan) ini merupakan dana sosial. Oleh  karena  itu,  dengan  tingginya  potensi  sumber  dan pemanfaatan  dana  kebajikan  (Qard } u  h } asan)  pada  BPRS,  maka akuntansi  dalam  transaksi-  transaksinya  juga  sangat  dibutuhkan untuk semua pihak baik internal BPRS sendiri maupun kalangan eksternal BPRS. Sebagai bukti responsibility serta keakuntabilitasan perbankan  syariah.  Dimana  semuanya  merupakan  derivasi  dari
383
metavora “Amanah”. Oleh karena itu, pengelola transaksi keuangan harus  sesuai  dan  berpedoman  kepada  standar  akuntansi  syariah yang berlaku. Standar akuntasi syariah yang berlaku di Indonesia terefleksikan dalam suatu ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK).
Akuntansi sebagai salah satu aspek  muamalah sangat penting kaitannya dengan transaksi keuangan tersebut. Sebagaimana firman Allah  yang  menyatakan  secara  tegas  hal-hal  yang  harus  ditaati kaitannya dengan akuntansi dan pencatatan selama bermuamalah.
Akuntansi  Islam  juga  menjadi  perbincangan  yang  meluas dan  terkenal  baik  di  Negara  yang  mayoritas  muslim  maupun non  muslim  bahkan  dibarat  istilah  tersebut  tentu  mempunyai pengertian mendalam tentang Muamalah Islam dibidang ekonomi. Akuntansi  Islam  tentu  memiliki  ciri  khusus  yang  membedakan, yaitu  terbebas  dari  segala  unsur  riba,  unsur  kedzaliman,  unsur eksploitasi dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Disisi lain keuangan konveksional dalam bentuk hutang piutangnya adalah suatu cara untuk eksploitasi (Harahap, 2004).
Di awal berdirinya (1992), Lembaga keuangan syariah di Indonesia  masih  belum  memiliki  PSAK  khusus  yang  mengatur pencatatan  transaksi  syariah,  hingga  akhirnya  pada  tanggal  1 Mei  2002,  PSAK  No.59  disahkan  oleh  DSAK-IAI  sebagai  awal dari  pengakuan  dan  eksistensi  akuntansi  syariah  di  Indonesia. Kemudian  PSAK  tersebut  mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1 Januari 2003. Namun PSAK ini hanya berlaku selama kurun waktu 5 tahun dan digantikan dengan PSAK No.101-106 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008.
Berkaitan  dengan  penyajian  dan  penyusunan  laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi di dunia usaha, Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  memiliki  komitmen  untuk  mencapai hal  tersebut,  dengan  cara  mengeluarkan  PSAK  No.  101  pada Tahun 2007 dan berlaku Tahun 2008 ( Saesar, 2012). PSAK ini kurang lebih membawa semangat yang sama, bahwa transparansi keuangan  pada  Bank  Syariah  menuntut  suatu  standar  pelaporan
yang konsisten dan dapat dibandingkan. Dengan penerapan PSAK No.  101  mengenai  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan penyajian  laporan  keuangan  syariah  yang  berisi  tentang  catatan atas  laporan  keuangan  yang  salah  satunya  berisi  tentang  laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dengan ini Bank Syariah dapat mengelola informasi yang lebih profesional serta informasi yang dihasilkan semakin berkualitas.
Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah  penerapan  PSAK  101  secara  teori  dengan  meninjau penerapannya pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPRS Artha Mas Abadi Margoyoso Pati. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan  akuntansi  yang  telah  diterapkan  pada  BPRS  dengan PSAK No. 101 mulai dari proses pengalokasian sampai pada proses penyajian laporan keuangan.
Metodologi  yang  digunakan  dengan  menggunakan jenis  pendekatan  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  naturalistik  untuk  mencari  dan  menemukan pengertian  atau  pemahaman  tentang  kondisi  objek  yang  alami (Wirartha, 2006).
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).
Penelitian dengan pendekatan kualitaatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.
385
B. Pembahasan

## B. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
1. Bank  Perkreditan  Rakyat  menurut  Undang-Undang
Perbankan  No.  10  Tahun  1998  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Al Arif, 2012)
Sedangkan  BPRS  (Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah) menurut  Undang-Undang  Perbankan  No.  7  Tahun  1992  adalah lembaga  keuangan  bank  yang  menerima  simpanan  hanya  dalam bentuk  deposito  berjangka  tabungan  dan  bentuk  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu  dan  menyalurkan  dana  sebagai  usaha Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR).  Payungan  hukum  untuk  BPR adalah  PBI  No.  8/26/PBI/2006  tanggal  8  September  2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Untuk BPR Syariah, payungan hukumnya  adalah  pendirian  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah PBI  No.  11/23/PBI/2009  Tanggal  01  Juli  2009  tentang  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Pelaksanaan  BPR  yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  selanjutnya  diatur  menurut  surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KGP/DIR/1997 tanggal  12  Mei  1999  tentang  Perkreditan  Rakyat  berdasarkan prinsip  syariah.  Dalam  hal  ini  secara  teknis  BPR  syariah bisa  diartikan  sebagai  lembaga  keuangan  sebagaimana  BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip syariah
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  No.  21  Tahun 2008  BPRS  adalah  Bank  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
tujuan BPR Syariah
2.
Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR
Syariah adalah :

## anis atun ni’mah
Meningkatkan  kesejahteraan  umat  Islam,  terutama a. masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
Menambah  lapangan  kerja  terutama  di  tingkat  kecamatan, b. sehingga dapat mengurangi urbanisasi.
Membina  semangat  Ukhuwah  Islamiyah  melalui  kegiatan
c. ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sumitro, 1996)
Untuk  mencapai  tujuan  operasionalisasi  BPR  Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut :
BPR  syariah  tidak  dapat  bersifat  menunggu  terhadap
a. datangnya  permintaan  fasilitas,  melainkan  bersifat  aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha- usaha  yang  berskala  kecil  yang  perlu  dibantu  tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
BPR  syariah  memiliki  jenis  usaha  yang  waktu  perputaran
b. uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta
c. tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan (Sudarsono, 2003).

## Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah
3.
BPR  berperan  sebagai  penghimpun  dana  dan  penyaluran dana  masyarakat.  Dengan  menggunakan  diagram  air  melingkar perekonomian dapat dijelaskan peranan BPR yaitu menghimpun dana  dari  sektor  rumah  tangga  (kelompok  masyarakat berpendapatan  rendah),  dan  menyalurkan  kepada  sektor perusahaan  (kelompok  pengusaha  ekonomi  lemah).  Munculnya BPR tersebut menunjukan bahwa selama ini kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah belum mampu melakukan akses kelembaga keuangan yang sudah ada.  Oleh  karena  itu,  peran  lembaga  keuangan  BPR  sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat  diharapkan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  terutama
387
kesejahteraan  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah  dan kelompok pengusaha ekonomi lemah.
Konsep Dasar dan Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat 4.

## Syariah
Konsep dasar operasional BPRS, sama dengan konsep dasar operasional pada Bank Mu’amalat Indonesia, yaitu :
Sistem simpanan murni ( a. al-Wadī’ah )
Sistem bagi hasil b. Sistem jual beli dan marjin keuntungan c. Sistem sewa d. Sistem upah (Sumitro, 1996) e. Pada  dasarnya,  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  Bank
Perkreditan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang  serupa  dengan  Bank-Bank  Umum  Syariah.  Dalam  usaha pengerahan  dana  masyarakat,  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah dapat  memberikan  jasa-jasa  keuangan  atau  kegiatan  operasional dalam bentuk antara lain
Mobilisasi Dana BPRS a.
Simpanan amanah 1)
Disebut simpanan amanah, sebab dalam hal bank penerima titipan  amanah  ( trustee  account )  dari  nasabah  disebut  dengan titipan  amanah  karena  bentuk  perjanjian  adalah  wadi’ah,  yaitu titipan  yang  tidak  menanggung  resiko.  Namun  demikian,  bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melaui pembiayaan kepada nasabahnya (Sudarsono, 2003).
Tabungan wadi’ah
2)
Dalam  tabungan  ini  bank  menerima  tabungan  (  saving account) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian, dan bank  memberikan  bonus  kepada  nasabah.  Bonus  itu  diperoleh bank  dari  bagi  hasil  dan  kegiatan  pembiayaan  kredit  kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadiah itu dapat diperhitungkan
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014

## anis atun ni’mah
secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya (Sudarsono, 2003).
Deposito Wadī’ah Mud

## 3)
} ārabah
Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (time and  investment  account)  dari  nasabahnya.  Akad  yang  dilakukan dapat  berbentuk  wadi’ah  dan  pula  berbentuk  mudharabah. Lazimnya  jangka  waktu  deposito  adalah  1,2,6,12  bulan  dan seterusnya. Sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah ( muqtarid } ) mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank ( muqrid } ) dari pembayaran atau kredit yang dilakukan kepada nasabah-nasabah lainnya.
Penyaluran Dana BPRS
b.
Pembiayaan Mudharabah 1) Merupakan  perjanjian  antara  pemilik  dana  (pengusaha)
dengan  pengelola  dana  (bank)  yang  keuntungannya  dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka  pengusaha  menanggung  kerugian  dana,  sedangkan  bank menanggung pelayanan materil dan kehilangan imbalan kerja.
Pembiayaan Musyārakah
2)
Merupakan  perjanjian  antara  pengusaha  dengan  bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola  bersama-sama.  Keuntungan  dan  kerugian  ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.
Pembiayaan 3) Bai’ bi d } aman Ajil
Proses  jual  beli  antara  bank  ( muqrid } )  dan  nasabah ( muqtarid } ), dimana bank ( muqrid } ) menalangi lebih dulu pembelian suatu  barang  oleh  nasabah  ( muqtarid } ),  kemudian  nasabah  akan membayar  harga  dasar  barang  dan  keuntungan  yang  disepakati bersama.
Pembiayaan
4) Murābah } ah
Merupakan perjanjian antara muqrid } dan muqtarid } , dimana muqrid } menyediakan  pembiayaan  untuk  pembelian  bahan  baku atau  modal  kerja  yang  dibutuhkan  nasabah,  yang  akan  dibayar
389
kembali oleh muqtarid } sebesar harga jual bank (harga beli bank dan margin keuntungan saat jatuh tempo).
Pembiayaan 5) Qard } u H } asan Pembiayaan Qardhu Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara  BPR  Syariah  ( muqrid } )  dengan  nasabah  ( muqtarid } )  yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula  yang  potensial  akan  tetapi  tidak  mempunyai  modal  apa pun  selain  kemampuan  berusaha,  serta  perorangan  lainnya  yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan  pokok  pinjaman  pada  waktu  jatuh  tempo  dan hanya  mengenakan  biaya  administrasi  yang  benar-benar  untuk keperluan proses
Sasaran pembiayaan :
Pengusaha kecil dan sektor informal a) Masyarakat lain menghadapi problem modal dengan b) prospek usaha yang layak
Jangka waktu pembiayaan atau kredit :
Jangka pendek, kurang dari satu tahun a) Jangka menengah, satu sampai tiga tahun b) Jangka panjang, lebih dari 3 tahun (Sumitro) c)
Pembiayaan
6) Istis } na’
Pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli,  dimana  BPRS  akan membelikan barang kebutuhan nasabah ( muqtarid } ) sesuai kriteria yang  telah  ditetapkan  nasabah  (muqtharid)  dan  menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak  dengan  jangka  waktu  serta  mekanisme  pembayaran  atau pengembalian  disesuaikan  dengan  kemampuan  atau  keuangan nasabah ( muqtarid } ). Pembiayaan
7)

## Al-Hiwālah
Pengambil  alihan  hutang  nasabah  ( muqtarid } )  kepada pihak  ketiga  yang  telah  jatuh  tempo  oleh  BPRS,  dikarenakan nasabah ( muqtarid } ) belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya  digunakan  untuk  melunasi  hutangnya.  Pembiayaan
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014

## anis atun ni’mah
ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam  hal  ini  akan  mendapatkan  ujroh  atau  fee  dari  nasabah ( muqtarid } )  yang  besar  dan  cara  pembayarannya  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Bai’ as-Salam
8)
Merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
Pembiayaan 9) Qard } u H } asan Qard } dalam  arti  bahasa  dari  kata  alqothia  yang  artinya potongan  atau  terputus.  Diartikan  demikian  karena  orang  yang memberikan  utang  memotong  sebagian  dari  hartanya  untuk diberikan kepada orang yang menerima utang ( muqtarid } ). Secara terminologi adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain  untuk  dikembalikan  lagi  ketika  seseorang  tersebut  telah mampu ( Iska, 2012 ).
Jasa Perbankan Lainnya
c.
Secara  bertahap  bank  ( muqrid } )  akan  menyediakan  jasa untuk  memperlancar  pembayaran  berupa  proses  transfer  dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, Dan lain- lain. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan bai salam ( Sumitro, 1996)
Analisis  Qard } u  H } asan  terdapat  Faktor  pendukung  dalam melakukan praktik dana kebajikan (Qard } u H } asan) adalah keinginan perusahaan  BPRS  Artha  Mas  Abadi  untuk  memperdayakan masyarakat  yang  memiliki  usaha  produktif  dan  sebagai  stimulus untuk  orang  produktif  dan  membina  mereka  serta  pertanggung jawab  atas  pinjaman  tersebut.  Sedangkan  faktor  penghambatnya adalah jika nasabah ( muqtarid } ) tidak mampu membayar pinjamaan tersebut  itu  membuat  terhambatnya  penyaluran  dana  kebajikan (Qard } u H } asan).
Berdasarkan  permohonan  dan  syarat-syarat  yang  telah diuraikan,  maka  pembiayaan  dana  kebajikan  (Qard } u  H } asan) berperan  penting  dalam  kegiatan  usahanya.  Menurut  hasil wawancara dengan nasabah ( muqtarid } ) dana kebajikan (Qard } u H }
391
asan), adanya pembiayaan dana kebajikan (Qard } u H } asan) artinya adanya peningkatan kinerja usaha mereka dalam produksi.
Menurut  hasil  wawancara,  dengan  2  nasabah  ( Muqtarid } ) alasan menggunakan pembiayaan dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) adalah mereka tak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, karena nasabah ( muqtarid } ) dana kebajikan (Qard } u H } asan) yang ada di BPRS Artha Mas Abadi adalah masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan atau bagi  hasil,  bagi  mereka  sangat  berat  untuk  mengasurnya  karena usahanya belum memenuhi kebutuhan hidupnya.
Wawancara  dari  bapak  Supardi  seorang  pedagang  jagung rebus keliling berusia 55 tahun. Menggunakan modal usaha yang sedikit belum dapat menutupi kebutuhan saya dan keluarga. Karena pembiayaan  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  ini  saya  meminjam dana sebesar 1.000.000 untuk tambahan modal dan sebagian untuk kebutuhan hidup. Saya dapat menambah produk yang saya jual dan saya sekarang menjualnya dengan membawa grobak. Saya sangat terbantu karena meringankan hidup, dengan ada tambahan biaya waktu mengansurnya bila tidak dapat membayar pada jatuh tempo dan waktu pengembaliannya cukup ringan.
Menurut ibu Tarmisih berusia 55 tahun dengan usahanya penjual  kerupuk  pasir.  Awal  usahanya  membeli  krupuk  belum matang. Dengan modal usaha yang sedikit belum dapat menutupi kebutuhan  saya  dan  keluarga.  Karena  pembiayaan  Qard } u  H } asan ini saya meminjam dana sebesar 1.000.000 untuk tambahan modal dan  sebagian  untuk  kebutuhan  hidup.  Saya  dapat  menambah peralatan  untuk  pembungkusan  krupuk  serta  sekarang  saya bisa  memproduksi  krupuk  sendiri.  Saya  sangat  terbantu  karena meringankan hidup, dengan ada tambahan waktu mengansur bila tidak dapat membayar pada jatuh tempo dan waktu pengembalian cukup ringan serta mudah bisa dititipkan pada karyawan marketing BPRS Artha Mas Abadi.
Melihat  dari  data  dapat  dianalisis  bahwa  produk  dana kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  itu  seharusnya  disalurkan  kepada  tiga
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014
hal yaitu sebagai produk perlengkap kepada Muqtarid } yang telah terbukti  loyalitas,  fasilitas  yang  memerlukan  dana  cepat  dan membantu sektor sosial. Tidak hanya kepada orang yang memiliki usaha kecil atau membantu sektor sosial tetapi dana tersebut harus sebagai  fasilitas Muqtarid } yang  memerlukan  dana  cepat.  Faktor pendukung  dalam  melakukan  pinjaman  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  agar  keinginan  perusahaan  untuk  memperdayakan masyarakat  untuk  produktif  dan  sebagai  stimulus  untuk  orang produktif  dan  membina  mereka  serta  pertanggung  jawab  atas pinjaman tersebut. Sedangkan faktor penghambat bagi BPRS Artha Mas Abadi adalah nasabah ( Muqtarid } ) tidak bisa mengembalikan pinjaman  maka,  bank  ( Muqtarid } )  memberikan  waktu  longgar untuk  nasabah  ( Muqtarid } )  membayar  pinjaman  dan  ini  akan menghambat penyaluran dana kebajikan ( Qard } u H } asan ).
Pembiayaan dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) menjadi pola pembiayaan  yang  menarik  bagi  BPRS  Artha  Mas  Abadi  dimana pembiayaan  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  sangat  mudah persyaratannya serta bisa cair secepatnya dan pembayaran angsuran yang sangat murah. Dari deskripsi data yang telah diambil, terdapat kesimpulan tentang dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) yaitu : Proses pencairan dana tidak berlangsung lama.
1.
Setelah dana kebajikan (Qardhu Hasan) cair, para 2. Muqtarid } menggunakan untuk tambahan modal usaha. Adanya peningkatan pendapatan.
3. Jangka  waktu  pengembalian  angsuran  sangat  efektif  atau 4. meringankan  cukup  dengan  Rp  100.000,-/  bulan  10  kali angsuran dalam setahun.
Dengan adanya pembiayaan dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) yang diberikan BPRS Artha Mas Abadi, para nasabah ( Muqtarid } ) yang mempunyai usaha kecil merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya  untuk  tambahan  penjualan  usaha  mikro.  Akad  dana kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  adalah  bentuk  kontrak  yang  sifatnya saling  tolong  menolong  antara  dua  pihak  dimana  satu  pihak
393
berperan  sebagai  pemilik  modal  dan  mempercayakan  sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua.
Dalam  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  sebagian  besar nasabah  ( Muqtarid } )  mengerti  tentang  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan ). Karena dalam dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) adanya sistem pembinaan nasabah ( Muqtarid } ), karena adanya pembinaan dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) memang lebih memantau perkembangan pengelolaan  usahanya  dari  pada  jumlah  nasabah  ( Muqtarid } ) dengan pembiayaan besar atau kecil. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah ( Muqtarid } ), BPRS sebagai penyedia modal tidak akan mencapuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak  untuk  melakukan  kontrol  atau  pengawasan.  Dalam  hal  ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman dan kontrol yang harus  dilakukan  oleh  pihak  BPRS  guna  mengantisipasi  hal-hal yang tidak diharapkan.
Dengan adanya pembiayaan dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) yang diberikan BPRS Artha Mas Abadi, para nasabah ( Muqtarid } ) yang mempunyai usaha kecil merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya untuk tambahan penjualan usaha mikro.

## Simpulan C.
Setelah penulis mengadakan kajian dan telah mengetahui gambaran umum dan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat, penulispun memaparkan hasil kajian, dan menganalisisnya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :
Pengalokasian dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) pada BPRS Artha  Mas  Abadi  adalah  orang-orang  yang  memiliki  hubungan istimewa  kepada  BPRS  Artha  Mas  Abadi  dan  masyarakat  yang disekitar kantor yang memiliki usaha produktif.
Perlakuan  laporan  keuangan  atau  akuntansi  pada  BPRS Artha Mas Abadi yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 pada dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) adalah dalam hal pengakuan dan pengukuran pada dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) di BPRS Artha Mas Abadi dana Qard } u H } asan disebut dengan Qardhu sedangkan
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014
di  PSAK  101  pada  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  itu  disebut sebagai  dana  kebajikan  ketidak  sesuaianya  dikarenakan  pihak BPRS  Artha  Mas  Abadi  dalam  pengakuan  dan  pengukurannya masih menggunakan perlakuan akuntansi yang dulu.
Sumber  dana  kebajikan  ( Qard } u  H } asan )  di  BPRS  Artha Mas  Abadi  itu  dari  pengembalian  dana  kebajikan  produktif sedangkan  berdasarkan  PSAK  101  pada  sumber  dana  kebajikan ( Qard } u  H } asan )  itu  dari  infaq,  sedekah,  hasil  pengelolaan  wakaf, pengembalian  dana  kebajikan  produktif,  denda  dan  pendapatan non  halal.  Dan  laporan  keuangan  atau  akuntansi  dana  kebajikan ( Qard } u H } asan ) pada BPRS Artha Mas Abadi yang sesuai dengan PSAK No. 101 pada dana kebajikan adalah dalam hal pengungkapan dan penyajian pada dana kebajikan ( Qard } u H } asan ) yaitu proporsi dana, orang yang mendapatkan dana tersebut memiliki hubungan istimewa serta transaksinya dibedakan dengan transaksi yang lain telah sesuai dengan PSAK No. 101 pada dana kebajikan ( Qard } u Hasan ).
395
dAftAR PuStAka
Afandi,  Yazid.  (2009). Fiqih  Muamalah .  Yogyakarta:  Logung Pustaka.
Antonio, Muhammmad Syafi’i. (2001). Bank Syari’ah: Dari Teori Kepraktik . Jakarta: Gema Insani Press Azwar, Saifuddin. (2001). Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap,  Sofyan  Syafri.  (2004). Akuntansi  Islam .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Iska,  Syukri.  (2012). Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press.
Rifai,  Moh.  (2002). Konsep  Perbankan  Syari’ah .  Semarang:  CV Wicaksana.
Sudarsono,  Heri.  (2003). Bank  dan  Lembaga  Keungan  Syari’ah Diskripsi dan Ilustrasi .Yogyakarta: Ekonisia. Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.
Sumitro, Warkum. (1996). Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Terkait . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wirartha,  I  Made.  (2006). Metodologi  Penelitian  Sosial  Ekonomi . Yogjakarta: Andi Offset.
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014
halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan