## Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan
Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
Dedi Sukarno 1

## ABSTRAK
Organisasi  kecamatan  di  Kabupaten  Bandung  sebagai  garda  terdepan  dalam  melakukan  tugas-tugas pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pelayanan  publik,  memberdayakan  masyarakat,  dan  melaksanakan pembangunan  daerah  juga  harus  memiliki  faktor  infrastruktur  dan  teknologi  yang  memadai.  Faktor infrastruktur  dan  teknologi  pada  kecamatan  ini  sangat  tergantung  kepada  sumber  daya  keuangan  yang merupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi. Tanpa adanya anggaran yang memadai, kecamatan sebagai  suatu  organisasi  publik  sulit  untuk  dapat  melakukan  aktivitasnya  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya guna mencapai tujuan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  untuk  meneliti  infrastruktur  dan  teknologi  pada  kecamatan- kecamatan di Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai  faktor  yang  ada  dalam  infrastruktur  dan  teknologi  pada  kecamatan-kecamatan  di  Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan  dan  memahami  hal-hal  yang  mendasar  di  balik  fenomena  infrastruktur  dan  teknologi  pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memiliki strategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastuktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi  yang  lebih  bermanfaat  dan  diperlukan  di  masa  yang  akan  datang.  Dengan  melihat  keadaan perencanaan  dan  pengelolaan  fasilitas,  teknologi,  dan  keuangan  oleh  kecamatan-kecamatan  di  Kabupaten Bandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBD Kabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## ABSTRACT
District organizations in Bandung Regency as the front guard in performing the duties of local government in performing public  services,  empowering  communities,  and  implement  regional  development  should  also  have adequate  infrastructure  and  technology  factors.  The  infrastructure  and  technology  factors  in  this  district organizations  are  highly  dependent  on  the  financial  resources  that  are  the  source  of  financing  for  the organization's  activities.  Without  an  adequate  budget,  the  sub-district  as  a  public  organization  is  difficult  to perform its activities in carrying out its duties and functions in order to achieve its objectives.
The research method used by writer to research infrastructure and technology at district in Bandung Regency is qualitative research method. This method aims to understand the various factors that exist in infrastructure and technology in the districts in Bandung regency. The reason researcher use qualitative research method because this method can be used to discover and understand the basic things behind the phenomenon of infrastructure and technology in the sub-districts in Bandung regency.
The results show that currently the districts in Bandung Regency do not have the planned strategy which needed to improve the standards of organizational factors that are physical (infrastructure and equipment) and financial resources.  The  leaders  of  sub-districts  in  Bandung  Regency  also  do  not  understand  a  more  comprehensive approach to infrastructure and technology that is more useful and needed in the future. By looking at the state of planning and management of facilities, technology and finance by districts in Bandung regency that depend on Bandung Regency Government's budget, the budget in Bandung Regency’s b udget has not yet represented the complete need of district to achieve the objectives of district organization Bandung Regency Government.
1 Dosen Pada Program Studi Administrasi Publik FISIP UNPAD

## A. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  faktor  infrastruktur  dan teknologi  telah  menjadi  bagian  penting  dari agenda  sektor  publik.  Sektor  publik  selalu diiringi  tuntutan  untuk  meningkatkan  pro- duktivitas, untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warga negara, dan untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Namun demikian,  organisasi  publik  senantiasa  meng- hadapi  tantangan  globalisasi,  teknologi,  pe- ningkatan  mobilitas  manusia,  barang  dan  jasa, perkembangan  zaman,  perubahan  sosial,  dan perubahan  iklim  yang  sekarang  lebih  mungkin daripada  sebelumnya  untuk  memiliki  dampak yang lebih mendasar tentang peran sektor publik. Hal  ini  memunculkan  tuntutan  baru  bagi  sektor publik  untuk  meningkatkan  keberadaan  faktor infrastruktur  dan  teknologi  dalam  mendukung aktivitas-aktivitas dalam organisasinya.
Kecamatan  di  Kabupaten  Bandung  telah mendapatkan  instruksi  dari  Kementerian  Dalam Negeri  untuk  melaksanakan  program  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat Paten 2 yang  merupakan  penyelenggaraan  pela- yanan  publik  di  kecamatan  dari  tahap  per- mohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya  dokumen dalam  satu  tempat.  Kementerian  Dalam  Negeri membuat dua kebijakan terkait dengan Paten ini, yaitu  Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  dan  Kepmendagri  Nomor  138-270 Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pedoman Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan. Pemerintah  Kabupaten  Bandung  menyambut kebijakan  ini  dengan  baik,  dimana  satu  tahun kemudian  Pemerintah  Kabupaten  Bandung menerbitkan  dua  kebijakan  yang  mengope- rasionalisasikan  Permendagri  tersebut,  yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Bupati
2 Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 4
3 Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pasal 3.
4 Dapat dibandingkan dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pasal 4.
Bandung Nomor 138/Kep.368-Pemum/2011 ten- tang  Pembentukan  Tim  Teknis  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  dan kemudian  disusul  dengan  terbitnya  Keputusan Bupati Bandung Nomor 138/Kep.420-Pe- mum/2011  tentang  Penetapan  Kecamatan  Se- bagai  Penyelenggara  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).
Maksud  dari  penyelenggaraan  Paten  di Kabupaten  Bandung  adalah  mewujudkan  Ke- camatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi instansi pelayanan  terpadu  di  Kabupaten  Bandung 3 . Sedangkan  tujuan  pelaksanaan  Paten  oleh kecamatan di Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat Kabupaten  Bandung 4 .  Adapun  pejabat  pe- nyelenggara 5 Paten  terdiri  atas:  Camat  di Kabupaten  Bandung  beserta  Sekretaris  Keca- matan  dan  Kepala  seksi  yang  membidangi pelayanan administrasi.
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Ke- camatan  atau  dikenal  dengan  istilah  Paten disertai dukungan pembiayaan beserta sarana dan prasarananya.  Setiap  Kecamatan  di  Kabupaten Bandung diberikan dana operasional pada tahap awal yang cukup besar untuk pelaksanaan Paten ini, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima  puluh  juta  rupiah)  per  Kecamatan.  Untuk selanjutnya biaya penyelenggaraan Paten dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah 6 .  Biaya  penyelenggaraan  Paten merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
Dalam  pedoman  tertulis  tentang  Paten disebutkan  bahwa  Kecamatan  bukan  hanya berperan  sebagai  percepatan  peningkatan  kuali- tas pelayanan publik, tetapi berperan pula sebagai katalisator  guna  menciptakan  pelayanan  prima
5 Pelaksanaan ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Bab V Pasal 15.
6 Penetapan anggaran ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Bab VI Pasal 21 Ayat 1 -  Ayat 2.
melalui konsep pelayanan one stop  service atau pelayanan  satu  pintu.  Pelaksanaan  Paten  ini sejalan  dengan  tujuan  dari  kebijakan  otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan peningkatan pelayanan  dan  kesejahteraan  lebih  baik,  artinya pelayanan diberikan haruslah suatu layanan yang memenuhi  standar  kualitas  tertentu  yang dielaborasi  melalui  paradigma new  public services dimana publik dipandang sebagai citizen dan shareholder sehingga  pelayanan  yang diberikan sesuai dengan kepentingan publik.
Organisasi  kecamatan  di  Kabupaten Bandung  sebagai  garda  terdepan  dalam  me- lakukan  tugas-tugas  pemerintah  daerah  dalam melakukan  pelayanan  publik,  memberdayakan masyarakat,  dan  melaksanakan  pembangunan daerah  juga  harus  memiliki  faktor  infrastruktur dan  teknologi  yang  memadai.  Faktor  infra- struktur dan teknologi pada kecamatan ini sangat tergantung  kepada  sumber  daya  keuangan  yang merupakan  sumber  pembiayaan  bagi  kegiatan organisasi,  dengan  demikian  sumber  daya keuangan  ini  dapat  disamakan  dengan  ke- tersediaan  anggaran  ( budget ).  Tanpa  adanya anggaran  yang  memadai,  kecamatan  sebagai suatu  organisasi  publik  sulit  untuk  dapat melakukan  aktivitasnya  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  guna  mencapai  tujuan. Menurut  Mardiasmo  (2002:  121)  ada  tiga  hal penting  terkait  dengan  fungsi  anggaran  sektor publik. Pertama, anggaran  merupakan  alat  bagi pemerintah  untuk  mengarahkan  pembangunan, manajemen  keseimbangan  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua , karena adanya kebutuhan  dan  keinginan  dari  masyarakat  yang banyak  disatu  sisi,  sementara  sumber  daya keuangan  yang  ada  sangat  terbatas. Ketiga , anggaran  merupakan  bentuk  tanggung  jawab pemerintah  terhadap  rakyat.  Dengan  demikian anggaran  publik  merupakan  alat  pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik. Hal di atas  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh Rubbi n,  (2010:343),  bahwa:  “ the  essence  of budgeting  is  that  it  allocates  scarce  resourcess and hence implies chice between potential object of expenditure. Budgeting implies balance and it requires some kind of decission-making process ” Budgeting merupakan  “ the  means  by
which  public  official  allocate  and  raise resourcess  to  achieve  social  objectives” (Star- ling, 2005:513), atau sebagai “ The allocations of expenditures among different  pupposes so  as  to achieve greater return “ (key, 1994:283). Karena kedudukannya  yang  penting,  anggaran  me- rupakan  alat  yang  paling  efektif  untuk  mem- pengaruhi  perilaku  organisasi  (Cohen  dan Eimicke, 2002:186).
Kelangkaan  sumber  daya  pada  sektor publik,  membuat  organisasi  publik  untuk  dapat mengalokasikan  secara  cermat  terhadap  sektor- sektor  yang  dianggap  penting  dan  perlu  men- dapatkan  perhatian.  Di  negara  yang  menganut sistem  desentralisasi  dan  desentralisasi  fiskal, sebagian  besar  pengeluaran  publik  berada  pada tingkat  daerah  (Avellaneda,  2009:469).  Namun demikian,  karena  sebagian  besar  pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya  keuangan,  maka  kecamatan  sebagai perangkat daerah yang terbawah sangat tergantung  kepada  alokasi  pemerintah  daerah dalam  hal  sumber  daya  keuangan  untuk pengembangan  infrastruktur  dan  teknologinya. Dalam  hal  infrastruktur,  Horton  menjelaskan bahwa:
Operational infrastructure refers to such things as the amount, type, and quality of buildings,  vehicles,  and  supplies  needed for  the  operation  of  the  organization. However,  managers  must  also  consider future  infrastructure  needs  and  seek support  and  resources  to  obtain  these. They  also  have  to  think  about  adapting infrastructure to meet site-specific conditions  or  emerging  needs. (Horton, 2003:26)
Dengan  demikian  infrastruktur  ini  me- liputi  berbagai  hal,  seperti  gedung,  kendaraan, dan berbagai suplai yang mendukung pemenuhan kebutuhan  organisasi  untuk  melaksanakan aktivitas  operasionalnya.  Selanjutnya  Horton menjelaskan  pula  bahwa  perlu  adanya  strategi deliberasi untuk infrastruktur ini, yaitu:
A deliberate strategy was also needed to raise  the  standards  of  its  physical (infrastructure  and  equipment)  and
financial  resources.  The  participants  of the  study  now  understand  that  a  more holistic  approach  to  capacity  deve- lopment would have been more useful and is  required  in  the  future. (Horton, 2003:15)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka strategi  terencana  juga  dibutuhkan  untuk  me- ningkatkan  standar-standar  dari  faktor-faktor organisasi  yang  bersifat  fisik  (infrastuktur  dan peralatan)  dan  sumber  daya  keuangan.  Saat  ini para pimpinan organisasi juga harus memahami bahwa diperlukan sebuah pendekatan yang lebih menyeluruh  terhadap  kapasitas  organisasi  yang lebih  bermanfaat  dan  diperlukan  di  masa  yang akan datang.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang  digunakan penulis  untuk  meneliti  infrastruktur  dan  tek- nologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada  kecamatan-kecamatan  di  Kabupaten  Ban- dung.  Alasan  peneliti  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  karena  metode  ini  dapat digunakan  untuk  menemukan  dan  memahami hal-hal  yang  mendasar  di  balik  fenomena infrastruktur  dan  teknologi  pada  kecamatan- kecamatan di Kabupaten Bandung.
Latar  penelitian  ini  adalah  tempat  dan situasi  dimana  wawancara  dan  observasi  di- lakukan, yaitu tempat dan situasi yang berkaitan dengan  organisasi  kecamatan  di  Kabupaten Bandung,  yaitu  di  kantor  kecamatan.  Situasi sosial ini di dalamnya adalah subjek penelitian ini yaitu informan (camat dan sekretaris kecamatan) yang terlibat didalam fokus penelitian.
Informan  dari  setiap  Kecamatan  di  Ka- bupaten  Bandung  yang  ditentukan  dalam penelitian  ini  berdasarkan  kriteria  yang  peneliti tetapkan,  yaitu  Kecamatan  yang  memiliki  jarak terjauh dari ibukota kabupaten, yaitu: Kecamatan
7 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Arjasari
Nagreg  dan  Kecamatan  Rancabali,  Kecamatan yang  memiliki  jarak  terdekat  dari  ibukota kabupaten,  yaitu:  Kecamatan  Baleendah  dan Kecamatan Margaasih, Kecamatan yang memiliki  jumlah  penduduk  yang  tinggi,  yaitu:
Kecamatan
Margahayu dan Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk  yang  rendah,  yaitu:  Kecamatan Cilengkrang  dan  Kecamatan  Pameungpeuk, Kecamatan  yang  memiliki  laju  pertumbuhan ekonomi  tinggi,  yaitu:  Kecamatan  Cimenyan, Kecamatan  Majalaya,  dan  Kecamatan  Pa- ngalengan,  Kecamatan  yang  memiliki  laju pertumbuhan ekonomi rendah, yaitu: Kecamatan Cikancung,  Kecamatan  Cangkuang,  dan  Ke- camatan  Ibun,  Kecamatan  yang  memiliki  par- tisipasi  sektor  swasta  yang  tinggi,  yaitu:  Ke- camatan  Katapang  dan  Kecamatan  Rancaekek, dan Kecamatan yang memiliki partisipasi sektor swasta  yang  rendah,  yaitu:  Kecamatan  Ci- calengka  dan  Kecamatan  Arjasari.  Selain  itu, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Staf Ahli Bupati Bandung, Bagian Pemerintahan Umum (Setda), Bagian Organisasi (Setda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  Badan Peren- canaan  Pembangunan  Kabupaten  Bandung,  dan anggota DPRD Kabupaten Bandung.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1.  Ketersediaan  Teknologi  (Availability  of Technology)
Faktor  infrastruktur  dan  teknologi  me- rupakan perangkat yang menjadi tulang punggung  bagi  kemampuan  organisasi  publik untuk  dapat  mengelola  elemen  organisasi  yang terkait  dengan  operasi  kegiatan  sehari-hari, misalnya database ,  tindakan  manual,  aturan teknis,  prosedur,  dan  teknologi  informasi.  Di dalam  faktor  infrastruktur  dan  teknologi  ini, tantangan  yang  paling  penting  bahwa  semua aspek  akan  berhubungan  langsung  ke  teknologi informasi.
Dalam  hal  ketersediaan  teknologi  di Kecamatan  Arjasari 7 sudah  memadai,  tetapi
masih  terdapat  kekurangan  terutama  dalam pengintregasian  pelayanan.  Teknologi  yang tersedia di Kecamatan Arjasari untuk pelayanan standar  memang  sudah  memadai,  tetapi  untuk pelaksanaan  Program  Paten  (Pelayanan  Ad- ministrasi  Terpadu  Kecamatan)  masih  perlu ditambah  dan  ditingkatkan.  Sedangkan  di Kecamatan  Baleendah 8 memang  tidak  banyak jumlahnya, namun sudah dirasa cukup menunjang  seluruh  ativitas  yang  ada  di Kecamatan  Baleendah,  walaupun  pegawai melakukannya  dengan  bebean  kerja  yang  lebih berat  dalam  pelayanan e- KTP . Untuk  kondisi ketersediaan  teknologi  di  Kecamatan  Cang- kuang 9 terdapat sebuah ruangan komputer untuk mengolah  data  yang  mempermudah  pekerjaan Kecamatan dan adanya CCTV untuk memantau aktivitas  pegawai  kecamatan.  Ketersediaan teknologi  di  Kecamatan  Cangkuang  ini  sudah cukup  menunjang  aktivitas  di  Kecamatan Cangkuang, meskipun tidak semua pegawai bisa menjalankannya dengan baik, sehingga beberapa unit  komputer  diletakkan  dalam  satu  ruangan namun  hanya  dikelola  oleh  seorang  pegawai. Perangkat  AC,  CCTV,  serta  internet  juga mempengaruhi  efektivitas  kinerja  dan  men- dukung pekerjaan pegawai.
Ketersediaan  teknologi  di  Kecamatan Cicalengka 10 sudah  cukup  banyak,  diantaranya terdapat  perangkat  komputer  yang  digunakan untuk menginput data yang masuk dan data yang keluar, sehingga dengan menggunakan komputer dapat  mempermudah  pada  pegawai  untuk menginputnya.  Kemudian  ada  mesin  antrian elektronik,  sehingga  mempermudah  masyarakat untuk  mendapatkan  layanan  dari  pihak  ke- camatan  tanpa  berdesak  desakan.  Mesin  ini seperti halnya  yang diterapkan pada perusahaan perbankan  yang  ada  di  Indonesia  sehingga masyarakat hanya mengambil nomor antrian dari
8 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat Kecamatan Bale Endah
9 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Cangkuang
10 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Cangkuang
11 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat Cikancung
mesin  elektronik  antrian  dan  kemudian  bisa menunggu  sambil  duduk,  tanpa  berdesak- desakan dengan masyarakat yang lain. Selain itu terdapat juga  anjungan  informasi secara elektronik  dimana  masyarakat  bisa  mencari informasi  tentang  kecamatan  pada  anjungan informasi  elektronik  tersebut,  sehingga  mem- permudah  masayarakat  dalam  mendapatkan informasi. Namun,  karena pelaksanaan Paten di Kecamatan Cicalengka baru berjalan selama satu tahun,  jadi  saat  ini  masih  dalam  proses pengadaan sarana Kecamatan Cicalengka, seperti ketersediaan  jumlah  komputer  yang  masih kurang.
Ketersediaan  teknologi  di  Kecamatan Cikancung 11 hanya  terdapat  tiga  unit  komputer dan fingerprint untuk  pencatatan  absensi pegawai.  Secara  keseluruhan,  ketersediaan  tek- nologi di Kecamatan Cikancung saat ini memang sudah  cukup  menunjang  aktivitas  yang  ada, hanya  saja  fasilitas  sarana  dan  prasarana teknologi  yang  ada  belum  mampu  memenuhi pelayanan prima bagi masyarakat. Sedangkan di Kecamatan Cilengkrang 12 sudah cukup memadai dan  menunjang  bagi  pekerjaan  dan  aktivitas Kecamatan Cilengkrang. Hal tersebut didasarkan pada  kebutuhan  teknologi  dalam  pelayanan masyarakat  di  Kecamatan  Cilengkrang  sudah terpenuhi. Kemudian, untuk ketersediaan komputer  di  Kecamatan  Cimenyan, 13 ,  terdapat sebuah  ruangan  komputer  untuk  mengolah  data yang  mempermudah  pekerjaan  Kecamatan. Ketersediaan  teknologi  ini    sudah  cukup menunjang pekerjaan dan aktivitas di kecamatan Cimenyan,  meskipun  tidak  semua  pegawai  bisa menjalankannya dengan baik.
Dalam  hal  ketersediaan  teknologi  di Kecamatan  Dayeuhkolot 14 sudah  ada,  namun jumlahnya belum banyak. Ketersedian teknologi ini  masih  dirasa  belum  maksimal  peman- faatannya  dalam  menunjang aktivitas  di
12 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekeretaris Kecamatan Cilengkrang
13 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat Cimenyan
14 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan  Camat Dayeuh Kolot
Kecamatan  Dayeuhkolot,  hal  ini  dikarenakan jumlah  teknologi  yang  masih  sedikit,  sehingga tidak semua aktivitas di Kecamatan Dayeuhkolot memanfaatkan teknologi yang ada. Sedangkan di Kecamatan Katapang 15 sudah terdapat perangkat komputer  dan  jaringan  internet.  Namun  ke- tersediaan teknologi ini juga dirasa belum dapat menunjang  seluruh  aktivitas  di  Kecamatan Katapang,  dikarenakan  jumlah  perangkat  kom- puter  yang  masih  sedikit  untuk  menangani seluruh  aktivitas  Kecamatan  katapang  yang banyak, seperti halnya menginput data masyarakat.
Untuk  ketersediaan  teknologi  di  Keca- matan Majalaya 16 selangkah lebih maju dibanding dengan beberapa kecamatan yang ada di  wilayah  Kabupaten  Bandung.  Dimana  setiap perangkat baik dari top level manajemen (Camat, Sekcam),  kepala  sub  bagian  dan  kepala  seksi masing-masing  memiliki  satu  unit  PC  yang diharapkan  mampu  mendukung  aktivitas  kerja. Ditambah untuk bagian front office juga terdapat satu  unit  perangkat  PC.  Kantor  Kecamatan Majalaya juga memiliki sudah dilengkapi dengan jaringan  internet.  Namun  yang  dirasa  masih kurang  di  Kecamatan  Majalaya  adalah  belum tersedianya  mesin  fotokopi.  Walaupun  belum memliki  sarana  dan  prasarana  yang  memiliki teknologi  modern,  seperti fingerprint, namun ketersediaan  teknologi  yang  sudah  ada  sangat membantu  kemajuan  pelayanan  masyarakat  dan mendukung  pelaksanaan  program  Paten  di Kecamatan Majalaya.
Ketersediaan  teknologi  di  Kecamatan Margaasih 17 sudah  memadai.  Hal  tersebut didukung juga oleh pelaksanaan Program Paten, sehingga  aktivitas  di  kecamatan  sudah  ter- integrasi  secara  online.  Seperti  contohnya  jika kita  mencari  referensi  peraturan  kita  dapat langsung mengaksesnya di internet. Hal tersebut tentunya  sangat  mempermudah  dan  menunjang pegawai  dalam  menjalankan  tugas.  Selain  itu,
15 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Katapang
16 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Majalaya
17 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Margaasih
untuk  berinteraksi  dengan  12  kecamatan  juga sudah  sangat  membantu  dalam  mempermudah komunikasi  antar  seluruh  pihak  yang  terkait, namun  sayangnya  belum  semuanya  Kecamatan di Kabupaten Bandung dapat terintegrasi, karena baru  12  dari  31  kecamatan  yang  sudah  melak- sanakan Program Paten.
Sedangkan  untuk  ketersediaan  teknologi di  Kecamatan  Margahayu 18 belum  cukup memadai. Keberadaan teknologi yang tersedia di Kecamatan  Margahayu  juga  belum  dapat menunjang  seluruh  aktivitas  di  Kecamatan Margahayu  karena  kurangnya  SDM  yang kompeten.  Hal  serupa  juga  ada  di  Kecamatan Nagreg 19 yang  masih  sangat  minim,  sebab  baru terdapat dua perangkat komputer yang digunakan oleh  seluruh  pegawai  di  Kantor  Kecamatan Nagreg.  Dengan  hanya  tersedianya  2  perangkat komputer  tersebut  tentunya  belum  dapat menunjang  seluruh  aktivitas  yang  ada  di  Ke- camatan Nagreg.
Dalam  hal  ketersedian  teknologi  di Kecamatan Pamengpeuk 20 masih terbilang cukup memadai,  sebab  pemerintah  menganggarkan dana  untuk  menyediakan  fasilitas  baru  dalam menunjang  penyelenggaraan  Paten,  seperti ruangan  baru  untuk  pelayanan  masyarakat  dan juga anjungan informasi. Selain itu tersedia pula beberapa  komputer  untuk  memudahkan  para pegawai  dalam  bekerja.  Ketersediaan  teknologi ini  sangat  menunjang  aktivitas  di  Kecamatan Nagreg,  apalagi  dengan  diselenggarakannya sistem  Paten,  fasilitas  teknologi  menjadi  alat utama  untuk  mempermudah  pelaksanaan  agar semakin  cepat  dan  efisien.  Selain  itu  informasi kepada  masyarakat  pun  menjadi  mudah  disebar melalui website dan email kecamatan  sehingga mempermudah  masyarakat  untuk  mengakses segala informasi apapun mengenai pelayanan di Kecamatan Pameungpeuk.
Namun dalam hal ketersediaan teknologi di  Kecamatan  Pangalengan 21 masih  terbilang
18 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Margahayu
19 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Nagreg
20 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Pamengpeuk
21 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Pangalengan
sederhana,  misalnya  komputer, printer yang sekaligus bisa dijadikan alat fotokopi. Ketersediaan  teknologi  di  Kecamatan  Pangale- ngan belum dapat menunjang aktivitas kecamatan,  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan sarana  prasana  teknologi  yang  tersedia.  Sama halnya  di  Kecamatan  Rancaekek 22 belum memadai,  hal  tersebut  didasarkan  pada  keter- sediaan jumlah perangkat komputer yang kurang. Tidak semua Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Rancaekek  memiliki  komputer,  bahkan  salah satu  Kasi  di  Kecamatan  Rancaekek  harus berusaha  keras  mencari  peluang  lainnya  untuk dapat membeli laptop karena tuntutan pekerjaan yang  sudah  harus  terkomputerisasi  tetapi perangkat komputer yang dibutuhkan belum ada. Ketersedian teknologi di Kecamatan Rancaekek ini  memang  sangat  membantu  bagi  beberapa pegawai  yang  bisa  menggunakannya,  namun masih  menghambat  kegiatannya  karena  ter- kadang  tidak  semua  pegawai  kecamatan  dapat mengoperasikannya,  sehingga  harus  meminta bantuan  kepada  pegawai  lain  yang  dianggap mampu,  tentunya  hal  ini  dapat  menghambat kinerja para pegawai Kecamatan Rancaekek.
Sedangkan untuk ketersedian teknologi di Kecamatan  Rancabali 23 sudah  memadai  dan cukup  maju  dengan  adanya  dukungan  unit komputer yang sudah terhubung dengan jaringan internet, sehingga memudahkan pengelolaan data secara online seperti pada saat pembuatan e- KTP. Ketersediaan  teknologi  ini  sudah  menunjang aktivitas  di  Kecamatan  Rancabali,  karena teknologi  yang  ada  mampu  memudahkan pekerjaan  yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual, walaupun penerapannya belum maksimal.
Dengan  mengutip  pendapat  Horton (2003:15) yang  menjelaskan  bahwa  … a deliberate strategy was also needed to raise the standards  of  its  physical  (infrastructure  and equipment)  and  financial  resources  ... maka kenyataanya  saat  ini  kecamatan-kecamatan  di Kabupaten  Bandung  belum  memiliki  strategi
22 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Rancaekek
23 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Rancabali
terencana  yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat  fisik  (infrastuktur  dan  peralatan)  dan sumber  daya  keuangan.  Saat  ini  para  pimpinan kecamatan-kecamatan  di  Kabupaten  Bandung juga  belum  memahami  pendekatan  yang  lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang  lebih  bermanfaat  dan  diperlukan  di  masa yang akan datang.

## 3.2.   Perencanaan dan Pengelolaan Fasilitas, Teknologi, dan Keuangan (Planning and
Management  of  Facilities,  Technology, and Finances)
Perencanaan  dan  pengelolaan  fasilitas, teknologi,  dan  keuangan  memiliki  peran  yang penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi,  dimana  secara  umum  dipahami  ka- pasitas  organisasi  sebagai  kemampuan  suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi dan  keuangan  di  Kecamatan  Arjasari 24 untuk perencanaan  fasilitas  terutama  yang  menunjang pelaksanaan  Paten  disesuaikan  dengan  standar atau syarat yang telah di tentukan seperti adanya loket  pelayanan,  ruang  tunggu  dan  lainnya disesuaikan dengan syarat pelaksanaan program Paten.  Dalam  perencanaan  dan  pengelolaan keuangan, kecamatan Arjasari melakukan perencanaan  atas  pengeluaran  apa  saja  yang sekiranya  dibutuhkan,  contohnya  untuk  pelak- sanaan  Paten,  maka  tentunya  diperlukan  ang- garan  khusus  agar  bisa  merealisasikan  pem- bangunan pendukung program Paten. Sedangkan di  Kecamatan  Baleendah 25 apabila  terdapat kekurangan  dan  pihak  Kecamatan  Baleendah harus membeli sarana prasarana untuk menunjang  kinerja  pegawai,  Kecamatan  Bale- endah harus terlebih dahulu mengajukan di tahun anggaran  selanjutnya,  termasuk  dalam  me- nyediakan  anggaran  untuk  pengelolaan,  per- awatan  serta  perbaikan  sarana  dan  prasarana tersebut.
24 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Arjasari
25 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Bale Endah
Untuk  perencanaan  dan  pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan Cangkuang 26 dilakukan  melalui  perencanaan anggaran  yang  diwujudkan  dengan  perawatan rutin  terhadap  fasilitas  tersebut.  Sedangkan dalam  hal  teknologi  hanya  digunakan  sesuai kebutuhan, karena tidak semua pegawai mampu mengoperasikan  teknologi  yang  ada.  Peren- canaan dan pengelolaan keuangan di Kecamatan Cangkuang diwujudkan dalam bentuk perencanaan  anggaran  yang  disesuaikan  dengan program  kerja  yang  akan  dilaksanakan  di Kecamatan Cangkuang.
Perencanaan  dan  pengelolaan  fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan Cicalengka 27 perencanaan  dan  manajemen fasilitas  Kecamatan  Cicalengka  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bandung  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  sehingga  pihak Kecamatan  Cicalengka  hanya  menerima  hasil dari  keputusan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung saja  tanpa  ikut  campur  dalam  melakukan perencanaan  dan  manajemen  terhadap  fasilitas kecamatan.  Begitupun  dengan  perencanaan  dan pengelolaan  teknologi  yang  ada  di  Kecamatan Cicalengka, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Bandung  sesuai  dengan  peraturan yang  ada.  Dalam  hal  keuangan  di  Kecamatan Cicalengka,  bersumber  dari  APBD  Kabupaten Bandung,  maka  untuk  perencanaan  keuangan dilakukan  pada  tingkat  kabupaten.  Sedangkan untuk  manajemen  sektor  keuangan,  Kecamatan Cicalengka  memiliki  bendahara  pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara gaji untuk mengatur  keluar  dan  masuknya  uang  di Kecamatan Cicalengka.
Dalam  hal  perencanaan  dan  pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan Cikancung 28 hanya melakukan perawatan fasilitas yang ada agar tetap sesuai dengan jumlah awalnya  dan  keadaan  kondisi  awal.  Sedangkan untuk  perencanaan  dan  pengelolaan  teknologi, karena  penggunaan  teknologi  yang  ada  masih
26 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Cangkuang
27 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Cicalengka
28 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Cikancung
terbatas, sehingga tidak ada manajemen tertentu yang  digunakan  pihak  Kecamatan  Cikancung dalam perawatan teknologi yang sudah ada. Tapi pihak  Kecamatan  Cikancung  tetap  menjaganya dengan  baik,  dan  perawatannya  pun  bisa dianggap  baik.  Dalam  pengelolaan  keuangan yang  ada,  pihak  Kecamatan  Cikancung  meng- gunakan  mekanisme  standar  yang  memonitor penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.
Sedangkan  untuk perencanaan  dan pengelolaan fasilitas, teknologi dan keuangan di Kecamatan Cilengkrang 29 berdasarkan pedoman Paten yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan untuk pengelolaanya sudah dilaksanakan  dengan  baik,  yakni  dengan melakukan  inventarisasi.  Untuk  perncanaan bidang  keuangan  juga  dilakukan  berdasarkan kepada  pedoman  Paten  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  dan  dalam  penge- lolaanya terdapat pengawasan serta pengendalian melalui penyusunan maupun pelaksanaan anggaran. Sedangkan di Kecamatan Cimenyan 30 dilakukan  melalui  perencanaan  anggaran  yang diwujudkan  dengan  perawatan  rutin  terhadap fasilitas tersebut. Sedangkan dalam hal perencanaan  dan  pengelolaan  teknologi,  hanya dilakukan  sesuai  kebutuhan  tetapi  tidak  terlalu dominan,  karena  tidak  semua  pegawai  mampu mengoperasikan  teknologi  yang  ada.  Peren- canaan  dan  pengelolaan  bidang  keuangan  di Kecamatan  Cimenyan  dilakukan  dalam  bentuk perencanaan  anggaran  yang  disesuaikan  dengan program kerja yang akan dilaksanakan.
Kemudian  dalam  hal  perencanaan  dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan  Dayeuhkolot 31 dilakukan  melalui perancangan  Renstra,  hanya  saja  tidak  setiap tahun  Kecamatan  Dayeuhkolot  mendapatkan dapat  fasilitas  melalui  skema  pengajuan  kepada Pemerintah  Kabupatan  Bandung  dengan  mem- pertimbangkan  skala  prioritas  kebutuhan  secara bertahap.  Perencanaan  keuangan  di  kecamatan Dayeuhkolot  dilakukan  satu  tahun  sebelumnya,
29 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekeretaris Kecamatan Cilengkrang
30 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Cimenyan
31 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Dayeuh Kolot
misalnya  kecamatan  Dayeuhkolot  mengajukan anggaran kecamatan untuk tahun 2013, pangajuaanya dilakukan di tahun 2012, dan untuk pengelolaanya  disesuaikan  dengan  perencanaan yang  diajukan.  Sedangkan  di  Kecamatan Katapang 32 untuk pengelolaan fasilitas dilakukan hanya  sekedar  merawat  dan  menjaga  fasilitas yang ada.
Untuk  pengelolaan  teknologi,  karena masih  menggunakan  teknologi  yang  biasa  saja, jadi  sampai  saat  ini  pengelolaanya  masih  dapat terkendali dengan aman. Dalam perencanaan dan pengelolaan  di  bidang  keuangan  disesuaikan dengan  peraturan  mengenai  keuangan  negara atau keuangan daerah.
Untuk  perencanaan  dan  pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan Majalaya 33 melakukan  skala  prioritas  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  pengop- timalan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan, jika terdapat fasilitas yang rusak maka akan  di  perbaiki  sendiri  oleh  pihak  Kecamatan Majalaya.  Hal  ini  dilakukan  baik  dalam  bidang teknologi  atau  fasilitas  lainya.  Untuk  bidang keuangan,  peraencanaan  dan  pengelolaanya dilakukan  dengan  melihat  dan  menganalisis sumber  daya  keuangan  yang  dimiliki,  dan  juga mempetimbangkan  pengeluaran  lainya,  seperti dana  oprasional  untuk  perjalanan  dinas  dan seminar bagi pegawai.
Adapun  di  Kecamatan  Margaasih 34 perencanaan fasilitas kecamatan dimulai dengan merencanakan terlebih dahulu kebutuhan, sepesifikasi  dan  harga  dari  fasilitas  tersebut setelah  itu  direalisasikan,  begitupun  dengan perencanaan dan pengelolaan di bidang teknologi. Untuk perencanaan dan pengelolaan di bidang  keuangan  perencanaan  dilakukan  mulai dari  Kecamatan  Margaasih  terlebih  dahulu, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, setelah itu dilakukan pengajuan  untuk  direalisasikan ke Pemerintah  Kabupaten  Bandung.  Sedangkan  di
32 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Katapang
33 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Majalaya
34 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat Margaasih
Kecamatan  Margahayu 35 perencanaan  penge- lolaan  cukup  baik  meskipun  kecamatan  Mar- gahayu masih mengalami kekurangan SDM dan dana.
Dalam  hal  perencanaan  dan  pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan Nagreg 36 dilakukan  oleh  seksi  pemeliharaan prasarana  umum.  Di  bidang  keuangan,  peren- canaan  dan  pengelolaan  sudah  direncanakan melalui Musrenbang.
Kemudian  di  Kecamatan  Pamengpeuk 37 dengan  ditetapkannya  kecamatan  ini  sebagai salah  satu  kecamatan  yang  menyelengarakan Program Paten, maka pe-rencanaan dan pengeloaan  fasilitas  dan  sarana  pendukung penyelenggaraan  Paten  tersebut dilakukan berdasarkan  ketetapan  yang  diberikan  oleh Bupati Kabupaten Bandung, dengan menggunakan  biaya  250  juta  yang  diberikan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  untuk  keperluan sarana dan prasarana di kecamatan. Perencanaan teknologi  juga  dilakukan  untuk  mempermudah dalam pekerjaan dan juga mempermudah dalam melakukan  pelayanan.  Sedangkan  perencanaan keuangan  dilakukan  sesuai  dengan  pedoman Peraturan  Menteri  Dalama  Negeri  Nomor  59, dimana setiap tahun pihak Kecamatan Pameung- peuk  diharuskan  membuat  RKA  (Rencana  Ke- giatan Anggaran).
Kemudian  untuk  perencanaan  dan  pe- ngelolaan  fasilitas,  teknologi,  dan  keuangan  di Kecamatan  Pangalengan 38 dilakukan  sesuai dengan  prosedur  yang  sudah  ada.  Dalam  hal perencanaan dan pengelolaan teknologi yang ada di  Kecamatan  Pangalengan  dilakukan  dengan menganalisis  kebutuhan  terlebih  dahulu.  Pe- rencanaan  dan  pengeloaan  keuangan  di  Ke- camatan  Pangalengan  dilakukan  dengan  me- nyesuaikan  perencanaan  anggaran  alokasi  yang telah dibuat.
Untuk  perencanaan  dan  pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan
35 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Margahayu
36 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Nagreg
37 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat Pamengpeuk
38 Analisis  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Pangalengan
Rancaekek 39 yang  berhubungan  dengan  pe- nyelenggaraan  Program  Paten  disesuaikan dengan  peraturan  dalam  penyelenggaraan  Paten itu  sendiri,  namun  untuk  fasilitas  yang  tidak termasuk dalam penyelenggaraan Program Paten masih belum ada perencanaan yang begitu baik. Dalam  hal  perencanaan  teknologi  dilakukan penganggaran  yang diajukan setiap tahun untuk tahun  kedepannya,  dan  dalam  proses  pengelo- laanya  disesuaikan  dengan  yang  telah  diajukan sebelumnya.  Perencanaan  dan  pengelolaan keuangan di Kecamatan Rancaekek berawal dari pembuatan  rencana  anggaran  untuk  setahun kedepannya. Setelah RKA di  sahkan, kemudian dilakukan  pembuatan  DPA,  lalu  dilakukan pencairan dana yang bisa dicairkan setiap bulan ataupun per triwulan. Dalam pencairan dana ini, pihak  Kecamatan  Rancaekek  selalu  membuat laopran dimana setiap bulannya tertera kegiatan apa  saja  yang  menggunakan  dana  APBD  yang sudah  di  anggarkan.  Saat  ini,  sudah  dilakukan pengawasan  secara online oleh  pemerintah Kabupaten  Bandung  walaupun  belum  berjalan maksimal,  namun  hal  ini  sangat  berpengaruh terhadap kinerja kecamatan Rancaekek.
Sedangkan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan Rancabali 40 masih dirasakan sangat kurang baik, hal ini dapat terlihat dari penataan fasilitas yang seadanya saja dan fasilitas yang ada terlihat tidak dipelihara  meskipun  telah  memperkerjakan orang yang bertugas menangani fasilitas tersebut. Dalam hal perencanaan dan pengeloaan teknologi,  peneliti  tidak  melihat  adanya  peren- canaan  dan  manajemen  yang  tepat  terhadap teknologi,  sebab  teknologi  yang  ada  tidak digunakan secara penuh sehingga terkesan hanya sebagai pelengkap. Perencanaan dan pengelolaan keuangan  di  Kecamatan  Rancabali  merupakan tanggung  jawab  dari  kepala  seksi  keuangan kecamatan  dan  dikelola  secara  optimal  sesuai anggaran yang telah direncanakan.
Dengan  melihat  keadaan  perencanaan dan  pengelolaan  fasilitas,  teknologi,  dan
39 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Rancaekek
40 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Rancabali
keuangan  oleh  kecamatan-kecamatan  di  Kabu- paten  Bandung  yang  tergantung  kepada  APBD Pemerintah  Kabupaten  Bandung,  maka  dengan merujuk  kepada  pendapat  Starling  (2005:513) maka budgeting yang merupakan “ the means by which  public  official  allocate  and  raise resourcess to achieve social objectives” dengan demikian  anggaran  yang  ada  di  APBD Kabupaten  Bandung  belum  merepresentasikan alokasi  kebutuhan  kecamatan  secara  lengkap untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
3.3.  Infrastruktur,  Teknologi,  dan  Sumber Daya  Keuangan  (Infrastucture,  Tech- nology,  and  Financial  Resources)  Pada Kecamatan-Kecamatan  Di  Kabupaten Bandung
Keberadaan  faktor  infrastruktur,  tek- nologi,  dan  sumber  daya  keuangan  pada organisasi  kecamatan  di  Kabupaten  Bandung masih  belum  mendukung  sepenuhnya  aktivitas kecamatan  untuk  dapat  berperan  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  UU  Nomor  23  Tahun 2014,  padahal  tugas  Camat  sebagaimana  diatur dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  225 sangatlah  banyak.  Dengan  9  (sembilan)  tugas pokok camat yang demikian luasnya tentu tidak dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  tidak didukung  dengan  infrastruktur,  teknologi,  dan sumber  daya  keuangan  yang  memadai  bagi organisasi  kecamatan  di  Kabupaten  Bandung. Berkaitan  dengan  anggaran  secara  umum 41 bahwa  APBD  yang  disalurkan  ke  kecamatan setiap  tahun  berada  di  Bapedda  seperti  belanja langsung,  program,  dan  belanja  tidak  langsung. Begitu pula untuk Kabupaten Bandung mengenai besaran  presentasi  APBD  yang  disalurkan datanya  berada  di  Bapedda.  Sebagai  contoh penggunaan  dana  dari  APBD  di  Kabupaten Bandung,  yaitu  dimana  setiap  kecamatan menerima  250  juta  untuk  menerapkan  Program
41 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bappeda Kabupaten Bandung
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (Paten) untuk membeli sistem, perangkat IT, dan alat-alat  kantor.  Dana  tersebut  sepenuhnya berasal  dari  APBD,  sama  sekali  tidak  ada bantuan dari APBN. Dana 250 juta itu diberikan pada saat pembangunan saja bukan setiap tahun diberikan.
Sama  halnya  dengan  kecamatan 42 bukan hanya  di  desa  saja,  di  10  (sepuluh)  kelurahan yang  ada  di  Kabupaten  Bandung  juga  sudah menerapkan  Paten  Kelurahan  dengan  menerima masing-masing 150 juta yang disesuaikan dengan ruang lingkupnya. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak menyimpan anggaran di desa dan kelurahan,  tetapi  sudah  ada  anggarannya  di kecamatan-kecamatan  di  Kabupaten  Bandung. Hal  tersebut  untuk  merespon  secara  cepat permasalahan masyarakat. Anggaran itu muncul dan  diturunkan  untuk  menjawab  masalah kewilayahan masyarakat.
Sebenarnya  Pemerintah  Pusat 43 telah mengatur  bahwa  pendanaan  tugas  camat  dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan  sebagian  wewenang  bupati  yang dilimpahkan  bersumber  dari  anggaran  pen- dapatan dan belanja daerah kabupaten. Bahkan di dalam  kebijakan  yang  baru  telah  diatur  bahwa pendanaan  bagi  organisasi  kecamatan 44 berasal dari  3  (tiga)  sumber,  yaitu:  pendanaan  penye- lenggaraan urusan pemerintahan umum (tugas 1) dibebankan pada APBN. Selanjutnya pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan  oleh  camat  (tugas  2  sampai  8)  serta (tugas pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali  kota)  dibebankan  pada  APBD kabupaten/kota.  Sedangkan  pendanaan  pelak- sanaan  tugas  lain  (tugas  9)  dibebankan  kepada lembaga  yang  menugasi.  Demikian  pula  pada kebijakan  yang  sama  dalam  pasal  yang  lain 45 disebutkan bahwa pendanaan dalam penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  yang dilakukan oleh camat  yang terkait dengan tugas pokok camat dan pelimpahan kewenangan bupati
42 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bappeda Kabupaten Bandung
43 Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 29 dan Pasal 33.
44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225, Ayat 2.
dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
Berdasarkan  penelitian  lapangan,  bahwa untuk  kewenangan  Camat  dalam  pemerintahan umum  anggarannya  dari  APBN  yang  dititipkan ke  APBD 46 .  Mekanismenya  yaitu  jika  APBD tidak ada masalah seperti DAU saja, yang diikuti dengan pedoman dalam rangka penyelenggaraan kewenangan  pemerintahan  umum.  Ada  pula bantuan-bantuan keuangan  yang bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan yang bersifat khusus dilengkapi  dengan  dana  petunjuk,  sedangkan bantuan  bersifat  umum  diserahkan  kepada penerima  bantuan  kegiatannya.  Pedoman  ter- sebut  masih  menggunakan  PP  19  Tahun  2008. Kalau  DAK  berasal  dari  Kementerian  misalnya dana pendidikan, DAK itu banyak yang digugat oleh  daerah  karena  tidak  fleksibel  dan membutuhkan  juknis,  jika  juknisnya  terlambat maka  banyak  DAK  yang  tidak  terserap.  Seperti contoh  dana  pendidikan  pada  tahun  2014/2015 tidak  dapat  dilaksanakan  karena  juknis  yang terlambat. Walaupun ada dana pendamping DAK (dari  APBD)  yaitu  20  persen  dari  dana pembantuan, namun hal tersebut belum mencukupi untuk biaya kebutuhan urusan wajib.
Camat  mendapatkan  pelimpahan  seba- gian  kewenangan  Bupati 47 untuk  melaksanakan sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  Kabupaten.  Pelimpahan kewenangan  Bupati  dilakukan  berdasarkan pemetaan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan karakteristik  Kecamatan  dan/atau  kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Namun  demikian  pelimpahan  sebagian  kewe- nangan  Bupati  Bandung  kepada  Camat  untuk melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif, karena infrastruktur,  teknologi,  dan  sumber  daya keuangan  belum  mendukung  organisasi  Ke- camatan  di  Kabupaten  Bandung.  Selain  itu, variasi beban kewilayahan antar Kecamatan juga tidak hanya terkait dengan cakupan wilayah fisik semata  dan  karakter  demografis  semata.
45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 227.
46 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bappeda Kabupaten Bandung
47 Analisis berdasarkan hasil Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Bandung.
Kompleksitas dan kedalaman persoalan ekonomi dan  sosial  yang  ada  di  masing-masing  Keca- matan di Kabupaten Bandung juga berbeda satu sama lain.
Dalam  hal  infrastruktur  pada  setiap kecamatan di Kabupaten Bandung 48 saat ini terus ditingkatkan  kualitas  dan  kuantitasnya.  Infra-
48 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Umum
struktur  dan  anggaran  diharapkan  berbanding lurus  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dalam  hal  pelayanan  publik.  Masih  banyak infrastruktur yang terkait dengan kecamatan yang kondisinya  kurang  layak,  hal  tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 4.21  Beberapa Infrastruktur Kecamatan di Kabupaten Bandung
NO KECAMATAN Gedung Kantor Rumah Dinas Aula Pagar Alun-Alun Musholla RTH / Halaman 1 Cileunyi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 2 Cimenyan Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Sedang Tidak Ada 3 Cilengkrang Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik  Kurang Baik  Kurang Baik  Kurang Baik  Kurang Baik 4 Bojongsoang Baik Baik Sedang Baik Tidak Ada Sedang Baik 5 Margahayu Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik  Kurang Baik Tidak Ada Kurang Baik Tidak Ada 6 Margaasih Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Baik Baik 7 Katapang Baik Baik Rusak Baik Tidak ada Rusak Tidak Ada 8 Banjaran Baik Baik Baik Baik Baik Tidak ada Baik 9 Pameungpeuk Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik  Kurang Baik Tidak Ada Kurang Baik Tidak Ada 10 Pangalengan Baik Baik Baik Tidak ada Baik Baik Tidak Ada 11 Arjasari Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Baik Sedang 12 Cimaung Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 13 Cicalengka Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 14 Nagreg Baik Baik Baik Baik Tidak ada Kurang Baik Tidak Ada 15 Cikancung Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Baik Baik 16 Rancaekek Baik Baik Baik Sedang Tidak Ada Sedang Sedang 17.  Ciparay Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 18.  Pacet Baik Sedang Sedang Sedang Tidak ada Rusak Sedang 19.  Kertasari Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Kurang Baik Tidak Ada 20.  Baleendah Baik Baik Sedang Sedang Tidak Ada Sedang Baik 21.  Majalaya Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 22.  Solokanjeruk Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Sedang Baik 23.  Paseh Sedang Baik Baik Baik Tidak Ada Sedang Baik 24.  Dayeuhkolot Baik Tidak ada Baik Baik Tidak Ada Sedang Sedang 25.  Ibun Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Tidak Ada 26.  Soreang Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Sedang Tidak Ada 27.  Pasirjambu Baik Baik Rusak Rusak Tidak Ada Rusak Sedang 28.  Ciwidey Baik Rusak Sedang Sedang Sedang Baik Baik 29.  Rancabali Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Baik Baik 30.  Cangkuang Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Baik Baik 31.  Kutawaringin Baik Baik Baik Baik Tidak Ada Baik Baik
(Sumber : Penulis mengolah dari berbagai data sekunder yang ada pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, 2017)
Kebutuhan  infrastruktur  ditingkatkan agar  masyarakat  merasa  nyaman  dengan  pela- yanan  yang  diberikan  di  lingkungan  kecamatan Kabupaten  Bandung,  karena  tidak  hanya  di kantor  kecamatan  yang  ditingkatkan  fasilitas infrastrukturnya,  tetapi  juga  lingkungan  keca- matan secara luas seperti taman-taman yang bisa dijadikan  sarana  bagi  masyarakat  dalam  me- rasakan  fasilitas  publik. Dalam hal  infrastruktur dan  teknologi 49 dalam  sistem  rekapitulasi  data tiap  lembaga  mempunyai  cara  yang  berbeda- beda.  Saat  ini  tiap-tiap  kecamatan  belum memiliki rekap data yang lengkap, misalnya data di seksi pemerintahan. Selain itu sistem yang ada di Bapedda dengan sistem yang ada di berbagai Perangkat Daerah lainnya belum integrasi, hanya baru  dibangun  Bapapsi,  selanjutnya  diinteg- rasikan semua kebutuhan yang ada di perangkat daerah sehingga menjadi satu data di Kabupaten Bandung, tetapi itu juga tergantung dari masing- masing  pimpinan  perangkat  daerah  untuk  dapat bersinkronisasi dalam setiap kegiatannya dengan organisasi  kecamatan  di  Kabupaten  Bandung.
Organisasi  kecamatan  merupakan  salah satu  perangkat  daerah  yang  memberikan  pe- layanan  secara  langsung  dan  memiliki  peran strategis  dalam  upaya  mendekatkan  pelayanan publik  kepada  masyarakat  di  Kabupaten Bandung,  terlebih  perannya  yang  begitu  besar sebagaimana diamanatkan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan kata lain, tuntutan pening- katan  kapasitas  organisasi  kecamatan  pasca berlakunya  UU  23  Tahun  2014  menjadi  suatu keharusan  guna  meningkatkan  kualitas  pela- yanan  publik  di  kecamatan.  Perkembangan organisasi kecamatan tidak dapat dipisahkan dari Pemerintahan  Daerah  yang  diatur  dalam  UU Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam faktor infrastruktur, teknologi, dan keuangan,  hasil  temuan  lapangan  melalui wawancara  kepada  Kepala  Bagian  Organisasi serta Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil,  pada  dasarnya  Pemerintah Kabupaten  Bandung  berupaya  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan teknologi.  Terlebih,  peran  kecamatan  melalui
49 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bappeda Kabupaten Bandung
penerapan Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan)  serta  pasca  diberlaku- kannya  UU  No.  23  Tahun  2014  dan  PP  No.  18 Tahun  2016,  peran  kecamatan  sebagai  simpul pelayanan publik menjadi semakin besar.
Pada  dasarnya,  dukungan  teknologi  di kecamatan  guna  mempermudah  pelayanan  di kecamatan  khususnya  pelayanan  administrasi kependudukan  menggunakan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  atau  yang  biasa dikenal  dengan  istilah  SIAK.  SIAK  merupakan system  yang  dibentuk  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  dalam  upaya  mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan sistem catatan  kependudukan  yang  tertib.  Namun demikian, dukungan sumber daya manusia khu- susnya operator SIAP tentu diperlukan. Terlebih, SIAK merupakan suatu sistem yang baru dikenal. Menurut    di  Bagian  Organisasi  Pemerintah Kabupaten Bandung, Rekrutmen operator SIAK dilaksanakan  pada  tahun  2011  oleh  setiap kecamatan  dan  pada  tahun  2014  dilakukan seleksi  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Bandung  sehingga  operator SIAK  menjadi  pegawai  yang  berada  dalam kendali  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  yang  ditempatkan  di  kecamatan  guna mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat, khususnya  masyarakat  Kabupaten  Bandung dengan  berbagai  karakteristiknya.  Hal  ini diperkuat  pula  oleh  pernyataan  Kepala  Bidang Pendaftaran  Penduduk  Pemerintah  Kabupaten Bandung  yang  menyatakan  hal  senada.  Dengan demikian, dalam hal dukungan anggaran belanja pegawai bagi operator SIAK yang ditempatkan di kecamatan,  hal  ini  dibebankan  kepada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Pemerintah Kabupaten Bandung.
Selain  temuan  diatas,  permasalahan lainnya  yang  ditemukan  peneliti  dilapangan adalah  ketersediaan  prasarana  telekomunikasi. Hal  ini  dikemukakan  oleh  Staf  Pengelola  Data Kependudukan  yang menyatakan bahwa sering- kali  proses  perekaman  data  kependudukan terhambat  oleh  buruknya  sinyal  telekomunikasi yang ada di wilayah kecamatan. Guna mengatasi
hal  tersebut,  proses  perekaman  data  kependu- dukan seringkali dilakukan secara manual.
Data terakhir yang dimiliki oleh Bapedda Kabupaten  Bandung  menunjukkan  bahwa  pad atahun  2010  sd.  2015  faktor  ketersediaan teknologi  sebagai  sarana  penunjang  pelayanan publik  di  wilayah  Kabupaten  Bandung  masih rendah,  walupun  demikian  sudah  ada  pe- ningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  hal  ini  dapat dilihat dalam tabel ketersediaan sarana atau akses internet berikut ini.
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  jumlah akses internet yang difasilitasi pemerintah daerah bagi  masyarakat  Kabupaten  Bandung  adalah sebanyak  5  titik.  Artinya,  bila  dibandingkan dengan luas total keseluruhan wilayah dan rasio jumlah  penduduk  yang  ada  di  Kabupaten Bandung, hal tersebut merupakan indikasi bahwa peningkatan  kapasitas  organisasi  kecamatan yang  berujung  kepada  peningkatan  kualitas pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat terpenuhi.
Kondisi  lainnya  adalah  dalam  faktor keuangan  yang  dituangkan  kedalam  rencana program  yang  merupakan  rencana  teknis  dari prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam beberapa  sasaran.  Program  ini  kemudian dideskripsikan  lagi  dalam  bentuk  kegiatan- kegiatan  yang  menjadi  alat  utama  dalam mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan tersebut.  Rencana  program  beserta  kegiatan- kegiatannya ini berasal dari mekanisme Musya-
warah Perencanaan Pembangunan yang melibat- kan  pendekatan top  down berupa  usulan  dari Perangkat Daerah terkait, dan bottom up berupa partisipasi  masyarakat,  serta  pendekatan  tek- nokratik.  Pendekatan  bottom  up  berasal  dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan  dan  persoalan  yang  dihadapi. Pendekatan top  down berasal  dari  Perangkat Daerah  dengan  melihat  pada  persoalan  sektoral yang  ditanganinya.  Sementara  pendekatan teknokratik  berasal  dari  pemikiran  dan  peru- musan  prioritas  pembangunan.    Perencanaan program  dan  kegiatan prioritas ini juga meliputi target  pencapaian  beserta indikatornya  dan  peng- anggaran yang akan dibebankan  pada  APBD kabupaten  serta  waktu dan  lokasi  pelaksanaan- nya.
Penguatan  faktor infrastruktur  dan  tekno- logi  dalam  pembangunan daerah  akan  tergantung pada kemauan Pemerintah Kabupaten  Bandung  terhadap  kecamatan.  Jika pada  akhirnya  kelurahan  dan  desa  diperkuat sebagai  ujung  tombak  pelayanan  publik  maka implikasinya  kecamatan  hanya  akan  men- jalankan  fungsi  yang  relatif  minor,  misalnya koordinasi.  Namun,  kalau  organisasi  kecamatan di Kabupaten Bandung yang diperkuat, kelurahan/desa  akan  menjadi  institusi  penopang bagi  fungsi-fungsi  kecamatan.  Di  Kabupaten Bandung, pemerintah daerah cukup jelas saat ini sudah  mulai  memperkuat  kecamatan  sebagai basis pelayanan publik.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten  Bandung  belum  memiliki  strategi terencana  yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat  fisik  (infrastuktur  dan  peralatan)  dan
Tabel 4.24 Daftar Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi Dan Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015
No. Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi Dan Informasi 2010  2011  2012  2013  2014  2015 1. Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Akses Internet 100 28 28 72 72 72 2. Jumlah Sistem Informasi yang Ada 38 38 38 38 38 61 3. Jumlah Titik Hotspot Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah 5 5 5 5 5 5
Sumber: Bapedda Kabupaten Bandung, 2016
sumber  daya  keuangan  dalam  melaksanakan program  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Ke- camatan  (Paten).  Para  pimpinan  kecamatan- kecamatan  di  Kabupaten  Bandung  juga  belum memahami  pendekatan  yang  lebih  menyeluruh terhadap  infrastruktur  dan  teknologi  yang  lebih bermanfaat  dan  diperlukan  di  masa  yang  akan datang.
Untuk  perencanaan  dan  pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan di Kecamatan dalam melaksanakan program Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  di- lakukan  melalui  perencanaan  anggaran  yang diwujudkan  dengan  perawatan  rutin  terhadap fasilitas tersebut. Sedangkan dalam hal teknologi hanya digunakan sesuai kebutuhan, karena tidak semua pegawai mampu mengoperasikan teknologi yang ada. Perencanaan dan pengelolaan keuangan di Kecamatan diwujudkan dalam  bentuk  perencanaan  anggaran  yang disesuaikan  dengan  program  kerja  yang  akan dilaksanakan di Kecamatan.
Perencanaan  dan  pengelolaan  fasilitas, teknologi,  dan  keuangan  di  Kecamatan  dalam melaksanakan  program  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (Paten)  dilakukan  oleh organisasi  di  tingkat  atasnya,  sehingga  pihak Kecamatan hanya menerima hasil dari keputusan Pemerintah  Kabupaten  Bandung  saja  tanpa  ikut campur  dalam  melakukan  perencanaan  dan manajemen  terhadap  fasilitas  kecamatan.  Be- gitupun  dengan  perencanaan  dan  pengelolaan teknologi yang ada di Kecamatan, dilakukan oleh sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Dalam  hal keuangan  di  Kecamatan  bersumber  dari  APBD Kabupaten  Bandung,  maka  untuk  perencanaan keuangan  dilakukan  pada  tingkat  kabupaten. Sedangkan  untuk  manajemen  sektor  keuangan, Kecamatan  memiliki  bendahara  pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara gaji untuk mengatur  keluar  dan  masuknya  uang  di Kecamatan.
Perencanaan  dan  pengelolaan  fasilitas, teknologi,  dan  keuangan  di  Kecamatan  masih dirasakan  sangat  kurang  baik  dalam  melak- sanakan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), hal ini dapat terlihat dari  penataan  fasilitas  yang  seadanya  saja  dan
fasilitas  yang  ada  terlihat  kurang  terpelihara. Dalam  hal  perencanaan  dan  pengeloaan  tek- nologi,  belum  ada  perencanaan  dan  manajemen yang  tepat  terhadap  teknologi,  sebab  teknologi yang ada tidak digunakan secara penuh sehingga terkesan  hanya  sebagai  pelengkap.  Perencanaan dan pengelolaan keuangan di Kecamatan saat ini menjadi  tanggung  jawab  dari  kepala  seksi keuangan kecamatan dan dikelola secara optimal sesuai anggaran yang telah direncanakan.
Dengan  melihat  keadaan  perencanaan dan  pengelolaan  fasilitas,  teknologi,  dan  ke- uangan dalam melaksanakan program Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  di Kabupaten  Bandung  yang  tergantung  kepada APBD  Pemerintah  Kabupaten  Bandung,  maka anggaran yang ada di APBD Kabupaten Bandung belum  merepresentasikan  kebutuhan  kecamatan secara  lengkap  untuk  mencapai  tujuan-tujuan organisasi  kecamatan  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bandung.

## 4.2. Saran
1. Pemerintah  Kabupaten  Bandung  harus memberikan strategi terencana yang dibutuhkan  kecamatan-kecamatan  dalam melaksanakan  program  Pelayanan  Admi- nistrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  di Kabupaten  Bandung  dengan  pendekatan yang  lebih  menyeluruh  terhadap  infra- struktur dan teknologi yang lebih bermanfaat  dan  diperlukan  saat  ini  serta untuk masa yang akan datang.
2. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung  dalam  melakukan  perencanaan dan  pengelolaan  fasilitas,  teknologi,  dan keuangan  dalam  melaksanakan  program Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Keca- matan  (Paten)  dalam  melaksanakan  prog- ram  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (Paten) sebaiknya menyertakan anggaran  untuk  perawatan  rutin  terhadap fasilitas tersebut.
3. Perlu  adanya  peningkatan  kemampuan sumber  daya  manusia  kecamatan  untuk dapat mengoperasikan teknologi yang ada. Perencanaan dan pengelolaan keuangan di
Kecamatan  diwujudkan  dalam  bentuk perencanaan  anggaran  dalam  melak- sanakan  program  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (Paten)  yang  dise- suaikan  dengan  program  kerja  pe- ningkatan kemampuan sumber daya manusia  kecamatan  yang  akan  dilak- sanakan di Kecamatan.
4. Perencanaan  dan  pengelolaan  fasilitas, teknologi,  dan  keuangan  dalam  melak- sanakan  program  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (Paten)  sebaiknya dapat  dilakukan  oleh  organisasi  di  tingkat kecamatan saja, sehingga pihak kecamatan dapat  dengan  leluasa  melakukan  peren- canaan  dan  manajemen  terhadap  fasilitas kecamatan.  Dengan  demikian  penataan fasilitas  dapat  lebih  terpelihara  langsung oleh kecamatan.
5. Alokasi  anggaran  yang  ada  di  APBD Kabupaten  Bandung  seharusnya  lebih merepresentasikan  kebutuhan  kecamatan secara  lengkap,  dengan  demikian  pening- katan    alokasi  anggaran  kecamatan  agar diprioritaskan  untuk  dapat  memperlancar aktivitas-aktivitas organisasi kecamatan di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Ban- dung.

## DAFTAR PUSTAKA
Boyne,  George  A  et.all  editors.  2006. Public Service  Performance : Perspectives  on Measurement  and  Management ,  Cam- bridge: Cambridge Iniversity Press.
Cohen, Steven and William Eimicke, 2002. The Effective  Public  Managers:  Achieving Sicces in a Changing Government, Third edition,  Bellmont,  California:  Words- worth Publishing Company.
Creswell,  John  W,  2009, Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approacges, Third  Edition,
California: Sage Publication, Inc.
Daft, Ricard L, 2002, Organization and Design, Ohio: South-Western College Publishing
Horton,  Douglas,  Et.  All,  2003, Evaluating Capacity  Development : Experiences
From Research And Development Organizations  Around  The  World. The
Netherlands:  International  Service  for National Agricultural Research (ISNAR);
Canada: International Development Research Centre (IDRC), the
Netherlands:  ACP-EU  Technical  Centre for  Agricultural  and  Rural  Cooperation (CTA).
Jones,  Gareth,  R.  2004. Organizational Theory,
Design,  And  Change:  Text  and  cases,
Forth  Edition,  New  York:  Pearson, Pretice Hall
Lusthaus, Charless, et,.all, 2002. Organizational Assessment. A framework for  improving performance. Ottawa:  Inter-American Development Bank, Washington DC and International Development Research Centre.
Mardiasmo,  2002, Otonomi  Daerah  dan  Mana- jemen  Keuangan  Daerah, Yogyakarta:
Andi.
Rosenbloom,  David  H.,  Robert  Kravchuk  and Richard  M.  Clerkin.  2009. Public Administration:  Understanding  Mana- gement,  Politics,  in  Law  in  the  Public Sector, 7 th Edition, New York: McGraw- Hill International Edition.
Starling, Grover. 2005. Managing Public Sector,
Seventh Edition, Thompson Wadsworth, United States.
Wandiga, Shem Oyoo. 1997. Capacity Building And Institutional Development in Higher Education  in  Kenya,  A  Case  Study  of Public  Universities  Investment  Project (1991-1994). Paris  :  UNESCO  Inter- national Institute for Educational Planning.